Analisis Corporate Governance dalam Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha Bidang Infrastruktur JMSAB 199 Tyahya  Whisnu  Hendratni*,  Hindradjid  Harsono, Soemarsono DW Research Paper Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila Management

## Abstract
The  purpose  of  the  study  was  to  determine:  The  influence  of  Corporate Governance in the Government and Business Entity Partnership (PPP) in the infrastructure sector, the main factors that can affect the Government and  Business  Entity  Partnership  (PPP)  in  the  Infrastructure  sector  and How to apply the principles of Corporate Governance in the Government and  Business  Entity  Partnership  (  PPP  )  in  the  infrastructure  sector  in Indonesia. The population and subjects studied are a group of people who understand  the  Government  and  Business  Entity  Partnership  (PPP), namely  from  the  Association  of  Professional  Experts  on  Government Partnerships  and  Indonesian  Business  Entities  (PAP-KPBUI)  as  many  as 142  people.  For  data  analysis  used  in  this  study  use  Ordinary  Least Square (OLS) regression estimation technique to analyze the relationship between  the  independent  variable  and  the  dependent  variable.  Data processing  is  carried  out  using  SPSS  23.  The  results  of  the  study  can  be seen  that  the  variables  of  Transparency,  Accountability,  Responsibility, Independence,  and  Justice  together  have  a  contribution  of  influence  of
PPP in the Infrastructure sector.
Keywords:  Government  investment  in  infrastructure,  Government  and
Business Entity Partnership (PPP), Corporate Governance in partnership, Association  of  Government  Partnership  Professional  Experts  and Business Entities.
Received: 12 Apr 2021
Accepted: 20 Jun 2021 Online: 30 Jun 2021
Corresponding Author:

## Tyahya Whisnu Hendratni
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila
Email: tyahyawhisnu@univpancasila.ac.id
Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Vol 4, No. 1,  2021, pp. 199 - 206 © The Author(s) 2021 DOI: https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i1.327 eISSN 2655-237X
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium  or format, so long as  attribution is given to the  creator. The license allows for commercial use.

## Published by LPMP Imperium
Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JMSAB

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,

## PENDAHULUAN
Kurang  optimalnya  penerapan  Good  Corporate  Governance  disebabkan  adanya  hambatan- hambatan. Hambatan utama dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yaitu tidak adanya sanksi  bagi  perusahaan  yang  tidak  melaksanakannya  dan  faktor  budaya  masyarakat  yang  lebih mematuhi  hukum informal yang  berupa kebiasaan daripada hukum  formal. Rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah negara dan perangkatnya sebagai regulator harus memaksa perusahaan  untuk  menerapkan  prinsip  tata  kelola  perusahaan  dan  budaya  perusahaan  sebagai sebuah  kesatuan  nilai  harmonis  yang  diiringi  dengan  melaksanakan  peraturan  perundang- undangan  dan  penegakan  hukum  secara  konsisten  (consistent  law  enforcement),  dunia  usaha sebagai  pelaku  pasar  menerapkan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  sebagai  pedoman  dasar pelaksanaan usaha, dan masyarakat melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif dan bertanggung jawab. (Mundzir, 2016).
Menurut  Chandra  (2007),  setiap  perusahaan  memiliki  visi  dan  misi  dari  keberadaannya. Visi dan misi tersebut merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha yang akan  dilakukan.  Tentunya  kegiatan  terencana  dan  terprogram  ini  dapat  tercapai  dengan keberadaan sistem tata kelola perusahaan yang baik.  Di samping itu perlu terbentuk kerja sama tim yang  baik dengan  berbagai  pihak, terutama  dari  seluruh karyawan dan manajemen puncak. Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  (GCG)  dalam  proses  manajerial  perusahaan.  Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini, diharapkan  perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholder. (dalam Riantono, 2014).
Ketua  Dewan  Komisioner  OJK,  Muliaman  D.  Hadad,  menjelaskan  bahwa  beberapa  waktu lalu  ada  penghargaan  yang  diberikan  kepada  50  perusahaan  di  tingkat  ASEAN  yang  dianggap menerapkan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik, tetapi hanya dua perusahaan  asal  Indonesia  yang  meraih  penghargaan  tersebut.  Ini  terlalu  sedikit  untuk  negara sebesar Indonesia. Kita  mengharapkan semakin  banyak  perusahaan  yang masuk dan memenuhi kriteria  good  corporate  governance  ASEAN.  Dengan  demikian,  perusahaan-perusahaan  di Indonesia  tidak  hanya  menjadi  unggulan  di  negeri  sendiri,  tetapi  juga  di  tingkat  regional (Kompasonline, November 17, 2015). Sebelumnya penerapan Corporate Governance telah diteliti oleh lembaga bernama Asian Corporate Governance Association  (ACGA) dengan subjek penelitian beberapa  negara,  yaitu:  Singapore,  Hongkong,  Jepang,  Taiwan,  Thailand,  Malaysia,  India,  Korea, China, Filipina, dan Indonesia. Berikut tabel peringkat dari hasil penelitian tersebut:
Daya Saing infrastruktur Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara kawasan Asia Tenggara  seperti  Singapura  atau  Malaysia.  Namun,  Indonesia  lebih  baik  dari  Vietnam  maupun Filipina. Wilayah yang berbentuk kepulauan dengan luas 5,1 juta km persegi dan terbentang dari Sabang  sampai  Merauke  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  untuk  meningkatkan  daya  saing infrastruktur nasional.
Dalam  laporan  The  Global  Competitiveness  Report  2018  skor  pilar  infrastruktur  Indonesia berada di level 66,8 dari skala 0-100 dan berada di peringkat 71 dari 140 negara yang disurvei. Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di posisi ke 5 di bawah Thailand dan di atas Vietnam. Skor daya saing infrastruktur Indonesia tersebut terpaut 28,88 poin dari Singapura yang merupakan negara dengan  peringkat  daya  saing  tertinggi  di  AsiaTenggara  maupun  di  tingkat  global.  Pemerintahan telah berupaya memperbaiki daya saing Indonesia dengan meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur  sejak  2015  menjadi  Rp  256,1  triliun,  naik  65%  dari  tahun  sebelumnya.  Anggaran

## Tyahya Whisnu Hendratni et al.
Government investment in infrastructure,
infrastruktur terus meningkat menjadi Rp 410,4 triliun pada 2018. Untuk tahun ini,  pemerintah menganggarkan dana Rp 415 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana pengaruh Corporate Governance dan penerapan prinsip-prinsip Corporate Governance tersebut  dalam kemitraan dan Badan Usaha (KPBU )  bidang Infrastruktur di Indonesia.  Urgensi studi adalah dapat memberikan pengetahuan dan  menggambarkan  informasi  secara  umum  terkait  dengan  pelaksanaan  prinsip-prinsip Corporate Governance khususnya dalam bidang infrastruktur kepada publik.

## KAJIAN PUSTAKA

## Good Corporate Governance
Friendly  (2017)  dalam  Penerapan      Good      Corporate      Governance      memberikan      empat manfaat  yaitu:  meningkatkan  kinerja  perusahaan,  mempermudah  diperolehnya  dana pembiayaan  yang  lebih  mudah,  mengembalikan  kepercayaan  investor  untuk  menanamkan modalnya  di  Indonesia,  dan  meningkatkan  stakeholder’s  value.  Good  Corporate  Governance terdiri  dari    dua    unsur  ,    yaitu:    unsur    yang    berasal    dari    dalam    perusahaan  (Corporate Governance  internal  perusahaan)  dan  unsur  yang  berasal  dari  luar  perusahaan  (Corporate Governance eksternal perusahaan).
Penerapan  dan  pengelolaan  corporate  governance  yang  baik  merupakan  sebuah  konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat,  dan  tepat  waktu.  Selain  itu  juga  menunjukkan  kewajiban  perusahaan  untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu,  baik perusahaan publik maupun tertutup harus  memandang  good corporate  governance  bukan  sebagai  aksesoris  belaka  tetapi  sebagai  upaya  peningkatan kinerja  dan  nilai  perusahaan.
Penerapan dan pengelolaan Corporate Governance yang  baik dan benar merupakan suatu konsep  yang  menekankan  pada  pemegang  saham  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar, akurat, dan tepat waktu. Di era persaingan global sekarang ini yang namanya batas- batas negara tidak lagi menjadi hambatan untuk bersaing atau  berkompetisi, hanya perusahaan- perusahaan yang  menerapkan  prinsip  Good  Corporate  Governance  (GCG)  yang  mampu  memenangkan persaingan    tersebut    (Ignasius, 2014).

## Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Menurut  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2015  tentang  kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur pada pasal 1 ayat 6 yang isinya: “Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  KPBU  adalah kerjasama  antara  pemerintah  dan  Badan  Usaha  dalam  Penyediaan  Infrastruktur  untuk kepentingan  umum  dengan  mengacu  pada  spesifikasi  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang  sebagian  atau  seluruhnya  menggunakan  sumber  daya  Badan  Usaha  dengan memperhatikan  pembagian  risiko  diantara para pihak”
KPBU  merupakan  alat  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  meningkatkan  kualitas  produk- produk dan pelayanan publik. Tujuan bersama yang hendak dicapai dengan menggunakan skema KPBU  ini,  antara  lain,  adalah  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam pelaksanaannya,  meningkatkan  kualitas  produk-produk  dan  pelayanan  publik,  dan  adanya pembagian modal, risiko, dan kompetensi atau keahlian sumber daya manusia secara bersamaan.

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,

## METODOLOGI

## Prosedur Sampel
Menurut Uma sekaran  (2011: 64) adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal yang akan diteliti. Subyek Penelitian adalah  orang yang dijadikan sumber  data atau sumber informasi oleh peneliti  untuk  riset  yang dilakukannya. Jadi  Populasi dan subyek yang akan diteliti adalah sekelompok  orang  yang  paham  tentang  Kemitraan  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  (KPBU)  yaitu dari  Perkumpulan  Ahli  Profesional  Kemitraan  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  Indonesia  (PAP- KPBUI) yaitu sebanyak 142 orang.

## Pengukuran
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik purposive sampling. Teknik Purposive sampling adalah Teknik pengambilan sampel pada sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga memudahkan penelitian yang akan diteliti (Sugiyono, 2011).
Jenis    data  yang  digunakan  adalah  data  primer.  Data  primer  diperoleh  dengan  cara menyebarkan kuesioner dengan menggunakan gogle form ( karena pandemik efek ) kepada para pemangku  kepentingan  atau  stakeholder  antara  lain  terdiri  dari  :  Government  ,  Praktisi (Pengamat  )  dan  Akademisi.  Untuk  analisis  data  yang  digunakan  adalah  menggunakan  Teknik Estimasi regresi Ordinary Least Square ( OLS ). Pengolahan data dengan SPSS 23.
Untuk mengetahui pengaruh  prinsip-prinsip  CG  dalam KPBU bidang Infrastruktur  dengan regresi    linear  berganda  terlebih  dahulu  dilakukan  pengujian  asumsi  klasik  ,  analisis  statistik deskriptis  dan  uji  goodness  of  fit  agar  tidak  terjadi  bias  dalam  melakukan  pengujian.  Data  yang dianalisis adalah kelima prinsip  CG.  Nilai  r table dengan n = 142 atau df=n-2=140 dan dengan signifikansi 0,05 maka didapat nilai r table = 0,165. Dapat diketahui semua item nilai korelasi tiap item skor totalnya lebih dari 0,165 jadi item kuesioner tersebut adalah valid.  Menurut Sekaran ( 2003) dalam Priyatno ( 2013: 30) uji realibilitas antara 0,60 – 0,79 realibilitasnya diterima.  Oleh karena  itu  Nilai  Cronbach  Alpha  telah  Menuhi  standar  reliabilitas  karena  nilainya  adalah  diatas 0,600.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dibawah  ini  akan dibahas hasil analisis data statistik    yaitu statistik Deskriptif dan analisis regresi.    Pada  Tabel  1  adalah  menganalisis  untuk mengetahui  deskripsi  data  seperti  mean  , nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi.  Berikut ini disajikan statistik deskriptif tentang skor total variabel-variabel penelitian yaitu sebagai berikut :

## Tabel 1.
Statistik Deskriptif
N Minimum  Maximum  Mean Std. Deviation Transparansi (X1) 142 4 15 10.65 3.056 Akuntabilitas (X2) 142 7 25 17.99 4.608 Responsibilitas (X3) 142 5 20 14.1 3.671 Independensi (X4) 142 3 15 11.37 2.936

## Tyahya Whisnu Hendratni et al.
Government investment in infrastructure,
Keadilan (X5) 142 5 20 13.92 3.781 KPBU Bidang Infrastruktur (Y) 142 7 25 17.67 4.586
Sumber: Data diolah , 2020
Pada Tabel 1 terlihat bahwa  dari 142 responden yang di teliti yang mempunyai nilai paling tinggi yaitu  variabel  Akuntabilitas  (  X2)  .  Dimana  mempunyai  nilai  maksimum  sebesar  25  %,  Nilai minimum 7% dan nilai Means ( rata-rata ) 17.99%. Dengan penyimpangan sebesar 4.608 %.  Hal ini berarti bahwa  menurut  142 responden yang terdiri dari Perkumpulan Profesional Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha  Indonesia  menganggap bahwa  akuntabilitas  lah   yang  merupakan faktor  dominan  yang  mempengaruhi  KPBU.  Dengan  akuntabilitas  dapat  mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin tercapainya tujuan.

## Analisis Regresi
Hasil uji Uji F menunjukkan bahwa model regresi sudah memenuhi goodness of fit. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung > F table (  127 . 002 > 2,281) maka Ho ditolak yang artinya Transparansi, Akuntabilitas  ,  Responsibilitas,  Indepedensi,  dan  Keadilan  secara  Bersama-sama  berpengaruh terhadap  KPBU  Bidang  Infrastruktur.  Dapat  diketahui  bahwa  variabel  Transparansi  , Akuntabilitas, Responsibilitas, Indepedensi  secara bersama-sama memiliki sumbangan pengaruh terhadap  KPBU  bidang  Infrastruktur  sebesar  0,817  atau  81,7  %  dan  sisanya  dipengaruhi  faktor lain yang tidak diteliti.

## Tabel 2.

## Regression Analysis
B Std.dev t Sg. (Constant) .562 .714 .787 .433 Transparansi (X 1 ) .247 .105 2.351 .020 Akuntabilitas (X 2 ) .161 .079 2.038 .044 Responsibilitas (X 3 ) .291 .095 3.056 .003 Independensi (X 4 ) .210 .098 2.142 .034 Keadilan (X 5 ) .365 .084 4.358 .000 R 0,908 Adj. R Square 0,817 F-Statistics 127.002

## Transparancy Berpengaruh Positif Terhadap KPBU Bidang Infrastruktur
Transparancy  bermakna  tersedianya  informasi  yang  cukup,  akurat  dan  tepat  waktu.  Karena dengan tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu maka masyarakat pada umumnya dan pihak  berkepentingan  lainnya  dapat    sekaligus  mengawasi  perusahaan  sehingga  kebijakan  – kebijakan yang dibuat oleh manajer dapat mencegah terjadinya  kecurangan dan manipulasi yang hanya  menguntungkan  salah  satu  kelompok  saja  secara  tidak  proporsional.    Begitupula  apabila organisasi  bisnis  menerapkan  prinsip  transparancy  maka  akan  meningkatkan  tingkat kepercayaan  stakeholder  terhadap  perusahaan,  sehingga  kinerja  keuangan  perusahaan  akan menjadi lebih baik.

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,

## Akuntanbilitas Berpengaruh Positif Terhadap KPBU Bidang Infrastruktur
Menurut Widodo  (2011) dalam Martha (2014) accountability merupakan  persyaratan mendasar untuk  mencegah    penyalahgunaan  kewenangan  yang  didelegasikan  dan  menjamin  kewenangan diarahkan  pada  pencapaian–pencapaian    tujuan  nasional  yang  diterima  secara  luas  dengan tingkat  efisiensi,  efektifitas,  dan  kejujuran.  Kejelasan  wewenang  dan    fungsi  pelaksanaan  serta pertanggungjawaban  struktur  dalam  perusahaan  akan  membuat  pengelolaan  perusahaan terlaksana secara efektif, dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

## Responsibilitas Berpengaruh Positif Terhadap KPBU Bidang Infrastruktur
Karena  untuk  dapat  meningkatkan  kinerjanya,  perusahaan  harus  mampu  memahami  dan mematuhi  peraturan  serta  melaksanakan  tanggung  jawab  terhadap  stakeholders  sehingga perusahaan  dapat  tumbuh  secara  berkesinambungan.    Dengan  mematuhi  peraturan  dan melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, maka kinerja keuangan perusahaan akan  meningkat.

## Indepedency Berpengaruh Positif Terhadap KPBU Bidang Infrastruktur
Indepedency adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan  pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan    prinsip-prinsip  korporasi  yang  sehat  (Suci,  2013). Kebebasan  mengelola  perusahaan  tanpa  benturan  kepentingan  dari    pihak  lain  penting  untuk diperhatikan dalam usaha untuk meningkatkan kinerja dan memastikan bahwa perusahaan  telah bersikap secara objektif.

## Keadilan / Fairness Berpengaruh Positif Terhadap KPBU Bidang Infrastruktur
Fairness  merupakan  keadilan  dan  kesetaraan  di  dalam  memenuhi  hak-hak  stakeholders  yang timbul  berdasarkanperjanjian  dan  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku.  Dengan demikian  hasil  penelitian  ini  menunjukkan    bahwa  kewajaran  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan. Organisasi bisnis seyogyanya dapat memperhatikan hak dari  pemangku  kepentingan berdasarkan  asas  kewajaran  dan  kesetaraan  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja keuangan perusahaan agar terlaksana efektif.

## Penerapan KPBU di Indonesia yang terkait dengan Keadilan / Fairness
Kerjasama  Pemerintah  dengan  badan  Usaha  (  KPBU)  akan  berjalan  lancar  apabila  seluruh stakeholders yang terlibat mampu berkoordinasi dengan baik. Koordinasi dilakukan dengan cara mengadakan  rapat  rutin  setiap  bulan.  Rapat  dinas  setiap  3  bulan  sekali  serta  rapat  koordinasi setiap 3 bulan sekali  yaitu  rapat koordinasi Tim Pengembang terkait penyediaan infrastruktur. Pemerintah  dalam  hal  ini  berusaha  untuk  dapat  menyediakan  berbagai  fasilitas  yang  dapat menunjang pengembangan infrastruktur. Badan usaha Pelaksana mencari peluang  dalam  usaha melaksanakan penyediaan infrastruktur.
Stakeholders  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  pengembangan infrastruktur. Pemerintah membutuhkan bantuan dan dukungan dari aktor lainnya baik dari segi finansial maupun tenaga agar kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dapat berjalan dengan lancar. Stakeholders memiliki peranan tersendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Tyahya Whisnu Hendratni et al.
Government investment in infrastructure,
a Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha    akan  berjalan  lancar  apabila  seluruh stakeholders yang terlibat mampu berkoordinasi dengan baik.
b Tanggung  jawab  tetap  melekat  pada  Pemerintah.  Pemerintah  berkewajiban  untuk memenuhi  tanggung  jawab  sosial  ekonomi  kepada  masyarakat.  Tuntutan  masyarakat untuk  memperoleh  pelayanan  yang  lebih  baik  harus  disikapi  sebagai  upaya  untuk menciptakan  kepuasan  dalam  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  adil, merata , cepat dan  tepat.
c Keterlibatan  badan  usaha    dalam  menangani  urusan  publik  yang  diberikan  pemerintah sekaligus menumbuhkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena dirasakan  bahwa  badan  usaha    lebih  cepat  dan  efisien  bila  dibandingkan  dengan  yang ditangani  oleh  Pemerintah.  Efisiensi  cara  kerja  ,kualitas    SDM  yang  mereka  miliki  , kecepatan  adopsi  terhadap  perkembangan  teknologi  sering  menjadi  alasan  menagapa Pemerintah  perlu melibatkan Badan Usaha.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  stakeholders  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting dalam  pengembangan  infrastruktur.  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  akan  berjalan lancar  apabila  seluruh  stakeholders  yang  terlibat  mampu  berkoordinasi  dengan  baik.  Tanggung Jawab  tetap  melekat  pada  Pemerintah.  Dimana  Pemerintah  berkewajiban  untuk  memenuhi tanggung  jawab  sosial  ekonomi  kepada  masyarakat.  Tuntutan  masyarakat  untuk    memperoleh pelayanan yang lebih baik harus diupayakan sehingga  dapat memuaskan masyarakat secara adil, merata  ,  cepat  dan  tepat.    Agar  KPBU  ini    dapat  berhasil,  maka    diperlukan    kerjasama    yang bersifat  saling melengkapi , saling memberikan informasi, saling terintegrasi dan setiap institusi dapat menunjukkan identitas dan posisi yang jelas.

## Implikasi
Tanggung  jawab  terbesar  di  tangan  pemerintah  .  Badan  Usaha  yang  menangani  urusan pemerintah tetap berada dibawah kontrol pemerintah. Pemerintah mengontrol berdasarkan atas apa yang telah ditetapkan sedangkan masyarakat mengontrol melalui apa yang dirasakannya atas kinerja  dari  badan  usaha  yang  menangani  urusan  publik.  Pihak  badan  usaha    dengan  demikian tidak  semena-mena  melaksanakan  dan  menggunakan  apa  yang  dikehendakinya  tetapi  sesuai dengan aturan terutama kehendak dari masyarakat.
Pemerintah sebaiknya melakukan kajian yang cermat dan matang terlebih dahulu kegiatan atau proyek mana yang dapat dan layak dilakukan. Pemerintah harus menetapkan aturan-aturan yang  tidak  memberikan  keuntungan  yang  terlalu  besar  kepada  badan  usaha  dengan  tidak merugikan masyarakat. Harus dicermati dengan teliti pasal-pasal dalam peraturan kerjasama bila hanya  akan  menguntungkan  pihak  swasta  dan  merugikan  masyarakat.  Agar  pemerintah mendapat  respon  yang    positif    sementara    rakyat  juga  memperoleh  hasil  yang  sepadan  yaitu tercapainya  kesejahteraan    oleh  karenanya  Pemerintah  diharapkan    untuk  dapat  meningkatkan layanan publik.

## Keterbatasan dan Saran
Penelitian ini hanya terbatas pada jumlah responden sebanyak 142 responden dan terbatas pada sekelompok  orang  yang  paham  tentang  Kemitraan  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  (KPBU)  yaitu dari  Perkumpulan  Ahli  Profesional  Kemitraan  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  Indonesia  (PAP- KPBUI), sehingga kurang akuratnya hasil penelitian jika ditujukan pada populasi yang lebih luas.

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,
Selain  itu,  penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  penggunaan  lima  variabel  independen  yaitu Transparansi,  Akuntabilitas,  Responsibilitas,Indepedensi  dan  Keadilan  /  fairness.  Dengan demikian, penelitian di masa depan dapat menggunakan sampel responden yang lebih besar dan memperluas  variabel  penelitian  seperti  kinerja  keuangan  ataupun  manajemen  resiko    sehingga hasil penelitian akan lebih valid dan populasi lebih luas.

## REFERENCES
Chinn. (2000). Corporate Governance Handbook. Gee Publishing Ltd. Friendly,  E.  (2017).  Analisis  penerapan  Prinsip  –  Prinsip  GCG  Pada  Perusahaan  Milikkeluarga
Bidang Perhotelan. Jurnal Agora, 5(3).
Ignatius,  E.  R.  (2014).  Pengelolaan  Manajemen  dalam  mewujudkan  good  corporate governance;optimalisasi  pencapaian tujuan perusahaan. Binus Business Review, 1(5), 315– 322.
Martha,  W.  (2016).  Pengaruh  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Terhadap  Kinerja  Instansi
Pemerintah  Pada  Dinas  Di  Kota  Bandung  (Survey  diInstansi  Pemerintah  Kota  Bandung). Universitas Widyatama.
Shaw, J. (2003). Corporate Governance And Risk : A System Approach. John Wiley & Sons, Inc. Suci,  Y.  (2013).  Pengaruh  Penerapan  Prinsip  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Kinerja Perusahaan Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan. Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

## Competing interests
The authors declare that they have no competing interests.

## Funding.
The authors received no financial support for the research and publication of this article.

## About the Authors
Dr. Tyahya  Whisnu Hendratni , S.E., M.M. is a lecturer at the Faculty of Economic and Business at the  University  of  Pancasila,  Jakarta  .  S1,  S2  ,  S3  she  is  concentrating  in  the  field  of  Financial Management.  She  is  actively  writing  in  several  Journals.  She  is  also  a  reviewer  in  several accredited journals.
Hindradjid  Harsono,  S.E.,  M.Si.  is  a  lecturer  at  the  Faculty  of  Economic  and  Busineses  at  the University of  Pancasila , Jakarta , in the field of  Accouting.
Drs. Soemarsono DW, M.M., Ak. CA is a lecturer at the Faculty of Economic and Busineses at the University of  Pancasila , Jakarta , in the field of  Accouting.