Dinamika  Partai  Nahdlatul  Ulama  dalam  Konstelasi  Politik  di  Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955| Ahmad Faiz Rofi’i
Dinamika Partai Nahdlatul Ulama dalam Konstelasi Politik di Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955
Ahmad Faiz Rofi’i Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu E-mail: ahmadfaizrofii@stkippadhaku.ac.id

## Abstract
Nahdlatul  Ulama  is  an  Islamic  organization  called  jam'iyah  founded  by  traditional  ulama  in Surabaya in 1926. During its development, NU had implemented organizational  development by establishing NU branches throughout Indonesia, one of which was Cirebon succeeding in holding the 6th Congress in 1931. NU's existence in Cirebon livened up the organization exchange in this area because in the previous years religious organizations such as SI and PUI had existed. At its inception, NU only focused on religion and education, but in its development, NU has participated in  national  political  movements.  The  aim  of  this  research  is  to  describe  the  history  and development of the NU branch of the Cirebon Regency.  Methods conducted in this research are historical methods, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. The results of this study reveal that a number of important facts that the presence of the local kiai determines the extent  to  which  NU  can  develop  and  even  become  the  main  actor  in  NU's  victory  in  the  1955 elections in Cirebon Regency as the winning party and the only branch in West Java that won the most votes.
Kata Kunci: Cirebon, Nahdlatul Ulama, Islamic party

## Pendahuluan
Melacak  jejak  sejarah  eksistensi  Nahdlatul  Ulama  (NU),  dapat  diketahui bahwa  NU  merupakan  salah  satu  organisasi  Islam  terbesar  di  Indonesia. Organisasi ini tidak hanya berkembang di Jawa Timur dan Jawa Tengah saja. Di Cirebon  Jawa  Barat  misalnya,  NU  berdiri  secara  resmi  pada  tahun  1931  pasca perhelatan  Kongres  NU  ke-6  di  Hotel Orange Cirebon.  Keberadaan  lembaga pendidikan  Islam  pesantren  merupakan  salah  satu  faktor  berkembangnya  NU  di Cirebon.  Sebagaimana  Pijfer  menyebut  Cirebon  sebagai  pusat  pesantren tradisional  kaum  bumi  putera  di  Jawa  Barat  sejak  abad  ke-19  hingga  awal  abad ke-20. 1 Selain itu, sejarah awal NU di Cirebon tidak lepas dari kehadiran kiai yang memiliki hubungan tradisi keilmuan pesantren antara kiai-kiai Cirebon dan Jawa Timur. 2
1 G.F. Pijfer, Pragmenta Islamica: Beberapa Studi Mengenal Islam Di Indonesia Awal XIX , ed. Tudjimah Tudjimah (Jakarta: UI Press, 1987), 80–81.
2 Nina  Herlina  Lubis, Sejarah  Perkembangan  Islam  Di  Jawa  Barat (Bandung:  Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2011), 280.
Dinamika  Partai  Nahdlatul  Ulama  dalam  Konstelasi  Politik  di  Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955| Ahmad Faiz Rofi’i
Selain  tradisi  keilmuan  pesantren,  reaksi  defensif  terhadap  aktivitas kelompok Islam Modernis juga merupakan faktor lain NU hadir di Cirebon, antara lain  Sarekat  Islam  (SI).  Menurut  Kover,  anggota  SI  Cirebon  terbanyak  ketiga berjumlah  40.000  pada  tahun  1913  setelah  Batavia  dan  Surakarta. 3 Selang beberapa  tahun,  Persatuan  Umat  Islam  (PUI)  yang  diinisiasi  Kiai  Abdul  Halim Majalengka  berhasil  mendirikan  madrasah Persatoean  Oemmat  (PO) pada  1926 di  Lemahwungkuk. 4 Sedangkan  gerakan  pemurnian  Islam  yang  di  usung Muhammadiyah telah masuk ke Cirebon pada tahun 1937 oleh Kiai Toyib. 5 Bursa keormasan  di  daerah  ini  sangat  memungkinkan  NU  terseret  dalam  lingkaran konflik  terutama  terkait  perbedaan  paham  keagamaan  antara  Islam  tradisionalis dan Islam modernis.
Selanjutnya, melalui keputusan Muktamar NU ke-19 di Palembang tahun 1952,  NU  merubah  statusnya  dari  organisasi  keagamaan  menjadi  partai  politik. Tiga  tahun  kemudian  NU  ikut  serta  pada  pemilu  1955.  Partai  NU  Kabupaten Cirebon  meraih  hasil  gemilang  keluar  sebagai  pemenang  dan  menjadi  cabang satu-satunya di Jawa Barat yang meraih kemenangan. Keberhasilan itu tidak lepas dari  strategi  kampanye  NU  dengan  menghadirkan  kiai-kiai  pedesaan  dan pesantren yang berafiliasi dengan NU. 6
Berangkat dari  uraian  di  atas,  tulisan  ini  berusaha  mengungkap  sejumlah fakta mengenai kemunculan NU di Cirebon, bursa keormasan di daerah ini hingga turut serta dalam pemilu 1955. Pasalnya organisasi dan partai di Cirebon ada yang menawarkan ide  pembaharuan maupun gagasan pelestarian tradisi keagamaan di masyarakat. Perbedaan paham keagamaan, orientasi gerakan dan kultur organisasi memungkinkan  NU  diserang  oleh  organisasi  Islam  dan  partai  lain  yang bersebrangan  pemikiran.  Oleh  karena  itu,  NU  sebagai  organisasi  pendatang  di Cirebon yang bergerak dalam bidang keagamaan juga politik, keberadaanya tentu terseret  dalam  lingkaran  konflik  bersama  organisasi-organisasi  yang  ada  bahkan ajang  merebutkan  suara  umat  Islam  pada  pemilu  1955.  Untuk  menfokuskan pembahasan, maka lingkup temporal dalam tulisan ini adalah tahun 1952 sampai tahun 1955. Tahun 1952 sebagai batas awal dengan alasan bahwa pada tahun ini NU menjadi partai politik melalui keputusan Muktamar NU ke-19 di Palembang.
3 Imas Emalia, “Dinamika Gerakan Sarekat Islam (SI) Cirebon Dalam Kongres Al- Islam I 1922,” Buletin  Al-Turas 14,  no.  1  (2008):  57–74,  http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al- turats/article/view/4256.
4 Imas Emalia, “Penghulu Dan Kyai Di Karesidenan Cirebon: Semangat Keberagaman Dan Berpolitik Pada Awal Abad Ke-20,” Jurnal Al-Turats 12, no. 2 (2006).
5 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, “Jejak Muhammadiyah Cirebon 2: Dari Garut Menyebar Ke Cirebon,” Aktualita No. 3 (Cirebon, 2012), 31.
6 Ahmad Faiz Rofi’i, Yety Rochwulaningsih, and Alamsyah Alamsyah, “Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952-1967,” Indonesian Historical Studies 6, no. 1 (2022): 78–93, https://doi.org/10.14710/ihis.v6i1.13267.
