IMPLEMENTASI PELAYANAN, PENYULUHAN,

## DAN KONSULTASI PERPAJAKAN GUNA MENINGKATAN PENERIMAAN
PAJAK DAERAH
EKA DEVIANI.,SH.,MH.

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

## ABSTRACT
The  conducts  of  tax  collection  of  national  and  regional  taxes  have  been experiencing problems so far, and these cause public tax payments could not be absorbed optimally.  For  an  example,  tax  collection  in  Indonesia  regency  is  not  yet  optimally explored.  Less  public  awareness  to  pay  tax  trigger  minimum  income  from  tax  sector. Article  63  of  Regulation  of  Minister  of  Finance  of  Indonesia  Republic  number 62/PMK.01/2009  about  organization  and  governance  of  vertical  institution  of  Directorate General  of  Tax  states  that  the  Tax  Service,  Extension,  and  Consultation  Office  (KP2KP) has main function and task to give tax service, extension, and consultation to improve tax income.
The  results  of  this  research  show  that:  a)  the  Tax  Service,  Extension  and Consultation  Office  (KP2KP)  in  Indonesia  have  authority  in  conducting  tax  service, extension,  and  consultation  for  national  tax.  The  service  of  tax  payment  services  are  in forms of stages in making taxpayer number (NPWP), fulfilling and revising Letter of Tax Information  (SPT),  and  accepting  tax  payment.  The  extension  conducted  by  KP2KP  is conducted directly and indirectly. Direct extension is conducted by visiting taxpayers such as  personal  tax  payer,  companies,  or  government  institutions.  Indirect  extension  is conducted  by  erecting  billboard  and  installing  posters  informing  about  tax  in  strategic locations,  in  village  government  office  or  extension  through  radio  broadcast.  Tax consultation  is  an  integrated  activity  from  tax  service  and  extension  activities.  In  the  tax service  and  extension,  the  taxpayers  may  have  tax  consultation  with  tax  officers  and extension  officers;  b)  the  inhibiting  factors  are  less  public  awareness  in  paying  tax  and limited personals in conducting tax extension.
Keyword: service, extension, consultation and tax

## ABSTRAK
Pelaksanaan  pemungutan  pajak  baik  pajak  pusat  maupun  pajak  daerah  sampai pada  saat  ini  masih  mengalami  kendala  dan  hambatan  menyebabkan  hasil  pembayaran pajak dari masyarakat tidak terserap secara maksimal. Sebagai contoh adalah pemungutan pajak  di  Indonesia.  Potensi  pajak  di  Indonesia  belum  dieksplorasi  secara  maksimal. Tingkat  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  pajak  yang  rendah  menjadi  pemicu minimnya  pendapatan  dari  sektor  pajak.  Berdasarkan  Pasal  63  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  No.  62/PMK.01/2009  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Instansi  Vertikal  Direktorat  Jenderal  Pajak  menyatakan  bahwa  Kantor  Pelayanan, Penyuluhan  dan  Konsultasi  Perpajakan  (KP2KP)  mempunyai  fungsi  dan  tugas  pokok untuk  melakukan  pelayanan,  penyuluhan  dan  konsultasi  perpajakan  demi  meningkatkan penerimaan pajak.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  a)  Kantor  Pelayanan,  Penyuluhan  dan Konsultasi Perpajakan daerah kabupaten/kota  Indonesia memiliki kewenangan melakukan pelayanan,  penyuluhan  dan  konsultasi  perpajakan  untuk  pajak  pusat.  Bentuk  pelayanan
pembayaran  pajak  yang  diberikan  oleh  KP2KP  Indonesia  adalah  mulai  dari  tahap pembuatan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  pengisian  dan  perbaikkan  Surat Pemberitahuan (SPT) dan penerimaan pembayaran pajak. Penyuluhan yang dilakukan oleh KP2KP  dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Penyuluhan  langsung dilakukan dengan mendatangi wajib pajak pribadi, perusahaan-perusahaan atau ke instansi- instansi  pemerintahan.  Penyuluhan  secara  tidak  langsung  dilakukan  dengan  memasang papan  himbauan  di  lokasi  strategis,  poster  himbauan  yang  dipasang  di  kantor  kelurahan atau  kantor  desa  dan  penyuluhan  melalui  siaran  radio.  Konsultasi  perpajakan  merupakan hal  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari  kegiatan  pelayanan  dan  penyuluhan.  Hal  ini  karena dalam  kegiatan  pelayanan  dan  penyuluhan  di  dalamnya  pula  wajib  pajak  melakukan konsultasi  perpajakan  dengan  petugas  pelayan  pajak  dan  petugas  penyuluh.  b)  Faktor penghambat  pelaksanaan  pelayanan,  penyuluhan  dan  konsultasi  perpajakan  di  Indonesia adalah  tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  masih  rendah  dan  keterbatasan  tenaga penyuluhan perpajakan.
Kata kunci: pelayanan, penyuluhan, konsultasi dan pajak

## PENDAHULUAN
Setiap warga negara dari dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati  fasilitas  atau  pelayanan  dari pemerintah  yang  semuanya  dibiayai dengan  uang  yang  berasal  dari  pajak. Dengan  demikian  jelas  bahwa  peranan penerimaan  pajak  bagi  suatu  negara menjadi sangat dominan dalam menunjang  jalannya  roda  pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.
Kewajiban membayar pajak kepada negara  merupakan  suatu  kewajiban  bagi warga negara, mengingat negara mempunyai  kekuatan  untuk  memaksa warga  negara  agar  membayar  pajak  atas dasar undang-undang sehingga menjamin adanya  kepastian  hukum  dan  uang  pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
Problematika  yang  terjadi  di  lingkungan masyarakat  saat  ini  ialah  kurangnya kesadaran  warga  negara  akan  kewajiban pembayaran  pajak,  bahkan  bagi  sebagian orang,  pemungutan  pajak  dirasa  sebagai suatu  pemaksaan  bagi  warga  negara. Memang  ketika  membayar  pajak,  wajib pajak  tidak  mendapatkan  jasa  timbal balik  (konraprestasi  perseorangan)  yang dapat ditunjukkan secara langsung, namun  perlu  diketahui  bahwa  kewajiban untuk membayar pajak tersebut diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan  umum  pemerintah  dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik  rutin  maupun  pembangunan,  yang artinya bahwa pemungutan pajak tersebut tidak  lain  diperuntukkan  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  termasuk wajib pajak tersebut.
Dalam  pemungutan  pajak  harus dilakukan  sesuai  dengan  syarat-syarat pemungutan  pajak  yang  telah  ditetapkan, mengingat  membebankan  pajak  kepada masyarakat  bukanlah  suatu  hal  yang mudah.  Bila  terlalu  tinggi,  masyarakat akan  enggan  membayar  pajak.  Namun bila  terlalu  rendah,  maka  pembangunan tidak  akan  berjalan  karena  dana  yang kurang. Pemungutan pajak harus dilaksanakan  secara  adil  yang  berarti bahwa pemungutan pajak harus dilakukan  dengan  mengatur  hak  dan kewajiban  para  wajib  pajak,  pajak diberlakukan  bagi  setiap  warga  negara yang  memenuhi  syarat  sebagai  wajib pajak, serta adanya sanksi atas pelanggaran  pajak  diberlakukan  secara umum  sesuai  dengan  berat  ringannya pelanggaran.  Selain  syarat  keadilan dalam  pemungutan  pajak,  Pemungutan pajak  harus  diusahakan  sedemikian  rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian,  pemungutan  pajak  harus efisien  dan  sistem  pemungutan  pajak harus  dilakukan  dengan  sederhana.  Jika pemungutan pajak dilakukan tanpa mengabaikan  syarat-syarat  pemungutan tersebut  di  atas  maka  dapat  terjadi kemungkinan  adanya  berbagai  hambatan dalam pemungutan pajak di Indonesia.
Pemungutan  pajak  di  Indonesia dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah. Pajak yang kewenangan  pemungutannya  berada  di tangan  pemerintah  pusat  dinamakan pajak  negara,  sedangkan  pajak  yang kewenangan  pemungutannya  berada  di tangan pemerintah daerah disebut dengan pajak daerah. Secara umum perpajakan di Indonesia  terbagi  menjadi  dua,  yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah  pusat  (Dirjen  Pajak)  dan hasilnya  dipergunakan  untuk  membiayai APBN.  Sedangkan  pajak  daerah  adalah pajak  yang  dikelola  oleh  pemerintah daerah provinsi  dan kabupaten/kota  yang hasilnya  dipergunakan  untuk  membiayai pengeluaran  rutin  serta  pembangunan daerah (APBD).
Setiap  pemungutan  pajak  harus meliputi  seluruh  wajib  pajak.  Tidak seorang  atau  sebuah  badan  yang  lolos dari pengenaan pajak. Pengenaan pajaknya  tidak  boleh  diskriminasi  dan diterapkan  peraturan  pajak  yang  sama sebagaimana dimaksud dalam teori keadilan secara horizontal.
Dalam pemungutan pajak diperlukan  mekanisme  yang  tepat  baik dari  aparat  yang  melakukan  pengawasan pemungutan  pajak  maupun  kendala-
kendala  yang dihadapi dalam mekanisme pengawasan  pemungutan  pajak,  masih banyak kendala yang dihadapi para aparat pengawas pemungutan pajak dalam usaha intensifikasi  pemungutan  pajak  menjadi suatu  hal  yang  melemahkan  pemungutan pajak  baik  pemungutan  pajak  pusat maupun pajak daerah.
Pelaksanaan pemungutan pajak baik  pajak  pusat  maupun  pajak  daerah sampai  pada  saat  ini  masih  mengalami kendala  dan  hambatan  menyebabkan hasil  pembayaran  pajak  dari  masyarakat tidak  terserap  secara  maksimal.  Sebagai contoh  adalah  pemungutan  pajak  daerah. Potensi pajak di  Lampung Selatan belum tergarap  maksimal.  Tingkat  kebocoran pajak  dan  kesadarn  masyarakat  untuk membayar  pajak  yang  rendah  menjadi pemicu minimnya pendapatan dari sektor pajak.  Berdasarkan  pernyataan  dari Kepala  Kantor  Pelayanan  Penyuluhan dan  Konsultasi  Perpajakan  (KP2KP)  Di daerah, baru 50 persen potensi pajak yang didapat  atau  diserap  daerah  (Tribun Lampung,  Tanggal  12  Desember  2011). Potensi  pajak  tersebut  terbagi  dua  yaitu pajak yang masuk ke kas pusat dan pajak yang  masuk  ke  kas  daerah.  Pajak  yang masuk  ke  kas  pusat  antara  lain  pajak penghasilan,  pajak  penjualan,  pajak pertambahan nilai, dan bea materai. Pajak
Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  yang  dahulu merupakan pajak pusat, setelah dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi Daerah  menjadi  pajak  daerah.  Oleh karena  itu,  hasil  penerimaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  (PBB)  masuk  ke  dalam kas daerah.
Berdasarkan  Pasal  63  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia No.  62/pmk.01/2009  tentang  Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat  Jenderal  Pajak  menyatakan bahwa  Kantor  Pelayanan,  Penyuluhan dan  Konsultasi  Perpajakan  (KP2KP) mempunyai fungsi dan tugas pokok untuk melakukan  pelayanan  penyuluhan  dan konsultasi perpajakan demi meningkatkan  penerimaan  pajak.  Oleh karena  itu,  perlu  sosialisasi  secara kontinue atau terus-menerus yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan  dan  Konsultasi  Perpajakan (KP2KP) terhadap pentingnya membayar pajak  kepada  masyarakat  khususnya wajib  pajak,  karena  pajak  merupakan sumber  utama  penerimaan  negara  yang hasilnya  digunakan  untuk  kepentingan pembangunan.
