http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E) Vol. 3 No. 1 (2020)
Pengembangan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahtraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi

## Tenggara
Oleh:
Hasjad Universitas Lakidende Unaaha hasjadhasjad8@gmail.com
Keywords: Abstract Development, Village Fund Management, Welfare . Development  of  village fund management  is  very much needed by the community so that it can be enjoyed by all levels of society in the villages. The seriousness of the government in developing villages is evidenced by the start of allocation of the Village Fund budget for 2015. The allocation of the Village Fund is mandated by  Law  (Law)  Number  6  of  2014  concerning  Villages  and Government  Regulation  (PP)  Number  6  of  2014  concerning Village  Funds  Sourced  from  STATE  BUDGET.  The  regulation explained  that  the  administration  of  the  village  government adheres  to  the  principle  of  decentralization  and  the  task  of assistance.  The  principle  of  decentralization  raises  village internal  funding  (Desa  APBD),  while  the  principle  of  co- administration  provides  an  opportunity  for  Villages  to  obtain funding sources from the government above it (APBN, Provincial
APBD, Regency / City APBD). This study aims to observe what the  development  of  village  funds  looks  like,  how  they  are implemented  and  the  impact  of  the  use  of  village  funds  in supporting development activities and community empowerment. The research method used is a qualitative research method that relies  on  observing  places,  actors  and  activities  in  Konawe
Selatan  Regency,  Southeast  Sulawesi  Province,  which  was chosen as a case study. Initial observations show that the Village Fund does not have significant results in improving the welfare of the community. These indications are evident in the welfare of the community which has not improved with the existence of the village  fund.  Therefore  it  is  necessary  to  develop  a  good management  of  village  funds  to  improve  the  welfare  of  rural communities, especially in Konawe Selatan District. The output to be achieved is the scientific publication with ISSN Online and the level of technological Readiness that will be achieved 1-3.
Kata kunci:

## Abstrak
Pengembangan, Pengelolaan Dana Desa, Kesejahteraan. Pengembangan  pengelolaan  dana  desa  saat  ini  sangat diperlukan  oleh  masyarakat  agar  dapat  dinikmati  semua lapisan masyarakat yang berada didesa. Keseriusan pemerintah dalam membangun desa dibuktikan dengan mulai dialokasikannya  anggaran  Dana  Desa  untuk  tahun  2015. Pengalokasian Dana Desa tersebut merupakan amanat Undang- undang  (UU)  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa  yang  Bersumber  dari  APBN.  Dalam  regulasi  tersebut dijelaskan  bahwa  penyelenggaraan pemerintahan Desa menganut  asas  desentralisasi  dan  tugas  pembantuan. Asas desentralisasi  menimbulkan  pendanaan  internal  Desa  (APBD Desa),  sementara  asas tugas pembantuan memberikan peluang bagi  Desa  memperoleh  sumber  pendanaan  dari  pemerintahan yang ada diatasnya (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota). Studi  ini  bertujuan untuk mengamati seperti apa pengembangan  dana  desa  dengan  pelaksanaannya,  serta implementasi    dan    dampak    dari    penggunaan    dana    desa tersebut    dalam    menunjang  aktivitas  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah    metode    penelitian    kualitatif    yang    bertumpu    pada pengamatan    tempat,    aktor    dan  aktivitas  yang  ada  di Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara, yang dipilih sebagai studi kasus. Observasi awal menunjukan bahwa Dana  Desa  ini  tidak  mempunyai  hasil  yang signifikan  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Indikasi  tersebut tampak  pada  kesejahteraan  masyarakat  yang  masih  belum meningkat dengan  adanya dana desa tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan  pengembangan  pengelolaan  dana  desa  yang  baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya di   Kabupaten  Konawe  Selatan. Luaran  yang  ingin  dicapai ialah  publikasi  ilmiah  ber  ISSN  Online  dan  Tingkat Kesiapan tekhnologi yang akan dicapai 1-3.

