Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 (1) (2018): 31-37

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan
Setiawan Gusmadi*
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Diterima Pebruari 2018; Disetujui April 2018; Dipublikasikan Juni 2018

## Abstrak
Pembahasan  artikel  ini  bertujuan  untuk  menggali  secara  mendalam  tentang  keterlibatan  warga  negara  dalam  memperkuat karakter peduli lingkungan. Keterlibatan warga negara mengacu pada cara warga berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat untuk  memperbaiki  kondisi  orang  lain  atau  untuk  membantu  membentuk  masa  depan  masyarakat.  Penulisan  artikel  ini didukung  oleh  studi  kepustakaan  dan  jurnal  penelitian  yang  relevan  dalam  bentuk  jurnal  nasional  dan  jurnal  internasional. Gerakan  untuk  memperbaiki  lingkungan  masyarakat  yang  lebih  efektif  haruslah  didukung  dalam  hal  pendidikan  yang mengembangkan masyarakat bertanggung jawab, kreatif dan berpengetahuan luas. Keterlibatan warga negara menjadi penting untuk  berkontribusi  dalam  sebuah  komunitas  yang  bergerak  untuk  mengelola  dan  melestarikan  lingkungan  seperti strategi pengembangan Yayasan Mangrove Center. Kegiatan relawan atau aktifis masyarakat terkait kepedulian lingkungan diharapkan terciptanya rasa peduli lingkungan, memiliki sikap kritis, bisa menjadi inspirasi untuk membangun gerakan-gerakan kepedulian lingkungan melalui sikap dan perbuatan. Keterlibatan warga negara ini diharapkan bisa memperkuat karakter lingkungan peduli dengan  mengidentifikasi  dan  membandingkan  suatu  kegiatan  guna  memperbaiki,  mengurangi  limbah  dan  kerusakan  pada lingkungan hidup.
Kata Kunci : Keterlibatan Kewarganegaraan, Karakter, Peduli Lingkungan.

## Abstract
The discussion of this article aims to explore deeply about the involvement of citizens in strengthening the environmental caring character. Civic Engagement refers to the way citizens participate in people's lives to improve the condition of others or to help shape the  future  of  society.  The  writing  of  this  article  is  supported  by  literature  studies  and  relevant  research  journals  in  the  form  of national journals and international journals. Movements to improve the environment of a more effective society should be supported in education that develops a responsible, creative and knowledgeable society. Citizen engagement becomes important to contribute to  a  moving  community  to  manage and  preserve  the  environment  such  as  the  Mangrove  Foundation's  development  strategy. Volunteer activities or community activists related to environmental concerns are expected to create a sense of environmental care, have  a  critical  attitude,  can  be  an  inspiration  to  build  environmental  awareness  movements  through  attitudes  and  deeds.  The involvement  of  citizens  is expected to  strengthen  the  environmental  character  of  care  by  identifying  and comparing  activities to improve, reduce waste and damage to the environment.
Keywords : Citizenship Involvement, Character, Environmental Care.
How  to  Cite: Gusmadi,  S. (2018). Keterlibatan  Warga  Negara (Civic  Engagement) dalam  Penguatan Karakter Peduli Lingkungan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 (1): 31-37.
*Corresponding author:
E-mail: gusmadi.setiawan@gmail.com ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Beradaptasi  dengan  perubahan  global  akan memerlukan  berbagai  kemampuan  baru  dalam memperbaiki kualitas hidup manusia. Memperbarui
institusi pendidikan akan mengidentifikasi  dan  merespons  perubahan lingkungan  secara  lebih  baik.  Keterlibatan  warga negara  dalam community  civic sebagai  pemecahan masalah lingkungan  melalui  pelatihan  yang dilakukan  aktivis  lingkungan. Civic  Engagement merupakan  salah  satu  konsep  utama  dalam community  civic yang  menekankan  pada keterlibatan  warga  negara  dalam  berbagai  aspek kehidupan (Syaifullah, 2015).
Lingkungan  kewarganegaraan  tidak  akan muncul  secara  spontan,  mereka  harus  diciptakan secara  kolektif.  Setiap  warga  negara  berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat (Asshiddiqie, 2009: 39). Masalah  pencemaran  dan  kelestarian  lingkungan juga  merupakan  persoalan  dalam  ruang  lingkup nasional.  Hal  ini  disebabkan  karena  menyangkut keberhasilan  pembangunan  nasional,  khususnya keberhasilan  dalam  jangka  panjang,  agar kesejahteraan yang lebih baik dapat juga dinikmati oleh generasi mendatang.
Peran  masyarakat  sangat  diperlukan  dalam pengolahan  lingkungan  hidup    menurut  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  pasal  70  ayat  1 adalah masyarakat  memiliki  hak  dan  kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup. Penggunaan  sumber  daya  secara  optimal dapat mengurangi kerusakan alam. Pengembangan teknologi  sangat  memerhatikan  kepentingan menyeluruh  antara  manusia  dengan  keselamatan alam dan lingkungan.
Pendidikan lingkungan tidak hanya digunakan dalam  arti  sempit  pengajaran  atau pembelajaran  di  sekolah  formal  atau  universitas (Hilson,  2017).  Perubahan  perilaku  pro- lingkungan: yang dianggap sebagai tujuan jelas dari pendidikan  lingkungan.  Hasil  penelitian  Syahri (2013)  memandang  bahwa  kegiatan  partisipasi warga  negara  dalam  pelatihan  bagi  masyarakat dapat  digerakkan  dengan  penguatan  organisasi- organisasi  relawan  pecinta  lingkungan  hidup. Pemberdayaan  masyarakat  mengacu  pada  nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk lingkungan yang  bersih,  menjaga lingkungan  hidup  dengan
fasilitas  yang  modern.  Partsipasi  tersebut  dengan pembekalan  demensi  pengetahuan,  keterampilan dan  nilai  karakter  peduli  lingkungan  sehingga tercapainya  kepekaan  melindungan  lingkungan hidup.  Pengertian yang lebih luas dalam mendidik masyarakat  dan  terutama  kaum  muda  dengan melalui  media,  keluarga,  tempat  ibadah  tentang pentingnya lingkungan.
Penting  rasanya  untuk  mengambil  langkah yang dimaknai sebagai nilai-nilai tingkah laku atau tindakan  manusia  berkenaan  dengan  Tuhan,  diri sendiri, dan lingkungan. Proses belajar sosial yang panjang  dilakukan  oleh  masyarakat  mempunyai sistem  yang  dibangun  sesuai  dengan  lingkungan alam  dan  lingkugan  sosial  yang  baik.  Pendidikan Karakter  dilaksanakan  dengan  menerapkan  nilai- nilai  Pancasila.  Peraturan  Presiden  Nomor  87 Tahun  2017  tentang  Penguatan  pendidikan karakter  peduli  lingkungan  sangat  diperlukan dalam  pendidikan  nonformal.  pendidikan  karakter melalui  organisasi  yang  ada  di  masyarakat ditempatkan  sebagai  landasan  untuk  mewujudkan visi  pembangunan  nasional,  yaitu  mewujudkan masyarakat  berakhlak  mulia,  bermoral,  beretika, berbudaya,  dan  beradab  berdasarkan  falsafah Pancasila.
Pemecahan  masalah  tersebut  menjadi tanggung  jawab  semua  kalangan  masyarakat  yang berkelompok dan individu sedangkan  pemerintah sebagai  perantara  untuk  pelestarian  lingkungan hidup.  Kualitas  kesadaran  manusia  tidak terpisahkan  dari  lingkungan  yang  mempunyai tingkat kualitas keseimbangan lingkungan hidup.
