## Volume 6 No. 2, Januari 2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Nur Insani, Upik Mutiara Haritsa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Tangerang Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Email: dhinilaw@gmail.com (coresponding author), Upik.mutiara@yahoo.com harislaw10@gmail.com

## Abstract
The Applying the death penalty (qishash) in Islamic law fulfills the constitutional rights of the victim's family, the perpetrator, and society, however, from a humanist point of view, there is a forgiving  reason  if  the  victim's  family  forgives  the  perpetrator,  provided  that  it  provides  civil compensation in the form of diyat (payment) instead of the death penalty (qishash), therefore the implementation  of  the  death  penalty  needs  to  be  carried  out  selectively  and  prudently,    also objectively with the actual conditions that exist in society, and also pay attention to issues and movements  that  occur  in  the  national  and  international  community  so  that  the  sanctions  of punishment  provide  a  sense  of  justice,  legal  certainty,  and  benefit  for  the  victims  and  their families for what happened to them, as well as to the perpetrators themselves, as well as to the broader community, to create a sense of security, peace, and tranquility.
Keywords: Death Penalty, Islamic Law, Positive Law

## Abstrak
Penerapan hukuman mati (qishash) dalam hukum Islam sebagai pemenuhan hak konstitusional keluarga  korban,  pelaku  dan  masyarakat,  namun  dari  sudut  pandang  humanis  adanya  alasan pemaaf, jika keluarga korban memaafkan pelaku, dengan ketentuan memberikan ganti rugi secara perdata berupa diyat (kompensasi), sebagai pengganti hukuman mati (qishash), oleh karena itu penerapan hukuman mati perlu dilakukan secara selektif dan penuh kehati-hatian, juga objektif dengan kondisi riil yang ada di masyarakat, dan pula memperhatikan isu-isu serta gerakan yang terjadi  dalam  masyarakat  nasional  maupun  internasional,  sehingga  sanksi  hukumannya memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para korban dan keluarganya terhadap  hal  yang  menimpanya,  juga  terhadap  pelaku  itu  sendiri,  serta  masyarakat  luas,  agar terciptanya rasa aman, damai dan tenteram.
Kata Kunci: Hukuman Mati, Hukum Islam,  Hukum Positif

## A. PENDAHULUAN
Penerapan  hukuman  mati  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia selalu  menjadi  perdebatan  dari  berbagai  kalangan  masyarakat  yang  setuju  dan  tidak setuju  dengan  pelaksanaan  hukuman  mati,  seiring  dengan  desakan  masyarakat internasional untuk menghapuskan hukuman mati 1 . Adapun yang berpendapat bahwa dengan  penerapan  hukuman  mati  dapat  menimbulkan  efek  jera, 2 sehingga  orang  lain akan berpikir ulang untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana serupa 3 .
Senada  dengan  Majelis  Ulama  Indonesia  melalui  fatwa  tentang  hukuman  mati dalam tindak pidana tertentu menegaskan bahwa Islam mengakui eksistensi hukuman mati,  sebab  hukuman  mati  berfungsi  sebagai  dzawajir  (pencegah)  demi  kepentingan duniawi dan dzawabir (penebus dosa) bagi pelakunya di akhirat. 4 Sanksi tersebut dinilai setimpal  dan  memiliki  efek  jera  serta  menjadi  pelajaran  paling  efektif  bagi  orang  lain supaya  tidak  berbuat  hal  yang  sama  dan  mencegah  orang  lain  untuk  melakukan kejahatan  yang  sama  pula,  dan  negara  boleh  melaksanakan  hukuman  mati  kepada pelaku  kejahatan, 5 akan  tetapi  hal  ini  merupakan  upaya  terakhir  atau  jalan  terakhir yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  yang  diklasifikasikan  sebagai tindak pidana yang sangat serius atau berat 6 .
Hikmah  besar  dalam  perintah  hukuman  mati  menurut  Islam  yaitu  untuk mendidik  manusia  agar  menjaga  dan  menghormati  jiwa  dan  kehidupan  manusia  itu sendiri,  sebab  seseorang  akan  terkendali  untuk  tidak  melakukannya  karena  mereka tidak  akan mau dihukum mati juga, maka ia akan berpikir panjang  untuk melakukan pembunuhan, dengan hal tersebut ini, maka ada banyak nyawa yang terselamatkan dari kasus pembunuhan serta kehidupan manusia akan terjaga dan terpelihara.
Demikianlah Islam mengatur hukuman mati bagi pembunuh dalam upaya untuk melindungi  dan  menjamin  keberlangsungan  hidup  bagi  masyarakat  serta  mencegah
1 Rohmatul Izad. (2019). Pidana  Hukuman Mati  Di Indonesia dalam Perspektif  Etika  Deontologi, Journal Al-Syakhsiyyah: of Law  Family Studies. 1(1), hlm.1.
2 Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 1(2), hlm. 207–234.
3 Supriyadi  W.  Eddyono.  (2015).  Hukuman  Mati  dalam  RKUHP  Jalan  Tengah  Yang  Meragukan. Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), hlm.24.
4 Hasil wawancara mantan Jubir HTI Ustadz Ismail Yusanto. Dalam: https://www.angrybow.com/2014/01/manfaat-hukuman-mati-dalam-islam.html .  Diakses  Tanggal  14 Desember 2022.
5 Elsa R. M. Toule. (2013). Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum PRIORIS, 3(3), hlm. 103–110.
6 Zulfa,  E.  A.  (2007).  Menakar  Kembali  Keberadaan  Pidana  Mati  (Suatu  Pergeseran  Paradigma Pemidanaan Di Indonesia). Lex Jurnalica, 4 (2), hlm.99.
orang untuk melakukan pembunuhan, 7 akan tetapi hal ini dibutuhkan adanya  suport dari tatanan yang lain, agar pemicu terjadinya pembunuhan bisa diminimalisir, namun di sisi lain, yang kontra berpendapat penerapan hukuman mati adalah pelanggaran hak asasi  manusia,  yang  paling  pokok  bagi  manusia  yakni  hak  untuk  hidup 8 sehingga seharusnya  dihapus  dari  ketentuan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) Indonesia, dengan alasan bahwa hukuman mati  dianggap tidak memberi kesempatan kepada  seorang  manusia  untuk  berubah,  dan  jelas  merupakan  suatu  hukuman  yang tidak sejalan dengan hak asasi manusia serta dianggap tidak manusiawi, 9 .
Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusan  MK  No.3/PUU-V/2007  pada  intinya menyatakan  hukuman  mati  terhadap  kejahatan  yang  serius  merupakan  bentuk pembatasan hak asasi manusia, 10 hal ini dapat dimengerti, sebab hukuman mati banyak mengandung  kontroversi  atau  perbedaan  pendapat  dan  pandangan,  karena menyangkut hak hidup atau nyawa seseorang yang tidak akan dapat direhabilitasi bila eksekusi mati telah dilaksanakan. 11
Beberapa  kasus  telah  dieksekusi  mati  berdasarkan  putusan  pengadilan,  antara lain: Pertama. Amrozi bin Nurhasyim cs dinyatakan bersalah dalam Peristiwa Bom Bali 2002  dan  divonis  hukuman  mati  pada  Agustus  2003.  Pada    tanggal  9  November  2008 dieksekusi  di  Nusa  Kambangan. 12 Kedua.  Freddy  Budiman,  terpidana  mati  kasus peredaran  gelap  narkotika  (Bandar  Narkoba)  yang  sudah  divonis  mati  oleh  hakim pengadilan  Jakarta  Barat  pada  tanggal  15  Juli  2013,    dan  dieksekusi  pada  hari  Jumat tanggal 29 Juli 2016. Eksekusi mati tersebut dilakukan setelah menunggu 3 (tiga) tahun sampai  kasus  peninjauan  kembali  dan  permintaan  grasi  kepada  Presiden  tidak terpenuhi. Pertimbangn eksekusi mati ini dilakukan demi kepentingan dan pelaksanaan hukum  yang  lebih  efektif. 13 Ketiga.  Wawan  atas  perbuatannya  dalam  kasus pembunuhan  Sisca Yopie, dipidana oleh Mahkamah Agung melalui putusannya pada tanggal  11  November  2014  dari  pidana  seumur  hidup  menjadi  pidana  mati,  dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dengan cara
7 Habib  Shulton  Asnawi.  (2012).  Hak  Asasi  Manusia  Islam  dan  Barat:  Studi  Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati,  Supremasi Hukum, 1(1), hlm. 28. Lihat juga Ayusriadi. (2018). Perspektif  Hukum  Islam  Terhadap  Hukuman  Mati  berdasarkan  Undang-Undang  terkait  HAM  di Indonesia, UNHAS: Tesis, tidak diterbitkan, hlm.115.
8 Arief,  A.  (2019).  Problematika  Penjatuhan  Hukuman  Pidana  Mati  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. Kosmik Hukum, 19(1), hlm. 1–18.
9 Zulfa, E. A.(2007). Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati…. ,op.cit, hlm.96-97. 10 Elsa R. M. Toule. (2013). Eksistensi Ancaman Pidana Mati …,op.cit, hlm. 103–110.
11 Bambang Waluyo.(2014).Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.12-13. 12 Daftar  Teroris  yang  Divonis  Mati  oleh  Negara.  Dalam:  https://www.cnnindonesia.com/nasional. Diakses Tanggal 30 Oktober 2022, Time 03.00 Wita.
13 Anjari,  W.  (2015).  Penjatuhan  Pidana  Mati  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal Widya Yustisia, 1(2), hlm. 107–115.
yang keji dan juga memberikan efek jera serta agar masyarakat dapat menghargai hak hidup orang lain. 14

## B.  METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif. Adapun  yang  dimaksud  dengan  jenis  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu penelitian  hukum  yang  mengkaji  tentang  studi  kepustakaan,  dengan  menggunakan data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, yang  berfokus  pada  norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dan bahan hukum  sekunder  berupa  buku-buku,  pendapat  para  ahli,  media  massa,  surat  kabar sebagai data pendukungnya. Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis  adalah  deskriptif  kualitatif 15 ,  dengan  alur  berpikir  deduktif,  yaitu  mulai dari peraturan hukumnya dan dibawa ke permasalahan yang terjadi untuk mendukung penulisan ini 16 .

## C.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Ide Dasar Penerapan Hukuman Mati Dalam Pandangan Islam
Perspektif  Islam,  berkenaan  dengan  hukuman  mati  telah  dipraktikkan  mulai zaman  Nabi  Muhammad  Shallallahu  ‘Alaihi  Wassallam  hidup,  yang  dalam  istilah  ini disebut  dengan  qishash, 17 .  Syarat  diberlakukannya  hukuman  mati  (qishash)  sebagai berikut:  a)  pelaku  seorang  mukallaf,  yaitu  sudah  cukup  umur  dan  berakal.  b) pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja. c) unsur kesengajaan dalam pembunuhan itu tidak diragukan lagi. d) pelaku pembunuhan tersebut melakukannya atas kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari orang lain. 18
14 Anwar,  U.  (2016).  Penjatuhan  Hukuman  Mati  Bagi  Bandar  Narkoba  Ditinjau  Dari  Aspek  Hak Asasi  Manusia  (Analisa  Kasus  Hukuman  Mati  Terpidana  Kasus  Bandar  Narkoba;  Freddy  Budiman). Jurnal Legislasi Indonesia, 13(3), hlm. 241–251.
15 Mukti  Fajar  Nur  Dewata  dan  Yulianto  Achmad.  (2013).  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.43.
16 Soerjono Soekanto. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul-Press, hlm. 9.
17 Habib Shulton Asnawi.(2012).Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: …, op.cit, hlm.31. 18 Hanafi.(2019).  Konsep  Pidana  Mati  dalam  Hukum  Islam  Sebagai  Upaya  Pembangunan  Hukum Pidana Nasional. Jurnal Hukum dan Keadilan, Voice Justisia, 3(2), hlm. 63.
Adapun    beberapa  perbuatan    yang    dapat  dijatuhi  hukuman  mati  (qishash) menurut Hukum Islam antara lain:
Pertama. Pembunuhan yang diancam hukuman mati (qishash) yaitu pembunuhan berencana  dan  terorisme,  qishash  ini  dilakukan  oleh  hakim  dan  bukan  dilakukan perorangan, 19 di dalam Al-Qur’an surat Al-Isra ayat (33) yang artinya: “Dan janganlah kamu  membunuh  jiwa  yang  diharamkan  Allah  (membunuhnya),  melainkan  dengan suatu (alasan) yang benar dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami  telah  memberi  kekuasaan  kepada  ahli  warisnya,  tetapi  janganlah  ahli  waris  itu melampaui  batas  dalam  membunuh”.  Menurut  Ibnu  Katsir  dalam  penjelasan  ayat tersebut di atas, bahwa dilarang membunuh jiwa tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh  syari’at,  dan  kekuasaan  ahli  waris  untuk  memilih  dalam  hukumannya  bagi  si pembunuh,  bila  ia  kehendaki  dapat  dijatuhi  hukuman  bunuh,  juga  dapat  dimaafkan dengan membayar diyat, 20 dan bahkan dapat memafkan tanpa tebusan. 21
Kedua. Perzinahan dalam hal ini pelaku zina baik laki maupun perempuan yang telah kawin (muhson) harus didera seratus kali dan dirajam dengan batu sampai mati. Justru  pelaku  bisa  langsung  dihukum  rajam  hingga  mati  tanpa  perlu  terlebih  dahulu didera  seratus  kali  menurut  sebagian  pendapat  ulama, 22 sanksi  tersebut  telah ditegaskan  dalam  Al-Qur’an,  an-Nur  ayat  (2),  “Perempuan  yang  berzina  dan  laki-laki yang  berzina  maka  deralah  tiap-tiap  seorang  dari  keduanya  seratus  kali  dera,  dan janganlah  belaskasian  kepada  keduanya  mencegah  kamu  untuk  (menjalankan)  agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.
Ketiga.  Perampokan  atau  begal  (hirabah)  adalah  tindakan  merampas  harta  orang lain, membuat  keonaran,  pertumpahan  darah  atau  meneror,  merampas  kehormatan, merampas tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi, maka hukumannya adalah hukuman  mati, 23 terkait  dengan  sanksi  bagi  para  pelaku  tindak  pidana perampokan atau  begal (hirabah) ini,  ditegaskan  dalam  Q.S.  al-Maidah  ayat  (33): “Sesungguhnya pembalasan  terhadap  orang-orang  yang  memerangi  Allah  dan  Rasul-Nya  dan  membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu  (sebagai)  suatu  penghinaan  untuk  mereka  di  dunia,  dan  di  akhirat  mereka  beroleh  siksaan yang  besar” ,  hal  tersebut  dilaksanakan  untuk  menjatuhkan  hukuman  bagi  seseorang
19 Ayusriadi.(2018). Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati …op.cit. ,hlm.101.
20 Hanafi. (2019). Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam,…op.cit, hlm. 66.
21 Nurwahidah.  (2014).  Eksekusi  Hukuman  Mati  Di  Indonesia,  (Tinjaun  Hukum  Pidana    Islam). Syariah Journal: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 14(1), hlm.11.
22 Rokhmadi.  (2015).  Hukuman  Rajam  Bagi  Pelaku  Zina  Muhshon  Dalam  Hukum    Pidana  Islam. Jurnal at-Taqaddum, 7(2), hlm.313.
23 Khermarinah.  (2016).  Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Hukuman  Mati  Bagi  Terpidana  Bali Nine Dalam Tindak Pindana Penylahgunaan Narkotika. Manhaj, 4(1), hlm.31.
pelaku  yang  memang  pantas  untuk  mendapatkan  hukuman  atas  perbuatan  yang setimpal dilakukannya tersebut. 24
Hakikatnya  penerapan  hukuman  mati  dalam  hukum  Islam  adalah  untuk mewujudkan  kemaslahatan  umat  dalam  meneggakan  amar  ma’ruf  nahi  mungkar  yang cakupannya  lebih  menekankan  pada  perlindungan  keselamatan  individu  dan masyarakat agar terhindar dari kejahatan yang membahayakan sendi-sendi kehidupan manusia 25 , oleh karena itu sebagai negara dengan penduduknya mayoritas muslim, dan terbesar  di  dunia,  tidak  dipungkiri  bahwa  penerapan  hukuman  mati  masih diberlakukan  di  Negara  Indonesia  atas  kejahatan  pembunuhan  dan  kejahatan  serius lainnya yang mengancam nyawa dan jiwa umat manusia serta mengganggu ketertiban umum dan stabilitas negara. 26
Konsepsi pemberlakuan hukuman mati dalam Islam,  masih ada batasan dan juga ketentuan yang mendetail bagi orang yang akan mendapatkan hukuman mati tersebut, sehingga  seseorang  tidak  boleh  dihukum  secara  sembarangan  dengan  hukuman  mati, sebab  berkenaan  dengan  permasalahan  hukuman  mati,  dalam  Islam  menganut  asas keadilan, kepastian hukum dan juga asas kemanfaatan, 27 oleh karena itu dalam hukum Islam, hukuman mati dapat gugur dan diganti dengan pembayaran ganti rugi kepada keluarga  korban  dengan  alternatif  jika  keluarga  korban  telah  memaafkan  pelaku pembunuhan  serta  dilaksanakan  di  depan  umum, 28 jadi  dalam  hal  ini  pembunuhan sebagai  tindak  pidana  bisa  berubah  menjadi  perdata,  sanksinya  bukan  lagi  dibunuh, akan tetapi dengan membayar diyat (kompensasi), jadi dengan adanya celah pemaafan dari keluarga korban tersebut, maka membuka peluang beralihnya hukuman dari mati (qishash) menjadi kompensasi atau restitusi (diyat), 29 sebagaimana ditegaskan dalam Al Quran Surat al-Baqarah, ayat (178):
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan  orang-orang  yang  dibunuh;  orang  merdeka  dengan  orang  merdeka,  hamba dengan  hamba  dan  wanita  dengan  wanita.  Maka  barangsiapa  yang  mendapat  suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
24 https://dalamislam.com/landasan-agama/hukuman-mati-dalam-islam , diakses tanggal 12 Nopember 2022, time 10.00 wita.
25 https://iain-surakarta.ac.id/pidana-mati-dalam-perspektif-hukum-islam/
26 Khermarinah. (2016). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati…, hlm.29. 27 https://kumparan.com/hijab-lifestyle/hukuman-mati-dalam-perspektif-islam- 1uj8DDCpQHT/full . Diakses Tanggal 13 Nopember 2022, Time 10.00 Wita.
28 Hanafi. (2019). Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam,…op.cit, hlm. 62.
29. Nurwahidah. (2014). Eksekusi Hukuman Mati,…loc.cit.

## 2. Penerapan Hukuman Mati Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Keberadaan  hukuman  mati  di  Indonesia  merupakan  jenis  pidana  pokok 30 yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang ditegaskan dalam Pasal 10 Bab II KUHP 31 terdiri atas: a) pidana mati, b) pidana penjara, c) kurungan, d) pidana denda. e) pidana tutupan.
Berdasarkan  uraian  Pasal  10  KUHP  tersebut  dapatlah  diketahui  bahwa  lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas keberadaannya sebagai bagian dari hukuman (pidana) yang dapat diputuskan dengan pidana mati, begitupun pula  di  luar  KUHP,  tercatat  setidaknya  ada  6  (enam)  peraturan  perundang-undangan yang  memiliki  ancaman  hukuman  mati,  antara  lain:  Undang-undang  Narkotika, Undang-undang  Anti  Korupsi,  Undang-undang  Anti  Terorisme,  Undang-undang Pengadilan HAM, dan undang-undang Intelijen serta Undang-undang Rahasia Negara, selain itu, secara filosofis, penerapan hukuman mati juga diakui dan diakomodasi oleh konsep  negara  hukum  Pancasila. 32 Hal  demikian  ini  menunjukkan  bahwa  hukuman mati di Indonesia tetap eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, 33 lebih  dari  itu  eksekusi  pidana  mati  di  Indonesia  menunjukkan  kecenderungan meningkat sejak era reformasi, 34 meskipun masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum positif  namun sebagai negara yang  menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, seyogyanya negara Indonesia memberlakukan pidana mati secara khusus, hati-hati, dan selektif. 35
Secara  yuridis  formal,  penerapan  pidana  mati  di  Indonesia  memang  masih diberlakukan, hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  memuat  ancaman  pidana  mati,  dengan  demikian  ini menunjukkan  bahwa  pidana  mati  semakin  eksis  dalam  tata  peraturan  perundang-
30 Widyaningrum,  H.(2020).  Perbandingan  Pengaturan  Hukuman  Mati  di  Indonesia  dan  Amerika Serikat. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 3(1), 99–115.
31 Leasa,  E.  Z.  (2020).  Eksistensi  Ancaman  Pidana  Mati Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Masa Pandemik Covid-19. Jurnal Belo, 6(1), hlm.  73–88.
32 Sirin, K. (2015). Mungkinkah Koruptor Dihukum Mati? Analisis Perdebatan tentang Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 4(1), hlm. 1–16.
33 http://www.legalitas.org/?q=content/dilema-hukuman-mati,  diakses  pada  tanggal  30  Oktober  2022, time 11 wita.
34 Sirin, K. (2015). Mungkinkah Koruptor Dihukum Mati?, loc.cit. 35 Todung  Mulya  Lubis  dan  Alexander  Lay.  (2007).  Kontroversi  Hukuman  Mati;  Perbedaan  Pendapat Hakim Konstitusi. Jakarta: Gramedia Kompas, hlm.335.
undangan  di  Indonesia.  Berdasarkan  perumusan  pidana  mati  dalam  peraturan perundang-undangan  Indonesia,  hampir  semua  tindak  pidana  merupakan  kejahatan serius  yang  secara  langsung  mengancam  nyawa  dan  tubuh  manusia,  kecuali  dalam tindak  pidana  psikotropika  dan  narkotika,  di  mana  pertimbangan  bahayanya  bukan ancaman terhadap nyawa dan tubuh secara langsung.
Pidana  mati  dalam  pembaharuan  hukum  pidana  juga  masih  diakui,  khususnya dalam  konteks  Rancangan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (RKUHP). Dipertahankannya  pidana  mati  dalam  pembaharuan  hukum  pidana  ini  didasarkan pada  ide  menghindari  tuntutan/reaksi  masyarakat  yang  bersifat  balas  dendam, emosional,  sewenang-wenang,  tak  terkendali,  atau  bersifat  extralegal  execution,  juga dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat, oleh karena itu untuk  menghindari  emosi  balas  dendam  pribadi/masyarakat  yang  tidak  rasional, dipandang lebih baik dan lebih bijaksana jika pidana mati tersebut tetap dipertahankan keberadaannya dalam undang-undang. 36
RKUHP  menempatkan  pidana  mati  dalam  rumusan  sebagai  pidana  pokok  yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif, dicantumkannya pidana mati dalam pasal  tersendiri  untuk  menunjukkan  bahwa  jenis  pidana  ini  benar-benar  bersifat khusus,  sebagaimana  ditegaskan  Pasal  63  bahwa  “pidana  mati  merupakan  pidana pokok  yang  bersifat  khusus  dan  selalu  diancamkan  secara  alternatif ” , 37 jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling  berat.  Pidana  mati  ini  harus  selalu  diancamkan  secara  alternatif  dengan  jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua  puluh)  tahun.  Pidana  mati  dapat  dijatuhkan  pula  secara  bersyarat,  dengan memberikan  masa  percobaan,  sehingga  dalam  tenggang  waktu  masa  percobaan tersebut  terpidana  diharapkan  dapat  memperbaiki  diri  sehingga  pidana  mati  tidak perlu dilaksanakan. 38
Pelaksanaan  hukuman  mati  ditentukan  dengan  beberapa  kondisi,  yakni:  a) dilaksanakan  dengan  menembak  terpidana  sampai  mati  oleh  regu  tembak;  b)  tidak dilaksanakan di muka umum; c) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang  yang  sakit  jiwa, 39 ditunda  sampai  wanita  tersebut  melahirkan  atau  orang  yang sakit  jiwa  tersebut  sembuh;  dan  d)  pidana  mati  baru  dapat  dilaksanakan  setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. 40
Pelaksanaan  hukuman  mati  dapat  ditunda  dengan  masa  percobaan  selama  10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu :
36 Djoko Prakoso. (2000). Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,  Yogyakarta: Liberty, hlm.51. 37 Ibid 38 Ibid 39 Ibid 40 Ibid
a) reaksi masyarakat tidak terlalu besar;
b) terpidana   menunjukkan   rasa   menyesal   dan   ada   harapan   untuk diperbaiki;
c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu  penting;
d)  ada alasan yang meringankan.
Hakikatnya,  jika  terpidana  selama  masa  percobaan  menunjukkan  sikap  dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dengan  Keputusan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan  sikap  dan  perbuatan  yang    terpuji  serta  tidak  ada  harapan  untuk diperbaiki,  maka  pidana  mati  dapat  dilaksanakan  atas  perintah  Jaksa  Agung,  dengan ketentuan  ini,  terdapat  kemungkinan  bagi  hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  mati bersyarat, jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai hukuman mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang hukuman mati dalam RKHUP memang terlihat lebih rinci dan lengkap. 41
Dikeluarkannya  pidana  mati  dari  posisi  pidana  pokok  didasarkan  pada pertimbangan  bahwa,  dilihat  dari  tujuan  pemidanaan,  pidana  mati  pada  hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu dan atau masyarakat,  pidana  mati  hanya  merupakan  sarana  terakhir  dan  sebagai  pengecualian untuk  mengayomi  masyarakat, 42 jadi    penulis  berkesimpulan  bahwa  pertimbangan tersebut  lebih  menekankan  perlunya  hukuman  mati  dipertahankan  dalam  hukum pidana  sebagai instrument untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari penjahat yang  sangat  membahayakan  serta  mengancam    nyawa  dan  jiwa  manusia,  sehingga keberlangsungan hidup manusia dapat terjamin.
Mengacu  pada  Pasal  66  RKUHP  dinyatakan  bahwa  pidana  mati  merupakan pidana  pokok  yang  bersifat  khusus  dan  akan  selalu  diancamkan  sebagai  pidana alternatif,  dan    Pasal  89  RKUHP  ditentukan  adanya  masa  percobaan  10  tahun  yang harus dijalani terpidana untuk menentukan apakah pidana mati jadi dijatuhkan ataukah dapat  diganti  dengan  pidana  lainnya,  sebab  dalam  hal  ini  pidana  mati  merupakan ultimum remedium.

## 3. Hukuman Mati Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi: "every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No  one  shall  be  arbitrarily  deprived  of  his  life".  (Setiap  orang  mempunyai  hak  atas
41 Ibid
42 Barda Arief Nawawi. (2011). Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Prespektif Kajian Perbandingan. Bandung: Citra Aditia Bakti, hlm.69.
penghidupan,  kemerdekaan  dan  keselamatan  seseorang).  Ketentuan  dalam  DUHAM ini kemudian dipertegas dalam kovenan di bidang hak-hak sipil dan politik yaitu Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (lCCPR)  sekaligus  dikuatkan  lagi  oleh  Protocol Opsional Kedua (Second Optional Protocol) atas Perjanjian Internasional Mengenai Hak- hak Sipil dan Politik Tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati. Isi dari Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik  sebagai berikut:
(1) Setiap  manusia  berhak  atas  hak  untuk  hidup  yang  melekat  pada  dirinya.  Hak  ini wajib  dilindungi  oleh  hukum.  Tidak  seorang  pun  dapat  dirampas  hak  hidupnya secara sewenang-wenang.
(2) Di  negara-negara  yang  belum  menghapuskan  hukuman  mati,  putusan  hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan  dengan  ketentuan  Kovenan  dan  Konvensi  tentang  Pencegahan  dan Hukum  Kejahatan  Genosida.  Hukuman  ini  hanya  dapat  dilaksanakan  atas  dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
(3) Apabila  suatu  perampasan  kehidupan  merupakan  kejahatan  Genosida,  harus dipahami,  bahwa  tidak  satu  pun  dalam  Pasal  ini  yang  memberikan  kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.
(4) Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau  penggantian  hukuman.  Amnesti,  pengampunan  atau  penggantian  hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
(5) Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di  bawah  usia  delapan  belas  tahun  dan  tidak  boleh  dilaksanakan  terhadap perempuan yang tengah mengandung.
(6) Tidak  ada  satu  pun  dalam  Pasal  ini  yang  boleh  dipakai  untuk  menunda  atau mencegah  penghapusan  hukuman  mati  oleh  Negara  yang  menjadi  Pihak  dalam Kovenan ini.
Instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional seperti Universal Declaration Of Human  Rights  ( Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)) , menghendaki dihapuskannya  hukuman  mati,  sebab  penerapan  hukuman  mati  digolongkan  sebagai bentuk  hukuman  yang  kejam/keji  dan  tidak  manusiawi 43 juga  tidak  efektif,  menurut Jeffrey  Pagan  belum cukup bukti ilmiah tentang efektifitas hukuman mati dalam hal
43 Daming,  S.  (2016).  Konfigurasi  Pertarungan  Abolisionisme  Versus  Retensionisme  Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional. Yustisi, 3(1), hlm.55-56.
efek jera sebagai salah satu tujuan pemidanaan, 44 dan  Pasal  7 (International  Covenant  on  Civil  and Political Rights (ICCPR), selanjutnya instrument internasional  Pasal 6 ayat (2) International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (ICCPR),  memberikan  batasan  dalam  penerapan hukuman mati, jadi  dalam hal ini  hukuman mati tidak dilarang, 45 akan tetapi jika ada negara-negara  yang  masih  memperlakukan/belum  menghapuskan  hukuman  mati hanya  terbatas  diperlakukan  kepada  kejahatan/atau  tindak  pidana  tertentu (khusus/serius) dan  hukuman  diputuskan  oleh  suatu  pengadilan  yang  berwenang, 46 seperti kejahatan genosida atau terorisme.
Pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang memberikan batasan tentang hak asasi manusia (HAM) sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan  merupakan  anugerahnya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, dalam  konstitusi Republik Indonesia setelah perubahan (amandemen) termaktub dalam Pasal 28A disebutkan:
(1) "Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya"
(2) Pasal  28I,  ayat  (1)  Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan, pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam keadaan apapun.
Hak  untuk  hidup  serta  mempertahankan  hidup  dan  kehidupan  (Pasal  28A) mirip  sekali  dengan  isi  dari  Pasal  3  DUHAM  PBB,  berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, maka  ketentuan  dalam  Pasal  28A  UUD  RI  1945  kemudian  dirinci  dalam  Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).    Pada  Bab  III:  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  dan  Kebebasan  Dasar  Manusia;  Bagian  Kesatu:  Hak  untuk Hidup pada Pasal 9 :
(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
(2) Setiap  orang  berhak  hidup  tenteram,  aman,  damai,  bahagia,  sejahtera    lahir  dan batin;
44 Melisa  Dewi  Nur  Aeni    dan  Bambang  Tri  Bawono.  (2020).  Penjatuhan  Pidana  Mati  Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (The Death Penalty in the Perspective of Human Rights).  Prosiding,  Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4, hlm. 457: “Jeffrey Pagan, Guru Besar Bidang Hukum dan Kesehatan Masyarakat di Universitas Columbia, Amerika Serikat”.
45 Daming,  S.  (2016).  Konfigurasi  Pertarungan  Abolisionisme  Versus  Retensionisme  Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati …loc.cit.
46 Anjari, W.(2015). Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia….op.cit , hlm.110
(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Amnesty  Internasional  telah  mengecam  hukuman  mati  dalam  mandatnya  dan setiap negara anggota PBB berpacu kepada artikel 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup. Pada tahun 1983, Protokol 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia melarang hukuman mati kecuali dalam waktu perang. Protokol ini ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Eropa, kecuali  Rusia.  Pada  tahun  1989.  Protokol  Tambahan  Kedua  Kovenan  Internasional tentang  Hak  Sipil  dan  Politik  (PBB)  menganjurkan  penghapuskan  hukuman  mati  di negara-negara anggotanya. Komisi PBB memberikan tanggapannya sebagai berikut:
“Walaupun  hukuman  mati  belumlah  dilarang  berdasar  hukum  internasional, kecenderungan  terhadap  pelarangan  tersebut  sangatlah  jelas.  Diadopsinya Opsional Kedua Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik Tahun 1989 yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati merupakan pengakuan yang sangat  jelas  oleh  masyarakat  internasional  terhadap  kebutuhan  untuk menghilangkan penggunaan pidana mati secara total dan keseluruhan.” 47

## D. PENUTUP
Syariat  Islam  sangat  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  maka  perintah  hukuman  mati  (qishash)  menurut  Islam  agar  terpelihara dan  terjaganya  darah  (kehidupan)  manusia,  namun  hukuman  mati  (qishash)  bisa menjadi  batal  atau  dengan  perkataan  lain  tidak  harus  dilaksanakan  karena  alasan- alasan  seperti  amnesti  atau  celah  pengampunan  oleh  para  ahliwaris  korban  yang terbunuh.
Pro  kontra  masyarakat  yang  menghendaki  penerapan  hukuman  mati,  untuk dipertahankan dan dilaksanakan atau dihapus dan dihentikan, keduanya harus disikapi secara objektif, ketika terdapat suara yang menghendaki dihapuskannya hukuman mati dari  peraturan  perundang-undangan,  maka  mereka  yang  menyuarakannya  perlu meyakinkan  atau  bahkan  membuktikan  secara  empiris  bahwa  mayoritas  masyarakat juga  memiliki  pandangan  yang  sama  dengan  mereka,  namun,  ketika  mayoritas masyarakat  menyuarakan  hal  yang  sebaliknya,  bahwa  hukuman  mati  masih  perlu dipertahankan  dalam  peraturan  perundang-undangan  terhadap  pelaku  kejahatan- kejahatan  tertentu  yang  mengancam  kepentingan  masyarakat  luas,  seperti  pelaku terorisme;  bandar  narkoba  dan  pembunuhan  berencana  yang  menghilangkan  nyawa manusia. Realitas seperti ini pun harus disikapi, sekaligus juga berhenti menjustifikasi
47 http://jurnalhukum.blangspot.com.  (2007).  penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak,  diakses  pada tanggal 05 September 2022.
Indonesia  sebagai  negara  yang  tidak  menghormati  hak  asasi  manusia  (HAM)  karena masih mempertahankan hukuman mati.

## DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI
Buku :
Al-Qur’an
Bambang Waluyo. (2014). Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.12-13.
Barda  Nawawi  Arief.  (2011).  Pembaharuan  Hukum  Pidana,  Dalam  Prespektif  Kajian Perbandingan. Bandung:  Citra Aditia Bakti, hlm.69.
Djoko  Prakoso.  (2000).  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Di  Indonesia.  Yokyakarta:  Liberty, hlm.51.
Mukti  Fajar  Nur  Dewata  dan  Yulianto  Achmad.  (2013).  Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris. Yokyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.43.
Soerjono Soekanto. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul -Press, hlm. 9.
Supriyadi  W.  Eddyono.  (2015).  Hukuman  Mati  dalam  RKUHP  Jalan  Tengah  Yang Meragukan. Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), hlm.24.
Todung  Mulya  Lubis  dan  Alexander  Lay.  (2009).  Kontroversi  Hukuman  Mati;  Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. Jakarta: Gramedia Kompas.hlm.335.

## Tesis :
Ayusriadi.  (2018).  Perspektif  Hukum  Islam  Terhadap  Hukuman  Mati  berdasarkan Undang-Undang terkait HAM di Indonesia. UNHAS, hlm.115.

## Jurnal :
Anjari,  W.  (2015).  Penjatuhan  Pidana  Mati  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia. Jurnal Widya Yustisia, 1(2), 107–115.
Anwar, U. (2016). Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak  Asasi  Manusia  (Analisa  Kasus  Hukuman  Mati  Terpidana  Kasus  Bandar Narkoba; Freddy Budiman). Jurnal Legislasi Indonesia, 13(3), 241–251.
Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak
Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. Kosmik Hukum, 19(1), 1–18.
Daming, S. (2016). Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus  Keberadaan  Lembaga  Pidana  Mati  Di  Tingkat  Global  Dan  Nasional. Yustisi, 3(1), hlm.55-56.
Elsa  R.  M.  Toule.  (2013).  Eksistensi  Ancaman  Pidana  Mati  dalam  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum PRIORIS, 3(3), hlm. 103–110.
Izad, R. (2019). Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law  Family Studies, 1(1), hlm. 1–16.
Habib  Shulton  Asnawi,  Hak  Asasi  Manusia  Islam  dan  Barat:  Studi  Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati, Supremasi Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hlm. 31
Hanafi. (2019). Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Hukum dan Keadilan, Voice Justisia, 3 (2), hlm. 63.
Khermarinah.  (2016).  Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Hukuman  Mati  Bagi  Terpidana  Bali  Nine Dalam Tindak Pindana Penylahgunaan Narkotika. Manhaj, 4(1), hlm.29.
Leasa,  E.  Z.  (2020).  Eksistensi  Ancaman  Pidana  Mati  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi Pada Masa Pandemik Covid-19. Jurnal Belo, 6(1), hlm. 73–88.
Melisa  Dewi  Nur  Aeni    dan  Bambang  Tri  Bawono.  (2020).  Penjatuhan  Pidana  Mati Dalam  Persepektif  Hak  Asasi  Manusia  (The  Death  Penalty  in  the  Perspective  of Human  Rights).    Prosiding,    Konferensi  Ilmiah  Mahasiswa  Unissula  (KIMU)  4, hlm.457.
Nurwahidah. (2014). Eksekusi Hukuman Mati Di Indonesia, (Tinjaun Hukum Pidana Islam). Syariah Journal: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 14(1), hlm.11.
Rokhmadi. (2015). Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshon Dalam Hukum  Pidana Islam. Jurnal at-Taqaddum, 7(2), hlm.313.
Sirin,  K.  (2015).  Mungkinkah  Koruptor  Dihukum  Mati?  Analisis  Perdebatan  tentang Pelaksanaan  Hukuman  Mati  di  Indonesia.  Supremasi  Hukum:  Jurnal  Kajian  Ilmu Hukum, 4(1), hlm. 1–16.
Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 1(2), hlm. 207–234.
Widyaningrum, H. (2020). Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan
Amerika Serikat. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 3(1), hlm. 99–115.
Zulfa,  E.  A.  (2007).  Menakar  Kembali  Keberadaan  Pidana  Mati  (Suatu  Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia). Lex Jurnalica, 4(2), hlm. 93–100.
Website :
http://jurnalhukum.blangspot.com.  (2007).  penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak. Diakses Tanggal 05 September 2022.
http://www.legalitas.org/?q=content/dilema-hukuman-mati .  Diakses  Tanggal  30  Oktober 2022, time 11 wita
Daftar Teroris yang Divonis Mati oleh Negara, https://www.cnnindonesia.com/nasional.  Diakses  Tanggal  30  Oktober  2022, Time 03.00 Wita.
https://dalamislam.com/landasan-agama/hukuman-mati-dalam-islam , Diakses Tanggal 12 Nopember 2022, Time 10.00 Wita.
https://iain-surakarta.ac.id/pidana-mati-dalam-perspektif-hukum-islam/ .    Diakses Tanggal 13 Nopember 2022, time 10.00 wita.
https://kumparan.com/hijab-lifestyle/hukuman-mati-dalam-perspektif-islam- 1uj8DDCpQHT/full . Diakses Tanggal 13 Nopember 2022, time 10.00 wita.
Hasil  wawancara  mantan  Jubir  HTI  Ustadz  Ismail  Yusanto.  Dalam: https://www.angrybow.com/2014/01/manfaat-hukuman-mati-dalam-islam.html . Diakses Tanggal 14 Desember 2022.