## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018 ISSN: 2549-4872

## PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH

## St. Saleha Madjid
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta || sittisalehamadjid@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  menggunakan  metode  diskripsi  kualitatif,  mencoba  untuk mendiskripsikan  tujuan  umum  dari  muamalah  yaitu  untuk  mencapai  banyak kemashlahatan  dan  meminimalkan  kemudharatan,   dengan  menggunakan prinsip  prinsip  tauhid,  khilafah,  keadilan.  Dengan  dasar  setiap  muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  dua  prinsip  atau  asas  dalam muamalah  yakni  prinsip  umum  dan  prinsip  khusus.  Dalam  prinsip  umum terdapat  empat  hal  yang  utama,  yakni;  1)  setiap  muamalah  pada  dasarnya adalah  mubah  kecuali  ada  dalil  yang  mengharamkannya;  2)  mendatangkan kemaslahatan  dan  menolak  kemudharatan;  3)  keseimbangan  antara  yang transendent dan immanent; 4) keadilan dengan mengenyampingkan kezaliman. Sementara  itu  prinsip  khusus  memiliki  dua  turunan  yakni  yang  diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip, yakni; 1) objek transaksi  haruslah  yang halal; 2) adanya kerihdaan semua pihak terkait; 3) pengelolaan asset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang dilarang terdapat beberapa  prinsip  juga:  1)  riba  2)  gharar;  3)  tadlis;  4)  berakad  dengan  orang- orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya.
Kata Kunci : Mashlahah, Mudharat , Prinsip, dan Ekonomi Islam

## Abstract
This  paper  uses  a  qualitative  description  method,  trying  to  describe  the general  purpose  of  muamalah  that  is  to  achieve  many  kemashlahatan  and minimize kemudharatan, using principles of monotheism, khilafah, justice. On the  basis  of  every  muamalah  is  allowed  unless  there  is  a  proposition  that forbid it.
The  results  showed  that  there  are  two  principles  or  principles  in  muamalah namely  general  principles  and  special  principles.  In  the  general  principle there are four main things, namely; 1) every muamalah is essentially a mubah unless  there  is  a  proposition  that  forbids  it;  2)  to  bring  benefit  and  to  reject kemudharatan; 3) the balance between the transcendent and the immanent; 4) justice to the  exclusion of injustice.  In the meantime the special principle has two derivatives of which are commanded and which are forbidden. As for what is ordered there are three principles, namely; 1) the transaction object must be lawful;  2)  the  existence  of  kerihdaan  all  related  parties;  3)  safe  and  honest asset  management.  While  the  prohibited  there  are  several  principles  as  well: 1) usury  2)  Gharar;  3)  tadlis;  4)  commit  with  people  who  are  not  lawful  like crazy, child, forced, and so forth.
Keywords : Mashlahah, Mudharat, Principles, and Islamic Economics

## PENDAHULUAN
ذعبفًنا  ءسدٔ  خنبصًنا  تهج
( mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan ), demikianlah hakikat  diturunkannya  syari‟at  Islam dalam  bentuk  larangan  dan  perintah dari  Allah  dan  Rasul-Nya.  Bahwa setiap  yang  masuk  dalam  kategori perintah yang mesti dikerjakan, pastilah di sana mengandung kemaslahatan
bagi manusia.
Sebaliknya,  setiap larangan  yang  mesti dijauhi,  pasti  juga  terdapat  mudarat. Walaupun  acapkali  hikmah  dari amr ataupun nahy tersingkap  jauh  setelah nash  diturunkan.  Status  keharaman al khinzir misalnya, belakangan
dibuktikan  secara  ilmiah  kalau  hewan tersebut berdampak buruk bagi kesehatan  manusia,  baik  pisik  maupun psikis. Demikian halnya dengan ketentuan mu‟amalah, berbagai ketentuan  yang  ada  dalam  nash,  jelas untuk  kemaslahatan  manusia  secara umum. Ketentuan-ketentuan ini merupakan prototipikal dialektika Islam  terhadap  kegiatan  perekonomian manusia.  Sebagai  agama  fitrah,  Islam tentu  tidak  akan  mengabaikan  aspek penting  dalam  kesinambungan  hidup manusia  ini.  Walaupun  ketentuan tersebut  lebih  banyak  pada  aspek himbauan moral, namun dengan
tingginya  spirit  keagamaan,  ternyata terbukti  efektif    menjadi as  a  tool social engenerring di tengah masyarakat. Dalam prakteknya, konsep ini  mampu  memvisualisasikan  bahwa tidak  hanya  kepatuhan  yang  bersifat transendental  saja  yang  tergambar, namun  pada  hakikatnya  juga  untuk memenuhi naluri kemanusian universal yang immanental.

## PEMBAHASAN
Menurut  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia,  asas  memiliki  makna  dasar, prinsip,  yang  jadi  anutan,  dan  hokum (2001:  82),  fundamen  (alas,  dasar) bangunan  asal,  pangkal,  dasar,  alasan, fundamental,  dan  prinsip  (Munawwir, 1984:  26).  Sementara  prinsip  adalah sesuatu  yang  dipegang  sebagai  anutan yang  utama  (Badudu  dan  Zaim,  2001: 1089).
Muslimin  menyebut  beberapa prinsip ekonomi Syari‟ah (2003: 47):
Pertama ,  prinsip  tauhid  yang mengajarkan  kepada  manusia  agar dalam  hubungan  kemanusiaan,  sama esensialnya  dengan  hubungan  kepada Allah. Dengan demikian, proses kegiatan ekonomi
senantiasa dilandaskan  pada  sistem  tauhid  dalam
wujud  keadilan  sosial  yang  bersumber dari al Qur‟an dan Sunnah.
