Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 289 – 305
Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
Dyah Ayu Ramadhanti dyah.student@umitra.ac.id Program Studi Hukum, Univeristas Mitra Indonesia Tahura Malagano tahuramalagano@umitra.ac.id Program Studi Hukum, Univeristas Mitra Indonesia Dina Haryati Sukardi dinaharyati@umitra.ac.id Program Studi Hukum, Univeristas Mitra Indonesia
Naskah Diterima : 28 September 2023 Naskah Revisi : 15 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstract
This study discusses and examines the application of the concept of Restorative Justice in the settlement of criminal defamation cases by the Lampung Regional Police Investigator, as well as policies in efforts to apply Restorative Justice in the settlement of criminal defamation cases in the future. The results of research and discussion show that the role of the Investigator of the Cyber Unit of the Lampung Regional  Police  in  the  application  of  restorative  justice  to  criminal  defamation cases through social media includes the receipt of complaints. Then it continues in  the  investigation  phase  with  the  qualification  of  the  case,  summons,  and termination of the investigation. The Restorative justice approach is considered capable  of  realizing  a  simple,  fast  and  low-cost  justice  system,  thus  further ensuring  the  fulfillment  of  legal  certainty  and  community  justice.  It  involves  a process whereby all parties at risk in a particular crime jointly seek to collectively resolve  how  to  deal  with  the  aftermath  of  the  crime  and  its  implications  in  the future. The suggestion in this study is that as law enforcers, investigators at Subdit V  Cyber  Polri  Polda  Lampung  in  this  case  are  expected  to  hold  regular socialization to the public about restorative justice, because there are still many who  do  not  understand  the  term  restorative  justice,  and  it  is  hoped  that  the application  of  restorative  justice  in  Indonesia  for  criminal  defamation  cases through  social  media  will  get  attention  More  than  the  government  by  issuing  a clearer  legal  or  regulatory  umbrella  that  criminal  defamation  can  be  resolved with a restorative justice approach.
Keywords : Restorative Justice, Restorative Justice, Defamation.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 289 – 305

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  dan  mengkaji  tentang  penerapan  konsep Restorative Justice dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  oleh Penyidik  Wilayah  Polda  Lampung,  serta  kebijakan  dalam  upaya  penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik  di  masa  yang  akan  datang.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menunjukkan bahwa  Peranan  Penyidik  Unit  Siber  Polri  Wilayah  Polda  Lampung  dalam penerapan  restorative  justice  terhadap  perkara  tindak  pidana  pencemaran  nama baik  melalui  media  sosial  meliputi  penerimaan  pengaduan.  Kemudian  berlanjut dalam  tahap  penyelidikan  dengan  kualifikasi  perkara,  pemanggilan,  dan penghentian  penyelidikan.  Pendekatan  Restorative  justice  dinilai  mampu mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Hal ini melibatkan  suatu  proses  dimana  semua  pihak  yang  berisiko  dalam  kejahatan tertentu  secara  bersama-sama  berusaha  untuk  menyelesaikan  secara  kolektif bagaimana  menangani  setelah  terjadinya  kejahatan  dan  implikasinya  di  masa depan.  Saran  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  penegak  hukum,  pihak-pihak penyidik  pada  Subdit  V  Siber  Polri  Polda  Lampung  dalam  hal  ini  diharapkan mengadakan  sosialisasi  secara  rutin  kepada  masyarakat  mengenai  keadilan restoratif,  karena  masih  banyak  yang  tidak  memahami  istilah  dari  keadilan restoratif,  serta  diharapkan  penerapan  keadilan  restoratif  di  Indonesia  untuk perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dengan mengeluarkan sebuah payung hukum atau regulasi yang lebih jelas bahwasanya tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.
Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Restorative Justice , Pencemaran Nama Baik.

## I. PENDAHULUAN
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal istilah “penghinaan” (Pasal 310 KUHP) yang pada umumnya didefinisikan sebagai suatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Pencemaran nama baik di dalam dunia maya yang terjadi sehingga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  sebagai  salah  satu  penyelesaian  masalah  dianggap perlu  didukung  atau ditunjang  dalam  pelaksanaannya yaitu  dengan  Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Terkait  penerapan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE,  Menteri  Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 289 – 305
Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Hal  ini  dilakukan karena dalam pelaksanaan UU ITE dianggap masih menimbulkan multitafsir dan  kontroversi  di  masyarakat  sehingga  perlu  menyusun  pedoman implementasi  bagi  Aparat  Penegak  Hukum  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya.
Dalam perkembangan terkini, muncul sebuah alternatif yang ditawarkan yakni dengan  melaksanakan  konsep restorative  justice .  Konsep restorative  justice adalah  alternatif  yang  populer  di  berbagai  belahan  dunia  untuk  penanganan perbuatan  melawan  hukum  (melawan  hukum  dalam  arti  formal)  karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. 1
Konsep keadilan restoratif ( restorative justice ) merupakan sebuah konsep yang memberdayakan semua pihak yang terlibat agar tidak tertanam rasa dendam antar  korban  dan  pelaku  maupun  masyarakat  yang  terkena  dampak  atas perbuatan tersebut, terlepas dari segalanya tentunya kitapun harus mengakui bahwa pemenjaraan membawa dampak negatif yang tidak hanya bagi pelaku namun  bagi  masyarakat  juga  dan  memang  penghukuman  penjara  memiliki dampak yang luas yang tidak hanya pada pelaku namun keluarga pelaku yang mengantungkan  hidup  kepadanya  yang  dalam  hal  ini  merupakan  tulang punggung  keluarga. 2 Pada  hakikatnya  fungsi  pemenjaraan  yang  awalnya memperbaiki namun justru memperparah kondisi. Hal demikian mengakibatkan dehumanisasi (penghilangan martabat manusia) pelaku tindak pidana dan pada ahirnya menimbulkan kerugian baik materiil dan immaterial
1 Bazemore, i Gordon i dan i Mara i Schiff, i (2005), i Juvenile i Justice i Reform i and i Restorative i justice: i Building i Theory i and i Policy i from i Practice , i Oregon, i Willan i Publishing.
2 i Muladi, i (2018), i Kapita i Selekta i Sistem i Peradilan i Pidan a, i Semarang: i Universitas i Diponegoro.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 289 – 305
bagi  korban  dalam  hal  menjalani  aktifitas  produktif  lain  sebagaimana mestinya. 3
Restorative  justice adalah  salah  satu  pendekatan  baru yang  awal  munculnya pada tahun 1977 yang dipelopori oleh Albert Ergas yang merupakan kritik atas hukum  pidana.  Bentuk  pendekatan restorative  justice ini  sangatlah  berbeda daripada pendekatan penyelesaian tindak pidana sebelumnya yang mana lebih mengutamakan  upaya  penyelesaian  dengan  mempertemukkan  pelaku  dan korban beserta keluarga masing-masing pihak.
Praktiknya, penyelesaian perkara pidana dengan konsep restorative justice ini dapat  dilakukan  pada  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan,  pada  tahap penuntutan, dan bahkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam tahap  penyelidikan  atau  penyidikan,  berdasarkan  ketentuan  Surat  Edaran Kapolri  Nomor  8  Tahun  2018  tentang  Kesadaran  Budaya  Beretika  Untuk Mewujudkan  Ruang  Digital  Indonesia  yang  Bersih,  Sehat,  dan  Produktif dalam  hal  adanya  perdamaian  antara  pelapor  dan  terlapor,  maka  kepolisian dapat menghentikan penyidikan atau penyelidikan melalui Surat Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian
Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan restorative justice .
Restorative  justice tidak  semata-mata  tentang  keputusan  siapa  yang  menang dan  kalah  dalam  sistem  peradilan  pidana,  tetapi  proses  konsep  ini  mencari suatu fasilitas dialog antara pelapor dan terlapor. Aparat penegak hukum dapat bertindak  sebagai  mediator  untuk  menjembatani  korban  dan  pelaku  agar mencapai solusi terbaik. Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi sebagai  jalur  alternatif  adalah  langkah  yang  tepat  untuk  mewujudkan  suatu keadilan. 4
3 Nawawi, i Arief i Barda. i (2019), i Mediasi i Penal i Penyelesaian i Perkara i Diluar i Peradilan , i Semarang: i Pustaka i Magister.
4 Raharjo i Agus, i (2018), i Mediasi i Sebagai i Basis i Dalam i Penyelesaian i Perkara i Pidana , i Mimbar i Hukum.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 289 – 305
Identifikasi  masalah  diatas,  permasalahan  dalam  penulisan  ini  adalah Menganalisis  penerapan  konsep Restorative  Justice dalam  penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh Penyidik Unit Siber Polri Wilayah  Polda  Lampung,  serta  menganalisis  kebijakan  dalam  upaya penerapan Restorative  Justice dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana pencemaran nama baik di masa yang akan datang.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  dalam  penelitian  dengan  metodelogi  penelitan pendekatan yuridis empiris, Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  melihat  dalam  artian  nyata  dan meneliti bagaimana kerjanya di lingkungan masyarakat. 5 Pada penelitian ini dilihat utamanya bagaimana peranan Kepolisian Daerah Wilayah Lampung dalam  melakukan  pendekatan restorative  justice terhadap  tindak  pidana penghinaan nama baik di media sosial.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Oleh  Penyidik  Unit  Siber Polri Wilayah Polda Lampung.
Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Akademisi Hukum Pidana Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung,  Ibu  Emilia  Susanti,  S.H.,M.H, menyatakan bahwa untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, alangkah baiknya jika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual, karena pada akhirnya  hukum  itu  bukan  teks  demi  tercapainya  keadilan  yang diidamkan  oleh  masyarakat.  Hukum  yang  progresif  berangkat  dari asumsi  dasar  bahwa  hukum  adalah  untuk  manusia,  bukan  sebaliknya.
5 Soekanto, i Soerjono. i (2013), i Faktor-faktor i yang i Mempengaruhi i Penegakan i Hukum , i Jakarta: i PT. i RajaGrafindo i Persada.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 289 – 305
Dalam hukum pidana, pendekatan keadilan restoratif memiliki kekuatan untuk  menghidupkan  kembali  hubungan  antara  pelaku  dan  korban. Pendekatan  prinsip  keadilan  restoratif  terhadap  tindak  pidana pencemaran nama baik di media sosial dituangkan dalam Surat Edaran Nomor:SE/2/II/2021  tentang  Kesadaran  Budaya  Beretika  Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif.
Hal ini dituangkan secara tegas pada point 3 yang berbunyi:
“Bahwa  dalam  rangka  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  dimaksud,
Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat  menghindari  adanya  dugaan  kriminaliasai  terhadap  orang  yang dilaporkan  serta  dapat  menjamin  ruang  digital  Indonesia  agar  tetap bersih,  sehat,  beretika,  dan  produktif,  dengan  memedomani  hal-hal sebagai berikut:
a. Mengikuti  perkembangan  pemanfaatan  ruang  digital  yang  terus berkembang dengan segala macam persoalannya;
b. Memahami  budaya  beretika  yang  terjadi  di  ruang  digital  dengan menginventarisi  berbagai  permasalah  dan  dampak  yang  terjadi  di masyarakat;
c. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police
dan virtual  alert yang  bertujuan  untuk  memonitor,  mengedukasi,
memberikan  peringatan,  serta  mencegah  masyarakat  dan  potensi tindak pidana siber;
d. Dalam  menerima  laporan  dari  masyarakat,  penyidik  harus  dapat dengan  tegas  membedakan  antara  kritik,  masukan,  hoaks,  dan pencemaran  nama  baik  yang  dapat  dipidana  untuk  selanjutnya
menentukan langkah yang akan diambil;
e. Sejak penerimaan laporan agar penyidik berkomunikasi dengan para
pihak  terutama  korban  (tidak  diwakilkan)  dan  memfasilitasi  serta
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 289 – 305
memberi ruang seluas-seluasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi;
f. Melakukan  kajian  dan  gelar  perkara  secara  komperhensif  terhadap perkara  yang  ditangani  dan  melibatkan  Bareskrim/Dittipidsiber
(dapat  melalui zoom  meeting )  dan  mengambil  keputusan  kolektif
kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada;
g. Penyidikan  berprinsip  bahwa  hukum  pidana  merupakan  upaya terakhir  dalam  penegakan  hukum  ( ultimum  remedium )  dan
mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara;
h. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai  agar  menjadi  bagian  prioritas  penyidik  untuk  dilaksanakan
restorative  justice terkecuali  perkara  yang  bersifat  berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.
i. Korban yang  tetap  ingin  perkaranya diajukan  ke pengadilan  namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan  penahanan  dan  sebelum  berkas  diajukan  ke  JPU  agar
diberikan ruang untuk mediasi kembali;
j. Penyidik berkordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan  saran  dalam  hal  pelaksanaan  mediasi  pada  tingkat penuntutan;
k. Agar  dilakukan  pengawasan  secara  berjenjang  terhadap  setiap langkah  penyidikan  yang  diambil  dan  memberikan  reward  serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan”.
Berkaitan dengan peranan penyidik Kepolisian Wilayah Polda Lampung dalam  penerapan  restorative  justice  terhadap  perkara  tindak  pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan oleh pejabat Polisi Subdit  V  Siber  Polri  Ditreskrimsus  di  Kepolisian  Daerah  Lampung sebagai  salah  satu  penegak  hukum  di  Indonesia  yang  mempunyai
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 289 – 305
kewenangan  untuk  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap suatu perkara tindak pidana.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Subdit V Siber Polri Polda Lampung,  Bapak  Kompol.  A.  R.  Hakim  Rambe,  S.Kom.,M.Ti menyatakan bahwa prosedur restorative justice terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh penyidik  Subdit  V  Siber  Polri  Ditreskrimsus  Kepolisian  Daerah Lampung, antara lain sebagai berikut:
a. Penerimaan  Pengaduan  Perkara  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama
Baik  Melalui  Media  Sosial.  Laporan  diterima  dan  ditangani  oleh penyelidik,  penyidik,  atau  penyidik  pembantu  Subdit  V  Siber Ditreskrimsus  Polda  Lampung  setelah  adanya  pengaduan  melalui Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  (SPKT)  Polda  Lampung  dari seseorang  yang  mengalami  perbuatan  yang  diduga  sebagai  tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Berdasarkan Bab I  Ketentuan  Umum  Pasal  1  angka  25  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana dijelaskan  bahwa  pengaduan  adalah  pemberitahuan  disertai permintaan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  kepada  pejabat  yang berwenang  untuk  menindak  menurut  hukum  seorang  yang  telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
b. Melaksanakan  Kualifikasi  Perkara  tindak  pidana  pencemaran  nama
baik. Untuk selanjutnya menentukan langkah yang diambil, penyidik Subdit  V  Siber  Ditreskrimsus  Polda  Lampung  terlebih  dahulu melakukan  kualifikasi  terhadap  perkara  apakah  memang  perkara tersebut layak atau dapat dilakukan penyelesaian dengan restorative justice yang mana ketentuannya tertuang dalam syarat materiil Surat Edaran  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  : SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Restorative Justice dan Peraturan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 289 – 305
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana.  Adapun  syarat  materiil  yang harus terpenuhi yaitu: Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak  ada  penolakan  masyarakat  terhadap  terlapor;  Perkara  tidak berpotensi  memecah  belah,  SARA,  radikalisme,  dan  separatisme; Tidak berdampak konflik sosial; Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum yang mana dituangkan dalam kesepakatan tertulis berupa  surat  permohonan  perdamaian  dan  surat  kesepakatan perdamaian;  Adanya  dua  prinsip  pembatas  yaitu  pada  terlapor (tingkat  kesalahan  relatif  tidak  berat  dan  bukan  residivis)  dan  pada tindak  pidana  dalam  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum.
c. Melakukan Pemanggilan. Pemanggilan pihak terlapor, pihak pelapor,
dan  saksi  dengan  tujuan  klarifikasi  dilakukan  oleh  pihak  penyidik, penyidik pembantu, atau penyelidik (atas perintah penyidik) Subdit V Siber  Ditreskrimsus  Polda  Lampung  setelah  mendapat  disposisi pertanggungjawaban  oleh  Direktur  Reserse  Kriminal  Khusus (Dirreskrimsus)  berupa  laporan  polisi  terkait  pengaduan  dan  berita acara wawancara saksi pelapor. Pemanggilan pihak terlapor dan saksi dilakukan  dengan  menggunakan  surat  panggilan,  mendatangi kediamannya,  atau  mencari  jika  pihak  yang  dipanggil  tidak  ada respon secara terus-menerus. Selanjutnya, apabila pada saat dilakukan pemanggilan  para  pihak  telah  mencapai  suatu  kesepakatan  untuk berdamai  maka  akan  dilakukan  penghentian  penyelidikan  demi hukum karena restorative justice dengan memenuhi ketentuan secara formil.
d. Melaksanakan  penghentian  penyelidikan  perkara. Mekanisme penghentian  penyelidikan  dengan  prinsip restorative  justice pada
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 289 – 305
penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui media  sosial  oleh  penyidik  Subdit  V  Siber  Ditreskrimsus  Polda Lampung terdiri dari 2 (dua) proses, yakni:
1) Proses  Persiapan.  Perkara  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik melalui  media  sosial  yang  akan  dihentikan  penyelidikannya  di Kepolisian Daerah Lampung harus memenuhi persyaratan formil sesuai  dalam  ketentuan  Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  :  SE/8/VII/2018  Tentang  Penerapan Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice )  dan  Peraturan  Kepala
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Adapun syarat formil tersebut yaitu:  surat  permohonan  perdamaian  kedua  belah  pihak,  pihak terlapor tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti kerugian, atau dilakukan  dengan  sukarela,  serta  semua  tindak  pidana  dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia sehingga tindak pidana pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial  dapat  dilakukan dengan restorative justice.
2) Proses  Pelaksanaan.  Adapun  prosedur  pelaksanaan restorative
justice dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pencemaran nama  baik  melalui  media  sosial  pada  tahap  penyelidikan  di Kepolisian Daerah Lampung yaitu:
a) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan surat kesepakatan perdamaian ( akta van dading ) para pihak yang berperkara dan
surat pernyataan penyelesaian perselisihan.
b) Permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus dengan tujuan
penghentian  perkara  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik melalui media sosial melalui restorative justice dilakukan oleh penyidik  yang  kemudian  membuat  nota  dinas  kepada
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 289 – 305
pengawas penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung (Sikorwas PPNS)  dan  Kasatker  Direktur  Reserese  Kriminal  Khusus (Dirreskrimsus);
c) Melaksanakan gelar perkara khusus;
d) Penyusunan  kelengkapan  administrasi  dan  dokumen  gelar perkara khusus;
e) Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan  Penghentian  Penyelidikan  dengan  alasan  demi
hukum  karena restorative  justice .  Terhadap  Surat  Perintah
Penghentian Penyelidikan ditandatangani oleh penyidik yang menangani  perkara  tersebut  dan  Direktur  Reserse  Kriminal Khusus.  Sedangkan,  pada  Surat  Ketetapan  Penghentian Penyelidikan  hanya  ditandatangani  oleh  Direktur  Reserse Kriminal  Khusus.  Surat  Perintah  Penghentian  Penyelidikan dan  Surat  Ketetapan  Penghentian  Penyelidikan  diberi  nomor urut  dan  cap  stempel  Ditreskrimsus  Polda  Lampung, selanjutnya dilakukan pencatatan dalam buku register sebagai perkara restorative  justice penghentian  penyelidikan  dan
dihitung sebagai penyelesaian perkara.
f) Membuat  Surat  Pemberitahuan  Penghentian  Penyelidikan yang diberikan kepada pelapor.
Terhadap  perkara  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui  media sosial  di  Kepolisian  Daerah  Lampung  yang  tidak  berhasil  dilakukan penghentian  penyelidikan  melalui restorative  justice akan  diproses  ke tahap  penyidikan  dengan  ketentuan  tepenuhinya  bukti  yang  cukup  dan peristiwa  yang  diduga  merupakan  tindak  pidana.  Berdasarkan  Surat Edaran  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor: SE/8/VII/2018  Tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative
Justice )  dan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 289 – 305
Nomor  6  Tahun  2019  Tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  kewenangan penyidik  dalam  melakukan  restorative  justice  hanya  sampai  sebelum Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  dikirimkan  pada penuntut  umum  (Kejaksaan  Tinggi).  Namun,  pemberian  ruang restorative justice pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Wilayah Polda
Lampung  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pencemaran  nama baik  melalui  media  sosial  dapat  dilakukan  saat  setelah  Surat Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  sudah  dikirimkan  ke Kejaksaan Tinggi, Pemanggilan, Penyitaan, Pemeriksaan, Berkas perkara sudah jadi dan akan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi.
Selanjutnya, apabila para pihak saling bersepakat melakukan perdamaian dengan restorative justice , maka penyidik Subdit V Siber Polda Lampung akan  melakukan  kegiatan  penghentian  penyidikan  demi  hukum  karena restorative  justice terhadap  penyelesaian  perkara  tindak  pidana pencemaran nama baik melalui media sosial facebook.
B. Kebijakan  Dalam  Upaya  Penerapan  Restorative  Justice  Dalam Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Di
Masa Yang Akan Datang.
Sistem Peradilan Pidana atau criminal justice system kini telah menjadi suatu pedoman yang menunjukkan  mekanisme kerja dalam penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  dasar  pendekatan sistem. Menurut Mardjono sebagaimana yang dikutip dalam jurnal karya Barunggam  Siregar, 6 bahwa  yang  dimaksud  dengan  sistem  peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga- lembaga  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Pemasyarakatan.
6 Siregar, i Barungga. i Nilai i Kebenaran i Dalam i Keterangan i Saksi i “Meringankan” i Menjadi i Saksi i Memberatkan i (Analisa i Perkara i Pidana i Nomor:696/Pid.B/2015/Pn.Plg) , i Lex i Lata i Jurnal i Ilmiah i Ilmu i Hukum, i Vol. i 01 i No. i 03, i 2019.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 289 – 305
Disamping itu, solusi yang ditawarkan yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks keadilan restoratif ( Restorative Justice ).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Subdit V Siber Polri Wilayah Polda  Lampung,  Bapak  Kompol.  A.  R.  Hakim  Rambe,  S.Kom.,M.Ti. menyatakan bahwa Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum  itu  tidak  menghendaki,  maka  tidak  bisa  dipaksakan  penerapan Restorative Justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative  Justice  merupakan  pilihan  dalam  mendesain  sistem  hukum suatu  negara.  Walaupun  suatu  negara  tidak  menganutnya,  akan  tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
Konsep  pendekatan Restorative  Justice merupakan  suatu  pendekatan yang  lebih  menitikberatkan  pada  kondisi  terciptanya  keadilan  dan keseimbangan bagi korban dan pelaku yang mana pada upaya ini tidak semata-mata  menerapkan  keputusan  tentang  siapa  yang  menang  dan siapa  yang  kalah  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  bersifat permusuhan/perlawanan ( adversarial system ), melainkan untuk mencari sebuah fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk  korban,  pelaku,  para  pendukungnya,  dan  masyarakat  secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko  dalam  kejahatan  tertentu  secara  bersama-sama  berusaha  untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Akademisi Hukum Pidana Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung,  Ibu  Emilia  Susanti,  S.H.,M.H menyatakan bahwa munculnya konsep Restorative Justice bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu Restorative
Justice merupakan  suatu  konsep  yang  mampu  berfungsi  sebagai
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 289 – 305
akselerator  dari  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan, sehingga  lebih  menjamin  terpenuhinya  kepastian  hukum  dan  keadilan masyarakat.
Konsep Restorative  Justice (Keadilan  Restoratif)  mulanya  digunakan sebagai  upaya  untuk  memikirkan  kembali  kebutuhan  yang  tidak terpenuhi  dalam  proses  peradilan  biasa. Restorative  Justice (Keadilan
Restoratif)  memperluas  lingkaran  dengan  pemangku  kepentingan  atau pihak-pihak yang yang terlibat peristiwa atau kasus dimana bukan hanya sekedar  Pemerintah  dan  Pelaku  saja,  namun  juga  termasuk  korban  dan anggota masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk  membantu  memperbaiki  adanya  penyimpangan  yang  terjadi  di sekitar  lingkungan  masyarakat  yang  bersangkutan.  Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan ganti rugi dan/atau pemulihan kembali akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau  kegiatan  tertentu  sesuai  dengan  keputusan  bersama  yang  telah disepakati.
Sebenranya  dimasalalu  banyak  Hukum  Adat  di  Indonesia  yang  bisa menjadikan Restorative  Justice sebagai  salah  usaha  untuk  mencari penyelesaian  konflik  secara  damai  di  luar  pengadilan  atau win  win solution walau pada kenyataannya masih sangat sulit diterapkan karena keberadaannya  tidak  diakui  negara  atau  tidak  dikodifikasikan  dalam hukum  nasional.  Munculnya  ide  Restorative  Justice  sebagai  kritik  atas penerapan  sistem  peradilan  pidana  dengan  pemenjaraan  yang  dianggap tidak  efektif  dalam  menyelesaikan  konflik  sosial.  Penyebabnya,  pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 289 – 305
konflik.  Korban  tetap  saja  menjadi  korban, pelaku yang dipenjara  juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. 7
Dalam  hal  ini,  keadilan yang dilandasi  perdamaian  pelaku, korban  dan masyarakat  itulah  yang  menjadi  moral  etik Restorative  Justice ,  oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai “ Just Peace Principle ”. Prinsip ini  mengingatkan  kita  bahwa  keadilan  dan  perdamaian  pada  dasarnya tidak dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa  perdamaian  adalah  bentuk  baru  penganiayaan/tekanan. 8 Menurut
Muladi, 9 pendekatan  keseimbangan  ( balanced  approach )  untuk mengantikan  pendekatan punitive-retributif sangat  dibutuhkan  dalam sistem  keadilan  restoratif  untuk  memenuhi  kepentingan  pelaku  atas proses  rahabilitasi  dan  reintegrasi,  kepentingan  korban  akan  restorasi akibat  tindak  pidana,  dan  kebutuhan  masyarakat  akan  peningkatan keamanan  dan  keselamatan.  Keberadaan  strategi  proses  keadilan restoratif menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat diesuaikan  dengan  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  berlaku  dan  secara komplementer  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  kondisi  hukum, sosial  dan  budaya.  Pendayagunaan  keadilan  restoratif  tidak  akan merugikan  hak  Negara  untuk  menuntut  pelaku  tindak  pidana  yang dicurigai.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan  uraian-uraian  pada  bab  sebelumnya,  maka  penulis  menarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Penerapan  konsep restorative  justice terhadap  perkara  tindak  pidana
pencemaran nama baik melalui media sosial pada Subdit V Siber Polri
7 Nandang, i Sambas. i (2010), i Pembaharuan i Sistem i Pemidanaan i Anak i di i Indonesia , i Yogyakarta: i Graha i Ilmu.
8 i Muladi, i (2018), i Kapita i Selekta i Sistem i Peradilan i Pidan a, i Semarang: i Universitas i Diponegoro.
9 Ibid..
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 289 – 305
Wilayah  Polda  Lampung  dalam  penerapan  meliputi  penerimaan pengaduan  perkara  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik.  Kemudian berlanjut  dalam  tahap  penyelidikan  yang  terdiri  dari  beberapa  kegiatan yang dilakukan yaitu kualifikasi perkara tindak pidana pencemaran nama baik  oleh  penyidik  kepolisian  Polda  Lampung,  pemanggilan,  dan melaksanakan  penghentian  penyelidikan  yang  dapat  dilakukan  saat setelah  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  sudah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi, pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan, berkas perkara sudah jadi dan akan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi, serta penghentian penyidikan demi hukum dengan upaya restorative justice.
b. Kebijakan dalam upaya penerapan Restorative justice dalam penanganan
perkara  pidana  dinilai  mampu  mewujudkan  sistem  peradilan  yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian  hukum  dan  keadilan  masyarakat.  Hal  ini  melibatkan  suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 289 – 305

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Moeljatno, i (2009), i Asas-Asas i Hukum i Pidana , i Jakarta i : i Rineke i Cipta Nandang, i Sambas. i (2010), i Pembaharuan i Sistem i Pemidanaan i Anak i di i Indonesia , i Yogyakarta i : i Graha i Ilmu. Nawawi, i Arief i Barda. i (2019), i Mediasi i Penal i Penyelesaian i Perkara i Diluar i Peradilan , i Semarang: i Pustaka i Magister Soekanto, i Soerjono. i (2013), i Faktor-faktor i yang i Mempengaruhi i Penegakan i Hukum , i Jakarta i : i PT. i RajaGrafindo i Persada.
Artikel i Jurnal Bazemore, i Gordon i dan i Mara i Schiff, i (2005), i Juvenile i Justice i Reform i and i Restorative i justice: i Building i Theory i and i Policy i from i Practice , i Oregon, i Willan i Publishing Muladi, i (2018), i Kapita i Selekta i Sistem i Peradilan i Pidan a, i Semarang: i Universitas i Diponegoro. Raharjo i Agus, i (2018), i Mediasi i Sebagai i Basis i Dalam i Penyelesaian i Perkara i Pidana , i Mimbar i Hukum. Siregar, i Barungga. i Nilai i Kebenaran i Dalam i Keterangan i Saksi i Meringankan i Menjadi i Saksi i Memberatkan i (Analisa i Perkara i Pidana i Nomor:696/Pid.B/2015/Pn.Plg) , i Lex i Lata i Jurnal i Ilmiah i Ilmu i Hukum, i Vol. i 01 i No. i 03, i 2019.