How to cite: Lamza, et al. (2024). Citra Presisi POLRI Provinsi Kepulauan Riau Khususnya di Wilayah 3T sebagai Upaya Mewujudkan POLRI sebagai Institusi Unggul. Syntax Literate . (9)7 . http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i7 E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

## Vol. 9, No. 7, Juli 2024

## CITRA  PRESISI  POLRI  PROVINSI  KEPULAUAN  RIAU  KHUSUSNYA  DI WILAYAH  3T  SEBAGAI  UPAYA  MEWUJUDKAN  POLRI  SEBAGAI INSTITUSI UNGGUL
Muhammad Euro Belmiro Lamza 1* , Surya Nita 2 , Riska Sri Handayani 3
Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1,2,3
Email: muhammad.euro@ui.ac.id *

## Abstrak
Batam,  sebagai  wilayah  yang  berbatasan  langsung  dengan  Singapura  dan  Malaysia,  serta memiliki  pertumbuhan  penduduk  yang  sangat  pesat  di  Indonesia,  menghadapi  potensi peningkatan  kasus  keamanan  dan  kejahatan.  Menurut  Nolan  (2004),  terdapat  hubungan antara  jumlah  penduduk  dan  volume  kejahatan.  Sebagai  bagian  dari  wilayah  Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang termasuk dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), penting bagi Batam untuk mengimplementasikan predictive policing. Tujuan dari penelitian ini  adalah  agar  kepolisian  daerah  dapat  memprediksi  tingkat  gangguan  keamanan  dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisis berbasis pengetahuan, data, dan metode yang tepat, sehingga pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin. Metode yang digunakan melibatkan analisis data historis kejahatan, penggunaan algoritma prediktif, dan teknologi informasi  untuk  mengidentifikasi  pola  dan  tren  kejahatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa penerapan predictive policing dapat secara signifikan mengurangi insiden kejahatan dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Langkah preventif dan solusi yang konsisten dan  presisi  akan  memungkinkan  Polri  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik, memperkuat hubungan dengan masyarakat, dan menciptakan citra positif sebagai institusi yang berkomitmen pada keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
Kata  kunci: Presisi  Imagery;  border  areas;  Police  science;  Outermost  regions;  predictive policing

## Abstrack
Batam,  located  adjacent  to  Singapore  and  Malaysia  and  experiencing  rapid  population growth  in  Indonesia,  faces  the  potential  for  increased  security  and  crime  issues.  Nolan (2004) notes a correlation between population size and crime volume. As part of the Riau Islands  Regional  Police  area,  which  falls  under  the  3T  (Disadvantaged,  Frontier, Outermost) regions, it is crucial for Batam to implement predictive policing. The aim of this study is to enable the regional police to anticipate security and public order disturbances (kamtibmas) through analysis based on knowledge, data, and appropriate methods, allowing for  early  prevention.  The  methodology  involves  analyzing  historical  crime  data,  using predictive algorithms, and employing information technology to identify crime patterns and trends. The findings indicate that implementing predictive policing can significantly reduce crime incidents and enhance law enforcement efficiency. Consistent and precise preventive measures and solutions will enable the police to improve public service quality, strengthen community  relations,  and  foster  a  positive  image  as  an  institution  committed  to  justice, security, and community welfare.
