## FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM KEBIJAKAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA
Junfahrizal junfahrizal@gmail.com
Ramadhani Setiawan
ramadhanisetiawan@gmail.com
Edison
edison4086@gmail.com
( Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji )
Peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagai  mitra  kerja  pemerintahan  di daerah  sangat  dibutuhkan  untuk  mengontrol  dan  mengawasi,  yang  mengharapkan  agar kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak  menyimpang  dari  garis  yang  telah  ditetapkan.  Tujuan penelitian  ini  adalah  ingin  mengetahui  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  yang  dilakukan DPRD  Bintan    terhadap  Fungsi  pengawasan  DPRD  dalam  Kebijakan  Retribusi Perpanjangan  Izin  Memperkerjakan  Tenaga  Kerja  Asing  (IMTA)  di  Kabupaten  Bintan  , mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan upaya-upaya apa  yang  ditempuh  untuk  mengatasi  kendala.  Penelitian  ini  mengunakan  metode  penelitian kualitatif  yaitu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  atau  perilaku  yang  diamati.  Data  dikumpulkan  dengan melakukan  wawancara  kepada  beberapa  anggota  DPRD  Kabupaten  Bintan,  observasi,  dan dokumentasi.  Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tahap-tahap mengumpulkan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  verifikasi  data.  Hasil  penelitian, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Kebijakan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten  Bintan.  DPRD  Kabupaten  Bintan  selalu  berupaya  melakukan  pengawasan terhadap peaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
Kata kunci : Pengawasan, Kebijakan, Tenaga Kerja Asing

## Abstract
The role of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) as a  working partner of the government  in  the  region  is  needed  to  control  and  supervise,  which  expects  that  the  policy issued does not deviate from the line that has been set. The purpose of this study is to find out the implementation of the supervisory function carried out by the Bintan DPRD towards the DPRD's supervisory function in the Extension Retribution Permit for Employment of Foreign Workers  (IMTA/Izin  Memperkerjakan  Tenaga  Kerja  Asing)  in  Bintan  Regency,  to  know  the obstacles faced in implementing the supervisory function and what efforts are being taken to overcome  obstacles.  This  study  uses  qualitative  research  methods,  namely  research procedures that produce descriptive data in the form of written or verbal  words from people or observed behavior. Data was collected by conducting interviews  with several members of the  Bintan  Regency  DPRD,  observation,  and  documentation.  Data  analysis  methods  in  this study  were carried out  with the  stages of data  collection, data  reduction, data  presentation, and  data  verification.  The  results  of  the  study,  in  the  implementation  of  the  supervisory function  of  the  IMTA  Extension  Retribution  Policy  in  Bintan  Regency.  The  Bintan  Regency DPRD always tries to supervise the implementation of the Regional Regulation.
Keywords : Supervision, Policy, Foreign Workers

## Pendahuluan
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  merupakan  lembaga  perwakilan rakyat di daerah dan  berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah  (Pasal  40  UU  No  32  tahun  2004). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  berkedudukan  setara dan  bersifat    kemitraan  dengan  pemerintah daerah  (Penjelasan  umum  PP  No  79  tahun 2005).  Menurut  pendapat  Bonai,  (2013) bahwa  Tidak  dapat  disangkal  bahwa penguatan  peran  lembaga  legislatif  di  era reformasi  ini  adalah  suatu  keharusan  yang tidak  dapat  dibantahkan  lagi.  Seperti diketahui  fungsi  dan  peran  DPRD  adalah melaksanakan  fungsi-fungsi,  budgeting, legislation, dan controlling sudah merupakan  kebutuhan  internal  bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya.  Tugas  dan  wewenang  tersebut diatas  telah  mengalami  perubahan  yang diatur dalam UU No 12 tahun 2008 tentang perubahan  kedua  UU  No  32  tahun  2004 bahwa yang tugas wewenang nomor 9 yang berbunyi  ―membentuk  panitia  pengawas pemilihan kepala daerah‖ telah dihapuskan.
