## PERAN PANGLIMA LAOT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN PULO ACEH

## Oleh: Soraya Devy & Siti Rahmi

## Abstrak
Panglima  Laot  merupakan  lembaga  adat  laot  dalam  masyarakat  nelayan.  Lembaga  ini memiliki  beberapa  tugas  penting  dalam  bidang  kelautan    dan  perikanan,  seperti melaksanakan hukom adat laot dan kebiasaan dalam masyarakat nelayan di Kecamatan Pulo Aceh. Maraknya pengrusakan alam laut yang terus terjadi di perairan laut Pulo Aceh seperti pengeboman  dan  pembiusan  ikan  tanpa  memperdulikan  kelestarian  alam  laut  yang mengakibatkan  rusak  dan  hancurnya  terumbu  karang  beserta  ekosistem  alam  laut  lainnya. Dalam Islam pengrusakan alam laut termasuk katagori ifsad fi al-ardl (berbuat kerusakan di muka bumi). Untuk mencegah pengrusakan laut ini maka Islam memberikan sanksi ta’zir yang diserahkan  kepada  pemerintah.  Penelitian  ini  bertitik  tolak  dari  tiga  tujuan  pokok,  pertama untuk  mengetahui  bagaimana  tindakan  Illegal  Fishing  yang  terjadi  di  perairan  Pulo  Aceh, kedua,  untuk  mengetahui  bagaimana  peranan  Panglima  Laot  dalam  penyelesaian  tindak pidana  Illegal  Fishing  di  perairan  Pulo  Aceh  dan  ketiga  untuk  mengetahui  bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindakan Illegal Fishing di perairan Pulo Aceh. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan  permasalahan-permasalahan  dan  kemudian  diambil  kesimpulan.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  penulis  dengan  cara  observasi  serta  kajian  pustaka  (library reasearch).  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bentuk  perlindungan  yang  dilakukan  oleh Lembaga  Panglima  Laot  berupa  patroli  masyarakat  nelayan,  membentuk  kawasan perlindungan  laut,  yang  berada  satu  mil  dari  kawasan  Pulo  Aceh.  Sedangkan  faktor penghambat  yang  mempengaruhi  masyarakat  dalam  mengadakan  perlindungan  laut  adalah masih  kurangnya  kesadaran  individu  dalam  melestarikan  lingkungan  laut  dan  kurangnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam laut.
Kata Kunci : Panglima Laot-Illegal Fishing-Hukum Adat Laot-Hukum Islam

## A.  Gambaran Umum wilayah Perairan Kecamatan Pulo Aceh
Kecamatan Pulo Aceh adalah sebuah kecamatan kepulauan, termasuk kedalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sebelah Barat, Utara dan Selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.  Luas
Kecamatan Pulo Aceh mencapai 240,75 Km² (24,075  Ha). 1 Dengan jarak dan pusat kota ± 5 Km dengan menggunakan akses kapal laut (boat kecil).
Pulo  Aceh  merupakan  daerah  kepulauan  yang  dikawasan  ini  terdapat  dua  pulo  yaitu Pulo Nasi dan Pulo Breuh,  Kecamatan Pulo Aceh memiliki 17 gampong, terbagi ke dalam 3 kemukiman,  yaitu  kemukiman  Pulo  Nasi,  Kemukiman  Pulo  Breuh  Utara  dan  Pulo  Breuh Selatan.  Penduduk  kecamatan  Pulo  Aceh  berjumlah  4.385  jiwa  atau  sekitar  1.344  Kepala Keluarga  (KK),  dengan  mata  pencarian  sebagai  nelayan  dan  petani. 2 Meskipun  sebagian  ada yang bekerja sebagai peternak, pembudidaya ikan air laut, namun itu hanya sebagai pekerjaan sampingan saja. Selain itu juga terdapat beberapa masyarakat yang bekerja sebagai PNS.
Berdasarkan  cerita  yang  berkembang  di  masyarakat  Pulo  Aceh,  nama  Pulo  Nasi  dan Pulo Breuh berasal dari jenis makanan yang harus dibawa oleh pendatang ketika mengunjungi pulau  tersebut  di  masa  lampau.  Dahulu,  apabila  ada  orang  yang  datang  ke  Pulo  Nasi,  dari daratan  sumatera  membawa  nasi    untuk  bekal  mereka.  Namun,  ketika  mereka  pergi  ke  Pulo Breuh, karena letaknya yang lebih jauh, ternyata nasi yang mereka bawa menjadi basi. Sebagai pelajaran, akhirnya mereka membawa beras saja. Akhirnya masyarakat menyebut nama pulau tersebut sebagai Pulo Breuh.
Perairan  Pulo  Aceh  memiliki  karakteristik  pantai  dengan  pasir  yang  bewarna  putih. Komponen  penyusun  pasir  terdiri  dari  batuan  pasir  putih,  dan  kerang-kerangan  yang  terkikis air laut sehingga banyak hewan yang menghuninya. Panjang garis pantai di Pulo Aceh sekitar 92,99 km. Pantainya didominasi dengan pasir putih dan pecahan karang yang kasar, dan juga sebagian pantai didominasi batuan dengan kondisi pantai terjal.
1 http:// defishery.files.wordpress.com/2009/11. Direktori Pulau-pulau Kecil Indonesia .Di unduh pada tanggal 25 Mei 2017 pukul 19:40
2 http://m.detik.com/travel/travel-news/d-3071563/pulo-aceh , diakses pada 15 November 2015 dan diunduh pada 08 Mei 2017
Pada  daerah  pantai  yang  menghadap  kelautan  umumnya  didominasi  oleh  vegetasi pandan  (pandanus  tectorious), cemara  laut  dan  ketapang.  Dan  jenis  vegetasi  tersebut  sengaja ditanam untuk penghijauan pesisir pantai.

## Kondisi Masyarakat
Sebagaimana  pada  umumnya  penduduk  yang  tinggal  di  daerah  kepulauan,  penduduk Pulo  Aceh  pada  umumnya  memiliki  mata  pencaharian  sebagai  nelayan  dan  berkebun  atau bertani  karena  dikelilingi  oleh  lautan  dan  perbukitan.  Dari  segi  ekonomi,  usaha  perikanan tangkap  dan  berkebun  merupakan  mata  pencaharian  pokok  yang  dilakoni  oleh  masyarakat Pulo  Aceh.  Bisa  dikatakan  bahwa  sebagian  besar  penduduk  Pulo  Breuh  menggantungkan perekonomiannya  dari  gunung  dan  laut.  Jika  kondisi  laut  tidak  memungkinkan  untuk melakukan penangkapan ikan, praktis para nelayan hanya mengandalkan hasil panen yang ada di kebun.
Berdasarkan  hasil  observasi,  metode  penangkapan  yang  digunakan  masih  tergolong sederhana,  dengan  menggunakan  alat  tangkap  pancing  dan  jaring,  sehingga  tangkapan  yang mereka dapatkan tidak terlalu banyak.
Hal ini sangat sulit bagi para nelayan, apalagi disaat musim angin timur tiba, dimana ikan  kian  sulit  didapatkan.  Ikan  di  sekitar  perairan  Pulo  Aceh  mulai  berkurang,  bahkan  di musim penangkapan, sehingga pendapatan mereka juga sangat berkurang. 3
Hasil  tangkapan  ikan  yang  mereka  dapat  biasanya  dijual  pada  pedagang  pengumpul yang  terdapat  di  lampulo  atau  dengan  nama  lain  TPI  (Tempat  Penampungan  Ikan)  dan  para nelayan juga menjualnya di pelabuhan Kecamatan Pulo Aceh agar masyarakat dapat membeli
3 Hasil Observasi dengan Parlin (masyarakat nelayan Pulo Aceh), pada tangal 28 Juni 2017
ikan  tersebut. 4 Selain  itu  penduduk  di  Pulo  Aceh  ada  yang  mendapatkan  penghasilan  dari usaha  sampingan  seperti  menanam  padi di  sawah,  kebun  kelapa,  tanaman  pangan  (singkong, mangga, durian, dan lain sebagainya), serta memelihara ternak seperti kambing, kerbau, sapi dan lain sebagainya.
Sebagian  penduduk  juga  memiliki  profesi  lain  seperti  pedagang  kecil-kecilan  dengan membuka  warung  atau  toko,  ada  juga  sebagian  dari  penduduk  Pulo  Aceh  yang  membuka usaha  keramba  atau  menyewakan  boat  mereka  untuk  mengangkut  berbagai  kebutuhan masyarakat.
Penduduk Pulo Aceh umumnya adalah masyarakat Aceh asli. Meskipun ada sebagian suku jawa, namun suku itu hanya pendatang  yang menikah dengan warga Pulo Aceh. Dalam komunikasi  sehari-hari  penduduk  Pulo  Aceh  menggunakan  bahasa  Aceh  dan  jarang  sekali menggunakan  bahasa  Indonesia,  mereka  hanya  menggunakan  bahasa  Indonesia  apabila  ada pendatang yang datang ke Pulo Aceh. Selain itu, seperti pada umumnya nelayan di Pulo Aceh, pada hari jumat tidak melaut sampai selesainya shalat jumat. Mereka biasanya menghabiskan waktu untuk berkebun, memperbaiki perahu maupun peralatan penangkap ikan. Jika ada yang melanggar ketentuan ini maka mereka akan dikenai sanksi sesuai adat yang berlaku. 5
Sebagaimana  kehidupan  masyarakat  pada  umumnya,  penduduk  Pulo  Aceh  juga memiliki  organisasi  dan  lembaga  yang  mengatur  dan  mengayomi  kehidupan  masyarakat  di pulau tersebut. Pemerintahan masing-masing desa dipimpin oleh Kepala Desa (Keuchik) dan Kepala Dusun. Untuk mempermudah administrasi pemerintahan desa, maka Kepala Desa akan
4 Hasil Observasi dengan Syahrul Ramadhan (masyarakat nelayan pulo Aceh), pada tanggal 20 Juni 2017
5 Hasil Observasi dengan Tuha Peut Gampong Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh, pada tanggal 20 Juni 2017
LEGITIMASI, Vol. 8  No. 1, Januari – Juni 2019
dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan wakil kepala urusan. 6 Selain lembaga pemerintahan seperti Camat dan Kepala Desa, terdapat pula lembaga adat Aceh yang disebut Tuha  Peut di  masing-masing  desa.  Tuha  Peut  adalah  sebuah  dewan  yang  terdiri  dari  empat orang,  baik  masing-masing  maupun  secara  bersama-sama  mengambil tanggung  jawab  dalam pemerintahan  umum  dan  sebagai  pendamping Ulee  Balang (pemimpin). Tuha  Peut sangat berperan dalam musyawarah terutama dalam hal hukum adat. Biasanya orang  yang duduk di Tuha  Peut terdiri  dari  orang-orang  yang  berilmu,  berwibawa,  berpengalaman,  beradat  dan penuh sopan santun sehinga dijadikan panutan oleh masyarakat. 7
Penduduk  Pulo  Aceh  semuanya  beragama  Islam.  Menurut  pengamatan  penulis masyarakat  Pulo  Aceh  dalam  melaksanakan  ibadah  kepada  Allah  SWT,  baik  yang menyangkut  ibadah  wajib  maupun  yang  menyangkut  ibadah  amaliah  sunat,  kelihatan aktifitasnya  agak  menonjol.  Hal  ini  didukung  pula  dengan  tersebarnya  rumah-rumah  ibadah dan  dayah-dayah  yang  ada  di  Pulo  Aceh  yang  menyemarakkan  kehidupan  beragama  bagi masyarakat.
Adat  istiadat  yang  berlaku  di  kalangan  masyarakat  juga  sangat  tinggi.  Hal  ini  dapat dilihat  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari  seperti  upacara  selamatan  bayi,  perkawinan, kematian  dan  sebagainya  yang  merupakan  warisan  budaya  lama  yang  disesuaikan  dengan ajaran Islam. Upacara adat istiadat sdeperti ini merupakan warisan turun temurun dari generasi terdahulu  sampai  sekarang.  Adat  istiadat  yang  berlaku  dalam  masyarakat  sangat  besar pengaruhnya  terhadap  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  memberikan  dampak  positif  bagi pelestarian adat istiadat.
6 Hasil Observasi dengan seorang Keuchik dari salah satu Gampong di Kecamatan Pulo Aceh, tanggal 21 Juni 2017
7 Hasil telaah dokumentasi kecamatan Pulo Aceh, 15-20 Juni 2017
Kerusakan lingkungan pada ekosistem pantai yakni rusaknya hutan bakau (magrove) di tepi  pantai,  dan  rusaknya  terumbu  karang.  Padahal  hutan  bakau  dan  terumbu  karang  sangat berfungsi  bagi  keseimbangan  dan  keberlangsungan  ekosistem  pesisir  dan  lautan,  rantai makanan,  melindungi  abrasi  laut  (proses  pengikisan  pantai  oleh  gelombang  laut)  dan keberlanjutan sumber daya lautan. 8
Pasca  terjadinya  musibah  tsunami  pada  tahun  2004  yang  lalu,  selain  menghancurkan pesisir Pulo Aceh turut menghancurkan ekosistem magrove, yang menurut penduduk setempat hutan  magrove  di  Kecamatan    Pulo  Aceh  sebelum  tsunami  masih  cukup  lebat.  Di  kawasan pantai  Pulo  Aceh  berupa  kawasan  ekosistem  magrove  ikut  hancur  bersama  gelombang tsunami.
Dari  hasil  pengamatan  di  lapangan  hampir  seluruh  wilayah  pesisir  di  pulau  ini  tidak lagi  dijumpai  tanaman  magrove,  dan  baru-baru  ini  masyarakat  Pulo  Aceh  khususnya  desa Lampuyang  (yang  berupa  Ibukota  Kecamatan  Pulo  Aceh)  menanam  kembali  beberapa tanaman  magrove,  karena  masyarakat  Pulo  Aceh  (Lampuyang)  sadar  akan  tanaman  tersebut sangat bermanfaat bagi penduduk pesisir.
Namun kondisi magrove  yang tumbuh disana jumlahnya juga sedikit, dan merupakan sisa-sisa  dari  penanaman  beberapa  tahun  lalu.  Magrove  yang  ditanam  banyak  yang  mati karena  tidak  adanya  perawatan,  hempasan  gelombang,  dimakan  hewan  ternak  ataupun dipotong oleh penduduk setempat untuk pemanfaatan lain. Akibatnya hanya beberapa batang yang mampu tumbuh hingga sekarang.
Menurut  penuturan  penduduk  setempat  sebelum  terjadinya  tsunami,  penduduk  belum menyadari  arti  pentingnya  keberadaan  hutan  magrove,  penduduk  dengan  sengaja  menebang
8 Widi Agus Pratikno, dkk. Perencanaan Fasilitas Pantai dan Laut , (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 10-12
magrove  untuk  pembukaan  lahan  tambak.  Akibatnya  kini  yang  penduduk  rasakan  adalah hempasan  angin  dan  gelombang  dari  samudera  Hindia  yang  lebih  kuat  dari  tahun-tahun sebelum  tsunami.  Disatu  sisi  penduduk  juga  tidak  dapat  lagi  mencari  udang  atau  ikan  yang biasanya  hidup  di  tengah-tengah  hutan  magrove,  selain  itu  penduduk  juga  kesulitan menambatkan perahunya karena tidak bisa berlindung dari hempasan gelombang. 9
Kerusakan  ekosistem  magrove  yang  terjadi  di  Pulo  Aceh  tidak  hanya  merusak komunitas  magrove  namun  juga  yang  lain.  Banyaknya  puing-puing  bangunan  serta  pecahan karang  akibat  tsunami  telah  menutupi  tempat  magrove  tersebut  tumbuh.  Akibat  perubahan habitat tersebut tanaman magrove sulit untuk tumbuh kembali dan membutuhkan waktu yang sangat lama agar bisa pulih seperti sedia kala.
Terumbu  karang    Pulo  Aceh  termasuk  kedalam  tipe fringing reef atau  biasa  disebut dengan terumbu karang tepi. Karang masih dapat ditemukan hingga kedalaman sekitar sepuluh meter.
Sebagai  wilayah  yang  dikelilingi  lautan  sebenarnya  Pulo  Aceh    menyimpan  potensi yang  cukup  besar  guna  pengembangan  budidaya  laut.  Salah  satunya  adalah  usaha  keramba jaring apung dan budidaya rumput laut. Usaha budidaya rumput laut sangat cocok dilakukan disekitar perairan Pulo Aceh, mengingat perairannya  yang berarus deras dan jernih. Sebelum tahun  2004  usaha  ini  banyak  dilakukan  oleh  penduduk  setempat,  namun  semenjak  dihantam oleh  gelombang  tsunami  banyak  kerugian  yang  dialami  oleh  penduduk,  sehingga  usaha  ini membuat sebagian penduduk menghentikan usaha tersebut.
B.  Tindakan Illegal Fishing Yang Terjadi di Perairan Pulo Aceh
9 Hasil Observasi dengan Parlin (masyarakat Pulo Aceh, Pulo Breuh), 28 Juni 2017
Illegal  Fishing atau  dengan  sebutan  lain  yaitu  penangkapan  ikan  secara  ilegal  yang terjadi  di  Pulo  Aceh  ada  dua  katagori  penangkapan,  yaitu  yang  pertama  penangkapan  ikan dengan  cara  pengeboman  yang  merupakan  campuran  minyak  tanah  dan  pupuk  kimia  dalam sebuah botol, biasanya para penangkap ikan mencari gerombolan ikan. Dengan jarak sekitar 5 meter,  peledak  yang  umumnya  memiliki  berat  sekitar  satu  kilogram  dilemparkan  ke  tengah- tengah gerombolan ikan tersebut.
Kedua,  dengan  cara  membius  atau  meracuni  ikan.  Di  perairan  Pulo  Aceh  tidak ditemukan alat penangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau (Trawl), 10 sebab mereka menangkap ikan tidak di pedalaman laut melainkan dekat pinggir pantai.
Pada  umumnya  nelayan  setempat  tumbuh  dan  berkembang  secara  alami  dan melakukan  kegiatannpenangkapan  ikan  dengan  cara  tradisional  berdasarkan  naluri  dan pengalaman yang diperoleh secara turun temurun.
Berdasarkan pernyataan  Anshari selaku masyarakat nelayan  Gampong  Lampuyang Kecamatan  Pulo  Aceh  Kabupaten  Aceh  Besar,  adapun  kendala  yang  dihadapi  masyarakat dalam menghentikan terjadinya penangkapan ikan secara ilegal ialah:
a. Masih rendahnya minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan.
b. Masih kurangnya kesadaran individu dalam melestarikan lingkungan laut.
c. Masih kurangnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam laut. 11
Masyarakat Pulo Aceh sendiri menangkap ikan dengan cara tradisional, masyarakat sendiri  tidak  menggunakan  bom  ataupun  pembiusan.  Biasanya  nelayan  setempat menangkap ikan  dengan  menggunakan  kail,  ada  juga  yang  menangkap  ikan  dengan  cara  penembakan.
10 Hasil Observasi dengan Parlin selaku nelayan Kecamatan Pulo Aceh, 28 Juni 2017
11 Hasil Observasi dengan Anshari  selaku masyarakat nelayan  Gampong Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar,  pada tanggal  24 Juni 2017
Terkadang  bagi  orang  tua  renta  yang  tidak  layak  lagi  melaut  dengan  menggunakan penangkapan  ikan dengan cara menjala di pinggir-pinggir pantai.
Karakteristik  masyarakat  sendiri  yang  masih  mengedepankan    peraturan-peraturan adat adalah hal yang sudah mendarah daging semenjak dahulu. Oleh karena itu, sangat bijak apabila masyarakat nelayan bertumpu pada tata cara kehidupan lokal masyarakat tersebut.
Faktor Penyebab Terjadinya Illegal Fishing di Perairan Pulo Aceh
Meskipun  sudah  ada  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  perikanan  dan  segala tindak  pidananya  bagi  yang  melanggar,  para  pelaku Illegal  Fishing masih  terus  melanjutkan aksinya.
Faktor  penyebab  terjadinya Illegal  Fishing di  perairan  Pulo  Aceh  ini  karena masyarakat ini pendidikannya masih sangat rendah dan masih awam, mereka juga tidak tahu dampak  buruk  kedepannya,  mereka  hanya  memikirkan  untuk  masa  sekarang  saja.  Dan  yang melakukan  penangkapan  secara  ilegal  di  perairan  Pulo  Aceh  bukan  nelayan  dari  Pulo  Aceh melainkan dari luar Pulo Aceh. 12
Nelayan Pulo Aceh, Mukhlis mengatakan “Kebanyakan oknum aparat diduga terlibat langsung dalam kasus pencurian ikan tersebut. Jadi, pelaku pengeboman ikan dan pembiusan ikan  di  perairan  Pulo  Aceh  jarang  tertangkap  karena  dalam  kasus  tersebut  rata-rata  banyak terlibat para oknum aparat. 13
Selain itu, Daski mengatakan Illegal Fishing yang marak terjadi saat ini akibat masih kurangnya pengawasan diperairan laut Aceh, masalah yang melibatkan aspek luasnya perairan laut Pulo Aceh, kecilnya sarana dan prasaran pengawasan kesatuan penjaga laut dan pantai”.
12 Hasil Observasi dengan Ajir(masyarakat nelayan), 27 Juni 2017
13 Hasil Observasi dengan Mukhlis (seorang nelayan Pulo Aceh), tanggal 28 Juni 2017
Beberapa  penyebab  terjadinya  penangkapan  ikan  dengan  cara  yang  salah.  Pertama kurangnya  pembinaan  tentang  bagaimana  cara  pengelolaan  sumber  daya  kelautan  yang  baik dan  benar.  Kedua,  tidak  adanya  pengontrolan  dari  pihak-pihak  yang  berwenang.  Ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam laut. Keempat, oknum aparat diduga terlibat langsung dalam kegiatan Illegal Fishing tersebut.
“Untuk  melakukan  pengawasan  disekitar  perairan  laut  Pulo  Aceh  setiap  hari, masyarakat  memerlukan  modal  yang  tidak  sedikit.  Perlu  transportasi  yang  layak,  biaya operasional untuk tim, bahan bakar kapal patroli dan lainnya”.
Sampai  saat  ini,  dirinya  selaku  Panglima  Laot  Pulo  Nasi  bersama  masyarakat mengharapkan  agar  mendapat  bantuan  dari  pihak  terkait.  “Terkadang  untuk  biaya operasional,masyarakat  menyisihkan  dari  bantuan  masyarakat  bersama-sama.  Karena  sampai sekarang, kas Panglima Laot tidak ada. 14
Dampak dari Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Pulo Aceh
Dampak  dari  kerusakan  akibat  terjadinya  tindak  pidana  Illegal  Fishing  berakibat terhadap  semakin  rendahnya  tingkat  pendapatan  masyarakat  yang  kehidupannya  pertumpu pada sektor kelautan, kerusakan bibir pantai dan kerusakan pada terumbu karang. Kerusakan ini langsung berakibat terhadap penurunan kualitas habitat perikanan.
Tindakan  penangkapan  ikan  secara  ilegal  ini  sangat  mengganggu  masyarakat  Pulo Aceh,  karena  sekarang  masyarakat  harus  mencari  ikan  sangatlah  jauh  dari  perairan  laut Kecamatan  Pulo  Aceh,  dengan    menempuh  jarak  sekitar  empat  sampai  lima  jam  menuju tempat  tujuan  menangkap  ikan.  Sebelum  ada  kejadian  penangkapan  ikan  secara  ilegal
14 Acehraya.co.id . Mengedukasi Masyarakat Pesisir Lestarikan Ekosistem Laut (diunduh pada tanggal 05 Mei 2017 dan diakses pada tanggal 08 Februari 2016)
masyarakat hanya mencari ikan disekitaran perairan laut, dan itu hanya butuh waktu dua jam. Semenjak terjadinya pengeboman dan pembiusan tersebut masyarakat Pulo Aceh sangat susah mencari nafkah”. 15
Banyak  masyarakat  yang  mengeluh  akibat  pengeboman  dan  pembiusan  tersebut, masyarakat jadi terganggu mencari rezeki di pinggir pantai seperti mencari gurita, keong dan lain sebagainya.  Kebanyakan  yang mengeluh dari pihak perempuan karena kaum perempuan rata-rata mencari gurita.
“Terkadang  kegiatan  para  nelayan  mencari  gurita,  keong  dan  lain  sebagainya terhambat  akibat  ulah  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  membius  ikan  di  pantai  tersebut, terkadang  ada  beberapa  jenis  ikan  yang  terdampar  di  pinggir  pantai  karena  pembiusan tersebut, ini juga terjadi pada beberapa jenis gurita dan keong  yang tidak terlihat lagi karena mati akibat perbuatan tersebut”. 16
Pemberantasan terhadap pelaku bom ikan terus dilakukan oleh masyarakat Pulo Aceh khususnya Pulo Nasi,  Aceh  Besar.  Aksi tangkap ikan dengan cara tak ramah lingkungan itu, disebut-sebut  masih  terjadi  disekitaran  perairan  yang  menjadi  salah  satu  lumbung  ikan  di Aceh.
Aktivitas pengeboman dan pembiusan ikan marak terjadi di wilayah Pulo Aceh (Pulo Nasi),  sehingga  menyebabkan  rusaknya  ekosistem  bawah  laut  dan  menurunnya  tangkapan para  nelayan.  Namun,  menurut  para  nelayan,  pengeboman  dan  pembiusan  dilakukan  oleh nelayan dari luar Pulo Aceh.
Panglima  Laot  Pulo  Nasi,  Daski  S,  mengatakan,  aktivitas  nelayan  luar  Pulo  Aceh yang  mencari  ikan  dengan  pengeboman  dan  pembiusan  telah  berlangsung  lama  dan  sangat
15 Hasil Observasi dengan Abdurrahman (seorang nelayan Pulo Aceh), tanggal 18 Juni 2017
16 Hasil Observasi dengan salah seorang nelayan wanita , pada tanggal 18 Juni 2017
mengganggu nelayan di Pulo Aceh dan Pulo Nasi khususnya. Namun pelaku jarang tertangkap sehingga aktivitas pengeboman terus merusak terumbu karang  yang berada di pinggir pantai. Kawasan paling sering dilakukan pengeboman yakni di Teluk Alue Riyeung, Pulo Nasi.
Akibat  pengeboman  yang  selama  ini  terjadi  para  nelayan  setempat  yang menggunakan sistem pancing kesulitan mendapatkan ikan, karena ekosistem laut sudah rusak. Meskipun  begitu  lembaga  Panglima  Laot  beserta  masyarakat  Pulo  Nasi  sudah  membentuk kawasan  perlindungan  laut,  yang  berada  satu  mil  dari  kawasan  Pulo  Nasi  dari  gangguan pengeboman  dan  pembiusan  ikan  yang  dapat  menghancurkan  terumbu  karang  dan  biota  laut lainnya.
C.  Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Pulo Aceh
Panglima  Laot,  selain  memberdayakan  ekonomi  kelautan  juga  menjadi  seorang pertahanan  dan  keamanan  laut.  Untuk mengembangkan  peran  tersebut,  Panglima Laot  diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan aturan yang dibuatnya.
Panglima Laot adalah lembaga yang mengatur tentang cara meupayang / penangkapan ikan  di laut.  Lembaga  ini  berfungsi  sebagai  ketua adat  bagi  masyarakat  nelayan  di  Aceh.  Di bawah  Panglima  Laot  ada  lembaga  lainnya  yang  bernama Peutua  Teupin ,  yaitu  seseorang yang di angkat untuk mengatur sungai-sungai yang ada di wilayah pesisir.
Peran    Panglima  Laot  disini  tentunya  sangat  penting  dalam  pemberantasan Illegal Fishing , karena dimana lembaga Panglima Laot memiliki kewenangan  lebih dalam mengatur hukum adat laot dan masyarakat nelayan pada umumnya.
Peran  Panglima  Laot  dalam  memberikam  kesadaran  kepada  masyarakat  bahwa  ikan dan lautan adalah anugerah Allah SWT untuk dinikmati oleh manusia dengan cara yang baik
dan tidak merusak lingkungan lautan. Dan masyarakat harus menyadari hal tersebut, agar tidak melakukan lagi penangkapan ikan dengan cara pengeboman dan pembiusan, supaya anak cucu dan generasi mendatang bisa menikmati hasil laut.
