Vol. 6, No. 1, 2018 https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja pp. 99-114

## MENGEJAR KETERTINGGALAN: MENGGALI POTENSI
SEKTOR AGRIBISNIS KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT
Pandhu Yuanjaya
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta pandhu@uny.ac.id

## Abstract
This study aims to discuss policies in the agribusiness sector that was carried out by the Fakfak Regency government.  This  becomes important  considering various policies in  improving  people's  welfare  was  unsuccessful.  Special  autonomy  which  is  expected  to accelerate  the  pace  of  development  has  made  the  dependence  on  central  government funding  was  increasing.  This  study used  a qualitative approach.. The results of  the study showed  that  the  Fakfak  Regency  has  large  natural  resource  potential  in  the  business sector.  Policies  that  have  been  implemented  the  Agropolitan,  Agro-tourism  and  Forest Management  program.  That  policies  trigger  significant  progress  in  productivity.  The policies  faced  some  challenges  that  is  the  availability  of  labor,  the  mindset  of  the community,  customary  land  rights,  investment,  banking,  cooperatives  and  the  lack  of performance of institutional networks (public, private and civil society partnerships).
Keywords: Regional Potential, Agribusiness Sector, and Fakfak Regency

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  kebijakan  di  sektor  agribisnis  yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak. Hal ini menjadi penting mengingat berbagai kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengalami kegagalan. Otonomi khusus yang selama ini diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan justru membuat ketergantungan  terhadap  pendanaan  pemerintah  semakin  tinggi.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  primer  dan data  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Kabupaten  Fakfak  memiliki  potensi sumberdaya alam yang besar disektor akgribisnis. Kebijakan yang telah dilaksanakan yaitu perogram  Agropolitan,  Agrowisata  dan  Pengelolaan  Hutan.  Ketiga  kebijakan  tersebut menunjukkan  kemajuan  produktifitas  yang  cukup  berarti.  Beberapa  tantangan  yang dihadapi  diantaranya,  ketersediaan  tenaga  kerja,  pola  pikir  masyarakat,  tanah  hak  ulayat, investasi, perbankan, koperasi dan masih kurangnya kinerja jaringan kelembagaan ( public, privat and civil society partnership ).
Kata kunci: Potensi Daerah, Sektor Agribisnis, dan Kabupaten Fakfak

## PENDAHULUAN
Berharap  pada  sektor  agribisnis  di
tanah
Papua bukanlah sebuah keniscayaan.  Papua  memiliki  potensi sebagai  wilayah  terkaya  di  Indonesia dengan  wilayah  yang  luas  dan  kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki (Wambrauw, 2013). Potensi besar sumberdaya  alam  di  Papua  tidak  hanya tentang  industri  ekstraktif,  sektor  yang selama ini dianggap sensitif dan kontroversial. Potensi sebenarnya terletak pada  sektor  agribisnis  yang  memang menjadi  mata  pencarian  sebagian  besar masyarakat,  dibanding  dengan  industri pertambangan  yang  hanya  melibatkan sebagaian kecil penduduk papua.
Pemerintah  telah  mengeluarkan  banyak program untuk mengembangkan agribisnis, namun banyak diantara program  tersebut  gagal  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  (Bakti,  2008; Imbiri, 2010; Mampioper. D. A, 2008).
Program utama yang telah dilaksanakan  di  tanah  Papua  yaitu otonomi khusus. Otonomi khusus tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi  kebutuhan  dan  hak  dasar sebagai  manusia  sekaligus  mengurangi kesenjangan  yang  terjadi  pada  hampir semua  sektor,  terutama  dalam  bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik
dibandingkan  daerah  lain  (King,  2004). Pemerintah  pusat  yakin  dengan  otonomi khusus,  tidak  lebih  dari  25  tahun, kemiskinan akan berkurang, pertumbuhan  ekonomi  akan  pesat,  dan kapasitas  manusia  akan  meningkat.  Hal ini  beralasan  karena    Wilayah  dengan otonomi  khusus  memiliki  anggaran  yang melimpah untuk mempercepat laju pertumbuhan  ekonomi  sesuai  tujuan daerah tersebut.
Provinsi Papua Barat telah menerima  dana  mencapai  Rp.  11,070 triliun  selama  tahun  2009  hingga  tahun 2015  (Badan  Pusat  Statistik,  Ditjen Keuangan  Kementerian  Dalam  Negeri, dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  Provinsi  Papua  Barat). Dana tersebut seharusnya menjadi kesempatan emas bagi masyarakat Papua Barat  mengatur  diri  sendiri  untuk mengembangkan  daerahnya  jauh  lebih cepat  (Joku,  2007).  Hal  ini  karena masyarakat lokal bisa menentukan tujuan bersama  dengan  proses bottom  up dan juga  bagi  pemerintah  di  Papua  Barat dapat  memanfaatkan  sebagai entry  point yang strategis dalam menguatkan pemerintahan  daerah,  serta  diharapkan dapat  menyelesaikan  persoalan-persoalan di  Provinsi  Papua  terutama  masalah kesejahteraan masyarakat.
Dalam kenyataanya, setelah
sembilan  tahun  berjalan  belum  banyak kemajuan berarti yang dirasakan masyarakat  Papua  Barat  (Fanggidae, Fajri,  dan  Yuanjaya,  2016).  Dengan  kata lain,  otonomi  khusus  yang  selama  ini diimplementasikan  justru  menghasilkan dampak yang asymetris bila dibandingkan dengan pelaksanaan otonomi  daerah  di  propinsi-propinsi  lain. Masyarakat  Papua  Barat  tetap  hidup  di tengah  konflik  politik  dan  keterpurukan ekonomi sosial. Secara garis besar, Papua Barat  sampai  saat  ini  seperti  sangat  sulit keluar  dari  lingkaran  setan  kemiskinan dan  jerat  korupsi.  Selain  itu,  kebijakan- kebijakan tersebut
dalam implementasinya justru semakin meningkatkan ketergantungan daerah dan masyarakat  Papua  terhadap  Pemerintah Pusat,  pada  akhirnya  banyak  terjadi masyarakat yang tetap miskin, pembangunan  dianggap  gagal,  birokrasi dianggap  tidak  mampu  menciptakan pelayanan hak-hak dasar dan kinerja yang baik  bagi  publik  (Indonesia  Governance Index  (IGI),  2014).  Padahal,  pemerintah hanya tinggal memperhatikan potensi dan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku pembangunan.
Kabupaten  Fakfak,  Provinsi  Papua Barat,  yang  menjadi  lokasi  penelitian  ini juga  mengalami  masalah  seperti  yang
telah  dijelaskan  sebelumnya.  Otonomi khusus  yang  telah  dilaksanakan  tidak membawa perubahan besar dalam pembangunan daerah. Hal ini mendorong pemerintah  membuat  kebijakan  berskala besar  dalam  mendorong  kemandirian ekonomi  daerah  dan  masyarakat,  salah satunya  dengan  pengembangan  sektor agribisnis.  Alasannya  jelas,  sebagian besar  masyarakat  masih  hidup  atau memiliki  kegiatan  ekonomi  pada  sektor agriculture .  Dana  otonomi  khusus  juga sebagian besar digunaakan dalam program agribisnis secara masif.
Bila  melihat  potensi  agribisnis, sekor  pertanian  merupakan  sektor  yang mendominasi pembentukan PDRB Kabupaten  Fakfak  tahun  2010  sebesar 25,89%  (BPS  Kab.  Fakfak,  2011). Perkebunan  di  Kabupaten  Fakfak  yang menjadi komoditi unggulan adalah tanaman  Pala,  dengan  jumlah  luas  lahan kebun  meningkat  setiap  tahunnya.  Luas total areal perkebunan tahun 2010 sekitar 12.103,83  Ha  yang  di  perkirakan  terus meningkat  dengan  pembukaan  lahan baru.  Sektor  kehutanan  memiliki  potensi yang  sangat  dominan  karena  hampir seluruh wilayah Kabupaten Fakfak masih di  dominasi  oleh  hutan  sekitar  81,5  % dari  seluruh  luas  wilayah  Fakfak.  Dari data  yang  ada  sektor  kehutanan  baru memberikan  kontribusi  sebesar  7%  dari
PDRB  Kabupaten  Fakfak  pada  tahun 2010  (BPS,  2010).  Selain  itu  potensi yang dapat dikembangkan lainnya adalah peternakan  yang  meliputi  sapi,  babi, kambing dan sebagainya.
Harus diakui bahwa dengan potensi agribisnis yang sangat besar di Kabupaten  Fakfak,  masih  belum  dapat dioptimalkan. Masyarakat, dengan pengetahuan, kehalian, tenaga dan permodalan  yang  terbatas,  tentu  tidak dapat  berjalan  sendiri  dalam  mengelola potensi  tersebut.  Keberhasilan  program agribisnis  juga  tidak  lepas  dari  peran pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan, perusahaan  agribisnis  sebagai  investasi dan  penggerak  pasar,  dan  partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kuantitas  dan  kualitas  produknya.  Selain dari  ketiga  komponen  tersebut,  di lapangan ditemukan kendala yang dihadapi  oleh  masyarakat  berupa  adanya mafia  pemasaran  produk  agribisnis  atau yang biasa di sebut tengkulak . Tengkulak mempunyai kekuatan untuk mengendalikan  harga  di  tingkat  petani dengan  berbagai  cara.  Tentu  hal  ini sangat membahayakan masyarakat Kabupaten  Fakfak  yang  saat  ini  hingga saat ini selalu menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak .
Uraian sebelumnya
menggambarkan  bahwa  sektor  agribisnis
di  Kabupaten  Fakfak  menjadi  harapan dalam upaya pemanfaatan dan pengurangan  ketergantungan  terhadap dana otonomi khusus. Agribisnis menjadi program  yang  penting  dan  signifikan untuk  mengurangi  kemiskinan  (AIP, 2013).  Dalam  pengembangan  Kawasan Agribisnis  di  Kabupaten  Fakfak  maka terdapat  4  hal  penting  yang  menjadi syarat agar konsep pengembangan Kawasan  Agribisnis  dapat  diwujudkan (Djakapermana, 2007):
a. Investasi dalam Bidang Agro Industri
b. Promosi Produk Unggulan
c. Pengelolaan Agrikultura dan
Industri yang Berkesinambungan d. Penyusunan Master
Plan Pengembangan Kawasan Agribisnis Sektor  agribisnis  sebagai  sektor ekonomi  rakyat  memiliki  prospek  yang cerah  untuk  dikembangkan  lebih  lanjut, baik  untuk  memperkuat  ekonomi  rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan  bebas.  Melalui  pendekatan sistem  Kawasan  Agribisnis,  produk pertanian  akan  diolah  terlebih  dahulu  di pusat  kawasan  sebelum  dijual  ke  pasar (ekspor),  sehingga  nilai  tambah  tetap berada  di  kawasan  agribisnis  (Daidullah, 2006).

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengambarkan  tentang  pengembangan ekonomi  rakyat  yang  ada  di  Kabupaten Fakfak.  Penelitian  ini  menggunakan sumber  data  primer  dan  data  sekunder. Analisis  data  sekunder  akan  digunakan untuk  mengetahui  capaian  pembangunan daerah  ditingkat  kabupaten  dan  untuk mengidentifikasi  potensi  lokal  yang  ada di  Kabupaten  Fakfak.  Untuk  menguji keabsahan  data  tersebut  dilakuakan langkah  trianggulasi  data  dengan  cara mengumpulkan  berbagai  macam  sumber data  baik  data  primer  dan  data  sekunder untuk  selanjutnya  dilakukan  pencocokan antar  data  tersebut.  Teknik  analisis  data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai  berikut  Marshall  dan  Rossman dalam Kabalmay (2002):
1. Mengorganisasikan data
2. Pengelompokan data
3. Menguji  asumsi  atau  permasalahan yang ada terhadap data
4. Mencari  alternatif  penjelasan  bagi data

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Kabupaten Fakfak
Kabupaten  Fakfak  merupakan salah satu  dari 13 kabupaten  yang ada di Propinsi  Papua  Barat  dan  termasuk
daerah tertua yang ada di wilayah Papua. Secara  administratif,  Kabupaten  Fakfak merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Fakfak (induk) menjadi
Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana.  Pemekaran  wilayah  tersebut terjadi  pada  tahun  2002  yang  didasarkan pada  Undang-  Undang  Nomor  26  Tahun 2002.  Dari  hasil  pemekaran  tersebut, Kabupaten  Fakfak  saat  ini  memiliki  luas wilayah  14.320  km²  dengan  jumlah penduduk  70.902  jiwa  (kepadatan  4,95 per  Km 2 ).  Kabupaten  Fakfak  terbagi kedalam  sembilan  distrik  dan  123 kampung/kelurahan.
Potensi dan Arah Pembangunan Ekonomi  Kabupaten  Fakfak  Berbasis Agribisnis
Merujuk  pada  arah  kebijakan pembangunan  daerah  Kabupaten  Fakfak (RPJMD  2011-2015),  pengembangan telah  direncanakan  di  berbagai  sektor berbasis  kondisi  keunggulan  di  masing- masing  wilayah.  Untuk  meningkatkan keunggulan wilayah/daerah masing- masing di Kabupaten Fakfak, Pemerintah merencanakan Pembangunan Daerah
yang dilakukan dengan cara meningkatkan fungsi masing-masing wilayah distrik sesuai dengan keunggulan komparatif  yang  dimilikinya  dengan pengembangan kawasan strategis daerah.
Dalam Tabel 1 terlihat bahwa ada empat  sektor  yang  menjadi  fokus pengembangan  potensi  daerah.  Skema strategi tersebut sebelumnya menggambarkan  Pemerintah  Kabupaten Fakfak  menitiberatkan  pada  peningkatan kemandirian masyarakat, penguatan kapasitas  kelembagaan  dan  perbaikan infrastruktur.

## 1. Pertanian dan Peternakan
Sektor  pertanian  dan  peternakan, sebagaimana  disebutkan  dalam  RPJMD Kabupaten  Fakfak  periode  2011-2015, merupakan  salah  satu  sektor  unggulan yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten  Fakfak.  Sektor  ini  berupaya mewujudkan  swasembada  pangan  daerah dan  masyarakat  petani  yang  sejahtera, maju, dan mandiri. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan kawasan agribisnis  terpadu  dan  pangan  organik  di
Distrik Bomberay. Pilihan kepada Distrik Bomberay
sebagai wilayah pengembangan program agribisnis berdasarkan  kenyataan  bahwa  distrik  ini
merupakan  wilayah  padang  rumput  yang sangat  luas,  sehingga  memiliki  potensi pengembangan pertanian, tanaman pangan,  hortikultura,  perkebunan,  dan hutan tanaman industri yang sangat besar. Program Agribisnis di Distrik Bomberay
Sebagai program unggulan Pemerintah  Kabupaten  Fakfak,  program agribisnis  yang  dikembangkan  di  Distrik Bomberay  telah  memberikan  kontribusi nyata  bagi  masyarakat  petani  yang tinggal  di  distrik  tersebut.  Salah  satu kontribusi  riil  realisasi  program  tersebut adalah pembangunan fasilitas transportasi untuk  mendukung  peningkatan  produksi dan pemasaran produk pertanian. Perbaikan  kondisi  transportasi  dapat mempermudah mobilitas masyarakat dalam memasarkan produk pertanian dari Distrik  Bomberay  ke  Kota  baik  dari  segi waktu  maupun  biaya.  Kontribusi  yang lain  adalah  program  pengembangan kawasan  agribisnis  di  Distrik  Bomberay telah  mampu  meningkatkan  populasi ternak  sapi  secara  signifikan  di  Distrik
Bomberay.  Adanya  bantuan  sapi  dapat meningkatkan  kepemilikan  ternak  di setiap  rumah  tangga  sebanya  10-15  ekor sapi.  Populasi  sapi  di  Distrik  Bomberay pada  2011  mencapai  2.109  ekor  (Kab. Fakfak  dalam  Angka,  2012).  Jumlah tersebut  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  tahun  2009  berjumlah  806  ekor. Ini  menunjukkan  bahwa  dalam  tenggang waktu  dua  tahun  Pemerintah  Kabupaten Fakfak  telah  mampu  meningkatkan jumlah populasi sapi di kawasan agribisnis  sebesar  261  persen  atau  lebih dari  2,5  kali  lipat.  Peningkatan  ini membuat  jumlah  populasi  di  Distrik Bomberay  melampaui  distrik  lain.  Di tahun  2011,  rata-rata  populasi  sapi  di delapan distrik yang lain sebesar 34 ekor, sedangkan jumlah populasi sapi di Distrik Bomberay, seperti dinyatakan sebelumnya,  berjumlah  2.109  ekor.  Ini menunjukkan  bahwa  populasi  sapi  di Distrik  Bomberay  dibandingkan  dengan distrik  yang  lain  rata-rata  adalah  62  kali lipat  lebih  tinggi  (Kab.  Fakfak  dalam Angka, 2012).
Di  samping  peningkatan  sarana transportasi, berupa pembukaan jalan dari Distrik Fakfak menuju Distrik Bomberay sebagai  kawasan  transmigrasi,  daerah  ini juga dikembangkan sebagai sentra tanaman  padi.  Banyaknya  transmigran dari Jawa yang banyak menguasai bidang
pertanian,  khususnya  tanaman  padi,  dan jenis  tanah  yang  berupa  padang  rumput, maka  di  kawasan  ini  layak  untuk dikembangkan  sebagai  sentra  pertanian padi  sawah.  Pengembangan  pertanian padi  sawah  juga  dilakukan  masyarakat lokal  yang  mengikuti  transmigrasi  di Distrik
Bomberay. Peningkatan produktivitas pertanian yang menghasilkan komoditas makanan pokok yang meliputi padi, jagung, ubi kayu, dan ubi  jalar  masih  belum  seperti  yang diharapkan.  Hal  ini  disebabkan  masih banyaknya  lahan  kosong  yang  belum dimanfaatkan  oleh  masyarakat.  Dari tahun  2007-2011  produksi  keempat komoditas  tersebut  belum  mengalami perbaikan, bahkan secara umum mengalami  penurunan.  Dari  keempat komoditas tersebut hanya produksi jagung yang cenderung mengalami peningkatan,  sedangkan  produksi  padi, ubi  kayu,  dan  ubi  jalar  mengalami penurunan  (Kab.  Fakfak  dalam  Angka, 2012).  Produksi  jagung  tahun  2007 adalah 15,36 ton, mengalami peningkatan tahun  2008  dan  2009  menjadi  16,85  dan 16,9  ton.  Produksi  ini  menurun  sedikit menjadi  16,72  ton  tahun  2010  dan meningkat tahun 2011 menjadi 31,11 ton. Sementara itu, untuk produktivitas pertanian  padi  dan  ubi  jalar  terlihat memiliki  kecenderungan  yang  sama,
yaitu  dari  tahun  2007  ke  tahun  2010 mengalami penurunan secara gradual dan memasuki tahun 2011 mengalami penurunan  secara  tajam.  Sementara  itu, untuk  produksi  padi  dari  tahun  2007  ke tahun  2011  mengalami  fluktuasi  secara gradual, tetapi secara umum menunjukkan penurunan.
Program  Agrowisata  Hortikultura  di Distrik Kramongmongga
Agrowisata Kramongmongga
dibangun sebagai sentra buah-buahan dan pembibitan  tanaman  hortikultura,  seperti durian, manggis, duku, rambutan, alpukat,  sawo,  dan  beberapa  jenis tanaman  sayuran.  Kegiatan  ini  bertujuan untuk mengembangkan tanaman unggulan  daerah  melalui  manajemen hulu-hilir, yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran atau manajemen tanam,  petik,  serta  olah  dan  jual. Walaupun pembangunan perkebunan pala sebagai  lahan  percontohan  di  Distrik Kramongmongga,  akan  tetapi  produksi pala tertinggi justru bukan di Kramongmongga.  Produksi  pala  terbesar dijumpai  di  Distrik  Teluk  Patipi.  Posisi kedua  penghasil  tertinggi  pala  ditempati oleh Distrik Fakfak Barat, baru kemudian disusul  oleh  Distrik  Kramongmongga. Fakta  ini  tentu  harus  ditanggapi  dengan positif  yang  membuktikan  bahwa  secara keseluruhan, Kabupaten  Fakfak memiliki
potensi perkebunan yang sangat potensial bila dapat dikelola secara baik.
Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi Sebenarnya  program  pertanian dan  perkebunan  tersebut  merupakan program unggulan yang memiliki potensi sangat besar untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Fakfak dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Fakfak.  Namun  program  ini  masih menghadapi  permasalahan  dan  tantangan yang  cukup  kompleks.  Masalah  pertama adalah  keterbatasan  teknologi  pertanian. Permasalahan  yang  paling  mencolok, misalnya,  adalah  benih  yang  ditanam oleh  petani  tanpa  melewati  uji  varietas. Masalah  yang  kedua  adalah  penanganan pascapanen  yang  masih  kurang  baik.  Ini terlihat  dalam  beberapa  hal,  misalnya adalah  sistem  pemasaran  yang  belum tertata  secara  sistematik.  Selain  itu, teknologi  pengolahan  hasil  pertanian masih  relatif  rendah,  misalnya  produksi pala  selama  ini  baru  diolah  menjadi manisan  pala  dan  sirup  pala  secara tradisional, meskipun saat ini Disperindag tengah mendampingi masyarakat  untuk  membuat  diversifikasi hasil  tanaman  pala  agar  menjadi  produk olahan dengan nilai jual yang lebih tinggi dan  mengarah  menjadi home  industry . Masalah  ketiga  adalah  terbatasnya  data dan  hasil  riset  pertanian.  Data  hasil  riset
pertanian sangat penting untuk pengembangan sector pertanian di Kabupaten  Fakfak.  Masalah  keempat adalah isu hak ulayat. Program agribisnis dan  hortikultura  memerlukan  investasi besar.  Namun  demikian  investasi  selama ini  terhambat  karena  isu  hak  ulayat  yang tidak  memungkinkan  investor  mengelola sumber daya alam di tanah yang menjadi hak ulayat masyarakat adat di Kabupaten Fakfak.

## 2. Kehutanan dan Perkebunan
Pemerintah  Kabupaten  Fakfak memiliki potensi sumber daya hasil hutan yang  cukup  baik.  Hasil  hutan  yang selama  ini  telah  banyak  dimanfaatkan berupa  kayu  dan  hasil  hutan  nonkayu. Hasil  hutan  berupa  kayu  dikelola perusahaan  melalui  HPH.  Di  Kabupaten Fakfak  saat  terdapat  3  perusahaan  di bidang  kehutanan  yang  memiliki  HPH, yakni:  PT.  Hanurata  A,  PT.  Hanurata  B, dan  PT.  Arfak  Indah.  Kayu  hasil  hutan dapat  dibagi  ke  dalam  dua  klasifikasi, yakni  kayu  merbau  dan  kayu  meranti. Golongan  kayu  merbau  (sejenis  ulin, disebut  sebagai  ‘kayu  besi’  oleh  orang Fakfak) termasuk  komoditas  unggulan di Kabupaten  Fakfak.  Karena  dianggap produk unggulan, jenis kayu ini ditetapkan  harganya  secara  tersendiri dalam PSDH melalui permendagri. Golongan  kayu  meranti,  seperti  kayu
sorea,  matoa,  dan  merbau,  merupakan kayu  berkualitas  tinggi  sehingga  hanya kayu  dari  golongan  ini  yang  dieksplotasi oleh perusahaan HPH.
Adapun  hasil  hutan  jenis  non- kayu  atau  biasa  juga  disebut  dengan istilah  hasil  hutan  bukan  kayu  yang dihasilkan  dari  hutan  di  Kabupaten Fakfak  adalah  kulit  masohi.  Di  bidang pengusahaan  kulit  masohi  ini,  terdapat empat badan usaha yang memperoleh izin usaha  untuk  ekspolitasi  kulit  masohi  ini. Dalam  hal  eksploitasi  kulit  masohi, terdapat ketentuan bahwa setiap perusahaan hanya diperbolehkan mengeksploitasi  kulit  masohi  maksimal 20  ton  per  tahun.  Meski  belum  ada  yang mencapai batas produksi maksimal tersebut,  produksi  perusahaan  selama  ini telah  cukup  baik.  Secara  bervariasi, perusahaan-perusahaan tersebut menghasilkan  antara  3.000  kg  hingga 5.000  kg  per  bulannya  (Kab.  Fakfak dalam  Angka,  2012).  Di  Kabupaten Fakfak,  baru  terdapat  sebuah  industri pengelolaan kulit masohi.
Secara  keseluruhan  luas  area hutan  di  Kabupaten  Fakfak  masih memungkinkan untuk dimanfaatkan kayunya. Hutan produksi tetap yang hasil hutannya  dapat  dimanfaatkan  menempati jumlah  luas  paling  besar,  disusul  hutan produksi  terbatas.  Posisi  selanjutnya
adalah  hutan  dengan  produksi  yang dikonservasikan,  PPA,  lainnya,  dan  yang paling sempit adalah hutan lindung. Area hutan di kawasan Kabupaten Fakfak tidak tersebar  di  semua  distrik  secara  merata, area  hutan  terluas  dijumpai  di  Distrik Karas  dengan  luas  secara  keseluruhan 326.6669,71  Ha  (Kab.  Fakfak  dalam Angka,  2012).  Area  ini  dua  kali  lipat lebih  luas  daripada  area  hutan  di  Distrik Bomberay yang menempati urutan kedua. Urutan ketiga dijumpai  di  Distrik Fakfak Timur  yang  memiliki  luas  hampir  sama dengan distrik di Bomberay.
Dari  seluruh  komoditas  yang ditanam  masyarakat,  yaitu  kopi,  jambu mete,  pala,  cengkih,  kakao,  dan  kelapa, komoditas pala yang menempati presentase tertinggi, jauh melebihi komoditas  yang  lain.  Komoditas  yang lain  secara  berturut-turut  adalah  kelapa, cengkih,  jambu  mete,  kakao,  dan  yang terakhir adalah kopi. Besarnya persentase luas area yang ditanami pala hampir lima kali  lipat  lebih  besar  dibandingkan dengan  kelapa  dan  sekitar  sembilan  kali lipat  dibandingkan  dengan  cengkih. Jumlah produksi pala berada paling tinggi disusul  produksi  hasil  kelapa,  kakao, kopi, cengkih, dan jambu mete. Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi
Permasalahan mendasar yang dihadapi  sangat  terkait  dengan  hak ulayat.  Hak  ulayat  atas  tanah  adat  sering menimbulkan  konflik  antara  masyarakat adat  dengan  inverstor.  Konflik  antara perusahaan  dan  masyarakat  adat  di Fakfak juga sangat sering terjadi. Bentuk konflik berupa aksi pemalangan (larangan memasuki/ menggunakan tanah/ hutan) oleh warga masyarakat adat terhadap  areal  hutan  yang  menjadi  milik perusahaan.  Jika  masyarakat  (adat)  telah melakukan  pemalangan,  maka  seluruh aktivitas di dalam kawasan yang dipalang tersebut harus dihentikan sampai tercapainya  kesepakatan  di  antara  kedua belah  pihak.  Pemerintah  Kabupaten Fakfak  perlu  mencari  cara  penyelesaian secara terlembaga yang mampu menemukan  titik  temu  yang  saling menguntungkan  antara  masyarakat  adat, Pemerintah  Kabupaten  Fakfak,  dan investor.
Intervensi Kebijakan Masa Depan
1. Ketersediaan Tenaga Kerja

## Perekonomian Masyarakat Lokal
Pengembangan  potensi  unggulan berbasis  agribisnis  tersebut  memiliki sejumlah  hambatan  terutama  dari  sisi masyarakat lokal seperti keahlian, keterampilan,  pengetahuan,  kebiasaan, pola  hidup,  adat  (terutama  tanah  ulayat). Dilihat  dari  data  pencari  kerja  di
Kabupaten  Fakfak,  menunjukkan  lulusan sekolah  menengah  atas  umum  maupun kejuruan  memiliki  angka  yang  tinggi dalam mencari pekerjaan sebesar 37,64% (Profil Daerah Kabupaten Fakfak, 2013). Kekurangan  jumlah  tenaga  kerja  ini  bila diamati  dipengaruhi  oleh  komposisi penduduk  Kabupaten  Fakfak  tergolong kelompok  penduduk  muda  (Kab.  Fakfak dalam Angka, 2012). Persebaran penduduk  di  Kabupaten  Fakfak  belum merata.  Jika  dilihat  tingkat  kepadatan penduduk kabupaten adalah 4,67 jiwa per km 2 yang sebagian besar penduduk masih terkonsentrasi  di  daerah  perkotaan,  yaitu Fakfak Kota dengan kepadatan 40,46 per
km 2 . Intervensi kebijakan terhadap ketenagakerjaan  dijelaskan  dalam  Tabel 2.
Dari  berbagai  intervensi  dalam Tabel  2  tersebut,  transmigrasi  dan pengembangan  kapasitas  lokal  menjadi intervensi yang harus hati-hati dilakukan. Program  transmigrasi  di  Papua  menjadi isu  yang  cukup  sensitif,  sedangkan pengembangan kapasitas menjadi program  yang  sulit  dilakukan  karena membutuhkan  waktu  cukup  lama  dalam upaya merubah pola pikir masyarakat.

## 2. Peningkatan Perdagangan Lokal
Lima  sektor  yang  menjadi  titik kritis  yang  mempengaruhi  perdagangan dalam mendukung pengembangan sektor agribisnis  di  Kabupaten  Fakfaj,  maka dapat  masalah  dan  strateginya  dapat dipetakan dalam Tabel 3.
3. Peningkatan Jaringan Kelembagaan (Public—Private—

## Civil Society Partnership)
Pengembangan  sektor  agribisnis memerlukan
kerjasama antara:
administrasi  lokal,  pemerintah  lokal, kelembagaan/organisasi yang
beranggotakan masyarakat lokal, kerjasama  usaha,  pelayanan  dan  bisnis swasta  (tiga  pilar  kelembagaan)  yang dapat  diintegrasikan  ke  dalam  pasar  baik lokal, regional dan global (Uphoff, 1992). Pemberdayaan  kelembagaan  menuntut perubahan operasional tiga pilar kelembagaan (Elizabeth, 2007a), yaitu:
a. Kelembagaan  lokal  tradisional yang  hidup  dan  eksisi  dalam komunitas ( voluntary sector ).
b. Kelembagaan pasar ( private sector )  yang  dijiwai  ideologi ekonomi terbuka.
c. Kelembagaan  sistem  politik  atau pengambilan  keputusan  di  tingkat publik ( public sector ).
Masyarakat adat Kabupaten Fakfak  pada  dasarnya  berperan  sebagai sentral  pengelolaan  seluruh  sumber  daya alam.  Masing-masing  suku  asli  memiliki tanah hak ulayat yang menjadi hak kelola masyarakat  lahan  pertanian,  perkebunan dan  hutan  biasanya  dimanfaatkan  dalam berbagai  macam  tanaman  sesuai  dengan potensi  di  suatu  wilayah.  Pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat, lokal hingga  saat  ini  memiliki  produktivitas yang sangat minim. Keterbatasan pengetahuan  dan  keterampilan  yang dimiliki masyarakat menyebabkan pengelolaan  lahan  yang  tidak  maksimal. Masyarakat  masih  mengunakan  sistem
tradisional  yang  membiarkan  tanaman tumbuh  dengan  sendirinya  tanpa  harus merawatnya.  Pada  tanaman  pala  yang menjadi  komoditas  unggulan  Kabupaten Fakfak  misalnya,  masyarakat  seakan sudah puas produktifitas kebun pala yang tumbuh secara liar. Keterlibatan masyarakat  juga  masih  sangat  minim pada  kegiatan  perbankan  dan  Koperasi. Hal  ini  terjadi  karena  masyarakat  belum memiliki  kebiasaan  menyimpan  uang dalam suatu lembaga keuangan. Sebagian besar  masyarakat  masih  menggunakan pola  pikir  bahwa  hasil  yang  di  dapat harus  dihabiskan  seketika  itu  juga. Apabila terpaksa harus menyimpan uang, masyarakat lebih memilih menyimpannya sendiri  atau  dititipkan  pada  kerabat.  Pola konsumtif  yang  tinggi  juga  menjadi penghambat  berkembangnya  koperasi  di Kabupaten  Fakfak.  Program  bantuan yang  telah  digulirkan  juga  menemui kegagalan  karena  rendahnya  kesadaran masyarakat  dalam  mengembalikan  dana pinjaman yang telah digulirkan.
Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengembangkan perkonomian rakyat. Peran tersebut dapat terwujud  dengan  pembuatan  kebijakan atau  program  strategis  yang  tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda), bantuan sosial,  program  peningkatan  kapasitas (pendidikan dan keterampilan) dan
pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat. Program pembangunan ekonomi rakyat  yang telah dilakukan diantaranya Agropolitan Bomberay, Agrowisata Kramongmongga, Reklamasi  Thumburuni  dan  sebagainya. Pemerintah  Kabupaten  Fakfak  juga berusaha memperkuat kelembagaan masyarakat  lokal  yang  ada  di  distrik  dan kampung.  Pemerintah  membuat  program Kampung  Mandiri  merupakan  salah  satu strategi pendekatan pembangunan
Kabupaten Fakfak yang akan diwujudkan dalam rangka
memberdayakan masyarakat dan memberi peluang kepada masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam pengelolaan sumberdaya
alam disekitarnya.
Keterlibatan swasta dalam mendukung  perekonomian  rakyat  secara umum  dapat  dikatakan  masih  sangat minim. Dengan minimnya jumlah investasi swasta tentu akan mempengaruhi nilai produksi dan jumlah tenaga  kerja  (masyarakat)  yang  terlibat. Selain  itu,  sektor  swasta  hanya  dapat melibatkan  tenaga  kerja  sebesar  833 orang  (Bappeda  Fakfak,  2012).  Potensi sebenarnya  terletak  pada  keberadaan home industri, walaupun tergolong industri  kecil,  namun  dari  127  industri kecil  dapat  melibatkan  361  orang  tenaga
kerja  (BPS  Fakfak,  2012).  Keberadaan potensi pertambangan seharusnya menjadi  peluang  keterlibatan  masyarakat untuk lebih aktif. Potensi lain yang dapat ditingkatkan  adalah  mendorong  bank- bank  yang  beroperasi  di  Kabupaten Fakfak  untuk  “menjemput  bola”  ke Distrik  yang  memiliki  kesulitan  akses pendanaan.

## SIMPULAN
Kabupaten FakFak memiliki potensi  SDA  yang  sangat  besar  terutama perkebunan  dan  kehutanan,  kelautan  dan perikanan,  dan  sector  strategis  lain  yang sedang  dikembangkan  adalah  Migas  dan pertanian. Potensi SDA yang sangat besar ini  seharusnya  mampu  meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Fakta menunjukkan  bahwa  potensi  SDA  ini belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakatnya  ke  arah  yang  lebih  baik. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan  di  wilayah  ini  masih  jauh  di atas  rata-rata  nasional.    Pengembangan strategi  ekonomi  kerakyatan  yang  harus diperhatikan adalah: Pertama, mengidentifikasi  potensi  ekonomi  rakyat yang  tepat  dengan  ciri backward dan forward linkage yang kuat; Kedua adalah menyediakan  jenis  tenaga  kerja  dan teknologi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan perekonomian  yang  akan  dikembangkan;
Ketiga adalah membangun dan
mengakses  pasar  (marketing);  Keempat adalah mengembangkan lembaga perekonomian kerakyatan (semacam UKM);  Kelima  adalah  membangun infrastruktur; dan terakhir adalah membangun good local business governance melalui konsep public, private and civil society partnership.

## DAFTAR PUSTAKA
Australian-Indonesian  Partnership  (AIP).
2013. Promoting  Rural  Income through  Support  for  Markets  in Agriculture (PRISMA).
Bakti.  2008. Eastern  Indonesia  area briefing .
http://www.bakti.org/index.php?sec tion=163
Daidullah,  Samsudin  T.  2006. Strategi Pengembangan  Agropolitan  Dinas Tanaman Pangan Hortikula, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Boul . Yogyakarta.
Thesis:  Program  Studi  Magister Manajemen Agribisnis Sekolah Pascasrjana Universitas Gajahmada.2006. Djakapermana, R D. 2007. Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Yang Berbasis  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Nasional . Jakarta.
Direktorat  Jendral  Penataan  Ruang
Departemen
Pemukiman dan Prasarana Wilayah R.I. Edralin,  J.S.  1997. The  New  Local Governance and Capacity Building:  A  Strategic  Approach . Regional  Development  Studies,
Vol. 3.
Fanggidae,  I.  G.,  Fajri,  H.,  &  Yuanjaya,
Pandhu.  (2016).  Menelisik  Kinerja Governance  di  Daerah  Otonomi
Khusus Papua Barat. Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara , 4 (1), 91–106.
https://doi.org/10.21831/jnp.v4i1.1 2618
Imbiri,  S.  (2010). Dampak  proyek perkebunan inti rakyat kelapa sawit terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat  suku  asli  Papua  di Kabupaten  Manokwari  (Studi  kaus pada  petani  peserta  plasma  asal Suku  Arfak  di  PTPN  II  Prafi) . Malang: Brawijaya University
Joku,  Franzalber.  2007. Problem  and Procpectus of the Special
Autonomy  Law .  University  of Sydney.
King,  Peter.  2014. West  Papua  and Indonesia Since Suharto: Independence, Autonomy, or Chaos? . UNSW Press
Mampioper.  D.  A.  2008. Dari  kolonisasi sampai tranmigrasi di tanah Papua . http://tabloidjubi.wordpress.com/20 08/03/29/darikolonisasi-sampai- transmigrasi-di-tanah-papua/
Uphoff,  N.,  1992. Local  Institution  and
Participation for Sustainable
Development . London: IIED Wambrauw,  L.  T.  2013.  Indigenous Entrepreneurship by Papuan Women In The Informal Agricultural  Sector  in  Manokwari- West  Papua  Province  in  Indonesia.
Lincoln University