## Gorontalo Law Review

## Volume 6 - NO. 1 – April 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## LEGITIMASI HAK KEPEMILIKAN TANAH REKLAMASI
Mahendrajad Universitas Diponegoro mahendrajadfaris@gmail.com
Nur Adhim Universitas Diponegoro nuradhim@lecturer.undip.ac.id

## Abstrak
Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga mempengaruhi berbagai faktor seperti terbatasnya  luas  wilayah  dan  daya  tampung  lahan.  Pemerintah  yang  bertanggung  jawab mengatur  negara  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  penduduknya  bertugas  untuk  mengatasi permasalahan  tersebut,  seperti  dampak  mengatasi  kekurangan  lahan  dengan  melakukan reklamasi. Berbagai aspek mempengaruhi sulitnya proses reklamasi, dalam hal ini pemerintah dan pihak  swasta  harus  saling  bekerja  sama.  Setelah  terbentuknya  lahan  hasil  reklamasi,  beberapa kasus  terjadi,  salah  satu  yang  sering  terjadi  adalah  terkait  hak  kepemilikan  atas  tanah  hasil reklamasi.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  mengkaji  bagaimana  pengambilalihan  hak  atas tanah hasil reklamasi menurut hukum dan bagaimana keabsahan hak atas tanah yang diberikan kepada  para  pihak  atas  tanah  hasil  reklamasi  tersebut.  Dalam  mengkaji  permasalahan  di  atas, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan masalah, serta mengkaji berbagai isu yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil dari penelitian ini adalah  kebijakan  hak  atas  tanah  masih  menjadi  pro  dan  kontra  karena  berbagai  faktor  dalam praktiknya,  namun  akibat  hukum  dari  pelaksanaan  perbaikan  diatur  oleh  undang-undang  dan keabsahan kebijakan tersebut. Tanah yang diperoleh dari hasil reklamasi dikuasai oleh negara dan tetap digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Kata kunci: Legalitas Hak Milik, Reklamasi Lahan

## Abstract
Population  growth  is  increasing  so  that  it  affects  various  factors  such  as  limited  area  and  land capacity. The government which is responsible for regulating the state to improve the welfare of its population  is  tasked  with  overcoming  these  problems,  such  as  the  effect  of  overcoming  land shortages  by  carrying  out  reclamation.  Various  aspects  affect  the  difficulty  of  the  reclamation process,  in  this  case  the  government  and  the  private  sector  must  work  together.  After  the establishment  of  the  reclaimed  land,  several  cases  occurred,  one  of  which  often  happened  was related to the ownership rights to the land resulting from reclamation. In this study, the author will examine how the rights to reclaimed land are taken over according to the law and how the validity of  the  land  rights  granted  to  the  parties  is  realized  based  on  the  results  of  the  reclamation.  In reviewing  the  problems  above,  the  author  uses  a  legal  approach,  a  conceptual  approach,  and  a problem approach, and examines various issues related to this work. The result of this research is that  land  rights  policies  are  still  pros  and  cons  due  to  various  factors  in  practice,  but  the  legal consequences  of  implementing  improvements  are  regulated  by  law  and  the  validity  of  the  policy. The land obtained from the reclamation is under the power of the state and continues to be used for the greatest prosperity of the people.
Keywords : Legality of Property Rights, Land Reclamation

## 1. PENDAHULUAN
Tanah merupakan unsur yang sangat berarti dalam menjalankan hidup bermasyarakat pada saat ini. Itulah sebabnya negara erat kaitannya dengan perkembangan manusia yang mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  sebagai  negara  yang  tujuan  utamanya  untuk  menyejahterakan  umum dan memajukan kehidupan, berhak untuk memberikan manfaat bagi warga negaranya melalui kemajuan teknologi dan pengembangan semua sistem, menunjang hidup yang taat pada bangsa dan negara.
Pertumbuhan  penduduk  Indonesia  bertumbuh  dengan  pesat,  situasi  ini  menyebabkan kebutuhan  negara  berkembang,  terutama  di  daerah  yang  pertambahan  penduduknya meningkat setiap tahun. Perkembangan zaman mengharuskan negara melaksanakan bermacam tindakan, sehingga kesejahteraan lahan menjadi berarti untuk penduduk, apalagi untuk wilayah yang tak dapat menyesuaikan diri dengan bertambahnya masyarakat, karena luas tanah tidak sama dengan jumlah masyarakat yang tumbuh di sebuah daerah.
Meskipun kebutuhan akan lahan sangat kecil dengan meningkatnya kegiatan pembangunan yang  dilakukan  oleh  perseorangan  atau  badan  hukum.  Dalam  hal  ini  terjadi  keseimbangan antara  pasokan  lahan  karena  bermacam  alasan.  Pendapatan  hak  atas  lahan  guna  melengkapi kebutuhan pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan swasta atau pemerintah daerah bisa dicapai  lewat  pembebasan  lahan  dengan  melepaskan  hak  atas  tanah  pemilik  lahan  dengan memberikan pembayaran untuk lahan dan aspek terkait lainnya.
Apabila  seseorang  yang  bersangkutan  dapat  menggunakan  tanah  yang  dimilikinya  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku  dan  memenuhi  hak  dan  kewajibannya  dalam  kerangka  aturan dalam  bermasyarakat  sosial,  maka  orang  tersebut  dapat  hidup  dengan  nyaman,  bahagia, berkecukupan  dan  bahagia.  Dalam  konteks  Pertanian,  kehidupan  dalam  lingkup  sosial masyarakat  dikatakan  berasal  dari  tanah.  Dengan  kata  lain,  tidak  hanya  mengatur  tanah menurut  pengertian  hukum,  tetapi  juga  mengatur  tanah  hak  tanah.  Tanah,    termasuk  dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia.
