## REKALKULASI TRANSFORMASI KELOMPOK PENEKAN MENJADI PARTAI POLITIK: KAJIAN PADA HIZBUT TAHRIR INDONESIA

## Abstract
The article to analyzes the opportunities Hizbut Tahrir Indonesia for transform of pressure group into a political party. This study stems from the analysis of a pressure group or organization that has been in Indonesia and ever tried to transform itself into a political party. This study took more cases in Pekanbaru. The results of the analysis of the strengths and opportunities describe Hizbut Tahrir  Indonesia  and  predicting  his  desire  to  become  a  political  party  contestants  elections  in Indonesia in the future. The results of this study found a new theory about the transformation of a pressure group into a political party. Hizbut Tahrir Indonesia has conducted political movements from the beginning until now. Ideals end of Hizbut Tahrir Indonesia is to establish the Khilafah Islamiyah. In the concept of a single -party system, then the Khilafah Islamiyah may be referred to as having a single-party system in the party system of a country.
Keywords: opportunity, transform, pressure group, political party.
* M. Zainuddin, Suryaningsih
* Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Abdurrab dan Dosen STISIP Imam Bonjol

## 1. LATAR BELAKANG MASALAH
Artikel  ini  mengkaji  tentang  peluang bertransformasi  bagi  kelompok  penekan  menjadi partai  politik.  Kajian  ini  bermula  dari  banyaknya kelompok  penekan  atau  organisasi  yang  besar  di Indonesia yang bertransformasi atau mencoba untuk bertransformasi  menjadi  partai  politik.  Sebut  saja Nahdhatul  Ulama  yang  pernah  bergabung  dengan Partai Masyumi. Namun, pada Muktamar NU ke-18 di Jakarta, Mei 1950, dikeluarkan rekomendasi NU keluar  dari  Masyumi  dengan  alasan  akomodasi kader  NU  yang  kurang  dari  Masyumi  (Ridwan, 2008).  Pada  tahun  1952  NU  resmi  menjadi  partai politik  dan  ikut  pemilu  pada  tahun  1955  dan  bisa mendapatkan  kursi  yang  signifikan  (Pamungkas, 2011).  Akhirnya  NU  kembali  menjadi  organisasi biasa  dan  melepaskan  diri  dari  kegiatan  politik. Berbeda dengan  SI  dan NU,  Muhammadiyah  tidak bertransformasi  menjadi  satu  partai  politik,  tetapi lebih kepada mengintegrasikan organisasinya dalam kegiatan partai politik (Partai Masyumi).
Nasional  Demokrat  yang  pada  awalnya adalah  organisasi  yang  terdiri  dari  para  tokoh bangsa  baik  di  tingkat  nasional  maupun  daerah, sekarang  telah  berubah  menjadi  partai  politik bernama  Partai  Nasional  Demokrat.  Sejarah  juga telah  menyebutkan  bahwa  organisasi  Sarikat Islam telah pernah bertransformasi menjadi partai politik.  Sarekat  Islam  adalah  organisasi  yang berdiri  tahun  1911  di  Solo.  Pada  masa  pimpinan HOS  Tjokroaminoto,  organisasi  ini  membentuk Partai  Sarekat  Islam  (PSI).  Pada  tahun  1930-an PSI  terbagi  tiga:  golongan  berhaluan  komunis merah  sebagai  embrio  PKI,  Partai  Politik  Islam Indonesia,  dan  golongan  penyadar  (Kasnawi  dan Thaha,  2013).  Transformasi  tersebut  terjadi karena  keadaan  yang  menuntut  mereka  untuk ambil bagian dalam ranah politik negara.
Hizbut  Tahrir  Indonesia  juga  merupakan ormas  yang  besar  di  Indonesia.  Fungsinya  sama dengan  fungsi  Sarekat  Islam,  Nahdhatul  Ulama, dan  Muhammadiyah,  yakni  sebagai  kelompok penekan dan kelompok cendikia. Usaha ormas
tersebut  untuk  mencapai  tujuan  gerakannya sering bersentuhan secara langsung dan tidak langsung  dengan  dunia  partai  politik.  Partai politik  dianggap  cara  paling  instan  untuk mencapai  tujuan  gerakan.  Puncaknya  adalah ketika kekuasaan dapat diraihnya.
Hizbut  Tahrir  Indonesia  merupakan sebuah  kelompok  gerakan  atau  penekan  yang berideologi  Islam.  Gerakannya  berpijak  di  atas keharusan  mengembalikan  Khilafah  Islamiyah (Anonim  2008).  Tujuan  HTI  adalah  untuk memperoleh  kekuasaan  politik  atau  merebut kedudukan politik dengan menggunakan berbagai bentuk  gerakan.  Gerakan  ini  dapat  pula  disebut sebagai  gerakan  kelompok  penekan  yang  akan memperjuangkan  terlaksananya  syariat  Islam  di Indonesia  dan  terbentuknya  institusi  Khilafah Islamiyah sebagai tujuan akhirnya.
Belajar dari pengalaman  terdahulu, banyak ormas  atau  kelompok  penekan  yang  berubah menjadi  partai  politik.  Jadi,  sebagai  ormas  atau kelompok  penekan  yang  juga  memiliki  kader  atau massa  yang  relatif  banyak  dan  tersebar  di  seluruh propinsi  di  Indonesia,  maka  sebenarnya  dianggap layak  HTI  untuk  bermetamorfosa  menjadi  partai politik. Hanya tinggal kemauan dari internal HTI itu sendiri  untuk  memposisikan  diri  menjadi  bagian dari sistem pemilihan umum di Indonesia.

## 2. KERANGKA TEORITIS

## a. Kajian Terdahulu
Kajian  tentang  Hizbut Tahrir  Indonesia telah  banyak  dilakukan  oleh  para  Penulis terdahulu,  diantaranya  oleh  Rathomy  pada tahun  2007  di  Yogyakarta.  Rathomy  mengkaji tentang demokrasi dan Hizbut Tahrir Indonesia, Tulisan ini hanya untuk mengungkapkan bahwa Hizbut  Tahrir  Indonesia  memiliki  konsep Khilafah Islamiyah yang menolak demokrasi.
Irwan Omar (2010) juga meneliti tentang kegagalan HTI sebagai gerakan counter- hegemony .  Irwan  mengungkapkan  bahwa  HTI
sebagai suatu kelompok penekan mengalami
kegagalan  dalam  melakukan counter-hegemony terhadap umat Islam di Indonesia dari hegemony tradisional yang ada di Indonesia. Menurut Irwan, HTI hanya mampu melakukan counter-hegemony pada  wilayah  perkotaan  yang  mempunyai  basis pelajar atau mahasiswa saja.
M. Zainuddin (2013) juga telah mengkaji bagaimana  strategi  Hizbut  Tahrir  Indonesia merubah  pola  kegiatan  dakwah  konvensional semata  untuk  menjadi  gerakan  sosial  atau kelompok penekan. Kajian  Zainuddin  ini merekomendasikan  untuk  dilakukan  Penulisan lebih  lanjut  tentang  keinginan  Hizbut  Tahrir Indonesia  untuk  bertransformasi  menjadi  partai politik di  Indonesia.  Kajian pada artikel ini lebih tepat  sebagai  pelaksana  dari  rekomendasi tersebut,  yakni  lebih  memfokuskan  bahasannya pada  transformasi  kelompok  penekan  Hizbut Tahrir Indonesia untuk menjadi partai politik.

## b. Perbedaan Partai Politik dengan Kelompok Penekan
Sigit  Pamungkas  (2011)  menjelaskan secara  detail  makna  partai  politik  dan  unsur-unsur yang  menjadi  ciri  partai  politik.  Menurut  beliau, partai  politik  adalah  sebuah  organisasi  untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan  struktur  kekuasaan  dan  kekuasaan  itu diperoleh melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum. Sehingga, dapat pula disebutkan ciri-cirinya yakni:  Partai  politik  merupakan  sebuah  organisasi, merupakan  instrument  memperjuangkan  nilai  atau ideologi,  berjuang  melalui  penguasaan  struktur kekuasaan, dan ikut dalam proses pemilihan umum.
Kegiatan  sebuah  partai  politik  selalu bersentuhan dengan pengelolaan negara. Sebaliknya,  kelompok  penekan  tidak  secara langsung  berhubungan  dengan  tugas  tersebut. Walaupun  demikian,  terlepas  dari  perbedaan- perbedaan  gradual  tersebut,  partai  politik  dan kelompok  penekan  memainkan  peranan  yang sangat  esensial  dalam  menjamin  kelangsungan suatu sistem politik (Amal, 2012).
Pamungkas  (2011)  menyebutkan  bahwa partai  politik  yang  hadir  di  luar  parlemen  secara tipikal  menghadirkan  perlawanan-perlawanan ideologis  terhadap  elit yang berkuasa. Kehadiran partai politik ekstra-parlemen ini dengan mengedepankan kepentingan-kepentingan kelompok yang sebelumnya disingkirkan. Bahkan mereka berusaha untuk
mentransformasikan sistem politik.

## c. truktur Peluang Politik
Rasionalisasi  pandangan  dalam  gerakan atau  kelompok  penekan  menuju  partai  politik dapat  ditemukan  dalam  perspektif  peluang politik. Pendekatan ini tidak hanya terfokus pada kondisi  internal  organisasi  kelompok  penekan saja, melainkan memberikan perhatian yang lebih sistematis  pada  lingkungan  politik  dan  institusi tempat  kelompok  penekan  tersebut  beraktifitas. Hal inilah yang disebut oleh McAdam (1996) dan dikenal  secara  luas  dengan  konsep  “struktur peluang  politik”  ( political  opportunity  stucture ). Menurut Manalu (2009), fokus utama pendekatan struktur  peluang  politik  ini  adalah  relasi  yang terjadi di antara pelaku-pelaku yang ada di dalam institusi  politik  di  satu  pihak  dan  para  pemrotes ( pressure group ) di pihak lain. Maju mundur dan keberhasilan  kelompok  penekan  ditentukan  oleh peluang  dan  hambatan  di  dalam  sistem  politik tertentu dan lingkungan yang lebih luas.
Teorisasi Eisinger yang mengadopsi pandangan Tocqueville mengatakan bahwa revolusi terjadi  tidak  ketika  kelompok  masyarakat  tertentu dalam  kondisi  tertekan,  tetapi  aksi  kolektif  berupa revolusi  muncul  ketika  sebuah  sistem  politik  dan ekonomi  yang  tertutup  mengalami  keterbukaan (Situmorang  2007).  Teorisasi  ini  mengemukakan pandangan  bahwa  kesempatan  politik  berbanding lurus dengan kondisi psikologis masyarakat sebagai akibat dari lemahnya pemerintahan.
Peter Eisinger (dikutip dari  Meyer 2004) juga  menyebutkan  bahwa  peluang  politik  terjadi apabila  negara  dengan  tingkat  keterbukaan  yang luas bisa mengantisipasi kerusuhan dengan
membuka  berbagai  bentuk  partisipasi  politik  untuk menyampaikan  aspirasi  dan  ketidakpuasan,  pada akhirnya muncullah kelompok penekan yang secara sistematis  bergerak  untuk  memenuhi  tuntutan bersama  mereka  yang  penulis  sebut  sebagai penguasaan ranah kekuasaan melalui pertai politik.
Tarrow (1998) menjabarkan mekanisme struktur  kesempatan  politik  ini  secara  spesifik, diantaranya:  Pertama,  kelompok  penekan muncul ketika akses terhadap lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan (sejalan dengan apa  yang  disebutkan  oleh  Eisinger).  Kedua, ketika  keseimbangan  politik  sedang  terpecah sedangkan  keseimbangan  politik  baru  belum terbentuk.  Ketiga,  ketika  para  elit  politik mengalami  konflik  besar  dan  konflik  ini digunakan  oleh  para  pelaku  perubahan  sebagai kesempatan.  Keempat,  ketika  para  pelaku perubahan  digandeng  oleh  elit  yang  berada  di dalam sistem untuk melakukan perubahan.
Struktur  kesempatan  politik  selalu berhubungan  dengan  sumber  daya  eksternal. Sumber  daya  ini  digunakan  oleh  para  pelaku perubahan  melalui  terbukanya  akses  kepada kelembagaan  politik  dan  perpecahan  di  tubuh para  elit  politik.  Kriesi  (dikutip  dalam  Tarrow 1998) menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor struktur kelembagaan  formal,  informal,  dan  strategi yang dipergunakan oleh para pelaku perubahan.
Secara  sederhana,  struktur  kesempatan politik  ini  memandang bahwa  lingkungan  eksternal sangat  berpengaruh  terhadap  gerakan  kelompok penekan  yang  dilakukannya.  Di  negara  yang menganut  sistem  demokrasi  seperti  Indonesia, terbuka kesempatan atau peluang bagi rakyat untuk melakukan  berbagai  bentuk  partisipasi  politik. Semua  komponen  kelompok  penekan  menjadi leluasa untuk mengembangkan gerakannya.

## 3. METODE PENULISAN
Penulisan pada artikel ini menggunakan metode  kualitatif.  Metode  ini  akan  mampu mengungkapkan rekalkulasi transformasi HTI
sebagai kelompok penekan menjadi partai politik. Hal  ini  disebabkan, pertama, Penulis  kualitatif akan masuk ke obyek dan melakukan penjelajahan  dengan  pertanyaan  besar  sehingga masalah  akan  ditemukan  dengan  jelas; kedua, Penulis  dapat  memahami  makna  dibalik  data yang  tampak  karena  gejala  sosial  dan  politik sering  tidak  bisa  dipahami  berdasarkan  apa  yang diucapkan dan dilakukan orang; dan ketiga, untuk memastikan  kebenaran  data  karena  data  sosial sering  sulit  dipastikan  kebenarannya.  Melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi maka kepastian  data  akan  lebih  terjamin.  Adapun  jenis Penulisan  ini  adalah  eksploratif,  dimana  Penulis akan mengeksplorasi internal HTI untuk dikonversikan dalam  pemaknaan keinginan bertransformasi atau tidak.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Ekspansi Hizbut Tahrir ke Indonesia
Salah  seorang  Penulis  gerakan  Islam,  R.H. Dekmejian  menggunakan  terma  revivalisme  Islam ( Islamic  revivalism )  untuk  menunjuk  fenomena munculnya  gerakan  keagamaan  Islam  kontemporer di  Timur  Tengah  (Rahmad,  2005).  Konsep  ini digunakan  oleh  Rahmad  untuk  menjelaskan genealogi  dan  transmisi  revivalisme  Islam  Timur Tengah  ke  Indonesia.  Tulisan  Rahmad  tersebut menjelaskan banyak gerakan revivalis Islam yang di dalamnya juga termasuk Hizbut Tahrir, menjelaskan bagaimana  ekspansi  Hizbut  Tahrir  menjalar  ke seluruh dunia hingga Indonesia.
Hizbut Tahrir merupakan sebuah kelompok gerakan  yang  berideologi  Islam.  Gerakannya berpijak di atas keharusan mengembalikan Khilafah Islamiyah  dengan  bertopang  kepada  ide  sebagai sarana  paling  pokok  dalam  melakukan  perubahan (Anonim,  2008).  Gerakan  ini  telah  mengeluarkan keputusan-keputusan  dan  pemikiran  tentang  politik yang kontroversial dan mengundang pro dan kontra dari  ulama-ulama  Islam  di  tengah  pergulatan wacana  penegakan  demokrasi  dan  nasionalisme terutama di Indonesia.
Azyumardi  Azra  (2007)  menjelaskan bahwa  sebenarnya  hubungan  antara  Islam  di Timur  Tengah  dengan  Indonesia  tidak  hanya bersifat  politis  semata  sebagaimana  anggapan banyak kalangan akademisi. Hubungan keduanya juga menyangkut masalah keilmuan yang religius atau  keagamaan.  Transmisi  tersebut,  menurut Azra  pada  awalnya  terjadi  ketika  banyak  ulama Indonesia  yang  menunaikan  ibadah  haji  dan menetap dalam rentang waktu yang relatif lama di Haramain  (Mekah  dan  Madinah).  Para  ulama tersebut  belajar  dengan  ulama  terkemuka  di Haramain.  Setelah  selesai,  mereka  pulang  ke Indonesia  dan  menjadi  agensi  atau  transmiter dalam penyebaran ajaran Islam.
Pola  transmisi  gerakan  dari  Timur Tengah  ke  Indonesia  juga  melalui  para  alumni pendidikan  Timur  Tengah.  Mereka  mendalami pemikiran  dan  gerakan  Islam  di  Timur  Tengah, kemudian  membawanya  ke  Indonesia  dan menyebarkannya  di  komunitas  mereka  dengan gerakan  dakwah.  Pola  demikian  (alumni  Timur Tengah  sebagai  transmitor)  menjadi  pola  utama transmisi  gerakannya  ke  Indonesia.  Sebenarnya hubungan antara Indonesia dengan Timur Tengah telah terjalin sejak abad ke 7 M (Rahmad, 2005). Hanya  saja  ide  gerakan  yang  ditransmisikan bukan gerakan revivalisme Islam.
Ditemukan banyak versi yang menjelaskan dengan bentuk hasil dan argumentasi yang  berbeda  tentang  waktu  masuknya  HT  ke Indonesia.  Rahmad  (2005),  Rathomy  (2007), Triantini  (2008),  dan  Kholil  (2009)  menjelaskan satu  versi  tentang  proses  dan  waktu  masuknya Hizbut  Tahrir  ke  Indonesia  yakni  pada  tahun 1982  hingga  1983.  Versi  Ahnaf  (2004) menyebutkan bahwa ideologi Hizbut Tahrir telah hadir di Indonesia sejak an-Nabhani mengunjungi Indonesia  pada  tahun  1972.  Pendapat  Ahnaf  ini tidak  didukung  oleh  data  yang  kuat,  apakah  an- Nabhani  pernah  ke  Indonesia?  Siapa  yang ditemui? dan apa agenda yang dilakukan oleh an- Nabhani ketika berada di Indonesia?
Bubalo dan Fealy (2005) menganggap bahwa gerakan revivalis Islam di Indonesia
merupakan  satu  kesatuan  dengan  yang  ada  di Timur  Tengah.  Proses  masuknya  bervariatif, ada  yang  ‘diantar’,  ‘dijemput’  dan  melalui ‘transfer’  ideologi.  Dalam  gerakan  revivalisme ini termasuk di dalamnya Hizbut Tahrir.
Kehadiran  HT  di  Indonesia  dapat dikategorikan  melalui  perpaduan  mekanisme ‘diantar’ dan ‘transfer’. Prosesnya dipelopori oleh  beberapa  orang  warga  negara  Indonesia yang  secara  langsung  bersentuhan  dengan kelompok gerakan revivalisme Islam atau HT di  Timur  Tengah  tepatnya  di  Yordania. Akibatnya,  semua  bentuk  gerakan,  simbol, doktrin dan metode gerakannya relatif sama.
Berdasarkan hasil penelitian Triantini (2008)  dan  Zulfadli  (2010)  yang  dituangkan dalam  masing-masing  tesisnya  dan  tulisan Rahmad  (2005)  menyebutkan  bahwa  Hizbut Tahrir  masuk  ke  Indonesia  bermula  dari  M. Mustofa  dan  Abdurrahman  al-Baghdadi. Mustofa merupakan putra Abdullah bin Nuh, pengelola  Pondok  Pesantren  al-Ghazali Bogor  yang juga berprofesi sebagai dosen di Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
Tokoh HTI awal yang sangat berpengaruh di Pekanbaru adalah Muhammadun.  Muhammadun  merupakan aktivis gerakan islam. Melalui kegiatan yang dilakukan  oleh  Muhammadun  inilah  terekrut banyak  anggota  HTI  di  Pekanbaru,  salah satunya  adalah  Ardiansyah.  Ketua  HTI  Riau yang  pertama  adalah  Muhammadun  dan kemudian dilanjutkan oleh Ardiansyah.
Seperti  hal  kota  besar  lainnya,  HTI  masuk di Pekanbaru juga melalui kampus-kampus besar di Pekanbaru.  Melalui  tangan  Muhammadun,  HTI mulai  masuk ke  kampus UIN Sultan Syarif Kasim. Secara  perlahan,  HTI  menguasai  organisasi  intra kampus  UIN,  yakni  Lembaga  Dakwah  Kampus (LDK)  Al-Karamah.  Pada  awal  berdirinya  pada tanggal  12  Maret  1989,  LDK  Al-Karamah merupakan  organisasi  intra  kampus  UIN  Suska Riau  yang  dikelola  oleh  aktivis  Pelajar  Islam Indonesia  (PII)  Riau.  PII  Riau  sebagai  organisasi ekstra kampus bergerak secara formal di kampus
UIN  Suska  Riau  melalui  LDK  Al-Karamah tersebut.  Tetapi,  sejalan  dengan  perkembangan waktu,  aktivis  HTI  mulai  banyak  dan  menguasai pimpinan LDK Al-Karamah tersebut.
Secara  ekstra  kampus  tetapi  masih bergerak untuk mahasiswa, HTI juga membentuk
Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema
Pembebasan).  Gema  Pembebasan  ini  dibentuk  di seluruh  kampus  besar  di  Pekanbaru.  walaupun secara structural tidak ada keterkaitan antara HTI dengan Gema Pembebasan, tetapi secara ideologi Gema  Pembebasan  merupakan  sayap  pergerakan HTI di tataran kampus.

## b. Peluang Politik Transformasi Hizbut Tahrir Indonesia
Transformasi kelompok penekan menjadi partai  politik  merupakan  pekerjaan  yang  sulit. Proses transformasi tersebut  juga memperhatikan kesempatan  yang  diberikan  oleh  sistem  politik suatu  negara.  Kesempatan  tersebut  juga  berlaku sama  bagi  kelompok  lainnya.  Kesempatan tersebut  bisa  juga  menjadi boomerang bagi kelompok  penekan,  karena  kebebasan  itu memiliki  batas  dan  pemerintah  juga  punya  peran ganda: melayani dan memaksa kehendaknya.
Manalu  (2009)  menyebutkan  bahwa peluang-peluang politik tidak hanya menguntungkan  kelompok  penekan  itu  sendiri, namun  juga  bisa  dipergunakan  para  lawan  untuk melemahkan  gerakan.  Dengan  kata  lain,  lanjut Manalu  peluang  tersebut  bukanlah  monopoli gerakan,  tetapi  juga  bisa  dimanfaatkan  oleh kekuatan-kekuatan yang kontra terhadap gerakan, dimana kepentingan juga berbeda dengan gerakan tersebut.  Bisa  jadi,  dengan  terbukanya  peluang politik,  suatu  gerakan  akan  tergoda  untuk  masuk ke  dalam  wilayah  politik  formal,  sehingga ideologi gerakan akan tercemar dan luntur.
Konsep  struktur  peluang  politik  telah menyebutkan
beberapa
strategi untuk menggunakannya, diantaranya memobilisasi sumber daya  dan framing .  HTI  telah  menggunakan  kedua strategi tersebut untuk menancapkan
ideologinya  dalam  sendi  kehidupan  bernegara masyarakat  Indonesia.  Kedua  strategi  tersebut akan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  telah dilaksanakan  oleh HTI pada saat sistem politik bangsa  Indonesia  mengalami  keterbukaan,  dari rezim otoriter kepada demokratis.
Tarrow (1998) mengatakan bahwa kelompok  penekan  akan  dapat  melakukan  kegiatan dengan  leluasa  apabila  kesempatan  politik  suatu negara  mengalami  keterbukaan.  Pendapat  Tarrow tersebut  tepat  untuk  menjelaskan  eksistensi  HTI pasca  turunnya  Soeharto  sebagai  pemegang kekuasaan  yang  otoriter  di  Indonesia  pada  masa Orde Baru. Pada masa rezim otoriter Soeharto, HTI tidak  bisa  eksis  dan  tidak  mampu  melakukan gerakan  dengan  leluasa  (mobilisasi  sumber  daya dan  pembingkaian)  dalam  bentuk  formalisasi ideology  islam.  Hal  ini  disebabkan  oleh  terkekang dan  terbatasnya  gerakan  HTI  sebagai  organisasi yang  berbasis  agama  Islam  fundamentalis  dan bersifat subversif.
Jadi,  struktur  peluang  politik  disini hanya  menjelaskan  sebagai  konteks  atau  masa yang tepat untuk melakukan strategi membangun kekuatan dalam mencapai cita-cita HTI. Dalam  kesempatan politik  yang terjadi di Indonesia  dapat  dijelaskan  dalam  dua  bentuk, yakni:  memanfaatkan  reformasi  serta  sistem demokrasi antara peluang dan tantangan.

## 1. Reformasi: Ruang Peluang
Reformasi  muncul  setelah  Soeharto mundur dari jabatannya pada bulan Mei 1998. Ini menandakan  bahwa  kran  kebebasan  dari  segala hal  dibuka  kembali  setelah  lama  diredam  oleh Orde  Baru.  Banyak  organisasi  gerakan  yang muncul,  baik  yang  sudah  ada  dan  selama  ini bergerak  di  bawah  tanah  maupun  yang  hadir dengan  wajah  baru  yang  berupaya  andil  untuk memperbaiki  bangsa  Indonesia.  Organisasi  yang dimaksud  adalah  semua  organisasi  gerakan  yang tidak  berlandaskan  Pancasila  sebagaimana  yang dikehendaki  Presiden  Soeharto  melalui  undang- undang tentang keormasan.
Secara umum, ada dua hal yang menyebabkan kebangkitan dan penyebaran gerakan HTI  sejak  berakhirnya  kekuasaan  Soeharto,  yakni: krisis struktural dan krisis kultural. Krisis struktural terdiri  dari  kondisi  sosial  dan  politik  yang  tidak pasti, pemerintahan yang lemah, tidak berfungsinya hukum,  dan  kekacauan  ekonomi.  Sementara  itu, krisis  kultural  mencakup  peradaban  Islam  tekstual, keyakinan  yang  kuat  terhadap  teori  konspirasi, kesalahan  dalam  memahami  globalisasi,  dan  krisis identitas (Anwar 2009).
Bebasnya HTI berekspresi untuk membangun  kelompok  penekan  tidak  terlepas dari  jatuhnya  Soeharto  yang  diikuti  oleh  euforia demokrasi. Dalam kondisi seperti inilah masyarakat sangat bersemangat merayakan kebebasannya  dengan  salah  satu  caranya  adalah membentuk  organisasi  yang  membawa  umat Islam  kembali  kepada  sistem  hukum  Islam.  Pada masa pemerintahan Habibie, kebebasan pers tidak terkendali,  sehingga  proses  pembingkaian  oleh HTI untuk memperkuat basis gerakannya menjadi makin  terbuka.  Demikian  juga  halnya  pada  Gus Dur yang tidak mampu mengendalikan ketidakstabilan  politik  bangsa,  dan  menyebabkan makain  menguatnya  kelompok  militan  untuk menggantikan  rezim  yang  lahir  dari  demokrasi menjadi  sistem  Khilafah  Islamiyah.  Terlebih  lagi pada  masa  Megawati.  Presiden  wanita  ini dianggap  sangat  lemah  terhadap  Barat  dan Amerika  Serikat  dalam  hal  isu  terorisme.  HTI yang anti Barat semakin bersemangat mengisukan kejelekan Mega dan harus diganti (Anwar 2009).
Dari kondisi tersebut, jelas HTI memanfaatkannya sebagai momen untuk mengkampanyekan ideologi kembali kepada identitas  Islam.  HTI  mempromosikan  apa  yang mereka anggap sebagai ajaran Islam yang benar dan murni  berdasarkan  tafsiran  subjektifnya.  Menurut penulis, agenda ini sebenarnya adalah bentuk krisis identitas  umat  Islam  akibat  ketidakmampuan  umat Islam dalam merespon proses globalisasi. Ketidakmampuan  ini  mengakibatkan  tumbuhnya semangat  dan  percaya  diri  yang  tinggi  untuk menolak globalisasi tersebut.
Menurut  penulis,  kejadian  seperti  ini persis  dengan  kondisi  pada  masa  Nabi Muhammad  SAW  ketika  membawa  ajaran Islam  pertama  kali  di  Mekkah.  Ketika  itu, beliau melakukan gerakan penyebaran ajaran Islam  secara  tersembunyi.  Setelah  kondisi yang  memungkinkan,  baru  kemudian  Nabi bersama para sahabatnya melakukan gerakan (dakwah) secara terang-terangan untuk mensosialisasikan  Islam  hingga  sampai  ke Indonesia seperti yang dirasakan saat ini.
Perbedaan  dari  kedua  kondisi  tersebut adalah  ketika  HTI  melakukan  gerakan under ground disebabkan  oleh  faktor  keotoriteran penguasa  atau  karena  takutnya  penguasa  dengan ideologi  yang  lain  selain  Pancasila,  apalagi  yang sifatnya  ekstrim  atau  fundamentalis.  Sedangkan pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW,  hanyalah karena  kekhawatiran  dengan  keselamatan  Nabi dan  keluarga  serta  penolakan  yang  frontal  dari pembesar-pembesar suku Quraisy waktu itu. Saat itu,  Islam  merupakan  produk  baru.  Berbeda dengan  yang  dibawa  HTI,  sistem  Khilafah merupakan  produk  lama  atau  reinkarnasi  dari masa  lalu  (mulai  masa  Nabi  Muhammad  hingga jatuhnya kekhalifahan Turki Utsmani).
Dalam  pandangan  Samuel  P.  Hantington (dikutip  dari  Zulfadli,  2010),  adanya  kesempatan politik selalu diawali dengan tiga hal,  yakni: Pertama, legitimasi  terhadap  negara  yang  berkurang,  sehingga rakyat  mampu  menyusun  gerakan  secara  mandiri. Kedua,  terdapat  erosi  dalam  tubuh  kekuasaan  negara, sehingga membuat rakyat semakin tidak percaya yang kemudian  menggerakkan  kelompok  penekan  yang menentang kekuasaan  lewat aksi protes dan demonstrasi. Ketiga, dari kedua kondisi tersebut maka akan  muncul  berbagai  bentuk  mobilisasi  kelompok penekan yang ikut mendorong dan memperkuat proses ke arah transisi atau perubahan yang diinginkan.

## 2. Demokrasi: Tantangan dan Peluang
Demokrasi memang menjadi suatu terma dan  sistem  yang  ditantang  oleh  HTI  dan  harus diganti dengan sistem Khilafah Islamiyah. Tetapi,
tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dengan  adanya demokrasi ini HTI justru lebih bisa secara leluasa menggunakan strategi gerakannya untuk membangun  kelompok  penekan  dan  jika  HTI mau maka akan berpeluang menjadi partai politik di  Indonesia.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  konsep demokrasi yang menginginkan adanya kebebasan berpendapat dan berserikat. Dibandingkan dengan di  negara  lain  yang  tidak  menganut  demokrasi, HT  tidak  dapat  berkembang  dengan  baik. Berbeda  halnya  dengan  HTI  yang  ada  di  negara yang  demokratis  seperti  Australia,  Indonesia  dan lain-lain.  Organisasi  Islam  fundamentalis  bebas bergerak  di  Indonesia  pasca  jatuhnya  Soeharto yang otoriter.
Robert  A.  Dahl  (2001)  dalam  buku utamanya mengenai demokrasi, menjelaskan bahwa asosiasi  atau  organisasi  yang  bebas  merupakan sebuah  sumber  pencerahan  dan  pendidikan  bagi masyarakat.  Organisasi  yang  bebas  tidak  saja memberikan  berbagai  informasi  kepada  warganya, tetapi  juga  kesempatan  untuk  melakukan  diskusi, pertimbangan  dan  penguasaan  kemampuan  politik. Karena  menurut  Dahl,  demokrasi  memerlukan organisasi  yang  besar  untuk  bisa  mengontrol berjalannya negara. Dengan suasana yang demokratis  ini,  HTI  bebas  dan  eksis  menjalankan strategi  gerakannya  untuk  membangun  kelompok penekan yang revolusioner.
Menurut pengamatan Penulis, HTI hanya bisa  muncul  di  negara-negara  yang  menganut sistem demokrasi yang  sangat kuat.  Namun, HTI tetap  saja  menentang  demokrasi  sebagai  suatu sistem  dengan  melupakan  hanya  dengan  berkah demokrasilah  HTI  bisa  eksis.  HTI  memang  anti terhadap demokrasi dan menjadi agenda utamanya  untuk  menggantikan  sistem  tersebut, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa HTI hanya bisa subur pada negara yang demokratis.
Demokrasi  memang  merupakan  suatu sistem  yang  ‘diharamkan’  oleh  HTI.  Makanya, ketika  HTI  menganggap  demokrasi  sebagai  suatu peluang  dalam  berstrategi,  HTI  tidak  mencelupkan dirinya  untuk  bergumul  dengan  sistem  demokrasi tersebut. Dalam hal ini, Sigit Pamungkas dalam kata
pengantarnya  sebagai  editor  buku  karya Rathomy  (2007)  menyebutkan  HTI  bukan partai  politik,  tetapi  hanya  sebagai  kelompok kepentingan.  HTI  hanya  sebatas  menggunakan demokrasi sebagai waktu dalam kesempatan.
Berbeda  dengan  yang  dilakukan  oleh Ikhwanul  Muslimin  yang  direpresentasikan  oleh Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  di  Indonesia (Rathomy, 2007), Ikhwanul Muslimin
menceburkan dirinya dalam sistem demokrasi dan juga  menganggapnya  sebagai  suatu  kesempatan. PKS  lebih  bersifat  oportunis.  Sedangkan  HTI tidak  masuk  dalam  parlemen  dan  kelihatan  lebih idealis  karena  HTI  memiliki  argumentasi  pada tataran  ontologi  dan  epistemologi  dengan klaimnya  bahwa  kedaulatan  di  tangan  Tuhan, bukan pada manusia (Rathomy, 2007).
Hasan  Ko  Nakata  (dikutip  dari  Triantini, 2008)  sebagai  salah  seorang  pembicara  pada Konferensi  Khilafah  yang  diselenggarakan  oleh HTI  pada  tanggal  12  Agustus  2007  di  Jakarta. Nakata merupakan pembicara dari perwakilan HT Jepang,  ia  menyebutkan  bahwa  Indonesia memenuhi  persyaratan  sebagai  negara  yang  akan dijadikan  pusat  kembalinya  khilafah  karena beberapa  hal:  Pertama,  dari  segi  populasi, Indonesia  merupakan  penduduk  yang  mayoritas beragama  Islam  dan  penduduk  Islam  yang terbesar  di  dunia.  Kedua,  sistem  demokrasi  yang ada  membuat  kebebasan  berpendapat  sangat  luas di  Indonesia,  sehingga  membuat  HTI  memiliki ruang  yang  sangat  luas  untuk  berekspresi  dan mensosialisasikan agenda perjuangan khilafah.
Senada juga dengan apa yang disampaikan  oleh  Tocqueville  seperti  yang dikutip oleh Situmorang (2007) yang mengatakan bahwa  revolusi  atau  perubahan  sosial  yang dilakukan  oleh  kelompok  penekan  seperti  HTI tidak  hanya  terjadi  ketika  kelompok  masyarakat tertentu  mengalami  tekanan,  tetapi  juga  karena adanya  kelompok  penekan  yang  muncul  ke permukaan  ketika  sebuah  sistem  politik  suatu negara mengalami keterbukaan.
Dalam  konsep  analisis  SWOT  ( Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat ) yang
diperkenalkan  oleh  Weihrich  (dikutip  dari Muhammad,  2008)  sebagai  komponen  penentu keberhasilan  pencapaian  Khilafah  Islamiyah,  ada hal-hal yang harus diperhatikan yang berasal dari lingkungan  eksternal,  yakni  tantangan  ( threats ) dan  peluang  ( opportunities ).  Adanya  demokrasi sebagai  peluang  -peluang  politik  bagi  HTI sebenarnya  tidak  hanya  menguntungkan  HTI semata  sebagai  kelompok  penekan.  Namun,  bisa juga  digunakan  oleh  para  lawannya  untuk melemahkan gerakan (Manalu, 2009).
Salah  satu  indikator  keberhasilan  gerakan HTI  adalah  diterimanya  ide  formaslisasi  ideology islam  dalam  kehidupan  bernegara.  Perda  syariat akan menjadi indikator bahwa ide HTI diterima oleh banyak  kalangan.  sudah  adanya  perda  syariat merupakan  adanya  proses  pelegalformalan  Islam dalam  konteks  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara yang dimulai dari grassroot (Jurdi, 2008).

## 5. KESIMPULAN
Hizbut  Tahrir  Indonesia  merupakan kelompok  penekan  yang  sudah  memiliki  basis massa  yang  relatif  banyak  dan  ada  di  seluruh Indonesia.  Pada  era  pemerintahan  Presiden  Joko Widodo,  HTI  dibubarkan  oleh  pemerintah.  Ada dua  dimensi  yang  berbeda:  pertama,  jumlah massa yang semakin banyak. Kedua, organisasinya  dibubarkan  ooleh  pemerintah. Belajar  dari  pengalaman  sebelumnya,  sebaiknya HTI mengambil kesempatan peluang politik yang ada  di  Indonesia  untuk  mentransformasikan dirinya  menjadi  partai  politik.  Tindakan  tersebut memang  berlawan  dengan  ideologi  kelompok, tetapi  merupakan  tindakan  “mengalah  selangkah untuk maju beberapa langkah.”

## DAFTAR PUSTAKA
Ahnaf, MI. 2004. ‘MMI dan HTI; The Image of the  Others’  dalam Negara  Tuhan;  The Thematic Encyclopedia , Yogyakarta: AM Abigebriel et.al., SR-Ins Publishing.
Amal,  TA  &  Panggabean,  SR.  2004. Politik Syariat Islam . Jakarta: Pustaka Alvabet.
Anonim. 2008. Menjawab Keraguan Seputar Comparative Perspective on Social Khilafah . Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. Movements Political Opprtunities, Anwar,  MS.  2009.  ‘Kebangkitan  dan Mobilizing Structure, and Cultural Framing. eds. DM Adam, JDM Carthy, & Perkembangan Gerakan Salafiah Radikal di
MN Zald. Cambrigde: Cambridge
Indonesia  Pasca  Soeharto’  dalam
University Press.
Maraknya Gerakan Politik Berbasis
Agama: Peluang Ataukah Ancaman Meyer, DS. 2004. Protest and Political untuk Perdamaian, Keamanan, dan Opportunities . Annual Review of Sociology. Perkembangan   Bangsa-Bangsa? . Muhammad, S. 2008. Matriks dan Skenario Khudori ed. Yogyakarta: Universitas Sanata
Dharma.
dalam Strategi. Yogyakarta: STIM YKPN.
Azra, A. 2007. Jaringan Ulama Timur Tengah Omar, I. 2010. ‘Kegagalan HTI dan PKS sebagai
dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan
gerakan counter-hegemony’. non-publikasi.
XVIII . cetk. 3. Jakarta: Kencana Prenada Pamungkas, S. 2011. Partai Politik : Teori dan Media Group. Praktik di Indonesia . Yogyakarta: Institute Bubalo, A & Fealy, G. 2005. Joining the
for Democracy and Wilfarism.
Caravan? The Middle East, Islamism, Rahmat, MI. 2005. Arus Baru Islam Radikal;
and Indonesia. The Lowy Institute for Transmisi Revivalisme Islam Timur International Policy. Tengah ke Indonesia . Jakarta: Erlangga. Dahl,  RA.  2001. Perihal  Demokrasi: Ridwan, NK. 2008. Regenerasi NII: Membedah Menjelajahi Teori dan  Praktek Jaringan Islam Jihadi di Indonesia . ed. A Demokrasi secara Singkat . trans. AR Ta’yuddin & S Mahdi. Jakarta: Erlangga.
Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor
Rathomy, AI. 2007. PKS & HTI: Genealogi dan Indonesia.
Jurdi, S. 2008. Pemikiran Politik Islam Pemikiran Demokrasi . Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, FISIPOL UGM. Masyarakat Madani dan Demokrasi .
Situmorang, AW. 2007. Gerakan Sosial: Studi Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kasnawi, MT. & Thaha, R. 2013. Kekuatan Kasus Beberapa Pelawanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sosial  Politik Indonesia. Banten: Tarrow, S. 1998. Power in Movement Social
Universitas Terbuka.
Kholil, M. 2009. Dinamika Politik Islam Golkar Movement and Contentious Politics.
Cambridge: Cambridge University Press.
di Era Orde Baru. Jakarta: Media Pratama. Triantini, ZE. 2008 . ‘Peran politik perempuan Manalu, D. 2009. Gerakan Sosial dan Hizbut Tahrir Indonesia’. non-publikasi. Perubahan Kebijakan Publik; Studi Zainuddin, M. 2013. Inisiasi Gerakan Sosial Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak vs PT Inti Indorayon Utama di (Upaya  Hizbut  Tahrir  Indonesia Sumatera Utara. Yogyakarta: Gadjah Membangun Gerakan Sosial pada Orde Mada University Press. Reformasi di Yogyakarta) . Jurnal Alboacen McAdam, D. 1996. ‘Conceptual Origins, Current Vol. 1 Nomor 1. Zulfadli. 2010. ‘Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Problems,  Future Directions’,  in Yogyakarta’. non-publikasi.