## UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HKI DENGAN BASIS SYARIAT ISLAM BAGI GENERASI MILENIAL GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG SADAR AKAN HUKUM
Haryono Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang hhwmrt@yahoo.com
Wahyu Widodo Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

## Toebagus Galang Windi Pratama
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

## Sapto Budoyo
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Abstrak : Pembajakan di Indonesia telah menjamur layaknya pengedar narkoba yang semakin merajalela, hal ini berakibat menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam  hal  ini  penulis  menerapkan  konsep  hak  cipta  syariat  islam,  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Hak  Cipta  Berbasis  Syariat  Islam  yang  dalam  hal  ini  bersifat komunal secara konseptual memang bertentangan dengan konsep dari hak cipta itu sendiri yang bersifat individual namun spirit hak cipta komunal itu sendiri sudah ada pada  Ekspresi  Budaya  Tradisional  (EBT)  dapat  diterapkan  dalam  sistem  hukum  di Indonesia karena sesuai dengan nilai nilai yang ada di Indonesia terutama sila kelima. Konsep ini dapat diterapkan di Indonesia namun dalam pelaksanannya memerlukan beberapa  penyesuaian  yakni  diperlukan  adanya  upaya  perluasan  yurisdiksi  obyek wakaf  sehingga  terjangkau  pula  pada  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  seperti yang  tertuang  dalam  Pasal  16  UUW  dan  Pasal  21  PP  No.  42/2006  Karena dengan adanya perluasan itu, pada satu sisi, berarti obyek wakaf menjadi semakin luas, dan dengan begitu pula harapan terwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas.
Kata Kunci : Perlindungan, HKI, Syariat Islam, Sadar Hukum
Abstract  : Piracy  in  Indonesia  has  spread  furiously  like  increasingly  rampant  drug dealers, this has resulted in a decline in economic growth in Indonesia. In this case the authors apply the concept of Islamic Shari'a copyright, the results of the study show that  Islamic  Sharia-Based  Copyright  which  in  this  case  is  communal  conceptually  is contrary to the concept of copyright itself which is individual but the spirit of communal copyright itself already exists in Traditional Cultural Expressions (EBT) can be applied in the legal system in Indonesia because they are in accordance with the values that exist  in  Indonesia,  especially  the  fifth  principle.  This  concept  can  be  applied  in Indonesia,  but  in  its  implementation  requires some adjustments, namely  an  effort to expand the waqf object jurisdiction so that it is also affordable to Intellectual Property Rights (IPR) as stipulated in Article 16 UUW and Article 21 PP No. 42/2006 Because with  the  expansion,  on  the  one  hand,  it  means  that  the  object  of  waqf  is  becoming wider, and thus also the hope for the realization of the welfare of the people through this waqf institution becomes more widely open.
Keywords: Protection, IPR, Islamic Law, Legal Awareness

## LATAR BELAKANG
Tumbuhnya  konsepsi  kekayaan atas  karya-karya  intelektual    manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan  kekayaan  tersebut. Pada  gilirannya,  akan  melahirkan konsepsi  perlindungan  hukum  atas kekayaan intelektual (intellectual property)  tadi,  termasuk  didalamnya adalah  pengakuan  hak  terhadapnya sesuai dengan hakekatnya HKI dikelompokkan sebagai hak milik perseorangan  yang  sifatnya  tidak berwujud  (intangible)  [1],  karya-karya intelektual tersebut telah  menjadi penopang  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia.
Dalam  penelitian  Kanwar  dan Evenson [2] di 23 negara antara tahun
1981-1991, menyatakn bahwa
perlindungan  HKI  memiliki  dampak yang sangat signifikan terhadap investasi dibidang riset dan pengembangan.  Menurut  penelian  ini, perlindungan  HKI  yang  sangat  kuat akan  mengacu  inovasi  dan  kemajuan teknologi suatu negara. Dalam penelitiannya  di  95  negara  maju  dan berkembang  dari  tahun  1960-1988, ditemukan  data  bahwa  semakin  kuat perlindungan HKI disuatu negara, maka akan memberikan dampak yang snagat signifikan terhadap perekonomian pada negara-negara yang menerapkan
sistem  perekonomian  yang  terbuka, dan  memiliki  peranan  yang  sangat penting dalam mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  keadilan bagi masyarakat serta kemajuan kebudayaan sosaial suatu negara.
Aparat  penegakan  hukum  juga diberikan kewenangan melakukan razia terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Kejaksaan dan pihak kepolisian  melalui  Satuan  Industri  dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal  membentuk  Unit  Reserse Ekonomi (resek) dimana saat ini gencar memerangi masalah pelanggaran penggunaan  softwere  bajakan  [3]. Namun  hukum  yang  mengatur  hak kekayaan intelektual di Indonesia masih belum mampu untuk menangani kasus pembajakan, terlihat dari angka pembajakan di Indonesia yang tercatat sebagai  negara  terbesar  keempat dalam  tingginya  angka  pembajakan Hak  atas  Kekayaan  Intektual  (HaKI) ditahun  2016.  “Berdasarkan  lembaga pengawasan dari Amerika Serikat yakni
USTR (United States Traderepresentative), Indonesia masuk dalam  negara  empat  besar  dalam tingginya  angka  pembajakan  didunia,” ujar Direktur
Penyidikan dan Penyelesaian  Sengketa  HKI  pada Kemenkumham  Salmon  Padede,  saat ditemua diterminal 2 bandara soekarno-
hatta  (soetta),  Tangerang,  banten, kamis [4].
Permaslahan-permasalahan mengenai  pembajakan  diatas  tentu berdampak  negatif  terhadap  kamajuan ekonomi. pembajankan yang menjamur di  Indonesia  tentu  mempengaruhi wibawa  hukum  Indonesia.  Hal  ini secara  tidak  langsung  membuktikan bahwa hukum yang menangani tentang HKI masih lemah. Maka dari itu penulis menerapkan basis syariat islam kedalam hukum HKI di Indonesia.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana  hukum  mengenai  HKI  di Indonesia  dengan  basis  syariat  islam kedalam  artikel  ilmiah  dengan  pokok permasalahan :
1. Bagaimana konsep perlindungan hak cipta
berbasis syariat islam ?
2. Dapatkah konsep perlindungan
hak cipta berbasis syariat islam tersebut diterapkan sistem hukum indonesia ? HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Konsep  Perlindungan  Hak  Cipta

## Berbasis Syariat Islam
Hak kekayaan intelektual
merupakan  hak  yang  timbul  untuk melindungi  hasil  oleh  pikir  dan/atau
kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses  yang  mempunyai  kegunaan untuk manusia [5] . The creations of the human mind (produk pemikiran manusia  )  dilindungi  oleh  Hak  atas Kekayaan  Intelektual,  hak  tersebut merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau seseorang atau  sekelompok  orang  atas  karya ciptanya, hak menikmati secara ekonomis  suatu  kreativitas  intelektual akan mendorong dan
menumbuhkembangkan semangat terus berkarya dan mencipta. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual telah diatur dalam perundang undangan yang akan mengatasi permasalahan pemmbajakan  di  Indonesia,  dengan maraknya pembajakan akan membawa efek  buruk  terhadap  kemajuan  riset teknologi  serta  menurunnya  usaha- usaha  baru  didalam  negeri,  yang harusnya bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia berbasis pengetahuan malah melemahkan pertumbuhan ekonomi negaranya sendiri.  Perlindungan  tersebut  meliputi perlindungan  Hak  Cipta  dan  Hak Terkait diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Cipta; Paten  diatur  dalam  UU  No.  13  Tahun 2016  tentang  Paten,  Merek  diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang
Merek,  Rahasia  Dagang  diatur  dalam UU  No.  30  Tahun  2000  tentang Rahasia Dagang, Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain  Industri,  Desain  Tata  Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam UU No. 32 Tahun  2000  tentang  Sirkuit  Terpadu, Perlindungan  Varietas Tanaman  diatur dalam  UU  No.  5  Tahun  1999  tentang
Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran  terhadap  hak  cipta  dapat diproses  sebagai  pidana  sebagaimana yang tertuang dalam pasal 120 UU Hak Cipta  “  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini merupakan  delik  aduan.”  Adapun sanksi  pelanggaran  hak  cipta  yang diberikan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda seperti tertuang dalam pasal 112 sampai 118 UU Hak Cipta.
Pembajakan akan menjadi penghalang  kemajuan  perekonomian, keadilan  bagi  masyarakat    serta kebudayaan sosial di Indonesia, sehubung dengan hal tersebuat dengan melihat masyarakt di Indonesia adalah muslim  atau  beragama  islam  hal  ini memunculkan ide atau pemikiran untuk mengurangi kejahatan tersebut dengan melindungi hak atas kekayaan intelektual yang berbasis syariat islam. Agama islam terdapat larangan- larangan tertentu dan banyak kewajiban-kewajiban yang harus
dilaksanakan sebagai seorang muslim, dimana jika kewajiban tersebut ditinggalkan  akan  mendapat  sanksi yang  datangnya  dari  Allah  SWT. Dimana  dijelaskan  dalam  (QS.  Al- Baqarah ayat 188).
ِل ِطاَبْلاِب  ْمُكَنْيَب  ْمُكَلا َو ْمَأ اوُلُكْأَت  َل َو ْن ِم اًقي ِرَف اوُلُكْأَتِل  ِماَّك ُحْلا ىَلِإ اَهِب اوُلْدُت َو نو ُمَلْعَت  ْمُتْنَأ َو  ِمْث ِ ْلْاِب  ِساَّنلا  ِلا َو ْمَأ Artinya : “Dan janganlah sebahagian  kamu  memakan  harta sebahagian  yang  lain  di  antara  kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah)  kamu  membawa  (urusan) harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu dapat  memakan  sebahagian  daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.
Dari ayat tersebut dapat disismpulkan bahwa Allah megharamkan atau merampas kekayaan  orang  lain.  Begitu  juga dengan  pembajakan  yang  mengambil atau  mengaku  karya  atau  kreativitas orang lain itu merupakan sesuatu yang dilarang.
Dalam  konsep  islam  semua kegiatan yang dilakuakan dimuka bumi merupakan ibadah kepada allah SWT,tidak dibenarkan manusia bersifat sekuler  yang  memisahkan  kegiatan ibadah  dengan  kegiatan  duniawi.  Oleh karena  itu  basis  syariat  islam  dalam penerapan Hak atas kekayaan
Intelektual  sangat  dianjurkan,  melihat banyaknya  pembajakan  yang  semakin merajalela  seperti  halnya  tumbuhan parasit yang tumbuh dan berkembang, yang hanya memberi keuntungan pada salah  satu  pihak  atau  pihak  tertentu. Dengan  penerapan  basis  syariat  islam ini akan merubah kesadaran
masyarakat  agar  tidak  melakukan pembajakan,  merubah  mindset  dan pola fikir mereka sesuai dengan syariat islam. Karena dalam (QS. An-Nisa : 29) telah mengajarkan umat manusia untuk bekerja secara halal, dan tidak memakan uang  dari  hasil  merampas hak orang lain.
ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَأ اوُلُكْأَت ل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
ْمُكْنِم  ٍضا َرَت  ْنَع ًة َراَجِت َنوُكَت  ْنَأ َّلِإ
“Hai orang-orang yang beriman,  janganlah  kamu  saling memakan harta sesamamu dengan jalan  yang  batil,  kecuali  dengan jalan  perniagaan  yang  berlaku dengan  suka  sama  suka  diantara kamu.” (Qs. An Nisa’: 29)
Tidak  hanya  dalam  Al- Qur’an dalam  hadist  nabi  pun  dijeslakan bahwa dalam bekerja atau mencari uang  itu  sesuai  dengan    syariat islam.
و هيلع الله ىلص ِ َّاللَّ ُلوُس َر نع  ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع
ا ًرْجَأ ِهْيَلَع ْمُتْذَخَأ اَم َّقَحَأ َّنِإ:ملس
َِّاللَّ  ُباَتِك هيلع قفتم . “Sahabat Ibnu ‘Abbas meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi  wa sallam, “Sesungguhnya  hal  yang paling  layak  untuk  engkau  pungut upah karenanya ialah kitabullah.” (Muttafaqun ‘alaih)
Dari  berbagai  ayat  al- qur’an  dan hadist  yang banyak  mengajarkan bahwa  mencuri  hak  atas  orang  lain dilarang  keras  dalam  islam,  hal  ini sangat  dianjurkan  untuk  menerapkan perlindungan  Hak  atas  Kekayaan Intelektual  yang  berbasis  syariat  islam di Indonesia, karena melihat masyarakat Indonesia adalah mayoritas penduduknya seorang muslim.  Jadi,  hal  tersebut  perlu diterapkan di Indonesia untuk mengurangi pembajakan yang merajalela.  Dengan  demikian  banyak cara yang dapat kita lakukan mulai dari diri  sendiri  yang  seharusnya  merubah pola fikir agar dapat membedakan hak atas orang lain dan hak atas diri sendiri, khususnya pemerintah yang mempunyai  kekuasaan  di  Indonesia untuk merubah cara pandang rakyatnya untuk  lebih  taat  terhadap  hukum  yang telat  dibuat  untuk  mengatur  hidup masyarakat Indonesia dan mengerjakkan  sesuai  dengan  basis syariat islam.

