Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 5, No. 1, 2024

## PENGARUH PEMANFAATAN SIKD DAN PEMAHAMAN SAP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI SKPD KOTA SUKABUMI
Agistiya Rimadania 1* , Sulaeman 2
1* Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kota Sukabumi, Indonesia
2 Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kota Sukabumi, Indonesia
3 Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kota Sukabumi, Indonesia
agistiyaar@gmail.com , Sulaeman1342@ummi.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of utilization of Regional Financial Information Systems and understanding of Government Accounting Standards on the quality of financial reports in the Regional Work Unit of Sukabumi City. This research was conducted using quantitative methods. The population in this study were 20 Regional Work Unit of Sukabumi City. The sampling technique used nonprobability sampling technique with purposive sampling type, the samples were the head of the finance department, treasurer, and finance staff, with a total of 60 people. The results of  the  study  using  SPSS  27  for  Windows  software  showed  that  partially  the  utilization  of  the  Regional  Financial Information  System  had  a  positive  and  significant  effect  on  the  quality  of  financial  reports  in  the  Sukabumi  City Regional Work Unit with a t-test result of 3.305 and a significance of 0.002. Understanding Government Accounting Standards has a positive and significant effect on the quality of financial reports in the Sukabumi City Regional Work Unit  with  a  t-test  result  of  2.300  and a  significance  of  0.025.  The  results  of  simultaneous  testing  showed  that  the utilization of Regional Financial Information Systems and understanding of Government Accounting Standards had an effect on the quality of financial reports in the Sukabumi City Regional Work Unit by 22.8% and was influenced by other factors not examined by researchers by 77.2%.
Keywords: Regional  Financial  Information  System,  Government  Accounting  Standards,  Quality  of  Financial Statements

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pemanfaatan  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualtas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 SKPD yang ada di Kota Sukabumi. Teknik pengambilan sampel dengan teknik nonprobability sampling dengan jenis sampling purposive, yang menjadi sampel adalah kepala sub bagian keuangan, bendahara, dan staf keuangan, dengan jumlah 60 orang. Hasil penelitian menggunakan  software  SPSS  27  for  Windows  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  pemanfaatan  Sistem  Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi dengan  hasil  uji  t  sebesar  3,305  dan  signifikansi  sebesar  0,002.  Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi dengan hasil uji t sebesar  2,300  dan  signifikansi  sebesar  0,025.  Hasil  pengujian  secara  simultan  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi sebesar 22,8% dan dipengaruhi oleh  faktor lainnya  yang tidak diteliti oleh peneliti sebesar 77,2%.
Kata Kunci  : Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah,  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Kualitas  Laporan Keuangan

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  adalah  sebuah  organisasi  publik  yang  memiliki  tanggung  jawab  dalam menyajikan laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah kepada pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara  sebagai  bentuk  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik  (Manimpurung  et  al., 2018).  Masyarakat  mengantisipasi  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dalam  kebijakan  pemerintah mengingat  perkembangan  era  reformasi  yang  pesat  saat  ini,  terutama  dalam  hal  pengelolaan  keuangan daerah. Penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan daerah merupakan contoh konkret pengelolaan keuangan pemerintah dengan terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP),  dijelaskan  bahwa  laporan  keuangan  yang  berkualitas  adalah  laporan  keuangan  yang  memenuhi karakteristik  kualitatif  yaitu  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat  dipahami.  Karakteristik kualitatif ini menjadi penilaian yang harus dipenuhi untuk laporan keuangan menjadi berkualitas. Untuk mencapai tata kelola yang baik, pemerintah daerah perlu terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Sarana  untuk  mempertanggungjawabkan  kinerja keuangan daerah kepada publik adalah melalui penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah yaitu dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas  pemerintah  daerah  selama  satu  periode  pelaporan.  LKPD  digunakan  untuk  membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluari efektifitas dan efisiensi suatu entitas pemerintah daerah (Bintaurina et al., 2021). Dikarenakan  laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  SKPD  akan  menjadi  sumber  dan  bagian  dari  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka setiap SKPD harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin.
Fenomena  yang  terjadi saat ini  adalah  masih  ada  beberapa  SKPD  yang  terlambat  menyerahkan atau bahkan belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, sehingga masih  membutuhkan  koreksi  dari  BPKPD,  sehingga  kurang  bisa  menghasilkan  laporan  keuangan  yang kredibel.  Keterlambatan  dalam  menyerahkan  laporan  keuangan  akan  menyebabkan  informasi  yang terdapat  dalam  laporan  keuangan  tidak  lagi  relevan.  Adanya  keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang memahami SAP secara komprehensif dapat menjadi kendala dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
Dalam  penyusunan  dan  pengelolaan  keuangan  daerah,  diperlukan  suatu  sistem  yang  mengatur proses  pengklasifikasian,  pengukuran  dan  pengungkapan  transaksi  keuangan,  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  65  tahun  2010  yang  mewajibkan  setiap  pemerintah  daerah  menerapkan  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerah.  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah merupakan  suatu  sistem  pengelompokkan,  pencatatan,  dan  pemrosesan  aktivitas  keuangan  pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan (Inuzula & Bustami, 2021). Dengan tersedianya teknologi informasi yang terus  berkembang  diharapkan  akan  membantu  dalam  proses  pembuatan  dan  penyusunan  pelaporan keuangan  yang  berkualitas  dan tepat  waktu  (Rahmawati  et  al.,  2018).  Selain  itu,  penggunaan  teknologi dalam  penyusunan  laporan  keuangan  dapat  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  karena memungkinkan  semua  pihak  yang  berkepentingan  untuk  mengakses  data  keuangan  secara  terbuka  dan mudah (Wahyu et al., 2022).
Saat  ini  pemerintah  daerah  Kota  Sukabumi  telah  memanfaatkan  teknologi  informasi  dengan menerapkan  sistem  informasi  keuangan  daerah  untuk  membantu  dalam  proses  penyusunan  dan pengelolaan keuangan daerah. Sistem yang digunakan adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai aplikasi pendamping. SKPD Kota
Sukabumi menggunakan dua aplikasi ini dikarenakan dalam penerapannya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah  (SIPD)  baru  bisa  berjalan  sampai  tahap  perencanaan  dan  penganggaran.  Sehingga,  Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD)  dibutuhkan  sebagai  sistem  pendamping  untuk melaksanakan  proses  pencairan,  pelaporan,  dan  proses  penanggungjawaban.  Dari  lima  laporan  yang dihasilkan yaitu, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dalam pelaksanaannya sistem ini baru bisa menghasilkan dua laporan keuangan  yaitu  Laporan  Realisasi  Anggaran  dan  Laporan  Operasional,  hal  ini  dikarenakan  dalam menciptakan laporan, dibutuhkan koordinasi dari berbagai pihak.
Menurut  (Welly  &  Seputra,  2019)  penerapan  SAP  berbasis  akrual  dalam  penyusunan  laporan keuangan  menjadi  salah  satu  faktor  penentu  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  harus  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  aturan  yang  telah  ditetapkan  diikuti  dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Akan lebih mudah bagi pegawai bagian keuangan untuk membuat laporan keuangan yang relevan, andal, dapat  dipahami,  dan  dapat  dibandingkan  ketika  pegawai  bagian  keuangan  mengacu  pada  Standar Akuntansi  Pemerintahan.  Untuk  itu,  pemerintah  daerah  membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang memiliki kompetensi dalam memahami akuntansi dan ilmu keuangan lainnya yang terkait. Pegawai SKPD harus  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  memiliki  latar belakang  pendidikan  akuntansi  serta  mengikuti  pelatihan.  Keterbatasan  pemahaman  tentang  proses penyusunan  laporan  keuangan  sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan dapat  menjadi  hambatan dalam terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

## KAJIAN LITERATUR

## Pengertian Laporan Keuangan
Berdasarkan  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan, 2010) laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

## Tujuan Laporan Keuangan
Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010)  Secara  spesifik,  tujuan  pelaporan  keuangan  pemerintah  adalah  untuk  menyajikan  informasi  yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya, dengan:
a. Menyediakan  informasi  mengenai  posisi  sumber  daya  ekonomi,  kewajiban,  dan  ekuitas pemerintah;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. Menyediakan  informasi  mengenai  cara  entitas  pelaporan  mendanai  aktivitasnya  dan  memenuhi kebutuhan kasnya;
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## Komponen Laporan Keuangan
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c. Neraca
d. Laporan Operasional
e. Laporan Arus Kas
f. Laporan Perubahan Ekuitas
g. Catatan atas Laporan Keuangan

## Kualitas Laporan Keuangan
Secara  umum  pelaporan  keuangan  yang  memenuhi  karakteristik  kualitatif  adalah  pelaporan keuangan  yang  berkualitas  atau  mampu  menghasilkan  informasi  keuangan  yang  memenuhi  keinginan pengguna (Yadiati & Mubarok, 2017).
Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010)  disebutkan  bahwa  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut  ini  merupakan  prasyarat  normatif  yang  diperlukan  agar  laporan  keuangan  pemerintah  dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:
1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

## Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan
Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upata meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan  pemerintah/pusat,  jika  menurut  peraturan  perundang-undangan  satuan  organisasi  dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

## Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan
Berdasarkan  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  2010)  Kerangka  konseptual  merumuskan  konsep  yang  mendasari  penyusunan  dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:
a. Penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya;
b. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi  masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar;
c. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar;
d. Para  pengguna  laporan  keuangan  dalam  menafsirkan  informasi  yang  disajikan  pada  laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

## Pengertian Sistem Informasi Keuangan Daerah
Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, 2010)  disebutkan  bahwa  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  selanjutnya  disingkat  SIKD  adalah  suatu sistem  yang  mendokumentasikan,  mengadministrasikan,  serta  mengolah  data  pengelolaan  keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan  keputusan  dalam  rangka  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan  pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

## Tujuan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, 2010) disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah untuk:
a. Membantu Menteri Keuangan dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
b. Membantu menyediakan data dan informasi kepada Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) pada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
c. Membantu  Menteri  Keuangan  dan  instansi  terkait  lainnya  dalam  melakukan  evaluasi  kinerja keuangan daerah, penyusunan RAPBN, dan kebutuhan lain seperti statistik keuangan negara; dan
d. Membantu  Pemerintah  Daerah  dalam  menetapkan  kebijakan  keuangan  dan  menyusun  Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), pemerintahan, dan pembangunan di Daerah.

## Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Pemanfaatan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berasal  dari  kata  dasar  manfaat  dan memiliki  makna  prose,  cara  atau  perbuatan  memanfaatkan.  Pemanfaatan  dalam  hal  ini  mengacu  pada tindakan atau kegiatan menggunakan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dari hal itu. Pemanfaatan juga mencakup penggunaan yang optimal dari sesuatu agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
Dalam  penjelasan  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2010  Tentang  Sistem  Informasi Keuangan Daerah, 2010) disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang  sejalan  dengan  prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah berkewajiban  untuk  mengembangkan  dan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  untuk meningkatkan  kemampuan  mengelola  keuangan  daerah  dan  menyalurkan  informasi  keuangan  daerah kepada  pelayanan  publik.  Selain  itu,  pemerintah  daerah  perlu  mengoptimalisasi  pemanfaatan  teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dalam penyederhanaan akses antara unit kerja. Penyusunan laporan keuangan  dan  implementasi  informasi  keuangan  akan  menjadi  lebih  mudah  dengan  adanya  kemajuan teknologi  informasi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  peningkatan  akurasi  dan  ketepatan  yang  dimiliki  oleh teknologi ini, serta kemampuannya dalam menyimpan data dalam skala yang lebih besar. Sebagai hasilnya, pekerjaan yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
Dikutip dari (Zamzami et al., 2018) pada dasarnya, pemakaian teknologi dan teknologi informasi adalah untuk memudahkan, mempercepat ( drive up ), dan efisiensi ( Low cost ) pekerjaan yang dilakukan secara manual oleh tenaga manusia, serta mengurangi kesalahan manusiawi ( human error ) yang muncul. Namun  pemanfaatan  dan  pengembangan  teknologi  atas  sistem  kerja  yang  berjalan  dalam  suatu  entitas harus tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak diraih. Jika tidak, akan sangat mungkin terjadi justru sebaliknya, yaitu pemborosan ( high cost ) atau bahkan kegagalan dalam mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Wilkinson, et al (2000) dalam (Aulina Nur, 2019) penggunaan teknologi akan berdampak pada peningkatan dalam hal:
a. Tingkat Kecepatan
b. Tingkat Keamanan
c. Tingkat Keefisienan Biaya
d. Tingkat Kualitas Hasil

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di 20 SKPD yang ada di Kota Sukabumi. Metode yang digunakan dalalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 SKPD yang ada di Kota Sukabumi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik nonprobability sampling dengan jenis sampling purposive, sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kasubag keuangan, bendahara, dan staf keuangan, dengan jumlah 60 orang.
Teknik yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah pengujian validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dengan uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, analisis  regresi  linear  berganda,  uji  hipotesis  dengan  uji  t,  uji  F,  dan  uji  koefisien  determinasi.  Uji  ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 27 for Windows.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Validitas
Diketahui  nilai  r tabel  untuk  pertanyaan  kuesioner  yang  diberikan  kepada  60  responden  adalah 0,254. Berdasarkan hasil uji validitas, didapat hasil r hitung > 0,254 dengan demikian syarat validitas dari alat ukur sudah terpenuhi.
Hasil analisis menunjukkan hasil untuk variabel X1 yaitu pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk pernyataan item 1 sebesar 0,626, pernyataan item 2 sebesar 0,586, pernyataan item 3 sebesar 0,628, pernyataan item 4 sebesar 0,682, pernyataan item 5 sebesar 0,685, pernyataan item 6 sebesar 0,682.
Dari  hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  pernyataan  variabel  X1  yaitu  pemanfaatan  Sistem  Informasi Keuangan Daerah, dari pernyataan item 1-6 valid.
Hasil  analisis  menunjukkan  hasil  untuk  variabel  X2  yaitu  pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintahan untuk pernyataan item 1 sebesar 0,606, pernyataan item 2 sebesar 0,553, pernyataan item 3 sebesar  0,595,  pernyataan  item  4  sebesar  0,753,  pernyataan  item  5  sebesar  0,629.  Dari  hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  pernyataan  variabel  X2  yaitu  pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  dari pernyataan item 1-5 valid.
Hasil  analisis  menunjukkan  hasil  untuk  variabel  Y  yaitu  kualitas  laporan  keuangan  untuk pernyataan  item  1  sebesar  0,547,  pernyataan  item  2  sebesar  0,660,  pernyataan  item  3  sebesar  0,464, pernyataan  item  4  sebesar  0,652,  pernyataan  item  5  sebesar  0,591,  pernyataan  item  6  sebesar  0,546, pernyataan item 7 sebesar 0,615, pernyataan item 8 sebesar 0,676, pernyataan item 9 sebesar 0,521. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pernyataan variabel Y yaitu kualitas laporan keuangan, dari pernyataan item 1-9 valid.

## Hasil Uji Reliabilitas
Nilai reliabilitas untuk variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (X1) sebesar 0,724 dengan 6 item pernyataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai r1 ≥ 0,6 artinya instrumen pada variabel X1 andal.
Nilai reliabilitas untuk variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan (X2) sebesar 0,614 dengan 5 item pernyataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai r1 ≥ 0,6 artinya instrumen pada variabel X2 andal.
Nilai  reliabilitas  untuk  variabel  kualiatas  laporan  keuangan  (Y)  sebesar  0,761  dengan  9  item pernyataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai r1 ≥ 0,6 artinya instrumen pada variabel Y andal.

## Hasil Uji Normalitas
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize d Residual N 60 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 2,32231452 Most Extreme Differences Absolute ,053 Positive ,053 Negative -,052 Test Statistic ,053 Asymp. Sig. (2-tailed) c ,200 d Monte Carlo Sig. (2- tailed) e Sig. ,956 99% Confidence Interval  Lower Bound ,950 Upper Bound ,961

## Sumber: data diolah menggunakan SPSS 27, 2023
Berdasarkan  hasil  pengujian  one  sampel  kolmoorov-smirnov  test  diatas,  dapat  diketahui  bahwa nilai signifikan (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Artinya data sampel yang diambil terdistribusi normal.

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 18,766 5,338 3,516 ,001 TX.1 ,521 ,158 ,385 3,305 ,002 TX.2 ,355 ,154 ,268 2,300 ,025 a. Dependent Variable: TY
Sumber: data diolah menggunakan SPSS 27, 2023
Kualitas laporan keuangan (Y) = 18,766 + 0,521 X1 + 0,355 X2
1. Konstanta sebesar 18,766 menunjukkan bahwa jika nilai pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah  dan  pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  adalah  nol,  maka  kualiatas  laporan keuangan akan memiliki nilai sebesar 18,766.
2. Koefisien  Regresi  X1  sebesar  0,521  menunjukkan  bahwa  setiap  peningkatan  satu  satuan  pada variabel pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, akan meningkatkan kualiatas laporan keuangan  sebesar  0,521.  Sebaliknya,  setiap  penurunan  satu  satuan  pada  pemanfaatan  Sistem Informasi Keuangan Daerah, akan menurunkan kualiatas laporan keuangan sebesar 0,521, dengan asumsi bahwa nilai X2 tetap.
3. Koefisien  Regresi  X2  sebesar  0,355  menunjukkan  bahwa  setiap  peningkatan  satu  satuan  pada variabel  pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  akan  meningkatkan  kualiatas  laporan keuangan  sebesar  0,355.  Sebaliknya,  setiap  penurunan  satu  satuan  pada  pemahaman  Standar Akuntansi  Pemerintahan,  akan  menurunkan  kualiatas  laporan  keuangan  sebesar  0,355,  dengan asumsi  bahwa  nilai  X1  tetap.  Tanda  positif  (+)  menunjukkan  hubungan  searah  antara  variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), sedangkan tanda negative (-) menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik antara variabel independen dengan variabel dependen.

## Hasil Uji Hipotesis Hasil Uji T
Tabel 8. Hasil Uji T Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 18,766 5,338 3,516 ,001 TX.1 ,521 ,158 ,385 3,305 ,002 TX.2 ,355 ,154 ,268 2,300 ,025 a. Dependent Variable: TY
Sumber: data diolah menggunakan SPSS 27, 2023
1. Pengujian variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X1)
Dari hasil output dapat diketahui bahwa t hitung berjumlah 3,305 sementara t tabel (Dk = 60 – 2 – 1) = 1,672 dimana t tabel > t hitung, sementara nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,002 dimana  Sig  <  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  antara variabel  pemanfaatan  sistem  informasi  keuangan  daerah  dengan  kualitas  laporan  keuangan daerah,  artinya  H 01 ditolak  dan  H a1 diterima  yang  menunjukkan  terdapat  pengaruh  secara parsial.
2. Pengujian variabel Pemahaman standar akuntansi pemerintahan (X2)
Dari hasil output dapat diketahui bahwa t hitung berjumlah 2,300 sementara t tabel (Dk = 60 – 2 – 1) = 1,672 dimana t tabel > t hitung, sementara nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,025 dimana  Sig  <  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  antara
variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan daerah, artinya H 02 ditolak dan H a2 diterima yang menunjukkan terdapat pengaruh secara parsial.
Hasil Uji F
Tabel 9. Hasil Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 93,988 2 46,994 8,418 ,001 b Residual 318,196 57 5,582 Total 412,183 59 a. Dependent Variable: TY
b. Predictors: (Constant), TX.2, TX.1

## Sumber: data diolah menggunakan SPSS 27, 2023
Dari hasil output diatas diketahui nilai F hitung sebesar 8,418 sedangkan hasil F tabel (Dk = 60 – 2 – 1 = 57) diperoleh sebesar 3,16 dimana F hitung lebih besar daripada F tabel, sementara nilai signifikansi yang  didapat sebesar  0,001  dimana  Sig  <  0,05.  Dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  pengaruh  signifikan antara  variabel  independen  yaitu  pemanfaatan  sistem  informasi  keuangan  daerah  (X1)  dan  pemahaman standar akuntansi pemerintahan (X2) terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan daerah (Y), yang artinya H 03 ditolak dan H a3 diterima dimana menunjukkan adanya pengaruh secara simultan.

## PEMBAHASAN
Pengaruh  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (X1)  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan (Y)
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  pengaruh  antara  variabel Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan,  dimana  hasil  t hitung diperoleh sebesar 3,305 dan t tabel sebesar 1,672 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 (Sig<0,05). Artinya  bahwa  H 01 ditolak  dan  H a1 diterima  yang  menunjukkan  terdapat  pengaruh  antara  Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan secara parsial.
Salah  satu  faktor  pendukung  laporan  keuangan  dapat  dikatakan  berkualitas  adalah  dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah, terlihat dari hasil analisis yang diukur menggunakan kuesioner  dengan  jumlah  responden  60  orang  yang  terdiri  dari  kasubag  keuangan,  bendahara,  dan  staf keuangan  dari  20  SKPD  di  Kota  Sukabumi,  dengan  menggunakan  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah akan  berdampak  pada  peningkatan  dalam  hal  tingkat  kecepatan,  tingkat  keamanan,  tingkat  keefisienan biaya, dan tingkat kualitas hasil dari laporan keuangan SKPD di Kota Sukabumi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Inuzula & Bustami, 2021) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Sulastri et al., 2020) yang menyatakan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

## Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  terdapat  pengaruh  antara  variabel  Pemahaman  Standar Akuntansi  Pemerintahan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan,  dimana  hasil  t  hitung  diperoleh  sebesar 2,300 dan t tabel sebesar 1,672 dengan signifikansi sebesar 0,025 (Sig<0,05). Artinya bahwa H 02 ditolak dan  H a1 diterima  yang  menunjukkan  terdapat  pengaruh  antara  Pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Laporan Keuangan secara parsial.
Hal ini menunjukkan bahwa dengan pemahaman pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  memadai akan  mampu  meningkatkan  kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi. Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) disebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di
Indonesia.  Sehingga  untuk  menyajikan laporan  keuangan  yang  berkualitas,  ialah  setiap  pegawai  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki pemahaman mengenai standar akuntansi pemerintahan dengan baik sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan  oleh    (Inuzula  &  Bustami,  2021)  yang  menyatakan  bahwa  pemahaman  standar  akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Islamay  &  Trisnaningsih,  2022)  yang  menyatakan  bahwa  pemahaman Standar Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

## Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X1) dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Berdasarkan perhitungan uji F yang telah dilakukan, menyatakan bahwa F hitung yang diperoleh sebesar  8,418  sedangkan  untuk  F  tabel  diperoleh  sebesar  3,16.  Sesuai  kriteria  pengujian  bahwa  jika  F hitung > F tabel maka H 03 ditolak dan H a3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari  pemanfaatan  sistem  informasi  keuangan  daerah  dan  pemahaman  standar  akuntansi  pemerintahan terhadap kualitas kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi.
Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa nilai Kd sebesar 0,228 atau 22,8%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi sebesar 22,8% dan sisanya 77,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah, proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keuangan dapat diotomatisasi, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Sistem Informasi Keuangan Daerah memastikan integritas data keuangan dengan menghindari kesalahan penginputan manual dan memastikan konsistensi data yang digunakan dalam laporan keuangan. Hal ini dapat meningkatkan akurasi laporan keuangan. Sistem Informasi Keuangan Daerah memungkinkan proses pengolahan  data  keuangan  menjadi  lebih  cepat  dan  efisien.  Dengan  demikian,  laporan  keuangan  dapat disusun lebih tepat waktu, dan meminimalkan risiko keterlambatan atau ketidaktepatan informasi.
Secara  keseluruhan,  pemanfaatan  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  dan  pemahaman  Standar Akuntansi Pemerintahan secara bersama-sama dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  memberikan  efisiensi  operasional  dan  integritas  data, sementara  pemahaman  standar  akuntansi  pemerintahan  memastikan  laporan  keuangan  sesuai  dengan prinsip  akuntansi  yang  berlaku.  Sehingga  kedua  variabel  ini  dapat  membuat  laporan  keuangan  yang dihasilkan lebih baik dalam hal akurasi, relevansi, transparansi, dan keandalan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar  pengaruh  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  dan  pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintahan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  di  SKPD  Kota  Sukabumi,  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap  kualitas  laporan  keuangan  di  SKPD  Kota  Sukabumi  dengan  hasil  uji  t  sebesar  3,305  dan signifikansi sebesar 0,002 yang berarti hipotesis H 01 ditolak dan hipotesis H a1 diterima.
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifiikan secara parsial terhadap  kualitas  laporan  keuangan  di  SKPD  Kota  Sukabumi  dengan  hasil  uji  t  sebesar  2,300  dan signifikansi sebesar 0,025 yang berarti hipotesis H 02 ditolak dan hipotesis H a2 diterima.
Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  dan  pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD  Kota  Sukabumi  dengan  hasil  uji  F  sebesar  8,418  dan  signifikansi  sebesar  0,001  yang  berarti hipotesis  H 03 ditolak  dan  hipotesis  H a3 diterima.  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  dan pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan  di  SKPD  Kota  Sukabumi  sebesar  22,8%  terlihat  dari  hasil  uji  keofisien  determinasi  sebesar 22,8% dan 77,2% faktor lain yang menjadi pengaruh kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## DAFTAR LITERATUR
Aulina  Nur,  R.  (2019). Pengaruh  Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Pemanfaatan  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah  dan  Kompetensi  Sumberdaya  Manusia  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai .
Bintaurina,  S.,  Sudarmanto,  E.,  &  ...  (2021).  …  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Pemanfaatan  Sistem Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor Tahun 2016 …. Jurnal Online Mahasiswa … .
https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1607
Inuzula, L., & Bustami, K. (2021). … Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bireuen. Ekonis:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis . http://e-jurnal.pnl.ac.id/ekonis/article/view/2187
Islamay, A. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Internal Audit ….
COSTING: Journal of Economic … .
https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/3925
Manimpurung,  R., Kalangi,  L.,  &  ...  (2018).  …  dan Komitmen  Organisasi Terhadap Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Pada  badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota Manado. Going Concern: Jurnal … . https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/19142 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010).
Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi , 20 (2), 8–17. Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .
Sulastri, R., Nugroho, G. W., & Nurodin, I. (2020). … Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Dan  Informasi  Manajemen  Daerah  (Simda)  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Universitas . http://www.jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/526
Wahyu,  I.,  Defitri,  S.  Y.,  &  Das,  N.  A.  (2022).  Pengaruh  Sistem  Informasi  Akuntansi  Dan  Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah:(Studi Empiris Pada Kabupaten Sijunjung). Jurnal Ekonomi Dan … . https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/optimal/article/view/506
Welly,  W.,  &  Seputra,  R.  (2019).  Faktor  Penentu  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  In Akuntanika .
journal.poltekanika.ac.id.
http://journal.poltekanika.ac.id/index.php/akt/article/download/119/107 Yadiati, W., & Mubarok, A. (2017). Kualitas Pelaporan Keuangan Kajian Teoritis dan Empiris . Penerbit KENCANA.
Zamzami, F., Duta Nusa, N., & Arifin Faiz, I. (2018). Sistem Informasi Akuntansi . Penerbit Gadjah Mada University Press.