## KAJIAN PANCASILA DALAM PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR 1
Hesti Armiwulan S*, Yoan Nursari Simanjuntak, Sonya Claudia Siwu, Igam Arya Wada
Pusat Literasi Pancasila dan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Surabaya Jl. Raya Kalirungkut, Surabaya 60293
E-mail : hestiarmi@gmail.com, yoan_simanjuntak@yahoo.com, sonya@staff.ubaya.ac.id, igamaryawada@gmail.com

## Abstract
Pancasila  is  a  fundamental  source  of Indonesian  laws.  It  is  the  guidance  in  forming  the Indonesian laws.  Its  position as  the ideology and the philosophy  of the nation, confirm that all regulations in Indonesia shall not be contradicted with the values of it. Based on Law Number 12 of  2011  and Law  Number  15  of  2019  on  The  Amandments  to  Law  Number  12  of  2011  on Establishment  of  Laws  and  Regulations,  a  Governor  Regulation  (Peraturan  Gubernur)  is categorized as one type of those regulations. Peraturan Gubernur Number 4 of 2018 concerning The Amandements to Peraturan Gubernur Number 88 of 2017 on The General Guidelines on the Management  of  Revolving  Fund  in  East  Java,  is  a  basic  regulation  for  society  in  using  Local Government  Budget  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah)  as  a  capital  and  investment. This  regulation  provides  the  society,  the  principles  of  managing  the  revolving  fund,  in  that budget,  in  accordance  with  the  applicable  standards  and  norms.  The  revolving  fund  is  the activator of the wheels of the economy in East Java. The policy provided in Peraturan Gubernur, is not just implemented as the basic regulation or as a legitimation in allocating the using of the local  government  budget.  The  regulation  should  be  analyzed  whether  its  norms  or  its  legal substances have already fulfilled the values of Pancasila and the principles of the establishment of laws and regulations as regulated in Law Number 12 of 2011 and Law Number 15 of 2019 on The  Amandements  to  Law  Number  12  of  2011  concerning  The  Establishment  of  Laws  and Regulations.
Key words : Legal Idea; Revolving fund; Pancasila; Governor Regulation.

## Abstrak
Pancasila  menjadi  sumber  dari  segala  sumber  hukum  yang  menjadi  penuntun  hukum. Posisi Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara,  serta  dasar  filosofis  negara  Republik  menegaskan bahwa  setiap  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  dan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  menentukan  bahwa Peraturan Gubernur juga  merupakan  peraturan perundang-undangan. Peraturan Gubernur  Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur adalah
1 Kajian Analisis dan Rekomendasi Pancasila, atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  88  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Umum  Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur”, merupakan hasil kajian dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya, penugasan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020.
kebijakan  yang  dikeluarkan  sebagai  dasar  pelaksanaan  penggunaan  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  (APBD)  untuk  memberikan  modal  kerja  dan  investasi  kepada  masyarakat  Jawa Timur  agar dapat  memenuhi  prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  sesuai  ketentuan  dan  norma yang  berlaku.  Dana  bergulir  modal  kerja  dan  investasi  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur disebutkan  menjadi  penggerak  roda  perekonomian  Jawa  Timur.  Kebijakan  dibidang  ekonomi yang  diwujudkan  dalam  bentuk  Peraturan  Gubernur  tidak  cukup  hanya  dinilai  atau  digunakan sebagai  dasar  hukum  atau  legitimasi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  terkait  pengalokasian penggunaan  APBD,  namun  juga  harus  dianalisis  norma  atau  substansi  Peraturan  Gubernur tersebut  apakah  telah  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dan  juga  asas-asas  pembentukan peraturan perundang-undangan sebagimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Kata Kunci : Cita Hukum; Dana Bergulir; Pancasila; Peraturan Gubernur.

## A. Pendahuluan
Pancasila  merupakan Dasar  Negara , Pandangan hidup dan  ideologi bangsa  dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai  dasar  negara,  Pancasila  menjadi pedoman  bertingkah  laku  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara sekaligus  merupakan cita hukum  yang menjiwai  seluruh peraturan  perundang- undangan.
Pada dasarnya hukum  yang  berlaku merupakan  pengejawantahan  cita  hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan  ke  dalam  perangkat  berbagai aturan  hukum  positif,  lembaga  hukum  dan proses  (perilaku  birokrasi  pemerintahan  dan warga  masyarakatnya).  Cita  hukum (recht idee) adalah  gagasan,  karsa,  cipta  dan pikiran  berkenaan  dengan  hukum  atau persepsi  tentang  makna  hukum  yang  terdiri atas  tiga  unsur:  keadilan,  hasil  guna (doelmatigheid) dan  kepastian hukum. Dalam  dinamika  kehidupan  masyarakat  cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (guiding  principle) ,  norma kritik  (kaidah  evaluasi)  dan  faktor  yang memotivasi  dalam  penyelenggaraan  hukum (Bernard Arief Sidharta, 2000, p.180-181).
Mengutip  pendapat  Rudolf  Stammler (1856-1939) berpendapat  bahwa cita hukum adalah  konstruksi  pikir  yang  merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada
cita-cita  yang  diinginkan  masyarakat.  Cita hukum  berfungsi  sebagai  bintang  pemandu (Leitsteren) bagi tercapainya cita-cita masyarakat.  Meski  merupakan  titik  akhir yang  tidak  mungkin  dicapai,  namun  cita hukum memberi manfaat karena ia mengandung  dua  sisi;  dengan  cita  hukum kita  dapat  menguji  hukum  positif  dan kepada  cita  hukum  kita  dapat  mengarahkan hukum  positif  sebagai  usaha  dengan  sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (Zwangversuch zum Richtigen).
Cita hukum menurut Gustav Radbruch (1878-1949  tidak  hanya  berfungsi  sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif, melainkan juga  sekaligus  berfungsi  sebagai  dasar  yang bersifat  konstitutif,  yaitu  yang  menentukan bahwa  tanpa  cita  hukum,  hukum  akan kehilangan maknanya sebagai hukum.
Kedudukan  Pancasila  sebagai  cita hukum  membawa  konsekuensi  bahwa  nilai- nilai yang terdapat dalam Pancasila mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan  apakah  tata  hukum  Indonesia merupakan  tata  hukum  yang  benar  sesuai kepribadian  bangsa  Indonesia  atau  tidak.  Di samping  itu  juga  memiliki  fungsi  regulatif yang menentukan hukum itu adil atau tidak. Nilai-nilai  dasar  yang  terkandung  dalam Pancasila memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman.
Pancasila  merupakan  panduan  bagi terbentuknya hukum nasional. Semua produk hukum yang dibuat dan diberlakukan,  ditujukan  untuk  mewujudkan gagasan-gagasan  yang  dikandung  dalam Pancasila.  Atas  dasar  itulah,  Pancasila menjadi  sumber  dari  segala  sumber  hukum yang  menjadi  penuntun  hukum. Posisi Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara serta  sekaligus  dasar  filosofis  negara sehingga  setiap  materi  muatan  peraturan perundang-undangan
tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Sebagai  suatu  konsep  norma  hukum tertinggi  atau  sumber  dari  segala  sumber hukum,    Pancasila  berintikan  seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam.  Pancasila  menjadi  suatu  pondasi kokoh  yang  bersumber  dari  pandangan hidup  serta  cerminan  dari  peradaban, kebudayaan, keluhuran budi dan kepribadian yang  tumbuh  dalam  sejarah  perkembangan suatu negara.
Kedudukan  Pancasila  sebagai  sumber dari segala sumber hukum negara merupakan grundnorm dalam sistem hukum Indonesia  yang  memberikan  arah  dan  jiwa serta menjadi paradigma norma dalam UUD 1945.  Pancasila  menjadi  ukuran  untuk menilai  suatu  kebijakan  hukum (legal policy) atau  dapat  dipergunakan  sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan  kebijakan (policy  making) di bidang  hukum  dan  perundang-undangan (Maruarar Siahaan,2008, p.28).
Pembangunan hukum nasional diarahkan  pada  asas-asas  yang  merupakan pencerminan falsafah Pancasila, yang sesuai dengan  sila-sila  Pancasila,  yaitu  asas ketuhanan, asas kemanusiaan, asas persatuan dan  kesatuan,  asas  demokrasi,  serta  asas keadilan
social
(Mochtar Kusumaatmadja,2002,p.187). Penerapan atau  realisasi  Pancasila  pada  bidang-bidang kehidupan hukum itu menumbuhkan hukum yang  dijiwai  atau  diwarnai  oleh  Pancasila. Keseluruhan  tata  hukum  sebagai  suatu sistem aturan hukum positif yang merupakan
penjabaran  atau  penerapan  Pancasila  pada bidang  hukum    dapat  disebut  Hukum Pancasila (Bernard  Arief  Sidharta,  2018, p.135-151). Hukum  Pancasila  mengatur, mewujudkan  ketertiban  yang  adil  dalam kehidupan  kemasyarakatan  di  Indonesia, demi tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Mengambil  dari  teori  Hans  Nawiasky, Pancasila  oleh  Notonagoro  disebut  sebagai staatsfundamentalnorm .    Hal  ini  berarti pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanannya  tidak  dapat  dilepaskan  dari nilai-nilai  Pancasila.  Pembentukan  hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila,  serta  Pancasila  digunakan untuk menguji hukum positif.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  (selanjutnya  disebut UU  Nomor  12  Tahun  2011)  sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2019  tentang  Perubahan  UU  No  12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan menentukan Pancasila  merupakan  sumber  segala  sumber hukum Negara.
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12  Tahun  2011  menentukan  “hierarki” adalah  penjenjangan  setiap  jenis  Peraturan Perundang-undangan  yang  didasarkan  pada asas  bahwa  Peraturan  Perundang-undangan yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam sistem norma Republik Indonesia , norma yang berlaku berada  pada satu  sistem  yang  berlapis-lapis  berjenjang- jenjang  sekaligus  berkelompok-kelompok  , dimana  suatu  norma  itu  berlaku,  bersumber dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi lagi,  demikian  seterusnya  sampai  pada  satu norma dasar negara ( Staatsfundamentalnorm ) Republik
Indonesia, yaitu  Pancasila (Maria  Farida Indrati Soeprapto, 1998, p.1-6).
Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor  12  Tahun  2011  disebutkan  secara lebih  rinci  bahwa  :    jenis  Peraturan
Perundang-undangan  selain  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  mencakup antara  lain Peraturan  yang  ditetapkan  oleh Gubernur.  Berdasarkan  dengan  hal  itu, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum  menjadikan  Pancasila  sebagai  tolak ukur  bahwa  setiap  Peraturan  Perundang- Undangan atau aturan hukum yang dibuat di Indonesia  tidak  boleh  bertentangan  dengan Pancasila  termasuk produk  hukum  daerah yaitu Peraturan Gubernur yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat.
Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang- undangan (legislation,  wetgeving,  atau gezetzgebbung) memiliki dua konteks pengertian  yaitu,  Pertama,  Perundang – undangan  merupakan  suatu  proses  terkait pembentukan/  proses  membentuk  peraturan – peraturan dalam suatu Negara, dari tingkat pusat  sampai  dengan  ditingkat  daerah. Kedua,  Perundang –undangan  merupakan segala  peraturan  yang  dibuat  oleh  Negara, yang  secara  kongkrit  terwujud  dalam pembentukan  peraturan – peraturan,  baik ditingkat  pusat  maupun  di  tingkat  daerah (Mahendra Kurniawan, 2007, p.5).
Sejalan  dengan  pemikiran  tersebut, maka penting untuk dilakukan kajian teoritis apakah peraturan  perundang-undangan  telah sesuai  dengan  Pancasila.  Begitu  pula dengan Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur Nomor  4  Tahun  2018  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur Nomor  88  Tahun  2017  Tentang  Pedoman Umum  Pengelolaan  Dana  Bergulir Provinsi Jawa Timur.

## B. Metode Penelitian
Kajian ini adalah kajian atau penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual,  dan  juga  disesuaikan  dengan nilai-nilai  yang  tercantum  dalam  Pancasila sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum yang  ada  di  Indonesia. Penelitian  ini menggunakan  metoda  pengumpulan  bahan hukum  melalui  studi  kepustakaan atau  studi dokumen (Bambang  Waluyo,  2002,  p.18- 19). Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan
adalah  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan perundang-undangan  dan  bahan hukum sekunder yaitu literatur hukum, jurnal ilmiah dan  buku-buku  yang  relevan  dengan  obyek kajian dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan
Analisis atas Peraturan Gubernur Jawa Timur  Nomor  4  Tahun  2018  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur  Jawa Timur  Nomor  88  Tahun  2017  Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi  Jawa  Timur,  meliputi  hal-hal sebagai berikut :

## 1. Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam hal pengelolaan keuangan oleh  Gubernur  selaku  kepala  daerah, terdapat  penegasan  bahwa  gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan  keuangan  daerah  dan bertanggungjawab  atas  pengelolaan keuangan  daerah  sebagai  bagian  dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam  melaksanakan  kekuasaannya, kepala  daerah  melimpahkan  sebagian atau  seluruh  kekuasaan  keuangan daerah  kepada  para  pejabat  perangkat daerah.  Dengan  demikian  pengaturan pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan daerah  melekat  dan menjadi satu  dengan  pengaturan  pemerintahan daerah,  yaitu  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah.
Anggaran Daerah yang tercermin dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.  Sebagai  instrumen  kebijakan, Anggaran  Daerah  menduduki  posisi sentral  dalam  upaya  pengembangan kapabilitas  dan  efektivitas  pemerintah daerah.
2. Produk
Hukum Peraturan Gubernur Sebagaimana ditentukan dalam Pasal  246  Ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah,  bahwa  “Untuk melaksanakan  Perda  atau  atas  kuasa peraturan
perundangan -undangan, Kepala  Daerah  menetapkan  Perkada”. Adapun  mengenai  asas  pembentukan  dan materi  muatan,  begitu  juga  terkait perencanaan,  penyusunan  dan  penetapan Perkada  berpedoman  pada  ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan  yang  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019.
Apabila  mencermati  substansi
Konsiderans  Menimbang ,    Peraturan Gubernur  tentang  Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor  88  Tahun  2017  tentang
Pedoman  Umum  Pengelolaan  Dana
Bergulir  Provinsi  Jawa  Timur, bahwa pembentukan  Perkada adalah atas kuasa  peraturan  perundang-undangan, dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah  sebagaimana  telah diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor  21  Tahun  2011  tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Padahal dalam Konsiderans Mengingat yang  substansinya  memuat dasar  hukum  yang  berhubungan  dan memiliki  relevansi  dengan  materi muatan dari Peraturan Gubernur dimaksud,    ternyata  ada  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Provinsi  Jawa Timur  (Lembaran Daerah  Tahun 2007
Nomor  1,  Seri  E).  Selain  ada  produk hukum  yang  secara  khusus  mengatur mengenai dana bergulir yaitu,
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  218/PMK.05/2009
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.005/2008  tentang  Pedoman Pengelolaan  Dana  Bergulir  Pada Kementrian  Negara/Lembaga, justru tidak ditulis dalam Konsiderans Mengingat .
3. Substansi Peraturan Gubernur
Jawa  Timur Nomor  4  Tahun 2018 Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur Nomor 4 Tahun 2018 adalah Perubahan  atas    Peraturan  Gubernur Jawa  Timur  Nomor  88  Tahun    2017 Tentang Pedoman Umum  Pengelolaan Dana  Bergulir  Provinsi  Jawa  Timur yang  meliputi  7  Bab  dan  11  Pasal. Adapun  hal-hal  yang  diatur  dalam Peraturan  Gubernur  tersenut  antara lain :
a. Definisi Dana Bergulir Dalam  Pergub  ini  yang dimaksud dengan Dana Bergulir dalam    Pergub  tersebut  adalah dana  yang  dialokasikan  oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa  Timur  untuk  kegiatan perkuatan  modal  usaha  bagi Masyarakat  Jawa  Timur  yang berada  di  wilayah  Jawa  Timur maupun  di  luar  wilayah  Jawa Timur.  Dana  bergulir  tersebut dibedakan menjadi dua yaitu :
1) Dana  bergulir  yang  bersifat
umum adalah pinjaman yang diberikan kepada Masyarakat Jawa Timur untuk  modal  kerja  dan/atau investasi. 2) Dana  bergulir  yang  bersifat khusus adalah pinjaman yang diberikan kepada Masyarakat Jawa Timur
dalam rangka stabilisasi harga pangan tingkat produsen,  untuk  Pembelian
Gabah/Beras dan Bahan Pangan  lainnya  termasuk Pengembangan Lumbung Pangan, Pengembangan Cadangan Pangan di Pekarangan, Kelembagaan Pangan,  Sistem  Tunda  Jual dan Teknologi Pangan untuk
Pangan  Olahan,  penyaluran pupuk pada petani serta bibit dan teknologi peternakan.
Mencermati  frasa  yang terdapat  dalam  definisi  Dana Bergulir  dengan  frasa  yang terdapat  dalam  definisi  Dana bergulir yang bersifat umum dan yang  bersifat  khusus  terdapat perbedaan yang signifikan.
Dalam  definisi  Dana  Bergulir disebutkan  sebagai  dana  yang dialokasikan  oleh  Pemerintah Daerah  Provinsi  Jawa  Timur, sedangan  dalam  difinisi  dana bergulir  yang  bersifat  umum, dana  bergulir  adalah  pinjaman yang diberikan kepada masyarakat  Jawa  Timur  untuk keperluan  permodalan,  begitu pula  definisi  dana  bergulir  yang bersifat khusus yang juga dimaknai sebagai pinjaman.
Selanjutnya terkait dengan
pinjaman tersebut juga
dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka 12, bahwa yang dimaksud pemberian pinjaman kepada masyarakat  Jawa  Timur  adalah “kegiatan dengan pola chanelling , dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan  dan  kesejahteraan anggota dan masyarakat,
memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan”. Berdasarkan uraian tersebut  di  atas  maka  dapat dimaknai  bahwa  sesungguhnya dana  bergulir  tidak  berbeda dengan  hutang  piutang  atau pinjam meminjam dalam
konteks keperdataan yang menimbulkan kewajiban
mengembalikan  atau  membayar pinjaman  ditambah  biaya-biaya dan  bunga  sebagaimana  yang terjadi  dalam  praktik  perbankan atau hutang piutang pada umumnya.  Perbedaannya  hanya terkait  dengan  sumber  dana yang  diambil  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).
b. Penerima Dana Bergulir
Ditentukan  dalam Pergub bahwa  yang  berhak  menerima dana  bergulir  adalah  msyarakat Jawa  Timur.  Namun  ternyata tidak  semua  masyarakat  Jawa Timur  dapat  mengakses  dana bergulir,  karena  dalam  Pasal  1 angka  6  ditentukan  bahwa  yang dimaksud masyarakat Jawa Timur adalah : a) penduduk Jawa Timur yang berprofesi  sebagai  tenaga kerja sekaligus pelaku usaha/ entrepreneur yang berada pada level Start Up ; dan
b) pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah,  dan  Koperasi yang  sudah feasible (layak)
namun belum bankable .
Begitupula dengan kelompok masyarakat Jawa
Timur  yang  termasuk  sebagai pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil, Menengah,  dan  Koperasi  yang sudah feasible (layak)  namun belum bankable ,  juga  harus memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pergub tersebut. Dengan kata lain masyarakat  Jawa  Timur  yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal  1  angka  6  tersebut  tidak dapat  menerima  manfaat  dari Peraturan Gubernur Jawa Timur No.  88  Tahun  2017  juncto Peraturan Gubernur No.4  Tahun 2018.
c. Kewajiban Penerima Dana Bergulir Masyarakat  Jawa  Timur penerima dana bergulir mempunyai kewajiban yang harus  dipenuhi  yaitu  membayar pinjaman  beserta  dengan  bunga pinjaman yang dibedakan
menjadi  tiga  (3),  sebagaimana yang  telah    ditentukan  dalam
Pasal 4. sebagai berikut :
1) Besarnya  bunga  pinjaman dana  bergulir  yang  bersifat umum sebagai berikut: a) pinjaman sampai dengan Rp 100.000.000,00  (seratus juta  rupiah)  dikenakan bunga sebesar 4% (empat  persen)  efektif per tahun; b) pinjaman diatas Rp 100.000.000,00  (seratus juta  rupiah)  dikenakan bunga sebesar 6% (enam  persen)  efektif per tahun; dan c) pinjaman kepada Masyarakat Jawa Timur yang  berprofesi  sebagai tenaga  kerja  sekaligus pelaku usaha/ entrepreneur berada  pada  level Start
Up dikenakan  bunga sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun.
2) Besarnya  bunga  pinjaman dana  bergulir  yang  bersifat khusus  sebesar  3%  (tiga persen) efektif per tahun.
3) Besarnya  bunga  pinjaman untuk  program  hulu  hilir agro  maritim  sebesar  6% (enam  persen)  efektif  per tahun.
Dalam  Ketentuan  Pasal  7 Ayat  (5)  menegaskan  mengenai bunga  pinjaman  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  disetor ke  Kas  Umum  Daerah  Provinsi Jawa Timur  sebagai  Pendapatan Asli Daerah.
d. Pengelolaan Dana Bergulir
Pengelolaan  dana  bergulir yang diatur  dalam  Peraturan Gubernur  Jawa  Timur  No.  4 Tahun 2018 ini apabila dicermati  substansinya  lebih tepat  disebut  sebagai  payung hukum  pengalokasian  keuangan daerah yaitu APBD untuk memperoleh  manfaat  yang  tidak menyalahi hukum sehingga secara prosedural dapat dipertanggungjawabkan. Melalui program Dana  Bergulir diperoleh pendapatan yang dapat  menambah  jumlah  APBD Provinsi  Jawa  Timur.  Hal  ini bisa dianalisis dengan mencermati  ketentuan  Pasal  2, Pasal  3  dan  Pasal  5  Peraturan Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  4 Tahun  2018.  Pasal  2  Ayat  (1) secara eksplisit jelas menyebutkan, bahwa  kegiatan fasilitasi permodalan dana
bergulir yang dipinjamkan kepada  masyarakat  Jawa  Timur adalah  bersumber  dari  APBD yang pelaksanaannya
dikoordinasikan  oleh  Kelompok
Kerja Pengelolaan Dana bergulir
Provinsi  Jawa  Timur  yang dibentuk/ditetapkan dengan Keputusan  Gubernur.  Adapun Dinas/Badan/Biro berperan sebagai sekretariat yang bertugas memfasilitasi pengajuan  permohonan  kredit modal kerja/investasi masyarakat Jawa Timur. Sedangkan Bank pelaksana mendapat tugas melakukan survey  kepada  masyarakat  yang mengajukan  permohonan  dana bergulir. Hal yang perlu mendapat perhatian dari ketentuan Pasal 2 adalah pembentukan  Kelompok  Kerja Pengelolaan Dana Bergulir (KKPDB)  Provinsi  Jawa  Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk serta Bank
Perkreditan  Rakyat  Jawa  Timur sebagai  Pelaksana  pengelolaan dana  bergulir  yang  bertanggung jawab  kepada  Gubernur  Jawa Timur.
Selain itu Peraturan
Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  4 tahun  2018  juga  telah  menyebut secara eksplisit pihak yang menjadi penjamin  dana  bergulir  sekaligus penegasan  mengenai  jasa  yang diterima  oleh  Penjamin  maupun bank pelaksana sebegaimana
ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 5.  Adapun imbal  jasa  ditentukan dalam Pasal 5,  yaitu :
1) Pengadministrasian sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal  3  ayat  (1)
diberikan  biaya  administrasi sebesar  1%  (satu  persen) yang dilakukan dalam bentuk  program  kegiatan pada Dinas/Badan/Biro yang bersangkutan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (DPA- SKPD) masing-masing. 2) Terhadap penjaminan sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal  3  ayat  (2)  PT. Jamkrida  diberikan  Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 1% (satu persen) per tahun  dari  plafond  kredit yang  dibebankan  kepada Masyarakat Jawa Timur melalui bank pelaksana. 3) Dalam hal pinjaman sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) khusus untuk Program  Hulu  Hilir  Agro Maritim,  IJP  dibebankan pada  APBD  dengan  besaran sebagai berikut: a) PT. Jamkrida Jatim diberikan  IJP  sebesar  1 %  (satu  persen)  per tahun dari plafond kredit; dan b) PT.  Jasindo  diberikan IJP sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku pada PT. Jasindo.
e. Analisis Pancasila pada Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur Nomor 4 Tahun 2018 Nilai Pancasila Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa Nilai dari sila yang pertama menempatkan perekonomian sebagai suatu proses yang digerakkan tidak hanya oleh rangsangan- rangsangan  ekonomi,  tetapi juga  rangsangan  sosial  dan moral . Nilai ketuhanan Yang  Maha  Esa  adalah dasar  moral  dari  perilaku ekonomi di Indonesia. Moral ekonomi yang berketuhanan menjadi landasan atau pedoman perilaku ekonomi di Indonesia di ranah peraturan perundang - undangan, penyusunan kebijakan- kebijakan pusat / daerah serta juga perorangan maupun kelompok  masyarakat  lain. Pembangunan ekonomi dilakukan tanpa ada diskriminasi di antara pemodal.  Prinsip  gotong royong  yang  berketuhanan harus tercermin dalam kebijakan  dengan  terutama mempriortaskan  kebijakan ekonomi yang berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah. Peraturan Gubernur Nomor  4  Tahun  2018  secara ekspilsit  telah  menyebutkan  di bagian  Pembukaan  dari  Pergub kalimat “Dengan Rahmat Tuhan
Yang  Maha  Esa”.  Begitu  pula apabila  ditinjau  dari  substansi yang menunjukkan keperpihakan Pemerintah Daerah  Jawa  Timur  kepada pelaku  usaha  kecil,  mikro  dan menenah  serta  koperasi,  hal tersebut menegaskan bahwa
Pergub  tersebut  sesuai  dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sila kedua:
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Kebijakan ekonomi ditujukan untuk tercapainya  kemerataan sosial  berlandaskan  pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Kemerataan  sosial  akan dapat  dicapai  jika  asas kekeluargaan menjadi semangat menjadi semangat  dasar  dalam pengaturan kebijakan ekonomi  di  Indonesia. Solidaritas sosial hendaknya tercermin dalam kebijakan pemerintah di mana pemerintah melalui kebijakannya  senantiasa mampu melakukan proteksi  terutama  kepada pelaku usaha kecil. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya harus mampu memberikan stimulasi kepada para pelaku usaha yang membutuhkan.
Program dana bergulir yang dimaksudkan sebagai bentuk fasilitasi permodalan kepada  masyarakat  Jawa  Timur khususnya  bagi  tenaga  kerja sekaligus pelaku usaha
/ entrepreneur yang  berada  pada level Start  Up ;  dan  pelaku Usaha Mikro,  Kecil,  Menengah,
dan  Koperasi,  serta  pernyataan yang terdapat dalam Konsiderans  Menimbang  ÿang menjelaskan maksud
dikeluarkannya  Pergub  Dana Bergulir,  yaitu  “dalam  rangka percepatan pelaksanaan Program Hulu  Hilir  Agro  Maritim  di
Jawa  Timur. Hal  tersebut menegaskan adanya keperpihakan Pemerintah Daerah  Provinsi  Jawa  Timur
dalam pemenuhan Hak Ekonomi
dan Sosial sekaligus juga menunjukkan  adanya  semangat kebersamaan,  solidaritas  dan rasa  kemanusiaan  dan gotong royong  sehingga  pembangunan dan kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua masyarakat  di  Jawa  Timur. Dengan  demikian  Pergub  Jatim ini telah sesuai dengan Pancasila. Sila ketiga: Persatuan Indonesia Berdasarkan  nilai  dari  sila ketiga  ini  maka adalah mutlak semangant nasionalisme menjiwai setiap  kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah  baik  di  tingkat pusat  maupun  di  tingkat daerah.  Setiap  kebijakan ekonomi  yang  dibuat  oleh pemerintah, hendaknya dapat meningkatkan ketangguhan atau ketahanan ekonomi nasional. Model intervensi Pemerintah  Daerah  Jawa Timur melalui  program  Dana  Bergulir tentu tidak dapat dilepaskan dari
Tujuan  Nasional  sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945,
salah satunya adalah memajukan kesejahteraan  umum.  Ketika masyarakat memperoleh kesempatan sekaligus akses permodalan,  maka  diharapkan roda perekonomian yang digerakkan oleh masyarakat dapat  menjadi  kontrbusi  yang riil dalam menopang perekomian nasional. Sebagaimana kita ketahui kekuatan ekonomi menjadi salah satu indicator/parameter  Negara yang  kuat  dan diperhitungkan oleh negara lain.
Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaa n dalam Permusyawar atan/Perwakil an Di  Indonesia  sokoguru perekonomian dengan bentuk  paling  konkret dari usaha bersama sebagaimana  dimaksud dalam  sila keempat  ini adalah sebagaimana yang  diterapkan  dalam koperasi. Sistem ekonomi  usaha  bersama menerapkan asas kekeluargaan.  Koperasi, usaha negara  dan usaha swasta  adalah  pelaku utama.  Masing-masing pelaku ekonomi memiliki etika kerja yang  berbeda  satu  sama lain. Pemerintah melalui kebijakannya hendaknya mampu memberikan pedoman atau  panduan  kepada organisasi ataupun institusi  ekonomi  untuk bekerja  bersama  dengan menerapkan prinsip kerja berjiwa sosial melayani dan memperjuangkan kepentingan pelaku ekonomi khususnya anggota  yang  dalam  hal ini  pelaku  usaha  kecil dan menengah agar dapat
meningkatkan kesejahteraan mereka. Peraturan  Gubernur  Jawa
Timur  Nomor  4  Tahun  2018, disatu  sisi  mengatur  mengenai fasilitasi permodalan bagi masyarakat  Jawa  Timur  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD),  di  sisi  yang  lain  juga mengatur mekanisme penyaluran sekaligus mekanisme  pengawasan  secara transparan.  Hal  ini  tentu  dapat dimaknai  sebagai  kongkritisasi sistem pertanggungjawaban kepada public dalam
pengelolaan  keuangan  daerah. Bahkan Pergub tersebut menjadi pedoman  dalam  pengelolaan dana  bergulir.  Penjelasan  ini memberikan  penilaian  bahwa ditinjau  dari  Sila  Ke-empat, Pergub  ini  tidak  bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila
Sila  kelima: Keadilan Sosial  bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila  kelima  menghendaki adanya  imbangan  yang jelas dan tegas baik kebijakan di tingkat
nasional  dengan  kebijakan pemerintah di daerah
untuk  mencapai  keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  adalah  tujuan akhir  di  mana  masyarakat dapat hidup adil dan makmur, gemah ripah karta  raharja ,  kehidupan ekonomi masyarakat mencerminkan sifat-sifat keadilan  dan  kemakmuran mencakup keadilan hukum, politik, sosial budaya,  dan  moral  yang kesemuanya  saling  terkait erat berdasarkan Pancasila.
Apabila dianalisis dari nilai  Sila  ke-Lima  Pancasila,
kebijakan  Pemerintah  Daerah
Provinsi  Jawa  Timur  jelas  telah sesuai  karena  pada  prinsipnya kebijakan mengenai Dana Bergulir bertujuan untk mewujudkan keadilan sosial bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia.
Melalui Program Dana Bergulir, masyarakat  Jawa  Timur  yang memenuhi persayaratan, khususnya  pelaku  usaha  kecil,
mikro,  menengah  dan  koperasi akan  mendapat  modal  yang diharapkan  akan  meingkatkan penghasilan sehingga meningaktkan status sosial
dalam masyarakat.

## D. Simpulan
Kesimpulan :
1. Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir merupakan  Kebijakan  yang  dibuat oleh  Pemerintah  Daerah  untuk memfasilitasi permodalan bagi masyarakat  Jawa  Timur  yang memenuhi  kriteria  dan  persyaratan sebagaimana  yang  diatur  dalam Pergub dimaksud.
2. Fasilitasi permodalan bagi masyarakat  Jawa  Timur  yang disebut  dengan  Dana  bergulir diwujudkan dalam bentuk pinjaman  yang  dikoordinasi  oleh Kelompok Kerja Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi  Jawa  Timur,  dan pelaksanaanna dilakukan oleh bank pelaksana yaitu PT. Bank
Pembangunan  Daerah  Jawa  Timur
Tbk  dan  PT.  Bank  Perkreditan Rakyat Jawa Timur. 3.    Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur Tentang Pedoman Umum Pengelolaan  Dana  Bergulir yang secara tegas menunjukkan keperpihakannya kepada masyarakat  Jawa  Timur  yang berstatus  tenaga  kerja    sekaligus pelaku usaha/ entrepreneur dan juga  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil, Menengah,  dan  Koperasi, serta maksud  dari  Pergub  ini  adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan  Program  Hulu  Hilir Agro  Maritim  di  Jawa  Timur memberikan  makna  bahwa  produk hukum Pergub tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Rekomendasi: 1. Sebagaimana  diuraikan di  atas, bahwa dalam melaksanakan pemerintahan  daerah  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014,  Gubernur
sebagai  Kepala  Daerah  memiliki kewenangan  membentuk  Peraturan Kepala Daerah untuk melaksanakan  Peraturan  Daerah atau  atas  kuasa  dari  Peraturan Perundang-undangan.  Sehubungan dengan  hal  tersebut berdasarkan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan Peraturan Gubernur  harus  sesuai  dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Program dana bergulir yang niatnya adalah fasilitasi permodalan, sebaiknya lebih menunjukkan  posisi  Pemerintah Daerah sebagai pihak yang berkewajiban
mewujudkan kesejahteraan  dan  keadilan  sosial, bukan  merepresentasikan  sebagai pihak  yang  mencari  keuntungan dari masyarakat. Pembebanan bunga atas pinjaman yang diberikan  justru  dapat  menjadi sebab  masyarakat  penerima  dana bergulir akan kesulitan mengembalikan pinjamannya.
3.    Program  Dana  Bergulir  sebaiknya juga  diberikan  kepada  masyarakat Jawa  Timur  yang  membutuhkan
dan perlu pendampingan, tanpa ada persayaratan
yang sangat
birokratis.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Hamid  S.  Attamimi, Peranan  Keputusan
Presiden  Republik  Indonesia  dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,  Disertasi ,  (Jakarta:  Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990)
Ani  Sri  Rahayu, Pengantar  Kebijakan
Fiskal (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
Anshori  Ghofur  Abdul, Menggali  Makna Sistem Hukum Dalam Rangka
Arif  Nawawi  Barda, Kumpulan  Hasil Seminar  Nasional  Ke  I  S/D  VIII  Dan Konvensi  Hukum  Nasional  2008 , (Semarang: Pustaka Magister, 2008)
Attamimi  A.  Hamid  S,  dkk, Pancasila Sebagai  Ideologi  Dalam  Berbagai Bidang  Kehidupan  Bermasyarakat, Berbangsa  Dan  Bernegara ,  (Jakarta: BP-7 Pusat, 1991)
Aziz syamsudi,
Proses dan Tehnik
Penyusunan
Undang-Undang,
(Jakarta: Sinar Grafika , 2011)
Bagir  Manan, Dasar-Dasar  Perundang- undangan  Indonesia ,  (Jakarta:  IND- Hill.Co, 1992)
Bernard  Arief  Sidharta, Refleksi  Tentang
Struktur Ilmu Hukum-Sebuah Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan  Nomor  07 – Akuntansi Dana Bergulir, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2008
Diah  Dwi  Utami, Analisis  Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir pada  Kementerian  Negara  Koperasi dan UKM , (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009)
Hans  Kelsen, General  theory  Of  Law  and State , (Trans: Anders Wedberg)
Hans  Nawiasky, Allgeimene  als    recht system lichen grundbegriffe,
(ensiedenin:benzieger, 1998)
Hari  Chand  , Modern  Jurisprudence, ( Selangor  :  International  Law  Book Series, 2005)
Hidayat  Arief, Negara  Hukum  Pancasila (Suatu  Model  Ideal  Penyelenggaraan negara Hukum) , Makalah , Disampaikan Pada Semiloka Pendidikan  Pancasila  dan  Konstitusi,
(Jakarta. 2011)
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/ba ca/13144/Pancasila-Sebagai- Philosopische-Grondslag-Dan-
Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan- Dengan-Theorie-Von-Stafenufbau- Der-Rechtsordnung.  Diakses  pada  2 November 2020 Pukul 16.10
J.  Kaloh,  Kepemimpinan  Kepala  Dearah  : Pola  Kegiatan,  dan  Perilaku  Kepala Daerah  dalam  Pelaksanaan  Otonomi Daerah,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010,)
Josef Kaho Riwu, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi  Daerah) , (Jakarta  : PT RajaGrafindo Persada, 2007).
M.  Solly  Lubis, Landasan  Dan  Teknik Perundang-undangan ,      (Bandung: Mandar Maju, 1989)
Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman
Naskah Akademik PERDA Partisipatif , (Yogyakarta:  Kreasi  Total  Media, 2007)
Mahfud  MD  Moh, Konstitusi  dan  Hukum dalam  Konstroversi  Isu , Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
Marett  Leiboff  dan  Mark  Thomas, Legal theories in Principle , (NSW: Thomson Lawbook Co., 2009)
Maria Farida  Indriati  Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan , (Yogyakarta: Kanisius, 2007) -----------, Ilmu Perundang-Undangan:
Jenis,  Fungsi,  dan  Materi  Muatan , (Yogyakarta: Kanisius, 2010)
Maruarar  Siahaan, Undang-undang  Dasar 1945  Konstitusi  yang  Hidup ,  (Jakarta: Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, 2008)
Mochtar Kusumaatmadja  dan Bernard Arief Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum: Suatu  Pengenalan  Pertama  Ruang Lingkup  Berlakunya  Ilmu  Hukum , (Jakarta: Alumni, 1999)
Mubyarto, Ekonomi Pancasila , (Yogyakarta, BPFE-UGM, 2002)
Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern Rechtstaat , (Jakarta : PT.Refika Aditama, 2011)
N.  Drijarkara, Karya  Lengkap  Drijarkara, (Jakarta: Kanisius, 2006)
Ni’matul Huda , Negara Hukum, Demokrasi ,  dan  Judicial  Review ,  (Yogyakarta  :
UII Press, 2005)
Pembangunan  Ilmu  Hukum  Dan  Sistem Hukum  Nasional ,  Orasi  Ilmiah  Dies Natalis Fakultas Hukum UGM, Ke-62, (Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  UGM, 2008)
Penelitian  Tentang  Fondasi  Kefilsafatan dan  Sifat Keilmuan  Ilmu  Hukum Sebagai  Landasan Pengembangan Ilmu  Hukum  Nasional  Indonesia , (Jakarta: Mandar Maju, 2000)
Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  4 Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor  88  Tahun  2017  Tentang Pedoman  Umum  Pengelolaan  Dana Bergulir  Provinsi  Jawa  Timur  (Berita Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun 2018 Nomor 4 Seri E)
Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  88 Tahun 2017 Tentang Pedoman  Umum Pengelolaan  Dana  Bergulir  Provinsi Jawa  Timur  (Berita  Daerah  Provinsi Jawa  Timur Tahun  2017  Nomor  88 Seri E)
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik
Indonesia  Nomor  168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dalam Bentuk Tagihan
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik
Indonesia  Nomor 218/PMK.05/2009 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.005/2008  tentang  Pedoman
Pengelolaan  Dana  Bergulir  Pada Kementrian Negara/Lembaga
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Roger dan  Anthony  Wright  Eatwell, Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer, (Jakarta  :  Mediatir,
2003)
Rosjidi  Ranggawidjaja, Pedoman  Teknik Perancangan  Peraturan  Perundang- undangan ,  (Bandung  :  Cita  Bhakti Akademika, 1996)
Saksono,  Ign.  Gatut, Pancasila  Soekarno , (Yogyakarta:  Urna  Cipta  Media  Jaya, 2008)
Sudjana,  “Hakikat  Adil  Dan  Makmur
Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila”, Jurnal Ketahanan  Nasional  Vol.  24,  No.2,
Agustus 2018
Suhardi,  dkk, Hukum  Koperasi  Usaha
Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  di Indonesia , (Jakarta: Akademia, 2012)
Syarif,  Amiroeddin, Perundang-undangan: Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya ,  Bina  Aksara,  Jakarta, 1987.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintahan Daerah
Wijaya,  Nararia  Sanggrama, Agensifikasi Pengelolaan  Dana  Bergulir:  Studi Kasus  Pada  Badan  Layanan  Umum Pengelola Dana Bergulir Tahun 2009- 2013 ,  Discussion  Paper  Direktorat Penyusunan  APBN  Volume  3,  Mei 2016
Wirazilmustaan, Robuwan Rahmat, Regulasi dan  Strategi  Kebijakan  Pengelolaan Dana  Bergulir  (Analisis  Problematika dalam  Implementasinya  di  Kabupaten Bangka  Tengah) ,  Risalah  Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019