## Implementasi Kebijakan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Desa Cinta Mekar Kecamatan Serangpanjang

## Iwan henri Kusnadi
Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Subang,
Iwanhenri01@gmail.com

## Abstrak
Dalam  rangka  mewujudkan  pemenuhan  kebutuhan  akan  pangan  bagi  seluruh masyarakat di suatu wilayah,maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara.Oleh karena itu untuk memperoleh cadangan yang cukup, maka pemerintah membuat satu gerakan untuk meningkatkan keragaman  dan  kualitas  konsumsi  pangan  masyarakat  agar  lebih  beragam,bergizi seimbang dan aman yaitu melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009. Sebagai bentuk keberlanjutan Program  Percepatan  Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan  (P2KP)  berbasis  Sumber Daya  lokal  program  tersebut  di  implementasikan  atau  diwujudkan  melalui  kegiatan Program  Kawasan  Rumah  Pangan  Lestari  (KRPL)  yang  di  lakukan  melalui  upaya pemberdayaan  wanita.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Implementasi  Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Cinta Mekar Kecamatan Serangpanjang belum maksimal  dalam  pelaksanaannya,terutama  dalam  hal  karakteristik  dan  kemampuan agen  pelaksana  dan  kondisi  lingkungan  yang  belum  maksimal  serta  provider  (Desa) yang belum mendukung.
Kata Kunci : Implementasi, keberlanjutan, kawasan rumah pangan lestari,

## Abstract
In order to realize the fulfillment of the need for food for all people in an area, the availability of food becomes the main target in food policy for the government of a country. Therefore, in order to  obtain  sufficient  reserves,  the  government  has  made  a  move  to  increase  the  diversity  and quality  of  community  food  consumption  to  be  more  diverse  and  balanced  nutrition  safely through  the  Acceleration  of  Diversity  Program  for  Food  Consumption  (P2KP)  Presidential Regulation  No.  22  of  2009.  As  a  form  of  sustainability  the  Local  Resource-based  Food Consumption Diversification (P2KP) Acceleration Program is implemented or realized through the activities of the Sustainable Food Home Area Program (KRPL) which is carried out through
efforts to empower women. The results showed that the implementation of the Sustainable Food Houses Area Program in Cinta Mekar Village, Serang panjang District had not been maximized in  its  implementation,  especially  in  terms  of  the  characteristics  and  capabilities  of  the implementing agents and the environmental conditions that were not optimal and the providers (villages) that were less supportive.
Keywords : implementation, sustainable, Food Houses Area,

## Pendahuluan
Kebijakan  publik  mencakup  semua  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara seperti ekonomi,politik, sosial, budaya serta pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini salah satu permasalahan penting yang dihadapi setiap negara dalam bidang ekonomi dan  sosial  yaitu  masalah  kemiskinan.  Kita  ketahui  bersama  bahwa  kemiskinan merupakan masalah global yang menjadi musuh terbesar dari setiap negara.Jadi dalam hal  tersebut  diperlukan  upaya  atau  strategi  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut. Kemiskinan  mempunyai  dampak  negatif  pada  bidang  kesehatan  yaitu  terjadinya  gizi buruk  dan  minimnya  konsumsi  pangan  yang  mengakibatkan  kelaparan  Gizi  buruk adalah  bentuk  terparah  dari  proses  terjadinya  kekurangan  gizi  yang  dimana  kondisi tersebut  disebabkan  karena  rendahnya  konsumsi  energi  dan  protein  (KEP)  dalam makanan sehari-hari. Salah satu faktor penyebab yang mengakibatkan gizi buruk yaitu minimnya  asupan  gizi  yang  baik  dengan  rendahnya  ketersedian  cadangan  pangan yang  dapat  mengakibatkan  rentan  rawan  makan  pada  skala  rumah  tangga.  Dengan demikian  terdapat  kaitan  yang  sangat  erat  antara  keadaan  gizi  dengan  konsumsi pangan.
Konsumsi  pangan  sangat  dibutuhkan  dan  menjadi  faktor  utama  masyarakat untuk hidup. Sehingga dapat dikatakan pangan merupakan kebutuhan yangmendasar bagi  manusia  untuk  kelanjutan  hidupnya,  Oleh  karena  itu  terpenuhinya  pangan menjadi  hak  asasi  bagi  setiap  orang.  Dalam  rangka  mewujudkan  pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh masyarakat di suatu wilayah,maka ketersediaan pangan  menjadi  sasaran  utama  dalam  kebijakan  pangan  bagi  pemerintahan  suatu negara.  Menurut  UU  No.7  Tahun  1996  tentang  Pangan  menguraikan  bahwa ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan  ekonomi.Oleh  karena  itu  untuk  memperoleh  cadangan  yang  cukup, maka pemerintah membuat satu gerakan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi  pangan  masyarakat  agar  lebih  beragam,bergizi  seimbang  dan  aman  yaitu melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
Percepatan  Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan  (P2KP)  merupakan  upaya Implementasi  dari  Peraturan  Presiden  Nomor  22  tahun  2009  tentang  Kebijakan Percepatan  Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan  Berbasis  Sumber  Daya  Lokal,  yang tindak lanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal. Untuk mewujudkan penganekaragaman pangan diperlukan berbagai upaya secara sistematis
dan terintregasi. Perpres ini ditindak lanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43  tahun  2009  tentang  Gerakan  Percepatan  Penganekaragam  Konsumsi  Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan Tersebut merupakan acuan untuk mendorong upaya Penganekaragaman Konsumsi Pangan  dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta  kerjasama  terintegrasi  antara  pemerintah,  Pemerintah  daerah  dan  masyarakat (Pedoman Pelaksanaan  P2KP tahun 2015). Implementasi dari Perpres dan Permentan tersebut  Kementrian  Peratnian  Melalui  badan  ketahanan  pangan  sejak  tahun  2010 meluncurkan  optimalisasi  pemanfaatan  melalui  salah  satu  kegiatan  Percepatan Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan  (P2KP)  melalui  program  Peningkatan Disertivikasi  Ketahanan  Pangan  masyarakat.  Sebagai  bentuk  keberlanjutan  Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis Sumber Daya lokal tahun  2010  maka  sejak  tahun  2014  program  tersebut  di  implementasikan  atau diwujudkan  melalui  3  kegiatan  Program  besar  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan kualitas konsusmi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsusmi pangan yang baik.  Dari  3  kegiatan  Program  yang  ada,hanya  Program  Kawasan  Rumah  Pangan Lestari yang di lakukan melalui upaya pemberdayaan wanita. Program tersebut di atur dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor:15  Permentan/OT:140/2/2013  Tentang Peningkatan Disertvikasi dan Ketahanan Pangan bersama pedoman pelaksanaan P2KP dan  pedoman  umum  KRPL.Dikabupaten  subang  implementasi  kegiatan  program Kawasan Rumah Pangan Lestari di laksanakan berdasarkan atas keputusan Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 16 tahun 211 tentang Percepatan Penganekaragaman konsumsi  Pangan  Melalui  kegiatan  Program  Optimalisasi  Pemanfaatan  Pekarangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
Berdasarkan  Pedoman  Umum  KRPL  Tahun  2015  Program  Kawasan  Rumah Pangan  Lestari  adalah  kawasan  pengembangan  aneka  tanaman,ternak  (unggas),ikan secara  terpadu  di  pekarangan.Tujuan  Utama  dari  pengembangan  KRPL  adalah meningkatkan ketersediaan cadangan pangan dan penganekaragaman pangan,meningkatkan  kualitas  gizi  keluarga,meningkatkan  pendapatan  keluarga  dan menumbuh  kembangkan  ekonomi  kreatif  di  setiap  desa.  Dan  sasaran  dari  program KRPL  yaitu  seluruh  desa  dan  kelurahan.di  seluruh  wilayah  indonesia  melalui kelompok  wanita  tani,  dan  pemberdayaan  ibu-ibu  rumah  tangga  yang  tergabung dalam  PKK  desa,  desa  wisma  sebagai  pelaku  dan  anggota  pekarangan  minimal  15 orang untuk menumbuh kembangkan kebun bibit desa dan sarana penunjang lainnya.
Berdasarkan  Ruang  lingkup  Program  P2KP  tahun  2013  Optimalisasi Pemanfaatan  pekarangan  melalui  konsep  kawasan  rumah  pangan  lestari  (KRPL) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan manfaat pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Upaya ini  di  lakukan  dengan  membudidayakan  berbagai  jenis  tanaman  sesuai  kebutuhan keluarga  seprti  umbi-umbian,sayuran,buah,serta  budidaya  ternak  dan  ikan  sebagai tambahan  untuk  ketersediaan  sumber  karbohidrat,vitamin,mineral,dan  protein  bagi keluarga  pada  suatu  lokasi  kawasan  perumahan/warga  yang  saling  berdekatan. dengan  demikian  akan  dapat  terbentuk  sebuah  kawasan  yang  kaya  akan  sumber pangan yang di produksi sendiri dalam kawasan tersebut dari optimalisasi pekarangan.
Pendekatan  perkembangan  ini  dilakukan  dengan  mengembangkan  pertanian berkelanjutan (Sustainable agriculture) , antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan  sumber  daya  lokal  di  sertai  dengan  pemanfaatan  pengetahuan  lokal sehingga kelestarian alampun tetap terjaga.Implementasi kegiatan ini di sebut Kawasan Rumah Pangan Lestari ( KRPL).
Kegiatan  Program  Kawasan  Rumah  Pangan  Lestari  (KRPL)  dengan pendampingan  oleh  penyuluh  pendamping  KRPL  desa  dan  pendamping  KRPL kabupaten/kota.serta  di  koordinasikan  dengan  aparat  kabupaten/kota.  Selain pemanfaatan  pekarangan,  juga    diarahkan  untuk  pemberdayaan  kemampuan kelompok  wanita  membudayakan  pola  konsumsi  pangan  yang  beragam,bergizi seimbang  dan  aman  (B2SA).Termasuk  kegiatan  usaha  pengolahan  pangan  rumah tangga  untuk  menyediakan  pangan  yang  lebih  beragam.  Kelompok  sasaran  Kegiatan Program  Kawasan  Rumah  Pangan  Lestari  (KRPL)  adalah  kelompok  wanita  tani  yang beranggotakan minimal 30 rumah tangga yang berdomisili berdekatan dalam satu desa sehingga  membentuk  kawasan.  Setiap  anggota  wajib  mengembangkan  pemanfaatan pekarangan  dengan  menanam  tanaman  sumber  pangan  seperti  sayur,buah,umbi ataupun  memelihara  ternak  dan  ikan.  Tujuan  dari  program  KRPL  Selain  sasarannya untuk  kelompok  wanita  tani,  Program  ini  tentu  di  tujukan  untuk  Kepentingan masyarakat untuk mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Hasil  dari  usaha  pekarangan  ini  di  utamakan  untuk  di  konsumsi  oleh  rumah  tangga bersangkutan  dan  apabila  berlebih  dapat  di  bagikan  kepada  anggota  kelompok  atau secara bersama-sama di jual oleh kelompok. Program KRPL merupakan program dari seluruh desa dan kelurahan.di seluruh wilayah dalam hal ini salah satu provinsi yang menjadi  pelaksanaan  Program  Kawasan  Rumah  Pangan  Lestari  adalah  Provinsi  Jawa Barat  dan    Kabupaten  yang  ada  di  provinsi  Jawa  Barat  yang  telah  memberlakukan Program  Kawasan  Rumah  Pangan  Lestari  (KRPL)  diantaranya  adalah  Kabupaten Subang.
Di  Kecamatan  Serangpanjang  pada  tahun  2010  dengan  dana  APBN,  KRPL dilaksanakan dengan sasaran 2 Desa yaitu: Desa Talagasari dan Desa Cijengkol dengan 2  kelompok  wanita  tani  (KWT).  Kemudian  di  kecamatan  serangpanjang  data  tahun 2018 dana APBN dengan sasaran 2 Desa yaitu: Desa Cinta Mekar dan Desa Cijengkol dengan 2 kelompok wanita tani (KWT). Tahun 2018 dana APBD II dengan sasaran desa yaitu Desa Ponggang. Daerah yang menjadi target sasaran Program KRPL adalah desa rawan  stunting  di  kecamatan  serangpanjang  salah  satu  desa  yang  mengalami  rawan stunting  adalah  Desa  Cinta  Mekar,  adanya  program  KRPL  ini  sangat  penting  salah satunya  untuk  pencegahan  stunting  dengan  cara  memenuhi  kebutuhan  pangan  dan gizi  keluarga  dengan  menerapkan  KRPL  si  setiap  rumah  tangga.  Berdsarkan  hasil wawancara  di  Desa  Cinta  Mekar  bahwa  pelaksanaan  program  KRPL  belum  berjalan optimal  hal  ini  dapat  di  lihat  dari  kesadaran  serta  partisipasi  sebagian  ibu-ibu  yang ingin selalu instan lebih baik membeli dari pada menanam. Snagat sulit untuk merubah kebiasaan ini padahal keberadaan KRPL ini sangatlah penting untuk ketahanan pangan keluarga.
Pelaksanaan Program KRPL di Desa Cinta Mekar Kecamatan Serangpanjang di jalanakan  sesuai  dengan  aturan  yang  ada,  tetapi  dalam  penerapannya  masih mengalami  beberapa  kendala  permasalahan  seperti:  kondisi  Lingkungan  belum mendukung  program  KRPL  berjalan  optimal  terlihat  dari  faktor  cuaca  serta  serangan hama dan lokasi atau media tanam masih terbatas, karakteristik dan Kemampuan agen pelaksana masih belum sesuai dengan harapan masyarkat terlihat dari pengelola KRPL KWT mekar wangi kurang menguasai tekhnik budidaya tanaman dan kurang aktifnya KWT  mekar  wangi  dalam  budidaya  tanaman,  dan  hubungan  antar  Organisasi  masih belum sesuai harapan kelompok wanita tani (KWT) terlihat dari Pemerintah setempat kurang mendukung KWT dalam pelasanaan program KRPL berjalan optimal.

## Kerangka Teori

## Pengertian Kebijakan  Publik
Pada  dasarnya  terdapat  banyak  batasan  atau  definisi  mengenai  apa  yang  di maksud  dengan  kebijakan  publik (Public  Policy) .  Masing-masing  definisi  tersebut memberi  penenakanan  yang  berbeda-beda,  perbedaan  ini  timbul  karena  masing- masing  ahli  mempunyai  latar  belakang  yang  berbeda-beda.  Sementara  di  sisi lain,pendekatan  dan  model  yang  digunakan  oleh  para  ahli  pada  akhirnya  akan menentukan  bagaimana  kebijakan  publik  tersebut  didefinisikan.    Menurut  Winarno dalam  bukunya  “Kebijakan  dan  Proses  Kebijakan  Publik”,  yang  mempergunakan istilah  kebijakan.  Kebijakan  di  gunakan  untuk  menunjuk  perilaku  seseorang  aktor (misalnya  seorang  pejabat,suatu  kelompok,maupun  suatu  lembaga  pemerintah)  atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sementara menurut Jones, istilah kebijakan  tidak  hanya  digunakan  dalam  praktik  sehari-hari  namun  digunakan  untuk menggantikan  kegiatan  atau  keputusan  yang  sangat  berbeda.  Berkaitan  dengan pengertian  kebijakan  tersebut,  Friedrich  yang  dikutip  oleh  Winarno  (2002  :16) memberikan  pengertiannya  sebagai  berikut:  “  Kebijakan  sebagai  suatu  arah  tindakan yang  diusulkan  oleh  seseorang,kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan tertentu,yang  memberikan  hambatan-hambatan  dan  kesempatan terhadap  kebijakan yang  diusulkan  untuk  menggunakan  dan  mengatasi  dalam  rangka  mencapai  suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu masud tertentu”.  Istilah kebijakan ini lebih tertuju pada kebijakan publik (Publik Policy) yaitu kebijakan negara, kebijakan yang  dibuat  negara.Kebijakan  publik  dapat  juga  berarti  serangkaian  tindakan  yang ditetapkan  dan  dilaksanakan  atau  tidak  dilaksanakan  oleh  pemerintah  yang mempunyai  tujuan  tertentu  demi  kepentingan  seluruh  masyarakat.  Bentuk  kebijakan publik  itu  bisa  berupa  undang-undang  atau  peraturan  daerah  (perda)  dan  yang  lain. Menurut Nakamura dan Smalwood, Kebijakan publik berarti serangkaian intruksi dari para  pembuat  keputusan  kepada  pelaksana  untuk  mencapai  tujuan  tersebut (Santoso,1990:5).  Nakamura  dan  Samalwood  melihat  kebijkan  publik  dalam  ketiga lingkungan  pelaksanaan  kebijakan  dan  lingkungan  penilaian  kebijakan.  Woll sebagaimana  dikutip  Tangkilisan  (2003:2)  menyebutkan  bahwa  kebijakan  publik  ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat,baik secara  langsung  maupun  melalui  berbagai  lembaga  yang  mempengaruhi  kehidupan
masyarakat.  Edwards  III  dan  Sharkansky  dalam  Suwitri  (2008:10)  mendefinisikan kebijakan  publik  sebagai  “suatu  tindakan  pemerintah  yang  berupa  program-program pemerintah  untuk  pencapaian  sasaran  atau  tujuan.  Menurut  Thomas  R.Dye  dalam Howlett  dan  Ramesh  (2005:2),  kebijakan  publik  adalah  “segala  yang  dikerjakan pemerintah,  mengapa  mereka  melakukan,  dan  perbedaan  yang  dihasilkannya (what government did, why they it and that waht differences it makes)” . Dalam pemahaman bahwa “keputusan”  termasuk  juga  ketika  pemerintah  memutuskan  untuk  “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu, maka pemahaman ini  juga  merujuk  pada  definisi  Thomas  R.Dye  dalam  Tilaar  dan  Nugroho  (2008:185) yang mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan “segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Sulaiman (1998:24) Kebijakan publik itu adalah sebagai  suatu  proses  yang  mengandung  berbagai  pola  aktivitas  tertentu  dan merupakan  seperangkat  keputusan  yang  bersangkutan  dengan  tindakan  untuk mencapai  tujuan  dalam  beberapa  cara  yang  khusus.  Dengan  demikian,  maka  konsep kebijakan  publik  berhubungan  dengan  tujuan.  Suradinata  (1993:19)  Mendefinisikan kebijakan  publik  sebagai  kebijakan  negara/pemerintah  adalah  kebijakan  yang dikembangkan  oleh  badan-badan  atau  lembaga  dan  pejabat  pemerintah.  Kebijakan negara  dalam  pelaksanaannya  meliputi  beberapa  aspek,  berpedoman  pada  ketentuan yang  berlaku,  berorientasi  pada  kepentingan  umum  dan  maa  depan,  serta  strategi pemecahan  masalah  yang  tertarik.  Kartasasmita  dalam  Widodo  (2001:  180) mengemukakan  bahwa:  “kebijakan  publik  adalah  apa  yang  pemerintah  katakan  dan lakukan, atau tidak lakukan, kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program  pemerintah (whatt  government  say  and  do,  or  not  to  do.  It  is  goods  or pupose  of  government  programs ).  Irfan  Islamy  (2001:17)  mengemukakan:  “kebijakan sebagai  suatu  taktik  dan  strategi  untuk  mencapai  suatu  tujuan  oleh  karena  itu  suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu: Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik dan  strategi  dari  berbagai  langkah  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  dan penyediaan  berbagai  input  untuk  memungkinkan  pelaksanaan  secara  nyata  dari strategi atau taktik.
Menurut  James  Anderson,  Mengatakan  bahwa  :” Public  Policy  are  those  policies developed  by  govermental  bodies  and  officials “  (kebijakan  publik  adalah  kebijakan- kebijakan  yang  di  kembangkan  oleh  badan-badan  dan  pejabat-pejabat  pemerintah). Menurut Anderson implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut adalah:
1) Bahwa  kebijakan  publik  selalu  mempunyai  tujuan  tertentu  atau  merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2) Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat- pejabat pemerintah.
3) Bahwa  kebijakan  itu  adalah  apa  yang  benar-benar  dilakukan  oleh pemerintah,jadi  bukan  merupakan  apa  pemerintah  bermaksud  akan melaukan sesuatu atau menyatakan akan melaukan sesuatu.
4) Bahwa  kebijakan  publik  itu  bersifat  positif  dalam  arti  merupakan  beberapa bentuk  tindakan  pemerintah  mengenai  suatu  masalah  tertentu  atau  bersifat
negatif  dalam  arti  merupakan  keputusan  pejabat  pemerintah  untuk  tidak melakukan sesuatu.
5) Bahwa  kebijakan  pemerintah  dalam  arti  yang  positif  didasarkan  atau  selalu dilandaskan  pada  peraturan  perundang-undagan  dan  bersifat  memaksa (otoritatif).
Menurut  David  Easton  yang  (dikutip  oleh  Dye,1981)  mengatakan  ketika  pemerintah membuat  kebijakan  publik,ketika  itu  pula  pemerintah  mengalokasikan  nilai-nilai kepada  masyarakat,  karena  setiap  kebijakan  mengandung  seperangkat  nilai  di dalamnya. Menurut Laswell dan Kaplan (dikutip oleh Dye, 1981) berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan,nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada  dalam  masyarakat.  Ini  berarti  kebijakan  publik  tidak  boleh  bertentangan  dengan nilai-nilai  dan  praktika-praktika  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat.  Ketika  kebijakan publik  berisi  nilai-nilai  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat,maka  kebijakan  publik  tersebut  akan  mendapatkan  resistensi  ketika diimplementasikan.Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dari pengertian kebijakan publik yang di uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa:
1) Kebijakan  publik  dibuat  oleh  pemerintah  yang  berupa  tindakan-tindakan pemerintah;
2) Kebijakan  publik  baik  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  itu mempunyai tujuan tertentu;
3) Kebijakan  publik  ditujukan  untuk  kepentingan  masyarakat  dan  hendaknya setiap  kebijakan  publik  tidak  boleh  bertentangan  dengan  nilai-nilai  dan praktika-praktika sosial dalam masyarakat.

