## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan
Tubagus Sukmana, Tami Rusli Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Author’s Email Correspondence: tubagussukmana04@gmail.com

## ABSTRAK
Tindak  pidana  yang  marak  terjadi  di  masyarakat  adalah tindak  pidana  pemerasan  dengan  ancaman  agar  korban tersebut  memberikan  barang  atau  haknya  (berupa  uang ataupun  barang  berharga)  kepada  si  pelaku  agar  korban terhindar  dari  ancaman  pelaku.  Tindak  pidana  ini  sangat merugikan  korban  karena  korban  bisa  rugi  dua  kali  yang pertama korbannya mengalami kekerasan dan yang kedua korbannya kehilangan harta bendanya. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif. Hukum telah mengatur tentang  Tindak  Pidana  Pemerasan  bertujuan  untuk menanggulangi  pelanggaran  dan  memberikan  efek  jera bagi pelaku serta mengadili pelaku dengan seadil-adilnya bagi yang melakukan tindak pidana tersebut.
Kata Kunci: Pertimbangan hakim; tindak pidana pemerasan

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2022-01-22 Accepted: 2022-04-30 Publish: 2022-04-30
KEYWORDS: Blackmail crime; judge's consideration

## ABSTRACT
The crime that is rife in the community is a criminal act of extortion  with  the  threat  that  the  victim  gives  goods  or rights  (in  the  form  of  money  or  valuables)  to  the perpetrator  so  that  the  victim  avoids  the  threat  of  the perpetrator.  This  crime  is  very  detrimental  to  the  victim because  the  victim  can  lose  twice,  the  first  the  victim experiences  violence  and  the  second  the  victim  loses  his property.  The  research  method  uses  normative  research. The  law  has  regulated  the  crime  of  extortion  aimed  at tackling  violations  and  providing  a  deterrent  effect  for perpetrators as well as bringing the perpetrators to justice as fairly as possible for those who committed the crime.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  sejarahnya  Indonesia  menganut  sistem  Eropa  Kontinental  atau Civil  Law karena  Negara  Indonesia  merupakan  bekas  jajahan  Negara  Belanda,  produk  hukum yang  diciptakan  masih  mengadaptasi  hukum  Belanda  walau  pun  dengan  mengubah segelintir  kebijakan  agar  bisa  diterima  oleh  masyarakat  Indonesia.  Hasil  dari implementasi  hukum  kolonial  belanda  sehingga  lahirlah  kitab-kitab  hukum  yang diantaranya    yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang(KUH Dagang). Tak sedikit peraturan tersebut mengalami sedikit perubahan hingga saat ini agar  bisa  diterima  oleh  masyarakat  Indonesia  dan  juga  agar  terwujudnya  keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Negara hukum yang sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3  yang  berisi  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum”dan  menjadi  fungsi  Negara menjaga  keamanan  dan  ketentraman  masyarakatnya,  seperti  dijelaskan  didalam
pembukaan  Undang- Undang  dasar  tahun  1945  pada  alinia  ke  4  “…membentuk  suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia…”
Salah satu bentuk untuk melindungi warga negara Indonesia salah satunya ialah dengan pemberlakuan KUHP di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan pada  Tanggal  20  September  1958,  dengan  diundangkannya  UU  No.  7  Tahun  1958 tentang  menyatakan  berlakunya  UU  No.  1  Tahun  1946  Republik  Indonesia  tentang Peraturan  Hukum  Pidana  Untuk  Seluruh  wilayah  Republik  Indonesia.  Sejauh  ini Rancangan  Undang  Undang  KUHP  yang  terbaru  sedang  berlangsung  sebagai  upaya untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan  atau  tindak  pidana  yang  bertujuan  untuk melindungi hak-hak warga Negara.
Tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pemerasan dengan ancaman agar korban tersebut memberikan barang atau haknya (berupa uang ataupun  barang  berharga)  kepada  si  pelaku  agar  korban  terhindar  dari  ancaman pelaku. 1 Tindak pidana ini sangat merugikan korban karena korban bisa rugi dua kali yang pertama korbannya mengalami kekerasan dan yang kedua korbannya kehilangan harta bendanya.
Tindak  pidana  pemerasan  itu  sendiri  diatur  dalam  KUHP  Pasal  368  Ayat    (1) dimana  dalam  pasal  ini  menyebutkan  bahwa  “Barang  siapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  memaksa seseorang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  untuk  memberikan  barang sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  itu  atau  orang  lain, atau  supaya  membuat  hutang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam  karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”
Agar  korban  menyerahkan  barangnya  berupa  barang  berharga  atau  membuat hutang  piutang  sedemikian  rupa  hal  ini  dilakukan  korban  karena  si  korban  sendiri berada di situasi tekanan batin hingga merasa ketakutan sedemikian hebatnya karena pemaksaan  yang  dilakukan  oleh  si  pelaku  melalui  kekerasan  fisik  atau  ancaman kekerasan kepada si korban 2 .
Tindak  pidana  ini  merupakan  tindak  pidana  dengan  delik  aduan,  yang  dimana delik  aduan  ini  baru  bisa  diproses  oleh  pihak  berwajib  apabila  korban  melaporkan kepada  pihak  berwajib.  Seiring  berjalannya  waktu  banyak  sekali  modus  untuk melaksanakan  tindak  pidana  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  serta merugikan orang lain.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  mengangkat  permasalahan mengenai  pertimbangan  hakim  terhadap  tindak  pidana  pemerasan  yang  berkedok penggrebekan pelaku seks komersial ke dalam penelitian skripsi