Lingkungan  kewarganegaraan  melibatkan pemberdayaan orang untuk memiliki pengetahuan, keterampilan,  dan  sikap  yang  diperlukan  untuk mengidentifikasi  nilai  dan  tujuan  mereka sehubungan  dengan  lingkungan  dan  bertindak sesuai,  berdasarkan  pengetahuan  terbaik  tentang pilihan  dan  konsekuensi  (Berkowitz,  Ford,  & Brewer,  2005).  Keterlibatan  warga  negara  dalam kegiatan  komunitas  pecinta  lingkungan  secara kritis  harus  memahami  masalah  yang  dihadapi masyarakat.  Kelestarian  alam  menjadi  tanggung jawab  bersama  dalam  perubahan.  Dengan organisasi komunitas peduli lingkungan diharapkan  mampu  menguatkan  pemahaman masyarakat  perilaku  karakter  peduli  lingkungan yang bertanggung jawab. Tulisan ini berfokus pada beberapa  permasalahan  yang  meliputi  1)  karakter
peduli  lingkungan;  2)  keterlibatan    warga  negara dalam  ekologi  kewarganegaraan (ecological Citizenship).

## PEMBAHASAN

## Karakter Peduli Lingkungan
Melalui  pendidikan  menjadi  salah  satu menumbuhkan  kesadaran  warga  negara  akan tanggung  jawab  dalam  menjaga  lingkungan. Pengetahuan timbul dalam lingkungan sehat positif dan  negatif  adan  berdampak  pada  tindakan  yang dilakukan  warga  negara.  Pembentukan  karakter dan  moralitas  warga  negara  tidak  bisa  dilepaskan dalam  kehidupan  seseorang.  Karakter  dapat ditafsirkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  dengan melakukam tindakan atau pola berfikir masyarakat. Manusia berkarakter memiliki kepedulian terhadap lingkungan  fisik  dan  lingkungan  sosial.  Peduli lingkungan  menjadi  penting  dalam  tumbuh kembangnya  manusia  (Naim,  2012). Peduli  tidak hanya kepada orang lain saja tapi juga peduli akan lingkungan  sekitar.  Samani    dkk, menegaskan bahwa:
Karakter  peduli  digambarkan bahwa  peduli adalah memperlakukan  orang  lain dengan   sopan, bertindak santun,   toleran   terhadap   perbedaan, tidak      suka  menyakiti  orang      lain,      mau mendengar      orang      lain,      mau      berbagi,  tidak merendahkan  orang  lain,  tidak  mengambil keuntungan dari orang lain, mampu bekerja  sama, mau    terlibat    dalam    kegiatan    masyarakat, menyayangi    manusia  dan    makhluk    lain,    setia, cinta    damai    dalam    menghadapi    persoalan (Samani,  2012).
Adapun nilai-nilai  dalam  pendidikan karakter  yang  menerapkan  nilai-nilai  Pancasila yang  terdapat  dalam  Perpres  No  87  Tahun  2017 tentang  Penguatan  Pendidikan  Karakter  meliputi nilai  (1)  Religius,  (2)  Jujur,  (3)  Toleransi,  (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis,  (9)  Rasa  ingin  tahu,  (10)  Semangat kebangsaan, (11) Cinta tanah air, (12) Menghargai prestasi,  (13)  Bersahabat/Komunikatif,  (14)  Cinta damai,  (15)  Gemar  membaca,  (16)  Peduli lingkungan,  (17)  Peduli  sosial  dan  (18)  Tanggung jawab. Nilai  karakter   peduli  lingkungan   berupa sikap    dan    tindakan    yang    selalu  berupaya mencegah    kerusakan    pada    lingkungan    alam sekitarnya,    selain    itu  mengembangkan  upaya-
upaya  untuk  memperbaiki  kerusakan  alam  yang sudah terjadi.
Peduli    lingkungan    adalah    sikap    dan tindakan    yang    selalu    berupaya  mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan  alam  yang  sudah  terjadi.  Peduli lingkungan  dalam  pendidikan  kewarganegaraan terletak  pada  aspek  karakter,  yakni  karakter perduli lingkungan yang mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan  alam  yang  sudah  terjadi  (Gunawati, 151).  Kegiatan  menumbuhkan  karakter  tersebut kita  dapat  mengadopsi  konsep  karakter  baik  dari yang dimulai dari mengenalkanya tentang kebaikan serta  kewajiban  warga  negara  terhadap lingkunganya (moral knowing), kemudian memberikan contoh-contoh perilaku, atau dampak- dampak  mengenai  masalah  negara  dengan lingkungan  agar  masyarakat  menginginkan kebaikan  dari  menjaga  lingkungan (moral  feeling), dan  memberikan  kesempatan  untuk  dapat melakukan  suatu  tindakan  menjaga  lingkungan (moral  action) sebagai  bentuk  kewajiban  warga negara  dengan  lingkungan  disekitarnya    Lickona, 1991).
Keterlibatan  warga negara dalam (ecological Citizenship).
Keterlibatan warga negara dalam kehidupan sosial menjadi harapan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat. Civic  Engagement salah  satu  konsep utama  dalam Community  Civics untuk  dapat berfartisipasi  dalam  kehidupan  publik.  Jacoby  & Associates  mengemukakan    Jacoby  &  Associates, (2009)  menyatakan  bahwa civic  engagement encompasses actions wherein individuals participate in activities of personal and public concern that are both individually life enriching and socially beneficial to  the  community .  Pendapat  tersebut  menjelaskan keterlibatan  warga  negara    mencakup  tindakan dimana  individu  berpartisipasi  dalam  kegiatan kepedulian  pribadi  dan  publik  yang  secara individual  saling  memperkaya dan  bermanfaat secara sosial bagi masyarakat.
Keterlibatan warga negara telah didefinisikan  sebagai  proses  mempercayai  bahwa seseorang  dapat  dan  harus  membuat  perbedaan dalam  meningkatkan  komunitasnya.  Untuk meningkatkan masyarakat,
seseorang
membutuhkan  pengetahuan,  keterampilan,  dan nilai  yang  dibutuhkan  untuk  membuat  perbedaan. Kepemilikan  dan  demon-strasi  pengetahuan, keterampilan,  dan  nilai  tersebut  diungkapkan melalui sikap dan perilaku  (Doolittle & Faul, 2013).
Berjuang  menuju  kebaikan  bersama  melalui penanaman kebajikan akan menyebabkan tingginya  integritas  pendidikan  di  sekolah, pendidikan  dalam  keluarga  dan  pendidikan  dalam masyarakat. Keterlibatan
warga negara menekankan partisipasi dalam pelayanan sukarela kepada  masyarakat  setempat,  baik  oleh  individu yang  bertindak  secara  independen  atau  sebagai peserta dalam sebuah kelompok.
Keterlibatan  warga  negara  menekankan partisipasi  dalam  pelayanan  sukarela  kepada masyarakat  setempat,  baik  oleh  individu  yang bertindak  secara  independen  atau  sebagai  peserta dalam sebuah kelompok.
Keterlibatan
warga negara dapat didefinisikan sebagai cara dimana individu, melalui tindakan  kolektif,  mempengaruhi  masyarakat  sipil yang  lebih  besar    (Adler  &  Goggin,  2005). Kewarganegaraan  ekologis  menyajikan  sebuah catatan normatif tentang bagaimana warga negara harus menjalankan kehidupan mereka, mengurangi dampak  lingkungan  mereka.  Tindakan  yang dilakukan  masyarakat  menunjukkan  perubahan perilaku  dengan  hasil  negosiasi  yang  kompleks antara  standar  hidup,  pengetahuan  tentang penyebab dan kontribusi terhadap perubahan iklim (Wolf ,    Brown  &  Conway,  2009).  Praktek kewarganegaraan  ekologis  melibatkan  tindakan individu  sebagai  pemilih,  konsumen,  menyangkut implikasi  kekuatan  dan  keadilan  dari  gaya  hidup barat daya yang intensif.
Setiap  warga  negara  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  untuk  menjaga  lingkungan sesuai denga pengetahuan yang dimiliki. Berkowitz, Ford, & Brewer, (2005) menegaskan environmental citizenship    involves  empowering    people    to    have the    knowledge,    skills, and    attitudes  needed  to identify  their  values  and  goals  with  respect  to  the environment  and  to  act  accordingly,  based  on  the best  knowledge  of  choices  and  consequences . Pendapat  tersebut  menjelaskan  kewarganegaraan lingkungan melibatkan pemberdayaan orang untuk memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap yang  diperlukan  untuk  mengidentifikasi  nilai  dan tujuan mereka sehubungan dengan lingkungan dan
bertindak sesuai berdasarkan pengetahuan terbaik tentang pilihan dan konsekuensi.
Setiap  kasus  tentunya ada  kelemahan tentang  perubahan  perilaku  masyarakat  yang cepat,  sementara  lingkungan  kewarganegaraan inisiatif  bisa  memakan  waktu  lebih  lama  (Dobson, 2007).  Kendala  yang  tampaknya  masalah  berarti pada gerakan bersih lingkungan, menanan kembali pohon yang diterapkan pada peraturan perundang- undangan.
Kewarganegaraan  ekologi  telah  disarankan sebagai  pendorong  perilaku  pro-lingkungan individu,  memberikan  fondasi  yang  lebih  stabil untuk perubahan gaya hidup daripada mengandalkan  alat  kebijakan  eksternal  (Jagers, Martinsson  &  Matti,  2013).  Relevansi  Ekologi kewarganegaraa  untuk  menjelaskan  program  pro- lingkungan diuji yang dirancang untuk menangkap berbagai aspek. Ekologi warga terikat pada wilayah negara  dan  dipraktekkan  dalam  pendidikan lingkungan secara eksklusif di masyarakat.
Kewarganegaraan ekologis melibatkan beberapa  batasan  hak  dan  tanggung  jawab  moral manusia dan alam.
Secara eksplisit menggambarkan  bagaimana  kesadaran  akan konsekuensi
lingkungan mengarah pada kepercayaan normatif  pribadi yang mengharuskan orang untuk kemudian terlibat dalam perilaku pro- lingkungan.  Wawasan  pendidikan  lingkungan sangat penting untuk diimplikasikan dalam rangka memperluas  pembelajaran citizenship dari  lokal menuju  global. Salah satu tantangan environmental kurang  dihargai  yang  sekarang  kita  hadapi  adalah kombinasi  ketidakpedulian  dan  apatis  antara warga  dalam  menghadapi  iklim  global  perubahan dan penurunan keanekaragaman hayati. Memperluas  konsep  kewarganegaraan  menjadi kebutuhan  pengalaman  belajar  warga  dilakukan secara komprehensif  evaluasi  yang  akan memberikan wawasan yang berguna bagi pendidik lingkungan hidup dan masa depan (Kelly, Rebecca & Abel, 2012).
Dapat  dipahami  bahwa  individu  yang berpikir  sepanjang  garis  ekologi  kewarganegaraan untuk  berperilaku  ramah  lingkungan  dalam aktivitas warga negara. Aspek ekologi kewarganegaraan  tertentu  lebih  penting  bagi perilaku  pro-lingkungan  daripada  yang  lain. Kewarganegaraan  ekologis  telah  disarankan sebagai  pendorong  perilaku  pro-lingkungan
individu,  memberikan  fondasi  yang  lebih  stabil untuk perubahan gaya
hidup daripada mengandalkan alat kebijakan eksternal.
Skala New  Ecological  Paradigm (NEP)  digunakan untuk  mengukur  sikap  dan  kesiapan  berperilaku  peduli lingkungan.  Skala  paradigma  ekologis  baru  mencakup pandangan  yang  lebih  lengkap  dan  terperinci  dalam mengukur sikap kepedulian lingkungan. NEP hasil revisi memaksimalkan nilai validitas konten yang dimiliki dan terbukti  konsisten  sebagai  alat  ukur.  Skala  paradigma ekologis  baru  mengidentifikasi  5  dimensi  ekologi meliputi dimensi balance of nature, limit to growth, anti anthropocentrism,  anti-exemptionalism  dan  eco-crisis (Dunlap, 2000: 425-442). Lima dimensi ekologi tersebut dapat  dilihat pada tabel berikut:
No Paradigma Ekologis Baru (NEP) 1 Balance of nature (Keseimb angan alam) Bila  manusia  mengganggu  alam, seringkali menimbulkan konsekuensi bencana.
Keseimbangan  alam  cukup  kuat untuk  mengatasi  dampak  negara industri modern. Keseimbangan  alam  sangat  halus dan mudah kesal.
2 Eco-crisis (Ekokrisi s) Manusia  sangat menyalahgunakan lingkungan. Apa  yang  disebut  "krisis  ekologis" yang  dihadapi  umat  manusia  telah dibesar-besarkan. Jika  semuanya  berlanjut  pada kursus  mereka  sekarang,  kita akan segera mengalami bencana ekologis yang besar.
3 Anti- exemptio nalism Anti ekspesiali sasi Kecerdikan manusia akan memastikan  bahwa  kita  tidak membuat  bumi  tidak  dapat dipercaya.
Terlepas  dari  kemampuan  kita, manusia masih tunduk pada hukum alam. Manusia pada akhirnya akan cukup belajar  tentang  bagaimana  alam bekerja untuk bisa mengendalikannya. 4 Limits  to growth Batas pertumbu han Kita mendekati batas jumlah orang yang bisa didukung bumi.
Bumi  seperti  pesawat  ruang angkasa dengan ruang dan sumber yang sangat terbatas. Bumi  memiliki  banyak  sumber daya  alam  jika  kita  hanya belajar mengembangkannya.
5 Anti- anthropo centism
(dominas i manusia)
Manusia  memiliki  hak  untuk memodifikasi lingkungan alam agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Tanaman  dan  hewan  memiliki  hak sebanyak manusia untuk eksis. Manusia dimaksudkan untuk menguasai seluruh alam. Tabel 1. Item Sarana dan Standar Deviasi untuk
Skala Paradigma Ekologis Baru
Kelima  dimensi  tersebut  dapat  dijelaskan sebagai  berikut.  Dimensi balance  of  nature mengukur  keyakinan  bahwa  keseimbangan  alam sangat  rentan.  Alam  rentan mengalami  kerusakan akibat  aktivitas  manusia.  Dimensi  limit  to  growth mengukur keyakinan bahwa sumber daya yang ada di  bumi  memiliki  keterbatasan.  Dimensi anti- anthropocentrism mengukur  keyakinan  bahwa manusia  memiliki  hak  untuk  mengubah  dan menguasai  lingkungan  alam.  Dimensi anti- exemptionalism mengukur  keyakinan  bahwa kehidupan  manusia  tidak  terbebas  dari  aturan alam/hukum  alam.  Dimensi eco-crisis mengukur keyakinan bahwa manusia menyebabkan kerusakan  yang  merugikan  bagi  lingkungan  fisik, contohnya  perubahan  iklim.  Dimensi eco-crisis melihat  pandangan  individu  mengenai  krisis ekologi  dan  kerusakan  alam  yang  terjadi  akibat aktivitas manusia.
Lingkungan  kewarganegaraan  mengakui hak-hak  lingkungan  dengan  keterampilaan  yang dibatasi wilayah politik. Kewarganegaraan sebagai tujuan  utama  pendidikan  lingkungan.  Lima komponen  tumpang  tindih  dari  kewarganegaraan lingkungan  meliputi  sebagai  berikut.  1) Ecological Literacy : memahami sistem ekologis utama dengan menggunakan  pemikiran  ekologis  yang  baik, sekaligus  memahami  sifat  ilmu  ekologi  dan hubungannya  dengan  masyarakat.  2) Civics Literacy :  memahami  sistem  sosial,  ekonomi, budaya,  dan  politik  kunci  dengan  menggunakan keterampilan  berpikir  kritis  yang  diperlukan.  3) Values  Awareness :  kesadaran  akan  nilai-nilai pribadi  berkenaan  dengan  lingkungan,  dan kemampuan  untuk  menghubungkan  nilai-nilai  ini dengan  pengetahuan  dan  kebijaksanaan  praktis untuk  membuat  keputusan  dan  tindakan.  4) Self- efficacy :  memiliki  kemampuan  untuk  belajar  dan bertindak berkenaan dengan nilai dan kepentingan pribadi  di  lingkungan.  5) Practical  Wisdom : memiliki  kebijaksanaan  praktis  dan  keterampilan untuk  pengambilan  keputusan  dan  bertindak berkenaan dengan lingkungan (Berkowitz, Ford, & Brewer, 2005).
Salah  satu  penelitian  berbasis  masyarakat tantang strategi pengembangan ecological citizenship Yayasan Mangrove  Center Tuban. Keterlibatan  warga  negara  dapat  diwujudkan dengan  kesadaran  bersama  dalam  sekolah  peduli lingkungan.  Hasil  penelitian  tersebut  meliputi  1)
startegi  pelaksanaan  program  kerja  kepada  para anggota  dan  masyarakat  yang  meliputi  program konservasi dan
pembibitan, program pemberdayaan ecogreen dan  program  pembinaan sekolah peduli lingkungan; 2) terjalinnya hubungan baik  antara  manusia  dan  alam  melalui  kegiatan konservasi,  masyarakat  memiliki  kepedulian  serta kesadaran  terhadap  hak  dan  kewajibannya  dalam menjaga  kelestarian  lingkungan  dengan  kegiatan penanaman pohon, bersih-bersih pantai, perawatan terhadap  tanaman,  perawatan  terhadap  mata  air, tidak  mengambil  pasir  pantai  untuk  kepentingan pribadi serta selalu menjaga kebersihan lingkungan (Nurmayanti & Harmanto, 2017).
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  dapat diketahui keberhasilan
memberdayakan
masyarakat  dalam  memperbaiki  kerusakan lingkungan.  Kepedulian  masyarakat  terhadap pelestarian  lingkungan  diwujutkan  dengan keterlibatan masyarakat dalam program mangruve center .
Berlangsungya pendidikan
dalam masyarakat  dilakukan  oleh    organisasi  komunitas pecinta  lingkungan  yang  memberi  kontribusi memberdayakan masyarakat berkelanjutan. Gerakan memperbaiki
lingkungan hidup masyarakat  yang  lebih  efektif  haruslah  didukung dari  segi  pendidikan  yang  mengembangkan masyarakat  bertanggung  jawab,  kreatif  dan berilmu.  Pendekatan  pendidikan  kemasyarakatan adalah  salah  satu  pendekatan  yang  melihat masyarakat  sebagai  agen  dan  objek  sekaligus. Dalam proses ini, para pemimpin masyarakat perlu menempatkan  diri  sebagai  fasilitator  yang mendorong perubahan  menuju ke arah yang lebih baik

## SIMPULAN
Keterlibatan  warga  negara  diharapkan mampu  menguatkan  karakter  peduli  lingkungan. Pemberdayaan  masyarakat  diharapkan memiliki pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  yang diperlukan dengan tujuan  bertindak  sesuai berdasarkan  pengetahuan  terbaik  tentang  pilihan dan konsekuensi. Gerakan memperbaiki lingkungan  hidup  masyarakat  yang  lebih  efektif haruslah  didukung  dari  segi  pendidikan  yang mengembangkan  masyarakat  bertanggung  jawab, kreatif  dan  berilmu.    Keterlibatan  warga  negara menjadi  penting  untuk  berkontribusi  dalam
komunitas  yang  bergerak  mengelola,  menjaga  dan melestarikan lingkungan seperti strategi pengembangan Yayasan Mangrove Center.
Keterlibatan warga negara dalam kegiatan relawan atau  aktifis  lingkungan  terkait  kepedulian lingkungan  di  kalangan  masyarakat  diharapkan terciptanya rasa peduli lingkungan, memiliki sikap kritis,  bisa  menjadi  inspirasi  untuk  membangun gerakan-gerakan  kepedulian  lingkungan  melalui sikap  dan  perbuatan.  Keterlibatan  warga  negara adalah
untuk mengidentifikasi dan membandingkan suatu
kegiatan guna memperbaiki,  mengurangi  limbah  dan  kerusakan pada lingkungan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih  saya  ucapkan  untuk  teman- teman  dari  jurusan  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2016 yang telah memberikan koreksi  dan  saran  terhadap artikel ini  sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Adler,  R.P.    &  Goggin,  J. (2005).  What  Do  We  Mean  By “Civic  Engagement”?. Journal  of  Transformative Education. 3, (3): 236-253. Asshiddiqie,  J. (2009). Green  Constitution  Nuansa  Hijau Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonisia Tahun 1945 . Jakarta: Rajawali Pers. Berkowitz,  A.R.  Ford,  M.E.  &  Brewer,  C.A. (2005). A Framework  for  Integrating  Ecological  Literacy, Civics  Literacy  and  Environmental  Citizenship  in Environmental Education. Dalam E.A. Johnson dan M.J.  Mappin  (Eds.),  Environmental  Educationand Advocacy:  Perspectives  of  Ecology  andEducation (hal. 227–266). Cambridge: Cambridge University Press.
Damanik,  F.H.S.  (2014).  Hakikat  Pancasila  dalam Membentuk  Karakter  Kebangsaan  melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 6 (2): 49-60.
Damanik, M Ridha S dan Deny S. (2016), Pengembangan Penilaian Autentik Berbasis Karakter pada Ranah Keterampilan di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan , Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial,
8 (2) (2016): 88-94
Dobson,  A. (2007).  Environmental  citizenship:  Towards sustainable  Development,  Jurnal Sustainable Development. 15, 276–285.
Doolittle, A. & Anna, C.F. (2013). Civic Engagement Scale: A Validation Study”, Jurnal SAGE Open. 1–7.
Dunlap, R.E. et.al. (2000). Measuring endorsement of the new  ecological  paradigm:  A  revised  NEP  scale. Journal of Social  Issues. 56, (3): 425-442.
Gunawati, D. (2012). Meranap Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Konfigurasi Pendidikan Kewarganegaraan”,  Jurnal PKn  progresif. 7,  (2): 140-151.
Hilson, C. (2017). Republican ecological citizenship in the 2015  papal  Encyclical  on  the  environment  and climate  change”,  Jurnal Critical  review  of international social and political philosophy. 1-13.
Jacoby, B. & Associates. (2009). Civic Engagement in Higer Education:  Concepts  and  Practices .  United  States: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
Jagers,  S.C. Martinsson,  J. &  Matti,  S. (2013).  Ecological citizenship:  a  driver  of  pro-environmental behaviour?”, Jurnal Environmental Politics. 23 (3): 434–453.
Kelly,  J.R. &  Abel,  T.D. (2012).  Fostering  Ecological Citizenship:  The  Case  of  Environmental  Service- Learning  in  Costa  Rica", International  Journal  for the Scholarship of Teaching and Learning, . 6  (2): Article 16.
Lickona,  T. (1991). Educating  for  character. New  York: Bantam Books.
Naim,  N. (2012). Charakter  Buiding  Optimalisasi  Peran Pendidikan  Dalam  Pengembangan  Ilmu  & Pembentukan  Karakter  Bangsa. Jakarta:  ArRuss Media.
Nurmayanti,  I. &  Harmanto. (2017).  Strategi  yayasan mangrove  center  tuban  dalam  mengembangkan ecological  citizenship pada  masyarakat  tuban. Jurnal kajian moral dan kewarganegaraan . 5, (2):
83-97.
Peraturan  Presiden  (Perpres)    Nomor  87  Tahun  2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
Samani,    M.,  dkk. (2012). Konsep  dan  Model  Pendidikan Karakter. Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya. Setiawan , D.  (2014).  Pendidikan  Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran  Aktif,  Kreatif,  Efektif  dan Menyenangkan , Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu Sosial, 6 (2): 61-72.
Syahri,  M. (2013).  Bentuk–bentuk  partisipasi  warga negara  dalam  pelestarian  lingkungan  hidup berdasarkan  konsep  green  moral  di  Kabupaten Blitar. 119-134.
Syaifullah. (2015). Pemberdayaan Generasi Muda Sebagai Dasar  Filosofis  Dari  Keterlibatan  Warganegara (Civic  Engagement):  Tinjauan  Tentang  Program Mahasiswa  Wirausaha  (PMW), dalam  “Penguatan
Komitmen Komunitas Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn”, (Bandung: Laboratorium  Pendidikan  Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
UU  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Wolf,   J.  Brown,  K. &  Conway,  D. (2009).  Ecological citizenship  and  climate  change:  perceptions  and practice”,  Jurnal Environmental  Politics, 18  (4):
503-521.