,

## INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10309-10322 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis  Penerapan Hierarki Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Pada Proyek Pembangunan Gedung  (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan

## Gedung Kantor BBPSDMP Kominfo Makassar )
Wudi Darul Putra
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muslim Indonesia.
Email: wudidarulputra@umi.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  Hierarki  Sistem  Manajemen  Keselamatan Konstruksi pada proyek pembangunan gedung, dengan studi kasus pada perencanaan pembangunan Gedung  Kantor  BBPSDMP  Kominfo  Makassar.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif dengan pendekatan library research. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sumber data dari primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  tingkat  penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Konstruksi  pada  proyek  tersebut,  yang dilaksanakan oleh PT. Prima Konstruksi, mencapai tingkat penerapan yang memuaskan dengan nilai persentase 88,55%. Temuan ketidaksesuaian sebesar 11,45% dikategorikan sebagai ketidaksesuaian minor. Faktor penyebab ketidakpenuhan penerapan antara lain adalah ketiadaan dokumen prosedur dan  format  khusus  terhadap  perubahan  di  lapangan  yang  berdampak  pada  keselamatan  dan kesehatan  kerja  (K3).  Kurangnya  dokumentasi  dan  pelatihan  bagi  tenaga  kerja  menjadi  penyebab ketidak konsistenan dalam memenuhi persyaratan dan acuan lainnya. Tindakan respon dan perbaikan yang  disarankan  mencakup  pembuatan  prosedur  dan  format  khusus  terkait  perubahan, pendokumentasian  penerapan  prosedur  dengan  sistem  informasi  baru,  dan  pelatihan  penyegaran bagi tenaga kerja untuk mencegah kecelakaan kerja dan memastikan penerapan SMKK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kata Kunci : Hierarki, Sistem Manajemen, Keselamatan Konstruksi, Gedung Kantor BBPSDMP

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  application  of  the  Construction  Safety  Management  System Hierarchy in building construction projects, with a case  study on planning the construction of the Makassar BBPSDMP Kominfo Office Building. The research method used is qualitative with a library research  approach.  Data  collection  techniques  include  observation,  interviews  and  documentation with  primary,  secondary  and  tertiary  data  sources.  The  research  results  show  that  the  level  of implementation  of  the  Construction  Safety  Management  System  on  the  project,  which  was implemented  by  PT.  Prima  Construction,  achieved  a  satisfactory  implementation  level  with  a percentage  of  88.55%.  The  finding  of  a  nonconformity  of  11.45%  is  categorized  as  a  minor nonconformity.  Factors  causing  incomplete  implementation  include  the  absence  of  procedure documents and specific formats for changes in the field that have an impact on occupational safety and  health  (K3).  Lack  of  documentation  and  workforce  training  is  the  cause  of  inconsistencies  in meeting requirements and other references. Recommended response and corrective actions include creating procedures and special formats related to changes, documenting implementation procedures with new information systems, and refresher training for workers to prevent work accidents and ensure that SMKK implementation is in accordance with applicable regulations.
Keywords: Hierarchy, Management System, Construction Safety, BBPSDMP Office Building

## PENDAHULUAN
Sektor pekerjaan konstruksi memiliki tingkat risiko dan kecelakaan yang tinggi, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan  pentingnya menerapkan Sistem  Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  yang  efektif  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku. Pun demikian, seringkali penerapan K3 dalam proyek konstruksi dianggap sebagai beban biaya semata, tanpa dianggap sebagai investasi yang dapat mencegah kecelakaan kerja dan bahkan dapat menyebabkan kerugian dalam proyek tersebut. (Putra & Saraswati, 2023). Mengingat urgensi tinggi K3 dalam sektor konstruksi di Indonesia, pemerintah telah mengatur kewajiban penerapan K3 dalam Undang-Undang untuk seluruh sektor industri konstruksi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penerapan K3 dianggap sebagai suatu  keharusan  untuk  melindungi  pekerja,  meminimalkan  risiko  kecelakaan  kerja, meningkatkan produktivitas, dan menjamin kualitas serta  keamanan pekerjaan, sehingga dapat mencapai tujuan zero accident (Pampara, 2018).
Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  memegang  peran  kunci  dalam  pelaksanaan proyek  konstruksi,  yang  seringkali  menjadi  fokus  utama  karena  melibatkan  sejumlah  isu, seperti aspek kemanusiaan, implikasi biaya, manfaat ekonomi, dan tanggung jawab hukum yang  harus  dipertanggungjawabkan  guna  menjaga  reputasi  organisasi  atau  perusahaan tersebut (Sanjaya et al., 2012). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur berbagai kegiatan di dalamnya dan mengelola aspek K3 secara sistematis dan menyeluruh dalam suatu sistem manajemen yang komprehensif. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dari tingkat  yang  paling  tinggi  hingga  tingkat  terendah.  Implementasi  K3  yang  mematuhi prosedur akan membentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap jaminan keselamatan dan keamanan bagi para pengguna jasa konstruksi.
Di Indonesia, jumlah kasus kecelakaan kerja meningkat dari 221.740 kasus pada tahun 2020  menjadi  234.270  kasus  pada  tahun  2021,  dengan  peningkatan  sebesar  5,2%  pada tahun 2022, mencapai 246.452 kasus. Di Provinsi Sulawesi Selatan, data BPJamsostek pada tahun 2021 mencatat 426 kecelakaan kerja dalam kategori berat, di mana 27% dari kasus tersebut  berakhir  dengan  dampak  fatal  yang  menyebabkan  kematian  korban.  Angka kecelakaan  kerja  yang  tinggi  di  Indonesia,  menurut  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  dan BPJamsostek (BPJS-Ketenagakerjaan),  umumnya dapat disebabkan oleh  beberapa faktor. Sebanyak 3% terjadi akibat bencana alam, 24% disebabkan oleh kondisi lingkungan dan peralatan yang tidak memadai serta tidak memenuhi syarat,  sementara 73% disebabkan oleh perilaku yang tidak aman, seperti kelalaian dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD),  mengabaikan  rambu  penanda,  dan  tidak  mengikuti  prosedur  pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Proyek konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika di Makassar memiliki tingkat risiko dan  kecelakaan  kerja  yang  signifikan.  Oleh  karena  itu,  penyusunan  rencana  konseptual Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Konstruksi  (SMKK)  oleh  Konsultan Perencana bukan hanya sebagai bagian dari dokumen lelang, tetapi juga sebagai tanggung jawab kemanusiaan yang esensial. Keadaan ini disebabkan oleh banyaknya jumlah tenaga kerja yang terlibat, penggunaan peralatan canggih yang memerlukan metode dan keahlian khusus, serta perlunya pengawasan yang cermat. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif,  terutama  terkait  dengan  aspek  keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  Pengabaian penerapan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  dalam  proyek  konstruksi  dapat mengakibatkan  risiko  kecelakaan  kerja.  Oleh  karena  itu,  manajemen  kegiatan  konstruksi harus  mematuhi  standar  peraturan  dan  perundang-undangan  serta  ketentuan  K3  yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah proyek Pembangunan Gedung Kantor Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika  di  Makassar  telah  menerapkan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Konstruksi (SMKK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Riset  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  penerapan  Sistem  Manajemen Keselamatan  Konstruksi  (SMKK)  dalam  fase  perencanaan  pembangunan  Gedung  Kantor Balai  Besar  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  dan  Penelitian  Komunikasi  dan Informatika  (BBPSDMP  Kominfo)  Makassar  yang  dilaksanakan  oleh  perusahaan  terkait. Selain itu, riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakpenuhan penerapan  SMKK  dalam  proses  perencanaan  tersebut.  Dengan  memahami  hambatan- hambatan  ini,  langkah-langkah  respons  perbaikan  dan  peningkatan  dapat  dirumuskan untuk  memastikan  pemenuhan  penerapan  SMKK  pada  proyek  pembangunan  Gedung Kantor BBPSDMP Kominfo Makassar yang dilaksanakan oleh perusahaan. Fokus utama riset ini adalah memahami dan meningkatkan keselamatan konstruksi, sehingga hasilnya dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang kondisi keselamatan dan kesehatan kerja dalam proyek konstruksi tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini mengadopsi metode  penlitian deskriptif  kualitatif dengan  pendekatan studi  pustaka  (library  research).  Metode  deskriptif  kualitatif  merupakan  pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dengan menggali makna,  interpretasi,  dan  konteks  secara  mendalam.  (Alhadar,et.,al  2023).  Sementara  itu, pendekatan  studi  pustaka  dilakukan  dengan  merinci,  menganalisis,  dan  mensintesis literatur-literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan topik atau isu penelitian. Dengan menggunakan metode ini, penelitian bertujuan untuk  mendapatkan  wawasan  yang  komprehensif  dan  analisis  yang  mendalam  melalui tinjauan literatur serta memahami konsep-konsep yang terkait dengan topik penelitian. Pun demikiann  juga  Putra,  (2022)  menyatakan  bahwa  Deskripsi  Kualitatif  adalah  pendekatan yang digunakan untuk menguraikan hasil penggunaan beberapa metode, dengan tujuan dan maksud yang jelas.
Sedangkan  sumber  data  terdiri  dari  data  perimer,  sekunder  dan  tersier.  Teknik pengumpulan data meliputi; Observasi, Wawancaera dan Dokumentasi. (a) Studi Literatur. Studi  literatur  dilakukan  dengan  pencarian  literatur  melalui  jurnal  nasional  maupun internasional,  penelitian  terdahulu, Dokumen Rencana Konseptual SMKK yang disusun oleh Konsultan  Perencana,    internet    serta    buku-buku    teori  yang  berhubungan  dengan penelitian  dan  permasalahan  yang  sedang  dikaji,  (b)  nstrumen  Pengumpulan  Data Instrumen  yang  digunakan  adalah  wawancara  yang  berbentuk  Check  List  berupa pertanyaan  yang  mengacu  pada  ketentuan  elemen  kriteria  Audit berdasarkan PP No.50 Tahun 2012  Tentang  Penerapan SMK3  dan PP No. 14 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri
PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang SMKK yang  mana dalam penelitian ini peneliti sebagai auditor  yaitu  pihak  yang  melakukan  audit  dan  perusahaan  pelaksana  proyek  Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan  Penelitian  Komunikasi  dan  Informatika  Makassar  yang  dilaksanakan  oleh  PT.  Arci Pratama Konsultan, dan Kontraktor Pelaksana yang baru akan berkontrak di pertengahan bulan mei 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Audit Internal Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
Secara mendasar, Pembangunan Gedung Kantor Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP Kominfo) Makassar adalah fokus  penelitian  ini.  Dengan nilai kontrak  sekitar Rp 19.200.000.000,00, proyek ini direncanakan  berlangsung  selama  7  bulan,  dimulai  pada  01  Mei  2023,  dan  dijadwalkan selesai pada 31 Desember 2023. PT. Prima Konstruksi berperan sebagai kontraktor utama, sementara PT. Arci Pratama Konsultan dan CV. Cipta Estetika Konsultan menduduki posisi konsultan perencana dan pengawas. Informasi ini menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk  mengenali  serta  menganalisis  implementasi  Sistem  Manajemen  Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada tahap perencanaan proyek, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakpenuhan dan tindakan perbaikan atau peningkatan yang dapat diambil guna menjamin keselamatan dan suksesnya proyek tersebut.
Adapun lokasi proyek dapat di identifikasi melalui gambar beriku:

## Gambar 1. Lokasi Proyek
Pada tahap penelitian ini, proyek Pembangunan Gedung Kantor BBPSDMP Kominfo Makassar  sedang  berlangsung  dengan  fokus  pada  pekerjaan  Struktur  dan  Arsitektural. Pekerjaan  yang  dianggap  memiliki  risiko  tinggi  adalah  Pemasangan  Pondasi  Bored  Pile
dengan  dimensi  Diameter  80  cm  dan  Kedalaman  10  Meter.  Material  tulangan  baja  dan beton, lokasi yang terbatas dengan jalan raya di Jl. Prof.Abdurrahman Basalamah 2, serta aktifitas  lalu  lintas  pekerja  yang  melintasi  jalur  kereta  api  menuju  pekerjaan  bored  pile, semuanya  menjadi  faktor  yang  meningkatkan  potensi  kecelakaan  kerja.  Contoh  nyata termasuk  kejadian  Near  Miss,  seperti  pekerja  yang  terpeleset  dari  Scaffolding  saat pemasangan dinding hebel di lantai 2 dan 3, menunjukkan bahwa risiko kecelakaan masih ada.
Evaluasi  penerapan  Keselamatan  Konstruksi  menjadi  aspek  penting  dalam  Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang diimplementasikan pada proyek ini, sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  No.10  Tahun  2021. Diperlukan  analisis  tingkat  bahaya  dan  risiko,  khususnya  pada  pekerjaan  yang  memiliki tingkat risiko tinggi dengan metode Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK). Evaluasi yang kurang  dapat  menyebabkan  kecelakaan,  seperti  kasus  tertusuk  material  besi  karena ketidakpatuhan pada aturan keselamatan, dan penggunaan casing yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Oleh  karena  itu,  analisis  tingkat  penerapan  SMKK  pada  pekerjaan  konstruksi,  baik struktur maupun arsitektural, di proyek Pembangunan Gedung Kantor BBPSDMP Kominfo Makassar menjadi esensial. Kebijakan  Keselamatan dan Kesehatan  Kerja (K3) perusahaan memfokuskan pada tinjauan awal, penetapan komitmen, dan kebijakan K3 pada proyek ini, sebagai langkah pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SMKK. Visi dan misi perusahaan adalah menciptakan budaya kerja aman dan nyaman bagi tenaga kerja, memandang K3 sebagai  bagian integral  dalam upaya mereduksi risiko  kecelakaan kerja. Sepuluh  prinsip  keselamatan  kerja  bagi  pekerja  konstruksi  pada  proyek  ini  termasuk penggunaan ID Card, Helm, dan sepatu, safety induction bagi pekerja baru, diskusi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur, penggunaan APD oleh semua individu di lokasi proyek, memastikan peralatan dan perlengkapan layak, mematikan peralatan dengan tanda pengamanan,  penggunaan  sabuk  pengaman  untuk  pekerja  di  ketinggian,  kewaspadaan pada  pekerjaan  pengelasan,  mengetahui  letak  dan  cara  menggunakan  APAR,  serta kepedulian terhadap keselamatan diri dan rekan kerja selama pekerjaan berlangsung.
Dasar  hukum  yang  digunakan  adalah  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  Nomor  10  Tahun  2021,  yang  merinci  pedoman  sistem  manajemen keselamatan konstruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan  konstruksi  sesuai  dengan  standar  keselamatan  dan  kesehatan.  Peraturan  ini bertujuan  untuk  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  aman  dan  nyaman,  dengan  tujuan meningkatkan  produktivitas  kerja  dan  melengkapi  peraturan  sebelumnya  untuk
meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja secara terencana, terstruktur,  dan  terpadu.  Selain  itu,  peraturan  ini  juga  bertujuan  untuk  mencegah  dan mengurangi kecelakaan kerja. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2021 memiliki lima elemen yang diatur pada bagian RKK pasal (6) nomor 2, sublampiran K, termasuk definisi keselamatan dan kesehatan, serta penjelasan mengenai bahaya, risiko, dan hirarki pengendalian bahaya dalam pekerjaan konstruksi.
Definisi  keselamatan  merujuk  pada  perlindungan  terhadap  kesejahteraan  fisik seseorang terhadap cidera yang terkait dengan pekerjaan, sementara kesehatan merujuk pada  kondisi  umum  fisik,  material,  dan  stabilitas  emosi  secara  umum.  Bahaya  diartikan sebagai  segala  sesuatu,  situasi,  atau  tindakan  yang  berpotensi  menimbulkan  kecelakaan atau  cidera,  sementara  risiko  merupakan  manifestasi  potensi  bahaya  yang  dapat mengakibatkan kerugian. Hirarki pengendalian bahaya bertujuan untuk menurunkan tingkat risiko atau bahaya dari tingkat tinggi ke tingkat aman atau rendah, melalui tahapan yang terstruktur dan terukur yang dapat dilihat pada gambar berikut:
Dapt  di  uriakan  Penerapan  kontrol  bahaya  dalam  Keselamatan  Konstruksi  dapat dilakukan  melalui  beberapa  strategi.  Pertama,  eliminasi  mengacu  pada  upaya  untuk menghilangkan  bahaya  dan  risiko  dengan  tidak  melibatkan  manusia  dalam  aktivitas tertentu. Kedua, substitusi melibatkan penggantian proses, operasi, bahan, atau peralatan dengan yang lebih aman atau memiliki risiko lebih kecil. Pengendalian teknis merupakan strategi  ketiga,  yang  mencakup  kontrol  terhadap  desain  peralatan  dan  lingkungan  kerja untuk  memberikan  perlindungan  dalam  konteks  Keselamatan  Konstruksi.  Keempat, pengendalian bahaya dapat dilakukan melalui rambu atau peringatan administratif dengan mengatur  prosedur,  izin  kerja,  analisis  keselamatan  pekerjaan,  dan  meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Terakhir,  teknik kelima adalah penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Kerja (APK), yang menjadi kewajiban untuk mengendalikan bahaya
Gambar 2. Hirarki Pengendalian Resiko
dengan  mewajibkan  penggunaan  peralatan  pelindung  oleh  pekerja.  Pentingnya  kontrol dalam pekerjaan tidak lain untuk menghindari kecelakaan. Saraswati & Putra, (2023).
Skala Penilaian Elemen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Dan Tahapan Pekerjaan Bored Pile Yang Memiliki Resiko Besar
Skala penilaian untuk elemen sistem manajemen keselamatan konstruksi dan tahapan pekerjaan Bored Pile, dengan risiko tinggi, didasarkan pada sublampiran K dari Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2021. Dalam skala ini, temuan ketidaksesuaian  selama  audit  dikategorikan  sebagai  "sesuai"  jika  kegiatan  dilakukan sepenuhnya, "minor" jika dilaksanakan namun tidak sepenuhnya, dan "major" jika kegiatan tidak  dilaksanakan  dan  mendapat  nilai  gagal.  Untuk  mengukur  keberhasilan  penerapan Sistem  Manajemen  Keselamatan  Konstruksi,  penilaian  0 – 59%  dianggap  kurang,  60 – 84% dianggap baik, dan 85 – 100% dianggap memuaskan. Skala ini memberikan kerangka evaluasi yang  komprehensif  untuk  memastikan  tingkat  keselamatan  yang  optimal  selama pelaksanaan  proyek  konstruksi,  dengan  hasil  penilaian  menjadi  tolok  ukur  bagi  tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapan sistem manajemen keselamatan.
Perusahaan konstruksi telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kondisi, latar belakang, dan skala prioritas  kegiatan  masing-masing.  Penerapan  SMKK  mengacu  pada  standar  peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk diterapkan oleh  perusahaan, dan berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan, perbaikan, serta sebagai kerangka evaluasi terhadap sistem yang tengah  berlangsung  dan  diimplementasikan. Audit internal dilakukan  sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan SMKK berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012. Pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan SMKK pada Proyek Perencanaan Pembangunan  Gedung  Kantor  Balai  Besar  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP Kominfo) Makassar oleh perusahaan (PT. Prima Konstruksi).
Panduan Audit SMKK ini terdiri dari 12 Elemen Kriteria Audit yang digunakan sebagai panduan  dalam  menilai  implementasi  SMKK,  mencakup  berbagai  aspek  yang  relevan diantaranya;  (1)  Pembangunan  dan  Pemeliharaan  Komitmen,  (2)  Pembuatan  dan Pendokumentasian Rencana K3, (3) Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak, (4) Pengendalian Dokumen, (5) Pembelian dan Pengendalian Produk, (6)  Keamanan Bekerja Berdasarkan  SMK3,  (7)  Standar  Pemantauan,  (8)  Pelaporan  dan  Perbaikan  Kekurangan, (9)Pengelolaan Material dan Perpindahannya, (10) Pengumpulan dan Penggunaan Data, (11) Pemeriksaan SMK3, (12) Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan.
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 pasal 34 ayat (5), penerapan Sistem Manajemen  Keselamatan  Konstruksi  (SMKK)  pada  proyek  konstruksi  diatur  berdasarkan potensi bahaya, termasuk di antaranya: a) potensi bahaya tinggi untuk pekerjaan konstruksi dengan  nilai  kontrak  di  atas  Rp100.000.000.000,-  (seratus  milyar  rupiah),  dan  b) mempekerjakan lebih dari 100 (seratus) orang tenaga kerja. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut,  proyek  konstruksi  Pembangunan  Gedung  Kantor  Balai  Besar  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  dan  Penelitian  Komunikasi  dan  Informatika  (BBPSDMP  Kominfo) Makassar dikategorikan sebagai pekerjaan yang memiliki risiko tinggi.
Meskipun nilai kontrak proyek ini sebesar Rp19.200.000.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta rupiah), namun karena mempekerjakan lebih dari 100 orang setiap harinya, tingkat penilaian audit SMKK termasuk dalam Kategori (Tingkat Lanjutan). Hal ini melibatkan 166 Sub Elemen Kriteria yang harus dipenuhi dalam penerapan SMKK pada proyek tersebut, yang  dilaksanakan  oleh  PT.  Prima  Konstruksi  sebagai  pelaksana  konstruksi.  Upaya  ini dilakukan  dalam  rangka  memastikan  pemenuhan  penerapan  SMKK  dan  mencegah kecelakaan kerja.

## Tabel 1. Penilaian Pemenuhan Penerapan
Perhitungan nilai pencapaian penerapan dengan menggunakan rumus umum sebagai berkut:

## a) Tingkat Kesesuaian
Tingkat Pencapaian Penerapan = (Σ Kriteria/Total Kriteria) x 100%
Tingkat Ketidak sesuaian (Minor dan Major)
b) Tingkat Ketidaksesuaian = (Σ Kriteria/Total Kriteria) x 100%
Hasil  dan  analisa  di  dapatkan  setelah  melakukan  Audit  berdasarkan pertanyaan/penilaian  berupa  check  list  yang  mengacu  pada  ketentuan  persyaratan pemenuhan  dengan  penilaian  menggunakan  rumus  perhitungan  yang  telah  ditetapkan, untuk  selanjutnya  dapat  diketahui  nilai  persentase  tingkat  pencapaian  penerapan  pada Sistem  Manajemen  Keselamatan  Konstruksi  (SMKK)  pada  proyek  Pembangunan  Gedung Kantor Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP Kominfo) Makassar yang dilaksanakan oleh perusahaan (PT. Prima
Konstruksi). Berikut adalah uraian penilaian dan persentase pemenuhan persyaratan yang terdiri dari tiap 12 Elemen Kriteria Audit yaitu dengan total 166 Sub Elemen Kriteria dapat dilihat pada Tabel dan Grafik sebagai berikut:
Tabel 2. Penilaian Penerapan Elemen Kriteria Audit SMKK
Grafik 1. Penilaian Penerapan Elemen Kriteria Audit SMKK
Berdasarkan  pada  gambar  grafik di atas dapat diketahui  bahwa terdapat 3  Elemen Kriteria terpenuhi dan 9 Elemen Kriteria tidak terpenuhi.
Gambar 3. Keterangan Keriteri Eleman
Berikut adalah tabel pemetaan uraian berdasarkan hasil analisis, penilaian dan temuan
Audit pada 12 Elemen Kriteria yang terdiri dari 166 Sub Elemen Kriteria (Tingkat Lanjutan) diantaranya adalah:
Tabel 3. Pemetaan Uraian Kriteria hasil Audit SMKK
Hasil  temuan  pada  Tabel  3.3  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  kriteria penerapan yang  terdiri  dari  166  Sub  Elemen  Kriteria  Audit  yaitu  terdapat  147 Kriteria dengan penerapan sesuai/terpenuhi dan 19 kriteria dengan penerapan tidak sesuai/tidak terpenuhi (Kategori Minor).  Berdasarkan dari hasil analisis dan penilaian audit yang dilakukan, maka diketahui jumlah pemenuhan penerapan dari 12 Elemen Kriteria yang terdiri dari 166 Sub Elemen  Kriteria  Audit  terdapat  149  Kriteria  terpenuhi/sesuai  dan  19  Kriteria  tidak terpenuhi/tidak  sesuai  (Kategori  Minor),  hasil  tersebut  selanjutnya  digunakan  untuk menentukan nilai persentase pemenuhan tingkat pencapaian berdasarkan ketentuan yang tercantum  dalam  PP  Nomor  50  Tahun  2012  Tentang  Penerapan  Sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)  dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:
a. Tingkat Kesesuaian
Tingkat Pencapaian Penerapan = (Σ Kriteria/Total Kriteria) x 100% = 149/166 x 100% = 88,55%
b. Tingkat Ketidak sesuaian (Minor dan Major)
Tingkat Ketidaksesuaian = (Σ Kriteria/Total Kriteria) x 100% = 17/166 x 100% = 11,45% adapun  hasil  perhitungan  Hasil  dari  perhitungan  penilaian  penerapan  diatas  dapat diuraikan sebagai berikut:
Grafik Tingkat Pencapaian Penerapan Audit SMKK
Hasil  penilaian  penerapan  dapat  dijabarkan  sebagai  berikut:  a)  Proyek  dinilai  pada Kriteria Audit Tingkat Lanjutan, yang terdiri dari 166 Kriteria. b) Dari total kriteria tersebut, sebanyak 147 Kriteria berhasil terpenuhi. c) Terdapat 19 Kriteria yang tidak terpenuhi atau
sesuai, dengan keseluruhan ketidaksesuaian tergolong pada kategori Ketidaksesuaian Minor sebanyak  19  Kriteria.  Tidak  ada  Ketidaksesuaian  Major  yang  terdeteksi.  d)  Tingkat pencapaian  penerapan  mencapai  88,55%,  menunjukkan  kinerja  yang  positif  dalam memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. e) Tingkat ketidaksesuaian sebesar 11,45%, menunjukkan  sejumlah  kecil  aspek  yang  perlu  diperbaiki  atau  ditingkatkan.  f)  Secara keseluruhan,  tingkat  penerapan  dinilai  sebagai  "Memuaskan,"  mengindikasikan  bahwa proyek telah berhasil menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dengan baik dan memberikan dasar yang memadai untuk mencegah risiko kecelakaan kerja.

## SIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa,  hasil analisis  dan  sistem audit yang dilaksanakan   maka dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  (a)  Tingkat  penerapan  Sistem  Manajemen Keselamatan  Konstruksi  (SMKK)  pada  proyek  Pembangunan  Gedung  Kantor  Balai  Besar Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  dan  Penelitian  Komunikasi  dan  Informatika (BBPSDMP Kominfo) Makassar  yang dilaksanakan oleh perusahaan (PT. Prima Konstruksi) adalah  pencapaian  penerapan  (Memuaskan)  dengan  nilai  persentase  penerapan  sesuai sebesar 88,55% dan temuan ketidak sesuaian sebesar 11,45% (Kategori Minor).  (b) Faktor penyebab  tidak  terpenuhnya  penerapan  adalah  tidak  adanya  dokumen  perosedur  dan format  khusus  terhadap  perubahan-perubahan  dilapangan  yang  implikasi  terhadap  K3, diantaranya  merupakan  kurangnya  pendokumentasian  dan  pelatihan  bagi  tenaga  kerja, dimana terdapat ketidak kosistenan dalam melakukan pemenuhan persyaratan dan acuan lainnya.  (c)  Tindakan  respon  dan  perbaikan/  improvement  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan membuat prosedur dan format khusus terkait adanya perubahanperubahan yang implikasinya  terhadap  K3,  melakukan  pendokumentasian  penerapan  prosedur  dengan sistem informasi yang baru serta melakukan pelatihan penyegaran bagi para tenaga kerja dalam upaya melakukan pencegahan kecelakaan kerja dan pemenuhan penerapan SMKK sesuai dengan peraturan perundang-undanngan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhadar, S., Hasan, K. K., Sahi, Y., Monoaarfa, R. F., & Rahman, S. (2023). Analisis Kualitatif Faktor Penghambat Ekspor Jagung di Era New Normal (Studi Kasus Pt. Segar Pangan Sejahtera Kabupaten Gorontalo). Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(2), 5993-6005.
Parampara, B. (2018, April). Media Komunikasi BPSDM  Kementrian PUPR Edisi 08. Safety Construction: Komitmen dan Konsistensi Terapkan SMK3, hal. 1-35.
Sanjaya, et al. (2012). Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi Gedung di Kabupaten Klungkung dan Karanggasem. Jurna Ilmiah Elektronik Infrastruktur Teknik Sipil , VIII-VIII9.
Saraswati, R. A., & Putra, W. D. (2023). Analisis Pengaruh Pengetahuan K3 terhadap Perilaku Pekerja  Konstruksi  (Studi  Kasus:  Proyek  Preservasi  Jalan  dan  Jembatan  Ruas  Jalan Perintis Kota Makassar). Journal on Education, 5(4), 11734-11739.
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas PP No.22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
Peraturan  Menteri  PUPR  No.10  Tahun  2021  Tentang  Sistem  Manajemen  Keselamatan Konstruksi
Putra,  W.  D.  (2022).  Analisis  Perubahan  Sosial,  Tinjauan  Ekonomi  dan  Ekologis  Akibat Beroperasinya Jalan Layang Tol Andi Pangerang Pettarani. Jurnal Teknik Sipil MACCA, 7(1), 57-65.
Putra, W. D., & Saraswati, R. A. (2023). Analisis Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi  (SMKK)  (Studi  Kasus  Pembangunan  Gedung  Kantor  Pengadilan  Negeri Sungguminasa Kelas 1a). Journal on Education, 5(3).