## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENCURIAN  DATA  PRIBADI  DI  INTERNET  DALAM  PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

## Fiqqih Anugerah, Tantimin
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam E-mail: 1951094.fiqqih@uib.edu
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022
Terbit: 1 Februari 2022 Keywords: Personal  Data,  Legal Protection, Internet Advances  in  information  and  communication technology have led to social thinking, attitudes and lifestyles, including patterns of human behavior, not limited  to  law  enforcement,  cultural,  economic  and social  relations.  Confidentiality  of  personal  data  is important  because  it  relates  to  self-respect  and freedom  of  expression.  So  far,  there  is  no  specific regulation  to  combat  the  misuse  of  personal  data which creates legal problems for personal data by the state.  There  are  several  factors  that  encourage  the occurrence of criminal acts of data theft cases. Thus, this study aims to provide an understanding of how the legal protection policy is against the crime of theft of  personal  data  on  the  internet  and  what  are  the factors  that  can  lead  to  criminal  acts  of  theft  of personal  data  on  the  internet.  This  article  uses  a normative  research  method  which is  carried  out  by observing library  materials such  as legal  materials, such as journals, concepts, theses, theories, principles, and legal norms currently in force in Indonesia. Abstrak Kata kunci: Data Pribadi, Perlindungan Hukum, Internet Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah membawa pada pemikiran sosial, sikap dan gaya hidup, termasuk pola perilaku manusia, tidak terbatas pada penegakan hukum, hubungan budaya,
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Corresponding Author: Fiqqih Anugerah ekonomi  dan  sosial.    Kerahasiaan  data  pribadi penting  karena  berkaitan  dengan  harga  diri  dan kebebasan  berekspresi.  Sejauh  ini,  belum  ada regulasi khusus untuk memerangi penyalahgunaan data  pribadi  yang  menimbulkan  persoalan  hukum atas  data  pribadi  oleh  negara.  Terdapat  beberapa faktor  yang  mendorong  terjadinya  tindak  pidana kejahatan kasus pencurian data. Dengan demikian, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman  tentang  kebijakan  perlindungan hukum terhadap kejahatan pencurian data pribadi di  internet  dan  apa  saja  faktor  yang  dapat menyebabkan  tindak  pidana  kejahatan  pencurian data pribadi di internet. Artikel ini memakai metode penelitian  normatif  yang  dilakukan  dengan  cara mengamati  bahan  pustaka  seperti  bahan  hukum, seperti  jurnal,  konsep,  skripsi,  teori,  prinsip,  serta norma hukum yang saat ini berlaku di Indonesia.
@Copyright 2021.

## Pendahuluan
Seiring  pada  perkembangan  zaman,  kemajuan  teknologi  informasi semakin  berkembang  dengan  pesat  sehingga  masyarakat  di  Indonesia  dapat lebih  mudah  memperoleh  informasi  yang  mereka  inginkan.  Hal  ini  membuat masyarakat  menjadikan  teknologi  informasi  sebagai  kebutuhan  sehari-hari untuk meningkatkan kemudahan dalam memperoleh informasi dengan cepat. 1 Kemajuan teknologi dan informasi juga dapat mengubah pola hidup dan pemicu adanya transmutasi masyarakat, budaya, ekonomi, keamanan, dan penegakkan hukum  di  dalam  masyarakat  Indonesia. 2 Dengan  perkembangan  media elektronik  dan  komunikasi,  waktu  dan  jarak  bukan  kembali  menjadi permasalahan  utama  kepada  semua  individu,  termasuk  pemerintah.  Setiap individu  dapat  berkomunikasi  satu  sama  lain  tanpa  bertemu  di  ruang  fisik. 3 Perusahaan dapat mengembangkan usahanya ke banyak negara hanya dengan pemasaran melalui internet dan komputer. Pemerintah hanya bisa menjalankan banyak  kegiatan  pemerintah  melalui  Internet  dan  komputer.  Misalnya,  dapat menjalin hubungan diplomatik antar negara di seluruh dunia tanpa harus pergi
1 Disemadi,  H.  S.  (2021).  Urgensi  Regulasi  Khusus  dan  Pemanfaatan  Artificial  Intelligence  dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 5 (2), 177-199.
2 Afnesia, U., & Ayunda, R. (2022). Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 4 (3), 1035-1044.
3 Alhakim,  A.  (2022).  Urgensi  Perlindungan  Hukum  terhadap  Jurnalis  dari  Risiko  Kriminalisasi  UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (1), 89-106.
ke  negara  yang  bersangkutan.  Jaringan  telekomunikasi  global  telah  menjadi bagian integral dari bisnis, pendidikan, dan pemerintahan modern. 4
Kemajuan teknologi informasi sudah dianggap menjadi kekuatan yang bisa menentukan nasib seseorang. 5 Oleh karena itu dapat menyebabkan masyarakat Indonesia sangat bergantungan dengan teknologi informasi sehingga semakin banyak  pula  resiko  timbulnya  tindak  kejahatan.  Teknologi  informasi  dapat meningkatkan  kemajuan  dalam  pandangan  hidup  manusia,  namun  juga  bisa sebagai  sarana  melakukan  tindak  kriminal  hukum  yang  dikenal  sebagai “ cybercrime ”. 6 Cyber crime merupakan tindak kejahatan atau kegiatan ilegal yang dilakukan  melalui  jaringan  dunia  elektronik.  Kriminalitas  dalam  jaringan internet  semakin  berbahaya  dikarenakan  ruang  lingkup  tindakan  tersebut sangat  luas. 7 Tindakan  kriminal  dalam  internet  merupakan  kejahatan  yang berhubungan dengan dunia maya yang dapat membahayakan privasi seseorang. Kejahatan di dunia maya semakin banyak totalnya dan semakin banyak variasi karakteristik  para  pelaku.  Para  pelaku  dengan  mudah  melakukan  tindak kejahatan  dengan  memakai  kemajuan  teknologi  informasi.  Contoh  dari kejahatannya seperti pornografi, perjudian online , terorisme, hacking , carding , ATM/EDC Skimming , phishing , dan masih banyak tindak kejahatan lainnya. 8 Pencurian  data  dalam  dunia  internet  bisa  disebut  sebagai phising , merupakan  tindakan  kejahatan  mendapatkan  informasi  pribadi  atau  privasi seseorang  dengan  secara  ilegal.  Dari  tindakan  tersebut  perlu  mendapatkan nomor kartu kredit, PIN, User ID , nomor telepon, nomor rekening, dan informasi data pribadi lainnya. 9 Dari tindakan tersebut kemudian pelaku memanfaatkan kejahatan yang dapat merugikan bagi korban yang dicuri datanya dan korban lainnya yang akan dijadikan sebagai target dari pelaku untuk menipu. Tingkat ancaman kejahatan eksploitasi informasi atau data pribadi di Indonesia sudah sangat  berbahaya  ketika  pemerintah  menetapkan  kebijakan  Kartu  Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang adalah sebagai metode pendataan informasi atau data pribadi masyarakat oleh pemerintah yang pertama kali dijalankan saat awal tahun 2011, yakni pelaksanaan dari metode Nomor Induk Kependudukan (NIK).  Dalam  kebijakan  tersebut  menginginkan  identitas  setiap  penduduk berlaku seumur hidup, dan setiap orang mempunyai 1 kartu yang dimana dalam kartu tersebut terdapat NIK. Seluruh informasi pribadi penduduk direkam yang didalamnya termasuk ciri-ciri fisik dan identitas. Dengan begitu data yang telah
4 Tampubolon,  K.  E.  A.  (2019).  Perbedaan  Cyber  Attack,  Cybercrime,  dan  Cyber  Warfare. Jurist- Diction , 2 (2), 539-554.
5 Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection Of Private Data Consumers P2P Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia. Tadulako Law Review , 5 (2), 206-221.
6 Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. Jurnal HAM , 11 (2), 285-299.
7 Alhakim,  A.,  &  Sofia,  S.  (2021).  Kajian  Normatif  Penanganan  Cyber  Crime  Di  Sektor  Perbankan  Di Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 4 (2), 377-385.
8 Ibid
9 Elsinda,  E.  (2014).  Aspek  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Dunia  Maya. Jurnal  Gema Aktualita , 3 (2).
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
ada  di  dalam e-KTP  mudah  disalahgunakan  oleh  para  pelaku tindak kriminal, terlebih jika pengamanan dalam perlindungan data tersebut tidak kuat. 10
Kasus kebocoran informasi pribadi sangat sering terjadi di Indonesia. 11 Di perbankan,  pertukaran  data  pribadi  dapat  mencakup  pertukaran  informasi tentang  data  pribadi  pelanggan  antar card  center ,  pengungkapan  informasi kepada  pihak  ketiga,  termasuk  transaksi  yang  terkait  dengan  pemilik  kartu kredit, atau transaksi antar bank, dilakukan melalui sistem umum atau melalui pihak  ketiga,  baik  individu  atau  perusahaan  yang  mengumpulkan  data  dan memperdagangkan  data  pribadi  pelanggan.  Di  sektor  medis,  data  pasien diperdagangkan  atau  diungkapkan  tanpa  sepengetahuan  pasien  untuk  tujuan asuransi, kesempatan kerja, atau penerimaan program dukungan pemerintah. Pada  platform  transportasi online ,  detail  telepon  konsumen  tidak  digunakan untuk  tujuan  awal  pengumpulan  data,  tetapi  bahkan  untuk  mengancam konsumen  karena  ulasan  penumpang  yang  buruk.  Alternatifnya,  hal  ini mengacaukan  kenyamanan  konsumen  dengan  menyampaikan  pesan  pribadi yang tidak relevan dengan pemakaian pengiriman online . Untuk transaksi jual beli via pasar online , teknologi cookies menggunakan teknologi cookies untuk menyalahgunakan informasi pengenal pribadi seperti preferensi belanja, lokasi belanja, data komunikasi, dan bahkan pelacakan transaksi online di mana alamat konsumen berada. 12
Salah satu contoh kasus pencurian informasi atau data pribadi di Indonesia yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2021, 279 juta informasi data pribadi warga Indonesia dibocorkan dan dijual di forum peretas oleh akun  bernama Kotz. Data yang telah bocor tersebut yang berisikan nama lengkap Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor telepon, email, Nomor Identitas (NID), domisili serta pendapatan. 20  Juta  diantara  lainnya  lengkap  dengan  foto  pribadi  penduduk  Indonesia. Sebuah  akun  bernama  kotz  menyediakan  1  juta  sampel  data  secara  gratis dengan menyediakan 3 tautan dengan kata sandi yang diperlukan untuk tautan tersebut. 13
Mengingat banyaknya kejadian pencurian data yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi atau meminimalisir kejadian tersebut dengan membuat perlindungan hukum yang kuat agar segera keluar dari kejadian pencurian data ini. Kasus tersebut sangat dapat sangat merugikan korban  secara  material  dan  immaterial.  Pada  kasus  pencurian  informasi  atau data  pribadi  juga  dapat  menimbulkan  korban  terus-menerus,  tidak  hanya pengunjung  situs  web  dan  sistem  elektronik,  tetapi  juga  perusahaan  yang memiliki  sistem  elektronik  dan  bank  yang  menjadi  mitra  pembayaran  dapat
10 Ibid
11 Disemadi, H. S., & Prasetyo, D. (2021). Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual Beli Online: Suatu Kajian Hukum Keamanan Data Konsumen di Indonesia. Wajah Hukum , 5 (1), 13-20.
12 Yuniarti, S. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal , 1 (1), 147-154.
13 Luthiya,  A.  N.,  Irawan,  B.,  &  Yulia,  R.  (2021).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pengaturan Pencurian  Data  Pribadi  Sebagai  Penyalahgunaan  Teknologi  Komunikasi  Dan  Informasi. Jurnal  Hukum Pidana dan Kriminologi , 2 (2), 14-29.
mencuri data. Dapat diartikan bahwa korban pencurian data dapat mencakup tidak hanya individu tetapi juga komunitas dan rakyat Indonesia. 14 Ketentuan mengenai  perlindungan  data  pribadi  tidak  diatur  secara  khusus  oleh  hukum Indonesia, oleh karena itu, regulasi terkait data pribadi masih bersifat parsial atau  sektoral  dan  masih  bersifat  duplikasi.  Peraturan  ini  secara  individual terkandung  dari  beberapa  undang-undang  dan  hanya  mencerminkan  aspek umum  dari  perlindungan  data  pribadi.  Terutama  tentang  regulasi  sistem elektronik, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). 15
Berdasarkan  hal  tersebut,  artikel  ini  akan  membahas  pentingnya perlindungan  hukum  tindak  kejahatan  pencurian  data  pribadi  dan  apa  saja faktor  yang  dapat  menimbulkan  pencurian  data  pribadi.  Dikarenakan  adanya regulasi  berupa  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  data  pribadi  di Indonesia di kemudian hari sebelum adanya undang--undang perlindungan data pribadi  yang  baru.  Bersumber  pada  paparan serta  keterangan  tersebut,  maka rumusan  masalah inti  pada  penelitian  ini  bisa  diuraikan,  yaitu:  1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum pencurian data pribadi di Indonesia?; dan 2) Apa  faktor  yang  menyebabkan  tindak  kejahatan  pencurian  data  pribadi  di internet?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik library search yang dimana adalah mencari bahan-bahan jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan judul serta tema yang penulis kaji untuk dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan artikel ini. 16 Kemudian tentu dengan kata normatif ini akan mengkaji atau membandingkan dengan undang-undang serta peraturan  yang  berkaitan  dengan  tema  yang  penulis  serta  kelompok  kaji tersebut, jadi dengan adanya metode istilah normatif tadi maka berarti dengan metode  tersebut  kita  justru  akan  melalui  tahap  dengan  mengamati  serta mengkaji  bahan-bahan  pustaka  yang  sebagaimana  tadi  disebutkan  dengan library search tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi di Indonesia Sejalan  dengan  meningginya  jumlah  pemakai  ponsel  dan  internet, pentingnya melindungi informasi atau data pribadi juga sangat meningkat. 17 Ini sering  terjadi  sehubungan  dengan  penyalahgunaan  data  pribadi  dan  tindak pidana,  seperti  jual  beli  informasi  pribadi,  penggelapan  akun  basah,  berbagi informasi  pribadi  seseorang,  penipuan  dan  kejahatan  pornografi.  Mengingat
14 Ibid
15 Ibid
16 Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463-2478.
17 Disemadi, H. S. (2021). Legal Aspects Of ‘Gali Lubang Tutup Lubang’in Fintech P2p Lending Business During Covid-19. Tadulako Law Review , 6 (2), 237-256.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
kejadian  kasus  pencurian  informasi  atau  data  pribadi,  diskusi  tentang pentingnya  undang-undang  dan  peraturan  untuk  perlindungan  informasi pribadi  semakin  diperkuat.  Perlindungan  data  pribadi  terkait  dengan  konsep privasi.  Konsep  privasi  adalah  gagasan  menjunjung  tinggi  integritas  dan martabat  individu.  Privasi  juga  mencakup  kemampuan  individu  untuk mengontrol  siapa  yang  memiliki  informasi  tersebut  dan  dengan  cara  apa informasi  itu  digunakan. 18 Sebagai  negara  berkembang,  negara  Indonesia memiliki banyak konsumen teknologi serta sistem komunikasi modern. Tetapi sejauh ini, Indonesia tidak mempunyai undang-undang khusus yang mengatur tentang  proteksi  privasi  dan  data.  Seiring  karena  bertambahnya  penggunaan teknologi,  begitu  pula  peraturan  tentang  menanggulangi  masalah  hukum berhubungan  privasi  dan  perlindungan  data.  Peraturan  perundang-undangan yang ada seringkali tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi. Peraturan di  Indonesia  sering  kali  bergerak  sangat  daripada  pembangunan  sosial, termasuk perkembangan teknologi. Tentu saja, celah hukum ini mempengaruhi privasi  dan  perlindungan  data  pribadi.  Indonesia  membutuhkan  regulasi tentang privasi dan perlindungan data pribadi, dan diharapkan regulasi tersebut dapat  menyelesaikan  permasalahan  yang  diakibatkan  oleh  penyalahgunaan pengelolaan informasi atau data pribadi. 19
Informasi  dan  data  pribadi  adalah  salah  satu  hal  terpenting  dalam kehidupan  sosial.  Apalagi  sekarang  kita  berada  di  era  digitalisasi.  Di  era digitalisasi, setiap aspek kehidupan kita bergantung pada teknologi, dan semua orang  dapat  terhubung  tanpa  terganggu  oleh  jarak  atau  waktu.  Menurut ketentuan dalam Pasal 20, Pasal 1, Ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Sistem Elektronik yang berbunyi “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,  dirawat,  dan  dijaga  kebenaran  serta  dilindungi  kerahasiaannya”. 20 Ketika membahas pencurian informasi dan data pribadi yang marak terjadi di Indonesia, tidak bisa dilepaskan berasal pengkajian akan hal kemajuan teknologi komunikasi serta informasi yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana baru yang  mempunyai  ciri  yang  berlainan  dengan  tindak  pidana  konvensional. Eksploitasi  komputer  merupakan  salah  satu  akibat  dari  kemajuan  teknologi yang tidak terlepas dari keunikannya dan menimbulkan masalah yang kompleks untuk dipecahkan dalam hal pemecahan masalah. Contoh tindak kriminal yang diakibatkan  karena  perkembangan  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi yaitu  tindak  kriminal  yang  berhubungan  melalui  dunia  internet  atau  biasa disebut cybercrime. 21
18 Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 9 (2), 237.
19 Dewi,  S.  (2016).  Konsep  Perlindungan  Hukum  Atas  Privasi  Dan  Data  Pribadi  Dikaitkan  Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum , 5 (1), 35-53.
20 Witasari, A., & Setiono, A. (2016). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Electronic Banking (E-Banking) di Tinjau dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum , 2 (1), 126-137.
21 Luthiya,  A.  N.,  Irawan,  B.,  &  Yulia,  R.  (2021).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pengaturan Pencurian  Data  Pribadi  Sebagai  Penyalahgunaan  Teknologi  Komunikasi  Dan  Informasi. Jurnal  Hukum Pidana dan Kriminologi , 2 (2), 14-29.
Pada  tahun  2017,  setidaknya  3.885.567.819  orang  di  seluruh  dunia menggunakan  teknologi  internet.  Proporsinya  telah  mencapai  51,7  dalam populasi  dunia,  melebihi  7,5  miliar.  Per  30  Juni  2017,  berdasarkan  data penggunaan  Internet  dan  statistik  penduduk  dunia,  Asia  menempati  posisi tertinggi  dalam  penggunaan  Internet,  dengan  50%  dari  1.938.075.631 pengguna.  Indonesia  termasuk  dalam  1.132.700.000  pengguna  internet. Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa Indonesia berada  di  peringkat  ke-4  di  Asia  dan  ke-8  di  dunia  dalam  hal  penggunaan Internet.  Jawa  adalah  pulau  dengan  penggunaan  internet  tertinggi  di Indonesia. 22 Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  membawa pada pemikiran sosial, sikap dan gaya hidup, termasuk pola perilaku manusia, tidak terbatas pada penegakan hukum, hubungan budaya, ekonomi dan sosial. Perlindungan    data  pribadi  merupakan  sistem  hukum  yang  memiliki  hak konstitusional di banyak nega ra atau disebut “data habeas” dan ada di negara tertentu,  seperti  data,  rekening  kartu  kredit/debit,  atau  pembayaran  lainnya. Informasi  biometrik  dari  pelanggaran  atau  aktivitas  kriminal  yang  mungkin disebabkan oleh informasi pengguna yang lebih rinci, kesehatan fisiologis dan mental pribadi, catatan medis, dan penyalahgunaan informasi pribadi. 23
Secara khusus, tidak ada ketentuan hukum mengenai proteksi informasi atau  data  pribadi  di  Indonesia,  tetapi  memastikan  proteksi  hak  privasi  diatur pada Pasal 28G UUD 1945. Pada dalam pasal tersebut memang tidak dijelaskan secara  spesifik  tentang  perlindungan  data  pribadi  seseorang.  Tetapi  pasal tersebut  mampu  dipakai  untuk  membentuk  peraturan  terkait  menggunakan perlindungan diri masyarakat negara Indonesia, menjadi keliru satunya adalah proteksi  informasi  atau  data  pribadi.  Sejauh  ini,  pemerintah  Indonesia  telah mengambil tindakan upaya pencegahan untuk melindungi data pribadi, tetapi kebijakan  ini  masih  diatur  secara  individual  oleh  beberapa  peraturan  yang diundang  dan  merupakan  aspek  umum  dari  perlindungan  data  pribadi. 24 Mengenai  kebijakan  tersebut  diantaranya  ada  dalam  UU  ITE,  Undang  No.  36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kearsipan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan,  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  serta Undang-Undang  No.  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang No.    23  Tahun  2006  perihal  Administrasi  Kependudukan  (UU  Adminduk). berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  52  Tahun  2000  tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksana berasal UU  Telekomunikasi,  Internet  termasuk  dalam  jenis  layanan  multimedia  yang diidentifikasi  sebagai  penyedia  layanan  telekomunikasi  yang  menyediakan layanan  berlandas  teknologi  informasi.  Dari  sudut  pandang  peraturan,
22 Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. Jatiswara , 34 (3), 239-249.
23 Ibid
24 Sasongko, S., Dwipayana, D. P., Pratama, D. Y., Jumangin, J., & Roselawati, C. P. R. (2020, December). Konsep  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  dan  Sanksi  Hukum  atas  Penyalahgunaan  Data  Pribadi  oleh Pihak Ketiga. In Proceeding of Conference on Law and Social Studies , 16-27.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
memberikan  bahwa  peraturan  Internet  akan  dimasukkan  ke  dalam  UU Telekomunikasi. UU Telekomunikasi mengatur beberapa hal terkait kerahasiaan data pribadi. 25
Diantaranya  dalam  Undang-Undang  No.  36  Tahun  1999  tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) Pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak legal, atau manipulasi: (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan /atau (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Bagi pelanggar ketentuan tersebut diancam  pidana  penjara  maksimal  enam  tahun  dan/atau  denda  maksimal Rp.600  juta.  Selain  itu,  Pasal  40  menyatakan  bahwa  penyadapan  atas  segala bentuk  informasi  yang  dikirimkan  melalui  jaringan  telekomunikasi  dilarang. Siapa  pun  yang  melanggar  ketentuan  ini  akan  dihukum  penjara  dengan maksimal hingga 15 tahun. UU tersebut juga mengatur kewajiban penyelenggara jasa  telekomunikasi  untuk  menyimpan  pesan  yang  dikirim  dan  diterima  oleh pelanggan  jasa  telekomunikasi  melalui  jaringan  telekomunikasi  dan/atau  jasa telekomunikasi  yang  disediakan.  (Pasal  42  ayat  (1)).  Bagi  yang  melanggar kewajiban tersebut diancam pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal  Rp.200  juta.  Ketentuan  lain  mengenai  perlindungan  data  pribadi pengguna  internet  diatur  dalam  UU  ITE.  Undang-undang  ini  tidak  mencakup undang-undang  perlindungan  data  langsung  yang  eksplisit.  Namun,  undang- undang  tersebut  secara  implisit  memperkenalkan  pemahaman  baru  tentang perlindungan terhadap keberadaan data atau  informasi elektronik publik dan privat. 26
Klasifikasi perihal data pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh UU ITE dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan  Transaksi  Elektronik  (PP  PSTE).  Perlindungan  data  pribadi  pada  sebuah sistem  elektronik  di  UU  ITE  mencakup  perlindungan  dari  penggunaan  tanpa adanya  izin,  proteksi  sang  penyelenggara  sistem  elektronika,  serta  proteksi berasal  akses  serta  interferensi  ilegal.  Berhubungan  dengan  menggunakan proteksi data pribadi berasal pemakaian tiadanya persetujuan, Pasal 26 UU ITE mengharuskan  bahwa  penerapan  setiap  data  pribadi  dalam  sebuah  media elektronik  harus  mempunyai  izin  dari  seseorang  yang  mempunyai  data berkaitan.  Siapapun  yang  tidak  mengikuti  kebijakan  ini  dapat  dituntut  atas kerugian yang muncul. Isi pada pasal 26 UU ITE merupakan menjadi berikut: 1) Penggunaan  setiap  berita  melalui  media  elektronik  yang  menyangkut  data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. 2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud di ayat (1) bisa mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan sesuai Undang-Undang ini pada  penjelasannya,  Pasal  26  UU  ITE  menyatakan  bahwa  data  pribadi merupakan bagian dari hak individu atas privasi. Sementara itu, lihat Pasal 1 PP PSTE  untuk  definisi  data  langsung  artinya,  data  pribadi  seorang  individu disimpan,  dipelihara,  disimpan  dengan  itikad  baik  dan    dilindungi kerahasiaannya.  Penjelasan  pasal  26  ayat  (1)  UU  ITE  juga  menjelaskan  lebih
25 Ibid
26 Ibid
dalam seputar pengertian hak pribadi. Pernyataan terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan perlindungan informasi atau data pribadi adalah bagian dari hak privasi (privacy rights) . 27
Hak  pribadi  memiliki  implikasi  yakni  hak  pribadi  adalah  hak  untuk memiliki kehidupan pribadi dan tidak boleh diganggu, hak pribadi adalah hak untuk bisa berkomunikasi menggunakan dengan orang lain tanpa dimata-matai, dan hak pribadi adalah hak untuk mengakses akses informasi tentang kehidupan langsung dan data seseorang. Interpretasi umum, maka proteksi data sesungguh nya sudah diatur oleh ketentuan UU ITE, yaitu di Pasal 30-33 dan pasal 35 yang masuk  ke  pada  Bab  VII  tentang  kegiatan  yang  tidak  diperbolehkan.  UU  ITE dengan  tegas  melarang  akses  ilegal  terhadap  data  orang  lain  melalui  sistem elektronik  dengan  tujuan  melanggar  sistem  keamanan  dan  memperoleh informasi.  Selain  itu,  UU  ITE  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  penyadapan adalah  tindakan  yang  dilarang  kecuali  dilakukan  oleh  pihak  yang  berhak melakukannya  dengan  upaya  hukum.  Siapa  pun  yang  merasa  dirugikan  oleh perilaku  yang  ditangguhkan  dapat  menuntut  ganti  rugi  dan  pelaku  juga  akan bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya. 28
Jika  dilihat  dari  penjelasan  tersebut  berhubungan  dengan  perlindungan data pribadi menjadi tanggung jawab bersama, baik antara individu, masyarakat bahkan  badan  hukum  bahkan  pemerintah.  Hal  itu  karena  pemerintah  harus berperan dalam membentuk kebijakan hukum, tidak hanya bertumpu pada akal sehat, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia.  Dengan  demikian,  upaya  preventif  dan  represif  dapat  dilakukan. Contoh upaya pencegahan adalah karena upaya pengungkapan dan pemantauan yang  cermat  atas  informasi  pribadi.  Ada  dua  pihak  yang  dapat  atau  dapat melakukan  pengawasan  sektor  swasta  dan  pemerintah.  Pihak  swasta  dapat berasal  dari  penyedia  konten  dan  layanan  online,  penyedia  layanan  internet, atau pemilik infrastruktur internet umumnya bersifat sectoral. 29
Secara sosiologis, masyarakat Indonesia membutuhkan UU Informasi dan Transaksi  Elektronik  No.  11  Tahun  2008    untuk  mengatur  berbagai  aktivitas yang  mereka  lakukan  ketika  berinteraksi  di  dunia  maya  atau  di  internet. Dinamika  globalisasi  informasi  menuntut  adanya  aturan  untuk  melindungi kepentingan  penyelenggara  jaringan  dalam  mengakses  berbagai  informasi. Peraturan  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik sejalan dengan agama, nilai-nilai, dan prinsip moral yang berlaku  umum  untuk  keberadaan cyber  law untuk  diakui,  diterima,  dan ditegakkan information society . Kepastian hukum adalah hal baru. Singkat kata, sudah positif dan publik sejak undang-undang itu diundangkan. 30
Perlindungan  data  untuk  elemen  yang  mendukung  hak  atas  privasi  ( the right  of  privacy )  wajib  dimulai  pada  terciptanya  kepastian  hukum.  Dengan demikian,  ketentuan  proteksi  informasi  atau  data  pribadi  harus  ditempatkan
27 Ibid
28 Ibid
29 Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. SASI , 27 (1), 38-52.
30 Siregar, B. J. (2018). Problem dan Pengaturan Cybercrime Melalui Aktifitas Internet Dalam Kasus Sara Di Pilkada Serentak 2018. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora , 3 (1), 330-336.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
dalam  Konstitusi  atau  dokumen  hukum  dengan  otoritas  tertinggi,  Konstitusi, sebagai  instrumen  hukum  tertinggi  di  pada  setiap  negara.  Kepastian  hukum (asas  legalitas)  dibutuhkan  serta  tidak  tersisihkan  oleh  semua  negara  pada bentuk penguatan peraturan kepastian hukum terletak pada pencantuman dan penjaminan hak-hak tersebut dalam konstitusi, yang melaluinya karakter negara memunculkan  persoalan,  metode  hukum  yang  dipakai,  serta  cara  pemerintah melakukannya,  oleh  karena  itu,  sudah  saatnya  pemerintah  Indonesia mengeluarkan  regulasi  yang  jelas  tentang  perlindungan  informasi  atau  data pribadi. 31

## Faktor  yang  Menyebabkan  Tindak  Kejahatan  Pencurian  Data  Pribadi  di Internet
Tindak  kejahatan  dan  perbuatan  tercela  merupakan  perilaku  yang melanggar  hukum  dan  norma  sosial,  dan  masyarakat  tidak  menerimanya. Tindak  kejahatan  sering  kali  disebabkan  oleh  berbagai  banyak  faktor.  Faktor pemicu  terjadinya  tindak  kejahatan  adalah  faktor  biologis  yang  terdiri  dari faktor ekonomi (tidak adanya lapangan pekerjaan), faktor mental atau fisik, dan faktor  pribadi,  faktor  sosial,  dan  masih  banyak  faktor  lainnya  sebagai  pemicu berbagai macam jenis tindak kejahatan.  Tindak kejahatan dan perbuatan tercela merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma sosial, dan masyarakat menentangnya. Tindakan pidana atau tindakan kriminal  memiliki dampak  yang  sangat  merugikan  dalam  kehidupan  sosial  di  masyarakat Indonesia, sehingga dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, kecemasan, dan kepanikan di kalangan masyarakat Indonesia. 32
Dengan  meningkatnya  kasus  tindak  kriminal  dan  revolusi  dunia, khususnya  peningkatan  tindak  kriminal  di  internet  sangat  tambah kekhawatiran,  penegakan  hukum  merupakan  inti  utama  dalam  melawan tindakan kriminal di internet, sehingga penegakan hukum harus bekerja keras. 33 Terutama di negara Indonesia, penegakan hukum pada kasus cybercrime sangat didorong  oleh  5  faktor  yaitu  undang-undang,  budaya,  institusi,  perilaku masyarakat,  dan  pemikiran  aparat  penegak  hukum.  Hukum  tidak  dapat ditegakkan  dengan  sendirinya  dan  selalu  menyertakan  manusia  dan  perilaku manusia,  juga  tidak  dapat  dipaksakan  tanpa  permintaan.  Selain  bersikap profesional dan berhati-hati dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum juga harus berhadapan dengan individu dan kelompok dalam masyarakat yang diduga  melakukan  tindak  pidana. 34 Karena  kemajuan  teknologi,  struktur masyarakat  telah  berubah  dari  masyarakat  yang  berbasis  lokal  menjadi masyarakat  yang  terstruktur  secara  global.  Peralihan  tersebut  diakibatkan karena adanya adanya teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi yang
31 Situmeang, S. M. T. (2021). Op.Cit.
32 Lumenta, C. Y., Kekenusa, J. S., & Hatidja, D. (2012). Analisis jalur faktor-faktor penyebab kriminalitas di kota Manado. Jurnal Ilmiah Sains , 12 (2), 77-83.
33 Haris,  M.  T.  A.  R.,  &  Tantimin,  T.  (2022).  Analisis  Pertanggungjawaban  Hukum  Pidana  Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 307-316.
34 Ketaren, E. (2016). Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law. Jurnal Times , 5 (2), 35-42.
menggabungkan komputer dan media telah menciptakan alat baru yang disebut internet. Keberadaan internet sudah membawa sistem yang baru dalam aktivitas dalam masyarakat. 35 Hidup berubah dari realitas belaka ke realitas virtual baru. Realitas kedua biasanya terkait dengan internet dan dunia maya. 36
Tindak pidana kejahatan pada teknologi informasi dapat diklasifikasikan sebagai white crime dikarenakan para pelaku kriminal di dunia maya merupakan seseorang yang memahami pemakaian aplikasi internet, atau mahir pada bagian tersebut. Karena tindak kriminal ini kerap dilakukan dengan cara transnasional atau  secara  melewati  pemisah  antar  negara,  tindak  kriminal  dunia  maya  ini disertai  dengan  dua  kriteria  kriminal,  diantara  lain white  crime dan transnational crime . Terdapat beberapa kasus tindak kriminal di internet ( cyber crime ) yang kerap beraksi di kalangan masyarakat di Indonesia yakni penipuan, judi online ,  penyebaran  berita hoax , cracking ,  hingga  pencurian  data  pribadi melalui internet. 37 Bidang keamanan komputer terus berkembang pesat karena teknologi  informasi  semakin  mempengaruhi  pola  kehidupan  masyarakat  di Indonesia seperti bekerja, berkomunikasi, berbelanja, dan lain-lainnya. Dengan perkembangan  tersebut,  ancaman  terhadap  keamanan  komputer  semakin meningkat,  baik  ancaman  fisik  maupun  non  fisik  seperti  kerentanan  sistem operasi, serangan jaringan, dan virus. Aspek keamanan mutlak diperlukan dalam pengaturan  sistem  jaringan  berbasis  internet.  Sistem  tanpa  sistem  keamanan yang baik seperti mengundang pencuri ke rumah kita dan membiarkan mereka mengambil  semua  yang  kita  miliki.  Saat  membangun  sebuah sistem,  berbagai kerentanan  sering  ditemukan  di  dalam  sistem.  Namun,  itu  tidak  dianggap sebagai kerentanan keamanan ( hole ), sehingga dianggap kecil. Celah keamanan sekecil  itu  tidak  kita  ketahui  dan  digunakan  oleh  para  pelaku  kriminal  untuk melakukan aksi kejahatan. 38
Data atau Informasi pribadi yang terkait dengan penduduk dan demografi di Indonesia seperti Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) merupakan bagian terpenting untuk yang harus dilindungi agar terhindar dari eksploitasi. Dari beberapa kasus yang  pencurian  data  pribadi  di  Indonesia,  terdapat  ada  banyak  bentuk eksploitasi  data  pribadi,  misalnya  jual  beli  data,  pembuatan  profil  data, penelitian, tujuan pemasaran, dan kegiatan spionase. Yang lebih berbahaya lagi adalah  penyalahgunaan  informasi  pribadi  untuk  kegiatan  kriminal  seperti transaksi  illegal,  penipuan,  pembuatan  akun  palsu,  serta  pencucian  uang. Sebaiknya  data  atau  informasi  disimpan  dan  dilindungi  dengan  baik,
35 Disemadi,  H.  S.,  &  Regent,  R.  (2021).  Urgensi  Suatu  Regulasi  yang  Komprehensif  Tentang  Fintech Berbasis  Pinjaman  Online  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia. Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (2), 605-618.
36 Raodia,  R.  (2019).  Pengaruh  Perkembangan  Teknologi  Terhadap  Terjadinya  Kejahatan  Mayantara (Cybercrime). Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum , 6 (2), 230-239.
37 Aryyaguna, A. D. (2017). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online. Tidak Dipublikasikan). Universitas Hasanuddin .
38 Hasibuan, M. S. (2018). Keylogger pada Aspek Keamanan Komputer. Jurnal Teknovasi: Jurnal Teknik dan Inovasi , 3 (1), 8-15.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
dikarenakan  para  pelaku  tindak  kriminal  menjual  data  pribadi  seseorang  di internet adalah sebagai pendapatan bagi para pelaku tindak kriminal. 39
Data  atau  informasi  pribadi  adalah  data  tentang  karakteristik  individu, nama,  usia,  alamat,  pekerjaan,  pendidikan,  status  dalam  keluarga,  dam  jenis kelamin. Jika dilihat secara yuridis, data pribadi yang dimana telah dijelaskan berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  82  Tahun  2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah data individu khusus  yang  dipelihara,  disimpan,  dan  dijaga  kerahasiaan  dan  kebenaran. Informasi  atau  pribadi  penduduk  yang  dilindungi  meliputi  nomor  kartu keluarga, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, informasi kesehatan, NIK ayah,  NIK  ibu,  NIK  saudara  kandung  dan  beberapa  catatan  kejadian  penting. Informasi atau data pribadi terkait kependudukan NIK, e-KTP, KK, serta lainnya harus  benar-benar  dilindungi  agar  tidak  mudah  disalahgunakan  oleh  para pelaku tindak pencurian data pribadi. 40
Data  atau  Informasi  pribadi  yang  tidak  memiliki  bentuk  fisik  seringkali diabaikan,  terutama  jika  menyangkut  kehidupan  sosial.  Orang-orang  berisiko karena mereka tidak harus mempublikasikannya di Internet untuk melindungi informasi pribadi mereka dan mencegah penghancuran informasi pribadi orang lain.  Ketidaktahuan  dan  keramahan  masyarakat  menjadi  budaya  masyarakat Indonesia  juga  memberikan  banyak celah  dalam melakukan  kejahatan  terkait kepemilikan  informasi  data  pribadi.  Seperti  diutarakan  Deputi  Direktur  Riset Kementerian  Perhubungan,  kebiasaan  pemaaf  masyarakat  Indonesia  juga menjadi  sumber  kecurangan  yang  jarang  dilaporkan.  Sifat  toleran  ini mempengaruhi  banyaknya  penipuan  yang  terjadi  terutama  di  dunia  maya. Namun,  sebagian  besar  korban  penipuan online justru  lebih  memilih  diam daripada  melapor  ke  pihak  berwajib.  Jika  kerugian  melebihi  Rp.  500.000, masyarakat umum akan melaporkannya. 41
Faktor kelalaian pada seseorang merupakan celah terbesar dari penyebab terjadinya kasus tindak pidana kejahatan pencurian data, misalnya dengan tidak membuat password yang  mudah  ditebak  atau  mengganti  password  secara berkala. Atau biarkan orang lain mengakses ponsel kita dan memberi tahu orang asing  nomor  telepon  kita.  Kekhawatiran  terbesar  dalam  keamanan  informasi saat  ini  adalah  apa  yang  umumnya  dikenal  sebagai  serangan  rekayasa  sosial. Serangan yang memanfaatkan kelemahan manusia. Lagi pula, pekerja TI yang paling  membutuhkan  keamanan  walaupun  masih  sering  terdapat  kejadian kelalaian  dan  berbagai  bentuk  serangan.  Apalagi  masyarakat  umum  adalah masyarakat  umum  dan  khususnya  kurang  memiliki  pengetahuan  ini.  Selama
39 Wijayanto, H., Muhammad, A. H., & Hariyadi, D. (2020). Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hibrid. Jurnal Ilmiah Sinus , 18 (1), 1-10.
40 Mahira,  D.  F.  F.,  Yofita,  E.,  &  Azizah,  L.  N.  (2020).  Consumer  Protection  System  (CPS):  Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept. Jurnal Legislatif , 287-302.
41 Ciptohartono,  C.  C.,  &  Dermawan,  M.  K.  (2019).  Pencegahan  Viktimisasi  Pencurian  Data Pribadi. Deviance Jurnal kriminologi , 3 (2), 157-169.
keterlibatan  manusia  terlibat,  kejahatan  bekerja  di  sana  dan  memanfaatkan kelemahan kecerobohan, keamanan, dan kepercayaan. 42
Jika  dilihat  berdasarkan  penjelasan  fenomena  yang  sudah  ada  terjadi  di kalangan  masyarakat  Indonesia,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  dari  faktor kasus-kasus  pencurian  Informasi  atau  data  pribadi  yang  telah  terjadi  sebagai berikut: 43 a) Kurangnya  kesadaran  hukum  dikalangan  masyarakat . Kesadaran hukum adalah pengetahuan yang berlandaskan persoalan apa yang harus  atau  larangan  yang  tidak  boleh  dilakukan  dalam  hubungannya  dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di masyarakat di Indonesia. Saat ini, kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan dunia maya masih dianggap belum memadai karena kurangnya pemahaman tentang kejahatan dunia maya baik dari segi perilaku maupun dampaknya. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap  teknologi  dan  aktivitas  di  dunia  maya  juga  berpengaruh  penting tentang  apa  saja  aktivitas  di  dunia  maya.  Semakin  seseorang  sedikit pengetahuan  tentang  teknologi,  semakin  besar  kemungkinannya  untuk dieksploitasi  oleh  para  tindak  kriminal.  Dengan  mempelajari cybercrime , masyarakat  bertindak  dalam  pencegahan cybercrime. Tanpa  pengetahuan maraknya  pelaku  penjahat cyber  crime dikarenakan  masyarakat  tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan sampai pada berbagai kerugian yang akan  menimpa  mereka;  b) Keamanan. Sarana  yang  dipakai  oleh  penyerang cybercrime umumnya  lain  dengan  beberapa  penjahat  lainnya.  Para  pelaku kejahatan  di  dunia  maya  khususnya  pencurian  informasi  atau  data  pribadi memakai  peluang  internet  yang  dapat  dipakai  dimanapun,  seperti  di  area tertutup maupun terbuka. Tetapi, karena sistem proteksi pada internet masih belum  bagus,  setiap  orang  memiliki  kebebasan  untuk  melakukan  aktivitas  di dunia maya tanpa mengetahui batasan yang bisa berkontribusi pada penyebaran kriminal  di  dunia  maya;  c) Aparat  Penegak  Hukum. Tidak  bisa  disangkal bahwasanya beberapa aparat penegak hukum mungkin masih tidak mengetahui teknik  yang  digunakan  penjahat  untuk  melakukan  kejahatan  dunia  maya. Kejahatan dunia maya Penjahat jauh lebih kuat daripada aparat penegak hukum, dan  kejahatan  dunia  maya  menjadi  lebih  intens  di  Indonesia.  Cara  yang  bisa diambil  adalah  mengoptimalkan  peran  petugas  penegak  hukum  yang berkualitas  dan  terstruktur,  dengan  secara  pribadi  sekalipun  di  dalam organisasi,  untuk  mengkonsolidasikan  komunitas  yang  berdedikasi  untuk menangani semua jenis kejahatan dunia maya. Landasan hukum tindakan aparat penegak  hukum  sudah  ada  dan  kinerja  setiap  individu  dan  organisasi  harus dioptimalkan.  Jika  tidak  ada  penegakan  hukum  teknologi  informasi  telah terstruktur  dan  terorganisir,  sulit  untuk  menangkap  para  pelaku  kejahatan dunia maya, karena TKP kejahatan dunia maya ini dapat bersifat lintas negara; c) Perundang-undangan yang tidak diperbaiki. Sekarang ini Indonesia tidak mempunyai  peraturan  khusus  yang  mengendalikan  tentang  kejahatan  dunia maya, tetapi UU pidana dan UU ITE yang semestinya berguna, tetapi peraturan yang  ada  tidak  berlaku.  Oleh  aparat  penegak  hukum.  Kondisi  tersebut
42 Ibid
43 Fadhila, A. P. (2021). Tinjauan Kriminologi Dalam Tindakan Penipuan Ecommerce Berdasar Peraturan perundang-undangan Pada Masa Pandemi Covid19 di Indonesia. Jurnal Suara Hukum , 3 (2), 274-299.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
disebabkan karena minimnya wawasan dan keterampilan di dunia maya. Pada faktanya, sudah banyak kasus pencurian informasi dan data pribadi yang sering terjadi di kalangan masyarakat, tetapi bagaimanapun juga, sudah banyak korban kasus pencurian data yang tidak khawatir atau mengabaikannya dan tetap tidak menyimpan data pribadinya dengan baik. 44

## KESIMPULAN
Bersumber  pada  analisis  yang  usai  dibahas  sebelumnya,  dengan  itu  bisa disimpulkan, yaitu informasi atau data pribadi merupakan yaitu berwujud angka, huruf, identitas diri, simbol, atau kode. Istilah informasi pribadi atau perlindungan data juga digunakan di berbagai negara. Kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang pencurian informasi pribadi sebagai penyalahgunaan teknologi komunikasi dan tindak pidana pencurian informasi atau data pribadi belum diatur oleh berbagai hukum di Indonesia. Implementasi dalam kebijakan undang-undang perlindungan data saat ini diyakini belum berhasil. Konsep pengaturan perlindungan data pribadi menginginkan  aturan  yang  lebih  ketat  dan  komprehensif  yang  membahas perkembangan sosial budaya, ekonomi dan politik serta mendukung nilai, norma, etika dan moral dan agama, dengan harapan hukum di Indonesia tidak ketinggalan dengan  kemajuan  teknologi  dan  informasi.  Berbagai  negara  maju  telah  memiliki peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi, namun Indonesia saat ini belum memiliki peraturan tersebut. Permasalahan seperti ini hanya diatur dalam Pasal 26 UU ITE dan beberapa peraturan lainnya. Terdapat beberapa faktor yang mendorong  terjadinya  tindak  pidana  kejahatan  kasus  pencurian  data,  mulai  dari faktor  aparat  penegakan  hukum,  keamanan,  dan  hukum  yang  resmi  hingga kurangnya pengetahuan tentang hukum dari masyarakat di Indonesia, yang adalah penyebab  terkuat  kasus  tindakan  kriminal  pencurian  data  pribadi.  Faktor  dapat dilihat  masih  sering  terjadi  seperti  lalainya  seseorang  dalam  menjaga  data pribadinya dan lamanya proses penanganan kasus pencurian data yang secara tidak langsung  sebagai  faktor  pendukung  pagi  para  pelaku  dalam  melakukan  tindak pidana kejahatan pencurian data.
Teruntuk  pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  perlu mengadakan  evaluasi  tentang  yurisdiksi  perlindungan  hukum  tentang permasalahan terkait eksploitasi data pribadi khususnya pencurian informasi atau data  pribadi  di  internet,  dan  peraturan  tersebut  secara  otomatis  menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Penegak hukum harus memperkuat penegakkan hukum,  memastikan  koordinasi  antar  lembaga  hukum,  dan  dapat  berperan  aktif agar  dapat  mencegah  aktivitas  tindak kriminal  pencurian  data  pribadi,  berkaitan dengan hal tersebut, peneliti telah mengusulkan penetapan standar sanksi pidana jera  dalam  penerapannya.  Teruntuk  pemerintah  mengetahui  kejadian  kasus kejahatan di bidang perlindungan informasi atau data pribadi, kita dapat melihat bahwa ada beraneka ragam penyebab yang mempengaruhi perkara tersebut. Maka dari  itu,  pemerintah  dituntut  untuk  mengoptimalkan  peranan  strategis  atau pengutamaan nasionalnya, khususnya bagi para pelaku kejahatan pencurian data pribadi.  Mengingat  perkembangan  teknologi  transaksi  elektronik,  pemerintah
44 Ibid
dituntut  untuk  mensosialisasikan  perlindungan  informasi  pribadi  kepada masyarakat  dan  agar  masyarakat  dapat  lebih  memahami  bagaimana  cara melindungi informasi pribadi secara tepat dan benar. Untuk penegakan hukum yang lebih cepat dan akurat, masyarakat perlu lebih memperhatikan aktivitas di dunia maya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afnesia, U., & Ayunda, R. (2022). Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman  Online:  Kajian  Perspektif  Perlindungan  Konsumen  Di Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 4 (3), 1035-1044.
Alhakim,  A.  (2022).  Urgensi  Perlindungan  Hukum  terhadap  Jurnalis  dari  Risiko Kriminalisasi  UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  di  Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (1), 89-106.
Alhakim, A., & Sofia, S. (2021). Kajian Normatif Penanganan Cyber Crime Di Sektor Perbankan Di Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 4 (2), 377-385.
Aryyaguna,  A.  D.  (2017).  Tinjauan  Kriminologis  Terhadap  Kejahatan  Penipuan Berbasis Online. Tidak Dipublikasikan). Universitas Hasanuddin .
Ciptohartono, C. C., & Dermawan, M. K. (2019). Pencegahan Viktimisasi Pencurian Data Pribadi. Deviance Jurnal kriminologi , 3 (2), 157-169.
Dewi,  S.  (2016).  Konsep  Perlindungan  Hukum  Atas  Privasi  Dan  Data  Pribadi Dikaitkan  Dengan  Penggunaan  Cloud  Computing  Di  Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum , 5 (1), 35-53.
Disemadi, H. S. (2021). Legal Aspects Of ‘Gali Lubang Tutup Lubang’in Fintech P2p Lending Business During Covid-19. Tadulako Law Review , 6 (2), 237-256.
Disemadi,  H.  S.  (2021).  Urgensi  Regulasi  Khusus  dan  Pemanfaatan  Artificial Intelligence  dalam  Mewujudkan  Perlindungan  Data  Pribadi  di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 5 (2), 177-199.
Disemadi, H. S., & Prasetyo, D. (2021). Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual Beli  Online:  Suatu  Kajian  Hukum  Keamanan  Data  Konsumen  di Indonesia. Wajah Hukum , 5 (1), 13-20.
Disemadi,  H.  S.,  &  Regent,  R.  (2021).  Urgensi  Suatu  Regulasi  yang  Komprehensif Tentang  Fintech  Berbasis  Pinjaman  Online  Sebagai  Upaya  Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (2), 605-618.
Elsinda, E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. Jurnal Gema Aktualita , 3 (2).
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Fadhila, A. P. (2021). Tinjauan Kriminologi Dalam Tindakan Penipuan Ecommerce Berdasar Peraturan perundang-undangan Pada Masa Pandemi Covid19 di Indonesia. Jurnal Suara Hukum , 3 (2), 274-299.
Haris,  M.  T.  A.  R.,  &  Tantimin,  T.  (2022).  Analisis  Pertanggungjawaban  Hukum Pidana  Terhadap  Pemanfaatan  Artificial  Intelligence  Di  Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 307-316.
Hasibuan,  M.  S.  (2018).  Keylogger  pada  Aspek  Keamanan  Komputer. Jurnal Teknovasi: Jurnal Teknik dan Inovasi , 3 (1), 8-15.
Ketaren, E. (2016). Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law. Jurnal Times , 5 (2), 35- 42.
Lumenta,  C.  Y.,  Kekenusa,  J.  S.,  &  Hatidja,  D.  (2012).  Analisis  jalur  faktor-faktor penyebab kriminalitas di kota Manado. Jurnal Ilmiah Sains , 12 (2), 77-83.
Luthiya,  A.  N.,  Irawan,  B.,  &  Yulia,  R.  (2021).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap Pengaturan  Pencurian  Data  Pribadi  Sebagai  Penyalahgunaan  Teknologi Komunikasi Dan Informasi. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi , 2 (2), 14- 29.
Luthiya,  A.  N.,  Irawan,  B.,  &  Yulia,  R.  (2021).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap Pengaturan  Pencurian  Data  Pribadi  Sebagai  Penyalahgunaan  Teknologi Komunikasi Dan Informasi. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi , 2 (2), 14- 29.
Mahira, D. F. F., Yofita, E., & Azizah, L. N. (2020). Consumer Protection System (CPS): Sistem  Perlindungan  Data  Pribadi  Konsumen  Melalui  Collaboration Concept. Jurnal Legislatif , 287-302.
Priscyllia,  F.  (2019).  Perlindungan  Privasi  Data  Pribadi  Perspektif  Perbandingan Hukum. Jatiswara , 34 (3), 239-249.
Raodia,  R.  (2019).  Pengaruh  Perkembangan  Teknologi  Terhadap  Terjadinya Kejahatan  Mayantara  (Cybercrime). Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum Fakultas Syariah dan Hukum , 6 (2), 230-239.
Rumlus,  M.  H.,  &  Hartadi,  H.  (2020).  Kebijakan  Penanggulangan  Pencurian  Data Pribadi dalam Media Elektronik. Jurnal HAM , 11 (2), 285-299.
Sasongko,  S.,  Dwipayana,  D.  P.,  Pratama,  D.  Y.,  Jumangin,  J.,  &  Roselawati,  C.  P.  R. (2020, December). Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga. In Proceeding of Conference on Law and Social Studies , 16-27.
Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam  Revolusi  Industri  4.0. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional , 9 (2), 237.
Siregar, B. J. (2018). Problem dan Pengaturan Cybercrime Melalui Aktifitas Internet Dalam  Kasus Sara  Di  Pilkada  Serentak 2018. Jurnal Penelitian  Pendidikan Sosial Humaniora , 3 (1), 330-336.
Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. SASI , 27 (1), 38-52.
Tampubolon,  K.  E.  A.  (2019).  Perbedaan  Cyber  Attack,  Cybercrime,  dan  Cyber Warfare. Jurist-Diction , 2 (2), 539-554.
Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi Dalam  Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum. Nusantara:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463-2478.
Wijayanto,  H.,  Muhammad,  A.  H.,  &  Hariyadi,  D.  (2020).  Analisis  Penyalahgunaan Data  Pribadi  Dalam  Aplikasi  Fintech  Ilegal  Dengan  Metode  Hibrid. Jurnal Ilmiah Sinus , 18 (1), 1-10.
Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection Of Private Data Consumers  P2P  Lending  As  Part  Of  E-Commerce  Business  In Indonesia. Tadulako Law Review , 5 (2), 206-221.
Witasari, A., & Setiono, A. (2016). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Electronic Banking  (E-Banking)  di  Tinjau  dari  Perspektif  Hukum  Pidana  di Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum , 2 (1), 126-137.
Yuniarti,  S.  (2019).  Perlindungan  hukum  data  pribadi  di  Indonesia. Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal , 1 (1), 147- 154.