Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 12, No. 2, July-December 2023 DOI: 10.22373/legitimasi.v12i2.19985
║Published: December 21, 2023
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi 129

## Strategi Bhabinkamtibmas Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Desa Waro di Kecamatan Monta Kabupubaten Bima Nusa Tenggara Barat
Andriadin Universitas Muhammadiyah Bima Erham Universitas Muhammadiyah Bima Aman Ma’arij Universitas Muhammadiyah Bima Email: andriadinsps@gmail.com
Abstract: The phenomenon of gambling is considered normal by some people, even this act roots and develops just so, when there is no punishment from any law enforcement, it must become a disease that then destroys life.  Gambling in the village of Waro involves children  and  young  people,  including  the  elderly.  This  condition  will  trigger  the occurrence of disorganization and disintegration in the life of the community. This study examines  gambling  crimes  in  the  village  of  Waro  and  also  examines  the  strategies  of gambling crime in the town of Monta in the Bima NTB. The method of research is empirical law  research,  which  studies  and  examines  the  law  in  real  terms.    The  data  used  are primary and secondary data, such as results of interviews, documentation, observations, journals, books, previous research, and official documents.  The findings of the research show that, first, the criminal act of gambling in the village of Waro Prefecture in the Monta district of Bima is gambling card remi and gambling ball rolling both when there is a single organ event at night and during the day.  Secondly, the Bhabinkamtibmas strategy is to combat  gambling  crimes  in  Waro  Village  by  conducting  investigative,  preventive,  and repressive efforts.
Keywords: Strategy, Crime, Gambling
Abstrak: Fenomena  perjudian  dianggap  hal  biasa  oleh  sebagian  masyarakat,  bahkan perbuatan  ini  mengakar  dan  berkembang  begitu  saja,  apabila  tidak  ada  penindakan apapun oleh penegak hukum tentu menjadi penyakit yang kemudian merusak kehidupan. Perjudian  di  Desa  Waro  melibatkan  anak-anak, pemuda,  termasuk  yang  tua,  kondisi  ini akan memicu terjadinya disorganisasi dan disintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Studi ini  mengkaji  tindak  pidana  perjudian  di  Desa  Waro  juga  mengkaji  strategi bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di desa waro Kecamatan Monta  Kabupaten  Bima  NTB.  Metode  penelitian  berupa  penelitian  hukum-empiris  yang mengkaji dan menelaah hukum secara nyata. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder  seperti  hasil  wawancara,  dokumentasi,  observasi,  jurnal,  buku,  penelitian terdahulu  dan  dokumen-dokumen  resmi.  Hasil  temuan  penelitian  menunjukan,  Pertama, tindak  pidana  perjudian  di  Desa  Waro  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima  berupa perjudian kartu remi dan perjudian bola guling baik saat ada acara organ tunggal di malam hari maupun di siang hari. Kedua, Strategi bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Desa Waro dengan cara melakukan penyuluhan, upaya preventif dan represif.
Kata Kunci: Strategi, Tindak Pidana, Perjudian

## A. Pendahuluan
Isu  perjudian  merupakan  isu  global,  melintasi  batas  negara,  dimana  perjudian merambat  di  berbagai  belahan  dunia  seperti  Amerika,  Jerman,  Singapura,  dan  Jepang, bahkan  sebagian  negara  melegalkan  perjudian. 1 Sebagaimana  paradigma  liberal  dan sekularisme  menganggap  perjudian  itu  hal  biasa. 2 Namun  ideologi  pancasila  menolak adanya  kebebasan  melegalkan  perjudian,  karena  pancasila  memuat  nilai-nilai keTuhanan,  kebudayaan,  keadaban  dan  keluhuran  budi  pekerti  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara. 3 Inilah  menjadi  prinsip  dasar  negara  Indonesia  melarang perbuatan judi, sebab perjudian mengancam tatanan sosial, keutuhan keluarga, dan nilai- nilai yang tumbuh kembang dalam kehidupan masyarakat bahkan merusak moral dan kultur hukum itu sendiri. 4 Muhammad Iqbal dalam studinya menyatakan “ perjudian itu bagian dari penyakit sosial yang merusak keberlanjutan hidup manusia individual dan manusia sebagai makhluk sosial. 5
Merespon hal itu, penegak hukum (law enforcement) sebagai pelaksana undang- undang diharapkan dapat  memfungsikan hukum sebagai kontrol sosial (social control) yang kemudian membentuk, mengarahkan, mengontrol, dan mengatur perilaku individu atau kelompok masyarakat menjadi lebih baik. 6 Hal ini sejalan dengan ungkapan menarik dari Lawrence M. Friedman, ia menyatakan “ hukum sebagai kontrol sosial memiliki fungsi keseimbangan untuk mengembalikan stabilitas sosial ” . 7 Kekacauan sosial (social chaos) yang  disebabkan  oleh  masalah-masalah  perjudian.  Menurut  Arisman  Rifai,  perlu pendekatan integral guna memaksimalkan peran masyarakat, civil society, dan institusi kepolisian. 8 Sedangkan Muh. Aswin, “ kebijakan integral (integral policy) adalah bentuk transformasi gerakan yang melibatkan institusi kepolisian dan elemen masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. 9
1 Erwin  Ubwarin,  “Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling),” Jurnal Sasi 21, no. 1 (2015): 28–56.
2 F Sari and F I Rahma, “Pendidikan Agama Islam Dan Paham Keagamaan Aktual (Fundamentalisme, Radikalisme, Sekularisme Dan Liberalisme),” Jurnal  Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 1, no. 3 (2022):  159–66, https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jkip/article/view/190.
3 Widiatama  Widiatama,  Hadi  Mahmud,  and  Suparwi  Suparwi,  “Ideologi  Pancasila  Sebagai  Dasar Membangun  Negara  Hukum  Indonesia,” Jurnal  Usm  Law  Review 3,  no.  2  (2020):  310, https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774.
4 Paisol Burlian, Patologi Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).
5 Iqbal Muhammad Aris Ali, 15 Warna Pikologi Untuk Moloku Kie Raha (Malang: Intelegensia Media, 2020).
6 Lawrence  M.  Friedman, Sistem  Hukum:  Perspektif  Ilmu  Sosial (Bandung :  Penerbit  Nusa  Media, 2019).
7 Friedman.
8 Arisman Rifai, “Kebijakan Polri Dalam Penangulangan Tindak Pidana Perjudian Bola Guling Dalam Upacara Kematian di Masyarakat Kota Kupang” (Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), https://eprints.umm.ac.id/84758/1/TESIS.pdf.
9 Muh.  Aswin  and  Jumadi  Jumadi,  “Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Membantu  Kepolisian  Demi Menjaga  Keamanan  Wilayah  Kota  Makassar,” Alauddin  Law  Development  Journal 2,  no.  3  (2020):  454–64, https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.12278.
Selain  harapan  bagaimana  optimalisasi  peran  penegak  hukum  dalam menanggulangi  persoalan  perjudian.  Banyak  juga  para  peneliti  terdahulu  yang memfokuskan perhatiannya pada masalah tindak pidana perjudian. Muhammad Aras 10 dalam penelitiannya di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros ia menjelaskan bahwa tindakan  institusi  kepolisian  dalam  menanggulangi  masalah  perjudian  di  Kabupaten Maros dengan cara-cara penyuluhan (pre-emtif) , pencegahan (preventif) , dan penindakan (represif) .  Mitra  Bakara,  dkk. 11 Penelitiannya  di  Polsek  Tigadolok  Kecamatan  Dolok Panribuan ”  menunjukan bahwa  model  penanggulangan  tindak  pidana  perjudian menggunakan  pendekatan  nilai,  norma  sosial,  dan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan, termasuk melakukan sosialisasi berulang-ulang agar masyarakat sadar akan masalah  perjudian.  Penelitian  lain  dilakukan  Zulkifli  Ismail. 12 menunjukan  adanya pencegahan  tindak  pidana  perjudian  dengan  cara  non  penal  yakni  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  menanamkan  nilai-nilai  kebaikan,  internalisasi  nilai  agama dan kepatuhan terhadap hukum.
Meskipun  penelitian  terdahulu  sudah  banyak  yang  membahas  peran  penegak hukum  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  perjudian,  namun  penelitian  terdahulu belum  banyak  yang  membahas  secara  spesifik  kaitan  dengan  model  penindakan bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris  yang mengkaji dan menelaah hukum secara nyata.

## B. Bentuk Perjudian di Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB
Pada  prinsipnya perjudian  merupakan suatu aktivitas  dalam bentuk permainan dimana  beberapa  pihak  menentukan  aturan  main  pada  objek  yang  menjadi  taruhan sehingga  objek  tersebut  dipilih  oleh  beberapa  orang  dan  hanya  satu  yang  benar, kemudian  orang  yang  memilih  objek  yang  benar  ditetapkan  sebagai  pemenang  dalam sebuah permainan judi. 13 Hasil observasi awal menunjukan bahwa salah bentuk tindak pidana perjudian di Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima  berupa permainan kartu remi, biasanya para pemain sebelum melakukan aksi perjudian mula-mula mereka saling ajak-mengajak baik orang yang belum pernah sama sekali main judi maupun teman komplotan  judinya.  Para  komplotan  judi  sering  berkumpul  di  lokasi  tertentu  seperti tempat  terpencil,  kios-kios  kecil,    rumah-rumah  kosong  atau  di  tempat  yang  menurut
10 Nurfadillah  Muhammad  Aras,  Baso  Jaya,  “Strategi  Sosial  Kepolisian  dalam  Menanggulangi Perjudian,  Studi  Sosiologi  Hukum  Terhadap  Kasus  Pidana  di  Polsek  Moncongloe  Kabupaten  Maros,” Sawerigading Journal of Sosiology 2, no. 1 (2023): 38–52.
11 Mitra Bakara et al., “Kebijakan Polsek Tigadolok dalam Memberantas Perjudian di Kecamatan Dolok Panribuan,” JURNAL  RECTUM:  Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak  Pidana 1,  no.  2  (2019):  210, https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.231.
12 Zulkifli Ismail, “Peran Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal,” Jurnal Krtha Bhayangkara 13, no. 1 (2019): 140– 63, https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.18.
13 Duwi Handoko, “Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam,” Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan 2, no. 1 (2023): 1–13, https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746.
mereka  anggap  layak.  Pada  saat  berkumpul,  atmosfer  yang  tercipta  sangat  rahasia, dengan  pemain-pemain  berbicara  pelan  dan  berusaha  untuk  tidak  menarik  perhatian, bahkan  setiap  orang  yang  ingin  bergabung  dalam  perjudian  harus  mendapatkan undangan  atau  referensi  dari  anggota  komplotan  yang  sudah  ada.  Inilah  cara  mereka menjaga keamanan dan kepercayaan di dalam lingkaran perjudian ilegal ini.
Menurut Muhammad H. Idris selaku Kepala Dusun Desa Waro Kabupaten Bima bahwa  “fenomena  perju dian  di  desa  waro,  sebenarnya  sudah  berlangsung  lama  dan bentuk perjudiannya seperti permainan kartu remi termasuk perjudian bola guling. Lebih lanjut  dikatakannya bahwa  perjudian  ini  telah  menjadi  perhatian  serius  baik  oleh pemerintah desa, bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda lainnya, (Hasil Wawancara,  12  Mei  2023,  Pukul  09.30  Wita).  Dari  pernyataan  tersebut  tindak  pidana perjudian  di  Desa  Waro  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima  dapat  diklasifikasikan kedalam dua bentuk yakni tindak pidana perjudian kartu remi dan perjudian bola guling, sebagaimana penjelasan berikut ini:

## 1. Perjudian Kartu Remi
Perjudian kartu remi di Desa Waro telah menjadi sebuah tradisi yang mengakar kuat dalam budaya lokal. Setiap malam, para komplotan judi berkumpul di satu tempat seperti rumah-rumah mereka atau di warung-warung kecil yang disediakan khusus untuk permainan  judi.  Kartu  remi  yang  usang  menjadi  sarana  bagi  mereka  untuk  menguji keberuntungan dan keterampilan mereka dalam bermain, sambil berbagi cerita dan tawa bersama,    meskipun  ada  risiko  yang  melekat  dalam  perjudian  namun  mereka  tetap merawatnya  dan  menjadikan  sebagai  bentuk  ikatan  persahabatan  dan  keakraban  di antara mereka. Menurut inisial IF yang merupakan bagian dari komplotan para penjudi, ia menyatakan bahwa “ sebenarnya permainan ini bukan permainan judi tapi permainan ini bagian dari cara kami membangun kebahagiaan bersama dan bercanda bersama, lebih lanjut dikatakan , yang nama judi asli itu di dalamnya ada taruhan uang tunai secara besar- besaran,  sedangkan  kami  ini  uangnya  recehan  dan  kami  pun  tidak  menganggap permainan ini bagian dari perbuatan yang melanggar hukum sebab permainan ini semua orang bisa melakukannya” (Hasil Wawancara, 13 Mei 2023, Pukul 20.00 Wita).
Pernyataan  IF  berbeda  dengan  pernyataan  Muhammad  H.  Idris  selaku  Kepala Dusun Desa Waro Kabupaten Bima dimana beliau menyatakan bahwa “apapun b entuk permainan itu kalau sudah ada taruhan uang atau barang, tetap masuk dalam kategori perjudian  sekalipun  itu  uang  recehan,  perbuatan  perjudian  itu  sudah  diatur  dalam peraturan perundang- undangan” (Hasil Wawancara, 14 Mei 2023, Pukul 10.00 Wita). Warga masyarakat juga menyatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Kepala Dusun Desa Waro bahwa perjudian di desa waro sudah menjadi tradisi dari generasi ke generasi.  Praktik perjudian kartu remi tradisional  di Desa Waro  seperti  main jendral, mata-mata atau poker, umumnya melibatkan 4 (empat) sampai 5 (lima) orang atau lebih. Kartu yang ada tangan para pemain salah satu  alat untuk bertaruh seperti sekop, hati,
wajik, dan keriting. Adapun yang menjadi pemenang dalam permainan judi dalam istilah orang  bima  disebut ama  remi (jawara  kartu).  Setiap  pemain  membawa  keahlian  dan strategi masing-masing kemudian mereka mainkan di atas meja atau tikar. Dalam suasana itulah  muncul  perspektif  lain  dari  sebagian  komplotan  bahwa  permainan  kartu  remi semata-mata untuk hiburan dan rekreasi saja.

## 2. Perjudian Bola Guling
Perjudian  di  Desa  Waro  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima  bukan  sekedar perjudian  kartu  atau  judi  remi,  tapi  ada  juga  perjudian  bola  guling  dimana  fenomena perjudian bola guling ini dilakukan saat ada acara seperti acara resepsi pernikahan yang dilanjutkan dengan acara orgen tunggal di malam hari ataupun acara musik biola. Salah satu informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa “ biasanya kalau ada acara orgen tunggal di malam hari setelah selesai resepsi pernikahan banyak sekali yang bermain bola guling sambil menaruh uangnya di atas tikar bola guling yang bersimbolkan  garis bulat urutan  nomor  atau  angka.  Setelah  sejumlah  uang  itu  disimpan  diatas  tikar  bersimbol angka tersebut baru seorang bandar melempar bola di atas meja guling, apabila bola itu berhenti  pada  simbol  angka  misalnya  simbol  angka  11  atau  12  itulah  sebagai pemenangnya” (Hasil Wawancara, 14 Mei 2023, Pukul 08.30 Wita).
Hasil informasi lain dari warga setempat menunjukan bahwa dalam perjudian bola guling kalau di presentasikan mana yang lebih banyak antara penonton orgen tunggal dan pemain judi bola guling maka yang lebih banyak itu mereka yang berkumpul bermain bola guling, lebih  lanjut  dikatakan ,  jika  acara  orgen  tunggal  itu  diadakan  di  lapangan  bisa dipastikan titik kumpulnya sekitar 3 (tiga) hingga 4 (empat) titik kumpul para pemain judi bola guling” (Hasil Wawancara, 14 Mei 2023, Pukul 08.30 Wita) .
Tindak pidana perjudian di Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima, tentu memberikan  dampak  buruk  bagi  keberlanjutan  hidup  manusia  individual  bahkan  bisa merusak tatanan sosial. Dalam  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian  menegaskan  bahwa “perjudian adalah perbuatan  melawan  hukum” aturan tersebut merupakan bagian dari hukum positif yang mengatur, melarang dan mengancam terhadap  segala  bentuk  tindak  pidana  perjudian  khusus  tindak  pidana  perjudian konvensional. Pada Pasal 303 bis KUHP juga memberikan ancaman bagi siapapun yang mencari kesempatan dalam bermain judi atau yang ikut serta bermain judi dimanapun tempatnya  maka  akan  dipidana  penjara  selama  empat  tahun  atau  denda  sebanyak sepuluh juta. 14
Perjudian  apapun  bentuknya  dapat  memberikan  dampak  negatif  dan  pengaruh yang  buruk  juga  merugikan  moral  serta  mental  masyarakat.  Di  Indonesia  sejak  tahun
14 Geraldy Waney, “Kajian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP,” Lex  Crimen 5,  no.  3  (2016):  390–92,  http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/Miñano Guevara%2C
Karen Anali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/DI VERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y SU.pdf?sequence=1&isAllowed=.
1974 selain perjudian itu bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral pancasila, juga dipandang dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan  demikian  perlu  diadakan  usaha-usaha  untuk  menertibkan  perjudian  dan membatasi sampai keakar-akarnya. Untuk memahami lebih dalam kaitan dengan tindak pidana perjudian beberapa teori yang menjelaskan kenapa perbuatan tersebut dilakukan dan  bagaimana  dampaknya  bagi  kehidupan  masyarakat,  misalnya  dalam  teori kesempatan  dimana  teori  ini  bertujuan  menjelaskan  adanya  peluang  bagi  para  pelaku untuk  melakukan  suatu  kejahatan,  dalam  kasus  perjudian  adanya  peluang  seseorang melakukan tindak pidana perjudian karena tersedianya waktu dan kesempatan tertentu, minimnya pengawasan aparat penegak hukum, pengaruh yang berkembang luas. 15
Selain  faktor  kesempatan  perjudian  juga  muncul  dari  masalah  kemiskinan, sebagaimana  penelitian  Mehlum,  Miguel,  &  Torvik  dalam  Evi  Yulia  Purwanti  &  Eka Widyaningsih 16 bahwa  seseorang  sering  melakukan  perbuatan  pidana  banyak disebabkan  oleh  faktor  kemiskinan  dimana  para  pelaku  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan  hidupnya  secara  normal,  penelitian  lain  dilakukan  oleh  Nvidia  Febiola Estiyantara, dkk. 17 menunjukan adanya pengaruh kemiskinan yang berkepanjangan dan di  bawah  tekanan  krisis  kehidupan  melahirkan  tindakan  yang  tidak  wajar  seperti perampokan,  pencurian,  perjudian  dan  lain  sebagainya.  Teori  ekonomi  melihat  bahwa kondisi perekonomian yang memburuk dapat menciptakan disstabilitas sosial kemudian memicu  pola  tingkah  laku  manusia  dari  yang  baik  menjadi  jahat  bahkan  sering  kali tergoda keinginan buruk untuk mendapatkan sesuatu. 18

## C. Praktik Perjudian dan Strategi Penaggulangan Bhabinkamtibmas
Hukum sebagai norma dan pedoman hidup berfungsi untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna menjaga ketertiban dalam masyarakat, maka dari itu polisi dan bhabinkamtibmas sebagai pengayom, pelindung dan penegak hukum dalam struktur  sosial  memiliki  tanggung  jawab  khusus  untuk  memelihara  ketertiban masyarakat  serta  menangani  dan  mengatasi  setiap  tindakan  baik  kejahatan  maupun pelanggaran  yang  terjadi  di  masing-masing  wilayah 19 .  Dalam  Pasal  5  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  kepolisian  bahwa  kepolisian  merupakan  alat negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,
15 Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls John Rawls’ Theory of Justice,” Electronic Journal 6, no. 1 (2009): 136–49, https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573.
16 Evi  Yulia  Purwanti  and  Eka  Widyaningsih,  “Analisis  Faktor  Ekonomi  Yang  Mempengaruhi
Kriminalitas
Di Jawa Timur,” Jurnal Ekonomi-Qu 9, no. 2 (2019): 154–77, https://doi.org/10.35448/jequ.v2i2.7165.
17 Nvidia  Febiola  Estiyantara,  Riska  Putri  Wardani,  and  Riska  Andi  Fitriono,  “Faktor  Kriminolog Penyebab  Terjadinya  Kejahatan  Perompakan  Kapal  Laut,” Gema  Keadilan 8,  no.  3  (2021):  372–85, https://doi.org/10.14710/gk.2021.12701.
18 Estiyantara, Wardani, and Fitriono.
19 Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, “Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif  Pancasila,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2020): 359–72, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372.
menegakkan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada  masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya  keamanan  dalam  masyarakat  dan negara.
Salah satu strategi pencegahan oleh bhabinkamtibmas sebagaimana diatur dalam Pasal  27  Peraturan  Kapolri  Nomor  3  Tahun  2015  dimana  dijelaskan  bahwa bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok untuk melakukan pembinaan, identifikasi lebih awal  dan  melakukan  mediasi,  negosiasi  agar  tercipta  kondisi  yang  kondusif  di  tingkat desa  atau  tingkat  kelurahan.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  bhabinkamtibmas melakukan kegiatan penyuluhan meliputi wilayah penugasannya. Bhabinkamtibmas juga ikut membantu menyelesaikan masalah yang ada serta mengatur lalu lintas pengamanan masyarakat, kemudian menerima informasi penting tentang terjadinya suatu kejahatan termasuk memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat atau korban kejahatan,  bhabinkamtibmas  berperan  aktif  dalam  menanggulangi  adanya  korban bencana  alam  dan  wabah  penyakit  dan  memberikan  bimbingan,  petunjuk  atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Adapun  peran  atau  strategi  bhabinkamtibmas  Desa  Waro  Kecamatan  Monta Kabupaten  Bima  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  perjudian  sebagaimana  hasil wawancara dengan bhabinkamtibmas Desa Waro Bapak Briptu Septiyan Saputra pada 12 Juni 2023,  dilakukan cara-cara sebagai berikut:

## 1. Penyuluhan Hukum
Langkah  penyuluhan  yang  dilakukan  adalah  salah  satu  cara  meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan ini bhabinkamtibmas Desa Waro bersama Kepala Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima, beserta pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama,  duduk  berkumpul  bersama  warga  dalam  rangka  membahas  masalah-masalah hukum  yang  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat.  Kegiatan  penyuluhan  hukum yang  dilakukan  oleh  bhabinkamtibmas  dan  pemerintah  Desa  bertujuan  untuk memberikan  pengetahuan  dasar  mengenai  hukum  kepada  masyarakat  khususnya mengenai  tindak  pidana  perjudian,  terutama  dampak  dari  perbuatan  perjudian, kemudian  apa  saja  yang  diatur  dan  dilarang  beserta  sanksinya  apabila  aturan  itu dilanggar.  Dengan  penyuluhan  yang  dilakukan  secara  terus-menerus  masyarakat  akan mengetahui  dampak  buruk  dari  perkembangan  perjudian,  apabila  mereka  tetap melakukan  perjudian  bhabinkamtibmas  tentunya  akan  bertindak  tegas  sesuai  aturan yang berlaku.
Proses  penyelesaiannya,  bhabinkamtibmas,  Kepala  Desa,  pemuda,  tokoh  agama dan  tokoh  masyarakat  bersama-sama  melakukan  sosialisasi  dan  memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Bhabinkamtibmas  beserta  pemerintah  Desa  menyarankan  kepada  masyarakat  untuk membaca  kembali  brosur  yang  telah  dibagikan  pada  bulan  lalu,  dimana  brosur  itu menjelaskan  tentang  tata  cara  melaporkan  jika  menemukan  suatu  perbuatan  yang
melanggar hukum di wilayah setempat. Penduduk Desa yang hadir dengan antusiasnya menerima nasehat yang disampaikan. Kegiatan tersebut tentunya menjadi wujud nyata dari  upaya  bhabinkamtibmas  Desa  Waro  dalam  membangun  hubungan  baik  dengan masyarakat setempat, hal ini semata-mata demi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang  hukum  yang  kemudian  dapat  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar moral dan hukum.
Dalam  teori  komunikasi,  penyuluhan  hukum  merupakan  salah  satu  sarana interaksi  atau  model  percakapan  antara  penegak  hukum  dengan  masyarakat,  tujuan utama dari komunikasi ini untuk membentuk keselarasan, kesepakatan, kesadaran, dan pemahaman  yang  baik  kepada  masyarakat  tentang  dampak  yang  akan  timbul  di kemudian hari 20 . Sedangkan teori psikologi sosial melihat kegiatan penyuluhan hukum atau sosialisasi adalah kegiatan yang berusaha mempengaruhi perilaku masyarakat juga mengarahkan sikap sosial yang patuh terhadap keberlakuan norma atau kaidah hukum dalam suatu negara, hal tersebut akan mendorong masyarakat lebih aktif dan partisipasi menjaga tatanan nilai yang tumbuh dalam kehidupan sehari. 21

## 2. Upaya Preventif
Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari penyuluhan yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya.  Dalam  upaya preventif yang  diutamakan  yakni  menghilangkan kesempatan  seseorang  agar  tidak  melakukan  kejahatan.  Adapun  bentuk  dari  upaya preventif ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin yang berkelanjutan. Menurut bhabinkamtibmas  Desa  Waro  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima  di  tempat-tempat rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung, tempat organ tunggal malam hari maupun di rumah-rumah warga yang dicurigai sebagai tempat perjudian, kebun maupun hutan  yang  kerap  dijadikan  lokasi-lokasi  tempat  para  pelaku  melakukan  aksinya terutama  bagi  pelaku  perjudian  kartu  sehingga  masyarakat  pun  menjadi  takut  untuk melakukan perjudian lagi.
Upaya preventif ini adalah salah satu model pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan atau perbuatan pidana. Dalam konteks pelaksanaanya aparat dititikberatkan pada  upaya  menghilangkan  kesempatan  seseorang  untuk  melakukan  tindak  pidana. Menurut  Ahmad  Ali  untuk  melihat  seberapa  jauh  efektifitas  hukum  dalam  kehidupan masyarakat  maka  lihatlah  keseriusan  penegak  hukum  dalam  melaksanakan  peraturan perundang-undangan terutama pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. 22 Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 bahwa aparatur negara memiliki tugas  dalam  hal  memelihara  keamanan,  ketertiban,  menegakkan  hukum,  memberikan
20 Hasyim Ali Imran, “Ilmu Komunikasi,” 1995, 1–19.
21 Hasan Mustafa, “Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial,” Jurnal Administrasi Bisnis 7, no. 2 (2011): 25–30, https://doi.org/10.1159/000074314.
22 Ruslan  Haerani,  “Tindakan  Preventif  Penanggulangan  Kejahatan  Di  Masyarakat  Melalui  Patroli Polisi (Studi Polda NTB),” Unizar Law Review 4, no. 1 (2021): 50–61.
perlindungan,  pengayoman,  pelayanan  kepada  masyarakat. 23 Dalam  teori  pemulihan sosial (Social Control Theory) sesungguhnya pencegahan awal (preventif) bisa dilihat dari struktur norma dan aturan yang mengatur perilaku individu. Gagasan teori ini lebih pada penguatan  pengendalian  sosial,  penguatan  sistem  kestabilan  keluarga,  internalisasi pendidikan,  dan  membentuk  jaringan  sosial  yang  bertujuan  untuk  mengurangi kemungkinan seseorang terlibat dalam kejahatan. 24

## D. Kesimpulan
Tindak pidana perjudian di Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima adalah beragam bentuk seperti perjudian kartu remi dan perjudian bola guling. Prakti perjudian menjadi tradisi masyarakat setempat dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Upaya  memberantas  tindakan  pidana  perjudian  telah  dilakukan  bhabinkamtibmas mengacu pada  Pasal 27  Peraturan Kapolri Nomor 3  Tahun 2015 tentang Tugas pokok Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan dan penanggulangannya tindak pidana perjudian. Dalam konteks pencegahan tindak pidana perjudian bhabinkamtibmas Desa Waro bekerjasama  dengan  pemerintah desa, pemuda, tokoh agama, tokoh  masyarakat melakukan penyuluhan hukum dalam rangka memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum  kepada  masyarakat,  khususnya  mengenai  tindak  pidana  perjudian. Bhabinkamtibmas  Desa  Waro  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima  melakukan  upaya preventif di tempat-tempat yang rawan perjudian seperti warung-warung, tempat organ tunggal malam hari, di rumah-rumah warga yang dicurigai sebagai tempat perjudian, atau di  kebun  maupun  di  lapangan  yang  kerap  dijadikan  lokasi-lokasi  tempat  para  pelaku melakukan perjudian kartu dan bola guling sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perjudian.

## Daftar Kepustakaan
Ali,  Iqbal  Muhammad  Aris. 15  Warna  Pikologi  Untuk  Moloku  Kie  Raha .  Malang: Intelegensia Media, 2020.
Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. “Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam  Perspektif  Pancasila.” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 2,  no.  3 (2020): 359 – 72. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372.
Aswin, Muh., and Jumadi Jumadi. “Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Kepolisian Demi  Menjaga  Keamanan  Wilayah  Kota  Makassar.” Alauddin  Law  Development Journal 2, no. 3 (2020): 454 – 64. https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.12278.
Bakara,  Mitra,  Eka  Magdalena,  Nico  Alfredho  Sidabutar,  and  Theresia  Simatupang.
23 Haerani.
24 Heri  Jerman,  “Pemulihan  Aset  Hasil  Kejahatan  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban  Kejahatan,” DiH  Jurnal  Ilmu  Hukum 13,  no.  25  (2017):  201–16;  Dewi  Iriani,  “Hukum  Sebagai  Alat Kontrol  Sosial  Dan  Sistem  Supremasi  Penegakan  Hukum,” Justicia  Islamica 8,  no.  1  (2011), https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527.
“Kebijakan Polsek Tigadolok Dalam Memberantas Perjudian Di Kecamatan Dolok Panribuan.” JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 1, no. 2 (2019): 210. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.231.
Burlian, Paisol. Patologi Sosial . Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
Estiyantara,  Nvidia  Febiola,  Riska  Putri  Wardani,  and  Riska  Andi  Fitriono.  “Faktor Kriminolog  Penyebab  Terjadinya  Kejahatan  Perompakan  Kapal  Laut.” Gema Keadilan 8, no. 3 (2021): 372 – 85. https://doi.org/10.14710/gk.2021.12701.
Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls John Rawls’ Theory of Justice.” Electronic Journal 6, no. 1 (2009): 136 – 49. https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573.
Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial . Bandung : Penerbit Nusa Media, 2019.
Haerani, Ruslan. “Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan Di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda NTB).” Unizar Law Review 4, no. 1 (2021): 50 – 61.
Handoko,  Duwi.  “Perjudian  Berdasarkan  Hukum  Pidana  Positif  Indonesia  Dan  Hukum Pidana  Islam.” Jurnal  Hukum  Dan  Perundang-Undangan 2,  no.  1  (2023):  1 – 13. https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746.
Imran, Hasyim Ali. “Ilmu Komunikasi,” 1995, 1– 19.
Iriani,  Dewi.  “Hukum  Sebagai  Alat  Kontrol  Sosial  Dan  Sistem  Supremasi  Penegakan Hukum.”
Justicia Islamica 8, no. 1 (2011). https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527.
Ismail,  Zulkifli.  “Peran  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal.” Jurnal Krtha Bhayangkara 13, no. 1 (2019): 140 – 63. https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.18.
Jerman,  Heri.  “Pemulihan  Aset  Hasil  Kejahatan  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum Terhadap Korban Kejahatan.” DiH Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 25 (2017): 201 – 16.
Muhammad  Aras,  Baso  Jaya,  Nurfadillah.  “Strategi  Sosial  Kepolisian  Dalam Menanggulangi  Perjudian,  Studi  Sosiologi  Hukum  Terhadap  Kasus  Pidana  Di Polsek Moncongloe Kabupaten Maros.” Sawerigading Journal Of Sosiology 2, no. 1 (2023): 38 – 52.
Mustafa, Hasan. “Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial.” Jurnal Administrasi Bisnis 7, no. 2 (2011): 25 – 30. https://doi.org/10.1159/000074314.
Purwanti,  Evi  Yulia,  and  Eka  Widyaningsih.  “Analisis  Faktor  Ekonomi  Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur.” Jurnal Ekonomi-Qu 9, no. 2 (2019): 154 – 77. https://doi.org/10.35448/jequ.v2i2.7165.
Rifai,  Arisman.  “Kebijakan  Polri  Dalam  Penangulangan  Tindak  Pidana  Perjudian  Bola Guling Dalam Upacara Kematian Di Masyarakat Kota Kupang.” Direktorat Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang,
2018.
https://eprints.umm.ac.id/84758/1/TESIS.pdf.
Sari,  F,  and  F  I  Rahma.  “Pendidikan  Agama  Islam  Dan  Paham  Keagamaan  Aktual
(Fundamentalisme, Radikalisme, Sekularisme Dan Liberalisme).” Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 1, no. 3 (2022): 159 – 66. https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jkip/article/view/190.
Ubwarin,  Erwin.  “Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan  Tindak Pidana  Perjudian  Melalui  Internet  (Internet  Gambling).” Jurnal  Sasi 21,  no.  1 (2015): 28 – 56.
Waney, Geraldy. “Kajian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP.”
Lex Crimen 5, no. 3 (2016): 390 – 92. http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/Miñano
Guevara%2C Karen Anali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream /handle/20.500.11912/3346/DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y SU.pdf?sequence=1&isAllowed=.
Widiatama, Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi. “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar  Membangun  Negara  Hukum  Indonesia.” Jurnal  Usm  Law  Review 3,  no.  2 (2020): 310. https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774.