Pasal No 5 Tahun 1960 mengenai salah satu pasal dari Peraturan Dasar Pokok yaitu Pasal 4 ayat  (1)  bertuliskan  bahwa  "Adanya  ketentuan  macam-macam  hak  atas  lapisan  terluar  bumi yakni merupakan definisi tanah", tanah yang dimaksud di peraturan ini dapat diberikan kepada perseorangan  atau  milik  bersama  maupun  badan  hukum  lain.  Karena  nilai  ekonomis  tanah sangat  tinggi,  maka  tanah  tersebut  harus  dimanfaatkan  dan  dilindungi  oleh  Negara,  karena tanah  adalah  sumber  daya  alam  yang  tak  bisa  diperbaharui,  tanah-tanah  yang  diatur  dalam Peraturan  ini  dapat  diberikan  kepada  perseorangan  atau  bersama-sama  dan  badan  hukum lainnya. . Karena nilai ekonomi dari tanah sangat tinggi, maka harus digunakan dan dilindungi oleh Negara.
Sebagai  penguasa  yang  bertugas  mengadministrasi  penduduk,  pemerintah  harus  mencari solusi  atas  masalah  pertumbuhan  masyarakat,  tuntutan  zaman  yang  menuntut  beragam peristiwa,  dan  masalah  perbatasan.  Karena  pemerintah  membuat  peraturan  yang  lebih  ketat tentang  solusi  pengembangan  lahan  yang  diwujudkan  melalui  reklamasi,  sifat  reklamasi  ini dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  27  Tahun  2007,  yang  berisi "Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  berdasarkan  Pasal  1  angka  23,  yaitu kegiatan  lingkungan,  sosial  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  manfaat  sumber  daya  lahan secara  ekonomi  melalui  penggunaan  timbunan  kembali.”  Singkatnya,  reklamasi  ialah  proses menciptakan tanah baru dengan mengeringkan wilayah pesisir yang ada.
Perluasan wilayah perkotaan merupakan penyebab reklamasi, hal ini dilakukan atas dasar peningkatan  pertumbuhan  penduduk  alami  dan  migrasi.  Sistem  reklamasi  digunakan  tidak hanya  untuk  mendapatkan  tanah  atau  lahan  dengan  harga  yang  terjangkau  dan  untuk menangani persoalan  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  tapi  juga  untuk  menangani  manfaat tanah yang  tak  terlalu  bermanfaat  menjadi  lahan  yang  lebih  bermanfaat  dan  untuk  mengantisipasi permasalahan jika tanah digunakan kembali.
Hasil  dari  reklamasi  adalah  tumbuhnya  tanah  atau  lahan  baru  di  pantai.  Namun,  dalam penerapannya, reklamasi bukanlah hal yang mudah. Munculnya tempat baru ini menimbulkan masalah baru bagi pemerintah, kasihan masyarakat di tempat tersebut karena  tidak merasakan manfaat  dari  reklamasi  dan  malah  merugikan  pihak  masyarakat  yang  tinggal  disana  dengan profesi  nelayan,  yang  mana  dampak  yang  di  timbulkan  reklamasi  banyak  sampah  yang  di timbulkan, sehingga berdampak pada mata pencarian nelayan, hal ini sejalan dengan penelitian tentang  Proses  reklamasi  pantai  pada  kenyataannya  belum  berjalan  dengan  baik,  sehingga dikhawatirkan  akan  menimbulkan  dampak  negatif,  seperti  semakin  banyaknya  material  yang terbawa  arus,  sehingga  mengakibatkan  pendangkalan  perairan.  Jika  hal  ini  terus  berlanjut, maka akan mengancam ekosistem pantai. Resiko ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang
menyimpulkan  bahwa  reklamasi  di  kawasan  Pantai  Losari  memberikan  dampak  pencemaran yang  disebabkan  oleh  sampah  yang  dibuang  sembarang  tempat.  Mereka  yang  melakukan  hal tersebut  tidak  lain  adalah  pengunjung  dan  pedagang,  serta  akibat  limbah  dari  hotel  dan perumahan hingga dampak dari CPI.
Selain  permasalah  yang  terjadi  diatas,  salah  satu  permasalahan  alami  yang  terjadi  pada reklamasi  Kawasan  pantai  losari  kota  makassar,  dan  tidak  hanya  itu,  beberapa  permasalahan lainnya adalah tanggung jawab reformasi dan status hukum negara sebagai hasil reklamasi. Hal ini terjadi karena tidak ada undang-undang yang secara tegas mengatur hak atas tanah akibat pengalihan,  dan  sering  terjadi  sengketa  kepemilikan  tanah  akibat  pembangunan  kembali. Sebenarnya  banyak  sekali  undang-undang  tentang  hak  atas  tanah,  antara  lain  Peraturan Menteri  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  1996  tentang  Hak  Guna  Usaha  dan  Hak  Guna Bangunan, tetapi belum ada satu undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan hak atas tanah  yang  dikembalikan.  Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  dapat dirumuskan  tentang  bagaimana  hukum  hak  atas  tanah  reklamasi  dalam  undang-undang  dan keabsahan hak atas lahan yang diberikan kepada pihak dari hasil melakukan reklamasi.
Materi yang digunakan untuk membahas atau menanggapi permasalahan dalam jurnal ini adalah  teori  keabsahan  hak  milik.  Pengertian  hak  milik  berdasarkan  pasal  16  ayat  (1)  UUPA, yaitu  hak  milik  yang  memberikan  hak  atas  tanah  di  bawah  hak  negara  kepada  orang perseorangan  atau  badan  hukum  dalam  bentuk  surat  kuasa  atas  tanah.  ,  hak  guna  usaha (selanjutnya  disebut  HGU),  hak  guna  bangunan  (selanjutnya  disebut  HGU),  untuk  selanjutnya disebut HGB), hak pakai, hak menyewakan rumah, hak guna usaha, hak untuk memanfaatkan, serta beberapa hak seperti hak gadai sementara, hak bagi hasil, hak carpooling, dan sewa tanah pertanian.  Menimbang  bahwa  atas  dasar  hukum,  ketentuan  mengenai  berbagai  jenis  tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang dasar pertanian, berdasarkan penguasaan negara atas tanah berdasarkan hak atas tanah tersebut dalam Pasal 2 yang dapat dimiliki dan dialihkan oleh masyarakat dan badan hukum.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hak  atas  tanah  merupakan  salah  satu  hak  atas  tanah orang  perseorangan.  Hak  perseorangan  atas  tanah  adalah  hak  yang  memungkinkan pemegangnya  (perseorangan,  kelompok,  badan  hukum)  untuk  menguasai  apa  yang  mungkin termasuk  penggunaan  dan/atau  penggunaan  tanah.  Hak  atas  tanah  adalah  hak  yang memberikan kepada seseorang hak untuk secara bebas menggunakan atau menggunakan tanah yang  dimilikinya.  Kata  “penggunaan”  berarti  tanah  yang  dapat  digunakan  untuk  membangun suatu  bangunan,  sedangkan  kata  “penggunaan”  berarti  tanah  yang  dapat  digunakan  untuk peternakan, pertanian, dan pertanian.
Berdasarkan  dengan  latar  belakang  permasalahan  diatas,  maka  dibuat  suatu  rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu Bagaimana hukum hak atas tanah reklamasi dalam  undang-undang  dan  keabsahan  hak  atas  lahan  yang  diberikan  kepada  pihak  dari  hasil melakukan reklamasi.
Jurnal  yang  ditulis  oleh  penulis  dengan  judul  “Keabsahan  Hak  Milik  Lahan  Reklamasi” merupakan  jurnal  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  keasliannya.  Untuk  membuktikannya, penulis akan membandingkan jurnal ini dengan beberapa penelitian atau jurnal yang memiliki tema serupa tapi mempunyai topik atau fokus pembahasan yang berbeda yakni yang pertama penelitian  yang  berjudul  “Kajian  Yuridis  Hak  Atas  Tanah  Reklamasi  Menurut  Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2007  pada  Undang-Undang  21  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.” dengan nama penulis Roberto Ranto dengan fokus pembahasan mengenai  aspek  hukum  pengadaan  dan  pengoperasian  lahan  reklamasi  berlandaskan  pada “Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  jo  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014”  yang memberikan hak penerapan peruntukan lingkungan baru yang harus efektif dan menggunakan strategi pembangunan berkelanjutan, memperhatikan generasi yang akan datang.
Penelitian kedua yaitu berjudul "Perolehan Hak Atas Tanah Berasal dari Reklamasi Pantai." ditulis oleh Urip Santoso, dengan fokus penelitian tentang prosedur perolehan hak atas tanah oleh pihak yang melakukan reklamasi.
Berlandaskan pada kajian-kajian di atas yang memiliki tema atau topik yang sama dengan jurnal  ini  tetapi  memiliki  pembahasan  tetapi  mempunyai  fokus  yang  berbeda  dengan  jurnal yang  oleh  penulis  mengenai  hukum  hak  atas  tanah  reklamasi  dalam  undang-undang  dan keabsahan  hak  atas  lahan  yang  diberikan  kepada  para  pihak  dari  hasil  reklamasi.  Dengan perbedaan  fokus  penelitian  dengan  kajian  lain,  maka  jurnal  ini  dapat  diakui  keasliannya  dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. METODE PENELITIAN
Setiap penelitian harus memakai metode ketika melakukan penelitian, atau dapat dikatakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian dan menulis jurnal. Pemilihan metodologi penelitian wajib dilandaskan pada pengetahuan sebelumnya sehingga meskipun tak ada perbedaan antara metodologi satu dengan yang lainnya, karena setiap ilmu memiliki keunikannya masing-masing. Penentuan  metodologi  yang  benar  akan  sangat  membantu  dalam  menemukan  solusi  untuk semua  masalah.  Jenis  penelitian  yang  akan  dpakai  dalam  analisis  masalah  di  atas  ialah penelitian  yang  menggunakan  sistem  penulisan  jurnal  berbasis  hukum  normatif,  yaitu penelitian hukum yang secara cermat menemukan tema dan asas hukum atau memakai hukum yang  berlaku.  Mengidentifikasi  isu-isu  hukum  atau  isu-isu  menggunakan  data  perpustakaan yang akan digunakan  untuk menjawab pertanyaan. Dasar penelitian ini, menggunakan hukum normatif,  dengan  menggunakan  data  kepustakaan.  Dalam  penelitian  ini,  bahan  pustaka merupakan sumber utama penelitian yang didukung oleh data sekunder.
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer berupa beberapa buku dan  undang-undang  tentang  keabsahan  hak  reklamasi  tanah,  serta  sumber  hukum  sekunder berupa hasil penelitian atau jurnal yang berkaitan dengan judul jurnal ini atau dari internet dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisa data  yang  dipakai  jurnal  ini  untuk  menganalisa  dan  mengolah  kembali  data  ialah  dengan pendekatan kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hukum Hak Atas Tanah Reklamasi dalam Undang-undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang prinsip pengadaan tanah dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pancasila yang menyatakan bahwa pemerintah  wajib  melakukan  pembangunan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil, makmur  dan  sejahtera.  Pembangunan  untuk  kepentingan  umum  merupakan  salah  satu upaya  pembangunan  dalam  rangka  pembangunan  nasional  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah.  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  tersebut  antara  lain  prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan,  keberlanjutan,  dan  keselarasan  sesuai  dengan  nilai-nilai  berbangsa  dan bernegara. Terkait  kebijakan  reklamasi,  pemerintah  daerah  dan  DPRD  harus  membuat  PERDA untuk  mengatur  hal  ini.  Selain  itu,  Kementerian  dan  Badan  Pertanahan  Nasional  dapat mengambil  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  kepastian  tata  cara  pemberian  izin  dan pendaftaran hak. Izin reklamasi dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 17 Tahun 2013 tentang izin reklamasi lahan di pesisir dan pulau-pulau kecil. Demi  keamanan,  tata  cara  pengadaan  tanah  reklamasi  diatur  oleh  Badan  Pertanahan Nasional No 2 Tahun 2013 sehubungan dengan pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah dan tugas pendaftaran tanah sesuai dengan buku pedoman utama. Semua kebijakan terkait  pemindahan  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  sebagaimana  ditentukan  atau diatur  dengan  peraturan  daerah,  dan  peraturan  PERDA  digunakan  sebagai  dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
b. Keabsahan Hak Atas Lahan yang Diberikan Kepada  Pihak dari Hasil Melakukan Reklamasi Berbicara tentang status hukum hak atas tanah, terlepas  dari landasan peraturan UUD yaitu UUD RI No 5 Tahun 1960 tentang “peraturan pokok pertanian, karena diatur dalam pasal  16  UUPA.  Berbicara  tentang  UUPA  tidak  dapat  mengabaikan  perkembangan kebijakan  hukum  pertanian  nasional”.  Dari  hakekatnya  status  hukumm  hak  atas  tanah memberikan  kewenangan  kepada  orang  yang  berhak  menggunakan  dan  memanfaatkan tanah  tersebut.  Hak  ini  dicirikan  oleh  fakta  bahwa  pihak  yang  memiliki  hak  untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah yang diklaim.
Status tanah adalah hak milik atas tanah yang diberikan kepada orang perseorangan sebagai orang perseorangan atau badan hukum. Status tanah itu sendiri dapat dibedakan dari cara perolehannya, seperti:
1. “Tanah yang diperoleh berasal dari negara, yang dalam hal pemberian hak atas tanah adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan hukum”.
2. “Tanah yang diperoleh berasal dari tanah yang sebelumnya mempunyai hak tertentu, yang  pada  tanah  tersebut  telah  terdapat  hak  seperti  yang  tertulis  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia No. 5 dari tahun 1960”. Cara perolehannya dengan cara:
 Pencabutan hak dilakukan karena orang atau pemegang hak tidak lagi memenuhi syarat dalam memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Pencabutan hak ini adalah menghapus ketentuan-hukum yang ada pada pemegang hak sehubungan dengan
tanah menjadi miliknya atau yang dikuasainya.
 Pelepasan  hak  tanah  merupakan  salah  satu  cara  untuk  membebaskan  diri  dari perbudakan  hukum  antara  pemegang  hak  dengan  pihak  lain  yang  memberikan ganti  rugi  penguasaan  tanah.  Pelepasan  hak  atas  tanah  memiliki  pengertian  dan pengertian  yang  hampir  sama,  namun  jika  ditelaah  dengan  seksama,  tidak  ada banyak  perbedaan  antara  menyerahkan  hak  atas  tanah.  “Pembebasan  hak  atas tanah dilihat dari siapa yang memiliki tanah tersebut. Pembebasan hak atas tanah dilakukan  apabila  negara  mensyaratkan  agar  tanah  tersebut  digunakan  untuk kepentingan  umum.  Pasal  27  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.5  Tahun 1960  semua  kepemilikan  hak  atas  dapat  diserahkan  kepada  negara  secara sukarela apa bila dibutuhkan negara”.
 Pengalihan hak atas tanah merupakan perbuatan hukum yang dengan dilakukan peralihan,  yakni  pemindahan  hak  atas  tanah  kepada  orang  lain.  Cara  transfer adalah  pembelian  dan  penjualan,  atau  pertukaran,  hibah  atau  lainnya.  Untuk mendapatkan  pihak  yang  benar-benar  membutuhkan  tanah  telah  memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.
 Pencabutan  hak  atas  tanah  sesuai  dan  tertulis  dalam  Pasal  18  UUPA  bahwa “perampasan  hak atas  tanah  adalah  untuk  kepentingan  umum.  Sehingga  mereka merampas hak atas tanah untuk kepentingan umum dan pasal tersebut dijadikan acuan  untuk  mengambil  hak  atas  tanah.  Maka  dengan  demikian  bahwa pencabutan hak atas tanah yang digunakan tidak sembarangan untuk melakukan pencabutan karena memiliki acuan tersendiri”. Serta yang berkaitan Pasal 20 UUD RI  No. 20 Tahun 1961 “Perampasan hak atas tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya” pelkasaan Keppres No 9 Tahun 1973 yang berkaitan dengan pelaksanaan petunjuk perampasan hak milik atas tanah, maka dalam hal ini pemilikan tanah itu mempunyai peruntukan tersendiri.
 Pemberian hak milik atas tanah berdasakan hukum, dengan pemberian hak atas tanah,  ditunjukan  dengan  Keputusan  Pemerintah  Republik  Agraria  atau  Kepala BPN  No.  proses  atau  tata  cara  pemberian  hak.  dan  pencabutan  hak  atas  tanah beserta  caranya  pengelolaan  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 3 tahun 2002, yang mengacu pada negara pendengaran Indonesia. Konsep  pemberian  hak  tanah,  yaitu  satu  bidang  tanah  kepada  perseorangan, maupun  dalam  suatu  sidang  peradilan  bersama-sama  sebagai  pemegang  hak, dimana  pemberian  hak  atas  tanah  itu  dilakukan  semata-mata  untuk  tujuan pemberian  hak..  Ada  pula  istilah  pemberian  hak  yang  secara  bersama-sama bersumber  yang  sudah  tertuang  dalam  undang-undang  yang  berlaku,  sehingga terdapat  beberapa  proses    pemberian  Hak  Atas Tanah  yang  berlangsung  setelah seseorang  mempunyai  hak  atas  tanah.  memperoleh  hak  atas  tanah,  bahwa seseorang  mengajukan  suatu  tuntutan  atas  suatu  hak  atas tanah  yang  kemudian dibuktikan  dan  diterbitkan  sertifikat  hak  atas  tanah  agar  peraturan-peraturan hukum  resmi  Indonesia,  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia,  mempunyai  kekuatan  resmi  dari  Pemerintah  Indonesia.  Dengan demikian  “masyarakat  yang  harus  memiliki  izin  resmi  dari  badan  pertanahan Indonesia serta pemberian hak atas tanah ini tertuang dalam UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan perundang-undangan pertanian Indonesia”. Terdiri  dari  ketentuan  yang  terdapat  dalam  peralihan  pasal  53  ayat  1  undang- undang  Republik  Indonesia  tahun  1960  yang  dimana  menjelaskan  tentang  “terkait dengan apa-apa saja sifat sementara hak tanah dan didalam UU RI No 5 tahun 1960 sendiri telah menggolongkan hak tanah menjadi hak tanah bersifat mutlak dan hak tanah bersifat tidak tentu”.
Hak atas tanah tetap adalah hak atas tanah yang tetap berlaku selama peraturan UUPA masih berlaku dan belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Dan hak atas tanah yang ditentukan oleh norma hukum, tepatnya hak atas tanah, justru aturan yang  akan  lahir  kemudian,  akan  ditentukan  oleh  norma  hukum.  Peraturan  tentang hak  atas  tanah  tidak  berlangsung  selamanya,  yaitu  hak  atas  tanah  jelas  akan dihapuskan dalam waktu singkat karena juga bertentangan dengan semangat UUPA. Dalam hukum agraria dikenal konsep mengenai kepentingan-kepentingan yang harus diutamakan, “yang pertama adalah kepentingan umum, hak milik dan hak sosial, dan yang terakhir adalah tentang hak pribadi yang bersifat pribadi (kecuali negara). Jika kita  uraikan  masing-masing,  maka  ada  hak-hak  yang  bersifat  kepentingan  pribadi (hak milik, misalnya) dan hak-hak yang bersifat kepentingan umum (tidak terpisah dari negara), seperti hak guna, hak guna bangunan, dan hak guna bangunan”. Dalam hal ini, hukum agraria nasional mengakui adanya hierarki hak atas tanah.
Undang-undang Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa ada beberapa jenis yang terkait  dengan  hak  penguasaan  tanah,  hak  penguasaan  tanah  ini  dapat diklasifikasikan  ke  dalam  beberapa  tingkatan  atau  dengan  suatu  hierarki,  yaitu sebagai berikut:
a.  Berdasarkan  hak-hak  rakyat  Indonesia,  yaitu  sebutan  yang  diberikan berdasarkan  para  ahli  hukum  serta  hubungan-hubungan  tertentu  dengan ketentuan-ketentuan di bumi, air dan ruang angkasa negara Indonesia, termasuk segala  kekayaan  alam,  juga  terkandung  di  dalamnya.  “Ayat  1  Pasal  1  UU  No.  5 Tahun  1960,  siapa  yang  membicarakannya.  Berdasarkan  ayat  (2)  dan  ayat  (4) pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 dijelaskan bahwa terdapat  2  komponen  mengenai  hak  bangsa  yaitu  unsur  pemilikan”.    Serta kekuasaan sebagai  peraturan  penguasaan dan penggunaan tanah,  beserta  yang dikuasainya. Oleh karena itu, subjek hukum seperti pembawa hak suatu bangsa, yaitu  “seluruh  masyarakat  Indonesia,  yang  untuk  selama-lamanya  pasti  akan bersatu  padu  dengan  kesatuan  bangsa  Indonesia  yang  merupakan  menjadi generasi sebelumnya, atau sekarang dan juga di masa yang akan datang”. Tanah adalah  hak  nasional  dari  segala  penguasaan  tanah  yang  ada  di  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Jadi  pengertian  hak-hak  tersebut  merupakan pengertian yang erat kaitannya dengan konsep berbangsa dan bernegara.
b.  Adanya hak menguasai yang dari tanah itulah nama ini sebenarnya bersumber dari  aturan  UU  No.  5  Tahun  1960,  yang  mengatur  baik  badan  hukum  maupun negara Indonesia itu sendiri. Subyek semua pemegang hak pemerintahan dalam negara  adalah  negara,  negara  kesatuan  Republik  Indonesia,  sebagai  organisasi dan  kekuasaan  rakyat  Indonesia  secara  keseluruhan.  Dan  terciptanya penguasaan  mutlak  atas  negara  ini,  yaitu  pendelegasian  fungsi  dan  kekuasaan bangsa  Indonesia,  juga  dilakukan  oleh  para  founding  fathers  ketika  menyusun undang-undang dasar negara tahun 1945. Republik Indonesia. . Pasal 1 ayat (2) UUPA Indonesia memberikan kekuasaan mutlak kepada negara untuk mengabdi: •  Regulasi dan administrasi untuk distribusi, penggunaan, atau penyediaan dan pemeliharaan  tanah,  air  dan  ruang  angkasa  serta  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  individu,  serta  batas-batas  tanah,  air,  dan  ruang angkasa.
•  Menetapkan  dan  mengatur  hubungan  hukum  yang  timbul  antara  orang perseorangan, serta  perbuatan  hukum  yang  diperlukan dalam  hubungannya dengan tanah dan air, serta ruang angkasa, serta kekuasaan-kekuasaan yang didasarkan  pada  hak  menguasai  suatu  negara,  bertujuan  untuk  mencapai kemakmuran  rakyat  Indonesia  dan  juga  kesejahteraan rakyat  Indonesia,  hal ini juga tertuang dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Graria.  Oleh  karena  itu  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  pasal  2  ayat  4 undang-undang n. 5 tahun 1960, dengan jelas dinyatakan bahwa pertanyaan ini sangat tepat dan sangat membantu dalam menjelaskannya sehingga dapat dijadikan  acuan  bahwa  dalam  pelaksanaan  hak  penguasaan  atas  tanah, penguasaannya  memang  dapat  diberikan  di  satu  pihak  kepada  pemerintah daerah,  dan  juga  kepada  masyarakat  hukum  adat,  sehingga  selama  hal  itu diperlukan  dan  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  kepentingan nasional  berdasarkan  ketentuan  peraturan  negara.  Adanya  hak  menguasai tanah memang menjadi beban yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Oleh  karena  itu,  pemberian  hak  menguasai  oleh  suatu  negara  dan  orang perseorangan atau “badan hukum tidak berarti bahwa di suatu negara, semua hak menguasai negara yang bersangkutan ditiadakan”.
c.  Keberadaan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat,  merupakan  rangkaian kekuasaan  dan  kewajiban  antara  bagian  aturan  adat  masyarakat  hukum  dan tanah  yang  berada  dalam  wilayah  sekelompok  masyarakat  hukum  adat.  Jadi, sangat  jelas  apa  yang  termuat  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  hak  ulayat.  sebagaimana  dijelaskan  dan  diterapkan  dalam bentuk tertulis dalam aturan Negara Republik Indonesia Nomor 5  Tahun 1960, Pasal  3,  yang  menyatakan  pengertian  bahwa  sehubungan  dengan  hak  ulayat yang  mengatur  bahwa  hak  ulayat  diperbolehkan  sesuai  dengan  tradisi  hukum adat  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  di  Indonesia,  tidak  dianggap menyimpang jika didasarkan pada kaidah hak ulayat yang terkait dengan hukum adat sehingga terasa adil dan tidak akan ada keluhan atau protes dengan segala tindakan  di  tengah  masyarakat.  Adapun  pemegang  hak  ulayat  yang  ada  pada semua masyarakat hukum adat juga terbagi menjadi 2 (dua), yakni:
•  “Berdasarkan  masyarakat  adat  silsilah,  adalah  masyarakat  yang  anggota masyarakatnya tampak terikat erat oleh tradisi pertalian darah.
•  Berdasarkan masyarakat yang tercakup dalam pengertian dan aturan hukum adat  teritorial,  yaitu  masyarakat  hukum  adat  yang  sebenarnya  di  mana warganya  bertempat  tinggal  atau  bertempat  tinggal  dalam  satu  wilayah hukum adat yang sama dan tidak berbeda”.
d.  Memiliki hak milik perseorangan atas tanah adalah hakpenguasa untukmemberi jaminan  dan  hak  secara  umum,  yaitu  hak  dan  kekuasaan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  kontrol.  Dalam  bidang  hukum perdata  dan  peraturan  pemerintah  ternyata  penggunaan  hak  atas tanah  sesuai dengan  jenis-jenis  hak  atas  tanah  yang  diberikan  di  Indonesia.  dalam  hal peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku  di  Indonesia  pada  ayat  (1)  Pasal  4,  dapat  dilihat  dalam  peraturan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  yang  sangat-sangat dengan  jelas  menyatakan  bahwa  aturan  siapa  saja  untuk  menguasai  hak  atas tanah,  diatur  dengan  pasal  dan  peraturan  perundang-undangan,  apakah  akan menjadi  milik  sendiri  secara  sah  atau  sekaligus  sebagai  badan  hukum,  tetapi masih  resmi.  dan  sah  secara  hukum.  jadi  aturannya  jelas  bagi  seseorang  yang ingin memiliki tanah.
Konsep status hak atas tanah dari sudut hukum pertanian nasional berkaitan dengan status hak  atas  tanah  akibat  pembangunan.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya, reklamasi lahan adalah proses pembuatan lahan baru dengan mengisi dan/atau mengeringkan suatu wilayah atau badan air di pantai, di laut lepas, di lahan basah dan/atau sungai. Pekerjaan reklamasi tidak hanya sebatas mengisi areal dengan air, tetapi juga pada areal bekas tambang. Reklamasi  sendiri  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  lahan  terbatas  secara  bertahap  menipis untuk digunakan untuk tujuan pembangunan, seperti pembangunan pemukiman, perkantoran, fasilitas hiburan, dll.
Reklamasi  tersebut  diketahui  berdasarkan  peraturan  yang  ada,  yaitu  UUD  RI  No.  Yang dapat dilihat dan dibaca dalam pasal 1 ayat 23 tentang reklamasi tanah adalah suatu kegiatan dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan siapa saja untuk meningkatkan manfaat sumber  daya  tanah  dari  segi  lingkungan  dan  sosial  ekonomi  dengan  reklamasi.  atau pengeringan  tanah.  Selain  itu,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  34  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  27  Tahun  2007,  reklamasi  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  dijelaskan, dan dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari daerah pesisir atau Zona pesisir.
Pengamatan  efektif  dapat  dilakukan  bahkan  sebelum  reklamasi,  serta  kawasan  lain  yang kemudian  menjadi  lahan  baru,  dan  kawasan  tersebut  sebelumnya  berada  di  bawah  kendali negara.  Mutatis  mutandis  dilakukan  untuk  kebaikan  rakyat.  Namun,  Negara  tidak  selalu berperilaku  dengan  cara  yang  sama  saat  mengajukan  pengaduan..  pemerintah  biasanya melakukan  kerja  sama  untuk  rehabilitasi.  “Sebagai  pengakuan  atas  dukungan  pihak  swasta dalam  proses  reklamasi”,  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Pertanian/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional No. 410-1293 No. 2 (dua) dijelaskan bahwa “tanah dilikuidasi dan tanah dinyatakan. di bawah  kendali  negara  dan  peraturan  yang  diberlakukan  oleh  Sekretaris  Negara Pertanian/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional,  sehingga  siapa  pun  yang  melakukan  kegiatan reklamasi tanah dapat diprioritaskan, yaitu mengajukan hak guna tanah atas dasar klaim”.
Berdasarkan  Surat  Edaran  No.  410-1293,  pihak  swasta  yang  berkontribusi  dalam melakukan reklamasi memiliki hak klaim pertama atas tanah yang diterima setelah reklamasi. Hal  ini  menjadi  masalah  karna  belum  ada  pembatasan  hak  atas  tanah  yang  dapat  dialihkan kepada  perorangan.  Untuk  kedepannya,  swasta  bisa  mendaftarkan  propertinya.  Hal  ini bertentangan dengan anggapan bahwa reklamasi tanah terutama dilakukan untuk kepentingan umum. Prinsip meliorasi adalah suatu bentuk pengembangan lahan, jika sudah menjadi lahan maka  sudah  masuk  koridor  penggunaan  lahan.  Munchsin  dan  Imam  Boeskoes  Wahyono menyatakan  bahwa  Ada  empat  komponen  yang  terkait dengan  tata  guna  lahan  atau  disposisi penggunaan  lahan  yaitu  adanya  berbagai  kegiatan  atau  kegiatan  yang  mengumpulkan  data lapangan  tentang  penggunaan  dan  penggunaannya,  kemampuan  mereka  untuk  membentuk, mengendalikan  dan  Perencanaan  untuk  berbagai  jenis  penggunaan  lahan  dilakukan  secara terencana dan sistematis, yang berarti juga sejalan dengan tujuan pembangunan yang sebesar- besarnya  untuk  kemaslahatan  masyarakat.  Menilai  jenis  penggunaan  lahan  secara  substantif, faktor ini sering sekali dilupakan adalah permasalahan “pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”.  Wilayah  pesisir  yang  merupakan  wilayah  negara  yang  dikelola  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus tetap sama setelah pemilihan kembali.
Menurut  penulis,  dengan  melihat  perbedaan  spesifikasi  hak  atas  tanah  individu,  maka
harus ada pembatasan hak yang dapat diterapkan, yang penting karena pada dasarnya apa yang direklamasi berada di bawah pengelolaan pemiliknya. Perubahan dan penambahan tidak lepas dari tingkat kesejahteraan nasional khususnya dalam reklamasi lahan pesisir, karena reklamasi lahan,  mata  pencaharian  banyak  nelayan  hilang.  Tidak  membatasi  sektor  swasta  untuk mengklaim semua hak yang dapat diekspos mengurangi nilai barang publik dan kesejahteraan rakyat  itu  sendiri.  Selanjutnya,  dibab  ini  penulis  menjelaskan  hierarki  hak  atas  tanah berdasarkan fakta bahwa penguasaan negara harus didahulukan dari hak individu.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  penulismenemukan  poin  poin  yang  perlu  diperhatikan yakni:
a. Sebelum melakukan proses  reklamasi pada dasarnya  pantai berada di bawah penguasaan negara,  otomatis  pantai  pada  dasarnya  digunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.
b. Berkenaan  dengan  Pasal  34  Ayat  (2)  Undang-Undang  RI  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  dalam  pelaksanaan  reklamasi, masyarakat  sekitar  juga  harus  memperhatikan  masyarakat  sekitar,  sehingga  setelah reklamasi,  masyarakat  sekitar  (umumnya  nelayan)  kehilangan  mata  pencahariannya, apalagi harus ada keseimbangan manfaat antara pihak-pihak yang terlibat.
c. proses  reklamasi  pantai  adalah  untuk  kepentingan  umum.  Karena  pantai  pada  dasarnya adalah  penguasaan  negara,  maka  dua  wilayah  yang  sebelumnya  merupakan  kehidupan masyarakat  sekitarnya,  dari  tiga  reklamasi  tersebut  merupakan  bagian  dari  ruang  yang ditata.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  status  hak  atas  tanah  hasil  reklamasi  pantai  berada  di bawah  penguasaan  negara  dan  harus  selalu  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat. Namun, “karena negara didukung oleh sektor swasta dalam melaksanakan klaim, wajar saja  jika  negara  memberikan  kuasa  kepada  pemohon  tanah.  Namun  bagi  pencipta,  hak  atas tanah  harus  dibatasi  pada  hak  bercocok  tanam  dan  hak  guna  bangunan  karena  berdasarkan ketentuan  Pasal  12  dan  13  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  40  tahun  1996 tentang  perusahaan.  Hak  pakai,  hak  guna  bangunan  dan  hak  guna  bangunan”.  Sementara  itu, pengaturan  mengenai  kewajiban  hak  guna  bangunan  tercantum  dalam  Pasal  30  dan  Pasal  31 Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan gedung. hak untuk menggunakan.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  penjabaran  diatas,  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  kebijakan  Hak Atas  Tanah  dalam  pelaksanaan  reklamasi  yang  melibatkan  banyak  pihak,  antara  lain  negara, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, penegak hukum dan masyarakat. Masih terjadi pro dan kontra, karena program reklamasi sangat berdampak pada sumber daya alam manusia serta ekosistem lingkungan. Penerapan hukum pemasyarakatan dapat mencakup bidang  Hukum  Internasional,  Hukum  Adat,  Hukum  Pertanahan,  Hukum  Lingkungan.  Undang- undang  Nomor  27  Tahun  2007  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  dan  Pasal  34 mengatur  tentang  reklamasi  daerah,  lembaga  hukum  reklamasi  memiliki  dasar  hukum. Perizinan  reklamasi  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik Indonesia No 17 Tahun 2013 tentang Izin reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Demikian  terkait    kebijakan  untuk  memberikan  kepastian  perbaikan  diatur  dalam  peraturan daerah dan Peraturan Walikota atau Presiden Daerah dijadikan sebagai peraturan pelaksanaan PERDA tersebut.
Sebagai hasil dari perbaikan tersebut, legalitas tanah berada di bawah penguasaan negara dan masih perlu digunakan untuk kesejahteraan umum. tetapi, pihak swasta yang terlibat dalam unsur  reklamasi  bisa  mengajukan  hak  atas  lahan  yang  timbul  dari  reklamasi  dan mengutamakan pihak lain.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Hajati,  Sri.  (2005).  Reskontruksi  Hak  Tanah  dlm  Rangka  Pembruan  Hokum  Agraia  National, Naskah Pidato yang disampekan dalam acara peneriman jabatan guru besar. Surabaya: FH Unair.
Huda,  Moch.  C.  (2013).  PENGATURAN  PERIZINAN  REKLAMASI  PANTAI  TERHADAP
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP. Perspektif , 18 (2). https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.121
Kalalo,  Flora  Pricilia.  (2009).  Implikasi  Hukum  Kebijakan  Reklamasi  Pantai  dan  Laut  di Indonesia. Buku I. Bandung: Logoz Publishing.
Kalalo,  Flora  Pricilia.  (2010).  Implikasi  Hukum  KebijakanReklamasi  Pantai  dan  Laut  di Indonesia.  Buku II. Bandung: Logoz Publishing.
Kalalo, Flora Pricilla. (2016). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Katarsaputra, G. (1991). Hokum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta:  Rineka Cipta.
Koeswahyono,  Muchsin  dan  Imam.  (2008).  Aspek  Kebijakansanaan  Hukum  Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang Sinar Gradika. Jakarta.
Kusumaningtyas,  Himawari.  (2008).  Status  Penguasaan  Tanah  Oleh  Masyarakat  di  Sepanjang Daerah Aliran Sungai di Kota Bandar Lampung. Universitas Lampung.
Leksmana,  Fitra  Yudha  Indrias.  Tt.  Status  Hukum  Hak  Atas  Tanah  Hasil  Reklamasi  Pantai. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
Muhammad  Alfan,  R.,  Lukman,  K.,  Handoyo,  T.,  Mulki  Ernas,  B.,  Perencanaan  Pembangunan Daerah, B., & Barru, K. (2021). Analisis Masalah Sosial Dampak Reklamasi Pantai Losari. Development Policy and Management Review (DPMR) , 1 (2).
Mahmud Marzuki, P. (2019). Penelitian Hukum. Dalam Jurnal Penelitian Hukum . Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Dalam jurnal Penelitian Hukum . Santoso, U. (2015). PEROLEHAN HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI REKLAMASI PANTAI.
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 27 (2). https://doi.org/10.22146/jmh.15886.
Santoso, U. (2017). Hukum Agraria: Kajian Komprehenshif. Dalam Penerbit Prenamedia Group . Wargakusumah, Hasan. (1995). Hukum Agraria I. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Widodo,  Josef  Henokh.  (2022).  Hak-hak  Atas  Tanah  yang  Dapat  Dimiliki  Warga  Negara  Asing atau  Badan  Hukum  Asing  di  Indonesia.  Universitas  Katolik  Parahyangan:  Lembaga Bantuan Hukum Penganyoman