UMP

## NERACA JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/neraca Volume 5 Nomor 2, Mei 2020 (53-70)

## PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KATINGAN
Administration And Management Responsibilities Report Expenditure The Treasurer Accountability On Regional Secretariat Of Katingan Regency

## Vivi Pancasari Kusumawardani
STIE YBPK Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

## ARTIKEL INFO
Diterima April 2020 Dipublikasi Mei 2020
*e-mail : pancasarivivi@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  yang  dilakukan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui Penatausahaan  dan  Penyusunan Laporan  Pertanggungjawaban  Bendahara  Pengeluaran  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Katingan Tahun 2018. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah  penelitian  terhadap fenomena  atau  populasi  tertentu  dengan  tujuan  untuk  menjelaskan  aspek- aspek  yang  relevan  dengan  fenomena  yang  diamati  sebagai  dasar  pembuatan  keputusan  untuk memecahkan  masalah-masalah  bisnis.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan cara  penelitian  lapangan,  yaitu  melalui  dokumentasi.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  data yang  bersifat  kualitatif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
Kata kunci: BKU, LRA.

## ABSTRACT
The  research conducted  aims  to  determine  the  Administration  and  Preparation  of  the  Treasury Accountability  Report  at  the  regional  Secretariat  of  Katingan  Regency  in  2018. The  research  used  in  this research is descriptive. Descriptive research is research on a particular phenomenon or population with the aim to  explain  aspects  that  are  relevant  to  the  phenomenon  observed  as  a  basis  for  making  decisions  to  solve business problems. Data collection techniques in this study were carried out by means of field research, namely through  documentation.  In  this  study,  researchers  used  qualitative  data.  The  data  source  in  this  study  is secondary  data.  The  results  showed  that  the  treasurer  of  expenditure  at  the  Katingan  Regency  Regional Secretariat  was  in  accordance  with  the  Minister of  Home  Affairs  Regulation  No.  55  year  2008  concerning Procedures for Administration and Preparation of Treasury Accountability Reports and than presentment .
Keywords: BKU, LRA.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggung jawaban, dan  pengawasan  keuangan  daerah,  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah. Pengelolaan  keuangan  daerah harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar pelaksanaannya  lebih  efisien  dan  sesuai  dengan kebutuhan  daerah.  Fungsi  perbendaharaan  daerah tidak  bisa  dipisahkan  dari  pengelolaan  keuangan daerah  dalam  rangka  pengelolaan  sumber  daya keuangan  pemerintah. Bendahara  Pengeluaran  wajib melakukan  penyelenggaraan  penatausahaan  dan pertanggungjawaban  terhadap  seluruh  penerimaan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Bendahara  pengeluaran  juga  memiliki  sistem  dan prosedur  dalam  rangka  penatausahaan  dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya. Diharapkan  Bendahara  mampu  melaksanakan  semua prinsip  yang  menjadi  sistem  serta  prosedur pengelolaan  keuangan  daerah  sehingga  proses penatausahaan  dan  pertanggungjawabannya  menjadi lancar, karena jika dari Bendahara Pengeluaran tidak melakukan  penerapan  sistem  dan  prosedur  secara benar, maka akan mempengaruhi fungsi yang lain.
Permasalahan  yang  muncul  adalah  apakah bendahara pengeluaran telah melaksanakan prosedur yang  ada  secara  benar  dan  tepat,  sehingga  laporan keuangan yang dihasilkan adalah valid dan tepat guna serta tepat waktu. Untuk mengetahui hal ini tentunya harus  dilakukan  suatu  penelitian  guna  mendapatkan informasi  yang  tepat  tentang  bagaimana  sistem  dan prosedur  tersebut  telah  diterapkan  secara  benar, secara  khusus  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Katingan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban  Bendahara  Pengeluaran    pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018.
Menurut  Dedi  Kusmayadi  (2009)  dalam jurnalnya mendefinisikan  Penatausahaan  Keuangan Daerah sebagai berikut :
1. Pengertian  dalam  arti  sempit  adalah  melakukan pencatatan  secara        tertib,  sistematis  dan kronologis  atas  penerimaan  dan  pengeluaran
daerah untuk satu tahun anggaran.
2. Pengertian dalam arti luas adalah pencatatan atas segenap  tindakan    pengurusan  administrasi  dan pengurusa
kebendaharawanan yang
mengakibatkan  bertambahnya  dan  berkurangnya kekayaan  daerah,  baik  berupa  barang  maupun uang  yang  termasuk  juga  pelaksanaan  tugas-tugas transitoris dalam rangka pelaksanaan APBD untuk satu tahun anggaran.
Berdasarkan definisi diatas  dapat  disimpulkan bahwa  penatausahaan  keuangan  daerah  adalah kegiatan  mengatur  bertambah  dan  berkurangnya kekayaan daerah dan pengalokasiannya.
Sistem  Penatausahaan  Keuangan  Daerah merupakan  kegiatan  yang  tidak  terpisahkan  dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, batik menurut Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005  maupun berdasarkan  Permendagri  No.  13  Tahun  2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Uraian  tentang,  penatausahaan  keuangan  daerah mencakup  bab-bab  sebagai  berikut:  (1)  asas  umum penatausahaan  keuangan  Daerah,  (2)  pelaksanaan penatausahaan  keuangan  daerah;  (3)  penatausahaan penerimaan, dan (4) penatausahaan pengeluaran.
Dalam  rangka  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  Negara,  Menteri/  Pemimpin  Lembaga/ Gubernur/ Bupati/Walikota selaku pengguna anggaran/pengguna  barang bertanggung  jawab atas pelaksanaan  kebijakan  yang  ditetapkan  dalam Peraturan  Daerah  tentang  APBD,  dari  segi  manfaat hasil (outcome). Sedangkan  SKPD bertanggung  jawab atas  pelaksanaan  kegiatan  yang  ditetapkan  dalam Peraturan  Daerah  tentang  APBD,  dari  segi  barang dan/atau jasa yang disediakan (output).
Dalam
pelaksanaan prosedur pertanggungjawaban yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  13 Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sesuai dengan  yang  diuraikan  oleh  Muindro  Renyowijoyo (2008)  dan  Ihyaul  Ulum  MD  (2004)  mengatakan bahwa  kepala  SKPD  harus bertanggung  jawab atas pelaksanaan  kegiatan  yang  ditetapkan  dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang diawali dengan penyusunan  Laporan  Pertanggungjawaban  berupa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Arus Kas (LAK).
Proses penyusunan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD  diawali  dengan  penyusunan Laporan  Keuangan  oleh  bagian  Keuangan.  Apabila laporan  keuangan  tersebut  telah  disetujui  oleh Kepala  Dinas,  kemudian  laporan  keuangan  tersebut dilaporkan  kepada  Bendahara  Umum  Daerah, kemudian  BUD  menyusun  Laporan  Realisasi  APBD dengan cars menggabungkan seluruh laporan realisasi APBD  semua  SKPD  wilayahnya dan  disampaikan kepada  sekretaris  daerah  selaku  koordinator pengelolaan keuangan daerah.
Mengacu pada Permendagri Nomor 55 Tahun 2008  tentang  Tata  Cara  Penatausahaan  dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta  Penyampaiannya  mengatur  secara  lebih mendetail tentang Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah  dimana  salah  satu  hal  yang  menjadi  pokok perhatian  adalah  akuntabilitas  dan  transparansi mekanisme  pengelolaan  keuangan,  salah  satunya Bendahara Pengeluaran.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Sekretaris Daerah  kabupaten  Katingan,  Kalimantan  Tengah. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  merupakan  data sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  tidak langsung  melalui  media  perantara  tetapi  mempunyai keterkaitan  dengan  penelitian  ini.  Data  ini  meliputi dokumen  atau  arsip  atau  catatan-catatan  yang mempunyai  hubungan  dengan  penelitian  yang dilakukan.Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  penelitian  lapangan,  yaitu melalui  dokumentasi.  Peneliti  mengumpulkan  dan mempelajari dokumen-dokumen  yang terkait penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung- jawaban  bendahara,  pengeluaran  pada  Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan tahun 2018. Alat analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah format  penatausahaan  dan  penyusunan  laporan pertanggungjawaban  bendahara  Pengeluaran  pada Sekretariat Daerah Katingan tahun 2018. Penerapan Pengelolaan  keuangan  daerah  dijabarkan  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  yang  mengatur  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Dalam melakukan  penatausahaan  pertanggungjawaban  yang
melakukan Bendahara Pengeluaran, yaitu:
1. Berdasarkan  SKP Daerah/SKR,  STS,  dan  Surat Tanda  Bukti  Pembayaran/Bukti  Lain  yang  Sah, Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan ke; a. Buku  Pengeluaran  dan  penyetoran  bendahara pengeluaran.
b. Register STS.
c. Buku Pembantu per rincian obyek Pengeluaran.
d. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Harian.
2. PPK-SKPD  melakukan  verifikasi  harian  terhadap pengeluaran.
3. Berdasarkan hasil  pencatatan  di  atas,  bendahara pengeluaran menyusun SPJ Administratif dan atau fungsional yang terdiri dari:
a. Buku  penerimaan  dan  penyetoran  bendahara penerimaan.
b. Register STS.
c. Buku  pembantu  perincian  obyek  penerimaan yang  dilampiri  STS,  dan  Surat  Tanda  Bukti pembayaran/Bukti lain yang Sah.
d. Buku rekapitulasi Penerimaan Harian.
e. SPJ Administratif fungsional.
Di  samping  itu,  bila  SKPD  mempunyai Bendahara  Pengeluaran Pembantu  maka  bendahara pengeluaran  akan  menerima  SPJ  pengeluaran  dari Bendahara  Pengeluaran  pembantu.  SPJ  tersebut kemudian diverifikasi untuk dijadikan penyusunan SPJ pengeluaran.
1. SPJ Pengeluaran diserahkan  kepada  PPK-SKPD, selambat-lambatnya  tanggal  10  (sepuluh)  bulan befikutnya.
2. Bendahara kemudian menyerahkan SPJ
Pengeluaran yang telah diotorisasi oleh Pengguna Anggaran  kepada  PPKD  selaku  BUD  selambat- lambatnya  tanggal 10 (sepuluh)  bulan  berikutnya. Penyerahan SPJ Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD  adalah  dalam  rangka  pertanggungjawaban fungsional.
3. Dalam  rangka  rekonsiliasi Pengeluaran,  PPKD selaku  BUD  melakukan verifikasi  atas,  SPJ Penerimaan yang diserahkan Pengguna Anggaran. PPKD  selaku  BUD  mengesahkan  SPJ Pengeluaran  dan  menyerahkan  Pengesahan  kepada Pengguna Anggaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Katingan  merupakan  salah  satu kabupaten  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dan memiliki ibukota di Kasongan.
Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  Pada  Sekretariat  Daerah Kabupaten Katingan
Proses pembukuan menurut  Peraturan Menteri  No.  55 tahun  2008 dilakukan ketika Bendahara Pengeluaran  menerima SP2D UP/GU/TU dari BUD/Kuasa BUD. Gambar 4.1 Bagan Alir Penatausahaan Penerimaan SP2D UP/GU/TU Berdasarkan Peraturan Menteri No. 55 Tahun 2008 Penatausahaan Penerimaan SP2D UP/GU/TU Uraian Bendahara Pengeluaran 1. Bendahara pengeluaran
menerima SP2D
UP/GU/TU 2. Bendahara pengeluaran kemudian melakukan proses Pengisian BKU pada kolom penerimaan
3. Kemudian
Bendahara
pengeluaran melakukan proses pengisian  Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan 4. Hasil akhir proses ini adalah BKU dan Buku Pembantu Simpanan/Bank yang sudah terupdate Sumber: Permendagri No 55 Tahun 2008 Proses Penerbitan SP2D UP/GU/TU SP2D UP/GU/T U Melakukan pengisian BKU Melakukan pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank

## BKU
Buku Pembantu Simpanan/Bank

## Jurnal Pendidikan Ekonomi
Gambar 4.2
Bagan Alir Pembukuan Pergeseran Dana dari Rekening Bank Bendahara Pengeluaran Ke Kas Tunai Bendahara Pengeluaran
Pembukuan  Pergeseran  Dana  dari  Rekening  Bank  Bendahara  Pengeluaran  Ke  Kas  Tunai Bendahara Pengeluaran
Uraian Bendahara Pengeluaran 1. Bendahara pengeluaran menyiapkan  bukti  pergeseran dana
2. Berdasarkan  bukti  tersebut, bendahara  pengeluaran  mencatat di BKU pada kolom pengeluaran
3. Bendahara pengeluaran mencatat di BKU pada kolom penerimaan.
Jumlah yang dicatat sama dengan jumlah  yang  dicatat  pada  kolom pengeluaran
4. Kemudian Bendahara
pengeluaran  mencatat  di  Buku
Pembantu  Simpanan/Bank  pada kolom pengeluaran 5. Selanjutnya Bendahara pengeluaran  mencatat  di  buku pembantu  kas  tunai  pada  kolom penerimaan
6. Hasil dari proses ini adalah BKU dan  Buku  Pembantu  BKU  yang ter update
Proses Pergeseran Dana
Slip penarikan/ bukti lainnya yang sah

## Melakukan pengisian BKU pada kolom pengeluaran
Melakukan  pengisian  BKU pada kolom penerimaan

## BKU
Buku Pembantu Simpanan/Bank
Melakukan pengisian Buku
Pembantu Simpanan/Bank Melakukan pengisian Buku  Pembantu  Kas Tunai Buku Pembantu Kas Tunai

## Jurnal Pendidikan Ekonomi
Sumber: Permendagri No 55 Tahun 2008
Gambar 3
Bagan Alir Pembukuan Pelimpahan Dana UP/GU ke Bendahara
Pengeluaran Pembantu Pembukuan Pelimpahan Dana UP/GU ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Uraian Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu 1. Bendahara pengeluaran melakukan transfer dana ke rekening bank bendahara pengeluaran pembantu
2. Berdasarkan bukti transer, bendahara pengeluaran mencatat di BKU – pada kolom pengeluaran
3. Bendahara pengeluaran mencatat di Buku Pem- bantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran
4. Bendahara pengeluaran pembantu mencatat
penerimaan di BKU
5. Bendahara pengeluaran pembantu mencatat penerimaan di Buku Pembantu Simpanan/ Bank
6. Hasil dari proses ini adalah BKU pembantu dan Buku Pembantu BKU yang ter update
Proses Pergeseran Dana
Buku transfer
Nota Kredit
BKU Melakukan Pengisian BKU Melakukan Pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank
Melakukan Pengisian BKU Melakukan Pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank
Buku Pembantu Simpanan/Bank BKU Buku Pembantu Simpanan/Bank

## Jurnal Pendidikan Ekonomi
Jurnal Pendidikan Ekonomi

## b. Pembukuan Penerimaan SP2D yang  diterapkan
Bendahara Pengeluaran Sekretariat  Daerah Kabupaten  Katingan  yaitu proses pembukuan ini dilakukan pada saat Bendahara Pengeluaran menerima SP2D untuk UP/GU/TU dari BUD/Kuasa BUD, yang  dicatat dalam BKU pada kolom penerimaan dan Buku Pembantu Simpanan pada kolom penerimaan.
Ketika  UP/GU/TU dicairkan, pencatatan dilakukan sebagai ‘pergeseran uang”  di BKU pada    kolom pengeluaran, Buku Pembantu simpanan pada kolom pengeluaran, BKU pada kolom penerimaan, dan Buku  pembantu  Kas Tunai pada kolom penerimaan.
Gambar 4 Bagan Alir Penatausahaan Penerimaan SP2D UP/GU/TU Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Uraian Bendahara Pengeluaran 1. Bendahara Pengeluaran menerima SP2D

## UP/GU/TU
2. Bendahara Pengeluaran kemudian melakukan proses Pengisian BKU pada kolom penerimaan melakukan proses pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan
3. Hasil akhir proses ini adalah BKU dan Buku Pembantu Simpanan/Bank yang
sudah ter update
Proses Penerbitan SP2D UP/GU/TU SP2D UP/GU/TU Melakukan Pengisian BKU Melakukan pengisian Buku Pembantu Simpanan/BANK
BKU
Buku Pembantu Simpanan/Bank
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2019

## Jurnal Pendidikan Ekonomi
Gambar 5
Bagan Alir Pembukuan Pergeseran Dana dari Rekening Bank Bendahara
Pengeluaran Ke Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
Uraian Bendahara Pengeluaran 1. Bendahara Pengeluaran menyiapkan bukti pergeseran dana 2. Berdasarkan bukti tersebut, Bandahara
Pengeluaran mencatat di BKU pada kolom pengeluaran
3. Bendahara Pengeluaran mencatat di BKU pada kolom penerimaan. Jumlah yang dicatat sama dengan jumlah yang dicatat pada kolom pengheluaran
4. Kemudian Bendahara Pengeluaran mencatat di Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran
5. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencatat di buku pembantu kas tunai pada kolom penerimaan
6. Hasil dari proses ini adalah BKU dan Buku Pembantu BKU yang
ter update

## Proses Pergeseran  Dana
Slip penarikan/bukti lainnya yang sah
Melakukan Pengisian BKU pada kolom pengeluaran
Melakukan pengisian BKU pada kolom penerimaan
Melakukan pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank
Melakukan pengisian buku pembantu kas tunai
BKU Buku pembantu simpanan/ bank
Buku pembantu kas tunai
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2019
Jurnal Pendidikan Ekonomi
Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa prosedur penatausahaan penerimaan SP2D yang diterapkan Oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Peraturan Menteri No. 55 Tahun 2008.

## Proses Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh setiap bendahara berupa  laporan  keuangan daerah yang dilakukan secara periodik. Menurut Peraturan Pemerintah  No 24 Tahun 2005, laporan keuangan merupakan laporan yang  terstruktur  mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.Berdasarkan waktu yang    dilakukan untuk sebuah pelaporan, maka pelaporan keuangan dibagi menjadi 4, yaitu laporan keuangan    bulanan,  laporan keuangan triwulan, laporan keuangan semester, dan laporan keuangan tahunan.
Laporan keuangan bulanan adalah laporan yang dilakukan oleh setiap bendahara
untuk mempertanggungjawabkan atas uang yang dikelolanya pada setiap bulan. Laporan keuangan triwulan adalah laporan keuangan yang  dilakukan  oleh bendahra setiap 3    bulan sekali,  dan laporan keuangan tahunan adalah laporan yang  dilakukan oleh bendahara  setiap tahun dan laporan tahunan ini merupakan laporan kumulatif dari  laporan  keuangan bulanan, triwulan, dan semester.
Dalam  hal  ini, Pengguna Anggaran  (PA) melimpahkan  sebagian  kewenangannya kepada KPA yang dalam      hal menatausahakannya dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu yang   berada di setiap bidang untuk  melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran Badan. Sebagai  persyaratan  pengajuan  SPP  Ganti  Uang (GU) terdapat laporan pertanggungjawaban yang dibuat  oleh  bendahara  pengeluaran. Laporan dimaksud adalah Laporan  pertanggungjawaban Uang Persediaan, dan Laporan pertanggungjawaban Tambahan Uang.
Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang daerah,sesuai dengan Permendagri No  55 Tahun  2008  tentang Tatacara Penatausahaan  dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, dokumen laporan  pertanggung-jawaban yang disampaikan mencakup:
1. Buku kas umum pengeluaran.
2. Bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian pengeluaran.
3. Adanya bukti  ke kas negara penyetoran PPN/PPh.
4. Adanya penutupan kas pada laporan.
5. SPJ bendahara pengeluaran pembantu
Dalam uraian di atas, yang dimaksud dengan Buku Kas Umum (BKU) yang  ditutup setiap bulan  dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Dalam membuat sebuah pertanggungjawaban yang dilakukan pertama adalah membuat pertanggungjawaban administratif. Dimana pertanggungjawaban
administratif dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang  berada di setiap  bidang. Kemudian setelah  membuat pertanggungjawaban administratif baru Bendahara Pengeluaran membuat pertanggungjawaban fungsional. Diamana pertanggungjawaban  fungsional  merupakan  rekapan dari  pertanggungjawaban administratif dan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) yang kemudian diserahkan  kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Bendahara Pengeluaran dalam membuat sebuah pertanggungjawaban  bulanan, menghasilkan output yang kemudian dijadikan  sebagai bukti dari pertanggungjawaban. Output tersebut yaitu:
a. Laporan  Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan  dan Belanja; Laporan realisasi
anggaran pendapatan dan belanja ini berupa suratpertanggungjawaban 1 (SPJ 1),  surat pertanggungjawaban 2 (SPJ 2),  dan  surat pertanggungjawaban 3 (SPJ 3). Dimana  di setiap SPJ tersebut meliputi, BKU, rincian objek belanja, dan gabungan antara balanja keseluruhan.
b. Surat Pertanggungjawaban Fungsional. Surat
Pertanggungjawaban
Fungsional adalah pertanggungjawaban yang dibuat  oleh  Bendahara Pengeluaran atas  perintah Pengguna anggaran untuk  dilaporkan  ke PPKD selaku BUD sebagai wujud transparansi  dan akuntabilitas  terhadap pengelolaan
keuangan daerah. Surat
Pertanggungjawaban Fungsional  terdiri  dari Buku
Jurnal Pendidikan Ekonomi
Kas  Umum  (BKU)  dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Gambar 5 Alur Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
Pencairan SP2D
Sebelum SP2D cair, yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran terlebih  dahulu yaitu pengajuan SPP UP/GU/TU/LS.  Di dalam SPP tersebut terdapat  rincian belanja. Pengajuan yang  diajukan, sesuai dengan kebutuhan belanja OPD. Setelah SPP UP/GU/TU/LS diajukan, Bendahara
Pengeluaran membuat SPM dan  disahkan oleh PA untuk mencairkan SP2D UP/GU/TU/LS. Setelah di validasi  oleh bagian Kasda dan disetujui oleh PPKD selaku  Bendahara Umum Daerah  (BUD), maka SP2D tersebut dapat dicairkan. SP2D UP/GU/TU dimasukan ke  dalam buku pembantu simpanan bank Bendahara Pengeluaran terlebih dahulu. Setelah itu baru dimasukan ke dalam Buku Kas Umum
(BKU)  Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Setelah SP2D cair dan dibagikan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka SP2D tersebut  dibelanjakan dan bukti dari belanja tersebut dikumpulkan   sebagai bahan  pembuatan  pertanggungjawaban administratif. 1.3.2.1 Buku Kas  Umum (BKU)  Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat BKU yang  di dalamnya  mencatat bukti belanja/BPK (Bukti Pengeluaran Kas), pungutan pajak yang  dilakukan dalam belanja,
kemudian pungutan pajak tersebut disetorkan kembali ke kas negara melalui Bendahara Pengeluaran.
1.3.2.2 Perincian Per Obyek Setelah BKU selesai dibuat, maka BPP membuat SPJ 2 (rincian per  obyek). Dimana  rincian perobyek tersebut terdiri dari rincian per belanja. Rinian  perobyek

## MULAI
Pencairan SP2D BKU BP Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Mengumpulkan Kwitansi-Kwitansi Belanja BKU BPP Perincian Perobyek SPJ Administratif
SPJ Fungsional AKHIR

## Jurnal Pendidikan Ekonomi
memudahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam menyusun Surat Pertanggungjawaban yang  dikutip dari Buku Kas Umum (BKU). Buku pembantu ini hanya menggambarkan  obyek belanja saja, sehingga  untuk pencatatan  obyek belanja  per  program dan kegiatan diperlukan catatan tersendiri untuk masing- masing program/kegiatan. 1.3.2.3 Pertanggungjawaban Administratif dan Penyampaiannya
Pertanggungjawaban secara administratif dibuat oleh bendahara  pengeluaran dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran/pengguna  barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

## Tabel 1
Format Laporan Posisi Kas Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Administratif)

## PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN POSISI KAS BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF)
Urusan Pemerintahan     : Bidang Pemerintahan     : Unit Organisasi              : Sub Unit Organisasi        : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran                                  : Bulan                        :
KODE REKENIN G URAIA N JUMLAH ANGGARA N S.D BULA N LALU BULA N INI S.D BULA N INI JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/T U S.D BULAN INI) SISA PAGU ANGGARA N
SPJ - LS GAJI
SPJ – LS BARANG & JASA
SPJ – UP/GU/TU
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2019 (lampiran 1)
Dalam proses pelaksanaan belanja, dibutuhkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh PPTK yang dicatat oleh bendahara dalam buku-buku sebagai berikut:
a. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran
Tabel 2 Format Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran

## PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN
Periode xxxxx s/d xxxxx

## Jurnal Pendidikan Ekonomi
Urusan Pemerintahan    : Bidang Pemerintahan     : Unit Organisasi             : Sub Unit Organisasi      :
No TGL NO.BUKTI URAIAN
KODE REK.

## PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2019 (lampiran 2)
b. Buku Pembantu Pengeluaran Perincian Obyek

## Tabel 3

## Format Perincian Obyek
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK periode  xxxxx s/d xxxxx
Urusan Pemerintahan     : Bidang Pemerintahan      : Unit Organisasi              : Sub Unit Organisasi       : Kode Rekening              : Nama Rekening             :
Kredit APBD                 :
Kredit Pergeseran          : Tahun Anggaran            :
NO. NO. BUKTI PENGELUARAN LS UP/GU/TU JUMLAH 1 Jumlah periode ini
Jumlah sampai periode lalu Jumlah semua sampai periode ini Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2019 (lampiran 3)

## Jurnal Pendidikan Ekonomi
c. Buku Pembantu Simpanan/Bank
Tabel 4

## Format Buku Pembantu Simpanan Bank
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK BENDAHARA PENGELUARAN periode  xxxxx s/d xxxxx
Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi
NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE REK. PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1
2
Jumlah periode ini
Jumlah sampai periode lalu
Jumlah semua sampai periode ini
Sisa Kas
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2019 (lampiran 4)
d. Buku Pembantu Pajak

## Tabel 5
Format Buku Pembantu Pajak

## PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN periode  xxxxx s/d xxxxx
Urusan Pemerintahan     : Bidang Pemerintahan     : Unit Organisasi              :
Sub Unit Organisasi        :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran                                  :
NO. TGL NO. BUKTI URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO 1 2
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2019 (lampiran 5)

## Jurnal Pendidikan Ekonomi
Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu  dalam  membuat pertanggungjawaban administratif adalah  sebagai berikut: 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengumpulkan kwitansi-kwitansi sebagai bukti yang  sah atas transaksi pengeluaran yang dilakukan dalam suatu kegiatan.
2.      Kemudian Bendahara Peneluaran Pembantu membuat Buku Kas Umum  (BKU) yang dilandasi dengan kwitansi-kwitansi tersebut yang kemudian disebut sebagai SPJ 1.
3. Setelah membuat BKU, maka Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat  Rincian Per Obyek (SPJ 2) yang  di dalamnya hanya dikelompokkan berdasarkan nama rekening.
4.      Kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat SPJ 3 yaitu SPJ administratif yang merupakan SPJ kumulatif dari SPJ 1 dan SPJ 2 dan dirinci berdasarkan jenis Belanja.
5. Setelah membuat SPJ administratif,  Bendahara Pengeluaran Pembantu meminta persetujuan dari
KPA untuk disetujui dan kemudian SPJ administratif tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diketahui kemudian diverifikasi oleh PPK-SKPD. 6. Setelah mendapat verifikasi, maka SPJ adminstratif dilaporkan kepada pengguna anggaran sebagai bentuk pengesahan. 1.3.2.4 Buku Kas  Umum (BKU)  Bendahara
Pengeluaran
Bendahara pengeluaran melakukan pencatatan
SPJ yang telah  disetujui/ditolak oleh PA    dan memasukkan data  tersebut ke  dalam dokumen berikut sesuai peruntukannya. Dokumen yang digunakan dalam
menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
a. Register laporan pertanggungjawaban pengeluaran
(SPJ)
b. Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
c. Surat  penolakan  laporan pertanggungjawaban pengeluaran
d. Register penolakan  laporan  pertanggungjawaban pengeluaran
e. Register penutupan kas 1.3.2.5 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan tentang anggaran yang  digunakan oleh Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Katingan yang  di dalamnya terdiri dari kode rekening, uraian, anggaran, realisasi pada tahun berjalan, sisa anggaran pada  tahun sampai dengan tahun  berjalan, prognosis, dan keterangan. Keterangan tersebut menjelaskan tentang      jumlah uang yang digunakan  sesuai  dengan jenis  pencairannya. Bendahara Pengeluaran membuat Laporan  Realisasi Anggaran (LRA)  berdasarkan  penggunaan jenis belanja.

## Jurnal Pendidikan Ekonomi

## Tabel 6 Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

## PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN XXXXX DAN XXXXX
Urusan Pemerintahan     : Bidang Pemerintahan     :
Unit Organisasi              :
Sub Unit Organisasi        :
NO. URUT URAIAN ANGGARAN TAHUN XXXX REALISASI TAHUN XXXX (%) REALISASI TAHUN XXXX 1 2 SURPLUS/DEFISIT SISA LEBIH PEMBIYAAN

## ANGGARAN
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2019 (lampiran 6)
1.3.2.6 Pertanggungjawaban Fungsional dan Penyampaiannya Pertanggunjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran yang disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang paling  lambat tanggal 10 (sepuluh)  bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa rekapitulasi  dari SPJ administratif dan laporan penutupan kas. SPJ tersebut dilampiri  dengan Buku Kas Umum dan Laporan Penutupan Kas.
Dalam membuat Pertanggungjawaban Fungsional, langkah-langkah yang  harus dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran adalah: 1. Bendahara Pengeluaran menyiapkan laporan penutupan kas. 2. Bendahara Pengeluaran melakukan rekapitulasi jumlah-jumlah belanja dan  item terkait lainnya yang ada dalam
pertanggungjawaban administratif  berdasarkan BKU  dan buku pembantu BKU lainnya (Buku Pembantu Panjar, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Simpanan/Bank,  dan Buku Pembantu Pajak) serta  khususnya  buku pembantu rincian per obyek untuk mendapatkan nilai belanja per rincian obyek.
3. Kemudian rekapitulasi tersebut dimasukan ke dalam BKU bendahara pengeluaran yang kemudian  menjadi SPJ Fungsional. 4. Kemudian SPJ Fungsional dan LRA tersebut dilaporkan kepada PPKD selaku BUD sebagai wujud pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dalam mengelola keuangan daerah. Pada  dasarnya SPJ Fungsional adalah wujud
pertanggungjawaban
Pengguna
Anggaran kepada  BUD atas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan SPJ Administratif adalah wujud pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang  diberi wewenang  dalam

## Jurnal Pendidikan Ekonomi
mengelola keuangan yang kemudian dilaporkan kepada Pengguna Anggaran.

## Tabel 7

## Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
(SPJ Belanja – Fungsional)
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)
Urusan Pemerintahan     : Bidang Pemerintahan     :
Unit Organisasi              : Sub Unit Organisasi        :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran :
Bendahara Pengeluaran                                  :
Bulan                        :
KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN S.D BULAN LALU BULAN INI S.D BULAN INI JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU S.D
BULAN INI) SISA PAGU ANGGA RAN SPJ - LS GAJI
SPJ – LS BARANG & JASA
SPJ – UP/GU/TU
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2019 (lampiran 7)
Dari  penjelasan  diatas  dapat  dilihat bahwa  proses  pertanggungjawaban  bendahara pengeluaran  sekretaris  daerah  Kabupaten Katingan  telah  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  No.  55  Tahun  2008 tentang  Tata Cara  Penatausahaan  dan  Penyusunan  Laporan
Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  mengenai  penatausahaan  dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara  pengeluaran  pada  sekretariat daerah Kabupaten Katingan dapat disimpulkan bahwa:
a. Penatausahaan yang  diterapkan Bendahara
Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan  yaitu proses pembukuan ini dilakukan pada saat Bendahara Pengeluaran menerima SP2D untuk UP/GU/TU dari BUD/Kuasa BUD, yang dicatat dalam BKU pada kolom penerimaan dan Buku Pembantu Simpanan
pada kolom
penerimaan. Ketika  UP/GU/TU dicairkan, pencatatan dilakukan sebagai ‘pergeseran uang”  di BKU pada  kolom pengeluaran, Buku Pembantu simpanan  pada  kolom pengeluaran, BKU pada kolom penerimaan, dan Buku pembantu Kas Tunai pada kolom penerimaan.  Dapat  disimpulkan  bahwa prosedur penatausahaan  penerimaan yang diterapkan Oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Katingan Peraturan Menteri No. 55 Tahun 2008. b. Pertanggungjawaban yang dilakukan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan yaitu meliputi sebelum SP2D cair, yang  dilakukan oleh bendahara pengeluaran terlebih dahulu yaitu pengajuan SPP UP/GU/TU/LS.  Setelah SP2D cair, SP2D UP/GU/TU dimasukan ke dalam buku pembantu simpanan bank Bendahara Pengeluaran terlebih dahulu. Setelah itu baru dimasukan ke dalam Buku Kas Umum (BKU)  Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Setelah SP2D cair  dan  dibagikan  ke

## Jurnal Pendidikan Ekonomi
Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka SP2D tersebut  dibelanjakan dan bukti dari belanja tersebut dikumpulkan sebagai bahan pembuatan pertanggungjawaban administratif kemudian Bendahara Pengeluaran  membuat Laporan Realisasi  Anggaran (LRA)  berdasarkan penggunaan jenis  belanja  serta  membuat pertanggunjawaban fungsional oleh bendahara pengeluaran yang  disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Dapat disimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran  sekretaris  daerah  Kabupaten Katingan  telah  sesuai  dengan  Peraturan
Menteri No. 55 Tahun 2008.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  mengenai  penatausahaan  dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara  pengeluaran  pada sekretariat daerah Kabupaten Katingan dapat disimpulkan bahwa
bendahara pengeluaran pada sekretariat  daerah  Kabupaten  Katingan, dapat diberikan saran yaitu sebaiknya kegiatan penatausahaan dan  penyusunan  laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran tersebut tetap dalam tahap taat sehingga  dapat menjadi teladan bagi SKPD lain dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Danim,  Sudarwan.2000. Pengantar  Studi Penelitian  Kebijakan ,  Edisi  Pertama.
Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara Diplan & Rini. 2019. Analisis Kesulitan Belajar Dalam  Materi  Menanggapi  Suatu  Cerita Pada  Mata  Pelajaran  Bahasa  Indonesia Kelas III Di SD Muhammadiyah. Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 5(1):32-36. Dunn,  William  N.  2003. Analisa  Kebijakan Publik :  Yogyakarta:  PT.  Prasetia  Widia Pratama. Ihyaul Ulum. MD. 2004. Akuntansi Sektor Publik:
Sebuah  Pengantar .  Malang:  Universitas Negeri Malang.
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah  beserta perubahannya  (Permendagri  Nomor  59 Tahun  2007  dan  Permendagri  Nomor 21 Tahun 2011).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  55
Tahun  2008  tentang  Tata  Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Serta Penyampaiannya.
Permadi, Ade Salahudin & Muchlis Saini. 2017. Upaya  Meningkatkan  Hasil  Belajar  IPA melalui  Penerapan  Media  Pembelajaran Berbasis  Multimedia  Peserta  Didik. Bitnet:  Jurnal  Pendidikan  Teknologi Informasi, 2(2):20-26.
Renjowijoyo,  Muidro.  2008. Akuntansi  Sektor Publik:  Organisasi  Non  Laba .  Jakarta: Mitra Wacana Media.
Riadin,  Agung,  dkk.  2017. Karakteristik  Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Negeri  (Inklusi)  di  Kota  Palangka  Raya. Anterior Jurnal, 17(1):22-27.
Setiawan,  M  Andi  &  Diplan.  2018. Penelitian Tindakan Kelas . Yogyakarta: DEEPUBLISH. Setyawan, Dedy. 2014. Pembelajaran Matematika  yang  Mengacu  Multiple
Inteligences  pada  Materi  Statistik  di Kelas  XI  Ips  Sma  Negeri  2  Batu. Anterior Jurnal, 14(2):51-58. Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan  R & D . Bandung: Alfabeta. Surti,  Wayan  &  Muhammad  Jailani.  2017. Upaya  Meningkatkan  Hasil  Belajar  Ips
Dengan Menggunakan Metode Pemberian  Tugas  Dan  Media  Kartu
Tebak Kata Pada Peserta Didik di SDN 1  Pulau  Telo  Kuala  Kapuas  Tahun Ajaran  2016/2017.  Pedagogik:  Jurnal Pendidikan, 12(2):14-28.