## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  6  No.  1 – Januari  2022 E-ISSN  2580-9695

## IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMP NEGERI 1 KELUA KABUPATEN TABALONG

## Muhamad Arsyad
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Indonesia Corresponding Author: Muhamad Arsyad arsyadhsu@gmail.com

## ABSTRACT
The  Smart  Indonesia  Program  is  one  of  the  Presidential  Instruction  No.  7  of  2014,  which  mandates  the Ministry  of  Education  and  Culture  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  19  of  2016  about  the  Smart Indonesia Program which is to implement the Smart Indonesia Program. The implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) in SMP Negeri 1 Kelua there are still problems, such as the inaccuracy of targets in the recipients of the Smart Indonesia Program, misuse of PIP funds, and delays in the time of disbursement of funds. This study aims to determine how the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) in SMP Negeri 1 Kelua Tabalong Regency, and the factors that influence the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP).
This  study  uses  a  qualitative  approach  with  a  qualitative  descriptive  type.  Data  collection  techniques  used were  interviews,  observation  and  documentation.  Source  of  data  taken  through  purposive  sampling  of  12 people.  After  the  data  is  collected,  then  it  was  analyzed  using  techniques  including  data  reduction,  data presentation, and verification or conclusion drawing.
The  results  of  the  study  stated  that  the  implementation  of  the Smart  Indonesia  Program  in  SMP  Negeri 1 Kelua, Tabalong Regency had been implemented well. First, the purpose in the    implementation of the Smart Indonesia  Program  are  good  and  appropriate.  Second,  human  resources  (staff)  in  running  the  Smart Indonesia Program are sufficient. Third, financial resources are available. Fourth, facilities and infrastructure are  adequate.  Fifth,  formal  and  informal  organizations  cooperate  with  each  other  in  the  implementation  of PIP. Sixth, honesty of the implementers is open. Seventh, the commitment of the implementers is appropriate. Eighth,  coordination  between  institutions  is  good  enough.  Ninth,  economic  conditions  are  already  good  to help fulfill the needs of education costs. Tenth, social conditions are good because it is very supported by the community.  Eleventh,  political  conditions  are  good  because  the  Smart  Indonesia  Program  has  received support from the government. Meanwhile Indicators that have not been going well. First, the inaccuracy of targets  in  the  Smart  Indonesia  Program.  Second,  when  the  funds  are  not  disbursed  on  time.  Third, communication of implementer activities is still not going well. Factors that influence the implementation of the smart Indonesia program are clarity of communication, time of distribution and lack of capital/funding facilities.
Suggestion  in  this  study is  to  Head  of  Education  Department  in  order  to  socialize  more  often  with  related parties.  To  the  Principal  is  to  update  data  and  be  more  selective  in  proposing  PIP  recipient  names.  To manager  of  PIP  should  take  the  funds  collectively.  To  parents  and  recipient  students  are  the  funds  given should be used for educational purposes.
Keywords: Implementation; Smart Indonesia Program

## ABSTRAK
Program  Indonesia  Pintar  merupakan  salah  satu  Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  2014,  yang mengamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar yaitu untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar. Pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Kelua masih terdapat permasalahan, seperti masih terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penerima bantuan Program Indonesia Pintar, adanya  penyalahgunaan  dana  PIP,  dan  keterlambatan  waktu  pencairan  dana.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagamana  implementasi  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  di  SMP Negeri  1  Kelua  Kabupaten  Tabalong,  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  tipe  deskriptif  kualitatif.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data secara  purposive  (Bertujuan)  berjumlah  12  orang.  Setelah  data  terkumpul  kemudian  dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  implementasi  Program  Indonesia  Pintar  di  SMP  Negeri  1 Kelua  Kabupaten  Tabalong  sudah  terimplementasi  dengan  baik.  Pertama,  tujuan  dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar sudah baik dan sesuai. Kedua, sumberdaya manusia (staf) dalam  menjalankan  Program  Indonesia  Pintar  sudah  memadai.  Ketiga,  sumberdaya  finansial sudah  tersedia.  Keempat,  sarana  dan  prasarana  sudah  memadai.  Kelima,  organisasi  formal  dan informal  saling  berkerjasama  dalam  pelaksanaan  PIP.  Keenam,  kejujuran  dimana  para  pelaksana bersikap  terbuka.  Ketujuh,  komitmen  para  pelaksana  sudah  sesuai.  Kedelapan,  koordinasi  antar lembaga  sudah  cukup  baik.  Kesembilan,  kondisi  ekonomi  sudah  baik  membantu  memenuhi kebutuhan biaya  pendidikan. Kesepuluh,  kondisi  sosial  sudah baik  karena  sangat  didukung  oleh masyarakat.  Kesebelas,  kondisi  politik  sudah  baik  karena  adanya  Program  Indonesia  Pintar  ini mendapat  dukungan  dari  pemerintah.  Sedangkan  Indikator  yang  belum  berjalan  baik  Pertama, ketidaktepatan  sasaran  dalam  Program  Indonesia  Pintar.  Kedua,  waktu    pencairan  dana  tidak tepat  waktu.  Ketiga,  Komunikasi  aktivitas  pelaksana  masih  berjalan  kurang  baik.  Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Indonesia Pintar adalah kejelasan komunikasi, waktu penyaluran dan sumberdaya fasilitas modal/dana yang masih kurang.
Saran  dalam  penelitian  ini  adalah  kepada  Kepala  Dinas  Pendidikan  agar  lebih  sering  melakukan sosialisasi  kepada  pihak  yang  terkait.  Kepada  Kepala  Sekolah  agar  melakukan  update  data  dan lebih  selektif  dalam  mengusulkan  nama  penerima  PIP.  Kepada  Pengelola  PIP  hendaknya pengambilan  dana  diambilkan  secara kolektif.  Kepada  orang  tua  dan siswa  penerima  hendaknya dana yang diberikan digunakan untuk keperluan pendidikan
Kata Kunci: Implementasi; Program Indonesia Pintar

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  sebab  pendidikan  dijadikan suatu  instrumen  dalam  penentuan  pemberian  kontribusi  terhadap  kemajuan suatu  bangsa.  Salah  satu  cara  untuk  menekan  angka  putus  sekolah  Pemerintah mengeluarkan  kebijakan  yaitu  Program  Indonesia  Pintar  melalui  Kartu Indonesia  Pintar.  Program  Indonesia  Pintar  merupakan  program  bantuan  dan biaya  pendidikan  yang  diberikan  kepada  peserta  didik  dari  keluarga    tidak mampu.  Program  Indonesia  Pintar  merupakan  salah  satu  Instruksi  Presiden Nomor  7  Tahun  2014,  yang  mengamanatkan  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Program
Indonesia  Pintar  yaitu  untuk  melaksanakan  Program  Indonesia  Pintar  (PIP) melalui  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP).  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  adalah pemberian  bantuan  tunai    pendidikan  kepada  seluruh  anak  usia  sekolah  (6 sampai  21  tahun)  yang  menerima    KIP  yang  berasal  dari  keluarga  miskin  dan rentan  misalnya  dari    keluarga/rumah  tangga  pemegang  kartu  keluarga sejahtera atau anak yang    memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya Fenomena lain yang terjadi adalah sulitnya pengawasan yang dilakukan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa.    Dana      tersebut      yang      mengelola adalah orang tua siswa dan pihak sekolah  hanya  sebagai  implementor  sehingga  sulit  mengawasi      penggunaan dana  tersebut.  Mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Program  Indonesia  Pintar berdasarkan  petunjuk  penggunaan  dana  Program  Indonesia  Pintar  seharusnya digunakan  untuk  pembelian  buku  dan  alat  tulis  sekolah,  pembelian pakaian/seragam  dan  alat  perlengkapan  sekolah  (tas,  sepatu,  dll),  biaya transportasi  ke  sekolah,  uang  saku  siswa/  iuran  bulanan  siswa,    biaya kursus/les    tambahan,  keperluan  lain  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan pendidikan  di  sekolah/madrasah.  Tetapi  pada  kenyataannya  banyak  orang  tua siswa  yang  menggunakan  dana  Program  Indonesia  Pintar  untuk  keperluan pribadi  seperti  membeli  peralatan  rumah  tangga  dan  keperluan  lainnya  yang bukan untuk keperluan pendidikan. Selain itu juga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan dana Program Indonesia Pintar ( PIP ).
Model  implementasi  kebijakan  yang  berspektif  top  down  yang  dikembangkan oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  menamakan  model  implementasi  kebijakan publiknya dengan A Model of The Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat  enam  variabel  yang  mempengaruhi  keberhasilan  impelementasi  suatu kebijakan,  yaitu:  Ukuran  dan  Tujuan  Kebijakan,  Sumber  daya,  Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan para pelaksana, Komunikasi
Antarorganisasi  dan  Aktivitas Pelaksana  dan  Lingkungan  Ekonomi,  Sosial,  dan Politik.
a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Variabel  pertama  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  suatu kebijakan menurut Van Metter Van Horn adalah Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Menurutnya kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memeang realistis  dengan  sosio-kultur  yang  mengada  dilevel  pelaksana  kebijakan.  Ketika ukuran  kebijakan  atau  tujuan  kebijakan  terlalu  ideal  (bahkan  terlalu  utopis) untuk  dilaksanakan  di  level  warga,  maka  agak  sulit  memang  merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
b) Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  hal  penting  lainnya  dalam  mengimplementasikan kebijakan,  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Agustino),  keberhasilan
proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan  sumberdaya  yang  tersedia.  Manusia  merupakan  sumberdaya yang  terpenting  dalam  menentukan  suatu  keberhasilan  proses  implementasi. Tahap-tahap  tertentu  dari  keseluruhan  proses  implementasi  menuntut  adanya sumberdaya  manusia  yang  berkualitas  sesuai  dengan  pekerjaan  yang diisyaratkan  oleh  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  secara  politik.  Tetapi  ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.
Tetapi  diluar  sumberdaya  manusia,  sumberdaya-sumberdaya    lain  yang  perlu diperhitungkan  juga,  ialah  :  sumberdaya  finansial  dan  sumberdaya  waktu. Karena,  mau  tidak  mau,  ketika  sumberdaya  manusia  yang  kompeten  dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka  memang  menjadi  persoalan  pelik  untuk merealisasikan  apa  yang  hendak dituju oleh tujuan kebijakaan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik,  tetapi  terbentur  dengan  persoalan  waktu  yang  terlalu  ketat,  maka  hal  ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.
c) Karakteristik Agen Pelaksana
Van  Metter  dan  Van  Horn    (dalam  Agustino),  adalah:  Pusat  perhatian  pada agen  pelaksana  meliputi  organisasi  formal  dan  organisasi  informal  yang  akan terlibat  pengimplementasian  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  penting  karena kinerja  implementasi  kebijakan  (publik)  akan  sangat  banyak  dipengaruhi  oleh ciri-ciri  yang  tepat  serta  cocok  dengan  para  agen  pelaksanaannya.  Misalnya, implementasi  kebijakan  publik  yang  berusaha  untuk  merubah  perilaku  atau tindaklaku  manusia  secara  radikal,  maka  agen  pelaksana  projek  itu  haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja  agen  pelaksana    yang  diturunkan    tidak  sekeras  dan  tidak  setegas  pada gambaran yang pertama.
Selain  itu,  cakupan  atau  luas  wilayah  implementasi  kebijakan  perlu  juga diperhitungkan  manakala  hendak  menentukan  agen  pelaksana.  Semakin  luas cakupan  implementasi  kebijakan,  maka  seharusnya  semakin  besar  pula  agen yang dilibatkan
d) Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana
Sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari  (agen)  pelaksana  akan  sangat  banyak mempengaruhi  keberhasilan  atau  tidaknya  kinerja  implementasi  kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah  hasil  formulasi  warga  setempat  yang  mengenal  betul  persoalan  dan permasalahan  yang  mereka  rasakan.  Tetapi  kebijakan  yang  akan  implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil  keputusannya  tidak  pernah  mengetahui  (bahkan  tidak  mampu
menyentuh  )  kebutuhan,  keinginan,  atau  permasalahan  yang  warga  ingin selesaikan.
e) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
Koordinasi  merupakan  mekanisme  yang  ampuh  dalam  implementasi  kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam  suatu  proses  implementasi,  maka  asumsinya  kesalahan-kesalahan  akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.
f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.
Hal  terakhir  yang  perlu  juga  diperhatikan  guna  menilai  kinerja  implementasi publik  dalam  persfektif  yang  ditawarkan  oleh  Van  Meter  Van  Horn  adalah sejauh  mana  lingkungan  eksternal  turut  mendorong  keberhasilan  kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif  dapat  menjadi  biang  keladi  dari  kegagalan  kinerja  implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif yang mana peneliti menggali informasi melalui wawancara, observasi atau  dokumentasi  terkait  dengan  Implementasi  Program  Indonesia  Pintar  (PIP) Di Smp Negeri 1 Kelua Kabupaten Tabalong. Data yang digali dalam penelitian ini  ada  dua  macam  yaitu  :  a.Data  Primer,  yaitu  data  atau  informasi  yang diperoleh  secara  langsung  dilapangan  dengan  cara  observasi  (pengamatan langsung), melalui kuesioner dan atau data dari hasil wawancara peneliti dengan informan.  b.Data  Sekunder,  yaitu  data-data  pendukung  yang  digunakan  untuk melengkapi  informasi  yang  dibutuhkan,  data  tersebut  bisa  didapatkan  dari catatan,  buku,  artikel,  buku-buku  sebagai  teori,  dan  dokumen-dokumen  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  ingin  diteliti.  Desain  Operasional  Penelitian diperlukan  untuk  menjabarkan  peenelitian  menjadi  konsep,  dimensi,  indikator dan  ukuran  yang  diarahkan  untuk  memperoleh  nilai  variabel  lainnya. Disamping  itu,  tujuannya  adalah  untuk  memudahkan  pengertian  dan menghindari  perbedaan-perbedaan  persepsi  dalam  penelitian  mengenai Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Di Smp Negeri 1 Kelua Kabupaten Tabalong,  maka  dirancanglah  suatu  desain  operasional  penelitian  untuk mengukur  baik  buruknya  suatu  konsep.  Adapun  teknik  pengumpulan  data yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  :  Observasi (Pengamatan), Wawancara, Dokumentasi.    Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Analisis model ini memungkinkan analisis  data  kualitatif  yang  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara terus-menerus  sampai  tuntas  sehingga  datanya  penuh.  Proses  pelaksanaan analisis  datanya  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahap,  Miles  dan  Huberman
dalam Sugiyono (2014:246) antara lain sebagai berikut : Reduksi Data Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Penyajian Data, Penyajian data merupakan  upaya  penyusunan  sekumpulan  informasi  kedalam  suatu  matriks atau  bentuk  yang  mudah  dipahami  yang  disajikan  dalam  bentuk  teks  yang bersifat  naratif.  Pengambilan  kesimpulan,  Kesimpulan  awal yang  dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang  kuat  yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya.  Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada awal didukung bukti yang valid dan konsisten  pada  saat  di  lapangan  untuk  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan yang  dikeluarkan  merupakan  kesimpulan  yang  kredibel  sehingga  dengan kesimpulan  ini  diharapkan  dapat  menemukan  temuan  baru  yang  sebelumnya belum ada.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi      kebijakan    dapat    diartikan      sebagai      tindakan    yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta, baik secara individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan, di  simpulkan  bahwa  implementasi  merupakan  suatu  kegiatan  atau  usaha  yang dilakukan  oleh  pelaksana  kebijakan  dengan  harapan  akan  memperoleh  suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.
Penelitian ini mengarah pada bagaimana Implementasi ProgramIndonesia Pintar (PIP),  mengacu  pada  teori  yang  dikemukakan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn dalam  Agustino  (2012:142),  dimana  Van  Meter  dan  Van  Horn  mengemukakan implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  enam  variabel,  yakni  (1)  Ukuran  dan Tujuan  kebijakan,  (2)  Sumberdaya,  (3)  Karakteristik  Agen  Pelaksana,  (4)
Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana (5) Komunikasi
Antarorganisasi  dan  Aktivitas  Pelaksana,  (6)  Lingkungan  Ekonomi,  Sosial,  dan Politik.
1. Ukuran dan Tujuan    Kebijakan
a. Sasaran
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  dapat  menunjukkan bahwa  masih  adanya  ketidak  tepatan  sasaran  dalam  penerima  Program Indonesia  Pintar  karena  masih  ada  siswa  yang  mampu  mendapatkan  bantuan dari  Program  Indonesia  Pintar  ini  dan  ketika  sekolah  memperbaharui  aplikasi yang  ada  disekolah  mengalami  masalah  error  sehingga  data  yang  dikirim kadang  tidak  terbaca  atau  tidak  berubah  dan  nama  yang  tidak  diusulkan terdaftar sebagai penerima karena aplikasi dapodik yang error.
Hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  dalam Agustino  (2012:142),  karena  dari  indikator  ukuran  dan  tujuan  pelaksanaan
kebijakan  ini  menjadi  point  penting  dalam  menentukan  keberhasilan  atau kegagalan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Dimana setiap keputusan  kebijakan  dan  peraturan    harus  jelas  dan  kosisten  terhadap  standar dan sasaran dari implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Kelua Kabupaten Tabalong.
b. Tujuan
Berdasarkan  wawancara  dan  observasi  dapat  disimpulkan  terkait  tujuan pelaksanaan  kebijakan  sudah  cukup  baik  yaitu  untuk  membantu  siswa  dari kurang mampu atau tidak mampu dengan diberikan bantuan Program Indonesia Pintar untuk meringankan biaya pendidikan selain itu dengan adanya Program Indonesia  Pintar  mendukung  terselenggaranya  wajib  belajar  dua  belas  tahun, mencengah  siswa  dari  keluarga  kurang  mampu  yang  kemungkinan  putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan walaupun terkadang masih ada siswa yang  berhenti  sekolah  selain  itu  juga  untuk  menarik  siswa  untuk  kembali bersekolah serta meringankan biaya pendidikan.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Agustino (2012:142), karena dari indikator tujuan pelaksanaan kebijakan ini menjadi point penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dari implementasi  kebijakan  publik.  Dimana  setiap  keputusan  kebijakan  dan peraturan    harus jelas dan kosisten terhadap standar dan sasaran dari kebijakan yang dibuat dalam implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Kelua Kabupaten Tabalong.
2. Sumberdaya
a. Sumberdaya manusia (Staf)
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  dapat  disimpulkan bahwa staf/pelaksana kebijakan berjumlah 2 orang dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 1 Kelua Kabupaten Tabalong sudah baik karena staf yang ada sudah cukup dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Agustino (2012:142),  karena  keberhasilan  proses  impelementasi  kebijakan  sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses  implementasi.  Tahap-tahap  tertentu  dari  keseluruhan  proses implementasi  menuntut  adanya  sumberdaya  manusia  yang  berkualitas  sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik sehingga implementaasi Program Indonesia (PIP) di SMP Negeri 1 Kelua Kabupaten Tabalong berjalan dengan baik.
b. Sumberdaya Finansial
Kesimpulan  hasil  wawancara  dan  observasi  dapat  menunjukkan  bahwa  dalam Program  Indonesia  Pintar  masih  adanya  penyalahgunaan  dana  yang  dilakukan orang tua siswa, dana yang diterima berjumlah Rp. 750.000 dan Rp. 375.000 yang diberikam  kepada  siswa  yang  seharusnya  digunakan  untuk  keperluan
pendidikan  seperti  membeli  buku  tulis,  seragam  sekolah  dan  keperluan  lain untuk  pendidikan  tetapi  karena  sulitnya  pengawasan  yang  dilakukan  sehingga masih  adanya  penyalahgunaan  dana  yang  dilakukan  orang  tua  siswa  yang digunakan  untuk  keperluan  lain  seperti  membeli  peralatan  rumah  tangga  yang bukan untuk keperluan pendidikan anaknya.
Hasil  penelitian  tersebut  tidak  sesuai  dengan  teori  Van  Meter  dan  Vorn  dalam Agustino  (2012:142),  yang  menyatakan  bahwa  sumberdaya  merupakan  hal penting  lainnya  dalam  mengimplementasikan  kebijakan,  ketika  sumberdaya manusia  yang  kompeten  dan  kapabel  telah  tersedia  sedangkan  kucuran  dana melalui  anggaran  tidak  tersedia  dan  tujuan  dana  yang  tidak  sesuai,  maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakaan publik.
c. Waktu
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dapat disimpulkan dalam penyaluran  dana  Program  Indonesia  Pintar  masih  belum  tepat  waktu  karena harus  melalui  beberapa  tahapan  dan  sekolah  harus  melengkapi  pemberkasan untuk  pencairan  dana  tersebut  sehingga  saat  pencairan  dana  masih  ada  siswa yang sudah lulus masih terdaftar sebagai penerima.
Hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  dalam Agustino  (2012:142),  karena  keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan  sangat tergantung  dari  kemampuan  memanfaatkan  sumberdaya  yang  tersedia. Demikian  pula  halnya  dengan  sumberdaya  waktu.  Saat  sumberdaya  manusia giat  bekerja  dan  kucuran  dana  berjalan  dengan  baik,  tetapi  terbentur  dengan persoalan  waktu  yang  terlalu  ketat,  maka  hal  ini  pun  dapat  menjadi  penyebab ketidakberhasilan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Kelua Kabupaten Tabalong.
d. Sarana dan Prasarana
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  dapat  disimpulkan dalam  pelaksanaan Program  Indonesia Pintar  sarana  dan  prasarana  sudah  baik karena tersedia dan cukup memadai dimana tersedia laptop,wifi dan printer. Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Agustino (2012:142), sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, diluar sumberdaya manusia adaya sumberdaya  finansial  dalam  menentukan  keberhasilan  implementasi  yang menyangkut  sarana  dan  prasarana  jika  tidak  tersedia  dapat  menjadi  penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.
3.    Karakteristik Agen Pelaksana
a. Organisasi Formal dan Organisasi Informal
Berdasarkan  wawancara  dan  observasi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa organisasi formal dan informal sudah baik karena organisasi formal yang terlibat seperti  Dinas  Pendidikan,  Dinas  Sosial,  Sekolah  dan  Bank  serta  organisasi
informal  yaitu  komite  sekolah  juga  terlibat  dalam  menjalankan  Program Indonesia Pintar.
Hal  tersebut  diatas  sesuai  dengan  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam Agustino (2012:142), karena pusat perhatian pada agen pelaksana sangat penting kinerja  implementasi  kebijakan  (publik)  akan  banyak  dipengaruhi  oleh  ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana.
4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana
a.    Kejujuran
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  dapat  disimpulkan  dalam pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar  sikap  dari  (agen)  pelaksana  sudah  baik dimana  para  pelaksana  bersikap  jujur  dalam    menjalankan    Program Indonesia    Pintar    baik    dalam    tugas ataupun tanggungjawab yang diberikan kepada mereka.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Agustino (2012:142), karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yag mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. b. Komitmen
Kesimpulan  hasil  wawancara  dan  observasi  dapat  menunjukkan  bahwa  dalam menjalankan  kebijakan  Program  Indonesia  Pintar  para  pelaksana  memilik komitmen yang sudah baik sejalan dengan tujuan program tersebut karena para pelaksana  sudah  memiliki  komitmen  yang  kuat  dan  kesungguhan  dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.
Hasil  penelitian  tersebut  sesuai  dengan  teori  Van  Meter  dan  Vorn  dalam Agustino (2012:142), yang menyatakan bahwa Sikap penerimaan atau penolakan dari  (agen)  pelaksana  akan  sangat  banyak  mempengaruhi  keberhasilan  atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
5.    Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
a. Koordinasi Antar Lembaga
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  dapat  disimpulkan  dalam pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar  koordinasi  para  pelaksana  kebijakan sudah  baik  karena  dalam  pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar  saling berkoordinasi  dengan  baik  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  tersalurnya  bantuan Program Indonesia Pintar kepada siswa yang mendapatkannya.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Agustino (2012:142),  karena  implementasi  suatu  program  perlu  koordinasi  yang  baik dengan instansi lain karena semakin baik koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat  dalam  suatu  proses  impelementasi  maka  keberhasilan  suatu  program akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
b. Komunikasi Aktivitas Pelaksana
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  dapat  disimpulkan  bahwa komunikasi  pelaksana  dalam  menjalankan  Program  Indonesia  Pintar  masih berjalan kurang baik karena sosialisasi dari Dinas Pendidikan hanya dilakukan 1
kali  dalam  1  tahun  sehingga  informasi  yang  didapat  kurang  jelas  dan  pihak sekolah  masih  kurang  mengetahui  apabila  ada  perubahan  dalam  mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
Hasil  penelitian  tersebut  tidak  sesuai  dengan  teori  Van  Meter  dan  Vorn  dalam Agustino  (2012:142),  yang  menyatakan  komunikasi  sangat  menentukan keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari  implementasi  kebijakan  publik.  Semakin baik  koordinasi  komunikasi  diantara  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  proses impelementasi,  maka  asumsinya  kesalahan-kesalahan  sangat  kecil untuk  terjadi dan begitu pula sebaliknya.
6.    Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
a.    Kondisi Ekonomi
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  dapat  disimpulkan bahwa  kondisi  ekonomi  cukup  baik  karena  membantu  siswa  yang  berasal  dari keluarga yang ekonominya kurang mampu, namun kenyataannya masih adanya siswa  yang  kondisi  ekonominya  kurang  mampu  tidak  medapatkan  bantuan Program  Indonesia  Pintar  sedangkan  siswa  yang  kondisi  ekonominya  mampu mendapatkan Program Indonesia Pintar tersebut.
Hasil  penelitian  tersebut  sesuai  dengan  teori  Van  Meter  dan  Vorn  dalam Agustino (2012:142), yang menyatakan bahwa ‘sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan’.
b. Kondisi Sosial
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  dapat  disimpulkan  bahwa  kondisi sosial  sudah  baik  karena  sangat  didukung  oleh  pemerintah  dan  masyarakat untuk membantu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Hasil  penelitian  tersebut  sesuai  dengan  teori  Van  Meter  dan  Vorn  dalam Agustino  (2012:142),  yang  mana  kondisi  sosial  yang  dirasakan  oleh  penerima program  ini  merupakan  salah  satu  hal  yang  menentukan  keberhasilan implementasi  kebijakan  adalah  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik,  yang mana  suatu  kondisi  sosial  yang  dirasakan  oleh  penerima  dalam  mendapatkan bantuan  ini  merupakan  hal  penting  dalam  menentukan  keberhasilan  suatu implementasi kebijakan.
c. Kondisi Politik
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  dapat  disimpulkan  bahwa  kondisi politik dari Program Indonesia Pintar    sudah baik karena sangat didukung oleh pemerintah  untuk  membantu  siswa  dalam  biaya  pendidikan  yang  keluarganya berasal dari keluarga kurang mampu.
Hasil  penelitian  tersebut  sesuai  dengan  teori  Van  Meter  dan  Vorn  dalam Agustino (2012:142), karena variabel kondisi ekonomi, sosial dan politik ini dapat menilai  kinerja  implementasi  publik  sejauhmana  lingkungan  eksternal  turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  implementasi  kebijakan  Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Kelua Kabupaten Tabalong, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.  Implementasi  Kebijakan  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  di  SMP  Negeri  1 Kelua  Kabupaten  Tabalong  sudah  Terimplementasi  dengan  baik.  Pertama, tujuan  dalam  pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar  sudah  cukup  baik  dan sesuai.  Kedua,  sumber  daya  manusia  (staf)  dalam  menjalankan  Program Indonesia  Pintar  sudah  baik  atau  memadai  dalam  melaksanakan  program.. Ketiga,  sarana  dan  prasaran  sudah  baik  tersedianya  laptop,  wifi  dan  printer untuk  melaksanakan  program.  Keempat,  organisasi  formal  dan  informal  sudah cukup  baik  dinas  yang  terkait  dalam  pengimplementasian  Program  Indonesia Pintar saling bekerjasama dalam pelaksanaannya. Kelima, kejujuran sudah baik dalam  pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar  sikap  dari  (agen)  pelaksana terbuka  dalam  setiap  informasi.  Keenam,  komitmen  sudah  baik  karena  para pelaksana  sudah  memiliki  komitmen  yang  kuat  dan  kesungguhan  dalam menjalankan  tugas  dan  tanggungjawab  yang  diberikan.  Ketujuh,  koordinasi antar  lembaga  sudah  baik  dalam  pelaksaan  Program  Indonesia  Pintar  saling berkoordinasi  dengan  baik  antara  pelaksana  kebijakan.  Kedelapan,  kondisi ekonomi sudah baik karena sangat membantu dalam hal memenuhi kebutuhan biaya pendidikan yang ekonominya kurang mampu. Kesembilan, kondisi sosial sudah  cukup  baik  karena  sangat  didukung  oleh  pemerintah  dan  masyarakat untuk membantu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kesepuluh, kondisi  politik  sudah  baik  karena  adanya  Program  Indonesia  Pintar  ini mendapat  dukungan  dari  pemerintah.  Akan  tetapi  masih  terdapat  indikator- indikator  yang  masih  belum  berjalan  baik.  Pertama,  sasaran  dalam  Program Indonesia  Pintar  masih  terdapat  ketidak  tepatan  sasaran.  Kedua,  sumber  daya finansial, masih adanya penyalahgunaan dana yang dilakukan orang tua siswa. Ketiga,  waktu    pencairan  dana  masih  tidak  tepat  waktu  atau  sering  terlambat. Keempat, Komunikasi aktivitas pelaksana.
2.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi  Program  Indonesia  Pintar
(PIP) di SMP Negeri 1 Kelua Kabupaten Tabalong, adalah:
Pertama,  kejelasan  komunikasi  yang  dimaksud    disini  adalah  adanya ketidakjelasan  komunikasi,  antara  lembaga  penyalur  atau  perbankan  dengan sekolah  tentang  pengambilan  dana.  Ketika  dana  program  tersebut diinformasikan dari pihak bank kepada sekolah dan sekolah menginformasikannya  kepada  orang  tua  siswa  penerima  program  tetapi  ketika orang tua siswa dan siswa datang kebank dana yang ingin diambil belum tentu bisa diambil langsung. Kedua, waktu penyaluran dalam penyaluran dana setiap tahunnya  1  kali  akan  tetapi  dalam  setiap  pembagian  tidak  jelas  tanggal  yang pasti  karena  tidak  dapat  diprediksi  kapan  dana  dari  pusat  disalurkan.  Ketiga,
sumberdaya  fasilitas  modal/dana  masih  kurang  karena  dana  yang  diberikan sesuai  dengan  anggaran  dari  pemerintah  dan  sekolah  selalu  berusaha  untuk mengusulkan siswa yang layak untuk mendapatkan dana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  (2014).  Instruksi  Presiden  Nomor  07  Tahun  2014  Tentang Pelaksanaan  Program  Simpanan  Keluarga  Sejahtera,  Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.
Anonim.  (2016).  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Program Indonesia Pintar.
Anonim.  2018.  Data  Terpilah  Gender  dan  Anak  Kabupaten  Tabalong. (Online). Tersedia:
http://kominfo.tabalongkab.go.id/wpcontent/uploads/2018/10/DATA- GENDER-2018.pdf
Anonim.  2018.  Petunjuk  pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar  Tahun 2018.
Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: cv Alfabeta. Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
Anggara,  Sahya.  2015.  Metode  Penelitian  Administrasi.  Bandung:  cv Pustaka Setia.
Anggara,  Sahya.  2016.  Ilmu  Administrasi  Negara.  Bandung:  cv  Pustaka Setia.
Kaelan.  2012.  Metode  Penelitian  Kualitatif  Interdisipliner.  Yogyakarta: Paradigma.
Kartiwa,  Asep.  2015.  Metode  Penelitian  Administrasi.  Bandung:  cv Pustaka Setia.
Mutiarin,  Dyah  dan  Arif  Zaenudin.  2014.  Manajemen  Birokrasi  dan Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rostyaningsih, Dewi. 2016.    Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang  Pendidikan  Sekolah  Menengah  Pertama  di  SMP  3  Satu Atap Gebog Kudus. Jurnal Administrasi Negara, Volume 1, No 1.
Suaib, Ridha. 2016. Pengantar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Calpulis Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono.  2008.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung: cv    Alfabeta.
Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualiitatif. Bandung: cv    Alfabeta
Sujarweni,  V.Wiratna.  2014.  Metode  Penelitian.  Yogyakarta:  PT  Pustaka Baru.
Tahir,  Arifin.  2015.  Kebijakan  Publik  &  Transparansi  Penyelenggaraan pemerintah Daerah. Bandung: cv    Alfabeta.
Tim penyusun, 2018. Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) STIA, Amuntai.
Winarno,  Budi.  2014.  Kebijakan  Publik,  Teori,  Proses  dan  Studi  Kasus. Yogyakarta: PT.Buku Seru