Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Website: http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index DOI: http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v3i1.1475
This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## KEMAJEMUKAN DALAM POLITIK ETNIS MASYARAKAT URBAN
(Studi pada Masyarakat Multi Etnik dan Agama di Kota Metro)

## Firmansyah
Institut Agama Islam Negeri Metro E-Mail: firmansyahpmh@gmail.com
Abstract
Politics has exertion to set accepted rules for the citizens to apply a harmonious life. This field study investigated the characteristics of sociopolitical of immigrants societies in Metro City  which  tend  to groups  based  on their  emotional feelings.  It  occurs  because of  their similarity. However, their synthesis and interaction in the social environment surprisingly go well. Sadly, their unity awareness can not compete and take over the parliamentary chair. The pluralism ethnic in Metro City is high, the core political power is dominated by indigenous societies. The presence of immigrant and indigenous societies in politic showed an effort to compete and promote Metro City in various aspects of life.
Keywords: Pluralism, Etnic Politic, Urban Society

## Abstrak
Melalui  ilmu  politik  manusia  telah  berupaya  untuk  dapat  menentukan  suatu aturan  yang  tepat  dan  dapat  diterima  untuk  menerapkan  kehidupan  yang harmonis.  Studi  lapangan  ini  mengkaji  karakteristik  sosiopolitik  masyarakat imigran  di  Kota  Metro  yang  cenderung  berkelompok  berdasarkan  perasaan emosional  mereka. Hal  ini  terbentuk karena kesamaan  mereka dalam beberapa kepentingan.  Sintesis  dan  interaksi  mereka  dalam  lingkungan  sosial  secara mengejutkan mampu berjalan dengan baik dengan kelompok masyarakat lainnya. Sayangnya, kesadaran persatuan mereka tidak dapat bersaing dan mengambil alih kursi parlemen. Etnis pluralisme di Kota Metro masih tinggi, dan kekuatan inti politik masih didominasi  oleh masyarakat adat. Kehadiran masyarakat imigran dan  masyarakat  adat  dalam  politik  menunjukkan  upaya  untuk  bersaing  dan memajukan Kota Metro dalam berbagai aspek kehidupan.
Kata Kunci: Kemajemukan, Politik Etnik, Masyarakat Urban

## A. PENDAHULUAN
Demokrasi  tidaklah  berdasar  atas  hak-hak  mayoritas,  tapi  suatu pengakuan bahwa semua adalah bagian dari suatu negara. Semua warga negara mempunyai  hak,  bahkan  bukan  hanya  sekedar  hak  tetapi semacam dignitas
Kemajemukan dalam Politik Etnis ... │ 61 politik  supaya  jangan  sampai  ada  anggapan  orang  lain  sebagai  musuh  dengan melihat  kondisi  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  serta  realitas  pluralitas tumbuh  di  dalamnya.  Kegagalan  untuk  mengakomodir  pluralitas  akibatnya adalah  masifikasi  kekerasan  dan  potensi  konflik  horizontal.  Kerjasama  antara kesatuan sosial yang ada di masyarakat,  dan  antara  masyarakat  dengan  negara untuk  memperbesar  dan  melembagakan  tradisi  toleransi  menjadi  upaya mendesak  yang  harus  dilakukan.  Kekuatan  terwujud  dalam  struktur-struktur hubungan  kekuatan,  baik  pada  tingkat  nasional  maupun  pada  tingkat-tingkat lokal. Bila kita melihat minoritas  dalam  kaitan  atau  pertentangannya  dengan mayoritas    maka  yang  akan  dihasilkan  adalah  hubungan  mereka  yang populasinya  besar  (mayoritas)  dan  yang  populasinya  kecil  (minoritas). Perspektif  ini  tidak  akan  dapat  memahami  mengapa  golongan  minoritas didiskriminasi. Karena besar populasinya belum tentu besar kekuatannya 1 .
Eksistensi etnisitas dalam labelisasi politik Indonesia kontemporer paling tidak dapat ditemukan dalam tiga dimensi utama: pertama, tuntutan pengakuan identitas etnis. Kedua, adanya semacam keinginan untuk tetap mempertahankan identitas  etnis  dan  agama  antar  kelompok.  Ketiga  perjuangan  terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat terhadap eksploitasi  sumber  daya  alam yang  mereka  miliki.  Dalam  proses  politik dan demokrasi, masalah ini kemudian memunculkan banyak regulasi maupun perundangan-undangan untuk mengatur sampai  mengakomodir  persoalan  adanya  realitas  etnisitas  dalam  lingkungan sosio-politik di Indonesia.
Fenomena politik yang bernuansa etnis di Kota Metro merupakan salah satu    dari    sekian    banyak    fenomena    politik    di    tanah    air    yang  mengupas gencarnya  semangat  kembali  ke  etnisitas.  Maraknya  kembali ke etnisitas akhir- akhir  ini  kembali  menghiasi  panggung  politik  Indonesia terutama pada tataran lokal,  di  mana  sebagian  kalangan  malah  mengkhawatirkan  akan  kembali melahirkan ancaman terhadap integrasi dan keutuhan bangsa.
1 Parsudi  Suparlan, “ Masyarakat  Majemuk,  Masyarakat  Multikultural  dan  Minorotas ”, Makalah dalam Workshop Yayasan Interseksi,  Hak-hak Minoritas dalam Landscape Multikultural pada tanggal 5 Desember 2016, h. 7
62 │ TAPIS , Vol. 03, No. 1 January – June 2019
Munculnya  dinamika  sosial-politik  di  Kota  Metro  sebagai  salah satu kota  pada  masa  sebelumnya  merupakan  sasaran  transmigrasi  dan  banyaknya masyarakat  pendatang  memunculkan  potensi  pergesekan  keagamaan  dan kesukuan  seperti  yang  telah  banyak  diulas  serta  kuatnya  penonjolan    simbol- simbol  primordial  dalam  pertarungan  politik  pada tataran  lokal. Dari aspek partisipasi  politik,  masyarakat  pendatang,  masih  kurang  diakomodasi  dalam memainkan  peran  dan  kedudukan  dalam      pranata      politik,      beberapa kedudukan   politis   dan birokrasi masih didominasi oleh masyarakat setempat yakni  masyarakat  Lampung.  Meski  masyarakat  pendatang  seperti  Tionghoa, Padang dan Jawa masih minoritas namun kedudukan dan peran mereka dalam tumbuh berkembangnya Kota Metro cukup memberikan kontribusi.

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Politik Etnis
Dapat  dikatakan  bahwa  politik (politics) adalah  usaha  untuk menentukan  peraturan-peraturan  yang  dapat  diterima  baik  oleh  sebagian warga  untuk  membawa  masyarakat  ke arah  kehidupan  yang  harmonis. Usaha  untuk  mencapai the  good  life ini  menyangkut  bermacam-macam kegiatan  antara  lain  menyangkut  proses  penentuan  tujuan  dari  sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai  apakah  yang  menjadi  tujuan  sistem  politik  itu  dan  hal  yang menyangkut  pilihan  antara  beberapa  alternatif  serta  urutan  prioritas  dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
Perilaku  politik  dapat  dirumuskan  sebagai  kegiatan  yang  berkenaan dengan  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  keputusan  politik.  Interaksi antara  pemerintah  dan  masyarakat,  antar  lembaga  pemerintah  dan  antara kelompok  dan  individu  dalam  masyarakat  dalam  rangka  pembuatan, pelaksanaan,  dan  penegakan  keputusan  politik  pada  dasarnya  merupakan perilaku politik 2 .
2 Jean  Kristiadi, Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia ,( Jakarta: Prismab, 2006), h. 28
Kemajemukan dalam Politik Etnis ... │ 63 Sejalan dengan pengertian politik, perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan  yang  memungkinkan  adanya  suatu  otoritas  untuk  mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut. Beberapa negara berkembang  sering  dihadapkan  dengan  masalah  integrasi  nasional  yang menjadi tantangan dalam pembangunan sistem politik di negara tersebut. Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  dua  dimensi,  yakni:  dimensi  horizontal  dan vertikal.
Perilaku  politik  dapat  diartikan  sebagai  keseluruhan  tingkah  laku politik  para  aktor  politik  dan  warga  negara  yang  dalam  manifestasi konkretnya  telah  saling  memiliki  hubungan  dengan  kultur  politik.  Sikap warga negara, respon dan aktivitasnya terhadap sistem politik yang berlaku dipengaruhi oleh budaya politik yang membentukanya 3 .
Perilaku  politik  ( political  behavior )  dinyatakan  sebagai  suatu  telaah mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Perilaku politik juga sering dikaitkan  dengan  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  keputusan  politik. Adapun yang melakukan kegiatan politik adalah pemerintah dan masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada hakikatnya seorang individu atau masyarakat setelah memiliki sikap politik terhadap suatu objek politik sebagai manifestasi nyata dari sikap politik yang merupakan sikap alami yang terdapat pada setiap individu. Melakukan tindakan atau aktivitas politik lalu tindakan ini yang kemudian disebut sebagai perilaku politik 4 .
Berdasarkan  beberapa  definisi  perilaku  politik  menurut  para  ahli tersebut,  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  perilaku  politik merupakan  tindakan  yang  dilakukan  pemerintah  maupun  masyarakat berkaitan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan,  serta  sistem  kekuasaan  yang  memungkinkan  adanya  suatu  otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perilaku  politik  aktor  politik (pemimpin, aktivis, dan warga biasa) antara lain: Lingkungan sosial politik
3 Hutington,  Samuel  P.,  dkk.  2010. Partisipasi  Politik  di  Negara  Berkambang .  Jakarta: Rineka.h.42
4 Efriza. 2012. Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik . Bandung: Alfabeta.h.25
64 │ TAPIS , Vol. 03, No. 1 January – June 2019
tak  langsung  seperti  sistem  politik,  ekonomi,  budaya  dan  media  massa; Lingkungan  sosial  politik  langsung  yan  membentuk  kepribadian  aktor seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok bergaul. Dari lingkungan ini, seorang aktor politik mengalami proses sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat dan norma kehidupan bernegara; Struktur  kepribadian. Hal  ini  tercermin  dalam  sikap  individu  (yang berbasis pada kepentingan, penyesuaian  diri  dan  eksternalisasi);  Lingkungan   sosial    politik    langsung berupa  situasi  yaitu  keadaan  yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika  hendak  melakukan  suatu  kegiatan  seperti  cuaca,  keadaan  keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana   kelompok,   dan   ancaman dengan   segala bentuknya 5 .
Munculnya  politik  etnis  diawali  tumbuhnya  kesadaran  orang  yang mengidentikkan  diri  mereka  ke  dalam  salah  satu  kelompok  etnis  tertentu, yang  kesadaran  itu  memunculkan  solidaritas  kelompok.  Dari  teoritisi poststrukturalis kemudian postmodernitas yang  mengkritik  modernitas khususnya terhadap wacana etnis dalam konteks politik ( ethnic politic ).
Politik  Etnis  adalah  tindakan      politik      yang      diarahkan      dengan menggunakan  etnis  sebagai  kekuatan  politik 6 .  Alesina  Baqir  dan  Easterly berpendapat  bahwa  kelompok  etnik  punya  pilihan  yang  berbeda  dalam sumber  daya  publik,  dan  keanekaragaman  seperti  itu  mengarah  ketetapan kumpulan  yang  lebih  rendah.  Feron  menunjukkan  jika  kelompok  etnik mayoritas  dan  minoritas  dalam  keadaan  yang  baru  mengantisipasi  pilihan yang  bertentangan  pada  beberapa  kebijakan  publik,  kemudian  etnik mayoritas  punya  masalah  dalam  melakukan  kebijakan  dua  sisi  tersebut mengarah pada konflik kekerasan. Konflik etnik muncul ketika bentuk koalisi etnik  untuk  membagi  suatu  keuntungan  besar  dan  hasrat  sumber  daya umum, yang susah dijelaskan dalam model-model di mana tindakan datang dari asumsi mengenai pilihan berlawanan pada jenis sumber daya.
5 Mahendra,  Oka.  2005. Pilkada    di  Tengah  Konflik  Horizontal .  Jakarta:  Millenium Publisher. h.41
6 Asfar,   Muhammad.  2006. Pemilu   dan  Perilaku   Memilih   1955-2004 . Surabaya: Pustaka Eureka. h.31
Kemajemukan dalam Politik Etnis ... │ 65 Kelompok mayoritas atau kelompok dominan dalam suatu masyarakat merupakan kelompok yang merasa memiliki kontrol atau kekuasaan untuk mengontrol. Konsep mayoritas sering dihubungkan dengan dominant culture . Konsep  mayoritas  menurut  Gollnick  dan  Chinn    dipahami  sebagai sebuah aspek yang berkaitan dengan kehidupan kita, terutama dalam interaksi antar manusia 7 . Definisi mayoritas  adalah himpunan bagian dari suatu himpunan yang  jumlah  elemen  di  dalamnya  mencapai  lebih  dari  separuh  himpunan tersebut.  Mayoritas  bisa    dibedakan    dengan  pluralitas,    yang    berarti himpunan    bagian    yang    lebih  besar  daripada  himpunan  bagian  lainnya. Lebih  jelasnya,  pluralitas  tidak  bisa  dianggap  mayoritas  jika  jumlah elemennya lebih sedikit daripada separuh himpunan tersebut. Dalam bahasa Inggris  Britania,  mayoritas  ( majority )  dan  pluralitas  ( plurality )  sering disamakan dan kata mayoritas juga kadang dipakai untuk menyebut margin kemenangan,  yaitu jumlah suara  yang memisahkan pemenang pertama dan pemenang kedua.
Pendekatan  situasional  dalam  melihat  berdasarkan rasional  choice ,  di mana  etnisitas  adalah  sesuatu  yang  relevan  dalam  suatu  situasi  tapi tidak dalam  situasi  yang  lain,  seseorang  boleh  memilih  menjadi  anggota  etnis apabila mereka menemukan keuntungan dari kelompok etnis tersebut.
Suatu  pandangan  yakni “ primodialilist ” menguraikan  bahwa  tidak diperlukan  penjelasan  mengapa  etnisitas  mengapa    seringkali  berbentuk basis  diskriminasi  dan  mobilisasi  politik,  kelompok  etnis  secara  natural adalah politik, sebab keduanya mempunyai akar biologis atau karena  kedua- duanya  diatur  dalam  budaya  dan  sejarah  sebagai  suatu yang terberi dan tidak  dapat  diubah  dalam  kehidupan  sosial  politik.  Dengan    kata    lain primodialisasi  berasumsi  bahwa  kategori  etnik  pasti selalu berhubungan dengan sosial, dan kaitannya dengan politik secara otomatis diikuti dengan hubungan  sosial.  Objek  utama  argumen primordialist bahwa  mereka  tidak dapat  membuat  perasaan  berbeda  dalam  politik  etnis  dalam  ruang  dan waktu 8 .
7 Liliweri, Alo. 2005. Prasangka dan Konflik . Yogyakarta: LKIS. h.102
8 James  D.  Fearon,  2004. Ethnic  Mobilization  and  Ethnic  Violence ,  Departement  of Political Science Stanford University, h.6
66 │ TAPIS , Vol. 03, No. 1 January – June 2019
Kata etnis berasal dari kata ethnos yang dalam bahasa Yunani berarti “masyarakat” 9 . Etnis adalah golongan masyarakat yang didefinisikan secara sosial  berdasarkan  berbagai  macam  karakteristik  kulturnya.  Etnisitas  atau kesukubangsaan  selalu  muncul  dalam  konteks  interaksi  sosial  pada masyarakat  majemuk 10 .  Dalam  proses  sosial  kelompok  etnik    akan memanfaatkan  atribut-atribut  sosial-budaya  yang  dimiliki  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Manifestasi  etnisitas  sering  menimbulkan  ketegangan  dan konflik sosial di antara pihak-pihak yang terlibat atau yang berkepentingan.

## 2. Kelompok Masyarakat Pendatang
Masyarakat  sebagai  kumpulan  individu-individu  yang  mempunyai suatu   sistem   sosial   keseluruhan,    di    mana  para   anggotanya   memiliki tradisi budaya dan bahasa yang sama. Tetapi dalam suatu sistem sosial yang kompleks  seperti  halnya  di  Kota  Metro  sering  pula  kita  jumpai  golongan minoritas  etnis  dan  orang-orang  pendatang,  sehingga  kita  perlu  berbicara tentang tradisi budaya dan bahasa yang dominan. Dapat diperkirakan bahwa setiap  orang  memiliki  budaya  yang  sama, “ bata s” dari masyarakat tersebut tanpa keraguan dan dapat ditentukan dengan baik.
Masyarakat dalam perspektif difusi (penyebaran) dibagi dua menjadi masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang. Masyarakat pribumi adalah sekelompok  manusia  yang  tinggal  dan  menetap  lama  dan  memiliki  ikatan sejarah emosional dengan wilayahnya, dapat dikatakan sebagai masyarakat asli.  Sedangkan  masyarakat  pendatang  adalah  sekelompok  manusia  yang melakukan  perpindahan  ke  suatu  wilayah  dan  tinggal  serta  beradaptasi dalam proses interaksi bersama masyarakat pribumi.   Proses   ini   kemudian menjadi   latar   belakang   percampuran budaya  yang  mempolakan  suatu sistem masyarakat multikultural dalam satu teritori tertentu.
Menurut    Max   Weber , dalam    masyarakat    multikultural   ada beberapa macam kelompok sosial. Kelompok sosial yang satu berbeda dari kelompok  sosial  yang  lain,  walaupun  mereka  termasuk  dalam  suatu
9 Abdullah, Amin. 2005. Pendidikan Multikultural . Yogyakarta: Pilar Media. h.193
10 Tumanggor,  Rusmin.  dkk  .  2010. Ilmu  Sosial  dan  Budaya    Dasar .  Jakarta:  Kencana. h.110
Kemajemukan dalam Politik Etnis ... │ 67 masyarakat  yang  sama.  Max  Weber  mengemukakan  bahwa  kelompok masyarakat  majemuk  berkaitan  dengan  tatanan  yang  mengikat  dan dipengaruhi  oleh  kondisi  ekonomi,  politik,  dan  kebudayaan. Masyarakat Indonesia  tergolong  masyarakat  multikultural,  yaitu  masyarakat  yang beragam  etnis/  suku  bangsa,  ras,  agama,  bahasa,  adat  istiadat,  profesi, golongan  politik  dan  sebagainya.  Multikulturalisme    adalah  kesediaan menerima  kelompok  lain  secara  sama  sebagai  kesatuan  tanpa memperdulikan  perbedaan  budaya,  etnik,      gender,      bahasa,      ataupun agama.      Multikulturalisme      memberikan  penegasan  seseorang  atau kelompok  bahwa  dengan  segala  perbedaannya  diakui  dan  sama  di  dalam ruang  publik.  Multikulturalisme  menjadi  respon  kebijakan  baru  terhadap keragaman.
Keberagaman  suku  bangsa  dan  kebudayaan  tersebut,  tentu  saja berpengaruh  terhadap  sistem  dan  struktur  sosial.  Karena  itu,  dalam masyarakat  Indonesia  terdapat  bermacam-macam  kelompok  sosial berdasarkan kriteria tertentu, seperti kelompok sosial yang terbentuk karena kepentingan  etnis  atau  suku  bangsa,  kelompok  sosial  kerena  kepentingan agama,  kerena  kepentingan  profesi  dan  sebagainya.  Perkembangan kelompok sosial itu terjadi melalui 2 proses, yaitu proses yang bersifat alami dan disengaja.
Masing-masing  masyararakat  dengan  identitas  etnis  tertentu menempati wilayah-wilayah yang secara turun-temurun mereka akui sebagai wilayah  tempat  sumber-sumber  kehidupan  mereka  yang  menjadi  haknya dan  yang  hak  tersebut  diakui  oleh  sukubangsa  lainnya.  Masing- masing suku  bangsa  mengembangkan  kebudayaannya  sesuai  dengan  corak  dan potensi-potensi sumber daya dalam lingkungan hidup masing- masing  dan sesuai  dengan  tema-tema  budaya  atau  pandangan  hidup dan etos yang dipunyai. Oleh karena itu masing-masing kelompok masyarakat mempunyai corak kebudayaan yang berbeda satu dengan lainnya 11 .
11 Parsudi Suparlan. 1985. Kebudayaan dan Pembangunan . Media IKA, Vol.14, no.11, Jurusan Antropologi, U.I. h.6
68 │ TAPIS , Vol. 03, No. 1 January – June 2019
Pada umumnya kelompok masyarakat yang beramai-ramai berpindah tempat tinggal ke daerah lain atau kota-kota besar beralasan karena faktor ekonomi atau  dengan  kata  awam “p erbaikan  na sib”. Kota Metro  misalnya dapat dijelaskan merupakan salah satu daerah yang pernah menjadi sasaran program  transmigrasi  pada  masa  orde  baru,  tetapi  bukan  hanya  faktor tersebut  yang  dapat  kita  telaah.  Namun  seperti  pada  umumnya  mengenai fenomena  perpindahan  dan  penyebaran  penduduk  ada  berbagai  analisis yang  dapat  kita  gunakan  sebagai  alat  kaji,  termasuk  persoalan  sistem masyarakat Indonesia dan budaya kelompok-kelompok etnis yang menyebar di Indonesia.
Kelompok  masyarakat  pendatang:  Etnis  Tionghoa;  Etnis  Jawa;  Etnis Padang;  Dan  lain-lain.  Mobilitas    masyarakat  pendatang    berlaku    secara geografi,  yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya tergantung pada adanya jenis pekerjaan yang lebih menguntungkan; dan juga berlaku dalam pengertian naiknya status sosial-ekonomi bersamaan dengan naiknya tingkat pendapatan mereka. Mereka yang secara mudah  berpindah tempat adalah  para  bujangan,  baik  laki-laki  atau  perempuan;  sedangkan  yang cenderung  untuk  naik  ke  jenjang  sosial-ekonomi  yang  lebih  tinggi  adalah mereka yang telah berkeluarga.
Sekilas sejarah tentang etnis Tionghoa di Indonesia yang disadur dari salah satu buku Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia. Etnis Tionghoa masuk ke Indonesia dalam tiga tahap, mulai dari masa kerajaan, kedatangan bangsa Eropa dan kolonial Belanda. Awal kedatangan etnis Tionghoa pada abad   ke-16   masa   kerajaan   Sriwijaya.   Mereka   datang   dengan   misi perdagangan dan kita juga sering mendengar istilah “jalur sutera”. Hal ini dikarenakan  komoditi  yang dibawa  yaitu  kain  sutera dan  barang-barang yang terbuat dari keramik 12 .
Etnis Tionghoa di Era Kolonisasi sebagai kelompok non-pribumi masih sedikit lebih  beruntung dibandingkan  dengan  kondisi  masyarakat  pribumi yang terdiskriminasi oleh penjajah Belanda.  Etnis Tionghoa sebagian besar
12 Suryadinata, Leo. 2005. Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia . Jakarta: LP3ES. h.2
Kemajemukan dalam Politik Etnis ... │ 69 sebagai  pedagang  yang  menjadi  relasi  para  penguasa.  Meskipun  begitu eksploitasi  sumber  daya  manusia  untuk  eksplorasi  alam  Indonesia  yang melibatkan  etnis  Tionghoa  dan    non-Tionghoa    membuat    mereka termarginalkan  dari  sistem  kolonisasi Belanda.
Di  samping  itu,  terdapat  ciri  lain  yang  menyolok  dalam  kehidupan masyarakat  pendatang,    yaitu:    kehidupan    mereka    semata-mata   tertuju pada  kepentingan  memperoleh  keuntungan  ekonomi  (semua  kegiatan  dan gejala  diukur dalam  kepentingan keuntungan ekonomi). Sehingga, rumah- rumah dan penataan ruang dalam rumah sebenarnya dibuat secara irit dan ekonomis,  yaitu  berfungsi  majemuk  dan  tidak  tersisa  lagi  untuk  ruang kosong yang hanya berfungsi kegunaan untuk satu kegiatan (ruang makan adalah juga ruang tamu dan juga ruang tidur, misalnya). Hal yang sama juga berlaku dalam hal pemanfaatan ruang-ruang kosong yang ada di halaman rumah, yang dimanfaatkan untuk membuat warung, usaha industri rumah tangga,  bengkel,  atau  kamar-kamar  yang  dapat  dikontrakkan  kepada  para pendatang  baru.  Karena  perhitungan  ekonomi  berada  diatas  perhitungan- perhitungan  lainnya,  maka  juga  mereka  cenderung  untuk  tidak  memasak makanan  mereka  sendiri,  khususnya  bagi  yang  bujangan,  karena  waktu memasak  kalau  mereka  hitung  lebih  mahal  daripada  kalau  membeli makanan di warung (yang juga dapat dihutang).
Masyarakat  pendatang  juga  memilki  kecenderungan  orientasi kepentingan  ekonomi,  yaitu  menunjukkan  status  sosial  dengan  simbol- simbol “ mewah ” (pakaian, make-up ) yang dapat mereka beli sesuai dengan tingkat pendapatan mereka. Cara mendapatkan barang-barang tersebut yang umum adalah dengan melalui hutang atau kredit. Yang penting barangnya dahulu, membayarkan belakangan, dan kalau perlu juga menghindarkan diri dari pembayaran hutang atau kredit yang menjadi tanggungjawabnya.
Salah satu  dari  cara  hidup  di  kota  Metro  yang  mereka  ikuti adalah orientasi kepentingan ekonomi. Tetapi tidak semua yang  secara tradisional mereka  ikuti  sebagai  pedoman  hidup  itu  tidak  fungsional  kegunaannya dalam  menghadapi  tantangan  hidup  di  Kota  Metro.  Salah  satu  yang  tetap lestari  adalah  hubungan  kekerabatan,  hubungan  seasal,  dan  hubungan
70 │ TAPIS , Vol. 03, No. 1 January – June 2019
bapak-anak. Sehingga melahirkan ciri-ciri utama dari masyarakat pendatang di Kota Metro, khususnya yang tinggal di pemukiman-pemukiman liar atau perkampungan  yang  tergolong  berpenghasilan  rendah,  yaitu  hubungan patron-klien (hubungan bapak- pelindung dengan anak yang dilindungi) yang bukan merupakan hubungan formal tetapi hubungan yang informal, sosial, dan spontan.
Kebudayaan  mengenal  ruang  dan  tempat  tumbuh  kembangnya, dengan  mengalami  perubahan  penambahan  dan  pengurangan.  Manusia tidak berada pada dua tempat atau ruang sekaligus, ia hanya dapat pindah ke ruang lain pada masa lain. Pergerakan ini telah berakibat pada persebaran kebudayaan,  dan  masa  ke  masa,  dan  dari  tempat  ke  tempat  lain.  Sebagai akibatnya  di  berbagai  tempat  dan  waktu  yang  berlainan,  dimungkinkan adanya  unsur-unsur  persamaan  di  samping  perbedaan-  perbedaan.  Oleh karena itu di luar masanya, suatu kebudayaan dapat dipandang ketinggalan zaman ( anakronistik ), dan di luar tempatnya dipandang asing atau janggal.

## C. METODOLOGI
Dalam  menyusun  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian lapangan  ( field  research ),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  pada  data  yang berwujud  kasus-kasus.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjelaskan  berbagai  macam persoalan-persoalan  yang  berkenaan  dengan  pokok  permasalahan  yang  dikaji. Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis.  Penelitian  ini  melakukan  analisis hanya  sampai  pada  taraf  deskripsi,  yaitu  penelitian  deskripsi  berusaha memberikan  dengan  sistematis  dan  cermat  fakta-fakta  aktual  dengan  sifat populasi tertentu. 13
Selanjutnya menurut Irawan Soehartono, deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan  disimpulkan. 14 Sedangkan  analitis  adalah  menguraikan  sesuatu  dengan sangat cermat terarah sesuai dengan hasil informasi yang lengkap dari sebuah
13 B. Ahmad Soebani. 2009. Metode Penelitian Hukum . Bandung: CV. Pustaka Setia. h. 57
14 Irawan  Soehartono.  1999. Metode  Penelitian  Sosial  Suatu  Teknik  Penelitian  Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya . Bandung: Remaja Rosda Karya. h. 63
Kemajemukan dalam Politik Etnis ... │ 71 penelitian,  yang  bersifat  membentangkan  fakta-fakta  kondisional  dan dicerminkan dari suatu peristiwa. 15
Secara  umum  penelitian  dengan  metode  kualitatif  merupakan  penelitian non hipotetis, maka proses analisis datanya seperti yang dikemukakan Moleong Lexy  adalah  proses  mengorganisasian  dan  mengurutkan  data  ke  dalam  pola kategori dan susunan uraian dasar sehingga dapat menemukan hipotensis kerja yang disarankan oleh data 16

## D. PEMBAHASAN

## 1. Keadaan Sosial Budaya dan Agama di Kota Metro
Adat  istiadat  yang  sampai  sekarang  hidup  di  kalangan  masyarakat penduduk  Kota  Metro  secara  garis  besar  dapat  digolongkan  menjadi  dua bagian,  yaitu  penduduk  asli  Lampung  dan  penduduk  pendatang.  Para penduduk  ini  tersebar  di  seluruh  Kecamatan      yang    ada  di  Kota  Metro. Beragamnya  etnis  menyebabkan  keragam    pula  adat  dan  kebiasaan masyarakat  sesuai  dengan  daerah  asalnya.  Beberapa  etnis  memiliki perkumpulan   tertentu   yang dinamakan paguyuban, yang bertujuan untuk mempererat  tali  persaudaraan  seperti  etnis  Sumatera  Barat  dengan  istilah Keluarga  Besar  Sumatera  Barat  (KBSB),  etnis  Jawa  dengan  Keluarga Banyumas  yang  menggunakan  istilah  penginyongan      dan  etnis  Tionghoa dengan   istilah   Paguyuban   Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia (PSMTI) atau dalam bahasa mandarin dikenal dengan Lan Fo.

## 2. Politik Etnik Masyarakat Pendatang di Kota Metro
Pada  bagian  ini  akan  diuraikan  mengenai  politik  etnik  masyarakat pendatang    dalam    arena    legislatif    di  Kota  Metro.    Politik    etnik    yang dimaksud mengenai karakteristik masyarakat pendatang di Kota Metro, serta peran  etnis  pendatang  dalam  arena  legislatif.  Uraian  ini  dimaksud  untuk mendapatkan  deskripsi  dan  pengetahuan  mengenai  kedua  hal  tersebut. Pertama,  gambaran  mengenai  karakter  masyarakat  pendatang  dalam kehidupan sosial di Kota Metro. Kedua, peran masyarakat pendatang dalam pemilihan anggota DPRD Kota Metro.
15 Noeng Muhajir. 1989. Metode Penelitian Kuantitatif . Jakarta: Rake Sarasin. h. 43
16 Lexy Moleong, 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif., Remaja Rosdakarya, h.23
72 │ TAPIS , Vol. 03, No. 1 January – June 2019
Dalam  memahami  politik  etnik  yang  terjadi  dalam  proses  tersebut, maka  penelitian  ini  pada  dasarnya  memperoleh  gambaran  dari  berbagai informasi  yang  tidak  terlepas  dari  sikap,  perilaku,  dan  partisipasi  individu. Setiap individu memiliki orientasi  pada situasi politik yang mereka peroleh dari  pengetahuan  maupun  pengalaman  dan  dipengaruhi  oleh  perasaan keterlibatan, kesadaran pengeluaran atau pemasukan dalam kelompok, dalam hal  ini  kelompok  etnik.  Situasi    politik  itu  sendiri  memiliki  cakupan  yang sangat  luas  antara  lain    respon  emosional,  dukungan  atau  sikap  apatis, kesadaran bahwa ada keterkaitan politik dengan kelompok etniknnya.

## 3. Keadaan Penduduk Kota Metro
Agama yang dianut penduduk Kota Metro terdiri dari berbagai macam agama,  namun  dengan  demikian  yang  dominan  penduduk  Kota  Metro menganut  agama  Islam.  Secara  rinci  jumlah  penduduk  Kota  Metro berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel di bawah  ini:
Kecamatan Islam Protestan Katolik  Hindu Budha Metro Selatan 14197 234 243 30 5 Metro Barat 23854 426 224 91 81 Metro Timur 31031 987 1947 181 669 Metro Pusat 51568 1738 1261 72 907 Metro Utara 27410 467 611 51 80 Jumlah 148060 3852 4286 425 1742
Tabel 1: Jumlah Penduduk berdasarkan Perbedaan Agama
Sumber: BPS Kota Metro tahun 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa agama islam paling banyak dianut di daerah penelitian pada kasus ini yaitu: Metro Timur dan Metro Pusat. Pada urutan  berikutnya  yaitu  agama  Protestan  dan  Katolik.  Namun  dapat dipahami bahwa di Kota Metro, khususnya di Kecamatan Metro Timur dan Metro Pusat, agama yang dianut penduduknya sudah memiliki keragaman yang cukup komplek.
Kemajemukan dalam Politik Etnis ... │ 73 Suku Bangsa L P Jumlah (Orang) Lampung 1.267 1.262 2.529 Jawa 3.815 3.695 7.510 Sunda 247 246 493 Palembang 169 164 333 Padang 557 438 995 Bali 37 35 72 Tapanuli 23 19 42 Lain-lain 1.584 1.585 3.169 Jumlah 7.523 7.365 15.143
Tabel 2: Jumlah Penduduk berdasarkan Perbedaan Suku
Sumber: Monografi Kelurahan Metro tahun 2015
Dari  tabel  di  atas  kita  dapat  melihat  bahwa  etnis  Jawa  jumlahnya terbanyak dengan angka 7.510 jiwa, meskipun etnis ini pendatang. Sedangkan etnis Lampung menempati posisi ke dua dengan angka 2.529 jiwa. Jadi bila dimasukkan  kategori  terbanyak  maka  kedua  etnis  inilah  yang  sangat memiliki basis masa yang banyak.

## 4. Karakteristik  Masyarakat  Etnis  Pendatang  Dalam  Lingkungan  Sosial Politik di Kota Metro
Manusia selain sebagai makhluk  sosial yang  beragam baik pada tataran individu  maupun  (Kelompok  etnik,  agama,  ideologi),  manusia  juga  secara alamiah adalah makhluk politik. Hal ini diungkapkan oleh Aristoteles dalam bukunya  Politics.  Dalam  bahasa  aslinya  (Latin/  Yunani)  disebut  “ Zoon Politicon ”. Yang dimaksud Aristot eles adalah   politik merupakan keberadaan manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Jika  dua  orang  atau  lebih berinteraksi satu sama lain dalam menjalani kehidupan di dunia, maka mereka tidak lepas dari keterlibatan dalam hubungan yang bersifat politik.      Sebagai makhluk     politik     kedudukan  manusia  dalam masyarakat  selalu  berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki, sedangkan dalam suatu lingkungan politik manusia akan berusaha untuk    meraih    kekuasaan  atau  suatu  kedudukan  dengan  menggunakan sumber- sumber yang dimiliki.
74 │ TAPIS , Vol. 03, No. 1 January – June 2019
Masyarakat      majemuk      adalah      masyarakat      yang      terdiri      atas kelompok-kelompok,  yang  tinggal  bersama  dalam  suatu  wilayah,  tetapi terpisah  menurut  garis  budaya  masing-masing.  Kemajemukan  suatu masyarakat patut dilihat dari dua variabel yaitu kemajemukkan budaya dan kemajemukkan  sosial.  Kemajemukkan  budaya  ditentukan  oleh  indikator- indikator  genetik-sosial  (ras,  etnis,  suku),  budaya  (kultur,  nilai,  kebiasaan), bahasa,  agama,  kasta,  ataupun  wilayah.  Kemajemukan  sosial  ditentukan indikator-indikator seperti kelas, status, lembaga, ataupun power.
Masyarakat  Kota  Metro  terdiri  dari  beberapa  etnis  yang  hidup berdampingan  seperti  etnik  Tionghoa,  etnis  Jawa,  etnis  Padang  dan diikuti beberapa  sub-sub  etnik  kecil  yakni  Bali,  Banten,  dan  Sunda.  Adapun  etnis Banten yang jumlahnya relatif kecil hanya terdapat di daerah seputaran pasar saja, karena pada umumnya mereka bekerja di pasar. Penduduk Kota Metro dalam kehidupan sehari-harinya, masih banyak yang terikat sistem norma dan aturan-aturan  yang  menjadi  falsafah  hidup  bagi  masyarakat    Kota  Metro terutama etnis pendatang.
Berbicara  tentang  Metro  maka  adalah  identik  pula  dengan  suku Lampung.  Istilah  Lampung  adalah  istilah  yang diciptakan  oleh masyarakat Lampung itu sendiri.  Kata Lampung berasal dari kata "anjak lambung" yang berarti  berasal  dari  ketinggian  dan  seperti  diketahui  bahwa  kaki  gunung Pesagi dan dataran tinggi Sekala brak, Lampung Barat yang menjadi tempat asal mula suku Lampung. Ulun Lampung adalah puncak tertinggi di tanah Lampung.  Karena  kebutuhan  untuk  memenuhi  hidup  yang  sudah  tidak terpenuhi lagi di dataran tinggi Sekala Brak, maka kelompok demi kelompok meninggalkan  Sakala  Berak  menurun  ke  lembah  dengan  mengikuti  aliran sungai. Kelompok atau kaum tersebut kemudian membentuk buwai.
Catatan  lain menyebutkan  bahwa perpindahan  suku  asli  Lampung disebabkan  adanya  penyerangan  dari  luar,  sebagaimana  dijelaskan  dalam Kitab Kuntara Raja Niti,  bahwa  orang-orang Bajau (perompak  laut)  datang menyerang,    akhirnya  Keratuan  Pemanggilan  menjadi  pecah.  Sedangkan warganya  beralih  tempat  meninggalkan  Skala  Berak  menuju  ke  daerah dataran rendah Lampung sekarang.
Kemajemukan dalam Politik Etnis ... │ 75
Sejak saat itu, Ulun Lampung menjadi beberapa buwai yang kemudian menjadi Sub-suku Lampung seperti sekarang ini, yaitu Komering, Peminggir Teluk/  Semangka/  Pemanggilan,  Melinting/  Meninting,  Way  Kanan, Sungkai,  Pubian,  Abung,  dan  Tulang  bawang.  Termasuk  juga  Ranau  dan Lampung Cikoneng. Catatan asal usul ini masih sangat perlu didukung data- data autentik dan tersurat dalam catatan/ dokumen yang tertulis di kulit-kulit pohon yang mungkin banyak tersimpan  seantero  kampung  tua  yang  ada di  Lampung.  Termasuk  di  daerah Ranau maupun Komering.
Adat  istiadat  Pepadun  dianut  oleh  orang-orang  Lampung  yang bertempat  kediamannya  dahulu  meliputi  Abung  Way  Kanan  atau  Sungkai Tulang  Bawang  dan  Pubian.  Sedangkan  adat  istiadat  Saibatin  dianut  oleh orang-orang Lampung yang  bertempat kediamannya dahulu meliputi daerah disepanjang pantai Pesisir Teluk Lampung, Teluk Lampung, Teluk Semangka, Krui, Belalau. 17
Dalam  masyarakat  Lampung  ada  dua  masyarakat  yaitu  masyarakat Lampung Saibatin dan masyarakat Lampung Pepadun. Masyarakat Lampung Saibatin  mendiami  daerah  pesisir  Lampung  yang  membentang  dari  timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran Suku Saibatin mencakup Lampung Timur,  Lampung  Selatan,  Bandar  Lampung,  Pesawaran,  Tanggamus,  dan Lampung  Barat.  Seperti  juga  Suku  Pepadun,  Suku  Saibatin  atau  Peminggir menganut  sistem  kekerabatan  patrilineal  atau  mengikuti  garis  keturunan ayah.  Meski  demikian,  Masyarakat  Lampung  Saibatin  memiliki  kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi.
“Saibatin”  bermakna  satu  batin  atau  memiliki  satu  junjungan.  Hal ini  sesuai dengan tatanan sosial dalam masyarakat Lampung Saibatin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Budaya masyarakat Lampung  Saibatin,  cenderung  bersifat  aristokratis  karena  kedudukan  adat hanya  dapat  diwariskan  melalui  garis  keturunan.  Tidak  seperti  masyarakat Lampung Pepadun, tidak ada upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial  seseorang  dalam  masyarakat.  Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Ali
17 Depdikbud. 1981/1982. Upacara Tradisional Daerah Lampung, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Daerah Lampung. Bandar Lampung: Kanwil Propinsi Lampung. h.5
76 │ TAPIS , Vol. 03, No. 1 January – June 2019
Imron  berikut  ini:  Saibatin  merupakan  sebutan kepada  salah  satu  suku  asli Lampung yang berasal  dari  Sekala  Berak.  Kemudian  menebar  kewilayah pantai  atau Pesisir Barat ujung Pulau Sumatera. Di mana Sai artinya satu = jiwa,  jadi  dapat  diartikan  Saibatin  merupakan  satu  jiwa  atau  satu  batin. Aplikasi  satu  batin  ini  di  dalam  adat,  bermakna  kepemimpinan  atau punyimbamg tidak pernah berpindah kegenenerasi yang lain apalagi ke suku orang lain. 18
Di  sini  dijelaskan  yang  dimaksud  dengan  Saibatin  adalah  yang memimpin  dengan  ciri-ciri:  Martabat  kedudukan  Adat  tetap,  tidak  ada upacara  peralihan  Adat;  Jenjang  kedudukan  Saibatin  tanpa  tahta;  Bentuk perkawinan Jujor dan Semanda; Pakaian Adat hanya di miliki dan di kuasai Saibatin siger (Mahkota) sebelah; Kebanggaan keturanan hanya terbatas pada kekerabatan Saibatin; Hubungan kekerabatan kurang akrab; Belum diketahui kitab-kitab  pegangan-pegangan  adat;  Pengaruh  islam  kebih  kuat;  Peradilan adat mulai lemah 19 .
Ciri  lain  dari  Suku  Saibatin  dapat  dilihat  dari  perangkat  yang digunakan dalam ritual adat. Salah satunya adalah bentuk siger (sigekh) atau mahkota pengantin Suku Saibatin yang memiliki tujuh lekuk/pucuk (sigokh lekuk  pitu).  Tujuh  pucuk  ini  melambangkan  tujuh  adoq,  yaitu  suttan,  raja jukuan/depati, batin, radin, minak, kimas, dan mas. Selain itu, ada pula yang disebut awan gemisir (awan gemisikh) yang diduga digunakan sebagai bagian dari arak-arakan adat, diantaranya dalam prosesi pernikahan.

## 5. Peran Etnis Pendatang Dalam Arena Politik Pemilihan Anggota DPRD di Kota Metro
Etnopolitik  atau  politik etnis  dapat  diasumsikan  sebagai  politik  yang memfokuskan  pembedaan  sebagai  kategori  utamanya  yang  menjanjikan kebebasan  dan  toleransi.  Munculnya  politik  etnis  diawali  tumbuhnya kesadaran  orang  yang  mengidentikan  diri  mereka  ke  dalam  salah  satu
18 Imron,  Ali.  2005. Pola  Perkawinan  Saibatin .  Bandar  Lampung:  Universitas  Lampung. h.100
19 Hadikusuma, Hilman. 1989. Masyarakat dan Adat Budaya Lampung . Bandung: Mandar Maju.h.119
Kemajemukan dalam Politik Etnis ... │ 77 kelompok  etnis  tertentu,  yang  kesadaran  itu  memunculkan  solidaritas kelompok.  Seperti  yang  diungkapkan  Bapak  Lilik: “kesamaan  suku  dan budaya yang dimiliki secara tidak langsung ada ikatan emosional untuk saling tolong menolong di tanah rantau.” 20
Sejalan  dengan  demokratisasi  di  indonesia  sering  timbul  pemikiran- pemikiran  yang  mementingkan    kelompok  dan  suku    sendiri  ( sukuisme ), adanya  kecenderungan  untuk  menggunakan  nilai-nilai  kelompok  dalam proses  politik.  Maraknya  proses  demokrasi  yang  ditandai  dengan desentralisasi,  di  mana  pemerintah  pusat  memberi  otonomi  kepada pemerintah  daerah  untuk  memperoleh  kebebasan  dan  pengakuan  politik dalam  pemilihan  kepala  daerah  sendiri.  Etnisitas  yang  menjadi  ikatan yang sangat emosional dan mengakar dalam masing-masing individu dalam etnisnya,  telah  memicu  munculnya  perjuangan  kelompok-kelompok  etnis dari  dominasi  etnis  mayoritas.  Etnisitas  berkaitan  erat  dengan budaya masing-masing  kelompok  yang  memiliki  ciri  khas  kelompok  tersebut  atau yang  sering  disebut  dengan  primordialisme.  Sehingga  tidak  jarang keterikatan   etnis   ini   sering   dimanfaatkan  dan dimanipulasi kelompok elite  (aktor-aktor    politik)  untuk  mencapai  tujuan  dan  mendapatkan kekuasaannya, terutama di daerah yang penduduknya heterogen.
Setelah sistem electoral dilakukan secara langsung, baik untuk pemilihan Kepala  Daerah  dan  pemilihan  DPRD,  muncul  sebuah  indikasi  telah  terjadi pergeseran politik yang dikembangkan oleh etnis pendatang. Kekuatan lobby maupun kuatan finansial saat ini dirasakan tidak cukup lagi untuk mengontrol berbagai kebijakan politik di tengah rumitnya dinamika politik lokal di Kota Metro. Ada semacam keharusan bahwa etnis harus terlibat langsung dalam sistem politik formal jika ingin melakukan perubahan secara cepat di tengah arus perubahan politik, sekaligus sebagai upaya menanggalkan image sebagai etnis  perantara  yang    cenderung    dipolitisasi    dari    berbagai    kepentingan politik.
20 Wawancara  dengan  Bapak  Lilik  selaku  tokoh  masyarakat  di  Iring  Mulyo  Metro  Timur pada 1 Juni 2017
78 │ TAPIS , Vol. 03, No. 1 January – June 2019
Etnis pendatang untuk menempatkan wakilnya dalam pemilu legislatif di  Kota  Metro   mengisyaratkan  bahwa   mereka  mulai menuai  hasil dari perubahan strategi politik  yang mereka kembangkan. Dari  hasil  penelitian ditemukan  bahwa   perpolitikan  di Kota Metro masih menggunakan kekuatan primordial  sebagai  basis  pergerakan    politik.    Sistem    kekerabatan    yang terbangun  sejak  lama seperti, adanya kesamaan profesi (pengusaha), jejaring kekerabatan organisasi baik dari segi agama maupun suku dikonversi dengan baik  sebagai  modal  untuk  berkompetisi  dengan      mayoritas  etnis  yang lain sehingga memunculkan sebuah sistem politik kekerabatan.
Sebenarnya  etnis  pendatang  juga  ingin  menggunakan  kekuatan primordial keterwakilan politik ditingkat parlemen lokal diharapkan mampu mengatasi  berbagai  masalah  yang  selama  ini  membelenggu  pendatang. Namun dari segi kuantitas masih tergolong kecil.
Keikutsertaan  warga  negara  dalam  pemilu  merupakan  serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah akan memilih atau tidak memilih dalam pemilu. Dengan melihat pola perilaku pemilih, kita dapat mengetahui apakah  pemilih  memilih  berdasarkan  manifesto  partai  atau  tertarik  hanya berdasarkan emosional belaka.
Tindakan   atau   keputusan   politik   seseorang   ditentukan   oleh perilaku,  sikap  dan  persepsi  politik.      Perilaku  politik  adalah  pikiran  dan tindakan  yang  berkaitan  dengan  pemerintah.  Perilaku  politik  ini  meliputi tanggapan-tanggapan  internal  seperti  persepsi,  sikap    dan  keyakinan,  juga meliputi tindakan  yang nyata seperti pemberian suara, protes, lobbying , dan lain sebagainya. Sedangkan persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu objek tertentu, baik mengenai keterangan maupun informasi  dari suatu hal maupun  gambaran  tentang  objek  politik  yang bersifat fisik dan nyata. Dan sikap  politik  berkaitan  dengan  berbagai  keyakinan  yang  telah  melekat  dan mendorong  seseorang  untuk  menanggapi  suatu  objek  atau  situasi  politik dengan suatu cara tertentu.
Terkait  dengan  peran  masyarakat  pendatang  dalam  pemilu  tidak terlepas  dengan  konsep  membangun  masyarakat  yang  berdaya  oleh pemerintah. Bahwa peran pemerintah dalam hal ini dapat ditunjukan dengan
Kemajemukan dalam Politik Etnis ... │ 79 membuka  ruang-ruang  publik  dan  informasi  yang  dapat  diakses  oleh masyarakat  luas,  sehingga  masyarakat  mampu  berpartisipasi  dalam  setiap kebijakan  yang  dibuat,  melalui  partisipasi  harapannya  adalah  masyarakat mampu menjadi mitra pemerintah tentunya partisipasi dibangun atas dasar kebebasan  berasosiasi  dan  berbicara  secara  konstruktif.  Kaitannya  dengan pemilu legislatif, partisipasi terwakilkan secara baik dalam model dan sistem secara terbuka, setiap orang untuk bisa berpartisipasi penuh dalam hal dipilih maupun  memilih.  Seperti  yang  dikatakan  Basuki: “Pemilu  legislatif,  adalah kesempatan kita untuk memilih dan dipilih, tanpa memilih dengan ikhlas, dan dipilih berdasarkan kualitas, bukan semata karena kesamaan etnis” 21 .
Sebenarnya  situasi  tersebut  menuju  kearah  yang  positif,  yaitu penguatan  kesetaraan  ( egality )  dalam  hak-hak  individu  diakui.  Hal  ini  juga menguatkan demokratisasi yang sedang terbangun.  Namun, penulis memiliki catatan   kritis   dengan   kondisi   yang   ada.   Bahwa   dengan banyaknya partisipasi masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi calon legislatif (caleg), maka  masyarakat  sebagai  yang  memilih  hanya  dijadikan  sasaran  untuk memenuhi hasrat kemenangan, sehingga dalam pelaksanaanya cara apapun akan dilakukan oleh sang caleg demi meraih kemenangan. Karena itu sudah tidak  aneh  jika  saat  ini  kita  melihat  banyak  caleg  memberikan  uang  atau barang  lainnya  untuk  meyakinkan  masyarakat  untuk  memilihnya  dan parahnya  masyarakat  terbuai  dengan  pemberian  sang  caleg,  sehingga terbangun paradigma musim kampanye ini   adalah   musimnya   bagi-bagi uang   atau   barang   bukan   untuk mengagendakan perubahan.
Apabila  kita  lihat  lebih  jauh,  ketimpangan  antara  harapan  dan kenyataan  benar-benar  terjadi.  Masyarakat  dijadikan  komoditas  politik saja bukan sebagai aktor yang harusnya bersikap kritis terhadap kondisi tersebut. Dari  kenyataan  tersebut  dirasakan  belum  terjadi  upaya  maksimal  dari masyarakat  dalam  membangun  pondasi  politik  yang  kuat  untuk  masa selanjutnya.  Membangun  sebuah  masyarakat  yang  mandiri  dan  berdaya tentunya  tidak  semudah  membalikan  telapak  tangan,  diperlukan  sebuah
21 Wawancara dengan Bapak Basuki salah satu caleg terpilih dari wilayah Iringmulyo Metro Timur pada 2 Juni 2017
80 │ TAPIS , Vol. 03, No. 1 January – June 2019
keseriusan seluruh elemen yang terkait terutama dari dalam masyarakat itu sendiri.
Strategi  yang  dapat  dilakukan  ialah  masyarakat  harus  berani mengintegrasikan   dirinya   menjadi   sebuah   kekuatan   dalam   bentuk lembaga  ataupun  organisasi,  sehingga  memiliki  daya  tawar  tinggi  ketika berhadapan  dengan  Negara.  Lembaga-lembaga  publik  non  Negara  atau disebut Civil Society Organization (CSO) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),  media  massa,  Perguruan  Tinggi  sebagai  lembaga yang   memiliki akses   terhadap   pemerintahan   harus   dimaksimalkan kembali. De tecquevill mendefinisikan civil  society sebagai  wilayah  kehidupan  sosial  yang  mandiri yang  bercirikan  kesukarelaan,  keswasembadaan,  dan  keswadayaan  yang  di dalamnya  terdapat  masyarakat    yang    kuat    ketika    berhadapan    dengan negara.    Kekuatan  tersebut    masih    dalam    lingkup    masyarakat  mentaati norma-norma  atau aturan yang berlaku.
Kaitannya  dengan  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  dalam  pemilu, pengawasan terhadap setiap calon anggota legislatif mutlak harus dilakukan oleh masyarakat yang terintegrasi dalam lembaga-lembaga non Negara Civil Society Organization (CSO). Adapun bentuk pengawasan yang dapat dilakukan Civil  Society  Organization (CSO)  dalam  mewujudkan  kedaulatan  masyarakat adalah  lembaga-lembaga  publik  non  Negara  atau Civil  Society  Organization (CSO) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa, Perguruan Tinggi dapat  melakukan  pendidikan  kepada  masyarakat  luas,  pengawasan  publik serta  pembelaan  ( advokasi )  masyarakat.  Patut  disadari  bahwa  hampir mayoritas  penduduk  Indonesia  masih  rendah  tingkat  pendidikannya, sehingga dengan adanya pendidikan politik ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui  hak-hak  politiknya  secara  sadar  sehinga  rasional  dalam menentukan  pilihannya  kelak.  Selain  itu  juga,  setiap  calon  yang  ada  perlu dibangun komitmennya dalam bentuk kontrak politik terhadap masyarakat, sehingga janji-janji yang diucapkan pada saat kampanye dapat dipantau untuk diselaraskan dengan kinerjanya.
Adapun  pembelaan  terhadap  masyarakat  dapat  dilakukan  sebagai wujud    pendampingan    terhadap    hak-hak    politik    masyarakat,    sehingga
Kemajemukan dalam Politik Etnis ... │ 81 setiap  calon  yang  ingin  maju  tidak  bisa  sewenang-wenang  terhadap masyarakat.      Pada      akhirnya      dalam      membangun      hubungan      antara masyarakat  dengan  calon  anggota  legislatif  pada  masa  kampanye  ini harus dimulai dari dalam masyarakat, sehingga tercipta sinergitas antara kebutuhan masyarakat dengan kinerja calon jika terpilih nanti. Hanya masyarakat yang mampu mengetahui hak-hak politiknya secara sadar nantinya memiliki posisi tawar ( bargaining position ) yang tinggi terhadap sang calon, sehingga agenda perubahan yang dicita-citakan dapat diwujudkan.

## E. KESIMPULAN
Beragamnya  suku  bangsa,  adat serta  agama  yang  dimiliki  oleh Indonesia yang  masing  -  masing  budaya  memiliki  khasnya  masing  masing,  telah memunculkan perilaku politik yang berbeda-beda. Artinya, tingkah laku politik merupakan  pencerminan  dari  budaya  politik  suatu  masyarakat  yang  penuh dengan  aneka  bentuk  kelompok  dengan  berbagai  macam  tingkah  lakunya. Bertemunya  dua  atau  lebih  etnis  pada  satu  daerah  membutuhkan  penyesuaian satu dengan yang lain, proses penyesuaian dalam proses interaksi.
Salah  satu  kota  dengan  percampuran  etnis  sehingga  tercipta  suatu multikulturalis  yang  harmonis  yaitu  Kota  Metro.  Etnis  pendatang  (Tionghoa, Jawa,  Banten dan Sunda) sama-sama melakukan proses interaksi sosial  dengan masyarakat asli. Karakteristik masyarakat sosial politik pendatang di Kota Metro masih  cenderung  membuat  kelompok  berdasarkan  ikatan  emosional  ini  terjadi oleh  karena  kesamaan  yang  mereka  miliki,  namun  proses  pembauran  dengan interaksi  lingkungan sosial berjalan baik. Masyarakat pendatang di Kota  Metro lebih  banyak  menaruh  perhatian  di  segi  ekonomi,  dari  sisi  politik  mereka mendukung sistem politik lewat berpartisipasi aktif dalam pemilihan legislatif di Kota  Metro.  Namun  kesadaraan  akan  jumlah  kuantitas  mereka  masih  kalah bersaing  dalam  perebutan  kursi  di  parlemen.  Di  Kota  Metro  yang  tingkat kemajemukan  etnisnya  tinggi,  posisi  sentra  kekuasaan  politik  masih  dipegang oleh  masyarakat  asli.  Namun  keikutsertaan  mereka  baik  memilih  dan  dipilih memiliki  peran  terhadap  sistem  politik.  Kehadiran  mereka  dalam  politik  telah menunjukan  usaha  untuk  dapat  bersaing  dan    bersama  masyarakat  asli memajukan Kota Metro diberbagai aspek kehidupan.
82 │ TAPIS , Vol. 03, No. 1 January – June 2019

## F. DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Amin. 2005. Pendidikan Multikultural . Yogyakarta: Pilar Media.
Asfar,   Muhammad.  2006. Pemilu   dan  Perilaku   Memilih   1955-2004 . Surabaya:
Pustaka Eureka
B. Ahmad Soebani. 2009. Metode Penelitian Hukum . Bandung: CV. Pustaka Setia.
Depdikbud.  1981/1982.  Upacara  Tradisional  Daerah  Lampung,  Proyek Inventarisasi  dan  Dokumentasi  Daerah  Lampung.  Bandar  Lampung:
Kanwil Propinsi Lampung.
Djoko  Sidik  Pramono. Prospek  Penyelenggaraan  Transmigrasi  di  Masa  Depan . Makalah  Dirjen  PSKT  Departemen  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi, disampaikan  pada  seminar  peringatan  Hari  Bakti  Transmigrasi  ke  53 tanggal 8 Desember tahun 2003 di Jakarta.
Efriza. 2012. Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik . Bandung: Alfabeta.
Hadikusuma,  Hilman.  1989. Masyarakat  dan  Adat  Budaya  Lampung .  Bandung: Mandar Maju.
Harry  Heriawan  Saleh.  2005. Transmigrasi  Antara  Kebutuhan  Masyarakat  dan Kepentingan Pemerintah . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Cetakan Pertama.
Henk  Schulte  Nordholt  &  Gerry  Van  Klinken.  2007. Politik  Lokal  di  Indonesia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Hutington, Samuel P., dkk. 2010. Partisipasi Politik di Negara Berkambang . Jakarta: Rineka Cipta.
Imron,  Ali.  2005. Pola  Perkawinan  Saibatin .  Bandar  Lampung:  Universitas Lampung.
Irawan  Soehartono.  1999. Metode  Penelitian  Sosial  Suatu  Teknik  Penelitian  Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya . Bandung: Remaja Rosda Karya.
James  D.  Fearon,  2004. Ethnic  Mobilization  and  Ethnic  Violence ,  Departement  of Political Science Stanford University
Kristiadi,  Jean.  2006. Pemilihan  Umum  dan  Perilaku  Pemilih  di  Indonesia .  Jakarta: Prisma.
Kymlicka, Will. 2003. Kewargaan Multikultural . Jakarta: LP3ES.
Lexy Moleong, 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif., Remaja Rosdakarya
Liliweri, Alo. 2005. Prasangka dan Konflik . Yogyakarta: LKIS.
Kemajemukan dalam Politik Etnis ... │ 83
Mahendra,  Oka.  2005. Pilkada    di  Tengah  Konflik  Horizontal .  Jakarta:  Millenium Publisher.
Noeng Muhajir. 1989. Metode Penelitian Kuantitatif . Jakarta: Rake Sarasin.
Parsudi  Suparlan. Masyarakat  Majemuk,  Masyarakat  Multikultural  dan  Minorotas . Makalah dipresentasikan dalam Workshop Yayasan Interseksi,  Hak-hak Minoritas dalam Landscape Multikultural. 2004
Parsudi Suparlan. 1985. Kebudayaan dan Pembangunan . Media IKA, Vol.14, no.11, Jurusan Antropologi, U.I.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Pendekatan Praktek , Bumi Aksara:Jakarta, 2004
Suryadinata, Leo. 2005. Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia . Jakarta: LP3ES.
Sutrisno Hadi, 1990.Metodologi Research 3, Yogyakarta : Andi Offset
Tumanggor, Rusmin. Dkk . 2010. Ilmu Sosial dan Budaya  Dasar. Jakarta: Kencana