EMPAT TAHUN E-BILLING: EFEKTIFKAH?
(STUDI KASUS DI KPP PRATAMA PAMEKASAN)
Moh. Faisol faisol114@wiraraja.ac.id Imam Darul Firmansyah darul.faradis@gmail.com Universitas Wiraraja

## ABSTRACT
The aims of this reseach to  understand  the effectiveness of  the application of e-billing  systems at Pamekasan  Primary  Tax  Office.  The  research  data  was  obtained  from  the  documentation  and interviews  with  one  key  informant  and  three  supporting  informants.  The  data  analysis  technique uses qualitative methods; reduction, presentation, verification, and conclusion as well as testing the validity  of  the  data  by  using  source  triangulation  and  methods.  The  results  of  this  study  are  the application  of  system  e-billing,  beginning  with  socialization  by  the  DJP  to  taxpayers.  The effectiveness of using e-billing is felt more comfortable and faster by taxpayers in paying taxes and can minimize data entry errors by perception bank officers. The obstacles faced by DJP in terms of the implementation of e-billing are that there are still many taxpayers who have not used e-billing because they are having difficulties when faced with technology, and consider SSP more accessible.
Keywords: Four Years of e-Billing, Effective, Tax

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  efektifitas  penerapan e-billing  system di  KPP  Pratama Pamekasan. Data penelitian diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara terhadap satu orang informan  kunci  dan  tiga  orang  informan  pendukung.  Teknik  analisis  data  menggunakan  metode kualitatif; reduksi, penyajian, verifikasi dan kesimpulan serta dilakukan uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian ini adalah penerapam e-billing sistem diawali dengan sosialisasi oleh DJP kepada wajib pajak. Efektifitas penggunaan e-billing dirasakan lebih  mudah  dan  cepat  oleh  wajib  pajak  dalam  pembayaran  pajak  serta  mampu  meminimalisir kesalahan entry data oleh petugas bank persepsi. Kendala yang dihadapi DJP dalam hal penerapan e-billing adalah  masih  banyak  wajib  pajak  yang  belum  menggunakan e-billing kerena  mereka kesulitan jika dihadapkan dengan teknologi, dan menganggap SSP lebih mudah.
Kata Kunci : Empat Tahun E-billing , Efektif, Pajak

## PENDAHULUAN
Sumber pendapatan utama pemerintah  Indonesia  bersumber  dari pajak.  Rencana  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019 mencatat
±  83,1%  sumber  pendapatan  negara berasal  dari  pajak.  Pajak  merupakan iuran wajib masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah, baik melalui pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah,  dan  memberikan  sanksi  bagi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut (Resmi, 2019)  dan (Waluyo, 2017).
Setiap wajib pajak, baik wajib pajak orang  pribadi  maupun  badan  memiliki kewajiban  untuk  menghitung,  melapor, dan membayar atas pajak yang terutang.
Kewajiban  tersebut  bersifat  mutlak  (UU
Nomor  6  Tahun  2009),  artinya  tidak boleh tidak wajib pajak harus bayar, jika tidak maka wajib pajak yang bersangkutan  akan  dikenakan  sanksi.
Sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dapat berupa sanksi administrasi,  kenaikan  beban  pajak,  dan denda. Pengenaan sanksi atas ketidakpatuhaan  wajib  pajak  dalam memenuhi kewajiban  perpajakan,  bukan berarti mampu menolekan tingkat kepatuhan  mereka  untuk  melapor  dan membayar  pajak.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  info  grafis  yang  diliris  oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia,  menyebutkan  bahwa  tingkat
kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  59,98% adalah  bukti  bahwa  wajib  pajak  masih belum  sepenuhnya  sadar,  walaupun sudah  terdapat  tekanan  berupa  sanksi perpajakan.  Effendy  dan  Toly  (2013) meliris hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penyebab kepatuhan  wajib  pajak  adalah  “faktor kepercayaan  atas  kepastian  hukum, faktor  persepsi  wajib  pajak  atas  sanksi pajak  pertambahan  nilai,  faktor  kondisi ekonomi perusahaan, faktor media massa dan  politik,  dan  faktor  kesadaran  pajak pertambahan nilai”.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  adalah  melakukan reformasi  birokrasi  perpajakan  sejak tahun 2012.

## TINJAUAN TEORITIS Pengertian Pajak
Pajak  dapat  didefinisikan  sebagai iuran  wajib  warga  negara  kepada pemerintah  yang  bersifat  memaksa. Adapun  menurut  beberapa  ahli  pajak memiliki definisi sebagai berikut.
Menurut Soemitro (sebagaimana dikutip oleh Resmi, 2019).
“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas  Negara  berdasarkan  undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra  prestasi)  yang  langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2008 memberikan pengertian, bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”
Kedua pengertian pajak di atas dapat diartikan  bahwa  pajak  merupakan  iuran setiap  warga  yang  wajib  dibayarkan kepada  kas  negara  (pemerintah)  baik pemerintah  pusat  ataupun  pemerintah daerah,  dan  memaksa  bagi  siapa  yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, serta
digunakan oleh pemerintah untuk pengeluaran  rutin,  seperti  belanja  modal (infrastuktur),  belanja  pegawai,  dan belanja lainnya demi tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia.

## Fungsi Pajak
Fungsi  pajak  di  Indonesia,  secara umum  dibedakan  menjadi  dua  fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi regulasi (Resmi, 2019). Sebagai fungsi anggaran, pajak menjadi sumber utama pendapatan pemerintah,  dan  digunakan  sebagai  alat pembayaran  pengeluaran  pemerintah. Artinya pemerintah mengandalkan sektor pajak  sebagai  alat  untuk  membiayai segala  keperluan  pemerintah,  baik  rutin maupun  insidental.  Sebagai  fungsi regulasi,  pajak  memiliki  peran  penting bagi pemerintah yang digunakan sebagai alat  untuk  mengatur  kegiatan  di  bidang sosial dan ekonomi. Pajak dijadikan alat untuk  mengatur  barang-barang  yang bersifat  mewah,  supaya  masyarakat membatasi kepemilikan masyarakat dalam  rangka  menguragi  gaya  hidup berfoya-foya. Di sisi lain pemerintah juga mengurangi tarif pajak, sebesar 0% bagi pelaku  usaha  yang  akan  melakukan ekspor  barang  ke  luar  negeri,  dalam rangka meningkatka jumlah eksportir.

## Jenis Pajak
Jenis  pajak  yang  ada  di  Indonesia memiliki  beberapa  macam.  Secara  garis besar  jenis  pajak  dapat  dibedakan menurut  golongan,  sifat,  pemungut  dan pengelola  pajak  (Resmi,  2019).  Secara detail  akan  dijelaskan  sebagai  berikut, yaitu  (1)  Menurut  golongannya,  pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung; (2)  Menurut  sifatnya,  pajak  dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak objektif dan pajan subyektif; (3) Menurut pemungut dan pengelolanya, pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah dan pajak pusat.

## Sistem Pemungutan Pajak
Sistem  pemungutan  pajak  yang biasa  digunakan  terdiri  atas  tiga  jenis, antara  lain  adalah  sebagai  berikut. Pertama, self assessment system. Adalah sistem  pemungutan  pajak,  di  mana pemerintah  memberikan  kewenangan
kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung, melapor, dan membayar pajaknya secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua,  official  assessment system. Adalah  sistem  pemungutan  pajak,  di mana pemerintah memberikan kewenangan  kepada  fiskus  (DJP)  untuk menentukan  jumlah  pajak  para  wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga, With  holding  system. Adalah sistem  pemungutan  pajak,  di  mana pemerintah  memberikan  kewenangan kepada  pihak  ketiga  untuk  menentukan jumlah  pajak  para  wajib  pajak  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

## Pengertian E-Billing System
Peraturan  Direktorat  Pajak  Nomor PER-26/PJ/2014  Pasal  1  ayat  1,  “ e- billing merupakan  bagian  dari  sitem penerimaan secara elektonik yang diadministrasikan  oleh  Biller  Direktorat Jenderal  Pajak  dan  menerapkan billing system” . Billing  system adalah  metode pembayaran elektronik dengan menggunakan  kode billing . E-billing merupakan sistem pengganti SSP
manual.  Adapun  kode ID  billing adalah kode  identifikasi  suatu  jenis  transaksi, baik pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak. Kode billing memiliki karasteristik angka yang terdiri dari 15 digit. Secara ringkas pada gambar 1.1  di  bawah  ini  akan  diilustrasikan penggunaan e-billing system.
Gambar 1.1 Alur penggunaan e-billing
Sumber: Dirjen Pajak (2016) Berkaitan  dengan e-billing  system, terdapat  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan,  antara  lain  adalah  (a) “Kode  billing  berlaku  dalam  waktu  48 (empat  puluh  delapan)  jam  sejak diterbitkan  dan  setelah  itu  secara
otomatis  terhapus  dari  sistem  dan  tidak dapat dipergunakan lagi, untuk itu wajib pajak dapat membuatnya kembali apabila kode  billing  telah  terhapus  secara sistem”; (b) “Apabila terdapat perbedaan data  antara  data  elektronik  dengan  hasil cetakan,  maka  yang  dijadikan  pedoman adalah  data  yang  terdapat  pada  data elektronik  yang  berada  di  Kementerian Keuangan” (Dirjen Pajak, 2016).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif, dimana bertujuan untuk memahami  efektifitas  penerapan e-
billing system di KPP Pratama Pamekasan, yang beralamat di Jl. Abdul Aziz  No.111  Kabupaten  Pamekasan (lebih  fokus  pada  Wilayah  Kerja  di Kabupaten Sumenep). Peneliti menggunakan setting alamiah  yang mengungkap  keunikan  yang  terdapat individu, kelompok,
masyarakat, dan/atau  organisasi  dalam  kehidupan sehari-hari  tentang  penerapan  efektifitas e-biling system secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara  ilmiah  (Miler  dan  Huberman, 1992).  Melalui  satu  informan  kunci  dan tiga  informan  pendukung,  maka  peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth  interview) dan dokumentasi  untuk  memperoleh  data penelitian  (Sugiono,  2014).  Data  yang sudah diperoleh dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif mulai dari reduksi data,  penyajian  data,  verifikasi  dan kesimpulan  serta  diuji  validitas  dengan menggunakan  triangulasi  metode  dan triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peluncuran e-billing sebagai  salah satu bentuk ektensifikasi yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan dan jumlah penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Istilah ini juga dikenal dengan reformasi  di  bidang  perpajakan  yang dilakukan  oleh  DJP. E-billing sudah diperkenalkan  sejak  tahun  2016  dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak melakukan  pembayaran  pajak.  Merujuk pada hasil wawancara dengan Bapak DT
Pendaftar
an peserta e- billing Pembuata n kode billing Pembayara n berdasarka n kode
billing
mengatakan Sebenarnya billing itu  sudah  mulai tahun 2017 dah bisa kita pake . Nah penggunaannya 2017 dah kita pake , cuma kita  seragamkan  mulai  Juli 2017.  … iya diberlakukannya dah 2016 cuma kita pakekkan ke wajib pajak  itu  2017,  sebenarnya  dari dulu dah ada, namanya SSE. Cuma kita kan belum,  kita  apa? Gak semua  bisa…  mungkin  bisa pake , orang-orang belum tau . Tapi sekarang  mulai  tahun  2017  mulai kita pake e-billing untuk pembayaran pajaknya, dah gak bisa pake manual lagi.
Bapak  DT  membenarkan  bahwa penggunaan e-billing sudah diberlakukan sejak tahun 2016 sebagai pengganti surat setoran  pajak  (SSP)  yang  dikenal  dalam istilah elektroninnya dengan surat setoran elektronik  (SSE)  sebagai  alat  untuk pembayaran  pajak  (sekarang: e-billing ). Pada  waktu  penggunaan  SSE  masih banyak  pengguna (user) sebagai  wajib pajak  masih  banyak  yang  belum mengetahui,  sehingga  istilah e-billing baru familiar pada tahun 2017 serta tidak akan tidak memberlakukan kembali surat setoran pajak manual. Lebih lanjut Bapak DT juga menjelaskan bahwa E-billing merupakan, jadi gini sebenarnya e-billing, ee… awalnya pengganti  SSP  (surat  setoran pajak),  nah  sekarang  orang  tidak perlu lagi buat SSP atau minta SSP ke  sini.  Jadi e-biling itu  adalah pengganti SSP nah …
Wajib  pajak  yang  sudah  membuat ID billing tidak perlu lagi untuk membuat SSP  sebagaimana  pada  tahun-tahun sebelumnya.  Secara  sederhana  dapat digambarkan  tentang  perkembangan e- billing pada gambar 1.2 berikut ini
Gambar 1.2 Perkembangan e-billing Penggunaan e-billing sejatinya adalah  migrasi  dari  penggunaan  kertas yang  diproses  secara  manual  ke  basis elektronik,  yang  secara  konten  isiannya
adalah  sama.  Fitur  yang    digunakan dalam penerbitan ID billing ada beberapa informasi  yang  wajib  diisi  oleh  wajib pajak  sebagaimana  SSP  yaitu  mengisi NPWP,  Nama,  jenis  pajak,  masa  pajak, dan jumlah pajak yang akan dibayar. Hal ini dibenarkan oleh perkataan Bapak DT …sebenarnya  sama  pas  kita  buat billing sama  kaya  kita ngisi SSP kita  isi  NPWP,  kita  isi  nama  terus nanti ada jenis pajak ada kode MAP ada masa pajak, jumlah pajak yang mau dibayar,  Cuma  intinya  kita buat,  klo  dulu  kita  buat  SSP, sekarang  itu  kita  buat billing dulu diaplikasi ebiling nya  atau  di  DJP online juga bisa.
Wajib pajak yang sudah melakukan pengisian melalui aplikasi e-billing pada fitur  DJP online ,  maka  beberapa  waktu kemudian  akan  mendapatkan  ID billing. ID billing yang  diperoleh  oleh  wajib pajak  digunakan  sebagai  identitas  untuk melakukan  pembayaran  pajak,  baik melalui  kantor  pos,  bank  persepsi,  atau ditransfer  dengan  menggunakan  kartu debit. Hal ini tampaknya berbeda dengan penggunaan  SSP  pada  bank  persepsi,  di mana  saat  ini  bank  persepsi  tidak  perlu memasukkan  NPWP  dan  jenis  pajak melainkan  petugas  bank  persepsi  cukup memasukkan ID billing. Secara otomatis data  pembayaran  pajak  (baca:  setoran pajak) akan keluar dan akan mempermudah serta meminimalisir input data  wajib  pajak.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan Bapak DT
Nah itu  akan  keluar  data-datanya,  itu untuk  mengurangi,  meminimalisir kesalahan input Pak. Kalo dulu gini kan kadang-kadang ada tiba di pos, itu salah memasukkan IDnya, kode pajaknya  sekarang  mereka gak perlu  masukin  itu-itu  lagi.  Mereka hanya mamasukin kode  bilingnya langsung keluar data-datanya yang akan mau dibayar,  itu  langsung bayar.
Terbitnya ID billing mempermudah wajib pajak, petugas kantor pos dan bank persepsi  dalam  transaksi  pembayaran pajak sehingga tidak perlu lagi memasukkan  data-data  wajib  pajak tentang  pajak  yang  harus  dibayar. Sebelumnya  mereka  harus  memasukkan
SURAT SETORAN PAJAK (SSP) SURAT SETORAN ELEKTRO
NIK (SSE) E-BILLING
data-data  tersebut  sehingga  banyak kesalahan  input  dari  pegawai  bank. Kesalahan  input  data  mengakibatkan salahnya  jenis  pajak  yang  dibayar  dan salahnya  jumlah  pajak  yang  dibayar.

## Mengutip pernyataan Bapak DT
Kalo banyak  kesalahan  input  di pegawai  bank,  saya  kasian  pada banknya.  Ini  pak  ada  kesalahan input, nah sekarang  dah  jarang pegawai  bank  salah  input  jenis pajak,  angkanya  berapa,  sekarang dah aman.
Kesalahan  input  yang  dilakukan  oleh pegawai Bank (sebagai contoh) tentunya merugikan  wajib  pajak,  di  mana  wajib pajak dianggap tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah pajak  terutang.  Jika  tidak,  wajib  pajak tentunya  harus ‘bolak-balik’ ke  Bank untuk melakukan perbaikan pajak transaksi pembayaran pajak yang dilakukan  oleh  pegawai  bank.  Lantas, keberadaan e-billing mempermudah  dan mempercepat  proses  pembayaran  pajak serta meminimalisir tenjadinya kesalahan dalam  input  data  wajib  pajak  oleh pegawai bank karena cukup menggunakan ID billing .
Kemudahan  dalam  penggunaan e- billing juga  turut  disampaikan  oleh
Bapak KD yang menyatakan
Saya menggunakan e-billing dari tahun 2018,  sebelumnya  saya  bayar pajaknnya  manual.  Terkait  dengan informasi e-biling yang  pertama dari  brosur,  yang  kedua  dari beberapa  teman  yang  ada  di UNIJA, dan di tempat lain.
Bapak  KD  yang  menggunakan e-billing sejak  tahun  2018  awalnya  melakukan penyampaian  setoran  pajak  dengan mengisi  SSP  di  kantor  pajak  secara manual  setelah  itu  baru  melakukan pembayaran melaui bank persepsi, kantor pos,  atau  ditransfer  sendiri.  Namun setelah  memdapatkan  informasi  dari brosur  yang  beliau  peroleh  tentang adanya e-billing dan rekan kerjanya yang ada  di  Universitas  Wiraraja,  sehingga Bapak  KD  hijrah  dari  penggunaan  SSP manual  dengan  menggunakan e-billing dengan  beberapa  alasan  sebagaimana hasil  wawancara  peneliti  dengan  Bapak

## KD yang menyatakan bahwa
Kemudahan e-billing yang  jelas  satu menghemat waktu Pak. kalo
manual  kita  harus  ke  kantor  dulu baru lapor, kalo e-billing kita cukup buka  laptop  atau  hp kan udah
selesai. Dapet ID biling dapat  dari teman, oh saya pribadi minta tolong untuk mendapatkan e-billing itu. Kemudahan penggunaan e-billing
sebagaimana  diungkapkan  oleh  Bapak KD  adalah  dapat  menghemat  waktu, wajib  pajak  tidak  perlu  mendatangi kantor  pajak  untuk  melakukan  setoran pajak  melalui  SSP  tetapi  cukup  dengan membuka laptop atau HP melakukan sms ke kantor pajak (baca: KP2KP Sumenep) dengan  mencantumkan  NPWP,  nama, jenis/ masa pajak, dan jumlah pajak yang akan dibayar. Hal tersebut dianggap lebih membantu  dan  mempermudah  wajib pajak dalam melakukan transaksi
pembayaran pajak.
Begitu  juga  halnya  dengan  yang disampaikan  oleh  Ibu  EK  yang  juga menggunakan e-billing mulai  tahun 2018. Berikut pernyataan Ibu EK Ya  kalo  e-billing , ya lebih  cepet. Kan waktunya  tidak wira-wiri harus  ke  kantor  pos  atau  ke  bank ya itu. Heem… kalo sebelumnya ke  kantor  pos  untuk  bayar  pajak. Saya  biasanya  dapet e-billing dibantu  Tax  Center.  Saya  cukup WA,  beberapa  waktu  kemudian sudah dapet ID billing nya. Itu kan milih ya , misalkan  mau  bayar lewat itu kan , apa? mobile banking itu langsung anunya , lebih sederhana  langsung,  ada  muncul misalkan  mau  e-billing langsung muncul e-billing gitu . Kemudahan e-billing yang dirasakan oleh Ibu EK berupa kecepatan dalam proses pembayaran pajak. Pasalnya dalam pembayaran pajak, wajib pajak perlu mendatangi kantor pajak dan itu  membutuhkan  waktu  yang  cukup lama untuk membuat surat setoran pajak dan setelah itu baru melakukan pembayaran. E-billing membuat  Ibu  EK tidak ‘wira-wiri  ke  sana  kemari’ , maksudnya  adalah  sebelumnya  wajib pajak  pertama  harus  ke  kantor  pajak untuk mengisi surat setoran pajak, setelah
selesai  wajib  pajak  baru  melakukan pembayaran  ke  kantor  pos,  bank persepsi,  dan  ditransfer  secara  mandiri, namun sekarang dari manapun juga kode billing dapat  diperoleh  sehingga  wajib pajak  cukup  dengan  melakukan  pesan baik  SMS  atau  WA  beberapa  waktu kemudian  petugas  pajak  akan  mengirim kode billing sebagai  dasar  untuk melakukan pembayaran pajak. Penyampaian  pesan  untuk  memperoleh kode billing Ibu EK dibantu oleh petugas Tax Center Universitas Wiraraja, setelah diperoleh kode billing nya beliau melakukan  pembayaran  dengan  cara transfer  menggunakan mobile banking. Efektifitas  penggunaan e-billing lebih praktis  dan  tidak  memerlukan  banyak waktu.
Hal  serupa  juga  disampaikan  oleh
Bapak  NS,  yang  merupakan  pengurus Yayasan At-Taqwa sudah menggunakan fasilitas e-billing sudah  satu  tahun, namun  sebagai  pengurus  di  Yayasan Aryawiraraja (juga) beliau sudah menggunakan e-billing sejak  tiga  tahun terakhir. Berikut hasil kutipan wawancara dengan Bapak NS Untuk  Yayasan  At-Taqwa  baru  satu tahun, tapi saya sudah menggunakan e-billing itu  untuk Yayasan  Arya  Wiraraja  sejak  tiga taon yang lalu, ada dua entitas yaitu
Yayasan Aryawiraraja dan Yayasan
At-Taqwa.
Pengalaman  dalam  menggunakan e-
billing pada  Yayasan  At-Taqwa  dan Yayasan  Arya  Wiraraja  oleh  Bapak  NS, memberikan gambaran bahwa keberadaan e-billing lebih  sederhana dibandingkan dengan menggunakan SSP sehingga dalam proses pembayaran pajak juga  lebih  cepat.  Mengutip  pernyataan Bapak NS
Ya ada. Kalo menggunakan ID billing lebih  sederhana  karena  di  situ sudah,  di  aplikasinya  sudah  ada tentang  kode  akun  pajak  dan  jenis setoran  yang mau dibayar.  Jadi pengguna tinggal langsung memilih di  situ,  mengklik kode  akun  pajak dan kode jenis setoran.
Menurut Bapak NS secara praktis dengan adanya e-billing ,  maka  pengguna  akan
lebih mudah ketika melakukan transaksi pembayaran pajak karena cukup memasukkan ID billing pada jenis pajak dan  jenis  setoran  pajak  yang  tertera  di Mesin ATM (contoh). Jika menggunakan SSP  kemungkinan  besar  sering  terdapat kesalahan dalam melakukan pembayaran pajak. Pertama,  kesalahan  ketik  kode akun  pajak  dan  jenis  setoran  pajak, hal ini terjadi pada panggunaan formulir SSP yang  dibuat  secara  manual  sehingga pengguna  banyak  yang  keliru  dalam memilih kode akun pajak dan jenis seran pajak  yang  akan  dibayar. Kedua, kesalahan dalam memilih periode pajak, hal  ini  terjadi  karena  pengguna  secara manual memilih dengan cara memberikan  tanda  silang (x) pada periode  pajak  yang  dibayarkan,  seperti
SSP  Masa  Pajak  Penghasilan  bulan Januari,  dan  lain-lain.  Adanya e-billing , maka  secara  otomatis  sistem  sudah melakukan record sehingga  pengguna tidak  perlu  lagi  untuk  memilih  periode pajannya;  karena  pada  saat  permohonan e-billing wajib pajak  sudah memberikan informasi  tentang  periode  pajak  yang akan  dibayar.  Mengutip  pernyataan Bapak NS sebagai berikut.
Kalo menggunakan surat setoran pajak praktis  pengguna  tidak tau atau tidak  tersedia.  Jadi  akan  ada kesulitan bahkan mungkin
pengguna, pembayar dengan menggunakan  setoran  pajak  itu, mereka  itu  apa?  Bisa  jadi  salah mengetik kode akun pajak dan kode jenis setoran. Kemungkinan kedua, kemungkinan  salahnya  adalah  di periode  pajak,  karena  di  situ  klo menggunakan  SSP kan disilang, kalo menggunakan e-billing itu uoto  update terus  jadi  berbeda sekali  dengan  yang  menggunakan manual.
E-billing bagi  Bapak  NS  selaku  karyawan yang  memiliki  tugas  untuk  melakukan pengelolaan keuangan dan menyelesaikan  administrasi  perpajakan tentunya bersyukur karena proses memenuhi  kewajiban  perpajakannya lebih praktis dan cepat. Diawali pelaporan pajak dengan menggunakan e- filing, dan  pembayaran  pajak  dengan
aplikasi e-billing.
Berkaitan  dengan  penggunaan e-billing ,
Bapak NS juga mengatakan E-billing itu  kan  sebuah  sistem  yang dibangun  oleh  direktorat  jenderal pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar  pajak.  Jadi  ini  adalah langkah  terobosan  bagus  dari
Direktorat  Jendereal  Pajak,  agar masyarakat  wajib  pajak  itu, yang  menggunakan  aplikasi e- billing .
Bapak  NS  menyadari  bahwa  aplikasi e- billing merupakan  salah  satu  sistem reformasi  perpajakan  yang  dibuat  oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi wajib  pajak  dalam  melakukan  transaksi pembayaran  pajak,  dengan  demikian karena  sistem  pembayaran  pajaknya mudah  dilakukan  maka  menggugah wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.  Namun  demikian,  kepatuhan membayar  pajak  dengan  keberadaan e- billing tidak memiliki dampak signifikan terhadap  jumlah  penerimaan  pajak. Mengutip pernyataan Bapak DT
Kalo penerimaan seh ,  tidak  seberapa ngefek .  Sebenarnya  bukan  dari billing ,  dari  penggalian  potensi.
Kalo dari bilingg nya seh tetep-tetep aja .  Itu kan cara  pembayaran,  jadi pembayaran  pajak  tidak  terlalu ngefek  ke  sana.  Klo  masalah  naik turunya  dari  sisi,  bukan  dari sananya  tapi  penggalian  potensi dan kondisi ekonomi.
Sebagai  pelaksana  teknis  di  lapangan Bapak  DT  menjelaskan  bahwa e-billing tidak  memiliki  dampak  berarti  bagi penerimaan pajak ‘tidak sebepa ngefek’, karena e-billing cuma sebagai alat untuk mempermudah  wajib  pajak  membayar pajak.  Sementara  untuk  naik-turunnya tingkat  penerimaan  pajak  bergantung pada penggalian potensi objek pajak dan kondisi ekonomi. Hakekatnya adalah jika jumlah  objek  pajak  meningkat,  maka potensi  penerimaan  pajak  juga  akan meningkat  karena  jumlah  pajak  yang akan  dibayar  lebih  besar.  Begitu  juga dengan  kondisi  ekonomi,  jika  kondisi
ekonomi  baik  dalam  hal  ini  tingkat pendapatan  perusahaan  akan  naik  dan laba  perusahaan  juga  akan  meningkat, sehingga berlaku pararlel dengan tingkat penerimaan pajak: ‘semakin  besar tingkat  laba  yang  diperoleh,  maka semakin  besar  potensi  pajak  yang  akan dibayar’.
Terlepas  dari  penjelasan  di  atas, pemanfaatan e-billing diawali  dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara oleh  DJP  (dalam  hal  ini  KP2KP)  agar wajib  pajak  secepat  mungkin  dapat mengetahui  dan  memanfaatkan  fasilitas tersebut. Mengutip pernyataan Bapak DT Ya pasti … !  Awalnya  kita  masih sosialisasi.  Yang  pertama  kita sosialisasi,  misalnya  sosialisasi naru baner  ke  tempat  bank persepsi,  kita  sosialisasi  ke  bank persepsi dulu bahwa kita selama ini dah pake SSE, kode biling dah gak pake manual  lagi  terus  kita biasanya bikin-bikin baner, biasanya  terus  kita ngundang ini, kaya  bendaharawan.  Kita  juga ngundang wajib  pajak-wajib  pajak yang besar-besar kita undang , kita sosialisakan  cara  membuat billing kaya gitu.
Beberapa  cara  yang  dilakukan  untuk melakukan sosialisasi, antara lain adalah (1) melakukan sosialisasi ke bank dengan cara menempatkan baner tentang pembayaran  pajak  menggunakan e- billing ,  dan  memberikan  pemahaman pada  pegawai  bank  bahwa  pembayaran pajak sudah menggunakan kode elektronik (ID billing ) tidak menggunakan secara manual
sebagaimana  pada  formulir  SSP;  (2) sosialisasi melalui baner, di mana kantor pajak  membuat  baner  yang  ditempatkan di  lokasi  strategis  seperti  di  area  kantor pajak,  sudut  kota,  dan  lain-lain;  (3) sosialisasi  kepada  bendaharawan  baik instansi  pemerintah  ataupun  swasta (khususnya  wajib  pajak  yang  masuk kualifikasi pengusaha menengah ke atas. Di mana mereka diberikan materi tentang bagaimana mana cara membuat e-billing dan  kemudahan  menggunakan e-billing dibandingkan dengan menggunakan SSP.
Selain  cara  yang  disebutkan  oleh  Bapak
DT  di  atas,  ternyata  DJP  (KP2KP)  juga melakukan  sosialisasi  melalui  media online  IG  dengan  cara  memposting kemudahan  menggunakan e-billing bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Cara-cara  yang  sudah  dilakukan  oleh DJP  (KP2KP)  di  atas,  ternyata  masih terdapat beberapa kendala dalam praktiknya, antara lain adalah (1) banyak wajib pajak yang masih belum menggunakan e-billing karena  belum terbiasa. Mengutip pernyataan Bapak DT Masalahnya  sekarang billing ini kan online jadi  banyak  masih  yang belum menggunakan billing ini.jadi otomatis  mereka  dating  ke  sini untuk  membuat  billing,  itu  yang menjadi kendala utama. Tapi ya itu, karena  belum  terbiasa aja ,  tapi lama-lama akan terbiasa.
Sistem online yang  melekat  pada e- billing membuat wajib pajak, khususnya yang merem teknologi seolah tidak ingin tahu  tentang  keberadaan e-billing .  Bagi mereka  teknologi  justru  mempersulit, kenapa  demikian  karena  mereka  harus banyak  belajar  dan  tidak  familiar, sehingga  menganggap  keberadaan e- billing justru  dianggap  mempersulit.  (2) adalah  jaringan  internet  yang  lemah. Jaringan  internet  yang  lemah  juga membuat  pengguna  (wajib  pajak)  akan kesulitan dalam melakukan akses terhadap e-billing , sehingga mereka lebih memilih menggunakan media pembayaran  secara  manual  dengan membuat  SSP.  Mengutip  pernyataan Bapak DT
Ya kedua mungkin kendalanya, eeee… ya itu seh .  Mungkin  karena  akses internet agak lemot , teknis aja seh . Penerapan orang lebih seneng pake biling dari  pada  pake  SSP  karena gak  perlu  nulis  lagi karena dah pake online . Kita juga punya sarana mempermudah  biasanya  ada  SMS juga, kalo yang  jauh-jauh  bisa SMS,  kita bales kode billing nya langsung, disamping meminimalisir kertas juga ya.
Walaupun  kondisi  internet  yang  kurang memungkinkan,  DJP  (KP2KP)  juga memberikan  fasilitas  pengganti  melalui
pesan  singkat  (SMS)  center  KP2KP dengan  memberikan  informasi  NPWP, nama  wajib  pajak,  jenis  pajak,  masa pajak,  dan  jumlah  pajak  terutang. Kemudian  KP2KP  akan  memberikan pesan  balasan  berupa  ID billing kepada wajib pajak yang bersangkutan.
Penelitian  yang  dilakukan  di  KPP Pratama  Pamekasan  dengan  wilayah kerja Kabupaten Sumenep ini memberikan  gambaran  bahwa  empat tahun  pasca  diberlakukannya e-billing ternyata  sudah  memberikan  kemudahan bagi  wajib  pajak  untuk  melakukan transaksi  pembayaran  pajak  secara online. Dinilai dari sisi efektifitas, wajib pajak merasakan bahwa dengan keberadaan e-billing mempermudah  dan menghemat  waktu  dalam  pembayaran serta  bagi  petugas  bank  persepsi  dan kantor pos mampu meminimalisir kesalahan input data. Di sisi lain, aplikasi e-billing yang notabane nya  berbasi teknologi  membuat  para  wajib  pajak yang  gagap  teknologi  lebih  memilih menggunakan  SSP  dari  pada e-billing. Hal  tersebut  dikarenakan  wajib  pajak yang  gagap  teknologi  merasa  kesulitan dengan  aplikasi  tersebut,  kerena  dengan aplikasi  tersebut  mereka  harus  belajar dan memahami kembali bagaimana cara menggunakan  teknologi  tersebut,  lebih- lebih bagi wajib pajak yang sampai saat ini  belum  familiar  dengan  komputer, smart  phone, dan  sejenisnya  tentunya menjadi kendala tersendiri.
Kondisi  efektifitas  penerapan e- billing ini,  tentunya  akan  berbeda  jika dilakukan  di  tempat  yang  berbeda  atau bahkan  memiliki  persamaan  walaupun tidak  100%.  Hakekatnya  penelitian kualitatif yang dilakukan akan mengeksplorasi  berbagai  perilaku  sosial yang  memiliki  ciri  khas  tersendiri  dari masing-masing individu ataupun kelompok, sehingga memberikan
peluang bagi peneliti kualitatif memiliki beragam  hasil  yang  berbeda  walaupun topiknya  sama.  Sama  halnya  dengan penelitian ini, yang hanya memfokuskan pada  wilayah  kerja  di  Kabupaten Sumenep  dengan  melibatkan  unsur pelaksana  teknis  (staf  DJP),  akademisi,
dan  pengguna e-billing tentunya  akan menghasilkan hasil yang berbeda pula.

## KESIMPULAN
Penerapan e-billing di KPP Pratama Pamekasan dengan wilayah kerja Kabupaten  Sumenep  diawali  dengan melakukan  sosialisasi  kepada  wajib pajak,  baik  melalui  media  sosial,  baner, dan  dating  langsung  ke  bank  serta mengundang  wajib  pajak  bendaharan/ pengusaha.  Efektifitas  penerapan e- billing dirasakan oleh wajib pajak karena wajib  pajak  merasa  lebih  mudah  dan lebih  cepat  dalam  transaksi  pembayaran pajak serta mampu meminimalisir
kesalahan entry data  wajib  pajak  oleh bank  persepsi.  Kendala  yang  dihadapi
DJP dalam hal penerapan e-billing adalah masih  banyak  wajib  pajak  yang  belum menggunakan e-billing dan  meganggap
SSP  lebih  mudah  kerena  mereka kesulitan jika dihadapkan dengan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Bendahara  Mahir  Pajak. Jakarta: Dirjen Pajak Effendi,  S.  T,  dan  Toly,  A.  A.  (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. Tax  &  Accounting  Review.
Vol 1, No. 1 hal. 151-162.
Miles,  M.,  &  Huberman,  M.  (1992). Qualitative  data  analysis:  An expanded  sourcebook .  London: Sage Publications.
Moleong,  J.  L.  (2014). Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Republik  Indonesia.  2008.  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2008 tentang Pajak Penghasilan.
Republik  Indonesia.  2009.  Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Resmi,  S.  (2019). Perpajakan:  Teori  & Kasus (11th  ed.).  Jakarta:  Salemba Empat. Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Penerbit Alfabeta. Waluyo.  (2017). Perpajakan  Indonesia (11th  ed.).  Jakarta:  Salemba
Empat.