## Ekonomis: Journal of Economics and Business
Volume 7, No 2 (2023), September, 1172-1181 Online ISSN: 2597-8829, DOI: 10.33087/ekonomis.v7i2.1390

## Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
(Studi pada Nagari Aia Manggih periode 2018-2022)

## Gusmita Sofia, Zalida Afni*, Wiwik Andriani
Politeknik Negeri Padang, Padang, Indonesia *Correspondence: zalida@pnp.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Metode analisis yang digunakan adalah analisis  deskriptif  kualitatif  dengan  melakukan  wawancara  mendalam  dan  semi  terstruktur  dengan  informan yaitu  Wali  Nagari,  Sekretaris  Nagari,  Bendahara  Nagari,  dan  Masyarakat  Umum.  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa  penerapan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di  Nagari  Aia  Manggih  sudah  berjalan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Namun  dalam  implementasinya  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  ini,  tidak  diikuti dengan  tingginya  partisipasi  masyarakat  Nagari  Aia  Manggih.  Pemerintah  setempat  juga  mengharapkan  akan adanya peningkatan partisipasi masyarakat agar pengelolaan dana desa bisa lebih maksimal.
Kata kunci : akuntabilitas; dana desa; nagari; partisipasi masyarakat.

## ABSTRACT
This study aims to find out and analyze how Accountability is in the management of Village Funds in Nagari Aia Manggih, Lubuk Attitudeing District, Pasaman Regency. The analytical method used is descriptive qualitative analysis  by  conducting  in-depth  and  semi-structured  interviews  with  informants,  namely  Nagari  Wali,  Nagari Secretary,  Nagari  Treasurer,  and  the  general  public.  The  results  of  the  analysis  show  that  the  application  of village  fund  management  accountability  in  Nagari  Aia  Manggih  has  been  running  in  accordance  with applicable  regulations.  However,  in  implementing  this  accountability  for  village  fund  management,  it  was  not followed by the high participation of the Nagari Aia Manggih community. The local government also hopes that there will be an increase in community participation so that the management of village funds can be maximized.

## Keywords : accountability; village fund; nagari; society participation

## PENDAHULUAN
Dalam  upaya  mewujudkan  amanat  Undang-undang  Dasar  1945  untuk  mensejahterakan seluruh  rakyat  Indonesia  sampai  ke  pelosok  negeri,  Pemerintah  sudah  mengatur  keberadaan  desa dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  yang  kemudian  direvisi  dengan  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Kemudian  untuk  memaksimalkan  pelayanan masyarakat  dan  pemerataan  pembangunan  sampai  ke  tingkat  desa  pemerintah  bersama  legislatif mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Undang-undang  tentang  desa tersebut  menyebutkan  bahwa  tujuan  dari  pembangunan  desa  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  kualitas  hidup  manusia  serta  menuntaskan  kemiskinan  melalui pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan.
Melalui  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014,  pemerintahan  desa  mendapatkan pengalokasian dana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang kemudian sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Selain Dana Desa (DD), Pemerintah Desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi  Hasil  Pajak  dan  Retribusi  Daerah,  Bantuan  Keuangan  Provinsi  dan  Bantuan  Keuangan Kabupaten.  Dengan  adanya  pengalokasian  dana  tersebut,  tentu  menimbulkan  kewajiban  bagi Pemerintah  Desa  untuk  mengelola  dan  mempertanggungjawabkan  setiap  pengeluarannya,  karena keuangan desa merupakan bagian dari keuangan daerah yang termasuk dalam keuangan negara.
Keuangan  Negara  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  yang  menuntut transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaannya.  UU  ini  menjadi  dasar  dalam  membuat  kebijakan- kebijakan  terbaru  yang  terus  mengalami  perubahan.  Salah  satunya  adalah  dengan  keluarnya  PP Nomor  24  tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  yang  kemudian  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.  Pemerintah  daerah  diharuskan  menyesuaikan  dan mengelola keuangan serta mampu menyajikan laporan keuangan guna mewujudkan transparansi dan
akuntabel.  Namun,  pada  kenyataannya  di  lapangan  penerapan  tentang  peraturan  ini  belum  begitu optimal, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia dan prasarana yang memadai.
Dengan mendapatkan dana dari pemerintah pusat dan daerah bukan hal yang membanggakan bagi  desa  tapi  akan  menjadi  sebuah  tantangan  yaitu  bagaimana  mengelola  keuangan  ini  dan mempertanggungjawabkannya  dengan  baik  dan  benar.  Hal  ini  perlu  dilakukan  untuk  menghindari terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. Sesuai  dengan  aturan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  sangat  dituntut  soal mekanisme transparansi dan akuntabilitas dana desa. Dengan adanya pemerintahan desa yang mandiri menimbulkan banyak perhatian dari masyarakat khususnya tentang praktik akuntansi yang dilakukan. Akuntansi  desa  yang  merupakan  bagian  dari  akuntansi  pemerintahan  merupakan  bidang  akuntansi yang  muncul  seiring  perkembangan  zaman.  Tentunya  ini  muncul  karena  tuntutan  publik  untuk transparansi  dan  akuntabilitas  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  pemerintah.  Akuntabilitas yang  diharapkan  adalah  pemberian  informasi  keuangan  kepada  masyarakat  dan  pengguna  sehingga mereka dapat menilai pertanggungjawaban atas semua aktivitas yang dilakukan pemerintah.
Akuntabilitas  memiliki  maksud  yaitu  setiap  pejabat  pemerintahan  wajib  untuk  melaporkan serta  menjelaskan  kegiatan  dan  program  yang  menjadi  tanggung  jawab  mereka  kepada  pemangku kepentingan.  Mekanisme  pelaporan  ini  sebagai  bentuk  akuntabilitas  dapat  di  perlihatkan  melalui media  resmi  milik  pemerintahan.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  pengawas  keuangan  dan kementerian adalah menciptakan aplikasi keuangan yang terstandar agar pelaporan keuangan program atau  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawab  pejabat  pemerintahan  memiliki  struktural  yang  sama. Tanggung  jawab  aparat  pemerintahan  desa  yang  dipermudah  oleh  penggunaan  aplikasi  keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Kusumasari dkk, 2015).
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung  meningkat  sejak  2015.  Saat  itu,  korupsi  anggaran  dana  desa  hanya  berjumlah  17  kasus dengan  kerugian  sebesar  Rp40,1  miliar.  Kondisi  tersebut  pun  sejalan  dengan  temuan  ICW  terkait lembaga negara yang paling banyak terjerat kasus korupsi. ICW menemukan, pemerintah desa adalah lembaga  dengan  kasus  korupsi  yang  ditangani  APH  terbanyak  pada  tahun  lalu.  ICW merekomendasikan, pengawas pada sektor anggaran desa perlu diawasi secara ketat mengingat pada tahun  2022  anggaran  desa  yang  digelontorkan  oleh  Pemerintah  Pusat  adalah  sebesar  Rp68  triliun. Selain  anggaran  desa,  aparat  penegak  hukum  juga  banyak  menangani  kasus  korupsi  di  sektor Pemerintahan,  dengan  jumlah  50  kasus  pada  tahun  lalu.  Diikuti  sektor  pendidikan  44  kasus, transportasi  40  kasus,  dan  sosial  kemasyarakatan  34  kasus.  Kasus  korupsi  yang  terjadi  di  sektor perbankan berjumlah 32 kasus, sektor kesehatan 23 kasus, dan sektor pertanahan 21 kasus. Meskipun kasus  korupsi  di  sektor  pertanahan  lebih  sedikit,  tetapi  nilai  kerugian  negara  yang  ditimbulkan mencapai Rp2,5 triliun. Nominalnya sekaligus menjadi yang terbesar dibandingkan sektor lainnya.
Sumber: Indonesia Corruption Watch (2022) Gambar 1 Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor tahun 2021
Penelitian Ningsih et al. (2020), Oktaviona et al. (2022), Sulistyowati & Nataliawati (2022), Cahyana  &  Suprasto  (2023),  dan  Saputra  &  Fitriwati  (2023),  menunjukkan  bahwa  penerapan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  berbagai  daerah  masih  belum  maksimal.  Pemerintah Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman merupakan pemerintahan desa yang  menerima  dana  perimbangan  dari  pemerintah  pusat.  Dalam  pengelolaan  keuangan  sudah mengacu  kepada  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan. Dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Nagari Aia Manggih  menggunakan  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  yang  dirilis  oleh  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan adanya sistem ini sangat membantu dalam pengelolaan keuangan  mulai  dari  perencanaan  sampai  kepada  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  desa. Walaupun  sudah  dibantu  dengan  Siskeudes,  namun  masih  terdapat  kendala  dalam  pengelolaan keuangannya,  hal  ini  dikarenakan  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  dan  kurangnya  peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada.

## Tinjauan Pustaka Teori New Public Management (NPM)
New  Public  Management  (NPM) adalah  suatu  sistem  manajemen  desentralisasi  dengan perangkat  manajemen  seperti  pengawasan  ( controlling )  dan  perbandingan  ( benchmarking )  yang menerapkan  praktik  kerja  sektor  privat  ke  sektor  publik  untuk  menciptakan  efisiensi  dan  efektivitas kinerja  pemerintah  daerah  yang  baik  ( good  governance )  sehingga  akan  tercipta  kesejahteraan masyarakat.  Tujuan  dari  teori  NPM  yaitu  memperbaiki  efisiensi  dan  efektivitas,  dan  memperbaiki akuntabilitas kinerja (Hartati, 2020).

## Keuangan Nagari
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 71 ayat 1, dijelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hal yang berkaitan dengan kewajiban desa yang dapat diukur berdasarkan  nilai  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa. Nantinya  keuangan  desa  akan  diserahkan  pengelolaannya  kepada  pihak  yang  ditunjuk  untuk mengelola keuangan desa.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  113  Tahun  2014  yang kemudian  diganti  dengan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desa, mendefinisikan  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  seluruh  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## Akuntabilitas
Menurut  Rakhmat  (2018),  Majid  (2019),  Kusmayadi  et  al.  (2019),  dan  Nurlinda  (2021), menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban serta menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

## METODE
Penelitian  ini merupakan jenis  penelitian  kualitatif, menggunakan teknik studi kasus  dengan pendekatan  analisis  deskriptif.  Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini sendiri terdiri dari Wali  Nagari,  Sekretaris  Nagari,  Bendahara  Nagari,  Masyarakat  umum  sebanyak  2  orang.  Metode analisis  data  yang  digunakan  yaitu  dengan  melakukan  penurunan  aturan  terkait,  menganalisis  hasil wawancara,  dan  menarik  kesimpulan.  Objek  penelitian  ini  sendiri  yaitu  pada  Nagari  Aia  Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

## HASIL

## Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa
Akuntabilitas  adalah  bentuk  kewajiban  untuk  menjelaskan  keberhasilan  atau  kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya melalui
media  akuntabilitas  yang  dilakukan  secara  teratur  (Mardiasmo,  2021).  Pada  tahap  ini  dapat  dilihat bahwa  bagaimana  aparatur  desa  melakukan  tahapan  perencanaan  sebelum  dana  desa  digunakan. Berikut ini merupakan hasil wawancara bersama Wali Nagari Aia Manggih:
”…..Jadi dana desa ko kan aa ciek oo dana desa adalah sabananyo lah diperuntukkan untuk masyarakat  jadi  wali  nagari  cuma  menganggarkan  untuk  usulan-usulan  masyarakat.  Aa  jadi yang usulan masyarakat ko itu lah nan ka dianggarkan dan sebelum melaksanakan kegiatan itu tu wak undang masyarakat tu masyarakat setempat yang adoh kegiatan disinan. Saumpamo e di aia dodok sebelum melaksanakan kegiatan kito undang urang tu dulu, jadi diagiah tau lah baa caro  pengelolaan  keuangan  dana  desa  ko.  Aa  harus  adoh  lo  wak  sinan  swadaya  e  dan  nan bakarajo  urang  setempat  tu  dak  usah  urang  setempat  nan  lain,  kecuali  dak  adoh  urang setempat  yang  bisa  mengarajoan  baru  wak  gunoan  urang  dari  lua.  Aa  jadi  itu  kito  selalu berkoordinasi  dengan  masyarakat  supayo  masyarakat  ko  maraso  iko  punyo  wek  e.  aa  kalau ndak awak dak maikuik an wek e do, nagari sajo nan malatak an disanannyo. Tantu inyo dak ikuik tanggung jawab do, beko wali nagari nan payah maawasi karano dak adoh keterlibatan masyarakat setempat….”
”…..jadi  dana  desa  ini  adalah  diperuntukkan  untuk  masyarakat  dan  Wali  Nagari  hanya bertugas  untuk  menganggarkan  sesuai  usulan-usulan  masyakat.  Nantinya  usulan  masyarakat ini  akan  dianggarkan.  Sebelum  pelaksanaan  kegiatan  masyarakat  setempat  akan  diundang untuk  mendiskusikan  kegiatan  tersebut.  Misalkan  di  Kampung  Aia  Dodok,  sebelum melaksanakan  kegiatan  nantinya  mereka  akan  diundang  untuk  diberikan  penjelasan  terkait cara pengelolaan keuangan desa. Dalam setiap kegiatan yang dianggarkan tersebut harus ada swadaya  dari  masyarakat  setempat  dalam  hal  perekrutan  tenaga  kerja  sehingga  tidak menggunakan tenaga kerja dari luar kampung tersebut. Namun, apabila masyarakat setempat tidak  ada  yang  bisa  melakukan  pekerjaan  terkait  kegiatan  tersebut  maka  solusinya  baru menggunakan tenaga kerja dari luar kampung tersebut. Pemerintah Nagari Aia Manggih selalu melakukan  koordinasi  dengan  masyarakat  setempat  agar  mereka  merasakan  bahwa  kegiatan yang sedang dilaksanakan merupakan milik mereka. Kalau tidak Pemerintah Wali Nagari yang mengajak  mereka,  tentu  nanti  pemerintah  saja  yang  bekerja  disana.  Hal  yang  demikian  akan membuat  mereka  tidak  memiliki  rasa  tanggung  jawab  sehingga  membuat  nagari  kesulitan untuk melakukan pengawasan karena tidak ada keterlibatan masyarakat di dalamnya…..”(Wawancara bersama Wali Nagari Aia Manggih)
Wawancara tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa Pemerintah Nagari Aia Manggih sudah mengadakan musyawarah dan ikut melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan dana desa sebelum digunakan. Hal ini juga sejalan dengan konsep teori new public management yang menyatakan bahwa dalam  perencanaan  keuangan  pemerintah  harus  melibatkan  masyarakat  sebagai  pihak  yang mengawasi  sehingga,  perencanaan  penggunaan  dana  desa  dapat  diawasi  oleh  masyarakat  dan pemerintah  pun  dalam  menggunakan  dana  desa  harus  disesuaikan  dengan  prioritas  yang  telah ditetapkan.  Semakin  baik  penerapan  perencanaan  dana  desa  yang  melalui  proses  musyawarah  desa akan semakin meningkatkan kesesuaian antara tujuan penggunaan dan kebutuhan masyarakat nagari. Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Nagari  Aia  Manggih  sudah  melaksanakan  akuntabilitas  perencanaan penggunaan  dana  desa  dengan  baik  yang  dimulai  dari  musyarawarah  jorong  terlebih  dahulu  baru dilanjutkan  dengan  musyawarah  nagari.  Adanya  penerapan  akuntabilitas  perencanaan  penggunaan dana  desa  melalui  musyawarah  nagari  tentu  juga  harus  diiringi  dengan  partisipasi  dari  masyarakat nagari.  Melalui  partisipasi  masyarakat  nagari  pemerintah  tentu  akan  lebih  tau  apa  yang  dibutuhkan oleh  masyarakat  setempat,  terlebih  Pemerintah  Nagari  Aia  Manggih  juga  selalu  memprioritaskan masyarakat  untuk  untuk  terlibat  dalam  musyawarah  nagari  baik  dari  segi  perencanaan  maupun  segi penggunaan  tenaga  kerja  dalam  program  yang  akan  diluncurkan.  Namun,  tingginya  semangat  dari Pemerintah  Nagari  Aia  Manggih  berbanding  terbalik  dengan  partisipasi  dari  masyarakat  setempat dalam menghadiri musyawarah nagari. Berikut ini merupakan hasil wawancaran bersama Wali Nagari Aia Manggih terkait partisipasi masyarakat dalam musyawarah nagari:
”…..Oo yang diundang oo musyawarah tu oo adalah Lembaga desa, niniak mamak, aa dah tu pemuda/pemudi,  tokoh  masyarakat  lah  namonyo  aa  tu  diundang  sadonyo.  Baa  partisipasinyo pak? Aa itu tingkat kehadiran masyarakat nan salamo ko oo yang kurang aa yang kurang jadi itu  harus  kito  berikan  pemahaman  kepada  masyarakat.  Kalau  wek  e  dak  hadir  tentunyo  apo yang  di  rencanakan  dek  nagari  tu  dak  paham  nyo  do.  Beko  urang  yang  dak  hadir  tu  beko kadang batanyo ka urang yang hadir beko disiko siko A disinan B jadi dak sasuai do….”
…yang  diundang  dalam  musyawarah  adalah  lembaga  desa,  pemuka  masyarakat,  pemuda setempat, dan semua tokoh masyarakat. Bagaimana dengan partisipasinya? tingkat kehadiran masyarakata merupakan hal yang selama ini masih kurang sehingga apa yang kurang tersebut harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Jika masyarakat tidak hadir tentunya apa yang direncanakan oleh nagari tidak bisa mereka pahami. Nanti masyarakat yang tidak hadir malah  bertanya  kepada  orang  yang  hadir  dalam  musyawarah  tersebut  sehingga  akan  ada ketidaksesuaian  informasi.  Kami  sering  menyampaikan  kepada  masyarakat,  jika  ada musyawarah nagari mohon untuk dihadiri….”
Wawancara  yang  dijelaskan  oleh  Wali  Nagari  Aia  Manggih  dapat  disimpulkan  bahwa partisipasi  masyarakat  saat  melakukan  musyawarah  desa  dalam  mengambil  keputusan  perencanaan penggunaan  dana  desa  masih  belum  maksimal.  Masyarakat  Nagari  Aia  Manggih  kurang  antusias berpartisipasi  aktif  untuk  memberikan  masukan  secara  langsung  dalam  rapat  musyawarah  untuk perencanaan  penggunaan  dana  desa  terkait  dengan  proses  pembangunan.  Adanya  permasalahan tersebut  membuat  pelaksanaan  dari  musyawarah  nagari  ini  menjadi  kurang  maksimal,  padahal masyarakat  merupakan  elemen  yang  sangat  penting  yang  harus  hadir  dalam  musyawarah  tersebut. Dengan  kurangnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  menyebabkan  Pemerintah  Nagari  Aia  Manggih menjadi kurang maksimal dalam merencanakan program karena kurangnya masukan dari masyarakat terkait program apa saja yang mereka butuhkan. Dalam pertemuan musyawarah tersebut di hadiri oleh LHP  atau  BPD,  tokoh  masyarakat,  tokoh  adat,  ketua  kepemudaan,  ketua  PAUD,  ketua  posyandu, ketua PKK, seluruh aparatur nagari dan kepala jorong.
Menurut  Bappenas  RI  (2002),  transparansi  merupakan  prinsip  yang  menjamin  akses  atau kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan, yakni  informasi  tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanaannya  serta  hasil-hasil  yang dicapai.  Adanya  keterbukaan  informasi  dalam  penyelenggaraan  dana  desa  akan  memberikan  rasa saling  percaya  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  nagari.  Keterlibatan  masyarakat  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  penggunaan  dana  desa  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk diimplementasikan.  Dalam  hal  ini  masyarakat  memiliki  fungsi  untuk  mengawasi  bagaimana implementasi  keterbukaan informasi  publik terkait  dana  desa  oleh  Pemerintah  Nagari  Aia Manggih. Adanya  fungsi  pengawasan  dari  masyarakat  tentu  juga  harus  diiringi  oleh  pelaksanaan  transparansi yang baik dari pihak Pemerintah Nagari Aia Manggih. Berikut ini merupakan hasil wawancara terkait transparansi bersama Wali Nagari Aia Manggih:
”…..Lai  adoh  di  musyawarah  didiskusian  apo  se  nan  di  prioritaskan  beko  didiskusikan,  jadi dak bisa dipaksoan do. Dulu pernah adoh tajadi dipaksoan ciek program, kironyo masyarakat dak butuh program tu do. Jadi dibutuhkan partisipasinyo bia tau apo nan prioritas. Informasi ko  diagiah  barupo  melalui  musyawarah  dan  musajik-musajik.  Intinyo  kito  selalu  melibat berbagai pihak untuk mengawasi, karena dak mungkin wali nagari sajo nan mangawasi. Beko takuik  adoh  kato  tasabuik  kalau  karajo  dak  maksimal  padahal  pakai  pitih  nagari.  Jadi  kalau dapek melibatkan masyarakat bia dak adoh komplein beko di muko…..”
….Pada  musyawarah  nagari  telah  didiskusikan  apa  saja  program  yang  akan  diprioritaskan, jadi tidak ada program yang dipaksakan. Dulu pernah terjadi satu program yang dipaksakan, ternyata  masyarakat  setempat  tidak  membutuhkan  program  tersebut.  Jadi  dalam  hal  ini dibutuhkan  partisipasi  masyarakat  untuk  menentukan apa  saja  program  yang layak  dijadikan prioritas.  Informasi  ini  disebarkan  melalui  musyawarah  nagari  dan  pengumuman  melalui masjid.  Intinya  Pemerintah  Nagari  Aia  Manggih  selalu  melibatkan  berbagai  pihak  untuk melakukan pengawasan, karena tidak mungkin hanya pihak Wali Nagari saja yang melakukan
pengawasan.  Kedepannya  ditakutkan  ada  pendapat  yang  menyebutkan  bahwa  penggunaan dana  desa  tidak  sesuai  dengan  kinerja  yang  dihasilkan.  Jadi  kami  berharap  adanya keterlibatan masyarakat dalam hal ini sehingga tidak ada protes apabila terjadi ketidaksesuai di masa yang akan datang….
Hasil  wawancara  bersama  Wali  Nagari  Aia  Manggih  tersebut,  didapatkan  informasi  bahwa pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan sudah memenuhi prinsip transparansi. Kepala Desa selalu  mensosialisasikan  dan  memberikan  informasi  di  acara-acara  tertentu  mengenai  program pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  dan  dibiayai  oleh  dana  desa  agar  semua  masyarakat mengetahui.  Pelaksanaan  transparansi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Nagari  Aia  Manggih  masih bisa dimaksimalkan lagi melalui pengintegrasian laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban Pemerintah  Nagari  Aia  Manggih  atas  penggunaan  dana  desa  melalui  publikasi  laporan  tersebut  via website Nagari  Aia  Manggih.  Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan website dari  Nagari  Aia Manggih  masih  belum  dimanfaatkan  secara  optimal,  padahal  melalui  media  tersebut  laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban akan lebih mudah diakses oleh masyarakat kapan pun dan dimana pun. Pernyataan dari Wali Nagari Aia Manggih tersebut juga didukung oleh hasil wawancara bersama masyarakat Nagari Aia Manggih yaitu Bapak Akhasanul Fahmi sebagai berikut ini:
…..Ya kalau soal keterbukaan, saya rasa apapun kegiatan yang dilakukan di nagari pemerintah nagari  sudah sangat transparan ke  masyarakat,  bahkan  mulai  dari  anggaran  sudah  diberi ke masyarakat.  Kemudian  juga  masyarakat  sendiri  disuruh  memonitoring  apa-apa  saja  yang dilakukan  dilapangan,  apa  saja  yang  dibeli,  bahkan  pak  wali  menyuruh  mencatat  semuanya. Jika  terbukti  ada  ketidaksesuaian  antara  pelaksanaan  dengan  anggaran,  masyarakat  dapat bertanya. Di dalam kegiatan apapun untuk sekarang ini nagari selalu mengundang masyakarat untuk melaksanakan yang namanya pra pelaksanaan kegiatan. Jadi kegiatan itu dilaksanakan masyarakat itu  diundang  kemudian  dibicarakan terkait  apa-apa saja yang  akan  dilaksanakan dari kegiatan itu dan sampai ke tenaga kerja yang direkrut juga didiskusikan kalau itu bidang pembangunan.  Jadi  apapun  itu  Nagari  selalu  memberi  tahu  masyarakat  dan  tidak  pernah ditutupi.  Kan  adoh  musna  apa  masyarakat  ikut?  Oh  iya  mulai  dari  penyusunan  RPJM  itu dimulai  dari  musjong  yang  membahas  apa-apa  saja  yang  diperlukan  dalam  periode  itu  atau periode  wali.  Nanti  masyarakat  jorong  akan  mengusulkan  apa  saja  yang  akan  dibangun  dan ditampung  oleh  nagari  yang  nantinya  akan  dirapatkan  lagi  apa  yang  menjadi  prioritas. Kemudian  dibagi  seadil  mungkin  kalau  sekarang.  Cuma  satu  jorong  mungkin  dibagi  per kampung,  nanti  masing-masing  kampung  akan  dipilih  mana  yang  akan  di  prioritaskan  dan disesuaikan dengan dana ya
Wawancara  tersebut  didapatkan  bahwa  masyarakat  merasakan  transparansi  mengenai informasi  program  pembangunan  apa  saja  yang  akan  dilakukan,  dan  pastinya  mengikuti  dari kesepakatan  yang  telah  di  tuangkan  dalam  rapat  musyawarah  perencanaan  penggunaan  dana  desa. Perencanaan  penggunaan  dana  desa  yang  dilakukan  Pemerintah  Nagari  Aia  Manggih,  Kecamatan Lubuk  Sikaping,  Kabupaten  Pasaman  telah  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mengikuti asas transparansi. Mekanisme perencanaan dana desa secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Kepala  Desa  selaku  penanggungjawab  dana  desa  mengadakan  musyawarah  untuk  membahas rencana penggunaan dana desa untuk tahun mendatang di Nagari Aia Manggih.
2. Musyawarah desa dihadiri oleh semua aparatur desa, LHP (Lembaga Himpunan Pemekonan) atau biasa  disebut  dengan  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa),  seluruh  aparatur  desa,  tokoh masyarakat, tokoh adat, kepemudaan, ketua PAUD, ketua posyandu, ketua PKK dan sebagainya.
3. Dalam  musyawarah  ini  prioritas penggunaan  dana  desa  sesuai  dengan  peraturan  yang telah  ada, selanjutnya  jika  ada  hal  yang  mendesak  di  luar  aturan  itu,  misalkan  masyarakat  mengajukan program  kegiatan  yang  lebih  dibutuhkan  masyarakat,  Pemerintah  Nagari  Aia  Manggih  akan menggunakan dana desa sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati.
4. Semua  hasil  program-program  kegiatan  yang  telah  disepakati  dalam  musyawarah  selanjutnya akan dimasukan ke dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).
5. Rancangan  yang  telah  disepakati  bersama  dalam  musyawarah  oleh  Sekretaris  Nagari  akan dituangkan  dalam  rencana  penggunaan  dana  desa  untuk  menyusun  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDes).
Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  memberikan  masukan  kepada  Pemerintah  Nagari  Aia Manggih  untuk  bisa  lebih  meningkatkan  lagi  penerapan  akuntabilitas  dan  transparansi  dari penggunaan dana desa melalui pengoptimalan website nagari. Meskipun penerapan akuntabilitas dan transparansi  dari  Nagari  Aia  Manggih  sudah  dilaksanakan  dengan  cukup  baik  melalui  banner, musyawarah  nagari,  dan  penyebaran  informasi  melalui  masjid,  namun  peningkatan  terhadap peningkatan  implementasi  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  dana  desa  ini  penting  untuk dilakukan.  Saat  ini  penggunaan website menjadi  hal  yang  paling  efisien  dan  efektif  untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat mengingat perkembangan teknologi yang sudah semakin maju sehingga Pemerintah Nagari Aia Manggih harus mampu beradaptasi dengan kemajuan tersebut.

## Akuntabilitas Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa
Menurut  UNDP  (2008),  Akuntabilitas  pelaksanaan  merupakan  evaluasi  terhadap  proses pelaksanaan  kegiatan/kinerja  organisasi  untuk  dapat  dipertanggungjawabkan  serta  sebagai  umpan balik  bagi  pimpinan  organisasi  untuk  dapat  lebih  meningkatkan  kinerja  organisasi  pada  masa  yang akan  datang.  Pada  tahap  ini  dapat  dilihat  bahwa  bagaimana  aparatur  desa  melakukan  tahapan pelaksanaan  penggunaan  dana  desa.  Artinya  semua  program  kegiatan  harus  diwujudkan  dengan adanya laporan dari masing-masing kegiatan. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa,  pelaksanaan  penggunaan  dana  desa  harus  menyertakan  bukti  laporan yang  jelas  mengenai  penerimaan  dan  pengeluaran  dana.  Adapaun  hasil  wawancara  yang  dijelaskan oleh Bendahara Nagari Aia Manggih sebagai berikut.
…..Jenis  bukti  proses  pelaksaanaan  pembangunan  dan  kegiatan  lainnya  yang  dilakukan pemerintah nagari adalah laporan pertanggungjawaban, laporan dokumentasi dari mulai 0% sampai  100%.  proses  pencairan  dana?  Untuk  prosesnya  pelaksana  kegiatan  membuat  RPD untuk  pengajuan  dana  ke  wali  nagari,  setelah  itu  disposisi  oleh  bagian  TU,  kemudian  oleh sekna, kemudian kan diturunkan pada keuangan dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang sah.  Nanti  di  transfer  karena  sekarang  sistem  mcm  ke  rekening  belajan.  Kalua  upah  tukang langsung ke pelaksana kegiatan. Kalau belanja toko langsung ke tokonya....
Wawancara  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan  dana  desa,  tim  pelaksana kegiatan sudah mengikuti peraturan yang sudah di buat oleh bendahara desa yang berdasarkan pada Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Tim  pelaksana pembangunan  yang  di  danai  oleh  dana  desa  menyerahkan  kwitansi  dan  bukti  pengeluaran  kepada bendahara  desa  untuk  digunakan  sebagai  laporan  pertanggungjawaban  terhadap  pelaksanaan penggunaan  dana  desa.  Adanya  penerapan  mekanisme  yang  demikian  membuat  tahap  akuntabilitas pelaksanaan menjadi lebih terarah sehingga bisa lebih mudah untuk membuat pertanggungjawabannya.  Semakin  baik  mekanisme  yang  dijalan  dalam  mengimplementasikan akuntabilitas  akan  berbanding  lurus  dengan  pertanggungjawaban  yang  diberikan  oleh  pihak Pemerintah  Wali  Nagari  dikarenakan  lengkapnya  bukti-bukti  yang  sah  dan  diakui  sehingga  bisa dipertanggungjawabkan.
Dalam  konsep  teori New  Public  Management disebutkan  bahwa  teori  ini memberikan kontribusi  positif  dalam  perbaikan  kinerja  melalui mekanisme  pengukuran  yang diorientasikan  pada pengukuran  efisiensi  dan  efektivitas  meskipun  penerapannya  tidak  bebas  dari  kendala  dan  masalah. Adanya  penerapan  mekanisme  akuntabilitas  pelaksanaan  yang  telah  diterapkan  oleh  Pemerintah Nagari  Aia  Manggih  menunjukkan  bahwa  hasil  penelitian  ini  berkaitan  dengan  teori New  Public Management dimana  dalam  implementasinya  Pemerintah  Nagari  Aia  Manggih  memberikan kontribusi yang positif melalui penerapan mekanisme yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas kinerja dari Pemerintah Nagari Aia Manggih. Apabila masyarakat membutuhkan pertanggungjawaban dari  penggunaan  dana  desa,  Pemerintah  Nagari  Aia  Manggih  akan  lebih  mudah  memberikan pertanggungjawaban  tersebut  karena  bukti-bukti  dalam  penggunaan  dana  desa  sudah  terkumpul dengan baik. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan bersama bendahara Nagari Aia Manggih, berikut ini merupakan kutipan wawancara tersebut:
”…..Untuk  pelaksanaan  pembangunan  desa  kami  mengacu  kepada Permendagri  Nomor  20 Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa .  kalau  untuk  dana  desa  ada  aturan  lokal? Hanya mengacu pada PMK aja…..”
Wawancara tersebut peneliti menemukan bahwa terdapat kesesuaian antara hasil wawancara yang  disampaikan  oleh  informan  dengan  hasil  analisis  pengungkapan  penggunaan  dana  desa  sesuai prioritasnya.  Hal  ini  diketahui  dari  hasil  pengungkapan  mengenai  prioritas  dana  desa  yang  sudah dominan  mengikuti  peraturan  yang  berlaku.  Dapat  dilihat  pada  tahun  2021  Pemerintah  Nagari  Aia Manggih  sudah  mengikuti  PMK  No.190/PMK.07/2021.  Namun,  masih  terdapat  kelemahan  dalam proses pelaksanaanya, ada beberapa program prioritas yang belum dilaksanakan sesuai peraturan yang sudah  ditentukan  seperti  perternakan  dan  perikanan,  usaha  budi  daya  pertanian,  desa  wisata, pemberdayaan UMKM dan pengembangan potensi desa melalui BUMDES. Selain itu juga pada tahun 2022 persentase pengungkapan prioritas penggunaan dana desa juga sudah dijalankan dengan cukup maksimal  walau  masih  terdapat  beberapa  program  yang  belum  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Adanya  program-program  yang  belum  terlaksana  tersebut  dikarenakan  pemerintah melakukan realokasi dana desa kepada penanggulangan pandemi Covid-19 sehingga masyarakat tetap bisa  bertahan  di  masa  pandemi  Covid-19.  Hal  yang  dilakukan  pemerintah  tersebut  merupakan  hal yang sangat tepat dilakukan mengingat permasalah tersebut merupakan masalah besar yang tidak bisa ditunda  penyelesaiannya.  Pada  dasarnya  penetapan  prioritas  penggunaan  dana  desa  akan  mengikuti Peraturan  Menteri  Keuangan,  namun  akan  disesuaikan  lagi  dengan  kebutuhan  dan  keadaan  yang dihadapi oleh suatu nagari.

## Akuntabilitas Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa
Menurut  Kusumasari et  al. (2015),  disebutkan  bahwa  akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk memberikan  pertanggungjawaban  serta  menerangkan  kinerja  dan  tindakan  seseorang,  badan  hukum atau  pimpinan  organisasi  kepada  pihak  yang  lain  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  meminta kewajiban  pertanggungjawaban  dan  keterangan.  Dana  desa  merupakan  dana  yang  harus dipertanggungjawabkan  secara  transparansi,  akuntabel,  dan  partisipasif.  Pertanggungjawaban  dana desa di Nagari Aia Manggih sudah dilaksanakan secara baik walau masih terdapat beberapa hal yang harus dimaksimalkan lagi seperti publikasi laporan berbasis internet via website nagari. Dalam tahap ini pertanggungjawaban penggunaan dana desa dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Sekretaris Nagari Aia Manggih berikut ini:
…..Masyarakat  tadi  dalam  bentuk  rincian  kegiatan  berupa  dokumentasi  dan  dibuat  dalam bentuk  spanduk  atau  baliho  dan  dipajang  pada  tempat-tempat  umum  yang  bisa  dilihat  oleh masyarakat.  Laporan  pertanggungjawaban  secara  langsung  tidak  ada,  namun  dalam  bentuk baliho  ada.  Digabung  dengan  dana  lain  dan  setiap  akhir  tahun.  Diawal  tahun  dibuat  LKPJ atau  laporan  keterangan  peratanggungjawaban  Wali  Nagari  selama  satu  tahun  anggaran. Untuk  seluruh  anggaran  pertanggungjawabannya  dihadapan  bamus.  Tidak  ada  khusus  untuk dana desa…..
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  bentuk  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  desa yang  disampaikan  kepada  masyarakat  berupa  pembuatan  banner  APBDes  yang  bertujuan  agar masyarakat  dapat  melihat  secara  langsung  penggunaan  anggaran  dana  desa  baik  dari  waktu  serta informasi  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  penggunaan  dana  desa  selama  tahun  2018-2022. Pemerintah Nagari Aia Manggih sudah merealisasikan pembuatan website nagari yang bisa menjadi media untuk menyebarkan segala informasi yang berkaitan dengan nagari. Hanya saja sampai saat ini website Nagari  Aia  Manggih  belum  digunakan  secara  maksimal  karena  kurangnya  sumber  daya manusia  yang  mampu  mengelola website secara  maksimal.  Namun  secara  umum  pelaksanaan akuntabilitas  dana  desa  di Nagari  Aia Manggih sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Hal ini juga didukung hasil wawancara yang dilakukan bersama salah seorang masyarakat desa yaitu Bapak Novia Indra seperti berikut ini:
…..Kebetulan  kami  selaku  masyarakat  setiap  awal  tahun  dan  akhir  tahun  selalu  melihat  ada banner  terkait  jumlah  anggara,  serta  rincian  anggarannya.  Bahkan  pada  banner  tersebut
ditampilkan realisasinya beserta gambarnya. Jadi pada banner itu kami bisa melihat apa saja bentuk  realisasinya  misalkan  pembangunan  jamban  sehat.  Kemudian  selain  banner,  saat  ada acara  ibu  jorong  nya  pun  bisa  menyampaikan  informasi  pada  acara  tersebut.  Dan  ada sosialisasi ada kegiatan yang sumbernya dari APB. Masyarakat juga terbantu dengan adanya APB beserta pertanggungjawabannya ini…..
Penjelasan informan di atas masyarakat desa sangat terbantu dengan adanya banner APBDes. Jadi  transparansi  informasi  tentang  pengelolaan  keuangan  yang  ada  di  Nagari  Aia  Manggih  bisa didapatkan  oleh  masyarakat  dengan  melihat  langsung  banner  yang  di  pajang  pada  lokasi  umum. Selain  itu  juga  sistem  pertanggungjawaban  juga  telah  dijelaskan  oleh  sekretaris  nagari,  berikut  ini merupakan hasil wawancara terkait pertanggungjawaban dana desa:
…..Untuk pertanggungjawabannya dipantau atau ditinjau oleh tim monitoring yang terdiri dari orang  kecamatan,  ketua  LKAN,  Bamus,  dan  unsur  masyarakat.  Jadi  mereka  ke  lapangan meninjau  lokasi  kegiatan  dan  mereka  membuat  dokumentasi  kegiatan.  Setelah  selesai monitoring mereka kembali ke kantor wali nagari untuk mendiskusikan kegiatan yang mereka pantau  dan  lihat  tadi  serta  dibuat  berita  acaranya.  Swakelola?  Ya  seperti  padat  karya  tunai yang  sistem  upahnya  gaji  harian  yang  tidak  boleh  pada  pihak  ketiga,  harus  masyarakat setempat langsung. Kalau ada di daerah harus diutamakan di lokasi kegiatan…..
Wawancara  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  bentuk  pertanggungjawaban penggunaan dana desa, aparatur desa membuat pertemuan untuk serah terima fisik. Dapat dinyatakan bahwa  pertanggungjawaban  dana  desa  secara  fisik  sudah  terlaksana  dengan  baik.  Sedangkan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara laporan administrasi keuangan oleh pemerintahan  desa  dapat  diketahui  dari  hasil  wawancara  dengan  sekretaris  Nagari  Aia  Manggih, seperti berikut ini:
…..Secara  administrasi  misalnya  PPKTN  pelaksanaan  kegiatan  dari  dana  desa  dimaksud. Nanti diajukan ke TU, kemudian ke TU ke sekna, sekna ke wali nagari. Wali ke bendahara. Jadi pencairannya itu ke bendahara.lengkapi nanti kelengkapan SPJ, kwitansi2, sistem transfer kan. Kalau  tergantung  belanja  di  toko  ke  toko.  Model  upah  beli  pasir  boleh  ke  pelaksanaan kegiatan…..
Untuk sistem pertanggungjawaban ke masyarakat secara laporan administrasi keuangan setiap tahunnya, pemerintahan desa membuat LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Kemudian  Laporan  Pertanggungjawaban  Pemerintah Desa  (LPPD)  disampaikan  kepada  Kepala  Daerah  sebagai  bentuk  implementasi  dari  akunabilitas pengelolaan  dana  desa.  Dalam  membuat  laporan  pertanggungjawaban  Pemerintah  Nagari  Aia Manggih  tidak  mengalami  kesulitan  karena  sudah  ada  pendampingan  dari  pihak  Pendamping  Lokal Desa (PLD), seperti yang disampaikan oleh sekretaris Nagari Aia Manggih berikut ini:
…..Hmm  tidak  ada,  karena  dalam  pelaksanaan  dana  desa  ini  kita  juga  dibantu  oleh  PLD (Pendamping lokal desa) dalam membuat laporan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan dana desa dan mereka bisa jadi tempat bertanya dan memberikan solusi…..
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  melalui  wawancara  bersama  beberapa  pihak  dari Nagari  Aia  Manggih  menunjukkan  bahwa  pada  tahap  pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  desa telah  melaksankan  prinsip  akuntabilitas  secara  transparansi  dan  akuntabel  yang  sesuai  dengan Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yaitu  membuat  banner APBDes  yang  bertujuan  agar  masyarakat  dapat melihat  secara  langsung  penggunaan  anggaran  dana desa.  Meskipun  pelaksanaan  akuntabilitas  pada  Nagari  Aia  Manggih  sudah  cukup  baik,  masih diperlukan  beberapa  peningkatan  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  tersebut  agar  penerapan akuntabilitas ini bisa berjalan lebih maksimal lagi kedepannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil tingkat pengungkapan,  Nagari  Aia  Manggih,  Kecamatan  Lubuk  Sikaping, Kabupaten  Pasaman  sudah  cukup  maksimal  dalam  penggunaan  dana  desa.  Namun  dalam penggunaannya  secara  prioritas  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Desa  (PMK), Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Permendes  PDTT)  dan  Peraturan  Bupati Pasaman.  Dari  hasil  tingkat  pengungkapan  pada  tahun  2018-2022  terdapat  beberapa  program  yang belum  terlaksana  sesuai  prioritas  penggunaan  dana  desa  yang  disebabkan  beberapa  kendala  yang dihadapi  oleh  nagari  di  setiap  tahunnya.  Pengelolaan  dana  desa  dapat  dikatakan  bahwa  tahap perencanaan, dan pertanggungjawaban sudah dilakukan secara akuntabel, partisipasi dan transparansi sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2002 Penguatan pengamanan ‘safeguarding’ program- program pembangunan daerah: prosiding serial diskusi di daerah .
Cahyana, P.G. and Suprasto, H.B. 2023, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, E-Jurnal Akuntansi , 33(2), 556.
Dihni, V.A. 2022 ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021 , Indonesia Corruption Watch .
Hartati,  S.  2020,  Penerapan  Model  New  Public  Management  (NPM)  Dalam  Reformasi  Birokrasi  Di Indonesia, Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) , 8(2), 65–84. Kusmayadi,  D.,  Rudiana,  D.  and  Badruzaman,  J.  2019, Good  Corporate  Governance .  Edited  by  I. Firmansyah. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
Kusumasari, B., Dwiputriani, S. and Allo, E.L. 2015, Akuntabilitas’ Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Majid,  J.  2019, Akuntansi  Sektor  Publik  Lingkup  Akuntansi  Sektor  Publik .  1st  edn, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta . 1st edn. Gowa: Gowa: Pusaka Almaida.
Mardiasmo, 2021, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru. Yogyakarta: Yogyakarta: Penerbit Andi. Ningsih, W., Indra Arza, F. and Fitria Sari, V. 2020, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat), Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 2(4), 3517–3532.
Nurlinda,  2021, Akuntansi  Sektor  Publik:  Mengenal  Akuntansi  Pemerintahan .  1st  edn.  Edited  by Rezhaban and C. Utami. Medan: Medan: Penerbit PolmedPress.
Oktaviona,  A.,  Andriani,  W.  and  Gustati,  2022,  Peran  Perangkat  Desa  dalam  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi  Kasus  di  Nagari  Rao-Rao  Kecamatan  Sungai  Tarab Kabupaten Tanah Datar), Jurnal Akuntansi, Bisnis, dan Ekonomi Indonesia (JABEI) , 2(1), 9– 17.
Pemerintah RI, 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Rakhmat, 2018, Administrasi dan Akuntabilitas Publik . Edited by A. Pramesta. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Saputra,  D.  and  Fitriwati,  L.  2023,  Analisis  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pemerintah  Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa X, Jurnal Akuntansi Kompetif , 6(1), 71–84.
Sulistyowati,  R.  and  Nataliawati,  R.  2022,  Analisis  Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi , 6(2), 1798–1811.
United  Nations  Development  Program  (UNDP),  2008, The  UNDP  Accountability  System: Accoutability Framework and Oversight Policy , 44675, 1–24.