Kedua , prinsip khilafah. Manusia  adalah  khalifah  Tuhan  di muka  bumi  dan  bertindak  sebagai pemegang  amanah  dari  Allah  untuk menegakkan hukum-Nya. Dalam proses ekonomi, nilai khilafah ini akan terimplementasi dalam terjalinnya ukhuwah dan persamaan, terhindar dari perilaku  yang  mengandung  unsur– unsur  kezaliman,  dan  tidak  terjadinya praktek  eksploitasi  yang  merugikan orang lain.
Ketiga ,  prinsip  keadilan  yang terimplementasikan dalam perilaku yang  tidak  hanya  didasarkan  kepada ayat/dalil  Qur‟an  dan  Sunnah,  tetapi juga didasarkan kepada prinsip keseimbangan dan keadilan.
Sementara  itu,  Ali  Fikri  (1997: 114)  menyebutkan  beberapa  prinsip (asas) dalam ekonomi Islam :
1. Mengakui  hak  milik  baik  secara individual maupun secara umum
2. Kebebasan ekonomi
3. Kebersamaan  dalam  menanggung kebaikan  ( al  takaful  al  ijtimai )
Dalam prinsip ini mencakup;
a. Guna  mewujudkan  kebahagiaan baik pribadi maupun masyarakat
b. Kepentingan  pribadi  tidak  boleh merugikan  kepentingan  jemaah (orang banyak)
c. Kebersamaan dalam rangka
menjaga  kesatuan  (ukhuwah), keakraban,  ta‟awun,  dan  saling amanah
d. Berlaku objektif dan tidak
diskriminatif. Islam telah menetapkan penekanan penting dari faedah memberikan  timbangan  dan  ukuran yang  benar,  seribu  empat  ratus  tahun yang  lalu.  Banyak  ayat  ataupun  hadis yang  memerintahkan  secara  tegas Sebaliknya mengecam perilaku
ketidakjujuran,  sebagaimana  firman- Nya dalam QS. 83 : 1-6: مْي َٔ (  ٍَيِفِّفَطًُْهِن ١ ىَهَع  إُنبَزْكا  اَرِئ  ٍَيِزَّنا  ) (  ٌَُٕف َْٕزْغَي  ِطبَُّنا ٢ ْىَُُْٕ َص َٔ  َْٔأ ْىُُْٕنبَك اَرِئ َٔ ) ٌَٔ ُشِغْخُي ( ٣ ( ْىَََُّٓأ  َكِئَنُٔأ  ٍُُّظَي  لاَأ (  ٌَُٕثُٕعْجَي ٤ (  ٍىيِظَع  ٍو َْٕيِن  ) ٥ ( ُوُٕقَي  َو َْٕي ا  ِّة َشِن  ُطبَُّنا ٍَيًَِنبَعْن ( ٦ (
Terjemahnya: “1). Celakalah  bagi  orang-orang yang  curang  (dalam  menakar  dan menimbang),  2)  (yaitu)  orang- orang  yang  apabila  menerima takaran  dari  orang  lain  mereka minta  dipenuhi,  3)  dan  apabila mereka  menakar  atau  menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi,  4)  Tidakkah  orang- orang itu mengira, bahwa sesungguhnya
mereka akan
dibangkitkan,  5)  pada  suatu  hari yang  besar,  6)  (yaitu)  pada  hari (ketika)  semua  orang  bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. “
Kedua ,  ittikad  baik.  Islam  tidak hanya  menekankan  agar  memberikan timbangan  dan  ukuran  yang  penuh, tetapi  juga  dalam  menimbulkan  ittikad baik  dalam  transaksi  bisnis  karena  hal ini  dianggap  sebagai  hakikat  dari bisnis.  Terjadinya  hubungan  buruk dalam bisnis biasanya jika kedua belah pihak  tidak  dapat  menentukan  secara tertulis  syarat  bisnis  mereka  dengan jelas dan jujur.
1. Prinsip Umum Secara lebih rinci, Fathhurrahman  Djamil  (2013:  153) mengklasifikasi prinsip muamalah kepada  dua,  yakni  prinsip  umum  dan prinsip  khusus.  Secara  umum,  prinsip muamalah  adalah; pertama, kebolehan dalam  melakukan  aspek  muamalah, baik, jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Dalam kaedah fiqh disebutkan ل ذي ٌا لاا خد بث ءلاا خهي بعًنا ىف مص ْلاا

## بًٓي شذر ىهع مين د
Prinsip  dasar  muamalah  adalah  boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan- nya (Djazuli, 2011: 130) .
Kedua, muamalah  dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan
(maslahat) bagi manusia dan atau untuk menolak  segala  yang  merusak  ( dar  al mafasid  wa  jalb  al  masalih ).  Hal  ini sejalan dengan maqasid syari‟ah bahwa tujuan  diturunkannya  syariah  adalah untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia.  Al  Syatibi  menyebut  lima pokok  dasar  yang  menjadi  prioritas dijaga  dengan  diturunkannya  syari‟at; hifzu  al  din (agama), hifz  nafs (jiwa),
hifz  al  aql (menjamin  keselamatan
akal), hifzu  al  mal (harta),  dan hifz  al nasl (keturunan) (al-Syatibi: 3).
Hakikat kemaslahatan dalam Islam  adalah  segala  bentuk  kebaikan dan  manfaat  yang  berdimensi  integral duniawi  dan  ukhrawi,  material  dan spiritual,  serta  individual  dan  kolektif. Sesuatu  dipandang  Islam  mengandung maslahat  jika  memenuhi  dua  unsur yakni  kepatuhan  syari‟ah  (halal)  dan bermanfaat  serta  membawa  kebaikan (thayyib)  bagi  semua  aspek  secara integral  yang  tidak  menimbulkan muharat dan merugikan pada salah satu aspek (Djamil, 2013: 154).
H.A Jazuli (2003: 53)
menyimpulkan  pendapat  ulama  terkait kriteria maslahat:
1. Kemaslahatan  itu  harus  diukur dengan  maqashid  syari‟ah,  dalil-
dalil  kulli  (general  dari  Al  Qur‟an dan  Sunnah),  semangat  ajaran,  dan kaedah kuliah hukum Islam 2. Kemaslahatn itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat hingga tidak meragukan lagi.
3. Kemaslahatan  itu  harus  memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat  bukan  pada  sebagian kecil masyarakat
4. Kemaslahatan itu memberi-kan
kemudahan,  bukan  mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)
dalam  musyawarah Nasional VII Tahun 2005 pada keputusannya No.6/MUNAS/VII/MUI/10/2005
(2005:  156  )  memberikan  kriteria sebagai berikut :
1. Kemaslahatan menurut hukum Islam  adalah  tercapainya  tujuan syari‟ah  (maqashid  syari‟ah)  yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer  ( al  dharuriyat  al  khams ) yaitu;  agama, jiwa, akal,  harta,  dan keturunan;
2. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh  syari‟ah  adalah  kemaslahatan
Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018 | ISSN: 2549-4872
yang  tidak  bertentangan  dengan nash;
3. Yang  berhak  menentukan  maslahat dan  tidaknya  sesuatu  menurut syari‟ah  adalah  lembaga  yang mempunyai  kompetensi  di  bidang syari‟ah  dan  dilakukan  melalui ijtihad jama‟i.
Sekiranya terdapat dua hal sekaligus  manfaat  dan mudharat, maka menolak kemungkaran harus
didahulukan. Sebagaimana  kaedah fiqh menyebutkan:
خنبصًنا تهج ىهع وذقي ذعبفًنا ؤسد
Menolak kemungkaran harus diprioritaskan  ketimbang  dibanding menarik manfaat.
Sebagai  contoh  adalah  mendiri- kan  Bank  ASI  yang  bermanfaat  bagi anak-anak  balita  yang  ditelantarkan oleh  orang  tuanya  atau  bisa  jadi  orang tua  yang  bermasalah  dengan  ASI  yang tidak keluar. Dengan adanya Bank ASI, maka  tidak  sulit  lagi  menemukan  ASI untuk anak-anak kondisi pada tersebut. Namun  kemudharatan  yang  timbul dengan  adanya  bank  ASI  adalah sulitnya  mengidentifikasi  pemilik  ASI di  bank  tersebut.  Padahal  pemilik  ASI harus  diketahui  secara  jelas  untuk memastikan siapa ibu susuan dari anak tersebut  berikut  keluarga  susuannya
(saudara  sepersusuan  dan  orang  tua serta  suami  dari  ibu  susuan).  Hal  ini untuk menghindari jangan sampai nanti terjadi  pernikahan  dengan  saudara (keluarga) sepersusuan.
Ketiga, muamalah  dilaksanakan dengan  memelihara  nilai  keseimbang- an (tawazun). Konsep ini dalam syariah meliputi  berbagai  segi  antara  lain meliputi keseimbangan antara pembangunan  material  dan  spiritual; pemanfaatan  serta  pelestarian  sumber daya.  Pembangunan  ekonomi  syariah tidak hanya ditujukan untuk
pengembangan sektor korporasi, namun  juga  pengembangan  sektor usaha  kecil  dan  mikro  yang  terkadang luput dari upaya-upaya pengembang-an sektor  ekonomi  secara  keseluruhan (Djamil, 2013: 155) .
Keempat, muamalah  dilaksana- kan  dengan  memelihara  nilai  keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman.  Segala  bentuk  muamalah yang  mengandung  unsur  penindasan tidak  dibenarkan.  Keadilan  adalah menempatkan  sesuatu  hanya  pada tempatnya  dan  memberikan  sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan
dalam aktivitas  ekonomi  berupa aturan prinsip  muamalah  yang  melarang adanya  unsur  riba,  zalim,  maysir, gharar,  objek  transaksi  yang  haram (Djamil, 2013: 155) .
Semua  jual  beli  yang  berisi kezhaliman  dari  salah  satu  pihak  atas yang  lainnya  maka  jual  belinya terlarang. Para ulama memberikan satu kaedah:
ذدأ  ٍي  ساشضئ  ىهع  ذهًزشا  خهيبعي  مك شخلآا  فشطنا  ّث  ضشي  ىن  شخلآبث  ٍيذقبعنا
خيشذي خهيبعًنبف Semua muamalat yang mengandung  tindakan  merugikan dari salah satu transaktor terhadap  yang  lainnya  dan  pihak yang  lain  tersebut  tidak  ridha maka muamalatnya terlarang.
Kaedah  ini  berdasarkan  firman  Allah Ta‟ala:
يَأ  اَي
ْىُكَنا َْٕيَأ  إُهُكْأَر  لا  إَُُيآ  ٍَيِزَّنا  بَْ ُّ ّّ
ْيَث ٍضا َشَر  ٍَْع ًح َسبَجِر  ٌَُٕكَر  ٌَْأ  َّلاِئ  ِمِطبَجْنبِث ْىُكَُ ْىُكُِْي
Terjemahnya: “Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan  yang  Berlaku  dengan suka sama-suka di antara kamu” .(QS an-Nisaa‟/4:29) Kezhaliman dapat merusak keridhaan  dalam   transaksi,  maka  Nabi shalallahu „alaihi wa sallam bersabda:
ِذَي  َلا  َلاَأ  إًُِهْظَر  لاَأ ِتيِطِث  َّلاِئ  ٍب ِشْيا  ُلبَي  ُّم ُُّْ ِي  ٍظْفََ
Terjemahnya: “Janganlah kalian berbuat zhalim, ingatlah  tidak  halal  harta  seorang kecuali dengan keridhoan darinya” (HR al-Baihaqi).

## 2. Prinsip Khusus
Secara khusus, prinsip muamalah dapat  disimplikasi  pada  hal-hal  yang dilarang  dalam  praktek  muamalah  dan hal-hal yang  diperintahkan  untuk dilakukan. Untuk hal-hal yang diperintahkan  dalam  muamalah  adalah sebagai  berikut  : pertama, objek transaksi  mesti  halal.  Artinya  dilarang melakukan  bisnis  ataupun  aktivitas ekonomi  terkait  yang  haram.  Sebagai contoh Islam melarang menjual minuman keras, najis, alat-alat perjuadian,  dan  lain-lain.  Sehubungan dengan itu berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang mencampuradukkan barang-barang
halal  dan  haram  juga  tak  dibenarkan dalam Islam. Investasi tidak halal yang dilakukan  oleh  suatu  perusahaan  sama artinya dengan tolong menolong dalam keburukan sebagaimana dilarang dalam QS.  5  :  2.  Preferensi  seorang  muslim bukan  sekedar  ditentukan  oleh  utility semata, tetapi apa yang disebut sebagai mashlahat  dengan  tanpa  meninggalkan aspek rasionalitas (Djamil, 2013: 155).
Kemudian jual beli yang
dilarang  dalam  Islam  lainnya  adalah menjual barang-barang yang diharamkan.  Ketika  barang  yang  telah Allah  tetapkan  haram,  maka  untuk
menjualnya pun diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw : وشد  ءيش  مكأ  وٕق  ىهع  وشد  ارئ  الله  ٌئ

## ًٍث ىٓيهع
Terjemahnya:
“Sesungguhnya  Allah  jika  mengh aramkan atas suatu kaum memakan  sesuatu,  maka  diharam kan   pula  hasil  penjualannya” (HR. Abu Daud)
Hal  ini  juga  disebutkan  dalam sebuah hadits yang membahas
bahwasanya orang yang tidak melakukan aktifitas haram tetapi membantu  terlaksananya  perbuatan tersebut, maka haram pula :
َنَعَل :َلاَق  ٍكِلاَم  ِنْب  ٍسَنَا  ْنَع
ُل ْىُس َر ىِف ِالله َو  اَهَر ِصَتْعُم  َو  اَهَر ِصاَع  :ًةَرَشَع  ِرْمَخلْا اَهَيِقاَس  َو ِهْيَلِا َةَل ْىُمْحَملْا  َو اَهَلِماَح  َو اَهَب ِراَش َو  اَهَل  َي ِرَتْشُملْا  َو  اَهِنَمَث  َلِكآ  َو  اَهَعِئاَب  َو
ُهَل َةا َرَتْشُملْا
Terjemahnya:
“Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat tentang  khamr  sepuluh  golongan: 1)  yang  memerasnya;  2)  yang minta diperaskan; 3) yang meminumnya; 4) yang me- ngantarkannya;  5)  yang  minta diantarinya;  6)  yang  menuang- kannya;  7)  yang  menjualnya;  8) yang  makan  harganya;  9)  yang
membelinya;  dan  10)  yang  minta dibelikannya”. (HR. Tirmidzi)
خزيًنأ  شًخنا  عيث  وشد  ّنٕعسٔ  الله  ٌئ وبُصلأأ
Terjemanya:
“ Allah  dan Rasulnya meng-
haramkan menjual minuman keras , bangkai dan patung. ” بََُثَّذَد يِثَأ  ٍِْث  َذي ِضَي  ٍَْع  ُثْيَّهنا  بََُثَّذَد  ُخَجْيَزُق ٍِْث  ِشِثبَج  ٍَْع ٍحبَث َس يِثَأ  ٍِْث  ِءبَطَع  ٍَْع ٍتيِجَد ِ َّاللَّ  َلُٕع َس  َعًَِغَََُّٓأ بًََُُْٓع ُ َّاللَّ  َي ِض َس ِ َّاللَّ  ِذْجَع َُْٕ َٔ  ِخْزَفْنا  َوبَع  ُلُٕقَي  َىَّهَع َٔ  ِّْيَهَع  ُ َّاللَّ  ىَّهَص َّكًَِث ِخَزْيًَْنا َٔ  ِشًَْخْنا َعْيَث َو َّشَد َُّنُٕع َس َٔ َ َّاللَّ  ٌَِّئ َخ َذْيَأ َسَأ ِ َّاللَّ َلُٕع َس بَي َميِقَف  ِوبَُْصَ ْلأا َٔ  ِشي ِضُْ ِخْنا َٔ ٍَُْْذُي َٔ  ٍُُفُّغنا  بَِٓث  ىَهْطُي  بَََِّٓاَف  ِخَزْيًَْنا  َوُٕذُش َلبَقَف  ُطبَُّنا  بَِٓث  ُخِجْصَزْغَي َٔ ُدُٕهُجْنا بَِٓث َُْٕ  َلا َىَّهَع َٔ ِّْيَهَع ُ َّاللَّ ىَّهَص ِ َّاللَّ  ُلُٕع َس  َلبَق َّىُث  وا َشَد َوَّشَد  بًََّن  َ َّاللَّ  ٌَِّئ  َدَُٕٓيْنا  ُ َّاللَّ  َمَربَق  َكِنَر  َذُِْع ًَََُُّث إُهَكَأَف ُُِٕعبَث َّىُث ُُِٕهًََج بََٓيُٕذُش

## –
Terjemahnya:
“ Telah menceritakan kepada kami
Qutaibah telah menceritakan kepada  kami  Al  Laits  dari  Yazid bin Abi Habib dari „Atho‟ bin Abi Rabah  dari  Jabir  bin  „Abdullah radliallahu „anhu bahwasanya dia mendengar  Rasulullah  shallallahu „alaihi  wasallam  bersabda  ketika Hari  Penaklukan  saat  Beliau  di Makkah:  “Allah  dan  RasulNya
telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung- patung”.  Ada  yang  bertanya:
“Wahai  Rasulullah,  bagaimana dengan  lemak  dari  bangkai  (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaat-kan untuk memoles sarung  pedang  atau  meminyaki kulit-kulit  dan  sebagai  bahan minyak  untuk  penerangan  bagi manusia?Beliau bersabda: “Tidak, dia  tetap  haram”.  Kemudian  saat
itu  juga  Rasulullah  shallallahu „alaihi wasallam bersabda: Semoga  Allah  melaknat  Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya  lalu  memperjual belikannya  dan  memakan  uang jual belinya” (HR. Bukhari).
Kedua, adanya  keridhaan  pihak- pihak  yang  bermualamah.  Dasar  asas ini adalah kalimat an taradhin minkum (saling  rela  diantara  kalian,  QS.  An- Nisa:  29).  Asas  ini  menyatakan  bahwa segala  transaksi  yang  dilakukan  harus atas  dasar  kerelaan  antara  masing- masing  pihak.  Kerelaan  antara  pihak- pihak  yang  berakad  dianggap  sebagai prasyarat  bagi  terwujudnya  semua transaksi.  Jika  dalam  transaski  tidak terpenuhi  asas  ini,  maka  itu  artinya sama dengan memakan sesuatu dengan cara  bathil  yang  dilarangAllah  dalam QS. 2 : 188 :
بَِٓث  إُنْذُر َٔ  ِمِطبَجْنبِث  ْىُكَُْيَث  ْىُكَنا َْٕيَأ  إُهُكْأَر  َلا َٔ ِطبَُّنا  ِلا َْٕيَأ  ٍِْي  بًقي ِشَف  إُهُكْأَزِن  ِوبَّكُذْنا  ىَنِئ ِْلبِث
ًٌََُٕهْعَر ْىُزََْأ َٔ  ِىْث
Terjemahnya:
“ Dan  janganlah  sebahagian  kamu memakan  harta  sebahagian  yang lain  di  antara  kamu  dengan  jalan yang  bathil  dan  (janganlah)  kamu membawa  (urusan)  harta  itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan  sebahagian  daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan  berbuat)  dosa,  padahal kamu mengetahui.
Transasksi  yang  dilakukan  tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan  yang  saling  rela diantara yang melakukan transaksi jika di  dalamnya  ada  tekanan,  paksaan, tipuan dan miss-statemen. Jika asas ini mengharuskan  tidak  adanya  paksaan dalam  proses  transaksis  dari  pihak manapun,  kondisi  ini  diimplementasi- kan  dalam  perjanjian  yang  dilakukan diantaranya  dengan  kesepakatan  dalam bentuk  shigat  ijab  dan  qabul  serta adaya  hak  kiyar  (hak  opsi)  (Djamil, 2013: 157).
ٔ  ٍيذق  بعزًنا  ىض  س  ذقعنا  يف  مص  ْلاا د بعزن بث ِ بي ضزنا بي ّزجيزَ
“Hukum  asal  dalam  transaksi adalah  keridhaan  kedua  belah pihak  yang  berakad,  hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan” (al  Nadwi,  1998:
253) .
Senada dengan ini Ibnu Taimiyah mengatakan:
ٍي ذق بعزعنا بضس د ٕقعنا يف مص ءلاا
Terjemahnya:
“Dasar dari akad adalah keridhaan  kedua  belah  pihak”
(Taimiyah, 2001: 470) .
ِ شيغ كهي يف ف شصزي ٌا ذد ْلاص ٕجي لا َّرا لاث
Tak  seorangpun  boleh  melakukan tindakan hukum atas milik seseorang  tanpa  izin  si  pemilik harta (Djazuli, 2011: 78) .
Ketiga ,  pengurusan  dana  yang amanah. Amanah mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga mukmin berarti yang beriman, yang mendatangkan keamanan,  juga  yang  memberi  dan menerima amanah. Orang yang beriman  disebut  juga  al-mukmin, karena  orang  yang  beriman  menerima rasa  aman,  iman  dan  amanah.  Bila orang  tidak  menjalankan  amanah berarti  tidak  beriman  dan  tidak  akan memberikan  rasa  aman  baik  untuk dirinya dan sesama masyarakat lingkungan  sosialnya.  Dalam  sebuah hadis dinyatakan "Tidak ada iman bagi orang yang tidak berlaku amanah".
Dari  pengertian  di  atas,  dapat diambil suatu pengertian bahwa amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil  sesuatu  melebihi  haknya dan  tidak  mengurangi  hak  orang  lain, baik  berupa  harga  maupun  jasa. Amanah  merupakan  hak  bagi  mukallaf yang  berkaitan  dengan  hak  orang  lain untuk menunaikannya karena menyampaikan  amanah  kepada  orang yang  berhak  memilikinya  adalah  suatu kewajiban.
Dalam  berbisnis,  nilai  kejujuran dan  amanah  merupakan  cirri  yang mesti  ditunjukkan  karena  merupakan sifat  Nabi  dan  Rasul  dalam  kehidupan sehari-hari. Terkait ini Nabi bersabda : Pedagang  yang  jujur  dan  amanah berada  bersama  para  Nabi  dan  para syuhada .  Amanah  (trust)  adalah  modal utama  untuk  terciptanya  kondisi  damai dan  stabilitas  di  tengah  masyarakat, karena amanah sebagai landasan moral dan  etika  dalam  bermuamalah  dan berinteraksi sosial. Firman Allah dalam QS. 4 : 58 sebagai berikut :
بَِٓهَْْأ  ٰىَنِئ  ِدبََبَيَ ْلأا أُّدَإُر  ٌَْأ ْىُك ُشُيْأَي َ َّاللَّ  ٌَِّئ ۚ ِلْذَعْنبِث  إًُُكْذَر  ٌَْأ  ِطبَُّنا  ٍَْيَث  ْىُزًَْكَد  اَرِئ َٔ َك  َ َّاللَّ  ٌَِّئ  ۗ ِِّث  ْىُكُظِعَي  بًَِّعَِ  َ َّاللَّ  ٌَِّئ
بًعيًَِع  ٌَب ا ًشي ِصَث
Terjemahnya:
“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada  yang  berhak  menerimanya dan  (menyuruh  kamu)  apabila menetapkan hukum
diantara manusia  supaya  kamu  menetapkan dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah memberi  pengajaran  yang  sebaik- baiknya  kepada  kamu.  Sesungguh- nya  Allah  Maha  Mendengar  lagi Maha Melihat.”
Dalam kitab-kitab sejarah perjuangan Rasulullah, amanah merupakan salah satu diantara beberapa sifat  yang  wajib  dimiliki  para  Rasul.
Mereka  bersifat  jujur  dan  dapat
dipercaya, terutama dalam urusan yang berkaitan  dengan  tugas  kerasulan, seperti  menerima  wahyu,  memelihara keutuhannya  dan  menyampaikannya kepada  manusia,  tanpa  penambahan, pengurangan atau penukaran sedikitpun. Mereka juga bersifat amanah dalam arti terpelihara dari hal- hal yang dilarang oleh Allah baik lahir maupun batin. Menepati amanah merupakan  moral  yang  mulia.  Allah Swt menggambarkannya sebagai orang mukmin  yang  beruntung  (Q.S.23:8), sebaliknya  Allah  tidak  suka  orang- orang  yang  berkhianat  dan  tidak merestui tipu dayanya (Q.S.12:52), dan orang  yang  mengkhianati  amanah termasuk salah satu sifat orang munafik (hipokrit).
Demikian halnya dalam mengelola lembaga  keuangan  syari‟ah, amanah  merupakan  kunci  kesuksesan. Dana  yang  disimpan  oleh  nasabah  dan investor  mesti  diurus  dengan  rasa tanggung  jawab  dan  hati-hati,  serta dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai  dengan  akad  yang  dibuat. Seseorang  yang  terlibat  dalam  usaha tersebut  harus  mampu  mengelola  harta sehingga mampu menentukan investasi yang  dimiliki  memberikan  tingkat
imbalan  ( rate  of  returne  atau  profit ) yang tinggi tanpa meninggalkan koridor  nilai-nilai  Islam.  Artinya, amanah  yang  diberikan  oleh  pihak pemberi  saham  (modal)  dapat  terjaga dengan  baik  dan  tercapainya  kepuasan sehingga  mendorong  untuk  investasi selanjutnya (Djamil, 2013: 158).
Adapun  hal-hal  yang  dilarang untuk dilakukan adalah ; pertama, riba. Diskursus  tentang  riba  di  kalangan umat
Islam terdapat dua
kecenderungan;  1)  yang  berpendapat bahwa riba merupakan setiap tambahan dari  pinjaman  yang  berasal  dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan debitur. 2) yang  berpendapat  bahwa  larangan  riba dipahami  sebagai  suatu  kegiatan  yang menimbulkan
eksploitasi dan ketidakadilan  yang  secara  ekonomi menimbulkan  dampak  yang  sangat merugikan  masyarakat  (Djamil,  2013: 158).
Riba  menurut  bahasa  berarti al ziyadah (tambahan).  Yang  dimaksud disini  adalah  tambahan  atas  modal, baik  penambahan  itu  sedikit  ataupun banyak (Sabiq, 1998: 89). Banyak ayat dan  hadis  yang  melarang  tentang  riba ini.
بًفبَعْضَأ  بَث ِّشنا  إُهُكْأَر  َلا  إَُُيآ  ٍَيِزَّنا  بَُّٓيَأ  بَي ٌَُٕذِهْفُر ْىُكَّهَعَن َ َّاللَّ إُقَّرا َٔ ۖ ًخَفَعبَضُي Terjemahnya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  memakan  riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah  kamu  kepada  Allah agar kamu mendapat keberuntungan.” (Ali  „Imran/3: 130) بَث ِّشنا َو َّشَد َٔ َعْيَجْنا ُ َّاللَّ َّمَدَأ َٔ Terjemahnya: “ Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba …” (Al-
Baqarah/2: 275 )
Dalam  ayat  lain  Allah  Ta‟ala
berfirman:
بَُّٓيَأ بَي بَث ِّشنا إُهُكْأَر  َلا إَُُيآ ٍَيِزَّنا
Terjemahnya:
“ Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah kamu memakan riba …” (Ali „Imran/3: 130)
Dalam as-Sunnah banyak sekali didapatkan
hadits-hadits
yang
mengharamkan riba.
ْيَهَع ُالله ىَّهَص ِالله ُل ُْٕع َس ٍََعَن بَث ِّشنا َمِكآ َىَّهَع َٔ ِّ ءا ََٕع ْىُْ :َلبَق َٔ .ِّْيَذِْبَش َٔ َُّجِربَك َٔ َُّهِك ُْٕي َٔ .
Terjemahnya: “ Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam  telah  melaknat  pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya dan dua saksinya,” dan beliau  bersabda,  “mereka  semua sama.” (HR. Muslim)
Dalam hadits yang sudah disepakati  keshahihannya  dari  Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata
bahwa  Rasulullah  Shallallahu  „alaihi wa sallam bersabda:
َمِكآ  :ٍَُُِّْٓي  َشَكَر َٔ  !ِدبَقِث ًُْْٕنا  َعْجَّغنا  إُجَُِزْجِئ بَث ِّشنا .
Terjemahnya: “Jauhilah  tujuh  perkara  yang membawa kehancuran,” dan beliau  menyebutkan  di  antaranya, “Memakan riba.”
إُّهَدَأ  َّلاِئ  بََ ِّضنا َٔ  بَث ِّشنا  ٍو َْٕق  يِف  َشََٓظ  بَي َّمَج َٔ  َّضَع ِ َّاللَّ  َةبَقِع ْىِِٓغُفََْأِث
Terjemahnya:
“Tidaklah  nampak  pada  suatu kaum riba dan perzinaan melainkan mereka telah menghalalkan bagi mereka mendapatkan  siksa  Allah  Azza  wa Jalla. (HR. Ahmad)
ٍع  ُّع  الله يضس  دٕعغي ٍث  الله ذجع  ٍع بثشنا :و.ص يجُنا خثلاث بْشغيا بثبث ٌٕعجعٔ بثشنا  ىثسا  ٌأ  ّيأ  مجشنا  خكُي  ٌا  مثي ّجبي  ٍثا  ِأس(ىهغًنا  مجشنا  ضشع )خيجصٔ ّيبًزث ىكبذنأ شصزذف
Terjemahnya:
Dari Abdullah bin mas‟ud r.a dari Nabi  Saw  beliau  bersabda:  Riba itu  ada  73  pintu.  Yang paling ringan  diantarannya  ialah  seperti seseorang  laki-laki  yang  menikahi ibunya, dan sehebat-hebattnya riba  adalah  merusak  kehormatan seorang muslim. (HR. Ibnu Majah).
Kedua, gharar.  Secara  bahasa gharar  adalah  bahaya  (al  mukhatarah), cenderung pada kerusakan (al ta‟ridh li al halak), penipuan (alkhida‟),
ketidakjelasan (jahalah) atau sesuatu yg
lahirnya disukai tetapi bathinnya dibenci (Djamil, 2013: 159).
Secara terminologi, gharar adalah semua jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan (jahalah), spekulasi, atau mengandung taruhan (Sabiq, 1998: 54- 55  dan  Zuhaili, 1984: 3411).
Para fuqaha melakukan kategorisasi  terhadap  sesuatu  yang dianggap  gharar;  gharar  atau  jahalah yang  besar,  yang  sedikit,  dan  yang pertengahan.  Gharar  yang  dianggap besar adalah benda yang diperjualbelikan  belum  atau  tidak dimiliki seperti burung yang terbang di udara.  Gharar  kecil  adalah  benda  yang sifatnya  belum  jelas  kecuali  setelah dilihat.  Gharar  kecil  ini  bagi  sebagian ulama (Hanafiyah) dibolehkan. Adapaun  gharar  menengah  adalah diikutkan  kepada  mana  yang  paling condong sedikit ghararnya atau banyak. Terhadap  gharar  besar,  ulama  sepakat mengharamkannya (Zuhaili, 1996: 3414).
Ketiga, tadlis  (penipuan)  yakni penipuan atas adanya kecacatan barang yang  diperjualbelikan.  Tadlis  ada kalanya  dari  penjual  dan  ada  kalanya dari  pembeli.  Tadlis  dari  penjual berupa  merahasiakan  cacat  barang  dan
mengurangi  kuantitas  atau  kualitas barang tetapi seolah-olah tidak berkurang. Tadlis pada pembeli berupa alat  pemabayaran  yang  tidak  sah. Dalam  ekonomi  Islam  kondisi  ideal dalam  pasar  yaitu  penjual  dan  pembeli mempunyai  informasi  yang  sama terhadap  objek  atau  barang  yang diperjualbelikan sehingga terjadi kerelaan dari masing-masing pihak ( an taradhin  minkum ).  Pada  saat  terjadi ketimpangan  informasi  terhadap  objek yang  diperjualbelikan,  maka  besar kemungkinan  terjadi  penipuan.  Oleh sebab  iu  tadlis  ini  dilarang.  Bentuk tadlis bisa terjadi pada kuantitas barang dan  bisa  juga  pada  kualitas  barang. Tadlis  pada  kuantitas  barang  misalnya menjual  baju  bekas  sebanyak  satu kontainer.  Karena  jumlahnya  banyak dan  tidak  mungkin  menghitung  satu persatu,  penjual  berusaha  mengurangi jumlah  barang  yang  dikirim  kepada pembeli.  Sementara  itu  tadlis  pada kualitas  ialah  menyembunyikan  cacat atau  kualitas  barang,  misalnya  dalam penjualan  mobil  bekas  (Djamil,  2013: 170).
Dalam  sejarah  disebutkan  bahwa seorang  pedagang  mengelabui  Nabi shallallahu  „alaihi  wa  sallam ,  tidak
Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018 | ISSN: 2549-4872
jujur  dalam  jual  belinya.  Dari  Abu Hurairah, ia berkata;
ِ َّاللَّ  َلُٕع َس  ٌََّأ - صلى الله عليه وسلم - ٍوبَعَط  ِح َشْجُص  ىَهَع  َّشَي َلبَقَف ًلاَهَث ُُّعِثبَصَأ  ْذَنبََُف بَٓيِف َُِذَي  َمَخْدَأَف « بَي ِوبَعَّطنا  َت ِدبَص بَي اَزَْ .» ُءبًََّغنا ُّْزَثبَصَأ  َلبَق َِّاللَّ َلُٕع َس بَي ْىَك  ِوبَعَّطنا  َط َْٕف َُّزْهَعَج َلاَفَأ َلبَق .
ىُِِّي  َظْيَهَف  َّشَغ  ٍَْي  ُطبَُّنا ُِا َشَي
Terjemahnya:
“ Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam  pernah  melewati  setumpuk makanan,  lalu  beliau  memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan  beliau  menyentuh  sesuatu yang  basah,  maka  pun  beliau bertanya,  “Apa  ini  wahai  pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab,  “Makanan  tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.”  Beliau  bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya  di  bagian  atas makanan  agar  manusia  dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa  menipu  maka  dia bukan  dari  golongan  kami. ”  (HR. Muslim)
Keempat, larangan  lain  yang dapat menyebabkan akad bisa dibatalkan  seperti  transaksi  karena persoalan kecakapan orang yang berakad  seperti  jual  beli  orang  gila, anak  kecil,  terpaksa,  menjual  barang orang  lain  tanpa  seizinnya;  atau  bisa juga  karena  persoalan  shigat  seperti tidak  sesuai antara  ijab  dan  kabul;  dari segi  objek  seperti  barang  yang  tidak
ada atau dikhawatirkan akan tidak ada. Dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN
Secara  general,  terdapat  dua prinsip  atau  asas  dalam  muamalah yakni  prinsip  umum  dan  prinsip khusus.  Dalam  prinsip  umum  terdapat empat hal yang utama, yakni; 1) setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali  ada  dalil  yang  mengharamkan- nya;  2)  mendatangkan  kemaslahatan dan menolak kemudharatan; 3) keseimbangan  antara  yang  transendent dan  immanent;  4)  keadilan  dengan mengenyampingkan kezaliman.
Sementara  itu  prinsip  khusus memiliki  dua  turunan  yakni  yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun  yang  diperintahkan  terdapat tiga  prinsip,  yakni;  1)  objek  transaksi haruslah yang halal; 2) adanya kerihdaan  semua  p      ihak  terkait;  3) pengelolaan  asset  yang  amanah  dan jujur. Sedangkan yang dilarang terdapat  beberapa  prinsip  juga:  1)  riba 2)  gharar;  3)  tadlis;  4)  berakad  dengan orang-orang  yang  tidak  cakap  hukum seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, AM Hasan, Asuransi dalam Perspektif Islam, (Jakarta : Prenada Media, 2004) Ali,  Atabik  dan  Zuhdi  Muhdior, Kamus  Kontemporer  Arab-Indonesia , (Yogyakarta : Multi Karya Grafik, 1999)
Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011)
Badudu,  JS  dan  Sutan  Muhammad  Zaim, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia , (Jakarta : Sinar Harapan, 2001), Cet. IV
Djamil,  Fathurrahman, Hukum  Ekonomi  Islam  :  Sejarah,  Teori,  dan  Konsep , (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
Djazuli,  HA, Kaedah-Kaedah  Fiqh  :  Kaedah-kaedah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan  Masalah-masalah  yang  Praktis, (Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group, 20011), Cet. IV
__________, Fiqh Siyasah, (Jakarta :L Prenada Media, 2003), Cet. II
Dewi, Gemala, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005)
Hamid,  M  Arifin, Membumikan  Ekonomi  Syari‟ah  di  Indonesia  :  Perspektif Sosioyuridis, (Depok : eLSAS , 2008), Cet. II
Kamal,  Musthafa, Wawasan  Islam  dan  Ekonomi;  Bunga  Rampai, (Jakarta  :  LP- FEUI, 1997)
Khalaf,  Abdul  Wahab, Ilmu  Ushul  al  Fiqh, (Kairo  :  Maktab  Dakwah  Al Islamiyah, 1968)
Manan,  Abdul, Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam, (Yogyakarta  :  Dana  Bhakti Wakaf, 1995)
Munawwir,  AW, Kamus  al  Munawwir, (Yoqyakarta  :  Pondok  Pesantren  Al Munawwir, 1984)
Muslimin, Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Islam, (Disertasi : PPs UIN Jakarta, 2003)
Al-Nadwi, Ali Ahmad, Qawa‟id Fiqhiyah, ( Beirut : Dar al Qalam, 1998)
Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah Jil. IV, (Kairo : Dar al Fath Li I‟lam Arabiy, 1998), Cet.  Al-Syatibi,  Abu  Ishaq ,  Al-Muwafaqat  fi  Ushul  al  Syari‟ah ,  (Beirut  : Dar al Kutub al Ilmiyah, Tth), Jil. 1-2
Sekretariat  MUI-2005, Himpunan  Keputusan  Musyawarah  Nasional  VII  MUI tahun 2005
Taimiyah,  Ibnu, Al  Qawa‟id  al  Nuraniyah  al  Fiqhiyah, (Riyadh  :  Maktabah  al Rusd, 2001), Cet. I, Juz. II
Zahrah, Muhammad Abu, Ushul al Fiqh, (Dar al Fikr Al Arabi, Tth)
Zuhaili, Wahbah, Fiqh Islam wa Adilatuhu, (Damaskus : Dar al Fikr, 1984)
Fatwa  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  No.
6/sm/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok .