## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN APBDES DI KECAMATAN PRAMBON
Gharin Eka Ferdyanti 1 , Hero Priono 2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

## Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
gharinekaf@gmail.com

## Abstrak
Upaya  komprehensif  untuk  mengurangi  kondisi  yang  mengarah  pada  penipuan  adalah  apa  yang  kami  maksud ketika kami berbicara tentang pencegahan penipuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah moralitas  individu,  kompetensi  perangkat  desa,  sistem  pengendalian  intern  dan  good  governance  berpengaruh terhadap  pencegahan  kecurangan  dalam  penyelenggaraan  APBDes  di  Kecamatan  Prambon,  Sidoarjo.  Studi kuantitatif  dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner  sebagai  alat  pengumpulan  data  primer.  Dalam  penelitian ini  terdapat  total  20  desa  yang  termasuk  dalam  populasi  dan  sampel  sebanyak  96  orang  yang  dihitung  dengan menggunakan  rumus  cochran.  Responden  yang  mengikuti  survei  tersebut  antara  lain  Kepala  Desa,  Kepala Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan. Hasil analisis dengan teknik analisis regresi linier berganda diperoleh dari data yang diperoleh dari  penyebaran  kuesioner.  Berdasarkan  temuan  penelitian  ini,  kompetensi  perangkat  desa,  moralitas  individu, adanya  sistem  pengendalian  intern  dan  tata  kelola  yang  baik  semuanya  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan  APBDes  di  Kecamatan  Prambon.  Tidak  adanya  kecurangan dalam pengelolaan APBDes dapat dikaitkan dengan adanya perangkat desa yang kompeten, moralitas individu, sistem pengendalian intern dan tata kelola yang baik.

## Kata kunci: Good Governance, Pencegahan Fraud, APBDes

## Abstract
Fraud prevention is an incorporated attempt to lessen the elements that result in fraud. This studies is supposed to have a look at whether or not or now no longer there's a power of village equipment competence, person morality, inner  manipulate  device,  and  right  governance  on  fraud  prevention  in  APBDes  control  in  Prambon  District, Sidoarjo. The kind of studies used is quantitative the usage of a questionnaire method. This studies has a populace of 20 villages and a sample of 96 people calculated using the cochran formula. The respondents who took part in in the survey were the Village Head, Village Secretary, Head of Financial Affairs, Head of Government Section, Head of Welfare Section and Head of Service Section. Data from the distribution of the questionnaires have been analyzed  the  usage  of  a  couple  of  linear  regression  evaluation  techniques.  This  studies  located  that  the competence of the village equipment, person morality, inner manipulate device, and right governance had a nice and  vast  impact  on  fraud  prevention  withinside  the  control  of  APBDes  in  Prambon  District.  The  lifestyles  of village equipment competence, person morality, inner manipulate device and right governance can save you fraud withinside the APBDes control.

## Keywords: Good Governance, Fraud Prevention, APBDes

## PENDAHULUAN
Saat  ini  pemerintah  sedang  gencar melakukan  pembangunan  di  berbagai  daerah. Pembangunan ini tentunya dimulai dari membangun  desa.  Hal  ini  dikarenakan  untuk mencapai  tujuan  yang  besar  harus  dimulai  dari komponen terkecil terlebih dahulu. Pembangunan desa  berperan  penting  dalam  mensejahterahkan masyarakat,  sehingga  diperlukan  anggaran  untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam hal  ini  anggaran  yang  ada  adalah  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
APBDes  merupakan  rencana  keuangan desa  satu  tahun  yang  mencakup  pemasukan, pengeluaran,  dan  pembiayaan  desa.  Banyaknya
APBDes dapat memfasilitasi terjadinya kecurangan.
Tabel 1. Pemetaan Kasus Korupsi
Berdasarkan Sektor Semester 1 Tahun 2021 No. Jenis Sektor Total Kasus Total Kerugian Negara 1. Dana Desa 55 Rp35,7 miliar 2. Pemerintahan 23 Rp101,7 miliar
3. Pendidikan 23 Rp31,5 miliar 4. Perbankan 12 Rp500,6 miliar 5. Pertanahan 11 Rp1,701 triliun
Sumber: ICW, 2021
Tabel  1  adalah  rincian  kasus  korupsi sektor  per  semester  yang  dilakukan Indonesian Corruption  Watch (ICW)  semester  I  tahun  2021.
Tabel  tersebut  memberikan  informasi  terkait sektor  pemerintah  yang  menduduki  peringkat  5 lima  besar  dalam  kasus  korupsi  terbanyak  pada semester 1 tahun 2021, di mana dana desa berada di  posisi  pertama  dengan  kasus  sebanyak  55. Namun,  kerugian yang  ditimbulkan tidak sebanyak  kasus  korupsi  pada  sektor  pertanahan.
Selain  dana  desa,  ICW  juga  memantau  sektor pemerintah  desa  lainnya,  seperti  alokasi  dana desa  dan  pendapatan  asli  desa.  Banyaknya  kasus korupsi  terkait  pengelolaan  dana  tersebut  berarti bahwa  sistem  pengelolaan  keuangan  desa  yang diterapkan masih mempunyai banyak kekurangan,  sehingga  dibutuhkan  adanya  upaya pencegahan fraud agar  dapat  meminimalisir terjadinya peningkatan kasus kecurangan.
Pencegahan fraud digambarkan  sebagai tindakan  yang  dilakukan  untuk  menghindari ketidakjujuran  yang  dapat  merugikan  orang  lain (Hariawan et al ., 2020). Penelitian (Sujana et al .,
2020)  menunjukkan  bahwa  kompetensi  sumber daya manusia, moralitas dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan  dalam  penatausahaan  dana  desa. Karakteristik tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan  upaya  pencegahan fraud pada pemerintah  desa.  Alokasi  uang  desa  untuk pembangunan desa dapat dijamin kepada pemerintah  dan  masyarakat  oleh  perangkat  desa yang berkompeten, bermoral dan memiliki sistem pengendalian  intern  yang  efektif.  (Sumitariani dan  Adiputra,  2020)  menemukan  melalui  studi tambahan  bahwa  tata  kelola  perusahaan  yang efektif  memiliki  pengaruh  untuk  menghindari penipuan  dalam  pengelolaan  dana  BUMDes. Apabila  suatu  organisasi  merapkan  tata  kelola yang  baik,  maka  upaya  pencegahan  kecurangan dalam  organisasi  tersebut  telah  dilaksanakan dengan baik.
Peraturan  Bupati  Sidoarjo  No.  8  Tahun 2021  Tentang  Besaran  Alokasi  Dana  Desa  Di Kabupaten  Sidoarjo  Tahun  Anggaran  2021 menyebutkan bahwa wilayah Kecamatan
Prambon  merupakan  salah  satu  penerima  dana desa  terbesar  pada  tahun  2021,  yakni  sebanyak Rp36.870.874.870  karena  memiliki  jumlah  desa sebanyak  20.  Selain  meningkatkan  optimisme pembangunan  desa,  besarnya  anggaran  yang diterima ini tentu dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa anggaran
bisa
disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Pada tahun 2019 terjadi kecurangan dilakukan  oleh  oknum-oknum  yang  dipimpin oleh Kepala Desa Watutulis dengan dugaan kasus korupsi terhadap APBDes Tahun Anggaran 2019 atas  dana  hibah  untuk  pembangunan  Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Watutulis. Modus dari oknum tersebut adalah mengambil uang sisa dari dana pembangunan TPT senilai Rp108.034.000  dan  memasukkannya  ke  dalam kantong pribadi (Bratapos.com, 2020). Kemudian pada  tahun  2020  terjadi  kecurangan  di  Desa Gedangrowo,  dimana  dana  Program  Penyediaan
Air  Minum  dan  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat diduga  disalahgunakan  (Pamsimas).  Tuduhan penyalahgunaan  ini  muncul  setelah  diketahui bahwa  Pamsimas  dibangun  tidak  sesuai  dengan protokol yang ditetapkan. Misalnya, hanya besi 8 inci  yang  digunakan  untuk  membentuk  pondasi, yang  selanjutnya  disambung  dengan  besi  12  inci (Dwitanto, 2020).
Dari kasus fraud yang telah dijelaskan dapat memberikan  fakta  bahwa fraud dalam  instansi pemerintah  didominasi  oleh  para  aparatur  desa. Hal  ini  dapat  berarti  masih  banyak  aparatur  desa yang memiliki kompetensi yang rendah, sehingga ada  kemungkinan  terjadi  kesalahan  pada  proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban  keuangan  desa  yang  dapat mengakibatkan  adanya fraud dalam  pengelolaan keuangan  desa.  Pencegahan  kecurangan  akan dapat  dilakukan  jika  seseorang  tersebut  memiliki pengetahuan, kompetensi dan keterampilan memadai  karena  biasanya  akan  lebih  mudah untuk mendeteksi adanya kecurangan. (Hariawan et al ., 2020).
Selain  harus  memiliki  kompetensi  yang tinggi, para aparatur desa juga harus menjunjung tinggi  nilai-nilai  moralitas.  Manusia  yang memiliki  moral baik  akan  menerapkan  nilai-nilai kejujuran  dan  keadilan  dalam  kehidupan  sehari- harinya.  Rahmawati et  al. (2020)  menyebutkan bahwa peningkatan moralitas aparatur desa dapat mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
Sistem  pengendalian  intern  menjadi  upaya yang  tidak  kalah  penting  dalam  pencegahan fraud .  Lemahnya  sistem  pengendalian  internal dapat membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan  tindakan  kecurangan  yang  dapat merugikan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan sistem  pengendalian  intern  yang  memadai  agar dapat meminimalkan terjadinya tindakan fraud .   Bachtiar dan  Elliyana (2020)  menyatakan bahwa  sistem  pengendalian  internal  yang diterapkan  oleh  perangkat  desa  di  Kabupaten Bulukumba dapat meningkatkan upaya pencegahan fraud .  Hal  ini  terlihat  dari  struktur organisasi yang jelas, penentuan standar etika dan adanya  sanksi  bagi  perangkat  desa  yang melanggar atuan-aturan yang telah ditetapkan.
Kewajiban pemerintah desa untuk mengelola  keuangan  desa  secara  transparan  dan akuntabilitas diharapkan dapat terlaksana melalui penerapan good governance . Hal ini karena good governance menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan,  akuntabilitas,  tanggung  jawab, kemandirian,  serta  kesetaraan  dan  keadilan. Ardiyanti  dan  Supriadi  (2018)  menyebutkan bahwa  peningkatan  pelaksanaan  implementasi good  governance dapat  mempermudah  upaya pencegahan fraud dalam  pengelolaan  keuangan desa.
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  maka diperlukan  kegiatan  pencegahan fraud agar
penyelenggaraan APBDes dapat dilakukan sesuai dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  semata- mata  untuk  kepentingan  masyarakat.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kompetensi  aparatur  desa,  moralitas  individu, sistem  pengendalian  intern  dan good governance berpengaruh  terhadap  pencegahan  kecurangan dalam  penyelenggaraan  APBDes  di  Kecamatan Prambon, Sidoarjo.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Fraud Hexagon Theory
Fraud hexagon theory yang diperkenalkan oleh (Vousinas, 2019)
adalah bentuk pengembangan  teori fraud sebelumnya,  yaitu fraud pentagon  theory yang  menyebutkan  lima faktor penyebab seseorang melakukan kecurangan.
Fraud
hexagon
theory menambahkan  unsur  kolusi  yang  berperan penting  dalam  menetapkan  faktor-faktor  yang menyebabkan  kecuranga  dalam  pengelolaan keuangan.  Dengan  demikian,  ada  enam  faktor yang  dapat  mendorong  seseorang  untuk  berbuat curang,  yakni  tekanan,  peluang, rasionalisasi , kapabilitas, ego dan kolusi.

## Pencegahan Fraud
Fraud merupakan  kejahatan  yang  dapat diatasi  dengan  cara  mencegah  atau  mendeteksi, namun sebetulnya upaya pencegahan adalah cara yang  paling  utama  karena  dapat  meminimalisir terjadinya fraud sejak dini. Pencegahan penipuan berusaha  membatasi  keadaan  yang  mengarah pada  penipuan,  seperti  menghilangkan  potensi untuk  melakukan  penipuan  dan  mengurangi tekanan  pada  karyawan  sehingga  mereka  dapat memenuhi  tuntutan  mereka  tanpa  menggunakan cara yang tidak jujur (Yusuf et al. , 2021).

## Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa
(APBDes)
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa atau APBDes adalah rencana keuangan pemerintah desa selama satu tahun, yang meliputi pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan.  Menurut Permendagri  No.  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kegiatan pengelolaan  APBDes  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban.  Di  sini,  Kepala  Desa memiliki  kekuasaan  untuk  mengatur  APBDes, dan  perangkat  desa  lainnya  dipercayakan  untuk membantu  Kepala  Desa  dalam  penyelenggaraan APBDes.

## Kompetensi Aparatur Desa
Permendagri No. 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan mendefinisikan kompetensi  perangkat  desa  sebagai  pengetahuan, kemampuan,  dan  sikap  yang  dimiliki  perangkat desa  dalam  rangka  melaksanakan  tanggung jawabnya  secara  profesional,  efektif,  dan  efisien.
Kompetensi  aparatur  desa  yang  tinggi  dapat
dilihat  dari  pendidikan,  pengalaman,  pelatihan, serta  pemahaman  tentang  aturan  dan  prosedur terkait  pengelolaan  keuangan  desa  yang  sudah ditetapkan  oleh  pemerintah  (Laksmi  dan  Sujana, 2019).

## Moralitas Individu
Moralitas  atau  moral  ialah  sikap,  perilaku atau  tindakan  yang  dilakukan  seseorang  ketika berusaha melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman,  hati  nurani,  dan  nasihat.  Baik  atau buruknya  moral  dapat  dilihat  dari  perilaku  atau ucapan  seseorang  ketika  berinteraksi  dengan orang  lain.  Jika  seseorang  bertindak  atau berbicara  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  diterima masyarakat,  maka  ia  dianggap  bermoral  dan sebaliknya (Aprilia dan Yuniasih, 2021).

## Sistem Pengendalian Intern
Sistem  pengendalian  intern  adalah  suatu proses terpadu dari kegiatan yang dilakukan oleh manajemen  dan  seluruh  pegawai  dalam  rangka mencapai tujuan organisasi melalui terselenggaranya  kegiatan  yang  efektif  dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset milik negara, dan ketaatan pada peraturan  perundang-undangan.  dan  peraturan (PP  No.  60  Tahun  2008).  Sistem  pengendalian intern  di  sektor  pemerintahan  yang  disebut  juga dengan  SPIP  atau  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah diterapkan di semua tingkat pemerintahan,  termasuk  pemerintah  pusat  dan pemerintah kota. Komponen sistem pengendalian internal,  termasuk  lingkungan  pengendalian, penilaian risiko, tindakan pengendalian, informasi  dan  komunikasi,  dan  pemantauan pengendalian internal.

## Good Governance
Good  governance yang  baik  adalah pengelolaan  sumber  daya  yang  tepat  untuk pembangunan  masyarakat  dan  perumusan  aturan dan  kebijakan  untuk  kesejahteraan  masyarakat (Dimyati,  2017).  Pemerintah  harus  berpegang pada  prinsip-prinsip  tata  pemerintahan yang  baik agar  dapat  menjalankan  pemerintahan  baik. Konsekuensinya,  sumber  daya  negara  yang berada  di  bawah  yurisdiksi  pemerintah  harus memaksimalkan  kesejahteraan  rakyat.  Lima prinsip pemerintahan yang baik adalah keterbukaan,  akuntabilitas,  tanggung  jawab, kemandirian, serta kesetaraan dan keadilan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh 20  desa  di  Kecamatan  Prambon.  Sampel ditentukan  dengan  menggunakan purposive sampling agar  sampel  yang  terpilih  dapat dianggap  mewakili  populasi.  Ukuran  sampel dihitung dengan rumus cochran :
n = 𝑧 2 pq e 2
n = (1,96) 2 (0,5)(0,5)
(0,10 2 )

## n = 96 orang
Dari  rumus  di  atas  dapat  dihasilkan responden  sebanyak  96  orang,  di  mana  jumlah responden tersebut dapat diperoleh dari 16 desa. Setiap  desa  diambil  sebanyak  6  orang  yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan  Keuangan,  Kepala  Seksi  Pemerintahan, Kepala  Seksi  Kesejahteraan,  dan  Kepala  Seksi Pelayanan.  Penelitian  ini  menggunakan  data  asli yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian melalui penyebaran kuesioner.
Informasi  yang  diperoleh  kemudian  diperiksa dengan  menggunakan  analisis  regresi  linier berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Asumsi Klasik
1. Uji Multikolinearitas
Nilai  uji  multikolinearitas  ditentukan  oleh faktor  toleransi  atau  varians  (VIF).  Kriteria  data adalah tidak adanya gejala multikolinearitas yaitu nilai tolerance >  0,10  atau  VIF  <  10.  Tabel berikut menampilkan hasil uji multikolinearitas:
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
No. Variabel Independen Nilai Tolerance VIF 1.  Kompetensi Aparatur Desa (X1) 0,676 1,480 2.  Moralitas Individu (X2) 0,420 2,382 3.  Sistem Pengendalian Intern (X3) 0,270 3,709 4. Good Governance (X4) 0,261 3,826 Sumber : Data Olahan, 2022
Nilai toleransi untuk semua variabel independen  lebih  besar  dari  0,10  dan  nilai  VIF untuk  semua  variabel  dependen  kurang  dari  10, maka semua variabel independen dapat dimasukkan  dalam  penelitian  ini  karena  tidak menunjukkan multikolinearitas.

## 2. Uji Heteroskedastisitas
Dengan  menggunakan  teknik  uji  glejser, ditentukan  heteroskedastisitas.  Kriteria  data adalah  tidak  adanya  heteroskedastisitas  yaitu tingkat  signifikansi  minimal  0,05.  Hasil  uji heteroskedastisitas  ditampilkan  pada  tabel  di bawah ini:

## Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
No. Variabel Independen Nilai Signifikansi 1.  Kompetensi Aparatur Desa (X1) 0,082 2.  Moralitas Individu (X2) 0,418 3.  Sistem Pengendalian Intern (X3) 0,267 4. Good Governance (X4) 0,058 Sumber : Data Olahan, 2022
Berdasarkan  Tabel  3,  semua  variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, hal ini menunjukkan  bahwa  data  variabel  independen dalam  penelitian  ini  dapat  dievaluasi  dengan menggunakan  metode  analisis  regresi  linier berganda,  karena  tidak  terdapat  tanda-tanda heteroskedastisitas.

## Analisis regresi linear berganda
Analisis  regresi  linier  berganda  bertujuan untuk  mengetahui  sejauh  mana  pengaruh  faktor independen  (kompetensi  perangkat  desa,  moral individu,  sistem  pengendalian  intern  dan good governance ) terhadap variabel dependen (pencegahan kecurangan). Tabel berikut menampilkan hasil analisis regresi linier
berganda : Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear

## Berganda
No. Variabel Penelitian Koefisien Regresi 1. Constant 1,383 2. Kompetensi Aparatur Desa (X1) 0,219 3. Moralitas Individu (X2) 0,174 4. Sistem Pengendalian Intern (X3) 0,131 5 Good Governance (X4) 0,162 Sumber : Data Olahan, 2022
Dari  hasil  analisis  regresi  linear  berganda tersebut dapat ditemukan persamaan, yakni: Y  =  1,383  +  0,219X1  +  0,174X2  +  0,131X3  + 0,162X4 + e Persamaan  tersebut  kemudian  dapat  dinyatakan sebagai berikut:
1. Nilai  konstanta  1,383  menunjukkan  bahwa jika  variabel  bebas  sama  dengan  nol,  maka variabel terikat sama dengan 1,383.
2. Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel kompetensi  perangkat  desa  sebesar  0,219 yang  menunjukkan  bahwa  jika  variabel kompetensi  perangkat  desa  bertambah  satu satuan maka variabel pencegahan fraud juga akan meningkat sebesar 0,219 satuan.
3. Koefisien  regresi  untuk  variabel  moralitas individu  sebesar  0,174  yang  menunjukkan bahwa  jika  variabel  moralitas  individu bertambah  satu  satuan  maka  variabel pencegahan fraud juga  akan  meningkat sebesar 0,174 satuan.
4. Variabel sistem pengendalian intern memiliki  koefisien  regresi  sebesar  0,131 yang  menunjukkan  bahwa  jika  variabel sistem  pengendalian  intern  bertambah  1 satuan maka variabel pencegahan fraud juga meningkat sebesar 0,131 satuan.
5. Nilai  koefisien  regresi  variabel good governance sebesar 0,162 yang menunjukkan  bahwa  jika  variabel good
governance tumbuh  sebesar  satu  satuan
maka  variabel  pencegahan fraud juga meningkat sebesar 0,162 satuan.
Uji Koefisien Determinasi Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,849 a 0,721 0,709 0,874 Sumber: Data Olahan, 2022

## Dari  tabel  5  di  atas  diketahui  nilai
Adjusted  R  Square =  0,709  atau  70,9%  yang artinya  variabel  independen  dalam  penelitian  ini dapat  menjelaskan  faktor-faktor  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  APBDes  di  Kecamatan Prambon  sebanyak  0,709  atau  70,9%,  sedangkan sisanya  sebanyak  27,9%  merupakan  faktor  lain selain dalam penelitian ini atau nilai eror.

## Uji F

## Tabel 6. Hasil Uji F
F Sig. 1 Regression Residual Total 58,884 0,000b Sumber : Data Olahan, 2022
Nilai  F  hitung  adalah 58,884 dengan  nilai sig  0,000b,  sebagaimana  ditunjukkan  pada  tabel 6, sedangkan nilai F tabel adalah sebagai berikut: F-Tabel  =  (n-k)  =  (96-4)  =  F-Tabel  92  = 2,47
Nilai  F  hitung  sebesar  58,884  lebih  besar dari nilai F tabel sebesar 2,47, hal ini terlihat dari perbandingan  antara  F  hitung  dan  F.  Dengan demikian,  kompetensi  perangkat  desa,  moralitas individu,  sistem  pengendalian  intern,  dan  tata kelola yang baik semuanya berpengaruh terhadap pencegahan fraud secara bersamaan.
Uji T Tabel 7. Hasil Uji T Model Unstandardized Coefficients B Signifikansi 1 Constant 1,383 0,224 Kompetensi Aparatur Desa (X1) 0,219 0,000 Moralitas Individu (X2) 0,174 0,033 Sistem Pengendalian Intern (X3) 0,131 0,043 Good Governance (X4) 0,162 0,005 Sumber: Data Olahan, 2022 Dari tabel 7 dapat ditemukan bahwa:
1. Variabel kompetensi perangkat desa memiliki  nilai  signifikansi  0,000  <  0,050. Dengan  kata  lain,  kompetensi  perangkat
desa berdampak pada pencegahan kecurangan.
2. Nilai sig. faktor moralitas individu memiliki nilai  0,033  <  0,050.  Artinya,  moralitas mempengaruhi pencegahan kecurangan.
3. Nilai  sig.  variabel  sistem  pengendalian intern memiliki nilai 0,043 < 0,050. Dengan demikian, sistem pengendalian intern mempengaruhi pencegahan kecurangan.
4. Nilai  variabel governance 0,005  <  0,050. Dengan  demikian,  tata  kelola  yang  baik mempengaruhi pencegahan kecurangan.
Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan APBDes Pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa  kompetensi  aparatur  desa  berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan  APBDes  di  Kecamatan  Prambon sehingga  hipotesis  dapat  diterima.  Besarnya pencegahan  kecurangan  dalam  penyelenggaraan APBDes  sebanding  dengan  tingkat  kemahiran perangkat  desa.  Di  sisi  lain,  tingkat  pencegahan kecurangan dalam APBDes rendah jika kompetensi perangkat desa tidak memadai. Studi sebelumnya oleh Aprilia and Yuniasih (2021) dan Mufidah  dan  Masnun  (2021)   juga  menunjukkan bahwa  kompetensi  perangkat  desa  memiliki dampak yang  menguntungkan dalam pencegahan kecurangan.
Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan APBDes
Moralitas  individu  berpengaruh  terhadap pencegahan kecurangan  dalam pengelolaan APBDes  di  Kecamatan  Prambon  dan  hipotesis dapat  diterima  berdasarkan  hasil  uji  hipotesis. Banyaknya individu dalam pemerintah desa yang berperilaku  baik  dapat  memberikan  keyakinan bahwa  pencegahan fraud dalam  pengelolaan APBDes  telah  dilaksanakan  dengan  baik. Sebaliknya, jika banyak individu dalam pemerintah  desa  yang  tidak  berperilaku  baik dapat  memberikan  keraguan  bahwa  upaya pencegahan fraud dalam APBDes belum dilaksanakan secara maksimal. Penelitian terdahulu  oleh  Hariawan et  al .  (2020)  serta Sujana et  al .  (2020)  juga  telah  membuktikan bahwa  moralitas  individu  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud .
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan APBDes
Pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan  APBDes  di  Kecamatan  Prambon sehingga dapat dianggap dapat diterima. Pengembangan  sistem  pengendalian  intern  yang efektif  dapat  dijadikan  sebagai  bukti  bahwa
upaya  untuk  menghindari  kecurangan  dalam penyelenggaraan APBDes benar-benar dilakukan. Jika  pelaksanaan  sistem  pengendalian  intern kurang  baik,  maka  pencegahan fraud dalam APBDes  kurang  berjalan  secara  maksimal. (Armelia dan Wahyuni, 2020) serta (Mufidah dan Masnun,  2021)  juga  telah  menunjukkan  bahwa pengendalian  internal  memiliki  dampak  yang baik terhadap pencegahan kecurangan.
Pengaruh Good Governance
terhadap
Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan
APBDes
Melalui  pengujian  hipotesis  diuraikan bahwa good  governance berpengaruh  terhadap pencegahan fraud dalam penyelenggaraan APBDes  di  Kecamatan  Prambon  sehingga  dapat diterima.  Semakin  besar  derajat  tata  kelola organisasi  yang  baik,  maka  semakin  tinggi  pula tingkat pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan  APBDes.  Jika  tata  kelola  yang efektif dalam suatu organisasi menurun, pencegahan  kecurangan  dalam  APBDes  juga akan menurun.   Sumitariani dan Adiputra (2020) dan Sanusi  et  al .,  (2019)  telah  menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik memiliki dampak  yang  menguntungkan  pada  pencegahan penipuan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  dan  pengujian  hipotesis di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam  pengelolaan  APBDes  di  Kecamatan Prambon, kompetensi perangkat desa mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Tingkat  pencegahan fraud akan  meningkat sesuai  dengan  kemampuan  pemerintah daerah.
2. Moralitas  individu  mempunyai  pengaruh yang  positif  dan  signifikan  terhadap pencegahan
kecurangan dalam penyelenggaraan  APBDes  di  Kecamatan
Prambon.
Banyaknya
warga yang berperilaku baik dapat memberikan jaminan bahwa pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan  APBDes  telah  dilakukan secara efektif.
3. Sistem  pengendalian  intern  mempunyai pengaruh  yang  positif  dan  signifikan terhadap  pencegahan  kecurangan  dalam penyelenggaraan  APBDes  di  Kecamatan Prambon. Pengembangan
sistem pengendalian  intern  yang  efektif  dapat dijadikan  sebagai  bukti  bahwa  inisiatif pencegahan  kecurangan  APBDes  benar- benar dilaksanakan.
4. Good  governance mempunyai  pengaruh yang  positif  dan  signifikan  terhadap pencegahan
kecurangan
dalam
penyelenggaraan  APBDes  di  Kecamatan
Prambon.  Semakin  banyak  penerapan  tata kelola  yang  baik,  semakin  besar  tingkat pencegahan kecurangan.

## Saran
Seluruh  pemerintah  desa  di  Kecamatan Prambon,  Sidoarjo  dapat  senantiasa  membangun kepercayaan  masyarakat  dengan  menghindari segala  bentuk  kecurangan  yang  dapat  merugikan masyarakat dan melaksanakan tujuan pembangunan  desa  secara  efektif  dan  efisien. Untuk  riset  berikutnya  bisa  menggunakan cakupan sampel yang lebih luas dan menambahkan  variabel  lain  selain  di  dalam penelitian  ini  agar  memperluas  hasil  penelitian jenis ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilia,  K.  W.  I.  dan  Yuniasih,  N.  W.  (2021). Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa, Moralitas
Individu dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan  (Fraud)  dalam  Pengelolaan
Keuangandesa  (Studi  Empiris  Pada Pemerintah  Desa  Se-Kota  Denpasar).
Hita akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia , pp. 25–45. Available at:
https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HA K.
Ardiyanti,  A.  and  Supriadi,  Y.  N.  (2018).
Efektivitas  Pengendalian  Internal,  dan Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia terhadap  Implemetasi  Good  Governance Serta  Implikasinya  Pada  Pencegahan Fraud  dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa  Di  Kabupaten  Tangerang. Jurnal Akuntansi  Manajerial ,  3(1),  pp.  1–20.
Available
at:
http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.ph p/JAM.
Armelia,  P.  A.  and  Wahyuni,  M.  A.  (2020). Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa, Efektivitas  Pengendalian  Internal,  dan Moral  Sesitivity  terhadap  Pencegahan Fraud  dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa. Vokasi :  Jurnal  Riset  Akuntansi ,
9(2), pp. 61–70. doi:
10.23887/vjra.v9i2.26125.
Bachtiar,  I.  H.  and  Elliyana,  E.  (2020). Determinan  Upaya  Pencegahan  Fraud Pemerintah  Desa. Imanensi:  Jurnal Ekonomi,  Manajemen,  dan  Akuntansi Islam , 5(2), pp. 61–68. doi:
10.34202/imanensi.5.2.2020.61-68.
Bratapos.com.  (2020). Pembangunan  TPT  Desa Watu  tulis  Diduga  Dikorupsi  Oknum Desa . Bratapos.com . Available at: https://bratapos.com/2020/07/17/85599/ (Accessed: 12 December 2021).
Dimyati.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  Prinsip-
Prinsip  Good  Governance  dan  Budaya Organisasi  terhadap  Efektivitas  Kerja Pegawai Kementerian Agama Kabupaten  Banjar. Kindai ,  13(4),  pp. 341–353.
Dwitanto,  J.  (2020). Diduga  Pembangunan Pamsimas  Desa  Gedangrowo  Prambon Dibuat Ajang Korupsi . surabaya memo.co.id . Available at:
https://surabaya.memo.co.id/diduga- pembangunan-pamsimas-desa- gedangrowo-prambon-dibuat-ajang- korupsi/2/  (Accessed:  12  December 2021).
Hariawan,  I.  M.  H.,  Sumadi,  N.  K.  dan
Erlinawati,  N.  W.  A.  (2020).  Pengaruh kompetensi sumber daya manusia,
whistleblowing  system,  dan  moralitas individu terhadap
pencegahan kecurangan  (Fraud)  dalam  pengelolaan keuangan  desa. Hita  Akuntansi  Dan Keuangan , 1(1), pp. 586–618. Available at: https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HA K.
ICW. (2021). Hasil Pemantauan Tren Penindakan  Kasus  Korupsi  Semester  I 2021 . Available at: https://antikorupsi.org/sites/default/files/ dokumen/Laporan Pemantauan Tren Penindakan Semester I 2021.pdf.
Laksmi,  P.  S.  P.  dan  Sujana,  I.  K.  (2019). Pengaruh  Kompetensi  SDM,  Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal terhadap  Pencegahan  Fraud  Dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa. E-Jurnal Akuntansi ,  26(3),  pp.  2155–2182.  doi: https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i 03.p18.
Mufidah dan Masnun. (2021). Pengaruh Pengendalian  Internal  dan  Kompetensi terhadap Pencegahan
Kecurangan
Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Kumpeh  Ulu  Kabupaten  Muaro  Jambi. Ekonomis:  Journal  of  Economics  and Business ,  5(2),  pp.  519–525.  doi:
10.33087/ekonomis.v5i2.408.
Peraturan  Bupati  Sidoarjo  Nomor  8  Tahun  2021 Tentang  Besaran  Alokasi  Dana  Desa  Di Kabupaten  Sidoarjo  Tahun  Anggaran
2021.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi
Pemerintahan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 Tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah.
Rahmawati,  E. et  al. (2020).  Determinan  Fraud Prevention  pada  Pemerintahan  Desa  di Kabupaten Banjar Determinant of Fraud Prevention  in  Village  Government  in Banjar  Regency.  10(2),  pp.  129–152.
Available at:
https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3. 129-152.
Sanusi, S. F., Sutrisno dan Suwiryo, D. H. (2019). Pengaruh  Corporate  Governance  dan Kualitas  Audit  terhadap  Pengungkapan
Corporate Social Responsibility. Kompartemen:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi , 17(1), pp. 61–68. doi:
http://dx.doi.org/10.30595/kompartemen .v17i1.4997.
Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S. dan Laksmi, P. S.  P.  (2020).  Whistleblowing  System, Competence,  Morality,  and  Internal
Control System Against Fraud Prevention on Village Financial
Management  in  Denpasar. E-Jurnal Akuntansi ,  30(11),  pp.  2780–2794.  doi: 10.24843/eja.2020.v30.i11.p06.
Sumitariani, N. K. dan Adiputra, I. M. P. (2020). Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pencegahan  Fraud  Pengelolaan  Dana
BUMDes. Ekuitas ,  8(2),  pp.  167–175. Available at:
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php /EKU.
Vousinas,  G.  L.  (2019).  Advancing  Theory  of Fraud:  The  S.C.O.R.E.  Model. Journal of Financial Crime , 26(1), pp. 372–381. doi: 10.1108/JFC-12-2017-0128.
Yusuf,  M. et  al. (2021).  Pengaruh  Kompetensi Aparatur,  System  Pengendalian  Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan  Fraud  Dana  Desa  (Pada Pemerintah  Desa  Sekecamatan  Adonara Tengah). Jae:  Jurnal  Akuntansi  Dan Ekonomi , 6(2), pp. 1–12. doi: 10.29407/jae.v6i2.15008.