Panglima  Laot  berperan  sebagai  seseorang  yang  menyelesaikan  masalah  jika  terjadi pengeboman  ikan  dan  pembiusan  ikan.  Panglima  Laot  juga  berperan  sebagai  orang  tertua dikalangan  masyarakat  nelayan  yang  lebih  berpengalaman  dan  mengetahui  tentang  hukum adat laot.
Panglima Laot dalam menyelesaikan kasus penangkapan ikan secara ilegal, jika terjadi pengeboman  ikan  dan  pembiusan  ikan  maka,  yang  pertama  akan  diselesaikan  di  gampong dengan  memberi  teguran  terhadap  pelaku Illegal  Fishing .  Selanjutnya,  jika  terjadi  lagi  hal yang  sama  maka  lembaga  Panglima  Laot  melakukan  musyawarah  antara  lembaga  Panglima Laot  dan  aparatur-aparatur  gampong  dalam  menetapkan  sanksi  bagi  si  pelaku.  Namun  dari hasil musyawarah dalam menyelesaikan kasus Illegal Fishing, para pelaku di kenakan sanksi berupa  sitaan  terhadap  perlengkapan  penangkapan,  hasil  tangkapan,  dan  membayar  denda kepada gampog tersebut sesuai hasil tangkapan. 17
Salah  satu  sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku  penangkap  ikan  secara  ilegal  atau kepada nelayan yang melanggar ketentuan-ketentuan adat laot adalah dikenakan sanksi hukum adat dimana seluruh hasil tangkapannya disita dan dilarang melaut selama tiga hari. Walaupun demikian,  hukum-hukum  adat  tentunya  tidak  akan  berarti apapun  bila  tidak  didampingi  oleh penegak hukum yang berwenang.
Jika kasus tersebut terulang kembali dan di gampong tidak sanggup menangani kasus tersebut  maka, lembaga  Panglima  Laot  mengumpulkan  seluruh  keuchik-keuchik yang  ada  di
17 Hasil Observasi dengan Arrasyid selaku Panglima Laot Kecamatan Pulo Aceh,  20 Juni 2017
Kecamatan  Pulo  Aceh  beserta lembaga-lembaga  adat  gampong  untuk  membicarakan  tentang kasus tersebut.
Selanjutnya,  berdasarkan  musyawarah  tersebut,  para  lembaga  Panglima  Laot  beserta aparatur gampong-gampong mengambil tindakan, yaitu dengan menerapkan aturan agar tidak terjadi  lagi  pengeboman  dan  pembiusan  ikan  di  perairan  Pulo  Aceh.  Maka,  apabila  aturan telah ada dan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal masih terus dilakukan, maka lembaga Panglima  Laot  beserta  aparatur  gampong-gampong  akan  menyerahkan  kepada  pihak  yang berwajib.
Pendidikan  perikanan  juga  harus  dibangkitkan,  supaya  masyarakat  Pulo  Aceh mengetahui  pentingnya  menjaga  kelestarian  alam  laut.  Pulo  Aceh  untuk  saat  ini  memiliki sumber  daya  kelautan  yang  sangat  luar  biasa.  Masyarakat  masih  memandang  sebelah  mata terhadap potensi ekonomi lautan. 18

## D.  Kendala Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing
Sebagaimana telah di jelaskan di BAB sebelumnya bahwa panglima laot mempunyai peran dan kewenangan dalam menyelesaiakan permasalahan Illegal Fishing , akan tetapi dalam menyelesaikan  permasalahan  tersebut  banyak  kendala-kendala  yang  di  dapatkan  oleh panglima laot, diantaranya ialah:
1. Faktor  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  rendah,  hal  ini  tidak  dapat  di  pungkiri karena  tingkat  pendidikan  para  nelayan  relatif  sangat  rendah.  Rata-rata  para  nelayan tradisional adalah berpendidikan rendah bahkan banyak yang masih buta huruf. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja dan kemampuan aktifitas para lembaga.
18 Hasil Observasi dengan Arrasyid selaku Panglima Laot Pulo Breuh Kecamatan Pulo Aceh, 20 Juni 2017
2. Faktor batas wilayah. Kecamatan Pulo Aceh, sebenarnya wilayahnya tidak terlalu luas namun dari segi wilayah yang memiliki dua pulau yang berhadapan antara Pulo Breuh dan Pulo Nasi, sehingga pengaturan batas sering menjadi persoalan.
3. Struktur  kepengurusan  Panglima  Laot  semakin  tidak  teratur,  hal  ini  diakibatkan  dari tidak adanya kantor Panglima Laot.
4. Tidak  adanya  anggaran  keuangan  untuk  menjalankan  roda  organisasi  adat  sehingga kebanyakan biaya organisasi ditanggung oleh para pengurus.
5. Tidak  adanya  sarana  dan  prasarana  yang  dapat  mendukung  perkembangan  lembaga Panglima Laot. 19
Menurut Arrasyid “kebanyakan penyebab terjadinya penangkapan ikan secara ilegal di perairan Pulo Aceh adalah akibat kurangnya kesadaran dan pengontrolan dari masyarakat Pulo Aceh  sendiri.  Penyebab  dari  kurang  kesadaran  itu  sendiri  disebabkan  dalam  kasus  tersebut diduga oknum aparat terlibat langsung dalam kasus tersebut”. 20
Secara  adat,  di  Pulo  Aceh  belum  ada  aturan  atau  Qanun  yang  mengatur  tentang larangan melakukan tindak pidana Illegal Fishing , sebab masyarakat sendiri belum ada  yang melakukan  penangkapan  ikan  secara  ilegal.  Maka,  jika  terjadi  tindak  pidana Illegal  Fishing lembaga  Panglima  Laot  beserta  lembaga  adat  gampong  akan  menyelesaikan  secara  adat. Namun, apabila kasus tersebut berulang kembali maka para Panglima Laot akan menyerahkan kepada  pihak  yang  berwajib  yang  ada  di  Kecamatan  Pulo  Aceh.  Selama  ini  kegiatan  tindak pidana Illegal Fishing dilakukan oleh nelayan dari luar Pulo Aceh.
Jika  ada  pelaku  yang  tertangkap  melakukan  kegiatan  ilegal  tersebut,  pihak  Panglima Laot  akan  menyita  semua  hasil  tangkapan  tersebut  dan  juga  akan  meminta  ganti  rugi  atau
19 Hasil Observasi dengan Arrasyid selaku Panglima Laot, 19 Juni 2017
20 Hasil Observasi dengan Arrasyid selaku Panglima Laot, 19 Juni 2017
membayar  denda  untuk  Kecamatan  tersebut  sesuai  tangkapannya.  Dan  yang  terlibat  dalam penyelesaian kasus Illegal Fishing ialah  Kapolsek, keuchik setiap gampong, aparatur-aparatur gampong, Panglima Laot dan nelayan/ pelaku Illegal Fishing yang bersangkutan.
Sampai  saat  ini,  lembaga  Panglima  Laot  bersama  masyarakat  mengharapkan  agar mendapat  bantuan  dari  pihak  terkait.  Terkadang  untuk  biaya  operasional,  masyarakat menyisihkan bantuan dari masyarakat sendiri. Karena sampai saat ini, kas Panglima Laot tidak ada.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Hamzah, Laut, Teritorial Dan Perairan Indonesia ,  Jakarta: Akademika Pressindo, 1998
Arif Satria, Ekologi Politik Nelayan , PT. LkiS Pelangi Aksara, 2009
Dian  Saptarini,  dkk, Pengelolaan Sumber  daya  Kelautan  dan  Wilayah  Pesisir ,  Kerja  sama Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Pembinaan  Penelitian  dan  Pengabdian  Pada Masyarakat)  dengan  Kementrian  Negara  lingkungan  hidup  (Pusat  Studi  lingkungan), Jakarta, 1996
Gatot P. Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 1991
Dahuri  Rokhmin, Keanekaragaman  Hayati  Laut,  Aset  Pembangunan  Berkelanjutan Indonesia , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
Edi  Yuhermansyah,  dkk, Hukum  Pidana  Islam ,  Banda  Aceh:  Fakultas  Syariah  dan  Hukum UIN Ar-Raniry, 2014
Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia , Jakarta:Sinar Grafika, 1996
Joko Subagyo , Hukum Laut Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 2013
Marlina  dan  Faisal, Aspek  Hukum  Peran  Masyarakat  Dalam  Mencegah  Tindak  Pidana Perikanan , Jakarta, Sofmedia, 2013
Muhammad Yusuf, Adat Dan Reusam Gampong , Banda Aceh: Al-Mumtaz Institute, 2011
Niniek Suparni, Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan , Jakarta: Sinar Grafika, 1994
N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan , Jakarta Timur: Pancuran Alam, 2008
P.joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
Riza Damanik, dkk, Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisi di Laut Indonesia ), Jakarta: WALHI, 2008
Siswanto  Sunarso, Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  Dan  Strategi  Penyelesaian Sengketa ,  , Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
Slaats, Tiga  Model  Pendekatan  Studi  Hukum  Adat ,  Banda  Aceh:  Syiah  Kuala  University Press, 1993
Supriadi dan Alimudin, Hukum Perikanan di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2001
Wisnu Arya Wardana, Dampak Pencemaran Lingkungan , Yogyakarta: Andi Offset, 1985
Yusuf  Al-Qaradhawi, Islam  Agama  Ramah  Lingkungan ,  Jakarta  Timur:  Pustaka  Al-Kautsar, 2002