Analisis Elastisitas Dan Tax Effort Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Banjarbaru Tahun 2011-2020
Ichsanul Arief*, Saipudin Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
* Ikhsanarief1999@gmail.com

## Abstract
This research aims to (1) Determine the level of elasticity of changes in GRDP  caused by changes in BPHTB revenue in Banjarbaru for the 2011 -2020 period and (2) To determine the tax efforts of BPHTB in the City of Banjarbaru for the period 2011 -2020. This research uses descriptive quantitative research methods.This research uses descriptive quantitative research methods. The data used is secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics and the Regional Tax and Retribution Management Agencies of Banjarbaru in 2011 -2020. The results of the study show that from 2011-2020 as follows: ( 1) the elasticity level of GRDP changes caused by changes in Banjarbaru City BPHTB  revenue has an average of 0.38% which means it tends to be inelastic or a value of less than 1 (E<1) . This indicates that BPHTB will experience a change of 1% due to an increase or decrease of less than 1% by GRDP. So that  the  growth  of  BPHTB  revenue does  not  cause  significant  and  significant  changes (inelastic) due to changes in GRDP. (2) The level of tax effort also has an average value below 1, namely 0.404 (close to  0). The ability of  the local government of Banjarbaru to collect BPHTB taxes is still low because it is far from the perfect value of tax effort, which is 1.
Keywords: BPHTB, GRDP, Elasticity, Tax Effort

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  Mengetahui  tingkat  elastisitas  perubahan PDRB  yang diakibatkan adanya perubahan penerimaan BPHTB di Kota Banjarbaru periode 2011-2020 dan (2) Untuk mengetahui upaya pajak BPHTB di Kota Banjarbaru periode 2011-2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang  bersumber dari  Badan  Pusat  Statistik  dan  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru tahun 2011-2020. Hasil dari penelitian menunjukkan dari tahun 2011-2020 sebagai berikut: (1) tingkat  elastisitas perubahan PDRB yang diakibatkan adanya perubahan penerimaan BPHTB Kota Banjarbaru memiliki rata-rata sebesar 0,38% yang berarti cenderung inelastis atau nilai kurang dari 1 (E<1). Hal ini mengindikasikan BPHTB akan mengalami perubahan sebesar 1% karena adanya kenaikan atau penurunan kurang dari 1% oleh PDRB. Sehingga  pertumbuhan penerimaan BPHTB tidak menimbulkan perubahan yang cukup berarti dan signifikan (inelastis) karena adanya perubahan PDRB.    (2) tingkat upaya pajak/tax effort juga memiliki nilai rata-rata   dibawah 1 yakni 0,404 (mendekati 0). kemampuan pemerintah daerah Kota Banjarbaru dalam memungut pajak BPHTB masih rendah karena jauh dari nilai upaya pajak yang sempurna yaitu bernilai 1.
Kata Kunci : BPHTB, PDRB, Elastisitas, Upaya Pajak

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Adanya peralihan kewenangan antara  pemerintah pusat  ke  pemerintah daerah dalam  menggali  pendanaan sesuai  dengan potensi  daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai  perwujudan  asas  dasar desentralisasi.  Di  dalam  era  otonomi,    pemerintah daerah  memiliki  kewenangan  untuk menggali sumber-sumber keuangan   sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku agar mampu membiayai pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Untuk men unjang serta menopang perwujudan otonomi  kedaerahan yang  efektif dan  efisien,  pemerintah daerah melaksanakan tatanan serta  sistem  dalam  bidang  pendapatan daerah yang  berkiblat  pada perkembangan kekuatan daerah guna  menyelenggarakan perkara rumah tangganya sendiri (tidak  selalu  bergantung  ke  pemerintah  pusat)  dan  diprioritaskan pada  penggalian  dana mobilisasi sumber-sumber APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD  ialah suatu perencanaan dan penganggaran keuangan dalam periode tahunan pemerintah daerah yang disepakati dan disahkan oleh DPRD. Salah satu Instrumen di dalam APBD terdapat pendapatan daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah penerimaan yang d iperoleh didalam wilayah suatu daerah kemudian dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. PAD memiliki role yang  sangat  krusial  dalam menetapkan kesanggupan daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan  pemerintahan maupun strategi  dan rencana program  pengembangan daerah. PAD bersumber dari : a) Pajak Daerah; b) Retribusi Daerah; c) hasil penegelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain PAD yang sah.
Pajak  Daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Menurut UU No.28 Tahun 2009, Pajak Daerah terdiri dari 11 jenis pajak yang tersangkut dengan berbagai asas kehidupan masyarakat, yaitu : (1) pajak hotel; (2) pajak restoran; (3) pajak hiburan; (4) pajak reklame; (5) pajak penerangan jalan; (6) pajak mineral bukan logam dan batuan; (7) pajak parkir; (8)  pajak air  tanah; (9) pajak sarang burung walet;  (10) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan (11) Bea  perolehan hak atas  tanah dan bangunan.( BPHTB). BPHTB  adalah pajak atas diperolehnya hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak dibagi menjadi 2 yaitu (1) Hak baru, yaitu kontinuitas dari pemisahan hak maupun diluar pemisahan hak. Sedangkan (2) Pemindahan hak, dapat berupa hibah ataupun warisan.

## Gambar 1. Komparasi Realisasi Pajak Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018-2020 Sumber : BPPRD Kota Banjarbaru (Data diolah)
Realisasi penerimaan BPHTB pada tahun 2018 dan 2019 adalah yang tertinggi dalam penerimaan pajak  daerah  Kota  Banjarbaru  Tahun  2018-2020. Namun  pada  tahun  2020, realisasi  BPHTB  mengalami  penurunan menjadi  30.032  juta  rupiah  dikarenakan  target anggaran sektor pajak mengalami sejumlah revisi setelah mewabahnya virus corona. Faktor penyumbang terbesar pendapatan pajak daerah kota Banjarbaru tahun 2020 dipegang oleh Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan setelahnya yaitu BPHTB. Hal ini mengindikasikan untuk kedepannya penerimaan BPHTB  masih sangat  berpotensi untuk menyumbang PAD khususnya pendapatan pajak daerah karena akan selalu ada transaksi jual beli/peralihan tanah dan bangunan di Kota Banjarbaru.
Kecenderungan yang selama ini pemerintah daerah Kota Banjarbaru dalam menetapkan anggaran pajak daerah khususnya BPHTB, bahwa penetapan target-target hanya berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, tanpa didasarkan oleh  kondisi yang  riil  yang  terjadi  dilapangan dengan memperhatikan berbagai  aspek proporsi serta  pertumbuhannya. Selain  itu,  belum adanya peningkatan yang signifikan terhadap pajak daerah disebabkan oleh ketidakmampuan suatu daerah dalam membuat strategi pemungutan dan memetakan potensi-potensi yang ada pada daerah tersebut. Mardiasmo (2000) menyatakan bahwa masalah yang  sering  muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat, sehingga sumber-sumber penerimaan yang potensial belum dapat dipungut secara optimal.
Menaksir variabel elastisitas dan Tax Effort dapat melalui nilai PDRB  suatu daerah. Nilai  PDRB  bisa  digunakan menjadi  salah  satu  parameter  dalam  memah ami  kualifikasi maupun situasi perekonomian atau kesejahteraan rakyat dalam suatu wilayah pada range waktu tertentu yang juga merefleksikan pendapatan atau kemampuan membayar suatu masyarakat.
0 10.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 40.000.000.000 50.000.000.000 Hotel Restoran Hiburan Reklame PPJU Parkir PBB BPHTB Penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018-2020 2018 2019 2020
Apabila  pendapatan  yang  didapat  oleh  masyarakat  relatif  besar,  maka  pada  akhirnya berkorelasi terhadap mampunya masyarakat dalam membayar berbagai jenis tarikan dan tarif yang diimplementasi oleh pemerintah. Mardiasmo (2000) mengatakan apabila taksiran PDRB suatu daerah cenderung besar dan berkembang, sehingga akan  m emicu timbulnya pengaruh yang  positif  juga  bagi  eskalasi  (kenaikan)  pendapatan  daerah  tertentu.  Semakin  besar penerimaan maupun pendapatan yang didapat oleh masyarakat, maka akan cenderung besar pula kemampuan masyarakat tersebut dalam menyetor berbagai jenis tarikan dan pungutan yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah terutama dalam pungutan pajak daerah. Oleh karena  itu,  akan  bertambah besar  pula  kesanggupan masyarakat daerah dalam  menyetor pungutan pajak daerah yang  berguna  dalam  menyelenggarakan belanja anggaran  maupun anggaran pembangunan pemerintahan.
Berdasarkan teori pertumbuhan Neo-Klasik oleh Solow-swan (1956), Pertumbuhan suatu  ekonomi  sangat  bertumpu  pada  faktor-faktor  produksi  seperti  pertumbuhan  laju penduduk, Labour(tenaga kerja)  akumulasi kapital/modal pemerintah, dan berkembangnya teknologi secara masif. Berdasarkan teori tersebut, pajak daerah tergolong dalam akumulasi kapital/modal. Jika penerimaan suatu pajak daerah mengalami perkembangan penerimaan yang cukup besar, maka hasilnya pun yang berbentuk barang dan jasa yang diwujudkan yakni nilai suatu PDRB juga akan mengalami peningkatan, dikarenakan pajak daerah dimanfaatkan selaku kapital/modal dalam aktivitas suatu kegiatan di  daerah tertentu dan akan memanifestasikan suatu hasil berupa barang maupun jasa dalam perekonomian daerah.
Inti-inti suatu perkara yang akan digali  dalam studi ini  ialah (1) Bagaimana tingkat Elastisitas  perubahan PDRB yang diakibatkan oleh perubahan BPHTB di Kota Banjarbaru periode 2011-2020? (2) Bagaimana nilai upaya pajak/ Tax Effort BPHTB di Kota Banjarbaru periode 2011-2020?
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui tingkat Elastisitas perubahan PDRB yang diakibatkan oleh perubahan BPHTB di Kota Banjarbaru periode 2011 -2020. (2) Untuk mengidentifikasi apakah  penerimaan BPHTB  terhadap  PDRB  mampu  mengetahui  besar kecilnya kemampuan daerah Kota Banjarbaru dalam membayar pajak periode 2011-2020.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli  Daerah (PAD)  merupakan salah satu  sumber pendapatan daerah ( Selain  Dana  perimbangan,  Pinjaman  Daerah  dan  Lain -lain  Pendapatan Yang  Sah)  dan bertujuan  untuk  menyelenggarakan pembangunan suatu  daerah  dalam  menggali  sumber
kesanggupan dan kekuatan daerah sendiri dengan pedoman peningkatan independensi guna perwujudan pembangunan. Bersamaan itu, Pemerintah daerah dipacu untuk men ggalakkan kesanggupan daerah semaksimal mungkin guna membiayai kegiatan rumah tangganya sendiri, melalui berbagai aturan serta kaidah dalam menggali basis penerimaan potensial yang berada disuatu daerah.

## Pajak Daerah
Pajak  daerah adalah jenis pajak yang dipungut  serta  diselenggarai  oleh pemerintah daerah (pemda) yang  perwujudan serta pengimplementasian kesehariannya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah tertentu. Wujud dari penerimaan pajak daerah dihimpun sebagai isi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah suatu daerah yang pendapatannya digunakan untuk pengeluaran umum yang  balas  jasanya  tidak  langsung  diberikan namun dalam  pengimplementasiannya dapat dipaksakan.

## Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  adalah  p ungutan  yang diperuntukkan untuk pembeli karena adanya transaksi diperolehnya hak atas tanah maupun bangunan. BPHTB    harus dibayarkan oleh orang atau  badan yang mendapatkan peralihan haknya atas tanah dan bangunan tersebut dan wajib dibayarkan oleh wajib pajak pa da saat akad jual beli guna memperoleh akta dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang (PPAT). Setelah  itu,  PPAT  memastikan pembeli tanah atau  bangunan tersebut telah  melaksanakan semua kewajiban pajak transaksinya.

## Elastisitas
Pendekatan elastisitas  bisa  dipakai  guna  menginterpretasikan pengaruh  dari  suatu strategi dan kebijakan melalui taksiran seberapa besar perubahan suatu aspek atas perubahan aspek yang berbeda. Dalam hal ini, elastisitas berarti tingkat kepekaan perubahan PDRB jika diakibatkan  adanya  perubahan  pada  tarif  atau  penerimaan  BPHTB.  Taksiran  serta penghitungan tingkat elastisitas dalam masalah ini digunakan melalui perhitungan perubahan nilai  PDRB  Kota  Banjarbaru yang  diakibatkan oleh perubahan penerimaan BPHTB  Kota Banjarbaru.

## Tax Effort
Tax  Effort memperlihatkan barometer serta perbandingan antara reaksi penerimaan pajak dengan kesanggupan membayar pajak dalam daerah tertentu. Kesanggupan membayar pajak suatu daerah lazimnya dihitung menggunakan nilai suatu Produk  Domestik Regional
Bruto (PDRB). Apabila nilai PDRB suatu daerah menunjukkan eskalasi (peningkatan)  maka berkolerasi juga  terhadap kesanggupan wajib pajak untuk menyetor pajak daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dapat meningkat dan juga pula sebaliknya (Lalu Karyawan, 2002:23). Analisis Tax Effort bisa  dipakai untuk mendeteksi bagaimana kedudukan fiskal disuatu daerah menggunakan range nilai Tax Effort antara 0 sampai 1.

## PDRB
Berdasarkan teori Todaro (2002) PDRB  adalah nilai keseluruhan output akhir yang diwujudkan pada perekonomian di tingkat  daerah (antara yang dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut maupun masyarakat yang datang dari  daerah lain  yang menempati daerah tersebut). PDRB ditaksir dengan 3 (tiga) pendekatan, diantaranya (a) pendekatan produksi yang berarti nilai tambah suatu barang dan jasa akhir yang diwujudkan oleh berbagai unit produksi (17 sub  sektor kategori lapangan usaha) disuatu wilayah pada periode waktu tertentu, (b) pendekatan pendapatan yang berarti penghitungan nilai tambah dengan menjumlahkan semua balas jasa  yang  diterima  oleh  faktor-faktor produksi (Tenaga  kerja, modal, teknologi dan pertumbuhan penduduk) serta (c) pendekatan pengeluaran menguraikan tentang barang dan jasa telah diproduksi pada PDRB lapangan usaha, faktor produksi ikut serta dalam menerima pendapatan, maka pendapatan tersebut pada akhirnya digunakan untuk mengkonsumsi barang dan jasa tersebut menjadi pengeluaran.
Menurut  teori  Keynesian, Penghitungan  PDRB  dari  sisi  pengeluaran menguraikan bagaimana pendapatan yang dihasilkan dengan serangkaian proses kegiatan  ekonomi dari beraneka  macam  sektor  produksi  yang  dipakai  oleh  beragam  institusi  domestik  guna melengkapi berbagai keperluan konsumsi akhir. Pengertian lain, PDRB menurut pengeluaran ini  memberikan penjelasan mengenai penggunaan atau pengeluaran atas mayoritas produk domestik guna kepentingan konsumsi akhir, dengan kata lain bisa dibilang sebagai output akhir atas produk maupun jasa (final output). Korelasi yang melekat antara sisi pendapatan dengan sisi pengeluaran akhir beragam banyak produk barang maupun jasa, baik itu yang berawal dari produksi  domestik  maupun  impor  (termasuk  yang  diekspor)  bisa  diakui  dalam  model Keynesian dengan persamaan sebagai berikut:
Y = C + G +  I + (X – M) di mana:
Y (Income) = PDRB C (Consumption) = Konsumsi akhir rumah tangga, LNPRT G (Governtment) = Belanja Pemerintah
I = Investasi X = Ekspor M = Impor

## Penelitian Terdahulu
Penelitian dari Cita Putri  Maharani (2013) yang berjudul “Efektivitas dan elastisitas pemungutan BPHTB  di  Kabupaten Ngawi  Tahun  2006  –  2011”  memperlihatkan  kalau efektivitas pemungutan BPHTB bisa diperhatikan dari tolak ukur antara realisasi dengan target yang dialokasikan rata-rata sebesar 136,07%. Sedangkan elastisitas PDRB sebesar 0,005 atau kurang dari 1 termasuk dalam kategori inelastis.
Penelitian dari Lilik  Yunanto (2010) yang berjudul “Analisis potensi, upaya pajak, efisiensi, efektivitas dan elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten” memperlihatkan kalau potensi pajak  hotel  Kabupaten Klaten tahun  2003 -2008 lazimnya sejumlah 250.514.310,- .Efisiensi  sebesar  7,67%,  Upaya  pajak  sebesar  0,00136%.  Efektivitas  sebesar  99,6%. Elastisitas  pajak sebesar 1,24 (elastis). Hasil  taksiran analisis tren menentukan arah positif kemudian ada kecondongan untuk bertumbuh dimasa yang akan datang.
Penelitian dari Yustika Sri  Sujarwati (2018) yang berjudul “Analisis elastisitas pajak dan tax effort BPHTB sesudah pengalihan pajak daerah” menunjukkan kalau Kabupaten Gresik dan  Kabupaten Lamongan  keduanya mempunyai taksiran kepekaan kurang  dari  1%  atau inelastis yang berarti PDRB akan mendapati perubahan eskalasi (peningkatan) atau penyusutan kurang dari 1 dan menuju 0 karena adanya perubahan penerimaan BPHTB ssejumlah 1% maka kemudian tergolong ke dalam high-capacity-Low effort.
Penelitian  dari  Hanum Krisna  Sari  (2020)  yang  berjudul “Potensi  dan  efektivitas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam rangka peningkatan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Kota  Banjarmasin”  menunjukkan  pajak  BPHTB  Kota Banjarmasin  adalah  pajak  daerah yang  mempunyai  keadaan dan kualifikasi    pajak yang berkualitas, yaitu diharapkan masih dapat ditingkatkan lagi untuk menyokong serta menopang penerimaan PAD  Kota  Banjarmasin. Tingkat  efektivitas pajak BPHTB  Kota  Banjarmasin dalam  periode  pengamatan (2014-2018)  sudah  sangat  efektif serta  efisien  dengan  rerata persentase 104%.

## METODE PENELITIAN
Ruang  lingkup penelitian ini  dilaksanakan guna  melihat seberapa besar  perubahan elastisitas  dan Tax  Effort Bea  Perolehan Hak Atas  Tanah Dan Bangunan (BPHTB)  Kota Banjarbaru dalam periode tahun 2011-2020 dengan studi kasus pada Badan Pengelolaan Pajak
dan  Retribusi  Daerah (BPPRD)  Kota  Banjarbaru. Jenis  penelitian ini  menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menghitung/menaksir atas perubahan elastisitas dan Tax  Effort .  Data-data  yang  diterima  dalam  penelitian  ini  memakai  data  sekunder yang sumbernya berasal  dari  data-data  resmi  yang  telah  diambil  dari  pihak  yang  mengurusi berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)  Kota Banjarbaru yang beralamatkan   di Jl. Panglima Batur, Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70711.

## Unit Analisis
Secara mendasar, unit analisis  berhubungan mengenai menentukan kasus apa yang disasar bersamaan berbagai masalah dalam sebuah studi dan menjadi salah satu tumpuan atau acuan melakukan analisis dalam studi. Dalam studi masalah klasik, masalah dapat berkorelasi dengan seseorang, sehingga perorangan merupakan kasus yang nantinya akan dianalisis, dan individu tersebut unit analisis primernya (Yin, 2014:30). Pada penelitian ini unit analisisnya yaitu Laporan Penerimaan BPHTB, Laporan PDRB atas dasar harga konstan, Laporan Pajak Daerah dan Laporan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru. Semua data yang dihimpun merupakan dalam bentuk laporan tahunan.

## Definisi Operasional Variabel

## BPHTB
BPHTB  adalah  objek  pajak  yang  dikenakan  oleh  pembeli  yang  disebabkan diperolehnya Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan diperolehnya sebuah hak atas tanah dan bangunan yaitu kejadian legal yang didasari oleh hukum dan berdampak pada diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Pemindahan hak tersebut muncul  akibat  proses  jual  beli  atau  tukar  menukar,  hibah,  wasiat  dan  lain  sebagainya. Sedangkan pemberian hak  baru  diberikan karena  kelanjutan pelepasan ha k  serta  di  luar pelepasan hak.

## PDRB
PDRB adalah penjumlah seluruh nilai tambah barang maupun jasa yang diwujudkan oleh seluruh sektor produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu yang dihitung dalam satuan juta rupiah.

## Elastisitas
Elastisitas  ialah  menghitung  atau  menaksir tingkat  elastisitas  atas  perubahan nilai PDRB yang diakibatkan oleh perubahan penerimaan BPHTB yang dinyatakan dalam bentuk angka koefisien elastisitas.

## Tax Effort
Tax Effort adalah adalah perbandingan antara penerimaan realisasi BPHTB berkenaan dengan kesanggupan bayar pajak disuatu daerah (PDRB). Tax Effort Dinyatakan dalam bentuk persentase.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis  menggunakan  metode  pengumpulan  data  dengan  studi  kepustakaan  yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen target dan realisasi Pajak BPHTB serta dokumen PDRB atas dasar harga konstan.
Teknik Analisis Data
1. Perhitungan Analisis Elastisitas
Adapun rumus untuk mengetahui Elastisitas Pajak BPHTB (Boediono, 2002 : 31) :
Kriteria koefisien tingkat elastisitas perubahan nilai PDRB yang diakibatkan adanya perubahan penerimaan BPHTB sebagai berikut :
1. Elastis (E>1) : Sangat elastis/responsif, menunjukkan perubahan PDRB lebih dari 1% diakibatkan adanya perubahan pada penerimaan BPHTB sebesar 1%.
2. Inelastis ( E<1) : Kurang elastis/responsif, menunjukkan perubahan PDRB kurang dari 1% diakibatkan adanya perubahan pada penerimaan BPHTB sebesar 1%
3. Elastis Uniter (E=1) : Akurat, menunjukkan adanya perubahan PDRB sebesar 1% diakibatkan adanya perubahan pada penerimaan BPHTB sebesar 1%.
Sumber : Halim (2004:96)
2. Perhitungan Tax Effort
Tax Effort dihitung dengan menggunakan rumus (Devas dkk, 1989:143) :
(Realisasi BPHTB)t (PDRB)t X 100% ΔPDRB

## ΔBPHTB X BPHTB
PDRB

## HASIL DAN ANALISIS

## Perkembangan BPHTB menjadi Pajak Daerah Kota Banjarbaru
Menurut UU  No.28 Tahun 2009 tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi Daerah, ada beberapa jenis  pajak  pusat  yang  dialihkan menjadi  pajak  daerah salah  satunya BPHTB. Pemerintah dan DPR mempertimbangkan faktor strategis dan kondisi daerah masing-masing yang pada akhirnya menyepakati pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah dengan 2 aspek. Pemungutan BPHTB  dapat  dipungut  secara  optimal  oleh  daerah  serta  pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami perubahan/penurunan. Proses penggantian penetapan hak (balik nama) atas tanah dan bangunan yang berada di Indonesia ialah hal yang krusial dalam proses pemungutan BPHTB, karena Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diprohibisi untuk menandatangani akta peralihan hak sebelum wajib pajak melunasi BPHTB.
Strategi  pengubahan  BPHTB  menjadi  pajak  daerah  dilandaskan adanya spekulasi bahwa BPHTB dirasa sangat cocok melengkapi standar menjadi pajak daerah yang efektif, bisa menambah penerimaan PAD, memajukan tanggung jawab suatu daerah serta mengikuti praktik internasional. Maka dari itu,  BPHTB dinantikan sebagai salah satu  basis PAD yang  sangat potensial  dan  bermanfaat  bagi  daerah  yang  seluruh  kewenangan  pemungutan  sekarang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Sejak tanggal  1 Januari 2010 berdasarkan pasal 185 UU  PDRD,  Pemerintah  Kabupaten/Kota sudah  diizinkan  untuk  memperoleh pengalihan BPHTB.

## Tabel 1
Target dan Realisasi BPHTB dengan Pajak Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2020 Tahun Anggaran Target BPHTB Realisasi BPHTB Target Pajak Daerah Realisasi Pajak Daerah 2011 5.220 5.199 16.397 18.250 2012 6.072 9.777 19.281 26.306 2013 8.957 11.517 30.697 36.569 2014 14.000 15.994 45.266 62.580 2015 17.686 14.759 67.361 68.933 2016 19.620 15.665 80.401 74.655 2017 23.586 31.416 95.015 107.011 2018 27.643 39.012 107.665 130.863 2019 32.472 40.481 123.836 142.130 2020 20.500 30.032 97.339 116.089
Sumber : BPPRD Kota Banjarbaru, 2021 (Data diolah)
Dari tabel 1, bisa disimpulkan kalau realisasi BPHTB Kota Banjarbaru dari tahun 2011- 2020 cenderung mengalami fluktuatif. Untuk tahun 2011, 2015 dan 2016 realisasi BPHTB kurang dari targetnya yang telah dipungut dan dialokasikan oleh pemerintah daerah. Jika dilihat pada tahun 2019, target dan realisasi BPHTB  tertinggi  selama periode pengamatan (2011- 2020) masing-masing 32.472 juta rupiah dan 40.481 juta rupiah. Namun, untuk target dan realisasi Pajak Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2019 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2020 Pemerintah mengurangi target dalam menghimpun pendapatan pajak daerah dikarenakan Pandemi covid-19 melanda dan mempengaruhi terhadap beberapa  penerimaan  pajak  daerah.  Untungnya,  realisasi  melebihi  target  yang  sudah dianggarkan Pemda.

## Analisis Elastisitas BPHTB terhadap PDRB
Tabel 2
Elastisitas Penerimaan BPHTB terhadap PDRB Kota Banjarbaru Tahun 2011-2020 Tahun PDRB (ADHK) ΔPDRB Realisasi BPHTB ΔBPHTB Elastisitas (%) Keterangan 2011 3.683.619 - 5.199 - - - 2012 3.924.617 240.998 9.777 4.578 0,13 Inela stis 2013 4.183.368 258.751 11.517 1.740 0,41 Inela stis 2014 4.462.827 279.459 15.994 4.478 0,22 Inela stis 2015 4.771.071 308.244 14.759 (1.235) (0,77) Inela stis 2016 5.101.940 330.869 15.665 906 1,13 Ela stis 2017 5.456.867 354.927 31.416 15.750 0,13 Inela stis 2018 5.833.180 376.313 39.012 7.596 0,33 Inela stis 2019 6.236.770 403.590 40.481 1.469 1.79 Ela stis 2020 6.119.220 (117.550) 30.032 (10.449) 0,06 Inela stis Ra ta-rata 0,38 Inela stis
Sumber : BPPRD dan BPS Kota Banjarbaru, 2021 (Data diolah)
Berdasarkan tabel  2 Rata-rata  Elastisitas  perubahan PDRB  yang  diakibatkan oleh perubahan penerimaan BPHTB Kota Banjarbaru sebesar 0,38 dan termasuk kategori inelastis. Elastisitas  perubahan PDRB  yang  diakibatkan oleh  perubahan  penerimaan  BPHTB  Kota Banjarbaru tahun 2012-2015 serta 2017-2018 dan 2020 mempunyai taksiran kurang dari 1 (E<1) dengan kategori inelastis. Adanya perubahan PDRB Kota Banjarbaru yang mengalami perubahan eskalasi (penambahan) atau mengalami perubahan penyusutan kurang dari 1% yang diakibatkan oleh  perubahan penerimaan BPHTB  Kota  Banjarbaru  sebesar  1%.  Sehingga penerimaan  BPHTB  tidak  menimbulkan  perubahan  yang  cukup  berarti  dan  signifikan
(inelastis)  terhadap  nilai  PDRB.  Meskipun  Kota  Banjarbaru  sangat  mengupayakan pemungutan BPHTB agar selalu dapat memenuhi target yang sudah dianggarkan. Tahun 2012, 2013, 2014, 2017 dan 2018 mengalami perubahan eskalasi (penambahan), sedangkan Tahun 2015 mengalami perubahan penyusutan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan PDRB  yang diakibatkan oleh perubahan penerimaan BPHTB inelastis, yaitu (1) Penurunan aktivitas ekonomi daerah, Ketika  ekonomi sedang bertumbuh, ada aktivitas-aktivitas yang tidak  tercakup dalam sistem  pajak, Maksudnya realisasi  penerimaan BPHTB  tidak sesuai dengan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  dikarenakan data yang tidak sinkron dan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, bersamaan  itu  ada  juga  faktor  tidak  bisa  tercapainya  aktivitas  tersebut  karena  adanya manajemen tata kelola yang baik. (2) Perubahan pola konsumsi, apalagi dimasa krisis un tuk saat ini,  masyarakat cenderung merubah pola konsumsinya baik dari segi  besaran maupun sektor. Hal inilah yang nantinya akan mengurangi penerimaan suatu daerah karena konsumsi bergeser dari produk yang selama ini menjadi sumber penerimaan pajak ke baran g dan jasa yang lain. (3) Shadow economy baru, maksudnya Pelaku ekonomi tersebut memang tidak tahu akan kewajiban pajaknya. Atau mungkin bahkan pelaku ekonomi dengan berencana berlindung pada  bayangan  agar  dapat  memangkas  akan  beban  pajaknya.  Mereka  cenderung memperkirakan kesempatan adanya berbagai benefit untuk berlindung dalam shadow economy yang  pada akhirnya mereka menetapkan untuk melaksanakan kesempatan tersebut karena mempunyai tingkat kesadaran dan nilai pajak yang rendah. (4) Peningkatan insentif pajak, dalam beberapa fungsi pajak ada fungsi regulerend (mengatur). Contohnya pemerintah Kota Banjarbaru memberikan dispensasi terhadap masyarakat dengan memberikan insentif pajak BPHTB mencakup pengurangan, keringanan, hingga pembebasan pajak dan retribu si daerah yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 No.28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarbaru. Hal ini menyebabkan berkurangnya juga penerimaan realisasi BPHTB Kota  Banjarbaru dari  tahun-tahun sebelumnya. Pajak  dalam  hal  ini  tidak  bisa  dielakkan fungsinya sebagai regulerend untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak dan menstimulus perekonomian. Hal ini menyebabkan berkurangnya juga penerimaan realisasi BPHTB  Kota  Banjarbaru  dari  tahun-tahun  sebelumnya. Pajak  dalam  hal  ini  tidak  bisa dielakkan fungsinya sebagai regulerend (mengatur) untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak dan menstimulus perekonomian. (Redaksi DDTCNews, 2020).

## Analisis Tax Effort BPHTB terhadap PDRB

## Tabel 3

## Tax Effort Penerimaan BPHTB terhadap PDRB Kota Banjarbaru
Tahun 2011-2020 Tahun PDRB (ADHK) Realisasi BPHTB Tax Effort (%) 2011 3.683.619 5.199 0,14 2012 3.924.617 9.777 0,25 2013 4.183.368 11.517 0,28 2014 4.462.827 15.994 0,36 2015 4.771.071 14.759 0,31 2016 5.101.940 15.665 0,31 2017 5.456.867 31.416 0,58 2018 5.833.180 39.012 0,67 2019 6.236.770 40.481 0,65 2020 6.119.220 30.032 0,49 Ra ta-rata - 0,404

## Sumber : BPPRD dan BPS Kota Banjarbaru, 2021 (Data diolah)
Berdasarkan tabel 3, hasil Tax Effort BPHTB terhadap PDRB Kota Banjarbaru tahun 2011-2020 mengindikasikan kalau kesanggupan pemerintah daerah Kota Banjarbaru dalam memungut dan menghimpun  pajak daerah yang dimaksud ialah Pajak BPHTB masih tergolong rendah, dikarenakan nilai  upaya pajak BPHTB  terhadap PDRB  hanya dibawah 1,  berarti rendahnya Tax Effort di Kota Banjarbaru menjelaskan kalau kesanggupan masyarakat dalam melunasi pembayaran pajak tergolong sangat rendah. Sedangkan nilai tax effort yang bagus ialah melebihi 1. Alasan upaya pajak BPHTB di  Kota Banjarbaru tergolong rendah karena belum  didukung  sepenuhnya oleh  aparat  fiskus  yang  baik  dan  kurangnya transaksi  jual beli/peralihan tanah dan bangunan, padahal Kota Banjarbaru salah satu Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang  sangat potensial kedepannya dalam mengelola penerimaan pajak BPHTB. Kendati demikian, nilai upaya pajak rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun tidak signifikan. Indeks rasio yang secara mayoritas tidak mencapai nilai 1 maka terindikasi Kota Banjarbaru selama 10 tahun terakhir belum berhasil untuk memanfaatkan atau menggali seluruh tumpuan pajaknya secara ideal.
Dari hasil perhitungan antara realisasi penerimaan pajak BPHTB dengan PDRB pada Kota Banjarbaru selama 10 tahun, Diindikasikan bahwa Tax Effort Kota Banjarbaru cenderung meningkat setiap tahunnya kecuali 2 tahun terakhir dalam periode pengamatan yakni 2019 dan 2020.  Peningkatan  terbesar  berada  ditahun  2017  dikarenakan  realisasi  pajak  BPHTB
mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 15.665 juta rupiah menjadi 31.416 juta rupiah dengan persentase 0,58%. Kenaikan realisasi BPHTB ini dipengaruhi oleh bertambahnya wajib pajak melakukan transaksi peralihan jual beli tanah dan bangunan. Penerimaa n pajak BPHTB merupakan salah satu penerimaan pajak daerah Kota Banjarbaru terbesar menurut Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kenaikan persentase Tax Effort juga dipicu oleh adanya PDRB yang cenderung mengalami eskalasi (peningkatan) setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 yang dihadapkan pada situasi pandemi yang menghantam beberapa sub sektor PDRB  dan menyebabkan laju pertumbuhan   PDRB mengalami kontraksi sebesar 1,88%. Apabila nilai PDRB suatu daerah menunjukkan eskalasi (meningkat) maka kesanggupan masy arakat dalam menyetor pajaknya juga akan meningkat, hal ini dimaksudkan adanya manajemen penerimaan daerah yang optimal dan efektif dapat meningkatkan nilai tax effort suatu daerah.

## Implikasi Hasil Penelitian
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, pemikiran dan ilmu pengetahuan mengenai Pajak BPHTB.  Hasil  studi ini memastikan kalau perlu adanya kebijakan campur tangan/intervensi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak BPHTB salah satunya dengan menaikkan tarif pajak BPHTB. Selain itu, studi ini diinginkan agar bisa menyampaikan input atau saran kepada BPPRD Kota Banjarbaru mengenai elastisitas dan tax effort Kota  Banjarbaru  tahun  2011-2020 sehingga  kedepannya bisa  mempertimbangkan bagaimana cara meningkatkan penerimaan BPHTB dan pajak daerah dan mempertimbangkan penggunaan sistem yang efektif dan efisien dalam memungut pajak, serta memberikan sanksi yang  tegas  untuk  yang  telat  maupun  yang  tidak  membayar  pajak,  juga  melaksanakan penegakan hukuman bagi  petugas  pajak  yang  nakal  dengan  berupa  pemecatan. Setelah melaksanakan semua pertimbangan tersebut, harapannya Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah dalam kasus ini pajak BPHTB, realisasi yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah bisa  mencapai target  dan  memberikan kontribusi yang  lebih  terhadap PAD  Kota Banjarbaru.

## Keterbatasan Penelitian
Dalam melakukan penelitian analisis elastisitas  dan Tax  Effort BPHTB  ini  peneliti menyadari  memiliki  keterbatasan  baik  dalam  pengumpulan  data  maupun  penyusunan penelitian  berlangsung. Antara  lain  (1)  Objek  studi  cuman menjelaskan mengenai  pajak BPHTB serta peneliti tidak menjelaskan secara keseluruhan mengenai pajak daerah. (2) Data tahun  studi yang  dipakai hanya 10 tahun (2011-2020) mengingat pajak BPHTB  dialihkan menjadi pajak daerah Kab/Kota pada tahun 2011. (3) Data yang digunakan dalam penelitian
terbatas hanya satu Kota yaitu Kota Banjarbaru. (4) Penelitian ini hanya menyebutkan secara umum mengenai elastisitas dan tax effort dan tidak menyediakan penjelasan secara spesifik mengapa terjadi eskalasi (kenaikan) dan penyusutan antara target maupun realisasi penerimaan pajak.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan elastisitas dan Tax Effort BPHTB di Kota Banjarbaru, yaitu (1) Berdasarkan hasil  analisis elastisitas  perubahan PDRB  yang diakibatkan adanya perubahan penerimaan BPHTB Kota Banjarbaru selama tahun 2011-2020 menunjukkan bahwa rata-rata dalam kriteria inelastis  (<1)  yakni  sebesar  0,38%.  Adanya  perubahan  PDRB  Kota  Banjarbaru  yang mengalami perubahan eskalasi (kenaikan) atau mengalami perubahan penyusutan kurang dari 1%  yang  diakibatkan oleh  perubahan penerimaan BPHTB  Kota  Banjarbaru sebesar 1%. Sehingga penerimaan BPHTB tidak menimbulkan perubahan yang cukup berarti dan signifikan (inelastis) terhadap nilai PDRB. (2) Tax Effort BPHTB dalam periode pengamatan memiliki taksiran kurang dari 1 terlebih mendekati 0 yaitu sebesar 0,404%. Hal ini  mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kota Banjarbaru dalam memungut pajak BPHTB masih rendah karena jauh dari nilai upaya pajak yang sempurna yaitu bernilai 1.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti mencoba memberikan saran dari segi perspektif peneliti sebagai berikut. (1) Pemerintah daerah harusnya memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas  menurut Perda  yang berlaku dengan melakukan sosialisasi secara berkala bagaimana sistem dan mekanisme pembayaran suatu pajak daerah, sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah meningkat dan secara langsung dapat  memberikan kontribusi  positif  terhadap  pendapatan daerah.  Salah  satunya  dengan mengembangkan  social  media  dalam  membagikan  informasi  k epada  wajib  pajak  atau masyarakat secara  umum lainnya. (2)  Secara  teori  pengantar mikro,  jika  elastisitas  suatu produk bersifat elastis, maka pemerintah relatif tidak akan meningkatkan pungutan pajak atas produk tersebut. Dalam hal ini penerimaan pajak BPHTB. Dari penelitian yang saya sudah lakukan dapat disimpulkan dari periode pengamatan (2011 -2020) rata-rata penerimaan pajak BPHTB  bersifat  inelastis.  Maka  dari  itu,  hal  bijaksana yang  seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah  dengan menaikkan tarif  pajak BPHTB  di  Kota  Banjarbaru agar  dapat menaikkan penerimaan pendapatan daerah Kota Banjarbaru dengan optimal. (3) Perlu adanya
peningkatan upaya  pajak  dengan  internal  maupun eksternal.  Maksudnya, secara  internal dengan melaksanakan pembinaan disiplin dan melakukan pemeriksaan berhubungan dengan fiskus yang  memungut pajak BPHTB  yang  tidak tepat  waktu dalam  mengumpulkan serta memungut  hasil  penerimaan  pajak.  Petugas  yang  memungut  harus  dimotivasi keproduktivitasannya  dalam  mencapai target  yang  sudah dianggarkan  pemerintah daerah dengan adanya insentif. Sedangkan secara eksternal dengan memberikan penyuluhan secara gratis terhadap wajib pajak dan melaksanakan penagihan pajak yang terutang secara lebih ulet dan  gigih  lagi  guna  meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah  Kota  Banjarbaru  untuk kedepannya. (4) Untuk pelaksanaan pemungutan diharapkan ada kerja sama dan keterkaitan beberapa belah pihak antara pimpinan instansi, petugas, notaris dan juga  wajib pajak agar pengimplementasian  dalam  memungut  pajak  BPHTB  berjalan  dengan  smooth.  (5) Mempertimbangkan  dalam  berbagai  aspek  penentuan  anggaran  BPHTB  bukan  hanya berdasarkan anggaran-anggaran sebelumnya tetapi dalam kondisi yang riil sesuai yang ada di lapangan. (6) Pemerintah daerah harus tegas dalam melaksanakan penegakan hukuman bagi petugas pajak yang nakal seperti menghalalkan pungutan liar dapat berupa pemecatan dan hukuman, untuk  wajib  pajak  bisa  berupa  denda  dan  sanksi  pidana.  (7)  Untuk  peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan bisa mengkaji dan meliti pajak daerah yang lain (selain BPHTB) serta meneliti diwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (selain Kota Banjarbaru).

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti, W. d. (2016). Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan da n Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. Forum Ekonomi, 18 , 43-55.
Defayanti, I. (2018). Pengalihan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menjadi Pendapatan Asli Daerah. Mimbar Keadilan, 14 , 220-224.
Elvandari, N. d. (2016). Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014. Jurnal Akuntansi Faculty Of Economics & Business, Universitas Bengkulu, 6 , 35-52.
Ls, A. (2018). Analisis Upaya Pajak Daerah (Tax Effort) dalam Mendukung Peningkatan PAD Kota Palopo. Prosiding Seminar Nasional, 3 , 72-81. Maharani, C. P. (2013). Efektivitas dan Elastisitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Ngawi Tahun 2006 - 2011. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Mardiasmo. (2003). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
Maulana, M. R. (2018). Elastisitas Penerimaan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah , 35-43.
Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). Jurnal Administrasi Bisnis , 1-7.
Pangemanan, H. R., & dkk. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi 8, 37-47
Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri. (2010). Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/Pmk.07/2010 Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
Redaksi DDTCNews. (2020, July 16). DDTC Fiscal Research: Penerimaan Pajak Elastis Saat Ekonomi Turun . Retrieved from news.ddtc.co.id: https://news.ddtc.co.id/ddtc- fiscal-research-penerimaan-pajak-elastis-saat-ekonomi-turun-saja-22381
Sari, H. &. (2020). Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah an Bangunan (BPHTB) dalam Rangka Peningkatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan , 437-454. Siahaan, M. P. (2010). Kompilasi Peraturan Di Bidang BPHTB, Panduan Dalam Penyusunan Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sujarwati, Y. S. (2018). Analisis Elastisitas Pajak Dan Tax Effort Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Sesudah Pengalihan Pajak Daerah (Studi Pada Kabupaten Gresik Dan Lamongan). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya. Susetyo, D. (2014). Elastisitas Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya , 55-80. Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah . Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah . Wali Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. (2016). Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kota Banjarbaru .
Wali Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. (2011). Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tan ah Dan Bangunan . Yunanto, L. (2010). Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel Di Kabupaten Klaten. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.