## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## KOMPLEKSITAS PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH D I PENGADILAN AGAMA MATARAM

## THE COMPLEXITY OF IMPLEMENTING COMPULSORY WILLS IN THE MATARAM RELIGIOUS COURT

## Fatahullah
Universitas Mataram Email : fatahullah@unram.ac.id

## Supardan Mansyur
Universitas Mataram Email : supardanmansyur@unram.ac.id

## Haeratun
Universitas Mataram Email : haeratun@unram.ac.id

## Muh. Alfian Fallahiyan
Universitas Mataram Email : malfianfallahiyan@unram.ac.id

## Abstrak
Wasiat wajibah merupakan sub bagian dari hukum kewarisan Islam. Dalam mengimplementasikan wasiat wajibah peran hakim sangat dominan agar wasiat wajibah dapat mengakomodir kepentingan kerabat yang terhalang untuk menjadi ahli waris tetapi tetap dapat memperoleh bagian atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris, misalnya kepada anak dan istri  yang berbeda agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan pendekatan perudang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konsep dengan menggunakan data primer dan sekunder. Perluasan makna wasiat wasiat wajibah terkesan bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Akan tetapi Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam memutuskan perkara pada umumnya dan wasiat wajibah paad khususnya mempertimbangkan beberapa hal: pertama, pertimbangan kemanusiaan; kedua, pertimbangan kemaslahatan; ketiga, adanya hubungan darah yang sama; dan keempat para pihak telah terikat dalam satu hubungan yang lama.  Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama Mataram dalam penganganan perkara kewarisan lebih menekankan proses kekeluarga dengan jalan perdamaian, karena perdamaian adalah hukum tertinggi bagi para pihak. Apalagi dalam perkara warisan ini para pihak adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dan/atau perkawinan sebelumnya.
Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Kewarisan, Pengadilan Agama.

## Abstract
The wasiat wajibah is a sub-part of Islamic inheritance law. In implementing the wasiat wajibah, the role of the judge is very dominant so that the wasiat wajibah can accommodate the interests of relatives who are prevented from becoming heirs but can still get a share of the property left by the testator, for example to children and wives of different religions. This research is an empirical normative legal research that uses a legislative approach, sociological approach and conceptual approach using primary and secondary materials. The expansion of the meaning of the wasiat wajibah seems to be contrary to Islamic inheritance law. However, the Judges of the Pengadilan Agama Mataram in deciding cases in general and wasiat wajibah in particular consider several

## 646~657
things: first, humanitarian considerations; second, considerations of benefit; third, the existence of the same blood relationship; and fourth the parties have been bound in a long relationship.  As a judicial institution, the Pengadilan Agama Mataram in handling inheritance cases emphasizes the family process by means of peace, because peace is the highest law for the parties. Moreover, in this inheritance case the parties are people who have blood relations and/or previous marriages.
Keywords: Wasiat Wajibah, Inheritance, Pengadilan Agama.

## A. PENDAHULUAN
Lahirnya pengaturan wasiat wajibah tidak dapat dilepaskan dari reformasi hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara Islam di dunia. Mesir merupakan negara pertama yang mengatur wasiat wajibah dalam peraturan perundang-undangannya yakni melalui Egyptian Wills Act 1946 atau UU Mesir No. 71 tahun 1946 1 . Walaupun demikian Indonesia hanya mengadopsi konsep wasiat wajibahnya saja sedangkan substansi pengaturannya sangat berbeda. Dimana dalam hukum Mesir wasiat wajibah diperuntukan kepada cucu yang terhalang menerima warisan, sedangkan di Indonesia wasiat wajibah diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkatnya. Dalam hukum kewarisan Islam telah diatur tentang pembagian dan/atau peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam tidak hanya dilihat dari sudut pandang ahli waris yang menerima harta peninggalan pewaris tapi juga perihal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris. 2 Selain pembagian harta peninggalan, dalam kewarisan Islam juga diatur tentang peralihan harta peninggalan oleh karena peristiwa kematian pewaris. Tata cara peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan dengan cara wasiat. 3 Perihal wasiat dalam al-Qur’an antara lain diatur dalam surat al-Baqarah ayat (180 dan 240). Dalam ayat tersebut secara eksplisit mengandung arti bahwa wasiat adalah kewajiban orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. 4 Atas dasar ayat- ayat Al-Qur’an tersebutlah wasiat dan wasiat wasiat wajibah dilakukan, walaupun ada perbedaan pendapat tentang nasakh dan mansuk nya ayat tersebut dengan turunya ayat- ayat kewarisan dan adanya hadist yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris ( la washryata liwaritsin ) .
Secara konseptual wasiat wajibah berada di antara wasiat dan warisan. Dikatakan demikian karena pewaris tidak pernah secara eksplisit mengikrarkan dalam bentuk wasiat/pesan kepada siapa sebagian hartanya akan diserahkan. Disamping itu wasiat wajibah juga berbeda dengan wasiat yang sudah dikenal di dalam Al-Qur’an dan hadist- hadist Nabi. Sehingga wasiat wajibah pada dasarnya tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih klasik dan baru muncul dalam kitab-kitab fiqih kontemporer.
Indonesia memformalkan wasiat wajibah melalui pasal 209 KHI, akan tetapi dalam pelaksanaannya pasal tersebut dinilai kontoversial. Misalnya menurut Raihan A. Rasyid dalam Cik Hasan Bisri bahwa lahirnya pasal 209 KHI tersebut dinilai kontroversial di kalangan ahli hukum Islam, praktisi hukum dan pencari keadilan. Hal ini disebabkan karena pasal 209 tersebut belum jelas dan tanpa penjelasan, sehingga tidak dapat
1 Tahir Mahmood, 1987, Personal Law in Islamic Countries, History, Texs and Comparative Analysis , Cet.I, New Delhi: The Academy of Law and Religion, hlm. 58-59.
2 Amir Syarifudin, 2008, Hukum Kewarisan Islam , Jakarta: Kencana, hlm. 57
3 Moh. Muhibbin, 1994, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam: sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafita, hlm. 45
4 Quraish Shihab, 2002, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an , Juz, ke 1, Jakart: Lentera hati, hlm. 372.
dimengerti apa maksudnya. Oleh karena itu pasal tersebut belum dapat dipedomani untuk diterapkan 5 . Demikian juga menurut Ahmad Rofiq, bahwa tidak diketahui secara pasti asal usul penetapan pasal tersebut, mengapa anak angkat atau orang tua angkat diberi wasiat wajibah. 6 Bisa jadi lahirnya pasal 209 KHI dilatarbelakangi oleh kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang biasa mengadopsi/mengangkat anak dan anak hasil adopsi tersebut diperlakukan dan “dianggap” sama atau seperti anak kandungnya sendiri. Sehingga menjadi wajar apabila diantara keduanya saling memberikan sesuatu dari sebagian harta yang mereka tinggalkan ketika salah satunya meninggal dunia. Disamping itu juga system wasiat wajibah yang dipraktekkan oleh negara Mesir sudah diadopsi dalam KHI pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW) dikenal dengan platsvervulling .
Menurut Habiburrahman, pemberian harta warisan melalui wasiat wajibah dalam pasal 209 KHI, pada umumnya bukan didasarkan pada landasan syariat ( qath’iy al- dilalah ), tetapi lebih didasarkan pada logika hukum dan pertimbangan kemanusiaan. 7 Dengan demikian tujuan dari implementasinya wasiat wajibah adalah dalam kerangka untuk mendistribusikan keadilan kepada keluarga yang terhalang ataupun orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pewaris untuk juga mendapatkan bagian atas harta peninggalan si pewaris. Walaupun pasal 209 KHI tersebut telah secara jelas dan nyata menyebutkan subjek hak atas wasiat wajibah adalah anak dan orang tua angkat, tetapi didalam pelaksanaanya hakim-hakim Pengadilan Agama 8 membuat putusan-putusan yang sangat berbeda dengan isi dari pasal 209 tersebut. Hakim-hakim, termasuk hakim Pengadilan Agama dalam menegakkan hukum perlu memperhatikan factor kepastian hukum ( rechtssicherheit ), kemanfaatan ( zweckmassigkeit ) dan keadilan ( gerechtigkeit ). Karena dalam teorinya putusan-putusan hakim termasuk merupakan sumber hukum.
Kompleksitas masyarakat Indonesia membuat hakim harus keluar dari yuridis formil yang ada yaitu dengan menggunakan fungsi rechtsvinding yang dibenarkan oleh hukum positif apabila tidak ada hukum yang mengatur. Kewenangan tersebut diberikan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 229 juga memberikan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan dengan sungguh nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai dengn rasa keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, selayaknya berlandaskan pada hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Namun apabila tidak ada hukumnya, hakim dapat menentukan dan membentuk hukumnya. Pendapat Sudikno ini terinspirasi dengan konsep jude made law negara common law 9 .
Walaupun putusangan menjadi jalan terakhir mencari kebenaran dan keadilan, akan tetapi  tetapi tetap saja kembali pada prinsip bahwa putusan pengadilan di negara civil law seperti Indonesia lebih bersifat kasuistik yang hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang berperkara dan hanya pada kasus itu saja. Disamping itu kebebasan hakim untuk memutus dan menyelesaikan sebuah perkara terkadang menyebabkan
5 Cik Hasan Bisri, 1999, Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional , Jakar- ta: Logos Wacana Ilmu, hlm. 82
6 Ahmad Rofiq, 2000, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 463
7 Habiburrahman, 2011, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana, hlm. 170
8 Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai per- kara-perkara tertentu yang antara lain perkaranya adalah kewarisan dan wasiat (pasal 2 jo pasal 49 UU No. 3 tahun 20006) 9 Sudikno Mertokusumo, 2011, Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1943 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 4
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 648~657
terjadinya perbedaan putusan pada pokok perkara yang sama. Salah satu contohnya adalah putusan No. 368 K/Ag/1995 dengan putusan No. 51 K/Ag/1999. Kedua putusan tersebut sama-sama menyangkut anak yang non muslim. Pada putusan yang pertama menempatkan anak yang non muslim sebagai penerima wasiat wajibah, sehingga bukan sebagai ahli waris. Sedangkan pada putusan kedua menempatkan anak yang non muslim tersebut sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris lain yang beragama Islam.
Sekarang ini persoalan wasiat wajibah tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan yang hanya menyangkut anak angkat saja seperti yang dijelaskan dalam pasal 209 KHI. Akan tetapi wasiat wajibah telah menjadi persoalan besar, luas dan serius dengan dilakukannya penafsiran atas pasal 209 tersebut melalui putusan-putusan pengadilan Agama. Pada beberapa putusan pengadilan Agama, yakni memperluas cakupun wasiat wajibah tidak terbatas pada anak dan orang tua angkat, tetapi juga diberikan kepada anak yang murtad, anak tiri, istri/suami yang berbeda agama dan anak yang lahir diluar perkawinan. Persoalannya apakan perluasan tersebut memang dikehedaki (tersurat maupun tersirat) oleh perumus KHI atau memang merupakan bagian dari rechtsvinding (penemuan hukum) yang dilakukan oleh hakim. Rechtsvinding merupakan suatu yang sah/boleh dalam Islam, karena dalam hukum Islam mengenal ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak diketemukan dasarnya dalam al-Qur’an dan Hadist. Akan tetapi ijtihad yang dilakukan oleh hakim/mujtahid tidak boleh bertentangan dengan nash .
Lahirnya Peradilan Agama tidak dibarengi dengan penguatan hukum materilnya. Di bidang perkawinan memang ada UU Nomor 1 tahun 1974 jo UU No. 16 tahun 2019. Sedangkan dibidang kewarisan hanya berlandaskan pada buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) 10 . Sehingga disparitas putusan pengadilan Agama yang satu dengan yang lain masih sangat mungkin terjadi walaupun terhadap kasus yang sama. Sehingga Cik Hasan Bisri mengatakan different judge different sentence 11 atau beda hakim beda kalimat/ putusannya. Sampai sekarang belum ada hukum materiil dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang wasiat wajibah ini. satu-satunya peraturan yang mengatur wasiat wajibah adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni Pasal 194 sampai Pasal 209 KHI 12 . Pasal 194 sampai Pasal 209 KHI dipandang sebagai hukum materiil yang diberlakukan dalam lingkungan Peradilan Agama 13 . Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang pelaksanaan wasiat wajibah yang dilakukan pada putusan-putusan Pengadilan Agama Mataram.

## C. METODE
Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian yang undangan dengan implementasinya pada kegiatan sehari-hari di Masyarakat. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data primer
10  Kedudukan KHI pun masih menjadi perdebatan karena tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perun- dang-undangan Indonesia ditambah lagi dengan kata “dapat menjadi pedoman” pada dictum Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga tidak mengikat hakim-hakim pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara.
11  Cik Hasan Bisri, Op. Cit . hlm. 17
12  Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab. “Pengaturan dan implementasi wasiat wajibah di Indonesia.” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 22.2 (2010): 311-329.
13  Hartini, Yulkarnain Harahab. “PENGARUH KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.” Mimbar Hukum 6.2000 (2000).
melalui hasil wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Mataram dan data sekunder dalam berbagai putusan dan peraturan perundang-undangan.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Hakikat Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam
Istilah wasiat berasal dari bahasa Arab washiyyah yang berarti tausiyah , kata kerjanya berasal dari ausa, dan secara etimologi wasiat berarti pesan, nasehat dan juga diartikan menyari’atkan. 14 Wasiat dalam pengertian ilmu fiqih (hukum Islam) adalah sebagai berikut: 15 a. Menurut al Ibyani, wasiat adalah sistem kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan sesudah matinya orang yang berwasiat secara sukarela, dapat berupa benda atau manfaatnya. b. Menurut Ibnu Rusyd, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain mengenai hartanya atau kepada beberapa oang yang kepemilikannya terjadi setelah matinya orang yang berwasiat. d. Menurut Muhammad Sarbini al Khatib, wasiat adalah memberikan sesuatu dengan kemauan sendiri yang dijalankan sesudah orangnya meninggal dunia. e. Undang-undang wasiat Mesir No. 71 tahun 1946 pasal 1 menyebutkan bahwa wasiat itu merupakan tindakan seseorang terhadap harta peninggalannya yang disandarkan kepada keadaan sesudah mati. Menurut Sayyid Sabiq, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, hutang, maupun manfaat agar si penerima memiliki harta tersebut setelah pewasiat meninggal dunia 16 . Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 huruf f KHI disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
Menurut Wahbah Al-Zuhaili, bahwa kata washiyyah pada penerapannya digunakan untuk penyebutan sesuatu hak yang ketetapannya disandarkan atas waktu tertentu, baik dalam keadaan hidup orang yang melakukannya atau setelah kematiannya. Kemudian term ini dikhususkan untuk penyebutan sesuatu hak yang ketetapannya disandarkan atau waktu setelah kematian orang yang melakukan wasiat itu 17 .
Wasiat wajibah di Indonesia mulai dikenal oleh masyarakat sejak di diadopsi kedalam pasal 209 KHI. Sehingga hanya 1 pasal dalam KHI yang mengatur tentang wasiat wajibah dan di dalam pasal tersebut tidak menjelaskan tentang konsep wasiat wajibah. Pasal 209 KHI hanya mengatur wasiat wajibah hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkatnya dan bagian maksimal yang diperoleh melalui wasiat wajibah tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan. Bagaimana cara pelaksanaan wasiat wajibah tidak dijelaskan secara rinci, apakah hukum dan syarat-syarat wasiat wajibah mengikuti hukum dan syara-syarat pada wasiat atau memiliki syarat-syarat tersendiri atau justru mengikuti hukum warisan juga tidak dijelaskan. Sehingga Abdul Manan mengatakan bahwa pelaksanaan atas wasiat wajibah dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu 18 . Akan
14  Sidik Tono, 2012, Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan , Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 43
15 Ibid ., hlm. 45-46 16  Sayyid Sabiq, 2008, Fiqh Sunnah , Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 998 17  Wahbah Al-Zuhaili, 1979, al-Fiqh al-Islami wa ‘Adillatuuh , Juz 7, Cet. 3. Damsyiq: Dar al-Fikr, hlm. 8 18  Manan, Abdul. “ Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenan- gan Peradilan Agama .” Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, Nomor 38 (1998).
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 650~657
tetapi apabila pendapat ini yang dijadikan sebagai acuan, maka apakah yang menjadi dasar bagi negara melalui hakim (pengadilan Agama) untuk memberikan bagian harta pewaris kepada seseorang (yang tidak memiliki hubungan warisan), sedangkan pewaris sendiri belum tentu setuju hartanya diberikan kepada yang bersangkutan. Karena kalau pewaris setuju maka dia akan menyisihkan sebagian hartanya sehingga diberikan melalui wasiat saja. Disamping itu ada yang mengatakan bahwa pemberian harta warisan kepada anak angkat dengan menggunakan konsep wasiat wajibah ke dalam KHI, pada umumnya bukan didasarkan kepada landasan syari‘at ( qath’i al-dilalah ), tetapi lebih didasarkan kepada logika hukum dan pertimbangan kemanusiaan ahli waris untuk memberikan sebagian harta waris kepada saudara atau anak angkat 19 .
Ahmad Rofiq mendefinisikan wasiat wajibah sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu 20 . Suparman Usman dan Yusuf Somawinata menyatakan bahwa wasiat wajibah ialah wasiat yang pe lak sanaannya tidak bergantung pada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. 21 Para ulama fiqh mendefinisikan wasiat wajibah sebagai suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara 22 .
Menurut Abdul Manan, wasiat wajibah dapat berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan hak secara waris kepada orang yang tidak di tentukan sama sekali bagiannya. Lebih lanjut, Abdul Manan menyatakan bahwa wasiat wajibah bertujuan mendistribusikan keadilan bagi kelompok yang secara nash terhalang menerima waris, seperti orang tua atau anak angkat yang mungkin telah berjasa banyak kepada si pewaris 23 . Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang dihajatkan sebagai sumber hukum materil bagi hakim Pengadilan Agama. Wasiat wajibah diatur dalam pasal 209, yang secara tersirat mengandung unsur- unsur, yakni: pertama , Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat; Kedua , Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara; ketiga , bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi satu pertiga dari harta peninggalan pewaris. 24
Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan melalui prosedur dan syarat syarat yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang- undangan. Pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Staatsblad 1917 Nomor 129 yaitu pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 pasal 1 angka 1 menyatakan “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan
19  Habiburrahman, Habiburrahman. “POLEMIK PEMBERIAN HARTA WARIS MELALUI WASIAT KEPA- DA ANAK ANGKAT.” Asy-Syari’ah 16.2 (2014): 125-134. 20  Ahmad Rofiq, Op. Cit. hlm. 462 21  Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2008, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam , Jakarta: Gaya Me- dia Pratama, hlm. 163
22  Abdul Dahlan Aziz (ed) et.al, 1996, Ensiklopedi Hukum Islam , Vol. VI Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1930 23  Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana, hlm. 168-169
24 Syafi’i, S. Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia. Misykat , 2 (2), 119-130.
dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan angka 2 menyatakan “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
Persoalan kesamaan agama antara calon orang dan calon anak tua angkat rupanya rupanya menjadi isu krusial, sampai-sampai PP No. 54 tahun 2007 mengaturnya dalam 2 (dua) pasal yakni pada  pasal 3 dan pasal 13 huruf c yang mengatur tentang syarat-syarat pengangkatan anak. Hal ini menunjukan pentingnya persoalan akidah bagi seorang anak. Karena dapat saja dalam Islam hal ini berkaitan dengan persoalan akhirat bagi orang tua dan anak. Disamping itu juga bagi anak yang tidak diketahui asal- usulnya, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat dimana anak itu diadopsi.
Diatas telah dijelaskan bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan hukum, sehingga secara otomatis akan ada hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat. Hal ini sama dengan suami-istri setelah akad nikah atau kelahiran seorang anak, maka akan ada hubungan hukum antara anak dengan bapak-ibunya. Atas dasar hubungan hukum tersebut, maka dalam konteks wasiat wajibah ada atau tidak adanya wasiat anak angkat atau orang tua angkat tersebut karena kedudukannya secara otomatis berhak atas wasiat wajibah. Jadi hak atas wasiat wajibah adalah hak yang secara otomatis terjadi sampai hak itu juga terhapus. Menurut J.B. Daliyo ada beberapa sebab timbulnya hak yakni: 25 a.  Adanya subjek hukum baru baik berupa orang maupun badan hukum.
b.  Adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
c.  Adanya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan orang lain.
d. Seseorang  telah melakukan hak dan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak itu.
Selanjutnya ada beberapa sebab hapusnya hak seseorang yakni: 26
a.  Karena pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk baik oleh pemegang hak yang bersangkutan ataupun oleh hukum.
b.  Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
c.  Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak.
d.  Kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak sudah dipenuhi.
Anak angkat atau orang tua angkat termasuk dalam kategori adanya subjek hukum baru dalam keluarga mereka, sehingga hak merekapun perlu dilindungi oleh hukum apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya meninggal dunia. Bentuk perlindungan atas mereka adalah menjadikan anak angkat atau orang tua angkat sebagai orang yang otomatis mendapatkan harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah. Hakikat sesungguhnya dari wasiat wajibah adalah untuk memberikan perlindungan atas hak keperdataan seseorang yang terhalang oleh karena suatu keadaan atau status. Sedangkan bagi para ahli waris, baik yang furudh maupun yang ashabah telah jelas bagian-bagiannya. Hal ini sebagaimana hadist  Nabi:
“Allah memberi setiap yang berhak akan haknya maka tidak ada wasiat untuk para

## 652~657

## waris” (HR. Bukhari).
Islam merupakan agama yang sempurna yang telah mengatur segala aspek secara paripurna. Dalam konteks harta, bahwa seluruh harta yang didapatkan oleh manusia sebagai titipan dari Allah, sehingga manusia diberikan kuasa untuk mengelolanya saja dan bukan memilikinya. Sehingga, hukum yang digunakan untuk mengatur tersebut didasarkan atas hukum dari yang memilikinya yakni Allah. Apabila dilihat, Islam tidak memberikan kuasa penuh manusia terhadap hartanya. Misalnya manusia hanya berhak atas 1/3 untuk hibah maupun wasiat. Begitupun dengan warisan ada asas ijbari yakni asas yang menentukan bahwa hukum atas harta warisan adalah hukum Allah bukan didasarkan atas hukum atau kehendak manusia belaka. Sehingga tidak mendasar atau tidak bolehnya pembagian warisan atas dasar tunjuk-menunjuk pada masa pewaris masih hidup. Konsep ini sejalan dengan teori kemaslahatan bahwa ada beberapa kaidah yang ditetapkan dalam menarik kemashatan atas sesuatu yakni:
a.  semua yang mengandung kemudaratan harus dijauhi atau dihilangkan;
b. menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar mendatangkan maslahat, karena prinsip hukum islam adalah mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudlaratan ”menghindari yang membawa kerusakan didahulukan dari sesuatu tindakan yang mendatangkan kemaslahtan”;
c.  pada prinsipnya, dalam mencapai kemaslahata, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan ”segala kesulitan dapat mendatangkan kemudahan”. 27

## 2. Kompleksitas Penerapan Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama Mataram
Wasiat wajibah menjadi salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Pertama atas UU No. 7 tahun 1989. Pengadilan memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya konflik atau sengketa yang berkepanjangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Indonesia sebagai negara hukum ( rechtsstaat), juga sebagai negara yang mengakomodasi nilai-nilai agama yang terlihat di dalam ketentuan sila pertama Pancasila yaitu “KeTuhanan Yang Maha Esa”. Artinya bahwa, selain sebagai negara hukum, Indonesia juga menjadi negara agama (nomokrasi) Islam. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya produk-produk hukum positif yang berasal dari nilai-nilai Islam seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah pertama dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah Nasional, UU Zakat, UU Wakaf dan peraturan perundang-undangan yang lain. Disamping pada tataran paraktis ada pengakuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai dasar konsep dan operasional lembaga keuangan syariah. Kehadiran hukum Islam tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia Umat Islam yang ingin menjalankan Islam secara kaffah .
One of the substance of the State of law is the guarantee of the protection of human rights (human rights). Therefore, the context of the freedom of religion cannot be separated from the HAM as it is a human right that belongs to every citizen to embrace a religion ac- cording their respective beliefs. By understanding the existence of Nomokrasi Islam as the country’s law that put the norms of Islamic law (Sharia) in the Organization of the
27  Asjmuni A. Rahman, 1986 , Metode Penetapan Hukum Islam , Jakarta: Bulan Bintang, hlm.2
Government of a country, then the right of religious freedom also need to be protected. 28
Peradilan Agama merupakan bagian integral dari pelaksanaan hukum Islam, untuk itulah Belanda tetap mengakui Peradilan Agama dalam UUnya melalui Staatblad 1882 Nomor 152 Tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Walaupun pada masa itu sudah pengadilan lain bagi warga negara pribumi yakni Landraad, Gubernemen, Swapraja dan Peradilan Desa. 29 Peradilan Agama memiliki sejarah yang cukup berliku, walaupun Indonesia tidak lagi dibawah bayang-bayang jajahan Belanda dan keberadaan Peradilan diakui dalam UUD 1945 yakni pasal 24 dan dikuatkan dalam pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi peradilan Agama dalam menjalankan putusannya masih dibawah bayang-bayang peradilan umum. Dalam artian agar dapat dilaksanakan apabila sudah mendapatkan restu/izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk executoir verklaring . 30
Sejatinya tugas utama seorang hakim adalah menciptakan keadilan yang dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik/bersengketa. Akan tetapi keadilan menurut Hans Kelsen, nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Dengan demikian keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum 31 . Alf Ross berpendapat bahwa ide keadilan itu sendiri terletak pada tuntutan bahwa putusan harus dihasilkan berdasarkan penerapan aturan umum. Keadilan adalah penerapan hukum dengan cara yang benar. 32 Hukum itu adil bila dapat mencerminkan keadilan bagi semua orang. Hakim dalam konteks ini tidak hanya menafsirkan sebuah perkara secara legal, tetapi juga apa yang baik bagi kemanusiaan.
Hakim dalam menegakkan keadilan, tetap harus mendasarkan dan mengambilnya dari sumber hukum sebagaimana ditegaskan dalam UU Pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Hal ini penting untuk digarisbawahi karena terkadang hakim dalam membuat keputusan didasarkan atas argumentasi atau opini non hukum mamupun pertimbangan social dan kemanusiaan yang justru bertentangan dengan hukum yang telah disepakati bersama. Hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang disepakati bersama untuk mengatur kehidupan bersama. Sehingga tujuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo adalah menciptakan kepastian hukum demi ketertiban masyarakat 33 . Untuk mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada tuntutan keadilan memang tidak mudah, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya. Penulis sependapat dengan Aristoteles yang menyatakan bahwa ukuran keadilan bahwa seseorang tidak boleh melanggar hukum yaitu hukum harus diikuti dan seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya yang berarti persamaan hak ( equal ). 34 Dalam mencari keadilan dengan penegakan hukum
28 Astomo, Putra. “Freedom of Religion in the Principles of the Islamic Nomokrasi.” Journal of Hu- manity 3.2: 92153.
29  Cik Hasan Bisri, 1996, Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.110 30  Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik , Depok: Pre- nadamedia, hlm. 257 31  I Dewa Gede Atmadja, 2013, Filsafat Hukum , Malang: Setara Press, hlm. 80
32 Ibid ., hlm. 81
33  Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya, hlm.1 34  Munir Fuady, 2010, Dinamika Teori Hukum , Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 93
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 654~657
tersebut, memang terkadang akan berhadapan dengan berbagai kepentingan dan nilai- nilai dalam masyarakat. akan tetapi keadilan menurut Hans Kelsen bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum 35 .
Berikut ini akan disampaikan beberapa putusan Pengadilan Agama yang memberikan bagian kepada seseorang melalui wasiat wajibah:
a.  Putusan Pengadilan Agama terhadap cucu yang terhijab oleh Pamannya:
Penggantian dalam Pasal 185 mencakup penggantian tempat, derajat dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara ahli waris laki-laki dan perempuan 36 . Ahli waris pengganti akan mendapat bagian sebesar bagian ahli waris yang digantikan. Artinya, jika ahli waris pengganti menggantikan kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapatkan bagian sebesar bagian anak laki-laki. Jika ia menggantikan kedudukan anak perempuan maka bagiannya adalah sebesar bagian anak perempuan dan jika ahli waris pengganti itu ada dua orang atau lebih, maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian ahli waris yang mereka gantikan, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, begitu seterusnya 37 . Ada beberapa putusan Pengadilan Agama yang memberikan bagian kepada cucu yang seharusnya terhalang menerima warisan akibat keberadaan pamannya yakni sebagai berikut: pertama , putusan Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg., kedua , putusan Nomor: 1431/Pdt.G/1999/PA.Sby., tanggal 24 Juni 2000; ketiga , putusan Nomor: 206/Pdt.G/2000/PTA.Sby. tanggal 10 Oktober 2000. Dan keempat , Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 116- K/AG/2001 tanggal 27 Februari 2003. Dari putusan-putusan tersebut mendasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi seorang cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris. Sehingga menjadi tidak adil rasanya apabila tidak memperoleh bagian seperserpun disebabkan karena bapak/ibu mereka meninggal terlebih dahulu. Padahal meninggal itu adalah urusan takdir yang manusia tidak mengetahui kapan waktunya. Disamping mendasarkan pada QS. An-Nisa ayat (9) yang menekankan agar pewaris tidak meninggalkan ahli waris atau keturunannya dalam keadaan lemah dan miskin.
b.  Putusan Pengadilan Agama Tentang Ahli Waris Beda Agama Menurut Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL, ahli waris yang berbeda agama dalam amar putusannya disebut sebagai ahli waris, sedangkan menurut penetapan Pengadilan Agama Badung 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, ahli waris yang berbeda agama tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, tetapi dapat memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah. Putusan-putusan yang memberikan hak kepada anak yang berbeda agama juga dilakukan melalui putusan kasasi oleh Mahkamah Agung No. Yurisprudensi MA No 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, yang perolehan harta waris sebanyak-banyaknya sama dengan bagian ahli waris yang sederajat dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris.
35  I Dewa Gede Atmadja, Op. Cit . hlm. 80
36 Arwan, Firdaus Muhammad. ”Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya.” Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan 74 (2011): 85.
37 Sudaryanto, Agus. “Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa.” Jurnal Mimbar Hukum 22.3 (2010): 40529.
c.  Putusan Pengadilan Agama Tentang Istri Non Muslim
Putusan Kasasi Nomor 16 K/ AG/2010 yang memberikan bagian melalui wasiat wajibah kepada istri yang non muslim dengan pertimbangan bahwa istri tersebut sudah hidup bersama-sama dengan pewaris bertahun-tahun sehingga ada saling ketergantungan, kasih sayang diantara mereka. Dalam putusan yang lain sebaliknya seorang duda non muslim mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah dari harta warisan istrinya yang muslim. Putusan tersebut adalah putusan nomor 331/K/AG/2018/MA. d.  Putusan Pengadilan Agama Tentang Ahli Waris Anak Angkat
Pengadilan Agama pekanbaru No.1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr yang menetapkan bagian wasiat wajibah terhadap anak angkat sebesar 1/8 bagian dari harta orang tua angkatnya yang mengakibatkan bagian tersebut sama dengan bagian yang diperoleh istri pewaris dalam furudhul muqhaddarah. Bagian 1/8 terhadap anak angkat tersebut sebenarnya masih dibawah angkat yang ditetapkan dalam pasal 209 KHI yang memang mengatur tentang bagian warisan bagi anak angkat melalui wasiat wajibah yakni 1/3 dari harta warisan. Tetapi majelis hakim menilai apabila diberikan sesuai dengan KHI yakni 1/3 akan menimbulkan ketidak adilan terhadap istri almarhum yang hanya mendapatkan 1/8. Pada tataran yurisprudensi Mahkamah Agung pernah membuat putusan nomor 245 K/AG/1997  yang memberikan bagian warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah.
Apapun putusan-putusan pengadilan diatas, syariat Islam telah menekankan agar dalam memberikan bagian kepada siapapun selain ahli waris baik melalui penggantian tempat atau melalui wasiat serta wasiat wajibah tidak boleh merugikan ahli waris utama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 12, Allah SWT berfirman: “Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).” Ibnu Abbas berkata: “Merugikan orang lain ihwal wasiat merupakan salah satu dosa besar.”
Data perkara kewarisan yang diselesaikan oleh Pengadilan Kelas 1A  Mataram terlihat tidak sebanyak kasus yang berhubungan dengan perkawinan. Pada tahun 2019 hanya ada 3 perkara kewarisan yang masuk dan apabila ditambahkan dengan sisa perkara tahun 2018, maka perkara kewarisan di Pengadilan Agama Mataram tahun 2019 sebanyak 5 perkara 38 . Sedangkan pada tahun 2020 perkara kewarisan sebanyak 6 perkara dan tahun 2021 sebanyak 9 perkara 39 . Menurut Bapak Drs. Ijma’ SH.,MH., kewarisan atas dasar wasiat wajibah merupakan salah satu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram yang didalam pelaksanaanya disamping diberikan kepada anak angkat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 209 KHI juga diberikan kepada anak yang berbeda agama, suami/istri yang berbeda agama maupun kepada anak yang lahir diluar perkawinan. Adapun pertimbangan hukum atas perluasan para pihak yang berhak memperoleh bagian melalui wasiat wajibah diluar ketentuan pasal 209 KHI adalah; pertama, pertimbangan kemanusiaan; kedua, pertimbangan kemaslahatan; ketiga, adanya hubungan darah yang sama; dan keempat adalah mereka telah terikat dalam satu hubungan yang lama. 40 Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama Mataram dalam penganganan perkara kewarisan lebih menekankan proses kekeluarga dengan jalan perdamaian, karena perdamaian adalah hukum tertinggi bagi para pihak. Apalagi dalam perkara warisan ini para pihak adalah orang-orang yang memiliki
38  Pengadilan Agama Mataram, Buku Laporan Tahunan 2019, hlm. 8 39  Pengadilan Agama Mataram, Buku Laporan Tahunan 2020-2021, hlm. 10 40  Ijma, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Mataram tanggal 20 Oktober 2022
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 656~657
hubungan darah dan/atau perkawinan sebelumnya 41 . Oleh karena itu bagian bagi para ahli waris tidak harus sesuai yang tertulis dalam KHI, tetapi dapat saja lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya diterima, karena menyesuaikan dengan beban tanggung jawab yang dipikul oleh  para pihak.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa wasiat wajibah merupakan salah instument dalam hukum Islam untuk menyelesaian persoalan atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Sehingga dapat dikatakan wasiat wajibah merupakan sub bagian dari hukum kewarisan. Dalam mengimplementasikan wasiat wajibah peran hakim sangat dominan agar wasiat wajibah dapat mengakomodir kepentingan kerabat yang terhalang untuk menjadi ahli waris tetapi tetap dapat memperoleh bagian atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris, misalnya kepada anak dan istri  yang berbeda agama. Walaupun hal tersebut terkesan bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam memutuskan perkara pada umumnya dan wasiat wajibah paad khususnya mempertimbangkan beberapa hal: pertama, pertimbangan kemanusiaan; kedua, pertimbangan kemaslahatan; ketiga, adanya hubungan darah yang sama; dan keempat adalah mereka telah terikat dalam satu hubungan yang lama.  Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama Mataram dalam penganganan perkara kewarisan lebih menekankan proses kekeluarga dengan jalan perdamaian, karena perdamaian adalah hukum tertinggi bagi para pihak. Apalagi dalam perkara warisan ini para pihak adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dan/ atau perkawinan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Dahlan Aziz (ed) et.al, 1996, Ensiklopedi Hukum Islam , Vol. VI Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana
Amir Syarifudin, 2008, Hukum Kewarisan Islam , Jakarta: Kencana, hlm. 57
Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik , Depok: Prenadamedia
Ahmad Rofiq, 2000, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: RajaGrafindo Persada Cik Hasan Bisri, 1996, Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Cik Hasan Bisri, 1999, Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional , Jakarta: Logos Wacana Ilmu
Habiburrahman, 2011, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana
I Dewa Gede Atmadja, 2013, Filsafat Hukum , Malang: Setara Press
Moh. Muhibbin, 1994, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam: sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafita
Sudikno Mertokusumo, 2011, Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1943 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Sidik Tono, 2012, Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan , Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia
Sayyid Sabiq, 2008, Fiqh Sunnah , Juz III, Beirut: Dar al-Fikr
Tahir Mahmood, 1987, Personal Law in Islamic Countries, History, Texs and Comparative Analysis , Cet.I, New Delhi: The Academy of Law and Religion
Wahbah Al-Zuhaili, 1979, al-Fiqh al-Islami wa ‘Adillatuuh , Juz 7, Cet. 3. Damsyiq: Dar al-Fikr
Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2008, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam , Jakarta: Gaya Media Pratama
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum , Bandung: Citra Aditya
Munir Fuady, 2010, Dinamika Teori Hukum , Bogor: Ghalia Indonesia
Pengadilan Agama Mataram, Buku Laporan Tahunan 2019
Pengadilan Agama Mataram, Buku Laporan Tahunan 2020-2021
Quraish Shihab, 2002, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an , Juz, ke 1, Jakart: Lentera hati
Arwan, Firdaus Muhammad. ”Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya.” Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan 74 (2011): 85.
Sudaryanto, Agus. “Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa.” Jurnal Mimbar Hukum 22.3 (2010): 40529.
Manan, Abdul. “ Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama .” Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, Nomor 38 (1998).
Habiburrahman, Habiburrahman. “POLEMIK PEMBERIAN HARTA WARIS MELALUI WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT.” Asy-Syari’ah 16.2 (2014): 125-134.
Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab. “Pengaturan dan implementasi wasiat wajibah di Indonesia.” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 22.2 (2010): 311-329.
Hartini, Yulkarnain Harahab. “PENGARUH KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.” Mimbar Hukum 6.2000 (2000).
Syafi’i, S. Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia. Misykat , 2 (2), 119-130.
Astomo, Putra. “Freedom of Religion in the Principles of the Islamic Nomokrasi.” Journal of Humanity 3.2: 92153.
https://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-hak-dan-kewajiban-serta.html