Volume : 23, Nomor : 1,  ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340
Penyelesaian Perkara Narkotika Bagi Penyalahguna Sebagai Korban Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Kajian Norma Keadilan Berdasarkan Pancasila
Oleh :
Ronny Nicolas Sidabutar, Alvi Syahrin Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan e-mail. ronnyn.sidabutar@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the urgencyof holding restorative justice for narcotics abusers who are using narcotics for the first time. And to analyze the reformulation of the termination of prosecution of narcotics abusers who are using narcotics for the first time. This legal research uses a statutory approach and a conceptual approach and a case approach. This study resulted in an answer that the urgency of implementing restorative justice is to avoid and distance someone from the judicial process so that they can avoid stigmatization of someone who is in conflict with the law and it is hoped that the person can return to the social environment naturally. The application of restorative justice is very necessary so that  efforts  to  resolve  cases  for  narcotics  crimes  for the  first  time  can be focused on recovering (rehabilitation) for the violations committed no longer as retaliation for the perpetrators but as a form of recovery.  And  the  reformulation  of  termination  of  prosecution  based  on  restorative  justice, terminationof prosecution is carried out by taking  into account: a. the interests of the victims and other protected legal interests; b. avoidance of  negative  stigma;  c.  avoidance  of  retaliation;  d.  community response and harmony; and e. obedience, decency, and public order. In addition, criminal cases can be closed for the sake of law and the prosecution stopped based on Restorative justice in terms of  the  fulfillment  of  the  condition  "the  suspect  has  committed  a  crime  for  the  first  time".  The application of restorative as a stage of stopping prosecution is important for narcotics users who are using narcotics for the first time because by stopping prosecution using restorative justice, the rights of abusers can be guaranteed.
Keyword: Restorative Justice; Narcotics Abusers; Termination of Prosecution.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  urgensi  dari  diadakannya restorative  justice  bagi penyalahguna narkotika yang baru pertama kali menggunakan narkotika. Dan untuk menganalisis reformulasi  penghentian  penuntutan  terhadap  penyalahguna  narkotika  yang  baru  pertama  kali menggunakan  narkotika.  Penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan kasus (case approach). Penelitian  ini  menghasilkan  jawaban  bahwa  Urgensi  diterapkannya  restorative  justice yaitu untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi  terhadap  seseorang  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  diharapkan  seseorang tersebut dapat Kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Penerapan keadilan restoratif ini sangat diperlukan  agar  upaya  penyelesaian  kasus  bagi pidana  narkotika  yang  baru  pertama  kali menggunakan  dapat  difokuskan  pada  pemulihan (rehabilitasi) atas pelanggaran yang dilakukan tersebut bukan lagi sebagai pembalasan bagi pelaku melainkan sebagai bentuk pemulihan. Dan reformulasi penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  penghentian  penuntutan dilakukan  dengan  memperhatikan:  a.  kepentingan  korban  dan  kepentingan  hukum  lain yang dilindungi;  b.  penghindaran  stigma  negatif;  c.  penghindaran  pembalasan;  d.  respons  dan keharmonisan  masyarakat;  dan  e.  kepatuhan,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum.  Selain  itu, perkara  tindak  pidana  dapat  ditutup  demi  hukum  dan  dihentikan  penuntutannya  berdasarkan keadilan Restoratif dalam hal terpenuhinya syarat “tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana”. Penerapan restoratif sebagai tahap penghentian penuntutan merupakan hal yang penting bagi pengguna narkotika yang baru pertama kali menggunakan narkotika karena dengan penghentian penuntutan menggunakan keadilan restoratif ini hak-hak penyalahguna dapat lebih terjamin.
Kata kunci: Restorative Justice; Penyalahguna Narkotika; Penghentian Penuntutan

## Pendahuluan
Penyalahgunaan  Narkotika  dewasa  ini semakin hari semakin meningkat. Dapat diamati dari pemberitaan-pemberitaan  baik  di  media cetak  maupun  Elektronik  yang  hampir  setiap hari memberitakan tentang penangkapan para Pelaku  penyalahgunaan  narkotika  oleh  aparat negara  melalui  Badan  Narkotika  Nasional (BNN) maupun pihak Polisi Republik Indonesia (POLRI) Meluasnya penyalahgunaan sekaligus  korban  tindak  pidana  narkotika  ini telah merambah ke semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mulai dari anak-anak, remaja, pemuda,  orang  tua,  baik  yang  berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan serta dari berbagai jenis profesi. Dalam rangka penegakan hukum law enforcement terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan  melalui  instrumen  hukum  yang bersangkutan  dapat  diwujudkan.  Sedangkan dalam  menggunakan  hukum,  citacita  yang terkandung  dalam  hukum  belum  tentu  secara sungguh-sungguh  hendak  diraih,  sebab  hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan to use the law to legitimate their actions . 1
Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  (UU  Narkotika) juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang  memiliki  esensi  yang  sama  dengan pengguna  Narkotika  itu  sendiri,  antara  lain penyalahguna narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna,  mantan  penyalahguna  narkotika dan  pasien.  Berpijak  dari  berbagai  istilah  yang beragam terkait dengan penyalahguna narkotika
1 Oheo K. Haris, “ Telaah Yuridis Penerapan Sanksi  di  Bawah  Minimum  Khusus  pada  Perkara Pidana Khusus ”, Jurnal Ius Constituendum, Volume
tersebut  sehingga  menimbulkan  dampak  dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidakkonsistenan  dalam  hal  memperlakukan orang  yang  menggunakan  narkotika  sebagai korban  penyalahguna  narkotika  bagi  diri sendiri. 2 UU Narkotika,  yang  mengatur  bahwa peredaran  narkoba  dan  zat  adiktif  lainnya diancam  dengan  pidana.  Sebelumnya  UU tentang Narkotika diatur melalui UU No 22 tahun 1997  yang  diubah  dengan  UU  Narkotika. Mengingat  ada  beberapa  hal  yang  perlu disempurnakan dalam pasal 2  tentang pengaturan narkotika dalam rangka menyesuaikan  dengan  perkembangan  yang ada.  Dalam  Pasal  127  ayat  1  setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.
Pemenjaraan pengguna narkotika dan obat  berbahaya  terbukti  tidak  efektif.  Hal  ini merupakan  benang  merah  dalam  penegakan hukum terhadap pengguna narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  pengaruh perkembangan  global.  Berbagai  sikap  atau pandangan  dari  kalangan  pemerintah  dan masyarakat  dalam  menyikapi  peningkatan jumlah  pengguna  dan  atau  penyalahguna narkoba berakibat pada timbulnya sudut pandang yang  berbeda.  "Dengan  dicanangkannya  tahun 2014  sebagai  tahun  penyelamatan  pengguna narkoba,  maka  penyalahguna  narkoba  harus ditangani  secara  benar,  bukan  saja  dikenakan pidana  penjara  tetapi  perlu  juga  dikenakan
2, Nomor 2, 2017, hlm. 241.
2 Yansen Dau, “ Putusan Rehabilitasi ”, Tesis, Universitas Airlangga, 2020, hlm. 2.
tindakan yang lain diperkenankan oleh hukum. 3
Pada prinsipnya Penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi  sosial  sebagaimana  diatur  dalam pasal  4  butir  (d),  dan  juga  Pasal  54  yang menyebutkan  bahwa  "Penyalahguna  Narkotika dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika  wajib menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial" namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan  narkotika  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  127.  Namun  karena  Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia  menganut  asas legalitas  maka  dalam praktik  pada  umumnya, semua  kasus  narkotika  termasuk  pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya  juga  selalu  diproses  secara  hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan  dalam  UU  Narkotika  yaitu  dengan ancaman  sanksi  pidana  penjara.  Sehingga Penyalahguna  narkotika  bagi  diri  sendiri  yang bukan  pengedar  dimana  awalnya  sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani  pidana  penjara  sebagaimana  diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkotika yang bukan Pengedar Ketika dihadapkan di depan persidangan akan didakwa dengan  pasal  lain  yang  saling  tumpang  tindih. Logikanya  pengguna  yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang  tentu  terdapat  juga  sekaligus  beberapa perbuatan  yang  dilakukan  pengguna  tersebut sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang  memiliki  unsur  membeli,  menguasai, menyimpan,  atau  memiliki  yang  akhirnya
3 Rizal,  “ Tinjauan  Yuridis  Terhadap Pemidanaan  Bagi  Pengguna  Narkotika ” , Legal Opinion, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 2.
dipergunakan sendiri. 4
UU  Narkotika  sendiri  tidak  memberikan pembedaan/garis  yang jelas antara delik  pidana dalam  Pasal  127  UU  Narkotika  dengan  delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika  secara  melawan  hukum  pastilah memenuhi  unsur  "menguasai",  "memiliki", "menyimpan",  dan  atau  "membeli”  narkotika dimana  hal  tersebut  juga  diatur  sebagai  suatu tindak  pidana  tersendiri  dalam  UU  Narkotika. Dalam  praktiknya,  aparat  penegak  hukum mengaitkan  antara  delik  pengguna  narkotika dengan delik penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa  hak  dan  melawan  hukum  dimana ancaman  pidananya  menjadi  jauh  lebih  tinggi serta  menggunakan sanksi  minimum  khusus yaitu  minimal  4  tahun  penjara  dan  denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
Berkaitan antara delik di atas merupakan  kebijakan  pemidanaan  terhadap tindak  pengguna  narkotika  secara  tanpa  hak. Kebijakan penggunaan sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak  pidana.  Hal  ini  terkait  dengan  tujuan pemberian pidana yang bertujuan untuk:
1.  Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan  menegakkan  norma  hukum dari pengayoman masyarakat.
2.  Mengadakan koreksi terhadap
terpidana dan dengan demikian bermasyarakat   menjadikan  orang  yang baik  dan  berguna  serta  mampu  untuk hidup.
4 Kusno  Adi, Kebijakan  Kriminal  dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  oleh Anak, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 30.
3.  Menyelesaikan konflik yang disebabkan
oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan  mendatangkan  rasa damai dalam masyarakat.
4.  Membebaskan  rasa  bersalah  pada terpidana.
Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pengguna  narkotika  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika harus dilakukan secara  selektif  berkenaan  apakah  pelaku  itu adalah  pengguna  atau  pengedar.  Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 UU Narkotika yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban, maka setiap penyalahguna berhak memperoleh hak rehabilitasi  medis  dan  sosial.  Penerapan rehabilitasi  medis  dan  sosial  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  127  ayat (3)  UU  Narkotika bertujuan sebagai: 5
1. Tujuan  pemidanaan  adalah  untuk pencegahan
2. Pencegahan  ini  bukanlah  tujuan  akhir ( final  aim )  tetapi  merupakan  sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi  yakni  kesejahteraan  masyarakat ( social welfare ).
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran
hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk dijatuhkan pidana. Aparat penegak hukum harus melihat dari sisi  pencegahan  dan  penanggulangan  Kedua  hal ini  harus  saling  mengisi  dan  terkait  sehingga tindak  pidana  narkotika  dapat  ditekan  dan
5 Ahmad  Ali, Kebijakan  Penerapan  Sanksi Pidana, Jakarta: Chandra Karya Utama, 2001, hlm. 89. 6 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-teori dan  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Bandung:  Alumni,
peredaran  gelap  narkotika  dapat  dicegah. Pandangan  ini  dikatakan  berorientasi  ke  depan ( forward  looking )  dan  sekaligus  mempunyai  sifat pencegahan ( detterence ). 6
Penyalahguna narkotika tersebut
merupakan  korban  ditunjukkan  dengan  adanya ketentuan bahwa terhadap penyalahguna narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti  UU  Narkotika  di  satu  sisi  masih menganggap  penyalahguna  narkotika  sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban  dari  penyalahgunaan  narkotika  yang dilakukan yakni; 7
1. Batas-batas  perlindungan  hak  asasi dalam UU Narkotika. Dalam batas-batas yang dimungkinkan
perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa  prinsip  yang  terkandung  dalam Undang-undang narkotika. 2. Faktor penghambat di dalam pelaksanaan
rehabilitasi terhadap pelaku  tindak  pidana  Narkotika  Sistem pemidanaan  terhadap  penyalahgunaan narkotika  tidak  dapat  dilepaskan  dari sistem  pemidanaan  yang  dianut  dalam hukum Indonesia.
Prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative justice )  adalah  salah  satu  prinsip  penegakan hukum  dalam  penyelesaian  perkara  yang  dapat dijadikan  instrumen  pemulihan  dan  sudah dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam bentuk  pemberlakuan  kebijakan  (Peraturan Mahkamah  Agung  dan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung),  namun  pelaksanaannya  dalam  sistem
2005, hlm. 1.
7 Mardjono  Reksodiputra, Pembaharuan Hukum  Pidana, Jakarta:  Pusat  pelayanan  dan Pengendalian Hukum UI , 1995, hlm. 23.
peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.
Keadilan restoratif ( restorative justice ) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana  yang  dalam  mekanisme  tata  cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama  menciptakan  kesepakatan  atas penyelesaian  perkara  pidana  yang  adil  dan seimbang  bagi  pihak  korban  maupun  pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan  semula,  dan  mengembalikan  pola hubungan baik dalam masyarakat.
Prinsip dasar keadilan restoratif
(restorative  justice )  adalah  adanya  pemulihan kepada  korban yang menderita akibat kejahatan  dengan  memberikan  ganti  rugi kepada  korban,  perdamaian, pelaku melakukan kerja  sosial  maupun  kesepakatan-kesepakatan lainnya.  Hukum yang  adil  di  dalam  keadilan restoratif  ( restorative  justice )  tentunya  tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang- wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan  yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi  dan keseimbangan  dalam  setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat  dalam  pemulihan  keadaan  (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian,  dan  pengadilan  berperan  untuk menjaga ketertiban umum.
Penerbitan pedoman penerapan Restorative  Justice  perkara  penyalahgunaan
narkoba tersebut dilatarbelakangi dan memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung  primitif.  Ini  tercermin  dari  jumlah
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,
penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas ( overcrowding ) dan sebagian besar  merupakan  narapidana  tindak  pidana narkotika.  Isu overcrowding telah  menjadi perhatian  serius  masyarakat  dan  pemerintah sebagaimana  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam  rangka  perbaikan  sistem  hukum  pidana melalui  pendekatan  keadilan  restoratif.  Atas dasar  tersebut,  diperlukan  kebijakan  kriminal yang  bersifat  strategis,  khususnya  dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan  narkotika,  salah  satunya melalui  reorientasi  kebijakan  penegakan hukum  dalam  pelaksanaan  UU Narkotika Metode Penelitian
Penelitian  hukum  normatif  ( normative  law research )  berupa  produk  hukum 8 ,  misalnya mengkaji  Undang-Undang.  Pokok  kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang.  Sehingga penelitian  hukum  normatif  berfokus  pada inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  dan doktrin  hukum,  penemuan  hukum,  sistematik hukum, taraf sinkronisasi.

## Pembahasan
Kajian Norma Keadilan Berdasarkan Pancasila
Konsep keadilan Pancasila sebagai dasar hukum  di  Indonesia,  dan  berobjek  formal  filsafat hukum. Keadilan Pancasila yang dimaksud adalah suatu  pemikiran  yang  bercita-cita  melaksanakan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan terciptalah negara hukum di Indonesia,  karena  keadilan  dalam  Pancasila mengandung  prinsip  bahwa  setiap  orang  di
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 21.
Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.  Filsafat  hukum  yang  dimaksud adalah  kajian  filosofis  tentang  hakikat  hukum, terutama tentang makna hukum dalam menciptakan keadilan yang berlaku di Indonesia. 9
Latar belakang keadilan Pancasila ternyata  dalam  perjalanan  situasi  sekarang  ini dirasa kurang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai  yaitu  menciptakan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna terdalam tentang hakikat  keadilan  adalah  pada  pencarian  hukum dalam menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Karena  dengan  tercapainya  ketertiban  dalam masyarakat  diharapkan  kepentingan  manusia akan  terlindungi.  Landasan  filosofis  tentang keadilan  adalah  Pancasila  dengan  ciri  utama keadilan  sebagai  dasar  ontologis  yaitu  pada hakikat  manusia  yang  monopluralis,  sehingga dengan landasan ini akan dicapai makna keadilan kemanusiaan, keadilan sosial, dan keadilan dalam negara,  agar  dapat  terwujud  negara  hukum  di Indonesia. 10
Urgensi Penerapan Rehabilitasi Bagi
Penyalahguna  Narkotika  Pada  Pasal  103 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Dalam pandangan normatif yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang  Narkotika,  penyalahguna  narkotika ataupun  penyalahguna  narkotika  dikategorikan sebagai  perbuatan  pidana.  Padahal  diketahui penyalahguna  narkotika  bagi  diri  sendiri  maupun penyalahgunanarkotika  hanyalah  korban  atas
9 Sarkol, et.al. , “Kajian Konsep Keadilan Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Hukum Indonesia”, Tesis , S2 Ilmu Filsafat, Universitas Gadjah Mada, 2004.
10 Ibid .
11 C. Maya Indah S., Perlindungan Korban
perbuatannya  sendiri.  Hakikatnya  penyalahguna narkotika  bagi  diri  sendiri  dan  penyalahguna narkotika  adalah individu yang  menggunakan dan menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri.  Sehingga  seharusnya  penyalahguna narkotika  di  posisikan  sebagai  korban  bukan sebagai  pelaku  perbuatan  pidana  yang  akhirnya dijatuhi sanksi  pidana. Dengan kata lain individu yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dengan  sendirinya  akan  menjadi  korban  dari penyalahgunaan  narkotika  tersebut.  Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai self-victimizing  victim yaitu  mereka  yang  menjadi korban  karena  kejahatan  yang  dilakukannya sendiri. 11 Atau, yang menurut Romli          Atmasasmita sebagai  keadaan  dwi  tunggal  yaitu,  hubungan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau drug users . 12
Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri telah  di  kriminalisasikan  oleh  norma  hukum sebagai  perbuatan  pidana  sehingga  dengan sendirinya yang  terjadi kemudian  di  dalam norma hukum  maupun  masyarakat  umum  melakukan labelling kepada penyalahguna narkotika sebagai kriminal yang kemudian ada kemungkinan akan
menyebabkan penyalahguna  narkotika  tersebut  membentuk kelompok  atau  pribadi  yang  eksklusif  sehingga mengakibatkan  bertambah  sulitnya peranan masyarakat maupun pemerintah untuk menyembuhkan dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan  narkotika.  Sebagaimana  teori labelling dalam kriminologi yang mengkaji bahwa
(Suatu  Perspektif  Viktimologi  dan  Kriminologi) ,
Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014, hlm. 36
12 Romli  Atmasasmita, Masalah  Santunan Terhadap  Korban  Tindak  Pidana, Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hlm. 22.
kejahatan  bukanlah  kualitas  bagi  perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya  sanksi  dan  peraturan  oleh  orang lain kepada
seorang pelanggar. 13
Mengriminalisasikan penyalahguna narkotika bagi diri  sendiri  juga  akan  bertentangan  tujuan  dari hukum  pidana.  Tujuan  hukum  pidana  adalah untuk melindungi kepentingan orang- perorangan  (individu)  atau  hak-hak  asasi manusia dan melindungi kepentingan- kepentingan  masyarakat  dan  negara  dengan perimbangan
yang serasi dari kejahatan/tindakan yang tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang- wenang di lain pihak. 14
Konsep Restorative Justice
Terhadap

## Penghentian Penuntutan
Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul  pertama  kali  di  kalangan  para  ahli hukum  pidana  sebagai  reaksi  atas  dampak negatif  dari  penerapan  hukum  (sanksi)  pidana dengan  sifat represif  dan  koersifnya. 15 Hal  ini tampak  dari  pernyataan  Louk  Hulsman  yang mengatakan,  bahwa  dalam  sistem  hukum pidana  dibangun berdasarkan  pikiran  “hukum pidana  harus menimbulkan  nestapa”.  Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat berbahaya. 16
Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide  untuk  menghapuskan  sistem  hukum pidana yang dianggap lebih banyak mendatangkan  penderitaan  dari  pada  kebaikan,
13 C. Maya Indah S. Op. cit. , hlm. 62.
14 Rena  Yulia, Viktimologi  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan ,  Bandung: Graha Ilmu, 2009, hlm. 130.
15 Melani,  “ Restorative  Justice,  Kurangi Beban LP ” Kompas, https://web.archive.org/web/20071019010315/
http://www.kompas.com/kompas- cetak/0601/23/opini/2386329.htm, diakses pada tanggal 14 Juni 2022.
dan  menggantikannya  dengan  cara-cara  lain yang lebih dianggap baik. 17
Keadilan  restoratif  merupakan  teori yang  menyatakan  bahwa  korban  ataupun keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan  terpidana  sama  seperti  ia memperlakukan  korban. 18 Keadilan  restoratif menempatkan  nilai  yang  lebih  tinggi  dalam  hal keterlibatan  yang  langsung  oleh  para  pihak. Korban  mampu  untuk  mengembalikan  unsur kontrol,  sementara  pelaku  didorong  untuk memikul  tanggung  jawab  sebagai  sebuah Langkah  dalam  memperbaiki kesalahan  yang disebabkan  oleh  tindak  kejahatan  dan  dalam membangun sistem nilai sosialnya. 19
Dalam  Undang-Undang  Nomor  35
Tahun 2009 Tentang narkotika berupa pengaturan mengenai  keadilan  restoratif  yang dimaksud  untuk  menghindari  dan  menjauhkan seseorang dari  proses  peradilan  pidana  yang  hal ini  diharapkan  untuk  menghindari  stigmatisasi terhadap seseorang  yang  berhadapan  dengan hukum  khususnya  proses  peradilan  pidana. Supaya  orang  tersebut  dapat  kembali  ke lingkungan  sosialnya  secara  wajar,  dan  oleh karenanya  sangat  diperlukan  dukungan  serta peran  dari  semua  pihak  agar  hal  tersebut  bisa diwujudkan.
Selain  pelaku,  keluarga  juga  menjadi salah  satu  pihak  yang  dirugikan.  Kedua  ada kepada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan
16 LHC.  Hulsman, Selamat  Tinggal  Hukum Pidana  Menuju  Swa  Regulasi, diterjemahkan  oleh Wonosusanto, Forum Surakarta: Studi Hukum Pidana, 1998, hlm. 67.
17 Ibid
18 OC.  Kaligis, Perlindungan  Hukum  atas Hak  Asasi  Tersangka,  Terdakwa  dan  Terpidana, Bandung: Alumni, 2006. Hlm. 126.
19 Ibid
kualitas  di  samping  mengatasi  rasa  bersalah secara konstruktif.  Dan  yang  terakhir  hukuman yang disepakati bagi pelaku mestinya mempertimbangkan  aspek  kesejahteraan  dan kesepadanan.  Kekhawatiran  bahwa  dengan keadilan  restoratif  pelaku  tidak  mendapat  nilai pembelajaran,  sesungguhnya  berangkat  dari kebiasaan  dan  pemahaman  bahwa  hukuman mesti memenjarakan.
Dasar  dari  teori  keadilan  restoratif  ini adalah  adanya  keharusan  untuk  meyakini  dan mengupayakan  bahwa  pelaku  atau  keluarganya dapat  kembali  kepada  keadaan  semula  seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan keadilan restoratif  adalah  untuk  mendapat  kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, dan pertanggungjawaban bersama  sasarannya  adalah  memberikan kesempatan  kepada  pelaku  untuk  terlibat secara  langsung  dalam  diskusi  dan  pembuatan keputusan  mengenai  pelanggaran  yang  terjadi padanya  dengan  sanksi  yang  tepat  bagi  pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku  tentang  pelanggaran  yang  terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat  perbuatannya serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya  selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku  dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan  pelaku  untuk  saling  berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat  yang  sempat  terpecah  karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku. 20
Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan  pada  pelaku  saja  sebagai  pokok
20 Ibid, hlm. 189.
utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi  keadilan  dan  hukum.  Teori restorasi  ini  menganggap  bahwa  penjatuhan pidana  tidak  memberikan  "pembalasan"  dan "perbaikan"  terhadap  pelaku  kejahatan,  tetapi tidak  juga  menyangkal  bahwa  terhadap  pelaku kejahatan harus  mendapatkan  sanksi.  Hanya saja  teori  ini  lebih  menitik  beratkan  kepada penyelesaian dari  pada  pemenjaraan.  Masalah perlindungan  hukum  bagi  pelaku  yang  baru pertama  kali  menggunakan  merupakan  salah satu  cara  melindungi.  Perlindungan  hukum terhadap  pelaku  yang  baru  pertama  kali menggunakan  menyangkut  semua  aturan hukum  yang  berlaku.  Keadilan  restoratif  atau restorative justice adalah konsep keadilan yang mengedepankan  rekonsiliasi  dan  pemulihan berbasis  kebutuhan  terhadap  korban,  pelaku dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Dalam  praktik  tak  semua  perkara  pidana berujung hukum penjara.
Konsepsi keadilan restoratif di Indonesia masih  terbilang  baru.  Menurut  Mahfud  M.D., keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan  dengan  pendekatan  yang  berbeda. Dalam  konsepsi  tindak  pidana  dilihat  sebagai penyakit  masyarakat yang  harus  disembuhkan, bukan  hanya  sebagai  tindakan  melanggar aturan  hukum.  Di  sini  pidana  dipandang sebagai ultimum  remedium .  Dengan  kata  lain, terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan  suatu  Tindakan  pidana  lebih diutamakan  untuk  diberikan  sanksi  berupa Tindakan  seperti  pengembalian  kepada  orang tua atau mengikuti Pendidikan, penyembuhan dan pelatihan. 21
Banyak aparat penegak hukum yang pola
21
Luthy Febrika Nola, “ Keadilan
pikir  saat  ini  terpusat  pada  pemahaman  bahwa setiap  kasus  pidana  harus  tetap  masuk  dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi, meskipun kasus- kasus  tersebut  merupakan  tindak  pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan.  Hal  ini  sah  dalam  positivisme  hukum, dengan  syarat  perbuatan  tersebut  nyata  ada dalam  undang-undang (asas legalitas terpenuhi) dan  sesuai  dengan  prinsip equality  before  the law . 22
Penegakan hukum keadilan restorative justice perkara  penyalahgunaan  narkotika  di pelopori  oleh  Kota  Medan  Sumatera  Utara.  Hal tersebut menjadi contoh bagi penegak hukum di seluruh Indonesia  agar tujuan tercapai, masyarakat  dan  negara  tidak  dirugikan  dalam upaya penanggulangan
masalah penyalahgunaan  narkotika.  Kapolda  Sumut sebagai atasan penyidik narkotika  telah mengumumkan  kebijakan  penyidikan  bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika harus direhabilitasi.  Kebijakan  kapolda  tersebut selaras  dengan  perintah  Kapolri  tentang keadilan  restoratif 23 dan  sesuai  dengan ketentuan  UU  Narkotika. 24 Hukum  pidana narkotika secara  khusus  menyatakan  pelaku penyalahgunaan narkotika adalah kriminal sakit adiksi 25 , diancam pidana, penegakan hukumnya secara keadilan restoratif dan bentuk hukumannya berupa rehabilitasi. Proses  penegakan  hukum  melalui pendekatan
keadilan restoratif dalam
penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang
Restoratif  Tindak  Pidana  Anak”, Info  Singkat Hukum , Vol.  VI,  No. 17/I/P3DI/September/2014, 2014, hlm. 2.
22 Ibid
23 Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif 24 Anang  Iskandar,  “ Urgensi  Penerapan
dilakukan  kejaksaan  mengacu  pada  PERJA No.15  tahun  2020,  definisi  keadilan  restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif  dilaksanakan  dengan  asas  keadilan, kepentingan  umum,  proporsionalitas,  pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan.  Kebijakan restorative  justice melalui PERJA  No.  15  tahun  2020  yang diundangkan pada  tanggal  2021  diharapkan  mampu menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  ringan (tipiring)  selesai  tanpa  kemeja  hijau.  Sejak dikeluarkan  PERJA  tersebut,  sudah  300 perkara telah dihentikan jaksa di seluruh tanah air.  Dikeluarkannya  PERJA  tersebut  untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi "kerusakan"  yang  ditimbulkan  oleh  perilaku seseorang  (tersangka).  Syarat-syarat  bagi orang  yang  "berhak"  menerima restorative justice adalah:  1)  tindak  pidana  yang  baru pertama  kali  dilakukan;  2)  kerugian  di  bawah Rp2,5  juta;  3)  adanya  kesepakatan  antara pelaku dan korban.
PERJA  ini juga mencoba untuk meminimalisasi over  capasity Lapas  yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu,  muatan  PERJA  ini  terkandung  untuk meminimalisasi  penyimpangan  kekuasaan
Keadilan  Restoratif  bagi  Pecandu  Narkotika ”, Antara
News, https://www.antaranews.com/berita/2414857/urgensi -penerapan-keadilan-restoratif-bagi-pecandu- narkotika, diakses pada tanggal 18 Januari 2022.
25 Yang dimaksud adiksi adalah kecanduan.
penuntutan  serta  memulihkan  kondisi  sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan  publik  tentang  hukum  tajam  ke bawah, namun  tumpul ke  atas  yang  selama ini seolah menjadi kelaziman.
Peraturan  ini  adalah  salah  satu  inovasi dari jaksa agung Burhanudin untuk memberikan kepastian  hukum  bagi  kalangan  masyarakat biasa. Policy ini digaungkan oleh Burhanudin di level  internasional.  Dalam  acara  bertema " integrated  approaches  to  challenges  facing the criminal justice system " Burhanudin dalam penyampaiannya  mengatakan  bahwa  metode restorative  justice dalam  peradilan  pidana Indonesia  merupakan  pendekatan  terintegrasi dari  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanudin  menyebut Restorative  Justice dapat  mempersingkat  proses  peradilan  yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan  kapasitas  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi  di  tubuh  kejaksaan  agung  kembali berdiri.  Namun  demikian,  dibutuhkan  peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah kejaksaan.  Pengaturan  keadilan restoratif  selama  ini  diatur  SE  Kapolri  No. SE/8/VII/2018  Tahun  2018 tentang  Penerapan Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice )  dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No.  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak Pidana;  Peraturan  Kejaksaan  No.  15  Tahun
2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
Keputusan  Dirjen  Badan  Peradilan  Umum  MA RI  No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang
Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan Restoratif.
Akademisi  Hukum  Pidana  Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Agustinus  Pohan  menerangkan restorative justice adalah konsep keadilan yang mengedepankan  rekonsiliasi  dan  pemulihan berbasis  kebutuhan  terhadap  korban,  pelaku, dan  lingkungan  terdampak  suatu  tindak pidana. "Ini bukan sekedar pemulihan berbasis hak,  tapi  sesuai  kebutuhan  terhadap  korban, pelaku dan lingkungan terdampak. Lingkungan  itu  komunitas/masyarakat".  Bila dilakukan dengan benar, cara ini diyakini akan mengubah  perilaku  pelaku,  pencegahan, menyadarkan  para  pihak  akan  pentingnya norma yang telah dilanggar dan memungkinkan  pemulihan  kepada  korban lewat  restitusi.  Kedua,  keadilan  restoratif dipandang  sebagai  konsepsi  keadilan  yang mengutamakan  pemulihan  terhadap  kerugian dari  pada  sekedar  memberikan  penderitaan (hukuman pidana) kepada pelakunya.
Dalam  SE  Kapolri  No.  8  Tahun  2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian  Perkara  Pidana,  mengatur  prinsip keadilan  restoratif  tidak  bisa  dimaknai  sebagai metode  penghentian  perkara  secara  damai, tapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui  upaya  yang  melibatkan  korban,  pelaku, dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator.
Untuk penyelesaian perkara, SE Kapolri ini  menyebut,  salah  satunya  dilakukan  dalam bentuk  perjanjian  perdamaian  dan  pencabutan hak  menuntut  dari  korban,  perlu  dimintakan penetapan hakim melalui JPU untuk menggugurkan  kewenangan  menuntut  dari korban  dan penuntut  umum.  Tapi  pengertian keadilan restoratif dalam SE Kapolri itu diubah
melalui Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019, di mana masyarakat tidak menjadi bagian dalam penyelesaian kasus.
Definisi
keadilan restoratif sebagaimana diatur Perkap No. 6 Tahun 2019 yakni penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait  dengan  tujuan  agar  tercipta  keadilan  bagi seluruh  pihak.  Perkap  No.6  Tahun  2019  fokus pada  pemulihan  korban,  tapi  tidak  untuk pemulihan  pelaku  serta  tidak  ada  penekanan pemulihan relasi korban dan pelaku. Targetnya tercapai perdamaian, terlepas dari substansinya. "Aturan tersebut hanya mengurangi beban kerja, tetapi tidak memulihkan relasi antara korban, pelaku, dan masyarakat."
Jaksa  Agung  juga  telah  mengeluarkan Peraturan  Jaksa  Agung  No.  18  Tahun  2021 sebuah  pedoman yang mengatur tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana  Narkotika  Melalui  Rehabilitasi  dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.
Sedangkan  di  pengadilan,  mengacu  pada
Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
tentang Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) pada 22 Desember 2020 lalu. Beleid yang diteken Dirjen Badilum MA Prim  Haryadi  ini  mengatur  penerapan  keadilan restoratif  hanya  dalam  lingkup  perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang  berhadapan  dengan  hukum,  dan  perkara narkotika.  "Memerintahkan  kepada  seluruh hakim  pengadilan  negeri  untuk  melaksanakan pedoman  penerapan  keadilan  restoratif  secara
Dirjen Badilum MA No.
tertib dan bertanggung jawab. Ketua Pengadilan
Tinggi wajib melakukan pengawasan,
monitoring ,  dan  evaluasi,  serta  melaporkan pelaksanaan  keadilan  restoratif  di  wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan”. 26 Dalam lampiran Keputusan ini
disebutkan keadilan restoratif, dalam penyelesaian  perkara  dapat  dijadikan  instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA  dalam  bentuk  pemberlakuan  kebijakan (Perma  dan  SEMA).  Tetapi,  selama  ini pelaksanaan dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.
Perma dan SEMA yang dimaksud yakni Perma  No.  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah Denda dalam KUHP; Perma No. 4 Tahun 2014 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Perma No. 3 Tahun 2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; SEMA No.  4  Tahun  2010  tentang  Penempatan Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan dan  Penyalahguna  Narkotika  Ke  Dalam Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi Sosial;  SE  Ketua MA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika di  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan Rehabilitasi Sosial.
Selain  itu,  Surat  Keputusan  Bersama Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham,
Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Nomor  166A/KMA/SKB/X11/2009,  148 A/A/JA/12/2009, B/45/X11/2009, M.HH-08
HM.03.02  Tahun  2009,  10/PRS-s/KPTS/2009,
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.
02/Men.PP dan PA/XII/2009 Penanganan Anak
Yang Berhadapan  Dengan  Hukum.  Nota Kesepakatan  Bersama Ketua  MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH- 07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-
06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal
17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan
Penerapan  Penyesuaian  Batasan Tindak  Pidana Ringan  dan  Jumlah  Denda,  Acara  Pemeriksaan Cepat  Serta  Penerapan  Keadilan  Restoratif. Peraturan  Bersama  Ketua  MA,  Menkumham, Menteri  Kesehatan,  Menteri  Sosial,  Jaksa Agung,  Kapolri,  Kepala  Badan  Narkotika Nasional  Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun  2014, Nomor  11  Tahun  2014,  Nomor  03
Tahun  2014  Nomor  Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga
Rehabilitasi.  Keputusan  ini  mendefinisikan keadilan. Ni Made Martini Puteri Ketua
Departemen  Kriminologi  FISIP  Universitas Indonesia, menjelaskan setidaknya ada 3 jenis kejahatan yang tidak direkomendasikan untuk menggunakan  mekanisme  keadilan  restoratif. Pertama, pelanggaran HAM atau kejahatan yang dilakukan  oleh  negara.  Misalnya,  pejabat menerbitkan  kebijakan  yang  membuat  hak warga negara  terabaikan,  ini  bentuk  kegagalan pemerintah melindungi masyarakat. Jika menggunakan  keadilan  restoratif,  maka  akan mengabaikan  perlindungan  terhadap  individu dan harkat martabat manusia," Kedua, kejahatan yang pelakunya orang terhormat atau white collar crime . Martini berpendapat kejahatan kerah putih memiliki kekuasaan dan kejahatannya relatif sulit
dibuktikan. Ketiga, kejahatan dimana pelakunya tidak  memiliki  rasa  malu  atau  bersalah,  dan malah merasa dirinya bermoral.
Urgensi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Bagi

## Penyalahguna Narkotika
Pembahasan  Penghentian  Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada hakikatnya suatu  upaya  pembaharuan  atau  rekonstruksi hukum  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2021 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  agar dirumuskannya Ketentuan Penghentian Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Perumusan Penghentian Penuntutan.
Berdasarkan Keadilan Restoratif bertolak dari  pokok  pemikiran  yang  disebutkan  dalam urgensi  perubahan  undang-undang  Kejaksaan yang dikeluarkan oleh badan legislatif DPR, yaitu:
1. Dinamika masyarakat menjadikan urgensi dilakukan perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan;
2. Beberapa constitutional review diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji validitas Undang- Undang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepentingan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan;
4. Harmonisasi peraturan perundang- undangan; dan
5. Kebutuhan penguatan kelembagaan, tugas, dan kewenangan kejaksaan dengan mendasarkan pada asas hukum
dan konvensi yang berlaku secara universal. Fokus yang
dijadikan dasar pembahasan  terdapat  di  poin  3  dan  4,  yaitu Kepentingan penegakan hukum yang berkualitas dan  berkeadilan  serta  harmonisasi  peraturan perundang-  undangan.  Dalam  poin  ketiga, kepentingan  penegakan  hukum  yang  berkualitas dan  berkeadilan  haruslah  didasari  dengan adanya kepastian hukum (r echtmatigheids ) dan kemanfaatan  ( doelmatigheids )  dan  itu  pun sejalan  dengan  poin  ke  empat  yaitu  dengan adanya harmonisasi  peraturan perundang- undangan dapat menghindari peraturan perundang-undangan  tidak  saling  bertentangan dan  tumpang  tindih sehingga  dapat  memberikan kepastian hukum.
Secara  istilah  Kepastian  Hukum  terdiri dari  dua  kata  yaitu “Kepastian”  dan  “Hukum”. Kepastian adalah perihal (keadaan)  yang pasti, ketentuan  atau  ketetapan. 27 Sedangkan  yang dimaksud  dengan  hukum  adalah  kumpulan peraturan-peraturan  atau  kaidah-kaidah  dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan  tentang  tingkah  laku  yang  berlaku dalam suatu  kehidupan  bersama  yang  dapat dipaksakan  pelaksanaannya  dengan  suatu sanksi. 28 Adapun  menurut  Van  Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan  oleh  hukum  dalam  hal-hal  yang konkret. 29
Sedangkan kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian  hukum.  Dalam  melaksanakan  asas
27 CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit , Kamus Istilah Hukum , Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385. 28 Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, Perkembangan  Teori  dalam  Ilmu  Hukum ,  Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 24.
kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Kemanfaatan  Hukum  sangat  perlu  untuk diperhatikan karena
semua orang mengharapkan agar hukum dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum yang  mana  nanti  masyarakat  pun  dapat merasakan  manfaat tersebut.  O.  Notohamidjojo mengatakan  bahwa  “Hukum  yang  pertama bertujuan mewujudkan keadilan; dimana itu tidak mungkin,  hukum  mengejar:  daya  guna  atau doelmatigheid. ” 30 Selanjutnya  Notohamidjojo menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu  aset  yang  terpenting  dari  pada  daya guna. 31
Undang-Undang merupakan manifestasi  kepastian  hukum.  Hal  tersebut dimaksudkan agar  setiap  individu  mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh  dilakukan dan juga berupa kemanfaatan hukum bagi individu agar terhindar dari kesewenang- wenangan pemerintah karena dengan  adanya  aturan  yang  bersifat  umum individu  dapat  mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. 32
Untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur  yang  didasarkan  dengan  Pancasila, hukum  di  Indonesia  harus  dapat  menjamin bahwa  pembangunan  dan  seluruh  aspeknya didukung  oleh  suatu  kepastian  hukum  yang berkeadilan.  Sebagaimana  dalam  Pasal  6  Ayat (1)  Huruf  i  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan
29 Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum ,
Jakarta: Pradnya Paramita, 1990, hlm. 24-25.
30 O. Notohamidjojo, Soal-soal Pokok Filsafat Hukum , Salatiga: Griya Media, 2011, hlm. 35.
31 Ibid 32 Peter Mahmud Marzuki, Op. cit ., hlm. 158.
Perundang- undangan yaitu  “Materi  muatan Peraturan Perundang-undangan
harus
mencerminkan ketertiban dan kepastian hukum.”  Maka  dari  itu,  dalam  pembentukan rancangan undang- undang dibutuhkan pedoman  yang  mengatur  secara  komprehensif. Rancangan undang-undang  harus  diatur  secara spesifik dan komprehensif agar dapat ditemukan kepastian  hukum  dalam  sinkronisasi  dan harmonisasi  antara  peraturan  perundang- undangan  dengan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
Rasa  keadilan  masyarakat  saat  ini menghendaki  penanganan  kasus-kasus  yang relatif ringan  dan  beraspek  kemanusiaan  seperti pencurian  yang  nilai  kerugiannya  minim,  Jaksa harus  dapat  menuntut  atau  bersikap  dengan berpedoman kepada Keadilan Restoratif. Dominus  Litis adalah  asas  yang  memberikan kewenangan  kepada  Jaksa  sebagai  pengendali perkara dan satu- satunya  institusi  yang  dapat menentukan  apakah  suatu  perkara  dapat diajukan  ke  tahap  Penuntutan  atau  tidak. Berdasarkan dominus litis, Kejaksaan memiliki tugas  utama  menyeimbangkan  antara  aturan yang berlaku ( rechtmatigheid ) dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan ( doelmatigheid ) ketika suatu perkara dilanjutkan atau diperiksa Pengadilan.
Kejaksaan  mempunyai  kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat  bukti  yang  sah  menurut  Hukum  Acara Pidana.  Karena  itulah,  sebagai  lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka  proses  penuntutan  yang dilaksanakan  Kejaksaan  perlu  diarahkan dalam rangka
mengikuti re-orientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan
tingkat ketercelaan, sikap  batin pelaku, kepentingan  hukum  yang  dilindungi,  kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan  rasa  keadilan  masyarakat termasuk kearifan lokal. Pengaturan penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan restoratif  mempunyai  urgensi  yakni  pertama, Pengaturan  melalui  Peraturan  Kejaksaan (PERJA)  hanya  memiliki  kekuatan  mengikat secara  internal.  Kedua,  Pengaturan  melalui Peraturan  Kejaksaan  (PERJA)  tidak  memiliki tingkatan  tinggi  dalam  hierarki  Peraturan Perundang-undangan  di  Indonesia.  Ketiga,
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi permasalahan over  capacity Rumah  Tahanan atau Lapas di Indonesia. Keempat, Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan  Restoratif  dapat  mengurangi  jumlah perkara dan juga mengurangi beban anggaran negara untuk penanganan perkara.
Dengan  disahkannya  Undang-Undang Kejaksaan RI No.11 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 yang dalam penjelasan telah ditegaskan  bahwa  dalam  melaksanakan kekuasaan  negara  di  bidang  Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan  apakah  suatu  perkara  dapat  atau tidak  dilimpahkan  ke  pengadilan  memiliki  arti penting  dalam menyeimbangkan  antara  aturan yang  berlaku  ( rechtmatigheid )  dan  interpretasi yang  bertumpu  pada  tujuan  atau  asas kemanfaatan  ( doelmatigheid )  dalam  proses peradilan  pidana.  Kewenangan  Jaksa  dalam melaksanakan diskresi Penuntutan ( prosecutorial discretionary atau opportuniteit beginselen ) yang dilakukan  dengan  mempertimbangkan  kearifan lokal  dan  nilai-  nilai  keadilan  yang  hidup  di masyarakat  memiliki  arti  penting  dalam  rangka
mengakomodasi  perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya  perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan  keadilan  retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.
Perubahan  paradigma retributive  justice menjadi restorative  justice termasuk  menjadi bagian dari perubahan UU Kejaksaan. Menurut Jaksa  Agung  St  Burhanuddin,  semangat perubahan  paradigma  pidana  itu  sudah  terlihat dalam  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  UU  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  dan Peraturan  Jaksa  Agung  No.  15  Tahun  2020 tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan Restoratif. Serta Peraturan Jaksa Agung No.18  Tahun  2021  tentang  Penyelesaian
Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi. Penerapan restorative justice
merupakan  sebuah  upaya  dari  kejaksaan untuk  menyesuaikan  pergeseran  paradigma yang berkembang pada masyarakat Indonesia, yang sebelumnya keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia sejak keluarnya Peraturan  Jaksa  Agung  (Per-JA)  Nomor  15 Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restorative justice telah menghentikan  penuntutan sebanyak 101 perkara pidana kecil.
Pentingnya  membuat  pedoman  yang
jelas untuk
mencegah penyimpangan Penerapan Restorative  Justice .  Sejak  awal harus  ada  upaya  mencegah  penyimpangan agar mekanisme restorative  justice tidak disalahgunakan oknum-oknum jaksa. Salah satu alat  pencegahan  sudah  disebut  dalam  Perja,
yakni penghentian penuntutan secara bertingkat.
Integritas  jaksa  yang  menangani perkara  adalah  benteng  penting  mencegah penyimpangan. Integritas sering dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan, artinya
pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan  jaksa.  Tetapi  itu  saja  tidak cukup. Harus ada pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. “Tim pengawasan  harus  turun  untuk  memastikan proses restorative  justice di  lapangan  adalah proses yang benar,”.

## Kesimpulan
Urgensi diterapkannya restorative justice bagi penyalahguna  narkotika  yaitu untuk menghindari  dan  menjauhkan  seseorang  dari proses  peradilan  sehingga  dapat  menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan  dengan  hukum  dan  diharapkan seseorang tersebut dapat  kembali ke lingkungan sosial  secara  wajar.  Selain  itu  juga  untuk menghindari over crowding atau over capacity di Lembaga pemasyarakatan sehingga restorative justice oleh  Penuntut  Umum adalah  penting. Penerapan  keadilan  restoratif  ini  sangat diperlukan agar upaya penyelesaian kasus bagi pidana  narkotika  yang  baru  pertama  kali menggunakan dapat difokuskan pada pemulihan  (rehabilitasi)  atas  pelanggaran yang  dilakukan  tersebut  bukan  lagi  sebagai pembalasan  bagi  pelaku  melainkan  sebagai bentuk  pemulihan.  Reformulasi  penghentian penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif penghentian  penuntutan  dilakukan  dengan memperhatikan:  a.  kepentingan  korban  dan kepentingan  hukum  lain  yang  dilindungi;  b. penghindaran  stigma  negatif;  c.  penghindaran pembalasan;  d.  respons  dan  keharmonisan
masyarakat; dan e. kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban  umum.  Selain  itu,  perkara  tindak pidana  dapat  ditutup  demi  hukum  dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan  Restoratif  dalam  hal  terpenuhinya syarat “tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana”.  Penerapan  restoratif  sebagai tahap  penghentian penuntutan  merupakan  hal yang  penting  bagi  pengguna  narkotika  yang baru  pertama  kali  menggunakan  narkotika karena dengan penghentian penuntutan menggunakan  keadilan  restoratif  ini  hak-hak penyalahguna dapat lebih terjamin. Reformulasi perlu  diatur  tentang  penjatuhan  hukuman secara  tegas  terhadap penyalahguna Narkotika dapat  diberikan  sanksi  pidana  atau  sanksi tindakan Berupa rehabilitasi.

## Daftar Pustaka
Adi, Kusno, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika  oleh  Anak, Malang:  UMM Press, 2009.
Ali,  Ahmad, Kebijakan  Penerapan  Sanksi  Pidana,
Jakarta: Chandra Karya Utama, 2001.
Apeldoorn,  Van, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
Atmasasmita, Romli, Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana,
Jakarta: Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992.
HS,  Salim, Perkembangan  Teori  dalam  Ilmu Hukum ,  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,
2010. Hulsman, LHC., Selamat Tinggal Hukum  Pidana  Menuju  Swa  Regulasi,
diterjemahkan oleh Wonosusanto, Forum  Surakarta:  Studi  Hukum  Pidana, 1998.
Kaligis, OC., Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka,  Terdakwa  dan  Terpidana, Bandung: Alumni, 2006.
Kansil,  CST,  Christine  S.T  Kansil,  Engelien  R,
Palandeng  dan  Godlieb  N  Mamahit , Kamus  Istilah  Hukum ,  Jakarta:  Jala
Permata Aksara, 2009.
Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum,
Jakarta: Kencana Prenada  Media Group, 2011.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arif, Teori-teori  dan
Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Bandung:
Alumni, 2005. Notohamidjojo,  O., Soal-soal  Pokok  Filsafat Hukum , Salatiga: Griya Media, 2011.
Reksodiputra, Mardjono, Pembaharuan Hukum
Pidana, Jakarta:  Pusat  pelayanan  dan Pengendalian Hukum UI , 1995.
S,  C.  Maya  Indah. Perlindungan  Korban  (Suatu
Perspektif  Viktimologi  dan  Kriminologi) ,
Jakarta: Kencana  Prenadamedia  Grup, 2014.
Yulia,  Rena, Viktimologi  Perlindungan  Hukum
Terhadap  Korban  Kejahatan ,  Bandung:
Graha Ilmu, 2009.

## Jurnal
Dau,  Yansen, “ Putusan  Rehabilitasi ”,  Tesis,
Universitas Airlangga, 2020, hlm. 2. Haris,  Oheo  K., “ Telaah  Yuridis  Penerapan Sanksi  di  Bawah  Minimum  Khusus pada  Perkara Pidana Khusus ”, Jurnal Ius
Constituendum,  Volume  2,  Nomor  2, 2017, hlm. 241.
Nola,  Luthy  Febrika, “ Keadilan  Restoratif  Tindak Pidana Anak”, Info  Singkat  Hukum , Vol.
VI, No. 17/I/P3DI/September/2014, 2014. Rizal,  “ Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pemidanaan
Bagi Pengguna Narkotika ” , Legal Opinion, Vol. 5, No. 1, 2021.

## Situs web
Iskandar,  Anang, “ Urgensi  Penerapan  Keadilan Restoratif  bagi  Pecandu  Narkotika ”,
Antara News, https://www.antaranews.com/berita/2
414857/urgensi-penerapan-keadilan- restoratif-bagi-pecandu-narkotika, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022. Melani, “ Restorative Justice, Kurangi
Beban  LP ”,
https://web.archive.org/web/2007101901
0315/ .,
Kompas, http://www.kompas.com/kompas- , diakses 17 Oktober 2022.