Dinamika  Partai  Nahdlatul  Ulama  dalam  Konstelasi  Politik  di  Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955| Ahmad Faiz Rofi’i
Tahun 1955 dipilih sebagai batas akhir karena pada tahun ini NU ikut serta pada pemilu 1955. Sementara untuk lingkup spasial adalah Kabupaten Cirebon dengan alasan  daerah  ini  perintis  dan  berkembangnya  NU  di  Jawa  Barat  melalui keberadaan  pesantren-pesantren  terkemuka  dan  merupakan  pembahasan  sejarah lokal yang menarik, karena setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri ditinjau dari sudut ruang dan waktu.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah.  Metode  sejarah  bertujuan  untuk merekonstruksi  kejadian  masa  lampau  secara  sistematis,  objektif  dan  kritis berdasarkan  sumber-sumber  sejarah  dengan  menggunakan  empat  tahapan  yaitu: heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan  historiografi.  Penelitian  ini  menggunakan sumber  Inventaris  Arsip  Tekstual  NU  1948-1979  yang  tersimpan  di  Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Peneliti juga menggunakan sumber-sumber berupa  majalah  dan  surat  kabar  yang  sezaman  tersimpan  di  Perpustakaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) antara lain, Majallah Berita Nahdlatoel Oelama, Majallah Soera Nahdlatoel Oelama, Majallah Al-Mawaidz, Majallah Al- Lisaan. Selain  itu,  menggunakan  sumber  dokumen  dan  audio  visual  yang tersimpan  di  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat, Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kota  dan  Kabupaten  Cirebon  yang  memuat dokumentasi  sekitar  pemilu  1955  di  Cirebon.  Sumber-sumber  yang  diperoleh kemudian  dikritik  secara  internal,  eksternal,  ditafsirkan  dan  dianalisis  kemudian disusun  menjadi  serangkaian  cerita  yang  utuh  dan  kronologis  menjadi  sebuah karya historiografi.

## Hasil dan Pembahasan
A. Melacak Akar Historis NU Cabang Cirebon

## 1. NU Cabang Cirebon sebelum Tahun 1952
NU  adalah  organisasi  keagamaan  yang  bentuk  oleh  para  kiai  pesantren tradisional  didirikan  di  kampung  Kertopaten,  Surabaya  16  Rajab  1334  H, bertepatan  pada  tanggal  31  Januari  1926.  Pada  periode  1926-1940,  NU  giat melakukan ekspansi  organisasi ke berbagai daerah terutama di Cirebon. Cirebon adalah  daerah  perintis  dan  berkembangnya  NU  di  Jawa  Barat.  Tradisi  keilmuan pesantren  menjadi  faktor  utama  penyebaran  NU  di  Cirebon  karena  memiliki hubungan  dekat  dengan  beberapa  tokoh  NU  seperti  Kiai  Kholil  Bangkalan Madura,  KH.  Hasyim  Asy’ari,  dan  KH.  Wahab  Hasbullah.  Dengan  demikian ketika NU dideklarasikan, secara otomatis kiai-kiai di Cirebon dengan sendirinya mengikuti, antara lain KH. Amin Sepuh Ciwaringin. Ia adalah santri Kiai Kholil dan  salah  satu  gurunya  selama  di  Bangkalan  yaitu  KH.  Hasyim  Asy’ari.
Dinamika  Partai  Nahdlatul  Ulama  dalam  Konstelasi  Politik  di  Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955| Ahmad Faiz Rofi’i
Sementara KH. Hasyim Asy’ari mempunyai menantu KH. Idris Kamali Kempek dan  beberapa  santrinya  adalah  KH.  Solihin  Ciwaringin,  KH.  Abdullah  Syatori Arjawinangun dan KH. Muhammad Abbas Abdul Jamil Buntet. 7
KH. Muhammad Abbas Abdul Jamil Buntet adalah santri angkatan pertama KH. Hasyim Asy’ari bersama KH. Wahab Hasbulah pada tahun 1899. Dukungan Kiai Abbas kepada NU terlihat dengan berdirinya Madrasah Abnoul Wathan pada 1928 sebagai  representasi Nahdlatul Wathan dan Taswirul Afkar. 8 Keikutsertaan Kiai  Abbas  di  NU  dapat  ditelusuri  melalui  perhelatan  Kongres  NU  antara  lain tercatat  sebagai  utusan rois  syuriah cabang  NU  Cirebon  pada  Kongres  ke-4  di Semarang 1929, 9 ke-13 di Menes Banten, ke-14 di Magelang dan Kongres NU ke- 15 di Surabaya 1940. 10 Kiai Abbas dikenal sebagai pejuang revolusi kemerdekaan dalam  pertempuran  Surabaya  1945.  Sebelum  lahirnya  fatwa  Resolusi  Jihad,  ia menghadiri  pertemuan  Konsul  Ulama  Se-Jawa  dan  Madura  pada  21-22  Oktober 1945. Kemudian terlibat langsung dalam pertempuran Surabaya dengan mengatur langkah-langkah taktis guna menghadapi sekutu yang berada di Surabaya seperti mempersiapkan pasukan Hizbullah dan Sabilillah di Pondok Buntet Cirebon. 11
Tokoh  selanjutnya,  KH.  Abdul  Halim  Leuwi-munding.  Ia  adalah  kerabat dekat KH. Wahab Hasbullah saat di Makkah. Sebelum NU terbentuk, KH. Abdul Halim  adalah  satu-satunya  utusan  dari  Jawa  Barat  yang  menghadiri  proses pembentukan NU di Surabaya tahun 1926. Setelah terbentuk ia diangkat sebagai khatib  tsani atau  Sekretaris  Kedua  di  struktural  NU.  KH.  Abdul  Halim  juga dikenal  sebagai  pelopor  di  bidang  ekonomi  NU  dengan  mendirikan Coperatie Kaoem Moeslimin (CKM) tahun 1929. 12 Bergabungnya KH. Abdul Halim dengan NU  dan  berdirinya  Madrasah  oleh  Kiai  Abbas  menandakan  bahwa  pada  tahun 1926-1928,  NU  Cirebon diperkirakan sudah menyebar dan berdiri namun belum secara resmi.
Dengan  demikian,  untuk  mengenalkan  NU  secara  resmi  diberbagai  daerah terutama  Cirebon  maka  melalui  keputusan  Kongres  NU  ke-3  di  Surabaya  tahun 1928  dibentuklah Lajnah  Nashihin (Komisi  Propaganda).  Tujuannya  guna
7 Budi Sujati, Sejarah Nahdaltul Ulama Jawa Barat (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 157–62.
8 Ahmad Zaini Hasan, Perlawanan Dari Tanah Pengasingan: Kiai Abbas Pesantren Buntet Dan Bela Negara (Yogyakarta: Lkis, 2014), 80–81.
9 “Catatan Singkat Kongres N.O. Ke-4 Di Semarang 1929 Dalam Berita LINO No. 6 Awal Juli,” 1971.
10 “Verslag  Congres  N.O.  Jang  Ke-XIII  Di  Kota  Menes  Banten,  11/12-16/17  Juni 1938.144,”  n.d.;  “Verslag  Congres  N.O.  Jang  Ke-14  Di  Kota  Magelang,  1/2-6/7  1939.7.,”  n.d.; “Verslag Congres N.O. Jang Ke-15 Di Kota Surabaya, 9 Februari 1940.14,” n.d.
11 Ahmad  Zaini.  Hasan, Perlawanan  Dari  Tanah  Pengasingan:  Kiai  Abbas,  Pesantren Buntet Dan Bela Negara. (Yogyakarta: Lkis, 2014), 91–92.
12 Choirul Anam, Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama (Surabaya: PT. Duta Aksara Mulia, 2010), 92.
Dinamika  Partai  Nahdlatul  Ulama  dalam  Konstelasi  Politik  di  Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955| Ahmad Faiz Rofi’i
menyebarkan  NU  ke berbagai  daerah  di  Pulau  Jawa  dan  Madura.  Dalam  hal  ini KH.  Bisri  Syansuri,  KH.  Wahab  Hasbullah,  dan  KH.  Abdul  Halim  Leuwi- munding  bertugas  ke  daerah  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Barat. 13 Sementara  di Cirebon, melalui para tokoh di atas berhasil menyelenggarakan Kongres NU ke-6 ( Congres  Kaping  Nenem) pada  tahun  1931  bertepatan  pada  10-12 Rabius  Tsani 1350  H/  25-27  Agustus  1931  M.  Kongres  tersebut  berlangsung  tiga  hari  di  dua tempat berbeda. Pertama di Hotel Orange Cirebon pada 10-11 Rabius Tsani 1350
H/ 25-26 Agustus 1931 M dan kedua pada 12 Rabius Tsani 1350 H/ 26 Agustus
1931 M di Buntet Pesantren. 14
Terkait  gambaran  awal  susunan  pengurus  NU  Cabang  Cirebon  belum ditemui  secara  pasti.  Saat  itu  HBNO  ( Hofft  Bestur Nadlatoel  Oelama/Pengurus Besar  Nahdlatul  Ulama)  melalui Lajnah  Nasihin hanya  menargetkan  daerah- daerah  di  Pulau  Jawa  terutama  Cirebon  untuk  segera  mendirikan  cabang  secara resmi.  Sebelum  Kongres  diadakan  sebenarnya  NU  cabang  Cirebon  sudah terbentuk.  Hal  ini  berdasarkan  berita “Congres  Kaping  Nenem” bahwa  Hadjie Moehammad Koerdi mendapat surat untuk ditugaskan sebagai pimpinan Kongres dan saat itu kantor NU cabang Cirebon berlokasi di Jalan Kebon Tjaistraat No. 51 Cheribon. 15 Selain  itu,  pasca  Kongres,  khusus Kring NU  Babakan  terdapat informasi  melalui “Madjallah  Berita  Nahdlatoel  Oelama” terbit  pada  1  Syawal 1356  H/5  Desember  1937  No.  3  tahun  ke-7  memberitakan, Kring NU  Babakan telah  melaksanakan  pergantian  kepengurusan  yang  terdiri  Kiai  Abdoel  Mughni sebagai rois  syuriah, Ibrahim  Badjoeri  sebagai Wakil rois  syuriah, Kiai  Abdoel Khadir  selaku katib  awwal, Semaoen,  Kiai  Machboeb  sebagai katib  tsani. Kemudian tandiziyah dijabat oleh Kiai Badjoeri, dan Sekretarisnya M. Arsyad. 16 Aktivitas  awal  NU  Cirebon  dapat  ditelusuri  melalui  perhelatan  Kongres PBNU yang dihadiri pengurus NU Cirebon, diantaranya pada Kongres NU ke-4 di Semarang  1929,  Kongres  NU  ke-11  Banjarmasin  1936,  Kongres  NU  ke-12  di Malang  1937.  Selanjutnya,  Kongres  NU  ke-13  di  Menes  Banten  1938,  Kongres NU ke-14 di Magelang 1939, Kongres NU ke-15 di Surabaya 1940 . 17
13 Anam, 86.
14 “Pemberitahuan Muktamar N.O Ke-VI,” n.d.; “Catatan Singkat Tentang Muktamar N.O
Ke-6,” n.d.; “No. 8 Dan 9 Tahun Ke-3,” Madjallah Swara N.O. , n.d.
15 Asusmsi  sementara  bahwa  pada  tahun  1928-1930-an  NU  cabang  Kabupaten  dan  Kota belum  terbagi,  masih  dalam  status  yang  sama  yiatu  cabang  NU  Cirebon.  Lihat:  “Pemberitahuan Muktamar N.O Ke-VI”; “Catatan Singkat Tentang Muktamar N.O Ke-6.”
16 Madjallah Berita Nahdlatoel Oelama 1 Syawal 1356 H/5 Desember 1937 No. 3 tahun ke- 7.
17 Catatan Singkat Kongres N.O Ke-4 di Semarang 1929 dalam berita LINO No. 6/awal Juli 1971.  Verslag  Congres  N.O.  jang  ke-XIII  di  Kota  Menes  Banten,  11/12-16/17  Juni  1938.144. Verslag Congres N.O. jang ke-14 di Kota Magelang, 1/2-6/7 1939.7. Verslag Congres N.O. jang ke-15 di Kota Surabaya, 9 Februari 1940.14.
Dinamika  Partai  Nahdlatul  Ulama  dalam  Konstelasi  Politik  di  Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955| Ahmad Faiz Rofi’i
Keberadaan NU di Cirebon semakin meramaikan bursa keormasan di daerah ini  sehingga seringkali dianggap  kawan maupun lawan.  Seperti  yang  disebutkan Pijfer bahwa pada awal abad ke-20 di Cirebon, organisasi Islam seperti SI, PUI, Al-Irsyad dan NU berlomba-lomba mendirikan cabang untuk menarik masyarakat agar  mengikuti  organisasi-organisasi  tersebut.  Kemudian  aktivitas  organisasi tersebut  seringkali  muncul  perdebatan  seputar khilafiyah (perbedaan)  antara  kiai tradisional  NU  dengan  Islam  puritan.  Hal  itu  tercatat  dalam Verslag  Ringkes Madjallah  Tjahya  Islam tahun  1932  yang  memuat  debat  terbuka  pertama diselenggarakan  di Ciledug  dengan  sebutan “Openbare  Debat  Vergadering  Kiai Nahdlatoel Oelama Tjirebon Contra Kiai Modern”. Saat itu, pihak NU diwakili oleh  KH.  Abdul  Khair,  sementara  pihak  Islam  modernis  diwakili  oleh  KH. Muhammad Anwar Sanusi dari Majlis Ahli Sunnah Cilame (MASC). 18 Perdebatan itu  tidak  hanya  di  satu  tempat  saja  melainkan  terus  berlangsung  di  Karang Sembung tahun 1934 dan di Madrasah Al-Irsyad Gebang tahun 1936 bahkan skala nasional  seperti  di  Majalengka,  Sumedang,  Bandung,  Tasikmalaya,  Batavia (Jakarta) dan daerah lainnya. 19
Setelah  debat  terbuka  diadakan,  bagi  NU  ini  adalah  salah  satu  upaya pengenalan  organisasi  di  tengah-tengah  masyarakat.  Sehingga  masyarakat Cirebon  dengan  sendirinya  mengikuti  karena  NU  dianggap  luwes  dalam menentukan  berbagai  hukum  ajaran  Islam  yang  saat  itu  masih  kental  dengan budaya,  tradisi  masyarakat  sekitar  antara  lain talqin (membimbing  orang  yang hendak  meninggal  dengan  mengucapkan  syahadat), tahlil dan  lain  sebagainya. Maka  tidak  heran  sebagaimana  Pijfer  menyebut  bahwa  keberadaan  kiai  yang memiliki  pesantren  di  Cirebon  dan  berafiliasi  dengan  NU  pengaruhnya  sangat kuat.  Sehingga  pada  periode  1934-1940-an , kring  (Ranting/Majelis  Wakil Tjabang) di  Cirebon  sudah  tersebar  dibeberapa  tempat  antara  lain  Karang Sembung,  Sindang  Laut,  Plered,  Kejaksan,  Karang  Suwung,  Babakan  dan Gebang. 20
Pada  masa  Revolusi  Fisik  (1946-1948),  keterlibatan  orang-orang  NU  di Wilayah  III  Cirebon  dapat  ditelusuri  melalui  keaktifan  laskar Hizbullah yang dimotori  Kiai  Abbas.  Kiai  Abbas  mengangkat  KH.  Hasyim  Anwar  sebagai Komandan Hizbullah .  Laskar Hizbullah Cirebon  terdiri  dari  tiga  pasukan. Pertama,  Batalyon  4  dipimpin  oleh  Danu  bermarkas  di  Indramayu,  Batalyon  5 dipimpin  Kiai  Abdullah  Abbas  bermarkas  di  Mundu.  Ia  kemudian  diangkat
18 Madjallah Tjahya Islam, Verslag Ringkes Openbare Debat Vergadering Kiai Nahdlatoel Oelama Tjirebon Contra Kiai Modern No. 28 Bulan Juni 1932, hlm. 8.
19 “Verslag  Debat  Taqlied  Di  Madrasah  Al-Irsjad  Gebang  No.  9,” Madjallah  Al-Lisan , 1936.
20 “No Title,” Madjallah Al-Mawaidz No. 38 , 1936; “No Title,” Madjallah Al-Lisaan No. 9 , 1936; “No Title,” Madjallah Tjahya Islam, No. 28 , n.d.
Dinamika  Partai  Nahdlatul  Ulama  dalam  Konstelasi  Politik  di  Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955| Ahmad Faiz Rofi’i
sebagai Kepala Staf Hizbullah Cirebon dengan pangkat Letnan Kolonel. Batlyon 6 dipimpinan Sumario bermarkas di Arjawinangun. 21
Berdasarkan  uraian  di  atas,  keberadaan  NU  di  Cirebon  tidak  lepas  dari hubungan  kekerabatan  tradisi  keilmuan  pesantren  dan  reaksi  aktivitas  kelompok Islam  modernis.  Kiai  merupakan  tokoh  sentral  dan  selalu  identik  dengan  NU, karena  NU  lahir  melalui  proses  yang  melibatkan  kiai.  Sementara  pesantren sebagai  tempat  kaderisasi  bagi  tokoh-tokoh  yang  kelak  akan  meneruskan estafet kepemimpinan di NU. Basis NU Cirebon berada di pedesaan dan pesantren antara lain  Buntet  Pesantren,  Pesantren  Gedongan  yang  terletak  di  sebelah  timur. Pesantren  Babakan  Ciwaringin,  Pesantren  Balerante,  Pesantren  Khas  Kempek, Pesantren Arjawinagun yang terletak di sebelah Barat.

## 2. Dari Organisasi Keagamaan ke Partai Politik
Pada Muktamar NU ke-19 di Paembang 1952, NU keluar dari Masyumi dan menyatakan  diri  sebagai  partai  politik.  Status  NU  menjadi  partai  politik  tentu mengakibatkan  NU  di  tingkat  lokal  harus  mengikuti  keputusan  PBNU.  NU cabang  Kabupaten  Cirebon  misalnya,  awalnya  mendapat  pertentangan  dari  para anggota  NU.  Sebagian  anggota  dan  warga  NU  yang  berada  di  pesantren  masih berafiliasi  dengan  Masyumi.  Namun  saat  itu  melalui  KH.  Mustamid  Abbas Komisaris NU cabang Kabupaten Cirebon yang juga putra kedua KH. Muhammad Abbas  Abdul  Jamil  (salah  satu  tokoh  penggerak  NU  Cirebon)  mengikuti keputusan  Muktamar  bahwa  NU  bukan  lagi  sebagai  organisasi  keagamaan melainkan partai politik Islam. 22
Pada periode 1953-1955 sejak menjadi partai politik, partai NU Kabupaten Cirebon  melaksanakan  instruski  PBNU  dengan  mengadakan  progam  rekruitmen anggota,  merekrut  orang-orang  profesional,  membentuk  berbagai  bidang  baru untuk  melayani  kelompok  pendukung  seperti  buruh  dan  mahasiswa,  dan membangun  basis  pendanaan  yang  kuat. 23 Bagi  partai  NU,  langkah  ini  di  ambil sebagai  upaya  pembenahan  diri  menghadapi  pentas  politik  di  tingkat  nasional maupun lokal. Terkait susunan lengkap pengurus NU cabang Kabupaten Cirebon menjelang pemilu 1955 yang beralamat di Jalan Pamitran No. 947 memang belum ditemukan  secara  pasti.  Setidaknya  melalui  surat  PBNU  yang  ditujukan  kepada pengurus  NU  Kabupaten  Cirebon  ataupun  sebaliknya  sekitar  persiapan  pemilu 1955,  saat  itu  KH.  Mustamid  Abbas  dan  KH.  Abdul  Halim  menjabat  sebagai
21 Dispusip  Kabupaten  Cirebon,  “Sejarah  Pemerintahan  Kabupaten  Cirebon  1942-1955” (Cirebon: Dispusip Kab. Cirebon, 2014), 25.
22 “KH Mustamid Abbas: Pernah Menjual Jasnya Di Pasar No. 21/TH. V/Rabiul Awal 1410
H.,” Warta NU , 1989.
23 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 , Terj. Fari (Yogyakarta: LKiS, 2003), 136–37.
Dinamika  Partai  Nahdlatul  Ulama  dalam  Konstelasi  Politik  di  Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955| Ahmad Faiz Rofi’i
Komisaris Daerah Cirebon. Sementara pada tahun 1957-1958 Machbub Badjurie sebagai tanfidziyah, dan Mahfudz Sirna sebagai Sekretaris NU cabang Kabupaten Cirebon. 24
Menindaklanjuti progam PBNU dalam menghadapi pemilu 1955, partai NU Kabupaten Cirebon merekrut Machbub Badjurie. Ia adalah pejabat di Departemen Agama Kabupaten Cirebon. Sementara untuk melayani partai, NU bertumpu pada Gerakan Pemuda Ansor dan Muslimat atau Fatayat yang saat itu masih digabung. Kemudian,  pada  1958  disusul  dengan  pendirian  Ikatan  Pelajar  Nahdlatul  Ulama (IPNU).  Pada  periode  1960-an  berdiri  Sarekat  Buruh  Muslim  Indonesia (Sarbumusi), Persatuan Petani Nahdlatul Ulama (Pertanu), Pergerakan Mahasiswa Islam  Indonesia.  (PMII),  Seniman  dan  Budayawan  Muslim  Indonesia (Lesbumi). 25

## B. Partai NU dalam Konstelasi Politik di Kabupaten Cirebon Tahun 1955
Menjelang  pemilu  pertama  1955,  di  Cirebon  masing-masing  partai  politik mewacanakan  strategi jitu  untuk  berperan  di pentas  politik lokal, sehingga tidak heran  jika  pada  masa-masa  kampanye  terjadi  gesekan  diantara  partai  politik terutama partai-partai yang masuk dalam empat besar di Kabupaten Cirebon yaitu NU,  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI),  Partai  Nasionalis  Indonesia  (PNI),  dan Masyumi.  Secara  umum,  metode  partai  peserta  pemilu  di  Cirebon  juga  sangat beragam.  Metode  yang  digunakan  antara  lain  dengan  mendatangkan  pimpinan partai dan organisasi, mengadakan pertemuan yang melibatkan pemuda, pengajian atau ceramah umum di lapangan, pemutaran film, perayaan hari besar agama serta pertunjukan  kesenian  rakyat  yang  digemari  masyarakat  Cirebon  pada  saat  itu. 26 Berikut  gambaran  kampanye  tiap-tiap  partai  di  Kabupaten  Cirebon  menjelang pemilu 1955. 27
Pertama,  PNI.  Sebelum  bergulirnya  pemilu  1955,  PNI  dianggap  sebagai salah  satu  partai  terbesar  di  Kabupaten  Cirebon.  PNI  menjadikan  Konsep Marhaenisme  sebagai platform dalam  melancarkan  strategi  kampanyenya.  PNI juga menganggap  bahwa  partainya  anti  terhadap kolonialisme dan  imperialisme. Kedua,  PKI.  Partai  ini  menganggap  dirinya  sebagai  partainya  rakyat.  Hal  itu didasari  bahwa  basis  PKI  adalah  kaum  buruh  perkotaan  dan  pedesaan.  Dari
24 “Inventaris  Arsip  NU  1948-1979,  Berkas  Mengenai  Daftar  Alamat  Anggota  PBNU, Daftar  Alamat  Wilayah/  PCNU,  Daftar  Alamat-Alamat  Neven-Neven  NU  Tingkat  Pusat,  Dan Pembaharuan Alamat Wilayah/PCNU Se-Indonesia. (6 Juni 1962 - 12 Desember 1977)” (Jakarta: ANRI,  2015);  “Surat  Mandat  Partai  Nahdlatoel  Oelama  Tjabang  Kabupaten  Tjirebon  9  Maret 1958, No. 416” (Jakarta: ANRI, 2015).
25 Rofi’i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, “Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952-1967,” 82.
