## KEDUDUKAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN OTONOMI DAERAH
(STUDI DI KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR)
Oleh:
Mangapul Marbun. Universitas Darma Agung,  Medan
E-mail:
Mangapul13@yahoo.com

## ABSTRACT
The  position  of  the  customary  rights  of  the  customary  law  community  in  the  Toba  Batak community, namely the rights owned by a clan (State land), controlled, managed, utilized, the land and its contents for the needs of the citizens / descendants of the partnership as collective property  that  can  be  passed  down  from  generation  to  generation  (geneological)  based  on customary law. The UUPA recognizes the position of the ulayat rights of the customary law community in a formal juridical manner with discussion if in reality it still exists and does not conflict  with  the  interests  of  the  national,  nation  and  state.  The  1945  Constitution  of  the Republic  of  Indonesia  Article  18-B  paragraph  (2),  Article  28-I  paragraph  (3)  The  State recognizes and respects the customary public and their traditional rights as long as they are still  alive.  The  cultural  identity  of  traditional  community  rights  is  respected  in  accordance with  the  times  and  civilizations.  The  position  of  the  customary  rights  of  the  Batak  Toba community  (land  marga)  in  this  study  is  still  not  as  expected,  in  regulating  and  protecting laws from the past to the present, regulation and protection are still based on local customary laws.  In  Law  No.  23/2014/9/2015  concerning  Regional  Government  grants  the  authority  of rights and responsibilities to provincial, regency / city governments to regulate and manage their  own  regions,  one  of  the  areas  of  defense  based  on  the  widest  possible  regional autonomy.  The  authority,  rights  and  responsibilities  of  regional  governments  in  regulating and protecting, managing their own ulayat rights (clan land) in certain areas are also in line with  Presidential  Decree  No.  34  regarding  policies  in  the  defense  sector,  one  of  which  is stipulation and is also in line with the government regulation of the Republic of Indonesia No. 38  Year  20007  concerning  the  Division of  Government Affairs  between  the  government  and the Provincial Government of the Regency / City Government as a government affair which becomes the authority of the regional government towards the position of the ulayat rights of the customary law community in certain areas. In this study, in the Daily District of Samosir Regency. The authority, rights and obligations of Regional Government through stipulation in the form of Regional regulations have not been implemented, especially regarding local clan lands (ulayat rights of indigenous peoples). Therefore, this problem needs to be researched to get  a  true  picture  of  the  status  of  customary  community  rights  in  relation  to  regional autonomy in the Daily District of Samosir Regency. The results of this study, in the Samosir Kewenagan Regency Daily sub-district, the rights and obligations of regional government, it turns out that Tanah Marga (Hak Ulayat) is still regulated by local customary law, in fact the
local  government  has  the  authority,  rights  and  obligations  to  regulate  and  protect  Ulayat Rights (Tanah Marga). certain by stipulation in the form of regional regulations, with the aim of  providing  legal  certainty  and  benefits  for  the  customary  law  community.  Based  on  the research, it shows that the Land of Marga / Ulayat Rights of Indigenous Peoples in Harian District,  generally  in  Samosir  Regency,  both  horizontally  and  vertically  until  this  research was  conducted,  there  has  been  no  settlement  of  certain  customary  rights  of  customary communities,  in  other  words  conflict  resolution  is  still  stagnant.  The  government  needs  to immediately establish the customary rights of customary communities in the form of a law. To ensure  legal  certainty  /  benefit  and  justice  for  all  certain  Customary  law  communities. Because ulayat rights are basically still found and still live according to the civilization of the Batak Toba people in the Daily District of Samosir Regency, which does not conflict with the development and interests of the Nation and the State.

