## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3154/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Eksistensi  Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya Uu  Cipta Kerja
Nasrullah 1 , Syahrullah 2
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima Article Info Abstrak Article history: Received : 17 Maret 2022 Publish: 24 Maret 2022 Penelitian  ini  bertujuan  untuk    mengetahui  dan  memahami  eksistensi    usaha perseorangan  dalam  perspektif  Hukum  di  Indonesia    Pasca  lahirnya  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode penyusunan dalam tulisan menggunakan penelitian normatif,  Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan  (library  research).  Studi  kepustakaan  dijadikan  sebagai  metode riset  ini  karena  studi  terhadap  usaha    perseorangan  dapat  dilakukan  melalui penelusuran  terhadap  konsep,  peraturan,  dan  implementasi  melalui  bahan hukum primer berupa peraturan perundang−undangan, bahan sekunder berupa buku, jurnal, berita, dan laporan-laporan resmi serta bahan tertier berupa kamus hukum dan bahasa. Analisis data menggunakan  analisis kualitatif dan analisis materi muatan (content analysis). Metode penulisannya menggunakan deskriptif analitis.Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  eksistensi  usaha  perseorangan  di Indonesia  cukup  signifikan  dalam  usaha  pengembangan  ekonomi  nasional, apalagi  telah  diperkuat  oleh  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  memberi kekuatan sebagai sebuah Badan Hukum.
Keywords: Eksistensi, Usaha Perseorangan, UU Cipta Kerja Article Info Abstract Article history: Received : 17 Maret 2022 Publish: 24 Maret 2022 This study aims to find out and understand the existence of individual businesses in the perspective of law in Indonesia after the birth of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The method of preparation in writing uses normative research. This method is carried out through library research. Literature study is used as this research  method because  studies on  individual  businesses can  be carried out through tracing concepts, regulations, and implementation through primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary materials in  the  form  of  books,  journals,  news,  and  official  reports  as  well  as  tertiary materials.  in  the  form  of  legal  and  language  dictionaries.  Data  analysis  using qualitative  analysis  and  content  analysis.  The  writing  method  uses  analytical descriptive.  The  results  of  the  analysis  show  that  the  existence  of  individual businesses in Indonesia is quite significant in national economic development efforts, moreover,  it has been strengthened by the Job Creation Act which gives strength as a legal entity.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author Nasrullah
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

## 1. PENDAHULUAN
Usaha perseorangan di Indonesia berkembang bagaikan jamur di musim hujan. Tumbuh berkembang. Pelaku ekonomi ini sangat mempegaruhi perkembangan perekonomian di negeri ini. Aktivitasnya sangat luas dan hampir mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat dan negara. Fenomena ini dapat terlihat dari situasi pasar dan volume perdagangan atau industri nasional yang semakin besar, peningkatan pengetahuan dan teknologi yang mengacu kearah modernisasi, dan pungutan pajak yang terbesar dari negara adalah dari kegiatan dunia usaha.
Disamping itu, aktivitasnya menjadi tumpuan bagi masyarakat, khususnya para pengusaha dan pekerja untuk mendapatkan rezeki, berupa keuntungan yang dihasilkan perusahaan.
Usaha perseorangan di Indonesia berwujud Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan dari    dunia  usaha  nasional,  yang  dalam  kenyataannya
belum mampu mewujudkan perannya secara optimal meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Dalam penjelasan umum UU No. 20 tahun 2008 ditegaskan bahwa Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  merupakan  kegiatan  usaha   yang mampu  memperluas  lapangan  kerja  dan memberikan  pelayanan  ekonomi secara  luas  kepada  masyarakat,  dan  dapat  berperan  dalam proses  pemerataan      dan      peningkatan      pendapatan      masyarakat,      mendorong  pertumbuhan ekonomi,  dan  berperan  dalam  mewujudkan  stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah    adalah  salah  satu  pilar  utama  ekonomi  nasional  yang  harus  memperoleh kesempatan  utama,  dukungan,  perlindungan  dan  pengembangan  seluas-luasnya  sebagai  wujud keberpihakan  yang  tegas  kepada  kelompok  usaha  ekonomi rakyat,  tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.
Namun  kesulitan  modal,  manajemen  yang  tidak  jelas  sering  menyulitkan  UMKM mengembangkan  diri  terutama  karena  ketidak  jelasan  status  badan  usahanya.    Oleh  karena  itu masalah  yang  diajukan  dalam  tulisan  ini  “bagaimana  eksistensi    usaha  perseorangan  dalam perspektif Hukum di Indonesia  Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?”

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penyusunan  dalam  tulisan  ini  menggunakan  penelitian  normatif,    Metode  ini dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  (library  research).  Studi  kepustakaan  dijadikan  sebagai metode riset ini karena studi terhadap usaha  perseorangan dapat dilakukan melalui penelusuran terhadap  konsep,  peraturan,  dan  implementasi  melalui  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan perundang−undangan,  bahan  sekunder  berupa  buku,  jurnal,  berita,  dan  laporan-laporan  resmi serta  bahan  tertier  berupa  kamus  hukum  dan  bahasa.  Analisis  data  menggunakan    analisis kualitatif  dan  analisis  materi  muatan  (content  analysis).  Metode  penulisannya  menggunakan deskriptif analitis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Eksistensi Usaha Perseorangan
Menurut      Molengraaff  (Purwosutjipto,1991),      perusahaan      adalah      keseluruhan perbuatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus,  bertindak  keluar,  untuk    mendapatkan penghasilan,    dengan    cara    memperniagakan  barang-barang,  atau  mengadakan  perjanjian- perjanjian perdagangan. Disini  Molengraaff  memandang  perusahaan  dari sudut “ekonomi”.
Perseorangan  adalah  kata  itu  dapat  dipadankan  dengan  orang    seorang  atau  per  satu orang atau seorang per seorangan. Perseorangan dapat diartikan  secara seorang-seorang; satu- satu orang (Pusat Bahasa Departemen Nasional,2008).
Usaha perseorangan merupakan salah satu bentuk bisnis yang dimiliki oleh satu orang. Umumnya usaha perseorangan memiliki modal kecil, jenis produk dan jumlah produksinya terbatas, tenaga kerja sedikit, alat produksi dan teknologinya cukup sederhana.
Perusahaan perseorangan adalah badan usaha/ perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin  oleh  individu.  Sehingga  tanggung  jawab  atas  aktivitas  dan  risiko  perusahaan ditanggung  oleh  individu  tersebut.  Demikian  pula  menurut  Rifki  Ardhianto  (2017), Perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang dikelola  dan diawasi oleh satu orang, dimana segala resiko ditanggung secara pribadi pula  atau perorangan.
Perusahaan perseorangan merupakan bentuk peralihan antara  bentuk partnership dan padat  pula  dimungkinkan  sebagai  one  man  corporation.  Dalam  hubungan  ini  dapat  pula diberlakukan pasal 6 dan pasal 18 Kitab UndangUndang Hukum Dagang.
Menurut Irma Devita Purnamasari 2010) Usaha  Dagang  adalah  “suatu  badan  usaha yang  dijalankan secara  mandiri  oleh  satu  orang  saja  dan  tidak  memerlukan partner dalam berusaha. Kalaupun ada yang membantu usaha tersebut,  kedudukannya  tidak  sama  dengan pemilik  Usaha Dagang  (UD),  tetapi  hanya  bertindak  sebagai  karyawan  atau  bawahan Usaha Dagang.”
Sedangkan  menurut  Sentosa  Sembiring  (2001),  Perusahaan    Dagang    (PD)    adalah “perusahaan    perseorangan  yang  dilakukan  oleh  seorang  pengusaha.  Perusahaan  Dagang dapat dikelola oleh satu orang atau lebih, modal milik sendiri. Perusahaan   Dagang   belum diatur   secara   khusus   dalam undang-undang, tetapi dalam praktek diterima sebagai pelaku usaha”.
Organisasi perusahaan perseorangan adalah badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu  orang  saja.  Satu  orang  pengusaha  yang  menjadi  pemilik  badan  usaha  itu  yang menjalankan  perusahaan.  Di  dalam  badan  usaha  perseorangan  ini  yang  menjadi  pengusaha hanya satu orang.
