Pemikiran Politik dalam tafsi > r fath } al-Qadi > r:
Pembacaan atas konsep ketatanegaraan dalam al-Qur’an yang ditulis al-syauka > ni
Yusuf hanafi
UIN Malang, Jawa Timur, Indonesia sufi_rmi@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan ini membahas tentang pemikiran politik dalam tafsir fath } al- Qadi > r . Tujuan yang dimaksudkan dalam penelitian terhadap Tafsi > r Fath } al-Qadi > r ini adalah gagasan-gagasan tentang ketatanegaraan. Penulis  menggunakan  metode  analisis  teks  untuk  menyingkap gagasan-gagasan  tentang  ketatanegaraan  ini  yang  dibatasi  pada konsep kepemimpinan dan musyawarah, konsep hak warganegara untuk memperoleh keadilan, dan konsep hak warganegara untuk hidup  berserikat  dan  berkumpul.  Hasilnya  adalah  bahw  kajian tentang  politik  secara  garis  besar  dibagi  dua:  political  theology dan political philosophy. Pertama, adalah studi atas ajaran-ajaran politik berdasarkan wahyu Tuhan. Kedua, ini adalah studi tentang pemikiran atau filsafat politik yang merupakan cabang dari filsafat sehingga  tekanannya  lebih  kepada  pemikiran.  Penulis  menilai judul disertasi Arief “Pemikiran Politik dalam Tafsir Fath al-Qadir ” itu misleading. Misleading, dikarenakan judul seharusnya adalah “Teologi Politik dalam Tafsir Fath al-Qadir”.
Kata kunci: fath } al-Qadi > r, ketatanegaraan, politik ketuhanan.

## Yusuf Hanafi

## Abstract
THE POLITICAL THOUGHT IN TAFSIR FATH AL-QADIR } : READING  OVER  THE  CONSTITUTIONAL  CONCEPT  OF THE QUR’AN WRITTEN BY AL-SYAUKA > NI . This paper discusses the political thought in the fath } al-Qadi > r interpretation. The intended purpose in research on Tafsi > r Fath } al-Qadi > r  is about the constitutional ideas. The author uses text analysis methods to reveal the ideas about this constitutional that is restricted to the concept of leadership and consultation, the concept of the right of the citizens to obtain justice and  the  concept  of  the  right  of  the  citizens  to  live  organising  and gathered. The result is integrators said the study about politics outline is  divided  into  two:  political  theology  and  political  philosophy.  The First, is a study of the teachings of politics based on the revelation of God. The second, this is the study of thinking or political philosophy which is a branch of philosophy so that the pressure more to mind. The Writer considered the Title of  Arief  Dissertation “Pemikiran Politik dalam Tafsir Fath al-Qadir” is misleading. Misleading, because the title should be “Teologi Politik dalam Tafsir Fath al-Qadir”.
Keywords: Fath } al-Qadi > r, the constitutional, political godhead.

## Pendahuluan
a.
Terdapat konsensus di sebagian kalangan umat Islam bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah pemimpin yang harus diteladani, dan masyarakat  politik  Madinah  yang  dibangunnya  haruslah  dijadikan referensi utama. Telah dipahami pula bahwa Muhammad Saw. bukan hanya pemimpin agama melainkan juga seorang pemimpin politik. Dalam diri Nabi, dua kekuatan itu telah bersatu-padu. Jika legalitas kepemimpinan agamanya diperoleh dari Allah Swt., maka legitimasi kepemimpinan  politiknya  didapat  dari  masyarakat  pendukungnya. 1 Tak salah jika kemudian muncul jargon al-Isla > m di > n wa siya > sah (Islam merupakan agama sekaligus berdimensi politik). 2
1 Abd  Moqsith  Ghazali,  “Menolak  Islam  Politik”  dalam Jurnal  Tashwirul Afkar: Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Edisi 12 (Jakarta: LAK- PESDAM NU, 2002), hm. 174.
2 Untuk melengkapi argumen di atas, berikut kutipan statement afirmatif dari sejumlah orientalis yang mengiyakan relasi Islam dan politik. Dr. V. Fitzgerald dalam  “ Muhammedan  Law ”  berkata,  “ Islam  bukanlah  semata  agama  (a  religion), namun  ia  juga  merupakan  sebuah  sistem  politik  (a  political  system).  Meskipun  pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam, yang mengklaim diri
THE POLITICAL THOUGHT IN TAFSIR FATH AL-QADIR } : READING OVER THE CONSTITUTIONAL CONCEPT OF THE QUR’AN WRITTEN BY AL-SYAUKA > NI
Pemikiran Politik dalam Tafsi > r Fath } Al-Qadi > r
Pada  perkembangannya,  topik  ini  menjelma  menjadi  salah satu diskursus yang kontroversial dan seolah menjadi “beban sejarah” yang sampai detik ini belum tuntas. Timbulnya kontroversi tersebut tidak lepas dari watak ajaran Islam yang sangat elastis dan interpretatif. Harus diakui bahwa umat Islam tidak memiliki konsep ketatanegaraan yang  jelas  dan  kongkret.  Masalah  inilah  yang  pada  akhirnya menimbulkan penafsiran beragam, baik terhadap nas sendiri maupun terhadap praktik politiknya. Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari fenomena sejarah yang polyinterpretable semacam ini. Pada satu sisi, hampir setiap Muslim percaya akan pentingnya penerapan prinsip- prinsip Islam dalam seluruh segmen kehidupan. Sementara pada saat yang sama, karena sifat Islam yang polyinterpretable itu, tidak pernah ada  pandangan  tunggal  mengenai  bagaimana  Islam  dan  politik  itu mesti dikaitkan secara tepat. 3
Dalam  lokus  kehidupan  politik  kenegaraan,  tertangkap fenomena kecanggungan umat Islam untuk memecahkan persoalan- persoalan  fundamental,  seperti  bagaimana  mencari  kaitan  yang pas  antara  Islam  dan  politik;  bagaimana  memposisikan  syariat Islam  dalam  konteks  negara  modern  demokratis;  dan  bagaimana syariat  Islam  itu  mesti  dipahami  dan  dipraktikkan.  Kecanggungan- kecanggungan  ini  kemudian  berimplikasi  pada  lahirnya  berbagai jenis eksperimentasi politik. Secara kategorial, para pemikir Muslim
mereka sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas pondasi bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras, yang tidak dapat dapat dipisahkan satu sama lain .” Prof. C. A. Nallino seperti dikutip oleh Sir. T. Arnold dalam bukunya “ The Caliphate ” ber- kata, “ Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan: agama (a religion) dan negara (a state). Dan batas-batas teritorial negara yang ia bangun itu terus terjaga se- panjang hayatnya .” Dr. Schacht mengemukakan dalam Encyclopedia of Social Sciences , “ Islam lebih dari sekadar agama: ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan .” Prof. Gibb menyatakan dalam “ Muhammedanism ”, “ Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam bukanlah sekadar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangunan ma- syarakat yang independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem kepemerinta- han, perundang-undangan dan institusi .” Lihat Muhammad D } iya > ’ ad-Di > n Ra’is, Teori Politik Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 5 – 6.
3 Bahtiar Efendi, Islam dan Negara: Tranformasi Pemikiran dan Praktik Pol - tik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 11.

## Yusuf Hanafi
terfragmentasi ke dalam tiga kelompok. 4 Kelompok pertama dengan gigih menginginkan diwujudkannya syariat Islam dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  melalui  pranata  negara,  misalnya  dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Masuk dalam kelompok ini adalah Muhammad ‘Abduh, Muhammad Ras } i > d  Rida,  H { asan  al-Banna,  Abu > al-A’la > al-Maudu > dy,  dan  Ras } i > d al- Gannus } y. 5
Kelompok  berikutnya  memandang  bahwa  hubungan  agama dengan  masalah  politik-kenegaraan  adalah  persoalan  etika  (moral). Islam  tidak  menginginkan  pemisahan  agama  dari  politik  karena agama  diperlukan  untuk  memperbaiki  dan  memperhalus  politik, serta  membimbing  para  pemimpin  menuju  kemaslahatan  warga. Kelompok  ini  menganggap  bahwa  negara  Madinah  adalah  model negara  demokratis  yang genuine, dan  Nabi  Muhammad  adalah
4 Kategorisasi  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  membuat  kotak-kotak  yang ketat, tetapi hanya sekadar upaya untuk memahaminya dalam konteks sosiologi pe- mikiran  masing-masing.  Periksa  M.  Yusuf  Wijaya, “Visi-Visi  Pemikiran  Keislaman: Upaya Klasifikasi Pemikiran Keislaman Timur Tengah” dalam Islam Garda Depan: Mo- saik Pemikiran Islam Timur Tengah, ed. M. Aunul Abied Shah, dkk.(Bandung: Mizan, 2001), hlm. 38.
5 Nama-nama  yang  masuk  dalam  kelompok  ini  meski  memiliki  visi  p - mikiran yang searah, namun tidak berarti identik dalam seluruh produk pemikiran partikularnya. Sebagai contoh, ‘Abduh dan Rid } a yang sama-sama mengusung frase, di > n wa syar‘i , serta mengakui perlunya kepemimpinan dan kekuasaan politik karena manusia memiliki kecenderungan negatif untuk mengabaikan ajaran agama apabila tidak ditopang dengan otoritas dan kepemimpinan, menekankan pentingnya legislasi (pembuatan hukum) oleh manusia dan perlunya pengembangan mekanisme yang menopangnya. H } asan al-Banna, meski juga menekankan keharusan membentuk pe- merintahan Islam, namun ia tidak menekankan dinamisme hukum dan tugas legislasi dalam pemerintahan dan negara Islam, karena syariat dipandangnya sebagai sistem hukum yang sudah lengkap dan terperinci. Lain halnya dengan Rashid al-Gannushy yang  berpandangan  bahwa  pembentukan  negara  Islam  merupakan  tujuan  jangka panjang. Sebelum tujuan jangka panjang tercapai, umat Islam dapat berpartisipasi dalam suatu pemerintahan bukan Islam dalam rangka membangun sistem pemer- intahan pluralis yang memberikan kekuasaan pada partai mayoritas. Aliansi seperti ini perlu untuk meredam agresi penguasa dan menghindari kediktatoran. Dalam hal ini, partisipasi dalam aliansi politik adalah prasyarat yang termasuk kategori kewa- jiban keagamaan dalam rangka transisi menuju pemerintahan Islam yang demokratis. Lihat elaborasi selengkapnya dalam “Entri Islam dan Negara” ,  Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 65.
Pemikiran Politik dalam Tafsi > r Fath } Al-Qadi > r
seorang  demokrat  yang  sejati  dan  otentik.  Tokoh-tokoh  yang berhaluan seperti ini, antara lain: Ah } mad Ami > n, Muh } ammad H } usayn Haykal, Fazlur Rahman, Robert N. Bellah, Nurcholish Madjid, Amin Rais, dan Jalaluddin Rahmat. 6 Kelompok ketiga menolak penerapan syariat  dan  pembentukan  negara  Islam.  Bagi  mereka,  Islam  adalah agama, bukan negara ( al-Isla > m di > n la > daulah ). Lebih lanjut, mereka menampik  idealisasi  politik  Nabi  di  Madinah.  Para  pemikir  yang berada dalam spektrum pemikiran ini, antara lain: ‘Ali ‘Abd ar-Raziq, Qamaruddin Khan, Muhammad Ahmad Khalf Allah , Faraj Faudah, dan Abdurrahman Wahid. 7
Di  kalangan mufassiru > n juga  terdapat  kecenderungan  untuk berbicara dalam lapangan politik. Ibn Jari > r at } -T { abari (wafat 310 H) dalam Tafsi > r  at } -T { abari misalnya  banyak  berbicara  tentang  kepala negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. 8 Mufassir lain adalah  Abu > Qa > sim  Muh } ammad  ibn  ‘Umar  az-Zamakhsyari  (467 –  538  H/1027  –  1144  M)  dalam Tafsi > r  al-Kasysya > f .  Dia  banyak menguraikan tentang negara moral dalam kaitannya dengan eksistensi
6 Abd Moqsith , “Menolak Politik Islam” , hlm. 175.
7 Qamaruddin Khan (cendekiawan Pakistan, lulusan Universitas Aligarh) berpandangan bahwa tidak ada teori tentang negara di dalam al-Qur’an. Nabi Mu- hammad Saw. memang menegakkan “rezim politik”, tetapi hal itu merupakan peris- tiwa insidental yang terkait dengan situasi kesejarahan, bukan tujuan asasi misi kera- sulannya. Pendapat senada dilontarkan oleh Muhammad Ahmad Khalf Allah yang berpendapat bahwa Islam adalah agama, bukan negara ( al-Isla > m di > n la daulah ). Mak- sudnya, asas pembentukan negara ialah keharusan yang bersumber dari kehidupan sosial yang pengelolaannya diserahkan oleh agama kepada masyarakat, bukan teks Ilahi yang diturunkan dalam al-Qur’an. Penolakan terhadap gagasan negara Islam, atau Islam sebagai agama dan negara juga diberikan Faraj Faudah, pengkritik pedas penerapan syariat di Mesir. Faudah menganut prinsip pemisahan politik dari agama, antara negara dan Islam.  Bahkan, dalam pandangannya, pembedaan ini perlu dilaku- kan demi kebaikan agama dan negara (pemerintahan). Agama terhindar dari manip- ulasi politik, dan pemerintahan terlaksana tanpa beban yang bersumber dari partiku- larisme keagamaan. Baca uraian selengkapnya Qamaruddin Khan, Political Concept in The Qur’an (Lahore: Islamic Book Foundation, 1982), hlm. 75-76. Bandingkan dengan Muhammad Ahmad Khalf Allah , al-Qur’an wa ad-Daulah (Kairo: Maktabah al-Anjalu al-Mis } riyyah, 1973), hlm. 57-60.
8 Lihat Abu Ja’far Muhammad ibn Jari > r at-Tabari, Tafsir al-Tabari (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 97.

## Yusuf Hanafi
ima > mah dalam  menolak  kezaliman. 9 Selanjutnya  adalah  Abu > ‘Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Qurt } ubi (wafat 671 H) dalam Tafsi > r al-Qurt } ubi yang  banyak  berbicara  tentang ima > mah dalam  konteks hukum fiqh. 10 Berikutnya  Abu > Fida > Isma > ’i > l  ibn  Kas \ i > r  ad-Dimasyqi (wafat 774 H) dalam Tafsi > r Ibn Kas \ i > r yang banyak mengupas tentang konsep ima > mah dengan argumentasi rasional. 11
Salah seorang mufassir yang juga berbicara tentang pemikiran politik Islam adalah Muhammad ibn ‘Ali Muhammad ibn ‘Abd Allah asy-Syauka > ni . 12 Lebih  jauh,  pemikiran  politik  as-Syauka > ni  dalam Tafsir  Fath } al-Qadi > r telah  diteliti  oleh  Ahmad  Fahmy  Arief  dalam disertasi yang ditulisnya tahun 1997 untuk menyelesaikan Program Doktor  dalam  Ilmu  Agama  Islam  di  Institut  Agama  Islam  Negeri (IAIN,  sekarang  UIN)  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  dengan  judul “Pemikiran Politik dalam Tafsi > r Fath } al-Qadi > r ”. 13 Adapun makalah ini ditulis dengan tujuan untuk me- review disertasi Arief tersebut. Sebelum  melakukan  elaborasi  lebih  jauh,  perlu  dipertegas terlebih  dahulu  bahwa  istilah  pemikiran  politik  yang  dimaksudkan Arief  dalam  penelitian  ini  ialah  gagasan-gagasan  tentang ketatanegaraan. 14 Gagasan-gagasan  tentang  ketatanegaraan  ini dibatasi  pada  konsep  kepemimpinan  dan  musyawarah,  konsep
9 Lihat Abu > Qa > sim Ja > r Allah Mah } mu > d ibn ‘Umar al-Zamakhsyari, Tafsi > r al-Kasysya > f (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, t.t.), juz 3, hlm. 372.
10 Lihat Abu > ‘Abd Allah Muhammad ibn Ah } mad Al-Qurt } uby, al-Ja > mi’ li Ah } ka > m al-Qur’a > n (Beirut: Da > r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 273.
11 Lihat Abu > Fida’ Isma > ’i > l ibn Kas \ i > r ad-Dimasyqi, Tafsi > r Ibn Kas \ i > r, (Mesir:
Da > r Ihya > ’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), juz 4, hlm. 32.
12 Lihat Muhammad ibn ‘Ali Muhammad as-Syauka > ni, Tafsi > r Fath } al-Qadi > r (Mesir: Da > r al-Fikr, 1973), hlm. 8 13 Ahmad Fahmy Arief, Pemikiran Politik dalam Tafsi > r Fath } al-Qadi > r (Dise - tasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997), hlm. 15.
14 Pengertian ini merujuk kepada pengertian politik yang berkenaan de - gan  kekuasaan  dan  susunan  masyarakat,  serta  pengertian  politik  yang  berkenaan dengan kekuasaan dan konsep negara. Sebagaimana dimaklumi bahwa di dalam ilmu politik terdapat beberapa konsep di mana konsep kekuasaan dan konsep negara mer- upakan dua konsep yang terpenting. Lihat Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 189. Periksa pula A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 9.
Pemikiran Politik dalam Tafsi > r Fath } Al-Qadi > r
hak  warganegara  untuk  memperoleh  keadilan,  dan  konsep  hak warganegara  untuk  hidup  berserikat  dan  berkumpul.  Penelitian  ini adalah penelitian kepustakaan ( library research ). Sehubungan dengan sumber  data  penelitian  ini  adalah  ayat-ayat  al-Qur’an  dan  berfokus pada sebuah tema, maka penelitian ini termasuk kajian tafsir dengan pendekatan tafsir tematis ( tafsi > r mawd } u’iy ). Sedangkan pendekatan dan  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  pendekatan  dan analisis semantik.
Pembahasan B.
Sketsa Biografi dari al-Ima
1. > m asy-Syauka > ni
Nama  lengkapnya  ialah  Muhammad  ibn  ‘Ali  Muhammad ibn  ‘Abd Allah as-Syauka > ni  as } -S { an’ani.  Beliau  lahir  di  desa  Hijrah Syaukan, Yaman pada hari Senin, 28 Dhulqa’dah 1172 H dan wafat pada hari Selasa, 27 Jumada al-Akhir 1250 H di usia sekitar 78 tahun. 15 Asy-Syauka > ni  dibesarkan  di  kota  San’a,  sekarang  ibukota  Republik Yaman. Beliau pertama-tama menimba ilmu agama dari ayahandanya sendiri, kemudian dari para ulama kenamaan di San’a dan sekitarnya. 16
Selanjutnya  beliau  aktif  mengajarkan  ilmunya.  Di  antara  sekian banyak  muridnya  tercatat  nama  anaknya  sendiri  yang  bernama ‘Ali  ibn  Muhammad  asy-Syauka > ni.  Puteranya  yang  masih  belia  ini dikenal sebagai anak yang saleh dan menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan. 17
15 Asy-Syauka > ni, Tafsi > r Fath } al-Qadi > r, juz 1, hlm. 4-8.
16 Di antara ulama tersebut adalah as-Sayyid al-‘Alla > mah ‘Abd ar-Rahma > n ibn  Qa > sim  al-Mada > ni,  al-‘Alla > mah  Ah } mad  ibn  ‘A < mir  al-Hada > ’i,  al-‘Alla > mah  Ah } mad ibn Ah } mad al-Harazi, as-Sayyid al-‘Alla > mah Isma > ’i > l ibn al-H } asan ibn Ah } mad ibn al-H } asan ibn Ima > m al-Qa > sim ibn Yahya al-Khaula > ni, as-Sayyid al-‘Alla > mah Abd Allah ibn al-H { usain ibn ‘Ali ibn al-Ima > m al-Mutawakkil ‘Ala Allah , al-‘Alla > mah al-H { asan ibn Isma > ’i > l al-Magribi, as-Sayyid al-Ima > m ‘Abd al-Qadi > r ibn Ah } mad, al-‘Alla > mah Hadi ibn H } usain al-Qarini, al-‘Alla > mah ‘Abd ar-Rahma > n H } asan al-Akwa’, as-Sayyid al-‘Alla > mah ‘Ali ibn Ibra > hi > m ibn Ah } mad ibn ‘A < mir, as-Sayyid al-‘A < rif Yahya ibn Muhammad al- H { aus \ i dan masih banyak yang lain. Lihat ibid ., hlm. 8.
17 Muridnya yang lain adalah al-‘Allamah Husain ibn Muhsin as-Sab’i al-Ans } ari al-Yamini, Muhammad ibn H { asan asy-Syajani az-Zima > ri, al-‘Alla > mah asy-Syaikh ‘Abd al-Haqq ibn Fad } al al-Hindi, asy-Syari > f al-Ima > m Muh } ammad ibn Na > s } ir al-H { azimi dan masih banyak lagi yang lain. Lihat ibid.

## Yusuf Hanafi
Karena  keluasan  ilmu  pengetahuan  dan  kedalaman wawasannya,  asy-Syauka > ni  pada  zamannya  dijuluki  sebagai  lautan ilmu  yang  tidak  bertepi  ( bah } r  al-‘ulu > m ),  matahari  pengetahuan ( syams al-fuhu > m ), Syaikh al-Isla > m, Qa > d } i al-Qud } a > t, dan lain sebagainya. Beliau dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan agama, seperti tafsir, hadis, fikih, ushul fikih, sejarah, ilmu kalam, filsafat, balaghah, mantiq, dan lain sebagainya. Asy-Syauka > ni tidak  hanya  mengamalkan  ilmu-ilmunya  dengan  cara  mengajar, namun  juga  dituangkannya  dalam  berbagai  karya  tulis.  Tercatat sebanyak 18 buah karya tulisnya yang diterbitkan dalam bentuk buku dan 146 buah karya tulisnya yang lain dalam wujud manuskrip. Karya- karya tulis utama dari as-Syauka > ni, antara lain: kitab Tafsir Fath } al- Qadi > r, kitab Nail al-Aut } a > r, kitab Tuh } fat az \ -Z \ a > kiri > n, dan masih banyak lagi yang lain. 18 Hampir semua karya tulis asy-Syauka > ni diselesaikan sebelum usia 36 tahun. Produktivitasnya mulai berkurang sejak dia diangkat sebagai hakim di S } an’a pada masa pemerintahan al-Ima > m al- Mans } ur ‘Ali ibn ‘Abba > s (1775 – 1809 M). Pada masa pemerintahan al- Mahdi ‘Abd Allah (1815 – 1835 M), asy-Syauka > ni menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. 19
18 Karya-karya tulisnya yang lain adalah kitab Irsya > d as-S | iqa > t ila > Ittifa > q asy- Syara > ‘i ‘ala > al-Tauhi > d wa al-Ma’a > d wa an-Nubuwwah, kitab at } -T { aud al-Muni > f fi al-Intis } af li as-Sa’d min as-Syarif, kitab T } ayyib an-Nasyr fi al-Masa’il al-‘As } r, kitab Fi Ikhtila > f al-‘Ulama’ fi Taqdi > r Muddat an-Nifas, kitab Fi Hadd as-Safar allaz \ i Yajibu ma’ahu Qas } r as } -S { alat, kitab al-Mukammilah fi al-Basmalah, kitab Fi Anna at } -T { ala > q la Yatba’u at } - T { ala > q, kitab Fi Ibt } a > l Da’wah al-Ijma’ ‘ala Tahri > m as-Sama’, kitab Bugyah fi > Mas’alah ar-Ru’yah, kitab Irsya > d al-Gabi ila > Maz\ab Ahl al-Bait fi S } ah } b an-Naby, kitab Irsya > d al-Mustafi > d ila Daf’i Kala > m ibn Daqi > q al-‘Id fi al-Ittilaq wa at-Taqyi > d, kitab ad-Dawa’ al-‘Ajil li Daf’i al-‘Aduw as-Sa’il, kitab ‘Ajibah fi Raf’i al-Mazalim wa al-Ma‘a > s } im, kitab ad-Durr an-Nadi > d fi > Ikhla > s Kalimah at-Tauh } i > d, kitab Fi > Wuju > b Tauh } i > d Allah ‘Azza wa Jalla, kitab al-Maqa > lah al-Fakhi > rah, kitab Nuzlah al-Ahdaq fi > ‘Ilm al-Istiqa > q, kitab Raf’ ar-Raibah fi > ma > Yaju > zu wa ma > la > Yaju > zu min al-Gi > bah , kitab Kasyf al-As \ ar ‘an H { ukm asy-Syaf’ah bi al-Jiwa > r, kitab Was } iyyu al-Marqu > m fi > Tah } ri > m at-Tah } alli bi az\-Z |\ ahab li ar-Rijal ‘ala > al-‘Umu > m, kitab fi > H { ukm al-Tas’i > r, kitab Nas } r al-Jauhar fi > Syarh } H } adi > s \ Abi > az \-Z|\ ar, kitab Tanbi > h al-Ams \ a > l ‘ala > Jawa > z al-Isti’a > nah min Kha > lis } al-Ma > l, dan lain seba- gainya. Lihad ibid. 19 Lihat ibid.
Pemikiran Politik dalam Tafsi > r Fath } Al-Qadi > r
Kitab Tafsir Fath } al-Qadi > r yang akan ditelaah ini terdiri dari lima jilid. Kitab ini memiliki dua keistimewaan. Pertama, uraiannya menggabungkan  antara  metode riwa > yah dan  metode dira > yah . Diidentifikasi riwa > yah, karena  tafsir  ini  menggunakan  ayat-ayat  al- Qur’an , hadis-hadis  Rasul  Saw.,  dan  pendapat  para  sahabat  dalam menjelaskan isi kandungan ayat-ayat al-Qur’an. Diidentifikasi dira > yah, karena  tafsir  ini  menggunakan  kaidah-kaidah  kebahasaan  dalam menganalisis ayat-ayat al-Qur’an. 20
Keistimewaan  keduanya  ialah,  kitab  ini  ditulis  oleh  seorang ulama Syi‘ah Zaidiyyah, yaitu al-Ima > m as-Syauka > ni. Sekte ini disebut dengan Syi’ah Zaidiyyah karena pengikut sekte ini berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh al-Ima > m Zaid ibn ‘Ali ibn Husayn ibn ‘Ali ibn ‘Abi > T { alib. 21 Di antara ajaran sekte ini adalah ima > m afd } al. Menurut pengikut sekte ini, ‘Ali ibn Abi > t } alib lebih afd } al (utama) daripada Abu > Bakr as } -S { iddi > q. Namun demikian dalam teologi sekte Zaidiyyah tetap  mengakui  kekhalifahan  Abu > Bakras } -S { iddi > q, ‘Umar  ibn  al-Khat } t } ab,  dan  ‘Us\ma > n  ibn  ‘Affa > n.  Tetapi  yang  lebih afdhal adalah ‘Ali ibn Abi T { alib, sedangkan tiga khalifah pendahulunya disebut oleh mereka dengan ima > m mafd } u > l. 22 Pemetaan Pemikiran Politik dalam 2. Tafsi > r Fath al-Qadi > r
Masalah  pokok  penelitian  ini  ialah  bagaimana  pemikiran politik dalam kitab Tafsir Fath } al-Qadi > r. Untuk memperoleh jawaban yang jelas dari masalah pokok di atas, maka sub-sub masalah dipetakan sebagai berikut: bagaimana konsep kepemimpinan dan musyawarah menurut  kitab Tafsi > r  Fath } al-Qadi > r ;  bagaimana  hak  warganegara untuk  memperoleh  keadilan  menurut  kitab Tafsi > r  Fath } al-Qadi > r ; dan bagaimana konsep hak warganegara untuk hidup berserikat dan berkumpul menurut kitab Tafsi > r Fath } al-Qadi > r .
20 Muhammad Husain az \ -Z | ahabi, at-Tafsi > r wa al-Mufassiru > n (Mesir: Da > r al-Kutub al-Mis } riyyah, 1976), juz 1, hlm. 152.
21 Ali Must } afa al-Gurabi, al-Fira > q al-Isla > miyyah wa Nasy’ah ‘Ilm al-Kala > m ‘inda al-Muslimi > n (Mesir: Muhammad ‘Ali Syahib, t.t.), hlm. 289.
22 Ahmad  as-Syahrastani, al-Milal  wa  an-Nih } al (Beirut:  al-Ma’a > rif,  t.t.), hlm. 154.

## Yusuf Hanafi
tafsir ayat-ayat al-Qur’an yang Berkaitan dengan kepemim- a. pinan dan musyawarah menurut kitab Tafsir Fath } al-Qadi > r Sebelumnya  perlu  ditegaskan  terlebih  dahulu  bahwa  yang dimaksud  dengan term pemimpin  di  sini  adalah  pemegang  kendali kekuasaan  dalam  kaitannya  dengan  kenegaraan.  Adapun  yang dimaksud  dengan  terma  musyawarah  di  sini  ialah  proses  bertukar pendapat  untuk  memperoleh  kebenaran. 23 Secara  terinci  dalam sub  pembahasan  ini  akan  diuraikan  konsep  pemikiran  politik  asy- Syauka > ni  tentang  kepemimpinan  dan  musyawarah,  syarat-syarat seorang  pemimpin,  loyalitas  rakyat  kepada  pemimpin,  kewajiban pemimpin untuk melindungi hak-hak rakyat serta etik musyawarah dalam Islam.
Menurut  asy-Syauka > ni,  al-Qur’an  menggunakan  terma khali > fah, 24 ulu > al-amri, 25 ima > m dan ma > lik untuk  pengertian pemimpin. 26 Terma khali > fah secara  umum  berarti  pengganti kedudukan  kepemimpinan  Nabi, 27 secara  khusus  berarti  kepala pemerintahan  umat  Islam. 28 Terma ulu  al-amri diartikan  sebagai institusi kepemimpinan yang terdiri dari para ima > m , sult } a > n, h } a } kim dan tokoh-tokoh pemegang kekuasaan berdasarkan syariat Islam. 29 Terma ima > m diartikan sebagai pemimpin umat Islam yang dapat diteladani dan  dijadikan  sebagai  contoh  kehidupan  duniawi  dan  ukhrawi. 30 Terma ma > lik diartikan sebagai orang yang memiliki wewenang untuk mengatur  pemerintahan.  Kewenangan  itu  diperolehnya  melalui suksesi turun temurun. 31
Menurut asy-Syauka > ni, syarat-syarat seseorang untuk menjadi pemimpin menurut al-Qur’an ialah yang bersangkutan harus benar-
23 Abdul Mun’im Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an (Jaka - ta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 231.
24 Kata khali > fah dalam al-Qur’an ditemukan di 6 tempat: QS. 2:30; 39:26; 6:165; 10:73; 27;62; dan 58:7.
25 Kata ulu > al-amri ditemukan di 2 tempat: QS. 4:59 dan 4:83.
26 Adapun kata ima > m ditemukan dalam QS. 2:124, sedangkan kata ma > lik dalam QS. 2:247.
27 Arief, Pemikiran Politik, hlm. 78.
28 Ibid., hlm. 78.
29 Ibid ., hlm. 89 – 92.
30 Ibid ., hlm. 92 – 93.
31 Ibid ., hlm. 93 – 94.
Pemikiran Politik dalam Tafsi > r Fath } Al-Qadi > r benar beriman kepada Allah Swt. dan dibuktikan dengan sepak terjang sehari-hari, memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan berbadan sehat. Orang kafir dan munafiq tidak dibenarkan tampil sebagai pemimpin umat Islam. 32 Pada dasarnya seorang pemimpin itu harus ditaati oleh rakyatnya. Tetapi ketaatan kepada seorang pemimpin tidak berlaku, apabila pemimpin yang bersangkutan berbuat melampaui batas, yaitu berlaku syirik kepada Allah Swt.
Seorang pemimpin, menurut asy-Syauka > ni, wajib melindungi kepentingan  rakyat,  terutama  yang  menyangkut  lima  kepentingan pokok  ( mabadi’  khamsah )-nya.  Kelima  kepentingan  itu  ialah: agama,  jiwa,  keturunan,  harta  dan  akal.  Rakyat  berhak  menuntut perlindungan  menyeluruh  atas  lima  kepentingan  pokok  tersebut kepada pemimpin. 33
Terma musya > warah oleh  asy-Syauka > ni  diartikan  saling memberi  dan  saling  mengambil  pendapat  dalam  suatu  pertemuan. Dalam  proses  bertukar  pendapat  itu,  akan  diperoleh  mutiara- mutiara  berharga  dan  pikiran-pikiran  cemerlang  yang  mungkin tidak  didapatkan  dalam  berfikir  sendirian.  Unsur-unsur  etika  yang harus  diperhatikan  dalam musya > warah ialah  menghargai  pimpinan musya > warah dan  menghargai  pendapat  orang  lain.  Setiap  anggota musya > warah harus meminta izin kepada pimpinan musya > warah untuk berbicara dan untuk keperluan lainnya. Setiap anggota musya > warah harus menghargai pendapat orang lain, terlepas dari bagus-tidaknya pendapat tersebut. 34
Menurut  as-Syauka > ni,  pimpinan musya > warah mempunyai kewenangan  untuk  mengatur  jalannya musya > warah .  Keputusan untuk  memberi  izin  kepada  anggota musya > warah yang  mempunyai keuzuran  untuk  meninggalkan musya > warah, atau  memperkenankan atau  menolak  permohonan  anggota musya > warah untuk  angkat bicara,  tergantung  pada  situasi  dan  kondisi.  Materi-materi  yang dimusyawarahkan, menurut asy-Syauka > ni, meliputi masalah-masalah umum  yang  menyangkut  perang  dan  damai,  yang  menyangkut kesejahteraan  dan  kemaslahatan  orang  banyak,  dan  lain  sebagainya yang tidak diatur oleh wahyu dan sunnah Rasul Allah Saw. Adapun
32 Ibid., hlm. 78.
33 Ibid. , hlm. 88.
34 Ibid ., hlm. 97 – 103.

## Yusuf Hanafi
masalah-masalah  yang  sudah  jelas  petunjuknya  dalam  wahyu  dan sunnah Rasul Allah Saw., tidak perlu dimusyawarahkan lagi. tafsir  ayat-ayat  al-Qur’an  yang  Berkaitan  dengan  hak b. Warga negara untuk memperoleh keadilan menurut kitab Tafsi > r Fath } al-Qadi > r
Al-Qur’an  menggunakan  terma al-‘adl dan al-qist } untuk pengertian  keadilan.  Menurut  asy-Syauka > ni,  terma al-‘adl diartikan  sebagai  keadilan  distributif,  yaitu  suatu  pandangan  yang menitikberatkan  kepada  persamaan,  tidak  berat  sebelah,  dan  tetap berada  di  tengah-tengah. 35 Adapun  terma al-qist } diartikan  sebagai keadilan proporsional, yaitu suatu pandangan yang menitikberatkan kepada  penempatan  sesuatu  sesuai  dengan  proporsinya  dan pemenuhan hak seseorang sesuai dengan proporsinya. 36
Menurut asy-Syauka > ni, keadilan ilahiyah ialah suatu pandangan yang  menitikberatkan  kepada  loyalitas  manusia  sebagai  makhluk ciptaan Allah Swt. kepada Yang Maha Kuasa. Pada sisi ini keadilan identik dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada kekuasaan Allah Swt. Inti dari keadilan ilahiyah ini ialah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya selain Allah Swt. 37
Menurut  asy-Syauka > ni,  terdapat  perbedaan  antara  keadilan ( al-‘adl ),  kebajikan  ( al-ih } sa > n ),  dan  kejahatan  ( asy-syarr ).  Apabila pemberian balasan melebihi porsinya, maka disebut dengan al-ihsan . Sedangkan jika kurang dari porsinya, maka disebut dengan as-Syarr . Prinsip-prinsip  keadilan  itu,  menurutnya,  bertumpu  pada  rakyat, dalam  hal  ini  pada  unsur  manusia  sebagai  orang  yang  diperintah. Rakyat  mempunyai  persamaan  hak  di  hadapan  undang-undang Allah Swt. Tidak boleh ada perbedaan di antara mereka, semuanya diperlakukan sama di hadapan Allah Swt. 38
35 Ibid. , hlm. 130. 36 Ibid. , hlm. 129.
37 Ibid. , hlm. 131.
38 Ibid. , hlm. 129 – 130.
Pemikiran Politik dalam Tafsi > r Fath } Al-Qadi > r tafsir ayat-ayat al-Qur’an yang Berkaitan dengan hak Warga c. negara  untuk  hidup  Berserikat  dan  Berkumpul  menurut kitab Tafsir Fath } al-Qadi > r
Menurut  asy-Syauka > ni,  untuk  hidup  berserikat  dan berkumpul,  maka  yang  perlu  dibina  adalah  persaudaraan  yang berdasarkan ajaran Islam. Persaudaraan itu identik dengan keimanan. Berbagai pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara sesama mukmin,  penyelesaiannya  adalah  kembali  kepada  ajaran  Islam  itu sendiri. Penekanan penyelesaiannya itu diarahkan kepada penyadaran pada tiap-tiap individu bahwa mereka itu berasal dari keturunan ( z \ urriyyah ) yang sama, yaitu Nabi Adam a.s. dan isterinya Hawwa. 39
Dalam  realitas  kehidupan,  keragaman  ras,  suku  dan  adat istiadat tidak dapat dihindari. Kendati berbeda-beda dalam suku, ras dan kebiasaan, namun komunitas masyarakat itu dapat diikat dengan agama yang satu, yaitu Islam. Di dalam Islam, tidak ada perbedaan suku,  ras  dan  kebiasaan,  semuanya  dipandang  sama  di  hadapan Allah Swt.
Perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  di  antara sesama  mukmin,  menurut  asy-Syauka > ni,  harus  segera  didamaikan. Penyelesaian  yang  berlarut-larut  dapat  mengakibatkan  retaknya persaudaraan yang pada gilirannya akan membawa kepada robohnya keutuhan  bangsa  dan  negara.  Jangan  sampai  terjadi  hanya  karena persoalan-persoalan  kecil  akan  membawa  kepada  rapuhnya  tali silaturahmi antara sesama mukmin. 40
Menurutnya, dalam kelompok besar yang terdiri dari banyak suku, ras dan adat istiadat, maka tidak tertutup kemungkinan adanya sikap  saling  berbangga  antarkelompok.  Jika  terjadi  sikap  saling membanggakan  kelompoknya  masing-masing,  maka  akan  terjadi saling menghina satu terhadap yang lain. Dalam hal ini as-Syauka > ni menekankan  kepada  mereka  yang  saling  berbangga  dan  saling menghina tadi untuk merenungkan terma ( ىس�ع ), yang artinya ialah boleh jadi .  Dengan resep tersebut, potensi saling menghina satu sama lainnya  dapat  diredam.  Terma  di  atas  menyadarkan  mereka  yang
39 Ibid. , hlm. 176.
40 Ibid. , hlm. 178 – 180.

## Yusuf Hanafi
bertikai  bahwa  boleh  jadi  yang  dihina  lebih  baik  dari  mereka  yang menghina. 41
Pembacaan Kritis atas Pemikiran Politik asy-Syauka 3. > ni antara a. Political Theology dan Political Philosophy
Kajian tentang politik secara garis besar, menurut Leo Strauss, dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua: political  theology dan political philosophy .  Yang  pertama  adalah  studi  atas  ajaran-ajaran  politik berdasarkan  wahyu  Tuhan.  Di  Abad  Pertengahan,  misalnya,  yang dikembangkan  adalah political  theology .  Sedangkan  yang  kedua  ini adalah studi tentang pemikiran atau filsafat politik. Dan, ini adalah cabang dari filsafat sehingga tekanannya lebih kepada pemikiran. 42
Hamid  Enayad,  seorang  intelektual  Muslim  asal  Iran  dalam bukunya yang berjudul Modern Islamic Political Thought , mengatakan bahwa dalam tradisi Islam pemikiran filsafat politik tidak berkembang karena  pemikiran  politik  diajarkan  dalam  2  disiplin  yang  berbeda, yakni  disiplin  fikih  dan  disiplin  filsafat.  Ironisnya,  dalam  tradisi keilmuan  Islam  yang  mendominasi  adalah  disiplin  fikih,  karenanya tidak bisa keluar dari paradigma political theology (teologi politik). 43
Dalam  konteks  ini,  penulis  ingin  memberikan  kritik  kepada  asy- Syauka > ni  (sebagai  penulis Tafsi > r  Fath } al-Qadi > r ),  sekaligus  kepada Ahmad  Fahmy  Arief  yang  mencoba  mengidentifikasi  ajaran-ajaran politik dalam kitab tafsir yang ditulis pada abad 13 H tersebut.
Dalam  analisis  penulis,  asy-Syauka > ni  jelas  berangkat dari  paradigma  teologi  politik.  Selain  karena  memposisikan  diri sebagai  “penafsir”  wahyu-wahyu  Tuhan  (baca:  al-Qur’an),  teramati secara  jelas  bahwa  asy-Syauka > ni  memiliki  preferensi  kuat  pada perspektif fikih dalam mengupas ayat-ayat politik al-Qur’an. Adalah mengherankan, asy-Syauka > ni (1172 H - 1250 H) yang hidup pasca Abad  Pencerahan  (meminjam  istilah  Barat)  tetap  menampilkan diri sebagai sosok pemikir yang konservatif. Telah menjadi mafhum
41 Ibid. , hlm. 184.
42 Transkrip Diskusi Buku “Asas Moral dalam Politik” (Moral Foundation of Politics) ,. www. freedominstitute .com. Diakses tanggal 11 September 2015.
43 Ibid . Masih menurut Enayat, dalam Islam sebenarnya ada tradisi pem - kiran politik yang sangat maju dan liberal. Misalnya adalah pemikiran Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rusyd dan lain-lain. Namun sekali lagi kesemuanya itu menjadi mandeg karena kajian politik Islam lebih berorientasi pada fikih.
Pemikiran Politik dalam Tafsi > r Fath } Al-Qadi > r
bahwa di Abad Pertengahan teori dan ruang politik didominasi oleh teologi agama. Dalam ungkapan yang lebih lugas, legitimasi politik selalu meniscayakan adanya legitimasi doktrin agama. Namun seiring dengan hadirnya para pemikir politik modern--seperti: Machiavelli, Hobbes,  Descartes,  dan  lain-lain,  tampak  ada  transformasi  yang massif. Misalnya, legitimasi bukan lagi menjadi hak agama, melainkan rakyat (publik).
Meski  demikian,  ada  titik  di  mana  kita  dapat  memahami “pilihan” ajaran politik asy-Syauka > ni. Secara akademis, asy-Syauka > ni dibesarkan oleh tradisi keilmuan negeri Yaman, yang secara intelektual nyaris tidak memiliki kontak dengan tradisi keilmuan Barat. Berbeda dengan  Mesir  misalnya,  yang  sejak  invasi  Napoleon  Bonaparte  di akhir Abad 18 telah berinteraksi dengan Eropa. Keterputusan dialog intelektual  inilah  yang  mencetak  asy-Syauka > ni  menjadi  seorang konservatif yang setia terhadap tradisi (baca: agama).
Terkait  dengan  kesimpulan  penulis  bahwa  perspektif  tafsir asy-Syauka > ni itu cenderung fiqh oriented, di sini dapat dikemukakan sejumlah  dalil.  Di  antaranya  tentang  persyaratan  seseorang  untuk menjadi pemimpin. Menurut asy-Syauka > ni, yang bersangkutan harus benar-benar  beriman  kepada Allah Swt.  dan  dibuktikan  dengan sepak terjang sehari-hari, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, dan berbadan  sehat.  Orang kafir dan munafiq tidak  dibenarkan  tampil sebagai pemimpin umat Islam. 44 Contoh lainnya adalah soal materi- materi yang dapat dimusyawarahkan. Menurut asy-Syauka > ni, hanya meliputi masalah-masalah umum yang menyangkut perang dan damai, yang menyangkut kesejahteraan dan kemaslahatan orang banyak, dan lain sebagainya yang tidak diatur oleh wahyu dan sunnah Rasul Allah Saw. Adapun masalah-masalah yang sudah jelas petunjuknya dalam wahyu dan sunnah Rasul Allah Saw., tidak perlu dimusyawarahkan lagi. 45 Implikasi dari pendekatan fikih asy-Syauka > ni tersebut, ajaran- ajaran  politiknya  menjadi  beraroma  sektarian,  atau  dalam  istilah kontemporernya “Anti Pencerahan”.
Untuk  Arief  yang  memberi  judul  disertasinya  dengan “ Pemikiran  Politik  dalam  Tafsir  Fath } al-Qadi > r ”,  penulis  menilainya misleading. Penulis  menyebutnya misleading ,  dikarenakan  judul
44 Arief, Pemikiran Politik, hlm. 78.
45 Ibid ., hlm. 101.

## Yusuf Hanafi
seharusnya adalah “ Teologi Politik dalam Tafsir Fath al-Qadi > r ”. Pasalnya, ajaran-ajaran politik yang dikupas as-Syauka > ni sangat normatif dengan mengacu  secara  rigid  terhadap  dogma  dan  doktrin  agama.  Seperti telah  disinggung  sebelumnya,  kajian  pemikiran  politik  itu  kental dengan aroma filsafat. Namun yang tersaji dalam Tafsir Fath } al-Qadi > r justru teologi politik yang bernafaskan doktrin-doktrin beku agama. Di sinilah letak kekurangtepatan Arief dalam mengidentifikasi obyek sentral penelitiannya yang penulis istilahkan dengan misleading itu.
Urgensi Aspek Historisitas dalam Kajian Pemikiran b.
Di antara tesis yang dipegangi oleh sebagian pengkaji teori- teori politik secara umum, adalah adanya hubungan yang erat antara timbulnya  pemikiran-pemikiran  politik  dengan  perkembangan kejadian-kejadian  historis.  Jika  tesis  itu  benar  bagi  suatu  jenis  atau mazhab  pemikiran  tertentu,  dalam  bidang  pemikiran  apapun,  hal itu tentunya juga benar bagi pertumbuhan dan perkembangan teori- teori  politik  Islam.  Karena  itu  keduanya  harus  dilihat  seakan-akan seperti dua sisi mata uang. Atau, dua bagian yang saling melengkapi satu  sama  lain.  Sifat  hubungan  di  antara  keduanya  berubah-ubah: terkadang  pemikiran-pemikiran  itu  tampak  menjadi  penggerak terjadinya berbagai kejadian, dan terkadang pula kejadian-kejadian itu menjadi pendorong atau rahim yang melahirkan pendapat-pendapat itu.  Kadang-kadang  suatu  teori  hanyalah  sebuah  bias  dari  kejadian yang berlangsung pada masa lalu. 46
Karena  adanya  hubungan  antara  dua  segi  ini:  segi  teoretis dan  historis,  maka  jelaslah  masing-masing  dari  kedua  hal  itu  tidak
46 Di antara tokoh yang mengatakan hal itu adalah Prof. J.N. Figgis dalam buku “ The Divine Right of Kings –yang dengan bukunya itu ia mendapatkan salah satu penghargaan sastra yang besar. Dalam beberapa tempat dari bukunya itu, ia mem- buktikan bahwa teori itu lahir akibat situasi dan kondisi yang berlangsung pada saat itu. Di antara ungkapannya itu adalah yang ia tulis dalam pendahuluan bukunya itu, “ Teori ini lebih tepat dikatakan sebagai akibat dari realitas yang ada, ketimbang seba- gai buah pemikiran murni ”. J. Matters juga mengatakan dalam bukunya “ Concepts of State, Sovereignty and International Law ” sebagai berikut, “ Ini adalah fakta yang pent- ing, meskipun tidak diketahui oleh banyak orang bahwa teori-teori yang ditelurkan oleh Hocker, Hobbes, Locke, dan Roussou merupakan hasil dari kecenderungan-kecenderun- gan politik mereka, dan perhatian mereka terhadap hasil peperangan-pepernagan agama dan politik, yang –secara berturut-turut–terjadi pada zaman mereka, di negara-negara mereka, atau di negara-negara yang menjadi perhatian mereka ”. Periksa kembali Rais,
Teori Politik Islam , hlm. 1 – 2.
Pemikiran Politik dalam Tafsi > r Fath } Al-Qadi > r
dapat  dipahami  tanpa  keberadaan  yang  lain.  Pendekatan  terbaik untuk mempelajari teori-teori ini adalah dengan mengkajinya sambil menelaah  historisitas  realitas  yang  berkaitan  dengannya.  Sehingga dapat dipahami hakikat hubungan yang mengkaitkan antara dua segi, dapat  memperjelas  pendapat-pendapat,  dan  dapat  menunjukkan bumi  yang  menjadi  tempat  tumbuhnya  masing-masing  pemikiran hingga  berbuah,  dan  mencapai  kematangannya.  Inilah  pendekatan yang seharusnya digunakan.
Pendekatan  studi  seperti  ini  yang  tidak  tampak  dalam penelitian Arief kala meneliti Teologi Politik asy-Syauka > ni dalam kitab tafsirnya Fath } al-Qadi > r. Implikasinya, kajian Ariefnya terasa kering dan hambar, akibat ketiadaan penjiwaan atas realitas-realitas sejarah yang melingkupi  diri  Sang Author ,  asy-Syauka > ni.  Dalam  ungkapan  yang lebih lugas, hal itu menyebabkan teologi politik asy-Syauka > ni dalam kitab tafsirnya menjadi ahistoris, dan dapat dipastikan akan menyusul kegagalan  teori-teori  politik  sebelumnya  untuk  menjadi  alternatif solusi  atas  kompleksitas  problematika  politik  Islam  kontemporer. Sungguh sangat disayangkan.

## simpulan
C.
Pemikiran  politik  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian terhadap Tafsi > r  Fath } al-Qadi > r ini  adalah  gagasan-gagasan  tentang ketatanegaraan. Gagasan-gagasan tentang ketatanegaraan ini dibatasi pada konsep kepemimpinan dan musyawarah, konsep hak warganegara untuk  memperoleh  keadilan,  dan  konsep  hak  warganegara  untuk hidup berserikat dan berkumpul.
Mengacu  kepada  klasifikasi  Leo  Strauss,  kajian  tentang politik  secara  garis  besar  dibagi  dua: political  theology dan political philosophy .  Yang  pertama  adalah  studi  atas  ajaran-ajaran  politik berdasarkan  wahyu  Tuhan.  Sedangkan  yang  kedua  ini  adalah  studi tentang  pemikiran  atau  filsafat  politik.  Dan,  ini  adalah  cabang  dari filsafat sehingga tekanannya lebih kepada pemikiran. Penulis menilai judul disertasi Arief “ Pemikiran Politik dalam Tafsir Fath al-Qadir ” itu misleading. Misleading , dikarenakan judul seharusnya adalah “ Teologi Politik dalam Tafsir Fath al-Qadir ”. Pasalnya, ajaran-ajaran politik yang dikupas  as-Syauka > ni  sangat  normatif  dengan  mengacu  secara  rigid terhadap dogma dan doktrin agama.

## Yusuf Hanafi
Hamid  Enayad,  dalam  bukunya Modern  Islamic  Political Thought ,  mengatakan  bahwa  dalam  tradisi  Islam  pemikiran  filsafat politik tidak berkembang karena pemikiran politik diajarkan dalam 2  disiplin  yang  berbeda,  yakni  disiplin  fikih  dan  disiplin  filsafat. Ironisnya,  dalam  tradisi  keilmuan  Islam  yang  mendominasi  adalah disiplin  fikih,  karenanya  tidak  bisa  keluar  dari  paradigma political theology (teologi politik). Dalam analisis penulis, asy-Syauka > ni jelas berangkat dari paradigma teologi politik. Selain karena memposisikan sebagai  “penafsir”  wahyu-wahyu  Tuhan  (baca:  al-Qur’an),  teramati secara  jelas  bahwa  as-Syauka > ni  memiliki  preferensi  kuat  pada perspektif fikih dalam mengupas ayat-ayat politik al-Qur’an.
Pemikiran Politik dalam Tafsi > r Fath } Al-Qadi > r

## daftar PUstaKA
Al-Guraby,  Ali  Musthafa, al-Fira > q  al-Isla > miyyah  wa  Nasy’ah  ‘Ilm  al- Kala > m ‘inda al-Muslimi > n , Mesir: Muhammad ‘Ali Syahib, t.t.
Al-Qurt } ubi,  Abu  ‘Abd Allah Muhammad  ibn  Ahmad, Al-Ja > mi’  li Ah } ka > m al-Qur’a > n . Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993. Arief,  Ahmad  Fahmy, Pemikiran  Politik  dalam  Tafsir  Fath  al-Qadir, Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997.
Asy-Syahrastani, Ahmad, al-Milal wa an-Nih } al , Beirut: al-Ma’a > rif, t.t.
Asy-Syauka > ni, Muhammad ibn ‘Ali Muhammad, Tafsi > r Fath } al-Qadi > r , Mesir: Dar al-Fikr, 1973. at-T { abari,  Abu  Ja’far  Muhammad  ibn  Jarir, Tafsir  at } -T { abari ,  Beirut: Da > r al-Fikr, 1978.
az \ -Z | ahabi, Muhammad Husain, at-Tafsi > r wa al-Mufassiru > n, Mesir: Da > r al-Kutub al-Mis } riyyah, 1976.
Az-Zamakhsyary az-, Abu Qasim Jar Allah Mahmud ibn ‘Umar, Tafsi > r al-Kasysya > f, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, t.t. Efendi, Bahtiar, Islam dan Negara: Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1998.
“Entri Islam dan Negara”. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
Ghazali,  Abd  Moqsith.  “Menolak  Islam  Politik”. Jurnal  Tashwirul Afkar: Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Edisi 12. Jakarta: LAKPESDAM NU, 2002.
Ibn Kas \ i > r, , Abu Fida Ismail ad-Dimasyqi, Tafsir Ibn Kasi > r, Mesir: Da > r Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.
Khalf Allah ,  Muhammad  Ahmad, Al-Qur’an  wa  ad-Daulah ,  Kairo: Maktabah al-Anjalu al-Mis } riyyah, 1973. Khan, Qamaruddin, Political Concept in The Qur’an . Lahore: Islamic
Book Foundation, 1982.
Noer, Deliar. Pengantar ke Pemikiran Politik . Jakarta: Rajawali, 1983.

## Yusuf Hanafi
Salim,  Abdul  Mun’im. Konsepsi  Kekuasaan  Politik  dalam  al-Qur’an . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
Wijaya, M. Yusuf. “Visi-Visi Pemikiran Keislaman: Upaya Klasifikasi Pemikiran  Keislaman  Timur  Tengah”. Islam  Garda  Depan: Mosaik  Pemikiran  Islam  Timur  Tengah.  Ed .  M.  Aunul  Abied Shah , dkk. , Bandung: Mizan, 2001. www. freedominstitute .com .  Transkrip  Diskusi  Buku  “Asas  Moral dalam  Politik” (Moral  Foundation  of  Politics) ,  akses  11 September 2015.
Zainuddin, A. Rahman. Kekuasaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.