## PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAAN PEMILIKNYA

## DIANA LUBIS
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara E-Mail :dianalbs99@yahoo.com

## Abstract
Land  is  one  of  sources  of  livelihood  and  subsistence  for  individuals  and society so that it becomes basic needs of human beings. The urgency of land for humans’ life is appreciated by Government of the Republic of Indonesia through land national policy by the issuance of Law Number 5/1960 on the Basic Agrarian Regulations.  BPN  (the  National  Land  Office)  is  specifically  obliged  to  provide legal certainty to land management for citizens with various types of ownership rights to be properly used. In order to avoid any kinds of disputes, the society has to firstly understand whether the land has already had an owner, is abandoned or is still owned by the State. The research problems are how about the criteria of land  that  can  be  owned  by  society,  how  about  the  transfer  of  land  title  whose owner is unknown, and what role is played by the Government concerning land title transfer whose owner is unknown.This is a normative juridical research with normative  juridical  approach.  Circumstances  are  not  present  and  the  legal consequences according to Indonesian Civil Law, Unknown condition of a person can lead to various problems including which will affect  the legal status of that person,  his  wealth  and  marriage.  This  is  the  case with  land  owned  by  someone who  is  declared  missing  or  absent  (Afwezigheid)require  ruling  on  death notification  issued  by  a  Judge;  thus,  all  heirs  who,  pursuant  to  the  laws,  are rightful to transfer all authorities over their properties, are suggested to organize inherited wealth and property.
Keywords : Title Transfer, Land, Owners’ Existence.
Abstrak
Kata Kunci : Title Transfer, Land, Owners’ Existence.

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  salah  satu  sumber  penghidupan  dan  mata  pencaharian bagi  manusia  dan  masyarakat  sehingga  menjadi  kebutuhan  manusia  yang  paling mendasar, dengan keyakinan betapa sangat dihargai dan bermanfaat tanah untuk kehidupan  manusia,  bahkan  tanah  dan  manusia  tidak  dapat  dipisahkan.  Manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah 1 .
Urgensi  tanah  bagi  kehidupan  manusia  diapresiasi  Pemerintah  Republik Indonesia melalui kebijkan nasional pertanahan dengan dikeluarkannya Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria yang juga disingkat UUPA. UUPA merupakan tonggak utama kelahiran ketentuan pertanahan  di  Indonesia,  di  dalam  nyamengaturberbagaimacamhakatastanah. Berbagaimacamhakatastanah yang ada, hak milik atas tanah adalah hak atas tanah yang terkuat, terpenuh dan turun-menurun yang dapat dipunyai orang atas tanah dan  hanya  hak  milik  saja  yang  tidak  dibatasi  masa  berlakunya  oleh  Negara disbanding dengan hak atas tanah yang lain.
Berbicara  mengenai  pengelolaan  tanah,  dari  sudut  pengertian  yaitu harapan  besar  yang  di  bebankan  pada  sesuatu  yang  di  anggap  akan  mampu membawa dampak yang baik atau lebih baik dibidang pengelolaan tanah. Dimana dampak tersebut akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat apabila hal yang dimaksud  dapat  dikelola  dengan  baik.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  tanah memiliki  makna  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  masyarakat  dan  negara. Selain  sebagai  tempat  pemukiman,  tanah  juga  merupakan  sumber  penghidupan bagi masyarakat yang mencari nafkah melalui usaha pertanian, pertambangan dan perkebunan. Dalam kehidupan manusia tanah mempunyai nilai yang sangat tinggi, tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga menyangkut masalah nilai-nilai sosial dan politik.
Bagi  bangsa  Indonesia  tanah  mempunyai  hubungan  abadi  dan  bersifat religius,  yang  harus  dijaga,  dikelola  dan  dimanfaatkan  dengan  baik  sebagai amanah  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945.  Guna  menjamin pengelolaan  tanah  dengan  baik,  maka  dibutuhkan  sebuah  lembaga  yang mempunyai wewenang khusus menangani permasalahan pertanahan, maka dari itu dibentuklah Badan Pertanahan Nasional (BPN).
UUPA  merupakanamanatpelaksanaanPasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnyadisebut  UUD  1945)
1 M. P Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori dan Praktek, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.1.
menentukanbumi, air dan kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang kemudiandalamPasal  19  UUPA  pengaturan  pendaftaran  tanah  dilaksanakan  oleh Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 1997.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah mengatur bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah  secara  terus-menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidangtanah dan  satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Sertifikat tanah mempunyai arti dan peranan penting bagi pemegang yang bersangkutan,  juga  berfungsi  sebagaialat  bukti  hak  atas  tanah.  Dengan  kata  lain pemilik  tanah  mempunyai  alatbukti  kuat  dengan  status  jelas  akan  dijamin kepastian  hukumnya,  sehingga  akan  lebih  mudah  untuk  membuktikan  bahwa tanah  tersebut  adalah  miliknya.  Demikian  pula  pihak  lain  yang  berkepentingan terhadap  tanah  bersangkutan  akan  lebih  mudah  memperoleh  keterangan  yang dapat dipercaya. Akan tetapi meskipun sudah secara tegas diatur dalam Undang- Undang  Pokok  Agraria  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  bahwa untuk  menjamin  kepastian  hukum  pemilikan  tanah,  tanah  tersebut  harus didaftarkan,  namun  masih  banyak  masyarakat  yang  memiliki  tanah  tetapi  tidak mempunyai sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah tersebut, karena tanah bersangkutan  belum  didaftarakan  sehingga  tidak  diketahui  secara  pasti  siapa pemiliknya.
Masyarakat  harus  memahami  terlebih  dahulu  apakah  tanah  itu  telah  ada pemiliknya,  ditelantarkan  atau  tanah  itu  masih  dikuasai  oleh  negara  agar menghindari sengketa tanah.  Maka jelaslah bahwa pemberian atau penetapan hak atas  tanah  dapat  dilakukan  oleh  Negara  melalui  Pemerintah  (dalam  hal  ini dilaksanakan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional RI), sehingga setiap timbul permasalahan  maupun  persengketaan  yang  mengenai  hak-hak  atas  tanah merupakan pula sebagian dari tugas Pemerintah untuk menyelesaikannya melalui mediasi, kecuali apabila para pihak menempuh cara penyelesaian melalui lembaga lain seperti pengadilan. 2
2 Mhd Yamin Lubis, Abd Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah. CV. Mandar Maju, 2010, hal. 3.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kriteria tanah yang dapat dikuasai masyarakat ?
2. Bagaimana  peralihan  hak  atas  tanah  yang  tidak  diketahui  keberadaan pemiliknya  melalui  kebijakan  Pemko  Binjai  Studi  Pada  Kantor  Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai ?
3. Bagaimanan  kebijakan  Pemko  Binjai  melalui  BPN  terhadap  tanah  yang tidak diketahui keberadaan pemiliknya ?
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yang  bersifat  yuridis  normatif  yaitu  mengkaji  permasalahan- permasalahan hukum yang terjadi kemudian mengolahnya berdasarkan peraturan- peraturan, doktrin hukum ataupun data-data hukum yang ada. 3

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum  doktriner yang  disebut  juga  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi  dokumen,  karena penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada  peraturan-peraturan  yang tertulis  atau  bahan-bahan  hukum  lainnya. 4 Jadi,  ini  daripada  metodologi  dalam penelitian  hukum  adalah  menguraikan  tentang  tata  cara  bagaimana  suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.

## A. Sumber Data
Dalam  penelitian  lazimnya jenis  data  dibedakan  antara  data  primer  dan data  sekunder.  Berdasarkan  sifat  penelitian  tersebut  diatas,  maka  data  yang dikumpulkan  berasal  dari  data  sekunder.  Data  sekunder  dalam  hal  ini  dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
a. Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif artinya mempunyai  otoritas.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  perundang-undangan, catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan putusan-putusan  hakim. 5 Sebagai  landasan  utama  yang  dipakai  dalam  rangka penelitian  ini  terdiri  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Peraturan Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997
3 Definisi Undang-Undang, http://artikata com/arti-3888081-undang-undang. html. diakses tanggal 21 Januari 2019.
4 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,1996, h.13 5 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.47.
tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Undang-Undang Nomor5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  fungsinya  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  misalnya,  buku-buku  yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian.
c. Bahan  Hukum  Tertier,  yaitu  bahan-bahan  yang  bersifat  menunjang  bahan- bahan  hukum  primer  dan  hukum  sekunder  untuk  memberikan  informasi tentang bahan-bahan sekunder, misalnya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan website.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. HAK ATASTANAH YANG DAPAT DIKUASAI MASYARAKAT
Secara umum tanah dibedakan menjadi 2 yaitu tanah negara dan tanah hak. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara.Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain diatas tanah tersebut.
Tanah  tersebut  disebut  juga  tanah  negara  bebas.  Penggunaan  istilah tanah  negara  bermula  dari  jaman  Hindia  Belanda.  Sesuai  dengan  konsep hubungan  antara  pemerintah  Hindia    Belanda    dengan  tanah  yang  berupa hubungan kepemilikan dengan suatu pernyataan yang dikenal  dengan   nama Domein  Verklaring yang   menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak  dapat  membuktikan  sebagai  hak  milik  adalah  milik  negara.  Akibat hokum pernyataan tersebut  merugikan   hak   atas   tanah   yang  dipunyai rakyat  sebagai perseorangan serta  hak ulayat yang dipunyai oleh masyarakat huku madat,karena berbeda dengan tanah-tanah hak barat, diatas tanah-tanah hak  adat  tersebut  pada  umumnya  tidak  ada  bukti  haknya.  Adanya  konsep domein negara tersebut maka tanah-tanah hak milik adat disebut tanah negara tidak bebas atau onvrij landsdomein karena sudah dilekati dengan suatu hak, tetapi  di  luar  itu  semua  tanah  disebut  sebagai  tanah  negara  bebas  atau vrij landsdomein.
Demikian  yang  disebut  tanah  negara  adalah  tanah-tanah  yang  tidak dilekati  dengan  suatu  hak  yakni  hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna bangunan, hak pakaiatas tanah negara, hak pengelolaan serta tanah ulayat dan tanah wakaf. Adapun ruang lingkup tanah negara meliputi :
a. Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya
b. Tanah-tanah  hak  yang  berakhir  jangka  waktunya  dan  tidak diperpanjanglagi.
c. Tanah-tanahyang  pemegang  hak  nya  meninggal  dunia  tanpa  ahli waris.
d. Tanah-tanah yang ditelantarkan.
Penelantaran  tanah  lebih  mengarah  kepada  terjadinya  peristiwa hukum  karena  perbuatan  sehingga  hak  atas  tanah  menjadi  hapus, contoh  untuk  perusahaan  diberikan  Hak  Guna  Usaha  untuk perkebunan  oleh  pemerintah,  namun  hak  atas  tanah  tersebut  tidak dipergunakan dengan baik, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk  membatalkan  hak  yang  bersangkutan  oleh  pejabat  yang berwenang. 6
e. Tanah-tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum.
Tanah  yang  berstatus  tanah  negara  dapat  dimintakan  suatu  hak  untuk kepentingan tertentu dan menurut prosedur tertentu. Tanah negara yang dapat dimohon suatu hak atas tanah dapat berupa:
a. Tanah negara yang masih kosong atau murni.
Yang    dimaksud  tanah    negara  yang  masih    murni    adalah  tanah negara yang dikuasai dan belum dibebani suatu hak apapun.
b. Tanah hak yang habis jangka waktunya.
Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  mempunyai jangka      waktu    yang  terbatas.  Dengan      lewatnya      jangka    waktu berlakunya      tersebut  maka  hakatastanah  tersebut  hapus  dan  belum dibebani suatu hak apapun.
c. Tanah  Negara  berasal  dari  pelepasan  hak  oleh  pemilik  secara sukarela.
Hak  menguasai  tanah  terdapat  dalamUUPA,  namun  ada  juga  terdapat dalam  UUPA  dikenal  mengenai  hak  bangsa  atas  semua  tanah  yang  ada      di
6 Irwan Haryo Wardani, Perlindungan Hak Atas Penguasaan TanahTransmigrasi Yang Di Terlantarkan  Dan  DiTinggalkan  Oleh  Transmigran  Di  Lahan  Usaha  IiUpt  Seunaam  Iv  Di Provinsi Aceh , Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan,
2016, h.19
wilayah Indonesia.  Hak   bangsa   dalam  UUPA   diatur  pada Pasal 1 ayat (1), (2), (3),berbunyi:
(1) Seluruh wilayah  Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
(2) Seluruh  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang terkandungdidalamnya  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  sebagai karunia  tuhan  yang    maha  esa    adalah  bumi,  air    dan    ruang  angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
(3) Hubungan  antara  bangsa  Indonesia  dan  bumi,  air  serta  ruang  angkasa termasuk  dalam ayat (2) Pasal ini hubungan yang bersifat abadi9.
Hak-hak  penguasaan  tanah  itu  tersusun  dalam  tata  urutan  (hirarki), sebagai berikut:
1. Hak bangsa Indonesia (Pasal 1).
2. Hak menguasi oleh negara atas tanah (Pasal 2).
3. Hak ulayat masyarakat hokum adat (Pasal3).
4. Hak-hak perorangan terdiri dari:
a. Hak-hak atas tanah(Pasal4).
- Primer :hak milik, hak guna usaha,hak guna bangunan,yang diberikan oleh negara dan hak pakai yang diberikan oleh negara (Pasal 16)
- Sekunder: hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, hak gadai, hak guna usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa (Pasal37).
b. Wakaf (Pasal 49).
Hak jaminan atas tanah. 7

## B. PERALIHAN  HAK  ATAS  TANAH  YANG  TIDAK  DIKETAHUI KEBERADAAN PEMILIKNYA .
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Staatsblad  1847  Nomor  23,
Burgelijk  Wetboek  Voor  Indonesie  (BW)  di  pasal  467-471  telah mencantumkan  ketentuan  mengenai  miqud/orang  hilang  KUHPerdata  tidak
7 BoediHarsono, opcit ,h.267
menggunakan  istilah  mafqud,  akan  tetapi  menggunakan  istilah  “ Orang  yang diperkirakan telah meninggal dunia”. 8
Pasal 467 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu  telah  meninggal,  terhitung  sejak  hari  ia  meninggalkan  tempat  tinggalnya, atau  sejak  hari  berita  terakhir  mengenai  hidupnya.  Apabila  seseorang meninggalkan  tempat  tinggalnya  (hilang)  dengan  tak  memberikan  kuasa kepada  seseorang  untuk  mengurus  kepentingan-kepentingannya,  maka keluarga  yang  berkepentingan  bisa  saja  mengajukan  langsung  permohonan kepada pengadilan setempat untuk dapat diputuskan pembagian harta warisan dan kepastian meninggalnya orang yang hilang tersebut oleh Hakim.
Penetapan  pengadilan  untuk  menyatakan  seseorang  mungkin  sudah meninggal  dunia  sangat  penting.  Pasal  468  BW  menegaskan  jika  atas panggilan  yang  ketiga  kalinya  orang  yang  mungkin  dinyatakan  hilang  atau kuasanya tidak datang menghadap, meskipun sudah diiklankan di surat kabar, maka  atas  tuntutan  kejaksaan,  pengadilan  boleh  menyatakan  tentang  adanya dugaan hukum bahwa seseorang telah meninggal dunia semenjak hari ia harus dianggap  meninggalkan  tempat  tinggalnya,  atau  semenjak  hari  kabar  terakhir tentang  masih  hidupnya,  hari  mana  harus  disebutkan  dengan  jelas  dalam putusan.
8 Ibid.
Kedudukan  orang  hilang  menurut  Hukum  Waris  Perdata,untuk memutuskan  orang  hilang,  harus  mendapatkan  keputusan  hakim  yang mempunyai  kekuatan  hukum,  dan  jika  orang  tersebut  kembali  maka  hak-hak dalam warisan harus dikembalikan pada orang yang hilang yang telah kembali tersebut.  Tetapi  dalam  praktek  memang  belum  pernah  terjadi  tetapi  kalaupun terjadi  para  hakim  di  Pengadilan  Negeri  akan  mengacu  sesuai  dalam KUHPerdata  Penetapan  Orang  Hilang  sebagai  Pewaris  Menurut  Kewarisan KUHPerdata  (BW),  menurut  Subekti  jikalau  seseorang  meninggalkan  tempat tinggalnya  dan  tidak  memberikan  kuasa  kepada  seseorang  untuk  mengurus kepentingan-kepentingan, sedangkan kepentingan-kepentingan itu harus diurus atau  orang  itu  harus  diwakili,  maka  atas  orang  yang  berkepentingan  ataupun atas permintaan Jaksa, Hakim untuk sementara dapat memerintah Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) untuk  mengurus  kepentingan-kepentingan  orang yang berpergian itu dan perlu mewakili orang itu.
Jika  kekayaan  orang  yang  berpergian  itu  tidak  begitu  besar,  maka pengurusannya cukup diserahkan pada anggota-anggota keluarga yang ditunjuk oleh  Hakim.  Jika  sudah  lima  tahun  lewat  terhitung  sejak  hari  keberangkatan orang  yang  meninggalkan  tempat  tinggalnya  tanpa  memberikan  kuasa  untuk mengurus  kepentingan-kepentingannya,  dan  selama  itu  tidak  ada  kabar  yang menunjukkan  ia  masih  hidup,  maka  orang-orang  yang  bekepentingan,  dapat meminta  kepada  Hakim  supaya  dikeluarkan  suatu  pernyataan  yang menerangkan,  bahwa  orang  yang  meninggalkan  tempat  tinggalnya  itu “dianggap  telah  meninggal”  sebelum  hakim  mengeluarkan  suatu  pernyatan
yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain memuat panggilan itu alam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali  lamanya.  Hakim  juga  mendengar  saksi-saksi  yang  dianggap  perlu  untuk mengetahui kedudukan perkaranya mengenai orang yang meninggalkan tempt tinggalnya  itu  dan  jika  dianggapnya  perlu  ia  dapat  menunda  pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum. 9
Para  ahli  waris  merupakan  keluarga  dari  orang  yang  tidak  diketahui keberadaanya,  maka  untuk  itu  salah  satu  ahli  waris  dapat  mengajukan permohonan  kepada  pengadilan  setempat  untuk  dapat  diputuskan  penetapan orang hilang, penetapan ahli waris serta pembagian harta warisan dan kepastian meninggalnya  orang  hilang  tersebut  oleh  hakim.  Sehingga  hal  itu  dapat menjadi salah satu bukti agar peralihan tanah dapat dialihkan kepada ahli waris dari orang hilang.

## C. KEBIJAKAN  PEMERINTAHAN  KOTA  BINJAI  MELALUI
KANTOR  BADAN  PERTANAHAN  KOTA  BINJAI  TERHADAP TANAH YANG TIDAKDIKETAHUI

## KEBERADAAN PEMILIKNYA
Pengabaian  yang  dilakukan  pemegang  hak  dalam  hukum  adat mengakibatkan  “kehilangan  hak  untuk  menuntut”  atau  “ rechtsverwerking ”, yaitu apabila seseorang mempunyai tanah tetapi selama jangka waktu tertentu membiarkan tanahnya tidak terurus, dan tanah itu dipergunakan oleh orang lain dengan  itikad  baik,  dia  tidak  dapat  menuntut  lagi  pengembalian  tanah  dari orang yang menguasainya tersebut, yang mana tanah merupakan milik bersama
9 Ibid . h.140-141
masyarakat  adat  dan  harus  dipergunakan  untuk  kepentingan  masyarakat/ anggotanya, dan tidak boleh sekedar dimiliki akan tetapi dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. 10
Berdasarkan uraian tersebut diatas, upaya yang ditempuh pihak Kantor Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Binjai  terhadap  tanah  tanah  yang  tidak diketahui  keberadaan  pemiliknya  dapat  dilakukan  permohonan  peralihan kepada  ahli  waris  berdasarkan  penetapan  orang  hilang  yang  ditetapkan  oleh Hakim,  keterangan  ahli  waris  dan  data  ahli  waris  serta  melampirkan  asli sertipikat hak milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kota  Binjai. 11
Dalam  hal  penuntutan  hak  waris  oleh  ahli  waris  yang  sebelumnya dinyatakan  hilang  sesuai  dengan  pasal  482  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  yang  pada  intinya  menjelaskan,    apabila  orang  yang  dalam  keadaan tidak  hadir  atau  dinyatakan  hilang  itu  pulang  kembali  setelah  adanya  dugaan hukum bahwa orang tersebut telah meninggal, maka seluruh apa yang menjadi hak-haknya  sepanjang  berurusan  dengan  harta  kekayaan  wajib  dikembalikan oleh mereka yang telah menikmati sebelumnya.
Dalam  permohonan  kepengadilan  tersebut,  pihak  yang  hak warisnya dikuasai  oleh  pihak  lain  didudukkan  sebagai  “Penggugat”,  atau apabila  lebih  dari  satu  sebagai  “Para  Penggugat”,  sedangkan  pihak  yang menguasai objek warisan didudukkan sebagai pihak “Tergugat” atau lebih
10 J.Satrio, Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 28
11 Hasil Wawancara, Anna Tarigan, Pegawai BPN Kota Binjai, pada tanggal  08 Januari 2020
dari  satu  sebagai  “Para  Tergugat”,  jika  ada  pihak  yang  tidak  mau  tahu urusan itu dan dia tidak menguasai objek warisan tersebut, sedangkan dia termasuk ahli waris, maka didudukkan sebagai “Turut Tergugat”. Setelah ada  penetapan  orang  hilang  tersebut,  maka  ahli  wais  bisa  mengajukan balik nama waris ke Kantor Pertanahan terkait.
Permohonan atas sertipikat hak milik yang tidak diketahui keberadaan pemiliknya  dapat  diajukan  dengan  melampirkan  penetapan  pengadilan  yang dikeluarkan oleh Hakim di Pengadilan, dengan melampirkan :
a. Asli Sertipikat Hak Milik
b. Asli penetapan pengadilan
c. KTP ahli waris yang dilegalisir
d. Surat Keterangan Ahli Waris diketahui Camat dan Lurah
e. Asli PBB
Setelah di lampirkan hal-hal tersebut, maka sertipikat hak milik dengan atas nama orang yang telah dinyatakan hilang akan dihapuskan dan diterbitkan sertipikat hak milik yang baru dengan atas nama ahli waris dalam jangka waktu 6 (enam) bulan akan selesai setelah proses permohonan tersebut. 12

## I. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
12 Hasil Wawancara, Anna Tarigan, Pegawai BPN Kota Binjai, pada tanggal  08 Januari 2020
1. Kriteria  tanah  yang  tidak  diketahui  pemiliknya  yang  dapat  dikuasai Masyarakat  dapat  dilihat  berdasarkan  penguasaan  tanah.  Penguaaan  tanah dapat  dibedakan      menjadi  dua,  yaitu  tanah  hak  dan  tanah  negara.Tanah Negara adalah tanahyang telah   dikuasai suatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangan  yang   berlaku(tanah yang belum dihaki dengan hak perorangan), sedang  tanah  hak adalah tanah yang dipunyai oleh perorangan atau  badan  hokum  dengan  suatu  hak  atas  tanah  sesuai  dengan    ketentuan yang    berlaku,  hanya  terhadap    tanah    negara  saja  yang    dapat  dimintakan suatuhak untuk kepentingan tertentu dan berdasar proses tertentu.
2. Peralihan  hak  atas  tanah  tidak  diketahui  keberadaaan  pemiliknya  dapat dilakukan  dengan  penetapan  orang  hilang  yang  ditetapkan  oleh  Hakim  di Pengadilan,  dan  beralihnya  hak  atas  tanah  tersebut  kepada  ahli  waris  yang telah  ditetapkan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  asas rechtsverwerkin g,  maka seseorang  dapat  memperoleh  hak  atas  suatu  bidang  tanah  yang  tidak dimanfaatkan pemilik yang sesungguhnya.
3. Kebijakan Pemerintahan Kota Binjai melalui Kantor Badan Pertanahan Kota Binjai  terhadap  tanah  yang  tidak  diketahui  pemiliknya  adalah  melakukan pengalihan  berdasarkan  pasal  482  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata yang akibat hukumnya ialah para ahli waris atau orang yang memperoleh hak berhak  menuntut  pembagian  warisan  atas  harta  kekayaan.  Sertifikat  Hak Milik  atas  nama  orang  yang  telahditetapkanhilangakandihapuskan  dan diterbitkan  sertifikat  hak  milik  dengan  atas  nama  ahli  waris  berdasarkan
penetapan pengadilan, proses penertbitan kembali akan diperkirakan selama 6 (enam) bulan.

## B. Saran
1. Terhadap  Pemerintah  Kota  Binjaimelalui  Kantor  Badan  Pertanahan  Kota Binjai  terhadap  tanah-tanah  yang  telah  memperoleh  hak,  hendaknya dilakukan  pemantauan  terhadap  penggunaan  tanah-tanah  tersebut, berdasarkan apakah diusahakan maupun dikelelola dengan baik.
2. Terhadap  penggunaan  tanah  yang  tidak  diketahui  pemiliknya,  seharusnya Badan Pertanahan Kota Binjai melakukan pemantauan dan pendataan meski belum terjadi sengketa.
3. Terhadap  peralihan  hak  atas  tanah  yang  tidak  diketahui  pemiliknya, diharapkan  untuk  menertibkan  kembali  Sertifikat  Hak  Milik  dalam  jangka waktu  3  (tiga)  bulan,  dikarenakan  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  tersebut pernah  terbit  dan  telah  dihapuskan,  sehingga  sekiranya  tidak  memerlukan waktu yang lama.

## DAFTAR PUSTAKA.
Buku-Buku
Abdullah bin Qudᾱmah Al-Muqaddisi, al-Kᾱfi fi Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal ,
Cetakan Pertama, Jilid 2,Dᾱrl al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, 1994.
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Al-Rasyid,Harun, Sekilas  Tentang  Jual  Beli Tanah, Cetakan  I  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1987.
Lubis,  Mhd.  Yamin, Hukum  Pendaftaran  Tanah, CV.  Mandar  Maju,  Bandung, 2010.
Muhammad bin Idis As-Syᾱfi‟ie, al-Uum , Cetakan Pertama, Jilid 5. T.tp: Dᾱrl al- wafak, 2001.
PeraturanPerundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Pokok Agraria.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Penertiban  dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun 1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
PetunjukTeknisDirektoratSurvei  dan  Potensi  Daerah,  DeputiSurvei,  Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

## Jurnal
Pan Mohamad Faiz dan Rendy Octavianus Dumais, Pengaturan Hukum Terhadap Keberadan Tanah Terlantar di Indonesia , 2009.
Supriyanto, Kriteria  Tanah  TerlantarDalamPeraturanPerundangan  Indonesia , Vol. 10 No. 1, FakultasHukumUniversitasJenderalSoedirmanPurwokerto,
Jawa Tengah, Januari 2010.
Luh  Putu  Suryani,  Tesis  : “Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah TerlantarDalamRangkaPenatagunaan  Tanah  Di  Kota  Denpasar” Denpasar: Universitas Udayana,201