Journal of Management and Bussines (JOMB) Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2024 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN: 2684-8317 DOI: https://doi.org/10.31539/jomb.v6i1.7091

## EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM YESS DALAM ERSPEKTIF PRINCIPAL AGENT DI KABUPATEN PASURUAN
Muhammad Rikzul Fikri 1 , Aminullah 2
Universitas Yudharta Pasuruan 1,2
rikzulfikri@gmail.com 1

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  Efektivitas  Implementasi  Program  Yess  dalam Perspektif Principal  Agent di  Kabupaten  Pasuruan.  Dalam  hal  ini  kondisi principal- agent dapat  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi    implementasi  dari  program  Yess. Dimana  masalah  keagenan  kerap  terjadi  seperti, Asimmetryc  Information,  Adverse Selection, dan Moral Hazard. Hasil penelitian bahwa pada implementasi program Yess di  Kabupaten  Pasuruan  dilaksanakan  oleh  DIT  ( District  Implementation  Team )  dan bertanggungjawab  kepada  Koordinator.  Simpulan,  masalah  keagenan  dapat  diatasi dengan  baik  oleh  Koordinator  dan  DIT  ( District  Implementation  Team )  di  Kabupaten Pasuruan. Sehingga implementasi program Yess dapat terlaksana dengan efektif.
Kata Kunci: Efektivitas, Principal Agen, Program Yess

## ABSTRACT
The  aim  of  the  research  is  to  determine  the  effectiveness  of  implementing  the  Yess Program from the Principal Agent's perspective in Pasuruan Regency. In this case, the principal-agent condition can be a factor that influences the implementation of the Yess program. Where agency problems often occur, such as Information Asymmetry, Adverse Selection, and Moral Hazard. The research results show that the implementation of the Yess program in Pasuruan Regency is carried out by the DIT (District Implementation Team)  and  is  responsible  to  the  Coordinator.  In  conclusion,  agency  problems  can  be handled well by the Coordinator and DIT (District Implementation Team) in Pasuruan Regency. So that the implementation of the Yess program can be carried out effectively.
Keywords: Effectiveness, Principal Agent, Yess Program

## PENDAHULUAN
Kemajuan global telah menjadi cikal bakal lahirnya sebuah era distrupsi. Dimana sebuah  sistem  atau  tatanan  banyak  mengalami  perubahan,  dari  tatanan  lama  menjadi tatanan  baru  yang  didukung  oleh  berkembangnya  pengetahuan  teknologi  yang  begitu pesat.  Perkembangan  teknologi  tersebut  memberikan  dampak  yang  positif  maupun negatif yang menjalar keberbagai sektor termasuk sektor ekononi, sosial, politik, hingga berdampak pada sumber daya manusia (SDM) dikalangan masyarakat.  Oleh sebab itu, peran  pemerintah  dalam  memproduksi  kebijakan  dalam  negara  Indonesia  perlu diselaraskan kepada potensi dan  memiliki oleh negara, agar dapat menjawab tantangan era  distrupsi  ini.  Generasi  penerus  bangsa  yakni  pemuda  generasi  milenial  merupakan bagian  dari  bonus  demografi  Indonesia  di  masa  depan,  maka  perlu  diyakinkan  dan diberikan  motivasi  untuk  dapat  melakukan  penyesuaian  diri  atau  beradaptasi  serta mengembangkan Soft  Skill dan Hard  Skill yang  mereka  miliki  dengan  dilibatkan  atau
menjadi objek utama sebuah kebijakan pemerintah.
Peran  pemerintah  sangat  penting  dalam  meningkatkan  kemampuan  adaptasi generasa  milenial  saat  ini,  terutama  mengarahkan,  melibatkan,  serta  mewadahi  para generasi  milenial  dalam  menciptakan  perubahan  yang  lebih  baru  dan  sesuai  dengan perkembangan  zaman  (kontemporer).  Generasi  milenial  merupakan  bonus  demografi sebuah negara yang dapat memberikan dampak yang lebih baik. Peningkatan penduduk diusia  produktif  memberikan  kesempatan  bagi  sebuah  negara  untuk  meningkatkan peluang kerja serta menumbuhkan sektor ekonomi. Namun bonus demografi juga dapat menjadi  boomerang,  jika  pemerintah  tidak  dapat  memetakan  generasi  muda  dan memaksimalkan lapangan pekerjaan.
Dampak  buruk  jika  pemerintah  tidak  dapat  memetakan  generasi  muda  dan memaksimalkan generasi muda adalah semakin tingginya angka pengangguran, bahkan bisa  berdampak  lebih  parah  lagi.  Terlebih  tantangan  pada  era  modern  saat  ini merupakan  tantangan  akan  produktifitas.  Sebenarnya,  perkembangan  teknologi  yang begitu  pesat  memberikan  akses  kemudahan  untuk  setiap  orang  mencapai  sebuah keinginan.  Namun,  hal  inilah  kemudian  menciptakan  budaya  praktis  dan  instan  pada generasi milenial. Pada kenyataanya seringkali generasi milenial tidak mau atau bahkan tidak  tertarik  melakukan  suatu  pekerjaan  yang  mereka  nilai  sebagai  profesi  tradisional dan  konservatif.  Salah  satunya  ialah  profesi  sebagai  petani,  atau  pengusaha  tani. Semestinya  hal  demikian  menjadi  permasalahan  yang  harus  di  sadari  dan  diselesaikan bersama, mengingat negara Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi terutama disektor pertanian.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  sebagai  negara  agraris  sekitar  40 juta  penduduk  Indonesia  bekerja  di  sektor  pertanian  per  tahun  2022.  Dari  jumlah tersebut hanya 8% petani yang tergolong usia muda atau sekitar 3,2 Juta orang. Sektor pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja domestik. Sayangnya meskipun sektor pertanian merupakan bidang yang paling banyak menyerap tenaga kerja domestik, akan tetapi  jumlah pengangguran di  Indonesia masih tinggi.  Dari    jumlah  angkatan  kerja  nasional  yang  mencapai  144,01  Juta  jiwa,  jumlah angka  pengangguran  sekitar  8,4  Juta  jiwa.  Artinya  masalah  pengangguran  menjadi masalah  di  Indonesia.  Dilansir  pada  Databoks  (https://databoks.katadata.co.id/).  Dari keterangan  diatas,  bahwa  negara  Indonesia  merupakan  negara  agraris  yang  mayoritas penduduknya  adalah  petani.  Dengan  sektor  pertanian  yang  masih  menjadi  lapangan pekerjaan  dengan  penyerapan  tenaga  kerja  domestik  paling  banyak.  Akan  tetapi, masalah  pengangguran  bukan  sekedar  urusan  lapangan  pekerjaan,  terdapat  beberapa faktor  penyebab  lainnya  seperti  minat  dan  motivasi  juga,  sangat  menentukan  generasi milenial  atau  bahkan  para  angkatan  kerja  secara  keseluruhan  dalam  menentukan pekerjaan  yang  mereka  jalani.    Sehingga  seperti  apa  yang  dibahas  sebelumnya  bahwa peran  pemerintah  dalam  memproduksi  kebijakan  dalam  negara  Indonesia  perlu diselaraskan kepada potensi dan  memiliki oleh Indonesia, dalam hal ini adalah potensi pertanian dan potensi bonus demografi.
Adanya Program  Youth  Enterpreneurship  And  Employment  Support  Service (Yess)  adalah  bertujuan  untuk  melahirkan  wirausaha  milenial  dari  sektor  pertanian. Kemampuan  mengakses  pasar,  permodalan  hingga  kualitas  SDM  sering  menjadi penghambat  berkembangnya  usaha  kalangan  pemuda.  Untuk  itu  melalui  Hibah Kompetitif sasaran Program Yess adalah kaum muda di perdesaan dari keluarga kurang mampu, serta kaum muda  yang beresiko besar terhadap kemiskinan. Target  yang akan dicapai  selama  6  tahun  program  ini  adalah  320.000  generasi  muda  di  perdesaan  yang
berfokus  terhadap  bidang  pertanian,  terutama  dalam  membangun  bisnis  wirausaha pertanian.
Menurut  Kementan  RI  indikator  utama  dalam Program  Youth  Enterpreneurship And Employment Support Service (Yess). Pertama, 32.500 orang memperoleh pekerjaan di sektor berbasis pertanian. Kedua, 33.500 orang pedesaan meningkat pendapatannya. Ketiga,  50.600  orang  mengembangkan  usaha  dibidang  pertanian.  Keempat,  100.000 orang  mampu  menggunakan  jasa  keuangan,  4.300  diantaranya  rumah  tangga  migran muda. Kelima, 120.000 pemuda memperoleh pendidikan keuangan.   Indikator tersebut akan  dicapai  melalui  empat  kegiatan  utama.  Pertama, Rural  youth  transition  to  work (peningkatan  kapasitas  pemuda  perdesaan  di  bidang  pertanian).  Kedua, Rural  Youth Entrepeneurship (Pengembangan Wirausahawan Muda Perdesaan).  Ketiga, Investing to Rural  Youth (Fasilitasi  akses  permodalan).  Keempat, Enabling  Environment  fo  Rural Youth (membangun  lingkungan  usaha  yang  kondusif).  Maka  dengan  hal  tersebut  akan megurangi  pemuda  untuk  melakukan  urban  ke  kota.  Artinya  dalam  implementasi program Yess memiliki 4 (empat) capaian yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM  petani  milenial,  pengembangan  usaha,  permudahan  akses  permodalan  serta terbangunnya  lingkungan  usaha  yang  kondusif.  Dengan  keempat  capaian  yang  telah diupayakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program Yess telah dilaksanakan.  Akan  tetapi  belum  dapat  dikatakan  sebagai  implementasi  program  yang efektif,  perlu  dilakukan  penelitian  untuk  memastikan  efektivitas  adanya  program tersebut.
Maka dari itu untuk mensukseskan tujuan daripada program Yess, dalam program Yess  terdapat  program  bantuan  pemodalan  yang  di  sebut  dengan  hibah  kompetitif. Hibah  kompetitif  merupakan  bagian  dari  program  Yess    yang  bertujuan  untuk memberikan peluang dan menjaring petani muda yang siap mengembangkan usahanya. Terdapat  total  hibah  kompetitif  senilai  30  milyar,  yang  diberikan  berdasarkan  kriteria pemula,  berkembang,  maupun  maju.  Sebesar  5  sampai  10  juta  untuk  pemula,  25  juta untuk  berkembang,  dan  50  juta  untuk  maju.  Tergantung  kemampuan  peserta  hibah kompetitif dalam pemaparan anggaran yang tertuang dalam proposal. Hibah kompetitif dapat  menjadi  salah  satu  barometer  atau  indikator  dalam  menilai  efektivitas implementasi program Yess. Sebab hibah kompetitif merupakan sub program Yess yang memfasilitasi  petani  milenial  yang  telah  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  maupun kriteria, dalam mendapatkan akses permodalan. Sehingga dalam hal ini hibah kompetitif dapat  dijadikan  salah  satu  barometer  untuk  menguji  efektivitas  implementasi  dari kebijakan  atau  program.  Dari  jumlah  provinsi  dan  kabupaten/kota  di  Indonesia  hanya terdapat 4 Provinsi lokasi Program Yess (Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan selatan, dan  Sulawesi  Selatan)  di  15  Kabupaten.  Kabupaten  Pasuruan  merupakan  salah  satu daerah di Jawa Timur yang juga berkesempatan melaksanakan program Yess sejak 2019 lalu, dikarenakan potensi pertaniannya
Menurut  Mardijansyah  selaku  Koordinator  program  Yess  Kabupaten  Pasuruan pada  bulan  september  tahun  2021  mengatakan  sebanyak  1050  petani  milenial  telah mendapatkan pelatihan di Program Yess, dan sebanyak 22 petani yang telah memenuhi kualifikasi  akan mendapatkan hibah sekitar 60-80 juta,  yang seluruhnya tersebar di  24 kecamatan  di  Kabupaten  Pasuruan.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  program  Yess  di Kabupaten Pasuruan telah berjalan dengan sangat baik mulai dari peningkatan kapasitas pemuda  pedesaan,  pengembangan  wirausaha  muda,  hingga  fasilitas  akses  permodalan. Meskipun  pelaksanaan  program  Yess  di  Kabupaten  Pasuruan  berjalan  dengan  baik. Namun,  beberapa  permasalahan  masih  ditemukan,  seperti  ketidak  sesuaian  informasi
terutama informasi terkait penerima hibah kompetitif, yang semula dari 22 petani muda berubah menjadi 17 petani. Ketidaksesuaian informasi dapat terjadi dikarenakan laporan yang  diterima  Koordinator  bisa  jadi  tidak  valid  atau  tidak  sesuai  dengan  dilapangan. Diketahui  di  Kabupaten  Pasuruan  pelaksana  program  Yess  adalah  DIT  ( District Implementation  Team )  dan  bertanggung  jawab  kepada  Koordinator.  Hubungan semacam  ini  merupakan  kondisi  principal-agent,  yang  berarti  Koordinator  merupakan principal  yang  memberikan  tugas  dan  wewenang  kepada  agen  yakni  DIT  ( District Implementation  Team )  sebagai  pihak  pelaksana  dalam  mewujudkan  kesuksesan  dari kebijakan yang disusun.
Sebagai  implementor  kebijakan  maka  DIT  ( District  Implementation  Team ) Kabupaten  Pasuruan  seharusnya  dapat  memberikan  informasi  yang  simetris  kepada Koordinator mengenai implementasi program Yess di Kabupaten Pasuruan. Hal tersebut merupakan  PR  yang  harus  diperbaiki  oleh  Koordinator  Yess  dan    DIT  ( District Implementation  Team )  selaku  implementor  program  Yess  di  Kabupaten  Pasuruan. Sehingga  dalam  pelaksanaan  program  Yess  masalah  keagenan  harus  diperhatikan. Sebab,  dalam  pola  hubungan  principal  dan  agen,  asimetris  informasi  sangat  mungkin terjadi sebab terdapat  alasan  yang kuat untuk menyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Salah satu masalah keagenan yang paling mendasar adalah asimetris informasi, yaitu kondisi dimana agen dapat memiliki informasi lebih banyak daripada principal. Adanya ketimpangan antara informasi yang didapat  oleh principal dan agent ,  dapat  menguntungkan  pihak  agen.  Sehingga  dari adanya  ketimpangan  informasi  tersebut  akan  dapat  diperparah,  yang  berdampak  pada resiko Adverse  Selection dan Moral  Hazard .  Yang  maksud Adverse  Selection adalah dimana  pihak  agen  mengetahui  informasi  yang  tidak  diketahui  principal  dan  memilih untuk  tidak  memberitahukannya.  Sedangkan  moral  hazard  merupakan  kondisi  dimana agen  sengaja  melakukan  segala  tindakan  yang  menguntungkan  bagi  dirinya,  dengan cara apapun, tanpa mempedulikan kerugian pada oranglain.
Maka dari penjelasan diatas dapat memberikan kesimpulan sementara bahwa pada implementasi  program  Yess  di  Kabupaten  Pasuruan  terdapat  kondisi principal-agent yang  sangat  berpengaruh  terhadap  afektivitas  implementasi  program  tersebut.  Kondisi principal-agent yang  efektif  tercapai  ketika  pihak principal dan  pihak agent menjalankan  prinsip  manajemen  yang  baik.  Sehingga  terjadi  proses  pertukaran informasi  yang  simetris  di  dalam  organisasi.  Informasi  yang  simetris  adalah  bentuk transparansi informasi dari agent kepada principal dalam proses implementasi kebijakan publik.  Hanya  saja,  Jika  agent  harus  melakukan  tugasnya  dalam  pengaturan  waktu kontinu, penting untuk menunjukkan bahwa fakta (data yang disajikan) yang diberikan Agent  dapat  mencermikan  dari  sebuah  realitas  dilapangan.  Dengan  kata  lain, implementasi  program  Yess  dapat  dikatakan  efektif  apabila  dalam  implementasinya, masalah keagenan dapat dimanajemen dengan baik.

## KAJIAN TEORI Efektifitas
Kata efektif berasal  dari bahasa  Inggris  yaitu effective  yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun  program.  Menurut  pendapat  H.  Emerson  yang  dikutip  (Lucia  Maduningtias, 2022)  yang  menyatakan  bahwa  efektivitas  adalah  pengukuran  dalam  arti  tercapainya juan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Sedangkan  menurut  (Prihartono,  Theresia,  &
Mayangsari, 2019), efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang diinginkan. Katz dan Kahn dalam (Jumroh,  2021)  mendefinisikan  efektivitas  sebagai  usaha  mencapai  keuntungan maksimal  bagi  organisasi  dengan  segala  cara,  di  sini  ada  dua  faktor  yang  di  anggap paling  penting  dalam  penentuan  efektivitas.  Pertama  konsep  efisiensi,  yakni  sebagai perbandingan  antara  masukan,  keluaran,  energi,  dan  mengajukan  argumentasi  bahasa penyelesaian  atau  pemecahan  ekonomis  dan  teknis  dalam  masalah  organisasi.  Kedua efektivitas  politis,  yakni  sebagai  usahausaha  jangka  pendek  untuk  memaksimalkan keuntungan  untuk  organisasi  melalui  transaksi  dan  pertukaran  yang  menguntungkan baik dengan para anggota organisasi atau dengan pihak luar organisasi.

## New Publik Manajemen
New Public Management (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat  manajemen  baru  seperti  controlling,  benchmarking  dan  lean management  (Denhardt  & Denhardt, 2015) New Public Management (NPM) dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. New Public Management (NPM)  secara  umum  dipandang  sebagai  suatu  pendekatan  dalam  administrasi  publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen dan  disiplin  yang  lain  untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas  kinerja  pelayanan publik  pada  birokrasi  modern. New  public  management berfokus  pada  manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan  kompetensi  tender. New  Public  Management memberikan  perubahan  manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis,  dan  hierarkis  menjadi  model  manajemen  sektor  publik  yang  fleksibel  dan lebih  mengakomodasi  pasar.  Perubahan  tersebut  bukan  sekedar  perubahan  kecil  dan sederhana.  Perubahan  tersebut  telah  mengubah  peran  pemerintah  terutama  dalam  hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. (Mardiasmo, 2002)
Menurut  (Aminullah,  2020)  menjelaskan  secara  umum  ciri-ciri New  Public Management (NPM) sebagai berikut:
a) Pengendalian  yang  berorientasi  pada  persaingan  dengan  cara  pemisahan wewenang antara pihak yang memberi dana dan pihak pelaksana tugas
b) Pemfokusan pada efektifitas, efisiensi dan mutu pelaksanaan tugas
c) Pemisahan manajemen strategis dari manajemen operasional dalam pemberian order dan anggaran umum
d) Pelaksana order swasta dan pemerintah diperlakukan sama.

## Principal Agent
Menurut  (Maskar,  2022) Principal  agent atau agency  theory merupakan  teori yang menjelaskan hubungan keagenan ( agency relationship ) dan masalah-masalah yang ditimbulkanya. Menurut Jensen dan Meckling dalam (Adam, 2018) Agency relationship merupakan sebuah ikatan kerja dimana satu orang atau lebih sebagai pemegang saham ( principal ) menunjuk pihak lain ( agent ) untuk memberikan pelayanan dan pengambilan keputusan  atas  nama  principal.  Principal  adalah  pemegang  saham  yang  mana menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan. Sedangkan agen adalah pengelola  perusahaan  yang  mempunyai  kewajiban  untuk  mengelola  apa  yang diamanahkan oleh para pemegang saham kepadanya. Prinsip utama dari teori keagenan
adalah adanya suatu kontrak dimana satu atau lebih principal (pemilik) menyewa orang lain  (agen)  untuk  melakukan  beberapa  jasa  untuk  kepentingan  mereka  dengan mendelegasikan  beberapa  wewenang  untuk  membuat  keputusan  agen.  (Yeniatie  & Destriana, 2010). (Yasin, Putra, & Danar, 2021) mengungkapkan bahwa yang dimaksud sebagai  teori  principal  agent  adalah  bagaimana  untuk  mengorganisasikan  hubungan dengan  maksimal,  dimana  satu  pihak  ( principal )  memiliki  pekerjaan,  dimana  hal tersebut  dilaksanakan  oleh  pihak  lainnya  ( agent ).  Dapat  disimpulkan  bahwa  teori keagenan  merupakan  keadaan  dimana  terdapat  prinsipal  dan  agent.  Keadaan  semacam ini tentu dapat menimbulkan resiko masalah kegenan. Adapun masalah keagenan yaitu: Asimmetryc Information, Adverse Selection, dan Moral hazard.
Asymmetric Information : Dalam teori Principal Agent, Asymmetric Information atau  Asimetri  informasi  merupakan  suatu  kondisi  dimana  pihak  manajemen dalam  hal  ini  agent  lebih  banyak  mengetahui  kondisi  desa  dibandingkan principal.  Asimetri  informasi  dapat  dijadikan  alat  bagi  agent  dalam  mencapai kepentingan  diri  sendiri  atau  memaksimalkan  kepentingan  pribadi  salah  satu pihak.  Agen  sebagai  yang  bertindak  di  lapangan  mempunyai  lebih  banyak informasi  daripada principal, oleh sebab itu   Agent  melalui asimetris  informasi akan memberikan peluang bagi agen untuk melakukan tindakan penyelewengan demi mencapai kepentingan pribadi. Asimetri informasi adalah cikal bakal yang akan menimbulkan moral hazard dan adverse selection .(Aminullah, 2020)
- Adverse  Selection  : Adverse  Selection  atau  seleksi  yang  merugikan  merupakan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  manager  (agent)  yang  tidak  seluruhnya  diketahui oleh  pincipal  atau  pemegang  saham  maupun  pemberi  pinjaman  (Scott,2000). Menurut  pendapat  (Lane,  2007)  Adverse  Selection  dan  Moral  Hazard  dapat dijadikan  permainan  di  dalam  institusi  politik,  yang  berarti  pengungkapan informasi  tentang  sifat  tersembunyi  dari  agen  serta  tindakan  tersembunyi mereka.  Institusi  politik  dapat  mengundang  beberapa  agen  untuk  memeriksa agen  lain,  atau  mengizinkan  agen  tertentu  untuk  membatalkan  keputusan  agen lain.  Menurut  (Gilardi,  2014)  Seleksi  yang  merugikan  atau  pilihan  yang  salah (atau ex-ante  oportunisme ,  atau  informasi  yang  tersembunyi)  terjadi  ketika prinsipal  tidak  bisa  yakin  bahwa  dia  adalah  pemilih  agen  yang  memiliki keterampilan  yang  paling  tepat  atau  preferensi  dan moral  hazard (atau ex-post oportunisme , atau tindakan tersembunyi) terjadi setiap kali tindakan agen  tidak dapat dipantau secara maksimal oleh prinsipal.
- Moral  Hazard  : Menurut  Muhammad,  2005  dalam    (Fauziah  &  Syakdiyyah, 2011)  ia  menjelaskan  bahwa  moral  hazard  merupakan  suatu  kondisi  yang berpotensi  menyebabkan  hal  buruk  berupa  kerugian  atau  kerusakan  dalam hubungan antara principal dan agent. Moral hazard yaitu bahwa keadaan dimana manajer atau orang dalam lainnya mengetahui informasi lebih banyak mengenai informasi dan prospek organisasi/perusahaan daripada investor pihak luar (Scott, 2000).  Dengan  keuntungan  tersebut  agent  dapat  melakukan  tindakan  yang negative,  yang  tidak  diketahui  pihak  luar/investor,  sehingga  kemudian berdampak pada penyimpangan atau kesewenang-wenangan sebab merasa tidak diawasi  oleh principal. Moral hazard juga dapat diartikan dengan prilaku tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pihak lain untuk terciptanya kontrak kerja  sama.  Menurut  (Eisenhardt,  1989)  dalam  (Maysi,  2022),  teori  agensi mengasumsikan  tiga  sifat  manusia  yakni:  1)  Manusia  pada  dasarnya  selalu mementingkan  kepentingan  diri  sendiri  ( self  interest ).  2)  Daya  pikir  manusia
sangat  terbatas  mengenai  hal-hal  yang  akan  terjadi  di  masa  yang  akan  datang ( bounded rationality ). 3) Manusia cenderung memiliki sifat menghindari resiko yang akan terjadi ( risk adverse ).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  pendekatan  kualitatif  deskriptif  yang  berusaha menjelaskan  gambaran  mengenai  objek  berdasarkan  fakta  dari  kejadian  yang  di  teliti atau penelitian yang dilakukan, sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang  objektif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  observasi,  wawancara, dan dokumentasi.  Teknik  ini  digunakan dalam rangka mendukung data yang diperoleh baik  melalui  observasi,  wawancara  maupun  dokumentasi.  Selanjutnya  data  yang diperoleh dipilah dan disederhanakan, agar memberi kemudahan dalam penyajian, serta untuk  menarik  kesimpulan  sementara  (Kadji,  2016).  Teknik  analisis  data  dilakukan menggunakan  model  interaktif  yaitu  mulai  dari  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan. Miles &  Huberman (1992)  dalam  (Kadji, 2016). Sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded (membumi).

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Diketahui  pemilihan  lokasi  program  Yess,  dilakukan berdasarkan potensi pertanian wilayah tersebut. Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu wilayah  yang  melaksanakan  program  Yess  dikarenakan  potensi  pertaniannya.  Berikut tabel potensi pertanian di wilayah Kabupaten Pasuruan:
Tabel 1.

## Potensi Pertanian Kabupaten Pasuruan
No Sentra Komoditi Kecamatan 1 Padi, Jagung Padi  di  20  Kecamatan  (Kecuali  Tosari,  Puspo, Tutur  dan  Lumbang)  Jagung  tersebar  hampir  di 24 Kecamatan 2 Mangga Rembang & Sukorejo 3 Apel, Paprika, Krisan Tutur 4 Durian Pasrepan,  Lumbang,  Puspo,  Tutur,  Purwodadi, Purwosari, Prigen 5 Kopi Pasrepan,  Lumbang,  Puspo,  Tosari,  Tutur, Purwodadi, Purwosari, Prigen 6 Kentang Tosari, Tutur 7 Sedap Malam Bangil, Rembang
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan
Tabel  diatas  menunjukan  wilayah  Kabupaten  Pasuruan  sangat  memiliki  potensi terutama  dibidang  pertanian.  Sehingga  para  masyarakat  yang  bermata  pencaharian sebagai  petani  Kebupaten  Pasuruan,    diuntungkan  dengan  adanya  program  Yess  yang dapat  mendorong  kemajuan  pada  sektor  pertanian.  Selanjutnya  dalam  program  ini sasaran program disebut PM (Penerima Manfaaat) dan CPM (Calon Penerima Manfaat). PM  merupakan  sejumlah  orang  atau  individu  yang  telah  menerima  manfaat  program yess/hibah  kompetitif,  sedangkan  CPM  merupakan  sejumlah  orang  atau  individu  yang belum menerima hibah kompetitif.
Gambar 1. Struktural Program Yess Kabupaten Pasuruan Sumber: DIT Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  peneliti  lakukan  dilapangan  bahwa  gambar diatas  merupakan  struktural  program  Yess  Kabupaten  Pasuruan  terdiri  dari  Kementan RI sebagai pencetus  kebijakan dengan kerjasama bersama  IFAD. Kemudian pelaksana program  terdiri  dari  NPMU,  PPIU,  DIT  yang  bekerja  sama  dengan  Dinas  Ketahanan Pangan  Kabupaten  Pasuruan.  Adapun  dalam  pelaksanaannya  DIT  bertanggungjawab kepada Koordinator dalam hal ini adalah Bapak Mardijansah.

## Penerima Manfaat Program Yess di Kabupaten Pasuruan
Dalam  implementasinya  program  Yess  di  Kabupaten  Pasuruan  memiliki  tiga kegiatan  utama  yakni  pelatihan,  magang,  serta  hibah  kompetitif.  Namun  pada prinsipnya  kategori  penerima  manfaat  adalah  kelompok  atau  individu  yang  telah menerima  hibah  kompetitif.  Menurut  studi  dokumentasi  dilapangan  oleh  peneliti terdapat 17 orang penerima manfaat per tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020 terdapat 125  Calon  penerima  manfaat  yang  masih  dalam  status  proses.  Berikut  data  penerima manfaat di Kabupaten Pasuruan.
Tabel 2. Data Penerima Hibah Kompetitif 2021 No Nama Kecamatan Komoditas 1 Lukman Hakim Gondang Wetan Budidaya Melon 2 Muhammad Syihabudin Kejayan Budidaya Jamur 3 Salimah Lekok Olahan Tahu 4 Machrus Afandi Pandaan Budidaya dan Olahan Jamur 5 Kusairi Prigen Budidaya dan Okahan Kopi KEMENTAN RI (Kementrian Pertanian Republik Indonesia) IFAD
(International Fund for Agricultural Development) PPIU (Provincial Project Implementation Unit) NPMU (National Program Management Unit) DIT (District Implementation Team)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan
6 Efendi Mulyo Selamet Purwodadi Budidaya Sapi Perah 7 Edi Santoso Purwodadi Beber Petelur 9 Munif Puspo Budidaya Sapi Perah 10  Shinta Shofiatul Khunia Rembang Sedap Malam 11  Nur Kholila Rembang Budidaya dan Olahan Mangga 12  Hari Prasetyo Sukorejo Hidroponik 13  Muhammad Priyono Tosari Budidaya Kentang 14  Ghosiyatul Tutur Budidaya Paprika 15  Ahmad Hofit Tutur Budidaya Sapi Perah 16  Rifatul Muzzayanah Tutur Olahan Talas,Frizen dan Durian 17  Nur Budiantoko Wonorejo Pembibitan Sapi Sumber: DIT Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  penerima  manfaat  program  yess di  tahun  2019  terdapat  17  orang  yang  terbagi  dibeberapa  kecamatan  di  Kabupaten Pasuruan. Dari keseluruhan data penerima manfaat mereka merupakan kelompok yang lolos  dalam  seleksi  hibah  kompetitif  dan  telah  memenuhi  persyaratan  serta  mengirim proposal hingga disetujui. Terdapat 3 tahapan dalam hibah kompetitif yakni:
1) Pendaftaran,
2) Seleksi,
3) Pendanaan serta Monitoring Evaluasi.

## Asimmetric Information dalam Implementasi Program Yess
Asymmetric  Information  yaitu  suatu  kondisi  di  mana  ada  ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang  saham  dan  stakeholder  pada  umumnya  sebagai  pengguna  informasi. Asymmetric  information  terjadi  jika  satu  atau  lebih  pihak  mempunyai  informasi  yang lebih  baik  mengenai  kualitas  suatu  produk  atau  jasa  yang  dipertukarkan  dibandingkan pihak  lain,  sehingga  tidak  terjadi  proses  komunikasi  dan  pertukaran  informasi  yang seimbang  antara  para  pelaku  kemitraan.  Asymmetric  information  bukan  berarti  tidak dimilikinya  informasi,  tetapi  terkadang  informasi  tersebut  tidak  dapat  diperoleh  dan berbiaya  tinggi  sampai  dengan  pertukaran  terjadi,  atau  terkadang  diperoleh  namun sudah  sangat  terlambat.  Munculnya  asymmetric  information  dan  adanya  kepentingan pribadi yang tidak selalu sama antara Prinsipal dan Agen, mempengaruhi tindakan yang dilakukan  oleh  Agen.    Asimetris  informasi  dapat  menyebabkan  terjadinya  Adverse Selection  (seleksi  yang  merugikan)  serta  Moral  Hazard  (rusaknya  moral).  Salah  satu bentuk  moral  hazard  adalah  munculnya  perilaku  oportunis  dari  salah  satu  pihak  yang melakukan pertukaran. Dengan pemaparan Asimetri Informasi diatas berdasarkan hasil pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti.  Bahwa  asimetri  informasi  dimungkinkan terjadi  saat  pelaksanaan  program.  Hal  ini  dikarenakan    DIT  pada  posisi  interaksi langsung dengan sasaran program.
Asimetris  informasi  yang  terjadi  pada  implementasi  program  Yess  adalah Koordinator  tidak  mengetahui  kondisi  serta  permasalahan  yang  terdapat  dilapangan. Namun tim Mobilizer mengakui bahwa kondisi tersebut hanya pada situasi tertentu dan tidak  berpengaruh  terhadap  implementasi  program  Yess  di  Kabupaten  Pasuruan.  Dari hasil  temuan  dilapangan  pada  implementasi  program  Yess  terdapat  evaluasi  berkala yang  dilakukan  Koordinator  terhadap  DIT.  Melalui  hasil  observasi  yang  peneliti lakukan peneliti di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Peneliti melihat adanya tim
mobilizer  yang  sedang  melakukan  pelaporan  mengenai  program  Yess  di  Kabupaten Pasuruan  kepada  Bapak  Mardijansah  selaku  Koordinator  program  Yess.  Sedangkan pada  prinsipnya  Tim  DIT  memiliki  kantor  kerja  yang  letaknya  cukup  jauh  dari  lokasi Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kabupaten  Pasuruan.  Hal  ini  secara  tidak langsung  memberikan  informasi  bahwa  asimetris  informasi  dapat  terjadi  pada pelaksanaan program yess, namun dapat teratasi dengan baik.

## Adverse Selection dalam Implementasi Program Yess
Seleksi dalam hubungan prinsipal dan agen merupakan tahapan awal yang sangat penting  artinya  bagi  pelaksanaan  dan  keberlanjutan  kontrak  yang  akan  disepakaati bersama.    Seleksi  sangat  menentukan  keberhasilan  Prinsipal  dalam  mencapai  tujuan atau  kepentingannya.    Namun  dalam  praktiknya,  seringkali  Prinsipal  melakukan kesalahan  dalam  memilih  Agen  yang  sesuai  untuk  diberi  kewenangan  mengelola sumberdaya  ( adverse  selection ).  (Petrie,  2002)  mengartikan  salah  pilih  sebagai kesalahan  Prinsipal  dalam  mengidentifikasi  keahlian  Agen  dan  ketidakmampuan Prinsipal  dalam  memverifikasi  secara  lengkap  kemampuan  Agen  sebelum  mengambil keputusan  untuk  memberikan  kewenangannya  kepada  Agen.  Dalam  kaitannya  dengan adverse  selection  dalam  proses  implementasi  program  Yess,  peneliti  mendapatkan informasi  bahwasannya  dalam  proses  seleksi  yang  dilakukan  oleh  DIT  masih  tidak dapat  memastikan  komitmen  para  calon  penerima  manfaat,  asal  meloloskan  CPM sebenarnya  sangat  berdampak  pada  pelaksanaan  program  Yess  itu  sendiri.  Meskipun dengan seleksi tersebut menurut persepsi DIT  itu sudah sesuai, akan tetapi adanya dua orang  penerima  manfaat  yang  menyalahgunakan  hibah  menggambarkan  bahwa  orang yang  terpilih  sebagai  penerima  hibah  tidak  komitmen,  dengan  hal  ini  membuktikan bahwa adverse selection terjadi sebab ketidak mampuan DIT dalam melakukan seleksi di Kabupaten Pasuruan.

## Moral Hazard  dalam Implementasi Program Yess di Kabupaten Pasuruan
Dalam  suatu  hubungan  keagenan,  pricipal  dan  agen  akan  berupaya memaksimumkan  utilitasnya  dengan  asas  saling  menguntungkan.  Namun  karena  pada umumnya  penjual  lebih  memiliki  informasi  ketimbang  pembeli.  Dalam  hal  ini  penjual adalah  agen,    menguasai  informasi  yang  lebih  baik,  sehingga  terdapat  resiko  atau kemungkinan  perilaku  oportunis  salah  satu  pihak  untuk  tidak  selalu  bertindak  guna kepentingan pihak lain. Situasi ini menimbulkan munculnya insentif (godaan) bagi satu atau  lebih  pelaku  (khususnya  agen)  untuk  berperilaku  menyimpang  dalam  rangka memaksimumkan kesejahteraan dan utilitasnya sendiri. Berkaitan dengan moral hazard pada  implementasi  program  Yess  di  Kabupaten  Pasuruan,  tidak  ditemukan  pada  tahap seleksi  hibah  kompetitif  program  Yess.  Namun moral  hazard sangat  mungkin  terjadi pada  pelaksanaan program Yess. Hal tersebut  apabila  DIT dengan sengaja melakukan keberpihakan terhadap salah satu CPM. Dengan cara memberikan kemudahan verifikasi terhadap  proposal  yang  dikehendaki  dan  sebaliknya,  tidak  memberikan  verifikasi terhadap proposal yang tidak dikehendaki.

## PEMBAHASAN
Mengacu  pada  seluruh  penjelasan  hasil  penelitian  diatas,  maka  dapat  diketahui bahwa  pada  kenyataanya  Kementrian  Pertanian  bersama  IFAD  hanya  melakukan kerjasama  atas  konsep  yang  telah  disepakati.  Selanjutnya  dalam  pelaksanaannya  di Kabupaten  Pasuruan  terdapat  DIT  yang  menjadi  pelaksana  tugas  sebagai  implementor program tersebut. Sebagai pelaksana program Yess, maka DIT harus melaporkan segala
bentuk  kegiatan  program  Yess  kepada  Koordinator  Program  Yess  di  Kabupaten Pasuruan.  Menurut  Jensen  &  Meckling    dalam  (Aminullah,  2020).  Hal  tersebut merupakan hubungan keagenan karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan  beberapa  wewenang  pengambilan  keputusan  kepada  agen.  Sesuai dengan  perjanjian  tersebut  dapat  diasumsikan  bahwa  beberapa  keputusan  akan memberikan kewenangan kepada agen. Dalam keadaan tersebut memunculkan masalah keagenan yang dapat mengganggu proses implementasi program Yess.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  dari  ketiga  masalah  keagenan  yaitu, Asimetris  informasi, adverse  selection ,  dan moral  hazard .  Pada  pelaksanaan  program Yess di Kabupaten Pasuruan ketiga masalah keagenan tersebut sangat mungkin terjadi. Akan tetapi pada pelaksanaan program Yess di Kabupaten Pasuruan oleh DIT, peneliti hanya menemukan dua permasalahan yakni asimmetris informasi dan adverse selection . Asimetris  informasi  dalam  yang  berkaitan  dengan  implementasi  program  yess  di kabupaten  pasuruan  kerapterjadi  dikarenakan  kurangnya  profesionalitas  DIT  dalam menyikapi  permasalahan  dilapangan.  Meskipun  tindakan  tersebut  dinilai  tidak berpengaruh  terhadap  proses  implementasi  program  yess.  Akan  tetapi  ketidakmauan untuk  melaporkan  permasalahan  kepada  koordinator  berdampak  pada  kurangnya responsibilitas  program  Yess  terhadap  keluhan  masyarakat  di  Kabupaten  Pasuruan. Sehingga untuk menyikapi hal tersebut Koordinator program Yess mengadakan evaluasi berkala  agar  tidak  timbul  asimetris  informasi  pada  pelaksanaan  program  Yess. Selanjutnya  berkenaan  dengan Adverse  Selection atau  seleksi  yang  merugikan.  Pada implemnentasi  program  Yess  di  Kabupaten  Pasuruan  terjadi  akibat  ketidakmampuan DIT  dalam  melakukan  seleksi  terhadap  CPM.  Serta  kurangnya  memahami  mengenai juknis  hibah  kompetitif.  Dalam  hal  ini  peneliti  berpendapat  bahwa  penyalahgunaan hibah  oleh  PM  merupakan  dampak  dari  ketidakmampuan  DIT  dalam  menganalisis mutasi rekening CPM. Sebab salah satu persyaratan penerima hibah adalah CPM harus memiliki  rekening  usaha  yang  berbeda  dengan  rekening  keluarga  yang  notabene digunakan  untuk  biaya  kebutuhan  sehari-hari  (konsumtif).  Dengan  adanya  persyaratan tersebut menjadi salah satu langkah preventif yang tidak boleh diabaikan.

## SIMPULAN
Bahwa  implementasi  program  Yess  dalam  perspektif principal  agent di Kabupaten Pasuruan secara garis besar telah berjalan cukup efektif. Meskipun memiliki beberapa  catatan  dalam  pelaksanaanya.  Program  Yess  di  Kabupaten  Pasuruan  telah memberikan dampak baik terhadap petani muda diwilayah Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan  tidak  adanya  permasalahan  keagenan  yang  bersifat  fatal.  Hubungan komunikasi  antar  DIT  dan  Koordinator  dalam  melaksanakan  program  Yess  di Kabupaten Pasuruan menurut peneliti telah berjalan cukup baik dan bersedia berbenah. Sehingga  dengan  adanya  penekanan  terhadap  masalah  keagenan  ( asimmetryc information,  adverse  selection,  dan  moral  hazard )  dapat  mengurangi  gesekan kepentingan antara principal dan agent .

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, A.-K. 2018. The Importance of Public Administration Towards Achieving Good Governance  for  Positive  National  Development  by  Using  SmartPLS  3.
International Journal of Public Policy and Administration Research , 5(2): 68–97. Aminullah.  2020. Principal-agent  dalam  implementasi  kebijakan  dana  desa  di  desa linggo kecamatan kejayan . Malang: UB Press.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1847980419895741
Denhardt,  J.  V.,  &  Denhardt,  R.  B.  2015.  The  New  Public  Service  Revisited. Public Administration Review , 75(5): 664–672.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/puar.12347
Fauziah, N., & Syakdiyyah, N. 2011. Pengaruh Informasi Asimetrik Terhadap Masalah Agency  Kontraktual  Dalam  Pembiayaan  Mudharabah. Jurnal  Aplikasi  Bisnis ,
11(9): 1341. https://journal.uii.ac.id/JABIS/article/view/7546 Gilardi,  F.  2014.  Methods  for  the  Analysis  of  Policy  Interdependence. Comparative Policy Studies : 185–204. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137314154_9
Jumroh,  M.  2021. Implementasi  Pelayanan  Publik  Teori  dan  Praktik ,  81–150. https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/66
Lane,  J.  E.  2007.  Comparative  Politics:  The  principal-agent  perspective. Comparative Politics: the principal-agent perspective . https://doi.org/10.4324/9780203935545. Lucia  Maduningtias.  2022.  Manajemen  Integrasi  Kurikulum  Pesantren  Dan  Nasional Untuk  Meningkatkan  Mutu  Lulusan  Pesantren. Al-Afkar,  Journal  For  Islamic
Studies , 5(4): 323–331. https://al-
afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/378
Mardiasmo,  M.  2002.  Sistem  Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik:  Telaah  Kritis Terhadap  Kebutuhan  Pengukuran  Kinerja  Pemerintah  Daerah. Unisia ,  25(46): 299–322. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/view/2337 Maskar,  S.  2022.  Implementasi  Persamaan  Non  Linear  Pada  Matematika  Bisnis.
Implementasi  Persamaan  Non  Linier  Dalam  Matematika  Bisnis ,  2(3):  1–13. http://duniailmu.org/index.php/repo/article/view/88
Maysi, S. 2022. Pengaruh Asimetri Informasi , Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2020 . https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/9014 Petrie,  M.  2002.  A  Framework  for  Public  Sector  Performance  Contracting. OECD Journal on Budgeting , 1(3): 117–153. https://www.oecd-
ilibrary.org/governance/a-framework-for-public-sector-performance- contracting_budget-v1-art18-en
Prihartono, P., Theresia, T., & Mayangsari, S. 2019.  Pengaruh  Integritas, Objektivitas, Dan  Kompetensi  Auditor  Internal  Terhadap  Efektivitas  Audit  Internal  Dengan Gaya  Kepemimpinan  Demokrasi  Sebagai  Variabel  Moderasi  Pada  Inspektorat Jenderal  Kementerian  Dalam  Negeri. Jurnal  Magister  Akuntansi  Trisakti ,  5(1): 63–88. https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/jmat/article/view/5077
Yasin,  Y.,  Putra,  F.,  &  Danar,  O.  R.  2021.  Manajemen  barang  milik  daerah  berbasis kemitraan dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 6(2): 147–155. https://www.enrichment.iocspublisher.org/index.php/enrichment/article/view/128
1
Yeniatie,  &  Destriana,  N.  2010.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Nonkeuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi , 12(1): 1– 16. http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/247