Badan  usaha  adalah  kesatuan  yuridis  dan  ekonomis  dari  faktor-faktor  produksi  yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor- faktor  produksi  badan  usaha  terdiri  atas  sumber  daya  alam,  modal,  dan  tenaga  kerja dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberi layanan kepada masyarakat.
Badan  usaha  adalah  suatu  kesatuan  yuridis  ekonomis  yang mendirikan  usaha  untuk menjalankan    setiap    jenis    usaha    yang    bersifat  tetap    dan    terus  –    menerus,    didirikan, bekerja,    serta    berkedudukan  dalam       wilayah        Negara        Indonesia       dengan       tujuan memperoleh keuntungan/laba (Zaeni Asyhadie, 2005).
Dengan demikian modal usaha tersebut hanya dimiliki satu orang pula. Jika di dalam perusahaan  tersebut  banyak  orang  bekerja,  mereka  hanyalah  pembantu  pengusaha  dalam perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.
Di Amerika Serikat dikenal dengan sole proprietorship. Yaitu “A business in which one person owns all the assets, owes all the liabilities, and operates in his or her personal capacity.” (Bryan A. Garner, 2004). Terjemahan bebasnya : sole proprietorship adalah  Bisnis di mana satu orang memiliki semua aset, berhutang semua kewajiban, dan beroperasi dalam kapasitas pribadinya.
Di  Indonesia,    terdapat  tiga  bentuk  perusahaan  yang  dapat  dipilih  oleh  masyarakat sebagai  “kendaraan”  untuk  menghasilkan  uang,  yaitu:  (1)  perusahaan  perseorangan,  (2) perusahaan perseroan terbatas, dan (3) perusahaan persekutuan berbentuk persekutuan umum atau khusus (Kementrian Hukum dan HAM, 2019)
Bentuk  usaha    yang    dimiliki    oleh  perseorangan  adalah  badan  usaha  perseorangan. Modalnya hanya dimiliki oleh satu orang saja. melakukan  kegiatan usaha dalam bidang usaha tertentu. Bidang usaha yang dijalankan terdiri dari berbagai  macam  usaha,  misalnya  usaha dibidang  bahan-bahan bangunan,  usaha  dibidang  penjualan  kebutuhan  pokok rumah rumah tangga, usaha dibidang penyaluran hasil-hasil pertanian dan sebagainya.
Dalam   operasional   sebuah   perusahaan   perseroangan   atau   usaha dagang, sering melibatkan  orang-orang,  baik  sebagai  pekerja  atau  karyawan  atau      pembantu      dalam perusahaan,   sedangkan   pemilik   atau   pengusaha perusahaan  tetap  tunggal  (hanya  satu orang).    Pemilik    bertanggung    jawab  menanggung    resiko    dan    menikmati    keuntungan sendiri,  sebaliknya  orang-orang  seperti  pekerja  atau  karyawan  adalah  merupakan  orang yang  bekerja dibawah pimpinan pemilik dengan menerima upah.
Organisasi  bisnis  atau  badan  usaha  perseorangan  adalah  badan  usaha  yang  banyak digunakan di Indonesia, khususnya pengusaha kecil dan beberapa pengusaha menengah. Ini adalah  bentuk  badan  usaha  yang  paling  sederhana.  Organisasi  perusahaan  perseorangan adalah badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja (Ridwan Khairandy, 2013). Satu orang pengusaha yang menjadi pemilik badan usaha itu yang menjalankan perusahaan. Di dalam badan usaha perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Dengan demikian  modal  usaha  tersebut  hanya  dimiliki  satu  orang  pula.  Jika  di  dalam  perusahaan tersebut  banyak  orang  bekerja,  mereka  hanyalah  pembantu  pengusaha  dalam  perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.
Pendirian perusahaan perseorangan  tidak  diatur  dalam  KUHD  dan  tidak  memerlukan perjanjian  karena  hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja. Suatu organisasi dapat
disebut perusahaan apabila organisasi tersebut memenuhi   syarat-syarat   tertentu.   Dengan syarat-syarat   itu   menguatkan pendapat  yang  tidak membedakan antara “badan usaha” dan “perusahaan”. Adapun syarat-syarat tersebut adalah (Wasis, 1986):
1. Untuk   dapat   disebut   perusahaan   maka   organisasi   itu   harus bertujuan  mencari laba.  Profit  motive.  Jika  organisasi  itu  tidak bertujuan mencari laba, maka organisasi itu bukan perusahaan.
2. Tujuan  mencari  laba  itu  bukan  hanya  untu  satu  dua  kali  atau secara  isidentil  saja, akan  tetapi  secara  terus  menerus,  secara kontinu, secara berkesinambungan.
3. Tujuan   mencari   laba   terus   menerus   itu   diusahakan   melalui organisasi   faktor- faktor      produksi,      dalam      organisasi      tersebut  diperhatikan    proportionalitet    atau perbandingan    kuantitatif    dari  faktor-faktor      produksi      yang      diusahakan      dengan kemampuan managerial yang sebaik-baiknya
Ketiga  hal  tersebut  diatas  harus  dijalankan  pada  suatu  tempat yang  jelas.  Artinya bahwa  organisasi  itu  mempunyai  tempat kedudukan   secara   geografis,   jelas   lokasinya. Adalah   bukan perusahaan   apabila   tidak   mempunyai   alamat   lokasi   secara geografis. Perusahaan harus nyata.
Badan usaha perseorangan terdapat dua kelompok: (1) Badan usaha yang berizin yaitu suatu usaha perseorangan yang memiliki izin operasional dari departemen teknis. Misalnya bila  perusahaan  perseorangan  bergerak  dalam  bidang  perdagangan,  maka dapat memiliki izin seperti Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
(2)  Badan  usaha  yang  tidak  berizin,  Misalnya  usaha  perseorangan  yang    dilakukan  para pedagang kaki lima, kios-kios, toko  kelontong, dan sebagainya.
Usaha perseorangan memiliki ciri-ciri antara lain:
• relatif  mudah  didirikan  dan  juga  dibubarkan-tanggung  jawab  tidak  terbatas  dan  bisa melibatkan harta pribadi-tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi-seluruh keuntungan dinikmati sendiri.
• sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri
• keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar
• jangka  waktu  badan  usaha  tidak  terbatas  atau  seumur  hidup-sewaktu-waktu  dapat dipindah tangankan
Dalam praktek ciri-ciri  badan usaha antara lain:
1. Bertujuan mencari keuntungan, Tujuan  dari  munculnya/ didirikannya  sebuah  badan usaha  adalah untuk memperoleh laba/keuntungan.
2. Menggunakan modal dan tenaga kerja, Dalam  menjalankan  suatu  badan  usaha,  modal dan  tenaga  kerja merupakan  unsur  yang  sangat  penting.  Hal  tersebut  dikarenakan badan  usaha  bersifat  tetap,  sehingga  membutuhkan  modal  dan tenaga  kerja  agar dapat  melakukan  kelangsungan  suatu  badan usaha.
3. Aktivitas  operasional  perusahaan  di  bawah  pimpinan  seorang usahawan. Agar  suatu badan  usaha  dapat  berjalan  dengan  lancar  diperlukan seorang  pemimpin  yang  dapat menentukan  arah  dan  tujuan  suatu badan usaha.
Dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, pelaku usaha masih didominasi oleh badan usaha  berbentuk  usaha  kecil  yang  pada  umumnya  merupakan  badan  usaha  bukan  badan hukum. Pemerintah perlu memikirkan tentang perlunya pengaturan bagi badan usaha bukan badan hukum terutama mengingat banyaknya badan usaha kecil yang tidak jelas bentuk dan statusnya.
Sebagai  penopang  perekonomian  Indonesia  usaha  kecil  dan  menengah  merupakan bagian integral dalam dunia usaha nasional yang dalam kenyataannya usaha kecil terutama belum mampu mewujudkan perannya secara optimal.
Kesulitan modal, manajemen yang tidak jelas (kadang tanpa neraca) sering menyulitkan UKM  mengembangkan  diri  terutama  karena  ketidak  jelasan  status  badan  usaha  mereka meskipun telah ada perlindungan hukum terhadap UMKM melalui UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Kementerian Hukum dan HAM, 2019).
Namun  status  badan  usaha  yang  tidak  jelas  ini  perlu  menjadi  perhatian  agar  mereka dapat mengembangkan diri menjadi badan usaha yang mapan. Perlu dipikirkan tentang bentuk badan  usaha  yang  bisa  digunakan  bagi  UMKM.  Dalam  KUHD  tidak  diatur    bentuk  usaha perorangan,  sementara  persekutuan  Firma  dan  CV  sudah  tidak    sesuai  lagi  dengan  kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini, sehingga perlu dibuat suatu rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi (Kementerian Hukum dan HAM, 2019).
Usaha perorangan di Indonesia dalam praktek di sebut dengan Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang. Di kalangan pemerintahan lebih dikenal dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Menurut H.M.N. Purwosutjipto (1991), bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak  ada.  Di  dalam  dunia  bisnis,  masyarakat  telah  mengenal  dan  menerima  bentuk  badan usaha perseorangan yang disebut Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).
Tidak  berarti  kalau  ada  nama  “PD”  atau  “UD”  selalu  bermakna  bisnis  tersebut dilaksanakan oleh badan usaha perseorangan. Ada juga bisnis yang dijalankan dengan bentuk persekutuan perdata memakai nama “UD” atau “PD” (Ridwan Khairandy,2013).
Walaupun    Kitab   Undang    Undang    Hukum    Dagang (KUHD)  tidak  mengatur secara  khusus  mengenai  UD,  tetapi karena   eksistensinya   diakui   sebagai   bentuk usaha, maka pemerintah berupaya melegalisasinya dengan cara yang  berbeda.
Dalam  mengisi  kekosongan  itu,  pemerintah  melalui  kementerian  perindustrian  dan perdagangan mengaturnya. Pengaturannya dapat  dilihat  dalam  Pasal  1  butir  3 Keputusan Menteri   Perindustrian   dan   Perdagangan   Nomor 23/MPP/KEP/1/1998, tentang Lembaga- lembega Usaha Perdagangan. Pasal tersebut berbunyi:  “Lembaga  perdagangan  adalah  suatu instansi/badan   yang dapat  berbentuk  perorangan  atau  badan  usaha  baik  sebagai Eksportir, Importir,   Pedagang   Besar,   Pedagang   Pengecer ataupun  lembaga-lembaga  perdagangan lain  yang  sejenis, yang   didalam   tatanan   pemasaran   barang   dan/atau   jasa melakukan kegiatan  perdagangan  dengan  cara  memindahkan barang  dan/atau  jasa  baik  langsung maupun  tidak  langsung dari produsen sampai pada konsumen.
Baru pada tahun 2008 Pemerintah menetapkan Undang-undang  tentang UMKM. Dalam UU  ini  ditentukan  usaha  perseorangan  dengan  beberapa  kriteria,  yaitu  (Andrew  Betlehn, 2018):
a. Usaha Mikro
Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha perorangan  yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha mikro ada usaha produktif  yang memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
b. Usaha Kecil
Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini.  Kriteria  Usaha  Kecil  yaitu  memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
c. Usaha Menengah
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan  tahunan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini.  Kriteria  Usaha Menengah  yaitu  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Usaha perseorangan di Negara lain juga tumbuh dan berkembang. Di Belanda dikenal dengan nama eenmanzaak , di Inggeris disebut sole traders , di Amerika Serikat dikenal dengan Sole proprietorship (Andrew Betlehn,2018).
Proprietorship adalah organisasi bisnis yang tidak berbadan hukum yang dimiliki oleh satu orang yang disebut dengan sole proprietor.  Seorang proprietor  memiliki sendiri seluruh kekayaan  atau  asset  perusahaan  dan  bertanggungjawab  sendiri  pula  atas  seluruh  utang perusahaan  (Andrew Betlehn, 2018).
Jenis  organisasi  bisnis  yang  paling  umum  di  Amerika  Serikat  ini,  mencakup  segala sesuatu  mulai  dari  toko  grosir  ibu-dan-pop  hingga  tukang  cukur  hingga  bisnis  perbaikan komputer. Mereka menyumbang lebih dari 70 persen dari semua bisnis di Amerika Serikat. Namun, mereka menghasilkan kurang dari 5 persen dari semua penjualan.
Ada beberapa kelebihan dari usaha perseorangan antara lain:
• Pemilik  menguasai semua usaha
• berhak untuk menikmati sendiri semua keuntungan perusahaan
• berhak untuk mengambil keputusan apa saja yang berkaitan dengan usahanya
• modal dan biaya  yang sangat ringan atau kecil
• mudah untuk dipindahtangankan. Disamping keuntungan, usaha seperti ini terdapat beberapa kelemahan antara lain:
• fasilitas kredit yang diperoleh terbatas
• pemilik  menanggung  segala  risiko  kerugian  bisnis.  Pemilik  dapat  kehilangan    semua modal yang diinvestasikan, bahkan bertanggung secara pribadi (personal liability). Dia bertanggungjawab  sampai  kepada  harta  pribadi.  Dengan  kata  lain.  Pemilik bertanggungjawab secara tidak terbatas. Karena itu, kreditor dapat mengajukan tuntutan kepada  pemilik  sampai  kepada  harta  pribadinya  ( personal  assets )  (Andrew Betlehn,2018).
2. Usaha Perorangan Saat ini
Eksistensi usaha perseorangan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  (disingkat  :  UU  Cipta  Kerja),  diawali  dengan  diubahnya  definisi perseroan terbatas. Pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 angka 1 disebutkan  bahwa  “perseroan  terbatas  yang  selanjutnya  disebut  Perseroan,  adalah  badan hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Sedangkan menurut pada UU Cipta Kerja. Pada Bab VI bagian kelima UU Cipta Kerja, pasal 109 angka (1) merubah ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT mengenai definisi perseroan terbatas sehingga menjadi sebagai berikut :
“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukumyang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.
Dari definisi menurut UU cipta Kerja diatas, terdapat suatu konsep baru dalam PT yakni adanya  frase  “badan  hukum  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  dan  kecil”. Konsep  badan  hukum  perorangan  ini  berbeda   dengan  prinsip  PT  pada  UUPT  sebelumnya yang didirikan berdasarkan perjanjian serta merupakan suatu persekutuan modal. Apabila kita mencermati ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang
atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”, artinya bahwa karena PT identik dengan prinsip didirikan berdasarkan perjanjian dan merupakan persekutuan modal maka pendiri PT wajib minimal 2 (dua) orang. Meskipun pada pasal 7 ayat (7) pendirian PT oleh 2 (dua) orang dapat dikecualikan, namun hanya berlaku bagi BUMN dan perseroan bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan lainnya. Artinya bahwa dalam UUPT, pengecualian pendirian perseroan minimal oleh 2 (dua) orang hanya dimungkinkan bagi perusahaan milik negara dan perusahaan melakukan kegiatan usaha pada sektor pasar modal dan pengecualian ini  tidak  berlaku  bagi  perseroan  swasta  yang  didirikan  oleh  masyarakat  umum  (Putu  Devi Yustisia Utami, 2021: 771-772)
Konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas yang terdapat pada UU Cipta kerja selanjutnyan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang  Modal  Dasar  Perseroan  serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  dan  Pembubaran Perseroan  yang  Memenuhi  Kriteria  untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil.    Konsep  perseroan perorangan  dengan  tanggung  jawab  terbatas  merupakan  bentuk  badan  hukum  yang memberikan  perlindungan  hukum  kepada  para  pelaku  usaha.  Caranya  adalah  melalui pemisahan  kekayaan  pribadi  dan  perusahaan,  sekaligus  memudahkan  para  pelaku  usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.
Kenyataannya  bahwa  UMKM  merupakan  tulang  punggung  perekonomian  negara dengan  jumlahnya  mencapai  64,2  juta  atau  99,99%  dari  total  pelaku  usaha,  kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07%, dan penyerapan hingga 97% total tenaga  kerja  Indonesia.7  Sebesar  98%  usaha  mikro  merupakan  usaha  informal  dengan produktivitas yang sangat rendah (Muhammad Faiz Aziz, 2020).
UU Cipta kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan  perorangan  ini.  Status  badan  hukum  diperoleh  setelah  mendaftarkan  pernyataan pendirian  secara  elektronik  dan  memperoleh  tanda  bukti  pendaftaran.  Pelaku  usaha  yang mendirikan  perseroan  perorangan  juga  dibebaskan  dari  kewajiban  untuk  mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi.
Chewaka (Muhammad Faiz  Aziz 2020) menyebutkan bahwa pembentukan model PT perseorangan adalah hasil dari sifat natural keinginan   setiap orang yang hendak membentuk perusahaan yang tanggung jawabnya terbatas, namun bisa didirikan oleh satu orang saja. Di  sejumlah  negara,  model  PT  perseorangan  demikian  sudah  ada juga  dengan  istilah Single- Member Private Limited   Liability   Company di EU dan UK, Sendirian Berhad (Sdn Bhd) di Malaysia, dan Private Limited Company  (Pte Ltd) di Singapura. Bahkan, menariknya negara−negara  diantaranya  seperti  Uganda,  Etihiopia,  dan  Pakistan  sudah  mengenal  dan mempunyai regulasi PT perseorangan (Muhammad Faiz Aziz, 2020).
UU Cipta Kerja pada bab VI mengatur tentang Kemudahan Berusaha. bertujuan untuk memberikan kemudahan serta melakukan penyederhanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha khususnya pada usaha mikro dan kecil. Hal ini diakibatkan oleh adanya perkembangan sektor usaha mikro dan kecil (termasuk usaha menengah) yang sangat potensial dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan produk domestik selama beberapa tahun terakhir.

## 4. KESIMPULAN
Dari berbagai uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi usaha perseorangan di  Indonesia  cukup  signifikan  dalam  usaha  pengembangan  ekonomi  nasional,  apalagi  telah diperkuat  oleh  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  memberi  kekuatan  sebagai  sebuah  Badan Hukum.

## Saran
Dalam  pelaksanaannya  pengaturan  Badan  Hukum  Perseorangan  perlu  disosialisasikan secara  intens  dan  masif  agar  para  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  dapat  mendaftarkan  usahanya menjadi berbadan hukum (PT Perseorangan).

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  semua  pihak  yang  berkecimpung  membantu menyelesaikan  penelitian  ini.  Terimakasih  kepada  tak terhingga  kepada  Ketua  Sekolah  Tinggi Ilmu  Hukum  Muhammadiyah  Bima,  Ketua  LPPM  dan  Ketua  Prodi  Ilmu  Hukum  yang  telah menugaskan dan mengijinkan kami melakukan penelitian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ardhianto,  Rifki,  (2017),  Peran  Notaris  Dalam  Perjanjian  Waralaba  antara  PT  Pos  Indonesia (Persero)  Pati  Dengan  Badan  Usaha  Perseorangan,  (Tesis)  Program  Magister  (S-2) Kenotariatan Universitas Sultan Agung, Semarang.
Asyhadie, Zaeni, (2005), Hukum  Bisnis  Prinsip  dan  Pelaksanaan  di  Indonesia,   PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Betlehn, Andrew  dan Prisca Octaviani Samosir, (2018), Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia, Law & Justice Journal Volume 3 No. 1 April Efendi,  Jonaedi  dan  Johnny  Ibrahim  (2016),  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris, Kencana, Jakarta,
Garner, Bryan A.(2004),  Black's Law Dictionary (8th ed. 2004).
Kementerian  Hukum  dan  HAM,  (2019),    Naskah  Akademik  Tentang  Badan  Usaha,  Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Khairandy, Ridwan, (2013), Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia,FH UII Press, Yogyakarta.
Purnamasari, Irma  Devita,  (2010), Kiat-Kiat  Cerdas,  Mudah,  Dan  Bijak  Mendirikan  Badan Usaha, PT. Mizan Pustaka, Bandung.
Purwosutjipto, HMN, (1991), , Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia  1  Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan Jakarta,
Pusat Bahasa Departemen Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia,  Pusat Bahasa Departemen Nasional, Jakarta.
Putu Devi Yustisia Utami dan  Kadek Agus Sudiarawan (2021) Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro  dan  Kecil:  Kedudukan  dan  Tanggung  Jawab  Organ  Perseroan, Jurnal  Magister Hukum Udayana, Vol 10 N0. 4 Desember.
Sembiring, Sentosa, (2001), Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Wasis, (1986), Pengantar Ekonomi Perusahaan, Alumni , Bandung.