SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022

## Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah
Putri Nuraini 1 , Andika Pratama 2 *
*1&2 Universitas Islam Riau e-mail: putrinuraini@fis.uir.ac.id ; andikapratama@student.uir.ac.id
Abstrak : Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil penggarap kebun karet dengan pemilik kebun di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang  Lawas  Utara.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan (field  research) ialah  penelitian  secara  langsung  dan  berinteraksi  terhadap  obyek  penelitian. Dalam  menganalisis  penulis  memakai  deskriptif  kualitatif  yakni  tata  cara  penelitian  yang menjelaskan realitas yang diperoleh dari lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara  serta  observasi  selain  itu  digunakan  juga  data  dan  dokumentasi  untuk  memenuhi hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan 1) akad yang dilakukan adalah secara lisan, dalam akad tersebut kesepakatan dibuat jika pemilik lahan kebun karet menyerahkan lahannya kepada  penggarap.  2)  bagi  hasil  yang  dilakukan  merupakan  sistem  bagi  2  yaitu  dibagi  rata antara pemilik lahan kebun karet dan pengelola(penggarap) yaitu 50% : 50%. 3) alasan pemilik lahan  kebun  karet  dalam  melaksanakan  kerjasama  ini  merupakan  karena  tenaga  yang  sudah tidak sanggup mengolah, waktunya tidak ada, serta untuk tolong menolong. Sedangkan alasan petani merupakan karena tidak memiliki lahan, minimnya ekonomi. Penerapan Bagi hasil petani karet yang terjadi di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara ditinjau dari  beberapa segi  seperti  metode perjanjian  atau  akad  hanya dilakukan secara  lisan  saja  dan tidak  dihadiri  saksi,  pemilik  lahan  tidak  menyediakan  alat  untuk  pengelola,  masa(waktu) kerjasama  bagi  hasil  tidak  ditetapkan  oleh  kedua  pihak,  Praktek  bagi  hasil musaqah yang dilakukan oleh warga Desa Aek Sundur Kabupaten Padang Lawas Utara ditinjau secara hukum Islam adalah belum sesuai.
. Kata Kunci: Bagi Hasil, Shigot, Pengelola Kebun, Pemilik Kebun, Ekonomi Syariah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022

## PENDAHULUAN
Islam adalah agama yang komprehensif  yang  merangkum  seluruh kehidupan  manusia  termasuk  kegiatan ekonomi.  Pelaksanaan  Islam  secara menyeluruh  akan  membawa  rahmat kepada  sekalian  alam  termasuk  manusia yang  menjalankan  kegiatan  ekonomi.  Ini karena  kegiatan  Sistem  Ekonomi  Islam sebenarnya  berlandaskan  kepada  nilai- nilai  Islam  yang  terdapat  didalamnya empat  nilai  utama  yaitu rabbaniyyah (ketuhanan), akhlaqiyyah (akhlak),
insaniyyah
(kemanusiaan), dan wasatiyyah (keseimbangan) (Bakhri,
2011).
Sebagai  makhluk  sosial,  kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak  lain  guna  meningkatkan  taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan  lain,  tidak  bisa diabaikan kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki  modal  akan  tetapi  tidak  bisa menjalankan  usaha-usaha  produktif,  atau memiliki  modal  besar  dan  bisa  berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang  lain  yang  kurang  mampu  dengan jalan  mengalihkan  sebagian  modalnya kepada  pihak  yang  memerlukan.  Di  sisi lain,  tidak  jarang  pula  orang-orang  yang ditemukan  memiliki  kemampuan  dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak  memiliki  atau  kekurangan  modal usaha.  Berdasarkan  kenyataan  itulah, sangat  diperlukan  adanya  kerjasama antara pemilik modal dengan orang-orang yang  tidak  mempunyai  atau  kekurangan modal.
Setiap  manusia yang tinggal dimuka bumi  merasa  butuh  dengan  dorongan orang  lain  tidak  mampu  berdiri  dengan sendiri  untuk  memenuhi  hajat  hidupnya yang  makin  hari  kian  meningkat,  agar manusia  bisa  membebaskan  dirinya  dari kesempitan  serta  bisa  memenuhi  hajat
hidupnya  tanpa  melanggar  ataupun mengganggu  kehormatan,  maka  Allah SWT  memberikan  kepada  manusia  jalur untuk bermu’amalah . Pada sisi lain, Islam juga membagikan  ketentuan  dalam  rangka merealisasikan norma hukum mu’amalah. Pertimbangannya merupakan untuk mendatangkan  kemaslahatan  ataupun kemanfaatan  serta  memelihara  keadilan, menghindari  faktor  penganiayaan  serta faktor  pengambilan  peluang  dalam kesempitan.  Salah  satu  wujud  dari mu’amalah  tersebut  merupakan  sistem bagi  hasil,  sebab  dilandaskan  pada  kerja sama  yang  baik  serta  saling  tolong- menolong.

## TINJAUAN PUSTAKA Mekanisme Bagi Hasil
Pada  masa  ke  khalifahan,  sifat  dari mekanisme  bagi  hasil  mirip  dengan sistem kerja sama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat dua orang yang berpasangan tidak  terdapat  pelanggaran  hak-hak berbagai  pihak,  tidak  juga  timbul  rasa takut  akan  penindasan  dan  perbuatan yang  melampaui  batas  yang  dilakukan oleh  pemilik  tanah  tersebut  terhadap mitra  karena  keduanya  terikat  dalam perjanjian pengolahan.
Mekanisme bagi hasil ini pula terjadi di  Desa  Aek  Sundur  Kecamatan  Dolok Kabupaten  Padang  Lawas  Utara  Provinsi Sumatera  Utara.  Yang  mana  mayoritas dari penduduknya ialah petani karet.
Warga  petani  karet  yang  berada  di desa  Aek  Sundur  Kecamatan  Dolok Kabupaten  Padang  Lawas  Utara  ini mempunyai  tradisi  yang  berbeda  dengan kelompok  sosial  yang  lain.  Perihal  ini disebabkan dalam mempraktekkan ketentuan  hidup  warga  tersebut  lebih dominan bersumber pada adat (kebiasaan) masyarakat setempat sebagai rujukan sikap mereka setiap hari.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
Kegiatan usaha perkebunan karet di Desa  Aek  Sundur  Kecamatan  Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara
melibatkan  banyak  pihak  khususnya, yaitu  : Pertama, Pemilik  kebun  karet adalah  :  pemilik  atas  lahan  perkebunan karet yang mampu mengupah para petani karet. Kedua, petani  karet  atau  pekerja penggarap  kebun  karet  adalah:  pekerja yang tidak mempunyai lahan perkebunan karet,  tetapi  hanya  mempunyai  tenaga yang  dijual  kepada  pemilik  perkebunan untuk  membantu  menjalankan  serta merawat usaha perkebunan karet.
Akad bagi hasil ialah akad kerjasama yang  bersifat  mengikat,  meski  ikatan kerja yang terjalin hanya janji biasa, tetapi kedua  belah  pihak  terikat  dengan perjanjian  kerja  sama  serta  wajib mematuhi peraturan yang sudah diresmikan  tadinya.  Bagi  hasil  petani karet ialah kerja sama untuk hasil antara pemilik kebun karet dengan penggarapnya, dengan
demikian merupakan  salah  satu  wujud  tolong- menolong.  Secar  teknis,  mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak,  dimana  pihak  pertama  bertindak sebagai  pemilik  dana (shahibul  maal) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola  usaha (mudharib). Keuntungan usaha  yang  didapatkan  dari  akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang  dituangkan  dalam  kontrak,  dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). (Djuwaini, 2008: 224). Bagi  hasil  menurut  terminologi asing  (Inggris)  dikenal  dengan profit sharing.  Profit  Sharing dalam  kamus ekonomi  diartikan  pembagian  laba. Secara  defininisi profit  sharing diartikan “distribusi  beberapa  bagian  dari  laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.  Lebih  lanjut  dikatakan, bahwa  hal  itu  dapat  berbentuk  suatu
bonus  uang  tunai  tahunan  yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun  sebelumnya,  atau  dapat berbentuk  pembayaran  mingguan  atau bulanan (Rusby, 2015).
Prinsip-prinsip Bagi Hasil Untuk lebih rinci  mengenai  prinsip- prinsip    bagi    hasil    usaha Islam dapat diuraikan sebagai berikut : (Oktarijayanti, 2020).  Prinsip-prinsip  bagi  hasil  usaha Islam  meliputi  yang pertama adalah Tauhid,  yang  secara  harfiah  berarti  satu atau  esa,  dalam  konteks  ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan  dengan  orang  lain  dalam hubungannya  dengan  tuhannya.  Prinsip yang kedua adalah  Prinsip  Kerja,  prinsip ini  menegaskan  tentang  kerja  dan kompensasi  dari  kerja  yang  telah dilakukan.  prinsip  ini  juga  menentukan bahwa  seseorang  harus  professional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan.  Sedangkan  prinsip  yang ketiga yaitu  Prinsip  Distribusi  dan Kekayaan,  disini  ditegaskan  adanya  hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaan  yang  digunakan  untuk  tujuan redistribusi dalam sebuah sistem ekonomi  Islam  adalah  zakat,  shadaqah, ghamimah.  Dan  prinsip  yang keempat adalah Prinsip Keseimbangan, merupakan nilai  dasar  yang  bias  berpengaruh terhadap  berbagai  aspek  kehidupan ekonomi  Islam  misalnya  kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan.
Bentuk  tolong  menolong  tidak hanya  dalam  wujud  memberikan  sesuatu kepada orang yang tidak sanggup, namun juga  dapat  dalam  wujud  memberikan lapangan  pekerjaan  kepada  mereka. Dalam  usaha  pertanian,  tidak  seluruh orang  mempunyai  keahlian  bertani namun tidak mempunyai lahan pertanian. Disinilah  mereka  bisa  melaksanakan usaha  bersama  dalam  pengelolaan  lahan tersebut.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
Berkaitan  dengan  hal  ini  Yusuf Qardawi menyatakan: “Semua usaha yang dapat  menghasilkan  kebaikan  bagi pribadi  atau  masyarakat  atau  dapat menghindarkan  bahaya  darinya,  maka usaha itu adalah kebaikan dan ketaqwaan, bila  dimuali  dengan  niat  yang  shalih”. Dengan demikian, jika akad bagi hasil  ini dilakukan  atas  dasar  niat  yang  baik,  dan dalam  pelaksanaannya  tidak  terjadi penyimpangan  terhadap  apa  yang  telah digariskan  oleh  syara’  sehingga  tidak menimbulkan keberatan ataupun kerugian terhadap salah satu pihak, maka perkara  tersebut  adalah  termasuk  dalam bentuk tolong- menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (Melina, 2019).
Dalam  akad  kemitraan  bisnis keuntungan selalu dimilki oleh para pihak yang berkontribusi dalam akad perkongsian  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu, keuntungan  akan  diberi  kepada  pihak yang telah turut berjasa dalam pengembangan  modal  usaha.  (Mufid, 2019:150). Kontrak mudharabah menetapkan  tingkat  keuntungan (profit)
bagi tiap-tiap pihak.
Pembagian keuntungan  dilakukan  melalui  tingkat perbandingan  rasio,  bukan  ditetapkan dalam  jumlah  yang  pasti.  (Hakim,  2012: 105).
Musaqah Musaqah adalah  akad  (transaksi) antara  pemilik  kebun  atau  tanaman  dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan  merawat  kebun  atau  tanaman  pada masa  tertentu  sampai  tanaman  itu berbuah (Muslich, 2010:405). Ulama fiqih berbeda  pendapat  tentang  rukun  dan syarat musaqah . Jumhur ulama (Madzhab Malik,  Syafi’i  dan  Hanabali)  menyatakan, bahwa rukun musaqah ada lima: (Ghazali, 2010: 110) :
1. Ada dua orang pihak yang mengadakan akad (transaksi)
2. Ada lahan yang dijadikan objek musaqah
3. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
4. Ada ketentuan bagi hasil musaqah
5. Shigat (ungkapan ijab dan qabul) Muzara’ah dan Mukhabarah Muzara’ah dan mukhabarah memiliki  makna  yang  berbeda,  pendapat tersebut  dikemukakan  oleh  Ar-Rafi’i  dan Al-Nawawi. Sedangkan menurut Al-Qadhi Abu  Thouib, muzara’ah dan mukhabarah merupakan  satu  pengertian  (Suhendi, 2014:  153).  Menurut  jumhur  fuqaha, mukhabarah adalah  menyewakan  tanah dengan (imbalan) sebagian hasil tanah itu (Rusyd, 2007: 128).
Mukhabarah menurut  Syafi’iyah adalah:“Akad  untuk  bercocok  tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.”Proses perjanjian kerjasama antara penggarap  kebun  karet  dengan  pemilik lahan  di  desa  Aek  Sundur  Kecamatan Dolok  Kabupaten  Padang  Lawas  Utara dilakukan dalam bentuk perjanjian secara lisan tanpa hitam di atas putih sedangkan perjanjian  tersebut  bagi  hasil  50% pemilik  50%.  Dan  pembagian  hasil  ini dilaksanakan dalam jangka waktu seminggu sekali setiap melakukan panen. Unsur yang terdapat dalam kerjasama ini adalah:  pemilik  tanah  pekerja  pertanian, objek mukhabarah yaitu  lahan  dan  hasil keuntungan. Masing-masing harus memenuhi  syarat  yang  ditentukan. (Syarifuddin, 2003: 242).
Syirkah Secara  umum, syirkah dibedakan menjadi  dua:  1) syirkah-amwal ,  dan  2) syirkah-abdan . Adapun di sisi lain, syirkah juga  dibedakan  menjadi  dua:  1) syirkah amlak (kepemilikan) dan 2) syirkah uqud (akad) (Hasanudin, 2012:19-20). Perjanjian  bagi  hasil  perkebunan karet  ini  sudah  dilakukan  secara  turun- temurun oleh masyarakat. Pemilik  kebun
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
yang  memiliki  perkebunan  yang  luas, biasanya  tidak  bisa  menggarap  semua lahan  perkebunannya  sendiri,  maka pemilik kebun menawarkan kepada orang lain  guna  mengolah  lahan  perkebunan miliknya  dengaan  cara  bagi  hasil.  Selain itu  ada  pula  pihak  yang  sengaja menawarkan  diri  kepada  pemilik  kebun untuk  memberikan  izin  mengolah  tanah perkebunan  miliknya  dengan  perjanjian secara lisan 50%-50%.
Pembagian Hasil Perkebunan Pembagian  hasil  perkebunan  karet yang  berlangsung  di  desa  Aek  Sundur apabila  panen  banyak,  maka  tentu  tidak akan  jadi  permasalahan  karena  mudah dalam  membagi  hasil  usaha,  artinya  ada barang  ataupun  hasil  usaha  yang  hendak dibagi kepada buruh serta pemilik kebun karet. Akan tetapi dalam usaha perkebunan karet hasilnya tidak menentu akibat  dari  ketidak  stabilan  cuaca  di wilayah  setempat,  seperti  halnya  apabila terjadi  musim trek (tidak  menghasilkan banyak getah).

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha mendiskripsikan suatu peristiwa ataupun kejadian  yang  menjadi  pusat  perhatian tanpa memberi perlakuan khusus terhadap  peristiwa  tersebut  (Arifin, 2014:54).
Adapun  yang  menjadi  populasi dalam penelitian ini adalah pemilik kebun karet  di  desa  Aek  Sundur  berjumlah  15 orang  dan  penggarap  (pengelola)  lahan kebun  karet  di  Desa  Aek  Sundur berjumlah  24  orang  sehingga  total populasi keseluruhan menjadi 39 orang.
Teknik  pengambilan  sampel  dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan  tertentu.  Pertimbangan tertentu  ini,  misalnya  orang  tersebut dianggap  yang  paling  tahu  tentang  apa yang  kita  harapkan,  atau  mungkin  dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono,  2019:218-219).  Adapun  yang menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  berjumlah  5  orang  diantaranya  1 orang  pemilik  kebun  karet,  1  orang penggarap, 1 orang Kepala Desa, 1 orang Lembaga Adat dan 1 orang Tokoh Agama yang berada di daerah setempat.
Teknik  Pengumpulan  Data  yang digunkan  adalah  Observasi,  wawancara dan  dokumentasi.  Teknik  Analisis  Data menurut  Miles  dan  Huberman  dalam Sugiyono  (2016:246),  mengemukakan bahwa  dalam  analisis  data  kualitatif aktivitas  yang  dilakukan  adalah  secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus- menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini  adalah  reduksi  data,  penyajian  data dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagi hasil dalam pertanian (khususnya  karet)  merupakan  bentuk pemanfaatan  tanah  dimana  pembagian hasil  terdapat  dua  unsur  produksi,  yaitu modal  dan  kerja  dilaksanakan  menurut perbandingan  tertentu  dari  hasil  karet tersebut.
Di  dalam  Islam  terdapat  berbagai akad  bagi  hasil  dalam  bidang  pertanian, salah satu diantaranya adalah musaqah , di dalam musaqah terdapat  pihak  yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang lahan kebun karet sedangkan  pihak  lain  mengelola  kebun tersebut sesuai dengan kesepakatan yang ada.  Hasil  karet  yang  diperoleh  dibagi sesuai  kesepakatan  sebelumnya.  Jika dilihat  dari  beberapa  kriteria  maka
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
penerapan  sistem  bagi  hasil  di  desa  Aek Sundur  Kecamatan  Dolok  lebih  condong kepada  akad musaqah ,  meskipun  dari semua  kriteria  tersebut  masih  ada  yang belum  mencukupi  seperti  pemilik  lahan tidak  menyediakan  alat  bagi  penggarap (pengelola), masa (waktu) bagi hasil tidak ditentukan,  dan  akad  tersebut  tidak dihadiri oleh saksi.
Lahan  kebun karet yang diserahkan oleh  pemilik  kepada  penggarap  di  Desa Aek  Sundur  Kecamatan  Dolok  terlebih dahulu  sudah  ditanami  bibit  oleh  si pemilik  lahan  sampai  pada  waktu  tiba bibit  tersebut  sudah  dapat  di  produksi, maka  pemilik  lahan  akan  menyerahkan lahannya untuk digarap oleh pengelola.
Sistem  bagi  hasil  karet  yang dilakukan  oleh  masyarakat  desa  Aek Sundur  Kabupaten  Padang  Lawas  Utara secara garis besar belum merujuk kepada perspektif ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat  dari  teori  maupun  praktek  yang dilakukan  dilapangan,  mereka  kurang mengetahui  mengenai  sistem  atau  pola bagi  hasil  karet  yang  mereka  terapkan didalam  kehidupan  sehari-hari,  apakah sudah  sesuai  dengan  konsep  bagi  hasil pertanian  dalam  ekonomi  syariah  atau tidak.
Pekerjaan    untuk    menjalankan modal  juga dapat  dilakukan  oleh  semua pihak  yang  terlibat  dalam  perkongsian atau  sebagian  mereka,  sementara  risiko ditanggung  bersama.  Keuntungan  dari usaha  tersebut  dibagi  bersama  secara proporsionaldan
sesuai dengan kesepakatan (Budiman, 2020).
Dalam hukum Islam/ fiqih muamalah sangat luas pembahasannya bukan hanya dalam  bidang  ekonomi  saja  tetapi  juga dalam  bidang  pertanian  dan  juga  bidang perkebunan, di dalam fiqih muamalah ada beberapa  yang  membahas  tentang pertanian  dan  perkebunan  antara  lain
yaitu  akad musaqah ,  akad musyarakah dan akad mukhabarah.
Salah  satu  bentuk  kerjasama  antara pemilik  dan  penggarap  kebun  karet adalah  bagi  hasil  yang  dilandasi  tolong- menolong  dan  kepercayaan  satu  sama lain.  Dari  berbagai  permasalahan  yang penulis  kemukakan  di  atas,    pada dasarnya sistem bagi hasil ini sangat baik dan memberikan manfaat yang besar bagi kedua  belah  pihak  baik  pihak  penggarap maupun  pemilik  kebun  karena  mereka merasa  terbantu  terhadap kondisi perekonomian  mereka.  Karena  itu  Islam meninjau  dari  segi  manfaat  yang  ada dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil,  bila  sisitem  bagi  hasil  ini menguntungkan  dan  memberi  manfaat yang cukup besar maka sangat dianjurkan dan dibolehkan.
Akad musaqah adalah  sebuah bentuk  kerjasama  antara  pemilik  kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun  itu  di  pelihara  dan  dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.  Kemudian  agar  sesuatu  yang dihasilkan  pihak  kedua  merupakan  hak bersama  antara  pemilik  dan  penggarap sesuai  dengan  kesepakatan  yang  mereka buat.  Dalam  konsep muamalah  musaqah yaitu penyerahan pohon kepada penggarap  untuk  dipelihara  dengan pembagian hasil dari kebun tersebut.

## SIMPULAN
Kerjasama pertanian yang dilakukan oleh  masyarakat  desa  Aek  Sundur Kecamatan  Dolok  Kabupaten  Padang Lawas  Utara  adalah  aplikasi  dari  praktek musaqah .  Bagi  hasil musaqah ini dilakukan  oleh  dua  orang  antara  pemilik lahan  kebun  karet  dengan  penggarap kebun karet. Kemudian dalam pembagian hasil  panen  tersebut  dibagi  rata  antara pemilik  lahan  kebun  karet  dengan penggarap  kebun  karet  yaitu  50%  :  50%
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah ditentukan pada saat melakukan akad.
Jika  ditinjau  dari  segi  perspektif ekonomi  Islam,  praktek  bagi  hasil  yang dilakukan  oleh  masyarakat  desa  Aek Sundur Kecamatan Dolok tersebut belum sepenuhnya  memenuhi  kriteria  Hukum Islam,  karena  dengan  alasan  sebagai berikut:  (a)  pemilik  lahan  sama  sekali tidak  menyediakan  peralatan  untuk menggarap  (b)  akad  yang  dilakukan antara  pemilik  dengan  penggarap  kebun karet  di  desa  Aek  Sundur  ini  hanya dilakukan secara lisan saja dengan prinsip kekeluargaan  kemudian  dalam  proses perjanjian  (akad)  dilakukan  tanpa  ada saksi  dan  kerjasama  tersebut  tidak ditentukan  masanya  (waktunya).  Penulis menyarankan  sebaiknya  pada  saat melakukan  akad  perjanjian  mengikuti indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam  islam,  seperti  menentukan  waktu kegiatan  kerjasama  bagi  hasil  agar  dapat dijadikan  sebagai  target  pedoman  dalam melaksanakan  tugasnya  masing-masing orang yang bersangkutan.

## DAFTAR RUJUKAN
Al-qur’an    Departemen  Agama  R.I.  Al- Qur’an  Terjemahan  Bandung.  S 2009.
Arifin, Zainal. (2014).
Penelitian Pendidikan. Bandung  :  Remaja Rosdakarya. Djuwaini, Dimyauddin. (2008). Pengantar Fiqih  Muamalah .  Celeban  Timur  :
Pustaka Pelajar. Ghazali,  Abdul  Rahman.  (2010). Fiqih Muamalah. Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group. Hakim,  Lukman.  (2012). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam . Surakarta : Erlangga.
Hasanudin.  (2012). Perkembangan  Akad Musyarakah .  Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group.
Mufid,  Moh.  (2019). Kaidaah  Ilmu  Fiqih Dan Keuangan Kontemporer .
Surabaya : Prenamedia Group.
Muslich,  Ahmad  Wardi.  (2010). Fiqih Muamalah . Jakarta : Amzah. Melina,  F.,  Arif,  M.,  &  Hasta,  W.  (2019). Penerapan  Sistem  Ekonomi  Islam Oleh  Karyawan  Pondok  Pesantren Dar  El  Hikmah  Dalam  Memberikan Kontribusi  Untuk  Meningkatkan Amal  Usaha  Yayasan. Syarikat: Jurnal  Rumpun  Ekonomi  Syariah ,
2 (2), 1-15.
Rusby, Zulkifli. (2015). Lembaga Keuangan  Syariah .  Pekanbaru  : Pusat Pendidikan Kegiatan Islam. Rusyd,  Ibnu.  (2007). Bidayatul  Muztahid . Jakarta: Dar Al-Jiil.
Suhendi,  Hendi.  (2014). Fiqih  Muamalah . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Sugiono.  (2016). Metode  Penelitian Kombinasi . Bandung: Alfabeta, _________.  (2019). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D . Bandung : Alfabeta.
Bakhri,  B.  S.  (2011).  Sistem  Ekonomi Islam  dalam  Perbandingan. Al- Hikmah:  Jurnal  Agama  dan  Ilmu Pengetahuan , 8 (1), 42-49. Budiman, B., & Astuti, D. (2020). Tinjauan Fikih  Muamalah  Terhadap  Sistem Bagi  Hasil  Usaha  Keramba  Jaring Apung  Desa  Merangin  Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. SERAMBI: Jurnal  Ekonomi  Manajemen  dan Bisnis Islam , 2 (1), 51-62. Oktarijayanti, O., Astuti, D., & Bakhri, B. S. (2020).  Konsep  Kerja  Sama  Bagi Hasil  Kelapa  Sawit  di  Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah).
Syarikat:  Jurnal  Rumpun  Ekonomi Syariah , 3 (1), 32-41.