## Keywords: Customary Law, Customary Rights, Regional Autonomy

## ABSTRAK
Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat pada masyarakat Batak Toba yaitu hak yang dimiliki oleh suatu marga (tanah Negara),dikuasai, dikelola, dimanfaatkan tanah dan seisinya untuk  keperluan  warga/keturunan  dari  persekutuan  sebagai  milik  bersama  yang  dapat diwariskan  secara  turun-temurun  (geneologis)  berdasarkan  hokum  adat.  UUPA  mengakui kedudukan hak ulayat masyarakat hokum adat secara yuridis formal dengan pembahasan jika dalam kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, bangsa dan  Negara.  UUD  RI  1945  pasal  18-B  ayat  (2),  pasal  28-I  ayat  (3)  Negara  mengakui  dan menghormati  masyarakat  umum  adat  serta  hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup. Identitas  budaya  hak  masyrakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan  perkembangan  zaman dan peradaban. Kedudukan hak ulayat masyarakat (tanah marga) Batak Toba dalam penelitian ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan, dalam pengaturan dan perlindungan hokum dari  masa  silam  sampai  sekarang,  pengaturan  dan  perlindungan  masih  berdasarkan  hokum adat  setempat.  Dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014/No.9  Tahun  2015  tentang pemerintahan  Daerah  memberikan  kewenangan  hak  dan  kewajiaban  kepada  pemerintah daerah  provinsi,  kabupaten/kota  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  daerahnya  salah  satu bidang  pertahanan  berdasarkan  otonomi  daerah  yang  seluas-luasnya.  Kewenangan,  hak  dan kewajiaban  pemerintahan  daerah  dalam  mengatur  dan  melindungi,  mengurus  sendiri  hak ulayat           (tanah marga) di daerah tertentu sejalan juga dengan keputusan Presiden Nomor 34  tentang  kebijakan  di  di  bidang  pertahanan,    salah  satunya  penetapan  dan  sejalan  juga dengan  peraturan  pemerintahan  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  20007  Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintahan dengan pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan  Kabupaten/Kota  sebagai  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan pemerintahan  daerah  terhadap  kedudukan  hak  ulayat  masyarakat  hokum  adat  di  daerah tertentu. Pada penelitian ini, di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Kewenangan, hak dan kewajibanPemerintahan  Daerah  melalui  penetapan  dalam  bentuk  peraturan  Daerah  belum dilaksanakan  khususnya  mengenai  tanah  marga  (  hak  ulayat  masyarakat  hokum  adat) setempat. Oleh karenanya permasalahan ini perlu diteliti untuk mendapatkan gambaran yang
sebenarnya mengenai Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat berhubungan Dengan Otonomi Daerah di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Hasil penelitian ini, di kecamatan Harian  Kabupaten  Samosir  Kewenagan,  hak  dan  kewajiban  pemerintahan  Daerah,  ternyata Tanah  Marga  (Hak  Ulayat)  masih  diatur  oleh  hokum  adat  setempat,  sebenarnya  pemerintah daerah  mempunyai  kewenangan,  hak  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan  melindungi  Hak Ulayat  (Tanah  Marga)  tertentu  dengan  penetapan  dalam  bentuk  peraturan  daerah,  dengan maksud untuk memberikan kepastian hokum dan kemanfaatan bagi masyarakat hokum adat. Berdasarkan penelitian menunjukan masih rentan Tanah Marga/Hak Ulayat Masyarakat Adat di  Kecamatan  Harian,  umumnya  Kabupaten  Samosir,  baik  secara  horizontal  dan  vertical sampai penelitian ini dilakukan, belum ada penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat tertentu,  dengan  kata  lain  penyelesaian  konflik  masih  stagnan.  Pemrintah  perlu,  segera melakukan  penetapan  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  dalam  bentuk  undang-undang. Untuk  menjamin  kepastian  hukum/kemanfaatan  dan  keadailan  bagi  seluruh  masyarakat hokum  Adat  tertentu.  Karena  hak  ulayat  pada  dasarnya  masih  banyak  dijumpai  dan  masih hidup  sesuai  peradaban  masyarakat  Batak  Toba  di  Kecamatan  Harian  Kabupaten  Samosir, yang tidak bertentangan dengan pembangunan serta kepentingan Bangsa dan  Negara.
Kata kunci : Hukum Adat, Hak Ulayat, Otonomi  Daerah

## 1. PENDAHULUAN
Di dalam Negara Republik
Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya,  termasuk  perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa sebagai Karunia Tuhan Yang  Maha  Esa  mempunyai  fungsi  yang adil dan makmur,  sebagaimana tercantum dalam bagian menimbang tentang peraturan  pokok  undang-undang    pokok agraria.  bahwa  hukum  agraria  nasional pula, perikemanusian, seperti yang tercantum  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945
Sejak  kemerdekaan      Undang-undang Pokok  Agraria  No.  5  Tahun  1960  telah mengakhiri  kebhinekaan    (keberagaman) perangkat  hukum  yang  mengatur  bidang pertanahan,  yang  didasarkan  pada  hukum adat  dan  mengadakan  unifikasi  hak-hak penguasaan atas tanah, baik hak-hak tanah maupun  hak-hak  jaminan  atas  tanah, Pembentukan Undang-undang Pokok
Agraria  dengan  berdasarkan  hukum  adat, memberikan arti sebagai pengakuan terhadap  masyarakat  hukum  adat  dan  Hak Ulayat  Yang  pada  masa  Klonialisme pengaturan hak-hak atas tanah telah terjadi dualisme,  satu  sisi  dengan  pengaturan hukum Barat  dengan Agrarische Wet, dan bagi      kaum  pribumi  berlaku  hukum adatnya masing-masing.
Pengakuan    kedudukan  hukum  secara yuridis  formal  ditentukan  didalam  pasal  3 dan  pasal  5  Undang-undang    Pokok Agraria  No.  5  Tahun  1960.      Pasal  3 menyatakan : dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan  2  pelaksanaan hak ulayat dan hak  yang  serupa  itu  dari  masyarakat hukum  adat,  sepanjang  kenyataannya  dan peraturan  lain  yang  lebih  tinggi,  Pasal  2 ayat  (4)  yang  berbunyi  :  Hak  menguasai dari negara tersebut  diatas pelaksanaannya dapat  dikuasakan  kepada daerah-daerah swatantra  dan  masyarakat-masyarakat hukum adat setempat , menurut ketentuan-ketentuan  pemerintah,  undang-
undang  ini  dan  peraturan  perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsaur yang bersandar  pada  hukum  agama”.  Atas ketentuan pasal 3 dan pasal 5 UUPA diatas telah  mengakui  pelaksanaan  hak  ulayat dari    masyarakat  hukum  adat  sepanjang kenyataannya  masih  ada    dan  hukum agraria  didasarkan  pada  hukum  adat sebagai  hukum  pertanahan  Nasional. Dalam  hal  ini  sejalan  dengan  landasan konstitusional    UUD  1945  sebagai  norma tertinggi dalam sistem hukum
(staatfundamentalnorm) setelah
Amademen  ke  IV  yang    ditegaskan berikut.  Dalam    Pasal  18B    ayat  (2) menyatakan      Negara      mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup. Pasal  28I  ayat  (3)  menyatakan  :  Identitas budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional dihormati  selaras  dengan  perkembangan zaman dan peradaban.    Pasal 33 ayat  (3) di  dalam  pengakuan    kedudukan  hukum sangat  penting    menyangkut  persoalan sosial  dan  hukum  yaitu  tentang  sistem penguasaan  agraria  masyarakat  tradisional Indonesia  khususnya  dalam  hukum  formal di    dalam  Undang-undang  Pokok  Agraria tentang  pengaturan  hukum  pertanahan nasional.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan  UU  No.  22  Tahun
1999 Tentang Pemerintahan Daerah dalam
Bab  III  telah  ditentukan Pembentukan
Dan Susunan Daerah, selanjutnya dipertegas  dalam    Pasal  4  ayat  (1),  dan dalam Bab IV telah mengatur Kewenangan Daerah  yang  disebutkan    dalam  Pasal  7 ayat  (1)  yang  menyatakan  :  Kewenangan Daerah  mencakup  kewenangan  dalam
seluruh  bidang  pemerintahan,  kecuali kewenangan  dalam  bidang  politik  luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal,  agama  serta  kewenangan  bidang lain.