Berdasarkan identifikasi masalah di atas,  maka  yang  menjadi  permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah implementasi pelayanan,  penyuluhan  dan  konsultasi perpajakan guna meningkatan
penerimaan pajak daerah?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam implementasi  pelayanan, penyuluhan dan konsultasi  perpajakan  dalam  peningkatan penerimaan pajak daerah?

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  permasalahan  yang  di atas, maka dalam penelitian ini diterapkan  metode  yang  bersifat  yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis, terutama ditujukan untuk mengkaji keterkaitan peraturan
perundang-undangan  tentang  perpajakan antara  yang satu  dengan  yang lain dalam hubunganya dengan implementasi pelayanan,  penyuluhan,  dan  konsultasi perpajakan dalam peningkatan penerimaan  pajak  daerah.  Pendekatan normatif  secara  operasional  dilakukan dengan  cara-cara  mempelajari  teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan.
Pendekatan yuridis empiris dilakukan  dengan  cara  melihat  atau mempelajari kenyataan-kenyataan hukum dalam  dalam  bentuk  perilaku,  pendapat, perasaan,  sikap  secara  nyata.  Kedua pendekatan ini digunakan untuk memberikan  normatif  dan  memberikan
gambaran  hukum  yang  ada  dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN
Implementasi  Pelayanan,  Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan daerah
dilaksanakan  oleh  2  (dua)  instansi  yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Di daerah (KP2KP Di  daerah)  untuk  pajak  pusat  dan  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Lampung Selatan  untuk  pajak  daerah  kabupaten. Pelayanan,  penyuluhan  dan  konsultasi perpajakan  daerah  dilaksanakan  oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Di daerah (KP2KP Di  daerah).  Berdasarkan  Pasal  63 Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  No.  62/PMK.01/2009  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak menyatakan  bahwa  Kantor  Pelayanan, Penyuluhan  dan  Konsultasi  Perpajakan (KP2KP)  mempunyai  fungsi  dan  tugas pokok untuk melakukan pelayanan penyuluhan  dan  konsultasi  perpajakan demi  meningkatkan  penerimaan  pajak. Sesuai  dengan  namanya,  KP2KP  Di daerah  adalah  ujung  tombak  Direktorat
Jenderal  Pajak  dalam  upaya  pemberian pelayanan,  penyuluhan  dan  konsultasi perpajakan  yang  sebaik-baiknya  kepada masyarakat atau Wajib Pajak daerah.
KP2KP  Di  daerah  adalah  instansi vertikal  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung jawab  langsung  kepada  Kepala  Kantor Pelayanan Pajak Pratama. KP2KP mempunyai  tugas  melakukan  urusan pelayanan,  penyuluhan  dan  konsultasi perpajakan  kepada  masyarakat  serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama  dalam  melaksanakan  pelayanan kepada masyarakat.
KP2KP  Di  daerah  mengatakan  bahwa KP2KP  Di  daerah  memiliki  kewenangan dalam memberikan pelayanan, penyuluhan  dan  konsultasi  perpajakan terutama  pajak  yang  merupakan  pajak pusat.  Pajak  pusat  yang  diberikan pelayanan oleh KP2KP Di daerah adalah Pajak  Penghasilan.  Bentuk  pelayanan pembayaran  Pajak  Penghasilan  yang diberikan  oleh  KP2KP  Di  daerah  adalah mulai  dari  tahap  pembuatan  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  yang  selanjutnya disebut  dengan  NPWP,  pengisian  dan perbaikkan  Surat  Pemberitahuan  yang selanjutnya  disebut  dengan  SPT  dan pembayaran pajak.
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang  diberikan  kepada  Wajib  Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan  yang  dipergunakan  sebagai tanda  pengenal  diri  atau  identitas  Wajib Pajak  dalam  melaksanakan  hak  dan kewajiban perpajakannya. pelayanan yang  diberikan  oleh  KP2KP  Di  daerah mulai  dari  pendaftaran  NPWP.  Wajib pajak  diberikan  pelayanan,  pendidikan dan pendampingan untuk dapat mendaftarkan  NPWPnya  secara  manual atau  melalui  situs  Direktorat  Jenderal Pajak, yaitu www.pajak.go.id.
Pendaftaran  NPWP  juga  dapat  dilakukan dengan cara manual dilakukan oleh wajib pajak dengan langsung mendatangi KP2KP  Di  daerah.  Wajib  Pajak  cukup mengisi formulir pendaftaran dan menunjukkan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP)  atau  paspor.  Pembuatan  NPWP dan  semua  pelayanan  di  KP2KP  Di daerah tanpa dipungut biaya atau gratis.
Faktor
Penghambat Dalam Pelaksanaan  Pelayanan,  Penyuluhan Dan        Konsultasi Perpajakan Dalam Peningkatan
Penerimaan Pajak daerah.
Faktor  penghambat  pelaksanaan pelayanan,  penyuluhan  dan  konsultasi perpajakan dalam peningkatan penerimaan  pajak  daerah  adalah  sebagai berikut:
1. Kurangnya tenaga penyuluh
perpajakan Tingkat  keberhasilan  dalam  pelaksanaan penyuluhan perpajakan tidak terlepas dari jumlah  Sumber  Daya  Manusia  petugas penyuluh,  baik  dari  segi  kuantitas maupun  dari  segi  kualitas.  Petugas penyuluh  yang  dimiliki  oleh  KP2KP  Di daerah  saat  ini  belum  cukup  memadai. Hal  ini  karena  jumlah  petugas  penyuluh perpajakan yang bertugas daerah berjumlah  2  (dua)  orang  petugas.  Ini tidak  sebanding  dengan  luas  wilayah yang  menjadi  daerah  penyuluhan.  Perlu disadari  bahwa  peranan  penyuluhan sesungguhnya sangat fundamental. 2. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah Masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat wajib  pajak  tercermin  dalam  hal:  a) Jumlah wajib pajak terdaftar dibandingan dengan  jumlah  penduduk  masih  sangat sedikit;  b)  Kepatuhan  wajib  pajak terdaftar  untuk  melaksanakan  kewajiban perpajakan  masih  sangat  rendah;  dan  c) Tingginya  upaya-upaya  penghindaran pajak  oleh  oleh  masyarakat  di  hampir semua  lapisan  tanpa  ada  perbedaan pelaku  baik  yang  menyangkut  kapasitas intelektual, status sosial, maupun kemampuan ekonomi.

## SIMPULAN
Dalam  pemungutan  pajak  harus dilakukan  sesuai  dengan  syarat-syarat pemungutan  pajak  yang  telah  ditetapkan, mengingat  membebankan  pajak  kepada masyarakat  bukanlah  suatu  hal  yang mudah.  Bila  terlalu  tinggi,  masyarakat akan  enggan  membayar  pajak.  Namun bila  terlalu  rendah,  maka  pembangunan tidak  akan  berjalan  karena  dana  yang kurang. Pemungutan pajak harus dilaksanakan  secara  adil  yang  berarti bahwa pemungutan pajak harus dilakukan  dengan  mengatur  hak  dan kewajiban  para  wajib  pajak,  pajak diberlakukan  bagi  setiap  warga  negara yang  memenuhi  syarat  sebagai  wajib pajak, serta adanya sanksi atas pelanggaran  pajak  diberlakukan  secara umum  sesuai  dengan  berat  ringannya pelanggaran.  Selain  syarat  keadilan dalam  pemungutan  pajak,  Pemungutan pajak  harus  diusahakan  sedemikian  rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian,  pemungutan  pajak  harus efisien  dan  sistem  pemungutan  pajak harus  dilakukan  dengan  sederhana.  Jika pemungutan pajak dilakukan tanpa mengabaikan  syarat-syarat  pemungutan tersebut  di  atas  maka  dapat  terjadi kemungkinan  adanya  berbagai  hambatan dalam pemungutan pajak di Indonesia.
Pemungutan  pajak  di  Indonesia dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah. Pajak yang kewenangan  pemungutannya  berada  di tangan  pemerintah  pusat  dinamakan pajak  negara,  sedangkan  pajak  yang kewenangan  pemungutannya  berada  di tangan pemerintah daerah disebut dengan pajak daerah. Secara umum perpajakan di Indonesia  terbagi  menjadi  dua,  yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah  pusat  (Dirjen  Pajak)  dan hasilnya  dipergunakan  untuk  membiayai APBN.  Sedangkan  pajak  daerah  adalah pajak  yang  dikelola  oleh  pemerintah daerah provinsi  dan kabupaten/kota  yang hasilnya  dipergunakan  untuk  membiayai pengeluaran  rutin  serta  pembangunan daerah (APBD).
Dalam pemungutan pajak diperlukan  mekanisme  yang  tepat  baik dari  aparat  yang  melakukan  pengawasan pemungutan  pajak  maupun  kendala- kendala  yang dihadapi dalam mekanisme pengawasan  pemungutan  pajak,  masih banyak kendala yang dihadapi para aparat pengawas pemungutan pajak dalam usaha intensifikasi  pemungutan  pajak  menjadi suatu  hal  yang  melemahkan  pemungutan pajak  baik  pemungutan  pajak  pusat maupun pajak daerah.
Faktor  penghambat  pelaksanaan pelayanan,  penyuluhan  dan  konsultasi perpajakan dalam peningkatan penerimaan  pajak  daerah  adalah  sebagai berikut:  1)    Kurangnya  tenaga  penyuluh perpajakan; dan 2) Kesadaran masyarakat untuk  membayar  pajak  yang  masih rendah

## DAFTAR PUSTAKA
Hadjon,  Philipus  M.  2005. Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia . Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta.
Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, 2005.
Perpajakan  Teori  dan  Aplikasi , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Iskandar,  Rusli  K,  Dalam  SF.  Marbun dkk. 2001. Dimensi-Dimensi Pemikiran  Hukum  Administrasi Negara . UII Press, Yogyakarta.
Mardiasmo,  2011. Perpajakan .  Andi,
Yogyakarta.
Muhammad,  Abdulkadir.  2008. Metode Penelitian Hukum . PT Citra Aditya
Bakti.   Bandung.
Nurmayani.  2009. Hukum  Administrasi Daerah . Universitas Lampung, Bandar Lampung.
Ridwan, H. R. 2002. Hukum Administrasi Negara . UII Press, Yogyakarta.
Siahaan,  Marihot  P.  2006. Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Suandy,  Erly,  2005, Hukum  Pajak ,
Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Sunarno, Siswanto. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah . Sinar
Grafika, Jakarta.
Wirawan  B.  Ilyas  dan  Richard  Burton,
2004, Hukum  Pajak ,  Penerbit
Salemba
Empat, Jakarta.
----------.  1983. Peraturan  perundang- undangan: Undang-Undang Nomor 6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan
-----------.2009. Undang-Undang  No.  28
Tahun  2009  tentang  Pajak  dan Retribusi Daerah
-----------.  2009. Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  No. 62/pmk.01/2009 tentang Organisasi dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal Direktorat Jenderal Pajak