Keywords: Presisi Imagery; border areas; Police science; Outermost regions; predictive policing

## Pendahuluan
Kepolisian adalah salah satu lembaga pemerintahan serta memiliki kedudukan serta mempunyai  peran  penting  dalam  negara  hukum,  sehingga  dalam  perspektif  fungsi maupun lembaga polisi memiliki tugas serta tanggungjawab untuk melindungi rakyat dari semua  bentuk  ancaman  kejahatan  serta  gangguan  yang  berpotensi  menimbulkan  rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram. Secara eksplisit, penegasan lebih lanjut tentang fungsi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada Pasal 30 ayat (2) dan (4) UUD 1945. Polri merupakan alat negara untuk pertahanan dan kedaulatan yang berada dibawah  Presiden  dan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (Kapolri)  dimana  dalam  pelaksanaan  tugasnya  bertanggungjawab  kepada Presiden sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
Kedudukan ilmu kepolisian adalah sangat strategis karena memiliki korelasional yang  kuat  antar  ilmu  lainnya,  serta  menjadi  konektor  antar  ilmu.  Sementara  menurut Paoline,  Myers,  dan  Worden  (2000)  kearifan  konvensional,  budaya  polisi  terdiri  dari seperangkat nilai, sikap, dan norma yang dianut secara luas di antara para petugas, yang dalam  budaya  menemukan  cara  untuk  mengatasi  tekanan  lingkungan  kerja  mereka. Sementara  Fielding  (2005)  menjelaskan  bahwa  Pemolisian  masyarakat  memiliki  daya tarik  yang  bertahan  lama,  tetapi  ada  banyak  konstruksi  maknanya,  masing-masing diinformasikan  oleh  landasan  filosofis  yang  berbeda.  Artikel  Fielding  (2005)  juga mengkaji  pendekatan  terhadap  masyarakat  di  mana  polisi  dekat  dengan  publik, mengetahui  kekhawatiran  mereka  dari  kontak  reguler,  dan  menindaklanjutinya  sesuai dengan keinginan masyarakat.
Sebagai  lembaga  negara  penegak  hukum,  Polisi  memiliki  tugas  umum  yaitu mengatur, mengawal, mengawal dan patroli kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.  Untuk  masa  kepemimpinan  2021-2024  Polri  bertransformasi  membangun tagline  yaitu  PRESISI  yang  merupakan  singkatan  dari  prediktif,  responsibilitas, transparansi,  dan  berkeadilan  membuat  pelayanan  dari  kepolisian  lebih  terintegrasi, modern, mudah, dan cepat (Hasibuan, 2021). Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan lembaga  Polri  dapat  memberikan  pelayanan  yang  lebih  sebagaimana  yang  diharapkan masyarakat.  Van  Heerden  (1982)  dalam  bukunya  mengungkapkan  tentang  pentingnya peran  polisi  dalam  masyarakat,  buku  tersebut  menelusuri  perkembangan  lembaga kepolisian di Inggris dan Afrika Selatan. Kemudian menjelaskan pembatasan kekuasaan polisi,  dengan  memperhatikan  hak-hak  individu,  kewenangan  penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, dan interogasi. buku ini menganjurkan kemitraan antara polisi  dan  masyarakat  sebagai  prasyarat  untuk  memerangi  kejahatan  dan  kekacauan, mengeksplorasi stereotip polisi, hubungan masyarakat, pelatihan polisi, dan media dalam konteks ini. Sehingga terbentuk citra yang baik bagi polisi di masyarakat.
Citra  sangat  erat  kaitannya  dengan  media,  ia  merupakan  citra  sukses  individu, organisasi  dan  perusahaan  (Adrie,  2018;  Akib  &  Ihsan,  2017;  Botan  &  Taylor,  2004; Harrison, 2011). Menurut Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., citra Polri di  mata  masyarakat  masih  memiliki  beberapa  permasalahan  yang  perlu  diakui.  Di antaranya,  terdapat  banyak  kasus  penanganan  hukum  yang  berjalan  lambat  dan  rumit, adanya  tindakan  pemerasan,  praktik  rekayasa  kasus,  pelayanan  publik  yang  belum optimal, serta kurangnya kejelasan dalam sistem pelaporan. Secara keseluruhan, aspek kultur di dalam kepolisian juga masih menyisakan permasalahan, seperti adanya perilaku koruptif di berbagai level kepolisian dan pendekatan penindakan yang masih cenderung represif. Tidak hanya itu, kekhawatiran Kapolri juga tertuju pada adanya anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, bahkan menjadi bandar narkoba. Kapolri
menyoroti bahwa jika masalah-masalah ini terus berlanjut, akan mengancam masa depan Polri. Persoalan kepercayaan menjadi hal yang krusial, terutama bagi generasi muda Polri yang kini harus menghadapinya.
Masyarakat memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap polisi, untuk itu polisi dituntut untuk gigih namun humanis, serta mampu memberikan pelayanan terbaik dan transparan (Brata et al., 2022; Hawari et al., 2021; Sakinah et al., 2020). Polri yang saat ini  dengan  citra  PRESISI  nya  bertekad  mewujudkan  kepolisian  yang  tepat  (proaktif, bertanggung  jawab  dan  transparan  berkeadilan)  dan  menjadi  sebuah  institusi  yang unggul.  Hal  ini  merupakan  pengembangan  lebih  lanjut  dari  promotor  polisi  yang digunakan  pada  periode  sebelumnya  dengan  pendekatan  Polisi  yang  berorientasi  pada masalah (Hasibuan, 2021).
Polisi  harus  menegakkan  hukum  dengan  penuh  ketakwaan  dan  keikhlasan berdasarkan  nilai  kebenaran,  keadilan,  dan  kemanusiaan.  Polisi  harus  memberikan teladan kepada masyarakat dan mematuhi peraturan. Ia harus pula menjadi orang terdepan yang  taat  aturan.  Manusia  memerlukan  orang-orang  yang  dapat  memberikan  jaminan ketentraman, untuk semua itulah polisi diadakan dan diperlukan. Polisi harus melakukan apa yang dibutuhkan orang untuk menjamin ketenteraman. Anggota Polisi telah setuju untuk  ditempatkan  di  seluruh  wilayah  Indonesia  untuk  melaksanakan  fungsinya, termasuk di antaranya bersedia ditempatkan di wilayah 3T. Wilayah 3T yang mayoritas memiliki aksesibilitas yang buruk, kualitas pendidikan yang masih rendah, fasilitas dan tenaga kesehatan kurang memadai, serta kemiskinan dan ketimpangan sosial yang lebih besar  di  banding  wilayah  lain.  Termasuk  wilayah  3T  yang  berada  di  bawah  Provinsi Kepulauan  Riau.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  agar  kepolisian  daerah  dapat memprediksi  tingkat  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (kamtibmas) melalui analisis berbasis pengetahuan, data, dan metode yang tepat, sehingga pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  studi  literatur  dari  berbagai  sumber  rujukan  dengan menambahkan  berupa  studi  kajian  kualitatif. Literatur  review merupakan  bagian  yang dikaji secara komprehensif terkait dengan riset terkait citra PRESISI yang dimiliki oleh Polri  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  khususnya  untuk  wilayah  3T.  penelitian  sudah dilakukan baik dengan literature review maupun wawancara terhadap anggota kepolisian yang  bertugas  di  wilayah  perbatasan  dan  dilaksanakan  secara  spesifik  serta  bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca terhadap citra PRESISI tersebut. Langkah sistematik  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah  studi  literatur  dilanjutkan  dengan pengumpulan data literatur, menyamakan persepsi konsep yang diteliti dan melakukan konseptualisasi,  melakukan  wawancara  terhadap  salah  satu  anggota  kepolisian  yang bertugas di wilayah perbatasan, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Rother (2007) menyebutkan  bahwa  artikel  tinjauan  literatur  naratif  adalah  publikasi  yang menggambarkan  dan  membahas  keadaan  ilmu  pengetahuan  tentang  topik  atau  tema tertentu  dari  sudut  pandang  teoritis  dan  kontekstual.  Jenis  artikel  ulasan  tidak mencantumkan  jenis  basis  data  dan  pendekatan  metodologis  yang  digunakan  untuk melakukan tinjauan atau kriteria evaluasi untuk memasukkan artikel yang diambil selama pencarian  basis  data.  Chen  (2017)  menambahkan  bahwa literature  review memiliki keterbatasan  penelitian,  tinjauan  sistematis  terutama  dipandu  oleh  pola  kutipan  dalam kumpulan  data  yang  diambil  dari  literatur.  Cakupan  data  dibatasi  oleh  sumber pengambilan.  Penyempurnaan  dapat  dilakukan  jika  seseorang  peneliti  ingin
meningkatkan  kualitas  data.  Analisis  yang  lebih  mendalam  terhadap  masing-masing spesialisasi  akan  lebih  mengungkap  dengan  memasukkan  metode  tambahan  seperti analisis konteks kutipan dan studi tentang aspek lain dari publikasi ilmiah.

## Hasil dan Pembahasan
Tugas kepolisian di wilayah perbatasan dalam hal ini 3T atau wilayah Tertinggal, Terdepan  dan  Terluar  khususnya  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau  menjadi tanggungjawab  yang  harus  dijalankan  dengan  baik.  Salah  satu  Polres  atau  Polresta  di dalam  Polda  Kepri  telah  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  menekan  angka kriminalitas  di  wilayah  perbatasan.  South  dan  Messner  (2000)  menyebutkan  bahwa bagaimana kejahatan mempengaruhi demografi (populasi masyarakat) berfokus pada titik temu  antara  peristiwa  kriminal  dan  demografi  dalam  perjalanan  hidup,  serta  pengaruh viktimisasi  kriminal  dan  tingkat  kejahatan  agregat  terhadap  mobilitas  pemukiman, migrasi, dan redistribusi populasi. Demikian juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Boivin  (2018)  Menunjukkan  bahwa  tidak  mengherankan,  terdapat  hubungan  positif antara  kejahatan  dan  populasi  di  banyak  bidang;  namun,  dukungan  empiris  juga ditemukan  untuk  proposisi  sebaliknya  bahwa  populasi  yang  lebih  besar  (terkadang) dikaitkan dengan lebih sedikit kriminalitas.
Polri sebagai institusi unggul sebagaimana dimandatkan dalam peta jalan Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025. Pembabakan tahapan Grand Strategy Polri merupakan penjabaran dari RPJP Nasional yang berpedoman pada pencapaian cita- cita  nasional  dan  tujuan  bernegara.  Strategi  pembangunan  dan  kebijakan  umum  Polri berdasarkan RPJP terbagi menjadi empat tahap sebagai berikut:
1) Tahap I (periode 2005 – 2010) membangun kepercayaan ( trust building )
2) Tahap II (periode 2011 – 2015) membangun kemitraan ( partnership building )
3) Tahap  III  (periode  2016  –  2020)  menuju  organisasi  yang  unggul  ( strive  for excellence )
4) Tahap IV (periode 2021 – 2025) organisasi yang unggul ( excellent )
Berikut ringkasan eksekutif makalah yang akan disampaikan Komjen Listyo Sigit Prabowo di depan Komisi III DPR RI sebagai bahan dalam uji kelayakan dan kepatutan ( fit  and  proper  test ).  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (POLRI)  membangun kepemimpinan 2021-2024 dengan tagline transformasi POLRI PRESISI yang merupakan abreviasi  dari  PREdiktif,  responSIbilitas,  dan  transparanSI  berkeadilan.  Konsep  ini merupakan  fase  lebih  lanjut  dari  POLRI  PROMOTER  (PROfesional,  MOdern,  dan TERpercaya)  yang  telah  digunakan  pada  periode  sebelumnya,  dengan  pendekatan pemolisian  berorientasi  masalah  ( problem  oriented  policing ).  Dalam  kepemimpinan POLRI  PRESISI,  ditekankan  pentingnya  kemampuan  pendekatan  pemolisian  prediktif ( predictive  policing )  agar  Polri  mampu  menakar  tingkat  gangguan  keamanan  dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data, dan metode  yang  tepat  sehingga  dapat  dicegah  sedini  mungkin.  Kata  responsibilitas  dan transparansi  berkeadilan  menyertai  pendekatan  pemolisian  prediktif  yang  ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugas Polri secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Untuk membawa laju perubahan ini, kepemimpinan Polri memerlukan penerapan manajemen transformasi atau  perubahan  sebagai  pilihan  institusi  untuk  mempersiapkan,  melengkapi  dan mendukung kebutuhan institusi dalam menjawab berkembangnya tantangan dan peluang. Proses transformasi tersebut, mutlak harus terinternalisasi pada setiap insan Bhayangkara yang akan menentukan berhasilnya organisasi Polri melewati fase transisi dari kondisi
saat  ini  menuju  kondisi  baru  PRESISI  melalui  pemolisian  yang  terukur  dalam memecahkan  masalah  sebagaimana  yang  diharapkan  masyarakat.  Kebutuhan  atas transformasi memiliki urgensi tersendiri survei dan persepsi masyarakat dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perlunya implementasi reformasi kultural. Terkait kebijakan dan strategis, secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
2) Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat  madani  yang  adil  makmur  dan  beradap  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Imdonesia tahun 1945.
3) Bahwa  pemeliharaan  keamanan  dalam  negeri  melalui  upaya  penyelenggaraan fungsi  kepolisian  yang  meliputi  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
4) Bahwa  pemeliharaan  keamanan  dalam  negeri  melalui  penyelenggaraan  fungsi kepolisian  agar  kegiatan  pembangunan  nasional  berjalan  efektif,  efisien  dan bersasaran  maka  diperlukan  perencanaan  pembangunan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia melalui Grand Strategi Polri tahun 2005 – 2025.
5) Grand  Srategi  dalam  rangka  memantapkan  kemandirian  Polri  sebagaimana dirumuskan dalam buku biru Polri tentang reformasi Polri, maka melalui rancangan paradigma  baru  Polri,  Polri  telah  mencanangkan  reformasi  secara  gradual  yang meliputi reformasi instrumental, structural dan cultural .
6) Periode 2005 – 2025 adalah masa waktu yang panjang dan penuh perubahan, akibat Grand  Srategi  service untuk  Polri  sewajarnya  juga  harus  merupakan  rangkaian strategi yang merespon terhadap kebutuhan public yang berevolusi.
Dalam  ilmu  kepolisian  mengenal  sistem  kepolisian,  sementara  sistem  kepolisian merupakan bagaimana Kepolisian sebagai organ, fungsi dan profesi berproses mencapai tujuan Kepolisian sistem Kepolisian terbentuk dan dipengaruhi oleh :
1) Sejarah terbentuknya institusi Kepolisian
2) Bagaimana Sistem Hukum suatu negara bekerja
3) Hubungan Polisional dengan Lembaga Militer
4) Politik Hukum suatu negara
Menurut  Sikumbang,  Sjarif  dan  Salampessy  “Ilmu  Pengetahuan  Perundang- undangan” menguraikan latar belakang bagaimana timbulnya Ilmu Perundang-undangan di  dunia  hingga  di  Indonesia.  Sejatinya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  Perundang- undangan berjalan seiring dengan perkembangan konsep negara hukum. Pemikiran atau konsepsi  manusia  tentang  negara  hukum  lahir  dan  berkembang  seiring  dengan perkembangan  sejarah  manusia,  oleh  karena  itu,  meskipun  konsep  negara  hukum dianggap  sebagai  konsep  universal,  pada  tataran  implementasi  ternyata  memiliki karakteristik  beragam,  dengan  konsepsi  yang  demikian,  maka  perkembangan  Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran manusia akan hukum.
Sementara  menurut  Asshiddiqie  (2006)  bahwa  perspektif  mengenai  peraturan perundang  -  undangan,  baik  dari  teoritis  dan  konseptual  maupun  praktik. terlebih dahulu harus memahami seluk beluk tentang peraturan perundang - undangan. sedangkan dalam ranah kepolisian terkait dengan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan
dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. contoh profesi adalah pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik desainer, tenaga pendidik. dimana ilmu kepolisian dalam konteks sistem, fungsi, organ dan profesi diatur dalam peraturan perundangan di indonesia yaitu uu nomor 2 tahun 2002 dan  peraturan  perundangan  lainnya  yang  berkenaan  dengan  kepolisian  sebagai  organ, sistem, fungsi dan profesi.
Dalam  kepolisian  dikenal  Lembaga  Pendidikan  Polri  (Lemdikpol),  lembaga tersebut memiliki tugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri meliputi pendidikan  profesi,  manajerial,  akademis,  dan  vokasi.  Sekolah  Staf  dan  Pimpinan Kepolisian  (Sespimpol),  Akademi  Kepolisian,  Perguruan  Tinggi  Ilmu  Kepolisian, Sekolah  pembentukan  Perwira,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Khusus  Kejahatan Transnasional.  Prosepek  dan  pengembangan  ilmu  kepolisian  dapat  terintegrasi  dalam sistem pendidikan kepolisian. Melalui sistem pendidikan dan juga adanya latihan polri ini diharapkan akan dapat menciptakan sosok-sosok Polri yang lebih profesional dan juga berkualitas  serta  mampu  menghadapi  tantangan  masa  depan.  Selain  memiliki kemampuan, skill, pengetahuan yang luas juga harus memiliki sikap, mental dan perilaku yang humanis, berwibawa dan cerdas, sesuai dengan filisofi pendidkan Polri yaitu Mahir, Terpuji  dan  Patuh  Hukum.  Kondisi  semacam  ini  sangat  diperlukan  untuk  menjawab tantangan Polri masa kini dan yang akan datang terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat yang semakin luas, tuntutan akan perubahan yang terjadi agar Polri lebih dapat bermitra dengan  masyarakat  sehingga  akan  menumbuhkan  keyakinan  baru  dalam  tubuh  Polri melalui  perubahan  kultur/budaya  kepolisian  dari  budaya  militeristik  menjadi  budaya sipil.
Perubahan  pada  lingkungan  Polri  diharapkan  akan  dapat  mendorong  terciptanya suatu kondisi yang baru di lingkungan kepolisian sehingga lama kelamaan akan muncul suatu  hubungan  yang  harmonis  antara  polisi  dan  masyarakat  sehingga  dapat mempertemukan  polisi  dan  masyarakat  dalam  wadah  kerjasama  yang  baik  dan  dalam hubungan  kepercayaan  yang  kokoh  dan  kuat.  Beberapa  langkah  yang  dapat  dilakukan untuk mencapai hal tersebut antara lain:
1) Peningkatan kualitas pelayanan publik
Polri  harus  memberikan  pelayanan  yang  prima  kepada  masyarakat.  Ini  meliputi respons  cepat  terhadap  tindak  kriminal,  penegakan  hukum  yang  adil,  serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pelayanan yang baik dapat diberikan ketika ditempatkan dilingkungan kerja dengan budaya kerja yang baik pula. Menurut Brata et al. (2022), terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap budaya kerja yaitu faktor kuatnya kepemimpinan serta faktor lingkungan kerja yang ada di jajaran institusi.
2) Penguatan infrastruktur dan SDM
Polri  perlu  memperkuat  infrastruktur  dan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki.  Ini termasuk peningkatan jumlah dan kualitas personel, pembangunan kantor polisi, serta penyediaan  peralatan  dan  kendaraan  yang  memadai.  Berdasarkan  hasil  penelitian Anugrahaeni  (2023)  bahwasanya  adanya  peningkatan  SDM  di  lingkungan  wilayah Polres  Lamongan  sangat  berpengaruh  dan  berdampak  terhadap  meningkatnya  citra polri yang positif di Masyarakat Lamongan yang dibuktikan dengan indikator survey pelayanan  kepada  masyarakat  yang  tergolong  baik.  Dengan  adanya  Peningkatan kualitas  SDM  juga  sangat  berdampak  dalam  meningkatnya  kemampuan  atau  skill untuk bekerja melayani masyarakat dan menegakkan hukum.
3) Kemitraan dengan masyarakat
Polri perlu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemimpin lokal lainnya. Kemitraan ini penting untuk memperoleh informasi intelijen yang akurat dan mendapatkan dukungan dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian. Penyelidikan terhadap informasi yang tersebar di masyarakat  pun,  baik  dari  internal  maupun  eksternal,  bertujuan  untuk  memahami kebutuhan  melalui  analisis  situasi.  Data  dan  informasi  yang  dikumpulkan  dari masyarakat tersebut dapat membantu institusi kepolisian dalam membuat keputusan yang tepat demi masa depan institusi yang lebih baik (Alfarizi dan Putra, 2023).
4) Pendidikan dan pelatihan
Anggota  Polri  harus  mendapatkan  pendidikan  dan  pelatihan  yang  sesuai  dengan kondisi setempat. Ini termasuk pelatihan tentang budaya lokal, geografi, serta taktik dan teknik khusus untuk beroperasi di lingkungan yang sulit. Contohnya hasil positif yang  didapat  dari  penelitian  Anugrahaeni  (2023)  yang  mengadakan  pelatihan  dan peningkatan  kompetensi  Manajemen  dan  SDM  di  lingkungan  wilayah  Polres Lamongan guna meningkatnya citra Polri yang positif di Masyarakat.
5) Penggunaan teknologi Pemanfaatan  teknologi  modern,  seperti  CCTV,  sistem  informasi  kepolisian,  dan teknologi komunikasi, dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi Polri dalam menjalankan tugasnya. Seperti halnya inovasi yang dilakukan Polda jawa Barat yang  membuat  aplikasi  E-Cakra  yang  digunakan  untuk  mengawasi  kinerja  anggota lalu  lintas  yang  bertugas  di  lapangan  dan  Aplikasi  ETLE  yang  digunakan  untuk mendata secara langsung tindak pelanggar lalu lintas (Hasibuan, 2021).
6) Penegakan hukum yang tegas dan adil
Penting  bagi  Polri  untuk  menegakkan  hukum  secara  tegas  dan  adil.  Hal  ini  akan meningkatkan rasa keamanan dan keadilan di masyarakat serta mendorong ketaatan terhadap  hukum.  Anggota  Polri  harus  menjalankan  peran  secara  arif  dan  bijaksana untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan dari buku Hasibuan (2021), lembaga  kepolisian  melalui  Kapolri  berupaya  untuk  menghilangkan  kesan  “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas” demi terwujudnya rasa keamanan dan keadilan di masyarakat.
Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan presisi, Polri di wilayah  perbatasan  3T  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publiknya, memperkuat  hubungan  dengan  masyarakat,  dan  akhirnya  mewujudkan  citra  positif sebagai  institusi  yang  berkomitmen  pada  keadilan,  keamanan,  dan  kesejahteraan masyarakat.

## Kesimpulan
Dalam  kepemimpinan  Polri  Presisi  di  wilayah  3T  Provinsi  Kepulauan  Riau, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif ( predictive policing ) agar  Polri  mampu  menakar  tingkat  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (kamtibmas)  melalui  analisa  berdasarkan  pengetahuan,  data,  dan  metode  yang  tepat sehingga  dapat  dicegah  sedini  mungkin.  Sejak  teori  yang  dikemukakan  oleh  Talcott Parsons tentang sistem sosial telah merubah paradigma dan perspektif ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan telah berevolusi dan tidak ada lagi sekat diantara ilmu pengetahuan tersebut.  ilmu  pengetahuan  baru  muncul  untuk  mencari  solusi  /  pemecahan  masalah secara akademis. evaluasi dan kritik terhadap model ilmu pengetahuan berkembang. ilmu pengetahuan  tidak  dianggap  lagi  sebagai  pohon  tetapi  adalah  rhizoma  yang  saling
bertautan dan hal itu juga terjadi pada ilmu kepolisian yang mempunyai pandangan bahwa ilmu kepolisian merupakan ilmu yang bersifat multidisplin, interdisiplin dan pengetahuan keterampilan yang diimplementasikan dalam regulasi. Berkaitan untuk membentuk citra PRESISI Polri guna terwujudnya institusi unggul terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan,  yakni  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  penguatan  infrastruktur  dan SDM,  kemitraan  dengan  masyarakat,  pendidikan  dan  pelatihan,  dan  penggunaan teknologi, serta penegakan hukum yang tegas dan adil.

## BIBLIOGRAFI
Adrie,  A.  (2018).  Konsep  Reformasi  Birokrasi  Pelayanan  Publik  dalam  Perspektif Hukum Kepegawaian. Jurnal Aktual Justice , 3 (1), 30–49. https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i1.452
Akib, H., & Ihsan, A. (2017). Bureaucratic reform in public service: A case study on the one stop-integrated service. Mediterranean Journal of Social Sciences , 8 (2), 253. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5901/mjss.2017.v8n2p253
Alfarizi, F., & Putra, D. K. S. (2023). Aktivitas Humas Membangun Citra dan Reputasi Kepolisian  Di  Polsek  Bandung  Kidul  Melalui  Kegiatan  Bintara Sambang. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(3), 2081-2094.
Anugrahaeni,  C.  (2023).  Peningkatan  Manajemen  Serta  Kompetensi  Dalam  Bidang Sumber Daya Manusia Polri Pada Tingkat Bintara Polres Lamongan Terhadap Citra Polri Di Masyarakat. Jurnal Salam Presisi , 1 (01), 25-47.
Asshiddiqie, J. (2006). Perihal Undang-Undang di Indonesia.
Boivin, R. (2018). Routine activity, population (s) and crime: Spatial heterogeneity and conflicting  Propositions  about  the  neighborhood  crime-population  link. Applied geography , 95 , 79-87.
Botan,  C.  H.,  &  Taylor,  M.  (2004).  Public  Relations:  State  of  the  Field. Journal  of Communication , 54 (4), 645–661. https://doi.org/10.1111/j.1460-
2466.2004.tb02649.x
Brata, J. T., Nashar, A., & Sutrisnawan. (2022). Visi Presisi POLRI dan Budaya Kerja
Pada  Kepolisian  Resort  Konawe  Selatan. Indonesian  Annual  Conference  Series, (Proceedings of IACS-CSPC 2022) , 51–56. https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/560 Chen, C. (2017). Science mapping: a systematic review of the literature. Journal of data and information science , 2 (2), 1-40. Fielding, N. G. (2005). Concepts and theory in community policing. The Howard journal of criminal justice , 44(5), 460-472. Harrison, K. (2011). Strategic public relations: a practical guide to success . Palgrave Macmillan.
Hasibuan, E. S. (2021). Wajah Polisi Presisi Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi. RajaGrafindo Persada.
Hawari,  H.,  Setyabudi,  C.  M.,  &  S,  B.  (2021).  Implementasi  Strategi  Talent  Scouting Menuju  Polri  yang  Presisi  (Studi  Kasus  Pada  Baintelkam  Polri). Jurnal  Litbang Polri , 24 (2), 1–21. https://doi.org/10.46976/LITBANGPOLRI.V24I2.149
Nolan III, J. J. (2004). Establishing the statistical relationship between population size and UCR crime rate: Its impact and implications. Journal of criminal justice , 32 (6), 547-555.
Paoline III, E. A., Myers, S. M., & Worden, R. E. (2000). Police culture, individualism,
and community policing: Evidence from two police departments. Justice Quarterly , 17 (3), 575–605.
Rother, E. T. (2007). Systematic literature review X narrative review. Acta paulista de enfermagem , 20 , v-vi.
Sakinah, M., Eif, D., & Cholidah, L. I. (2020). Pengelolaan Cyber Public Relations dalam Meningkatkan  Citra. Reputation:  Jurnal  Hubungan  Masyarakat , 2 (1),  101–120. https://doi.org/10.15575/reputation.v2i1.53
South,  S.  J.,  &  Messner,  S.  F.  (2000).  Crime  and  demography:  Multiple  linkages, reciprocal relations. Annual Review of Sociology , 26 (1), 83-106.
Van Heerden, T. J. (1982). Introduction to police science. Pretoria: University of South Africa.

## Copyright holder:
Muhammad Euro Belmiro Lamza, Surya Nita, Riska Sri Handayani (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: