## PENDIDIKAN HUKUM PEREMPUAN

## SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

## Endang Widuri *)
*) Penulis adalah Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Humaniora (M.Hum.), dosen tetap di Jurusan Hukum Islam (Syari'ah) STAIN Purwokerto.
Abstract: One kind of education that has strategic value to empowerment effort is through law education. The method is giving knowledge with information; education; training and motivation. formal law formal education can form and also placing woman on “link and match” concept, in the meaning that human resources determine its existence, as embodiment of Section 27 article (2) UUD 1945. Through this concept, we hope women can participate as formulator of law rule and development, so we can reform women image that have been formed by social and cultural structure of society. Therefore, they will obtain fairer portion based on humanity value, as noted on Human Rights Contract. Keywords: Law education, woman empowerment.

## A. PENDAHULUAN
Perubahan dan kontinuitas dalam pembangunan bergerak dengan cepat dan transparan. Perubahan tersebut  membuat  kita  cukup  sulit  untuk  memprediksikan  permasalahan  yang  akan  muncul,  sekaligus mengantisipasinya  dalam  masyarakat.  Perubahan  dan  kontinuitas  dalam  pembangunan  masyarakat tersebut akan mempengaruhi sistem nilai yang berlaku  dalam masyarakat. Hal ini langsung atau tidak langsung menuntut adanya perbaikan atas pemahaman dan penerapan sistem nilai, dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Salah satu aspek yang berpengaruh dalam perubahan tersebut adalah mengenai peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dapat dipahami alasan tuntutan perbaikan dalam pemahaman dan penerapan sistem nilai, struktur sosial  dan  budaya  masyarakat  yang  berlangsung  dengan  perempuan,  sebagai  akibat  terjadinya interpretasi  yang  salah  terhadap  kedudukan  perempuan  dalam  struktur  sosial  dan  budaya  masyarakat selama ini. Pada sistem nilai dalam struktur sosial dan budaya masyarakat sebelum adanya perubahan, sebagai akibat interpretasi yang salah, telah menimbulkan ketimpangan kedudukan peran antara laki-laki dan  perempuan,  di  mana  kedudukan  perempuan  cenderung  ditempatkan  dalam  kondisi  yang  tidak menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki dalam memperoleh hak dan kesempatan sebagai sesama anggota masyarakat.
Sejalan dengan perubahan dan kontinuitas dalam pembangunan masyarakat tersebut di atas, maka sensitifitas akan keadilan semakin meningkat. Permasalahan yang dihadapi kaum perempuan di dalam masyarakat dapat dirasakan. Hampir semua lini sektor kehidupan masyarakat dikuasai oleh kaum laki- laki. Perumusan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan nyaris didominasi dengan jalan pikiran kaum laki-laki, sehingga menimbulkan adanya isu diskriminasi jender.
Dilihat dari aspek ekonomi, sensitifitas ketidakadilan dapat terlihat dalam sistem pengupahan atas jenis pekerjaan yang secara kualitas dapat dikategorikan setara. Hal itu terbukti dari jumlah upah yang diterima  oleh  seorang  laki-laki  yang  berprofesi  sebagai  supir  pribadi  dengan  jam  kerja  yang  relatif terbatas,  penerimaan  gajinya  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  seorang  pembantu  rumah  tangga  yang
tidak  memiliki  batasan  jam  kerja.  Sementara  dari  sisi  peraturan  perundang-undangan  terhadap permasalahan upah berdasarkan kasus di atas belum ada pengaturannya. Apabila kasus tersebut diatas dianalogikan dengan sistem pengupahan yang berlaku, maka jelas bertentangan dengan isi pasal 23 ayat 3 Piagam Hak Asasi Manusia dan Pasal 11 ayat 1 butir (d) CEDAW (Convention on the Elimination off All Forms  of  Discrimination  Against  Women)  yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  dalam  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, bahwa adanya larangan diskriminasi terhadap perempuan di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
Oleh  karena itu,  perubahan  dan  kontinuitas  dalam  pembangunan  yang  berdampak  terhadap keberadaan perempuan sudah sewajarnya mendapat perhatian dan perbaikan dalam upaya pemenuhan akan keadilan terhadap kaum perempuan sebagai sesama anggota masyarakat.

## B. FAKTOR-FAKTOR  PENYEBAB  KETERTINGGALAN  PEREMPUAN  DALAM KESETARAAN
Penyebab rendahnya kualitas sumber daya perempuan sebagian berasal dari dalam diri perempuan itu  sendiri  (faktor  internal),  dan  sebagian  lagi  berasal  dari  luar  (faktor  eksternal).  Faktor  internal  pe- rempuan  antara  lain:  masih  rendahnya  dan  terbatasnya  motivasi  perempuan  di  dalam  meningkatkan dirinya  untuk  maju,  sikap  menerima dan  pasrah  terhadap  keadaan,  merasa rendah diri,  tidak  berdaya serta  tidak  mandiri.  Gerak  perempuan  juga  terkendala  oleh  ukuran-ukuran  obyektif  dari  sumber  daya manusia,  misalnya  rendahnya  pendidikan  dan  pengetahuan,  terbatasnya  wawasan  serta  rendahnya ketrampilan sebagian perempuan dalam berbagai bidang.
Adapun  faktor  eksternal  perempuan  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  yang  menyangkut  nilai-nilai budaya masyarakat, tidak komprehensifnya penterjemahan ajaran agama, aturan hukum dan kebijakan serta pola pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan yang masih bias gender. Nilai-nilai budaya  patriarki  mengakibatkan  perempuan  terdiskriminasi  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  yang berakibat terinternalisasinya sikap-sikap sebagai warga negara kelas dua.
Disamping  itu,  dalam  memahami  permasalahan  tersebut  di  atas,  sudah  tentu  mempunyai  alasan- alasan  sebagai  faktor-faktor  penyebab  ketertinggalan  perempuan  dalam  kesetaraan,  antara lain  sebagai berikut.

## 1. Pemahaman  dan  Penerapan  yang  Salah  Terhadap  Sistem  Struktur  Sosial  dan  Budaya  Masyarakat  Terhadap Perempuan
Indikasi menunjukkan, bahwa diratifikasinya Konvensi Perempuan ke dalam hukum positif melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, bukan hanya semata-mata untuk memenuhi formalitas Indonesia sebagai  negara  hukum,  melainkan  sebagai  tuntutan  yang  berlatar  belakang  dari  adanya  sesuatu  yang salah dalam memahami dan menerapkan sistem pada struktur sosial dan budaya dalam masyarakat, baik itu dalam infrastruktur maupun suprastruktur. Selain itu kurang fleksibelnya penerapan sistem tersebut menyebabkan  kondisi  masyarakat  kurang  atau  tidak  mampu  untuk  dapat  menyesuaikan  dengan perubahan yang terjadi. Kenyataan di lapangan ketidakadilan jender 1 yang berlaku bagi pekerja/buruh perempuan pada industri padat karya/rumah tangga (pembantu), bahwa mereka terkonsentrasi dengan jam  kerja  yang  panjang,  membosankan  serta  upah  yang  rendah/murah.  Dengan  demikian,  telah menciptakan sexual division of labor.
Pemberian labelisasi pada perempuan yang hanya berfungsi merawat dan mendidik anak, mengurus suami dan lain sebagainya, akan menghasilkan suatu masyarakat perempuan yang tidak dapat mandiri serta sulit untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru sebagai akibat perubahan-perubahan yang timbul di dalam masyarakat.
Untuk itu diperlukan kesadaran dan kepekaan masyarakat, baik secara individual, maupun kolektif dengan  cara  melakukan  upaya-upaya  untuk  mengubah  struktur  dan  budaya  yang  ada  menuju  sistem yang lebih egaliter, adil, dan demokratis. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.

## 2. Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Undang-undang dan Praktek
Di dalam UUD 1945 tercantum adanya penjaminan terhadap hak hidup beberapa agama dan etnis budaya, sehingga dalam kaitannya dengan perempuan, produk hukum tertinggi ini juga telah menjamin dengan teguh harkat dan hak-hak perempuan. Misalnya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang meletakkan hak-hak  dasar  bahwa:  “setiap  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  dalam  hukum  dan  pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.
Dalam  masyarakat  di  mana  terdapat  nilai-nilai  kultural  yang  berkaitan  dengan  seksualitas perempuan  mencerminkan  ketidakadilan  jender  akan  sangat  berpengaruh  besar  dalam  perumusan bahkan  dalam  pelaksanaan  hukum.  Substansi  hukum  di  Indonesia  juga  mendukung  dan  memperkuat perbedaan jender. Di mana kenyataannya, dalam kebijakan-kebijakan di bawahnya, pemerintah kurang sensitif terhadap peniadaan hak-hak perempuan. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam:
a. PP  10  Tahun  1983  diubah  dengan  PP  49  Tahun  1990  antara  lain  mengatur  tentang:  pertama, suami menceraikan istrinya, maka istri akan menerima 1/3 gaji dari suaminya. Sebaliknya jika istri yang mengajukan  perceraian,  maka  istri  tidak  berhak  atas  gaji  suaminya.  Kedua,  jika  istri  mengajukan perceraian sedang istri tersebut terbukti berzinah, maka dia tidak berhak menerima tunjangan. Ketiga, ijin poligami  diberikan  kalau  istri  tidak  dapat  menjalankan  fungsinya  atau  tidak  dapat  memberikan keturunan.
b. Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannnya itu”. Berarti dalam soal per- kawinan  perempuan  harus  tunduk  pada  hukum  agamanya,  sedangkan  kawasan  hukum  agama menyentuh hak-hak kewarisan, hak atas harta kekayaan, pemeliharaan anak, perceraian, pengangkatan anak, perwalian dan poligami.
c. Dalam  hukum  pidana  pelemahan  kedudukan  istri  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  285 KUHPidana, di mana isinya dapat diartikan bahwa istri harus menuruti kemauan seks suaminya, sebab yang dikategorikan perkosaan hanya terhadap perempuan lain bukan istrinya.
d. RUU APP (Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi); Perda Tangerang dan Perda  Syari’ah,  di  mana  pemerintah  masih  mengabaikan  hak-hak  perempuan.  Dalam  proses “pelacuran”,  misalnya,  produk-produk  hukum itu  hanya  berkonsentrasi  pada  perempuan  yang melakukan tindak pelacuran. Seharusnya jika produk hukum itu adil dan tidak menyalahi nafas utama UUD 45, para laki-laki yang nota-bene melakukan tindak membeli pelacur juga ditindak. Demikian juga dalam  relasi pornografi  dan  pornoaksi,  bahwa  produk  hukum  itu  hanya  berkonsentrasi  menghukum tubuh  perempuan.  Mengapa  laki-laki  yang  menyaksikan  tindak  pornografi  dan  pornoaksi tidak  dijerat dalam pasal-pasalnya. Produk-produk hukum itu sendiri juga telah bertentangan dengan produk hukum Internasional CEDAW (Convention on the Elimination off All Forms of Discrimination Against Women) yang
telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
Di Indonesia, ada peraturan yang mengatur bahwa perempuan dilarang ke luar rumah setelah jam tujuh malam (Perda Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran). Kebijakan dari produk hukum seperti ini telah  nyata-nyata  meminggirkan  perempuan.  Beberapa  LSM  Perempuan  bahkan  dengan  keras menyuarakan,  bahwa  kebijakan  seperti  ini  adalah  kebijakan  pemiskinan  terhadap  perempuan. Bagaimana jawaban pemerintah bagi perempuan yang harus kerja shift malam di pabrik-pabrik di daerah Tangerang? Apabila RUU APP disahkan, bagaimana jawaban Pemerintah terhadap pegawai bank yang sehari-hari memakai rok mini; para pramugari yang roknya terbelah dan kelihatan sebagian paha; atau para penari yang akan mementaskan dirinya? Fakta Indonesia adalah plural dan multikultural. Ternyata sikap pemerintah justru sebaliknya.
Sikap pemerintah dalam menyikapi produk-produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan ini juga lamban. Alih-alih pemerintah melakukan pembacaan mendalam terhadap isi pasal-pasalnya, tapi justru  membiarkan  pertikaian  antara  pro  dan  kontra  menjadi  semakin  rumit.  Pertikaian  itu  telah merembet pada tuduhan golongan yang pro produk-produk hukum itu kepada yang kontra sebagai pro pornografi, pro status quo, pro neoliberalisme, pro Amerika dan lain-lain. Adapun kelompok yang kontra produk-produk  hukum  itu  kepada  yang  pro  sebagai  pro  Arabisasi  dan  pro  Islamisasi.  Konflik  ini sebenarnya cukup berbahaya apabila masyarakat luas hanya akan ambil andil untuk ikut salah satunya tanpa ketrampilan kritis dan transformatif.
Seharusnya  yang  membuat  pertikaian  itu  mampu  melakukan  rekonsiliasi  dengan  melakukan penyatuan  kembali  semangat  perjuangan  dalam  semangat  zaman.  Semangat  zaman  telah  dari  dulu diperjuangkan  oleh  para  nabi  penegak  agama-agama  besar  sekarang.  Semangat  zaman  semacam demokrasi,  good  governance,  pengentasan  kemiskinan,  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak maupun  perlindungan  terhadap  alam.  Dalam  perlindungan  terhadap  hak-hak  perempuan,  pemerintah terlihat tidak sensitif. Pemerintah terlihat malas untuk menjadi garda depan dalam semangat zaman ini.
Perjalanan sejarah manusia menunjukkan, bahwa dominasi kaum laki-laki lebih besar dibandingkan dengan  kaum  perempuan  dalam  menentukan  kebijakan-kebijakan  yang  menyangkut  kehidupan  dan pergaulan  masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  dirasakan dalam  proses  pembuatan  undang-undang  yang cenderung dibuat dan bersifat pola pikir laki-laki. Di samping itu, masih kurangnya akses dan kesadaran perempuan  terhadap  informasi  hukum;  bantuan  hukum;  kurangnya  kesadaran  dan  kepekaan  aparat penegak  hukum  terhadap  kepentingan  perempuan  serta  terbatasnya  jumlah  aparat  hukum  perempuan yang  dapat  memberikan  pendampingan  bagi  korban/pencari  keadilan.  Peran  perempuan  sebagai pengambil keputusan juga masih sangat rendah, sehingga kebijakan pemerintah yang diambil masih bias gender terutama karena pengambil keputusan masih didominasi oleh laki-laki.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  sebagian  ulama  dan  petinggi  agama  (mereka  yang  sensitif gender)  yang  telah  memperkenalkan  ketrampilan  kritis  dan  transformatif.  Akomodasi  terhadap ketrampilan  ini  juga  sedang  diupayakan  menuju  kurikulum  pendidikan  di  Indonesia.  Tidak  ada  yang tidak berpangku tangan dalam menanggapi realitas dunia global. Masyarakat dan perempuan Indonesia juga  telah  semakin  hari  semakin  kritis  dan  transformatif.  Seharusnya  usaha-usaha  seperti  ini mendapatkan dorongan dari para petinggi agama dan terutama dari pemerintah.
Meski begitu banyak regulasi yang digulirkan oleh pemerintah, namun implementasi dari berbagai macam aturan tersebut dirasa masih kurang mengingat payung hukum tersebut masih bersifat umum dan kurang  spesifik.  Oleh  karenanya,  dibutuhkan  sebuah  regulasi  yang  bersifat  spesifik  sesuai  dengan
karakter masyarakat Indonesia. Di  sini dibutuhkan peran lembaga legislatif  untuk membentuk produk- produk hukum yang aspiratif dengan berlandaskan pada tiga prinsip dasar, yakni: 2
a. Prinsip yuridis, yang mengacu pada otoritas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya atau sederajat atau dengan kata lain dapat muncul karena atribusi maupun delegasi.
b. Prinsip sosiologis, yang berupa pendekatan atas dasar realitas yang berkembang di masyarakat, baik itu berupa harapan maupun tuntutan mereka.
c. Prinsip filosofis, artinya dalam setiap pembentukan peraturan perundangan harus mencerminkan sistem  nilai  yang  hidup  di  masyarakat  dan  apa  yang  dapat  mereka  harapkan  dari  hukum  yang  akan dibentuk itu.

## 3. Pemerataan Pendidikan
Pendidikan dalam  kehidupan  manusia  merupakan  sebuah  proses  yang  harus  dilakukan  sepanjang hayat. Pada saat ini pendidikan bukan hanya merupakan suatu proses pembelajaran dalam masyarakat, tetapi  sudah  berkembang  menjadi  pusat  atau  narasumber  dari  segala  pengetahuan.  Pendidikan mempunyai  fungsi  utama  yang  selalu  ada  dalam  perkembangan  sejarah  manusia  yaitu  untuk meningkatkan  taraf  pengetahuan  manusia.  Pendidikan  merupakan  sarana  sosialisasi  nilai-nilai  budaya yang  ada di masyarakat  setempat,  juga sebagai media  untuk  mentransmisikan nilai-nilai baru  maupun mempertahankan nilai-nilai lama.
Data dari Susenas 2003 menunjukkan penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum sekolah  jumlahnya  2  kali  lipat  penduduk  laki-laki  (11,56  berbanding  5,43),  sedangkan  penduduk perempuan  yang  buta  aksara  sekitar  12,28%  dibandingkan  jumlah  laki-laki  5,48%.  Fenomena  ini merupakan  cerminan  dari  masih  berkuasanya  budaya  patriarkhi,  di  mana  laki-laki  lebih  dipentingkan daripada  perempuan.  Artinya  yang  menjadi  prioritas  untuk  melanjutkan  sekolah  adalah  laki-laki, kalaupun  perempuan  juga  memperoleh  kesempatan  untuk  bersekolah  tetapi  pada  tingkat  pendidikan tertentu saja, sedangkan laki-laki bisa melanjutkan sampai jenjang pendidikan tinggi. Seperti diketahui, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin mahal biaya yang dikeluarkan, sehingga dengan pertimbangan  biaya  yang  semakin  mahal  untuk  sekolah,  maka  prioritas  sekolah  lebih  diberikan  pada laki-laki daripada perempuan. Pilihan bagi perempuan yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya adalah membantu  mengurus  rumah atau  bahkan  dituntut  untuk  membantu  ekonomi  keluarga  dengan  cara bekerja  meskipun  dengan  usia  yang  masih  muda.  Bahkan  banyak  kasus  trafficking anak,  korbannya adalah  anak  perempuan  yang  putus  sekolah  karena  harus  membantu  ekonomi  keluarga,  meskipun mereka masih muda dan masih ingin sekolah.
Kebijakan nasional menyangkut pendidikan dapat ditelusuri dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  menyebutkan,  bahwa  kesempatan  pendidikan  pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin; agama; suku; ras; kedudukan sosial; tingkat kemampuan ekonomi dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Oleh karena  itu,  maka  perlu  melakukan:  pertama,  mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan memperoleh  pendidikan  pada  setiap  jenjang  pendidikan;  kedua,  melakukan  pembaharuan  sistem pendidikan,  termasuk  pembaharuan  kurikulum  berupa  diversifikasi  kurikulum  untuk  melayani keragaman peserta didik. Meskipun kebijakan nasional di bidang pendidikan seperti dipaparkan di atas sudah  cukup  memadai  untuk  dijadikan  acuan  pembangunan  pendidikan  yang  berwawasan  jender, namun dalam realitasnya masih saja terjadi ketimpangan gender.
Ketimpangan gender dalam pendidikan, antara lain berwujud kesenjangan memperoleh kesempatan yang  konsisten  pada  setiap  jenis  dan  jenjang pendidikan.  Perempuan  cenderung  memiliki  kesempatan pendidikan yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, di mana semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin lebar kesenjangannya. Kesenjangan ini pada gilirannya akan membawa pada berbedanya rata-rata penghasilan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun dengan latar belakang pendidikan yang sama,  rata-rata  penghasilan  angkatan  kerja  perempuan  secara  konsisten  lebih  rendah  dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki.
Setidaknya ada tiga alasan yang sering dikemukakan berkenaan dengan partisipasi perempuan yang rendah,  khususnya  pada  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi,  seperti  SMK  (Sekolah  Menengah  Ke- juruan)  dan  PT  (Perguruan  Tinggi).  Pertama,  tidak  tersedianya  sarana  dan  prasarana  sekolah  untuk jenjang pendidikan SLTP(Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) ke atas di daerah sekitar tempat tinggal. Hal ini karena alasan jarak dan keselamatan selama perjalanan menuju ke sekolah, menyebabkan banyak orangtua keberatan menyekolahkan anak perempuannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, relatif tingginya biaya pendidikan, di mana biaya pendidikan masih belum terjangkau oleh kebanyakan penduduk, khususnya yang tidak mampu. Ketiga, masih dianutnya di masyarakat sejumlah norma yang merugikan perempuan, misalnya pandangan yang menyatakan, bahwa anak perempuan lebih diperlukan dalam membantu orangtua menyelesaikan tugas sehari-hari di rumah, sedangkan anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membantu menambah penghasilan keluarga.
Dalam  rangka  akselerasi  tujuan  pembangunan  nasional,  termasuk  di  dalamnya  pembangunan bidang pendidikan, menuju kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam kehidupan  keluarga  maupun  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  maka  pendidikan  yang berwawasan gender menjadi pilihan yang strategis, walaupun tentu saja merupakan pilihan yang berat mengingat banyaknya hambatan yang akan dihadapi.
Langkah konkret yang perlu segera diambil adalah merumuskan kebijakan gender dalam pendidikan nasional. Paling tidak tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan itu mencakup tiga hal pokok. Pertama, membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata pada semua jurusan, jenis dan tingkat pendidikan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan gender. Kedua, mengeliminasi semua bentuk ketimpangan gender  pada  jurusan;  bidang kejuruan  atau program  studi di  tingkat  pendidikan  menengah  dan tinggi, sehingga  terwujud  kesetaraan  gender  dalam  berbagai  bidang  keahlian  profesionalisme.  Ketiga, memberikan  peluang  dan  kesempatan  kepada  perempuan  untuk  berpartisipasi  secara  optimal  pada semua  unit  dan  dalam  seluruh  tahapan  pembangunan  pendidikan,  mulai  dari  tahap  perumusan kebijakan; pengambilan keputusan; pelaksanaan program; sampai kepada tahap akhir berupa evaluasi.

## C. PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber  daya  ekonomi,  politik  serta  sosial  budaya,  agar  perempuan  dapat  mengatur  diri  dan meningkatkan percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga  mampu  membangun  kemampuan  pada  konsep  dirinya.  Fakta  menunjukkan,  bahwa  posisi perempuan Indonesia mengalami ketertingggalan dalam kesetaraan.
Pemberdayaan perempuan sangatlah penting. Hal itu terutama, karena perlu dihargainya hak asasi sebagai  perempuan;  dikembangkannya  kesetaraan  dan  keadilan  gender;  pengembangan  sumber  daya
manusia; pembangunan sosial politik dan ekonomi yang seimbang  serta perlunya  pembangunan sosial budaya yang non diskriminatif.
Dari  sudut  pandang  praktis,  pemberdayaan  perempuan  dapat  dimengerti  sebagai  upaya menghilangkan  apa  yang  menjadi  penghambat  bagi  proses  keberhasilan  pemberdayaan  perempuan. Beberapa  faktor  yang  paling  strategis  sebagai  penghambat  adalah  pendidikan  yang  diskriminatif; kesehatan yang tidak berkeadilan gender dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, kegiatan pendidikan  yang  diperlukan  dalam  rangka  menghapus  kekerasan  terhadap  perempuan  guna meningkatkan pemberdayaan  perempuan  antara  lain:  pendidikan  keadilan  dan  kesetaraan  gender; pendidikan sadar hukum (perempuan tahu akan hak dan kewajibannya); pendidikan keterampilan dan pengembangan diri; bimbingan dan penyuluhan agama serta pendidikan pranikah.
Oleh  karenanya,  ada  beberapa  potensi  dan  peluang  dalam  pemberdayaan  perempuan.  Pertama, maraknya organisasi perempuan dan forum-forum yang berperspektif perempuan. Di mana anggotanya di  dominasi  oleh  kaum  perempuan  yang  merupakan  salah  satu  indikator,  bahwa  potensi  perempuan sangat  besar.  Forum  ini  mempunyai  banyak  peluang  untuk  dikembangkan  menjadi  satu  wadah  bagi perempuan  untuk  mengembangkan  diri  dan  mengembangkan  pemahaman  akan  pentingnya  peran perempuan  di  segala aspek  kehidupan. Kedua,  aktivitas sosial  masyarakat  yang banyak dilakukan oleh perempuan,  juga  memberikan  peluang  bagi  perempuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  politik  dan meningkatkan  partisipasi  serta  representasi/keterwakilan  politik  perempuan  sekaligus  mengembangkan wacana  politik  yang  berperspektif  perempuan.  Ketiga,  perempuan  yang  melakukan  aktivitas  sosial kemasyarakatan  lebih  mempunyai  kesempatan  untuk  berdiskusi;  bermusyawarah;  menambah  penge- tahuan; berdialog; berpolitik maupun berorganisasi. Poin terpenting dalam hal ini adalah perempuan bisa melakukan  bargaining  position. Keempat,  kegiatan sosial  kemasyarakatan  yang marak  diikuti  oleh  kaum perempuan juga merupakan aset dalam bentuk jejaring kerja; membentuk ikatan silaturahmi yang efektif dalam menumbuhkan komitmen untuk melakukan suatu perubahan maupun menentukan suatu pilihan secara  bersama-sama.  Kelima,  mengoptimalkan  potensi  perempuan  yang  ada  di  wilayah  akar  rumput (grass  roots)  melalui  aktivitas  sosial  kemasyarakatan,  sehingga  memungkinkan  untuk  merubah  budaya atau pola pembuatan kebijakan yang selama ini top down menjadi bottom up.
Pendekatan  pemberdayaan  perempuan  dapat  dilakukan  melalui  pendidikan  hukum  yang  bersifat formal maupun non formal. Adapun maksud pemberdayaan perempuan di sini, memberikan arti sebagai upaya  peningkatan  kemampuan  perempuan  dalam  mengembangkan  kapasitas  dan  ketrampilan perempuan  agar  mampu  meraih  akses  dan  penguasaan  terhadap  posisi  pengambil  keputusan;  sumber- sumber serta struktur atau jalur yang menunjang.
Proses  pemberdayaan  perempuan  ini  dapat  dilakukan melalui  penyadaran  (conscientation).  Dengan penyadaran  ini  diharapkan  perempuan  mampu  menganalisis  secara  kritis  situasi masyarakat,  sehingga dapat memahami atau mengetahui praktek-praktek diskriminatif yang merupakan konstruksi sosial serta mampu  membedakan  peran,  antara  peran  kodrati  dan  peran  jender.  Oleh  karena  itu,  terhadap perempuan  dalam  proses  penyadaran  perlu  dibekali  dengan  informasi;  pendidikan;  pelatihan  dan motivasi  agar  mengenali  jati  diri  dan  lebih  percaya  diri  serta  dapat  mengambil  keputusan  yang diperlukan.  Selain  itu,  perempuan  mampu  untuk  menyatakan  diri  memimpin;  dapat  menggerakkan perempuan  untuk  mengubah  dan  memperbaiki  keadaannya  untuk  memperoleh  bagian  yang  lebih  adil berdasarkan nilai kemanusiaan, sebagaimana yang terdapat dalam Piagam Hak Asasi Manusia.

## D. PENDIDIKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN
Secara  sederhana  pendidikan  memberikan  arti  sebagai  suatu  proses  perubahan  perilaku  dari  yang tidak  tahu  menjadi  tahu.  Proses  ini  dapat  ditempuh  melalui  pendidikan  formal  dan  non  formal.  Oleh karena  jalur  pendidikan  secara  umum  tidak  mengenal  diskriminasi,  maka  terhadap  kaum  perempuan jalur pendidikan merupakan langkah yang strategis di dalam pemberdayaan perempuan.
Dalam Pasal 14 ayat 2 butir (d) CEDAW (Convention on the Elimination off All Forms of Discrimination Against  Women)  yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, disebutkan:
Untuk  memperoleh  segala  jenis  pelatihan  dan  pendidikan,  baik  formal  maupun  non  formal,  termasuk  yang  berhubungan  dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan ketrampilan teknik mereka.
Pasal  tersebut  secara  implisit  memberikan  isyarat,  bahwa  pendidikan  formal  dan  non  formal merupakan  bagian  dari  upaya  pemberdayaan  perempuan  yang  cukup  strategis.  Salah  satu  jenis pendidikan  yang  cukup  strategis  dalam  upaya  pemberdayaan  tersebut  ialah  melalui  jalur  pendidikan hukum. Pendidikan formal hukum dapat membentuk, sekaligus menempatkan perempuan dalam konsep “link and match”. Selanjutnya, melalui konsep tersebut diharapkan perempuan dapat turut serta menjadi perumus kebijakan dan pelaksanaan pembangunan hukum. Dengan demikian, undang-undang tidak lagi berpihak  pada  kaum  laki-laki  saja,  sekaligus  dapat  memperbaiki  citra  perempuan  sebagai  akibat pemahaman dan penerapan struktur sosial dan budaya masyarakat.
Dalam rangka pendidikan non formal hukum, perempuan yang belum beruntung memperoleh serta menikmati pendidikan  formal  dapat  diberdayakan  melalui  penyuluhan  hukum. Temuan-temuan  kasus yang  berperspektif  perempuan  menunjukkan  kurangnya  pemahaman  terhadap  hukum.  Hal  ini  akan berakibat perempuan selalu menjadi korban ketidakadilan. Selanjutnya, tidak sampainya pesan dan isu hukum kepada perempuan akan berdampak terhadap penegakan hak asasi manusia.
Melalui kaum intelektual hukum perempuan, yang dianggap sebagai tokoh panutan, kiranya dapat merekrut  para  pecinta  keadilan  untuk  melakukan  penyebarluasan  hak-hak  perempuan  di  semua  lintas sektoral kehidupan masyarakat.

## E. PENUTUP
Tercapainya  pemberdayaan  perempuan  melalui  pendidikan  hukum  bergantung  kepada  siapa perempuan itu sendiri, artinya pemberdayaan tersebut bukan hanya sekadar omongan saja, tetapi haris ditindaklanjuti dengan wujud nyata. Pada saat di tengah semaraknya isu reformasi politik; ekonomi dan hukum.  Hal  ini  merupakan  momentum  yang  paling  tepat  untuk  menggolkan  konsep  pemberdayaan perempuan  sebagai  bagian  perwujudan  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945,  tentang  persamaan  hak  dan kewajiban setiap warga negara tidak ada kecualinya.
Dengan proses perubahan sekarang ini masalah kedudukan peran perempuan dan laki-laki tidak lagi dilihat  dari  konsep  kemitraan,  karena  konsep  kemitraan  hanya  dapat  dipahami  dan  diterapkan  pada konsep penyelenggaraan. Bahwa kedudukan peran laki-laki dan perempuan pada saat sekarang ini sangat ditentukan  oleh  konsep  “link  and  match”  dalam  arti  sumber  manusianyalah  yang  menentukan keberadaannya.
Berhasilnya konsep pemberdayaan perempuan tidak diukur dari seberapa banyak perempuan yang duduk menjadi pejabat atau petinggi negara, melainkan sejauhmana kemampuan dan kesadaran kaum intelektual perempuan dan petinggi negara perempuan dapat melakukan pendekatan-pendekatan secara positif terhadap pemerintah dalam upaya pemberdayaan perempuan
Kalau  memang  perempuan  yang  lebih  unggul  dan  mampu  untuk  menjadi  pemimpin,  mengapa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin.

## ENDNOTE
1 Agnes  Widanti, Hukum  Berkeadilan  Jender (Jakarta:  PT.Kompas  Media Nusantara, 2005), hal. 9.
2 Endang  Widuri,  Tesis: Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja/Buruh Perempuan  dalam  Pemenuhan  Hak-Hak  Normatif  di  Kabupaten  Kebumen (Yogyakarta: UGM, 2006), hal. 151.

## DAFTAR PUSTAKA
Widanti, Agnes. 2005. Hukum Berkeadilan Jender . Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara. Widuri, Endang. 2006. Tesis: Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan dalam Pemenuhan Hak-Hak Normatif di Kabupaten Kebumen. Yogyakarta: UGM.
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap Perempuan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
PP  10  Tahun  1983  diubah  dengan  PP  49  Tahun  1990  tentang  Ijin  Perkawinan  dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).