## TINJAUAN PERBANDINGAN KEWAJIBAN HUKUM  PERUSAHAAN ALIH

## DAYA/ OUTSOURCING DENGAN PERUSAHAAN PENGGUNA JASA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA
Oleh:
Arian Syahputra 1) Rumainur 2)
Arrisman 3) Universitas Nasional, Jakarta 1,2,3)
E-mail:
Ariansyahputra733@gmail.com 1) rumainur@gmail.com 2)
Arrisman@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This  study  aims  at  examining  the  Comparative  Review  of  the  Legal  Obligations  of Outsourcing  Companies  and  Service  User  Companies  Based  on  the  Job  Creation  Act.  The objectives  are  (1)  knowing  the  legal  arrangements  of  business  actors  in  outsourcing companies by implementing the legal obligations of business actors in direct labor companies based  on  the  Copyright  Act;  (2)  finding  out  and  analyze  the  implementation  of  the  legal obligations  of  outsourcing/outsourcing  business  actors  with the implementation  of  the legal obligations of direct labor business actors based on the Copyright Act; (3) finding out how business  actors,  both  outsourcing  companies  and  direct  labor  companies,  should  provide legal obligations for all matters relating to workers based on the work copyright law. Then the theory in this study uses the theory of justice, the theory of legal protection, the theory of legal  certainty.  This  research  method  uses  normative  juridical  legal  research  with consideration  and  analysis  of  legal  issues  related  to  Law  No.  11  of  2020  concerning  Job Creation  and  Government  Regulation  No.  35  of  2021  regarding  certain  time  agreements, outsourcing,  work  time  and  rest  time,  and  termination  of  employment.  Then  in  this  study using a statutory approach and a case approach. The results of this study show that there is no  fairness  and  equality  of  rights  between  the  company's  direct  workers  and outsourced/outsourced  workers  which  have  been  regulated  by  Law  No.  11  of  2020 concerning Job Creation and Government Regulation No. 35 of 2021.
Keyword: Company Legal Obligations, Outsourcing, Service Users, Job Creation Law

## ABSTRAK
Penelitian  ini  meneliti  tentang  Tinjauan  Perbandingan  Kewajiban  Hukum  Perusahaan  Alih Daya  / Outsourcing dengan  Perusahaan  Pengguna  Jasa  Berdasarkan  Undang-Undang  Cipta Kerja. Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) mengetahui pengaturan hukum pelaku usaha perusahaan  alih  daya  / outsourcing dengan  pelaksanaan  kewajiban  hukum  pelaku  usaha perusahaan pekerja langsung berdasarkan Undang-Undang cipta kerja; (2) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewajiban hukum pelaku usaha alih daya / outsourcing dengan pelaksanaan  kewajiban  hukum  pelaku  usaha  pekerja  langsung  berdasarkan  Undang-Undang cipta  kerja;  (3)  untuk mengetahui  bagaimana  seharusnya  pelaku  usaha  baik  perusahaan  alih daya / outsourcing maupun usaha perusahaan pekerja langsung dalam memberikan kewajiban hukum  atas  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  pekerja  berdasarkan  Undang-Undang  cipta kerja.  Kemudian  teori  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori  keadilan,  teori  perlindungan
hukum,  teori  kepastian  hukum.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  yang bersifat  Yuridis  Normatif  dengan  pertimbangan  dan  analisis  permasalahan  hukum  terkait Undang-Undang  No.11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dan  Peraturan  Pemerintah  No.35 tahun 2021 tentang perjanjian waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan  hubungan  kerja.  Kemudian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak  adanya  keadilan  dan  kesetaraan  hak  antara  pekerja  langsung  perusahaan  dan  pekerja alih  daya  / outsourcing yang  telah  diatur  oleh Undang-Undang  No.11  tahun  2020  tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021.
Keyword:  Kewajiban  Hukum  Perusahaan,  Outsourcing,  Pengguna  Jasa,  UU  Cipta Kerja

## 1. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  setiap  manusia
(zoon politicon) senantiasa saling berhubungan  kerjasama  di  bidang  hukum kepada  manusia  lainnya,  karena  tidak mungkin seseorang akan hidup sebatangkara  tanpa  keterkaitan  dengan orang  lain.  Kerjasama  di  bidang  hukum dimaksud, terutama yang berkenaan dengan persoalan-persoalan atau pekerjaan yang  dikategorikan  ke  dalam  outsourcing (alih daya perusahaan).
Masalah  ketenagakerjaan  sering sekali  menjadi  topik  pembicaraan  hangat dan  aktual  di  tengah  masyarakat,  mulai dari  masalah  upah,  jam  kerja,  waktu lembur, jaminan keselamatan dan kesehatan  kerja,  jaminan  hari  tua,  hingga masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk masalah outsourcing atau alih  daya  dan  ditambah  saat  ini  adalah jaminan  kehilangan  pekerjaan  (JKP).  Hal ini tentunya menjadi perhatian dari seluruh stakeholder untuk dapat memahami ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dalam  hubungan  kerja  dan setelah  hubungan  kerja  berakhir,  sehingga hubungan  yang  harmonis  antara  pekerja dan pengusaha tetap berjalan dengan baik.
Sebelum outsourcing dilegalkan berlakunya di Indonesia, masalah hubungan  kerja  dijalin  berdasarkan  norma hukum  yang  termuat  di  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUH Perdata (Burgerlijk  Wetboek) .  Norma hukum  dimaksud,  disesuaikan  dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam
kelima  sila  dari  Pancasila,  dan  secara konstitusional  tidak  bertentangan  dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat ini ternyata sistem kerja dengan cara outsourcing lebih banyak merugikan kaum pekerja/buruh, karena tidak mengindahkan hak-hak  konstitusional  pekerja/buruh  (hak atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak).  Padahal  hak-hak  konstitusional pekerja/buruh,  telah  diatur  secara  limitatif di  dalam  UUD  Tahun  1945.  Oleh  karena itu,  negara  (pemerintah)  berkewajiban untuk  melindungi  pekerja/buruh  guna terlaksananya hak-hak konstitusional pekerja/buruh.
Suasana  keprihatinan  akan  timbul, jika para pihak kurang memperhatikan hal tersebut di  atas, yakni memelihara ketertiban,  ketentraman,  dan  terciptanya kemitraan, maka yang timbul suasana yang tidak  kondusif,  seperti  adanya  aksi  unjuk rasa  pekerja  serta  mogok  kerja  secara bersama-sama.  Kondisi  tersebut  tidak menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak. Salah  satu  dari  sekian  persoalan  yang mewarnai  perselisihan  para  pihak,  yakni pekerja dengan pengusaha adanya lembaga atau  badan outsourcing ,  yang  dianggap sangat merugikan kepentingan para pekerja. Konstruksi hukum lembaga outsourcing ,  perusahaan  pengguna  jasa/ pemberi  kerja  menyerahkan  sebagian pekerjaan  kepada  perusahaan  penyedia jasa  atau  pemborongan  pekerjaan  dengan pola  perjanjian  kerja  waktu  tertentu (PKWT), atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Model ini
memposisikan  pekerja  sebagai  sarana produksi,  tanpa  memiliki  daya  untuk melakukan  bargaining  power  (selama tenaga  dibutuhkan,  maka  pekerja  tetap dipertahankan untuk pekerjaan tertentu).
Outsourcing merupakan  salah  satu pranata  hukum  yang  mulai  dikembangkan pada  sekitar  tahun  1990  sebagai  strategi baru  bagi  para  pengusaha  guna  membagi risiko  usaha  dalam  berbagai  masalah, termasuk masalah ketenagakerjaan.
Outsourcing diaplikasikan  dalam  bentuk perjanjian  pelaksanaan  pekerjaan  antara seseorang  (buruh  atau  pekerja)  selaku penerima  kerja  dengan  seorang  yang  lain (pemberi  kerja),  atau  antara  seseorang pekerja  dengan  suatu  badan  hukum (perusahaan)  penyedia  pekerjaan.  Pada penerapan  sistem outsourcing tersebut, kedudukan  hukum  pekerja/buruh  masih sangat  lemah  sehingga  perlu  dilakukan penguatan  melalui  berbagai  regulasi  dan kebijaksanaan.
Outsourcing boleh ditafsirkan sebagai  kontrak  dengan  pembekal  pihak ketiga  untuk  menjalankan  kerja  –  kerja atau  perkhitmatan  tertentu  untuk  majikan. Sejumlah  wang,  tempoh  masa  dan  skop kerja  disetujui  diantara  kedua  belah  pihak yang  memasuki  kontrak  tersebut.  Contoh- contoh dalam biasa dalam Outsourcing
Undang  -  Undang  No.11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah sebagian ketentuan UU No.13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan,  salah  satunya terkait  ketentuan  outsourcing.  Selama  ini outsourcing  dalam  UU  Ketenagakerjaan diartikan  sebagai  penyerahan  sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Penyerahan sebagian pekerjaan itu dilakukan  melalui  2  mekanisme  yaitu perjanjian  pemborongan  pekerjaan  atau penyediaan jasa pekerja/buruh.
Perjanjian kerja yang dijalin melalui pranata outsourcing sedapat mungkin memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan  nilai  etika,  moral  dan  hukum sebagaimana  yang  termaktub  dalam  sila kedua  dari  Pancasila.  Hal  ini  penting
dimaklumi,  karena  substansi  hukum  yang telah disepakati melalui pranata outsourcing akan dituangkan dalam bentuk perjanjian  pelaksanaan  pekerjaan.  Sedang eksistensi perjanjian pelaksanaan
pekerjaan  harus  bersesuaian  dengan  jiwa dan  semangat  Pancasila  sebagai  filosofi (volgeist) bangsa Indonesia yang menghendaki adanya keadilan. Di  samping  itu,  patut  dan  wajar pula untuk diperhatikan keabsahan substansi  hukum  yang  telah  disepakati dalam  perjanjian  pelaksanaan  pekerjaan. Sedang untuk keabsahannya, harus merujuk pada substansi hukum yang diatur dalam UUD Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.  Di  dalam  rumusan  Pasal 28-D  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945, ditegaskan  bahwa;  Setiap  orang  berhak untuk  bekerja  serta  mendapatkan  imbalan dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam hubungan kerja.
Pada  tahun  2020  Undang-undang Ketenagakerjaan sebagian diubah kedalam BAB  II  Pasal  81  Undang-undang  (UU) Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja, UU Cipta Kerja mengubah 31 pasal, menghapus  29  pasal,  dan  menyisipkan  13 pasal  baru  dalam  UU  Ketenagakerjaan, Misalnya, perubahan Pasal 56 UU Ketenagakerjaan  yang  mengatur  antara lain  soal  perjanjian  kerja  waktu  tertentu (PKWT)  yang  menyebut  jangka  waktu atau  selesainya  suatu  pekerjaan  PKWT ditentukan  berdasarkan  perjanjian  kerja. Pasal  59  UU  Ketenagakerjaan  diubah  dan tidak  lagi  memuat  ketentuan  sebelumnya yang  mengatur  jangka  waktu  PKWT paling lama 2 tahun dan boleh diperpanjang  1  kali  untuk  jangka  waktu paling lama 1 tahun.
Substansi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 ini ternyata banyak mengubah pengaturan  soal  syarat  dan  tata  cara penyerahan  sebagian  pekerjaan  kepada perusahaan  lain  yang  diatur  dalam Keputusan Menteri
Nomor 220/MEN/X/2004  dan  Keputusan  Menteri Nomor  101/MEN/VI/2004.  Secara  umum,
Peraturan  Menteri  Nomor  19  Tahun  2012 ini  terlihat  lebih  memperketat  keberadaan perusahaan outsourcing . Sebelumnya, Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  membedakan mekanisme penyerahan sebagian pekerjaan kepada  perusahaan  lain  menjadi  dua  cara. Pertama,  dengan  pemborongan  pekerjaan. Dan  kedua  adalah  lewat  penyediaan  jasa pekerja/buruh.  Dalam  praktik,  cara  yang kedua yang biasa dikenal dengan outsourcing .
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  Nomor  19  Tahun  2012 turunan  dari Undang  –  Undang  Nomor  13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan tentang  pengaturan  penyerahan  sebagian pelaksanaan  pekerja  kepada  perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh, atau sering disebut alih daya ( outsourcing ), hanya ada lima jenis pekerjaan yaitu usaha pelayanan kebersihan,  penyediaan  makanan  bagi pekerja,  tenaga  pengaman  jasa  penunjang di  pertambangan  dan  perminyakan  serta penyediaan  angkutan  bagi  pekerja/buruh. Hal  lain  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 ini adalah hak dan kewajiban  masing-masing  pihak  untuk menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan  syarat-syarat  kerja  bagi  pekerja/buruh sesuai peraturan Perundang-undangan. dan pelaksanaannya yang merupakan tanggung jawab  para  pelaku  usaha  dalam  perjanjian kerja  yang  sepenuhnya  belum  sesuai dengan  aturan  yang  ada.  Pemanfaatan outsourcing sudah  tidak  dapat  dihindari lagi oleh perusahaan di Indonesia. Berbagai  manfaat  dapat  dipetik  dari outsourcing ,  seperti  penghematan  biaya (cost  saving), fokus  pada  kegiatan  utama (core business), dan akses terhadap sumber daya (resources) yang  tidak  dimiliki  oleh perusahaan.  Keuntungan  yang  lain  adalah untuk  mengurangi turn-over karyawan, fokus  terhadap  kontrol  proses  produksi, efesiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan sehingga  menambah  benefit  perusahaan.
Meskipun demikian, besar kecilnya keuntungan yang dapat dipetik,
dipengaruhi  oleh  kondisi  perusahaan pengguna jasa outsourcing itu sendiri.
Outsourcing  is  a  process  in  which resources  are  purchased  from  others through  long-term  contracts  instead  of being made with the company ” (terjemahan bebasnya; Outsourcing adalah suatu  proses  dimana  sumber-sumber  daya dibeli  dari  orang  lain  melalui  kontrak jangka panjang sebagai ganti yang dulunya dibuat sendiri oleh perusahaan). Pengertian di atas lebih menekankan pada istilah yang berkaitan  dengan  proses  “Alih  Daya”  dari suatu  proses  bisnis  melalui  sebuah perjanjian/kontrak.
Dalam praktik outsourcing terdapat tiga  pihak  yang  melakukan  hubungan hukum,  yaitu  pihak  principal  (perusahaan pemberi  kerja),  pihak  vendor  (perusahaan penerima  pekerjaan  atau  penyedia  jasa tenaga  kerja)  dan  pihak  pekerja/buruh, dimana  hubungan  hukum  pekerja/buruh bukan  dengan  perusahaan  principal  tetapi dengan perusahaan vendor. Penentuan sifat dan jenis pekerjaan tertentu yang dapat di- outsource merupakan  hal  yang  princip dalam  praktik outsourcing ,  karena  hanya sifat  dan  jenis  atau  kegiatan  penunjang perusahaan  saja  yang  boleh di-outsource , outsourcing tidak  boleh  dilakukan  untuk sifat dan jenis kegiatan pokok .
Perusahaan pengguna jasa outsourcing ,  untuk  selanjutnya  disebut pengguna  jasa,  dapat  merasakan  manfaat adanya tenaga outsourcing , maka penyedia jasa routsoucing , untuk selanjutnya disebut penyediaan  jasa,  harus  memahami  proses pelaksanaan  dari  perusahaan  pengguna jasa.  Sudah  barang  tentu  dengan  asumsi tenaga kerja outsourcing merupakan tenaga  terampil,  terlatih  dalam  bidangnya dan  didukung  oleh  metodologi  yang  tepat dan  profesional.  Namun  pihak  penyedia jasa  yang  mampu  memahami  proses pelaksanaan  dan  memberikan  manfaat yang  besar  seperti  yang  disebutkan  diatas, akan menimbulkan ketergantungan pengguna  jasa  pada  penyedia  jasa.  Oleh karena  itu,  fenomena outsourcing di Indonesia  perlu  dicermati  secara  cerdas,
dengan memperhitungkan keberlangsungan  pekerja  dalam  jangka panjang.  Banyaknya  penyedia  jasa  di Indonesia,  menyebabkan  pengguna  jasa tidak  mudah  untuk  menentukan  penyedia jasa  yang  mendukung  upaya  perusahaan mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan,  hak  dan  kewajiban  para pelaku usaha di bidang perjanjian kerja.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
A. Perusahaan Pekerja Alih daya / Outsorcing Pengertian  Pekerja Outsourcing dalam  Bahasa  Indonesia  diterjemahkan sebagai  “alih  daya”,  Dalam  praktik, pengertian  dasar outsourcing merupakan transformasi  sebagian  ataupun  semua pekerjaan  dan  atau  kewenanganan  pada pihak  lain  guna  mendukung  strategi pemakai  jasa outsourcing baik  pribadi, perusahaan,  divisi  ataupun  sebuah  unit dalam  perusahaan.  pengertian outsourcing untuk  setiap  pemakai  jasanya  akan berbeda-beda semua tergantung dari strategi  masing-masing  pemakai  jasa outsourcing ,  Amin  Widjaja  Tunggal, mengartikan: Outsourcing merupakan suatu  proses  yang  mana  seluruh  barang diadakan  dari  pihak  lain  melalui  kontrak- kontrak  jangka  panjang  yang  dilakukan oleh  perusahaan.  Alih  daya  dalam  sistem outsourcing merupakan
Proses
pemindahan  pekerjaan  dan  layanan  yang sebelumnya dilakukan di dalam perusahaan  ke  pihak  ketiga. Outsourcing merupakan usaha mendapatkan tenaga ahli serta mengurangi beban dan biaya perusahaan  dalam  meningkatkan  kinerja perusahaan  agar  mampu  terus  kompetitif dalam menghadapi perkembangan ekonomi  dan  teknologi  global  dengan menyerahkan  kegiatan  perusahaan  kepada pihak lain yang tertuang dalam kontrak.
B. Pelaksanaan Outsourcing dalam
Perspektif Hukum Ketenagakerjaan
Perkembangan ekonomi global dan kemajuan  teknologi  yang  demikian  cepat membawa  dampak  timbulnya  persaingan
usaha  yang  begitu  ketat  dan  terjadi  di semua  lini.  Lingkungan  yang  sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan  dengan  tuntutan  pasar  yang memerlukan  respon  yang  cepat  dan fleksibel  dalam  meningkatkan  pelayanan terhadap  pelanggan.  Untuk  itu  diperlukan perubahan  struktural  dalam  pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen, dengan memangkas sedemikian  rupa  sehingga  dapat  menjadi lebih efektif,  efisien  dan  produktif.  Dalam kaitan itulah dapat dimengerti bahwa kalau kemudian muncul kecenderungan outsourcing yaitu  memborongkan  satu bagian  atau  beberapa  bagian  kegiatan perusahaan  yang  tadinya  dikelola  sendiri kepada  perusahaan  lain  yang  kemudian disebut  perusahaan  penerima  pekerjaan. Praktek  sehari-hari outsourcing selama  ini diakui  lebih  banyak  merugikan  pekerja, karena  hubungan  kerja  selalu  dalam bentuk tidak tetap/kontrak (perjanjian kerja waktu  tertentu),  upah  lebih  rendah, jaminan sosial kalaupun ada hanya sebatas minimal,  tidak  adanya  job  security  serta tidak  adanya  jaminan  pengembangan karier,  dan  lain-lain.  Dengan  demikian memang  benar  kalau  dalam  keadaan seperti  itu  dikatakan  praktek outsourcing akan menyengsarakan pekerja dan membuat  kaburnya  hubungan  industrial. Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  sebelum adanya  Undang-undang  No.  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang – Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,  tidak  ada  satupun  peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan  yang  mengatur  terhadap pekerja  dalam  melaksanakan outsourcing . Ketentuan  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu  yang  hanya  merupakan salah satu aspek dari outsourcing .
Secara  normatif,  sebelum  diatur dalam  Undang-undang  Tenaga  Kerja  No. 13  Tahun  2003  dan  Undang  -  Undang No.11  Tahun  2020   tentang  Cipta  Kerja, terminologi outsourcing terdapat  dalam pasal 1601 b KUH Perdata yang mengatur
tentang  pemborongan  pekerjaan. Disebutkan bahwa pemborongan pekerjaan adalah  suatu  kesepakatan  2  (dua)  belah pihak  yang saling mengikatkan diri, untuk menyerahkan  suatu  pekerjaan  kepada pihak lain dan pihak lainnya membayarkan sejumlah  harga.  Dalam  Undang-undang Undang  -  Undang  No.11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  pengaturan  mengenai outsourcing disebutkan  secara  tegas. Bidang-bidang  yang  dapat di-outsource oleh  suatu  perusahaan  adalah  bagian- bagian  yang  tidak  berkaitan  dengan  bisnis inti.  Aturan  ini  kemudian  mendorong banyak
perusahaan
menyerahkan pekerjaan-pekerjaannya kepada perusahaan outsourcing seperti  satpam, cleaning  service,  dan  beberapa  bidang lainnya yang tidak berkaitan dengan bisnis inti.  Berbeda  dengan  Undang  -  Undang No.11  Tahun  2020   tentang  Cipta  Kerja yang  membolehkan  pekerja outsourcing untuk bekerja tidak memiliki batas-batasan bidang  tertentu  dalam  melaksanakan pekerjaan tetapi sesuai Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
C. Penyerahan Sebagian Pekerjaan ( Outsourcing )
Undang  –  Undang  No  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja,  membatasi peluang  kepada  perusahaan  untuk  dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan  di  dalam  perusahaan  kepada perusahaan lainnya melalui : (1) Pemborongan  pekerjaan;  (2)  Perusahaan Penyediaan  jasa  Pekerja  (PPJP).  Dalam Undang-undang  No.  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan,  kedua  bentuk kegiatan dimaksud dapat dilakukan dengan syarat-syarat  tertentu.  Syarat-syarat  yang dimaksud antara lain ditentukannya dengan wajib dilaksanakan melalui perjanjian  yang  dibuat  secara  tertulis. Adapun perusahaan penyediaan jasa pekerja,  dipersyaratkan  pula  selain  harus berbadan  hukum,  juga  terdaftar  pada instansi  ketenagakerjaan.  Dalam  khasanah hukum  Indonesia,  pemborongan  pekerjaan dan  pemberian  jasa  KUH  Perdata  sejak seabad  yang  lalu  malah  lebih  arif
menyikapi  kenyataan  ini.  KUH  Perdata mengakui  dan  memberi  tempat,  bahkan melindungi hak perorangan untuk menjadi pemborong pekerjaan. Dalam KUH Perdata, pelaksanaannya diatur dan dibedakan lebih lanjut antara pemborongan pekerjaan  yang  dilakukan  dengan  hanya menyediakan  jasa  tenaga  kerja  saja  atau dengan menyediakan bahannya. Ketentuan seperti ini tidak diatur lagi dalam Undang- undang  No.  13  Tahun  2003  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan melihat kenyataan  sosial  yang  berkembang  di dalam masyarakat. Dengan demikian, tidak membuka  lagi  peluang  kepada  perusahaan yang tidak berbadan hukum untuk melakukan kegiatan pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja, yang pada  umumnya  perusahaan  menengah kebawah,  kecuali  di  tempat  itu  memang benar-benar tidak ada perusahaan dimaksud yang berbadan hukum.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian,  karena  metode  penelitian  ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian  hukum  yang  bersifat Yuridis  Normatif  dengan  pertimbangan dan  analisis  permasalahan  hukum  terkait Undang - Undang No.11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  dan  Peraturan Pemerintah  No.  35  tahun  2021  Tentang perjanjian  kerja  waktu  tertentu,  alih  daya, waktu  kerja  dan  waktu  istirahat,  dan pemutusan hubungan kerja Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statue approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case approach ),  Hal  ini  dikarenakan  Penulis menggunakan peraturan perundang- undangan  sebagai  dasar  awal  melakukan analisis.  Peraturan  perundang-undangan merupakan  titik  fokus  dari  penelitian tersebut  dan  karena  sifat  hukum  yang mempunyai  sifat  hukum  yang  mempunyai ciri comprehensive,  all  inclusive  dan systematic .  Data    yang  digunakan  dalam
penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang diperoleh dari : (1)  Bahan  Hukum Primer, Merupakan  bahan-bahan  hukum  yang memiliki  kekuatan  mengikat  terhadap masyarakat.  Bahan  hukum  primer  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu terkait  Undang  -  Undang  No.11  Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja.  (2)  Bahan Hukum  Sekunder,  adalah  bahan  hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi  Bahan  hukum  sekunder  yang digunakan  sebagai  penunjang  data  dalam penelitian  ini  yaitu  buku-buku,  referensi, jurnal-jurnal  hukum  yang  terkait,  majalah, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan  dengan  topik  yang  dibahas.  (3) Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum yang memberikan  petunjuk  atau  penjelasan bermakna  terhadap  bahan  hukum  primer atau sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
Alat pengumpulan data menggunakan  teknik  pengumpulan  bahan hukum  yang  mendukung  dan  berkaitan dengan  pemaparan  penuliasan  hukum  ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Penyajian  data  yang  dikumpulkan    berupa data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun  peneliti  terlebih  dahulu  dan  dapat diperoleh  tanpa  terikat  waktu  dan  tempat. Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti  akan  memperoleh  data  sekunder dan data lain yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisa pokok permasalahan yang sedang diteliti. Setelah pengolahan  data  selesai,  maka  dilakukan analisis data. Setelah itu dilakukan analisis kualitatif,  artinya  hasil  penelitian  ini dideskripsikan  dalam  bentuk  penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti  untuk  diinterprestasikan  dan dirangkum  secara  umum  yang  didasarkan fakta-fakta  yang  bersifat  khusus  terhadap pokok bahasan yang diteliti, guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya
.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perusahaan Alih Daya/ Outsourcing dalam Memberikan Kewajiban Hukum Permasalahan  tenaga  kerja  dari tahun  ke  tahun  menarik  perhatian  banyak pihak.  Permasalahan  tenaga  kerja  yang menimbulkan  konflik-konflik  pada  buruh, seperti kasus konflik perburuhan, kekerasan,  penipuan,  pemecatan  yang semena-mena,  upah  yang  tidak  sesuai standar,  semakin  hari  semakin  kompleks. Kasus  tersebut  penting  mendapatkan perspektif  perlindungan  hak-hak  asasi tenaga  kerja  dalam  undang-undang  yang tegas  memberikan  perlindungan  bagi  hak- hak tenaga kerja
Terlebih-lebih  pada  saat  sekarang ini,  yang  mana  banyak  perusahaan memperkerjakan  karyawan  dalam  ikatan kerja  outsourcing  yang  sedang  menjadi trend  atau  model  bagi  pemilik  atau pemimpin  perusahaan  baik  itu  perusahaan milik  negara  maupun  perusahaan  milik swasta.  Secara  legal  tidak  ada  hubungan organisatoris  antara  organisasi  dengan pekerja karena secara resmi pekerja adalah tetap karyawan dari perusahaan outsourcing. Gajinyapun  dibayarkan  oleh perusahaan outsourcing setelah  pihaknya memperoleh  pembayaran  dari  perusahaan pemakai  tenaga  kerja.  Tentu  saja  gaji  itu diberikan setelah dipotong oleh perusahaan outsourcing.  Perintah  kerja  walaupun sejatinya diberikan oleh perusahaan pemakai  tenaga  akan  tetapi  resminya  juga diberikan oleh perusahaan outsourcing dan biasanya  perintah  itu  diberikan  dalam bentuk paket.
Cara seperti tersebut di atas adalah untuk  melindungi  perusahaan  pemakai tenaga kerja dari kerepotan dalam hubungan  karyawan  dan  majikan  bagi perusahaan pemakai tenaga kerja. Perusahaan tidak perlu memikirkan berbagai kesulitan tentang tuntutan kenaikan  upah  (UMR),  tidak  menanggung biaya kesehatan, biaya pemutusan hubungan kerja dengan karyawan outsourcing,  dan  lain-lain  hal  yang sepatutnya menjadi beban majikan bahkan
dapat  juga  diperjanjikan  bahwa  semua kerugian dan tuntutan disebabkan
kesalahan pihak karyawan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan outsourcing.  Apabila  terjadi  pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan pemakai  tenaga  kerja  maka  karyawan outsourcing ini juga tidak akan mendapatkan  hak-hak  normatif  layaknya karyawan  biasa  walaupun  dia  sudah  lama bekerja  pada  perusahaan  pengguna  tenaga kerja tersebut.
Ruang  gerak  karyawan  atau  buruh semakin sempit dan memperluas kekuasaan bagi pengusaha untuk melakukan  PHK.  Dalam  hal  PHK,  antara pengusaha  dengan  pekerja  atau  karyawan harus melakukan upaya untuk menghindari terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja. PHK  dapat  dilakukan  perusahaan  setelah karyawan atau buruh melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan atau atas kesepakatan  bersama.  Tetapi  kenyataan yang  sering  terjadi  perusahaan  melakukan secara  sepihak  memutuskan  hubungan kerja dengan buruhnya tanpa ada alasan.
Sikap perusahaan yang menggunakan  sistem  outsourcing  dan tindakan semena-mena perusahaan terhadap buruh dalam pemutusan hubungan  kerja  menimbulkan  konflik antara  karyawan  dan  perusahaan.  Konflik perkara  pemutusan  hubungan  kerja  PHK itu dibawa ke persidangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang  memutuskan  berlandaskan  pasal  59 Undang-Undang  No  13  tahun  2003. Karyawan  outsourcing  itu  oleh  Panitia tersebut ditetapkan sebagai karyawan tetap biasa  berlandaskan  fakta  bahwa  apa  yang dikerjakan oleh karyawan tersebut merupakan  tugas  tetap  yang  tidak  dapat dipisahkan dari pekerjaan karyawan biasa. Pekerjaannya adalah pekerjaan yang merupakan  suatu  tugas  dalam  suatu  garis organisasi  line  of  duties  yang  tak  terputus dan terpisahkan misalnya pekerjaan administrasi  kantor,  tugas  pelayanan ticketing  pada  perusahaan  pengangkutan, dan  tugastugas  pokok  dalam  perusahaan
bersangkutan.
B. Hak  Pekerja  dalam  memperoleh Perlindungan Hukum
1. Pengertian Perlindungan Tenaga Kerja Ketenagakerjaan adalah setiap orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan yang  menghasilkan  barang  atau  jasa  dan dapat  berguna  untuk  umum  maupun dirinya  sendiri.  Ketenagakerjaan  atau tenaga  kerja  juga  bagian  dari  faktor produksi, oleh sebab itu peran tenaga kerja menjadi  penting  dalam  setiap  kegiatan perekonomian negara. Diperlukannya perlindungan pekerja adalah untuk memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan yang layak tanpa pemberlakukan pembedaan  terhadap  ras,  jenis  dan kelamin.  Pemberlakuan  hal  yang  sama terhadap  penyandang  cacat  dan  kewajiban pemberian  hak  dan  kewajiban  yang berwujud  perlindungan  hukum  terhadap tenaga kerja.
Masalah  ketenagakerjaan  dapat timbul  karena  beberapa  faktor  seperti pendidikan,  kesempatan  kerja  maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal  ini  dialami  oleh  banyak  negara  yang termasuk Indonesia, karena hingga saat ini masih  banyak  pengangguran  atau  lebih tepatnya  lagi  orang  yang  tidak  dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan.  Sedangkan  dalam  menghadapi masalah-masalah  tersebut  tenaga  kerja yang  sejatinya  adalah  salah  satu  engine utama dalam berputarnya roda perekonomian  sering  berada  pada  Pihak yang tidak terlindungi hak dan kepentingannya.    Perlindungan  terhadap tenaga  kerja  dapat  dikupas  tuntang  dalam Undang-Undang No.13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan  dengan  segala  klasifikasi dan  detail  terhadap  pengusaha  maupun tenaga kerja.
2. Dasar Hukum UU Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang No.13 Tahun  2013  tentang  ketenagakerjaan disebutkan  bahwa  ketenagakerjaan  adalah segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan tenaga  kerja  baik  pada  waktu  sebelum, selama  dan  sesudah  masa  kerja.  Peraturan
tersebut  dilandasi  dengan  tujuan    sebagai berikut:
Memberdayakan dan mendayagunakan  tenaga  kerja  secara optimal  dan  manusiawi  Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan    tenaga    kerja  yang  sesuai dengan  kebutuhan  pembangunan  nasional dan  daerah  Memberikan  pelindungan kepada  tenaga  kerja  dalam  mewujudkan kesejahteraan Meningkatkan kesejahteraan tenaga  kerja  dan  keluarganya  Perlu diketahui secara umum bahwa tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu :
C. Konsep  dan  Prinsip  Keadilan  bagi Pekerja
1. Konsep keadilan
Pembahasan  terhadap  masalah  ini, yaitu  tentang  perlindungan  hukum  pekerja outsourcing  ditinjau  dari  prinsip  keadilan akan  dianalisis  dengan  menggunakan konsep-konsep keadilan. Keadilan menurut Aristoteles  dalam  Agus  Yudha  Hernoko, dalam  karyanya  “Nichomachean  ethics”, artinya  berbuat  kebajikan,  atau  dengan kata  lain,  keadilan  adalah  kebajikan  yang utama.  Aristoteles  menyatakan,  “Justice consists  in  treating  equals  equally  and unequals  unequally,  in  proportion  to  their inequality”.  Prinsip  ini  beranjak  dari asumsi  “untuk  hal-hal  yang  sama diperlakukan  secara  sama,  dan  yang  tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional”. Aristoteles membagi keadilan  menjadi  dua  bentuk,  Pertama keadilan  distributif,  adalah  keadilan  yang ditentukan  oleh  pembuat  undang-undang, distribusinya  memuat  jasa,  hak,  dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut  prinsip  kesamaan  proporsional. Kedua,  keadilan  korektif,  yaitu  keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan  ilegal.  Fungsi  korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan  menstabilkan  kembali  status  quo dengan  cara  mengembalikan  milik  korban yang  bersangkutan  atau  dengan  cara
mengganti  atas  miliknya  yang  hilang. dinilai  “baik”  dilihat  dari  perilaku keadilannya. Menurutnya ada tiga kebajikan moral yaitu: keadilan, pengendalian diri, dan sopan santun.
Sedangkan dalam hubungannya dengan  keadilan  mengajukan  tiga  struktur fundamental (hubungan dasar), yaitu:
a. hubungan  antarindividu (ordo  partium ad partes)
b. hubungan antarmasyarakat sebagai keseluruhan  dengan  individu  ( ordo tatius ad partes)
c. hubungan  antara  individu  terhadap masyarakat  secara  keseluruhan (ordo partium ad totum)
menyatakan  keadilan  distributif pada  dasarnya  merupakan  penghormatan terhadap person manusia ( acceptio personarum )  dan  keluhurannya (dignitas) . Dalam kontek keadilan distributif, keadilan  dan  kepatutan (equitas) tidak tercapai  semata-mata  dengan  penetapan nilai  yang  aktual,  melainkan  juga  atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (acqualitas rei ad rem) .  Ada dua bentuk kesamaan, yaitu:
1. kesamaan proporsional (acqualitas proportionis)
2. kesamaan kuantitas atau jumlah (acqualitas quantitas).
Thomas  Aquinas,  penghormatan terhadap  person  dapat  terwujud  apabila ada  sesuatu  yang  dibagikan/  diberikan kepada  seseorang  sebanding  dengan  yang seharusnya  ia  terima (praeter  proportion dagnitis  ipsius). Dengan  dasar  itu  maka pengakuan terhadap person harus diarahkan pada pengakuan terhadap kepatutan (equit y),  kemudian  pelayanan dan  penghargaan  didistribusikan  secara proporsional atas dasar harkat dan martabat  manusia.  Pembagian  keadilan menurut  pengarang  modern,  antara  lain, yaitu:
1. Keadilan distributif (distributive justice) memunyai  pengertian  yang sama  pada  pola  tradisional,  di  mana
benefits  and  burdens  harus  dibagi secara adil,
2. Keadilan retributif (retributive justice) berkaitan dengan terjadinya kesalahan, di mana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil,
3. Keadilan kompen satoris
(compensatory  justice), menyangkut juga  kesalahan  yang  dilakukan,  tetapi menurut  aspek  lain,  di  mana  orang memunyai  kewajiban  moral  untuk memberikan  kompensasi  atau  ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.
Sebelum mennjelaskan makna prinsip  keadilan,  kepastian  hukum,  dan HAM  dalam  pembentukan  norma  hukum (peraturan  hukum),  terlebih  dahulu  akan menjelaskan  mengenai  pengertian  prinsip hukum  dan  norma  hukum  (peraturan hukum).    kata “prinsip” merupakan  istilah dalam  Bahasa  Inggris  “ principle ”.  Di dalam  Bahasa  Indonesia  kata  “prinsip” bersinonim  dengan  kata  “asas”  dan  kata “dasar”. Di dalam Black’s Law Distionary kata “principle” diartikan sebagai “ a basic rule , law  or  doctarine ”.  Dalam  bahasa sehari-hari,  baik  lisan  maupun  tulisan, yang  bersaing  penggunaannya  adalah  kata “prinsip”  dan  kata  “asas”.  Kata  “asas” sendiri  berasal  dari  Bahasa  Arab.  Istilah prinsip  hukum  dipadankan  atau  dikenal juga  dengan  istilah  asas  hukum,  karena kata  “prinsip”  bersinonim  dengan  kata “asas”.  Sudikno  Mertokusumo  juga memadankan istilah prinsip hukum dengan asas  hukum.  Kata  “prinsip”  atau  kata “asas”  diartikan  sebagai  kebenaran  yang menjadi pokok dasar berpikir  atau bertindak bahwa:
“Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan  dalam  istilah  umum cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya,  yang  diterapkan pada  serangkaian  perbuatan  untuk menjadi  petunjuk  yang  cepat  bagi perbuatan itu”.
Sedangkan kata atau istilah “hukum”  hingga  kini  masih  merupakan bahan  perdebatan  dikalangan  para  ahli hukum.  Walaupun  belum  ditemukan definisi  yang  memuaskan  segala  pihak, namun sebagai bahan acuan perlu diberikan rumusan atau definisi, bahwa:
“Hukum  adalah  rangkaian  kaidah, peraturan-peraturan,  tata  aturan, baik  yang  tertulis,  maupun  yang tidak  tertulis  yang  menentukan  atau mengatur
hubungan-hubungan dalam  suatu  kehidupan  bersama, yang dapat dipaksakan
pelaksanaannya dengan suatu
sanksi”.
Selanjutnya Sudikno Mertokusumo mengemukakan, hukum sebagai kumpulan aturan atau kaidah yang memiliki kandungan  yang  bersifat  umum  dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang  dan  normatif  karena  menentukan apa yang seyogyanya dilaksanakan, perbuatan  yang  dilarang  dilakukan  atau harus  dilaksanakan  sekaligus  menentukan bagaimana caranya  agar  masyarakat  patuh pada kaedah hukum yang berlaku
“Bahwa  setiap  peraturam  hukum pada  hakekatnya  dipengaruhi  oleh dua  unsur  penting,  yaitu:  unsur  riil, karena sifatnya yang konkrit, bersumber  dari  lingkungan  dimana manusia  itu  hidup,  seperti  tradisi atau sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir dengan perbedaan jenisnya, unsur idiil, karena sifatnya yang  abstrak,  bersumber  pada  diri manusia  itu  sendiri  yang  berupa “akal/pikiran” atau “perasaan”.
Bangunan  hukum  yang  bersumber pada  perasaan  manusia  disebut  “asas-asas hukum”  (beginselen),  sedangkan  yang bersumber  dari  akal/pikiran  manusia disebut “pengertian-pengertian” (begrippen).  Karena  bersumber  pada perasaan, maka asas-asas hukum pempunyai  sifat  yang  selalu  berkembang dalam  arti  berbeda-beda  antara  satu
lingkungan  pergaulan  manusia  dengan lingkungan  pergaulan  manusia  lainnya, tergantung pada masing-masing pandangan  hidup  yang  dianutnya,  yaitu nilai-nilai  yang  berlaku  pada  masyarakat yang bersangkutan.

## 5. KESIMPULAN
Dalam  penelitian  ini  terdapat  beberapa kesimpulan  sebagai  berikut  (1)    Bahwa terdapat aturan perbedaan antara  Undang - Undang  No.11  Tahun  2020 tentang  Cipta Kerja  mengubah  sebagian  ketentuan  UU No.13
Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan  Pengaturan outsourcing dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  berikut  peraturan pelaksanaannya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sekaligus  memberikan  perlindungan  bagi pekerja.  Bahwa  dalam  prakteknya  ada yang belum terlaksana sebagaimana mestinya  adalah  maslaah  lain  dan  bukan karena  aturannya  itu  sendiri.  Oleh  karena itu,  untuk  menjaminterlaksananya  secara baik  sehingga  tercapai  tujuan  untuk melindungi  pekerja  diperlukan  pengawas ketenagakerjaan  maupun  oleh  masyarakat disamping  perlunya  kesadaran  dan  itikad baik semua pihak. (2) Perusahaan penyedia jasa  seharusnya  sebagai  mitra  kerja  bagi perusahaan  pemberi  kerja,  bukan  sebagai pelayan  perusahaan  pemberi  pekerjaan (subordinasi). Dalam  kondisi  demikian pekerja outsourcing dapat  dirugikan, bahkan  akan  tercipta  apa  yang  disebut dengan  perbudakan  modern,  yang  pada gilirannya  menimbulkan  perselisihan  hak, kepentingan,  serta  pemutusan  hubungan kerja.  Jika  demikian  kondisinya,  maka hukum  dan  penegakan  hukum  sebagai solusinya. Kedua ,
Hukum ketenagakerjaan  mendorong  terciptanya jalinan  kerja  antara  pekerja  dengan perusahaan  penyedia  jasa  melalui  kontrak kerja  pada  satu  sisi,  dan  mempunyai hubungan  kerja  dengan  pemberi  kerja berdasarkan “perintah kerja” dari perusahaan  penyedia  jasa  pekerja  atas dasar  perjanjian/  kontrak  kerja  tersebut,
dan disini keberadaan hukum ketenagakerjaan  menciptakan  hubungan kerja,  serta  mitra  kerja  yang  mempunyai fungsi pokok, yakni  sebagai pedoman dan pengendalian

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Chandra Suwondo, Outsourcing Implementasi  di  Indonesia ,  Alex Media  Komputindo,  Jakarta,  2004, hal. 4-5. [Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen  Volume  02  Nomor  01 Januari 2021 Halaman. 55-79
Istilah outsourcing, dapat diartikan sebagai  kontrak  lepas  (pekerjaan tidak  tetap)  atau  meminjam  tangan orang  lain.  Lembaga  outsourcing (pemborongan pekerjaan atau penyerahan sebagian pekerjaan), diatur  dalam  ketentuan  Pasal  64  -  66 Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Menurut
Aloysius Uwiyono,
dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli (Perkara, No. 012/PUU-I/2003. Permohonan  Pengujian  UU.  No.  13 Tahun 2003, terhadap Undang- Undang  Dasar  Negara  R.I.  1945), menjelaskan  bahwa  Pasal  66  ayat  (2) huruf  (a),  dalam  konstruksi  hukum, hubungan kerja antara pekerja dengan  perusahaan  penyedia  jasa pekerja, tidak memenuhi unsur, pekerjaan,  upah,  perintah  (Pasal  1 ayat  (15)  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . Lihat  :  Pasal  56  ayat  (2),  jo.  Pasal  57,  jo. Pasal  58,  Pasal  59  Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.
https://www.hukumonline.com/berita/baca /lt60657d8d20b58/ini-bedanya-
outsourcing-di-uu-ketenagakerjaan- dan-uu-cipta-kerja/ diakses pada sabtu, 8 Januari 2022
Wahid  Khudori, Undang-Undang  Dasar; UUD’45  Republik  Indonesia  Beserta Amandemennya., Mahirsindo  Utama, Tanpa  Kota  dan  Tahun  Penerbitan,
hal. 2. https://www.hukumonline.com/berita/baca /lt5fa14c6fd08ab/mengintip-isi-klaster keten-aga kerjaan -uu-cipta-kerja/ diakses  pada  sabtu  20  November 2021, pukul 20.00
Libertus  Jehani, Hak-Hak  Karyawan Kontrak ,  Penerbit:  Forum  Sahabat, 2008, Hal.1
Amin  Widjaja  Tunggal,  Business  Process Outsourcing,  (Jakarta:  Harvarindo, 2015), h
Andrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta : Sinar Grafika 2009:220
R.  Subekti  &  Tjitrosudibio,  2002,  Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita.
Libertus  Jehani,  Hak-Hak  Karyawan
Kontrak,  Penerbit:  Forum  Sahabat, 2008, Hal.1
Mukti  Fajar, Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif  &  Empiris ,  Yogyakarta  : Pustaka Pelajar ctk. Pertama, 2010, h. 104
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang: Banyumedia Publishing, 2006, h. 57 Soerdjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat,  1994,  Jakarta:  Raja Grafindo, h.32
Soerjono Soekamto, Op.Cit, h. 37. Aldiyansah,  ”Buruh  dan  Permasalahan yang  Tidak  Kunjung  Habis”.  Artikel. Jawa Pos. 11 Oktober. 2008 Gunarto  Suhardi.  Perlindungan  Hukum
Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing.  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta 2006 Ibid
Santika, ”Buruh dan Pemutusan Hubungan
Kerja”. Artikel. Http://www.google.com.id.
tenaga
Kerja.  Diakses  5  April  2022.  Pukul. 20.14. Gunarto Suhardi, Op. Cit. https://www.dslalawfirm.com/uu- ketenagakerjaan/, diakses pada Tanggal 18 Mei 2022 Agus  Yudha  Hernoko,  Hukum  Perjanjian
Asas  Proporsionalitas  alam  Kontrak Komersial,  (Yogyakarta:  Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 36 Ibid.  Periksa  juga  O.  Notohamidjojo,
Masalah:  Keadilan,  (Semarang:  Tirta Amerta, 1971), hlm. 7
Abdul  Ghofur  Anshari,  Filsafat  Hukum, (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press, 2006), hlm. 47-48
E.  Sumaryono,  Etika  Profesi  Hukum, (Selanjutnya disebut E. Sumaryono I), (Yogyakarta:  Kanisius,  1995),  hlm.
124
E.  Sumaryono, Etika  Hukum  Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas,  (Selanjutnya  disebut  E. Sumaryono II), (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 90-91 E. Sumaryono I, Loc.cit Agus Yudha Hernoko, Op.cit, hlm. 38 Menurut Husni Outsourcing adalah pemanfaatan  tenaga  kerja  untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia  /pengerah  tenaga  kerja , eprints.uny.ac.id/23966/2/Bab  II.pdf, diakses tanggal 08 Maret 2021.
https://www.legalku.com/pemutusan- hubungan-kerja-phk-di-masa-pandemi bagaimana  aturannya/  diakses  pada tanggal 17 Maret 2021.
Richardus  Eko  Indrajit  dan  Richardus Djokopranoto, (2011).
Proses
Outsourcing,  Jakarta ,  PT.  Gramedia Widiasarana Indonesia.