## BOOK REVIEW
Judul : Politik Antikorupsi di Indonesia; Gradualitas dan Ambiguitas Penulis              : Malik Ruslan Penerbit             : LP3ES Tahun Terbit  : 2017 Tebal : xxvi+393 ISBN : 978-602-7984-20-2

## BERSAMA MELAWAN KORUPSI

## Triya Indra Rahmawan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya rahmawanindra@ub.ac.id / rahmawanindra@gmail.com
Maraknya  tindak  pidana  korupsi  pada dasarnya  telah  menimbulkan  kerusakan  dalam berbagai  sendi  kehidupan  masyarakat,  bangsa, dan  negara.  Tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi secara  meluas  dan  sistematis  juga  telah mengakibatkan  pelanggaran  terhadap  hak-hak sosial  dan  hak-hak  ekonomi  masyarakat.  Oleh karena  itu,  melalui  pemberlakuan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002,  Negara Indonesia secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana  korupsi  bukanlah  kejahatan  biasa, melainkan  suatu  kejahatan  luar  biasa  ( extra ordinary crime ).
Penentuan  kualifikasi  tindak  pidana korupsi  sebagai  kejahatan  luar  biasa  tentu  saja memberikan  konsekuensi  logis  terhadap  upaya pemberantasannya.  Hal  yang  harus  dilakukan dengan  cara  luar  biasa.  Melalui  pembentukan Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (KPK), negara telah mempunyai instrumen kuat
untuk  memberantas  korupsi  dengan  cara  luar biasa itu. KPK dibekali dengan dua tugas utama, penindakan  melalui  penegakan  hukum  dan pencegahan  melalui  upaya  menumbuhkan kesadaran  dan  sikap  tindak  masyarakat  yang antikorupsi.  Dua  tugas  utama  KPK  ini mendapatkan  soroton  yang  cukup  serius  oleh Malik Ruslan (Penulis) melalui bukunya berjudul “Politik Antikorupsi  di  Indonesia;  Gradualitas dan Ambiguitas”.
Di  satu  sisi,  Negara  telah  mengambil langkah  yang  tegas  dengan  membentuk  sebuah komisi  independen  yaitu  KPK  yang  bertugas khusus  untuk  memberantas  tindak  pidana korupsi.  Namun  di  sisi  yang  lain,  Penulis memberikan data dan pemahaman bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak lagi hanya menjadi domain negara, tetapi juga masyarakat.
Latar belakang lahirnya buku ini berawal dari rasa penasaran dan ingin tahu Penulis akan
sebuah ungkapan “rezeki yang bagus”. Ungkapan tersebut  merupakan  bagian  dari  pernyataan seorang teman Penulis yang mencoba menarasikan  tetangganya  yang  menjadi  orang kaya  baru.  Narasinya,  belum  setahun  dilantik menjadi bendahara proyek di instansi pemerintah, namun tetangga itu sudah mampu membeli mobil mewah  dan  merenovasi  rumah.  “Tetangga  saya itu  memiliki  rezeki  yang  bagus”  ungkap  sang teman.  Pernyataan  sederhana  itu  kemudian menjadi kunci pembuka ratusan lembar halaman buku  berisikan  data  kasus  korupsi,  teori  dan pemikiran.
Bagi  penulis,  keberadaan  orang  kaya baru yang dinyatakan oleh temannya itu bisa saja dipahami dengan prasangka, sebuah kondisi yang tidak wajar. Ternyata ungkapan yang muncul dari teman  Penulis  menunjukkan  hal  sebaliknya, yakni  pemahaman  positif  bahwa  tetangganya mendapatkan rezeki yang bagus. Menanggapi hal itu,  Penulis  tidak  kemudian  secara  serta  merta “menelan”  mentah  pemahaman  sang  kawan, apalagi  memberikan  jawaban  atau  kesimpulan. Pernyataan sang kawan menjadi bahan renungan bagi  Penulis  untuk menganalisis  lebih  jauh,  apa itu rezeki? yang menjadi rezeki itu pekerjaan baru atau  mobil  mewah  dan  renovasi  rumah? Pertanyaan  demi  pertanyaan  muncul,  sehingga Penulis  mampu  menghasilkan  buku  setebal  393 halaman.

## Ambiguitas Pemberantasan Korupsi
Melalui  buku  ini,  Penulis  memberikan pemahaman  bahwa    masih  terdapat  ambiguitas
dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.  Ambiguitas  ini  lahir  dengan  adanya kenyataan  bahwa  meskipun  pemberantasan korupsi terus dilakukan, namun nyatanya korupsi masih  juga  terus  terjadi.  Menurutnya,  korupsi dapat  ditemukan  dari  Sabang    hingga  Merauke dan  dari  Miangas  hingga  Rote  Ndao,  serta  di antara  keempat  wilayah  itu.  Bahkan,  korupsi dapat  juga  ditemukan  dalam  urusan  apa  saja, mulai dari pengadaan kitab suci, alat kesehatan, benih, pupuk, bantuan sosial, beras untuk rakyat miskin,  sarana  dan  prasarana  olahraga,  alat laboratorium,  buku,  susu  bayi,  jembatan,  jalan raya, tanggul penahan banjir, pakaian hansip, dan lainnya.  pelakunya  pun  sangat  beragam,  mulai dari  pejabat  pemerintah,  politisi,  istri  pejabat, anak  pejabat,  pegawai,  ajudan  gubernur, bendahara,  pengusaha,  pendidik,  pengacara, hakim,  jaksa,  polisi  dan  bahkan  komedian. Padahal, di sisi yang lain KPK telah secara terus menerus melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.
Selain  itu,  Penulis  juga  memberikan pemaparan  mengenai  ambiguitas  realitas  sosial. Pada  dasarnya  masyarakat  menolak  dan  tidak menyukai  tindakan-tindakan  korup.  Pada kenyataannya  upaya  penolakan  itu  tidak berbanding  lurus  dengan  upaya  penolakan terhadap sosok pelaku korupsi itu sendiri. Penulis mencontohkan  bahwa  seorang  tersangka  tindak pidana  korupsi  yang  sedang  mencalonkan  diri sebagai  kepala  daerah  masih  mampu  meraup suara  dan  bahkan  mampu  memenangkan kontestasi politik itu. Menurut Penulis, fenomena
ambiguitas  pemilih  itu  pada  dasarnya  telah menjungkirbalikkan logika pengamat politik dan memaksa pengamat dan aktivis antikorupsi untuk mengkaji ulang hubungan antara korupsi dengan elektabilitas dalam pemilihan. Penulis menyajikan  banyak  contoh  ambiguitas  realitas sosial itu, secara gamblang dan sistematis. Proses analisis  dan  penyajian  data  tentu  tidak  bisa diragukan lagi bagi Penulis, sebab Penulis telah berpengalaman  menjadi  seorang  jurnalis, peneliti, editor, dan bahkan investigator.

## Korupsi dalam Perspektif
Berbagai  macam  perspektif  digunakan Penulis  untuk  mengulas  pemahaman  mengenai korupsi. Dalam perspektif politik, dapat diketahui bahwa  terdapat  dua  pengertian  korupsi,  dalam arti  sempit  dan  arti  luas.  Mengutip  pandangan Hegel,  Penulis  menyatakan  bahwa  dalam  arti sempit  korupsi  mengacu  pada  penyalahgunaan kekuasaan  publik  untuk  kepentingan  pribadi. Sedangkan  dalam  arti  luas,  korupsi  merupakan upaya  menghambat  negara  untuk    menjadi kendaraan  utama  dalam  rangka  menjalankan fungsi  distribusi  akses  bagi  kemaslahatan masyarakat.  Melalui  perspektif  ini  Penulis  juga mengungkap bagaimana sejarah politik Indonesia dalam  menyikapi  korupsi.  Menurut  Penulis,  era orde  baru  bukanlah  penanda  bagi  datangnya zaman  baru  yang  bebas  dari  korupsi.  Bahkan gerakan masyarakat yang muncul pada waktu itu lebih fokus pada isu bantuan hukum dan hak asasi manusia. Gerakan anti korupsi baru menemukan tempatnya dalam kancah politik di era reformasi.
Dalam  perspektif  hukum,  Penulis mencoba  mencermati  pembentukan  lembaga- lembaga  negara  yang  bertugas  memberantas korupsi.  Menjadi  menarik  ketika  Penulis mencoba  untuk  melakukan  perbandingan penegakan  hukum  korupsi.  Jika  di  Indonesia penegakan  hukum  korupsi  masih  menggunakan asas  praduga  tidak  bersalah,  namun  di  negara seperti  Hongkong  telah  menerapkan  asas “bersalah  hingga  terbukti  tidak  bersalah”.  Pada bab yang lain, juga diuraikan bagaimana sejarah peraturan  perundang-undangan  yang  menaungi pemberantasan  korupsi.  Uraian  sejarah  upaya pemberantasan  korupsi  bergerak  secara  gradual sesuai dengan pemahaman rezim yang tercermin dalam  peraturan  perundang-undangan  yang terbentuk.

## Budaya Antikorupsi
Setelah mencermati realitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia,  Penulis  menganggap  bahwa  budaya mempunyai  posisi  penting.  Menurut  Penulis, korupsi telah menjadi pohon besar dalam sebuah taman  nasional.  Korupsi  telah  terjadi  secara masif,  ada  di  berbagai  sektor,  lintas  profesi, bahkan  telah  masuk  ke  sendi-sendi  kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk perihal keamanan,  dari  pusat  hingga  daerah.  Kondisi demikian  menurut  hemat  Penulis  terjadi  bukan karena  pemberantasan  korupsi  yang  kurang maksimal, tetapi karena keberadaan
“tanah”/budaya masyarakat yang masih
sesuai/permisif  bagi  pertumbuhan  (pohon) korupsi.
Mengutip
pendapat Soetandyo
Wignjosoebroto, Penulis mengungkapkan bahwa korupsi  terjadi  karena  dua  hal,  yakni  sebab kultural  dan  sebab  pragmatis  (faktor  ekonomi). Dapat disimpulkan, pemberantasan korupsi tidak semata-mata  berbicara  mengenai  pentingnya penindakan, tetapi juga pencegahan korupsi. Hal ini  dikarenakan  penindakan  ibarat  tindakan menebang pohon korupsi yang pada kenyataannya  masih  bisa  menumbuhkan  tunas- tunas baru atau anak-anak pohon. Pohon korupsi masih  akan  bisa  hidup  ketika  tanahnya mendukung  untuk  menyuplai  kebutuhan  pohon, sehingga  menjadi  penting  untuk  menciptakan suatu  medium  tanah  yang  mampu  mematikan akar  pohon  korupsi.  Dalam  hal  ini,  budaya masyarakat  antikorupsi  merupakan  medium tanah  yang  seharusnya  dapat  mematikan  pohon korupsi.  Untuk itu,  penindakan  dan  pencegahan (budaya  antikorupsi)  dalam  pemberantasan korupsi  harus  dijalankan  seimbang.  Upaya menebang pohon harus terus dilakukan, sekaligus menciptakan  suatu  medium  tanah  (budaya) antikorupsi, sehingga pada dasarnya perlawanan terhadap  korupsi tidak  lagi  hanya menjadi domain negara, tetapi juga masyarakat.