## Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia

## Ayub Mursalin
Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ayubmursalin@uinjambi.ac.id

## Abstract
In Indonesian society, interfaith marriages always spark controversy. Due to this fact, some people who are planning or have already begun an interfaith marriage turn to the court to ask for the legalization of their marriage. Through a doctrinal analysis using a comparative law approach, this article aims to examine the arguments of judges in adjudicating and deciding on the legality of interfaith marriages in three court institutions: the Primary Court, the Supreme Court, and the Constitutional Court. Even though the three court institutions have distinct absolute competencies, it is vital to analyze them to identify any inconsistencies or harmonies in the legal arguments, as this would have a significant impact on views and even access to public law in the case. This paper argues that, on the one hand, there is a legal conflict between the factors considered in the Supreme Court’s judgment and those considered in the Primary Court’s decision in situations involving interfaith marriages. While the Supreme Court, which initially permitted interfaith marriages, now tends to forbid them, the Primary Court’s reasoning generally tends to support interfaith marriages. The Constitutional Court’s ruling in 2015 regarding the judicial review of the Marriage Law of 1974 against the Constitution of 1945, which in essence forbids interfaith marriage but does not violate the right to establish a family, appears to have caused a change in the justification for the Supreme Court’s decision.
Keywords : interfaith marriage; legality; disparity of judges’ decisions; legal reasoning.
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 6 No. 1 (2023): 113-150, DOI: 10.22437/ujh.6.1.113-150

## Abstrak
Legalitas perkawinan beda agama di Indonesia masih terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Fakta ini menyebabkan sebagian mereka yang akan atau telah melangsungkan perkawinan beda agama untuk meminta pengadilan sebagai forum yang bisa mengesahkan perkawinannya. Melalui kajian doktrinal dengan pendekatan perbandingan hukum, artikel ini akan mengungkap argumen hakim dalam mengadili dan memutus legalitas perkawinan beda agama pada tiga lembaga pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Meski ketiga lembaga pengadilan tersebut memiliki kompetensi absolut yang berbeda, kajian terhadapnya menjadi penting dalam upaya menemukan keselarasan atau ketidakselarasan argumentasi hukum, dan ini akan sangat menentukan sikap dan bahkan akses hukum masyarakat dalam perkara tersebut. Hasil kajian menunjukkan adanya ketidakselarasan logika hukum antara putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terhadap perkara legalitas perkawinan beda agama yang diajukan para pemohon. Putusan-putusan Pengadilan Negeri pada umumnya cenderung membolehkan perkawinan beda agama, sedangkan Mahkamah Agung, yang awalnya membolehkan perkawinan beda agama, sekarang memiliki kecenderungan untuk melarangnya. Pergeseran kecenderungan Putusan Mahkamah Agung ini baru terjadi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil Undang-Undang Perkawinan 1974 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 2015 yang pada intinya pelarangan perkawinan beda agama tidak melanggar hak asasi manusia untuk membangun sebuah rumah tangga.
Kata kunci : perkawinan beda agama; legalitas; disparitas putusan; logika hukum.

## A. Pendahuluan
Artikel ini mengkaji logika hukum dan disparitas putusan-putusan pengadilan terhadap perkara perkawinan beda agama di Indonesia. Pembahasan ini diperlukan untuk memahami dengan baik bagai- mana pertimbangan para hakim, baik di Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Agung (MA), maupun Mahkamah Konstitusi (MK), dalam menerima atau menolak permohonan yang pada intinya untuk mencari keadilan agar perkawinan beda agama dilegalkan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
oleh negara melalui pencatatannya secara administratif di Kantor Catatan Sipil. Ketiga lembaga pengadilan ini memang memiliki kewenangannya masing-masing. 1 Namun demikian, ketika ada beberapa kasus hukum yang sangat beririsan, khususnya perkawinan beda agama, maka sangat dimungkinkan untuk mengaitkan satu sama lainnya guna menemukan keselarasan atau ketidakselarasan baik dalam aturan normatif maupun aplikatifnya. Hal ini penting karena putusan dari ketiga lembaga hukum ini akan sangat menentukan sikap dan bahkan akses hukum masyarakat dalam perkara tersebut.
Dimaklumi bersama bahwa isu tentang perkawinan beda agama, termasuk di Indonesia, adalah isu yang sensitif dan selalu mengundang banyak perhatian banyak pihak, terutama para peneliti atau akademisi. Berbeda dengan negara-negara Barat yang sekuler, di mana penelitian tentang pernikahan beda agama lebih difokuskan pada topik-topik relasi pernikahan pria muslim dengan wanita non- muslim, keluarga muslim-non-muslim di mana sebagian besar laki- lakinya adalah muslim, implikasi perbedaan agama dalam kehidupan keluarga sehari-hari, pembentukan identitas keagamaan anak- anak dalam keluarga muslim-non-muslim, dan aspek keagamaan pernikahan beda agama wanita muslim, 2 di Indonesia, kajian tentang status hukum perkawinan beda agama, khususnya dari aspek sejarah sosial dan politik hukum, sepertinya lebih dominan dibandingkan yang lainnya. 3
1  Dalam soal perkawinan beda agama, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang sama, yaitu mengadili perkara konkret berkenaan dengan permohonan izin pencatatan perkawinan. Bedanya,
Pengadilan Negeri mengadili pada tingkat pertama, yang cakupan wiayahnya kabupaten/kota, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi. Berbeda dari keduanya, Mahkamah Konstitusi dalam hal ini mengadili apakah norma berkenaan dengan perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama sesuai atau bertentangan dengan konstitusi.
2  Lihat pemetaan topik-topik ini dalam Ayse Elmali-Karakaya, “Interfaith Marriage in Islam: Classical Resources and Contemporary Debates on Muslim Women’s Interfaith Marriage,” Riligions 13, 8 (2022), art. 726, hlm.
1-21.
3  Lihat beberapa artikel yang ditulis oleh Mark Cammack (“Legal Aspects of Muslim-non-Muslim Marriage in Indonesia”), Suhadi Cholil (“The Politico- Religious Contestation: Hardering of the Islamic Law on Muslim-non-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Beberapa kajian ada yang fokus pada putusan-putusan peng- adilan tingkat pertama (PN) maupun kasasi (MA) terhadap permo- honan izin pencatatan perkawinan beda agama, baik secara parsial maupun perbandingan antar putusan PN, 4 dan ada yang fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada 2014. 5 Artikel ini melengkapi kajian- kajian yang ada tentang perkawinan beda agama dengan fokus pada alasan hukum ( legal reasoning ) yang mendasari putusan-putusan dari
Muslim Marriage in Indonesia”), dan Musda Mulia (“Promoting Gender Equity through Interreligious Marriage: Empowering Indonesia Women”) dalam Muslim-non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia , ed. Gavin Jones, Chee Heng Leng, dan Maznah Mohamad (Singapore: ISEAS Publishing, 2009). Lihat juga Gouwgioksiong, “The Marriage Laws of Indonesia with Special Reference to Mixed Marriages,” The Rabel Journal of  Comparative and International Private Law, 28. Jahrg., H.
4 (1964): 711-31; Vreede-De Stuers Cora, “A Propos du ‘R.U.U.’, Histoire d’une Législation  Matrimoniale”, Archipel 8 (1974): 21-30; June S. Katz dan Ronald S. Katz, “The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia’s Political, Cultural, and Legal Systems,” The American Journal of  Comparative Law 23, 4 (1975): 653-81; Nani Soewondo, “The Indonesian Marriage Law and its Implementating Regulation,” Archipel 13 (1977): 283- 94; Muhamad Ali, “Fatwas on Inter-Faith Marriage in Indonesia,” Studia Islamika 9, 3 (2002): 1-33; Noryamin Aini, “Inter-Religious Marriage from Socio-Historical Islamic Perspectives,” Brigham Young University Law Review 2008, 3 (2008): 669-705; Sulhi M. Daud, Mohamad Rapik, Yulia Monita, “Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia,” Undang: Jurnal Hukum 5, 2 (2022): 357-91.
4 Lihat  di  antaranya  Ratno  Lukito,  “Trapped  between  Legal  Unification and Pluralism: The Indonesian Supreme Court’s Decision on Interfaith Marriage,” dalam Muslim-non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia , hlm. 33-58; Sinta Felisa Agnes, “Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan Putusan PN Surakarta dan PN Blora” (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019); Lysa Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri terkait Izin Perkawinan Beda Agama) (Tesis, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016).
5  Lihat di antaranya Islamiyati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia,” Al-Ahkam 27, 2 (2017): 157-78; Milati Fatma Sari, Mulyadi, dan Yunanto, “Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan Beda Agama,” Diponogoro Law Journal 5, 3 (2016): 1-13.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
tiga lembaga pengadilan di Indonesia untuk kasus yang sama atau setidaknya beririsan terkait perkawinan beda agama.
Titik tolak dari sengkarut persoalan perkawinan beda agama di Indonesia adalah karena ketidakjelasan, untuk tidak mengatakan kesimpangsiuran, ketentuan legal formal yang berlaku. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan 1974) tidak secara tegas membolehkan atau melarang perkawinan beda agama. 6 Sementara itu, dalam beberapa aturan lainnya, di antaranya Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk 2006), membuka peluang dibolehkannya perkawinan beda agama. 7
Ketidakjelasan atau kesimpangsiuran penafsiran tentang keabsahan perkawinan, pada akhirnya menimbulkan beberapa konsekuensi, di antaranya adalah kesulitan untuk mendapatkan pengakuan negara melalui pencatatannya di Kantor Catatan Sipil (KCS).
Kesulitan yang ada bukan berarti menghalangi pasangan beda agama untuk mendapatkan pengakuan secara hukum. Dalam praktiknya, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan “bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan,” 8 sering menjadi rujukan hukum utama bagi putusan-putusan PN pada masa-masa berikutnya, meskipun sering mendapat penentangan dari masyarakat Islam khususnya. Uji materiil ( judicial review ) UU Perkawinan 1974 terhadap UUD 1945 yang telah diputus baru-baru ini (31/1/2023), sebenarnya bisa menjadi titik akhir dari polemik
6  Pasal ini menyatakan “bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan itu”.
7  Pasal 35 menyatakan “Pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 (UU Adminduk) berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, sesuai dengan Penjelasan Pasal 35 (a) adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”. Artinya, perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari PN.
8  Putusan MA ini menganulir Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 382/ Pdt.P/1986/PN.JKT.PST yang menolak permohonan pencatatan perka- winan beda agama.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
tentang status legal perkawinan beda agama. 9 Namun, apabila melihat putusan MK untuk kasus yang sama pada 2014-2015, di mana permohonan uji materiil yang menghendaki praktik perkawinan beda agama dilegalkan atau dibolehkan ternyata ditolak, 10 perdebatan sepertinya tidak akan berakhir. Satu sisi praktik perkawinan beda agama pasca-pustusan MK 2015 masih terus berlangsung dan di sisi yang lain para legislator di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama ini belum ada upaya serius untuk melakukan perubahan subtansial atau sinkronisasi pasal-pasal yang terkait dengan keabsahan perkawinan dengan semua turunannya. Perubahan UUP 1974 ini pernah dilakukan, tetapi hanya pada persoalan yang terkait dengan batasan usia yang diperbolehkan untuk menikah. 11
Aturan tentang keabsahahan atau legalitas perkawinan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan perkawinan beda agama, memang sangat berbeda dengan negara-negara lainnya. Di negara-negara yang sekuler, perbedaan agama tidak menjadi faktor penghalang terjadinya suatu pernikahan; legalitas ditentukan oleh pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. Di negara-negara Islam, selain Arab Saudi, pernikahan beda agama dilegalkan dan dapat dicatatkan selama suami seorang laki-laki muslim dan istri seorang perempuan non-muslim ahli kitab, tidak sebaliknya dan tidak selainnya. 12 Di Malaysia, pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dan perempuan non-muslim ahli kitab dilegalkan dan dapat dicatatkan, namun ahli kitab yang dimaksud adalah keturunan Nabi Ya’qub. 13
9  Lihat Putusan MK Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014. 10  Lihat Putusan MK Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022.
11  Lihat perubahan batasan usia yang diizinkan untuk perkawinan ini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebelumnya 16 untuk wanita dan 19 untuk pria; sekarang pria dan wanita harus sudah umur 19 tahun.
12 Alex B. Leeman, “Interfaith Marriage in Islam: An Examination of the Legal Theory behind the Traditional and Reformist Positions,” Indiana Law Journal 84, 2 (2009), hlm. 743-7; Johanna Marie Buisson, “Interfaith Marriage for Muslim Women,” Crosscrents 66, 44, (2016): 430-49.
13  Maznah Mohamad, Zarizana Aziz, dan Chin Oy Sim, “Private Lives, Public Contention: Muslim-non-Muslim Family Disputes in Malaysia,” dalam Muslim-non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia , hlm. 72-3.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Tunisia mungkin menjadi pengecualian di antara negara-negara Islam lainnya, hukum perkawinan yang berlaku membolehkan wanita muslim menikah dengan laki-laki non-muslim. 14 India, negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, awalnya mele galkan perkawinan beda agama berdasarkan Special Marriage Act 1954. Namun, seiring dengan naiknya Perdana Menteri Nerendra Modi pada 2019 dan diberlakukannya Anti-Conversion Law 2022 hasil amandemen, perkawinan beda agama mulai dilarang, terutama antara seorang penganut Hindu dan Islam. 15
Dalam rangka untuk menemukan keselarasan atau ketidakse- larasan logika hukum dalam putusan-putusan pengadilan terhadap legalitas perkawinan beda agama di Indonesia, kajian ini mengunduh semua putusan pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang tersimpan di Direktori Putusan MA dan putusan MK tentang uji materiil UU Perkawinan 1974. Semua putusan dibaca dan ditabulasi untuk melihat kecenderungan hakim dalam mengambil keputusan. Beberapa sampel putusan yang menolak dan menerima permohonan akan dianalisis latar duduk perkara, dalil-dalil permohonan dan putusannya, untuk kemudian dibandingkan logika hukum yang dikedepankan baik antar putusan maupun dengan putusan MK.
Bahasan artikel ini akan diawali dengan ulasan sekilas tentang aspek sejarah terbentuk dan penerapan UU Perkawinan 1974 perlu dipaparkan. Selanjutnya, pandangan para tokoh perwakilan dari masing-masing agama, khususnya selama proses persidangan uji
14 Reyed Khedher, “Tracing the Development of the Tunisian 1956 Code of Personal,” Journal of  International Women’s Studies 18, 4 (2017), hlm. 35; Auliya Ghazna Nizami, “Public Sphere and Feminism in Tunisia: Equal Inheritance Between Female and Male Based on Latest Amendment of Verse 146 MAS,” Prosiding International Conference on University- Community Engagement, Post Pandemic Resilience: From Islamic Higher Education to Social Transformation, diselenggarakan IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 25/1/2022, hlm. 160.
15  Sumit Ganguly, “The Problem with India’s ‘Love Jihad’ Laws,” The Conver- sation, 27/1/2021, https://theconversation.com/the-problem-with-indias- love-jihad-laws-152675, diakses 5/1/2023; BBC Hindi, “India’s Interfaith Couples on Edge after New Law,” https://www.bbc.com/news/world- asia-india-56330206, 15/3/2021, diakses 5/1/2023.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
materiil di Mahkamah Konstitusi, juga penting untuk dipetakan guna melihat alasan kepentingan terhadap pelarangan atau kebo- lehan praktik nikah beda agama. Bagian berikutnya akan membahas pola pencatatan perkawinan beda agama dan disparitas putusan hakim terhadap perkawinan beda agama. Artikel ini ditutup dengan kesimpulan  yang  mengemukakan  temuan  penting  dan  refleksi dari kajian ini. Sebagai kajian doktrinal 16 dengan pendekatan perbandingan, 17 rekomendasi yang ingin diberikan melalui kajian ini adalah apakah perkawinan beda agama perlu secara tegas dibolehkan atau dilarang, atau dibiarkan dalam status quo seperti sekarang ini, tentu dengan segala kekurangan dan kelebihannya.

## B. Undang-Undang Perkawinan, antara Islamisasi dan Li- beralisasi
Dinamika perdebatan yang mewarnai proses pembentukan UU Perkawinan 1974 setidaknya menggambarkan suasana sosial dan politik bangsa Indonesia yang masih belum tentu arah. Kontestasi pemaknaan ideologi bangsa antara kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler, pasca-kemerdekaan Indonesia pada 1945 masih terjadi. Satu tahun setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menganggap penting adanya Undang-Undang Perkawinan yang meliputi seluruh bangsa Indonesia, tanpa mengenal suku, ras, golongan, dan bahkan agama. Selain karena hukum perkawinan di Indonesia masih menganut prinsip pluralisme hukum peninggalan
16  Suatu kajian yang mempelajari dan menganalisis putusan pengadilan pada hakikatnya adalah kajian doktrinal dalam bentuk studi dokumen. Lihat:
Shidarta, “Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah,” Undang: Jurnal Hukum 5, 1 (2022), hlm. 110. 17  Dalam ilmu perbandingan hukum, kajian perbandingan hukum sebagaimana yang dilakukan dalam artikel ini tergolong sebagai perbandingan dengan subjek kajian aturan hukum yang diperluas dengan perspektif normatif, yaitu perbandingan aturan hukum yang melibatkan pula keputusan hakim terhadap satu persoalan tertentu. Dalam hal ini, kajian dilakukan untuk mempelajari dan menganalisis argumen hakim dalam berbagai keputusan yang berbeda dalam suatu kasus tertentu. Ratno Lukito, Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode (Yogyakarta: Gadjah Mada Univertsity Press, cetakan dua, 2019), hlm. 69-70.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
kolonial Belanda, 18 alasan utama yang menjadi sorotan adalah karena banyaknya persoalan dalam praktik perkawinan Islam; khususnya terkait dengan perkawinan anak, perkawinan tidak tercatat, perkawinan paksa, poligami, dan talak yang sewenang- wenang. 19 Untuk kepentingan itu, pemerintah pada 26 November 1946 menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi Umat Islam. 20 Namun demikian, sebagaimana disebutkan dalam poin pertimbangan, Undang-Undang ini sifatnya sementara sampai adanya undang- undang baru.
Dalam rangka untuk pembentukan undang-undang perka- winan yang ideal, pemerintah, melalui Kementerian Agama, pada 1 Oktober 1950 membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk yang diketuai oleh Teuku Mohammad Hasan. 21 Belum genap satu tahun, pada 1 April 1951, panitia tersebut dirombak dan diketuai oleh Mr. Moh. Noer Poerwosoetjipto. 22 Panitia ini setidaknya dapat mengusulkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang diajukan ke DPR. Pertama, RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan Tahun 1952; rancangan ini diharapkan menjadi hukum umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memperhatikan kepercayaan agama dan kesukuannya. Kedua, RUU tentang Peraturan Perkawinan Umat Islam Tahun 1954. 23
Namun demikian, kedua draf tersebut belum sempat dibahas karena
18  Gouwgioksiong, “The Marriage Laws of Indonesia,” hlm. 711-31; Katz dan Katz, “The New Indonesian Marriage Law,” hlm. 653-81. 19  Soewondo, “The Indonesian Marriage Law,” hlm. 283.
20  UU ini awalnya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Oleh Pemerintah Darurat RI di Sumatera, Undang-Undang ini kemudian dinyatakan berlaku juga untuk wilayah Sumatera. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Cora, “A Propos du ‘R.U.U.’,” hlm. 26-28.
21 Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya (Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan
Perundang-undangan Departemen Kehakiman, t.th), hlm. 7.
22 Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1975), hlm. 9.
23  Cora, “A Propos du ‘RUU’,” hlm. 28.
situasi politik di DPR yang masih belum kondusif hingga pergantian sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial di tahun 1959.
Pembahasan secara intensif baru dapat dilakukan pada 1960- an, setelah terbentuknya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang bertugas untuk meninjau masalah Undang-Undang Perkawinan. Dua RUU yang pernah dibuat kemudian diajukan oleh pemerintah kepada DPR secara bertahap. Pertama, RUU tentang Peraturan Perkawinan Umat Islam, diajukan pada 22 Mei 1967, dan kedua, RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan, diajukan pada 7 September 1968. Usulan pertama gagal ditetapkan karena mendapat penolakan keras dari Fraksi Partai Katolik yang menilai RUU yang diajukan lebih berorientasi pada hukum perkawinan Islam. Sebaliknya, usulan kedua gagal ditetapkan karena adanya penolakan dari beberpa fraksi, khususnya fraksi-fraksi dari partai-partai Islam yang menilai bahwa RUU yang diajukan banyak pasal-pasal yang tidak sesuai dengan hukum perkawinan Islam. 24
Lima tahun kemudian, pada Juli 1973, pemerintah kembali mengajukan RUU Perkawinan kepada DPR. Karena draf yang diajukan lebih dominan pasal-pasal yang terdapat dalam RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan, umat Islam kembali menolaknya. Meskipun ada penolakan, pembahasan RUU ini terus dilanjutkan. 25 Akibatnya, gejolak sosial dan politik muncul di mana- mana, kurang lebih selama enam bulan. Sebagian besar masyarakat, dimotori oleh organisasi-organisasi yang mengaku sebagai pembela Islam Tanah Air dan organisasi yang ingin Indonesia menjadi negara Islam, menganggap RUU Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah tahun 1973 sarat dengan masalah, karena substansi atau materinya banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. 26
24  Sosroatmojo dan Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia , hlm. 12.
25 Pembahasan ini terekam dalam Risalah-Risalah Sidang DPR RI Periode Persidangan II Tahun Sidang 1973-1974 (Juli-Desember).
26  Lihat poin-poin yang diperdebatkan ini dalam Katz dan Katz, “The New Indonesian Marriage Law,” hlm. 660-6; Mark Cammack, “Legal Aspects of Muslim-non-Muslim Marriage in Indonesia,” hlm. 108-15; Tri Chandra Aprianto, “Aturan di Persimpangan Jalan: Perdebatan Rancangan Undang- Undang (RUU) Perkawinan 1973-1974,” Historia 1, 1 (2018), hlm. 74-8.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Resistensi itu berawal dari sikap pemerintah yang selama proses penyusunan draf tidak mengajak berunding Kementerian Agama dan partai-partai politik Islam. Demonstrasi yang dipelopori oleh organisasi masyarakat, perhimpunan mahasiswa, cendekiawan, dan tokoh-tokoh Islam yang menyuarakan keprihatinannya terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Mereka menuntut pemerintah menarik kembali RUU Perkawinan dan menggantinya dengan rancangan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di dalam ruang sidang DPR, pada 27 September 1973, sekumpulan mahasiswa muslim berteriak dan memegang spanduk protes bertuliskan “RUU Perkawinan adalah konsep kafir” dan “RUU Perkawinan adalah tidak bermoral”. Sebagian dari demonstran mendatangi mimbar pimpinan DPR dan membentangkan spanduk bertuliskan, “Sekularisme dan komunisme adalah musuh negara Pancasila”. Sementara itu, di luar gedung, sekitar 400-500 anak muda yang berasal dari kelompok perguruan Attahiriyah, Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII), dan ormas Islam berpartisipasi dalam aksi penolakan itu: mereka menuntut dicabutnya RUU Perkawinan. Sementara itu, organisasi- organisasi non-Islam lebih cenderung menyurakan agar jangan sampai Undang-Undang Perkawinan yang akan disahkan bernuansa hukum Islam. 27
Melihat kerasnya reaksi umat Islam, pemerintahan rezim Soeharto akhirnya melunak dan bersedia untuk berkompromi di luar parlemen. Sejak Oktober 1973, pemerintah, terutama melalui ABRI mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh Islam, khususnya yang tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan yang dianggap mewakili umat Islam. Selama perundingan-perundingan informal tersebut, ada beberapa hal yang menjadi sorotan atau usulan utama para perwakilan tokoh-tokoh Islam, di antaranya adalah klausul-
27 Lihat Amak FZ, Proses Undang-Undang Perkawinan (Bandung: Alma’arif, 1976); Republika, “Sejarah Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,”
14/9/2014; Aprianto, “Aturan di Persimpangan Jalan,” hlm. 81-2; Beggy Rizkiyansyah, “Sejarah UU Perkawinan: Antara Mengikat atau Menceraikan Agama dari Negara (2),” https://hidayatullah.com/kajian/ sejarah/2014/09/18/29732/sejarah-uu-perkawinan-antara-mengikat-atau- menceraikan-agama-dari-negara-2.html, 18/9/2014, diakses 15/12/2022.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
klausul 1) perkawinan bagi orang muslim harus dilakukan secara keagamaan dan tidak secara sipil; 2) pernikahan setelah kehamilan di luar nikah tidak diizinkan; 3) perbedaan agama bukan halangan perkawinan harus dihapuskan; 4) batas usia yang diperkenankan untuk menikah ditetapkan 16 tahun, bukan 18 tahun bagi wanita, bukan 21 tahun bagi pria; dan 5) perkawinan ulang antara suami- istri yang telah bercerai sebanyak dua kali diperbolehkan. Setelah negosiasi panjang, pada 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili pemerintah kembali membawa konsep RUU Perkawinan yang kemudian disetujui DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Pada 2 Januari 1974, akhirnya Presiden Soeharto mengesahkan Undang- Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974. 28

## C. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama- Agama
Dari sekilas sejarah tentang proses penetapan dan pengesahan UU Perkawinan 1974, kita dapat melihat bagaimana terjadinya tarik menarik kepentingan antar golongan untuk menentukan nilai- nilai mana yang diadopsi dalam sebuah peraturan perundang- undangan, terutama antara nilai-nilai Islam dan sekuler. Secara umum, kepentingan umat Islam jelas diutamakan walaupun tidak terdapat satu kata “Islam” pun yang muncul di dalamnya. Setidaknya kita dapat melihat bahwa pasal-pasal yang bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan hukum Islam tradisional tidak muncul, di antaranya pasal yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah bila dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat” dan “perbedaan agama bukan halangan perkawinan”. Dua ketentuan ini kemudian diganti dan digabung dalam satu pasal yang menyatakan bahwa: 1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu; 2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 29
28 Republika , “Sejarah Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”; Katz dan Katz, “The New Indonesian Marriage Law,” hlm. 660-6. 29  Lihat Pasal 2 UU Perkawinan 1974.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Tujuan diberlakukannya UU Perkawinan 1974 sebenarnya untuk menggantikan seluruh peraturan perkawinan yang sebe- lumnya berbeda-beda. Kehadiran Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan 1974 terkait keabsahan perkawinan yang berbasis agama, bila dilihat dari sisi historisnya, tidak lain untuk mengeliminasi praktik perkawinan campur antar orang yang berlatar belakang agama berbeda, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 Nomor 23, Staatblad 1898 Nomor 158, tentang Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Sehingga, perkawinan campur yang masih dilegalkan oleh UU Perkawinan 1974 hanya terdapat pada Pasal 57 yang menyatakan “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. 30 Namun, dalam implementasinya, aturan baru tentang keabsahan perkawinan tersebut ternyata masih memunculkan perbedaan penafsiran. Para pihak yang cenderung menoleransi terjadinya perkawinan beda agama akan menganggap bahwa  ketentuan  Pasal  2  Ayat  1  tidak  secara  spesifik  melarang perkawinan beda agama, dan karenanya, sepanjang terkait dengan perkawinan beda agama, maka Peraturan Perkawinan Campur masih bisa diberlakukan. 31 Adapun rujukan yang sering digunakan adalah ketentuan penutup UU Perkawinan 1974 Pasal 66. 32
Dalam perkembangannya, secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan yang diakibatkan perbedaan penafsiran terhadap
30 Terkait dengan peraturan perkawinan campuran, lihat Gouwgioksiong, “The Marriage Laws of Indonesia,” hlm. 711-31.
31  Kritik terhadap penerapan UU Perkawinan 1974, khususnya Pasal 2 Ayat 1, yang menentukan keabsahan perkawinan berdasarkan agama ‘yang sama’, lihat Sebastiaan Pompe, “Mixed Marriages in Indonesia: Some Comments on the Law and the Literature,” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
144, 2/3 (1988): 259-275.