Selanjutnya  dalam  pasal  11  ayat (1)  dan  asyat  (2)  UU  No.  22  Tahun  1999. Pasal  11  ayat  (1)  diatur  dalam  pasal  9. Pasal  11  ayat  (2)    menyatakan  :  bidang pemerintahan  yang  wajib  dilaksanakan oleh  daerah  Kabupaten  /  Kota,  meliputi pekerjaan  umum,  kesehatan  ,  pendidikan dan  kebudayaan,  pertanian  ,  perhubungan, dan salah satunya pertanahan , dan dengan demikian  daerah  Kabupaten  /  Kota mempunyai kesempatan dan peluang untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga daerahnya salah satunya bidang pertanahan,  yang  maksud  dan  tujuannya memberikan pengakuan dan
perlindungan  hukum atas kedudukan hukum  hak ulayat masyarakat adat , hal mana  berdasarkan  otoritas    Otonomi Daerah.  Maka  Pemerintah  Daerah  berhak membuat  penetapan  hak  ulayat  Kabupaten
/ Kota untuk kepentingan tersebut.
3. METODE PENELITIAN
Ilmu  pengetahuan  pada  hakekatnya  timbul oleh  karena  ada  hasrat  ingin  tahu  dalam diri  manasia  .  keigintahuan  manuasia tentang  seseuatu  adalah  untuk  mencari kebenaran.  Dalam  mencari  kebenaran tersebut  manusia  menempuh  berbagai macam cara ; baik melalui kegiatan ilmiah maupun  non  ilmiah.  Pekerja  penelitian adalah sebuah pekerjaan dengan mengumpulkan  berbagai  macam  bahan yang berrhubungan dengan penelitian yang tengah  dilakukan.hal  ini  timbul  karena adanya  masalah,tanpa  adanya  masalah tidak  ada  penelitian.  Dalam  penelitian
dipergunakan jenis penelitian yaitu penelitian hukum yurudis sosiologis. Penelitian  yuridis  sosiologis  adalah  jenis penelitian  yang  fokus  pada  gejala  hukum yang  timbul  ditengah-tengah  masyarakat. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian  ini  bersifat  penelitian    dan bersifat  penelitian  deskriptif  analisi  yaitu dimaksud  untuk mencari  data  yang  seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala lainnya. Sifat penelitian ini adalah penelitian  hukum  analitik.  Deskriptif artinya  menggambarkan  apa  adanya.  Jadi didalam  penelitian  ini,  penulis  akan menggambarkan atau menelaah permasalahan  hukum  pertahanan  (agraria) secara  tradisional  yang  sedang  terjadi dikecematan  Harian  kabupaten  samosir kususnya  mengenai “  Kedudukan  hak ulayat  msyarakat  hukum  adat  di hubungkan  dengan  otonomi  daerah studi  di  kecamatan  Harian  kabupaten samosir, pran pemerintah daerah dalam mengatur  dan  melindungi  hak  ulayat masyarakat  Hukum  Adat,  serta  peran pemerintahan Daerah dan tokoh masyarakat Hukum adat dalam penyelesian  konflik  terkait  dengan  hak ulayat masyarakat Hukum Adat.
Analisis artinya data-data dari terkait hasil  penelitian  ini  akan  diolah  terlebih dahuku,dianalisis  serta  diuraikan  secara cermat  berdasarkan  perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan pertahanan  dan  hukum  adat  yang  msih hidup dan berkembang tentang “ Kedudukan  Hak  Ulayat  Masyarakat Hukum Adat hubungan dengan Otonomi  Daerah  di  tempat  studi kecematan Harian Kabupaten Samosir.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan  perundang-undangan  diatas dipertegas  lagi  dengan  keluarnya  UU  No. 32  Tahun  2004    tentang  pemerintahan daerah,  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  yang menyatakan : Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi  dan  Daerah  Provinsi  dibagi  atas Daerah  Kabupaten  Kota  yang  masing- masing  mempunyai  pemerintahan  Daerah. Selanjutnya  pasal 2 ayat (2) menyatakan : Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas otonami  dan  tugas  pembantuan.    Pada pasal  2  ayat  (3)  menyatakan  :  Pemerintah Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya, kecuali  urusan  pemerintah  yang  menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, pelayanan  umum  dan  meningkatkan  daya saing daerah.