Berdasarkan  tugas  dan  wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang  telah  disebutkan  di  atas,  maka  hal tersebut akan membawa sebuah konsekuensi yaitu, meningkatkan peran dan fungsi  dari  badan  legislatif  daerah  atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik  mengenai  fungsi  legislasi,  fungsi pengawasan,  maupun  fungsi  anggaran (Pasal 41 UU 32 tahun 2004), terkait fungsi yang  disebutkan,  UU  No  27  tahun  2009 tentang  susunan  kedudukan  MPR,  DPR, DPD,  dan  DPRD,  juga  telah  mengatur tentang  fungsi  yang  sama,  fungsi  DPRD kabupaten/  kota  diatur  dalam  pasal  343. Fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah salah satu yang penting adalah melaksanakan  fungsi  pengawasan.  Lalu secara  umum  menurut  Ramli,  (2005) Pengawasan diartikan sebagai usaha
menetukan  apa  yang  sedang  dilaksanakan dengan  cara  menilai  hasil/prestasi  yang dicapai  dan  kalau  terdapat  penyimpangan dari standar  yang  telah  ditentukan,  maka segera  diadakan  usaha  perbaikan,  sehingga semua hasil/prestasi  yang  dicapai  sesuai dengan rencana.
Menurut  Degiuseppe  (1982)  dalam sebuah  artikelnya  dalam  kesimpulannya mengatakan  Perkembangan  terkini  terkait penerapan  aturan  ketenagakerjaan  asing akan  menunjukkan  bahwa  pengadilan enggan  mengakui  pengecualian  terhadap aturan berdasarkan pertimbangan kebijakan publik  tanpa  adanya  mandat  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Kemudian Khan  &  Ker  (2009)  menambahkan  Tenaga Kerja Asing pada umumnya hanya mencari pendapatan  di  luar  penghasilannya  yang  di fokuskan  ke  industri  tanpa  ada  persetujuan kebijakan  pemerintah  di  negara  yang  di kunjungi.
Di  dalam  proses  pemerintahan  di daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah dapat melakukan kontrol terhadap eksekutif, agar dalam menjalankan tugasnya eksekutif tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan  dari  garis yang  sudah  ada.  Fungsi  pengawasan  ini merupakan bentuk tindakan untuk mengawasi  tindakan/  kebijakan  pemerintah (Sunarto,  2004:  38).  Dalam  hal  itu,  badan legislatif/  DPRD  memiliki  hak  interpelasi (meminta  keterangan)  dan  hak  angket (melakukan penyelidikan).
Kekuasaan  daerah  otonom  di  tingkat kabupaten  dipimpin  oleh  seorang  Bupati. Dengan  berlakunya sistem otonomi daerah, Bupati  mempunyai  wewenang  yang  tinggi untuk  mengeluarkan  kebijakan.  Kebijakan kepala  daerah  (Bupati)  bisa  dikeluarkan dalam  bentuk  Peraturan  Bupati  atau  dapat juga  berupa  Keputusan Bupati..  Kebijakan yang  dikeluarkan  Bupati  Bintan  harus memperhatikan  nilai-nilai  luhur  etika  dan hukum  yang sesuai/  berlaku,  yang  bertugas mengawasi kebijakan Bupati Bintan  adalah lembaga  perwakilan  rakyat  di  daerah tingkat  Kabupaten  yaitu  DPRD  Kabupaten Bintan. Pengawasan yang dilakukan
mengharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan  tidak  menyimpang  dari  garis yang telah ditetapkan.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dilihat bahwa  kebijakan  ( policy )  yang  dimiliki Pemerintah Kabupaten Bintan bisa memunculkan  persoalan,  oleh  karenanya kontrol  yang  dilakukan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah    Kabupaten  Bintan  sangat dibutuhkan. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil  judul    ― Fungsi  pengawasan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Dalam Kebijakan  Retribusi  Perpanjangan  Izin Memperkerjakan  Tenaga  Kerja  Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan”
Berdasarkan  pada  latar  belakang  di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ialah mengindentifikasi pelaksanaan  fungsi  pengawasan  DPRD terhadap  kebijakan  retribusi  perpanjangan IMTA  di  Kabupaten  Bintan,  kemudian kendala-kendala  serta  upaya  strategi  dalam mengambilan keputusan IMTA.

## Kerangka Teoritis

## Pengawasan
Pengawasan  berasal  dari  kata  awas, berarti  antara  lain  ―penjagaan‖.  Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu managemen  dan  administrasi  yaitu  sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan (Fachrudin, 2004: 88).
Menurut  Muchsan  dalam  Irfan  Fachrudin (2004:  89),  pengawasan  adalah  kegiatan untuk  menilai  suatu  pelaksanaan  tugas secara de facto , sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada
pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  (dalam hal  ini  berwujud  suatu  rencana/  Plan).
Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  19  tahun  1996 dalam  Muhfam  Al  Amin  (2006:  48), pengawasan  adalah  seluruh  proses  objek atau  kegiatan  tersebut  telah  dilaksanakan sesuai  dengan  ketetapan  yang  berlaku. Pengawasan  adalah  merupakan  proses  dari serangkaian  kegiatan  untuk  menjamin  agar seluruh  rencana  dapat  dilaksanakan  dan
pelaksanaanya  sesuai  dengan  apa  yang direncanakan (Sunindhia, 1987: 112).
Pengawasan  merupakan  suatu  proses yang  terus-menerus  yang  dilaksanakan dengan  jalan  mengulangi  secara  teliti  dan periodik.  Di  dalam  melakukan  pengawasan haruslah diutamakan adanya kerjasama dan dipelihara rasa kepercayaan. Jaminan tercapainya  tujuan  dengan  mengetahui perbedaan-perbedaan  antara  rencana  dan pelaksanaan  dalam  waktu  yang  tepat sehingga dapat diadakan perbaikan- perbaikan  dengan  segera  dan  mencegah berlarut-larutnya kesalahan. Dalam melakukan pengawasan diperlukan pandangan  yang  kemuka  untuk  dapat mencegah  terulangnya  kekurangan  dari rencana  yang  sekarang  terhadap  rencana yang  berikutnya  (Sunindhia,  1987:  112).19 Menurut  Inpres  No  15  tahun  1983  dalam Mufham  Al-Amin  (2006:  49)  tujuan pengawasan  adalah  untuk  mendukung kelancaran  dan  ketepatan  pelaksanaan kegiatan  pemerintahan  dan  pembangunan. Menurut  Paulus  Effendi  Lotulung  dalam Irfan  Fachrudin  (2004  :  89)  pengawasan (control) terhadap pemerintah adalah upaya untuk  menghindari  terjadinya  kekeliruan- kekeliruan,  baik  disengaja  maupun  tidak sengaja,  sebagai  usaha  preventif,  atau  juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif . Pengawasan Pemerintahan
atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Menurut  PP  No  79  tahun  2005  (Pasal  1) adalah  proses  kegiatan  yang  ditujukan untuk  menjamin  agar  Pemerintahan  daerah berjalan  secara  efisien  dan  efektif  sesuai rencana dan ketentuan perundang- undangan.

## Jenis-jenis pengawasan
1. Pengawasan dipandang dari kelembagaan  yang  dikontrol  dan  yang melaksanakan  kontrol  dapat  dibedakan menjadi  pengawasan  intern  (internal control) dan pengawasan ekstern (ekstern control), Fachrudin (2004 : 92).
2. Pengawasan  intern  (internal  control) adalah pengawasan yang masih termasuk
organisasi dalam lingkungan pemerintah,
misalnya:  pengawasan  yang  dilakukan oleh pejabat atasan
terhadap bawahannya  secara  hirarkhis.  Bentuk kontrol yang seperti itu dapat digolongkan  sebagai  jenis kontrol teknis administratif.
3. Pengawasan  ekstern  (ekstern  control) adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh badan  atau  organ  secara  struktur organisasi  berada  diluar  pemerintah dalam arti eksekutif, misalnya: pengawasan  yang  dilakukan  secara langsung,  seperti  pengawasan  keuangan yang  dilakukan  oleh  BPK,  pengawasan sosial  yang  dilakukan  oleh  masyarakat melalui  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM) termasuk media masa,
pengawasan  politis  yang  dilakukan lembaga-lembaga perwakilan rakyat
terhadap pemerintah (eksekutif). Pengawasan  reaktif  yang  dilakukan secara  tidak  langsung  melalui  badan peradilan  (judicial  control)  antara  lain peradilan umum dan peradilan
administrasi dalam
hal timbul persengketaan dengan pihak pemerintah. 4. Menurut Paulus Effendi Lotulung dalam Irfan Fachruddin (2004: 93), pengawasan  dipandang  dari  segi  waktu pelaksanaan, pengawasan dibedakan menjadi  2  yaitu  :  Pengawasan  a-priori; Pengawasan  yang  dilakukan  sebelum dilakukan  tindakan  atau  dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah  atau  peraturan  lainya  yang menjadi wewenang pemerintah.
Pengawasan  ini  mengandung  unsur pengawasan  preventif  yaitu  mencegah dan menghindarkan
terjadinya
kekeliruan.  Pengawasan  a-posteriori;
Pengawasan  yang  dilakukan  sesudah dikeluarkan suatu keputusan suatu ketetapan  pemerintah  atau  sesudah terjadinya tindakan
pemerintah.
Pengawasan  ini  mengandung  unsur represif  yaitu  bertujuan  mengkoreksi tindakan yang keliru.
Dipandang  dari  aspek  yang  diawasi Lotulung dalam Irfan Fachrudin (2004 : 93)
mengemukakan pengawasan dibedakan yaitu Pengawasan segi hukum; Pengawasan yang  dimaksudkan  untuk  menilai  segi-segi hukumnya saja.Pengawasan segi kemanfaatan; Pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya. Metode Penelitian
Peneliti  menggunakan  metode  penelitian kualitatif.    Menurut  Krik  &  Miller  (1986) penelitian  kualitatif  adalah  tradisi  tertentu dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  secara fundamental  bergantung  dari  pengamatan pada  manusia  baik  dalam  kawasanya maupun  dalam  peristilahannya.  Sedangkan menurut  Taylor  &  Bogdan  (1975,  p.  5). Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  data-data  tertulis  atau lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat diamati. (Data-data
yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata simbol, gambar,  walaupun  dapat  dimungkinkan terkumpulnya data-data yang bersifat kuantitatif Milles & Huberman (2014). Didalam  sebuah  literatur  disebut  bahwa terdapat  2  pertimbangan  objektif  dan subjektif yaitu Pertimbangan objektif adalah  pertimbanagan  berdasarkan  kualitas masalah dan konseptualisasi dan Pertimbangan subjektif adalah pertimbanagan  tentang  kredibilitas  calon peneliti  terhadap  apa  yang  akan  diteliti (singarimbun:1984)
Mengingat  penelitian  ini  menggunakan penelitian kualitatif, maka penelitian diarahkan  melihat  atau  menganalis  objek dan  informasi  penelitian  yaitu  tentang Fungsi pengawasan
DPRD dalam Kebijakan  Retribusi  Perpanjangan  Izin Memperkerjakan  Tenaga  Kerja  Asing (IMTA)  di  Kabupaten  Bintan  untuk  dapat informasi yang objektif

## Temuan dan Pembahasan
DPRD  Kabupaten  Bintan  sebagai bagian  dari  penyelenggara  pemerintahan daerah khususnya melakukan fungsi
pengawasan  terhadap  pemerintah  daerah
sebagai pelaksana kebijakan daerah (Perda) dengan  sebaik-baiknya.  Dengan  demikian, diharapkan DPRD senantiasa kritis terhadap pemerintah daerah sebagai pelaksana  peraturan  daerah,  yang  sudah sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah disepakati  bersama  dan  memberi  manfaat kepada rakyat.
Dari  sekian  perda  yang  telah dikeluarkan  DPRD  Kabupaten  Bintan, maka  salah  satu  Perda  yang  menjadi  pusat kajian dalam penelitian ini adalah perda No 10  tahun  2013  tentang  Peraturan  Daerah Retribusi
Perpanjangan
Izin Memperkerjakan  Tenaga  Kerja  Asing dengan    Struktur  dan  besarnya  tarif Retribusi  Perpanjangan  IMTA  adalah sebesar  USD  100  (  Seratus  Dolar  Amerika Serikat ) per orang per bulan.
Adapun jumlah TKA yang berada di Kabupaten  Bintan  sampai  dengan  April 2016  sebanyak  300  TKA,  data  tersebut bersumber  dari  Badan  Penanaman  Modal Promosi Daerah Kabupaten Bintan. Penetapan  Retribusi  perpanjangan  IMTA sebagai  Retribusi  daerah    merupakan peluang  bagi  daerah  untuk  menambah sumber pendapatan daerah yang diutamakan  untuk  membiayai  kegiatan pengembangan  keahlian  dan  ketrampilan tenaga kerja lokal yang alokasinya ditetapkan  melalui  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah. Keberadaan TKA yang diproyeksi bakal meningkat saat pemberlakukan
Masyarakat Ekonomi
Asean  (MEA)  menggusur  tenaga  kerja lokal.
Selain itu,  pemerintah melalui jajarannya  di  tingkat  kelembagaan  mesti ketat  dalam  memberikan  izin  kemudahan tenaga  kerja  asing  di  Bintan.  Selain  itu, pemerintah  diharapkan  segera  menjalankan program  sertifikasi  bagi  seluruh  buruh  di Bintan,  karena  itu  akan  menjadi  modal penting  dalam  menghadapi  persaingan tenaga  kerja  era  Masyarakat  Ekonomi Asean  (MEA).  Program  sertifikasi  ini sangat  penting  dilakukan  agar  pekerja  di Bintan  bisa  mendapatkan  tempat  dalam menghadapi  MEA.  Dengan  dasar  ini
dibutuhkan peran DPRD Kabupaten Bintan dalam
melaksanakan fungsi pengawasannya, khususnya
dalam memanfaatkan  retribusi  tersebut  dalam memberikan  pengembangan  keahlian  dan ketrampilan tenaga kerja lokal.
Implementasi Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
Kebijakan  Retribusi  Perpanjangan  Izin Memperkerjakan  Tenaga  Kerja  Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan Otonomi dan desentralisasi pemerintahan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, telah  menggariskan  bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan secara bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.  Keduanya  merupakan  mitra  dalam melaksanakan  pemerin-tahan  di  daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  Terlibat-nya  DPRD  dalam pemerintahan di daerah dimaksudkan untuk mening-katkan keterlibatan/partisipasi masyarakat,  sehingga  jalannya  pemerintah- an  diharapkan  lebih  ideal  yaitu  dari,  oleh dan  untuk  rakyat.  Kedudukan  DPRD sebagai  mitra  pemerintah  daerah  dalam pemerintahan di daerah, membawa konsekuensi bahwa DPRD harus menunjukkan  prestasi  yang  optimal,  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Pelaksanaan ketiga tugas dan fungsi DPRD ini,  meletakkan  DRPD  dalam  posisi  yang strategis.
Dalam  fungsi  legislasi,  DPRD bersama dengan pemerintah daerah membuat  peraturan  yang  aspiratif  sesuai dengan  kehendak  rakyat.  Dalam  fungsi anggaran, DPRD mampu membawa kinerja pemerintah  sehingga  efisien  dan  efektif dalam pemerintahan dan pembangunan, dan dalam  fungsi pengawasannya, DPRD dapat menghindarkan  penyelenggaraan  peraturan dan pemerintahan daerah dari penyimpangan  dan  hambatan  sehingga tujuan  dari  pembangunan  daerah  dapat direalisasikan dengan baik. Fungsi pengawasan  merupakan  salah  satu  fungsi manajemen  untuk  menjamin  pelaksanaan
kegiatan  sesuai  dengan  kebijakan  dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan  tujuan  dapat  tercapai  secara efektif  dan  efisien.  Fungsi  ini  bermakna penting,  baik  bagi  pemerintah  daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah  daerah,  fungsi  pengawasan merupakan  suatu  mekanisme  peringatan dini (early warning system), untuk mengawal  pelaksanaan  aktivitas  mencapai tujuan  dan  sasaran.  Sedangkan  bagi pelaksana  pengawasan  (DPRD),  fungsi pengawasan  ini  merupakan  tugas  mulia untuk  memberikan  telaahan  dan  saran, berupa tindakan perbaikan.
Pada implementasinya, fungsi pengawasan  perlu  diatur  sebaik-baiknya, sehingga  tidak  menimbulkan  ekses  yang berlebihan terhadap implementasi kebijakan eksekutif,  dan  nanti  justru  membuat kebijakan  tidak  berjalan  sdecara  efektif. Sebagai  lembaga  politik,  mekanisme  dan bentuk  pengawasan  harus  menghadirkan suasana  dinamis  dalam  kemitraan  bersama sebagai  penyelenggara  pemerintah  daerah. Suasana  yang  penuh  dominasi  diantara keduanya justru dapat menimbulkan susana yang  tidak  harnomis,  ketidakstabilan  di daerah  justru  akan  menghambat  jalannya pembangunan.  Secara  umum  dari  hasil observasi dapat dikatakan bahwa implementasi  Fungsi  pengawasan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Kebijakan  Retribusi  Perpanjangan  Izin Memperkerjakan  Tenaga  Kerja  Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan telah dilaksanakan  dengan  cukup  baik  sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi beberapa  hasil  penelitian  menunjuk-kan masih  adanya  fungsi  pengawasan  DPRD yang belum laksanakan secara optimal.
Mekanisme  Fungsi  pengawasan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Kebijakan  Retribusi  Perpanjangan  Izin Memperkerjakan  Tenaga  Kerja  Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
Kebijakan  Retribusi  Perpanjangan  Izin Memperkerjakan  Tenaga  Kerja  Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan telah
dilakukan  sesuai  mekanisme  yang  diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku,. Sehubungan dengan mekanisme pengawasan  yang  jelas  dapat  memudahkan objek-objek  yang  diawasi  dan  mempelajari secara terus menerus mengenai pelaksanaan peraturan  daerah. Dari  hasil  observasi  di objek penelitian bahwa pengawasan terhadap  pelaksanan  kebijakan  pemerintah bukan  hanya  bersifat  administratif  tetapi juga  dilihat  secara  faktual/fisik,  terutama mengenai program-program yang dilakukan pemerintah  daerah,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  ke  organisasi perangkat daerah. Di samping itu menelaah tentang hasil laporan pelaksanaan organisasi  perangkat  daerah  terkait.  Atas dasar  hasil  pengawasan  itulah  kemudian ditindaklanjuti  ke  tahap  verifikasi  dan hasilnya disampaikan kepada kepala daerah. Sejauh ini organisasi kerja perangkat daerah (pemerintah) telah melaksanakan kebijakan, baik dalam bentuk program-program  maupun  kegiatan  rutin, dan  semua  itu  sudah  dijelaskan  pada  hasil evaluasi  yang  tersirat  dalam  laporan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah (Lakip). Secara aplikatif mengenai mekanisme  pengawasan  yang  dilakukan DPRD  terhadap  kebijakan  pemerintah daerah cukup efektif. Hal tersebut didukung oleh  pernyataan  Ketua  Lembaga  Swadaya Mansyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat atau  warga  masyarakat,  bahwa  mekanisme pengawasan  yang  dilakukan  DPRD  sudah sesuai prosedur yang berlaku.
Dari  hasil  observasi  di  objek
penelitian menunjukkan bahwa soal
mekanisme  pengawasan  yang  dilakukan DPRD Kabupaten Bintan , sudah  dilakukan dan sudah sesuai prosedur yang ditentukan. bahkan  hasil  pengawasan  jika  dipandang perlu untuk dikomuni-kasikan pada pemerintah, maka hal  tersebut  akan dikomunikasikan  melalui  dengar  pendapat atau konsulidasi dengan pemerintah..
Bentuk-Bentuk Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
Kebijakan  Retribusi  Perpanjangan  Izin Memperkerjakan  Tenaga  Kerja  Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan
Sesuai dengan peraturan yang mengatur
tentang bentuk-bentuk pengawasan  DPRD,  yaitu  rapat  kerja, kunjungan kerja dan dengar pendapat, hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk- bentuk  pengawasan  yang  telah  dilakukan DPRD  Kabupaten  Bintan  periode  2014- 2019 yaitu rapat kerja dan kunjungan kerja. Adapun pelaksanaa dengar pendapat, hingga  penelitian  ini  dilakukan  belum pernah  dilaksanakan.  Dengar  pendapat sendiri  dibagi  menjadi  2  yaitu  dengar pendapat dan dengar pendapat umum.
Rapat  kerja  merupakan  rapat  yang diadakan  antara  Komisi,  dengan  instansi terkait,  dipimpin  oleh  Pimpinan  Komisi atau Ketua Panitia Khusus. Jajaran pemerintah  daerah  yang  dimaksud  yaitu dinas-dinas daerah sebagai pelaksana teknis daerah.  Rapat  kerja  bertujuan  untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan peraturan  daerah  dan  tidak  lanjut  dari pelaksanaannya.
Hasil
pelaksanaan peraturan daerah disampaikan dalam laporan-laporan  pelaksanaan  dalam  rapat. Selanjutnya  mengenai  bentuk  pengawasan lainnya  yaitu  kunjungan  kerja.  Kunjungan kerja ialah suatu kunjungan anggota DPRD yang  tergabung  dalam  Komisi  kepada dinas-dinas daerah sebagai pelaksana teknis Pemerintah Daerah. Kunjungan kerja dilakukan oleh komisi-komisi DPRD dengan bidang masing-masing.
Tujuan  dari  kunjungan  kerja  adalah untuk mengetahui sejauh-mana hasil pelaksanaan peraturan daerah dan hambatan-hambatan yang dialami di lapangan  dan  disampaikan  dalam  laporan- laporan  dari  setiap  dinas  daerah  terkait. Kunjungan  kerja  dilakukan  dengan  waktu pelaksanaan yang ditentukan melalui koordinasi  terlebih  dahulu  dengan  dinas atau  isntansi  yang  akan  dikunjungi.  Hasil penelitian mengungkapkan bahwa
kunjungan kerja merupakan bentuk pengawasan  yang  efektif,  karena  secara langsung  dapat  berinteraksi  dengan  para pelaksana  kebijakan  di  Dinas  atau  OPD yang  ada  di  pemerintah  Kabupaten  Bintan. Dari pihak pemerintah sendiri  menganggap bahwa  kunjungan  kerja  DPRD  adalah wahana  dalam  rangka  menjalin  silaturahmi dan  kemitraan  yang  lebih  erat,  bukan sebagai  unsur  pengawasan  yang  berkesan memeriksa kesalahan.
Dalam kunjungan kerja juga dilakukan diskusi-diskusi mengenai persoalan  yang  perlu  untuk  dibahas  secara bersama, secara bersamaan juga melaporkan kondisi perkembangan pelaksanaan peraturan daerah yang menjadi lingkup  pekerjaan  dari  Dinas  atau  OPD. Dari  beberapa  keterangan  hasil  penelitian, kunjungan  kerja  ke  dinas  atau  OPD  juga mengunjungi  beberapa  Perusahaan  yang memperkerjakan  Tenaka  Kerja  Asing  yang menjadi  tanggung  jawab  dari  dinas  secara teknis  untuk  pengawasannya.  Mereka bersama-sama  melakukan  monitoring  ke lapangan. Dari kunjungan kerja ke lapangan tersebut  DPRD  dapat  melihat  secara langsung permasaalan di lapangan.
Dalam    hasil  penelitian  peneliti mengungkapkan  hampir  semua  anggota DPRD  Kabupaten  Bintan    dalam  hal  ini komisi  I  yang  membidangi  Pengawasan Kebijakan  Retribusi  Perpanjangan  Izin Memperkerjakan  Tenaga  Kerja  Asing (IMTA) turun kelapangan. Tentunya hal ini menunjukkan  bahwa  DPRD  Kabupaten Bintan    sudah    menjalankan  fungsi pengawasan  secara  optimal  Mengenai bentuk pengawasan melalui dengar pendapat,  hasil  penelitian  mengungkapkan bahwa  kegiatan  dengar  pendapat  antara DPRD periode 2014-2019 dengan pemerintah  sudah  sering    dilakukan.  Hal tersebut  karena  DPRD  menilai  tidak  ada masalah  yang  genting  untuk  di  dengar pendapatkan  dari  unsur  masyarakat  dan pemerintah,  terlebih  DPRD  Kabupaten Bintan  menilai  bahwa  rapat  kerja  dan kunjungan  kerja  telah  efektif  digunakan sebagai  media  untuk  pengawasan  kepada
pemerintah.  Apabila  dikaji  lebih  lanjut, pelaksanaan  rapat  kerja  dan  kunjungan kerja  merupakan  pengawasan  yang  bersifat kelembagaan  atau  disebut  pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dijalankan  oleh  antar  lembaga  dalam pemerintahan  dalam  hal  ini  pengawasan DPRD terhadap
eksekutif. Fungsi pengawasan  ini  sesuai  dengan  Undang- Undang  No  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  bahwa  kedudukan DPRD  sebagai  mitra  tidak  terlepas  dari pemerintah  daerah  dengan  maksud  lebih memberdayakan  DPRD  dan  meningkatkan pertanggungjawaban  Pemerintah  Daerah, sehingga keberadaan DPRD lebih diarahkan untuk  dapat  menyerap  serta  menyalurkan aspirasi  masyarakat  menjadi  kebijakan daerah yang lebih efektif dalam menyelesaikan kebutuhan masyarakat. Pengawasan yang bersifat
administratif ini dalam paradigma manajemen  kebijakan,  sangat  berguna untuk  melihat  sejauhmana  kebijakan  telah terimplementasikan  pada  melalui  tahapan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi  dan  pemanfaat-annya.  Hal  ini dapat  dipahami  bahwa  Pengawasan  pada hakikatnya  suatu  upaya  sistematik  untuk menetapkan  standar  pelaksanaan  dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik,
membanding-kan  kegiatan  nyata  dengan standar  yang  telah  ditetapkan,  menentukan dan
mengukur penyimpangan- penyimpangan  serta  mengambil  tindakan koreksi yang  diperlukan.  Semua itu bertujuan  untuk  menjamin  bahwa  semua sumber  daya  dipergunakan  dengan  cara yang  efektif  dan  efisien  dalam  pencapaian tujuan-tujuan (Handoko, T.H., 1999).
Sementara  itu  belum  dilakukannya mekanisme  dengar  pendapat  ( hearing ) dengan  pemerintah  terkait  dengan  satu masalah  yang  genting  bukan  berarti pelaksanaan pengawasan menjadi kendor.  Kegiatan  pengawasan  yang dilakukan  secara  efektif  mulai  dari perencanaan dan pelaksanaan di lapangan  akan  dapat  menghindarkan
dari kesalahan atau hambatan implementasi  kebijakan  sehingga  jika memang  tidak  ada  permasalahan  maka tidak perlu  melakukan kegiatan dengar pendapat.  Hasil  observasi  di  lapangan mengenai  sub  fokus  ini  menunjukkan bahwa  selama  masa  kerja  DPRD Kabupaten Bintan  periode 2014-2019, belum pernah menggunakan hak interpelasi,  hak  angket  dan  hak menyatakan pendapat. Menurut peraturan  perundang-undangan,  DPRD sebenarnya  dapat  menggunakan  ketiga hak  ini  apabila  dalam  satu  kasus tertentu  yang  sangat  penting  seperti kejadian luar biasa, dugaan pelanggaran oleh kepala daerah
(eksekutif),  atau  dugaan  eksekutif melanggar undang-undang.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  maka  penulis  dapat  menarik kesimpulan  bahwa  Fungsi  pengawasan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Dalam Kebijakan  Retribusi  Perpanjangan  Izin Memperkerjakan  Tenaga  Kerja  Asing (IMTA)  di  Kabupaten  Bintan  telah  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi fungsi pengawasan  tersebut  belum  dimaksimalkan oleh  DPRD  dalam  mengawasi  kebijakan pemerintah. Pengawasan oleh DPRD Kabupaten  Bintan  sesuai  mekanisme  yang ditetapkan  pada  Tata  Tertib  DPRD,  guna menghindari  masalah  hukum  pada  hasil pengawasan yang dilakukan. DPRD Kabupaten  Bintan  telah  cukup  aktif  ikut serta  memilih  dan  penyeleksi  kebijakan pemerintah daerah melalui penetapan
Peraturan Daerah khususnya Dalam
Kebijakan  Retribusi  Perpanjangan  Izin Memperkerjakan  Tenaga  Kerja  Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan. Faktor-faktor yang  menghambat  fungsi  pengawasan DPRD Kabupaten Bintan Dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan  Tenaga  Kerja  Asing (IMTA)  di  Kabupaten  Bintan  antara  lain  : perbedaan kemampuan masing-masing
anggota  DPRD  sehingga  mempengaruhi kualitas  pengawasan,  orientasi  politik anggota  DPRD  yang  berbeda  sehingga menimbulkan  pengawasan  lebih  bersifat politis  kekuasaan,  dan  tumpang  tindih pengawasan sehingga melemahkan semangat  dalam  mengawasi  kebijakan pemerintah.

## Daftar Pustaka
Arikunto,  Suharsimi.  (2006) .  Prosedur penelitian  Suatu  pendekatan  praktek .
Jakarta : Rineka Cipta Bonai,  H.  (2013).  Pentingnya  Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Menyangkut Pembagian Dana Pemberdayaan  Kampung  di  Distrik Angkaisera Kampung Menawi Kabupaten  Kepulauan  Yapen. Jurnal Politico , 2 (2), 6.
Budiardjo,  Mirriam.  (2005). Dasar-Dasar
Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Degiuseppe,  J.  (1982).  The  Recognition  of Public  Policy  Exceptions  to  the Employment-at-Will Rule: A Legislative Function? Fordham Urban Law Jurnal , 11 (4), 76.
Hendrayady,  A.,  &  Akhyary,  E.  (2011).
Pedoman Penulisan Usulan
Penelitian  dan  Skripsi  Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji . (Darsono  &  G.  Saputra,  Eds.).
Tanjungpinang.
Kaelan,  J.  (2005). Metode  Penlitian Kualitatif Bidang Filsafat . Yogyakarta: Paradigma Publisher.
Khan,  K.,  &  Ker,  D.  (2009).  Employment of  Foreign  Workers :  Period  of Arrival. Office for National Statistics ,
(May), 1–12.
Krik, J., & Miller, M. L. (1986). Reliability and  Validity  in  Qualitative  Research . California: SAGE Publications. Lestari.  Puji.  (2011) .  Buku  Ajar  Kebijakan Publik  untuk  mahasiswa  PPKn . UNNES. http//ilmo.unnes.ac.id Milles, M. B., & Huberman, A. M. (2014).
Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook . America: SAGE Publications. Sunindhia.Y.W. (1987). Praktek Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di Daerah . Jakarta : Bina Aksara. Ramli, R. (2005). Pengawasan
(Controlling)  sebagai  Salah  Satu Fungsi  Manajemen.  In Pengantar manajemen (pp.  1–32).  Universitas Terbuka.
Taylor,  S.  J.,  &  Bogdan,  R.  (1975).
Introduction  to  qualitative  research methods :  a  guidebook  and  resource . Wiley.
Winarno,  Budi.  (2007) .  Kebijakan  Publik Teori  dan  Proses  edisi:  Revisi . Yogyakarta: Media Pressindo.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun 2012  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Peraturan  Pemerintah  Nomor  97  Tahun 2012  tentang  Retribusi  Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan  Izin  Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10  Tahun  2013  tentang  Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing .