## Gorontalo Development Review

## Vol. 6 No. 1 April 2023
P-ISSN: 2614-5170, E-ISSN: 2615-1375

## Strategi Penerapan Ekonomi Hijau dalam Mengatasi Middle Income Trap Implementing the Green Economy: Avoiding the Middle Income Trap
Rismayanti
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo email: rismayanti@iainPalopo.ac.id Disubmit: 1 Februari 2023; Direvisi; 9 Maret 2023; Dipublish; 1 April 2023

## Abstract
The purpose of this essay is to outline methods for implementing a green economy in Palopo City in order to escape the middle income trap. Since the  creation  of  Palopo  City  in  2002,  the  per  capita  income  of  the residents of that city has fallen into the middle income range. The worst effect of this would be a lack of investor confidence in Palopo City, which could eventually lead to an increase in the poverty rate due to a lack of jobs.  Therefore,  Palopo  City  needs  a  plan  to  use  the  idea  of  a  green economy  to  escape  the  middle  class  trap.  The  research  design  for  this study  is  descriptive  qualitative,  and  the  methods  for  gathering  data used  are  recording,  interviews,  and  observation. The  research  results obtained are that currently the Palopo City government is building a city with  the  Business  Traveler  concept,  but  in  this  development,  it  is considered  less  than  optimal,  especially  in  the  application  of  the  green economy  concept  which  has  an  impact  on  the  accumulation  of  waste from  business  activities  that  pollutes  the  environment.  Additionally, Palopo  City's  open  unemployment  rate  is  the  second-highest  in  the country  after  Makassar  City,  necessitating  increased  job  growth  in  the green economy industry. Strategies that can be applied in Palopo City to overcome  the  problem  of  the  middle  income  trap  by  applying  the  green economy  concept  are:  (1)  waste  management  and  circular  economy,  (2) application  of  extended  producer  responsibility  policies  as  the  role  of producers who are ecologically literate, and (3) training programs green economy  to  prepare  the  human  resources  of  Palopo  City  towards environmental-based economic development.
Keywords : Green Economy; Middle Income Trap; Per Capita Income

## 1. PENDAHULUAN
Kota Palopo menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam middle income  trap sejak  terbentuk  tahun  2002.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari dominasi industri padat karya dengan upah tenaga kerja yang tergolong rendah  (Erani  et  al.,  n.d.),  serta  pertumbuhan  sektor  industri  padat modal yang lambat. Hal ini diperkuat dengan data perdapatan perkapita kota  palopo  rata-rata  berada  pada  kisaran  Rp.  35.000.000 – Rp. 45.000.000 /tahun dan angka ini termasuk dalam kategori lower middle income .  Negara  berpenghasilan  menengah  tidak  hanya  mengalami kesulitan  untuk  bersaing  dengan low-wage  countries akibat  dari kebijakan pengecualian, tapi juga kesulitan untuk bersaing dengan high- technology  countries akibat  dominasi  industri  padat  karya  (Setiawan, 2017).  Dampaknya  kepercayaan  investor  ( trust  investment )  untuk menginvestasikan dananya menurun menyebabkan lambatnya

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  strategi  penerapan ekonomi  hijau  dalam  mengatasi  middle  income  trap  di  Kota  Palopo. Pendapatan  perkapita  masyarakat  Kota  Palopo  masuk  dalam  kategori middle  income dan  ini  telah  berlangsung  sejak  berdirinya  Kota  Palopo tahun 2002. Jika hal ini terus dibiarkan maka dampak terburuk adalah kurangnya  kepercayaan  investor  untuk    berinvestasi  di  Kota  Palopo yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  angka  kemiskinan  akibat kurangnya  lapangan  pekerjaan.  sehingga  dibutuh  strategi  agar  Kota Palopo  dapat  keluar  dari  kondisi middle  income  trap dengan  konsep ekonomi  hijau.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu  kualitatif  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data  yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah  saat  ini  pemerintah  Kota  Palopo  sedang  membangun  Kota dengan  konsep Bussiness  Traveler namun  dalam  pembangunan  ini dinilai  kurang  maksimal  terutama  dalam  penerapan  konsep  ekonomi hijau  yang  berdampak  pada  penumpukan  limbah  dari  kegiatan  bisnis yang mencemari lingkungan. Selain itu,  tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo berada di posisi tertinggi kedua setelah Kota Makassar, hal ini  memerlukan  pembenahan  dalam  penciptaan  lapangan  kerja  di sektor  ekonomi  hijau.  Strategi  yang  dapat  diterapkan  di  Kota  Palopo untuk  mengatasi  masalah  middle  income  trap  dengan  penerapan konsep  ekonomi  hijau  adalah  :  (1)  penanganan  limbah  dan  ekonomi sirkular,  (2)  penerapan  kebijakan extended  producer  responsibility sebagai peran produsen yang melek ekologi, dan (3) program pelatihan ekonomi  hijau  untuk  mempersiapkan  sumber  daya  manusia  Kota Palopo menuju pembangunan ekonomi yang berbasis lingkungan.
Kata  Kunci  :  Ekonomi  Hijau;  Middle  Income  Trap;  Pendapatan Perkapita
pertumbuhan  sektor  industri,  sejalan  dengan  itu  penyerapan  tenaga kerja ikut melambat dan akhirnya banyak masyarakat yang menggangur sehingga  kemiskinan  akan  meningkat.  Hal  ini  juga  terjadi  di  Kota Palopo,  dimana  pertumbuhan  sektor  industri  padat  modal  maupun padat karya yang lambat  dan berdampak pada pendapatan masyarakat. Diperlukan  suatu  strategi  yang  dapat  menjadi  suatu  solusi  integrative yang berbasis sustainable development . (Muhammad et al., 2022)
Gambar 1. Middle Income to High Income Based Green Economy
Pada gambar 1 dapat dilihat hubungan antara middle income dan green economy dalam meningkatkan pendapatan dari low income ke high income .  Pemerintah  Indonesia  telah menetapkan  ekonomi  hijau  sebagai salah satu strategi transformasi struktural ekonomi yang dinilai sebagai solusi  dari  sistem  ekonomi  eksploitatif  yang  selama  ini  cenderung merusak  lingkungan.  Menjadi  'hijau'  dan  berkelanjutan  ternyata  tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tapi juga dapat meningkatkan profit suatu kegiatan investasi sehingga pendapatan perkapita pun dapat lebih tinggi di masyarakat.(Susanti & Wicaksono, n.d.)
Kota Palopo mengalami middle income trap yang telah berlangsung selama 21 Tahun. Hal tersebut berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga  kerja  di  Kota  Palopo  dimana  angka  pengangguran  Kota  Palopo termasuk  yang  tertinggi  diantara  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Sulawesi Selatan yakni di angka 10.37% ( Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2021 ,  n.d.).  Hal  ini  terjadi  akibat  dari  rendahnya  gairah  investasi terutama  pada  sektor  industry  padat  modal  dan  berimplikasi  pada pendapatan masyarakat.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan konsep ekonomi hijau yang saat ini masih  perlu  dikembangkan  di  Kota  Palopo.  Pengembangan  ekonomi hijau  dapat  menumbuhkan  industri-industri  berbasis  teknologi  yang dapat  menyerap  tenaga  kerja  seperti  industri  pengolahan  sampah  dan berbagai  industri  hijau  lainnya.  Namun,  ekonomi  hijau  masih  belum menjadi  prioritas  pembangunan  Kota  Palopo  dalam  mengatasi middle income trap yang saat ini tengah menjadi ancaman jangka panjang bagi Kota Palopo.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  metode  atau  pendekatan  studi kasus.  Metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  digunakan  untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data  hasil  penelitian  tersebut.  Lokasi  penelitian  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  Kota  Palopo.  Adapun  subjek  penelitian  dalam penelitian  ini  merupakan  perwakilan  dari  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data  primer  diperoleh  dari  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (BAPPEDA)  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Palopo,  yakni  berupa hasil  wawancara.  Sementara  data  sekunder  terdiri  dari  literatur- literatur,  jurnal-jurnal  terkait,  dan  data-data  yang  tersaji  oleh  Badan Pusat  Statistik  Kota  Palopo.  Teknik  pengumpulan  data  yakni  dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan beberapa dokumentasi yang  relevan  dengan  penelitian  ini  seperti  data  rekapitulasi  sampah, data pendapatan perkapita dll.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  reduksi  dan penyajian  data  serta conclusing  drawing .  Sebelum  data  dianalisis  maka terlebih  dahulu  dilakukan  uji  keabsahan  data  dengan  menggunakan beberapa  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data.  Adapun  teknik pemeriksaan  keabsahan  data  yang  digunakan  adalah credibility, transferability, dependability dan confirmability.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil
1.  Dampak  Sosial,  Ekonomi  Dan  Lingkungan  Dengan  Kegiatan Ekonomi Masyarakat Akibat Dari Middle Income Trap
Penelitian  ini  melibatkan  2  (dua)  instansi  pemerintah  di  Kota Palopo yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Palopo serta  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Palopo.  Hal  ini  dilakukan  ntuk mengetahui arah pembangunan ekonomi  Kota Palopo dan sejauh mana pembangunan  itu  mampu  memberikan  kesejahteraan  masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita Kota Palopo.
Dari  hasil  wawancara,  menurut  bapak  Iswan  S.E.,M.Si,  Kota Palopo  akan  dibangun  menjadi  Kota  bisnis  traveler  yaitu  Kota  yang menopang  Kota leisure  traveler dalam  hal  ini  Kota  Toraja.  Adapun beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan dari beberapa informan tentang  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  dalam  meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat di Kota Palopo.
Dari  hasil  wawancara,  menurut  bapak  Iswan  S.E.,M.Si,  selaku Sekretaris  Bidang  Ekonomi  dan  Sosial  BAPPEDA  Kota  Palopo,  Kota Palopo yang berdekatan dengan Kota Toraja menjadi suatu peluang bagi pengunjung  yang  ingin  ke  Toraja  akan  melewati  Kota  Palopo  ini dimanfaatkan  oleh  Kota  Palopo  untuk  membangun  sarana  prasarana yang  dapat  menunjang  Kota  Toraja  dalam  melayani  pengunjungnya sehingga  akan  dibangun  mulai  dari  tempat  ole-ole  tempat  beristirahat
juga  sarana  pendidikan,  kesehatan  dll  juga  diharapkan  Kota  Palopo akan menjadi tujuan bisnis bagi masyarakat disekitar Kota Palopo.
Sementara, menurut bapak Hasfi S.Hut selaku Ketua Bidang Tata Ruang  Kota  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Palopo,  diliat  dari  data perijinan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Palopo  yang  paling  banyak  adalah  SPPL  atau  Surat  Pernyataan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  surat  ini  diperuntukkan  untuk pembangunan usaha skala mikro kecil dan menengah.
a. Dampak Sosial
Dari  hasil  wawancara,  menurut  bapak  Iswan,  S.E.,  M.Si.  selaku sektretaris  Bidang  Ekonomi  dan  Sosial  BAPPEDA  Kota  Palopo, disamping  pembangunan  infrastruktur  yang  dibangun  oleh  pemerintah untuk menuju Kota dengan konsep business traveler juga perlu adanya peningkatan  kualitas  masyarakat  dalam  menyambut  konsep  tersebut sehingga pemerintah menyediakan program pelatihan untuk
meningkatkan skill masyarakat contohnya pelatihan barista
b. Dampak Ekonomi
Dampak  ekonomi  adalah  akibat  yang  dihasilkan  dari  kegiatan ekonomi yang dilakukan di Kota Palopo, dari hasil wawancara, menurut bapak  Miswar  selaku  Ketua  Bidang  Pertamanan  Dinas  Lingkungan Hidup Kota Palopo, dengan adanya pembangunan salah satunya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan  ekonomi  meski  belum  ada  legalitas  dari  pemerintah  terkait perijinan  masyarakat  untuk  berjualan  disana  namun  untuk  saat  ini banyak  pedagang  yang  berjualan  di  sekitar  Ruang  Terbuka  Hijau tersebut  sehingga  terjadi  perputaran  ekonomi  yang  mampu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
c. Dampak Lingkungan
Dari  hasil  wawancara,  menurut  bapak  Miswar  selaku  Ketua Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, yang menjadi masalah  selain  ketertiban  atau  ketidakteraturan  posisi  pedagang  di lapangan  pancasila  dan  di  ruang  terbuka  hijau  lainnya  juga  ada masalah  yang  perlu  perhatian  khusus  yaitu  terkait  kebersihan  yang tidak diperhatikan oleh para pedagang, pedagang yang berjualan di area Ruang  Terbuka  Hijau  tidak  memperhatikan  kebersihan  lingkungan akibat kegiatan ekonomi yang mereka lakukan.
Sementara,  menurut  pak  Hasfi  S.Hut  selaku  Ketua  Bidang  Tata Ruang  Kota  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Palopo,  salah  satu  upaya pemerintah  dalam  menanggulangi  pencemaran  lingkungan  adalah dengan  melaksanakan  program  bank  sampah  yang  telah  dilakukan selama  4  tahun  terakhir  selain  meningkatkan  kesadaran  masyarakat juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena sampah yang di  setor  akan  ditukar  dengan  uang  atau  pun  emas  program  ini diharapakan  mampu  menigkatkan  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya penjagaan lingkungan.
2.  Strategi  Mengatasi Middle  Income  Trap Melalui  Penerapan Ekonomi Hijau
Middle  Income  Trap adalah  masalah  ekonomi  negara  yang mengalami  stagnasi  dan  ini  terjadi  di  Kota  Palopo  dapat  dinilai  dari pendapatan  perkapita  masyarakat  wilayah  tersebut  pendapatan perkapita ini dapat dilihat dari dua indikator yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk wilayah tersebut sehingga perlu  adanya  keselarasan  antara  PDRB  dan  jumlah  penduduk  namun kenyataannya  di  Kota  Palopo  tidak  terjadi  sehingga  menyebabkan  Kota Palopo  terjebak  dalam  middle  income  trap  yang  menjerumuskan  Kota Palopo ke jurang kemiskinan.
Dengan  penerapan  ekonomi  hijau  diharapkan  dapat  melepaskan Kota  Palopo  dari  masalah middle  income  trap karena  dengan  ekonomi hijau  tidak  hanya  dapat  menyelamatkan  ekologi  tapi  juga  dapat membangun  lapangan  kerja  baru  bahkan  kata  BAPPENAS  dengan penerapan ekonomi hijau mampu membuka lapangan kerja baru 10 kali lipat lebih banyak dari pada investasi konvesional.
Gambar 1. Rekapitulasi Jumlah Sampah TPA Kota Palopo Tahun 2018-2020
Setelah melakukan wawancara dan juga observasi peneliti melihat hal  yang  perlu  dibenahi  dalam  rangka  menerapkan  ekonomi  hijau berkaitan  dengan  penanganan  limbah  hasil  kegiatan  ekonomi masyarakat  yang  belum  optimal  sehingga  kegiatan  ekonomi  yang dilakukan di Kota Palopo saat ini masih belum maksimal dalam menjaga kelestarian  lingkungan  sehingga  peneliti  ingin  menawarkan  strategi penerapan ekonomi hijau yang dapat meningkatkan ekonomi mayarakat
dengan  beberapa  cara  agar  Kota  Palopo  terlepas  dari  kondisi middle income trap, ada 3 hal yang dapat dilakukan sebagai berikut :
a. Penangan limbah dan ekonomi sirkular
Data  jumlah  limbah  yang  dihasilkan  oleh  Kota  Palopo  dalam  3 tahun  terakhir  terus  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  harus  menjadi perhatian oleh  pemerintah agar tidak menimbulkan masalah besar dan berkepanjangan  kedepannya.  Lahan  TPA  (Tempat  Pembuangan  Akhir) yang  dimiliki  oleh  Kota  Palopo  yang  terbatas  serta  belum  maksimalnya daur  ulang  limbah  menyebabkan  perlu  adanya  langkah  tegas  oleh pemerintah untuk mengantisipasi masalah ini.
Strategi  yang  bisa  diterapkan  yaitu  penanganan  limbah  dan ekonomi sirkular. Limbah yang di hasil kan oleh masyarakat Kota Palopo berjumlah  ribuan  kilogram  kemudian  diolah  dengan  metode  sanitari landfill yaitu  metode  pemprosesan  sampah  dengan  membuang  dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut kemudian menutupnya dengan tanah namun untuk penerapan ekonomi  hijau  pemerintah  perlu  membuat  program  agar  dapat mengurangi  limbah  yang  menumpuk  sekaligus  meneningkatkan ekonomi seperti cara yang sedang dilakukan di Kota Bogor.
1) Pemerintah  Kabupaten  Bogor  merancang  program  yang  dapat mengurangi volume sampah khsusunya sampah rumah tangga yang akan di angkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga program tersebut  berkaitan  dengan  pemberdayaan  masyarakat  dalam pengelolaan  lingkungannya  Program  ini  diberi  nama  Kampung Ramah Lingkungan (KRL).
2) Memanfaatkan Kelompok Swadaya Masyarakat untuk Meningkatkan Tempat  Pembuangan  Sampah  (TPS)  Menjadi  Tempat  Daur  Ulang Sampah  (TPS  3R).  Selain  itu,  Rumah  Pengolahan  Sampah  Citra (RPSC)  yang  dibangun  di  Desa  Jogjogan,  Kecamatan  Cisarua,  dan akan  menangani  sampah  plastik.  Fasilitas  pengolahan  sampah plastik ini mampu mengolah 500 hingga 700 kg sampah plastik per hari  yang  dikumpulkan  dari  bank  sampah  yang  berbeda.  Hasil pencacahan  sampah  dimanfaatkan  untuk  bahan  baku  industri  di wilayah  Bogor,  Tangerang,  dan  Bekasi  yang  memproduksi  barang jadi dari bahan plastik.
Pengurangan  jumlah  sampah  dan  meningkatkan  ekonomi masyarakat  hingga  hari  ini  pemerintah  hanya  fokus  pada mengumpulkan sampah di TPA tanpa memperhatikan manfaat lain jika mendaur  ulang  sampah  yang  ada  khususnya  sampah  plastik  padahal dengan  pemanfaatan  sampah  plastik  yang  tertimbun  dalam  TPA  yang ada  dapat  membangun  sebuah  ekosistem  ekonomi  hijau  mengurangi pencemaran  lingkungan  dengan  mengolah  ulang  sampah  yang  ada namun  hal  diatas  perlu  didukung  dengan  kebijakan  yang  spesifik mengatur  implementasi  ekonomi  sirkular,  kebijakan  itu  harus  dapat mengontrol  dari  hulu  ke  hilir.  Untuk  mendukung  para  pelaku  yang terlibat  dalam  pengembangan  ekonomi  sirkular,  pemerintah juga  harus berperan  sebagai  fasilitator  dengan  mengutamakan  penggunaan teknologi ramah lingkungan dan dengan menawarkan berbagai fasilitas.
b. Penerapan Kebijakan Extended  Producer  Responsibility sebagai Peran Produsen yang Melek Ekologi
Ekoliterasi  atau  kesadaran  merupakan  perubahan  pemikiran masyarakat  menuju  gaya  hidup  tanpa  sampah  perlu  didukung  oleh peran  strategis  produsen  atau  pengusaha.  Produsen  yang  sadar lingkungan  dan  melek  akan  sangat  penting  dalam  penanganan  dan pembuangan sampah. Secara alami, diperlukan kebijakan dalam situasi ini  untuk  mengarahkan  tindakan  produsen. Extended  Producer Responsibility yang  ditingkatkan  akan  menyediakan  sarana  untuk mewujudkannya.  Sebagai  akibat  dari  kebijakan  ini,  produsen  dituntut untuk  bertanggung  jawab  atas  setiap  aspek  dari  siklus  produk  yang lengkap,  mulai  dari  pemilihan  bahan  baku  hingga  produk  akhir  dan pengemasan  hingga  dampak  sampah  yang  dihasilkan  dari  produk mereka.
Extended  Producer  Responsibility yang  diperluas,  produsen bertanggung  jawab  atas  segala  kerusakan  lingkungan  yang  disebabkan oleh  produk  yang  mereka  buat  dan  jual.  Untuk  menghindari menghasilkan sampah, produsen harus bekerja untuk mengatur konsep pengemasan produk dan memastikan bahwa kemasan dari produk yang mereka  buat  dapat  hancur  secara  alami.  Produsen  juga  bertanggung jawab secara finansial atas pengumpulan, daur ulang, dan pembuangan akhir  produk  yang  dihasilkan  jika  dijual  dalam  bentuk  barang  fisik dengan kemasan yang berpotensi menghasilkan limbah.
Extended  Producer  Responsibility yang  diperluas  mensyaratkan bahwa  setiap  barang  yang  diproduksi  dan  kemasannya  bebas  limbah atau  ramah  lingkungan.  Kebijakan  ini  sangat  cocok  diterapkan  di  Kota Palopo  yang  membangun  konsep  Kota Bussines  Traveler dengan banyaknya  pedagang  dan  industri  yang  berkembang,  para  pelaku ekonomi  ini  perlu  sadar  mengenai  kondisi  lingkungan  yang  mereka tempati seperti industri air minum ASERA  yang ada di Kota Palopo yang menjadi  industri  air  minum  terbesar  di  Kota  Palopo  dengan  produk  air gelas  kemasannya  yang  cukup  banyak  menghasilkan  limbah  plastik. Begitu  juga  dengan  limbah  kemasan  pedangan  minuman  dingin  dan makanan  cepat  saji  yang  kini  menjalar  di  Kota  Palopo.  Melalui penerapan  kebijakan  ini  akan  mampu  menekan  jumlah  limbah  yang dihasilkan.  Kebijakan extended  producer  responsibility ini  telah diterapkan  di  Thailand,  Kota  Palopo  dapat  memberlakukan  beberapa peraturan yang relevan misalnya buy back system atau take back , green procurement atau  penyediaan  barang  ramah  lingkungan, green  label , pajak lingkungan, termasuk menetapkan denda dan intensif.
Gambar 2. Strategi Penerapan Ekonomi Hijau dalam Mengatasi Middle Income Trap
Dari  gambar  2  dapat  dilihat  bahwa  konsep  ekonomi  hijau  yang bersifat sustainable  development data  dijadikan  sebagai  solusi  dalam peningkatan pendapatan dari low income ke high income sehingga dapat mengatasi middle income trap .
c. Program Pelatihan Ekonomi Hijau
Sumber  daya  manusia  berperan  penting  dalam  menjamin penguasaan teknologi yang ramah lingkungan dan kualitas sumber daya manusia yang mendukung terselenggaranya sumber daya manusia yang ramah  lingkungan. Green  skills harus  dilahirkan  dengan  pelatihan untuk  meningkatkan  sumber  daya  manusia  menguasai green  skills menjadi suatu usaha untuk mendukung pelestarian lingkungan juga hal ini  akan  menghasilkan green  jobs atau  pekerjaan  yang  berpihak  pada lingkungan.  Selain  kementerian  ketenagakerjaan,  kementerian  teknis lain yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  dengan  menawarkan  program  pelatihan  tenaga  kerja  (Gibbs, 2020)
Program  pelatihan  mengenai  ekonomi  hijau  harus  dibuat  untuk masyakarat karena negara-negara dunia telah sadar tentang penjagaan lingkungan  dan  sekaligus  hal  tersebut  memiliki  potensi  peningkatan ekonomi sehingga kini pemerintah dan juga swasta sedang melirik untuk berinvestasi  ke  arah  ekonomi  hijau.  Pemerintah  perlu  menyiapkan sumber daya manusia yang akan terjun kesana.

## Pembahasan Strategi Mengatasi Middle Income Trap melalui Penerapan Ekonomi
Hijau
Artikel  ini  juga  telah  menemukan  strategi  penerapan  ekonomi hijau yang dapat di terapkan di Kota Palopo sejalan dengan teori yang di ungkapkan  Diyar  menurutnya  ekonomi  hijau  adalah  strategi  untuk mencapai  kegiatan  ekonomi  rendah  karbon  dan  mengatasi  kelangkaan sumber daya alam dengan meminimalisir kegiatan eksploitasi ekosistem alam  yang  akan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan melonjaknya  investasi  sekaligus  terbukanya  lapangan  pekerjaan
sekaitan  dengan  strategi  ini.  sehingga  dari  hasil  dan  obesrvasi  yang dilakukan peneliti hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Penanganan Limbah dan Ekonomi Sirkular Penanganan limbah dengan proses 3R ( reduce, reuse, dan recycle ) merupakan  cara  baru  dalam  manajemen  sampah  dalam  rangka pengaplikasian  ide  ekonomi  hijau  sebagai  perwujudan  pembangunan berkelanjutan  (Dikau  &  Ryan-Collins,  2017)  dimana  peran  masyarakat sangat penting untuk menjalankan program ini dengan upaya pemilahan dan  pengolahan  sampah  hal  ini  akan  sekaligus  menumbuhkan kesejahteraan  sosial  dengan  tetap  memperhatikan  dampak  lingkungan. Penanganan limbah perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Palopo dari data yang didapat dalam 3 tahun terakhir sampah yang dihasilkan oleh kegiatan  masyarakat  terus  meningkat  dalam  menangani  kejadian  saat ini  pemerintah  dapat  menerapkan  program  yang  dilakukan  oleh pemerintah  bogor  yaitu  dengan  optimalisasi  fasilitas  dengan  kembali mengaktifkan  kembali  TPS  yang  telah  dibangun  kemudian  penyediaan tempat  sampah  di  pusat-pusat  keramaian  yang  padat  oleh  kegiatan masyarakat,  karena  dengan  kemudahan  menemukan  tempat  sampah dapat memperkecil kemungkinan masyarakat untuk membuang sampah sembarang tempat dan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di sekitar  TPS  juga  dapat  membantu  memaksimalkan  fungsi  TPS  dengan mengumpulkan masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah agar sampah yang di angkut ke TPA dapat berkurang sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat (Dwi et al., n.d.)
Dalam  pengolahan  sampah  oleh  masyarakat  pemerintah  dapat membantu  dengan  penyediaan  teknologi  ramah  lingkungan  untuk mengolah sampah tersebut menjadi produk jadi yang memiliki nilai jual juga  dapat  memberikan  bantuan  berupa  media  untuk  promosi  produk sehingga dengan pengolahan sampah yang moderen ini dapat membuka lapangan  pekerjaan  untuk  menekan  jumlah  pengangguran  dan  juga menekan  jumlah  sampah  yang  masuk  ke  TPA.  Pemanfaatan  teknologi dalam  proses  pengolahan  sampah  dapat  menstimulasi  para  investor untuk melakukan kegiatan investasi hijau di Kota Palopo.
Peraturan  yang  saat  ini  ada  di  Indonesia  masih  kurang  tegas karena  peraturan  yang  ada  belum  secara  khusus  berkenaan  dengan penerapan  ekonomi  sirkular.  Namun,  sejumlah  undang-undang  sudah ada  walaupun  secara  tidak  langsung  yang  mengatur  kegiatan  dan kebijakan terkait pengelolaan sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah,  pengurangan  sampah merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengelola  sampah  rumah  tangga pada  tingkat  yang  paling  rendah,  yaitu  rumah  tangga.  Undang-undang tersebut  juga  menguraikan  masalah  terkait  kebijakan  dalam  berbagai cara,  termasuk  bagaimana  mengurangi  timbulan  sampah  dengan mendaur  ulang  dan  menggunakan  kembali  sampah  untuk  tujuan  yang sama  atau  berbeda.  Dengan  penerapan  penanganan  limbah  yang  baik bukan hanya akan memperbaiki lingkungan tapi juga akan memperbaiki kodisi sosial ekonomi masyarakat.
Strategi  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Dewi  Wungkus  Antasari  tentang  implimentasi  ekonomi  hijau  yang hasilnya masyarakat merupakan subjek dan objek dalam ekonomi hijau,
manajemen  pengolahan  sampah  merupakan  langkah  yang  perlu didahulukan  dengan  pengadaan  program  edukasi  ke  masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan ini. Salah  satu  pengaplikasian  ekonomi  hijau  yaitu  dengan  program  3R (reduce,  reuse,  dan  recycle)  yang  sangat  membutuhkan  peran masyarakat didalamnya (Wungkus Antasari, 2019)
b. Penerapan Kebijakan Extended  Producer  Responsibility sebagai Peran Produsen yang Melek Ekologi
Konsep dengan kebijakan Extended Producer Responsibility berarti bahwa  produsen  bertanggung  jawab  atas  setiap  tahap  produksi  yang dilakukan,  dimulai  dari  awal  rantai  produksi  sampai post-comsumer phase .  Dengan  adanya  perluasan  tanggung  jawab  tersebut  diharapkan dapat mengurangi beban kepada negara untuk memproses limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi jumlah limbah melalui peningkatan daur ulang (Verawati, 2021).
Pemerintah  membutuhkan  tiga  alat  untuk  mempromosikan tanggung  jawab  produsen  ketika  menerapkan  kebijakan  Extended Producer  Responsibility  yang  diperluas  ke  dalam  praktik,  sebagai berikut:
1) instrumen  peraturan,  Prosedur  pengambilan  kembali  produk, kriteria konten daur ulang, persyaratan efisiensi penggunaan energi untuk  produk  dan  metode  produksi,  dan  larangan  pembuangan produk penghasil limbah semuanya dikenakan pada produsen.
2) instrumen  ekonomi,  Biaya  untuk  lingkungan  diperhitungkan  ke dalam harga produk oleh produsen. Produsen dalam situasi ini juga bertanggung  jawab  untuk  pengadaan  produk  bebas  limbah  dan pembayaran pajak lingkungan.
3) Instrumen  informatif  berupa  daur  ulang,  komponen  hemat  energi, peringatan bahaya produk, dan pelabelan yang baik bagi lingkungan (Verawati, 2022)
Strategi ini sejalan dengan Rencana pelestarian lingkungan hidup yang dirancang Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah United Nations  Environment  Programme atau disingkat UNEP, mendeskripsikan ekonomi hijau adalah sebuah konsep ekonomi yang dapat menegakkan keadilan  dan  kesejahteraan  sosial.  Hal  dapat  menjadi  sorotan  ada  3 yaitu: low  carbon,  socially  inclusive,  dan  resource  efficient .  Tujuan ekonomi  hijau  adalah  untuk  membalikkan  efek  merusak  dari  ekspansi ekonomi  terhadap  lingkungan  dan  penipisan  sumber  daya  alam (Priantoko  et  al.,  2021)  Dengan  tumbuhnya  kegiatan  ekonomi  dengan produk-produk  beragam  yang  menghasilkan  sampah  dan  berpotensi besar  untuk  merusak  lingkungan  perlunya  ada  pengawasan  dan kebijakan  untuk  meregulasi  hal  ini  agar  pertumbuhan  ekonomi  yang terjadi di Kota Palopo dapat tetap kondisi lingkungan yang baik.
c. Program Pelatihan Ekonomi Hijau
Pelatihan  adalah  sebuah  rangkaian  proses  untuk  mengajarkan pengetahuan  dan  pengembangan  keterampilan  kerja  agar  peserta pelatihan  nantinya  memiliki  kemahiran  dan  terampil  dan  tentunya mampu  melaksanakan  pekerjaannya  dengan  baik,  sesuai  standar  dan menjadi  calon  pekerja  terkualifikasi.  Pelatihan  juga  adalah  salah  satu upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia  (Gibbs, 2020).
