## KEABSAHAN PENGANGKATAN WÂLÎ MUHAKKAM DI MADURA BERDASARKAN FIKIH SYÂFI’Î
Moh. Zahid Jurusan Syariah STAIN Pamekasan Jl. Pahlawan KM. 04 Tlanakan Pamekasan Email: z4hid.4lfawari@gmail.com

## Abstract
There  are  several  events  of sirrî (secret)  marriage  that  employ wâlî (best man) muhakkam in  Madurese  society.  It  relies  on  the  basis  of fiqh (law) clauses especially Syâfi’î school of law. This kind of marriage is considered lawful  but  the  term  of wâlî (male  relative  legally  responsible  for  a  bride) muhakkam is  unknown  in  legal  constitution  of  Indonesia.  The  common reason behind it is that wali does not allow marriage permission and/or wali has fulfilled a required distance 2 marhalah ( masâfat al-qashr ) with the bride. It  is  around  ±  92,5  km  ( wâlî ghâ’ib ).  The wâlî transposition  legality  of  a marriage, from wâlî nasab to wâlî muhakkam by denying the wâlî hâkim , needs to study from the perspective of Syâfi’î school of law itself.

## Abstrak
Pada  masyarakat  Madura,  terdapat  beberapa  peristiwa  pernikahan sirrî dengan  menggunakan wâlî  muhakkam yang  didasarkan  pada  ketentuan hukum  (fikih)  terutama  mazhab  Syâfi’î.  Pernikahan  dengan  cara  tersebut diyakini  sebagai  cara  yang  sah  meski  keberadaan wâlî muhakkam tidak dikenal  dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Alasan  yang  jamak  digunakan  adalah  wali  tidak  mau  menikahkan  (wali ‘adlal ) dan/atau keberadaan wali sudah memenuhi jarak 2 marhalah ( masâfat al-qashr )  dengan  calon  mempelai  wanita  yaitu  ±  92,5  km  ( wâlî ghâ’ib ). Perpindahan  perwalian  dalam  pernikahan  dari  wali  nasab  kepada wâlî muhakkam tersebut  –dengan  ‘menafikan’  posisi  wali  hakim–  perlu  ditelaah keabsahannya dari sudut pandang mazhab Syâfi’î sendiri.
Kata Kunci :
Wâlî nasab , wâlî hâkim dan wâlî muhakkam, mazhab Syâfi’î

## Pendahuluan
Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur. Luas  keseluruhan  Pulau  Madura  kurang lebih  5.300  km²,  atau  kurang  lebih  10 persen  dari  luas  daratan  Jawa  Timur. Adapun  panjang  daratan  kepulauannya dari ujung barat di Kamal sampai dengan ujung  Timur di Kalianget sekitar 160 km dan  lebarnya  berkisar  40  km.  Pulau  ini terbagi dalam empat wilayah kabupaten, yaitu:  Bangkalan  yang  terletak  di  ujung barat pulau Madura, kemudian Sampang, Pamekasan,  dan  Sumenep  di  ujung timur. 1
Di Madura berdiri ribuan pondok pesantren  dengan  figur  sentralnya  se- orang  kiai.  Kiai  adalah  seorang  guru agama  Islam  seperti  layaknya  guru  pada umumnya,  namun  perannya  yang  besar dalam  kehidupan  sosial  budaya, 2 menja- dikan  prilaku  dan  ucapan  kiai  menjadi panduan  masyarakat  dalam  kehidupan sehari-hari.  Mayoritas  kiai  dan  pesan- trennya  di  Madura  mengajarkan  ajaran Islam ahl  al-sunnah  wa  al-jamâ’ah dan  di bidang  hukum  lebih  cenderung  menga- jarkan  kitab-kitab  fikih  yang  men-jadi pegangan  ( al-kutub  al-mu ’ tabarah )  di kalangan mazhab Syâfi`i. Oleh karena itu, tidak  mengherankan  jika  mayoritas  ma- syarakat  Madura  dengan  jumlah  pen- duduk  hampir  4  juta  jiwa,  adalah penganut  mazhab  Syâfi`i  yang  fanatik, termasuk  dalam  bidang munâkahah (pernikahan).
1 Mien Ahmad Rifai, Manusia Madura (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 23 2 Chumaidi  Syarif  Romas, Kekerasan  di  Kerajaan Surgawi;  Gagasan  Kekuasaan  Kiai  dari  Mitos  Wali hingga Broker Budaya (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), hlm. 2
Dalam masalah munâkahah , mayo- ritas  masyarakat Madura  tunduk  kepada ketentuan  hukum  dalam  mazhab  Syâfi`i yang menyatakan bahwa di antara rukun nikah  adalah  hadirnya  wali 3 ,  yaitu adanya  seseorang  yang  bertindak  atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah. 4 Pernikahan  tanpa  adanya  wali adalah  tidak  sah. 5 Allah  SWT  memerin- tahkan kepada para wali untuk menikah- kan calon pasangan yang sudah siap dan layak  untuk  menikah  sebagai-mana  fir- man Allah:
Dan  nikahkanlah  orang-orang yang  masih  membujang  di  antara  kamu, dan  juga  orang-orang  yang  layak (menikah)  dari  hamba-hamba  sahayamu yang  laki-laki  dan  wanita.  Jika  mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah  Mahaluas  (pemberian-Nya),  Maha Mengetahui . (QS. Al-Nûr [24]: 32) 6 Dalam  ayat  yang  lain  juga  dite- gaskan bahwa:
Dan  apabila  kamu  menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai idahnya,
3 Term wali  menurut  bahasa  berasal  dari  bahasa Arab,  yaitu wâli yang  berarti  pecinta,  saudara, atau penolong. Lihat Louis Ma'lûf, Al-Munjid fī al- Lughghah  wa  al-A`lām (Bairūt:  Dār  al-Masyriq, 2008),  hlm.  918.  Yang  dimaksud  dengan wâlî secara  umum  adalah  seseorang  yang  karena kedudu-kannya  berwenang  untuk  bertindak terhadap  dan  atas  nama  orang  lain.  Amir Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69 4 Syarifuddin, Hukum Perkawinan , hlm. 69
5 Abd  al-Rahmân  al-Jazâ’irî, al-Fiqh  `ala  Madzâhib al-Arba`ah , Juz IV (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), hlm. 29. Lihat  juga  M.  Yunus, Hukum  Perkawinan  dalam Islam  Menurut  Empat  Mazhab (Jakarta:  PT. Hidakarya Agung, 1996), hlm. 53 6 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terje- mahnya (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007) hlm. 494.
maka  jangan  kamu  halangi  mereka menikah  (lagi)  dengan  calon  suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka  dengan  cara  yang  baik.  Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih  bersih.  Allah  mengetahui,  sedang kamu  tidak  mengetahui. (QS.  Al- Baqarah [2]: 232). Larangan dalam ayat ini ditujukan  kepada  para  wali  karena  para wali  dapat  menghalangi  berlangsungnya suatu  perkawinan,  seandainya  perkawi- nan itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepadanya,  atau  tidak  mengindahkan ketentuan-ketentuan agama.
Di  samping  itu,  wajibnya  meng- hadirkan  wali  dalam  pernikahan  juga didasarkan  kepada  Hadits  yang  diriwa- yatkan  dari  Abû  Mûsa  al-Asy’arî  bahwa Rasulullah  SAW.  bersabda:  ” Tidak  sah suatu  pernikahan  kecuali  dengan  adanya wali ” (HR. Ahmad dan Imam Empat dan dinilai  sahih  oleh  Ibn  al-Madînî,  al- Turmudzî, dan Ibn Hibbân). 7 Juga dijelas- kan  dalam  riwayat  Aisyah  r.a  bahwa Rasulullah SAW. bersabda:
Tiap-tiap  wanita  yang  menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka  nikahnya  batal,  maka  nikahnya batal.  Jika  wanita  itu  telah  disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab  persetubuhan  itu.  Maka  jika  para wali  enggan  (berselisih),  maka  sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali . (HR. Ahmad). 8 Oleh  karena  itu,  hampir  dapat dipastikan  bahwa  setiap  peristiwa  perni- kahan  di  Madura  memenuhi  keharusan adanya wali nikah sesuai ketentuan fikih
7 Ibn Hajar al-Asqalânî, Fath al-Bârî , juz 11 (Mesir: Mushthafâ al-Bâbi al-Halabî, 1959), hlm. 207 8 Imam  Ahmad  ibn  Hanbal, al-Musnad ,  juz  9 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), hlm. 516
dalam  mazhab  Syâfi`i  tersebut.  Bahkan terkadang,  dengan  alasan  atau  latar belakang  tertentu,  masyarakat  Madura lebih  memilih  mengangkat wâlî muhak- kam dalam  melang-sungkan  pernikahan- nya  daripada  menikah  tanpa  wali, meskipun  terdapat  pendapat  yang menyatakan  bahwa  jika  wanita  itu  telah baligh  dan  berakal,  maka  ia  mempunyai hak  untuk  menikah  tanpa  wali. 9 Hal tersebut juga disebabkan kuatnya penga- ruh  kiai  atau  tokoh  agama  di  Madura yang  notabene  adalah  pengikut  mazhab Syâfi`i  serta  kekhawatiran  memperoleh stigma  negatif  yang  dapat  dialamatkan kepada  pasangan  yang  menikah  tanpa adanya wali.
Pengangkatan wâlî muhakkam ini pun  menunjukkan  bahwa  sebagian masyarakat Madura masih ‘lebih tunduk’ kepada  ketentuan  fikih  daripada  pera- turan perundang-undangan yang berlaku seperti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  (UUP)  dan Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Ini  tampak  dari  kenyataan  bahwa  wali muhakkam tidak  dikenal  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan  yang berlaku di Indonesia, Semisal dalam KHI pada  pasal  20  pada  ayat  (2)  disebutkan bahwa “Wali nikah terdiri dari: wâlî nasab dan wâlî hâkim ”. 10
9 Pandangan  ini  populer  di  kalangan  mazhab Hanafi.  Mazhab  ini  juga  menyatakan  bahwa walaupun wâlî bukan  syarat  sah  nikah,  tetapi apabila  wanita  melaksanakan  akad  nikahnya dengan  pria  yang  tidak  kufu  dengannnya,  maka wali  mempunyai  hak i`tiradh (mencegah perkawinan). Lihat Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al- Islâmî  wa  Adillatuh ,  juz  9  (Damaskus:  Dâr  al-Fikr al-Mu`âshir, 1422 H/2002 M), hlm. 6573.
10 Departeman  Agama, Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia (Bandung: Humaniora Utama Press, t.t.) hlm. 23.
Untuk  itu,  artikel  ini  berupaya mengkaji  secara  kritis  keabsahan  pe- ngangkatan wâlî muhakkam pada  masya- rakat  Madura  –sesuai  dengan  gambaran yang  penulis  ketahui  –dalam  pandangan mazhab  Syâfi`i  yang  dijadikan  rujukan oleh  kalangan  kiai,  pemuka  agama,  dan mayoritas masyarakat Madura.
Praktik  Pengangkatan Wâlî Muhakkam di Madura Praktik  pengangkatan wâlî mu- hakkam terjadi  pada  kasus-kasus  perni- kahan sirrî, yaitu  pernikahan  yang  tidak dicatatkan  pada  Kantor  Urusan  Agama (KUA),  meskipun  pada  sebagian  kasus , kemudian dilaporkan kepada KUA untuk memperoleh  pengesahannya  menurut ketentuan  peraturan  perundang-unda- ngan  yang  berlaku.  Pernikahan sirrî dengan wâlî muhakkam dilakukan  dari berbagai  kalangan  baik  masyarakat awam,  kalangan  terdidik,  bahkan  tokoh atau pemuka masyarakat.
Seseorang  yang  diangkat  sebagai wâlî muhakkam biasanya  berasal  dari kalangan  kiai  atau  tokoh  agama,  karena diyakini  bahwa  yang  bersangkutan  telah memenuhi  syarat-syarat  sebagai wâlî muhakkam .  Kalangan  kiai  atau  pemuka agama  diyakini  memahami  dengan  baik ketentuan  fikih  terutama  permasalahan munâkahât, dan  tidak  akan  menjeru- muskan  masyarakat  pada  hal-hal  yang dilarang oleh agama. Di samping itu, kiai dapat menjadi sandaran atau tameng oleh pasangan  suami-isteri  tersebut  jika  ada pergunjingan dari masyarakat sekitarnya.
Pernikahan sirrî dengan wâlî muhakkam terjadi  dalam  beragam  kasus dengan  beragam  alasan  yang  melatarbe- lakanginya.  Di  antara  kasus-kasus  perni- kahan sirrî dengan wâlî muhakkam yang banyak  terjadi  pada  masyarakat  Madura
dapat  dikelompokkan  dalam  tiga  kasus, yaitu:
1. Kasus  pengangkatan wâlî muhakkam diawali  adanya  sepasang  calon mempelai yang sudah saling mencin- tai  dan  siap  untuk  menikah.  Namun wali dari calon mempelai perempuan tidak  mau  untuk  menjadi  wali  nikah ( wâlî `adlal )  dengan  berbagai  alasan. Sementara  kedua  calon  mempelai sudah sedemikian ‘akrabnya’, semen- tara  untuk  dapat  melakukan  perni- kahan  dengan  menggunakan  wali hakim  memerlukan  waktu  yang cukup lama. Pihak keluarga terutama pihak  keluarga  perempuan  tidak nyaman  atas  pandangan  masyarakat dengan  keakraban  keduanya  dan juga  ada  kekhawatiran  akan  terjadi hal-hal  yang  dilarang  oleh  agama. Dalam  kondisi  seperti  itu,  kedua calon  mempelai  atau  pihak  keluarga (selain  wali  yang  berhak)  dari  calon mempelai perempuan mencari seseorang yang dipandang layak dan diyakini bersedia untuk menjadi wali pernikahan  mereka  sebagai wâlî muhakkam baik  yang  ada  di  sekitar tempat  tinggal  calon  mempelai  atau wâlî muhakkam yang  jauh  dari domisili kedua calon mempelai.
2. A danya  sepasang  calon  mempelai yang  siap  untuk  menikah.  Kedua calon  mempelai  biasanya  sudah sama-sama  dewasa  atau  sudah  per- nah  menikah  (duda/janda)  bahkan ada  yang  sudah  mempunyai  anak dan  cucu.  Keduanya  tidak  membu- tuhkan  pernikahan  resmi  yang dicatatkan  di  KUA  dan  hanya  bertu- juan sebagai pendamping hidup yang sah  ketika  menghadapi  masa-masa tuanya.  Sementara  wali  dari  calon mempelai  perempuan  tidak  mau untuk menjadi wali nikah ( wâlî `adlal )
dengan  berbagai  alasan.  Ada  juga dalam satu atau dua kasus tidak  ada wali  nikah  ( faqd  al-wâli )  yang  berhak dari  calon  mempelai  perempuan. Kedua calon mempelai mencari sese- orang  yang  dipandang  layak  dan diyakini bersedia untuk menjadi wali pernikahan  mereka  sebagai wâlî muhakkam, baik  yang  ada  di  sekitar tempat  tinggal  calon  mempelai  atau yang  jauh  dari  domisili  kedua  calon mempelai.
3. Kasus  pengangkatan wâlî muhakkam lainnya terjadi pada pernikahan yang “dirahasiakan”.  Pernikahan  seperti ini  bermula  adanya  seorang  laki-laki dan  wanita  yang  sepakat  untuk menikah dengan beragam alasan dan latar belakang. Keduanya sebenarnya memahami  bahwa  pernikahannya akan mendatangkan pandangan tidak nyaman  dan  pergunjingan  dari masyarakat  sekitar.  Pernikahan  yang akan  dilangsungkan  biasanya  untuk kasus-kasus  poligami.  Kedua  calon mempelai  menghendaki  agar  perni- kahannya  dilangsungkan  dengan cara cepat, semisal adanya keharusan dicatatkan  di  KUA  dengan  segala macam  persyaratan  yang  harus dipenuhi.  Namun  keduanya  juga masih  memegang  teguh  norma- norma  agama  yang  melarang  keras hubungan  laki-laki  dan  wanita  yang tidak  dalam  bentuk  kumpul  kebo atau  perzinahan.  Kemudian  kedua calon  mempelai  mencari  seseorang yang  dipandang  layak  dan  diyakini bersedia  untuk  menjadi  wali  perni- kahan mereka sebagai wâlî muhakkam yang kediamannya jauh dari domisili kedua calon mempelai.
Proses  pengangkatan  seseorang untuk  menjadi wâlî muhakkam tidaklah
rumit. Biasanya calon mempelai pria dan wanita  bahkan  terkadang  didampingi oleh pihak keluarga dari calon mempelai mendatangi  kediaman  seorang  kiai  atau tokoh  agama  untuk  memintanya  sebagai wâlî muhakkam dengan  menyampaikan berbagai  alasannya.  Seringkali wâlî mu- hakkam memandang  cukup  berdasarkan pengakuan  semata,  tanpa  ada  verifikasi lebih mendalam untuk memastikan kebe- naran  alasan  dan  latar  belakang  permin- taan tersebut. Setelah permintaan tersebut dinilai telah memenuhi syarat-syarat atau alasan  sebagaimana  yang  termaktub  da- lam  kitab-kitab  fikih,  maka  kiai  tersebut menyatakan  kesediaan  untuk  menikah- kan  keduanya.  Pernikahannya  biasanya dilangsungkan  dengan  sangat  sederhana asalkan  sudah  memenuhi  syarat  dan rukun nikah termasuk menghadirkan dua orang saksi yang adil.
Mudahnya  proses  pengangkatan wâlî muhakkam dalam  pernikahan  dida- sarkan  kepada  teks-teks  yang  terdapat dalam  ‘kitab-kitab  otoritatif’  ( al-kutub  al- mu`tabarah )  khususnya  di  kalangan mazhab  Syâfi`i.  Prosesnya,  kedua  calon mempelai menyatakan: “ Hakkamtuka tazawwajnî” (Saya  mengangkat  engkau sebagai  hakim,  kawinkankanlah  saya). Kemudian  seseorang  yang  diminta menjadi wâlî muhakkam menerima  pe- ngangkatan  tersebut.  Setelah  itu,  calon mempelai  wanita  mengizinkan  kepada wâlî muhakkam tersebut  untuk  menikah- kannya. 11 Hal ini juga ditengarai sebagai faktor  pendukung  masih  banyaknya kasus-kasus pernikahan sirrî dengan wâlî muhakkam pada masyarakat Madura . Alasan  yang  jamak  disampaikan oleh  kedua  calon  mempelai  atau  keluar-
11 Abd al-Rahmân Ba`alwi, Bughyat al-Mustarsyidîn fî Talkhîshi Fatâwi Ba`d al-Aimmat min al-‘Ulamâ’ al- Muta’akhkhirîn (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), hlm., 207.
ganya dan kemudian dijadikan dasar oleh wâlî muhakkam adalah: pertama , `adlal dan dikhawatirkan  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan  seperti  perzinahan,  perteng- karan,  pergunjingan  di  tengah-tengah masyarakat  dan  lain  sebagainya. Kedua , keberadaan  wali  dari  calon  mempelai ghâ’ib dengan  mengukur  jarak  tempat tinggal  wali  yang  bersangkutan  dengan tempat akan dilangsungkannnya pernika- han kedua calon mempelai yang biasanya di  kediaman  sang wâlî muhakkam.  Ketiga , wali nikah tidak ada ( faqd al-wâli ).
Dalam  beberapa  kasus  pernika- han sirrî ,  seringkali  pengangkatan wâlî muhakkam menjadi cara pintas agar kedua calon  mempelai  dapat  segera  mempero- leh  keabsahan  pernikahannya  dan  juga menjadi  modus  untuk  menyembunyikan status  pernikahan  keduanya  kepada keluarga atau masyarakat luas.
Sebagai  pernikahan sirrî, sudah pasti  pernikahan  yang  dilangsungkan tidak  akan  menggunakan wâlî hâkim ketika wâlî nasab- nya  tidak  dapat  bertin- dak  sebagai  wali  nikah.  Oleh  karena  itu, dalam  pandangan  mazhab  Syâfi`i,  meski wâli muhakkam (orang  yang  mengganti- kan  posisi  hakim)  berwenang  menikah- kan  sepasang  calon  mempelai  namun  ia harus  memastikan  bahwa  pernikahan yang akan dilangsungkan telah memenu- hi ketentuan-ketentuan fikih.
Keabsahan  Praktik  Pengangkatan Wâlî Muhakkam
Sebagaimana  diketahui,  wali dalam  pernikahan  secara  umum  ada  3 macam, yaitu: (1) wâli nasab , yaitu orang- orang  yang  terdiri  dari  keluarga  calon mempelai  wanita  yang  berhak  menjadi wali, 12 (2) wâlî hâkim, yaitu  orang  yang
12 . Urutan yang berhak menjadi wâlî nasab adalah:
(1)  bapak,  kakek  (dari  bapak)  dan  seterusnya  ke
diangkat  oleh  pemerintah  atau  lembaga masyarakat  yang  biasa  disebut ahl  al-hall wa  al-`aqd untuk  menjadi  hakim  dan diberi  wewenang  untuk  bertindak  seba- gai  wali  dalam  suatu  pernikahan. 13 dan (3) wâli muhakkam , yaitu  seorang  yang diangkat  oleh  kedua  calon  suami  istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. 14
Sebagaimana  wali  nikah  yang lain, wâli muhakkam harus  memenuhi persyaratan  sebagai  seorang  wali  nikah, yaitu: (1) Islam, (2) balig, (3) merdeka, (4) berakal  sehat,  (5)  laki-laki,  dan  (6)  adil (tidak  fasik). 15 Syarat-syarat  beragama Islam, balig, dan berakal sehat disepakati para  ulama.  Sedangkan  syarat  seorang wali harus laki-laki dan adil masih diper- selisihkan  oleh  para  ulama.  Imam  Abû Hanîfah membolehkan wanita dan orang fasik bertindak  menjadi  wali,  asalkan dapat  memilihkan  jodoh  yang  tepat  bagi wanita di bawah perwaliannya. 16
Di  Indonesia,  syarat  adil  (taat beragama  Islam)  bagi  wali  dianggap tidak penting sehingga tidak diatur. Asal
atas,  (2)  saudara  kandung  laki-laki  (seibu  seba- pak), (3) Saudara laki-laki sebapak, (4) Anak laki- laki dari saudara laki-laki kandung, (5) Anak laki- laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke  bawah,  (6)  Paman  (dari  bapak)  kandung,  (7) Paman  (dari  bapak)  sebapak,  (8)  Anak  laki-laki paman  kandung,  (9)  Anak  laki-laki  paman  seba- pak dan seterusnya ke bawah. Al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî, juz 9, hlm. 6710-6711. Lihat juga Yunus, Hukum Perkawinan, hlm. 55.
13 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 89.
14 Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum  Perkawinan  Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 63 15 Zakiah  Darajat ,  Ilmu  Fiqh (Yogyakarta:  Dana Bhakti  Wakaf,  1995),  hlm.  77.  Lihat  juga Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang- undang  Perkawinan (Yogyakarta:  Liberty,  1982), hlm. 43
16 Al-Zuhaylî, al-Fiqh  al-Islâmî, juz  9,  hlm.  6701- 6702
seorang  menyatakan  beragama  Islam,  di samping  adanya  syarat-syarat  balig, berakal sehat, dan laki-laki, sudah dipan- dang  cakap  bertindak  sebagai  wali. 17 Dalam  KHI  pasal  20  ayat  (1)  disebutkan: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang  laki-laki  yang  memenuhi  syarat hukum Islam yakni muslim, berakal, dan balig”. 18
Persyaratan  khusus  bagi  orang yang  akan  diangkat  sebagai wâlî  muhak- kam adalah  seorang  laki-laki  yang beragama  Islam,  terpandang,  disegani, kompeten  dalam  ilmu  fikih,  dan  layak untuk  menjadi  seorang  hakim.  Jika  tidak ditemukan  sosok  semacam  itu,  maka  bo- leh mengangkat orang yang adil. 19

## Prosedur  dan  Alasan  Pengangkatan
Wâlî Muhakkam Pengangkatan wâlî muhakkam ha- rus  memenuhi  ketentuan  fikih,  baik prosedur  maupun  persyaratan  pengang- katannya.  Prosedur  pengangkatan wâlî muhakkam berkaitan  dengan  tahapan perpindahan  wali  nikah  dari wâlî  nasab – wâlî hâkim – wâlî muhakkam dengan  berba- gai  persyaratan  yang  harus  dipenuhi. Dalam  keadaan  tertentu,  apabila  wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena  tidak  memenuhi  syarat  atau menolak, dan wâlî hâkim pun tidak dapat bertindak  sebagai  wali  karena  berbagai macam  sebab,  maka  pernikahan  dilang- sungkan dengan wâlî muhakkam . 20 Tahapan-tahapan  tersebut  meli- puti, pertama ,  perpindahan  perwalian  di antara wâlî  nasab ; kedua, perpindahan
17 Basyir, Hukum Perkawinan Islam , hlm. 41 18 Departeman  Agama, Kompilasi  Hukum  Islam , hlm. 23.
19 Baca al-Dimyâthî, Hâsyiyah I`ânat al-Thâlibîn, juz 3 (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, tt.), hlm. 318- 319. Lihat juga Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , hlm. 25
perwalian  dari wâlî  nasab kepada wâlî hâkim ; dan ketiga, perpindahan perwalian kepada wâlî muhakkam .
Tahap pertama , perpindahan perwalian  di  antara wâlî nasab . Pada dasarnya,  kewenangan  menjadi  wali  da- lam  pernikahan  adalah wâlî  nasab .  Oleh karena  itu,  perpindahan  perwalian  yang terjadi  karena  alasan  tertentu  dapat terjadi  dari  wali  yang  lebih  dekat  ( wâlî aqrab )  kepada  wali  yang  lebih  jauh  ( wâlî ab`ad )  sesuai  dengan  urutan wâlî  nasab . Dalam  mazhab  Syâfi`i  ditegaskan  bahwa suatu pernikahan baru dianggap sah bila dinikahkan oleh wali yang dekat terlebih dahulu.  Bila  tidak  ada  yang  dekat,  baru dilihat sesuai urutannya. 21
Alasan  perpindahan  perwalian yang  lebih  dekat  itu  dapat  digantikan oleh wali yang lebih jauh, yaitu: (1) Wali yang lebih berhak tidak ada, (2) wali yang lebih berhak belum balig, (3) yang berhak menderita  sakit  gila,  (4)  wali  yang  lebih berhak  pikun  karena  tua,  (5)  wali  yang lebih  berhak  bisu  tidak  bisa  diterima isyaratnya,  (6)  wali  yang  lebih  berhak tidak  beragama  Islam  sedangkan  wanita itu beragama Islam. 22
Tahap  kedua , perpindahan  perwa- lian  dari wâlî  nasab kepada wâlî  hâkim . Perwalian nasab atau  kerabat  pindah kepada  perwalian hâkim apabila:  (1) wâlî nasab memang  tidak  ada,  (2) wâlî  nasab bepergian  jauh  atau  tidak  di  tempat, tetapi  tidak  memberi  kuasa  kepada  wali yang  lebih dekat yang ada di tempat, (3) wâlî nasab kehilangan  hak  perwaliannya, (4) wâlî  nasab sedang  berihram  haji  atau
21 Imam  Taqiyu  al-Dîn  Abî  Bakr  ibn  Muhammad al-Husayni, Kifâyat  al-Akhyâr fî  Hill  Ghâyat  al- Ikhtishâr, juz 2 (T.p: Syirkah al-Nûr Asiyâ, t.t), hlm. 52.
22 Departemen Agama Republik Indonesia, Ensiklopedia  Islam (Jakarta:  Dirjen  Binbaga  Islam, 1987/1988), hlm. 1022
umrah,  (5) wâlî  nasab menolak  bertindak sebagai  wali,  dan  (6) wâlî  nasab menjadi mempelai  laki-laki  dari  wanita  di  bawah perwaliannya.  Hal  ini  terjadi  apabila yang  kawin  adalah  seorang  wanita dengan  saudara  laki-laki  sepupunya, kandung  atau  seayah. 23 Di  samping  itu, ada  dua  sebab  lainnya  sehingga  perwa- lian berpindah kepada wâlî hâkim yaitu (1) anak  zina  (dia  hanya  ber- nasab dengan ibunya), (2) walinya gila atau fasik. 24 Di  dalam  hal wâlî  `adlal atau enggan, maka wâlî hâkim dapat bertindak sebagai  wali  nikah  setelah  ada  putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Dalam Peraturan Menteri Agama Repub- lik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Pasal 2 disebutkan:
1. Bagi  calon  mempelai  wanita  yang akan menikah di wilayah Indonesia atau  di  luar  negeri/di  luar  wilayah teritorial  Indonesia,  tidak  mem- punyai wali nasab yang berhak atau wali  nasabnya  tidak  memenuhi syarat,  atau mafqûd ,  atau  berhala- ngan,  atau adhal ,  maka  pernikahan- nya dilangsungkan oleh wali hakim.
23 Basyir, Hukum  Perkawinan  Islam ,  hlm.  44.  Hal yang  senada  juga  disebutkan  bahwa  wali  hakim dapat menggantikan wali nasab apabila: (1) Calon mempelai  wanita  tidak  mempunyai  wali  nasab sama  sekali,  (2)  Walinya mafqûd ,  artinya  tidak tentu  keberadaannya,  (3)  Wali  sendiri  yang  akan menjadi  mempelai  pria,  sedang  wali  yang sederajat dengan dia tidak ada, (4) Wali berada di tempat  yang  jaraknya  sejauh masaâfat  al-qasr (sejauh  perjalanan  yang  membolehkan  shalat qashr )  yaitu  92,5  km.,  (5)  Wali  berada  dalam penjara  atau  tahanan  yang  tidak  boleh  dijumpai, (6)  Wali  sedang  melakukan  ibadah  haji  atau umrah.  Lihat  Departemen  Agama  RI, Pedoman Pegawai  Pencatat  Nikah  dan  Pembantu  Pegawai Pencatat  Nikah (Jakarta:  Proyek  Peningkatan Sarana  Keagamaan  Islam,  Zakat  dan  Wakaf, 1997/1998), hlm. 3 24 A.  Zuhdi  Muhdlor, Memahami  Hukum Perkawinan (Bandung: Al- Bayan, 1994), hlm. 62
2. Khusus  untuk  menyatakan adhal- nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan
Aga-
ma/Mahkamah  Syar`iyah  yang mewilayahi  tempat  tinggal  calon mempelai wanita.
Wâlî  nasab dapat  dibenarkan menolak  bertindak  sebagai  wali  hanya dalam  hal  yang  dibenarkan  secara  syar’i semisal  karena  buruknya  akhlak  calon mempelai  laki-laki.  Seorang  tidak  dibe- narkan menolak untuk bertindak sebagai wali  hanya  dengan  alasan  sedikitnya mahar atau domisili calon mempelai laki- laki  yang  berasal  dari  daerah  yang  jauh atau  sifat-sifat  lahiriah  calon  suami asalkan  calon  mempelai  perempuan  rela dengan hal tersebut. 25 Ketentuan ini seba- gaimana  ditegaskan  dalam  Al-Qur’an surah  Al-Baqarah  [2]:  232  di  atas.  Jika wali  masih  tetap  menolak  untuk  meni- kahkan  calon  mempelai,  maka  dapat meminta  kepada  sultan,  kepala  negara, atau pemerintah sebagai wali nikah.
Sedangkan wâlî  hâkim di  negara Indonesia,  sesuai  dengan  ketentuan  fikih berada  di  tangan  Presiden  dan  aparat yang ditunjuk Presiden. 26 Wâlî hâkim yang ditunjuk  oleh  Kepala  Negara  cq  Menteri Agama,  ditegaskan  pada  Peraturan Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Pasal 3:
1. Kepala  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  (KUA)  dalam  wilayah kecamatan yang bersangkutan
25 Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî, juz 9, hlm. 6721.
26 Imam  Ghazali  Said  dan  A.  Ma’ruf  Asrori (editor), Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Atual Hukum  Islam,  Keputusan  Muktamar,  Munas  dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 199 M) (Surabaya: Lajnah  Ta’lif  Wan  Nasyr  (LTN)  NU  Jawa  Timur dan Diantama, 2005) hlm., 565. Lihat juga Baca al- Dimyâthî, Hâsyiyah  I`ânat  al-Thâlibîn, juz  3,  hlm. 215.
ditunjuk  menjadi wâlî  hâkim untuk
menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila  kepala  KUA  Kecamatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  berhalangan  atau  tidak  ada,
maka kepala seksi yang membidangi  tugas  urusan  Agama Islam  atas  nama  Kepala  Kantor Departemen Agama kabupa- ten/kota  diberi  kuasa  untuk  atas nama  Menteri  Agama  menunjuk salah
satu penghulu pada kecamatan  tersebut  atau  terdekat untuk  sementara  menjadi  wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi  daerah  terpencil  atau  sulit dijangkau  oleh  transportasi,  maka Kepala  Seksi  yang  membidangi tugas  Urusan  Agama  Islam  atas nama  Kepala  Departemen  Agama menunjuk pembantu penghulu pada  kecamatan  tersebut  untuk  se- mentara  menjadi  wali  hakim  dalam wilayahnya.
Meski  alasan  tersebut  sudah terpenuhi,  namun wâlî  hâkim tidak  ber- hak  menikahkan:  (1)  wanita  yang  belum balig, (2) kedua belah pihak (calon wanita dan  pria)  yang  tidak  sekufu,  (3)  tanpa seizin  wanita  yang  akan  menikah,  (4)  di luar daerah kekuasaannya. 27 Sedangkan tahap  ketiga , perpin- dahan  perwalian  kepada wâlî  muhakkam . Pada  dasarnya, wâlî muhakkam adalah orang  yang  diangkat  untuk  menggan- tikan  posisi wâlî  hâkim .  Seseorang  dapat menempati  posisi wâlî  hâkim untuk menikahkan  sepasang  calon  mempelai jika  terdapat  alasan  yang  dibenarkan menurut ketentuan fikih.
27 Slamet  Abidin  dan  Aminudin ,  Fiqh  Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1419 H/1999 M), hlm. 93
Alasan-alasan  diperbolehkannya mengangkat wâlî muhakkam menurut fikih Syafi’i yaitu: pertama, tidak  ada  wali hakim  setempat.  Pada  dasarnya,  posisi wâlî muhakkam adalah sebagai  pengganti dari  wali  hakim.  Oleh  karena  itu,  sepan- jang masih ada wali hakim setempat dan tidak  ada  alasan  hukum  (fikih)  lainnya seperti  wali  hakim  memungut  biaya kepada  calon  mempelai 28 atau  memper- sulit  terlaksa-nanya  pernikahan  kedua calon  mempelai,  maka  tidak  dibenarkan melangsungkan  pernikahan  dengan wâlî muhakkam. 29 Kedua , wâlî nasab ghâ’ib yakni keberadaan  calon  mempelai  wanita dengan  walinya  berjarak  sejauh  jarak bolehnya  meringkas  shalat  ( masâfat  al- qashr) yaitu  2 marhalah (±  92,5  KM), sementara  di  tempat  tersebut  tidak  ada wâlî  hâkim yang  berwenang  untuk menikahkan  kedua  calon  mempelai. 30 Kewenangan  wali  hakim  hanya  berlaku bagi calon mempelai  wanita yang  berdo- misili di dalam batas-batas wilayah yang di  bawah  kewenangannya. 31 Sehingga calon  mempelai  wanita  yang  bepergian sampai  ke  daerah  di  luar  wilayah  kewe- nangan  seorang wâlî  hâkim ,  maka wâlî hâkim tersebut  tidak  menjadi  wali  dan berpindah kepada wâlî muhakkam.
Jika ketiga prosedur sudah dilalui dengan  alasan-alasan  yang  dibenarkan, maka kedua calon mempelai laki-laki dan calon  mempelai  wanita  meminta  sese-
28 al-Dimyâthî, Hâsyiyah  I`ânat  al-Thâlibîn, juz  3, hlm.  318.  Lihat  juga  Ba`alwi, Bughyat  al- Mustarsyidîn , hlm. 207.
29 Ba`alwi, Bughyat al-Mustarsyidîn , hlm. 206.
30 Ibid.
31 Menurut al-Ghazali sebagai salah seorang ulama Syafi`iyyah  menyatakan,  “Seandainya  seorang wanita  memberi  izin  kepada  wali  hakim  yang memiliki  kewenangan  untuk  daerah  lain,  maka pernikahannya  tidak  sah.”  Lihat  Taqiyu  al-Dîn, Kifâyat  al-Akhyâr, hlm.  52.  Lihat  juga  Ba`alwi, Bughyat al-Mustarsyidîn , hlm., 206.
orang  untuk  menjadi muhakkam ,  lalu calon  mempelai  wanita  memberikan  izin kepada muhakkam tersebut  untuk  meni- kahkannya dengan calon suaminya.
Keabsahan  pengangkatan wâlî muhakkam yang  terjadi pada  masyarakat Madura  menjadi  polemik  dan  diper- soalkan  keabsahannya  karena  persyara- tan,  prosedur  perpindahan  perwalian, dan  alasannya  tidak  taat  asas  sebagai- mana ketentuan dalam fikih Syâfi’î.
Pertama, seseorang yang diangkat sebagai wâlî  muhakkam di  Madura biasanya dari kalangan kiai. Kiai diyakini memenuhi  persyaratan  untuk  menjadi wali muhakkam sebagaimana dalam keten- tuan fikih . Kedua, prosedur  pengangkatan wâlî muhakkam tidak  mengikuti  prosedur yang seharusnya dilalui dalam ketentuan fikih  Syâfi`î,  apalagi  berdasarkan  pera- turan  perundang-undangan  yang  ber- laku,  semisal  pengangkatan wâlî muhak- kam dengan alasan wâlî ‘ adlal atau faqd al- wâlî. Menurut  fikih  Syâfi’î,  dalam  kasus wâlî ‘ adlal atau faqd al-wali, seharusnya perwaliannya  berpindah  kepada wâlî hâkim .  Perpindahan  dari wâlî  hâkim kepada wâlî muhakkam baru dapat dilaku- kan  jika wâlî  hâkim tidak  ada  atau wâlî hâkim mempersuIit  pelaksanaan  perni- kahan,  semisal  menuntut  honor  yang memberatkan  orang  yang  hendak  me- langsungkan  pemikahan  atau  mem- perlambat  pelaksanaan  tugasnya  mele- bihi  batas  waktu  yang  wajar.  Sehingga hal  tersebut  menimbulkan  kegelisahan bagi orang yang bersangkutan.
Dalam  beberapa  kasus,  pengang- katan wâlî  muhakkam dengan  alasan wâlî nasab ghâ’ib dan  tidak  ada wâlî  hâkim dilakukan  dengan  cara  kedua  calon mempelai  sengaja  ‘menghindar’  dengan bepergian  ke  wilayah  lain  dengan  jarak tempuh  minimal  sejauh masâfat  al-qashr
yaitu  2 marhalah (±  92,5  km.).  Alasan  ini memang  paling  mungkin  untuk  ‘dise- suaikan’  dengan  ketentuan  hukum, namun karena motivasinya sengaja ingin ‘menghindari’ wâlî  nasab dan wâlî  hâkim yang  berwenang,  maka  tidak  dapat dibenarkan dalam ajaran agama (Islam).
Oleh  karena  itu,  jika  taat  asas sebagaimana  ketentuan  hukum  dalam mazhab  Syâfi’î,  tidak  ada  alasan  yang absah  untuk  mengangkat wâlî muhakkam , terkecuali  hanya  dengan  alasan  darurat. Jika  alasannya  darurat,  maka  yang berlaku adalah kaidah al-dlarûrat tubîh al- makhzhûrât (kondisi  darurat  dapat memboleh  hal-hal  yang  dilarang).  Arti- nya,  pengangkatan wâlî muhakkam dapat dilakukan  jika  benar-benar  dikhawatir- kan  akan  terjadi  perzinaan  jika  tidak segera dinikahkan.
Ketiga,  wâlî muhakkam seringkali hanya mencukupkan diri dari pengakuan kedua  calon  mempelai  atau  keluarganya tentang  alasan-alasan  yang  bersangkutan meminta  dirinya  menjadi wâlî  muhakkam. Menurut  pendapat  yang  kuat  ( mu’tamad ) di kalangan  fikih  Syâfi’î,  pengakuan dari calon  mempelai  tidak  serta  merta  dapat diterima  sebelum  dipastikan  kebenaran- nya  dengan  menghadirkan  saksi-saksi, sekalipun  terdapat  beberapa  ulama  yang memperbolehkannya. 32 Dalam  konteks saat  ini,  dan  ditopang  dengan  kemajuan informasi  dan  teknologi,  seyogyanya seorang wâlî  muhakkam akan  dapat mengatasi  kendala  untuk  mengkonfir- masi  kebenaran  pengakuan  tersebut. Terlebih  jarak  tempuh  2 marhalah untuk saat  ini  bukan  lagi  sesuatu  yang  menyu- litkan  untuk  mempertemukan  kedua calon  mempelai  dengan  wali  nikahnya,
baik wâlî  nasab atau wâlî  hâkim yang berwenang. 33
Dari  paparan  di  atas,  pengang- katan wâlî  muhakkam yang  terjadi  di  ma- syarakat  Madura  banyak  yang  tidak  taat asas baik persyaratan, prosedur, maupun alasannya  sebagaimana  ketentuan  hu- kum  mazhab    Syâfi`î.  Pengangkatan wâlî muhakkam harus diposisikan sebagai alter- natif terakhir dan dalam keadaan darurat untuk  menghindari  hal-hal  yang  lebih membahayakan  seperti  terjadinya  perzi- naan.
Indikasi  Pendekatan  Fikih  Sentris  pada Praktik Pengangkatan Wâlî Muhakkam Setidaknya,  ada  dua  hal  penting yang  menjadi  imbas  pendekatan  fikih sentris dalam konteks pengangkatan wâlî muhakkam . Pertama ,  kuatnya  pendekatan tekstual  pada  kitab-kitab  fikih.  Dalam konteks  sosial  yang  ada,  ajaran  syariat yang  tertuang  dalam  fikih  sering  terlihat tidak  sejalan  dengan  tujuan  syariah  itu sendiri.  Fikih  justru  dengan  mudahnya dimanfaatkan  untuk  kepentingan-kepen- tingan  tertentu  dari  penganutnya.  Hal tersebut dapat disimpulkan dari sebagian praktik  pengangkatan wâlî muhakkam di Madura.  Hal  ini  pada  hakikatnya  dise- babkan oleh pandangan fikih yang terlalu formalistik, 34 bahkan  terkesan  kaku.  Ke- san  seperti  itu  lebih  merupakan  akibat
33 S ecara  kontekstual,  hal  tersebut  masih  perlu diverifikasi  lebih  lanjut  melalui  penelitian- penelitian yang mendalam. Pentingnya penelitian tersebut  karena  ditengarai  terjadi  beberapa  kasus pengangkatan wâlî muhakkam dengan alasan jarak dengan  walinya  sudah  memenuhi  ketentuan hukum  dengan  cara  kedua  calon  mempelai  yang bepergian ke daerah lain untuk menjauhi walinya dengan  jarak  tempuh  yang  dapat  dibenarkan untuk mengangkat wâlî muhakkam . 34 Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: LKiS, 1994) hlm. 21
dari  kesalahpahaman  dalam  mengarti- kan  fikih  sebagai  kumpulan  putusan hukum  (yurisprudensi  hukum  Islam) yang  final  dan  berlaku  sepanjang  masa. Akibatnya,  fikih  oleh  sebagian  masya- rakat  muslim  diperlakukan  sebagai norma  dogmatis  yang  tidak  dapat  di- ganggu gugat. Tidak jarang dalam hal ini kitab-kitab  fikih  dianggap  sebagai  kitab suci kedua setelah Al-Qur’an. Padahal pe- rubahan  sosial  meniscayakan  pembaru- an  ( tajdîd )  sebagaimana  yang  dinyatakan oleh  Nabi  Muhammad  SAW.  bahwa setiap  seratus  tahun  (seabad)  akan  ada orang  yang  bertugas  memperbarui pemahaman keagamaan. 35
Yang  masih  banyak  dipegangi pada  sebagian  besar  kiai  di  Madura adalah  bermazhab  secara qawlî daripada bermazhab secara manhajî . Padahal dalam perspektif ulama ushûl , bermazhab secara qawlî ini termasuk dalam kategori taklid 36 yang  berarti  mengambil  pendapat  orang lain  tanpa  mengetahui  dalil  atau  argu- mentasinya.  Taklid ini  boleh  dilakukan oleh  orang  awam,  tetapi  menurut  Al- Nawâwî juga dapat dilakukan oleh ulama mujtahid  madzhab. 37 Tampaknya,  kuatnya pendekatan  tekstual  (bermazhab  secara qawlî )  dalam  memahami  rumusan  fikih oleh kiai di Madura, menunjukkan betapa mereka menghargai khazanah kitab-kitab klasik.
Untuk  mengatasi  problematika yang  berkaitan  dengan  pengangkatan wali muhakkam yang  terkadang  disalah- artikan  dan  disalahgunakan  diperlukan upaya-upaya  kontekstualisasi  fikih.  Kon-
35 Abû Dâwud, Sunan  Abî Dâwud, IV (t.t.: Dâr al- Fikr, t.t.) hlm. 109 36 Al-Ghazâlî, Al-Mushtasfâ min `Ilm al-Ushûl , vol.2 (Beirut: Dâr al-Fikr,t.t.), hlm. 387 37 Tâj  al-Dîn  al-Subkî, Jam`  al-Jawâmi` ,  vol.  2 (Mesir:  Mushthafâ  al-Bâbi  al-Halabî,1937),  hlm. 397
tekstualisasi  fikih  itu  bukan  berarti  akan meninggalkan  dan  menanggalkan  fikih klasik. Justru sebaliknya, kita akan menja- dikannya  sebagai  pijakan  awal  dalam upaya  merespons  perubahan-perubahan secara  proporsional.  Dengan  demikian, fikih  diharapkan  menjadi  lebih  berdaya dalam  memecahkan  persoalan-persoalan kontemporer  yang  dihadapi  oleh  kaum muslimin.
Kedua ,  dualisme  hukum  Islam antara qânûn dan  fikih.Walaupun  negara Indonesia  tidak  termasuk  negara  Islam, tetapi  karena  mayoritas  pendu-duknya menganut  agama  Islam,  ia  dapat dikategorikan  negeri  Muslim. 38 Dalam perspektif  kenegaraan,  hukum  Islam sebagai  norma-norma  yang  dianut  ma- syarakat  sebagian  membutuhkan  kekua- saan  negara  untuk  pelaksanaannya, sebagian  lagi  tidak  membutuhkannya, dan  sebagian  yang  lain  adalah  antara membutuhkan  dan  tidak  membutuhkan, tergantung kepada situasi. 39
Dalam  kaitan  ini,  negara  Indo- nesia  bahkan  secara  bertahap  telah mengangkat  beberapa  bidang  hukum  Is- lam  dengan  segala  pembaharuannya untuk  dijadikan siyâsah atau  keputusan politik  dalam  bentuk  aturan  perundang- undangan. 40 Dengan  kata  lain,  bidang hukum  Islam  yang  berbentuk  aturan perundang-undangan  dijadikan  sebagai
38 M.  Atho  Mudzhar,  “Hukum  Islam  di  Dunia Islam  Modern  (Suatu  Studi  Perbandingan), Mimbar Hukum , 12 (1994), hlm. 25.
39 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 58. 40 Ahmad  Sukardja, Piagam  Madinah  dan  Undang Undang  Dasar  1945,  Kajian  Perbandingan  tentang Dasar  Hidup  Bersama  dalam  Masyarakat  yang Majemuk (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 9-10.
bagian  tata  hukum  (hukum  positif)  dan berlaku secara formal. 41
Dengan  diundangkannya  UUP beserta  peraturan  pelaksanaannya,  dan KHI,  maka  keduanya  harus  dijadikan sebagai  landasan  hukum  perkawinan yang  dipegangi  dan  dilaksanakan  oleh umat Islam Indonesia. 42 Lahirnya produk hukum  tersebut  dapat  disebut  sebagai puncak  pemikiran  fikih  Indonesia.  Ia adalah  bentuk  ijtihad  kolektif  ( ijtihâd jamâ`i) para  tokoh  ulama  fikih  dari organisasi-organisasi  Islam,  perguruan tinggi,  dan  masyarakat  umum,  serta diperkirakan dari semua kalangan ulama fikih  ikut  dalam  pembahasan  dan pembentukannya,  sehingga  ia  patut dinilai sebagai ijmâ` ulama Indonesia. 43 Walaupun  peraturan  perundang- undangan  tersebut  telah  berlaku  efektif sejak  lama,  namun  hingga  sekarang masih  dirasakan  masih  banyak  ditemui kendala  dalam  penerapannya  dengan adanya  jarak  antara  hukum  dalam tindakan  ( law  in  action )  dengan  hukum dalam  teori  ( law  ini  theory ). 44 Ia  sama sekali belum memberikan pengaruh yang signifikan  terhadap  perubahan  sikap,
41 Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto, Perihal  Kaidah  Hukum (Bandung:  Alumni,  1982), hlm. 12.
42 Salahuddin  Hardy,  “Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) Sebagai Pembaharuan Hukum  Perkawinan di  Indonesia,  Studi  Kompilasi  Hukum  Islam Tentang  Perkawinan  Sebagai  Rujukan  Pada Pengadilan  Agama  Surabaya  Setelah  UU  No.7 Tahun  1989”  (Disertasi,  Universitas  Airlangga, Surabaya, 1998), hlm. 155.
43 Syarifuddin, Hukum Islam, hlm. 55.
44 Donald  Black,  “Batas-Batas  Sosiologi  Hukum”, dalam Mulyana  W  Kusumah  dan  Paul  S.  Baut (ed.), Hukum  Politik  dan  Perubahan  Sosial (Jakarta: Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia,  1988),  hlm. 27.
tindak atau perilaku sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 45
Dalam kenyataannya, hingga saat ini,  di  kalangan  umat  Islam  terdapat sekurang-kurangnya  tiga  pendapat  me- ngenai  UUP. Pertama, UUP  sepenuhnya dapat  dipandang  sebagai  hukum  Islam karena merupakan hasil ijtihad baru umat Islam  Indonesia  tentang  perkawinan.
Kedua ,  pandangan  yang  menyatakan bahwa UUP walaupun telah diterima dan berlaku  bagi  orang  Islam  Indonesia  dan mengangkat  substansi  hukum  Islam, tetapi  UUP  tetaplah  bukan  termasuk hukum  Islam. Ketiga, ada  pasal-pasal dalam  UUP  yang  tidak  sesuai  dengan Islam,  sehingga  ada  yang  perlu  diikuti ada yang tidak perlu diikuti.
Implikasi  dari  cara  pandang demikian,  selama  berabad-abad  fikih menduduki posisi yang sangat terhormat sebagai bagian dari agama itu sendiri dan bukan  bagian  dari  produk  pemikiran keagamaan.  Akibat  dari  pemahaman yang  seperti  ini  adalah  bahwa  mereka tidak menganggap produk-produk pemi- kiran hukum Islam yang lain, seperti un- dang-undang,  sebagai  sesuatu  yang  ber- kaitan  erat  dengan  agama,  melainkan sesuatu  yang  terpisah  dari  agama.  Se- bagai  konsekuensinya,  ketika  terdapat pasal-pasal  dalam  undang-undang  yang bertentangan  dengan  fikih,  mereka  cen- derung  menganggapnya  sesuatu  yang bertentangan  dengan  atau  setidak-tidak- nya terpisah dari agama.
Dalam  menghadapi  “dualisme” hukum  yang  seperti  ini,  masyarakat biasanya  cenderung  menganggap  bahwa
45 Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi (Bandung:  Remaja  Karya,  1985),  hlm.  7. Baca  juga  March  Galanter  “Modernisasi  Sistem Hukum”  dalam  Myron  Weiner  (ed.), Modernisasi Dinamika  Pertumbuhan (Jogyakarta:  Gajah  Mada University Press,1983), hlm. 107-108.
yang  merupakan  aturan  agama  adalah apa kata (hukum) fikih, sedangkan bunyi pasal  undang-undang  tersebut  adalah aturan  negara  yang  tidak  berkaitan dengan  agama. 46 Padahal  seharusnya pasal-pasal  tersebut  dianggap  sebagai fikih  ala  Indonesia  yang  berkaitan  erat dengan agama.

## Penutup
Pengangkatan wâlî muhakkam dari sudut  pandang  fikih  Syâfi`i  dapat  dinilai belum  taat  asas  baik  persyaratan, prosedur,  maupun  alasannya.  Secara tekstual,  ada  praktik-praktik  pengang- katan wâlî muhakkam disebut-sebut sejalan dengan  ketentuan  fikih  Syâfi`i.  Namun secara  substansial  dan  kon-tekstual,  hal tersebut  perlu  dipertanyakan  bahkan tidak dapat dibenarkan.
Persoalan  yang  paling  krusial adalah  pengabaian  posisi  dan  kewe- nangan  yang  melekat  pada  wali  hakim. Prosedur pemindahan perwalian dari wâlî nasab langsung  kepada wâlî muhakkam tidak  dapat  dibenarkan  meski  dengan berbagai  alasan  yang  dibenarkan  oleh ketentuan  fikih  Syâfi`i.  Baik  karena enggan  menjadi  wali  (` adlal ),  keberadaan wali    dengan  jarak  +  92,5  km.  dari  calon mempelai ( ghâ’ib ), ataupun tiadanya wali ( faqd  al-wâlî )  tidak  dapat  serta  merta mengangkat wâlî muhakkam. Pengang- katan wâlî muhakkam seharusnya diposisi- kan  sebagai  alternatif  terakhir  dalam kondisi mendesak.
Pengabaian terhadap kewe- nangan wâlî  hâkim juga  sebagai  akibat dualisme  hukum  di  bidang  perkawinan. Kokohnya  masyarakat  Madura  terhadap ketentuan fikih yang tidak mengharuskan
46 Maksum,  "Problematika  Aplikasi  Produk Pemikiran  Hukum  Islam  di  Indonesia,” Mimbar Hukum 49 (2000), hlm. 42.
adanya  pencatatan  perkawinan  menjadi satu  alasan  lain  pemindahan  wali  dari wâlî  nasab kepada wâlî  muhakkam.
Perwalian  dengan  menggunakan wâlî hâkim sama  halnya  pernikahan  yang dilangsungkan  adalah  pernikahan  yang dicatatkan. Sementara pengangkatan wâlî muhakkam dilakukan  untuk  menghindari kewajiban  untuk  mencatatkan  perni- kahannya.[]

## Daftar Pustaka
Abidin,  Slamet  dan  Aminudin .  Fiqh Munakahat. Bandung:  Pustaka Setia, 1419 H/1999 M.
Abû  Dâwud. Sunan  Abî  Dâwud. IV.  t.t.:
Dâr al-Fikr, t.t.
Asqalânî,  Ibn  Hajar  al-. Fathu  al-Bârî ,  juz 11.  Mesir:  Mushthafâ  al-Bâbi  al-
Halabî, 1959.
Ba`alwî,  Abd  al-Rahmân. Bughyat  al- Mustarsyidîn  fî  Talkhîshi  Fatâwi Ba`d  al-A’immat  min  al-‘Ulamâ’  al- Muta’akhkhirîn. Beirut:  Dâr  al- Fikr, t.t.
Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam . Yogyakarta: UII Press, 2000.
Kusumah,  Mulyana  W  dan  Baut,  Paul  S. (ed.). Hukum Politik dan Perubahan Sosial. Jakarta:  Lembaga  Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
Darajat,  Zakiah .  Ilmu  Fiqh .  Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Departeman  Agama. Kompilasi  Hukum Islam  di  Indonesia .  Bandung: Humaniora Utama Press, t.t..
Departemen  Agama  Republik  Indonesia. Ensiklopedia  Islam .  Jakarta:  Dirjen Binbaga Islam, 1987/1988.
Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an  dan Terjemahnya .  Jakarta:  CV.  Nala Dana, 2007.
Departemen  Agama  RI. Pedoman  Pegawai Pencatat  Nikah  dan  Pembantu Pegawai  Pencatat  Nikah .  Jakarta:
Proyek Peningkatan Sarana
Keagamaan  Islam,  Zakat  dan Wakaf, 1997/1998.
Dimyâthî,  al-. Hâsyiyah  I`ânat  al-Thâlibîn. juz 3. Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, tt. Weiner, Myron (ed.). Modernisasi Dinamika  Pertumbuhan. Yogya- karta:  Gajah  Mada  University Press,1983.
Ghazâlî,  al-. Al-Mushtasfâ  min  `Ilm  al- Ushûl .  vol.2.  Beirut:  Dâr  al- Fikr,t.t..
Hanbal,  Ahmad  ibn. al-Musnad .  Beirut: Dâr al-Fikr, 1991.
Hardy,  Salahuddin,  “Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  Sebagai  Pembaha- ruan  Hukum  Perkawinan  di Indonesia,  Studi  Kompilasi  Hu- kum  Islam  Tentang  Perkawinan Sebagai Rujukan Pada Pengadilan Agama  Surabaya  Setelah  UU No.7  Tahun  1989.”  Disertasi , Universitas  Airlangga,  Surabaya, 1998 .
Husaynî,  Taqiy  al-Dîn  Abî  Bakr  ibn Muhammad  al-. Kifâyat  al-Akhyâr fî  Hill  Ghâyat  al-Ikhtishâr .  T.p:
Syirkah al-Nûr Asiyâ, t.t.
Jazâ’iri,  Abd  al-Rahmân  al-. al-Fiqh  `ala Madzâhib  al-Arba`ah .  Beirut:  Dâr al-Fikr, t.t.
Ka’bah,  Rifyal. Hukum  Islam  di  Indonesia.
Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
Ma’luf, Louis. Al-Munjid fī al-Lughghah wa al-A`lām ,  Bairūt:  Dār  al-Masyriq,
2008.
Mahfudz,  Sahal. Nuansa  Fiqh  Sosial. Yogyakarta: LKiS, 1994.
Maksum.  "Problematika  Aplikasi  Produk Pemikiran  Hukum  Islam  di Indonesia”, Mimbar  Hukum, No . 49 Januari – Pebruari 2000.
Mudzhar,  M.  Atho,  “Hukum  Islam  di Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan, Mimbar  Hukum, No. 12, 1994.
Muhdlor,  A.  Zuhdi. Memahami  Hukum Perkawinan .  Bandung:  Al-  Bayan, 1994.
Purbacaraka,  Purnadi  dan  Soekanto, Soerjono. Perihal  Kaidah  Hukum. Bandung: Alumni, 1982.
Ramulyo,  M.  Idris. Hukum  Perkawinan Islam . Jakarta: Bumi Aksara,1999.
Rifai,  Mien  Ahmad. Manusia  Madura. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
Rofiq,  Ahmad. Hukum  Islam  di  Indonesia .
Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
Romas,  Chumaidi  Syarif. Kekerasan  di Kerajaan Surgawi; Gagasan Kekuasaan  Kiai  dari  Mitos  Wali hingga Broker Budaya. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.
Said, Imam Ghazali dan Asrori, A. Ma’ruf (ed.). Ahkamul  Fuqaha:  Solusi Problematika  Atual  Hukum  Islam, Keputusan  Muktamar,  Munas  dan Konbes  Nahdlatul  Ulama  (1926  – 199  M) .  Surabaya:  Lajnah  Ta’lif wan  Nasyr  (LTN)  NU  Jawa Timur dan Diantama, 2005.
Soekanto,  Soerjono. Efektifitas  Hukum  dan Peranan  Sanksi .  Bandung:  Remaja Karya, 1985
Soemiyati. Hukum  Perkawinan  Islam  dan Undang-undang  Perkawinan .  Yog- yakarta: Liberty, 1982.
Subkî,  Tâj  al-Dîn  al-. Jam`  al-Jawâmi` . Mesir:  Mushthafâ  al-Bâbi  al- Halabî,1937
Sukardja,  Ahmad. Piagam  Madinah  dan Undang Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama  dalam  Masyarakat  yang Majemuk. Jakarta: UI Press, 1995.
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2006.
Yunus, M. Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut  Empat  Mazhab .  Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996. Zuhaylî,  Wahbah  al-. al-Fiqh  al-Islâmî  wa Adillatuh .  Damaskus:  Dâr  al-Fikr al-Ma`âshir,  1422  H/2002  M.