PIDANA MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU DAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU)

## Febri Handayani
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstrak
Pidana  mati  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  hukuman  mati,  dewasa  ini  menjadi  topik menarik  dalam  berbagai  diskursus  politik,  kemanusiaan,  akademik,  hingga  keagamaan. Fenomena  hukuman  mati  begitu  booming  seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  orang yang  dijerat  pidana  mati  karena  telah  melakukan  tindak  pidana  tertentu  yang  secara yuridis  telah  memenuhi  syarat  untuk  dipidana  dengan  pidana  mati.  Sekalipun  demikian pada  kenyataannya  secara  yuridis  formalnya  pidana  mati  memang  dibenarkan.  Dalam konteks Indonesia, pidana mati masih diadopsi sebagai salah satu hukuman pokok yang dapat  dijatuhkan,  sekalipun  pelaksanaan  itu  tidaklah  sesederhana  yang  dibayangkan, kapan eksekusi terhadap pidana mati itu harus dilaksanakan. Masih dibutuhkan sebuah kepastian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Maka pertimbangan dan  keyakinan  hakim  menjadi  satu  hal  yang  sangat  penting  untuk  menjatuhkan  pidana mati di Indonesia.

## Abstract
The death penalty or better known as the death penalty, today became topics of interest to a  wide  range  of  political  discourse,  humanitarian,  academic,  religious  up.  The phenomenon  of  the  death  penalty  as  booming  as  the  number  of  people  who  snared  the death penalty for committing certain crimes who are legally qualified to be sentenced to death.  Yet  in  reality  the  juridical  formal  death  penalty  was  justified.  In  the  context  of Indonesia,  the  death  penalty  was  adopted  as  one  of  the  principal  penalty  that  may  be imposed,  even  if  the  implementation  was  not  as  simple  as  one  might  imagine,  when executions  of  capital  punishment  must  be  applied.  There  needs  to  be  a  rule  of  law  on criminal acts committed person. Then the consideration and the judge's conviction is one thing that is very important to impose the death penalty in Indonesia
Kata Kunci : Pidana mati;  Teori Hukum; Hukum Islam

## Pendahuluan
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  1 ayat  (3)  menegaskan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum. 1 Dalam artian  Indonesia  sangat  menjunjung  tinggi  hukum  dalam  setiap  aspek  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara.  Negara  hukum  ialah  Negara  tidak  dapat  bertindak sewenang-wenang,  tindakan-tindakan  Negara  terhadap  warganya  dibatasi  oleh hukum.
Dalam  perjalanannya  untuk  menjunjung  tinggi  hukum  tersebut  Indonesia mengacu  pada  sistem  hukum  civil  law,  yaitu  sistem  hukum  yang  berlandaskan pada  peraturan  hukum  positif  tertulis  yang  sudah  terkodifikasi.  Salah  satu
1 Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Amandemen ke-3.
produknya  yaitu  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  atau  yang  lebih  dikenal dengan nama KUHP.
KUHP yang kita pakai sampai saat ini telah berlaku bagi semua golongan rakyat sehingga tidak ada dualisme lagi seperti dalam hukum perdata dan KUHP sebelum tahun 1918. 2 KUHP yang merupakan turunan dari WvS (KUHP Belanda) mengatur  2  jenis  pidana  didalamnya,  yaitu  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan yang  tertuang  dalam  Pasal  10  sampai  dengan  pasal  43  KUHP.  Pasal  10  KUHP menjelaskan bahwa pidana itu terdiri atas: 3
1. Pidana Pokok
a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Pidana kurungan
d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu.
c. Pengumuman putusan hakim
Diantara  jenis  pidana  diatas,  penerapan  pidana  matilah  yang  dalam prakteknya sering menimbulkan perdebatan oleh para ahli hukum maupun praktisi hukum, perdebatan itu diantaranya ada yang pro dan yang kontra terhadap pidana mati.  Pidana  mati  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  hukuman  mati,  dewasa  ini menjadi topik menarik dalam berbagai diskursus politik, kemanusiaan, akademik, hingga  keagamaan.  Fenomena  hukuman  mati  begitu  booming  seiring  dengan bertambahnya  jumlah  orang  yang  dijerat  pidana  mati  karena  telah  melakukan tindak pidana  tertentu  yang secara  yuridis telah  memenuhi syarat untuk dipidana dengan pidana mati.
Sekalipun  demikian  pada  kenyataannya  secara  yuridis  formalnya  pidana mati  memang  dibenarkan,  hal  ini  dapat  dibuktikan  dalam  beberapa  pasal  dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati diantaranya yaitu: 4
1. Makar  dengan  maksud  membunuh  presiden  dan  wakil  presiden  (Pasal  104 KUHP);
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 2 KUHP);
3. Pengkhianatan  memberitahukan  kepada  musuh  di  waktu  perang  (Pasal  124 Ayat 3 KUHP);
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP);
5. Pembunuhan  berencana  terhadap  kepala  negara  sahabat  (Pasal  140  Ayat  3 KUHP);
6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
2 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta,2002, hal.17.
3 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Bumi Aksara, Jakarta: 2005, hal 5-6
4 R. Soesilo,Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bogor, Politea. 1960, hal. 140
7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 Ayat 4 KUHP);
8. Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP);
9. Kejahatan  penerbangan  dan  sarana  penerbangan(Pasal  149  K  Ayat  2  dan Pasal 149 O Ayat 2 KUHP)
Selain  dari  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  KUHP,  ada  beberapa ketentuan-ketentuan  di  luar  KUHP  yang  juga  mengatur  tentang  kejahatan  yang diancam dengan pidana mati, di antaranya adalah:
1. Tindak Pidana Ekonomi (UU No 7/Drt/1955 );
2. Tindak Pidana Narkotika (UU No 35 Tahun 2009);
3. Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  No  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001);
4. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No 39 tahun 1999);
5. Tindak Pidana Terorisme ( Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003).
Ancaman  pidana  mati  juga  dikenal  dalam  hukum  Islam  yang  dikenal dengan  nama  Qishash.  Pandangan  Islam  terhadap  pidana  mati  tercantum  dalam Surat AI-Baqarah ayat 178 dan 179, yang terjemahannya sebagai berikut.
Ayat 178: "Hai orang- orang yang beriman, diwajibkan atasmu qishash berkenaan dengan  orang-orang  yang  dibunuh;  orang  merdeka  dengan  orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita.
Maka  barang  siapa  yang  mendapat  suatu  pemaafan  dari  saudara terbunuh,  hendaklah  (yang  memaafkan)  mengikuti  dengan  cara  yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyah kepada pihak yang  memberi  maaf dengan  cara  yang baik  (pula).  Yang  demikian itu adalah  satu  keringanan  hukuman  yang  telah  diisyarakatkan  Tuhanmu, sementara untukmu adalah menjadi rahmat pula. Siapa yang melanggar sesudah itu akan memperoleh siksa yang pedih."
Ayat  179  :  “  Dalam  hukum  Qishash  itu  ada  (jaminan)  kelangsungan  hidup,  hai
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".
Qishash  dalam  hukum  Islam  adalah  hukuman  bunuh  yang  harus dilaksanakan  terhadap  diri  seseorang  yang  telah  melakukan  pembunuhan.  Tapi hukum  ini  tak  harus  dilaksanakan,  dengan  kata  lain  hukum  ini  dapat  gugur manakala ahli waris yang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayar suatu diyah. Diyah adalah hukuman denda yang disetujui oleh kedua  belah  pihak  atau  yang  ditentukan  oleh  hakim,  apabila  ahli  waris  yang terbunuh memaafkan sipembunuh dari hukuman Qishash.
Pro  kotra  terhadap  pidana  mati  itu  didasari  pada  persoalan  mendasar apakah  pidana  mati  dipandang  dapat  mengurangi  angka  kejahatan,  pidana  mati dipandang  sebagian  pihak  sebagai  upaya  perampasan  hak  hidup  seseorang.  Hak hidup  dinilai  bersifat inalienable rights . Bahkan,  dalam  kondisi  bagaimanapun hak hidup harus tidak bisa dikesampingkan ( non derogable rights ). Bagi sebagian pihak  lainnya  justru  berpandangan  bahwa  pidana  mati  merupakan ultimum
remedium ,  yakni  hukuman  puncak  yang  dapat  diterapkan  manakala  unsur-unsur pemidanaan itu telah terpenuhi.
Dalam  konteks  Indonesia,  pidana  mati  masih  diadopsi  sebagai  salah  satu hukuman  pokok  yang  dapat  dijatuhkan,  sekalipun  pelaksanaan  itu  tidaklah sesederhana  yang  dibayangkan,  kapan  eksekusi  terhadap  pidana  mati  itu  harus dilaksanakan. Masih dibutuhkan sebuah kepastian hukum  terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Maka pertimbangan dan keyakinan hakim menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjatuhkan pidana mati di Indonesia.
Seperti beberapa kasus yang belakangan ini terjadi seorang terpidana mati bisa saja dengan cepat dilakukan eksekusi mati terhadap putusan pidana mati yang diputuskan padanya, tapi sebaliknya terpidana  mati bisa saja menunggu eksekusi mati terhadap dirinya setelah bertahun-tahun diputus dengan putusan pidana mati oleh  hakim.  akibatnya  adalah  ada  beberapa  hak  si  terpidana  yang  kadang  kala terabaikan ketika mereka harus menunggu eksekusi terhadap putusan pidana mati terhadap diri si terpidana.

## PANDANGAN  TEORI  HUKUM  DAN  HUKUM  ISLAM  TERKAIT KEBERADAAN PIDANA MATI
Pidana  mati  adalah  pidana  yang  terberat,  karena  pelaksanaannya  berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada  ditangan  Tuhan,  maka  tidak  heran  sejak  dulu  sampai  sekarang menimbulkan  pendapat  pro  dan  kontra,  bergantung  dari  kepentingan  dan  cara memandang  pidana  mati  itu  sendiri.  Selain  itu,  kelemahan  dan  keberatan  pidana mati  ini  ialah  apabila  telah  dijalankan,  maka  tidak  dapat  memberi  harapan  lagi untuk  perbaikan,  baik  revisi  atas  jenis  pidananya  maupun  perbaikan  atas  diri terpidananya,  apabila  kemudian  ternyata  penjatuhan  pidana  itu  terdapat kekeliruan,  baik  kekeliruan  terhadap  orang  atau  pembuatannya/petindaknya, maupun  kekeliruan  atas  tindak  pidana  yang  mengakibatkan  pidana  mati  itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.
Pelaksanaan  pidana  mati,  dalam  KUHP  diatur  dalam  Pasal  11,  yang berbunyi  “Pidana  mati  dijalankan  oleh  algojo  di  tempat  gantungan  dengan menjeratkan  tali  yang  terikat  di  tiang  gantungan  pada  leher  terpidana  kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”
Menurut  R.  Soesilo,  pelaksanaan  pidana  mati  tersebut  tidak  lagi  sesuai dengan  perkembangan  dan  jiwa  negara  Indonesia  lagi.  Lebih  lanjut  beliau mengemukakan: Karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia.
Dari hasil wawancara penulis dengan ketua pengaadilan Negeri Pekanbaru Hakim  H.  A.  S.  Pudjoharsoyo,  SH,  M.  Hum  dan  Jaksa  Ivan  Yoko  Wibowo,  SH
bahwa  pelaksanaan  pidana  mati  didasarkan    Undang-Undang  Nomor  2  Pnps Tahun 1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati. 5
Tentang  bagaimana  cara  melaksanakan  pidana  mati  dalam  daerah  hukum Pengadilan  umum  yang  menjatuhkan  putusan  dalam  tingkat  pertama, sebagaimana  diatur  dalam  pasal  2  sampai  16  Undang-Undang  Nomor  2  Pnps Tahun 1964 dengan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut : 6
a. Dalam  waktu  tiga  kali  dua  puluh  empat  jam  sebelum  saat pidana  mati itu    dilaksanakan,    jaksa    tinggi    atau    jaksa    yang  bersangkutan    harus memberitahukan    kepada    terpidana    tentang  akan    dilaksanakannya    pidana mati    tersebut.    Apabila    terpidana  berkeinginan    untuk    mengemukakan sesuatu,    maka    keterangan  atau    pesannya    itu    diterima    oleh    jaksa    tinggi atau  oleh  jaksa tersebut.
b. Apabila  terpidana  merupakan  seorang  wanita   yang   sedang hamil, maka pelaksanaan  dari  pidana  mati  harus  ditunda  hingga  anak  yang  dikandungnya telah lahir.
c. Tempat   pelaksanaan   pidana   mati   ditentukan   oleh   Menteri Kehakiman (    sekarang  berganti    nama  menjadi  Menteri    Hukum  dan    Ham),    yakni    di daerah    hukum    dari    pengadilan    tingkat  pertama          yang          telah memutuskan     pidana     mati     yang bersangkutan.
d. Kepala      polisi      dari      daerah      yang      bersangkutan      bertanggung  jawab mengenai   pelaksanaan   pidana   mati   tersebut   setelah mendengar  nasihat dari    jaksa    tinggi    atau    dari    jaksa    yang    telah  melakukan      penuntutan pidana   mati   atau   peradilan   tingkat pertama.
e. Pelaksanaan     pidana     mati     itu      dilakukan     oleh     suatu    regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi.
f. Kepala  polisi  dari  daerah  yang  bersangkutan  (atau  perwira  yang  ditunjuk) harus  menghadiri  pelaksanaan  dari  pidana  mati  itu, sedang  pembela  dari teridana    atas    permintaannya    sendiri    atau  atas  permintaan  dari  terpidana dapat menghadirinya.
g. Pelaksanaan  pidana  mati  itu  tidak  boleh  dilakukan  di  muka umum.
h. Penguburan  jenazah  terpidana  diserahkan  kepada  keluarga  atau  kepada sahabat-sahabat      terpidana,      dann      harus      dicegah  pelaksanaan    dari penguburan    yang    sifat    demonstratif,    kecuali  demi    kepentingan    umum maka  jaksa  tinggi  atau  jaksa  yang bersangkutan dapat menenntukan lain.
i. Setelah  pelaksanaan  dari  pidana    mati  itu  selesai  dikerjakan, maka jaksa tinggi  atau  jaksa  yang  bersangkutan  harus  membuat  berita    acara    mengenai pelaksanaan  dari  pidana  mati  tersebut, dimana    isi    dari    berita    acara tersebut    kemudian    harus dicantumkan  di  dalam  surat   keputusan  dari pengadilan  yang bersangkutan.
5 Wawancara dengan H. A. S. Pudjoharsoyo, SH, M. Hum dan Jaksa Ivan Yoko Wibowo, SH pada tanggal 26 Oktober 2015
6 ibid
Dipilihnya  atau  ditetapkannya  pidana  mati  sebagai  salah  satu sarana untuk    menanggulangi    kejahatan    pada    hakikatnya    merupakan  suatu  pilihan kebijakan.  Dalam  menetapkan  suatu  kebijakan,  bisa  saja  orang    berpendapat  pro atau  kontra    terhadap    pidana    mati.  Namun  hasil  wawancara  penulis  dengan Ketua  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  dan  jaksa  di  Kejaksaan  Negeri    Pekanbaru menyatakan, 7 bahwasanya  Pidana  mati  masih  sangat  dibutuhkan  di  Indonesia apabila  keamanan  Negara  memang  benar-benar  telah  menghendakinya,  selain memang masih diatur dalam regulasi peraturan perundang-undangan yang ada.
Hal  ini  dikarenakan  ketika  jaksa  penuntut  umum  (JPU)  akan  membuat tuntutan  pidana  berupa  pidana  mati,  selain  didasari  dari  teori  relatif  juga  dilihat seberapa  pengaruhnya  terhadap  masyarakat  jika  kasusnya  dalam  kategori  tindak pidana umum, serta sejauhmana kekejaman dari perbuatan yang dilakukannya dan seberapa  pengaruhnya  terhadap  Negara  kalau  kasusnya  itu  tindak  pidana Narkotika. 8
Dari data  yang penulis peroleh di Pengadilan Negeri Pekanbaru, memang tidak banyak penulis temukan putusan pidana mati yang dijatuhkan hakim, hal ini sebagaimana yang sudah penulis sampaikan bahwa tidak sembarangan baik jaksa sebagai  JPU  maunpun  Hakim  sebagai  yang  menjatuhkan  putusan  dapat menjatuhkan  pidana  mati  terhadap  terdakwa  tindak  pidana  karena  pidana  secara umum  merupakan  ultimum  remidium  bukan  premum  remedium,  upaya  terakhir dalam pemidanaan.
Data  yang  diperoleh  Per  November  2015  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru hanya  menjatuhkan  satu  pidana  mati  terhadap  kasus  narkotika  dengan  terdakwa NG HAI KUAN alias JIMMY als Ati dengan Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2015/PN.Pbr.  Setelah  sebelumnya  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  di tahun  2012  juga  pernah  menjatuhkan  pidana  mati  dalam  kasus  pembunuhan berencana  dengan  terdakwa  Chandra  Purnama  als  hendra  bin  Toto  Prasetyo dengan Putusan Nomor 470/Pid.B/2012/PN.Pbr.
Dalam      putusan      Mahkamah      Konstitusi      Nomor      2-3/PUU-V/2007 menyatakan  bahwa  pidana mati  tidak  bertentangan  dengan konstitusi  karena hak  untuk  hidup  dalam  semangat  UUD  1945  dan masuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ( non derogable rights ). 9
Dalam  sistem  hukum  yang  tertuang  dalam  KUHP  ,  Pidana  mati  adalah hukuman  yang  terberat  dari  semua  yang  diancamkan  terhadap kejahatan yang berat. Berbicara pidana mati secara teori merupakan suatu persoalan  yang sangat klasik namun masih tetap aktual untuk di kaji, karena terbukti bahwa pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan kolonial.
7 ibid
8 wawancara jaksa Ivan Yoko Wibowo, SH pada tanggal 20 Oktober 2015
9 Todung Mulya Lubis dan Alexander lay, Kotroversi Hukuman Mati (perbedaan pendapat hakim Konstitusi) , Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, h. x

## Keberadaan Pidana mati  menurut pandangan Hukum Islam
Adanya ketentuan hukum tentang jarimah, adalah juga untuk menegakkan nilai-nilai luhur yang ada pada masyarakat. Hal ini dalam Islam merupakan bagian dari syariat. Sayyid Sabiq menyatakan, “semua ajaran dan ketentuan hukum yang ada pada syariat Islam  adalah untuk  menjaga agama ( hifzh al-din ),  menjaga jiwa ( hifzh al-nafs ), menjaga akal ( hifzh al-aql ), menjaga keturunan ( hifzh al-nasl ), dan menjaga harta ( hifzhal-mal )” 10
Apabila suatu jarimah tidak dilarang dan dikenakan hukuman, maka nilai- nilai luhur dalam hidup ini tidak akan terjaga. Apabila penistaan agama dibiarkan, berarti  agama  tidak  akan  terjaga.  Apabila  pembunuhan  dan  penganiayaan  tidak dilarang  dan  dihukum,  berarti  jiwa  (nyawa)  tidak  terjaga.  Apabila  peredaran minuman  keras  dan  narkoba  tidak  dilarang,  berarti  akal  tidak  terjaga,  sebab keduanya  sangat  merusak  akal  pikiran.  Apabila  perzinaan  dan  pelacuran  tidak dilarang,  berarti  akan  merusak  keturunan.  Apabila  pencurian,  perampokan, penipuan,  korupsi  dan  sejenisnya  tidak  dilarang  dan  dikenakan  hukuman,  berarti tidak menjaga harta, baik harta perorangan, kelompok maupun harta negara.
Dalam  kitab-kitab  fikih,  pembahasan  tentang  pidana  mati  menjadi  bagian dari  pembahasan tentang  kriminalitas  ( al-jinayah )  seperti  pencurian ( al-sariqah ), minuman  keras  ( al-khamr ),  perzinaan  ( al-zina ),  hukum  balas/timbal  balik  ( al- qishas ),  pemberontakan  ( al-bughat ),  dan  perampokan  ( qutta’u  tariq ).  Dalam wilayah lain, pidana mati juga dijatuhkan kepada pelaku perzinaan dalam bentuk dilempar  batu  hingga  mati  ( al-rajam )  untuk  pelaku  perzinaan  yang  sudah menikah. Juga pidana mati dilakukan dalam kasus pemberontakan ( al-bug{at ) dan pindah  agama  ( al-riddah )  yang  dikenal  sebagai  hukuman  ( al-had/al-hudud )  atas pengingkaran terhadap Islam. Termasuk dalam kasus meninggalkan ibadah salat, beberapa  ulama  mempersamakannya  dengan  murtad  ( al-riddah ).  Imam  Ahmad bin Hanbal mengatakan, “Orang yang meninggalkan salat adalah kafir, kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, diancam hukuman mati, jika tidak  bertaubat  dan  tidak  mengerjakan  salat.”  Sementara  Imam  Abu  Hanifah, Malik dan Syafi‟i mengatakan, “Orang yang meninggalkan adalah fasik dan tidak kafir”, namun,  mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya,  menurut Imam Malik  dan  Syafi‟i  “diancam  hukuman  mati  (al-hadd/al-hudud)”,  dan  menurut Imam Abu Hanifah “diancam hukuman ta‟zir, bukan hukuman mati”. 11
Pidana  mati  merupakan  hukuman  puncak,  terutama  untuk  tindakpidana yang dinyatakan sangat berbahaya seperti pembunuhan (al-qital) dimana jika tidak ada  pengampunan  dari  pihak  keluarga  dengan  membayar  denda  pengganti  ( al- diyat ),  maka  pelakunya  dapat  dijatuhi  hukuman  mati  sebagai  bentuk  hukum balas/timbal balik ( al-qishas ). Dalam konsepsi ini, maka kejahatan dibalas dengan
10 Al-Syaikh Sayyid Sabiq Fiqh al-Sunnah , Jilid I,Beirut, Dar al-Fikr, 1403 H, hlm. 10.
11 Mawardi A.I, Op. cit, h, 79
hukuman  yang  serupa.  Dalam  kasus  penetapan  hukuman  mati  ( al-qishas ), ditetapkan beberapa syarat antara lain: bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan terhadap yang tak “boleh” ( haq ) di bunuh, atau orang yang “boleh” ( haq )  dibunuh,  akan  tetapi  belum  diputuskan  oleh  hakim.  Pelaku  bisa  dihukum mati  dengan  ketentuan  bahwa  pada  saat  melakukan  kejahatan  telah  cukup  umur ( baligh ) dan berakal ( aqil ). 12
Pidana mati dalam Islam hanya bisa ditegakkan oleh pemerintahan Islam, dimana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam. Itu pun harus  melalui  mekanisme  peradilan,  bukan  semata-mata  bersandar  pada  fatwa seorang  ulama.  Pidana  mati  pun  hanya  berlaku  berdasarkan  pertimbangan- pertimbangan yang sangat ketat, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindakan pidana yang diancam Pidana mati.
Hukum  Islam  (al-fiqh)  membedakan  antara  mereka  yang  sengaja,  tidak disengaja,  terpaksa  atau  bahkan  dipaksa  untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana yang  membawa  konsekuensi  jatuhnya  pidana  mati.  Dalam  kondisi-kondisi demikian,  putusan  untuk  menjatuhkan  pidana  mati  dapat  dipertimbangkan kembali.
Dalam  hukum  Islam  kewenangan  pelaksanaan  pidana  mati  adalah kewenangan Ulil Amri, atas permintaan ahli waris atau keluarga korban (jika hal kasus  ini  adalah  kasus  pembunuhan).  Sudah  menjadi  kesepakatan  para  fuqaha‟, orang  yang  boleh  menjalankan  hukuman  jarimah  hudud  adalah  Kepala  Negara yakni  Imam  atau  wakilnya,  yakni  petugas  yang  diberi  wewenang,  karena hukuman  had  merupakan  hak  Tuhan  yang  dijatuhkan  untuk  kepentingan masyarakat.  Oleh  karena  itu  harus  diserahkan  kepada  wakil  masyarakat  yaitu kepala Negara.
Dari Rasulullah diriwayatkan sebagai berikut: “Empat perkara diserahkan kepada penguasa yaitu hukuman had, harta sedekah, sholat Jum‟at dan Fa‟i”.
Untuk  jarimah  qisas  pelaksanaan  hukuman  bisa  dilaksanakan  oleh  ahli waris sendiri dengan syarat atas persetujuan penguasa. Di kalangan fuqaha‟, sudah disepakati  bahwa  wali  korban  bisa  melaksanakan  qisas  dalam  pembunuhan dengan  syarat  harus  dibawah  pengawasan  penguasa,  sebab  pelaksanaanya memerlukan  pemeriksaan  dengan  teliti  dan  menjauhi  kedzaliman,  karena  kalau tidak  diawasi  oleh  penguasa  dalam  pelaksaanaanya,  akan  terjadi  qisas  pula, meskipun ia dianggap mengkhianati kekuasaan Negara.
Melaksanakan  qishah  merupakan  kepentingan  umum,  maka  tidak  ada salahnya  kalau  diangkat  orang-orang  yang  ahli  yang  berwenang  untuk melaksanakan hukuman hudud dan qishah dengan mendapat gaji dari pemerintah. Kalau  ahli  waris  tidak  pandai  menjalankan  qishah,  maka  pelaksanaanya diserahkan pada orang-orang ahli tersebut.
12 Marsum, Op. cit, hal. 123
Cara pelaksanaan hukuman qishah, menurut pendapat yang lebih kuat dari mayoritas  ulama  seperti  Malikiyah,  Syafi‟iyah,  dan  salah  satu  riwayat    Imam Ahmad,  hukum  asal  dalam  pelaksanaan  qishash  adalah  dengan  cara  yang  sama yang  telah  dilakukan  oleh  pelaku  kriminal  tersebut.  Konsep  ini  disebut  dengan mutslah atau mumatsalah. Dengan demikian jika membunuh dengan pedang kama di-qishash  dengan  pedang,  jika  membunuh  dengan  batu  sampai  mati,  maka demikianlah qishashnya dengan batu sampai mati,dan seterusnya. Hanya saja para ulama  mengatakan  ,  kecuali  jika  pelaku  membunuh  dengan  sesuatu  yang  haram seperti  sihir,  khamar,  liwath  dan  semisalnya,  atau  jika  dengan  cara  yang  sama akan mengakibatkan terlalu lama tersiksa, maka qishashnya dengan pedang. Akan tetapi seandainya mustahiq al-qishash memindahnya kehukuman pancung dengan pedang,  maka  dibolehkan  dan  itu  lebih  utama.(al-Zuhayli  2004,  Jilid  7,  hlm. 5685).
Sedangkan  mazhab  Abu  Hanifah,  mengharuskan  qishash  hanya  dengan pedang,  tidak dengan  membalas  seperti  cara pembunuh  tersebut  membunuh atau lainnya.  (Ibnu  Abidin  1987,  Jilid  5,  hlm  346).  Cara  pancung  ini  berlaku  secara mutlak,  baik  pembunuh  tersebut  dalam  melakukan  pembunuhan  tersebut  dengan sengaja  atau  tidak.  Berlaku  walaupun  pembunuhan  dengan  pemenggalan  leher, mencekik,  melemaskan dalam  air,  membakar, atau selainnya. (Audah 1992,  Jilid 2, hlm.150).
Berkaitan  dengan  hukuman  pancung,  penelitian  sains  terhadap  binatang mamalia  yang  dipenggal  menunjukkan,  anjing  menjadi  tidak  sadar  12  detik setelah  suplai  darah  ke  otak  tersumbat.  Telah  dihitung  bahwa  otak  manusia memiliki  cukup  oksigen  untuk  metabolisme  disimpan  untuk  bertahan  sekitar  7 detik  setelah  pasokan  terputus.  Namun,  otak  juga  bisa  memperoleh  sebagian energi dari substrat di kulit kepala dan otot-otot wajah dan leher, serta mati akibat anoxia/  kekurangan  oksigen  akibat  pendarahan  hebat.  Melalui  penelitian  itu disimpulkan  bahwa  hewan  dan  manusia  yang  dipenggal  akan  merasakan  sakit kira-kira 7-15  detik  sebelum  benar-benar  meninggal.  Sedangkan kematian  akibat tembakan  membutuhkan  waktu10-20  menit  sebelum  objek  meninggal.  Adapun penggantungan  membutuhkan  waktu  hampir  20  menit  meregang  nyawa  sebelum akhirnya  secara  medis  meninggal.  Berdasarkan  pengalaman  hukuman  mati, terpidana  mati  dengan  tembakan,  suntikan,  gantung,  dan  kursi  listrik,  mereka sebelum mati sudah tersiksa luar biasa. Khusus dengan kursi listrik, terpidana bisa muntah darah, anggota badan, jari jemari tangan, kaki dan wajah berubah bentuk, bola mata sering melotot, dan mereka juga sering buang air besar dan kecil, serta mengeluarkan air liur.
Meskipun  menurut  Abu  Hanifah  hukuman  pancung  bukanlah  ta‟abbudi (bentuk  cara  menghukum  yang  berbentuk  ibadah  sehingga  tidak  boleh  diubah), namun dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman pancung dalam qishash  terbukti  memberi  keringanan  siksaan  yang  akan  dialami  terpidana  mati dibandingkan cara-cara lain dalam eksekusi mati. Hal ini sejalan dengan perintah
Nabi  Muhammad  SAW  agar  dalam  membunuh  maupun  menyembelih dilaksanakan  dengan  cara  yang  baik.  Meminimalisir  penderitaan  terpidana  mati adalah salah satu cara baik dalam eksekusi.
Tujuan dan fungsi hukuman qishash bagi perlindungan warga negara, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut :
1. Menjamin  keamanan  dari  kebutuhan-kebutuhan  hidup,  ini  adalah  tujuan pertama  dan  utama  dari  syariat.  Apabila  kebutuhan-kebutuhan  ini  tidak menjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana.
2. Membuat  berbagai  kebaikan  yaitu  menjadi  hal-hal  yang  dapat  menghiasi kehidupan  sosial  dan  menjadikan  manusia  mampu  berbuat  dan  mengatur urusan hidup lebih baik. (Santoso 2003, hlm.45).

## PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI
Hakim  dalam  memutuskan  berat  ringannya  pemidanaan  seringkali mengalami  bias  terhadap  putusannya.  Dalam  suatu  persidangan  yang  melibatkan banyak orang yaitu jaksa, pembela, saksi, terdakwa dan hakim sendiri, tiap orang yang  terlibat  dalam  persidangan  memberikan  andil  dalam  pembuatan  putusan. Setiap  peran  yang  ada  dalam  interaksi  sosial  di  persidangan  memberikan pengaruhnya terhadap pemidanaan hakim. 13
Sebelum  menjatuhkan  putusannya,  terlebih  dahulu  majelis  hakim  akan mengadakan  musyawarah  untuk  menentukan  putusan  apa  yang  nantinya  akan dijatuhkan  terhadap  pelaku  pidana.  Dan  didalam  musyawarah  itulah  pastinya hakim  akan  mempertimbangkan  hal-hal  yang  terkait  dengan  perkara  yang  akan diputusnya tersebut. hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (3)  Undang-undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang berbunyi:
(1)  Putusan  diambil  berdasarkan  sidang  permusyawaratan  hakim  yang  bersifat rahasia.
(2)  Dalam  sidang  permusyawaratan,  setiap  hakim  wajib  menyampaikan pertimbangan  atau  pendapat  tertulis  terhadap  perkara  yang  sedang  diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
(3)    Dalam  hal  sidang  permusyawaratan  tidak  dapat  dicapai  mufakat  bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
Sebelum memberikan pemidanaan terlebih dahulu hakim akan melakukan pertimbangan,  baik  itu  pertimbangan  secara  khusus  maupun  secara  umum.
13 Yusti Probowati Rahayu, Dibalik Putusan Hakim , Srikandi, Surabaya, 2005 hal 103
Pertimbangan  yang  dilakukan  hakim  tersebut  bertujuan  agar  tercapainya  tujuan dari  pemidanaan  itu  sendiri,  sesuai  dengan  teori-teori  tujuan  dari  pemidanaan yang  berlaku  di  Indonesia.  Ketika  vonis  hakim  berupa  pidana  yang  dijatuhkan terhadap terdakwa, seorang hakim akan berharap semoga pidana yang dijatuhkan terhadap  seorang  terdakwa  bermanfaat  dan  memberikan  pelajaran  baginya  serta memberikan efek jera baik itu terhadap dirinya sendiri, akan tetapi juga terhadap masyarakat.  Sehingga  vonis  berupa  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  itu  tidak hanya  bertujuan  sebagai  pembalasan  akibat  terdakwa  telah  terbukti  melakukan suatu  tindak  pidana  tetapi  juga  harus  bertujuan  sebagai  pelajaran  bagi  seorang terdakwa itu sendiri.
Menurut  Sudarto,  ada  dua  hal  yang  harus  di  pertimbangkan  oleh  hakim sebelum  ia  menjatuhkan  putusannya,  dalam  hal  ini  ketentuan  mengenai  dua  hal tersebut  diatas  merupakan  ketentuan  dalam  hukum  acara  pidana  (KUHAP), dimana struktur pengambilan keputusann adalah sebagai berikut: 14
a. Pertama-tama pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya?)
b. kemudian  pertimbangan  tentang  hukumnya  (apakah  perbuatan  terdakwa merupakan  tindak  pidana  dan  terdakwa  bersalah,  sehingga  bisa  dijatuhi pidana?)
Pada  dasarnya  untuk  menjatuhkan  putusan,  hakim  dapat  menggunakan beberapa  hal  yang  menjadi  dasar  pertimbangannya,  yang  mana  dasar pertimbangan  ini  di  masukan  pula  kedalam  putusannya.  adapun  dasar pertimbangan yang di maksud adalah : 15
a. pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis
1. Pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  adalah  pertimbangan  hakim  yang didasarkan  pada  faktor-faktor  yang  terungkap  di  dalam  persidangan  dan oleh  undang-undang  telah  ditetapkan  sebagai  hal  yang  harus  dimuat  di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:
a. Surat  dakwaan  dan  surat  tuntutan/tuntutan  pidana  jaksa  penuntut umum.
Surat  dakwaan  merupakan  dasar  hukum  acara  pidana  karena berdasarkan  itulah  pemeriksaan  atas  suatu  perkara  di  persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat 1 KUHAP). Surat Dakwaan berisi mengenai identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, serta waktu dan  tempat  dilakukannya  tindak  pidana  (Pasal  143  ayat  2  KUHAP). Selain itu di dalam Surat Dakwaan juga memuat pasal yang dilanggar.
14 Sudarto, Pemidanaan, pidana dan tindakan, Dalam lokakarya masalah pembaharuan kodifikasi hukum pidana nasional (buku I) , diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman, Jakarta, 1984, h. 88
15 Tendik Wicaksono, Penjatuhan Pidan Oleh Hakim Di Bawah Batas Minimum Khusus Dari Ketentuan Undang-Undang Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika , fakultas hukum program pasca sarjana UI Jakarta, 2011, h 103-109
Perumusan  dakwaan  didasarkan  dari  hasil  pemeriksaan  pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternative maupun subsidair. 16
Sedangkan  surat  tuntutan  berisi  antara  lain  mengenai  hasil pemeriksaan di persidangan, yang meliputi pemeriksaan alat bukti dan juga barang bukti, serta pembuktian atas surat dakwaan yang memuat pasal  yang  melanggar  dan  terakhir  tuntutan  pidana  yang  dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  jaksa  Ivan  Yoko Wibowo,  SH  bahwa  jaksa  penuntut  umum  dalam  membuat  surat tuntutan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  apa  yang  sudah  ditentukan dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan  tuntutan  pidana yang  ada,  apalagi  terkait  tuntutan  pidana  mati  terhadap  si  terdakwa, bahkan ketika jaksa penuntut umum akan  melakukan tuntutan pidana mati  maka  terlebih  dahulu  jaksa  penuntut  umum  harus  meminta pertimbangan terlebih dahulu pada jaksa agung terkait tuntutan pidana mati yang akan dibuat. 17
b. Alat  bukti  yang  sah,  Sebagaimana  diatur    dalam  Pasal  184  KUHAP, meliputi:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa
c. Barang Bukti
Walaupun  barang  bukti  bukan  sebagai  alat  bukti  namum  penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudiann  mengajukannya  kepada  hakim  dalam  pemeriksaan,  baik kepada  terdakwa  maupun  kepada  saksi  (Pasal  181  ayat  1  dan  ayat  2 KUHAP). Adanya barang bukti yang di perlihatkan pada persidangan akan  menambah  keyakinan  hakim  dalam  menilai  benar  tidaknya perbuatan  yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim  akan  lebih  yakin  apabila  barang  bukti  itu  dikenal  dan  diakui oleh terdakwaa maupun para saksi.
Barang  bukti  bukanlah  alat  bukti  dalam  KUHAP,  tapi  barang  bukti juga menjadi hal yang penting juga dalam menentukan berat ringanya tuntutan  jaksa  ataupun  putusan  hakim.  seperti  kasus  narkotika,  jaksa penuntut  umum  memiliki  ketentuan  tersendiri  yang  berlaku  di instansinya dalam  membuat  surat tuntutan  yang  berhubungan  dengan barang bukti dalam tindak pidana narkotika yang mana ini tidak diatur
16 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2006, h. 125
17 wawancara dengan Ivan Yoko Wibowo, SH pada tanggal 20 Oktober 2015
dalam undang-undang Narkotika. bergitu juga terhadap tindak pidana pembunuhan  berencana,  barang  bukti  yang  digunakan  si  terdakwa dalam  melancarkan  aksi  pembunuhannya  juga  pertimbangan  jaksa penuntut umum dan hakim dalam putusannya.
d. Ketentuan Perundang-undangan khusus
Ketentuan  perundang-undangan  khusus  ini  menyangkut  mengenai proses  persidangan  perkara  tindak  pidana  yang  diatur  khusus  dalam undang-undangnya.
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis
Didalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya  yuridis,  hakim  juga  membuat  pertimbangan  yang  bersifat  non yuridis,  sebagaimana  pula  pertimbangan  yang  bersifat  yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang  terungkap  di  dalam persidangan,  yang antara  lain  mencakup  hal-hal yaitu:
a. Akibat perbuatan terdakwa
Perbuatan  terdakwa  dalam  melakukan  suatu  tindak  pidana  tentu  akan membawa akibat, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Seperti  dampak  dari  penyalahgunaan  Narkotika  dalam  putusan  nomor 515/Pid.Sus/2015/PN.Pbr,  dalam  putusan  itu  hakim  memberikan pertimbangan  bahwa  perbuatan  terdakwa  meresakan  masyarakat  dan sangat  merusak  kehidupan  bangsa  Indonesia  terutama  dapat  merusak ribuan  generasi  muda  Indonesia  jika  narkotaka  jenis  shabu-shabu dengan berat 46.154 gram tersebut sempat beredar di Indonesia.
Begitu juga halnya terkait dengan putusan Nomor 470/Pid.B/2012/PN.Pbr  terkait  tindak  pidana  pembunuhan  berencana yang  mana  akibat  dari  perbuatan  terdakwa  sangat  menakutkan masyarakat, perbuatan terdakwa sangat sadis dan tidak manusiawi, juga mengakibatkan keluarga korban kehilangan penopang untuk penghidupan  dan  menimbulkan  trauma  yang  mendalam  bagi  keluarga korban.
b. Kondisi diri terdakwa
Kondisi terdakwa disini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum  melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang  melekat  pada  dirinya.  Kondisi  fisik  yang  dimaksud  adalah usiadan  tingkat  kedewasaan,  sementara  keadaan  psikis  dimaksudkan adalah  perasaan  misalnya  dalam  keadaan  marah,  gemetar,  keringat dingin,  pikiran  kacau  ataupun  takut.  Sedangkan  yang  dimaksudkan dengan  status  sosial  adalah  predikat  yang  dimiliki  terdakwa  dalam masyarakat  yaitu  apakah  terdakwa  seorang  pejabat,polisi,  kuli bangunan, wiraswasta dan lain sebagainya.
c. Peran dan kedudukan terdakwa
Maksud  peran  dan  kedudukan  terdakwa  yaitu  pada  saat  melakukan tindak pidana, apakah terdakwa hanya seorang diri ataukah ada orang lain yang juga turut melakukannya. Peran atau kedudukan terdakwa di dalam  terjadinya  tindak  pidana  ini  pastinya  akan  menjadi pertimbangan hakim dalam  menajtuhkan putusannya, terutama dalam hal penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
b. Hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana Berkenaan  dengan  hal-hal  yang  meberatkan  dan  hal-hal  yang  meringankan perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  pada  dasarya  kedua  hal  ini haruslah  termuat  didalam  setiap  putusan  pemidanaan  yang  dijatuhkan  oleh hakim.  Hal  ini  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  197  ayat  1  huruf  f KUHAP,  yang  menyebutkan  putusan  pemidanaan  memuat  keadaan  yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
1. Hal-hal yang meberatkan perbuatan pidana
Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenal tiga macam alasan-alasan umum yang menambah beratnya pidana, yaitu:
a. Kedudukan  sebagai  pejabat  (ambtelijke  hoedanigheid)  (Pasal  52 KUHP)
b. recedive (perulangan)
c. Gabungan (samenloop) (titel VI Buku I KUHP)
Seringkali  di  dalam  putusannya,  selain  mempertimbangkan  hal-hal sebagaimana  yang  telah  diatur  di  dalam  KUHP,  hakim  juga mempertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  lainnya  yang  tidak  diatur dalam  KUHP,  seperti  misalnya  perbuatan  terdakwa  meresahkan masyarakat dan juga barang bukti yang dimiliki terdakwa sangat besar. Seperti  putusan  terdakwa  NG  HAI  KUAN  alias  JIMMY  als  Ati  dengan Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2015/PN.Pbr. Setelah sebelumnya Pengadilan Negeri  Pekanbaru  di  tahun  2012  juga  pernah  menjatuhkan  pidana  mati dalam  kasus  pembunuhan  berencana  dengan  terdakwa  Chandra  Purnama als hendra bin Toto Prasetyo dengan Putusan Nomor 470/Pid.B/2012/PN.Pbr. Dalam  kedua  putusan  diatas  hakim  memuat  beberapa  hal-hal  yang memberatkan seperti Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2015/PN.Pbr. Berbunyi:
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- perbuatan terdakwa sangat merusak kehidupan bangsa Indonesia terutama  dapat  merusak  ribuan  generasi  muda  Indonesia  jika narkotika jenis shabu-shabu dengan berat  bersih 46.154 (empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat) gram tersebut sempat beredar di Indonesia.
- terdakwa  tidak  menghargai  hukum  Indonesia  dan  tidak mendukung  upaya  pemerintah  republik  Indonesia  yang  sedang giat-giatnya memberantas narkotika.
Sedangkan  Putusan  Nomor  470/Pid.B/2012/PN.Pbr.  Hakim  memuat  hal- hal yang memberatkan berupa :
- Bahwa  perbuatan  terdakwa  adalah  sangat  manakutkan masyarakat
- perbuatan terdakwa adalah sadis dan tidak manusiawi
- perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  keluarga  Agusni  bahar kehilangan penopang untuk penghidupannya.
- perbuatan  terdakwa  menimbulkan  trauma  yang  mendalam kepada keluarga Agusni bahar yang ditinggalkan.
2. Hal-hal yang meringankan perbuatan pidana Menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  alasan-alasan  yang meringankan pidana adalah:
a. Percobaan (Pasal 53 ayat 2 dan ayat 3 )
b. Membantu (medeplichtigheid) (Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2
c. Belum Dewasa (minderjarigheid) (Pasal 47 )
Adapun  di  dalam  proses  persidangan,seringkali  muncul  hal-hal  yang meringankan bagi terdakwa, yang mana hal ini juga menjadi pertimbangan hakim  di  dalam  menjatuhkan  putusannya,  diantaranya  adalah:  terdakwa belum  pernah  dipidana,  terdakwa  mengakui  dan  menyesali  perbuatanya, dan juga terdakwa masih berusia anak.
Namum  dalam  kedua  kasus  yang  penulis  teliti  menurut  hakim,  hal-hal yang meringankan tidak ada.
Hasil  munas  IKAHI  yang  ke  VIII  menyatakan  bahwa  hakim  untuk menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Kesalahan terdakwa
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap bahtin terdakwa
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa
6. Sikap dan tindakan terdakwa sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 18
Terkait dengan berat ringannya suatu pidana  yang dijatuhkan oleh hakim, J. E. Sahetapy mengatakan: 19
“Patutlah  diingat  bahwa  masalah  berat  ringan  atau  takaran  pidana  sangat erat bertautan dengan konsep penilaian yang hendak diberikan terhadap kejahatan atau  jenis  kejahatan  tertentu.  In  concrete  lazimnya  takaran  atau  berat  ringannya
18 Lokakarya Mahkamah Agung dalam Munas IKAHI VIII tentang pemidanaan. hal 10, 13, 14
19 J. E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati terhadap pembunuhan Berencana, Setara Press, malang, 2009, h. 180
pidana  dikaitkan  dengan  sikap  penjahat  selama  ia  diadili.  selain  dari  itu  takaran tersebutdi pengaruhi juga oleh hal-hal lain. seperti apakah ia mempersulit jalannya sidang,  dan  sebagainya.  Adapula  beberapa  hal  lain  yang  tampaknya  di  lupakan, seperti  realitas  kehidupan  sosial,  sepak  terjang  hidupnya,  sifat,  bentuk,  dan  cara kejahatan  yang  dilaksanakannya  serta  juga  bagaimana  skala  nilai-nilai  sosial masyarakat yang bersangkutan.
Selain  pertimbangan  yuridis  dan  pertimbangan  non  yuridis  dalam menjatuhkan  pidana  terlebih  dahulu  harus  juga  diperhatikan  tujuan  pemberian pidana  itu.  Yang  selama  ini  para  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  mempunyai beberapa tujuan. Tujuan penjatuhan pidana harus sesuai dengan teori pemidanaan yang integratif, gabungan antara teori  absolut  dan  teori  relatif  sebagaimana teori yang  dianut  dalam  hukum  pidana  kita. 20 Dengan  demikian  maka  tujuan pemidanaan adalah  untuk  memperbaiki  kerusakan  individu  dan  masyarakat  yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang  harus  di  penuhi,  perangkat  tujuan  pemidanaan  yang  dimaksudkan  adalah pencegahan  (umum  dan  khusus),  perlindungan  masyarakat,  memelihara solidaritas  masyarakat,  pengimbalan/pengimbangan.  Pidana  adalah  pembalasan, tetapi  tidak  boleh  memberikan  pidana  lebih  dari  apa  yang  semestinya,  seimbang dengan berat ringannya kejahatan

## JANGKA  WAKTU  EKSEKUSI  PIDANA  MATI  MENURUT  HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Sebagai  mana  yang  sudah  di  ungkapkan  di  atas  bahwa  Pidana  Mati  yang berlaku di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang tata  cara pelaksanaan  pidana  mati  yang  dijatuhkan oleh pengadilan  dilingkungan Peradilan  Umum  dan  Militer.  Penetapan  tata  cara  pelaksanaan  pidana  mati  ini ditetapkan  oleh  Presiden  Soekarno  pada  tanggal  27  April  1964  dengan pertimbangan  bahwa  pelaksanaan  pidana  mati  yang  ada  sudah  tidak  lagi  sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dimana pada saat sebelum Penetapan Presiden yang berlaku adalah hukuman gantung.
Dalam  Penetapan  Presiden  No.  2  Tahun  1964  ini  secara  tegas-tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan,baik  dilingkungan  peradilan  umum  maupun  peradilan  militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.
Dikatakan dalam Pasal 2 sd. Pasal 16 UU tersebut, sebagai berikut: Bahwa Kepala  Kepolisian  Daerah  setempat  bertanggung-jawab  untuk  pelaksanaannya, menentukan  waktu  dan  tempat  pelaksanaan  pidana  mati.  Yang  dimaksudkan dengan  bertanggung  jawab  untuk  pelaksanaan  ialah  bertanggung  jawab  atas
20 Wawancara Wawancara dengan H. A. S. Pudjoharsoyo, SH, M. Hum dan Jaksa Ivan Yoko Wibowo, SH pada tanggal 26 Oktober 2015
keamanan  dan  ketertiban  sewaktu  pelaksanaan  pidana  mati  serta  menyediakan tenaga dan alat-alat yang diperlukan untuk itu.
Tenaga  yang  dimaksud  ialah  membentuk  sebuah  regu  penembak  yang terdiri dari seorang bintara, dua belas orang tamtama di bawah pimpinan seorang perwira,  semuanya  dari  Brigade  Mobile.  Semuanya  ini  berada  dibawah  perintah jaksa  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaannya  sampai  selesainya pelaksanaan pidana mati tersebut. 21
Waktu  pelaksanaan  eksekusi  pidana  mati  dalam  Penpres  ditentukan  oleh Kepala  Polisi  Komisariat  Daerah  setelah  mendengar  nasehat  dari  Jaksa Tinggi/Jaksa 22 , dimana terpidana dijatuhi hukuman mati, seperti pada Penpres No. 2 BAB II Pasal 3 ayat 1. Sedangkan  mengenai tempatnya didalam Penpres tidak diatur  secara  detail  dimana  dilaksanakan  eksekusi  pidana  mati,  hanya  saja diberi batasan, bahwa pidana mati dilaksanakan ditempat tertutup dan dilakukan dengan sederhana.
Di  dalam Penetapan  Presiden No.  2  Tahun  1964  tidak disebutkan  adanya persaksian dalam eksekusi pidana mati. Karena hampir semua tindak pidana yang dihukum  mati selalu  berkaitan langsung  dengan  negara.  meskipun  ada  seseorang yang menemani itu bukan dari keluarga terpidana atau ahli waris dari korban, jika di  minta  oleh  terpidana  seorang  pendamping  itu  dari  rohaniawan.  dalam  hal pengampunan,  Penpres  No.2  Tahun  1964,  otoritas  pengampunan  (grasi) diserahkan kepada Presiden.
Kewenangan pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam Penetapan Presiden No.  2  Tahun  1964  dilaksanakan  oleh  Kepala  Polisi  Komisariat  Daerah  di lingkungan  pengadilan  di  mana  terpidana  dijatuhi  hukuman  mati  di  tingkat pertama.
Pelaksanaan pidana mati tidak terlepas dari hukum positif yang berlaku di negara  Indonesia  saat  ini,  sebagai  negara  yang  berlandaskan  pada  hukum,  maka segala sesuatu baik  penindakan,  penuntutan  dan pengambilan  keputusan  maupun pelaksaan dari putusan dalam proses hukum harus sesuai dengan hukum yang ada. berkaiatan  dengan  faktor  tertundanya  pelaksanaan  pidana  mati,  terkait  peraturan perundang-undangan sangat berpengaruh dalam tertundanya pelaksanaan eksekusi pidana mati.
Dalam  pelaksanaan  Pidana  mati,  syarat  utamanya  adalah  perkara  tersebut harus telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kcraht van gewijde ). dalam hal ini sudah tidak adalagi upaya hukum seperti banding, kasasi, PK dan Grasi yang dilakukan terpidana. Apabila perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap  maka  kejaksaan  belum  dapat  melakukan  eksekusi  terhadap  pelaksanaan pidana mati. 23
21 J.E. Sahetapy, Op. cit, hal.67 22 Bab II Pasal 3 ayat (1) Penpres No. 2 Tahun 1964
23 wawancara dengan jaksa Ivan Yoko Wibowo SH, pada tanggal 20 Oktober 2015
Faktor-faktor yang dapat menghambat atau menunda pelaksanaan eksekusi pidana  mati  terhadap  terpidana  yang sudah  mendapatkan keputusan  hukum  yang tetap adalah:
1. Regulasi  (Peraturan  Perundang-undangan),  Saat  ini  dengan  Undang-undang Grasi  dan  Undang-undang  PK,  dimana  PK  dapat  dijukan  2  kali  dan  Grasi dapat  diajukan  1  kali  itulah  yang  dapat  menghabat  terlaksananya  eksekusi pidana mati, karena pengaturan tekhnisnya kapan jarak waktu PK diajukan itu tidak diatur dalam Peraturan perundang-undangan tentunya hal tersebut dapat menghabat terlaksananya eksekusi.
2. Persepsi,  apakah  Pengadilan  Negeri  yang  menerima  pengajuan  PK  dari seorang  terpidana,  otomatis  dapat  menolak  jika  dianggap  pengajuan  PK  nya tidak relevan, karena dalam hal ini pengadilan negeri tidak memiliki kapasitas untuk menolak PK dalam hukum Posiif yang memiliki kewenangan untuk itu adalah  Mahkamah  Agung.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  kerancuan  dalam menterjemahkan  aturan  yang  ada  sehingga  terjadi  kesalahan  dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan.
3. Kurangnya sosialisasi/publikasi
4. Waktu, fakta yang terjadi adalah pengajuan PK tidak dilihat dari novum yang ada sementara tekhnis pengajuan PK menurut hukum positif yang ada adalah jika  ditemukan  bukti  baru  pada  kasus  yang  ada,  namum  yang  terjadi  adalah pengajuan  PK  itu  hanya  untuk  menyelesaikan  haknya  saja  tanpa  adanya novum dan ini juga dilayani Mahkamah Agung tentunya hal itu bertentangan dengan  undang-undang,  sehingga  menjadi  lama  proses  pengambilan keputusan terkait diterima atau tidaknya PK tersebut.
Selain  itu  faktor  yang  menjadi  penghambat  pelaksanaan  eksekusi  pidana mati adalah undang-undang tidak mengatur  jarak antara PK yang pertama dengan PK yang kedua, karena mana kala PK pertama di tolak sementara undang-undang memberikan  peluang  kepada  terpidana  untuk  mengajukan  PK  berikutnya, tentunya tidak serta merta seorang eksekutor dapat melaksanakan eksekusi.
Undang-undang  tidak  mengatur  secara  tegas  dalam  hal  mana  seorang terpidana dapat mengajukan PK dan dalam hal mana pula seorang terpidana tidak dapat  mengajukan  PK,  inilah  yang  dapat  menjadi  kerancuan  dari  sisi  eksekotor. sehingga  di  perlukan  perbaikan  aturan  hukum  agar  terjadi  kepastian  hukum  dan juga  untuk  kepastian  publik  serta  agar  si  terpidana  tidak  terlalu  lama  menjalani masa  hukuman  didalam  penjara  yang  tentunya  hal  itu  melanggar  hak  asasi terpidana.
Dalam  hukum  Pidana  Islam  waktu  untuk  melaksanakan  eksekusi  pidana mati ada beberpa hal yang harus diapenuhi sebagai berikut: 24
1. Adanya kepastian pelaku kejahatan
24 Paisol Burlian, Implementasi Konsep hukuman Qishash di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.76-87
hal  ini  bisa  diperoleh  dari  persaksian  dua  orang  laki-laki  yang  menyakinkan dan  tidak  diingkari  oleh  terdakwa,  atau  dengan  pengakuan  oleh  terdakwa sendiri  yang  tidak  dalam  kondisi  mabuk,  gila,  atau  dibawah  tekanan  orang lain.
spirit hukum islam bukanlah mencari-cari kesalahan apalagi mencari terpidana mati.  Hukuman  qishas  memang  tegas  dan  jelas,  namum  upay-uapaya membebaskn  terdakwa  dari  vonis  qhisas  harus  diupayakan  oleh  penegak hukum, selama hal itu tidak keluar dari aturn hukum itu sendiri.
2. Keterbatasan hukuman pada pelaku kejahatan Qhisash  diberlaku  terhadap  pelaku  pembunuhan  atu  pencederaan,  bukan terhadap  selain  pelaku.  Seseorang  yang  melakukan  pembunuhan  ditegakkan atasnya  hukumam  qhisash  apabila  wali/keluarga  pembunuh  pasrah  kepada perintah Allah dan tunduk kepada hukum qhisash yang disyariatkan. hukuman  qhisash  juga  tidak  boleh  menjalar  mudharatnya  kepada  jiwa  lain yang tidak bersalah, seperti seorang wanita hamil, maka tidak boleh diqishash karena akan menjalar mudhartnya kepada janinnya, dan dalam kondisi seperti ini qishash dilaksanakan setelah melahirkan.
3. pelaku pembunuhan sudah Mukallaf jika  yang  membunuh  atau  mencederai  adalah  anak  yang  belum  baligh  atau orang gila maka tidak ada qishash.
4. Pelaku pembunuhan bukan orang tuan korban jika yang membunuh adalah orang tuanya sendiri, baik bapak, kakek dan terus keatasnya,  atau  ibu,  nenek  terus  keatasnya,  maka  tidak  ada  qhisash  atas mereka.  Mayoritas  ulama  kecuali  Imam  Malik  mengatakan  bahwa  orang  tua adalah  penyebab  adanya  anak,  maka  tidak  selayaknya  anak  meng-qishash orang tuanya.
5. Korban  Harus Seorang yang Maksum Al-Dam Mereka  adalah  seorang  muslim,  dan  kafir  yang  bukan  harbi.  Adapun  kafir harbi,  orang  Islam  yang  murtad,  pezina  muhshan,  atau  selainnya,  jika  ada seorang  muslim  yang  membunuh  mereka  tanpa  ada  perintah  dari imam/pemerintah  yang  berwenang,  maka  yang  membunuh  tidak  boleh  di- qishash, tetapi tetap dihukum sebab kelancangannya kepada pemerintah.
6. Para Penuntut Qishash (Mustahiq Al-Qishash) Harus Sudah Mukallaf Jika  ada  di  antara  mereka  yang  belum  baligh,  maka  harus  ditunggu  sampai baligh  supaya  diketahui  dengan  benar  bahwa  dia  menuntut  qishash  atau memaafkan,  karena  dalam  qishash  terdapat  tujuan  memuaskan  (keluarga korban)  dengan  pembalasan.  Dalam  keadaan  inipelaksanaan  qishash  wajib ditangguhkan,  dengan  memenjarakan  pelaku  pembunuhan  hingga  anak  kecil tersebut baligh atau orang gila tersebut sadar, untuk kemudian mendengarkan dari  mereka  apakah  hukuman  qishash  akan  ditegakkan  atau  memaafkannya, sebagaimana  Mu‟awiyah  menahan  qishash  Hudhah  bin  Khasyram  sampai anak  korban  yang  dibunuh  menjadi  baligh  (Sabiq,  Jilid  3,  hlm  29-30).
Yurisprudensi  Muawiyah  ini  dilakukan  dimasa  para  sahabat  dan  tdak  ada satupun  yang  mengingkarinya,  sehingga  seakan-akan  menjadi  ijma‟  di  masa beliau. Persyaratan ini menguatkan bahwa qishash adalah hak murni keluarga korban, bukan hak peradilan.
Demikian juga jika ada yang gila harus ditunggu sampai sembuh dari gilanya.
Ini adalah pendapat Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad, sedangkan mazhab Abu Hanifah  terdapat dua versi, salah  satunya mengatakan seperti  yang dikatakan Imam  Syafi‟i  dan  Imam  Ahmad,  sedangkan  versi  kedua  mengatakan  bahwa cukup  hakim  atau  qadhi  yang  menentukan  ditegakkannya  qishash  tanpa menunggu  ahli  warisnya  baligh  dan  sembuh  dari  gilanya,  sedangkan  Imam Malik  berpendapat,  bahwa  wali  anak  yang  masih  kecil  dan  orang  gila mewakili  mereka  dan  tidak  perlu  ditunggu  sampai  baligh  atau  sembuh  dari gila (Nihayatul Muhtaj, Jilid 7, hlm 284 dalam
www.maktabahabiyahya.wordpress.com diakses  pada  05  Juni  2013).  Apabila anak kecil atau orang gila keduanya  membutuhkan nafkah dari para walinya, maka wali orang gila saja yang boleh memberi pengampunan qishash kepada pembunuh  dengan  meminta  diyat,  karena  orang  gila  tidak  jelas  kapan sembuhnya, berbeda dengan anak kecil (ibid, hlm 476)
7. Semua Penuntut Qishash Sepakat Atas Tuntutannya
Artinya tidak satupun yang memaafkan, hal ini karena hak qishash adalah hak yang dimiliki oleh para ahli waris dan mereka semua bersama-sama dalam hak qishash ini (Al-Fauzan, jilid 2, hlm 378 dalam
www.maktabahabiyahya.wordpress.com diakses  pada  05  Juni  2013,  jika  ada seorang dari mereka memaafkan, maka gugurlah kewajiban qishash tersebut.
8. Keputusan Harus Ditetapkan oleh Pemerintah atau Hakim Penerapan  hukuman  qishash  sebagaimana  hudud,  harus  berdasarkan keputusan pengadilan. Persyaratan ini didasarkan pada beberapa hal :
a. Para  ulama  sepakat  bahwa  qishash  ditegakkan  dengan  keputusan  imam /pemimpin yang sah atau wakilnya (Al-Qurthubi 2006, jilid 2, hlm. 245)
b. Hukuma qishash  adalah  diikat dengan  syarat-syarat  tertentu  yang harus dipenuhi,  dan  terpenuhinya  syarat-syarat  tersebut  tidak  akan  terwujud kecuali  dengan  keputusan  seorang  imam  atau  wakilnya  seperti  hakim dan semisalnya.
c. Jika  hukuman  qishash  diserahkan  langsung  kepada  manusia  tanpa  ada keputusan  pemerintah/aparat  penegak  hukum,  maka  hal  itu  akan menimbulkan kekacauan masyarakat dan hilangnya rasa aman, masing- masing akan membunuh musuhnya dengan dalih hukum qishash.
9. Pelaksanaan Hukuma Qishash Harus Dihadiri oleh Pemerintah  yang sah  atau Aparat Penegak Hukum yang berwenang
Hal  itu  karena  sangat  memungkinkan  terjadinya  kezaliman  atau  melampaui batas  pada  saat  pelaksanaan  qishash,  bisa  disebabkan  kebencian, kemarahan,atau sebab lain pada mustahiqul qishash.
10. Pelaksanaan  Hukuman  Qishash  harus  Disaksikan  oleh  Ahli  Waris  yang Menuntut Qishash.
Hal  ini  karena  dua  sebab,  yaitu  pertama,  kedatangan  para  penuntut  qishash untuk  melihat  ditegakkannya  hukum  qishash  ini  bisa  meluluhkan  hati  para penuntut  qishash  atau  salah  satunya  karena  merasa  kasihan  lalu  mereka memaafkan  sehingga  hukum  qishash  menjadi  batal,  memveri  maaf  adalah salah satu sikap yang dianjurkan dalam Islam. (al-Maqashid asy-Syar‟iyah lil Uqubat  fil  Islam,  hlm  335,  dalam www.maktabahabiyahya.wordpress.com diakses pada 05 Juni 2013). Kedua, jika mereka tidak datang melihat hukuman qishash ini, maka ada kemungkinan mereka telah memaafkan orang yang akan dihukum  qishash,  dan  untuk  mengetahui  mereka  tetap  tidak  memaafkannya, maka mereka harus datang menyaksikannya. (ibid, hlm.335).

## PENUTUP
1. Pandangan Teori Hukum Dan Hukum Islam Terkait Keberadaan Pidana Mati, Pelaksanaan  pidana  mati,  dalam  KUHP  diatur  dalam  Pasal  11.  Karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11  ini  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  keadaan  serta  jiwa  revolusi Indonesia. maka pelaksanaan pidana mati didasarkan  Undang-Undang Nomor 2  Pnps  Tahun  1964  pelaksanaan  pidana  mati  dilakukan  dengan  ditembak sampai mati. Pidana mati merupakan hukuman puncak, terutama untuk tindak pidana    yang  dinyatakan  sangat  berbahaya  seperti  pembunuhan  (al-qital) dimana  jika  tidak  ada  pengampunan  dari  pihak  keluarga  dengan  membayar denda  pengganti  (al-diyat),  maka  pelakunya  dapat  dijatuhi  hukuman  mati sebagai bentuk hukum balas/timbal balik (al-qishas).
2. Dasar  Pertimbangan  Yuridis  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Mati  adalah Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  adalah  pertimbangan  hakim  yang didasarkan  pada  faktor-faktor  yang terungkap  di  dalam  persidangan  dan oleh undang-undang  telah  ditetapkan  sebagai  hal  yang  harus  dimuat  di  dalam putusan,  dan  pertimbangan  yang  bersifat  non  yuridis  sebagaimana  pula pertimbangan  yang  bersifat  yuridis,  pertimbangan  yang  bersifat  non  yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan
3. Jangka  Waktu  Eksekusi  Pidana  Mati  Menurut  Hukum  Positif  Dan  Hukum Islam, Dalam  pelaksanaan  Pidana  mati,  syarat  utamanya  adalah  perkara tersebut  harus  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( in  kcraht  van gewijde ).  dalam  hal  ini  sudah  tidak  adalagi  upaya  hukum  seperti  banding, kasasi,  PK  dan  Grasi  yang  dilakukan  terpidana.  Apabila  perkara  tersebut belum  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  maka  kejaksaan  belum  dapat melakukan eksekusi terhadap pelaksanaan pidana mati.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Yuswandi, Penuntutan, Hapusnya Kewenangan menuntut dan Menjalankan Pidana, (Jakarta; CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1995)
Abdul Qadir Audah , At-Tasyri’ al-JInaii al-Islami , (Beirut; Dar al-fikr, 1994) Juz
I
Al-Imam Alauddin Abi Al-Hasan Ali bin Khalil Al-Tharrabilisi al-Hanafi, Mu’in al-Hukkam, (Mesir, Maktabah Musthafa, 1973)
Al-Qarrafi, al-Furuq , (Beirut; „Alim al-Kutub, tt) juz I
Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah (Beirut; Dar al-Fikr,1973) juz I
Al- Qurtuby, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid , (Beirut; Dar al-Fkr,
tt)
Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , (Beirut; dar al-Fikr, 1992) juz II
A. Djazuli, Fiqh Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta; PT. Ochtiar Baru
Van Hoeve, 1997) Jilid III
Ahmad Hanafi, Azaz-azaz Hukum Pidana Islam, (Jakarta; Bulan Bintang, 1967)
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , penerjemah Drs. Muhammad Thalib,
judul asli ” Fiqh Sunnah” , ( Bandung; PT Al-Ma‟arif, 1996) Jilid 10
Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana mati Di Indonesia, Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
Al-Syaikh Sayyid Sabiq  Fiqh al-Sunnah, Jilid I,Beirut, Dar al-Fikr, 1403 H Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2011
Eddy o. S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta, Cahaya Atma

## Pustaka, 20014)
Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Azazi Manusia Bukan Belas Kasihan , PT Elex Media; Jakarta, 2000.
Hasbi Ash-Siddiqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975)
Hasbi Ash-Siddiqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975)
Ibn al-Manzur, Lisan al-Araby , (Beirut; Dar al-Shadir, 1990) Jilid I
Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Syari’ah , (Beirut; Dar al-Fikr, tt)
J. E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati terhadap pembunuhan Berencana, Setara Press, malang, 2009
Lokakarya Mahkamah Agung dalam Munas IKAHI VIII tentang pemidanaan. hal 10, 13, 14
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta,2002
Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Bumi Aksara, Jakarta: 2005
Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-teori dan kebijakan Pidana , (Bandung;
Penerbit Alumni, 1984)
MR. J.C.T. Simonangkir dan MR. Waerjono Sastro Pramoto, Pelajaran Hukum Indonesia, (Jakarta; Gunung Agung 1961)
Mahamud Yunus , Kamus Arab-Indonesia ( Jakarta; PT Hidakarya Agung, 1989)
Imam Muhamad Abu Zahrah, Al-Uqubah, (Beirut; Dar al-Fikr tt)
Muhamad bin Ismail al-Kahlani, Subulus Salam , (Bandung; Percetakan Dahlan, tt), Juz IV
P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia , (Bandung; CV. Armico,1984)
Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta; Aksara Baru,
1987)R. Soesilo,Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bogor,
Politea. 1960
Paisol Burlian, Implementasi Konsep hukuman Qishash di Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta, 2015, h.76-87
Redaksi Sinar Grafika , KUHAP dan KUHP , (Jakarta; Sinar Grafika, 2000)
R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya; Penerbit Usaha Nasional,
1980)
R. Soesilo, KUHP serta komentarnya lengkap pasal demi pasal , (Bogor; Penerbit Politea, 1980)
Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya,
(Jakarta; Aksara Baru, 1987)
Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja GrafindoPersada,
Jakarta, 2006
Sudarto,Pemidanaan, pidana dan tindakan, Dalam lokakarya masalah pembaharuan kodifikasi hukum pidana nasional (buku I),
diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman, Jakarta, 1984
Soejono,SH. MH, kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta;
Reneka Cipta, 1996)
Todung Mulya Lubis dan Alexander lay, Kotroversi Hukuman Mati (perbedaan pendapat hakim Konstitusi) , Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009
Utrecht , Hukum Pidana I , (Bandung; Penerbit Universitas, 1965) cet.  II
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Amandemen ke-3.
Wirjono Prodjodikoro, SH, Asas-asas Hukum Pidana di Indomesia, (Bandung;
PT. Refika Aditama, 2003)
Yusti Probowati Rahayu, Dibalik Putusan Hakim , Srikandi, Surabaya,