## PERAN LEMBAGA CATATAN SIPIL TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN *

## Laurensius Arliman S
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Jalan Gang Mesjid Baiturahman No. 40, Lubuk Lintah, Padang e-mail: laurensiusarliman@gmail.com

## Abstract
The legal aspect of civil registration is to obtain as much legal certainty as possible about personal events. Civil registration institutions are government institutions, the state administrative agency  in  charge,  serves  to  record  all  family  events  and  has  the  right,  the  authority  to  issue provisions  in  the  field  of  population  and  citizenship.  As  a  result  of  recording  and  publishing  the provision, it has a legal connection with one's civil status or individual law. With the enactment of Law  1  of  1974  concerning  Marriage  and  PP  9  of  1975  as  implementing  regulations,  the  public needs for Civil Registry Institutions are increasingly important. Research on this scientific work was a type of normative legal research. Civil records had carried out the tasks carried out by the state well, namely by serving each party who will report the mixed marriages carried out by the parties as well  as  possible,  which  is  a  problem  is  the  lack  of  public  awareness  of  the  importance  of  the reporting. The implementation of mixed marriages can be carried out if the parties have fulfilled all the  requirements  determined  by  the  law  as  contained  in  Article  60  Paragraph  (1)  of  Law  1  Year 1974. Whereas the Record Institution was only tasked to record the mixed marriage events. Every legal act carried out by any particular person has an impact or effect both for himself and for the other party. No exception in mixed marriages is the legal consequences that arise, both for mixed marriages and for children born from the mixed marriages.
Keywords: Civil Registry Institution; Mixed Marriage; Marriage Law.

## Abstrak
Aspek  hukum  dari  catatan  sipil  adalah  untuk  memperoleh  suatu  kepastian  hukum  yang sebesar-besarnya  tentang  peristiwa-peristiwa  pribadi.  Lembaga  catatan  sipil  adalah  lembaga pemerintahan,  lembaga  administrasi  negara  yang  bertugas,  berfungsi  mencatat  segala  peristiwa keluarga  dan  berhak,  berwenang  menerbitkan  ketetapan  dalam  bidang  kependudukan  dan kewarganegaraan.  Akibat  dari  pencatatan  dan  penerbitan  ketetapan  tersebut,  mempunyai  kaitan hukum  dengan  status  keperdataan  seseorang  atau  hukum  perorangan.  Dengan  berlakunya  UU  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  PP  9  Tahun  1975  sebagai  peraturan  pelaksananya,  maka kebutuhan  masyarakat  akan  Lembaga  Catatan  Sipil  semakin  penting.  Penelitian  karya  ilmiah  ini, berjenis  penelitian  hukum  normatif.  Catatan  sipil  telah  melakukan  tugas  yang  diembankan  oleh negara  dengan  baik, yaitu dengan  cara  melayani  setiap  pihak  yang  akan  melaporkan  perkawinan campuran yang dilakukan oleh para pihak dengan sebaik-baiknya, yang jadi permasalahan adalah kurang  kesadaran  masyarakat  akan  arti  pentingnya  pelaporan  tersebut.  Pelaksanaan  perkawinan campuran dapat dilakukan apabila para pihak telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh  undang-undang  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  60  Ayat  (1)  UU  1  Tahun  1974. Sedangkan  Lembaga  Catatan  hanya  bertugas  untuk  mencatatkan  peristiwa  perkawinan  campuran tersebut.  Setiap  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  setiap  orang  tertentu  saja  mempunyai dampak  atau  akibat  baik  itu  bagi  dirinya  ataupun  bagi  pihak  lainnya.  Tidak  terkecuali  dalam perkawinan  campuran  ada  akibat  hukum  yang  ditimbulkannya,  baik  itu  bagi  pihak-pihak  pelaku perkawinan campuran maupun bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut.
Kata Kunci: Lembaga Catatan Sipil; Perkawinan Campuran; Undang-Undang Perkawinan.
* Naskah diterima: 27 Maret 2018, direvisi: 19 Maret 2019, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v4i2.40

## PENDAHULUAN
Menurut  kodratnya  manusia  selalu hidup bersama dan individu memiliki jiwa yang menyadari kebutuhan manusia untuk hidup  bermasyarakat  dilandasi  karena didorong  oleh  kekuatan  biologis  yang merupakan  naluri  manusiawi,  seperti keinginan  untuk  memiliki  keturunan. Memiliki keturunan adalah keinginan dari setiap manusia dimana disitu mereka bisa menemukan  kebahagiaan.  Dan  satu- satunya cara yang bisa dilakukan manusia untuk  bisa  memiliki  keturunan  adalah dengan membentuk keluarga yang bahagia  dan  dirahmati  oleh  Allah  SWT, dan  hal  tersebut  dilakukan  melalui perkawinan.  Perikatan  perkawinan  sangat penting  dalam  pergaulan  masyarakat, bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan keturunan mereka yang merupakan sendi utama dari pembentukan negara dan bangsa (Laurensius Arliman S, 2015).  Perkawinan  telah  membentuk suatu  kesatuan  masyarakat  terkecil  yang disebut  keluarga  atau  rumah  tangga. Sebaliknya  rusak  dan  kacaunya  suatu keluarga ini akan menimbulkan kekacauan  dalam  tatanan  masyarakat sendiri.  Mengingat  peranan  yang  dimiliki oleh  hidup  bersama  itu  sangat  penting bagi  teguh  dan  sejahteranya  masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah  yang  mengatur  hidup bersama  ini.  Dan  dari  peraturan  inilah timbul  suatu  pengertian  dari  perkawinan yaitu  hidup  bersama  dari  seseorang  laki- laki san seorang perempuan yang memenuhi  syarat-syarat  yang  termasuk dalam peraturan tersebut    (Rahmat  Fauzi, 2018).  Tata  tertib  dan  kaidah-kaidah
inilah  yang  berlaku  di  Indonesia  dalam bentuk  hukum  perkawinan  atau  istilah lainnya  yang  sama  yang  telah  berlaku sejak dahulu sampai sekarang.
Tata  tertib  dan  kaidah-kaidah  inilah yang  dirumuskan  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  (UU  1  tahun  1974)  dengan peraturan berdasarkan Peraturan
Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  (PP  7 Tahun  1975).  Dengan  adanya  peraturan ini  maka  secara  yuridis  formal  telah berlaku  suatu  hukum  nasional  yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia.  UU  1  tahun  1974  merupakan unifikasi dalam  bidang administrasi hukum  perkawinan  (Yunita,  2008).  Hal ini  berarti  semua  mengenai  perkawinan diharapkan  dapat  diatasi  dengan  adanya peraturan  ini  maka  secara  yuridis  formal telah  berlaku  suatu  hukum  nasional  yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia.  UU  1  tahun  1974  merupakan unifikasi dalam  bidang administrasi hukum perkawinan. Hal  ini berarti semua masalah
mengenai perkawinan
diharapkan dapat diatasi dengan menggunakan peraturan hukum
perkawinan ini. Adapun pengertian perkawinan  menurut  UU  1  tahun  1974 sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Bab  1 Pasal  1  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir bathin  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Perkawinan  merupakan  sesuatu  yang sakral  (Fauzi,  2018),  dan  diharapkan  dari
perkawinan tersebut tercipta suatu keluarga  yang  sakinah,  mawaddah  dan warahmah  seperti  yang  terdapat  di  dalam pengertian  perkawinan  tersebut.  Hal  ini tidak  jauh  berbeda  dengan  tujuan  dari perkawinan  yang  terdapat  dalam  Al Qur’an  sendiri.  Masyarakat  Indonesia merupakan  masyarakat  yang  heterogen dalam segala aspeknya, baik dalam aspek agama  maupun  adat  istiadat  (Salim  HS, 2002).  Tidak  berbeda  dengan  wilayah lainnya  di  Indonesia,  Sumatera  Barat memiliki keanekaragaman penduduk baik itu  dikarenakan  menetapnya  orang  asing, orang-orang  keturunan  (cina,  arab,  india) ataupun  orang  dari  daerah  lain  yang datang  karena  suatu  tugas,  mencari penghidupan maupun untuk belajar.
Hal-hal semacam ini membuka kemungkinan bagi orang untuk
mengikatkan diri dalam suatu ikatan yang disebabkan karena pergaulan hidup sehari-hari  antara  penduduk  asli  dengan para  pendatang  (Jasmir,  2018). Adanya mobilitas  perpindahan  penduduk  dari suatu tempat  ke tempat lainnya ini sering menyebabkan terjadinya perkawinan
diantara  penduduk  asli  dengan  pendatang tadi.  Bertitik  tolak  dari  kondisi  ini  maka hukum  perkawinan  mengambil  posisi yang sangat penting. Untuk pelaksanaannya diperlukan suatu
perangkat hukum yang dapat memberikan kepastian  hukum  apabila  terjadi  suatu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal  yang  mempunyai  akibat  yang  luas  di dalam  hubungan  hukum  suami  istri. Dengan  perkawinan  timbul  suatu  ikatan yang  berisi  tentang  hak  dan  kewajiban.
Suatu  hal  yang  sangat  penting  adalah bahwa  dengan  perkawinan  itu  si  istri seketika tidak dapat bertindak sendiri.
Pada  saat  sekarang  ini  sudah  banyak terjadi  perkawinan  yang  tidak  hanya terjadi  antara  sesama  warga  negara Indonesia  dengan  orang  warga  negara yang berasal dari negara lain. Hal ini pada mulanya  banyak  terjadi  pada  kalangan selebritis  di  Indonesia,  tapi  sekarang  ini masyarakat  yang  berasal  dari  golongan masyarakat biasa juga ada yang melakukannya,  dan  hal  tersebut  menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat  atau  pihak  yang  melakukan perkawinan  semacam  itu  (Damayanti, 2015). Perkawinan yang dilakukan dengan  warga  negara  asing  inilah  yang dinamakan perkawinan campuran. Mengenai  perkawinan  campuran  ini  di atur dalam UU 1 tahun 1974 sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  57,  perkawinan campuran  adalah  perkawinan  antara  dua orang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak berkewarganegaraan  asing  dan  salah  satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
Kemajuan  teknologi  dan  dengan berkembangnya  secara  cepat  kebudayaan dari  luar  sekarang  ini  menyebabkan terjadinya perubahan pandangan masyarakat  terhadap  suatu  hal  termasuk di  dalamnya  mengenai  penerapan  hukum dalam  hal  ini  juga  termasuk  lapangan hukum  perkawinan  campuran.  Karena telah banyaknya terjadi perkawinan campuran  di  Indonesia  dimana  tidak hanya  terjadi  di  kota-kota  besar  tapi  juga
daerah  lain  di  belahan  bumi  nusantara.
Maka  berdasarkan  hal  tersebut  di  atas penulis  tertarik  untuk  meneliti  beberapa permasalahan, yaitu (1) Bagaimana
perjalanan  perkawinan  campuran  di Indonesia?  (2)  Bagaimana  fungsi  dan peranan Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  dalam  penerbitan  akta perkawinan?  (3)  Apa  saja  akibat  hukum yang ditimbulkan dari perkawinan campuran  ini?  Tujuan  penulisan  ini adalah  untuk:  mengetahui  perjalanan perkawinan campuran di Indonesia, untuk mengetahui  fungsi  dan  peranan  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  dalam penerbitan  akta  perkawinan  dan  untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan campuran di Indonesia. Sehingga memberikan masukan di dalam problematikan perkawinan campur di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  karya  ilmiah  ini,  berjenis penelitian hukum normatif ( yuridis normatif) ,  yaitu penelitian yang bertujuan
untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika  hukum,  sinkronisasi  hukum, sejarah  hukum  dan  perbandingan  hukum, penelitian  ini  difokuskan  untuk  mengkaji dan meneliti materi hukum peran lembaga catatan sipil terhadap perkawinan campuran  berdasarkan  undang-undang perkawinan.  Johnny  Ibrahim  menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan  masalah  terhadap legal  issue yang  diteliti  sangat  tergantung  kepada cara pendekatan (approach) yang digunakan (Sonata, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dinamika  Perkawinan  Campuran Di Indonesia
Manusia  dengan  jenis  laki-laki  dan jenis  perempuan  akan  menimbulkan  rasa saling  tertarik  satu  sama  lainnya  untuk hidup  bersama  merupakan  kodrat  alam (Sochmawardiah,  2013).  Hal  seperti  ini merupakan  salah  satu  faktor  pendorong, sehingga  dua  orang  yang  berlainan  jenis ini akan melakukan perkawinan. Perkawinan  merupakan  hal  yang  bersifat sakral dang sangat penting dalam masyarakat. Menurut Pasal 1 UU 1 Tahun 1974  menyatakan  “Perkawinan  adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Perkawinan yang bertujuan membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal  dapat  diartikan  bahwa  perkawinan itu  haruslah  berlangsung  seumur  hidup dan  tidak  boleh  diputuskan  begitu  saja. Dalam  praktek  dapat  dilihat  adanya bentuk perkawinan lain seperti perkawinan  campuran,  sebagaimana  yang disebutkan dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 UU 1 tahun 1974. Pasal 57 UU 1 tahun 1974 menyatakan pengertian perkawinan  campuran  adalah  perkawinan antara  dua  orang  yang  di  Indonesia tunduk  pada  hukum  yang  berlainan, karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan salah  satu  pihak  berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkwarganegaraan Indonesia (Tanuwidjaja, 2015).
Jadi konkritnya
perkawinan campuran  menurut  undang-undang  ini adalah:  1)  Seorang  pria  Warga  Negara Indonesia  kawin  dengan  seorang  wanita Warga  Negara  Asing;  dan  2)  Seorang wanita  Warga  Negara  Indonesia  kawin dengan  pria  Warga  Negara  Asing. Definisi  dari  Pasal  1  GHR  sangat  luas jangkauannya, tidak hanya membatasi arti perkawinan  campuran  pada  perkawinan- perkawinan antara warga negara Indonesia  atau  antar  penduduk  Indonesia dan  perkawinan  yang  dilangsungkan  di Indonesia,  asalkan  pihak-pihak  yang melangsungkan  perkawinan  di  Indonesia tunduk  pada  hukum  yang  berlainan
(Yohanis, 2018). Dengan adanya pembatasan pada perbedaan
kewarganegaraan  itu,  maka  perkawinan antara dua orang yang berlainan golongan (bumi  putra  dan  timur  asing)  atau berlainan  agama  (Islam  dan  Kristen)  tapi sama-sama  Indonesia,  tidak  termasuk perkawinan  campuran  menurut  Undang- Undang  Perkawinan  tapi  menurut  GHR adalah merupakan perkawinan campuran.
Secara teoritis  dalam Hukum Perdata Internasional  dikenal  dua  pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian  perkawinan  campuran,  yaitu:
1)  Pandangan  yang  beranggapan  bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan  yang  berlangsung  antara pihak-pihak  yang  berbeda  domisilinya, sehingga  terhadap  masing-masing  pihak berlaku  kaidah  hukum  intern  dari  dua sistem hukum yang berbeda; 2) Pandangan  yang  beranggapan  bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai
perkawinan  campuran  apabila  para  pihak berbeda kewarganegaraan atau nasionalitasnya.  Pandangan  yang  kedua ini  dianut  oleh  hukum  perkawinan nasional  Indonesia  seperti  yang  terdapat pada  Pasal  57  UU  1  tahun  1974.  Pasal lain yang menyangkut perkawinan campuran terdapat dalam Undang- Undang  Nomor  62  Tahun  1958  adalah Pasal  8  Ayat  (1),  yaitu  sejak  satu  tahun pernikahannya  dengan  Warga  Negara Asing,  maka  perempuan  Warga  Negara Indonesia  bisa  menyatakan  mengubah status kewarganegaraanya mengikuti suami  atau  tetap  menjadi  Warga  Negara Indonesia.
Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1975,  maka  pengertian dari  perkawinan  campuran  menjadi  lebih sempit  daripada  pengertian  yang  ada selama  ini,  baik  menurut  ilmu  hukum maupun  yuriprudensi  tentang  perkawinan campuran sebelum diundangkannya UU 1 tahun  1974  (Sri  Budi  Purwaningsih, 2014). Pelaksanaan perkawinan campuran ini  ada  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi oleh  para  pihak  terutama  bagi  pihak warga negara asing yang akan melangsungkan perkawinan dengan warga  negara  Indonesia.  Syarat-syarat tersebut  diperlukan  untuk  pelaksanaan pencatatan perkawinan. Syarat-syarat tersebut  diperlukan  untuk  pelaksanaan pencatatan perkawinan. Syarat-syarat tersebut  antara  lain:  1)  Akta  kelahiran atau akta kenal lahir; 2) Foto copy paspor, Surat  Bukti  Pendaftaran  Orang  Asing (SBPOA),  Surat  Tanda  Melapor  Diri (STMD),
Surat Keterangan
Kependudukan  (SKK)  dari  imigrasi;  3) Surat keterangan belum pernah kawin dari duta  atau  dari  kantor  catatan  sipil  negara asalnya dan yang telah menjadi penduduk Indonesia mendapat  surat  keterangan dari lurah;  4)  Kartu  Tanda  Penduduk  dan Kartu  Keluarga;  5)  Foto  Copy  pajak asing;  6)  Pas  Foto  ukuran  4x6  sebanyak dua  lembar;  7)  Saksi  dua  orang  yang memiliki  KTP;  8)  Akta  cerai  atau  akta kematian  bagi  janda;  dan  9)  Akta kelahiran anak bagi calon penganten yang telah mempunyai anak, karena sebelumnya kawin adat.
