## PEMILIHAN UMUM INDONESIA

## ANTARA DEMOKRASI PANCASILA DAN DEMOKRASI LIBERAL

## Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  Mahendradatta - Denpasar
Email : bimawikrama65@gmail.com
ABSTRAK,  Pemilihan  umum  merupakan  alat  atau  sarana  dalam  pelaksanaan  demokrasi  yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  demokrasi  yaitu  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat  seperti  yang  diamanatkan  oleh Undang  Undang  Dasar  1945  pasal  1  ayat  2.  Pemilihan  umum  diyakini  hanya  sebagai  salah  satu instrument  untuk  mendorong  proses  demokrasi.  Karena  demokrasi  yang  semakin  matang  akan mengurangi ketidak adilan dan membuat kehidupan masyarakat semakin terjamin kebebasannya dan mendorong terciptanya tatanan yang lebih adil. Namun demikian, demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilihan  umum  di  Indonesia saat ini  bukanlah  demokrasi  dan  pemilihan  umum  yang sangat  cocok untuk Indonesia. Indonesia memiliki sebuah mekanisme berdemokrasi ala Indonesia dan hanya ada di Indonesia.  Demokrasi  Indonesia  sudah  sangat  nyata  tertuang  dalam  sila  keempat  Pancasila  yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk itu diperlukan kesadaran oleh pemimpin negeri dan anggota dewan terpilih untuk dapat memahami dan mendalami  nilai-nilai  dan  roh  dari demokrasi  ala  Indonesia.  Sehingga  demokrasi  Indonesia semakin dekat dengan jiwa dan raga rakyat Indonesia.

## Kata Kunci : Pemilihan Umum, Demokrasi, Pancasila
ABSTRACT,  General  election  is  a  tools  or  facility  in  implementing  democracy  which  is  carried  out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly. This is in accordance with the principle of democracy,  namely  from  the  people,  by  the  people,  and  for  the  people  as  mandated  by  Article  1 paragraph 2 of the 1945 Constitution. The election is believed to be only as one instrument to encourage the  democratic  process.  Because  the  increase  of  mature  democracy  will  reduce  injustice  and  make people's  lives  more  secure  in  their  freedom  and  encourage  the  creation  more  a  fair.  However, democracy which is carried out through general election in Indonesia now adays is not democracy and the general which is election very suitable for Indonesia. Indonesia has a democratic style mechanism and only exists in Indonesia. Indonesian democracy has been very clearly stated in the 4 th principle of Pancasila,  which  is  popularly  led  by  wisdom  in  deliberation  /  representation.  For  this  reason, awareness is needed by state leaders and elected board members to be able to understand and explore the values and spirits of Indonesians style democracy. So that Indonesians democracy is getting closer to the spirit and body of Indonesias people.
Keywords: General Election, Democracy, Pancasila

## Latar Belakang
Pemilihan  umum  merupakan  alat  atau sarana  dalam  pelaksanaan  demokrasi  yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur  dan  adil.  Hal  ini  sesuai  dengan prinsip-prinsip  demokrasi  yaitu  dari  rakyat, oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat  seperti  yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Pemilihan umum diyakini hanya sebagai salah satu instrument untuk mendorong
proses  demokrasi.  Karena  demokrasi  yang semakin  matang  akan  mengurangi  ketidak adilan  dan  membuat  kehidupan  masyarakat semakin terjamin kebebasannya dan mendorong terciptanya tatanan yang lebih adil. Pemilihan  umum  diselenggarakan  dengan tujuan  untuk  memilih  wakil  rakyat  baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.  Pemilihan  umum  diselenggarakan
dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis,  kuat,  dan  memperoleh  dukungan rakyat  dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita kemerdekaan  sebagaimana  tercantum  dalam mukadimah  Undang  Undang  Dasaar  Republik Indonesia 1945.

## Pemilihan Umum
Fungsi  dari  sistem  pemilihan  umum adalah  untuk  mengatur  prosedur  seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau sebagai kepala pemerintahan.  Sistem  pemilihan  umum  pun diatur  dalam  undang-undang  dan  mempunyai tiga  variabel  pokok,  yaitu  a)  Penyuaraan (balloting) : tata cara yang harus diikuti pemilih yang  berhak  dalam  memberikan  suara,  b) Daerah pemilihan ( electoral district) : ketentuan  yang  mengatur  berapa  jumlah  kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan, c) Formula  pemilihan  :  rumus  yang  digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang  memenangkan  kursi  di  suatu  daerah pemilihan.
Selain  itu  terdapat  pula  tiga  hal  yang menjadi  tujuan  dari  pemilihan  umum  yaitu  a) pemilihan  umum  sebagai  mekanisme  untuk menyeleksi  para  pemimpin  pemerintahan  dan alternatif kebijakan umum, b) pemilihan umum memberi  mekanisme  pemindahan  konflik kepentingan  dari  masyarakat  kepada  badan- badan  perwakilan  rakyat  melalui  wakil-wakil rakyat  yang  terpilih  atau  melalui  partai-partai yang memenangkan pemilihan umum sehingga ketertiban  masyarakat  tetap  terjamin,  c) pemilihan  umum  dapat  dijadikan  sebagai
sarana  memobilisasi  dan/atau  menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan  dengan  jalan  ikut  serta  dalam proses politik.

## Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila lahir dari gagasan seorang  tokoh  bangsa  dan  sekaligus  sebagai pendiri  Negara  Indonesia  yaitu  Ir.  Soekarno. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah perjuangan Bangsa Indonesia untuk mewujudkan  cita-cita  Indonesia  Merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Selain itu, demokrasi Pancasila merupakan produk nasional  yang  lahir  dan  digali  dari  nilai-nilai budaya  Bangsa  Indonesia  yang  telah  tumbuh subur  di  Nusantara.  Nilai-nilai  luhur  Bangsa Indonesia  inilah  yang  mengilhami  pendiri Bangsa  Indonesia  untuk  meneguhkan  kembali keyakinannya  tentang  sesuatu  yang  telah berkembang di nusantara sejak jaman kerajaan. Keyakinan tersebut telah tumbuh dan berkembang  semjadi  ideolagi  dan  telah disepakati oleh pemimpin bangsa Indosena dan seluruh rakyat Indonesia hingga saat ini.
Pengaruh  informasi  dan  globalisasi telah  menghadapkan  Bangsa  Indonesia  pada realitas  perkembangan  jaman  yang  terus berubah. Seakan-akan perubahan tersebut telah menjadi  sebuah  keharusan  bagi  Bangsa Indonesia.  Padahal  perubahan  mendasar  yang menyentuh  indeologi  bangsa  dapat  mencabut akar demokrasi ala Indonesia. Bangsa Indonesia  seakan  terlena  dan  semakin  lupa dengan miliknya yang berharga dan menganggap  segala  yang  datangnya  dari  luar adalah benar dan cocok dengan kepribadiannya.  Sungguh  sebuah  fenomena
yang  sangat  mengkawatirkan  bagi  kegaulatan demokrasi  ala  Indonesia.  Penyadaran  akan keunggulan demokrasi milik Bangsa Indonesia harus senantiasa selalu diungkap ke permukaan supaya  Bangsa  Indonesia  menyadari  bahwa mereka memiliki nilai demokrasi yang unggul dan sangat cocok dengan keadaban bangsanya sendiri.
Untuk  lebih  memahami  seperti  apa Demokrasi  ala  Indonesia  yang  kemudian menjadi  Demokrasi  pancasila,  maka  penulis ingin  mengungkap  sebuah  fakta  tentang ideologi  yang  berkembang  di  dunia.  Ideologi yang  dimaksud  adalah  adanya  dua  ideologi yang  berkembang  yaitu  Ideologi  terbuka  dan Ideologi  Tertutup.  Yang  dimaksud  dengan Ideologi  Terbuka  adalah  ideologi  yang memiliki sifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat  dipakai  untuk  melegitimasi  kekuasaan pada  sekelompok  orang.  Dengan  demikian ideologi terbuka hanya dapat dilaksanakan pada pemerintahan  yang  dijalankan  dengan  sistem yang  demokratis.  Ideologi  terbuka  memiliki ciri-ciri seperti a) merupakan kekayaan rohani, moral,  dan  kebudayaan  yang  berkembang  di tengah masyarakatnya, b) tidak diciptakan oleh pemerintah,  tetapi  ditemukan  atau  digali  dari budaya  masyarakat  sendiri  c)  isi  ideologi tersebut  tidak  langsung  dapat  operasional, sehingga setiap generasi harus terus diajarkan, digali kembali dan mencari implikasinya dalam situasi  kekinian  mereka  d)  ideologi  ini  tidak pernah  memaksakan  kebebasan  dan  tanggung jawab kepada masyarakat, melainkan menginspirasi  masyarakat  untuk  berusaha hidup  bertanggung  jawab  e)  menghargai kemajemukan bangsa, sehingga dapat diterima
oleh  masyarakat  yang  berasal  dari  berbagai latar belakang budaya dan agama.
Ideologi  tertutup  memiliki  fifat  yang dogmatis dan apriori. Dogmatis dapat diartikan bahwa ideologi ini mempercayai suatu keadaan tanpa  data  yang  valid.  Apriori  adalah  selalu berprasangka  terlebih  dahulu  terhadap  suatu keadaan.  Ideologi  tertutup  selalu  dipaksakan pemberlakuannya  dan  harus  dipatuhi  oleh masyarakat  yang  diatur  oleh  golongan  elit tertentu  atau  kelompok  masyarakat  tertentu. Ideologi  tertutup  ini  bersifat  otoriter  dan dijalankan dengan cara yang totaliter.
Bagaimana dengan Pancasila ? Apakah Pancasila  termasuk  ideologi  terbuka  atau tertutup  ?  Pertanyaan  di  atas  dengan  mudah dapat  dijawab  bahwa  Ideologi  Pancasila merupakan  sebuah  ideologist  terbuka.  Sangat nyata dapat dilihat dan dirasakan oleh seluruh rakyat  Indonesia  bahwa  Ideologi  Pancasila yang  dianut  oleh  Bangsa  Indonesia  bersifat aktual,  dinamis,  antisipatif,  dan  senantiasa mampu  menyelesaikan  suatu  permasalahan dengan  sesuai  perkembangan  jaman,  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta  dinamika perkembangan  aspirasi  masyarakat  Indonesia. Keterbukaan  ideologi  Pancasila  bukan  berati Bangsa  Indonesia  akan  dapat  dengan  mudah mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam  Pancasila  tersebut.  Namun  Bangsa Indonesia dapat mengeksplisitkan wawasannya lebih kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang  reformatif  untuk  memecahkan  masalah- masalah  aktual  yang  senantiasa  berkembang seiring dengan aspirasi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta jaman.
Dari  segi  sosiologis,  Karl  Mannhein mengatakan bahwa Ideologi dibedakan dalam 2 kategori yaitu ideologi yang bersifat partikular dan  ideologi  yang  bersifat  komprehensif. Beliau  mengatakan  bahwa  Ideologi  Partikular adalah  suatu  keyakinan  yang  tersusun  secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan satu  kelas  sosial  tertentu  dalam  masyarakat. Sedangkan  Ideologi  Komprehensif  adalah suatu  sistem  pemikiran  menyeluruh  mengenai semua aspek kehidupan sosial. Dalam ideologi Ideologi Komprehensif  ini terdapat suatu cita- cita yang bertujuan untuk melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu yang diinginkan.
Ideologi  Pancasila  berada  di  mana  ? Ideologi Pancasila berada tengah-tengah kedua ideologi di atas. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Ideologi  Pancasila  memiliki  ciri  menyeluruh yaitu tidak berpihak pada golongan tertentu dan Ideologi  Pancasila  dikembangkan  dari  nilai- nilai  yang  ada  pada  realitas  Bangsa  Indonesia serta  mampu  mengakomodasikan  berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang majemuk.

## Demokrasi Liberal
Selain  ideologi  Pancasila  seperti  yang disebutkan  di  atas,  berkembang  pula  ideologi lain  di  dunia  yaitu  ideologi  Liberalisme, Komunisme dan Sosialisme. Ideologi Komunisme  dan  Ideologi  sosialisme  tidak dibicarakan pada kesempatan ini karena penulis menganggap  kedua  ideologi  tersebut  kecil kemungkinan untuk dapat diterima oleh rakyat Indonesia.  Penulis  hanya  menyandingkan Ideologi  Pancasila  dengan  Ideologi  Liberal karena  ideologi  liberal  ini  dapat  mengancam
nilai-nilai  dari  demokrasi  Pancasila  yang diyakini oleh Bangsa Indonesia.
Liberalisme  adalah  sebuah  nilai  yang berkembang di negara barat khususnya Negara Amerika. Ideologi ini sangat pesat perkembangannya karena membonceng perkembangan jaman yang disebut modernitas dan pasar bebas. Paham liberalisme memberikan penekanan pada kebebasan individu sehingga kesejahteraan bukan menjadi tanggung  jawab  negara.  Pada  ideologi  liberal ini berkembang prinsip-prinsip yang mendasar yaitu  a)  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi warganegara b) memungkinkan tegaknya tertib masyarakat  dan  negara  atas  supremasi  hukum c)  memungkinkan  lahirnya  pemerintah  yang demokratis d) penolakan terhadap pemerintahan otoriter.

## Ideologi dan Demokrasi
Bagaimana  kaitan  antara  ideologi  dan demokrasi  ?  sebuah  pertanyaan  umum  yang sering  diutarakan  oleh  masyarakat.  Ideologi merupaka  gagasan  besar  dari  pendiri  bangsa atau  pemimpin  bangsa  tersebut  yang  diyakini dan  dipelajari  secara  terus  menerus  dari generasi  ke  generasi  hingga  bangsa  tersebut dapat  meraih  cita-cita  yang  diinginkannya. Seperti  halnya  Ideologi  Pancasila  yang merupakan gagasan besar pendiri bangsa yang dapat  menuntun  Bangsa  Indonesia  untuk meraih  cita-cita  Bangsa  Indonesia.  Sedangkan demokrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan  dimana  seluruh  masyarakatnya memiliki kesempatan, hak dan kewajiban yang sama serta  berkontribusi dalam proses pengambilan  keputusan.  Dari  penjelasan
tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa rakyat memiliki  kekuasaan  tertinggi  dalam  hal penentuan  keputusan  yang  berdampak  bagi kehidupannya.  Pemerintahan  yang  demokratis akan  memberikan  kesempatan  yang  seluas- luasnya  kepada  seluruh  rakyatnya  untuk berpartisipasi  secara  aktif  dalam  proses perumusan,  pengembangan,  dan  penetapan undang-undang,  baik  melalui  perwakilan ataupun secara langsung

## Pemilihan Umum Indonesia
Ciri dari sebuah negara yang merdeka dan  berdaulat  dengan  demokrasi  sebagai pegangan  dalam  kehidupan  bernegara  adalah adanya pemilihan umum yang diselenggarakan secara  berkala  dengan  waktu  dan  aturan  yang jelas. Demikian pula halnya Indonesia. Negara Indonesia sudah menyepakati bahwa pemilihan umum  merupakan  sarana  demokrasi  untuk memilih  pemimpin  negara,  DPR,  dan  DPD sampai  ke  jenjang  Provinsi  dan  Kabupaten  / Kota.