Negara  Indonesia  bahkan  dunia  sekarang  ini  sedang  melirik  ekonomi hijau  yang  dapat  menyelamatkan  lingkungan  dengan  tetap  menjaga kondisi  ekonomi,  kondisi  ini  juga  akan  memberikan  dampak  kepada Kota  Palopo  seperti  akan  munculnya  perusahanaan-perusahaan  yang berbasis  lingkungan,  hal  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  Kota Palopo  untuk  menyiapkan  sumber  daya  manusia  ahli  yang  untuk mengisi  pos-pos  itu  atau  sumber  daya  manusia  yang  telah  dilatih  itu akan membantu pemerintah dalam membangun  Kota berbasis ekonomi hijau  dan  hal  ini  akan  membuka  lapangan  pekerjaan  baru  yang  dapat menyerap para angkatan kerja sehingga pengangguran dapar berkurang dan  pendapatan  perkapita  dapat  menigkat  dan  mengeluarkan  Kota Palopo dari middle income trap .
Strategi ini di perkuat dengan teori dari (Mena et al., 2019)  yang mengatakan  bahwa,  kinerja  lingkungan  sangat  tergantung  pada pelatihan  dan  pengembangan  hijau,  rekrutmen  dan  seleksi  hijau,  dan kompensasi  hijau.  Penciptaan  lapangan  kerja  baru  dengan  investasi skala  besar  berupa  teknologi,  bangunan,  peralatan  dan  infrastruktur baru  hadir  untuk  menuju  Ekonomi  “tahan -iklim  ( climate-proofing )”  dan peluang  ini  harus  dimanfaatkan  semaksimal  mugkin  bukan  hanya dalam  lingkup  pelestarian  lingkungan  tapi  juga  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja  (Erwinsyah, 2021)
Ketentuan  tentang  pelatihan  tertuang  dalam  Undang-undang Nomor  13  Tahun  2003  mengenai  Ketenagakerjaan,  khususnya  pasal  8 ditujukan  untuk  meningkatkan dan mengembangkan tingkat kemampuan dan keahlian tertentu, kompetensi kerja dan produktivitas. Diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  No.  31  tahun  2006,  khususnya dalam  Pasal  1,4,13,  dan  18  memperjelas  konsep  kompetensi  kerja dengan  menyatakan  bahwa  pelatihan  kerja  mencakup  pemberian, peningkatan,  dan  pengembangan  kompetensi  kerja,  produktivitas, disiplin,  sikap,  dan  etos  kerja.  pemerintah,  badan  hukum,  atau perorangan  semuanya  dapat  mengoperasikan  lembaga  pelatihan  kerja. Penguasaan keterampilan kerja merupakan tujuan utama dari pelatihan berbasis kompetensi.

## 4. PENUTUP
Penerapan  ekonomi  hijau  di  Kota  Palopo  dilihat  dari permasalahan yang timbul di Kota Palopo strategi yang dapat dilakukan adalah  :  (a)  Penanganan  limbah  dan  ekonomi  sirkular  Penanganan limbah  diharapkan  akan  mampu  mewujudkan  ekonomi  hijau  dengan proses manajemen sampah yang baik  yakni  program 3R ( reduce,  reuse, dan  recycle )  dapat  dilakukan  dalam  mencapai  tujuan  tersebut  (b) Penerapan  Kebijakan Extended  Producer  Responsibility merupakan kebijakan  yang  dilakukan  dalam  menangani  dan  juga  mengontrol pemakaian  sumber  daya  alam  yang  dilakukan  produsen  dalam menghasilkan  sebuah  produk  dalam  pemaksimalan  program  ini dibutuhkan  tiga  instrumen  yaitu:  instrumen  informatif,  instrumen peraturan,  dan  instrumen  ekonomi.  (c)  Program  Pelatihan  Ekonomi Hijau  dengan  meningkatnya  kesadaran  swasta  dan  juga  pemerintah mengenai  keberlangsungan  sumber  daya  alam  yang  kian  hari  kian menipis  sehingga  masalah  ini  menjadi  bahan  diskusi  untuk  mencari
solusi  dengan  menghadirkan  konsep  ekonomi  hijau  dan  ini  mulai diterapkan  dengan  pembangunan  lapangan  pekerjaan  yang  berkaitan dengan  ekonomi  hijau  sehingga  pemerintah  Kota  Palopo  perlu mempersiapkan  tenaga  kerja  untuk  mendukung  hal  tersebut  dengan harapan  pengangguran  dapat  ditekan  sekaligus  meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dari middle income ke high income .

## Saran
Adapun saran-saran yang diberikan dengan tujuan untuk kebaikan dan kemajuan  Kota  Palopo  dengan  penerapan  ekonomi  hijau  yaitu  sebagai berikut: 1.) Diharapkan kepada Pemerintah Kota Palopo agar melakukan upaya  peningkatan  kesadaran  masyarakat  akan  perlunya  menjaga kebersihan  dan  kelestarian  lingkungan,  tidak  berfokus  hanya  pada pencarian  keuntungan  semata  dan  melupakan  kelestarian  lingkungan akibat  dari  kegiatan  ekonomi  masyarakat.  karena  masyarakat  perlu sadar  bahwa  ada  hak  generasi  selanjutnya  dalam  pemanfaatan  alam yang  mereka  menikmati  ini;  2.)  Diharapkan  kepada  masyarakat  dan pemerintah  untuk  berisnergi  dalam  implementasi  strategi  mengatasi middle  income  trap  dengan  kebijakan  ekonomi  hijau  beberapa diantaranya yaitu pengelolaan limbah dan ekonomi sirkuler dan strategi kebijakan Extended  Producer  Responsibility (EPR);  3.)  Diharapkan kepada  peneliti  selanjutnya  agar  dapat  melakukan  analisis  yang  lebih komprehensif  dengan  menggunakan  metode  kuantitatif  atau  mix methode  agar  hasil  penelitian  lebih  universal  dan  komprehensif  serta dapat melahirkan strategi yang lebih baik lagi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Jurnal :
Erwinsyah, O. : (2021). PELUANG EKONOMI HIJAU DAN KETERAMPILAN  HIJAU  MENUJU  NETRAL  KARBON  INDONESIA TAHUN  2060.  In Erwinsyah  /  Journal  of  Applied  Business  and Economic (JABE) (Vol. 8, Issue 2). Gibbs,  D.  (2020).  Green  economy. Essential  Concepts  of  Global Environmental Governance , December , 116 – 117. https://doi.org/10.4324/9780367816681-49
Mena,  T.  D.,  Tyas,  W.  P.,  &  Budiati,  R.  E.  (2019).  Kajian  Dampak Lingkungan Industri Terhadap Kualitas Hidup Warga Sekitar. Jurnal
Kesehatan Masyarakat , 7 , 156 – 171.
Setiawan,  S.  (2017).  International  Journal  of  Economics  and  Financial Issues Middle Income Trap and Infrastructure issues In Indonesia: A Strategic  Perspective. International  Journal  of  Economics  and Financial Issues , 7 (4), 42 – 48. http:www.econjournals.com Verawati,  P.  (2021).  KRITIK  EKOLOGI  MENDALAM  TERHADAP REGULASI  PERSAMPAHAN  DI  INDONESIA. Jurnal  Meta-Yuridis ,
4 (2). http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/ Verawati, P. (2022). KEBIJAKAN EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY DALAM  PENANGANAN  MASALAH  SAMPAH  DI  INDONESIA  MENUJU MASYARAKAT ZERO WASTE . 9 (1).
https://doi.org/10.31604/justitia.v9i1
Wungkus  Antasari,  D.  (2019).  IMPLEMENTASI  GREEN  ECONOMY TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA KEDIRI. In Jurnal Ekonomi Pembangunan (Vol. 5, Issue 2).
Penelitian :
Muhammad,  P.,  Bakri,  R.,  Hanik,  D.  E.,  Muamarah,  S.,  Swasito,  A.  P.,
Keuangan,  P.,  &  Stan,  N.  (2022). USAHA  PEMERINTAH  DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA DI MASA PANDEMI . Priantoko, A., Anbia, E. F., Margaretha, G., Wulan, R., Panggabean,  N., Keuangan,  P.,  &  Stan,  N.  (2021). TINJAUAN  PENERAPAN  EKONOMI HIJAU  DALAM  PARIWISATA  DI  PROVINSI  BALI  REVIEW  OF  THE APPLICATION OF GREEN ECONOMY IN TOURISM IN BALI PROVINCE . 2 (1). Susanti, D. D., & Wicaksono, A. M. (n.d.). MEMBANGUN EKONOMI HIJAU DENGAN  BASIS  PERTANIAN  DI  PROVINSI  JAWA  TENGAH  TAHUN 2013-2018  BUILDING  A  GREEN  ECONOMIC  BASED  AGRICULTURAL SECTOR IN CENTRAL JAVA 2013-2018 .
Dokumen & Sumber Lainnya : Dikau, S., & Ryan-Collins, J. (2017). Green Central Banking in emerging market  and  developing  country  economies. New  Economics
Foundation ,  1 – 50.  https://neweconomics.org/uploads/files/Green- Central-Banking.pdf
Dwi,  S.  A.,  Implementasi  Ekonomi  Sirkular  dalam  Mengelola  Sampah Plastik di Kabupaten Bogor, P., & Dwi Sartono, A. (n.d.). How to cite . Erani,  A.,  Arif,  Y.  A.  P.,  Dwi,  S.,  Santosa,  A.,  Priyo,  E.,  Saparini,  P.  H., Faisal,  M.,  Bazwir,  R.,  &  Rizky,  Y.  (n.d.). Kebijakan  Ekonomi  clan Sektor Strategis Nasional .
Lumbangaol,  H.  E.,  &  Pasaribu,  D.  E.  (n.d.). Hotmaria  Elecktawati Lumbangaol  dan  Ernawati  Pasaribu,  Eksistensi  dan  Determinan Middle Income Trap di Indonesia | 83 EKSISTENSI DAN DETERMINAN MIDDLE INCOME TRAP DI INDONESIA (Existence and Determinants of Middle Income Trap in Indonesia) . Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2021 . (n.d.).