## History:
Received  : 30 Juni 2023 Revised  : 10 Juli 2023 Accepted : 23 Juli 2023 Published : 31 Agustus 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 4, (2023), Agustus: 818 - 828 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i4.3554
P-ISSN:0852-7296 E-ISSN:2654-3915

## THRESHOLD: DILEMATIS PRESIDEN ANTARA MENERAPKAN PROGRAM KERJA SENDIRI ATAU BERKOMPROSI DENGAN PARTAI PEMILIK KURSI DI DPR DENGAN PERBANDINGAN KETETAPAN PEMILU DI BRAZIL
Zuraida Salsabila 1) , Febrian Rizki Pratama 2) , Asrul Imam 3)
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia 1,2,3)
Corresponding Author: zuraida.salsabila-2022@fh.unair.ac.id 1) , febrian.rizki.pratama- 2022@fh.unair.ac.id 2) , asrul.imam-2022@fh.unair.ac.id 3)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  perbandingan  persyaratan  mengenai  bakal  calon  Presiden dan Calon Wakil Presiden sudah tercantum didalam pasal 6a Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang masih  sering  menimbulkan  pro  dan  kontra  terkait  aturan  ini  karena  dinilai  mengurangi  hak  seseorang untuk  mencalonkan  diri  sebagai  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  sehingga  diperlukan  pembaharuan hukum.  Peneltian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.    Dalam  hasil  yang  diteliti menyatakan  bahwa  Apabila  kita  menggunakan  metode  yang  sama  dengan  negara  brazil  yaitu  dengan memperoleh kemenangan sebesar 50% + 1 suara menjadi syarat kemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka hal ini memicu terjadinya gelombang 2 pemilihan suara dan pasti akan menambah biaya pemilu yang sangat besar sekali. Jika dikontekstualkan  dengan pengaturan  di Indonesia saat ini, maka pasal 6A ayat (3) telah mengatur bahwasanya untuk dilantik menjadi seorang Presiden, seorang kandidat harus  mendapatkan  suara  sebesar  50  persen  dari  jumlah  suara  dalam  pemilu  dengan  sedikitnya  20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
Kata Kunci : Threshold, Perbandingan, Pemilu

## Abstract
This  research  aims  to  provide  a  comparison  of  the  requirements  regarding  presidential  candidates  and  vice- presidential candidates already listed in article 6a paragraph 2 of the 1945 Constitution which still often raises pros and cons regarding this rule because it is considered to reduce a person's right to nominate himself as President and Vice  President.  ,  so  that  legal  reform  is  needed.  This  research  uses  the  type  of  normative  legal  research.  In  the research results stated that if we use the same method as Brazil, namely by obtaining a victory of 50% + 1 vote as a condition  for  the  victory  of  the  Candidates  for  President  and  Vice  President,  then  this  triggers  wave  2  of  voting elections  and  will  definitely  increase  the  cost  of  the  election  which  is  very big.  If  contextualized with  the  current arrangements in Indonesia, then article 6A paragraph (3) stipulates that to be sworn in as a President, a candidate must get 50 percent of the votes in elections with at least 20 percent of the votes in each province spread over than half of the provinces in Indonesia .
Keyword : Threshold, Comparison, Election

## PENDAHULUAN

## DPR…
Sistem  politik  demokratis  diartikan  sebagai  sebuah  kebijakan  umum  yang  dalam penentuannya melibatkan mayoritas dari wakil rakyat yang secara penuh diawasi oleh rakyat  saat  pelaksanaan  pemilihan  berkala  (Jurdi,  2018).  Dasar  pelaksanaan  sistem politik tersebut menggunakan prinsip kesamaan politik dan dalam penyelenggaraannya  menjamin  kebebasan  politik.  Atas  dasar  tersebut,  dibentuklah Partai  Politik  sebagai  bentuk  perwujudan  dari  sistem  politik  demokratis  ini.  Partai politik merupakan salah satu organisasi dengan tujuan dibidang politik, dimana partai politik  ini  juga  sebagai  perantara  masyarakat  dan  negara dalam melaksanakan  hak dan  kewajibannya.    UUD  NRI  1945  Pasal  6A berisi  “..partai  politik  atau  g abungan partai    politik    mengusulkan  pasangan      calon      presiden      dan      wakil      presiden sebelum      pemilihan      umum  dilaksanakan..”.  Kemudian,  pada  Pasal  22E  ayat  (3) disebutkan  juga  bahwasannya  “peserta    pemilihan    umum    anggota    DPR,    DPRD Provinsi  dan  DPRD (Nabyla Nadhir, 2022)
