Volume 5 Issue 1, March 2021: pp. 74-84. Copyright © 2021 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Diskresi Presiden dalam Pengaturan Keterbukaan Informasi Perpajakan

## Government Discretion in Regulation of Tax Information Disclosure
Ahmad Munir 1 , Tatiek Sri Djatmiati 2 , Rr. Herini Siti Aisyah 3
1. Universitas Islam Darul’Ulum, Universitas Airlangga, Indonesia. E -mail: ahmadmunir@unisda.ac.id
2. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: djatmiatitatieksri@gmail.com
3. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: herini@fh.unair.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Discretion; President; Openness; Taxation The  renewal  of  taxation  regulations  is  carried  out  by  implementing  tax information disclosure regulations in the form of a Perppu legal product. The stipulation of the Perppu is a discretion made by the President. Judging from the stipulation of the Taxation Information Disclosure Perppu, is it included in  the  urgent  urgency?  For  this  reason,  research  is  needed  to  find  the President's philosophical discretion in regulating tax information disclosure. The  normative  research  method  used  in  the  writing  of  this  study.  The approach used is the Legislative Law approach to analyze the discretionary arrangements made by the government on the disclosure of tax information and  the  conceptual  approach.  to  find  the  basis  of  the  rules  regarding  tax collection  and  amnesty  in  the  use  of  discretion  by  the  government  for disclosure of tax information. The discretion exercised by the President in the disclosure of tax information must be limited to the general principles of good governance, namely the principle of prohibiting the misuse of authority and the  principle  of  public  interest,  so  that  the  philosophical  basis  of  this regulation can be implicated in realizing the goals of the Indonesian state.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Diskresi; Presiden; Keterbukaan; Perpajakan Pembaharuan  pengaturan  perpajakan  dilakukan  dengan  pemberlakuan pengaturan  keterbukaan  informasi  perpajakan  dengan  bentuk  produk hukum  Perppu.  Penetapan  Perppu  tersebut  merupakan  diskresi  yang dilakukan  oleh  Presiden.  Menilik  dari  penetapan  Perppu  Keterbukaan Informasi  Perpajakan,  apakah  termasuk  dalam  hal  kegentingan  memaksa. Untuk  itu  perlu  adanya  penelitian  untuk  menemukan  filosofis  diskresi Presiden  dalam  pengaturan  keterbukaan  informasi  perpajakan.  Metode penelitian  normatif  digunakan  dalam  penulisan  penelitian  ini.  Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis pengaturan  mengenai  diskresi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap keterbukaan  informasi  perpajakan  dan  pendekatan  konseptual  untuk menemukan dasar aturan mengenai pungutan pajak maupun pengampunan dalam  penggunaan  diskresi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atas keterbukaan  informasi  perpajakan.  Diskresi  yang  dilakukan  oleh  Presiden dalam  keterbukaan  informasi  perpajakan  harus dibatasi  dengan  asas-asas
umum  pemerintahan  yang  baik  yakni  asas  larangan  penyalahgunaan kewenangan  dan  asas  kepentingan  umum,  sehingga  landasan  filosofis pengaturan tersebut dapat diimplikasikan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia.

## 1. Pendahuluan
Negara  dengan  tingkat  perekonomian  maju  mempunyai  pandangan  bahwa  sumber penerimaan  pajak  sangat  penting  bagi  negara.  Penerimaan  pajak  dapat  menyediakan pendapatan  yang  sangat  besar  bagi  negara. 1 Untuk  itu  pentingnya  pemungutan  pajak merupakan  upaya  yang  ditempuh  oleh  pemerintah  supaya  mendapatkan  sumber penerimaan  guna  melaksanakan  tugas  pemerintahan  yang  membutuhkan  biaya  tidak sedikit.  Penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  yang  dilaksanakan  demi  kepentingan masyarakat, sehingga tepat kiranya masyarakat dapat dibebani pembiayaan. Pembebanan biaya kepada masyarakat dilakukan secara langsung melalui pajak atau pungutan lainnya yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2
Rangkaian kebijakan pembaharuan pengaturan perpajakan dilakukan guna memperbesar penerimaan  dari  pajak.  Hal  tersebut  dilakukan  pemerintah  melalui  pengaturan pengampunan  pajak.  Pengampunan  pajak  dianggap  mampu  mengatasi  pertumbuhan ekonomi yang melambat. Hal tersebut diselaraskan dengan tergabung Indonesia dalam komitmen untuk mencapai suatu ambang batas pembiayaan untuk pembangunan dalam millennium  development  goals serta  komitmen  terhadap  reformasi  pajak  dalam  Doha Declaration  tentang  Financing  for  Development. 3 Bagi  negara  Indonesia  yang  baru dikukuhkan sebagai negara maju oleh pemerintah Amerika Serikat dengan menerbitkan Federal Register Vol. 82, No. 27 pada 10 Februari yang di dalamnya memuat pengumuman dari  United  States  Trade  Representatives  (USTR). 4 Perihal  tersebut  berdampak  bagi pemerintah  dalam  sebagai  negara  maju,  bahwa  pengaturan  intensif  pajak  tidak  serta merta dapat diterapkan. Untuk itu tugas yang tidak mudah bagi pemerintah karena belum optimalnya penerimaan pajak akibat rendahnya kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.
Pengaturan  pengampunan  pajak  pada  tahun  2016  diberikan  payung  hukum  yang  jelas dalam  bentuk  Undang-Undang  yakni  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2016  tentang Pengampunan  Pajak.  UU  Pengampunan  Pajak  bermula  dari  kasus Panama  Papers yang berisi informasi tertulis atas nama orang-orang Indonesia yang memiliki perusahaan di luar negeri dalam melakukan transaksi bisnis dan transaksi keuangan sehingga dianggap perlu adanya pengaturan keterbukaan informasi perpajakan.
1 Jimly  Asshiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi (Jakarta:  Buana  Ilmu Populer, 2007), 881.
2 M. Hadi, Administrasi Keuangan Republik Indonesia (Jakarta: Gaya Baru, 1981), 3.
3 United  Nation, Doha  Declaration  on  Financing  for  Development,  Outcome  Document  of  the  Follow  up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the  Monterrey Consensus (Qatar: United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2009), 17.
4 Ely Damayanti, Rahayu Dwi Larasati, dan Kharis Fadlullah Hana, “Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Pengumuman Indonesia Sebagai Negara Maju,” Jurnal Ekonomi dan Manajemen 1, no. 2 (2020): 2.
Rangkaian  kebijakan  pembaharuan  sistem  perpajakan  tersebut  membuat  Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas dan fungsi yang sangat besar yang sebelumnya merupakan wewenang  Menteri  Keuangan.  Beralihnya  kewenangan  tersebut  membuat  informasi keuangan  menjadi  mudah  didapatkan,  akan  tetapi  jaminan  kerahasiaan  seseorang menjadi tidak mutlak. Padahal diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hu kum” selanjutnya Pasal 28G (1) UUD NRI 1945  menyatakan  “setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pelaksanaan hak asasi merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara. 5 Hal yang harus digaris bawahi dalam hal ini bahwa pengaturan keterbukaan informasi tidak boleh melanggar hak asasi.
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Akses Informasi Keuangan  Untuk  Kepentingan  Perpajakan  Menjadi  Undang-Undang,  yakni  berlaku Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Untuk Selanjutnya disingkat Perppu  Nomor  1  Tahun  2017).  Berlakunya  Perppu  tersebut  merupakan  diskresi  yang dilakukan  oleh  Presiden.  Urgensi  berlakunya  Perppu  tersebut  apakah  termasuk  dalam aspek  “kegentingan  yang  memaksa”  dalam  Pasal  22  ayat  (1)  UUD  NRI  1945,  yang menyatakan  bahwa  “Dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti  Undang-Undang ”.  Penetapan Perppu oleh Presiden juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  perundang- undangan  Bertitik  tolak  dari  ‘kegentingan  yang memaksa’  sebagai  dasar  terbitnya  Perppu  tersebut. 6 Timbul  suatu  pertanyaan    apakah perekonomian Indonesia sudah demikian krisis serta dikualifikasikan berada pada situasi kegentingan  yang  memaksa  atau  kekuasaan  darurat  sehingga  pemerintah  melakukan kekuasaan diskresi? Selain itu apakah diskresi yang dilakukan oleh Presiden tidak keluar dari batasan diskresi? Untuk Itu perlu dilakukan penelitian untuk menemukan filosofis diskresi pemerintah dalam pengaturan keterbukaan informasi perpajakan.

## 2. Metode
Metode  penelitian  normatif  digunakan  dalam  penulisan  penelitian  ini.  Dengan  maksud agar  dapat  memecahkan  masalah  yang  bersifat  praktis,  sehingga  mampu  memberikan warna  yang  beda  dengan  penelitian  lainnya. 7 Pendekatan  yang  digunakan  yakni
5 Herini Siti Aisyah et al., “Legal protection of citizens: The alcoholic beverages in licensing, taxation, and supervision in indonesia,” Journal of Drug and Alcohol Research 9 (2020): 1.
6 Edy Prabowo, “Membuka Rahasia Bank Sebagai Tindak Pidana dan Implikasinya Terhadap Berlakunya PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan,” Lex Crimen VII, no. 1 (2018): 16.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  perundang-undangan merupakan dasar pemerintah untuk melaksanakan tindakan dan membuat Keputusan. 8 Pendekatan  perundang-undangan  dipandang  perlu  untuk  menganalisis  pengaturan mengenai  diskresi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  keterbukaan  informasi perpajakan. Selain itu, pendekatan konseptual berguna untuk menemukan dasar aturan mengenai  pungutan  pajak  maupun  pengampunan  dalam  penggunaan  diskresi  yang dilakukan oleh pemerintah atas keterbukaan informasi perpajakan.

## 3. Pengaturan Keterbukaan Informasi Perpajakan sebagai Diskresi Presiden
Kondisi  bangsa  mengharuskan  percepatan  bertindak  dengan  melakukan  diskresi  guna untuk  pembangunan. 9 Diskresi  memberikan  konsekuensi  dalam  bidang  perundang- undangan,  bahwa  terdapat  penyerahan  kekuasaan  legislatif  kepada  pemerintah  atau eksekutif untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari lembaga legislatif dalam keadaan tertentu. 10 Sebagai instrumen yang mengatur  pelayanan  publik (Public  Service) ,  penggunaan  diskresi  oleh  pemerintah adakalanya  dapat  merugikan  kepentingan  warga  negara. 11 Untuk  itu  perlu  ada  kajian mengenai diskresi terlebih dahulu.
Secara etimologis, terminologi diskresi (discretion) memiliki akar kata discernere (Latin). Kata ini dalam bahasa Inggris memiliki padanan dengan kata discernment dan judgment . 12 Dalam  bahasa  Jerman  ( freies  ermessen) serta  dalam  bahasa  Prancis  ( pouvoir disretionnaire) yakni  kewenangan  pemerintah  dengan  diberikan  kebebasan  bertindak dalam  menghadapi  situasi  yang  konkret. 13 Dalam  pengertian  demikian,  terminologi diskresi secara konseptual sesungguhnya tidak mengandung makna yang negatif seperti banyak  tanggapan  atau  reaksi  yang  muncul.  Pengertian  tersebut  mirip  dengan  makna leksikalnya  dalam Black’s  Law  Dictionary yang  mengartikan  diskresi  sebagai:  “ 1.  Wise conduct  and  management;  cautious  discernment;  prudence.  2.  Individual  judgment;  the power of free decision-making ”. 14
Terminologi  diskresi  dalam  perspektif  lain  yang  lebih  positif  yakni “An  exercise  of discretion is subject to reversal only if the discretion is abused” . 15 Sesuai pengertian tersebut
8 Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang,” Yuridika 5, no. 1 (1997): 3 – 5.
9 Murtir Jeddawi, “Diskresi (Freies Ermessen) : Perangkat Hukum Penunjang Pembangunan,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa 2, no. 2 (2017): 6.
10 I  Gusti  Ayu  Apsari  Hadi, “Pertanggungjawaban  Pejabat  Pemerintahan  Dalam  Tindakan  Diskresi  Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan,” Kertha Patrika 39, no. 1 (2017): 37.
11 Adam Setiawan  dan  Nehru  Asyikin,  “Tanggung  Jawab  Jabatan  Dan  Tanggung  Jawab  Pribadi  Dalam Penggunaan  Diskresi  Sebagai  Instrumen  Pelayanan  Publik (Public  Service) ,” Mimbar  Hukum 32,  no.  1 (2020): 75.
12 George  P.  Fletcher,  “Some  Unwise  Reflections  About  Discretion,” Law  and  Contemporary  Problems 47 (1984): 270.
13 Kuntjoro Purbopranoto, Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia (Bandung: Binacipta, 1981),37.
14 Bryan A. Garner, Black‘s Law Dictionary , Ninth Edit. (USA: WEST A Thomson Reuters Business, 2009),
534.
15 Fletcher, “Some Unwise Reflections About Discretion.” , 272.
maka diskresi merupakan legal concept berkaitan dengan kekuasaan pemerintah yang sah di mana badan atau pejabat pemerintah yang menjalankannya berhak untuk memperoleh perlindungan  hukum.  Pelaksanaan  diskresi  baru  berkonotasi  negatif  apabila  terjadi penyalahgunaan  atas  tindakan  diskresi  tersebut  dalam  hal  ini  timbullah  permasalahan yang seharusnya.
Terminologi  diskresi  merupakan  kebalikan  situasi  tindakan  normal  yang  menuntut supaya  tindakan  badan/pejabat  pemerintah  berlandaskan  peraturan (rule-based) atau mengikuti  peraturan  ( rule  following )  dalam  kerangka  negara  hukum (the  rule  of  law). Menurut  Maurice  Rosenberg,  dalam  situasi  demikian  terminologi  diskresi  berarti: “a decision maker has a wide range of choice as to what he decides, free from the constraints which characteristically attach whenever legal rules enter the decision process” . 16 Pendapat tersebut diperkuat oleh Kenneth Culp Davis yang menjelaskan prakondisi bagi dimilikinya kekuasaan diskresi oleh badan/pejabat pemerintah sebagai berikut: “An administrat or has discretion whenever the effective limits on his power leave him free to make a choice among possible  courses  of  action  or  inaction” . 17 Lebih  lanjut  Davis  menjelaskan  ruang  lingkup diskresi adalah: “Discretion is not limited to what is authorised but includes all that is within the effective limits‘ on the officer‘s power” . 18
Diskresi pada dasarnya merupakan kecenderungan untuk melakukan pengecualian dari keharusan  bertindak  sesuai  aturan  umum (general  rule) dari  peraturan  perundang- undangan . Karakter  dalam pengecualian tersebut berhubungan erat dengan kebebasan yang disertai dengan ruang lingkup luas secara kewenangan pemerintah. Lebih jauh lagi ada  pandangan  yang  menyatakan  bahwa  kebebasan  bertindak  residual  dimiliki  oleh pemerintah  secara  melekat  tanpa  adanya  pemberian  kekuasaan  oleh  Undang-Undang sekalipun. Paradigma tersebut memperbolehkan pemerintah untuk melakukan tindakan apa pun dengan batasan tidak melanggar hukum dan hak-hak individu. Perihal tersebut juga  dapat  disamakan  dengan  kebebasan  individu  untuk  melakukan  perbuatan  hukum sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  aturan  hukum.  Dalam  hal  ini  pemerintah  sama kedudukannya  dengan  individu.  Untuk  itu  dapat  diartikan  pembatasan  kebebasan dibatasi  oleh  Undang-Undang  dan  putusan  pengadilan.  Paradigma  tersebut  dinyatakan oleh B.V. Harris sebagai the third source authority for government action . 19
Pasal  1  ayat  (9)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa diskresi merupakan solusi atas persoalan konkret yang dihadapi pemerintah ketika adanya stagnasi pemerintahan perihal peraturan perundang- undangan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas melalui keputusan dan tindakan oleh pemerintah. Diskresi merupakan kebebasan dalam bertindak maupun pengambilan keputusan  oleh  pejabat  pemerintah  dengan  dasar  pendapatnya  sendiri  seperti  halnya
16 George C. Christie, “An Essay on Dsicretion,” Duke Law Journal, no. 5 (1986): 747 – 748.
17 Kenneth Culp Davis, Administrative Law: Cases-Text-Problems (St. Paul-Minnesota: West Publishing Co., 1977), 443.
18 Ibid.
19 Matthew  Mortimer,  “Is  Positive  Authorisation  in  Law  Necessary  for  Lawful  Public  Body  Action?” (University of Otago, 2012), 8.
diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UUAP dengan batasan Pasal 23 UUAP yakni adanya pilihan untuk  melakukan  tindakan  atau  keputusan  karena  tidak  diaturnya,  tidak  lengkap  atau tidak jelas dengan maksud untuk kepentingan yang lebih luas. 20 Tindakan kewenangan pemerintah  harus  dipahami  sebagai  pilihan  dalam  melaksanakan  suatu  tindakan  yang dapat  menyimpang  dari  ketentuan  hukum.  Tindakan  ini  dalam  rangka  memenuhi kepentingan umum. 21
Esensi  kewenangan  pemerintah  dapat  dipandang  dari  sebuah  pengertian  suatu pemerintah yang sah dapat mengambil suatu tindakan dimana tindakan tersebut belum mempunyai  dasar  hukum  atau  asas  legalitas. 22 Secara  tindakan,  fungsi  pemerintah tersebut tentunya menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada demi suatu permasalahan  umum  dengan  tujuan  tidak  terjadi  kerugian  atau  dampak  negatif  atas semua kepentingan masyarakat maupun negara. Tinjauan diskresi menurut Yopie Morya Immanuel  adalah  kebebasan  bertindak  pejabat  administrasi  negara  merupakan perbuatan hukum administrasi negara. Batasan atau parameter diskresi dapat dilakukan apabila  sesuai  dengan  hierarki  peraturan  perundang-undangan,  tidak  digunakan sewenang-wenang,  tetap  dalam  ruang  lingkup  peraturan  dasarnya,  digunakan  dalam keadaan memaksa/mendesak demi kesejahteraan/kepentingan umum, dan berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disingkat AUPB). 23
Pandangan  lain  oleh  Bega  Ragawino  bahwa  adanya  suatu  kepastian  hukum  dalam menentukan  adanya  inisiatif  suatu  pemerintah  adalah  memastikan  dalam  tindakan tersebut adanya suatu prinsip legalitas hukum. 24 Tentunya pelaksanaan tersebut terdapat suatu akibat yang secara makna mengarah pada suatu kepastian hukum, dengan demikian, tindakan  kebebasan  pemerintah  tersebut  sangat  dimungkinkan  oleh  hukum  dan memenuhi unsur dari kewenangan pemerintah atau ermessen .
Diskresi  dengan  kekuasaan  darurat  pada  intinya  saling  berimpitan.  Diskresi  dengan kekuasaan  darurat  secara  situasional  adalah  sama-sama  bukan  merupakan  kekuasaan rutin. Situasi darurat negara merupakan pertimbangan untuk lahirnya kekuasaan darurat, dan jenis kekuasaan ini mengandung elemen diskresi. Akan tetapi, tidak semua kekuasaan diskresi dan pelaksanaannya bersumber dari situasi darurat. Perlu adanya batasan dan penempatan  terhadap  kesesuaian  aturan  hukum  sebagai  dasar  penyelenggaraan pemerintahan. 25 Oleh  karena  itu,  meskipun  secara  hakiki  ada  kesamaan,  Philipus  M. Hadjon  membedakan  kedua  terminologi  tersebut  berdasarkan  kerangka  hukumnya: kekuasaan  darurat  terjadi  pada  batasan  Hukum  Tata  Negara,  sementara  kekuasaan
20 Lutfil  Ansori, “Diskresi  Dan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan,” Yuridis 1, no. 2 (2015): 138 – 141.
21 Tatiek Sri Djatmiati, Perizinan Sebagai Insturmen Yuridis Dalam Pelayanan Publik (Surabaya, 2014), 1.
22 Oheo K. Haris, “Maladministrasi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Yang Berimplikasi Tindak Pidana” (Universitas Airlangga, 2015), 66.
23 Yopie  Morya  Immanuel, Diskresi  Pejabat  Publik  Dan  Tindak  Pidana  Korupsi (Bandung:  Penerbit  Keni Media, 2012), 227.
24 Bega Ragawino, Hukum Administrasi Negara (Universitas Padjadjaran Bandung, 2006), 42.
25 Oheo  K.  Haris,  “Good  Governance  (Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik)  Dalam  Pemberian  Izin  Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan,” Yuridika 30, no. 1 (2015): 62.
diskresi terjadi pada batasan Hukum Administrasi. 26 Dari perspektif Hukum Tata Negara Indonesia,  pembenaran  bagi  pembedaan  di  atas  adalah  kekuasaan  darurat  merupakan ranah kekuasaan Presiden sebagai kepala negara diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945. 27 Hal  yang  perlu  analisis  adalah  sejauh  mana  ketepatan  dalam  konsepsi  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan.  Penetapan  situasi  darurat  memang  adalah  tindakan  Presiden sebagai  kepala  negara.  Penafsiran  kegentingan  memaksa  merupakan  subjektivitas Presiden sebagai kepala negara. Jimly Asshiddiqie juga menyatakan kedudukan Perppu sebagai aturan subjektif bahwa Pasal 22 UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden  menilai  keadaan  negara  atau  hal  ihwal  yang  terkait  dengan  negara  yang menyebabkan  suatu  Undang-Undang  tidak  dapat  dibentuk  segera  yang  menyebabkan kebutuhan pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak. 28 Tetapi dalam tindakan lanjutnya, apakah tindakan-tindakan yang diambil dalam rangka situasi darurat tepat ditautkan atau diasosiasikan sebagai tindakan kepala negara, bukan tindakan pemerintahan?
Perbedaan  takaran  kekuasaan  diskresi  menjadi  dua  golongan  yakni  diskresi  kuat  dan diskresi lemah. Terhadap situasi darurat yang tetap berlangsung merupakan kekuasaan pemerintahan, akan tetapi tindakan pemerintahan yang dilakukan tidak dapat disamakan dengan tindakan pemerintah dalam situasi normal. Diskresi kuat apabila terjadi semakin lemahnya kekuasaan terhadap situasi darurat. Dalam hal ini kebebasan bertindak yang dimiliki  pemerintah  sangat  luas  antara  lain  dapat  mengecualikan  pelaksanaan kewajibannya di bidang HAM. Sementara dalam diskresi lemah tidak selalu berujung pada pengecualian  tindakan  HAM. 29 Perbedaan ratione  materiae atau subject  matter atas tindakan diskresi yang dilakukan menjadi tolak ukur perbedaan mengenai diskresi kuat dan  diskresi  lemah.  Contohnya  pada  lapangan national  security dan foreign  relations , manakala terjadi tindakan diskresi, maka hal itu adalah jenis diskresi kuat. 30
Kewenangan pemerintah muncul karena adanya tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai. Tujuan bernegara dari paham negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan kesejahteraan  rakyat  serta  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Tidak  dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia-pun merupakan bentuk negara kesejahteraan modern yang tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam paragraf keempat dari  pembukaan  UUD  NRI  1945  tersebut  tergambarkan  secara  tegas  tujuan  bernegara yang  hendak  dicapai.  Dalam  rangka  mencapai  tujuan  bernegara  tersebut  maka pemerintah  berkewajiban  memperhatikan  dan  memaksimalkan  upaya  mewujudkan tujuan negara.
26 Amir  Syamsuddin,  Nurhasyim  Ilyas,  dan  Yosef B.  Badeoda, Putusan  Perkara  Akbar  Tandjung  (Analisis Yuridis Para Ahli Hukum) (Jakarta - Indonesia: Pustaka Sinar Harapan, 2004), 70 – 71.
27 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 206.
28 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Depok: Rajawali Pers, 2010), 209.
29 Krisna  Darumurti,  “Terminologi  Dan  Asas  Hukum  Kekuasaan  Diskresi  Pemerintah”  (Universitas Airlangga, 2015), 49.
30 Harold Hongju Koh, “Setting the World Right,” Yale Law Journal 115 (2006): 2350 – 2379.
Pelaksanaan suatu kewenangan pemerintah adalah merupakan suatu wujud kreatif dan alternatif  dari  suatu  pencapaian  tujuan  dalam  rangka  menciptakan  suatu  solusi pemaslahatan,  sehingga  tidak  terjadi  suatu  kerugian  bagi  masyarakat  dan  negara.  Jadi kewenangan  pemerintah  bertujuan  untuk  kesejahteraan  umum  yang  merupakan keputusan administrasi negara untuk tercapainya suatu tujuan atau sasaran dan berbeda dengan keputusan hakim yang bertujuan menyelesaikan suatu sengketa sesuai dengan aturan  hukum  yang  berlaku.  Pemberian  kewenangan  pemerintah  kepada  administrasi negara untuk kesejahteraan umum, tapi dalam kerangka negara hukum; dengan demikian, sesungguhnya kewenangan pemerintah itu seyogyanya sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan  masyarakat.  Nilai-nilai  tersebut  bertentangan  dengan  pelanggaran  dan melanggar  hukum.  Untuk  mengukur  nilai  tersebut,  dapat  dianalisis  melalui  parameter yakni asas dan peraturan perundang-undangan.
Perihal  “Kegentingan  memaksa”  pada  Perppu  Nomor  1  Tah un  2017  kondisi  keuangan Negara  Republik  Indonesia  dihadapkan  pada  suatu  “Kegentingan  memaksa?”  bahwa Pemerintahan  Presiden  Republik  Indonesia,  Ir.  Joko  Widodo  saat  ini  sangat  gencar melakukan berbagai kegiatan pembangunan, khususnya infrastruktur seperti jalan, jalan tol, rel kereta api, pelabuhan udara, pelabuhan laut, bendungan, waduk, dan lain-lainnya, sudah tentu banyak membutuhkan biaya. Bertolak belakang dari kegiatan pembangunan, kemampuan penerimaan negara dari perpajakan belum terpenuhi sesuai dengan target yang ditentukan. Uang yang berhasil dikumpulkan aparat pajak baru Rp. 685,6 triliun, atau 53.5%  dari  target  yang  dipatok  pada  APBNP  2017. 31 Meningkatnya  jumlah  utang negara/pemerintah tampak dalam upaya untuk menyerap berbagai instrumen keuangan berupa  pinjaman atau utang, baik melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Obligasi Negara, dan lain-lainnya yang ke semuanya itu ditujukan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan menimbang  dalam  Perppu  Nomor  1  Tahun  2017  bahwa  dalam  implementasi pembangunan  nasional  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  mempunyai  tujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan. Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 sebagai diskresi oleh Presiden dalam hal keterbukaan informasi perpajakan merupakan bagian dari upaya untuk menjadikan sumber penerimaan baru sekaligus mencegah penghindaran pajak oleh para wajib pajak. Untuk  itu  diskresi  yang  dilakukan  oleh  presiden  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  untuk mewujudkan tujuan negara dengan tetap memperhatikan batasan atau parameter AUPB. AUPB harus menjadi rambu dalam penggunaan diskresi agar tidak terjadi penyimpangan, khususnya asas larangan penyalahgunaan kewenangan dan asas kepentingan umum.
Filosofis pengaturan keterbukaan informasi perpajakan yakni memperbesar penerimaan negara  guna  kesejahteraan  dan  kemakmuran  seluruh  rakyat  dapat  dimaknai  tidak digunakan  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kepentingan  pemerintah,  sehingga pertimbangan  tersebut  tidak  termasuk  menyimpang  asas  larangan  penyalahgunaan
31 Edy Prabowo, “Membuka Rahasia Bank Sebagai Tindak Pidana dan Implikasinya Terhadap Berlakunya PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.”
kewenangan.  Selain  itu  batasan  asas  kepentingan  umum  dalam  UUAP  terdapat  unsur mendahulukan  kesejahteraan  umum  dan  kemanfaatan  umum  serta  tidak  dilakukan dengan  cara  diskriminatif.  Pengaturan  keterbukaan  informasi  perpajakan  harus menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat, tidak kepentingan sekelompok golongan atau lainnya. Dengan demikian ada kesamaan unsur asas kepentingan umum dengan filosofis pengaturan keterbukaan informasi perpajakan.

## 4. Kesimpulan
Pengaturan keterbukaan informasi perpajakan merupakan diskresi yang dilakukan oleh Presiden. Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 sebagai diskresi oleh Presiden dalam hal keterbukaan informasi perpajakan merupakan bagian dari  upaya untuk menjadikan sumber penerimaan baru sekaligus mencegah penghindaran pajak oleh para wajib pajak. Diskresi yang dilakukan oleh presiden dapat dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan  negara  dengan  tetap  memperhatikan  batasan  atau  parameter  asas-asas pemerintahan yang baik khususnya asas larangan penyalahgunaan kewenangan dan asas kepentingan umum.

## Ucapan Terima Kasih
Hasil  Penelitian  ini  dibiayai  oleh  Lembaga  Pengelola  Dana  Pendidikan  Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

## Daftar Pustaka
Adam Setiawan, dan Nehru Asyikin. “Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam  Penggunaan  Diskresi  sebagai  Instrumen  Pelayanan  Publik  (Public  Service).”
Mimbar Hukum 32, no. 1 (2020): 75.
Aisyah, Herini Siti, Ahmad Munir, Rizky Putra Zulkarnain, Tatiek Sri Djatmiati, Muhammad Mazhuri, dan Heru Irianto. “Legal protection of citizens: The alcoholic beverages in licensing,  taxation,  and  supervision  in  indonesia.” Journal  of  Drug  and  Alcohol Research 9 (2020): 1.
Ansori,  Lutfil.  “Diskresi  dan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan.” Yuridis 1, no. 2 (2015): 138 – 141.
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Darurat . Jakarta: Rajawali Press, 2007.
——— . Perihal Undang-Undang . Depok: Rajawali Pers, 2010.
——— . Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi . Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007.
Christie, George C. “An Essay on Dsicretion.” Duke Law Journal , no. 5 (1986): 747 – 748.
Damayanti,  Ely,  Rahayu  Dwi  Larasati,  dan  Kharis  Fadlullah  Hana.  “Reaksi  Pasar  Modal Indonesia Terhadap Pengumuman Indonesia Sebagai Negara Maju.” Jurnal Ekonomi dan Manajemen 1, no. 2 (2020): 2.
Darumurti,  Krisna.  “Konsep  Dan  Asas  Hukum  Kekuasaan  Diskresi  Pemerintah.”
Universitas Airlangga, 2015.
Davis, Kenneth Culp. Administrative Law: Cases-Text-Problems . St. Paul-Minnesota: West Publishing Co., 1977.
Djatmiati,  Tatiek  Sri. Perizinan  Sebagai  Insturmen  Yuridis  Dalam  Pelayanan  Publik . Surabaya, 2014.
Edy Pr abowo. “Membuka Rahasia Bank Sebagai Tindak Pidana dan Implikasinya Terhadap Berlakunya PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.” Lex Crimen VII, no. 1 (2018): 16.
Fletcher, George P. “Some Unwise Reflections About Discretion.” Law and Contemporary Problems 47 (1984): 270.
Garner,  Bryan  A. Black‘s  Law  Dictionary .  Ninth  Edit.  USA:  WEST  A  Thomson  Reuters Business, 2009.
Hadi,  I  Gusti  Ayu  Apsari.  “Pertanggungjawaban  Pejabat  Pemerintahan  Dalam  Tindakan Diskresi  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor30  Tahun  2014  Administrasi Pemerintahan.” Kertha PAtrika 39, no. 1 (2017): 37.
Hadi, M. Administrasi Keuangan Republik Indonesia . Jakarta: Gaya Baru, 1981.
Hadjon, Philipus M. “Tentang Wewenang.” Yuridika 5, no. 1 (1997): 3 – 5.
Haris,  Oheo  K.  “Maladministrasi  dalam  Pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan  yang Berimplikasi Tindak Pidana.” Universitas Airlangga, 2015.
Haris, Oheo K. “Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan.” Yuridika 20, no. 1 (2015).
Immanuel,  Yopie  Morya. Diskresi  Pejabat  Publik  Dan  Tindak  Pidana  Korupsi .  Bandung: Penerbit Keni Media, 2012.
Jeddawi,  Murtir.  “Diskresi  (Freies  Ermessen):  Perangkat  Hukum  Penunjang Pembangunan.” Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa 2, no. 2 (2017): 6.
Koh, Harold Hongju. “Setting the World Right.” Yale Law Journal 115 (2006): 2350 – 2379.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Mortimer, Matthew. “Is Positive Authorisation in Law Necessary for Lawful Public Body Action?” University of Otago, 2012.
Nation, United. Doha Declaration on Financing for Development, Outcome Document of the Follow  up  International  Conference  on  Financing  for  Development  to  Review  the Implementation  of  the  Monterrey  Consensus .  Qatar:  United  Nations  Department  of Economic and Social Affairs, 2009.
Purbopranoto,  Kuntjoro. Perkembangan  Hukum  Administrasi  Indonesia .  Bandung: Binacipta, 1981.
Ragawino, Bega. Hukum Administrasi Negara . Universitas Padjadjaran Bandung, 2006.
Syamsuddin,  Amir,  Nurhasyim  Ilyas,  dan  Yosef  B.  Badeoda. Putusan  Perkara  Akbar Tandjung  (Analisis  Yuridis  Para  Ahli  Hukum) .  Jakarta  -  Indonesia:  Pustaka  Sinar
Harapan, 2004.