## NASIONALISME BURUH DALAM SEJARAH INDONESIA
Oleh Dewi Yuliati Pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

## ABSTRACT
The state and the workers have close relationship, because the state is a  political  unity  between  the  folks  (includes  the  workers)  and  the government  as  the  states’  administrator.  In  the  context  of  industrial relationship,  there  often  takes  place  interest  differences  between  the state  and  the  workers,  and  this  condition  can  rises  conflict  between these two parties. Generally, the workers are judged as the marginal party  who  struggle  only  for  the  economical  reasons,  without  any thinking  of  political  stability.  This  research  shows  that  this  point  of view  is  not  exactly  true,  because  the  workers  really  dare  to  search justice  and  prosperity  for  the  folks.  This  research  concludes  that  the workers movement can be the inspiration to strengthen the Indonesian nationalism.
Keywords : labour nationalism, Sarekat Islam Semarang,
Internationale

## A. PENDAHULUAN
Dalam  penelitian  ini  buruh  diartikan sebagai  orang  yang  bekerja  pada  perusahaan baik  swasta  maupun  pemerintah  untuk memperoleh  gaji  atau  upah.  Secara  harafiah buruh,  menurut  kamus  Jawa  Kuna-Indonesia (Zoetmulder  dan  Robson),  sebuah  kata  yang berasal  dari  bahasa  Jawa,  berarti  orang  yang bekerja  dengan  memperoleh  bayaran.  Pada tahun 1954 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.  31/1954  yang  menegaskan  bahwa  buruh adalah  tenaga  kerja  pada  perusahaan  swasta, sedang  tenaga  kerja  pada  pemerintah  disebut
karyawan  atau  pegawai  yang  dibayar  dengan Anggaran  Belanja  Negara,  dan  hubungan kerjanya bersifat publik. Peraturan pemerintah  ini  merupakan  solusi  terhadap perdebatan  tentang  istilah  untuk  menyebut pekerja,  apakah  buruh  atau  karyawan. Kelompok-kelompok  dalam  serikat  pekerja yang  memakai  istilah  buruh  didukung  oleh anggota  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI). Kata  buruh  mempunyai  arti  yang  dekat dengan  konsep  proletariat  yang  mengacu pada  hubungan  konflik  antara  para  majikan dan  pekerja.  Dengan  demikian,  dalam  istilah buruh  tersirat  ide  tentang  perjuangan  kelas.
Sebaliknya,  penggunaan  istilah  karyawan didukung  oleh  kelompok  non-PKI  dan kelompok militer. Istilah karyawan mengandung  arti  persatuan  antara  majikan,
manajemen,  dan  pekerja.  Hubungan  antara manajemen  dan  pekerja  bersifat  kooperatif dan bebas dari konflik. Karyawan berasal dari bahasa  Sanskrit  yang  digunakan  untuk menyebut pekerja dengan penggunaan intelektual  (Susetiawan,  2000:73-74;  periksa juga Suroto, 1985:30).
Dalam  percakapan  sehari-hari  buruh dapat  dibedakan  atas  buruh  kantor  (karyawan yang bekerja di kantor), buruh kasar/kuli/ unskilled  labour (karyawan  yang bekerja  dengan  tenaga  badan),  dan  buruh terampil (karyawan yang mempunyai keterampilan  tertentu  seperti:  tukang  kayu, tukang  jahit,  tukang  batu,  juru  ketik  dan sebagainya) (Ensiklopedi Indonesia,
1980:557).  Buruh  dapat  dibedakan  juga  atas dasar  tingkat  keterampilannya  dalam  suatu perusahaan,  yaitu  buruh  terampil,  buruh  semi terampil,  dan  buruh  tidak  terampil.  Pada umumnya tingkat keterampilan buruh tersebut menentukan sistem pengupahan. Buruh terampil dapat bekerja secara permanen, diberi upah  secara  bulanan,  mendapat  cuti  tahunan, tunjangan  sakit,  mendapat  upah  lebih  tinggi daripada  buruh  dengan  tingkat  keterampilan lebih  rendah,  pensiun,  bonus  tahunan,  dan uang  makan.  Buruh  semi  terampil  menerima upah yang dihitung sesuai dengan jumlah hari kerja,  dan  menerima  jumlah  tunjangan  lebih
sedikit  daripada  tunjangan  untuk  buruh terampil. Biasanya buruh tidak terampil hanya dibayar  untuk  hari-hari  ia  bekerja  (Ingleson, 1986:25).
Pada masa kolonial Belanda di Indonesia, terutama setelah ideologi komunisme melembaga dalam Partai Komunis Hindia  pada  tahun  1920, conflict  of  interest antara majikan dan buruh tampak secara nyata dalam  khasanah  pergerakan  buruh  ( labour movement ). Dalam memperjuangkan kepentingannya  itu,  pada  umumnya  kaum buruh  harus  menerima  kekalahan,  karena negara  berada  pada  pihak  perusahaan  dengan alasan demi stabilitas politik dan ekonomi.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, penelitian  ini  mengajukan  tiga  pertanyaan utama,  yaitu:  (1)  Mengapa  buruh  bergerak untuk  memperjuangkan  perbaikan  kondisi kerja?  (2)  Bagaimana  negara  bersikap  dan bertindak dalam mengatasi pergerakan buruh? (3) Bagaimana hasil pergerakan buruh itu?
Penelitian  ini  merupakan  penelitian sejarah.  Dengan  demikian  metode  yang dipergunakan  adalah  metode  historis  yaitu mencari,  menemukan,  dan  menguji  sumber- sumber sehingga dapat diperoleh fakta sejarah yang  otentik  dan  kredibel.  Dalam  penulisan dilakukan penyusunan fakta-fakta  yang masih fragmentaris  itu  ke  dalam  suatu  sintesa  yang sistimatis,  utuh,  dan  komunikatif.  Untuk mencapai  hasil  penulisan  sejarah  yang demikian,  diperlukan  suatu  penelitian  yang tidak saja berangkat dari pertanyaan-
pertanyaan  pokok  tentang  "apa,  siapa,  di mana,  dan  kapan",  tetapi  juga  berdasar  pada pertanyaan  "bagaimana",  "mengapa  serta  apa jadinya". Jawaban terhadap pertanyaan- pertanyaan  pokok  adalah  fakta  sejarah  serta unsur-unsur  yang  turut  membentuk  peristiwa di  tempat  dan  pada  waktu  tertentu.  Jawaban terhadap  pertanyaan  "bagaimana"  merupakan rekonstruksi yang menjadikan semua unsur itu terkait  dalam  suatu  deskripsi  yang  disebut sejarah. Jawaban terhadap pertanyaan "mengapa dan apa jadinya" akan menerangkan hubungan kausalitas.
Sumber-sumber diperoleh dari berbagai  perpustakaan  yaitu  Perpustakaan Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan
Nasional  dan  Arsip  Nasional  Jakarta.  Sumber
–sumber tertulis yang diteliti adalah dokumen pemerintah, berbagai surat kabar di Jawa pada masa  kolonial  Belanda,  dan  tulisan-tulisan sezaman  yang  berkait  dengan  masalah- masalah perburuhan.

## B.   LATAR  BELAKANG  GERAKAN

## BURUH
Antara tahun 1910-1912 terjadi
kenaikan  harga  barang-barang  kebutuhan sehari-hari Hindia Belanda (selanjutnya disebut  Indonesia).  Harga  beras  naik  30%, gula  9%,  kentang  25%,  kain  katun  10%, minyak  kelapa  6%,  dan  bambu  90%. Kenaikan  harga  barang-barang  ini  tidak disertai dengan kenaikan upah ( De
Locomotief , 18 Maret 1913). Nilai upah buruh bumiputera  yang  sangat  minimal  (tidak  lebih dari f. 1, - per hari) semakin tidak dapat untuk menjangkau kebutuhan pokok.
Memasuki  Perang  Dunia  I,  kehidupan ekonomi  buruh  semakin  merosot.  Ketika  itu inflasi  meningkat  dan  pengusaha  Eropa mengeruk  keuntungan  besar  karena  kenaikan permintaan ekspor hasil-hasil perkebunan dari Indonesia.  Sebaliknya  nilai  upah  semakin menurun  karena  kenaikan  harga  barang- barang  impor  dan  dengan  sendirinya  juga harga barang-barang dalam negeri,  sedangkan upah  tidak  dinaikkan.  Kondisi  ini  menjadi bagian  latar  belakang  maraknya  aksi  mogok kaum  buruh  pada  akhir  dekade  ke-2  sampai pertengahan dekade ke-3 abad ke-20.
Setelah  Perang  Dunia  I  berakhir, rakyat Jawa hidup dengan tingkat pendapatan yang  sangat  minimal.  Yeekes  menerangkan dalam  De Opbouw (tahun  1923)  bahwa pendapatan rata-rata per tahun buruh bumiputera  adalah  f.  196,  -.  Dari  jumlah pendapatan  itu  masih  harus  ada  yang dikeluarkan untuk membayar pajak, sehingga pendapatan rata-rata per bulan tinggal sekitar f. 13, - (Malaka, 2000:52).
Seorang  tokoh  pergerakan  buruh,  Tan Malaka,  sangat  meratapi  kondisi  kemiskinan buruh  bumiputera  itu.  Ia  mengungkapkan bahwa  orang  Jawa  tinggal  di  pondok-pondok rombeng  atau  tidak  bertempat  tinggal  sama sekali, kelaparan, berpakaian compang- camping, dan kesehatannya tidak terawat. Jika
terjadi wabah malaria, kolera, cacing tambang, dan  sampar,  ratusan  ribu  orang  mati  karena mereka tidak memiliki ketahanan tubuh untuk menghadapi  serangan  berbagai  penyakit ( ibid. ).  “Suatu  keuletan  yang  patut  dipuji” adalah ungkapan Tan Malaka untuk menggambarkan  ketabahan  dan  kesabaran buruh  Jawa  dalam  menghadapi  berbagai kesulitan dan kekurangan itu.
Kesulitan  ekonomi  pada  masa  Perang Dunia I itu tercermin antara lain pada keluhan
Perhimpoenan  Roro  Jitno  (perhimpunan pekerja partikulir) tentang dampak perang itu bagi kaum buruh.
Dari  timboelnja  perang  itoe  beberapa koeli  di  pabean  soedah  poelang  ke roemahnja  karena  soedah  tidak  ada pekerdjaan  jang  moesti  diangkatnja boeat  mendapetken  oeang  pembeli  isi peroet.  Ada  djoega  mandor-mandor dan pegawei di toko atau maatschappij soedah dilepas dengan pesangon, tetapi tiada  semoea  toko  berlakoe  begitoe moerah.  ( Sinar  Djawa ,  27  Februari 1915) .
Karena desakan kesulitan ekonomi itu,
Perhimpoenan  Roro  Jitno  membuat  surat terbuka  yang  ditujukan  kepada  Centraal Comite  Kesengsaraan  di  Batavia  untuk meminta  derma  bagi  orang-orang  yang terkena pelepepasan hubungan kerja itu.
Jang  taroh  tanda  tangan  di  bawah  ini voorlopig
hoofdbestuur dari Perhimpoenan  Roro  Jitno  atoer  beri taoe  bahwa  pada  waktoe  jang  amat soekar  ini,  jaitoe  waktoe  di  Europa timboel  perang  besar,  boekan  di Europa  sadja  jang  pendoedoeknja dapet  sengsara,  poen  di  Hindia
Nederland  begitoe  djoega.  Perkataan sengsara  ini  artinja  boekan  orang  jang terserang  bahaja  perang,  tetapi  sebab berhenti  dari  pekerdjaannja.  Moelai boelan  Augustus  banjak  mandoer berhenti dari pekerdjaannja, dan banjak  toekang  serta  koeli  tiada  dapat pekerdjaan sebagaimana biasa. Lantaran  itoe  voorlopig  hoofdbestuur Perhimpoenan  Roro  Jitno  mohon dengan  sangat  dan  dengan  hormat soepaja  derma  goena  kesengsaraan  di Hindia Nederland itoe segera dibagikan  kepada  orang-orang  jang dapet sengsara terseboet. ( ibid. )
Selain kesulitan untuk mendapat pekerjaan  dan  pelepasan  hubungan  kerja, kesengsaraan  kaum  buruh  bumiputera  masih diperberat  oleh kenaikan harga barang-barang kebutuhan  pokok  sebagai  akibat  perang. Kenaikan  harga  barang-barang  dalam  masa dan  sesudah  perang  itu  disebabkan  oleh faktor-faktor  sebagai  berikut.  Pertama , impor barang-barang  kebutuhan  pokok  terhambat oleh  ketiadaan  kapal  pengangkut,  karena sejumlah besar kapal Belanda diperlukan oleh Inggris  untuk  kepentingan  perang.  Kedua, pada  tahun  1917,  Inggris  melarang  ekspor beras  dari  India  dan  Singapura  ke  Hindia Belanda.  Dengan  demikian  persediaan  bahan- bahan  makanan  menipis  dan  harga  barang- barang  kebutuhan  naik.  Periode  pertengahan 1918 sampai 1920 merupakan masa kemerosotan  ekonomi  di  Indonesia.  Pada periode  itu  terjadi  inflasi  yang  sangat  tinggi. Semua  harga  barang  kebutuhan  hidup  naik, sedangkan  gaji  atau  upah  tetap.  Pada
pertengahan Agustus 1918 harga bahan-bahan makanan, pakaian, dan barang-barang keperluan  rumah  tangga  naik  lebih  dari  50% (Larson,  1987:104).  Ketiga,  ekstensifikasi perkebunan-perkebunan dengan memanfaatkan  peranan  lurah  untuk  memaksa petani  agar  mau  menyewakan  tanahnya kepada  pengusaha  perkebunan.  Para  lurah terdorong untuk memaksa petani agar menyewakan  tanahnya  pada  perkebunan,
karena  mereka  mendapat  premi  f.  2,  50,  - untuk  setiap  bau  (1  bau  =  7096  m 2 )  tanah petani  yang  disewakan  ( Sinar  Hindia ,  5  Mei 1918) . Dengan  demikian,  areal  perkebunan semakin  meluas,  dan  areal  penanaman  padi semakin  menyempit.  Implikasi  ekstensifikasi lahan tanaman ekspor ini adalah kecenderungan  peningkatan  ekspor  produk- produk  pertanian.  Peningkatan  ekspor  ini dapat  diperiksa  dalam  tabel  di  bawah  ini.
Tabel 1 Ekspor produk pertanian dari pelabuhan Semarang Tahun 1906-1929(dalam ton) Tahun Gula Tembakau Kopi Kapok 1906 183.593 10.530 1.939 3.042 1907 245.647 9.329 1.973 4.674 1908 238.852 11.831 1.532 3.384 1909 264.224 10.681 1.176 4.870 1910 243.096 10.498 1.639 4.526 1911 237.833 11.485 1.065 4.610 1912 312.928 17.062 1.343 4.722 1913 294.894 17.307 1.909 4.082 1914 328.379 14.899 805 5.352 1915 258.666 18.108 1.173 6.684 1916 369.196 17.015 725 5.704 1917 252.981 1.502 857 7.472 1918 356.181 508 427 5.686 1919 488.300 31.523 6.688 10.043 1920 378.294 14.224 1.327 8.379 1921 491.406 8.776 1.342 11.215 1922 325.660 10.039 2.623 9.661 1923 478.249 10.122 578 8.129 1924 463.805 13.475 2.214 9.877 1925 535.117 13.545 1.514 9.529 1926 397.197 13.335 1.445 9.925 1927 521.613 12.730 1.136 10.243 1928 650.516 12.510 3.860 10.861 1929 620.828 11.330 2.676 9.313
Sumber : Theo Stevens, “De Ontwikkeling van Semarang Als Koloniale Uitvoerhaven van Midden- Java Sinds 1900 en Zijn Tegenwoordige Betekenis” dalam Francien van Anrooij dkk. (ed.), Between People  and  Statistics  Essays  on  Modern  Indonesian  History (The  Hague:  Martinus  Nijhoff,  1979), hlm. 93.
Harga  beras  terus  membumbung tinggi.  Pada  Februari  1918  harga  beras nomor satu  mencapai  f. 14 per  pikul atau 22,  7  sen  per  kg,  beras  nomor  dua  f.  13 per  pikul  atau  21  sen  per  kg  (Ket:  satu pikul  =  61,  76  kg,  Liem  Thian  Joe, 1931:237).  Tahun  1919  harga  ini  naik lagi.  Beras  nomor satu  berharga f. 16 per pikul,  beras  nomor  dua  f.  15  per  pikul, dan  beras  nomor  tiga  f.  14  per  pikul ( Sinar Hindia , 14 Januari 1919).
Demikian juga, harga gula mencapai f. 16 per pikul atau f. 0, 26 per kg (Liem Thian Joe,  1931:234).  Bagi  kaum buruh bumiputera  yang  berpenghasilan  hanya sekitar f. 0, 50, - per hari, harga beras dan gula  yang  demikian  tinggi  tentu  menjadi beban  hidup  yang  sangat  berat  ( Sinar
Hindia , 20 Februari 1920).
Tan Malaka
menggambarkan
jutaan kaum pekerja atau buruh
bumiputera  pada  waktu  itu  sebagai  budak belian  kolonial  yang  sangat  tertindas  oleh upah  yang  hanya  dapat  mencukupi kebutuhan  untuk  tidak  mati  kelaparan. Buruh  kereta  api,  trem,  dan  buruh-buruh lainnya mulai bekerja dengan gaji sekitar f. 15,  -  dan  mencapai  maksimum  f.  30,  - sampai  f.  40,  -  sebulan  ketika  mereka sudah  beruban.  Tan  Malaka  menilai jumlah  gaji  itu  terlalu  sedikit  di  zaman kapitalisme,  dan  kondisi  ini  sangat menyedihkan,  jika  mengingat  bahwa  pada pekerjaan dan tanggung jawab kaum buruh telah bergantung hidup beribu-ribu manusia (Tan Malaka, 2000:49).
Gejala  kemerosotan  ekonomi  ini diiringi dengan penurunan tingkat kesehatan  rakyat.  Sebagai  contoh,  pada tahun  1917  penduduk  Kota  Semarang terlanda  wabah  pes  yang  berakibat kematian
beratus-ratus orang.

## Tabel 2
Angka Kematian Penduduk Semarang per 1000 jiwa (tahun 1917) Nama Kampung Triwulan Pertama Triwulan Ke dua Semarang Kulon 48 67 Semarang Kidul 32 57 Semarang Wetan 59 72 Semarang Tengah 45 49 Genuk 24 64 Pedurungan 26 90 Srondol 13 23 Mranggen 26 151 Kranggan 24 115 Gedongbatu 20 98 Sumber : Darsono, “Giftige Waarheidspijlen” dalam Sinar Hindia 18 Mei 1918.
Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor kemiskinan yaitu kekurangan makanan yang bergizi,
pemeliharaan  kesehatan  masyarakat  oleh pemerintah  kolonial  Belanda,  kondisi pemukiman  yang  sangat  buruk  (rumah terbuat  dari  bambu  dan  rumbia,  tidak  ada ventilasi  yang  memadai,  berjejal-jejal  di tanah yang sempit dan becek).
Kekurangan  dan  kenaikan  harga beras  serta  barang-barang  kebutuhan lainnya  mendorong  kaum  buruh  untuk melakukan  usaha  perbaikan  nasib.  Usaha- usaha  perbaikan  penghidupan  itu  sering dirumuskan oleh organisasi politik.
Menyadari  hal  itu,  Residen  Semarang menyatakan bahwa Sarekat Islam
Semarang  berperan  sebagai  perantara antara  kaum  buruh  dan  majikan  atau berperan  dalam  merumuskan  tuntutan yang diajukan ( Algemeen Verslag Residen
Semarang, 1918).
Dalam  menyikapi  kenaikan  harga
beras  itu,  Sarekat  Islam  Semarang,  yang bergerak dengan ideologi Marxis, menggelar  rapat  umum  pada  tanggal  10 Februari  1918  di Stadstuin (alun-alun)
Semarang  yang  dihadiri  oleh  pengurus- pengurus cabang dan 3000 anggota. Dalam rapat itu Sarekat Islam Semarang
memutuskan  untuk  menyampaikan  surat kepada  gubernur  jenderal  yang  berisi tuntutan  penurunan  harga  beras.  Berikut
ini  ditampilkan  tuntutan-tuntutan  yang dirumuskan oleh Sarekat Islam Semarang.
”a.  Membatesi  harganja  beras kloearan  tanah  Djawa  f.  10,  - satoe  pikoel  boeat  jang  No.  1 dan  jang  nomer  lainnja  diberi bates  djuga  jang  seimbang dengan itoe.
b. Harga beras dari sabrang f. 9, - satoe  pikoel  jang  No.  1  dan nomer  lainnja  toeroen  jang berimbang  dengan  ini  harga djuga.
c. Membeslag beras jang di goedang goedang besar, mendjoeal  beras  itoe  pada rakjat  dan  pada  soedagar- soedagar  beras  jang  modalnja ketjil  jang  berdjoealan  di  pasar atau  di  kampoeng-kampoeng. Pendjoealan mesti diamati djangan  sampai  menghargai lebih dari permintaan di atas.
d. Mengoerangi  banjaknja  tegalan teboe, tembako, thee dan koofie jang  diboeat  menanam  hatsil boeat  dikirim  ke  negeri  loear Hindia.
e.   Meloeaskan sawah-sawah padi, tegalan  djagoeng  dan  polo- widjo  jang  hatsilnja  boeat dimakan rakjat Hindia sendiri.”
Surat  yang  ditandatangani  oleh Semaoen  (ketua  Sarekat  Islam  Semarang) dan  Kadarisman  (sekretaris)  itu  disiarkan dalam  harian Sinar  Djawa 12  Februari
1918,  dan  kepada  Centraal  Sarekat  Islam
(CSI)  serta  Sarekat  Islam  Lokal  yang  lain dihimbau  untuk  membahas  juga  masalah kemahalan  beras  ini  ( Sinar  Djawa ,  12
Februari 1918).

## C.  PROPAGANDA MARXISME- KOMUNISME
Kemorosotan kondisi ekonomi rakyat,  termasuk  kaum  buruh,  mendorong kaum  Marxis  yang  tergabung  dalam Vereniging  van  Spoor  en  Tramweg Personeel  (VSTP)  dan  Indische  Sociaal- Democratische  Vereniging  (ISDV)  untuk merekrut simpati buruh bumiputera dengan  menyelenggarakan  rapat  umum pada tanggal 17 Februari 1918 di Stadstuin
(alun-alun  kota)  di  Semarang.  Rapat  yang membicarakan  kemahalan  harga  beras  ini dikunjungi  oleh  kira-kira  7000  orang  dari berbagai bangsa yaitu Indonesia, Cina, dan Eropa.  Orang-orang  yang  tampil  sebagai pembicara  dalam  rapat  umum  tersebut adalah  Van  Burink  (berpidato  dalam bahasa  Belanda),  Darsono  (dalam  bahasa Melayu),  Baars  (dalam  bahasa  Belanda),
Sneevliet  dan  Semaoen  (dalam  bahasa Melayu).  Mereka  mendesak  pemerintah kolonial  untuk  segera  menurunkan  harga beras  (Liem  Thian  Tjoe,  1931:237-238). Bagi  kaum  Marxis,  kemorosatan  ekonomi ini  merupakan  akses  yang  bagus  untuk mengobarkan  spirit  perjuangan  kelas buruh demi penghancuran kapitalisme.
Kemorosotan ekonomi di Indonesia setelah Perang Dunia I itu berjalan seiring dengan  meluasnya  pengaruh  komunisme internasional.  Komintern,  suatu  organiasi komunisme internasional  yang berpusat  di Uni  Soviet,  dibentuk  pada  tahun  1919.
Organisasi ini berkepentingan untuk menyebarkan komunisme (Marxisme-
Leninisme)  di  negara-negara  berkembang di  seluruh  dunia  yaitu  negara-negara  yang terjajah  di  Asia,  Afrika,  dan  Amerika Selatan  yang  dieksploitasi  oleh  kekuasaan kapitalis  Eropa  dan  Amerika  Serikat (McVey, 1965:1).
Berkaitan dengan kepentingan untuk  menggerakkan  kaum  buruh  di wilayah-wilayah  jajahan,  sangat  menarik untuk  diperhatikan  deklarasi  Zinoviev tentang  persoalan  kolonial  dalam  kongres III Komintern berikut ini.
Komunis Internasional telah membuat keputusan
untuk mengembangkan prinsip-prinsip pergerakan  buruh,  prinsip-prinsip pergerakan  Komunis,  di  seluruh bangsa  yang  terjajah  di  seluruh daerah  jajahan.  Ini  adalah  tugas pertama  Komunis  Internasional. Akan  tetapi,  pada  saat  yang  sama, Komunis Internasional juga memutuskan  untuk  mendukung pergerakan revolutioner rakyat yang  terjajah  di  daerah-daerah jajahan dalam melawan imperialisme, karena Komunis
Internasional meyakini bahwa kemenangan  revolusi  proletariat akan  membebaskan  bangsa  yang terjajah.  Slogan  kami  adalah: Kaum  proletar  di  seluruh  dunia, anda  harus  bersatu  untuk  melawan imperialisme,  demi  Komunisme ( Ibid .:  131,  terjemahan  oleh  Dewi Yuliati).
Berdasarkan  pada  deklarasi  yang telah  disepakati  dalam  kongres  itu,  kerja sama dengan nasionalisme menjadi
strategi Komintern untuk meluaskan pengaruhnya  ke  daerah-daerah  jajahan.
Slogan  anti  imperialisme  dan  kapitalisme mendapatkan titik temu  dalam masyarakat terjajah. Propaganda komunisme dilancarkan melalui berbagai media: rapat, pidato-pidato,  surat  kabar,  novel,  dan nyanyian.
Satu media propaganda yang
efektif  untuk  menarik  perhatian  umum adalah  kesenian.  Nyanyian  merupakan salah  satu  bidang  kesenian  yang  menjadi medium  propaganda  yang  efektif,  karena lebih  mudah  diajarkan,  dapat  dinyanyikan secara bersama-sama, dapat membangkitkan  emosi,  serta  bersifat menghibur.  Suatu  nyanyian  yang  menjadi medium  propaganda  Komintern  adalah
Internationale .  Nyanyian  ini  diciptakan untuk  memperingati  hari  terbentuknya Internationale (asosiasi buruh internasional)  pada  tanggal  1  Mei  tahun
1864. Syair nyanyian Internationale ditulis
dalam bahasa Jerman, kemudian
diterjemahkan  dalam  berbagai  bahasa yaitu  Belanda,  Perancis,  Inggris,  Spanyol,
Itali, Portugis, Denmark, Norwegia,
Swedia,  Rusia,  Turki,  dan  Melayu.
Penerjemah  syair  lagu  tersebut  dalam
bahasa Melayu adalah Soewardi
Suryaningrat  ( Sinar  Hindia ,  5  Mei  1920).
Di  bawah  ini  disajikan  terjemahan nyanyian Internationale tersebut.
Bangoenlah bangsa jang terhina!
Bangoenlah kamoe jang lapar! Kehendak  jang  moelia  dalam doenia Senantiasa tambah besar Lenjaplah adat pikiran toea! Hamba rakjat sadar, sadar! Doenia telah berganti roepa
Nafsoelah soedah tersebar! Kawan, kawan, hai ingatlah! Ajo majoe berperang! Serikat Internationale, jalah pertalian orang! Negri ditindas, hoekoem berdjoesta
Jang kaja teroes hidoep seneng Orang miskin terisap darahnja Tak sekali berhak orang Djangan soeka lagi terperintah! Ingat akan persamaan Wadjib dan hak tiada berpisah
Hak dan wadjib haroes sepadan Kawan, kawan, hai ingatlah! Ajo madjoe berperang! Serikat Internationale,
jalah pertalian orang.
Lagu Internationale ini  harus dinyanyikan  dalam  rapat-rapat  organisasi- organisasi  buruh,  dan  menjadi  lagu  wajib yang  harus  dinyanyikan  oleh  siswa-siswa sekolah  Sarekat  Islam,  ketika  mereka bertugas  mencari  sumbangan  untuk  biaya operasional  sekolah  itu.  Lagu  yang  dapat membangkitkan spirit anti kapitalisme dan imperialisme  ini  sangat  diwaspadai  oleh pemerintah kolonial, karena disebarluaskan  melalui  media  yang  sangat efektif  yaitu  surat  kabar  dan  rapat-rapat umum.  Penasehat  Urusan  Bumiputera,
R.A. Kern, menghimbau kepada pemerintah  kolonial  agar  mewaspadainya, karena  lagu  itu  menjadi  nyanyian  wajib
untuk  membuka  dan  menutup  setiap  rapat (lihat  Laporan  Penasehat  Untuk  Urusan Bumiputera  tentang  Kongres  PKI  ke-9  di Batavia,  7-10  Juni  1924,  dalam  Mr.  1924 No. 501 x).
Tanggal  1  Mei  1924  merupakan momentum  penting  bagi  kaum  Marxis- komunis  untuk  menguatkan  kesadaran kelas  buruh  melalui  penyelenggaraan perayaan hari buruh internasional.
Perayaan  diselenggarakan  di  gedung Sarekat  Islam  Semarang  di  Kampung Gendong.  Dua  gapura  yang  berwarna merah  tampak  berdiri  di  antara  Jalan Ambengan  dan  Gedung  Sarekat  Islam.
Kanan  dan  kiri  jalan  menuju  gedung dihiasi  dengan  “pelita  seribu”.  Perayaan dimulai  pada  pukul  07.45  dengan  pidato pembukaan oleh Soegono. Untuk menutup pidatonya,  Soegono  menyerukan  “kaoem boeroeh  seloroeh  doenia  bersatoelah!”.
Kemudian,  tampil  juga  Darsono  untuk berpidato dengan penuh semangat
komunis.  Di  belakang  Darsono  berdiri  9 orang  pemuda  yang  membawa  foto-foto Karl  Marx,  Lenin,  Liebknecht,  Rosa Luxemburg,  Sneevliet,  Semaoen,  dan  Tan Malaka. Gambar palu arit pada setiap dada
pemuda-pemuda
itu semakin memantapkan diri mereka sebagai pendukung komunisme. Darsono menerangkan  bahwa  atas  jasa-jasa  para pemimpin  tersebut,  kaum  buruh  dari segala bangsa dan agama bersatu di bawah
bendera merah untuk melawan kapitalisme internasional,  guna  mendatangkan  zaman baru, zaman persamaan, zaman persaudaraan, kemerdekaan dan kemakmuran  atau  zaman  komunisme. Secara  serentak  para  tamu  menyambutnya dengan  seruan  “hidup  komunisme”  dan “hidup  Soviet”.  Selain  dengan  pidato- pidato,  perayaan  itu  juga  disemarakkan dengan  orkes  dan  sandiwara.  Perayaan yang berlangsung sampai pukul 12 malam itu ditutup dengan lagu Internationale yang dinyanyikan dengan penuh gembira ( Sinar
Hindia , 2 Mei 1924).

## D. PEMOGOKAN BURUH
Frustrasi buruh yang sudah demikian  berat,  yang  kemudian  ditambah dengan  propaganda  Marxisme-komunisme yang tampak membela kepentingan buruh, memunculkan tindakan agresif buruh yang berbentuk pemogokan di berbagai perusahaan.

## 1. Pemogokan Buruh Pegadaian
Pada awal abad ke-20, di Semarang telah  ada  empat  kantor  pegadaian  yaitu  di Mlaten,  Poncol,  Depok,  dan  Karang  Turi. Pada  tanggal  21  Januari  1922,  pegawai- pegawai  bumiputera  di  kantor-kantor pegadaian itu melakukan pemogokan. Jika pada  umumnya  aksi  pemogokan  buruh didasari oleh kekecewaan terhadap
kegagalan  tuntutan  perbaikan  gaji  dan syarat-syarat pekerjaan yang lain,
pemogokan  pegawai  pegadaian  itu  dipicu oleh persoalan harga diri.
Sehari sebelum terjadi pemogokan,
ada  seorang  pegawai  pegadaian  Karang Turi  yang  diperintah  oleh beheerder
(Kepala  Pegadaian)  untuk  mengangkat barang-barang  ke  tempat  pelelangan.
