## PENGARUH POLITIK HUKUM TERHADAP KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

## Abdul Gafar Mallo
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Abstrak :  This  article  elaborates  the  influence  of  politics  of  laws  in Indonesia, which is related to the position and competency of religious courts.  Politics  of  laws  in  this  article  is  not  meant  to  be  a  partial politics  of  law  which  is  commonly  known  by  publics  either  as personalities  (legislative  members  or  politicians),  institutions  (both central  and  regional  parliaments)  or  structural  organizations (parliament  fractions  and  commissions),  instead  it  is  meant  to  be formal policies on the application of laws after passing a new one, or after replacing an expired laws to a new one. On socio-political laws, the government is seemingly ambivalent towards the needs of Muslim community.  On  one  side,  the  government  is  keen  to  enforce  and preserve  its  authority  against  the  people,  while  at  the  same  time, Muslim  community  insist  on  the  formal  application  of  Islamic  laws and on the enforcement of religious courts in Indonesia.
Artikel  ini  mengelaborasi  tentang  pengaruh  politik  hukum  di Indonesia  berkaitan  dengan  kedudukan  dan  kompetensi  Peradilan Agama.  Politik  hukum  dimaksud  dalam  tulisan  ini  bukanlah  makna politik hukum yang bersifat parsial dan lazim dipahami oleh sebagian masyarakat  awam  yang  meliputi  personalitas  (para  legislatif  yang kemudian  dikenal  dengan  politisi),  kelembagaan  (kantor  DPR  pusat dan daerah) atau struktural organisatorisnya (fraksi-fraksi dan komisi- komisi),  melainkan  politik  hukum  dimaksud  adalah  kebijakan  resmi terhadap  pemberlakuan  hukum  setelah  adanya  hukum  (baru) terbentuk  atau  penggantian  hukum  lama  yang  dinyatakan  tidak berlaku setelah ada hukum baru untuk mencapai tujuan negara. Pada kenyataan  sosial  politik  hukum,  pemerintah  dapat  dikatakan  lebih ambivalen terhadap kebutuhan umat Islam. Di satu pihak pemerintah dengan  segala  daya  upaya  ingin  memperkuat  dan  melanggengkan kekuasaan,  sementara  di  pihak  lain  umat  Islam  menginginkan teraplikasinya  hukum  Islam  dan  terangkatnya  institusi  pengadilan agama Islam di Indonesia.
Keywords : Politik Hukum, Peradilan Agama, Hukum Islam, Hukum Keluarga

## I. Pendahuluan
Agama Islam yang dibawa oleh para saudagar masuk ke bumi Nusantara ini secara damai pada abad VII M bertepatan dengan abad I H dan pada saat itu juga hukum Islam mulai dilaksanakan oleh para pemeluknya. 1 Namun ada juga yang berpendapat pada tahun ke-30 H bertepatan dengan tahun 650 M. 2
Ketika  agama  Islam  diterima  oleh  penduduk  yang  mendiami  Nusantara ini secara damai dan pada saat itu, peradilan agama sudah berbentuk tahkim 3 yaitu  menunjuk  seorang  hakim  atau  seseorang  yang  mempunyai  keahlian  di bidang  hukum  Islam  untuk  menyelesaikan  kasus  hukum  bila  terjadi  silang sengketa di antara warga masyarakat. Kemudian setelah terbentuk komunitas Islam  dalam  suatu  kelompok  masyarakat,  bentuk  peradilan  agama  berubah menjadi ahl halli wa al-‘aqdi 4 yaitu suatu pengangkatan kepada seseorang untuk menjadi hakim yang dilaksanakan oleh majelis orang-orang terkemuka dalam masyarakat.  Hal  itu  dapat  pula  dilaksanakan  dengan  cara tauliyah yakni pemberian  kuasa  dari  sultan/kepala  negara  kepada  seseorang  untuk melaksanakan tugas sebagai hakim.
Hukum  Islam  berlaku  dengan  sendirinya  ( mulzimun  bi  nafsi )  tanpa intervensi  negara.  Hukum  Islam  tidak  terbatas  pada  aspek  hukum  keluarga ( ahwal  al-syakh ṣ iyah )  saja,  melainkan  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan manusia,  sehingga  peradilan  Islam  dianggap  sebagai  peradilan  umum  umat saat itu. 5 Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari masih kuatnya otoritas politik  sultan/raja  pada  kerajaan-kerajaan  Islam  di  Nusantara.  Pada  masa kejayaan  kerajaan  Islam,  kekuasaan  dan  perjalanan  politik  berada  di  bawah kekuasaan umat Islam dan dikendalikan oleh penguasa yang beragama Islam pula.  Faktor  ini  sangat  membantu  peluang  hukum  Islam  diberlakukan  di bawah  lingkungan  kekuasaan  tersebut.  Misalnya,  Kerajaan  Mataram  yang menjadikan  hukum  Islam  sebagai  hukum  nasional  yang  berlaku  di  wilayah kerajaannya pada  saat itu.
Tarik-menarik  antara  kepentingan  politik  penguasa  dan  kepentingan umat Islam disebabkan dua kepentingan yang berbeda. Di satu pihak motivasi politik  pemerintah  yang  ada  menciptakan legal  policy yang  mengedepankan
1 Ali Hasymi, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Medan: PT. Ma‟arif, 1980), h. 34 2 Habib Alwi, Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh (Jakarta: Lentera Basritama, 1995), h. 38.
3 Tahkim  adalah  seseorang  yang  diangkat  menjadi  penengah  dalam  suatu  persengkataan. Jumhur  ulama  sepakat  bahwa  tahkim  dibolehkan  dalam  urusan-urusan  umat  Islam,  kecuali Khawarij  yang  menolak  terhadap  tahkim  Ali  bin  Abi  Talib  dalam  perang  Siffin.  Mochtar Effendy, Ensiklopedi  Agama  dan  Filsafat “Tahkim”  Entri  S  –  Z  (Cet.  I;  Palembang:  Universitas Sriwijaya, 2001), h. 66.
4 Ahl halli wa al-aqdi secara etimologi bermakna “orang yang melepas dan mengikat”. Ahl halli wa  al  ‘aqdi adalah  orang-orang  yang  berwenang  mengambil  suatu  kebijakan  dalam  suatu pemerintahan  yang  didasarkan  pada  prinsip  musyawarah.  Tim  Penyusun  Ensiklopedi  Islam, Ensiklopedi Islam ”Ahlul halli wa al „aqdi” jilid I (Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 75.
5 M. Djamil Latif, Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta : Bulan Bintang, 1983), h. 9
nilai-nilai sekulerisme dengan dalih hukum Islam tidak relevan dengan kondisi sosial  serta  pertimbangan  pluralisme  yang  terdapat  di  tengah-tengah masyarakat.  Akibatnya  adalah  kebijakan  politik  hukum  dibentuk  dan diarahkan pada pengurangan peran hukum agama. Di lain pihak, umat Islam mempersepsikan  hukum  Islam  dan  lembaga  peradilan  sebagai  bagian  dari kewajiban  agama  (panggilan syar’i )  yang  mesti  dan  wajib  kifayah  untuk dilaksanakan  dan  dipertahankan.  Pengabaian  terhadap  hukum  Islam  dan lembaganya  sama  dengan  pengabaian  terhadap  hukum-hukum  Allah.  Sebab itu  dengan  segala  daya  upaya  wajib  dijalankan  dan  dipertahankan.  Namun yang  sering  menjadi  pemenang  dalam  konteks  pergumulan  tersebut  adalah pihak penguasa, karena didukung oleh “kekuatan-kekuatan pemaksa”.
Namun kemudian kecenderungan terhadap penciptaan kesatuan hukum atas  dasar  pluralisme  agama,  heterogenitas  masyarakat  dan  tatanan  hukum, hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat telah memunculkan perseteruan dan pergumulan antara satu kepentingan politik (negara) dengan kepentingan umat  Islam  yang  pro  terhadap  keberadaan  hukum  Islam.  Antara  kubu  pro hukum  sipil  dengan  kubu  hukum  adat  dan  hukum  Islam  serta  antara  elite agama  dengan political  power .  Bukti  historis  yang  dapat  dikemukakan  adalah proses rancangan undang-undang tentang perkawinan yang penuh dengan pro kontra  dan  memperlihatkan  kecenderungan  konflik  yang  penuh  aksi  dan reaksi. Rancangan yang sebenarnya sudah mulai ada tahun 1950 dengan sangat terpaksa  tertunda.  Pergumulan  politik  dalam  konteks  undang-undang perkawinan  yang  saling  berhadapan  adalah  pertentangan  antara  umat  Islam yang diwakili oleh para ulama, organisasi keagamaan dan masyarakat muslim dengan pro sekularisasi yang mengedepankan isu hak asasi perempuan.
Pada  kenyataan  sosial  politik  hukum,  pemerintah  dapat  dikatakan  lebih ambivalen terhadap kebutuhan umat Islam. Di satu pihak pemerintah dengan segala  daya  upaya  ingin  memperkuat  dan  melanggengkan  kekuasaan, sementara di pihak lain umat Islam menginginkan teraplikasinya hukum Islam dan  terangkatnya  institusi  pengadilan  agama  Islam  di  Indonesia.  Contohnya tentang penyelesaian hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah termasuk Perbankan Syariah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama, bahwa kompetensi absolute peradilan agama melalui pasal 49 Undang- Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 di antaranya adalah menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.

## II. Kedudukan Peradilan Agama Di Indonesia
Lahirnya  Undang-Undang  RI  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberi  perubahan  besar  terhadap  eksistensi  lembaga  peradilan  agama dewasa  ini.  Di  antara  perubahan  mendasar  itu  adalah  penambahan kewenangan (kompetensi) peradilan agama di bidang ekonomi syariah. Selain itu lahirnya Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga ikut memberi  nuansa  baru  terhadap  keberadaan  lembaga  peradilan  agama.  Sebab
pengaturan  wakaf  dengan  undang-undang  ini  bukan  semata  berkutat  pada tanah  milik,  melainkan  pula  mengatur  wakaf  produktif  yang  penyelesaian sengketanya juga menjadi kewenangan peradilan agama.
Pengadilan  agama  salah  satu  lembaga  peradilan  yang  mempunyai kompetensi  absolut  ( absolute  competentie )  yang  berhubungan  dengan  jenis perkara  dan  sengketa  kekuasaan  pengadilan.  Kekuasaan  pengadilan  di lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara  perdata  tertentu  di  kalangan  golongan  rakyat  tertentu,  yaitu  orang- orang beragama Islam meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syari‟ah. 6
Oleh  karena  peradilan  agama  merupakan  peradilan  khusus,  cakupan wewenangnya meliputi perkara-perkara tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu. Perkara tertentu itu meliputi perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan,  wasiat,  hibah,  wakaf  dan  shadaqah  berdasarkan  hukum  Islam. Adapun golongan rakyat tertentu dimaksud yaitu orang-orang yang beragama Islam.  Dengan  demikian  kekhususan  itu  meliputi  unsur  perkara  perdata tertentu,  hukum  Islam  dan  orang  Islam.  Berkenaan  dengan  kekhususan  itu, asas-asas peradilan yang diterapkan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama  secara  umum  mengacu  pada  asas-asas  peradilan  yang  berlaku  pada semua  lingkungan  peradilan.  Namun  pada  hal  tertentu  memiliki  spesifikasi sesuai  dengan  ruang  lingkup  kekuasaan  badan  peradilan  tersebut.  Asas-asas peradilan  itu  menjadi  hal  fundamental  dalam  menegakkan  hukum  dan keadilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## III. Kompetensi Peradilan Agama Di Indonesia Dari Masa Ke Masa A. Masa Kesultanan Islam
Peradilan agama yang dikenal dewasa ini sudah ada sejak Islam masuk di Indonesia.  Ketika  Islam  masuk  di  Indonesia,  masyarakat  Islam  telah membentuk  kelompok  sendiri  yang  selanjutnya  menjadi  kerajaan  Islam  dan umumnya berada di pesisir pulau Jawa. 7
Dalam  perkembangannya,  masyarakat  muslim  membutuhkan  lembaga peradilan  yang  dapat  menyelesaikan  segala  sengketa.  Peradilan  agama  pun lahir  dan  berkembang  seiring  dengan  perkembangan  dan  kesadaran masyarakat zaman itu. Karena itu peradilan agama memperoleh tempat dalam kerajaan-kerajaan  Islam,  di  antaranya  kerajaan  Islam  Aceh,  Priangan,  Batavia dan Mataram. Hal ini dapat dimaklumi karena jabatan qā ḍ i (hakim) merupakan
6 Kekuasaan absolut pengadilan agama tersebut diatur dalam pasal 49 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ibid , h. 202
7 Direktorat Pembinaan Kelembagaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, Kenang- kenangan  Seabad  Pengadilan  Agama (Cet.  II;  Jakarta:  Ade  Cahaya,  1985),  h.  8.  Lihat  juga  G.W.J. Grewer, New Higat on the Coming of Islam to Indonesia , 1968 , h. 124, Faat bin Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, “Gijdgren to the Tool Leder Valkenkunde Nalibari” , Fat bi Syarkh Quratul’ in Report (Bandung: al-Ma‟arif, t.th), h.117.
far ḍ u kifāyah 8 dalam pelaksanaan syariat Islam. Para ahli telah membagi periode keberadaan peradilan agama di Indonesia masa kesultanan Islam ini pada tiga bagian, yaitu periode tahkim , ahl halli wa al-aqd dan tauliyah .
1. Periode tahkīm
Pada masa awal kedatangan dan keberadaan Islam di nusantara populasi umat  Islam  masih  sangat  sedikit  serta  kebanyakan  dari  mereka  yang  belum mengetahui  dan  memahami  aspek-aspek  penting  yang  berhubungan  dengan ajaran Islam (hukum Islam). Apabila terjadi sengketa di antara sesama, mereka menunjuk  dan  mempercayakan  kepada  seseorang  yang  dianggap  ahli  atau sangat  memahami  hukum  Islam  untuk  memutuskannya.  Setiap  keputusan yang  lahir  dari  proses  ini  para  pihak  (pihak-pihak  yang  bersengketa)  selalu menerima dan menyepakatinya apapun hasil dan bentuk dari putusan hukum tersebut.  Metode  ini  dikenal  dengan  metode tahkim yang  bukan  semata berhubungan dengan aspek-aspek persengketaan, melainkan pula berhubungan  dengan  aspek munakahat berupa  penyerahan  perwalian  dalam proses  akad  nikah  bagi  seorang  wanita  yang  hendak  menikah  tetapi  tidak memiliki wali. 9 Mereka yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan tugas ke tahkim an  disebut muhakkam .  Dengan  kepercayaan  ini  seorang muhakkam dapat  menyelesaikan  setiap  problem  kemasyarakatan.  Sebutan muhakkam ini identik dengan ulama.
Dengan  demikian,  kedudukan  seorang  hakim  pada  periode tahkim ini sangat penting peranannya, karena sebagai hakim juga sebagai ulama, artinya kedudukan  hakim  dalam  Islam  sama  dengan  ulama  yang  bertugas menyebarkan Islam, ditunjuk dan dipercaya oleh masyarakat yang bersengketa untuk  menyelesaikan  perselisihan  dan  setiap  hasil  putusan  hakim  tersebut dilaksanakan sebagai hukum Islam.

## 2. Periode Ahl Halli wa al-Aqd
Ketika  komunitas  muslim  terbentuk  dan  memiliki  kemampuan  untuk mengatur  tata  kehidupan  kemasyarakatan,  praktek  pelaksanaan  kekuasaan kehakiman pun mulai diterapkan dengan cara membentuk dan mengangkat ahl halli  wa  al-aqd . Ahl  halli  wa  al-aqd adalah  parlemen  yang  bekerja  dan  bertugas untuk  memilih  dan  mengangkat  para  hakim  dan  imam  (khalifah)  sekaligus mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kedua lembaga tersebut. Dalam posisinya sebagai  parlemen  yang  memilih,  menunjuk  dan  mengangkat  hakim  dan  juga imamah  (khalifah)  harus  didasarkan  pada  tiga  kriteria:  a)  adil  dengan  segala syarat-syaratnya,  b)  ilmu  yang  membuatnya  mampu  mengetahui  siapa  yang berhak menjadi hakim/imamah (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal,  c)  wawasan  dan  sikap  bijaksana  yang  membuatnya  mampu  memilih siapa  yang paling tepat menjadi hakim/imamah (khalifah), paling efektif  dan paling ahli dalam mengelola semua kepentingan. 10
8 Wahbah al-Zuhaili, U ṣ ūl al-Fiqh al-Islāmi jilid 1 (Cet. I;Damsyiq: Dar al Fikr, 1986/1406), h. 62.
9 Abdul Manan, op. cit. , h. 149. 10 Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Ahkām al-Sul ṭ āniyah fi al-Wilāyah al-

## 3. Periode Tauliyah
Periode tauliyah ditandai  dengan  pengangkatan  dan  pelaksanaan  tugas- tugas  hakim  secara tauliyah ,  yaitu  pelimpahan  wewenang  dari  sultan  selaku kepala  negara.  Hal  ini  terjadi  ketika  kerajaan-kerajaan  Islam  di  Nusantara sudah banyak yang berdiri, baik di wilayah pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa  seperti  Sumatera  dan  Sulawesi.  Selaku wali  al-amr dalam  suatu kesultanan,  seorang  sultan  (kepala  pemerintahan)  mempunyai  wewenang untuk  mengangkat  di  antara  masyarakatnya  yang  memiliki  kapasitas  ilmu agama  dan  syarat-syarat  tertentu  untuk  menjadi  hakim  di  wilayah  kerja kesultanan/  kerajaan,  di  mana  tugas  dan  ruang  lingkup  kerjanya  ditentukan langsung oleh sultan/raja. Awal pemberlakuan metode tauliyah ini pada tahun 1282 M sebelum Marco Polo tiba di Perlak pada tahun 1292 M. 11
Dengan  penerimaan  agama  Islam  dalam  kerajaan  yang  begitu  terbuka, damai,  tanpa  kekerasan  dan  paksaan,  secara  otomatis  para  hakim  yang melaksanakan tugas-tugas keperadilanan diangkat langsung oleh sultan. Pada masa bersamaan kerajaan-kerajaan Islam nusantara sudah memiliki pembantu jabatan  agama  dalam  sistem  pemerintahannya  yang  secara  berjenjang  dapat dikenal sebagai berikut: tingkat desa disebut kaum , kayim , odin dan amil ; tingkat kecamatan  disebut  “penghulu  naib”;  tingkat  kabupaten  disebut  “penghulu seda”; dan tingkat kerajaan disebut “penghulu agung” yang berfungsi sebagai hakim  dan  dibantu  oleh  beberapa  penasehat.  Kelembagaan  ini  kemudian dikenal dengan sebutan “pengadilan serambi”. 12

## B. Masa Penjajahan
Pada masa penjajahan, di Indonesia (Hindia Belanda) terdapat lima jenis peradilan,  yaitu:  1)  peradilan  gubernemen  yang  tersebar  di  seluruh  Hindia Belanda; 2) peradilan pribumi yang tersebar di luar Jawa Madura, tepatnya di wilayah  Sumatera,  Kalimantan,  Sulawesi,  Maluku,  Lombok  dan  Bali;  3) peradilan  swapraja  yang  tersebar  di  daerah  swapraja,  kecuali  di  Pakualaman dan  Pontianak;  4)  peradilan  agama  yang  tersebar  di  daerah-daerah  tempat peradilan  gubernemen,  di  daerah-daerah  yang  menjadi  bagian  dari  peradilan pribumi  atau  daerah-daerah  dan  menjadi  bagian  dari  peradilan  swapraja;  5) peradilan  desa  tersebar  di  daerah-daerah  tempat  berkedudukan  peradilan gubernemen.  Peradilan  desa  juga  ada  yang  merupakan  bagian  dari  peradilan pribumi  dan  peradilan  swapraja. 13 Pada  awalnya,  pemerintah  Belanda  tidak begitu  memperhatikan  urusan  penyelesaian  sengketa  antara  penduduk pribumi di lembaga peradilan agama. Di  sisi lain, komunitas dagang Belanda
Dīniyah terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 3. 11 Marco  Polo  lahir  15  September  1254 dan wafat  8  Januari  1324  di  umur  69  tahun.  Marco meninggal pada 1324 dan dimakamkan di San Lorenzo. Http://wikipedia.org/ Marco_Polo ; diakses 05 Februari 2013
12 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 38 13 R.Supomo, Sistem  Hukum  di  Indonesia  Sebelum  Perang  Dunia  ke  II dikutif  oleh Suparman Usman, Hukum  Islam;  Asas-asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum  Indonesia (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 135
yang  berkuasa  penuh  atas  wilayah  nusantara  hanya  sibuk  mengurus  dirinya sendiri.  Komunitas  dagang  itu  bernama  VOC. 14 Campur  tangan  pemerintah penjajah ini pertama kali dilakukan dalam soal peradilan agama dimulai tahun 1820. 15
Kemudian  dalam  Stb.  1835  Nomor  58  dinyatakan  lebih  tegas  tentang wewenang peradilan agama di Jawa dan Madura, yaitu menyelesaikan segala perselisihan  tentang  perkawinan  dan  pembagian  harta  benda  yang  menurut pandangan masyarakat Islam harus diputus menurut hukum Islam. Tetapi jika terjadi persengketaan dari hasil sengketa pembagian harta benda tersebut atau pembayaran  sejumlah  uang  yang  terjadi  karena  putusan  tersebut,  putusan tersebut  harus  dijalankan  oleh  penguasa  pada  pengadilan  biasa  yang memutuskan  perkara  itu.  Baik  dalam regenten  instructie tahun  1820  maupun dalam Stb. 1835 Nomor 58 yang kemudian diubah dengan Stb. 1884 dan 1885, kedua  peraturan  tersebut  hanya  menyebutkan  penyerahan  penyelesaian tentang  perkawinan  dan  sengketa  harta  benda  kepada  orang  yang  ahli  di bidang  hukum  Islam,  yaitu  para  penghulu  dan  pejabat  agama  Islam  lainnya yang  pada  masa  itu  menjadi  pembantu  bupati. 16 Dengan  demikian,  peradilan agama  di  masa  itu  belum  diatur  dalam  peraturan  sendiri,  padahal  kehadiran peradilan agama merupakan kebutuhan ( far ḍ u kifāyah ) bagi umat Islam dalam rangka melaksanakan syariat agama.
Usaha  raja  Belanda  untuk  membentuk  peradilan  agama  di  daerah jajahannya  baru  dilaksanakan  pada  tahun  1882.  Pada  waktu  itu  pemerintah Belanda  mengeluarkan  keputusan  Nomor  24  tanggal  19  Januari  1882  yang dimuat dalam Stb. 1882 Nomor 152 tentang pembentukan peradilan agama di Jawa  dan  Madura.  Peraturan  itu  dikenal  dengan  “ bepaling  betreffende  de priesterraden  op  Java  en  Madoera”, untuk  singkatnya  disebut  dengan  Stb.  1882 Nomor  152.  Keputusan  raja  ini  resmi  diberlakukan  mulai  tanggal  1  Agustus 1882.  Sejak  dikeluarkannya  keputusan  ini  secara  resmi  pemerintah  Belanda mengakui keberadaan peradilan agama di daerah jajahan khususnya di pulau
14 VOC  ( Vereenigde  Oostindische  Compagnie )  yaitu  perserikatan  perusahaan  Hindia  Timur  atau perusahaan  Hindia  Timur  Belanda  yang  didirikan  tanggal  20  Maret  1602  adalah  perusahaan Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena  ada  pula  VWC  yaitu  perserikatan  dagang  Hindia  Barat.  VOC  dianggap  sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia sekaligus perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem  pembagian  saham.  Meskipun  VOC  merupakan  sebuah  badan  dagang,  tetapi  badan dagang ini istimewa  karena didukung  oleh negara  dan  diberi  fasilitas  sendiri yang istimewa. Misalnya  VOC  boleh  memiliki  tentara  dan  boleh  bernegosiasi  dengan  negara-negara  lain. Karena  itu  VOC  biasa  dikatakan  negara  dalam  negara.  Di  Indonesia  VOC  memiliki  sebutan populer  “kompeni”  atau  “kumpeni”.  Istilah  ini  diambil  dari  kata compagnie (bahasa  Belanda) pada  nama  lengkap  perusahaan  tersebut.  Tetapi  rakyat  Indonesia  lebih  mengenal  kompeni adalah tentara Belanda karena penindasan dan pemerasan kepada rakyat Indonesia yang sama seperti  tentara  Belanda. Http://wikipedia.org/  Vereenigde_Oostindische_Compagnie ;  Diakses  05 Februari 2013. 15 Zaini Ahmad Noeh dan A. Basith Adnan, Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia, (Surabaya:  Bina Ilmu, 1983), h. 31.
16 H. A. Basiq Djalil, op. cit. , h. 49.

## Jawa dan Madura. 17
Sebagai realisasi dari Stb. 1931 Nomor 52 tanggal 31 Januari 1931 tentang penetapan  peraturan  atas  dasar  usul  dan  saran priesterraden  commisie ,  pada tahun  1939  berdasarkan  Stb.  1937  Nomor  116  bertepatan  dengan  tanggal  1 Januari  1938  dibentuk  mahkamah  Islam  tinggi  untuk  wilayah  Jawa  dan Madura,  sedangkan  aturan  pelaksanaannya  berupa  penambahan  dari  pasal  7 Stb. 1882 Nomor 152. Kekuasaan mahkamah tinggi dibagi dua bidang, yaitu: 1) memutuskan perkara perselisihan yang diajukan di pengadilan agama  karena diminta banding oleh yang bersangkutan; 2) berkewajiban memberikan saran- saran  pertimbangan  masalah  agama  Islam  apabila  diminta  oleh  gubernur jenderal atau pembesar negara lainnya di kalangan pemerintah jajahan Belanda. Tujuan  pembentukan  mahkamah  Islam  tinggi  adalah  untuk  mengawasi pelaksanaan  peradilan  agama  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya.  Dengan demikian  diharapkan  dapat  memberi  kesatuan  dan  kepastian  hukum  dalam masalah  nikah,  talak  dan  rujuk.  Selain  itu  juga  diharapkan  agar  mahkamah Islam  tinggi  dapat  memberi  saran  dan  pembuatan  undang-undang  atau peraturan lainnya yang dibuat oleh pemerintah Belanda di Jawa dan Madura. Pada  masa  penjajahan  Jepang,  pengadilan  agama  dan  mahkamah  Islam tinggi di Jawa dan Madura tetap berlaku dan tetap dipertahankan berdasarkan peraturan peralihan pasal 3 Undang-Undang Bala Tentara Jepang ( osanu seizu ) Nomor  1  tanggal  7  Maret  1942.  Pengadilan  Agama  dianggap  sama  seperti lembaga  pengadilan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  Belanda.  Untuk memudahkan  pembinaan  dan  pengawasannya  lembaga  peradilan  agama  ini dimasukan  ke  dalam  urusan gunseikanbu yang  merupakan  departemen kehakiman Jepang.
Ketika  Jepang  berkuasa,  penguasa  Jepang  secara  menyeluruh  mengubah politik yang merendahkan umat Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah  Belanda.  Jepang  memberikan  penghargaan  kepada  umat  Islam dengan  harapan  umat  Islam  bersedia  mendukung  perjuangan  kemakmuran Asia Timur Raya. Sebagai tindak lanjut dari politik penguasa Jepang tersebut, dibentuk  kantor  agama  pusat  dengan  nama  “ shuumubu ”.  Sejalan  dengan adanya  usaha  pemerintah  Jepang  membentuk  PETA  (Pembela  Tanah  Air),
17 Hasil kerja panitia/komisi tersebut adalah dikeluarkannya Stb. 1931 No. 53 yang memuat tiga hal  penting,  yaitu:  1)  perubahan  “ pristerraden ”  menjadi  “ penghoeloe  regecht ”.  Wewenang penghoeloe regecht ini dibatasi pada bidang munakahat saja dan wewenang atas perkara waris dicabut.  Bagian  ini  juga  berisi  tentang  perubahan/perbaikan  dalam  hukum  acara  dan pembentukan  mahkamah  Islam  tinggi  ( hooger  Islami  aishe  zaken ;  2)  campur  tangan landraad dalam  soal  peradilan  harta  bagi  orang-orang  Indonesia  asli;  3)  pembentukan  balai  sebagai orang  yang  semata-mata  mengingkari  agamanya;  3)  bagi  pengadilan  agama,  pencabutan perkara waris itu tidak memberikan perbaikan, walaupun akan diberi ganti kerugian 75% dari penghasilan  pengadilan  agama  tahun  1934-1935;  4)  kedudukan  penghulu  dalam  pengadilan maupun di luar dianggap sebagai kepala agama, sehingga sehingga soal Stb. 1937 Nomor 116 tersebut tidak bisa terlepas dari soal agama; 5) pembagian waris menurut hukum faraid telah berlaku beratus tahun di Indonesia untuk orang-orang yang beragama Islam hal mana semata- mata termasuk hukum syara, jika diubah dengan hukum adat hal itu berarti mengubah hukum agamanya. Alaidin Koto et.al, Sejarah Peradilan Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 229.
kantor-kantor agama ini merupakan tempat latihan militer dan persiapan diri penyelenggaraan birokrasi keagamaan di kemudian hari, di mana tokoh-tokoh Islam seperti K.H. Abdul Hasyim dan K.H. Abdul Muzakkir banyak berperan. Kedua  tokoh  ini  mewakili  tugas  K.H.  Hasyim  Asy‟ari  yang  disebut shuumubucho ( directur in religious affairs ) pada akhir pemerintahan Jepang. 18
Walaupun  pemerintah  Jepang  memberikan  penghargaan  kepada  umat Islam  di  bekas  jajahan  Belanda,  tetapi  kedudukan  korps  penghulu  yang dibentuk  pada  jaman  Belanda  tetap  tidak  dianggap  sebagai  pegawai  negeri oleh pemerintah Jepang dan tetap tidak diberi gaji, serta dibiarkan hidup tanpa ada  pembinaan  sama  sekali.  Jepang  tetap  menganggap  penghulu  sebagai lembaga  bantuan  dari  pengadilan  negeri.  Sebenarnya  anggapan  itu  sangat keliru,  karena  saat  itu  penghulu  sudah  memiliki  kedudukan  sebagai  kepala pencatat nikah, imam masjid, penasehat bupati, ketua pengadilan agama yang seharusnya diberi gaji sebagaimana pegawai negeri lainnya.
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa keberadaan pengadilan agama sebelum  kemerdekaan  kekuasaannya  berbenturan  dengan  pengadilan  umum yang  sengaja  dibenturkan  oleh  pemerintah  Belanda  yang  sejak  semula  sangat khawatir  terhadap  perkembangan  hukum  Islam.  Sebab  selain  agama  Islam bertentangan  dengan  agama  mereka,  juga  merupakan  hukum  yang  sebagian besar dianut oleh bangsa Indonesia. Bagi pemerintah Belanda, memberikan hak hidup pada hukum Islam berarti sama dengan memberi peluang hidup bangsa Indonesia  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri.  Setelah  Indonesia  merdeka, bangsa Indonesia sadar terhadap politik hukum Belanda itu lalu ditinggalkan oleh bangsa Indonesia.

## C. Masa Orde Lama
Pada  masa  awal  kemerdekaan  Indonesia,  pengadilan  agama  dimasukan ke  dalam  Departemen  Kehakiman  RI,  kemudian  setelah  pembentukan Departemen Agama RI  pengadilan agama dipindahkan ke Departemen Agama RI  dengan  penetapan  pemerintah  Nomor  5-SD  tanggal  25  Maret  1946. Mahkamah Islam Tinggi yang telah ada sebelumnya dan juga berada di bawah Departemen  Kehakiman  RI,  oleh  pemerintah  dipindahkan  ke  Departemen Agama  RI  berdasarkan  penetapan  pemerintah  Nomor  5-SD  tanggal  25  Maret 1946. 19 Mulai  saat  itu  pembinaan  pengadilan  agama  menjadi  tanggung  jawab Departemen Agama RI. Usaha-usaha Departemen Agama RI untuk mendirikan peradilan  agama  di  luar  Jawa,  Madura  dan  Kalimantan  Selatan  baru  berhasil pada  tahun  1950.  Pada  mulanya  Departemen  Agama  RI  mengajukan  usulan untuk  pembentukan  pengadilan  agama  di  Aceh.  Hasilnya,  pemerintah  pusat menyetujuinya  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  tahun 1957 tanggal 6 Agustus 1957. Melihat prospek baik ini, Departemen Agama RI mengajukan lagi usul pembentukan pengadilan agama di daerah-daerah yang dianggap penting. Dalam sidang kabinet tanggal 26 Agustus 1957 pemerintah
18 Zaini  Ahmad  Noeh,  “Hakim  Agama  Dari  Masa  ke  Masa” dalam Buku  Kenangan  IKAHI (Jakarta: Panitia Munas LB IKAHA, 1995), h. 35. 19 H. A. Basiq Djalil, op. cit. , h. 61.
pusat  menyetujui  usul  tersebut  dengan  menetapkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  45  Tahun  1957  tanggal  5  Oktober  1957  Lembaran  Negara  Nomor  99 Tahun 1957. 20
Dalam  rancangan  undang-undang  susunan  dan  kekuasaan  kehakiman tahun  1947  yang  pembuatan  rancangan  tersebut  dipimpin  oleh  Wirjono Prodjodikoro  telah  ditetapkan  bahwa  pengadilan  agama  harus  ada  sebagai lembaga kekuasaan kehakiman selain lembaga kekuasaan kehakiman lainnya. Demikian  juga  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  1  tahun  1951  tentang Tindakan-tindakan  Sementara  untuk  Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan Kekuasaan  dan  Acara  Pengadilan-pengadilan  Sipil,  disebutkan  bahwa pengadilan agama tetap dipertahankan keberadaannya walau peran peradilan adat dan desa dihapus secara bertahap. Ketika membicarakan rencana undang- undang  tentang  perkawinan  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  banyak  pendapat yang  bermaksud  menghapus  peradilan  agama  di  Indonesia.  Tetapi  setelah rancangan undang-undang perkawinan disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor  1  Tahun  1974,  kedudukan  pengadilan  agama  menjadi  lebih  kuat. Puncak  kontroversi  tentang  pengadilan  agama  ini  terjadi  ketika  rancangan undang-undang  tentang  pengadilan  agama  dibahas  di  Dewan  Perwakilan Rakyat yang pada akhirnya lahirlah  Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. 21
Meskipun konstituante dibubarkan, gagasan agar pengadilan agama tetap eksis dimunculkan lagi dalam bentuk lain, misalnya dalam Undang-Undang RI Nomor  13  Tahun  1965  tentang  Pengadilan  Umum  dan  Mahkamah  Agung. Kedua undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “pengadilan agama tetap dipertahankan”.  Tetapi  kemudian  undang-undang  ini  dihapus  dan  dibentuk undang-undang baru yaitu Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Dalam  peraturan perundang-undangan  terakhir  ini  dikemukakan  bahwa  lembaga  kekuasaan kehakiman  dilaksanakan  oleh  empat  lingkungan  peradilan  yaitu  peradilan umum,  peradilan  agama,  peradilan  militer  dan  peradilan  tata  usaha.  Dengan demikian lembaga peradilan agama tetap diakui keberadaannya di Indonesia.

## D. Masa Orde Baru
Kompetensi  peradilan  agama  masa  orde  baru  ditandai  dengan  surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976. Sehubungan  dengan  banyaknya  perkara  banding,  departemen  agama membentuk cabang mahkamah Islam tinggi di Surabaya dan Bandung. Karena dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  menyebutkan  mahkamah Islam  tinggi  cabang  Bandung  bertugas  menyelesaikan  perkara  banding  yang berasal  dari  pengadilan  agama  di  Jawa  Barat;  dan  mahkamah  Islam  tinggi cabang  Surabaya  mempunyai  tugas  menyelsaikan  perkara-perkara  banding yang berasal dari Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Pembentukan cabang
20 Departemen Agama RI, Kebijakan....., h. 78.
21 Busthanul Arifin, “Peradilan Agama yang Kita Dambakan” Makalah Seminar di Yogyakarta, 4 Desember 1993, h. 3-4.
mahkamah Islam tinggi ini hanya bersifat sementara, karena untuk membentuk pengadilan  tingkat  banding  yang  difinitif  harus  berdasarkan  undang-undang. Dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama  yang  diundangkan  tanggal  29  Desember  1989  Lembaran  Negara  RI Tahun  1989  Nomor  49,  semua  cabang  mahkamah  Islam  tinggi  secara  resmi berubah  menjadi  pengadilan  agama  tingkat  banding  dan  mempunyai kedudukan  sama  dengan  pengadilan  tingkat  banding  dalam  lingkungan pengadilan yang lain.
Arah tujuan pembinaan badan peradilan agama adalah untuk menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum bagi warga negera Indonesia yang beragama  Islam.  Selain  itu  badan  peradilan  agama  diharapkan  dapat meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  pembangunan  hukum  di negara  Republik  Indonesia.  Dalam  perkembangan  terakhir  ini    jumlah peradilan  agama  di  seluruh  Indonesia  sebanyak  342  lembaga  termasuk  19 lembaga  mahkamah  syar‟iyah  di  NAD,  pengadilan  tinggi  agama  29  lembaga termasuk  1  lembaga  mahkamah  syar‟iyah  di  propinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam. 22
Kewenangan  pengadilan  agama  sebagaimana  dalam  pasal  49  Undang- Undang  RI  Nomor  7  tahun  1989  adalah  “memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama  Islam  di  bidang  perkawinan,  kewarisan,  wasiat  dan  hibah  yang dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam,  wakaf  dan  sadaqah”.  Sedangkan pengadilan tinggi agama berwenang mengadili perkara-perkara yang menjadi tugas  dan  kewenangan  pengadilan  agama  di  tingkat  banding,  berwenang menyelesaikan  sengketa  yurisdiksi  antara  pengadilan  agama  dan  juga mempunyai  kedudukan  sebagai  pengawal  depan  Mahkamah  Agung  RI  dan Departemen Agama RI dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
Setelah  Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  ditetapkan,  langkah  pertama  yang  dilaksanakan  oleh  Menteri  Agama RI adalah mengubah citra peradilan agama dari pikiran kolonial yang membuat peradilan  agama  menderita  kurang  lebih  100  tahun.  Dahulu  pemerintah Kolonial  Belanda  menitikberatkan  kata  “agama”  pada  peradilan  agama, sekarang  mahkamah  agung  menitikberatkan  kata  “peradilan” pada  peradilan agama  sebab  peradilan  agama  merupakan  alat  kekuasaan  kehakiman  yang sama kedudukan dengan lembaga peradilan lain. Peradilan agama harus dibina secara  “ court  of  law ”  yaitu  pengadilan  yang  sebenarnya,  bukan  lagi quasi rechspraak sebagaimana terjadi sebelumnya.
Hal-hal  yang  diharapkan  dengan  lahirnya  Undang-Undang  RI  Nomor  7 Tahun 1989 adalah: 1) dapat tercapai perwujudan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib sebagai negara hukum  yang berdasarkan Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945;  2)  terwujud  jaminan  perasaan kedudukan  warga  negara  dalam  hukum,  di  mana  diperlukan  upaya
22 Tim  Penyusun  Profil  Peradilan  Agama, Profil  Peradilan  Agama (Jakarta:  Ditjen  Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2008), h. 24-38.
menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan  pengayoman  kepada  masyarakat;  3)  tercipta  salah  satu  upaya untuk  menegakan  keadilan,  kebenaran  dan  kepastian  hukum  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  14  Tahun  1970  tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman;  4)  tercipta  susunan kekuasaan  dan  hukum  acara  peradilan  dalam  lingkungan  peradilan  agama yang selama ini berbeda-beda; 5) tercapai penyelenggaraan perkara yang tertib dan  sewajarnya,  sehingga  ada  kepastian  hukum  bagi  pihak-pihak  yang berperkara;  6)  dengan  Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun  1989  akan  lahir pengadilan  agama  pada  setiap  kota  (sebelumnya  kotamadya)  dan  kabupaten atau  pengadilan  tinggi  agama  di  setiap  provinsi  di  Indonesia;  7)  dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 syarat-syarat konkrit untuk diangkat menjadi  hakim  pada  pengadilan  agama  berdasarkan  bahwa  hakim  peradilan agama  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  presiden  selaku  kepala  negara;  8) dengan  Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun  1989  negara  memperoleh  badan pertimbangan yang dapat memberikan keterangan dan nasehat tentang hukum Islam  kepada  instansi  pemerintah  di  daerah  hukumnya  apabila  diminta;  9) dengan  Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun  1989  menjadi  semakin  jelas, termasuk memutuskan perkara-perkara perdata yang menjadi kewenangannya sekaligus dapat melaksanakan sendiri putusan yang telah dijatuhkan. 23
Dengan demikian lembaga peradilan agama sudah jelas eksistensinya dan akan  bertambah  kuat  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  di  masa  akan datang.

## E. Masa Reformasi
Tap MPR Nomor XVII Tahun 1989 telah menetapkan bahwa pembaruan di bidang hukum akan terus dilaksanakan dengan memberikan landasan yang kuat terhadap kelembagaan kekuasaan kehakiman, menata kembali peraturan perundang-undangan  guna  menunjang  pembangunan  nasional  dan meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  agar  peraturan-peraturan  itu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam kaitan ini, langkah awal yang telah dilaksanakan adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya  bab  IX  pasal  24  ayat  2  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang berbunyi:
“Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer  dan lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi”. 24
23 Zaini Ahmad Noeh dan A. Basith Adnan, op. cit. , h. 34.
24 Kutipan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah hasil amandemen yang dipadukan dengan perubahan I, II, III, IV. Khusus bab IX pasal 24 hasil perubahan ke tiga yang disahkan pada 10 Nopember  2001.  Perubahan  pertama  disahkan  pada    19  Oktober  1999,  perubahan  ke  dua disahkan  pada  18  Agustus  2000  dan  perubahan  ke  empat  disahkan  pada  10  Agustus  2002. Jaenal Aripin, Himpunan..... , h. 54.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  posisi  peradilan  agama  menjadi  semakin kuat sebab telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sejajar dengan lembaga  peradilan  lain.  Kesejajaran  dengan  lingkungan  peradilan  lain  dan perluasan  kompetensi  lembaga  peradilan  agama  ini  berdampak  di  bidang pembinaan,  kepengurusan  dan  pelaksanaan  tugas  wewenangnya.  Menurut Bagir  Manan,  untuk  mengejar  ketertinggalan  ini  perlu  diadakan  strategi pengembangan dan pembinaan yang tepat dan cepat untuk mencapai beberapa hal: 1) pengembangan dan pembinaan organisasi baik organisasi yustisial dan non  yustisial;  2)  pengembangan  dan  pembinaan  ketenagaan  (hakim  dan  non hakim) mulai dari sistem pendidikan, rekruitmen, promosi dan sebagainya; 3) pengembangan  dan  pembinaan  tatacara  beracara,  tata  tertib  persidangan  dan sebagainya;  4)  pengembangan  dan  pembinaan  tata  kerja  pelayanan administrasi yang selektif dan efisien; 5) pengembangan dan pembinaan satuan fasilitas  (kantor,  peralatan,  kepustakaan  dan  sebagainya);  6)  pengembangan dan pembinaan integritas serta disiplin seperti sistem mutasi hakim yang tidak menunjukan  integritas  dan  kecapakan  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman sebagai tempat mewujudkan keadilan dan kebenaran. 25
Strategi pengembangan dan pembinaan lembaga peradilan agama di era reformasi  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  sebagian  telah menjadi  Rencana Induk Pengembangan Peradilan Agama Jangka Panjang Pertama (RIPPA-JP I) tahun  1996-2021  yang  dibuat  oleh  Direktorat  Pembinaan  Peradilan  Agama Departemen  Agama  RI  (sekarang  Direktorat  Jendral  Badan  Peradilan  Agama berdasarkan  Undang-Undang  RI  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman). Dalam RIPPA-JP I tersebut telah disusun rencana pengembangan dan pembinaan peradilan agama secara terarah dan terencana, pengembangan dan pembinaan ketenagaan dalam meningkatkan kualitas terutama hakim dan pejabat  peradilan  agama  lainnya.  Selain  itu,  dalam  RIPPA-JP  I  ini  juga  telah ditetapkan  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  tugas  para  hakim dan  pejabat  peradilan  agama  sebagai  rangkaian  tugas  manajemen  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Kegiatan  monitoring  ini  diharapkan dapat  mengetahui  sedini  mungkin  segala  bentuk  penyimpangan  prosedur sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan. 26
Masih menurut Bagir Manan, langkah utama yang harus dilakukan dalam rangka  pembinaan  dan  pengembangan  lembaga  peradilan  agama  di  masa reformasi ini adalah: 1) usaha mewujudkan sistem peradilan yang terpandang, berwibawa,  bermutu  dan  mampu  berjalan  seiring  dengan  lingkungan  badan peradilan  lain;  2)  mewujudkan  sistem  peradilan  agama  sebagai  pelaksana kekuasaan  kehakiman  yang  mampu  mewujudkan  keadilan,  kebenaran  dan sekaligus  menjadi  wadah  penting  untuk  mewujudkan  Islam  sebagai  rahmat seluruh alam; 3) usaha memperbesar peranan sistem peradilan agama, selain di
25 Bagir Manan, “Stategi Pengembangan Peradilan Agama” Makalah Seminar tentang Peradilan Agama (Jakarta: PPHIM dan Departemen Agama RI, 8 Desember 1989), h. 4-5.
26 Direktorat  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  Departemen  Agama  RI, Rencana  Induk Pengembangan Peradilan Agama (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam Depag, 1995), h. 25.
bidang  yustisial  juga  di  bidang  non  yusitsial  dengan  cara  memberi pertimbangan, nasehat dan pendapat hukum kepada penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah. 27
Kendala  lain  yang  dialami  oleh  peradilan  agama  untuk  mewujudkan usaha sebagaimana tersebut di atas di antaranya hidup dalam keterasingan dan keterbatasan  sarana  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  suatu  lembaga  peradilan. Kondisi  ini  sangat  sulit  bagi  lembaga  peradilan  agama  untuk  memfungsikan diri  sebagai  lembaga  kekuasaan  kehakiman  yang  mandiri  dan  otonom  sejajar dengan lingkungan peradilan lain. Kondisi peradilan agama yang demikian itu segera diakhiri dengan usaha-usaha sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Berdasarkan  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  1999  jo  Undang- Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 bahwa peradilan agama dipindahkan menjadi satu  atap  dengan  mahkamah  agung.  Sebagai  tindak  lanjut  dari  peraturan pemerintah  ini,  pada  tanggal  30  Juni  2004  secara  resmi  lembaga  peradilan agama  berada  di  bawah  mahkamah  agung  termasuk  organisasi  lembaga  dan pembinaannya yang sebelumnya berada di bawah departemen agama.

## IV. Politik Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia
Politik hukum adalah suatu kebijakan di bidang hukum yang di tempuh oleh  negara  melalui  lembaga-lembaganya  (aspek  struktur  hukum)  yang diarahkan pada bidang perencanaan hukum, pembentukan hukum, pembaruan hukum  (aspek  substansi  hukum),  pelaksanaan  hukum  dan  penegakannya (aspek kultur hukum).
Pluralisme  dan  dualisme  hukum  sering  menjadi  ganjalan  terhadap reformasi  hukum  termasuk  di  Indonesia.  Masih  kuatnya  tingkat ketergantungan  pada  produk  hukum  terlihat  dari  beberapa  peraturan perundangan yang masih mengikuti warisan hukum masa penjajahan Belanda. Konsekuensi  dari  sikap  ini  dibuktikan  dengan  terjadinya  pengelompokan hukum, yaitu: 1) adanya kelompok pembela hukum adat; 2) kelompok pembela hukum  Islam;  dan  3)  kelompok  pembela  warisan  hukum  kolonial  Belanda. 28 Kelompok-kelompok dimaksud sudah ada sejak Belanda menguasai peraturan perundang-undangan Hindia Belanda (Nusantara).
Era pemerintahan Soeharto, posisi hukum Islam berproses secara pasang surut sejalan dengan harmonisasi hubungan antara pemuka agama Islam  dan pemegang  kekuasaan  di  negara  Republik  Indonesia.  Hal  ini  sejalan  pula dengan  anggapan  bahwa  semakin  baik  hubungan  agama  dan  negara menujukan  semakin  besar  pula  peluang  hukum  Islam  untuk  diterapkan. Sebaliknya,  semakin  kurang  baik  hubungan  tokoh  agama  dengan  pemegang kekuasaan,  berarti  semakin  susah  penerapan  hukum  Islam  melalui  peraturan perundang-undangan.  Karena  itu,  sejarah  perjalanan  politik  umat  Islam mempunyai keterkaitan dengan perkembangan hukum Islam.
27 Bagir Manan, op. cit., h. 10.
28 Subekti, Law in Indonesia (Jakarta: Yayasan Proklamasi Center for Strategic and International Studies, 1982), h. 6.
Abdul  Aziz  Thaha  menggambarkan  hubungan  tersebut  dengan  tiga bentuk,  yaitu  hubungan  antagonistik  (1966-1981),  hubungan  resiprokal  kritis (1981-1985)  dan  periode  akomodatif  (1985-1999). 29 Namun  akhirnya  situasi yang kurang mesra itu bergeser sejalan dengan perkembangan pemikiran Islam masyarakat di negeri ini. Pendekatan legalistik formal secara berangsur-angsur melunak  dan  di  saat  yang  bersamaan  komunikasi  pun  terbangun.  Akibat perkembangan inilah kemudian menciptakan hubungan yang resiprokal kritis (bersifat saling berbalasan). Ada keinginan saling memahami posisi. Periode ini diawali dari political test yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyodorkan konsep asas tunggal bagi organisasi sosial politik dan kemudian menjadi asas organisasi massa di Indonesia, yaitu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 30
Kebijakan  di  bidang  peradilan  agama  mengindikasikan  hubungan  yang erat  antara  negara  dan  umat  Islam  di  Indonesia  sejak  paruh  kedua  dekade delapan  puluhan.  Beberapa  peraturan  lainnya  seperti  Undang-Undang  RI Nomor  2  Tahun  1989 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Instruksi  Presiden RI  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  juga dukungan  pemerintah  yang  begitu  kuat  pada  organisasi  Ikatan  Cendekiawan Muslim  se-Indonesia  (ICMI) 31 telah  memperjelas  kecenderungan  pemeritah untuk  mengabulkan  keinginan  masyarakat  Islam.  Selain  itu,  beberapa kebijakan  pemerintah  pun  lahir  seperti  pendirian  Bank  Muamalat  Indonesia (BMI), keputusan bersama di tingkat menteri tentang Badan Amil Zakat (BAZ), kebijakan  tentang  busana  jilbab  dan  penghapusan  Porkas/Sumbangan  Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Perkembangan dimaksud, tampaknya menandai titik balik  hubungan  antara  Islam  dengan  pemerintah,  yaitu  masing-masing  pihak tidak  lagi  dipandang  sebagai  musuh,  melainkan  sebagai  partner  untuk
29 Abdul Aziz Thaha, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 235.
30 Menurut Deliar Noer, salah satu ciri dan identitas partai/ormas dapat dilihat pada asasnya, namun tidak berarti identitas partai/ormas hanya ditentukan oleh asas itu. Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 memperkenalkan Pancasila, dengan harapan: 1) Pancasila dijadikan  dasar  filosofi  negara  Indonesia  yang  hendak  didirikan,  2)  tiap  golongan  menerima anjuran  dasar  filosofi  ini  dengan  catatan  bahwa  tiap  golongan  berhak  memperjuangkan aspirasinya  masing-masing  dalam  mengisi  kemerdekaan.  Pada  zaman  demokrasi  terpimpin, asas  ini  disertai  dengan  pengakuan  bahwa  masing-masing  partai  harus  menerima  dan mempertahankan  Pancasila.  Tahun  1950an  Partai  Katolik  memakai  asas  “berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  pada  umumnya  dan  Pancasila  pada  khususnya  serta  bertindak menurut  asas-asas  Katolik”;  Partai  Kristen  Indonesia  (Parkindo)  berasaskan  “paham keKristenan”;  Nadatul  Ulama  (NU)  berasaskan  “agama  Islam”;  Partai  Nasionalis  Indonesia (PNI)  berasas  “marhaenisme”.  Lihar  Deliar  Noer, Islam,  Pancasila  dan  Asas  Tunggal (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983), h. 52-53. 31 ICMI  didirikan  pada  tanggal  7  Desember  1990  di  Malang  Jawa  Timur.  Pembentukan  dan pendirian organisasi ini berawal dari ide sederhana 5 mahasiswa universitas Brawijaya Malang untuk  mempertemukan  para  cendekiawan  muslim  nasional  guna  membicarakan  sumbangsih umat Islam di era tinggal landas. Orang yang menentukan lahirnya ICMI adalah B. J. Habibie (Menteri Riset dan Teknologi) pada kabinet pembangunan V. Lihat Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, “Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)” op. cit. , h. 186-188.
membangun negara Republik Indonesia.
Selama  periode  pemerintahan  orde  baru  banyak  produk  hukum  yang lahir  dalam  bentuk  undang-undang  yang  berhubungan  dengan  eksistensi peradilan  agama  di  Indonesia,  seperti  Undang-Undang  RI  Nomor  14  Tahun 1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kehakiman,  Undang-Undang  RI Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Undang-Undang  RI  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Di  bawah  hirarki  undang-undang tersebut terdapat pula peraturan perundangan yang mendukung di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI.
Ketika  penyusunan  dan  pembahasan  rancangan  undang-undang peradilan  agama  telah  terjadi  tarik  ulur  dan  pro  kontra  di  lembaga  legislatif. Ridwan  Saidi  membagi  pihak  yang  menentang  ini  pada  tiga  kelompok:  1) dalam  rangka  menuju  unifikasi  hukum  di  Indonesia,  peradilan  agama  tidak diperlukan lagi. Sebab akan ada kesan dualisme sistem peradilan di Indonesia. Kalaupun  ada  peradilan  agama,  harus  berinduk  pada  peradilan  umum. Kelompok  ini  ingin  mempertahankan status  quo, di  mana  peradilan  agama tidak  mempunyai  kebebasan  untuk  mengimplementasikan  kompetensinya, bahkan  ingin  supaya  peradilan  agama  sebagai  sub  ordinat  dari  peradilan umum.  Hal  ini  menurut  Busthanul  Arifin  sesuatu  yang  tidak  konstitusional, sebab  keempat  lingkungan  peradilan  berinduk  pada  Mahkamah  Agung.  2) menginginkan  agar  peradilan  agama  dibubarkan.  Umat  Islam  seharusnya mengurus  sendiri  hukum  Islam  yang  dianut.  Orang-orang  ini  menolak peradilan  agama  dengan  pendapat  bahwa  agama  dipisahkan  dari  campur tangan negara (sekuler), termasuk intervensi negara dalam mengurus peradilan agama.  Partai  Demokrasi  Indonesia  (PDI),  kelompok  non  Muslim  dan kelompok  sekuler  bahkan  sebagian  pemimpin  Islam  juga  keberatan  dengan rancangan  undang-undang  peradilan  agama.  Bahkan  partai  berkuasa (Golongan Karya) terpecah menjadi dua, kelompok yang setuju dan kelompok yang menentang. Namun, fraksi ABRI berusaha dengan serius untuk mencari solusi  terbaik  di  antara  pro  kontra  tersebut  sehingga  dapat  mengurangi terjadinya konflik. 3) bukan saja menolak rancangan undang-undang peradilan agama, melainkan  eksistensi dari peradilan agama juga ditolak. Franz Magnis Suseno  termasuk  dalam  kelompok  ini  yang  berpendapat,  bahwa  dengan dibentuknya peradilan agama bagi umat Islam sebagai peradilan khusus berarti telah  terjadi  diskriminasi  terhadap  kelompok  lain.  Lebih  jauh  juga  adanya tuduhan  bahwa  rancangan  undang-undang  peradilan  agama  termasuk  pada usaha  untuk  memberlakukan  kembali  “Piagam  Jakarta”.  Jika  umat  Islam dipersilahkan  melaksanakan  sendiri  syariat  Islam  tanpa  keterlibatan pemerintah,  lalu  apakah  umat  Islam  harus  pula  dibiarkan  memotong  sendiri tangan  para  pencuri?  Hal  ini  menurut  Bustanul  Arifin,  selain  tidak konstitusional juga berbahaya. 32
32 Bustanul Arifin, Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembentukan Hukum Nasional di Indonesia (Jakarta: PP IKAHI), h. 11.
Dari  ketiga  kelompok  di  atas  pada  prinsipnya  sama,  yakni  keberatan terhadap  keberadaan  peradilan  agama  di  Indonesia.  Kelompok  pertama melihat  dari  segi  politik  hukum  yang  berkembang  sejak  masa  penjajahan dengan  membiarkan  pengadilan  agama  hidup  tanpa  eksistensi  yang  jelas. Munawir  Sjadzali  menyebutkan  kebijakan  seperti  itu  dengan  istilah  politik “peradilan pupuk bawang” yang selalu dikebiri. 33 Tanggapan kelompok kedua berkenaan  dengan  rencana  menghidupkan  kembali  Piagam  Jakarta.  Tuduhan lain  menyatakan  bahwa  rancangan  undang-undang  peradilan  agama berlawanan  dengan  prinsip  kesatuan  hukum  yang  sudah  ada  di  Indonesia meliputi prinsip kesatuan, wawasan nusantara dan berlawanan dengan negara Pancasila. Bahkan dinyatakan bersifat diskriminatif, karena rancangan undang- undang peradilan agama itu dikhususkan bagi orang-orang Islam di Indonesia serta  tidak  ingin  membandingkannya  dengan burgerlijke  wetboek (BW)  yang diwarisi  dari  masa  kolonialisme  Belanda  karena    BW  dianggap  masih  tetap berlaku sebagaimana dinyatakan dalam peraturan peralihan pasal 1 UUD 1945.
Meskipun  penolakan  terhadap  rancangan  undang-undang  peradilan agama sangat gencar, ternyata Presiden Soeharto mempunyai andil yang cukup signifikan  dan  menentukan.  Soeharto  ikut  menyatakan  bahwa  rancangan undang-undang  peradilan  agama  itu  sebagai  implementasi  dari  Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta hal itu tidak ada hubungannya dengan Piagam  Jakarta. 34 Bahkan  Presiden  Soeharto  menjamin  bahwa  diajukannya rancangan  undang-undang  peradilan  agama  tidak  akan  memberlakukan kembali Piagam Jakarta. 35

## V. Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia
Dalam bahasa Arab, istilah “peradilan” merupakan terjemahan dari lafaz ىضق .  Dalam  kamus  bahasa  Arab ىضق bermakna  “memutuskan,  melaksanakan dan menyelesaikan”. 36 Makna-makna di atas, ada makna yang sejalan dengan banyak firman Allah swt dalam Alquran di antaranya surah al-Ahzāb/33:37. 37 Ibn Man ẓ ūr menyebutkan makna etimologi ىضق dengan عاطقنا ئشلا
همامتو artinya
“terputusnya sesuatu dan kesempurnaannya” (maksudnya, putusan atas suatu perkara menunjukan kesempurnaan atas suatu perkara yang diputuskan), متحلا رملااو artinya  “ketetapan  dan  perintah”  (maksudnya,  hasil  dari  suatu ketetapan/keputusan
adanya
perintah untuk menjalankan
33 Munawir  Sjadzali, Islam  Realitas  Baru  dan  Orientasi  Masa  Depan  Bangsa (Jakarta:  Universitas Indonesia Press, 1993), h. 27.
34 Ismail  Sunny,  ”Bukan  RUU  Piagam  Jakarta” Tempo ,  3  Juni  1989.  Lihat  juga  Masykuri Abdillah,  “ The  Status  of  Islamic  Law  in  Indonesia  Under  the  New  Order  Government” Makalah disampaikan  pada  Workshop  on  Islamic  Revivalism  and  State  Response:  The  Experiences  of Malaysia, Indonesia and Brunai, Singapore, 2-3 Juni 1997), h.17.
35 Busthanul Arifin, op.cit ., h. 13.
36 Ahmad Munawwir, al Munawwir (Jakarta: Pustaka Progressif, 1996), h. 1215.
37 Departemen  Agama  RI, Alqur’an  dan  Terjemahnya (Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penterjemah/  Penafsiran  Alqur‟an,  1984),  h.  673.  Terjemahan  ayat  dimaksud  adalah “.........maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya)......”
ketetapan/keputusan  tersebut). 38 Muhammad  Salam  Madkur  menyebutkan ىضق dalam  tiga  makna,  yaitu:  1) غارفلا ,  artinya  “putus  atau  selesai”,  2) ءادلاا , artinya  “menunaikan  atau  membayarkan”,  3) مكبلا ,  artinya  “mencegah  atau menghalang-halangi”. 39
Selain  makna  etimologi  di  atas,  lafaz ىضق juga  mengandung  makna (terminologi), sebagaimana pernyataan Umar bin Khattab berikut:
ءاضقلا ةضيرف ةمكمح ةنسو ،ةعبتم ديري هب نا ام مكيح هب مكالحا ناعون : اهمدحا ضرف مكمح يرغ خوسنم ماكحلااك ةيلكلا تىلا اهمكحا للها فى ،هباتك نىاثلاو ماكحا اهنَس لوسر للها ىلص للها هيلع ملسو . 40
Artinya : Peradilan adalah kewajiban yang tetap dan sunnah yang diikuti secara  terus  menerus”.  Hal  ini  bermakna  untuk  menjelaskan  bahwa keputusan seorang hakim dalam peradilan itu ada dua macam: pertama, bersifat wajib dan tetap seperti hukum-hukum universal yang ditetapkan oleh  Allah  dalam  kitabNya;  kedua,  hukum-hukum  sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah saw.
Menurut  Muhammad  Daud  Ali,  peradilan  adalah  “suatu  proses pemberian  keadilan  di  suatu  lembaga  pengadilan”,  sementara  pengadilan adalah  “suatu  lembaga  atau  badan  yang  bertugas  menerima,  memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya. Adapun pengertian  peradilan  agama  adalah  “suatu  proses  pemberian  keadilan berdasarkan hukum agama  Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di pengadilan  agama  dan  pengadilan  tinggi  agama”. 41 Dengan  demikian  baik peradilan  maupun  pengadilan  –  secara  terminologi  –  merujuk  pada  agama Islam,  yaitu  peradilan  agama  (Islam)  dan  pengadilan  agama  (Islam). Pemahaman  terhadap  makna-makna  di  atas  tidak  terbantahkan  lagi  karena secara  historis  dan  yuridis  peradilan  agama  yang  ada  sejak  dahulu  (masa kesultanan)  sampai  sekarang  adalah  pengadilan  agama  yang  diperuntukkan bagi  orang-orang  beragama  Islam  dan  dengan  menggunakan  dasar  hukum Islam pula. Dalam perspektif sistem peradilan nasional, peradilan agama salah satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  di  negara  Republik  Indonesia  sama dengan  peradilan  lainnya  (peradilan  umum,  peradilan  militer  dan  peradilan tata usaha negara). Semua lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan kekuasaan yang berbeda.
Dengan  demikian  keberadaan  peradilan  agama  di  Indonesia  tidak  boleh dipungkiri,  walau  ada  sementara  kalangan  yang  mengharapkan  bahwa peradilan  agama  itu  “dihilangkan”  saja  dengan  mencoba  menggunakan  dalih
38 Ibn Man ẓ ūr, Lisan al-‘Arab jilid 9 (Kairo: Dar al-Hadi ṡ , 2003/1423), h. 405-406.
39 Muhammad Salam Madkur, al Qa ḍ ā fi al-Islām (Kairo: Dar al-Na ḍ ah, t.th), h. 11
40 Ibn Qayyim al Jauziyah, I’lām al Muwaqqiīn an Rab al Alamīn juz I (Cet. II; Beirut: Dar al Fikr, 1977/1397), h. 86.
41 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Cet. III; Jakarta: Raja Granfindo Persada, 1993), h. 251.
bahwa  adanya  peradilan  agama  di  Indonesia  akan  menggoyahkan  persatuan bangsa  atau  pemihakan  terhadap  satu  golongan  dan  tidak  sesuai  dengan Undang-Undang  Dasar  1945.  Sikap  seperti  itu  menunjukkan  kurang dipahaminya  secara  benar  dan  mendalam  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945  sebagai  landasan  idil  dan  konstitusional  bangsa  dan  negara Indonesia.
Secara konstitusional kedudukan peradilan agama sebagai salah satu pilar penegakan  hukum  di  Indonesia.  Pada  konteks  ini  terdapat  tiga  alasan mendasar atas pernyataan tersebut: 1) secara filosofis diketahui bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat muslim Indonesia sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam  baik  pandangan  hidup,  cita  moral  dan  cita  hukum  dalam  kehidupan sosiokulturalnya. Secara epistemologis, hal itu mempunyai peranan besar bagi terciptanya arena kelahiran norma fundamental negara yang terkandung dalam Pancasila.  Uraian  itu  menggambarkan  eratnya  hubungan  antara  epistemologi keislaman  masyarakat  dengan  nilai-nilai  filosofis  dalam  Pancasila;  2)  secara sosiologis menunjukan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum mempunyai tingkat  aktualitas  yang  berkesinambungan.  Berawal  dari  bentuk  kelompok sosial  yang  sangat  minimal  hingga  menjadi  bagian  dari  masyarakat  negara, masyarakat muslim mengaktualkan  kebutuhan layanan hukum dan peradilan dengan  men tahkim kan  permasalahan  hukumnya  kepada  pemuka  agama  yang dipandang  mampu  menjadi  hakim  ( qā ḍ i )  untuk  memeriksa,  mengadili  dan menyelesaikan  masalah  hukum.  Kondisi  tersebut  tidak  mampu  diruntuhkan sejak zaman penjajahan, sehingga terpaksa diberi pengakuan dalam sejarah tata hukum  kolonial.  Tuntutan  layanan  hukum  berupa  peradilan  bagi  masyarakat muslim  harus  diletakkan  pada  kerangka  tujuan  negara  untuk  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  sehingga  berada  dalam  kesatuan  sistem  peradilan negara;  3)  sejarah  hukum  Indonesia  dapat  membuktikan  bahwa  tata  hukum kolonial tidak mampu membendung arus tuntutan layanan hukum masyarakat muslim  sehingga  pada  akhirnya  memberikan  pengakuan  dengan menempatkan  peradilan  agama  dalam  tata  hukumnya.  Penataan  lebih  lanjut tentang peradilan agama adalah dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun  1989.  Undang-Undang  itu  pula  yang  telah  mengantarkan  pengadilan dalam  lingkungan  peradilan  agama  dari  lembaga  agama  menjadi  lembaga hukum. 42
Dewasa ini peradilan agama di seluruh Indonesia berjumlah 342 termasuk 19 mahkamah syar‟iyah di NAD, pengadilan tinggi agama 29 buah termasuk 1 mahkamah syar‟iyah di propinsi NAD. 43
42 Abdul  Gani  Abdullah,  “Sejarah  Kontemporer  Peradilan  Agama:  Kondisi  Pasca  Undang- Undang Peradilan Agama dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Studi Islam di Indonesia” Makalah Penataran Staf Pengajar Hukum Islam PTN-PTS Tingkat Nasional Angkatan I, Fakultas Hukum UI, Depok, 10-14 Juli 1995,    h. 1-4.
43 Tim  Penyusun  Profil  Peradilan  Agama, Profil  Peradilan  Agama (Jakarta:  Ditjen  Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2008), h. 24-38.

## VI. Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama
Selama  ini  pengadilan  agama  hanya  memiliki  kompetensi  untuk menyelesaikan  kasus  hukum  di  bidang  hukum  keluarga,  seperti  putusan perkawinan,  sengketa  waris/  wasiat  dan  wakaf.  Namun  setelah  Undang- Undang  RI  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  diamandemen, kompetensi  pengadilan  agama  menjadi  lebih  luas  dan  mengandung  makna local  characteristics seperti  ideologi  bangsa,  kondisi  manusia,  alam  dan  tradisi bangsa.  Selain  itu  juga  berorientasi  pada  kecenderungan  internasional (international trends) yang diakui oleh masyarakat dunia yang beradab. Upaya pemerintah  untuk  mengamandemen  undang-undang  peradilan  agama  tentu tidak  terlepas  dari  politik  hukum  dan  untuk  mengakomodir tuntutan  kondisi masyarakat  yang  semakin  berkembang,  mengalami  evolusi  serta permasalahannya  pun  semakin  kompleks. 44 Selain  itu  sifat  dan  kualitas sengketa semakin tidak sederhana dan karakternya pun sangat berbeda dengan karakter sengketa yang muncul pada masa sebelumnya.
Pembaruan  peradilan  agama  sudah  dimulai  sejak  ditetapkan  Undang- Undang  RI  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Kekuasaan  Kehakiman.  Hanya  saja  penerapan  undang-undang  tersebut  di masa  itu  masih  jauh  dari  harapan.  Hal  itu  sangat  tampak  berkaitan  dengan independensinya, mengingat Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 masih menganut sistem dua atap ( double roof system ). 45
Kewenangan  peradilan  agama  di  Indonesia  sangat  terkait  erat  dengan persoalan  kehidupan  umat  Islam  dan  politik  hukum  pemerintah,  karena kewenangan tersebut menjadi sui generis nya. Namun, karena Indonesia bukan negara  Islam,  kewenangan  peradilan  agama  tidak  menyangkut  seluruh persoalan  umat  Islam.  Kewenangan  peradilan  agama  hanya  terkait  dengan persoalan  hukum  keluarga  ( ahwal  al  syakhsiyah )  ditambah  sedikit  persoalan muamalah.  Kenyataan  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  dari  persoalan  politik penguasa, meskipun untuk kewenangan relatif lebih baik dari pada status dan kedudukan  yang  sering  mengalami  pasang  surut.  Bagi  peradilan  agama, kewenangan  ( absolute  competence )  dan  wilayah  yurisdiksi  pengadilan  ( relative competence )  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Meskipun demikian,  dalam  sejarahnya  justru  kompetensi  itulah  yang  menjadi  penentu eksistensi badan peradilan termasuk peradilan agama. Kompetensi juga sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.
Menyelesaikan  sengketa  bisnis  melalui  pengadilan  agama  merupakan kultur  hukum  baru  bagi  masyarakat  Indonesia  setelah  ditetapkannya pengadilan  agama  sebagai  lembaga  peradilan  yang  memiliki  kompetensi absolut  untuk  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah.  Kompetensi  ini
44 Eman Suparman, “Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia” dalam Jurnal Penegakan Hukum Volume 3 Nomor 2, Juli 2006, h. 26.
45 Hal  ini  disebabkan  karena  pembinaan  terhadap  lembaga  peradilan  ada  dua  badan  yang bertindak  selaku  pembina,  yaitu  mahkamah  agung  secara  teknis justicial, departemen kehakiman  dan  departemen  agama  yang  melakukan  pembinaan  secara  administratif, organisatoris dan finansial.
sebagai tambahan atas kompetensi peradilan agama yang secara konvensional telah  ada  dan  tentu  berkonsekuensi  agar  kewenangannya  setara  dengan pengadilan  negeri  dalam  memeriksa  sengketa  bisnis  yang  diajukan  padanya. Satu hal yang secara prinsipil membedakan antara pengadilan agama dengan pengadilan  negeri  memeriksa  sengketa  bisnis  adalah  basis  sengketanya,  yaitu “Lembaga Ekonomi Syariah”. Bila sengketa yang timbul tentang hak milik atau keperdataan  lain  dalam  perkara  sebagaimana  dimaksud  pasal  49  Undang- Undang  RI  Nomor  3  Tahun  2006,  khusus  mengenai  objek  yang  menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan negeri dalam lingkungan Peradilan Umum. 46
Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan  hukum  masyarakat,  khususnya  masyarakat  muslim.  Seperti diungkapkan Eugen Ehrlich bahwa “…hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat”. 47 Ehrlich juga menyatakan bahwa, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam istilah antropologi dikenal sebagai “pola-pola kebudayaan ( culture pattern )”. 48 Karena itu –dalam perspektif sosiologi hukum– tidak  mengherankan  jika  saat  ini  peradilan  agama  mengalami  perluasan kewenangan  mengingat  “…harus  ada  kesinambungan  yang  simetris  antara perkembangan  masyarakat  dengan  pengaturan  hukum,  agar  tidak  ada  jarak antara  masalah  dengan  cara  dan  tempat  penyelesaiannya”. 49 Artinya,  suatu perkembangan masyarakat yang meniscayakan munculnya permasalahan bisa diselesaikan dengan jalur hukum, bukan dengan cara main hakim sendiri.

## VI. Penutup
Dari pembahasan di atas, maka politik hukum dimaksud dalam tulisan ini bukanlah makna politik hukum yang bersifat parsial dan lazim dipahami oleh sebagian  masyarakat  awam  yang  meliputi  personalitas  (para  legislatif  yang kemudian  dikenal  dengan  politisi),  kelembagaan  (kantor  DPR  pusat  dan daerah)  atau  struktural  organisatorisnya  (fraksi-fraksi  dan  komisi-komisi), melainkan  politik  hukum  dimaksud  adalah  kebijakan  resmi  terhadap pemberlakuan  hukum  setelah  adanya  hukum  (baru)  terbentuk  atau penggantian  hukum  lama  yang  dinyatakan  tidak  berlaku  setelah  ada  hukum baru  untuk  mencapai  tujuan  negara.  Pemberlakuan  hukum  baru  tersebut seperti  pemberlakuan  terhadap  Undang-Undang  RI  Nomor  3  Tahun  2006
46 Linda  Rachmainy  dan  Anita  Afriana,  “Paradigma  Baru  Perluasan  Kompetensi  Absolut Peradilan Agama Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006” dalam Jurnal Penegakan Hukum Vol. 4 No. 1 Januari 2007, h. 58-69.
47 Eugen  Ehrlich  dalam  Soerjono  Soekanto, Studi  Hukum  dalam  Masyarakat , Perspektif  Teoritis (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 19. 48 Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum (Jakarta:  Rajawali,  1991),  h.  37.  Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 37.
49 David  N.  Schiff,  “Hukum  Sebagai  Suatu  Fenomena  Sosial”  dalam  Adam  Podgorecki  dan Christopher  J.  Whelan, Sociological  Approaches  to  Law, terjemahan:  Rnc.  Widyaningsih  dan Kartasapoetra , Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 287.
tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama,  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  1999  tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan sebagainya.
Adapun penggantian hukum lama dimaksud seperti Undang-Undang RI Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  dipandang mansukh setelah ada hukum atau undang-undang baru yaitu Undang-Undang RI Nomor 3  Tahun  2006,  Undang-Undang  RI  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  juga  dipandang mansukh setelah lahirnya undang-undang baru yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999 dan  sebagainya.  Adapun  peradilan  agama  yang  dikenal  saat  ini  adalah  hasil perjuangan  panjang  umat  Islam  Indonesia  dari  sebuah  pergumulan  politik sejak  masa  kolonial  Belanda  hingga  masa  reformasi.  Pada  masa  kolonial Belanda pranata hukum Islam (peradilan agama) berada pada titik nadir antara hidup  dan  mati.  Memang  secara  yuridis  keberadaannya  diakui  berdasarkan beberapa  staatblad, di  antaranya  yang  termuat  dalam  keputusan raja  Belanda pada  Staatblad  1882  Nomor  152  sebanyak  tujuh  pasal.  Namun  di  tingkat aplikasi, eksistensi hukum Islam diperhadapkan bahkan disandingkan dengan hukum  adat  berdasarkan  teori receptie Snouck  Hourgronje.  Pembatasan  ruang gerak  dan  pengucilan  pranata  hukum  Islam  (peradilan  agama)  terus berlangsung  hingga  lahir  dan  diterapkannya  Undang-Undang  RI  Nomor  14 Tahun  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang- Undang  RI  Nomor  3 Tahun  2006 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang RI Nomor 50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  RI  Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah titik kulminasi perjuangan umat Islam  dan  keberadaan  undang-undang  ini  didasari  oleh  beberapa pertimbangan  filosofis,  yaitu:  a) negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan hendak mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman tentram dan tertib; b) untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan,  kebenaran,  ketertiban  dan  kepastian  hukum  yang  mampu memberikan  pengayoman  kepada  masyarakat;  c)  salah  satu  upaya  untuk menegakan  keadilan,  kebenaran,  ketertiban  dan  kepastian  hukum  tersebut adalah melalui peradilan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

## Al-Qur‟an al-Karim
Adnan, Zaini Ahmad Noeh dan A. Basith, Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia. Surabaya:  Bina Ilmu, 1983.
Ali,  Mohammad  Daud, Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia. Cet. III; Jakarta: Raja Granfindo Persada, 1993.
Alwi, Habib, Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh. Jakarta: Lentera Basritama,
1995.
Arifin,  Bustanul, Prospek  Hukum  Islam  dalam  Kerangka  Pembentukan  Hukum Nasional di Indonesia (Jakarta: PP IKAHI), h. 11.
Direktorat  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  Departemen  Agama  RI,
Rencana  Induk  Pengembangan  Peradilan  Agama. Jakarta:  Ditjen  Binbaga Islam Depag, 1995.
Direktorat  Pembinaan  Kelembagaan  Peradilan  Agama  Islam  Departemen Agama RI, Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama. Cet. II; Jakarta: Ade Cahaya, 1985.
Effendy,  Mochtar, Ensiklopedi  Agama dan  Filsafat “Tahkim”  Entri  S  –  Z  (Cet.  I; Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
Grewer, G.W.J., New Higat on the Coming of Islam to Indonesia. 1968.
Halim,  Abdul, Peradilan  Agama  dalam  Politik  Hukum  di  Indonesia. Jakarta:  Raja Grafindo, 2002.
Hasymi,  Ali, Sejarah  Masuk  dan  Berkembangnya  Islam  di  Indonesia (Medan:  PT. Ma‟arif, 1980), h. 34
Jauziyah,  Ibn  Qayyim  al, I’lām  al  Muwaqqiīn  an  Rab  al  Alamīn. juz  I.  Cet.  II; Beirut: Dar al Fikr, 1977/1397.
Koto, Alaidin et.al, Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Latif, M. Djamil, Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta : Bulan Bintang, 1983.
Madkur, Muhammad Salam, al Qa ḍ ā fi al-Islām. Kairo: Dar al-Na ḍ ah, t.th.
Man ẓ ūr, Ibn, Lisan al-‘Arab. jilid 9, Kairo: Dar al-Hadi ṡ , 2003/1423.
Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-, al-Ahkām al-Sul ṭ āniyah fi al-Wilāyah al-Dīniyah. terj. Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2006.
Munawwir, Ahmad, al Munawwir. Jakarta: Pustaka Progressif, 1996.
Noeh,  Zaini  Ahmad,  “Hakim  Agama  Dari  Masa  ke  Masa” dalam Buku Kenangan IKAHI. Jakarta: Panitia Munas LB IKAHA, 1995.
Noer, Deliar, Islam, Pancasila dan Asas Tunggal. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan,

## 1983.
Schiff,  David  N.,  “Hukum  Sebagai  Suatu  Fenomena  Sosial”  dalam  Adam Whelan  Podgorecki  dan  Christopher  J., Sociological  Approaches  to  Law, terjemahan:  Rnc.  Widyaningsih  dan  Kartasapoetra ,  Pendekatan  Sosiologis Terhadap Hukum. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Sjadzali, Munawir, Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993.
Soekanto,  Soerjono, Studi  Hukum  dalam  Masyarakat , Perspektif  Teoritis. Jakarta: Rajawali, 1985.
--------, Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali, 1991.
Subekti, Law in Indonesia . Jakarta: Yayasan Proklamasi Center for Strategic and International Studies, 1982.
Supomo  R., Sistem  Hukum  di  Indonesia  Sebelum  Perang  Dunia  ke  II dikutif  oleh Usman Suparman, Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
Thaha,  Abdul  Aziz, Islam  dan  Negara  dalam  Politik  Orde  Baru. Jakarta:  Gema Insani Press, 1996.
Tim  Penyusun  Ensiklopedi  Islam,  “Ikatan  Cendekiawan  Muslim  se-Indonesia (ICMI)” op. cit. , h. 186-188.
Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam ”Ahlul halli wa al „aqdi” jilid I, Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
Tim  Penyusun  Profil  Peradilan  Agama, Profil  Peradilan  Agama. Jakarta:  Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2008.
Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Zuhaili  Wahbah  al-, U ṣ ūl  al-Fiqh  al-Islāmi. jilid  1.  Cet.  I;Damsyiq:  Dar  al  Fikr, 1986/1406.