ISSN 2086-3225 E-ISSN 2716-0610

## Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan
Syariah dan Kaitannya dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah
1 Putri Perdana, 2 Ateng Ruhendi, 3 Diah Siti Sa’diah UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Alamat Surel: pperdanasitinjak@gmail.com

## Info Artikel
Riwayat Artikel: Diterima    : 12 Juni 2021 Disetujui    : 24 Juli 2022 Diterbitkan : 27 Juli 2022

## Kata Kunci:
Qanun;  Lembaga  Keuangan Syariah;  Riba;  Desa  Alue Dawah DOI
10.15575/am.v8i2.12901

## Abstract
Qanun on Islamic financial institutions is one way for the Aceh government to  present  a  community  economy  that  is  in  accordance  with  Islamic teachings. However, the people of Alue Dawah village, Babahrot sub-district, still  carry  out  muamalah  practices  that  are  not  in  accordance  with  Islamic teachings,  these  practices  are  transactions  that  still  contain  elements  of usury. This study aims to determine the understanding of the people of Alue Dawah  village  that  there  is  usury,  to  find  out  the  types  of  usury  practices that are often carried out by the people of Alue Dawah village and to know the application of Aceh Qanun No. 11 of 2018 on the practice of usury in the village community of Alue Dawah. This study uses a qualitative method with a descriptive  analytical approach and normative juridical, to collect  data in the Alue Dawah village community and describe or explain what is from the results  of  the  research  and  synchronize  the  qanun  of  Islamic  financial institutions so that it can be compiled in written form (narrative), interpreted and  analyzed.  The  results  show  that  the  people  of  Alue  Dawah  village  can understand  usury  and  its  law  from  various  perspectives,  although  they cannot  explain  it  systematically.  The  practice  of  usury  that  is  often  carried out  by  the  people  of  Alue  Dawah  village  is  usury  qard  and  usury  jahiliyah, while  the  current  application  of  the  qanun  of  Islamic  financial  institutions has not shown any connection with usury practices carried out by the people of Alue Dawah village.

## Abstrak
Qanun  Lembaga  Keuangan  Syariah  merupakan  salah  satu  cara  pemerintah Aceh  menghadirkan  ekonomi  syariah  di  tengah-tengah  masyarakat  Aceh. Kenyataannya,  masih  ada  desa  yang  tidak  melaksanakan  Qanun  tersebut. Masyarakat Desa Alue Dawah kecamatan Babahrot masih melakukan praktik riba.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pemahaman  masyarakat Desa  Alue  Dawah  terhadap  riba,  mengetahui  jenis  praktik  riba  yang  sering dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Alue  Dawah  dan  mengetahui  penerapan Qanun  Aceh  No.  11  Tahun  2018  terhadap  praktik  riba  di  masyarakat  Desa Alue  Dawah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif  analitis  dan  yuridis  normatif.  Penulis  mengumpulkan data,  sinkronisasi  dengan  Qanun,  menganalisis,  dan  memaparkan  dalam bentuk naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Desa  Alue  Dawah  mengetahui  jenis-jenis  riba  dan  hukumnya,  namun  tidak dapat  memahami  dan  menjelaskan  secara  sistematis.  Oleh  karena  itu, masyarakat masih melakukan praktik riba. Praktik riba yang sering dilakukan masyarakat  Desa  Alue  Dawah  ialah  riba  qard  dan  riba  jahiliyah. Kesimpulannya, Qanun Lembaga Keuangan Syariah belum banyak dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Alue Dawah.

## PENDAHULUAN
Banyak orang yang masih belum memahami riba, padahal bisa jadi sebenarnya mereka melakukan riba tanpa disadari. Oleh karena itu, saat ini penting memahami riba karena bentuk dan jenisnya terus  mengalami  perkembangan.  Riba  merupakan  pengambilan-pengambilan  tambahan,  baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip syara’. 1 Larangan  riba  jelas  dicantumkan  dalam  Al- Qur’an.  Bahkan  Al - Qur’an  mengancam  kepada siapa saja yang melakukan riba akan mendapatkan siksa Allah SWT yang sangat pedih. 2
Berikut  adalah  larangan  praktik  riba  dalam  Al- Qur’an  yang  diturunkan  secara  empat  tahap, diantaranya  :  Tahap  pertama,  sekedar  menggambarkan  adanya  unsur  negatif  dalam  riba  (Q.S  Ar- Rum  :  39);  Tahap  kedua,  Al- Qur’an  mengisyaratkan  keharaman  riba  dengan  mengancam  orang - orang  Yahudi  yang  melakukan  praktik  riba  (Q.S  An-Nisa  :  161);  Tahap  ketiga,  Al- Qur’ an  secara eksplisit  mengharamkan  riba  dengan  batasan  adh’afab  nudha’afan  (Q.S  Al -Imran  :  130);  Tahap keempat,  pengharaman  riba  secara  menyeluruh  dalam  berbagai  bentuknya  (Al-Baqarah  :  275- 281). 3
Kata  riba  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  artinya  tambahan  (ziyadah),  berkembang  (an- numuw),  membesar  (al- ‘uluw),  dan  meningkat  (al - irtifa’).  Berkaitan  dengan  pengertian  riba  dari arti  bahasa  tersebutm  ada  ungkapan  Arab  Kuno  yang  menyatakan  bahwa  : arba  fulan ‘ala  fulan idza  azada  ‘alaihi ,  yang  artinya  seorang  melakukan  riba  terhadap  orang  lain  jika  didalamnya terdapat unsur tambahan atau yang disebut : liyarbu ma a’thaythum min syai’in lita’khuzu aktsara minhu, artinya  mengambil dari  sesuatu  yang  kamu berikan  dengan  cara  dilebihkan  dari apa  yang diberikan. 4
Esensi  dari  pelarangan  riba  adalah  menghindari  adanya  ketidakadilan  dan  kezaliman  dalam segala  bentuk  ekonomi.  Riba  pada  hakikatnya  adalah  pemaksaan  suatu  tambahan  atas  debitur yang  kekurangan,  yang  seharusnya  ditolong  tetapi  malah  dieksploitasi  secara  ekonomi.  Tentu  hal tersebut bertentangan dengan prinsip -prinsip syariah yang sangat menjunjung tinggi saling tolong- menolong  di  antara  sesama  manusia.  Ajaran  ekonomi  Islam  mengemban  misi  humanisme  yang menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman terutama oleh orang kaya terhadap orang miskin. 5 Kenyataannya  praktik  riba  masih  menjadi  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  di  Indonesia. Aceh merupakan daerah otonomi khusus mempunyai kebijakan dalam menghindari praktik riba di masyarakat.  Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh  Pasal  125  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa muamalah (hukum perdata) 6 , melahirkan aturan khusus dari pemerintah Aceh dalam mewujudkan syariat  islam  di  bidang  muamalah  yaitu  Qanun  atau  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.
Pasal 5 huruf a dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah bertujuan
1 Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer (Medan: Febi UIN SU
Press, 2018), 65, http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH%20MUAMALAH%20KONTEMPORER.pdf.
2 Faozan Amar, Ekonomi Islam: Suatu Pengantar (Jakarta: UHAMKA PRESS, 2016), 63.
3 Abdul  Ghofur,  “KONSEP  RIBA  DALAM  AL - QUR’AN,” Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam 7,  no.  1  (31  Mei  2016):  1 – 26, https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030.
4 Fitri Setyawati, “RIBA DA LAM PANDANGAN AL- QUR’AN DAN HADIS,” Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 3, no. 2 (14 September 2017): 257 – 71, https://doi.org/10.29300/aij.v3i2.2210.
5 Ipandang  Ipandan g dan  Andi  Askar,  “Konsep  riba  dalam  fiqih  dan  al - qur’an :  Studi  komparasi, ” Ekspose:  Jurnal  Penelitian  Hukum  dan Pendidikan 19, no. 2 (29 Desember 2020): 1080 – 90, https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1143.
6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 ayat (1) dan (2)
untuk mewujudkan perekonomian Aceh yang islami. 7 Namun demikian, masih ada daerah di Aceh yang  belum  memahami  bahkan  melaksanakan  aturan  Qanun  tersebut.  Salah  satunya  Desa  Alue Dawah  Kecamatan  Babahrot  kabupaten  Aceh  Barat  Daya.  Masyarakat  di  Desa  tersebut  masih melakukan  praktik  riba  dalam  kegiatan  transaksi  bermuamalah.  Hal  ini  terlihat  dari  kegiatan transaksi yang masih mengandalkan lembaga keuangan konvensional, di samping pemerintah telah menyediakan fasilitas lembaga keuangan syariah sebagai solusi dalam menghindari praktik riba di masyarakat.
Sebagaimana  yang  dijelaskan  Sabrina  Wardah  dalam penelitian  skripsinya  pada  tahun  2019 bahwa,  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  riba  secara  keseluruhan  dapat  dengan mudahnya  terjadi  praktik  riba  di  dalam  masyarakat,  bahkan  kehadiran  rentenir  di  kalangan masyarakat  masih  tidak  membuat  mereka  jera,  karena  hal  tersebut  dapat  membantu  mereka dalam perekonomian. 8 Oleh karena itu, Penulis tertarik melakukan penelitian tentang praktik riba yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Alue  Dawah,  apa  saja  jenis  riba  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Desa  Alue  Dawah  dan  bagaimana  kaitannya  dengan  Qanun  Nomor  11  Tahun  2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  analitis,  karena mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang praktik riba dan penerapan Qanun di Desa Alue Dawah. Penelitian deskriptif – analitis dapat dibagi menjadi penelitian deskriptif dan penelitian analitis. 9 Pengambilan  data  penelitian  ini  menggunakan  wawancara  terhadap  sampel – sampel responden  yang  telah  dipilih.  Penelitian  deskriptif  analitis  mengambil  masalah  atau  memusatkan perhatian  kepada  masalah – masalah  sebagaimana  adanya  saat  penelitian  dilaksanakan.  Data penelitian  kemudian  diolah  dan  dianalisis  untuk  diambil  kesimpulan. 10 Analisis  data  yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. 11 Deskripsi tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis  untuk  menentukan  isi  atau  makna  haturan  Qanun  yang  dijadikan  rujukan  dalam menyelesaikan permasalahan riba yang terjadi di masyarakat Desa Alue Dawah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemahaman Masyarakat terhadap Riba di Desa Alue Dawah
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  masyarakat  yang  menjadi  responden  dalam penelitian,  sebagian  besar  dari  mereka  mengetahui  tentang  riba  meskipun  tidak  dapat menjelaskannya  dengan  memberi  gambaran  berupa  contoh  pengaplikasiannya  sehari-hari.  Riba dipahami  sebagai  kelebihan  atas  pinjaman,  hal  ini  disampaikan  oleh  Bapak  X  bahwa  semua pinjaman yang ada kelebihannya adalah riba dan hukumnya adalah haram. 12 Di samping itu Ibu F menjelaskan  bahwa  riba  itu  yang  ada  kelebihannya  dan  hukumnya  adalah  haram,  misalnya
7 Qanun Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, Pasal 5 huruf  a
8 Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, dan Dewi Hanggraeni, “Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank S yariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh,” E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6 (2019): 550.
9 Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi penelitian sosial (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).
10 Nanik  Sutarni, IMPLEMENTASI  PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI HAK MILIK  ATAS  TANAH  YANG  HILANG (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022).
11 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
12 Wawancara dengan Bapak X (warga), diwawancara oleh Putri Perdana, 1 Februari 2021.
seseorang  meminjam  uang  sebesar  Rp.  50.000,-  dan  ia  harus  mengembalikan  uang  tersebut  Rp. 70.000,- di mana 20.000,- itu sebagai kelebihan yang termasuk pada riba. Kelebihan yang dianggap riba  tersebut  apabila  diperjanjikan  di  awal  sedangkan  jika  kelebihan  yang  diberikan  di  akhir  dan dengan kerelaan tanpa perjanjian maka hal itu di perbolehkan. 13
Kedua  pendapat  yang  disampaikan  oleh  responden  tersebut  menunjukkan  bahwa  mereka memiliki  pemahaman  tentang  riba,  sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  pengertian  riba  secara bahasa  adalah  tambahan  ( ةدايزلا ),  dan  tambahan  yang  disyaratkan  ketika  akad  oleh  pemberi pinjaman kepada peminjam adalah riba qard, 14 dan riba inilah yang dijelaskan gambarannya oleh Ibu F.
Riba  yang  dikenal  dimasyarakat  ialah  membungakan  uang,  sebagaimana  yang  disampaikan oleh ibu R, salah satu jenis riba adalah bunga pada uang dan hukumnya adalah haram. 15 Riba juga dipahami  sebagai  bentuk  dari  memakan  hak  orang  lain,  seperti  yang  terdapat  pada  bunga  bank dan  juga  bunga  atau  kelebihan  yang  terdapat  pada  pinjaman. 16 Hal  ini  juga  sama  dengan penjelasan  yang  disampaikan  oleh  Bapak  T,  di  mana  riba  merupakan  memakan  hak  yang  bukan haknya  atau  juga  bisa  dikatakan  dengan  memakan  hak  orang  lain  dan  perbuatan  tersebut hukumnya  adalah  haram. 17 Sedangkan  Bapak  F  menggambarkan  riba  dengan  sebutan melipatgandakan uang dan perbuatan tersebut adalah dosa. 18
Selain itu Bapak N menjelaskan bahwa riba merupakan kegiatan yang merugikan salah satu pihak  dan  keuntungannya  lebih  cenderung  pada  pihak  yang  memberi  pinjaman  seperti  bank, selain  itu  pinjaman  yang  di  bayarkan  dengan  disertai  bunga  juga  merupakan  riba,  di  mana peminjam  harus  membayar  utang  pokoknya  kemudian  ditambahkan  dengan  membayar  bunga dari  pinjaman  utangnya. 19 Melihat  pernyataan  dari  para  responden  yang  menunjukkan  bahwa gambaran  riba  yang  dimaksud  adalah  tentang  bunga  atau  kegiatan  membungakan  uang,  maka penulis akan menjelaskan tentang hukum bunga yang cenderung dipraktikkan di perbankan.
Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 Tentang Bunga 20 memberikan definisi bahwa bunga (interest/ fa’idah)  adalah  tambahan  yang  dikenakan  dalam  transaksi  pinjaman  uang  (al -qardh)  yang diperhitungkan  dari  pokok  pinjaman  tanpa  mempertimbangkan  pemanfaatan/hasil  pokok tersebut,  berdasarkan  tempo  waktu,  diperhitungkan  secara  pasti  di  muka,  dan  pada  umumnya berdasarkan  persentase.  Praktik  pembungaan  uang  saat  ini  telah  memenuhi  kriteria  riba  yang terjadi  pada  zaman  Rasulullah  SAW,  yakni  riba  nasi’ah.  Dengan  demikian, praktik  pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Responden memahami definisi riba  dengan  berbagai  sudut  pandang  dalam  menyampaikan  penjelasannya,  hal  ini  menunjukkan bahwa  masyarakat  desa  Alue  Dawah  mengetahui  tentang  riba,  namun  belum  memahami  dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari – hari.
13 Wawancara dengan Ibu F (warga), diwawancara oleh Putri Perdana, 1 Februari 2021.
14 Enang Hidayat, Kaidah Fikih Muamalah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 303.
15 Wawancara dengan Ibu R (warga), diwawancara oleh Putri Perdana, 3 Februari 2021.
16 Wawancara dengan Ibu E (warga), diwawancara oleh Putri Perdana, 2 Februari 2021.
17 Wawancara dengan Bapak T (warga), diwawancara oleh Putri Perdana, 2 Februari 2021.
18 Wawancara dengan Bapak F (warga), diwawancara oleh Putri Perdana, 2 Februari 2021.
19 Wawancara dengan Bapak N (warga), diwawancara oleh Putri Perdana, 1 Februari 2021.
20 Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga

## Jenis Praktik Riba yang dilakukan Masyarakat Desa Alue Dawah
Praktik riba sering dilakukan oleh masyarakat yang berekonomi rendah karna kebutuhannya yang mendesak  dan  masyarakat  yang  berekonomi  tinggi  untuk  menambah  kekayaannya.  Masyarakat desa Alue Dawah saat ini banyak yang melakukan pinjaman pada bank keliling atau pada koperasi keliling,  hal  ini  dilakukan  untuk  berbagai  kepentingan,  mulai  dari  yang  menggunakannya  untuk tambahan  modal  usaha,  membayar  biaya  pendidikan  anak  dan  bahkan  digunakan  untuk kebutuhan  konsumtif.  Pada  pembahasan  ini  penulis  akan  menjelaskan  hasil  observasi  dan wawancara  dengan  responden  dan  telah  dilakukan  analisis  yang  mendalam  tentang  praktik  riba tersebut.
Berdasarkan  hasil  analisis,  kegiatan  pinjam  meminjam  yang  dilakukan  pada  bank  BTPN Syariah tersebut terdapat ketakjelasan dari segi akad dan praktiknya, berikut ini penjelasannya;
1. Pada buku tabungan pembiayaan tertulis bahwa pembiayaan tersebut diniatkan untuk melakukan  usaha.  Sedangkan  pada  praktiknya  tidak  semua  nasabah  menggunakan uang  pembiayaan  tersebut  untuk  kebutuhan  modal  usaha.  Sebagaimana  penjelasan ibu  Faridah  selaku  ketua  kelompok  bahwa  ada  beberapa  masyarakat  yang  meminta untuk  direkomendasikan  sebagai  nasabah  yang  berhak  mendapatkan  pembiayaan karena kebutuhan mendesak, membayar uang kuliah anaknya dan kebutuhan lainnya selain untuk modal usaha.
2. Pembiayaan  tersebut  menggunakan  akad  wakalah  wal  murabahah.  Sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No 10 tahun 2000 tentang wakalah. Akad  wakalah adalah  pelimpahan  kekuasaan  oleh  satu  pihak  kepada  pihak  lain  dalam  halhal  yang boleh  diwakilkan. 21 .  Sedangkan  murabahah  dalam  Fatwa  DSN  MUI  No  4  tahun  2000 tentang  Murabahah.  Akad  Murabahah  ialah  kegiatan  menjual  suatu  barang  dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang  lebih  sebagai  laba. 22 Dari  kedua  definisi  tersebut  terlihat  jelas  bahwa  nasabah harus  melakukan  pembelian  terhadap  suatu  barang,  agar  akad  murabahah  dapat terlaksana  sesuai  dengan  ketentuannya.  Akan  tetapi  masih  ada  nasabah  yang menggunakan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Jumlah  pinjaman  yang  diberikan  kepada  nasabah  tidak  sesuai  dengan  yang  tertulis, seperti  salah  satu  contoh  nasabah  yang  mendapatkan  pinjaman  sebesar  Rp. 3.900.000,- sedangkan yang diberikan kepada nasabah sebesar Rp. 3.600.000,- sisa Rp. 300.000 disimpan pada tabungan yang nantinya akan dikembalikan jika nasabah sudah melunasi  semua  angsurannya.  Nasabah  memiliki  kewajiban  membayar  angsuran selama  25x  dengan  jumlah  angsuran  sebesar  Rp.  156.000,-.  Dari  penjelasan  di  atas terlihat  dengan  jelas  bahwa  praktik  pembiayaan    tersebut  tidak  sesuai  dengan ketentuan  dari  akad  murabahah  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Fatwa DSN  MUI No 4 tahun 2000 tentang Murabahah.
Masyarakat  Desa  Alue  Dawah  juga  melakukan  pinjaman  pada  koperasi  yang  bernama KOMIDA.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  nasabah  yang  melakukan  pinjaman KOMIDA, berikut ini adalah hal-hal yang didapatkan setelah dilakukannya analisis:
21 Fatwa DSN MUI No 10 Tahun 2000 Tentang Wakalah 22 Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah.
1. Nasabah  yang  melakukan  pinjaman  tidak  mendapatkan  uang  pinjaman  secara keseluruhan,  contoh  setiap  nasabah  yang  baru  bergabung  akan  diberi  pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan yang diberikan kepada nasabah hanya sebesar Rp. 2.700.000,-  sisa  Rp.  300.000,-  akan  disimpan  pada  tabungan  yang  akan  dikembalikan jika  telah  melunasi  pinjaman  tersebut.  Jangka  waktu  pinjaman  selama  1  tahun, pembayaran  dilakukan  secara  angsur  setiap  pekannya  dengan  jumlah  angsuran sebesar Rp. 85.000,-. Berdasarkan analisis yang diperoleh terlihat bahwa pembiayaan ini  sangat  menguntungkan  pihak  yang  memberi  pinjaman,  di  mana  jika  dikalikan jumlah  angsuran  dengan  jumlah  minggu  dalam  1  tahun  maka  akan  diperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.080.000,- dengan rincian 4 minggu dalam 1 bulan maka 48 minggu  dalam  setahun  dan  diperoleh  total  angsuran  sebesar  Rp.  4.080.000,-  dan setelah  di  kurangi  dengan  jumlah  pinjaman  awal  tanpa  potongan  untuk  tabungan diperoleh Rp. 1.080.000,- .
2. Pembiayaan  ini  selain  untuk  nasabah  yang  memiliki  usaha  juga  diberikan  kepada  ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Sebagaimana yang dilakukan oleh ibu Hendrayani yang merupakan nasabah pembiayaan KOMIDA.
3. Kelebihan  yang  terdapat  pada  pembiayaan  ini  tidak  dapat  dikatakan  riba  jika sasarannya  adalah  ibu-ibu  yang  melakukan  kegiatan  usaha,  karena  bisa  saja  itu merupakan hasil  kerja sama atau syirkah. Akan tetapi jika  pembiayaan ini sasarannya adalah  ibu  rumah  tangga  yang  tidak  memiliki  penghasilan  dan  pembiayaan  tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif kelebihan tersebut termasuk riba qard, karena merupakan kelebihan atas pinjaman utang.
Dari  kedua  jenis  pinjaman  pada  bank  keliling  tersebut  juga  ada  bank  keliling  lain  yang menjadi sasaran masyarakat untuk melakukan pinjaman. Bank keliling yang akan dijelaskan berikut ini  memiliki  kemiripan  dengan  bank-  bank  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  namun  penulis  akan menjelaskan juga perbedaan yang lebih mencolok dari lembaga pembiayaan yang bernama Mekar ini.  Berdasarkan  hasil  temuan  di  lapangan  dan  dilakukan  analisis,  Mekar  Syariah  merupakan sebuah PT dengan nama perusahaan PT. Permodalan Nasional Madani. Berikut ini analisis tentang pinjaman pada PNM Mekar Syariah: 23
1. Masyarakat  yang  menjadi  nasabah  Mekar  Syariah  akan  mendapatkan  pinjaman pertama  dengan  jumlah  Rp.  2.000.000,-  dengan  angsuran  Rp.  50.000,-  selama  50 pekan,  sedangkan  nasabah  yang  telah  melewati  fase  pertama  akan  mendapatkan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- dengan angsuran Rp. 75.000,- selama 50 pekan. Dana yang diberikan tidak seluruhnya diterima oleh nasabah karena adanya uang tabungan sebesar Rp. 100.000,-sehingga nasabah hanya dapat menerima sebesar Rp. 1.900.000,- . Berdasarkan hasil analisis pihak pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan sebesar 25%  dari  pinjaman  yang  diberikan  karena  setelah  pinjaman  dibayar  lunas  maka pemberi pinjaman akan memperoleh kembali uangnya sebesar Rp. 2.500.000,- .
2. Akad  yang  digunakan  pada  tabungannya  ialah  akad  wadiah,  sedangkan  pada pembiayaannya menggunakan akad wakalah dan akad murabahah. Sebagaimana telah dijelaskan  sebelumnya  bahwa  akad  murabahah  merupakan  pembiayaan  modal  jual
23 Wawancara dengan Ibu K (warga), diwawancara oleh Putri Perdana, 2 Februari 2021.
beli  suatu  barang,  sedangkan  yang  terjadi  di  lapangan  nasabah  yang  mendapatkan dana tersebut tidak hanya mereka yang memiliki usaha tetapi ibu rumah tangga yang tidak  memiliki  usaha  dan  penghasilan  pun  diberikan,  asal  mereka  mampu membayarkan uang angsurannya.
3. Uang  pertanggung  jawaban  yang tertulis  pada  lembar  akad tidak  sesuai  dengan  yang tertulis pada lembar pembayaran.
Praktik  muamalah  lainnya  yang  sering  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  Alue  Dawah  adalah pembiayaan  pada  pembelian  motor  yang  biasanya  dibeli  dengan  cara  kredit  pada  lesing. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  saudari  M  salah  satu  penduduk  Desa  Alue  Dawah  yang bekerja pada sebuah showroom motor di kota Blangpidie,  menjelaskan bahwa pembelian motor dengan harga cash berbeda dengan harga kredit yang telah dilesingkan.
Lesing merupakan salah satu dari bagian lembaga keuangan non bank yang termasuk dalam konvensional,  sedangkan  dalam  konsep  Islam  dikenal  dengan  ijarah  mutahiya  bi  tamlik  (IMBT). IMBT merupakan akad ijarah yang disertai janji pemindahan kepemilikan barang sewa pada akhir sewa,  baik  dipindahkan  dengan  akad  hibah  maupun  dengan  akad  jual  beli. 24 Secara  kasat  mata memang lesing sama halnya dengan IMBT, namun dari segi praktik terlihat bahwa lesing membuat para nasabah tercekik dengan bayaran yang harus dilakukannya, meskipun itu merupakan pilihan dari nasabah sendiri.
Menurut penulis, sebenarnya masyarakat Desa Alue Dawah mengetahui apa itu riba, namun masih banyak yang tidak memperhatikan aspek riba pada transaksi muamalahnya, baik dalam hal kebutuhan  maupun  dalam  hal  keinginannya.  Masyarakat  mengetahui  tindakan  tersebut  akan memberatkan  mereka  dan  terkadang  bisa  merugikan  tetapi  perbuatan  tersebut  tetap  dilakukan karena kebutuhan yang mendesak atau memang tergiur dengan tawaran para rentenir.

## Penerapan  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2018  terhadap  Praktik  Riba  di  Masyarakat  Desa  Alue Dawah
Penerapan  Qanun  Lembaga  Keuangan  Syariah  kini  terus-menerus  dilakukan  oleh  pemerintah Aceh.  Tujuan  Pemerintah  Aceh  adalah  agar  masyarakat  mengalihkan  kegiatan  transaksinya menjadi  transaksi  yang  bebas  riba  sehingga  terwujudnya  ekonomi  yang  islami  di  Aceh.  Lembaga Keuangan Konvensional yang sebelumnya beroperasi di Aceh mulai beranjak pergi meninggalkan Aceh,  hal  ini  karena  mereka  tidak  melakukan  konversi  menjadi  syariah.  Sementara  itu,  Lembaga Keuangan  Syariah  mulai  mendatangi  Aceh,  dengan  Qanun  Lembaga  Keuangan  Syariah  tersebut. Penerapan Qanun ini berlaku untuk seluruh masyarakat Aceh dan orang- orang yang bertransaksi di  Aceh.  Dengan  demikian,  masyarakat  Aceh  yang  enggan  mengalihkan  transaksi  lembaga keuangannya menjadi syariah maka harus bertransaksi di luar Aceh.
Setelah  dua  tahun  sejak  diberlakukannya  Qanun  Lembaga  Keuangan  Syariah,  masyarakat Desa  Alue  Dawah  masih  banyak  yang  tidak  mengetahui  tentang  keberadaan  Qanun  tersebut. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  responden,  sebagian  besar  dari  mereka  tidak  mengetahui tentang  adanya  Qanun  tersebut.  Ketidaktahuan  tersebut  disebabkan  karena  sebagian  besar  dari mereka  tidak  berhubungan  dengan  Lembaga  Keuangan  Syariah.  Informasi-informasi  yang berkaitan dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah sangat terbatas di desa-desa. Begitu pun di
24 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu ʼ amalah Maliyah Akad Jual Beli , Cetakan ketiga (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2018), 99.
Desa  Alue  Dawah  yang tidak  ada  spanduk  atau baliho  informasi  apa  pun  yang  berkaitan dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M sebagai Kepala Desa Alue Dawah, bahwa saat ini penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 sudah mulai dijalankan oleh Lembaga Keuangan dan  masyarakat.  Namun,  penerapan  Qanun  di  masyarakat  tidak  didasari  dengan  pengetahuan dan,  pemahaman,  sehingga  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  tahu  dan  tidak  paham  tentang Qanun tersebut. Meskipun demikian, masih ada masyarakat lain yang sudah menjalankan Qanun tersebut, meskipun jumlahnya tidak banyak.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Alue Dawah yang menjadi responden dalam  penelitian  ini,  pada  dasarnya  mereka  sangat  setuju  dengan  adanya  pemberlakuan  Qanun tersebut.  Sebagian  dari  mereka  juga  sudah  bertransaksi  di  Lembaga  Keuangan  Syariah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Y bahwa sebelumnya ia melakukan pinjaman pada bank BRI  konvensional  dan  setelah  adanya  peraturan  untuk  melakukan  pengalihan  transaksi  menjadi syariah ia mengalihkan pinjamannya pada bank BRI Syariah.
Penerapan  Qanun  sudah  mulai  dijalankan.  Meskipun  masih  ada  beberapa  Lembaga Keuangan  yang  masih  dalam  proses  penyesuaian.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan masyarakat  Desa  Alue  Dawah,  penerapan  Qanun  tersebut  ada  yang  sudah  melaksanakan  dan masih  ada  yang  belum  melaksanakan.  Penjelasan  Ibu  R  yang  melakukan  Pembiayaan  pada  salah satu  lesing  konvensional  di  Kota Meulaboh,  Ibu R pernah mendapatkan SMS  untuk  mengalihkan pembiayaan  lesing  konvensional  menjadi  syariah  dengan tujuan  mendukung  pelaksanaan  Qanun tentang  LKS.  Namun  Ibu  R  masih  belum  melakukan  pengalihan  tersebut,  karena  ia  berasumsi bahwa  yang  melakukan  pengalihan  tersebut  adalah  pihak  lesingnya  sedangkan  Ibu  R  hanya berkewajiban membayar tagihan setiap bulannya.
Qanun  Lembaga  Keuangan  Syariah  masih  belum  sepenuhnya  dilakukan  oleh  masyarakat Desa  Alue  Dawah.  Saat  ini,  Qanun  Lembaga  Keuangan  Syariah  hanya  berlaku  dan  dilaksanakan oleh masyarakat yang melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Sementara masyarakat yang  melakukan  transaksi  di  luar  Lembaga  Keuangan  Syariah  masih  terjebak  pada  praktik  yang mengandung  unsur-unsur  riba.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Bapak  F  selaku  Aparatur Bidang  Perencanaan  Desa,  bahwa  seharusnya  Pemerintah  Aceh  memberikan  pengetahuan  dan pemahaman  tentang  ekonomi  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam  terlebih  dahulu,  kemudian  baru mengeluarkan Qanun tersebut.

## KESIMPULAN
Pemahaman masyarakat Desa Alue Dawah terhadap riba sangat bervariasi. Mulai dari tambahan dalam  pinjaman  utang  piutang,  kelebihan  yang  dijanjikan  ketika  melakukan  utang  piutang, melipatgandakan uang pinjaman dan bunga yang diperoleh dari simpanan pada perbankan. Selain itu, riba juga dipahami sebagai perbuatan memakan harta orang lain yang bukan dari haknya dan riba  juga  memberi  dampak  yang  dapat  merugikan  salah  satu  pihak.  Dengan  demikian,  pada dasarnya masyarakat Desa Alue Dawah mengetahui konsep riba, namun masih banyak yang belum memahami dan melaksanakan larangan riba tersebut.
Jenis praktik riba yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Alue Dawah adalah Riba Qardh yaitu  riba  dalam  pinjaman  utang  piutang  atau  tambahan  pinjaman  yang  diperjanjikan  dan  pada
waktu  tertentu.  Selain  itu,  ada  juga  praktik  riba  dalam  jual  beli  yang  pembayarannya  secara tangguh dan berlipat ganda, yang dikategorikan dalam riba jahiliyah.
Masih banyak masyarakat di Desa Alue Dawah yang belum mengetahui keberadaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga wajar jika masyarakat Desa Alue Dawah belum sepenuhnya melaksanakan  Qanun  tersebut.  Namun  demikian,  sudah  ada  masyarakat  yang  melaksanakan  isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah tersebut, meskipun jumlahnya masih sedikit. Oleh karena itu,  seharusnya  Pemerintah  Aceh  memberikan  edukasi  tentang  penerapan  Qanun  tersebut,  agar masyarakat  mudah  memahami  dan  melaksanakan  isi  Qanun  tersebut,  dan  segera  terhindar  dari praktik riba.

## REFERENSI
Al Kautsar, Sinathrya, Lusiana Indra, dan Dewi Hanggraeni. “Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh.” E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6 (2019): 550.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Amar, Faozan. Ekonomi Islam: Suatu Pengantar . Jakarta: UHAMKA PRESS, 2016.
Fatwa DSN MUI No 10 Tahun 2000 Tentang Wakalah Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga Ghofur,  Abdul.  “KONSEP  RIBA DALAM  AL - QUR’AN.” Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam 7,  no.  1  (31
Mei 2016): 1 – 26. https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030. Hidayat, Enang. Kaidah Fikih Muamalah . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
Ipandang,  Ipandang,  dan  Andi  Askar.  “Konsep  riba  dalam  fiqih  dan  al - qur’an :  Studi  komparasi.”
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 19, no. 2 (29 Desember 2020): 1080 – 90. https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1143.
Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. Fikih Mu ʼ amalah Maliyah Akad Jual Beli . Cetakan ketiga. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2018.
Nurdin,  Ismail,  dan  Sri  Hartati. Metodologi  penelitian  sosial .  Surabaya:  Media  Sahabat  Cendekia, 2019.

## Qanun Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
Setyawati, Fitri. “RIBA DALAM PANDANGAN AL - QUR’AN DAN HADIS.” Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan
Perbankan Syariah 3, no. 2 (14 September 2017): 257 – 71. https://doi.org/10.29300/aij.v3i2.2210.
Sudiarti,  Sri. Fiqh  Muamalah  Kontemporer .  Medan:  Febi  UIN  SU  Press,  2018. http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH%20MUAMALAH%20KONTEMPORER.pdf.
Sutarni, Nanik. IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI HAK MILIK ATAS TANAH YANG HILANG . Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022.
Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Wawancara dengan Bapak F (warga). Diwawancara oleh Putri Perdana, 2 Februari 2021. Wawancara dengan Bapak N (warga). Diwawancara oleh Putri Perdana, 1 Februari 2021. Wawancara dengan Bapak T (warga). Diwawancara oleh Putri Perdana, 2 Februari 2021. Wawancara dengan Bapak X (warga). Diwawancara oleh Putri Perdana, 1 Februari 2021. Wawancara dengan Ibu E (warga). Diwawancara oleh Putri Perdana, 2 Februari 2021. Wawancara dengan Ibu F (warga). Diwawancara oleh Putri Perdana, 1 Februari 2021. Wawancara dengan Ibu K (warga). Diwawancara oleh Putri Perdana, 2 Februari 2021. Wawancara dengan Ibu R (warga). Diwawancara oleh Putri Perdana, 3 Februari 2021.