## PROBLEMATIKA PENERAPAN UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA
Moh. Kusnadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta koesnadymuhammad@gmail.com

## Abstract
This paper aims to resolve challenges and controversies faced by the Halal Law and provide a transition process before the Halal Law regime and after the enactment of the Halal Law. This paper also looks at the readiness and effectiveness as well as the method of determination made under the Halal Law when the time comes that this Halal Law will be fully implemented on October 17, 2019. The analytical method used  uses  qualitative  analysis  using  literature  review  as  data  collection.  The  theory used is the effectiveness of the legal system by Lawrence M. Friedman who oversees the effectiveness of three criteria, namely structure, substance, and legal culture. The results of  this  paper  show  that  the  Halal  Law  has  many  problems  before  it  is  fully implemented in October 2019. First, the structure of this law is not ready to undergo a halal process system. Second, the substance of the Halal Law is burdensome and rather burdensome and incomplete because there are many supporting regulations that have  not  yet  been  ratified.  In  addition,  the  results  also  show  how  Halal  Act determines the halalness of a product. Still using the same method before the enactment of the Halal Law that relies on the MUI Fatwa Assembly.
Keywords : Halal Law, Halal Certification, MUI, BPJPH
Abstrak  : Makalah  ini  bertujuan  untuk  mengatasi  tantangan  dan  kontroversi  yang dihadapi  oleh  UU  Halal  dan  memberikan  proses  transisi  sebelum  rezim  UU  Halal dan setelah berlakunya UU Halal. Makalah ini juga melihat kesiapan dan efektivitas serta  metode  penentuan  yang  dilakukan  berdasarkan  UU  Halal  ketika  saatnya  tiba bahwa UU Halal ini akan sepenuhnya dilaksanakan pada 17 Oktober 2019. Metode analisis  yang  digunakan  menggunakan  analisis  kualitatif  dengan  menggunakan tinjauan pustaka sebagai pengumpulan data. Teori yang digunakan adalah efektivitas sistem  hukum  oleh  Lawrence  M.  Friedman  yang  mengawasi  efektivitas  dari  tiga kriteria  yaitu  struktur,  substansi,  dan  budaya  hukum.  Hasil  dari  makalah  ini menunjukkan  bahwa  UU  Halal  memiliki  banyak  masalah  sebelum  diterapkan sepenuhnya pada Oktober 2019. Pertama, struktur UU ini tidak siap untuk menjalani sistem  proses  halal.  Kedua,  substansi  UU  Halal  itu  memberatkan  dan  agak membebani dan tidak lengkap karena ada banyak peraturan pendukung yang belum disahkan.  Selain  itu,  hasilnya  juga  menunjukkan  bagaimana  Halal  Act  menentukan kehalalan  suatu  produk.  Masih  menggunakan  metode  yang  sama  sebelum diberlakukannya UU Halal yang mengandalkan Majelis Fatwa MUI.
Kata Kunci : UU Halal, Sertifikasi Halal, MUI, BPJPH

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  dengan  populasi  Muslim  terbesar,  warganya  telah menghabiskan  US  $  170  Miliar  untuk  makanan  halal.  Indonesia  menyumbang  13%  untuk populasi Muslim global. Masyarakat Muslim Indonesia melihat bahwa makanan halal harus diatur dengan baik. Perkembangan permintaan sertifikat halal dari tahun ke tahun cenderung mengalami  peningkatan,  pada  tahun  2017,  LPPOM  MUI  menerbitkan  sertifikat  halal sebanyak 8.157unit dengan total 127.286 jenis produk. Sedangkan pada tahun 2018, LPPOM MUI menerbitkan sertifikat halal sebanyak 17.398 dari  204.222 jenis produk. Antara tahun 2017-2018 telah terjadi peningkatan penerbitan sertifikasi halal sebesar 114%, angka tersebut menunjukkan  bahwa  perusahaan-perusahaan  yang  menjual  produknya  di  Indonesia  merasa bahwa  pelabelan  halal  merupakan  nilai  tambah  tersendiri  untuk  mendorong  daya  serap produk mereka di pasar.
Halal menjadi penting bagi masyarakat ketika mereka mencoba hidup dengan prinsip ini, perlindungan konsumen adalah satu prinsip utama pengaturan halal di Indonesia. Hal ini dapat  terlihat  dari  berbagai  rentetan  panjang  kasus  makanan  yang  mengandung  kandungan haram  yang  meresahkan  masyarakat  Indonesia.  Salah  satunya  adalah  kasus  Ajinomoto.  PT Ajinomoto  Indonesia,  Tbk  yang  sebelumnya  telah  mendapat  sertifikasi  Halal  pada  30 September  1998,  ditemukan  Lembaga  Penkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan  Kosmetika Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI)  dalam  laporan  hasil  audit  perpanjangan  sertifikat halal menggunakan unsur enzim babi dalam produk ajinomoto. 1 MUI menyebutkan bahwa PT Ajinomoto Indonesia menggunakan enzyme bactosoytone dalam proses pembuatan bumbu masak. 2 Alhasil terjadilah kegemparan pada masyarakat Indonesia terutama Muslim.
