Iltizam Journal of Shariah Economic Research Vol. 7, No.2 (December 2023), pp. 144-155 E-ISSN:2598-2540 P-ISSN:2598-2222

## Analisis Penyelesaian Kredit Macet di PNPM-Mandiri: Studi di Desa Mersam, Provinsi Jambi
M. Kamal Fathoni 1 , Zaimatun Umma 2 , Ardian Kurniawan 3 , Burhanuddin 4 , & Sulaeman 5
1 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, kamalfathoni@uinjambi.ac.id 2 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, zaimatunumma@gmal.com 3 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ardiankurniawan@uinjambi.ac.id 4 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, burhanuddin@uinjambi.ac.id 5 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, burhanuddin@uinjambi.ac.id

## ABSTRACT
Bad credit is a condition where the customer or debtor is unable to pay his debts at a predetermined time as promised at the beginning of the credit agreement. The problem that occurs is where the disbursed PNPM funds should be used for productive loans or business capital. However, in reality in Mersam Village,  Kab.  Batanghari  Province.  Jambi  PNPM  funds  are  used  by  some  people  for  personal  needs, causing bad credit, where customers are unable to pay installment payments every month because the funds borrowed are only used for personal needs. This study aims to find out: 1) How to settle bad loans at PNPM Mersam Village, Kab. Batanghari Province. Jambi; 2) How is the settlement of bad loans at PNPM Desa Mersam Kab. Batanghari Province. Jambi from the perspective of Sharia Economic Law. This research is a qualitative research type of empirical legal approach, the types and sources of data used are primary and secondary data. The collection of data used is interviews and documentation. Based on the research conducted, the results of the interviews and the conclusion were obtained that the resolution of bad loans was carried out by PNPM by means of family deliberations and giving an extension of time (rescheduling). In terms of Sharia Economic Law, efforts to settle bad loans in Mersam Village are not contrary to Islamic law, but instead they carry out Islamic law rules in dealing with bad loans that occur in Mersam Village.
Keywords : Bad Credit, National Community Empowerment Program (PNPM), Sharia Economic Law

## PENDAHULUAN
Permasalahan ekonomi yang terjadi di negara berkembang tidak dapat dipungkiri lagi. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki masalah dengan stabilitas ekonomi.  Kemiskinan  merupakan  masalah  ekonomi  khas  yang  sering  terjadi  di  negara berkembang.  Dalam  hal  pengentasan  kemiskinan  berdasarkan  pasal  27  (2)  UUD  1945  yang mengatakan bahwa: “Tiap -tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghimpunan yang layak bagi kemanusiaan.” Menurut pasal ini bahwa seluruh warga negara berhak hidup layak dan lepas dari jurang kemiskinan agar bisa melanjutkan kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan.
Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri. Dimana PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30  April  2007  di  Kota  Palu,  Sulawesi  Tengah.  PNPM  Mandiri  Perdesaan  adalah  program pemerintah  untuk  mempercepat  penanggulangan  kemiskinan  secara  terpadu  dan
berkelanjutan.  Pendekatan  PNPM  Mandiri  merupakan  pengembangan  dari  Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah  berupa  penyedia  lapangan  kerja  dan  pendapatan  bagi  kelompok  rakyat  miskin, efesiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan pertisipasi masyarakat.
Secara  umum  kegiatan  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi  kegiatan  simpan pinjam  pedesaan,  kemudian  akses  pendanaan  usaha  skala  mikro,  pemenuhan  kebutuhan pendanaan  sosial  dasar,  dan  memperkuat  kelembagaan  kegiatan  kaum  perempuan  serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Sifat dana yang disalurkan keepada kelompok  perempuan adalah dana pinjaman dengan sistem tanggunng renteng atau tanpa agunan (jaminan).
Namun  seiring  berjalannya  waktu,  beberapa  anggota  Kelompok  Simpan  Pinjam perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Desa Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, gagal memenuhi kewajibannya untuk melakukan cicilan tepat waktu dan bahkan tidak membayar selama  berbulan-bulan.  Keterlambatan  angsuran  oleh  satu  kelompok  dapat  menunda pengguliran  dana  ke  kelompok  lain  sebelum  kelompok  tersebut  membayar  angsuran  yang telah disepakati.  Tidak adanya jaminan  dalam perjanjian  ini  menyebabkan  pihak  penimjam tidak merasa dirugikan apabila tidak membayar.
Kegiatan  simpan  pinjam  untuk  kelompok  perempuan  di  Desa  Mersam  terdiri  dari beberapa  kelompok  dengan  anggota  minimal  5  orang  perkelompok  dengan  maksimal pinjaman  pertama  untuk  peranggota  sebesar  RP.  5.000.000,dengan  jangka  waktu  pinjaman selama satu tahun dengan bunga 1%. Akan tetapi seiring berjalannya waktu terjadi kemacetan dalam pembayaran yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok, dikarenakan dana yang seharusnya digunakan untuk modal usaha tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya kredit macet.
Dalam  Hukum  Ekonomi  Syariah,  lembaga  yang  menjalankan  usaha  syariah  harus memiliki akad. Akad adalah suatu bentuk kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan baik oleh dua pihak atau lebih yang dengannya bertujuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam permasalahan ekonomi, tentu tidak terlepas dari akad jual beli atau perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih. Ahmad Wardi menerangkan  bahwa  Akad  adalah  pertalian  antara  ijab  dengan  qaabul  menurut  ketentuan syara’  yang  menimbulkan  akibat  hukum  pada  objeknya  atau  dengan  redaksi  yang  lain. Keterkaitan  antara  pembicaraan  salah  seorang  yang  melakukan  akad  dengan  yang  lainnya menurut syara’ pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek (Ahmad W ardi Muclish, 2010). Hak dan kewajiban biasanya ditentukan dalam kontrak dan harus dihormati oleh para pihak yang membuat kontrak. Hubungan antara hak dan kewajiban ini diatur oleh peraturan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang disebut dengan hukum perikatan. (Ahmad Azhar Basyir, 2000)
Pembahasan mengenai kredit macet beberapa kali telah dibahas pada jurnal nasional dan jurnal  internasional,  seperti  yang  dibahas  oleh  Chunfang  Cao  (Cao  et  al.  2019),  Kovalenko (Kovalenko et al. 2021), Setiawan (Setyawan and Yuliarti 2019), Meilasari (Meilasari, Muchlis, and  Purwanti  2020),  Maydella  (Archieyevia  Maydella  Kurniawan  and  Suhermi  2022),  Irma (Irma,  Rahman,  and  Poernomo  2022),  Firmanto  (Firmanto  2019),  Narayanti  (Narayanti  and Kepramareni 2021), dan Suarjaya (Suarjaya 2015).
Transaksi yang dilakukan pada kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan di Desa Mersam tersebut sebenarnya adalah kegiatan yang baik, akan tetapi jika terjadi sesuatu yang  merusak  akad  yang  telah  dilaksanakan  perlu  adanya  penyelesaian  yang  baik  pada
masalah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada Penyelesaian kredit macet di PNPM-MP, dan Penyelesaian Kredit macet tersebut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kredit Macet
Istilah kredit berasal dari kata italia, credere yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari  kreditur  bahwa  debiturnya  akan  mengembalikan  pinjaman  beserta  bunganya  sesuai dengan  perjanjian  kedua  belah  pihak.  Sedangkan  dalam  kamus  Uang  dan  Ekonomi  Bank, kredit  adalah  suatu  persetujuan  pembayaran  antara  pihak  penjual  dan  pihak  pembeli,  atau antara kreditur dan  debitur, untuk melaksanakan pembayaran dan  pengembalian pinjaman dikemudian hari secara mencicil. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan  bahwa  pengertian  kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Dalam  Islam,  kredit  berasal  dari  istilah  fiqh al-qardh yang  berarti  meminjamkan  uang ataupun  barang atas  dasar  kepercayaan. Qardh secara  etimologi  berarti عطقلا yaitu  potongan atau bagian, maksudnya bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara terminologis qardh adalah  memberikan  sejumlah  harta  kepada  orang  lain  yang  akan  memanfaatkan  dan mengembalikan  harta  itu  di  kemudian  hari.  Menurut  Azhar  Basyir,  utang  piutang  adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu yang mendatang.
Dalam  fiqh  mu’amalah,  kredit  dikenal  dengan  sebutan  pinjam  meminjam  yaitu memberikan  sesuatu  kepada  seseorang  dengan  perjanjian  dia  akan  membayar  yang  sama dengan  itu.  Pinjaman  adalah  transaksi  antara  dua  pihak  yang  satu  menyerahkan  uangnya kepada pihak yang lain secara sukarela, untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal serupa, atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang itu mengembalikan pinjamannya. Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya  pinjam  meminjam  merupakan  bentuk  mu’amalah  yang  bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.
Menurut Mahmoeddin, “kredit macet adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan  peningkatan  agunan,  dan  sebagainya.  Kredit  macet  merupakan  suatu  kondisi  dimana nasabah atau pihak debitur tidak sanggup untuk membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan seperti  yang sudah  dijanjikan diawal dalam perjanjian kredit. Pinjaman tersebut sulit dilunasi biasanya akibat dari adanya faktor kesengajaan debitur atau adanya faktor diluar kendali  debitur  sehingga  tidak  mampu  untuk  melunasinya.  Kredit  dapat  dikatakan  macet apabila telah memenuhi kriteria yaitu ada tunggakan angsuran pokok atau bunga kredit yang telah  melampaui  270  hari,  kerugian  operasional  ditutup  dengan  pinjaman  baru,  dan dokumentasi kredit jaminan tidak ada.