## Pendahuluan
Pengembangan  sistem  otonomi  daerah  yang  dianut  oleh  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  setelah  terjadi  krisis  pada  tahun  1998  adalah  untuk merealisasikan keinginan desentralisasi guna mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah telah berlangsung selama lebih dari satu dasawarsa  yang  untuk  pertama  kalinya  mulai  diberlakukan  di  Indonesia  melalui Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kedua  aturan  tersebut  telah  mengalami  banyak  perubahan  dan  yang  terbaru  menjadi Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan    antara    Pemerintah
Pusat  dan  Daerah.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Negara Kesatuan Republik Indonesia harus  siap  untuk  melaksanakan  sistem  pemerintahan  yang  meletakkan  peranan pemerintah daerah pada  posisi  yang sangat  krusial  dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  sebagian  besar  desa  yang  ada  di  Indonesia melakukan  pemilihan  kepala  desa  secara  kekeluargaan  tanpa  memperhatikan kemampuan atau kompetensi yang dimilik (Asmawati, 2019).
Keseriusan  pemerintah  dalam  membangun  desa  dibuktikan  dengan  mulai dialokasikannya  anggaran  Dana  Desa  untuk  tahun  2015.  Pengalokasian  Dana  Desa tersebut merupakan amanat Undang-undang (UU)  Nomor 6  Tahun 2014  tentang Desa serta  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang Bersumber Dari APBN. Dalam dokumen APBN 2015 yang telah disepakati, pagu Dana Desa  sebesar  Rp.9,06  triliun,  yang  tercantum  di  dalam  postur  alokasi  Transfer  ke Daerah;  Rp.630,9 triliun  bersama  dengan komponen Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) sebesar Rp.509,5 triliun, Dana Otonomi Khusus (Papua, Papua Barat dan NAD) Rp.16,5  triliun,  Dana  Keistimewaan  DIY  Rp.547  miliar  serta  Dana  Transfer  Lainnya Rp.104,4 triliun. Dalam pasal 2 PP No. 60  Tahun 2014, disebutkan bahwa Dana Desa dikelola  secara  tertib,  taat  kepada  peraturan  perundang-  undangan,  efisien,  ekonomis, efektif,  transparan  dan  bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan kepatuhan  serta  mengutamakan  kepentingan  masyarakat  setempat.  Dalam  mengelola Dana Desa tersebut maka diperlukan aparat pemerintah yang memiliki kemampuan serta bertanggungjawab dalam mengelola dana tersebut (Fajri, 2015).
Pengembangan  Pengelolaan  Dana  Desa  seharusnya  dilakukan  oleh  pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa  karena  jika  melihat  penggunaan  Dana  Desa  selama  ini  belum  dapat  dikatakan memberikan  dampak  yang  begitu  baik  dalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat khususnya  desa-desa  di  Kabupaten  Koanwe  Selatan  dan  itu  dapat  dilihat  dari  angka kemiskinan yang masih banyak.

## Metode
Diagram  alir  penelitian  pada  tahun  pertama  diarahkan  pada  identifikasi  dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pengelolaan dana desa serta merekomendasikan  elternatif  kebijakan  alokasi  dana  desa  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  Provinsi  Sulawesi
Tenggara  melalui  metode  pengumpulan  data  yang  telah  ditentukan  dalam  penelitian (wawancara, observasi, FGD dan kaji dokumen).
Lokasi  penelitian  ini  adalah  Kabupaten  Konawe  Selatan  dan  untuk  membatasi lingkup penelitian telah ditetapkan desa sampel secara purposive yaitu dengan  sengaja pada desa  sangat  tertinggal,  tertinggal  dan  berkembang. Pemilihan desa-desa sampel tersebut merupakan desa-desa yang telah menerima Dana Desa sejak tahun 2015 sampai sekarang tetapi status desa yang berbeda.
Sebagai  sumber  data  serta  untuk  penggalian  data, maka  unit  analisis  penelitian berada pada  tingkat  organisasi  dan  individu,  yaitu  para stake  holders yang  biasa terlibat  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  dan  masyarakat  yang  bekerja  atau  terlibat sebagai  pelaksana kebijakan  ditingkat  desa.  Sehubungan  hal  tersebut,  informan  yang dipilih dalam penelitian ini  (melalui  metode  wawancara)  adalah  :  1)  Bupati  Konawe Selatan,    2)    Aparat    Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  yakni  Kepala  dinas  dan seorang  staf,  3)  Aparat  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah,4).  Aparat Kecamatan, 4) Elit Desa, yakni kepala desa dan Ketua BPD, 5) Warga masyarakat desa.
Teknik  Pengumpulan  Data  Untuk  memperoleh  data-data  penelitian,  maka digunakan beberapa teknik pengumpulan   data,   yaitu   teknik   observasi,   wawancara, dan  studi  dokumen  (Creswell, 2016:254). Berikut penjelasan dari masing-masing teknik pengumpulan data tersebut.
1. Observasi (pengamatan)
Proses pengumpulan data melalui observasi ini peneliti akan turun ke lapangan untuk mengamati secara langsung aktivitas-aktivitas dilokasi penelitian.
2. Wawancara
Teknik pengumpulan data melalui wawancaraakan dilakukan dalam dua bentuk yaitu wawancara mendalamdan focus group discussion (FGD).
3. Studi Dokumen
Sebagian  besar  data  tersimpan  dalam  bahan  dokumen  berupa  surat-surat,  catatan harian, foto dan sebagainya.Sifat data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi  peluang  kepada  peneliti  untuk  mengetahui  fenomena-fenomena  masalah yang pernah terjadi di masa silam.
Analisis data proses analisis data kualitatif penelitian ini akan dilakukan dengan mengikuti  model  yang  dikembangkan  oleh  Miles  dan  Huberman  (dalam  Miles, Huberman,  & Saldana, 2014) yaitu data  colletion,  data  display,  data  condensation,
and  conclusions .Analisis  data dimulai pengumpulan data yang terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dengan   informan   yang   hasilnya   dibuatkan   dengan transkrip    hasil   wawancara    yang dilengkapi  dengan  hasil  observasi.  Dilanjutkan dengan  meringkaskan  dan  memilah  data hasil wawancara dan data hasil observasi serta menyisihkan data yang tidak relevan sampai pada penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Deskripsi Kabupaten Konawe Selatan
a. Data Administratif
Kabupaten  Konawe  Selatan  terletak  di  Propinsi  Sulawesi  Tenggara.  Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari 22 kecamatan dengan 357 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan yang ada di Konawe Selatan adalah :
Tabel 1.
Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Konawe
Kecamatan Andoolo Kecamatan Tinanggea Kecamatan Buke Kecamatan Lalembuu Kecamatan Angata Kecamatan Baito Kecamatan Kolono Kecamatan Benua Kecamatan Konda Kecamatan Basala Kecamatan Lainea Kecamatan Mowila Kecamatan Landono Kecamatan Ranomeeto Barat Kecamatan Laonti Kecamatan Wolasi Kecamatan Moramo Kecamatan Laeya Kecamatan Palangga Kecamatan Palangga Selatan Kecamatan Ranomeeto Kecamatan Moramo Utara
Kabupaten  Konawe  Selatan  terdiri  dari  22  kecamatan  dengan  357  desa  dan  10 kelurahan  atau  total  367.  Jumlah  tersebut  sudah  termasuk    desa  persiapan  yang jumlahnya  mencapai  74  Desa.  Dari  357  desa   tersebut,  kepala  desa  laki-laki  dan perempuan masing-masing  sebanyak 349 orang dan 8 orang. Sedangkan lurah laki-laki sebanyak 10 orang dan tidak ada lurah perempuan.
b. Data Geografis
1) Letak
Kabupaten Konawe Selatan ibukotanya Andoolo, secara geografis terletak di bagian  Selatan  Khatulistiwa,  melintang  dari  Utara  ke  Selatan  antara  3°.58.56’  dan 4°.31.52’ lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara 121.58’ dan 123.16’ bujur Timur.
2) Batas Wilayah
Batas wilayah Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut :
a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan Kota Kendari
b) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Maluku.
c) Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana dan Kabupaten Muna.
d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka.
3) Luas Wilayah
Luas  wilayah  daratan  Kabupaten  Konawe  Selatan,  451.420  Ha  atau   11,83 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan (laut) ± 9.368 Km2.Selain jazirah tenggara Pulau Sulawesi, terdapat juga pulau kecil yaitu  Pulau  Cempedak.  Menurut  Kecamatan,  wilayah  terluas  adalah  Kecamatan Tinanggea 37.904 Ha (8 persen), kemudian berturut-turut Kecamatan  Lalembuu  (7 persen),  Kecamatan  Landono,  Konda  dan  Moramo  (6  persen),  kecamatan  lainnya memiliki luas wilayah dibawah 6 persen. Kecamatan  yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Palangga Selatan ( 3 persen).

## c. Data Kependudukan
1. Jumlah & Pertumbuhan Penduduk
Hasil  Sensus  Penduduk  pada  tahun  2000,  jumlah  penduduk  Kab.  Konawe Selatan sebanyak 208.987 jiwa, atau diperkirakan  mengalami kenaikan sebesar 47,4 ribu jiwa selama periode 1990-2000. Berdasarkan hasil proyeksi SUPAS tahun 2005, penduduk  Kab.  Konsel  meningkat  dari  240.053  jiwa  pada  tahun  2008 menjadi   244.046  jiwa  pada  tahun  2009.  Berdasarkan  data  tersebut,  pertumbuhan penduduk  Kab.  Konsel  sebesar  1,66%  per  tahun,  atau  sedikit  lebih  rendah dari   pertumbuhan penduduk dalam dasawarsa 1980-1990 sekitar  4,37%; juga lebih rendah  dibanding  pertumbuhan  penduduk   Sulawesi  Tenggara  dalam  kurun  waktu yang  sama  sebesar  2,86%;    akan  tetapi  lebih  tinggi  dibanding  pertumbuhan penduduk tahun 2008 yaitu sebesar 0,90%.

## 2)   Kepadatan & Persebaran Penduduk
Secara umum kepadatan penduduk Kab. Konsel mengalami peningkatan  dari 53,18 jiwa perkilometer persegi tahun 2008 menjadi 54,06 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2009. Kecamatan Wolasi merupakan kecamatan dengan tingkat   kepadatan  penduduk  terendah  atau  hanya  mencapai  19,26  penduduk  per Km2.  Sedangkan  kecamatan  terpadat  penduduknya  adalah  Ranomeeto   dengan tingkat  kepadatan  penduduk  mencapai  105,91  penduduk  per  km2.   Dilihat  dari persebarannya,  penduduk   tersebar   hampir   merata   di  setiap  kecamatan.  Dari 244.046 penduduk tahun 2009,  persentase persebaran penduduk diatas 6% terdapat di kecamatan  Tinanggea, Lalembuu, Andoolo, Laeya dan Konda.
3)  Struktur Umur & Jenis Kelamin
Struktur  umur  sangat  ditentukan  oleh  perkembangan  tingkat    kelahiran, kematian dan migrasi. Berdasarkan tingkat usia, penduduk dapat dibagi atas anak- anak (dibawah usia 15 tahun)  dan dewasa serta lanjut usia (65+). Anak-anak dan lanjut  usia  disebut  kelompok  usia  tidak  produktif,   sedangkan  dewasa  (15  sd  64 tahun) disebut kelompok usia produktif. Perbandingan penduduk usia produktif dan tidak  produktif merupakan Angka ketergantungan. Penduduk usia  produktif tahun 2009  sebesar  129.662  dan  penduduk  usia  non  produktif  sebesar  89.418.  Angka Dependency ratio sebesar  68,96%. Hal ini berarti dalam 100 penduduk produktif dibebani  oleh  69  penduduk  tidak  produktif.  Dari  244.046  jiwa  penduduk  Kab. Konawe  Selatan,  penduduk  laki-laki  sebanyak  121.293  jiwa  atau  49,70  persen sedangkan   perempuan  sebanyak  122.752  atau  50,30  persen.  Berarti  rasio  jenis kelamin  (sex  ratio)  penduduk  Kab.  Konsel  adalah  sebesar  99.    Artinya  dari  199 penduduk, terdapat 100 perempuan dan  99  laki-laki, dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.
4)  Potensi Sumberdaya Alam
Komoditi  unggulan  Kabupaten  Konawe  Selatan  yaitu  sektor  perkebunan, pertanian dan jasa. Sektor Perkebunan komoditi unggulannya adalah Kakao, Kopi, Kelapa,  Cengkeh,  Jambu  Mete,  Lada,  dan  pala.  sub  sektor  jasa  yaitu  Pariwisata. Berbicara  mengenai  anggaran  tidak  lepas  dari  unsur  pengelolaan,  dimana pengelolaan  penting  dalam  menjalankan  suatu  organisasi,  baik  itu  pemerintahan maupun organisasi swasta. Dari pengelolaan  ini mempunyai fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan di butuhkan untuk terwujudnya suatu tujuan yang hendak akan
di capai. Salah satu fungsi itu di pakai dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Dana  Desa  ini seperti kita ketahui bersama bahwa salah satunya untuk pembangunan Desa berupa infrastruktur  baik  itu  jalan,  gedung  atau  sarana  prasarana  Desa,  dan  lampu penerangan  sesuai  dengan  kebutuhan  dari  desa  tersebut.  Dalam  melakukan penelitian  ini  peneliti  menggunakan  teori  dari  Adisasmita  (2011)  dengan mengemukakan bahwa,  “Pengelolaan bukan hanya  melaksanakan  suatu kegiatan, akan  tetapi  merupakan  rangkaian    kegiatan    yang    meliputi  fungsi-fungsi manajemen,  seperti  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  untuk  mencapai tujuan secara  efektif  dan  efisien” (Adisasmita, 2011).  Dari beberapa fungsi dari teori ini digunakan untuk menunjang penelitian yang di lakukan. Dari teori ini dan dengan fungsi  manajemen  dari  teori pengelolaan, yang dimana ada Perencanaan, Pelaksanaan,  dan  Pengawasan.  Pencapaian  Dana  Desa  selama  ini  masih memerlukan penyempurnaan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).
2. Pengembangan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan  Masyarakat
Desa Kabupaten Konawe Selatan
a. Perencanaan
Seperti di ketahui bersama bahwa setiap Desa di Indonesia mempunyai dana, yang dimana  dana  ini  diperuntukan  bagi  masyarakat,  guna  membantu  dan  mensejahterakan masyarakat. Dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Cara Pengalokasian, Penetapan  Besaran,  Penyaluran  dan  Penggunaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Konawe Selatan, sebelum adanya pencarian yang bersumber dari 10% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang penyalurannya di bagi dalam tiga tahap yaitu, di tahap pertama ini 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20%. Masyarakat Desa merupakan bagian dari sasaran pembangunan nasional, untuk menunjang kesejahtraan masyarakat desa (Syamsi, 2014).  Dari  hasil  penelitian  yang  di  laksanakan  sebelumnya  dapat  kita  ketahui  bahwa, sebelumnya ada laporan dari Kepala Desa. Desa telah melalui sejarah pengaturan yang panjang  yang  akhirnya  pengaturan  tentang  desa  secara  khusus  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Khoiriah,  2018).  Menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-  undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  mengatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas kewenangan  hak  dan  kewajiban  seorang  Kepala  Desa,  harus  menyampaikan  laporan
penyelenggaraan  Pemerintah  Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati, laporan yang  di  sampaikan  salah  satu  pertanggungjawaban  pelaksanaan  pembangunan.  Jadi sebelumnya dalam pencairan dana adalah laporan yang harus ada laporan.
Namun,  sebelum  di  cairkan,  ada  tahapan  dimana  pemerintah  Desa  membuat proposal,  dimana  proposal  ini  berguna  untuk  menunjang  semua  kegiatan  yang  di rencanakan  dan  proposal    ini  di  usulkan  ke  Bupati.  Dalam  proposal  ini  ada  tahapan Perencanaan  yang  di lakukan di  Desa untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Tahap perencanaan ini memuat mengenai semua kegiatan yang akan di programkan lewat Musyawarah  Pembangunan  Desa  dimana  membahas  bagaimana  Rencana  Kerja Pemerintah  dalam  setahun  sehingga  menghasilkan  rencana-rencana  yang  akan  di laksanakan dalam setahun, contohnya seperti Pembangunan. Dalam hal ini masyarakat di libatkan  dalam  tahapan  Perencanaan,  dimana  ada  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Desa,  seperti  yang  di  katakan  oleh  Tokoh  Masyarakat  selaku  mantan Kepala  Desa  menyatakan bahwa:
“Ya.  Masyarakat  dilibatkan,  dari  hasil  ide-ide  masyarakat  yang  di  sampaikan kepada  pimpinan  atau dalam musyawarah Jaga, selanjutnya pimpinan jaga akan menyampaikan dalam Musyawarah Pembangunan Desa.”
Alokasi  Dana  Desa  ini  diharapkan  bisa  membantu  masyarakat  dalam mewujudkan suatu Desa yang maju,  dan  sejahtera.  Dari  perencanaan yang di buat, Desa yang  ada  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  berusaha  untuk  memberikan  terbaik  kepada masyarakat.  Sesuai  dengan  apa  yang  di  katakana  oleh  pihak  pemerintah  Desa  yaitu Kepala Desa, mengatakan:
“Sebagai  pemerintah  desa  yang  memang  mengelola  dari  perencanaan  sampai pelaksanaan,  yang bersumber dari   Dana  Desa  dan   Alokasi  Dana Desa yang memang  menjadi  peran  pemerintah  desa,  tentunya  dari  Kepala  Urusan Pembangunan, dan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi perangkat desa.”
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa, mengatakan  bahwa  Pemerintah  Desa  adalah  kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan nama  lain  dibantu  perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa. Dalam  pasal  52 ayat 1 bahwa, Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Jadi, jelas bahwa pemerintah menyelenggarakan dan mengusahakan semua kepetingan masyarakat. Adapun  yang  di  katakana  oleh  informan  yaitu  masyarakat  mengenai  perencanaan pembangunan, ibu Tina menyatakan sebagai berikut :
“Alokasi  Dana  Desa  sehingga  pemerintah  Desa  berinisiatif  untuk  memberikan bantuan  dalam  merencanakan  pelaksanaan  pembanggunan  sesuai  dengan program”.
Dapat   dilihat  ternyata  pemerintah berkewajiban dalam penyelenggaraan  suatu rencana bahkan dalam pelaksanaan. Dana Desa ketika di cairkan harus di kelola dengan secara  transparan  dan  di  pertanggungjawabkan.  Seperti  yang  di  harapkan  agar  supaya Dana  Desa  ini  tidak  salah-gunkan  oleh  pihak-  pihak.  Sebagai  pemerintah  Kabupaten Konawe  Selatan,  yang  di  katakan  oleh  Kepala  Desa  pada  paragraph  sebelumnya pemerintah memang berperan dalam   perencenaan   sampai pada tahapan pelaksanaan. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) (Putra, 2013).
Jadi,  dari  hasil  penelitian  dapat  di  katakan  bahwa  dalam  hal  pengembangan pengelolaan  Dana  Desa,  dengan  menggunakan  teori  dari  adisasmita  bahwa  dalam pengelolaan  ada  unsur  Perencanaan.  Dari  unsur  ini  dapat  di  katakan  bahwa  dalam perencanaan pemerintah  sudah  baik.  Dapat  di  lihat bahwa dari unsur ini pemerintah berusaha  agar  supaya  dapat  memperjuangkan  hasil  rencana-rencana  atau  ide-ide  dari masyarakat untuk di setujui oleh Bupati lewat proposal yang akan di masukan.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam perencanaan yang dimana ide-ide dari  masyarakat  yang  di  sampaikan  malalui  musyawarah  tingkat  jaga  selanjutnya  dari kepala-kepala  jaga  menyampaikan  ke  musyawarah  pembangunan  desa  selanjutnya  di bahas  bersama.  Setelah  dari  pembahasan  tersebut  di  terima,  maka  akan  di  pembuatan proposal untuk di ajukan ke pemerintah  daerah  untuk  di  setujui  dan di  cairkan  dana sesuai  dengan kebutuhan dari masyarakat desa di Kabupaten Konawe Selatan.

## b. Pelaksanaan
Pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa (Aziz, 2016). Dari hasil proposal yang di berikan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah  Daerah  yaitu  Bupati  untuk di setujui.  Setelah  menerima  hasil  dari  persetujuan  Bupati,  maka  pemerintah  desa  akan menerima baik itu Dana Desa maupun Dana Desa sesuai dengan hasil dari kebutuhan dan kesepakatan    bersama  pemerintah  Desa  dan  masyarakat,  yang  tidak  lepas  dari persetujuan  dari  Pemerintah  Daerah  memberikan  persetujuan  dari  hasil  rencana  yang mana yang di setujui. Ada hal-hal yang di pertimbangkan dalam proses persetujuan dari
proposal  yang di ajukan kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan, ada rencana  Desa yang  bersamaan dengan program pemerintahan. Pembangunan yang yang  bersifat  sektoral,  adapun  program  yang  di  lakukan  bersama  dengan  program pemerintah yaitu sollar cell yang dimana mengawinkan program pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Dana ini bersumber dari Alokasi Dana Desa. Partisipasi masyarakat merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  dari  program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan (Tumbel, 2017).
Seperti   yang   di   katakana   oleh Kepala Desa mengenai hal ini, bahwa:
“ Yang  Dana  Desa  selain  pemberdayaan  juga  di  kawinkan  dengan  program daerah dalam melaksanakan pembangunan.”
Adapun   yang  di  teliti  pada  hal ini mengenai pembangunan baik itu berupa jalan, sarana-prasarana gedung kantor Desa pemeliharaan desa dan lampu penerangan. Dari  beberapa  program  ini  sebagai  peneliti,  akan  memberikan  hasil  program  atau realisasi anggaran atau program yang telah dilaksanakan.
