## SURAT KUASA DAN GUGATAN (ANALISIS KONSEP DAN TEKNIK PENULISAN)

## Syahrul Sitorus
Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Medan Jl. Sambu No. 64, Kota Medan, Sumatera Utara e-mail: syahrulsitorus72@gmail.com
Abstrak :  Surat  Kuasa  dan  Gugatan  merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan ketika seorang Advokat menjalankan profesinya untuk membela kepentingan  hukum  kliennya,  khususnya  dalam  perkara  perdata  di pengadilan, sehingga dapat dikatakan kedua hal tersebut merupakan jantung dari  penanganan  perkara  perdata.  yang  harus  dipahami  oleh  seorang Advokat.  Dalam  menyusun  surat  kuasa  dan  gugatan  seorang  Advokat dituntut  untuk  memahami  hukum  formal  dan  material  dari  perkara  yang ditanganinya,  selain  itu  Advokat  dituntut  untuk  memahami  konstruksi hukum perkara yang ditangani oleh seorang Advokat, tanpa pemahaman. Di atas  sangat  sulit  untuk  menarasikan  berita  acara  surat  kuasa  dan  gugatan dalam kasus tersebut. Pengertian dalam menyusun surat kuasa dan gugatan merupakan  modal  dasar  seorang  calon  Advokat  sebelum  menjalankan profesi  Advokat,  sehingga  Organisasi  Advokat  menjadikan  hal  tersebut sebagai  objek  pemeriksaan  bagi  calon  Advokat  dalam  Ujian  Profesi Advokat  untuk  menilai  apakah  calon  Advokat  tersebut  layak.  memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Advokat yang diangkat sebagai Advokat oleh Organisasi Advokat namun tidak dapat menyusun surat kuasa dan gugatan, tentunya  hal  ini  sangat  merugikan  masyarakat  pencari  keadilan  pada umumnya.
Kata Kunci: Surat kuasa, Surat Gugatan, Advokat
Abstract: Power of attorney and lawsuit are two things that are inseparable when an Advocate carries out his profession to defend the legal interests of his client, especially in civil cases in court, so it can be said that these two things  are  the  heart  of  handling  civil  cases  that  an  Advocate  must  really understand. In formulating a power of attorney and a lawsuit an Advocate is required  to  understand  the  formal  and  material  laws  of  the  case  he  is handling, in addition to that Advocates are required to understand the legal construction  of  the  case  being  handled  by  an  Advocate,  without understanding  the  above  it  is  very  difficult  to  narrate  the  minutes  of  the power  of  attorney  and  lawsuit  in  the  said  case.  Understanding  in formulating  a  power  of  attorney  and  lawsuit  is  the  basic  capital  of  a prospective  Advocate  before  carrying  out  the  Advocate  profession,  so  that the  Advocate  Organization  makes  this  an  object  of  examination  for prospective  Advocates  in  the  Advocate  Professional  Exam  to  assess whether the prospective Advocate is eligible to be appointed as an Advocate being appointed as an Advocate by the Advocate Organization but unable to formulate a power of attorney and lawsuit, of course this is very detrimental to the justice-seeking community in general.
Keywords: Representative letter, Lawsuit, Advocate

## PENDAHULUAN
Membuat  surat  kuasa  khusus  dan gugatan tidaklah semudah yang dibayangkan  orang,  bisa  dikatakan  dalam penyusunan kedua surat  tersebut  gampang- gampang  sukar.  Akan  dikatakan  gampang atau  mudah  jika  yang  menyusun  surat kuasa  khusus  dan  gugatan  adalah  orang yang  sudah  ahli  dan  berpengalaman,  tetapi sukar bagi mereka yang bukan seorang ahli. Jangankan  bagi  orang  awam  di  bidang hukum, para Sarjana Hukum yang pekerjaan
sehari-harinya
sebagai Advokat/Pengacara pun, seringkali mengalami  kesulitan  dalam  membuat  surat kuasa  khusus  dan  gugatan,  maka  oleh karena  itu  salah  satu  bahagian  dari  materi Ujian Profesi Advokat (UPA) Perhimpunan Advokat  Indonesia  (PERADI)  bagi  para sarjana  yang  berlatar  belakang  Pendidikan Tinggi  Ilmu  Hukum  yang  telah  selesai mengikuti  Pendidikan  Khusus  Profesi Advokat  (PKPA)  PERADI  yang  hendak terjun  ke  dunia  profesi  Advokat/Pengacara adalah  mengenai  teknik  menyusun  surat kuasa  khusus  dan  gugatan  perbuatan melawan  hukum  (PMH)  atau  wanprestasi (WP).

## SURAT KUASA
Kuasa  hukum  menurut  Pasal  1792 KUH  Perdata  berbunyi  “  Pemberian  kuasa adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana seorang  memberikan  kekuasaan  kepada seorang  lain  yang  menerimanya  untuk  dan atas  namanya  menyelenggarakan  suatu urusan”.  Jika  dicermati  secara  mendalam maka  dalam  Pasal  1792  KUH  Perdata
tersebut  terdapat  kata  “persetujuan”  yang dapat  dimaknai  sebagai    “perjanjian”  oleh karena itu pemberian kuasa adalah perjanjian  kuasa.  Dengan  demikian  dalam surat  kuasa  dapat  diperjanjikan  hal-hal yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban antara  pemberi  kuasa  dengan  penerima kuasa,  misalnya  mengenai  hak  retensi, kuasa  subsititusi  dan  pencabutan  surat kuasa.  Itu  sebabnya  Pasal  1792  KUH Perdata maupun Pasal  1793 Ayat  (1) KUH Perdata  menyatakan,  pemberian  kuasa selain  didasarkan  atas  persetujuan  kedua belah  pihak,  dapat  dituangkan  dalam bentuk  akta  otentik  atau  akta  di  bawah tangan  maupun  dengan  lisan.  Namun demikian,  tanpa  mengurangi  penjelasan  di atas, berdasarkan Pasal 1793 Ayat (2) KUH Perdata,  penerimaan  kuasa  dapat  terjadi secara  diam-diam.  Akan  tetapi,  cara  diam- diam  ini,  tidak  dapat  diterapkan  dalam pemberian  kuasa  khusus.  Kuasa  khusus harus  disepakati  secara  tegas  dan  harus dituangkan  dalam  bentuk  akta  atau  surat kuasa khusus.
Pasal 1 angka (1) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan, Advokat  adalah  orang  yang  berprofesi memberi  jasa  hukum,  baik  di  dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan  berdasarkan  Undang-Undang ini. (Peradi, 2007). Advokat dalam memberikan jasa pelayanan hukum terhadap klien  yang membutuhkan bantuan hukum tentunya didasarkan atas persetujuan  kedua  belah  pihak  yang dituangkan  kemudian  dalam  bentuk  surat kuasa khusus. Dalam menyusun surat kuasa
khusus  setidaknya  harus  tercantum  19 komponen, yakni:
1. Mencantumkan  Judul:  Surat  Kuasa Atau Surat Kuasa Khusus.
2. Memuat identitas Pemberi Kuasa (nama dan alamat yang jelas).
3. Menyebutkan : sebagai Pemberi Kuasa.
4. Menegaskan  pilihan  domisili  hukum pemberi  kuasa  (Kantor  Advokat  yang ditunjuk).
5. Menyebutkan  Nama  Penerima  Kuasa (dalam kasus ada 2 orang Advokat).
6. Menegaskan dari mana Penerima Kuasa (sebagai Advokat dari kantor apa).
7. Penegasan tentang : bertindak bersama- sama atau masing-masing sendiri.
8. Menyebutkan sebagai PENERIMA KUASA.
9. Penyebutan kata KHUSUS.
10. Tentang tujuan Pemberian Kuasa (untuk mewakili Pemberi Kuasa mengajukan Gugatan).
11. Identitas Tergugat (nama dan alamat).
12. Tentang Kasus Apa (tidak menjalankan isi perjanjian).
13. Pengadilan  Negeri  mana  Gugatan tersebut diajukan.
14. Mengajukan Hak Subtitusi.
15. Mencantumkan Hak Retensi.
16. Tanggal Pemberian Kuasa.
17. Kolom nama dan tanda tangan Pemberi Kuasa.
18. Kolom nama dan tanda tangan Penerima Kuasa.
19. Penempatan Materai (Materai 6000).

## GUGATAN
Dalam  mengajukan  gugatan  HIR dan  R.Bg  hanya  mengatur  tentang  cara
mengajukan gugatan, sedangkan persyaratan  mengenai  format  gugatan,  isi gugatan HIR dan RBG tidak ada mengatur. Namun sekedar persyaratan standar mengenai  isi  gugatan  dapat  dilihat  dalam Pasal  8  Angka  3  RV  yang  mengisyaratkan agar sebuah gugatan memuat: (1). Identitas para  pihak;  (2).  Dalil-dalil  konkrit  tentang adanya  hubungan  hukum  di  mana  dalam perjalanan hubungan hukum tersebut terjadi “peristiwa  hukum”  baik  peristiwa  hukum karena  perbuatan  melawan  hukum  maupun peristiwa  hukum  karena  wanprestasi;  dan (3).  Petitum  atau  tuntutan.  (Lemek,  1993). Dalam  praktek  surat  gugatan  setidak- tidaknya  harus  memuat  21  komponen, yakni :
1. Surat gugatan ditujukan kepada Pengadilan  Negeri  tempat  gugatan diajukan.
2. Materi  Gugatan  tentang:  Wan  Prestasi atau Perbuatan Melawan Hukum.
3. Identitas  Advokat  yang  mengajukan Gugatan.
4. Dasar hukum kuasa mengajukan Gugatan  (Surat  Kuasa  khusus  dari Klien)
5. Penyebutan sebagai Penggugat.
6. Identitas  Tergugat  (Nama  dan  Alamat lengkap).
7. Penyebutan sebagai Tergugat.
8. Dasar  Hukum  dari  Gugatan  (Surat Perjanjian atau kontrak  yang mengatur Hubungan  antara  Penggugat  Dan Tergugat).
9. Perbuatan  apa  yang  tidak  dilakukan oleh  Tergugat    sehingga  Tergugat dapat  dianggap  telah  melakukan  Wan
Prestasi  atau  Perbuatan  Melawan Hukum.
10. Memuat  perbuatan  Tergugat  telah menimbulkan kerugian bagi
Penggugat.
11. Memuat  perbuatan  Tergugat  telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ditambah bunga dan keuntungan lainnya yang diharapkan.
12. Adanya Permohonan Sita Jaminan.
13. Petitum  yang  menyatakan  menerima dan  mengabulkan  Gugatan  Penggugat untuk seluruhnya.
14. Petitum  yang  menyatakan  Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adanya Sah dan Mengikat.
15. Petitum  putusan  yang  menyatakan Tergugat telah melakukan Wan Prestasi  atau  Perbuatan  Melawan Hukum.
16. Petitum menyatakan sita jaminan  yang telah  diletakkan  tersebut  di  atas  sah dan berharga
17. Petitum  menghukum  kepada  Tergugat untuk  membayar  atau  melaksanakan kewajibannya.
18. Petitum  yang  menyatakan  putusan dalam  perkara  ini  dapat  dijalankan terlebih  dahulu  walaupun  ada  upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dari Tergugat.
19. Petitum  Tentang  beban  Biaya  Perkara kepada Tergugat.
20. Permohonan  untuk  Putusan  yang seadil-adilnya.
21. Kolom  nama  dan  tandatangan  Kuasa Penggugat.

## PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM DAN WAN PRESTASI
Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Sekadar menyegarkan ingatan,
Perkara Perdata antara Lindenbaum melawan  Cohen  adalah  suatu  tonggak penting yang memperluas pengertian perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige daad ).  Perkara  tersebut  melibatkan  dua kantor  percetakan  yang  saling  bersaing, satu  milik  Lindenbaum  dan  satu  lagi  milik Cohen. Suatu hari, pegawai yang bekerja di kantor  Lindenbaum  dibujuk  oleh  Cohen agar memberitahukan nama-nama pelanggannya  berikut  penawaran  yang diberikan  kepada  mereka.  Dengan  data  itu, Cohen bisa memanfaatkan data-data tersebut  untuk  membuat  suatu  penawaran baru yang akan membuat orang-orang akan memilih  kantor  percetakannya  dari  pada kantor  Lindenbaum.  Untungnya,  perbuatan Cohen  cepat  diketahui  oleh  Lindenbaum. Akibatnya, Lindenbaum langsung mengajukan  gugatan  terhadap  Cohen  di muka pengadilan Amsterdam. Selain mengajukan  gugatan  perbuatan  melawan hukum  terhadap  Cohen,  Lindenbaum  juga meminta  ganti  rugi  atas  perbuatan  Cohen tersebut.  Di  tingkat  pertama  Cohen  kalah, tetapi  sebaliknya  di  tingkat  banding  justru Lindenbaum  yang  kalah.  Di  tingkat banding,  dikatakan  bahwa  tindakan  Cohen tidak  dianggap  sebagai  suatu  perbuatan melawan  hukum  karena  tidak  dapat ditunjukkan  suatu  pasal  dari  Undang- Undang  yang  telah  dilanggar  oleh  Cohen. Akhirnya  melalui  putusan  Hoge  Raad (Mahkamah  Agung  Belanda)  tanggal  31 Januari  1919,  Lindenbaum  lah  yang
dinyatakan  sebagai  pemenang.  Hoge  Raad menyatakan  bahwa  pengertian  perbuatan melawan  hukum  di  Pasal  1401  BW, termasuk  pula  suatu  perbuatan  yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan. Sebelum adanya Arrest tersebut,  pengertian  perbuatan  melawan hukum,  yang  diatur  pada  Pasal  1365 KUHPerdata  (Pasal  1401  BW)  hanya ditafsirkan  secara  sempit.  Yang  dikatakan perbuatan  melawan  hukum  adalah  tiap perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hak orang  lain  yang  timbul  karena  Undang- Undang  ( onwetmatig ).  Orang  tidak  bisa mengajukan  gugatan  perbuatan  melawan hukum dan meminta ganti kerugian apabila tidak  disebutkan  secara  jelas  pasal  berapa dan  undang-undang  mana  yang  telah dilanggar.
Sebagai  contoh  lainnya,  di  Kota Zutphen,  Belanda,  seorang  pemilik  rumah yang  tinggal  di  bagian  bawah  rumah bertingkat  pernah  mengajukan  gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemilik rumah  yang tinggal  di  bagian atas. Penyebabnya,  barang-barang  yang  berada ruangan  di  bagian  bawah  menjadi  rusak karena  pemilik  rumah  di  bagian  atas menolak  untuk  menutup  kerannya.  Akibat musim  dingin,  pipa  saluran  air  di  bagian bawah  pecah,  sehingga  ketika  pemilik rumah  yang  di  atas  menyalakan  keran, justru  yang  dibagian  bawah  menjadi kebanjiran.  Ketika  itu,  gugatan  perbuatan melawan  hukum  tersebut  ditolak  karena tiada pasal dari suatu Undang-Undang yang mengharuskan  pemilik  rumah  bagian  atas
untuk  mematikan  kerannya.Yang  pasti, KUHPerdata memang tidak mendefinisikan dan  merumuskan  perbuatan  melawan hukum.  Perumusannya,  diserahkan  kepada doktrin dan yurisprudensi. Pasal 1365 KUH Perdata  hanya  mengatur  barang  siapa melakukan  perbuatan  melawan  hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Belanda yang telah memasukkan  Arrest  Hoge  Raad  31  Januari 1919  menjadi  salah  satu  pasal  dalam  BW- nya.  Perumusan  dan  batasan  perbuatan melawan hukum sudah sedemikian luas di “ negeri kincir angin “ ini. (prinsts, 1996).

## Wan Prestasi (WP)
Istilah  wanprestasi  berasal  dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan  apa  yang  diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana  mestinya,  melaksanakan  apa yang diperjanjikan tapi terlambat,
melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Pakar hukum pidana Yahya Harahap  mengartikan  wanprestasi  dengan pelaksanaan  kewajiban  yang  tidak  tepat pada  waktunya  atau  dilakukan  tidak menurut  selayaknya.  Pihak  yang  merasa dirugikan  akibat  adanya  wanprestasi  bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan  perjanjian,  atau  meminta  ganti kerugian  pada  debitur.  Ganti  kerugiannya bisa  meliputi  biaya  yang  nyata-nyata  telah dikeluarkan,  kerugian  yang  timbul  akibat wanprestasi tersebut, serta bunga. Pengertian  bunga  di  sini  adalah  hilangnya keuntungan  yang  sudah  diperkirakan  atau dibayangkan oleh kreditur seandainya tidak
terjadi  wanprestasi.  Kewajiban  debitur untuk  membayar  ganti  rugi  tidak  serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu,  harus  ada  pernyataan  lalai  terlebih dahulu  yang  disampaikan  oleh  kreditur  ke debitur  (Pasal  1238  jo  Pasal  1243 KUHPerdata).  Untuk  menghindari  celah yang  mungkin  bisa  dimanfaatkan  debitur, ada  baiknya  kreditur  membuat  secara tertulis  pernyataan  lalai  tersebut  atau  bila perlu  melalui  suatu  peringatan  resmi  yang dibuat oleh juru sita pengadilan.
Perbedaan  Perbuatan  Melawan  Hukum (PMH) dan Wan Prestasi (WP)
Orang  sering  mencampuradukkan antara  gugatan  wanprestasi  dan  gugatan perbuatan  melawan  hukum.  Adakalanya, orang  mengajukan  gugatan  perbuatan melawan  hukum.  Namun  dalam  dalil-dalil yang  dikemukakan,  sebenarnya  lebih  tepat kalau  diajukan  gugatan  wanprestasi.  Ini akan menjadi celah yang akan dimanfaatkan tergugat dalam tangkisannya.
Membedakan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sebenarnya gampang-gampang susah. Sepintas  lalu,  kita  bisa  melihat  persamaan dan  perbedaanya  dengan  gampang.  Baik perbuatan melawan hukum dan wanprestasi,  sama-sama  dapat  diajukan tuntutan ganti rugi.
Sementara perbedaannya, seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu  perjanjian  yang  telah  disepakati dengan  pihak  lain.  Tiada  wanprestasi apabila  tidak  ada  perjanjian  sebelumnya. Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya  bertentangan  dengan  hak
orang  lain  atau  bertentangan  dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan.
Beberapa  sarjana  hukum  bahkan berani  menyamakan  perbuatan  melawan hukum dengan wanprestasi dengan batasan- batasan  tertentu.  Asser  Ruten,  Sarjana Hukum  Belanda,  berpendapat  bahwa  tidak ada perbedaan yang hakiki antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Menurutnya,  wanprestasi  bukan  hanya pelanggaran atas hak orang lain, melainkan juga  merupakan  gangguan  terhadap  hak kebendaan.  Senada  dengan  Rutten,  Yahya Harahap berpendapat bahwa dengan tindakan  debitur  dalam  melaksanakan kewajibannya  yang  tidak  tepat  waktu  atau tak  layak,  jelas  itu  merupakan  pelanggaran hak kreditur. Setiap pelanggaran hak orang lain  berarti  merupakan  perbuatan  melawan hukum. Dikatakan pula, wanprestasi adalah species, sedangkan genusnya adalah perbuatan melawan hukum.
Selain  itu,  bisa  saja  perbuatan seseorang  dikatakan  wanprestasi  sekaligus perbuatan  melawan  hukum.  Misalnya  A yang  sedang  mengontrak  rumah  B,  tidak membayar uang sewa yang telah disepakati. Selain  belum  membayar  uang  sewa, ternyata A juga merusak pintu rumah B.
Namun  apabila  kita  cermati  lagi, ada  suatu  perbedaan  hakiki  antara  sifat perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.  Bahkan,  Pitlo  menegaskan bahwa baik  dilihat dari sejarahnya maupun dari sistematik undang-undang, wanprestasi tidak  dapat  digolongkan  pada  pengertian perbuatan melawan hukum.
Djojodirdjo berpendapat bahwa amat  penting  untuk  mempertimbangkan apakah seseorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi  karena wanprestasi  atau karena perbuatan melawan hukum. Menurut  Moegni,  akan  ada  perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan  kerugian,  dan  bentuk  ganti ruginya  antara  tuntutan  wanprestasi  dan perbuatan  melawan  hukum.  Dalam  suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat  harus  membuktikan  semua unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum selain  harus  mampu  membuktikan  adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan  dalam  gugatan  wanprestasi, Penggugat  cukup  menunjukkan  adanya wanprestasi  atau  adanya  perjanjian  yang dilanggar.  Kemudian  dalam  suatu  gugatan perbuatan  melawan  hukum,  Penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan  semula  ( restitutio  in  integrum ).
Namun,  tuntutan  tersebut  tidak  diajukan apabila  gugatan  yang  diajukan  dasarnya adalah wanprestasi. (Yahya: 2005:89)

## Masalah Simpel
Setiawan,  mantan  Hakim  Tinggi yang  sekarang  menjadi  Arbiter  di  BANI melihat  perbedaan  antara  wanprestasi  dan perbuatan  melawan  hukum  sederhana sekali.  "Bedanya  Undang-Undang  dengan perjanjian apa sih? Undang-Undang tertulis,  perjanjian  bisa  tertulis  bisa  tidak tertulis.  Cuma  Undang-Undang  berlaku untuk umum, perjanjian berlaku untuk para pihak," ujarnya kepada hukumonline . Menurut Setiawan, kita berbicara perbuatan melawan hukum  kalau  melanggar Undang- Undang  yang  berlaku  untuk  umum.
Sedangkan kita berbicara wanprestasi kalau kita  berbicara  tentang  perjanjian  yang berlaku  untuk  para  pihak.  "Simpel  sekali masalahnya," ungkapnya. Setiawan berpendapat  bahwa  perbedaan  wanprestasi dan  perbuatan  melawan  hukum  yang  terus dibesar-besarkan seakan-akan menjadi perdebatan  klasik  yang  tidak  pernah  usai. Hal  ini  sebenarnya  tidak  lebih  dari  upaya salah satu pihak untuk menghindar memenuhi kewajibannya. Setiawan mengemukakan  bahwa  sekarang  ini  orang lebih berprinsip kalau bisa tidak bayar atau kalau  bisa  memperlambat,  buat  apa  bayar sekarang. "Sebenarnya hukum itu kaedahnya cuma dua: sopo sing salah kudu dihukum,  sopo  sing  ngutang  kudu  bayar ( siapa  yang  salah  harus  dihukum,  siapa yang  berhutang  harus  membayar ,  red) , tidak  ada  lain.  Pada  akhirnya  semua bermuara ke sana," cetus Setiawan.
Dari  uraian  di  atas,  sebelum mengajukan  gugatan,  ada  baiknya  calon Penggugat mempertimbangkan terlebih dahulu  apakah  akan  mengajukan  gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum  terhadap  lawannya.  Seandainya mengajukan  gugatan  wanprestasi,  ia  cukup menunjukkan perjanjian yang dilanggar dan Tergugat-lah yang akan dibebani pembuktian untuk menyatakan tidak terjadi wanprestasi. Namun kalau akan mengajukan  gugatan  perbuatan  melawan hukum,  Penggugat  harus  siap-siap  untuk membuktikan  dan  menunjukkan  bahwa bukan  hanya  ada  suatu  perbuatan  melawan hukum,  tetapi  ada  juga  unsur  kesalahan ( schuld )  yang  dilakukan  oleh  Tergugat. Mengenai tuntutan ganti rugi yang diminta,
untuk  wanprestasi  jumlahnya  tentu  bisa diperkirakan  karena  ada  dalam  perjanjian. Sedangkan  untuk  perbuatan  melawan hukum,  diserahkan  kepada  Hakim  untuk menilai  besarnya  ganti  rugi.  Jadi,  mau mengajukan  gugatan  wanprestasi  atau perbuatan melawan hukum?
Penjabaran 19  Komponen Dalam Surat Kuasa  Khusus  Dan  21  Komponen Dalam  Gugatan  Wanprestasi  (WP)  dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

## Contoh Kasus Wanprestasi Ringkasan Kasus Posisi
PT.  Bank  Bola  Dunia,  sebuah  bank devisa  yang  didirikan  menurut  Hukum Indonesia  berdasarkan    Akta  Pendirian Perseroan  Terbatas  No.  7  tanggal  06 November  1999  dibuat  di  hadapan  Notaris Teddy Anwar,S.H. berkedudukan di Jakarta Pusat  yang  telah  memperoleh  pengesahan dari  Menteri  Kehakiman  No.  C-2  12.859. HT.01.01  Tahun  2001,  yang  berkantor pusat  di  Jln.  Sudirman  No.  66  Jakarta Pusat.
Drs.  Ali  Akbar,  selaku  Direktur Utama  PT.  Bank  Bola  Dunia  melalui  Akta Perjanjian  Hutang  Piutang  No.  100 tertanggal  01 Februari 2004  yang dibuat di hadapan Notaris Abdul Jalil, S.H. berkedudukan di Jakarta Pusat memberikan Pinjaman  Uang  sebesar  Rp.120  miliar kepada  PT.  Manca  Negara  yang  berkantor di  JI.  Sisingamangaraja  No.  123  Jakarta Selatan,  PT.  Manca  Negara  diwakili  oleh Direktur Utama Jhony Malingkas.
Pinjaman tersebut dengan waktu pengembalian selama 2  (dua) tahun, dalam Perjanjian  Hutang  Piutang  tertanggal  01
Februari  2004  tersebut  PT.  Manca  Negara telah  menyerahkan  Jaminan  milik  PT. Manca  Negara  berupa  :  Sebidang  tanah seluas  1.000  M2  berikut  bangunan  di atasnya terletak di JI. Sisingamangaraja No. 123  Jakarta  Selatan  sebagaimana  bukti kepemilikan  berupa  Sertifikat  Hak  Milik No. 31.
Sebidang  tanah  seluas  5.000  M2 berikut  bangunan  di  atasnya  terletak  di  JI. Fatmawati No. 41 Jakarta Selatan sebagaimana  bukti  kepekmilikan  berupa Sertifikat Hak Milik No. 99. Sesuai dengan Akta  Perjanjian  Hutang  Piutang  No.  100 yang dibuat di hadapan Notaris Abdu Jalil, SH  tersebut  PT.  Manca  Negara  harus mengembalikan  seluruh  Pinjaman  kepada PT.  Bank  Bola  Dunia  dengan  cara mengangsur  sebesar  Rp.  5  Miliyar  setiap bulannya.
PT.  Manca  Negara  hingga  01 Februari  2005  telah  berhasil  mencicil sebanyak  12  kali  angsuran  mencapai jumlah  Rp.  60  Miliyar  akan  tetapi  setelah itu  hingga  Perjanjian  yang  seharusnya berakhir tanggal 01 Februari 2006 PT.Manca Negara
tidak pernah mengangsur  kewajibannya  sehingga  sisa kewajibannya  sebesar  Rp.  60  Miliyar kepada  PT.  Bank  Bola  Dunia  tidak  juga dilunasi.
Segala  upaya  yang  patut  menurut hukum telah dilakukan oleh PT. Bank Bola Dunia  untuk  menagih  sisa  Hutang  PT. Manca Negaratetap tidak berhasil.
Oleh  karena  itu  PT.  Bank  Bola Dunia  bermaksud  untuk  menggugat  PT. Manca  Negara  dan  menunjuk  Advokat Agus Purnomo, S.H. dan Albert
Simorangkir,  S.H.  dari  Kantor  Pengacara Agus-Albert  &  Rekan  yang  berkantor  di Jln. Antara No. 7 Jakarta Pusat.
Berdasarkan  ringkasan  kasas  posisi tersebut  di  atas,  maka  contoh  surat  kuasa Khusus Wanprestasi.
SURAT KUASA KHUSUS
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : DRS.ALI AKBAR Pekerjaan/Jabatan : DIREKTUR UTAMA PT.BANK BOLA DUNIA Alamat : Jln. SUDIRMAN No. 66 JAKARTA PUSAT
Dalam  hal  ini  bertindak  untuk  dan  karena  jabatannya  selaku  Direktur  Utama  PT.  Bank Bola Dunia, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA Untuk sementara MEMILIH DOMISILI HUKUM DIALAMAT KUASANYA
Dengan  ini  memberi  kuasa  kepada:  AGUS  PURNOMO,  S.H.  DAN  ALBERT SIMORANGKIR,S.H.  Advokat  dari  KANTOR  PENGACARA  AGUS-ALBRET  DAN REKAN  yang berkantor di Jln.Antara No. 7 Jakarta Pusat BAIK BERSAMA MAUPUN MASING-MASING SENDIRI
Untuk selanjutnya disebut PENERIMA KUASA
--------------------------------------  K H U S U S -------------------------------------
Bertindak  untuk  dan  atas  nama  serta  mewakili  Pemberi  Kuasa  PT.Bank  Bola  Dunia UNTUK  MENGAJUKAN  GUGATAN    terhadap  PT.  MANCA  NEGARA  yang beralamat  di  Jl.Sisingamangaraja  No.123  Jakarta  Selatan,  yaitu  tidak  melaksanakan Perjanjian  Pengembalian  Pinjaman  berdasarkan    AKTA  PERJANJIAN  HUTANG PIUTANG    yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  Abdul  Jalil,  SH  dengan  Akta  No.  100 tertanggal  01  Februari  2004  melalui  kepaniteraan  PENGADILAN  NEGERI  JAKARTA SELATAN.
Selanjutnya  kepada  Penerima  Kuasa  diberikan  segala  hak  untuk  melakukan  tindakan hukum yan dianggap perlu dan berguna untuk kepentingan Hukum Pemberi Kuasa selaku Penggugat.
Kuasa ini diberikan dengan HAK SUBSTITUSI dan HAK RETENSI
JAKARTA, 15 FEBRUARI 2014
PEMBERI KUAS A
PENERIMA KUASA
Meterai 6000
DRS. ALI AKBAR
AGUS PURNOMO,S.H.

## Contoh Gugatan Wanprestasi
Jakarta 17 Februari 2014

## Kepada Yth
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jln. Ampera Raya No. 136 Jakarta Selatan
Perihal : Gugatan Wanprestasi
Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini:
Agus  Purnomo,  S.H.  dan  Albert  Simorangkir,  S.H.,  keduanya  Advokat  dari  Kantor Pengacara Agus-Albert & Rekan yang beralamat di Jln. Antara No. 7 Jakarta Pusat ; Berdasarkan Surat  Kuasa  Khusus  tertanggal  15  Februari  2014 (terlampir)  bertindak untuk  dan  atas  nama  serta  mewakili PT.  Bank  Bola  Dunia  yang  beralamat  di  Jln. Sudirman No. 66 Jakarta Pusat ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Dengan ini mengajukan gugatan terhadap:
Perseroan Terbatas : PT.Manca Negara Alamat : Jln. Sisingamangaraja No.123 Jakarta Selatan Untuk selanjtunya disebut sebagai Tergugat ;
Adapun duduk masalahnya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Perbankan, yang didirikan  menurut  hukum  Indonesia  berdasarkan  Akta  pendirian    Perseroan  Terbatas No.  7  tanggal  6  November  1999  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  Teddy  Anwar,  S.H. dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman No.C-212.859.HT.01.01 tahun 2001;
2. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2004, antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat perjanjian  uang  sejumlah  Rp.120  milliar  kepada  Tergugat,  perjanjian  ini  dibuat dihadapan Notaris Abdul Jalil, S.H. dengan Akta Perjanjian Hutang Piutang No.100 ;
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat diwajibkan untuk mengembalikan seluruh pinjamannya dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun dengan cara mencicil sebesar Rp. 5 Miliyar  setiap  bulannya,  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  tersebut  Tergugat  telah menyerahkan 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yaitu:
1. Sebidang  tanah  seluas  1.000  M 2 berikut  bangunan  di  atasnya  terletak  di  Jln. Sisingamangaraja  No.123  Jakarta  Selatan  sebagaimana  bukti  kepemilikan  berupa Sertipikat Hak Milik No.31;
2. Sebidang  tanah  seluas  5.000  M 2 berikut  bangunan  di  atasya  terletak  di  Jln. Patmawati  No.  41  Jakarta  Selatan  sebagaimana  bukti  kepemilikan  berupa Sertipikat Hak Milik No.99;
4. Bahwa  Tergugat  hingga  1  Februari  2005  telah  mengangsur  sebanyak  12  x  dengan
jumlah  seluruhnya  Rp.60  Miliyar,  akan  tetapi  setelah  itu  Tergugat  tidak  pernah melakukan  kewajibannya  lagi  hingga  batas  angsuran  terakhir  tanggal  01  Februari 2006 sehingga kewajiban Tergugat yang belum diselesaikan mencapai jumlah Rp. 60 Miliyar;
5. Bahwa  Penggugat  telah  berulang  kali  memperingatkan  Tergugat  untuk  melunasi kewajibannya  akan  tetapi  hingga  gugatan  ini  diajukan  Tergugat  tetap tidak mengiraukan,  akibatnya  Penggugat  mengalami  kerugian  setidak  tidaknya  berjumlah Rp. 60 milliar ditambah bunga atau keuntungan lainnya yang diharapkan;

## PERMOHONAN SITA JAMINAN
Untuk  menjamin  apabila  gugatan  ini dikabulkan  agar  tidak  sia-sia,  mohon kiranya  Majelis  Hakim  yang  memeriksa Perkara  ini  terlebih  dahulu  meletakkan  sita jaminan atas denda yang dijadikan jaminan, yaitu:
1. Sebidang  tanah  seluas  1.000  M 2 berikut bangunan  di  atasnya  terletak  di  Jln. Sisingamangaraja No.123 Jakarta Selatan  sebagaimana  bukti  kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No.31;
2. Sebidang  tanah  seluas  5.000  M 2 berikut bangunan  di  atasya  terletak  di  Jln. Fatmawati  No.  41  Jakarta  Selatan sebagaimana  bukti  kepemilikan  berupa
Sertipikat Hak Milik No.99;
Berdasarkan seluruh
uraian tersebut  di  atas,  mohon  kiranya  Majelis Hakim  memeriksa  dan  mengadili  perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Mengadili:
1. Menerima  dan  mengabulkan  gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan  perjanjian  hutang  piutang antara  Penggugat  dengan  Tergugat yang  dibuat  tanggal  01  Februari  2004 dengan  Akta  Perjanjian  No.  100  yang dibuat  dihadapan  Notaris  Abdul  Jalil, S.H. adalah Sah dan mengikat;
3. Memutuskan, menyatakan Tergugat telah  Wan  Prestasi  atau  ingkar  janji karena tidak melaksanakan isi perjanjian  hutang  piutang  yang  dibuat pada tanggal 01 Februari 2004;
4. Menyatakan  sita  jaminan  yang  telah diletakkan  tersebut  di  atas  sah  dan berharga;
5. Menghukum  Tergugat  secara  seketika paling  lambat  7  (tujuh)  hari  sejak
putusan ini diucapkan membayar secara tunai  sejumlah  Rp.  60  Miliyar  kepada Penggugat;
6. Memutuskan, menyatakan Putusan dalam  Perkara  ini  dapat  dijalankan terlebih  dahulu  walupun  ada  upaya banding dari Pihak Tergugat;
7. Membebankan  biaya  Perkara  kepada
Tergugat. Apabila Majelis Hakim
berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang seadil-adilnya.

## Hormat Kami

## Kuasa Penggugat

## Agus Purnomo, SH
Albert Simorangkir, SH
Contoh  Kasus  Perbuatan  Melawan Hukum

## Ringkasan Kasus Posisi
Wandha  Hamidah  adalah  seorang pengusaha  yang  beralamat  di  Jln.  Karet Belakang    No.8    Setiabudi,  Jakarta Selatan  dan  berniat  untuk  memasarkan produksi  batiknya  dengan  merek  "Batik Kita". Dalam rangka membantu pernasaran-  produk  "Batik  Kita",  Wandha Hamidah menjalin kerja sama dengan Toni Sarumaha,  yaitu  seorang  wiraswasta  yang beralamat  di  Jln.  Teuku  Umar  No.  17, Bandung, Jawa  Barat,  di mana kerja sama ini  dituangkan  dalam  “Perjanjian  Kerja Sama” No.7 tanggal 9 Juli 2011.
Dalam  Perjanjian  Kerja  Sama
tersebut disepakati bahwa Toni Sarumaha  bersedia  untuk  memasarkan produk  "Batik  Kita"  di  wilayah  DKI Jakarta  dan    Jawa  Barat,  asalkan  Wandha Hamidah  berjanji  tidak  akan  menunjuk pihak  lain  selain  Toni  Sarumaha  untuk memasarkan  produk  "Batik  Kita"  di wilayah  DKI  Jakarta  dan  Jawa  Barat.  Di samping  itu,  Wandha  Hamidah  dan  Toni Sarumaha  sepakat  bahwa  Toni  Sarumaha akan  mendapat  keuntungan  sebesar  10  % dari total omset penjualan setiap bulannya.
Pada  awalnya  kerja  sama  antara Wandha  Hamidah  dan  Toni  Sarumaha berjalan  dengan  lancar.  Berkat  usaha  dan kerja kerns Toni Sarumaha dalam memasarkan  produk,  akhimya  produk "Batik  Kita"  menjadi  produk  yang  cukup dikenal  dan  mampu  bersaing  dengan produk  sejenis  di  wilayah  DKI  Jakarta dan  Jawa  Barat.  Sampai  suatu  ketika, pada  awal  April  2012  Toni  Sarumaha mendapat  informasi  bahwa.  ternyata ada pihak lain, yaitu Mardari Pedrosa, yang  juga  memasarkan  produk  "Batik Kita"  di  wilayah  Jawd  Barat.  Hal  ini  jelas sangat  mengherankan  karena  menurut pengetahuan  Toni  Sarumaha,  produk "Batik  Kita"  hanya  diproduksi  oleh Wandha  Hamidah  dan  sesuai  dengan kesepakatan  dalam  Perjanjian  Kerja Sama, Wandha
Hamidah
telah berjanji/sepakat  tidak  akan  menunjuk  atau menjalin  kerja  sama  dengan  pihak  lain untuk memasarkan produk "Batik Kita" di wilayah Jawa Barat.
Berdasarkan keterangan dari konsumen Berta
informasi yang diperoleh  Toni  Sarumaha  di  pasaran,
diketahui bahwa ternyata Mardani Pedrosa memperoleh  produk  "Batik  Klita"  dari Wandha  Hamidah,  dan  diketahui  pula bahwa  Wandha  Hamidah  ternyata  telah menjalin  kerja  sama  dengan  Mardani Pedrosa sejak bulan Januari 2012. Jelas dan nyata bahwa Wandha Hamidah telah melanggar  kesepakatan  dalam  Perjanjian Kerja Sama.
Selanjutnya,  Toni  Sarumaha  telah beberapa  kali  menulis  surat  dan  meminta penjelasan  kepada  Wandha  Hamidah. Namun  ternyata  Wandha  Hamidah tidak memberikan ucapan atau
penjelasan kepada Toni Sarumaha. Dengan  adanya  itikad  tidak  balk dari Wandha
Hamidah dalam menjalankan  Perjanjian  Kerja  Sama tersebut  maka  Toni  Sarumaha  hendak mengajukan  gugatan  terhadap  Wandha Hamidah.  Untuk  itu,  Toni  Sarumaha menunjuk  Andre  Taulani,  S.H.  dan Parto,  S.H.  darn  Kamor  Advokat  Andre &  Parto,  yang  beralarnat  di  Jln.  Kwitang Raya No. 212 Jakarta Pusat.
Pertanvaan :
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas maka  saudara  diminta  untuk  membuat Surat  Kuasa  Khusus  dari  Toni  Sarumaha kepada Andre Taulani, S.H. dan Parto, S.H. dari  Kantor  Advokat  Andre  &  Parto  untuk mengajukan gugatan perkara perdata tersebut.
Berdasarkan  conth  kasus  di  atas, maka  contoh  Surat  kuasa    perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang tertera di bawah ini:

## SURAT KUASA KHUSUS

## Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama : TONI SARUMAHA Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jln.Teuku Umar No. 17 Bandung
Untuk selanjutnya disebut PEMBERI KUASA ;
Dengan ini memberi kuasa kepada: Andre Taulani, S.H., 2. Parto, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Andre & Parto, yang beralamat Jln. Kwitang Raya No. 212 Jakarta Pusat ;
Untuk selanjutnya disebut PENERIMA KUASA;.
BAIK SAMA-SAMA maupun MASING-MASING SENDIRI
---------------------------------------- K H U S U S --------------------------------------
Bertindak  untuk  dan  atas  nama  serta  mewakili  Pemberi  Kuasa  GUNA  MENGAJUKAN GUGATAN terhadap WANDA  HAMIDAH  YANG  BERALAMAT  DI  JL.  KARET BELAKANG  NO.8  SETIA  BUDI  JAKARTA  SELATAN atas PERBUATAN  MELAWAN HUKUM karena  tidak  melaksanakan  isi PERJANJIAN  KERJA  SAMA  YANG  DIBUAT PADA TANGGAL 09 JULI 2011 melalui Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN .
Selanjutnya penerima kuasa diberikan segala hak untuk melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu dan berguna untuk kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai Penggugat;
Kuasa ini diberikan dengan HAK SUBTITUSI dan HAK RETENSI ;

## JAKARTA, 15 FEBRUARI 2014
PEMBERI KUASA PENERIMA KUASA

## Meterai 6000
Toni Sarumaha 1. Ande Taulani, S.H. 2.Parto SH

## Contoh Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Jakarta 17 Februari 2014
Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jln. Ampera Raya No. 136 di- Jakarta Selatan
Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Andre Taulani, S.H  dan Parto,  S.H., keduanya  Advokat  dari Kantor Advokat  Andre  & Parto  beralamat di  Jln. Kwitang Raya No. 212 Jakarta  Pusat , berdasarkan surat kuasa khusus  tertanggal  15  Februari  2014  (terlampir) bertindak  untuk  dan  atas  nama  serta mewakili:
Nama : Toni Sarumaha Pekerjaaan : Wiraswasta Alamat : Jln. Teuku Umar No. 17 Bandung Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Dengan ini mengajukan gugatan terhadap:
Nama : Wanda Hamidah Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jln. Karet Belakang No. 08 Setia Budi Jakarta Selatan
Untuk selanjtunya disebut sebagai Tergugat;
Adapun duduk masalahnya sebagai berikut:
1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2011 telah membuat Surat  Perjanjian  Kerjasama  yang  pada  pokoknya  bahwa  Penggugat  ditunjuk  oleh Tergugta untuk memasarkan hasil produksi kain batik dengan merek ”Batik Kita” di wilayah  DKI  Jakarta  dan  Jawa  Barat  dan  Penggugat  adalah  satu-satunya  yang berhak untuk memasarkan produk “Batik Kita” untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan memperoleh keuntungan sebesar 10%  dari total nilai penjualan setiap bulan ( vide Bukti P-1);
2. Bahwa  ternyata  sekitar    bulan  April  2012  Penggugat  mengetahui  ada  pihak  lain (yaitu  Sdr.  Mardani  Perdrosa)  yang  juga  ikut  memasarkan  produk”  Batik  Kita”  di wilayah Jawa Barat berdasarkan penunjukan oleh Tergugat ;
3. Bahwa  perbuatan  Tergugat  yang  telah  menunjuk  pihak  lainnya  (Mardani  Perdrosa) untuk  memasarkan  produk  “Batik  Kita”  di  Wilayah  Jawa  Barat  adalah  perbuatan melawan  Hukum  karena  bertentangan  dengan  Perjanjijan  Kerjasama  yang  dibuat
oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2011 ;
4. Bahwa  oleh  karena  itu  Penggugat  telah  berulang  kali  mengirimkan  surat  untuk meminta  penjelasan  kepada  Tergugat  mengenai  adanya  pihak  lain  yang  turut memasarkan produk “Batik Kita”  di wilayah Jawa Barat, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atau penjelasan kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari adanya pihak lain yang turut memasarkan produk “ Batik Kita” di wilayah  Jawa  Barat  telah  menimbulkan  kerugian  bagi  Penggugat  secara  materil tidak  kurang  dari  Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  apabila  Tergugat tidak  memutuskan  penunjukan  kepada  Mardani  Pedrosa  untuk  memasarkan  produk “Batik  Kita”  di  wilayah  Jawa  Barat”  akan  terus  mengakibatkan  kerugian  secara materil kepada Penggugat ;
Berdasarkan  seluruh  uraian  tersebut  di  atas  mohon  kiranya  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memutuskan sebagai berikut:
Mengadili:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan  Perjanjian  Kerjasama  yang  dibuat  oleh  Penggugat  dengan  Tergugat pada tanggal 09 Juli 2011 adalah sah dan mengikat;
3. Memutuskan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama tanggal 09 Juli 2011;
4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  ganti  rugi  kepada  Penggugat  sebesar  Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
5. Memutuskan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dari pihak Tergugat;
6. Membebankan biaya perkara kepada pihak Tergugat.
Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  dapat  dijatuhi  putusan  yang  seadil- adilnya .

## Hormat Kami

## Kuasa Penggugat
1. Andre Taulani, S.H.
2. Parto, S.H.

## SIMPULAN
Dalam  praktek  tidak  ada  pedoman yang  baku  tentang  teknik  dalam  menyusun surat  khuasa  khusus  maupun  gugatan,  hal itu  disebabkan  karena  masalah  hukum  itu selalu  bervariasi,  namun  terlepas  dari  hal dimaksud  dalam  menyusun  surat  kuasa khusus  maupun  gugatan  seorang  Advokat
harus:  (1).  mempunyai  cara  berpikir distinktif;  (2).  menguasai  hukum  materil dan  formil  sebagai  dasar  hukum;  (3). mampu  mengklasifikasi  masalah  hukum; (4).  mampu  membuat  narasi  bahasa  secara singkat, padat serta  mencakup  baik mengenai  posita  maupun  petitumnya;  dan (5). berpikir taktis serta teliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Lemek,  Jeremias, Penuntun  Membuat Gugatan ,
Liberty,
Yogyakarta,1993.
Peradi, Kitab  Advokat  Indonesia, Jakarta:
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan  Advokat  Indonesia, 2007.
Harahap,  M.Yahya, Hukum  Acara  Perdata tentang  Gugatan,  Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika,
Jakarta, 2005.
Prinst,  Darwan, Strategi  Menyusun  dan menangani Gugatan Perdata ,
PT.Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
1996.
Wiguna,  M.  O.  C.  (2018).  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dan Pengaruhnya  Terhadap  Pemenuhan Asas  Publisitas  Dalam  Proses Pemberian  Hak  Tanggungan. Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (4), 439-446.
Nursolih,  E.  (2019).  Analisis  Penyusunan Surat  Gugatan. Jurnal  Ilmiah  Galuh Justisi , 7 (1), 87-97.
Nazra, W. A. (2021). Pengertian Gugatan dan Bentuk  Gugatan  dan  Tuntutan  Di Pengadilan Tata Usaha Negara.