## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]

## PENGUJIAN SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA DALAM KERANGKA PRAPERADILAN
Rizka Fakhry Alfiananda **
** Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  E-mail: rizkafakhry@yahoo.co.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 5/04/2018 Revisi: 10/04/2018 Diterima: 14/04/2018 Terbit: 30/06/2018 Keywords: KUHAP,  Pre-trial,  Determination of Suspects. A  pretrial  construction  as  it  has  been  regulated  in  the  Indonesian CriminalProcedure  Code  had  instantly  changed  after  the  Constitutional  Court decision  Number  :  21/PUU-XII/2014  that  being  announced  on  April  28, 2015.  The  pretrial  construction  was  initially  authorized  only  to  examine  and decide  the  validity  of  arrest  and  detention,  the  validity  of  investigation  and prosecution termination, and the demand for compensation or rehabilitation. The authority  of  the  pretrial  by  a  quo  decision  was  then  expanded  by  adding  an examination  on  the  validity  of  inquiry,  the  validity  of  confiscation,  and  the validity  of  suspect  determination.  Although  a  quo  decision  is  reputed  tohave exceeded the authority of the Constitutional Court because it is judged of creating a new norm, a quo decision remains final and tied so that it should be considered as a complement to the Indonesian Criminal Procedure Code. Abstrak
Kata Kunci:
KUHAP,  Praperadilan,  Penetapan Tersangka.
P-ISSN: 1412-310x E-ISSN: xxxxxxxxx Konstruksi praperadilan sebagaimana diatur di dalam BAB X Bagian Kesatu  KUHAP  seketika  berubah  pasca  dibacakannya  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2015. Praperadilan yang konstruksi awalnya hanya berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan,  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  dan penghentian  penuntutan,  serta  permintaan  ganti  kerugian  atau rehabilitasi,  oleh  putusan  a  quo  kewenangannya  diperluas  dengan menambahkan pengujian mengenai sah tidaknya penggeledahan, sah tidaknya  penyitaan,  serta  sah  tidaknya  penetapan  tersangka. Meskipun  putusan  a  quo  dinilai  melebihi  kewenangan  Mahkamah Konstitusi karena dinilai telah membuat norma baru, namun putusan a  quo  tetap  bersifat  final  dan  mengikat  sehingga  harus  dianggap sebagai hukum pelengkap KUHAP.

## PENDAHULUAN
Diskursus mengenai perlindungan hak asasi manusia dan negara hukum memang sudah sejak lama  diperbincangkan  karena  keduanya  sangat  berkaitan  erat.  Perlindungan  hak  asasi  manusia merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah negara hukum, termasuk Indonesia. Namun demikian  bukan  berarti  dalam  menjalankan  hak  asasi  manusia  yang  dihormati,  dijunjung  tinggi, dan  dilindungi  oleh  negara  hukum  tersebut  sama  sekali  tidak  diperkenankan  adanya  suatu pembatasan.  Pembatasan  terhadap  hak  asasi  manusia  dalam  suatu  negara  hukum diperkenankansepanjangberdasarkan  undang-undang  yang  tujuannya  semata-mata  untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 1
1 Pasal 28J ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
Diskursus mengenai perlindungan hak asasi manusia juga yang pada akhirnya mempengaruhi sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya hukum acara pidana sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  sebagai  pedoman  utama  dalam  pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia sangatlah  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  sekalipun  terhadap  seseorang  yang  disangka maupun didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Namun perlu digaris bawahi disini bahwa bukan  berarti  terhadap  mereka  yang  disangka  maupun  didakwa  telah  melakukan  suatu  tindak pidana  diberikan  haknya  sebagaimana  halnya  seseorang  yang  tidak  tersangkut  suatu  tindak pidana. 2 Terdapat  tindakan-tindakan  tertentu  yang  dapat  dilakukan  terhadap  mereka  dimana tindakan tersebut merupakan bentuk perampasan terhadap hak asasi manusia. Terhadap mereka yang  disangka  maupun  didakwa  melakukan  tindak  pidana  akan  dilakukan  tindakan-tindakan tertentu  yang  disebut  upaya  paksa.  Upaya  paksa  ini  merupakan  sebuah  bentuk  upaya  yang dilakukan  aparat  penegak  hukum  berupa  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan, dan  pemeriksaan  surat  dalam  rangka  melaksanakan  proses  peradilan.  Meskipun  upaya  paksa  ini merupakan salah satu kewenangan dari aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan proses peradilan,  pelaksanaan  dari  upaya  paksa  ini  haruslah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku sehingga  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan.  Karena  bagaimanapun  juga  upaya  paksa  yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  tersebut  akan  merampas  hak  asasi  manusia  dari  seorang tersangka atau terdakwa.
Untuk melindungi hak asasi manusia khususnya hak dari seorang tersangka maupun terdakwa, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur mengenai sebuah  lembaga  praperadilan.  Lembaga  praperadilan  ini  dimaksudkan  sebagai  suatu  lembaga penguji  apakah  batasan  yang  diberikan  undang-undang  kepada  aparat  penegak  hukum  dalam melakukan  upaya  paksa  tersebut  telah  sesuai  prosedur  atau  tidak.  Ketentuan  mengenai praperadilan tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 10 dan BAB X Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan pengaturan di dalam Undang- Undang tersebut dapat diketahui bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang : a) Sah atau tidaknya  suatu  penangkapan;  b)  Sah  atau  tidaknya  suatu  penahanan;  c)  Sah  atau  tidaknya penghentian penyidikan; d) Sah atau tidaknya penghentian penuntutan; dan d) Permintaan ganti kerugian  dan/atau  rehabilitasi  bagi  seseorang  yang  perkara  pidananya  dihentikan  pada  tingkat penyidikan atau penuntutan.
Berdasarkan pengaturan mengenai praperadilan yang diatur di dalam  Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  tersebut  dapatlah  disimpulkan  bahwa  pengaturan mengenai praperadilan bersifat limitatif dan tidak semua upaya paksa dapat diajukan permohonan praperadilan.  Namun  karena  pengaturan  yang  sifatnya  limitative  tersebutlah  yang  kemudian menimbulkan permasalahan dan pada akhirnya juga menjadi polemik. Tidak sedikit permohonan yang diajukan ke praperadilan secara obyek tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Permohonan  tersebut  berkaitan dengan  penyitaan,  penggeledahan,  pemeriksaan  surat,  dan  juga  penetapan  tersangka.  Tapi beberapa  hakim  mengakomodasi  permohonan  tersebut  dengan  berbagai  macam  bentuk argumentasi yang secara garis besar berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.
Atas  dasar  pertimbangan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  itulah  yang  kemudian membuat  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  sebagian  permohonan  uji  materiil  yang  diajukan Bachtiar Abdul Fatah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa praperadilan tidak mampu
2 Loebby Loqman,1984, Pra-Peradilan di Indonesia ,Jakarta, Ghalia Indonesia, p. 82.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
mengikuti  perkembangan  jaman  karena  aturan  yang  ada  di  dalam  Pasal  77  huruf  a  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  sangat  sempit  dan  limitatif. Rumusan  yang  terbatas  ini  yang  bertentangan  dengan  prinsip due  process  of  law . 3 Pertimbangan tersebutlah  yang  pada  akhirnya  menjadi  legitimasi  amar  putusan a  quo yang  memberikan paradigma  baru  dalam  pelaksanaan  praperadilan,  yaitu  menambahkan  pengujian  penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ke dalam kewenangan praperadilan. 4 Putusan a quo bersifat final dan mengikat, sehingga salah satu acuan dalam dalam pelaksanaan praperadilan  adalah  putusan a  quo .  Namun  demikian,  perluasan  kewenangan  praperadilan  yang diatur melalui putusan a quo ternyata menimbulkan permasalahan dalam tataran implementasi atau pelaksanaannya.  Hal  ini  dikarenakan  lemahnya  aturan  yang  mengatur  perihal  praperadilan, khususnya pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  Pidana.  Bab  X  Bagian  Kesatu  yang  hanya  terdiri  dari  7  pasal  tidak  mampu  memberikan konstruksi  pengaturan  yang  jelas  dan    komprehensif  terhadap  pelaksanaan  praperadilan.  Tidak adanya guidance yang  jelas  dan  komprehensif  mengenai  hal  tersebut  membuat  pelaksanaan pengujian  sah  tidaknya  penetapan  tersangka  sering  terjadi chaos .  Hal  inilah  yang  kemudian menimbulkan  ketidakpastian  hukum  di  dalam  pelaksanaan  praperadilan,  khususnya  mengenai pengujian sah tidaknya penetapan tersangka.

## PEMBAHASAN Perluasan  Kewenangan  Praperadilan  Mengenai  Pengujian  Sah  Tidaknya  Penetapan Tersangka
Dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014,  Mahkamah  Konstitusi berpendapat  bahwa  praperadilan  haruslah  dapat  menjadi  sebuah  instrumen  untuk  menguji  sah tidaknya penetapan tersangka. Hal ini dikarenakan bahwa :
“Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal danbenar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari  proses  penyidikan  yang  merupakan  perampasan  terhadap  hak  asasi  manusia  maka  seharusnya penetapan  tersangka  oleh penyidik  merupakan  objek  yang  dapat  dimintakan perlindungan  melalui  ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang- wenang  penyidik  yang  kemungkinan  besar  dapat  terjadi  ketika  seseorang  ditetapkan  sebagai  tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang  dapat  memeriksa  dan  memutusnya.  Namun  demikian,  perlindungan  terhadap  hak  tersangka  tidak kemudian  diartikan  bahwa  tersangka  tersebut  tidak  bersalah  dan  tidak  menggugurkan  dugaan  adanya tindak  pidana,  sehingga  tetap  dapat  dilakukan  penyidikan  kembali  sesuai  dengan  kaidah  hukum  yang berlaku  secara  ideal  dan  benar.  Dimasukkannya  keabsahan  penetapan  tersangka  sebagai  objek  pranata praperadilan  adalah  agar  perlakuan  terhadap  seseorang  dalam  proses  pidana  memperhatikan  tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. 5
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan a  quo sebagaimana disebutkan di atas, maka diketahui memang ada sebuah urgensi terhadap pengujian sah tidaknya penetapan  tersangka  sehingga  harus  diakomodasi  oleh  praperadilan  mengingat  tidak  ada
3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, p. 21.
4 Ibid. , p. 110.
5 Ibid. , p. 105 – 106.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
mekanisme lain selain praperadilan di dalam konteks pre trialprocess di Indonesia. Semangat yang diusung  oleh  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  berkaitan  dengan perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  sebenarnya  sudah  tepat,  mengingat  juga  esensi  dari adanya  hukum  acara  pidana  yaitu  sebagai  penjamin  hak  asasi  manusia  dalam  konteks  peradilan pidana.  Namun  demikian,  yang  jadi  pertanyaan  besar  adalah  apakah  pengujian  mengenai  sah tidaknya  penetapan  tersangka  memang  harus  diujikan  di  dalam  konteks  praperadilan  ataukah tidak.  Ini  yang  menjadi  perdebatan  bahkan  di  kalangan  hakim  konstitusi  yang  memeriksa  dan memutus perkara a quo . Berdasarkan pengaturan dalam Bab X Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dapat disimpulkan bahwa gagasan awal dibentuknya praperadilan oleh  pembentuk  undang-undang  memang  bukanlah  untuk  menguji  sah  tidaknya  penetapan tersangka. Ini dapat dipahami karena pada hakikatnya praperadilan hanya merupakan mekanisme komplain terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum pada tahap pre trial . Meskipun demikian dalam konteks praperadilan upaya paksa yang diujikan terbatas pada penangkapan dan penahanan yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi diperluas dengan menambahkan  penggeledahan  dan  penyitaan.  Pengujian  terhadap  upaya  paksa  tersebut  karena upaya  paksa  merupakan  tindakan  perampasan  terhadap  hak  asasi  manusia  seseorang.  Karena menyangkut  perampasan  terhadap  hak  asasi  manusia  seseorang,  sehingga  keabsahannya  perlu diuji.
Penetapan  tersangka  sendiri  bukan  merupakan  upaya  paksa.  Penetapan  seseorang  menjadi tersangka  merupakan  sebuah  bentuk  tindakan  administratif  dari  aparat  penegak  hukum ( administrative  justicia )  yang  dilakukan  setelah  ditemukan  tersangkanya. 6 Penetapan  seseorang menjadi  tersangka  ini  merupakan professional  judgement dari  penyidik  karena  dalam  menetapkan tersangka didasarkan atas berbagai informasi, data yang terukur  karena tingkat releabilitas, tingkat validitas  baik  dalam  proses  dan  cara  pengumpulan  data  dan  informasi,  proses  olah  data  dan informasi dan proses evaluasi sampai pada kesimpulan mengindikasikan seseorang sebagai pelaku telah  dikategorikan  sebagai  tersangka  telah  melalui  parameter  berdasarkan  hukum. 7 Penetapan tersangka bukan merupakan sebuah bentuk perampasan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal pasca ditetapkan sebagai tersangka seseorang tersebut tidak dikenakan upaya paksa sama sekali, maka  hal  tersebut  pada  dasarnya  belum  dimaknai  bahwa  ada  perampasan  terhadap  hak  asasi manusianya. Meskipun sangat dimungkinkan dalam penetapan dirinya sebagai seorang tersangka tersebut  terdapat  bentuk  kesewenang-wenangan  ( abuse  of  power )  penyidik  dan  juga  ada  ancaman untuk dilakukan upaya paksa.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  sangat  menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana. Dalam konteks pre trial yang  diwujudkan  dalam  konsep  praperadilan,  hukum  acara  pidana  hendak  memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak  tersangka  atau  terdakwa.  Hal  ini  sesuai  dengan  pedoman pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang menyebutkan bahwa :
Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur
6 Anonim, “Saksi Ahli KPK : Penetapan Tersangka
Bukan Upaya Paksa”, http://nasional.kompas.com/read/2015/04/06/13384451/Saksi.Ahli.KPK.Penetapan.Tersangka.Bukan.Upaya.Paks a.html , diakses tanggal 11 Juni 2015.
7 Herry F. F. Battileo, “Penetapan Status Tersangka Professional Judgement Penyidik”, http://www.suryantt.com/suryantt-berita-penetapan-status-tersangka—‘profesional-judgement’-penyidik---.html , diakses tanggal 22 Juni 2015.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
dalam  undang-undang,  maka  untuk  kepentingan  pengawasan  terhadap  perlindungan  hak-hak  asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan. 8
Perlindungan  terhadap  hak  tersangka  tersebut  juga  sudah  sesuai  dengan  bunyi Article 9 International Covenant on Civil and Political Rights yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Covenant  on  Civil  and Political Rights yang menyebutkan bahwa :
1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.
2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.
3. Anyone  arrested  or  detained  on  a  criminal  charge  shall  be  brought  promptly  before  a  judge  or  other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.
4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.
5. Anyone  who  has  been  the  victim  of  unlawful  arrest  or  detention  shall  have  an  enforceable  right  to compensation .
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  poin  pentingnya  terletak  pada  perlindungan  seseorang khususnya  tersangka  terhadap  perampasan  kemerdekaan  dirinya  yang  berupa  penangkapan  dan penahanan. Penangkapan dan penahanan harus dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan sesuai prosedur. Inilah yang kemudian diujikan di dalam praperadilan. Cita-cita untuk melindungi hak- hak  tersangka  tersebut  yang  kemudian  mempengaruhi  gagasan  pembentukan  praperadilan. Karena  yang  hendak  dilindungi  adalah  hak-hak  tersangka  maka  titik  tumpuannya  adalah  pasca seseorang  ditetapkan  sebagai  tersangka,  bukan  sebelum  seseorang  ditetapkan  sebagai  tersangka. Pasca  ditetapkan  sebagai  tersangka,  seseorang  dapat  dikenakan  upaya  paksa  yang  merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini jelas berbeda dengan pengujian terhadap penetapan tersangka, dimana yang menjadi titik tumpuannya adalah  sebelum  seseorang  ditetapkan  sebagai  tersangka.  Sebelum  ditetapkan  sebagai  tersangka, seseorang  tersebut  tidak  dapat  dikenakan  upaya  paksa.  Seandainya  pun  sebelum  seseorang tersebut  ditetapkan  sebagai  tersangka  terhadap  dirinya  sudah  terdapat  bentuk  perampasan  hak, secara konseptual itu bukan kewenangan praperadilan untuk mengujinya.
Bahkan  ketika  ditarik  lebih  jauh  kepada  gagasan  dan  konsep  yang  mempengaruhi  lahirnya praperadilan  itu  sendiri  yaitu  konsep habeas  corpus ,  maka  juga  tidak  akan  ditemukan  mengenai pengujian  terhadap  sah  tidaknya  penetapan  tersangka.  Hal  ini  dikarenakan  karena  standar  yang dipakai oleh habeas corpus bukanlah penetapan tersangka, melainkan penahanan. Dalam konteks itu berarti  yang  hendak  dilindungi  adalah  tersangka,  yang  secara  formal  merupakan  status  pasca adanya penetapan sebagai tersangka, bukan sebelum adanya penetapan sebagai tersangka. Hal itu pula yang membuat kewenangan praperadilan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 hanya digunakan untuk menguji upaya paksa penangkapan dan penahanan.
8 Maesa  Plangiten,  “Fungsi  Dan  Wewenang  Lembaga  Praperadilan  Dalam  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia”, Lex Crimen , Volume II, Nomor 6, Oktober 2013, p. 31.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
Jika ditinjau dari sisi konsepnya, praperadilan memang tidak dapat digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sah tidaknya penetapan tersangka. Namun demikian, sebenarnya secara tidak langsung  praperadilan  sudah  membuka  ruang  untuk  adanya  pengujian  terhadap  sah  tidaknya penetapan  tersangka.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pengujian  sah  tidaknya  penangkapan  dan penahanan.  Dalam  hal  dilakukannya  penangkapan  dan  penahanan,  seorang  aparat  penegak hukum terikat dengan adanya syarat materiil dan syarat formil dari penangkapan dan penahanan. Berkaitan dengan syarat materiilnya, baik penangkapan maupun penahanan mengharuskan adanya bukti  permulaan  yang  cukup  sebagai  syarat.  Kemudian  berkaitan  dengan  syarat  formilnya berkaitan  dengan  adanya  surat  perintah  penangkapan  dan  surat  perintah  penahanan.  Proses pembuktian dalam praperadilan berkaitan dengan penangkapan dan penahanan haruslah melihat kedua syarat tersebut, apakah keduanya sudah terpenuhi ataukah tidak sehingga penangkapan dan penahanan dapat dilakukan.
Dalam  hal  pembuktian  syarat  materiil  dari  penangkapan  dan  penahanan  itulah  sebenarnya dapat membawa konsekuensi pada sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang. Logikanya adalah dalam hal syarat materiil yang berupa bukti permulaan yang cukup tersebut tidak terpenuhi atau  dinyatakan  tidak  sah  sehingga  membuat  penangkapan  dan  penahanan  tidak  sah,  maka seharusnya  dengan  otomatis  penetapan  tersangka  atas  seseorang  tersebut  tidak  sah  mengingat syarat  penetapan  seseorang  menjadi  tersangka  berkaitan  dengan  adanya  bukti  permulaan  yang cukup  tersebut.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  hal  penangkapan  dan  penahanan  yang dinyatakan tidak sah, maka sangat mungkin sebelumnya diawali oleh adanya penetapan tersangka yang  tidak  sah  pula  atau  dengan  kata  lain  penetapan  tersangka  yang  tidak  sah  dapat  membuat penahanan menjadi tidak sah pula. Namun demikian, penangkapan dan penahanan yang tidak sah belum tentu diawali dengan penetapan tersangka yang tidak sah mengingat adanya syarat materiil dan syarat formil tadi. Dengan melihat logika tersebut, hakim praperadilan pada dasarnya dapat melakukan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka bahkan sebelum adanya putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  memperluas  kewenangan  praperadilan.  Hal  ini  dilakukan dengan mengalihkan konsentrasi pemeriksaan hakim dari pemeriksaan terhadap penangkapan dan penahanan  menuju  pemeriksaan  terhadap  penetapan  tersangka  setelah  diketahui  bahwa  bukti permulaan  yang  cukup  guna  melakukan  penangkapan  dan  penahanan  ternyata  tidak  tercukupi atau  tidak  sah.  Namun  hal  semacam  ini  belum  pernah  dilakukan  oleh  hakim  dalam  praktik praperadilan.
Dalam  praktiknya,  hakim  praperadilan  hanya  melakukan administratif  review terhadap dilakukannya  penangkapan  dan  penahanan. Administratif  review tersebut  dilakukan  berkaitan dengan  syarat  formil  dari  penangkapan  dan  penahanan  yang  berupa  ada  tidaknya  surat penangkapan, ada tidaknya surat penahanan, ada tidaknya tembusan untuk keluarga, dan hal lain yang bersifat formal administratif. Hakim praperadilan dalam praktiknya sangat jarang memeriksa syarat materiil dari penangkapan dan penahanan yang salah satunya berupa bukti permulaan yang cukup. 9 Fungsi praperadilan sebagai examinating judge sering dimaknai hanya sebatas pemeriksaan aspek  administratif  atau  formil  dari  upaya  paksa. 10 Padahal  sebenarnya  fungsi  mengeksaminasi penangkapan  dan  penahanan  tidak  hanya  hanya  sebatas  pada  melihat  syarat  formil  namun  juga
9 Pemeriksaan tergantung dari masing-masing hakim, ada yang memeriksa ada yang tidak.
10 Adnan
Buyung Nasution, “Praperadilan Versus Hakim
Komisaris”, http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html ,  diakses  pada  tanggal  4  Juli 2015.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
harus melihat syarat materiil. 11 Ini yang kemudian menjadi sebuah kelemahan besar praperadilan dari sisi praktikal selain kelemahan praperadilan dari sisi konseptual. 12
Meskipun  sebenarnya  secara  tidak  langsung  praperadilan  membuka  ruang  untuk  adanya pengujian mengenai sah tidaknya penetapan tersangka seseorang sebagaimana diuraikan di atas, tetap  saja  secara  konseptual  hal  tersebut  tidak  sesuai.  Di  satu  sisi  memang  ada  urgensi  untuk memberikan proses hukum yang adil ( fair trial ) bagi seseorang yang dalam hal ini terkait penetapan dirinya  sebagai  tersangka,  namun  di  satu  sisi  konsep  praperadilan  tidak  diperuntukkan  untuk melakukan  pengujian  terhadap  penetapan  tersangka  seseorang  tersebut.  Memasukkan  pengujian mengenai sah tidaknya penetapan tersangka ke dalam kerangka kewenangan praperadilan berarti sama  saja  memasukkan  sesuatu  yang  sebenarnya  bukan  pada  wadahnya.  Bahkan  ketika  melihat mekanisme pre trial yang ada di beberapa negara civil law semisal Belanda dengan rechter commisaris , Perancis  dengan judge  d’instruction ,  dan  Italia  dengan guidice  per  le  indagini  prelimari ,  tidak  satupun yang  secara  konseptual  mengakomodasi  penetapan  tersangka  sebagai  suatu  hal  yang  diujikan. Begitu  pula  dengan  negara common  law semisal  Amerika  Serikat  dengan  konsep magistrate yang secara konseptual tidak mengakomodasi penetapan tersangka sebagai suatu hal yang harus diuji. Sebenarnya  hal  yang  lebih  penting  untuk  diuji  daripada  penetapan  tersangka  adalah  pengujian mengenai alat bukti. Hal ini dikarenakan berdasarkan alat buktilah semua tindakan aparat penegak hukum pada tahap pre trial seperti penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan dilakukan. Dalam konteks praperadilan mengenai penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang sebenarnya harus dibuktikan adalah alat buktinya. Namun pada praktiknya, pengujian alat bukti tidak pernah dilakukan dan justru pembuktian hanya berkutat pada hal yang sifatnya administratif.
Jika  dibandingkan  dengan  beberapa  seperti  Belanda,  Perancis,  Italia,  dan  Amerika  Serikat, secara  konseptual  negara-negara  tersebut  memang  tidak  mengujikan  penetapan  tersangka  di dalam  mekanisme pre  trial .  Namun  masing-masing  negara  tersebut  mempunyai  mekanisme masing-masing  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  alat  bukti  yang  dijadikan  dasar  oleh penyidik  melakukan  tindakan-tindakan  dalam  konteks pre  trial .  Konsep  pengawasan pre  trial Belanda dengan rechter commisaris dan Perancis dengan judge d’instruction pada prinsipnya sama, yaitu merupakan  bagian  integral  dari  keseluruhan  sistem  pengawasan  hirarkis  yang  dilakukan  hakim terhadap  jaksa  dan  kepolisian.  Artinya  hakim  mengawasi  jaksa,  dan  jaksa  mengawasi  polisi, sebagai satu kesatuan sistem pengawasan integral yang harmonis dan serasi. 13 Lebih lanjut sebagai konsekuensi  atas  sistem  tersebut,  proses  pemeriksaan  perkara  dari  tingkat  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan  sampai  dengan  pemeriksaan  di  muka  pengadilan  secara  fungsional merupakan satu rangkaian hirarki kesatuan fungsi yang berbagi tugas dan wewenang namun saling melengkapi. 14 Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  pada rechter  commisaris dan judge d’instruction hakim mempunyai keterlibatan bahkan sejak dimulainya penyidikan dan bahkan dalam
11 Loebby Loqman..., p. 60 – 61.
12 Secara  konseptual  praperadilan  memiliki  beberapa  kelemahan,  antara  lain  :  kewenangan  praperadilan  hanya bersifat  “ post  factum ”,  sikap  hakim  yang  cenderung  pasif  karena  menunggu  permohonan,  gugurnya  praperadilan karena berkas perkara sudah dilimpahkan ke  pengadilan untuk dimulai siding pokok perkaranya, dan permohonan praperadilan  sangat  bergantung  pada  kehadiran  penasihat  hokum  karena  kebanyakan  tersangka  dan/atau  terdakwa sama sekali tidak paham mengenai proses peradilan pidana.
13 Supriyadi  Widodo  Eddyono  dan  Erasmus  A.  T.  Napitupulu, Prospek  Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  Dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP , (Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform , 2014), p. 27.
14 Ibid .

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
keadaan  tertentu  dapat  memimpin  penyidikan. 15 Keterlibatan  hakim  tersebut  pada  umumnya bertujuan untuk mengimbangi kekuasaan yang besar yang dimiliki oleh penyidik. 16
Keterlibatan hakim sejak awal dimulainya penyidikan tersebut pada akhirnya membuat hakim tidak hanya dapat melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh penyidik namun juga dapat  melakukan  beberapa  tindakan  terhadap  suatu  hal  semisal  memanggil,  memeriksa,  dan melakukan  penahanan  terhadap  seseorang,. 17 Selain  itu  juga  memeriksa  saksi-saksi  dan  alat-alat bukti  lainnya  bahkan  membuat  berita  acara  pemeriksaan,  melakukan  penahanan,  penyitaan, bahkan menentukan apakah cukup alasan untuk dilimpahkan ke pengadilan. 18 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik rechter commisaris maupun judge d’instruction mempunyai fungsi sebagai examinating judge sekaligus investigating judge . Berbeda lagi dengan konsep guidice per le indagini prelimari di Italia. Giudice per le indagini prelimari muncul untuk menggantikan giudice instructtore yang secara konsep  sama  dengan rechter  commisaris dan judge  d’instruction . Giudice  per  le  indagini  prelimari hanya mengawasi jalannya penyidikan dan penuntutan, tidak terlibat aktif dalam melakukan penyidikan sebagaimana rechter  commisaris dan judge  d’instruction . 19 Giudice  per  le  indagini  prelimari bertugas menentukan langkah-langkah pencegahan ( misure cautelari ) yang perlu diambil, seperti menentukan apakah  terdakwa  harus  ditahan  di  dalam  penjara,  dan  memberikan  ijin  kepada  jaksa  dengan meninjau  permintaan  kejaksaan  yang  dapat  menahan  atau  merampas  kebebasan  sipil  dari seseorang,  seperti  penyadapan. 20 Kemudian  pada  sidang  pendahuluannya, giudice  per  le  indagini prelimari mengevaluasi  semua  bukti  dari  jaksa  dan  memutuskan  apakah  akan  melanjutkan  ke pengadilan, atau membatalkan tuntutan ( rinvio a giudizio ) atau mengarsipkan kasus. 21
Amerika Serikat konsep sendiri mengenai hakim pemeriksaan pendahuluan atau magistrate yang terlibat  dalam  proses pre  trial sejak  suatu  proses  penyeledikan  pidana  dilakukan  atau  semenjak seseorang melakukan komplain atas suatu tindak kejahatan. 22 Pemeriksaan pendahuluan ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu arraignment , preliminary hearing , dan pretrial conference . Arraignment merupakan tahap  dimana  tersangka  dihadapkan  pada  hakim  atau  wakilnya  yang  terjadi  setelah  seseorang ditahan  dimana  tuduhan  tersangka  dibacakan  dan  tersangka  ditanyakan  sikapnya  bersalah  atau tidak.  Dalam arraignment, tersangka  dapat  memilih  :  (1)  menolak  tuduhan  yang  dituduhkan kepadanya  dan  diteruskannya  proses  peradilan  ke  tahap  persidangan  pengadilan  ( not  guilty ) ; (2) mengakui tuduhan dan langsung dijatuhi pidana tanpa melalui proses pengadilan ( guilty plea ) ; atau (3) nolo contender , memiliki dampak yang hampir sama dengan sikap guilty plea , tetapi jika tersangka memilih nolo  contendere maka  proses  dilanjutkan  ke pengadilan  dan  di  pengadilan  terdakwa  tidak menolak tuduhan penuntut umum. 23
Jika tersangka mengaku bahwa dirinya tidak bersalah, maka proses akan dilanjutkan pada tahap preliminary hearing . 24 Preliminary hearing merupakan tahap dimana penyidik dihadapkan kepada hakim guna  dinilai  apakah  telah  terdapat  alasan  yang  kuat  ( probable  cause )  bahwa  tersangka  merupakan pelaku  tindak  pidana  dan  dapat  ditahan  serta  diadili.  Jika  tidak  ditemukan probable  cause ,  maka
15 Sebagaimana dilakukan oleh judge d’instruction yang melakukan penyidikan pada perkara berat ( crime ) dan perkara kurang  berat  ( delit ).Supriyadi  Widodo  Eddyono,  dkk, Praperadilan  di  Indonesia  :  Teori,  Sejarah,  dan  Praktiknya, (Jakarta, Institute for Ciminal Justice Reform , 2014),p. 18.
16 Andi Hamzah dan RM Surachman, Pre Trial Justice & Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara , (Jakarta, Sinar Grafika, 2015),p. 73.
17 Loebby Loqman.. . , p. 47.
18 Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara , (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), p. 193.
19 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012, p. 6.
20 Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, Op. cit. , p. 26.
21 Ibid . 22 Anggara,  dkk., Naskah  Akademik  dan  Rancangan  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  Hukum  Acara  Praperadilan , (Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform , 2014),p. 17.
23 Ibid. , p. 18.
24 Andi Hamzah dan RM Surachman.. . , p. 152.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
perkara  dapat  dihentikan. 25 Dalam  tahap  ini  salah  satu  yang  diujikan  adalah  terkait  alat  bukti. Setelah  hakim  berkesimpulan  bahwa  besar  kemungkinan  tersangka  dapat  dipidana,  maka tersangka  pada  hari  yang  telah  ditentukan  harus  menjalani  persidangan  dengan  dewan  juri. 26 Namun sebelum dibawa ke jury untuk disidangkan, tersangka dihadapkan dulu pada tahap pretrial conference yang  ditujukan  untuk  perencanaan  sidang  pengadilan,  terutama  mengenai  pembuktian dan  hak-hak  yang  berperkara  untuk  memperoleh  pembuktian  dari  pihak  lain (discovery) . 27 Begitu pentingnya  alat  bukti  sehingga  masing-masing  negara  mempunyai  mekanisme  untuk mengawasinya.  Pengujian  mengenai  alat  bukti  memang  tidak  secara  konseptual  diakomodasi  di dalam  kewenangan  praperadilan.  Namun  secara  tidak  langung  sebenarnya  praperadilan  sudah mengamanatkan  untuk  dilakukannya  pengujian  terhadap  alat  bukti  dengan  disematkan  pada permohonan  pengujian  penangkapan,  penahanan,  dan  yang  paling  baru  terkait  pengujian penetapan  tersangka.  Pengujian  terhadap  alat  buktilah  yang  seharusnya  dikedepankan.  Bukan pengujian terhadap hal-hal yang bersifat administratif belaka.
Implikasi  Lemahnya  Pengaturan  Perihal  Praperadilan  Dalam  KUHAP  Terhadap Pelaksanaan Pengujian Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai  sebuah  aturan  yang  berlaku  mendampingi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014jelas membawa warna baru terhadap pelaksanaan proses peradilan di Indonesia khusunya praperadilan. Putusan a  quo dengan  serta  merta  mengubah  wajah  dan  paradigma  praperadilan.  Dengan diperluasnya  kewenangan  praperadilan  melalui  adanya  putusan a  quo ,  dengan  otomatis  semakin terbuka  lebar  pintu  akses  terhadap  praperadilan.  Permohonan  yang  diajukan  ke  praperadilan menjadi  meningkat  seiring  diperluasnya  kewenangan  tersebut,  khususnya  berkaitan  dengan pengujian  penetapan  tersangka.  Namun  demikian,  perubahan  yang  cukup  signifikan  di  dalam konstruksi  praperadilan  dikarenakan  adanya  putusan a  quo tidak  didukung  dengan  konstruksi pengaturan  yang  jelas  dan  komprehensif  guna  menunjang  konsep  praperadilan  yang  sejak  awal sudah dinilai lemah oleh beberapa kalangan karena minimnya aturan. Sebenarnya ini sudah terjadi bahkan  sebelum  adanya  putusan a  quo .  Ini  yang  pada  akhirnya  berimplikasi  pada  pelaksanaan praperadilan utamanya mengenai pengujian sah tidaknya penetapan tersangka.
Perluasan  kewenangan  yang  diberikan  kepada  praperadilan  melalui  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  yang  tidak  diikuti  dengan  penguatan  konstruksi pengaturan  praperadilan  justru  menimbulkan  kekacauan  ( chaos )  dalam  implementasinya.  Bab  X Bagian Kesatu yang hanya terdiri dari 7 pasal tidak mampu memberikan konstruksi pengaturan yang jelas dan komprehensif terhadap pelaksanaan praperadilan, khususnya dalam hal persidangan atau  acaranya.  Tidak  ada satupun  aturan  baik  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  maupun  di  luar  itu  yang  memberikan  pengaturan  perihal  hukum acara  praperadilan.  Padahal  praperadilan  sebagai  bagian  dari  kerangka  hukum  acara  pidana seharusnya  menekankan  pada  asas  legalitas  dalam  pelaksanaannya,  baik  berkaitan  dengan Lex Praevia , Lex  Scripta , Lex  Certa ,  dan Lex  Stricta .  Dalam  praktiknya,  praperadilan  didasarkan  pada hukum acara perdata. perdata. Ini hanya didasarkan pada praktik yang selama ini ada dikarenakan tidak ada konstruksi pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut.Praperadilan dimaknai sebagai sebuah  mekanisme  pengujian  terkait  permasalahan  formal,  prosedural,  dan  administratif  dalam sebuah  proses  perkara  pidana.  Oleh  karenanya  hukum  acara  perdata  yang  menekankan  pada pencarian kebenaran formil dipakai sebagai hukum acara praperadilan.
25 Supriyadi Widodo Eddyono, dkk.. . , p. 17.
26 Andi Hamzah dan RM Surachman, Loc. cit.
27 Loebby Loqman ...., p. 52.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
Pemakaian  hukum acara perdata  sebagai guidance dalam  pelaksanaan  praperadilan  sebenarnya menimbulkan  masalah.  Hal  ini  dikarenakan  yang  dibuktikan  hakim  adalah  kebenaran  formil. Dalam mencari kebenaran formil, hakim hanya cukup membuktikan preponderance of evidence saja. 28 Kebenaran formil yang hendak dicari dalam konteks hukum acara perdata inilah yang sebenarnya membuat  praperadilan  juga  terkungkung  di  dalamnya.  Praperadilan  menjadi  sebuah  mekanisme yang  hanya  menguji  hal-hal  yang  bersifat  formal  prosedural  administratif  saja  atau  dengan  kata lain administratif review . Padahal dengan jika hanya fokus pada membuktikan preponderance of evidence saja,  maka  tingkat  keterbuktiaannya  lemah. 29 Jika  salah  satu  pihak  baik  pemohon  maupun termohon  mengajukan  bukti-bukti  yang  menurut  undang-undang  sah  dan  memiliki  kekuatan pembuktian, maka hakim dapat mengadili dengan memberi putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan  itu. 30 Examinating  judge sering  dimaknai  sebagai  pengujian  terhadap  hal-hal  yang  bersifat administratif.  Padahal  dalam  konteks  praperadilan,  baik  hal  yang  bersifat  formil  terkait administratif  dan  hal  yang  bersifat  materiil  terkait  alat  bukti  dan  lain  sebagainya  harus  secara berimbang  diuji  di  dalamnya.  Ini  juga  yang  kemudian  membuat  praperadilan  mandul  di  dalam praktiknya.
Absennya sebuah konstruksi pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai praperadilan ini yang juga pada akhirnya membuat tidak adanya kesatuan mengenai mekanisme pemeriksaan di dalam  persidangan  praperadilan.  Sehingga  hakim  dengan  keyakinannya  masing-masing  dapat menafsirkan  sendiri  mengenai  jalannya  proses  pemeriksaan.  Demikian  pula  dalam  tahap pembuktiannya, hakim mempunyai keyakinan masing-masing mengenai mekanisme pembuktian di  dalam  praperadilan.  Hal  semacam  itu  terjadi  di  dalam  pengujian  mengenai  sah  tidaknya penetapan  tersangka.  Tidak  ada  sebuah  kesatuan  dalam  pembuktian  mengenai  sah  tidaknya penetepan tersangka. Jika dilihat dari definisi secara legalistik formal tersangka yang ada di dalam Pasal  1  angka  14  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang menyebutkan  bahwa  “tersangka  adalah  seseorang  yang  karena  perbuatannya  atau  keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, maka yang seharusnya menjadi concern di  dalam  pembuktiannya  adalah  berkaitan  dengan  bukti  permulaan  yang  patut tersebut. Bukan mengenai hal-hal yang lain.
Namun hal tersebut sangat jauh berbeda dengan praktiknya. Misalnya saja pada permohonan praperadilan  Budi  Gunawan  yang  berdasarkan  putusan  praperadilan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan  Nomor  :  04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel  menyatakan  bahwa  tidak  sahnya  penetapan tersangka  atas  nama  Budi  Gunawan  karena  KPK  dinilai  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  dirinya.  Kemudian  yang  terbaru  pada permohonan  praperadilan  Hadi  Poernomo  yang  berdasarkan  putusan  praperadilan  Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor  :  36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel  menyatakan  bahwa  tidak  sahnya penetapan tersangka atas nama Hadi Poernomo karena penyelidik dan penyidik independen yang dipakai  KPK  dalam  mengusut  kasus  Hadi  Poernomo  tidak  sah  keberadaannya  sehingga penyelidikan  dan  penyidikan  termasuk  penetapan  tersangka  yang  tidak  sah. 31 Berdasarkan  dua
28 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta, Liberty, 2002), p. 141.
29 Munir  Fuady, Teori  Hukum  Pembuktian ,  (Bandung,  Citra  Aditya  Bakti,  2006),p.  46. Preponderance  of  evidence ini mengharuskan  hakim  untuk  menemukan  bahwa  versi  fakta  penggugat  lebih probable daripada  tidak.  Artinya  bobot bukti untuk salah satu pihak lebih besar dibandingkan pihak lain. Dengan demikian maka salah satu pihak haruslah menunjukkan atau membuktikan bukti lebih banyak.
30 Sandra  Dini  Febri  Aristya,  “Pembuktian  Perdata  Dalam  Kasus  Malpraktik  Di  Yogyakarta”, Mimbar  Hukum , Edisi Khusus, November 2011, p. 194.
31 Putusan ini menjadi semacam anomali mengingat sudah banyak putusan pengadilan dalam perkara korupsi yang secara jelas dalam pertimbangannya menerima keberadaan penyelidik dan penyidik independen dari KPK. Padahal tepat  1  bulan  10  hari  diputus  sebelum  adanya  putusan  praperadilan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor  : 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.,  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  memberikan  putusan  terhadap  obyek  yang  sama

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
putusan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  sebenarnya  yang  diperiksa  oleh  hakim  di  dalam praperadilan mengenai pengujian sah tidaknya penetapan tersangka bukanlah penetapan tersangka itu sendiri, namun mengenai sah tidaknya penyelidikan dan penyidikan. 32 Padahal ketika berbicara pengujian  mengenai  sah  tidaknya  penetapan  tersangka,  seharusnya  yang  diuji  adalah  alat  bukti yang dipakai oleh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Kalaupun pengujian mengenai sah tidaknya penetapan tersangka hanya difokuskan pada alat bukti  yang  dipakai  oleh  penyidik  dalam  menetapkan  seseorang  sebagai  tersangka,  ini  juga menimbulkan masalah tersendiri. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014, alat bukti yang dimaksud adalah minimal dua alat bukti dari Pasal 184 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu : keterangan saksi; keterangan ahli;  surat;  petunjuk;  dan  keterangan  terdakwa.  Di  satu  sisi  penafsiran  dua  alat  bukti  menurut Mahkamah Konstitusi tersebut membawa sebuah kepastian hukum di dalam hukum acara pidana. Namun  di  satu  sisi,  pengujian  dua  alat  bukti  di  dalam  praperadilan  sangat  memungkinkan mengancam  pembuktian  di  dalam  persidangan  pokok  perkara,  apalagi  dengan  tidak  adanya konstruksi pengaturan yang jelas dan  komprehensif serta diperparah juga dengan inkonsistensi hakim praperadilan di dalam memeriksa permohonan praperadilan. Hal ini dikarenakan pengujian terhadap alat bukti ini masih menjadi subjektifitas hakim. Sampai tahap apa pengujian terhadap alat bukti, semua tergantung pada hakim.
Dalam  pengujian  alat  bukti,  hakim  seharusnya  berpegang  pada  beberapa  parameter pembuktian  yang  sudah  ada.  Paling  tidak  ada  enam  hal  yang  menjadi  parameter  di  dalam pembuktian, antara lain : 33 1. Bewijstheorie , adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di  pengadilan.  Dalam  konteks  perkara  perdata  di  Indonesia,  teori  pembuktian  yang dipakai adalah positief wettelijk bewijstheorie dimana hakim terikat secara positif kepada alat bukti  menurut  undang-undang.  Artinya,  jika  dalam  pertimbangan,  hakim  telah menganggap suatu perbuatan terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang  tanpa  diperlukan  keyakinan,  hakim  dapat  menjatuhkan  putusan. Sedangkan  dalam  konteks  perkara  pidana  di  Indonesia,  teori  pembuktian  yang  dipakai adalah negatief wettelijk bewijstheorie dimana dasar pembuktian itu menurut pada keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.
2. Bewijsmiddelen ,adalah  alat-alat  bukti  yang  digunakan  untuk  membuktikan  telah  terjadi suatu  peristiwa  hukum.  Apa  saja  yang  merupakan  alat  bukti  yang  sah  di  pengadilan, semuanya diatur dalam hukum acara yang dalam konteks perkara pidana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Bewijsvoering ,yaitu penguraian cara bagaimana alat-alat bukti diperoleh, dikumpulkan, dan disampaikan  di  depan  sidang  pengadilan.  Apakah  perolehan,  pengumpulan,  dan penyampaian alat bukti tersebut dilakukan dengan sah atau tidak.
4. Bewijslast atau burden of proof ,adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang  untuk  membuktikan  suatu  peristiwa  hukum.  Dalam  perkara  perdata, yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia
melalui  putusan  praperadilan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor  :  18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.  atas  nama Suroso  Atmomartoyo.  Dalam  putusan  tersebut  dijelaskan  bahwa  keberadaan  penyelidik  dan  penyidik  independen KPK sah menurut hukum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomot 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) hanya berlaku untuk penyelidik dan penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan.
32 Muhammad  Tanziel  Aziezi,  “Pra  Peradilan  Penetapan  Tersangka  :  Perjudian  Hukum  Yang  Terbiarkan”, https://www.selasar.com/politik/pra-peradilan-penetapan-tersangka-perjudian-hukum-yang-terbiarkan , diakses pada tanggal 4 Juli 2015.
33 Eddy O. S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian , (Jakarta, Erlangga,2012), p. 15 – 26.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa. Hal ini berdasarkan asas actori incumbit  probatio yang  berarti  siapa  yang  menggugat  dialah  yang  wajib  membuktikan. Demikian pula dalam perkara pidana berlaku asas actori incumbit onus probandi yang berarti siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan sehingga jaksa penuntut umumlah yang diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa.
5. Bewijskracht ,  adalah  kekuatan  pembuktian  dari  masing-masing  alat  bukti.  Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
6. Bewijsminimmum ,  adalah  alat  bukti  minimum  yang  diperlukan  dalam  pembuktian  untuk mengikat kebebasan hakim.
Parameter  di  atas  sebenarnya  berkaitan  dengan  pembuktian  di  persidangan  pokok  perkara. Namun  pada  dasarnya  parameter  tersebut  juga  dapat  digunakan  di  dalam  pembuktian  di persidangan  praperadilan,  khususnya  terkait  pengujian  mengenai  sah  tidaknya  penetapan tersangka  yang  pada  pokoknya  menguji  alat  bukti  yang  dijadikan  dasar  seorang  penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Setidaknya ada empat parameter dari enam parameter di  atas  yang  dapat  digunakan  di  dalam  pembuktian  di  persidangan  praperadilan  mengenai pengujian  sah  tidaknya  penetapan  tersangka,  yaitu bewijslast atau burden  of  proof , bewijsmiddelen , bewijsminimmum , dan bewijsvoering . Berkaitan dengan bewijslast atau burden of proof , pada dasarnya di dalam persidangan praperadilan menganut  asas  yang  sama  dengan asas  yang  ada  di  dalam  hukum  acara  perdata  yaitu  asas actori incumbit probatio yang menyebutkan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mendasarkan  pada  suatu  peristiwa  untuk  menguatkan  haknya  itu  atau  untuk  menyangkal  hak orang  lain. 34 Berdasarkan  pasal  tersebut,  kedua  belah  pihak  dapat  dibebani  beban  pembuktian. Terutama  pemohon  yang  wajib  membuktikan,  sedangkan  termohon  wajib  membuktikan bantahannya.  Pemohon  tidak  diwajibkan  membuktikan  bantahan  termohon,  begitu  pula termohon  yang  tidak  diwajibkan  membuktikan  bantahan  pemohon.  Jika  pemohon  tidak  dapat membuktikan  dalil-dalil  dalam  permohonannya,  maka  dirinya  harus  dikalahkan.  Sementara  itu, jika termohon tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus dikalahkan. 35
Dalam  konteks  ini  sebenarnya  ada  masalah,  karena  logika  pembuktian  semacam  itu  dinilai membebani  tersangka.  Sebagai  sebuah  mekanisme  komplain,  seharusnya  praperadilan memberikan  beban  pembuktian  pada  pihak  yang  memiliki  kualifikasi  lebih  besar  daripada tersangka  yaitu  penyidik.  Penyidik  yang  seharusnya  membuktikan  bahwa  penetapan  tersangka yang dilakukan olehnya terhadap seseorang benar-benar sah. Dalam konteks pengujian terhadap penetapan tersangka, seharusnya asas actori incumbit probatio tidak digunakan. Harus ada semacam pembalikan  beban  pembuktian  dari  tersangka  yang  diarahkan  kepada  penyidik  sebagai  pejabat yang berwenang. 36 Hal ini mengingat penguasaan alat bukti ( possession of evidence ) yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ada pada penyidik bukan pada tersangka. Sehingga tersangka  sangat  terbatas  jika  harus  membuktikan  terkait  alat  bukti  tersebut.  Sudah  seharusnya penyidik  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  baik  untuk  tampil  ke  depan  persidangan  dengan membawa  alat  bukti  yang  ada. 37 Posisi  penyidik  dinilai  lebih  superior  untuk  membuktikan
34 Pasal 163 Herzine Indische Reglement , Pasal 283 Rechtsreglement Buitengewesten , dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
35 Op. cit. , p. 23.
36 Anggara, dkk., Op. cit. , p. 80. 37 Letezia
Tobing, “Tentang Sistem Pembalikan
Beban Pembuktian”, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513ff99d6eedf/tentang-sistem-pembalikan-beban-pembuktian.html , diakses tanggal 3 Juli 2015.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
dibandingkan  tersangka.  Konsep  inilah  yang  seharusnya  dipakai,  tidak  hanya  dalam  melakukan pengujian  terhadap  penetapan  tersangka  namun  juga  dalam  hal  melakukan  pengujian  terhadap upaya  paksa  baik  itu  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan.  Kalaupun  logika beban pembuktian semacam itu tetap digunakan, maka konsekuensinya hakim harus lebih aktif. Aktifnya hakim disini dimaknai sebagai hakim yang secara aktif meminta termohon yang dalam hal ini penyidik untuk membuktikan adanya alat bukti yang dipakai dalam menetapkan tersangka. Hal ini dilakukan bilamana pemohon merasa butuh bantuan hakim untuk menunjukkan alat bukti yang  ada  di  dalam  penguasaan  termohon.  Namun  semua  itu  tergantung  dari  hakim  pemeriksa praperadilan  pada  masing-masing  permohonan.  Ada  hakim  yang  aktif,  namun  ada  juga  hakim yang benar-benar pasif.
Sesuai dengan bewijsmiddelen , maka alat bukti yang dipakai untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka haruslah alat bukti yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.  Terhadap alat bukti tersebut harus dinilai secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, sesuai dengan bewijsminimmum maka harus ada minimal dua alat bukti. Kemudian secara kualitatif, sesuai dengan bewijsvoering dimana perolehan minimal dua alat bukti tersebut haruslah melalui cara yang legal atau sah. Jadi pembuktian mengenai alat bukti di dalam persidangan praperadilan tidak hanya terkait menunjukkan adanya dua alat bukti saja, namun juga harus diuji mengenai apakah kedua alat bukti tersebut didapatkan dengan cara yang sah atau tidak.
Dalam hal di dalam persidangan praperadilan masing-masing pihak khususnya termohon tidak mendalilkan adanya  alat  bukti  yang  digunakan  untuk  menetapkan  tersangka  terhadap  seseorang dan  justru  menyasar  hal  yang  lain,  sudah  seharusnya  hakim  dalam  hal  ini  lebih  aktif  untuk meminta termohon untuk menunjukkan alat bukti yang digunakan untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka.  Kalaupun yang ditunjukkan oleh termohon misalnya merupakan salinan atau fotokopi,  sedangkan  hakim  menginginkan  ditunjukkannya  bukti  yang  asli,  maka  hakim  dapat meminta  termohon  menunjukkannya  di  dalam  persidangan.  Setelah  alat  bukti  tersebut ditunjukkan, maka tahap selanjutnya adalah pembuktian terkait perolehan alat bukti tersebut. Jadi tidak  ada  alasan  bahwa  termohon  tidak  menunjukkan  alat  bukti  sehingga  penetapan  tersangka harus  dinyatakan  tidak  sah.  Hakimlah  yang  harus  aktif  dalam  meminta  hal  tersebut  kepada termohon.
Bewijsvoering menjadi sangat penting di dalam pembuktian di dalam persidangan praperadilan, khususnya penetapan tersangka. Menurut Paul Roberts dan Adrian Zuckerman, ada tiga prinsip yang  mendasari  perlunya  mekanisme  pengujian  atas  keabsahan  perolehan  alat  bukti, yaitu: 38 Pertama , rights  protection  by  the  state .  Terkadang  upaya  dari  penyelidik  atau  penyidik  dalam upaya  menemukan  alat  bukti  terkadang  dilakukan  dengan  melanggar  hak  asasi  calon  tersangka atau  tersangka.  Dalam  rangka  mengembalikan  atau  mempertahankan  hak  yang  sudah  dilanggar maka  diperlukan  suatu  mekanisme  pengujian  perolehan  alat  bukti  untuk  mengetahui  dan memastikan apakah alat bukti tersebut sudah benar-benar diambil secara sah. Kedua , deterrence ( disciplining  the  police ).  Pengesampingan  atau  pengecualian  alat  bukti  yang diambil  atau  diperoleh  secara  tidak  sah,  akan  mencegah/menghalangi  para  penyidik  maupun penuntut umum mengulangi kembali kesalahan mereka di masa mendatang. Apabila hakim secara rutin  mengecualikan/mengesampingkan  alat  bukti  yang  didapat  secara  tidak  sah  tersebut,  maka hal  itu  menjadi  pesan  yang  sangat  jelas  kepada  aparat  penegak  hukum  bahwa  tidak  ada manfaatnya  yang  bisa  diambil  dari  melanggar  hukum,  kemudian  motivasi  dari  aparat  untuk melanggar  hukum  akan  menurun  drastis. Ketiga , the  legitimacy  of  the  verdict .  Dalam  proses  acara 38 Reda Mathovani, “Praperadilan
Bukan
Forum Koreksi Penetapan
Tersangka?”,
http://budisansblog.blogspot.com/2015/02/praperadilan-bukan-forum-koreksi.html , diakses tanggal 4 Juli 2015.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
pidana diperlukan suatu sistem yang dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem peradilannya. Apabila hakim sudah terbiasa memaklumi aparat penyidik dan penuntut  umum  menyajikan  alat  bukti  yang  di  dapat  secara  tidak  sah,  maka  sistem  hukum tersebut  akan  diragukan  legitimasinya  dan  masyarakat  akan  segera  mengurangi  rasa hormatnya.Poin dari bewijsvoering sendiri sebenarnya berkaitan dengan pengesampingan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah ( unlawful legal evidence ). Ini yang kemudian nanti akan berimplikasi pada tidak diakuinya alat bukti tersebut karena diperoleh dengan cara yang tidak sah ( exclusionary rules ). Pembuktian terkait alat bukti di dalam praperadilan harus dibatasi hanya pada sisi kuantitas alat bukti  yang  berkaitan  dengan bewijsminimmum dan  sisi  kualitas  alat  bukti  yang  berkaitan  dengan bewijsvoering .  Namun  hal  ini  tidak  berlaku  pada  penetapan  tersangka  karena  tertangkap  tangan. Hakim  praperadilan  tidak  diperkenankan  sampai  membuktikan  kualitas  alat  bukti  yang  terkait dengan  nilai  pembuktiannya  ( bewijskracht ),  karena  terkait  nilai  pembuktian  suatu  alat  bukti diperiksa di persidangan pokok perkara bukan dalam forum praperadilan. Selain itu, pembuktian di  dalam  praperadilan  mengenai  pengujian  penetapan  tersangka  juga  harus  memperhatikan kebenaran materiil dari surat-surat yang dikeluarkan penyidik dalam konteks penetapan tersangka, semisal  surat  perintah  penyelidikan,  surat  perintah  penyidikan,  dan  lain  sebagainya.  Jadi pemeriksaan  terhadap  hal  yang  bersifat  formil  yang  berupa  surat  dan  hal  yang  bersifat  materiil seperti  alat  bukti  menjadi  seimbang.  Seharusnya  konteks examinating  judge dimaknai  demikian, tidak timpang dalam arti hanya hal yang bersifat formil saja yang diperiksa. Namun  demikian,  selama  belum  ada  konstruksi  pengaturan  yang  jelas  dan  komprehensif mengenai praperadilan, selama itu juga tidak akan ada keseragaman di dalam praktik praperadilan khususnya di dalam pemeriksaan persidangan. Semua dikembalikan kepada para pihak yang saling mendalilkan  baik  pemohon  maupun  termohon.  Sebenarnya  tidak  masalah  ketika  hakim  aktif menentukan apa yang menjadi concern di dalam pembuktian. Namun hakim harus memiliki pola pembuktian  tersendiri  yang  dalam  konteks  pengujian  sah  tidaknya  penetapan  tersangka  fokus pada  pengujian  dua  alat  bukti.  Hakim  tidak  boleh  mengikuti  alur  pembuktian  dari  pemohon seperti dalam beberapa kasus. Karena jika keadaannya terus seperti itu, maka tidak akan pernah ada  sebuah  kepastian  hukum  di  dalam  praktik  praperadilan.  Dengan  demikian  apa  yang seharusnya  menjadi concern di  dalam  pembuktian  praperadilan  terkait  penetapan  tersangka  akan selalu menjadi hal yang bias. Pembuktian yang bias karena tidak adanya persamaan persepsi dan keyakinan  dari  masing-masing  hakim  praperadilan  ini  yang  berpengaruh  pada output dari persidangan  praperadilan  yaitu  putusan  utamanya  putusan  yang  berwujud  mengabulkan permohonan pemohon yang dalam hal ini menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik  tidak  sah.  Tidak  adanya  konstruksi  pengaturan  yang jelas  dan  komprehensif  mengenai praperadilan terutama dalam hukum acaranya membuat pertimbangan hakim dalam memberikan putusan  terhadap  tidak  sahnya  penetapan  tersangka  yang  dilakukan  oleh  penyidik  menjadi  bias. Pertimbangan  hakim  sangat  dipengaruhi  oleh  dalil-dalil  yang  diajukan  oleh  pemohon.  Dengan demikian tidak ada sebuah bentuk kesatuan hukum pada pertimbangan hakim dalam memutuskan tidak  sahnya  penetapan  tersangka  karena  masing-masing  hakim  akan  berbeda  pertimbangan  di dalam  putusannya.  Ini  yang  kemudian  menyebabkan  tingkat  disparitas  putusan  praperadilan sangat tinggi.
Sebagaimana  sudah  disebutkan  sebelumnya,  Putusan  praperadilan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan  Nomor  :  04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel  atas  nama  Budi  Gunawan  dan  putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atas nama Hadi  Poernomo  inilah  contoh  putusan  praperadilan  yang  bias.  Hal  ini  dikarenakan  dasar  yang dipakai hakim dalam memberikan putusan terhadap tidak sahnya penetapan tersangka terhadap masing-masing  orang  tersebut  bukanlah  berdasarkan  alat  bukti.  Ini  yang  kemudian  menjadi

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
sebuah  masalah  tersendiri  bagi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagai  penyidik  dalam pelaksanaan  putusan  praperadilan  tersebut.  Hal  ini  juga  dikarenakan  putusan  tersebut  tidak menyebutkan  tindakan  apa  yang  harus  dilakukan  oleh  penyidik  ketika  penetapan  tersangka dinyatakan tidak sah oleh hakim pemeriksa praperadilan. Tidak disebutkannya tindakan penyidik pasca  penetapan  tersangka  dinyatakan  tidak  sah  oleh  hakim  pemeriksa  praperadilan  ini  juga dikarenakan tidak adanya pengaturan yang jelas perihal hal tersebut. 39
Adanya  disparitas  putusan  yang  sangat  tidak  menguntungkan  penyidik  dalam  melaksanakan kerja-kerjanya ini yang kemudian membuat penyidik menempuh upaya hukum meskipun secara yuridis formal terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik itu upaya hukum  biasa  berupa  banding  dan  kasasi  maupun  upaya  hukum  luar  biasa  yaitu  kasasi  demi kepentingan  hukum  atau  peninjauan  kembali  sebagaimana  sudah  dijelaskan  di  dalam  BAB  II tentang  Tinjauan  Pustaka  penulisan  hukum  ini.  Meskipun  pada  dasarnya  terhadap  putusan praperadilan  tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum  apapun,  namun  semua  itu  diserahkan sepenuhnya oleh pihak yang ingin mengajukan. Hal ini didasarkan pada filosofi upaya hukum itu sendiri  yang  merupakan  hak  dari  pihak  yang  merasa  keberatan  terhadap  adanya  suatu  putusan pengadilan.  Karena  merupakan  hak,  maka  pada  dasarnya  semua  putusan  pengadilan  dapat dimintakan upaya hukum. Hanya saja nanti pertimbangan hakim yang memeriksa dalam konteks upaya  hukum  itulah  yang  akan  menentukan,  apakah  terhadap  upaya  hukum  suatu  putusan tersebut tidak dapat diterima, dikabulkan, ataupun ditolak. Hal tersebut yang kemudian membuat diterobosnya  aturan  hukum  oleh  pihak  yang  ingin  mengajukan  upaya  hukum,  termasuk  dalam konteks pengajuan upaya hukum terhadap putusan praperadilan mengenai pengujian sah tidaknya penetapan tersangka.
Jika  berbicara  praktik  di  lapangan,  menurut  data  dari  Lembaga  Kajian  Untuk  Independensi Peradilan  (LeIP)  diketahui  bahwa  dalam  kurun  waktu  2009  sampai  2011  terdapat  130  putusan praperadilan  yang  diajukan  kasasi  dan  sekitar  80  persen  dari  putusan  tersebut  diproses  sampai pada putusan dikabulkan atau ditolak. 40 Sisanya 20 persen dinyatakan tidak dapat diterima karena hakim  beracuan  pada  Pasal  45A  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 41 Salah satu permohonan kasasi yang diterima adalah terhadap putusan praperadilan pada kasus PT Newmont dimana sebelumnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan status tahanan kota dan wajib lapor terhadap enam orang petinggi PT Newmont tidak sah dengan pertimbangan bahwa Polri  dinilai  tidak  berwenang  melakukan  penyidikan  karena  melanggar  ketentuan  dalam Surat
39 Ini menjadi salah satu hal yang mendesak untuk diatur karena di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  tidak  diatur  mengenai  hal  tersebut.  Jelas  berbeda  dengan  pengujian  sah  tidaknya penangkapan  dan  penahanan,  serta  pengujian  sah  tidaknya  penghentian  penyidikan  dan  penuntutan  yang  di  dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah diatur implikasinya jika dinyatakan  tidak  sah.    Jikalau  penyidik  diperkenankan  kembali  menetapkan  seseorang  sebagai  tersangka  padahal sebelumnya  sudah  ada  putusan  mengenai  tidak  sahnya  penetapan  tersangka,  hal  tersebut  termasuk nebis  in  idem ataukah  tidak.  Karena  pada  praktiknya  ada  pemohon  atau  tersangka  yang  mendalilkan  hal  semacam  ini  dalam praperadilan keduanya untuk penetapan tersangka  keduanya. Lihat putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 55/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.Sel atas nama Ilham Arief Sirajuddin. Dalam hemat Penulis, penetapan tersangka yang kedua kalinya oleh penyidik terhadap seseorang yang sama bukanlah termasuk dalam nebis in idem . Karena jika ditarik dari istilahnya, nebis in idem berarti seseorang tidak dapat dituntut dua kali dengan perkara yang sama. Jadi istilah nebis in idem merujuk pada putusan pokok perkara, bukan putusan praperadilan.
40 Anonim, “LeIP : Ada 130 Kasus Yang Diterima Kasusnya Oleh MA”, http://nasional.kompas.com/read/2015/02/22/17174431/LeIP.Ada.130.Kasus.Praperadilan.yang.Diterima.Kasasin ya.oleh.MA.html , diakses tanggal 6 Juli 2015.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
Keputusan  Bersama  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Satu  Atap  (SKB).  Padahal  ketentuan  ini dinilai bertentangan dengan KUHAP. 42
Selain  upaya  hukum  kasasi,  dalam  praktiknya  upaya  hukum  peninjauan  kembali  juga  pernah diajukan  oleh  pihak  yang  merasa  keberatan.  Sebagai  contoh  pada  penghentian  penuntutan  oleh Kejaksaan terhadap Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah. Putusan kasasi Nomor 152 PK/Pid/2010  menyatakan  permohonan  peninjauan  kembali  yang  diajukan  pemohon  terhadap putusan  praperadilan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor  14/Pid.Prap/2010/PN.Jak.Sel tidak  dapat  diterima  dengan  alasan  karena  terhadap  putusan  praperadilan  tidak  dapat  diajukan upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, maka terhadap putusan tersebut juga tidak dapat diajukan  upaya  hukum  luar  biasa  yaitu  peninjauan  kembali.  Namun  demikian,  terhadap peninjauan  kembali  suatu  putusan  praperadilan  pernah  dikabulkan  yaitu  dalam  penghentian penyidikan Toh Keng Siong. Putusan kasasi nomor 87 PK/Pid/2013 menyatakan permohonan peninjauan  kembali  yang  diajukan  pemohon  terhadap  putusan  praperadilan  Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Pid.Prap/2012/PN.Jak.Sel diterima dengan alasan karena telah terjadi penyelundupan hukum yaitu praperadilan yang melampaui kewenangan Pasal 77 KUHAP.
Putusan  peninjauan  kembali  nomor  87  PK/Pid/2013  tersebut  pada  akhirnya  menjadi  salah satu  hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Pidana  Mahkamah  Agung,  yang  dilakukan  pada  tanggal  19-20 Desember  2013  di  Pusdiklat  Mahkamah  Agung  RI  yang  diwujudkan  dengan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2013  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan. Berdasarkan  surat  edaran  tersebut,  peninjauan  kembali  terhadap  putusan  praperadilan  tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum. 43 Ini yang kemudian mengikat hakim di bawah naungan Mahkamah Agung.
Berdasarkan fakta tersebut, terlihat jelas bahwa ada ketidakkonsistenan terhadap pelaksanaan upaya  hukum  praperadilan.  Meskipun  hal  tersebut  bukan  berkaitan  dengan  upaya  hukum terhadap putusan praperadilan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka, namun bukan tidak mungkin hal tersebut juga akan terjadi pada konteks upaya hukum terhadap putusan praperadilan pengujian  sah  tidaknya  penetapan  tersangka.  Sudah  ada  aturan  yang  mengatur  mengenai  tidak diperbolehkannya upaya hukum terhadap putusan praperadilan kecuali peninjauan kembali dalam hal  terjadi  penyelundupan  hukum.  Namun  demikian  para  pihak  akan  tetap  mengajukan  upaya hukum  terhadap  putusan  tersebut  karena  pada  dasarnya  ini  merupakan  hak.  Pengajuan  upaya hukum bagaikan sebuah perjudian karena bisa saja tidak dapat diterima, dikabulkan, atau ditolak. Semua bergantung hakim yang memeriksa upaya hukum tersebut. Ini yang kemudian membuat masyarakat  ada  pada  kondisi  kebingungan  karena  tidak  adanya  kepastian  hukum  terkait  upaya hukum tersebut.
Dengan  melihat  inkonsistensinya  praktik  praperadilan  yang  terjadi,  sudah  selayaknya pelaksanaan  praperadilan  tidak  dibiarkan  menjadi  semacam  bola  liar  dimana  hakim  seolah-olah bertindak  semaunya  sendiri  tanpa  batasan  yang  jelas  dan  tegas.  Ketiadaan  batasan  yang  jelas  di dalam  pelaksanaan  praperadilan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  oleh  hakim  untuk  berlindung  di balik kemandirian hakim untuk memutus berdasarkan kepentingan pihak tertentu. 44 Hal ini yang kemudian  menjadi  celah bagi  mafia  hukum  untuk  menghentikan  suatu  perkara  pidana.  Padahal
42 Anonim, “Permohonan Kasasi Terhadap Praperadilan Newmont Diterima Pengadilan”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11962/permohonan-kasasi-terhadap-praperadilan-newmont- diterima-pengadilan.html , diakses tanggal 6 Juli 2015.
43 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2013  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan  (Rumusan Hukum), p. 7.
44 Reza Syawawi, “Diktator Yudisial”, Kompas , Sabtu 22 Julil 2015, p. 6.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
penghentian perkara sebagai modus mafia hukum telah lama menjadi catatan kelam bagi penegak hukum konvensional. 45 Oleh karena itu, sudah menjadi suatu hal yang mendesak untuk membuat sebuah  batasan  terhadap  pelaksanaan  praktik  praperadilan  khususnya  mengenai  pengujian penetapan tersangka.
Mahkamah  Agung  disini  sudah  seharusnya  mengambil  inisiatif  peran  dalam  rangka mewujudkan sebuah kesatuan hukum. Sebenarnya pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung sebagai penjaga kesatuan hukum sudah melekat pada fungsi Judex Juris yang dimiliki pada tahap kasasi. 46 Dalam  konteks  tersebut,  jika  hakim  praperadilan  mengadili  melampaui  kewenangan  atau mengadili  tidak  berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku  maka  akan  dikoreksi  oleh  Mahkamah Agung. 47 Inilah yang kemudian dapat dipakai oleh hakim lain sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan  praperadilan  selanjutnya.  Namun  berdasarkan  Pasal  45A  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi, sehingga Mahkamah Agung tidak  dapat  menjalankan  fungsi  penjaga  kesatuan  hukum  melalui Judex  Juris meskipun  pada praktiknya  ada  juga  perkara  praperadilan  yang  diterima  kasasinya  oleh  Mahkamah  Agung. Sebenarnya  Mahkamah  Agung  dalam  fungsinya  menjaga  kesatuan  hukum  dapat  mengeluarkan semacam  peraturan  Mahkamah  Agung  atau  surat  edaran  Mahkamah  Agung  guna  memberikan pedoman  dan  panduan  yang  dapat  digunakan  para  hakim  di  bawah  naungannya  dalam melaksanakan  praperadilan.  Karena  selama  ini,  praktik  praperadilan  hanya  diserahkan  kepada masing-masing  hakim  tanpa  pernah  dibuatkan  sebuah  pengaturan  yang  jelas  dan  komprehensif sebagai guidance dalam  pelaksanaan  praperadilan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  sebuah kesatuan hukum dalam melaksanakan pemeriksaan praperadilan, khususnya mengenai pengujian sah tidaknya penetapan tersangka.
Adapun hal yang mendesak untuk diatur di dalam konteks praperadilan mengenai pengujian terhadap sah tidaknya penetapan tersangka yaitu : Pertama , teknis pemeriksaan praperadilan yang berkaitan  dengan  beban  pembuktian  ( bewijslast atau burden  of  proof ).  Apakah  pemohon  yang dibebankan  beban  pembuktian  ataukah  termohon  yang  dibebankan  beban  pembuktian. Kedua , teknis  pemeriksaan  praperadilan  yang  berkaitan  dengan  pembuktian.  Apakah  pembuktian  di dalam praperadilan hanya sebatas pengujian terhadap hal-hal yang bersifat formil semisal surat- surat  atau  juga  dapat  menguji  hal-hal  yang  bersifat  materiil  seperti  alat  bukti  ataukah  dapat melebar ke hal-hal yang lain semisal keabsahan lembaga atau aparat yang melakukan penyelidikan dan  penyidikan. Ketiga ,  kalaupun  yang  diujikan  berkaitan  dengan  alat  bukti  maka  harus  ada parameter  yang  digunakan  yaitu bewijsmiddelen , bewijsminimmum ,  dan bewijsvoering .  Pengujian  alat bukti di dalam praperadilan hanya berkutat pada alat bukti yang diatur di dalam undang-undang yang  terhadapnya  minimal  ada  dua  alat  bukti  yang  didapatkan  dengan  cara yang  legal  atau  sah. Keempat ,  mengenai  implikasi  atau  tindakan  yang  harus  dilakukan  oleh  penyidik  bilamana penetapan  tersangka  yang  telah  dilakukan  dinyatakan  tidak  sah  oleh  hakim  pemeriksa praperadilan.  Kalaupun  penetapan  tersangka  dilakukan  kembali  terhadap  seseorang  yang  sama, maka hal itu bukan merupakan nebis in idem . Kelima , upaya hukum terhadap putusan praperadilan. Meskipun  pemeriksaan  praperadilan  harus  dilaksanakan  secara  cepat  yaitu  7  hari,  namun  pintu upaya  hukum  harus  tetap  dibuka.  Hal  ini  bertujuan  agar  Mahkamah  Agung  selalu  dapat melakukan  koreksi  terhadap  aspek  hukum  putusan  yang  dinilai  menyimpang.  Dengan  ini Mahkamah  Agung  akan  dapat  menjaga  kesatuan  hukum  terhadap  hakim-hakim  di  bawahnya. Dengan adanya aturan yang jelas dan komprehensif diharapkan pelaksanaan praperadilan menjadi lebih  terarah.  Masing-masing  hakim  akan  terikat  dan  tidak  atas  inisiatifnya  sendiri  menafsirkan
45 Ibid .
46 Muhammad Tanziel Aziezi, Loc. cit .
47 Eddy O. S. Hiariej, “Hal Ikhwal Praperadilan”, Kompas , Rabu 8 April 2015, p. 7.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
proses  pemeriksaan  praperadilan  sehingga  tidak  memutus  suatu  perkara  praperadilan  secara serampangan.  Dengan  demikian  diharapkan  adanya  kesatuan  hukum  dalam  pelaksanaan praperadilan  sehingga  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pihak  yang  terlibat  di  dalam praperadilan yaitu tersangka dan penyidik.

## PENUTUP
Perluasan  kewenangan  praperadilan  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 21/PUU-XII/2014  dimana  salah  satunya  mengakomodasi  pengujian  mengenai  sah  tidaknya penetapan  tersangka  memang  dapat  dipahami  dari  sudut  pandang  perlindungan  terhadap  hak asasi  manusia.  Namun  demikian,  perluasan  kewenangan  praperadilan  yang  berkaitan  dengan pengujian  sah  tidaknya  penetapan  tersangka  ini  tidak  dapat  dipahami  berdasarkan  gagasan  awal pembentukan  praperadilan.  Pada  hakikatnya,  praperadilan  digunakan  sebagai  suatu  forum  bagi tersangka  untuk  komplain  terkait  upaya  paksa  yang  dilakukan  aparat  penegak  hukum  (baik penyidik  maupun  penuntut  umum)  terhadap  dirinya.  Konsep  praperadilan  yang  semacam  itu sesuai dengan konsep habeas corpus yang menginspirasi lahirnya praperadilan, karena standar habeas corpus adalah  penahanan  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  paksa  bukan  penetapan tersangka.
Meski demikian, putusan a quo tetap menjadi hukum pelengkap KUHAP dalam pelaksanaan praperadilan. Oleh karenanya yang perlu dilakukan adalah membentuk suatu aturan yang jelas dan komprehensif guna mendukung pelaksanaan praperadilan. Hal ini dikarenakan praktek yang ada selama ini berlangsung sangatlah kacau sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum. Mahkamah Agung dapat mengambil peran ini, mengingat Mahkamah Agung merupakan lembaga yang  menaungi  hakim-hakim  di  Pengadilan  Negeri.  Sembari  menunggu  aturan  itu  dikeluarkan, aparat  penegak  hukum  khususnya  sudah  selayaknya  lebih  berhati-hati  dalam  melakukan penyidikan  dan  penetapan  tersangka.  Prosedur  pelaksanaan  penyidikan  sampai  penetapan tersangka harus benar-benar diperhatikan. Selain itu, Hakim pemeriksa permohonan praperadilan juga  seharusnya  menghindari  pemeriksaan  yang  sifatnya  kurang  substansial.  Hal  ini  menjadi penting dikarenakan seringnya tersangka maupun penasihat hukum tersangka mendalilkan hal-hal yang  sifatnya  kurang  subtansial  untuk  diperiksa  guna  meloloskan  dirinya  dari  dari  jeratan penetapan tersangka.

## REFERENCES
Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006. Hamzah, Andi, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara , Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
Hamzah dan RM Surachman, Andi, Pre Trial Justice & Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara , Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
Hiariej, Eddy O. S., Teori dan Hukum Pembuktian , Jakarta, Erlangga, 2012.
Loqman, Loebby, Pra-Peradilan di Indonesia , Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta, Liberty, Anggara,  dkk., Naskah  Akademik  dan Rancangan  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  Hukum  Acara Praperadilan , Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform , 2014.
Eddyono, Supriyadi Widodo dan Erasmus A. T. Napitupulu, Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam  Pengawasan  Penahanan  Dalam  Rancangan  KUHAP ,  Jakarta, Institute  for  Criminal  Justice Reform, 2014.
Eddyono, Supriyadi Widodo ,dkk, Praperadilan di Indonesia : Teori, Sejarah, dan Praktiknya ,  Jakarta, Institute for Ciminal Justice Reform , 2014.

## Wacana Hukum:
Maesa  Plangiten,  “Fungsi  Dan  Wewenang  Lembaga  Praperadilan  Dalam  Sistem  Peradilan  Di Indonesia”, Lex Crimen , Volume II, Nomor 6, Oktober 2013.
Sandra  Dini  Febri  Aristya,  “Pembuktian  Perdata  Dalam  Kasus  Malpraktik  Di  Yogyakarta”,
Mimbar Hukum , Edisi Khusus, November 2011. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Herzine Indische Reglement atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui. Rechtsreglement Buitengewesten atau Reglemen Untuk Daerah Seberang.
Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang  diundangkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  137 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.
Lampiran  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pemberlakuan Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2013  sebagai  Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum).
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 55/Pid.Prap/2015 /PN.Jkt.Sel. Reza Syawawi, “Diktator Yudisial”, Kompas , Sabtu 22 Julil 2015. Eddy O. S. Hiariej, “Hal Ikhwal Praperadilan”, Kompas , Rabu 8 April 2015.
Adnan Buyung Nasution, “Praperadilan Versus Hakim Komisaris”, http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html , diakses pada tanggal 4 Juli 2015.
Anonim,  “LeIP  :  Ada  130  Kasus  Yang  Diterima  Kasusnya  Oleh  MA”, http://nasional.kompas.com/read/2015/02/22/17174431/LeIP.Ada.130.Kasus.Praperadil an.yang.Diterima.Kasasinya.oleh.MA.html , diakses tanggal 6 Juli 2015.
Anonim,  “Permohonan  Kasasi  Terhadap  Praperadilan  Newmont  Diterima  Pengadilan”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11962/permohonan-kasasi-terhadap- praperadilan-newmont-diterima-pengadilan.html , diakses tanggal 6 Juli 2015. Anonim,  “Saksi  Ahli  KPK  :  Penetapan  Tersangka  Bukan  Upaya  Paksa”, http://nasional.kompas.com/read/2015/04/06/13384451/Saksi.Ahli.KPK.Penetapan.Ter sangka.Bukan.Upaya.Paksa.html , diakses tanggal 11 Juni 2015. Herry  F.  F.  Battileo,  “Penetapan  Status  Tersangka Professional  Judgement Penyidik”, http://www.suryantt.com/suryantt-berita-penetapan-status-tersangka—‘profesional- judgement’-penyidik---.html , diakses tanggal 22 Juni 2015.
Letezia
Tobing, “Tentang Sistem Pembalikan Beban Pembuktian”, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513ff99d6eedf/tentang-sistem-pembalikan- beban-pembuktian.html , diakses tanggal 3 Juli 2015.
Muhammad  Tanziel  Aziezi,  “Pra  Peradilan  Penetapan  Tersangka  :  Perjudian  Hukum  Yang Terbiarkan”, https://www.selasar.com/politik/pra-peradilan-penetapan-