## Jenis Kebijakan Publik
Menurut  James  E.  Anderson,  kebijakan  publik  dapat  di  kelompokkan  sebagai berikut:

## 1) Subtantive Policies and Procedural Policies
Subtantive Policies adalah kebijakan yang dilihat dari subtansi masalah yang di hadapi  oleh  pemerintah,  Misalnya,kebijakan  politik  luar  negeri,  kebijakan dibidang  pendidikan,  kebijakan  ekonomi,dan  sebagainya.  Dengan  demikian yang  menjadi  tekanan  dari subtantive  policies adanya  pokok  masalahnya (subject  matter)  kebijakan.  Procedural  Policies  adalah  suatu  kebijakan  yang dilihat dari pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan serta cara bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan.
2) Distributive,Redistributive,and Self Regulatory Policies Distributive Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-indidu,kelompok- kelompok,perusahaan-perusahaan  atau  masyarakat  tertentu. Redistributive Policies adalah  kebijakan  yang  mengatur  tentang  pemindahan  alokasi
kekayaan,pemilikan,atau  hak-hak  diantara  kelas-kelas  dan  kelompok- kelompok  penduduk. Self  Regulaory Policies adalah  kebijakan  yang  mengatur tentang pembatasan atau pelarangan perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau kelompok orang.
3) Material Policies Material  policies adalah  kebijakan-kebijakan  tentang  pengalokasian  atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para penerimanya,atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.
4) Publik Goods and Private Goods Policies Publik  Goods  Policies adalah  suatu  kebijakan  yang  mengatur  tentang penyediaan  barang-barang  dan  pelayanan-pelayanan  untuk  kepentingan orang  banyak. Private  Goods  Policies merupakan  kebijakan-kebijakan  tentang penyediaan  barang-barang  atau  pelayanan  untuk  kepentingan  perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

## Sifat Kebijakan Publik
Menurut  Winarno,sifat kebijakan bisa diperinci menjadi beberapa kategori,  yaitu:
1.) Tuntutan Kebijakan (policy demands) adalah tuntutan-tuntan yang dibuat oleh aktor-aktor  swasta  atau  pemerintah,  ditujukan  kepada  pejabat-pejabat pemerintah atau sistem politik.
2.) Keputusan  kebijakan (policy  decisions) didefinisikan  sebagai  keputusan- keputusan  yang  dibuat  oleh  pejabat-pejabat  pemerintah  yang  mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Yang  termasuk  dalam  kegiatan  ini  adalah  menetapkan  undang-undang, memberikan  perintah-perintah  eksekutif  atau  pernyataan-pernyataan  resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interprestasi yuridis terhadap undang-undang.
3.) Pernyataan  kebijakan (policy  statments) adalah  pernyataan-pernyataan  resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik. Yang termasuk kategori ini adalah undang-undang  legislatif,  perintah-perintah  dan  dekrit  presiden,  peraturan- peraturan administratif dan pengadilan,maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato  pejabat  pemerintah  dan  apa  yang  akan  dilakukan  untuk mencapai tujuan itu.
4.) Hasil  kebijakan (policy  outputs) lebih  merujuk  ke  manisfestasi  nyata  dari kebijakan  publik,  hal-hal  yang  sebenarnya  dilakukan  menurut  keputusan- keputusan dan pernyatan-pernyataan kebijakan.
5.) Dampak  kebijakan (policy  outcomes) lebih  merujuk  pada  akibat-akibatnya masyarakat,  baik  yang  diinginkan  yang  berasal  dari  tindakan  atau  tidak adanya  tindakan  pemerintah.  Definisi  sifat  kebijakan  publik  diatas  adalah jelas  bahwa  sebenarnya  kebijakan  itu  tidak  hanya  dirumuskan  lalu  dibuat dalam  suatu  bentuk  positif  seperti  undang-undang  dan  kemudian  tidak dilaksanakan  atau  diimplementasikan,  tetapi  sebuah  kebijakan  publik  harus
dilaksanakan  atau  diimplementasikan  agar  mempunyai  dampak  atau  tujuan yang diinginkan dan kemudian dievaluasi pelaksanaanya.

## Model Implementasi Kebijakan
Menurut Dunn, tindakan implementasi dapat di bedakan ke dalam “policy inputs and policy process”. Policy input berupa masukan sumber daya , sedangkan policy process bertalian  dengan  kegiatan  administratif  organisasional  yang  membentuk  transformasi masukan  kebijakan  kedalam  hasil-hasil (outputs) dan  dampak (impact) kebiajakan. Model  yang  dikembangkan  oleh  G  shabbir  Cheema  dan  Dennis  A.  Rondinelli  (1983). Menurut  Cheema  dan  Rondinelli  Terdapat  lima  variabel  proses  implementasi  suatu program yaitu:
1) kondisi lingkungan
2) Hubungan antar organisasi
3) Sumber daya organisasi
4) Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana
5) Kinerja dan dampak.
Model yang dikembangkan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)  menurut  Meter  dan  Horn  ada  enam    model  proses  implementasi kebijakan yaitu:
1) Ukuran dan tujuan kebijakan
2) Sumberdaya
3) Hubungan antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan
4) Karakteristik agen pelaksana
5) Lingkungan ekonomi,sosial dan politik
6) Disposisi pelaksana
Faktor - faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik Implementasi  kebijakan  akan  efektif  apabila  birokrasi  pelaksanaannya mematuhi  apa  yang  telah  digariskan  dalam  peraturan.  Islamy  mengatakan  bahwa,  “ suatu  kebijakan  negara  atau  pemerintah  akan  menjadi  efektif  bila  dilaksanakan  dan mempunyai  dampak  positif  bagi  anggota-anggota  masyarakat  tersebut  bersamaan dengan  apa  yang  diinginkan  oleh  pemerintah  atau  negara.  Dengan  demikian, implementasi  kebijakan  akan  efektif  dan  berdampak  positif  bagi  masyarakat  apabila dalam pelaksanaannya terjadi kesesuaian yang terjadi di dalam masyarakat dengan apa yang  diinginkan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mempermudah pemerintah dalam mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam mengimplementasikan  kebijakan  tersebut.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan  akan ditentukan  oleh  banyak  variabel  atau  faktor,  dan  masing-masing  variabel  tersebut saling berhubungan satu sama lain. Menurut Teori Implementasi Kebijakan Program G Shabbir  Cheema  dan  Dennis  A.Rondinelli  terdapat  kerangka  konseptual  yang  dapat digunakan  untuk  analisis  implementasi  program-program  pemerintah  yang  bersifat denstralistis. terdapat  empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yaitu:
a) Kondisi lingkungan
b) Mencakup  lingkungan  sosio  kultural  serta  keterlibatan  penerima program.
c) Hubungan antar organisasi
d) Dalam  banyak  program,implementasi  sebuah  program  perlu  dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk keberhasilan suatu program.
e) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program
f) Untuk  implementasi  program  implementasi  kebijakan  perlu  di  dukung sumberdaya  baik  manusia (human  resources) maupun  sumberdaya  non- manusia ( non human resouces).
g) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana
h) Mencakup struktur birokrasi,norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi  dalam  birokrasi  yang  semuanya  itu  akan  mempengaruhi implementasi suatu program.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  gambaran  dan  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari informan  serta  perilaku  yang  diamati.  Strategi  penelitian  yang  digunakan  peneliti adalah  eksplorasi  terhadap  proses,  aktivitas,  dan  pristiwa  (Creswell,2010).Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan ingin menggali lebih dalam dari  berbagai  sumber  dan  informan  mengenai  pelaksanaan  Implementasi  Program Kawasan  Rumah  Pangan  Lestari  di  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Subang. Pemilihan  informan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  snowball.  Pemilihan informan  yang  berdsarkan  pertimbangan  tertentu,  misalnya  orang  yang  paling mengetahui atau mempunyai otoritas pada objek atau situasi yang akan akan diteliti. Sehingga  informan  tersebut  mampu  memberikan  petunjuk  dan  referensi  kemana  saja peneliti dapat melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2008).
Informan yang menjadi narasumber pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah:
1) Penyuluh  Pendamping  KRPL  Desa,  Informan  ini  di  pilih  karena  dapat memberikan data dan informasi tentang program kawasan rumah pangan lestari di Desa Cinta Mekar.
2) Kelompok  wanita  tani  (KWT),  informan  ini  di  pilih  karena  dapat  memberikan informasi dan data tentang pencapaian kegiatan pengelolaan program kawasan rumah pangan lestari di Desa Cinta Mekar.
3) Masyarakat,  informan  ini  di  pilih  karena  sebagai  penerima  manfaat  program kawasan rumah pangan lestari di Desa Cinta Mekar.

## Hasil dan Pembahasan
Gambaran Umum Desa Cinta Mekar dan Kebijakan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Cinta Mekar adalah Desa yang berada di Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang Jawa Barat Indonesia dengan jumlah penduduk 2.434 jiwa (2013) Wilayah Cinta Mekar  meliputi  4  dusun,  8  Rw  dan  16  RT.  Cinta  Mekar  merupakan  salah  satu  desa dengan  nama  terunik,  nama  tersebut  ternyata  merupakan  singkatan  dari  nama  ke empat  dusun  yang  berada  di  cinta  mekar,  CI  untuk  Cimute,  Ta  untuk  Tangkil,  Me untuk  Malingping,  dan  kar  untuk  Karapyak.  Dahulu  tingkat  pembangunan  di  Cinta Mekar  tergolong  lambat  terutama  dari  sisi  pendidikan  dan  ekonomi.  Namun  pada tahun  2003  perubahan  mulai  terasa  di  desa  ini  saat  warganya  secara  swadaya  mulai membangun  dan  mengelola  pembangkit  listrik  Mikrohidro  sebesar  120  kilowatt  yang memanfaatkan aliran sungai Ciasem, dampak positif pun mulai dirasakan warga yaitu dengan mendapat manfaat lain dari masuknya listrik kerumah-rumah warga. Sebelum pemekaran Desa Cinta Mekar ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Sagalaherang.
Visi Desa Cinta Mekar adalah Terwujudnya Desa Cintamekar yang Aman dan Sehat Cerdas dan berahlaq mulia serta Takwa terhadap Allah yang maha Esa. Adapun Misi  Desa  Cinta  Mekar  yaitu  :  Mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  Seluruh Lingkungan;  Meningkatkan  Pelayanan  yang  baik  Terhadap  Seluruh  Masyarakat; Mengedepankan  Kejujuran,Keadilan,  Transparans  Terhadap  Mayarakat;  dan Meningkatkan Kehidupan Yang Harmonis, Toleransi Saling Menghormati.
Kawasan  Rumah  Pangan  Lestari  (KRPL  adalah  suatu  program  kegiatan  yang mengusahakan  kawasan  rumah  penduduk  dengan  memanfaatkan  pekarangan  secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumber daya lokal secara bijaksana yang menjamin  kesinambungan  penyediaan  bahan  pangan  rumah  tangga  yang  berkualitas dan beragam.  Berdasarkan Petunjuk Teknis KRPL 2018 Keputusan Menteri Pertanian Republik  Indonesia  Nomor  62/Kpts/RC.110/J/12/2017  Tentang  Petunjuk  Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diservikasi pangan dan memperkuat kebutuhan pangan dan gizi keluarga.  Pelasanaan  Program  Kegiatan  KRPL  TAHUN 2018 di biayai dengan dana bantuan Pemeintah melalui dana dekonsentrasi di provinsi. Melalui  Program  ini  di  harapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  konsumsi  pangan masyarakat  untuk  membentuk  pola  konsumsi  pangan  yang  baik.  KRPL  juga dilaksanakan  dalam  rangka  mendukung  program  pemerintah  untuk  penurunan kemiskinan  melalui  kegiatan  padat  karya,penanganan  daerah  stunting,  serta penanganan  daerah  rentan  rawan  pangan.  Untuk  mempercepat  akselerasi  gerakan pemanfaatan  pekarangan  melalui  konsep  KRPL,  perlu  dijalin  kerja  sama  kemitraan dengan  pihak  swasta,antara  lain  berupa Corporate  Social  Responsibility (CSR)Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Kerjasama tersebut dapat dilakukan 2018 baik bidang  pangan  maupun  bidang  lainnya  seperti  pendidikan  dengan  sosialisasi  kepada anak usia dini atau masyarakat lainnya. Pelaksanaan kegiatan KRPL perlu di lakukan secara  intregitasi  dengan  kegiatan  lainnya,  baik  dalam  pelaksanaan  maupun pembiayaannya.  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  seabagai  integrator  utama  di
daerah,memiliki  peranan  penting  dalam  mengkoordinasikan  kegiatan  KRPL, khususnya  terhadap  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  sebagai  agen  pembawa perubahan (agent of change). Tujuan Program KRPL yaitu:
1) Memberdayakan  rumah  tangga  dan  masyarakat  dalam  penyediaan  sumber pangan  dan  gizi  melalui  optimalisasi  pemanfaatan  pekarangan  dan  lahan sekitar tempat tinggal.
2) Meningkatkan  kesadaran,  peran,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).
Terlaksananya kegiatan KRPL di 2.300 kelompok baru di 33 provinsi dengan prioritas daerah  rentan  rawan  pangan  berdasarkan  Food  Security  and  Vulnerability  Atlas (FSVA)/Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan serta kabupaten prioritas penanganan Stunting.  Indikator  keberhasilanya  adalah    aIndikator  Output:  Jumlah  KRPL  yang dikembangkan sebanyak 2300 kelompok. Indikator Outcome: Meningkatnya frekuensi konsumsi  sayuran,  buah  dan  protein  hewani  pada  kelompok  KRP.Indikator  Manfaat: Meningkatnya  skor  PPH. Kosep  kegiatan  KRPL yakni Potensi  luas  lahan  pekarangan dan  lahan  sekitar  tempat  tinggal  yang  belum  dimanfaatkan  relatif  besar  untuk  dapat dimanfaatkan  sebagai  sumber  pangan  keluarga.  Masyarakat  berperan  dalam peningkatan  pemanfaatan  pekarangan  sebagai  sumber  pangan  dan  gizi  keluarga. Perempuan  di  lingkungan  rumah  tangga  merupakan  penentu/pengambil  keputusan dalam pemenuhan pangan dan gizi keluarga dan anak-anak sebagai generasi penerus. Untuk  itu  dalam  kegiatan  KRPL  menggunakan  konsep  Pemberdayaan  Keluarga  dan masyarakat  dengan  melibatkan  seluruh  anggota  keluarga  dan  anggota  kelompok (padat karya). Strategi Pelaksanaan nya adalah

## Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Cinta Mekar (Kelompok Wanita Tani Mekar Wangi) Serangpanjang
Program  Kawasan  Rumah  Pangan  Lestari  merupakan  Program  Pemerintah dalam  rangka  mempercepat  penganekaragaman  pangan  dan  memperkuat  ketahanan pangan  untuk  mendukung  pemerintah  untuk  penanganan  stunting,  Bedah, Kemiskinan, Rakyat Sejahtera (Bekerja) penanganan wilayah rentan rawan pangan dan pengembangan  daerah  perbatasan.  Berikut  pemaparan  mengenai  implementasi program KRPL di Desa Cinta Mekar (Kelompok Wanita Tani Mekar Wangi) Kecamatan Serangpanjang  berdasarkan  kerangka  konsep  yang  peneliti  adopsi  dari  G.  Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli.

## Kondisi Lingkungan
Kondisi  Lingkungan  sangat  mementukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari implementasi  program  Kawasan  Rumah  Pangan  Lestari  khususnya  di  Desa  Cinta Mekar Serangpanjang. Hal yang perlu di perhatikan guna menilai kinerja implementasi program  dalam  prespektif  yang  ditawarkan  oleh  G  Shabbir  Cheema  dan  Dennis  A. Rondinelli  adalah  sejauh  mana  kondisi  lingkungan  turut  mendorong  keberhasilan kebijakan  publik  yang  telah  di  tetapkan.  Lingkungan  yang  tidak  kondusif  dapat
menjadi faktor dari kegagalan kinerja implementasi program. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan  program  harus  pula  memperhatikan  kekondusifan  kondisi lingkungan  eksternal.  Kondisi-kondisi  lingkungan  juga  akan  berpengaruh  pada kecenderungan  para  pelaksana.Kondisi-kondisi  lingkungan  mungkin  menyebabkan para  pelaksana  suatu  kebijakan  tanpa  mengubah  pilihan-pilhan  probadi  mereka tentang kebijakan itu. Akhirnya, faktor-faktor lingkungan ini di pandang mempunyai pengaruh  langsung  pada  pemberian-permberian    kinerja  pelaksana  dalam implementasi  program.  Kondisi-kondisi  lingkungan  mungkin  memperbesar  atau membatasi  pencapaian,  sekalipun  kecenderungan  para  pelaksana  dan  kekuatan  lain dalam model ini juga mempunyai pengaruh terhadap implementasi program. Berikut hasil  kutipan  wawancara  dari  informan  Penyuluh  Pendamping  Desa  Cinta  Mekar terkait dukungan eksternal terhadap pelasanaan program KRPL: “... Paling ya.. masalah lahan  yang  masih  terbatas  sehingga  sehingga  kita  masih  kekurangan  tempat  sebagai media  tanam  untuk  menyimpan  polibag,  demplot,  akhirnya  jumlah  polibag,  dan demplot  untuk  menyimpan  tanaman  pun  masih  kurang  itu  juga  bisa  mengurangi jumlah  KRPL  nya..”  Berikut    kutipan  hasil  wawancara  dengan  informan  ketu  KWT mekar wangi Desa Cinta Mekar: “..Nah cuaca juga sangat mempengaruhi, kalau cuaca buruk misalnya di musim hujan ya tanaman banyak yang rusak, mati karena kelebihan air mungkin, kita jadi tidak bisa panen, kalau di musim kemarau juga sama tanaman ada yang rusak, mati, karena kekeringan apalagi kalau rusak semua, kita harus nanam ulang..”    “  Kadang  juga  adanya  hama  yang  menyebabkan  tanaman  rusak  dan menyebabkan  gagal  panen  juga  jadi  yaaa..malah  rugi...”  Berikut  kutipan  hasil wawancara  dengan  infroman  Masyarakat  Desa  Cinta    Mekar:  “Iya  kalau  dari lingkungan  yang  saya  lihat  juga  ya  itu  hama  sama  keterbatasan  lahan  masih  menjadi kendala  jadi  jumlah  polibag  nya  tidak  tertlau  banyak  karena  itu  tidak  ada  lahan..” Berdasarkan hasil anlalisis kutipan wawancara dengan infroman diatas bahwa kondisi lingkungan  masih  kurang  memadai  dan  mendukung  untuk  pelaksanaan  program KRPL di Desa Cinta Mekar melihat dari hasil wawancara dengan ke 3 informan diatas bahwa keterbatasan lahan sebagai media tanam yang masih kurang serta faktor cuaca buruk  yang  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  program  KRPL  kurang  optimal  juga serta  dari  masalah  kondisi  lingkungan  lainnya  yaitu  masalah  hama  yang  memang banyak  merusak  tanaman  dan  menyebabkan  kegegalan  panen.  Dimana  Pencapaian program KRPL pun kurang berjalan dengan baik.. Jika memperhatikan teori G. Shabbir Cheema  dan  Dennis  A.  Rondinelli  bahwa  kondisi  lingkungan  sangat  mempengaruhi tercapainya  tujuan  implementasi  program  KRPL  di  Desa  Cinta  Mekar  jika  kondisi lingkungan nya tidak mendukung maka program tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dapat  disimpulkan  dari  analisis  di  atas  keterbatasan  lahan  masih  menjadi  kendala untuk mendukung pelaksaan program KRPL berjalan optimal.

## Hubungan Antar Organisasi
Pelaksanaan  langsung  dilapangan  untuk  program  KRPL  adalah  Desa  sebagai fasilitator  dan  Dinas  Ketahanan  Pangan  sebagai  implementor  program  Kawasan Rumah  Pangan  Lestari.  Komunikasi  dalam  kerangka  penyampaian  informasi  kepada
para  pelaksana  program  tentang  apa  menjadi  standar  dan  tujuan  konsisten  dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.        Disamping itu,  koordinasi  merupakan  mekanisme  yang  ampuh  dalam  implementasi  program. Semakin  baik  koordinasi  di  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi program,  maka  kesalahan  akan  semakin  kecil,  demikian  sebaliknya.  Koordinasi  dan komunikasi  yang  terjalin  antara  Desa  Cinta  Mekar,  Kelompok  Wanita  Tani  mekar wangi  dan  Dinas  Ketahanan  Pangan  dapat  di  lihat  dari  hasil  kutipan  wawancara dengan informan ketua KWT mekar wangi Desa Cinta Mekar: “Nah Selama ini di bisa dikatakan tidak ada respon dari pihak desa kepada kita melihat dari pihak desa justru seperti  tidak  memberikan  apresiasi  dan  dukungan  nya  untuk  pelaksaan  KRPL.  Jadi hanya oleh kita saja kelompok...seharusnya memang bisa ikut mendukung juga untuk pelaksanaan KRPL ini...”. “…. kalau dengan pendamping teknis KRPL kita bekerjasama dengan  baik  untuk  mengelola  KRPL  pendamping  juga  banyak  membantu  dan memotivasi  kita  kelompok...”.  “Nah  kalau  dari  pihak  dinas  ada  namanya  monitoring tiap 3 bulan sekali selain ikut mengawasi juga ada kunjungan pemeriksaan dari dina ke desa..” Berikut kutipan hail wawancara dengan informan Penyuluh Pendamping Desa Cinta Mekar : “.kalau saya selaku pendamping tentu peran saya ikut mengawasi dan memberikan  motivasi  serta  membantu  dan  juga  mendukung  KWT  terutama  ibu-ibu dalam  pelaksanaan  KRPL  ini  agar  bisa  berjalan  sesuai  petunjuk  teknis..”“saya  selaku pendamping  memotivasi  KWT  dengan  meningkatkan  kesadaran  dan  memberikan semangat  serta  merubah  kebiasaan  ,pola  pikir  ibu-ibu  yang  selalu  ingin  instan  dari pada cape-cape menanam.. memang masih sulit untuk merubah kebiasaan ini dari ibu- ibu..”Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan Masyarakat Desa Cinta Mekar: “Kalau menurut saya yang terlihat memang pihak desa Seperi kurang mendukung ya jadi paling sosialisasi kepada kia juga dari Dinas Ketahanan pangan dan dari KWT nya aja  paling..”  Berdasarkan  hasil  kutipan  wawancara  dengan  informan  di  atas  jika melihat  hasil  wawancara  dengan  ke  3  informan  ada  kesamaan  mengatakan  bahwa kurang adanya dukungan dari pemerintah setempat untuk pelaksanaan program KRPL sehingga  hubungan  antar  KWT  dengan  pihak  setempak  belum  sepenuhnya mendukung  program  KRPL  berjalan  optimal.  Jika  memperhatikan  teori  G  Shabbir Cheema & Dennis .A .Rondinelli dalam banyak program,implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk diperlukan koordinasi dan kerjasama anatar instansi untuk keberhasilan suatu program. Berdasarkan  hasil analisis di atas dapat di simpulkan pemerintah setempat kurang merepon dan kurang memperhatikan  KWT  untuk  pelaksanaan  program  KRPL  sehingga  masih  belum berjalan dengan baik.

## Sumber Daya Organisasi Untuk Implementasi Program Sumber Daya Manusia
Aspek  Pelaksanaan  Program  KRPL  yang  lain  adalah  SDM  pelaksana  di  Desa yang  terdiri  dari  pengelola  dan  Penyuluh  Pendamping.  Pengelola  program  KRPL adalah  kelompok  wanita  tani  (KWT)  Setiap  desa  terdiri  dari  1  KWT  dengan  jumlah anggota  30-40  orang  yang  mengelolanya,  serta  1  penyulung  pendamping  yang
berperan  sebagai  pengawasan (controlling) dan  pemberian  motivasi  kepada  KWT. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  penyuluh  pendamping  Desa  Cinta  Mekar mengenai kecukupan anggota pengelola KRPL di Desa Cinta Mekar yang kutipannya sebagai  berikut: “Dengan  jumlah  anggota  kelompok  yang  mencapai  30-40  orang  ini menurut  saya  sudah  cukup  belum  lagi  di  tambah  ibu-ibu  masyarakat  yang  bukan anggota  tetapi  ada  juga  yang  mau  ikut  melaksanakan  program  ini  depan pekarangannya  dari  kami  mungkin  hanya  memfasilitasi  saja..  nah  untuk  pelaksaan KRPL  sendiri  itu  ada  dua  tahap  ya..  yang  pertama  penumbuhan  dan  yang  kedua pengembangan  adi  yang  30  anggota  untuk  tahap  pertama  dan  yang  40  untuk  tahap kedua  jadi  ya..  sudah  cukup  memadai” . Berikut  kutipan  hasil  wawancara  dengan informan  Ketua  KWT  mekar  wangi  Desa  Cinta  Mekar: “Ya..  semua  jumlah  anggota KWT itu ada 40 orang terdiri dari saya sebagai ketua, ada sekretaris dan bendahara nah sisanya anggota..” Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan Masyarakat Desa Cinta  Mekar: “Melihat  dari  jumlah  anggota  ibu-ibu  KWT  nya  sih  itu  sudah  cukup banyak  ya  yang  mengelolanya...  di  tambah  kita  juga  masayarakat..”  Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas ke 3 informan mengatakan bahwa kecukupan sumber daya manusia nya sudah memadai dari banyak anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) yang mengelolanya dengan di tambah peran masyarakat khususnya ibu-ibu juga sudah bisa  dikatakan  cukup  untukpelaksanaan  Program  KRPL    berjalan  baik.  Jika memperhatikan teori G  Shabbir Cheema dan Dennis A.Rondinelli untuk implementasi program  implementasi  kebijakan  perlu  di  dukung  sumber  daya  baik  manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non human resources). Berdasarkan hasil analisis  di  atas  dapat  di  simpulkan  bahwa  dana  bantuan  pemerintah  sudah  cukup mendukung program KRPL.

## Sumber Daya Finansial
Sumber  pembiayaan  KRPL  berasal  dari  dana  bantuan  pemerintah  untuk pencairan  dana  KRPL  di  ambil  melalui  rekening  kelompok  wanita  tani  karena  dana langsung  masuk  ke  rekening  kelompok.  Untuk  mengetahui  lebih  dalam  mengenai sumber  pembiayaan  program  KRPL  di  Desa  Cinta  Mekar  Kecamatan  serangpanjang, Peneliti  memperoleh  data  dari  hasil  wawancara  dnegan  informan  ketua  KWT  mekar wangi  Desa  Cinta  Mekar  yang  kutipannya  sebagai  berikut:  “  untuk  sumber  dana program  KRPL  itu  sendiri  berasal  dari  dana  bantuan  pemerintah  yaitu  dana dekonsentrasi dari provinsi jadi langsung dari pusat ya.. dan danannya pun langsung masuk  ke  rekening  kelompok  jadi  di  pegang  langsung  oleh  kelompok  untuk pencaiarannya  pun  hanya  bisa  di  lakukan  oleh  kelompok  saja..”….“untuk  dana pembiayaan  KRPL  itu  sudah  cukup  ya..  menurut  saya  jadi  kita  memanfaatkan  dana tersebut  sebaik-baiknya  untuk  keperluan  saran  dan  prasarana  seperti  kebun bibit,demplot,polibag  dll.”  Berikut  kutipan  wawancara  dengan  informan  Penyuluh Pendamping Desa Cinta Mekar:“ untuk dana bantuan dari pemerintah itu sudah cukup untuk pembiayaan program KRPL.karena untuk dana sendiri ada tiga tahap ada dana APBD  I  BPTP,APBD  II  Pemda  DKP,  dan  APBD  DKP..”  Berikut  hasil  kutipan wawancara dengan informan Masyarakat Desa Cinta Mekar: “Menurut saya dana dari
pemerintah untuk biaya Program KRPL itu sudah cukup dananyapun cukup besar...” Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  3  informan  di  atas  dapat  di  kataka  bahwa  sumber daya  finansial  sudah  cukup  memadai  untuk  pembiayaan  Pogram  KRPL.  Dilihat  dari kutipan  wawancara  informan  2  bahwa  untuk  pembiayaan  KRPL  itu  terdapat  dana untuk  tiga  tahap  yaitu  dan  APBD  I  BPTP,  APBD  II  Pemda  DKP,APBD  DKP. Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas  dapat  di  simpulkan  bahwa  dana  bantuan  dari pemerintah tersebut sudah cukup memadai untuk mendukung program KRPL berjalan optimal.

## Karateristik dan Kemampuan Agen Pelaksana
U ntuk faktor karakteristik di lihat dari keseriusan para implementor dilapangan dalam  melakukan  serangkaian  penguatan  sistem  hingga  pembuatan  peraturan pendukung (Standard  Oparetional  Procedur) untuk  melaksankan  agar  program  berjalan dengan  baik.  Disini  peneliti  melihat  keseriusan  akan  terlaksannya  program  KRPL dengan  baik  dari  ada  tidaknya  peraturan  desa  cinta  mekar  yang  di  buat  semenjak program  ini  diluncurkan.  Berikut  hasil  kutipan  hasil  wawancara  peneliti  dengan informan  sekretaris  desa  cinta  mekar  terkait  ada  tidaknya  peraturan  atau  SOP.  yang dibuat  untuk  mendukung  program  KRPL  di  desa  cinta  mekar  Kecamatan Serangpanjang: “kalau SOP untuk KRPL kami belum ada ya.. tapi SOP untuk didesa sendiri  kami  sudah  membuatnya..  “.    Berikut  kutipan  wawancara  dengan  informan Penyuluh  Pendamping  desa  cinta  mekar:  “Nah  untuk  SOP  nya  kalo  saya  kurang  tau ya..  karena  saya  kan  hanya  sebagai  pendamping  KWT  saja..  kalo  untuk  SOP  ada mungkin di desa”.  Berikut hasil kutipan wawancara informan ketua KWT desa cinta mekar :  “kalau SOP KRPL kita tidak pegang...sepertinya memang tidak ada ya.. pihak desa juga pasti memberikan kalo memang ada..”
Berdasarkan  hasil  analisis  kutipan  wawancara  di  atas  menurut  3  informan menyatakan bahwa tidak adanya mengenai peraturan pendukung (Standard Operational Procedure) atau  SOP  untuk  implementasi  program  KRPL.  dalam  hal  ini  pemerintah setempat  (Pihak  Desa)  terlihat  kurang  memperhatikan  mengenai  SOP  KRPL  dimana adanya  SOP  ini  dapat  menjadi  acuan  serta  petunjuk  bagi  pengelola  dan  penyuluh pendamping  KRPL  dalam  implementasi  program  KRPL  agar  bisa  berjalan  optimal dengan  mengikuti  prosedur  yang  ada.  Jika  memperhatikan  teori  dari  G  Shabbir Cheema  dan  Dennis  A.  Rondinelli  karakteristik  mencakup  struktur  birokrasi,norma- norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
Berdasarkan hasil analisis diatas dapat di simpulkan bahwa peran karakteristik sangat  mempengaruhi  para  partisipan  untuk  mendukung  atau  menolak.  Berdasarkan kutipan  hasil  wawancara  dengan  informan  terlihat  jelas  bahwa  pemerintah  setempat kurang  mendukung  dalam  pelaksanaan  program  KRPL  di  Desa  Cinta  Mekar. Selanjutnya,kemampuan  agen  pelaksana  yang  dimiliki  desa  cinta  mekar  merupakan salah satu indikator dari karakteristik pelaksana untuk pengelola dan pendamping desa cinta  mekar  sendiri  berdasarkan  pengamatan  serta  wawancara  yang  peneliti  lakukan membutikan  bahwa  pengelola  dan  pemilihan  pendamping  dikuasai  oleh  orang-orang
yang  profesional  dalam  bidangnya  seperti  ketua  KWT  mekar  wangi  sudah  menjabat sebagai ketua kelompok wanita tani di tahun 2019. Untuk pemilihan pendamping desa juga  mempunyai  kemampuan  sesuai  bidangnya  dipilih  dari  badan  pertanian kecamatan  serangpanjang,  pendamping  desa  dipilih  langsung  oleh  dinas  ketahanan pangan jadi untuk pelaksanaan Program KRPL di kelola oleh orang-orang yang tepat yang memiliki kemampuan untuk mengelola KRPL dengan baik.
Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  informan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa untuk  karakteristik  dan  kemampuan  agen  pelaksana  sangat  mempengaruhi  untuk mendukung    proses  implementasi  program  agar  program  bisa  berjalan  dengan  baik sesuai yang di harapkan. Jika memperhatikan teori dari G Shabbir Cheema dan Dennis A.  Rondinelli  karakteristik  dan  kemampuan  agen  pelaksana  mencakup  struktur birokrasi,norma-norma  dan  pola-pola  hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi  yang semuanya  itu  akan  mempengaruhi  implementasi  suatu  program.  Berdasarkan  hasil analisis  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  pelaksana  dalam  menduung implementasi program sangat mempengaruhi agar program berjalan dengan baik.

## Kesimpulan
Berdasarakan  hasil  analisis  dalam  pelaksanaan  Program  KRPL  di  Desa  Cinta Mekar  (Kelompok  Wanita  Tani  Mekar  Wangi)  Kecamatan  Serangpanjang  dapat disimpulkan  bahwa  Implementasi  Program    Kawasan  Rumah  Pangan  Lestari  di  Desa Cinta Mekar Kecamatan Serangpanjang belum maksimal dalam pelaksanaannya,terutama dalam hal karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dan kondisi  lingkungan  yang  belum  maksimal  serta  provider  (Desa)  yang  belum mendukung.
Kondisi Lingkungan belum mendukung program KRPL berjalan dengan optimal terlihat dari faktor cuaca serta serangan hama dan lokasi atau media tanam yang masih terbatas.  Karakeristik  dan  Kemampuan  Agen  Pelaksana  masih  belum  sesuai  dengan harapan  masyarakat  terlihat  dari  pengelola  KRPL  KWT  mekar  wangi  kurang menguasai tehknik budidaya tanaman dan kurang aktifnya KWT mekar wangi dalam budidaya tanaman. Hubungan Antar Organinasi masih belum sesuai dengan harapan KWT  (Kelompok  Wanita  Tani)  telihat  dari  pemerintah  setempat  kurang  mendukung KWT dalam pelaksanaan program KRPL berjalan optimal. berdasarkan hasil penelitian dan jika dikaitkan dengan teori G Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli. Maka inti penting  hasil  kajian  meliputi  :  kondisi  lingkungan  belum  cukup  mendukung  proses implementasi  berjalan  dengan  baik;  hubungan  antar  organisasi  masih  kurang mendukung terlihat pemerintah setempat kurang memperhatikan kinerja KWT, sumber daya  untuk  implementasi  program  yang  dimiliki  sudah  cukup  memadai  baik  dari sumber  daya  maupun  sumber  daya  finansial,  dan  karakteristik  dan  kemapuan  agen pelaksana masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.

## Referensi
Agustino, Leo.2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Alfabeta:Bandung.
Alfatih,  Andy.2010.Implementasi  Kebijakan  dan  Pembedayaan  Masyarakat.  Bandun:  Unpad Press.
Creswell,  John  W.2010. Research  Design  Pendekatan  Kuantitatif,Kualitatif  dan  mixed  Edisi Ketiga . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Dunn.  William  N.  1981 .  Analisis  Kebijakan  Publik  Formulasi  Implementasi  dan  Evaluasi Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Dye, Thomas R.1981. Understanding Public Policy. 3th Englewood Cliffs,NJ:Prentice Hall.
Hanifah Harsono,2002, Implementai Kebijakan dan Politik, Jakarta, Rineka Cipta Hessel,Nogi,Tangkilisan,2003, Kebijakan publik Yang Membumi, Lukman Offset,Yogyakarta.
Islamy,M.Irfan,2001, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara,Jakarta Jones,  Charles  O.1996 .Pengantar  Kebijakan  Publik  (Publik  Policy) Terjemahan  Rick  Ismanto, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
Nugroho,Riant,2003. Kebijakan  Publik  Formulasi,Implementasi  dan  Evaluasi  Jakararta.  PT Gramedia.

## Pedoman Umum  Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2015

## Pedoman Pelaksanaan Program P2KP Tahun 2013
Peraturan  Presiden  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Kebijakan  Percepatan    Penganekaragaman Konsumsi Pangan BerBasis Sumber Daya Lokal.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  23  Tahun  2009  Tentang  Gerakan  P2KP  Berbasis  Sumber Daya Lokal.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor:  15  Permentan  OT.140/2/2013  Tentang  Peningkatan Diservikasi dan Keahanan Pangan.
Petunjuk Teknis KRPL Tahun 2018
Subarsono, AG.2011. Analisis Kebijkan Publik, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sugiyono,2008. Metode Penelitian Kualitatif (R&D ), Bandung: Alfabeta.
Santoso, Purwo,2004 dkk (ed). Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik. Fisipol UGM.
Suwitri,Sri.  2008. Konsep  Dasar  Kebijkan  Publik .  Badan  Penerbit  Unversitas  Diponegoro, Semaranng.
Suradinata, Ermaya. 1993. Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan. Bandung:Mandar Maju.
Tachjan,  2006.  Implementasi  Kebijakan  Publik.  AIPI  Bandung  PUSLIT  KP2W  LEMLIT UNPAD.
Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. Kebijakan Pendidikan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wibowo, Suraba, S,1994. Evaluasi Kebijakan Publik . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadaya.
Widodo,  Joko.  2001. Good  Governance:  Telaah  Dari  Dimensi:  Akuntabilitas  dan  Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Wahab,Abdul  Soclihin.  2008. Analisis  Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno, Budi. 2002. Kebijakan dan Proses kebijakan Publik . Yogyakarta: MediaPresiondo.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses . Yogyakarta: Media Presindo