Selanjutnya  dalam  UU  No.  23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah pada  Bab  II  telah  menegaskan    tentang Pembagian  Wilayah  Negara  yaitu  dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan : Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas Daerah  Provinsi  dan  Daerah  Provinsi dibagi  atas  Daerah  Kabupaten  dan  Kota. Dalam  ayat  (2)  menyatakan  :  Daerah Kabupaten/Kota, dan Kabupaten/Kota dibagi  atas  Kecamatan,  dan  Kecamatan dibagi  atas  Kelurahan/Desa.  Maka  atas peraturan  perundang-undangan  tersebut, secara  jelas  otoritas  Pemerintah  Daerah mempunyai kewenangan melakukan Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota,  dalam hal mengatur, melindungi kedudukan hak.
Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah tersebut yang
berdasarkan  otonomi,  Kabupaten  Samosir
adalah  salah  satu  Daerah  Otonom    dari  25 Kabupaten  dan  8  Kota  di  Provinsi Sumatera  Utara,  dengan  titik  kordinat  20 24 0 –  20  55 0 LU,  dan  980  21 0 -  990  55 0
BT,  dengan  luas  wilayah    2.021,80/Km 2 ,. dengan  ketinggian  permukaan  bumi  904- 2.157M  diatas  permukaan  laut,  jumlah penduduk  150.187  jiwa,  daerah  pertanian (agraris),  dengan      batas-batas  wilayah  : Sebelah  Utara  berbatas  dengan  Kabupaten Karo, dan Kabupaten Simalungun, Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Tapanuli  Utara  dan    Kabupaten  Humbang Hasundutan,  Sebelah  Timur  berbatas dengan  Kabupaten  Toba  Samosir,    dan Sebelah  Barat  berbatas  dengan  Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat.
Kabupaten Samosir 128
Desa/Kelurahan dan terdiri dari 9 (Sembilan)  Kecamatan,  dan  dari  128 Desa/Kelurahan    tersebut  diantaranya sebagai  tempat      (Studi    di  Desa Hutagalung,  Partungko  Naginjang  dan Desa  Hariarapintu  Kecamatan  Harian), yang  terletak  sebelah  selatan  Kabupaten Samosir.  Dengan  batas-batas  Sebelah Utara  berbatas  dengan  Kecamatan  Sianjur Mula-mula  dan  Pantai  Danau  Toba, Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sebelah Timur  berbatas  dengan  Kecamatan  Sitio- Tio,  Sebelah  Barat  berbatas  dengan Kabupaten  Dairi  dan  Kabupaten  Pak-Pak Barat.    Penduduknya  Suku  Batak  Toba 100%  (homogen)    dan  bermarga,    yang mempunyai  adat  istiadat  (tradisi)  dan kebiasaan,    secara  turun-temurun      dan hidup  sampai  sekarang.  Adat  istiadat tersebut  berlaku    secara  terus  menerus yang  menjadi  norma  yang  tidak  tertulis baik secara perdata maupun publik. Hal ini berlaku juga dalam pengaturan,
penggunaan  dan  pemanfaatan    hak-hak atas  tanah  marga “  golat  “ masyarakat hukum  adat    dalam  bidang  agraria  yang masih  tradisional.  Dalam  masyarakat Batak  Toba  hak-hak  atas  tanah  dikenal dengan  Tanah  Marga (golat,  talian) yang artinya   tanah adalah milik/dikuasai secara bersama-bersama para anggota- anggotanya  dan  untuk  mengambil  hasil dari  tanah  tersebut  demi  kehidupan  dan kesejahteraan  anggotanya  yang    berlaku kedalam  dan  keluar,    yang    berdasarkan hukum  adatnya    secara  turun  temurun  dan dengan istilah ( marga do nampuna tan o ) , bagi Orang Batak “ arga do bonani pinasa “ dan    suatu  prinsip  yang  diterimanya sebagai prinsip dasar  hukum adat tanah.
Pemilikan  atas tanah marga (golat,
talian) didasarkan pada
penguasaan/menduduki  tanah    pertama sekali  dan  telah  mendirikan  kampung (mamukka  huta) oleh  marga  tersebut terlebih  dahulu.    Khususnya  ditempat (studi)    pada    Desa  Partungko  Nagijang, Hariara  Pintu  dan  Desa  Hutagalung Kecamatan  Harian  Kabupaten  Samosir masih  terdapat  tanah-tanah    Adat  (marga) “ golat “, dan dalam kepustakaan hukum Adat yang oleh Cornelius van Vallenhoven disebut “  besihikkingrecht “,  dan      dalam hukum      agraria  secara  umum  disebut “ hak ulayat “ masyarakat hukum adat.
Dalam  ketentuan    UUPA  Pasal  3 dan Pasal 5, serta  dalam ketentuan  UUD 1945  Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan  Pasal  33  ayat  (3)  setelah  Amandemen IV  Tahun  2002,  tidak  di  implementasikan Pemerintah  Daerah  Kabuapten  Samosir untuk  membuat  Penetapan  Hak  Ulayat dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  (PERDA) atas  tanah Hak Ulayat masyarakat hukum adat   sesuai  UU No. 22 Tahun 1999, UU
No,  32  Tahun  2004,  UU  No.  23  Tahun 2014, dan sekarang UU No. 9 Tahun 2015. Yang  ditegaskan  dalam    Pasal  11  ayat  (2) menyatakan  :  bidang  pemerintahan  yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan,  pendidikan  dan  kebudayaan, pertanian,  perhubungan  dan  salah  satunya pertanahan, dan dengan demikian Daerah Kabupaten/Kota  mempunyai  kesempatan dan peluang untuk mengatur dan mengurus rumah  tangga  daerahnya  salah  satunya dibidang pertanahan, yang  maksud  dan tujuannya  memberikan  pengakuan  dan perlidungan  hukum  atas kedudukan  hak ulayat masyarakat ada t.
Dengan demikian ketentuan
tersebut memerintahkan, Pemerintah Daerah    untuk  mengatur  perlindungan hukum,  penggunaan  dan  pemanfaatan  hak ulayat  masyarakat  hukum    adat,  termasuk kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat dan  hak-hak  tradisionalnya  dalam  bidang agraria.  Hal  tersebut    belum  dilaksanakan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Samosir, sehingga  menyebabkan pengaturan Tanah Marga (golat, turpuk, talian) menjadi tidak jelas dalam hukum positif Indonesia (tidak ada  kepastian  hukum)  dalam  hukum positip. Khususnya menyangkut
“Kedudukan  Hukum  Hak  Ulayat
Masyarakat Hukum Adat Di
Hubungkan  Dengan  Otonomi  Daerah
Tempat (Studi)   Desa Hutagalung, Desa Partungko  Nagijang  dan  Desa  Hariara
Pintu  Kecamatan  Harian Kabupaten
Samosir. Dimana pengaturan yang dimaksudkan    sebagai  komitmen  dan upaya  dari  Negara  melalui  kewenangan Pemerintah  Daerah  (PEMDA)  sebagai Otoritas    atas  Otonomi  Daerah    untuk mengatur,  penggunaan,    pemanfaatan,
serta  mengembalikan hak-hak masyarakat hukum    adat  yang  selama  ini  terabaikan, yaitu  dengan  membuat  Penetapan  Hak Ualyat (PERDA) demi keadilan, perlindungan,    kemanfaatan  dan  kepastian hukum  atas  penguasaan  tanah  hak  ulayat masyarakat hukum adat tertentu.
