## Civil Society Democracy in Indonesia Studies; A Sistematic Literature Review
Studi Demokrasi Masyarakat Sipil di Indonesia; Tinjauan Sistematic Literature Review
Shoffanisa Alifiani* Universitas Muhammadiyah Malang shoffanisaalifiani@gmail.com
Salahudin Universitas Muhammadiyah Malang salahudinmsi@umm.ac.id

## Muhammad Firdaus
Jusuf Kalla School of Government muhammadfirdaus00000@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  importance  of  the  role  of  civil  society  in democracy,  recognized  as  a  prerequisite  and  indicator  of  democratization.  The research method applied in this study is a  sistematic literature review using 140 scientific  articles  sourced  from  the  Scopus  database.  The  article  review  utilizes the  VOSviewer  application.  The  results  of  this  study  reveal  that  democracy  is  a political  sistem  that  refers  to  freedom,  participation,  and  competition,  with several supporting elements such as active participation of the public in societal, national,  and  state  life;  recognition  of  the  rule  of  law  and  equality  among citizens;  civilian  and  military  supremacy;  freedom  of  expression,  speech, assembly,  organization,  religion,  belief,  and  self-determination.  The  study  also shows  that  democracy  is  a  broad  and  complex  concept,  with  variations  between liberal  democracy  and  sosial  democracy.  This  research  contributes  to  the development  of  democratization  in  Indonesia  by  addressing  efforts  to  reduce sosial inequality entrenched within Indonesia's democracy.
Keywords: democratizatio, , civil society, indonesian

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pentingnya  peran Civil  society dalam demokrasi yang diakui sebagai syarat dan penanda terjadinya demokratisasi. Metode penelitian  yang  diterapkan  pada  penelitian  ini  adalah sistematic  literature  review yang menggunakan  140  artikel  ilmiah  bersumber  dari Database  Scopus .  Review  artikel menggunakan aplikasi  Vosviewer .  Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa demokrasi  adalah  sistem  politik  yang  mengacu  pada  kebebasan,  partisipasi,  dan kompetisi,  dengan  beberapa  perangkat  yang  mendukung  demokrasi,  seperti  adanya partisipasi  masyarakat  secara  aktif  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara,  adanya  pengakuan  supremasi  hukum  kesamaan  diantara  warga  negara, supremasi  sipil  dan  militer,  kebebasan  berekspresi,  berbicara,  berkumpul, berorganisasi,  beragama,  berkeyakinan  dan  kebebasan  mengurus  nasib  sendiri. Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  demokrasi  adalah  konsep  yang  luas  dan komplesitasnya sendiri, dengan varian antara demokrasi liberal dan demokrasi sosial. Penelitian  ini  berkontribusi  pada  perkembangan  demokratisasi  di  Indonesia  dalam proses  pembenahan  untuk  mengurangi  kesenjangan  sosial  yang  mengakar  dalam demokrasi di Indonesia.
Kata Kunci: demokratisasi, masyarakat sipil, indonesia
©  year  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Islam Negeri  Datokarama  Palu.  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License. DOI: https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol5.Iss1.227

## Pendahuluan
Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana keputusan penting dibuat berdasarkan kesepakatan  mayoritas  yang  diberikan  secara  bebas  oleh  masyarakat. 1 Demokrasi mencangkup  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  budaya  yang  memungkinkan  praktik  kebebasan politik  secara  bebas  dan  setara.  Ditengah  gelombang  kemunduran  demokrasi  global, masyarakat  sipil  seringkali  menjadi  garis  pertahanan  terakhir  terhadap  kampanye  yang melemahkan  hak  dan  kebebasan  liberal.  Dalam  banyak  kasus  aktivis  masyarakat  mampu memitigasi, atau bahkan menahan inisiatif-inisiatif anti demokrasi yang dilancarkan oleh para elit  politik  yang  mempunyai  kepentingan  tertentu 2 .  Akan  tetapi  studi  tebaru  dari  berbagai negara melihat terdapat potensi pertahanan demokrasi yang tertanam dalam masyarakat sipil di  Indonesia,  mengingat  negara  tersebut  merupakan    negara  demokrasi  terbesar  ke-tiga  di dunia. 3 Indikasi  pelanggaran  demokrasi  di  Indonesia  nampak  didesain  oleh  pihak  eksekutif memanfaatkan situasi untuk membenarkan tindakan-tindakan yang semakin tidak liberal, hal ini  dapat  dilihat  dari  melemahnya  pihak  oposisi  di  parlemen. 4 Selain  itu,  ketegangan  yang meningkat dan bertambahnya kekuasaan eksekutif telah mengurangi sumber daya masyarakat sipil  di  Indonesia,  sehingga  mempercepat  kemunduran  demokrasi  di  negara  ini. 5 Selain  itu perspektif  yang  dikemukakan  oleh  Gramsci  (1971)  yang  mendefinisikan  masyarakat  sipil sebagai  kumpulan  organisme  “ privat ”,  berbeda  dengan  negara  yang  disebutnya  masyarakat politik ( political society ). 6 Gramsci mendefinisikan negara sebagai masyarakat politik ditambah masyarakat  sipil “  the  state  should  be  understood  not  only  as  the  apparatus  of  Civil  Society” (negara tidak  harus  dipahami  hanya  sebagai  lembaga  pemerintahan,  tetapi  juga  sebagai  lembaga masyarakat sipil). 7
Masyarakat  sipil  merupakan  kelompok  sosial  yang  berada  di  luar  negara  yang memipunyai kebebasan, kemandirian, dan partisipasi dalam urusan publik. Demokrasi sendiri merupakan  sistem  pemerintahan  yang  berdasarkan  kedaulatan  rakyat,  dimana  warga  negara
1 Vivien A Schmidt, “The Future of Differentiated Integration: A „Soft-Core,‟Multi-Clustered Europe of Overlapping Policy Communities,” Comparative European Politics 17 (2019): 294–315.
2 C Takenaka, “State and Civil Society in East Asia in the Age of Globalization,” in Globalization and Civil Society in East Asian Space (Taylor and Francis, 2022), 13–38, https://doi.org/10.4324/9781003079736-3.
3 M Mietzner, “Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials,” Democratization 28, no. 1 (2021): 161–78, https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649.
4 Eve Warburton and Edward Aspinall, “Explaining Indonesia‟s Democratic Regression,” Contemporary Southeast Asia 41, no. 2 (2019): 255–85.
5 Mietzner, “Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials.” 6 Fadli  Afriandi  and  Fachriza  Ariyadi,  “Peranan  Masyarakat  Sipil  dalam  Demokrasi,” Madika:  Jurnal Politik Dan Governance 3, no. 1 (2023): 67–79.
7 Ali Ikhwan and Sri Budi Eko Wardani,  “Oposisi  Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media  Sosial  Youtube  Di  Era  Pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo,” Journal  of  Governance  and  Local  Politics (JGLP) 4, no. 1 (2022): 33–46.
mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  berpartisipasi  dalam  pengambilan keputusan,  memilih  pemimpin,  dan  mengawasi  pemerintahan.  Negara  demokrasi  liberal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong persaingan, inovasi dan kebebasan ekonomi. Sistem Demokrasi Liberal juga mendorong transparansi dan akuntabilitas  pemerintahan,  serta  lembaga  hukum  dan  kepolisian  yang  independen  dari campur tangan politik dan tekanan eksternal 8 .
Demokrasi  masyarakat  sipil  di  Indonesia  populer  baik  dari  sudut  pandang  teoritis maupun praktis termasuk kurangnya demokrasi, suatu kondisi di mana terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam praktik demokrasi seperti rendahnya partisipasi politik. Salah satu factor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik yaitu sistem politik adalah keseluruhan  struktur,  institusi,  proses,  dan  sistem  politik  negara  tempat  para  aktor  politik berinteraksi.  Sistem  politik  di  Indonesia  terus  menghadapi  berbagai  tantangan  antara  lain korupsi,  nepotisme,  oligarki,  birokrasi,  dan  konflik.  Hal  ini  mengurangi  kepercayaan  dan keterwakilan  masyarakat  dalam  politik,  serta  mengurangi  efektivitas  dan  akuntabilitas pemerintah dan masyarakat sipil transnasional 9 .
Demokrasi  transnasional  juga  terkait  dengan  konsep  masyarakat  sipil  transnasional, yang  mengoperasionalisasikan  teori  dan  konsep  defisit  demokrasi,  demokrasi  transnasional dan  masyarakat  sipil  transnasional.  Ketika  negara  tidak  mampu  menciptakan  tatanan reformasi  normative  dan  kelembagaan  yang  diinginkan  masyarakat  masyarakat  sipil transnasional  dipandang  sebagai  “ third  force ”  dalam  politik  dunia.  kegiatan  transnasional gerakan  sosial  dan  masyarakat  sipil  memberikan  kontribusi  penting  bagi  demokrasi,  baik dalam konteks hubungan internasional maupun regional 10 .
Peran masyarakat sipil dalam transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia, dengan mempertimbangkan konfigurfasi politik yang lebih luas. Seringkali demokrasi tidak tersebar secara  merata  di  seluruh  wilayah  negara.  Semakin  banyak  literatur  yang  mempertanyakan bagaimana  daerah  otoriter  subnasional  dapat  didemokratisasi.  Meskipun  terdapat  wawasan yang menarik, semua jalur yang ada bergantung pada tindakan para elit dan oleh karena itu bersifat top-down . Salah satu mekanisme yang dapat diusulkan untuk mendorong jalur bottom- up ini  adalah  mekanisme atsiri dimana  mekanisme  yang  mengacu  pada  pendistribusian
8 Azra, “Indonesia‟s Middle Power Public Diplomacy: Asia and Beyond,” in Palgrave Macmillan Series in Global Public Diplomacy (Palgrave Macmillan, 2021), 131–54, https://doi.org/10.1057/9781137532299_7.
9 D  Tomsa,  “Electoral  Democracy  in  a  Divided  Society  the  2008  Gubernatorial  Election  in Maluku,Indonesia,”
South
East Asia Research 17, no. 2 (2021): 229–59, https://doi.org/10.5367/000000009788745877.
10 M  Khusna  Amal,  “Revisiting  Southeast  Asian  Civil  Islam:  Moderate  Muslims  and  Indonesia‟s Democracy Paradox,” Intellectual Discourse 28, no. 1 (2020): 295–318.
kekuasaan  dan  keadaan  yang  memudahkan  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  proses pembuatan  peraturan,  membentuk  pemerintah,  dan  membentuk  pengaruh 11 Selain  itu, mengenai budaya politik dan pengalaman partisipatif, partisipatif umumnya berkaitan dengan nilai  –  nilai  demokrasi  dan  pendalaman  demokrasi 12 .  Namun,  masih  terdapat  kesenjangan mengenai cara para aktivis dari berbagai sector masyarakat sipil memikirkan dan memahami demokrasi 13 . Di Amerika latin masa kini, ketidakpuasan sosial yang mendalam terhadap elit dan  istitusi  politik,  secara  paradoks,  justru  menjadi  lawan  dari  stabilitas  dan  ketahanan demokrasi.  Paradoks  ini  menunjukkan  bahwa  penelitian  ilmiah  terhadap  demokrasi, setidaknya sebagian, bertentangan dengan pandangan masyarakat mengenai demokrasi 14 .
Hingga saat ini, pendekatan sains warga terhadap produksi pengetahuan hanya terbatas pada penelitian ilmiah, diterapkan pada sejumlah pertanyaan terbatas sehingga ilmuwan dan warga negara dapat berkolaborasi dan saling percaya. Baru – baru ini pendekatan ini semakin mendapat perhatian dari berbagai pihak diluar bidang ilmu profesional, termasuk Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), jaringan profesional dan koperasi 15 . Masyarakat sipil masih bersifat heterogen di seluruh kawasan, namun meskipun organisasinya lemah dan menghadapi perlawanan, masyarakat sipil masih dapat mendukung upaya-upaya yang efektif, meski tidak menyeluruh dalam membentuk norma dan melawan pelanggaran. Keseimbangan yang ada saat ini tidak hanya mencerminkan eskpektasi yang rendah, namun juga optimisme yang  hati-hati  terhadap  peran  masyarakat  sipil  dalam  menuntut  dan  menjaga  hak  asasi manusia 16
Adapun  Negara  kesejahteraan,  yang  pernah  dipandang  sebagai  lembaga  yang memberikan  respon  terbaik  terhadap  masyarakat  yang  membutuhkan,  terus-menerus mendapat  tekanan,  baik  dari  menyusutnya  kapasitas  negara  maupun  dari  para  pendukung dari neo liberal yang mengedepankan tanggung jawab individu. Namun, meskipun terdapat
11 D  Tomsa  and  N  Bax,  “Democratic  Regression  and  Environmental  Politics  in  Indonesia,”  Asian Studies Review 47, no. 4 (2023): 740–60, https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2189690.
12 M  Shokheh,  M  Ebrahimi,  and  K  Yusoff,  “The  Role  of  Indonesian  and  Egyptians‟  Ngos  in Democratisation,” Geopolitics Quarterly 17, no. 64 (2021): 289–306.
13 C  Lay,  “Political  Linkages  between  CSOs  and  Parliament  in  Indonesia:  A  Case  Study  of  Political Linkages in Drafting the Aceh Governance Law,” Asian Journal of Political Science 25, no. 1 (2017): 130–50, https://doi.org/10.1080/02185377.2017.1297243.
14 K  M  P  Setiawan  and  D  Tomsa,  “Defending  a  Vulnerable  yet  Resilient  Democracy:  Civil  Society Activism  in  Jokowi‟s  Indonesia,”  Journal  of  Current  Southeast  Asian  Affairs  42,  no.  3  (2023):  350–71, https://doi.org/10.1177/18681034231209058.
15 A  Vandenberg  and  N  Zuryani,  Security,  Democracy,  and  Society  in  Bali:  Trouble  with  Protection, Security,  Democracy,  and  Society  in  Bali:  Trouble  with  Protection  (Faculty  of  Arts  and  Education,  Deakin University, Geelong, Australia: Springer Singapore, 2020), https://doi.org/10.1007/978-981-15-5848-1.
16 A Kadir and L H Zuada, “Village Autonomy and Participatory Democracy in Indonesia: The Problem of Community Participation in Post-Village Autonomy in the Southeast Sulawesi Province,” Public Policy and Administration 20, no. 4 (2021): 514–29, https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-4-12.
penurunan  konsensus  pasca  perang  mengenai  efektivitas  negara  kesejahteraan,  kerentanan sosial  masih  tetap  menjadi  fokus  utama  kebijakan  publik.  Namun,  meskipun  banyak digunakan  dalam  wacana  politik  kontemporer,  implikasi  logis  dan  praktis  dari  kerentanan sosial masih belum jelas 17 . Liberalisme belakangan ini menjadi slogan favorit beberapa aktor politik di seluruh dunia. Istilah ini memunculkan pemahaman alternatif mengenai demokrasi, dengan menentang kebutuhan yang melekat pada sistem politik demokratis untuk terikat erat dengan nilai-nilai liberal. Kurangnya ketepatan ini seringkali digunakan untuk meningkatkan dukungan  masyarakat  dalam  mengambil  tindakan  yang  mengarah  pada  diskriminasi  dan menolak atau atau bahkan melawan pluralism 18 .
Ada perbedaan yang jelas dalam dampak yang semakin kuat terhadap liberalisme, yang disebabkan oleh perbedaan konstelasi kekuatan lama dan baru dan apa yang dipertaruhkan secara politik dan ekonomi di setiap arena persaingan, serta pentingnya tekanan public yang diungkapkan  secara  koheren  untuk  melakukan  reformasi  khususnya  ketika,  negara  gagal mengatasi  ketidakadilan  sosial,  model-model  yang  tidak  liberal  pun bermunculan,  beberapa diantaranya  berkedok  wacana  populis  yang  tetap  melayani  kepentingan  elit  predator  dan mengalihkan perhatian dari kesenjangan masyarakat.
Perkembangan  tersebut  dicermati  hingga  pemilihan  presiden  tahun  2019 19 Untuk memahami  partisipasi  masyarakat  dalam  masyarakat  yang  sudah  terdata  dan  kemungkinan terjadinya  perubahan  sosial,  kita  harus  mengedepankan  ketidakadilan  sosial  dan  politik  dan memahami  bagaimana  warga  negara  dibekukan  dari  masyarakat  dan  proses  “demokratis” secara  umum.  Hal  ini  memerlukan  desentralisasi  teknologi  dalam  analisis  kami  dan mengintrogasi  dampak  structural  ketidakadilan  dalam  konteks  sosial,  politik,  dan  ekonomi yang  lebih  luas,  sekaligus  mengakui  kebutuhan  untuk  mengidentifikasi  dan  mengatasi ketidakadilan teknologi yang terjadi 20 Didominasi oleh tesis “masyarakat sipil pasca-sosialis
17 R Tirtosudarmo and P B R Carey, “IndonesIa 2019-2022: The AuThorITarIan Turn as LeITmoTIf of PresIdenT JoKowI‟s Second Term,” Asia Maior 33 (2022): 177–213.
18 O Törnquist et al., “The Downside of Indonesia‟s Successful Liberal Democratisation and the Way Ahead. Notes from the Participatory Surveys and Case Studies 2000-2016,” Journal of Current Southeast Asian Affairs 36, no. 1 (2020): 123–38, https://doi.org/10.1177/186810341703600105.
19 R Diprose, D McRae, and V R Hadiz, “Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn,” Journal of Contemporary Asia 49, no. 5 (2019): 691–712, https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922.
20 D  Holidin,  “THE  COMPATIBILITY  OF  ISLAM  AND  PANCASILA  IN  INDONESIA‟S DECLINING  DEMOCRACY,”  Politics  and  Religion  Journal  16,  no.  2  (2022):  179–202, https://doi.org/10.54561/prj1602179h.
yang lemah” Eropa Tengah dan Timur secara umum tidak memberikan inspirasi bagi pakar gerakan sosial. 21
Teori  transisi  rezim  telah  menyoroti  pentingnya  pemimpin  gerakan  perlawanan moderat  dalam  menegosiasikan  akhir  dari  otoritarianesme  dan  demokrasi  multipartai. Sementara  itu,  konteks  spesifik  dimana para  pemimpin  oposisi  moderat  yang percaya  pada manfaat penyelesaian konflik secara damai muncul untuk mendapatkan pengaruh yang cukup untuk  mengesampingkan  unsur-unsur  yang  lebih  radikal  kurang  mendapat  perhatian dalam transisi  ke  literatur  demokrasi 22 .  Teori  transisis  rezim  merupakan  kerangka  analisis  yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana perubahan politik dalam  sistem demokratis. Teori ini  dikembangkan  oleh  para  ahli  seperti  Samuel  P.Huntington,  Guillermo  O‟Donnell, Philippe  C.Schmitter,  dan  lain-lain.  Salah  satu  aspek  penting  dari  teori  transisi  rezim  dari otoritarianisme ke demokrasi multipartai. Pemimpin gerakan moderat dalam negoisasi untuk mengakhiri  dari  otoritarianisme  dan  demokrasi  multipartai.  Pemimpin  gerakan  moderat adalah  orang-orang    yang  tidak  menginginkan  perubahan  politik  yang  radikal  atau revolusioner,  tetapi  lebih  memilih  reformasi  atau  transisi  yang  damai,  bertahap,  dan kompromis. 23
Studi  terdahulu  mengungkap  peran  masyarakat  sipil  dalam  demokrasi  di  Indonesia dengan  menyoroti  berbagai  aspek  pentingnya  peran Civil  society dalam  memperkuat demokrasi.  Sebagaimana  pendapat  Marcus  Mietzner  menunjukkan  bahwa  meskipun masyarakat sipil tetap kuat, mereka menghadapi tantangan dari elit politik anti-reformasi yang menghambat perubahan, menyebabkan stagnasi demokrasi pasca-reformasi. 24 Hal yang sama diungkapkan oleh Larry Diamond 25 , Warburton dan Edwards 26 menyoroti bahwa masyarakat sipil  yang  kuat  adalah  elemen  esensial  untuk  konsolidasi  demokrasi  di  negara-negara berkembang,  karena  mereka  menyediakan  saluran  partisipasi  politik  dan  berfungsi  sebagai penjaga  terhadap  penyalahgunaan  kekuasaan  sertamemiliki  peran  yang  kompleks  dimana tidak  semua  organisasi  mendukung  nilai-nilai  demokratis  dan  dapat  digunakan  untuk mendukung  agenda  anti-demokratis.  Sementara  Vedi  Hadiz  berargumen  bahwa  gerakan masyarakat  sipil  di  Indonesia  tidak  selalu  mendukung  nilai-nilai  demokratis,  dengan
21 E  Gazali,  “Learning  by  Clicking:  An  Experiment  with  Sosial  Media  Democracy  in  Indonesia,” International Communication
Gazette 76, no. 4–5 (2021): 425–39,
https://doi.org/10.1177/1748048514524119.
22 Shokheh, Ebrahimi, and Yusoff, “The Role of Indonesian and Egyptians‟ Ngos in Democratisation.”
23 S Schäfer, “Democratic Decline in Indonesia: The Role of Religious Authorities,” Pacific Affairs 92, no. 2 (2019): 235–55, https://doi.org/10.5509/2019922235.
24 Mietzner, “Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials.”
25 Larry Diamond, “Breaking out of the Democratic Slump,” J. Democracy 31 (2020): 36.
26 Warburton and Aspinall, “Explaining Indonesia‟s Democratic Regression.”
populisme Islam yang didukung beberapa kelompok masyarakat sipil membawa agenda yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi 27 .
Keseluruhan  studi  tersebut  mengakui  pentingnya  peran  masyarakat  sipil  dalam mendukung dan memperkuat demokrasi serta  menekankan pentingnya partisipasi aktif dan modal  sosial  sebagai  elemen  penting  dalam  masyarakat  sipil  yang  kuat,  namun  perbedaan studi  ini  pada  konteks setting sejarah  dan  geografis  yang  berbeda  disetiap  negara,  serta beberapa studi terdahulu melihat masyarakat sipil secara positif sebagai penjaga demokrasi, sementara yang lain menunjukkan bahwa masyarakat sipil juga bisa digunakan untuk tujuan anti-demokratis.  Selain  itu  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan sistematic  literatur  review dengan artikel yang bersumber dari Database Scopus serta belum banyak yang menggunakan metode  review  artikel  dengan aplikasi  Vosviewer .  Karena  itu,  penelitian  ini  fokus pada review paper dengan pendekatan Sistematic Literature Review (SLR), metode ilmiah yang mempunyai kekuatan dan kelebihan dalam memahami isu-isu riset berdasarkan penelitian terdahulu. 28
Fokus  kajian  penelitian  ini  mengarah  kepada  upaya  untuk  menjawab  pertanyaan penlitian, yaitu “Bagaimana perkembangan penelitian tentang Demokrasi masyarakat sipil di Indonesia”.  Metode  penelitian  ini  digunakan  adalah  kualitatif  analisis  konten  dengan pendekatan  SLR  dan  analisis  artikel  menggunakan  Vosviewer.  Penelitian  ini  berkontribusi pada  pengembangan  ilmu  khususnya  ilmu  pemerintahan  yang  terkait  dengan  isu  –  isu demokrasi, dan pada pengembangan kebijakan demokrasi di Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah Metode Sistematic Literature Review (SLR).  Metode  SLR  digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengkaji,  mengevaluasi,  dan menafsirkan  semua  penelitian  yang  tersedia  dengan  bidang  topik  fenomena  yang  menarik, dengan  pertanyaan  penelitian  tertentu  yang  relevan.  Dengan  menggunakan  Metode  SLR dapat dilakukan review dan identifikasi jurnal secara sistematis, yang pada setiap prosesnya mengikuti  langkah-langkah  atau  protokol  yang  telah  ditetapkan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  platfrom  yang  dominan  digunakan  dalam  menyelesaikan pengembangan sistem informasi adalah metode terstruktur. 29
27 Vedi R Hadiz, “Indonesia‟s Missing Left and the Islamisation of Dissent,” in Marx and Lenin in Africa and Asia (Routledge, 2021), 151–69.
28 Wondimagegn  Mengist,  Teshome  Soromessa,  and  Gudina  Legese,  “Method  for  Conducting Systematic  Literature  Review  and  Meta-Analysis  for  Environmental  Science  Research,” MethodsX 7  (2020): 100777.
29 Hayrol Azril Mohamed Shaffril, Samsul Farid Samsuddin, and Asnarulkhadi Abu Samah, “The ABC of  Systematic  Literature  Review:  The  Basic  Methodological  Guidance  for  Beginners,” Quality  &  Quantity 55 (2021): 1319–46.
Peneliti  dapat  membuat  meta-analisis  kualitatif  dan  tinjauan  sistematis  dengan bantuan metodologi PRISMA ( Preferred Reporting Items for Sistematic Review and Meta-analyses ). 30 Secara jelas proses penelitian dengan menggunakan PRISMA diuraikan pada gambar berikut:
Sumber: Johnson and Hennessy 31

## Gambar 1. Diagram Metodologi PRISMA
PRISMA ( Preferred Reporting Items for Sistematic Reviews and Meta-analyses) adalah sebuah panduan  perpustakaan  yang  memperjelas  bagaimana  menyampaikan  laporan  sistem  review dan  meta-analisis  dengan  transparansi  dan  lengkap. 32 PRISMA  merupakan  panduan  yang diterbitkan pada tahun 2009 dan telah diperbaharui pada tahun 2020. 33 Tahapan ini dilakukan secara  sistematis  dan  transparan,  dengan  menggunakan  kriteria  kelayakan  untuk mengidentifikasi dan memilih data yang relevan dan sesuai dengan rumusan masalah yang di teliti, menentukan sumber informasi dengan  cara mencari jurnal di Scopus , pemilihan Jurnal yang relevan dan sesuai dengan kriteria kelayakan yang telah ditentukan, pengumpulan data yang relevan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti dengan menggunakan metode yang sesuai  seperti  metasintesis,  pengambilan  data  yang  relevan  dan  sesuai  dengan  rumusan masalah yang diteliti dengan mengunakan metode metasintesis. 34
30 Blair  T  Johnson  and  Emily  A  Hennessy,  “Systematic  Reviews  and  Meta-Analyses  in  the  Health Sciences: Best Practice Methods for Research Syntheses,” Social Science & Medicine 233 (2019): 237–51.
31 Johnson and Hennessy.
32 Robert Prill et al., “Author Guidelines for Conducting Sistematic Reviews and Meta-Analyses,” Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 29 (2021): 2739–44.
33 Matthew J Page et al., “The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Sistematic Reviews,” Bmj 372 (2021).
Tahapan  analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan Vosviewer ,    dimana  yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data bibliometric , yaitu studi kuantitatif literatur  yang  diterbitkan.  Ini  melibatkan  penggunaan  metode  statistik  untuk  menganalisis dan menggambarkan karakteristik dari serangkaian publikasi. 35 Menggunakan Vosviewer untuk bibliometric yaitu dengan cara, menginpor data bibliografi dari Scopus , adapun langkah langkah sebagai berikut;
Sumber: erickuntom.com 36

## Gambar 2. Tahapan Visualisasi Data Menggunakan Vosviewer

## Hasil dan Pembahasan
Bagian ini menunjukkan hasil analisis dari 140 artikel menggunakan database Scopus , yang mencakup dinamika berdasarkan tahun terbit, penulis, dan negara. Analisis mapping juga dilakukan dengan menggunakan VOSviewer , menghasilkan visualisasi network dan density untuk  mengidentifikasi  jaringan  yang  ada  di  antara  data  yang  telah  dikumpulkan,  dengan fokus  pada  topik-topik  yang  berkaitan  dengan  studi  terkait  Demokrasi Civil  Society di Indonesia.

## Gambar 3. Data Scopus by Year
35 Asep  Bayu  Dani  Nandiyanto  and  Dwi  Fitria  Al  Husaeni,  “A  Bibliometric  Analysis  of  Materials Research in Indonesian Journal Using VOSviewer,” Journal of Engineering Research , 2021.
36 https://www.erickunto.com/2021/07/tutorial-membuat-visualisasi-memanfaatkan-vosviewer- online.html
Grafik ini menunjukkan tren publikasi dari tahun 1998 hingga 2024. Berikut adalah beberapa  pengamatan  dari  data  yang  disajikan;  Pada  tahun  1988  peneliti  mengalami penurunan dan kestabilan dokumen yang diterbitkan sampai dengan tahun 2000, pada tahun 2003  mulai  mengalami  peningkatan  dari  0  dokumen  ke  5  dokumen.  Tiga  tahun  ke  depan menuju  2006  dari  5  dokumen  menjadi  2  dokumen  setelah  itu  pada  2009  naik  menjadi  4 dokumen dan stabil pada tahun 2012. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang pesat menjadi 14 dokumen ke 2018 turun menjadi 5 dokumen. Pada 2019 menjadi 9 dokumen dan turun pada 2021 menjadi 6 dokumen dan pada tahun 2024 turun drastis menjadi 1 dokumen.

## Gambar 4. Data Scopus by Author
Setiap baris pada garis mewakili seorang penulis, dengan nama penulis yang tercantum di  sebelah  kiri  grafik  tersebut.  Panjang  batang  horizontal  di  sebelah  kanan  menunjukkan jumlah dokumen yang terkait dengan penulis tersebut. Skala sumbu horizontal menunjukkan jumlah  dokumen,  mulai  dari  0  hingga  4  dokumen.  Hadiz,  V.R.,  Hefner,  R.W.,  Tomsa,  D., Tornquist, O. Selanjutnya, skala sumbu horizontal menunjukkan jumlah dokumen, mulai dari 0 hingga 3 dokumen. Mietzner, M., Ufen, A. Skala sumbu horizontal menunjukkan jumlah dokumen, mulai dari 0 hingga 2 dokumen. Azra, A., Bakker, L., Bakti, A.F., Barton, G.

## Gambar 5. Data Scopus by Country
Grafik  batang  horizontal  yang  menunjukkan  jumlah  dokumen  ilmiah  yang dipublikasikan oleh negara atau wilayah, seperti yang tercatat dalam database Scopus. Setiap baris mewakili negara yang berbeda, dengan nama negara tercantum di sebelah kiri. Panjang batang  menunjukkan  jumlah  dokumen  yang  terkait  dengan  negara  tersebut,  dengan  skala jumlah  dokumen  pada  sumbu  horizontal  dari  0  hingga  38  dokumen.  Dari  grafik  ini,  kita dapat  melihat  bahwa  Indonesia  memiliki  jumlah  dokumen  terbanyak,  diikuti  oleh  negara- negara lain seperti Amerika, United States, Singapore, Germany, Netherlands, Japan, United Kingdom, Norway, dan Malaysia. Grafik ini memberikan gambaran tentang kontribusi relatif setiap negara terhadap literatur ilmiah dalam konteks yang ditentukan oleh data Scopus.
Gambar 6. Data Scopus by Subject Area
Gambar  6  menggambarkan  statistik,  yang  menunjukkan  bahwa  minat  penulis didominasi oleh area subjek Sosial Sciences , yang menyumbang 73,2% dari seluruh area subjek. Ini  menunjukkan  bagaimana  ilmu  sosial  dan Civil  Society  Democracy in  Indonesia  tidak  dapat dipisahkan karena Sosial Sciences tidak dapat mengamati fenomena dan Civil Society Democracy tetap di luar lingkup ilmiahnya. Selain itu, banyak peneliti telah berkonsentrasi bahasa studi mereka pada beberapa kata kunci  - seperti, Chemical Engine, Biochemistry G, Agricultural an,Environmental  S,  Engineering,  Computer  Scienc,  Business  Manag,  Economics  Econ, Arts and Humani.

## Gambar 7. Visualisasi Peta Perkembangan Penelitian Demokrasi di Indonesia
Mengacu pada visualisasi gambar di atas  maka setiap lingkaran  mewakili kata kunci yang telah diambil dari setiap judul artikel dan juga abstrak. Besar kecilnya jumlah publikasi ditunjukkan dengan lingkaran. Semakin banyak artikel yang relevan tehadap kata kunci maka semakin  besar  pula  ukuran  lingkarannya.    Dari  hasil  visualisasi  seperti  gambar  diatas  maka terdapat  4  Klaster  terdiri  dari  77  artikel.  Setiap  klaster  tersebut  dihadirkan  dengan  warna- warna  yang  berbeda  untuk  melihat  daftar  konsep  atau  topik  yang  menonjol  dan  lebih dominan  di  setiap  klasternya.  Data  ini  tentu  saja  dapat  digunakan  sebagai  acuan  penelitian selanjutnya melalui identifikasi tema yang telah dibahas pada penelitian sebelumnya. Klaster 1 berwarna merah dibagian kanan bawah mencakup berbagai subkelompok yaitu salah satunya demokratisasi  adalah  sebuah  langkah  yang  dipilih  menuju  demokrasi,  alah  satu  contohnya adalah  rakyat  dapat  dengan  bebas  mengemukakan  pendapat.  Klaster  2  berwarna  hijau  di bagian  kiri  bawah  mencakup  berbagai  subkelompok  actor,  dimana  actor  memiliki  peran penting  dalam  proses  demokrasi  di  Indonesia  dan  di  bantu  dengan  adanya  partai  politik,
klaster 3 berwarna biru bagian kiri atas mencakup berbagai subkelompok yaitu good governance untuk untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,  dan klaster 4 berwarna kuning dibagian  kanan  atas  mencangkup  berbagai  subkelompok  yaitu  struggle  karena  saat  ini Indonesia mengalami tantangan terbesar demokrasi Indonesia.

## Gambar 8. Visualisasi Densitas Demokrasi di Indonesia
Data pada gambar 8 menunjukkan bahwa democratization memiliki dampak terbesar pada bagaimana jalannya proses demokrasi masyarakat sipil di berbagai negara  terkait akan kritik  pemerintah.  Karena  democratization  mempunyai  peran  penting  dalam mengembangkan  demokrasi  maka  dari  itu,  democratization  ini  menjadi  pendorong  utama dalam keberhasil demokrasi, hasilnya telah mengembangkan demokrasi masyarakat sipil yang lebih  sinergis  antara  actor  dengan  strategy.  Kemudian,  ada good  governance yang  mempunyai peran  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Ini  akhirnya  menjadi  topik percakapan  utama  penulis.  Data  dari  studi  sebelumnya  menggunakan  sumber Scopus akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan apa pun tentang topik yang dibahas, yaitu bagaimana metode demokrasi masyarakat sipil dapat menghasilkan keputusan pemerintah yang berbeda dan  menghadapi  permasalahan  terkait  kebijakan  pemerintah  kepada  publik.  Bahwa  dalam menjalankan demokrasi ini berjalan sejalan democratization untuk mendukung agar demokrasi bisa berjalan efektif.
Tren  publikasi  dalam  literatur  ilmiah  menunjukkan  dinamika  yang  menarik  dalam beberapa dekade terakhir, khususnya dari tahun 1998 hingga 2024. Selama periode tersebut, ada  fase  di  mana  jumlah  publikasi  mengalami  penurunan  dan  kestabilan,  yakni  dari  tahun 1988 hingga 2000. Setelah fase tersebut, terjadi lonjakan yang cukup signifikan dalam jumlah
publikasi  pada  tahun  2003.  Namun,  tren  ini  tidak  berlangsung  terus-menerus,  karena  pada tahun 2006 terjadi penurunan yang cukup tajam. Pada tahun 2009, ada kebangkitan kembali dalam  jumlah  publikasi,  yang  kemudian  berhasil  dipertahankan  hingga  tahun  2012.  Tahun 2012 menjadi puncak dari  tren publikasi selama periode ini dengan mencapai 14 dokumen yang  diterbitkan.  Sayangnya,  tren  ini  tidak  berlangsung  lama,  karena  mulai  tahun  2018, jumlah publikasi kembali menunjukkan penurunan yang berlanjut hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi produksi dan publikasi literatur  ilmiah  dalam  periode  tersebut,  yang  mungkin  terkait  dengan  perkembangan  dalam bidang penelitian, kebijakan penerbitan, atau perubahan dalam dinamika akademik global.
Hasil  analisis  dari  database Scopus menunjukkan  bahwa  setiap  penulis  memiliki kontribusi yang berbeda terhadap jumlah dokumen yang berhasil mereka publikasikan. Dari beberapa  penulis  yang  dianalisis,  seperti  Hadiz,  V.R.,  Hefner,  R.W.,  Tomsa,  D.,  dan Tornquist, mereka memiliki rentang publikasi yang cukup luas, mencapai hingga 4 dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah penulis yang produktif dan aktif dalam meneliti dan mempublikasikan hasil karyanya. Selain itu, penulis lain seperti Mietzner, M. dan Ufen, A. juga menunjukkan produktivitas yang baik dengan rentang publikasi hingga 3 dokumen. Meskipun  tidak  sebanyak  kelompok  pertama,  namun  kontribusi  mereka  dalam  literatur ilmiah  tetap  cukup  signifikan.  Sementara  itu,  ada  juga  penulis-penulis  lain  seperti  Azra,  A., Bakker, L., Bakti, A.F., dan Barton, G. yang memiliki rentang publikasi hingga 2 dokumen.

## Kecenderungan Studi Demokrasi Masyarakat Sipil di Indonesia
Diskusi  hasil  berdasarkan  hasil  analisis scopus ,  Indonesia  menonjol  sebagai  negara dengan kontribusi publikasi ilmiah terbanyak. Ini adalah sebuah pencapaian yang signifikan, mengingat Indonesia berhasil mengungguli negara-negara maju dan berpengaruh lainnya di dunia seperti Amerika Serikat, Singapura, Jerman, Belanda, Jepang, Britania Raya, Norwegia, dan Malaysia. Fakta bahwa Indonesia berada di puncak daftar ini menegaskan bahwa negara ini  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  dunia  akademik  dan  penelitian  ilmiah, khususnya dalam bidang yang diteliti dan dianalisis berdasarkan data Scopus . Kontribusi besar Indonesia  dalam  literatur  ilmiah  ini  dapat  diartikan  sebagai  indikasi  dari  pertumbuhan  dan perkembangan sektor penelitian di negara ini dalam beberapa dekade terakhir dan publikasi ilmiah. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah, institusi penelitian, dan akademisi di Indonesia dalam mengembangkan dan mempromosikan penelitian ilmiah. Selain itu, peran aktif  dari  komunitas  akademik,  peneliti,  dan  penulis  di  Indonesia  dalam  mempublikasikan hasil  karya  mereka  secara  internasional  juga  berkontribusi  besar  terhadap  posisi  Indonesia
sebagai pemimpin dalam publikasi ilmiah di tingkat global. Secara keseluruhan, hasil analisis ini  memberikan  gambaran  yang  sangat  positif  tentang  peran  Indonesia  dalam  kontribusi literatur  ilmiah  global  dan  menunjukkan  bahwa  Indonesia  merupakan  kekuatan  yang  harus diperhitungkan dalam dunia penelitian dan publikasi ilmiah internasional.
Selain  Indonesia,  ilmu  sosial  mendominasi  minat  para  penulis  dengan  kontribusi sebesar  73,2%  dari  total  area  subjek  yang  diteliti  dan  dianalisis.  Angka  ini  menegaskan dominasi  dan  kepentingan  yang  tinggi  terhadap  ilmu  sosial  sebagai  fokus  utama  dalam literatur  ilmiah  yang  telah  dipublikasikan.  Kehadiran  yang  dominan  dari  ilmu  sosial  dalam publikasi ilmiah ini mengindikasikan betapa pentingnya bidang ini dalam konteks penelitian di  Indonesia,  terutama  dalam  memahami  dan  mengamati  fenomena Civil  Society  Democracy . Civil Society Democracy merupakan konsep yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses  demokrasi  dan  pemerintahan,  dan  memahaminya  memerlukan  pendekatan multidisiplin,  yang  salah satunya  dilakukan  melalui  ilmu  sosial.  Dominasi  ilmu  sosial dalam publikasi  ini  dapat  diartikan  sebagai  refleksi  dari  kebutuhan  yang  mendesak  untuk memahami,  menganalisis,  dan  menginterpretasi  dinamika  masyarakat  dan  demokrasi  di Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  para  peneliti  dan  akademisi  di  Indonesia  sangat memprioritaskan  pemahaman  terhadap  isu-isu  sosial,  politik,  dan  budaya  yang  berkaitan dengan perkembangan demokrasi dan masyarakat sipil di negara ini.
Berdasarkan  hasil  penelusuran  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa Democratization memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan proses demokrasi masyarakat sipil dan menjadi  salah  satu  faktor  kunci  dalam  keberhasilan  demokrasi  secara  keseluruhan. 37 Proses demokratisasi  ini  mencakup  serangkaian  upaya  dan  reformasi  yang  bertujuan  untuk memperluas  partisipasi  politik,  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas  pemerintah,  serta memperkuat hak asasi manusia dan kebebasan sipil. 38
Ketika kita berbicara tentang masyarakat sipil, kita merujuk pada jaringan, organisasi, dan  individu  di  luar  pemerintahan  yang  bekerja  bersama  untuk  mempromosikan  keadilan sosial,  hak  asasi  manusia,  dan  partisipasi  politik. 39 Sinergi  antara  aktor  dan  strategi  dalam masyarakat  sipil  mencerminkan  kolaborasi  dan  koordinasi  antara  berbagai  pihak  untuk mencapai  tujuan-tujuan  demokrasi.  Dalam  konteks  ini, democratization berfungsi  sebagai
37 Sara  Kalm,  Lisa  Strömbom,  and  Anders  Uhlin,  “Civil  Society  Democratising  Global  Governance? Potentials and Limitations of „Counter-Democracy,‟” Global Society 33, no. 4 (2019): 499–519.
38 Fahdian Rahmandani and Samsuri Samsuri, “Malang Corruption Watch Sebagai Gerakan Masyarakat Sipil Dalam Membangun Budaya Anti-Korupsi Di Daerah,” Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya 21, no. 1 (2019): 49–59.
39 Alison  Van  Rooy,  “The  Art  of  Strengthening  Civil  Society,”  in  Civil  Society  and  the  Aid  Industry (Routledge, 2020), 197–220.
pendorong utama yang memfasilitasi terciptanya sinergi tersebut. Proses demokratisasi yang berhasil  akan  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  untuk  aktor-aktor  masyarakat  sipil dalam  mengembangkan  strategi-strategi  yang  efektif  untuk  memperjuangkan  hak-hak  dan kepentingan masyarakat.

## Kesimpulan
Masyarakat  sipil  memiliki  peran  penting  dalam  transisi  dari  otoritarianisme  ke demokrasi,  baik  selama  masa  transisi  maupun  sebagai  syarat  keberlanjutan  demokrasi.  Di Indonesia,  hubungan  antara  negara  dan  masyarakat  sipil  dipengaruhi  oleh  konteks  lokal, karakter  organisasi  masyarakat  sipil,  dan  dinamika  ekonomi  politik.  Untuk  memperkuat demokrasi,  masyarakat  sipil  harus  mampu  mengimbangi  kekuatan  negara,  menjembatani kepentingan  masyarakat  dengan  negara,  dan  mempengaruhi  kebijakan  untuk  kepentingan umum.
Penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  peran  masyarakat  sipil  dalam  pengembangan demokrasi  di  Indonesia,  terutama  dalam  mengurangi  kesenjangan  sosial.  Meskipun  ada keterbatasan  data  yang  bersumber  dari Scopus ,  temuan  ini  dapat  menjadi  landasan  untuk pengembangan lebih lanjut. Diharapkan dengan kebijakan yang teratur dan pengelolaan aset pemerintahan  yang  efektif,  demokrasi  di  Indonesia  dapat  berjalan  lebih  baik  dan berkelanjutan.  Penelitian  selanjutnya  perlu  menggunakan  sumber  data  dari  database internasional bereputasi lainnya seperti Web of Science dan Dimensions Scholars .

## Referensi
Afriandi, Fadli, and Fachriza Ariyadi. “Peranan Masyarakat Sipil dalam Demokrasi.” Madika: Jurnal Politik Dan Governance 3, no. 1 (2023): 67–79.
Azra. “Indonesia‟s Middle Power Public Diplomacy: Asia and Beyond.” In Palgrave Macmillan Series  in  Global  Public  Diplomacy ,  131–54.  Palgrave  Macmillan,  2021. https://doi.org/10.1057/9781137532299_7.
Diamond, Larry. “Breaking out of the Democratic Slump.” J. Democracy 31 (2020): 36.
Diprose, R, D McRae, and V R Hadiz. “Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn.” Journal of Contemporary Asia 49, no. 5 (2019): 691–712. https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922.
Gazali,  E.  “Learning  by  Clicking:  An  Experiment  with  Social  Media  Democracy  in Indonesia.” International  Communication  Gazette 76,  no.  4–5  (2021):  425–39. https://doi.org/10.1177/1748048514524119.
Hadiz, Vedi R. “Indonesia‟s Missing Left and the Islamisation of Dissent.” In Marx and Lenin in Africa and Asia , 151–69. Routledge, 2021.
Holidin,  D.  “The  Compatibility  of  Islam  and  Pancasila  in  Indonesia‟s  Declining Democracy.” Politics  and  Religion  Journal 16,  no.  2  (2022):  179–202. https://doi.org/10.54561/prj1602179h.
Ikhwan, Ali, and Sri Budi Eko Wardani. “Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube Di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.” Journal of Governance and Local Politics (JGLP) 4, no. 1 (2022): 33–46.
Johnson,  Blair  T,  and  Emily  A  Hennessy.  “Systematic  Reviews  and  Meta-Analyses  in  the Health  Sciences:  Best  Practice  Methods  for  Research  Syntheses.” Social  Science  & Medicine 233 (2019): 237–51.
Kadir,  A,  and  L  H  Zuada.  “Village  Autonomy  and  Participatory  Democracy  in  Indonesia: the  Problem  of  Community  Participation  in  Post-Village  Autonomy  in  the  Southeast Sulawesi  Province.” Public  Policy  and  Administration 20,  no.  4  (2021):  514–29. https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-4-12.
Kalm,  Sara,  Lisa  Strömbom,  and  Anders  Uhlin.  “Civil  Society  Democratising  Global Governance? Potentials and Limitations of „Counter-Democracy.‟” Global Society 33, no. 4 (2019): 499–519.
Khusna  Amal,  M.  “Revisiting  Southeast  Asian  Civil  Islam:  Moderate  Muslims  and Indonesia‟s Democracy Paradox.” Intellectual Discourse 28, no. 1 (2020): 295–318.
Lay,  C.  “Political  Linkages  between  CSOs  and  Parliament  in  Indonesia:  A  Case  Study  of Political Linkages in Drafting the Aceh Governance Law.” Asian Journal of Political Science 25, no. 1 (2017): 130–50. https://doi.org/10.1080/02185377.2017.1297243.
Mengist, Wondimagegn, Teshome Soromessa, and Gudina Legese. “Method for Conducting Systematic Literature Review and Meta-Analysis for Environmental Science Research.” MethodsX 7 (2020): 100777.
Mietzner, M. “Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials.” Democratization 28, no. 1 (2021): 161–78. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649.
Mohamed  Shaffril,  Hayrol  Azril,  Samsul  Farid  Samsuddin,  and  Asnarulkhadi  Abu  Samah. “The  ABC  of  Systematic  Literature  Review:  The  Basic  Methodological  Guidance  for Beginners.” Quality & Quantity 55 (2021): 1319–46.
Nandiyanto,  Asep  Bayu  Dani,  and  Dwi  Fitria  Al  Husaeni.  “A  Bibliometric  Analysis  of Materials  Research  in  Indonesian  Journal  Using  VOSviewer.” Journal  of  Engineering Research , 2021.
Page,  Matthew  J,  Joanne  E  McKenzie,  Patrick  M  Bossuyt,  Isabelle  Boutron,  Tammy  C Hoffmann, Cynthia D Mulrow, Larissa Shamseer, Jennifer M Tetzlaff, Elie A Akl, and Sue E Brennan. “The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews.” Bmj 372 (2021).
Prill, Robert, Jon Karlsson, Olufemi R Ayeni, and Roland Becker. “Author Guidelines for Conducting  Systematic  Reviews  and  Meta-Analyses.” Knee  Surgery,  Sports  Traumatology, Arthroscopy 29 (2021): 2739–44.
Rahmandani,  Fahdian,  and  Samsuri  Samsuri.  “Malang  Corruption  Watch  Sebagai  Gerakan Masyarakat  Sipil  Dalam  Membangun  Budaya  Anti-Korupsi  Di  Daerah.” Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya 21, no. 1 (2019): 49–59.
Rooy,  Alison  Van.  “The  Art  of  Strengthening  Civil  Society.”  In Civil  Society  and  the  Aid Industry , 197–220. Routledge, 2020.
Schäfer,  S.  “Democratic  Decline  in  Indonesia:  The  Role  of  Religious  Authorities.” Pacific Affairs 92, no. 2 (2019): 235–55. https://doi.org/10.5509/2019922235.
Schmidt, Vivien A. “The Future of Differentiated Integration: A „Soft-Core,‟Multi-Clustered Europe  of  Overlapping  Policy  Communities.” Comparative  European  Politics 17  (2019): 294–315.
Setiawan,  K  M  P,  and  D  Tomsa.  “Defending  a  Vulnerable  yet  Resilient  Democracy:  Civil Society Activism in Jokowi‟s Indonesia.” Journal of Current Southeast Asian Affairs 42, no. 3 (2023): 350–71. https://doi.org/10.1177/18681034231209058.
Shokheh, M, M Ebrahimi, and K Yusoff. “The Role of Indonesian and Egyptians‟ Ngos in Democratisation.” Geopolitics Quarterly 17, no. 64 (2021): 289–306.
Takenaka,  C.  “State  and  Civil  Society  in  East  Asia  in  the  Age  of  Globalization.”  In Globalization  and  Civil  Society  in  East  Asian  Space ,  13–38.  Taylor  and  Francis,  2022. https://doi.org/10.4324/9781003079736-3.
Tirtosudarmo,  R,  and  P  B  R  Carey.  “IndonesIa  2019-2022:  The  AuThorITarIan  Turn  as LeITmoTIf of PresIdenT JoKowI‟s Second Term.” Asia Maior 33 (2022): 177–213.
Tomsa, D. “Electoral Democracy in a  Divided Society the 2008 Gubernatorial Election in Maluku,Indonesia.” South  East  Asia  Research 17,  no.  2  (2021):  229–59. https://doi.org/10.5367/000000009788745877.
Tomsa, D, and N Bax. “Democratic Regression and Environmental Politics in Indonesia.”
Asian Studies Review 47, no. 4 (2023): 740–60. https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2189690.
Törnquist,  O,  H  Hanif,  E  Hiariej,  W  P  Samadhi,  and  A  Savirani.  “The  Downside  of Indonesia‟s  Successful  Liberal  Democratisation  and  the  Way  Ahead.  Notes  from  the Participatory  Surveys  and  Case  Studies  2000-2016.” Journal  of  Current  Southeast  Asian Affairs 36, no. 1 (2020): 123–38. https://doi.org/10.1177/186810341703600105.
Vandenberg,  A,  and  N  Zuryani. Security,  Democracy,  and  Society  in  Bali:  Trouble  with  Protection . Security,  Democracy,  and  Society  in  Bali:  Trouble  with  Protection .  Faculty  of  Arts  and Education,  Deakin  University,  Geelong,  Australia:  Springer  Singapore,  2020. https://doi.org/10.1007/978-981-15-5848-1.
Warburton,  Eve,  and  Edward  Aspinall.  “Explaining  Indonesia‟s  Democratic  Regression.” Contemporary Southeast Asia 41, no. 2 (2019): 255–85.