Pencairan Alokasi Dana Desa ini sesuai ketentuan di cairkan dalam tiga tahap. Adapun dana yang di terima oleh salah satu Desa di Kabupaten Konawe Selatan, untuk Dana Desa yaitu Rp. 356.162.000,-. Dana ini merupakan hasil keseluruhan dalam setiap program.  Sedangkan  untuk  dana  Pembangunan,  ada  dua  bagian  yang  dimana  untuk Jalan, program ini  masuk dalam Dana Desa sedangkan program pemeliharaan sarana- prasarana dan lampu penerangan jalan itu menggunakan  Alokasi  Dana  Desa. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Tahun 2018 ternyata  dana  ini  tidak terealisasi karena sesuai dengan wawancara  dengan  beberapa masyarakat mengatakan bahwa:
“Mengenai  perencanaan,  adanya  rencana  merenovasi  kantor  Desa,  sesudah pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur.  Dari  pelaksanaan,  cukup  baik.  Karena masih ada  perencanaan  yang  belum terlaksana dengan baik.”
Tujuan dari pengadaan program- program yaitu untuk kenyaman masyarakat dan keamanan serta kelayakan dari segi infrastruktur gedung Desa. dari hasil penelitian yang di lakukan bahwa dalam pelaksanaan program   yang   sudah  teralisasi,  tidak lepas dari dukungan dan unsur masyarakat. Partisipasi masyarakat di Desa yang ada di Kabupaten Konawe Selatan cukup baik menurut Tokoh Masyarakat Bapak Ijar mengatakan bahwa:
“Tingkat masyarakat luar biasa. Bisa di ukur dengan keberhasilan yang di capai dengan  hasil  kerjasama dengan  masyarakat  dalam  mengikuti dan menjuarai tingkat kabupaten dalam event-event.”
Jadi, masyarakat berperan aktif demi terwujudnya desa yang aman, nyaman dan rapi. Untuk itu masyarakat ingin merasakan hasil dimana usaha dan kerja keras mereka untuk  memuaskan  mereka.  Sebagai  pemerintah  turut  juga  dalam  usaha  dan  kerjasama dengan masyarakat untuk terciptanya kepuasan bagi pemerintah  dan masyarakat. Adapun hal yang di katakan oleh Tokoh Masyarakat bahwa:
“Puas. Walaupun masih mempunyai harapan yang di inginkan. Yang sudah sesuai dengan harapan 80% tetapi belum sepenuhnya memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Selain  itu  70%  sudah  merasakan  dengan  di  buktikan  dari  adanya  sarana- prasarana.”
Hal ini senada dengan apa yang di katakana oleh Ibu Nani, ia sudah merasa puas, dan mengatakan bahwa:
“ Ya. Karena berjalan dengan lancar, akan tetapi masih ada wilayah yang belum dan tempat lain yang belum terjangkau”
Dari  beberapa  informan  yang  peneliti  wawancarai,  hampir  semuanya  merasa puas,  namun  masih  ada  hal  yang  harus  di  lanjutkan.  Berbeda  hal  dengan  Bapak  Agus yang mengatakan  bahwa:
“Kurang  puas.  Karena  masih  ada  program  renovasi  gedung  kantor  Desa  yang belum terlaksana, meskipun dari program yang lain sudah terlaksana.”
Pada  dasarnya  bahwa  semua  pernyataan  dari  semua  informan  merasa  puas, walaupun  masih  ada  program  yang  belum  di  realisasikan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  di usahakan lagi  oleh  pemerintah  Desa untuk  merealisasikan semua  program  yang belum terlaksana. Jadi, dalam pelaksanaan pembangunan tidak lepas dari unsur pemerintah yang memang  berwenang  mengurus  semua  urusan  Desa,  tetapi  tidak  lepas  dari  terlibatnya masyarakat Desa dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut.  Intinya dari semua tanggapan  dapat  mengahasilkan  suau  rencana  dan  hasil  dari  pelaksanaan,  hal  itu  tidak lepas dari kekurangan baik pemerintah bahkan masayrakat.
Dari  hasil  penelitian  ini,  menujukkan  bahwa  pemerintah  berusaha  untuk melakukan  yang  terbaik  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa,  walaupun  masih  ada masalah  yang  ada  dan  salah  satu  program  yang  belum  di  laksanakan.    Dari    hasil penelitian  ini juga di dapati dari Rencana Kerja Pemerintah  Desa  pada  tahun  anggaran 2018  bahwa  programnya  tidak  di  laksanakan    karena    suatu    alasan  sehingga    dalam laporan  program tersebut   tidak   masuk   karena   suatu alasan tidak di danai.
Dari hasil penelitian ini juga dapat di ungkapkan bahwa dalam proses pelaksanaan tidak  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik  dari  setiap  program  yang  telah  di  programkan
contohnya  dari  renovasi  Gedung  Kantor  Desa,  yang  di  mana  dalam  Rencana  Kerja Pembangunan  Desa  tertulis  bahwa  ada  program  untuk  renovasi  Gedung  Kantor  Desa. Akan   tetapi program tersebut tidak terlaksana dengan apa yang di rencanakan. Bahkan dalam  proses  Pelaksanaan  tidak  Nampak  dalam  laporan  realisasi  sepanajng  tahun anggaran  2018.  Alokasi  Dana  Desa  merupakan  satu  aspek  terpenting  dari  sebuah  desa untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. (Sari, 2015).
Adapula  yang  di  dapatkan  juga  dari  hasil  penelitian  ini  yaitu,  dalam  proses pelaksanaan program ada dua kepala desa  yang menjalankan program tersebut walaupun masih wajar-wajar saja, akan tetapi dalam hal ini dapat di simpulkan dari pelaksanaan ini masih adanya unsur tidak transparansi pada masyarakat bahkan pada peneliti. Maka dari itu dari penelitian ini, menunjukan bahwa pelaksanaan  ini  tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik, dan ada hal yang harus di perbaiki.

## Kesimpulan
Dari penelitian ini bahwa pengembangan pengelolaan dana Desa tidak lepas dari unsur  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan.  Dari  ketiga  unsur  ini  di  dapati  dari salah satu pelaksanaan tidak berjalan dengan lancar karena sumber dana yang tidak ada, walaupun sudah di rencanakan dan dianggarkan. Sehingga ada rasa kurang dari sebagian masyarakat.  Melihat  teori  pengelolaan  dari  Adisasmita  mengenai  unsur:  Perencanaan, Dari unsur ini dapat di katakan bahwa dalam perencanaan pemerintah sudah baik. Dapat di lihat bahwa  dari unsur ini pemerintah berusaha agar supaya dapat  memperjuangkan hasil  rencana-rencana  atau  ide-ide  dari  masyarakat  untuk  di  setujui  oleh  Bupati  lewat proposal  yang  akan  di  masukan.  Pelaksanaan,  Dari  hasil  penelitian  ini,  menujukkan bahwa pemerintah sudah  baik dalam pelaksanaan pembangunan desa, walaupun  masih ada masalah yang ada dan salah satu program yang belum di laksanakan. Sehingga masih ada  masyarakat  yang  tidak  merasa  puas  dengan  pelaksanaan  program.  Ada  juga  dari penelitian ini menunjukan bahwa masih kurangnya unsur transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah mengenai  program  yang telah di  rencanakan.  Pengawasan,  Dari  hasil penelitian  melihat  pengawasan  dari  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  masih kurang,  walaupun  dari  program  dan  kegiatan  sudah  baik,  namun  dalam  hal  program Renovasi gedung kantor masih kurang.

## Daftar Pustaka
Adisasmita, R. (2011). Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta . https://doi.org/10.1016/S0969-4765(04)00066-9
Asmawati,  I.,  &  Basuki,  P.  (2019).  Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Jurnal  Studi Akuntansi dan Keuangan .
Aziz,  N.  L.  L.  (2016).  Otonomi  Desa  dan  Efektivitas  Dana  Desa. Jurnal  Penelitian Politik . https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575
Fajri,  R.,  Setyowati,  E.,  &  Siswidiyanto.  (2015).  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Pada Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Pada  Kantor  Desa  Ketindan,  Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP) .
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Saku Dana Desa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia .
Khoiriah,  S.,  &  Meylina,  U.  (2018).  ANALISIS  SISTEM  PENGELOLAAN  DANA DESA  BERDASARKAN  REGULASI  KEUANGAN  DESA. Masalah-Masalah Hukum . https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29
Putra, C. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi  Pada  Desa  Wonorejo  Kecamatan  Singosari  Kabupaten  Malang)). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya .
Sari,  R.  (2015).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Perspektif  Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya . Syamsi,  S.  (2014).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Mengontrol  Penggunaan  Anggaran Dana Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .
Tumbel,  S.  M.  (2017).  PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM  PENGELOLAAN DANA  DESA DI  DESA TUMALUNTUNG SATU KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN. JURNAL POLITICO .