Terkait  ketentuan-ketentuan  dari Peraturan perundang-undang tentang pengaturan,  dan  perlindungan    dengan Penetapan  sebagai  kewenangan  Kepala Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota berdasarkan  Otonomi  Daerah,    yang dijelaskan  diatas  secara  nyata,  Pemerintah
Kabupaten
Samosir belum melaksanakannya,  oleh  karenanya  antara harapan  dengan  kenyataan  telah  terjadi kesenjangan,  bahwa  peraturan  perundang- undangan  dengan  kenyataan  ditengah masyarakat  telah  berbeda.  Maka    atas permaslahan  ini  penulis  tertarik  untuk melakukan  (studi)  secara  khusus  di  Desa Hutagalung,  Desa  Partungko  Nagijang  , dan Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.
5. SIMPULAN
Simpulan: 1. Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum  Adat  Batak Toba  di  Kecamatan  Harian Kabupaten Samosir adalah “Tanah  Marga”, dan  sampai saat  ini  masih  eksis.  Hak tersebut  dimiliki    oleh  suatu marga, dikuasai, dikelola, dimanfaatkan tanah dan seisinya untuk keperluan warga/keturunannya dari persekutuan sebagai milik bersama dapat diwariskan secara turun-temurun
(geneologis,
teritorial)  berdasarkan  hukum
adat.  Tanah  marga  meliputi perkampungan  (Huta),  tanah ladang,  pemakaman  (kuburan),
Hutan,  sungai,  pohon-pohonan (tempat pemujaan roh). Kewenangan Subjek marga
tanah didasarkan atas hak menguasai pertama sekali/mamukka huta (mendirikan perkampungan
paling  pertama  sekali),  dan marga  mempunyai  wewenang mengatur  secara  intern  dan ekstern berdasarkan hukum adat. Kewenangan  untuk  mengatur ditangan Raja  Doli keturunan yang tertua (anak sulung). Tanah marga-marga yang bersifat kewilayahan (Bius) adalah tanah
yang dikuasai, dan dipergunakan kepentingan  bersama,  secara wilayah  yang  sejak  semula marga-marga mengadakan kesepakatan  kewilayahan  atas tanah tertentu, dan  tanah seperti ini pada tempat penelitian  tidak begitu  kuat  lagi  subjeknya,  dan objeknya  semakin  tidak  jelas pada  masa sekarang.
Kedudukan (tanah marga) kenyataannya  masih  relatif  kuat karena tetap dipertahankan (pemilikan, pewarisan, dan pengalihan) sesuai dengan
hukum  adat    masyarakat  Batak Toba  dari  masa  silam  sampai sekarang  diatur yang  tidak
tertulis.
2. Peraranan  Pemerintah  daerah dalam  mengatur  dan  melindungi hak  ulayat  masyarakat  hukum adat di Kecamatan Harian
Kabupaten Samosir, dalam penelitian  menunjukkan  belum dilaksanakan  sebagaimana  yang diatur dalam  berbagai peraturan perundang-undangan  karena : a. Masih ada permasalahan baik secara    horizontal  antara sesama  kelompok  pemilik hak  ulayat,  dan  Badan  usaha, maupun secara vertikal terhadap  Pemerintah  yang saling  mengklaim  tentang subjek, batas-batas, dan ukuran   tidak jelas
b. Belum ada kelembagaan yang bersifat formal  yang dibentuk oleh  Pemeritah  Daerah  atas masyarakat hukum adat, sebagai  salah  satu  syarat Penetapan Hak Ulayat
a. Belum  dilakukan  verifikasi tertentu  secara  jelas  oleh Pemerintah Daerah.
b. Masyarakat  hukum    adat kurang  aktif    melibatkan  diri dalam  partisipasi  verifikasi kelembagaan  hukum  adat, dan  verifikasi  hak  ulayat tertentu.
3. Dalam  Penyelesaian  Konflik terkait dengan Hak Ulayat Masyarakat  Hukum  Adat  (tanah marga),  peranan  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  daerah  dan Tokoh  Masyarakat  Hukum  Adat di  tempat  studi  di  Kecamatan Harian Kabupaten Samosir adalah :
a. Sebagai  mediator  bagi  pihak- pihak yang sedang berkonflik secara  horizontal      antara sesama  kelompok  pemegang
( tanah marga), Badan Hukum,  untuk  melakukan musyawarah mufakat bersama dengan unsur Pimpinan Hukum Adat, sekaligus sebagai notulen atas berhasil tidaknya musyawarah  mufakat  pihak- pihak. b. Sebagai internal Unsur Pimpinan  Dearah,  dan  Tokoh Masyarakat    Hukum  Adat dengan bersama-sama memberikan    fasilitator  dan motivator  bagi  masyarakat hukum adat untuk memperjuangkan   hak ulayat (tanah  marga)    atas  konflik secara vertikal terhadap Pemerintah c. Sebagai    Internal  Unsur Pimpinan daerah dan masyarakat Hukum Adat secara bersama-sama melakukan  keamanan  dan stabilisator  bagi    pihak-pihak kelompok  masyarakat  hukum adat  pemilik  hak  ulayat,  dan badan  hukum,  yang  sedang berkonflik atas tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Saran:
1. Diharapkan  Pemerintah  tidak sekedar  melakukan  Pengakuan atas  Kedudukan  Hukum  UUPA, tetapi harus ada Prolegnas sebagai  instrument  perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat  yang  memuat    skala prioritas legislasi, terpadu, sistematis.  Dengan  Prolegnas
peraturan  perundang-undangan menjadi  harmonis  lebih  tinggi dengan  lebih  rendah  selaras sebagai  payung  hukum  hak ulayat secara yuridis formal.
2. Diharapkan  permasalahan  tanah marga  pada  tempat  penelitian, segera  dapat  diatasi  dengan melaksanakan  Penetapan  hak ulayat  masyarakat  hukum  adat tertentu  dalam bentuk Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah, sebagai konsistensi dari Peraturan  perundang-undangan yaitu dengan hukum tertulis bagi pemegang tertentu secara yuridis formal.
3. Supaya  penyelesaian  konflik baik  secara  horizontal  maupun vertikal,  Pemerintah  Daerah  dan Tokoh  Masyarakat  Hukum  Adat tidak  hanya  sebagai  fasilitator dan  mediator  saja,  dan  tidak melakukan  pembiaran  hanya untuk kepentingan politik penguasa  saja,  tetapi  harus sungguh-sungguh    mengambil kebijakan  yang  pro  kepentingan masyarakat  hukum  adat  untuk memperjuangkan hak ulayat
(tanah  marga)  yang  sedang menghadapi konflik secara vertikal  terhadap  Pemerintah, masyarakat hukum adat
merupakan bagian internal Pemerintahan  Daerah  dengan Otonomi  Daerah   dalam  bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia  sesuai  dengan  UUD
NKRI 1945.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
UUPA  No.  5  Tahun  1960,  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria Republik Indonesia Rosnidar  Sembiring,  Hukum  Pertanahan Adat,  Penerbit  PT  Grafindo  Persada, Depok,2017
UUD, setelah Amandemen I, II, III, IV. Permata Press.2011, hlm. 219, 230. UU Tentang Pemerintahan Daerah, No. 22 Tahun  1999.
UU Tentang Pemerintahan Daerah, No. 32 Tahun 2004 UU, Tentang Pemerintahan Daerah, No, 32 Tahun 2004
Data Geografis Kabupaten Samosir, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Samosir,2020, http://samosirkab.go.id geografis.
Data Analisais Penetapan Wilayah Pembangunan  kabupaten  Samosir,  2020 htttps://core.ac.uk.pdf
J.C.  VERGOUWEN,  T.  O.  IHROMI, Masyarakat    Dan  Hukum  Adat  Batak Toba,  Penerbit  Pustaka  Azet,  Jakarta, 2019,
UU    Tentang  Pemerintahann  Daerah,No.
22 Tahun 1999, UU Tentang
Pemerintahan  Daerah,  yang  diperbaharui No.  32  Tahun  2004,  UU  Pemerintahan
Daerah,  Yang  diperbaharui,  No.  23  Tahun 2014,  UU  Tentang  Pemerintahan  Daerah, yang diperbaharui, No. 9 Tahun 2015.