Vol. 5 No. 1 (2021)
Nur Rahman, Harun Fadhli, Sarip, Urip Giyono, Multahibun. Peran Badan Permusy . . .

## PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUTAN ATURAN PENCEGAHAN COVID-19 DI DESA KALIWEDI KIDUL
Nur Rahman 1 , Harun Fadhli 2 , Sarip 3 , Urip Giyono 4 , Multahibun 5 1, 3, 4, 5 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon 2 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon Jalan Tuparev Nomor 70 Cirebon, Jawa Barat 45153, Indonesia Email@: nur.rahman@umc.ac.id , harunfadhli1@gmail.com , sarip@umc.ac.id ,
uripgiyono03061968@gmail.com , multahibun@umc.ac.id

## Abstract
This study has two issues of study in its discussion, the first is a study that is directed to find out and analyze the duties, functions and authorities of the Village Consultative Body (BPD) from the point of view of positive law in Indonesia, and secondly, this study will also discuss how the role and implementation of BPD functions in overcoming and preventing the spread of Covid-19 in their respective villages. This research is a juridical-empirical research that tries to explain the role of BPD in a predetermined research location, namely in Kaliwedi Kidul Village, Kaliwedi District, Cirebon Regency, this study uses primary data as the main data, the primary data as intended by the author is obtained through the data collection techniques used with unstructured observations and interviews, the results of the study show that legally the BPD has a function, namely  the  legislative  function  at  the  village  level,  the  BPD  and  the  village  head  have  an obligation to make a policy in the form of village regulations, however, in Kaliwedi Village, the implementation of this function has not been able to implemented optimally, especially when it is associated with the formation of village regulations concerning the issue of preventing the spread of Covid-19, so it is necessary that in the future BPD can cooperate with village heads, to make policies to overcome Covid-19 in their villages, this is important so that prevention the spread of Covid-19 can have a strong legal basis down to the village level.
Keywords: BPD Function, Village Regulation, Covid-19 Prevention
Vol. 5 No. 1 (2021)
Nur Rahman, Harun Fadhli, Sarip, Urip Giyono, Multahibun. Peran Badan Permusy . . .

## Abstrak
Penelitian  ini  memiliki  dua  isu  kajian  didalam  pembahasannya,  yang  pertama adalah kajian yang diarahkan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap tugas, fungsi dan kewenangan Badan Permusyawarat Desa (BPD) dari sudut pandang hukum  positif  di  Indonesia,  dan  yang  kedua,    kajian  ini  juga  akan  membahas mengenai bagaimana peran dan implementasi fungsi BPD dalam mengatasi dan mencegah  penyebaran  Covid-19  di  desanya  masing-masing.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  yuridis-empiris  yang  mencoba  menjelaskan  peran  BPD dilokasi penelitian yang sudah ditetapkan yaitu di Desa Kaliwedi Kidul Kecamtan Kaliwedi  Kabupaten  Cirebon,  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  sebagai data  utama,  terhadap  data  primer  sebagaimana  dimaksud  oleh  penulis  didapat melalui  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dengan  observasi  dan wawancara  yang  tidak  terstruktur,  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  secara yuridis  BPD  memiliki  fungsi  yaitu  fungsi  legislasi  di  tinggkat  desa,  BPD  dan Kepala  Desa  memiliki  kewajiban  untuk  membuat  suatu  kebijakan  berupa peraturan desa, namun,di Desa Kaliwedi, implementasi dari fungsi tersebut belum dapat  dilaksanakan  secara  optimal,  terutama  apabila  dikaitkan  dengan pembentukan peraturan desa yang menyangkut masalah pencegahan penyebaran Covid-19, sehingga perlu agar kedepan BPD dapat bekerjasama dengan kepala desa,  untuk  membuat  kebijakan  penanggulangan  Covid-19  di  Desanya,  hal  ini penting agar pencegahan penyebaran Covid-19 dapat memiliki dasar hukum yang kuat sampai di tingkat Desa.
Kata Kunci: Fungsi BPD, Peraturan Desa, Pencegahan Covid-19
Nur Rahman, Harun Fadhli, Sarip, Urip Giyono, Multahibun. Peran Badan Permusy . . .

## A. Pendahuluan
Desa merupakan unit pemerintahan terkecil  dalam  sistem  ketatanegaraan  di Indonesia. Saat ini pada umumnya Desa di dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih melalui suatu pemilihan umum yang demokratis  guna  menjalankan  hak  dan kewajibannya  sesuai  dengan  apa  yang sudah  ditetapkan  didalam  Undang- Undang. Dalam suatu pemerintahan desa di Indonesia, terdapat berbagai Unit Kerja serta  lembaga-lembaga  yang  memiliki fungsinya  masing-masing,    salah  satu lembaga  yang  ada  ditingkat  desa  adalah Badan  Permusyawaratan  Desa  yang selanjutnya disingkat BPD. 1 BPD atau yang disebut dengan nama lain  adalah  lembaga  yang  melaksanakan fungsi  pemerintahan  di  tingkat  desa dimana  Keanggotaan  BPD  terdiri  dari wakil  penduduk  desa  bersangkutan  yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Arti dari wakil masyarakat dalam hal  ini  seperti  ketua  Rukun  Warga, Pemanggu  adat  dan  tokoh  masyarakat. Masa  jabatan  BPD  sendiri  ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali  untuk  satu  kali  masa  jabatan
1 Tarsim Dan Erga Yuhandra, “Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam Menjalankan  Fungsi  Pengawasan  Terhadap
Pemerintah  Desa  (Studi  Di  Kabupaten Kuningan),” UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum
5, no.
1 (2018): 10, https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.759.
2 Ombi Romli and Elly Nurlia, “Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan  Fungsi  Pemerintahan  Desa (Studi  Desa  Tegalwangi  Kecamatan  Menes Kabupaten  Pandeglang),” CosmoGov 3,  no.  1 (2017): 36, https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12 635.
berikutnya. Tetapi selama ini yang terjadi proses  penyelenggaraan  pemerintah  desa lebih  terfokus  pada  lembaga  pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkatnya. Padahal  dalam  aturan  perundangan dinyatakan  bahwa  yang  menjalankan fungsi pemerintahan desa itu bukan hanya Kepala Desa. 2
Keanggotaan BPD saat ini berjumlah paling  sedikit  5  (lima)  orang  dan    paling banyak  11  (sebelas)  orang  (  diwajibkan ganjil  ),  dimana  komposisi  jumlah keanggotaanya disesuaikan dengan memperhatikan  luas  wilayah,  jumlah penduduk  dan  kemampuan  keuangan desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai perwujudan demokrasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa  sebagai  unsur  penyelenggara  desa. 3
Keberadaan  BPD  dalam  pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelengaaraan pemerintahan, hal demikian sesuai dengan apa  yang  disebutkan  dalam  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, yang  menyebutkan  bahwa  “ BPD merupakan  lembaga  perwujudan  demokrasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang
3 Felik Nathaniel, “Pengelolaan Dana Desa: Kapolri, Kemendes & Kemendagri Sepakati MoU,” Tirto.Id , 2019, https://tirto.id/pengelolaan-dana-desa- kapolri-kemendes-kemendagri-sepakati-mou- cyGN; Kushandajani, “Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 2, no. 1 (2016): 53– 64, https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635; Wedy Nasrul, “Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa,” Jurnal
Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan 14, no. 1 (2013): 102, https://doi.org/10.23917/jep.v14i1.164.
Nur Rahman, Harun Fadhli, Sarip, Urip Giyono, Multahibun. Peran
Badan Permusy . . .
berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,  melaksanakan  tugas  pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala  Desa  membahas  dan  menyepakati
Rancangan Peraturan Desa (Perdes)” Peran  BPD  dengan  fungsi  dan wewenangnya dalam membahas rancangan  serta  menetapkan  Peraturan Desa  bersama  Kepala  Desa  merupakan sebagai  kerangka  kebijakan  dan  hukum bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan Desa. 4 Penyusunan peraturan  Desa  merupakan  penjabaran atas  berbagai  kewenangan  yang  dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan  dan  kondisi  Desa  setempat, serta mengacu pada peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. 5 Sebagai sebuah produk hukum, yang diakui eksistensinya peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih  tinggi  dan  tidak  boleh  merugikan kepentingan  umum.  Sebagai  sebuah produk  politik,  peraturan  Desa  disusun secara  demokratis  dan  partisifatif,  yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. 6 Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun
4 Annisa Rengganis, Multahibun, and Sarip, “Sayap Partai Politik Dalam Pelaksanaan Demokrasi Desa,” Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon 4, no. 1 (2020): 51–66, https://doi.org/10.32534/djmc.v4i1.3050.
5 Icha Rastika, “Ini Pembagian Kewenangan Kemendagri Dan Kemendes Terkait Urusan Desa,” Kompas , January 14, 2015, https://nasional.kompas.com/read/2015/01 /14/00045251/Ini.Pembagian.Kewenangan. Kemendagri.dan.Kemendes.Terkait.Urusan. Desa.; Supriyadi Supriyadi, “Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa,” Jurnal Cakrawala Hukum 10,
Kepala  Desa  dalam  proses  penyusunan peraturan Desa. 7
Dalam  masa  pandemi  covid-19  ini peran  BPD  sangat  dibutuhkan  karena semakin hari kasus positif covid semakin meningkat  data  menunjukan  pada  bulan januari 2021 angka terkonfirmasi Covid-19 di  Indonesia  mencapai  1,12  juta  kasus. Headaan ini sangat memprihatinkan dan harus  ditangani  dengan  segera,  sejatinya pemerintah  telah  melakukan  berbagai upaya untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19  di  Indonesia,  salah  satu  upaya pemerintah  saat  ini  adalah  dengan  cara menerapkan  pembatasan  sosial  bersekala besar  (PSBB)  diberbagai  daerah  di Indonesia.  Namun  kebijakan  tersebut belum  efektif  diterapkan  hingga  pada tingkatan kelurahan dan desa, hal demikian dapat  dilihat  ketika  banyak  masyarakat yang  kesadaran  menerapkan  protokol kesehatan  sangat  minim,  terutama  tidak memakai  masker  dan  masih  melakukan aktifitas  berkerumun,  seperti  di  Desa Kaliwedi Kabupaten Cirebon. Atas dasar belum  efektifnya  kebijakan  PSBB  di tingkat  desa,  maka  peran  BPD  sangat diperlukan  terutama  dalam  membuat peraturan mengenai pencegahan Covid-19
no. 2 (2019): 228–38, https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3541.
6 Sarip Sarip, “Produk Hukum
Pengkebirian Pemerintahan Desa,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (April 4, 2019): 60, https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.191 0. 7 Susetiawan Susetiawan, DC Mulyono, and Muhammad  Yunan  Roniardian,  “Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa,” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4,  no.  1  (2018):  109, https://doi.org/10.22146/jpkm.27512.
Nur Rahman, Harun Fadhli, Sarip, Urip Giyono, Multahibun. Peran
Badan Permusy . . .
di  tingkat  Desa,  pembentukan  peraturan sebagaimana  dimaksud  diharapakan mampu  membuat  kesadaran  masyarakat ditingkat  desa  dapat  terbentuk  sehingga dapat  menekan  angka  penyebaran  virus Covid-19. Di Indonesia.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana  fungsi,  tugas  dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa ditinjau dari Undang-Undang tentang Desa? 2. Bagaimana peran dan implementasi fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki  Badan  Permusyawaratan
Desa dalam pencegahan Covid-19?

## C. Pembahasan
Fungsi  Tugas  dan  Kewenangan BPD Berdasarkan  ketentuan  yang terkandung didalam pasal 55 Undang- undang No 6 tahun 2014 telah dengan tegas  menyebutkan  bahwa  Fungsi BPD  yaitu  adalah  Membahas  dan menyepakati  rancangan  peraturan desa bersama kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi  masyarakat  desa,  Melakukan pengawasan  kinerja  kepala  desa. Undang-undang  No.  6  Tahun  2014 mengamanatkan  bahwa  perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan  secara  partisipatif  dan melibatkan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan (minoritas, difabel, perempuan, dan miskin). Hal tersebut bertujuan agar pembangunan yang  dilaksanakan  oleh  desa  benar-
8 Susetiawan, Mulyono, and Roniardian.
benar bermanfaat bagi seluruh warga. Akan  tetapi,  hingga  saat  ini  sebagian besar  desa  di  Indonesia  belum  dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut. 8
Selanjutnya didalam pasal 62 UU desa  menyebutkan  bahwa  BPD sejatinya diberikan hak untuk mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan/atau pendapat; memilih  dan  dipilih;  dan mendapat  tunjangan  dari  Anggaran
Pendapatan    dan  Belanja  Desa. Berkaitan dengan penelitian ini, maka fungsi BPD yang akan menjadi fokus dalam  penelitian  ini  adalah  fungsi BPD dibidang legislasi/fungsi membuat peraturan desa sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  55  dan  Pasal 62  huruf  a  sebagaimana  disinggung diatas.
Peraturan  desa  sendiri  adalah produk  hukum  tertinggi  yang  di keluarkan  pemerintah  desa  yang bersifat  mengatur,  yang  di  buat  baik oleh  usul  kepala  desa  maupun  usul Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disetujui bersama dan di tetapkan oleh  kepala  desa  dan  di  umumkan dalam  berita  desa  yang  dibuat  baik sebagai  pelaksanaan/  penjabaran peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Pandangan  sarjana  Indonesia dalam memberikan pengertian tentang hukum adat mengalami suatu perkembangan  dengan  kesadaran mempunyai hukum sendiri
Nur Rahman, Harun Fadhli, Sarip, Urip Giyono, Multahibun. Peran Badan Permusy . . .
mendorong  para  sarjana  untuk melakukan penelitian untuk menentukan  pengertian  hukum  adat yang baru. Salah satunya yang diajukan oleh  Supomo,  hukum  adat  diartikan sebagai  hukum  yang  tidak  tertulis  di dalam  peraturan-peraturan  legislatif ( unstatutory  law )  meliputi  peraturan- peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan  oleh  yang  berwajib,  tetapi ditaati  dan  didukung  oleh  rakyat berdasarkan  atas  keyakinan  bahwa peraturan-peraturan
mempunyai kekuatan hukum. 9 Perumusan Peraturan desa dilaksanakan  melalui  mekanisme sebagai berikut: Rancangan peraturan desa  baik yang  disiapkan oleh  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun oleh Kepala Desa, disampaikan  oleh  pimpinan  BPD kepada seluruh anggota BPD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum  rancangan  peraturan  desa tersebut  di  bahas  dalam  rapat paripurna,  Pembahasan  rancangan kepala  desa  dilakukan  oleh  BPD bersama  kepala  desa,  Rancangan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama  oleh  BPD  dan  kepala  desa, Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama BPD dengan Kepala desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada  desa  untuk  di  tetapkan menjadi peraturan desa dalam jangka waktu  paling  lambat  tujuh  hari terhitung tanggal penetapan bersama, Rancangan Peraturan desa tidak boleh
9 Fatin Hamamah and Sarip, “Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme,” Pagaruyuang Law Journal 2, no. 2 (2019): 163–80,
bertentangan  dengan  kepentingan umum  dan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi, Peraturan desa  berlaku  setelah  diundangkan dalam berita desa. Dalam pembuatan peraturan desa maka  terlebih  dahulu  dilihat  dari  apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat dan apa saja yang menjadi kebutuhan di  desa  .  Kemudian  dari  aspirasi masyarakat  yang  disampaikan  itu kembali di rapatkan oleh BPD dalam rapat  internal  BPD  apakah  aspirasi maasyarakat  ini  perlu  di  perdeskan atau  tidak  kemudian  disampaikan dalam rapat bersama kepala desa. Adapun Mekanisme dalam menetapakan  peraturan  desa  adalah beberapa  tahap  atau  langkah-langkah yang  ditempuh  oleh  BPD  dalam menetapkan  Peraturan  Desa  yaitu menampung  usulanusulan  baik  yang berasal  dari  BPD  maupun  Kepala Desa  dimana  usulan  tersebut  dapat menjadi  dasar  atau  patokan  dalam menjalankan  Pemerintahan  Desa. Setelah  itu,  usulan  tersebut  dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan  bersama  dalam  bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan  dalam  bentuk  Peraturan Desa.  Dalam  tahap  pembentukan Peraturan Desa, gagasan atau usulanusulan lebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak
BPD. 10 Hal  ini  dikarenakan  faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang
https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaru yuang.
10 Diana Fitriana et al., “The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the
Nur Rahman, Harun Fadhli, Sarip, Urip Giyono, Multahibun. Peran
Badan Permusy . . .
dirasa  masih  minim  dan  juga  karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui  tentang  keadaan  dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan  peraturan  desa  sampai pada  tahap  menetapkan  Peraturan Desa  yang  dilakukan  bersama-sama dengan  pemerintah  desa,  tidak  ada kendala  ataupun  hambatan  berarti yang dijumpai. 11
Peran  dan  implementasi  fungsi, tugas  dan  kewenangan  BPD dalam pencegahan Covid-19 (studi kasus di Desa Kaliwedi)
Pengembangan  pembangunanan daerah  dalam  perangkat  peraturan perundang-  undangan  tidak  akan dapat  dimanfaatkan  oleh  daerah apabila  paradigma  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  tidak  berubah. Pandangan desentralisasi di Indonesia, merupakan  pelimpahan  wewenang dari  pemerintah  pusat  kepada
Constitution of Indonesia,” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 07, no. 2 (2020): 162–73, https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i2.297 9; Ida Sulastri and Suharti, “Sesaji Kupat Dalam Tradisi Gumbregan Di Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul,” Jurnal Penelitian Humaniora 22, no. 1 (2017): 57–70; Lili Romli, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi,” Jurnal Penelitian Politik 15, no. No 2 (2018): 129–42, https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/ jpp/article/view/757/533.
11 Abdul Hamid Tome, Moh.Zachary Rusman, and Moh. Sigit Ibrahim, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemilihan Kepala Desa,” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 6, no. 1 (2021): 37–50, https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1103.
pemerintahan daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah  diharapkan  menjadi  efektif dalam mencapai pokok pembangunan daerah, meningkatkan askes pelayanan dan  pekerjaan,  meningkatkan  peran serta  warga  dalam  mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan warga. Paradigma pembangunan  daerah  di  Indonesia secara  tranparan  dapat  dilihat  dari adanya undang-undang pemerintahan daerah pasca reformasi. 12
Otonomi  bukan  tujuan  akhir dalam penyelenggaraan negara, justru merupakan instrumen yang digunakan oleh negara dalam pencapaian tujuan nasional.1 Perkembangan pelaksanaan otonomi  di  Indonesia,  tidak  hanya dilekatkan  pada  pemerintah  daerah tetapi juga sudah mencoba memberikan  pengakuan  terhadap otonomi  desa.  Hal  ini  dapat  dilihat
12 Sarip Nur Rahman, “Child Protection Policy for Victims of Sexual Crimes,” Varia Justicia 16, no. 1 (2020): 16–30, https://doi.org/: https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i1. 3057; Sarip Sarip, “Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi,” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam 2, no. 2 (2017): 123–35, https://doi.org/10.1017/CBO97811074153
24.004; Sarip Sarip, “The Manifestation of
Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy,” Jurnal
Hukum Novelty 9, no. 2 (2018): 192, https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a115 17.
Nur Rahman, Harun Fadhli, Sarip, Urip Giyono, Multahibun. Peran
Badan Permusy . . .
dengan kebijakan penguatan kemandirian  desa  melalui  UU  No.  6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa pada hakekatnya merupakan sebuah organisasi  kecil  yang  menopang keberlangsungan sebuah negara. Desa adalah  salah  satu  unsur  pembentuk negara.  Sebab,  desa  memiliki  rakyat dan wilayah. Kehidupan dan pemerintahan  desa  telah  ada  jauh sebelum negara dibentuk. 13 Penerapan  teknologi  modern  di desa  telah  menunjukan  dukungan pemerintah  pusat  terutama  dalam percepatan ekonomi desa. Di sisi lain masyarakat desa masih belum banyak yang  mengerti  akan  penerapan teknologi itu sendiri. Desa yang rentan akan perubahan memerlukan perhatian  yang  khusus  apalagi berkenaan  dengan  teknologi.  Tujuan antropologi hukum dalam percepatan ekonomi digital diharapkan memberikan  keseimbangan  dalam percepatan ekonomi desa. 14 Indonesia saat  ini  belum aman  dari  covid-19 karena  belum  dapat  menurunkan penambhan  kasus  dari  kisaran  4.000 per  hari.  Hal  ini  diungkapkan  oleh pakar epidemologi Universitas Airlangga  Laura  Navika  Yamani. Laura  mengingatkan “pemerintah  agar mengawasi  pelangaran  protokol  kesehatan terutama  terhadap  kerumunan  masa. Indonesia  dikatan  belum  aman  karena belum  dapat  menurunkan  kasus  harian yang masih berada dikisaran 4.000 kasus’’
13 Tome, Rusman, and Ibrahim, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemilihan Kepala Desa.” 14 Sarip Sarip and Diana Fitriana, “Legal Antropology Approach on The Application
Dalam  hal  ini  kasus  covid-19 yang  semakin  hari  kian  bertambah menibulkan keresahan dan kehawatiran  dari  masyarakat  tak terlepas dari masyarakat kaliwedi kidul kecamatan kaliwedi Kabupaten Cirebon.  Berdasarkan  wawancara dengan  Bapak  Rahmat  salah  satu ketua  Rt  012  Rw  006  Desa  kaliwedi mengukangkapkan‘’ Penanganan kasus  corona  di  indonesia  masih belum maksimal aturan dan penanganan  dari  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  masih belum  efektif  dalam  menanggulangi masalah  pandemi  ini’’  pak  rahmat sendiri  pada  saat  menjelaskan menengenai  peran  lembaga  legislatif Desa yaitu BPD beliau mengatakan ‘’ bahwa  peran  BPD  dalam  masalah pandemi  ini  belum  ada  meskipun banyak  masyrakat  yang mengeluhkan kondisi di masa pandemi ini dari mulai kesehatan, keaman bahkan perekonomian masyarakat yang terganggu oleh adanya peraturan dari pemerintah  mengenai  pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). Sejauh ini  BPD  dari  tahun  ke  tahun  hanya merancang  program  yang  di  warisi oleh  pengurus  yang  sebelumnya  saja seperti  acara  adat  dan  pengawasan terhadapa kinerja kepala Desa’’. Dalam  kedaan  ini  masyarakat berharap  pemerintah  Desa  dan  BPD bisa  bekerjasama  dalam  perumusaan aturan-aturan  untuk  pencegahan
of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia,” UNIFIKASI : Jurnal Ilmu
Hukum 5, no. 2 (2018): 96, https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.877.
Nur Rahman, Harun Fadhli, Sarip, Urip Giyono, Multahibun. Peran
Badan Permusy . . .
covid-19  dan  efek  dari  masalah pandemi  ini.  BPD  bisa  membuat peraturan  yang  mengatur  seperti karantina mandiri yang bisa diadakan di Desanya yang diharapkan terkontronya  aktivitas  masyarakat Desa  dan  luar  desa  sehingga  mampu menekan  angka  penyebaran  dan penularan  covid-19,  kemudian  BPD dapat  membuat  peraturan  yang mengatur masalah kesehatan masyarakatnya  dan  pengalokasian dana  anggaran  desa  yang  bekersama dengan kepala Desa sebagai eksekutor dalam  menangani  masalah  yang  di timbulkan  dari  pandemi  ini  dari  segi ekonominya.

## D. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian  dan  observasi  kami  di Desa  kaliwedi  kidul  kecamatan kaliwedi kabputen cirebon memperoleh kesimpulan yaitu: 1. BPD  dapat  berperan  penting dalam  penanganan  kasus covid-19  dengan  cara  BPD membuat  peraturan  desa dengan  kepala  desa  guna menangani  kasus  covid-19 serta  dampak  dari  adanya pandemic ini.
2. Adapun  dalam  penangananya BPD  bisa  membuat  aturan Desa seprti karantina mandiri, pengetatan protokol kesehatan,  keamanan  dan serta  pemanfaatan  anggaran desa  untuk  kesejahteraan masyrakat di masa pandemic.
E. Saran 1. Peran dari Badan Permusyawaratan  Desa  lebih maksimalkan lagi dan keaktifan  dari  anggotanya lebih ditingkatkan lagi 2. Badan  Permusywaratan  Desa dan  pemerintah  Desa  harus tanggap  mengenai  masalah yang  timbul  di  masyarakat terutama  di  masa  pandemik seperti  ini  untuk  keamanan keselamatan dan kesejahteraaan masyarakat. Daftar Pustaka Erga Yuhandra, Tarsim Dan.
“Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kuningan).”
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2018): 10. https://doi.org/10.25134/unifi kasi.v5i1.759. Fitriana, Diana, Sarip, Rohadi, and Hanif Nurcholis Adiantika. “The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia.” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 07, no. 2 (2020): 162–73. https://doi.org/10.25134/unifi kasi.v7i2.2979. Hamamah, Fatin, and Sarip. “Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme.” Pagaruyuang Law Journal 2, no. 2 (2019): 163–80. https://jurnal.umsb.ac.id/index.
Nur Rahman, Harun Fadhli, Sarip, Urip Giyono, Multahibun. Peran Badan Permusy . . .
php/pagaruyuang. Kushandajani. “Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 2, no. 1
(2016): 53–64. https://doi.org/10.14710/jiip.v 2i1.1635.
Nasrul, Wedy. “Peran Kelembagaan
Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa.” Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian
Masalah Ekonomi Dan Pembangunan 14, no. 1 (2013):
102. https://doi.org/10.23917/jep.v
14i1.164.
Nathaniel, Felik. “Pengelolaan Dana
Desa: Kapolri, Kemendes & Kemendagri Sepakati MoU.” Tirto.Id . 2019. https://tirto.id/pengelolaan- dana-desa-kapolri-kemendes- kemendagri-sepakati-mou- cyGN.
Nur Rahman, Sarip. “Child Protection Policy for Victims of Sexual Crimes.” Varia Justicia 16, no. 1 (2020): 16–30. https://doi.org/: https://doi.org/10.31603/variaj usticia.v16i1.3057. Rastika, Icha. “Ini Pembagian Kewenangan Kemendagri Dan Kemendes Terkait Urusan Desa.” Kompas . January 14, 2015. https://nasional.kompas.com/r ead/2015/01/14/00045251/Ini. Pembagian.Kewenangan.Kemen dagri.dan.Kemendes.Terkait.Uru
san.Desa. Rengganis, Annisa, Multahibun, and Sarip. “Sayap Partai Politik Dalam Pelaksanaan Demokrasi Desa.” Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon 4, no. 1 (2020): 51–66. https://doi.org/10.32534/djmc. v4i1.3050.
Romli, Lili. “Pilkada Langsung, Calon
Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi.” Jurnal Penelitian
Politik 15, no. No 2 (2018): 129– 42. https://ejournal.politik.lipi.go.id /index.php/jpp/article/view/7 57/533.
Romli, Ombi, and Elly Nurlia.
“Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang).” CosmoGov 3, no. 1 (2017): 36. https://doi.org/10.24198/cosm ogov.v3i1.12635.
Sarip, Sarip. “Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam
Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi.” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam
2, no. 2 (2017): 123–35. https://doi.org/10.1017/CBO9 781107415324.004. ———. “Produk Hukum
Pengkebirian Pemerintahan Desa.” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (April 4, 2019): 60. https://doi.org/10.21143/jhp.v ol49.no1.1910.
Nur Rahman, Harun Fadhli, Sarip, Urip Giyono, Multahibun. Peran
Badan Permusy . . .
———. “The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy.” Jurnal Hukum Novelty 9, no. 2 (2018): 192. https://doi.org/10.26555/novel ty.v9i2.a11517.
Sarip, Sarip, and Diana Fitriana. “Legal Antropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia.” UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum
5, no. 2 (2018): 96. https://doi.org/10.25134/unifi kasi.v5i2.877. Sulastri, Ida, and Suharti. “Sesaji Kupat Dalam Tradisi Gumbregan Di Desa Kemiri
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul.” Jurnal Penelitian Humaniora 22, no. 1 (2017): 57–70. Supriyadi, Supriyadi. “Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.” Jurnal Cakrawala Hukum 10, no. 2 (2019): 228–38. https://doi.org/10.26905/idjch. v10i2.3541. Susetiawan, Susetiawan, DC Mulyono, and Muhammad Yunan Roniardian. “Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa.” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 1 (2018): 109. https://doi.org/10.22146/jpkm. 27512.
Tome, Abdul Hamid, Moh.Zachary
Rusman, and Moh. Sigit
Ibrahim. “Kebijakan Pemerintah
Daerah Dalam Pemilihan Kepala Desa.” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 6, no. 1 (2021): 37–50. https://doi.org/10.35673/ajmpi .v6i1.1103.
E.B.  Sitorus,  dkk,  Naskah  Akademik Rancangan  Undang-Undang tentang  Desa,  Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2007, hlm.97. Kemdikbud. 2011. Pedoman Pelaksanan Pendidikan Karakter. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional  Badan  Penelitian dan  pengembangan  Pusat Kurikulum dan Perbukuan Wildan.  2011.  Nasionalisme  dan Sastra. Banda Aceh: Geuci
Undang-undang nomer 4 tahun 2016 https://www.google.com/url?sa=t&s ource=web&rct=j&url=htt ps://media.neliti.com/medi a/publications/128733-ID- implementasi-pendidikan- karakter- semanga.pdf&ved=2ahUK EwjPusDj0dTrAhUNXSsK HayWACUQFjADegQICB AH&usg=AOvVaw1ruQui CNB09_6_zEyUaMxS diakses  6  September  2020 Pukul 20.30 Saeful,  Sapriya  dan  Halimi.  2018. “Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan  Vol.  15
Nur Rahman, Harun Fadhli, Sarip, Urip Giyono, Multahibun. Peran
Badan Permusy . . .
No. 2 Tahun 2018 hal. 126- 133 https://www.google.com/url?sa=t&s ource=web&rct=j&url=htt ps://www.researchgate.net/ publication/339144278_Pen guatan_wawasan_kebangsaa n_generasi_muda_melalui_k egiatan_tadarus_buku&ved =2ahUKEwix17Lej9frAhU olEsFHeXUB6QQFjACeg QIBRAB&usg=AOvVaw3 V7NZClCA8a159SBWiLa2 G diakses 7 September 2020 Pukul 20.14