Berkaitan dengan kredit macet, dalam Islam pun telah dijelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah ayat 280 yang menjelaskan  untuk  memberikan  kelapangan  kepada  orang  yang  terjerat  hutang  sebagai berikut:
انوُمالرعات رمُتنُك نِإ رمُك َّل ٞ ريۡاخ ْاوُقَّد اصات ناأاو ٖٖۚةا اسۡريام ٰالَِإ ٌةارِظاناف ٖةا رسُۡع وُذ اناكَ نوَإِ
Artinya:  “ Dan  jika  (orang  yang  berhutang itu)  dalam  kesukaran,  maka  berilah  tangguh  sampai  dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
Dapat dipahami bahwa, jika debitur dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo  hingga  debitur  mampu  mengembalikan  pinjamannya,  sebaliknya  jika  debitur  dalam keadaan  lapang,  maka  ia  wajib  segera  mengembalikannya.  Setiap  orang  berkewajiban menunaikan apa yang telah di akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

## Unsur dan Syarat Kredit
Kredit  diberikan  atas  dasar  kepercayaan.  Artinya  yang  diberikan  diyakini  dapat dikembalikan  oleh  penerima  kredit  sesuai  dengan  waktu  dan  syarat  yang  telah  disepakati bersama. Adapun unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut:
a. Terdapat  dua  pihak,  yaitu  pemberi  kredit  (kreditor)  dan  penerima  kredit  (debitur). Hubungan  pemberi  kredit  dan  penerima  kredit  merupakan  hubungan  kerja  sama  yang saling menguntungkan.
b. Kepercayaan  merupakan  suatu  keyakinan  bagi  pemberi  kredit  bahwa  kredit  yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu  kredit.  Kepercayaan  diberikan  oleh  bank  sebagai  dasar  utama  yang  melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum dikucurkan pihak bank harus mengetahui kondisi nasabah secara intern maupun ekstern.
c. Kesepakatan  Selain  unsur  kepercayaan  perjanjian  kredit  juga  mengandung  unsur kesepakatan antara penerima dan pemberi kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang mana masing-masing pihak menandatagani hak dan kewajibannya yang dituangkan dalam akad kredit sebelum pengucuran dana. Jangka Waktu Setiap perjanjian kredit memiliki jangka waktu tertentu seperti jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka  panjang,  Jangka  waktu  ini  mencakup  masa  pengembalian  kredit  yang  telah disepakati. Untuk kondisi tertetu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
d. Adanya  resiko  tertentu  yang  diakibatkan  karena  adanya  waktu  tadi.  Semakin  jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit. Perjajiankredit menurut hukum perjanjian pinjam-meminjam yang diatur  dalam  pasal  1754-1769  KUHPerdata  disebutkan  b ahwa:  “pinjam -meminjam  ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu yang memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak  yang  belakangan  ini  akan  mengembalikan  sejumlah  yang  sama  dari  macam  dan keadaan yang sama.
Karena perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian kredit sama halnya dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
c. Suatu pokok persoalan tertentu.
d. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Dalam  Hukum  islam,  hutang  dikenal  dengan  istilah  “ Qardh ”  yang  berarti  pinjaman. Dalam perjanjian Qardh , pemberi pinjaman (kreditur) memberikan sebuah pinjaman kepada
orang  yang  meminjam  (debitur)  yakni  dengan  ketentuan  debitur  akan  mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan dan jumlah yang sama ketika pinjaman itu  diberikan.  (Fatwa  DSN-MUI  No.  19  Tahun 2001) Adapun  syarat  dan  rukun Qardh yang dijelaskan pada fatwa tersebut adalah:
Syarat :
1. Pemberi Pinjaman (Muqtarid): Pihak yang memberikan pinjaman harus secara sukarela memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman.
2. Penerima Pinjaman (Musta’jir): Orang yang me nerima pinjaman harus melakukan transaksi tersebut tanpa unsur paksaan.
3. Jumlah Pinjaman (Qardh): Jumlah pinjaman harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Periode Pembayaran Kembali: Jangka waktu pengembalian pinjaman harus ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak.
Rukun :
1. Al-Qaridh
: Pemberi pinjaman.
2. Al-Mustaqir : Penerima pinjaman.
3. Al-Mal : Jumlah pinjaman.
4. Al-Waqt
: Waktu pengembalian pinjaman.

## Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet
Mengenai masalah hutang, Rasulullah saw tidak suka membiasakan umatnya berhutang. Hutang  dalam  pandangan  Islam  merupakan  kesusahan  pada  waktu  malam  dan  suatu penghinaan  di  waktu  siang.  Justru  itu,  nabi  senantiasa  berdoa  kepada  Allah  SWT  supaya terhindar dari berhutang. Islam amat menitikberatkan masalah hutang dan nilai melaksanakan pembayarannya,  karena  orang  mati  meninggalkan  hutang  akan  dibalas  pada  hari  kiamat. Walaupun  Islam  masih  memberikan  ruang  dan  kelonggaran  untuk  berhutang  khususnya dalam  keadaan  darurat  dan  amat  memelukannya  yaitu  dalam  masalah  yang  membawa kebaikan. Tetapi, perlu diingat disamping Islam memberi kelonggaran tersebut, setiap hutang itu wajib dijelaskan dan dibayar.
Berkaitan dengan kredit macet, dalam Islam pun telah dijelaskan secara umum tentang kredit  macet,  sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam  Al-Quran  surah  al-baqarah:  280  yang berisi  tentang  printah  Allah  SWT  untuk  memberikan  kelapangan  terhadap  orang  yang kesulitan untuk membayar hutangnya.
Maka dari itulah, dapat dipahami jika debitur berada dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya. Istilah dalam penyelesaian sengketa syari’ah mu’amalah dan lembaganya dalam tradisi Islam klasik terdiri dari:
1. Al Sulh (Perdamaian).
Shulh adalah suatu perjanjian untuk menghentikan/mengakhiri persengketaan atau suatu kesepakatan  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  damai  dan  saling  memaafkan.  Dasar penyelesaian sengketa melalui perdamaian ini merujuk pada surah An-Nisa [4] ayat 128 yang artinya “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik” . Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa  (berselisih)  melakukan  perdamaian.  Perdamaian  dilakukan  dengan  cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Oleh karena itu, dalam surah An- Nisa’ [4]:
128 secara implisit  ditetapkan bahwa perdamaian adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah.  Ada  tiga  rukun  yang  harus  dipenuhi  dalam  perjanjian  perdamaian  yang  harus dilakukan  oleh  orang  melakukan  perdamaian,  yakni  ijab,  qabul  dan  lafazd  dari  perjanjian damai  tersebut.  Jika  ketiga  hal  ini  sudah  terpenuhi,  maka  perjanjian  itu  telah  berlangsung sebagaimana  yang  diharapkan.  Dari  perjanjian  damai  itu  lahir  suatu  ikatan  hukum,  yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya.
2. Tahkim (Arbitrase).
Dalam  perspektif  Islam,  arbitrase  dapat  dipadankan  dengan  istilah tahkim .  Tahkim sendiri berasal dari kata hakkama . Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah  suatu  sengketa.  Secara  umum,  tahkîm  memiliki  pengertian  yang  sama  dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut dengan hakam, hukum yang diberikan muhakam hanya mengikat pihak yang menerima putusannya.
Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut huququl Ibad (hak-hak  perorangan)  secara  penuh,  yaitu  aturan-aturan  hukum  yang  mengatur  hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai dalam pemeliharaannya,  hakhak  yang  menyangkut  jual  beli,  sewa  menyewa  dan  hutang  piutang. Oleh karena tujuan dari Arbitrase itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa  yang  dapat  diselesaikan  dengan  jalan  damai  itu  hanya  yang  menurut  sifatnya menerima untuk didamaikan yaitu sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
3. Wilayat al Qadha (Kekuasaan Kehakiman).
Dalam wilayah ini, terdapat beberapa elemen, di antaranya adalah:
a. Al  Hisbah ,  yaitu  lembaga  resmi  negara  yang  diberi  wewenang  untuk  menyelesaikan masalah-masalah  atau  pelanggaran  ringan  yang  menurut  sifatnya  tidak  memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut Al Mawardi, kewenangan lembaga Hisbah  ini  tertuju  kepada  tiga  hal  yakni:  pertama,  dakwaan  yang  terkait  dengan kecurangan  dan  pengurangan  takaran  atau  timbangan;  kedua,  dakwaan  yang  terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di  pasar,  menjual  bahan  makanan  yang  sudah  kadaluarsa;  dan  ketiga,  dakwaan  yang terkait  dengan  penundaan  pembayaran  hutang  padahal  pihak  yang  berhutang  mampu membayarnya.
Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan al Hisbah ini hanya terbatas  pada  pengawasan  terhadap  penunaian  kebaikan  dan  melarang  orang  dari kemunkaran.  Menyuruh  kepada  kebaikan  terbagi  kepada  tiga  bagian,  yakni:  pertama, menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah misalnya menyuruh orang untuk  melaksanakan  shol at  jum’at  jika  ditempat  tersebut  sudah  cukup  orang  untuk melaksanakannya  dan  menghukum  mereka  jika  terjadi  ketidak  beresan  pada penyelenggaraan sholat jum’at tersebut; kedua, terkait dengan hak -hak manusia, misalnya penanganan hak yang tertunda dan penundaan pembayaran hutang; dan ketiga, terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia, misalnya menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis yatim dengan orang laik-laki yang sekufu, atau mewajibkan wanita-wanita yang dicerai untuk menjalankan iddahnya.
b. Al-Madzalim ,  yaitu  badan  yang  dibentuk  untuk  membela  orangorang  teraniaya  akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini  adalah  menyelesaikan  kasus-kasus  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat atau  pejabat  pemerintah  seperti  sogok  menyogok,  tindakan  korupsi  dan  kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.
c. Al-Qadha (peradilan). Menurut arti bahasa, al-Qadha berarti memutuskan atau menetapkan.
Menurut istilah berarti  “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh  lembaga  ini  adalah  menyelesaikan  perkara-perkara  tertentu  yang  berhubungan dengan  masalah al-ahwal  asy-syakhsiyah (masalah  keperdataan,  termasuk  didalamnya hukum keluarga),  dan masalah jinayat (yakni  hal-hal  yang menyangkut pidana). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan qadhi (hakim). Melihat  wilayah al  Qadha (kekuasaan  kehakiman)  sebagaimana  tersebut  di  atas,  bila dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, nampaknya sebagian kekuasaan qadhi terdapat kesamaan dengan Peradilan yang ada di Indonesia. Dari segi substansi dan kewenangannya,  wilayah al  mudzalim bisa  dipadankan  dengan  Peradilan  Tata  Usaha Negara,  wilayah al  Qadha bisa  dipadankan  dengan  lembaga  Peradilan  Umum  dan Peradilan Agama.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  kedalam  jenis  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum empiris  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  untuk  melihat  hukum  dalam  artian  yang nyata dan dapat dikatan sebagai penelitian yang melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  sosiologis  karena  menjelaskan  penelitian lapangan  yang  dilakukan  untuk  melihat  hukum  dan  analisis  hubungan  timbal  balik  antara hukum dengan gejala sosial yang lain. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi  adalah  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  sesuatu  pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode ini  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  yang  berupa  pengamatan  lapangan  tentang operasional  PNPM  Mandiri  Desa  Mersam.  kemudian  dari  data  tersebut,  dianalisis  dan disinergikan  dengan  Hukum  Ekonomi  Syariah  yang  dikuatkan  wawancara  kepada  para anggota, karyawan maupun pemanfaat PNPM tersebut.
b. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara menjawab pertanyaan. Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara peneliti dan responden. Wawancara Penulis lakukan  guna  mendukung  kelancaran  penelitian.  Wawancara  Penulis  laksanakan  kepada pelaku PNPM Mandiri Desa Mersam serta pemanfaat pilihan yang dipilih secara random.
c. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  mempelajari  dokumen untuk  mendapatkan  data  atau  informasi  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti. Dokumentasi  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  yang  bersumber  dari  pihak  pengelola PNPM-MP dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penyelesaian Kredit Macet Di PNPM Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi
Mulai  tahun  2007,  pemerintah  meluncurkan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM)  yang  merupakan  program  nasional  dalam  wujud  kerangka  kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan  masyarakat.  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  ini merupakan lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin (RTM) dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan yang terdapat pada PNPM ini salah  satunya  adalah  Kegiatan  Simpan  Pinjam  untuk  Kelompok  Perempuan  (SPP),  dimana kegiatan  ini  merupakan  kegiatan  pemberian  permodalan  untuk  kelompok  perempuan  di perdesaan  dengan  tujuan  untuk  mengembangkan  potensi  kegiatannya,  serta  mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.
Namun  pengimplementasian  atau  pelaksanaan  suatu  program  penanggulangan kemiskinan tidak selalu berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Begitupun seperti yang terjadi pada pelaksanaan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) pada PNPM di  Desa  Mersam  Kab.  Batanghari  Prov.  Jambi,  berbagai  permasalahan  timbul  dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut, baik permasalahan yang berasal dari masyarakat (Penerima Program) ataupun dari pihak pengelola.
Permasalahan yang sedang dihadapi oleh pihak PNPM ini adalah terjadinya kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan  yang  diperjanjikan,  misalnya  persyaratan  mengenai  pembayaran  bunga, pengambilan  pokok  pinjaman,  peningkatan  margin  deposit,  pengikatan  dan  peningkatan agunan,  dan  sebagainya.  Kredit  macet  pada  umumnya  apabila  debitur  ingkar  janji  untuk membayar pinjaman pokok, bunga dan atau kredit pokok yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi  keterlambatan  atau  sama  sekali  tidak  ada  pembayaran,  ada  pembayaran  tapi  tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau  bahkan  adanya  keadaan  di  luar  kemampuan  debitor  ( force majeure ) dengan demikian tidak terpenuhinya prestasi/kredit. Kredit macet merupakan suatu kondisi dimana nasabah tidak sanggup untuk membayar hutangnya pada waktu yang telah disepakati seperti perjanjian diawal.
Gambar 1. Alur Penanganan Kredit Macet PNPM Mandiri
Kredit macet bukanlah hal yang asing bagi suatu bank ataupun instansi simpan pinjam lainnya,  yakni  bahwa  pasti  mengalami  hal  tersebut.  Dalam  melakukan  penyelesaian  kredit macet  pihak  PNPM  sendiri  melakukan  beberapa  upaya  seperti  upaya  damai.  Penyelesaian kredit  macet  pada  PNPM  ini  berupa  tindakan-tindakan  yang  dijalankan  agar  dalam  jangka waktu tertentu kredit tersebut atau diselesaikan sebagai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam  hutang  piutang/  pinjam  meminjam  diwajibkan  kepada  orang  yang  berhutang untuk sesegara mungkin melunasi hutangnya tatkala ia mampu untuk melunasinnya, sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang  berbuat  zalim. Jika  terjadi  keterlambatan  karena  kesulitan  ekonomi,  hendaknya  orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberi hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari si pemberi pinjaman,  karena  akan  merubah  hutang  yang  awalnya  sebagai  wujud  tolong-menolong menjadi permusuhan.

## Penyelesaian Kredit Macet Pada PNPM-MP Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Mengenai masalah hutang, Rasulullah saw tidak suka membiasakan umatnya berhutang. Hutang  dalam  pandangan  Islam  merupakan  kesusahan  pada  waktu  malam  dan  suatu penghinaan  di  waktu  siang.  Justru  itu,  nabi  senantiasa  berdoa  kepada  Allah  SWT  supaya terhindar dari berhutang. Islam amat menitikberatkan masalah hutang dan nilai melaksanakan pembayarannya,  karena  orang  mati  meninggalkan  hutang  akan  dibalas  pada  hari  kiamat. Waupun Islam masih memberikan ruang dan kelonggaran untuk berhutang khususnya dalam keadaan  darurat  dan  amat  memrlukannya  yaitu  dalam  masalah  yang  membawa  kebaikan. Tetapi, perlu diingat disamping Islam memberi kelonggaran tersebut, setiap hutang itu wajib dijelaskan dan dibayar. Seperti dalam hadis nabi muhammad SAW. Dari Shuhaib Al Khoir, Rasulullah SAW bersabda:
ِ َّللَّا ِلوُسار ْناع ﷺ الااق اامُّي ا أ لُجار ُنَّياداي اًنْياد اوُهاو ٌعِمْ ُمُ ْن ا أ ال ُهايِ فاوُي ُهاَّيِإ ا ِق ال ا َّللَّا اًقِرااس . ) ةجام نبا هاور (
Artinya : “Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka/1dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah no. 2410).
Berkaitan dengan kredit macet, dalam Islam pun telah dijelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah al-baqarah: 280
ان اكَ ْنِااو انْوُمالْعات ْمُتْنُك ْنِا ْمُكَّل ٌ ْيۡاخ اْوُقَّد اصات ْناااو ۗ  ةا اسْۡيام ٰ لَِا ٌةارِظاناف  ةا ْسُۡع ْوُذ
Artinya:  “ Dan  jika  (orang  berutang  itu)  dalam  kesulitan,  maka  berilah  tenggang  waktu  sampai  dia memperoleh  kelapangan.  Dan  jika  kamu  menyedekahkan,  itu  lebih  baik  bagimu,  jika  kamu mengetahui.
Dari  ayat  diatas  dapat  dipahami  jika  debitur  berada  dalam  kesukaran  maka  kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya.
Menurut  Thomas  kredit  dalam  pengertian  umum  merupakan  kepercayaan  atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan  datang.  Kredit  juga  merupakan  kemampuan  seseorang  ataupun  badan  usaha  untuk menggunakan  uang,  barang  atau  jasa  yang  diterimanya  dihubungkan  dengan  kemampuan untuk mengembalikan setelah jangka waktu tertentu. Dalam Islam, kredit berasal dari istilah fiqh al-qardh yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan. Menurut Azhar Basyir, utang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhannya  dengan  maksud  akan  membayar  kembali pada waktu yang mendatang.
Dari  definisi  tersebut  tampaklah  bahwa  sesungguhnya  pinjam  meminjam  merupakan bentuk mu’amalah yang bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.  Tujuan  dan  hikmah  dibolehkannya  pinjam  meminjam  itu  adalah  memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang  berkecukupan  dan  ada  yang  berkekurangan.  Orang  yang  berkekurangan  dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan. Penyelesaian sengketa muamalah dalam tradisi Islam sudah dilakukan sejak masa Nabi Muhamad Saw. Hal tersebut dilakukan melalui jalur pengadilan yang dikenal sekarang dengan istilah litigasi dan melalui jalur shulh, tahkîm, mazhâlim, dan hisbah atau yang dikenal sekarang dengan istilah nonlitigasi.
Dalam Hukum Islam jika orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya pada waktu yang sudah ditentukan, hendaklah diselesaikan dengan jalan As-Shulh (perdamaian). As-Shulh adalah suatu perjanjian untuk menghentikan/mengakhiri persengketaan atau suatu kesepakatan  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  damai  dan  saling  memaafkan.  Dasar penyelesaian sengketa melalui perdamaian ini merujuk pada surah An-Nisa [4] ayat 128 yang artinya “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik” . Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa  (berselisih)  melakukan  perdamaian.  Perdamaian  dilakukan  dengan  cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Oleh karena itu, dalam surah An- Nisa’ [4]: 128 secara implisit  ditetapkan bahwa perdamaian adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah.
PNPM merupakan lemabaga sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin (RTM) dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Jika dilihat dari cara penyelesaiannya bisa  dikatakan  sudah  sesu ai  dengan  syari’at  Islam,  yaitu  dengan  cara  musyawarah  untuk menyelesaikan suatu masalah.
Dalam  hal  ini,  penulis  berusaha  menganalisis  dari  segi  Hukum  Islam  terhadap  upaya- upaya penyelesaian kredit macet dalam kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP)  yang  dilakukan  pengelola  kegiatan  PNPM.    Hal  ini  merupakan  suatu  tantangan tersendiri bagi pihak pengelola dan pelaksana program, karena dalam memberikan pinjaman itu dibutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu pihak yang memberi pinjaman atau yang meminjam, dan ketika peminjam tidak ada i’tikad baik untuk membayar/melunasi cicilannya maka pihak pengelola dan pelaksana program harus segera mengambil keputusan yang baik dan tegas. Dalam mengatasi upaya penyelesaian kredit macet ini, pihak pengelola dan pelaksana kegiatan secara bekerjasama telah melakukan berbagai tindakan-tindakan untuk mencegah adanya kemacetan dalam perguliran dana pinjaman SPP PNPM yang ada di desa Mersam, Kab. Batanghari Prov. Jambi seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya namun tetap saja tidak ada i’tikad baik dari pihak peminjam untuk segera melunasi hutangnya kepada pihak UPK.
Dalam perjanjian awal telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam kegiatan pinjaman ini dikenakan sistem tanggung renteng seperti yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan SPP PNPM, semua pengambilan segala kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.
Hal ini tampak pada semua tahapan yang dilakukan oleh pihak UPK, dimana ketika terjadi kemacetan dalam pembayaran pinjaman pihak pengelola kegiatan menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan mengajak kelompok tersebut bermusyawarah dalam mencari solusinya, sehingga  ditemukan  bagaimana  dan  dimana  pihak  PNPM  dapat  membantu  untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman yang ditanggung oleh kelompok yang bersangkutan.

## SIMPULAN
Penyelesaian  kredit  macet  yang  dilakukan  oleh  pihak  PNPM  di  Desa  Mersam  Kab. Batanghari  Prov.  Jambi  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  kekeluargaan  untuk  mencapai mufakat.  Penyelesaian  kredit  macet  sebelum  diselesaikan  secara reshcheduling, pihak  PNPM memberikan  teguran  kepada  peminjam  yang  menunggak  baik  secara  lisan  maupun  surat tegutan, namun jika hal tersebut tidak mendapat respon  yang baik dari peminjam maka pihak PNPM  akan  melakukan  panagihan  langsung  kepada  anggota  yang  menunggak.  Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan pihak peminjam tetap  ada I’tikad baik maka selanjutnya akan diselesaikan dengan cara reshcheduling atau dengan memberikan tambahan waktu. Penyelesaian  kredit  macet  pada  PNPM  di  Desa  Mersam  Kab.  Batangahri  Prov.  Jambi menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidaklah bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi dalam penyelesaian pinjamannya penulis tidak menemukan upaya secara tegas  dari  pihak  PNPM  kepada  masyarakat  dalam  menangani  masalah  penyelesaian  kredit macet.  Sehingga  terjadinya  kelalaian  pembayaran  dan  tidak  adanya  I’tikad  baik  untuk melunasi pembayaran hutang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Madjid, 1986. Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan  dalam Islam, Bandung Ahmad  Azhar  Basyir , 2000. Hukum  Islam,  Utang-Piutang,  Gadai, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada,
Alfina  Rahmatun  Nida,  “Analisis  Kredit  Macet  dan  penanganannya:  Perspektif  Hukum Ekonomi Syariah,” Almuamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah , Vol.6 No.2 Angraini, Cici (2019) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit MAcet Atas Pipnjaman Dana Bergulir di LKM Maju Manidri Palembang Oleh PNM Mandiri Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
Archieyevia Maydella Kurniawan, Shidqi, and Suhermi Suhermi. 2022. “Kred it Macet Dalam Perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah.” Zaaken:  Journal  of  Civil  and  Business  Law 3  (3). https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18647.
Cao, Chunfang, Kam C. Chan, Wenxuan Hou, and Fansheng Jia. 2019. “Does Religion Matter to  Informal  Finance?  Evid ence  from  Trade  Credit  in  China.” Regional  Studies  53 (10): 1410 – 20. https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1575506.
Devita Arifiani, “Penanganan Kredit Macet Pada PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Mranggen”,
Skripsi Universitas Semarang, (2022).
Firmanto, F. 2019. “Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia.” Jurnal Pahlawan 2. Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002.
Heni Chayun Chasanah, “Pengaruh Kredit Macet dan Penyaluran Kredit Terhadap Profibilitas Perbankan    (St udi  Pada  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (PERSERO)  TBK  Kanca  Blitar),” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2016).
Irma, Irma, Sufirman Rahman, and Sri Lestari Poernomo. 2022. “Upaya Penyelesaian Kredit Macet  Dengan  Jaminan  Hak  Tanggungan  Pad a  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah.” Journal of Lex Generalis (JLG) 3 (2).
Khairul  Gazali,  2009. Konsep  Berhutang  dalam  Islam, Kuala  Lumpur:  Progressive  Publishing House,
Kovalenko, Dmytro, Olga Afanasieva, Nani Zabuta, Tetiana Boiko, and Rosen Rosenov Baltov.
2021.  “Model  of  Assessing  the  Overdue  Debts  in  a  Commercial  Bank  Using  Neuro -
Fuzzy  Technologies.” Journal  of  Risk  and  Financial  Management 14  (5). https://doi.org/10.3390/jrfm14050216.
Lia  Pratiwi  Wahyuningtyas,  “Penyelesaian  Kredit  Macet  Pada  Akad Murabahah  Perspektif Hukum  Ekonomi  Syariah  (Studi  Kasus  Bank  Aman  Syari’ah  (BAS)  Sekampung)”, Skripsi IAIN Metro, (2019).
M. Aqim Adlan, “ Penyelesaian Kredit Macet  Perbankan  Dalam  Pandangan  Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat Bencana Alam”, Jurnal AN-NISBAH , Vol. 02, No. 02, (April 2016 ).
Mahmoedin, Melacak Kredit Bermasala, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010, Cetakan Pertama. Maizi  Fariza,  “Penyelesaian  Kredit  Macet  Pada  Bank  PD.  BPR  Rohan  Hilir  cabang  Kubu”,
Skripsi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, (2013).
Maskufa, “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, Al- Iqtishad , Vol V, No.1, (Januari 2013).
Meilasari,  Puspita,  Choifuddin  Muchlis,  and  Rima  Purwanti.  2020.  “A nalisis  Sistem Penegendelaian Internal Dalam PEncegahan Kredit Macet BUMDes.” Jurnal Proaksi 7 (2). https://doi.org/10.32534/jpk.v7i2.1287.
Muhammad  Yasid  dan  Risha  Ramayanti,  “Upaya  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah  Pada Lembaga Perbankan”, Jurnal Darma Agung , Vol. XXVII No. 3 (Desember-2019).
Narayanti, Sagung Agung, and Putu Kepramareni. 2021. “Strategi Penanganan Kredit Macet Di Koperasi Luhur Kedaton Bali Kecamatan Tabanan.” Jurnal Wirang 01 (1).
Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Setyawan, Suprihono, and Bella Yuliarti. 2019. “Pengaruh Karakter Nasabah, Jangka Waktu Pinjaman Dan Kemampuan Mengelola Kredit Terhadap Kredit Macet Di KSP Arofah Kota Kendal.” Jurnal Ekonomika Dan Bisnis 6 (2).
Suarjaya,  I  Nyoman.  2015.  “Analisis  P enyelesaian  Kredit  Macet  Pada  Koperasi  Srinadi Klungkung.” Jurnal Pendidikan Ekonomi, no. 2. Sukmadi  dan  Sudrajat , 1994. Mengajukan  dan  Mengelola  Kredit  Usaha  Tani ,  Jakarta:  Penebar Swadaya,