## Konsep  Perlindungan  Hak  Cipta
Berbasis  Syariat  Islam  Tersebut Diterapkan Sistem Hukum Indonesia Pembajakan  di  Indonesia  telah menjamur  layaknya  pengedar  narkoba yang  semakin  merajalela,  hal  ini berakibat  menurunnya  pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia.  Tercatat  di Indonesia  sebagai  negara  terbesar keempat dalam tingginya angka pembajakan Hak atas Kekayaan Intektual  (HaKI)  ditahun  2016. Angka tersebut  terbukti  dari  memasuki  enam bulan  pertama  2016,  sudah  ada  33 kasus  penyalahgunaan  hak  cipta  yang berhasil diungkap Ditjen HKI
Kemenkumham.  Pelanggaran  tersebut mayoritas berasal dari pelanggaran hak cipta  merek  atau  beredarnya  merek- merek  palsu  alias  KW  di  Indonesia. Bahkan  untuk  kerugian  pemalsuan software  saja  sepanjang  2014  hingga 2016,  negara  merugi  hingga  Rp  65,1 triliun .  Hal  ini  secara  tidak  langsung menandakan  bahwa  hukum  yang mengatur mengenai HKI belum sepenuhnya  berjalan  sesuai  dengan semestinya.  Berhubungan  dengan  hal tersebut  penulis  ingin  mengkaji  lebih dalam  mengenai  bagaimana  masalah HKI  dapat  teratasi  dengan  baik,  oleh karena itu penulis menerapkan perlindungan HKI dengan basis syariat islam dengan alasan mayoritas penduduk Indonesia beragama islam.
Majelis ulama’ indonesia menetapkan fatwanya Nomor
1/MUNAS VII/MUI/15/2005  tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI),  yang  di  dalamnya  meliputi  Hak Perlindungan  Varietas  Tanaman,  Hak Rahasia  Dagang,  Hak  Desain  Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Hak Atas Merek dan Hak Cipta. Dengan ketentuan  hukum  bahwa,  suatu  hak yang  mendapat  perlindungan  hukum tidak  bertentangan  dengan  hukum islam,  mengandung  unsur  akad  baik akad  mu’awadhah  maupun  akad tabarru’at,  dapat  di  wariskan  dan  di waqafkan.[6]
Konsep  hak  cipta  syariat  islam dapat  diterapkan  di  Indonesia  namun dalam pelaksanannya memerlukan beberapa penyesuaian yakni diperlukan  adanya  upaya  perluasan yurisdiksi obyek wakaf sehingga terjangkau pula pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) seperti yang tertuang  dalam  Pasal  16  UUW  dan Pasal  21  PP  No.  42/2006  Karena dengan  adanya  perluasan  itu,  pada satu  sisi,  berarti  obyek  wakaf  menjadi semakin  luas,  dan  dengan  begitu  pula harapan  terwujudnya  kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas. [7]
WIPO ( World Intellectual Property Organization ), sebuah lembaga internasional dibawah PBB yang
menangani masalah HKI
mendefinisikan  HKI  sebagai  “kreasi yang  dihasilkan  dari  pikiran  manusia yang meliputi : invensi, karya sastra dan seni,  simbol,  nama,  citra  dan  desain yang digunakan didalam perdagangan “ [8].  Berdasarkan  perkembangan  HKI yang  terbaru  HKI  mempunyai  tujuh cabang,  yaitu;  Hak  Cipta  dan  Hak Terkait; Paten, Merek, Rahasia Dagang,  Desain  Industri,  Desain  Tata Letak  Sirkuit  Terpadu,  Perlindungan
Varietas Tanaman. Pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual diproses  sebagai  pidana,  seperti  pada UU  Hak  Cipta  sebagaimana  yang tertuang dalam pasal 120 UU Hak Cipta “ tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang  ini  merupakan delik aduan.” Adapun sanksi pelanggaran  hak  cipta  yang  diberikan dapat  berupa  pidana  penjara  dan/atau denda seperti tertuang dalam pasal 112 sampai  118  UU  Hak  Cipta.  Ada beberapa  faktor  yang  menyebabkan pembajakan menjamur layaknya pengedar  narkoba  seperti  penegakan hukum dan hak kekayaan intelektual di Indonesia  yang  belum  sesuai  dengan idealisme  yang  tercantum  dalam  UU akibatnya  marak  terjadi  pelanggaran terhadap  hukum  HKI  bahkan  orang yang mempunyai hak kekayaan intelektual itupun sering tidak menyadari kalau haknya telah dilanggar
hal  ini  dikarenakan  kurang  fahamnya masyarakat  pemilik  hak  kekayaan intelektual  terhadapa  haknya  yang mendapat  perlindungan  hukum.  Selain faktor tersebut pembajakan juga dapat dipicu  oleh  hukum  yang  mengatur mengenai  HKI  kurang  diberlakukan secara  efektif,  dan  pemerintah  dalam memperkenalkan  hukum  tidak  meluas, hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran  hukum  oleh  masyarakat luas. Menurut Baskoro Suryo Banindro mengatakan  bahwa  “  dalam  upaya mengurangi  terjadinya  pelanggaran atas  HKI  maka  perlu  perenungan bersama,  baik  pekerja  seni,  pencipta, kolektor,  ataupun  penikmat  karya  seni rupa, untuk menjunjung tinggi moralitas terhadap  upaya  tindakan  melawan hukum atas HaKI, dengan menciptakan persaingan sehat melalui upaya penciptaan  karya  rupa  dengan  ide orisinal. Selanjutnya tidak segan-segan untuk  mengadakan  pengusutan  dan upaya tuntutan hukum atas pelanggaran  HKI  karya  seni  rupa.  [9], selain  itu  untuk  mengatasi  masalah- masalah  tersebut  dapat  dilakuakan upaya penyuluhan atau sosialisi diseluruh  Indonesia,  dengan  upaya tersebut  dapat  mengurangi  masalah- masalah  mengenai  pembajakan  yang semakin merajalela.
Dalam hal ini penulis menerapkan konsep  hak  cipta  syariat  islam,  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Hak Cipta  Berbasis  Syariat  Islam  yang dalam  hal  ini  bersifat  komunal  secara konseptual memang bertentangan dengan konsep dari hak cipta itu sendiri yang  bersifat  individual  namun  spirit hak cipta komunal itu sendiri sudah ada pada  Ekspresi  Budaya  Tradisional (EBT)  dapat  diterapkan  dalam  sistem hukum  di  Indonesia  karena  sesuai dengan nilai nilai yang ada di Indonesia terutama  sila  kelima.  Konsep  ini  dapat diterapkan  di  Indonesia  namun  dalam pelaksanannya  memerlukan  beberapa penyesuaian  yakni  diperlukan  adanya upaya perluasan yurisdiksi obyek wakaf sehingga  terjangkau  pula  pada  Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) seperti yang  tertuang  dalam  Pasal  16  UUW dan  Pasal  21  PP  No.  42/2006  Karena dengan  adanya  perluasan  itu,  pada satu  sisi,  berarti  obyek  wakaf  menjadi semakin  luas,  dan  dengan  begitu  pula harapan  terwujudnya  kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas.
Dari sini sudah dapat di simpulkan bahwa  penggunaan  hak  cipta menurut Syariat  islam  sangat  diajurkan  untuk mencegah  pembajakan  pada  suatu karya  cipta  karena  ia  digolongkan sebagai  perbuatan  pencurian  namun sebagaimana Prinsip Dari Islam Sendiri
Dimana  Semua  Ilmu  Pada  Dasarnya
Wajib dimanfaatkan demi kemashalatan  Umat  (yang  mana  oleh tim  peneliti  disini  diperluas  menjadi warga Indonesia, dengan tanpa memandang agama yang dianut) maka ketentuan  kepemilikan  hak  cipta  yang cukup lama (seumur hidup ditambah 50 tahun  setelah  kematian  pemilik  Hak Cipta)  perlu  dikaji  lagi  apakah  hal  ini mencerminkan  keseimbangan  antara hak  pencipta  dan  kemashalatan  umat. Oleh karena itu, Undang-undang tentang hak cipta di buat khusus untuk melindungi  manfaat  ekonomi  suatu karya  seni  dari  si  pencipta  atau pemegang hak cipta. Jadi perlu adanya sosialisasi  terhadap  Undang-undang Nomor  28  Tahun  20014  tentang  hak cipta,  melihat  banyaknya  masyarakat yang  tidak  mengetahui  tentang  hak cipta.

## KESIMPULAN
1. Hak kekayaan intelektual merupakan hak  yang  timbul  untuk  melindungi hasil  oleh  pikir  dan/atau  kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan untuk manusia.
2. Dalam konsep islam semua kegiatan yang dilakuakan dimuka bumi merupakan  ibadah  kepada  allah SWT,tidak dibenarkan manusia bersifat  sekuler  yang  memisahkan
kegiatan  ibadah  dengan  kegiatan duniawi. Oleh karena itu basis syariat islam  dalam  penerapan  Hak  atas kekayaan
Intelektual sangat dianjurkan, melihat banyaknya pembajakan yang semakin merajalela  seperti  halnya  tumbuhan parasit yang tumbuh dan berkembang,  yang  hanya  memberi keuntungan  pada  salah  satu  pihak atau pihak tertentu. Dengan
penerapan  basis  syariat  islam  ini akan merubah kesadaran masyarakat  agar  tidak  melakukan pembajakan,  merubah  mindset  dan pola  fikir  mereka  sesuai  dengan syariat islam. Karena dalam (QS. An- Nisa  :  29)  telah  mengajarkan  umat manusia untuk bekerja secara halal, dan  tidak  memakan uang  dari  hasil marampas hak orang lain.
3. Penggunaan  hak  cipta  menurut Syariat islam sangat diajurkan untuk mencegah  pembajakan  pada  suatu karya  cipta  karena  ia  digolongkan sebagai perbuatan pencurian namun sebagaimana  Prinsip  Dari  Islam Sendiri  Dimana  Semua  Ilmu  Pada Dasarnya  Wajib  dimanfaatkan  demi kemashalatan  Umat  (yang  mana oleh  tim  peneliti  disini  diperluas menjadi  warga  Indonesia,  dengan tanpa  memandang  agama  yang dianut) maka ketentuan kepemilikan hak  cipta  yang  cukup  lama  (seumur
hidup  ditambah  50  tahun  setelah kematian  pemilik  Hak  Cipta)  perlu dikaji lagi apakah hal ini mencerminkan keseimbangan antara hak pencipta dan kemashalatan umat.

## Daftar Pustaka
[1] Abdul  Atsar,  2017, Perlindungan Hukum  Terhadap  Pengetahuan Dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional
Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
Dan Undang- Undang  No.  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta ,  Law  Reform Vol 13 Nomor 2 Tahun 2017.
[2] Kanwar,  Evenson,  2003, Does Intellectual  Property  Protection
Spur Technological Change , Oxford Economic Paper.
[3] Banindro,  Baskoro  Suryo.  2003. Implementasi Hak Kekayaan
Intelektual  (Hak    Cipta  Merek,
Paten,  Desaian  Industri)  :Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk . Yogyakarta:  Dwi- Quantum.
[4] https://www,google.com.amp/s/w ww.compasiana.com/amp/srirum ani/5aabcd8dcad5b3667164fa2/ diakses pada 20 Maret 2020.
[5] Atsar,  Abdul.  2018 .  Mengenal
Lebih Dekat Hukum Hak
Kekayaan Intelektual. Yogyakarta:
CV BUDI UTAMA.
[6] https://bplayers.co.id/2018/01/30/ hak-cipta-diindonesia /
[7] Utomo,  Tomi  Suryo.  2010. Hak
Kekayaan  Intelektual  (HKI)  diera Global: Sebuah Kajian Kontemporer . Yogyakarta: GRAHA ILMU.
[8] Wahyu Widodo, Gunarto,
Maryanto,2017, Regulation  Of
Waqf Land Managed By Institution In  Indonesia  :  A  Comparative Study , Journal Of Law, Policy And
Globalization, Vol 63 Year 2017.
[9] Yusuf  Qardhawi,“ Hadyul  Islam Fataawi
Mu’Aashirah ” Yang Diterjemahkan Dengan Judul
“ Fatwa-Fatwa Kontemporer ” Vol.I,
Ed.  1995,  Penerbit  Gema  Insani
Press, Jakarta