## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH ATR/BPN PROVINSI SUMATERA BARAT

## Aridal Nova Daltim
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: aridal1182@gmail.com

## ABSTRACT
Civil servants have an important role to play in carrying out development tasks and services to  the  community,  this  is  stated  in  Law  No.  5  of  2014  concerning  ASN.  In  carrying  out  its duties, a Civil Servant (PNS) cannot be separated from the shortcomings and strengths that he  does,  one  example  of  violations  committed  by  the  State  Civil  Apparatus  of  the  Agam National  Land  Agency  with  alleged  cases  of  corruption  and  misuse  of  certificates  of  shop houses (shophouses), kiosks in Lubuk Basung Old Market. The formulation of the problem in this research is, First, what is the legal protection for the State Civil Apparatus in providing services to the public at the ATR / BPN office of West Sumatra Province? Second, How is the effectiveness of the work of the State Civil Apparatus in public services at the West Sumatra Province  ATR  /  BPN  office?The  specification  of  this  research  is  descriptive  analysis.  The method  used  in  this  thesis  research  is  to  use  a  normative  juridical  approach  which  is supported  by  an  empirical  juridical  approach,  namely  research  in  addition  to  looking  at normative law also looks at the Legal Protection of State Civil Servants for public services in ATR  /  BPN  West  Sumatra  Province.  Based  on  the  results  of  the  research,  it  shows  that  (1) Legal protection for the State Civil Apparatus in providing services to the public at the ATR / BPN  office  of  West  Sumatra  Province  is  in  fact  still  not  optimal  because  reforming  the bureaucracy aimed at increasing the efficiency and effectiveness of the bureaucracy has not been carried out properly and obligations the government provides protection has not been realized and protection has not been issued. So that in case of negligence or mistakes made by ASN, the government only orders the Government Inspectorate to make efforts to resolve the problem. (2) The effectiveness of the work of the State Civil Apparatus in public services at  the  ATR  /  BPN  office  of  West  Sumatra  Province  is  still  not  effective  at  this  time.  This  is because there are several problems that have occurred and have not been resolved properly. For  example,  this  happened  when  an  ASN  was  sentenced  because  of  an  error  in  the  HGB Management  Rights  service  and  the  ASN  did  not  get  legal  assistance,  the  government  only made efforts to resolve the Building Use Rights case.
Keywords: legal protection, civil servant

## ABSTRAK
Pegawai  negeri  sipil  memiliki  peran  penting  dalam  melaksanakan  tugas  pembangunan  dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam menjalankan tugasnya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lepas dari  kekurangan  dan  kelebihan  yang  dilakukannya,  salah  satu  contoh  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  Badan  Pertanahan  Nasional  Agam  dengan  dugaan kasus  korupsi  dan  penyalahgunaan  sertifikat  hak  milik.  ruko  (ruko),  kios  di  Pasar  Lama Lubuk  Basung.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah,  Pertama,  bagaimana perlindungan  hukum  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  di  kantor  ATR/BPN  Provinsi  Sumatera  Barat?  Kedua,  Bagaimana  efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan publik di kantor ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat?  Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  skripsi  ini  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian selain melihat hukum normatif juga  melihat  Perlindungan  Hukum  Pegawai  Negeri  Sipil  Negara  atas  pelayanan  publik  di ATR/BPN  Barat  Provinsi  Sumatera.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1) Perlindungan  hukum  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  di  kantor  ATR/BPN  Provinsi  Sumatera  Barat  ternyata  masih  belum  optimal karena  pembenahan  birokrasi  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas birokrasi belum terlaksana dengan baik dan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan belum terwujud dan perlindungan belum diterbitkan. Sehingga apabila terjadi kelalaian atau kesalahan  yang  dilakukan  oleh  ASN,  pemerintah  hanya  memerintahkan  Inspektorat Pemerintah  untuk  melakukan  upaya  penyelesaian  masalah  tersebut.  (2)  Efektivitas  kerja Aparatur  Sipil  Negara  dalam  pelayanan  publik  pada  kantor  ATR/BPN  Provinsi  Sumatera Barat  saat  ini  masih  belum  efektif.  Hal  ini  dikarenakan  ada  beberapa  permasalahan  yang terjadi  dan  belum  terselesaikan  dengan  baik.  Hal  ini  misalnya  terjadi  ketika  seorang  ASN divonis karena kesalahan dalam pelayanan HGB dan ASN tidak mendapatkan pendampingan hukum, pemerintah hanya melakukan upaya penyelesaian kasus Hak Guna Bangunan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pegawai Negeri

## PENDAHULUAN
Peran  Aparatur  Sipil  Negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  dan pembangunan  dalam  rangka  usaha  mencapai  tujuan  Nasional.Kelancaran  penyelenggaraan tugas  dan  pembangunan  nasional  sangat  tergantung  pada  kesempurnaan  aparatur  Negara khususnya  Aparatur  Sipil  Negara.  Karena  itu,  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas  sebagai  abdi  masyarakat  yang  harus  menyelenggarakan  pelayanan  secara  adil  dan merata kepada masyarakat dengan dillandasi kesetiaan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 1
Penegasan  dalam  pembukaan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional, karenanya negara memerlukan  sarana  prasarana  yang  mendukung,  baik  berupa  sumber  daya  manusia  maupun sarana dan prasarana.  Upaya  yang harus dilakukan negara dalam mencapai  tujuan nasional yaitu  dengan  peningkatan  kualitas  manusia  (masyarakatnya)  secara  berkelanjutan,
1 Dessler Gary, Manajemen Sumber Daya Manusia .  PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001,  hlm. 329.
berlandasan  kemampuan  nasional  dengan  memanfaatkan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknolagi  serta  memperhatikan  perkembangan  sosial.  Dalam  pencapaian  tujuan  tersebut, negara Indonesia harus melaksanakan fungsi pemerintahan dengan memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya dalam bentuk pembinaan, pengayoman dan partisipasi dan komponen terpentingnya  adalah  pegawai  negeri  dan  masyarakat.  Dimana  Pegawai  Negeri  Sipil merupakan aparatur negara yang melaksanakan tugas dan kewajiban negara.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  dalam penjelasannya  menjelaskan  bahwa  guna  mencapai  tujuan  nasional  berdasarkan  alinea  ke-4 Pembukaan  UUD  NRI  1945  diperlukan  Aparatur  Sipil  Negara  yang  profesional,  bebas  dari intervensi  politik,  bersih  dari  praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN),  mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI.  Demi tercapainya  tujuan  nasional  tersebut  maka  negara  sangatlah  memerlukan  sarana  prasarana yang  mendukung  berupa  sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  ASN  maupun  sarana  yang berbentuk benda karena negara tidak dapat melakukannya sendiri. 2
Berdasarkan Pasal  1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  yang dimaksud Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disingkat  PNS  adalah  warga  negara  Indonesia  yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan  pemerintahan.  PNS  memiliki  peran  penting  yakni merupakan  alat  yang  ampuh  untuk  menyelenggarakan  tugas-tugas  pembangunan  dan pelayanan terhadap masyarakat serta tanggung jawab dalam tercapainya tujuan nasional. PNS sebagai bagian dari aparatur negara dituntut mampu berkiprah dan berperan dalam dinamika pembangunan bangsa, sebagai motor penggerak yang handal dan dinamis. 3
Di  era  globalisasi  seperti  saat  ini  tentunya  pelayanan  yang  baik  menjadi  tolak  ukur terhadap  efektivitas  dari  kinerja  pegawai  disuatu  kantor.  Karena  tercapainya  tujuan  suatu organisasi  sangat  berbanding  lurus  dengan  kinerja  pegawai  yang  ada  di  kantor  tersebut. Setiap instansi atau kantor tentunya mengharapkan pegawainya mampu melaksanakan tugas secara  efektif,  efesien,  produktif  dan  profesional.  Hal  ini  ditujukan  untuk  sumber  daya manusia  serta  memiliki  daya  saing  untuk  menghasilkan  pelayan  masyarakat  sesuai  dengan keinginan masyarakat.
Dalam  proses  pelayanan  publik  ada  ciri-ciri  dalam  mengukur  kualitas  pelayanan publik antara lain: 4
1. Ketepatan waktu pelayanan, meliputi waktu tunggu dan proses
2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan;
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer;
2 Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian . Rajawali, Yogyakarta, 1986, hlm. 53
3 Agus  Yudha  Hernoko,  „Perceraian  di  Lingkungan  Pegawai  Negeri  Sipil.  Studi  Observasi  Terhadap  Alasan Perceraian dan Penegakan Disiplin di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur‟. X Yuridika. Jawa Timur, 1995, hlm. 28
4 Fandy  Tjiptono. Service  management  Mewujudkan  Layanan  Prima .  Penerbit  C.  Vandi  Ofset  Edisi  II, Yogyakarta, 2000. Hlm 31
5. Kenyamanan  dalam  memperoleh  pelayanan,  berkaitan  dengan  lokasi,  ruang  tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain;
6. Atribut  pendukung  pelayanan  lainnya  seperti  ruang  tunggu  ber-Ac,  kebersihan  dan lain-lain (Papan Bagan sturktur, Maklumat pelayanan).
Kemudian untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh  aparatur  pemerintah,  perlu  ada  kriteria  yang  menunjukkan  apakah  suatu  pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Ada 10 (sepuluh) dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolok ukur kualitas pelayanan publik, yaitu sebagai berikut: 5
a. Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi;
b. Realiable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat;
c. Responsiveness,  kemauan  untuk  membantu  konsumen  bertanggung  jawab  terhadap kualitas pelayanan yang diberikan;
d. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan;
e. Courtesy,  sikap  atau  perilaku  ramah,  bersahabat,  tanggap  terhadap  keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi;
f. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat;
g. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan resiko;
h. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan;
i. Communication,  kemauan  pemberi  pelayanan  untuk  mendengarkan  suara,  keinginan atau  aspirasi  pelanggan,  sekaligus  kesediaan  untuk  selalu  menyampaikan  informasi baru kepada masyarakat;
j. Understanding  the  customer,  melakukan  segala  usaha  untuk  mengetahui  kebutuhan pelanggan.
Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Sumatera  Barat  sebagai  unit  kerja  perencanaan yang  menjalankan  tugas,  fungsi,  kewenangan  serta  tanggung  jawab  koordinasi  dibidang pertanahan  diperlukan  kehadiranya  untuk  menunjang  keberhasilan  pembangunan  daerah. Dengan  deskripsi  tugas  yang  begitu  penting,  maka  diperlukan  dinas  Badan  Pertanahan Nasional  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  dukungan  aparatur  yang  memadai  baik  dari  segi kualitas maupun kuantitasi untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.    Dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  dalam pasal  11  menyebutkan  sebagai  berikut:  Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik.
Pelayanan publik menjadi fokus persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan perlu penyelesaian  yang  komprehensif.  Pada  dasarnya  setiap  manusia  membutuhkan  pelayanan, bahkan  secara  ekstrim  dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan  tidak  dapat  dipisahkan  dari kehidupan  manusia.  Masyarakat  setiap  waktu  menuntut  pelayanan  publik  yang  berkualitas dari  instansi,  meskipun  hasil  dari  tuntutan  tersebut  sering  tidak  sesuai  dengan  harapan.
5 A Parasuraman, valarie A. Zeithmal, Leornard L. Berry. “ Delivering Quality Service : Balancing Customer Perception and Expectations ” The Free Press. 1990. Hlm 25
Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  menyebutkan,  prosedur pelayanan,  persyaratan  pelayanan,  kemampuan  petugas  pelayanan,  kecepatan  pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka  pemerintah  memiliki  konsekuensi  untuk  meningkatkan  pelayanan  dalam  sektor pelayanan  publik.  Pada  umumnya,  pelayanan  publik  perlu  memperhatikan  kebutuhan masyarakat selaku konsumen.
Dalam  pelaksanaan  tugasnya  seorang  Pegawai  negeri  Sipil  (PNS)  tidak  terlepas  dari kekurangan dan kelebihan  yang dilakukanya, salah satu  contoh  pelanggaran  yang dilakukan oleh  Aparatur  Sipil  Negara  Badan  Pertanahan  Nasional  Agam  dengan  dugaan  kasus  tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan sertifikat rumah toko (Ruko), kios di pasar Lama Lubuk Basung.  Pegawai  ATR/BPN  tersebut  telah  menyalahgunakan  wewenangnya  menerbitkan atau  memperpanjang  hak  guna  bangunan  (HGB)  ruko  Pasar  Lama  Lubukbasung  semasa masih aktif. Atas perbuatan tersangka, sejak 2009 sampai 2014, biaya sewa ratusan ruko dan kios di Pasar Lama Lubuk basung tidak pernah lagi masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Agam.
Dengan  adanya  penerapan  asas  serta  kode  etik  dan  kode  perilaku  ASN”  terkait pelanggaran  yang  telah  terjadi  di  lapangan  tidak  serta  merta  membuat  PNS  yang  terlibat pelanggaran tersebut akan langsung mendapatkan sanksi dan dapat dihukum, akan tetapi PNS tersebut mempunyai hak untuk diberikan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan pasal 3 huruf  f  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014  yang  menyatakan  bahwa  “PNS  sebagai  profesi berlandaskan  pada  prinsip  jaminan  perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan  tugas”. Selanjutnya dalam  pasal 126 ayat  (3) huruf b Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2014  yang mengatakan  bahwa  “Dalam  mencapai  tujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  korps profesi  ASN  Republik  Indonesia  memiliki  fungsi  memberikan  perlindungan  hukum  dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap pelanggaran. 6
Ketika seorang ASN terjebak dalam masalah hukum saat melaksanakan tugas. Negara harusnya  hadir  untuk  membela  dengan  mempertimbangkan  asas  praduga  tak  bersalah. Seorang PNS harus diperlakukan sama di depan hukum. Pemberian bantuan hukum diberikan dalam  ruang  lingkup  permasalahan  hukum  yang  dialami  oleh  seorang  ASN  yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam  masalah hukum  yakni  berupa tindakan yang  dilakukan  oleh  penasehat  hukum  berupa  nasehat,  pertimbangan,  pengertian,  dan pengetahuan hukum kepada PNS yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkajinya dalam bentuk tesis  dengan  judul”  Perlindungan  Hukum  Bagi  Aparatur  Sipil  Negara  Terhadap  Pelayanan Publik Pada Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat ”

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  hanya  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  hanya menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Data  tersebut kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif
6 http://klikpositif.com/baca/6210/terkait-kasus-korupsi-pasar-lama--kejari-lubukbasung-tahan-dua-mantan- pejabat-bpn-agam , (diakses tanggal 10 Januari 2020, Pukul 20:00 wib)

## PEMBAHASAN
A. Perlindungan  Hukum  Bagi  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  memberikan  pelayanan kepada publik di kantor ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat
Manajemen sumber daya aparatur merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu  pemerintahan.  Dalam  suatu  pemerintahan  yang  baik  adalah  pemerintahan  yang mampu  memberikan  pelayanan  terbaik  untuk  masyarakat  baik  dari  segi  kecepatan maupun ketepatan dalam pelayanan publik dan ketepatan sasaran bagi masyarakat  yang membutuhkan. Sehingga kebutuhan masyarakat terhadap kepentingan pribadi dan umum dapat tercapai dengan maksimal. Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja  sumber  daya  aparatur  negara,  misalnya  setiap  tahun  diadakan  proses  rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hal itu merupakan tindakan nyata pemerintah untuk meningkatkan  kinerja  sumber  daya  aparatur  negara  karena  melalui  proses  rekrutmen tersebut  diharapkan dapat  mencetak sumber daya aparatur  yang berkualitas dan mampu bersaing dalam memberikan pelayanan kepada publik secara maksimal.
Upaya  pembenahan  birokrasi  bukan  upaya  baru  yang  dilakukan  pada  masa reformasi,  tetapi  menjadi  program  pemerintah  sejak  masa  Orde  Baru.  Pada  dekade pertama pemerintahan Orde Baru, pembenahan birokrasi ditujukan untuk  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  birokrasi  sehingga  mendukung  stabilitas  nasional.  Konsepsi  ini sejalan  dengan  ideologi  pembangunan  dan  modernisasi  yang  dianut  oleh  pemerintah Orde  Baru,  yang  mensyaratkan  stabilitas  politik  sebagai  prasyarat  bagi  pertumbuhan ekonomi. Birokrasi dan teknokrasi berperan sebagai aktor dominan dalam mengarahkan pembangunan.
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  mempunyai  kedudukan  dan  peranan  yang  penting serta menentukan dalam penyelenggaraan Negara/Pemerintahan. Kelancaran pelaksanaan pembangunan  nasional  pada  pokoknya  tergantung  semangat,  tekad,  sikap  mental,  dan kedisiplinan  aparatur  negara.  Mengingat  pentingnya  peranan  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) dalam pembangunan nasional maka perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, serta  peningkatan  kesejahteraan  sehingga  pada  gilirannya  akan  dapat  meningkatkan produktivitas kerja.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara (disingkat dengan  UU  ASN)  lahir  dalam  rangka  pelaksanaan  cita-cita  bangsa  dan  mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  perlu  dibangun  aparatur  sipil  negara  yang  memiliki integritas,  profesional,  netral  dan  bebas  dari  intervensi  politik,  bersih  dari  praktik korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme,  serta  mampu  menyelenggarakan  pelayanan  publik  bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ASN hadir untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  karena  sudah  tidak  sesuai  dengan tuntutan  nasional  dan  tantangan  global.  Pelaksanaan  manajemen  aparatur  sipil  negara harus berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh  jabatan  dengan  kompetensi  dan  kualifikasi  yang  dimiliki  calon  dalam  rekrutmen,
pengangkatan,  penempatan,  dan  promosi  pada  jabatan  sejalan  dengan  tata  kelola pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Dalam  Pasal  10  dijelaskan  bahwa  Pegawai  ASN  berfungsi  sebagai:  pelaksana kebijakan  publik,  pelayan  publik  serta  perekat  dan  pemersatu  bangsa.  Sedangkan  tugas Pegawai ASN menurut Pasal 11 adalah:
a. melaksanakan  kebijakan  publik  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya  di  dalam  Pasal  12  dijelaskan  Pegawai  ASN  berperan  sebagai
perencana,  pelaksana  dan  pengawas  penyelenggaraan  tugas  umum  pemerintahan  dan pembangunan  nasional  melalui  pelaksanaan  kebijakan  dan  pelayanan  publik  yang profesional,  bebas  dari  intervensi  politik,  serta  bersih  dari  praktik  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme.
Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian,  peraturan  perundang-undangan  terkait  otonomi  daerah  juga  mengalami perubahan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sekarang telah diganti dengan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  otonom.  Kepala  Daerah  di  dalam  UU ASN  berfungsi  sebagai  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Daerah.  Pejabat  Pembina Kepegawaian  adalah  pejabat  yang  mempunyai  kewenangan  menetapkan  pengangkatan, pemindahan,  dan  pemberhentian  Pegawai  ASN  dan  pembinaan  Manajemen  ASN  di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada  Ketentuan  Penutup  Undang-Undang  ASN  dinyatakan  bahwa  pada  saat Undang-undang ini berlaku, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku1 . Namun pada pasal lainnya juga  dinyatakan  bahwa  pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  semua  peraturan perundang-undangan  yang  merupakan  peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum  diganti  berdasarkan  Undang  Undang  ini,  akan  tetapi  selain  Undang-Undang tersebut,  juga  terdapat  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara.
Sejak  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara  semakin  memperkokoh  adanya  kewajiban  negara  untuk  memberikan perlindungan,  pendampingan  dan  bantuan  hukum,  dimana  perlindungan  dan  bantuan hukum  diberikan  kepada  ASN  yang  terjerat  hukum  karena  pelaksanaan  tugasnya. Berdasarkan Pasal 21 Huruf d dan Pasal 22 Huruf c, UU Nomor 5 Tahun 2014 , “ASN berhak memperoleh perlindungan“, serta Pasal 92 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 106 Ayat (1) Huruf e “Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: bantuan hukum”. Ayat (3)  “Bantuan  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  106  Ayat  (1)  Huruf  e  berupa bantuan  hukum  dalam  perkara  yang  dihadapi  di  pengadilan  terkait  pelaksanaan tugasnya”.  Namun  bantuan  hukum  tidak  diberikan  kepada  ASN  yang  terlibat  masalah hukum / tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba dan terorisme.
ASN  tidak  berhak  mendapatkan  bantuan  hukum  jika  ASN  tersebut  sudah mendapatkan  surat  keputusan  yang  menjelaskan  bahwa  yang  bersangkutan  terbukti melakukan kesalahan dari Pejabat  Pembina Kepegawaian  (PPK) dengan jenis hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS  dan  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai  PNS.  Hal  ini  disebabkan  karena status  yang  bersangkutan  sudah  bukan  PNS  berdasarkan  keputusan  PPK  dan  tidak dimungkinkan  bagi  unit  kerja  yang  menangani  bantuan  hukum  menentang  keputusan pimpinan/dinas tersebut.

## B. Efektifitas  Kerja  Aparatur  sipil  negara  dalam  pelayanan  publik  di  kantor ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat.
Kelancaran   penyelenggaraa tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  nasional sangat tergantung  pada  kesempurnaan  aparatur  Sipil Negara (ASN), sebagaimana yang dijelaskan  dalam  Undang-Undang  (UU)  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur    Sipil Negara.  ASN  di  kantor  ATR/BPN  adalah    para    pegawai    yang  berkedudukan  sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat (termasuk  pelayanan  di  bidang  administrasi) dengan  “lima  S  (senyum, salam,  sapa, semangat,  dan    sepenuh  hati).  Dalam  pelayanan  administrasi  tersebut,    dikenal    dengan pelayanan  sepenuh  hati,  yakni  pelayanan  yang  berasal  dari  dalam  sanubari  diri    para ASN.    Sanubari    merupakan    tempat  bersemayamnya    emosi,    watak,  keyakinan,  nilai, sudut  pandang  dan  perasaan  para  ASN.  Pelayanan  administrasi    sepenuh    hati    ASN dilaku  kan  berdasarkan  pada  pertimbangan  logis  (pikiran)  dan  perasaan.Untuk    itu, dalam    pelayanan    administrasi  sepenuh  hati  di  Kantor  ATR/BPN  kota  Padang,  yaitu bagaimana  ASN  memandang    diri    sendiri,    memandang    orang    lain  dan    memandang pekerjaan.  Dalam    memandang  diri  sendiri,  ASN  memiliki  penuh  kepercayaan  diri terhadap  dirinya  sendiri.  ASN  memiliki  kemampuan  berhubungan  dengan  orang  lain. Suka  menyenangkan    hati    pelanggan    dan      tidak  memandang  dirinya  rendah  karena pekerjaan.  ASN  tidak  hanya  ramah  dan    profesional,  tetapi  juga  mampu  menjalin hubungan  emosional  dengan  setiap    pelanggan  yang  datang.  ASN  bangga  terhadap dirinya,  karena  selama  ini    belum  pernah  merugikan  orang  lain,  bahkan  terus  berusaha menambah    makna    terhadap  pekerjaannya.  Ditegaskan,  bahwa  pelayanan  administrasi
kepada  masyarakat  di  sini  merupakan  rangkaian  kegiatan  administrasi  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. 7
Bentuk  pelayanan  tersebut  di  antaranya  adalah  pelayanan  administratif sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai  bentuk dokumen resmi  yang dibutuhkan oleh publik. 8 Ada pun pelayanan administrasi tersebut di    antaranya  adalah    pelayanan  di    bidang  pertanahan  berupa  hak  guna  bangunanyang berada diatas hak pengelolaan.
Kebutuhan  akan  tanah  dalam  rangka  meningkatkan  kegiatan  usaha  semakin meningkat,  maka  diperlukan  suatu  hak  yang  memberikan  kewenangan  besar  kepada pemegang  hak  untuk  merencanakan  peruntukan  dan  penggunaan  tanah  yang bersangkutan  guna  keperluan  usahanya.  Hak  Pengelolaan  menurut  Pasal  1  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  1977  tentang  Tata  Cara  Permohonan  Dan Penyelesaian  Pemberian  Hak  Atas  Bagian-Bagian  Tanah  Hak  Pengelolaan  Serta Pendaftarannya  adalah:  1.  Hak  pengelolaan,  yang  berisi  wewenang  untuk  :  a. Merencanakan peruntukkan dan penggunaan tanah yang bersangkutan; b. Menggunakan tanah  tersebut  untk  keperluan  pelaksanaan  usahanya;  c.  Menyerahkan  bagian-bagian daripada  tanah  itu  kepada  pihak  ketiga  menurut  persyaratan  yang  ditentukan  oleh perusahaan  pemegang  hak  tersebut,  yang  meliputi  segi-segi  peruntukkan,  penggunaan, jangka  waktu,  dan  keuangannya,  dengan  ketentuan  bahwa  pemberian  hak  atas  tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang, sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  2.  Hak  Pengelolaan  yang berasal  dari  pengkonversian  Hak  penguasaan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria nomor  9/1965  tentang  Pelaksanaan  Konversi  Hak  Penguasaan  Atas  Tanah  Negara  Dan Ketentuan  Tentang  Kebijaksanaan  Selanjutnya  yang  memberi  wewenang  sebagaimana tersebut dalam ayat 1 diatas dan yang telah didaftarkan di Kantor Sub Direktorat Agraria setempat  serta  sudah  ada  Sertipikatnya.  Dalam  memberikan  ruang  yang  seluas-luasnya kepada daerah, untuk  mengurusi barang-barang yang menjadi  kepemilikannya, menurut Undang-undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  barang-barang  tersebut  dikelola  dan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta pencapaian kesejahteraan  masyarakat.  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  yang  dimaksud  mencakup bumi,  ruang  angkasa  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya.  Pengelolaan tanah  sebagai  Barang  Milik  Daerah  didasarkan  pada  Undang-undang  Pokok  Agraria (UUPA). Undang-undang Pokok Agraria ini lahir dari Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar  1945,  kemudian  termanifestasikan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUPA  yang mengandung  asas  Hak  Menguasai  Negara.  Hak  tersebut  bukan  berarti  bahwa  Negara sebagai  pemilik  atas  tanah  yang  ada  diwilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, namun negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan tertinggi.
7 Kadarisman, Manajemen Pengem bangan Sumber Daya Manusia , Depok: PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2013, hlm 21
8 Pasolong, Harbani, Teori Administrasi Publik . Bandung: CV Alfabeta, Bandung, 2014,hlm. 41-60

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Perlindungan  hukum  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  memberikan  pelayanan kepada  publik  di  kantor  ATR/BPN  Provinsi  Sumatera  Barat  pada  kenyataannya  masih belum  maksimal.  Hal  ini  dikarenakan  pembenahan  birokrasi  yang  ditujukan  untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi masih belum terlaksana dengan baik dan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan belum terwujud.
Efektifitas  kerja  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  pelayanan  publik  di  kantor ATR/BPN  Provinsi  Sumatera  Barat  masih  dirasakan  belum  efektif  saat  ini.  Hal  ini dikarenakan  ada  beberapa  masalah  yang  terjadi  dan  belum  terselasaikan  dengan  baik. Terlebih  dalam  hal  ini  terjadi  ketika  ada  seorang  ASN  yang  di  pidanakan  karena kesalahan dalam pelayanan Hak Pengelolaan HGB dan ASN tersebut tidak mendapatkan bantuan  hukum,  pemerintah  hanya  melakukan  upaya  untuk  penyelesaian  kasus  Hak Guna Bangunan tersebut.

## B. Saran
Perlindungan  hukum  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  diberikan  dalam  ruang  lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh seorang ASN yang membutuhkan bantuan harus ditingkatkan  dan  perlu  dibentuk  suatu  lembaga  yang  berkompeten  dan  bersifat profesional  untuk  membantu  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  ASN  sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam memberikan efektifitas kerja diperlukanpenerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN” terkait pelanggaran yang telah terjadi di lapangan supaya ASN yang terlibat pelanggaran tersebut tidak langsung diberikan sanksi dan mendapatkan hukuman.

## REFERENSI
Agus  Yudha  Hernoko,  „ Perceraian  di  Lingkungan  Pegawai  Negeri  Sipil.  Studi  Observasi Terhadap  Alasan  Perceraian  dan  Penegakan  Disiplin  di  Lingkungan  Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur ‟. X Yuridika. Jawa Timur, 1995.
A  Parasuraman,  valarie  A.  Zeithmal,  Leornard  L.  Berry.  “ Delivering  Quality  Service  : Balancing Customer Perception and Expectations ” The Free Press. 1990.
Dessler Gary, Manajemen Sumber Daya Manusia .  PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001
Fandy Tjiptono. Service management Mewujudkan Layanan Prima . Penerbit C. Vandi Ofset Edisi II, Yogyakarta, 2000.
Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian . Rajawali, Yogyakarta, 1986.
Kadarisman, Manajemen Pengem bangan Sumber Daya Manusia , Depok: PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2013.
Pasolong, Harbani, Teori Administrasi Publik . Bandung: CV Alfabeta, Bandung, 2014.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun   1945.
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5494).
Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil