Volume 14, Nomor 1, April 2022, 1-17 ISSN 1979-2549 (p), 2461-0461 (e)
https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Riwayah
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KOMITE DALAM UPAYA DUKUNGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA MAN 1 PADANG

## Irwan, Yahya
Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia haji.irwan1977@gmail.com, yahyatambunan@fip.unp.ac.id
Abstract :  This  study  uses  a  qualitative  approach.  Methods  of  data collection, the authors use interviews, observation, and documentation. As for the  analysis,  the  author  uses  a  qualitative  descriptive  analysis  technique, namely  in  the  form  of  written  or  oral  data  from  the  observed  people  and behavior  so  that  in  this  case  the  author  seeks  to  conduct  research  that  is comprehensively describing the actual situation. In addition, the validity of the data is checked using triangulation techniques, using reference materials,  and member  checks.  The  results  of  this  study  indicate  that:  First,  education financing at MAN 1 PADANG is said to be quite good, it can be seen in terms of  input,  process,  and  output.  Second,  the  support  of  the  school  committee  in improving  the  quality  of  education  at  MAN  1  PADANG,  including:  1)  as  an advisory agency: The MAN 1 PADANG committee as a partner of the principal has given its considerations in every plan and program that has been prepared by the school. 2) as a supporting agency, the school committee as a supporting body  for  efforts  to  improve  the  quality  of  education,  especially  education  at MAN 1 PADANG, can be in the form of financial support, energy, and thought support.  For  example,  the  committee  helps  and  supports  school  facilities  and infrastructure.  3)  as  the  controlling  agency,  the  school  committee  at  MAN  1 PADANG controls or supervises the principal's decision- making or education planning  in  schools,  especially  in  financing  programs.  4)  as  a  mediator (executive)  the  school  committee  as  a  liaison  or  mediator  between  the government,  school  parents  and  the  community.  The  implications  of  this research are: 1) So that the school committee is more supportive in improving the  quality  of  education  at  MAN  1  PADANG,  2)  The  support  of  the  school committee  must  be  further  optimized,  including  in  supervising  the  use  of finance  or  transparency  in  the  use  of  education  fund  allocations  so  that  they are  more  accountable,  3  )  The  school  committee  and the  school  itself  are expected  to  be  able  to  find  new  breakthroughs  that  can  explore  and  generate funds to support the success of the education quality improvement program.
Keywords : Committee Fund, Education Financing, Effectiveness.
Abstrak :  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Metode pengumpulan  data,  penulis  menggunakan  metode  wawancara,  observasi, dandokumentasi.  Sedangkan  untuk  analisisnya,  penulis  menggunakan  teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa data-data yang tertulis atau lisan dari orang  dan  perilaku  yang  diamati  sehingga  dalam  hal  ini  penulis  berupaya mengadakan  penelitian  yang  bersifat  menggambarkan  secara  menyeluruh tentang  keadaan  yang  sebenarnya.Selain  itu  keabsahan  datanya  di  chek menggunakan  teknik  triangulasi,  menggunakan  bahan  referensi,  dan  member check.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  Pertama,  pembiayaan pendidikan  di  MAN  1  PADANG  dikatakan  cukup  baik,  itu  dapat  dilihat  dari segi  input,  proses,  dan  outputnya.  Kedua,  dukungan  komite  sekolah  dalam meningkatkan mutu pendidikan  di MAN 1 PADANG, meliputi:
1)  sebagai  pemberi  pertimbangan  ( advisory  agency ):  Komite  MAN  1
PADANG  sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya  dalam  setiap  rencana  dan  program  yangtelah  disusun  oleh sekolah.  2)  sebagai  pendukung  ( supporting  agency )  komite  sekolah  sebagai badan  pendukung  bagi  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  terutama pendidikan di MAN 1 PADANG, dapat berupa dukungan  finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Misalnya, komite ikut membantu dan menunjang sarana dan prasarana  sekolah.  3)  sebagai  pengontrol  ( controlling  agency )  komite  sekolah di  MAN  1  PADANG  melakukan  kontrol  atau  pengawasan  pengambilan keputusan  kepala  sekolah  atau  perencanaan  pendidikan  di  sekolah  khususnya dalam  program  pembiayaan.  4)  sebagai  mediator  ( executive )  komite  sekolah sebagai  penghubung  atau  mediator  antara  pemerintah,  sekolah  orang  tua  dan masyarakat. Implikasi  dari penelitian ini adalah : 1) Agar komite sekolah lebih mendukung  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan  di  MAN  1  PADANG,  2) Dukungan  komite  sekolah  harus  lebih  dioptimalkan  lagi,  termasuk  dalam mengawasi  penggunaan  keuangan  atau  transparasi  penggunaan  alokasi  dana pendidikan  agar  lebih  dapat  dipertanggung  jawabkan,  3)  Komite  sekolah  dan pihak  sekolah  sendiri  diharapkan  dapat  mencari  terobosan  baru  yang  dapat menggali  dan  menghasilkan  dana  untuk  menunjang  keberhasilan  program peningkatan mutu pendidikan.
Kata Kunci : Dana Komite, Pembiayaan Pendidikan, Efektivitas.

## Pendahuluan
Biaya  pendidikan  menjadi  hal  yang  esensial  saat mengikuti  proses penerimaan  peserta  didik  baru.  Karena  itu,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  (Kemendikbud)  mengatur  pengelolaan  biaya  pendidikan melalui  Komite  Sekolah.  Komite  ini  ditunjuk  untuk  melakukan penggalangan  dana  dan  sumber  daya  pendidikan  lainnya  untuk melaksanakan  fungsinya dalam  memberikan dukungan  tenaga, sarana dan prasarana,  serta  pengawasan pendidikan, yang berbentuk bantuan  dan/atau sumbangan, dan bukan pungutan.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Permendikbud)  Nomor  75 Tahun  2016  tentang Komite  Sekolah,  bantuan pendidikan  (bantuan)  merupakan  pemberian  berupa  uang/barang/jasa  oleh pemangku  kepentingan  satuan  pendidikan  di  luar  peserta  didik  atau orangtua/walinya,  dengan  syarat  yang  disepakati  para  pihak.  Sedangkan, sumbangan didefinisikan sebagai pemberian  berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat  atau  lembaga  secara  sukarela,  dan  tidak  mengikat  satuan pendidikan.
Penggalangan  biaya pendidikan berbentuk bantuan dan sumbangan dapat diperbolehkan. Hasil penggalangan dana tersebut dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan  sarana  prasarana,  dan  pembiayaan  kegiatan  operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara  transparan  Selanjutnya,  dana  sumbangan  dari  orangtua  siswa digunakan untuk membiayai kegiatan non akademik dari para peserta didik baru. Acuannya, rangkaian kegiatan  ini tidak terakomodasi ke dalam  item dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  maupun  BOS  Daerah,  meliput kegiatan  pengembangan  diri  siswa  melalui  olimpiade-olimpiade  siswa, seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN). BOS merupakan besaran alokasi dana yang dikeluarkan untuk kegiatan akademik sekolah.
Secara khusus, pembiayaan operasional Komite Sekolah digunakan untuk  kebutuhan  administrasi/alat  tulis  kantor,  konsumsi  rapat  pengurus, transportasi dalam rangka melaksanakan tugas, dan/atau, kegiatan lain yang disepakati  oleh  Komite  Sekolah  dan  Satuan  Pendidikan.  Transparansi
pengelolaan  biaya  pendidikan  ditunjukkan  melalui  laporan  berkala  oleh Komite  Sekolah.  Komite  ini  wajib  menyampaikan  laporan  kepada orangtua/wali  peserta  didik,  masyarakat,  dan  Kepala  Sekolah  melalui pertemuan  berkala  paling  sedikit  sekali  dalam  satu  semester.  Laporan tersebut  terdiri  dari  laporan  kegiatan  Komite  Sekolah,  dan  laporan  hasil perolehan  pegggalangan  dana  dan  sumber  daya  pendidikan  lainnya  dari masyarakat.
Yang  tak  diperbolehkan  adalah  penggalangan  dana  berbentuk pungutan  di  tiap-tiap  satuan  pendidikan,  khususnya  saat  kegiatan  PPDB. Pungutan  merupakan  penarikan  uang  oleh  sekolah  kepada  peserta  didik, orangtua/walinya  yang  bersifat  wajib,  mengikat,  serta  jumlah  dan  jangka waktu pemungutannya ditentukan.
Menurut Anwar, Pengelolaan pembiayaan pendidikan sama dengan manajemen  pembiayaan,  dan  pengelolaan  mempunyai  tiga  fungsi  yaitu perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi.  Dalam  penelitian  ini  yang  akan dibahas yaitu perencanaan pembiayaan pendidikan, pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan evaluasi pembiayaan pendidikan.

## a. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan
Perencanaan  adalah  suatu  proses  mempersiapkan  serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan  datang diarahkan untuk tercapainya tujuan- tujuan dengan sarana yang optimal.
Pada  sebuah  organisasi  atau  lembaga apapun bentuk dan  namanya, sebelum  melangkah  untuk  mencapai  tujuan,  maka  terlebih  dahulu  ada perencanaan.  Perencanaan  pada  sebuah  lembaga  sangat  esensial,  karena pada  kenyataannya,  perencanaan  memegang  pevranan  yang  lebih  penting dibandingkan  dengan  fungsi-  fungsi  lain.  Tanpa  ada  perencanaan,  maka akan sulit mencapai tujuan.
Langkah-langkah  dalam  perencanaan  yaitu  Pertama,  tahapan menetapkan  tujuan  atau  serangkaian  tujuan.  Perencanaan  dimulai  dengan keputusan-keputusan.  Tanpa  rumusan  tujuan  yang  jelas,  sebuah  lembaga akan  menggunakan  sumber  daya  yang  secara  tidak  efektif.  Kedua, merumuskan  keadaan  saat  ini,  pemahaman  akan  kondisi  sekarang  dari tujuan  yang  hendak  dicapai  sangat  penting,  karena  tujuan  dan  rencana menyangkut waktu yang akan datang.
Ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan, kekuatan, kelemahan  serta  hambatan  perlu  diidentifikasikan  untuk  mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami faktor- faktor  lingkungan  internal  dan  eksternal  yang  dapat  membantu  mencapai tujuan,  atau  mungkin  menimbulkan  masalah.  Keempat,  mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses  perencanaan  meliputi  pengembangan  berbagai  alternatif  kegiatan untuk mencapai tujuan.
Perencanaan  diartikan  sebagai  suatu  proses  penentuan  tujuan  atau sasaran  yang  hendak  dicapai  dan  menetapkan  jalan  dan  sumber-sumber yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  itu  seefisien  dan  seefektif mungkin.  Perencanaan  Pembiayaan  Pendidikan  ini  mencakup  kegiatan penting  yaitu  penyusunan  Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Sekolah (RAPBS) dan pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja  Sekolah  (RAPBS).  Perencanaan  keuangan  sekolah  sedikitnya mencakup  dua  kegiatan yakni  penyusunan  anggaran  dan  pengembangan rencana  anggaran  belanja  sekolah.  Penganggaran  merupakan  proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget).
Pelaksanaan  adalah  suatu  tindakan  atau  pelaksanaan  dari  sebuah rencana  yang  sudah  disusun  secara  matang  dan  terperinci,  implementasi biasanya  dilakukan  setelah  perencanaan  sudah  dianggap  siap.  Secara sederhana  pelaksanaan  bisa  diartikan  penerapan.  Majone  dan  Wildavsky mengemukakan  pelaksanaan  sebagai  evaluasi.  Browne  dan  Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.
Setelah  perencanaan  pembiayaan  pendidikan  selesai  dan  disetujui oleh  semua  komponen  yang  terlibat,  dan  menghasilkan  sebuah  Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), tahapan manajemen selanjutnya yaitu  pelaksanaan  pembiayaan  pendidikan.  Kegiatan pelaksanaan  pembiayaan  madrasah  meliputi  dua  kegiatan  besar  yakni penerimaan dan pengeluaran keuangan  madrasah/sekolah.  Kegiatan kedua dari  manajemen pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan.  Hal-hal  yang  perlu  dibukukan  dalam  keuangan  sekolah  adalah menyangkut  penerimaan  dan  pengeluaran.  Penerimaan  dan  pengeluaran keuangan  sekolah  dari  sumber-sumber  dana  perlu  dibukukan  berdasarkan prosedur  pengelolaan  yang  selaras  dengan  kesepakatan  yang  telah
disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.
Evaluasi pendidikan juga diartikan dengan proses untuk memberikan kualitas yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang mana  proses  tersebut  berlangsung  secara  sistematis,  berkelanjutan, terencana,  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur.  Proses  melakukan evaluasi  mungkin  saja  berbeda  sesuai  persepsi  teori  yang  dianut,  ada bermacam-macam cara. Namun evaluasi harus memasukkan ketentuan dan tindakan  sejalan  dengan  fungsi  evaluasi,  yaitu:  Memfokuskan  evaluasi, Mendesain  evaluasi,  Mengumpulkan  informasi,  Menganalisis  informasi, dan Melaporkan hasil evaluasi
Evaluasi  pembiayaan  pendidikan  merupakan  alat  untuk  mengukur dari  melihat  hasil  rencana  yang  dicanangkan  pada  planning.  Memberikan imbalan  kepada  staff  sesuai  kinerja  yang  ditunjukkan,  dan merancang  serta  merencanakan  kembali  sambil  memperbaiki  hal-hal  yang belum  sempurna.  Evaluasi  pada  administrasi  berarti  kegiatan  mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan  metode dan alat bantu tertentu dalam usaha mencapai tujuan.
Mengamati  tingkat  efektivitas  maksudnya  menilai  tindakan- tindakan  atau  kegiatan-kegiatan  yang  telah  dilakukan,  apakah  telah menghasilkan  sesuatu  seperti  direncanakan  atau  sekurang-  kurangnya, apakah  kegiatan  itu  telah  berjalan  di  atas  rel  yang  sebenarnya  dan  tidak menyimpang  dari  perencanaan  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Sedang mengamati tingkat efisiensi maksudnya menilai tindakan tindakan/ kegiatan- kegiatan yang telah dilakukan itu apakah merupakan cara yang terbaik atau paling tidak untuk mencapai hasil yang sebesar besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya,  yang  berarti  apakah  cara  kerja  tertentu  yang  sudah dipergunakan mampu memberi hasil yang maksimal
Biaya  pendidikan  berfungsi  melancarkan  berbagai  kegiatan  yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan. Ketersediaan biaya yang memadai  sangat  menentukan  pencapaian  tujuan  pendidikan.  Pendidikan dengan  sedikit  dana  dapat  berlangsung,  tetapi  pendidikan  yang  bermutu membutuhkan  dana  yang  cukup  besar.  Apabila  dukungan  pendanaan pendidikan  berkurang,  maka  mutu  pendidikan  juga  akan  berkurang. Komponen  pokok  manajemen  keuangan,  menurut  Rebore  terdiri  atas:  (1) prosedur penganggaran; (2) prosedur akuntansi keuangan; (3)
pembelajaran,  pergudangan,  dan  prosedur  pendistribusian;  (4)  prosedur
investasi;  dan  (5)  prosedur  pemeriksaan.  Hal  yang  terpenting  dalam penyusunan  anggaran  adalah  bagaimana  agar  dana  dapat  dimanfaatkan secara efisien, dialokasikan dengan tepat  sesuai dengan skala prioritas dan dapat  mendukung  semua  penyelenggaraan  proses  pendidikan,  sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.
Anggaran  merupakan  salah  satu  alat  bantu  manajemen,  artinya bahwa  anggaran  adalah  rencana  atau  penentuan  terlebih  dahulu  seluruh kegiatan organisasi di waktu yang akan datang yang dinyatakan dalam unit moneter.  Penganggaran  Biaya  Pendidikan  di  Sekolah  Dalam  manajemen, perencanaan  mempunyai  arti  yang  sangat  penting  karena  merupakan langkah  awal  suatu  kegiatan,  yang  antara  lain:  penciptaan,  penyusunan program,  perumusan  proyek,  mempelajari  masa  yang  akan  datang,  dan penyusunan rencana kerja. Penyusunan anggaran sangat penting dilakukan, karena  sangat  mendukung  efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan pendidikan  yang  akan  berdampak  pada  penghematan  sumber  daya  yang biasanya terbuka, baik dalam dana maupun sarana dan prasarana sehingga berbagai  bentuk  pemborosan  dan  pemubaziran  dapat  dihindari. Upaya  ini  memerlukan  komitmen  yang  kuat  terhadap  kebijakan  dan program  yang  lebih  terarah  pada  sasaran  dan  kegiatan  yang  tinggi prioritasnya  (priority  targeting),  yang  diukur  berdasarkan  dampaknya langsung terhadap mutu dan pemerataan pendidikan.
Di dalam rencana anggaran harus memuat data atau informasi yang berkenaan dengan: (1) Informasi rencana kegiatan: sasaran, uraian rencana kegiatan, penanggung jawab, rencana baru atau lanjutan; (2) uraian kegiatan program:  program  kerja,  rincian  program;  (3)  Informasi  kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan, volume kebutuhan; (4) Data kebutuhan: harga satuan, jumlah biaya yang diperlukan untuk seluruh volume kebutuhan; (5) Jumlah anggaran; jumlah anggaran untuk masing-masing rincian program, rencana  kegiatan,  dan  total  anggaran  untuk  seluruh  rencana  kegiatan periode terkait (6) Sumber dana: total sumber dana, masing-masing sumber dana yang mendukung pembiayaan program. (Dirjen Dikdasmen, 2002: 42)
Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor:  053/U/2001 menyebutkan  bahwa  Pengelolaan  dana  pendidikan  dilaksanakan  secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Adapun unsur- unsur  utama  pengelolaan  keuangan  dapat  digolongkan  ke  dalam  dua kelompok,  yaitu:  (1)  unsur  berkala  dan  unsur  hukum  (2)  unsur  luar  dan
dalam.  Untuk  menggali  sumber-sumber  biaya  pendidikan,  menurut Zymelman  dapat  digunakan  metode  antara  lain:  pajak,  pembayaran  bea, sumbangan-sumbangan  filantropis,  hibah,  disposisi  kekayaan  umum, pemanfaatan  keuntungan  perusahaan  swasta,  dan  bea-cukai.  Metode  lain yang  kemampuan  menghasil  kannya  terbatas  misalnya:  penjualan  saham, undian,  sumbangan  dana  khusus,  langganan,  denda,  bea  perizinan,  ganti rugi, dan sebagainya.
Tahap  evaluasi  anggaran  dimaksudkan  untuk  melihat  efektivitas anggaran  dalam  membiayai  berbagai  kegiatan  dan  aktiva  yang  ada. Evaluasi  bukan  dimaksudkan  untuk  menemukan  gagasan  baru  atau mekanisme  keuangan,  tetapi  untuk  menganalisis  hasil  dan  melakukan perbaikan  gagasan  pada  periode  berikutnya,  terutama  yang  berkenaan dengan siswa, program pengajaran, dan personalia.
Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang  Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekoah  dijelaskan  bahwa  Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:(1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan  yang bermutu.(2)  Melakukan  kerja  sama  dengan  masyarakat  (perorangan  / organisasi / dunia usaha / dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan  yang bermutu (3) Menampung dan
menganalisis  aspirasi,  ide,  tuntutan,  dan  berbagai  kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat (4) Memberikan masukan, per- timbangan,  dan  rekomendasi  kepada  satuan  pendidikan  mengenai: kebijakan  dan  program  pendidikan,  Rencana  Anggaran  Pendidikan  dan Belanja  Sekolah  (RAPBS),  kriteria  kinerja  satuan  pendidikan,  kriteria tenaga  pendidikan,  kriteria  fasilitas  pendidikan,  hal-hal  lain  yang  terkait dengan pendidikan.(5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam  pendidikan  guna  mendukung  peningkatan  mutu  dan  pemerataan pendidikan  (6)  Menggalang dana  masyarakat  dalam  rangka  pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (7) Melakukan evaluasi dan  pengawasan  terhadap  kebijakan,  program,  penyelenggaraan  dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  berusaha
melaksanakan  pengkajian  data  deskriptif  yang  akan  dituangkan  dalam bentuk  laporan  atau  uraian.  Penelitian  kualitatif  menurut  Suharsimi Arikunto  adalah penelitian naturalistic. Istilah “naturalistic” menunjukkan  bahwa pelaksanaan  penelitian  ini  memang terjadi  secara alamiah,  apa  adanya, dalam  situasi  normal  yang  tidak  dimanipulasi keadaan  dan  kondisinya,  menekankan  pada  penelitian  secara  alami. Penelitian  ini  disebut  penelitian  deskriptif  karena  peneliti  mengadakan penelitian  tidak  dimaksudkan  untuk  menguji  hipotesis  tertentu  tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala dan juga  keadaan.  Pengambilan  data  atau  penjaringan  fenomena  dilakukan dari keadaan yang sewajarnya ini dikenal dengan sebutan “pengambilan data secara alami atau natural.
Pendekatan  kualitatif  ini  digunakan  untuk  menemukan  dan memahami  apa  yang  tersembunyi  dibalik  fenomena  kadangkala merupakan  sesuatu  yang  sulit  untuk  diketahui  atau  dipahami, pendekatan  ini  juga  diharapkan  mampu  memberikan penjelasan secara utuh  dan  terperinci  tentang  fenomena  yang  menjadi  fokus  penelitian penulis.  Sebagaimana  diungkapkan  Bogdan  dan  Taylor,  yang  dikutip oleh  Lexy  J.  Moleong,  Metodologi  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
Lokasi  peneliti  yang  dijadikan  obyek  kajian  dalam  penyusunan penelitian  ini  adalah  di  MAN  1  PADANG.  Sumber  data  dalam penelitian ini dibagi  menjadi dua bagian  yakni sumber data primer dan sumber  data  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  didapat  dari sumber pertama baik
individu  atau  perseorangan  seperti  hasil  wawancara,  sedang  data sekunder  adalah  data  primer  yang  telah  diolah  lebih  lanjut  dan  disajikan baik  oleh  pihak  pengumpul  data  primer  atau  oleh  pihak  pengumpul  lain misalnya  dalam  bentuk  tabel-tabel  atau  diagram-diagram.  Adapun  yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu: Kepala MAN 1 PADANG, Pengurus  komite  sekolah  di  MAN  1  PADANG  yang  terdiri  dari:  ketua, sekretaris  dan  bendahara, guru  pendidikan  di  MAN  1  PADANG,  serta orang  tua  siswa.  Sedangkan  yang  dijadikan  data  sekunder  adalah dokumen-dokumen  atau  sumber  tertulis  lainnya  yang  berkaitan  dengan kebutuhan  penelitian,  seperti  internet,  majalah,  buku-buku  yang
bersangkutan  dengan  dukungan  komite  sekolah  dalam  pembiayaan pendidikan.
Metode  pengumpulan  data  menggunakan  lembar  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.Selanjutnya  pengolahan  data  dilakukan melalui  tahap  reduksi  (reduction),  penyajian  data  (data  display),  dan penarikan kesimpulan (verification).

## Hasil Penelitian & Pembahasan
1. Komite Sekolah Sebagai Pendukung ( Supporting
Agency ) Pelaksanaan Program Pembiayaan Di MAN 1 PADANG
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  responden,  dapat dikemukakan bahwa bentuk dukungan dari masyarakat dan orang tua siswa selalu  adanya  partisipasi  yang  meliputi  pemberian  dana  di  MAN  1 PADANG  dari  orang  tua  siswa  dalam  pengembangan  sekolah  menuju pendidikan yang lebih maju dari sebelumnya. Dukungan dalam bentuk dana tentunya  sangat  membutuhkan  partisipasi  dari  masyarakat,  orang  tua, pengurus  komite  serta dari  sekolah  itu  sendiri  yang  meliputi  sumbangan dalam  bentuk  uang.  Misalnya  dalam  bentuk  sumbangan  uang  berupa sumbangan awal masuk tahun ajaran baru serta iuran bagi siswa yang lama, hal  ini  dapat  terlihat  dari upaya  komite  sekolah  dengan  cara  memberikan dorongan  untuk  mempertinggi  komitmen  orang  tua  untuk  perkembangan sekolah,  peningkatan  mutu  pendidikan  dan  menjalin  kerjasama  antara pihak  sekolah dengan  masyarakat  maupun  orang  tua  siswa.  Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu guru lainnya menjelaskan: Bahwa  bentuk  partisipasi  dari  orang  tua  siswa  maupun  masyarakat  yang ada di lingkungan sekolah sangat tinggi, ini menandakan bahwa ada respon dari  wali  murid  maupun  masyarakat  mengenai  program  yang  dibuat  oleh sekolah dengan komite sekolah.
Berdasarakan  hasil  wawancara  dari  ketua  komite  sekolah  bahwa dalam pengadaan komite sekolah ada juga kendala yang dihadapi sekolah yaitu  berupa  pengadaan  komite  sekolah  yang  tidak  mencapai  100%, dikarenakan  pendapatan  orang  tua  yang  berbeda-beda.Selanjutnya  hasil wawancara dari Kepala Sekolah MAN 1 PADANG menjelaskan: Kendala yang  dihadapi  dalam  pengadaan  komite  sekolah  dari  orang  tua  siswa
adalah  keberadaan  ekonomi  dari  masing-masing  orang  tua  siswa. Pendapatan  orang  tua  siswa  di  MAN  1  PADANG  dapat  dikatakan sangatlah  berbeda,  ada  yang  orang  tuanya  pegawai  dan  ada  juga  yang orang  tuanya  hanya  Petani.  Disinilah  yang  merupakan  kendala  dalam pengadaan  komite  sekolah.  Hal  ini berarti  bahwa tujuan dari  pada  komite sekolah yang dibebankan pada orang tua harus sesuai dengan kemampuan orang  tua  siswa  maupun  masyarakat  sekitar  yang  bersangkutan,  agar mereka  bersungguh-sungguh  ingin  membantu  pembiayaan  dalam pengembangan  sekolah  tersebut.  Pengelolaan  fasilitas  sudah  seharusnya dilakukan  oleh  sekolah,  mulai  dari  pengadaan,  pemeliharaan  dan perbaikan,  hingga  pengembangan,  hal  ini  dapat  didasari  oleh  kenyataan bahwa  sekolahlah  yang  paling  mengetahui  kebutuhan  fasilitas,  baik kecukupan,  kesesuaian,  maupun  kemuktahirannya, terutama  fasilitas  yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan pembelajaran.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Sekolah:  dukungan  dari  komite sekolah dalam pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah sangat besar. Dengan adanya dana yang disumbangkan dari orang tua siswa maka kebutuhan  sarana  dan  prasarana  sekolah  bisa  terpenuhi  walaupun  belum sepenuhnya.
2. Komite  Sekolah  Sebagai  Pengontrol  ( Controlling  Agency ) Pelaksanaan Program Pembiayaan Di MAN 1 PADANG
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  dengan  kepala  MAN  1 PADANG  bahwa:  komite  sekolah  sebagai  pengontrol  bukan  saja  hanya untuk siswa  melainkan  pengawasan  pada  salah  satu  program  yang  dibuat sebelumnya.  Dan  pengawasan  yang  dilakukan  disini  bukan  hanya  dari pihak  sekolah  akan  tetapi  dari  pihak  komite  sekolah  juga  melakukan pengontrolan ataupun pemantauan terhadap apa yang telah dikerjakan oleh sekolah. Selanjutnya  berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  dengan  ketua komite  sekolah  menjelaskan:  pengontrolan  dalam  komite  sekolah dilakukan setiap 3-6 bulan ada evaluasi dalam kegiatan sekolah mengenai pendidikan  dan  juga  mengenai  pembangunan  sekolah.  Pengontrol  disini merupakan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  sekolah  maupun  pengurus komite tentang
pelaksanaan serta pembiayaan pengadaan dana pembangunan untuk gedung sekolah dan setiap anggaran-anggaran yang direnggut sebelumnya komite  memantau  pelaksanaan  program  yang  dibuat  sejauh  mana pencapaian dari pengadaan komite sekolah ini.
Berdasarkan hasil wawancara dengan semua guru maupun staf yang ada di sekolah MAN 1 PADANG  bahwa:  Pelaksanaan pengawasan untuk komite  sekolah  disini  adalah  melalui  kunjungan  untuk  pelaksanaan program,  rapat  komite  sekolah  dengan  sekolah,  kemudian  melihat bagaimanakah  dukungan  guru  terhadap  komite  sekolah,  serta  melihat apakah  pendidikan  disekolah  itu  berjalan  dengan  lancar  sesuai  yang diharapkan  atau  tidak.  Kemudian  pengawasan  dapat  dilihat  dari  proses kerja  sama  yang  baik  antara komite  sekolah  dengan  masyarakat  mengenai pelaksanaan  program.  Serta  melihat  kelancaran  partisipasi  dari  orang  tua tentang  apa  yang  telah  disepakati  sebelumnya  dan  dengan  adanya dukungan  komite  sekolah  sebagai  pengontrol  ini  bisa  melihat  sampai dimana  hasil  dari  kerjasama  antara  sekolah  dengan  masyarakat  untuk pengadaan komite sekolah.
Berdasarkan  wawancara  dari  sekretaris  komite  MAN  1  PADANG menjelaskan  bahwa:  Pengontrolan  dilakukan  mulai  dari  pemasukan  dana sampai  pada  keluaran  dana  berdasarkan  program  yang  buat  oleh  sekolah guna  kelancaran  proses  pendidikan  yang  ada  di  MAN  1  PADANG. Pengawasan  yang  dimaksudkan  disini  adalah  melakukan  pengontrolan keberadaan  dana  komite  sekolah  agar  orang  tua  dan  masyarakat mengetahui  kondisi  dana  ataupun  keberadaan  dana  tersebut.  Selanjutnya berdasarkan  wawancara  bersama  dengan  wali  murid  MAN  1  PADANG bahwa: Pada dasarnya wali murid tidak secara langsung atau tidak setiap saat melakukan  pengontrolan melainkan  hanya  sewaktu-waktu  untuk mengkoordinir  proses  pendidikan  dan  pelaksanaan  program  dan pengontrolan terhadap keuangan orang tua siswa juga sering melaksanakan hal  itu.  Namun  jika  ada  suatu  permasalahan  maka  pihak  masyarakat langsung melaksanakan musyawarah mengenai permasalahan yang ditemui dalam pengadaan komite sekolah.
3. Komite  Sekolah  Sebagai  Pemberi  Pertimbangan
( Advisory  Agency ) Pelaksanaan Program Di MAN 1 PADANG
Komite  sekolah  dalam  memberikan  pertimbangan  tentang pembiayaan pendidikan merupakan bentuk komite sekolah yang cenderung dilakukan  baik  dari  sekolah,  pengurus  komite,  serta  dari  orang  tua  siswa dan masyarakat.  Sebagai  pemberi  pertimbangan  komite  sekolah  berperan dalam  melaksanakan  program  seperti  perencanaan  sekolah  yaitu memberikan
pertimbangan  dalam  pengadaan  sarana  dan  prasarana  sekolah,  dan memberikan pertimbangan dalam pengadaan dana.
Selanjutnya wawancara dari Ketua Komite Sekolah MAN 1 PADANG menjelaskan;  dalam  pemberian  pertimbangan  dilihat  dari  segi  dana, bagaimana  pembiayaannya,  dari  segi  apa  yang  dibutuhkan  oleh  sekolah, partisipasi  orang  tua,  dan  masih  banyak  lagi  pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti pembangunan sekolah yang tidak sesuai dengan kondisi dana yang  ada.  Dalam  penyusunan  program  sekolah,  pengurus  komite  maupun orang tua siswa diikut sertakan karena untuk penyusunan ini membutuhkan masukkan  serta  rekomendasi  dari  masyarakat  maupun  komite  sekolah. Dengan  adanya  pertimbangan  maka  dapat  dirasakan  bahwa  ada  topangan dari  pihak  komite  dan  juga  masyarakat  dalam  meringankan  pembiayaan- pembiayaan yang ada.
Berdasarkan  wawancara  bersama  dengan  semua  staf  guru  di  MAN  1 PADANG  menjelaskan:  pemberian  pertimbangan  dilakukan  dengan  cara membuat  rapat  dengan  semua  elemen  yang  terlibat.  Serta  cara  melalui konsultasi  dan  musyawarah  bersama  dengan  orang  tua  dalam  pengadaan dana. Pertimbangan yang diberikan sekolah terhadap komite sekolah dalam penentuan  dan  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  adalah  pemberian masukkan  dalam  pengadaan  alat  dan  bahan  yang  dibutuhkan  oleh  sekolah dalam  proses  pembelajaran.  Bentuk  dukungan  komite  sekolah  sebagai pemberi  pertimbangan  dalam  memberikan  pertimbangan  serta  penentuan, pelaksanaan kebijakan pendidikan dan masyarakat sangat diharapkan dalam rangka  meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Untuk  itu  komite  sekolah  dan masyarakat  memiliki  tanggungjawab  terhadap  kemajuan  pendidikan ditingkat  satuan  pendidikan  sehingga  menghasilkan  keluaran  yang mempunyai mutu atau kualitas yang baik.
4. Komite Sekolah Sebagai Penghubung antara Sekolah dengan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program di MAN 1 PADANG
Penghubung  antara  sekolah dengan  masyarakat salah  satunya  adalah berkomunikasi  secara  langsung agar terciptanya  lingkungan sekolah  yang efektif dan efisien. Melakukan hubungan  dengan masyarakat baik itu dari berbagai perorangan, kelompok, dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan  pembiayaan  pendidikan  dan  peningkatan  pembelajaran yang bermutu.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Ketua  Komite  Sekolah  MAN  1 PADANG  menjelaskan  bahwa: komite disini  yaitu  menyampaikan  segala program komite kepada masyarakat maupun orang tua siswa sekaligus mensosialisasikan  program  pembiayaan  agar  masyarakat  lebih memahami  tentang  dukungan  komite  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan mutu  pendidikan.  Selanjutnya  hasil  wawancara  bersama  dengan  Kepala Sekolah  MAN  1  PADANG  menjelaskan:  dalam  memediatori  antara sekolah  dengan  masyarakat  tentunya  sekolah  melaksanakan  pertemuan ataupun  rapat  komite  dengan  orang  tua  siswa  kemudian  sekolah  dengan pengurus komite menyampaikan program kepada orang tua dan masyarakat yang dibuat sebelumnya. Kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dan orang tua siswa sangat mempengaruhi proses pembiayaan pendidikan anak didik  dan  pengembangan  sekolah.  Di  MAN  1  PADANG,  komite  sebagai penghubung merupakan salah satu bentuk kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dan  bentuk  kerjasama  antara  kedua  ini  berjalan  dengan  aktif dan dengan adanya penghubung ini maka sekolah dengan masyarakat lebih akrab  dalam bekerjasama  untuk  membangun  sekolah  tersebut  dan  ini  ada timbal  balik keduanya karena  itu  bisa dilihat  dari  segi  lulusan  yang sudah berhasil memenuhi standar lulusan.
Mediator/penghubung antara sekolah dengan masyarakat merupakan  kesatuan  untuk  bekerja  sama  dalam  meningkatkan  jenjang pendidikan  pada  suatu  sekolah  yang  ada.  Hal  ini  diharapkan  agar  supaya sekolah  dapat  memiliki  tujuan  antara  lain  dapat  memberikan  informasi tentang tujuan program serta kebutuhan sekolah kepada masyarakat.
Hasil wawancara bersama dengan Bendahara Komite Sekolah MAN
1 PADANG bahwa: Strategi yang digunakan dalam mediator yaitu mengunjungi  masyarakat  yang  dikatakan  mampu  atau  berhasil  untuk memberikan motivasi pada sekolah dalam pengembangan sekolah-sekolah
serta  memberikan  dorongan  pada  anak  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan di MAN 1 PADANG
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  diperoleh  gambaran yang jelas bahwa: Pelaksanaan rapat komite sekolah dilaksanakan di MAN 1  PADANG  secara  bertahap.  Serta  selalu  menjadi  jembatan  atau menjembatani  antara  sekolah  dengan  masyarakat  dan  begitu  juga sebaliknya.  Melalui  dukungan  komite  sekolah  yang  tinggi  pelaksanaan suatu hubungan  dapat  mencapai  maksud  dan  dapat  dirasakan  manfaatnya oleh pihak sekolah dengan  masyarakat, dengan ketentuan bahwa pengurus komite  sekolah  dibentuk  setelah  program  sekolah  dibuat  sebelumnya, sehingga seingga dalam pembiayaan-pembiayaan pendidikan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan MAN 1 PADANG dapat berjalan dengan efektif.

## Penutup
Adapun  kesimpulan  dalam  penelitian  ini.  Pertama,  pembiayaan pendidikan  di  MAN  1  PADANG  dikatakan  cukup  baik,  itu  dapat  dilihat dari  segi  input,  proses,  dan  outputnya.  Kedua,  dukungan  komite  sekolah dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  MAN  1  PADANG,  meliputi:  1) sebagai  pemberi  pertimbangan  (advisory  agency)  dalam  rancangan pembiayaan  ataupun  pengadaan  dana:  Komite  MAN  1  PADANG  sebagai mitra  kerja  kepala  sekolah  telah  memberikan  pertimbangannya  dalam setiap  rencana  dan  program  yang  telah  disusun  oleh  sekolah.  2)  sebagai pendukung  (supporting  agency)  komite  sekolah  sebagai  badan  pendukung bagi  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  terutama  pendidikan  di  MAN  1 PADANG, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Misalnya,  komite  ikut  membantu  dan  menunjang  sarana  dan  prasarana sekolah.  3)  sebagai  pengontrol  (controlling  agency)  komite  sekolah  di MAN  1  PADANG  melakukan  kontrol  atau  pengawasan  pengambilan keputusan  kepala  sekolah  atau  perencanaan  pendidikan  di  sekolah khususnya  dalam  program  pembiayaan  pendidikan.  4)  sebagai  mediator (executive)  komite  sekolah  sebagai  penghubung  atau  mediator  antara pemerintah,  sekolah  orang  tua  dan  masyarakat  dalam  upaya  meringankan pembiayaan-pembiayaan  atau  pengadaan  dana  terkait  peningkatan  mutu pendidikan di MAN 1 PADANG.

## DAFTAR PUSTAKA
Annisah.  “ Peranan  Komite  Sekolah  dalam  Pengembangan  Madrasah Tsanawiyah  Negeri  Jabung  Talun  Blitar ”.  Penelitian,  Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2007.
Anwar,  M.  Biaya  Pendidikan  dan  Metode  Penetapan  Biaya  Pendidikan.
Mimbar Pendidikan, 1999.
Alcaro,  Jerome  S. Pendidikan  Berbasis  Mutu,  Prinsip  dan  TataLangkah
Penerapan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur      Penelitian : Suatu      Pendekatan Praktek .
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006. Danim,  Sudarwan, Visi  Baru  Manajemen  sekolah .  Jakarta:  PT.  Bumi
Aksara, 2006.
Dedi Supriadi. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
Hadi, Sutrisno. Metodologi Research . Jilid II. Yogyakarta: Andi Ofset,
1981. Hasbullah. Otonomi Pendidikan : Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Moleong. Lexy J. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
Muhaimin. Pengembangan Kurikulum Pendidikan  Di Sekolah Madrasah, dan Perguruan Tinggi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Mulyasa, E. Kurikulum  Berbasis Kompetensi:  Konsep, Karakteristik,dan Implementasi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
Mulyasa, E. Manajemen Berbasis Sekolah . Bandung: PT. Rosda Karya,
2006. Rohiat, 2008. Manajemen  Sekolah ; Teori Dasar  dan Praktik . Bandung: PT Refika Aditama.
Roziqi, Abdul Rofiq. “ Strategi Komite Sekolah dalam Meningkatkan
Kualitas Pendidikan .” Penelitian, Fakultas Tarbiyah dan UIN
Malang, 2007.
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2012
Sukmadinata, Nana Syaodih. Dkk. Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah:  Konsep,  Prinsip,  dan  Instrumen .  Bandung:

## Refika Aditama, 2006.
Suryadi. Ace. Indikator Mutu dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia . Jakarta: Balitbang Depdikbud, 1992.