## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL OLEH MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN GORONTALO
ARPIN Universitas Ichsan Gorontalo Email: arfin_jumadi@yahoo.com
HARITSA Universitas Ichsan Gorontalo Email: harislaw10@gmail.com Abstract
Penal mediation is known in the criminal justice system in Indonesia due to the thought associated with the ideas of reforming criminal law (penal reform), and is  associated with the problem of  pragmatism or legal rigidity in  answering the problems that exist in society. The background of pragmatism is to reduce the stagnation  or  accumulation  of  cases.  The  reasoning  mediation  is  the  restorative justice  process  in  criminal  law  which  is  carried  out  by  mediating  between  the perpetrator  and  the  victim  with  a  purpose.  In  the  perspective  of  legal  sociology and  culture-oriented,  people  in  Indonesia  in  general,  especially  in  Gorontalo District  have  a  conflict  resolution  mechanism  based  on  customs  which  always puts forward problem solving together with the aim to improve or harmonize with the  way  of  the  conference  that  is  to  bring  the  perpetrators  and  victims  together. family of both parties and community leaders.

## Keywords: Penal Mediation, Village Community

## Abstrak
Mediasi  penal  dikenal  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  dilatar belakangi  pemikiran  yang  dikaitkan  dengan  ide-ide  pembaharuan  hukum  pidana ( penal reform ), dan dikaitkan dengan masalah pragmatism atau kekakuan hukum dalam  menjawab  persoalan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Latar  belakang pragmatisme  antara  lain  untuk  mengurangi  stagnasi  atau  penumpukan  perkara, mediasi  penal  yang dimaksud adalah merupakan proses restorative justice dalam hukum  pidana  yang  dilakukan  dengan  cara  mediasi  antara  pelaku  dan  korban dengan  tujuan.  Dalam  perspektif  sosiologi  hukum  dan  berorientasi  pada  budaya, masyarakat  di  Indonesia  pada  umumnya,  khusunya  di  Kabupaten  Gorontalo memiliki  mekanisme  penyelesaian  konflik  yang  berbasis  adat  istiadat  yang senantiasa  mengedepankan  pemecahan  masalah  secara  bersama-sama  dengan tujuan  untuk  memperbaiki  atau  mereparasidengan  cara  konfrensi  yaitu mempertemukan pelaku  dan korban, keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat.
Kata Kunci: Mediasi Penal, Masyarakat Desa

## LATAR BELAKANG MASALAH
ediasi penal dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilatar belakangi  pemikiran  yang  dikaitkan  dengan  ide-ide  pembaharuan hukum  pidana  ( penal  reform ),  dan  dikaitkan  dengan  masalah pragmatisme.  Latar  belakang  ide-ide  ” penal  reform ”  itu  antara  lain  ide perlindungan  korban,  ide  harmonisasi,  ide restorative  justice ,  ide  mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem  peradilan  pidana  dan  sistem  pemidanaan  yang  ada  saat  ini,  khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara ( alternative to imprisonment/alter-native to custody ).
Latar  belakang  pragmatisme  antara  lain  untuk  mengurangi  stagnasi  atau penumpukan  perkara,  mediasi  penal  yang  dimaksud  adalah  merupakan  proses restorative  justice  dalam  hukum  pidana  yang  dilakukan  dengan  cara  mediasi antara  pelaku  dan  korban  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  atau  mereparasi, dimana  pelaku  membetulkan  kembali  apa  yang  telah  dirusak,  konfrensi  pelaku korban  yang  mempertemukan  keluarga  dari  kedua  belah  pihak  serta  tokoh masyarakat.
Dalam  menghadapi  kekakuan  hukum  sebahagian  masyarakat  di  Indonesia, khususnya  yang  hidup  dalam  kesatuan  masyarakat  desa,  terkhusus  masyarakat desa  di  Kabupaten  Gorontalo,  masih  memegang  teguh  proses  penyelesaian perselisihan  dengan  cara  musyawarah  mufakat  sebagai  alternatif  penyelesaian sengketa.  Tentunya  dengan  menselaraskan  antara  akibat  yang  ditimbulkan  dari sebuah  perselisihan  atau  dalam  hal  ini  tindak  pidana.  Mekanisme  penyelesasian ini  telah  menjadi  bagian  dari  sebuah  system  yang  mengatur  kehidupan masyarakatnya sendiri yang terus menerus diikuti dan ditaati oleh masyarakatnya dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dari data yang dapat dihimpun dalam setiap tahun tidak kurang dari sepuluh (10)  kasus  pidana  perdesa  berhasil  di  selesaikan  melalui  musyawarah  mufakat, pada  umumnya  kasus  yang  diselesaiakan  melalui  musyawarah  mufakat  adalah kasus  yang  tergolong  tindak  pidana  ringan  atau  yang  ancamannya  dibawah  lima tahun. Namun tidak jarang, terdapat pula kasus berat yang ancamannya lima tahun ke  atas  diselesaikan  pula  melalui  mekanisme  musyawarah  mufakat  masyarakat desa, hal ini tentunya merupakan hal menarik yang perlu dikaji secara mendalam sebagai  materi  dalam  pengembangan  penyelesaian  tindak  pidana  secara  umum khususnya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
M

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  sosio  yuridis yaitu  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  berdsarkan  kajian  sosiologi  hukum. Pendekatan  sosiologi  digunakan  alam  penelitian  ini  untuk  meneliti  dan mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dengan  gejala-gejala  sosial lainnya  dengan  mendapatkan  data-data  yang  relevan  dengan  objek  penelitian. Adapun bentuk penelitian hukum empiris dimaksudkan diatas yaitu  penelitian ini fokus pada praktek penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan mediasi penal oleh  masayarakat  Desa  di  Kabupaten  Gorontalo.  Analisis  data  yang  diperoleh dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis secara  kualitatif  serta  digambarkan  secara  deskriptif  dengan  cara  menguraikan gambaran  dari  data  yang  diperoleh  dan  menghubungakan  satu  sama  lain  untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  umum  penyelesaian  suatu  perkara  dapat  dilakukan  dengan  dua pendekatan yaitu dengan model litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (diluar pengadilan).  Pendekatan  yang  kedua  ini  (non  litigasi)  bersifat  win-win  solution. Dalam literature hukum  penggunaan mekanisme  penyelesaian  yang bersifat  win- win solition disebut dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif ( Alternative Dispute Resolution .  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  pada  umumnya  hanya dikenal  atau  berlaku  pada  perkara  yang  digolongkan  sebagai  perkara  perdata. Berdasarkan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini,  pada prinsipnya  kasus  pidana  tidak  dapat  diselesaikan  di  luar  pengadilan,  walaupun dalam  hal-hal  tertentu,  dimungkinkan  adanya  penyelesaian  kasus  pidana  di  luar pengadilan.  Namun,  dalam  kenyataannya,  kita  mendapati  kasus  pidana  yang diselesaikan  melalui  mekanisme  di  luar  pengadilan,  dan  mekanisme  ini, selanjutnya dikenal sebagai mediasi penal.
Berbagai  pertimbangan  tentunya  terhadap  penyelesaian  kasus  pidana  di luar  pengadilan  ini  dinilai  memberikan  dampak  positif.    Beberapa  pertimbangan masyarakat desa mongoato dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui musyawarah yang dipasilitasi olah aparat desa antara lain yaitu : (1). memberikan rasa  keadilan  kepada  korban  dan/atau  keluarganya,  (2).  Tidak  menimbulkan dendam  bagi  para  pihak  yang  terlibat  didalamnya,  (3)  menciptakan  harmonisasi dalam tertib sosial kehidupan bermasyarakat dengan tidak mengabaikan keadilan bagi  korban.  Selain  ketiga  hal  tersebut  penyelesaian  di  luar  pengadilan  menurut penulis  sangat  membantu  aparat  komponen  sistem  peradilan  pidana  pula,  yaitu
dengan  tujuan  untuk  mengurangi  stagnasi  atau  penumpukan  perkara  dan  untuk penyederhanaan proses peradilan.
