Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.6 / No.1: 73-81  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019

## Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia

## (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia)
Qurrotul Ainiyah, Imam Muslih STIT Al-Urwatul Wutsqo Jomb ang q_ainiy@yahoo.co.id

## Abstract
In marital legislation in Indonesia, divorce is declared valid if it is done in front of a Religious Court judge. Due to ignorance about the law, due process and high costs, some  cases  prove  divorce  is  only  carried  out  by  husband  and  wife  without  going through a divorce process in the Religious Courts. So that, legally, their marital status is still valid, despite the fact that they are divorced. This also affects the Iddah period that must be lived by the ex-wife and when the ex-wife can remarry with another man. In fact, after the divorce sighot was said, the ex-wife automatically carried out her Iddah obligations. But in formal law, Iddah will only be served after the fall of the divorce  decision  by  the  Religious  Court  judge.  Such  conditions  can  result  in  legal uncertainty among Muslims in Indonesia.

## Keywords: Divorce, Marriage Law in Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Perceraian  atau  putusnya  perkawinan  adalah  terputusnya  ikatan  perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. putusnya ikatan tersebut dapat diakibatkan oleh  salah  seorang  diantara  keduanya  meninggal  dunia,  antara  pria  dan  wanita bercerai,  dan  salah  seorang  diantara  keduanya  sudah  pergi  meninggalkan kediamannya  sehingga  pengadilan  menganggap  bahwa  yang  bersangkutan  sudah meninggal (Zainuddin Ali , 2006: 73).
Perceraian  berasal  dari  kata  “cerai”.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia “cerai” merupakan kata kerja yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Dalam istilah ilmu Fikih, perceraian dikenal dengan sebutan “talak” atau “Furqah”. Talak  berarti  membuka  ikatan  atau  membatalkan  perjanjian  atau  segala  bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Terjadinya perceraian berdampak pada beberapa hal, antara lain kewajiban Iddah bagi isteri, hak Ruju’ bagi suami, kewajiban nafkah atas anak dan lain sebagainya.
Hukum  Islam  mengatur  bahwa  ketika  sang  suami  yang  mengucapkan  sighot talak, maka secara otomatis talak telah jatuh/sah, mereka sudah bukan lagi suami isteri, isteri wajib menjalani masa Iddah (kecuali cerai qobla  al-dukhul), dan selama isteri dalam masa Iddah, maka suami punya hak untuk meruju’nya (kembali menjadi suami isteri  tanpa  akad  nikah  baru).  Berbeda  dengan  hukum  Islam,  maka  dalam  hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia mengaturnya bahwa perceraian dinyatakan
Vol.6 / No.1: 73-81,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
sah jika dilaksanakan di depan hakim Pengadilan Agama.  Sehingga sangat mungkin terjadi  suami  mencerai  isterinya  dengan  mengucapkan  kata-kata  Talak  yang  tidak dilakukan  di  depan  hakim  Pengadilan  Agama.  Ini  bisa  terjadi  mungkin  karena ketidakfahaman atas adanya aturan perundang-undangan, atau mungkin karena tidak adanya  biaya  untuk  pengurusan  administrasi  di  Pengadilan  Agama.  Kondisi  yang seperti  ini  berpengaruh  pada  kewajiban  Iddah  yang  harus  ditunaikan  oleh  mantan istrinya.  Apakah  Iddah  isteri  dilakukan  setelah  suami  mengucapkan sighot Talak dihadapan isteri ataukan setelah diputuskan di hadapan majelis hakim di Pengadilan Agama ?, padahal ketika sang isteri akan menikah dengan laki-laki lain, harus sudah selesai  masa  Iddahnya.  Hal  ini  berakibat  pada  ketidak  pastian  hukum  bagi  warga negara  Indonesia  yang  beragama  Islam,  apakah  cukup  dengan  mengikuti  aturan hukum agamanya ataukah juga mengikuti aturan hokum negara (hukum posotif).
Ini  adalah  penelitian  literer  dengan  pendekatan  perbandingan  ( Comparative Approach) yang  dikategorikan  perbandingan  formal (Formelle  Rechstvergleichung) yaitu melakukan penelitian dengan perbadingan berdasarkan penelitian pada sumber- sumber hukum, atau melihat berbagai system yang berbeda dari peraturan hokum dan kebiasaan  serta  berbagai  teknik  untuk  melakukan  interpretasi  terhadap  peraturan- peraturan  hokum  (Hajar  M,  2017:  85).  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  memberi manfaat kepada perkembangan penerapan hukum formal di Indonesia yang lebih dapat memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi warga negaranya.

## B. KAJIAN TEORI
1. Hukum Perceraian dalam Islam
Perceraian berasal dari kata cerai yang dalam Islam dikenal dengan istilah Talak. Menurut bahasa talak berarti melepas tali, membebaskan. Sedangkan menurut istilah melepas teli nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Lafal talak telah ada sejak zaman jahiliyah.  Syara’  datang  untuk  menguatkannya  bukan  secara  spesifik  atas  umat  ini Penduduk  jahiliyah  menggunakannya  ketika  melepas  tanggungan,  tetapi  dibatasi maksimal  tiga  kali  (Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahhab  Sayyed Hawwas, 2015: 255), Hal ini berdasarkan Al Quran, surat Al-Baqarah (2) : 230
(....... ٍناَسْحِإِب ٌحيِرْسَت ْوَأ  ٍفوُرْعَِبِ ٌكاَسْمِإَف ِناَتَّرَم ُقلاَّطلا ٢٢٢ )
Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan  cara  yang  ma'ruf  atau  menceraikan  dengan  cara  yang  baik. (Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Famy bi Syauqin, 2018:3) Sedangkan dalam Hadits Nabi SAW dijelaskan :
َلَِا  ِل  َلاَلحا ُضَغْ بَا :َلاَق ملسو هيلع هّللا ىلص ِهّللا َلْوُسَر َّنَا َرَمُع ِنْبا ِنَع َع ِهّللا ُقَلاَّطلا ََّّ َََوَّزَّ هَ ام نباودوادوبا هاور( )
Artinya: Dari  Ibnu  Umar  r.a  ia  berkata,  Rasulullah  SAW  bersabda:  “ Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak. (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah).
Vol.6 / No.1: 73-81,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadits di atas dapat diketahui, bahwa syari’at talak  diperbolehkan  dalam  Islam  walaupun  itu  dibenci  (makruh)  oleh  Allah  dan merupakan  pintu  darurat  yang  bias  dilakukan  ketika langkah  perdamaian tidak  bisa lagi ditempuh. Perceraian ini dinyatakan sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya, salah satu rukunnya adalah adanya sighot thalaq yang diucapkan oleh suami kepada istrinya, baik  Sighot  /  ucapan,  ini  bisa  berupa  ucapan  yang  sorih/jelas  atau  juga kinayah/sindiran.
Ucapan sharih: yaitu ucapan yang tegas, maksudnya untuk menthalaq. Thalaq itu  jatuh  jika  seseorang  telah  mengucapkan  dengan  sengaja.  Ucapan  yang  kinayah: yaitu  ucapan  yang  tidak  jelas,  yang  masih  memerlukan  kejelasan  tentang  arti  dan maksudnya.  Ucapan  thalaq  kinayah  memerlukan  adanya  niat,  artinya  jika  ucapan thalaq itu dengan niat, sah thalaqnya dan jika tidak disertai niat maka thalaqnya belum jatuh.
2. Hukum Perceraian Umat Islam di Indonesia
Hukum perceraian bagi umat Islam di Indonesia diatur dalam beberapa undang- undang yaitu :
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. Pasal 39 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974,
Pasal 14 : Cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam
c. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Pasal 117 : “Perceraian adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan”.
Pasal  129  :  “Seorang  suami  yang  akan  menjatuhkan  talak  kepada  istrinya mengajukan permohonan baik lisan  maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.
Berdasarkan pasal-pasal di atas dapatlah diketahui bahwa perceraian yang diakui oleh  negara  kesahannya  adalah  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  juga harus sesuai dengan syari’at Islam. Ini berarti jika dilaksanakan tidak di depan sidang Pengadilan  Agama  maka  tidak  sah  walaupun  sudah  sah  menurut  hukum  Islam. Dualisme  pemberlakuan  pelaksanaan  perceraian  ini  juga  akan  berpengaruh  pada pelaksanaan Iddah (masa menunggu) isteri untuk bias menikah lagi dengan laki-laki lain.
Vol.6 / No.1: 73-81,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019

## 3. Iddah
Iddah menurut bahasa berasal dari kata “ al-‘udd ” dan “ al-Ihsha’ ” yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu per satu dan jumlah keseluruhanya. Firman Allah dalam Al-Qur’an, surat al-Taubah (9) : 36
ِروُه ُّشلإ َةَّدِع  َّن إ َدْنِع
إًرْه َش  َ َشََع اَنْثإ ِ َّللَّإ
“Sesungguhnya bilangan  bulan  pada  sisi  Allah  ialah  dua  belas  bulan” .
(Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Famy bi Syauqin, 2018:192) Menurut istilah Fuqaha’ Iddah berarti masa menunggu wanita sehingga halal bagi  menikah  dengan  laki-laki  lain.  Dari  pengertian  di  atas  kami  dapat  diambil kesimpulan bahwa Iddah ialah masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang  perempuan  yang  diceraikan  oleh    suaminya  (cerai  hidup  atau  cerai  mati), tujuannya, guna atau untuk mengetahui kandungan perempuan itu berisi (hamil) atau tidak, serta untuk menunaikan satu perintah dari Allah SWT.
Disyariatkannya Iddah berdasar pada al-Qur’an :
a. Surat Al-Baqarah (2) : 228
ُتاَقَّلَطُمْلاَو َنْصَّبَرَ تَ ي َّنِهِسُفْ نَأِب َةَثلاَث ٍءوُرُ ق لاَو َّ َِيَ َّنَُلَ ْنَأ َي َنْمُتْكْ اَم َقَلَخ ُهَّللا ِف َّنِهِماَحْرَأ ْنِإ َّنُك َّنِمْؤُ ي ِهَّللاِب ِمْوَ يْلاَو ِر ِخلآا َّنُهُ تَلوُعُ بَو قَحَأ َّنِهِّدَرِب ِف َكِلَذ ْنِإ َرَأ اوُدا اًحلاْصِإ َّنَُلََو َُّ ْثِم يِذَّلا َّنِهْيَلَع ِفوُرْعَمْلاِب ِلَو ِلاََِّرل َّنِهْيَلَع ٌةَََرَد ُهَّللاَو ٌزَّيِزََّع ٌميِكَْح ( ٢٢٢ )
“Wanita-wanita  yang  ditalak  handaklah  menahan  diri  (menunggu)  tiga  kali quru'  tidak  boleh  mereka  Menyembunyikan  apa  yang  diciptakan Allah  dalam rahimnya,  jika  mereka  beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhirat.  dan  suami- suaminya  berhak  merujukinya  dalam  masa  menanti  itu,  jika  mereka  (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan  kewajibannya  menurut  cara  yang  ma'ruf.  akan  tetapi  Para  suami, mempunyai  satu  tingkatan  kelebihan  daripada  isterinya  dan  Allah  Maha Perkasa  lagi  Maha  Bijaksana”. (Departemen  Agama  Republik  Indonesia,
Mushaf Famy bi Syauqin, 2018:36)
b. Surah Al Baqarah (2) : 234 َنيِذَّلاَو َنْوَّ فَوَ تُ ي ْمُكْْنِم َنوُرَذَيَو اًَاَوْزَأ َنْصَّبَرَ تَ ي َّنِهِسُفْ نَأِب َعَ بْرَأ َة ٍرُهْشَأ اًرْشَعَو اَذِإَف َنْغَلَ ب َّنُهَلَََأ لاَف َحاَنَُ ْمُكْْيَلَع اَميِف َنْلَعَ ف ِف َّنِهِسُفْ نَأ ِفوُرْعَمْلاِب ُهَّللاَو اَِبِ ُلَمْعَ ت َنو ٌيِبَخ ( ٢٣٢ )
“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri- isteri  (hendaklah  Para  isteri  itu)  menangguhkan  dirinya  (ber'iddah)  empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang  patut.  Allah  mengetahui  apa yang kamu  perbuat”. (Departemen  Agama Republik Indonesia, Mushaf Famy bi Syauqin, 2018:38)
Vol.6 / No.1: 73-81,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
c. Surah Al ahzab (33) : 49
اَي اَه  يَأ َنيِذَّلا اوُنَمآ اَذِإ ُمُتْحَكَْن ِتاَنِمْؤُمْلا َُّث َّنُهوُمُتْقَّلَط ْنِم َِّ ْبَ ق َأ ْن َّنُهو سََتَ اَمَف ْمُكَْل َّنِهْيَلَع ْنِم َّدِع ٍة اَهَ نو دَتْعَ ت َّنُهوُعِّ تَمَف َّنُهوُحِّرَسَو اًحاَرَس لايَِجَ ( ٢٢ )
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang  beriman,  kemudian  kamu  ceraikan  mereka  sebelum  kamu  mencampurinya Maka  sekali-sekali  tidak  wajib  atas  mereka  'iddah  bagimu  yang  kamu  minta menyempurnakannya.  Maka  berilah  mereka  mut'ah  dan  lepaskanlah  mereka  itu dengan  cara  yang  sebaik-  baiknya”. (Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Mushaf Famy bi Syauqin, 2018:424)
4. Macam-Macam Iddah Perceraian
a. Iddah perempuan haid yaitu  tiga kali masa suci. Berdasarkan surah al Baqarah (2): 228
ُتاَقَّلَطُمْلاَو َنْصَّبَرَ تَ ي َّنِهِسُفْ نَأِب َةَثلاَث ٍءوُرُ ق لاَو َّ َِيَ َّنَُلَ ْنَأ َي َنْمُتْكْ اَم َقَلَخ ُهَّللا ِف َّنِهِماَحْرَأ ْنِإ َّنُك َّنِمْؤُ ي ِهَّللاِب ِمْوَ يْلاَو ِرِخلآا َّنُهُ تَلوُعُ بَو قَحَأ َّنِهِّدَرِب ِف َكِلَذ ْنِإ َأ اوُداَر اًحلاْصِإ َّنَُلََو َُّ ْثِم يِذَّلا َّنِهْيَلَع ِفوُرْعَمْلاِب ِلاََِّرلِلَو َّنِهْيَلَع ٌةَََرَد ُهَّللاَو ٌزَّيِزََّع ٌميِكَْح ( ٢٢٢ )
“  wanita-wanita  yang  ditalak  handaklah  menahan  diri  (menunggu)  tiga  kali quru’ tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya,  jika  mereka  beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhirat.  dan  suami- suaminya  berhak  merujukinya  dalam  masa  menanti  itu,  jika  mereka  (para suami) menghendaki ishlah.  dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan  kewajibannya  menurut  cara  yang  ma'ruf.  akan  tetapi  Para  suami, mempunyai  satu  tingkatan  kelebihan  daripada  isterinya.  dan  Allah  Maha Perkasa  lagi  Maha  Bijaksana”. (Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Mushaf Famy bi Syauqin, 2018:38)
b. Iddah  perempuan  tidak  haid  yaitu  tiga  bulan  sesuai  Al-Qur’an  surah  at  Thalaq
(65): 4 يِئلالاَو َنْسِئَي َنِم ِضي ِحَمْلا ْنِم ْمُكِْئاَسِن ِنِإ ْمُتْبَ تْرا َّنُهُ تَّدِعَف َث ُةَثلا ٍرُهْشَأ
“Dan  perempuan-perempuan  yang  tidak  haid  lagi  (monopause)  di  antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang  tidak  haid”. (Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Mushaf  Famy  bi Syauqin, 2018:558)
Vol.6 / No.1: 73-81,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
c. Iddah perempuan hamil yaitu sampai melahirkan berdasarkan surah at Thalaq (65): 4
يِئلالاَو َْل َنْضَِيَ ُتلاوُأَو ِلاَْحْلأا َّنُهُلَََأ ْنَأ َنْعَضَي َّنُهَلَْحْ ْنَمَو َ ي ِقَّت َهَّللا َّْ َعَْيَ ُهَل ْنِم ِهِرْمَأ اًرْسُي ( ٢ )
“Dan  perempuan-perempuan  yang  hamil,  waktu  iddah  mereka  itu  ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada  Allah,  niscaya  Allah  menjadikan  baginya  kemudahan  dalam urusannya”. (Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Mushaf  Famy  bi Syauqin, 2018:558)

## C. HASIL PENELITIAN
Suatu hukum disusun tidak terlepas dari asas-asas  yang mendukungnya. Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem, maka susunan atau tataan teratur yang terdiri dari  aturan-aturan  hidup,  keseluruhannya  terdiri  atas  bagian-bagian  yang  berkaitan satu  sama  lain.  Seharusnya  dalam  sistem  hukum  yang  baik  tidak  boleh  terjadi pertentangan di antara bagian-bagian yang ada. Jika terjadi suatu aturan bertentangan atau kontradiksi, maka fungsi dan tujuan diberlakukannya hukum tidak akan terwujud. Fungsi hukum adalah,  sebagai  Fungsi  Perlindungan,  yaitu  hukum  melindungi masyarakat  dari  ancaman  bahaya;  Fungsi  Keadilan,  yaitu  hukum  sebagai  penjaga, pelindung dan memberikan keadilan bagi manusia; dan fungsi dalam Pembangunan, yaitu  hukum  dipergunakan  sebagai  acuan  tujuan  negara.  Sedangkan  tugas Hukum adalah  menjamin  adanya  kepastian  hokum,  menjamin  keadilan,  kebenaran, ketentraman dan perdamaian; dan enjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.
Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya,   maka dianggap  sah  jika  diucapkan  oleh  suami sah  atas  isteri  sahnya,  dengan  lafadh  cerai atau  yang  dipahami  sebagai  cerai,  suami  yang  mencerai  berakal,  baligh  dan  bebas (tidak  dalam  tekanan/paksaan).    Hal  ini  menunjukkan  dalam  ikrar  talak/cerai  tidak disyaratkan adanya saksi. Fuqoha’ yang berpendapat tidak disyaratkannya saksi dalam perceraian  adalah  dengan  dasar  bahwa  cerai  itu  adalah  hak  suami  sehingga  tidak diperlukan saksi dalam pemenuhan haknya tersebut ( (Sayyid Sabiq,1980: 33)
Tetapi beberapa fuqoha’ lain berpendapat bahwa dalam perceraian disyaratkan adanya saksi, yaitu Ali bin Abi Thalib, Imran bin Husein, Ja’far Ash-Shidieq dan dari kalangan  Tabi’in.  Pendapat  mereka  didasarkan  pada  isi  surat  Ath-Thalaq  (65)  :  2,
(Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Famy bi Syauqin, 2018:558)
Dhahir  Ayat  di  atas  menunjukkan  bahwa  jika  terjadi  perceraian  kemudian mendekati  akhir  masa  iddah  dan  berkehendak  untuk  merujuknya  atau melepaskan/mencerainya,  maka  ceraikan  dengan  cara  yang  baik  dan  dengan dipersaksikan  oleh  2  (dua)  orang  yang  adil.  Sehingga  adanya  2  saksi  juga  menjadi syarat sah dalam cerai dan ruju’ sebagaimana juga disyaratkan dalam pernikahan. Jika
Vol.6 / No.1: 73-81,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
dhahir ayat menunjukkan pada perinah yang berarti wajib, maka mengartikan dengan hukum sunnah adalah menyalahi ketentuan hukum agama, kecuali ada dali-dali kuat yang menerangkannya.  Bahkan Ja’far Ash-Shiddieq berkata bahwa barang siapa yang mentalaq  tanpa  menghadirkan  saksi,  maka  tidaklah  berarti  Talaqnya (Sayyid Sabiq,1980:  33). Pendapat  ini  juga  dikuatkan  dalam  kitab  Tafsir  Ibnu  Katsir  yang menyatakan bahwa nikah, talaq dan Ruju’ tidak diperbolehkan tanpa adanya 2 orang saksi yang adil sesuai dengan bunyi surat Ath-Thalaq (65) ayat 2 di atas. Lebih jauh dijelaskan  bahwa  kewajiban  adanya  2  orang  saksi  dalam  talaq  bukan  hanya dikemukakan oleh Ulama dari kalangan Rasulullah saja tetapi juga oleh ATha’, Ibnu Sirrin serta Ibnu Juraij (Sayyid Sabiq,1980: 33).
B agi umat Islam  yang hidup  di Indonesia diberlakukan  2 (dua) aturan hukum perceraian, yaitu hukum Islam (fikih) dan Undang-undang pernikahan yang meliputi undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  di  Indonesia,  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Undang-undang perkawinan  di  Indonesia,  dan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Apabila  orang  laki-laki/suami  muslim  warga  negara  Indonesia  akan menceraikan isterinya, maka berdasarkan bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dalam Pasal 14 yang berbunyi  Cerai  talak  yaitu  cerai  yang  dijatuhkan  suami  di  depan  Pengadilan  yang sesuai dengan hukum Islam, maka ditemukan dua macam hukum yang harus dipenuhi agar perceraian itu sah. Tetapi dua hukum itu isi aturannya berbeda/tidak sama.
1. Berdasarkan  hukum Islam (Fikih), maka suami dapat (sah) menceraikan isterinya dengan mengucapkan sighat Talak di hadapan isterinya.
2. Menurut perundang-undangan di Indonesia maka perceraian baru dinyatakan sah jika  sah  menurut  hukum  agama  dan  diucapkan  dihadapan  Hakim  Pengadilan Agama.    Artinya  jika  proses  perceraian  tidak  dilaksanakan  di  hadapan  hakim Pengadilan Agama, maka perceraian itu dianggap tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga pernikahannya dianggap masih tetap sah.
Sedangkan fakta di lapangan terjadi beberapa contoh kasus perceraian :
1. Perceraian yang dilakukan oleh  suami atas isterinya  dengan mengucapkan sighat Talak di depan isteri, ini menurut hukum Perkawinan di Indonesia, perceraian itu belum  sah,  karena  proses  perceraian  dan pengucapan  sighat  Talak tersebut  tidak dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama,  sehingga  jika  mereka  akan melangsungkan  pernikahan dengan  pasangan barunya, maka tidak bisa dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena tidak mempunyai akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai syarat yang harus dilampirkan ketika duda/janda akan menikah lagi.
2. Ketika  pasangan  suami  isteri  yang  bercerai  secara  Islam  kemudian  memproses perceraiannya  di  Pengadilan  Agama,  maka  ketika  mantan  isteri  akan melangsungkan  pernikahan,  maka  harus  menunggu  sampai  selesai  menjalankan
Vol.6 / No.1: 73-81,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
iddah kembali terhitung setelah putusan cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini berarti mantan isteri menjalankan dua kali masa Iddah.
Agar  perceraian  bisa  lebih cepat  dilaksanakan  maka  terkadang  seorang  suami akan mengambil jalan pintas yaitu bercerai secara fiqh atau hukum Islam yang selama ini  telah  biasa  terjadi  pada  masyarakat  tanpa  melalui  prosedur  yang  perceraian  di hadapan hakim pengadilan agama sebagaimana yang diatur dalam UU perkawinan di Indonesia  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Hal  ini  membuktikan  bahwa adanya  dualisme  hukum  kehidupan  masyarakat.  Kondisi  ini  masih  banyak dilaksanakan  secara  terang-terangan  dan  masih  diterima  oleh  masyarakat  bahwa perceraian secara hukum Islam klasik (fiqh) masih eksis dan tetap menjadi alternatif pilihan hukum dalam perceraian karena praktis, cepat dan murah (tanpa ada biaya), walaupun  secara  hukum  positif  perceraian  tersebut  tidak  mempunyai  kepastian hukum,  sehingga  secara  hukum  perceraian  itu  tidak  sah  dan  hubungan  suami-isteri masih terikat dalam pernikahan yang sah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  Undang-undang  No.  1  tahun  1974  dan  Kompilasi Hukum  Islam  di  Indonesia  mensyaratkan  adanya  proses  perceraian  di  depan  hakim Pengadilan Agama, memberi kesan :
1. Mempersulit  terjadinya  perceraian  di  Indonesia,  agar  tidak  mudah  terjadi perceraian sehingga dapat menekan laju angka perceraian.
2. Mensyaratkan adanya saksi sebagai syarat sahnya perceraian.
3. Memberikan perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi kaum perempuan (isteri) yang  ditalak  dan  anak-anaknya,  karena  dengan  adanya  keharusan  ikrar  talak dilaksanakan/diucapkan  di  hadapan  Hakim  Pengadilan  Agama  tidak  membuat seorang suami berlaku semena- mena atas talak yang diucapkan,
4. karena  ada  proses  pemeriksaan  dan  adanya  saksi  sehingga  lebih  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
5. Ketetapan ‘Iddah diberlakukan bagi mantan isteri mengikuti ketetapan talaknya.

## D. KESIMPULAN
1. Terdapat  dualisme  hukum  keluarga  di  Indonesia,  yaitu  hukum  Islam  (fikih)  dan hukum Perkawinan di Indoneia termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Yang secara kenyataan  terjadi dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi  masyarakat  Islam  di  Indonesia,  termasuk  di  dalamnya  adalah  hukum perceraian bagi umat Islam di Indonesia.
2. Dualisme hukum perceraian ini membawa pengaruh pada kepastian penghitungan masa Iddah bagi mantan isterinya dan juga akan berakibat pada masa kapan sang mantan isteri tersebut bisa menikah lagi.
3. Kondisi  ini  seharusnya  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  pejabat  penyusun perundang-undangan  untuk  dapat  merumuskan  perundang-undangan  yang  lebih dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pengguna hukum.
Vol.6 / No.1: 73-81,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin . (2006). Hukum Perdata di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika.
Azzam, Abdul Aziz Muhammad  dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.(2015). Fiqh Munakahat , Jakarta: Amzah.
Hajar M. (2017). Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh , Yogyakarta : Kalimedia.
Sabiq, Sayyid. (1980). Fikih Sunnah, Jilid 8, terjemahan Mohammad Thalib, Bandung : PT. Al-Ma’arif.
Subki, Ali Yusuf As. (2012). Fiqh keluarga, Jakarta: Amzah.