## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2024. Vol.11. No.2 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA NO.2 TAHUN 2023 (Analisa Yuridis Sosiologis Perkawinan Beda Agama di Indonesia)
1 Siti Ropiah
1 STAI Haji Agussalim Cikarang Bekasi, Indonesia
1 sitiropiah995@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan  berbeda  agama  di  Indonesia  Sebagian  kecil  dilakukan,  karena  mereka  mendapat persetujuan  pengadilan,  alasan  yang  dijadikan  landasana  adalah  karena  terkaiat  agama  merupakan hak mutlak setiap orang yang tidak dapat dipaksakan dan perkawinan merupakan hak warga yang dijamin  oleh  Negara.  Alasan  ini  yang  mendorong  peneliti  untuk  mengkaji  problematikan perkewinan  beda  agama  tersebut  di  atas. Metode  penelitian  yang  dilakukan  saat  ini  adalah penelitian  kepustakaan,  yaitu  suatu  penelitian  yang  menerapkan  pendekatan  secara  konseptual dengan mengungkapkan  berbagai  pendapat  para  pakar hukum  terkait perkawinan  antar umat  yang berbeda  agama.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Perkawinan  antar  agama  terdapat  dua interpretasi  yang  berlainan: pertama ,  perkawinan  tersebut  dinyatakan  sah  dan  dapat  dilaksanakan dengan berlandaskan pada 4 dasar, yaitu: 1) penafsiran terhadap Undang-Undang Perkawinan pasal 2, bahwa kawin  berbeda agama itu boleh dilakukan, 2) Alasan penundukkan diri yang didasarkan putusan MA Nomor. 1400 tahun 1986, 3) Pasal 35 UU Adminduk, dan 4) berdasarkan alasan bahwa bagi  orang  yang  perkawinannya  tidak  tercatat  di  KUA,  dapat  diberi  kesempatan  untuk  dapat disatukan  dalam  satu  keluarga  dan  KTP  dengan  tertetulis  status  kawin  di  dalamnya,  sebagaimana aturan yang ada dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016. Kedua , ada yang menolak perkawinan beda agama dengan berlandaskan pada: 1) Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 (dengan penafsiran perkawinan harus seagama), 2) Pasal 4 KHI yang secara jelas melarang perkawinan selain dengan orang Islam, 3)  Fatwa  MUI  No.  4  tahun  2005,  4)  Hasil  Muktamar  NU  No.  28  Tahun  1989  dan  Tarjih Muhammadiyah No. 22 tahun 1989, 5) MK No. 56/PUU-XV/2017 . Implikasi penelitian ini adalah: 1) Implikasi hukum, 2) Implikasi social, 3) Implikasi budaya, 4) Implikasi psikologis, 5) Implikasi Pendidikan dan kesadaran, 6) Implikasi politik.
Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama

## Abstract
A small number of marriages of different religions in Indonesia are carried out because they have received court approval. The reason used as a basis is because religion is an absolute right of every person that cannot be forced and marriage is  a citizen's right guaranteed by the State. This reason encourages researchers to study the problems of interfaith marriages mentioned above. The research method  currently  being  carried  out  is  library  research,  namely  research  that  applies  a  conceptual approach  by  expressing  various  opinions  of  legal  experts  regarding  marriage  between  people  of different religions. The results of the research show that inter-religious marriages have two different interpretations:  first,  the  marriage  is  declared  valid  and  can  be  carried  out  based  on  4  grounds, namely: 1) interpretation of the Marriage Law article 2, that marriages of different religions may be carried  out,  2)  The  reason  for  submission  is  based  on  Supreme  Court  decision  Number.  1400  of 1986, 3) Article 35 of the Adminduk Law, and 4) based on the reason that people whose marriages are  not  registered  at  the  KUA,  can  be  allowed  to  be  united  in  one  family  and  have  a  KTP  with marital status written on it, as per the regulations in the Minister of Home Affairs Regulation No. 9 of 2016. Second, some reject interfaith marriages based on: 1) Article 2 of Law no. 1 of 1974 (with the  interpretation  that  marriage  must  be  of  the  same  religion),  2)  Article  4  of  the  KHI  which prohibits marriages other than Muslims, 3) MUI Fatwa No. 4 of 2005, 4) Results of NU Congress No. 28 of 1989 and Tarjih Muhammadiyah No. 22 of 1989, 5) MK no. 56/PUU-XV/2017 Keyword : Interfaith Marriage.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2024. Vol.11. No.2 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura

## Pendahuluan
Indonesia memiliki masyarat yang beragam, baik dari segi budaya, agama, maupun suku. Hal ini tentu berdampak dalam menjalani kehidupan. Perbedaan pendapat akan dialami oleh masyarakat Indonesia,  karena  kergaman  tersebut.  Perbedaan  itu  meliputi  cara  pandang,  budaya,  dan  interaksi antar individu. Perbedaan yang cukup menjadi perhatian pemerintah adalah terkait hubungan antar umat  beragama.  Hal  ini  tentu  memunculkan  persoalan,  yaitu  perkawinan  muslim  dengan  non muslim yang dikenal dengan istilah “perkawinan beda agama”.
Terkait  perkawinan  beda  agama  terdapat  perbedaan  pendapat.  Ada  yang  pro  dan  ada  yang kontra tentang hal itu. Tentu masing masing pihak memiliki argumentasi dengan mendasarkan pada dalil dan logika yang dimilikinya untuk memperkuat pendapat masing masning. Penafsiran terhadap dalil yang digunakan pun mewarnai pendapat yang dikemukakan. Hal itu terjadi, disebabkan karena terkait  perkawinan  beda  agama  merupakan  masalah  yang  fital  dan  cukup  pelik  bagi  masyarakat Indonesia.
Kontroversi terkait perkawinan beda agama ini terus berlangsung dengan masih terjadi praktik perkawinan  beda  agama  dalam  masyarakat  tentunya  setelah  mendapat  persetujuan  atau  izin  dari pengadilan  yang  dilakuakn  permohonannya  oleh  para  pihak  yang  ingin  menikah  Jadi  terdapat instansi  pemerintah  dalam  hal  ini  pengadilan  mengabulkan  permohonan  perkawinan  antara  orang yang  berbeeda  agama.  Kontroversi  yang  terjadi  terkait  perkawinan  beda  agama  dengan  segala argumentasinya memunculkan terbitnya SEMA NO.2 tahun 2023 dengan harapan akan terekat erat antar  institusi  negara,  selain  hal  pokok  dipatuhinya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  oleh masyarakat tanpa terkecuali.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  library  research  yaitu  penelitian  yang  bertujuan membahas  suatu  persoalan  secara  normative  berdasarkan  materi  atau  isi  yang  terdapat  dalam berbagai  refrensi  atau  literatur  yang  terkait  dengan  perkawinan  antarumat  berbeda  agama.  Dalam penelitian  digunakan  dua  pendekatan,  yaitu  pendekatan  yuridis  dan  normative  dogmatis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menjelaskan kerangka teoritis terkait perkawianan beda agama dengan berbagai penafsiran secara norma hukum, baik hukum Islam maupun peraturan perundang- undanagn di Indonesia. Sedangkan pendekatan normative dogmatis berfungsi menjelaskan berbagai pendapat  para pakar hukum  Islam  terkait perkawinan beda agama.[1] Dalam  penelitian digunakan sumber  sekunder,  yaitu  dengan  cara  mengumpulkan  berbagai  sumber  sekunder  yang  terkait  erat dengan pembahasan pernikahan yang dilakukan  oleh orang yang berbeda agama. Sumber tersebut

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2024. Vol.11. No.2 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
didapat  dari  nash  atau  kitab-kitab  fiqih,  peraturan  perundang-undangan,  termasuk  di  dalamnya pendapat para ahli hukum.

## Pembahasan
Perkawinan yang dilakukan antaraumat yang berbeda agama sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2023  terkait  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang berbeda  agama,  terdapat  beberapa  kasus  terkait  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  orang  yang berbeda agama dalam masyarakat. Hal itu terjadi disebabkan berbeda penafsiran terhadap paraturan yang ada. Kontroversi terjadi pada penafsiran pasal 2 Undang Undang Perkawinan.
Terkait  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  berbeda  agama  di  Indonesia  terdapat beberapa pendapat, yaitu:
Pendapat pertama ,  mengungkapkan  bahwa  hukum  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  orang yang menganut agama berbeda adalah tidak boleh, didasarkan pada UU NO. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat  1  jo  Pasal  8  f,  maka  Lembaga  pemerintah  baik  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dapat menolak permohonan yang diajukan kepadanya. Hal ini didasarkan pada penafsiran terhadap pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar hukum agama dan kepercayaan dianggap melanggara agama.  Sebab  perkawinan  itu  harus  dilaksanakan  sesuai  aturan  agama.  Jika  tidak  sesuai  dengan aturan agama, maka dilrang juga oleh undang-undang.  Oleh sebab itu, perkawian antara orang yang berbeda  agama tidak sah dan dinyatakan bukan perkawinan.[2]  yang  dimaksud hukum  agama dan kepercayaan di atas adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan keprcayaan selama tidak bertentangan atau ditentukan dalam undang-undang.[3]
Terkait  hal  di  atas,  Hazairin  memberikan  penafsiran  terhadap  pasal  2  ayatr  1  dengan menyatakan  bahwa  tidak  ada  kemungkinan  bagi  orang  Islam  untuk  menikah  dengan  berlawanan dengan hukum agamanya. Begitu pula yang beralku bagi orang yang beragama Hindu, Budha, atau Kristen.[4]
Perkawinan tidak seagama merupakan larangan yang besifat mutlak, sebab perkawinan bukan hanya  mempunyai  unsur  lahir,  tetapi  unsur  batin  berperan  penting  di  dalamnya.  Larangan  di  atas mempertegas  bahwa  perkawinan  harus  memiliki  dua  unsur  lahir  dan  batin  agar  tercipta  keluarga yang kekal dan Bahagia berdasarkan Ketuhan yang Maha Esa.
Bila  pasal  di  atas  diperhatikan  lebih  cermat  lagi,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  peraturan memberikan  kebebasan  kepada  setiap  agama  menetapkan  cara  dan  syarat  dalam  melaksanakan suatu perkawinanmasing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2024. Vol.11. No.2 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
perkawinan  tersebut,  selain  yang  ditetapkan  negara.  Bila  demikian,  maka  perkawinan  yang dilaksanakan akan tergantung pada aturan yang telah ditetapkan dalam undang undang perkawinan, yang selaras dengan aturan yang terdapat dalam hukum agama.
Menurut  sudut  pandang  berbagai  agama  yang  berlaku  di  Indonesia,  dinyatakan  bahwa  tidak dibenarkan adanya perkawinana yang dilangsungkan oloh orang yeng berbeda agama, karena tidak selaras dengan agama. Pendapat di atas sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 8 huruf (f) yang menyatakan bahwa larangan kawin atas orang yang oleh agama  atau aturan lainnya dilarang kawin.
Berdasarkan paparan di atas, keabsahan suatu perkawinan terletak pada hukum agama kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan yang diterangkan dalam pasal  4  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  berisi  bahwa  sahnya  suatu  perkawinan  bila  dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.
Larangan  pernikahan  dengan  orang  yeng  berbeda  agama  pun  secara  eksplisit  diatur  dalam pasal  40  huruf  c  dan  pasal  44  KHI.  Pasal  40  berisi  larangan  perkawinan  antara  laki-laki  mulsim dengan  Perempuan  non  muslim.  Sedangkan  pasal  44  berisi  larangan  kawin  antara  Perempuan Muslimah dengan laki-laki non muslim.
Berdasarkan  pasal  di  atas,  KHI  secara  gamblang  menjelaskan  bahwa  perkawinan  yang dilakukan  oleh  orang  yang  berbeda  agama  tidak  dapat  dilaksanakan,  hingga  tidak  memiliki kesempatan untuk seorang muslim untuk melakukan pekakawinan dengan pemeluk agama lain.
Menurut  Masyfuk  Zuhdi,  larangan  perkawinan  yang  terdapat  dalam  KHI  memiliki  alasan yang kuat,  yaitu  [5]    Pertama, disandarkan kepada pasal  2 ayat  (1) UU No. 1 tahun 1974. Kedua, didasarkan pada dalil dalil antara lain:
Metode  ini  merupakan  jalan  pereventif  atau  pencegahan.  Dengan  dilarangnya  pernikahan tidak seagama, bertujuan tidak terjadi pemurtadan dan hacurnya rumah tangga
Kaidah  ini  menjelaskan  bahwa  mencegah  dari  kerusakan  lebih  bahw  dari  menarik kebaikan.  Dalam  hal  ini  menghindari  seseorang  dari  kemurtadan  dan  broken  home  lebih  baik dari harus membawa seseorang untuk masuk Islam.
c . Larangan  perkawinan  antara  orang  yang  berbeda  dalam  islam  merupakan  suatu  prinsip, sebagaimana  dijelaskan  dalam  QS  Al  Baqarah:  221,  Pada  prinsipnya,  agama  Islam  malarang

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2024. Vol.11. No.2 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
perkawinan beda agama sesuai QS. Al Baqarah:221, sedangkan izin kawin pria muslim dengan wanita  non  muslim  (ahli  kitab)  didasarkan  pada  QS  Al  Maidah:5  hanya  pengecualian  dengan syarat, yaitu Tingkat iman dan islam harus baik.
Dalam Islam perkawinan beda agama terdapat tiga pendapat yaitu:
Pertama, manyatakan haram, kedua, membolehkan dengan persyaratan, ketiga boleh tanpa syarat. Tiga pendapat tersebut adalah hasil penafsiran atas ayat 5 surat Al Maidah dan ayat 221 surat al Baqarah.[5]
Berdasarkan dua ayat di atas, Al Jaziri membagi non muslim atas tiga kelompok:
a. Kelompok yang memiliki kitab samawi, yaitu Yahudi dan Nasrani (ahlu kitab).
b. Kelompok yang memiliki semacam kitab samawi, yaitu penyembah api (Majusi)
c. Kelompok yang tidak memiliki kitab samawi atau semacam kitab samawi, yaitu penyembah berhala dan murtad.[6]
Terkait  perkawinan  beda  agama,  bila  terjadi  dengan  musyrik  atau  musyrikah  (yang memiliki  serupa  kitab,  Hindu  atau  Budha,  dan  yang  tidak  punya  kitab,  seperti  animisme  dan dinamisme),  maka  ulama  sepakat  mengharamkannya.  Demikian  pula  ulama  sepakat mengharamkan  perkawinan  perempuan  muslimah  dengan  lelaki  ahli  kitab,  (Yahudi  atau Nasrani), sebagaimana diungkapkan dalam QS Al Baqarah:221.[7]
Berdasarkan ayat 221 surat Al Baqarah di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam melarang muslim  atau  muslimah  melakukan  perkawinan  dengan  musyrik  atau  musyrikah.  Namun demikian, muncul kontroversi terkait wanita musyrik yang daram untuk dinikahi.
Ibnu Jarir At Thabari berpendapat bahwa musyrikah yang dimaksud dalam ayat 221 surat Al  Baqarah  hanyalah  yang  berasal  dari  Bangsa  Arab,  sebab  saat  al  qur’an  turun,  Bangsa  Arab merupakn bangsa yang tidak memilik kitab dan menyembah berhala. Oleh karena itu, At-Thabari menyatakan  boleh  seorang  muslim  menikah  dengan  wanita  msusyrikah  selain  Bangsa  Arab, karena  diperkirakan  memiliki  kitab  suci  atau  semacam  kitab  suci.  Pendapat  serupa,  juga disampaikan  oleh  Muhammad  Abduh  kaidah al-’ibroh  bikhusus  al-sabab  la  bi  umumi  al-lafzi , sehingga membolehkan seorang muslim menikah dengan musyrikah selain Arab.
Terkait  perkawinan  dengan  ahli  kitab  terdapat  dalam  ayat  5  surat  Al  Maidah.    Ayat tersebut menjelaskan bahwa pria muslim boleh melakukan perkawinan dengan wanita ahli kitab. Sebab menurut At-Thabari ahli kitab bukan termasuk musyrik, sehingga ayat 5 surat al Maidah di atas tidak bertentangan dengan ayat 221 surat  Al Baqarah. Demikian pendapat jumhur, yang membolehkan  pria  muslim  menikah  dengan  perempuan  Yahudi  atau  Nasrani.  Sebab  jumhur menyatakan  bahwa  yang  temasuk  ahli  kitab  adalah  Yahudi  dan  Nasrani.  Namun  hal  itu  tidak

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2024. Vol.11. No.2 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
berlaku sebaliknya, yaitu wanita Islam tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab (Yahudi atau Nasrani).
Seandainya  wanita muslimah boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab,  pasti allah  akan menjelaskannya.  Jika  digunakan  pendekatan  mafhum  mukhalafah,  tentu  bertentangan  dengan prinsip  mafhum  mukhalafah  yang  ditetapkan  ulama  ushul.  Sebab  kata  ’muhshanat’  bentuknya redaksi  tekstual,  hingga  ayat  5  surat  al  Maidah  membatasi  masuknya  ’muhshanun’,  sehingga menurut ulama ushul hal itu masuk dalam kategorii mafhum as shifah. Dengan demikian, jumhur berpendapat  bahwa  ayat  tersebut  menunjukkan  larangan  perkawinan  pria  ahlu  mitab  dengan wanita Islam.[8]
Demikian  halnya  dengan  hadis  Nabi  SAW  yang  menjelaskan  bahwa  laki-laki  muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab, tetapi laki-laki ahli kitab tidak boleh menikahi perempuan- perempuan  muslimah.  Selain  itu,  terdapat  pula  hadis  yang  menceritakan  pesan  khalifah  Umar bahwa pria muslim diperbolehkan menikahi wanita Nasrani, tetapi tidak sebaliknya.
Terkait  kebolehan  perkawinan  antara  laki-laki  muslim  dengan  perempuan  ahli  kitab, terdapat dua pendapat sebagai berikut:
a. Menurut madzhab Syafi’i, Hanbali, sebagian Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa pria boleh mengawini  wanita  Yahudi  atau  Nasrani  dengan  syarat  ibu  dari  wanita  tersebut  harus beragama yangsama dengan sang anak,
b. Menurut  Sebagian  madzhab  Maliki,  semisal  Ibnu  qasim  dan  Khalik,  menjelaskan  bahwa perkawinan di atas hukumnya boleh secara mutlak.
Bahkan  menurut  Az  Zarkasyi  menikahi  perempuan  ahli  kitab  sunah  hukumnya,  bila diharapkan  perempuan  tersebut  masuk  Islam,    seperti  kisah  Usman  bin  Affan  yang  menikahi Nailah.
Yusuf  Qaradhawi[9]  membolehkan  perkawinan  antar  muslim  dengan  kitabiyah  dengan syarat, yaitu:
a. Kitabiyah tersebut berpegang teguh pada ajaran samawi
b. Kitabiyah yang muhshanah
c. Kitabiyah yang dzimmiyah
d. Tidak ada mafsadat dibalik perkawinan tersebut.
e. Suami yang taat dan berperan dalam keluarga.
f. Jumlah muslimin mayoritas
g. Tidak ada khwatir terhadap agama anak-anaknya kelak.[9]

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2024. Vol.11. No.2 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
Demikian Imam Abi Bakar membolehkan pernikahan dengan wanita ahli kitab, sebab ada banyak persamaan terkait  dengan aspek ketuhanan, rasul,  hari akhir dan prinsip-prinsip  agama. Oleh  karena  itu  tujuan  perkawinan  sangak  mungkin  dapat  terlaksana.  Selain  itu  terdapat kesempatan untuk membawa istri masuk Islam.
Majlis  Tarjih  Muhammadiyah  melalui  Tafsir  Tematik  menjelaskan  terkait  perkawinan beda agama disandarkan pada tiga ayat yaitu QS Al Baqarah:221, QS Al Maidah:5, dan QS Al Mumtahanah:10.[7]  Berdasarkan  tiga  surat  tersebut,  dapat  dibagi  atas  dua  hal,  yaitu  wanita muslimah  dilarang  melakukan  pernikahan  dengan  laki-laki  ahli  kitab  atau  musyrik.  Hal  ini didasarkan  pada  kisah  sahabat  Murtsid  yang  terlarang  menikahi  seorang  perempuan  musyrik. [18]
Kedua, untuk lelaki muslim terdapat dua hal yaitu boleh menikahi perempuan ahli ktab, tetapi dilarang menikahi perempuan musyrik. Membahas perkawinan dengan perempuan musyrik, Tafsir Tematik menerangkan pendapat At Thabari. At-Thabari menjelaskan terkait  tafsiran kata musyrik yang tertera dalam QS Al Baqarah:221 dengan membagi tiga pendapat, yaitu:[10]
a. Perempuan  musyrik  yang  terdapat  dalam  ayat  di  atas  adalah  seluruh  perempuan  musyrik  baik dari bangsa Arab maupun bukan Bnagsa Arab. Tetapi ketetapan tersebut dinasakh dengan ayat 5 surat Al Maidah, yang menjelaskan bahwa lelaki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab.
b. Menyatakan  bahwa  perempuan  musyrik  yang  dimaksud  ayat  di  atas  adalah  Perempuan berbangsa Arab yang tidak mempunyai kitab dan menyembah berhala.
c. Musyrik  meliputi  perempuan  penganut  politheisme  dalam  berbagai  bentuknya,  yaitu  Yahudi, Nasrani,  dan  Majusi.  Menurut  At-Thabari  penafsiran  yang  kedua  yang  lebih  kuat,  yang  berarti perempuan musyrik berbeda dengan perempuan ahli kitab.
Pendapat  at-Thabari  selaras  dengan  asbab  turunnya  QS  Al  Baqarah:  221  yang  menjelaskan perempuan musyrik yang dimaksud adalah perempuan penyembah berhala dan tidak memiliki kitab suci. Larangan tersebut sesuai dengan kondisi waktu itu.
Pembahasan  perkawinan  dengan  perempuan  ahli  kitab  dijelaskan  dalam  QS  Al  Maidah:  5 yang turun 7 tahun setelah QS Al Baqara: 221. At-Thabari menyatakan bahwa boleh dinikahi lelaki muslim,  karena  tidak  termasuk  kedalam  perempuan  musyrik,  sehingga  tidak  bertentangan  dengan QS Al Baqara:221.
Berbeda  dengan  pendapat  di  atas,  MUI  menetapkan  keharaman  atas  pernikahana  yang dilakukan  antara  laki-laki  muslim  dengan  wanita  ahli  kitab.  Hal  tersebut  didasarkan  kepada mashlahah  ammah  atau  kebaikan  umum  dalam  rangka  menjaga  agama  dan  terhindar  dari  neraka. Berdasarkan  pada  kaidah  di  atas,  maka  pernikahan  beda  agama  dilarang  (sekalipun  dengan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2024. Vol.11. No.2 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
perempuan  ahli  kitab)  lebih  banyak  mengandung  madharat  daripada  mashlahat.  Oleh  karena  itu digunakan  kaidah  menolak  madharat  lebih  didahulukan  daripada  menarik  mashlahat.  Pendapat  ini tertera dalam Fatwa MUI No. 4/Munas VII/MUI/8/2005. Pendapat MUI ini dilihat dari konteks ke- Indonesiaan dan maqashid syari’ah secara umum.
Pendapat  kedua menjelaskan bahwa perkawinan  antarumat berbeda agama itu sah dan dapat dilaksanakan.  Sebab  hal  tersebut  masuk  dalam  kategori  perkawinan  campuran  yang  disandarkan pada pasal 57 Undang Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut  diungkapkan bahwa perkawinan campuran  yang  menitikberatkan  antara  dua  orang  yang  berbeda  kewarganegaraan  tunduk  pada hukum yang berlaian. Pasal ini pun mengatur dua orang yang berbeda agama.
Berdasarkan hal di atas, maka pasal 8 huruf (f) Undang Undang Perkawinan, bukan menjadi penghalang  lagi  dari  pernikahan  tidak  seagama.  Dalam  hal  ini,  KCS  menjadi  instansi  yang berwenang  membantu  perkawinan  beda  agama  tersebut  dilangsungkan,  sebagaiamana  yang  diatur dalam  Keppres  No.  12  Tahun  1983  yang  berisi  bahwa  KCS  merupakan  tempat  pencatatan  untuk perkawinan bagi orang yang beragama selain Islam.

## Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya SEMA NO. 2 Tahun 2023
Kontroversi  perkawinan  orang  yang  berbeda  agama  dan  praktik  yang  dilaksanakan  oleh sebagian  masyarakat  Indonesia  menimbulkan  munculnya  sikap  dari  Mahkamah  Agung  dengan menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023.
Sebelum terbitnya SEMA No. 2 tahun 2023 terdapat perbedaan sikap dari hakim pengadilan dalam mengadili permohonan perkawinan beda agama, ada sikap yang menolak dan ada pula sikap yang menerima. Hal ini terjadi disebabkan dau hal yaitu: (1) kebebasan hakim dalam memutus, dan (2) terdapat regulasi yang memberi ruang adanya perkawinan beda agama. Kebebasan hakim dalam memutus terkait karena tidak ada pedoman yang tegas tentang hal itu. Kerika tidak ada aturan yang jelas mengaturnya, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan richtvinding.
Sementara  regulasi  yang  memberi  ruang  terkait  pernikahan  beda  agama  adalah  (1)  pasal  2 Undang Undang Perkawinan dengan penafsiran bahwa pernikahan beda agama itu boleh dilakukan. (2)  Putusan  MA  No.  1400K/pdt/1986  yang  memutuskan  perkawinan  antar  ora  yang  berlainan agama dapat dilakukan dengan alasan salah satu piihak melakukan penundukkan diri. (3)  Pasal 35 UU  Adminduk,  dan  (4)  Permendagri  No.9  tahun  2016  tentang  Percepatan  Peningkatan  Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dalam aturan ini memberi kesempatan dua orang yang menikah tidak tercatat, dapat menyatukan diri dalam satu keluarga dan KTP tertulis status kawin.
Secara  yuridis,  bahwa  perkawinan  beda  agama  itu  dilarang  berlandaskan  pada  (1)  Pasal  2 Undang Undang Perkawinan (dengan penafsiran pernikahan harus seagama), (2) Pasal 4 KHI yang

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2024. Vol.11. No.2 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
secara jelas melarang perkawinan selain dengan orang Islam,  (3) Fatwa MUI No. 4 tahun 2005, (4) Hasil  Muktamar  NU  No.  28  Tahun  1989  dan  Tarjih  Muhammadiyah  No.  22  tahun  1989,  (5) Putusan MK No. 56/PUU-XV/2017.
Sebenarmya  sudah  ada  regulasi  yang  selayaknya  dipegang  oleh  para  hakim,  seperti  putusan MK No. 06/PUU-XII/2014 MK menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya bahwa kawin beda  agama  yang  diatur  dalam  UU  perkawinan  telah  sesuai  dan  tidak  bertentangan  dengan konstitusi.  Artinya,  perkawinan  beda  agama  di  tanah  air  merupakan  hal  yang  tiodak  dibenarkan secara hukum.
Menurut  M.  Hidayat  Nurwahid  sebagaimana  dikutip  Republika.co.id  (Rabu  28  Desember 2022  [20] menyatakan bahwa seharusnya hakim berpegang pada putusan MK yang sudah final dan mengikat terkait perkawinan beda agama, termasuk para hakim di lingkungan MA. Putusan MK di atas sesuai dengan pasal 24 C UUD. Selain itu, seharusnya hakim tidak saja memandang pasal 35 UU Adminduk secara parcial dan letterlijk, terlebih mengesampingkan putusan MK tersebut di atas.
Lebih  lanjut  M.  Hidayat  Nurwahid  meyatakan  bahawa  seharusnya  melihat  risalah pembahasan  RUU  Adminduk  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  Undang  Undang  Adminduk hanya  bersifat  ‘pencatatan’,  bukan  ‘pengesahan’.  Selain  itu,  secara  tegas  juga  dinyatakan  dalam risalah  pembahasan  RUU  Adminduk  bahwa  UUP  harus  tetap  menjadi  rujukan  utama  terkait perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan itu harus sesuai  hukum  agama dan kepercayaan masing-masing.
Terkait  lembaga  yang  memahami  hukum  agama  di  Indonesia  adalah  MUI,  maka  sudah selayaknya  mengindahkan  fatwa  MUI,  termasuk  dalam  hal  perkawinan  beda  agama.  Fatwa  MUI tahun 2005 menetapkan: (1) Perkawinan antara orang yang berbeda agama adalah haram dan tidak sah,  (2)  perkawinan  pria  muslim  dengan  perempaun  ahli  kitab  adalah  haram  dan  tidak  sah. Demikian pula fatwa Muhammadiyah yang diputuskan dalam Muktamar tarjih Muhammadiyah No. 22  tahun  1989  berisi  (1)  Selama  ini  terdapat  4  cara  penyelundupan  hukum  yang  dilakukan  dalam Penikahan yang tidak seagama sebagaimana dilansir dari:[11]
a. Menikah di luar negeri, lalu kembali ke Indonesia dan melakukan pencatatan perkawinan
b. Penundukkan diri
c. Dilakukan sesuai agama masing masing (pagi di Masjid, sore di gereja)
d. Penetapan pengadilan.
Dengan  lahirnya  SEMA  No.  2  Tahun  2023,  setidaknya  memperkecilnya  terjadinya penyelundupan hukum yang terjadi di Indonesia terkait perkainan beda agama.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2024. Vol.11. No.2 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Sementara  secara  sosiologis,  SEMA  NO.  2  Tahun  2023  lahir  berlatar  belakang  karena  telah terjadi kontroversi terkait pernikah tidak seagama di Indonesia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.  Masyarakat  sudah  gerah  karena  banyak  penetapan  pengadilan  yang  terbit  terkait perkawinan  beda  agama.  Padahal  terdapat  larangan  dalam  agama  yang  dianut  masyarakat Indonesia.  Hal  ini  dianggap  telah  terjadi  degradasi  hukum  perkawinan  di  Indonesia.  Menurut masyarakat,  penetapan  terkait  perkawinan  berlainan  agama  yang  dilakukan  hakim  di  pengadilan bukan merupakan solusi atas kebutuhan masyarakat, namun justru menjadi preseden tidak baik bagi pranata  hukum  perkawinan  di  Indonesia.  Sebab  terkait  perkawinan  sudah  tertuang  dalam  hukum yang berlaku secara pluralistik.
Untuk  itu  maka  lahirnya  SEMA  NO.  2  tahun  2023  yang  memiliki  tujuan  untuk  memberi kepastian  dan  kesatuan  hukum  dalam  mengadili  permohonan  pencatatan  pernikahan  antarumat berbeda agama, sebagai pedoman bagi hakim berdasarkan aturan sebagai berikut:
a. Perkawinan  yang  sah  adalah  dilaksanakan  sesuai  hukum  agama  dan  kepercayaan  yang  dianut, seperti terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974.
b. Pengadilan  tidak  mengabulkan  permohonan  pencatatan  perkawinan  antarumat  beragama  yang berbeda agama dan keprcayaan.
Adapun kisah yang melatarbelakangi terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 kasus yang terjadi di aderah Pamulang sebagai kasus terbaru. Kisahnya adalah seoarng laki-laki beragama Kristen ingin menikah  dengan  seorang  Wanita  Muslimah  di  daerah  Pamulang.  Keduanya  mengajukan pendaftaran  ke  Kantor  Catatan  Sipil  Jakarta  Pusat,  namun  permohonannya  ditolak.  Kemudian mereka pun mengajukan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Pada akhirnya mereka mendapat izin dari  pengadilan  Jakarta  Pusat  melalui  putusan  hakim  tunggal  yang  mendasarkan  putusannya  pada pasal  25  UU  Adminduk  dan  Putusan  MA  No.  1400K/pdt/1986.  Menurut  hakim  tunggal  tersebut menyatakan bahwa berdasarkan pada perkawinan antara orang yang berbeda agama secara obyektif sosiologis  merupakan  hal  wajar  sangat  mungkin  terjadi.  Hal  itu  disebabkan  karena  heterogenitas penduduk, letak geografis, dan beragam agama yang diakui di Indonesia.
Alasan  yang  dijadikan  landasan  hakim  dalam  memberikan  izin  perkawinan  beda  agama adalah  agar  tidak  ada  penyimpangan  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  yang  menyebabkan  laki-laki dan  perempuan  hidup  bersama  tanpa  ikatan  perkawinan,  karena  beda  agama  yang  menyebabkan merka  tidaka  dapat  melaksanakan  perkawinan.  Oleh  karena  itu  hukum  harus  memberi  Solusi, terutama  dalam  melindungi  dan  mengakui  status  dalam  peristiwa  penting  yang  terajdi  dalam masyarakat, terutama terkait perkawinan. Demikian kisah yang terjadi atas terbitnya SEMA NO. 2

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2024. Vol.11. No.2 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
Tahun  2023.  Namun  demikian,  itu  bukan  satu-satunya  kisah  yang  ada.  Sebab  sebelumnya  sudah terdapat beberapa kasus terkait praktik perkawinan beda agama.
Dengan lahirnya SEMA No.2 tahun 2023 sebagai acuan bagi hakim dalam memeriksa perkara perkawinan  dengan  mengedapankan  asas  formal  hukum  perkawinan  bukan  hukum  administrasi kependudukan,  sebagaimana  yang  dijadikan  dasar  atas  diizinkan  permohoan  pelaku  perkawinan beda  agama  oleh  pengadilan  yang  mendasarkan  pada  salah  satu  aturan  yaitu  UU  Adminduk  dan Permendagri N0.9 tahun 2016. Harapan yang ditambatkan dalam SEMA No.2 Tahun 2023 adalah dipatuhinya UUP oleh masyarakat tanpa terkecuali dan agar terekat erat antar institusi negara terkait perkawinan antarumat berbeda agama.
Kegiatan penelitian ini berimplikasi kepada:
a. Implikasi  hukum,  penelitian  ini  memungkinkan  untuk  menyediakan  wawasan  yang  lebih  baik tentang  hukum  di  Indonesia  yang  mengatur  tentang  perkawinan  beda  agama  setelah  keputusan SEMA  nomor  2  tahun  2023.  implikasinya  dapat  berupa  perubahan  atau  penyempurnaan peraturan hukum yang berkaitan dengan proses perkawinan beda agama, serta perlindungan hak- hak individu yang terlibat dalam Perkawinan semacam itu,
b. Implikasi social, penelitian ini dapat mengungkap dampak sosial dari perkawinan beda agama di masyarakat di Indonesia. implikasinya adalah bisa termasuk pemahaman yang lebih baik tentang dinamika  interpersonal  di  antara  Pasangan  beda  agama,  serta  Bagaimana  Perkawinan  semacam itu mempengaruhi hubungan dengan keluarga, teman dan komoditas agama masing-masing.
c. Implikasi  budaya,  dalam  konteks  budaya  penelitian  ini  mengungkap  menghasilkan  wawasan tentang  perkawinan  beda  agama  yang  dapat  mempengaruhi  tradisi  dan  praktik  keagamaan  di Indonesia,  implikasinya  adalah  mencakup  perubahan  dan  pandangan  masyarakat  terhadap Perkawinan  beda  agama  serta  penyesuaian  dalam  tata  cara  tradisional  dalam  merayakan Perkawinan semacam itu,
d. Implikasi  psikologis,  penelitian  ini  mungkin  kan  membuka  wawasan  baru  tentang  aspek psikologis  Dari  perkawinan  beda  agama,  seperti  tantangan  yang  dihadapi  oleh  pasangan  dan keluarga  dalam  mempertahankan  hubungan  harmonis,  serta  adaptasi  yang  digunakan  untuk mengatasi perbedaan keyakinan dan nilai.
e. Implikasi  Pendidikan dan kesadaran, penelitian ini  memungkinkan untuk memberikan landasan bagi  pendidikan  dan  kesadaran  public  tentang  pentingnya  penghormatan  terhadap  perbedaan agama  dan  upaya  untuk  memperkuat  hubungan  antar  agama  di  Indonesia,  implikasinya  adalah dapat  mencakup  inisiatif  untuk  meningkatkan  pemahaman  multikultural  dan  toleransi  antar

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2024. Vol.11. No.2 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
generasi muda serta pengembangan program pendidikan yang mempromosikan keragamanagama.
f. Implikasi  politik,  penelitian  ini  juga  bisa  memiliki  implikasi  politik  terutama  dalam  konteks regulasi  hukum  dan  kebijakan  publik  terkait  dengan  kawinan  beda  agama.  implikasinya  adalah memungkinkan  termasuk  debatan  tentang  sejauh  mana  negara  harus  campur  tangan  dalam urusan  perkawinan  Sejauh  mana  hak  asasi  individu  harus  diakui  dan  dihormati  dalam  konteks kebebasan beragama.

## Kesimpulan
Adapun simpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa sebelum terbit SEMA No. 2 tahun 2023,  perkawinan  beda  agama  terjadi  dan  berlangsung  dalam  masyarakat  Indonesia  disebabkan karena adanya regulasi yang memberi ruang untuk itu dengan penafsiran yang dilakukan oleh para pakar  hukum,  dan  khsususnya  hakim  pengadilan  yang  telah  memberi  izin  bagi  pemohon perkawinan beda agama dalam putusannya. Hal itu didasarkan pada dua hal, yaitu (1) Pasal 2 UU Perkawinan  dengan  tafsiran  bahwa  perkawinan  antarumat  berbeda  agama  itu  dibolehkan.  (2) Putusan MA No. 1400K/pdt/1986 yang memutuskan bahwa perkawina beda agama dapat dilakukan dengan alasan salah satu pihak melakukan penundukkan diri. (3)  Pasal 35 UU Adminduk, dan (4) Permendagri  No.9  tahun  2016  yang  memberi  ruang  pada  perkawian  yang  tidak  tercatat,  dapat menyatukan diri dalam satu keluarg dan KTP tertulis status kawin.
Sebelum lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2023, sudah bebarapa kasus terjadi terkait perkawinan orang yang tidak seagama di Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan penetapan oleh pengadilan yang memberikan izin bagi pelaku pernikahan antaraumat yang berbeda agama. Hal ini membuat gerah dalam  masyarakat  di  Indonesia.  Penetapan  pengadilan  tersebut  bukanlah  merupakan  solusi  dari kontroversi yang selama ini terjadi terkait perkawinan beda agama.
Dengan terbitnya SEMA NO. 2 tahun 2023 diharapkan dapat memunculkan kepastian hukum terkait  perkawinan  beda  agama,  karena  akan  dijadikan  acuan  bagi  pengadilan  dalam  menetapkan hukum  terkait  perkawinan  beda  dengan  mengedepankan  asas  formal  hukum  perkawinan,  bukan hukum  administrasi  kependudukan,  sekaligus  sebagai  perekat  yang  erat  antar  institusi  negara, hingga kepastian hukum dapat tercipta.

## Daftar Pustaka
[1] Soekarno, Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2014.
[2] E.Q.S, “Perkawinan antar Agama dalam teori dan praktek,” Al-Ulum , vol. 1, no. 1, p. 1, 1996.
[3] Nurcholis Madjid, Pernikahan Beda Amaga . Jakarta: Al-Ulum, 2005.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2024. Vol.11. No.2 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
[4] Hazairin,  “Tinjauan  Mengenai  Undang-undang  Perkawinan,” Al-Ulum ,  vol.  2,  no.  1,  p.  1, 1986.
[5] S. Kurratul Aini, “PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN: Kajian  Tematik  Pendidikan  Anak,” J.  Educ.  Partn. ,  vol.  2,  no.  1,  p.  2023,  2023,  [Online]. Available:
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=jkE146oAAAAJ& sortby=pubdate&citation_for_view=jkE146oAAAAJ:r0BpntZqJG4C.
[6] A Jazilri, “Al Figh al Ala Madzhib al arba’ah,” al Ulum , vol. 190, no. 1, p. 1, 1996.
[7] Al-Qur’an dan Terjemah Kementerian Republik Indonesia . .
[8] M Ya’qub, “Nikah beda Agama dalam al Qur’an dan al Hadits,” Al-Ulum , vol. 146, no. 1, p. 1, 2007.
[9] Yusuf Qordowi, “Fatwa-fatwa Muthakhir,” Al-Ulum , vol. 1, no. 1, pp. 254–255, 2000.
[10]  Muhammadiyah, Tafsir Tematik . Yogyakarta: al Ulum, 2000.
[11]  Muhammad  LD,  “Tinjauan  Yuridis  terhadap  penyelundupan  hukum  dalam  perkawinan campuran,” Al-Ulum , vol. 1, no. 1, p. 1, 2021.