## Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Jopinus Ramli Saragih Program Studi Manajemen Universitas Efarina Sumatera Utara e-mail: jramlisaragih@gmail.com
Abstrak : Penelitian ini untuk menganalisis dinamika perpanjangan masa jabatan Kepala Desa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2024  tentang  Desa  yang  disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Fokus utama penelitian adalah pada dampak perpanjangan masa  jabatan  terhadap  pelaksanaan  program  pembangunan  desa  serta  tantangan  dan peluang  yang  dihadapi  oleh  Kepala  Desa.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara  mendalam  dan  detail.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perpanjangan  masa jabatan  Kepala  Desa  dapat  menciptakan  stabilitas  kepemimpinan  dan  kontinuitas program  pembangunan,  namun  juga  menimbulkan  kekhawatiran  mengenai  potensi penyalahgunaan kekuasaan dan penurunan dinamika politik desa.
Kata Kunci : Manajemen Pemerintahan

## PENDAHULUAN
Peran pemerintah pusat sangat penting dalam membina dan mengarahkan pemerintahan daerah  agar  dapat  berfungsi  secara  efektif  dan  efisien.  Melalui  regulasi,  pendanaan, pendampingan,  pengawasan,  koordinasi,  dan  pemberian  insentif,  pemerintah  pusat memastikan  bahwa  pemerintahan  daerah  dapat  berkontribusi  optimal  dalam pembangunan  nasional  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Hubungan  yang sinergis  dan  harmonis  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  menjadi  kunci  keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Desa dijelaskan  sebagai  bagian  terkecil  dari  wilayah  Indonesia,  dan  mayoritas  Masyarakat Indonesia berada pada wilayah pedesaan ini.  Sedang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  dijelaskan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  desa  adalah  desa  dan  desa  adat atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.jadi  berdasarkan  dua pengertian mengenai desa dalam undang-undang, desa sudah jelas terdefinisikan. Pemerintah  pusat  telah  menetapkan  kerangka  hukum  dan  kebijakan  nasional  yang menjadi  dasar  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  termasuk  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Selain  itu,  pemerintah pusat  menyediakan  alokasi  dana  melalui  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus  (DAK),  dan  Dana  Desa  untuk  membiayai  kebutuhan  pembangunan  di  daerah. Pendampingan  teknis  dan  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  juga  diberikan untuk  memastikan  kualitas  tata  kelola  pemerintahan  daerah.  Pengawasan  dan  evaluasi
kinerja  dilakukan  secara  berkala  untuk  memastikan  efektivitas  dan  efisiensi  program- program daerah. Melalui forum-forum koordinasi dan sinergi program, pemerintah pusat berupaya  menyelaraskan  program  nasional  dan  daerah.  Pemerintah  pusat  juga memberikan insentif fiskal dan penghargaan kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam berbagai sektor. Dengan demikian, hubungan yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sementara itu, Desa sering kali dianggap jauh tertinggal dari masyarakat kota dalam segi ekonomi,  sosial  dan  pemerintahan,  desa  secara  tingkat  perkembangannya  terbagi  3 bagian,  mulai  dari  banyak  potensi  potensi  desa  yang  belum  dikelola  yang  belum  baik, desa yang masih dalam tahap perkembangan menuju desa maju, dan juga desa yang desa yang  masyarakatnya  telah  mampu  memanfaatkan  dan  mengembangkan  sumber  daya alam dan potensinya. Dengan beragam aturan dan undang-undang tata kelola desa yang baru  ini,  diharapkan  kedepan  semua  desa  dapat  menjadi  desa  yang  maju  dan berkecukupan  dalam  hal  sumber  daya  manusia  dan  masalah  finansial  sehingga  dapat memanfaatkan  segala  potensinya  masing-masing  secara  maksimal,  Dimana  kemudian diharapkan desa sudah mirip dengan kota yang modern dengan sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan menunjang kehidupan Masyarakat namun dalam skala wilayah yang kecil.
Dalam Undang-Undang Pejabat Desa, jika kita melihat semua secara netral, tentu muncul harapan positif, seperti Kepala Desa dapat dapat memberikan stabilitas kepemimpinan, di lain itu Kepala Desa memiliki waktu yang lebih panjang bagi untuk merumuskan dan melaksanakan program pembangunan desa yang berkelanjutan, jadi bukan lagi program jangka pendek, namun dapat menjadi strategi jangka panjang.  Dalam beragam rangkaian peraturan dan undang-undang undang undang desa tersebut juga mendorong supaya desa dapat menggedepankan pemberdayaan masyarakat desa, dimana kemudian pada akhirnya desa  akan  didorong  untuk  bisa  dan  mampu  untuk  mengelola  sumber  daya  alam  dan desanya  sendiri  secara  mandiri,  dimana  dalam  hal  ini,  tentu  diperlukan  kesiapan perangkat  aparat  desa  secara  menyeluruh  serta  juga  partisipasi  masyarakat  desa  dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan.
Desa  akhir-akhir  ini  memang  menjadi  fokus  dari  pemerintah  pusat,  karena  desa merupakan  aspek  penting  dalam  tatanan  Masyarakat,  baik  secara  geografis,  sosial  dan ekonomi.    Dari  sisi  ekonomi,  mucul  peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  145 Tahun  2023  yang  berisi  tentang  pengaturan  bersifat  umum  dan  berlaku  lebih  dari  satu tahun,  dengan  pokok  pengaturan  meliputi  proses  penganggaran,  pengalokasian, penyaluran,  penatausahaan,  pertanggungjawaban  dan  pelaporan,  penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa. Sementara  PMK  146  tahun  2023  berisi  penetapan  rincian  Dana  Desa  setiap  Desa  TA 2024,  dan  pengaturan  spesifik  penyaluran  dan  penggunaan  Dana  Desa  TA  2024  yang diamanatkan  dalam  UU  APBN  TA  2024.  Dengan  beragam  rangakaian  peraturan  dan undang-undang  baru  tersebut  Otomatis  diharapkan  tata  Kelola  desa  dalam  bidang ekonomi akan lebih optimal dan pelayanan di desa lebih maksimal.
Undang-Undang ini juga menguraikan kewenangan desa dalam berbagai aspek, termasuk perencanaan  pembangunan,  pengelolaan  keuangan  desa,  pelayanan  masyarakat,  dan pelaksanaan  program  pembangunan.  Partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa ditekankan melalui mekanisme musyawarah desa dan BPD. Selain itu, alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat  kepada  desa  diatur  untuk  mendukung  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa mencakup berbagai bidang
seperti  infrastruktur,  pertanian,  pendidikan,  dan  kesehatan.  Undang-Undang  ini  juga mendorong  pemberdayaan  ekonomi  desa  melalui  berbagai  program  yang  mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta pemberdayaan masyarakat desa. Pada  puncaknya,  pada  tanggal  25  April  2024,  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi) menandatangani  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang membawa perubahan  signifikan  dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa  di  Indonesia.  Salah  satu perubahan  utama  yang  tercetus  adalah  pengaturan  masa  jabatan  Kepala  Desa  (kades) menjadi delapan tahun, dengan batasan maksimal dua periode. Ketentuan ini tercantum dengan  jelas  dalam  Pasal  39,  yang  menetapkan  bahwa  Kepala  Desa  akan  memegang jabatannya  selama  delapan  tahun  sejak  tanggal  pelantikan,  memberikan  kemungkinan bagi mereka untuk menjabat hingga dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak. Pasal  39  ayat  1  secara  khusus  menyatakan  bahwa  Kepala  Desa  akan  bertugas  selama delapan  tahun  terhitung  sejak  pelantikan,  sementara  Pasal  39  ayat  2  mengonfirmasi adanya  batasan  dua  periode  dalam  masa  jabatan  Kepala  Desa.  Keputusan  ini mencerminkan  komitmen  pemerintah  untuk  mengoptimalkan  stabilitas  kepemimpinan desa,  memperkuat  kontinuitas  pembangunan,  dan  merespons  dinamika  tuntutan pembangunan masyarakat desa secara lebih efektif.
Dalam konteks implementasi, Pasal 118 memberikan ketentuan transisi, dimana Kepala Desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang telah menjabat dua periode sebelum UU  ini  berlaku,  masih  dapat  mencalonkan  diri  untuk  satu  periode  lagi.  Mereka  yang masih menjabat pada periode ketiga akan menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai UU baru ini. Selain itu, masa jabatan Kepala Desa yang habis pada awal tahun 2024 dapat diperpanjang  sesuai  dengan  ketentuan  baru,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  118 huruf e. Ketentuan baru ini diharapkan dapat mengoptimalkan prinsip desa membangun, memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam kepemimpinan desa, serta memungkinkan Kepala  Desa  untuk  lebih  efektif  dalam  melaksanakan  program  pembangunan  jangka panjang.
Perangkat  dan  pemerintahan  desa  tidak  lagi  dipandang  sebelah  mata,  yang  semula dianggap terbelakang, hanya mengurus sisi administrasi warga, kini tela berubah pesat, desa diharapkan kedepan bisa kurang lebih menjadi local self-government, Dimana desa menjadi  suatu  Kawasan  yang  mempunyai  hak  dan  wewenang  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tangga  daerahnya  sendiri,  dan  tidak  lagi  tergantung  pada  tata pemerintahan  wilayah  diatasnya.  Kepala  Desa  menjadi  figur  sentral  di  desa,  karena hampir semua akses terkumpul melalui Kepala Desa, hal ini terjadi sebab Kepala Desa adalah jembatan utama yang memfasilitasi semua kepentingan Masyarakat desa dengan pemerintah diatasnya yang memiliki kewenangan lebih akan wilayah desa tersebut, walau pun perlu disadari bahwa kekuasaan di  desa yang dianggap berpusat  di  tangan Kepala Desa  tersebut  sesungguhnya  tidaklah  mutlak,  sebab  kekuasaan  tersebut  hanyalah perpanjangan  tangan  aparatur  negara  di  atasnya,  misalnya  camat  di  kecamatan,  bupati atau walikota di kabupaten atau kota.
Namun,  keputusan  ini  tidak  lepas  dari  kontroversi  dan  perdebatan.  Undang-undang tersebut  menciptakan  kontroversi  di  kalangan  masyarakat  dan  politisi.  Sebagian  pihak menganggap  sebagai  langkah  maju  yang  positif  untuk  meningkatkan  efektivitas pemerintahan  desa  dan  memperkuat  kontinuitas  pembangunan.  Tetapi  di  sisi  lain, sebagian  pihak  menentang  langkah  ini,  merasa  bahwa  perpanjangan  masa  jabatan  bisa berpotensi menghambat demokrasi lokal dan memperkuat dominasi politik tertentu. Pro dan  kontra  ini  menciptakan  dinamika  politik  dan  sosial  yang  menarik  untuk  diselidiki lebih lanjut dalam konteks perubahan ini.
Di  satu  sisi  perpanjangan  jabatan  Kepala  Desa  ini  dinilai  dapat  menciptakan  stabilitas kepemimpinan,  yang  pada  akhirnya  dapat  berkontribusi  positif  terhadap  keberhasilan pembangunan  desa.  Kepemimpinan  yang  stabil  cenderung  memiliki  program pembangunan  yang  lebih  konsisten  dan  berkelanjutan.  Namun,  di  sisi  lain,  terdapat kekhawatiran  mengenai  perpanjangan  jabatan  ini,  karena  berpotensi  menciptakan penyalahgunaan kekuasaan dan dipandang dapat mengurangi dinamika politik desa yang sehat.
Pembangunan  desa  merupakan  salah  satu  agenda  prioritas  dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  mengurangi  kesenjangan  antara  wilayah  perkotaan  dan pedesaan.  Desa,  sebagai  unit  pemerintahan  terkecil,  memiliki  peran  strategis  dalam pelaksanaan  berbagai  program  pembangunan.  Keberhasilan  pembangunan  desa  sangat dipengaruhi oleh efektivitas manajemen pemerintahan desa, termasuk peran Kepala Desa sebagai pemimpin lokal. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini menjadi topik yang hangat  dibicarakan  dalam  beberapa  waktu  terakhir.  Di  satu  sisi,  perpanjangan  masa jabatan dapat memberikan kontinuitas dalam kepemimpinan dan program pembangunan desa.  Di  sisi  lain,  hal  ini  juga  menimbulkan  kekhawatiran  tentang  potensi  penurunan akuntabilitas  dan  peningkatan  risiko  penyalahgunaan  kekuasaan.  Penerapan  aturan tersebut dalam praktiknya menimbulkan perdebatan dan dinamika yang kompleks di mata masyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  bermaksud  untuk  menganalisis  dan menggambarkan  dinamika  perpanjangan  masa  jabatan  Kepala  Desa  dan  dampaknya terhadap pelaksanaan program pembangunan desa, kemudian juga untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi Kepala Desa perpanjangan masa jabatan. Penelitian ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  signifikan  baik  secara  teoritis  maupun praktis. Secara teoritis,  penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai  manajemen pemerintahan desa dan pembangunan desa, khususnya dalam konteks perpanjangan masa jabatan  Kepala  Desa.  Secara  praktis,  hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  referensi  bagi pembuat  kebijakan,  Kepala  Desa,  dan  masyarakat  dalam  merumuskan  strategi  yang efektif  untuk  meningkatkan  kualitas  pemerintahan  desa  dan  keberhasilan  program pembangunan desa.

## KAJIAN PUSTAKA
Menurut Hazim (dalam kamus, 1994:287) pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu Negara  atau  bagian  lain-lainnya  dalam  kehidupan  masyarakat. Pelaksanaan  Otonomi Daerah  sebagaimana  amanat  dari  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah dapat dipandang suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian  otonomi  daerah  merupakan  strategi  untuk  merespon  tuntutan  masyarakat daerah  terhadap  tiga  permasalahan  utama  yaitu  penggunaan  kekuasaan  Pemerintah, Pendistribusian  pendapatan,  serta  kemandirian  sistem  manajemen  pemerintah.  Kedua, otonomi  daerah  dimaksudkan  seperti  strategi  untuk  memperkuat  perekonomian  daerah terutama  masyarakat  dalam  rangka  memperkokoh  perekonomian  nasional  untuk menghadapi  era  perdagangan  bebas.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan,  baik  atau tidaknya pemerintah terutama Pemerintah Kelurahan tergantung dalam fungsi dan prinsip manajemen pemerintah.
Secara  pengertian,  menurut  Supriyanto  (2009)  manajemen  pemerintahan  adalah  suatu proses kegiatan melakukan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara  pemerintah  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan,  yaitu meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Sedangkan,  Suryadinata  (1996)  memandang manajemen pemerintah sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan  menggunakan  berbagai  sumber  yang  dikuasai  oleh  negara.  Inti  manajemen pemerintahan, terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepamongprajaan.
Menurut  Soejono  Soekanto  dalam  buku  yang  berjudul  sosiologi  suatu  pengantar (2012:212),  menjelaskan  pengertian  peranan  merupakan  aspek  dinamis  kedudukan (status).  Apabila  seseorang  melakukan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah  untuk  kepentingan  ilmu  pengetahuan.  Keduanya  tak  dapat  dipisah-pisahkan karena  yang  satu  tergantung  pada  yang  lain  dan  sebaliknya.  Tak  ada  peranan  tanpa kedudukan  atau  kedudukan  tanpa  peranan.  Menurut  Widjajah  (2008:27)  Kepala  Desa yaitu  penguasa  tertinggi  di  desa  dan  sebagai  pemimpin  formal  maupun  informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  merupakan regulasi  yang  dirancang  untuk  mengatur  pelaksanaan  otonomi  desa,  memperkuat  tata kelola  pemerintahan  desa  yang  demokratis  dan  partisipatif,  serta  mendorong pembangunan  desa  yang  berkelanjutan  dan  berkeadilan.  Undang-Undang  ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menyoroti peran desa dalam pembangunan nasional. Beberapa poin  utama yang diatur dalam  Undang-Undang  ini  meliputi  otonomi  desa  yang  memberikan  wewenang  lebih besar  kepada  desa  dalam  mengelola  urusan  pemerintahan,  pembangunan,  dan kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Selain itu, Undang-Undang ini  mengatur  proses  pembentukan  desa,  struktur  pemerintahan  desa,  serta  peran  dan tanggung jawab Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  pada  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Menurut Creswell  (2016)  penelitian  kualitatif  adalah jenis  penelitian  yang  mengeksplorasi  dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial.  Sedangkan  desain  penelitian  berupa  deskriptif  kualitatif.  Menurut  Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada  filsafat  postpositivisme  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan  data  apa  adanya  tanpa  proses  manipulasi  atau  perlakuan- perlakuan  lain.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menyajikan  gambaran  secara lengkap  mengenai  suatu  kejadian  atau  dimaksudkan  untuk  mengekspos  dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi.
Penggunaan  desain  penelitian  deskriptif  kualitatif  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan fenomena yang terjadi dalam konteks nyata, tanpa melakukan manipulasi variabel atau menghasilkan  generalisasi  statistik.  Desain  deskriptif  ini  akan  memungkinkan  peneliti untuk menggali informasi yang mendalam tentang dinamika perpanjangan masa jabatan Kepala  Desa  dan  dampaknya,  serta  tantangan  dan  peluang  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Sementara analisis data dilakukan secara secara
induktif,  dengan  menggunakan  pendekatan  analisis  tematik.  Peneliti  akan mengidentifikasi  pola-pola,  tema-tema,  dan  makna-makna  yang  muncul  dari  data, kemudian mengelompokkannya menjadi kategori-kategori yang relevan.

## PEMBAHASAN

## Dinamika dan Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Seperti  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  perpanjangan  masa  jabatan  Kepala  Desa berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2024  tentang  Desa  yang  disahkan  oleh Presiden  Jokowi,  telah  menciptakan  pro  kontra  yang  menggambarkan  adanya  dua pandangan  yang  berbeda.  Di  satu  sisi,  perpanjangan  masa  jabatan  ini  dinilai  sebagai langkah maju yang dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dan memperkuat kontinuitas  pembangunan.  Dengan  stabilitas  kepemimpinan  yang  tercipta,  diharapkan program  pembangunan  desa  dapat  dilaksanakan  dengan  lebih  konsisten  dan berkelanjutan,  memberikan  dampak  positif  bagi  kemajuan  desa.  Namun,  di  sisi  lain, muncul  kekhawatiran  bahwa  perpanjangan  masa  jabatan  ini  dapat  menghambat demokrasi  lokal  dan  memperkuat  dominasi  politik  tertentu,  selanjutnya  menciptakan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan penurunan dinamika politik desa yang sehat. Penelitian  ini  mengidentifikasi  beberapa  aspek  dinamika  yang  muncul  terkait  dengan perpanjangan  masa  jabatan  Kepala  Desa.  Pertama,  perpanjangan  masa  jabatan  Kepala Desa dapat membawa dampak signifikan terhadap stabilitas kepemimpinan desa. Kepala Desa  yang  memiliki  masa  jabatan  yang  lebih  panjang  cenderung  mampu  menciptakan kontinuitas  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  program  pembangunan  desa, mengurangi ketidakpastian kebijakan yang mungkin terjadi akibat seringnya pergantian kepemimpinan yang kerap berganti-ganti kebijakan dan program yang tidak tuntas. Kedua, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini membawa implikasi yang kompleks terhadap  stabilitas  kepemimpinan  desa.  Dengan  memiliki  masa  jabatan  yang  lebih panjang,  Kepala  Desa  memiliki  kesempatan  untuk  merencanakan  dan  melaksanakan program pembangunan desa dengan lebih konsisten dan berkelanjutan. Kontinuitas dalam kepemimpinan ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian kebijakan dan program yang mungkin timbul akibat seringnya pergantian kepemimpinan. Hal ini memungkinkan adanya  pengembangan  strategi  jangka  panjang  yang  lebih  matang  dan  terarah,  serta memperkuat koordinasi antarprogram pembangunan yang dilaksanakan dari periode ke periode. Stabilitas kepemimpinan juga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi investasi dan pembangunan ekonomi lokal, karena adanya kepastian dalam kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh Kepala Desa.
Ketiga,  perpanjangan  masa  jabatan  Kepala  Desa  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa. Stabilitas kepemimpinan dipandang dapat  memberikan  kontribusi  positif  terhadap  kelancaran  dan  konsistensi  dalam pelaksanaan program pembangunan. Kepala Desa yang memiliki masa jabatan yang lebih panjang  memiliki  lebih  banyak  waktu  dan  kesempatan  untuk  merencanakan  dan melaksanakan  program-program  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Kepala  Desa  dapat mengembangkan  strategi  jangka  panjang  yang  lebih  matang,  memperhitungkan kebutuhan  dan  prioritas  masyarakat  secara  lebih  komprehensif.  Selain  itu,  stabilitas kepemimpinan  juga  memungkinkan  Kepala  Desa  untuk  membangun  hubungan  yang lebih kokoh dengan masyarakat  dan pemangku kepentingan lainnya.  Dengan menjabat dalam waktu yang lebih  lama, Kepala Desa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam  tentang  tantangan  dan  potensi  desa,  sehingga  dapat  lebih  efektif  dalam
memobilisasi  sumber  daya  dan  dukungan  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan  program pembangunan. Hal ini menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi terwujudnya sinergi antara  berbagai  pihak  terkait  dalam  upaya  memajukan  desa  secara  holistik  dan berkelanjutan.
Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Pertama,  terkait  stabilitas  yang  berlebihan  dalam  kepemimpinan  desa  yang  berpotensi menghambatan inovasi dan adaptasi yang diperlukan dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Ketika Kepala Desa menjabat untuk periode yang sangat panjang, terdapat risiko bahwa mereka menjadi terlalu terikat pada kebijakan dan pendekatan  yang  telah  ada,  tanpa  membuka  diri  terhadap  ide-ide  baru  atau  perubahan yang mungkin diperlukan dalam menghadapi tantangan baru yang muncul. Hal ini dapat menghambat  kemampuan  desa  untuk  beradaptasi  dengan  perubahan  lingkungan eksternal, seperti perubahan dalam kebijakan pemerintah pusat, perkembangan teknologi, atau perubahan dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Kedua,  perpanjangan  masa  jabatan  Kepala  Desa  juga  menimbulkan  tantangan  terkait dengan  akuntabilitas  pemerintahan  desa.  Dengan  menjabat  untuk  periode  yang  lebih lama, terdapat risiko bahwa Kepala Desa menjadi kurang akuntabel terhadap masyarakat dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Kekuasaan  yang  berlebihan  dapat  mengarah  pada kurangnya  transparansi  dalam  pengambilan  keputusan,  serta  potensi  penyalahgunaan kekuasaan  oleh  pejabat  desa.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  perlu  adanya  upaya  untuk memperkuat  mekanisme  pengawasan  dan  akuntabilitas  dalam  pemerintahan  desa, termasuk pengembangan sistem pelaporan yang transparan, pengawasan independen, dan partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  pemerintah  desa. Sehingga diharapkan dapat terwujud pemerintahan desa yang responsif, transparan, dan akuntabel, yang mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan bertanggung jawab.
Kepala Desa yang menjabat untuk periode yang lebih lama cenderung memiliki kendali yang  lebih  besar  atas  proses  pembangunan  desa,  yang  dapat  meningkatkan  risiko terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  kurangnya  transparansi  dalam  penggunaan sumber  daya  desa.  Perpanjangan  masa  jabatan  ini  dapat  terindikasi  dapat  mengurangi partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  desa.  Keterlibatan  aktif  masyarakat dalam  pengambilan  keputusan  dan  implementasi  program  pembangunan  desa  menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya Kepala Desa yang menjabat untuk periode yang lebih lama, terdapat risiko bahwa masyarakat dapat merasa kurang  termotivasi  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  pembangunan  desa,  karena kurangnya ruang untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka.
Ketiga,  Stabilitas  kepemimpinan  yang  berlebihan  dapat  menjadi  pemicu  terjadinya stagnasi dan kurangnya inovasi dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Ketika seorang Kepala Desa menjabat untuk periode yang sangat panjang, terdapat risiko bahwa kecenderungan  untuk  mempertahankan  status  quo  menjadi  dominan  dan  menghambat inisiatif untuk mencari solusi baru atau mengadopsi praktik yang inovatif. Hal ini dapat mengakibatkan desa mengalami stagnasi dalam pengembangan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga sulit untuk menghadapi tantangan dan peluang baru yang muncul seiring  dengan  berjalannya  waktu.  Ketidakmampuan  untuk  beradaptasi  dengan perubahan lingkungan eksternal dan kebutuhan masyarakat dapat menghambat kemajuan desa dan mengurangi dampak positif dari program pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu berupaya untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara stabilitas kepemimpinan dan fleksibilitas dalam menanggapi dinamika yang
terus  berubah  di  tingkat  lokal.  Meskipun  stabilitas  dalam  kepemimpinan  dapat memberikan  kepastian  dan  kontinuitas  yang  penting  dalam  menjaga  kelangsungan program  pembangunan,  fleksibilitas  juga  diperlukan  untuk  memungkinkan  desa menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  yang  terjadi  baik  di  lingkungan  eksternal  dan internal. Fleksibilitas ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi dan merespons perubahan kebutuhan dan prioritas masyarakat, serta mengadopsi pendekatan baru atau solusi  inovatif  dalam  merancang  dan  melaksanakan  program  pembangunan.  Dengan demikian, desa dapat tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan dan peluang yang  muncul,  sambil  tetap  mempertahankan  stabilitas  yang  diperlukan  untuk  menjaga konsistensi dan kelancaran dalam pelaksanaan program pembangunan.
Meskipun stabilitas dalam kepemimpinan dapat  memberikan kepastian dan kontinuitas yang  penting  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  program  pembangunan,  fleksibilitas juga diperlukan untuk memungkinkan desa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan merespons kebutuhan yang berkembang dari masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan mekanisme yang memungkinkan adanya partisipasi aktif  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  serta  penggunaan  pendekatan yang inklusif dan adaptif dalam perencanaan pembangunan desa.
Sementara  itu,  implikasi  penting  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  konteks perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Pertama, perlu adanya upaya untuk memperkuat mekanisme  pengawasan  dan  akuntabilitas  dalam  pemerintahan  desa  guna  mencegah potensi penyalahgunaan  kekuasaan. Selain itu, perlunya meningkatkan partisipasi  aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa, dengan mengembangkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program  pembangunan. Terakhir, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mendalami dampak jangka panjang dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## Tantangan dan Peluang yang Dihadapi Akibat Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Tantangan dan peluang yang muncul dalam dinamika pemerintahan desa serta partisipasi masyarakat  dalam  proses  pembangunan  terkait  dengan  perpanjangan  masa  jabatan Kepala Desa mencakup berbagai aspek. Pertama, persaingan politik yang intens di tingkat desa  seringkali  menyebabkan  konflik  dan  perselisihan  di  antara  pendukung  atau  calon Kepala  Desa,  mengakibatkan  terpecahnya  masyarakat  desa  dan  menurunkan  semangat partisipasi  dalam  pembangunan.  Namun,  dengan  masa  jabatan  yang  lebih  panjang, Kepala  Desa  memiliki  kesempatan  untuk  meminimalisasi  persaingan  tersebut  dengan membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pihak dan mengedepankan kerjasama daripada persaingan.
Kedua, perpanjangan masa jabatan juga memberikan kesempatan bagi Kepala Desa untuk memaksimalkan  program-program  pembangunan  yang  telah  direncanakan  sejak  awal pemerintahannya.  Dengan  waktu  yang  lebih  panjang,  program-program  tersebut  dapat dijalankan hingga tuntas, memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warga desa dan meningkatkan  kesejahteraan  mereka  secara  keseluruhan.  Integritas  Kepala  Desa  juga menjadi  kunci  dalam  memanfaatkan  kesempatan  ini  dengan  baik,  karena  Kepala  Desa yang  memiliki  integritas  positif  akan  menggunakan  waktu  yang  dimilikinya  dengan efektif  untuk  menjalankan  beragam  program  pembangunan  yang  bermanfaat  bagi masyarakat desa.
Ketiga, perpanjangan masa jabatan juga menimbulkan risiko penyelewengan kekuasaan dan  pembatasan  partisipasi  demokrasi  masyarakat.  Rentan  terhadap  penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepala Desa yang memiliki jabatan yang panjang dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mengurangi partisipasi mereka dalam proses pembangunan. Selain itu, keempat, perpanjangan masa jabatan juga dapat  menjadi  hambatan  bagi  semangat  perubahan  dan  modernisasi  desa,  karena meningkatkan  potensi  terbentuknya  'raja-raja  kecil'  di  desa  yang  cenderung mempertahankan status quo dan menghambat terjadinya inovasi.
Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah kabupaten atau kota perlu berperan dalam memberikan  kontrol  ekstra  terhadap  pemerintahan  desa,  mengawasi  pelaksanaan program  pembangunan,  dan  memastikan  bahwa  kepentingan  dan  aspirasi  masyarakat desa  tetap  terwakili  dan  diutamakan.  Dengan  demikian,  perpanjangan  masa  jabatan Kepala Desa memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan desa, namun juga menimbulkan sejumlah tantangan yang perlu ditangani secara bijaksana untuk memastikan keberhasilan dalam implementasinya.

## KESIMPULAN
Keputusan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa, yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa oleh Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024, telah menciptakan dinamika yang signifikan dalam masyarakat. Langkah ini telah menjadi perdebatan dan perhatian luas masyarakat, karena memiliki dampak yang terhadap  tata  kelola  pemerintahan  desa  serta  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembangunan.
Keputusan  ini  menghasilkan  perdebatan  yang  intens  terkait  dengan  implikasi  politik, sosial, dan ekonomi dari perpanjangan masa jabatan kepala desa. Pihak yang mendukung perubahan ini berpendapat bahwa langkah ini akan memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam  kepemimpinan  desa,  yang  pada  gilirannya  dapat  memperkuat  efektivitas pembangunan  dan  tata  kelola  desa.  Namun,  di  sisi  lain,  terdapat  kekhawatiran  bahwa perpanjangan  masa  jabatan  dapat  memperkuat  dominasi  politik  tertentu,  menghambat demokrasi lokal, dan mengurangi akuntabilitas pemerintahan desa.
Selain itu, keputusan ini juga mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di tingkat desa. Masyarakat akan bereaksi terhadap perubahan ini dengan cara yang beragam, tergantung pada pemahaman dan persepsi mereka tentang dampaknya terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, perubahan ini juga dapat mempengaruhi keseimbangan kekuasaan dan  distribusi  sumber  daya  di  tingkat  desa,  yang  dapat  memicu  pergeseran  dalam hubungan sosial dan politik di antara anggota masyarakat.
Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan kepala desa telah menciptakan dinamika kompleks  dalam  masyarakat,  yang  membutuhkan  pemahaman  yang  mendalam  dan penanganan yang cermat dari pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara keseluruhan.  Diperlukan  dialog  yang  terbuka  dan  inklusif  serta  mekanisme  partisipasi yang  efektif  untuk  memastikan  bahwa  keputusan  ini  mencerminkan  kepentingan  dan aspirasi masyarakat desa secara keseluruhan.
Keputusan  ini  memunculkan  pro  dan  kontra,  namun  yang  perlu  dicermati  adalah bagaimana  pemerintah  pusat  mampu  menjadi  pemerintah  daerah  provinsi,  pemerintah kabupaten  dan  kota  mampu  menjadi  pengawas  di  lapangan,  mengatur  lalu  lintas  arus jalannya pemerintahan desa secara mendetil, karena dengan penerapan beragam  aturan dan undang-undang tersebut akan muncul pula banyak sekali kesenpatan untuk muncul
hal yang bersifat negative. Tujuan utama desa utamanya adalah pada wara masyarakatnya itu sendiri, bukan pada sejauh mana kewenangan Kepala Desa dalam tata Kelola desa. Berdasarkan apa yang telah dibahas, peneliti menyimpulkan beberapa hal, yaitu:
1. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menciptakan dinamika dan dampak, yang kompleks,  diantaranya  terhadap  stabilitas  kepemimpinan,  pelaksanaan  program pembangunan,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  desa. Meskipun  perpanjangan  masa  jabatan  dapat  meningkatkan  kontinuitas  dan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, ada risiko terkait  dengan  stagnasi,  kurangnya  inovasi,  dan  penyalahgunaan  kekuasaan.  Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang tepat antara stabilitas kepemimpinan dan fleksibilitas  dalam  menanggapi  dinamika  yang  terus  berubah  di  tingkat  desa. Selanjutnya  perlu  adanya  upaya  memperkuat  mekanisme  pengawasan  dan akuntabilitas  pemerintahan  desa,  serta  meningkatkan  partisipasi  aktif  masyarakat dalam  proses  pembangunan  desa,  menjadi  kunci  untuk  menjaga  keseimbangan. Selain  itu,  penelitian  lebih  lanjut  diperlukan  untuk  memahami  dampak  jangka panjang dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
2. Perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa  membawa  tantangan  dan  peluang  yang kompleks  pula  dalam  jalannya  pemerintahan  desa.  Beberapa  diantaranya  yaitu, persaingan  politik  yang  intens  dapat  merusak  persatuan  masyarakat  desa,  namun masa jabatan yang lebih panjang memungkinkan kepala desa untuk menyelesaikan program  pembangunan  dengan  lebih  baik.  Integritas  kepala  desa  menjadi  kunci dalam memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, sementara risiko penyelewengan kekuasaan dan pembatasan partisipasi masyarakat tetap ada. Pemerintah tingkat lebih tinggi  perlu  berperan  kontrol  ekstra  untuk  memastikan  bahwa  kepentingan masyarakat  desa  diutamakan.  Dengan  penanganan  yang  bijaksana,  perpanjangan masa  jabatan  kepala  desa  dapat  memberikan  kontribusi  positif  bagi  pembangunan desa secara keseluruhan.

## Daftar Pustaka
[1] Creswell,  John  W.  2016.  Research  Design:  Pendekatan  Metode  Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
[2] Ermaya, Suryadinata. 1996. Sistem Informasi Manajemen dan. Proses Pengambilan Keputusan. Bandung: CV. Ramdan.
[3] Soekanto,  Soejono.  2012  Sosiologi  Suatu  Pengantar.  Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada.
[4] Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
[5] Supriyanto,  Budi.  2009.  Manajemen  Pemerintahan  (Plus  Dua  Belas  Langkah. Strategis). Tangerang: Cv. Media Brilian.
[6] Widjaja,  H.  A.  W.  2008. Komunikasi  dan  Hubungan  Masyarakat .  Jakarta:  Bumi Aksara.
[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[8] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[9] Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  145  Tahun  2023  tentang  pengelolaan dana desa
[10] Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146 tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa
[11] Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[13] Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1)
[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39 ayat (1)
[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39 ayat (2)