Menurut  ketentuan  UU  1  tahun  1974 jenis  dari  perkawinan  campuran  tersebut hanya  satu  macam  yaitu  perkawinan antara  warga  negara  Indonesia  dengan orang  bukan  warga  negara  Indonesia. Dalam praktek yang sebenarnya perkawinan  campuran  itu  juga  terjadi antara  orang  yang  berbeda  agama,  tetapi undang-undang  ini  tidak  mengaturnya, sehingga  hal  ini  menimbulkan  silang pendapat antara para ahli tentang perkawinan campuran (Handayani, 2014). Staatblads 1898  No  158  mengenai  jenis- jenis  perkawinan  campuran  dapat  kita bedakan  atas  beberapa  macam  yang secara  garis  besarnya  dinyatakan  dalam Pasal 1 GHR, yaitu bahwa yang dimaksud perkawinan  campuran  adalah  perkawinan antara  orang-orang  yang  di  Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan.  Jadi  setiap  perkawinan  yang dilaksanakan  oleh  orang  yang  menganut sistem  hukum  yang  berbeda  termasuk perkawinan  campuran  menurut  undang- undang ini.
Adapun jenis-jenis perkawinan campuran  menurut  S.  1989  Nomor  158 adalah  sebagai  berikut:  1)  Perkawinan Campuran  Antar  Tempat  ( interlocal ). Menurut  ketentuan  Pasal  1  GHR  bahwa yang  dinamakan  perkawinan  campuran adalah  antara  orang-orang  yang  ada  di Indonesia  tunduk  hukum-hukum  yang berlainan. Dalam hal ini perkawinan antar tempat  termasuk  kedalam  pengertian campuran  menurut  pasal  ini.  Perkawinan campuran  jenis  ini  dapat  kita  contohkan pada  perkawinan  seorang  pria  Batak  dan seorang  wanita  Minangkabau.  Atau  lebih tepat  dapat  dikatakan sebagai  perkawinan beda suku atau adat  (Yuni,  2010). Dalam pelaksanaan  perkawinan  ini  dahulunya tidak dilarang dalam adat, tetapi dianggap sebagai  suatu  kebiasaan;  2)  Perkawinan Campuran  Antar  Agama  ( Interreligius ). Sampai  sekarang  ini  ada  pendapat  yang mengemukakan bahwa terdapat kekosongan  hukum  dalam  UU  1  tahun 1974,  hal  ini  disebabkan  karena  sampai sekarang perkawinan antara agama masih belum memenuhi titik temu. Ini dikarenakan  perkawinan  beda  keyakinan (agam) tidak bisa dilakukan di  Indonesia, bahkan  dalam  islam  sendiri  terdapat  dua pendapat  antara  membolehkan  dan  tidak membolehkan  dilakukannya  perkawinan campuran  antar  agama;  3)  Perkawinan Campuran  Antar  Golongan  ( Intergentiel ). Perkawinan antar golongan adalah perkawinan  yang  dilaksanakan  antara laki-laki  bukan  eropa  dengan  wanita eropa.  Pada  masyarakat  colonial  Hindia Belanda  dulunya  masyarakat  dibagi  atas tiga  golongan,  yang  hidupnya  agak terpisah satu sama lainnya (Yuni, 2010).
2. Fungsi Dan Peranan Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Dalam Penerbitan Akta

## Perkawinan
Akta  catatan  sipil  merupakan  suatu hal  yang  sangat  penting  dan  perlu  karena dengan  akta  catatan  sipil  orang  dapat dengan  mudah  memperoleh  kapasitas akan  kejadian-kejadian  seperti  kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan  anak,  pengesahan  anak  dan pergantian  nama.  Hal  ini  sesuai  dengan tujuan  dari  lembaga  catatan  sipil  itu sendiri yaitu suatu lembaga yang memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya,  selengkap-lengkapnya serta  sejelas-jelasnya  akan  kejadian  atau peristiwa  atau  kejadian  sendiri  maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai  bukti  atau  kepastian  hukum tentang  peristiwa  atau  kejadian  tersebut. Catatan  sipil  mengandung  arti  suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara  daftar-daftar  atau  catatan- catatan  guna  pembuktian  status  atau peristiwa-peristiwa  penting  bagi  warga negara,  atau  dapat  pula  dikatakan  bahwa lembaga  catatan  sipil  adalah  suatu lembaga  atau  badan  pemerintah  yang ditugaskan  mencatat  dalam  suatu  daftar tertentu peristiwa-peristiwa yang mempunyai  arti  penting  bagi  status keperdataan  seperti  kelahiran,  kematian, perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak,  perceraian  dengan  maskut  untuk dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya  atau  telah  terjadinya  peristiwa- peristiwa tersebut.
Semua  akta  yang  dikeluarkan  oleh lembaga  catatan  sipil  adalah  akta  otentik yang  mengandung  kebenaran  murni, mempunyai kekuatan hukum dan kepastian  hukum.  tidak  dapat  dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau keputusannya dan tidak dapat di ralat atau dibatalkan  ataupun  diperbaharui  atas  izin Pengadilan  Negeri  serta  mengikat  semua pihak  (Putri,  2018).  Dengan  demikian akta  catatan  sipil  tersebut  merupakan  hal yang  sangat  menentukan  akan  kebenaran dari suatu permasalahan apabila diperkarakan.  Dan  dalam  lingkungan internasional  pun,  akta  catatan  sipil mendapat pengakuan yang sah.
Kelahiran UU 1 tahun 1974 dan PP 7 Tahun  1975  maka  berdampak  langsung dan mempengaruhi lembaga  catatan sipil. Akibatnya lembaga catatan sipil mengalami  perkembangan  yang  sangat pesat  dalam  mencatat  perkawinan  di Indonesia.  Hal  ini  terlihat  dari  Pasal  2 Ayat  (1)  dan  ayat  (2)  PP  7  Tahun  1975 yang  menentukan  bahwa  pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama  Islam  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatatan.
Perkawinan dari mereka yang melangsungkan  perkawinan  itu  selain agama  Islam  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatatan  Perkawinan  pada  Kantor Catatan  Sipil  sebagaimana  dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Adapun kegiatan  dari  akta-akta  yang  dibuat  di catatan  sipil  yang  dapat  kita  rasakan
manfaatnya  adalah  sebagai  berikut  (S, 2016):  1).  Akta  catatan  sipil  merupakan alat  bukti  yang  paling  kuat  dalam menentukan kedudukan hukum
seseorang;  2)  Merupakan  akta  otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna didepan hakim atau pengadilan;  3)  Memberikan  kepastian hukum  yang  sebesar-besarnya  tentang kejadian-kejadian  mengenai  kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak;  4) Dari  segi  praktisnya  akta-akta  kelahiran pada  khususnya  dari  catatan  sipil  dapat dipergunakan  untuk  tanda  bukti  yang otentik dalam pengurusan paspor kewarganegaraan, Kartu Tanda Penduduk,  keperluan  sekolah,  bekerja menentukan status waris dan lain sebagainya.
Mengenai fungsi dari lembaga catatan  sipil  itu  sendiri  seperti  yang terdapat dalam Keputusan Presiden No 12 Tahun 1983, kantor catatan sipil mempunyai  fungsi  menyelenggarakan:  1) Pencatatan  dan  penerbitan  kutipan  akta kelahiran;  2)  Pencatatan  dan  penerbitan kutipan  akta  perkawinan;  3)  Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian; 4) Pencatatan  dan  penerbitan  kutipan  akta pengakuan anak dan pengesahan anak;  5) Pencatatan  dan  penerbitan  kutipan  akta kematian; 6) Penyimpanan
dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta
pengangkatan  dan  akta  pengesahan  anak serta  akta  kematian;  dan  7)  Penyediaan bahan dalam rangka perumusan
kebijaksanaan di bidang kewarganegaraan dan kependudukan.
Mengingat  arti  penting  dari  akta catatan  sipil  ini  bagi  pemerintah  dan warga  masyarakat  sendiri,  maka  terdapat ketentuan-ketentuan pidana yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  catatan sipil, seperti yang terdapat dalam Pasal 61 Ayat  (2)  dan  Ayat  (3)  UU  1  tahun  1974. Ayat  (2)  berbunyi  “barang  siapa melangsungkan  perkawinan  campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan  yang  disebut  dalam  Pasal  60 Ayat  (4)  undang-undang  ini  dihukum dengan hukuman kurungan selama- lamanya 1 (satu) bulan” dan ayat (3) yang berbunyi  “pegawai  pencatat  perkawinan yang  mencatat  perkawinan  sedangkan  ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan  pengganti  keterangan  tidak ada,  dihukum  dengan  hukuman  kurang selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  dan dihukum jabatan”.
Adapun  ketentuan-ketentuan  pidana lain  yang  berhubungan  dengan  catatan sipil  antara  lain:  1)  Pasal  45  ayat  (1)  dan ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975;  2)  Pasal  436  ayat  (1)  dan ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP);  3)  Pasal  529  KUHP;  4) Pasal  555  sampai  dengan  Pasal  559 KUHP.  Dari  hal-hal  yang  disebutkan  di atas  dapatlah  kita  pahami  bahwa  catatan sipil  mempunyai  peran penting dalam hal penerbitan  akta-akta  yang  dalam  kajian kali  ini  adalah  akta  perkawinan.  Akta  ini nantinya akan dijadikan sebagai data-data
konkrit  yang  bisa  dipakai  dalam  hal pendataan  kependudukan.  Selain  untuk kepentingan  dari  pemerintah  catatan  sipil juga  dijadikan  bukti  tertulis  dan  otentik bagi  setiap  warga  masyarakat  tentang peristiwa yang terjadi pada dirinya.

## 3. Akibat  Hukum  Yang  Ditimbulkan Dari Perkawinan Campuran
Sebelum  membahas  akibat  hukum yang  timbul  dari  perkawinan  campuran ini  ada  baiknya  diketahui  terlebih  dahulu asas-asas  utama  yang  berkembang  dalam Hukum  Perdata  Internasional  tentang hukum  yang  digunakan  dalam  mengatur validitas  material  dari  suatu  perkawinan campuran,  yaitu  (Situngkir,  2018):  1) Asas lex loci celebrationis yang bermakna bahwa  validitas  material  dari  suatu perkawinan  campuran  harus  ditetapkan berdasarkan  kaidah  hukum  dari  tempat dimana  perkawinan  itu  diresmikan  atau dilangsungkan;  2)  Asas  yang menyatakan bahwa validitas material suatu
perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak  menjadi  warga  negara  sebelum perkawinan  dilangsungkan;  3)  Asas  yang menyatakan  bahwa  validitas  material perkawinan  harus  ditentukan  berdasarkan dari  sistem  hukum  dari  masing-masing pihak  berdomisili  sebelum  perkawinan dilangsungkan; dan 4) Asas yang menyatakan  bahwa  validitas  perkawinan harus  ditentukan  berdasarkan  sistem hukum  dari  tempat  dilangsungkannya perkawinan  ( locus  celebrationis ),  tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para
pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.
Adapun  permasalahan  atau  akibat hukum  yang  timbul  dari  perkawinan campuran  ini  dapat  dibagi  atas  dua permasalahan, yaitu:
a) Akibat  Hukum  Terhadap  Pihak- Pihak Yang Melakukan

## Perkawinan Campuran
Undang-undang Kewarganegaraan, secara tidak  langsung telah menempatkan perempuan  Indonesia  sebagai  pihak  yang harus dirugikan dengan kehilangan kewarganegaraanya  serta  kehilangan  hak atas  pemberian  kewarganegaraan  pada keturunannya.  Bagi-bagi  yang  berlainan kewarganegaraan yang melaksanakan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan  dari  suami  atau  istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraanya  menurut  cara-cara yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia. Seorang perempuan Warga Negara
Indonesia  yang  kawin  dengan  laki-laki
Warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan  Indonesia-nya,  apabila dalam waktu satu tahun setelah perkawinannya  berlangsung,  menyatakan keterangan  untuk  itu,  kecuali  apabila  ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik  Indonesia  itu  ia  menjadi  tanpa kewarganegaraan (Sartini, 2016).
Sejak  satu  tahun  pernikahannya dengan  Warga  Negara  Asing,  maka perempuan  Indonesia  bisa  menyatakan mengubah status kewarganegaraanya mengikuti  suami  atau  tetap  menjadi
Warga Negara Indonesia. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan kewarganegaraan  antara  suami  dan  istri. Jika  pasangan  kawin  campur  tersebut tinggal  di  negara  suami  atau  istri,  maka ada  akibat  yang  timbul  dari  perbedaan kewarganegaraan tersebut, yaitu (Ibarhim, Nurbaeti, 2012): 1) Hambatan imigrasi; 2) Status istri yang rentan sebagai imigran di negara  suami;  3)  Dalam  masa  apikasi sebagai permanen  resident perempuan rentan  terhadap  kekerasan  domestik  dan sistem  hukum  yang  tidak  memihak;  4) Jika  tinggal  di  negara  istri,  istri  tidak dapat  mensponsori  suami;  5)  Apabila karena  satu  hal  suami  dideprtasi,  anak secara  otomatis  akan  ikut  terdeportasi pula.
Hal ini menjadi dilema bagi perempuan Indonesia, apakah ikut
suaminya  atau  tetap  tinggal  di  tanah  air.
Bagi perempuan Indonesia yang tinggal di negara suami, perbedaan kewarganegaraan  dengan  suami  atau dengan  anaknya  memaksa  mereka  untuk mengubah kewarganegaraan agar memperoleh perlindungan hukum. Apabila terjadi perpisahan karena
perceraian  atau  kematian,  maka  ia  bisa tinggal  bersama  anaknya.  Memang  bagi sebagian  orang  bangga  bisa  memperoleh kewarganegaraan  asing,  tapi  ada  suatu ungkapan  atau  pameo  yang  menyatakan bahwa  semakin  dekat  ia  pada  keputusan untuk mengubah kewarganegaraanya semakin  cinta  ia  pada  paspor-nya.  Perlu kita  ketahui  bahwa  kewarganegaraanya bukan  sekedar  paspor,  tetapi  menyangkut hak  sipil,  ekonomi,  politik,  sosial  dan
kultural  di  tanah  air  yang  ia  jaga.  Selain itu  mengubah  status  kewarganegaraan menjadi  sama  dengan  suami  bukannya tetap  beresiko  karena  di  negara  tertentu kehilangan  kewarganegaraan  pada  suami akan  berpengaruh  pula  kepada  istri  yang menyebabkan  statusnya  menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan.
Berbagai  perlindungan  hukum  yang seyogyanya  diberikan  kepada  ibu  Warga Negara  Indonesia  telah  dicoba  dirancang seperti  seperti  dalam  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2016  Perubahan  Kedua Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak (Farid,
2015). Dalam hal ini putusnya perkawinan  akibat  perceraian  di  atur adanya kemungkinan bagi  negara melalui pengadilan  negeri  atas  permohonan  ibu Warga Negara Indonesia untuk mengganti kewarganegaraan  anak  menjadi  Warga Negara  Indonesia  atau  usulan  adanya perjanjian pra-nikah yang  mengatur tentang  kewarganegaraan  anak  dalam Undang-Undang Kewarganegaraan.
Namun pada kenyataannya pengaturan itu hanya  sebagai  pemanis  dan  sangat implementatif (Kustini, 2013) .
Persoalan  lain  yang  muncul  adalah mengenai  terjadinya  kekerasan  terhadap perempuan.  Perempuan  Warga  Negara Asing  yang  menikah  dengan  laki-laki Warga  Negara  Indonesia  akan  sangat tergantung  kepada  suaminya  karena keberadaanya  berdasarkan  sponsor  dari suami. Begitu juga bila perempuan Warga Negara  Indonesia  menikah  dan  tinggal  di negara asal suami menjadi rentan terhadap  kekerasan  dari  suami  sebab
hukum  Indonesia  tidak  membolehkan kewarganegaraan  ganda  sehingga  hukum di  negara  suami  tidak  dapat  melindungi istri  yang  Warga  Negara  Indonesia. Sedangkan  aturan  yang  ada  di  dalam Undang-Undang Kewarganegaraan adalah bila  perempuan  Warga  Negara  Asing menikah  dengan  laki-laki  Warga  Negara Indonesia, maka setahun setelah pernikahan  dapat  mengajukan  menjadi Warga  Negara  Indonesia  asal  melepas Warga  Negara  Asing-nya  (Martinelli, 2016).
Sebagaimana kita ketahui hak perempuan Warga Negara Indonesia telah diakui  secara  konstitusional  melalui Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1984 tentang  Ratifikasi  Konvensi  tentang Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  (Komnas  Perempuan,  2010). Dari  hal  diatas  dapatlah  kita  pahami bahwa  sudah  saatnya  perempuan  Warga Negara  Indonesia  menjadi  warga  negara kelas satu dalam sistem hukum Indonesia,
itupun jika negara hendak
menyempurnakan  hukum  Indonesia  dan memajukan Hak Asasi Manusia.
b) Akibat  Hukum  Terhadap  Anak Yang  Lahir  Dari  Perkawinan Campuran
Kehadiran anak dalam suatu
perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang dinanti dari setiap pasangan, karena salah satu tujuan dilakukan perkawinan tersebut adalah untuk melanjutkan atau mendapatkan keturunan. Dalam perkawinan campuran
anak juga
merupakan  pihak  yang  secara  tidak langsung  mendapatkan  masalah,  terlebih mengenai  status  kewarganegaraan  dari  si anak. Di dunia ini dikenal dua sistem atau asas  penentuan  kewarganegaraan,  yaitu ius sanguinis (berdasarkan keturunan) dan ius  soli (berdasarkan  tempat  kelahiran). Peraturan  kewarganegaraan Indonesia mengikuti  garis  keturunan  ayah  seperti yang  dinyatakan  bahwa  secara  otomatis anak  yang  lahir  dari  perkawinan  antara perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin  dengan  Warga  Negara  Asing  akan mengikuti  ayahnya.  Kecuali  di  negara ayah tidak dapat memberi kewarganegaraan  kepada  anak  yang  lahir dari  perkawinan  campuran  itu,  sehingga mengakibatkan  anak  itu  menjadi  tidak mempunyai  kewarganegaraan.  Dalam  hal ini  si  ibu  dapat  mengajukan  permohonan melalui  pengadilan  agar  anak  tersebut memperoleh  kewarganegaraan  mengikuti ibunya.
Apabila  terjadi  putusnya  perkawinan akibat  perceraian  tidak  mengakibatkan putusnya  hak  asuh  kedua  orang  tua terhadap  anak,  artinya  implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak harus  melibatkan  izin  dari  ayah  yang
Warga  Negara  Asing  dan  negara  asing dimana  si  anak  menjadi  warga  negaranya untuk menyetujui pelepasan
kewarganegaraan anak. Secara procedural hal ini berbelit-belit serta memakan biaya dan waktu. Selama ini perbedaan kewarganegaraan  antara  ibu  dan  anak dalam perkawinan campuran telah melahirkan berbagai kesulitan bagi perempuan  Warga  Negara  Indonesia.
Dimana  ia  harus  mengurus  izin  tinggal anaknya  dengan  visa  kunjungan  sosial atau budaya, maka biaya yang keluar dari proses  itu  adalah  biaya  permohonan  visa, perjalanan  ke  luar  Indonesia  untuk mengambil visa, menunggu proses selama dua  hari  kerja,  melaporkan  kedatangan, perpanjangan visa setiap bulan, pelaporan orang asing, setelah enam bulan mengajukan permohonan izin tinggal baru dan  perjalanan  ke  luar  Indonesia  selama tiga hari.
Jika  keberadaan  anak  Warga  Negara Asing tidak dilaporkan karena ketidaktahuan  atau  karena  tidak  mampu, maka  pilihannya  adalah  membayar  denda overstay, anak  didepotasi,  atau  dalam Undang-Undang  Keimigrasian  dikenai pidana  dengan  tuduhan  menyembunyikan orang  secara illegal (Darda  Pasmatuti, 2017).  Bagi  perempuan  Warga  Negara Indonesia  yang  tinggal  di  negara  suami, perbedaan  kewarganegaraan  mereka  agar memperoleh perlindungan hukum.
Apabila  terjadi  perpisahan  baik  karena perceraian  atau  kematian  maka  ia  tetap bisa  tinggal  bersama  anaknya.  Dalam Undang-Undang  Kewarganegaraan  anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa memperoleh  kewarganegaraan  dari  ayah atau  ibunya  yang  ditetapkan  melalui perjanjian  pranikah.  Perjanjian  pranikah tentu  saja  memerlukan  syarat-syarat tertentu, syarat-syarat ini potensial menimbulkan  masalah  baru,  yaitu  timbul biaya notaris dan masalah akses informasi serta  layanan  hukum  untuk  membuat perjanjian  pranikah  bagi  perempuan  yang tinggal  di  pelosok  atau  perempuan  yang
berpendidikan rendah. Selain itu, menutup kemungkinan bagi perempuan yang sudah terlanjur  menikah  dengan  Warga  Negara Asing  yang  ingin  menjadikan  anaknya Warga Negara Indonesia.

## SIMPULAN
Aspek  hukum  dari  catatan  sipil adalah untuk memperoleh suatu kepastian hukum  yang  sebesar-besarnya  tentang peristiwa-peristiwa pribadi. Lembaga catatan sipil adalah lembaga
pemerintahan, lembaga administrasi negara  yang bertugas, berfungsi  mencatat segala  peristiwa  keluarga  dan  berhak, berwenang  menerbitkan  ketetapan  dalam bidang kependudukan dan kewarganegaraan.  Akibat  dari  pencatatan dan penerbitan ketetapan tersebut, mempunyai  kaitan  hukum  dengan  status keperdataan seseorang atau hukum perorangan.  Dengan  berlakunya  UU  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP 9 Tahun 1975 sebagai peraturan
pelaksananya, maka kebutuhan masyarakat  akan  Lembaga  Catatan  Sipil semakin  penting.  Catatan  sipil  telah melakukan  tugas  yang  diembankan  oleh negara  dengan  baik,  yaitu  dengan  cara melayani setiap pihak yang akan melaporkan  perkawinan  campuran  yang dilakukan oleh para pihak dengan sebaik- baiknya,  yang  jadi  permasalahan  adalah kurang  kesadaran  masyarakat  akan  arti pentingnya pelaporan tersebut.
Pelaksanaan  perkawinan  campuran dapat  dilakukan  apabila  para  pihak  telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal
60 Ayat (1) UU 1 Tahun 1974. Sedangkan Lembaga  Catatan  hanya  bertugas  untuk mencatatkan peristiwa perkawinan campuran  tersebut.  Setiap  perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  setiap  orang tertentu  saja  mempunyai  dampak  atau akibat  baik  itu  bagi  dirinya  ataupun  bagi pihak  lainnya.  Tidak  terkecuali  dalam perkawinan  campuran  ada  akibat  hukum yang ditimbulkannya, baik itu bagi pihak- pihak pelaku perkawinan campuran maupun  bagi  anak  yang  lahir  dari perkawinan campuran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Damayanti,  R.  (2015). Kajian  Akademis Rencana Program 30 Tahun Menghadirkan  Manusia  Indonesia Baru (Peluang Pengkondisian Perkawinan Antar Etnis, Ras, Bangsa  dan  Agama  Di  Indonesia) . Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. Darda Pasmatuti. (2017). Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi  No  46/PUU-VIII/2010 Mengenai  Status  Anak. Jurnal Cendikian Hukum , 3 (1).
Farid,  M.  (2015).  Interpretasi  Hakim Tentang Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan  MK  46/PUU-VIII/2010 Tentang  Pengakuan  UU  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  (Studi  di Pengadilan  Agama  Purwekerto).
Jurnal Idea Hukum , 1 (2).
Fauzi,  R.  (2018).  Perkawinan  Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan  Dan  Status  Anak Menurut Undang-Undang Di
Indonesia. Soumatera  Law  Review , 1 (1).
Handayani,  R.  (2014).  Perkawinan  Beda Agama  Dipandang  Dari  Hukum Islam. Parental , 1 (3).
HS, S. (2002). Pengantar Hukum Perdata
Tertulis (BW) . Jakarta: Sinar Grafika.
Ibarhim,  Nurbaeti,  Y.  (2012).  Tinjauan Yuridis Hak Anak Dari Perkawinan Siri  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No  46/PUU-VIII/2010. Jurnal Legalitas , 3 (2).
Jasmir.  (2018).  Pengembalian  Status Hukum  Tanah  Ulayat  Atas  Hak
Guna Usaha. Soumatera Law
Review , 1 (1).
Kustini.  (2013). Menelusuri  Makna  Di Balik  Fenomena  Perkawinan  Di Bawah  Umur  Dan  Perkawinan
Tidak Tercatat . Jakarta:
Kementerian  Agama  RI  Badan Litabang  Dan  Diklat  puslitbang Kehidupan Keagamaan.
Laurensius  Arliman  S,  F.  D.  (2015).
Dispensasi  Perkawinan  Bagi  Anak Dibawah  Umur  Di  Pengadilan Agama  Padang  Sidempuan. Jurnal Al-Adalah, 12 (4).
Martinelli,  I. (2016). Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan
Mahkamah  Konstitusi  No  46/PUU- VIII/2010. Jurnal  De  Lega  Lata , Jurnal De (1), 2.
Putri, R. P. (2018). Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian  Dalam  Perkara  Pidana  Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi. Soumatera Law Review , 1 (1).
Rahmat  Fauzi,  F.  (2018).  Efektifitas
Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa  Perceraian  (Study  Di Pengadilan  Agama  Bukittinggi  Dan Pengadilan  Agama  Payakumbuh
Tahun  2015-2017). Soumatera  Law Review , 1 (2).
S,  L.  A.  (2016). Lembaga-Lembaga Negara  Independen  (Di  Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945) . Yogyakarta: Deepublish.
Sartini,  A.  B.  A.  dan  S.  (2016).
Kriminalisasi  Nikah  Siri  Dalam Persepktif Nikah Siri Dalam Perspektif  Hukum  Pidana. Jurnal Legalitas , 8 (1).
Situngkir,  D.  A.  (2918).  Asas  Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. Soumatera Law Review , 1 (1).
Sochmawardiah, R. A. (2013). Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi  Rasial  Di  Indonesia Pada  Era  Reformasi .  Universitas Indonesia.
Sonata,  D.  L.  (2014).  Metode  Penelitian Hukum  Normatif  Dan  Empiris:
Karakteristik  Khas  Dari  Metode Meneliti  Hukum. Fiat  Justisia
JJurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 15–35.
Sri Budi Purwaningsih.
(2014).
Perlindungan  Hukum  Kedudukan
Anak  Luar  Kawin  Pasca  Putusan
Mahkamah  Konstitusi  No  46/PUU- VIII/2010. Rechtsidee , 1 (1).
Tanuwidjaja, T. H. (2015). Politik Hukum Putusan  Pengadilan  Agama  Yang Menyimpangi  Pasal  105  (a)  KHI Tentang  Hak  Asuh  Anak  Yang Belum  Mumayyiz  Dalam  Kasus Perceraian  Marshanda  dan  Ben Kasyafani. Refleksi Hukum , 9 (1).
Yohanis. (2018). Perkawinan Poligami Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang (Mekanisime Pemberian  Izin,  Dasar  Hukum, Syarat-Syarat Poligami Dan Pelaksanaanya). Soumatera  Law
Review , 1 (1).
Yuni,  L.  A.  (2010).  Kompatibilitas  KHI
Dengan Konvensi Perempuan.
Mimbar Hukum , 22 (2).
Yunita,  T.  L.  (2008). Peranan  Komisi Perlimdungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Perlindungan Hak  Asuh  Anak  Akibat  Perceraian .
Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatulah.