## KEDUDUKAN WANITA BALU DALAM HUKUM ADAT BALI
(Studi Kasus Implementasi Nilai Harmonisasi dalam Hak dan Kewajiban Wanita Balu Di Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar)
OLEH :

## I GEDE EVA JANU YUDIANTARA
0914041006

## JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA
KEDUDUKAN WANITA BALU DALAM HUKUM ADAT BALI (Sudi Kasus Hak dan Kewajiban Wanita Balu dalam Hukum Adat Di Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar)
Oleh:
I Gede Eva Janu Yudiantara
Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si Ratna Artha Windari, S.H.,M.H Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan e-mail: jgdeva@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1)  Mengetahui kedudukan wanita balu dalam hukum adat Bali (2) Mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki wanita balu . (3) Untuk  mengetahui  nilai-nilai  yang  mendasari  terjadinya  harmonisasi  dalam  hak dan kewajiban  yang dimiliki wanita balu . Penelitian  ini dilakukan di Desa Adat Belega,  Kecamatan  Blahbatuh,  Kabupaten  Gianyar.  Penelitian  ini  termasuk Penelitian  Deskriptif  Kualitatif.  Subyek  dalam  penelitian  ini  adalah  para  wanita balu yang ada di Desa Belega, Bendesa  Adat, aparatur desa, Kelian banjar , tokoh adat,  tokoh  agama  dan  pihak-pihak  lain  yang  bisa  membantu  memberikan  data. Penentuan  responden  ditentukan  dengan  metode Purposive  Sampling. Pengumpulan  data  menggunakan  metode  wawancara,  observasi,  pencatatan dokumen,  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  1)  Kedudukan wanita balu dari segi yuridis, wanita balu memiliki kedudukan yang sama dengan ketika ia masih bersuami, dalam artian walaupun wanita tersebut berstatus sebagai balu ,  dari  hukum    adat  yang  berlaku  di  Desa  Belega  tidak  mengurangi  atau merendahkan  seseorang  ketika  menyandang  status balu . Dalam  pewarisan, kedudukan wanita balu bukan ahli waris dari suaminya, tetapi wanita balu berhak menikmati hasil dari harta warisan. 2) Hak-hak yang dimiliki wanita balu yaitu  a) Hak untuk menjadi wali dan mengurus anak-anaknya, b) Hak untuk tetap tinggal dirumah  almarhum  suami,  c)  Berhak  menikmati  dan  mendapatkan  pengidupan dari  harta  almarhum  suaminya,  d)  Berhak  melakukan  perbutan  hukum  untuk dirinya  sendiri  maupun  untuk  almarhum  suaminya,  dan  sebagainya.  Sedangkan kewajiban  wanita balu yaitu  :  a)  Kewajiban  untuk mengabenkan almarhum suaminya,  b)  Kewajiban  untuk  menjadi  wali  anak-anaknya  dan  mengurus  segala keperluan  anak-anaknya,  c)  Kewajiban  untuk  mengurus  dan  menjaga  rumah almarhum  suami,  d)  Kewajiban  untuk  membayar  segala  hutang  yang  dimiliki almarhum  suaminya,  dan  sebagainya.  3)  Nilai-nilai  yang  mendasari  terjadinya harmonisasi  dalam  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  wanita balu di  Desa  Belega yaitu a) Nilai welas asih, b) Nilai Tat Twam Asi, c) Nilai paras paros sarpanaya salunglung sabayantaka, d) Nilai menyama braye
Kata Kunci: Wanita Balu , Kedudukan, Hak dan Kewajiban, Nilai Harmonisasi

## ABSTRACT
This research aimed to (1) Knowing  position of woman balu in Balinese adat  law,  (2)  Knowing  proprietary  the  right  and  obligation  woman  balu.  (3) Knowing point that constitute harmonisasi's happening in proprietary the right and obligation  woman  balu. This  research  was  done  in  Belega  Village,  Blahbatuh district,  Gianyar  regency.  This  research  included  Kualitatif's  Descriptive Research.    The  subject  of  this  research  were  women’s balu at  Belega  Village,
Bendesa  adat,  village  apparatus,  kelian  banjar,  adat  figure,  religion  figure  and other parties that can help to give data. Prescribed respondent determination with Purposive Sampling method . The data gathered  interview, observation, document registry, bibliography method. Result observationaling to point out that 1) Woman position balu of judicial formality facet, woman balu having position that equals while it is still get husband, in means despite of that woman gets state as balu, of prevailing  adat  law  at  Belega  Village  not  reduces  or  scorn  someone  while  sling status balu. In endowment, position of woman balu is not heir of its husband, but woman balu deserve to enjoy result of heritage. 2) proprietary rights woman balu which is  a) Right  for to  become  guardian and manages it’s children, b)  Rightses for constant living at husband the late house, c) deserved enjoy and get  living of husband  the  late  assets  it,  d.)  deserved  does  law  deed  for  itself  and  also  for  its husband the late, etc. Meanwhile woman liabilities balu which is: a) liabilities for cremation late it’s husband, b) liabilitieses to become it’s children  guardian and managing all it’s children needs, c) liabilitieses to manage and look after husband the late houses, d) liabilities to pay all debt which had by its husband the late, etc. 3) Point that constitute its happening harmony’s in woman the right and obligation performing balu at Belega Village which is a) welas asih value , b) Tat Twam asi value , c) paras  paros  sarpanaya  salunglung  sabayantaka value , d) menyama braye value.
Key word: Woman balu , Position, The right and obligation, Harmony’s value

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  salah  satu  peristiwa  penting  yang  tidak  dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu tujuan utama perkawinan menurut hukum  hindu  adalah  untuk  memperoleh  keturunan  (anak)  yang  dapat menyelamatkan arwah orang tuanya dari penderitaan di neraka (Gede Puja, 1975 :71). Pada kenyataan hidup berumah tangga tidaklah demikian, ada kalanya dalam suatu  perjalanan  hidup  yang  ditempuh  tidaklah  seindah  apa  yang  dicita-citakan semula  perkawinan  yang  rukun  dan  bertahan  sampai  dengan  kakek  nenek  dan bahkan sampai dengan akhir hayatnya. Bahwa tidak semua perkawinan itu dapat berjalan dengan normal sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Menurut pasal 38  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  disebutkan  bahwa  putusnya  suatu
perkawinan  disebabkan  karena  adanya  salah  satu  pihak  meninggal  dunia, perceraian, dan karena keputusan pengadilan. Dalam hukum adat yang berlaku di bali disebutkan pula, bahwa apabila putusnya perkawinan karena salah satu pihak meninggal dunia baik suami maupun istri maka mereka yang masih hidup tersebut dikenal  dengan  istilah  “balu”,    apabila  putusnya  perkawinan  karena  perceraian maka mereka disebut dengan sepihak (duda atau janda).
Bila seorang suami meninggal, meninggalkan harta warisan, harta warisan pertama  harus  dikuasakan  kepada  istrinya  (wanita balu )  sebagai  penerima  kuasa untuk  pengurusannya.  Penerimaan  harta  dan  pengurusan  harta  seperti  tersebut lazimnya hanya kita jumpai dalam hal anak-anak mereka sebagai ahli waris belum dewasa atu dikatakan belum maupun berdiri sendiri menurut hukum, istri (wanita balu )  yang  bertindak  selaku  pengurus  dalam  mengurus  harta  warisan  dari suaminya tidak sebagai ahli waris. Di dalam hal masih ada anak kecil, wanita balu itu  harus  mempergunakan  harta  itu  sebaik-baiknya  untuk  menghidupi  atau memelihara anak itu dan tidak boleh dibagi. Wanita balu akan tetap berhak untuk mengsuh  anak-anaknya  selama  ia  tidak  menikah  lagi  dan  masih  tetap   tinggal  di rumah sang suami.  Dalam kedudukan pengurusannya itu hanya boleh dilakukan selama ia tidak melanggar kedudukannya sebagi  wanita balu artinya tidak kawin keluar dan akan tetap menjadi wanita balu .
Namun,  kenyataaan  yang  ada  tidaklah  seperti  apa  yang  digambarkan  di atas,  terkadang  wanita balu sering  tidak  mendapatkan  apa  yang  sepantasnya didapatkan. Wanita seringkali ditempatkan pada posisi yang terpinggirkan. Hal ini karena  budaya  bali  yang  lebih  mendominankan  kaum  laki-laki  dari  pada  wanita. Hal ini dapat dikatakan tanpa perlawanan dari kaum wanita sendiri (kalaupun ada hanya  sebagian  kecil  dari  wanita  yang  sadar  atas  kondisi  seperti  ini).  Ada semacam  kesadaran  diri  pada  wanita  atas  kemampuannya  yang  terbatas  untuk dapat  masuk  dalam  ranah  publik.  Selain  itu,  terdapat  keengganan  wanita  untuk bergerak karena dibatasi oleh nilai-nilai  yang melekat di masyarakat seperti nilai keagamaan dan nilai budaya Bali.(Ratna Budiati, 2007: 2)
Berdasarkan  studi  pendahuluan  di  Desa  Belega  diperoleh  informasi,  ada hal  yang  berbeda  dalam  pemberian  kedudukan  pada  wanita balu baik  menurut hukum  adat  yang  berlaku  maupun  dalam  masyarakat.  Walaupun  status  mereka
balu , mereka tetap mendapakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban seperti sebelum ditinggal meninggal oleh suaminya. Wanita balu yang ada di desa Belega tidaklah  dikucilkan  atau  terpinggirkan  seperti  yang  terjadi  di  desa-desa  lainnya, mereka  tetap  bisa  bergaul  dan  diterima  keberadaannya  oleh  masyarakat  desa Belega.  Walaupun  sebagai  seorang  wanita balu ,  ia  yang  melanjutkan  segala  hak dan kewajiban almarhum suaminya dalam adat sampai anak-anaknya besar untuk meneruskan  kewajiban  orang  tuannya  dalam  adat.  Bahkan  setelah  menjadi balu , beliau  yang  menjadi  kepala  keluarga  untuk  meneruskan  kehidupan  keluarga, membimbing  anak-anaknya,  mengurus  mertua  serta  mengurus Merajan/Sanggah keluarga.
Penelitian ini memfokuskan kajian pada masalah Kedudukan Wanita Balu Dalam Hukum Adat  Bali  Di Desa Belega.  Dalam  pengkajian tentang kedudukan wanita balu dalam hukum  Adat  Bali hanya di  lihat  dari persefektif  Hukum  Adat Bali  saja.  Selain  itu  wanita balu yang  di  kaji  dalam  penelitian  ini  adalah  wanita balu karena kematian suaminya. Artinya status balu yang di terima oleh seorang wanita ketika di tinggal mati oleh almarhum suaminya.
Berdasarkan  latar  belakang  seperti  yang  diuraikan  diatas,  maka  terdapat beberapa permasalahan yang layak dikedepankan, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan wanita balu dalam  hukum  adat  Bali  di  desa  Belega,  Kecamatan  Blahbatuh, kabupaten Gianyar?, 2) Apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki wanita balu di di  Desa  Adat  Belega,  Kecamatan  Blahbatuh,  Kabupaten  Gianyar?,  3)  Apa  saja nilai-nilai yang mendasari terjadinya harmonisasi dalam hak dan kewajiban yang dimiliki  wanita balu di  Desa  Adat  Belega,  Kecamatan  Blahbatuh,  Kabupaten Gianyar?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menyajikan data, menganalisis dan menginterprestasi  (Narbuko  dan  Achmadi,  2005:44).  Deskriptif    kualitatif  yaitu penelitian  yang  dilakukan  untuk  menggambarkan  suatu  variabel  secara  mandiri, baik  satu  variabel  atau  lebih  tanpa  membuat  perbandingan  atau  menghubungkan variabel dengan variabel lainnya.
Penentuan  subjek  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik Purposive Sampling . Purposive Sampling adalah penelitian berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu : para wanita balu yang ada di Desa Belega, Bendesa  Adat, aparatur desa, Kelian banjar , tokoh adat,  tokoh  agama  dan  pihak-pihak  lain  yang  bisa  membantu  memberikan  data. Sesuai  dengan  jenis  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini,  maka  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  metode  wawancara,  metode  observasi, metode dokumentasi, kepustakaan.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis data deskriptif kulitatif. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat  perbandingan  atau  menghubungkan  variabel  dengan  variabel  lainnya (Narbuko dan Achmadi, 2005 : 44). Secara spesifik tahap pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi tahapan-tahapan yaitu:  (1)  pengumpulan  data;  (2)  reduksi  data;  (3)  penyajian  data;  (4)  Penarikan kesimpulan/ verifikasi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Kedudukan Wanita Balu dalam Hukum Adat Bali di Desa Belega
a. Dari segi yuridis
Dalam  hal  ini  penulis  membahas  putusnya  perkawinan  karena  suatu kematian salah satu pihak dalam hal ini adalah sang suami. Di Desa Adat Belega, menurut  hasil  wawancara  dengan  tokoh-tokoh  adat,  wanita  yang  ditinggal meninggal oleh suaminya disebut wanita balu. Wanita balu yang berada di Desa Belega keberadaannya sangat diakui oleh masyarakat dan diatur dengan jelas pada awig-awig Desa Belega. Antara wanita balu dengan wanita yang masih bersuami kedudukannya  sama  dalam  hukum  adat  maupun  dalam  lingkungan  masyarakat, yang  membedakan  adalah  pada  beberapa ayahan (kewajiban)  dalam  desa  yang tidak  dikenai  pada  wanita balu seperti  kewajiban  laki-laki  yang  lumayan  berat seperti ngayah mebat ,  gotong  royong, mekemit (jaga malam), dan ayahan lainya yang tergolong berat dan sulit untuk dikerjakan oleh wanita balu .
Untuk kedudukan wanita balu dalam awig-awig Desa Belega sudah termuat dengan jelas dan sudah dilaksanakan sejak awig-awig itu disahkan. Dalam awig- awig Desa Belega pada pawos 6 b yang mengatur tentang Pepalihan Krama Desa menyebutkan jenis-jenis wanita balu yang ada di Desa Belega, adapun bunyi dari pawos (pasal) tersebut yaitu :
Krama  Balu,  sang  sapasira  ugi  sane  palas  olih  somah  nyane kepalih dados 2 (kalih) sorot :
1) Balu wed
2) Balu neka
Artinya :
Dalam Pasal  6  yang mengatur tentang siapa saja  yang termasuk warga Desa Belega, membagi jenis wanita balu menjadi dua jenis yaitu :
1. Balu wed yaitu wanita balu yang ditinggal meninggal oleh suaminya dan tetap tinggal dirumah almarhum suaminya.
2. Balu  neka yaitu  wanita  yang  telah  kawin  keluar  dari  Desa  Belega namun karena kematian atau perceraian kembali lagi kerumah orang tuanya. Balu neka sama dengan wanita mulih dahe
Sudah  secara  jelas  dalam awig-awig Desa  Belega  mengatur  tentang keberadaan wanita balu di Desa Belega dan wanita balu juga merasa dihargai dan mendapatkan  jaminan  terkait  keberadaannya  di  Desa  Belega.  Dari  beberapa narasumber  menyebutkan  alasan  kenapa  dalam  awig-awig  desa  belega  mengatur tentang  kedudukan  wanita  balu  yaitu  1)  untuk  jaminan  hukum,  2)  melindungi wanita balu dari diskriminasi, 3) memberikan rasa aman, dan 4) mengakui peran serta wanita balu baik dalam kegiatan adat maupun kedinasan. Di desa adat belega tidak ada perbedaan kedudukan wanita balu dengan wanita yang masih bersuami atau  masyarakat  secara  umum,  semua  orang  kedudukannya  sama  dalam  awig- awig Desa Adat Belega.
Dalam awig-awig Desa Belega juga diatur wanita balu dapat dikembalikan kerumah asalnya apa bila melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Dalam pawos 72 (3) menyebutkan :
Balu kaucap tan pageh yening kadi sor :
a. Drati karma wiadin para dara
b. Matilar saking pakubon tan mesadok ngatos lakung ring 6 sasih pawukon 210 (rahina)
c. Lempas ring swadharmaning kasinggeh balu
d. Balu  sane  maprawerti  kadi  pawos  72  aksara  a,  b,  c  ring ajeng kangkat kawaliang ring umah pawetuan nyane.

## Artinya :
Wanita balu dikatakan tidak taat seperti dibawah ini :
a. Melakukan perzinahan
b. Meninggalkan rumah almarhum suaminya tanpa ada alasan atau pemberitahuan sampai 6 bulan (210 hari) dari hari itu
c. Melalaikan swadharma sebagai seorang balu
d. Wanita balu yang disebutkan pada pasal 72 huruf a b c diatas bisa dikembalikan kerumah orang tuanya.

## b. Dari Segi Pewarisan
Dari  penelitian  yang  sudah  dilakukan  seorang  wanita balu tidak  sebagai ahli waris. Ia hanya berhak untuk meningmati dan mendapatkan penghidupan dari harta almarhum suami. Dalam awig awig Desa Belega pada pawos 71 (2) bagian b menyebutkan :
Ngewasayang  waris,  paguna  kaya,  tan  dados  ngadol, ngadeang, mekidihang, sejabaning kebebasang olih putranewiadin  kulawarga  pinih  tampek  sangkaning  yening putrane kantun alit-alit
Artinya :
Wanita balu hanya  berhak  memelihara  waris,  harta  gunakaya,  tidak boleh  menjual  atau  menggadaikan,  memberi  minta  pada  orang  lain tanpa persetujuan anak atau keluarga yang paling dekat dari suaminya bila anak-anaknya masih kecil.
Dari bunyi pawos di atas wanita balu bukan sebagai ahli waris tetapi hanya bisa  menikmati  saja.  Apabila  para  ahli  waris  masih  kecil-kecil  maka  wanita berkewajiban untuk menjaga dan memelihara harta warisan tersebut dengan baik sampai  para  ahli  waris  besar  nanti. Sedangkan  dalam  hal  kepentingan  keluarga dan almarhum suaminya, wanita balu juga berhak akan tetapi berdasarkan atas ijin keluarga terdekat untuk menjual harta yang ada untuk kepentingan sanggah, pura, pengabenan, dan lain-lainnya.
Dari  hasil  wawancara  dengan Bendesa Adat  Belega  yaitu  I  Wayan  Rata menyampaikan  bahwa  wanita balu ada  kemungkinan  untuk  kehilangan  haknya untuk  menikmati  harta  warisan  dari  almarhum  suaminya.  Kehilangan  hak menikmati harta warisan ini terjadi apabila :
a. Wanita balu melakukan mulih dahe (kembali kerumah asalnya)
b. Wanita balu tidak  melaksanakan  segala swadharmanya sebagai seorang wanita balu .
c. Wanita balu melakukan hal yang merugikan pewaris atau keluarga besar  almarhum  suaminya.  Seperti  mencemarkan  nama  baik pewaris atau keluarga almarhum.
d. Wanita balu kawin lagi
3.2. Hak dan Kewajiban yang Dimiliki Wanita Balu di Desa Adat Belega
a. Hak-hak yang Dimiliki Wanita Balu di Desa Adat Belega
Dari  hasil  wawancara  dengan  Wayan  Artana  (anggota  Sabha  Desa) diperoleh  data  bahwa  hak-hak  yang  dimiliki  wanita balu yang  tetap  tinggal dirumah  suaminya  dan  tetap  menjalankan swadarmanya sebagai  seorang  istri yaitu sebagai berikut :
1. Berhak  untuk  mengatur  warisan  yang  ditinggalkan  oleh  almarhum suaminya untuk menghidupi anak-anaknya dan mertuanya
2. Berhak untuk mengasuh anak-anaknya sampai besar
3. Berhak untuk tetap tinggal dirumah almarhum suaminya
4. Berhak menikmati dan mendapat penghidupan dari harta peninggalan almarhum suami
Pada kesempatan yang berbeda, peneliti mewancarai I Kadek Buana Yasa yang selaku Penyarikan Desa menyampaikan beberapa hak dari wanita balu yaitu sebagai berikut :
1. Hak untuk tetap tinggal dirumah almarhum suami
2. Hak  untuk  menikmati  dan  mendapatkan  pengihidupan  dari  harta warisan almarhum suami
3. Hak menjadi wali dari anak-anaknya
4. Hak menggunakan fasilitas desa
5. Hak  untuk  meminta  bantuan  pada banjar apabila  memiliki  kegiatan adat
b. Kewajiban-Kewajiban yang Dimiliki Wanita Balu di Desa Adat Belega
Setiap  hak  yang  diperoleh  oleh  seseorang  tentunya  akan  dibarengi  oleh kewajiban yang harus dilaksanakan secara tulus iklas, begitu juga dengan hak-hak yang  diperoleh  oleh  wanita balu akan  dibarengi  dengan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan.  Dalam awig-awig Desa  Belega  pada pawos 71  no  2  menyebutkan tentang swadharma wanita balu yaitu :
Swadharmaning balu inucap patut :
a. Ngemanggehang  pati  brata  tan  dados  ngemargiang  dara  /  drati karma
b. Ngewasayang  waris,  paguna  kaya,  tan  dados  ngadol,  ngadeang, mekidihang,  sejabaning  kebebasang olih putrane  wiadin kulawarga pinih tampek sangkaning yening putrane kantun alit-alit c. Yaning  ngidih  sentana,  prade  wenten  pidabdab  sadurung  sinalih tunggil padem, saha sampun polih uwak-uwakan sakeng kulawarga purusa
d. Kedadosang  mewiwaha  malih  prade  sampun  polih  uwak-uwakan manut angka 2 pawos puniki
Artinya :
Adapun swadharma dari wanita balu yaitu sebagai berikut :
a. Selalu  setia  sebagai  seorang  istri,  tidak  boleh  melaksanakan perbuatan yang tidak semestinya atau berzinah.
b. Memelihara  waris,  harta gunakaya ,  tidak  boleh  menjual  atau menggadaikan,  memberi  minta  pada  orang  lain  tanpa  persetujuan anak  atau  keluarga  yang  paling  dekat  dari  suaminya  bila  anak- anaknya masih kecil
c. Kalau  mengangkat  anak  ( sentana ),  harus  dilakukan  sebelum  wanita balu tersebut  meninggal  dan  sudah  memdapatkan  persetujuan  dari keluarga almarhum suaminya.
d. Boleh kawin lagi kalau sudah dapat persetujuan seperti angka 2 pasal ini,
Selain  itu  dalam  masyarakat  Desa  Belega  secara  umum  ada  beberapa kewajiban dari wanita balu , dari hasil wawancara dengan Wayan Artana (anggota
Sabha  Desa)  diperoleh  data  bahwa  kewajiban-kewajiban  dari  wanita balu yaitu sebagai berikut :
1. Kewajiban untuk mengabenkan almarhum suaminya
2. Kewajiban untuk menjadi wali anak-anaknya dan mengurus segala keperluan anak-anaknya
3. Kewajiban untuk mengurus dan menjaga rumah almarhum suami
4. Kewajiban untuk membayar segala hutang yang dimiliki almarhum suaminya
5. Jika masih ada mertua, wanita balu wajib untuk mengurusnya
6. Kewajiban  untuk  mengurus sanggah/merajan .  Pura dadya almarhum suami dan melaksanakan aktivitas keagamaannya
7. Kewajiban untuk mengurus segala harta peninggalan yang dimiliki oleh almarhum suami
8. Walaupun  sudah  ditinggal  meninggal  oleh  suaminya  seorang  istri (wanita balu ) harus tetap setia pada suaminya
9. Berkewajiban untuk menjaga nama baik keluarga almarhum suami
3.3  Nilai-Nilai  Yang  Mendasari  Terjadinya  Harmonisasi  Hak  Dan Kewajiban Wanita Balu Di Desa Adat Belega
Terjadinya  harmonisasi  dalam  pemberian  hak  dan  kewajiban  wanita balu di  Desa  Belega  didasari  oleh  beberapa  nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat  Desa Belega.  Dari  hasil  wawancara  dengan Bendesa Adat  Belega  yaitu  I  Wayan  Rata menyampaikan beberapa nilai-nilai yang mendasari yaitu :
1. Nilai tat twam asi
2. Nilai kesetaraan gender
3. Nilai welas asih
Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota sabha desa yaitu I Wayan Artana menyebutkan nilai-nilai yang mendasari terjadinya harmonisasi yaitu :
1. Nilai kekeluargaan
2. Nilai welas asih
3. Nilai tat twam asi
4. Nilai paras paros sarpanaya salunglung sabayantaka
Pada  lain  kesempatan kelian  banjar jasri  yaitu  I  ketut  Agus  Trisna  jaya menyebutkan  menyebutkan  nilai-nilai  yang  mendasari  terjadinya  harmonisasi yaitu :
1. Nilai Tri Hita Karana
2. Nilai Menyama Braye
3. Nilai tattwam asi

## 3. 4 PEMBAHASAN
Wanita Balu adalah wanita yang karena kematian suami bukan dalam arti menjadi  janda  karena  perceraian  tetapi  janda  karena  kematian  suami  sehingga disebut  sebagai  wanita balu .  Dalam  hubungan  ini,  wanta balu bisa  ditonjolkan setatusnya  di  keluarga  almarhum  suaminya,  mana  kala  wanita balu hanya  bisa berbuat  dalam  batas-batas  yang  di  benarkan  oleh  hukum  adat  Bali,  yaitu menjalankan dharmanya sebagai wanita balu .
Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan `Segala warga negara Indonesia bersamaan  kedudukannya  di  dalam  Hukum  dan  Pemerintahan  dan  wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya'.  Pasal ini menjamin  persamaan  antara  pria,  wanita  dan  kaum  lain  di  muka  hukum  dan  di dalam segala peraturan perundangan. Secara tersirat, Pasal 27 Ayat (1) mengakui kaidah penghapusan diskriminasi terhadap wanita.
Di  Desa Pakraman Belega  wanita balu memiliki  kedudukan  yang  sama dengan ketika ia masih bersuami, dalam artian walaupun wanita tersebut berstatus sebagai balu ,  dari  hukum    adat  yang  berlaku  di  Desa  Belega  tidak  mengurangi atau merendahkan seseorang ketika menyandang status balu .
Dari  wawancara  dengan  Kadek  Buana  yasa  dan  I  Wayan  Rata menyebutkan  bahwa awig-awig Desa  Belega  tidak  mendiskriminasi  keberadaan wanita balu .  Yang  ada  adalah awig-awig Desa  Belega  menyerukan  agar masyarakatnya menghormati keberadaan wanita balu wanita balu juga merupakan warga  dari  Desa Pakraman Belega  dan  keberadaannya  juga  diatur  dalam awig- awig Desa Belega.
Didalam hukum waris adat Bali, sebenarnya wanita balu yang mampu dan berusaha dan telah menjalankan kewajiban serta dharmanya sebagai  wanita balu akan  selalu  betekun  terhadap  kewajibannya,  memelihara  anaknya  dengan  baik,
mengurusi  kekayaan  suaminya,  mengurusi pura keluarga  dengan  sepenuh  hati serta tidak menghamburkan kekayaan almarhum adalah wanita balu yang berhak sepenuhnya  menikmati  kekayaan  almarhum  untuk  kepentingan  kelanjutan hidupnya. Sedangkan dalam hal kepentingan keluarga dan almarhum, wanita balu juga  berhak  akan  tetapi  berdasarkan  atas  ijin  keluarga  terdekat  untuk  menjual harta yang ada untuk kepentingan pura, pengabenan, dan lain-lainnya..
Wanita balu yang  tetap  tinggal  dirumah  almarhum  suaminya  tentunya mempunyai  hak-hak  yang  diperolehnya  selama  tetap  tinggal  drumah  suaminya. Sesuai  dengan  penelitian  yang  sudah  dilakukan  di  Desa  Belega  adapun  hak-hak yang didapat oleh wanita balu yaitu :
1. Hak untuk menjadi wali dan mengurus anak-anaknya
2. Hak untuk tetap tinggal dirumah almarhum suami.
3. Berhak  menikmati  dan  mendapatkan  pengidupan  dari  harta  almarum suaminya.
4. Hak untuk mengurus segala usaha yang di miliki suaminya
5. Berhak melakukan perbutan hukum untuk dirinya sendiri maupun untuk almarhum suaminya.
Jika  di  lihat  di  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun    1974 pasal 31 ayat (1 dan 2) bahwa hak istri seimbang dengan suami baik dalam rumah tangga  dan  pergaulan  hidup  dalam  masyarakat  dan  istri  berhak  melakukan perbuatan  hukum  untuk  kepentingan  dirinya.sedangkan  dalam  pasal  36  ayat  2 mengenai  harta  bawaan  istri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan perbuatan  hukum  mengenai  harta  bendanya.  Dalam  UU  perkawinan  telah mengatur  hak-hak  seorang  istri  secara  jelas.  Hak  yang  dimiliki  oleh  wanita balu yang  tetap  tinggal  di  rumah  suaminya  dalam  UU  Perkawinan  tetap  sama  seperti seorang istri yang masih memiliki suami.
Keberadaan  wanita balu di  Desa  Belega  tentunya  memiliki  kewajiban yang harus dilaksanakan baik dalam adat maupun lingkungan keluarganya. Secara umum kewajiban yang harus dilaksanakan wanita balu yaitu :
1. Kewajiban untuk mengabenkan almarhum suaminya
2. Kewajiban  untuk  menjadi  wali  anak-anaknya  dan  mengurus  segala keperluan anak-anaknya
3. Kewajiban  untuk  membayar  segala  hutang  yang  dimiliki  almarhum suaminya
4. Jika masih ada mertua, wanita balu wajib untuk mengurusnya
5. Kewajiban untuk mengurus sanggah/merajan . Pura dadya almarhum suami dan melaksanakan aktivitas keagamaannya
6. Kewajiban  untuk  mengurus  segala  harta  peninggalan  yang  dimiliki oleh almarhum suami
7. Walaupun  sudah  ditinggal  meninggal  oleh  suaminya  seorang  istri (wanita balu ) harus tetap setia pada suaminya
8. Berkewajiban untuk menjaga nama baik keluarga almarhum suami
Secara  umum  kewajiban  antara  wanita balu dengan  wanita  yang  masih bersuami  tidaklah  terdapat  perbedaan  yang  mendasar  sehingga  menyebankaan adanya  pembanding-bandingan  dalam  pelaksanaan  kewajiban  antara  wanita balu dengan  wanita  yang  bersuami.  Walaupun  seseorang  telah  menjadi balu ,  mereka tetap melaksanakan kewajiban pokok seorang istri.
Terjadinya  harmonisasi  dalam  pemberian  hak  dan  kewajiban  wanita balu di  Desa  Belega  didasari  oleh  beberapa  nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat  Desa Belega. Secara umum adapun nilai-nilai yang mendasari yaitu sebagai berikut :
a. Nilai welas  asih yaitu  nilai  kasih  sayang  antar  sesama.  Segala  hak  yang dimiliki  oleh  seseorang  harus  seimbangan  dengan  kewajiban  yang  harus diembannya.  Begitu  juga  dengan  wanita balu ,  antara  hak  dan  kewajibanya disesuaikan  sesuai  hukum  yag  berlaku  di  Desa  Belega.  Nilai  welas  asih  ini sebagai pembentuk kerukunan antar masyrakat di Desa Belega
b. Nilai Tat  Twam  Asi yaitu kamu  adalah  aku  dan  aku  adalah  kamu,  nilai  ini memberikan  pengaruh  bagi  sikap  dan  prilaku  mengakui  eksistensi  dan menghormati orang lain sebagaimana menghormati diri sendiri. Tat twan asi mengajarkan  bahwa  di  dalam  kehidupan  orang  selalu  dituntun  untuk  dapat memahami orang lain.
c. Nilai paras paros sarpanaya salunglung sabayantaka yaitu suatu nilai sosial tentang perlunya kebersamaan dan kerjasama  yang setara  antara satu dengan yang  lainnya  sebagai  satu  kesatuan  sosial  yang  saling  menghargai  dan
menghormati. Selalu bersatu dalam keadaan suka maupun duka sampai nafas terakhir.
d. Nilai menyama  braye yaitu  nilai  ini  mengandung  makna  persamaan  dan persaudaraan  dan  pengakuan  sosial  bahwa  kita  adalah  bersaudara.  Sebagai satu kesatuan sosial persaudaraan maka sikap dan prilaku dalam memandang orang lain sebagai saudara yang patut diajak bersama dalam suka dan duka.

## 4. PENUTUP
Sesuai  dengan  pembahasan  pokok  permasalahan  tersebut  diatas,  maka  dapat ditarik simpulan bahwa
1. Kedudukan  wanita balu dari  segi  yuridis,  di  Desa Pakraman Belega  wanita balu memiliki kedudukan yang sama dengan ketika ia masih bersuami, dalam artian walaupun wanita tersebut berstatus sebagai balu , dari hukum  adat yang berlaku  di  Desa  Belega  tidak  mengurangi  atau  merendahkan  seseorang  ketika menyandang status balu . Dalam pewarisan, kedudukan wanita balu bukan ahli waris  dari  suaminya,  tetapi  wanita balu berhak  menikmati  hasil  dari  harta warisan tersebut bersama anak-anaknya.
2. Hak-hak  yang  dimiliki  wanita balu yaitu    a)  Hak  untuk  menjadi  wali  dan mengurus anak-anaknya, b) Hak untuk tetap tinggal dirumah almarhum suami, c)  Berhak  menikmati  dan  mendapatkan  pengidupan  dari  harta  almarhum suaminya, d) Berhak melakukan perbutan hukum untuk dirinya sendiri maupun untuk  almarhum  suaminya.  Sedangkan  kewajiban  wanita balu yaitu  :  a) Kewajiban  untuk mengabenkan almarhum  suaminya,  b)  Kewajiban  untuk menjadi  wali  anak-anaknya  dan  mengurus  segala  keperluan  anak-anaknya,  c) Kewajiban  untuk  mengurus  dan  menjaga  rumah  almarhum  suami,  d) Kewajiban untuk membayar segala hutang yang dimiliki almarhum suaminya.
3. Nilai-nilai yang memdasari terjadinya harmonisasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban  wanita balu di  Desa  Belega  yaitu  1)  Nilai welas  asih, 2)  Nilai Tat Twam  Asi, 3)  Nilai paras  paros  sarpanaya  salunglung  sabayantaka, 4)  Nilai kesetaraan gender, 6) Nilai menyama braye
Berdasarkan  temuan-temuan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  dapat menyampaikan  beberapa  saran,  yaitu  1)  Bagi  para  wanita  balu  jangan  pernah menyerah untuk menjalani hidup, walaupun seorang diri menjadi tulang punggung keluarga dan sudah tidak didampingi suami, tetap harus bersukur dengan seagala berkah yang diberikan oleh tuhan. Selain itu wanita balu harus tetap menjalankan dharmanya  sebagai  seorang  balu.  2)  Untuk  masyarakat  umum  jangan  pernah mendiskriminasi  ataupun  mengucilkan  keberadaan  wanita  balu  tetapi  kita  harus bisa menghargainya dan memberikan dukungan atas perjuangan yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Awig-awig Desa Adat Belega, Kecamatan Blahbatuh, kabupaten Gianyar
Hadikusuma,  Hilman.  2007. Hukum  Perkawinan  Indonesia .  Bandung.  CV. Mandar Maju
Hadiyati,  Rizki  Febri.  2010. Kedudukan  Janda  Terhadap  Harta  Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Adat Bali  (Studi Penelitian Pada Masyarakat Bali  Di  Desa  Kertalangu,  Kecamatan  Kesiman  Kabupaten  Badung Denpasar  Timur),  Tesis .  (tidak  diterbitkan). Medan.  Universitas  Sumatera Utara
Ihromi,  Tapi  Omas  Dkk.  2000. Penghapusan  Diskriminasi  Terhadap  Wanita. Bandung. Alumni.
Martinawati,  Ni  Luh  Wayan  Eny.  2011. Kedudukan  Wanita  Mulih  Daha  Dalam Hukum  Adat  Bali  (Studi  Kasus  Di  Desa  Adat  Ganggangan  Cangi,  Batuan Kaler,  Kecamatan  Sukawati,  Kebupaten  Gianyar,  Bali) .  Skripsi.  (tidak diterbitkan). Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Nabuko, Cholid & Achmadi, Abu. 2010. Metodelogi Penelitian . Jakarta. PT Bumi Aksara
Sudiatmaka, Ketut. 2010. Asas-Asas Hukum Adat dan Murdha Hukum Adat Bali . Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha
Sugiyono,  2010. Metode  Penelitian  Kuantitatif.  Kualitatif  Dan  R&D. Bandung; Alfabeta Bandung