## Pertanggungjawaban Pidana Partai Poli k dalam Tindak Pidana Korupsi dan
Pencucian Uang
Russel Butarbutar*

## Abstrak
Pertanggungjawaban pidana korupsi dan pencucian uang selama ini sering hanya dikenakan pada 'orang' sebagai subjek pelaku. Salah satu  ndak pidana korupsi yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah yang berasal dari partai poli k, yang dilakukan oleh anggotanya. Dalam praktik, sulit mengiden ﬁkasi perbuatan personel partai poli k itu menjadi perbuatan yang dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  partai  poli k.  Ar kel  ini  menggali  hal-hal  yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana partai poli k dalam  ndak pidana korupsi dan  pencucian  uang.  Negara  dapat  meminta  pertanggungjawaban  pidana  karena  partai poli k dapat dikategorikan sebagai korporasi. Partai poli k merupakan subjek hukum yang dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  dalam  hal  personel  atau  pengurusnya melakukan  ndak  pidana  korupsi  berdasarkan  teori  pemidanaan  terhadap  korporasi. Ketentuan hukum juga telah mengatur bentuk sanksi pidana berupa denda, pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha partai, pencabutan izin operasional partai, pembubaran dan/atau pelarangan partai, perampasan aset partai untuk negara, dan/atau pengambilalihan partai poli k oleh negara.
Kata kunci: korupsi, partai poli k, pencucian uang, pertanggungjawaban, pidana.

## Criminal Liability of Poli cal Par es for Corrup on and Money Laundering

## Abstract
Criminal responsibility of corrup on and money laundering is o en imposed to individual as the perpetrators, whereas currently the trend shows that corrup on is o en performed by a poli cal  party  through  its  personnel.  In  prac ce,  it  is  diﬃcult  to  iden fy  which  personal ac on taken by a personnel of a poli cal party that could cons tute as a criminal oﬀence accountable to the poli cal party. This ar cle will discuss the ma ers surrounding criminal responsibility  of  a  poli cal  party  in  regards  to  both  corrup on  and  money  laundering. Poli cal party as a subject of law is en tled to criminal responsibility in a case where its personnel  or  its  oﬃcials  is  found  guilty  of  corrup on  based  on  the  criminal  prosecu on againsts  corpora on  theory.  Furthermore,  legal  provisions  have  also  regulate  criminal sanc ons such as: ﬁnancial penal es, announcement of court decision, freezing part or all of the  business  ac vi es  of  the  party,  opera onal  license  revoca on,  dissolu on  and/or prohibi on of the party, expropria on of assets to the state, and/or takeover of poli cal party by the state.
Keywords : corrup on, poli cal par es, money laundering, responsibility, criminal.
*   Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Bung  Karno,  Jl.  Pegangsaan  Timur  No.  17  Menteng,  Jakarta, russelbutar@gmail.com , S.H. (Universitas Bung Karno), M.H. (Universitas Jayabaya), S.T. (Universitas Sumatera Utara), M.M. (Universitas Indonesia).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## A.  Pendahuluan
Tindak pidana korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan, perusahaan berbadan  hukum  atau  dak  berbadan  hukum,  organisasi  masyarakat,  koperasi, yayasan, dan anggota partai poli k. Salah satu pelaku  ndak pidana korupsi yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah yang berasal dari partai poli k, yang dilakukan oleh anggota partai poli k baik yang duduk di lembaga legisla f, lembaga ekseku f, maupun yang bekerja di kepengurusan partai poli k (kader partai poli k) tersebut.
Indonesia menghadapi masalah korupsi yang sangat  nggi, pada tahun 2014 memiliki  skor  34  dan  menempa   urutan  107  dari  175  negara.  Skor Corrup on Percep on Index (CPI) Indonesia 2014 naik 2 poin sementara peringkat naik 7 (tujuh) peringkat dari tahun sebelumnya.¹ Meskipun demikian, peringkat Indonesia masih jauh  di  bawah  negara-negara  tetangga  seper   Filipina,  Thailand,  Malaysia,  dan Singapura.
Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), perbuatan  ndak  pidana  korupsi  diklasiﬁkasikan  menjadi  7  (tujuh)  jenis,  yakni: merugikan  keuangan  negara,  suap,  gra ﬁkasi,  penggelapan  dalam  jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konﬂik kepen ngan.²
Menurut  peneli an  Pusat  Kajian  An   Korupsi  Universitas  Gadjah  Mada³ menyimpulkan seluruh partai poli k yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 terlibat kasus korupsi ( dak ada satu pun partai yang memiliki kader yang menduduki jabatan publik yang  dak memiliki kaitan dengan prak k korupsi). Terkait  dugaan  korupsi  poli k,  Partai  Demokrat  memiliki  kedudukan  pertama dengan  persentase  28,40%,  disusul  Partai  Hanura  (23,50%),  PDIP  (18,08%),  PKS (17,24%), Partai Golkar (16,03%), PKB (14,28%), PPP (13,16%), dan Partai Gerindra (3,85%).  Partai  Golkar  diduga  terlibat  kasus  pengadaan  Al-Quran  Kementerian Agama, kasus pemerasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kasus Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau, serta kasus Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi  (SKK  Migas).  PDIP  diduga  terlibat  kasus  suap  depu Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), kasus E-KTP, serta kasus simulator.⁴
¹   Transparency Interna onal, “Corrup on Percep on Index 2014”, h p://www. .or.id/index.php/publica on/ 2014/12/06/corrup on-percep ons-index-2014 , diunduh 20 Mei 2015.
² Indonesia Corrup on Watch (ICW), “Modul Monitoring Penegakan Hukum”, 2012,
h p://www.an korupsi.org/sites/an korupsi.org/ﬁles/doc/Modul/modulmonitoringpenegakanhukum.pdf ³   Pukat, “Seluruh Parpol Terlibat Kasus Korupsi”,
h p://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi , diakses 22 Oktober 2015.
⁴ Ibid.
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 352
Tabel. 1.1 Kasus Korupsi yang melibatkan Personel Partai Poli k⁵
Pertanggungjawaban Pidana Partai Poli k dalam Tipikor dan TPPU
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 354
Selanjutnya,  Partai  Demokrat  diduga  terlibat  kasus  Hambalang,  kasus  pem- bangunan Wisma Atlet Palembang, kasus SKK Migas, kasus simulator SIM, kasus suap TVRI, dan kasus alkes Kemenkes. Partai Amanat Nasional (PAN) diduga terlibat pada kasus DPPID, kasus SKK Migas, dan kasus Hambalang. Sementara PPP diduga terlibat  kasus  bibit  jagung  Kementerian  Pertanian,  kasus  SKK  Migas,  serta  kasus Hambalang.⁶ Sementara itu, modus yang kerap terjadi dalam prak k korupsi antara lain modus suap, pemerasan terhadap sektor-sektor strategis, merugikan negara, memperdagangkan pengaruh, serta penyalahgunaan wewenang.⁷
Poli k  dan  kapitalis  menjadi  sangat  relevan  dalam  kehidupan  demokrasi  di Indonesia. Orang berpoli k dengan didasari oleh kalkulasi untung rugi. Ekspektasi dari  ndakan poli k adalah membawa mereka akan mendapat keuntungan ke ka mereka terpilih. Untuk menjadi gubernur, seorang calon berani mengeluarkan biaya yang besar sekali, kalau perlu mendapatkan dukungan dari banyak partai. Dengan per mbangan  utama  bahwa  setelah  menjadi  gubernur,  semua  uang  yang dikeluarkan untuk menjadi berkuasa itu akan bisa ditebus. Akibatnya negeri kita menjadi salah satu negara yang paling korup.⁸
Kemudian, besarnya dana yang dibutuhkan dalam rangka pembiayaan partai ( poli cal party ﬁnancing ) untuk membiayai mesin partai dalam rangka menjangkau pemilih yang lebih besar dan memenangkan kompe si poli k di Indonesia. Akhirnya partai poli k ikut juga sebagai aktor korupsi di Indonesia, padahal seharusnya partai sebagai  organisasi  yang  bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh  sekelompok  warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepen ngan poli k anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)⁹ harus menjadi panutan dan motor dalam pencegahan korupsi di Indonesia.
Bahaya korupsi khususnya kekuasaan poli k yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan  pemerintahan  dan  pemimpin  masyarakat  yang  dak legi mate di mata  publik.  Jika  demikian  keadaannya,  maka  masyarakat  dak  akan  percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka  dak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Prak k korupsi yang meluas dalam poli k seper pemilu  yang  curang,  kekerasan  dalam  pemilu, money  poli cs, dan  lain-lain  juga
⁶   Hasil didapatkan melalui peneli an dengan metode analisa isi media yang memiliki rekam jejak kasus masing- masing kader yang dapat dijadikan bahan acuan melalui analisis yang berimbang.
⁷   Pukat, Loc.cit.
⁸   Firmanzah, Mengelola  Partai  Poli k  Komunikasi  dan  Posi oning  Ideologi  Poli k  di  Era  Demokrasi, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 25-26.
⁹   Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Poli k (UU Parpol).
dapat  menyebabkan  rusaknya  demokrasi,  karena  untuk  mempertahankan kekuasaan, penguasa korup tersebut akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.¹⁰ Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial poli k dan integrasi sosial, karena  terjadi  pertentangan  antara  penguasa  dan  rakyat.  Bahkan  dalam  banyak kasus,  hal  ini  menyebabkan  jatuhnya  kekuasaan  pemerintahan  secara  dak terhormat, seper  yang terjadi di Indonesia.¹¹
Sehubungan dengan bahaya korupsi yang dilakukan partai poli k, partai poli k seharusnya bisa dijadikan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipidana yang bertujuan  untuk  menakut-naku   pengurus  atau  partai  poli k  jangan  sampai melakukan kejahatan ( general preven e ) maupun menakut-naku  pengurus atau partai  poli k  yang  sudah  menjalankan  kejahatan  agar  di  kemudian  hari  dak melakukan  kejahatan  lagi  ( speciale  preven e ),  dan  untuk  mendidik  atau  mem- perbaiki  orang-orang  atau  pengurus  atau  partai  poli k  yang  sudah  melakukan kejahatan agar menjadi pengurus atau partai poli k yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹²
Untuk itu partai poli k harus bisa diminta pertanggungjawabannya terhadap ndak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pengurusnya  untuk  menghindari kerusakan  demokrasi  dan  bahaya  laten  yang  diakibatkan  oleh  prak k  korupsi  di Indonesia, dan yang paling pen ng adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menciptakan e ka dan budaya jujur poli k dalam menjalankan demokrasi. Seper halnya tujuan dari partai poli k itu sendiri yang dibagi atas 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umum partai poli k adalah: a) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945; b) menjaga dan memelihara keutuhan NKRI; c) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila  dengan  menjunjung  nggi  kedaulatan  rakyat  dalam  NKRI;  dan  d) mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Sedangkan  tujuan khusus  partai  poli k  melipu :  a)  meningkatkan  par sipasi  poli k  anggota  dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan poli k dan pemerintahan; b) memperjuangkan  cita-cita  partai  poli k  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara;  dan  c)  membangun  e ka  dan  budaya  poli k  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹³
Dalam praktik, sangat sulit mengiden ﬁkasi perbuatan personel partai poli k itu  menjadi  perbuatan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  partai  poli k
¹⁰    Arfan  Faiz  Muhlizi,  “Revolusi  Mental  Untuk  Membentuk  Budaya  Hukum  An   Korupsi” ,  Jurnal  Hukum RechtsVinding, Vol. 3, No. 3, 2014, hlm. 460.
¹¹ Ibid.
¹²   Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , Bandung: Reﬁka Aditama, 2014, hlm. 19-20.
¹³    Pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU Parpol.

## PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
tersebut. Untuk itu, Penulis berkeinginan untuk menggali hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana partai poli k dalam  ndak pidana korupsi.
Berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan di atas, Penulis bertujuan menemukan gagasan  konseptual  tentang  apakah  partai  poli k  termasuk  badan  hukum  yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dalam  ndak pidana korupsi dan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada partai poli k yang melakukan  ndak pidana  korupsi.  Pendekatan  yang  dipakai  dalam  peneli an  ini  adalah  yuridis norma f  dengan  menggunakan  data  primer  berupa  undang-undang  dan  data sekunder  berupa  buku  dan  bahan  pustaka  lain  seper   ar kel  dalam  jurnal  yang berbentuk  buku  maupun  yang  terdapat  dalam  internet.  Semua  bahan  tersebut dipelajari  secara  seksama  dan  disajikan  menjadi  data  dalam  bentuk  uraian  dan tabel, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teori-teori hukum tentang pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dan  perbandingan  dalam  peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.

## B.  Pembahasan

## 1.  Partai Poli k sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi
Merujuk kepada pengaturan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008  jo.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Partai  Poli k  (UU  Partai Poli k) menyatakan:
“Partai Poli k adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan  dan membela  kepen ngan  poli k  anggota,  masyarakat,  bangsa  dan negara,  serta  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Partai  poli k  ini  harus  dida arkan  ke  Kementerian  untuk  menjadi  badan hukum.¹⁴  Untuk  menjadi  badan  hukum,  partai  poli k  harus  mempunyai:  a)  akta notaris pendirian partai poli k; b) nama, lambang, atau tanda gambar yang  dak mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai poli k lain sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan;  c)  kepengurusan  pada  se ap provinsi  dan  paling  sedikit  75%  dari  jumlah  kabupaten/kota  pada  provinsi  yang bersangkutan dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; d) kantor tetap pada  ngkatan pusat, provinsi, dan kabupaten
¹⁴   Pasal 3 UU Parpol.
/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan e) rekening atas nama partai poli k.  Selanjutnya  keberadaan  partai  poli k  sebagai  badan  hukum  dibuk kan berdasarkan  Akta  Pendirian  Partai  Poli k  yang  didalamnya  tercantum  Anggaran Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  serta  kepengurusan  dari  partai  poli k,  se- bagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) UU Partai Poli k.
Berdasarkan  rumusan  pasal  tersebut,  terlihat  bahwa  kelahiran  partai  poli k sebagai  badan  hukum (rechtspersoon/legal  en ty) ada  karena  diciptakan  atau diwujudkan  melalui  proses  hukum (created  by  legal  process) sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, partai poli k disebut badan hukum sesuai dengan teori kenyataan yuridis yang memahami keberadaan dan  kapasitas  dari  badan  hukum  sebagai  subjek  hukum  yang  diciptakan berdasarkan hukum, yang mana ketentuan hukum yang menyatakan badan hukum atau  korporasi  sebagai  subjek  hukum  yang  dapat  melakukan  perbuatan  serta memberikan  hak  dan  kewajiban  kepada  badan  hukum,  sehingga  badan  hukum menjadi person standi in judicio atau subjek hukum mandiri.
Penger an/definisi korporasi adalah bentuk paling umum dari organisasi bisnis, dan satu yang disahkan oleh negara dan diberikan banyak hak-hak hukum sebagai en tas  terpisah  dari  pemiliknya.  Bentuk  bisnis  ini  ditandai  dengan  kewajiban terbatas  pemiliknya,  penerbitan  saham  dengan  mudah  dipindahtangankan  dan kelangsungan  hidup.  Korporasi  merupakan  terminologi  yang  erat  hubungannya dengan badan hukum ( rechtsperson ) dan badan hukum itu sendiri erat kaitannya dengan  bidang  hukum  perdata.  Secara  e mologis,  kata  korporasi  ( corpora e , Belanda), corpora on (Inggris), korpora on (Jerman) berasal dari kata ' corpora o ' dalam bahasa La n. Seper  halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan ' o ', maka ' corpora o ' sebagai kata benda ( substan vum ), berasal dari kata ' corporare ' yang dipakai pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu ' corporare ' sendiri berasal dari kata ' corpus ' (badan, Indonesia), yang berar  memberikan badan atau membadankan.  Dengan  demikian  ' corpora o '  berar   hasil  pekerjaan  dari membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam. ¹⁵
Menurut  ketentuan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UU  Tipikor  menyatakan  bahwa k orporasi  adalah  kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan  yang  terorganisasi  baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Penekanan pada kalimat dan/atau  dalam  ketentuan  yang  terdapat  pada  Pasal  1  ayat  (1)  tersebut memberikan ar  menjadi beberapa jenis, yaitu: ¹⁶
¹⁵   Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana , Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991, hlm. 12.
¹⁶   R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Jakarta: Sinar Graﬁa, 2009, hlm. 21-22.
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 358
a)  Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi berbentuk badan hukum;
b)  Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum;
c)  Kumpulan orang yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum;
d)  Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum;
e)  Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum; dan f)  Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum.
Kemudian  yang  dimaksud  korporasi  yang  terdapat  dalam  penger an  Pasal  1 ayat (1) UU Tipikor melipu  baik yang berbentuk badan hukum maupun yang  dak berbentuk  badan  hukum.  Agar  suatu  korporasi  dapat  dikatakan  sebagai  badan hukum, terdapat doktrin yang menentukan pemenuhan syarat sebagai berikut: ¹⁷ a)  Adanya harta kekayaan yang terpisah;
b)  Mempunyai tujuan tertentu;
c)  Mempunyai kepen ngan sendiri; dan d)  Adanya organisasi yang diatur.
Melihat pengaturan dalam UU Partai Poli k dan UU Tipikor, maka secara jelas dan  tegas  menyatakan  bahwa  partai  poli k  adalah  badan  hukum  yang  dapat dikategorikan sebagai korporasi.
Sementara  itu,  dalam  lapangan  hukum  pidana  mengenal  banyak  teori pemidanaan terhadap korporasi, yaitu:
a. Doctrine of Iden ﬁca on (Teori Iden ﬁkasi)
Teori  ini  menyatakan  bahwa  perbuatan/kesalahan  pejabat  senior  ( senior  oﬃcer ) diiden ﬁkasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi yang dalam ar  sempit dapat  diar kan  bahwa  hanya  perbuatan  pejabat  senior  yang  dapat  diper- tanggungjawabkan oleh korporasi, dan dalam ar  luas diar kan bahwa  dak hanya pejabat senior/direktur yang dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi tetapi juga  agen  dibawahnya.¹⁸  Teori  iden ﬁkasi  disebut  juga  pertanggungjawaban langsung, yaitu agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, sehingga yang melakukan  ndak pidana tersebut harus dapat diiden ﬁkasi terlebih dahulu dan dilakukan oleh orang yang merupakan ' direc ng mind ' dari korporasi tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa “ the acts and state mind of the person are the acts and state of mind of corpora on ” (terjemahan  bebas:  ndakan  atau  kehendak  direktur  adalah  ndakan  atau kehendak korporasi).¹⁹
¹⁷    Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Bandung: Alumni Bandung, hlm. 56.
¹⁸    Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bak , 2013, hlm. 193. ¹⁹    Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.cit. , hlm. 21.
Menurut Barda Nawawi Arief²⁰ teori ini disebut juga teori/doktrin ' alter ego ' atau 'teori organ' yang dapat diar kan secara sempit maupun secara luas. Dalam ar  sempit (di Inggris) menyatakan bahwa hanya perbuatan pejabat senior atau otak  korporasi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  korporasi,  kemudian dalam ar  luas (di Amerika) menyatakan bahwa  dak hanya pejabat senior atau direktur  tetapi  agen  dibawahnya  bisa  diiden ﬁkasi  sebagai  perwakilan  dari korporasi tersebut.
b. Doctrine of Strict Liability
Teori ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi tanpa perlu membuk kan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada  korporasi.  Doktrin  ini  diar kan  sebagai liability  without  fault atau  per- tanggungjawaban  pidana  tanpa  kesalahan.  Pertanggungjawaban  pidana  dapat dibebankan  kepada  korporasi  apabila  dapat  dibuk kan  bahwa  korporasi  telah melakukan actus reus , yaitu melakukan perbuatan yang dilarang ketentuan pidana. Tindak pidana yang demikian disebut juga oﬀences of strict liability atau oﬀences of absolute prohibi on .²¹ Menurut L.B. Curson, doktrin strict liability ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:²²
1)  Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan pen ng tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial;
2)  Pembuk an adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial; dan
3)  Tingginya  ngkat  bahaya  sosial  yang  di mbulkan  oleh  perbuatan  yang bersangkutan.
Pendapat lain yang hampir mirip dikemukakan juga oleh Ted Honderich, bahwa dalil/alasan ( premise ) yang bisa dikemukakan untuk strict liability adalah:²³
1)  Sulitnya membuk kan pertanggungjawaban untuk  ndak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya yang sangat luas;
2)  Sangat perlunya mencegah jenis-jenis  ndak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya yang sangat luas; dan
3)  Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari strict liability sangat ringan.
Menurut  Russel  Heaton  dalam  bukunya  yang  berjudul Criminal  Law , strict liability adalah pertanggungjawaban perbuatan pidana dengan  dak mensyaratkan
²⁰    Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kewajiban Pidana , Bandung: Citra Aditya Bak , 2002, hlm. 246. ²¹    Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Jakarta: Graﬁ  Press, 2006, hlm. 78.
²²    Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 107-108.
²³ Ibid .,  hlm.  108-109.  Lihat  juga  pendapat  dari  Mardjono  Reksodiputro,  “Tindak  Pidana  Korporasi  dan Pertanggungjawabannya  Perubahan  Wajah  Pelaku  Kejahatan  di  Indonesia”, Makalah ,  2013,  hlm.  9,  yang menyatakan bahwa permasalahan hukum pidana yang menyangkut korporasi disebabkan karena perbuatan ndak pidana korupsi ini selalu dilakukan secara rahasia, sukar diketahui, dan seringkali para korbanpun  dak mengetahui kerugian yang dialaminya.

## PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih actus reus .²⁴ Demikian juga Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hukum pidana Inggris selain menganut asas 'actus non facit reum nis men sit rea' ( a harmful act without a blame worthy mental state is not punishable ), juga menganut pertanggungjawaban mutlak tanpa harus ada atau  dak adanya unsur kesalahan pada sisi pelaku pidana.²⁵
c. Doctrine of Viscarious Liability
Doktrin  ini  memberikan  pembenaran  bagi  pertanggungjawaban  pidana  kepada korporasi  dengan  cara  pertanggungjawaban  pidana  yang  dibebankan  kepada seseorang atas perbuatan orang lain ( the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another ). Biasanya doktrin ini berlaku dalam hal perbuatan yang dilakukan orang lain itu dalam rangka ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Dalam ar   walaupun  seseorang  dak  melakukan  suatu  ndak  pidana  dan  ia  dak mempunyai  kesalahan  dalam  ar   biasa,  ia  masih  tetap  dapat  dipertanggung- jawabkan.²⁶  Meskipun  persyaratan  untuk  membangun  tanggung  jawab  pidana penggan  berbeda di seluruh sistem, dasar komponen kewajiban adalah bahwa: agen dari korporasi melakukan kejahatan; kejahatan dilakukan sementara individu ber ndak dalam lingkup kerja mereka; dan kejahatan dilakukan dengan niat ( dak harus satu-satunya niat) untuk menguntungkan korporasi.
Pada dasarnya, doktrin vicarious liability didasarkan pada prinsip ' employment principle ',  yaitu  majikan  adalah  penanggung  jawab  utama  dari  perbuatan  buruh atau karyawan. Jadi dalam hal ini, terlihat prinsip ' the servant's act is the master act in law ' atau yang dikenal juga dengan prinsip ' agency principle' yang berbunyi ' the company is liable for the wrongful acts of all its employees '.²⁷ Oleh sebab itu, perlu dikemukakan  bahwa  dalam  pembahasan  mengenai  doktrin vicarious  liability ini mencakup juga pembahasan mengenai doctrine of delega on atau the delega on principle .²⁸
d. Doktrin of Agrega on
Doktrin ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk  diatribusikan  kepada  korporasi  sehingga  korporasi  dapat  dibebani pertanggungjawaban. Semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja. Doktrin ini memperha kan kesalahan sejumlah orang secara kolek f, yaitu orang-orang yang ber ndak untuk dan atas
²⁴    Russel Heaton, Criminal Law Textbook , London: Oxford University Press, 2006, hlm. 403.
²⁵    Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana , Bandung: Mandar Maju, 1996, hlm. 76.
²⁶    Sutan  Remy  Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pembiayaan  Terorisme , Jakarta: PT. Pustaka Utama Graﬁ , 2004, hlm. 33-38.
²⁷    Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai…, Op.cit ., hlm. 249.
²⁸    Kris an, Hukum  Pidana  Korporasi  Kebijakan  Integral  Formulasi  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di Indonesia , Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hlm. 65.
nama  suatu  korporasi  atau  orang-orang  yang  ber ndak  untuk  kepen ngan korporasi yang bersangkutan.²⁹
e. The Corporate Culture Model ( Company Culture Theory )
Doktrin  ini  membenarkan  pertanggungjawaban  korporasi  dilihat  dari  prosedur, sistem kerja, atau budaya kerjanya ( the procedures, operating systems, or culture of company ).³⁰ Oleh karena itu, teori budaya korporasi ini sering juga disebut model sistem  atau  model  organisasi  ( organisa onal  of  systems  model ).³¹  Kesalahan korporasi  didasarkan  pada  struktur  kerangka  pengambilan  keputusan  internal. Budaya  perusahaan  dideﬁnisikan  sebagai  sikap,  kebijakan,  aturan,  tentu  saja perilaku atau prak k yang ada dalam tubuh perusahaan secara umum atau pada bagian tubuh perusahaan di mana kegiatan yang relevan terjadi.
Teori budaya perusahaan menyatakan bahwa kewajiban organisasi difokuskan tepat pada kewajiban korporasi dalam dirinya sendiri. Teori ini berkaitan dengan kebijakan perusahaan, prosedur, praktik, dan sikap; rantai kekurangan dari perintah dan pengawasan; dan budaya perusahaan yang mentolerir atau mendorong  ndak pidana.  Jadi  ketentuan  yang  disebut  budaya  perusahaan  jatuh  dalam  rubrik kewajiban organisasi.³²
Namun  demikian,  untuk  tujuan  menilai  apakah  perusahaan  itu  lalai,  dapat dibuk kan  oleh  fakta  bahwa  ndak  pidana  itu  secara  substansial  kurang memadainya manajemen perusahaan, pengawasan, atau pengawasan pelaksanaan satu atau lebih dari karyawan, agen, pejabat; atau kegagalan untuk menyediakan sistem  yang  memadai  untuk  menyampaikan  informasi  yang  relevan  di  bidang hukum,  dan  dalam  korporasi  dapat  ditemukan  memiliki  unsur  kesalahan  yang diperlukan,  meskipun  dak  ada  satu  individu  memiliki  unsur  kesalahan,  dengan melihat perilaku dari korporasi sebagai keseluruhan (yaitu dengan menggabungkan pelaksanaan  sejumlah  karyawan,  agen,  atau  petugas).³³  Jika  elemen  ﬁsik  suatu pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  karyawan,  agen,  atau  petugas  dari  perbuatan korporasi dalam lingkup aktual atau kejelasan kerja, atau dalam otoritas aktual di mana elemen ﬁsik juga harus dikaitkan dengan badan hukum.
Unsur kesalahan dari kelalaian lainnya dapat dibuk kan dengan cara:
1)  Jika niat, pengetahuan, atau kecerobohan merupakan unsur kesalahan dalam kaitannya  dengan  ﬁsik  unsur  pelanggaran,  bahwa  unsur  kesalahan  harus
²⁹    Kris an, Ibid. ,hlm. 70.
³⁰    Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai…, Op.cit ., hlm. 251. ³¹ Ibid.
³²    Allens  Arthur  Robinson,  “Corporate  Culture  as  a  Basis  for  The  Criminal  Liability  of  Corpora ons”, Paper prepared  for  the  United  Na ons  Special  Representa ve  of  the  Secretary-General  on  Human  Rights  and Business , February 2008, hlm. 6.
³³    Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta…, Op.cit ., hlm. 197-198.
dikaitkan  dengan  badan  usaha  yang  tegas,  secara  diam-diam  atau  tersirat berwenang atau diizinkan dewan pengawas;
2)  Sarana yang otorisasi tersebut atau izin dapat didirikan melipu :
a.  Membuk kan  bahwa  dewan  badan  direksi  sengaja,  sengaja/ceroboh dilakukan perilaku yang relevan/tegas, diam-diam/tersirat berwenang atau diizinkan dewan pengawas;
b.  Membuk kan bahwa agen manajerial  nggi dari korporasi dengan sengaja, sengaja/ceroboh  terlibat  dalam  perilaku  yang  relevan/tegas,  diam- diam/tersirat berwenang atau diizinkan dewan pegawas;
c.  Membuk kan  bahwa  budaya  perusahaan  ada  dalam  tubuh  perusahaan yang  diarahkan,  mendorong,  ditoleransi,  atau  menyebabkan  ke dak- patuhan dengan ketentuan yang relevan; atau
d.  Membuk kan  bahwa  badan  hukum  gagal  menciptakan  dan  memper- tahankan  budaya  perusahaan  yang  diperlukan  sesuai  dengan  ketentuan yang relevan.
Dalam  hal  ini,  direksi  berar   tubuh  (dengan  apa  pun  nama  yang  disebut) melaksanakan otoritas ekseku f badan hukum. Budaya perusahaan berar  sikap, kebijakan,  aturan,  serta  tentu  saja  perilaku  atau  prak k  yang  ada  dalam  tubuh perusahaan secara umum atau di bagian tubuh perusahaan di mana kegiatan yang relevan berlangsung. Agen manajerial yang  nggi berar  seorang karyawan, agen, atau petugas tubuh perusahaan dengan tugas tanggung jawab sehingga perilakunya mungkin cukup untuk dianggap mewakili kebijakan badan hukum itu.³⁴
Salah  satu  hal  yang  paling  sulit  untuk  dilakukan  dalam  menuntut  korporasi (partai  poli k)  adalah  mengiden ﬁkasi  perbuatan  personel  partai  poli k  itu menjadi  perbuatan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  partai  poli k tersebut. Apakah ketua partai, sekretaris partai, bendahara partai, atau kader partai yang mengendalikan partai tersebut. Karena kesulitan menginden ﬁkasi personel partai poli k yang bisa dijadikan sebagai representasi dari partai poli k tersebut, sehingga  mengakibatkan  kesulitan  dalam  pembuk an  bahwa  perbuatan  korupsi personel  partai  tersebut  bisa  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  kepada partai poli k yang bersangkutan.
Akan tetapi menurut Penulis, terdapat teori pemidanaan yang lebih sederhana dan  lebih  mudah  dalam  menentukan  bahwa  partai  poli k  tersebut  harus bertanggung  jawab  terhadap  ndakan  atau  perbuatan  korupsi  yang  dilakukan personelnya,  yaitu  dengan  menggunakan  teori  budaya  perusahaan  atau The Corporate Culture Model ( Company Culture Theory ), yang mana doktrin tersebut membenarkan pertanggungjawaban korporasi dilihat dari prosedur, sistem kerja,
atau budaya kerjanya ( the procedures, opera ng systems, or culture of company ).³⁵ Kesalahan  korporasi  didasarkan  pada  struktur  kerangka  pengambilan  keputusan internal. Jika budaya partai poli k yang dapat dilihat dari sikap, kebijakan, aturan, tentu saja perilaku atau prak k yang ada dalam tubuh partai secara umum atau di bagian tubuh partai cenderung melakukan  ndak pidana korupsi, atau partai poli k tersebut  dak  memiliki  prosedur  yang  memadai  atau  lalai  dalam  rangka  pe- ngawasan dan pencegahan personel partai untuk  dak melakukan korupsi, maka partai poli k tersebut bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana.
Berdasarkan teori pemidanaan terhadap korporasi yang dijelaskan sebelumnya, serta   pengaturan dalam ketentuan mengenai pemidanaan korporasi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan bahwa:
“Se ap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, serta ketentuan Pasal 20 UU Tipikor yang menyatakan bahwa:
“Dalam hal  ndak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi,  maka  tuntutan  dan  penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan terhadap  korporasi  dan/atau  pengurusnya,  kemudian  dalam penger an keuangan partai poli k adalah semua hak dan kewajiban Partai Poli k yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta  segala  bentuk  kekayaan  yang  dimiliki  dan  menjadi  tanggung jawab Partai Poli k”.³⁶
Ar nya,  menurut  pasal  ini  partai  poli klah  yang  harus  bertanggung  jawab  atas semua  kekayaan  yang  dimiliki  partai,  sehingga  partai  poli k  bisa  dimintakan pertanggungjawabannya atas segala hal yang berkaitan dengan keuangan, sumber pendanaan, dan sumber kekayaan partai. Sehingga korporasi dalam hal ini partai poli k adalah suatu bentuk badan hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

## 2.  Jenis  Sanksi  Pidana  yang  Dapat  Dijatuhkan  kepada  Partai  Poli k  yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) UU Partai Poli k, partai poli k dilarang:

## a.  menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan
³⁵    Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai…, Op.cit., hlm. 251.
³⁶   Pasal 1 ayat (5) UU Parpol.
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 364
dalam  bentuk  apapun  yang  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan;
b.  menerima  sumbangan  berupa  uang,  barang,  ataupun  jasa  dari pihak mana pun tanpa mencantumkan iden tas yang jelas;
c.     menerima  sumbangan  dari  perseorangan  dan/atau  perusahaan/ badan  usaha  melebihi  batas  yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan;
d.  meminta  atau  menerima  dana  dari  badan  usaha  milik  negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
e.  menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  sebagai sumber pendanaan partai poli k.
Jika partai poli k yang bersangkutan melanggar Pasal 40 tersebut, maka partai poli k tersebut akan dituntut dengan Pasal 48 ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  40  ayat  (3)  huruf  b,  huruf  c,  dan  huruf  d,  pengurus  partai  poli k  yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya. Aturan ini menyatakan bahwa penguruslah  yang  harus  bertanggung  jawab  terhadap  pelanggaran  tersebut, sedangkan partai  dak ikut dibebankan pertanggungjawabannya.
Lalu kemudian muncul pertanyaan apabila pengurus yang melakukan korupsi dan  menyetorkan  hasil  korupsinya  ke  partai,  apakah  partai  dapat  dibebankan pertanggungjawaban pidana atau  dak. Berdasarkan UU Partai Poli k  dak jelas diungkapkan tentang pengurus partai poli k, apakah pengurus di  ngkat daerah, provinsi, atau di  ngkat pusat. Iden ﬁkasi pengurus yang menjadi representa f dari partai poli k menjadi sangat sulit dilakukan karena luasnya definisi dari pengurus partai. Hal ini dikarenakan  dak tertutup kemungkinan pengurus partai di  ngkat daerah, provinsi, dan pusat melakukan  ndak pidana korupsi. Dengan demikian, korupsi  yang  dilakukan  partai  poli k  melalui  pengurus  atau  kadernya  akan berhubungan  dengan  kepen ngan  pengurus  dan  kepen ngan  keuangan  (pem- biayaan)  partai  poli k  tersebut  yang  kemungkinan  berasal  dari  perbuatan  yang merugikan  keuangan  negara,  suap,  gra ﬁkasi,  penggelapan  dalam  jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konﬂik kepen ngan.³⁷
Selanjutnya, Pasal 20 UU Tipikor menyatakan:
1)  Dalam hal  ndak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu  korporasi,  maka  tuntutan  dan  penjatuhan  pidana  dapat
dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
2)  Tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh  korporasi  apabila  ndak pidana  tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang  baik  berdasarkan hubungan  kerja  maupun  berdasarkan  hubungan  lain,  ber ndak dalam  lingkungan  korporasi  tersebut  baik  sendiri  maupun bersama-sama;
3)  Dalam  hal  tuntutan  pidana  dilakukan  terhadap  suatu  korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
4)  Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain;
5)  Hakim  dapat  memerintahkan  supaya  pengurus  korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;
6)  Dalam  hal  tuntutan  pidana  dilakukan  terhadap  korporasi,  maka panggilan  untuk  menghadap  dan  penyerahan  surat  panggilan tersebut  disampaikan  kepada  pengurus  di  tempat  nggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor; dan
7)  Pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi  hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per ga).
Menurut  Pasal  20  UU  Tipikor  tersebut  dengan  jelas  menyatakan  bahwa pengurus dan korporasi, dalam hal ini partai poli k, adalah subjek hukum yang bisa diminta pertanggungjawaban pidananya dalam  ndak hal melakukan  ndak pidana korupsi dengan tuntutan. Selain itu, penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi  dan/atau  pengurusnya,  sementara  sanksi  pidana  pokok  yang  dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per ga). Tetapi apabila uang atau hasil  ndak pidana korupsi  tersebut  oleh  pengurus  dan  kader  partai  poli k  yang  bersangkutan disumbangkan  ke  partai  poli k,  maka  partai  poli k  juga  dapat  dituntut  dengan dugaan telah melakukan  ndak pidana pencucian uang.
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mengatur bahwa TPPU merujuk  pada  se ap  orang  yang  menempatkan,  mengalihkan,  membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, meni pkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil ndak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1) ⁸  dengan  tujuan ³
³⁸   Hasil  ndak  pidana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 366
menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan.  Terpidana  TPPU dapat pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Agar  dapat  menjangkau  berbagai modus  operandi penyimpangan  keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka  ndak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga melipu  perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 'melawan hukum' dalam penger an formil dan materiil. Dengan perumusan  tersebut,  penger an  melawan  hukum  dalam  ndak  pidana  korupsi dapat  pula  mencakup  perbuatan-perbuatan  tercela  yang  menurut  perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.
Dalam UU Tipikor ini,  ndak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai ndak pidana formil. Hal ini sangat pen ng untuk pembuk an. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan  kepada  negara,  pelaku  ndak  pidana  korupsi  tetap  diajukan  ke pengadilan  dan  tetap  dipidana.  Perkembangan  baru  yang  diatur  dalam  undang- undang  ini  adalah  korporasi  sebagai  subjek  ndak  pidana  korupsi  yang  dapat dikenakan sanksi. Hal tersebut  dak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁹
Salah  satu  alterna f  untuk  membebankan  tanggung  jawab  pidana  terhadap korporasi (partai poli k) adalah melalui mekanisme hukum yang ada pada Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 UU TPPU. Pasal 6 UU TPPU menyatakan:
1)  Dalam hal  ndak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan  terhadap  korporasi  dan/atau  personel  pengendali korporasi.
2)  Pidana  dijatuhkan  terhadap  korporasi  apabila  ndak  pidana pencucian uang:
a)  dilakukan  atau  diperintahkan  oleh  personel  pengendali korporasi;
b)  dilakukan  dalam  rangka  pemenuhan  maksud  dan  tujuan korporasi;
Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (UU  TPPU)  adalah  harta  kekayaan  yang diperoleh  dari  ndak  pidana:  korupsi,  penyuapan,  narko ka,  psikotropika,  penyelundupan  tenaga  kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai,  perdagangan  orang,  perdagangan  senjata  gelap,  terorisme,  penculikan,  pencurian,  penggelapan, penipuan,  pemalsuan  uang,  perjudian,  pros tusi,  di  bidang  perpajakan,  di  bidang  kehutanan,  di  bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau  ndak pidana lain yang diancam penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
³⁹   Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
c)  dilakukan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  pelaku  atau pemberi perintah; dan
d)  dilakukan  dengan  maksud  memberikan  manfaat  bagi korporasi.
Menurut Pasal 7 UU TPPU menyatakan:
1)  Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda  paling  banyak  Rp100.000.000.000,00  (seratus  miliar rupiah);
2)  Selain  pidana  denda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), terhadap  korporasi  juga  dapat  dijatuhkan  pidana  tambahan berupa:
a)  pengumuman putusan hakim;
b)  pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
c)  pencabutan izin usaha;
d)  pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
e)  perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
f)  pengambilalihan korporasi oleh negara.
Kemudian menurut Pasal 9 UU TPPU menyatakan:
1)  Dalam  hal  korporasi  dak  mampu  membayar  pidana  denda sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1),  pidana  denda tersebut  digan   dengan  perampasan  harta  kekayaan  milik korporasi atau personel pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan;
2)  Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dak  mencukupi,  pidana kurungan  penggan   denda  dijatuhkan  terhadap  personel pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
Selanjutnya,  UU  TPPU  ini  sudah  sangat  jelas  memberikan  sanksi  kepada korporasi yang melakukan  ndak pidana pencucian uang yang berasal dari  ndak pidana korupsi, yaitu:
a.  Sanksi denda; b.  Pengumuman putusan hakim;
c.  Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
d.  Pencabutan izin usaha;
e.  Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
f.  Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
g.  Pengambilalihan korporasi oleh negara.

## C.  Penutup 1.  Kesimpulan
1)  Penulis  berpendapat  bahwa  partai  poli k  dapat  dikategorikan  sebagai korporasi,  yaitu  subjek  hukum  yang  dapat  diminta  pertanggungjawaban pidananya  dalam  hal  personel  atau  pengurusnya  melakukan  ndak  pidana korupsi berdasarkan teori pemidanaan terhadap korporasi, ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 20 UU Tipikor, serta ketentuan dalam Pasal 6 UU TPPU.
2)  Bentuk sanksi yang dapat dibebankan kepada partai poli k ada beberapa jenis, tergantung  ketentuan  mana  yang  digunakan.  Jika  menggunakan  ketentuan dalam Pasal 20 UU Tipikor, maka bentuk sanksinya hanya pidana denda, dengan ketentuan  maksimum  pidana  ditambah  1/3  (satu  per ga),  akan  tetapi  jika menggunakan ketentuan dalam Pasal 7 UU TPPU, maka bentuk sanksi dapat berupa: sanksi denda, pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha partai, pencabutan izin operasional partai, pembubaran dan/atau pelarangan partai, perampasan aset partai untuk negara, dan/atau pengambilalihan partai oleh negara.
2.  Saran
1)  Butuh  keberanian  dari  aparat  penegak  hukum  di  Indonesia  untuk  mem- bebankan  pertanggungjawaban  pidana  dan  menuntut  partai  poli k  apabila melakukan  ndak  pidana  korupsi  dengan  berdasarkan  teori  pemidanaan korporasi, baik itu dengan doctrine of iden ﬁca on (teori iden ﬁkasi), doktrin vicarious liability , s trict libility , teori agregat, dan teori budaya perusahaan. Akan tetapi,  teori  yang  lebih  sederhana  dalam  pembuk an  bahwa  partai  telah melakukan  ndak pidana korupsi adalah dengan menggunakan teori budaya perusahaan.
2)  Jika  pengurus  partai  poli k  melakukan  ndak  pidana  korupsi  dan  dapat dibuk kan bahwa pengurus partai menyumbangkan hasil korupsinya ke partai poli k,  maka  dapat  digunakan  mekanisme  pada UU  TPPU  yang  sudah menerapkan  berbagai  jenis  sanksi,  termasuk  sanksi  paling  berat  berupa pembubaran partai poli k tersebut.

## Da ar Pustaka

## Buku
Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Alumni Bandung, Bandung, Tanpa Tahun.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kewajiban Pidana , Citra Aditya Bak , Bandung, 2002.
________________, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bak ,  Bandung,
2013.
Firmanzah, Mengelola Partai Poli k Komunikasi dan Posi oning Ideologi Poli k Di Era Demokrasi , Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011. Heaton, Russel, Criminal Law Textbook , Oxford University Press, London, 2006. Kris an, Hukum  Pidana  Korporasi  Kebijakan  Integral  Formulasi  Pertanggung- jawaban Pidana Korporasi di Indonesia , Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991.
______________________, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Kencana, Jakarta, 2010.
R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Graﬁa, Jakarta, 2009.
Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana , Mandar Maju, Bandung, 1996. Sutan  Remy  Sjahdeini, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Graﬁ   Press, Jakarta, 2006.
__________________, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme , PT. Pustaka Utama Graﬁ , Jakarta, 2004.
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  Reﬁka  Aditama, Bandung, 2014.

## Dokumen Lain
ICW, Modul Monitoring Penegakan Hukum , 2012.
h p://www.an korupsi.org/sites/an korupsi.org/ﬁles/doc/Modul/modulmo nitoringpenegakanhukum.pdf
Arfan  Faiz  Muhlizi,  “Revolusi  Mental  Untuk  Membentuk  Budaya  Hukum  An Korupsi” , Jurnal Hukum RechtsVinding , Vol. 3, No. 3, 2014.
Mardjono  Reksodiputro,  “Tindak  Pidana  Korporasi  dan  Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia”, Makalah , 2013.
Pukat, Seluruh Parpol Terlibat Kasus Korupsi ,
h p://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh- parpol-terlibat-kasus-korupsi , diakses 22 Oktober 2015.
Robinson, Allens Arthur, “Corporate Culture as a Basis for The Criminal Liability of" Corpora ons”, Paper prepared for the United Na ons Special Representa ve of the Secretary-General on Human Rights and Business , February 2008.
Transparency Interna onal, “Corrup on Percep on Index 2014”,
h p://www. .or.id/index.php/publica on/2014/12/06/corrup on- percep ons-index-2014 , diunduh 20 Mei 2015.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 370
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Poli k.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang.
Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.