Paparan kasus di atas adalah bukti bahwa pengaturan makanan halal adalah perihal krusial  bagi  masyarakat  Indonesia.  Menurut  Laporan Global  Islamic  Finance  Report 2013,  ada empat  fase  evolusi  halal. 3 Fase  halal  yang  pertama  adalah  jaminan  kehalalan  suatu  produk didasari  atas  kepercayaan  semata.  Fase  kedua  jaminan  kehalalan  didasarkan  pada  sertifikasi halal yang ditempelkan pada produk tersebut. Indonesia telah melalui kedua fase tersebut.
1 Ma‟ruf Amin, dkk., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), hal. 62. Diambil dari Zulham,  2018, Peran Negara  dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal, Jakarta, Kencana. Hal.1.
2 Ibid. hal1-2.  Komisi  fatwa  memutuskan  bahwa Bactosoytone tidak  dapat  digunakan  sebagai bahan  dalam  media  pembiakan  mikroba  untuk  menghasilkan  MSG,  karena  PT  Ajinomoto menggunakan enzim porcine yang diambil dari pancreas babi.
3 Lihat  Global  Islamic  Finance  Report.  http://www.gifr.net/gifr_2013.htm.  Diambil  dari Michelle Limente et al, 2017, Disabling Labelling in Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake of Halal Policy Objective , World Trade Review , hlm. 2-3.
Pada fase ketiga, kepercayaan diperoleh dengan memberikan jaminan bahwa seluruh rantai pasokan produk halal telah sesuai dengan syariah Islam yang diaudit dan disertifikasi oleh otoritas sertifikasi yang berwenang. Fase keempat adalah terkait dengan rantai nilai ( value chain) halal di mana perusahaan makanan multinasional Islam dapat mengendalikan seluruh rantai pasokan dari pertanian ke meja makan. 4
Jika dilihat dari situasi pengaturan halal, Indonesia saat ini sedang berusaha untuk memasuki  fase  ketiga  berdasarkan  tahapan  evolusi  halal  yang  telah  dipaparkan  di  atas. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)  menjadi  indikator  untuk  mengatakan  bahwa  Indonesia  kini  tengah  memasuki  fase ketiga.  UU  JPH  mengatur  tentang  jaminan  produk  halal  kepada  konsumen  dengan memastikan bahwa seluruh proses produk halal tersebut telah terjamin kehalalannya. 5
Saat  ini  UU  JPH  sudah  memasuki  tahun  ke  5  semenjak  diundangkan  pada  tahun 2014  lalu,  hal  ini  menimbulkan  konsekuensi  hukum  bahwa  UU  JPH  akan  berlaku  secara penuh pada tahun ini. Namun sejumlah pekerjaan rumah masih membebani terkait dengan kesiapan implementasi dari UU JPH.
Sebelum  UU  JPH  berlaku  mulai  tahun  2019  pengurusan  sertifikasi  halal  masih menjadi  ranah  LP-POM  MUI  dan  setelah  UU  JPH  berlaku  pada  tahun  2019  maka  semua pengurusan  sertifikasi  halal  akan  beralih  ke  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH)  yang  berada  di  bawah  Kementerian  Agama.  BPJPH  merupakan  badan  yang dibentuk  dari  mandat  UU  JPH  untuk  menyelenggarakan  jaminan  produk  halal. 6 BPJPH nantinya direncanakan akan mengambil peran yang dulunya dijalankan oleh LPPOM MUI.
Salah satu problematika dari implementasi UU JPH adalah belum lengkapnya aturan derivatif  yang  bersifat  teknis  terkait  penyelenggaraan  JPH.  Memang  Peraturan  Pemerintah terkait JPH baru saja diundangkan pada tanggal 3 Mei 2019 lalu, namun UU JPH dianggap tidak dapat berlaku secara maksimal pada bulan Oktober nanti. 7
Problematika UU JPH tidak hanya berhenti sampai di situ. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dianggap menghambat kemudahan berbisnis di  Indonesia  bagi  mereka  yang  terlibat  dalam  penjualan  produk-produk  terkait.  Siapa  pun
4 Menurut  laporan tersebut,  sebagian  besar negara berada dalam fase satu atau dua. Hanya Brunei Darusalam dan Malaysia yang telah memasuki fase ketiga.
5 Proses  Produk  Halal  (PPH) menurut  Pasal  1  ayat  (3)  UU  JPH  adalah  rangkaian  kegiatan untuk  menjamin  kehalalan  produk  mencakup  penyediaan  bahan,  pengolahan,  penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
6 Pasal 5 ayat  (3)  Undang Undang Nomor 33  Tahun 2014  Tentang Jaminan Produk Halal mengatakan  bahwa  untuk  melaksanakan  penyelenggaraan  JPH  maka  dibentuk  BPJPH  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Agama.
7 Oktober 2019 menjadi bulan berlakunya UU JPH secara penuh.
yang  terlibat,  baik  pedagang  domestik  atau  asing  harus  mematuhi  persyaratan  yang memberatkan dan mahal yang tidak perlu untuk sertifikasi dan pelabelan produk Halal.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Halal
Secara  Bahasa,  kata  “ halal” berasal  dari  Bahasa  Arab  yang  sudah  diserap  menjadi Bahasa Indonesia. Halal berasal dari kata “ halla” yang berarti diizinkan, dibolehkan, atau tidak dilarang,  dan  lawan  kata  dari haram. 8 Halal  adalah  sesuatu  yang  diperkenankan  atau  boleh dikonsumsi,  yang  terlepas  dari  ikatan  larangan,  dan  diizinkan  oleh  pembuat  syari‟ah  untuk dilakukan.  Sedangkan  haram  adalah  sesuatu  yang  dilarang  oleh  pembuat  syari‟ah  dengan larangan yang pasti, di mana orang yang melanggarnya akan dikenai hukuman di akhirat, dan ada kalanya dikenai hukuman juga di dunia. 9
Dari  sisi  historis  atau  pandangan  klasik,  Kedatangan  Islam  langsung  dihadapkan dengan situasi dan kondisi kesesatan dan ketidakberesan tentang persoalan halal dan haram. Menurut  Yusuf  al-Qaradawi,  pada  masa  sebelum  kedatangan  Islam,  dunia  dalam  kondisi sesat  dan  bingung  tentang  apa  yang  seharusnya  halal  dan  apa  yang  seharusnya  haram. Bangsa-bangsa di dunia pada saat itu membolehkan yang haram dan melarang yang halal lagi baik. 10
Kekeliruan  mereka  dapat  dikatakan  terlalu  ekstrem,  baik  ekstrem  ke  kanan  seperti pertapa Brahmanisme dari India dan monastisime senobitik dari Kristianitas atau ekstrem kiri seperti  cara  hidup  kaum  Mazdak  dari  agama  Zoroaster  (Persia)  yang  memiliki  prinsip kebebasan absolut. 11
Halal  dapat  diketahui  melalui  dalil  yang  menghalalkannya  secara  tegas  dalam  Al- Qur‟an  atau  Sunnah,  dan  dapat  juga  diketahui  bahwa  tidak  ada  satu  dalilpun  yang mengharamkan atau melarangnya. Artinya segala sesuatu yang dijadikan Allah, selama tidak ada  larangan  dari-Nya  adalah  halal  dan  boleh  dimanfaatkan,  walaupun  tidak  ditegaskan kehalalannya dalam Al-Qur‟an dan Sunnah. Dengan demikian segala sesuatu yang ditegaskan kehalalannya,  atau  tidak  ditegaskan  tetapi  tidak  ada  larangan,  termasuk  dalam  wilayah  halal atau mubah. 12
8 Louis Ma‟luf, Al-Munjid fi al-Lugah, (Beirut-Lebanon: Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1986), Hal.147. Lihat Zulham, Op, cit. Hal.69.
9 Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram (Jakarta: Rabbanu Pers, 2002), hal.13.
10 Yusuf al-Qaradawi, Op, cit. hal.3.
11 Ibid.
12 Lihat  Harun  Nasution,  dkk. Ensiklopedia  Islam  Indonesia, (Jakarta:  Djambatan,  1992), hal.289-290. Diambil dari Zulham. Op cit. hal.70.

## Sertifikasi Halal di Indonesia
Pengaturan tentang produk halal di Indonesia dapat ditemukan di dalam instrumen berikut, yang dibagi ke dalam dua periode, pertama, periode sebelum UU JPH:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan
5. Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  518  Tahun  2001  tentang  Pedoman  dan  Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Panganan Halal
6. Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  519  Tahun  2001  tentang  Lembaga  Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.
Kedua, setelah UU JPH:
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2019  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal.
Pengaturan  tentang  produk  halal  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) hanya  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  h  yang  berbunyi  “Pelaku  usaha  dilarang memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang:  tidak  mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan „halal‟ yang dicantumkan dalam label. 13
Dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan juga diatur tentang sertifikasi halal. 14 Dalam  ketentuan  Pasal  56  huruf  b  yang  menyatakan,  “Kesehatan  masyarakat  veteriner merupakan  penyelenggaraan  kesehatan  hewan  dalam  bentuk:  penjaminan  keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan. 15 UU Peternakan dan Kesehatan Hewan juga  menyinggung  tentang  jaminan  kehalalan  produk  hewan  dalam  pasal  58  ayat  (4)  yang berbunyi  “Produk  hewan  yang  diproduksi  di  dan/atau  dimasukkan  ke  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal. 16
13 Pasal  8  ayat  1  huruf  h  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen
14 Hanya untuk produk hewan saja 15 Pasal  56  huruf  b  Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2009  tentang  Peternakan  dan Kesehatan Hewan.
16 Pasal  58  ayat  (4)  Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2009  tentang  Peternakan  dan Kesehatan Hewan.
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  UU  Pangan,  mengatur tentang labelisasi produk halal. Beberapa ketentuan pengaturan produk pangan halal dalam UU  Pangan  diantaranya  adalah  Pasal  37  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Impor  pangan  yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan,  mutu,  gizi,  dan  tidak  bertentangan  dengan  agama,  keyakinan,  dan  budaya masyarakat”. 17 Penjelasannya Pasal 37 ayat (1) ini menyebutkan “tidak bertentangan dengan agama,  keyakinan,  dan  budaya  masyarakat,  antara  lain  pangan  yang  memenuhi  persyaratan halal bagi umat Islam atau pangan yang dilarang dikonsumsi menurut agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Indonesia. 18
Selanjutnya  Pasal  69  huruf  g  menyebutkan  “Penyelenggaraan  Keamanan  Pangan dilakukan  melalui:  jaminan  produk  halal  bagi  yang  dipersyaratkan. 19 Zulham  menerangkan bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 69 huruf g tersebut menyatakan bahwa “jaminan halal bagi yang dipersyaratkan” termasuk dalam “keamanan pangan”.
Pasal  97  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  yang  memproduksi  pangan  di dalam  negeri  untuk  diperdagangkan  wajib  mencantumkan  label  di  dalam  dan/atau  pada kemasan pangan.” Pada Pasal 97 ayat (2) disebutkan “setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Serta Pasal 97 ayat (3) huruf  e  menyebutkan  “Pencantuman  label  di  dalam  dan/atau  pada  kemasan  pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa  Indonesia  serta  memuat  paling  sedikit  keterangan  mengenai:  halal  bagi  yang dipersyaratkan. 20
Selanjutnya  ketentuan  Pasal  101  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  “setiap  orang  yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan  bertanggung  jawab  atas  kebenarannya.” 21 Serta  ketentuan  dalam  Pasal  105 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.” 22
Selanjutnya akan dibahas tentang pengaturan produk halal setelah keluarnya Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Jika dibandingkan
17 Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 18 Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 19 Pasal 69 huruf g Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 20 Pasal 97 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 21 Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 22 Pasal 105 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya, UU JPH memang mengatur secara khusus dan lebih detail tentang produk halal, karena memang UU JPH diperuntukkan khusus  untuk  itu,  berbeda  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sebelumnya yang hanya membahas sedikit ketentuan halal.
Ketentuan tentang produk halal diatur sedemikian rupa, dari hulu hingga ke hilir di dalam UU JPH. Pada pokoknya UU JPH terbagi ke dalam beberapa bab, yaitu:
1. Ketentuan umum;
2. Penyelenggaraan jaminan produk halal;
3. Bahan dan proses produk halal;
4. Pelaku usaha;
5. Tata cara memperoleh sertifikat halal;
6. Kerja sama internasional;
7. Pengawasan;
8. Peran serta masyarakat; dan
9. Ketentuan pidana.
Pasal 1 angka 5 menyebutkan “Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.” 23 Kemudian yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 24
Salah  satu  karateristik  yang  paling  menonjol  dalam  UU  JPH  adalah  sifatnya  yang mandatory atau  wajib.  Hal  ini  terlihat  dari  bunyi  Pasal  4  “Produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikat  halal.” 25 Dengan  demikian  dapat dipahami bahwa pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal bersifat wajib ( Mandatory ) karena setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.
Namun ada pengecualian bagi ketentuan mandatory UU JPH. Hal ini bisa dilihat dari Pasal  26  ayat  (1)  yang  menyebutkan  “Pelaku  usaha  yang  memproduksi  produk  dari  bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal”. 26 Bagi pelaku usaha sebagaimana disebutkan di atas wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. 27
Hal penting lainnya yang dibahas dalam UU JPH dan membedakan UU JPH dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya adalah dibentuk dan diaturnya tentang Lembaga
23 Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 24 Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 25 Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 26 Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 27 Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
BPJPH  (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal).  Pasal  5  ayat  (1)  menyebutkan “Pemerintah  bertanggung  jawab  dalam  menyelenggarakan  Jaminan  Produk  Halal.” 28 Kemudian ayat (2) menyatakan “Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.” 29 Kemudian pada ayat (3) menyebutkan “Untuk melaksanakan penyelenggaraan  JPH  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  dibentuk  BPJPH  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.” 30
Dalam  melaksanakan  wewenang  tersebut  BPJPH  bekerja  sama  dengan: 31 (1) kementrian  dan/atau  lembaga  terkait, sesuai  dengan  tugas  dan fungsi  kementrian dan/atau Lembaga terkait; 32 (2) LPH, dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk; 33 (3) MUI,  dilakukan  dalam  bentuk  sertifikasi  auditor  halal,  penetapan  kehalalan  produk,  dan akreditasi LPH. 34
Selain  BPJPH  terdapat  juga  Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH).  LPH  merupakan Lembaga  yang  melakukan  kegiatan  pemeriksaan  dan/atau  pengujian  terhadap  kehalalan produk. 35 LPH dapat didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Dalam UU JPH juga diatur  tentang  auditor  halal  yang  mana  diartikan  sebagai  orang  yang  memiliki  kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. 36
Selain  BPJPH,  LPH,  dan  auditor  halal,  Lembaga  selanjutnya  yang  terlibat  adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI dalam penyelenggaraan JPH mempunyai peran dalam bidang-bidang berikut:
1. Melakukan sertifikasi terhadap auditor halal;
2. Menetapkan kehalalan produk berdasarkan fatwa halal tertulis;
3. Melakukan akreditasi terhadap LPH; dan
4. Menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan produk (makanan).
Kemudian UU JPH juga membahas tentang proses dan sertifikasi produk halal. Pada
Pasal  21  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  lokasi,  tempat,  dan  alat  PPH  wajib  dipisahkan  dengan lokasi,  tempat,  dan  alat  penyembelihan,  pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan, pendistribusian,  penjualan,  dan  penyajian  produk  tidak  halal. 37 UU  JPH  mengatur  proses sertifikasi dan labelisasi halal, secara khusus pengaturannya ditetapkan dalam Bab V tentang
28 Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 29 Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 30 Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 31 Pasal 7 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 32 Pasal 8 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 33 Pasal 9 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 34 Pasal 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 35 Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 36 Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 37 Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal. Bab ini terdiri dari atas 8 bagian sekaligus tahapan, yaitu:  (1)  pengajuan  permohonan;  (2)  Penetapan  LPH;  (3)  Pemeriksaan  dan  Pengujian;  (4) Penetapan Kehalalan Produk; (5) Penerbitan Sertifikat Halal; (6) Label Halal; (7) Pembaruan Sertifikat Halal; dan (8) Pembiayaan.

## Teori Sistem Hukum Lawrence M Frieman
Dalam  penelitian  ini  teori  sistem  hukum  Lawrence  M  Friedman  digunakan  untuk melihat  problematika  dari  implementasi  UU  JPH.  Dalam  teorinya  Lawrence  M  Friedman mengatakan bahwa dalam sistem hukum ada 3 elemen yang perlu diperhatikan yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. 38 Berikut akan dibahas pentingnya menggunakan pendekatan 3 elemen  sistem  hukum  dari  Lawrence  M  Friedman  ini  untuk  melihat  problematika  sistem hukum dari pelaksanaan jaminan produk halal.
Elemen  pertama  yang  terdapat  dalam  sebuah  sistem  hukum  adalah  struktur ( structure ). Sistem itu secara konstan terus berubah, namun bagian-bagian dari sebuah sistem berubahnya  memiliki  dimensi  waktu  yang  berada.  Struktur  termasuk  elemen  dari  sistem hukum yang paling lama berubah. Struktur adalah kerangka dari sebuah sistem. 39
Struktur  hukum  dalam  hal  ini  adalah  perangkat  hukum  yang  berisi  jumlah  dan ukuran pengadilan di suatu negara. Struktur juga dapat diartikan sebagai bagaimana legislator diorganisasikan. 40 Selain aparat hukum, struktur hukum juga dapat diartikan sebagai kesiapan infrastruktur penunjang aparat hukum bekerja. 41
Elemen  kedua  dari  sistem  hukum  adalah  substansi  hukum  yang  ada.  Hal  ini dimaksudkan  sebagai actual  rules, norma-norma  hukum.  Substansi  hukum  dapat  diartikan sebagai hasil atau produk yang dihasilkan orang-orang yang ada dalam sebuah sistem hukum (legislator). Substansi juga bisa diartikan sebagai hukum yang hidup di masyarakat tidak hanya hukum yang ada dalam perundang-undangan. 42
Dikarenakan pembahasan pada elemen sistem hukum kedua yaitu substansi hukum menyentuh  pada  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  hukum  yang  dalam  buku,  maka pernyataan  tadi  membawa  kita  kepada  elemen  ketiga  yaitu  budaya  hukum.  Lawrence  M Friedman menerangkan bahwa budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem  hukum.  Budaya  hukum  juga  bisa  diartikan  sebagai climate  of  social  thought (iklim  dari
38 Lawrence  M.  Friedman  &  Grant  M.  Hayden,  2017. American  Law:  An  Introduction .  3 rd Edition. New York. Oxford University Press. hal.5-7.
39 Ibid 40 Ibid. 41 Ibid 42 Ibid.
pikiran masyarakat) dan juga social force (kekuatan sosial) yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindarkan, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum adalah bangkai, seperti ikan yang tidak bisa berenang bebas di dalam lautan. 43

## Problematika  penerapan  Sertifikasi  Halal  di  Indonesia  setelah  berlaku  UU Jaminan Produk Halal
Problematika yang menarik untuk dibahas adalah terkait dengan kesiapan UU JPH untuk berlaku secara penuh pada bulan Oktober 2019 nanti. Mengingat sesuai dengan Pasal 67  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Kewajiban  bersertifikat  halal  bagi  produk  yang  beredar  dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.” 44
UU  JPH  diundangkan  pada  tanggal  17  Oktober  2014,  dengan  demikian  Oktober 2019  menjadi  titik  waktu  mulainya  UU  JPH  berlaku  secara  penuh.  Pada  subbab  ini  akan dibahas kesiapan UU JPH pada Oktober 2019 nanti. Apakah UU JPH akan dapat berjalan dengan  efektif  sebagaimana  dicita-citakan  oleh  pembuat  Undang-Undang,  atau  justru  akan menjadi tidak efektif mengingat ketidaksiapan dari UU JPH itu sendiri.
Hal pertama yang menjadi pekerjaan rumah besar dari kesiapan UU JPH ini adalah terkait dengan kerangka peraturan penunjang UU JPH yang memainkan peran besar terkait efektivitas UU JPH. Dalam hal ini ada banyak sekali ketentuan derivatif di dalam UU JPH yang semuanya dapat dirangkum dalam 2 bentuk ketentuan, yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.
Pertama, Peraturan  Pemerintah.  Ketentuan  turunan  dari  UU  JPH  yang  berbentuk Peraturan Pemerintah telah diamanatkan dalam Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, Pasal 67 ayat (3).
Pasal 65 UU JPH menyebutkan bahwa “Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus  ditetapkan  paling  lama  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak  Undang-Undang  ini diundangkan.” 45 yang  berarti  seharusnya  pada  tahun  2016  sudah  dikeluarkan  Peraturan Pemerintah  dimaksud.  Namun,  faktanya  Peraturan  Pemerintah  yang  dimaksud  baru  keluar pada tanggal 3 Mei 2019, berbarengan dengan penulisan makalah ini.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2019  Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk
43 Ibid.
44 Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 45 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Halal (selanjutnya disebut PP UU JPH) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2019. 46
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa PP UU JPH keluar terlambat jauh mundur 3 tahun dari amanat Pasal 65 UU JPH. Hal ini berarti pemerintah dalam hal ini telah tidak  tertib  hukum  atau  melanggar  asas  tertib  hukum  penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik. Padahal apabila PP UU JPH dapat keluar pada tahun 206 maka pemerintah punya lebih banyak waktu yaitu sekitar 3 tahun untuk menyelesaikan persiapan lain yang dibutuhkan. PP UU JPH faktanya keluar pada tanggal 3 Mei 2019, sedangkan UU JPH memberi batas per Oktober 2019 untuk implementasi jaminan produk halal. Hanya 5 bulan waktu tersisa untuk melakukan persiapan.
Memang PP UU JPH keluar sebelum kewajiban implementasi halal berlaku pada 17 Oktober  2019.  Namun,  bukan  berarti  PP  UU  JPH  dalam  sendirinya  kemudian  otomatis paripurna,  siap,  dan  sempurna.  Beberapa  Pasal  dalam  PP  UU  JPH  juga  tengah dipermasalahkan oleh beberapa pihak, diantarnya yaitu:
1. Kementerian Kesehatan. Berkaitan dengan Pasal 74 (saat RPP masih Pasal 71) yaitu tentang obat yang jika tidak dikonsumsi akan berakibat pada keselamatan jiwa  pasian.  Apakah  harus  dikecualikan  dari  sertifikasi  halal  atau  tidak,  hal  ini membutuhkan ketetapan dari Menteri Agama. 47
2. Kementerian  Perindustrian.  Menteri  Perindustrian  menganggap  bahwa implementasi  jaminan  produk  halal  yang  tertuang  dalam  UU  JPH  dan  PP  UU JPH  ini  memberatkan  dunia  usaha  dan  sulit  diterapkan  dan  berpotensi mengganggu iklim investadi di Tanah Air. 48 Salah satu poin yang perlu direvisi adalah  kewajiban  sertifikasi  halal  pada  produk  farmasi.  Selama  ini,  obat  dan vaksin  menggunakan  bahan  baku  kimia  dari  berbagai  negara,  kondisi  ini  akan menyulitkan Lembaga penerbit sertifikikat halal dalam melakukan verifikasi. 49
3. Kementerian  Agama.  Sementara  dari  sisi  kemenag  ada  2  pasal  yang  masih membutuhan  pendalaman,  yakni  terkait  Pasal  2  yang  menegaskan  agar  setiap produk wajib bersertifikat halal. 50
47 https://kemenag.go.id/berita/read/506787/pemerintah-bahas-rpp-jaminan-produk-halal. Diakses pada tanggal 21 Juni 2019.
48 http://www.kemenperin.go.id/artikel/11012/UU-Jaminan-Produk-Halal-Harus-Direvisi. Diakses pada tanggal 21 Juni 2019.
49 Ibid. 50 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a75c9a99849a/dua-pasal-kritis-dalam-rpp- turunan-uu-jaminan-produk-halal/. Diakses pada tanggal 21 Juni 2019.
Kedua, Peraturan  Menteri.  UU  JPH  juga  mengamanatkan  agar  peraturan  Menteri dikeluarkan untuk menunjang implementasi jaminan produk halal, hal ini terlihat dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), Pasal 40, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 55. Bahkan PP UU JPH pun juga masih memerlukan Peraturan Menteri sebagai peraturan turunan untuk menunjang PP UU JPH. Berikut adalah daftar peraturan Menteri yang sampai saat ini masih belum dikeluarkan padahal Oktober 2019 implementasi jaminan produk halal sudah berlaku:
1. Peraturan Menteri Agama
Dari  Menteri  Agama  sendiri  setidaknya  ada  empat  regulasi  yang  tengah  disiapkan dan akan segera disahkan. 51 Pertama, Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Kedua, RPMA tentang produk yang belum  bersertifikat  halal  pada  17  Oktober  2019  dan  penahapan  jenis  produk  yang wajib  bersertifikat. Ketiga, Rancangan  Keputusan  Menteri  Agama  (RKMA)  tentang bahwa  yang  berasal  dari  tumbuhan,  hewa,  mikroba,  dan  bahan  yang  dihasilkan melalui  proses  kimiawi,  proses  bilolgi,  atau  proses  rekayasa  genetika  yang diharamkan  berdasarkan  fatwa  MUI. Keempat, RKMA  tentang  jenis  produk  wajib bersertifikat halal. 52
2. Peraturan Menteri Keuangan
Harus ada peraturan dari Menteri Keuangan tentang biaya atau sertifikasi halal.
Dari  segi  substansi  hukum  dapat  dikatakan  bahwa  kerangkan  normatif  jaminan produk  halal  masih  belum  sempurna.  Banyak  ketentuan-ketentuan  turunan  dari  UU  JPH yang  belum  dikeluarkan  oleh  pihak  terkait.  Padahal  kepentingan  dari  penyelenggaraan jaminan produk halal adalah kepentingan banyak pihak, yaitu kepentingan antar sektoral. 53
Dengan masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah maka  kesiapan  UU  JPH  untuk  berlaku  secara  penuh  pada  17  Oktober  2019  ini  menjadi dipertanyakan. Penulis melihat situasi ini dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa sistem hukum adalah interaksi antara berbagai elemen-elemen sistem hukum yaitu, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.  Yang  pertama  dilakukan  untuk  melakukan  analisis  terhadap  UU  JPH  adalah
51 https://news.okezone.com/read/2019/05/17/337/2056773/jokowi-terbitkan-pp- jaminan-produk-halal-sertifikasi-akan-diterapkan-bertahap. Diakses pada tanggal 21 Juni 2019.
52 Ibid. 53 Abdurrahman  Konoras.  2017. Jaminan  Produk  Halal  di  Indonesia;  Perspektif  Hukum Perlindungan Konsumen. Rajawali Pers. Depok. Hal.83.
memastikan  apakah  UU  JPH  masuk  ke  dalam  klasifikasi  sistem  hukum  yang  dimaksudkan ol eh Lawrence M. Friedman, sehingga penggunaan teori sistem hukum Lawrence M.
Friedman menjadi tepat guna untuk dijadikan sebagai pisau analisis.
1. Struktur Hukum
Sistem hukum Jaminan Produk halal yang dimiliki UU JPH mensyaratkan adanya kerangka atau tulang punggung yang menjadi syarat dapat berjalannya sistem JPH secara efektif. Struktur dalam sistem JPH dalam konteks ini dapat diwakili oleh Badan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH dapat  diartikan  sebagai  struktur  UU  JPH  karena  menjalankan  fungsi penyelenggaraan.
Selain itu fungsi pengadilan ( court ) dalam beberapa hal juga dimiliki oleh BPJPH.  Fungsi  menetapkan,  atau  memberikan  putusan,  sebagaimana  yang dimiliki oleh pengadilan, juga dimiliki oleh BPJPH.
Wewenang  yang  dimiliki oleh  BPJPH  memiliki  peran  yang  dimiliki  oleh elemen sistem hukum yaitu struktur hukum menurut Lwerence M. Friedman. Fungsi  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  JPH  sama  dengan  fungsi pengadilan  yang  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  beracara  dalam persidangan. Fungsi menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH juga  sama  dengan  dengan  fungsi  pengadilan  yang  memberikan  penetapan (putusan declaratoir ).  Fungsi  menerbitkan  dan  mencabut  Sertifikat  Halal  dan Label  Halal  pada  produk  sama  dengan  fungsi  pengadilan  yang  memberi putusan menghukum kepada pihak yang terlibat dalam persidangan.
Struktur  hukum  adalah  pola  ( pattern )  tentang  bagaimana  hukum  itu dijalankan,  dalam  konteks  ini  adalah  bagaimana  sistem  hukum  jaminan produk halal dalam UU JPH ini dijalankan menurut ketentuan-ketentuan atau kaidah norma yang ada (UU JPH, PP UU JPH, atau Peraturan Menteri yang terkait).  Struktur  hukum  itu  menerangkan  tentang  bagaimana  BPJPH menjalakan proses sistem hukum jaminan produk halal itu dijalankan.
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ketika struktur hukum tidak siap, maka  sistem  hukum  tersebut  akan  menjadi  lumpuh,  tidak  dapat  berlaku efektif dalam menjalankan fungsinya.

## 2. Substansi Hukum
Substansi  hukum  dalam  sistem  hukum  jaminan  produk  halal menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat yang mana menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan ketentuan hukum jaminan produk halal.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  elemen  substasi  hukum  dalam  sistem hukum  jaminan  produk  halal  juga  menjadi  masalah.  Substansi  hukum  atau norma  hukum  UU  JPH  dianggap: Pertama, menyusahkan  pelaku  usaha  dan menghambat laju ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 21 ayat (1)  yang  menyebutkan  lokasi,  tempat,  dan  alat  proses  produk  halal  (PPH) wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian,  penjuaalan,  dan  penyajian produk halal. 54 Tentunya ketentuan tersebut akan memberatkan pelaku usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah, pastinya pemisahan tersebut akan  menimbulkan  biaya  yang  tidak  perlu.  Lebih  lanjut  ketentuan  yang dianggap menghambat laju ekonomi adalah ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 terkait  dengan  harus  adanya  kerjasama  internasional  tentang  pengakuan sertifikat  halal  dari  BPJPH  dengan  Lembaga  penjamin  halal  di  negara  lain, bila  tidak,  akibatnya  adalah  tidak  dapat  masuknya  produk  dari  luar  negerti tersebut ke dalam pasar domestik Indonesia.
Kedua, belum lengkap, sehingga dapat dikatakan tidak siap. Sebagaimana telah  dibahas  sebelumnya,  bahwasannya  banyak  peraturan  derivatif  dari UU JPH  yang  belum  keluar,  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  peraturan  Menteri, sehingga  pelaksanaan  sistem  hukum  jaminan  produk  halal  dapat  menuai masalah ketika ketentuan normatif belum lengkap, sedangkan Oktober 2019 ini sistem jaminan produk halal akan berlaku secara penuh.
Hal  ini  menjadi  momok  bagi  pelaksanaan  sistem  jaminan  produk  halal. Substansi hukum dari UU JPH dinilai mengandung banyak masalah. Permasalahan ini  menjadi  sumber  dari  ketidakefektivan  dari  UU  JPH  atau  tidak  berfungsinya sistem  hukum  sebagaimana  dimaksud  oleh  Lawrence  M.  Friedman  dikarenakan banyaknya potensi masalah dalam elemen substansi hukumnya.
54 Pasal 21 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

## 3. Budaya Hukum
Penulis  beranggapan  bahwa  elemen  budaya  hukum  dalam  sistem  hukum jaminan produk halal tidak memiliki problematika atau permasalahan, dapat dilihat dari  tingginya  minat  masyarakat  terhadap  produk  halal.  Sehingga  dapat  dianggap bahwa budaya hukum masyarakat dalam menyikapi penyelenggaraan jaminan produk halal tidak mengandung suatu permasalahan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  penulis  kemukakan  di  awal,  dan  setelah  di adakan  penelitian  serta  pembahasan  menggunakan  teori  yang  ada  maka  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  penerapan  UU  JPH  secara  penuh  pada  Oktober  2019  nanti  dapat dikatakan belum siap. UU JPH masih mempunyai beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Lebih lanjut, berdasarkan teori efektivitas fungsi dari sistem hukum Lawrence M. Friedman, maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  UU  JPH  sebagai  sistem  hukum  tidak  akan  dapat berjalan  secara  efektif,  dikarenakan  elemen-elemen  (struktur  dan  substansi  hukum)  dari sistem hukum jaminan produk halal masih menjadi masalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Al  Qaradawi,  Yusuf. The  Lawful  and  The  Prohibited  in  Islam. Cairo,  Egypt. Al-Falah Foundation for Translation, Publication & Distribution. 2001.
Al-Qardawi,  Yusuf.,  dkk. Kebangkitan  Islam  dalam  Perbincangan  Para  Pakar,
Terjemahan Moh. Nurhakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
Friedman,  Lawrence  M  &  Grant  M.  Hayden. American  Law:  An  Introduction. 3rd Edition. New York. Oxford University Press. 2017.
Hasan,  K.N.  Sofyan. Sertifikasi  Halal  dalam  Hukum  Positif;  Regulasi  dan Implementasi di Indonesia. Yogyakarta, Aswaja Pressindo. 2014.
Konoras,  Abdurrahman.  2017. Jaminan  Produk  Halal  di  Indonesia;  Perspektif
Hukum Perlindungan Konsumen. Rajawali Pers. Depok.
Qaradhawi, Yusuf Halal dan Haram (Jakarta: Rabbanu Pers, 2002)
Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap
Produk Halal, Jakarta, Kencana.  2018.

## Jurnal
Michelle  Limente  et  al,  Disabling  Labelling  in  Indonesia:  Invoking  WTO Laws in the Wake of Halal Policy Objective , World Trade Review . 2017:1-26.

## Data Elektronik
Global Islamic Finance Report. http://www.gifr.net/gifr_2013.htm. Hukum  Online  “ dua  pasal  kritis  dalam  rpp  turunan  uu  jaminan  produk  halal.” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a75c9a99849a/dua-pasal-kritis- dalam-rpp-turunan-uu-jaminan-produk-halal/.  Diakses  pada  tanggal  21  Juni 2019.
Kemenag “ Pemerintah Bahas rpp Jaminan Produk Halal” https://kemenag.go.id/berita/read/506787/pemerintah-bahas-rpp-jaminan- produk-halal. Diakses pada tanggal 21 Juni 2019. Kemeperin “ Jaminan Produk Halal Harus Direvisi”. http://www.kemenperin.go.id/artikel/11012/UU-Jaminan-Produk-Halal-
Harus-Direvisi. Diakses pada tanggal 21 Juni 2019.
Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  518  Tahun  2001  tentang  Pedoman  dan  Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Panganan Halal
Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  519  Tahun  2001  tentang  Lembaga  Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.
MUI “ Sertifikasi Halal Tetap ke MUI” http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/138/24691/8/1. Diakses pada tanggal 21 Juni 2019. Nasional Kontan “ PP Jaminan Produk Halal sudah diteken” https://nasional.kontan.co.id/news/pp-jaminan-produk-halal-sudah-diteken-
bpjph-bersiap-lakukan-sertifikasi. Diakses pada tanggal 21 Juni 2019.
Okezone “ Jokowi terbitkan PP jph sertifikasi akan diterapkan bertahap.” https://news.okezone.com/read/2019/05/17/337/2056773/jokowi-terbitkan- pp-jaminan-produk-halal-sertifikasi-akan-diterapkan-bertahap. Diakses pada
tanggal 21 Juni 2019.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2019  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang Undang Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan
Republika. “ Jumlah lembaga pemeriksa halal dinilai masih kurang.” https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- nusantara/18/09/14/pf14tm366-jumlah-lembaga-pemeriksa-halal-dinilai- masih-kurang. Diakses pada tanggal 19 Juni 2019

## Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  Tentang  Peternakan  dan  Kesehatan Hewan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen