## Hakim dalam Jubah Peradilan: Sebuah Studi Pustaka

## A. Afgan Nugraha
Universitas Megarezky Makassar, Indonesia Miftahul Jannah Universitas Megarezky Makassar, Indonesia Wahdaniah Baharuddin Universitas Pattimura Ambon, Indonesia
afgannugraha@unimerz.ac.id

## Abstract
Judges are government officials who are representatives of the state, while law (supposedly) is the  basis  of  that  state.  Because  judges  who  arbitrarily  state  the  law  incorrectly  or  even deliberately  twist  it will hurt the community's sense of justice which  in turn will become a source of social anomalies and will ultimately disrupt the country. Judges who twist the law in decisions,  in  addition  to  corrupt  government  officials,  are  the  main  factor  in  people's disobedience to positive law, judicial power or judicial power is the back gate guard of the state which intercepts all actions that are contrary to positive law so that violations of the law or evil cannot escape impunitively and escape the last bastion of 'justice'. The aim of this research is to find out and analyze the concept of justice which can be used as a reference for judges as guardians of the final fortress of justice. The type of research used is normative legal research with a Statute Approach, a Case Approach and a Conceptual Approach. The collection of legal materials  was  carried  out  using  the  library  research  method  and  the  data  obtained  was analyzed qualitatively. The research results show that there are several concepts of justice that can be used as a reference to determine the benchmark for a fair court decision, one of which is the theory of justice by John Rawls.
Keywords : Judge in Judicial Robes, Judicial Robes, Judge
Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Negara Kekuasaan kehakiman dewasa ini di dunia pada umumnya merupakan bagian dari pemerintahan berdasarkan doktrin trias politica dari montesquieu yaitu memisahkan kekuasaan  hukum  di  antara  kekuasaan  legislatif  (yang  membuat  undang-undang), kekuasaan  eksekutif  (yang  melaksanakan  perintah  undang-undang)  dan  kekuasaan yudikatif  (yang  menafsirkan  dan  menerapkan  undang-undang).  Kekuasaan  untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang dalam operasionalisasinya juga mencakup kekuasaan  untuk  menindak  pelanggaran  terhadap  undang-undang,  tidak  hanya  sebatas pada  kewenangan  menerapkan  ataupun  menindak  pelanggaran  kekuasaan  kehakiman melalui  Mahkama  Konstitusi  juga  mencakup  kekuasaan  untuk  membatalkan  suatu peraturan atau undang-undang yang dipandangnya bertentangan dengan konstitusi. Kekuasaan  kehakiman  atau  kekuasaan  yudikatif  jadinya  merupakan  penjaga  pintu gerbang belakang negara yang mencegat segala tindakan yang bertentangan dengan hukum posituf  supaya  pelanggaran  hukum  atau  kejahatan  tidak  dapat  melarikan  diri  secaraa impunitif d an lolos dari benteng terakhir yaitu ‘keadilan’. Teorinya memang menghedaki bahwa  tidak  ada  ketidakadilan  yang  bisa  lolos  dari  pintu  gerbang  belakang  negara  itu, namum  kenyataan  yang  sebenarnya  kerapkali  mengecoh  siapa  saja,  terutama  kalangan

## Jurnal Tana Mana
Vol. 5, No. 1, April 2024 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
rakyat  yang  jauh  dari  pusat  kekuasaan,  baik  secara  geografis,  apalagi  secara  struktural. Penyelewengan itu bahkan masi bisa terjadi atau kita jumpai di negara-negara yang sudah banyak  menghormati rule  of  law, apalagi  di  negara-negara  yang  baru  belajar  menjadi modern.  Hal  itu  disebapkan  oleh  struktur  dari  kekuasaan  yudikatif  yang  terselenggara sebagai badan peradilan dan pada gilirannya melibatkan suatu korps kehakiman yang pada akhirnya adalah warga negara biasa. Keduddukan warga negara sebagai hakim pada akhir adalah  manusia  biasa  juga,  dan  pada  akhirnya  membuat  rawan  aneka  penyimpanan. Semakin  tidak  tertib  keadaan  organisasi  suatu  pemerintah,  semakin  tinggi  juga  tingkat kerawanan  itu,  apa  lagi  jika  ditimpali  dengan  budaya  (kebiasaan)  masyarakat  yang bersangkutan.
Marcus Tulllius Cicero sudah menyadari dalam abad pertama masehi bahwa hukum itu mengalami personalisasi dalam diri para pejabat publik, terutama para hakim yang pada tingkat keseharian akhirnya memutuskan mana prilaku yang sesuei dan mana yang tidak sesuei  dengan  hukum.  Dia  merumuskan  korelasi  antara  hukum  dan  hakim  itu  begini: hukum  adalah  pejabat  (hakim)  yang  membisu,  sedangkan  pejabat  (hakim)  adalah sebaliknya  hukum  yang  bersabda  (Antoon  Vloemans,  1971:  59).  Dalam  sepanjang sejarahnya, manusia menharapkan simbiose diantara subjek hakim dan subjek hukum itu membawa keadilan, tetapi dalam menjelajahi abad ke 21 tampaknya mayoritas masyarakat dunia  justru  akan  semakin  menderita  ketidakadilan  (Kusumohamidjojo,  2011:10.3). Kecendrungan  itu  disebapkan  tidak  lain  oleh  fenomena  hukum  itu  sendiri:  kerja  hukum selalu tertinggal oleh dinamika masyarakat, yang sudah dikenal oleh orang Belanda yang punya peri bahasa “Het  recht  is een hekken sluiter” , (hukum adalah penutup pintu pagar masyarakat). Jadi, setelah suatu masyarakat itu mencapai konsensus mengenai bagaimana mereka  hendak  menertibkan  penyelenggaraan  hidupnya,  barulah  konsensus  itu dikukuhkan sebagai hukum.
Hakim  merupakan  harapan  rakyat  agar  dapat  menghadirkan  keadilan  dalam kehidupan  bersama.  Kenyataan  dalam  masyarakat  menunjukkan,  bahwa  keadilan  itu menjadi suatu  perkara yang semakin terlalu  abstrak untuk harus dicapai sebagai tujuan sempurna  dalam  kehidupan.  Harapan  manusia  kepada  hakim  untuk  menghadirkan keadilan di respon psemis oleh Karl Popper dalam bukunya yang kesohor The Open Society and its Enemies : “The attempt to make heaven on earth invariably produces hell. It leads to intolerance. It leads to religious wars, and to the saving of souls through the inquisition” upaya untuk  menjadikan  surga  di  bumi  selalu  menghasilkan  neraka,  itu  mengarah  pada intoleransi, hal ini mengarah pada perang agama, dan penyelamatan jiwa melalui inkuisisi (Karl  popper,  (1945)  1971:  24) . Sedangkan  Bernd  Ruthers  menyatakan  hukum  yang ditujukan untuk mencapai keadilan itu pada akhirnya adalah hasil perumusan manusia, jadi siapa saja bisa salah, sehingga tidak mungkinlah kita mengharapkan keadilan sempurna di dunia  ini.  Barang  siapa  bersikeras  menghedaki  keadilan  yang  sempurna,  dia  harus mencarinya  di  alam  yang  lain  (Bernd  Ruthers,  2005:  2-3).  Hasil  keputusan  hakim  yang merupakan  produk  hukum  oleh  manusia  tersebut  yang  bisa  saja  salah  menurut  Bernd Ruthers  yang  kemudian  dipertegas  oleh  doktrin  Han  Feizi  serta  Machiavelli  yang  sama- sama  memandang  tabiat  dasar  manusia  itu  adalah  condong  berbuat  buruk  jika  tidak dipaksa berbuat baik.
Hakim  merupakan  pejabat  pemerintah  itu  adalah  representasi  dari  negara, sedangkan hukum (seharusnya) adalah dasar dari negara itu. Karena hakim yang semena- mena menyatakan hukum secara tidak benar atau malahan sengaja memelintirnya akan menciderai  rasa  keadilan  masyarakat  yang  pada  giliran  berikutnya  menjadi  sumber anomali  sosial  dan  pada  akhirnya  akan  mengacaukan  negara.  Hakim  yang  memelintir hukum  dalam  keputusan-keputusan,  di  samping  para  pejabat  pemerintah  yang  korup, merupakan faktor utama ketidaktaatan rakyat pada hukum positif. Niccolo Machiavelli yang sering dituduh tidak bermoral itu menegaskan dalam Discorsi bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai perdamaian dan keadilan yang nota bena merupakan suatu konsep moral
(Niccolo Machiavelli, 1997). Karena hakim yang semene-mena dan apalagi yang korup tidak berkontribusi  mendatangkan  perdamaian  dan  ketertiban  yang  berimplikasi  tidak mendekatkan  rakyat  pada  keadilan  yang  dimana  perbuatan  tersebut  merupakan penghianatan  terhadap  negara.  Dibanyak  negara,  termasuk  indonesia,  Jepang,  Amerika Serikat, dan RRT, hukuman terberat bagi penghianat negara adalah hukuman mati. Prilaku hakim yang sengaja memelintir hukum secara tidak langsung memberikan gambaran dan teladan yang buruk ba gi rakyat sehingga Cicero mengatakan “ Plus Exemplo quam peccato nocent ” (Teladan buruk lebih merusak dari pada dosa)
Berdasarkan  kutipan  berbagai  literatur  yang  menempatkan  kekuasaan  kehakiman atau  kekuasaan  yudikatif  merupakan  penjaga  pintu  gerbang  belakang  negara  yang mencegat segala tindakan yang bertentangan dengan hukum positif supaya pelanggaran hukum atau kejahatan tidak dapat melarikan diri secara impunitif dan lolos dari benteng terakhir  yaitu  ‘keadilan’,  sebap  situasi  yang  diistilahkan  orang  belanda urede  en  orde (perdamaian  dan  ketertiban)  hanya  bisa  dicapai  dengan  hukum  yang  berkeadilan sementara  kekuasaan  kehakiman  menjadi  harapan  rakyat  untuk  mehandirkan  keadilan dalam  kehidupan  mereka.  Dilain  sisi  Bernd  Ruthers  mengingatkan  kita  dengan pernyataanya tentang Hakim bahwa hukum yang ditujukan untuk mencapai keadilan itu pada  akhirnya  adalah  hasil  perumusan  manusia,  jadi  siapa  saja  bisa  salah.  Kemudian dipertegas dengan doktrin Han Feizi serta Machiavelli yang sama-sama memandang tabiat dasar manusia itu  adalah condong berbuat buruk. Uraian tentang  kekuasaan kehakiman tersebut  sebagai  pemantik  bagi  kami  untuk  melakukan  sebuah  Pengabdian  Masyarakat bersama Komisi Yudisial Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Partisipasi Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berintegritas.
Permasalahannya  adalah,  bahwa  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  itu  pada akhirnya  terletak  ditangan  para  hakim  yang  ada  di  Indonesia  berjumlah  kira-kira  8.500 orang  tahun  2016 ( Bramantyo,  2016).  Kita  selalu  mengandaikan,  atau  lebih  tepat mengharapkan, bahwa para hakim menafsirkan undang- undang ‘dengan benar’, dan dasar itu  lalu  membuat  keputusan  yang  benar  juga.  Dalam  kenyataan,  harapan  itu  kerap  kali berujung  hampa  dan  bermuara  pada  penderitaan  dari  korban  ketidakadilan  yang  akar sebenarnya tertananam dalam struktur.
Mahkama Agung (MA) menghukum KPK untuk membayar Rp 100 juta ke koruptor Syarifuddin. Dalam amarnya, MA menilai KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyitaan barang milik Syarifuddin. Namum anehnya, MA tidak menghukum polisi  yang  nyata-nyata  telah  melakukan  rekayasa  kasus  narkoba.  Dikasus  lain,  MA membebaskan Ket San karenanya hanya menjadi korban rekayasa polisi. Ket San dituduh polisi memiliki 2 pil ekstasi saat ditangkap polisi di jalan Raya Sebangkau No 7, Kecamatan Selakau,  Sambas,  Kalimantan  Barat,  pada  20  juni  2009.  Oleh  pengadiilan  Negeri  (PN) Sambas dan Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak, Ket San dihukum 4 tahun penjara. Vonis ini dianulir MA karena ternyata hal itu hanya rekayasa belaka (Detiknews, 2009). Ket San di Sambas, Kalimantan Barat tidaklah sendirian, karena nasib itu mengalami ‘kloning’ antara lain dalam kasus- kasus “Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 hari atau “Pencuri Sandal Jepit 5 Tahun Penjara, Koruptor 1,5 Tahun” . Tidak hanya terjadi di Indonesia lebih parah yang pernah terjadi di Amerika bahwa orang menjalani eksekusi hukuman mati, dan kemudian melalui pengujian DNA terbukti bahwa  terpidana  yang  sudah  dicabut  nyawanya  itu  ternyata  tidak  bersalah.  Fakta  ini menjadi sumber dari suatu pribahasa Jerman Kuno “Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand” , di depan pengadilan dan di samudra luas, nasib orang ada ditangan Tuhan (Otfried Hoffe, 2010) . ‘Kloning nasib’ dari Ket San, Nenek Minah  atau  Pencuri Sandal itu banyak  sekali  terjadi  di  indonesia  maupun  di  dunia  ini,  yang  merupakan  produk  dari segunung vonnis hakim yang ‘tidak pakai hati’. Penyebap dari kekejaman hakim itu lumayan banyak:  kemauan  (atau  ketidak-mauan)  subjektif  dan  atau  kompetensi  (atau,  in- kompetensi) subjektif dari hukum, kekusutan dalam prosedur peradilan, ‘penciptaan’ atau
pemelintiran bukti perkara, korupsi, dan sebagainya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan  diatas  yaitu  “Bagaimana  Konsep  Keadilan  Hakim  Sebagai  Penjaga  Benteng Terakhir Penentu Keadilan” .
METODE Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  obyek metode  penelitian  pustaka  (Library  Research)  yaitu  suatu  metode  pengumpulan  bahan hukum dengan jalan membaca dan menulusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian yang kebanyakan terdapat di perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran. Contohnya: buku perpustakaan, artikel,  peraturan  Perundang-undangan,  yurisprudensi,  dan  karya  ilmiah  yang  ada hubungan nya dengan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Konsep Keadilan
Postulat sederhana diucapkan bahwa sejatinya Hukum tidak mempunyai arti apa-apa tanpa keadilan. Hal tersebut senada dengan apa yang kemudian dikatakan Geny. Bertitik tolak dari Teori Etis yang menyatakan bahwa hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Jika ditelaah kita akan mengatakan bahwa Teori ini berat sebelah karena melebih-lebihkan kadar keadilan hukum tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya. Oleh sebap itu, Geny mengatakan bahwa tujuan  hukum  semata-mata  untuk  keadilan,  tetapi  merasa  terpaksa  juga  memasukkan pengertian kepentingan daya guna dan kemanfaatan, sebagai suatu unsur dari pengertian keadilan. Pendapat Geny tersebut menurut Van Apeldorn pada prinsipnya harus ditolak. Jika  jawaban  atas  pertanyaan  apa  yang  dikatakan  adil  tergantung  atau  tidak  tergantung kepada  pertanyaan  apa  yang  dikatakan  berfaedah  maka  kita  meniadakan  keadilan (Margono, 2015). Pada dasarnya hukum adalah keadilan yang tidak dapat dipisahkan dari hukum  itu  sendiri,  sebap  ia  merupakan  inti  dari  pada  hukum.  Keadilan  dalam  hal  ini berkarakter  absolut  tidak  dapat  ditawar-tawar  sehingga  wajib  untuk  diwujudkan  dalam kehidupan masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan lainnya.
Gustav Radburch dalam bukunya Rechtsphilosphie memberikan sebuah rujukan jika terjadi  kemelut  atau  ketegangan  antara  ketiga  tujuan  hukum  yakni  kepastian  hukum, kemanfaatan  hukum  dan  keadilan  hukum  maka  keadilan  yang  diutamakan.  Pandangan Gustav  Radbruch  secara  sederhana  dapat  dimaknai  bahwa  kepastian  hukum  bukan prioritas  yang  mewajibkan  pemenuhannya  pada  tiap  sistem  hukum  positif,  seakan-akan kepastian  hukum  itu  merupakan  persyaratan  utama,  baru  kemudian  keadilan  dan kemanfaatan. Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum tersebut memiliki  posisi  sederajat  (Nur  Agus  Susanto,  2012).  Sebagai  penggagas  tiga  nilai  dasar hukum  tersebut,  ia  mengatakan  bahwa  hukum  yang  baik  adalah  ketika  hukum  tersebut memuat  nilai  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kegunaan.  Artinya,  meski  ketiganya merupakan  nilai  dasar  hukum,  namun  masing-masing  nilai  mempunyai  tuntutan  yang berbeda  satu  dengan  yang  lainnya,  sehingga  ketiganya  mempunyai  potensi  untuk  saling bertentangan  dan  menyebabkan  adanya  ketegangan  antara  ketiga  nilai  tersebut “ Spannungsverhältnis ” ( Jaka Mulyata, 2015).
Keadilan merupakan roh dari hukum, Radbruch berpendapat bahwa nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum  dan  sekaligus  tolak  ukur  sistem  hukum  positif.  Karenanya,  kepada  keadilan-lah, hukum  positif  berpangkal.  Sedangkan  konstitutif,  karena  keadilan  harus  menjadi  unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum (Jaka Mulyata, 2015).
Agar tujuan hukum dapat terwujud Gustav Radbruch menawarkan sebuah formulasi yang perlu digunakan yaitu asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  dan  begitupun  sebaliknya.  Diantara  tiga  nilai  dasar tujuan  hukum  tersebut,  ketika  terjadi  kontradiktif  maka  dapat  berimplikasi  salah  satu harus  ada  yang  dikorbankan.  Untuk  itu,  asas  prioritas  yang  digunakan  oleh  Gustav Radbruch  harus  dilaksanakan  dengan  urutan  sebagai  berikut:  Pertama  yaitu  Keadilan, kedua Kemanfaatan, dan yang ketiga Kepastian. Dengan adanya urutan prioritas tersebut sebagaimana dikemukakan diatas, maka sistem hukum diharapakan dapat terhindar dari konflik internal (Jaka Mulyata, 2015).
Kekuasaan kehakiman dalam realitasnya, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Amanat tersebut termuat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Karenanya, guna memperbaiki penegakkan hukum di Indonesia, penegakkan hukum yang berkeadilan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam hal penegakkan keadilan pelbagai ukuran dan standar keseimbangan perlu di wujudkan dalam realita. Standar atau patokan tersebut yakni dengan mengutamakan kaidah-kaidah yang  bersumber  dari  keseimbangan  nilai  yang  hidup  dan  dijunjung  tinggi  dalam masyarakat.  Perwujudan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat  inilah  yang  mewarnai konsep dan model penegakkan hukum (Fence M. Wantu, 2011).
Putusan hakim merupakan tujuan dari pada dilaksanakannya proses persidangan di pengadilan.  Pengadilan  sendiri  merupakan  sarana  terakhir  yang  dituju  oleh  pencari keadilan,  Putusan  hakim  yang  mencerminkan  keadilan  tidak  lah  mudah  dicarikan  tolak ukurnya.  Adil  bagi  satu  satu  pihak  belum  tentu  adil  bagi  pihak  lainnya.  Sehingga  dalam menjalankan  kekuasaan  kehakiman,  hakim  dituntut  harus  memahami  konsep  keadilan secara konprehensif dari berbagai ahli mengenai konsep keadilan.
Hukum  dalam  menjalankan  perannya  terlebih  dulu  harus  bisa  menegakkan ketertiban sebelum tiba pada tujuan akhirnya yaitu keadilan, namum akan lebih baik lagi jika antara ketertiban dan keadilan dapat diberjalan secara sama rata dan sama rasa untuk semua orang. Jika seorang nasabah lembaga perbankan bertemu dalam suatu ruang tunggu dengan nasabah lainnya, kemudian salah satu nasabah menyapa dengan mengatakan ‘halo’ kepada  orang  yang  berada  disamping  tempat  duduknya,  itu  merupakan  sebuah  bahan untuk memulai suatu percakapan atau setidaknya mencairkan suasana sehingga tercipta situasi  yang  responsif.  Salah  satu  nasabah  berkepentingan  untuk  mendapatkan  suatu keberadaan  yang  nyaman  dalam  suatu  ruang  bersama  orang  lain.  Jika  nasabah  tadi merespons sapaan saya, itu pertanda bahwa dia juga mempunyai kepentingan yang sama, kemudian dengan satu dan lain cara melibatkan saya dalam pembicaraan lebih jauh sampai misalnya terjadi tukar menukar kartu nama, dan sesudah itu pada suatu waktu dilain hari 2 orang nasabah tersebut bertemu dalam suatu situasi untuk mengadakan kerjasama, situasi responsif telah bergeser menjadi transaksi. Dalam setiap transaksi terjadi proses Give And Take yang  timbal  balik.  Bronislaw  Malinowski  (Polandia,  1884-1942)  yang  ahli anthropologi dan kemudian Bourdieu (Prancis, 1930-2002) yang sosiologi mewakili banyak temuan  yang  menunjukkan  bahwa  hubungan  antarmanusia  itu  ppadaa  akhirnya merupakan hubungan tukar menukar yang tidak hanya pada ruang ekonomis belaka, tetapi termasuk pada ruang empati pula.
Dalam realitasnya ada beberapa peristiwa yang kita temukan bahwa satu pihak hanya memberi  sementara  pihak  lain  hanya  sebagai  penerima  secara  berulang-ulang,  namum keadaan  yang  tidak  seimbang  seperti  ini  tidak  bisa  langgeng  atau  berlangsung  secara berkepanjangan. Karena tidak pihak yang sanggup menjadi pemberi tanpa ada habisnya, kecuali ibu atau ayah kepada anaknya. Situasi give and take yang timbal balik itu lahir dari perilaku  manusia  yang  hendak  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Peribahasa  yang mengatakan “ga ram dari laut dan asam dari gunung bertemu di panci sayur" adalah contoh klasik  yang  memperlihatkan  proses  pemenuban  kebutuhan  hidup  yang  terselenggara
sebagai give  and  take yang  timbal  balik  dan  seimbang.  Pada  prinsipnya,  keadilan  itu terdapat  dalam  segala  proses give  and  take yang  timbal  balik  dan  seimbang.  Namun masalahnya akan timbul jika proses give and take yang timbal-balik dan bisa sangat rumit itu terjadi dengan tidak seimbang, konsekuensi logis dari peristiwa tersebut yaitu lahirnya persoalan  ketidakadilan  ke  permukaan.  Kadang-kadang  realitasnya  dapat  kita  temukan bahwa orang yang mengalami ketidakadilan mengambil sikap pragmatis dan menerima saja ketidakadilan  yang  dialaminya,  dengan  pertimbangan  bahwa  memperkarakannya  hanya akan melibatkannya ke dalam biaya dan atau kesusahan yang lebih besar. Namun stigma berpikir  yang  demikian  akan  melahirkan  suatu  akibat  yang  lebih  besar,  yaitu  tiba  pada situasi  terjadinya  ketidakadilan  tertentu  yang  berulang  dan  terus-menerus  yang  dimana orang  akan  menutut  keadilan  dengan  cara  yang  ‘lebih  keras’  yang  pada  ujungnya  bisa melibatkan kekerasan.
Manusia dalam kesendiriannya maka tidak akan ada persoalan mengenai keadilan dan hukum. Manusia dalam dimensi kesadaran kalkulatif memiliki otoritas dalam bentuk kebebasan  untuk  memilih  itu  suatu  bentuk  keputusan,  salah  satu  diantara  keputusan tersebut yaitu proses give and take sambil mengupayakan mengambil lebih daripada yang diberikannya. Namum upaya untuk mengambil lebih dari apa yang diberikan jika disadari oleh salah satu pihak dan ternyata ia juga tidak menerima secara baik ketidak seimbangan itu,  terdilah  sikap  menolak  yang  dapat  bermetamorfosis  menjadi  protes,  klaim  dan seterusnya, sampai hubungan yang antarsubjektif itu berakhir dan berujung dalam suatu sengketa. Namum demikian dalam kenyataan bukan hanya ketidakseimbangan seperti itu akan mencerminkan ketidakadilan.
Keadilan  pertama  kali  coba  di  perbincangkan  atau  dibedah  gagasannya  oleh Aristoteles dalam bukunya Ethikon Nikomacheion pada bab kedua, untuk  dapat memahami secara  komprehensif.  Aristoteles  tergugah  untuk  mendalami  soal  keadilan  ( dikaiosyne ), sebap  tafsir  setiap  orang  mengenai  mengenai  gagasan  keadilan  berbeda-beda.  Pada zamannya ia belum mengenal urusan-urusan yang rumit seperti sengketa mengenai hak cipta  atau  malpraktek  dokter.  Pada  prinsipnya  untuk  Aristoteles  memaknai  keadilan dengan prinsip bahwa adil itu berada ditengah ( doktrin mesotes ), karena situasi yang sangat adil dan sangat tidak adil selalu bersifat ekstrem (Aristoteles, 2013). Sehingga Aristoteles membedakan moderasi tersebut menjadi dua spektrum yaitu keadilan umum dan keadilan khusus,  dua  istilah  yang  akan  berulang  kali  diucapkan  pada  forum-forum  akademik sehingga  akan  mencuat  lagi  ke  permukaan  sejarah  sebagai iustitia generaIis dan iustitia particularis (atau iustitia specialis).
Secara  definitif  Keadilan  umum  adalah  keadilan  yang  berlaku  secara  umum,  atau secara  sedehana  dapat  dipahami  dengan  slogan  singkat  ‘semua  untuk  semua’,  namum belum tentu akan berwujud jelas manakala masuk ke dalam domain individual. Karakter seseorang yang memenuhi unsur iustitia particuluris pertama, orang yang taat pada hukum (nominos), dan  kedua  adalah  orang  yang Sair  (isos). Kedua  pengertian  itu  tidak  niscaya berarti sama, Sebap “segala yang bertentangan dengan hukum adalah tidak fair juga, akan tetapi  belum tentu sesuatu yang tidak fair adalah bertentangan dengan hukum,” analogi tersebut sama seperti halnya tidak setiap orang yang baik adalah juga warga negara yang baik. Konsep keadilan dan/fairness kemudian juga akan menjadi fokus dari John Rawls yang memperlihatkan bahwa fairness tidaklah semata- mata berarti Justice (John Rawls, 1999) Analogi sederhana mengenai fairness dan justice ‘Disuatu waktu Ardi biasa menolong Bahar dalam kesulitan mengangkat barang bawaannya, akan tetapi suatu waktu disaat Ardi sangat membutuhkan pertolongan Bahar menolak untuk menolong Ardi, si Bahar memang tidak bersikap  tidak  adil  karena  tidak  melanggar  kaidah  hukum  positif  mana  pun,  tetapi  dia bersikap sangat tidak fair.
Jika dilihat dari perspektif sejarah maka kita akan menemukan bahwa Inspirasi tertua dalam sejarah  untuk  merumuskan  ‘keadilan’  tampaknya  berasal  dari  Konfusius  (Kongzi, 551- 479 SM) yang mengemukakan gagasan mengenai ‘yi’ yang berarti keadilan, kebenaran,
dalam  makna  implementasi  yang  lebih  luas  berarti  “apa  yang  sebaiknya  dilakukan  pada suatu  situasi  tertentu.” Konfusius  mengajukan  dua  formulasi  atau  pemahaman  dasar mengenai keadilan. Pertama: “Apa yang orang tidak mau terjadi pada dirinya, jangan orang itu melakukannya pada orang lain; apa yang orang inginkan bagi dirinya, itu juga yang dia harus  berikan  kepada  orang  lain  ( Konfusıus ,  2007).  Doktrin  ini  tampaknya  bersifat universal, karena lima abad kemudian disebut dalam Kitab Perjanjian Baru, dan 18 abad kemudian lagi diajukan kembali oleh  Immanuel Kant (Prusia,  1724-1804) dalam bentuk maxim  yang  tersohor  sebagai  kategori  imperatif  (Immanuel  Kant,  2013).  Sedangkan pemahaman  dasar  yang  kedua  menyatakan:  “Balaslah  yang  jahat  dengan  keadilan,  dan balaslah kebaikan dengan kebaikan ” (Konfusius, Lun-yÏÏ: XIV. 363).
Jika instrumen pendekatan bertitik tolak dari filsafat Tiongkok kuno suatu konsep pada  umumnya  tidak  akan  dirumuskan,  melainkan  direlasikan  dengan  kebalikannya, misalnya bahwa berkata benar adalah adil, sedangkan berbohong adalah adalah tidak adil. Seiring perkembangan zaman satu abad kemudian doktrin Konfusius di Timur imbangi oleh ajaran  Platon  dari  Barat,  ia  menawarkan  formulasi  atau  merumuskan  konsep  keadilan dalam Polifeo yakni “Setiap orang memiliki dan melakukan apa yang dimilikinya dan yang patut di lakukannya” (Fritjof Capra, 1980). Sehingga dapat dimaknai bahwa konsep Platon soal keadilan itu lekat dengan konsep ‘milik' dan ‘perbuatan’ . Konsep  Keadilan  Yang  dirumuskan  Domitius  Ulpianus  (Romawi,  170 — 23)  yang merupakanseorang  ahli  hukum  mengemukakan  rumusannya  mengenai  keadilan sebagaimana tercatat dalam Digest iustiniani , dalam relasi antar subjek: “Keadilan adalah kehendak  yang  teguh  dan  sinambung  untuk  memberikan  siapa  pun  apa  yang  menjadi haknya. Keharusan hukum itu adalah sebagai berikut: hidup terhormat, tidak melukai orang lain,  dan  memberikan  kepada  siapa  pun  apa  yang  menjadi  haknya ” (Heinrich  Honsell, Wikipedia, 2020). Konsep inilah yang kemudian tersohor melalui rumus singkatnya ‘suum quique  tribuere’. Rumusan  ini  mungkin  merupakan  rumusan  yang  tertua  yang  hendak menegaskan, apa itu keadilan, dan kerap menjadi rujukan orang untuk menetapkan, apa yang mereka pahami sebagai ‘keadilan’. Namun konsep tersebut setelah ditelaah oleh para pengamat  yang  lebih  kritis  kemudian  memberikan  pandangan  yang  sifatya  mengecam rumus  keadilan  dari  Ulpianus  itu,  antara  lain  Hans  Kelsen  dan  Bernd  Rüthers.  Menurut mereka  rumus  “memberikan  kepada  siapapun  a pa  yang  menjadi  haknya ” merupakan rumus  yang  hampa  justru  karena  tidak  pernah jelas  apa  yang menjadi  ‘hak’  itu  dan  apa isinya (Philip Reclam,  2010), karena setiap individu  akan merumuskan haknya menurut persepsi dan interesnya sendiri-sendiri.
Aristoteles  meletakkan  gagasan  keadilan  dalam  kerangka  yang  kontekstual, kemudian pada abad ke-13 Thomas Aquinas kemudian bertitik tolak dari konsep tersebut sebagai  upaya  untuk  merumuskan  konsep  atau  menguraikan  persoalan  keadilan  (Theo Huijbers , 1993) . Dia  menguraikan  gagasannya  mengenai  keadilan  dalam  Quaestio  58 sampai  62  dalam opus  magnum -nya “ Summa  Theologica ”. Untuk  dia,  keadilan  itu merupakan  suatu  kebajikan  yang  berlaku  umum  dan  berfungsi  untuk  mencapai “ bonum commune ” atau kebaikan untuk semua orang. Bonum commune itu tercapai jika ditegakkan (Jude P. Dougherty, 2010) :
a. Iustitia  legalis (keadilan menurut  hukum)  yang menyangkut  pelaksanaan  hukum umum, dan karena itu iustitia legalis juga merupakan Iustitia generalis.
b. Iustitia  generalis atau  keadilan  umum,  yang  masih  samar-  samar  sifatnya  jika dikenakan  pada  individu,  dan  karena  itu  di  samping iustitia  generalis dia menetapkan adanya Iustitia partitularis.
c. Iustitia partitularis, yaitu yang menyangkut kepentingan khusus di antara sesama warga  masyarakat. Iustitia  particularis itu  karenanya  merupakau  medium  rei (instrumen pengantara) yang dirincinya menjadi Iustitia distributiua.
d. Iustitia  distributiua (keadilan  distributif)  yang  diterangkannya  sebagai  keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya.
e. Iustitia  commutativa (keadilan  tukar-menukar)  adalah  yang  berkenaan  dengan transaksi  seperti  jual-beli,  dan  yang  diletakkannya  diametral  dengan Iustitio vindicative.
f. Iustitio  vindicativa (keadilan  balas  dendam),  yang  (di  masa  itu)  berlaku  dalam hukum perang dan pidana. Iustitia vindicativa bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan ditujukan untuk penangkalan kejahatan dan pendidikan kebajikan.
Theo  Huijbers  Setelah  Thomas  Aquinas  pada  abad-abad  berikutnya  menyorot persoalan  keadilan  juga.  Misalnya  ia  mencatat  bahwa  pertinensi  keadilan  ini  kemudian direvisi  oleh  pemikir-pemikir  Jerman:  Samuel  Pufendorf  (1632-1694)  dan  Gottfried Wilhelm von
Satjipto Rahardjo membangkitkan ingatan kita tentang rumusan atau cara pandang beliau menafsirkan keadilan dari berbagai perpektif yang berbeda, antara lain dari Kaisar Iustinianus, Roscoe Pound, Kelsen dan Rawls (Satjipto Rahardjo, 2000). Bagi saya, rumusan yang  menarik  perhatian  yaitu  adalah  justru  rumusan  yang  dikutip  serat  serangka  jati, dikatakan bahwa “ adil adalah  tegak, tidak berat sebelah, oleh karena itu juga diberi arti lurus  atan  benar,  sedangkan  benar  itu  juga  berarti  nyata,  dan  nyata  itu  adalah  jujur ” (Satjipto Rahardjo, 2000).
Literasi  mengenai  konsep  keadilan  akan  menjadi  lebih  kompleks,  bukan  hanya sebagai  proses Give  and  take yang  timbal-balik  dan  seimbang.  Dalam  konteks Serat Sasangka yang menjadi titik tolak utama bukan hanya soal ukur-mengukur berat sebelah atau  tidak  berat  sebelah  yang  menghasilkan  keadilan,  melainkan  pada  akhirnya  adalah sikap jujur yang nota bene menyentuh dimensi hati nurani individu masing-masing. Tantangan yang besar dalam merumuskan sebuah konsep keadilan terletak dalam dua premis. Pertama soal adil dan tidak-adil yang termasuk dalam nilai (yaitu mengenai apa yang  baik  atau  tidak  baik).  Kedua,  dalam  realitasnya  keputusan  untuk  menilai  sesuatu sudah adil atau belum adil, secara fundamental adil atau tidak adil jika persoalan yang akan diukur  keadilannya  harus  menggunakan  nilai-nilai  yang  sama  mendasarnya.  Satjipto Rahardjo  menarasikan  bahwa:  kemerdekaan,  persamaan,  kebahagiaan  dan  kebenaran sebagai nilai-nilai dasar yang harus atau bisa digunakan untuk menetapkan soal adil atau tidak-adil  (Satjipto  Rahardjo,  2000).  Nilai-nilai  tersebut  juga  sendirinya  menimbulkan polarisasi  tersendiri.  Ada  kalangan  yang  mengutamakan  kemerdekaan  dari  pada  hidup? (‘merdeka  atau  mati’).  Ada  pula  kalangan  yang  mengatakan  bahwa  kemerdekaan  tanpa persamaan  itu  adalah  sia-sia.  Sementara  sebagian  adapula  yang  lebih  cenderung mengutamakan kebahagiaan.
Pada  abad  ke-20  telah  memproyeksikan  sejumlah  pemikiran-pemikiran  yang fundamental bertemakan ‘keadilan’ dengan mengikuti sekuens historis mereka dimulai dari Hans Kelsen, disusul oleh John Rawls, kemudian Amartya Sen  dan yang terakhir Michael Sandel.

## 1. Hans Kelsen
Kalsen  dalam  upaya  menerangkan  konsep  ‘keadilan’  diawali  dengan  bertitik  tolak dari  premis  bahwa  keadilan  mendapatkan  relevansinya  sebagai  norma  moral  dalam hubungan antarmanusia. Berdasarkan hubungan itu, suatu perbuatan manusia yang satu terhadap  manusia yang  lain  memperoleh  apa  yang  disebutnya  ‘nilai  keadilan’  (Deu: Gerechtigkeitswert), jika  hubungan  tersebut  dikaitkan  dengan  pertanyaan,  apakah perbuatan  tersebut  sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan  ‘norma  keadilan’  (Deu: Gerechtigkeitsnorm). Sehingga dapat dikatakan bahwa: perbuatan mencederai orang lain memperoleh nilai tidak-adilnya dari norma yang menyatakan bahwa perbuatan mencederai orang lain adalah perbuatan yang tidak adil. Persoalannya adalah, bahwa norma keadilan yang  lahir  atau  semata-mata  bersumber  dari  akal  budi  yang  kemudian  ditetapkan  dan didapatkan sebagai hukum  positif  yang  semata-mata  bersumber  dari  akal budi  manusia yang oleh Kelsen disebut sebagai sejalan dengan Mazhab Realisme Hukum (Hans Kelsen, 1982). Dalam keadaan yang demikian, bisa kita bayangkan sebuah  resiko yang bisa saja
terjadi dimana norma keadilan dapat bertentangan dengan hukum positif. Kemudian akan nampak  bahwa  nilai  keadilan  berbeda  dengan  nilai  hukum  (seperti  yang  juga  menjadi pandangan dari Sokrates). Lionel Hart memberikan sebuah analogi yang relevan, seperti hubungan dengan ayah yang memperlakukan anak- anaknya secara tidak adil, tetapi sukar untuk dikatakan sebagai telah melanggar hukum (Lionel Hart, 2011). Kelsen beranggapan bahwa  jika  terjadi  kemelut  dalam  pertentangan  seperti  itu,  norma  keadilan  harus diunggulkan.
Kalsen  dalam  upayanya  untuk  mencari  sebuah  pencerahan  mengenai  konsep keadilan,  dengan  menghadapkan  keadillan  yang  rasional  kepada  norma  keadilan  yang metafisik. Metode yang serupa telah dijelaskan oleh Platon sebagai dasar argumentasinya dimulai  pada  peristiwa  pengadilan  Sokrates,  masalah  keadilan  memang  menjadi  skala prioritas dalam ldealisme Platon. Dia mengajarkan bahwa prinsip keadilan menghendaki perlakuan bagi manusia yang sedemikian rupa, sehingga mencerminkan gagasan kebaikan yang transendetal, yang tidak mungkin dicapai melalui pengetahuan rasional (Hans Kelsen, 1982). Dalam realitasnya, prinsip keadilan suatu yang paling fundamental dalam kehidupan bersama  manusia.  Dahaga  dan  Kerinduan  akan  keadilan  yang  begitu  mendalamnya, dikarenakan  keadilan  yang  yang  begitu  dirindukan    bersemayam  dalam hasrat sanubari rakyat yang dimana kebahagian dan kerinduan itu tidak mungkin dlbinasakan, tetapi juga tidak bisa dicapai sepenuhnya. Fantasi dari Platon mengenai kerinduan akan kebahagiaan dan keadilan itu  memang mirip dengan orang yang mengejar bayangannya sendiri yang dibentuk oleh sinar rembulan. Kelsen menilai bahwa keadilan versi Platon itu merupakan suatu keadilan absolut yang tidak dapat diwujudkan di dunia ini, karena jaminannya hanya terdapat  di  alam  seberang.  Sebap  itu,  Kelsen menulis  bahwa idealisme  Platon  mengenai keadilan merupakan suatu ilusi akan keabadian oleh karena itu bukanlah menjadi urusan keseharian manusia yang memandang cukup, bila dia sudah ’merasakan' keadilan. Maka penilaian mengenai adil atau tidak adilnya hukum akan lebih ditentukan oleh sikap yang kita ambil terhadap korelasi antara hukum dan keadilan. Dengan kata lain, untuk dapat  sampai  pada  penilaian  mengenai  adil  atau tidak  adilnya  hukum,  posisi  hukum  itu sendiri harus dijelaskan lebih dulu. Melalui analisisnya yang rinci terhadap posisi ajaran hukum alam di satu pihak dan ajaran positivisme hukum di lain pihak, sehingga Kelsen tiba pada konsekuensi bahwa “ Norma keadilan yang metafisik pada dasarnya lahir dari ajaran hukum alam yang idealistis ” Karena seperti yang sudah terjadi dengan idealisme Platon, idealisme dalam ajaran hukum alam juga menyiratkan dualisme dalam norma keadilan. Apa yang satu adalah norma keadilan yang sumbernya bersifat transendental, dan yang lain lagi adalah norma keadilan yang bersumber pada akal budi manusia. Itulah sebabnya mengapa ajaran  hukum  alam  itu  bersifat  dualistik.  Ajaran  positivisme  hukum  sebaliknya  bersifat monistik, karena ajaran itu hanya mengakui satu macam keadilan, yaitu keadilan yang lahir dari hukum positif yang ditetapkan oleh manusia berdasarkan nalarnya.
Kalsen mengambil sikap dengan mengembangkan pandangan yang kemudian dikenal sebagai ajaran hukum murni. Dengan tegas ditulisnya bahwa ajaran hukum murni bersifat monistik,  dan  karenanya  hanya  mengakui  satu  macam  hukum,  yaitu  hukum  positif. Meskipun  demikian,  ajaran  hukum  murni  mengakui  peranan  dari  norma  dasar  (Deu: Grundnorm)  yang  merupakan  produk  dari  proses  yang  transendental-logis  dan  dengan demikian Kelsen memanfaatkan metode yang digunakan dalam ajaran hukum alam. Norma dasar itu bukanlah suatu jenis hukum yang lain dari hukum positif karena justru merupakan dasar berlakunya hukum positif. Dengan demikian, norma dasar itu tidak memiliki hakekat yang ethis maupun politik, melainkan semata-mata merupakan suatu pengetahuan teoretis (Deu: erkenntnistheorethisch (Hans  Kelsen,  1982) . Bertumpuh  pada  pandangannya  itu Kelsen  mengambil  jarak  dari  penafsiran  terhadap  keadilan  yang  menggunakan  aneka macam legitimasi, baik politik (yang dalam pandangan Kelsen tidak dapat melepaskan diri dari  muatan  kekuatan)  maupun  ethik  (yang  dalam  pandangan  Kelsen  tidak  dapat
melepaskan diri dari muatan theologis), yang kedua- duanya tidak adekuat untuk membuat keputusan hukum yang murni.
2. John Rawls: Teori Keadilan
Seorang  filosof  yang  mengajar  filsafat  politik  pada  Universitas  Harvard,  Amerika Serikat  yang  dikenal  dengan  nama  John  Borden  (Bordley)  Rawls  (Amerika,  1921-2002). Rawls memperoleh reputasi sebagai filosof dalam susastra bahasa Inggris terkemuka dalam abad ke- 20, terutama berkat karyanya A Theory of Justice yang mula- mula terbit pada tahun 1971,  dan  diterbitkan  ulang  dengan  revisi  pada  tahun  1971  dan  1999.  John  Rawls merumuskan sebuah formulasi ‘Teori Keadilan’, sesuai dengan judul bukunya yang kesohor tersebut.
Ide  dasar A Theory of Justice dari Rawls  adalah konsep yang disebutnya ’justice as fairness’ (John  Rawls,  1999) , yang  pada  gilirannya  didukung  oleh  sejumlah  instrumen konseptual lainnya. John Rawls  yang membedakan konsep ‘justice’ dari konsep 'fairness' menjelaskan  ‘ justice  as  fairness’ sebagai "...the  principles  that  Rational  and  free  persons concerned to further their own interests would accept initial position of equality as defining the  fundamentals  of  the  terms  of  their  association..." Rawls  membangun  teorinya  dengan berangkat dan suatu  premis yang disebutnya 'original position' untuk mempertanyakan: prinsip keadilan yang mana yang akan kita pilih untuk mengatur lembaga-lembaga dasar masyarakat  kita,  seandainya  kita  tersembunyi  di  balik 'veil  of  ignorance '  (tirai  ketidak- tahuan).  Berdasarkan  'original  position’  dia  menegaskan  bahwa “no  one  should  be aduantaged by natural fortune or social circumstances in the choice of principles (John Rawls, 1999) . Bertolak dengan ‘ veil of ignorance' kita coba berfantasi, seolah-olah kita tidak tahu siapa kita sebenarnya, baik dalam perspektif ras, gender, status ekonomi, kelas sosial atau ciri  pembeda  lainnya,  sedemikian  rupa,  sehingga kita  akan  mampu  untuk  menjadi  tidak berat sebelah dan dalam menjatuhkan penilaian lalu mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri bahwa “ ...no one knows his place in society, his class position or social status; nor does nnpone know fiis fortune in the distributionof natural assets and abilities, his intelligence, strength, and the like. Nor, again, does anyone know his conception of the good, the particulars of his rational plan of life, or even the special features of his  psychological such as his aversion to risk or liability to optimism or pessimism. ..”
John  Rawls  menyatakan,  bahwa  seandainya  kita  berangkat  dari 'original  position sambil mengenakan 'veil of ignorance' tersebut, kita akan memilih kebebasan-kebebasan politik  yang  sama  untuk  setiap  orang  seolah  kita  memilih  untuk  kita  sendiri,  seperti misalnya  kebebasan  berpendapat,  hak  untuk  memilih,  dan  untuk  memutuskan  bersalah atau tidak dalam proses hukum (John Rawls, 1999) .

## B. Tolak Ukur Hukum Yang Adil
Melihat  perpektif  mengenai  keadilan  begitu  beragam  baik  dari  aspek  pengertian keadilan  sampai  dengan  tolok  ukurya  masing-masing  yang  berbeda-beda,  keberagaman mengenai “keadilan” membuat konsep keadilan menjadi ambigu, multi tafsir sehingga tidak dapat diformulasikan satu nilai keadilan yang diterima secara umum. Di Indonesia kini lebih dari satu dekade, dari awal reformasi (1998) sampai pasca perubahan UUD 1945 (2002) berada  dalam  kondisi  masa  transisi  menuju  demokrasi  konsti-tusional,  perubahan  dari machstact ke rechtsstaat, relevan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Jimly  Asshiddiqie  bahwa; para hakim seyogyanya menimbang aspek-aspek menyangkut keadilan transisional, yaitu menyeimbangkan  prinsip doelmatigheid dan  penerapan prinsip rechtsmatigheid, bahkan doelmatigheid lebih  diprioritaskan,  karena  lebih  menjamin  rasa  keadilan, sembari  'tetap berusaha menerapkan prinsip rechtsnatigheid. Berdasarkan asas legalitas. Hakim  merupakan  harapan  rakyat  agar  dapat  menghadirkan  keadilan  dan  tidak hanya  sekedar  menjadi  mulut  undang-undang  dalam  arti  formal,  tetapi  lebih  jauh  lagi menjadi  mulut,  tangan,  mata,  telinga  sekaligus  pencium  rasa  keadilan  yang  lebih  sejati
(Sidharta Arief, 2006) . Dengan demikian tolok ukur keadilan dalam “keadilan transisional” di  Indonesia  dalam  menghadapi  masa  transisi  menuju  Negara  hukum  yang  demokratis adalah keseimbangan antara asas rechtsmatigheid dan doeltmatigheid. Tolak ukur hukum yang adil menurut beberapa pandangan ahli filsafat hukum:
1. Thomas Aquinas
Thomas Aquinas (Aliran Filsafat Hukum Alam), ia menya- takan “hukum manusia” (lex humana) atau hukum positif dikatakan ada apabila mengabdi kepada kebaikan umum mendistribusikan kewajiban secara jujur, tidak melecehkan Tuhan dan pembentuk undang- undang tidak melainpui batas kekuasaannya. Bila hukum positif lalai memenuhi Kondisi itu, maka  hukum  tidak  adil  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  spirit  dari  ide keadilan  menurut  Thomas  Aquinas  diekspresikan  pada  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  dan kecintaan pada kabaikan. Tolok ukur keadilan adalah kebajikan-moralitas. Dalam bahasa lngrisnya “ According to  Aquinas,  human  laws  are just  when  they  serve  the  common  good, distribute  burdens  firly,  show  no  disrespect  for  God,  and  do  not  ex- ceedthe  law’s  maker authority When law’s framed by human fails to satisfy these condition, they are unjust, And then, Aquinas says, they do not "bind in conscience". (David Lyons, 1984).
2. Hans Kelsen
Hans Kelsen (Aliran Positivisme Hukum), dalam bukunya berjudul "What Is Justice?, menulis:  “Nilai  keadilan  tidak  sama  sifatnya  dengan  nilai  hukum.  Sejatinya  norma  yang digunakan  untuk  standar  keadilan  beragam,  dan  idenya  tidak  dapat  dihamonisasikan. Contoh nya  penganut  Liberalisme  memandang  “kebebasan" (freedom) sebagai  ideal  dari keadilan. Mereka percaya bahwa norma hukum memberikan jaminan kebebasan bagi setiap individu.  Sementara  itu  kubu  Sosialis  memandang  "kesetaraan" (equality) ideal  dari keadilan. Bagi kubu Sosialis norma hukum harus memberikan setiap orang kesejahteraan ekonomi yang sama. Kedua "ideal keadilan" itu tidak dapat direalisasikan secara simultan, kaum liberal lebih memilih "kebebasan" daripada "biaya kesetaraan" (the cost of equality), sedangkan kubu Sosialis lebih memilih "kesetaraan" daripada "biaya kebebasan" (the cost of fieedom). Suatu tertib sosial dinilai adil bagi kaum liberal  sebaliknya tidak adil dari sudut pandang kubu sosialis.
Oleh karena itu "nilai keadilan" bersifat subyektif, sedangkan eksistensi dari nilai- nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara obyektif. Norma-norma hukum  positif  sesuai  dengan  realita  sosial,  sedangkan  norma  keadilan  tidak.  Penialian terhadap  nilai  yuridis,  penialiannya  dapat  diuji  secara  obyektif  oleh  fakta-fakta  hukum bukan  fakta  alamiah.  Dengan  demikian  hukum  merupakan,  ranah  ilmu  hukum.  Namun harus dicatat dalam kasus konkret suatu perilaku legal atau ilegal ditetapkan oleh hakim, bukan oleh llmu hukum. Dibalik ltu penilaian mengenai “keadilan” tidak dapat diuji secara obyektif, karena itu kajian mengenai Keadilan bukan ranah ilmu hukum, tetapi masuk ranah politik atau penilaian moral.
Pada  buku  Hans  Kelsen  yang  berjudul “General  Theory  Of  Law  And  State”, la menyatakan  “keadilan  dalam  arti  legalitas”,  suatu  kualitas  bukan  berkenaan  dengan  isi norma  hukum  positif,  tetapi  penerapannya.  Dalam  pengertian  ini  keadilan  adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam suatu tata hukum, baik pada masyarakat  kapitalis,  komunis,  masyarkat  demokratis,  maupun  masyarkat  otokratis. Dengan  demikian  keadilan  berarti  mempertahankan  tata  hukum  secara  sadar  dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum. Dalam bahasa Inggrisnya: Justice in the senseof  legality  is  a  quality  which  relates  not  to  the  conten  of  a  positif  order,  but  to  its application. Justice in this sense is compatible with and requerid by any positive legal order, be it capitalistic, communistic, democratic or autoc ratic. “justice” means the maintenance of positive order by conscientious application of it. It is justice “under the law” (Kelsen, Hans; 1961: 14). Dari dua buku Kelsen ( What is fustice? dan Ge General theory of Law and State), meski pada  awalnya  ia  berpendapat  tidak  ada  satu  tolok  ukur  hukum  yang  adil,  karena  nilai
keadilan  itu  subyektif  tergantung  penilaian  orang  atau  ideologi  yang  dianut,  adil  bagi penganut ideologi Liberal tidak adil menurut sudut pandang ideologi Sosialis. Terlepas dari ideologi, "keadilan" menurut Kelsen adalah legalitas, sehingga tolok ukur hukum yang adil adalah "rechtsmatigheid" artinya sah menurut hukum.
a. Alf Ross
Alf Ross dalam bukunya berjudul “On law and Justice ” menulis bahwa “ As we have seen, the idea of justice resolves itself into the demand that a decision should be the result into of the application of a general rule. Justice is the correct application of a law, as opposed to arbi trariness.  jusfice ; therefore  cannot  be  a  legal-politics  yardstick  or  an  ultimate  criterion  by which a law can be judged. To assert that a law is unjust, as we have seen nothing but an emotianal ex-pression of an unfavourable reaction to the law. To declare a law Unjust contains no real characteristic, no reference criterian, no ar-gumentation. The ideology of justice has this no place in reason- able discussion of the value of laws. This is not to say that there is  no Conection between law in force and the idea of Justice. Within this idea two points can be distinguished: first, the demand that there shall be a law as the basis of a decision; secondly, the de-mand that the decision shall be correct application of a law (Ross Alf :1959) . Dari paparannya Alf Ross berpendapat bahwa ide keadilan itu sendiri terletak pada tuntutan bahwa putusan harus dihasilkan berdasarkan penerapan aturan umum. Keadilan adalah  penerapan  hukum  dengan  cara  yang  benar,  sebagai  lawan  dari  kesewenang- wenangan. Oleh karena itu keadilan tidak dapat menggunakan standar politik hukum dan pernyataan bahwa hukum positif tidak adil tidak tepat, itu hanya ekspresi emosional dari reaksi yang ketidaksetujuan terhadap hukum. Mendikler isi suatu aturan hukum tidak adil adalah bukan pernyataan yang bersuat real, kreteria yang tidak memiliki reprensi, dan tidak memiliki  argumentasi.  Ideologi  keadilan  tidak  mempunyai  tempat  dalam  diskusi-diskusi yang rasional mengenai nilai-nilai hukum. Ini tidak berarti bahwa bukan tidak ada kaitan antara hukum positif dengan ide keadilan. Didalam kaitan ide keadilan dan hukum positif, ada dua poin yang perlu diperhatikan adalah pertama, tuntutan hukum harus menjadi dasar setiap  putusan,  kedua  putusan-putusan  itu  harus  merupakan  penerapan  hukum  yang benar.
Tampaknya senada dengan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa keadilan itu adalah "keadilan  legalitas"  sehingga  tolok  ukur  hukum  yang  adil  adalah "rechtsmatigheid" (sah menurut hukum).
b. Roscce Pound
Roscce  Pound  (Aliran  Filsafat Sociological  Jurisprudence )  dalam  bukunya  yang berjudul "Justice  According  to  Law", membedakan menurut  hukum  yang  dinamakan "keadilan  yudisial",  diekpresikan  bahwa  keputusan  (baik  yang  bersifat  mengatur  atau regulerend maupun  yang  bersifat  penetapan  atau beschikking) berdasarkan  pada kewenangan atau norma atau panduan yang dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan teknik- teknik  hukum.  Di  balik  itu  "keadilan  yang  berciri administratif",  diekspresikan,  keadilan yang  dilaksanakan  sesuei  dengan  intuisi  dalam  wujud  keputusan  dengan  ruang  lingkup diskresi  (kebebasan  memberikan  peniaian  dan  kebebasan  mengambil  kebijakan)  yang terikat  pada  moral  dan  hukum  (Darji  Darmodihadjo,  1995).  Bila  dicermati  kedua  jenis keadilan itu, dapat dika takan, ’tolok ukur keadilan yudisial terletak pada “pembentukan dan penarapan keputusan” menurut teknik hukum (juridisch-tehnisch) intinya legalitas Tolok ukur keadilan administratif legalitas dan moralitas.

## c. John Rawls
John Rawls (Aliran Kiri Baru, Theo Huijbers memasuk-kannya ke dalam Aliran Neo Positivisme)  dalam  bukunya  yang  berjudul “Theory  of  justice” telah  mengekspresikan keadilan dapat berarti menurut hukum dan kesebandingan atau apa yang semestinya. Teori Rawls  fokus  pada  struktur  dasar  dari  masyarakat,  konstitusi  politik,  sistem  hukum  dan
sistem  sosial,  atas  dasar  itu  Rawls  berusaha  menemukan  seperangkat  asas  bagaimana dalam  struktur  sosial  mendistribusikan  beban (burden) dan  keuntungan (benefits) mencapai keadilan (Hari Chand, 1994). John Rawls mengemukakaan ada tiga asas untuk mencapai keadilan:
1. Asas kebebasan yang sama sebesar-besarnya “ principle of greatest equal liberty ” yang memiliki makna kebebasan itu meliputi kebebasan memperoleh keuntungan hak dari masyarakat dan keuntungan pribadi asalkan tidak merugikan pihak lain, kebebasan dalam  kehidupan  politik  /  hak  mcnyatakan  pendapat,  hak  memilih  dan  dipilih, kebebasan pers, kebebasan berkeyakinan dan beragama, mempertahankan hak milik pribadi.
2. Asas kejujuran (principle of fairness), maknanya prinsip permainan yang jujur dalam kesetaraan memperoleh kesempatan menduduki jabatan publik, kesempatan kerja dan berusaha.
3. Asas  ketidaksetaraan  di  bidang  sosial-ekonomi (principle  of  sociaI  and  economic unequel) maknanya  secara  faktual  persamaan  kebebasan  melahirkan  kesenjangan dalam  struktur  dasar  masyarakat,  seperti  kesenjangan  antara  yang  kaya  dan  yang miskin, yang kuat dan yang lemah, elit dan rakyat jelata, majikan dan buruh. Dalam ketidak  setaraan  social  ekonomi  ini  seyogyanya  dibuat  aturan  hukum  yang  paling menguntungkan  bagi golongan  masyarakat  yang  kedudukannya  paling  lemah  (Darji Darmodihardjo,  dkk,  1995).  Dari  sisi  keadilan  sosiologis  bagi  John  Rawls  bahwa program penegakkan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua  prinsip keadilan, yaitu; pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan  dasar  yang  paling  luas  seluas  kebebasan  yang  sama  bagi  setiap  orang; kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik (Umar Sholehuddin, 2011). Dengan demikian bagi John Rawls menyatakan bahwa tolok ukur hukum yang adil adalah  aturan  hukum  yang  melindungi  pihak  yang  posisinya  paling  lemah.  Bandingkan dengan asas dalam UUPA, yang menganut “perlindungan bagi petani”, khususnya “buruh tani”, meskipun realisasinya masih harus terus diperjuangkan. K etiga, Tolok Ukur Hukum yang Adil dalam Putusan Pengadilan (Yurisprudensi), dicermati dari yurisprudesi ada dua model “putusan pengadilan”, yaitu (John Rawls, 1999) :
1. Yurisprudensi  yang  dipimpin  oleh  aturan  hukum  yakni  putusan  pengadilan  hanya didasarkan  pada  pertimbangan  aturan  hukum  yang  berlaku  umum,  dinamakan keadilan/ormal  atau  keadilan  hukum (legal  justice) atau  Keadilan  menurut  hukum positif yang berlangsung diruang-ruang pengadilan (Marc Galener, 1980)
2. Yurisprudensi  yang  diarahkan  pada  tujuan  hukum  yakni  putusan  yang  lebih mempertimbangkan  situasi  dan  kondisi  spesifik  dari  kasus  diperiksa  dan  diadili. Putusan  didasarkan  pada  pertimbangan  nilai-niiai  yang  hidup  dalam  masyarakat, dinamakan keadilan material, disebut pula keadilan substantif (Atmaja Gede, 2013).
Keadilan substantif dalam penegakkan hukum dimaknai bahwa putusan hakim tidak hanya  menggunakan  referensi  hukum  positif,  tetapi  lebih  mengutamakan  pertimbangan asas kemanfaatan menurut keyakinan hakim untuk memulihkan ketertiban sosial, harmoni sosial, dan solidarias sosial seperti semula sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Tolok ukur hukum yang adil menurut “keadilan substantif” lebih mengedepankan asas doelmatigheid.
Contoh-contoh  ekspresi  hakim  dalam  pertimbangan  hukum  dari  yurisprudensi  di bawah ini:
1. Yurisprudensi  Mahkamah  Agung,  kasus  perdata  mengenai  warisan,  Putusan Mahkamah  Agung  tanggal  23  Oktober  1961,  No.  179/  K/SIP/1961.  Pertimbangan Hukumnya  adalah “Berdasarkan  perikemanusiaan  dan  keadilan  umum,  dan  atas
hakikat  persamaan  hak  antara  laki-laki  dengan  perempuan,  memandang  sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia bahwa anak perempuan disampingnya anak laki-laki  harus  dianggap  sebagai  ahli  waris,  sehingga  memiliki  hak  mewarisi  dari orang tuanya”.
Merujuk pada beragam pengertian keadilan, tampaknya ratio decidenci para Hakim Agung dalam Putusan MA ini, menganut pengertian “keadilan global” global justice, keadilan yang berlaku  universal  diperkuat prinsip perikemanusian. Dicermati dari pertimbangan  bahwa  kesetaraan  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan  merupakan “hukum yang hidup di seluruh Indonesia”, maka keadilan yang dianut oleh M ahkamah Agung adalah  “keadilan  substantif”.  Tolok  ukur  hukum  yang  adil,  lebih mengutamakan “ doelmatighead” daripada “ rechtsmatighead ”.
2. Putusan Mahkamah Agung perkara perdata tentang sengketa menurut hukum Adat Bali tanggal 3 Desember 1958 No. 200K/SIP/l958. Pertimbangan Hukumnya adalah “ Menurut Hukum Adat Bali yang berhak mewarisi sebagai ahli waris hanya keturunan pria dan keluarga pihak pria dan anak angkat laki- laki”. Berbeda dengan pengertian “keadilan  global”  atau  “keadilan  universal”, ratio  decidendi Putusan  Mahkamah Agung dalam sengketa warisan menurut hukum Adat Bali, tampaknya Hakim Majelis Agung dalam putusan No. 200K/SIP/l958 m enganut pengertian “keadilan partikular” atau  “keadilan  kumatarian”  yaitu  keadilan  menurut  pandangan  “masyarakat  Desa Pakraman Bali”, fondasinya nilai transendental masyar akat Adat Bali yang menganut sistem  kekerabatan  patrilineal.  Menurut  sistem  kekerabatan  patrianeal  yang dilandasi pandangan transendental itu bahwa garis keturunan ditarik dari garis laki- laki yang berstatus hukum “purusa” (status pria), sehingga bagi masyarakat adat Bali yang  berhak  mewarisi  hanya  pihak  yang  bestatus  hukum  pria  (purusa)  sebagai penerus keturunan dalam kewajiban pemujaan “pure leluhur” (kawitan) . Aturan  hukum  bukan  menjadi  sebuah  keniscayaan  dalam  melahirkan  sebuah keputusan yang berbobot. Instrumen dalam bentuk aturan tidak bisa diandalkan menjawab dunia kehidupan yang begitu kompleks. Dan lagi pula, kebenaran rill, bukan terletak dalam undang-undang, tapi pada kenyataan hidup (Bernard, 2010: 166). Inilah  titik tolak teori tentang kebebasan hakim yang diusung oleh Oliver Holmes. Hukum yang termuat dalam aturan-aturan,  hanya  suatu  generalisasi  mengenai  dunia  ideal.  Tapi  menurut  Holmes, seorang pelaksana hukum (hakim), sesungguhnya menghadapai gejala-gejala hidup secara realistis.
Oliver Holmes mengatakan hukum adalah kelakuan aktual para hakim (patterns of behavior), di  mana patterns  of  behavior hakim  itu  ditentukan  oleh  tiga  faktor,  masing- masing (Achmad Ali, 2012: 296):
1. Kaidah-kaidah hukum yang dikonkritkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konstruksi;
2. Moral hidup pribadi hakim;
3. Kepentingan sosial.
Hukum  dalam  menjalankan  perannya  terlebih  dulu  harus  bisa  menegakkan ketertiban sebelum  tiba pada  tujuan  akhirnya  yaitu  keadilan, agar  putusan  hakim dapat memberikan  rasa  keadilan  kepada  para  pencari  keadilan,  bersesueian  dengan  apa  yang didalilkan  Holmes  bahwa  hukum  atau  Aturan-aturan  hukum,  hanya  menjadi  salah  satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam keputusan yang “berbobot”. Faktor moral, soal kemanfaatan, dan keutamaan kepentingan sosial, misalnya menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam menga mbil keputusan “yang berisi”. Namum ketiga faktor tersebut menurut penulis akan lebih sempurna dalam upaya melahirkan putusan hakim yang “berbobot dan berisi” jikalau dibarengi dengan pengetahuan mengenai konsep keadilan dalam berbagai perspektif dan tolak ukurnya masing-masing.

## KESIMPULAN
Keadilan merupakan roh dari hukum serta keadilan merupakan dasar dari hukum sebagai  hukum.  Dengan  demikian,  keadilan  memiliki  sifat  normatif  sekaligus  konstitutif bagi  hukum.  Kekuasaan  kehakiman  dalam  realitasnya,  hakim  wajib  menggali  nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat  sehingga  keadilan  menjadi landasan  moral  hukum  dan  sekaligus  tolak  ukur  suatu  putusan  Pengadilan.  Karenanya, kepada  keadilan-lah,  hukum  putusan  Hakim  berpangkal  karena  keadilan  harus  menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.

## REFERENSI
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta: Kecnana, 2012 Antoon Vloemans, 1971, Politeia, Geschiedenis van de sociaal politieke filosofie , Den Haag: Kruseman’s, yang merujuk pada karya Cicero: De Legibus , 1, 2.
Aristoteles, 2013, Ethika Nikomacheia , edisi Jerman, Buku II, Stuttgart/Philip Reclam. Atmaja Gede, 2013, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Histori, Setara Press, Malang. Bernard L. Tanya dkk. Teori Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010 Bernd Ruthers, 2005, Rechtstheorie, Munchen, CH Beck. Bramantyo, Indonesia kekurangan hakim, kasus menumpuk , dalam;
http://news.okezone.com
Darji  Darmodihadjo,  1995, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum  Indonesia:  Apa  Dan  Bagaimana
Filsafat Hukum Indonesia, PT Gramedia Pustaka David Lyons, 1984, Ethics and the rule of law, Cambridge Universty Press, New York Death penalties  exonerated ,  dalam:  http://www.deathpenaltyinfo.org/innocence-list- those-freed-death-row DetikNews, Kamis 19 November 2009, 15:24 WIB, dalam: http://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao,Nenek-minah- dhukum-1-bulan-15-hari
Fence M. Wantu, 2011, Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian  Hukum,  dan  Kemanfaatan ,  Pelangi  Ilmu,  Vol.  4,  1  Januari  2011, Yogyakarta, Pena Persada Desktop and Publishing.
Fritjof Capra, 1980, The Tao of Physics:An Exploration of the Paralles between Modern Physics and Eastern Mysticism, Toronto/New York, London: Bantam.
Hans Kelsen, (1953) 2010, Was ist Gerechtigkeit? Stuttgart: Philip Reclam : 32 Bernd Rüthers,
Das Utıgerechteun ûer Gerechtigkeit .
Hans Kelsen, 1982. Reine Rechtslehre, Wien: Franz Deuticke. Hari Chand; 1994, Modern Jurisprudence, International Law Book Service, Malaysia. Heinrich Honsell: “ Iustitia est constans er perpetua voluntas ius suum quique tribuendi. Ius praecepta  sunt  haec:  honeste  vivere,  alterum  non  laedere,  suum  quique  tribuere ” dalam: http//en.wikipedia.org./wiki/Nicomachean.Ethics (2014-06-17) http://news.detik.com/read/2014/06/14/113407/2608088/hukum-kpk-mengapa-ma- tak-vonis-polisi-untuk-ganti-rugi-korban-rekayasa
Immanuel Kant, 2013, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Stuttgart/Philipp Reclam.
Jaka  Mulyata,  2015,  Tesis, Keadilan,  Kepastian,  dan  Akibat  Hukum  Putusan  mahkamah konstitusi republik indonesia Nomor: 100/puu-x/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor:  13 Tahun 2003  Tentang Ketenagakerjaan, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
John Rawls, 1999, A Theory ofJııstice . Harvard UP. Jude  P.  Dougherty,  2010, Western  Creed,  Western  Identity  :  Essays  in  Legal  and  Social Philosophy, CUA Press.
Karl popper, (1945) 1971, “Oracular Philosophy and the Revolt againts Reasong”, dalam: The Open Society and Its Enemies , Princeton UP.
Kelsen,  Hans;  1961, General  Theory    Of  Law  And  State, Russel  and  Russel,  New  York Konfusıus , 2005 (2007), (dari versi Kuoyü oleh Richard Wilhelm, Oespröehe. Lun Yu) München: dtv CH Beck. Konfusius, Lun-yÏÏ.
Kusumohamidjojo  Budiono,  2019, Teori  Hukum  Dilema  Antara  Hukum  dan  Kekuasaan , Yrama Widya, Bandung. Niccolo Machiavelli,  1997, Discorsi: Gedanken  uber  Politik  und  staatsfuhrung  Ita:  Discorsi Sopra La Prima Deca di Tito Livio . Stuttgar; Kroner, 1551.
Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 , Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 201 Otfried Hoffe, 2010, Gerechtigkeit: Eine Philosophische Einfuhrung, Munchen C.H. Beck, Ross, Alf; 1959, On law and Justice, Universty Of California Press, Berkeley And Los Angeles Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bhakti. Sidharta  Arief,  2006,  Karakteristik  Penalaran  Hukum  Dalam  Konteks  Keindonesian,  CV
Utomo Bandung
Theo Huijbers, 1993, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Yogyakarta: kanisius. Tunas Bangsa, 9 Januari 2012, dalam: http://www.tubasmedia.com/pencuri-sandal-jepit- 5-tahun-penjara-koruptor-15-tahun/
Margono,  2015, Asas  Keadilan,  Kemanfaatan  &  Kepastian  Hukum  Dalam  Putusan  Hakim , Jakarta, Sinar Grafika.
Copyright Holder : © A.Afgan Nugraha, et al.,  (2024).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: