Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 248-269 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG MENGGUNAKAN KONTRAK ELEKTRONIK
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani UIN Sunan Gunung Djati Bandung zainurasid@gmail.com, elanjaelani@gmail.com

## ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi warga di Indonesia semakin hari semakin tumbuh spesialnya dalam transaksi jual beli lewat media elektronik, hingga butuh terdapatnya sesuatu proteksi hukum terhadap konsumen terpaut dengan  transaksi  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  buat  mengetahui  tentang  keabsahan  sesuatu  transaksi elektronik di Indonesia dan gimana proteksi hukumnya. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif, yang mana menekuni ataupun menganalisa sesuatu perundnag- undangan. Ada pula hasil dari riset ini ialah yang Awal, sesuatu Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik yang terdapat di Indonesia sudah diatur di dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi  Elektronik,  serta  yang  Kedua,  warga  yang  melaksanakan  transaksi  jual  beli  secara  elektronik memperoleh proteksi hukum, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 46 Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Data serta Transaksi Elektronik dan pada Pasal 62 Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Proteksi Konsumen.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Para Pihak, Kontrak Elektronik

## ABSTRACT
The economic growth of the people in Indonesia is increasing day by day, especially in electronic commerce, so that a legal protection is needed for the use related to this business. This study aims to explore the legality and  legal  protection  of  electronic  transactions  in  Indonesia.  This  study  uses  normative  legal  methods, namely studying or analyzing law. The first conclusion from this review is that the validity of electronic trading contracts in Indonesia has been regulated in articles 47 and 48. The establishment of electronic systems and transactions through Law no. 82 of 2012, and secondly, citizens who make buying and selling transactions in the electronic environment get legal protection in Article 46 of Law no. Data and Electronic Transactions and Article 62 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Keywords: Legal Protection, Parties, Electronic Contracts.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah  mengubah  dunia,  dan khususnya  penemuan  komputer  dan  internet  telah  membuat  aktivitas  manusia  menjadi lebih  mudah.  Teknologi komputer  (internet)  dan  telekomunikasi  telah  mengubah  dunia transaksi dari tradisional (tatap muka) menjadi transaksi digital. 1 Keberadaan peradaban saat  ini  berubah  dari  waktu  ke  waktu  tergantung  perkembangan  teknologi  yang  pesat. Kecanggihan teknologi  berdampak pada organisasi,  bahasa, pendidikan,  dan aspek lain yang  dialami  dan  dipraktikkan  orang.  Kenyamanan  adalah  efek  dari  kecanggihan teknologi  pada  orang  yang  melakukan  pekerjaannya.  Misalnya,  ponsel  untuk berkomunikasi jarak jauh, robot yang dibuat untuk membantu pekerjaan rumah, internet sebagai penghubung ke berbagai belahan dunia, dll. Perkembangan ekonomi di Indonesia mengalami  percepatan  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Perkembangan  ekonomi  diiringi dengan kemajuan teknologi yang pesat, sehingga banyak kegiatan ekonomi di Indonesia juga dilakukan dengan berbasis teknologi. Salah satu bidang yang memberikan dampak besar bagi masyarakat luas adalah e-commerce atau e-commerce. Misalnya, bisnis online yang  menjual  dan  membeli  barang  melalui  aplikasi  online  menggunakan  beberapa  alat pintar untuk menghasilkan produk yang menciptakan nilai ekonomi. Kesepakatan dibuat antara individu dengan sejumlah besar pekerjaan yang dilakukan oleh individu.
Menurut  ahli  hukum  Prof.  Subekti  “Kontrak  adalah  peristiwa  di  mana  satu  orang membuat  janji  kepada  orang  lain  atau  di  mana  dua  orang  berjanji  untuk  melakukan sesuatu.”  Kontrak  timbul  dari  perjanjian  yang  dibuat  oleh  dua  orang  atau  lebih  atau kelompok dan terlibat dalam suatu perjanjian. Salah satu dasar membuat perjanjian adalah kebebasan  berkontrak.  Adanya  kebebasan  berkontrak  berarti  bebas  memberikan pengertian  kepada  setiap  orang  bahwa  setiap  orang  bebas  mengadakan  kontrak  atau kerjasama dengan siapa saja dan untuk alasan apa saja. Secara garis besar Ahmadi Miru dalam bukunya Law of Contracts and Contract  Design menyatakan bahwa “kebebasan
1 Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno, “Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia,” JCA of LAW 1, no. 1 (2020): 88–98.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
berkontrak memberikan jaminan kepada seseorang: ia bebas menentukan apakah ia akan mengadakan perjanjian atau tidak, ia bebas menentukan dengan siapa perjanjian itu akan dibuat; ia bebas menentukan isi atau pasal-pasal perjanjian, kebebasan menentukan bentuk perjanjian,  dan  kebebasan-kebebasan  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan. 2
Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak online (online contract) untuk kontrak elektronik  (e-contract),  dan  mendefinisikan  kontrak  online  sebagai  perjanjian  atau hubungan  hukum  yang  dilakukan  secara  elektronik  dengan  menggabungkan  jaringan sistem informasi berbasis komputer dengan sistem ( e-contract), yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, khususnya jaringan internet. 3
Hampir segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi dan elektronik di negara kita  saat  ini  tidak  terlepas  dari  pengaruh  teknologi  modern  yang  semakin hari  semakin meningkat. Perkembangan ini telah mengubah cara berpikir dan kehidupan masyarakat di Indonesia  yang  dulunya  dilakukan  oleh  nenek  moyang,  kini  dapat  dilakukan  dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. 4 . E-commerce adalah model bisnis modern yang bukan  wajah  fisik)  dan  bukan  tanda.  (Tidak  menggunakan  tanda  tangan  asli).  Dalam transaksi  e-commerce  tercipta  transaksi  bisnis  yang  lebih  bermanfaat  tanpa  kertas (paperless) dan dalam transaksi e-commerce para pihak tidak dapat bertatap muka secara langsung, sehingga dapat dikatakan bahwa e-commerce merupakan penggerak ekonomi baru.  di  bidang  teknis.  Secara  umum,  dalam  transaksi  bisnis  ada  dua  masalah  yang memerlukan  negosiasi  serius.  Pertama,  permasalahannya  bersifat  substantif,  yaitu:  a) keaslian  mobile  data  dan  tanda  tangan  elektronik.  Masalah  keaslian  data  massage merupakan masalah yang sangat vital karena data massage ini digunakan sebagai dasar
2 David Herianto Sinaga dan I Wayan Wiryawan, “Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 8, no. 9 (2020): 1385, https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p09.
3 Mery Christian Putri, Perjanjian Di Era Digital Ekonomi, Tinjauan Yuridis dan Praktik , Cetakan Ke (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).
4 Saparyanto Saparyanto, “Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 9, no. 1 (2021): 137, https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.51589.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
utama  penyampaian  akad;  b)  Validitas.  Validitas  kontrak  tergantung  pada  pemenuhan syarat-syarat  kontrak.  Jika  syarat  akad  terpenuhi,  maka  akad  dinyatakan  telah  terjadi. Dalam e-commerce, terjadinya suatu perjanjian sangat erat kaitannya dengan penerimaan yang  sah  dan  keaslian  pesan  informasi  yang  berisi  perjanjian  tersebut;  c) kerahasiaan/kerahasiaan. Privasi yang dimaksud meliputi privasi data/atau informasi serta perlindungan  data  dan  informasi  dari  akses  yang  sah  dan  berwenang;  d)  keamanan (keamanan). Isu keamanan menjadi isu penting karena keberadaannya menimbulkan rasa percaya diri bagi pengguna dan pelaku bisnis untuk menggunakan media elektronik untuk bisnisnya;  e)  ketersediaan  (ketersediaan).  Hal  lain  yang  juga  harus  diperhatikan  adalah adanya informasi yang dihasilkan dan ditransmisikan secara elektronik dan harus tersedia kapanpun dibutuhkan. Kedua, permasalahan yang bersifat prosedural yaitu media internet memerlukan perlindungan dari segi hukum. 5
Atas dasar itu, penulis kiranya perlu mengemukakan pertanyaan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak  yang menggunakan kontrak elektronik ?

## B. METODE PENELITIAN
Penulis  karya  ilmiah  ini  mengandalkan  penelitian  hukum  normatif  untuk penemuannya.  Jenis  penelitian  yuridis  normatif  ini  dilakukan  dengan  menggunakan metode  penelitian  yang  memanfaatkan  sumber  informasi  primer  atau  sekunder.  Dalam mendukung siklus pengujian, jenis pendekatan yang digunakan adalah metodologi yuridis standardisasi,  khususnya  eksplorasi  regulasi  perpustakaan  yang  diupayakan  dengan pemusatan pada bahan pustaka atau data pilihan dengan menggunakan cara pandang yang logis (berpikir dalam mencapai keputusan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum dan luas). direncanakan untuk orang yang luar biasa).
Penelitian  ini  mengandalkan  data  sekunder—dokumen  hukum  primer,  sekunder,
5 Santonius Tambunan, “Mekanisme Dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commercemenurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Badamai Law Journal 1, no. 1 (2016): 180, https://doi.org/10.32801/damai.v1i1.257.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
dan tersier—sebagai  sumber informasi utamanya. Bahan sah  esensial adalah bahan sah yang  bersifat  membatasi  dan  terdiri  dari  UUD  1945,  Undang-undang  Hukum  Umum, Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Bisnis, Peraturan No. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Data dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 didahulukan. Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan bahan lain yang terkait dengan perlindungan konsumen, digunakan sebagai tambahan bahan hukum primer. 6 Bahan halal tersier adalah bahan halal yang memberikan bantalan  atau  gambaran  dari  bahan  halal  esensial  dan  opsional,  seperti  buku  referensi, referensi  kata  dan  catatan  lengkap.  Tata  cara  pengumpulan  bahan  hukum  dengan  cara menelusuri atau mencari sampai mengkaji beberapa ketentuan hukum atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui metode penelitian kepustakaan.
Pemeriksaan  bahan  yang  sah  diupayakan  menjadi  suatu  proses  pembusukan  dan tidak berubah menjadi tanda-tanda tertentu. Cara pemanfaatan sumber bahan hukum yang telah  terkumpul  untuk  memecahkan  masalah  atau  kasus  dalam  penelitian  ini  dilakukan melalui  analisis  bahan  hukum.  Menggunakan  analisis  normatif  karena  penelitian  ini mengandung bahan hukum berupa asas, konsep, dan asas hukum. Metode kualifikasi yang dicoba  dan  benar  kemudian  disusun  dan  diperiksa  sebagai  dasar  untuk  membuat kesimpulan.  Berpikir  deduktif  adalah  proses  membuat  kesimpulan  atau  menarik kesimpulan.  Pemikiran  deduktif  dimulai  dengan  proposisi  universal  yang  diketahui kebenarannya dan diakhiri dengan kesimpulan atau pengetahuan yang unik. 7
6 Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan Ke (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
7 Hana Novita Ekawati dan Johan, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN,” JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 3, no. 1 (2021): 53–77, https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.194.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1. Legalitas kontrak terkait transaksi jual beli elektronik dari perspektif hukum positif.
Jenis  validitas  yang  digunakan  dalam  proses  penggunaan  media  elektronik  atau dalam  konteks  penggunaan  media  elektronik  inilah  yang  dimaksud  dengan  validitas. Biasanya, kontrak atau perjanjian termasuk dalam transaksi.Menurut teori data, transaksi itu  sendiri  merupakan  aksi  hukum  yang  terdiri  dari  dua  individu  yang  memiliki  satu identitas  dan  mampu  menghasilkan  output  ekonomi  yang  relevan.  Menurut 8 ,  peserta konferensi ini dapat berpartisipasi dalam pertemuan sebelumnya atau dapat berpartisipasi dalam pertemuan saat ini. Hasilnya, pertemuan saat ini mampu memberikan perlindungan atas transaksi saat ini.
Dalam hal suatu tindakan tertentu tunduk pada pelajaran yang obyektif atau subetitifiable, kursus yang sedang dibahas di sini harus dianggap mengikat secara hukum. Namun, dalam hal  kereta  api  tersebut  memiliki  ketentuan  yang  belum  ditetapkan,  maka  perdagangan kereta  api  tersebut  dapat  digunakan  untuk  menambah  atau  mengurangi  pembatalan. Akibatnya,  perjanjian  khusus  yuridis  didaftarkan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata (KUHPerdata),  dimana  diperlukan  empat  dokumen  terpisah  untuk  memastikan  bahwa perjanjian tersebut dapat digunakan secara sah dalam hukum. yakni: 1) Harus ada mufakat antara kedua belah pihak; 2) tata cara pelaksanaan hukum tindakan tertentu; 3) Ada satu hal  yang  harus  dilakukan;  Terakhir,  ada  tujuan  keempat.  Dengan  cara  yang  sama ketentuan pertama bersifat subjektif, ketentuan kedua bersifat objektif, ketentuan pertama bersifat subjektif.
Untuk  transaksi  online,  jaminan  hukum  berlaku  tidak  hanya  untuk  penjual  atau pembeli, tetapi juga untuk pihak-pihak berikut:
8 Hasanuddin Rahman, Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
a. Istilah  “Business  to  Business”  mengacu  pada  transaksi  yang  terjadi  bukan  antara penjual dan pembeli secara langsung melainkan melalui perantara. Seringkali, hal ini terjadi karena kedua belah pihak saling mengenal dan ingin berkolaborasi lintas sektor;
b. Istilah  "Pelanggan-ke-Pelanggan"  mengacu  pada  transaksi  di  mana  satu  pihak bertindak sebagai pembeli dan pihak lainnya sebagai penjual;
c. "Pelanggan ke Bisnis", yang mencakup transaksi antara individu yang menjual barang dan bisnis yang membelinya;
d. Hal-hal yang dilakukan orang melawan pemerintah, seperti membayar pajak, dianggap sebagai "pelanggan bagi pemerintah".
Mengingat  teknologi  dan  industri  yang  semakin  maju,  kasus  UU  ITE  menjadi dilema yang masih belum banyak memberikan kepastian hukum terkait jual beli barang elektronik  atau  internet.  Situasi  ini  juga  terjadi  di  negara  kita,  setidaknya  dalam  hal transaksi elektronik, seperti e-banking, e-commerce, dan bentuk perdagangan elektronik lainnya.
Dalam  konteks  ini,  diperlukan  regulasi  hukum  untuk  mengendalikan  jumlah transaksi elektronik yang terus meningkat. Hal ini sebagai upaya buat menjaga pihak yang bertransaksi  elektronik  dari  bahaya.  Yang  perlu  diperhatikan  adalah  pengaruhnya terhadap informasi atau dokumen yang dihasilkan secara elektronik, karena informasi atau dokumen pada umumnya dianggap sah jika ditulis di atas kertas. Dari apa yang telah di jelaskan di atas, sampai dengan berlakunya Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa  ketentuan  KUH  Perdata  tentang  transaksi  jual  beli  yaitu  Kesepakatan  atau kesepakatan antara dua pihak disebut sebagai "jual beli". yaitu, satu pihak menyediakan barang lain, dan pihak lain menentukan harganya.
Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat sah suatu perjanjian, adanya suatu perjanjian antara dua pihak, kenyataan bahwa para pihak berwenang mengadakan suatu perjanjian  adalah obyek  yang nyata; dan hukum  dan undang-undang bukan merupakan pelanggaran  universal  terhadap  hukum  atau  disiplin.  4  Ketentuan  hukum  mengenai pelaksanaan  akad  ini  juga  berlaku  untuk  transaksi  yang  dilakukan  dalam  lingkungan

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
elektronik. Hal-hal yang mempengaruhi penyelenggaraan transaksi dan sistem elektronik yang diatur dalam UU No. 82 Tahun 2012, yang memuat informasi sebagai berikut:
1. Dalam  hal  terdapat  kontrak  elektronik  atau  jenis  kontrak  lain  yang  menunjukkan kesepakatan para pihak, maka dapat dilakukan transaksi elektronik.
2. Kontrak yang dibuat secara elektronik adalah sah jika:
a. Kesepakatan antara kedua belah pihak;
b. Upaya partai bermanfaat;
c. Satu hal yang pasti; dan
d. Objek tidak melanggar aturan prosedur, disiplin universal dan kesopanan.
Pasal 48 Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012, Tentang Penggunaan Kerangka Kerja dan Pertukaran Elektronik, memuat beberapa tambahan keadaan, yaitu:
1. Bahasa  Indonesia  harus  digunakan  dalam  kontrak  elektronik  untuk  penduduk Indonesia dan kontrak lain yang dijelaskan dalam Pasal 47(1).
2. Kontrak  elektronik  jangka  standar  harus  proporsional  dengan  persyaratan penggunaan zat yang dikendalikan secara hukum.
3. Perjanjian elektronik tidak banyak, yaitu:
a. informasi pribadi tentang pihak terafiliasi;
b. jenis dan objek;
c. ketentuan terkait transaksi elektronik;
d. Biaya dan Ongkos;
e. Sehubungan dengan proses pembatalan;
f. kami  mencari  kompensasi  atau  pengembalian  barang  jika  terjadi  kesalahan; Kemudian
g. Suatu bentuk otoritas hukum yang terkait dengan transaksi elektronik.
Saat menjalankan e-business, pertemuan tatap muka hampir tidak ada sehingga sulit untuk mengetahui keahlian seseorang. Oleh karena itu, penjual harus menetapkan akhir dari transaksi jual beli untuk pembeli, dan jika kondisi yang diusulkan tidak terpenuhi dan situasinya di  masa depan, ia berhak menganggap dirinya sebagai  korban.  membatalkan

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
kontrak.  Dan  mengetahui  tanda  tangan  dalam  akad,  apakah  syarat-syaratnya  terpenuhi, penting untuk melihat keabsahan akad tersebut. Peraturan Pemerintah Pasal 1 (19) Nomor 82 Tahun 2012 untuk penggunaan proses dan sistem elektronik.
Sesuai  dengan  hukum  Indonesia,  Dokumen  elektronik  yang  ditandatangani  oleh seseorang  dianggap  sah.  Jika  dokumen  tersebut  terdapat  tanda  tangan  menggunakan sistem yang ditetapkan oleh UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pp No. 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
Telah dijelaskan dalam Pasal 15 (2) dan (3) bahwa, kecuali ada keadaan terpaksa, kesalahan,  atau  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  pengguna  Operator  sistem  elektronik bertanggung  jawab  atas  pengoperasian  sistem  elektronik  mereka  dengan  benar.  Sesuai dengan  prinsip  netral  UU  ITE,  Anda  bebas  memilih  teknologi,  seperti  tanda  tangan dokumen  elektronik,  untuk  ditandatangani.  Sesuai  asas  netralitas  UU  ITE,  pihak seharusnya menggunakan merek mereka untuk menyelesaikan pertukaran elektronik yang memiliki kekuatan hukum. Begitu juga tercantum dalam UU ITE Pasal 11 ayat 1. Secara khusus,  jika  syarat-syarat  berikut  dipenuhi,  maka  tanda  tangan  elektronik  adalah  sah. Hanya informasi terkait indikator tangan yang dapat diperoleh melalui penggunaan tanda tangan  digital;  Pada  hari  pengambilan  gambar,  kekuatan  tangan  berisi  informasi  yang diperlukan  untuk  membuat  Tanda  tangan  elektronik  akan  digunakan  setelah  periode pelaporan. mengalami sejumlah modifikasi hingga masalah ini teratasi.
Menurut  Pasal  19  UU  ITE,  pihak  yang  melakukan  transaksi  elektronik  harus menggunakan  sistem  yang  telah  disepakati  kedua  belah  pihak.  Kecuali  pesan  tertulis sesuai  dengan  hukum  dan  tidak  dapat  ditimpa.  Dan  jika  undang-undang  mensyaratkan pesan dan dokumen itu dalam bentuk akta yang mengikat secara hukum yang dibuat oleh pejabat  yang  memiliki  reputasi  baik,  tetapi  hal  itu  diadili  secara  elektronik  sampai dianggap melawan hukum (Pasal 5 ayat (4) UU ITE), sampai dengan transaksi diakui sah menurut  undang-undang,  selama  kontrak  elektronik  memenuhi  persyaratan  hukum. Menurut Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, yang berisi berupa:

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
"Mereka yang membuat perjanjian hukum terikat olehnya seolah-olah itu adalah hukum." 9
2. Proteksi  Peraturan  perundang-undangan  digunakan  untuk  menguji  Undang- Undang Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik.
Proteksi  hukum  ialah  usaha  pemenuhan  hak  serta  membagikan  dorongan  buat pemberian rasa nyaman kepada korban maupun saksi. Sebab posisi konsumen yang lemah terlebih pada proses transaksi jual beli elektronik, jadi memanglah wajib dilindungi oleh hukum,  sekalian  tujuan  hukum  ialah  membagikan  proteksi  ataupun  pengayoman  buat warga. 10 Saat ini E-commerce juga dikenal sebagai perdagangan elektronik berkembang pesat.  Perihal  tersebut  pastinya  membagikan  insentif  positif  bagi  perekonomian  di Indonesia,  tetapi  pula  menyebabkan  munculnya  masalah  yang  terkait  dengan  topik  ini, maka dari itu wajib menciptakan metode buat menuntaskan permasalahan tersebut. Ialah dengan metode memakai sistem hukum di Indonesia.
Berkaitan pada permasalahan peraturan pada kerangka bisnis internet, yang sangat berarti merupakan berikan proteksi berhubungan para pihak yang menggunakan internet untuk  menjalankan  bisnis.  Maka  dari  itu  tahun  2008  pemerintah  membagikan  suatu undang-undang  spesial,  Transaksi  internet  diatur  dalam  UU  No.  11  Tahun  2008  yang membatalkan UU ITE. sebagai  respon atas meningkatnya jumlah transaksi online yang meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Menurut Pasal 1 angka 2 UUITE, transaksi  elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan komputer atau media lain yang terhubung dengan jaringan internet. dimana, seperti halnya dengan  transaksi  yang  dilakukan  secara  konvensional,  kontrak  elektronik  juga  harus memiliki kekuatan hukum.
Pertukaran melalui perangkat keras yang pertemuannya berada di negara yang sama sehingga  ketika  suatu  masalah  mudah  ditemukan  jawabannya,  undang-undang  tentang
9 Ariella Gitta Sari, Achmad Bahroni, dan Harry Murty, “Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif,” Transparansi Hukum 3, no. 1 (2020): 1–22, https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.665.
10 Ekawati dan Johan, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.”

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
keamanan  pembeli  dapat  digunakan  sebagai  semacam  perspektif  sebagai  penyelesaian perdebatan. Sebaliknya, jika transaksi dilakukan di negara lain, kasusnya akan ditangani oleh forum hukum yang dipilih oleh para pihak yang berkontrak.
Dalam Undang-Undang Nomor Pasal 38. “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap  pihak  yang  menyelenggarakan  sistem  elektronik  dan/atau  menggunakan teknologi data yang menimbulkan kerugian,” menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang  Data  dan  Transaksi  Elektronik.  Sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan, dilaporkan warga dapat mengajukan gugatan perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik yang telah mengakibatkan kerugian bagi warga.
Selanjutnya, dalam UU Nomor Pasal  39. “Gugatan perdata diadili sesuai dengan ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan,”  sesuai  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Data  dan  Transaksi  Elektronik.  Tidak  hanya  penyelesaian  klaim  bersama,  majelis  juga dapat menentukan debat melalui kebijaksanaan, atau landasan tujuan pertanyaan pilihan lainnya sesuai pengaturan Peraturan.
Persoalan  ini,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2009, telah diformalkan. “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan anggapan  dan/atau  tidak  memenuhi  ganti  rugi  atas  tuntutan  konsumen  dapat  digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan kepada badan peradilan di tempat konsumen berperkara,” bunyi Pasal 8 Undang-Undang Konsumen Protection Act  of  1999.  Berdasarkan  undang-undang  Indonesia,  setidaknya  ada  dua  pembenaran untuk  gugatan  perdata:  wanprestasi  dan  tindakan  yang  melawan  hukum,  atau "onrechtmatigedaad".
Ikatan kontraktual atau perjanjian antara pihak-pihak terkait menimbulkan hak dan kewajiban  hukum,  yang  pada  gilirannya  menimbulkan  tuntutan  hukum  wanprestasi. Pencapaian atau eksekusi adalah pengakuan atas hak istimewa dan komitmen ini. Selain itu,  wanprestasi  atau  pelanggaran  kontrak  telah  terjadi  jika  suatu  prestasi  tidak direalisasikan atau diupayakan, seperti yang terjadi pada konvensi awal. Walaupun kedua belah pihak tidak mempunyai ikatan hukum perdata yang didasarkan pada suatu perjanjian

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
atau  kontrak,  tetapi  ikatan  itu  terbentuk  dengan  cara  yang  sama  seperti  halnya  suatu gugatan.
Ketika masalah muncul dengan jual beli elektronik, tuntutan hukum dapat diajukan atas  dasar  wanprestasi  daripada  tindakan  melawan  hukum.  Wanprestasi  mengacu  pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual atau pengusaha sehubungan dengan kontrak elektronik yang telah diputus sehingga merugikan salah satu pihak. Penyelesaian transaksi elektronik  dapat  dikriminalisasi  jika  termasuk  penipuan  atau  tindakan  kriminal,  selain metode penyelesaian masalah ini secara perdata. Hal ini tertuang dalam Pasal 19 ayat 4 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  bahwa  “ganti  rugi  tidak menghilangkan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  yang  bersumber  dari  pembuktian lebih lanjut adanya faktor kesalahan”.
Jika  pelanggaran  e-commerce  termasuk  kejahatan  dengan  unsur  pidana,  maka undang-undang di Indonesia khususnya Undang-Undang mengatur hal ini. Pasal 30 Data dan Transaksi Elektronik ditimpa dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 46 ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi dan data elektronik. Hak-hak konsumen tersebut dituangkan dalam undang-undang perlindungan konsumen,  khususnya  dalam  Pasal  4  UU  No.  8  Tahun  1999  yang  menjelaskan  tentang hak-hak konsumen.
Sementara  itu,  pelaku  usaha  elektronik  memiliki  kewajiban  yang  harus  diperiksa sesuai  dengan  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen: agar pelaku usaha beritikad baik, informasi yang diberikannya harus akurat, mereka tidak boleh mendiskriminasi pelanggan, mereka harus menawarkan jaminan atas kualitas produk, mereka harus membiarkan pelanggan mencoba produk atau layanan, dan mereka  harus  memberi  kompensasi  kepada  pelanggan  jika  sesuatu  tidak  sesuai  dengan standar.
Pasal 8 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa penjual  tidak  boleh  menjual  barang  yang  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau mengiklankan  atau  mempromosikan  barang  tersebut.  sehingga  dapat  ditentukan  bahwa penawaran tersebut  telah melanggar ketentuan objek jual beli apabila yang dibeli  tidak

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
sesuai dengan gambar atau iklan. sehingga pembeli atau konsumen berhak mendapat ganti rugi  sesuai  dengan  huruf  h  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Sebaliknya, menurut Pasal 7 huruf gram UUPK, pelaku usaha wajib  menanggung  kerugian  yang  diderita  konsumen  atau  pembeli  yang  pembeliannya tidak  sesuai  dengan  ketentuan  perjanjian.  Namun  jika  penjual  atau  pelaku  usaha  tidak memenuhi  kewajibannya  untuk  memberikan  ganti  rugi,  maka  penjual  dapat  dikenakan sanksi  sesuai  dengan  Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Suatu  kontrak  selalu  dapat  dipertanggungjawabkan  berdasarkan  UU  ITE  dan  PP PSTE,  meskipun  transaksinya  dilakukan  secara  online  melalui  internet.  Seorang konsumen  dianggap  telah  menyetujui  transaksi  elektronik  ketika  mereka  mengklik kesepakatan.  Hal  ini  dapat  disebut  sebagai  kontrak  elektronik  karena  konsumen  pada umumnya telah membaca dan menerima ketentuan yang ditetapkan oleh penjual online sebelum  mengklik  persetujuan.  Kontrak  elektronik  dikatakan  sah  berdasarkan  ayat  (2) Pasal 47 PP PSTE jika:
a. Terdapatnya konvensi antar kedua belah pihak;
b. Subjek  hukumnya  mempunyai  kecakapan  ataupun  diwakili  oleh  pihak  yang mempunyai kewenangan sebagaimana ketetapan dalam perundang undangan;
c. Terdapatnya suatu perihal; serta
d. Objek  suatu  transaksinya  tidak  boleh  melawan  peraturan  perundang  undangan, kesusilaan dan kedisiplinan.
Berdasar pada Pasal 48 ayat( 3) PP PSTE sesuatu Kontrak Elektronik paling tidak muat perihal dibawah ini:
a. Informasi diri pihak terpaut;
b. Objeknya dan spesifikasinya;
c. Ketentuan ketentuan yang ada pada Transaksi melaluli Elektronik;
d. Harga dan biayanya;
e. Prosedur kala melaksanakan sesuatu pembatalan;

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
f. Ketetapan menimpa ubah rugi kala terdapat kecacatan.
g. Ada opsi hukum buat penyelesaian Transaksi Elektronik.
Sehubungan  dengan  alinea  sebelumnya,  penjual  atau  pelaku  usaha  harus memberikan  waktu  kepada  pembeli  untuk  mengembalikan  barang  jika  cacat  atau  tidak sesuai  dengan  kesepakatan  semula.  Tidak  hanya  itu,  pembeli  juga  dapat  mengajukan klaim  terhadap  penjual  berdasarkan  wanprestasi  umum.  Selain  itu,  buku  Guru  Besar “Hukum Perjanjian” R. Subekti, S.H. menjelaskan bahwa default adalah kekeliruan atau kelalaian yang biasanya memanifestasikan dirinya dalam empat cara:
a. Tidak melakukan sesuatu perihal yang telah disanggupinya;
b. Melaksanakan suatu  perihal  yang  dijanjikan, tetapi  tidak cocok dengan perihal  yang dijanjikannya;
c. Terlambat dalam melakukan sesuatu perihal yang sudah dijanjikan;
d. Melanggar sesuatu perjanjian dengan melaksanakan perihal yang tidak diperbolehkan buat dicoba dalam perjanjian.
Dan jika penjual atau pelaku usaha melakukan salah satu dari keempat hal tersebut di atas, maka pembeli dapat menggugat wanprestasi atau jika merasa ditipu atas penipuan dalam transaksi online. Intinya, undang-undang perlindungan konsumen terkait transaksi elektronik sangat mirip dengan yang ada di dunia nyata. Perbedaannya hanya transaksi elektronik dilakukan secara online, menggunakan internet sebagai penghubung atau alat komunikasi. sehingga akan sulit untuk melakukan eksekusi yang sebenarnya ketika terjadi masalah.  karena  dimungkinkan  bagi  pembeli  dan  penjual  untuk  menyembunyikan  atau memalsukan identitas mereka saat melakukan transaksi elektronik.
Menurut Pasal 378 ("KUHP") UU ITE yang mengatur tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang  menimbulkan  kerugian  konsumen  atas  transaksi  elektronik.  ,  penjual  yang memalsukan bukti identitas dalam transaksi online untuk mendapatkan keuntungan dapat dihukum.  Pasal  28  ayat  1  UU  ITE  menyatakan  bahwa  perbuatan  ini  “diancam  dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda sangat besar Rp.” 1 miliar (UU

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
ITE,  Pasal  45  Ayat  [2]).”  Warga  negara  juga  mendapat  perlindungan  ketika  ingin melakukan  transaksi  online  atau  elektronik,  dan  kasus  yang  melibatkan  transaksi elektronik dapat diselesaikan melalui jalur perdata atau pidana.
Pasal 4 huruf (e) UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak mendapat advokasi, perlindungan,  dan  penyelesaian  masalah  yang  tepat.  Pasal  45  ayat  1  juga  menjelaskan bahwa konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga pemegang kekuasaan atau pengadilan umum apabila merasa ditipu. 11

## Kronologi Kasus
Dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2020, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Dewan  Hukum  Negara  Jakarta  Barat  dan  diberi  nomor  register:  588/  Pdt.G/2020/PN Jakarta Brt Demikian disampaikan :
1. Jika PENGGUGAT Reno adalah pengguna web yang berbelanja secara online pada sistem elektronik yang dikelola oleh TERGUGAT seperti www. lazada. bersama. id yang merupakan sistem elektronik yang digunakan oleh TERGUGAT, dan akun yang digunakan oleh PENGGUGAT yang menggunakan nomor handphone 082234878999 dengan nama Reno;
2. Apabila  Reno  sebagai  pengguna  sistem  elektronik  melakukan  pemesanan  Keripik Emas Logam Mulia Antam (Sertifikat Emas Murni 50 gram/999,9%) pada tanggal 26 Maret  2020  pukul  10.11  WIB  dengan  nomor  urut  390468958969274  pembelian secara online dilakukan melalui Lazada Elektronik Sistem (disebut di bawah sebagai Produk);
3. Dalam  hal  permintaan  sesuai  dengan  Walk  26  2020,  maka  pada  pukul  10.11  WIB Reno  telah  melakukan  cicilan  sebesar  Rp.  17.000.000,-  (7  belas  juta  rupiah)  dari catatan  atas  nama  Reno  ke  akun  Lazada  khususnya  dengan  nomor  rekening  BCA 3905280630443928;
11 Sari, Bahroni, dan Murty, “Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif.”

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
4. Jika  Reno  menerima  telepon  pada  tanggal  26  Maret  2020,  mengaku  sebagai Herlambang dan mengaku seller/merchant  Lazada, mengklaim pesanan Reno tidak bisa diadili untuk pengiriman karena nomor resi produk belum diaktifkan (aktivasi) setelah Reno melakukan pembayaran tersebut di atas;
5. Selain  itu,  jika  yang  bersangkutan  melaporkan  bahwa  ia  membutuhkan  nomor  resi untuk  mengaktifkan  pengiriman  Produk,  menyatakan  bahwa  nomor  resi  akan dikirimkan dan dimasukkan melalui SMS ke nomor handphone PENGGUGAT, dan meminta  agar  PENGGUGAT  mengirimkan  resi  tersebut  nomor  sesegera  mungkin karena  waktu  yang  terbatas,  gagal  melakukannya  sampai  produk  jadi  tidak  lagi tersedia untuk pengiriman; 6. Jika pada saat dihubungi, PENGGUGAT mengetahui nomor pesanan, nomor telepon seluler, produk yang dipesan, dan alamat pengiriman (alamat  PENGGUGAT),  tidak  hanya  Penggugat,  sebagai  konsumen  TERGUGAT, percaya bahwa individu yang bersangkutan memiliki legalitas dalam arti pembuktian identitas sebagai subjek hukum yang jelas dan telah tercatat dalam Sistem Elektronik TERGUGAT,  maka  PENGGUGAT  mengirimkan  nomor  enam  digit  yang  diminta oleh yang bersangkutan sebagai nomor untuk beraktifitas
6. Setiap  orang  perdagangan,  pedagang,  atau  penjual  pada  Sistem  Elektronik TERGUGAT  harus  jelas,  jujur,  dan  subjek  dan  objeknya  jelas,  jika  kepercayaan PENGGUGAT terhadap penelepon didasarkan. Dalam hal ini, berdasarkan ayat (1) Pasal  17  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  “PPMSE  dalam  negeri dan/atau PPMSE asing DILARANG menerima orang perdagangan dalam negeri dan Orang yang berdagang di luar negeri yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,”  menurut  UU  No.  80 Tahun  2019,  yang  mengatur  tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik (selanjutnya  disebut  PP  PMSE).  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa TERGUGAT sebagai PPMSE tidak mempunyai hak hukum untuk menerima pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan;
7. Apabila  salah  satunya  adalah  pedagang  (pengecer/pedagang)  sebagai  salah  satu Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10, maka memenuhi syarat

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
dan  ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  adalah yang dimaksud. 12

## Analisis Pemecahan Masalah

## Faktor Wanprestasi Tergugat
Apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, maka Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum:
1. Terjadi pelanggaran;
a. Apabila  perbuatan  hukum  yang  diartikan  bahwa  TERGUGAT  yang mengoperasikan  sistem  elektronik  yang  tidak  memenuhi  standar  hukum  tidak mampu melindungi hak-hak PENGGUGAT sebagai konsumen dari kerugian, maka tidak  bertanggung  jawab  karena:  mengirimkan  uang  milik  PENGGUGAT  ke Rekening  PENGGUGAT,  yang  diketahui  TERADU  telah  diretas  satu  hari sebelumnya;  melakukan  perbuatan  melakukan  transaksi  elektronik  tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas;
b. Menggunakan sistem elektronik dengan cara yang melawan hukum, atau yang tidak memenuhi persyaratan hukum; mengoperasikan sistem komputer yang tidak mampu melindungi PENGGUGAT dari kerugian;
2. Ada kesalahan;
Undang-undang  mengatakan  bahwa  suatu  perbuatan  adalah  kesalahan  jika  memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. faktor kesengajaan;
2. Faktor Kelalaian;
3. Alibi seperti gila, kondisi berlebihan, dan lain-lain tidak dibenarkan atau pemaaf.
Oleh  karena  itu,  perbuatan  melawan  hukum  tersebut  di  atas  merupakan  faktor kesengajaan.
12 Y. I. V. Simanjuntak, “Tanggung Jawab Para Pihak Atas Wanprestasi yang Terjadi dalam Jual Beli Secara Online (Studi di PT. Raksasa Indonesia Daan Mogot. Com),” 2020.
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
3. Kerugian dan tindakan dihubungkan dengan akibat;
1. Sekalipun  satu  hari  setelah  TERGUGAT  mengetahui  adanya  peretasan  Rekening PENGGUGAT,  khususnya  nomor  rekening  PENGGUGAT,  TERGUGAT  selalu mengirimkan  uang  kepada  PENGGUGAT  sebesar  Rp  karena  sistem  elektronik TERGUGAT  tidak  dapat  diandalkan,  merepotkan,  dan  tidak  bertanggung  jawab. 17.000.000,-  (tujuh  belas  juta  rupiah)  dengan  alibi  yang  diproses  secara  otomatis oleh  sistem  dan  yang  seharusnya  diterima  oleh  PENGGUGAT.  Hal  ini  akan membuat PENGGUGAT tidak memiliki uang dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (atau 17.000.000 rupiah);
2. jika  akibat  penyaluran  pelayanan  yang  kurang  lancar  oleh  TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami ketidaknyamanan.
4. Ada kemunduran.
Apabila berdasarkan uraian di atas, hak PENGGUGAT sebagai konsumen TERGUGAT mengakibatkan kerugian yang sangat besar sebesar Rp 17.000.000,- (7 belas juta rupiah) dan kerugian yang tidak signifikan sebesar Rp. (seratus juta rupiah) 100.000.000,-; PENGGUGAT meminta kepada Majelis  Hakim yang memeriksa perkara A Quo untuk mengabulkannya dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp., sebagaimana Tergugat dalam  keterangan  sebelumnya  di  E-mail  dan  keterangan  lain  yang  tidak  bersedia memenuhi  kewajibannya  untuk  mengganti  kerugian  PENGGUGAT.  1.700.000,-  (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan, terhitung sejak putusan A Quo Case menjadi tetap.

## Penetapan Yurisprudensi Berkaitan dengan Kerugian Immaterial
Sebaliknya,  untuk  memperbaiki  kerugian  immaterial,  Tergugat  mengutip yurisprudensi No. dimana: 650/PK/Pdt/1994 Merujuk pada Pasal 1370. 1371, 1372 KUH Perdata,  mengubah  tidak  penting  kemalangan  harus  diperbolehkan  dalam  kasus-kasus tertentu, misalnya, kematian, cedera berat, dan rasa malu."
Karena  tuntutan  ganti  rugi  Penggugat  tidak  jelas  dan  tidak  jelas,  maka  Tergugat dengan  tegas  menolak  permohonan  ganti  rugi  immaterial  dari  Penggugat.  Kerugian

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
immaterial  terbatas  pada  kasus  kematian,  luka  berat,  dan  penghinaan,  seperti  yang dijelaskan dalam keputusan Mahkamah Agung sebelumnya.
Mengenai  status  quo,  apakah  Penggugat  menderita  kerugian  yang  serius, dipermalukan,  atau  bahkan  mati  untuk  meminta  ganti  rugi  immateriil  dari  Tergugat? Permintaan  ganti  rugi  hanya  didasarkan  pada  perhitungan  dan  alibi  yang  tidak  dapat diberikan oleh penggugat, sehingga tidak berdasar.
Berikut ini adalah keputusan yang dibuat oleh hakim tentang masalah ini juga.
1. Mengingat  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  tersebut  di  atas;  Menimbang bahwa  Tergugat  telah  membuat  eksepsi  dalam  jawabannya.  Selain  itu,  terdapat pengecualian-pengecualian yang telah diinformasikan, baik yang bersifat mutlak atau relatif berkaitan dengan kewenangan majelis hukum maupun yang tidak;
2. Menimbang bahwa apabila sesuai dengan Pasal 136 HIR maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan majelis hukum sebelum menangani  masalah  tersebut;  sebaliknya  eksepsi  yang  tidak  hanya  menyangkut kewenangan majelis hukum akan dipertimbangkan sehubungan dengan persyaratan Pasal  136  HIR.  dengan  materi  pelajaran  nanti  jika  pengecualian  terkait  otoritas dianggap tidak masuk akal dan ditolak, dan masalah dilanjutkan.
3. Pertimbangkan ini. Dalam tanggapannya, penggugat membantah dengan alibi bahwa sengketa  tersebut  menyangkut  perlindungan  konsumen,  sesuai  Pasal  23  UU  No  8 Tahun 1999 yang merupakan kewenangan Mahkamah tentang peran konsumen.
Mengingat  Pasal  136  HIR,  dan  pengaturan  yang  berhubungan  dengan  itu,  sangat bergantung pada Pengadilan Tinggi untuk menyelesaikannya
1. mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan;
2. Menyatakan Majelis Peradilan Negara Jakarta Barat tidak dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. mewajibkan Penggugat membayar Rp. sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah); 13
13 Arya  Bintang  Utomo,  “TRANSAKSI  E-COMMERCE  BERDASAR  PERJANJIAN  TRANSAKSI (STUDI KASUS : PT . ECART WEBPORTAL INDONESIA ( LAZADA INDONESIA )) Disusun oleh Arya  Bintang  Utomo  FAKULTAS  HUKUM  UNIVERSITAS  UPN  VETERAN  JAKARTA  TAHUN

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik

## D. PENUTUP
Adapun yang jadi kesimpulan dalam ulasan ini merupakan:
1. Apabila  syarat-syarat  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  yang  menjamin sahnya  suatu  perjanjian  adalah  sebagai  berikut,  maka  perjanjian  jual  beli  secara elektronik itu tetap berlaku:
a. kesepakatan antara para pihak;
b. kapasitas untuk mencapai kesepakatan;
c. sesuatu yang khusus;
d. sesuatu sebagai akibat hukum.
Keempat ketentuan tersebut di atas masih dapat dipecah menjadi dua faktor yaitu faktor  subjektif  dan  faktor  objektif.  ketika  tidak  ada  faktor  subyektif  (seperti keterampilan dan ketentuan konvensi) untuk membatalkan perjanjian. Sebaliknya, perjanjian  menjadi  batal  demi  hukum  jika  hal-hal  tertentu  dan  pertimbangan- pertimbangan hukum faktor-faktor objektif dilalaikan.
2. Perlindungan  Hukum  Konsumen  dapat  berupa  gugatan  berdasarkan  wanprestasi karena salah satu pihak dirugikan. Pengamanan yang sah mana yang diarahkan dalam Pasal  38  dan  Pasal  39  Peraturan  Nomor.  11  Tahun  2008,  yaitu  tentang  data  dan transaksi  elektronik,  serta  Pasal  23  Nomor.  8  tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen. Warga yang  melakukan bisnis online harus dapat  mengandalkan aturan ini untuk perlindungan dan kepastian hukum.
3. Transaksi media online telah menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Dalam jual beli melalui media Instagram, hak dan kewajiban tersebut merupakan realisasi dari adanya hak dan kewajiban. Para pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, dan tidak boleh merugikan pihak lain. Dalam jual beli melalui media Instagram, hak dan kewajiban tersebut juga merupakan  prestasi  yang  harus  dilaksanakan  dalam  ikatan  hak  dan  kewajiban
AKADEMIK 2021 / 2022,” 2022.
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Artanti, Dyah Ayu, dan Men Wih Widiatno. “Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia.” JCA of LAW 1, no. 1 (2020): 88–98.
Arya  Bintang  Utomo.  “TRANSAKSI  E-COMMERCE  BERDASAR  PERJANJIAN TRANSAKSI  (  STUDI  KASUS :  PT  .  ECART  WEBPORTAL  INDONESIA  ( LAZADA  INDONESIA  ))  Disusun  oleh  Arya  Bintang  Utomo  FAKULTAS HUKUM  UNIVERSITAS  UPN  VETERAN  JAKARTA  TAHUN  AKADEMIK 2021 / 2022,” 2022.
Ekawati,  Hana  Novita,  dan  Johan.  “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” JURIDICA : Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Gunung Rinjani 3, no. 1 (2021): 53–77. https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.194.
Herianto  Sinaga,  David,  dan  I  Wayan  Wiryawan.  “Keabsahan  Kontrak  Elektronik  (E- Contract) Dalam Perjanjian Bisnis.” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 8, no. 9 (2020): 1385. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p09.
Mamudji,  Soerjono  Soekarto  dan  Sri. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat . Cetakan Ke. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
Putri, Mery Christian. Perjanjian Di Era Digital Ekonomi, Tinjauan Yuridis dan Praktik . Cetakan Ke. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
Rahman,  Hasanuddin. Contract  Drafting  Seri  Ketrampilan  Merancang  Kontrak  Bisnis . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Saparyanto, Saparyanto. “Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia.” Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan  Ekonomi 9,  no.  1  (2021):  137. https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.51589.
Sari, Ariella Gitta, Achmad Bahroni, dan Harry Murty. “Perlindungan Bagi  Konsumen Pada  Transaksi  Jual  Beli  Secara  Elektronik  Ditinjau  Dari  Hukum  Positif.”
Transparansi Hukum 3, no. 1 (2020): 1–22.
https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.665.
Simanjuntak, Y. I. V. “Tanggung Jawab Para Pihak Atas Wanprestasi yang Terjadi dalam

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik
Jual Beli Secara Online (Studi di PT. Raksasa Indonesia Daan Mogot. Com),” 2020. Tambunan,  Santonius.  “Mekanisme  Dan  Keabsahan  Transaksi  Jual  Beli  E- Commercemenurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Badamai Law Journal 1, no. 1 (2016): 180. https://doi.org/10.32801/damai.v1i1.257.