Senada dengan hal tersebut, menurut hasil wawancara dengan Aiptu Toni Ali,  SH .  Selaku  Ka.  Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  Polsek  Telaga, mengatakan bahwa:
“Penyelesaian yang dilakukan sesaat setelah terjadinya laporan biasanya dilakukan diluar prosedur formal yang pada umumnya sebuah penyidikan tindak  pidana.  Penyelesaian  medel  ini  cukup  membantu  mengingat banyaknya perkara yang ditangani oleh polsek, disamping itu juga polsek telaga  memiliki  wilayah  hukum  yang  cukup  luas,  hal  itu  menyebabkan banyaknya  kasus  yang  akan  menumpuk,  makanya  kami  mendukung sepenuhnya,  ketika  para  korban  menginginkan  penyelesaian  melalui ayahanda (Kepala desa)”. Walaupun secara umum tindak pidana terlebih tindak  pidana  murni  memiliki  mekanisme  penyelesaian  formal,  namun terkadang  masyarakat  menginginkan  penyelesaian  melalui  ayahnda, terkadangpun,  kami  menjadi  bagian  bersama-sam  ayahnda  dalam memediasi perdamaian  anatar pelaku dan  korban. cara seperti ini cukup membantu tugas kami” (Wawancara, 10 Juli 2018)
Dalam  waktu  bersamaan,  berdsarkan  wawancara  yang  dilakukan  oleh Kapolsek Telaga, Ibu AKP. Ana Paramita menjelaskan bahwa:
“Penyelesaian tindak pidana antara pelaku dan korban, melalui mediasi di  Polsek  sebetulnya  telah  memiliki  landasan  hukum  berupa  peraturan Kapolri, disamping itu pula pembentukan BABINKANTIBMAS membawa semangat bahwa penyelesaian terhadap tindak pidana tertentu haruslah dilakukan  sedini  mungkin  dengan  melibatkan  komponen  dalam masyarakat  tersebut.  Berbeda  dengan  yang  dilakukan  oleh  aparat  desa dalam  hal  ini  ayahanda  (kepala  Desa),  namun  bukan  berarti penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  ayahanda  tidak  dibenarkan.  Bagai kami,  cara  tersebut  cukup  membantu,  selain  penyelesaian  dilakukan sesaat  setelah  tindak  pidana  terjadi  (cepata),  disamping  dapat menghindari  penumpukan  tindak  pidana,  karena  dibanding  polsek  lain, polsek  telaga  memiliki  wilayah  hukum  yang  cukup  luas,  meliputi  tiga kecamatan,  yaitu  Kec  Telaga,  Kec.  Tilango  dan  Kec  Telaga  Jaya,  yang total  berjumlah  22  Desa,  sehingga  potensi  penumpukan  perkara  cukup tinggi.  kami  sangat  mendukung  adanya  penyelesaian  tindak  pidana dengan  mediasi  oleh  ayahanda,  dan  kamipun  terbantukan,  tidak  jarang
kasus yang masuk kami arahkan untuk diselesaiakan ditingkat desa oleh ayahanda” (Wawancara, 10 Juli, 2018)
Desa  Mongolato  sebagai  sebuah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  kewewenangan  untuk  mengurus  rumah  tangganya  berdasarkan  hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di  Daerah  Kabupaten,  tentunya  pula  memiliki  hak  penuh  dalam  melaksanakan pelayanan  terhadap  masyarakat  guna  terwujudnya  sebuah  masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, serta menyelesaikan perselisihan antara masyarakat desa sesuai dengan yang termuat dalam Undang- undang Desa pasal 26 ayat (2) huruf C dan huruf K.
Desa  sebagai  salah  satu  jenis  persekutuan  hukum  teritorial,  persekutuan hukum teritorial adalah kelompok dimana anggota-anggotanya merasa terikat satu dengan yang lainnya karena merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan di tempat atau wilayah yang sama tentunya memiliki kepedulian antara sesame, baik dalam urusan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maupun urusan yang lebih sensitif yaitu persoalan menyelesaikan perselisihan antara masyarakat.
Sebagai  representase  dari  penyelenggara  segala  urusan  masyarakat  Desa Mongolotao,  Kepala  Desa  atau  Aparat  Desa  terkadang  diperhadapkan  pada permintaan  masyarakat  untuk  dapat  berperan  sebagai  mediator  dalam penyelesaian  sebuah  perselisihan,  tidak  hanya  terbatas  pada  perselisihan kepentingan atau hak keperdataan (tunduk pada  hukum  perdata), melainkan juga perselisihan yang merupakan ranah tindak pidana dengan berbagai jenis persoalan pidana.
Menurut  data  dan  informasi  yang  berhasil  dihimpun  oleh  peneliti  dari sumber tunggal yaitu data arsip perdamaian yang dilakukan oleh pihak pelaku dan korban atas berbagai jenis tindak pidana yang diselesaikan oleh aparat desa dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berjumlah  18  kasus.  Dari  total  delapan  belas  (18)    kasus  pidana,  8  kasus  pidana terjadi  pada  tahun  2015  dan  9  kasus  pada  tahun  2016,  serta  satu  kasus  yang terbaru pada tahun 2017, yang diselesaikan oleh aparat desa. Adapun jenis kasus yang diselesaiakan oleh aparat desa terdiri dari beberapa jenis kasus yaitu:
A. Tindak pidana kekerasan dalam ruma tangga
B. Tindak pidana penganiayaan
C. Tindak pidana pencemaran nama baik
D. Tindak pidana dalam bidang lalu lintas (Kecelakaan lalu lintas)
Untuk  lebih  jelasnya  jenis  dan  jumlah  tindak  pidana  yang  diselesaikan  ditingkat desa  oleh  pemerintah  desa  dalam  hal  ini  kepala  desa  atau  ayahanda,  penulis menggambarkan dalam bentuk tabel:
Tabel 1. Data    Tindak    Pidana  yang  dimediasi  Aparat  Desa  Mongolato  Tahun
2015-2017 No Jenis Tindak Pidana Tahun Keteranga n 2015 2016 2017 1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3 3 1 Damai 2 Penganiayaan 3 2 - Damai 3 Pencemaran Nama Baik 1 2 - Damai 4 Kecelakaan Lalu Lintas 1 2 - Damai Jumlah 8 9 1 18
(Sumber: Arsip Desa Mongolato, telah diolah)
Terkait berbagai jenis tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh aparat desa tersebut, berikut ini penulis gambarkan dalam bentuk tabel, Enam (6) kasus terakhir, detail dengan inisial para pihak:
Tabel 2. Data  Indentitas Pelaku dan Koran beserta Hasil Kesepakatan 6 kasus terakhir yang dimediasi Aparat Desa Mongolato.
No  Identitas para pihak Jenis T. Pidana Jenis Kesepakatan Keterangan 1 - FPL (Korban) - MAP (Pelaku) Pengaiayaan Ringan - Mengakuai kesalahan dan saling memaafkan - Biaya pengobatan Sudah masuk aduan  ke  ke kepolisian
2
- EDO (Korban)
- ANO (Pelaku) Penganiayaan Ringan - Mengakuai kesalahan dan saling memaafkan - Biaya pengobatan
3 - FA dan FE (Pelaku) - Isa (Korban) Pencearan nama baik (ITE) - Saling  memafkan dan  berjanji  tidak mengulangi Sudah masuk aduan  ke  ke kepolisian 4 - SH (Pelaku) - SL dan MH (Korban) Kekerasan Dalam  Rumah Tangga - Saling  memafkan dan  berjanji  tidak mengulangi
5 - YGI (Pelaku) - RIO (Korban) Lakalantas - Mengakuai kesalahan dan saling memaafkan - Biaya pengobatan
Disaksikan Pihak kepolisian
6 - ANIS (Pelaku) - NIR (Korban) Kekerasan Dalam  Rumah Tangga - Mengakuai kesalahan,  saling memaafkan, berjanji tidak mengulangi Disaksikan Pihak kepolisian

## (Sumber: Arsip Desa Mongolato, telah diolah)
Dari  tabel  dua  (2)  diatas,  dapat  menjelaskan  bahwa  terhadap  enam  (6) kasus  terakhir  yang  penyelesaianya  dilakukan  oleh  aparat  desa,  tiga  diantaranya laporan dan aduan sudah masuk ke kepolisan dalam hal ini polsek telaga, namun telah  tercapai  kesepakatan  damai,  laporan  tidak  dilanjutkan.  Adapun  terkait dengan  tahapan  proses  penyelesaian  tindak  pidana  melalui  mediasi  yang dilakukan ditingkat desa (Mongolato) secara umum adalah sebagai berikut.
Pertama :  tahap  pelaporan  serta  permintaan  penyelesaian.  Dalam  tahapan awal  ini  korban  maupun  pelaku  atau  keluarga  korban  maupun  keluarga  pelaku melakukan  pelaporan  sekaligus  permintaan  penyelesaian  ke  Kepala  Desa  sesaat atau  pada  beberapa  hari  setelah  terjadinya  perselisihan  atau  tindak  pidana tersebut.Pada umumnya inisiatif dalam penyelesaian tindak pidana melalui medisi kepala desa bukan hanya datang dari pihak terkait dalam hal ini pihak pelaku dan korban atau keluarga pelaku dan keluarga korban saja melainkan inisiatif tersebut muncul  ketika  sebuah  tindak  pidana  telah  masuk  ranah  penyidikan  oleh  pihak kepolisian.
Dalam  tahapan  ini  juga  secara  spontan  sesaat  setelah  pelaporan  serta permintaan  warga  untuk  penyelesaian  melalui  mediasi,  aparat  desa  atau  kepala
desa  harus  memutus  apakah  penyelesaian  ditingkat  desa  dapat  dilakukan  atau tidak, tentunya pertimbangan tersebut berkaitan erat dengan kadar perbuatan atau jenis  tindak pidana  yang terjadi. Untuk tindak pidana  yang merupakan kejahatan yang telah mengakibatkan kerugian terhadap korban atau telah berakibat jatuhnya korban  jiwa  tentunya  memilii  resiko  yang  lebih  besar  jika  dipaksakan  untuk dilakukan  mediasi  atau  upaya  penyelesaian  di  tingkat  desa.  Namun  hingga  kini menurut data, tidak pernah ada permintaan penyelesaian di tingkat desat terhadap tindak pidana oleh yang merupakan kejahatn yang memili akibat luas dan serius.
Kedua, tahap  penentuan  waktu  penyelesaian  melalui  mediasi  oleh  kepala desa.Sesaat  setelah  laporan  dan  permintaan  atas  penyelesaian  melalui  mediasi diterima  oleh  pihak  aparat  desa  atau  kepala  desa  itu  sendiri  makan,  para  pihak dalm hal ini pelaku dan korban yang difasilitasi oleh kepala desa bersepakat untuk menentukan waktu penyelesaian. Pertimbangan dalam penentuan waktu atau saat yang dipandang baik dalam penyelesaian tidak memerlukan pertimbangan khusus, hanya  saja  oleh  kepala  desa  perlu  memeperhatikan  jenis  persoalan  atau  tindak pidananya,  mengingat  dalam  kedaan  tertentu  keputusan  atau  kesepakatan  damai merupkan  kebutuhan  mendesak  mengingat  guna  keperluan  meredam  potensi meluas  atau  membesarnya  sebuah  persoalan,  sehingga  rumit  tidaknya  sebuah persoalan  atau  tindak  pidana  sangat  tergantung  seberapa  cepat  penyelesaian sebuah persoalan yang diajukan oleh masyarakat.
Saat  yang  sama  pula,  dalam  penentuan  waktu  penyelesaian,  terkadang ditentukan  juga  bentuk  forum  pertemuan  atau  mediasi  tersebut.  Pada  dasarnya aparat desa atau kepala desa dalam merencanakan (jika diperlukan) sebuah bentuk forum penyelesaian praktis hanya berdasarkan permintaan kedua belah pihak, dan aparat desa hanya menambahkan dalam bentuk masukan tau saran terkait dengan bentuk  forum  penyelesaian.  Ketika  sudah  disepakati  mengenai  kapan  dan  siapa- siapa saja yang akan dilibatkan dalam proses penyelesaian barulah proses mediasi dilakukan.  Tidak  jarang  proses  pnyelesaian  tidak  hanya  dilakukan  di  rumah pribadi  kepala  desa  melainkan  juga  dilakukan  di  ruang  Sentra  Pelayanan Kopolisian  Terpadu  (SPKT)  Polsek  Telaga  yang  membawahi  Desa  Mongolato sebagai wilayah hukumnya.
Ketiga, tahapan  musyawarah  penyelesaian.Dalam  tahapan  ini,  tentunya semua  keinginan  atau  permintaan  kedua  belah  pihak  atau  seluruh  pihak  yang terkait  dalam  tindak  pidana  yang  terajadi  telah  diketahu  oleh  aparat  desa  atau kepala  desa,  sehingga  tahapan  musawarah  dapat  berjalan  sesauai  dengan perncanaan dan pengaturan dari kepala desa yang bertindak sebagai mediator dan fasilitator.  Pada  saat  proses  mediasi,  selain  para  pihak  (Pelaku  dan  Korban)  atau keluarga kedua belah pihak, mediasi dihadiri juga oleh beberapa pihak, antara lain
pihak  kepolisian,  dan  tokoh  masyarakat.  Namun  keikutsertaan  pihak-pihak tersebut atau pihak lain, tentunya tergantung situasi dan bersifat kondisional, ada yang  atas  permintaan  kedua  elah  pihak,  maupun  inisiatif  aparat  desa  dengan pertimbangan keamanan dan kerahasiaan persoalan yang dimusyawarahkan.
Setelah  proses  penyelesaian  tindak  pidana  melalui  mediasi  dilakukan, seluruh butir-butir kesepakatan tidak hanya dalam bentuk lisan, namun juga butir- butir  kesepkatan  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  kesepekatan  antar  pihak (Pelaku dan korban) secara tertulis untuk menjadi pegangan bagi para pihak serta pihak mediator dalam hal ini pemerintah desa.
Keempat , pemenuhan hak dan kewajiban antara para pihak, dalam tahapan terakhir  ini  merupakan  kelanjutan  yang  tidak  terpisahkan  dengan  proses perdamaian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Sebagai  konsekunsi  terhadap perbuatan  pelaku,  tentunya  dalam  jenis  tindak  pidana  tertentu,  terkadang kesepakatan  tidak  hanya  terbatas  pada  pengakuan  kesalahan  dan  permohonan maaf  semata  dari  pelaku  terhadap  korban,  namun  juga  kesepakatan  dalam  hal pemenuhan  hak  korban,  baik  berupa  ganti  rugi,  maupun  kompensasi  yang  harus dibayarkan  atas  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  baik  bersifat  langsung  sesaat setelah  penandatangnan  kesepakatan  maupun  bersifat  tidak  langsung  sesuai kesepakatan  bersama.    Sanksi  dalam  perdamaian  pada  umumnya  dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, pertama: pelaku mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya, kedua: korban mendapatkan konfensasi biaya pengobatan  dan  perawatan  dan/atau  perbaikan  kendaraannya  atau  fasilistas  yang rusak.
Tahapan  penyelesaian  tindak  pidana  diatas  tentunya  tidak  bersifat  kaku, namun secara umum demikianlah tahapan yang dilakukan oleh aparat desa dalam menyelesaikan  perselisihan  secara  umum.Fleksibilitas  dalam  penyelesaian tersebut  tentunya  disebabkan  oleh  tidak  adanya  aturan  tertulis  terkait  dengan prosedur  penyelesaian  tindak  pidana  ditingkat  desa.  Senada  dengan  hal  tersebut menurut Bapak Umar Usman yang menjabat sebagai Kepala Urusan Umum desa mongolato menjelaskan bahwa:
“Sampai  hari  ini  desa  tidak  memiliki  prosedur  tertulis  terkait  cara penyelesaian  tindak  pidana,  karena  sebetulnya  kami  menyadri  bahwa urusan demikian bukanlah kewenangan kami, pada umumnya kewanangan kami  hanya  sebatas  pelayanan  administrasi  masyarakat  desa  dan pelayanan  lainnya  yang  barkaitan  dengan  upaya  menjaga  ketentraman masyarakat,  namun  sebagai  aparat  desa  yang  baik,  yang  siap  melayani masyrakat,  ketikata  ada  permintaan  masyarakat  untuk  menyelesiakan
kasus  penganiayaan,  perkelahian  antara  suamimistri,  tabrakan,  dll.  kami wajib untuk membantu” (Wawancara 25 Februari 2017).
Sebagai  sebuah  kebutuhan  masyrakat,  meskipun  tanpa  posedur  tertulis tahapan  penyelesaian  tindak  pidana  di  desa  mongolato  telah  berlangsung  lama, bahkan jauh sebelum adanya pemerintahan desa secara formal. Namun  meskipun tidak memiliki prosedur formal layaknya urusan lainnya, mekanisme ini dianggap cukup  membantu  para  pihak  korban  maupun  pelaku  itu  sendiri  melanikan  juga masyarakat,  bahkan  pihak  kepolisian  sekalipun.  Menurut Ipda  Rais  Panrita selaku Kanit Reskrim Polsek Telaga mengungkapkan bahwa:
“penyelesaian  yang  difasilitasi  oleh  ayahanda  cukup  membantu  tugas kepolisian, karena banyak kasus ternyata antara kedua belah pihak masih menginginkan  upaya  secara  damai.  Kami  pula,  ketika  ada  kasus,  tidak jarang  menyarankan  untuk  diselesaikan  ditingkat  desa,  setelah  mendapat penjelasan  dari  kami  atau  dari  kepala  desa,  para  pihak  pada  umumnya sepakat  untuk  menempuh  jalur  diluar  kepolisian” (Wawancara,  17 Februari 2017)
Selain itu, perihal prosedur tetap, saat ini hanya bersifat lisan saja, bahkan ketika  kebutuhan  akan  perdamaain  dinilai  harus  pada  saat  yang  sama  dimnana aparat  desa  menerima  laporan  dan  permintaan  penyelesaian,  maka  secara spontanitas  keputusan  perdamain  melalui  musyawarah  harus  dilakukan,  tadak harus menunggu hari lain untuk penyelesain, sekali lagi bahwa penyelesian tindak pidana  melalui  mediasi  oleh  aparat  desa  atau  kepala  desa  bersifat  kondisional, tergantung  jenis  tindak  pidananya,  permintaan  kedua  belah  pihak  dan  kesediaan aparat desa atau ayahanda.
A. Kedudukan  Hukum  Proses  Penyelesaian  Tindak  Pidana  (kejahatan) melalui Mediasi Penal oleh Aparat Desa di Desa Mongolato.
1. Kedudukan Hukum Mediasi atas Inisiatif Para Pihak
Praktek  Penyelesaian  Sengketa  Pidana  di  Luar  Pengadilan  yang dilakukan oleh Aparat Desa Mongolato, oleh penulis dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Pertama , tindak pidana yang di atur atau tuduk dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  dan Kedua ,  Delik  di  luar KUHP,  seperti  Undang-Undang  Lalu  lintas,  Perlindungan  Anak  dan  Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Terhadap  praktek  penyelesaian  sengketa  pidana  di  luar  pengadilan yang dilakukan oleh aparat desa mongolato atas keinginan kedua belah pihak
berdasarkan  tindak  pidana  yang  di  atur  dalam  KUHP  dapat  ditemui  pada kasus  penganiayaan  ringan  yang  terjadi  di  Desa  Mongolato  pada  Tangga  27 Februari,  Tahun  2015.  Peristiwa  penganiayaan  ini  dilakukan  oleh  pelaku dengan  Inisial    “EDO”  (27  Tahun)  terhadap  Korban  berinisial  “ANO”  (21 Tahun). Sesaat setelah terjadinya peristiwa tindak pidana pemukulan saat itu oleh  korban  langsung  dilaporkan  ke  pihak  aparat  desa,  pelaporan  tersebut langsung diteruskan ke Kepala Desa atau Ayahanda Mongolato. Kepala Desa mewakili aparat desa dan masyarakat desa sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur  pemerintahan  desa  tentunya  tidak  akan  menolak  dan  sudah  menjadi keawajiban untuk melayani segala urusan atau kebutuhan masyarakat. Setelah kesepakatan bentuk dan siapa saja yang menghadiri pelaksanaan musyawarah atau  mediasi  penyelesaian  tindak  pidana  disepakati  oleh  pihak-pihak  terkait, kesepakatan yang dihasilkan akan menjadi pegangan kedua belah pihak yang terlibat  dalam  tindak  pidana  penganiayaan  seperti  yang  telah  dijelaskan diatas.
Selain  kronologis  kasus  diatas,  pada  tanggal  14  Maret  2017,  saat penyusunan skrpsi  ini, penulis juga telah berhasil mendamaikan perselisihan antara  sepasang  suami  istri  dalam  perkara  tindak  pidan  kekerasan  dalam rumah tangga.Pelaku yang berinisial “ANIS” melakukan pemukulan terhadap korban yang berinisial“NIR” yang juga merupakan istri pelaku.Sesaat setelah kejadian  korban  bukannya  melaporkan  ke  pihak  yang  brewajib,  melainkan melaporkan  ke  kepala  desa.  Tidak  terbatas  pada  dua  (2)  kasus  yang  telah diuraikan  dalam  paragraph  sebelumnya,  namun  sebahagian  besar  dari  kasus pidana  yang diselesaikan oleh aparat desa adalah murni berdasarkan inisiatif kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah kasus pidana, baik pelaku atau kerban  langsung,  maupun  keluarga  kedua  belah  pihak,  shingga  kesepakatan yang dihasilkan merupakan solusi terbaik dalam oleh semua pihak.
Menurut kebiasaan yang selama ini dipraktekkan, setiap laporan serta permintaan  masyarakat,  terlepas  laporan  tersebut  telah  masuk  dipihak berwajib,  oleh  kepala  desa  tetap  akan  diselesaiakan  melalui  mekanisme perdamaian  antara  kedua  belah  pihak.  Pada  umumnya  ketika  kedua  belah pihak  telah  melakukan  penyelesaian  melalui  mediasi,  maka  secara  otomatis laporan  dikepolisian  akan  dicabut  atau  tidak  dilanjuti  pula  oleh  pihak kepolisian,  tentunya  dengan  berpegang  pada  kesepakatan  damai  yang  dibuat oleh kedua belah pihak yang berselisih dihapan mediator dalam hal ini kepala desa  dan  aparat  desa  lainnya,  dan  selama  ini  setiap  persoalan  dalam  hal  ini
tindak pidana yang diselesaiakn ditingkat desa selalu berhasil dengan sebuah kesepakatan antara pihak dalam bentuk perjanjian damai.
Senada  dengan  uraian  diatas,  menurut Anis  Muhamad yang merupakan  masyarakat  Desa  Mongolato  yang  juga  pernah  melakukan penyelesaian  perselisihan  rumah  tangga  dengan  cara  mediasi  oleh  Kepala Desa Mongolato mengungkapkan bahwa:
“Keinginan  melakukan  perdamaian  dengan  bantuan  kepala  desa merupakan  inisiatifnya  sendiri,  disamping  ini  merupakan  persoalan rumah  tangga,  proses  penyelesaian  oleh  ayahanda  dianggap  lebih bernuansa  kekeluargaan.  Selain  itupula  proses  penyelesaian  tidak menyita waktu berhari-hari ”. (Wawancara, 14 Juli 2018)
Selain  itu,  terkait  dengan  hal  diatas,  menurut Sayaiful  Yunus warga Desa Mongolato yang merupakan keluarga dari Korban kecelakaan lalu lintas mengungkapkan bahwa:
“karena  penyelesaian  yang  cepat,  tidak  kaku  dan  berhasil  dalam mendamaiakan,  tanpa  harus  melaporkan  ke  kepolisian,  dengan  jasa kepala  desa,  kami dapat  menyelesaikan kasus  yang menimpa keluarga kami. Oleh karena itu, saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kami melapor dan  meminta  kepada  ayahanda  untuk  memediasi  dengan  pelaku. (Wawancara, 12 Juli 2018)
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  (2014:  42)    pada  pokoknya  praktek penyelesaian  tindak  pidana  di  Indonesia  pada  umumnya,  terdapat  2  (dua) macam. Pertama, yaitu penyelesaian secara penal. Dalam upaya penal, tindak pidana  yang  dilakukan  dalam  penyelesainnya  diarahkan  untuk  menempuh proses  hukum  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, dengan istilah lain upaya penal diselesaikan melalui jalur pengadilan. Kedua, upaya  non  penal.  Upaya  non  penal  lebih  mengedepankan  upaya  preventif yang bersifat pencegahan terhadap tindak pidana yang mungkin akan terjadi, sehingga  praktek  penyelesaian  tindak  pidana  dapat  dilakukan  semacam  ini tentunya.
Terkait  penyelesaian  secara  non  penal,  yaitu  cara-cara  penyelesian yang  cenderung  mengenyampingkan  prosedur  formal,  dengan  menempuh upaya musyawarah untuk mufakat yang saat ini dikenal dengan mediasi penal seyogyanya  merupakan  prosedur  yang  telah  dikembangkan  dalam  prinsif restorative  justice. Namun  jauh  sebelum  itu  dalam  msyarakat  adat  dengan
identitas  dan  budaya  tersendiri  termasuk  dalam  hal  penyelesaian  perkara hukum  ataupun  sengketa  atau  konflik  dengan  cara  hukum  adat.  Konflik- konflik  ataupun  perselisihan  yang  dilakukan  oleh  orang  atau  sekelompok masyarakat  yang  menimbulkan  ketegangan  social  akan  kembali  pulih bilamana  reaksi  masyarakat  berupa  pemberian  sanksi  adat  atau  kewajiban adat telah dilakukan dan dipenuhi oleh si pelanggar.
Berbeda halnya dalam  masyarakat  adat, di  desa mongolato misalnya, status  desa  bukanlah  sebuah  desa  adat,  sehingga  kedudukan  hukum  atau legalitas  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  dengan  cara  mediasi  oleh  kepala desa  perlu  dianalisa  secara  mendalam,  disisi  lain  pengaturan  hukum penyelesaian  model  ini  pada  prinsipnya  belum  mendapat  tempat  dalam peraturan  perundang-undangan  secara  tersurat,  namun  beberapa  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  seperti    dalam  PERMA  Nomor  2  Tahun 2012 tentaga batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, PERMA Nomor 1  Tahun  2016  tentaga  prosedur  mediasi  di  pengadilan,  Surat  Kepolisian Negara  Republik  Indonseia  No.  Pol:B/3022/XXI/2009/SDEOPS,  tertanggal 14  Desember  2009  perihal  penanganan  khusus  melalui  Alternatif  Dispute Resolition  (ADR)  telah  menjadi  dasar  dalam  pelaksanaa  mediasi  penal, namun terbatas pada kalangan komponen sistem peradilan pidana tertentu.
Penulis berpendapat bahwa dengan telah diterapkannya mediasi penal dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  melalui  mediasi  kepala  desa mongolato walaupun perundang-undangan belum mengaturnya,
sesungguhnya  telah  terjadi  pergeseran  paradigma  adanya  cara  penyelesaian hukum  privat  ke  dalam  hukum  publik  dan  dengan  melihat  telah  banyaknya praktik  mediasi  penal  dalam  menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  baik dengan  mekanisme  yang  disaksiakan  oleh  aparat  kepolisain  maupun  tanpa disaksiakan  kepolisian,  musyawarah  secara  kekeluargaan  dengan  mediasi kepala  desa  atau  aparat  desa,  menunjukkan  adanya  kebutuhan  masyarakat untuk  adanya  mediasi  penal  yang  merupakan  perwujudan  keadilan  restoratif sebagai  alternatif  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  yang  terjadi  di  desa mongolato  guna  menghindari  kesulitan  yang  ada  dalam  proses  peradilan pidana.

## 2. Kedudukan Hukum Mediasi atas Inisiatif Pihak Kepolisian
Berbeda halnya dengan mediasi yang dilakukan oleh aparat desa atau kepala  desa,  yang  terjadi  selama  ini  adalah  inisiatif  bukan  hanya  lahir  dari kedua  belah  pihak  saja,  namun  terkadang  justru  inisaatif  untuk  penyelesaian
tindak pidana secara dami melalui musyawarah  datang dari pihak kepolisian ketika korban tindak pidana melakukan pelaporan pada kepolisian dalam hal ini kepolisian sektor telaga.
Pada sektitar pertengahan bulan Oktober 2017 oleh aparata desa telah diterima sebuah permintaan untuk menyelesaiakan sebuah kasus pencemaran nama baik melalui Facebook. Pelaku pencemaran merupakan dua bersaudara dengan  inisial  “FA”  dan  “FE”  sebagai  pelaku  dan  korban  berinisial  “Isa”.
Sabelum  laporan  serta  permintaan  diterima  oleh  kepala  desa,  korban  telah melaporkan serat mengadukan tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian sektor  telaga,  karena  petrimbangan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik melalui  faecebook  merupakan  delik  aduan,  makan  pihak  kepolisian menyarankan  kepada  kedua  belah  pihak  dalam  hal  ini  korban  dan  pelaku untuk  mempertimbangkan  konsekuansi  hukum  yang  akan  dilalui  jika  kasus yang  melibatkan  mereka  di  tindak  lanjuti  melalui  prosedur  formal  yang berlaku pada umumnya.
Menurut Tahir Ismail yang merupakan warga Desa Mongolato yang juga  merupakan  Tokoh  Masayarakat  di  Desa  Mongolato  saat  wawancara menjelaskan bahwa:
“Dalam penyelesaian perselisihan antara warga, saat dikantor polisi, banyak  warga  yang  terkadang  diarahkan  untuk  menemui  ayahanda, bahkan  sudah  menjadi  sebuah  kebiasaan,  terlebih  tindak  pidana  yang menyangkut  perselisihan  antara  suami  istri,  memang  kita  tau  bahwa ada  undang-undang  KDRT,  namun  kebanykan  ketika  istri  mengadu, selalu  pihak  polisi  menyarankan  untuk  menemui  ayahanda  untuk berdamai.  Tidak  terbatas  pada  perselisihan  rumah  tangga,  bisa  juga, perkelahian, fitnah, dll..” (Wawancara, 13 Juli 2018)
Tidak  jarang,  setelah  mendengarkan  dan  mendapat  penjelasan  dan pertimbangan  dari  pihak  penyidik,  keduaa  belah  pihak  yang  berselisih  dan hendak  melaporkan  atu  sama  lain,  mengurungkan  niatannya  dan  menempuh jalur  perdamaian  melalu  mediasi.  Selain  mediasi  yang  dilakukan  langsung oleh pihak kepolisian, dalam banyak kasus justru pihak kepolisian dalam hal ini  penyidik  polsek  telaga  mengarahkan  bahkan  merekomendasikan  pihak yang berselisih dalam hal ini pelaku dan korban untuk menyelesaikan dengan bantuan  kepala  desa  atau  ayahanda  mongolato,  sehingga  terlepas  dari persoalan  memiliki  landasan  hukum  ataupun  tidak,  para  pihak  dalam penyelesaian, baik pelaku, korban, mediator tetap meyakini bahwa, cara-cara
penyelesaian  tindak  pidana  melalui  mediasi  (mediasi  penal)  untuk menghasilkan kesepkatan perdamaian masih menjadi kebutuhan masyarakat, khusunya masyarakat desa mongolato, sehingga oleh kepala desa atau aparat desa,  praktek  ini  terus  dilakukan  sebagai  upaya  menjaga  ketentraman  dan hubungan baik antara masyarakat.
Inisiatif  oleh  pihak  kepolisian  secara  umum,  khususnya  penyidik polsek  telaga  menurut IPTU  Nedy  Lamuna selaku  Kepala  Seksi  Humas Polsek Telaga mengatakan bahwa:
“Proses  penyelesaian  tindak  pidana  oleh  ayahanda  cukup  membantu kinerja pihak kepolisian, untuk itu ketika ada laporan atau aduan dari masyarakat  kami  tidak  lantas  menindak  lanjuti  laporan  atau  aduan tersebut. Dalam banyak kasus, ketika kasus tersebut hanya merupakan persoalan  yang  terjadi  dalam  lingkup  rumah  tangga,  misalkan kekerasan  dalam  rumah  tangga,  atau  delik  aduan  atau  tindak  pidana yang  dikategorokan  tindak  pidana  ringan,  kami  justru  menyarankan untuk  melakukan  perdamaian.  Sehingga  setiap  ada  kasus  yang tergolong  ringan  maka  kami  terkadang  merekomendasikan  untuk diselesaiakan  dengan  bantuan  mediasi  oleh  ayahanda” (Wawancara,
17 Juli 2018)
Dalam  penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  masyarakat desa mongolato, baik atas inisiatif para pihak ataupun atas rekomendasi pihak kepolisian,  pada  hakikatnya  merupakan  praktik  penyelesaian  yang  masih dibutuhkan  masyarakat,  meskipun  sampai  saat  ini  praktik  demikian  belum satupun diatur dalam perundang-undangan, namun sesungguhnya merupakan perwujudan  keadilan  restoratif  sebagai  alternatif  dalam  menyelesaikan perkara  pidana  yang  terjadi  di  desa  mongolato  guna  menghindari  kesulitan yang ada dalam proses peradilan pidana.
Terkait kedudukan hukum praktik penyelesaian tindak pidana di Desa Mongolato yang telah mengadopsi model penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan mediasi penal dalam hukum progresif, yang memandang realitas empiris tentang bekerjanya hukum  di  masyarakat merupakan ketidak puasan dan  keprihatinan  terhadap  kinerja  dan  kualitas  penegakan  hukum  secara umum.  Model  ini  tentunya  mendelegasikan  kedudukan  prosedur  hukum diluar  dari  ketentuan  formal  yang  berlaku,  dengan  melihat  kebutuhan masyarakat  setempat  dalam  mewujudkan  penanganan  konflik  ( conflict handlin) dengan kepala desa bertindak sebagai seorang mediator, berorientasi
pada proses ( process orientation), model proses yang informal, serta bersifat partisipatif.
Dalam penanganan penyelesaian melalui mediasi di Desa Mongolato, Kepala  Desa  berperan  sebagai  seorang  mediator  yang  tugas  utamnya  adalah menemukan  titik  temu  atau  solusi  perdamaian  serta  mendorong  para  pihak terlibat aktif dalam proses komunikasi, para pihak (pelaku dan korban) tidak dianggap  sebagai  objek  melainkan  subjek  yang  dianggap  mampu bertanggungjawab  dan  berbuat,  sehingga  pelaku  kejahatan  mendapatkan sanki  atau  kewajiban  yang  setimpal  terhadap  terhadap  konflik  yang diciptakannya. Berorientasi pada proses maksudnya adalah dalam melakukan mediasi  para  pihak  lebih  mengutamakan  proses  daripada  hasil  yakni menyadarkan  pelaku  tindak  pidana  akan  kesalahanya.  pihak  korban,  situasi dan  kondisi  yang  mendukung  tanpa  ada  ketergesaan  yang  pada  akhirnya dapat membuat gagal tujuan mediasi itu sendiri. Selain itu mediasi dilakukan dalam  sebuah  proses  yang  informal,  tidak  bersifat  birokratis,  menghindari prosedur  hukum  yang  ketat,  namun  menghasilkan  kesepakatan  berupa  win- win solusion yang merupakan keinginan masing-masing pihak
B. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Proses  Penyelesaian  Tindak  Pidana (Kejahatan) melalui Mediasi Penal oleh Aparat Desa di Desa Mongolato. Penyelesaian tindak pidan melalui musyawarah yang dilakukan oleh aparat Desa  Mongolato  dalam  hal  ini  kepala  desa  mongolato  yang  juga  dikenal  dengan mekanisme  penyelesaian  tindak  pidan  melalui  mediasi  penal  adalah  merupakan suatu  bentuk  alternatif  penyelesaian  tindak  pidana  yang  merunjuk  pada  peran yang  ditampilkan  pihak  ketiga  sebagai  mediator  dalam  menjalankan  tugasnya menengahi  dan  menyelesaikan  tindak  pidana  antara  para  pihak.  Pada  awalnya mekanisme penyelesaian dengan model alternatif penyelesaian sengketa ini hanya dikenal  dalam  ranah  hukum  perdata.Seiring  dengan  perkembangan  masyarakat yang  diikuti  dengan  pembaharuan  hukum  pidana,  mediasi  penal  lahir  sebagai perwujudan  kearifan  lokal  dengan  determinasi  hukum  kebiasaan,  hukum  adat yang  ada  di  Indonesia  pada  umunnya.Di  Desa  Mongolato  sendiri,  praktik penyelesaian tindak pidana, baik atas permintaan kedua belah pihak maupun atas rekomendasi  pihak  kepolisian  dengan  model  mediasi  penal  bukan  tanpa  alasan dan  pertimbangan.  Berikut  ini  alasan  atau  pertimbangan  yang  dijabarkan  dalam faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses  penyelesaian  tindak  pidana  (kejahatan) melalui mediasi penal oleh aparat desa di Desa Mongolato.

## 1. Faktor Hukum
Dari  hasil  pengamatan  dan  analisa  secara  mendalam  terhadap  proses penyelesaian  tindak  pidana  (kejahatan)  melalui  mediasi  penal  oleh  aparat desa  di  Desa  Mongolato,  secara  umum  terdapat  beberapa  hal  yang mempengaruhi,  namun  dalam  beberapa  faktor  tersebut  hanya  terdapat  satu faktor  yang  menjadi  penghambat  atau  kekurangan  dalam  pelaksanaan praktik penyelesaian selama ini, yaitu berupa tidak adanya landasan hukum (aturan tertulis) baik berupa kewenangan kepala desa atau aparat desa dalam melaksanakan  penyelesaian  tindak  pidana,  maupun  prosedur  yuridis  formil terhadap  praktik  penyelesaian  tindak  pidana  yang  selama  ini  dilakukan  di masyarakat  Desa  Mongolato  (faktor  hukum  itu  sendiri).  Tidak  hanya terbatas pada Desa Mongolato, dalam masyarakat desa yang lain yang telah mempraktekkan hal  yang sama pastinya mengalami hal  yang sama. Praktik penyelesaian  tindak  pidana  menurut  sistem  peradilan  pidana    dalamhukum acara  pidana  Indonesia  secara  umum  masih  menganut  hukum  peninggalan penjajah Belanda yang sangat mengedepankan aspek legalitas.
Penyelesaian yang mengedepankan aspek legalitas tersebut adakalanya dianggap tidak mengakomodir hak-hak dari para korban secara utuh  tapi  malah  memberikan  suatu  ketidakharmonisan  persepsi  dari peraturan  itu  sendiri  sehingga  tingkat  pelanggaran  terhadap  peraturan tersebut  semakin  meningkat  dikarenakan  ketidakpercayaan  masyarakat terhadap nilai-nilai  yang senyatanya tidak memperjuangkan  aspek keadilan dan tidak melahirkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, ditambah lagi  persoalan  kekakuan  hukum  dan  proses  yang  berbelit-belit  memakan waktu yang cukup lama membuat penyelesaian dengan prosedur formal saat ini jauh dari aspek keadilan.
Seiring perkembangan saat ini, ada hal baru yang terjadi dalam hukum pidana  Indonesia.Maraknya  penyelesaian  tindak  pidana  secara  damai mislkan  saja  yang  dipraktekan  selam  ini  dimasyarakat  desa  mongolato tentunya  memberikan  aroma  baru  namun  merupakan  kebiasaan  yang  telah tumbuh  sejak  lama  dalam  sistem  kebiasaan  masyarakat  dalam  kehidupan Indonesia sebagai sebuah.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  menjadi  tolak ukur  peraturan  hukum  pidana  di  Indonesia,  secara  tegas  tidak  mengenal istilah  damai  ketika  suatu  tindak  pidana  terjadi.Namun  ketika  dihadapkan dengan  hal  tersebut,  seolah-olah  ketidakpastian  dan  inkonsistensi  asas hukum  pidana  yang  terkait  dengan  perdamaian  dalam  hukum  pidana
menjadi  goyah  dan  langsung  terbantahkan.Salah  satu  bentuk  kebijakan dalam hukum pidana yang ingin ditawarkan dan sedang berusaha dibangun dalam  rekonstruksi  berpikir  dalam  Konsep  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP)  yang baru adalah mengenai  mediasi penal  atau dikenalnya perdamaian  dalam  hukum  pidana.  Terkait  hal  ini,  menurut Ipda  Rais Panrita selaku Kanit Reskrim Polsek Telaga mengungkapkan bahwa:
“Praktek  penyelesaian  tindak  pidana  yang  selama  ini  dilakukan  di  desa mongolato  hampir  keseluruhannya  berhasil,  karena  banyak  kasus  oleh kedua  belah  pihak  alhamdulillah  tercapai  kesepakatan  damai,  selain  itu juga  sangat  jarang  ditemukan  bahkan  hampir  tidak  ada  ditemukan  kasus yang ketika diselesaiakn oleh ayahanda, mengalami kebuntuan atau tidak mendapatkan  hasil  berupa  perdama.  Namun  keberhasilan  tersebut biasanya  kami  minta  pernytaan  damai  berupa  tertulis,  atau  surat pernyataan,  meningat  jangan  sampai  terkait  proses  tersebut  ada  yang berkeberatan dan melaporkan kembali ke kepolisian. Karena tidak semua kasus  yang  diselesaiakn  melalui  mediasi  oleh  kepala  desa  merupakan delik  aduan,  ada  juga  delik  murni.  Memang  dari  segi  hukum,  praktik semacam  ini  belum  diatur  dalam  undang-undang  seperti  KUHAP” (Wawancara, 17 Juli 2018)
Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, terutama dalam mekanisme  penyelesaian  tindak  pidana  yang  cepat,  mengedepankan komunikasi  antara  pihak  serta  bentuk  penyelesaian  yang  nonformal,  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  pada  saat  itu,  penyelesaian  melalui  mediasi oleh  kepala  desa  di  Desa  Mongolato  merupakan  perwujudan  keinginan masyarakat  untuk  bertindak  sebagai  subjek  dalam  penyelesaian  konflik. Namun  berbicara  pada  tataran  normative,  sebagai  sebuah  sistem  hukum haruslah  memiliki  landasar  hukum  untuk  menjunjung  tinggi  asas  legalitas sebagai konsekunsi logis sebuah Negara Hukum.
Menurut  penulis,  sebagai  sebuah  pembenaran  atas  segala  tindakan perangkat desa dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dengan model mediasi  penal  yang  mengedepankan  komunikasi  antara  pihak  yang  terkait, secara praktis landasan kewenangan terhadap praktik tersebut dapat dijawab dalam  berbagai  teori  pembaharuan  hukum  pidana  khusunya  pada  hakikat kajian  sosiologi  hukum  yang  berusaha  untuk  mengkaji  hukum  sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya, contoh rillnya berupa  praktik  mediasi  penal  oleh  masyarakat  desa,  baik  oleh  aparat  desa, maupun  lembaga-lembaga  terkait.  Selain  it,  menurut  penulis  dalam
kewajiban serta hak kepala desa  yang melekat  berdasarkan undang-undang desa, dapat pula menjadi landasan yuridis meskipun hanya bersifat tersirat.

## 2. Faktor Masyarakat
Secara  umum,  penegakkan  hukum  merupakan  sebuah  konsesnsus yang  lahir  dari  keinginan  masyarakat  guna  tercapainya  kedamain  di  dalam masyarakat  itu  pula  (Soerjono  Soekanto,  2012:  45).Sebagai  sebuah  realita dalam  masyarakat,  khusunya  Masyarakat  Desa  Mongolatao  bahwa disamping  sebagai  sebuah  sistem  yang  mengikuti  perkembangan pembaharuan  hukum  pidana,  khususnya  penyelesaian  perkara  pidana dengan  pendekatan  non  penal,  proses  penyelesaian  tindak  pidana  dengan mediasi penal oleh aparat desa Mongolato sampai dengan saat ini memiliki daya  tarik  tersendiri  dan  hal  itulah  yang  menjadi  faktor  pendukung eksistensi  praktik-paraktik  penyelesaian  tindak  pidana  (kejahatan)  oleh aparat desa di Desa Mongolato. Faktor pendukung tersebut antara lain:
1) Sebagai  wadah  pengakuan  kesalahan,  pemaafan  serta  tanggung  jawab pelaku terhadap korban.
Selain  dengaan  penyelesian  melalui  mediasi  kepala  desa  tidak  menyita waktu  yang lama, penyelesaian model ini juga merupakan langkah awal pengidentifikasian  persoalan  dalam  hal  ini,  perbuatan  pelaku  terhadap kejahatan  yang  dialkukannya,  setalah  pengidentifikasian  berhasil tentunya  proses  ini  mnsyaratkan  peangakuan  atas  kesalahan  serta pemaafan tehadap pihak terkait. Setelah seluruh proses terlaksana dengan baik, maka sanksi yang diangkan dalam kesepakatan haruslah mencakup pertanggung  jawaban  palaku  terhadap  korban,  termasuk  didalamnya upaya  pemulihan  korban  diantaranya  hak-hak  atas  kesejahteraan  dari korban yang berlaku untuk siapa pun yang menjadi korban tindak pidana, yang merupakan prinsip utama dalam proses mediasi penal dalam hukum pidana pada umumnya.
2) Wadah  penyelesaian  yang  melibatakan  kepentingan  keseluruhan  para pihak guna pencapaian kesepakatan.
Dalam  penyelesaian  tindak  pidana  oleh  aparat  desa  atau  keala  desa  di Desa Mongolatao merupakan cerminan kebiasaan yang lahir dari budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Desa Mongolato.Sedangkan budaya  dan  nilai-nilai  secara  umum  dalam  hukum  nasional  belum diakomodasi sehingga menimbulkan ketidakpastian, padahal masyarakat dalam  penyelesaian  tindak  pidana  selalu  menggunakan  mekanisme
musyawarah keseluruhan pihak terkait. Di dalam penyelsaian ini, korban dan  pelaku  didudukan  sebagai  subjek,  sehingga  kualitas  proses  bukan hasil  untuk  menentukan  yang  kalah  dan  menang,  melainkan  kesadaran akan dari masing-masing pihak untuk saling menghargai hingga tercapai penyelesaian win-win solution.
3) Cerminan penyelesaian konflik masyarakat desa.
Layakna  karekter  masyarakat  desa  pada  umumnya  di  Indonesia,  yang masih  menjaga  nilai  buadaya  dalam  pergaulan  keseharian,  masyarakat Desa Mongolato masih sangat menjunjung tinggi, cara-cara penyelesaian konflik menurut kebiasaan yang telah diwarisakan secara turun temurun. Shingga  terhadap  jenis  tindak  pidana  tertentu,  mekanisme  penyelesaian melalui kepala desa atau ayahanda merupakan kebiasaan yang masih sulit ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Berkaitan  dengan  beberapa  faktor  diatas,  menurut Masdin  Thalib yang  merupakan  masyarakat  Desa  Mongolato  yang  juga  sebagai  tokoh masyarakat mengatakan bahwa:
“Karakter masyarakat yang masih menginginkan penyelesaian melalui mediasi  oleh  ayahnda  atau  kepala  desa  sudah  merupakan  kebiasaan sejak  dulu.  Kebiasaan  tersebut  sampai  saat  ini  masih  dipertahankan. Selain  alasan  proses  yang  sederhana  dan  cepat,  faktor  kebiasaan merupakan  faktor  pendukung  masih  dipraktekannya  penyelesaian perselisihan  antara  warga  Desa  Mongolato” (Wawancara,  13 Februari 2017)

## PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  uraian  pembahasan  yang  telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari hasil penelitian  yang dilakukan oleh penulis, dari tiga tahun terkahir di Desa Mongolato diketahui telah terlaksana penyelesaian tindak pidana oleh  Aparat  Desa  sebanyak  delapan  belas  (18)  kasus,  baik  atas  inisiatif korban  dan  pelaku,  maupun  atas  rekomendasi  pihak  Kepolisian  Sektor Telaga. Adapun kedudukan hukum penyelesaian tindak pidana oleh aparat Desa Mongolato, baik atas inisitaif para  pihak maupun atas rekomendasi pihak  kepolisian  memiliki  kedudukan  hukum  yang  sama,  yaitu  berupa penerimaan  masyarakat  terhadap  praktik  mekanisme  mediasi  penal sebagai  bagian  dari  kebutuhan  masyarakat  dalam  mewujudkan  keadilan
restoratif  sebagai  alternatif  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  yang terjadi  di  desa  mongolato  guna  menghindari  kesulitan  yang  ada  dalam proses peradilan pidana yang bersifat formal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana oleh Aparat Desa di Desa Mongolato terbagi atas dua, yaitu: 1) . Faktorhukum, bahwa praktik penyelesaian tindak pidana oleh Aparat Desa di Desa Mongolato, belum mendapat landasan yuridis, baik kewenangan Kepala Desa maupun prosedur  formil  dalam  praktik  yang  selama  ini  dilakukan  di  masyarakat Desa Mongolato. 2) Faktor Masyarakat, pelaksanaan praktek penyelesaian ini  masih  dianggap  sebagai  wadah  pengakuan  kesalahan,  pemaafan  serta tanggung  jawab  pelaku  terhadap  korban,  wadah  penyelesaian  yang melibatakan  kepentingan  keseluruhan  para  pihak  guna  pencapaian kesepakatan,  serta  cerminan  penyelesaian  konflik  masyarakat  desa layaknya  karekter  masyarakat  desa  pada  umumnya  di  Indonesia,  yang masih menjaga nilai budaya dalam pergaulan keseharian.
B. Saran
Merujuk  pada  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  diatas,  bahwa  kenyataan yang  ada  praktek  penyelesaian  tindak  pidana  melalui  mekanisme  musyawarah, maka penulis merekomenadsikan beberapa hal dalam saran sebagai berikut:
1. Terkait  kenyatan  selama  ini  yang  dipraktek  oleh  masyarakat  desa  dalam menyikapi  penyelesaian  tindak  pidana  melalui  mekanisme  nonformal, hendaknya pemerintah membuat sebuah aturan yang mampu mengakomodir, minimal dapat menjadi landasan yuridis formal, sehingga keberlangsungan  praktek  yang  ternyata  membantu  tugas-tugas  komponan sietm  peradilan  pidana  dalam  menekan  jumlah  perkara,  dapat  berjalan dengan baik tanpa ketakutan terhadap prinsif kepastian hukum.
Terhadap  komponen  sistem  peradilan  pidana  pada  umumnya,  khusunya  pihak kepolisian  agar  tetap  membuka  peluang  selebar-lebarnya  dalam  hal  pemilihan mekanisme  penyelesaian  konflik  kuhusunya  hukum  pidana  tertentu,  agar  para pihak terkait bisa duduk sebagai subjek dalam proses penyelesaian tindak pidana selama  tidak  bertabrakan  dengan  nilai  keseimbangan  yang  ada  dalam  kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Sumber Buku
Abdussalam dan DPM Sitompul , 2007, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung,
Jakarta.
Achmad Ali , 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) , Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Adami Chazawi , 2009, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta , Rajawali Pers, Jakarta.
Andi Zainal Abidin , 2007, Hukum Pidana1 . Sinar Grafika, Jakarta.
Andi Hamzah . 2009. Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP . Sinar Grafika, Jakarta.
Barda Nawawi Arief , 2014. Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidan:
Perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru, Kencana, Semarang
, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara . Genta Publising. Yogyakarta.
Burhan Ashshofa , 2007, Metode Penelitan Hukum, cetakan Ke-III, Rineka, Jakarta.
Jimly Asshiddihie , 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis , PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
Lilik Mulyadi , 2015. Mediasi Penal dalam system peradilan pidan di Indonesia, PT. Alumni, Bandung.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Muladi , 2009, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
R. Soesilo , 2009. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan implementasinya, Sinar Grafika , Jakarta
Romli Atmasasmita , 2011, Teori dan kapita selekta Kriminologi , Refika Aditama, Bandung.
, 2009, Sistim Peradilan Pidana, Persfektif Eksistensialisme dan Abolisionisme , Bina Cipta, Bandung.
Siswanto Sunarso , 2014. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika , Jakarta.
Sudiarto , 2015. Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia , Pustaka Reka Cipta, Bandung.
Suratman dan Philips Dhillah , 2014, Metode Penelitian Hukum , Alfabeta,
Bandung.
Soerjono Soekanto , 2012, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum , Rajawali Pers, Jakarta.
Takdir Rahmadi , 2011, Mediasi penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta.
Wirjono Prodjodikoro , 2008, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia. Alumni, Jakarta.
Yesmil Anwar dan Adang , 2010. Kriminologi, Bandung, PT Refika Aditama.
Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.