## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## HAKEKAT ILMU PEMERINTAHAN (Kajian secara Filsafat)
Nia Karniawati (Dosen Tetap Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom)
e-mail: nkarniawati@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Terdapat perbedaan pandangan dari beberapa ahli tentang apa itu, objek, kajian dari Ilmu Pemerintahan. Pada umumnya, Ilmu Pemerintahan dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan pemerintah dengan yang diperintah. Kajian secara filsafat ini mencoba menjawab itu semua. Dengan melihat Ilmu Pemerintahan melalui landasan ontologi, landasan epistemologi , dan landasan aksiologi akan diperoleh kahekat dari Ilmu Pemerintahan secara utuh.
Kata kunci : ilmu pemerintahan, filsafat, ontologi, epistemologi, aksiologi.

## ABSTRACT
There are diferences from the experts about what is, object, and study of govermental science. In general, governmental science recognized as a study that learning government relationships with the governed. It wil be answered Philosophily. To seen governmental science through ontology, epistemology, and axiology principles, it is will be obtained substance of governmental science integrally.
Keyword : governmental science, philosophy, ontology, epistemology, axiology.

## PENDAHULUAN
Kajian secara filsafat  pada dasarnya ingin menjawab hakekat dari ilmu itu sendiri. Kajian ilmu secara filsafat terbagi atas landasan ontologi, landasan epistemology, dan landasan aksiologi. Landasan ontologi akan menjawab objek apa yang ditelaah
oleh ilmu. Ini akan menjawab bagaimana wujud hakiki dan objek, bagaimana hubungan antara objek dan daya nalar manusia yang membuahkan pengetahuan. Landasan epistemologi akan menjawab bagaimana proses terjadinya ilmu tersebut. Landasan aksiologi akan menjawab apa manfaat dari ilmu yang dimaksud.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Garna 1 , filsafat  ilmu  adalah bagian dari epistemologi atau filsafat ilmu pengetahuan yang secara spesifik adalah untuk mengkaji hakekat ilmu, karena itu ilmu adalah cabang ilmu
1   Lihat Garna. 2010. Filsafat Ilmu. Primaco Akedemika: Bandung.
pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Lebih lanjut Garna menje- laskan bahwa filsafat  ilmu  adalah telaahan tentang ilmu secara filsafat yang ingin menjawab pertanyaan tentang hakekat ilmu, sebagai berikut :

## Tabel 1 Objek dan Landasan Telaah Ilmu
Objek apa yang ditelaah ilmu.
Landasan ontologi • Bagaimana wujud hakiki ilmu itu • Bagaimana hubungan antara obyek dengan daya tangkap
• Landasan  ontologi atau nalar, manusia yang membuahkan pengetahuan landasan ontologi (yaitu berfikir, merasa,
mengindera)
Bagaimana proses memungkinkan ditimba pengetahuan yang berupa ilmu
Landasan epistemologi • Bagaimana prosedurnya • Hal apa yang diperhatikan memperoleh pengetahuan yang benar
• Apa yang disebut kebenaran
• Apa kriteria kebenaran itu
• Cara, tehnik, sarana apa yang membantu memperoleh pengetahuan itu yang disebut ilmu Untuk apa pengetahuan berupa ilmu digunakan Landasan aksiologi • Kaitan cara penggunaan ilmu dengan kaidah moral
• Bagaimana penentuan obyek menurut pilihan moral
• Bagaimana kaitan tehnik prosedural atau operasionalisasi metoda ilmiah dengan norma moral atau profesional
(Sumber: dalam Garna, 2010.)

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Garna juga menjelaskan bahwa untuk membedakan jenis pengetahuan yang satu dengan yang lain maka perlu diajukan pertanyaan apa yang dikaji ilmu pengetahuan itu (ontologi), bagaimana cara memperoleh penge- tahuan itu (epistemologi) dan untuk apa pengetahuan itu digunakan (aksio- logi). Jawaban dari ketiga per tanyaan tersebut akan dapat membe dakan berbagai jenis pengetahuan dalam kehidupan manusia (agama, seni, dan ilmu) dan meletakan pengetahuan tersebut pada tempatnya.

## PEMBAHASAN
Landasan Ontologi Ilmu Pemerintahan
Landasan Ontologi merupakan wujud hakiki, kahekat dari objek yang diamati/dikaji/ditelaah oleh ilmu pengetahuan yang dimaksud. Ber- dasar kan  pengertian  Ilmu  Peme- rintahan yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan antara objek  forma  dari Ilmu  Pemerintahan. Hal ini yang kemudian menjadikan kedudukan
Ilmu
Pemerintahan menjadi tidak jelas dan mem bingung- kan. Hal ini disebabkan para ahli dalam  memberikan  definisi  tentang Ilmu  Pemerintahan ini berdasarkan latar belakang ilmu-ilmu kenegaraan
seperti ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum, dan lain-lain.
Ilmu  Pemerintahan berasal dari kata ilmu dan pemerintahan. Peme- rintahan berasal dari kata pemerintah. Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang Ilmu  Peme- rintahan. Namun dari pengertian terse- but terdapat perbedaan pada objek forma Ilmu Pemerintahan, sedangkan objek materianya sama yaitu negara/pemerintah.  Objek suatu ilmu penge tahuan menurut Inu Kencana 2 adalah sesuatu yang menjadi pokok pembi caraan, sehingga dengan demikian objek merupakan apa yang diamati, diteliti, dipelajari, dan dibahas. Objek materia dari suatu disiplin ilmu dapat sama dengan ilmu lain,  karena  bersifat  umum  dan merupakan topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan ( subject matter ). Sedangkan objek forma  bersifat  khusus  dan  spesifik karena merupakan pusat perhatian (focus of interest ) suatu disiplin ilmu pengetahuan.
Selanjutnya ia juga memberikan perbedaan dan persamaan ilmu-ilmu kenegaraan (yang terdiri dari Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi  Negara, Ilmu Hukum Tata Negara, Ilmu Negara) ditinjau dari objek material dan objek formanya.  Persamaan  dari  ilmu-ilmu
2   Lihat Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Refika Aditama: Bandung. Hal 24.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 kenegaraan tersebut terletak pada objek meterianya, yaitu Negara. Sedangkan, perbedaannya terletak pada  objek  forma-nya.  Objek  forma dari Ilmu Politik adalah kekuasaan, kepentingan rakyat, grup penekan. Objek  forma  dari  Ilmu  Administrasi Negara adalah pelayanan, organisasi, manajemen, dan birokrasi. Objek forma  dari  Ilmu  Hukum Tata Negara adalah peraturan perundang-undangan. Objek forma dari Ilmu Negara adalah konstitusi, timbul dan tenggelamnya negara.  Dan  objek  forma  dari Ilmu Pemerintahan adalah hubungan- hubungan pemerintahan, gejala, dan peristiwa pemerintahan.
Ilmu  Pemerintahan lahir dan berkembang di Belanda pada awal Abad  XX dengan nama bestuur- swetenschap (artinya sama dengan Ilmu Pemerintahan) dan bestuurskunde (artinya sama dengan seni peme- rintah) 3 . Sehingga dapat dika takan bahwa pemerintahan itu suatu ilmu dan seni. Sebagai suatu ilmu, maka pemerintahan telah memenuhi syarat- syarat suatu ilmu, seperti memiliki objek kajian, memiliki metodologi yang ilmiah, sistematis, dan universal. Dikatakan sebagai seni karena ada juga pemimpin peme rintahan/orang- orang yang berada dalam pemerintahan yang tidak mempunyai latar-belakang
pendidikan pemerintahan. Mereka ternyata mampu menjalankan roda pemerin tahan. Kemampuan ini dapat dikatakan sebagai “seni”.
Di tahun 1970, dalam perkem- bangan nya dikenal tiga sosok Ilmu Pemerintahan, yaitu Ilmu  Pemerin- tahan, Ilmu-Ilmu  Peme rintahan,  Ilmu Pemerintahan terapan. Yang dimaksud dengan Ilmu-ilmu Pemerintahan ada- lah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena pemerin- tahan, seperti manajemen pemerin- tahan, sosiologi pemerintahan, dan lain-lain.  Sedang kan  Ilmu  Pemerin- tahan  Terapan  sama  dengan  praktek- praktek penyeleng garaan pemerintah- an. Ini berkaitan dengan fungsi peme- rin tah, yaitu pembangunan, pemberda- yaan, dan pelayanan.
Pemerintahan dikenal juga dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintahan dalam  arti  sempit  meliputi  eksekutif saja sebagai pelaksanaan roda peme- rin tahan. Sedangkan pemerintahan dalam  arti  luas  meliputi  eksekutif, legislatif  sebagai  lembaga  pembuat peraturan perundang-undangan, dan yudikatif  sebagai  lembaga  yang melaksanakan peradilan.
Menurut DGA Van Poelje 4 , ‘ de bestuurskunde leert, hoe men de openbare dienst het beste inricht en leidt’ . Maksudnya, Ilmu Pemerintahan
3   Lihat Ndraha. 1983. Metodologi Pemerintahan Indonesia.Bina Aksara: Jakarta. Hal. 160 4   DGA Poelje. 1953. Algemene inleiding tot de bestuurskunde . Alphen aan den Rijn: Samson NV. Hal.1.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik- baiknya. Berdasarkan pengertian ini  maka  objek  formanya  adalah organisasi/kepemimpinan.
MacIver 5 merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari peme- rintahan suatu Negara dan tentang asal-mula terjadinya pemerintahan, serta kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk-bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pe- me rintahan, kepemimpinan peme- rintahan,  fungsi-fungsi  pemerintahan. Berdasarkan pendapat MacIver, objek forma dari Ilmu Pemerintahan sangat luas, tidak spesifik pada satu focus of interest.
Bayu Suryaningrat 6 mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan mempelajari segala macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menciptakan kemak- muran dan kebahagiaan masyarakat. Selanjutnya, ia juga mengemukakan bahwa  Ilmu  Pemerintahan ini mem- pelajari segala kebijaksanaan pemerin- tah, gerak dan tingkah-laku pemerintah dalam rangka usahanya mencapai tujuan  pemerintah. Berda sarkan pen-
dapat ini, maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah organisasi dan kebijakan pemerintahan.
Musanef 7 mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai suatu ilmu yang dapat menguasai, memimpin, serta menyelidiki unsur-unsur dinas, ber- hubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepen- tingannya diwakili oleh dinas itu. Berdasarkan pendapat ini maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah kepemimpinan dalam pemerintahan.
Taliziduhu Ndaha 8 mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tun- tutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pe- merintahan (sehingga dapat di terima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Berdasarkan penger tian ini maka objek forma dari Ilmu Peme- rintahan adalah tujuan pemerintahan.
Inu  Kencana  Syafiie 9 mende fini- sikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksa- nakan pengurusan (eksekutif), penga- turan  (legislatif),  kepemimpinan  dan koordinasi pemerintahan (baik pusat
5  Dalam Franciscus Van Ylst. 2008. Epistemologi Ilmu  Pemerintahan. Disertasi. UI: Depok. Hal.6.
6   Bayu Suryaningrat.1980. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Aksara Baru: Jakarta. Hal 47.
7   Munasef. 1985. Sistem Pemerintahan di Indonesia. Gunung Agung: Jakarta. Hal 7. 8   Taliziduhu Ndraha. 2003. Kybernology ( Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta: Jakarta. Hal
7.
9   Inu Kencana S. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Refika Aditama: Bandung. Hal 21.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam ber bagai peristiwa dan gejala pemerin tahan, secara baik dan benar. Berda sarkan pengertian ini maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan  adalah  fungsi, hubungan hubungan peme rintahan.
Secara gamblang Ndraha 10 me- nge  mu kakan  ontologi  Ilmu  Peme rin- tah an menggunakan kontruksi pemi- kiran berdasarkan meta disiplin ( basic flatform ), sehingga common  flatform dari berbagai disiplin ilmu itu dite- mukan, yaitu hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (hubungan pemerintahan).
Van Ylst 11 mengemukakan bahwa objek dari Ilmu  Pemerintahan itu adalah pemerintahan dalam arti sempit, yaitu kekuasaan eksekutif dan bukan pemerintahan dalam arti luas yang  mencakup  kekuasaan  legislatif, kekuasaan  eksekutif,  dan  kekuasaan yudikatif. Menurutnya, dengan diketa- huinya objek dari Ilmu Pemerintahan maka salah satu ciri empiris dalam metodologi Ilmu Pemerintahan menjadi jelas. Kejelasan objek dibagi kedalam objek material dan objek forma dari Ilmu Pemerintahan.
a) Objek material Ilmu Pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya, totalitas  dari  fungsi  kekuasaan
legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
b) Objek  forma Ilmu  Pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam  arti  sempit,  yaitu  fungsi kekuasaan eksekutif.

## Landasan Epistemologi Ilmu Pemerintahan
Epistemologi merupakan proses dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang dimaksud. Mengkaji Ilmu Peme- rintahan secara epistemologi dapat di- la kukan melalui perkembangan Ilmu Pemerintahan itu sendiri.
Ilmu Pemerintahan seringkali di- anggap sebagai ilmu pengetahuan yang baru. Sebagaimana yang dikemu- kakan  oleh  Taliziduhu  Ndraha 12 dimana  Ilmu  Pemerintahan ( bestuur- swetenschap ) mengalami beberapa ta- hapan perkembangan. Tahap pertama, gejala pemerintahan dikaji melalui sudut pandang dan cara menurut ilmu yang ada dimasa itu sehingga objek itu menjadi ruang-lingkup dan dipelajari sebagai materia atau bagian integral disiplin lain. Seperti ilmu hukum, ilmu politik, sosiologi, ilmu ekonomi, dan ilmu administrasi.
Tahap kedua, gejala peme rintahan dipelajari oleh disiplin ilmu penge- tahuan yang ada. Sehingga terbentuklah spesialisasi disiplin yang bersangkutan.
10   Taliziduhu Ndraha. 2003. Kybernology ( Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta: Jakarta. 11   Franciscus Van Ylst. 2008. Epistemologi Ilmu Pemerintahan. Disertasi. UI: Depok. Hal.6. 12   Taliziduhu Ndraha. 1983. Metodologi Pemerintahan Indonesia.Bina Aksara: Jakarta. Hal. 9-13.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 Misalnya ketika sosio logi mempelajari gejala pemerintahan maka lahirlah sosiologi pemerintahan. Sosiologi pe- me rin tahan  ini  merupakan  spe sialisasi sosiologi.  Tahap  ketiga,  terbentuk kelompok pengetahuan ( body of knowledge ) yang dikonstruksi dari konsep-konsep sumbangan disiplin ilmu yang spesifik tadi. Maka lahirlah disiplin  Ilmu  Pemerintahan  elektis. Ilmu  Pemerintahan pada ta hap awal seperti bestuurskunde ,  bersifat  ideo- grafik-elektis. Inilah awal Ilmu Peme- rintahan generasi pertama. Pada tahap keempat, lahirlah Ilmu  Pemerintahan yang mandiri yang dikenal sebagai bestuurswetenschap . Ilmu Pemerintah- an generasi kedua ini didukung oleh metodologi yang berhasil mengidenti- fikasi  sasaran  formal  baru  (khusus) diantara sejumlah objek formal lainnya yang gejalanya memiliki keajegan yang cukup untuk dianalistis. Pada tahap kelima, muncul kemampuan denominatif  dari Ilmu  Pemerintahan. Ketika metodologi Ilmu Pemerintahan digunakan oleh ilmu lain sebagaimana Ilmu  Peme rintahan  menggunakan metodologi ilmu lain pada saat Ilmu Pemerintahan dikaji sebagai suatu bidang kajian ilmiah (jurusan pada tingkat S1 atau BKU pada tingkat S2) dan jika Ilmu  Pemerintahan diakui sebagai disiplin berderajat akademik tertinggi (S3) dan jika Ilmu Pemerin- tahan dapat dite rapkan didalam kehi-
dupan sehari-hari oleh para profesional pemerintahan yang terhimpun di dalam suatu asosiasi profesional. Ilmu Pemerintahan generasi ketiga ini di Barat telah berkembang.
Pada tahap keenam, bagian ilmu yang mempelajari pemerintahan (ta- hap kedua), misalnya sosiologi peme- rintahan, berkembang sede mikian pesat sehingga ia dipandang sebagai sebuah disiplin sendiri yang kemudian membentuk Ilmu Peme rintahan  gene- rasi keempat ( bestuur swetenschappen ) dengan pendekatan multidisiplin dan lintas-disiplin. Pada tahap ketujuh, bestuurswetenschappen itu jika ber- hasil  menduduki  posisi  denominatif, bias balik menyoroti bidang-bidang yang dahulu dikaji oleh induknya. Misalnya dengan meng gunakan meto- dologi sosiologi Ilmu  Pemerintahan, Ilmu  Pemerintahan generasi keempat mengkaji gejala-gejala atau peristiwa sosiologis. Maka lahirlah disiplin baru seperti Ilmu Pemerintahan sosiologikal dan sete rusnya. Pada gilirannya disip- lin ini membentuk Ilmu Pemerintahan gene rasi  kelima.
Ndraha 13 juga menjelaskan bahwa epistemologi  Ilmu  Pemerintahan itu mengembangkan konsep hubungan pemerintahan dengan menggunakan pendekatan monodisiplin ( consept analyses and construction ), multi- disiplin (memandang suatu konsep/
13   Lihat Ndraha. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta: Jakarta.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 masalah dari berbagai aspek).
Van Ylst 14 mengemukakan peng- kajian secara epistemologi terhadap Ilmu Pemerintahan adalah upaya yang perlu dilakukan dengan seksama dan kritik untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan jelas tentang keberadaan ilmu pengetahuan tersebut. Keberadaan  Ilmu  Pemerintahan yang tidak jelas ruang-lingkup dan objeknya, telah berlangsung lama jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya, misalnya ilmu politik. Ada keraguan terhadap eksistensi Ilmu Pemerintahan sehingga banyak yang beranggapan bahwa Ilmu Pemerintahan tidak memiliki kompetensi yang jelas. Ilmu  Pemerintahan dianggap kurang berperan  dan  tidak  signifikan  jika dibandingkan dengan ilmu politik, khususnya peran kontribusi ilmunya terhadap kegiatan pemerintahan.
Menurutnya, kelahiran Ilmu Peme rintahan di Indonesia lebih dida- sar kan pada minat dan objek penye- lidikan field of study yang sama dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, sehingga dapat dikatakan kelahiran ilmu-ilmu politik termasuk Ilmu  Pemerintahan ini sangat dipaksakan kehadirannya, sehubungan dengan perkembangan sosial politik yang cepat serta mem- butuhkan tenaga yang kompeten dibi- dang itu.  Dalam keadaan terpaksa inilah, timbullah upaya perintisan
yang dilakukan oleh bidang ilmu pengetahuan lain serta yang lebih mapan keadaannya, seperti ilmu hukum. Antara kurun waktu 1945- 1965, hampir semua sarjana hukum di Indonesia terpanggil untuk memulai, menyelenggarakan, dan mengem bang- kan pendidikan ilmu-ilmu politik. Jadi ilmu politik lahir dari kepentingan dan kabutuhan hukum di Indonesia. Pada saat itu politik menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan ber- negara. Negara hukum menjadi mitos yang menyebabkan ilmu hukum tidak berdaya untuk menghadapi realitas politik. Ilmu hukum memer lukan ilmu politik sebagai upaya untuk meng- hadapi realitas politik guna melandasi penyeleng garaan  pemerintahan.
Selanjutnya, Indonesia memiliki organisasi  profesi  ilmiah  di  bidang ilmu politik yang menjadi wadah dari ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Pemerintahan. Organisasi itu bernama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) yang berdiri pada tanggal 17 Januari 1985 di Jakarta. Ilmu  Pemerintahan sebagai bagian dari ilmu politik yang diwariskan oleh keadaan anomali pada masa awal kemerdekaan, memberikan banyak ketidakjelasan menyangkut keberadaan ilmu pengetahuan tersebut dengan ruang-lingkup bahasannya.
Kemudian Van Ylst 15 mengemu- kakan perkembangan ilmu-ilmu politik dan Ilmu  Pemerintahan di
14   Lihat Van Ylst. 2008. Epistemologi Ilmu Pemerintahan. Disertasi. UI: Depok. Hal. 165-168. 15   Franciscus Van Ylst. 2008. Epistemologi Ilmu Pemerintahan. Disertasi. UI: Depok. Hal. 165- 168.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 Indonesia dalam 3 periode berikut ini:

## Tabel 2 Perkembangan Ilmu Pemerintahan
PERIODE 1945–1965 1965–1985 1985–2005 Ilmu politik dilahirkan oleh para ahli ilmu hukum dan menjadi bagian dari fakultas hukum. UGM menjadi model pendidikan ilmu politik di Indonesia. Jumlah universitas yang menjadi model pendidikan ilmu politik bertambah. Para pengajar berasal dari berbagai disiplin dan kalangan praktisi serta tokoh-tokoh masyarakat. Para pengajar di daerah sebagian besar dari UGM. Jumlah ahli ilmu politik bertambah, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Para pegawai pemerintah-an di pusat dan daerah banyak diisi oleh bangsawan Jawa dan partai politik. Para pegawai pemerintah di pusat dan daerah banyak diisi oleh alumnus UGM. Para pegawai pemerintahan di pusat dan daerah diisi oleh alumnus dari berbagai universitas, baik dalam dan luar negeri.
Politik dan pemerintah- an diajarkan sebagai pelengkap kurikulum ilmu hukum. Masing-masing universitas memiliki kurikulum sendiri. Kurikulum nasional lahir sebagai standar pendidikan ilmu politik dan pemerintah-an. Berdasar-kan minat dan kepenting-an. Sarjana dan praktsi dari berbagai kalangan ikut memberikan pemikiran tentang politik. Terbentuknya komunitas para ilmuan politik dan pemerintahan. Tidak ada media dan organisasi profesi dalam ilmu politik. Hasil penelitian dan tulisan tentang politik yang dibuat oleh masing-masing individu dan kelompok.
Memiliki jurnal ilmiah sendiri.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## Landasan Aksiologi Ilmu Pemerintahan
Landasan  aksiologi adalah man- faat/guna/fungsi dari ilmu pengetahuan yang dimaksud. Landasan aksiologi Ilmu  Pemerintahan meru pakan man- faat/guna/fungsi  dari Ilmu  Peme- rintahan itu sendiri. Ndraha 16 mengemukakan fungsi Ilmu  Pemerintahan dengan melihat  fungsi  ilmu  pengetahuan yang dikemukakan oleh Fred N. Kerlinger. Ilmu pengetahuan pada umumnya  mempunyai  dua  fungsi, ke luar dan ke dalam. Ke luar, suatu ilmu  pengetahuan  berfungsi  sebagai alat  untuk  mengidentifikasi  suatu objek, merekam dan menggambarkan suatu keadaan, menerangkan hu- bungan antargejala, menguji penge- tahuan lain dan meramalkan apa yang akan dan dapat terjadi. Ke dalam,  ia  berfungsi  sebagai  alat untuk menguji dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan bersifat heuristic , artinya menemukan, menguji, mengoreksi dan mengembangkan dirinya sendiri sehingga terus-menerus mampu berfungsi.  Jika  hal  tersebut  tidak terjadi, maka ilmu yang bersangkutan masih lemah (tidak didukung oleh cukup  fakta  yang  konsisiten  dan relevan) atau ketinggalan jaman (tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menghadapi atau mengantisipasi keadaan, karena zaman sudah berubah) atau tidak appropriate (andaikata ilmu diibaratkan alat, maka busi mati tidak bisa dengan kunci inggris).
Ilmu Pemerintahan (yang me- rupakan ilmu pengetahuan) memiliki guna teoritis dan guna praktis. Guna teoritis dari Ilmu  Pemerintahan ini dengan mengkaji/mengembangkan/ mempelajari Ilmu Pemerintahan untuk kepentingan pengembangan Ilmu  Pe- merintahan itu sendiri. Sedangkan guna praktis dari Ilmu  Pemerintahan ini dengan mengkaji/mengembangkan/ mempelajari  Ilmu  Pemerintahan untuk diterapkan dalam kegiatan pemerintahan.  Tujuannya untuk melaksanakan  fungsi  pemerintahan secara maksimal sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat.

## PENUTUP
Terdapat  perbedaan  pendapat  di antara para ahli dalam memberikan pengertian dan sejarah tentang Ilmu Pemerintahan. Ada yang mengatakan bahwa  Ilmu  Pemerintahan bukanlah ilmu baru. Ilmu  Pemerintahan telah ada pada pada awal Abad XX tepatnya di tahun 1841 dimana Clinton Roosevelt menulis buku yang di dalamnya terdapat Ilmu Pemerintahan secara eksplisit. Yang kemudian pemikiran tersebut dikaji oleh Robert Mac Iver dalam bukunya The Web of Government di tahun 1947. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu baru yang muncul pada tahun 1970-an.
16 Taliziduhu Ndraha. 1983. Metodologi Pemerintahan Indonesia.Bina Aksara: Jakarta. Hal. 18-19.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Perbedaan lain terletak pada pengertian/definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang Ilmu Pemerintahan.  Perbedaan tersebut terletak pada objek forma kajian Ilmu Pemerintahan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan latar-belakang ilmu masing-masing ahli. Perbedaan ini yang menyebabkan ketidak-jelasan tentang kedudukan dan posisi Ilmu Pemerintahan itu sendiri.
Jadi Ilmu Pemerintahan merupakan multiaspek dan multidisiplin.  Tidak  dapat  berdiri sendiri dan memerlukan ilmu lain. Kajian  Ilmu  Pemerintahan secara epistemologi, bekerja sama dengan ilmu-ilmu lain dalam metodologinya. Secara  aksiologi,  Ilmu  Pemerintahan mempunyai  guna/manfaat  dalam mengurus kepentingan publik. Kepentingan publik yang dimaksud seperti dalam hal aturan, fasilitas, dan pelayanan. Hal ini sesuai dengan tujuan  Negara dalam hal partisipasi publik untuk pencapaian tujuan Negara. Jadi dapat dikatakan bahwa Ilmu  Pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah, karena memiliki metodologi/ filsafat-ilmu dan memiliki  guna/manfaat,  yaitu  untuk kesejahteraan masyarakat. Ilmu Pemerintahan ini tidak dapat berdiri sendiri, namun membutuhkan ilmu- ilmu lain untuk mengembangkan Ilmu Pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Garna, Judistira K. 2010. Filsafat Ilmu . Bandung: Primaco Akademika.
Kencana S, Inu. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan .  Bandung:  Refika Aditama.
Munasef. 1985. Sistem Pemerintahan di Indonesia . Jakarta: Gunung Agung.
Ndraha, Taliziduhu. 1983. Metodologi Pemerintahan Indonesia . Jakarta: Bina Aksara.
___, 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) . Jakarta:
Rineka Cipta.
Poelje, D.G.A. 1953. Algemene inleiding tot de bestuurskunde . Samson N.V.: Alphen aan den Rijn.
Suryaningrat, Bayu, 1980. Mengenal Ilmu  Pemerintahan . Jakarta: Aksara Baru.
Van Ylst, Franciscus. 1998. Hakekat Ilmu  Pemerintahan .  (Tesis). Depok:  UI. ___. 2008. Epistemologi  Ilmu Pemerintahan . (Disertasi). Depok: UI.