32  Pasal 66 menyatakan, “… Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang- undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.
beberapa pasal dalam UUP itu sendiri. Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UU Perkawainan (Pasal 2 dan Pasal 8). 33 Kedua, perkawinan beda agama diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran (Pasal 57). Ketiga, undang- undang perkawinan yang baru tidak mengatur masalah perkawinan antaragama, dengan demikian aturan lama masih berlaku. 34
Untuk memastikan bahwa perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan, dan karenanya harus dilarang, Majelis Ulama Indo- nesia, organ non-pemerintah yang dibentuk pada 1975 dan dianggap merepresentasikan umat Islam Indonesia, melakukan beberapa langkah, di antaranya yang paling krusial adalah mengeluarkan fatwa yang melarang perkawinan campur yang berbasis agama, baik antara laki-laki muslim dengan non-muslim maupun sebaliknya. Fatwa ini sebenarnya menjelaskan bahwa kebolehan pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dan wanita non-muslim ahli kitab masih diperdebatkan, artinya masih memungkinkan untuk dilaksanakan menurut sebagian pendapat ulama. Namun, karena pernikahan beda agama tersebut dipandang banyak madzarat -nya (kejelekan), maka MUI lebih cenderung untuk mengharamkan. 35
Untuk memperkuat posisi hukum Islam di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang terkait dengan bidang perdata, seiring juga dengan dibentuknya lembaga Pengadilan Agama bagi umat Islam, para perwakilan ulama atau ahli hukum Islam Indonesia
33 Pasal 8 menyatakan “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: di antaranya f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”
34 Mudiarti  Trisnaningsih, Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Bandung: Utomo, 2007), hlm. 57; Rosdiana, Ummu Hana Yusuf Saumin, dan Masayu Mashita Maisarah, “Legitimacy on Inter-Faith Marriages: An Analysis of the Role of Religious Council on Legal Policy in Indonesia,” Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 19, 1 (2019), hlm. 86-7.
35  Fatwa ini dikeluarkan pada 1 Juni 1980 pada saat Majelis Ulama Indonesia melaksanakan Musyawarah Nasional II tanggal 26 Mei-1 Juni 1980. Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 44-7. Lihat juga ulasan Ali, “Fatwas on Inter-Faith Marriage in Indonesia.”
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
kemudian mencoba menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi ini kemudian dijadikan rujukan utama oleh Pengadilan Agama untuk memutus perkara-perkara perdata Islam yang diajukan. Terkait dengan larangan perkawinan beda agama, KHI secara khusus menyebutkan dalam Pasal 40 huruf (c), Pasal 44 dan pasal 61. 36
Ketentuan ini jelas selaras dan bahkan menguatkan fatwa MUI tahun 1980 tentang larangan perkawinan campur berbasis agama.
Melihat praktik perkawinan beda agama masih terus bertambah jumlahnya dan berkembangnya pemikiran yang cenderung mem- benarkannya dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, terutama dengan adanya Counterlegal Draf Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang diinisasi oleh sekelompok pemikir reformis muslim Indonesia, terutama Siti Musda Mulia, fatwa ini kemudian dipertegas lagi pada 2005 dengan dikeluarkannya Fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/ MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Sebagaimana fatwa sebelumnya, intinya bahwa perkawinan beda agama adalah haram, meskipun antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim ahli kitab. Hal itu berdasarkan pendapat-pendapat ulama yang paling kuat dan dijadikan rujukan. 37 Hal ini tentu berbeda dengan pandangan umum para ulama Timur Tengah yang kemudian diadopsi oleh hukum-hukum perkawinan di negara-negara Islam yang umumnya membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim ahli kitab, sebagaimana telah disebutkan. 38
36  Pasal 40: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. seorang wanita yang tidak beragama Islam”; Pasal 44: “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”; Pasal 61: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”. Lihat Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademi Presindo, 1992). 37  Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, hlm. 472-7.
38 Terkait  perbandingan  pendapat  para  ulama  fikih  tentang  kebolehkan menikahi wanita non-muslim ahli kitab, lihat Leeman, “Interfaith Marriage in Islam,” hlm. 743-7; Recep Çi ğ dem, “Interfaith Marriage in Comparative Perspective,” Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 68, 1 (2015): 59-86.
Hampir semua agama-agama monoteis, tidak hanya Islam, sebenarnya tidak mengharapkan, untuk tidak mengatakan sepenuhnya melarang, apabila umatnya melakukan praktik pernikahan beda agama. 39 Namun demikian, dalam kondisi tertentu dan syarat- syarat tertentu, celah untuk menikah beda agama masih diberikan. Dalam doktrin agama Yahudi, perkawinan beda agama sebenarnya dilarang. Namun demikian, apabila bisa diyakinkan bahwa anak- anaknya akan tumbuh dalam iman Yahudi, perkawinan beda agama sangat mungkin dilaksanakan. Doktrin Kristen tergantung dengan denominasi gereja, ada yang melarang ada yang membolehkan. Bagi yang membolehkan, baik laki-laki maupun perempuan yang menikah dengan penganut Kristen, maka orang itu dianggap telah dikuduskan oleh salah satunya yang beragama Kristen. Doktrin Katholik pada dasarnya melarang perkawinan beda agama, tetapi dalam kondisi tertentu Gereja Katolik memberikan dispensasi kepada penganutnya apabila mau menikah dengan pasangannya yang berbeda agama, karena itu bagian dari hak individu dan untuk menuju ke Tuhan tidak mesti harus dalam agama yang sama. 40 Bagaimanapun, masing- masing agama tentunya memiliki aturan-aturan internal yang mengatur perkawinan beda agama; tujuannya utamanya tidak lain agar umatnya tidak keluar dari agamanya. 41
Di Indonesia, pandangan atau sikap masing-masing agama terhadap status perkawinan beda agama secara formal dapat dipe- takan dari pendapat perwakilan agama-agama yang diundang oleh
39 Erika B. Seamon, “The Shifting Boundaries of Religious Pluralism in America Through the Lens of Interfaith Marriage” (Disertasi, Georgetown University, Washington DC, 2011).
40 Çi ğ dem, “Interfaith Marriage in Comparative Perspective,” hlm. 60-7; Rosdiana, dkk., “Legitimacy on Inter-Faith Marriages,” hlm. 87-94.
41 Lihat misalnya, Jppn.com, “4 Syarat Dispensasi Pernikahan Beda Agama dalam Ajaran Katolik,” https://www.jpnn.com/news/4-syarat-dispensasi- pernikahan-beda-agama-dalam-ajaran-katolik, 9/3/2022, diakses 1/2/2023; Fides.org, “Les Couples Mariés de Confessions Différentes: un Phénomène en Expansion, une Occasion de Dialogue et D’amour,” http://www.
fides.org/fr/news/73082-ASIE_Les_ couples_maries _de_confessions_ differentes_un_phenomene_en_expansion_une_occasion_de_dialogue_ et_d_amour, 22/11/2022, diakses 1/2/2023.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait pada saat uji materiil UU Perkawinan 1974 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada proses uji materiil 2014-2015, para perwakilan majelis-majelis agama setidaknya terkelompokkan dalam dua pandangan yang berseberangan terhadap praktik perkawinan beda agama. 42 Di satu sisi, para pihak yang sepakat dengan eksistensi Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan 1974 berpendapat bahwa tradisi agama telah melarang praktik perkawinan beda agama tanpa kecuali; sementara di sisi lain, yang menolak menganggap bahwa perkawinan beda agama adalah bagian dari hak asasi manusia, sehingga tidak boleh dilarang. Perwakilan-perwakilan umat Islam (Majelis Ulama Indonesia [MUI], Front Pembela Islam [FPI], Muhammadiyah, dan Nadlatul Ulama [NU]) dan perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) berada pada posisi pertama, artinya menolak secara tegas praktik perkawinan beda agama. Sedangkan majelis-majelis agama lainnya (Persatuan Geraja Indonesia [PGI], Konferensi Wali Gereja Indonesia [KWI], Perwakilan Umat Buddha Indonesia [WALUBI], dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu [MATAKIN]) berada pada posisi yang menoleransi, untuk tidak mengatakan membolehkan tanpa syarat, terhadap praktik perkawinan beda agama. 43
Dari pandangan-pandangan keagamaan resmi dari para perwakilan lembaga-lembaga keagamaan yang dianggap otoritatif tersebut, sepertinya wajar apabila praktik perkawinan beda agama terus terjadi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah perkotaan yang masyarakatnya sangat heterogen. 44 Adanya fatwa MUI yang secara tegas melarang adanya pernikahan beda agama tidak dapat
42 Pada uji materiil terbaru (2022-2023), hanya perwakilan dari organisasi- organisasi Islam saja yang diundang sebagai Pihak Terkait. Pandangan yang diberikan tentu sama dengan pandangan-pandangan dalam uji materiil sebelumnya, yang pada intinya menolak praktik perkawinan beda agama. Lihat ringkasan padangan-pandangan ini dalam Risalah-Risalah Sidang MK Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022.
43 Lihat ringkasan padangan-pandangan ini dalam Putusan MK Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014.
44 Noryamin Aini, Ariane Utomo, dan Peter McDonald, “Interreligious Marriage in Indonesia,” Journal of  Religion and Demography 6 (2019), hlm.
205.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
menutup rapat-rapat celah keinginan sebagian kecil umatnya untuk menikah dengan pasangannya yang beda agama, baik laki- laki maupun perempuan. Bagi beberapa kalangan, terlebih bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan, di mana individualisme dan budaya permisivisme lebih kental ketimbang budaya tabu, kenya- manan atau kecocokan pribadi memang lebih penting dari pada sekadar kesamaan agama.

## D. Pola Pencatatan Perkawinan Beda Agama
Dalam konteks masyarakat global yang plural, di mana berbagai kultur budaya dan agama saling bertemu dalam satu wilayah, peluang terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama hampir tidak bisa dihindarkan. Namun demikian, sepertinya sulit untuk menemukan data pasti jumlah perkawinan beda agama yang dicatatkan di setiap negara. Dari beberapa sumber elektronik dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya dapat dilihat bahwa angka perkawinan beda agama sedikit banyaknya selalu mengalami tren peningkatan. Di Amerika, berdasarkan hasil dari Religious Landscape Study yang dilakukan Pew Research Center pada 2015, hampir empat dari 10 Amerika (39 persen) yang telah menikah sejak 2010 memiliki pasangan yang berbeda agama; sebaliknya, pada 1960 hanya sekitar 19 persen. 45 Di India, terutama di New Delhi, dari hampir 19.250 pernikahan yang didaftarkan, antara Januari dan September 2019, setidaknya 589 di antaranya adalah beda agama. 46
Sedangkan di Indonesia, sebagai gambaran umum awal, mengingat data terbaru (2020) di BPS belum tersedia, angka pernikahan beda agama menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010, setidaknya mencapai 228,795 pasangan, atau 0.5 persen dari total penduduk
45  Pew Research Center, “Chapter 2: Religious Switching and Intermarriage,” https://www.pewresearch.org/religion/2015/05/12/chapter-2-religious- switching-and-intermarriage/#interfaith-marriage-commonplace, 12/5/2015, diakses 2/1/2023.
46 News18.com, “589 Inter-faith Marriages Among Over 19.000 Registered in Delhi Till September this Year,” https://www.news18.com/news/ india/589-inter-faith-marriages-among-over-19000-registered-in-delhi-till- september-this-year-2398661.html, 24/11/2019, diakses 2/1/2023.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)

## Indonesia yang sudah menikah.
47
Dari jumlah tersebut, indeks perkawinan beda agama terendah ada di provinsi Aceh di mana hukum pidana Islam yang ketat diberlakukan pada 2015. Sedangkan angka tertinggi didominasi oleh wilayah yang berpenduduk non-muslim cukup besar, khususnya di wilayah timur kepulauan Indonesia, Papua Barat (1.822 persen), disusul Jakarta (1.8 persen), Papua (1.6 persen), Kalimantan Barat (1.5 persen), dan Nusa Tenggara Timur (1.4 persen). Dari data yang tersedia, terkhusus angka pasangan wanita muslim dengan laki- laki non-muslim lebih tinggi ketimbang sebaliknya, 32.4 persen berbanding 24.9 persen; istri beragama Islam-suami Kristen (18.8 persen), istri Islam-suami Katolik (7.0 persen), istri Islam-suami Budhha (3.3 persen), dan istri Islam-suami Hindu (2.5 persen). Sedangkan pasangan suami Islam-istri Kristen (18.8 persen) lebih dominan ketimbang suami Islam-istri Katolik (7.0 persen). Selebihnya perkawinan beda agama antar penganut agama minoritas lainnya 48
Dari minimnya jumlah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan UU Perkawinan 1974 sedikit banyak dapat menghambat tren praktik perkawinan beda agama. Selain karena adanya faktor ketidakbolehan dari MUI bagi umat Islam yang mayoritas, kerumitan-kerumitan aspek administartif pencatatannya menjadi faktor utama yang dihadapi oleh seseorang untuk kemudian mengurungkan keinginannya menikah dengan pasangan beda agama. Bagi yang ingin melakukan perkawinan beda agama biasanya berupaya untuk mencari cara, baik sesudah maupun sebelum, agar perkawinannya dapat diakui, setidaknya oleh negara, meskipun harus menghadapi kompleksitas birokrasi, tabu sosial, dan tentangan dari orang tua, keluarga besar, maupun tokoh agama. Cara-cara itu di antaranya: 1) menikah di luar negeri dan kemudian mengajukan permohonan pencatatanya ke Kantor Catatan Sipil (KCS); 2) konversi agama sebelum akad nikah dan kembali ke agama semula setelah mendapatkan catatan perkawinan; dan 3) menikah di dalam
47  Dikutip dari Aini, dkk., “Interreligious Marriage in Indonesia,” hlm. 200-1. 48  Diolah dari data BPS yang dikutip oleh Aini, dkk., “Interreligious Marriage in Indonesia,” hlm. 200-4.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
negeri dengan disertai permohonan penetapan hakim Pengadilan Negeri agar diberi keputusan yang memerintahkan kepada KCS Sipil setempat untuk mencatatkannya. 49 Ketiga pola tersebut di satu sisi dianggap semacam bentuk penyelundupan hukum terhadap perkawinan beda agama, namun di sisi yang lain, merupakan langkah “terobosan” tersendiri dari pasangan calon perkawinan yang beda agama karena ketiadaan hukum perkawinan beda agama.
Terkait dengan cara yang ketiga bagaimana mendapatkan pengakuan perkawinan beda agama melalui permohonan izin pencatatan perkawinan di Pengadilan Negeri, sejauh penelusuran dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat 118 putusan pengadilan sepanjang dua dasarwarsa terakhir (2000-2022). Dari jumlah tersebut tiga angka tertinggi berada di Pengadilan Negeri Surakarta (40 persen), disusul oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (9 persen), dan Pengadilan Semarang (5 persen). Dari 118 putusan tersebut, selain putusan PN Jakarta Pusat (1986), sebagaimana disebutkan dalam putusan MA (1986), hanya ada dua putusan permohonan yang ditolak, yaitu permohonan di PN Ungaran Kabupaten Semarang (2013) dan PN Blora (2017) yang diperkuat dengan putusan kasasi MA (2017).
Dari putusan-putusan pengadilan yang ada dapat terlihat bahwa upaya untuk mendapatkan izin pencatatan perkawinan dilakukan dengan dua acara. Cara pertama, para pemohon telah menikah terlebih dahulu secara agama, di mana salah satu pasangannya menundukkan diri pada agama pasangannya. Setelah melakukan perkawinan secara agama dan mendapatkan akta perkawinan dari gereja atau surat keterangan perkawinan dari lembaga keagamaan lainnya, pemohon biasanya mendatangi KCS untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinannya. Permohonan ini oleh KCS selalu ditolak dengan beberapa alasan. Akibat penolakan ini baru kemudian pemohon mengajukan permohonan izin pencatatan perkawinan kepada Pengadilan Negeri. Ketika Pengadilan Negeri
49 Lukito, “Trapped between Legal Unification and Pluralism,” hlm. 41; Aini, “Inter-Religious Marriage from Socio-Historical Islamic Perspectives,” hlm. 669; Aini, dkk., “Interreligious Marriage in Indonesia,” hlm. 192-3.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
mengabulkan, baru kemudian pasangan beda agama tersebut kembali mendatangi KCS. 50 Cara kedua, calon pasangan pengantin beda agama memberitahukan rencana pelaksanaan pernikahan beda agama di KCS. Ketika cara ini ditolak, pasangan calon pengantin tersebut kemudian mengajukan permohonan izin pencatatan perkawinan ke Pengadilan Negeri setempat. Apabila pada tahapan ini permohonannya dikabulkan, baru kemudian pasangan beda agama ini melakukan perkawinan menurut agama salah satu pasangannya sebelum melaporkan dan mencatatkannya ke KCS setempat dengan membawa semua persyaratan yang dibutuhkan. 51
Dalam konteks permohon tersebut, penolakan KCS untuk mencatatkan perkawinan beda agama seluruhnya didasarkan pada alasan legal formal yang sama: perkawinan beda agama tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan 1974. Selain itu, penolakan pencatatan perkawinan beda agama juga sering merujuk Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 447/2535/PUOD tertanggal 25 Juli 1990 butir 2 yang menyatakan bahwa “bagi mereka yang menyatakan tidak melaksanakan ajaran dari salah satu agama yang ada di Indonesia (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha), maka pencatatan terhadap mereka tidak dapat dilaksanakan”. Namun demikian, petugas catatan sipil akan mengarahkan bahwa pencatatan perkawinan beda agama masih dapat dicatatkan apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Adminduk secara jelas menjelaskan bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Atas dasar pertimbangan inilah maka para pasangan beda agama yang sudah atau baru akan menikah berupaya mendapatkan izin dari pengadilan setempat.
50 Pola ini dijumpai, misalnya, dalam Putusan PN Pontianak Nomor 12/ Pdt.p/2022/PN.Ptk.
51 Pola ini dijumpai, misalnya, dalam Putusan PN Surakarta Nomor 186/
Pdt.P/2018/PN.Skt.

## E. Disparitas Putusan Hakim terhadap Perkawinan Beda Agama
Ketentuan Pasal 35 UU Adminduk memang memberi jalan kepada semua pihak yang sudah atau akan menikah dengan pasangan yang beda agama untuk mencatatkan perkawinannya selama mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri setempat, bukan Pengadilan Agama. Selain ketentuan ini, untuk memperkuat alasan permohonan, para pemohon umumnya mendalilkan bahwa asas hukum yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya tidak dapat menjadikan alasan perbedaan agama sebagai penghalang dalam melakukan perkawinan. Bagi mereka, sebagaimana dikutip dari Pasal 1 UU Perkawinan 1974, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan dasar utama dari suatu perkawinan, meskipun berbeda agama.
Untuk menentukan apakah nantinya pengadilan dapat mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan beda agama, ada beberapa pertimbangan pokok yang dijadikan dasar, baik dari aspek administratif, sosiologis, maupun normatif. Secara administratif, selain dokumen-dokumen kependudukan, poin penting yang menjadi sorotan para hakim adalah ketersediaan dokumen yang menerangkan bahwa para pemohon telah melakukan perkawinan secara agama. Hal ini penting bagi para pemohon yang menempuh cara pertama. Untuk memperkuat dokumen ini, para hakim akan mendatangkan para saksi dari pemohon, baik pihak keluarga, teman, atau pihak yang menikahkan, untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi proses pernikahan secara agama dan tidak ada paksaan atau penentangan. 52 Apabila keterangan-keterangan para saksi dapat meyakinkan para hakim bahwa pernikahan beda agama yang telah dilaksanakan memang benar adanya dan tidak menimbulkan persoalan di antara keluarga khusunya, para hakim umumnya dapat mengabulkan permohonan.
52  Lihat Putusan PN Pontianak Nomor 12/Pdt.p/2022/PN.Ptk.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Terkait dengan prosesi perkawinan secara agama, mengingat pihak perwakilan resmi agama Islam di Indonesia, khususnya Kantor Urusan Agama, tidak ada yang mengizinkan prosesi perkawinan beda agama, maka perwakilan gereja Kristen atau Katolik, di mana salah satu pemohon menjadi jemaatnya, adalah pihak yang paling memungkinkan untuk memfasilitasi pelaksanaan prosesi perkawinan beda agama tersebut, sebagian lagi pihak agama Buddha. Sebab, ketiga agama inilah yang paling toleran untuk mengakomodasi perkawinan, tentunya dengan syarat bahwa pasangan yang tidak seagama, baik seorang pria maupun wanita muslim misalnya, dengan sukarela mau menundukkan diri ke pihak gereja (Kristen atau Katolik) atau Vihara, meskipun tidak berkonversi agama. 53
Sedangkan bagi para pemohon yang menggunakan cara kedua, aspek sosiologis akan menjadi perhatian utama para hakim. Para  hakim  akan  mengonfirmasi:  pertama,  kesungguhan  atau komitmen para pemohon untuk menjalin rumah tangga yang harmonis meskipun agamanya berbeda; kedua, apakah ada kerelaan atau persetujuan dari pihak keluarga dari para pemohon, terutama kedua orang tua; ketiga, penerimaan salah satu perwakilan agama, misalnya seorang pendeta gereja di mana salah satu pasangan itu adalah jemaatnya, dan pihak yang tidak seagama dengan suka rela mau menundukkan diri mengikuti proses perkawinan yang tidak sesuai dengan agamanya. 54 Dengan tiga dukungan kondisi sosiologis ini, peluang untuk permohonannya disetujui oleh hakim juga sangat terbuka lebar, seperti halnya cara yang pertama.
Secara normatif atau legal-formal, putusan-putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama merujuk pada beberapa pertimbangan atau penafsiran para hakim terhadap beberapa pasal yang terdapat dalam UU Perkawinan itu sendiri, UU Adminduk, dan UUD 1945. Dalam pertimbangan utama,
53 Lihat misalnya Putusan PN Surakarta Nomor 454/Pdt.P/2018/PN Skt;
Putusan PN Pontianak Nomor 12/Pdt.p/2022/PN.Ptk.
54  Lihat misalnya Putusan PN Lubuk Lingau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg; Putusan PN Gianyar Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Gn; Putusan PN Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
para hakim menafsirkan bahwa UU Perkawinan 1974 tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama dan atau kepercayaan antara calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan. Hal ini, menurut pertimbangan hakim, sejalan dengan pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memeiliki kedudukan yang sama atau setara di dalam hukum dan sejalan dengan juga dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan atau kepercayaannya masing-masing. Untuk memperkuat alasan-alasan ini, para hakim juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan “bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka; begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang bagaimana melangsungkan perkawinan antara orang yang berlainan agama atau kepercayaan”. Dalam pertimbangannya, ketika terjadi kekosongan hukum, hakim harus menemukan dan menentukan hukumnya, bukan sebaliknya, menjadikan alasan untuk melarang perkawinan beda agama yang tidak dijelaskan secara rinci dan tegas. 55
Berbagai pertimbangan tersebut tentu berbeda dengan pertimbangan putusan pengadilan yang menolak permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama, seperti yang terjadi di Pengadilan Jakarta Pusat (1986), Pengadilan Negeri Ungaran Kabupaten Semarang (2013) dan Pengadilan Negeri Blora (2017). 56
Dari beberapa putusan ini tergambar setidaknya ada dua macam pertimbangan putusan pengadilan untuk menolak permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama, yaitu alasan hukum dan alasan agama yang saling menguatkan satu sama lain. Dari aspek hukum, hakim yang memutus perkara menafsirkan bahwa UU Perkawinan
55 Lihat misalnya Putusan PN Surakarta Nomor 186/Pdt.P/2018/PN.Skt, hlm. 12.
56 Lihat Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.P/1986/PN.JKT.PST; Putusan PN Ungaran Nomor 08/Pdt.P/2013/PN.Ung; Putusan PN Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
1974 bersifat lex spesialis , dengan demikian menggugurkan keten- tuan-ketentuan sebelumnya. Berkaitan dengan hal ini, hakim menafsirkan bahwa Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan 1974 melarang perkawinan beda agama; artinya tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tesebut. Guna memperkuat alasan tersebut, untuk kasus PN Jakarta Pusat (1986), di mana Pemohon I (HN) seorang laki-laki Kristen Protestan dan Pemohon II (AVGP) seorang wanita Islam, hakim mengutip pendapat Hazairin bahwa “bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama sendiri”; “demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia”. Adapun doktrin-doktrin yang dikutip; pertama, Al-Qurán surah Al-Baqarah ayat 221; 57 kedua, Al- Kitab Perjanjian Baru (2 Korintus 6: 14). 58
Pertimbangan penolakan yang merujuk pada doktrin keagamaan juga dilakukan oleh hakim PN Blora (2017), di mana Pemohon I (NOBS) seorang wanita Islam dan Pemohon II (YA) seorang laki-laki Kristen. Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa ajaran agama Islam, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 221, melarang seorang perempuan muslim menikah dengan seorang laki-laki yang bukan muslim; hal ini selaras juga dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (1991). 59 Selain itu, hakim juga merujuk pada keterangan saksi (YP) yang merupakan pendeta di Gereja GBI Arumdalu, Kabupaten Blora, menerangkan bahwa ajaran agama Kristen juga melarang pernikahan beda agama; pernikahan
57 “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman”.
58 “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”.
59 Pasal 44 KHI menyebutkan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
para pemohon bisa dilaksanakan di gereja apabila pemohon I mau melepaskan atribut yang menunjukkan beragama Islam atau tidak melepaskan atribut keagaman Islam tetapi pelaksanaannya tidak di geraja, melainkan di rumah salah satu pasangan pengantin. Dalam konteks ini, hakim sepertinya lebih cenderung pada dua pertimbangan keagamaan yang pada dasarnya tidak membolehkan perkawinan beda agama. Toleransi yang diberikan gereja untuk melaksanakan prosesi perkawinan secara kristiani, meskipun pelaksanaannya di rumah salah satu calon mempelai, tidak membuat hakim untuk mengabulkan permohonannya.
Berbeda dengan Putusan PN Jakarta Pusat (1986) yang dianulir dengan putusan MA (1986), penolakan PN Blora (2017) terhadap izin pencatatan perkawinan justru dikuatkan oleh Mahkamah Agung (2017). Berbagai pertimbangan cukup lengkap yang diajukan pemohon, baik dari aspek normatif-yuridis, sosiologis, maupun psikologis, untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Blora kurang tepat, di mana hakim tidak cermat melihat kondisi batin dan fakta riil yang dihadapi para pemohon, tidak membuat hakim MA bergeming untuk mengabulkan permohonan kasasinya. Secara singkat, hakim Mahkamah menyatakan beberapa pertimbangan penolakannya: alasan-alasan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan- alasan tersebut berisi pengulangan tentang hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti (PN Blora, 2017); Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selain itu, hakim MA juga menyatakan bahwa niat para pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, tidak dapat dibenarkan karena menurut agama Islam dan Kristen yang dianut oleh para pemohon tersebut tidak memperbolehkan adanya pernikahan beda agama. 60

## Kasus penolakan PN Ungaran (2013) terhadap permohonan
60  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017 tanggal 28 September 2017.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
izin pencatatan perkawinan sedikit berbeda dengan dua kasus di atas. Majelis Hakim PN Ungaran memang berargumen bahwa perkawinan itu bukan hanya perikatan biasa yang sekadar mengesahkan hubungan suami dan istri, akan tetapi suatu perikatan yang bersifat sakral yaitu mengemban tugas dari Tuhan Yang Maha Esa untuk melestarikan keutuhan ciptaan-Nya. Oleh karenanya, nilai- nilai dan unsur Ketuhanan atau keagamaan merupakan sesuatu yang esensial dan harus ada dalam suatu penyelenggaraan perkawinan maupun kehidupan perkawinan. Di samping itu, menurut hakim, dikarenakan pengungkapan, penyampaian dan penanaman nilai- nilai dan unsur Ketuhanan atau keagamaan tersebut hanya bisa dilakukan oleh lembaga agama melalui pemuka agamanya, sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan, maka melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pemuka agama atau tanpa melibatkan unsur agama adalah tidak dapat dibenarkan. Namun demikian, dari pertimbangan akhir hakim, perkawinan tersebut sebenarnya bisa dilaksanakan di depan pemuka agama, dan berdasarkan keterangan salah seorang saksi, yaitu orang tua Pemohon II (NS, wanita Kristen), pihak keluarga dan pihak gereja di mana Pemohon II menjadi anggota jemaat sudah memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, tetapi kedua pemohon tidak menghendakinya; keduanya hanya menghendaki perkawinan secara sipil di hadapan pegawai catatan sipil. Dengan keengganan para pemohon untuk melaksanakan perkawinan secara agama Kristen, tanpa harus berkonversi, maka permohonan pun tidak dapat dikabulkan.
Penolakan terhadap legalisasi perkawinan beda agama, baik secara agama maupun negara, dipertagas dengan keluarnya Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 (31/1/2023) terkait dengan uji materiil UU Perkawinan 1974 terhadap UUD 1945. Putusan ini memperkuat putusan MK 68/PUU-XII/2014 tentang uji materiil terhadap kasus yang sama (18/6/2015). Dalam putusan terbaru, MK lebih menitikberatkan bahwa dalam hal perkawinan, ada relasi antara agama dan negara yang saling menguatkan; agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum. Terkait
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
dengan keabsahan perkawinan, menurut MK, peran negara tidak lain menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi keagamaan tersebut. Artinya, keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keaga- maan yang berwenang atau memiliki otoritas memberikan penafsiran keagamaan, sedangkan pencatatannya menjadi tugas negara melalui institusi pencatat perkawinan guna memberikan kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 61
Selain itu, MK juga menyoroti pandangan para pemohon yang menilai bahwa pelaranganan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama termasuk pencatatannya adalah pelanggaran terhadap hak setiap orang. Bagi MK, Indonesia menganut prinsip partikularitas, bukan universalitas. Artinya, hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa. Dengan demikian, jaminan perlindungan hak asasi manusia yang secara universal tertuang dalam Universal Declaration of  Human Rights (UDHR), penerapan di tiap-tiap negara pasti akan disesuaikan dengan ideologi, agama, sosial, dan budaya rakyat di negara masing-masing.
Pandangan MK tersebut memang berkesesuaian dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia selama ini. Dalam konteks perkawinan, terdapat perbedaan konstruksi jaminan perlindungan antara UDHR dan UUD 1945. Pasal 16 ayat (1) UDHR menyebutkan secara eksplisit “Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga”. UDHR secara tegas memberi jaminan perlindungan atas hak untuk menikah. Sementara itu, UUD 1945 memiliki konstruksi rumusan berbeda melalui Pasal 28B ayat (1) yang menyebutkan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan rumusan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 tersebut, ada dua hak yang dijamin secara tegas, yaitu “hak membentuk keluarga”
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
dan “hak melanjutkan keturunan”. Adapun frasa berikutnya menun- jukkan bahwa “perkawinan yang sah” merupakan prasyarat dalam rangka perlindungan kedua hak yang disebutkan sebelumnya. Artinya, perkawinan bukan diletakkan sebagai hak melainkan sebagai prasyarat bagi pelaksanaan hak membentuk keluarga dan hak melanjutkan keturunan. Dengan demikian, menurut pandangan MK, tidak dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan apabila tidak dilakukan melalui perkawinan yang sah. 62
Adapun yang terkait dengan ketentuan bahwa yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 35 (a) UU Adminduk, menurut Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama, karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, bagi MK, maka lembaga atau organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang menyelesaikannya. Kepentingan negara, dalam hal ini pemerintah, menurut MK, adalah mencatat sebagaimana mestinya perubahan status kependudukan seseorang sehingga mendapatkan perlindungan, pengakuan, status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan tersebut. 63

## F. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas, kehadiran UU Perkawinan 1974, di mana salah satu pasalnya mengatur bahwa keabsahan perkawinan itu ditentukan oleh tatacara atau hukum agama dan kepercayaan masing-masing, merupakan bentuk positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini dipertegas dengan pandangan-pandangan hakim Mahkamah Konstitusi yang masih mempertahankan posisi status quo Pasal 2 Ayat 1 bahwa peran negara dalam hal ini menindaklanjuti hasil
62  Lihat pertimbangan MK poin (3.21.1). 63  Lihat pertimbangan MK poin (3.21.3).
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi keagamaan. Dalam hal keabsahan perkawinan, Mahkamah Konstitusi cenderung melihat pendapat pokok dari masing-masing perwakilan agama yang secara resmi menyampaikan pendapat bahwa pada dasarnya setiap agama menghendaki perkawinan dilangsungkan oleh pasangan laki- laki dan wanita yang seiman, dengan mengesampingkan klausul- klausul pengecualian.
Sebagai negara hukum yang menegakkan supremasi konstitusi, idealnya putusan MK menjadi acuan semua pihak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam implementasinya, setidak- nya pasca-putusan MK tahun 2015 terkait dengan permohonan uji ma- teriil UU Perkawinan 1974 terhadap UUD 1945, di mana permohonan ini ditolak, praktik perkawinan beda agama masih terus berlangsung. Dari 118 putusan Pengadilan Negeri tentang permohonan izin pencatatan perkawinan selama 20 tahun terakhir, 66.9 persen (79 putusan) terjadi pasca-putusan MK tahun 2015. Dari fakta ini, satu sisi telah terjadi ketidakselarasan pertimbangan hukum putusan- putusan PN dengan putusan MK terhadap perkara yang beririsan, yaitu kebolehan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil (KCS). MK menafsirkan bahwa keabsahan perkawinan secara hukum agama masing-masing, dalam arti perkawinan harus dilaksanakan oleh pasangan yang seagama, harus menjadi prasyarat untuk bisa dicatatkan dalam lembaga yang berwenang. Sedangkan hakim di PN pada umumnya memberikan penafsiran bahwa UU Perkawinan 1974 tidak mengatur pelarangan perkawinan beda agama, sehingga layak untuk diberikan izin pencatatannya di KCS. Keselarasan pertimbangan hukum justru terdapat dalam putusan kasasi Mahkamah Agung yang memperkuat putusan PN Blora (2017) yang menolak perkara permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama antara NOBS (Kristen) dan YA (Islam). Putusan MA terbaru ini tentu berbeda dengan putusan MA pada 1986 yang menganulir putusan PN Jakarta Pusat (1986). Dalam putusan MA yang terbaru memiliki penafsiran yang sama dengan MK bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan 1974 dan pelarangannya tidak melanggar hak asasi
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
manusia, tetapi justru sebagai bentuk perlindungan hak kebebasan beragama. Secara aplikatif, putusan MA ini sebenarnya bisa menjadi yurisprudensi baru bagi putusan-putusan PN, namun, sebagaimana putusan MK, dalam praktiknya masih banyak para hakim PN yang tidak menjadikan putusan tersebut sebagai rujukan dalam memutus perkara yang diajukan pada masa-masa sesudahnya.
Bagaimanapun juga, masalah keabsahan perkawinan beda agama dan pencatatannya tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah sosial-keagamaan. Ketika sudah menjadi masalah sosial, menurut kerangka kebijakan publik bidang keagamaan, maka harus diatasi atau diselesaikan secara politik. Dalam hal ini, sebagaimana disampaikan dua hakim MK yang memberikan alasan berbeda ( concurring opinions ), yaitu Hartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh, dalam putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, para legislator di DPR harus berani mengambil langkah konkret untuk melakukan revisi atau perubahan hukum agar ketidakjelasan atau bahkan kerancuan aturan hukum dalam perkara keabsahan perkawinan beda aturan pencatatannya dapat disinkronisasi atau dipertegas. Apabila ingin dilarang total, seperti halnya di India kontemporer, atau diperbolehkan dengan beberapa kriteria seperti di beberapa negara-negara Islam, atau dibebaskan seperti negara-negara Barat pada umumnya yang sekuler, tentu perlu ada aturan-aturan yang jelas dan tegas. Negara tidak boleh membiarkan persoalan yang selalu memunculkan polemik. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa hampir keseluruhan permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama dikabulkan oleh PN, sambil menunggu terobosan hukum para legislator di DPR, sepertinya perlu untuk dipertimbangkan penyederhanaan prosedur administratif. Alternatif yang ditawarkan di sini adalah penghapusan persetujuan PN sebagai prasyarat untuk bisa dicatatkan di KCS. Artinya para pasangan beda agama yang telah melangsungkan perkawinan beda agama bisa langsung mendaftarkan perkawinannya di KCS dengan melampirkan persyaratan-persya- ratan yang diperlukan sebagiamana yang selama ini menjadi perhatian hakim dalam memutus perkara tersebut, di antara yang terpenting adalah persetujuan keluarga dan surat keterangan atau
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
akta perkawinan yang dikeluarkan lembaga-lembaga keagamaan yang otoritatif. Dengan demikian akan memperpendek alur dan mengurangi beban kerja lembaga pengadilan.

## Daftar Pustaka
Artikel, Buku, dan Laporan
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademi Presindo,
1992.
Agnes, Sinta Felisa. “Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan
Negeri (Studi Perbandingan Putusan PN Surakarta dan PN
Blora.” Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
Aini, Noryamin. “Inter-Religious Marriage from Socio-Historical Islamic Perspectives.” Brigham Young University Law Review 2008,
3 (2008): 669-705.
Aini, Noryamin, Ariane Utomo, dan Peter McDonald. “Interreligious
Marriage in Indonesia.” Journal of  Religion and Demography 6
(2019): 189-214. DOI: 10.1163/2589742X-00601005.
Ali, Muhamad. “Fatwas on Inter-Faith Marriage in Indonesia.” Studia Islamika 9, 3 (2002): 1-33. DOI: 10.15408/sdi.v9i3.658. Amak FZ. Proses Undang-Undang Perkawinan. Bandung: Alma’arif, 1976.
Aprianto, Tri Chandra. “Aturan di Persimpangan Jalan: Perdebatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan 1973-1974.” Historia 1, 1 (2018): 70-84. Buisson, Johanna Marie. “Interfaith Marriage for Muslim Women.”
Crosscrents 66, 44, (2016): 430-49. DOI: 10.1111/cros.12211. BBC Hindi. “India’s Interfaith Couples on Edge after New Law.” https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56330206, 15/3/2021. Diakses 5/1/2023.
Cammack, Mark. “Legal Aspects of Muslim-non-Muslim Marriage in Indonesia.” Dalam Muslim-non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia , diedit oleh Gavin Jones, Chee Heng Leng, dan Maznah Mohamad, 102-38. Singapore: ISEAS Publishing, 2009.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Cholil, Suhadi. “The Politico-Religious Contestation: Hardering of the Islamic Law on Muslim-non-Muslim Marriage in Indonesia.” Dalam Muslim-non-Muslim Marriage: Political and
Cultural Contestations in Southeast Asia , diedit oleh Gavin Jones, Chee Heng Leng, dan Maznah Mohamad, 139-60. Singapore: ISEAS Publishing, 2009.
Çi ğ dem, Recep. “Interfaith Marriage in Comparative Perspective.” Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 68, 1 (2015): 59- 86. DOI: 10.1556/AOrient.68.2015.1.4.
Cora, Vreede-De Stuers. “A Propos du ‘R.U.U.’, Histoire d’une Législation Matrimoniale.” Archipel 8 (1974): 21-30. DOI:
10.3406/arch.1974.1181.
Daud, Sulhi M., Mohamad Rapik, dan Yulia Monita. “Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia.” Undang: Jurnal Hukum 5, 2 (2022): 357-91. DOI:
10.22437/ujh.5.2.357-391 .
Elmali-Karakaya, Ayse. “Interfaith Marriage in Islam: Classical Resources and Contemporary Debates on Muslim Women’s Interfaith Marriage.” Riligions 13, 8 (2022): artikel 726. DOI:
10.3390/rel13080726.
Fides.org. “Les Couples Mariés de Confessions Différentes: un Phénomène en Expansion, une Occasion de Dialogue et
D’amour. http://www.fides.org/fr/news/73082-ASIE_Les_
couples_maries_de_confessions_differentes_un_phenomene_ en_expansion_une_occasion_de_dialogue_et_d_amour, 22/11/2022. Diakses 1/2/2023.
Ganguly, Sumit. “The Problem with India’s ‘Love Jihad’ Laws.” The Conversation, 27/1/2021. https://theconversation.com/the- problem-with-indias-love-jihad-laws-152675. Diakses 5/1/2023.
Gouwgioksiong. “The Marriage Laws of Indonesia with Special
Reference to Mixed Marriages.” The Rabel Journal of  Comparative and International Private Law 28. Jahrg., H. 4 (1964): 711-31. DOI:
10.2307/27874607.
Islamiyati. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU- XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Hukum Islam di Indonesia.” Al-Ahkam 27, 2 (2017): 157-78. DOI: 10.21580/ahkam.2017.27.2.1572.
Jppn.com. “4 Syarat Dispensasi Pernikahan Beda Agama dalam Ajaran Katolik.” https://www.jpnn.com/news/4-syarat- dispensasi-pernikahan-beda-agama-dalam-ajaran-katolik,
9/3/2022. Diakses 1/2/2023.
Katz, June S. dan Ronald S. Katz. “The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia’s Political, Cultural, and Legal Systems.” The American Journal of  Comparative Law 23, 4 (1975):
653-81. DOI: 10.2307/839240.
Khedher, Reyed. “Tracing the Development of the Tunisian 1956 Code of Personal.” Journal of  International Women’s Studies 18,
4 (2017): 30-7.
Leaaman, Alex B. “Interfaith Marriage in Islam: An Examination of the Legal Theory behind the Traditional and Reformist Positions.” Indiana Law Journal 84, 2 (2009): 743-71.
Lukito, Ratno. Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode. Yogyakarta: Gadjah Mada Univertsity Press, cetakan dua, 2019. Lukito, Ratno. “Trapped between Legal Unification and Pluralism:
The Indonesian Supreme Court’s Decision on Interfaith Marriage.” Dalam Muslim-non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia , diedit oleh Gavin Jones, Chee Heng Leng, dan Maznah Mohamad, 33-58. Singapore: ISEAS Publishing, 2009. Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa MUI sejak 1975. Jakarta: Erlangga, 2011.
Mohamad, Maznah, Zarizana Aziz, dan Chin Oy Sim. “Private Lives, Public Contention: Muslim-non-Muslim Family Disputes in Malaysia.” Dalam Muslim-non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia , diedit oleh Gavin Jones, Chee Heng Leng, dan Maznah Mohamad, 59-101. Singapore: ISEAS Publishing, 2009. Mulia, Musda. “Promoting Gender Equity through Interreligious Marriage: Empowering Indonesia Women.” Dalam Muslim-non- Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Asia , diedit oleh Gavin Jones, Chee Heng Leng, dan Maznah Mohamad, 255-82. Singapore: ISEAS Publishing, 2009. News18.com. “589 Inter-faith Marriages Among Over 19,000 Registered in Delhi Till September this Year.” https://www. news18.com/news/india/589-inter-faith-marriages-among- over-19000-registered-in-delhi-till-september-this-year-2398661. html, 24/11/2019. Diakses 2/1/2023.
Nizami, Auliya Ghazna. “Public Sphere and Feminism in Tunisia:
Equal Inheritance between Female and Male Based on Latest Amendment of Verse 146 MAS.” Prosiding International Conference on University-Community Engagement, Post
Pandemic Resilience: From Islamic Higher Education to Social Transformation, diselenggarakan IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 25/1/2022, 157-61.
Pew Research Center. “Chapter 2: Religious Switching and Intermarriage.” https://www.pewresearch.org/ religion/2015/05/12/chapter-2-religious-switching-and- intermarriage/#interfaith-marriage-commonplace, 12/5/2015. Diakses 2/1/2023.
Pompe, Sebastiaan. “Mixed Marriages in Indonesia: Some Comments on the Law and the Literature.” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 144, 2/3 (1988): 259-75. DOI: 10.1163/22134379- 90003296.
Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang- undangan Departemen Kehakiman. Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya.
Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, t.th.
Republika . “Sejarah Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,” 14/9/2014.
Rizkiyansyah, Beggy. “Sejarah UU Perkawinan: Antara Mengikat atau Menceraikan Agama dari Negara (2).” https:// hidayatullah.com/kajian/sejarah/2014/09/18/29732/sejarah- uu-perkawinan-antara-mengikat-atau-menceraikan-agama- dari-negara-2.html, 18/9/2014. Diakses 15/12/2022.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Rosdiana, Ummu Hana Yusuf Saumin, dan Masayu Mashita Maisarah. “Legitimacy on Inter-Faith Marriages: An Analysis of the Role of Religious Council on Legal Policy in Indonesia.”
Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 19, 1 (2019): 81-96. DOI: 10.15408/ ajis.v19i1.11710.
Sari, Milati Fatma, Mulyadi, dan Yunanto. “Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan Beda Agama.” Diponogoro Law Journal 5, 3 (2016): 1-13.
Seamon, Erika B. “The Shifting Boundaries of Religious Pluralism in
America Through the Lens of Interfaith Marriage.” Disertasi, Georgetown University, Washington DC, 2011.
Setiabudi, Lysa. “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri terkait Izin Perkawinan Beda Agama). Tesis, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016. Shidarta. “Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah.” Undang: Jurnal Hukum 5, 1 (2022): 105-42. DOI: https:// doi.org/10.22437/ujh.5.1.105-142.
Soewondo, Nani. “The Indonesian Marriage Law and its
Implementating Regulation.” Archipel 13 (1977): 283-94. DOI:
10.3406/arch.1977.1344.
Sosroatmojo, Arso dan A. Wasit Aulawi. Hukum Perkawinan di Indonesia . Jakarta: PT Bulan Bintang, 1975. Trisnaningsih, Mudiarti. Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia . Bandung: Utomo, 2007.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
Republik Indonesia. Undang-Undang Administrasi Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674.
Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat. Risalah-Risalah
Sidang Periode Persidangan II Tahun Sidang 1973-1974.
Republik Indonesia, Mahkamah Agung. Putusan Nomor 1400 k/Pdt/1986, 20/1/1989, perkara Permohonan Kasasi atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/ Pdt.P/1986/PN.JKT.PST, 11/4/1986, perkara Permohonan Izin Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Andi Vonny Gani P dan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan. Republik Indonesia, Mahkamah Agung. Penetapan Nomor 1977
K/Pdt/2017, 28/9/2017, perkara Permohonan Kasasi atas Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/ PN Bla, perkara Permohonan Izin Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Neneng Oktora Budi Asri dan Yafet Arianto.
Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 68/
PUU-XII/2014, 18/6/2015, perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 24/ PUU-XX/2022, 31/1/2023, perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Blora. Penetapan Nomor
71/Pdt.P/2017/PN Bla, 18/4/2017, perkara Permohonan Izin Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Neneng Oktora Budi Asri dan Yafet Arianto.
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Gianyar. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Gn, 28/3/2019, perkara Permohonan Izin Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Agustino Tri Laksono dan Angela Dewi Endah Christanty.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Kudus. Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds, 26/10/2020, perkara Permohonan Izin Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Kiswati dan Aris Kuncoro.
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg, 25/2/2015, perkara Permohonan Izin Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Irawan Wijaya dan Claramitha Joan .
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Pontianak. Penetapan Nomor 12/Pdt.p/2022/PN.Ptk, 20/1/2022, perkara Permohonan Izin Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ridho
Nur Azzaman dan Meryandani.
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Surakarta. Penetapan Nomor
186/Pdt.P/2018/PN.Skt, 22/5/2012, perkara Permohonan Izin Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Julvian Arda Pamungkas dan Rossy Marlina Ngahu.
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Surakarta. Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2018/PN Skt, 10/1/2019, perkara Permohonan Izin Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Mario Herdian Saputro dqn Dina Damayanti.
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Ungaran. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2013/PN.Ung, 5/2/2013, perkara Permohonan Izin Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ary Jokopriyanto dan Natalia Sutrisno.