2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## IMPLIKASI  YURIDIS  KREDIT  MACET  DEBITUR  TERHADAP  LEAD MANAGER KREDIT SINDIKASI

## Nurul Islami
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia Email: nurulisslami@gmail.com

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  di  Indonesia  menyebabkan  terjadinya  keterlambatan pembayaran utang pada debitur kredit sindikasi. Hal tersebut juga berdampak pada lead  manager dalam  kredit  sindikasi  yang  berperan  sebagai  koordinator  dari  para kreditur sindikasi. Tujuan dari tulisan ini yakni untuk mengetahui implikasi hukum bagi lead  manager pada  kredit  sindikasi  berkaitan  dengan  keterlambatan pembayaran  utang  debitur  akibat  pandemi  covid-19.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  jurnal  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif dengan  metode  pendekatan  perundang-undangan  yang  kemudian  dianalisis menggunakan  interpretasi  sistematis.  Hasil  kajian  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  pandemi  covid-19  tidak  melepaskan  kewajiban  debitur  atas  kewajibannya dalam  melakukan  pembayaran  utang  namun  dimungkinkannya  untuk  melakukan pengajuan restrukturisasi kredit dengan dasar kebijakan dari pemerintah. Implikasi hukum bagi lead manager terhadap keterlambatan pembayaran utang debitur akibat pandemi  covid-19  adalah lead  manager tetap  memiliki  hak  untuk  menagih  utang debitur  dengan  kebijakan  restrukturisasi  atas  persetujuan  para  pihak  dalam  kredit sindikasi.
Kata Kunci: Implikasi Hukum; Lead manager ; Pandemi

## Abstract
The covid-19 pandemic in Indonesia caused delays in debt payments on syndicated credit debtors. It also has an impact on the lead manager in syndicated credit who acts as the coordinator of the syndicated creditors. The purpose of this  paper is to determine the legal implications for lead managers on syndicated credit related to late payment of debtors ' debts due to the covid-19 pandemic. The research method used  in  this  journal  uses  normative  legal  research  method  with  the  method  of legislation  approach  which  is  then  analyzed  using  systematic  interpretation.  The results  of  this  research  showed  that  the  covid-19  pandemic  does  not  release  the debtor's obligations for his obligations in making debt payments, but it is possible to  apply  for  credit  restructuring  based  on  government  policies.  The  legal implication  for  lead  managers  against  late  payment  of  debtors’  debts  due  to  the covid-19  pandemic  is  that  lead  managers  still  have  the  right  to  collect  debtors’ debts  with  a  restructuring  policy  upon  the  approval  of  the  parties  in  syndicated loans.

## Keywords: Legal Implications; Lead Manager; Pandemic

## Pendahuluan
Menurut  hasil  studi  epidemiologi, Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19) pertama  kali  ditemukan  di  Kota  Wuhan,  Provinsi  Hubei,China.  Jumlah  pasien  yang terinfeksi  virus  tersebut  melonjak  sejak  bulan  Desember  2019  di  China.F.G  Winarno, COVID-19:  Pembelajaran  Berharga  Dari  Sebuah  Pendemi  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama,  2020),  hlm.8.  Penyebaran  virus  yang  sangat  cepat  hingga  ke  seluruh  dunia sehingga  pada  bulan  Maret  2020 World  Health  Organization (WHO)  menyatakan Covid-19  sebagai  pandemi  global.Gloria  Setyvani  Putri,  “WHO  Resmi  Sebut  Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global,”
https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus- corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all,  diakses  25  Januari  2022.  Tercatat total kasus infeksi Covid-19 di seluruh dunia hingga bulan Januari 2022 telah terdapat 354,808,193  kasus  Jihad  Akbar,  “(UPDATE)  Kasus  COVID-19  Dunia  Bertambah 1.901.236 Orang,” https://www.idntimes. com/news/world/uji-sukma-medianti- 1/update-kasus-covid-19-dunia-bertambah-1901236-orang/3,  diakses  25  Januari  2022. Penyebaran  wabah  Covid-19  yang  menyebar  ke  seluruh  dunia  tidak  dapat  dihindari termasuk  pula  dialami  oleh  Indonesia.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  satuan tugas penanganan Covid-19, tercatat sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 total kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 4.301.193 orang terhitung sejak tanggal 2 Maret 2020.Haryanti Puspa Sari, “UPDATE 26 Januari: Bertambah 7.010, Kasus Covid-19 Di Indonesia Capai 4.301.193,”
https://nasional.kompas.com/read/2022/01/26/17091601/update-26-januari-bertambah- 7010-kasus-covid-19-di-indonesi a-capai-4301193, diakses 27 Januari 2022.
Terjadinya pandemi Covid-19 yang dialami oleh seluruh belahan dunia termasuk Indonesia  sangat  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  sektor  perekonomian nasional  di  Indonesia.  Peningkatan  jumlah  kasus  Covid-19  di  Indonesia  menyebabkan terjadinya  gangguan  sosioekonomi  secara  global  dan  pembatalan  berbagai  acara sehingga menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat akan kestabilan perekonomian  maupun  kestabilan  bahan  pangan M  Yusuf  S  Barusman,dkk,  2020, Dampak  dan  Penanganan  COVID-19  dalam  Perspektif  Multidisiplin,  UBL  Press, Lampung,  hlm.  5. Menyikapi  hal  tersebut,  pemerintah  Indonesia  juga  telah  berupaya dalam  menangani  situasi  pandemi  dan  memutus  rantai  penyebaran  virus  Covid-19 diantaranya  dengan  mengeluarkan  kebijakan  berupa  aturan  yakni  diterbitkannya  PP Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka Percepatan Penaganan Covid-19.
Melalui  kebijakan  PSBB  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  intinya  berupa pembatasan  aktivitas  masyarakat  dalam  dangka  menekan  penyebaran  virus  Covid-19 dengan sistem jaga jarak. Daerah yang memiliki penyebaran tinggi juga memberlakukan PSBB.Nindry  Sulistya  Widiastiani,  Pandemi  Covid-19:  Force  Majeure  dan  Hardship Pada  Perjanjian  Kerja,  Vol.51,  No.  3  Edisi  November  2020,  hlm.  700.  Pembatasan aktivitas  masyarakat  dalam  hal  ini  mengakibatkan  banyak  pengusaha  yang  mengalami kerugian  bahkan  sampai  menutup  kegiatan  operasionalnya  sehingga  pengusaha  dan
pekerjapun berada pada situasi yang sulit.(Widiastiani, 2020) Dampak pandemi Covid- 19  khususnya  pada  sektor  ekonomi  di  Indonesia  antara  lain  terjadinya  PHK  besar- besaran  pada  pekerja  di  berbagai  perusahaan,  penurunan  impor,  terjadinya  inflasi (peningkatan  harga),  dan  kerugian  di  beberapa  sektor  pariwisata.Fakhrul  Rozi  Yamali and Ririn Noviyanti Putri, Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia, Ekonomis: Journal of Economics and Business, Vol.4, No. 2 Edisi September 2020, hlm. 384.
Terjadinya pandemi Covid-19 yang dialami oleh seluruh belahan dunia termasuk Indonesia  sangat  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  sektor  perekonomian nasional  di  Indonesia.  Pendapatan  masyarakat  yang  menurun  hingga  berbagai  sektor perekonomian termasuk sektor perbankan turut terkena dampak dari pandemi Covid-19 Merry  Tjoanda,  dkk,  Covid-19  Sebagai  Bentuk  Overmacht  Dan  Akibat Hukumnya  Terhadap  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit,  Jurnal  Sasi,  Vol.  27,  No.  1 Edisi  Maret  2021,  hlm.  95. Terpuruknya  kondisi  perbankan  disebabkan  oleh banyaknya  debitur/nasabah  yang  memiliki  pinjaman  dan/atau  kredit  pada  lembaga perbankan  maupun  lembaga  pembiayaan  non-bank  yang  tidak  dapat  memenuhi kewajiban  dalam  membayar  angsuran  kredit  di  tengah  situasi  pandemi.Komang  Tri Krisnayana  dan  Ayu  Putu  Laksmi  Danyathi,  Perlindungan  Hukum  Debitur  Dalam Kegiatan  Perbankan  Berkaitan  Dengan  Wanprestasi  Yang  Timbul  Akibat  Pandemi, Jurnal  Kertha  Negara,  Vol.9,  No.11  Edisi  Agustus  2021,  hlm.  895.  Industri  perbankan merupakan  salah  satu  komponen  yang  sangat  penting  dalam  perekonomian  nasional demi  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional Etty  Mulyati, 2016,  Kredit  Perbankan-Aspek  Hukum  Dan  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil Dalam  Pembangunan  Perekonomian  Indonesia,  Refika  Aditama,  Bandung,  hlm. 22. Terjadinya suatu hal diluar dugaan seperti terjadinya  pandemi Covid-19  dalam hal ini membuat pelaksaan pemberian kredit oleh bank tidak berjalan lancar sesuai dengan harapan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terjadi peningkatan kredit macet pada  bulan  Juli  2021  dengan  kenaikan  angka  NPL  menjadi  3,35  persen  dibanding dengan  periode  sebelumnya  Francisca  Christy  Rosana,  “OJK  Waspadai  Peningkatan Kredit
Macet Di Tengah Gelombang Kedua Covid-19,”
https://bisnis.tempo.co/read/1506514/ojk-waspadai-peningkatan-kredit-macet-di- tengah-gelombang-kedua-covid-19? page_num=2, diakses 28 Januari 2022.
Menyikapi hal tersebut,  pemerintah Indonesia telah berupaya dalam menangani situasi  pandemi  diantaranya  dengan  pengendalian  Covid-19  dalam  bidang  kesehatan, dan  melakukan  bantuan  sosial  serta  bantuan  insentif  ekonomi  bagi  pelaku  usaha  dan UMKM  Humas Kemensetneg, “Beranda Produk Hukum Berita & Artikel Informasi & Layanan  Publik  Tentang  Kami  Tiga  Prioritas  Kerja  Pemerintah  Hadapi  Tantangan Pandemi Covid-19,” https://setneg.go.id/baca/index/tiga_prioritas_ kerja_pemerintah_hadapi_tantangan_pandemi_covid_19,  diakses  27  Januari  2022. Selain  itu  pemerintah  juga  melakukan  upaya  dalam  bidang  ekonomi  khususnya  pada pelaksanaan  perjanjian  kredit  baik  pada  lembaga  perbankan  maupun  lembaga pembiayaan dengan menerbitkan beberapa kebijakan berupa aturan. OJK dalam hal ini juga  menerbitkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020  tentang
Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019  sebagaimana  telah  diubah  dengan  POJK  No. 48/POJK.03/2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019  sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  17/POJK.03/2021  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020 tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Berkaitan  dengan  kebijakan  tersebut,  pemerintah  berupaya  melakukan restrukturisasi  kredit  perbankan  dengan  cara  meringkankan  beban  masyarakat  yang memiliki  kredit  terutama  UMKM  dengan  syarat  debitur  harus  melakukan  permohonan terlebih  dahulu Dhevi  Nayasari  Sastradinata  &  Bambang  Eko  Muljono,  (2020), Analisis  Hukum  Relaksasi  Kreadit  Saat  Pandemi  Corona  dengan  Kelonggaran Kredit  Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Jurnal  Sains  Sosio Humaniora, Vol. 4, No. 2, hlm. 613. Pada pelaksanaannya hanya bank pemerintah saja yang  mendapatkan  bantuan  sehingga  bank  swasta  terkena  dampak  sebab  tidak  adanya penambahan  modal  dari  pemerintah.Ibid.,  hlm.  620.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, terdapat  salah  satu  bentuk  kredit  yang  juga  terdampak  akibat  pandemi  Covid-19  yang salah satunya ialah kredit sindikasi.
Fasilitas  kredit  sindikasi  yang  diberikan  guna  menghindari  terjadinya pelanggaran  atas  BMPK Fatmah  Watty  Pelupessy,  (2021),  Penilaian  Kinerja Keuangan  Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  (Studi  Cabang-Cabang  PT. Bank Maluku), Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4, No. 5, hlm. 2044. Bank memiliki batasan dalam menyediakan dana dalam jumlah besar antara lain karena terdapat  peraturan  Bank  Indonesia  yang  membatasi  pemberian  pinjaman  bank,  yang lebih  dikenal  dengan  istilah legal  lending  limit Kusumaningtuti,  2009,  Peranan Hukum  Dalam  Penyelesaian  Krisis  Perbankan  Di  Indonesia,  Rajawali  Pers, Jakarta,  hlm.  8. Hal  ini  karena  eratnya  hubungan  antara  kegagalan  bisnis  perbankan dengan  konsentrasi  penyedia  dana,  sehingga  bank  dibatasi  dalam  memberikan  kredit, ketentuan tersebut dikenal sebagai Batas Maksimum Pinjaman (BMPK).Djoni S Gazali dan  Rachmadi  Usman,  2010,  Hukum  Perbankan,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  hlm.  293. Ketentuan  mengenai  BMPK  diatur  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  UU  No.  7  Tahun  1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jo. POJK No.32/POJK.03/2018  sebagaimana  diubah  dengan  POJK  No.  38/POJK.03/2019 Tentang  Batas  Maksimum  Pemberian  Kredit  dan  Penyediaan  Dana  Besar  Bagi  Bank Umum.
Kredit  sindikasi  sendiri  merupakan  pinjaman  yang  diberikan  oleh  beberapa kreditur sindikasi yang terdiri atas bank dan atau lembaga keuangan lain kepada seorang debitur  guna  membiayai  satu atau  beberapa  proyek  milik  debitur.Adrian  Sutedi,  2012, Tinjauan  Yuridis  Letter  Of  Credit  dan  Kredit  Sindikasi,  Alfabeta,  Bandung,  hlm. 166. Apabila  diartikan  dalam  hal  ini  maka  debitur  memiliki  beberapa  kreditur  dalam
membiayai  proyek  debitur.  Pada  kredit  sindikasi  terdapat  beberapa  pihak  antara  lain nasabah  peminjam  kredit  sindikasi  (debitur),  beberapa  bank  (kreditur), arranger ,  agen bank,  serta lead  manager Ibid.,  hlm.190. Lead  manager merupakan  pihak  yang bertanggung  jawab  dan  berperan  sebagai  koordinator  dan  mengelola  kredit  sindikasi, yang  dalam  hal  ini  bertindak  sebagai  salah  satu  kreditur  dan  dilain  pihak  memiliki hubungan  hukum  dengan  para  kreditur  lain  secara  intern  Juli  Asril,  (2020),  Beberapa Permasalahan  dalam  Syndicated  Loan  Agreement  dan  Security  Sharing  Agreement,” Jurnal  Ilmiah  MEA,  Vol.4,  No.  1,  hlm.  438.  Berdasarkan  hubungan  hukum  tersebut tentunya  akan  memiliki  implikasi  hukum  bagi  pertanggung  jawaban  pihak lead manager (Asril, 2020).
Terdapatnya  resiko  dalam  pemberian  fasilitas  kredit  yang  disisi  lain  kreditur selalu  berharap  jika  debitur  dapat  melunasi  kreditnya  sesuai  dengan  perjanjian  kredit namun  kredit  macet  senantiasa  tidak  dapat  dihindarkan.  Apabila  debitur  masih  belum mampu  mengembalikan  kredit  sesuai  dengan  perjanjian,  maka  dapat  dikatakan  bahwa debitur  tersebut  telah  wanprestasi Chadijah  Rizki  Lestari,  (2017),  Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No.  1,  hlm.  83. Pemberian  fasilitas  kredit  yang  telah  dicairkan  oleh  debitur  maka krediturpun tidak dapat mendeteksi lebih jauh apabila terjadi sesuatu di kemudian hari. Terjadinya  kredit  bermasalah  tentunya  pihak  yang  dirugikan  ialah  pihak  bank  selaku kreditur Eske  Yuniel  Rahmanto  Sonora,  (2021),  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pihak  Bank  Dalam  Hal  Terjadinya  Kredit  Macet  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama Cabang Poso,  Tadulako  Master  Law  Journal,  Vol.5,  No.  2,  hlm.  200. Pandemi  Covid-19 yang  berdampak  pada  menurunnya  pendapatan  masyarakat  serta  kesulitan  ekonomi akibat  kebijakan  pemerintah  melalui  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  juga berdampak  pada  debitur  dalam  sektor  perbankan Muhammad  Ubaidillah  &  Rizqon Halal  Syah  Aji,  (2020),  Tinjauan  Atas  Implementasi  Perpanjangan  Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19, Islamic  Banking:  Jurnal  Pemikiran  dan  Pengembangan  Perbankan  Syariah,  Vol. 6, No. 1, hlm. 3.
Terdapatnya  dua  payung  hukum  terkait  dengan  pemberlakuan  restrukturisasi kredit  atau  pembiayaan  bagi  debitur  yang  terdampak  pandemi  Covid-19  yang  terdiri atas UU No. 2 Tahun 2020 dan POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan    POJK  No.  48/POJK.  03/2020  sebagaimana  telah  diubah  dengan  POJK No.17/POJK.03/  2021    dalam  hal  ini  belum  memberikan  dampak  kemudahan  bagi debitur.  Pada  praktiknya  banyak  debitur  yang  masih  mengalami  kesulitan  pada  proses pengurusan  restrukturisasi  kredit  atau  pembiayaan  di  lembaga  keuangan,  debitur  yang ingin  mendapatkan  relaksasi  kredit  harus  terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan kepada  bank  serta  masih  diharuskannya  debitur  dalam  membayar  beban  angsuran seperti biasa.
Pada praktiknya debitur tidak hanya meminjam dana dari bank pemerintah saja, pada  kredit  sindikasi  juga  terdapat  beberapa  bank  swasta  yang  bertindak  sebagai
kreditur  dalam  hal  memberikan  pinjaman  dana  kepada  debitur.  Apabila  dikaitkan dengan  POJK  No.  11/POJK.03/2020  jo.  POJK  No.  48/POJK.  03/2020  jo.  POJK No.17/POJK.03/  2021  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dalam hal ini terdapat kebijakan  yang  berbeda-beda  antar  bank  sebab  pada  peraturan  tersebut  mengharuskan bank  untuk  menentukan  pedoman  tersendiri  dalam  menangani  kredit  dan  menetapkan debitur  yang  terdampak  Covid-19  dan  juga  tidak  terdapatnya  penjelasan  mengenai pemberian  restrukturisasi  kredit  oleh  pemerintah  kepada  bank  swasta,  sehingga  hal tersebut berdampak pada debitur maupun kreditur dalam kredit sindikasi.
Terjadinya  kredit  bermasalah  yang  dialami  oleh  debitur  tentunya  akan mengakibatkan  dampak  kepada lead  manager dalam  kredit  sindikasi. Lead  manager merupakan  koordinator  dari  para  kreditur  sindikasi  (anggota  sindikasi) Mohamad Kharis  Umardani,  (2016),  Kredit  Sindikasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT. Bank DKI), Jurnal ADIL, Vol.7, No. 1,  hlm.  102. Selain  itu, lead  manager juga  memiliki  tanggung  jawab  khusus  dalam menjalankan  tugasnya  ketika  mulai  membentuk  sindikasi  dalam  memberikan  fasilitas kredit  sindikasi  sesuai  dengan  mandat  yang  diminta  oleh  debitur Kusumaningtuti, Op.Cit.,  hlm.  10. Hubungan  diantara  para  anggota  kredit  sindikasi  yang  terdiri  atas bank-bank peserta sindikasi cenderung berbentuk kerjasama yang saling menguntungkan  sehingga  tiap  bank  memiliki  kedudukan  yang  sama  yakni  sebagai lender atau  kreditur Meyske  Fransiska  Harmain,  (2015),  Pembebanan  Jaminan Dalam  Perjanjian  Kredit  Sindikasi  dan  Akibat  Hukum  Terhadap  Kredit  Macet, Lex et Societatis, Vol.III, No. 10, hlm. 104.
Pandemi  Covid-19  yang  membuat  debitur  mengalami  kredit  bermasalah  akan mempengaruhi  perjanjian  kredit  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak.  Sebagaimana diketahui  bahwa  suatu  perjanjian  kredit  merupakan  dasar  dalam  kredit  perbankan Simanjuntak,  2009,  Pokok-Pokok  Perdata  Indonesia,  Djambatan,  Jakarta,  hlm.343. Secara  umum,  perjanjian  kredit  yang  telah  ditandatangani  oleh  para  pihak  akan menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antar  para  pihak  yakni  pemberi  kredit  dengan penerima  kredit  Salim  H.S,  2019,  Hukum  Kontrak-Teori  Dan  Teknik  Penyusunan Kontrak,  Cet.14,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  hlm.  122.  Demikian  pula  hal  tersebut  juga berlaku pada perjanjian kredit sindikasi. Terdapatnya asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian maka para pihak dalam kredit sindikasi  yang tunduk dalam perjanjian berwenang secara bebas menentukan hak dan kewajibannya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan  problematika  hukum  pada  pelaksanaannya  ketika  terjadi  perselisihan maupun persengketaan. Hal ini juga turut berpengaruh pada perjanjian kredit sindikasi yang khususnya memiliki kreditur lebih dari satu. Berkaitan dengan hal tersebut masih terdapatnya permasalahan dalam pelaksanaan terkait dengan pengaturan prosedural para pihak dalam kredit sindikasi khususnya lead manager . Terutama situasi ini terjadi  saat proses  pertanggungjawaban  dari lead  manager ketika  debitur  mengalami  kredit bermasalah  maupun  kredit  macet,  oleh  karena  dalam  undang-undang  perbankan  tidak terdapat ketentuan khusus sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam
pelaksanaannya.  Mengingat lead  manager memiliki  peran  penting  dalam  kredit sindikasi,  belum adanya  peraturan mengenai  peran,  fungsi  dan  wewenang  khusus bagi para pihak dalam pinjaman sindikasi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
Oleh  karena  itu  berdasarkan  penelitian  di  atas  maka  peneliti  tertarik  dalam membahas  mengenai  bagaimana  implikasi  yuridis  bagi lead  manager pada  kredit sindikasi dalam hal terjadinya kredit bermasalah pada debitur akibat Covid-19. Adapun jenis penelitian  yang digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan  metode  pendekatan  yang  digunakan  ialah  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach )  yakni  dengan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  serta peraturan  yang  terkait  dengan  penelitian,  dan  pendekatan  analitis.  Bahan  hukum  yang digunakan  pada  penelitian  ini  antara  lain  bahan  hukum  primer  yang  terdiri  atas peraturan perundang-undangan maupun peraturan OJK yang terkait dengan pembahasan penelitian.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  berupa  buku-buku, jurnal,  penelitian  terdahulu,  dan  referensi  internet  yang  berkaitan  dengan  fokus penelitian.  Adapun  bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  dianalisis  menggunakan interpretasi sistematis.

## Metode Penelitian
Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  dengan  metode  pendekatan  yang  digunakan  ialah  pendekatan perundang-undangan  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  serta  peraturan yang terkait dengan penelitian, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan pada  penelitian  ini  antara  lain  bahan  hukum  primer  yang  terdiri  atas  peraturan perundang-undangan  maupun  peraturan  OJK  yang  terkait  dengan  pembahasan penelitian.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  berupa  buku-buku, jurnal,  penelitian  terdahulu,  dan  referensi  internet  yang  berkaitan  dengan  fokus penelitian.  Adapun  bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  dianalisis  menggunakan interpretasi sistematis.

## Hasil dan Pembahasan
Pemberian  fasilitas  kredit  oleh  bank  kepada  debitur  didasari  oleh  kepercayaan akan  pengembalian  pinjaman  oleh  pihak  debitur  sesuai  dengan  jangka  waktu  maupun syarat-syarat  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.Muhammad  Djumhana, 2012,  Hukum  Perbankan  di  Indonesia,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  hlm.333.  Pada kegiatan  pemberian  fasilitas  kredit  kepada  debitur  khusunya  dalam  hal  ini  kegiatan penyaluran fasilitas kredit sindikasi, kreditur dalam hal ini memiliki resiko apabila suatu saat pihak debitur mengalami kesulitan dalam membayar dan melunasi kreditnya pada saat  jatuh  tempo  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  kredit  bermasalah.  Meskipun prinsip  kehati-hatian  untuk  meminimalkan  risiko  telah  diterapkan  sebelum  kredit diberikan,  namun  dalam  praktiknya  tidak  semua  debitur  mampu  dalam  memenuhi prestasinya.  Menurut  ketentuan  pada  Pasal  12  Ayat  (3)  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  40/POJK.03/2019  tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum
menetapkan  kualitas  kredit  dalam  lima  kategori  yaitu  lancar,  dalam  perhatian  khusus, kurang  lancar,  diragukan,  dan  macet Indonesia,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  40/POJK.03/2019  Tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum, Lembaran  Negara  RI  Tahun  2019  No.  247. Suatu  kredit  dapat  diklasifikasikan sebagai  kredit  macet  jika  memenuhi  kondisi  berikut:  terdapatnya  tunggakan  angsuran pokok  dan/atau  bunga  lebih  dari  270  hari,  kerugian  operasional  ditutupi  dengan pinjaman baru, dan agunan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar baik pada segi hukum maupun kondisi pasar.Kasmir, 2014, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.109.
Kredit  bermasalah  merupakan  suatu  keadaan  dimana  sebagian  atau  seluruh kewajiban  tidak  sanggup  dipenuhi  oleh  debitur  utamanya  kewajiban  dalam  membayar angsuran  pokok  beserta  bunga  sesuai  dengan  perjanjian  kredit  yang  telah  disepakati oleh  para  pihak M  Aqim  Adlan,  (2016),  Penyelesaian  Kredit  Macet  Perbankan Dalam Pandangan Islam-Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam,  Jurnal  AN-NISBAH  2,  No.  2,  hlm.  153–154. Kredit  macet  merupakan  kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali, bank akan mengalami kerugian atas kredit yang  telah  diberikan.  Peningkatan  jumlah  kredit  bermasalah  akan  mengakibatkan terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan Rahmat Setiawan dan Ahmad  Aziz Putra  Pratama,  (2019),  Modal,  Tingkat  Likuiditas  Bank,  NPL  dan  Pertumbuhan Kredit  Perbankan  Indonesia,  Matrik:  Jurnal  Manajemen,  Strategi  Bisnis  dan Kewirausahaan,  Vol.  13,  No.  1,  hlm.  99. Kredit  digolongkan  sebagai  kredit bermasalah  atau Non  Performing  Loan (NPL)  apabila  kredit  dalam  jumlah  besar  yang dialokasikan  kepada  masyarakat  sehingga  mengakibatkan  debitur  tidak  dapat mengembalikan pinjaman kepada bank tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit baik pinjaman  pokok  dan  bunga Rakhmad  Susatyo,  (2011),  Aspek  Hukum  Kredit Bermasalah  di  PT.  Bank  International  Indonesia  Cabang  Surabaya,  DiH:  Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 13, hlm. 12.
Terjadinya suatu hal diluar dugaan seperti terjadinya pandemi Covid-19  dalam hal  ini  membuat  pelaksaan  pemberian  kredit  oleh  bank  tidak  berjalan  lancar  sesuai dengan harapan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terjadi peningkatan kredit macet pada bulan Juli 2021 dengan kenaikan angka NPL menjadi 3,35 persen dibanding dengan  periode  sebelumnya  Francisca  Christy  Rosana,  “OJK  Waspadai  Peningkatan Kredit
Macet Di Tengah Gelombang Kedua Covid-19,”
https://bisnis.tempo.co/read/1506514/ojk-waspadai-peningkatan-kredit-macet-di- tengah-gelombang-kedua-covid-19?pa  ge_num=2,  diakses  28  Januari  2022.  Akibat pandemi  Covid-19  seluruh  negara  di  dunia  mengalami  perlambatan  pertumbuhan bahkan penurunan ekonomi. Hal tersebut juga termasuk dialami oleh negara Indonesia, seluruh  aspek  baik  kesehatan,  ekonomi,  sosial,  lingkungan,  dan  politik  terkena  imbas dari dampak pandemi. Kerugian ekonomi akibat Covid-19 di Indonesia menjadi beban pemerintah,  ekonomi  negara-negara  di  duniapun  saling  bergantung  satu  dengan  yang lainnya.Fatma  Lestari,  et  al.,2020,  Pengalaman  Indonesia  Dalam  Menangani  Wabah Covid-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Universitas Indonesia, Jakarta,
hlm.  339.  Penurunan  pertumbuhan  ekonomi  dalam  hal  ini  juga  menyebabkan meningkatnya  pengangguran  akibat  tingginya  jumlah  pekerja  yang  kehilangan pekerjaan Nurul Aeni, (2021), Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial, Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK, Vol. 17, No. 1, hlm. 27.
Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia juga memiliki dampak pada kinerja perbankan  yakni  menurunnya  aktivitas  penyaluran  kredit  akibat  melemahnya  aktivitas bisnis  korporasi  dan  konsumsi  masyarakat  akibat  adanya  kebijakan  pembatasan  sosial dan  meningkatnya  resiko  kredit  perbankan  baik  dari  resiko  pasar,  resiko  kredit  dan resiko likuiditas.Ibid., hlm. 362–364. Pandemi Covid-19 juga secara langsung maupun tidak  langsung  memberikan  dampak  bagi  debitur  baik  debitur  mikro  kecil  maupun menengah.  Kebijakan  pemerintah  dalam  hal  ini  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam menangani  kredit  macet  akibat  pandemi  Covid-19  dengan  menerbitkan  POJK  Nomor 17/POJK.03/2021  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Pada POJK tersebut setiap  bank  juga  diharuskan  untuk  membuat  kebijakan  dan  pedoman  tersendiri  dalam menangani  kredit  debitur  maupun  menetapkan  debitur  yang  terdampak  Covid-19 Kadek  Dani  Arditha  Permana,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  dan  Ni  Made Puspasutari Ujianti, (2021), Penanganan Kredit Sebagai Kebijakan
Countercyclical  Dampak  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  Berdasarkan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK  03/2020  di  PT.  BPR Saptacristy Utama, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm. 277.
Kondisi  ketidakmampuan  debitur  dalam  menyelesaikan  utang  pada  masa pandemi Covid-19 sesuai dengan perjanjian kredit dalam hal ini juga terjadi pada kredit sindikasi. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara bagi debitur untuk memperoleh kredit  bagi  usahanya  dari  lembaga  pemberi  kredit  ialah  dengan  kredit  sindikasi  yang merupakan  sebuah  pinjaman  yang  diberikan  kepada  seorang  debitur  oleh  beberapa kreditur  (bank-bank  atau  lembaga  keuangan  lainnya)  guna  membiayai  proyek  milik debitur  (Sutedi,  2012).  Fasilitas  kredit  diberikan  secara  bersama-sama  oleh  para  bank dengan kesepakatan porsi kredit  masing-masing, tingkat suku bunga, jamiaan, fee, dan lain  sebagainya.  Kredit  sindikasi  diberikan  oleh  bank  karena  tingginya  permohonan dana kredit yang dibutuhkan oleh debitur apabila kredit dibiayai sendiri oleh bank atau untuk  menghindari  pelanggaran  BMPK.Pelupessy,  op.cit,  hlm.  2044.  Pada  kredit sindikasi juga terdapat beberapa pihak yang terlibat yakni pihak debitur, para kreditur, arranger , lead manager , dan pihak agen bank (Sutedi, 2012). Terlibatnya banyak pihak dalam hal tersebut jika dilihat dari segi hukum maka terdapatnya hubungan hukum yang kompleks antara para pihak sebagai subjek hukum yang melakukan kesepakatan  dalam perjanjian  kredit  sindikasi.  Selain  itu,  semakin  besar  dana  yang  disalurkan  dalam pemberian kredit maka akan semakin besar resiko bagi para pihak yang terlibat.
Pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 pada Pasal 15 huruf (a) menyebutkan bahwa bank dilarang melakukan transaksi tertentu dengan pihak
asing dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan dalam rupiah dan/atau valuta asing Indonesia,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/19/PBI/2016  Tentang  Transaksi Valuta  Asing  Terhadap  Rupiah  Antara  Bank  Dengan  Pihak  Asing,  Tambahan Lembaran  Negara  RI  Tahun  2016  No.  5927. Berkaitan  dengan  pasal  tersebut disebutkan  pula  pada  Pasal  16  huruf  (b)  bahwa  larangan  terhadap  pemberian  kredit tersebut tidak berlaku terhadap pemberian kredit atau pembiayaan yang terkait dengan investasi  di  Indonesia  yang  memenuhi  persyaratan  antara  lain  kredit  atau  pembiayan dalam  bentuk  sindikasi  yang  memenuhi  persyaratan  mengikutsertakan prime  bank sebagai lead bank , pembiayaan pada sektor rill untuk usaha produktif di Indonesia, dan kontribusi  bank  asing  sebagai  anggota  sindikasi  lebih  besar  dibanding  bank  dalam negeri  (Indonesia,  n.d.)  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  16  huruf  (b)  tersebut  telah menjelaskan  bahwa  kredit  sindikasi  merupakan  kegiatan  pemberian  kredit  yang diperbolehkan  dengan  ketentuan  dan  syarat-syarat  tertentu yang salah satu diantaranya adanya  mensyaratkan  adanya lead  manager yang  bertindak  sebagai  koordinator  bagi anggota kredit sindikasi (selaku pemberi pinjaman).
Terdapatnya  beberapa  bank  sebagai  kreditur  dan  satu  debitur  yang pembayarannya  dilakukan  secara  sistematis  sehingga lead  manager bertindak  sebagai perantara  dalam  perjanjian  tersebut Dian  Bagus  Pratama,  Budiharto,  dan  Sartika Nand,  (2016),  Kedudukan  Hukum  Kreditur  Dalam  Permohonan  Kepailitan Sindikasi Kredit (Kasus Pengajuan Guagatan Pailit Bank IFI, Putusan Mahkamah Agung  No.  022/K/N/2001),  Diponegoro  Law  Journal,  Vol.  5,  No.  4,  hlm.  3. Peran lead  manager sangat  penting  bagi  para  anggota  kredit  sindikasi.  Sesuai  dengan perjanjian kredit sindikasi yang dibentuk oleh para kreditur, dalam hal proses pemberian dan  pembayaran  kredit  sindikasi  para  kreditur  telah  menunjuk lead  manager sebagai perwakilan  dari  para  kreditur Ibid.,  hlm.  6. Pada  kredit  sindikasi, lead  manager merupakan  bank  yang  berperan  sebagai  koordinator  dan  mengelola  kredit sindikasi.Sutan Remy Sjahdeini, 2008, Kredit Sindikasi-Proses,Teknik Pemberian, Dan Aspek Hukumnya, Pustaka Utama, Jakarta, hlm.42. Sejak perjanjian kredit sindikasi di tandatangani  oleh  para  pihak  maka  hal  tersebut  telah  menandakan  bahwa  para  pihak telah  siap  dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sebagai  konsekuensi  atas hubungan  hukum  akibat  adanya  perjanjian  tersebut Aristo  Djaman,  (2019),  Kajian Atas Kredit Sindikasi Ditinjau Dalam Hukum Kontrak, Jurnal Lex Privatum, Vol. VII,  No.  5,  hlm.  17. Oleh  karena  itu  secara  tidak  langsung  pada  suatu  perjanjian terdapat  hak  dan  kewajiban  di  dalamnya  untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum, namun  hal  tersebut  akan  berbeda  apabila  ditengah  perjalanannya  debitur  mengalami kendala dalam memenuhi prestasinya yakni dalam melakukan pelunasan sesuai dengan jangka waktu akibat faktor tertentu.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  perjanjian  kredit  sindikasi  di  Indonesia  belum diatur  secara  khusus  dalam  hukum  perdata  sehingga  masih  terdapat  celah  yang  dapat digunakan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggungjawab.  Pada  umumnya  kontrak  kredit sindikasi  masih  menggunakan standar  contract yang  telah  ditentukan  oleh  pihak kreditur,  namun  hal  tersebut  tidak  mutlak  dalam  praktiknya  sebab  dapat  dilakukan
penyesuaian  sesuai  dengan  kepentingan  pembiayaan Ibid.,  hlm.  18. Oleh  karena  itu perjanjian  kredit  sindikasi  menggunakan ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata.  Implikasi hukum terhadap suatu perjanjian apabila telah memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dengan berdasarkan asas  yang  terkandung  dalam  Pasal  1338 KUHPerdata  maka  perjanjian  yang  disepakati oleh  para  pihak  secara  sah  akan  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang terikat dan membuat perjanjian tersebut dan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain  dengan  sepakat  kedua  belah  pihak  atau  karena  alasan-alasan  dibenarkan  oleh undang-undang.
Pada  beberapa  kasus  selama  pandemi  covid-19  terdapat  banyak  debitur  yang mengalami  kondisi  ketidakmampuan  debitur  dalam  menyelesaikan  utang  pada  masa pandemi covid-19 sesuai dengan perjanjian kredit yang dalam hal ini juga terjadi pada kredit  sindikasi.  Menurut  Direktur  Utama  Lembaga  Pengembangan  Perbankan Indonesia (LPPI) menyebutkan bahwa kredit sindikasi juga terdampak oleh pelemahan ekonomi akibat pandemi covid-19 sehingga perbankan lebih selektif dalam memberikan fasilitas kredit guna membatasi potensi resiko M. Richard dan Ni Putu Eka Wiratmini,
“Pembiayaan Bank Kredit Sindikasi Mulai Tertekan,”
https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOC K/From_EREP/202004/ed6f461cdb_92bbe6d96f.pdf,  diakses  22  Februari  2022. Terjadinya  kredit  bermasalah  terhadap  debitur  dalam  kredit  sindikasi  tentunya membawa kerugian bagi kreditur (bank). Pihak lead manager selaku koordinator dalam kredit  sindikasi  juga  mengalami  kerugian  apabila  terjadinya  kredit  bermasalah  pada debitur akibat kondisi pandemi covid-19.
Pada  bidang  hukum  perdata  apabila  terdapat  pihak  yang  tidak  mampu melaksanakan  kewajibannya  dapat  dikategorikan  sebagai  wanprestasi  akibat  telah ingkar  janji  dan/atau  lalai.  Terjadinya  hal  tersebut  memiliki  implikasi  hukum  yaitu pihak  tersebut  diwajibkan  untuk  mengganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat wanprestasi  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1243 KUHPerdata Aryabang  Bang  Frisyudha,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  dan  Ni Komang  Arini  Styawati,  (2021),  Renegosiasi  Sebagai  Upaya  Penyelesaian Wanprestasi  Dalam  Kontrak  Bisnis  Selama  Masa  Pandemi  Covid-19,  Jurnal Konstruksi  Hukum,  Vol.2,  No.  2,  hlm.  345. Hal  tersebut  berbeda  dengan  ketentuan Pasal  1244  KUHPerdata  dan  Pasal  1245  KUHPerdata  yang  menjelaskan  apabila terdapat  suatu  keadaan  memaksa  maka  pihak  yang  lalai  dalam  menjalankan kewajibannya  dapat  dilepaskan  dari  tanggung  jawab  dalam  mengganti  kerugian  akibat tidak  dilaksanakannya  perjanjian.  Pada  pasal  tersebut  memberikan  pemahaman  bahwa pihak dalam perjanjian yang tidak mampu untuk memenuhi prestasinya akibat keadaan memaksa  ( force  majeure )  dapat  dilepaskan  dari  kewajiban  membayar  ganti  rugi Wardatul  Fitri,  (2020),  Implikasi  Yuridis  Penetapan  Status  Bencana  Nasional Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  Terhadap  Perbuatan  Hukum Keperdataan,  Supremasi  Hukum:Jurnal  Kajian  Ilmu  Hukum,  Vol.9,  No.  1, hlm.76.
Pandemi  covid-19  merupakan  benca  non-alam  Hal  ini  berdasarkan  ketentuan dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UU  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  Bencana yang  pada  intinya  mengkategorikan  wabah  penyakit  termasuk  bencama  non-alam Rossanti  Qorry  Aina,  (2021),  Penyelesaian  Sengketa  Pembatalan  Perjanjian Kontrak Kerja Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19,  Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 2, hlm. 195. Terjadinya pandemi covid-19 sebagai bencana non-alam dapat di  kategorikan  sebagai overmacht/  force  majeure relatif.  Kondisi  pandemi  covid-19 telah memenuhi unsur dari dikategorikannya suatu force majeure yang antara lain tidak terpenuhinya  prestasi  akibat  sebab  di  luar  kesalahan  debitur  dan  terjadinya  hal  yang tidak  dapat  diduga  atau  tidak  dapat  diperkirakan  sebelumnya  oleh  para  pihak  yang dalam hal ini yakni penyebaran virus Covid-19 yang ditetapkan sebagai global pandemi Putu  Devi  Yustisia  Utami  dan  Dewa  Gede  Pradnya  Yustiawan,  (2021),  Non Performing Loan Sebagai Dampak Pandemi Covid- 19 : Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 43, No. 3,  hlm. 332. Pada  peraturan  yang  diterbitkan  oleh  OJK  yaitu  POJK  No.11/POJK.03/2020  jo. POJK  No.  48/POJK.  03/2020  jo.  POJK  No.17/  POJK.03/2021  tentang  Stimulus Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tidak menjelaskan jenis kredit secara khusus namun hanya mengisyaratkan seluruh kredit atau pembiayaan secara umum. Berdasarkan hal tersebut maka  dapat  dianggap  bahwa  seluruh  kredit  atau  pembiayaan  kepada  debitur  termasuk dalam  hal  ini  jenis  kredit  sindikasi  dapat  memperoleh  restrukturisasi  kredit  dari  bank sesuai dengan ketentuan dan kebijakan tiap bank dalam menentukan standar atas debitur yang  terdampak  covid-19,  sehingga  tidak  semua  debitur  dapat  memperoleh restrukturisasi  kredit  dari  program  pemerintah,  hanya  debitur  yang  memenuhi persyaratan yang dapat mengajukan restrukturisasi kepada bank.
Terjadinya  kredit  bermasalah  pada  debitur  mengakibatkan  kerugian  bagi  para anggota kredit sindikasi selaku kreditur. Sebagaimana diketahui bahwa unsur terpenting dalam  kredit  adalah  kepercayaan  dari  kreditur  kepada  debitur.  Disisi  lain  terjadinya pandemi  covid-19  sebagai  bencana  non-alam  yang  merupakan force  majeure relatif merupakan suatu hal diluar dugaan debitur. Pada dasarnya kreditur memiliki hak untuk mendapatkan  pembayaran  pinjaman  debitur  disamping  kewajiban  kreditur  dalam memberikan pinjaman sesuai dengan kontrak perjanjian. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam  kredit  sindikasi  terdapat lead  manager yang  berperan  sebagai  koordinator  dan pemimpin para anggota kredit sindikasi memiliki tanggung jawab kepada para anggota kredit  sindikasi  apabila  debitur  mengalami  kredit  bermasalah.  Pada  kreditur  dalam kredit  sindikasi  tidak  hanya  terdiri  atas  bank  pemerintah  namun  terdiri  pula  atas  bank swasta  maupun  bank  asing  yang  memiliki  perwakilan  di  Indonesia  sehingga lead manager dalam hal ini juga memiliki tanggung jawab kepada para kreditur.
Tidak adanya pengaturan khusus dari pemerintah mengenai kredit sindikasi yang tidak diatur secara jelas dan rinci mengenai tanggung jawab lead manager dalam kredit sindikasi  sehingga  menyebabkan  terjadinya  kekaburan  norma  dalam  hal  pelaksanaan kredit sindikasi, sehingga perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak menjadi sumber
acuan  bagi  para  pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian  tersebut  apabila  terjadi  sengketa dikemudian  hari.  Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  POJK  No.  48/POJK.03/2020  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020  tentang Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019  menyebutkan  bahwa  bank  dapat  menerapkan kebijakan  yang  mendukung  stimulus  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  debitur  yang terkena  dampak  penyebaran corona  virus  disease 2019  termasuk  debitur  UMKM. Berkaitan  dengan  penjelasan  pasal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pihak  bank  dapat menerapkan  kebijakan  dalam  hal  restrukturisasi  kredit  kepada  debitur  yang  terkena dampak  pandemi  covid-19,  namun  hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  kebijakan  yang diberikan oleh masing-masing bank akan berbeda-beda terhadap debitur.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pemberian  fasilitas  kredit  bergantung  pada perjanjian  kredit.  Pada  umumnya implikasi  hukum  terhadap  suatu  perjanjian  jika  telah memenuhi  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata dengan berdasarkan asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata maka  perjanjian  yang  disepakati  oleh  para  pihak  secara  sah  akan  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang  terikat  dan  membuat  perjanjian  tersebut  dan  suatu perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  sepakat  kedua  belah  pihak  atau karena  alasan-alasan  dibenarkan  oleh  undang-undang.  Mengenai  kewenangan lead manager yang  belum  terdapat  secara  jelas  dan  rinci  baik  dalam  undang-undang perbankan  maupun  peraturan  OJK  oleh  sebab  itu  para  pihak  menggunakan  perjanjian sebagai  dasar  dalam  pelaksanaannya.  Umumnya  dalam  perjajian  kredit  sindikasi mensyaratkan  adanya  persetujuan  agen  bank  kredit  sindikasi  dan  anggota  kredit sindikasi  yang  terdiri atas  para  kreditur  sehingga  terdapat  hubungan  hukum  antar para pihak. Hukum mengatur hubungan hukum antar perorangan, tiap masyarakat, lembaga maupun  negara,  dalam  hubungan  hukum tersebut  terlaksana  dalam  hak  dan  kewajiban yang diberikan oleh hukum. Terdapat dua segi yakni adanya hak dan kewajiban dalam setiap  hubungan  hukum  yang  diciptakan  oleh  hukum Ari  Hernawan,  (2012), Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Dalam Mogok  Kerja, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3, hlm. 419.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  sejak  mandat  diberikan  oleh  debitur  maka lead manager memiliki  tugas  menyiapkan  dokumen  berupa information  memorandum , informasi  profil  perusahan,  jumlah  kredit  yang  dibutuhkan,  proposal  proyek pembiayaan  debitur  dan  dokumen  perjanjian  kredit  sindikasi A.A  Mirah  Endraswari dan  I  Ketut  Sudantra,(2013),  Kredit  Sindikasi  Sebagai  Alternatif  Pembiayaan Kredit  Dalam  Skala  Besar,  Jurnal  Kertha  Wicara,  Vol.2,  No.  1,  hlm.3. Lead manager pada  kredit  sindikasi  memperoleh  tanggung  jawab  dari  debitur  sejak  awal pembentukan  sindikasi  kredit  sehingga  sebagai  pengelola  kegiatan  sindikasi  memiliki hubungan  dengan  debitur  maupun  dengan  para  peserta  sindikasi Lidya  Nathalia Honandar, (2017), Kajian Yuridis Terhadap Kredit Sindikasi Berdasarkan Sistem Perkreditan Perbankan Di Indonesia, Lex Crimen Vol.VI, No. 9, hlm. 93. Apabila lead  manager melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dengan  memuat  informasi  yang
tidak  benar  pada information  memorandum yang  menyebabkan  tersebar  luas  kepada bank-bank  dengan  harapan  bank  tersebut  bersedia  menjadi  peserta  sindikasi  yang kemudian  hal  tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  bank  maka lead  manager dapat  dituntut  ganti  rugi  berdasarkan  Pasal  1365  KUH  Perdata  Sjahdeini,  Op.Cit., hlm.102. Terdapatnya lebih dari satu kreditur dalam kredit sindikasi maka dalam hal ini jumlah  kredit  para  masing-masing  kreditur  akan  berbeda  sesuai  dengan  kebutuhan debitur. Disisi lain dalam kredit sindikasi tanggung jawab bank peserta kredit sindikasi tidak bersifat tanggung renteng melainkan masing-masing bank peserta kredit sindikasi hanya bertanggung  jawab atas jumlah pinjaman yang diberikan Nicko Priady, (2021), Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Kredit  Sindikasi, Recital Review, Vol. 3, No. 2, hlm. 218.
Adapun jika ditinjau dari akibat hukum yang ditimbulkan atas kredit bermasalah pada  debitur  akibat  pandemi  covid-19  maka  kredit  sindikasi  yang  telah  berjalan  akan memiliki dampak hukum bagi para pihak khususnya para peserta kredit sindikasi serta hak  dan  kewajiban  yang  telah  tertuang  dalam  perjanjian  tersebut  berdampak  langsung pada perjanjian kredit sindikasi antar para pihak. Selain itu, dikategorikannya  pandemi covid-19  sebagai force  majeure relatif  yang  dalam  hal  ini  merupakan  kejadian  diluar dugaan  debitur  maka  sesuai  dengan  POJK  No.48/POJK.03/  2020  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada Pasal 2 maka tiap bank dapat menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  dengan  adanya  restrukturisasi  dan  adanya kebijakan countercyclical dari  pemerintah  yang  bersifat  sementara  tersebut  diharapkan dapat  mengurangi  beban  debitur,  namun  dengan  adanya  restrukturisasi  kredit  tersebut tidak  memiliki  artian  bahwa    debitur  dapat  terbebas  dari  membayar  biaya  angsuran melainkan  debitur  diberikan  keringanan  oleh  bank  dengan  tetap  memperhatikan manajemen  resiko  bank.  Terdapatnya  perbedaan  kondisi  antara  debitur  yang sebelumnya  mampu  membayar  angsuran  pokok  dengan  debitur  yang  telah  mengalami kredit  bermasalah  sebelum  pandemi  covid-19  tentunya  pihak  perbankan  perlu mempertimbangkan  pemberian  restrukturisasi  agar  tepat  sasaran.  Sebagaimana diketahui  dalam  kredit  sindikasi  terdapat  perjanjian  kredit  sindikasi  yang  merupakan perjanjian  kredit  dengan  melibatkan  lebih  dari  satu  kreditur  sehingga lead  manager dalam kredit sindikasi dapat bertindak sebagai koordinator dan perantara antara kreditur dengan  debitur.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  para  peserta  kredit  sindikasi  dapat melakukan  perjanjian  pemberian  restrukturisasi  kepada  debitur  melalui  perantara lead manager ,  sehingga  restrukturisasi  tersebut  dapat  diberikan  atas  dasar  persetujuan seluruh anggota kredit sindikasi selaku kreditur.
Adapun dalam pemberian kredit, perjanjian merupakan hal yang begitu penting. Terdapatnya asas pacta sunt servanda yang mempunyai makna bahwa para pihak yang membuat  perjanjian  harus  melaksanakan  perjanjian  tersebut.  Kesepakatan  para  pihak mengikat  sebagaimana  undang-undang  sehingga  undang-undang  mengakui  dan
memposisikan kedua belah pihak sejajar dengan legislator Agus Yudha Hernoko, 2014, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, hlm.127.  Mengingat  tidak  terdapatnya  pengaturan  yang  spesifik  dan  rinci  perihal mengenai  tanggung  jawab lead  manager dalam  kredit  sindikasi  baik  dalam  undang- undang perbankan maupun peraturan otoritas jasa keuangan sehingga kewenangan lead manager ialah  sesuai  dengan  perjanjian  kredit  sindikasi  antar  para  anggota  kredit sindikasi.  Sebagai  pemimpin  dalam  suatu  kredit  sindikasi  maka  dalam  memberikan restrukturisasi kepada debitur maupun melakukan tindakan hukum, lead manager juga membutuhkan  persetujuan  dari  seluruh  anggota  kredit  sindikasi  selaku  kreditur. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  terjadinya  kredit  bermasalah  yang  dialami  oleh  debitur akibat  pandemi  covid-19  maka  pihak lead  manager dalam  melakukan  tindakan  dalam memberikan restrukturisasi kepada debitur yang terdampak pandemi covid-19 dalam hal ini juga membutuhkan persetujuan dari seluruh anggota kredit sindikasi.
Terjadinya  pandemi  covid-19  yang  termasuk  dalam  keadaan  memaksa  ( force majeure ) sehingga dalam hal ini memungkinkan para pihak dalam kredit sindikasi untuk melakukan  perubahan  atau addendum  perjanjian  untuk  melaksanakan  kewajiban  dilain waktu  dengan  persetujuan  dan  kesepakatan  para  pihak.  Meskipun  pandemi  covid-19 termasuk dalam force majeure namun pihak yang mengklaim hal tersebut harus dengan itikad  baik  berusaha  dalam  melaksanakan  kewajiban  berdasarkan  perjanjian  kredit sebab  klaim force  majeure hanya  diajukan  untuk  merubah  perjanjian  namun  tidak menggugurkan  kewajiban  pihak  debitur  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1245 KUHPerdata  Krisnayana  dan  Danyathi,  op.cit.,  hlm.899.  Implikasi  yuridis  bagi lead manager terkait dengan terjadinya kredit bermasalah pada debitur akibat covid-19 ialah lead manager memiliki hak untuk tetap menagih utang debitur pada kredit sindikasi dan lead manager juga memiliki kewajiban dalam menentukan debitur yang dapat diberikan restrukturisasi  serta  mengkoordinasikan  para  anggota  kredit  sindikasi  selaku  kreditur dalam hal menentukan debitur yang dapat diberikan restrukturisasi maupun memberikan persetujuan kepada debitur terkait dengan pemberian restrukturisasi kredit.

## Kesimpulan
Terjadinya  kredit  bermasalah  yang  menyebabkan  keterlambatan  pembayaran utang pada debitur kredit sindikasi akibat pandemi covid-19 berpengaruh terhadap para anggota kredit sindikasi dan juga lead manager yang bertindak sebagai koordinator dari para kreditur sindikasi sehingga hal tersebut berdampak pada perjanjian kredit sindikasi yang telah berlangsung dan telah disepakati oleh para pihak sebelum terjadinya pandemi covid-19.  Implikasi  yuridis  bagi lead  manager kredit  sindikasi  terhadap  keterlambatan pembayaran utang debitur akibat Covid-19 ialah lead manager tetap memiliki hak untuk menagih utang debitur sesuai dengan perjanjian kredit sindikasi dan lead manager juga memiliki  kewajiban  dalam  menentukan  debitur  yang  dapat  diberikan  restrukturisasi serta  mengkoordinasikan  para  anggota  kredit  sindikasi  selaku  kreditur  dalam  hal menentukan  debitur  yang  dapat  diberikan  restrukturisasi  maupun  memberikan persetujuan  kepada  debitur  terkait  dengan  pemberian  restrukturisasi  kredit.  Pandemi
covid-19  sebagai  bencana  non-alam  yang  dikategorikan  sebagai force  majeure tidak menggugurkan  kewajiban  debitur  dalam  hal  melaksanakan  kewajibannya  namun memungkinkan  bagi  debitur  untuk  mengajukan  restrukturisasi  kredit  dengan  adanya kebijakan pemerintah.
Mengingat  belum  adanya  pengaturan  yang  jelas  dan  rinci  terkait  dengan  kredit sindikasi dan tanggung jawab lead manager dalam kredit sindikasi maka perlu dibentuk peraturan  perundang-undangan  yang  secara  khusus  memuat  peraturan  kredit  sindikasi untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  apabila  terjadi  kredit  bermasalah pada debitur. Guna mencegah salah satu pihak maupun masing-masing peserta sindikasi melakukan  tindakan  hukum  secara  sendiri-sendiri  sehingga  akibat  kredit  bermasalah yang  dialami  oleh  debitur  yang  menyebabkan  terjadinya  kekacauan  yang  dapat menimbulkan  kerugian  bagi  kepentingan  para  pihak  dan  mayoritas  kreditur  maka perlunya  pengaturan  dalam  perjanjian  kredit  sindikasi  yang  dibuat  oleh  para  pihak. Terdapatnya  kebijakan  pemerintah  dengan  adanya  restrukturisasi  di  masa  pandemi covid-19  diharapkan  bank  dapat  benar-benar  menerapkan  peraturan  yang  telah dikeluarkan  OJK  agar  dapat      mengurangi  beban  debitur  yang  terdampak  pandemi covid-19.

## BIBLIOGRAFI
Adlan,  M.  Aqim.  (2016).  Penyelesaian  Kredit  Macet  Perbankan  Dalam  Pandangan Islam-Tinjauan  Regulasi  Kasus  Kredit  Macet  Akibat  Bencana  Alam. Jurnal  AN- NISBAH , 2 (2).
Aeni,  Nurul.  (2021).  Pandemi  COVID-19:  Dampak  Kesehatan,  Ekonomi,  &  Sosial. Jurnal  Litbang:  Media  Informasi  Penelitian,  Pengembangan  Dan  IPTEK , 17 (1), 17–34. https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249
Aina,  Rossanti  Qorry.  (2021).  Penyelesaian  Sengketa  Pembatalan  Perjanjian  Kontrak Kerja Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19. Jurnal Kertha Semaya , 9 (2).
Akbar, Jihad. (n.d.). (UPDATE) Kasus COVID-19 Dunia Bertambah 1.901.236 Orang.
Asril,  Juli.  (2020).  Beberapa  Permasalahan  dalam  Syndicated  Loan  Agreement  dan Security Sharing Agreement. Jurnal Ilmiah MEA , 4 (1).
Barusman,  M.  Yusuf  S.,  Redaputri,  Appin  Purisky,  Barusman,  Andala  Rama  Putra, Nurdiawansyah,  Haninun,  Dharmawan,  Yanuarius  Yanu,  &  Yustha,  M.  Sandy. (2020). Dampak  dan  Penanganan  COVID-19  dalam  Perspektif  Multidisiplin . Lampung: UBL Press.
Djaman, Aristo. (2019). Kajian Atas Kredit Sindikasi Ditinjau Dalam Hukum Kontrak.
Jurnal Lex Privatum , VII (5), 14–24.
Djumhana,  Muhammad.  (2012). Hukum  Perbankan  di  Indonesia .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Endraswari,  A.  ..  Mirah,  &  Sudantra,  I.  Ketut.  (2013).  Kredit  Sindikasi  Sebagai Alternatif Pembiayaan Kredit dalam Skala Besar. Jurnal Kertha Wicara , 2 (1).
Fitri, Wardatul. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  Terhadap  Perbuatan  Hukum Keperdataan. Supremasi Hukum:Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 9 (1).
Frisyudha, Aryabang Bang, Budiartha, I. Nyoman Putu, & Arini Styawati, Ni Komang. (2021).  Renegosiasi  sebagai  Upaya  Penyelesaian  Wanprestasi  dalam  Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (2), 344–349. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3253.344-349
Gazali,  Djoni  S.,  &  Usman,  Rachmadi.  (2010). Hukum  Perbankan .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Harmain,  Meyske  Fransiska.  (2015).  Pembebanan  Jaminan  dalam  Perjanjian  Kredit Sindikasi  dan  Akibat  Hukum  Terhadap  Kredit  Macet. Lex  et  Societatis , III (10), 102–108.
Hernawan,  Ari.  (2012).  Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban  Pekerja  dan  Pengusaha dalam Mogok Kerja. Jurnal Mimbar Hukum , 24 (3).
Hernoko,  Agus  Yudha.  (2014). Hukum  Perjanjian:  Asas  Proporsionalitas  Dalam Kontrak Komersial . Jakarta: Kencana.
Honandar,  Lidya  Nathalia.  (2017).  Kajian  Yuridis  Terhadap  Kredit  Sindikasi Berdasarkan  Sistem  Perkreditan  Perbankan  di  Indonesia. Lex  Crimen , VI (9),  89– 96.
Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing  Terhadap  Rupiah  Antara  Bank  Dengan  Pihak  Asing,  Tambahan  Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 5927 .
Indonesia.  (2019). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  40/POJK.03/2019 tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum,  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2019 No. 247 .
Kasmir. (2014). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: Rajawali Pers.
Kemensetneg,  Humas.  (n.d.).  Beranda  Produk  Hukum  Berita  &  Artikel  Informasi  & Layanan Publik Tentang Kami Tiga Prioritas Kerja Pemerintah Hadapi Tantangan Pandemi Covid-19.
Krisnayana, Komang Tri, & Danyathi, Ayu Putu Laksmi. (2021). Perlindungan Hukum Debitur  Dalam  Kegiatan  Perbankan  Berkaitan  Dengan  Wanprestasi  Yang  Timbul Akibat Pandemi. Jurnal Kertha Negara , 9 (11).
Kusumaningtuti.  (2009). Peranan  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Krisis  Perbankan  di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Lestari,  Chadijah  Rizki.  (2017).  Penyelesaian  Kredit  Macet  Bank  Melalui  Parate Eksekusi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 19 (1).
Lestari, Fatma, Thabrany, Hasbullah, Haryanto, Budi, Ronoatmodjo, Sudarto, Purwana, Rachmadhi,  Trihandini,  Indang,  Utomo,  Budi,  Pratomo,  Hadi,  &  Wiweko,  Budi. (2020). Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 .
Mulyati,  Etty.  (2016). Kredit  Perbankan-Aspek  Hukum  dan  Pengembangan  Usaha Mikro  Kecil  dalam  Pembangunan  Perekonomian  Indonesia .  Bandung:  Refika Aditama.
Pelupessy,  Fatmah  Watty.  (2021).  Penilaian  Kinerja  Keuangan  Berdasarkan  Peraturan Bank Indonesia (Studi Cabang-cabang PT. Bank Maluku). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 04 (05), 27–39.
Permana,  Kadek  Dani  Arditha,  Budiartha,  I.  Nyoman  Putu,  &  Ujianti,  Ni  Made Puspasutari.  (2021).  Penanganan  Kredit  Sebagai  Kebijakan  Countercyclical
Dampak  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  Berdasarkan  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK  03/2020  di  PT.  BPR  Saptacristy  Utama. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (2), 277–282.
Pratama, Dian Bagus, Budiharto, & Nand, Sartika. (2016). Kedudukan Hukum Kreditur Dalam Permohonan Kepailitan Sindikasi Kredit (Kasus Pengajuan Guagatan Pailit Bank  IFI,  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  022/K/N/2001). Diponegoro  Law Journal , 5 (4).
Priady,  Nicko.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  dalam  Perjanjian Kredit Sindikasi. Recital Review , 3 (2).
Putri,  Gloria  Setyvani.  (n.d.).  WHO  Resmi  Sebut  Virus  Corona  Covid-19  sebagai Pandemi Global.
Richard,  M.,  &  Wiratmini,  Ni  Putu  Eka.  (n.d.).  Pembiayaan  Bank  Kredit  Sindikasi Mulai Tertekan.
Rosana, Francisca Christy. (n.d.). OJK Waspadai Peningkatan Kredit Macet di Tengah Gelombang Kedua Covid-19.
Salim  H.S.  (2019). Hukum  Kontrak-Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak (Cet.14). Jakarta: Sinar Grafika.
Sari, Haryanti Puspa. (n.d.). UPDATE 26 Januari: Bertambah 7.010, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.301.193.
Sastradinata,  Dhevi  Nayasari,  &  Muljono,  Bambang  Eko.  (2020).  Analisis  Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 4 (2).
Setiawan,  Rahmat,  &  Pratama,  Ahmad  Aziz  Putra.  (2019).  Modal,  Tingkat  Likuiditas Bank,  NPL  dan  Pertumbuhan  Kredit  Perbankan  Indonesia. Matrik:  Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan , 13 (1), 96–107.
Simanjuntak. (2009). Pokok-Pokok Perdata Indonesia . Jakarta: Djambatan.
Sjahdeini, Sutan Remy. (2008). Kredit Sindikasi-Proses,Teknik Pemberian, Dan Aspek Hukumnya . Jakarta: Pustaka Utama.
Sonora,  Eske  Yuniel  Rahmanto.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pihak  Bank Dalam  Hal  Terjadinya  Kredit  Macet  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama Cabang Poso. Tadulako Master Law Journal , 5 (2).
Susatyo, Rakhmad. (2011). Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT. Bank International Indonesia Cabang Surabaya. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (13). https://doi.org/10.30996/DIH.V7I13.253
Sutedi,  Adrian.  (2012). Tinjauan  Yuridis  Letter  Of  Credit  dan  Kredit  Sindikasi . Bandung: Alfabeta.
Tjoanda,  Merry,  Hetharie,  Yosia,  Pariela,  Marselo  Valentino  Geovani,  &  Sopamena, Ronald  Fadly.  (2021).  Covid-19  Sebagai  Bentuk  Overmacht  dan  Akibat Hukumnya  Terhadap  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit. Jurnal  Sasi , 27 (1). https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447
Ubaidillah, Muhammad, & Aji, Rizqon Halal Syah. (2020). Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan  Masa  Angsuran  Untuk  Pembiayaan  di  Bank  Syariah  Pada  Situasi Pandemi  COVID-19. Islamic  Banking:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pengembangan Perbankan Syariah , 6 (1).
Umardani,  Mohamad  Kharis.  (2016).  Kredit  Sindikasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT. Bank DKI). Jurnal ADIL , 7 (1).
Utami, Putu Devi Yustisia, & Yustiawan, Dewa Gede Pradnya. (2021). Non Performing Loan  sebagai  Dampak  Pandemi  Covid-  19 :  Tinjauan  Force  Majeure  Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. Jurnal Kertha Patrika, 43 (3).
https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15506.
Widiastiani, Nindry Sulistya. (2020). Pandemi Covid-19: Force Majeure Dan Hardship Pada Perjanjian Kerja . 51 (3).
Winarno,  F.  ..  (2020). COVID-19:  Pembelajaran  Berharga  dari  Sebuah  Pendemi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Yamali,  Fakhrul  Rozi,  &  Putri,  Ririn  Noviyanti.  (2020).  Dampak  Covid-19  Terhadap Ekonomi  Indonesia. Ekonomis:  Journal  of  Economics  and  Business , 4 (2). https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179
Adlan,  M.  Aqim.  (2016).  Penyelesaian  Kredit  Macet  Perbankan  Dalam  Pandangan Islam-Tinjauan  Regulasi  Kasus  Kredit  Macet  Akibat  Bencana  Alam. Jurnal  AN- NISBAH , 2 (2).
Aeni,  Nurul.  (2021).  Pandemi  COVID-19:  Dampak  Kesehatan,  Ekonomi,  &  Sosial. Jurnal  Litbang:  Media  Informasi  Penelitian,  Pengembangan  Dan  IPTEK , 17 (1), 17–34. https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249
Aina,  Rossanti  Qorry.  (2021).  Penyelesaian  Sengketa  Pembatalan  Perjanjian  Kontrak Kerja Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19. Jurnal Kertha Semaya , 9 (2).
Akbar, Jihad. (n.d.). (UPDATE) Kasus COVID-19 Dunia Bertambah 1.901.236 Orang.
Asril,  Juli.  (2020).  Beberapa  Permasalahan  dalam  Syndicated  Loan  Agreement  dan Security Sharing Agreement. Jurnal Ilmiah MEA , 4 (1).
Barusman,  M.  Yusuf  S.,  Redaputri,  Appin  Purisky,  Barusman,  Andala  Rama  Putra, Nurdiawansyah,  Haninun,  Dharmawan,  Yanuarius  Yanu,  &  Yustha,  M.  Sandy. (2020). Dampak  dan  Penanganan  COVID-19  dalam  Perspektif  Multidisiplin . Lampung: UBL Press.
Djaman, Aristo. (2019). Kajian Atas Kredit Sindikasi Ditinjau Dalam Hukum Kontrak.
Jurnal Lex Privatum , VII (5), 14–24.
Djumhana,  Muhammad.  (2012). Hukum  Perbankan  di  Indonesia .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Endraswari,  A.  ..  Mirah,  &  Sudantra,  I.  Ketut.  (2013).  Kredit  Sindikasi  Sebagai Alternatif Pembiayaan Kredit dalam Skala Besar. Jurnal Kertha Wicara , 2 (1).
Fitri, Wardatul. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  Terhadap  Perbuatan  Hukum Keperdataan. Supremasi Hukum:Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 9 (1).
Frisyudha, Aryabang Bang, Budiartha, I. Nyoman Putu, & Arini Styawati, Ni Komang. (2021).  Renegosiasi  sebagai  Upaya  Penyelesaian  Wanprestasi  dalam  Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (2), 344–349. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3253.344-349
Gazali,  Djoni  S.,  &  Usman,  Rachmadi.  (2010). Hukum  Perbankan .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Harmain,  Meyske  Fransiska.  (2015).  Pembebanan  Jaminan  dalam  Perjanjian  Kredit Sindikasi  dan  Akibat  Hukum  Terhadap  Kredit  Macet. Lex  et  Societatis , III (10), 102–108.
Hernawan,  Ari.  (2012).  Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban  Pekerja  dan  Pengusaha dalam Mogok Kerja. Jurnal Mimbar Hukum , 24 (3).
Hernoko,  Agus  Yudha.  (2014). Hukum  Perjanjian:  Asas  Proporsionalitas  Dalam Kontrak Komersial . Jakarta: Kencana.
Honandar,  Lidya  Nathalia.  (2017).  Kajian  Yuridis  Terhadap  Kredit  Sindikasi Berdasarkan  Sistem  Perkreditan  Perbankan  di  Indonesia. Lex  Crimen , VI (9),  89– 96.
Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing  Terhadap  Rupiah  Antara  Bank  Dengan  Pihak  Asing,  Tambahan  Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 5927 .
Indonesia.  (2019). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  40/POJK.03/2019 tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum,  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2019 No. 247 .
Kasmir. (2014). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: Rajawali Pers.
Kemensetneg,  Humas.  (n.d.).  Beranda  Produk  Hukum  Berita  &  Artikel  Informasi  & Layanan Publik Tentang Kami Tiga Prioritas Kerja Pemerintah Hadapi Tantangan Pandemi Covid-19.
Krisnayana, Komang Tri, & Danyathi, Ayu Putu Laksmi. (2021). Perlindungan Hukum Debitur  Dalam  Kegiatan  Perbankan  Berkaitan  Dengan  Wanprestasi  Yang  Timbul Akibat Pandemi. Jurnal Kertha Negara , 9 (11).
Kusumaningtuti.  (2009). Peranan  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Krisis  Perbankan  di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Lestari,  Chadijah  Rizki.  (2017).  Penyelesaian  Kredit  Macet  Bank  Melalui  Parate Eksekusi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 19 (1).
Lestari, Fatma, Thabrany, Hasbullah, Haryanto, Budi, Ronoatmodjo, Sudarto, Purwana, Rachmadhi,  Trihandini,  Indang,  Utomo,  Budi,  Pratomo,  Hadi,  &  Wiweko,  Budi. (2020). Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 .
Mulyati,  Etty.  (2016). Kredit  Perbankan-Aspek  Hukum  dan  Pengembangan  Usaha Mikro  Kecil  dalam  Pembangunan  Perekonomian  Indonesia .  Bandung:  Refika Aditama.
Pelupessy,  Fatmah  Watty.  (2021).  Penilaian  Kinerja  Keuangan  Berdasarkan  Peraturan Bank Indonesia (Studi Cabang-cabang PT. Bank Maluku). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 04 (05), 27–39.
Permana,  Kadek  Dani  Arditha,  Budiartha,  I.  Nyoman  Putu,  &  Ujianti,  Ni  Made Puspasutari.  (2021).  Penanganan  Kredit  Sebagai  Kebijakan  Countercyclical Dampak  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  Berdasarkan  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK  03/2020  di  PT.  BPR  Saptacristy  Utama. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (2), 277–282.
Pratama, Dian Bagus, Budiharto, & Nand, Sartika. (2016). Kedudukan Hukum Kreditur Dalam Permohonan Kepailitan Sindikasi Kredit (Kasus Pengajuan Guagatan Pailit Bank  IFI,  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  022/K/N/2001). Diponegoro  Law Journal , 5 (4).
Priady,  Nicko.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  dalam  Perjanjian Kredit Sindikasi. Recital Review , 3 (2).
Putri,  Gloria  Setyvani.  (n.d.).  WHO  Resmi  Sebut  Virus  Corona  Covid-19  sebagai Pandemi Global.
Richard,  M.,  &  Wiratmini,  Ni  Putu  Eka.  (n.d.).  Pembiayaan  Bank  Kredit  Sindikasi Mulai Tertekan.
Rosana, Francisca Christy. (n.d.). OJK Waspadai Peningkatan Kredit Macet di Tengah Gelombang Kedua Covid-19.
Salim  H.S.  (2019). Hukum  Kontrak-Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak (Cet.14).
Jakarta: Sinar Grafika.
Sari,  Haryanti  Puspa.  (n.d.).  Update  26  Januari:  Bertambah  7.010,  Kasus  Covid-19  di Indonesia Capai 4.301.193.
Sastradinata,  Dhevi  Nayasari,  &  Muljono,  Bambang  Eko.  (2020).  Analisis  Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 4 (2).
Setiawan,  Rahmat,  &  Pratama,  Ahmad  Aziz  Putra.  (2019).  Modal,  Tingkat  Likuiditas Bank,  NPL  dan  Pertumbuhan  Kredit  Perbankan  Indonesia. Matrik:  Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan , 13 (1), 96–107.
Simanjuntak. (2009). Pokok-Pokok Perdata Indonesia . Jakarta: Djambatan.
Sjahdeini, Sutan Remy. (2008). Kredit Sindikasi-Proses,Teknik Pemberian, Dan Aspek Hukumnya . Jakarta: Pustaka Utama.
Sonora,  Eske  Yuniel  Rahmanto.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pihak  Bank Dalam  Hal  Terjadinya  Kredit  Macet  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama Cabang Poso. Tadulako Master Law Journal , 5 (2).
Susatyo, Rakhmad. (2011). Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT. Bank International
Indonesia Cabang Surabaya. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (13). https://doi.org/10.30996/DIH.V7I13.253
Sutedi,  Adrian.  (2012). Tinjauan  Yuridis  Letter  Of  Credit  dan  Kredit  Sindikasi . Bandung: Alfabeta.
Tjoanda,  Merry,  Hetharie,  Yosia,  Pariela,  Marselo  Valentino  Geovani,  &  Sopamena, Ronald  Fadly.  (2021).  Covid-19  Sebagai  Bentuk  Overmacht  dan  Akibat Hukumnya  Terhadap  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit. Jurnal  Sasi , 27 (1). https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447
Ubaidillah, Muhammad, & Aji, Rizqon Halal Syah. (2020). Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan  Masa  Angsuran  Untuk  Pembiayaan  di  Bank  Syariah  Pada  Situasi Pandemi  COVID-19. Islamic  Banking:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pengembangan Perbankan Syariah , 6 (1).
Umardani,  Mohamad  Kharis.  (2016).  Kredit  Sindikasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT. Bank DKI). Jurnal ADIL , 7 (1).
Utami, Putu Devi Yustisia, & Yustiawan, Dewa Gede Pradnya. (2021). Non Performing
Loan  sebagai  Dampak  Pandemi  Covid-  19 :  Tinjauan  Force  Majeure  Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. Jurnal Kertha Patrika, 43 (3).
https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15506.
Widiastiani, Nindry Sulistya. (2020). Pandemi Covid-19: Force Majeure Dan Hardship Pada Perjanjian Kerja . 51 (3).
Winarno,  F.  ..  (2020). COVID-19:  Pembelajaran  Berharga  dari  Sebuah  Pendemi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Yamali,  Fakhrul  Rozi,  &  Putri,  Ririn  Noviyanti.  (2020).  Dampak  Covid-19  Terhadap Ekonomi  Indonesia. Ekonomis:  Journal  of  Economics  and  Business , 4 (2). https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan,  Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 3472.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan,  Lembaran  Negara  RI  Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3790.
Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 Tentang Transaksi Valuta Asing  Terhadap  Rupiah  Antara  Bank  Dengan  Pihak  Asing,  Tambahan  Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 5927.
Indonesia,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  40/POJK.03/2019  Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 247.
Jihad Akbar, (2022), (UPDATE) Kasus COVID-19 Dunia Bertambah 1.901.236 Orang. https://www.idntimes.com/news/world/uji-sukma-medianti-1/update-kasus-covid- 19-dunia-bertambah-1901236-orang/3, diakses 25 Januari 2022.
Humas  Kemensetneg,  (2022),  Beranda  Produk  Hukum  Berita  &  Artikel  Informasi  & Layanan Publik Tentang Kami Tiga Prioritas Kerja Pemerintah Hadapi Tantangan PandemiCovid19.”https://setneg.go.id/baca/index/tiga_prioritas_kerja_pemerintah_ hadapi_tantangan_pandemi_covid_19, diakses 27 Januari 2022.
M.  Richard  dan  Ni  Putu  Eka  Wiratmini,  (2022),Pembiayaan  Bank  Kredit  Sindikasi Mulai Tertekan.https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/announ cementstock/from_erep/202004/ed6f461cdb_92bbe6d96f.pdf,diakses  22  Februari 2022.
Francisca Christy Rosana, (2022), OJK Waspadai Peningkatan Kredit Macet di Tengah Gelombang  Kedua  Covid-19.  https://bisnis.tempo.co/read/1506514/ojk-waspadai- pen ingkatan-kredit-macet-di-tengah-gelombang-kedua-covid-19?page_num2, diakses 28 Januari 2022.
Haryanti  Puspa  Sari,  (2022),  Update  26  Januari:  Bertambah  7.010,  Kasus  Covid-19  di
Indonesia Capai 4.301.193. https://nasional.kompas.com/read/2022/01/26/17091601/ update-26-januari-
bertambah-7010-kasus-covid-19-di-indonesia-capai-4301193,diak-  ses  27  Januari 2022.
Copyright holder: Nurul Islami (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: