Volume 03 Nomor 02, Juni 2022 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR
Penerbit : Program Studi Magister Kenotariatan  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia
This article is published in a peer-reviewed section of the Notary Law Research

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMBUAT MINUTA AKTA YANG TIDAK LENGKAP TERHADAP SALINAN AKTA YANG DIKELUARKAN
Oleh: Adinda Nirantara Magister Kenotariatan UNTAG Semarang din.nirantara@gmail.com

## Liliana Tedjosaputro
Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang liliana.tedjo@gmail.com

## ABSTRAK
Akta  otentik  adalah  akta  yang  dibuat  oleh  dan/atau  dihadapan pejabat  yang  berwenang dalam hal ini Notaris. Akta otentik berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada para  penghadap  dan  perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang  berkepentingan  dalam pembuatan  akta  tersebut.  Bagi  para  penghadap  yang  membuat  akta  tersebut  dapat meminta  salinan  akta  dari  Notaris  yang  membuat  akta.  Pembuatan  salinan  akta  harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris, pengertian salinan akta yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian  bawah  salinan  akta  tercantum  frasa  “diberikan  sebagai  SALINAN  yang  sama bunyinya”.  Dalam  salinan  akta  ada  pernyataan  Notaris  dimulai  dari  awal  akta  dan  akhir akta.  Awal  akta  menerangkan  bahwa  para  penghadap  telah  menghadap  kepada  Notaris dan  di  akhir  akta  ada  keterangan  mengenai  minuta  akta  tersebut  telah  ditandatangani dengan sempurna dan salinan yang sama bunyinya.
Bagaimana  tanggung  jawab  Notaris  pembuat  minuta  akta  yang  tidak  lengkap  terhadap salinan  akta  yang  dikeluarkannya?  Apakah  minuta  akta  yang  belum  ditandatangani lengkap  itu  dapat  disebut  sebagai  minuta  akta?  Bagaimana  seharusnya  sikap  Notaris terhadap minuta akta yang tidak lengkap untuk tidak dikeluarkan salinan akta?
Berdasarkan  Putusan  Nomor  :  657/Pid.B/2015/PN  Kis.  menunjukkan  bahwa  terdapat Notaris  telah  mengeluarkan  salinan  akta,  namun  minuta  akta  dari  salinan  akta  tersebut belum lengkap tanda tangan oleh para penghadap. Peneliti menganalisa bahwa akta yang belum  mencantumkan  tanda  tangan  para  penghadap,  saksi  dan  Notaris  tidak  dapat disebut  sebagai  minuta  akta.  Apabila  Notaris  tersebut  telah  mengeluarkan  salinan  akta, sedangkan tidak ada minuta akta karena akta tersebut belum lengkap tanda tangan para penghadap,  maka  Notaris  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  pertanggungjawaban hukum baik sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana.
Kata Kunci : Notaris, Tanggung Jawab, Minuta Akta, Salinan Akta.

## ABSTRACT
Authentic deed is a deed made by and/or before an authorized official in this case a Public Notary. Authentic deed serves to provide legal certainty to the parties and legal protection for those who are interested in making the deed. For those who make the deed get a copy of the  deed  form  the  Notary  who  made  the  agreement.  Making  a  copy  of  the  deed  must  be guided by the minutes of the deed. A copy of the deed comes after the minutes of the deed were made by a Notary. The definition of a copy of the deed is a verbatim copy of the entire deed and at the bottom of the copy of the deed the p hrase “is given as the same copy”. In the copy of the deed there is a Notary statement strating form the beginning of the deed and the end of the deed. The beginning of the deed states that the parties have appeared before the Notary and at the end of the deed there is information about the minutes of the deed which has been signed perfectly and the same copy sounds.
How is the responsibility of public Notary who issued uncomplete deed's minute toward her deed's copy? Is there any posibilities that such unsigned deed's minute can be regarded as deed's minute? How public Notary shall respond to such condition?
Based on Court Decision Number 657/Pid.B/2015/PN Kis., it shows that Public Notary has issued  deed's  copy,  but  the  deed's  minute  of  such  deed's  copy  has  not  been  signed  by  the parties. The author analyzes that a deed that has not included the signatures of the parties, witnesses and public Notary cannot be regarded as deed's minute.  If the Notary has issued a copy of the deed, while there is no minute, since the deed is not yet fully signed by the parties, then the public Notary may be subject to administrative, civil, and criminal liabilities.
Keywords: Public Notary, Responsibility, Deed’s Minute, Deed’s Copy.

## A. PENDAHULUAN
Ketentuan  Jabatan  Notaris  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pada Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa :
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”
Hal  ini  memberikan  pengertian  bahwa  jabatan  Notaris  adalah  jabatan  yang diberikan  oleh  Negara  maupun  pihak-pihak  yang  menghadap  untuk  dibuatkan  akta otentik kepadanya.
Akta  otentik  menentukan  secara  jelas  mengenai  hak  dan  kewajiban,  menjamin kepastian  hukum,  dan  diharapkan  agar  terhindar  dari  terjadinya  sengketa.  Hal  tersebut sangatlah  penting  seorang  Notaris  dalam  pembuatan  akta  otentik  harus  sesuai  dengan keadaan,  peristiwa,  atau  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  para  penghadap  agar  akta tersebut  dapat  menjamin  kepastian  hukum,  ketertiban  hukum  dan  perlindungan  hukum bagi pihak yang berkepentingan.
Akta  otentik  yang  dibuat  oleh  seorang  Notaris  merupakan  alat  bukti  yang sempurna dalam persidangan di Pengadilan, akta  otentik tersebut juga harus dipastikan kebenarannya  agar  terhindar  dari  permasalahan  hukum.  Bagaimana  jika  Notaris  yang membuat  akta  tersebut  menjadi  sumber  masalah  yang  berakibat  hukum  sehingga dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat. UUJN mempertegas posisi penting Notaris
sebagai  pejabat  umum  yang  memberikan  kepastian  hukum  melalui  akta  otentik  yang dibuatnya.  Melalui  akta  yang  dibuatnya,  Notaris  wajib  memberikan  kepastian  hukum kepada masyarakat. 1
Pasal  15  ayat  (1)  UUJN  mengatur  ketentuan  mengenai  Notaris  adalah  pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, ketentuan tersebut berbunyi :
“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  Perundang-undangan  dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”
Dalam menjalankan prosedur pembuatan akta terkadang terjadi kesalahan Notaris dalam  prosedur  mengeluarkan  salinan  akta.  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Nomor 657/Pid.B/2015/PN Kis. menunjukkan bahwa terdapat Notaris yang telah mengeluarkan salinan akta, namun minuta akta dari salinan akta  tersebut belum  lengkap tanda tangan oleh  para  penghadap.  Hal  tersebut  berawal  mula  ketika  para  penghadap  menghadap kepada Notaris tersebut untuk dibuatkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 16  tertanggal  05  Septermber  2012,  dan  saat  itu  juga  salah  satu  penghadap (penjual/terdakwa) meminta salinan akta untuk diberikan kepada salah satu penghadap lainnya (pembeli), padahal akta tersebut belum ditandatangani oleh terdakwa dan sepakat akan  tanda  tangan  pada  akta  tersebut  di  tanggal  07  September  2012.  Setelah  terbitnya akta  Notaris  Nomor  16,  terdakwa  datang  menghadap  Notaris  di  Kantor  Notaris  dengan menyampaikan  maksud  untuk  membatalkan  akta  Notaris  Nomor  16  karena  pembeli masih  ada  kurang  bayar  kepada  penjual  atas  tanah  tersebut,  padahal  akta  Notaris dimaksud  sudah  berada  di  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Asahan  untuk  proses pengurusan sertifikatnya.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas  untuk  mengetahui,  meneliti  dan membahas  permasalahan  tersebut  dengan  judul Tanggung  Jawab  Notaris  Pembuat Minuta Akta yang Tidak Lengkap Terhadap Salinan Akta yang Dikeluarkannya.

## B. PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  tanggung  jawab  Notaris  pembuat  minuta  akta  yang  tidak  lengkap terhadap salinan akta yang dikeluarkannya ?
2. Apakah  minuta  akta  yang  belum  ditandatangani  lengkap  itu  dapat  disebut sebagai minuta akta ?
3. Bagaimana  seharusnya  sikap  Notaris  terhadap  minuta  akta  yang  tidak  lengkap untuk tidak dikeluarkan salinan akta ?
1 H.Salim & H. Abdullah, 2007, Perancangan dan MOU , Jakarta: Sinar Grafika, hlm.101.

## C. METODE PENELITIAN

## 1. Metode Pendekatan
Hukum  normatif  adalah  metode  pedekatan  yang  digunakan  oleh Peneliti.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  metode  penelitian  ilmiah  untuk menemukan  kebenaran  dari  aspek  normatif  berdasarkan  logika  hukum. 2 Peneliti  akan  menggunakan  2  (dua)  pendekatan  untuk  menjawab  isu  hukum dalam penelitian ini :
a. Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan.
Untuk  menjadi  fokus  sekaligus  dalam  tema  sentral  ini  maka pendekatan  perundang-undangan  sangat  diperlukan  dalam  penelitian  ini yaitu  tanggung  jawab  Notaris  pembuat  minuta  akta  yang  tidak  lengkap terhadap salinan akta yang dikeluarkannya. Oleh karena itu Peneliti harus memahami  hukum  sebagai  sistem  tertutup  dengan  ciri-ciri  secara comprehensive,  all-inclusive,  systematic. 3 Selain  dalam  metode  pendekatan perundang-undangan,  Peneliti  perlu  memahami  hierarki,  dan  asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. 4
b. Conseptual approach atau pendekatan konsep
Pendekatan  konseptual  dilakukan  manakala  Peneliti  tidak  beranjak dari  aturan  hukum  yang  ada. 5 Peneliti  akan  meneliti  konsep  tanggung jawab  Notaris  pembuat  minuta  akta  yang  tidak  lengkap  terhadap  salinan akta  yang  dikeluarkannya  melalui  Putusan  Pengadilan  Nomor 657/Pid.B/2015/PN  Kis..  Konsep  hukum  dapat  juga  ditemukan  di  dalam Undang-Undang meskipun tidak secara eksplisit. 6

## 2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis.  Menurut Soerjono Soekanto, deskriptif harus memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lain. 7
Penelitian  deskriptif  analitis  merupakan  tipe  penelitian  untuk memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  suatu  gejala  sosial  atau fenomena  yang  terjadi  di  dalam  kehidupan  masyarakat  dengan  cara  hanya memaparkan  fakta-fakta  secara  sistematis,  sesuai  dengan  kebutuhan  dari penelitian. 8
2 J ohny Ibrahim , 2011, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayu Media, hlm. 57.
3 Ibid , hlm. 303.
4 Peter  Mahmud  Marzuki,  2010, Penelitian  Hukum ,  cetakan  keenam,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, hlm. 96.
5 Ibid , hlm 137.
6 Ibid, hlm 138.
7 Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, hlm. 12.
8 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. Cit, hlm. 53.

## 3. Sumber  Data dan Jenis Data
Data  sekunder  yang  akan  digunakan  Peneliti  untuk  penelitian  hukum ini,  data  sekunder  adalah  data  yang  tidak  secara  langsung  memberi  kajian terhadap  permasalahan  dalam  penelitian  dari  bahan-bahan  hukum  seperti dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai macam literatur lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier sebagai berikut : 9
a. Bahan hukum  primer.
b. Bahan hukum sekunder.
c. Bahan hukum tersier.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Peneliti  melakukan  pengumpulan  data  yang  diperlukan  dalam penyusunan  penelitian  ini  melalui Library  Research atau  Penelitian Kepustakaan,  yaitu  data  penelitian  yang  diperoleh  dengan  cara  penelitian kepustakaan.

## 5. Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  penyajian  data  dengan cara  deskriptif,  yang  artinya  adalah  berbagai  data  dan  informasi  yang didapatkan  dari  sumber  data  yang  ada,  maka  data  tersebut  disajikan  dalam bentuk  uraian  keterangan  mengenai  tanggung  jawab  Notaris  pembuat  minuta akta yang tidak lengkap terhadap salinan akta yang dikeluarkannya. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang artinya adalah suatu metode analisis yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  seluruh  data  yang  diperoleh, ditelaah  dan  dianalisa  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  beserta teori  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas.  Pendekatan kualitatif  merupakan  tata  cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif- analitis.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peneliti  meneliti  mengenai  Putusan  Pengadilan  Nomor  657/Pid.B/2015/PN Kis.  Yang  menunjukkan  bahwa  terdapat  Notaris  telah  mengeluarkan  salinan  akta, namun  akta  dari  salinan  akta  tersebut  belum  lengkap  tanda  tangan  oleh  para penghadap. Hal tersebut berawal mula ketika para penghadap menghadap kepada Notaris tersebut untuk membuat Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 16 tanggal  05  September  2012,  dan  saat  itu  juga  salah  satu  penghadap (penjual/terdakwa)  meminta  salinan  akta  untuk  diberikan  kepada  salah  satu penghadap  lainnya  (pembeli),  padahal  akta  tersebut  belum  ditandatangani  oleh terdakwa dan tanggal 07 September 2012 terdakwa sepakat akan menandatangani akta  tersebut.  Notaris  tersebut  telah  memberikan  salinan  akta  kepada  para
9 Soerjono  Soekanto,  1983,  “ Beberapa  Permasalahan  Hukum  dalam  Kerangka  Pembangunan  di Indonesia ” , Jakarta: Universitas Indonesia, Hlm. 51-52.
penghadap, sedangkan saat itu para penghadap sudah sepakat untuk tanda tangan pada  minuta  akta  tersebut  pada  tanggal  yang  telah  ditentukan.  Setelah  terbitnya akta Notaris Nomor 16, terdakwa ke Kantor Notaris meminta kepada Notaris untuk melakukan pembatalan akta Notaris Nomor 16 tersebut dengan dalih pembayaran atas  tanah  tersebut  masih  kurang  dibayarkan  oleh  penghadap  lainnya  (pembeli), padahal  Akta  Notarisnya  sudah  berada  di  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten Asahan  untuk  pengurusan  sertifikatnya.  Notaris  tersebut  telah  mengeluarkan pembatalan  salinan  akta  dengan  maksud  mendamaikan  para  penghadap,  namun terdakwa  tidak  merespon  pesan  dan  panggilan  Notaris.  Notaris  menyadari  bahwa sebelum akta ditandatangani maka salinan akta tidak boleh keluar. Notaris tersebut juga telah menjalani sidang Kode Etik Notaris.
Berdasarkan  kronologis  tersebut,  Peneliti  ingin  mengkaji  tanggung  jawab
Notaris  pembuat  minuta  akta  yang  tidak  lengkap  terhadap  salinan  akta  yang dikeluarkannya dari sudut pandang hukum pidana.
1. Tanggung  jawab  Notaris  pembuat  minuta  akta  yang  tidak  lengkap terhadap salinan akta yang dikeluarkannya
Pemberian  sanksi  pidana  terhadap  Notaris  dapat  dilakukan  sepanjang batasan-batasan  sebagaimana  tersebut  diatas  dilanggar,  artinya  disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang ada dalam UUJN dan Kode Etik jabatan Notaris, juga harus memenuhi rumusan yang ada dalam KUHP.
Ketentuan  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  pemalsuan  surat untuk  menuntut  Notaris  dalam  pelaksanaan  tugas  jabatan  yaitu  ketentuan dalam  KUHP  Pasal  263,  Pasal  264  dan  Pasal  266.  Ketiga  Pasal  di  atas  akan diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :
Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa :
a. Barang  siapa  membuat  secara  palsu  atau  memalsukan  surat  yang dapat  menimbulkan  suatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  utang, yang  diperuntukkan  sebagai  bukti  suatu  hal  dengan  dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian,  karena  pemalsuan  surat, dengan dipidana penjara paling lama enam tahun.
b. Diancam  dengan  pidana  yang  sama,  barang  siapa  dengan  sengaja memakai  surat  palsu  atau  yang  dipalsukan  seolah-olah  asli,  bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Pasal 264 KUHP menyebutkan bahwa : a. Pemalsuan  surat  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama delapan tahun, bila dilakukan terhadap : 1) Akta-akta otentik; 2) Surat  utang  atau  sertifikat  utang  dari  suatu  Negara  atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3) Saham-saham  atau  surat-surat  utang  atau  sertifikat-sertifikat saham  atau  utang  dari  sesuatu  perkumpulan,  Yayasan, perseroan atau maskapai;
4) Talon-talon, bukti-bukti dividen atau bunga dari salah satu surat seperti  yang  dimaksudkan  dalam  dua  nomor  yang  terdahulu atau bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari surat- surat tersebut.
5) Surat-surat kredit atau surat-surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan.
b. Dipidana  dengan  pidana  yang  sama  barang  siapa  dengan  sengaja menggunakan  salah  satu  surat  palsu  atau  yang  dipalsukan  seperti yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  seolah-olah  surat  tersebut merupakan  sepucuk  surat  yang  asli  dan  tidak  dipalsukan,  jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.
Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa : a. Barang  siapa  menyuruh  mencantumkan  suatu  keterangan  palsu mengenai suatu hal di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus  dinyatakan  oleh  akta  tersebut  dengan  maksud  untuk menggunakannya  seolah-olah  keterangannya  itu  sesuai  dengan kebenaran,  dipidana  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  tujuh tahun, jika penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.
b. Dipidananya  dengan  pidana  yang  sama,  barang  siapa  dengan sengaja  menggunakan  akta  tersebut  seolah-olah  isinya  sesuai dengan kebenaran, jika penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.
Berdasarkan Putusan Nomor 657/Pid.B/2015/PN Kis. dimana terdapat Notaris telah mengeluarkan salinan akta namun minuta akta belum ada karena akta  tersebut  belum  lengkap  tanda  tangan  oleh  para  penghadap,  Notaris tersebut telah menjalani sidang Kode Etik Notaris, namun Notaris tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 263 dan 264 KUHP mengenai pemalsuan surat  karena  mengeluarkan  salinan  akta  yang  tidak  ada  minuta  akta.  Salinan akta  adalah  salinan  kata  demi  kata  dari  seluruh  akta  dan  pada  bagian  bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Bahwa salinan akta tersebut tidak ada minuta aktanya, apabila tidak ada minuta akta  maka  tidak  boleh  dikeluarkan  salinan  akta,  apabila  dikeluarkan  salinan akta namun tidak ada minuta akta, maka isi dari salinan akta adalah tidak benar atau  palsu.  Akibat  dari  dikeluarkannya  salinan  akta  tersebut  membuat  salah satu  penghadap  (sebagai  pembeli)  mengalami  kerugian,  sehingga  Notaris tersebut seharusnya dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Minuta  akta  yang  belum  ditandatangani  lengkap  itu  tidak  dapat  disebut sebagai minuta akta
Akta Notaris dapat dibatalkan karena dalam pembuatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut berkaitan
dengan peraturan-peraturan hukum dengan akibat hukum, karena merupakan suatu  tindakan  yang  mengandung  cacat  prosedur,  yaitu  tidak  berwenangnya Notaris  untuk  membuat  akta  secara  lahiriah,  formil,  dan  materiil  serta  akta Notaris  dibuat  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  untuk pembuatan akta Notaris. Berikut konsekuensi hukum Akta Notaris :
a. Dapat dibatalkan ( verniegbaar ).
b. Batal demi hukum ( nietigheid van rechtswege );
c. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
d. Dibatalkan oleh para penghadap sendiri;
e. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah.
Pasal 1 angka 8 UUJN menyebutkan bahwa minuta akta adalah asli akta Notaris  yang  disimpan  sebagai  protokol  Notaris.  Minuta  akta  ini  berisi  asli tanda tangan, paraf, cap jempol para penghadap, asli tanda tangan saksi, Notaris serta  renvoi  dan  mungkin  ada  bukti  lain  yang  dilekatkan  dalam  minuta  akta tersebut. Minuta akta tersebut wajib disimpan Notaris. Dalam minuta akta juga berisi  nomor,  tanggal,  bulan,  tahun,  jam  akta  tersebut  dibuat,  dan  nantinya minuta akta tersebut dicatat dalam reportorium.
Minuta  akta  dapat  dibuatkan  salinan  yang  isinya  sama  persis  dengan minuta  akta  tersebut.  Salinan  akta  yang  dimaksud  isinya  harus  sama  persis dengan  minuta  akta,  yang  membedakan  hanya  pada  tanda  tangan,  paraf,  cap jempol  dan  renvoi.  Pada  salinan  akta  tidak  ada  tanda  tangan  dan  paraf  para penghadap, namun hanya ada tanda tangan dan stempel Notaris. Dalam salinan akta,  bagian  akhir  akta  tertulis  “diberikan  sebagai  SALINAN  yang  sama bunyinya”.  Maksud  dari  kalimat  sama  bunyinya  adalah  kata  demi  kata  dari seluruh minuta akta harus sama dengan salinan yang dikeluarkannya.
Minuta akta adalah kunci utama dari akta Notaris, tanpa adanya minuta akta maka tidak akan ada salinan atau kutipan akta, karena salinan atau kutipan akta  berdasarkan  dari  minuta  akta  tersebut.  Dalam  minuta  akta  terdapat keinginan para penghadap, dan dibagian akhir akta tertera tanda tangan para penghadap, para saksi dan Notaris. Sebelum akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap, Notaris wajib membacakan isi dari akta tersebut kepada para penghadap agar dimengerti oleh para penghadap, lalu memberikan paraf pada setiap halaman akta tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  tertuang  di  atas  jika  dikaitkan dengan  Putusan  Nomor  657/Pid.B/2015/PN  Kis.  maka  akta  yang  tidak ditandatangani  lengkap  oleh  para  penghadap  tidak  dapat  disebut  sebagai minuta  akta.  Pengertian  minuta  akta  adalah  asli  akta  yang  tercantum  tanda tangan  dari  para  penghadap,  para  saksi,  dan  Notaris,  yang  disimpan  sebagai bagian  dari  protokol  Notaris.  Apabila  para  penghadap  atau  salah  satu penghadap  tidak  melakukan  tanda  tangan  pada  akta  tersebut,  maka  akta tersebut  tidak  dapat  disebut  sebagai  minuta  akta,  jika  tidak  ada  minuta  akta maka tidak boleh dikeluarkan salinannya.

## 3. Sikap  Notaris  terhadap  minuta  akta  yang  tidak  lengkap  untuk  tidak dikeluarkan salinan akta
Notaris  dalam  membuat  akta  otentik  terlebih  dahulu  membuat  akta sementara  sebagai  konsep  ( draft )  yang  nantinya  akan  dibacakan  dan ditandatangani oleh para penghadap, hal tersebut sesuai peraturan dalam UUJN Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  dan  Pasal  44  ayat  (1),  apabila  konsep  akta  belum tertera  tanda  tangan  para  penghadap,  para  saksi  dan  Notaris,  sedangkan Notaris  tersebut  telah  mengeluarkan  salinan  akta,  maka  salinan  akta  tersebut tidak dapat berlaku. Bahwa berdasarkan UUJN mengatur mengenai pembuatan akta  otentik,  maka  akta  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktiannya  menjadi akta di bawah tangan, atau bahkan akta tersebut dapat batal demi hukum.
Akta  adalah  surat  atau  akta  yang  digunakan  sebagai  alat  bukti  yang diberi tanda tangan oleh para penghadap, para saksi dan Notaris, yang dibuat dengan  sengaja  untuk  pembuktian  berdasarkan  peristiwa  yang  terjadi  untuk dasar suatu hak atau perikatan. 10
Minuta akta tidak ada karena akta Notaris belum ditandatangani secara oleh lengkap oleh para penghadap, lalu Notaris tersebut mengeluarkan salinan akta  tersebut,  maka  Notaris  tersebut  sudah  sangat  jelas  telah  melakukan pelanggaran karena mengeluarkan salinan akta yang minuta aktanya tidak ada, terlebih  lagi membuat penghadap lainnya mengalami kerugian atas kesalahan Notaris tersebut. Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran karena dalam menjalankan  jabatannya  sebagai  Notaris  tidak  berperilaku  tidak  berpihak, mandiri,  seksama,  jujur,  dan  penuh  rasa  tanggungjawab  sebagaimana  telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan. 11
Minuta akta tidak ada karena akta tidak ditandatangani secara lengkap oleh  para  penghadap,  namun  Notaris  telah  mengeluarkan  salinan  akta,  hal tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal bagi seorang Notaris. Notaris harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  apabila  menimbulkan  suatu kerugian.  Kesalahan  Notaris  tersebut  akan  mengakibatkan  akta  tersebut terdegradasi  menjadi  akta di  bawah  tangan,  bahkan  akta  tersebut dapat  batal demi  hukum,  Notaris  harus  menerima  akibat  hukum  dari  kesalahan  atas pembuatan  akta  tersebut.  Akibatnya,  Notaris  yang  melakukan  pelanggaran karena kesalahan harus bertanggung jawab secara hukum. Notaris yang kurang berhati-hati  dalam  menjalankan  jabatannya  dapat  disebabkan  oleh  kelalaian atau  kealpaan  pada  suatu  perbuatan  atau  tindakan  yang  bahkan  tidak terpikirkan juga mengenai akibatnya oleh Notaris tersebut, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya.
Berdasarkan penjelasan di atas, sikap Notaris apabila diminta oleh para penghadap  untuk  mengeluarkan  salinan  akta  namun  akta  tersebut  belum ditandatangani oleh penghadap, maka Notaris wajib meminta para penghadap untuk melengkapi tanda tangan pada terlebih dahulu pada akta tersebut sesuai
10 Abdul  Ghofur  Anshori,  2009, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Persfektif  Hukum  dan  Etika , Yogyakarta: UII Press.
11 Pasal 3 ayat 4 Kode Etik Notaris.
pada  hari,  tanggal,  bulan  dan  tahun  yang  tercantum  dalam  akta,  setelah  hal tersebut  dilakukan  maka  Notaris  dapat  mengeluarkan  salinan  akta  yang diminta oleh para penghadap. Apabila salinan akta dikeluarkan terlebih dahulu, padahal  para  penghadap  belum  tanda  tangan  pada  aktanya,  hal  tersebut merupakan kesalahan Notaris.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  Notaris  berwenang  membuat  salinan akta dan mengeluarkannya, namun Notaris tidak boleh mengabaikan ketentuan yang berlaku dalam mengeluarkan salinan akta tersebut, apabila  Notaris yang melakukan  hal  tersebut  maka  Notaris  tersebut  sudah  bertindak  diluar kewenangannya yang telah diatur oleh UUJN. Akibat kesalahan tersebut maka Notaris  wajib  bertanggungjawab  atas  dampak  dari  pembuatan  aktanya,  yaitu akan terdegradasinya akta tersebut menjadi akta di bawah tangan atau bahkan menjadi batal demi hukum.

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Notaris  melakukan  kesalahan  dalam  pembuatan  minuta  akta,  sehingga minuta  akta  tidak  ada  karena  tidak  dilengkapi  tanda  tangan  para  penghadap, dan  Notaris  telah  mengeluarkan  salinan  aktanya.  Notaris  tersebut  telah menjalani  sidang  kode  etik  Notaris,  namun  Notaris  tersebut  juga  dapat dikenakan sanksi pidana mengenai pemalsuan surat.
2. Saran
Notaris  harus  lebih  berhati-hati  atas  permintaan  penghadap  yang  tidak memenuhi  ketentuan  yang  telah  diatur  oleh  UUJN,  agar  dalam  pembuatan aktanya tetap terlindungi oleh peraturan yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA
Buku – Buku :
Anshori,  Abdul  Ghofur, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  dan Etika , (Yogyakarta: UII Press, 2009).
H.Salim & H. Abdullah, Perancangan dan MOU , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
Ibrahim,  J ohny, Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum Normatif ,  (Malang:  Bayu Media, 2011).
Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010).
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta : UI Press, 1981).
________________, “ Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia ” , (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983).

## Undang-Undang dan Peraturan:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kode Etik Notaris.