26 Rofi’i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 82–83.
27 Rofi’i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 82.
Dinamika  Partai  Nahdlatul  Ulama  dalam  Konstelasi  Politik  di  Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955| Ahmad Faiz Rofi’i
gambaran itu, ideologi Marxisme menjadi landasan PKI, sehingga platform yang diangkat  PKI  adalah  tentang  masalah  rakyat.  Wacana  kampanye  PKI  hampir dimuat  dalam  surat  kabar  Harian  Rakyat  yang  digunakan  sebagai  alat  utama kampanye  partai  komunis  ini.  Bebagai  tulisan  dimuat  di  surat  kabar,  bahwa dengan  adanya  pemilu,  bagi  PKI  ini  adalah  gerakan  politik  dari  rakyat  untuk memperjuangkan nasibnya sendiri.
Ketiga,  Partai  NU  yang  di  mana  pada  awal  pendirinya  sebagai  organisasi sosial  keagamaan  berhaluan ahl  sunnah  wa  al-jama’ah menjadikan  pendekatan seduluran dan  agama  sebagai platform untuk  memperoleh  suara.  Partai  dengan basis  Islam  tradisional  di  pedesaan  dan  pesantren  tentu  menguntungkan,  sebab pesantren adalah cara efektif untuk menyebarluaskan pengaruh partai. Selain itu, partai NU juga memiliki pandangan moderat tentang Islam ke-Indonesiaan. Inilah yang  kemudian  dikembangkan  dalam  wacana  kampanye  NU  bahwa  partainya didirikan  untuk  memperjuangkan  hak  umat  Islam,  melindungi  umat  Islam,  dan masyarakat pada umumnya.
Keempat,  Partai  Masyumi.  Pada  awal  pembentukannya,  Masyumi  adalah salah satu partai Islam terbesar di Cirebon dengan basis pendukung dari kalangan pesantren. Namun sejak munculnya NU sebagai partai politik , basis pendukung Masyumi  dari  pesantren  berkurang.  Selanjutnya  menjelang  pemilu  1955, Masyumi  menganggap  dirinya  sebagai  partai  satu-satunya  aspirasi  umat  Islam. Semboyan  yang  digelorakan  tidak  lain  demi  terlaksanannya  ajaran  dan  hukum Islam  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  menuju ridho  illahi. .  Identitas keislaman  dalam  partai  ini  sangat  menonjol,  sehingga platform Masyumi  tidak lepas  dari  Islam  yang  bersifat  modernis,  karena  hampir  rata-rata  pendukung Masyumi berasal dari santri perkotaan.
Suasana  menjelang  pemilu  1955  dipenuhi  dengan  poster  atau  gambar  dari masing-masing partai serta lembaran pamflet yang ditempel di transportasi umum, jalanan,  bangunan  umum,  kantor  pemerintahan,  serta  iklan-iklan  yang  terdapat pada surat kabar, maupun bioskop, antara lain di prapatan Kejaksan, Prujakan, dan Gunung  Sari. 28 Sementara,  masyarakat  Cirebon  sangat  antusias  menyambut pemilu  dengan  ikut  bergotong  royong  membangun  Tempat  Pemungutan  Suara (TPS).  Selain  itu,  masyarakat  juga  ikut  terlibat  baik  menjadi  anggota  partai maupun simpatisan partai. 29
Oleh sebab itu, demi mencapai penyelenggaran pemilu yang aman dan tertib maka perlu diadakan kerjasama antar institusi pemerintah maupun institusi di luar pemerintah  terutama  masyarakat  di  dalamnya.  Melalui  Kementerian  Dalam
28 “Dispusipda  Provinsi  Jawa  Barat  Arsip  Audio  Visual  No.  493”  (Dispusipda  Provinsi Jawa Barat, 2015).
29 Arsip  Nasional  Republik  Indonesia,  “Naskah  Sumber  Arsip:  Jejak  Demokrasi  Pemilu 1955” (Jakarta: ANRI, 2019), 15–16.
Dinamika  Partai  Nahdlatul  Ulama  dalam  Konstelasi  Politik  di  Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955| Ahmad Faiz Rofi’i
Negeri  dan  Kementerian  Kehakiman  Kinerja  maka  dibutuhkan  panitia  pemilu untuk mempersiapkan segala bentuk yang berkaitan dengan pemilu. Keputusan itu berdasarkan Undang-undang (UU) No. JB 2/9/3 tanggal 7 Juli 1953, UU No. JB 2/9/4  tanggal  23  April  1953,  dan  5/11/37/KDN  tanggal  30  Juli  1953.  Isi  UU tersebut  menetapkan  PP  (Panitia  Pemilu)  dibentuk  di  setiap  daerah  pemilihan, PPK  (Panitia  Pemilu  Kota/Kabupaten)  dibentuk  di  tingkat  kota/kabupaten,  dan PPS  (Panitia  Pemungutan  Suara)  dibentuk  di  tingkat  kecamatan.  Di  Cirebon, pembentukan,  pelantikan,  dan  rapat  panitia  pemilu  dilaksanakan  antara  lain  di Palimanan,  Lemah  Abang,  dan  Buntet.  Sementara  sosialisasi  pemilu  antara  lain dilaksakan di pendopo kawedanan Palimanan dan Pabrik Gula Sindang Laut. 30

## 1. Strategi Partai NU pada Pemilu 1955
Persiapan  NU  Kabupaten  Cirebon  menyambut  pemilu  1955  berawal  sejak keputusan  Muktamar  NU  di  Palembang  1952.  Saat  itu  PBNU  menginstruksikan untuk  segera  melakukan  pembenahan  dalam  struktural  dengan  mengadakan program  perekrutan  anggota,  mendirikan  organisasi  buruh,  mahasiswa  dan membangun  pendanaan  partai.  Intruksi  ini  kemudian  dilaksanakan  partai  NU cabang Kabupaten Cirebon. Pertama, salah satunya merekrut Machbub Badjurie. Ia adalah  pejabat  di  Departemen  Agama  Kabupaten  Cirebon  1953-1955.  Pernah menjabat  sebagai  camat  Losari  1949-1950.  Ia  juga  dikenal  kepiawanya  dalam urusan diplomasi. 31
Kedua, mengadakan pertemuan untuk membahas pendanaan partai. Melalui Coperatie  Kaoem  Moeslimin (CKM),  KH.  Abdul  Halim  Leuwi-munding memberikan  arahan  kepada  pengurus  partai  terkait  usaha-usaha  ekonomi. Pertemuan semacam ini terus dilakukan hingga menjelang pemilu 1955. 32 Ketiga, Lajnah Pemilihan Umum (Lapunu) Wilayah Jawa Barat memberikan sumbangan keuangan  sejumlah  2.500  rupiah  kepada  masing-masing  cabang. 33 Keempat, mengadakan Rapat Akbar di Kota Besar Cirebon pada tanggal 3 April 1955 Pukul 20.00  WIB  dan  dihadiri  Ketua  Umum  PBNU  KH.  Muhammad  Dachlan, Sekretaris  Jendral  PBNU  H.  Saifuddin  Zuhri,  Pengurus  Muslimat  Murtaziah. Rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk mempersiapkan segala bentuk yang berkaitan  dengan  pemilu.  Selanjutnya  berdasarkan  surat  yang  diterima  PBNU
30 “Dispusipda Provinsi Jawa Barat Arsip Audio Visual No. 494, 495, 496, 497,” 2019.
31 Dispusip  Kabupaten  Cirebon, Catatan  Singkat  Mantan  Bupati  Cirebon:  Machbub Badjurie . (Cirebon: Dispusip Kabupaten Cirebon, 2000).
32 “Inventaris  Arsip  NU  1948-1979,  Persiapan  Rapat-Rapat  Ekonomi,  No.  681”  (Jakarta: ANRI, 2015), 111.
33 “Inventaris  Arsip  NU  1948-1979,  Sumbangan  Keuangan  Kepada  Tjabang-Tjabang  Di Djawa Barat No. 156/Kns.55. 18 Rabiul Awwal 1375 H/3 November 1955 M, No. 77” (Jakarta: ANRI, 2015).
Dinamika  Partai  Nahdlatul  Ulama  dalam  Konstelasi  Politik  di  Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955| Ahmad Faiz Rofi’i
bahwa  Wakil  Ketua  I  PBNU  KH.  Idham  Chalid  telah  menyetujui  untuk  segera dibentuk dan diadakan Konferensi Lapunu Se-Daerah Karesidenan Cirebon. Maka dibentuk  pengurus  Lapunu  Se-Daerah  Cirebon  dengan  susunan  Ketua  Ch. Rochmat,  Wakil  Ketua  K.  Jasin,  Sekretaris  Mahfudz  Sirna,  Keuangan  Moch. Azhari, Komisaris Maemunah. 34
Sementara  itu  untuk  melayani  partai,  NU  Cabang  Kabupaten  Cirebon bertumpu  pada  dua  banom  yang  sudah  dibentuk  sebelum  NU  menjadi  partai politik yaitu Gerakan Pemuda Ansor dan Muslimat Fatayat (digabung). Meskipun aktivitas kedua Banom tersebut bergerak dalam bidang sosial, namun dua banom ini ikut terlibat dalam  pergerakan politik  di  Kabupaten Cirebon.  Kemudian pada 1958  disusul  dengan  pendirian  IPNU,  Pertanu,  Sarbumusi,  dan  pada  periode 1960-an berdiri PMII, Lesbumi. 35
Langkah selanjutnya yaitu menghadirkan tokoh PBNU dan Konsulat partai NU Jawa Barat  untuk melakukan  kampanye  dan  ceramah  di  beberapa  tempat di Cirebon, antara  lain  kunjungan  KH.  Abdul  Halim  di  Plered pada  tanggal  5  Juni 1954,  Sektretaris  Jendral  PBNU  H.  Saifuddin  Zuhri  di  Ciledug  tanggal  6  Juni 1955. 36 Penempatan  kiai  lokal  baik  di  pedesaan  maupun  pesantren  juga  patut diperhitungkan.  Mereka  menggunakan  pendekatan  kultural  yaitu sedeluruan dan ceramah  agama  yang  menjadi  poin  penting  untuk  menjaring  suara  pada  pemilu 1955. Dalam hal ini, pesantren dan pedesaan menjadi tempat paling efektif untuk menyebarluaskan  pengaruh  partai  dengan  memetakan  kiai  sebagai  penggerak massa.  Kiai  besar  yang  menjadi  tumpuan  suara  partai  NU  untuk  Kabupaten Cirebon  bagian  timur  antara  lain  Mustamid  Abbas  dari  Pesantren  Buntet,  Imam Dimyati dari Pesantren Gedongan. Sementara di sebalah barat Kabupaten Cirebon Ali  Kamali  dari  Pesantren  Kempek,  Masduki  Ali  dari  Ciwaringin,  Abdullah Syatori Arjawinangun. 37
Cara  kampanye  mereka  terlihat  sederhana  dengan  mengadakan  kegiatan rutinan  seperti lailatul  ijtima (semacam  pertemuan  antar  pengurus,  anggota  NU, warga nahdliyin .  Kemudian  pengajian  umum, tahlilan,  yasinan dan  lain sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi strategi saat kampanye, yaitu ideologi NU berhaluan Islam ahl sunnah wa al- Jama’ah, sehingga bagi NU tidak terlalu sulit untuk mengkoordinasikan kegiatan itu berubah menjadi alat kampanye yang
34 “Inventaris  Arsip  NU  1948-1979,  Surat-Surat  Mengenai  Laporan  Pembentukan Kepengurusan Lapunu Dan Persetujuan Mengadakan Konferensi Lapunu Se-Cirebon, No. 1277 (” (Jakarta: ANRI, 2015), 158.
35 Rofi’i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, “Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952-1967,” 86.
36 “Inventaris  Arsip  NU  1948-1979,  Surat-Surat  Mengenai  Undangan  Rapat  Akbar  Dan Pertemuan PCNU Cirebon, No. 935” (Jakarta: ANRI, 2015), 158.
37 Rofi’i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, “Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952-1967,” 86.
Dinamika  Partai  Nahdlatul  Ulama  dalam  Konstelasi  Politik  di  Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955| Ahmad Faiz Rofi’i
paling efektif.  Dukungan  itu  berubah  menjadi  suara dalam  suksesi  pemilu 1955. Biasanya hampir seluruh masyarakat pedesaan dan pesantren akan memilih partai sesuai pilihan kiainya. 38
Partisipasi  kiai  dalam  politik  terlihat  jelas  dalam  status  dan  peran  mereka sebagai  pelindung  dan  pendukung  partai.  Belum  lagi  para  pemuda  NU  yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor juga ikut serta menjadi juru kampanye. Saat itu, juru kampanye NU yang paling disegani adalah Aqil Siradj, berasal dari Gedongan  kemudian  mengabdikan  dirinya  di  Pesantren  Khas  Kempek.  Karena kepiawaianya  orasi  di  podium,  Aqiel  Siradj  muda  ditunjuk  sebagai  juru kampanye.  Bersama  Kiai Ali Kamali, Aqiel  Sirajd diajak ke pelosok desa untuk menghadiri  pengajian  rutin.  Berangkat  dari  kesempatan  itu,  ia  berkampanye bahkan  daerah  yang  sebelumnya  menjadi  basis  PNI  berubah  haluan  mendukung NU. 39
Kendala  partai  NU  dalam  menghadapi  pemilu  yaitu  ketika  PKI  gencar melakukan propaganda. Di Cirebon, PKI turun ke masyarakat kelas bawah dengan iming-iming  pembagian  lahan  tanah  perkebunan  dan  pertanian.  Cara  ini  cukup berhasil, sebagian warga kemudian mendukung PKI. Seperti kasus yang terjadi di Desa  Karang  Wareng,  Lemah  Abang,  dan  Astanajapura.  Informasi  tentang peristiwa  itu  tidak  ditemui  secara  pasti,  namun  diketahui  bahwa  daerah-daerah tersebut  didominasi  simpatisan  dan  kader  PKI.  Berawal  dari  kasus  inilah  yang kemudian menjadi pemicu konfilk antara PKI dan NU di Cirebon periode  1960- an. 40
Kendala  Partai  NU  selanjutnya  yaitu  hadirnya  Masyumi  dengan mengakomodir  para  kiai  pesantren  di  Cirebon.  Masyumi  menganggap  embrio berdirinya  partai  ini  di  awali  dengan  keterlibatan  para  kiai  pesantren,  sehingga diharapkan  hadirnya  kiai  di  tengah-tengah  masyarakat  bisa  memobilisasi  massa agar mendukung Masyumi. Sebaliknya, NU menganggap bahwa pesantren adalah basis nahdliyin bukan golongan Masyumi, karena sejak NU menjadi partai politik para  kiai  di  pesantren  di  Kabupaten  Cirebon  sudah  berafilisasi  dengan  NU. 41 Sementara PNI di Kabupaten Cirebon menggunakan aparat pemerintahan sampai ke tingkat desa dengan di iming-iming berupa uang dan diberikan sanksi jika tidak memilih  PNI.  Perlakuan  PNI  terhadap  aparat  desa  mengundang  respon  NU. Sebagai tandingan,  NU kemudian  menggunakan warga nahdliyin yang  menjabat
38 Rofi’i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 86.
39 Rofi’i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 86–87.
40 Rofi’i,  Rochwulaningsih,  and  Alamsyah,  87.Rofi’i, Political  Strategy  of  Nahdlatul Ulama. 87
41 Rofi’i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 87.
Dinamika  Partai  Nahdlatul  Ulama  dalam  Konstelasi  Politik  di  Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955| Ahmad Faiz Rofi’i
di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menggunakan kesempatan itu mencari dan membujuk umat muslim untuk mendukung NU. 42

## 2. Hasil Pemilu 1955 di Kabupaten Cirebon
Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang dikenal masyarakatnya  heterogen  baik  sosial,  budaya,  maupun  politik,  sehingga  tidak salah  jika  Cirebon  menjadi  basis  suara  yang  menguntungkan  bagi  partai  peserta pemilu 1955. Pada pemilu 1955 yang diselenggarakan 29 September 1955 untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  tanggal  15  Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante,  secara  umum berjalan  lancar. Perolehan  suara  pada  pemilu  1955  merupakan  cerminan  keberhasilan  masing- masing  partai.  Persaingan  dan  kampanye  partai  politik  juga  tentu  sangat menentukan  tingkat  keberhasilan  partai.  Perolehan  suara  pada  pemilu  1955  di Kota maupun Kabupaten Cirebon terpilih empat partai besar. (Lihat Tabel 1 dan 2).
Tabel 1. Jumlah Suara Empat partai besar pada pemilu 1955 di Kota Cirebon No. Partai Jumlah Suara Resmi 1. PKI 12.665 2. PNI 9.536 3. Masyumi 6.255 4. NU 6.128 Jumlah 34.584 Sumber: Inventaris Arsip NU 1948-1979. No. 2309. ANRI
Tabel 2. Jumlah Suara Empat partai besar pada pemilu 1955 di Kabupaten Cirebon
No. Partai Jumlah Suara Resmi 1. NU 105.317 2. PKI 70.143 3. PNI 63.720 4. Masyumi 46.261 Jumlah 222.504 Sumber: Inventaris Arsip NU 1948-1979. No. 2309. ANRI
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  1.  Dan  2.  di  atas,  partai  NU  cabang  Kota Cirebon  menempati  urutan  ke  empat  dengan  perolehan  6.128  suara.  Sementara urutan  pertama  ditempati  PKI  dengan  12.665  suara,  PNI  9.536  suara,  Masyumi 6.255 suara. Meskipun Kota Cirebon adalah basis PKI, jauh berbeda di Kabupaten
42 Rofi’i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 87.
Dinamika  Partai  Nahdlatul  Ulama  dalam  Konstelasi  Politik  di  Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955| Ahmad Faiz Rofi’i
Cirebon, Partai NU keluar sebagai pemenang dan satu-satunya partai NU di Jawa Barat yang meraih hasil gemilang. 43 Kemenangan NU tidak lepas dengan adanya jaringan  pesantren  di  Kabupaten  Cirebon.  Peran  serta  pengaruh  para  kiai  yang berada  di  wilayah  pedesaan  dan  pesantren  sangat  didominasi  oleh  masyarakat tradisional  yang  kemudian  berafiliasi  dengan  NU,  sehingga  sangat  mudah mendapat dukungan suara. Jika dipetakan, jaringan pesantren Kabupaten Cirebon memang  sangat  strategis  antara  lain  di  sebelah  timur  terdapat  dua  pesantren terkemuka  yaitu  Pesantren  Gedongan  dan  Buntet.  Di  ujung  barat,  Pesantren Ciwaringin,  Kempek,  Balerante  dan  bagian  utara  arah  Indramayu  terdapat pesantren Arjawinangun. 44
Herber  Feith  menyebutkan  bahwa  hampir  rata-rata  pemilih  partai  NU berasal  kalangan  pesantren  dan  pedesaan,  di  mana  kiai  mempunyai  prinsip solidarity  maker, yaitu  sebagai  pemersatu  di  antara  masyarakat. 45 Selain  itu, banyak  masyarakat  pedesaan  yang  memilih  NU  dengan  anggapan  bahwa  partai NU  adalah  partainya  para  kiai (NU  kih  partae  para  kiai). Berangkat  dari argumentasi itu, banyak para pemilih partai NU memandang jika ikut dengan kiai maka  akan  mendapatkan  keberkahan  selamat  daripada  ikut  dengan  partai  lain. 46 Oleh  karena  itu,  kapabilitas  dan  otoritas  kiai  di  pesantren  dan  pedesaan  di Kabupaten Cirebon sangatlah kuat. Hampir masyarakat Kabupaten Cirebon sangat menghormati  para  ulama-kiai,  sehingga  jika  seorang  kiai  mengatakan “enggih” maka  para  pengikutnya  pun  dengan  sendirinya  akan  patuh.  Dalam  konteks kehidupan sosial-keagamaan, Cirebon dikenal sebagai masyarakat santri. Dengan demikian,  sangat  jelas  bahwa  hadirnya  ulama-kiai  di  tengah-tengah  masyarakat menunjukan pengaruh kiai begitu besar termasuk dalam urusan politik.
Setelah  pemilu  1955  diselenggarakan  untuk  pemilihan  DPR  maka  utusan partai  NU  Kabupaten  Cirebon  yaitu  KH.  Mustamid  Abbas  Buntet  berturut-turut menduduki  jabatan  sebagai  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Gotong  Royong (DPR-GR)  Tingkat  I  Jawa  Barat  periode  1956-1967  dan  1967-1971.  Berikut riwayat perjuangan, organisasi, dan pekerjaan Kiai Mustamid; Kepala Penerangan Hizbullah Batalyon  II  Regu  II  Divisi  RH  tahun  1945-1947,  Kepala  Penerangan III/B.NI/XIII  Divisi  Siliwangi  tahun  1947-1948,  Ketua  partai  Masyumi Astanajapura  1943-1947,  Ketua tanfidziyah atau  Komisaris  NU  Daerah  Cirebon
43 “Inventaris  Arsip  NU  1948-1979,  Surat-Surat  Mengenai  Hasil  Pemilu  1955,1971,  Dan 1977 Dibeberapa Daerah, No. 2309 (” (Jakarta: ANRI, 2015), 375.
44 Rofi’i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, “Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952-1967,” 84.
45 Herbert  Feith, The  Decline  of  Constitutional  Democracy  in  Indonesia (New  York: Equinox, 2006), 234.
46 Rofi’i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, “Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952-1967,” 85.
Dinamika  Partai  Nahdlatul  Ulama  dalam  Konstelasi  Politik  di  Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955| Ahmad Faiz Rofi’i
tahun 1952-1955, merangkap sebagai Ketua tanfidziyah dan ketua bidang dakwah NU  Cabang  Kabupaten  Cirebon  tahun  1956-1957,  Pembantu  Menteri  Muda Penghubung  Kabinet  Alim  Ulama  Daerah  Jawa  Barat  tahun  1959,  Kepala Departemen  BKS-Ulama-Militer  bagian  keamanan  Kabupaten  Cirebon  tahun 1960, anggota Konsulat partai NU Jawa Barat tahun 1957-1960, Ketua Lembaga Pendidikan Islam Buntet Pesantren 1960-1965, rois syuriah NU Jawa Barat tahun 1967-1977  dan  Penasihat  Pusat Rabithah  Ma’ahid  Islamiyah Indonesia  tahun 1967-1977. 47
Selain  KH.  Mustamid, setelah  partai  NU  meraih kemenangan  pada pemilu 1955, muncul Machbub Badjuire yang diangkat sebagai Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten  Cirebon  sekaligus  ketua tanfidziyah NU  cabang  Kabupaten  Cirebon tahun  1957-1958.  Anggota  DPRD-GR  Kabupaten  Cirebon,  anggota  BPH Kabupaten  Cirebon  1966  dan  terakhir  sebagai  Kepala  Bidang  Statistik  dan Pelaporan Kabupaten Cirebon tahun 1996 atau sekarang disebut BAPPEDA. 48

## Kesimpulan
NU  telah  mengalami  transformasi  selama  kurun  waktu  1952-1967.  NU tampil sebagai kelompok politisi yang kurang berpengalaman. Strategi NU baik di tingkat  nasional  maupun  lokal  pada  periode  1950-1960-an  membuktikan keseriusan  NU  untuk  meraih  suara  di  pemilu  1955.  Perilaku  NU  merupakan campuran  antara  sikap  akomodatif  dan  militian,  tergantung  pada  kondisi  yang dihadapi.  Di  mana  para  aktor  yaitu  kiai  lokal  menjadi  penggerak  massa  baik dalam urusan keagamaan maupun politik. Kajian ini telah mengungkap sejumlah fakta tentang jejak NU Kabupaten Cirebon periode 1931-1955. Meskipun perilaku NU  sering  dipandang  akamodatif,  oportunis,  namun  ini  adalah  cara  mereka memenuhi  kewajiban  utama  yaitu  mengupayakan  berkembanganya  agama  Islam yang terangkum dalam empat madzhab dan dapat  diterapkan di  masyarakat agar umat  Islam dapat beribadah dengan bebas dan penuh ketaatan. Dengan kata lain bahwa NU selalu mengedepankan politik kebangsaan.
47 “Sekretariat Kabinet RI, Buku Lengkap IV Pemilihan Umum 1977, Ringkasan Riwayat Hidup Dan Riwayat Perjuangan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilhan Umum 1977 (” (Jakarta: Sekretariat Kabinet RI, 1977), 567–68.
48 Dispusip  Kabupaten  Cirebon, Catatan  Singkat  Mantan  Bupati  Cirebon:  Machbub Badjurie (Cirebon: Dispusip Kabupaten Cirebon, 2000).
Dinamika  Partai  Nahdlatul  Ulama  dalam  Konstelasi  Politik  di  Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955| Ahmad Faiz Rofi’i

## Daftar Sumber
Anam,  Choirul. Pertumbuhan  Dan  Perkembangan  Nahdlatul  Ulama .  Surabaya:
PT. Duta Aksara Mulia, 2010.
“Catatan Singkat Kongres N.O. Ke-4 Di Semarang 1929 Dalam Berita LINO No. 6 Awal Juli,” 1971.
“Catatan Singkat Tentang Muktamar N.O Ke-6,” n.d. Cirebon, Dispusip Kabupaten. Catatan Singkat Mantan Bupati Cirebon: Machbub Badjurie . Cirebon: Dispusip Kabupaten Cirebon, 2000.
———.  “Sejarah  Pemerintahan  Kabupaten  Cirebon  1942-1955.”  Cirebon: Dispusip Kab. Cirebon, 2014.
“Dispusipda Provinsi Jawa Barat Arsip Audio Visual No. 493.” 2015.
“Dispusipda  Provinsi  Jawa  Barat  Arsip  Audio  Visual  No.  494,  495,  496,  497,”
2019.
Emalia, Imas. “Dinamika Gerakan Sarekat Islam (SI) Cirebon Dalam Kongres Al- Islam  I  1922.” Buletin  Al-Turas 14,  no.  1  (2008):  57–74. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-turats/article/view/4256.
———.  “Penghulu  Dan  Kyai  Di  Karesidenan  Cirebon:  Semangat  Keberagaman Dan Berpolitik Pada Awal Abad Ke-20.” Jurnal Al-Turats 12, no. 2 (2006). Fealy,  Greg. Ijtihad  Politik  Ulama:  Sejarah  NU  1952-1967 .  Terj.  Fari. Yogyakarta: LKiS, 2003.
Feith,  Herbert. The  Decline  of  Constitutional  Democracy  in  Indonesia .  New York: Equinox, 2006.
Hasan,  Ahmad  Zaini. Perlawanan  Dari  Tanah  Pengasingan:  Kiai  Abbas, Pesantren Buntet Dan Bela Negara. Yogyakarta: Lkis, 2014. Hasan,  Ahmad  Zaini. Perlawanan  Dari  Tanah  Pengasingan:  Kiai  Abbas Pesantren Buntet Dan Bela Negara . Yogyakarta: Lkis, 2014. Indonesia,  Arsip  Nasional  Republik.  “Naskah  Sumber  Arsip:  Jejak  Demokrasi Pemilu 1955.” Jakarta: ANRI, 2019.
“Inventaris  Arsip  NU  1948-1979,  Berkas  Mengenai  Daftar  Alamat  Anggota PBNU, Daftar Alamat Wilayah/ PCNU, Daftar Alamat-Alamat Neven-Neven NU Tingkat Pusat, Dan Pembaharuan Alamat Wilayah/PCNU Se-Indonesia. (6 Juni 1962 - 12 Desember 1977).” Jakarta: ANRI, 2015.
“Inventaris  Arsip  NU  1948-1979,  Persiapan  Rapat-Rapat  Ekonomi,  No.  681.” Jakarta: ANRI, 2015.
“Inventaris  Arsip  NU  1948-1979,  Sumbangan  Keuangan  Kepada  Tjabang- Tjabang  Di  Djawa  Barat  No.  156/Kns.55.  18  Rabiul  Awwal  1375  H/3 November 1955 M, No. 77.” Jakarta: ANRI, 2015.
“Inventaris Arsip NU 1948-1979, Surat-Surat Mengenai Hasil Pemilu 1955,1971, Dan 1977 Dibeberapa Daerah, No. 2309 (.” Jakarta: ANRI, 2015.
“Inventaris  Arsip  NU  1948-1979,  Surat-Surat  Mengenai  Laporan  Pembentukan Kepengurusan Lapunu Dan Persetujuan Mengadakan Konferensi Lapunu Se- Cirebon, No. 1277 (.” Jakarta: ANRI, 2015.
“Inventaris  Arsip  NU  1948-1979, Surat-Surat  Mengenai  Undangan  Rapat  Akbar Dan Pertemuan PCNU Cirebon, No. 935.” Jakarta: ANRI, 2015.
“Jejak Muhammadiyah Cirebon 2: Dari Garut Menyebar Ke Cirebon.” Aktualita
Dinamika  Partai  Nahdlatul  Ulama  dalam  Konstelasi  Politik  di  Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955| Ahmad Faiz Rofi’i
No. 3 . Cirebon, 2012.
“KH  Mustamid  Abbas:  Pernah  Menjual  Jasnya  Di  Pasar  No.  21/TH.  V/Rabiul Awal 1410 H.” Warta NU , 1989. Lubis,  Nina  Herlina. Sejarah  Perkembangan  Islam  Di  Jawa  Barat .  Bandung:
Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2011.
“No. 8 Dan 9 Tahun Ke-3.” Madjallah Swara N.O. , n.d. “No Title.” Madjallah Tjahya Islam, No. 28 , n.d. “No Title.” Madjallah Al-Mawaidz No. 38 , 1936.
“No Title.” Madjallah Al-Lisaan No. 9 , 1936. “Pemberitahuan Muktamar N.O Ke-VI,” n.d.
Pijfer,  G.F. Pragmenta  Islamica:  Beberapa  Studi  Mengenal  Islam  Di  Indonesia Awal XIX . Edited by Tudjimah Tudjimah. Jakarta: UI Press, 1987.
Rofi’i, Ahmad Faiz, Yety Rochwulaningsih, and Alamsyah Alamsyah. “Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952-1967.”
Indonesian Historical Studies 6, no. 1 (2022): 78–93. https://doi.org/10.14710/ihis.v6i1.13267.
“Sekretariat  Kabinet  RI,  Buku  Lengkap  IV  Pemilihan  Umum  1977,  Ringkasan Riwayat Hidup Dan Riwayat Perjuangan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat  Hasil  Pemilhan  Umum  1977  (.”  Jakarta:  Sekretariat  Kabinet  RI, 1977.
Sujati,  Budi. Sejarah  Nahdaltul  Ulama  Jawa  Barat .  Yogyakarta:  Zahir Publishing, 2021.
“Surat  Mandat  Partai  Nahdlatoel  Oelama  Tjabang  Kabupaten  Tjirebon  9  Maret 1958, No. 416.” Jakarta: ANRI, 2015.
“Verslag Congres N.O. Jang Ke-14 Di Kota Magelang, 1/2-6/7 1939.7.,” n.d. “Verslag Congres N.O. Jang Ke-15 Di Kota Surabaya, 9 Februari 1940.14,” n.d. “Verslag  Congres  N.O.  Jang  Ke-XIII  Di  Kota  Menes  Banten,  11/12-16/17  Juni 1938.144,” n.d.
“Verslag  Debat  Taqlied  Di  Madrasah  Al-Irsjad  Gebang  No.  9,.” Madjallah  Al- Lisan , 1936.