INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2988-2997 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## NFT (Non-Fungible Token), Objek Jaminan, Dan Implikasi Hukum Dalam Penerapannya
Erlandy Alief Reda Sukmawan Universiatas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: landos682@gmail.com
Abstract
NFTs (Non-Fungible Tokens) are digital assets that can be images, text, videos, music and other works of art stored in a series of codes on the blockchain. The proliferation of NFTs (Non-Fungible Tokens) has made regulators in various countries, such as Indonesia, start to take it seriously because there is a legal element involved in its implementation. This study focuses on the position of NFT (Non-Fungible Tokens) in Indonesia as intellectual property rights which are used as collateral for loans. The results of the study show that regulators in Indonesia, namely the government and banks, have not specifically regulated that NFTs can be used as collateral. This is because in practice, NFT itself has a fluctuating value, and in making a loan agreement physical evidence of goods is needed, while NFT itself is an intangible asset or commonly known as a digital asset.
Keywords: NFT (Non-Fungible Token), Intellectual Property Rights, Collateral Objects. .

## Abstrak
NFT (Non-Fungible Token) merupakan asset digital yang dapat berupa gambar, teks,video, music, dan seni lainnya yang disimpan dalam serangkaian kode dalam blockchain. Maraknya NFT (Non-Fungible Token) membuat para regulator di berbagai negara seperti di Indonesia mulai serius dalam memberikan perhatian  pada  NFT  (Non-Fungible  Token)  karena  banyak  terdapat  unsur  hukum  di  dalam pelaksanaanya.  Penelitian  ini  berfokus  pada  bagaimana  kedudukan  NFT  (Non-Fungible  Token)  di Indonesia sebagai hak kekayaan intelektual yang digunakan sebagai agunan pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulator di Indonesia sendiri dalam hal ini yaitu pemerintah maupun perbankan sebagai penjain secara khusus belum mengatur secara rinci bahwa NFT (Non-Fungible Token) dapat digunakan sebagai objek jaminan. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam penerapannya NFT (Non- Fungible Token) sendiri memiliki nilai yang fluktuatif, dan dalam pembuatan akta pinjaman pun harus memenuhi kriteria adanya bukti fisik barang, sedangkan NFT (Non-Fungible Token) sendiri tergolong asset tidak berwujud atau biasa disebut asset digital.
Kata Kunci: NFT (Non-Fungible Token), Hak Kekayaan Intelektual, Objek Jaminan
PENDAHULUAN
NFT  (Non-Fungible  Token)  mewakili  token  yang  dalam  bentuk  gambar,  teks,  video, musik atau bentuk seni lainnya, dilindungi dengan serangkaian kode pada blockchain, dan dirancang untuk menjadi aset digital bagi semua orang (Sutopo, 2023). Perbedaan terbesar antara NFT (Non-Fungible Token) dan Bitcoin adalah Bitcoin dapat ditukar dengan nilai yang sama, sedangkan NFT (Non-Fungible Token) adalah aset individu dengan nilai yang berbeda seperti karya seni tradisional. Misalnya, karya Picasso berbeda dengan karya da Vinci.
Tren penyebaran NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia saat ini terbilang terlambat, karena  NFT sudah ada sejak tahun 2014 (Andriyani et al., 2023). Namun, semakin dikenal ketika seorang pemuda bernama Ghozali menjadi miliarder berkat koleksi selfie-nya. Itu ada dalam bentuk NFT (Non-Fungible Token). Koleksi NFT (Non-Fungible Token) miliknya yang disebut "Ghozali Everyday" sangat dicari oleh para kolektor aset digital. Saat ini koleksi NFT (Non-Fungible Token) Ghozali sudah mencapai 933 foto selfie, dan harga awal sekitar 45.000 rupiah.  Penjualan  tertinggi  sejauh  ini  untuk  salah  satu  NFT  (Non-Fungible  Tokens)  yang disebut “Ghozali_Ghozalu #311” adalah 11 ETH atau sekitar empat puluh tuju h miliar rupiah. Teguh  Kurniawan  Harmanda,  Ketua  dan  Chief  Operating  Officer  Asosiasi  Pedagang  Aset Terenkripsi Indonesia (Aspakrindo), percaya bahwa NFT (Non-Fungible Token) Ghozali yang viral  telah  memberikan  angin  segar  bagi  perkembangan  NFT  (Non-Fungible  Token)  di Indonesia dan dapat menjadi edukasi tentang penggunaan NFT (Non-Fungible Token) dan ekosistem  blockchain.  Berkat  kesuksesan  NFT  (Non-Fungible  Token)  "Ghozali  Everyday", publik dan komunitas NFT (Non-Fungible Token) global mulai memperhatikan potensi pasar NFT (Non-Fungible Token) Indonesia. Pembuat karya juga dapat memanfaatkan NFT (Non- Fungible Token) sebagai aliran pendapatan baru dan pengembangan ekonomi  (Pradijonrika, 2022).
Setelah adanya fenomena ramai ini, NFT (Non-Fungible Token) kini terlibat secara legal dalam segala aspek, termasuk aspek material. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, suatu benda dapat berupa barang atau hak, dan dapat menjadi objek hak yang nyata. Hukum mengakui adanya barang bergerak yang tidak berwujud seperti piutang, hak pembukuan dan hak cipta. Pemerintah juga mengakui keberadaan barang digital sebagai informasi elektronik yang tidak berwujud, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1. Nomor 80 Tahun 2019 tentang  transaksi  melalui  sistem  elektronik  (Tiran,  2022).  NFT  (Non-Fungible  Token)  juga terkait dengan hukum kekayaan  intelektual. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik yang disusun dalam website menjadi karya kekayaan intelektual harus dilindungi  sebagai  kekayaan  intelektual  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, karena  NFT  (Non-  Fungible  Token)  adalah  karya  seni  yang  dienkripsi  ke  dalam  jaringan blockchain.  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  mengacu  pada  perlindungan  pencapaian kecerdasan manusia di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika dan teknologi. Karya-
karya tersebut berupa benda-benda tak berwujud yang dihasilkan melalui daya pikir atau kreativitas  seseorang.  Kekayaan  intelektual  mencakup  dua  kategori,  yaitu  hak  cipta  dan kekayaan  industri.  Kekayaan  intelektual  sangat  penting  bagi  perkembangan  ilmu pengetahuan,  seni,  sastra  dan  teknologi  yang  memberikan  sumbangan  besar  bagi peningkatan taraf hidup dan martabat manusia.  .
NFT (Non-Fungible Token) sendiri justru akan memunculkan isu baru terkait hak cipta jika orang yang mengenkripsi karya tersebut ke jaringan blockchain bukanlah pencipta karya tersebut dan tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta (Fadhillah et al., 2022). Meskipun  Anda  memiliki  kepemilikan  NFT  (Non-Fungible  Token),  bukan  berarti  Anda memiliki  hak  cipta  atas  aset  digital  tersebut.  Pembuat  dapat  menjual  NFT  (Non-Fungible Token) yang mewakili karya mereka, dan bahkan membuat lebih banyak NFT (Non-Fungible Token)  dari  karya  yang  sama.  Oleh  karena  itu,  NFT  (Non-Fungible  Token)  hanyalah  bukti kepemilikan yang terlepas dari hak cipta, kecuali disepakati lain antara pencipta dan pembeli NFT (Non-Fungible Token). Dalam hal ini hak cipta dapat dialihkan kepada pembeli, namun hak cipta tetap  berada di tangan  pencipta, dan pembeli hanya memiliki kepemilikan NFT (Non-Fungible Token).
Penelitian tentang hukum kekayaan intelektual telah banyak dilakukan. Sebagai contoh, penelitian  yang  membahas  hak  cipta  NFT  (Non-Fungible  Token)  dari  perspektif  hukum kekayaan intelektual (Ivana & Nugroho, 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak cipta dalam NFT (Non-Fungible Token) hanya dapat dimiliki oleh pencipta karya, dan hak milik dapat diberikan kepada pembeli. Karena masih sedikitnya regulasi NFT (Non-Fungible Token), perlindungan hukum atas karya-karya tersebut menjadi penting dan diatur dalam hal hak  kekayaan  intelektual.  Setiap  karya  yang  dimiliki  oleh  NFT  (Non-Fungible  Token)  akan dicatat dan didaftarkan sesuai dengan hak kekayaan intelektual untuk memastikan bahwa karya tersebut dilindungi undang-undang.
Kemudian, setelah NFT (Non-Fungible Token) memiliki hak cipta dan hak milik, akan muncul masalah baru, seperti NFT (Non-Fungible Token) dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman bank. Menurut Kharismawan, NFT (Non-Fungible Token) dapat digunakan sebagai akta untuk menjelaskan hak atas suatu objek tertentu, atau bukti kepemilikan, yang dapat memberikan  kontribusi  bagi  perkembangan  kegiatan  keuangan  modern  di  bidang kepemilikan (hak milik). Oleh karena itu, NFT (Non-Fungible Token) dapat digunakan sebagai alternatif dari kontrak properti atau jenis kontrak lainnya.
Michael  Arrington,  pendiri  perusahaan  media  TechCrunch,  berhasil  menjual  sebuah apartemen di Kiev pada Juni 2021 melalui fasilitas NFT (Non-Fungible Token). Platform yang digunakan untuk menjual properti bahkan mendapat persetujuan dari pemerintah Ukraina untuk  penjualan  NFT  (Non-Fungible  Token)  untuk  didaftarkan  sebagai  pengalihan  akta properti.  Berdasarkan  fenomena  tersebut,  NFT  (Non-Fungible  Token)  tentunya  dapat digolongkan sebagai sekuritas, karena berfungsi sebagai bukti kepemilikan (kontrak properti) dengan menjelaskan keaslian objek properti. Surat itu kemudian juga dapat dianggap sebagai
komoditas  yang  diperdagangkan  di  pasar  sekunder.  Aset  yang  dapat  dijadikan  jaminan pinjaman bank  juga dapat berupa saham dan surat  berharga. Surat berharga juga dapat dijadikan  jaminan  pinjaman  bank.  Bank  akan  menerima  surat  berharga  sebagai  agunan sepanjang  memiliki  nilai  investasi  yang  tinggi.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka fokus  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pemanfaatan  NFT  (Non-Fungible  Token)  sebagai kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan sumber data utama dari data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik hukum terkait kasus NFT (Non-Fungible Token) dalam konteks hak  cipta  dan  objek  agunan  pinjaman  (Gusti,  2022).  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan kasus, yang berfokus pada analisis penerapan norma hukum dalam kasus-kasus yang terkait dengan topik penelitian ini. Ada beberapa pendekatan lain yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, seperti pendekatan perundang-undangan, historis, perbandingan, dan konseptual.
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  mana  sumber  utama informasi dalam proses penyusunan yaitu melalui studi kepustakaan atau yang bersumber dari data sekunder.  Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan atas norma hukum dalam melakukan praktik hukum hak cipta dan objek agunan pinjaman studi kasus NFT (Non-Fungible Token). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan  kasus  dimana  yang  menjadi  fokus  penelitian  adalah  analisis  penerapan  atas penerapan norma hukum dalam kasus tersebut melalui pendekatan perundang – undangan, historis, perbandingan, dan konseptual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Regulasi NFT (Non-Fungible Token) dan Implikasi Hukum Sebagai Objek Jaminan NFT (Non-Fungible Token) terkait dengan hukum properti Indonesia (Mayana, Santika, Pratama, & Wulandari, 2022). KUHPerdata menetapkan bahwa benda termasuk ke dalam komoditi dan hak yang dapat menjadi obyek hak milik. Hukum benda mengecualikan benda- benda digital, tetapi mengakui adanya benda-benda bergerak yang tidak berwujud seperti piutang,  hak  pembukuan  lain  dan  hak  cipta  berdasarkan  hukum  hak  cipta.  Pemerintah Indonesia sendiri mengakui adanya barang digital yang merupakan barang tidak berwujud berupa  informasi  elektronik  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80 Tahun 2019 tentang transaksi melalui sistem elektronik. Berkaca dari hal tersebut, NFT (Non- Fungible  Token),  sebagai  kode  rangkaian  token,  dapat  digolongkan  sebagai  komoditas digital  dalam  hukum  Indonesia.  NFT  (Non-Fungible  Token)  juga  terkait  dengan  hukum kekayaan intelektual dan dilindungi sebagai kekayaan intelektual menurut hukum. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur
bahwa  kompilasi  informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  menjadi  karya  kekayaan intelektual  dilindungi  oleh  hak  kekayaan  intelektual.  Oleh  karena  itu,  NFT  (Non-Fungible Token) dapat dianggap sebagai karya seni atau karya intelektual yang dienkripsi ke dalam jaringan blockchain, dan biasanya dikaitkan dengan hak cipta.  .
Selanjutnya,  hak  cipta  sendiri  akan  selalu  menjadi  milik  pencipta  karya  tersebut. Mengenai NFT (Non-Fungible Token), masalah terkait hak cipta dapat muncul jika orang yang mengenkripsi  karya  ke  jaringan  blockchain  bukanlah  pencipta  karya  tersebut  dan  tidak memiliki izin dari pencipta atau pemilik hak cipta (Safitri, 2022). Jika hal ini terjadi, pencipta atau pemegang hak cipta atas karya berhak cipta tersebut dapat menuntut pelaku atas karya berhak cipta terenkripsi tersebut atas pelanggaran hak cipta. Selain itu, pelanggaran hak cipta dapat dihukum hingga 2 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 300 juta.  .
Jalan masih panjang untuk mengakui NFT (Non-Fungible Token) sebagai jaminan fisik di Indonesia dan banyak negara lain (Febriana, Siddiq, & Mandala, 2023). Meskipun banyak negara  mencoba  mengatur  NFT  (Non-Fungible  Token)  dalam  undang-undang  dan peraturan,  masih  belum  banyak  peraturan  yang  spesifik  dan  terperinci.  Hal  ini  dapat menimbulkan  beberapa  tantangan  dan  risiko  dalam  penggunaan  dan  perdagangan  NFT (Non-Fungible Token), terutama terkait dengan keselamatan, keamanan, dan perlindungan hukum pemilik NFT (Non-Fungible  Token). Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih  lanjut untuk  mengembangkan  dan  memperkuat  regulasi  NFT  (Non-Fungible  Token)  guna memberikan kepastian hukum kepada pengguna dan investor NFT (Non-Fungible Token).
Adapun  contoh  yang  dikutip  dalam  Clifford  Chance  2021  adalah  sikap  negara  lain terhadap  fenomena  NFT  (Non-Fungible  Token).  Misalnya,  Belanda  saat  ini  tidak  memiliki peraturan  khusus  tentang  NFT  (Non-Fungible  Token),  namun  beberapa  aktivitas  aset terenkripsi didasarkan  pada aktivitas  perdagangan  seperti  jual beli. Mereka  dapat berupa instrumen keuangan atau uang elektronik selama mereka mematuhi AMLD5 (5th Anti Money Laundering Directive) yang berlaku. Selain itu, Jepang tidak secara  khusus mengatur NFT (Non-Fungible  Token).  Tetapi  pasar  NFT  (Non-Fungible  Token)  Jepang  lebih  cenderung mencatat pertukaran item dalam game di blockchain. Karena pasar game online di Jepang sangat besar secara global. Meskipun NFT (Non-Fungible Token) dalam game tidak diatur secara khusus dalam peraturan keuangan, namun tetap menimbulkan permasalahan hukum terkait  peraturan  terkait  harga  yang  tidak  adil  dan  pernyataan  yang  menyesatkan,  serta praktik perjudian dalam KUHP. Untuk mengatasinya, dua asosiasi, Asosiasi Konten Blockchain dan Asosiasi Bisnis Cryptocurrency Jepang, masing-masing memiliki pedoman mengenai NFT (Non-Fungible Token)  .
Karya  dalam  NFT  (Non-Fungible  Token)  tentunya  akan  menimbulkan  kebingungan masyarakat mengenai pembagian hak yang terjadi pada saat karya dalam NFT (Non-Fungible Token) ketika diperdagangkan (Purusottama et al., 2022). Pihak yang memiliki hak cipta dan pihak yang memiliki hak milik terkadang disalahpahami oleh masyarakat, bahkan ada yang bingung pihak mana yang berhak atas hak cipta dan hak milik tersebut. Sederhananya, hak cipta  adalah  hak  khusus  yang  dinikmati  oleh  pencipta  atau  penerima  hak,  yang  dapat
menerbitkan atau memperbanyak ciptaannya sendiri dan memberikan lisensi kepada orang lain untuk menggunakannya dengan pembatasan menurut undang-undang. Hak ini hanya dapat dilaksanakan oleh pencipta atau orang lain dengan izin pencipta. Dalam konteks NFT (Non-Fungible Token), ini juga dapat membantu menegakkan hak cipta karena didasarkan pada mekanisme blockchain yang transparan.
Platform  NFT  (Non-Fungible  Token)  menetapkan  syarat  dan  ketentuan,  memberikan pembeli hak lisensi terbatas atas NFT (Non-Fungible Token), memungkinkan mereka untuk menggunakan gambar secara terbatas, menampilkannya ke publik, dan menyalinnya untuk penggunaan  pribadi  (Safitri,  2022).  Namun,  gambar  tidak  dapat  digunakan  untuk  tujuan komersial dan pembeli harus mematuhi Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan. Pembeli NFT  (Non-Fungible  Token)  tidak  memiliki  hak  untuk  melisensikan,  mengeksploitasi  atau membuat  karya  turunan  lainnya  dari  karya  seni  yang  terdapat  dalam  NFT  (Non-Fungible Token),  meskipun  mereka  memiliki  hak  untuk  menampilkan,  menggunakan  dan memperbanyaknya untuk tujuan non-komersial. menggunakan dan memiliki hak untuk Dijual Kembali untuk penggunaan pribadi. Semua hak cipta dan hak artistik lainnya atas karya dalam NFT (Non-Fungible Token) secara otomatis menjadi milik pencipta karya dalam NFT (Non- Fungible Token).
Lantas  bagaimana  pengaturan  hukum  atas  produk  NFT  (Non-Fungible  Token)  yang digunakan  sebagai  objek  jaminan  dalam  transaksi  pinjaman  keuangan  di  Indonesia? Pemerintah Indonesia sendiri belum fokus pada undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur NFT (non-fungible token). Kementerian Perdagangan sendiri hanya mengatur aset crypto  saja.  Dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018,  Bappebti mendorong, mengawasi dan menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka  aset  kripto  (crypto-assets).  Peraturan  tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  aset kripto  ini  merupakan  komoditas  yang  dapat  dijual  dengan  kontrak  berjangka  di  bursa berjangka. Mengingat NFT (Non-Fungible Token) adalah cryptocurrency, sama seperti Bitcoin atau  cryptocurrency  lainnya,  NFT  (Non-Fungible  Token)  dapat  diperdagangkan  di  bursa berjangka.
Perjanjian antara kreditur dengan debitur dimana suatu barang tertentu milik debitur akan  membayar  utangnya  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  apabila pembayaran utang itu tertunda dalam waktu yang ditentukan, disebut dengan jaminan. Atau termasuk  dalam  jaminan  material.  Dalam  perkembangannya  dikenal  beberapa  macam jaminan kebendaan, yaitu hak tanggungan, gadai, gadai dan perwalian. Pasal 1 Ayat 1 UU Jaminan Fidusia mengandung pengertian amanah yaitu pemindahan hak milik atas barang yang dititipkan, tetapi barang yang dipindahtangankan tetap menjadi milik pemilik barang. urusan. Pasal 1 ayat 2 menentukan bahwa hak tanggungan yang terakhir adalah hak atas barang  bergerak,  terutama  bangunan,  dan  tidak  dapat  dijamin  dengan  hak  tanggungan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang menyimpulkan bahwa mereka yang masih menguasai penjamin berfungsi sebagai jaminan untuk hutang tertentu dan bahwa penjamin memiliki prioritas di atas kreditur lainnya.
Kesimpulannya, yaitu jaminan fidusia, maka hak milik atas suatu benda berpindah, tetapi benda itu tetap berada dalam penguasaan pemilik atas benda itu berdasarkan kepercayaan. Barang  yang  akan  dialihkan  dapat  berupa  barang  bergerak  yang  berwujud  dan  tidak berwujud,  serta  barang  tidak  bergerak  seperti  bangunan,  yang  tidak  dapat  digadaikan dengan hipotek. Ayat 4 Pasal 1 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa komoditi adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  dimiliki  dan  dialihkan,  baik  berwujud  maupun  tidak berwujud,  terdaftar  atau  tidak  terdaftar,  bergerak  atau  tidak  bergerak,  dan  tidak  dapat digadaikan. Ada juga jaminan untuk tujuan pelunasan utang kebangkrutan, sehingga objek yang dijaminkan harus memiliki nilai ekonomis  . Lebih lanjut, Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini memberikan peluang  lebih  luas  bagi  para  pemilik  hak  cipta  untuk  memanfaatkan  karyanya  secara ekonomis,  misalnya  dengan  memberikan  jaminan  fidusia  atas  hak  cipta  tersebut  guna mendapatkan pembiayaan dari pihak ketiga. Dalam hal ini, UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi acuan dalam pelaksanaannya.
Para pemilik hak cipta diharapkan dapat memanfaatkan karya mereka dengan lebih baik dan meningkatkan nilai ekonomi karya mereka (Mantra & Gord, 2022). Selain itu, pemodal juga dapat menggunakan jaminan fidusia hak cipta sebagai jaminan untuk mengurangi risiko pembiayaan.  Namun  perlu  diingat  bahwa  penggunaan  hak  cipta  sebagai  objek  jaminan fidusia harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan peraturan yang berlaku agar tidak  bertentangan  dengan pihak lain  yang memiliki hak yang sama atau yang  berkaitan dengan hak cipta tersebut.
Konsep  NFT  (Non-Fungible  Token)  sebagai  objek  jaminan  fidusia  sebenarnya  sudah diterapkan  pada  pasar  berbasis  cryptocurrency  yaitu  NFTfi.  Konsep  NFTfi  adalah menggunakan  NFT  (Non-Fungible  Token)  sebagai  jaminan  untuk  mendapatkan  pinjaman cryptocurrency. Hal ini memungkinkan pemilik NFT (Non-Fungible Token) untuk mengambil keuntungan  dari  nilai  NFT  (Non-Fungible  Token)  mereka  tanpa  menjualnya,  sedangkan peminjam  dapat  menggunakan  NFT  (Non-Fungible  Token)  sebagai  agunan  untuk memperoleh pinjaman dengan lebih mudah dan cepat. Pengguna dapat memilih suku bunga dan jangka waktu pembayaran yang paling sesuai, dan sepenuhnya mengontrol NFT (Non- Fungible Token) mereka sendiri, karena NFT (Non-Fungible Token) hanya digunakan sebagai jaminan, dan masih akan dikembalikan ke pemilik aslinya setelah pinjaman. Namun, seperti semua jenis pinjaman, ada risiko yang terkait dengan penggunaan NFT (Non-Fungible Token) sebagai jaminan, termasuk risiko kehilangan NFT (Non-Fungible Token) jika pinjaman tidak dilunasi tepat waktu/Risiko Volatilitas  .
Menurut Pasal 16(3) UU No. 28 tentang Hak Cipta tahun 2014, NFT (Non-Fungible Token) dapat digunakan sebagai jaminan fidusia (Maulana & Supriyadi, 2023). Pasal ini mengatur bahwa  hak  cipta  dapat  dijadikan  sebagai  obyek  jaminan  kepercayaan.  Dengan perkembangan  teknologi  blockchain,  NFT  yang  mewakili  kepemilikan  aset  digital  dapat digunakan sebagai objek jaminan kepercayaan. Namun perlu diingat bahwa agar suatu NFT (non-fungible token) menjadi jaminan fidusia harus ada perjanjian fidusia yang sah antara
pihak-pihak yang terlibat dan harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang- undang.  Selain  itu,  NFT  (Non-Fungible  Token)  juga  harus  tersedia  untuk  mempercayai pemegang  sekuritas  jika  terjadi  gagal  bayar  atas  pembayaran  pinjaman  atau  kredit  yang diperpanjang.
Namun  demikian,  karena  perkembangan  teknologi  dan  regulasi  terkait  NFT  (Non- Fungible Token) sebagai objek jaminan kepercayaan masih baru, sebelum memutuskan untuk menggunakan NFT (Non-Fungible Token), perlu dipahami potensi hukum, teknis dan Risiko komersial  dinilai  lebih  lanjut.  NFT  (Non-Fungible  Token)  berfungsi  sebagai  jaminan kepercayaan. Karena ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan saat merumuskan kontrak perjanjian perwalian, seperti jenis agunan yang diberikan debitur kepada kreditur, karena  NFT  (Non-Fungible  Token)  bukanlah  objek  yang  bisa  eksis  seperti  sebuah  objek, biasanya atau bisa disebut objek virtual, sehingga mungkin ada ketidaksesuaian yang harus disesuaikan saat mendokumentasikan spesifikasi.
Sejauh ini, belum ada informasi resmi mengenai bank-bank Indonesia yang menerima NFT (Non-Fungible Token) sebagai jaminan kepercayaan. Namun, dengan perkembangan teknologi  blockchain  dan  enkripsi,  banyak  bank  dan  lembaga  keuangan  di  seluruh  dunia mulai mempertimbangkan untuk menggunakan NFT (Non-Fungible Token) sebagai agunan. Beberapa contohnya termasuk Bank of New York Mellon, yang memungkinkan pelanggan untuk menyimpan dan memperdagangkan aset digital, termasuk NFT (Non-Fungible Token), dan  DBS,  yang  menyediakan  layanan  kustodian  untuk  aset  kripto,  termasuk  NFT  (Non- Fungible Token).
Namun, penggunaan NFT (Non-Fungible Token) sebagai jaminan kepercayaan masih tergolong baru di Indonesia dan mungkin masih memerlukan penyesuaian dan persetujuan dari bank dan regulator di Indonesia.  Selain itu, karena  NFT (Non-Fungible  Token) masih dianggap sebagai aset yang mudah menguap dan tidak ada pasar yang stabil, bank mungkin lebih berhati-hati saat menerima NFT (Non-Fungible Token) sebagai jaminan kepercayaan.

## SIMPULAN
Saat  ini  belum  ada  aturan  khusus  untuk  menggunakan  NFT  (Non-Fungible  Token) sebagai  agunan,  namun  penggunaan  NFT  (Non-Fungible  Token)  sebagai  jaminan kepercayaan  harus  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  dan  tidak  boleh  melanggar  hukum. Namun penggunaan NFT (Non-Fungible Token) sebagai jaminan kepercayaan memerlukan pertimbangan yang matang dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak, karena NFT (Non- Fungible Token) masih merupakan teknologi baru. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih  khusus  untuk  mengatur  NFT  (Non-Fungible  Token)  sebagai  objek  penjaminan  yang dititipkan. Selain itu, penggunaan NFT (Non-Fungible Token) sebagai agunan masih belum jelas  diakui dalam undang-undang. Namun regulasi yang ada masih  bisa dijadikan acuan untuk membuat produk hukum baru yang khusus mengatur NFT (Non-Fungible Token). Ini akan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka yang menggunakan NFT (Non-Fungible  Token)  sebagai  jaminan.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  NFT  (Non-Fungible
Token)  harus  mengikuti  aturan  dan  produk  hukum  yang  diatur  secara  khusus  untuk memastikan legalitas dan perlindungan dari perspektif hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriyani,  Widyastuti,  Sacipto,  Rian,  Susanto,  Deny,  Vidiati,  Cory,  Kurniawan,  Reza,  & Nugrahani, Rr Aline Gratika. (2023). Technology, Law And Society. TOHAR MEDIA.
Fadhillah, Yusra, Samosir, Khairunnisa, Angriawan, Randy, Jamaludin, Jamaludin, Ardiana, Dewa Putu Yudhi, Parewe, Andi Maulidinnawati A. K., Yuswardi, Yuswardi, Simarmata, Janner, Pakpahan,  Andrew  Fernando,  &  Multazam,  Mochammad  Tanzil.  (2022). Teknologi Blockchain dan Implementasinya. Yayasan Kita Menulis.
Febriana, Asyri, Siddiq, Nakzim Khalid, & Mandala, Opan Satria. (2023). Kajian Yuridis Non- Figure  Token  (NFT)  Menjadi  Jaminan  Kebendaan  di  Indonesia. Jurnal  Fundamental Justice, 80 – 95.
GUSTI, REYVINIA ADRA SEKAR. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna Non-Fungible Token (Nft).
Ivana, Gabriella, & Nugroho, Andriyanto Adhi. (2022). Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. JURNAL USM LAW REVIEW, 5(2), 708 – 721.
Mantra,  Luh  Mas  Putri  Pricillia  Mahadewi,  &  Gord,  A.  A.  A.  Ngurah  Sri  Rahayu.  (2022).
Implementasi Perjanjian Lisensi Hak Cipta Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Motif Perak Bali.
Maulana, Jafar, & Supriyadi, Aditya Prastian. (2023). Keabsahan Aset Digital NFT (Non Fungible Token)  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  (Perspektif  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam). Journal of Islamic Business Law, 7(1).
Mayana, Ranti Fauza, Santika, Tisni, Pratama, Moh Alvi, & Wulandari, Ayyu. (2022). Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan  Problematika  Hukum  Dalam  Praktik. ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan, 5(2), 202 – 220.
Pradijonrika, Heru. (2022). The Role of People’s Representativ es Council and President Post the Amendment to Basis  of the 1945 Law in The Establishment of Law. Journal  of World Science, 1(11), 1063 – 1076.
Purusottama, Ambara, Budihardjo, Andreas, Elfriede, Dwining Putri, Ramadhanti, Fati, Honggo,
Hermawan,  Setiawati,  Isti  Budhi,  Kusmulyono,  M.  Setiawan,  Prasetya,  Prita,  Rachman,
Rathria Arrina, & Agustiawan, Sonny. (2022). Fenomena Bisnis Ekonomi Terkini: Capita Selecta Seri 1 2021-2022 (Vol. 1). Prasetiya Mulya Publishing.
Safitri,  Arna.  (2022). PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PEMILIK  KONTEN  NFT  (Non-Fungible Token) MENURUT SISTEM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. Universitas Jambi.
Sutopo, Ariesto Hadi. (2023). Pemrograman Blockchain Smart Contract Di Polygon. Topazart.
Tiran, Teti. (2022). Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraa, 6(3).