Dalam sejarahnya, pemilihan umum di Indonesia  sudah  dimulai  pada  tahun  1955 dimana  waktu  itu  Negara  Republik  Indonesia baru genap berusia 10 tahun. Pemilihan umum pada  waktu  itu  dilaksanakan  dalam  dua  tahap yaitu pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk  memilih  anggota  DPR  dan  pemilihan kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante.  Namun,  kisah  sukses  Pemilu 1955  tidak  dapat  dilanjutkan  pada  lima  tahun berikutnya.  Pemilu  1955  hanya  menjadi goresan tinta emas sejarah. Bukan sampai disitu saja.  Presiden  Soekarno  malah  mengeluarkan Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  yang  salah  satu
isinya  adalah  membubarkan  Konstituante  dan pernyataan kembali ke Undang Undang Dasar 1945.
Pemilihan umum berikutnya baru dapat dilaksanakan  pada  tanggal  5  Juli  1971.  Pada waktu  itu  pemerintahan  dibawah  kekuasaan Ordee  Baru.  Pada  Pemilu  kali  ini,  terdapat  9 partai politik dan 1 organisasi kemasyarakatan (Ormas).  Situasi  politik  dan  ekonomi  negara dibawah kekuasaan Orde Baru sangatlah stabil sehingga  tidak  ada  gangguan  yang  berarti dalam  melaksanakan  pemilihan  umum  pada waktu  itu.  Selama  tiga  puluh  dua  tahun berkuasa, Presiden Soeharto dapat menyelenggarakan  pemilihan  umum  setiap lima  tahun  dengan  aman  dan  lancer.  Periode yang  dimaksud  adalah  Pemilu  tahun  1977, 1982,  1897,  1992  dab  1977  dengan  jumlah peserta  sebanyak  3  Peserta  yaitu  Golongan Karya  (Golkar),  Partai  Demokrasi  Indonesia (PDI)  dan  Partai  Persatuan  Pembangunan (PPP).  Jumlah  peserta  pemilihan  umum  yang sedikit  ini  disebabkan  oleh  adanya  keinginan dari pemerintah dan DPR untuk menyederhanakan jumlah partai politik melalui pemberlakuan Undang Undang nomor 3 tahun 1975  tentang  Partai  Politik  dan  Golkar.  Dua partai  politik  tersebut  adalah  Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP)  dan  Partai  Demokrasi Indonesia  (PDI).  Dalam  setiap  kali  pemilihan umum, maka Partai Golkar selalu sendapatkan suara diatas 60% diikuti oleh PPP dan PDI.
Gerakan reformasi hampir meluluhlantakkan Indonesia. Presiden Soeharto yang  sudah  berkuasa  selama  32  tahun dilengserkan  dan  digantikan  oleh  wakilnya yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan
publik untuk segera menyelenggarakan pemilihan  umum  atau  pemilihan  umum dipercepat  maka  pada  tanggal  7  Juni  1999 dilaksanakanlah  pemilihan  umum.  Pemilihan umum  dilaksanakan  untuk  memilih  anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota.  Berbagai  alasan  dikemukakan  supaya pemilihan  umum  dapat  segera  dilaksanakan diantaranya  adalah  bahwa  pemilihan  umum dilaksanakan  untuk  memperoleh  pengakuan atau  kepercayaan  dari  publik,  termasuk  dunia internasional.  Mengingat  pemerintahan  dan lembaga-lembaga  yang  merupakan  produk pemilihan  umum  1997  sudah  dianggap  tidak dapat  dipercaya.  Selanjutnya  dilaksanakan Sidang  Umum  MPR  untuk  memilih  presiden dan wakil presiden yang baru.
Setelah tahun 1999, Indonesia kembali secara  rutin  menyelenggarakan  pemilihan umum  setiap  lima  tahun  sekali.  Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada tahun 2004 yang merupakan  pemilu  pertama  dimana  setiap warga  negara  Indonesia  yang  memiliki  hak pilih,  dapat  memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden  secara  langsung,  selain  adanya pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota. Pada  pemilihan umum 2004 dan 2009 ditetapkannya Parliamentary  Threshold  sebesar  2,5  persen, Apabila partai politik memperoleh suara kurang dari  2,5  persen  maka  partai  politik  tersebut tidak berhak untuk memperoleh kursi di DPR.
Tahun  2014  rakyat  Indonesia  kembali melaksanakan  pemilihan  umum.  Tanggal  9 April  2014  dilaksanakan  pemilihan  umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD  Kabupaten  /  Kota.  Pada  tanggal  9  Juli
2014  dilaksanakan  pemilihan  Presiden  dan Wakil Presiden secara langsung.
Melalui  Undang  Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk  menyelenggarakan  Pemilihan  Umum yang dilakukan serentak diantaranya Pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Pemilihan Anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  DPRD Kabupaten  /  Kota,  serta  anggota  DPD. Pemilihan Umum 2019 ini merupakan torehan sejarah baru bagi pemilihan umum di Indonesia mengingat  pada  pemilihan  umum  2019  inilah untuk  pertama  kali  pemilihan  umum  DPR, DPRD  dan  DPD  dilaksanakan  bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan  umum  ini  akan  dilaksanakan berdasarkan atas azas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian pula dengan penyelenggara  pemilihan  umum  (KPU)  yang dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemilihan  umum  dengan  menganut  azas mandiri,  jujur,  adil,  berdasarkan  atas  hukum, tertib,  terbuka,  proporsional,  profesional, akuntabel,  efektif,  dan  efisien.  Dengan demikian,  pemilihan  umum  Indonesia  tahun 2019  ini  merupakan  pemilihan  umum  yang terberat, terumit dan termurah. Termurah dapat diartikan  sebagai  kegiatan  pemilihan  umum yang  dilaksanakan  serentak  maka  ongkos administrasi dan akomodasi dapat dikurangi.
Bila merekonstruksi kembali Demokrasi  Indonesia  dari  penguasa  ke penguasa  sejak  tahun  1945  sampai  saat  ini, dapat dilihat bahwa Indonesia telah mengalami paling  sedikit  empat  kali  perubahan  dan penyesuaian terhadap demokrasi yaitu
demokrasi  parlementer,  demokrasi  terpimpin, demokrasi Pancasila (orde baru) dan demokrasi Pancasila  (orde  reformasi).  Penulis  lebih tertarik untuk mendalami demokrasi Pancasila pada jaman reformasi ini mengingat banyaknya masalah  dan  cenderung  menjadi  bencana demokrasi (democrazy). Pelaksanaan demokrasi  Pancasila  di  jaman  reformasi  ini diimplementasikan  dalam  bentuk  pemilihan langsung  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  DPT, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. Penulis berpendapat bahwa sesungguhnya  bentuk  pemilihan  langsung tersebut  sangat  jauh  dari  cita-cita  demokrasi Pancasila yang sesuai dengan bentuk demokrasi yang dikonsepsikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta.  Dimana  bentuk  demokrasi  tersebut tersurat  dalam  salah  satu  sila  dalam  sila-sila Pancasila  yaitu  sila  keempat  yang  berbunyi kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  / perwakilan,  dengan  demikian,  kembali  pada konsepsi demokrasi ala Bung Karno dan Bung Hatta  adalah  sebuah  solusi  bijak  bagi  Bangsa Indonesia untuk masa yangakan datang.
Dikatakan  solusi  bijak  ?  Mari  kita periksa  sila  keempat  Pancasila.  Dalam kronologi lahirnya sila keempat tercatat bahwa dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengakomodir  permintaan  ketua  BPUPKI yang dijabat oleh dr.K.R.T. Radjiman Wediodiningrat tentang philosofische groundslag Indonesia  Merdeka.  Bung  Karno menguraikan  tentang  “dasar  mufakat,  dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan”. Bung Karno  meyakinkan  anggota  BPUPKI  bahwa syarat  mutlak  berdiri  dan  kuatnya  Negara
Indonesia adalah permusyawaratan dan perwakilan.  Dijelaskan  bahwa  Indonesia  yang didirikan adalah “negara ’semua buat semua’, ‘satu buat semua’, dan ‘semua buat satu”. Pada sidang  berikutnya  dirumuskanlah  bunyi  sila tersebut seperti yang kita kenal sekarang yaitu “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  / perwakilan”.
Selanjutnya  sila  ini  kerap  dipahami secara  parsial  tanpa  memahami  lagi  roh terciptanya sila tersebut. Sering kali kita fokus pada  satu  aspek  seperti  “permusyawaratan” saja.  Tentu  sangat  tidak  adil  terhadap  makna keseluruhan  dari  sila  keempat  Pancasila. Bagaimana  bisa  memahami  secara  mendalam makna  sila  keempat  Pancasila  bila  kita  hanya fokus  pada  salah  satu  aspek  saja  dari  sila keempat tersebut. Untuk mendapatkan pemahaman  yang  benar  tentang  sila  keempat Pancasila  ada  baiknya  dikupas  satu  per  satu aspek  yang  ada  pada  sila  keempat  tersebut sehingga  kita  menemukan  betapa  dalam  dan luasnya makna sila keempat tersebut.
Pertama  kita  kupas  adalah  aspek kerakyatan  dan  aspek  demokrasi.  Kerakyatan adalah  segala  sesuatu  yang  berkenaan  dengan rakyat.  Namun  saat  ini  makna  kerakyatan diartikan sebagai demokrasi. Demokrasi adalah sebuah  kata  serapan  dalam  bahasa  Indonesia. Dalam  penyerapan  suatu  kata,  mustahil  kita preteli makna atau konsep aslinya. Konseptual demokrasi  adalah  murni  buah  pemikiran masyarakat  dari  belahan  dunia  barat.  Namun konsep demokrasi menjadi universal dan setiap negara memiliki kisah dan sejarahnya masing- masing. Maka tidak heran kita pernah mencoba
untuk  menggunakan  Demokrasi  Parlementer,
Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila. Mengapa kita mencoba ? karena kita mencari sistem yang terbaik dan tercocok untuk Indonesia.  Kita  mencoba  karena  kita  yakin bahwa demokrasi adalah sebuah alat dan bukan merupakan  tujuan.  Apakah  yang  menjadi tujuan  demokrasi  ?  Merujuk  pada  sila-sila Pancasila  maka  tujuan  demokrasi  adalah Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia seperti yang tertulis pada sila kelima Pancasila. Apakah  Pancasila  merupakan  suatu  sistem perpanjangan  sila  Pancasila  ?  Tidak.  Karena kelima  sila-sila  Pancasila  saling  kait  mengait antara  satu  sila  dengan  sila  lainnya  sebagai dasar  Indonesia  Merdeka.  Apakah  yang menjadi  tujuan  Kerakyatan  ?  Merujuk  pada pembukaan Undang Undang 1045 maka tujuan kerakyatan adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Jadi kerakyatan adalah  segala  sesuatu  yang  mengantarkan rakyat  Indonesia  untuk  mewujudkan  tujuan Indonesia Merdeka, dan demokrasi adalah alat untuk  mencapai  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Kata  “dipimpin”  dalam  Bahasa Indonesia  merupakan  pengejawantahan  dari kata  “didukung  atau  didorong”.  Hal  ini nerupakan  sifat  dari  bangsa  Indonesia  yang memiliki  budaya  pasif  dan  ewuh  pakewuh. Sebagian  karena  pribadi  atau  subyek,  yang memandang penerima perbuatan lebih penting dibandingkan  dengan  pribadi  atau  subyek. Kepasifan ini lebih terlihat dalam falsafah jawa
yaitu  “Tut  Wuri  Handayani”  dari  belakang mendukung  atau  mendorong.  Jadi  Kerakyatan yang  didukung  atau  didorong  oleh  “hikmat kebijaksanaan”, merupakan buah dari permusyawaratan  perwakilan  yang  diyakini dapat  mengantarkan  rakyat  Indonesia  kepada tujuan Indonesia merdeka.
Pendiri  bangsa  juga  merumuskan dengan  akurat  dan  memunculkan  demokrasi Indonesia  dengan  kekhasannya.  Bukan  tokoh atau  suara  mayoritas  yang  ditonjolkan  tetap “hikmat  kebijaksanaan”  dijadikan  penentu keberhasilan  dalam  demokrasi  Indonesia. Pendiri negara telah menemukan kearifan lokal yang  mendalam  dalam  menentukan  kriteria kepemimpinan dan pemempin bangsa. Sehingga  pribadi  tanpa  hikmat  kebijaksanaan tidaklah layak untuk memimpin dan memimpin tanpa  hikmat  kebijaksanaan  tidak  akan  jauh dari kubang kesesatan. Terdapat dua cara untuk memperoleh “hikmat kebijaksanaan”. Pertama adalah  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan kedua  adalah  pengalaman  langsung  dalam menghadapi  berbagai  macam  permasalahan. Kedua  cara  tersebut  telah  terangkum  dalam rumusan sila keempat dari Pancasila. “Permusyawaratan perwakilan” dapat memberikan  kita  pengalaman  yang  langsung dapat  menghasilkan  “hikmat  kebijaksanaan”. Jadi  “hikmat  kebijaksanaan”  merupakan  daya pimpin yang dapat mewujudkan “kerakyatan”.
Bung  Karno  mengatakan  bahwa  kita boleh  mati-matian  berdebat,  tetapi  hanya  di forum  ini.  Setelah  selesai  di  sini,  kita  semua bersatu suara, sebab kepentingan bangsa di atas segalanya.  Hingga  beliau  menyarankan  agar segala tuntutan dan pertarungan ide
berlangsung  di  forum  badan  perwakilan.
Namun kita juga harus memahami permasalahan  sesama.  Penjelasan  di  atas menggambarkan  betapa  Bung  Karno  sangat mendalami sebuah demokrasi ala Indonesia.
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  dipetik sebuah  pelajaran  bahwa  demokrasi  yang dilaksanakan  melalui  mekanisme  pemilihan umum  saat  ini  dinilai  masih  jauh  dari  roh demokrasi yang diinginkan oleh pendiri Bangsa Indonesia. Diperlukan kesadaran oleh pemimpin  negeri  dan  anggota  dewan  terpilih untuk  dapat  memahami  dan  mendalami  nilai- nilai  dan  roh  dari  demokrasi  ala  Indonesia. Sehingga  demokrasi  Indonesia  semakin  dekat dengan jiwa dan raga rakyat Indonesia.

## Daftar Pustaka
Anthony  Giddens,  2011, The  Constitution  of Society , Penerbit Pedati, Yogyakarta Max Weber, 2006, Sosiologi, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI,  2017, Panduan
Pemasyarakatan Undang Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  Dan  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia . Syamsuddin  Haris,  2018, Pemilu  Nasional Serentak  2019 ,  Penerbit  Pustaka
Pelajar
Tim  Viva  Justicia,  2018, Undang  Undang Pemilu 2019 , Penerbit Genesis Learning
Abu  Bakar  Ebyhara,  Ph.D,  2014, Pengantar
Ilmu Politik , Penerbit Ruzz Media Valina  Singka  Subekti,  2015, Dinamika Konsolidasi  Demokrasi  :  Dari  Ide Pembaruan  Sistem  Politik  Hingga  Ke Praktik  Pemerintahan  Demokratis , Penerbit  Pustaka  Alvabet  (Yayasan Pustaka Obor Indonesia)
Tod Jones, 2017, Kebudayaan Dan Kekuasaan Di  Indonesia  :  Kebijakan  Budaya Selama  Abad  Ke-20  Hingga  Era Reformasi ,  Penerbit  Pustaka  Alvabet (Yayasan Pustaka Obor Indonesia)