## TANTANGAN DALAM KOORDINASI JAMINAN KESEHATAN ACED

## (THE CHALLENGES IN THE COORDINATION OF ACEH'S HEALTH INSURANCE)
Edy Saputra *>
StafPeneliti Pusat K.ajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Lembaga Administrasi Negara di Banda Aceh. edyes_sa@yahoo.com

## Abstrak
Jaminan  Kesehatan  Aceh  (JKA)  merupakan  jaminan kesehatan  dengan  konsep  jaminan  kesehatan  semesta dan diselenggarakan  melalui  mekanisme  asuransi sosial. JKA diberlakukan bagi seluruh penduduk Aceh guna mengatasi kendala biaya berobat penduduk yang masih memerlukan perbaikan kesehatan akibat konflik bersenjata  selama  30  tahun.  Dalam  pelaksanaannya, pengorganisasian JKA menghadapi berbagai permasalahan  baik  pada  masa  persiapan  hingga implementasi  program.  Permasalahan  terbesar  adalah mengkoordinasi  berbagai  unsur  organisasi  yang terlibat  dalam  pelaksanaan  JKA,  unsur  organisasi tersebut meliputi; Pemerintahan Aceh, Akademisi, PT. Askes,  organisasi dan profesi  kesehatan,  serta  civil society.  Tulisan ini bertujuan  untuk  menganalisis berbagai tantangan dalam koordinasi pelaksanaan JKA dengan pendekatan metode  Fokus  Group  Diskusi dan wawancara  yang  dilakukan  pada  tahun  2012.  Hasil kajian  menunjukkan  bahwa  permasalahan  yang dihadapi  dalam koordinasi JKA antara lain;  lemahnya pemahaman terhadap Grand Desain JKA, ketidakjelasan  alur  hubungan  kerja  antar  masing- masing  unsur  organisasi  terkait,  perbedaan  persepsi dalam memaknai dan menerapkan pedoman pelaksana, serta tidak ada standar dan petunjuk teknis  koordinasi JKA.Terkait  dengan  permasalahan  tersebut,  penulis merekomendasikan antara lain; menguatkan pemahaman  grand  desain  program  kepada  berbagai unsur  organisasi  terkait,  mengoptimalkan  sosialisasi dan diseminasi  pedoman  pelaksana  kepada  unsur organisasi  terkait,  memformulasi  hubungan-hubungan kerja antar pengorganisasian, menyusun dan mendiseminasikan standar operasional prosedur tentang  koordinasi  program  antar  pengorganisasian JKA, dan menyelenggarakan  rapat  Tripartit  per- triwulan.
Kata Kunci:  Jaminan Kesehatan Aceh,  Tantangan Koordinasi, Pengoganisasian, Pedoman Pelaksana.
*> Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  DR.  Raldi Hendro  Koestoer  (Peneliti  di  P2K  LIPij  atas  masukan yang diberikannya dalam tulisan ini.

## Abstract
Acehs Health  Insurance  (JKA)  is  a  health  insurance with  the  concept of universal health  insurance  and is organized through  social insurance mechanisms.  JKA is applied for the whole population of Aceh in order to overcome  the  constrains  of cost  barriers  for  the population  that  still  require  an  improvement  as  a result  of a  30 years  armed conflict.  In  practice,  JKA still faces  various  problems  both  in  the  preparation period as  well as the implementation of the programs. The  biggest problem  is  coordinating various  elements of  the  organizations  that  are  involved  in  the implementation  of  the  JKA,  these  organizational elements  include;  the  Government  of  Aceh,  the academics,  PT.  Askes,  and  the  organizations  and health professionals  as  well as  the  civil society.  This paper aims  to  analyze  the  challenges  of coordinating the  implementation  of JKA  through  the  approach  of the  Focus  Group  Discussions  method and interviews that  were conducted in  2012.  The  results  of the  study showed  that  the  problems  that  were  faced  in coordinating JKA, among others; lack of understanding  of  the  JKA 's  Grand  Design,  the obscurity of the working relationships between each of the  elements  related  to  the  organization,  the differences  in  the  perception  of  interpreting  and implementing  the  guidelines,  and  the fact  that  there was  no  coordination  of  standards  and  technical guidelines  of the JKA.  Related to  these problems,  the authors  recommend,  among  others;  to  strengthen  the understanding  of the  grand  design  of the  programs related to  the  various  elements of the  organization,  to optimize  the  socialization  and  dissemination  of guidelines  to  the  related  organizations,  to  formulate working  relationships  between  organizations,  to arrange  and  disseminate  the  standard  operating procedures  for  the  coordination  between  the  JKA programs,  and  to  conduct  Tripartit  meeting  per  - quarter yearly.
Key Words:  Aceh's Health  Insurance,  Coordination challenges, Organizing,  Guidelines.

## PENDAHULUAN
Jaminan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari program jaminan kesejahteraan sosial nasional.  Dalam Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  disebutkan bahwa  jaminan  kesehatan  diselenggarakan  untuk menjamin  pemeliharaan  kesehatan  dan  perlindungan dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan  bagi pesertanya.  Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional  agar  dapat  dinikmati  diseluruh  wilayah Indonesia, kemudian diselenggarakan melalui mekanisme asuransi  sosial agar sumber pendanaannya jelas  dan  terukur.  Meskipun  jaminan  kesehatan diselenggarakan secara nasional, namun tidak mengurangi  peran  daerah  untuk  mengelola  jaminan kesehatan  yang  berbasis  lokal.  Ditambah  lagi,  seiring dengan  desentralisasi  bidang  kesehatan  sebagai  salah satu  urusan  wajib  Pemda 1 , maka daerah  bertanggung jawab  dalam  mengupayakan  pembangunan  kesehatan bagi  penduduknya.  Perbedaan  sosio-ekonomi  antar daerah  melahirkan  beragam  upaya  pemenuhan  hak kesehatan  bagi  penduduknya.  Bagi  daerah  yang mempunyai  dukungan  sumber  daya  dan  dana  yang memadai,  dapat  mengembangkan  bentuk  penjaminan kesehatan  dengan  berbagai  cakupannya  (baik  bersifat preventif,  promotif,  kuratif  dan  rehabilitatif)  kepada seluruh penduduknya.
Untuk konteks daerah Aceh, Pemerintahan Aceh pada tahun  20 I 0  telah  menerapkan  program  jaminan kesehatan  Aceh  atau  yang  lebih  dikenal  dengan sebutan program JKA. Program ini  diberlakukan bagi seluruh penduduk Aceh yang belum memiliki program jaminan  kesehatan  apapun,  kecuali  untuk  peserta Jamkesmas  (melalui  strategi  integrasi  pembayaran). Penerapaan JKA adalah  sebagai  respon  Pemerintah Aceh  untuk  mengatasi  keterbatasan  penduduk  dalam membayar biaya  pengobatan  terutama  untuk  fasilitas- fasilitas kesehatan di RS.  Tercatat mencapai 29 persen penduduk  Aceh  yang  tidak  memiliki  jaminan kesehatan  (Dinas  Kesehatan  Aceh,  2011 ),  mereka kewalahan  dalam  membayar  biaya  pengobatan terutama  biaya  rawat  inap  dan  biaya  operasi  di RSUD.Selain  itu  penerapan JKA merupakan  perintah Undang-Undang  Nomor  II  tahun  2006  Tentang Pemerintahan  Aceh  (selanjutnya  disebut  dengan UU P A)  yang  mewajibkan  kepada  Pemerintah  Aceh, Kabupaten  dan  Kota  untuk  memenuhi  hak  dasar penduduk  Aceh  mendapatkan  pelayanan  kesehatan yang bermutu berdasarkan standar pelayanan minimal,
1 Lihat Pasal 7 Ayat 2  huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan Antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan Pemerintahan Daerah Kabupaten!Kota
tanpa  diskriminasi  dalam  rangka  mewujudkan  derajat kesehatan yang optimal 2 •
Penerapan JKA bertujuan  untuk  meningkatkan  akses kepada  seluruh  penduduk  Aceh  terhadap  layanan kesehatan  yang  berkualitas,  termasuk  mengatasi kendala keterbatasan dalam membayar biaya pengobatan dan pelayanan pada fasilitas  RS.  Dari  sisi mengatasi  keterbatasan  pembiayaan,  penerapan JKA telah  berhasil  membantu  membiayai  penduduk  Aceh untuk  berobat  secara  gratis  pada  fasilitas  kesehatan (terutama  pada  RSUD  Kabupaten  dan  Kota,  RSU Rujukan dr.  Zainoel Abidin  (RSUZA) di Banda Aceh, dan  juga  pada  sebagian  RSU  rujukan  di  Medan  dan Jakarta.  Hal tersebut terlihat sejak diberlakukan  1 Juni 20 I 0,  yang  telah  meningkatkan  pasien JKA pada setiap RSUD Kab/Kota, terutama pada RSUZA Banda Aceh 3 yang rata-rata melayani hampir 1.000 pasien per hari,  kenaikan  angka  kunjungan  pasien  RSUD  terjadi sejak  berlakunya  program  pengobatan  gratis  Jaminan Kesehatan Aceh (W aspada.20 1 0).
Tingginya apres1as1 penduduk Aceh dalam memanfaatkan JKA, sudah  terjadi  pada  tahun-tahun awal  penerapan JKA. Sejak juni 20IO  sampai  dengan Desember 20 1I, jumlah peserta JKA sudah  mencapai sebanyak  2.147.972 jiwa  atau  44,73  persen dari total penduduk  Aceh  sebanyak  4.802.137  jiwa.  Jumlah penerima JKA tersebut  terdiri dari 856.359  jiwa (peserta JKA integrasi Jamkesmas) dan 1.291.613 jiwa (JKA Murni).  Distribusi  peserta JKA tersebar  di  23 Kabupaten/K.ota, dapat diperhatikan pada tabel  I.
Distribusi peserta JKA terbanyak berada di  Kabupaten Pidie  yaitu  sebesar  307.833  jiwa  atau  sebesar  I4,33 persen dari total  peserta JKA, sedangkan  Kabupaten dan  Kota dengan jumlah peserta paling sedikit adalah Kota  Sabang  yaitu  I2.675  atau  sebesar  0,533  persen dari total peserta JKA. Tinggi dan rendahnya distribusi jumlah peserta JKA di  suatu daerah,  dipengaruhi  oleh besar  dan  kecilnya  jumlah  sebaran  penduduk  di daerah-daerah tersebut, serta jumlah kapita kepesertaan  Askes dan Jamsostek  yang  tidak ditanggung oleh JKA.
Tingginya  apresiasi dan minat  penduduk  Aceh terhadap JKA menandakan  kebutuhan  dan  harapan tinggi  penduduk  terhadap  layanan  kesehatan  yang berkualitas/bermutu dan terjangkau  secara  gratis.
2 Lihat Pasal 225  Ayat  1 Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3 Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin merupakan Rumah Sakit  Rujukan  Provinsi  Aceh  yang  berada  di  lbukota Provinsi Aceh.
Kehadiran  JKA  telah  menjadi  solusi  mengatasi kendala  biaya  dalam  berobat  yang  perlu  dilanjutkan, mengingat  masyarakat juga telah  merasakan  manfaat berobat  secara  gratis,  yang  mana jika tidak  berlanjut dikhawatirkan dapat menjadi potensi konflik ketidakpercayaan terhadap
program-program Pemerintah Aceh eli masa transisi konflik Aceh.
Tabel.1.  Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Aceh Taboo 2010-2011
Peserta No Kab/Kota JKA JKA Total Persentase Jamkesmas Murni I BandaAceh 18.612 63.749 82.361 3,83 2 Saban2 1.199 11.476 12.675 059 3 AcehBesar 60.699 157.673 218.372 10,17 4 PidieJava 31.527 77.919 109.446 510 5 Pi die 97.432 210.401 307.833 14,33 6 Simeulu 24.300 21.586 45.886 2,14 7 Aceh Sinliidl 16.401 29.969 46.370 2,16 8 Aceh Selatan 100.028 43.544 143.572 6,68 9 AcehBarat 15.423 70.362 85.785 3,99 10 AcehBamt 60.534 26.272 86.806 4,04 Daya II NaganRaya 20.210 36.047 56.257 2,62 12 AcehJaya 11.479 34.785 46.264 2,15 13 Subussalam 15.139 10.830 25.969 1,21 14 Langsa 23.089 30.524 53.613 2,50 15 AcebTimur 117.091 77.167 194.258 9,04 16 Aceh 54.227 79.863 134.090 6,24 Tamian2 17 Aceh 6.513 24.162 30.675 1,43 Tenggara 18 GavoLues 5.502 19.544 25.046 1,17 19 Lhoksemawe 47.341 40.792 88.133 4,10 20 Aceb Utara 50.091 104.978 155.069 7,22 21 Bireun 52.133 69.959 122.092 5,68 22 Aceh 20.437 32.428 52.865 2,46 Tengah 23 BenerMeriab 6.952 17.583 24.535 1,14 856.359 1.191.613 1.147.971 100.00
Sumber: PT. Askes (Persero) Cabang Banda Aceh 2011
Untuk  maksud  partisipasi  (kepemilikan  program secara  bersama)  serta  kelancaran  penyelenggaraan program  JKA,  Pemerintah  Aceh  melibatkan  berbagai unsur organisasi yang meliputi  unsur Gubemur Aceh, Sekda  Aceh,  Dinas  Kesehatan  Aceh,  Bappeda  Aceh, RSUZA,  Tim  Asistensi  Gubemur  Bidang  Kesehatan, Legislatif  Aceh,  Akademisi,  Lembaga  Profesi eli Bidang  Kesehatan,  Civil  Society,  Media  Massa, dan PT. Askes (Persero) sebagai pelaksana teknis program, yang  dilembagakan  dalam  Pengorganisasian  JKA. Namun  demikian  pelibatan berbagai  unsur  organisasi tersebut,  dalam  pelaksanaannya  belum  beJ.jalan koordinasi  secara  terpola  dan  berkesinambungan. Kondisi  tersebut  menimbulkan  beragam  persoalan yang  cenderung  berulang-ulang  teJ.jadi dan terlambat dalam  penyelesaiannya.  Diantara  persoalan  tersebut adalah  misalnya  dalam  penyusunan  desain  program dan  penyusunan  Pedoman  Pelaksana  (Manlak)  JKA tahun  2010  maupun  revisi  Manlak  JKA  tahun  2011 yang  belum  terlibat  seluruh  unsur  organisasi,
berulangnya  kasus  keterlambatan  pembayaran  dana klaim  ke  Rumah  Sakit  dan  penyaluran  dana  kapitasi Puskesmas  (20 10  dan  2011 ),  belum efektifnya sistem pemberian  pelayanan  rujukan  dari  Puskesmas,  belum validnya  data  kepesertaan  JKA,  serta  miskomunikasi antara  Tim  Pengawas  dengan  penyedia  kesehatan dalam  pengawasan  kepada  peserta  JKA,  dan  antara Tim  Pengawas  dengan  tim  koordinasi  dalam  hal mekanisme  publikasi  basil  pengawasan  pelayanan JKA (PKP2A IV LAN, 2010).
Sehubungan  dengan  persoalan  tersebut,  dan  belum banyak  studi  yang  meninjau  tentang  implementasi koordinasi  pengorganisasian  JKA,  maka  tulisan  ini bertujuan  mendiskripsikan  tentang  pola  koordinasi penyelenggaraan  JKA  termasuk  tantangan-tantangan pelaksanaan  koordinasi  program  JKA.  Manfaat  dari tulisan  ini  diharapkan  dapat  berkontribusi  terhadap perbaikan koordinasi JKA ke depan. Untuk mendukung  tulisan  ini,  Penulis  melakukan  analisis terhadap  data  primer  berupa  point-point  penting  dari pengelola  JKA  yang  diperoleh  melalui Fokus  Group Diskusi  di  Banda  Aceh.  FGD  dihadiri  oleh Narasumber  dari  Ketua  Komisi F DPRA Bidang Kesehatan,  Humas  JKA  unsur  Dinkes,  Kepala  PT. Askes  Cabang  Banda  Aceh,  Direktur  Rumah  Sakit Zainal  Abidin,  Perwakilan  Kepala  Puskesmas  di wilayah keJ.ja  Kota Banda Aceh,  Tim Pengawas JKA, unsur  tokoh  masyarakat,  dan  media  massa  (2012). Kemudian  untuk  mendukung  data  primer  tersebut, juga  dilakukan  telaahan  data  skunder  berupa  basil penelitian PKP2A IV LAN, dokumen dan pemberitaan media massa.

## KEBIJAKAN DAN DESAIN JAMINAN KESEHATAN ACEH
Jaminan  kesehatan  semesta  atau  dikenal  dengan Universal Health  Coverage merupakan sistem layanan kesehatan  dimana  setiap  orang  di  dalam  populasi memiliki  akses  yang  adil  terhadap  pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sesuai  dengan  kebutuhan,  dengan  kualitas  yang bermutu  serta  dengan  biaya  yang  teJ.jangkau.  Hal demikian  sesuai  dengan  Cakupan  Universal  yang mengandung  dua  elemen  inti:  ( 1)  akses  pelayanan kesehatan  yang  adil dan bermutu  bagi  setiap  warga; dan (2) perlindungan risiko finansial saat menggunakan pelayanan kesehatan (WHO, 2005).
Program  JKA  didesain  sebagai  Jaminan  Kesehatan Semesta (Universal  Health  Coverage)  yang  berlaku bagi  seluruh  penduduk  Aceh  yang  belum  memiliki jaminan  kesehatan  apapun,  tanpa  memandang  status sosial,  ekonomi,  jenis  kelamin  dan  agama.  Secara yuridis  program JKA  diatur  dalam UU No.  11  tahun
2006 Ten tang Pemerintahan  Aceh  (UU  P A)  dan Qanun 4 No. 04 Tahun 2010 Tentang Ke s ehatan Aceh . Dalam kedua ketentuan tersebut , mewajibkan Pemerintah Aceh, Kabupaten dan  Kota untuk menyelenggarakan upaya penjaminan kesehatan bermutu  bagi setiap penduduknya.  Pasal 224 Ayat (1) UU  P A  disebutkan  bahwa "Setiap  penduduk  Aceh mempunyai  hak  yang  sama  dalam  memperoleh pelayanan  kesehatan  dalam  rangka  mewujudkan derajat  kesehatan  yang  optimaf'. Kemudian  dalam Pasal 225  Ayat (1)  di seb utkan  bahwa "Pemerintah Aceh  dan P emer intah  Kabupat en dan  Kola  wajib memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan  minimal  sesuai  dengan  peraturan perundang - undangan, sepanjang tidak  bertentangan dengan Syari ' at I sl am".
JKA memakai sistem pendanaan  perorangan , yang menggunakan  pola  pengelolaan asuransi kesehatan (Pasal 1 huruf 31 Qanun No. 04 Tahun 201 0).  Sebagai subsistem pendanaan kesehatan perorangan , Pemerintah Aceh berupaya  mengeser tanggung jawab pembiayaan  kesehatan  oleh  perorangan  penduduk Aceh  menjadi  tanggung jaw ab kolektif Pemerintahan Aceh . Strategi  pembiayaannya  melalui  pengalokasian sej uml ah anggara  terlebih dahulu untuk tahun berjalan kepada  fasilitas  kesehatan  milik  pemerintah  maupun swasta 5 sebe lum pelayanan diberikan  ke peserta JKA. Dengan  dernikian  penduduk  Aceh  yang  menjadi peserta  JKA  tidak  perlu  membayar  biaya  pelayanan kesehatan  ketika hendak dan se l esa i berobat.  Peserta JKA dibebaskan  membayar  iuran  untuk  mendapatkan segala jenis jenjang dan  manfaat  pelayanan kese h atan sesuai dengan kebutuhan medis,  mereka cukup datang ke  fasilitas  kesehatan  dengan membawa indentitas diri (KTP  danlatau KK) dan persyaratan l ainnya yang ditentukan  (surat  rujukan) u ntuk mendapatkan  jenis pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya.
Adapun kepesertaan JKA terdir i dari: ( 1 ) peserta JKA murni (yaitu penduduk Aceh  yang belum  dijarnin dalam  program jarninan  kesehatan  apapun); dan (2) peserta  JKA yang telah  mempunyai  Jamkesmas (peserta  JKA  Jamkesmas).  Untuk  peserta  JKA Jamkesmas,  pembiayaannya  dilakukan melalui integrasi  pendanaan  APBA  dan APBN. Sedangkan yang tidak ditanggung dalam program JKA ada la h peserta Askes Sosial , peserta  Jarninan  Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek, dan Pejabat Negara.
4 Qanun  adalah nama  lain  dari Peraturan Daerah (Perda). Istilah  Qanun  merupakan sa l ah satu ke-khususan dalam penyebutan produk hukum di  Pem e rintahan Aceh.
5 Untuk tahun 2010,201 1 , dan 2012  alokasi pembiayaan masih kepada fasi li tas kesehatan negeri.
Dalam  Grand  Desain  Penyelenggara program , JKA dike l o la oleh  Badan  Penyelenggara JKA  (BP  JKA) yang dibentuk sebagai lembaga ters e ndiri. Namun karena  BP  JKA  belum terbentuk  maka se jak  2010, 2011  dan 2012 pengelolaan program d ilakuk an  oleh PT.  Askes (Persero),  yang telah  meme n uhi s yarat- syarat meliputi  : (i) terdapat  cakupan kantor  cabang ya n g luas (Portabilita s); (ii) mernil iki  pe ng alaman minimal  5 (lima)  tahun dalam  men gelola a s uransi sosial;  (iii) memiliki cadangan  modal ; (i v) merniliki sistem informasi manajemen dan pelay a nan memadai. Sebagai pengelola  teknis  program JKA,  PT.  Askes melakukan validasi dan v eriflkasi  d ata kepe s ertaan JKA,  pembayaran  dan  penagihan atas j asa  pelayanan kesehatan  yang diberikan kepada  peserta  JKA . Sebelum  membayar  jasa kesehatan  kepada  fasilitas kesehatan,  maka  terlebih  dahulu  m emeriksa jeni s pelayanan yang diberikan  dan  kualitas layanan.  Lebih l a njut desain  alur  program  JKA  dap at diperhatikan pada gambar 1 berikut;
' ' ' j····---------------·  ........ ; KontrakdenganSyar a t: ....... B:&dan Pcnyc l cnggata l modal , pengalaman &sistem , /
· -- -- - - - - -- - - --------: ,,,' : ,' :p: -- ------- - --- --- --------------------- :c : ' .m, :  Sebchnn  pcmbayaran,  BP JKA akan
: b : : n-crreriksa: J enis pelayanan yang
. . . Lt l ~--'!.~~~!-"--~~-~~~~-~~~!':'~!' _______ :--==== ·- iy ! '. ' ., ' \. ~ . ' . . ........ KanuJKA SKEMA.I  Grand Desi  n JKA . . . ' . ' ' ,' T', '-, •"" : a: !~ ' . . : h: ' ' ' "' ' ' '  ' '  n • : __ :
Gambar 1. Skema Grand Desain Jaminan Kesehatan Aceh

## PENGORGANISASIAN JAMINAN KESEHATAN ACEH
Dewasa 1m penyelenggaraan pela yanan publik memb utuhk an kerjasama  dan Joined Mobilisation  of Resources dengan berbagai aktor diluar pemerintahan. Pelayanan publik dewasa ini tidaklah  menjadi  domain monopoli pemerintah semata - mata. Kehadi ra n dan partisipasi elemen - e l emen masyarakat menja di sebuah tuntutan untuk transparansi, akuntab i litas, dan profesionalitas penyelenggaraan  kual it as  pelayanan publik.
Salah satu pelayanan  publik  yang  m emerl ukan  dan menerapkan Joined Of Resourc es ada lah dalam
20
program
JKA di Aceh. Terlihat dalam penyelenggaraan  program  JKA yang m e libatkan berbaga i un s ur  organisasi  dengan  karakt e riktik sekt or tugas dan  fungsi yang berbeda - b e da, yang  kemudian dilembagakan  dalam  Pengorgani sas ian JKA,  yang terdiri  dari:  (i)  Tim Koordinasi  tingkat Provinsi  dan Kabupaten/Kota;  (ii) Badan Penyelenggara  JKA (dalam hal ini masih  dilaksanakan  oleh  PT. Askes Persero ) ; (iii) Tim  Pengawas t ingkat Provinsi, Kabupaten/Kota  dan  Kecamatan;  dan  (iv) Sekretariat bersama  unsur  Dinas Kesehatan dan PT.  Askes (Persero ).  Lebih  lanjut struktur kelembagaan  JKA dapat diperhatikan pada tabel 2 berikut 6 :
TABEL2 Pengorean isasia n  Jamin a n Kesehatan Acch 2011
Jenla02 Kelembaeaan Unsur-Unsur Provinsi Tim Koordinasi Gubemur , Se kda , Dink cs Acc h , PT As k cs (Pcrsero) Regional!.
Ka.Bappeda, Ka.DPKK A, D ir. RSUZA, Ka ro.Hukma s, Karo. l sra, Tim Asis t cns i Gubemur, Aka d e mis . Kct. Komisi F DPRA B i dang Kesehatan•
Sekrc t aria t Dinkc s (unit - unit). dan PT . Askcs Pcrsero ) Cabang Banda Acch Badan Pcnyelcnggara PT Askcs (Pcrsero) JKA
Tim  Pcngawa s Gubemur, Sekda, Aka d c m is~ Doktor & unsur medis. Unsur P cmcr in ta h Aceh Bupati/Walikota , Sekdaka b, Ka.Dinkc s KabfK.ota, K aca b . P T. Kab!Kota Tim Koordinas i Askcs (P c r sc ro) , Ketua Komisi bidang keschatan DPRK , Ka. Bappeda, Dir . R SU D.
Sekrcta r iat Dinke s kablkota dan PT. Askes i(persero) KabfK.ota. Ka.Dinke s & O r ga nisasi Mcdik dan
Tim P cngawas Non Medii<. LSM , dan Tokoh Masyarakat
Kecamatan Tim Validasi Unsur Kecamatan dan Desa Tim  Pcngawas Unsur Kecamatan dan Unsur Dink cs KabfK.ota
*)  Keterlibatan  Ketua  Komisi F DPRA  bidang Kesehatan disebutkan  hanya ada pada Manlak 2010, sedangkan pada Manlak Revi s i tahun 20 II tidak  termasuk l agi  sebagai Tim Koordina s i Provinsi. (Penulis tidak menggali l ebih lanjut).
Dilihat  dari struktur pengorganisasian  JKA,  dapat klasiflkasi  3 (tiga) kelembagaan  utama (co re) penyelenggaraan JKA dengan  bentuk  tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, yaitu meliputi (i) Tim Koordinasi;  (ii) BP JKA; dan (iii) Tim Pengawas. Kemudian dibentuk  1  (satu)  Sekretariat JKA  yang berfungsi sebagai Supporting Unit program JKA.
Tim Koordinasi  berfungsi sebagai regulator dalam penyelenggaraan  JKA , yang bersama - sa ma dengan unsur  tim  lain  merurnuskan  kebijakan  program , mengevaluasi progre s program , dan menelaah
6 Disarikan dari  Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 20 II ten tang Revisi Pedoman Pelaksana JKA 20 II
kebutuhan  anggaran  dan keberlanjutan program. Badan Penyeleng g ara JKA  (PT. Askes Persero) bertuga s melaksanakan manaj e men kepesertaan, manajemen  pel ay anan  kes e hatan, dan manajemen keuangan.  Sedangkan  Tim pengawas  melakukan pengawasan  dan  kend a li mutu  kualitas pelayanan ke se hatan yang diberikan  kepada  peserta JKA, dan memantau  kesesuaian  pelak sa naan  program JKA dengan  Pedoman Pelaks a na JKA.  Kemudian untuk kelancaran pelaksanaan  tuga s setiap  kelembagaan tersebut  dibentuk  tim sekretariat program  JKA yang unsumya  terdiri  dari  Dinas Kesehatan  Aceh dan PT. Askes  (Persero)  Cabang Banda Aceh.  Sebagai supporting unit  program , Sekretariat JKA  berfungsi sebagai pelaksana dibidang administratif program  dan pusat data dan informasi (kehumasan).
Dengan multi  unsur sektor  organisasi  yang terlibat dalam  program JKA (heterogenitas) mempakan strategi  Pemerintah  Aceh untuk  melahirkan  rasa kepemilikan program secara bersama. Het e rogenitas tersebut ditandai dengan upaya  menghimpun  dan mengatur  sumber daya  dalam Pengorganisas ian JKA. Namun yang ham s dicatat adalah sem akin h e terogennya  unsur  dalam sebuah pengorganisasian maka  semakin kompleks juga proses  koordina s i antar organisa s i yang hams dilakukan. Pada konteks tersebut dibutuhkan pembagian dan kejelasan tugas  dan fungsi secara detail , perlu disepakati bentuk koordinasi,  serta rencana  tindaklanjut  dari  hasil koordinasi  yang telah disepakati ber sa ma.
Karakteristik heterogenitas dalam  pengorganisasian JKA, disatu sisi dari  aspek kebijakan  mempakan nilai positif terhadap pengakuan  prinsip - prinsip  demokrasi dan  partisipa s i  publik. Akan tetapi  dari aspek implementasi , koordinasi  penyelenggaraan  program JKA  masih ditemukan  beragam  kelemahan  dalam metode  dan tindaklanjut hasil koordinasi.  Kondisi tersebut dapat ditelaah dari  dinamika penyelenggaraan program  JKA sejak tahapan  perencanaan  maupun implementasi program.

## DINAMIKA KOORDINASI
DAN

## PERMASALAHANNY A
Salah satu
komponen terpenting dalam pengorganisasian  ada l ah  adanya hubungan-hubungan koordinasi yang baik antar organisasi untuk terciptanya keselara san dan kesatuan usaha (Terry dan Rue. 1992). Dalam sebuah pengorgamsa s 1an, koordinasi dimaknai serangkaian proses yang menghubungkan, mengintegrasikan
dan
menyelaraskan berbagai bentuk kepentingan organisasi yang terlibat , untuk  mewujudkan  tujuan yang  telah
Jurnal Kependudukan  Indonesia Vo l. 8 No. 1 Tahun 2013 (ISSN 1907 - 2902)
disepakati. Pentingnya  koordinasi  pada  dasarnya merupakan  salah  satu  aspek  dalam  pengendalian program 7 •
Dalam penyelenggaraan sebuah program yang terlibat multipihak,  untuk  terlaksananya  koordinasi  yang efektif maka perlu  dibangun  kesamaan  persepsi, keterlibatan  aktif seluruh  unsur  organisasi  mulai dari perencanaan,  pelaksanaan  dan  monitoring  dan evaluasi, dan pelembagaan bentuk-bentuk komunikasi dan pertemuan  secara  berkala. Pendekatan dan mekanisme  dalam  koordinasi  tersebut  diarahkan kepada  :  ( 1)  koordinasi  terpadu,  yakni  keterpaduan pekerjaan  yang  menunjukkan  keadaan  yang  saling mengtsl dan memberi;
(2)
koordinasi berkesinambungan,  yaitu  rangkaian  kegiatan  yang saling  menyambung,  selalu  terjadi,  selalu  diusahakan dan selalu  ditegaskan  adanya  keterkaitan  dengan kegiatan  sebelumnya;  dan  (3)  strategi  kepanitiaan (committee) dalam  bentuk-bentuk  pertemuan  berkala (operational  meeting). Pertemuan committee penting untuk mendiskusikan progress program, dan menemukan kesepakatan bersama untuk keberlanjutan program.
Terkait  dengan  program JKA, untuk  mewadahi heterogenitasnya pengorganisasian JKA, dibangun pola  koordinasi  dalam  bentuk  forum  pertemuan berkala  membahas  tentang  :  (i)  Perumusan dan penetapan kebijakan JKA; (ii) Analisis kebutuhan tarif dan prosedur  pelayanan;  (iii)  validasi  atas  laporan pengawasan program; (iv) analisis kebutuhan pembiayaan  program;  (v)  monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan  koordinasi  bertujuan  untuk  sinkronisasi penyelenggaraan  program  dan  pengambilan  rencana tindak  lanjut  program.  Lebih  lanjut  skema  koordinasi JKA dapat diperhatikan pada skema 2 berikut:
nM  KOORDINASI (MULn INSTANSI) BanclaAceb BPJKA/PT .ASKES ~tcraugan: . . . ~:~.+jii-;;!;~~8~ bJ~~ula5i"Pe~8~-;D~dllnk;;II5U!a4SiP!Os;;;;- --
~·····~!ii~b~~8;;;;b,--.;;d;~~P~sllwasmp-~~yan&n kl:schlltall cian pclltpomn illlllB~~-~-~-~--- ----~- __
7 (htto://govmedikz-edikz.blogspot.com/20 11/0 1/koordinasi- pemerintahan.html).
Ruang  lingkup  koordinasi  dilakukan  dalam  hal:  (i) pengarahan  dan  konsultasi  program,  yang  terjadi antara Tim Koordinasi,  PT.  Askes dan Tim Pengawas; dan (ii)  hubungan  koordinasi  dalam  hal  pengawasan pelayanan kesehatan,  yang terjadi diantara PT.  Askes, Tim  Pengawas  dan  RSU.  Namun,  implementasi hubungan-hubungan koordinasi tersebut masih menimbulkan berbagai pennasalahan. Kondisi tersebut terlihat  dari  tahapan  Penyusunan,  Pelaksanaan  dan Pengawasan program JKA.

## a.  Permasalahan  Pada  Tahapan  Penyusunan ProgramJKA
Penyelenggaraan JKA sudah  mengalami  beragam dinamika persoalan  sebelum JKA efektif diterapkan  1 Juni  2010,  kondisi  tersebut  dapat  ditelaah dari beberapa hal, yaitu:
1) Belum tersedia database peserta JKA. Belum ada pemilahan  jumlah  penduduk  Aceh  yang  sudah mempunyai  Jaminan  Kesehatan  dengan  belum. Salah  satu  dampak  negatifnya  adalah  terjadi peningkatan  jumlah  data  penduduk  Aceh semenjak JKA diterapkan.  Dalam  rentang  satu tahun  (20 10-2011) dari 4.486.570  jiwa  (BPS,
201 0)  penduduk  Aceh  meningkat  menjadi 4.802.137  Jiwa  (Dinkes  Aceh.  2011),  artinya terjadi peningkatan sebesar 315.567 jiwa. Kondisi tersebut  berpotensi  terjadi  ketidaktepatan sasaran penerima layanan JKA.
2) Penyusunan  pedoman  pelaksana  (Manlak) JKA 8
2010  belum  melibatkan  peran  aktif  unsur organisasi JKA. Bahkan  unsur  RSU  sebagai penyelenggara  pelayanan  kesehatan  kepada peserta JKA kurang  terlibat  dalam  penyusunan draf dan pembahasan Manlak.
3) Penetapan · dan  pendistribusian  Manlak  2010 terlambat  dilakukan.  Dampaknya  adalah  RS memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien JKA selama 3 (tiga)  bulan terhitung dari Juni s.d Agustus  2010  tanpa  Manlak JKA. Direktur RSU dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (20 11)
menyatakan bahwa 9 :
" ... Dalam  penyusunan  Man/ak  2010  dan  Revisi 2010, pihak Rumah Saldt dan penyedia kesehatan
8 Manlak  adalah  pedoman  umum  pelaksanaan  pelayanan JKA  yang  memuat  pengaturan  jenis-jenis  pelayanan kesehatan  kepada  paserta  JKA  (bukan  dokumen  yang memuat  rincian  tugas  masing-masing  organisasi  dan mekanisme pelaksanaan tugas tersebut dilakukan).
9 Wawancara dengan dr. Taufik Mahdi, Sp. OG. Tanggal10 Juli 2012.
lainnya kurang dan  terbatas dilibatkan.  Padaha/, kami  merupakan  pihak  pertama  yang  akan menerapkan  Manlak  JKA  kepada  pasien  JKA. Akibatnya,  kami  menga/ami  kesulitan  dalam memaknai  dan  memenuhi  pedoman  layanan kepada pasien JKA,  sehingga yang tefjadi adalah klaim-klaim  atas jasa pelayanan yang Ielah  kami berikan  tidak  dapat  dibayarkan  oleh  PT.  Askes (Persero),  karena  menurut  mereka  tidak  sesuai Manlak".
4) Pengenalan program JKA kepada Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota  dan  Direktur  RSUD Kabupaten/Kota  dilak:ukan  pada  tanggal  27  Mei 2010  di  Banda  Aceh  (  yang  artinya  3  hari sebelum JKA efektif diterapkan per 1 Juni 201 0), dan  pertemuan  keduan  dilakukan  pada  20 Agustus  2010.  Menurut  pimpinan  PT.  Askes (Persero)  Kantor  Aceh  Tengah  menyebutkan bahwa 10 :
~~ .. Program  JKA  tidak diawali  dengan  sosialiasi secara  efektif,  seluruh  jajaran  PT.  Askes (Persero)  se-Aceh  dikumpulkan  pada  29  s.d.  30 Mei  2010  di  Banda  Aceh.  Hasil  pertemuan tersebut, mengharuskan
Kami untuk
melaksanakan program  JKA  mulai  1 Juni  2010, meskipun belum ada Manlak resminya ".

## b.  Permasalahan  Pada  Tahapan  Pelaksanaan  dan Pengawasan Program
Dalam  masa  pelaksanaan  dan  pengawasan  program berjalan, berbagai dinamika permasalahan yang terjadi antara lain adalah:
1) Dalam  penyusunan  Manlak  JKA  edisi  revisi tahun  2011  bel urn  melibatkan  seluruh  unsur pengorganisasian  JKA  secara  aktif.  Kemudian juga,  pengesahan  dan  Manlak  Revisi  2011 tersebut terlambat dilak:ukan yaitu pada
November  2011. 2) Proses validasi dan veriftk:asi database kepesertaan JKA disebabkan k:arena terlambatnya kerjasama  program  antara  Pemerintah  Aceh dengan PT. Ask:es (Persero) yaitu pada 2010 (saat program berjalan).
3) Dalam  penyusunan  Daftar  Obat  Tambahan {DOT)  JKA  2011  sebagai  pengganti  obat  yang tidak tersedia dalam Daftar Platform Harga Obat (DPHO)  Ask:es,  belum  sepenuhnya  melibatkan partisipasi  aktif  PT.  Askes  (Persero)  dan  tim Medik:  RS.  Sedangkan  pada  satu  sisi  jika  ada
10 Wawancara dengan dr. Rini. Tanggalll Juli 2012
penggantian  maupun  penambahan  obat  sebagai penganti DPHO Askes haruslah disusun melibatkan  PT.  Askes  (Persero).  Menurut  PT. Askes  bahwa kandungan  unsur obat  dalam DOT sebenamya  sudah  terdapat  dalam  DPHO  Ask:es, hanya saja nama/merek obatnya yang berbeda.
4) Pembayaran  dana  klaim  pelayanan  kesehatan oleb  Rumab  Sakit  dan  dana  Kapitasi  Puskesmas mengalami keterlambatan.
5) Pelayanan  rujukan  kesehatan  ke  RS  dari Puskesmas  belum  berjalan  efektif.  Kondisi tersebut mengakibatkan pembludakan pasien JKA pada  setiap  RSU,  terutama  di  RSUZA  Banda Aceh.  Prosedur  dan  syarat  pemberian  surat rujukan belum sepenuhnya didasarkan k:ebutuhan medis pasien, melainkan diberikan atas permintaan  pasien  (APP).  Selain  itu  terbadap pasien  rujukan,  juga  perkembangan  mediknya tidak dilaporkan kembali (feedback) ke
Puskesmas.
6) Permasalahan pada tahapan pengawasan program,  ditemukan  dalam  hal  pelaporan  hasil pengawasan  layanan  kesebatan  JKA  oleh  Tim Pengawas.  Pelaporan  basil  pengawasan  belum disepakati  mekanisme  terk:ait  veriftkasi  dan publik:asi basil  temuan. Selama  ini  basil pengawasan  dipublik:asi  melalui  media  massa, tanpa  terlebib  dabulu  adanya  proses  veriftk:asi bersama-sama  dengan  Dinkes,  PT.  Askes  dan Tim Koordinasi.

## POLA KOORDINASI DAN FAKTOR PENYEBAB

## a.  Pola koordinasi
Berbagai dinamik:a permasalahan dalam
penyelenggaraan JKA semenjak perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan  program  menandakan babwa  proses  koordinasi  antar pengorganisasian  JKA belum  terpola  dan  berkesinambungan.  Koordinasi cendrung dilak:ukanjika sudah terjadi permasalahan di lapangan. Selain  itu  proses  koordinasi  belum melibatkan  k:eseluruhan  unsur  organisasi.  Koordinasi cendrung terjadi diantara Dinkes Aceb, RS dr.  Zainoel Abidin Banda Aceb,  dan PT.  Askes  (Persero)  Cabang Banda  Aceb.  Pola  koordinasi  yang  terjadi  selama  ini belum  mampu  mewadabi dan  mempertemukan keseluruhan  unsur  tim  pengorganisasian  JKA  dalam forum-forum  bersama secara rutin  dan berk:ala.  Ketua Komisi F bidang kesebatan DPRA (2011)
menyebutkan bahwa 11 :
" ...  Penyelenggaraan JKA  belum ada kondisi yang  jelas  dalam  mekanisme  koordinasi program. Di antara tim  masing-masing jalan sendiri tidak ada saling koordinasi,  misalnya tim  pengawas,  tidak  berkoordinasi  dengan tim  koordinasi  dan  dinas  kesehatan  dan rumah  sakit  dalam  publikasi  hasil-hasil pengawasan.  lni  kesannya  kita  saling menuding  diri  sendiri. Tim  Pengawas menuding  Rumah  Sakit,  dan  sebagainya, seharusnya sebelum di  ekpose harus dibahas untuk  verifikasi kebenarannya terlebih dahulu".

## b. Faktor Yang  Mempengaruhi  Pola  Koordinasi JKA
Belum  efektifnya  pelaksanaan  koordinasi antar pengorganisasian  J aminan Kesehatan  Aceh  (JKA) disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:
1)  Perencanaan  Desain  program  bel urn  melibatkan keseluruhan unsur tim pengorganisasian JKA.
2)  Sosialisasi  program  terlambat  dilakukan  kepada penyelenggara  JKA  baik  di  tingkat  Provinsi maupun  Kabupaten/Kota,  sosialisasi  dilakukan dalam  rapat  yang  dihadiri  oleh  Kepala  Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota,  Manajemen  Rumah Sakit Umum  Daerah,  dan  Manajemen  PT.  Askes. Sosialisasi dilakukan 3 hari sebelum program JKA efektif diterapkan per 1 Juni 2010.
3)  Terjadi perbedaan persepsi diantara unsur organisasi penyelenggaraan JKA dalam memaknai pedoman  pelaksana  JKA.  Kondisi  ini  disebabkan karena  terlambatnya  pengesahan  dan  distribusi Manlak  ke  seluruh  unsur  organisasi.  Distribusi Manlak dilakukan pada September 2010, sedangkan  JKA  sudah  diterapkan  sejak  1  Juni 2010.
4) Heterogenitasnya unsur dan sektor organisasi yang terlibat  dalam  pengorganisasian  JKA,  belum didukung  dengan  kejelasan  uraian  tugas  dan kewenangan di masing-masing unsur.
5)  Belum  ditetapkan  organisasi  yang  bertanggung jawab  memfasilitasi/  melaksanakan  forum-forum koordinasi  bersama.  Hingga  saat  ini,  meskipun Tim Koordinasi  telah  dibentuk,  akan  tetapi  fungsi fasilitasi  koordinasi  masih melekat kepada Dinkes
11 Petikan  basil  pernyataan  dalam  Focus  Group  Diskusi tanggal  15  Oktober  2011  di  Pusat  Kajian  Pendidikan  dan Pelatihan Aparatur IV LAN-Aceh
Aceh  sebagai  Satuan  Perangkat  Kerja  Aceh (SKP A},  yang  merupakan  pelaksana  teknis  dan penanggung jawab  pengelolaan  bidang  kesehatan di daerah.

## KESIMPULAN
Komitmen  Pemerintahan  Aceh  dalam  menciptakan kemudahan akses layanan kesehatan kepada Masyarakat  Aceh  direalisasasikan  dalam  bentuk program  kesehatan  gratis  Jaminan  Kesehatan  Aceh (JKA},  yang  menganut  konsep  cakupan Universal Health Coverage (terutama bagi penduduk yang belum dijamin  sema  sekali  dalam  jaminan  kesehatan  yang lainnya,  kecuali  untuk  peserta  JKA},  dan  dikelola menggunakan  sistem  asuransi  sosial,  serta  berlaku untuk  seluruh  peserta  JKA  dalam  ruang  lingkup tentorial Indonesia.
Sebagai  sebuah  layanan  kesehatan  cakupan  semesta, JKA  dalam  perencanaan  dan  implementasinya  masih ditemukan  beragam  kelemahan.  Dalam  penyusunan program  (Pra  JKA)  adalah  dalam  hal  (i)  belum tersedianya database calon peserta JKA;  (ii)  lemahnya instensitas  dan  kualitas  sosialisasi  program;  (iii) rendahnya penguatan capasitas SDM pengorganisasian JKA;  serta  (iv)  belum adanya bentuk dan mekanisme koordinasi  yang  terpola.  Sedangkan  dalam  masa pelaksanaan  dan  pengawasan  program  adalah  dalam hal:  (i)  belum  adanya  mekanisme  pengawasan  dan pelaporan  basil  pengawasan  layanan  kesehatan  JKA secara  formil;  dan  (ii)  perbedaan  persepsi  pada sebagian unsur penyelenggaraan JKA dalam memaknai Manlak JKA.
Pelibatan  multi  unsur  dalam  pengorganisasian  JKA merupakan  upaya  menciptakan  rasa  kepemilikan  dan tanggung  jawab  bersama  atas  program  JKA, dan sebagai kontrol publik terhadap penyelenggaraan JKA. Akan tetapi  karena  lemahnya  pemahaman  terhadap Manlak,  Ketidakj elasan  tugas  dan  fungsi  . masing- masing  tim,  dan belum tersediaan bentuk,  mekanisme dan organisasi yang bertanggung jawab menyelenggarakanlmemfasilitasi  Koordinasi  justru menyebabkan ketidaklancaran program JKA. Ketidaklancaran  tersebut  telah  mempengaruhi  dan menyebabkan:  (i) keterlambatan pembayaran klaim RS dan dana kapitasi ke Puskesmas; (ii)  belum selesainya penyusunan  database  kepesertaan  JKA;  (iii)  belum tersedianya  mekanisme  pengawasan  dan  pelaporan program.
Berbagai dinamika permasahan
dalam
penyelenggaraan  JKA  yang  disebabkan  oleh  faktor koordinasi yang belum terpola dan berkesinambungan,
terbukti telah menyebabkan ketidaklancaran pelaksanaan program,  kondisi  tersebut juga berpotensi terhadap  keberlanjutan  Program  JKA  ke  depan. Berdasarkan dinamika tersebut, tulisan m1 menyarankan:  (i) Sekretariat bersama Dinas Kesehatan Aceh dan PT.  Askes  penting untuk  mengambil  peran untuk  melakukan  sosialisasi  program  dan  diseminasi Manlak  JKA  kepada  seluruh  unsur  penyelenggaraan JKA  (terutama  kepada  Tim  Koordinasi  dan  Tim Pengawas  serta  piahk  RS dan Puskesmas );  (ii)  Perlu dibentuk forum pertemuan tripartit berkala pertriwualn (an tara Tim Koordinasi, Tim Pengawas dan PT. Askes (Persero );  (iii)  forum  pertemuan  Triparti  perlu melahirkan  formulasi  pola  dan  agenda  koordinasi berkala  pengorganisasian  JKA;  (iv)  kemudian  untuk mewadahi keterlibatan pihak  Kab/Kota, maka penyampaian  hasil-hasil  kesepakatan  bersama  di tingkat Provinsi perlu disampaikan kepada  Kabupaten dan Kota serta Kecamatan;  (v) Perlu ada sinergi antara Program JKA dan Unit Kesehatan Masyarakat Dinkes agar tercipta keseimbangan layanan yg bersifat kuratif- rehabilitatif  dan promotif-preventif; (vi) Dinas Kesehatan  Aceh  perlu  melakukan  supervisi  kepada Puskesmas  untuk  mengefektifkan  pemberian  surat layanan rujukan JKA.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah.  Sait.  2011.  Dialectical  Model  Dalam Jejaring  Kebijakan  (Policy  Network).  Jurnal Transformasi  Administrasi, Vol. I No.02:  113-
119.
Bangun.  Sastroy.  2010.  Rumah  Sakit  Zainal  Abidin
Alami Kenaikan Kunjungan. http://www.waspada.co.id/index.php?option=co m_ content&view=article&id= 140071 :rsuza- alami-kenaikan-
kunjungan&catid= 13:aceh&Itemid=26.Diakses tanggal22 Oktober 2012.
Dinas  Kesehatan  Aceh.  2011.  Laporan  Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh. Banda Aceh.
Hermawan.  Medika.  2011.  Koordinasi  Pemerintahan http://govmedikzmedikz.blogspot.com/2011101/ koordinasi-pemerintahan.html.  Diakses  6  Juli 2012.
Lumingkewas.  Alfons.  2011.  Makalah  Pengantar Manajemen Koordinasi Dan Rentang Manajemen.http://www.scribd.com/doc/553302
67/K.oordinasi-Dan-Rentang Manajmen.  Diakses 6 Juli 2012.
Pusat  Kajian  dan  Pendidikan dan Pelatihan  Aparatur IV  Lembaga  Administrasi  Negara.  2011. Efektifitas  Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan Aceh.  Banda Aceh.
Terry,  G.R. dan Leslie,  W.R.  1992.  Dasar-dasar Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara.
WHO.  2005.  Achieving  Universal  Health  Coverage: Developing  the  Health  Financing  System Technical  Brief For Policy-Makers. Number  1, 2005.  World  Health  Organization,  Department of Health  Systems  Financing,  Health  Financing Policy.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  tahun  2007  tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan Pemerintahan Daerah Kabupaten!Kota.
Permendagri Nomor 33  Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan  Kelja  Oragnisasi  Perangkat  Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
Qanun Aceh Nomor 04 Tahun 2010 tentang Kesehatan Ace h.
Peraturan  Gubemur  Aceh  Nomor  65  Tahun  2011 tentang Pedoman  Pelaksana Jaminan  Kesehatan Ace h.
Petjanjian  Ketja  Sarna  Antara  Pemerintah  Aceh dengan PT. Askes (Persero) Nomor 09/PKS/20 10  dan  154/K.TR/061 0  pengelolaan Manajemen Jaminan Kesehatan Aceh.

## PANDUAN PENULISAN JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA
Naskah  yang  akan  diterbitkan  dalam  Jurnal  Kependudukan  harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
I. Naskah  adalah  karya  asli  yang belum  pernah  dipublikasikan di media cetak  lain maupun elektronik.
2. r:'a~kah dapat  berupa  basil  penelitian,  gagasan  konseptual, tmjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya.
3. Naskah  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  atau  bahasa  Inggris dengan menggunakan tata bahasa yang benar.
4. Naskah  ditulis  dengan  menggunakan  model  huruf Times  New Roman,  font  12,  margin  atas  4  em,  margin  bawah,  3  em, margin  kanan  3  em,  dan  margin  kiri  4  em,  pada  kertas berukuran ~4 minimal  5000  kata,  diketik  I ,5  spasi  dengan program Microsoft Word.  Setiap lembar tulisan diberi halaman.
5. lsi naskah terdiri dari;
a. Judul  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  bahasa  Inggris. Judul harus meneerminkan isi  tulisan,  bersifat spesifik dan terdiri atas  I 0-15  kata.
b. Identitas  Penulis yang diletakkan  di  bawah judul, meliputi nama dan alamat lembaga penulis serta alamat email
c. Abstrak  dan  kata  kunci  dalam  bahasa  Indonesia  dan bahasa lnggris. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan jumiah  kata  antara  I 00-150.  lsi  abstrak  menggambarkan esensi  isi  keseluruhan tulisan.
d. Pendahuluan  yang  berisi  tentang  justifikasi  pentingnya penulisan  artikel,  maksud/tujuan  menulis  artikel,  sumber data yang dipakai, dan pembabakan penulisan.
e. Tubuh/inti artikel  berisi tentang isi  tulisan, pada umumnya berisi  tentang  kupasan,  analisis,  argumentasi,  komparasi, dan  pendirian  penulis.  Bagian  inti  artikel  dapat  dibagi menjadi  beberapa  subbagian  yang jumlahnya  bergantung kepada isu/aspek yang dibahas.
f. Kesimpulan  berisi  temuan  penting  dari  apa  yang  teiah dibahas pada bagian sebelumnya.
g. Tampilan  tabel,  gambar  atau  grafik  harus  bisa  dibaca dengan  jelas  dan  judul  tabel  diietakkan  diatas  tabel, sedangkan  judui  gambar  atau  grafik  diletakkan  dibawah gambar  atau  grafik  serta  dilengkapi  dengan  penomoran tabeVgambar/grafik.
h. Acuan  Pustaka  diupayakan  menggunakan  aeuan  terkini (lima tahun terakhir)
i. Penulisan  daftar  Pustaka  mengikuti  ketentuan  sebag: berikut:
- Kutipan  dalam  teks:  nama  belakang  pengarang,  tabu karangan dan nomor halaman yang dikutip Contoh: (Jones,  2004:15),  atau  Seperti  yan dikemukakan oleh Jones (2004: 15).
- Kutipan dari buku: nama belakang, nama depan penuli: tahun penerbitan. Judu/ buku.  kota penerbitan: penerbit Contoh:  Horowitz,  Donald.  1985. Ethnic  Groups  i Conflict,  Berkeley: University of California.
- Kutipan  dari  artikel  dalam  buku  bunga  rampai:  nam belakang,  nama depan pengarang.  tahun.  "judul artikel dalam nama editor (Ed.), Judul  Buku.  nama  kota:  nam penerbit. Halaman artikel.
Contoh:  Hugo,  Graeme.  2004. "International  Migrati01 in  Southeast  Asia  since  World  War  II",  dalam  A Ananta dan  E.N.Arifin  (Eds.), International Migrati01 in  Southeast  Asia,  Singapore:  Institute  of  Southeas Asian Studies. hal:  28-70.
- Kutipan dari artikel dalam jurnal: nama belakang, nam~ depan  penulis,  tahun  penerbitan.  "Judul  artikel", Nam~
Jurnal.  Vol  (nomor Jurnai):  halaman.
Contoh:  Hull,  Terence  H.  2003.  "Demographic Perspectives  on  the  Future  of  Indonesian  Family",
Journal of Population Research, 20 (1):51-65.
- Kutipan  dari website:  dituliskan  Jengkap  alama1 website,  tahun  dan  alamat  URL  dan  html  sesuai alamatnya. Tanggal download. Contoh:  World  Bank.  1998.  http://www.worldbank.org/ data/eountrydara/countrydata.html.
Washington DC.  Tanggal 25 Maret.
- Catatan  kaki (footnote)  hanya  berisi  penjelasan  tentang teks,  dan  diketik  di  bagian  bawah  dari  lembaran  teks yang dijeiaskan dan diberi nomor.
6. Naskah dikirim melalui  email  jki.ppklipi@yahoo.eom dan ook: lipi@rad.net.id.
7. Kepastian  pemuatan/penolakan  naskah  akan  diinformasikan melaiui e-mail.
8. Redaksi memiliki kewenangan untuk  merubah  format penulisan  dan judul  tulisan  sesuai  dengan  petunjuk  penulisan, serta mengatur waktu  penerbitan.