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  suatu  cara  atau  sistem  untuk  mengerjakan sesuatu  secara  sistematik  dan  metodologis,  serta  mengambil  kesimpulan  yang  tepat dalam  suatu  penelitian. 3 Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( Normative Legal  Research ),  yaitu  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  mengacu  pada  norma
1 Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika , Yogyakarta 2013, hlm. 78
2 I.S.Susanto, Kriminologi , Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 80
3 Novelia  Adistie  dan  Jarkasi  Anwar, “ Hubungan  Keabsahan  Pengalihan  Piutang  (Cessie)  Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur ”, Yustisia Tirtayasa, 1, 1, (2021).
hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  internasional  dan  peraturan  perundang- undangan. 4 Fokus  kajiannya 5 adalah  hukum  positif 6 ,  hukum  positif  yang  dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma  tertulis  yang  secara  resmi  dibentuk  dan  diundangkan  oleh  penguasa 7 ,  di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat. 8

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerasan
Menurut  Van  Hamel,  mengatakan  bahwa:  “Arti  dari  pidana  itu  adalah  straf menurut  hukum  positif  dewasa  ini,  adalah  suatu  penderitaan  yang  bersifat  khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh Negara.” 9
J.M.  Van  Bemmelen menjelaskan  kedua  hal  tersebut  sebagai  berikut:  “ Hukum pidana materiil  terdiri  atas  tindak  pidana  yang  disebut  berturut-turut,  peraturan umum  yang  dapat  diterapkan  terhadap  perbuatan  itu,  dan  pidana  yang  diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya  dilakukan  dan  menentukan  tata  tertib  yang  harus  diperhatikan  pada kesempatan itu.” 10
Dalam  hukum  pidana,  kesalahan  adalah  dasar  pencelaan  terhadap  sikap  batin seseorang 11 .  Seseorang  dikatakan  memiliki  kesalahan  apabila  sikap  batinnya  dapat dicela  atas  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukannya.  Kesalahan  sebagai  salah satu  syarat  pemidanaan  merupakan  kesalahan  dalam  pengertian  yuridis,  bukan kesalahan dalam pengertian moral. Sudarto mengatakan bahwa kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu: 12
a. Adanya kemampuan bertanggung jawaban pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
b. Hubungan  batin  antara  si  pembuat  dengan  perbuatannya,  yang  berupa kesengajaan ( dolus ) atau kealpaan ( culpa )
4 Jimmly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta : Konstiusi Press, 2005) hlm. 160.
5 Ibid , 161.
6 Sujatmoko, Andrey. Pengadilan Campuran (" Hybrid Tribunal") Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasiona. Teras Law Review , 2019, 3.5.
7 Azyumardi  Azra,  “Agama  Dan  Otentisitas  Islam”,  Republika,  25  Oktober  2002: Http://Www.Republika.Co.Id/Kolomactail.Asp?Id=101205dikat  Id:16.  (Diakses  Tanggal  23  Juni 2003)
8 Jimmly Asshiddiqie, Op.Cit., , Hlm. 162.
9 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 1984,) hlm. 47.
10 Amir  Ilyas,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Yogjakarta  :  Rangkang  Education  Dan  Pukap-Indonesia, 2012) hlm. 9.
11 Adami  Chazawi  Dan  Ardi  Ferdian,    Tindak  Pidana  Informasi  &  Transaksi  Elektronik  (Malang  : Media Nusa Kreatif, 2015) hlm. 39.
12 Koesparmono Irsan, Hukum Pidana (Jakarta : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005) hlm.7
c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. 13
Hakim  dalam  pemeriksaan  suatu  perkara juga  memerlukan  adanya  pembuktian, bertujuan  untuk  memperoleh  kepastian  bahwa  suatu  peristiwa  atau  fakta  yang diajukan  itu  benar-benar  terjadi,  guna  mendapatkan  putusan  hakim  yang  benar  dan adil.  Hakim  tidak  dapat  menjatuhkan  suatu  putusan  sebelum  nyata  baginya  bahwa peristiwa  atau  fakta  tersebut  benar-benar  terjadi,  yaitu  dibuktikan  dengan  adanya kebenaran, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. 14 Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:
a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. 15
Pertimbangan  yuridis  merupakan  pertimbangan  hakim  yang  didasarkan  pada fakta-fakta  yuridis  yang  terungkap  dalam  persidangan  dan  oleh  Undang-Undang  di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut  umum,  keterangan  terdakwa,  keterangan  saksi,  barang-barang  bukti  dan pasal-pasal. 16
Hal-hal yang dimaksud antara lain:
1. Dakwaan jaksa penuntut umum Dakwaan  merupakan  dasar  dari  hukum  acara  pidana  karena  berdasar  itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan  pendahuluan  yang  disusun  tunggal,  komulatif,  alternatif  ataupun subsidir.
2. Keterangan terdakwa Keterangan  terdakwa  dalam  Pasal  184  butir  e  KUHAP  digolongkan  sebagai  alat bukti.  Keterangan  terdakwa  adalah  apa  yang  dinyatakan  terdakwa  di  sidang tentang  perbuatan  yang  ia  lakukan  atau  yang  ia  ketahui  sendiri  atau  dialami sendiri.
3. Keterangan saksi Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan  saksi.  Keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti  merupakan  apa  yang  saksi nyatakan di sidang pengadilan.
13 <Https://Www.Kennywiston.Com/Unsur-Sengaja-Dan-Tidak-Sengaja-Dalam-Hukum Pidana/>, Kenny  Wiston.  2020.  “Unsur  Sengaja  Dan  Tidak  Sengaja  Dalam  Hukum  Pidana”,  Diakses  Pada Tanggal 22 September 2021 Pukul 13.17 Wib.
14 B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial (Bandung : Tarsito, 1981) hlm. 145.
15 Ibid . hlm. 150.
16 Djanggih,  Hardianto;  Saefudin,  Yusuf.  Pertimbangan  Hakim  Pada  Putusan  Praperadilan:  Studi Putusan  Nomor:  09/Pid.  Pra/2016/Pn.  Lwk  Tentang  Penghentian  Penyidikan  Tindak  Pidana Politik Uang. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 2017, 17.3: 413-425.
4. Barang-barang bukti
Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat   dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di
depan  sidang  pengadilan,
yang meliputi:
a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
b) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
c) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.
d) Benda  lain  yang  mempunyai  hubungan  langsung  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan.
Tindak pidana pemerasan itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 368 Ayat (1) dim ana dalam pasal ini menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan hukum,  memaksa  seseorang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu  atau  orang  lain,  atau  supaya  membuat  hutang  maupun  menghapuskan  piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Maka dalam  pertimbangan  hakim  terhadap  perkara  Tindak  Pidana  Pemerasan  Berkedok Penggrebekan  Pelaku  Seks  Komersial  (Putusan  Nomor  :  442/Pid.B/2021/Pn.Tjk). pelaku dijerat dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur :
a. “Barang  siapa”  maksudnya  adalah  kata  dari  tersebut  menunjukan  Subjek  hukum atau  orang  perorangan  dan  badan  hukum.  menurut  KBBI  arti  dari  barang  siapa adalah siapa saja, kata tersebut yang menjuru kepada Subjek hukum.
b. “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” maksudnya adalah mengambil  keuntungan  dalam  suatu  peristiwa  atau  kejadian  yang  terjadi  dengan sengaja.
c. “Secara melawan hukum” maksudnya adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.
d. “Memaksa  seseorang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan”  maksudnya adalah upaya untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.
e. “Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang  itu  atau  orang  lain”  maksudnya  adalah  korban  dalam  keadaan  terancam dipaksa  untuk  memberikan  barang  berharga  baik  kepunyaan  sendiri  ataupun kepunyaan orang lain.
f. “Atau  supaya  membuat  hutang  maupun  menghapus  piutan”  maksudnya  adalah korban dipaksa untuk membuat hutang atau menghapus hutan terhadap pelaku.
g. “Diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” maksudnya  adalah  sanksi  pidana  yang  diberikan  terhadap  pelaku  maksimal sembilan tahun ketika pelaku terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana pemerasan merupakan perbuatan yang melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan  dan  dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam dengan pidana. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan
kepada  teori  dan  hasil  penelitian  yang  saling  berkaitan  sehingga  didapatkan  hasil penelitian  yang  maksimal  dan  seimbang  dalam  tataran  teori  dan  praktek.  Salah  satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak  hukum  melalui  putusannya  dapat  menjadi  tolak  ukur  tercapainya  suatu kepastian  hukum.  Penanganan  kasus-kasus  pemerasan  berkedok  penggrebekan seharusnya  tidak  ada  hambatan  serius,  namun  di  sejauh  ini  hambatan  yang  dialami oleh penegak hukum khususnya kepolisian ditemukan banyak hambatan yang terjadi, baik hambatan dari luar bahkan maupun dalam jajaran Polda Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

## Buku
Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana .  Citra  Aditya  Bhakti, Bandung, 1996
Asshiddiqie,  Jimmly, Konstitusi  Dan  Konstitusionalisme  Indonesia .  Konstiusi  Press, Jakarta, 2005
Chazawi,  Adami  Dan  Ardi  Ferdian. Tindak  Pidana  Informasi  &  Transaksi  Elektronik . Media Nusa Kreatif, Malang, 2015
I.S, Susanto. Kriminologi . Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
Ilyas,  Amir. Asas-Asas  Hukum  Pidana .  Rangkang  Education  Dan  Pukap-Indonesia, Yogjakarta, 2012
Irsan,  Koesparmono. Hukum  Pidana .  Universitas  Bhayangkara  Jakarta  Raya,  Jakarta, 2005
Lamintang, P.A.F. Hukum Penitensier Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta, 1984
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta, 2009
Prakoso, Abintoro. Kriminologi Dan Hukum Pidana . Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
Simandjuntak, B. Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial. Tarsito, Bandung, 1981

## Jurnal
Adistie, Novelia dan Jarkasi Anwar. “ Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang  Dilakukan  Secara  Berulang  Kali  Terhadap  Perpindahan  Hak  Tanggungan Milik Debitur ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir ,  1, 1, (2021)
Djanggih,  Hardianto  dan  Yusuf  Saefudin. “ Pertimbangan  Hakim  Pada  Putusan Praperadilan:  Studi  Putusan  Nomor:  09/Pid.  Pra/2016/Pn.  Lwk  Tentang
Penghentian  Penyidikan  Tindak  Pidana  Politik  Uang ”, Jurnal  Penelitian  Hukum De Jure ,  17, 3, (2017)
Mawey, Andre G. “ Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum ”, Lex Crimen , 5, 2, (2016)
Pradana, Yanuar, Et Al. “ Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 40/B/2020/Pt. Tun. Sby Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Cacat Hukum Administrasi ”, Novum: Jurnal Hukum , (2022)
Purnama,  Rizal. “ Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Pemerasan  Dengan Ancaman Kekerasan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung ” , Phd Thesis. Uin Sunan Gunung Djati Bandung, (2020)
Sujatmoko,  Andrey. “ Pengadilan  Campuran  ("Hybrid  Tribunal")  Sebagai  Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasiona ” . Teras Law Review,  3, 5, (2019)

## Internet
Azyumardi Azra,  “Agama  Dan  Otentisitas  Islam”,  Republika,  25  Oktober  2002: Http://Www.Republika.Co.Id/Kolomactail.Asp?Id=101205dikat Id:16. (Diakses Tanggal 23 Juni 2003)
Https://Paralegal.Id/Pengertian/Ancaman-Kekerasan/  Diakses  Tangal  24  Agustus 2021
Https://Paralegal.Id/Pengertian/Kekerasan/Diakses Tanggal 24 Agustus 2021
Https://Www.Doktorhukum.Com/Pengertian-Hukum-Acara-Pidana/  Diakses  Tanggal 25 Agusuts 2021
Https://Www.Kennywiston.Com/Unsur-Sengaja-Dan-Tidak-Sengaja-Dalam-Hukum Pidana/>,  Kenny  Wist on.  2020.  “Unsur  Sengaja  Dan  Tidak  Sengaja  Dalam Hukum Pidana”, Diakses Pada Tanggal 22 September 2021 Pukul 13.17 Wib.