Partai politik juga merupakan  suatu implementasi  dari  berjalannya  demokrasi  di negara    kita,  hal  tersebut  menjadikan  partai  politik  berperan  penting  pada  sebuah negara  dan  nantinya  bisa  memberikan  jalan  bagi  politisi  guna  mendapatkan  jabatan eksekutif  ataupun  legislative  (Efriza,  2019).  Lebih  lanjut  atas  dasar  kepentingan  dan aspirasi  masyarakat,  partai  politik  berperan  untuk  memperjuangkan  kebijakan  publik. Maka  dari  itu,  parpol  membutuhkan  sumber  daya  yang  memadai  supaya berkontribusi  secara  kreatif  dalam  perdebatan  kebijakan  publik,  mengembangkan kapasitas  untuk  bersaing  di  pemilu,  dan  untuk  merepresentasikan  rakyat  (Soemeri  et al., 2011)  selaras dengan Pasal 1 ayat 2 mengenai kedaulatan ada di tangan rakyat dan pelaksanaannya  atas  dasar  Undang-Undang  Dasar.  Hal  tersebut  tercermin  dari pelaksanaan pesta demokrasi yakni pemilu yang secara penuh berada di tangan rakyat. (VANTRI, 2019).  Tergulingnya Soeharto di tanggal 12 Mei 1998 sebagai penanda awal munculnya  reformasi    penyelenggaraan  pemilu.  Pelaksanaan  pemilu  dilakukan  di tanggal 7 Juni 1999 dengan memilih presiden sebagai badan eksekutif dan juga memilih badan legislatif. Sebanyak 48 parpol turut terlibat dalam pemilu. Hal tersebut menjadi awal  Indonesia  menjadi  negara  yang  menganut  sistem  multipartai  dan  presidensial dalam  pemerintahannya.  Memasuki  pemilu  kedua  tahun  2004,  partai  politik  yang bergabung  dalam  pemilu  berjumlah  24.  Selanjutnya  pada  pemilu  ketiga  pada  tahun 2009  parpol  yang  bergabung  sejumlah  32  (Ramadhan,  2018).  Sebuah  dasar  dalam pelaksanaan  pemilu  yang  demokratis  yakni  pemilihan  dilakukan  dengan  bebas  dan juga  adil.  Mekanisme  penyelesaian  sengketa  pemilu  harus  disiapkan  pada  setiap penyelenggaraan  pemilu.  Hal  tersebut  sudah  menjadi  konsensus  internasional (Ellemmia, 2021).
Sebagai  negara  dengan  sistem  presidensial,  Indonesia  menetapkan  presiden  untuk memimpin  pemerintahan  dan  juga  sebagai  kepala  negara.  (Gunawan,  2018).  Di Indonesia  sejarah  penyelenggaraan  pemilu  2019  dalam  pelaksanaannya  tidak  sama dengan  pemilu  sebelumnya.  Pertama  kali  dalam  sejarah  pemilu  diselenggarakan

## DPR…
dengan  serentak  di  seluruh  Indonesia.  Pada  pelaksanaannya  pemilu  ditujukan  untuk memilih  DPRD  Kabupaten/Kota,  DPRD  Provinsi,  DPD,  anggota  DPR,  presiden  dan wakil  presiden.  Pelaksanaan  pemilu  serentak  tersebut  berlandaskan  pada  keputusan MK Nomor 14/PUU-11/2013  mengenai  Pemilu serentak (THOMAS et al., 2014). Salah seorang  dosen  hukum  tata  negara  STIH  Jentera,  Bivitri  Susanti  mengemukakan bahwasannya pemilu serentak masih cocok dilaksanakan di pemilu selanjutnya. Model yang  cocok  digunakan  yakni  dengan  memisahkan  tingkatan  pemilu  lokal  dan  juga nasional.  Pelaksanaan  pemilu  serentak  dilakukan  dengan  pemilihan  lokal  terlebih dahulu baru melaksanakan pemilu (Paendong, 2019).
Pemilu  yang  diselenggarakan  dengan  demokratis  sudah  seharusnya  melakukan pengawasan oleh lembaga yang sudah ditentukan pada undang-undang yang memiliki peran  untuk  mengawasi  jalannya  pemilu.  Pengawasan  ini  bertujuan  supaya  pemilu mempunyai  integritas  dan  kredibilitas  dengan  asas  luberjurdil  (Langsung,    Umum, Bebas,  Rahasia,  Jujur,  dan  Adil). Selain pengawasan, pelaksanaan pemilu juga harus fokus  terhadap  tahapan  maupun  prosedur  pencalonan  yang  dijalankan  dengan demokratis guna menciptakan kedaulatan rakyat seperti yang tertuang di UUD RI 1945. Hal  tersebut  berarti  dalam  pelaksanaannya,  pengawasan  pemilu  penting  untuk dilakukan  guna  memastikan  jalannya  pemilu  sesuai  dengan  dasar  aturan  yang  telah ditetapkan (DEVI, 2019).
Secara singkat demokrasi diartikan oleh Abraham   Lincoln “ government of  the  people, by    the    people,    for    the  people ”.  Akan  tetapi,  apakah  kedaulatan  rakyat  merupakan persamaan  dari  demokrasi?  Dengan  tahap  pemikiran  awal,  demokrasi  diartikan sebagai  pemerintahan  yang  bermakna  sama  dengan  kedaulatan  rakyat.  Ada  beberapa struktur yang terkandung dalam demokrasi yakni:
1. That rulers [should] be chosen by representatives of the ruled. (Vatter, 2022)
2. That rulers [should] be chosen by the rules.
3. That rulers [should] be accountable to the representatives of the ruled.
4. That  rulers  [should]  be  accountable  to  the   ruled;  they  should,  in  other words, be obliged to justify their actions to the ruled and be removable by the ruled.
5. That  all  [should]  be  personally  involved  in  crucial  decision-making,  that  is  to  say  in deciding general laws and matters of general policy.
6. That  all  [should]  govern,  in  the  sense  that  all  should  be  involved  in legislating,    in deciding      on      general      policy,      in      applying      laws      and      in  governmental administration.
Sebagai pembatas parpol secara khusus, diberlakukan Pasal 28J Ayat (2) UUD  1945 dan    Pasal    28E    Ayat  (3)    UUD    1945  mengenai  pembatasan      terhadap      hak      atas kebebasan  berserikat  secara  umum,  ada  dua  kunci  kumulatif  yakni:  substantif  dan formal.  Syarat  substantif  diartikan  sebagai  alasan  rasional  guna  melaksanakan pembatasan  agar  tindakan yang  dilakukan tidak  atas  kuasa  sendiri  sang  legislator.  Di sisi lain syarat formal diartikan sebagai prinsip legalitas yang pembatasannya tertuang
dalam undang-undang.
Salah satu isu penting pada pelaksanaan pemilu serentak yakni presidential threshold atau syarat kontestasi sistem ambang batas pada saat mencalonkan presiden serta wakil presiden. Hal tersebut menjadi perhatian khusus masyarakat, akademisi, partai politik, maupun  pemerintah.  Sistem  tersebut  diusulkan  untuk  memohon  gugatan  uji  materi. Adanya  aturan  ambang  batas  menjadi  salah  satu  upaya  untuk  memperkokoh  sistem presidensial.  Hal  tersebut  diatur  pada  UU  Nomor  7  tahun  2017  mengenai  Pemilihan Umum.  Di  sisi  lain presidential  threshold dipandang  akan  memperkokoh  sistem  ini dalam berjalannya waktu akan membuat sistem pemerintahan di Indonesia mengalami kondisi  tidak  relevan,  irasional,  dan  juga  anomali.  Melalui presidential  threshold partai politik  bisa  mencalonkan  presiden  dan  wakilnya  bersama  dengan  ketetapan  parpol maupun  gabungannya  mempunyai  20%  suara  yang  sah  serta  25%  suara  sah  nasional saat pemilu legislatif tahun sebelumnya(Mausili, 2019).
Jika  ditelaah  dengan  cara  teori,  konsep  mengenai  pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden  yang  dilaksanakan  dengan  cara  langsung  adalah  bentuk  demokratisasi dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hal tersebut berarti rakyat secara totalitas berdaulat untuk    menentukan  pemimpin  yang  nantinya  menjadi  wakil  rakyat.  Pemilihan  yang dilakukan  dengan  langsung  memberikan  arti  ada  kuatnya  legitimasi  rakyat  atas presiden  maupun  wakil  yang  nantinya  terpilih.  Bergantinya  mekanisme  pemenuhan jabatan presiden dan wakilnya yang awalnya menggunakan konsep tidak langsung jadi langsung  melalui  perwakilan  MPR.  Serta  cara  yang  dilakukan  yakni  melalui  pemilu atau  pengambilan  suara  rakyat  merupakan  gambaran  dilaksanakannya  sistem presidensial di Indonesia (Soemantri, 2006).
Ada konsekuensi logis atas berubahnya rezim pemilu. Konsekuensi tersebut berupa hadirnya  aturan  mengenai  alur  pencalonan  Presiden  dan  Wakil  presiden  melalui  usul partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2) yang memberikan  hak istimewa untuk parpol guna mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Perubahan terjadi dimana ada batasan yang menjadi acuan pencalonan yakni  parpol  atau  gabungan  parpol  harus  memenuhi  angka  20%  dalam  memperoleh kursi  di  DPR  atau  25%  suara  sah  nasional  (Asrullah  et  al.,  2021).    Penjelasan  tersebut bermakna  tidak  semua  parpol  bisa  mencalonkan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  seperti yang tersirat pada Pasal 6A ayat (2).
Penentuan  aturan  mengenai batasan  dalam  pencalonan  mengalami  pro  dan  kontra. Beberapa  kali judicial  review dilayangkan  ke  MK  karena  dianggap  menyebabkan kerugian atas hak konstitusional rakyat dengan berbagai perbedaan alasan.  Walaupun pengajuannya  dilakukan  berulang  kali,  MK  tetap  pada  pendiriannya  mengemukakan bahwasannya  aturan  mengenai  ambang  batas  yang  ditentukan  memiliki  sifat konstitusional  dan  ditetapkan  sebagai  kebijakan  hukum  terbuka  atas  penetapan  UU. Hiromori Yamamoto, mengemukakan di dalam risetnya pada 88% parlemen di seluruh
dunia  memaparkan  bahwasannya inquiry atau oversight merupakan the  review, monitoring and supervision of government and public agencies,including the implementation of policy  and  legislation atau  dalam  terjemahannya  berarti  bentuk  peninjauan  ulang, pemantauan,  dan  supervisi  pemerintah  dan  lembaga  publik,  yang  meliputi implementasi    kebijakan    dan    juga    undang-undang  (Rahman,  2018).  Kesepakatan mengenai  norma presidential  threshold ini  mengacu  atas  dasar  penguatan  sistem presidensial  di  Indonesia.  Besarnya  batasan  pencalonan  yang  telah  dijelaskan sebelumnya dianggap sebagai support awal parpol pada Presiden dan Wakil Presiden guna  membentuk  fungsi  pemerintahan  negara  yang  efektif.  Di  era  desentralisasi pemerintah dengan pemberlakukan otonomi daerah, maka dari itu permintaan publik semakin  memuncak  untuk  bisa  turut  berpartisipasi.  Hal  tersebut  menjadi  salah  satu karakteristik perkembangan demokrasi di Indonesia yang mana ada pengawasan pada penyelenggaraan kekuasaan negara melalui warga negara sehingga bisa memunculkan konsensus- konsensus berkeadilan dan demokratis (Wiratraman & Pribadi, 2008).
Pemberlakuan presidential threshold memiliki tujuan yakni untuk memudahkan untuk memberikan kemudahan presiden dalam melakukan eksekusi multipartai. Hal tersebut akan menjadikan banyak partai yang lebih hidup serta bisa mempunyai perwakilan di parlemen.  Tambahan  penghasilan  bagi  partai  untuk  menyatukan  diri  bahkan  untuk partai  minoritas  pun  bisa  melaksanakan  jika  bisa  memenuhi  ambang  batas  ( threshold ), agar  bisa  bertahan  secara  politik  (Mukhtarrija  et  al.,  2017).  Gabungan  antara  sistem pemilu  proporsional  dan  sistem  presidensial  threshold  bersama  dengan  varian terbukapun makin parah dengan sistem pelaksanaan pemilu serentak yang diputuskan oleh  MK  dengan  nomor  14/PUUXI/2013.  Melalui  hal  tersebut  terjadi  beberapa penafsiran  karena  adanya  implikasi  dari  pergerakan  hukum  dan  politik  saat  rapat panitia  khusus  awal  di  bulan  Oktober  2016.  Adanya  peraturan presidential  threshold melumpuhkan  partisipasi  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden    independen  atau  non partai  dalam  pemilu.  Peluang  hanya  dimiliki  partai  maupun  gabungan  partai  untuk memberikan  usulan  pasangan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Walaupun presidential threshold memiliki  tujuan  untuk  memberikan  usulan  terhadap  calon  legislatif,  akan tetapi presidential threshold belum terlaksana secara maksimal di Indonesia. Hal tersebut terlihat  dari  adanya  parti  yang  memiliki  kursi  dan  suara  yang  berbeda-beda  yang mengakibatkan  partai  dengan  suara  yang  kecil  tidak  bisa  memberikan  usulan  calon. Banyaknya  partai  menjadikan  salah  satu  aspek  yang  mengakibatkan  sistem pemerintahan  Indonesia  berjalan  tidak  efektif.  Ada  beberapa  partai  yang  turut  andil dalam  pemilu  menjadikan  koalisi  yang  terbentuk  mengakibatkan  kegemukan keterlibatan parpol. Kegemukan koalisi tersebut menjadikan pemerintah yang lahir atas koalisi  berjalan  tidak  efektif  karena  banyaknya  kepentingan  di  dalamnya  (Mausili, 2019).
Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertulis tertarik melakukan perbandingan hukum  dengan  negara  Brazil  yang  dimana  calon  Presiden  dan  Calon  Wakil  Presiden

## DPR…
harus  mengantongi  50%  suara  +  1  sebagai  syarat  memenangkan  pemilihan  Presiden dan  Mengetahui  apakah  sistem  threshold  mempengaruhi  Presiden  ketika  menyusun program  kerjanya  sendiri  sesuai  dengan  yang  ingin  diterapkan  sendiri  ataukah berkompromi dengan partai memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Tujuan  dari  perbandingan  ini  adalah  rekonstruksi  hukum.  Persyaratan  mengenai bakal calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sudah tercantum didalam pasal 6a Ayat 2,  akan  tetapi  masih  sering  menimbulkan  pro  dan  kontra  terkait  aturan  ini  karena dinilai mengurangi hak individu  untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sehingga diperlukan pembaharuan hukum. Pembeharuan tersebut mencakup hukum  pidana.  Pembeharuan  dilakukan  pada  pokok  pemikiran  yang  sering  diartikan sebagai pembeharuan ide ataupun konsep dasar, tidak hanya merubah rumusan pasal secara  tekstual.  Walaupun  secara  tekstual  tidak  boleh  dihiraukan,  nilai  pokok  yang terkandung  di  dalamnya  menjadi  aspek  yang  lebih  penting.  Hal  tersebut  berarti, pembeharuan  hukum  yang  di  dalamnya  termasuk  juga  pembaharuan  pidana  atau pembaharuan pada nilai yang terkandung di dalamnya menjadi kebutuhan pokoknya. Hal tersebut disebabkan substansi dari hukum adalah nilai. Hukum sebenarnya adalah cerminan dari tatanan nilai yang ada. Hukum tidaklah sebuah rangkaian kalimat yang kosong dan mati. Karena hal tersebut, sebaik dan seindah apapun hukum yang tertulis, itu  tidak  bisa  menggambarkan  kualitas  dari  hukum  ketika  tak  memiliki  isi  dan  tidak berupa tatanan nilai.

## METODE PELAKSANAAN
Pada  perbandingan  hukum  ini  menggunakan  metode  perbandingan  fungsional. Metode  fungsional  adalah  metode  pembahasan  mengenai    aturan  dan  konsep mungkin  berbeda,  tapi  itu  yang  paling  sistem  hukum  pada  akhirnya  akan menyelesaikan  secara  hukum  masalah  dengan  cara  yang  serupa.  Untuk  melihat  cara praktis masalah menyelesaikan konflik kepentingan ditangani dalam masyarakat yang berbeda  sesuai  dengan  yang  berbeda  sistem  hukum.  Melayani  tujuan  yang  berbeda: memahami hukum, membandingkan (tertium comparationis), pemfokusan kesamaan (praesumptio  similitudinis),  membangun  sistem  (dari  'keluarga  hukum',  untuk misalnya),  menentukan  'hukum  yang  lebih  baik',  pemersatu  hukum,  penilaian  kritis terhadap hukum pesanan Solusi hukumnya boleh sama, meskipun dengan jalan yang menyimpang digunakan untuk mencapai solusi tersebut. Metode fungsional mencari seperti 'setara fungsional' di tingkat solusinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaplikasian presidential  threshold menyebabkan  beberapa  konsekuensi.  Dengan adanya  sistem  tersebut  mewajibkan  parpol  untuk  melakukan  koalisi  demi pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden. Politik transaksional atau pertukaran kepentingan  rentan  sekali  terjadi  sebagai  penyebab  adanya  koalisi.  di  lain  sisi,
ketetapan  mengenai presidential  threshold juga  menggugurkan  hak  memilih  sebagai warga negara yang dilakukan dengan efisien dan cerdas (Ansori, 2017).
Pada nyatanya, sebuah produk hukum yang diluncurkan tidak memberikan jaminan yang  pasti  terhadap  tegaknya  keadilan,  penegakan  hak  masyarakat,  dan  jaminan  atas kepastian  hukum.  Pada  saat  tertentu,  produk  hukum  kebanyakan  terpengaruh  dari kepentingan  politik  yang  diusung  atas  dominasi  para  pemegang  kekuasaan  politik. Individu  maupun  kelompok  sosial  memegang  peranan  penting  dalam  pembuatan produk  hukum.  Hal  tersebut  dapat  ditinjau  dari  respon  mengenai  tuntutan  individu ataupun  kelompok  sosial  masyarakat.  Selain  hal  tersebut, konsep  demokrasi  diartikan sebagai sistem politik yang secara empiris dan juga normatif memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berperan aktif menjalankan roda pemerintahan dan menentukan kebijaksanaan sebuah negara. (Jati, 2016).
Hanta  Yuda  memaparkan  fenomena  mengenai  kekurangan  dari  penggabungan sistem  prsidensil  dengan  sistem  multipartai.  Ada  dua  kualifikasi  yakni  kompromi internal dan juga eksternal. Kompromi internal yakni ada di dalam kepresidenan atau badan  eksekutif,  dan  kompromi  eksternal  yakni  ada  di  dalam  badan  legislatif. Kompromi  politik  internal  yang  memberikan  kelemahan  pada  sistem  pemerintahan presidensial diantaranya:
1. Terusiknya  kehangatan  relasi  Presiden  dengan  Wakilnya  di  zaman  SBY-JK. Pemicu  ketegangan  yang  terjadi  adalah  total  suara  yang  diperoleh  Partai Demokrat lebih kecil dibandingkan Partai Golkar;
2. Terpicunya  konflik  kepentigan  akibat  dari  adanya  indikasi  potensi  dualisme loyalitas menteri yang berasal dari parpol;
3. Pembentukan kabinet lebih condong berisikan koalisi dari beberapa parpol;
4. Saat menyusun kabinet, hak prerogatif presiden mengalami reduksi.
Kompromi  politik  eksternal  yang  memberikan  kelemahan  pada  sistem pemerintahan presidensial diantaranya:
1. bayangan ancaman impeachment oleh parlemen;
2. kebablasannya kontrol atas parlemen yang dilakukan pemerintah;
3. kemunculan  kelompok  yang  memiliki  kepentingan  koalisi  partai  di  parlemen serta karakteristik koalisi yang tercipta lebih condong rapuh dan cair;
4. Parpol memberikan tekanan dan juga akomodasi ke Presiden guna memperoleh kepentingan parpol untuk
membentuk kabinet ataupun memberhentikan/mengangkat anggota kabinet (Ar, 2013).
Balldan  Peters,  Asshidiqqie  mengemukakan  9  karakteristik  pemerintahan  yang menggunakan sistem prsidensil
1. Eksekutif bertanggung jawab pada rakyat yang memiliki kedaulatan. Kekuasaan dilakukan dengan tersebar.
2. Apabila di sistem parlementer diberlakukan sistem supermasi parlemen, di sistem ini  diberlakukan  prinsip  supremasi  konstitusi.  Hal  tersebut  menjadikan
pemerintahan eksekutif memiliki tanggung jawab konstitusi.
3. Presiden tidak bisa memaksa ataupun membubarkan parlemen.
4. Anggota  parlemen  tidak  diperkenankan  duduk  pada  jabatan  eksekutif  atau sebaliknya.
5. Presiden  melantik  mentri  untuk  membantu  dan  juga  memiliki  tanggung  jawab terhadap Presiden.
6. Kepala  pemerintahan  secara  langsung  adalah  kepala  negara,  berlaku  pula sebaliknya.
7. Presiden  sebagai  eksekutif  tunggal  yang  kekuasaannya  tidak  terpusat  di presiden dan wakilnya saja.
8. Ada  pemisah  kekuasaan  yang  konkrit  diantara  kekuasaan  legislatif  dan  juga eksekutif (Isra, 2010).
Konstitusi  Brazil,  secara  khusus  pada  Bab  V  yang  mengatur  mengenai  bambang batas  pencalonan  presiden.  Pada  bab  tersebut  mengatur  mengenai  pembubaran, penggabungan, peleburan, dan pendirian partai politik yang diarahkan pada hak asasi manusia,  keberagaman  politik,  pemerintahan  demokratis,  dan  kedaulatan  nasional. Atas dasar tersebut, maka setiap parpol di Brazil memiliki hak untuk mengusung calon presiden.  Selain  itu,  Brazil  juga  memperkenankan  calon  independen  untuk berpartisipasi dan melakukan kontestasi di pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Di tahun 2018, walau dalam internal Brazil sedang diliputi permasalahan yang kompleks, akan  tetapi  tercatat  sebanyak  13  kandidat  mendaftarkan  diri  sebagai  calon  Presiden yang  ke-38.    Ketentuan  pemilihan  presiden  di  Brazil  yakni  mendapatkan  suara sebanyak  50%  +1  suara  untuk  bisa  menjadi  Presiden.  Pemilihan  di  Brazil  mengatur bahwasannya  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  bersamaan  akan  dipilih  di  awal bulan  Oktober  dan  apabila  dilakukan  putaran  kedua  maka  dilaksanakan  di  minggu terakhir  bulan  Oktober.  Penentuan  tersebut  disesuaikan  dengan  berakhirnya  masa jabatan  presiden  yang  menjabat  sebelumnya.  Penetapan  calon  presiden  dilakukan setelah kedua calon yang didaftarkan parpol  memenuhi syarat administrasi(Restiyani, 2020).
Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan antara sistem Threshold Indonesia dengan Brazil Pembeda Indonesia Brazil Sistem Pemerintahan Presidensial Presidensial Sistem Threshold Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Syarat Kemenangan Presiden dan Wakil Presiden Konsep Threshold Membatasi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pemberlakuan Ambang Batas Minimum Bagi Keterpilihan Presiden. Presentase 20 -25 % Suara 50 % + 1  Suara
Apabila  kita  menggunakan  metode  yang  sama  dengan  negara  brazil  yaitu  dengan
memperoleh  kemenangan  sebesar  50%  +  1  suara  menjadi  syarat  kemenangan  Calon Presiden  dan  Wakil  Presiden,  maka  hal  tersebut  memicu  terjadinya  gelombang  2 pemilihan  suara  dan  pasti  akan  menambah  biaya  pemilu  yang  sangat  besar  sekali. Apabila  merujuk  pada  kebijakan  yang  diterapkan  di  Indonesia  sekarang,  maka  pasal 6A  ayat  (3)  diatur  bahwa  untuk  diangkat  menjadi  Presiden  maka  calon  harus memperoleh 50% dari total suara dalam pemilu dan paling sedikit 20% suara di setiap provinsi dengan minimal setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia.
Maka  dibutuhkan  gagasan  penerapan  Pemilu  memakai  sistem Presidential  Threshold yang  dilakukan  secara  bersama.  Akan  tetapi  perlu  dibarengi  dengan  sistem  pemilu tertutup  agar  pelaksanaan  pemilu  serentak  bisa  lebih  efektif  dan  stabil.  Cara  tersebut bisa  membuahkan  pemerintahan  dengan  partai  tunggal  maupun  koalisi  parta  yang sejalan  dengan  badan  eksekutif.  Ketika  calon  presiden  terpilih  maka  calon  tersebut mempunyai  hak  untuk  memutuskan  jajaran  anggota  legislatifnya.  Hal  tersebut  berarti Presiden  tidak  perlu  bernegosiasi  atau  berkompromi  dengan  partai  lainnya.  Presiden memiliki  hak  untuk  memilih  rakyatnya  yang  telah  menyumbangkan  haknya  secara penuh  untuk  memerintah.  Dalam  arti  lain,  Pemilu  tidak  dilaksanakan  hanya  untuk Pilpres atau Pileg saja. Kedua pemilihan tersebut telah dipadukan di waktu yang sama dengan sistem tertutup guna menentukan partai yang termasuk juga anggota legislatif, Presiden,  dan  juga  Wakil  Presiden.  Pelaksanaan  Pemilu  Serentak  tersebut  selaras dengan peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum sehingga bisa diterapkan (Budiardjo, 2003).
Secara sederhana, sistem tersebut bisa diartikan sama halnya  dengan Pemilu distrik 24.  Hal  tersebut  dikarenakan  aktor-aktor  parpol  yang  memperoleh  suara  terbanyak memiliki  hak  untuk  berkuasa  di  pemerintahan  atau  untuk  menentukan  Presiden  dan Wakil  Presiden  dan  juga  anggota  legislatifnya  serta  aktor  politik  yang  tidak  menang atau yang memperoleh suara lebih kecil memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk bisa mengisi kursi legislatif atau bisa juga tidak sama sekali mendapatkan kesempatan tersebut  hingga  partai  yang  kalah  secara  tidak  langsung  menjadi  partai  oposisi  di pemerintahan.  Demokrasi  dengan  tipe  seperti  itu  lebih  condong  tidak  ribet  untuk memutuskan  kebijakan  publik  di  sebuah  pemerintahan.  Hal  tersebut  dikarenakan mengesampingkan kepentingan politik yang berasal dari aktor-aktor yang kalah dalam pemilu. Maka dari itu, demokrasi dengan tipe  itu tidak akan menciptakan kegaduhan politik antara legislatif dan eksekutif serta cenderung lebih hemat biaya  (Ambarsari et al., 2016).
Dengan  menerapkan  sistem  tersebut  maka  akan  membuat  sistem  partai  lebih sederhana,  anggaran  lebih  hemat  dan  presiden  yang  terpilih  nantinya  memiliki  hak dalam  menetapkan  rancangan  kursi  pemerintahan  maupun  program  kerja  yang  akan dilakukan  sesuai  dengan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  kandidatnya,  buka berdasarkan  latar  belakang  partai,  sehingga  tanggung  jawab  yang  ditanggung  oleh pengisi kursi tersebut bisa dijalankan sesuai dengan kompetensi bidang yang dikuasai.

## DPR…
Selain itu juga bisa memperkokoh sistem kepartaian yang mana parpol akan berusaha memperbaiki citra mereka. Sehingga jika nantinya ada kesalahan yang dilakukan oleh anggota  parpol  atau  kaum  elit  yang  menjabat,  maka  parpol  yang  nantinya  memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki citranya dan mencegah terjadinya koalisi.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  diatas  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  Pengaplikasian presidential  threshold menyebabkan  beberapa  konsekuensi.  Seperti  mewajibkan  parpol untuk melakukan koalisi  demi pengusungan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang mengakibatkan politik pertukaran kepentingan rentan terjadi sebagai penyebab adanya koalisi.  Maka  dibutuhkan  gagasan  penerapan  Pemilu  dengan  menggunakan  sistem Presidential  Threshold yang  dilaksanakan  secara  bersama  dan  perlu  dibarengi  dengan sistem  pemilu  tertutup  agar  pelaksanaan  pemilu  serentak  bisa  lebih  efektif  dan  stabil. Cara tersebut dapat menghasilkan pemerintahan dengan partai tunggal maupun koalisi partai  yang  sejalan  dengan  badan  eksekutif,  presiden  terpilih  maka  calon  tersebut mempunyai  hak  untuk  memutuskan  jajaran  anggota  legislatifnya  tersebut  sehingga Presiden tidak perlu bernegosiasi atau berkompromi dengan partai lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambarsari,  R.,  Andiyansyah,  F.,  Adiputro,  A.,  &  Soewandi.  (2016).  Kajian  Yuridis Tentang  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  Korban  Human Trafficking. Jurnal Panorama Hukum , 1 (1), 57 – 72.
Ansori, L. (2017). Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019.
Jurnal Yuridis , 4 (1), 15 – 27.
Ar, H. Y. (2013). Presidensialisme Setengah Hati . Gramedia Pustaka Utama.
Asrullah,  A.,  Bachri,  S.,  &  Halim,  H.  (2021).  Presidential  Threshold  dalam  Sistem Presidensial  di  Indonesia:  Perspektif  Konstitusi. Al-Azhar  Islamic  Law  Review , 3 (2),
63 – 77.
Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik . Gramedia pustaka utama.
DEVI, P. G. (2019). Sengketa Verifikasi Partai Politik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum . Universitas Airlangga.
Efriza, N. F. N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The  Political  Parties  in  Public  Perception]. Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional , 10 (1), 17 – 38.
Ellemmia, L. P. (2021). TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMENUHANAN HAK POLITIK  PENYANDANG  DISABILITAS  MENTAL  PADA  PEMILU  2019  DALAM PASAL  13  UNDANG-UNDANG  NOMOR  8  TAHUN  2016  TENTANG PENYANDANG  DISABILITAS  (Studi  di  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten Pesawaran) . UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG. Gunawan,  W.  (2018). Kekuasaan  Dan  Mekanisme  Pengangkatan  Menteri  Pada  Sistem
DPR…
Presidensiil Di Indonesia . Fakultas Hukum. Isra,  S.  (2010). Pergeseran  fungsi  legislasi:  menguatnya  model  legislasi  parlementer  dalam sistem presidensial Indonesia . RajaGrafindo Persada.
Jati, P. (2016). Fungsi filsafat, agama, ideologi dan hukum dalam perkembangan politik di indonesia. Yuridika , 31 (1).
Jurdi, F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum . Kencana.
Mausili,  D.  R.  (2019).  Presidential  Threshold  Anomaly  in  Indonesian  Government System:  Parlementer  Reduction  in  Indonesian  Presidential  System. Bappenas Working Papers , 2 (1), 31 – 42.
Mukhtarrija,  M.,  Handayani,  I.  G.  A.  K.  R.,  &  Riwanto,  A.  (2017).  Inefektifitas Pengaturan  Presidential  Threshold  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 24 (4), 644 – 662.
Nabyla  Nadhir.  (2022).  Pertanggungjawaban  Partai  Politik  Terhadap  Bantuan Keuangan Dari Negara. Skripsi Fakultas Hukum . Paendong,  O.  S.  (2019). Model  Pemilihan  Umum  Serentak  Nasional  Pasca  Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 . UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Rahman, M. A. (2018). Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi . Fakultas Hukum.
Ramadhan,  M.  F.  (2018).  Politik  Hukum  Penyederhanaan  Sistem  Kepartaian  Di Indonesia. Lex Renaissance , 3 (1), 6.
Restiyani,  I.  (2020).  ANOMALI  PRESIDENTIAL  THRESHOLD  DALAM  SISTEM PRESIDENSIIL DI INDONESIA. Res Publica , 4 (3).
Soemantri, S. (2006). Prosedur dan sistem perubahan konstitusi. Bandung: Alumni , 23 . Soemeri,  S.  W.,  Wasono,  A.,  &  Paramastuti,  N.  (2011). Pengendalian  Keuangan  Partai Politik . Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. THOMAS,  N.,  Utama,  M.,  &  Turatmiyah,  S.  (2014). PUTUSAN  MAHKAMAH KONSTITUSI  NOMOR  14  PUU-XI/2013  TENTANG  PEMILIHAN  UMUM SERENTAK  (ANALISIS  YURIDIS  TENTANG  EFISIENSI  PENGISIAN  JABATAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF) . University of Sriwijaya. VANTRI,  A.  V.  (2019). Pembatasan  Hak  Mantan  Terpidana  Korupsi Sebagai  Calon  Anggota Legislatif Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum . Universitas Airlangga.
Vatter,  M.  (2022).  Dignity  and  Human  Vulnerability:  Colin  Bird,  Human  Dignity  and Political  Criticism;  Andrea  Sangiovanni,  Humanity  without  Dignity.  Moral Equality, Respect, and Human Rights. Journal of Social and Political Philosophy , 1 (2), 234 – 247.
Wiratraman,  H.  P.,  &  Pribadi,  A.  (2008). DINAMIKA  OTONOMI  DAERAH  DALAM

## PENGEMBANGAN METODE PARTISIPASI
PUBLIK PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .