Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 126 – 142

## Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perspektif Pancasila

## Bayu Nusantara P
bayunusantara12@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia
Naskah Diterima : 28 Maret 2023 Naskah Revisi : 15 Juni 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 Juni 2023

## Abstract
The  rise  of  criminal  acts  of  corruption  in Indonesia  is  contrary  to  the  values of Pancasila as the life goal of the Indonesian nation, the problem in this research is how to deal with criminal acts through the perspective of Pancasila, this research method uses normative juridical methods, Pancasila has a very important role in upholding the rule of law, is philosophy, the basis of the state and open ideology. Pancasila is a source of enlightenment, a source of inspiration and as a basis for solving the problems faced by the Indonesian people in dealing with all types of violations and crimes in this case corruption.
Keywords: Countermeasures, Corruption, Pancasila

## Abstrak
Maraknya  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  bertentangan  dengan  nilai-nilai pancasila sebagai tujuan hidup bangsa Indonesia, permasalahan dalam penelitian ini  bagaimanakah  penanggulangan  tindak  pidana  melalui  perspektif  Pancasila, metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  yudridis  normatif,  Pancasila memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  menegakkan  negara  hukum, merupakan  falsafah,  dasar  negara  dan  ideologi  terbuka.  Pancasila  menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi dan sebagai dasar menyelesaikan masalah- masalah  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  dalam  menghadapi  semua  jenis pelanggaran dan kejahatan dalam hal  ini korupsi, Untuk menanggulngi korupsi, maka manusia Indonesia harus Kembali memperkuat dan menginternasionalkan nilai Pancasila dalam kepribadian dan sikap kesehariannya Kata Kunci : Penanggulangan, Korupsi, Pancasila
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 126 – 142

## I. PENDAHULUAN
Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah,  karena memberantas  korupsi  seperti  layaknya  mencegah  dan  menumpas  virus suatu  penyakit  dalam  hal  ini  penyakit  masyarakat.  Diperlukan  Diagnose dan  treatment  yang  tepat  agar  virus  penyakit  tersebut  bukan  hanya  dapat dicegah akan tetapi di kemudian hari tidak terjadi lagi. Menghadapi korupsi seperti  menghadapi  sosok  manusia  yang  menderita  penyakit  psikopat tingkat  akut.  Banyak  sekali  kasus  yang  Telah  diungkap  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (yang  selanjutnya  disingkat  KPK)  dan  terekspos melalui media, akan tetapi Hal tersebut tampaknya belum menyurutkan niat para pelaku tindak  pidana korupsi.
Penyakit  korupsi  seakan  telah  mewabah  dan  sulit  untuk    disembuhkan. Berbagai  upaya  baik  preventif  maupun  represifs  eakan  sulit  membendung penyakit  kronis  ini.  Padahal  sudah  berbagai  peristiwa  baik  penangkapan maupun  penahanan  yang  dilakukan  KPK 1 Salah  satu  faktor  yang menghambat  kemajuan  sebuah  negara  adalah  banyaknya  praktik  korupsi. (Prakstisi,  2015)  maka  dari  itu  perlu  ada  gerakan  anti-korupsi,  seperti halnya  penelitian  Cole  (2015)  dengan  menggunakan  119  negara  antara tahun  1984  dan  2012  dengan  tujuan  meneliti  efek  gerakan  anti-korupsi global.
Lonjakan  global  dalam  pengorganisasian,  pemantauan,  dan  legalisasi  anti- korupsi  secara  paradoks  dikaitkan  dengan  peningkatan  tingkat  korupsi  di atas  sejumlah  faktor  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  langkah  strategi nasional terwujudnya penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi , yaitu pencegahan,  penegakan  hukum,  harmonisasi  peraturan  perundang- undangan,  kerjasama  internasional  ,  dan  penyelamatan  asset  hasil  tindak pidana  korupsi,  pendidikan  budaya  korupsi,  dan  mekanis  pelaporan
1 Firman  Freaddy  Busroh,  2017, Upaya  Pencegahan  Korupsi  Melalui  Reaktualisasi  Nilai-Nilai Pancasila , Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, hal 631
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 126 – 142
pelaksanaan pemberantasan korupsis erta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.
Korupsi dimulai pada masa kerajaan besar Nusanatara, Kerajaan Majapahit, pada  masa  penjajahan,  dan  sejak  awal  kemerdekaan  hingga  saat  ini,  kita dapat  melihat  persekongkolan  antara  penguasa  dan  mereka  yang berkepentingan  dengan  tebusan  bagi  yang  dirugikan.    Korupsi  terjadi karena  kelaziman  yang  dianggap  wajar  dan  lazim  oleh  masyarakat  umum, seperti  memberi  cendera  mata  kepada  pejabat  dan  keluarganya  sebagai imbalan atas pelayanannya. Adat ini dianggap sebagai adat budaya oriental. Kebiasaan koruptif ini telah lama menjadi benih korupsi yang sebenarnya. 2
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  meningkatnya  korupsi  di  beberapa negara  adalah  transformasi  politik  yang  sistematis  yang  merusak  atau mengacaukan  tidak  hanya  sistem  sosial  ketatanegaraan  atau  sistem pemerintahan tetapi juga sistem hukum. Keberadaan saksi (terliput pelapor) sangat  diperlukan  menilik  kesulitan  yang  dihadapi  aparat  penegak  hukum dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  yang ditangani  tanpa  adanya    saksi  (termaktub  pelapor).  Mereka  yang  menjadi pelapor dan bersedia mengambil risiko mengungkap tindak pidana korupsi jika  mereka,  keluarga,  dan  harta  bendanya  tidak  terlindungi  dari  ancaman yang mungkin timbul dari terungkapnya kasus tersebut. Saksi yang bekerja sama  dengan  pelaku  juga  enggan  memberikan  informasi  yang  sesuai dengan  fakta  yang  dialami,  dilihat,  dan  dirasakan  jika  tidak  dilindungi secara memadai. 3
Korupsi  ada  tidak  hanya  dalam  bentuk  tindak  pidana  korupsi,  tetapi  juga termasuk  tindakan  koruptif.  Menurut  pemahaman  sosiologis,  perilaku manusia  dapat  dibagi  menjadi  sikap,  perilaku,  dan  pengetahuan  Perilaku korupsi  adalah  perbuatan  individu  atau  kelompok  yang  mengalihkan  atau
2 I  Putu  Rasmadi  Arsha  Putra.  2017.  Tindak  Pidana  Korupsi  Suatu  Kejahatan  Luar  Biasa (extraordinary crime). In: UNSPECIFIED. hal.12
3 Suratno.  2017. Perlindungan  Hukum  Saksi  dan  Korban  Sebagai  Whistleblower  dan  Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan , Jurnal: Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1, Januari. hal.130
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 126 – 142
menggunakan  dana  negara  (korporasi,  organisasi,  yayasan,  dll).  Untuk keuntungan  pribadi,  atau  untuk  kepentingan  orang  lain,  tercermin  dalam sikap, perilaku, dan pengetahuan mereka. 4
Korupsi  merupakan  perbuatan  amoral  bertentangan  dengan  nilai-nilai pancasila  sebagai  tinjauan  hidup  bangsa  Indonesia  yang  dilakukan  oleh siapa pun, kapanpun, dan di manapun yang menyalahgunakan abdikasi atau kekuasaan  dan  menyimpang  dari  aturan  yang  berlaku  yang  dimanfaatkan untuk  kepentingan  pribadi,  orang  lain,  atau  kelompok.  Maraknya  tindak pidana  korupsi  seperti  diatur  dalam  UU  No.20  tahun  2001  digolongkan sebagai delik khusus karena tidak hanya melanggar keuangan negara tetapi juga  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  umum.  Oleh  karena  itu, diperlukan  upaya  yang  luar  biasa    untuk  memberantasnya.  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  terdiri  dari  penindakan  dan pencegahan tidak akan pernah berfungsi optimal jika dilaksanakan semata- mata oleh pemerintah  tanpa  peran serta masyarakat.
Kita  semua  harus  pahami  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana amanat konstitusi. Di dalam Batang Tubuh  UUD  1945  dikemukakan  prinsip-prinsip  pokok  penyelenggaraan negara  dan  pemerintahan  yang  memenuhi  persyaratan  sebagai  negara hukum. Prinsip-prinsip pokok itu antara lain: 5
1. Pemerintah  negara  adalah  berdasar  atas    hukum  seperti  disebut  dalam Bab  I  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  yang  disyahkan  pada  tanggal  10 Nopember 2001, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
2. Unsur  kedua  negara  hukum  yang  dianut  dalam  UUD  1945  adalah kesamaan  derajat  di  depan  hukum.  Didalam  Pasal  27  ayat  (1)  UUD 1945 berbunyi    “Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukan  di  dalam hukum  dan  pemerintahan,  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
3. Unsur  ketiga  negara  hukum  adalah  kebebasan  dan  kemandirian kedudukan  kekuasaan  kehakiman  dari  pengaruh  pemerintah  dan
4 Wahyudi,  Bambang  Setyo.  2017. Indonesia  Mencegah  Jilid  II  "Pertimbangan  Hukum,  Senjata Pencegahan  Korupsi  oleh  Kejaksaan  Bidang  Perdata  dan  TUN. Jakarta:Bhuana  Ilmu  Populer. hal.2
5 Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 126 – 142
jaminannya  bagi  kedudukan  para  hakim  dalam  Undang-undang. Kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  dijalankan  oleh  2  (dua)  Lembaga negara  yaitu  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi.  Didalam Pasal 24 B UUD 1945 Amandemen ketiga disebutkan Komisi Yudisial bersifat  mandiri  yang  berwenang  mengusulkan  pengangkatan  Hakim Agung  dan  mempunyai  wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim
4. Unsur  keempat  adanya  perlindungan  hak-hak  dan  kebebasan  warga negara.  Ini  tersirat  dalam  pokok  pikiran  pertama  Penjelasan Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  dan (3),  Pasal  28,  Pasal  28A-28D,29  dan  31 UUD 1945.
5. Unsur  kelima  adanya  asas  bahwa  setiap  peraturan  pemerintahan  itu berdasar  dan  bersumber  dengan  tegas  pada  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatnya.
Kelima unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara  hukum  yang  menjunjung  tinggi  Pancasila.  Pancasila  merupakan ideologi  dan  identitas  bangsa  Indonesia  yang  keberadaan  harus dipertahankan. Untuk itulah sekarang pemerintah berupaya mereaktualisasi nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  melalui  sosialisasi  4  (empat) Pilar  Kebangsaan.  Pendidikan  pribadi  dan  budaya  antikorupsi  merupakan langkah  penting  dalam  membangun  integritas  untuk  memerangi  korupsi yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Pada  tahapan  endemic,  korupsi  sudah  mulai  menjangkau  kalangan masyarakat  bawah.  Jika  sudah  masuk  masa  kritis,  maka  korupsi berkembang  semakin  sistemik  dimana  setiap  anggota  masyarakat  dalam sistem  tersebut  mengalami  penyakit  korupsi  sehingga  mengabaikan  nilai moralitas  yang  terintegrasi  kepada  melemahnya  kepribadian  manusia Indonesia.  Jika  mau  jujur,  sesungguhnya  perkembangan  kasus  korupsi sangat tinggi di Indonesia, yang ironisnya tidak diimbangi pemberantasan secara  cepat.  Indonesia  tentu  sangat  menyakitkan  sebab  korupsi  sudah merobek  cita-cita  pendiri  bangsa.  Korupsi  melanggar  tujuan  atau  cita-cita negara hukum di Indonesia yang secara definitif dituangkan dalam alinea 4 pembukaan  UUD  1945  yang  meliputi  melindungi  segenap  bangsa  dan tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 126 – 142
kehidupan  bangsa  dan  ikut  menjaga  ketertiban  dunia  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Sulit  dibayangkan penguasa  mau  melindungi  negara  jika  membiarkan  para  koruptor  sibuk memperkaya  dirinya  dengan  merugikan  orang  lain  sehingga  melahirkan kesenjangan sosial yang semakin lebar di masyarakat Pancasila  sebagai  dasar  moralitas  dan  arah  negara  bangsa  memiliki landasan  ontologis,  epistemologis,  dan  teoritis  nilai.  Semua  peraturan memiliki  sejarah,  rasionalitas,  dan  legitimasi  tepat  waktu,  dan  jika  secara konsisten dipahami, dihayati, diyakini, dan dipraktikkan, dapat mendukung pencapaian  besar  peradaban  bangsa.    Dalam  penelitian  ini  terangkai rumusan  masalah  yaitu  bagaimanakah  penanggulangan  tindak  pidana korupsi melalui perspektif Pancasila?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yang  bersifat  yuridis normatif,  yaitu  dengan  mengkaji/menganalisis  data  sekunder  yang  berupa bahan-bahan  hukum  terutama  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder    Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif analitis.  Jenis  dan  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  hukum diperoleh melalui studi  kepustakaan. Dalam mendapatkan  data menggunakan  pendekatan  historis,  filosofis  dan  hermeneutik.  Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi
Korupsi  adalah  tingkah  laku  yang  menyimpang  dari  tugas-tugas  resmi sebuah  jabatan  negara  karena  keuntungan  status  atau  uang  yang menyangkut  pribadi  (perorangan,  keluarga  dekat,  kelompok  sendiri), atau  melanggar  aturan-aturan  pelaksanaan  beberapa  tingkah  laku pribadi.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 126 – 142
Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  dirisendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan negaraatau  perekonomian  negara,  dipidana  penjara  dengan  penjara seumur  hidup  ataupidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahundan  denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyakRp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Sedangkan  menurut  kamus  lengkap “Web  Ster’s  Third  New International  Dictionary ”  definisi  korupsi  adalah  ajakan  (dari  seorang pejabat  politik)  dengan  pertimbangan-pertimbangan  yang  tidak semestinya  (misalnya  suap)  untuk  melakukan  pelanggaran  tugas. Menurut  Sayed  Hussein  Alatas  dalam  bukunya  “ Corruption  and  the Disting of Asia ” menyatakan “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai  korupsi  adalah  penyuapan,  pemerasan,  nepotisme,  dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.”Manifestasi  dari  sebuah  perilaku  bisa  dikategorikan  sebagai praktek korupsi, menurut Hussein Alatas, apabila memiliki karakteristik sebagai berikut :
1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi  melibatkan  elemen  saling  menguntungkan  dan  saling berkewajiban.
4. Pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum.
5. Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  korupsi  adalah  pihak  yang berkepentingan terhadap sebuah keputusan dan dapat mempengaruhi.
6. Tindakan  korupsi  adalah  penipuan  baik  pada  badan  publik  atau masyarakat umum.
7. Setiap tindak korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan korupsi.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 126 – 142
9. Suatu  perubahan    korupsi  melanggar  norma-norma  tugas  dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat 6
Adapula yang mengartikan bahwa korupsi adalah Tindakan mencuri hak rakyat.  Berbagai  pendapat  masyarakat  tersebut  tidaklah  salah. Sesungguhnya  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin corruptio .  Dan  dari bahasa  Arab  rasuah  yang  memiliki  arti  suap.  Muhammad  Ali menguraikan mengenai pengertian korupsi;
1. Korup:  artinya  busuk,  suka  menerima  suap/sogok,  memakai kekuasaan untuk memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri.
2. Korupsi:  artinya  perbuatan  busuk  seperti  penggelapan  uang, penerimaan uang sogok.
3. Koruptor: artinya orang yang melakukan korupsi.
Baharudin lopa, mengutip Chalmers dalam bukunya menjelaskan istilah korupsi  dalam  berbagai  bidang  yakni  yang  menyangkut  masalah penyuapan,  yang  berhubungan  dengan  manipulasi  di  bidang  ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum. Hal ini di ambil definisi yang berbunyi  “ financial  manipulations  and  deliction  infurious  to  the economy are often labeled corrupt 7 ”
Korupsi  merupakan  Tindakan  yang  merusak  secara  keseluruhan kepercayaan  masyarakat  kepada  pelaku  korupsi,  yang  bahkan  juga menghancurkan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu di sisi lain, korupsi ( corrupt, corruptie, corruption ) juga bisa  bermakna  kebusukan,  keburukan,  dan  kebejatan.  Definisi  ini  juga di  dukung  oleh  ancam  yang  mengartikan  korupsi  sebagai  suatu Tindakan  yang  menyimpang  dari  norma  masyarakat  dengan  cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum.  Intinya  korupsi  adalah  menyalagunakan  kepercayaan  yang  di berikan  publik  atau  pemilik  untuk  kepentingan  pribadi.  Sehingga
6 Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, mendulang Rente di Lingkar Istana, Jurnal  Ilmu Soisal  Transformatif,  Wacana  Korupsi  Sengketa  antara  Negara  dan  Modal,  Edisi  14,  tahun  III, 2002, hal 117
7 Hartanti, EVi. 2009 tindak pidana korupsi. Jakarta: sinar grafika, hal 78
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 126 – 142
korupsi  menunjukan  fungsi  ganda  yang  kontradiktif,  yaitu  memiliki kewenangan yang di berikan publik yang harusnya untuk  kesejahteraan publik, namun di gunakan untuk keuntungan diri sendiri 8

## B. Pancasila Sebagai Ideologi Melawan Tindak Pidana Korupsi.
Mahfud  MD  menyebutkan  minimal  ada  dua  alasan  pokok  untuk menempatkan  Pancasila  pada  posisi  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat dalam  kedudukannya  sebagai  ideologi  dan  dasar  negara 9 .  Pancasila sangat  cocok  dijadikan  platform  kehidupan  bersama  bagi  kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat  sebagai  bangsa  yang  bersatu;  Pancasila  termuat  di  dalam Pembukaan UUD 1945, yang di dalamnya dan pernyataan kemerdekaan oleh  bangsa  Indonesia  sehingga  jika  Pancasila  diubah,  berarti Pembukaan UUD pun diubah
Pendapat Mahfud MD yang dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah suatu  gambaran  kehidupan  bangsa,  kemana  bangsa  ini  akan  dibawa, tujuan bersama untuk mencapai cita-cita luhur bangsa, selain selain itu Pancasila juga sangat cocok dan tepat diterapkan sebagai ideologi dalam pemberatasan kejahatan yang ada terutama kejahatan  korporasi, karena setiap bentuk kejahatan apalagi menimbulkan korban dan kerugian yang sifatnya  besar  seperti  halnya  kejahatan  korporasi,  sangat  tidak  sesuai dengan  Pancasila,  karena  Pancasila  mempunyai  kekhususan  yang berbeda dibandingkan ideologi-idologi yang ada,  Pancasila mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh ideologi manapun di dunia. Jimly Asshidiqie menegaskan secara implisit bahwa Pancasila memiliki corak  khas  yang  berbeda,  yaitu:  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa Indonesia  memiliki  perbedaan  dengan  sistem  kapitalisme-liberal maupun  sosialisme  komunis.  Pancasila  mengakui  dan  melindungi  baik
8 Alatas, S.H. 1987. Korupsi: sifat, sebab, dan fungsi. Jakarta: LP3ES
9 Mahfud MD,   Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali  Pers, 2010, hlm. 5
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 126 – 142
hak-hak  individu  maupun  hak  masyarakat  baik  di  bidang  ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan,  bukan  demokrasi  politik  semata  seperti  dalam  ideologi liberal-kapitalis,  tetapi  juga  demokrasi  ekonomi.  Dalam  sistem kapitalisme  liberal  dasar  perekonomian  bukan  usaha  bersama  dan kekeluargaan, namun kebebasan individual  untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga  negara  baik  sebagai  individu  maupun  bersama-sama  dengan warga negara lainnya 10
Artinya  Pancasila  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam menegakkan  negara  hukum,  merupakan  falsafah,  dasar  negara  dan ideologi  terbuka.  Pancasila  menjadi  sumber  pencerahan,  sumber inspirasi  dan  sebagai  dasar  menyelesaikan  masalah-masalah  yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menghadapi semua jenis pelanggaran dan kejahatan. Disini terlihat jelas adanya perlindungan dan pengakuan oleh Pancasila terhadap semua hak yang ada, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk kejahatan baik yang  dilakukan  oleh  orang-perorangan  maupun  yang  dilakukan  oleh badan hukum (korporasi) 11
Menurut  menyebutkan  bahwa  Pancasila  merupakan  sebuah  bayangan dari  kepribadian  yang  ada  pada  rakyat  Indonesia.  Namun  Pancasila tidak langsung ada begitu saja, mengalami proses demi proses. Bahkan ketika  merumuskan  Pancasila  pun  sempat  terjadinya  perdebatan  antara para  perumus  tersebut.  Karena  mereka  tidak  ingin  asal  asalan  untuk membentuk  sebuah  dasar  negara,  agar  dapat  menjadikan  sebuah  dasar negara yang terbaik dari yang baik bagi bangsa dan negara Indonesia.
10 Jimly  Asshiddiqie,  Ideologi,  Pancasila  dan  Konstitusi,  Lihat  juga  Jimly  Asshiddiqie,“Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha”, Jakarta: Universitas Sahid, 2005, hlm. 8.
11 Zico  Junius  Fernando  ,  2020,  Supremasi    Hukum  :Jurnal  Penelitian    Hukum Pancasila  Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia, Vol. 29, No.2, hal 78
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 126 – 142
Setelah  melewati  perdebatan  dan  diskusi,  lahir  lah  konsep  Pancasila yang  agung  dan  memiliki  cita-cita  yang  tinggi.  Oleh  karena  itu,  jika terdapat  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia  ini dapat  dikatakan  dilatarbelakangi  oleh  lemahnya  pemahaman.  Sila Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  memiliki  penekanan  bahwa  masyarakat Indonesia  sudah  seharusnya  untuk  memiliki  keimanan  serta kepercayaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Seperti  yang  kita  ketahui sekarang,  bahwa  di  dalam  negara  Indonesia  sendiri  memiliki  enam agama  yang  resmi  yaitu  Islam,  Kristen,  Katolik,  Protestan,  Buddha, Konghucu  dan  Hindu.    Dan  dalam  setiap  ajaran  agama  tersebut semuanya sangat menolak akan perbuatan korupsi.. Kemanusiaan yang adil  dan  beradab.  Dalam  sila  ini  menekankan  bahwa  ternyata  kasus korupsi  ini  telah  banyak  mengabaikan  beberapa  karakter  seperti kebenaran, keadilan, tenggang rasa, dan saling mencintai.
Seorang  koruptor  merupakan  orang  yang  sangat  tidak  memiliki  sikap keadilan,  karena  hak  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  orang  lain  namun malah  dimakan  oleh  koruptor  itu  sendiri  untuk  kepentingan  pribadi. Persatuan  Indonesia.  Seorang  koruptor  tidak  memiliki  sikap  persatuan antar  sesama,  karena  mereka  lebih  mementingkan  nafsu  dan  urusan pribadinya,  dan  mereka  tidak  memikirkan  bahwa  korupsi  dapat membuat  dampak  buruk  seperti  dapat  merusak  perekonomian, melemahnya  sikap  positif,  dan  melunturkan  sikap  kecintaan  kepada bangsa 12
Pancasila  sebagai  cerminan  kepribadian  manusia  Indonesia  sejatinya adalah  nilai  ideal  yang  di  gariskan  secara  baik  oleh  pendiri  bangsa. Ketika  merumuskan  Pancasila,  terdapat  perdebatan  yang  mengarah kepada  bagaimana  model  terbaik  manusia  Indonesia  di  masa mendatang.  Melalui  diskusi  instensif  dan  perdebatan  intelektualitas,
12 Saputra, I. (2017). Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 126 – 142
lahir konsepsi Pancasila yang agung dan memiliki cita-cita luhur. Untuk itu  segala  bentuk  penyimpangan  dalam  masyarakat  Indonesia selayaknya  dapat  di  kembalikan  kepada  lemahnya  pemahaman  dan pengalaman masyarakat Indonesia atau Pancasila.
Manusia  Indonesia  yang  berjiwa  Pancasila  pasti  menentang  dan menolak  keras  prilaku  koruptif.  Sebab  sudah  hadir  dalam  dirinya kesadaran  bahwa  korupsi  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hak orang lain. Pada setiap orang lain. Padahal setiap warga negara berhak mendapat  kesempatan  yang  sama  untuk  hidup  sejahtera,  adil  dan Makmur  sebagaimana  amanat  pendiri  bangsa.  Ketika  ada  seorang manusia  Indonesia  melakukan  korupsi,  maka  dirinya  sudah  merugikan hak yang seharusnya di peroleh setiap warga tersebut. 13
Dari penjabaran tersebut kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi merupakan  tindakan  yang  sangat  fatal  bagi  negara,  terutama  tindakan korupsi  juga  telah  melanggar  dan  menyeleweng  dari  nilai-nilai  luhur yang  terkandung  dalam  Pancasila.  Dengan  menyelewengnya  tindakan korupsi  terhadap  nilai-nilai  luhur  Pancasila  itu  menyebabkan  kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan- kegaduhan  yang  sangat  parah.  Maka  dari  itu,  kita  haruslah  melakukan segala  sesuatu  sesuai  dengan nilai-nilai  yang  terdapat dalam  Pancasila, terutama  bagi  para  pejabat  agar  ketika  melakukan  sesuatu  tidak menimbulkan  penyelewengan  penyelewengan  yang  berdampak  buruk bagi negara.
Secara  umum  penegakan  hukum  pidana  ini  ditekankan  kepada pencegahan  kejahatan  dan  pelaksanana  hukum  pidana.  Penegakan hukum pidana ini lebih difokuskan kepada pencegahan terhadap tindak pidana  sebagai  salah  satu  sarana  agar  dapat  mengantisipasi  terjadinya akan tindak pidana. Pencegahan tindak pidana ini tidak dapat dilakukan
13 Ismi Aprilia Zahro, 2022, Jurnal Smart Law, Penerapan Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, 1 (1), hal 42
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 126 – 142
secara langsung begitu saja, namun sangat diperlukannya menggunakan perenanaan  secara  rasional,  mengandung  nilai-nilai  moral  bangsa,  dan strategi perlindungan kepada masyarakat secara menyeluruh 14

## C. Proble matika Korups i dan Pe nanggulangannya.
Dari  pembahasan  diatas    maka  kita  harus  mengetahui  apakah  korupsi itu?.  Dalam  KBBI  (2007)  Korupsi  adalah  penyelewengan  atau penyalahgunaan  uang  negara  (perusahaan  dan  sebagainya)  untuk keuntungan  pribadi  tau  orang  lain.  Berdasarkan  Undang-undang No.31/1999 jo Undang-undang No.20/2001 menyebutkanbahwa
pengertian korupsi mencakup perbuatan :
1. Melawan  hukum memperkaya  diri  orang/badan  lain  yang merugikan keuangan perekonomian  negara (pasal  2).
2. Menyalahgunakan  kewenangan  karena  jabatan/kedudukan  yang dapat merugikan keuangan/perekonomian  negara (pasal  3).
3. Kelompok delik  penyuapan (pasal 5, 6,  dan  11).
4. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan  (pasal  8, 9,  dan 10).
5. Delik  pemerasan  dalam  jabatan  (pasal  12)  Delik  yang  berkaitan dengan  pemboronga n (pasal  7).
6. Delik  gratifikasi  (pasal 12B dan 12C).
Di  Indonesia  korupsi  diawasi  oleh  KPK  (Komisi  Pemberantasan Korupsi).  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  lembaga  negara  yang dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  bersifa  independen  dan bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun.  Sehingga  tujuan  dibentuknya KPK adalah  untuk  meningkatkan daya. 15
Untuk  menangulangi  tindak  pidana  korupsi  maka  diperlukan  suatu formulasi  kebijakan  yang  tertuang  dalam  bentuk  hukum.  Kebijakan publik yang tertuang dalam bentuk hukum akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan penangulangan tersebut. Carl J Friedrich mengatakan kebijakan  adalah  serangkaian  konsep  tindakan  yang  diusulkan  oleh
14 Simanjuntak,  S.  dan  benuf,  K.  (2020  ). Relefansi  nilai  ketuhanan  dan  nilai  kemanusiaan  dalam pemberantasan-pemberantasan tindak pidana korupsi . DIFERSI: jurnal hokum, 6 (1 ), 22-64
15 Darin, Muhammad Arif Mu’allifin. 2015. “Problematika dan Kesimpulan Pemberantasan orupsi di Indonesia”. Jurnal Ahkam. 3,No. 2.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 126 – 142
seseorang  atau  sekelompok  orang  atau  pemerintah  dalam  satu lingkungan  tertentu  dengan  menunjukkan  hambatan-hambatan  dan peluang,  terhadap  pelaksanaan  usulan  tersebut  dalam  rangka  mencapai tujuan.  David  Easton  menyebutkan  kebijakan  pemerintah  sebagai kewenangan  mengalokasikan  nilai-nilai  bagi  masyarakat  secara menyeluruh. 16
Pemerintahan  yang  baik  akan  dicapai  apabila,  Pemerintah  dalam melakukan  tugasnya  berdasarkan  pada  asas  legalitas,  serta  dalam membuat  suatu  ketetapan  (suatu  Undang-Undang)  tidak  bertentangan dengan  Undang-Undang  yang  ada  diatasnya  (hierarki  per-Undang- Undangan). 17 Pengawasan  terhadap  kebijakan  publik  dalam penanggulangan  korupsi  ini  perlu  dilakukan.  Tujuan  dari  pengawasan kebijakan publik adalah:
1. Mengusahakan supaya pelaksanan rencana berjalan sesuai rencana.
2. Apabila terdapat penyimpangan tersebut, maka apa sebabnya?
3. Dilakukkannya  tindakan  korektif  terhadap  adanya  penyimpangan penyimpangan.
Gaventa  dan  Valderama,  mencatat  ada  tiga  tradisi  konsep  partisipasi yaitu  partisipasi  politik,  partisipasi  sosial,  dan  partisipasi  warga  . Menarik untuk melirik “berbagai upaya yang dilakukan setiap pimpinan negeri,  dalam  memberantas  korupsi,  salah  satunya,  adalah  dengan membuat beberapa formulasi, yg terkait dengan pemberantasan korupsi, namun upaya ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan.” “Karena formulasi  yang  dibuat,  tidak  dibareni  dengan  daya  kerja  serta  daya paksa yang maksimal.” Oleh karena itu, suah menjadi suatu keharusan bagi pemimpi bangsa ini, agar lebih fokus dlam pemberantasan korupsi, sehingga  pembangunan  di  Indonesia  dapat  erjalan  sesuai  dengan
16 Lubis, M. S. (2007). Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maji., hal 8
17 Surya,  I.  I.  (2004).  Implementasi  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Dalam.  Program pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 126 – 142
rencana,  yang  tentunya  akan  berdampak  pada  kesejahteraan  dan kemakmuran  rakyat. 18 “Salah  satu  cara  yang  harus  dilakukan pemerintah adalah, dengan memaksimalkan daya kerja dan daya paksa, dariperaturan  perundang-undangan  yang  ada,  melalui  penegakan hukum.  Hal  ini  tentunya  bisa  berakibat  fatal,  salah  satunya  bisa mengancam  integritas  bangs  ini,  karena  kenyataannya,  ketika  secara ekonomi  kita  tidak  bisa  merdeka  dri  tekanan-tekanan dari  negara  yang lebih berkuasa

## IV. KESIMPULAN
Korupsi  merupakan  salah  satu  penyakit  berbahaya  dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia  berbahaya  dalam  kehidupaan  masyarakat  Indonesia karena  sudah  masuk  kedalam  berbagai  sendi  kehidupan  bangsa  Indonesia baik  masyarakat  atas  maupun  bawah,  masuk  ke  dalam  eksekutif,  legislatif dan  yudikatif.  Dengan  adanya  korupsi  dapat  menghambat  pembangunan sosial,  ekonomi,  memperlemahan  karakter  bangsa  dan  menghasilkan banyak  dampak  negatife  lainnya.  Setiap  orang  beragama  pasti  menolak perbuatan  korupsi  karena  merusak  nilai  keadilan  dan  keadaban  sebagai mahkluk  tuhan  yang  memiliki  nilai  kemanusiaan  untuk  tidak  mudah merampas  hak  orang  lain.  Perilaku  korupsi  juga  merusak  integritas  dan integritas publik karena berdampak secara nasional sehingga mengakibatkan  pembangunan  di  segala  bidang  kehidupan  masyarakat Indonesia  menjadi  terhambat.  Korupsi  juga  membuat  rakyat  tidak  percaya kepada  pemimpinnya  sehingga  jelas  melanggar  sila  keempat.  dengan adanya  korupsi  pula  sisi  keadilan  sosial  masyarakat  Indonesia  terusik karena menciptakan kesenjangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjauhkan kita dari cita-cita negara adil dan Makmur sebagaimana mimpi para pendiri bangsa Ketika mendeklerasikan negara Indonesia.
18 Mashuril  Anwar,  Eddy  Rifai,  Budi  Rizki  Husin,  “ Implementasi  Peraturan  Jaksa  Agung  No. 028/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi Dengan Subjek Hukum Korporasi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”, Jurnal Poenale, Volume 7, hlm. 2
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 126 – 142
Pancasila  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  menegakkan  negara hukum,  merupakan  falsafah,  dasar  negara  dan  ideologi  terbuka.  Pancasila menjadi  sumber  pencerahan,  sumber  inspirasi  dan  sebagai  dasar menyelesaikan  masalah-masalah  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  dalam menghadapi  semua  jenis  pelanggaran  dan  kejahatan,  seperti  bahasan penelitian  ini  mengenai  pelanggaran  yang  berakibat  merugikan  keuangan negara  (korupsi),  jika  terdapat  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Indonesia  ini  dapat  dikatakan  dilatarbelakangi  oleh  lemahnya pemahaman nilai-nilai pancasila.
Untuk  menghadapi  korupsi,  maka  manusia  Indonesia  harus  Kembali memperkuat  dan  menginternasionalkan  nilai  Pancasila  dalam  kepribadian dan  sikap  kesehariannya.  Implemestasi  sila  pertama  sampai  kelima  dapat menggunakan  banyak  unsur  kehidupam  seperti  keluarga,  masyarakat, pemerintah atau negara dan institusi Pendidikan.semua ini bersinergi dalam mencegah dan menindak tegas perilaku korup di berbagai bidang kehidupan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                      Hal: 126 – 142

## DAFTAR PUSTAKA
Firman  Freaddy  Busroh,  2017, Upaya  Pencegahan  Korupsi  Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila , Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1
I Putu Rasmadi Arsha Putra. 2017. Tindak Pidana Korupsi Suatu Kejahatan Luar
Biasa (extraordinary crime). In: UNSPECIFIED.
Suratno.  2017. Perlindungan  Hukum  Saksi  dan  Korban  Sebagai  Whistleblower dan  Justice  Collaborators  Pada  Pengungkapan  Kasus  Korupsi Berbasis Nilai Keadilan , Jurnal: Pembaharuan Hukum Volume IV No.
1, Januari.
Wahyudi,  Bambang  Setyo.  2017. Indonesia  Mencegah  Jilid  II  "Pertimbangan Hukum, Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN. Jakarta:Bhuana Ilmu Populer.
Romli  Atmasasmita, Sekitar  Masalah  Korupsi  Aspek  Nasional  Dan  Aspek Internasional, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004) Mahfud  MD,      Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi,  Jakarta: Rajawali Pers, 2010
Jimly  Asshiddiqie,  Ideologi,  Pancasila  dan  Konstitusi,  Lihat  juga  Jimly Asshiddiqie,“Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha”, Jakarta: Universitas Sahid, 2005
Zico  Junius  Fernando  ,  2020,  Supremasi    Hukum  :Jurnal  Penelitian    Hukum Pancasila  Sebagai  Ideologi  Pemberantasan  Kejahatan  Korporasi  Di Indonesia, Vol. 29, No.2 Saputra,  I.  (2017).  Implementasi  Nilai  Pancasila  dalam  Mengatasi  Korupsi  di Indonesia. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1) Ismi Aprilia Zahro, 2022, Jurnal Smart Law, Penerapan Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, 1 (1)
Mashuril Anwar, Eddy Rifai, Budi Rizki Husin, “ Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana  Korupsi  Dengan  Subjek  Hukum  Korporasi  (Studi  Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”, Jurnal Poenale, Volume 7 Darin,  Muhammad  Arif  Mu’allifin.  2015.  “Problematika  dan  Kesimpulan Pemberantasan orupsi di Indonesia”. Jurnal Ahkam. 3,No. 2.
Surya,  I.  I.  (2004).  Implementasi  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik Dalam.  Program  pasca  Sarjana  Ilmu  Hukum  di  Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
Sayed  Husein  Alatas,  ,  2002,  dikutip  dari,  Farid  R.  Faqih,  mendulang  Rente  di Lingkar  Istana,  Jurnal    Ilmu  Soisal  Transformatif,  Wacana  Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III.