Jurnal Pro-Life, Volume 10 Nomor 2, Juli 2023

## Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Indonesia
Fadel Ikrar Jamika*, Ali Amran, Iswandi Umar, Mulya Gusman Departemen Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Padang, Indonesia.
*Corresponding author : fadelikrarjamika29@gmail.com

## Article History
Received    :   03 May 2023 Approved   :   20 June 2023 Published  :   22 July 2023

## Keywords
Forest management, environment, social forestry.

## ABSTRACT
Forests are one of the living environments that are directly related to humans.  The  biggest  problem  in  the  forestry  sector  is  the  rate  of deforestation and degradation. Management of forest resources with the  community  is  a  system  of  resource  management  that  is  carried out. Social forestry is a system of managing forest resources in state forest areas or private forests, which provides opportunities for local communities  as  main  actors  and  partners  to  improve  their  welfare and  realize  forest  sustainability.  The  results  of  the  research  reveal that  forest  management  with  the  community  is  an  example  of  social forestry  implementation.  The  aim  of  forest  management  with  the community  is  to  encourage  the  management  of  forest  resources through a combination of economic, ecological and social aspects in a proportional and professional manner.

## PENDAHULUAN
Hutan  merupakan  salah  satu  habitat yang  berhubungan  langsung  dengan manusia.  Hutan  adalah  suatu  kesatuan ekosistem  yang  terdiri  atas  kawasan daratan  yang  mengandung  sumber  daya hayati  yang  didominasi  pepohonan  dalam lingkungan  alamnya  yang  tidak  dapat dipisahkan  satu  sama  lain  (  UU  No.41 Tahun 1999). Hutan di Indonesia
berdasarkan informasi dari Ditjen
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan,  luas  wilayah  yang  dicakup oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  pada  tahun  (2018)  adalah 120,7  juta  hektar  (63,09%  dari  luas negara).  Permasalahan  terbesar  di  sektor kehutanan  adalah  laju  deforestasi  dan degradasi yang mencapai 0,9 juta hektar/tahun pada tahun 2003-2008 (Kementerian Kehutanan, 2009).

## Prolife

## Jurnal Pendidikan Biologi, Biologi, dan Ilmu Serumpun
https://ejournal.uki.ac.id/index.php/prolife
© 2023 Universitas Kristen Indonesia Under the license CC BY-SA 4.0
Beberapa  faktor  pemicunya  adalah relatif rendahnya kondisi sosial dan sosial masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar kawasan hutan, terbatasnya akses masyarakat untuk mengeksploitasi sumber daya  hutan,  konflik  pengelolaan  yang sering  berujung  pada  perampasan  lahan, dan  ketidakseimbangan  pasokan  dan permintaan  hutan.  Kayu  mempengaruhi perkembangan industri perkayuan nasional. Degradasi dan penurunan potensi  atau  status  stok  kayu  hutan  alam. Kondisi ini memerlukan pemulihan pembangunan kehutanan Indonesia.
Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan Bersama Masyarakat adalah sistem pengelolaan  sumber  daya  yang  dilakukan oleh  Perum  Perhutani  dan  Masyarakat Desa  Hutan  atau  Perum  Perhutani  dan Masyarakat Desa Hutan dengan Pemangku  Kepentingan  dengan  berbagai cara  demi  kepentingan  bersama  untuk mencapai  keberlanjutan  operasi.  Sumber daya  hutan  dapat  dimanfaatkan  secara optimal  dan  proporsional    (Mahardika  & Muyani,  2021).  Perhutanan  sosial  adalah suatu  sistem  pengelolaan  sumber  daya hutan  pada  kawasan  hutan  negara  atau hutan  hak,  yang  memberikan  kesempatan kepada  masyarakat  lokal  sebagai  pelaku dan  mitra  kunci  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kelestarian hutan (SK Menteri
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.
S.83). /MENLHK
/SETJEN/KUM .1/10/2016 (Zakaria, 2018) .
Pada pelaksanaanya perhutanan sosial didasarkan pada hutan kemasyarakatan,  yang  memperhatikan prinsip-prinsip  berikut:  Keuntungan  dan keberlanjutan, swadaya, kohesi dan kemitraan, integrasi lintas sektor, inkremental,  berkelanjutan,  lokal  dan adaptif    (Effendi,  2010).  Murniati  dan Sumarhani  (2010)  menyatakan  bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan  hutan  dan  lingkungan  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kondisi sosial  ekonomi  masyarakat  pedesaan, khususnya di kawasan hutan dan masyarakat  di  dalam  hutan.  Masyarakat lokal  diundang  dan  diberi  kesempatan untuk  berpartisipasi  dalam  pengelolaan dan  pemanfaatan  hutan  secara  terkendali dan bertanggung jawab. Pengertian perhutanan  sosial,  berdasarkan  ringkasan berbagai  batasannya,  adalah  pengelolaan sumber  daya  hutan  yang  merupakan interaksi tiga komponen (lahan, teknologi, manusia) dengan partisipasi aktif masyarakat  untuk  menghasilkan  berbagai jenis pohon. tidak - kayu.
Produk  dan  layanan  memenuhi kebutuhan  masyarakat  dengan  berbagi manfaat  dengan  masyarakat,  khususnya masyarakat  setempat.  Praktik  perhutanan sosial  muncul  di  kawasan  hutan  melalui interaksi, ketergantungan atau
pemukiman,  yaitu  hutan  produksi  (HP) dan hutan alam dan hutan tanaman, hutan konservasi  (HK),  hutan  konservasi  (HL) dan  kawasan  bukan  hutan  lainnya  seperti misalnya  hutan  Kemasyarakatan.  Bentuk kegiatan  bervariasi  menurut  kegiatan hutan  karena  dibatasi  oleh  peraturan (Irawanti  2010).  Melalui  Perhutanan Sosial,  masyarakat  dapat  memiliki  akses kelola  hutan  dan  lahan  yang  setara  dan seluas-luasnya. Dan dengan bentuk pemanfaatan  hasil  hutan  yang  sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan maka  tujuan  konservasi  lingungan  dapat sejalan dengan upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi dan menganalisis perhutanan  sosial  dalam  pengelolaan sumber  daya  hutan  di  Indonesia.  Setelah bagian  pertama  kita  lanjutkan  bagian kedua  yaitu  metode,  pengumpulan  dan analisis  data.  Bagian  ketiga  adalah pembahasan  hasil  penelitian.  Bagian terakhir  adalah  kesimpulan  dari  hasil penelitian.

## METODE PENELITIAN

## Metode
Metode  literature  review  merupakan metode  yang  di  pakai  dalam  penelitian  ini dengan cara menganalisis beberapa artikel. Yang mana didalam nya tidak terlepas dari Tinjauan  literatur  dengan  mengkaji  dan
melakukan  evaluasi  hasil  kajian  khusus nya  terkait  dengan  tema  yang  tentang perhutanan  sosial  dalam  pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

## Teknik pengumpulan dan analisis data
Dalam  melakukan  kajian  literatur tersebut  dilakukan  beberapa  tahapan. Tahapan  pertama  dengan  melakukan pemilihan  naskah  dan  pencarian  dari beberapa artikel yang dirasa cocok dengan tema penelitian yang dilakukan. Pencarian dari artikel dilakukan dengan menggunakan  google  scholar,  dengan rentangan  batasan  tahun  mulai  dari  tahun 2010-  2022  dengan  memasukan  keyword “perhutanan  sosial”.  Hasil  pencarian tersebut menghasilkan lebih dari 40 artikel baik  itu  dalam  jurnal  nasional  maupun internasional, kemudian dilakukan pemilihan  dari  ditemukan  15  artikel memenuhi standar review untuk dilakukan penganalisisan.
Tahap  kedua,  penelitian  literatur melalui analisis beberapa artikel merupakan  metode  yang  dipilih  dalam penelitian  ini  dengan  memperhatikan, mendiskusikan literatur dan mengevaluasi hasilnya  dengan  penelitian  yang  relevan tentang perhutanan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.  Tahapan  ketiga,  artikel  yang sesuai  dengan  penelitian  ini  memiliki kriteria  standar  dengan  menggunakan metode analisis kualitatif. Artikel
tersebutlah  yang  nantinya  akan  dianalisis menjadi beberapa subkategori yang sesuai dengan  tujuan  penelitian  yang  angkat dalam literature review ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Selain tingginya intensitas deforestasi, banyak kerusakan yang terjadi pada  hutan  alam  Indonesia.  Penerapan berbagai  sistem  pengelolaan  hutan  dalam pengelolaan  hutan  alam  Indonesia  tidak dapat  memperlambat  kerusakan  hutan Indonesia  secara  signifikan.  Sebagai  salah satu  negara  tropis  dengan  hutan  paling lebat,  Indonesia  selalu  menjadi  sorotan dunia internasional. Karena itulah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  terus  melakukan  rehabilitasi  dan pemulihan hutan  Indonesia. Hal  ini terkait dengan  mitigasi  perubahan  iklim  global, efek  negatif  dari  tingginya  kadar  gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan  peningkatan  suhu  global, kejadian  cuaca  ekstrim  dan  bencana  alam seperti banjir dan tanah longsor (Adinugraha, 2023).
Kawasan  hutan  sangat  penting untuk membawa udara segar ke lingkungan  mereka.  Hal  ini  berdampak langsung  pada  kesehatan  dan  jauh  dari polusi  (udara  kotor)  yang  dihirup  oleh manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya. Tentunya hal ini menjadi kewajiban negara
untuk  melindungi  dan  mempertahankan wilayahnya, karena hal tersebut mempengaruhi kehidupan di dalam negara. Pentingnya  legalitas  dan  perlindungan kawasan  hutan  di  tanah  air  sehingga menjadi  tanggung  jawab  bersama,  baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.Indonesia  memiliki  kawasan  hutan yang  luas  di  setiap  pulau  nusantara. Kawasan  hutan  adalah  kawasan  tertentu yang  ditetapkan  dan/atau  ditetapkan  oleh Pemerintah  untuk  dipertahankan  statusnya sebagai  hutan tetap (UU RI No. 41 Tahun 1999).
Sesuai dengan Peraturan Kementerian
Kehutanan, nomornya adalah:  89/2014,  Hutan  desa  adalah  hutan negara  yang  disetujui/sah  yang  dikelola dan dimanfaatkan oleh desa untuk kepentingan  desa.  Pekerjaan  kehutanan desa  dilakukan  oleh  lembaga  pengelola hutan  desa  (LPHD)  yang  berfungsi  secara struktural,  yang  dibentuk  di  bawah kepemimpinan  desa.  Selain  itu,  Badan Desa  diberikan  Hak  Pengelolaan  Hutan Desa  (HPHD)  untuk  mengelola  hutan negara  dalam  waktu  dan  luasan  tertentu. Izin  pengelolaan  hutan  desa  diberikan melalui  keputusan  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 35 tahun dan dapat  diperpanjang.  Dengan  demikian, masyarakat  desa  dapat  menjadi  pelaku utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan  negara  melalui  kelembagaan  desa
dan  juga  bertanggung  jawab  dalam memelihara kegiatan ekonominya. (Hapsari et  al., 2014).
Indonesia memiliki dan akan memiliki kawasan hutan yang luar biasa di setiap wilayah, salah satu keunggulan yang tidak dimiliki semua negara. Masyarakat di dalam  dan  sekitar  hutan  harus  memiliki kesempatan untuk  mengelola sumber daya hutan.  Pemerintah  menjamin  hal  tersebut dengan  menawarkan  berbagai  program akses  hutan  sebagai  bagian  dari  Program Perhutanan  Sosial.  Perhutanan  sosial  telah lama  diinisiasi  melalui  berbagai  bentuk operasi, baik sebagai program tumpangsari Perhutan maupun PMDH HPH/HTI. Setelah  reorganisasi,  administrasi  pusat dalam  UU  Kehutanan  No.  41  Tahun  1999 dan  Keputusan  Pemerintah  No.6  Tahun 2007  sudah  No.  3  Tahun  2008  tentang Kehutanan  dan  Penyusunan  Rencana Pengelolaan  Hutan  dan  Pemanfaatan Hutan.
Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi  (MK)  No.  35  Tahun  2012 mengakui  kawasan  adat  di  negara  dan bukan  kawasan  hutan  negara  (Susilo, 2019).  Program  pengelolaan  hutan  sosial Indonesia  telah  memasuki  era  baru  di bawah  kepemimpinan  Presiden  Joko Widodo.  Pemerintah  memberikan  akses hukum  kepada  hutan  dan  masyarakat sekitarnya  untuk  mengelola  sumber  daya hutan  dalam  lima  rencana  pengelolaan:
Hutan  Kemasyarakatan  (HKm),  Hutan Desa  (HD),  Hutan  Tanaman  Rakyat (HTR),  Hutan  Kemitraan  dan  Hutan Konvensional. Dengan sistem yang berbeda  tersebut,  pengelolaan  sumberdaya hutan  rakyat  dapat  dilakukan  secara  legal dan  mendukung  kepastian  pengelolaan jangka  panjang,  yang  merupakan  salah satu  prinsip  pengelolaan  hutan  lestari. reorganisasi), yang pada saat itu mengesampingkan keberadaan sumber daya  hutan.  Masyarakat  yang  tinggal  di dalam  dan  sekitar  hutan  berusaha  untuk bekerja  sama  dengan  investor  (asing  dan domestik) untuk mengelola (mengeksploitasi)  hutan  dengan  kedok pertumbuhan  ekonomi  (Mahardika  & Muyani, 2021).
Pengelolaan  sumber  daya  alam merupakan  upaya  berkelanjutan  dalam proses  pembangunan  berkelanjutan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Hubungan  antara  sumber  daya  alam  yang tersedia  dengan  kesejahteraan  masyarakat sangat erat, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dapat menjadi masalah besar jika  pengelolaannya  tidak  terkoordinasi dengan baik. Di dalam  mengelola sumber daya hutan, sangat penting untuk mempertimbangkan  partisipasi  pemangku kepentingan  dalam  penyusunan  kebijakan kehutanan,  yang  merupakan  indikator dasar  tata  kelola  yang  baik.  Pihak  swasta dan masyarakat dilibatkan sebagai
pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengelola  sumber  daya  dan  memecahkan masalah  masyarakat  yang  ada  (Siswoko, 2009).
Partisipasi  pemangku  kepentingan penting  untuk  menyatukan  pandangan dalam  menjaga  kelestarian  hutan  lestari (Fibrianingtyas,  2020).  Innes  &  Booher (2015)  menjelaskan  bagaimana  kebijakan dibuat  secara  kolektif  atau  kooperatif. Menurutnya, perencanaan kebijakan koperasi  tidak  hanya  tentang  penerapan metode  atau  teori  untuk  memecahkan masalah  ketika  konflik  politik  muncul, tetapi terutama tentang membangun jaringan  aktor  atau  kelompok  kepentingan baru.  Kebijakan  kerjasama  sangat  cocok diterapkan  di  negara-negara  berkembang, sehingga  diperlukan  koordinasi  yang  baik antar pemangku kepentingan untuk mencapai  peran  yang  paling  penting. Tujuan dari koordinasi ini adalah pencapaian  tujuan  secara  efektif  dan efisien  melalui  berbagai  pendekatan  untuk menghindari  konflik  ketidakseimbangan saat ini  (Darmansyah & Amin, 2019).
Perhutanan  sosial  adalah  pelibatan berbagai  pihak  lain  (berbagai  elemen sosial)  dalam  suatu  sistem  pengelolaan hutan  dan  bentuk  yang  dapat  dipraktikkan di mana saja, di lahan hutan milik pribadi, publik  atau  yang  memiliki  izin  (Arifandy, 2015).  Murniati  dan  Sumarhani  (2010) membahas bentuk-bentuk perhutanan
sosial  yang  dikembangkan  baik  di  dalam maupun  di  luar  kawasan  hutan.  Bentuk perhutanan  sosial  dapat  berkembang  di kawasan  hutan  produksi,  yaitu;  Perburuan sejahtera, Hutan Pembangunan Masyarakat Desa Terpadu (PMDHT), Hutan Tumpang Tindih,  Hutan  Bersama  (PHBM),  Hutan Tanaman  Rakyat  (HTR),  Hutan  Desa,  dan Hutan Kemasyarakatan. Hanya satu bentuk perhutanan sosial, yaitu hutan kemasyarakatan, yang dapat
dikembangkan  di  kawasan  hutan  lindung. Di kawasan hutan lindung dapat dikembangkan salah satu bentuk perhutanan  sosial  yaitu  Program  Tanam Masyarakat  untuk  Kawasan  Restorasi Ekologi.  Di  luar  kawasan  hutan,  hutan rakyat  dan  kebun  campuran  merupakan model perhutanan sosial .
Pengelolaan  hutan  rakyat  tidak dapat  dipisahkan  dari  kondisi  sosial masyarakat/kota  dimana  hutan  rakyat tersebut  berada.  Cukup  banyak  penelitian tentang  pertanian  rakyat  dan  pengelolaan sumber daya hutan dan mereka menunjukkan  kesimpulan  yang  berbeda tentang kapasitas pengelolaan hutan rakyat, tetapi nilai sumber daya hutan yang digunakan oleh masyarakat, hak milik (hak menguasai  sumber  daya  hutan)  dan kapasitas masyarakat menentukan. keberhasilan  pengelolaan  hutan  (Andi, 2021). Menurut Nopiansyah (2017), pengelolaan  sumber  daya  alam  secara
komunal  atau  komunal  muncul  ketika pemanfaatan  bersama  telah  disepakati  di antara  para  anggotanya.  Kesepakatan  ini dapat  muncul  karena  adanya  interaksi (secara  teratur  dan  berkelanjutan)  antar anggota  masyarakat  dalam  penggunaan sumber  daya.  Menurut  Palletton  et  al (2012),  modal  sosial  yang  dikembangkan oleh  ilmu-ilmu  sosial  dapat  digunakan sebagai struktur pendukung dalam
pengambilan keputusan dalam pemanfaatan sumber daya alam. . Dalam Keputusan Menteri
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.  9 Tahun  2021  tentang  perhutanan  sosial, manfaat  yang  diharapkan  dari  adanya kebijakan perhutanan desa (Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan, 2021):
(1).  Menciptakan  peluang  bisnis  baru bagi masyarakat sekitar hutan.
Meningkatkan  pendapatan  ekonomi masyarakat sekitar hutan.
(2).  Menyelesaikan konflik dan/atau perselisihan tentang pengelolaan sumber daya hutan antara masyarakat dengan
investor/pengelola  atau  negara  yang menggarap kawasan hutan.
(3). Mendapatkan peluang program pemerintah,  dana  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  dan  manfaat pembangunan desa lainnya.
(4).  Memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat
desa  dalam  pengelolaan  kawasan hutan.
(5).  Mendukung  kelestarian  hutan  dan ekosistem yang mengelilinginya.
(6).    Meningkatkan  pendapatan  ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Selain  itu,  Keputusan  administrasi PT  berkaitan  dengan  pengelolaan  hutan dengan  pemerintah  kota.  Perhutani  No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang PHBM, dimana  PHBM  adalah  sistem  pengelolaan sumber daya hutan yang dilaksanakan oleh Perum  Perhutani  dan  Masyarakat  Desa Hutan  dan/atau  Perum  Perhutani  dan Masyarakat Desa Hutan bersama pemangku kepentingan. Berbagi
sedemikian rupa sehingga manfaat bersama untuk pengelolaan dan pemanfaatan  sumber  daya  hutan  secara lestari  dapat  terwujud  secara  optimal  dan proporsional.  Tujuan  pelaksanaan  PHBM adalah  untuk  mendorong  pengelolaan sumber  daya  hutan  melalui  kombinasi aspek  ekonomi,  ekologi  dan  sosial  yang proporsional  dan  profesional.  Peran  dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan  dengan  pengelolaan  dan pemanfaatan  sumber  daya  hutan  secara lestari  semakin  meningkat  (Arifandy, 2015).  Tujuan  pengelolaan  hutan  dengan seluruh  kota  disajikan  sebagai  berikut (Hidayah, 2012):
(1).  Meningkatkan kerja produktif
masyarakat  desa  hutan  mandiri  yang mendukung terbentuknya hutan lestari.
(2).  Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan  hutan  sesuai  dengan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan  kondisi  dan  dinamika  sosial masyarakat desa hutan.
(3).  Memperkuat tanggung jawab perusahaan,  masyarakat  desa  hutan dan  pemangku  kepentingan  untuk keberlanjutan
operasi dan penggunaan sumber daya hutan.
(4).  Memperkuat  peran  dunia  usaha,
masyarakat desa hutan dan pemangku kepentingan lainnya dalam  pengelolaan  sumber  daya hutan.
(5).  Memperluas akses pengelolaan sumber daya hutan.
Pemanfaatan  sumber  daya  hutan merupakan  salah  satu  hal  yang  diatur dalam Pasal 33 (3) UUD 1945: “Tanah dan air serta kekayaan alam yang dikandungnya  dikuasai  oleh  negara  dan harus  dipergunakan  semaksimal  mungkin untuk  memberikan  kemakmuran  yang sebesar-besarnya bagi rakyat”. Hutan alam Indonesia  merupakan  salah  satu  aset negara  yang  dikelola  dengan  baik  untuk kepentingan  rakyat.  Selengkapnya  lihat UU No. 41 Tahun 1999:
Tujuan  pengelolaan  hutan  adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia  secara  adil  dan  berkelanjutan dengan  mengoptimalkan  berbagai  fungsi hutan, termasuk fungsi konservasi, lindung dan  produksi,  untuk  mencapai  manfaat ekologi,  sosial,  budaya  dan  ekonomi  yang seimbang. Jika pengelolaan tidak terkoordinasi  dengan  baik,  sumber  daya alam yang terbatas menjadi masalah utama dan menimbulkan konflik antara pemerintah, masyarakat dan swasta (Simon, 2010).
Untuk  mencapai  tujuan  pengelolaan hutan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan, maka 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan  hutan  desa  yaitu  1)  prinsip pengelolaan  hutan  yang  lebih  baik,  2) prinsip  peningkatan  kesejahteraan  umum dan  3)  prinsip  lingkungan  yang  lestari (Rahayu et  al.,  2016). Pelaksanaan prinsip pengelolaan  hutan  desa  berlangsung  di setiap  wilayah  melalui  model  pengelolaan yang  berbeda.  Hal  ini  tergantung  pada banyak faktor, antara lain kondisi kawasan hutan  (produksi/konservasi),  jenis  dan potensi  hutan,  komposisi  tanah  kawasan, serta  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  budaya masyarakat  sekitar  hutan.  Oleh  karena  itu, dalam  pengelolaan  hutan  desa  perlu dikembangkan  model  kerjasama  antara pemerintah negara dan daerah, pemerintah
desa,  perguruan  tinggi,  swasta  dan lembaga  swadaya  masyarakat.    (Muliono et al., 2015).
Dalam  mengeluarkan  izin  komersial untuk  pemanfaatan  kawasan  hutan  secara optimal, kehutanan juga harus berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian  hutan  dan  kualitas  lingkungan. Oleh  karena  itu,  ada  kebutuhan  mendesak untuk  standar/alat  yang  dapat  digunakan sebagai pedoman perizinan sektor kehutanan.  Penggunaan  standar/alat  dapat meningkatkan  keselamatan,  kesehatan  dan perlindungan lingkungan konsumen, pengusaha, pekerja, masyarakat dan negara (Suseno,  2022).  Izin  usaha  berbasis  risiko di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.  3 Tahun  2021.  Terdapat  6  industri  yang diatur  yaitu.  H.  Kehutanan,  limbah  bahan berbahaya  dan  beracun  dan  pengelolaan limbah.  Pengelolaan  air,  pemanfaatan lingkungan  yang  bermanfaat  di  kawasan lindung,  eksploitasi  tumbuhan  dan  hewan liar dan di area pembibitan.
Mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa, terdapat beberapa standar/alat  yang  dapat  digunakan  oleh pemegang konsesi sebagai pedoman dalam usahanya,  baik  berupa  standar  khusus maupun Standar Nasional Indonesia ( Tabel 1 ).
Tabel 1 . Standarisasi Pemanfaatan Hutan Desa di Indonesia
No Nama 1 Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  Kayu  (HHK)  dan  Bukan  Kayu (HHBK).
2 Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  9006:  Tahun  2021  tentang  wisata hutan untuk terapi kesehatan.
3 Nomor  Standar  Asosiasi  Sertifikasi  Hutan  Indonesia:  IFCC-ST  1001: 2021 tentang Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan.
4 Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  8013:  2014  tentang  pengelolaan wisata alam liar.
5 Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  7896-2013  tentang  Pengelolaan Hutan Lindung Lestari.
6 Standar  Pengelolaan  Hutan  Khusus  untuk  Sistem  Agroforestri  tahun 2021.
7 Standar  pengelolaan  hutan  khusus  masyarakat  ditetapkan  untuk  tahun 2020.

## SIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa
perhutanan  sosial  Pengelolaan  sumber daya hutan di Indonesia memiliki keterlibatan beberapa pihak lain (berbagai
unsur  sosial)  dalam  sistem  pengelolaan hutan dan bentuk yang dapat dipraktekkan di  mana  saja,  pada  lahan  hutan  swasta, publik  atau  izin.  Salah  satu  bentuk
perhutanan  sosial  yang  dikembangkan adalah perhutanan
masyarakat.
Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah  sistem  pengelolaan  sumber  daya hutan  yang  dilaksanakan  oleh  Perum Perhutani  dan  Masyarakat  Desa  Hutan dan/atau Perum Perhutani dan Masyarakat Desa  Hutan  bersama  para  pemangku kepentingan.  Berbagi  sedemikian  rupa sehingga manfaat bersama untuk pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber
daya  hutan  secara  lestari  dapat  terwujud secara  optimal  dan  proporsional.  Tujuan pengelolaan hutan yang dilakukan bersama masyarakat adalah untuk mendorong  pengelolaan  sumber  daya hutan  melalui  perpaduan  aspek  ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional. Selain itu, standar khusus dan Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  harus diperhatikan  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinugraha, H. A. (2023). STANDARDISASI PEMANFAATAN  HUTAN  DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. STANDAR:
Better Standard Better Living , 2 (2),
5-8.
Andi,  A.  A.  A.  I.  I.,  &  Wijayanti,  R.  Y
(2021). Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Di Desa Lombang Kabupaten Majene “Sosial  Capital  of  Community Forest  Management  in  Lombang Village Majene Regency”.
Arifandy,  M.  I.,  &  Sihaloho,  M.  (2015).
Efektivitas pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai
resolusi konflik sumber daya hutan. Sodality:  Jurnal  Sosiologi Pedesaan, Agustus.
Darmansyah, R., & Amin, R.  M.  (2019).
Kearifan  Lokal  Desa  Buluh  Cina  ( Studi  Kasus  Koordinasi  Lembaga Adat,  Pemerintahan  Alam  Desa Buluh  Cina  ).  Nakhoda: Jurnal Ilmu  Pemerintahan ,  18(1),  35–46.
https://doi.org/10.35967/jipn
Effendi,  R.    2010.  Rantai  Pasar  Produk Sosial Forestry (Anwar, S.; Hakim,
I.  (ed)):  “Social  Forestry  Menuju Restorasi Pembangunan
Kehutanan   Berkelanjutan”. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan  Perubahan  Iklim dan  Kebijakan.  BadanPenelitian dan Pengembangan Kehutanan.
Fibrianingtyas,  A.    (2020).    Sinergitas
Stakeholde Dalam Pengelolaan Kelestarian  Hutan  Kawasan  Ub
Forest. Jurnal  Ekonomi  Pertanian Dan Agribisnis , 4(4), 973–984.
Hapsari,  Evita.    M,    Nurhaedah.    2014.
Hutan    Desa  Kabupaten    Bantaeng Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat.      Balai      Penelitian Kehutanan  Masyarakat.  Makasar.
Vol. 11 No 1 :27-36.
Hidayah  A.  2012.  Manajemen  Konflik Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan Berbasis  Komunitas  (Studi  Kasus:
Konsep PHBM di KPH Randublatung,  Kabupaten  Blora,
Provinsi  Jawa  Tengah)  [Skripsi]. Bogor  (ID):  Institut  Pertanian Bogor.
Innes,  J.    E.,  &  Booher,  D.    E.    (2015).
Collaborative policymaking: governance  through  dialogue.    In Deliberative Policy Analysis Understanding  Governance  in  the Network Society (pp. 33–59).
Cambrige University Press.
Irawanti,  S.  2010.Aspek  Ekonomi  dan Kelembagaan dalam Social Forestry  (Anwar,  S.;  Hakim,  I. (ed)):  “Social  Forestry  Menuju Restorasi  Pembangunan  Kehutanan Berkelanjutan”. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan  Iklim  dan  Kebijakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Kementerian  Kehutanan.  2009. Statistik kementrian kehutanan Tahun 2008 .
Jakarta : Kementerian Kehutanan Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan. 2018. ‘Hutan’. P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/20 18, p. 39. Mahardika,  A.,  &  Muyani,  H.  S.  (2021). Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Asahan. Jurnal Administrasi  Publik  dan  Kebijakan (JAPK) , 1 (1), 10-18.
Moeliono  M,  Mulyana  A,  Adnan  H,
Yuliani  EL,  Manalu  P,    Balang. 2015. Hutan Desa: Pemberdayaan, Bisnis, atau Beban?. Brief 52. Bogor,Indonesia. World    Agroforestry    Centre (ICRAF)    Southeast  Asia  Regional Program. Murniati, Sumarhani. 2010. Pengembangan Model Model Social Forestry . Anwar S, Hakim I, editor. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan
Iklim dan Kebijakan. Nopiansyah, F. 2017. Penguatan Kelembagaan  Lokal  Pengelolaan Sumberdaya Alam Sumber Penghidupan  Suku  Mentawai  Di Cagar Biosfer Pulau Siberut.
Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
Paletto,  A.,  Ferretti,  F.,  Meo,  D.  I.  2012. The role of social network in forest landscape  planning.  Forest  Policy and Economics. 15, 132-139.
http://doi:10.1016/j.forpol.2011.11. 007 .
Rahayu  S,    Khususiyah    N,    Galudra    G,
Sofyuddin    M.  2016.  Pemantauan dan  Evaluasi  Pengelolaan  Hutan Desa  Berbasis  Masyarakat.  Buku
Pedoman. World Agroforestry
Centre  (ICRAF)  -  Southeast  Asia Regional Program. 34p.
Simon, H.  2010. Dinamika Hutan Rakyat.
Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar. Siswoko,  B.  D.  (2009).  Good  Forest
Governance:  Sebuah  Keniscayaan dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya Hutan Lestari. Jurnal Ilmu Kehutanan , 3(1), 1–12.
Suseno, DPY.  2022.   Peran   Balai   Besar Pengujian  Standar      Instrumen Kehutanan   (BBPSIK) Yogyakarta
Dalam      Standardisasi      Bidang Kehutanan. Komunikasi Pribadi. Susilo,  Y.  S.  (2019).  Dampak  Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat. ISEI Economic Review , 3 (1), 16-27.
Undang Undang Republik Indonesia no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Zakaria, RY. 2018. Pelembagaan
Perhutanan Sosial sebaga Alternatif
Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan  di Indonesia  Masa  Depan.    Bahan Rapat  Dengar  Pendapat  Umum (RDP)  yang  diselenggarakan  oleh DPR Republik Indonesia, Jakarta  2 Juli 2018