Pegawai tersebut menolak, tetapi beheerder menetapkan  bahwa  barang- barang  harus  diangkat  sendiri  oleh pegawai  itu.  Kemudian  perselisihan  ini merupakan faktor pemicu pecahnya pemogokan  di  kantor-kantor  pegadaian  di kota Semarang (Liem Thian Joe,
1931:258).
Kesadaran  akan  harga  diri  tampak semakin  mengkristal  dalam  ” openbare protest  vergadering pemogokan  dalam doenia pegadean” pada tanggal 22 Januari 1922 di kantor Sarekat  Islam Semarang di Kampung  Gendong.  Dalam  rapat  yang dihadiri  oleh  sekitar  5000  orang  itu,  Tan Malaka menunjukkan sikap orang Belanda yang sangat melecehkan orang bumiputera sebagai berikut.
Orang-orang  Belanda  jang  datang di  sini,  meskipoen  di  sana  mereka hanja  djadi  toekang  menggosok sepatoe  sadja,  di  sini  djadi  zinder sadja  tidak  soeka  mengangkat barang sedikit sadja. Djika mengangkat  barang  jang  berat sedikit minta pertoeloengannja djongos,  baboe,  koki.  Begitoepoen njonjah-njonjah  besarnja,  anak-
anaknja  jang  masih  ketjil  sadja djoega telah dididik panggil djongos,  baboe,  koki.  Boleh  djadi anaknja jang masih dalam kandoengan iboenja telah diadjarkan  adat  itoe  ( Sinar  Hindia , 23 Januari 1922).
Penolakan pegawai pegadaian terhadap  perintah  atasannya  itu  bukanlah tanpa  dasar.  Pada  tahun  1919  telah dikeluarkan peraturan bahwa pengangkatan  barang-barang  ke  tempat pelelangan  dapat  dilakukan  oleh  tukang kebun  ( Sinar  Hindia ,  16  Januari  1922).
Namun  demikian,  karena  pemerintah memberlakukan penghematan belanja negara, banyak  kuli yang  bertugas mengangkat barang-barang lelangan dipecat,  dan  tugas  mereka  dibebankan kepada  para  pegawai  administratif.  Ketika beheerder (kepala pegadaian)
mengharuskan  seorang  pegawai  untuk mengangkat  sendiri  barang-barang  itu  ke tempat  pelelangan,  sangatlah  wajar  jika timbul penolakan.
Selain persoalan harga diri,
tampaknya pemogokan pegawai pegadaian di  Semarang  juga  didorong  semangat solidaritas  terhadap  pegawai  pegadaian Ngupasan Yogyakarta yang telah
melancarkan  pemogokan  sejak  tanggal  11 sampai  18  Januari  1922  dengan  faktor pemicu yang sama, yaitu perintah beheerder terhadap seorang pegawai untuk mengangkat  sendiri  barang-barang  yang
akan  dilelang.  Karena  perintah  tersebut ditolak oleh pegawai yang mendapat tugas itu, terjadilah perselisihan yang mendorong  terjadinya  pemogokan  umum di kantor-kantor pegadaian. Revolutionaire Vakcentrale  Semarang  turut  berperan dalam  menyebarluaskan  anjurannya  bagi seluruh  kaum  buruh  di  Hindia  agar memberikan dukungan bagi kaum pemogok,  baik  berupa  uang  maupun lainnya  ( Sinar  Hindia ,  24  Januari  1922).
Dalam surat kabar Sinar Hindia diberitakan  bahwa  pemogokan  terjadi  di
75  kantor  pegadaian  di  Jawa,  termasuk
pegadaian  Karangturi,  Poncol,  dan  Depok di  Semarang  ( Sinar  Hindia ,  21  Januari
1922).  Melalui  harian Sinar  Hindia,
tanggal  23  dan  24  Januari  1922,  disiarkan suatu  iklan  lowongan  pekerjaan  di pegadaian  yang  sangat  sarkastis  sebagai berikut.
Awas,  awas  perloe  amat  penting. Haroes dibatja! Diminta beberapa orang boemipoetera oentoek reserve beambte  pegadean,  baik jang beloem  dapat  examen,  maoepoen jang  telah  loeloes  dalam  examen pegadean, goena mengganti pemogok-pemogok  dalam  doenia pegadean dengan perdjandjian:
Bekerdja  betoel  dan  jang  radjin, tidak boleh salah, kalau salah akan dapat  oesiran  seperti  andjing. Haroes  tidak  mempoenjai  maloe, lebih  disoekai  jang  pendjilat,  jang rendah  adat  istiadatnja,  soeka  dan koeat  mengangkati  gamelan,  pot kentjing  dan  boeang  air,  dandang, kendil,  koewali,  kentjeng  dari
tembaga,  patjoel,  linggis,  petjok, dan  lain-lain,  dan  roepa-roepa barang kuningan.
Penglamar  lekas  diterima  jang dalam permintaannja itoe diterangkan soeka bekerdja selakoe boedak.  Permintaan  dengan  soerat, bitjara atau telefoon pada
Hoofdagent besar Pendjilat .
Pemogokan  ini  tidak  berlangsung
lama, karena pemerintah kolonial memberikan  ancaman  pemecatan  bagi siapa saja yang melaksanakan pemogokan, dan  dengan  ancaman  itu  ternyata  banyak kaum pemogok yang menjadi onderkruiper (orang  yang  masuk  secara diam-diam)  ( Sinar  Hindia ,  24  Januari
1922). Keamanan onderkruiper itu terjamin, karena pemerintah segera menugaskan polisi bersenjata untuk menjaga  semua  kantor  pegadaian,  dan melindungi  orang-orang  yang  bersedia bekerja kembali (Dewi Yuliati, op.cit : 173- 178).

## 2. Pemogokan Buruh Kereta Api
Setelah kegagalan pemogokan buruh pegadaian di Pegadaian Ngupasan di Jogjakarta  pada  Januari  1922,  kekuatan dalam  pergerakan  buruh  di  Semarang melemah.  Tan  Malaka  dan  P.  Bergsma diasingkan  ke  Belanda  atas  tuduhan memimpin pemogokan buruh pegadaian di Pegadaian  Ngupasan  Yogyakarta,  dan Semaoen  pergi  ke  Rusia  pada  Oktober
1921  untuk  menghadiri  kongres  buruh
Timur Jauh di Moskow yang dimulai pada 11  November  1921.  Dalam  kongres tersebut dibahas persoalan-persoalan organisasi  buruh  komunis  internasional  di daerah-daerah jajahan (Blumberger,
op.cit .: 141).
Pada tanggal 24 Mei 1922
Semaoen  pulang  ke  Semarang,  dan  ketika itu  ia  telah  menghadapi  kenyataan  bahwa pergerakan  buruh  di  kota  itu  melemah.  Ia merasa perlu untuk menghidupkan kembali pergerakan buruh revolusioner. Ia berpendapat  bahwa  serikat-serikat  buruh harus  dipersatukan  kembali  dalam  suatu organisasi yang baru.
Pada tanggal 25 Juni 1922
Semaoen  menyelenggarakan  rapat  untuk serikat-serikat  buruh,  terutama  serikat buruh yang berafiliasi pada Partai
Komunis  Hindia  (PKI).  Dalam  rapat tersebut  dibicarakan  terutama  mengenai perlunya  diadakan  fusi  antara  PPKB (Vakcentrale) dan Revolutionaire
Vakcentrale.  Rencana  penyatuan  kembali kedua organisasi  itu dapat  terlaksana pada tanggal  3  September  1922  dalam  suatu rapat  di  Madiun.  Tujuan  pelaksanaan  fusi adalah  untuk  menggalang  persatuan  guna melawan  kapitalisme.  Federasi  serikat yang  baru  ini  diberi  nama  “Persatoean Vakbonden  Hindia”  (PVH).  Beberapa serikat  buruh  yang  tergabung  dalam  PVH adalah  Persatoean  Pegawai  Pegadean Boemipotera  (PPPB),  Persatuan  Goeroe
Hindia  Belanda  (PGHB),  Persatoean Goeroe  Bantoe,  VSTP,  Personeel  Fabriek Bond  (PFB).  Jumlah  anggota  PVH mencapai 20.000 orang ( ibid : 141-142).
Krisis  dunia  sejak  pertengahan 1922  semakin  menghimpit  kehidupan kaum buruh. Berbagai perusahaan melaksanakan penghematan dengan menghapuskan  tunjangan  kemahalan,  dan masih  disusul  dengan  tindakan-tindakan penghematan yang lain yaitu: menganjurkan para pegawai agar mengundurkan  diri  dengan  pesangon; mulai  Januari  1923  tunjangan  tahunan diturunkan  50%;  menaikkan  harga  sewa perumahan pegawai dari 10% gaji menjadi 15% gaji; menghapuskan tunjangan perumahan;  menurunkan  gaji  permulaan dan  tunjangan  jabatan;  pakaian  dinas hanya diberikan sekali, selanjutnya pegawai harus mengeluarkan biaya sendiri;  penghapusan  segala  tambahan gaji; penurunan jumlah uang lembur (lihat Arsip NIS Nr. 400 dalam Ingleson, op.cit. : 228-229).
Dalam  menanggapi  pengaturan- pengaturan  yang  semakin  menyulitkan perekonomian  kaum  buruh  itu,  pada  hari Natal tahun 1922, PVH mengadakan rapat di  Semarang.  Dalam  rapat  ini  Semaoen melihat  kaum  buruh  sudah  sedemikian resah.  Oleh  karena  itu  pada  Januari  1923 selaku pimpinan VSTP Semaoen membuat surat edaran  yang berisi usulan bagi kaum
buruh  kereta  api  untuk  melaksanakan pemogokan,  jika  tunjangan  kemahalan dihapus. Usulan ini dibicarakan lagi dalam rapat  VSTP  pada  awal  Februari  1923.
Dalam rapat itu Semaoen juga memperingatkan direksi perusahaan kereta api dan tram, agar “jangan main api”.
Pada  tanggal  12  April  1923 Semaoen  menemui  pimpinan  Staatsspoor untuk  membicarakan  hal-hal  sebagai berikut:  (1)  tetap  memberikan  tunjangan kemahalan bagi para buruh, (2) jumlah jam kerja  8  jam  per  hari,  (3)  pembentukan dewan  pendamai  (verzoeningsraad),  (4) memberikan upah minimum f. 1, - per hari (Surat Edaran VSTP, 23 April 1923).
Pembicaraan  antara  Semaoen  dan pimpinan  Staatsspoor  tidak  membuahkan hasil  seperti  yang  diharapkan  oleh  kaum buruh.  Semua  tuntutan  tidak  dapat dipenuhi oleh perusahaan ( Sinar Hindia , 5
Mei  1923).  Kegagalan  dalam  perundingan dengan  pimpinan  perusahaan  itu  menjadi agenda  utama  pada  rapat  VSTP  yang diselenggarakan pada hari Selasa, 30 April
1923  yang  dipimpin  oleh  Kadarisman.
Menurut Kadarisman usulan mereka ditolak  oleh  perusahaan  dengan  alasan bahwa belum ada pegawai yang kekurangan  makan  hingga  mati,  bahkan para  pegawai  tampak  gemuk-gemuk  dan sehat-sehat.  Jawaban  yang  menggelikan dan mengecewakan ini mendorong mereka untuk  bergerak  secara  bersama-sama.  Jika
masih  ada  yang  mau  bekerja,  itu  berarti makan  darah  saudara  sendiri  (lihat Laporan Mantri Politie Gew. Recherche, 1 Mei 1923).
Akhirnya  Semaoen  memutuskan untuk  menyerukan  aksi  mogok  bagi seluruh  pegawai  kereta  api  di  Semarang. Pada  tanggal  29-30  April  1923  PVH menyelenggarakan  rapat  di  Surabaya. Dalam  rapat  tersebut  pengurus  VSTP (Semaoen,  Kadarisman,  Soegono,  dan Soedibjo) mengumumkan manifest
(pernyataan umum) bahwa jika pemogokan terjadi, Semaoen akan diangkat  sebagai  diktator  VSTP,  dan pemogokan  umum  harus  dilancarkan segera setelah Semaoen ditangkap.
Selanjutnya,  Semaoen  menyatakan  bahwa ia tidak merasa takut dengan  ancaman bui dan  pembuangan  dari  pemerintah  demi memperjuangkan  kepentingan  pegawai spoor  dan  tram  (lihat  Surat  Gubernur Jenderal  Fock  kepada  Menteri  Daerah Jajahan  De  Graaff,  16  Mei  1923.  Vb.  14 Juli 1923 No. 15). Pengumuman pengurus VSTP  tentang  pengangkatan  Semaoen sebagai  diktator  VSTP  dapat  disimak dalam kutipan di bawah ini.
“Djika sewaktoe-waktoe ada pemogokan  pegawei  Spoor  dan Tram, maka: a. karena dalem saat pemogokan perlawanan memaksa mengadakan organisatie  jang  kentjeng dan tjepet komandonja
(perentah jang tertinggi dari kepala gerak), b. karena  dalem  saat  itoe semoea  lid  hoofdbestuur kerdja sebagai pegawei V.S.T.P. biasa, memotoeslah: dalem hal ada pemogokan besar atu ketjil,  hoofdbestuur  mengangkat voorzitter soedara Semaoen sebagei  dictator  V.S.T.P.  dalem gerak  dan  koempoelannja,  serta menjerahkan semoea tanggoengdjawab  dan  pimpinan pada  soedara  Semaoen  terseboet, sedeng  lid  lid  hoofdbestuur  akan menoeroet padanja
oentoek disoeroeh  mengatoer  dan  membela semoea  pegawei  Spoor  dan  Tram di Hindia.
Soedara-soedara  pegawei  Spoor dan  Tram  di  Hindia,  ketahoeilah pentingnja  poetoesan  ini.  TanggaL 19 ini atas nama pemerentah toean resident Semarang soedah mengantjam Semaoen dengan pemboeangan,  tetapi  meskipoen begitoe  soedara  Semaoen  maoe bela  teroes  keperloeannja  pegawei
Spoor  dan  Tram  dengan  tiada  was atau  ketjil  hati.  Boei  dan  boeang tidak dianggep berat, sebab hidoepnja  kaoem  boeroeh  jang mlarat seperti djoega hidoep dalem boei atau boeangan.
Ambillah tjonto ketetepan hati dari soedara  Semoean  terseboet,  hei soedara-soedara  Spoor  dan  Tram!” (Surat  edaran  VSTP, SANGET PENTING , 23 April 1923)
Karena pernyataan di depan umum itu,  pada  tanggal  8  Mei  1923  Semaoen yang  pada  saat  itu  menumpang  di  kantor PKI  di  Tegal  Wareng,  ditangkap  dan ditahan  di  penjara  di  alun-alun  Semarang
dengan tuduhan spreek-delict (pelanggaran terhadap  ketentuan  membuat  pernyataan secara  lisan  di  depan  umum).  Ia  tidak mempunyai  kesempatan  untuk  berbicara dengan  istrinya  yang  ketika  itu  sedang melahirkan.
Pada  hari  itu  juga,  kaum  buruh kereta api di Semarang menyelenggarakan rapat di gedung Sarekat Islam di kampung Gendong untuk memproklamasikan bahwa sejak  saat  itu  pemogokan  harus  dimulai. Ajakan  mogok  juga  disiarkan  melalui harian  milik  Sarekat  Islam  Semarang,
Sinar Hindia, sebagai berikut.
Hai  kaoem  proletar!  Atoerlah dengan sigera barisan kita. Lemparlah si chianat kapitalisten.
Pemoeda  Hindia!  Djanganlah mendjadi  pengetjoet  pemogokan. Pimpinlah bangsamu jang
tertindas. Pemogokan spoor dan tram mesti terdjadi,  manakala  permintaan tidak ditoeroeti, ataoepoen
pemimpin diboeang. Awaslah hai kawan-kawan akan signal pemogokan. Kaoem spoor-an! Mogok
sadjalah  kapan  pemimpinmoe ditangkap!  Apabila  toean-toean tinggal  diam,  tjelakalah  nasib toean  di  belakang  hari  ( Sinar Hindia ,  8  Mei  1923;  lihat  juga Liem Thian Joe, 1931:259).
Meskipun  seruan  untuk  mogok disebarluaskan,  pimpinan  VSTP,  yang diwakili oleh Soegono,
tetap menganjurkan  agar  pemogokan  jangan sampai  menimbulkan  kerusakan.  Anjuran
itu  dapat  disimak  dalam  maklumat  VSTP berikut ini.
Oleh karena nasib djelek, permintaan  tidak  dikaboelkan  dan soedara voorzitter Semaoen ditangkap  dan  dimasoekkan  boei, maka  pegawei  Spoor  dan  Tram  di kota  Semarang  djadi  marah  dan laloe mogok.
Semoea personeel mogok. Tram di kota tidak djalan. Machinist Spoor N.I.S. mogok. Pegawei  Spoor  dan  Tram  soedah marah  dan  mogok.  Semoea  marah dan  semoea  mogok  sebab  dipaksa oleh  directie  Spoor  dan  Tram  dan soedara  Semaoen  dimasoekkan boei.
Orang  marah  sering  djadi  loepa, sebab  itoe  awas  soedara-soedara, kita  semoea  mesti  djaga  djangan sampai  di  sini  ada  kedjadian  spoor toemboekan. Soedara-soedara! Ati- ati  djangan  bikin  gadoeh.  Djangan bikin keroesakan. Tinggal di roemah sadja. Toendjoekkan kepada  moesoeh  kita,  bahwa  kita boemipoetera  tahoe  kemanoesiaan. Tetapi  reactie  bisa  bikin  gadoeh. Reactie  bisa  bikin  soepaja  Spoor tergoeling.  Sebab  reactie  tidak soeka  melihat  kita  berkelakoean sebagai manoesia. Dari itoe djagalah  djangan  ada  ketjilakaan,
djagalah  djangan  sampei  reactie bisa bikin onar. Tinggal diam sadja di roemah soedara-soedara (Makloemat VTSP, 1923).
Pada tanggal 9 Mei 1923, pecahlah pemogokan  umum  di  kota  Semarang.
Pemogokan  tidak  hanya  dilakukan  oleh pegawai  kereta  api,  tetapi  juga  oleh berbagai  pekerja  di  kota  ini:  tram  kota Jomblang-Bulu, bengkel kereta api Semarang-Juana, pegawai-pegawai
bumiputera,  pedagang-pedagang  di  pasar Johar  dan  Pedamaran,  dan  tukang-tukang sado.  Suasana  kota  menjadi  sangat  sepi dan mobilitas macet. Para jongos dan babu yang  biasa  mengirim  makanan  untuk majikan  mereka  di  kantor-kantor  terpaksa harus  berjalan  kaki.  Kereta  api  NIS,  SJS, dan  SCS  tidak  dapat  beroperasi,  karena masinis, stoker (petugas  menyalakan  api), kondektur dan pegawai-pegawai bumiputera  yang  lain  ikut  mogok.  Untuk melancarkan  kembali  perhubungan  dalam kota,  tram  kota  dijalankan  oleh  tenaga bantuan  dari  siswa-siswa  bangsa  Belanda Technische  School  (Sekolah  Teknik)  di Semarang.  Setiap  gerbong  tram  kota  itu dijaga  oleh  polisi.  Demikian  juga  stasiun- stasiun  NIS,  SJS,  dan  SCS  dijaga  oleh polisi bersenjata. Pemogokan buruh kereta api  ini  mengundang  solidaritas  para pekerja  di  sektor-sektor  yang  lain.  Pada keesokan  harinya,  tanggal  10  Mei  1923, menyusul  aksi  pemogokan  pedagang- pedagang  di  pasar  Dargo,  Peterongan, Karangbidara, dan kusir-kusir dokar (Liem Thian Joe, 1931:260-261).
Seruan  pemogokan  buruh  kereta api  itu  ternyata  tidak  hanya  mendapat sambutan  di  Semarang,  tetapi  juga menggerakkan  solidaritas  kaum  buruh kereta  api  di  berbagai  tempat.  Para  buruh kereta  api  di  stasiun  Weleri,  Pekalongan, Tegal,  Cirebon,  Kertosono,  Madiun,  dan Surabaya juga ikut mogok ( ibid. lihat juga
Blumberger, op.cit. 144  dan  Ingleson,
op.cit. 240).
Satu  hal  yang  menarik  perhatian adalah bahwa pemogokan tersebut dilakukan  pada  saat  puasa  Ramadan. Perjuangan Nabi Muhammad dalam berpuasa Ramadan dijadikan teladan untuk melawan  segala  kejahatan,  dan  untuk merayakan  kemenangannya  pada  akhir bulan.  Dalam  konteks  pergerakan  buruh pada saat itu, kapitalisme dianggap sebagai kejahatan  ( zondig  kapitalisme ).  Bulan
Ramadan merupakan saat yang baik untuk perjuangan  melawan  kapitalisme  yang jahat,  dan  kaum  buruh  boleh  merayakan kemenangan  jika  mereka  berhasil  dalam perjuangan  itu  ( Sinar  Hindia ,  12  Mei
1923).
Konsolidasi  untuk  memperkuat pertahanan  pemogokan  terus  dilakukan.
Pada  tanggal  10  Mei  1923  diadakan  rapat lagi  yang  dipimpin  oleh  Soemantri.  Rapat tersebut  dihadiri  wakil-wakil  VSTP,  PKI, PVH, Pasarbond, Kleermakerbond,
Nationaal Indische Partij (NIP),
Gemeentebond,  dan  Dokarbond.  Dalam rapat  itu  Darsono  memberi  anjuran- anjuran  dan  menguatkan  semangat  kaum pemogok. Untuk memperkuat spirit pemogokan,  pengurus  VSTP  kembali mengeluarkan selebaran sebagai berikut.
Djangan  toendoek  kepala!!  Awas, awas!!  Madjoe  teroes!!  Djangan moendoer!!
Pemogokan  di  Kota  Semarang bagoes  amat.  Spoor  N.I.S.  brenti. Tram  S.C.S.brenti.  Tram  S.J.S. toeroet brenti djoega. Tjoema satoe doea  sadja  jang  djalan,  jaitoe  jang didjalankan oleh kaoem pengetjoet. Pasar  mogok,  pintoenja  ditoetoep oentoek protest dan menoendjoekkan  keroekoenannja dengan kaoem  pemogok spoor dan tram.
Chauffeur  taxi  toeroet  mogok djoega,  sedang  toekang-toekang dokar  ini  hari  toeroet  mogok djoega.
Kaoem  boeroeh  spoor  dan  tram minta  tambah  baiknja  nasib,  minta hidoep  setjara  manoesia.  Tetapi pada  vergaderingnja  kemarin  loesa malam  di  kantor  SI  Gendong vergadering itoe didjaga oleh polisi dengan  memikoel  bedil.  Kaoem boeroeh  minta  hidoep  selamat, apakah  perloenja  ia  ditoendjoek- toendjoeki  bedil  itoe?  ( Centrale Leiding van De Spoor en Tramweg Staking in Nederlandsch-Indiё Semarang, 10 Mei 1923)
Karena  pemogokan  buruh  kereta api  yang  berpusat  di  Semarang  ini  telah mengakibatkan  pemogokan  di  berbagai sektor ekonomi, pemerintah kolonial tidak tinggal diam. Pemerintah segera
melakukan campur tangan untuk menindas gerakan  buruh  itu.  Pemberlakuan  pasal 161  bis  membuat  kaum  pemogok  tak berdaya  lagi.  Harapan  untuk  mencapai kemenangan pemogokan setelah
menjalankan  puasa  Ramadhan  telah  sirna sebelum  hari  raya  tiba.  Pemogokan  pun berakhir  pada  akhir  Mei  (Blumberger, op.cit .  144).  Akhirnya,  pengurus  pusat
VSTP  harus  mengumumkan  kekalahan mereka  kepada  seluruh  cabang  VSTP sebagai berikut: “Lantaran kerasnja reactie maka  kita  mendjadi  lemah  dalam  ini perlawanan. Djadi sekarang kita mengakoe teroes  terang,  dengan  ini  pemogokan  ta‟ mendapat  hatsil.”  Dalam  perundingan
dengan verzoeningsraad (dewan
pendamai), mereka menghadapi kenyataan bahwa dewan itu hanya mengajukan saran- saran,  dan  hanya  akan  membenarkan bahwa  pemogokan  itu  adalah  pemogokan politik. Dalam perundingan itu verzoeningsraad juga minta kepada semua pemogok  untuk  memberikan  keterangan- keterangan tentang: nama pemogok, jumlah  gaji,  tunjangan  kemahalan,  premi kerajinan  bekerja,  beratnya  pekerjaan pegawai  yang  bersangkutan,  orang-orang yang dilepas karena bezuiniging
(penghematan). Permintaan
verzoeningsraad ini dijawab secara tertulis oleh  pengurus  VSTP  bahwa  mereka  mau memberi keterangan, jika semua pemogok dapat dipekerjakan kembali dengan peraturan pekerjaan yang lama ( Vereeniging  van  Spoor  en  Tramweg-
Personeel  in  Nederlandsch-Indiё ,  1923.).
Setelah  itu,  ratusan  orang  telah  diterima untuk  bekerja  kembali,  ribuan  orang dipecat,  dan  pengurus  pusat  VSTP  harus mengakui  bahwa  hal  itu  tidak  dapat dihindari. Sekali lagi dengan nada melemah,  pengurus  VSTP  menyatakan:
“Kita  tidak  bisa  berboeat  apa-apa,  karena kaki  dan  tangan  kita  diikat.  Kita  tidak boleh  berbitjara,  kita  akan  lapar  dan  tidak lagi  mendapat  simpati  dari  saudara- saudara  kita”  (Buletin  Pengurus  Pusat VTSP; Ingleson, op.cit . 250).

## E. SIMPULAN
Dari  pembahasan  di  atas  dapat dipetik  kesimpulan  bahwa  kegagalan tuntutan  buruh  untuk  perbaikan  nasib sering disebabkan oleh cara-cara pengusaha untuk melumpuhkan daya tahan kaum  pemogok  dengan  memanfaatkan strike  breaker (tenaga  pengganti  kaum pemogok).  Dengan  demikian,  selama pemogokan perusahaan tetap dapat beroperasi,  sedangkan  kaum  pemogok, karena  lemahnya  kekuatan  ekonomis  dan organisasi  mereka,  terpaksa  menerima kekalahan  dengan  bekerja  kembali  pada kondisi kerja yang lama.
Campur tangan negara  yang sering berpihak  kepada  pengusaha  membuat kaum  pemogok  tidak  berdaya,  karena keberpihakan  itu  dilembagakan  secara hukum  dan  dapat  digunakan  untuk menghukum  siapa  saja  yang  dianggap melanggarnya.
Perkembangan  kapitalisme  yang eksploitatif  telah  melahirkan  kelas-kelas sosial  yaitu  kelas  yang  menguasai  modal atau  alat-alat  produksi,  dan  kelas  buruh
yang sebagian besar adalah orang bumiputera  yang  miskin.  Pengalaman bersama kaum buruh bumiputera di bawah sistem  kapitalisme  yang  eksploitatif  yang tercermin pada rendahnya tingkat upah dan kesejahteraan, rendahnya posisi pekerjaan, dan  perlakuan  tidak  adil  dalam  hubungan produksi  merupakan  basis  kemunculan kesadaran  kelas  buruh  akan  nasib  dan kedudukannya  dalam  lingkup  masyarakat industrial dan kolonial.
Nasionalisme  menjadi  kekuatan penting  yang  mendorong  kaum  buruh untuk  memperjuangkan  perbaikan  kondisi kerja  dan  kesejahteraan  dalam  lingkup masyarakat  industrial  dan  kolonial.  Jika John  Ingleson  (1986:326)  memandang bahwa  golongan  intelektual  di  kota-kota menjadi  pelopor  pergerakan  nasional,  dan
Takashi Shiraishi (1992:342)
menempatkan  para  pemimpin  organisasi atau partai seperti Tjokroaminoto,
Soerjopranoto,  H.  Agoes  Salim  sebagai pahlawan nasionalis, penelitian ini menunjukkan  fenomena  bahwa  massa buruh  bumiputera  pun  menjadi  pelopor nasionalisme.  Ketika  terjadi  pemogokan, solidaritas  mereka  sangat  tinggi.  Gejala tersebut  dapat  diketahui  dari  kondisi bahwa  majikan-majikan  Eropa  mengalami kesulitan untuk mencari pengganti pemogok bumiputera.  Nasionalisme buruh bumiputera  juga  tampak  ketika  ada  rapat- rapat umum. Meskipun sering kali mereka
harus  berdesakan  karena  keterbatasan tempat,  mereka  menghadiri  rapat-rapat umum  itu  dengan  penuh  antusias  untuk menemukan  jalan  guna  memperjuangkan perbaikan nasib orang bumiputera.
Walaupun ketika itu pengertian nasionalisme  masih  hanya  dipahami  oleh sekelompok  kecil  intelektual,  gejalanya sudah  dapat  disaksikan  di  kalangan  kaum buruh,  kaum  “kromo”  yang  miskin,  dan hanya  mempunyai  tenaga  untuk  dijual pada  kapitalis  baik  swasta  maupun pemerintah.
Beberapa penelitian telah menunjukkan  bahwa  pada  awal  abad  ke-
20,  telah  berkembang  berbagai  bentuk nasionalisme Indonesia, yaitu:
1. Nasionalisme  kultural ,  antara  lain Budi  Utomo  dan  Taman  Siswa.  Budi
Utomo  berdiri  pada  tanggal  20  Mei 1908 di Jakarta. Pada awal terbentuknya,  Budi  Utomo  bersifat etnis dan kultural, yang tercermin dari tujuannya untuk memajukan pendidikan  orang  Jawa  dan  kultur Jawa  dengan  mengombinasikannya dengan  kultur  Barat.  Taman  Siswa didirikan  pada  tahun  1922  oleh Suwardi Surjaningrat, seorang kerabat istana  Paku  Alam,  salah  seorang  dari “tiga serangkai”: dr. Tjipto Mangoenkoesoemo,  Douwes  Dekker, dan  Suwardi  Surjaningrat.  Taman Siswa  adalah  suatu  lembaga  yang
bertujuan untuk mengembangkan
pendidikan dan kultural, menyediakan tempat persemaian golongan
nasionalis. 2. Nasionalisme etnis . Contoh nasionalisme etnis adalah Perkumpulan Pasundan (1914), Persatuan  Minahasa  (1927),  Sarekat
Celebes  (1930),  Moluks  Politiek
Verbond (1929) dan lain-lain.
(Suhartono, 1994:99-100).
3. Nasionalisme  religius .  Nasionalisme religius  timbul  di  kalangan  orang
Indonesia  yang  menganggap  Islam sebagai  identitas  mereka,  tempat mereka  membangsakan  diri  (Sarekat Islam,  Persatuan  Muslimin  Indonesia,
dan Muhammadiyah) (Noer,
1980:319-320, 329)..
4. Nasionalisme  sekuler .  Nasionalisme sekuler atau netral agama berkembang di  kalangan  kaum  intelektual,  produk pendidikan  Barat.  Pikiran  politik nasionalis sekuler tidak mengekspresikan  penghayatan  ajaran agama  (Partai  Nasinal  Indonesia (PNI),  Perhimpunan  Indonesia  (PI), Pendidikan Nasional  Indonesia, Partai
Indonesia Raya) (Noer, ibid. ).
5. Nasionalisme  pemuda .  Misalnya  Tri
Koro  Darmo  yang  berubah  menjadi Jong  Java  (1918),  Jong  Sumatranen Bond  (1917),  Jong  Minahasa  (1918),
Jong  Celebes,  Jong  Ambon,  Jong
Minahasa,  Jong  Islamieten  Bond  dan lain-lain (Suhartono, op. cit., 99-100).
Penelitian  ini  menemukan  sisi  lain
komponen
nasionalisme yaitu ”nasionalisme  buruh”.  Pada  perempat pertama  abad  ke-20,  pergerakan  buruh telah menjadi bagian dari proses terbentuknya nasionalisme Indonesia.
Kaum  buruh  bumiputera  yang  sering dipandang  sebagai  kaum  “kromo”  yang dipinggirkan  secara  sosial,  ekonomi,  dan politik,  ternyata  mempunyai  kekuatan penting dalam pergerakannya, yaitu “nasionalisme buruh”. Pada saat itu nation
Indonesia  masih  merupakan imagined community , yang dalam penjelasan
Benedict  Anderson  (1983:15)  berarti nation adalah  komunitas  politik  yang terbatas  dan  berdaulat  yang  diangankan, dan suatu bangsa tidak mungkin mengenal seluruh  warganya,  tidak  mungkin  saling bertemu, atau saling mendengar, dan  yang ada dalam pikiran masing-masing  anggota komunitas adalah hanya  angan-angan atau gambaran  tentang  komunitas  mereka. Suatu  bangsa  dapat  terbentuk,  jika sejumlah  besar  warga  dalam  suatu komunitas  mau  menetapkan  diri  sebagai bangsa  yang  mereka  angankan.  Meskipun Indonesia  masih  merupakan imagined community ,  keberpihakan  pada  bangsa sudah menjadi bagian dari spirit pergerakan buruh di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Penerbitan dan Disertasi
Anderson, Benedict, R. O‟Gorman,
Imagined  Communities  Reflections on  The  Origin  and  Spread  of Nationalism, Thetford, Norfolk: Thetford Press Limited, 1983.
Ari Dwipayana,  AAGN., Kelas dan Kasta
Pergulatan Kelas Menengah di Bali ,
Yogyakarta: Yayasan Adikarya IKAPI  dan  The  Ford  Foundation, 2001.
Baars,  A.  “Het  eerste  resultaat.  Ontwerp Beginselverklaring”, dalam Het Vrije
Woord , No. 2, 20-10-1917. Bijblad op Het Staatsblad van Nederlandsch-Indiё ,  Deel  XLVIII, No.7848-7979, Batavia:
Landsdrukkerij.
Blumberger,
J. Th. Petrus, De Nationalistische Beweging in Nederlandsch  –  Indië, Dordrecht Holland  /  Providence-U.S.A.:  Foris
Publications, 1987.
Breman, Jan, Koelies, Planters en
Koloniale Politiek , Foris Publications: Dordrecht- Holland/Providence-U.S.A, 1987.
Brewer,  Anthony, Kajian  Kritis  Das Kapital  Karl  Marx ,  Jakarta:  Teplok Press, 1999.
Brommer,  B.,  A.  Sidharta,  E.  Budihardjo, A. Siswanto, A.B. Montens, Soewarno,  S.  Setiadi,  Th.  Stevens, Semarang  Beeld  van  Een  Stad , Purmerend: Asia Maior, 1995.
Budiman, Amen, “Oei Tiong Ham”, dalam Suara Merdeka , 23-7-1976.
Budiman,  Amen,  “Semarang  Pada  Masa Penjajahan  Inggris”,  dalam Suara Merdeka , Jum‟at, 8 Agustus 1975.
____,  “Masyarakat  Pribumi  Semarang Tempo  Doeloe”,  dalam Suara Merdeka , Jum‟at, 16 Januari 1976.
____,  “Masyarakat  Eropah  Waktu  Itu”, dalam Suara  Merdeka ,  Jum‟at,  30 Januari 1976.
____,  “Masyarakat  Pecinan  Semarang
Tahun 1850-an, dalam Suara Merdeka , Jum‟at, 23 Januari 1976. ____, Semarang Riwayatmu Dulu , Semarang:  Penerbit  Tanjung  Sari, 1978.
Burke,  Peter, History  and  Social  Theory , Cambridge: Polity Press, 1992. Carey, Peter, Orang Jawa dan Masyarakat Cina  (1755-1825) ,  terjemahan  oleh Pustaka Azet, Jakarta: Pustaka Azet, 1985.
Chalid,  Pheni,  “Industrialization  and  the
Labour  Movement.  A  Study  of
Labour Unrest in the Export Processing Zone of Jakarta”, unpublished  dissertation,  Bielefeld,
1997.
Chandler  Jr,  Alfred  D., Scale  and  Scope The Dynamics of Industrial Capitalism , Cambridge, Massachusetts,  London,  England:
The  Belknap  Press  of  Harvard University Press, 1994.
Cobban,  L.,  “Kampungs  and  Conflict  in Colonial  Semarang”,  dalam Journal of Southeast Asian Studies Vol. XIX No. 2, 1988. De Graaf, H.J., Cina Muslim di Jawa Abad XV  dan  XVI  antara  Historisitas  dan Mitos ,  terjemahan  oleh  Alfajari, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1998. De Winter, Tinus, dkk. (red.), Internationaal
Socialisme,
Rotterdam:  Van  Lambaart/Gramo,
1984. Dick, H.W., “The Emergence of National Economy, 1808-1990s”, dalam J.Th. Lindblad (ed.), Historical
Foundations  of  a  National  Economy in  Indonesia,  1890s-1990s, North- Holland, Amsterdam/Oxford/New York/Tokyo, 1996.
Donald, James & Stuart Hall (ed.), Politics and  Ideology Philadelphia:  Open University Press, 1986.
Effendi,  Sofyan, Hukum  Perburuhan
Indonesia Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan-
peraturan , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
Ensiklopedi  Indonesia ,  1980,  Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve.
Gedenkboek  der  Gemeente  Semarang
1906-1931. Semarang: N.V. Dagblad De Locomotief.
Gedenkschrift Uitgegeven door de Stadsgemeente
Semarang ter
Gelegenheid van Het 25-jarig Bestaan van Nieuw-Tjandi .
November 1939. Goodman,  Jordan,  &  Katrina  Honeyman,
Gainful-Pursuits  –  The  Making  of
Industrial Europe 1600-1914 , London-New York-Melbourne-
Auckland:  A  Division  of  Hodder  & Stoughton, 1988.
Gurr,  Ted  Robbert, Why  Men  Rebel , Princeton,  New  Jersey:  Princeton University Press, 1970.
Handboek voor Cultuur en Handelsvereenigingen in Nederlandsch-Indië , 1926. Hasibuan,  Sayuti, Political  Unionism  and
Economic Development in Indonesia: Case Study, North Sumatra, University  of  California, 1960.
Ingleson,  John, In  Search  of  Justice Workers  and  Unions  in  Colonial Java, 1908-1926 , Singapore, Oxford, New York: Oxford University Press, 1986.
____, Jalan  Ke  Pengasingan:  Pergerakan Nasional Indonesia 1927-1934 . Jakarta: LP3ES, 1988.
Indische  Industrie.  Speciaal  Uitgave  van De Locomotief . 1931.
Inlandsche Pers Overzicht No. 4/1920.
Indische Staatsblad 1923 No. 222, Jo. 483.
Kunio,  Joshihara, Konglomerat  Oei  Tiong Ham:  Kerajaan  Bisnis  Pertama  di Asia  Tenggara ,  Jakarta:  PT  Utama Grafiti, 1991.
____  (ed.), Sarekat  Islam  Lokal .  Jakarta: Arsip Nasional RI, 1975. Kartodirdjo,  Sartono  (ed.), Memori  Serah Jabatan  1921-1930  (Jawa  Tengah) . Jakarta: Arsip Nasional RI, 1977.
____, Pendekatan  Ilmu  Sosial  dalam Metodologi  Sejarah .  Jakarta:  PT
Gramedia Pustaka Utama, 2000. ____ & Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi,
Yogyakarta: Aditya Media, 1991. Kartonegoro, Sentanoe, Hubungan Industrial Hubungan Antara Pengusaha  dan  Pekerja  (Bipartit) dan  Pemerintah  (Tripartit) ,  Jakarta:
Yayasan  Tenaga  Kerja  Indonesia, 1999. Katalogus Surat Kabar Koleksi Perpustakaan  Museum  Pusat  1810- 1973 , Jakarta, 1973.
Keller, Suzanne, Beyond The Ruling Class Strategic  Elites  in  Modern  Society , London: Random House, Inc., 1963. Koloniaal Verslag van 1915 . Keyzer, S. (ed.), François Valentijn’s Oud en  Nieuw  Oost-Indiën, Amsterdam: Wed.  J.C.  Van  Kesteren  &  Zoon, 1862. Kwantes, R.C. (ed.), De Ontwikkeling van
De  Nationalistische  Beweging  in Nederlandsch-Indië , Bronnen Publikatie,  Eerste  Stuk:  1917-medio 1923.  Groningen:  Tjeenk  Willink and Wolters Noordhoff, 1978.
____,
De Ontwikkeling van De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië , Bronnen Publikatie. Tweede Stuk. 1923-1928. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1978.
____,
De Ontwikkeling van de
Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië , Bronnen Publikatie.  Vierde  stuk,  1933-1942. Groningen: Wolters Noordhoff/Bouma‟s Boekhuis, 1982.
Larson,  George  D., Prelude  to  Revolution Palaces  and  Politics  in  Surakarta 1912-1942 , Dordrecht- Holland/ProvidenceU.S.A.: Foris
Publications, 1987.
Leertouwer, W., Semarang als Industrieel, Commercieel  en  Cultureel  Centrum , Semarang: Administratiekantoor
A.C. Van Pernis, 1941.
Liem Thian Joe, Riwayat Semarang 1416- 1931  (Dari  Dzamannja  Sam  Poo Sampe  Terhapoesnja  Kong  Koan) ,
Semarang, 1933.
Liem  Tjwan  Ling,  “Raja  Gula:  Oei  Tiong Ham, dalam Yoshihara Kunio (penyunting), Konglomerat Oei Tiong Ham Kerajaan Bisnis
Pertama  di  Asia  Tenggara ,  Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1991.
Locher-Scholten, Elisabeth Bodine, Ethiek in  Fragmenten-  Vijf  Studies  over Koloniale  Denken  en  Doen  van Nederlanders  in  de  Indonesische Archipel  1877-1942 ,  Utrecht:  Hes
Publishers, 1981.
Lohanda,  Mona, The  Capitan  Cina  of
Batavia 1837-1942 , Jakarta: Djambatan, 1996.
McVey,  Ruth  T., The  Rise  of  Indonesian Communism ,  Ithaca,  New  York: Cornell University Press, 1965.
Magnis-Suseno,  Frans, Pemikiran  Karl Marx  Dari  Sosialisme  Utopis  ke Perselisihan  Revisionisme ,  Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000. Malaka,  Tan, Madilog  Materialisme, Dialektika,  Logika ,  Jakarta:  Pusat Data Indikator, 1991.
____, Aksi  Massa .  Jakarta:  Teplok  Press,
2000.
Muhammad,  Djawahir  (ed.), Semarang Sepanjang Jalan Kenangan , Semarang: PENDA DATI
II Semarang-Dewan  Kesenian  Jawa Tengah-Aktor Studio, 1995.
Mustain,  “Gerakan  Petani  di  Pedesaan Jawa  Timur  Pada  Era  Reformasi
Studi  Kasus  Gerakan  Reclaiming Oleh  Petani  Atas  Tanah  Yang Dikuasai  PTPN  XII  Kalibakar, Malang  Selatan”,  disertasi,  Program Pasca  Sarjana  Universitas  Airlangga Surabaya, 2004.
Nas,  Peter  J.M., The  Indonesian  City, Studies  in  Urban  Development  and Planning, Dordrecht-Holland:  Foris Publications, 1986.
Noertjahjo,  A.M., Cerita  Rakyat  Sekitar
Wali Songo , Jakarta: Pradnya
Paramita, 1963. Onderzoek naar De Mindere Welvaart der Inlandsche  Bevolking  op  Java  en Madoera. Overzicht van De Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar De Inlandschen Handel en Nijverheid en Daaruit Gemaakte Gevolgtrekkingen,  1909. Batavia: H.M. Van Dorp & Co.
Parekh, Bhikhu, Marx’s  Theory  of Ideology, London:  Croom  Helm Ltd., 1982.
Parker,  S.R.,  R.K.  Brown,  J.  Child,  M.A. Smith, Sosiologi  Industri. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
Pemerintah Daerah Kotamadya Semarang,
Sejarah Kota Semarang , 1979. Poeze, Harry A., Tan Malaka Strijder voor Indonesische  Vrijheid  Levensloop van  1897  Tot  1945 ,  „s-Gravenhage:
Martinus Nijhoff, 1976. Poloma, Margaret M., Sosiologi
Kontemporer .  Yogyakarta:  Yayasan Solidaritas Gadjah Mada, t.t.
Post,  Peter  &  Elly  Touwen-Bouwsma, Japan  Indonesia  and  The  War,
Leiden: KITLV Press, 1997.
Pringgodigdo,  A.K., Sedjarah  Pergerakan Rakjat  Indonesia ,  Djakarta:  Pustaka Rakjat, 1961.
Rahardjo,  M.  Dawam, Esei-Esei  Ekonomi Politik . Jakarta: LP3ES, 1983.
Rahardjo,  M.  Dawam,  “Gerakan  Rakyat dan Negara” dalam Prisma II, Tahun XIV, 1985..
Riff,  Michael  A.  (ed.), Kamus  Ideologi Politik Modern , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
R. Popper, Karl, Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya ,  terjemahan  dari “The  Open  Society  and  Its Enemies”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Ricklefs,  M.C., A  History  of  Modern Indonesia , Houndmills, Basingstoke, Hampshire  RG21  and  London: Mcmillan Education LTD, 1981.
Sandra, Mogok  dan  Pemogokan, Jakarta:
Pancaroba, 1955.
____, Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia. Djakarta:  P.T.  Pustaka Rakjat, 1961.
Semaoen, Penoentoen  Kaoem  Boeroeh
dari Hal Sarekat
Sekerdja
Semarang, 1920.
Semarangsche  Ambachtsschool.  School voor  Opzichters  en  Machinisten Over  het  Jaar  1913 ,  Semarang:  Co. Semarang-Soerabaia.
Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij
Verslag over Het Jaar 1919 .
Shiraishi,  Takashi, An  Age  in  Motion Popular  Radicalism  in  Java,  1912- 1926, Ithaca  and  London:  Cornell University Press, 1990.
Sills,  David L.  (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences , volume  8,  U.S.A.:  Crowell  Collier and Macmillan, Inc., 1968.
Skocpol,  Theda, Vision  and  Method Historical  Sociology ,  Cambridge: Cambridge University Press, 1984. Smelser,  Neil  J., Theory  of  Collective Behaviour ,  New  York:  The  Free Press, 1962.
Soe  Hok-Gie, Di  Bawah  Lentera  Merah Riwayat  Sarekat  Islam  Semarang 1917-1920, Jakarta:  Frantz  Fanon Foundation, 1990.
Soekirno, Semarang , Semarang:  Djawatan Penerangan  Kota  Besar  Semarang, 1956.
Suroto, Suri, “Gerakan  Buruh  dan Permasalahannya”  dalam Prisma II, tahun XIV, 1985.
Suryo,  Djoko, Sejarah  Sosial  Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-
1900 .Yogyakarta:  PAU  Studi  Sosial
Universitas Gadjah Mada, 1989.
Susetiawan, Konflik Sosial Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
Tichelman, F., Socialisme in Indonesië De Indische Sociaal Democratisch Vereeniging 1897 – 1917 ,
Dordrecht-Holland/Cinnaminson-
U.S.A.: Foris Publications, 1985. Thee  Kian  Wie, Industrialisasi  Indonesia,
Analisis dan Catatan  Kritis , Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1988.
Tollenaere,  De,  en  A.J.  Persijn, Van  Dale
Nieuw Handwoordenboek der
Nederlandse  Taal. „s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1977. Tramwegen Op Java. Gedenkboek Samengesteld  der  Gelegenheid  van Het  Vijf  en  Twintig-jarig  Bestaan der  Semarang-Joana  Stoomtram- Maatschappij .  „s-Gravenhage:  Kon.
Ned.  Boek-en  Kunsthandel  van M.M. Couvee.
Yuliati, Dewi, “Industrialisasi di Semarang (1906-1930) dalam Lembaran Sastra No.  23  Tahun  1997.  Semarang: Fakultas  Sastra  Univ.  Diponegoro, 1997.
____, Semaoen,  Pers  Bumiputera  dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang. Semarang: Bendera, 2000. Van Dijk, Kees, “The Threefold Suppression  of  the  Javanese  The Fight against Capitalism, The Colonial  State,  and  The  Traditional Rulers”,  dalam  Robert  Cribb. The Late  Colonial  State  in  Indonesia Political and Economic Foundations of  The  Netherlands  Indies  1880- 1942, Leiden: KITL Press, 1994.
Verslag  Van  De  Toestand  Der  Gemeente Semarang Over 1915 .
Verslag  Van  De  Toestand  Der  Gemeente Semarang Over 1917 .
Verslag  Van  De  Toestand  Der  Gemeente Semarang Over 1926.
Verslag  van  De  Toestand  der  Gemeente Semarang Over 1927 .
Verslag  Van  De  Handelsvereeniging  Te Semarang , 1916.
Verslag  Van  De  Kamer  van  Koophandel en Nijverheid Te Semarang Over Het Jaar 1910 .
Wal,  S.L.  van  der  (ed.), De  Opkomst  van de  Nationalistische  Beweging  In Nederlands-Indie, Groningen, 1967.
____, De  Volksraad  en  de  Staatkundige Ontwikkeling  van  Nederlands-Indië, Groningen: J.B. Wolters, 1964.
Weber, Max, Etika Protestan dan Semangat  Kapitalisme, Surabaya:
Pustaka Promethea, 2000.
Wertheim,  W.F., Masyarakat  Indonesia dalam  Transisi  Studi  Perubahan Sosial, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999.
____  (ed.), The  Indonesian  Town  Studies in  Urban Sociology, The Haque: W.
Van Hoeve Ltd. 1958. Westerveld,  D.J.,  “Woning  Toestanden onder  de  Javaansche  Bevolking  te Semarang”,  dalam Gemeenteblad
Semarang 1914 . Wilkinson, Paul, Social Movement ,
London: Pall Mall Press Ltd., 1971.

## II. Arsip
Algemeen verslag residen Semarang tahun
1918.
Buletin  Pengurus  Pusat  VSTP,  terlampir dalam surat residen Semarang kepada  Gubernur  Jenderal,  8  Juni 1923, Vb. 24 Agustus 1924-24. Centrale  Leiding  van  De  Spoor  en Tramweg  Staking  in  Nederlandsch-
Indiё, Semarang, Djangan Toendoek Kepala!!  Awas,  awas!!  Madjoe teroes!!  Djangan  moendoer!! ,  10 Mei 1923; Koleksi Algemeene Rijks Archief, nomor inventaris 144-VSTP Semarang 1923.
Koloniaal Verslag 1917, 1918, 1919. Mr. 501 x/1924. Mr. 101x/1923. Mr. 893x/1925. Makloemat  VSTP (Semarang:  Drukkerij V.S.T.P.),  t.t.;  Koleksi  Algemeen Rijks  Archief  di  Den  Haag,  Nomor inventaris 144-VSTP Semarang
1923.
“Politiek  Overzicht  1925”,  dalam Bijlage Algemeen  Verslag, resident  van Semarang, Februari 1927. Surat  Edaran  VSTP, SANGET  PENTING . Semarang:  Drukkerij  VSTP.  23
April 1923. Koleksi Algemeen Rijks Archief  di  Den  Haag,  nomor inventaris  144  –  VSTP  Semarang 1923.
Vb. 8 September 1917. Vb. 14 Juli 1923. Vb. 23 December 1925. Vb. 30 Januari 1926.

## III. Surat Kabar
Api, 24 Desember 1924.
Api, 22 Juli 1925 .
Api , 29 Agustus 1925.
De Indiër , 19 Maret 1917.
De Locomotief . 18 Maret 1913.
De Locomotief, 3 Agustus 1925.
De Locomotief, 4 Agustus 1925.
De Locomotief , 1 September 1925.
De Volharding, 20 April 1917.
Het Vrije Woord , No. 2, 20 Oktober 1917.
Kan Po , No. 1, bulan 8 – 2602, hlm. 33.
Sinar Djawa , 15 Juli 1914. Sinar Djawa , 12 Februari 1918. Sinar Djawa , 27 Februari 1915.
Sinar Djawa , 3 Agustus 1917. Sinar Djawa , 25 Oktober 1917. Sinar Djawa , 22 Desember 1917 Sinar Djawa 19 Januari 1918. Sinar Djawa , 12 Maret 1918. Sinar Djawa, 27 April 1918.
Sinar Hindia , 19 November 1918 Sinar Hindia , 14 Januari 1919. Sinar Hindia , 20 Februari 1920. Sinar Hindia, 25 Februari 1920.
Sinar Hindia, 14 April 1920.
Sinar Hindia , 5 Mei 1920.
Sinar Hindia, 16 Januari 1922. Sinar Hindia , 21 Januari 1922. Sinar Hindia , 22 Januari 1922. Sinar Hindia, 23 Januari 1922 .
Sinar Hindia , 22 Maret 1922.
Sinar Hindia , 5 Mei 1923.
Sinar Hindia , 8 Mei 1923.
Sinar Hindia, 12 Mei 1923.
Sinar Hindia , 12 Maret 1924.
Sinar Hindia , 2 Mei 1924. Si Tetap , 31 Oktober 1925.
Si Tetap , 30 November 1925.
Si Tetap, April – Mei 1926.
Si Tetap , Agustus-September 1926
Soeara-Bekelai Orgaan Vakcentrale:
Persatoean  Perkoempoelan  Kaoem Boeroeh Hindia , 29-2-1920. Soeara-Bekelai Orgaan Vakcentrale: Persatoean  Perkoempoelan  Kaoem Boeroeh Hindia , 30-4-1920. Soeara-Bekelai Orgaan Vakcentrale Persatoean  Perkoempoelan  Kaoem Boeroeh Hindia, 30 April 1920. Soeara-Bekelai Orgaan Vakcentrale Persatoean  Perkoempoelan  Kaoem Boeroeh Hindia , 31 Juli 1920.