## ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM KONTEMPORER BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY

## Ester Oktaviani Refwalu, Diana RW Napitupulu, Andari Yurikosari
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Email: esterrefwalu00@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Financial technology,
debt  collector,  hukum, analisis perlindungan hukum Fintech berupa pinjaman online memudahkan peminjaman dana dengan waktu yang  singkat,  namun  sering  memicu  masalah  kredit  macet  yang  memerlukan penyelesaian  melalui  kerjasama  dengan  para  debt  collector  terhadap  debitur yang  sulit  ditagih  dengan  dinyatakan  melakukan  wanprestasi.  Penelitian  ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum yakni Putusan No. 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR serta Aturan
Perundang-Undangan  yang  berhubungan  pada  putusan  itu  ialah  UU  No.  4 Tahun  2023  terkait  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan,  Pasal  1 angka  6  Peraturan  OjK  No.  77/POJK.  01/2016,  terkait  pelayanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Kitab UU Hukum Perdata, serta KUHAP, buku, jurnal, artikel dan bahan hukum lain yang berkaitan. Data yang  terkumpul  diuraikan  melalui  kalimat  yang  efektif,  teratur  dan  logis, sehingga  menjawab  tiap  rumusan  masalah.  Hasil  penelitian  ini  menemukan bahwa, Negara memberikan perlindungan hukum melalui prosedur penyelesaian sengketa  yang  mana  Junfeng  Sheng  (debt  collector)  digugat  di  pengadilan perdata berdasarkan Putusan 592/PDT.G. / 2019/PN. JKT UTR dan membayar ganti rugi kepada Junfeng Sheng sebesar Rp. 1.046.926.809,12. Kedua, negara memberikan kepastian terhadap aturan dan sanksi yang ditentukan di peraturan perundang-undangan  terhadap  perkara  putusan  No.  592/PDT.G/2019/PN.  JKT UTR  memutuskan  PT  Baraccuda  Fintech  Indonesia  memberikan  kompensasi kerugian sesuai peraturan.

## ABSTRACT
Keywords:
Financial technology, debt collector, law, analysis of legal protection Fintech is an online lending platform which is giving easier and faster process in lending transaction. However, it also often triggers bad credit problems that require  resolution  through  cooperation  with  debt  collectors  against  debtors who are difficult to pay by being declared in default. This research is normative juridical  research.  The  data  sources  used  are  legal  materials  in  Decision Number 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR and Law Number.4 of 2023 related to the Development and Strengthening of the Financial Sector, Article 1 point 6 of OJK Regulation Number 77/POJK.01/2016, related to Information Technology- Based Money Lending and Borrowing services and the Civil Code, as well as the Criminal Procedure Code, books, journals, articles and other related legal materials. The collected data were described in effective, organized and logical sentences. This research found that the State provided legal protection through dispute resolution procedures where Junfeng Sheng (debt collector) was sued in civil  court  based  on  Decision  592/PDT.G./2019/PN.JKT  UTR  and  paid compensation  to  Junfeng  Sheng  in  the  amount  of  Rp.1,046,926,809.12.  Then, the State also provided certainty to the rules and sanctions specified in the laws

## Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Kontemporer Berbasis Financial Technology
and regulations in the case of Decision Number.592/PDT.G/2019/PN.JKT UTR decided  PT.Baraccuda  Fintech  Indonesia  to  provide  losses  compensation according to regulation.

## PENDAHULUAN
Arus  globalisasi  serta  liberalisasi  perdagangan  dunia,  dari  sisi  produk  ataupun  layanan, tidak bisa dikecualikan oleh layanan finansial, contohnya ialah perbankan, asuransi, pasar modal makin  hari  kian  kuat  menjadi  konsekuensi  logis  dari  intergritas  ekonomi  mendunia  (Diana, 2020).    Kehadiran  Financial  Technology  yang  diketahui  sebagai  fintech  merupakan  sebuah kemajuan teknis yang menjadi perhatian oleh masyarakat. Ketersediaan fintech memungkinkan masyarakat  umum  untuk  melakukan  operasi  keuangan  yang  praktis  dan  aman  dengan  mudah. Lahirnya fintech memberi kemudahan untuk setiap rakyat saat melaksanakan transaksi di bidang finasial sengan cara sederhana dan juga aman. Hal ini juga berkaitan dengan perjanjian pinjam- meminjam secara kontemporer pada sektor lembaga keuangan (Chirsmastianto, 2017).
Sepanjang  tahun  2018,  penyaluran  kredit  yang  dilakukan  perusahaan  bisnis  finansial teknologi mencapai Rp22 triliun. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa angka tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK, dan telah melakukan layanan lebih dari  9  juta  transaksi  pada  lebih  dari  3  juta  masyarakat  di  seluruh  Indonesia.  Angka  tersebut meningkat hampir delapan kali lipat jika dibandingkan dengan penyaluran kredit melalui bisnis finansial  teknologi  tahun  2017  yang  tercatat  Rp2,56  triliun.  Dari  Rp22  triliun  kredit  yang tersalurkan,  rasio  kredit  macet  (non-  performing  loan/NPL)  tahun  2018  adalah  sebesar  1,45%, meningkatjika  dibandingkan  tahun  2017  yang  berada  pada  level  0,99%  (Budiyanti,  2019). Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan  yang  tinggi  dari  masyarakat  terhadap  perusahaan  penyedia  bisnis  finansial teknologi.  Mayoritas  peminjam  yang  dilayani  pinjaman  online  berasal  dari  kelompok  pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Alasan peminjam melakukan pinjaman online adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal.
Pada era globalisasi seperti saat ini, kegiatan peminjaman dan penghutang menjadi suatu hal  yang  biasa  terlaksana  dalam  keseharian.  Banyak  bentuk  fintech  yang  mempunyai  segmen masing-masing yang menjadi bukti roda ekonomi berputar. Sayangnya tidak sedikit masyarakat yang  terjebak  melakukan  perjanjian  dengan  fintech  ilegal  atau  belum  mendapat  izin  dari  OJK dan Bank Indonesia. Namun, terkadang terjadi masalah ketika seorang penghutang tidak dapat membayar hutangnya tepat waktu. Dalam situasi seperti ini, perusahaan atau lembaga keuangan biasanya  akan  menugaskan  seorang  Debt  Collector  untuk  mengumpulkan  hutang  dari penghutang  yang  bermasalah.  Hal  lainnya  juga  banyak  pihak  dari  pelaku  usaha  yang  tidak bertanggung  jawab  secara  hukum  baik  terhadap  si  peminjam  maupun  terhadap  pihak  ketiga

## Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Kontemporer Berbasis Financial Technology
menjadi pihak yang ikut bekerjasama dengan pelaku usaha selaku pihak yang melakukan analisis dan kolektor serta penagihan terhadap nasabah (Putri, 2020).
UU  Perlindungan  Konsumen  memberi  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap tindakan tidak benar yang dilakukan oleh Debt Collector. Namun, dalam beberapa kasus, Debt Collector  juga  dapat  menjadi  korban  tindakan  tidak  benar  yang  dilakukan  oleh  peminjam. Peminjam  dapat  saja  membuat  tuntutan  palsu  terhadap  Debt  collector,  melakukan  pelecehan, atau mengancam Debt Collector. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap Debt Collector juga  wajib  diperhatikan.  Tanggung  jawab  pihak  penyelenggara  pinjaman  terhadap  Debt Collector sebagai pihak ketiga yang dirugikan dalam perjanjian pinjam-meminjam secara online menjadi  penting  diperhatikan.  Sebagai  pihak  ketiga,  Debt  Collector  memiliki  hak  untuk mendapatkan  bayaran  dari  pihak  penyelenggara  pinjaman  atas  jasa  yang  diberikan.  Namun, dalam  beberapa  kasus,  pihak  penyelenggara  pinjaman  tidak  membayar  Debt  Collector  dengan jumlah yang seharusnya, atau bahkan tidak membayar sama sekali (Horne & Wray, 2021).
Penelitian  ini  mengangkat  kasus  dari  Putusan  Pegadilan  Negeri  Jakarta  Utara  No.: 592/PDT.G/2019/PN JKT.UTR. Berawal dari seorang Penggugat yang memiliki kompetensi di bidang  analisis  dan  penagihan  dalam  sistem  financial  technology  (fintech)  pada  jasa  keuangan berbasis  teknologi,  melakukan  kerjasama  bersama  dengan  penyelenggara  layanan  pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi kepada nasabah melalui aplikasi online (pinjaman online)  pada  PT  Barracuda  Fintech  Indonesia.  Keduanya  melakukan  Perjanjian  Bisnis  dimana kewajiban  si  Penggugat  adalah  untuk  melakukan  analisis  dan  kolektor  serta  melakukan penagihan  kepada  nasabah  milik  PT  Barracuda  Fintech,  kemudian  PT  Barracuda  Fintech berkewajiban  memberikan  upah/gaji  kepada  Penggugat  tersebut.  Awalnya  berjalan  dengan lancar, hingga di akhirnya, tepatnya pada bulan januari tahun 2019, PT Barracuda Fintech tidak melaksanakan  kewajibannya  yaitu  memberikan  upah  kepada  Penggugat  dengan  komisi  senilai Rp.123.674.956 (serratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah), akhirnya penggugat menggugat PT Barracuda Fintech ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Hal  ini  menjadi  sangat  menarik  bagi  penulis  untuk  mengangkat  kasus  dimana  Pihak Ketiga dalam sebuah kasus pinjaman online pun juga mempunyai hak hukumnya sebagai subjek hukum. Dimana dalam perjanjian pinjam meminjam secara online, bukan hanya hak dari nasabah saja  yang  dilindungi  melainkan  hak  dari  pihak  ketiga  pun  harus  tetap  dilindungi.  Menariknya sejauh  pencarian  literatur  yang  dilakukan  Peneliti,  belum  ditemukan  penelitian  terdahulu  yang fokus menganalisis perlindungan Hukum bagi Debt Collector sebagai pihak ketiga dalam proses pinjam  meminjam.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  menjadi  penting  untuk  dilakukan,  karena sebagian besar penelitian fokus meneliti perlindungan hukum bagi pihak pertama dan kedua.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  praktik  pelaksanaan  ketetapan  aturan mengenai  perjanjian  pinjam  meminjam  yang  melibatkan  pihak  ketiga  pada  sistem  financial

## Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Kontemporer Berbasis Financial Technology
technology dan menjelaskan mengenai kepastian hukum pada perjanjian pinjam meminjam yang cedera janji pada 92/PDT.G. / 2019/PN. JKT UTR.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  yuridis  normatif.  Dimana  dalam  penelitian  ini, meneliti  hukum  secara  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  fakta  dan  pendekatan Undang-Undang. Dalam pembahasan permasalahan ini akan menggunakan aturan-aturan hukum yang ada serta bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber dalam penulisan. Sumber hukum yang hendak  diperoleh  adalah  melalui  bahan-bahan  hukum  sekunder  yang  telah  diteliti  sebelumnya dan berkaitan dengan penulisan jurnal ilmiah ini (Sunggono, 2010). Kemudian pendekatan yang digunakan  yaitu  pendekatan  berdasarkan  peraturan  yang  ada.  Sumber  data  terdiri  dari  bahan- bahan  hukum  primer  yaitu  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan- putusan pengadilan serta bahan hukum. Analisis terhadap bahan hukum yaitu penulis menggali, menganalisis, dan menemukan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur segala aspek mengenai prinsip hukum perlindungan dalam proses pinjam meminjam berbasis financial technology .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Bagi  Pihak  Ketiga  dalam  Perjanjian  Pinjam-Meminjam Kontemporer  Berbasis Financial  Technology (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Nomor: 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR)
Perlindungan  hukum  ialah  perlindungan  terhadap  keperluan  serta  hak  individu  yang dilindunginya  secara  hukum  (meliputi  perdagangan  elektronik).  Dalam  kehidupan  komersial, bentuk perlindungan yang diperuntukkan bagi kepentingan para pihak yang berkontrak dijamin secara  formal  (undang-undang,  common  law,  kontrak,  yurisprudensi,  yurisprudensi,  hukum agama)  dan  secara  materiil  (faktor  sosial  dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  sumber hukum/aturan  hukum).  yang  menetapkan  isi  peraturan  perundang-undangan.  regulasi), mengingat  pergerakan  teknologi  serta  pembangunan  semakin  cepat  bahkan  berfungsi  sebagai mesin produktivitas bagi produsen barang atau jasa manufaktur (Sutiadewi et al, 2018).
Pengguna Fintech terdiri atas investor serta peminjam. Investor (pemberi pinjaman) harus dilindungi  agar  promotor  tidak  kehilangan  dananya,  sedangkan  debitur  (peminjam)  harus dilindungi  agar  agunannya  tidak  hilang  serta  syarat  pinjamannya  wajar.  Hak-hak  pihak  ketiga atau debt collector juga harus dilindungi dalam aktivitasnya dalam proses penagihan. Sengketa perdata antara investor, debitur, penyelenggara, dan pihak ketiga juga harus diselesaikan dengan cepat melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS).
Penyelesaian Sengketa Financial Technology Melalui Jasa Pihak Ketiga
Terjadinya  kasus  gagal  bayar  kredit  tergolong  kelalaian.  Pada  perjanjian  pinjam meminjam,  bentuk  wanprestasi  dibedakan  atas  tiga,  yakni  tidak  terlunasinya  utang,  pelunasan

## Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Kontemporer Berbasis Financial Technology
sebagian  utang,  dan  pelunasan  utang  tetapi  terlambat.  Gagal  bayar  kredit  dalam  perjanjian pinjaman memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, setiap kontrak harus memuat  klausul  penyelesaian  sengketa  jika  terjadi  kegagalan  pelaksanaan  atau  tidak terpenuhinya kewajiban pihak lain dalam kontrak. Pinjam uang dan pinjam meminjam melalui fintech  termasuk  dalam  bidang  hukum  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik.  Berdasar pada Ermansjah Djaja, tata cara penyelesaian jika terjadi perselisihan perdata diatur di Pasal 39 UU Nomor 11 Tahun 2008 juncto UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Menurut  pasal  39  ayat  (2)  UU  ITE,  perselisihan  antar  para  pihak  bisa  diselesaikan melalui arbitrase atau melalui badan alternatif penyelesaian perselisihan.
Ketentuan yang menjadi dasar pengaturan penyelesaian sengketa peminjaman uang dan transaksi pinjol melalui fintech tertuang di POJK berbasis IT nomor 77/POJK.01/2016 pasal 20 ayat 2 ayat l. Peminjaman uang dan layanan pinjaman, yang menjelaskan bahwa pinjaman uang berbasis  IT  (teknologi  finansial)  harus  menyertakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  dalam dokumen  pinjaman  elektronik.  Sengketa  hukum  terkait  informasi  serta  elektronik  bisa diselesaikan  melalui  perselisihan  dan  litigasi.  Sengketa  litigasi  diselesaikan  melalui  litigasi perdata  di  pengadilan,  sedangkan  sengketa  di  luar  pengadilan  dapat  diselesaikan  melalui arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa (Ermansjah, 2010).
Layanan  pihak  ketiga  atau  biasa  disebut  debt  collection  company  ialah  layanan  yang dibutuhkan  penyedia  layanan  Fintech  untuk  menagih  utang  konsumen.  Layanan  ini  menjadi salah  satu  alternatif  penyelesaian  permasalahan  kredit  secara  efisien  serta  ekonomis  dibanding dengan  penggunaan  jalur  hukum  pada  umumnya.  Layanan  pihak  ketiga  (pengumpulan)  ini dinilai  perlu  di  sektor  Fintech  sebab  dikhawatirkan  pelanggan  yang  tidak  bisa  membayar utangnya bisa berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan. Kegagalan kredit atau kredit bermasalah  (NPL)  meningkat  ketika  operator  Fintech  tidak  diberikan  layanan  penagihan. Pasalnya,  layanan  penagihan  utang  menjadi  andalan  penyelenggara  Fintech  dalam  menagih utang  nasabah  macet.  Sebelum  mempergunakan  jasa  pihak  ketiga  (penagihan),  perusahaan pembiayaan  konsumen  biasanya  mempergunakan  jasa  perusahaan  penagih  utang,  yaitu  pejabat resmi perusahaan yang bertugas menyampaikan surat:
1. Memberitahukan pada konsumen terkait japo (jatuh tempo), bila wanprestasi pada 1-7 hari
2. Menegur pada konsumen bila konsumen wanprestasi pada 14-21 hari
3. Memperingati bila wanprestasi >30 hari
Apabila  seluruh  tindakan  penagihan  yang  dilaksanakan  oleh  OJK  konsumen  pada konsumen  tidak  membuahkan  hasil  yang  diinginkan,  maka  perusahaan  mengirimkan  surat penarikan  barang  kepada  lembaga  penagihan,  agar  pembatalan  barang  segera  dilakukan  oleh konsumen  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  perusahaan.  Apabila  seluruh  upaya Perseroan  untuk  menagih  barang  melalui  agen  penagihan  tidak  berhasil,  maka  Perseroan biasanya  akan  menggunakan  atau  menggunakan  jasa  penagihan  swasta  atau  pihak  ketiga  yang sering disebut dengan debt collector.

## Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Kontemporer Berbasis Financial Technology
Dengan  melaksanakannya  maka  dapat  diperoleh  surat  kuasa  dari  pihak  penagih  utang untuk bertindak atas nama perusahaan yang mengeluarkan surat kuasa tersebut. Agen penagihan dapat  memenuhi  tugasnya  mengambil  kembali  barang  dari  konsumen  berdasarkan  surat  kuasa ini.  Bagi  konsumen,  debt  collector  bisa  melakukan  negosiasi  agar  konsumen  bisa  membayar seluruh pokok utang, ditambah bunga dan biaya penarikan, sesuai perhitungan perusahaan. Jika konsumen  masih  tidak  mampu  membayar  seluruh  pokok  utang  beserta  bunga  dan  biaya pembatalannya,  maka  pihak  penagih  utang  tidak  akan  segan-segan  mengambil  paksa  barang konsumen tersebut.
Setelah  debt  collector  berhasil  menyelesaikan  tugas  sejalan  dengan  surat  kuasa  yang diberi,  perusahaan  penagihan  utang  menyerahkan  barang  kepada  perusahaan  pembiayaan konsumen  dan  bukti  penerimaan  barang  kepada  debt  collector.  Dalam  hal  ini,  biaya  sukses dibayarkan kepada penagih utang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Analisis  Kasus  :  PT  Baraccuda  Fintech  Indonesia  telah  lalai  tidak  memenuhi kewajibannya  kepada  Junfeng  Sheng  berdasarkan  surat  perjanjian  bisnis  sebagaimana yang telah disepakati.
Berdasarkan  peristiwa  hukum  yang  tertuang  di  putusan  Nomor  592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR mencatat terdakwa pengadilan PT Baraccuda Fintech Indonesia yang terbukti secara sah dan meyakinkan perusahaan penagihan utang Junfeng Sheng bersalah karena PT Baraccuda Fintech  Indonesia  tidak  memenuhi  tugas  dan  kewajiban  sesuai  kontrak  yang  telah  disepakati. Para terdakwa telah memenuhi kewajiban menagih pembayaran dari pelanggan sejak November 2018.  Namun  hingga  April  2019,  PT  Baraccuda  Fintech  Indonesia  belum  membayar  haknya kepada perusahaan penagih utang Junfeng Sheng.
PT  Baraccuda  Fintech  Indonesia  bertindak  lalai  karena  tidak  memenuhi  kewajibannya kepada Junfeng Sheng sesuai kontrak bisnis yang disepakati, klaim Jhonson dan Irfan Rosyadi, yang menurut saksi mengetahui uang itu untuk menagih jasa klien PT Baraccuda. PT Baraccuda Fintech Indonesia tidak membayar Junfeng Sheng, PT Baraccuda Fintech Indonesia seharusnya membayar  Junfeng  Sheng  untuk  jasa  penagihan  pada  bulan  Januari  2019.  1.000.000.000  (satu miliar rupiah) lebih namun masih belum dibayar).
Perbuatan terdakwa PT Baraccuda Fintech Indonesia lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung  jawabnya  sejak  November  2018  sampai  dengan  April  2019.  Perbuatan  terdakwa  PT Baraccuda  Fintech  Indonesia  melanggar  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1  hal.  6.  77 /POJK.01/2016  tentang  Pinjam  Meminjam  Uang  dan  Pelayanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi,  dimana  para  pihak  mengadakan  perjanjian,  yang  untuk  itu penggugat  juga  memenuhi  kewajiban  analisa  dan  penagihan  terhadap  nasabah  tergugat  I. Tergugat  memenuhi  kewajibannya  kepada  Penggugat  dengan  melakukan  pembayaran  secara bertahap  pada  bulan  Desember  yang  berjalan  lancar,  dan  baru  setelah  itu  Tergugat  lalai membayar  biaya  perantara  kepada  Penggugat  pada  bulan  Januari,  Februari,  dan  Maret  2019. Intinya  jika  salah  satu  pihak  sepakat  untuk  mengandalkan  di  dalamnya,  pihak  tersebut

## Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Kontemporer Berbasis Financial Technology
menanggung risiko bahwa ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian non-kontraktual jika terjadi pelanggaran atau penipuan (Napitupulu, 2020).
Berdasarkan  putusan  tersebut,  diketahui  Majelis  Hakim  mendengarkan  keterangan  para saksi  dan  keterangan  penggugat  serta  melihat  bukti-bukti  yang  diajukan  dalam  persidangan, sehingga  Majelis  Hakim  memutuskan  bahwasanya  terdakwa  bersalah  melakukan  wanprestasi. /kelalaian penggugat yang ditanggapi dan dibuktikan sebagai berikut: Jadi dalam permohonan 4 dimana  tergugat  I  dipidana  untuk  memenuhi  kewajiban  membayar  Rp.  Rp.1.046.926.809,12,- (satu milyar empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan rupiah koma dua belas sen).
Penulis  menilai,  putusan  hakim  yang  memenangkan  penggugat,  sesuai  dengan perbuatannya yang melanggar ketentuan pasal 1365 KUHP, yang pada dasarnya berarti pemohon ganti  kerugian  merasa  dirugikan.  Di  sisi  lain,  hakim  juga  mempertimbangkan  berbagai  materi, mulai  dari  keterangan  para  saksi,  bahwa  tergugat  memang  bersalah  karena  lalai  atau  tidak bertanggung jawab atas kewajiban membayar komisi penggugat, dan tergugat. gugatan sebesar 1.046.926.809 rupee 12 (satu miliar empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan  ratus  sembilan  rupee  dua  belas  sen)  yang  merugikan  para  penggugat,  tujuan  gugatan adalah  untuk  memperoleh  keuntungan.  Putusan  ini  juga  ditinjau  berdasarkan  sudut  pandang hakim,  juga  dilihat  dari  akibat  kelalaian  para  terdakwa  dan  melemahnya  kepercayaan  pihak ketiga yang memenuhi kewajibannya dalam proses penagihan.
Kepastian  Hukum  Bagi  Pihak  Ketiga  dalam  Perjanjian  Pinjam-Meminjam  Kontemporer Berbasis Financial Technology (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor:
592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR).
Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen mengacu pada hal (situasi), ketentuan, dan peraturan tertentu. Hukum pada dasarnya harus aman dan adil. Kode etik harus mendukung  perintah  yang  dianggap  wajar,  sehingga  harus  menjadi  pedoman  berperilaku  dan harus  adil.  Hukum  hanya  dapat  memenuhi  fungsinya  jika  ditegakkan  secara  adil  dan  dapat diandalkan. Kepastian hukum ialah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis.
Berdasar  pada  Hans  Kelsen,  hukum  ialah  suatu  sistem  norma.  Norma  merupakan pernyataannya  bisa  menekankan  ke  aspek  “semestinya”  atau  das  sollen,  berisi  serangkaian peraturan terkait yang wajib dilaksanakan. Norma ialah perolehan perlakuan yang sengaja oleh individu.  Hukum  yang  memuatkan  peraturan  general  yang  jadi  acuan  untuk  tingkah  laku bermasyarakat  serta  sosial.  peraturan  itu  jadi  batas  masyarakat  dalam  membebani seseorang/kegiatan.  Terdapat  peraturan  itu  serta  pelaksanaannya  tercipta  kepastian  hukum (Kelsen, 2015).
Kepastian  hukum  memiliki  2  makna,  yakni  pertama,  terdapat  peraturan  general  yang memberi  informasi  pada  seseorang  terkait  perbuatan  apa  saja  yang  boleh/tidaknya,  dan  ke-2, sebagai  perlindungan  hukum  bagi  individu  pada  wewenang  pemerintah,  dikarenakan  terdapat

## Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Kontemporer Berbasis Financial Technology
peraturan  general  maka  individu  dapat  berbuat  demikian.  diperintahkan  oleh  negara  atau digunakan terhadap individu.
Kepastian hukum ini asalnya oktrin-doktrin hukum dogmatis yang berlandaskan kepada pemikiran  positivis  dunia  hukum,  yang  biasanya  memandangkan  hukum  menjadi  sesuatu  yang berdiri sendiri dan mandiri, dikarenakan bagi para penganut aliran pemikiran ini, maksud hukum tidak  lain  ialah  guna  memastikan  penerapannya  hukum  umum.  Sifat  umum  norma  hukum menunjukkan  bahwa  hukum  tidak  mencari  kebenaran  dan  kebaikan,  melainkan  hanya  mencari kepastian.  Adanya  kepastian  hukum  menjadi  harapan  bagi  aparat  kepolisian  terhadap  tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian, karena terkadang mereka selalu sombong atas menjalankan tugas  kepolisiannya.  Dengan  adanya  kepastian  hukum,  warga  negara  mengetahui  hak  dan kewajibannya yang timbul akibat hukum. Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak mengetahui apa  yang  harus  dilakukannya,  apakah  perbuatannya  benar  atau  salah,  dilarang  oleh  UU  atau tidak.  Kepastian  hukum  tersebut  dapat  diwujudkan  melalui  nomenklatur  hukum  yang  baik  dan jelas,  serta  jelas  pula  penerapannya.  Kepastian  hukum  pada  bidang  pinjaman  online  dan perjanjian  pinjaman  berarti  para  pihak  harus  yakin  akan  haknya.  Hal  ini  dilakukan  dengan menerbitkan peraturan untuk menjamin kepastian hukum terlaksana.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  menyetujui  pengaturan  terkait  peminjaman  uang  dan layanan  pinjol  teknologi  informasi  dalam  Peraturan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tahun  2016 tentang  peminjaman  uang  dan  peminjaman  layanan  teknologi  informasi  dan  Bank  Indonesia. Peraturan no. . 19/12/PBI/2017 2017 tentang Adopsi Teknologi Finansial. Tujuan dari peraturan tersebut  tentu  saja  untuk  menciptakan  ketertiban  serta  menciptakan  peraturan  yang  memadai untuk menjamin perlindungan semua pihak. Setidaknya aturan ini melengkapi UU yang secara hukum masih terdapat kendala pada praktiknya.
Kepastian  hukum  bisa  diberi  pada  perilaku  puhak  lain  yang  tak  tanggung  jawab  lewat pengawasan  preventif  serta  preventif  supaya  tak  ada  disalahgunakan.  Wujud  perlindungan  ini musti berimbang diantara pihak. Bila selisih muncul adanya kesalahan lada hak serta kewajiban ke-2 pihak, nantinya bisa terselesaikan berlandaskan mufakat yang sudah disepakati, bila tidak bisa maka dibawa ke meja hijau.
OJK di Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 terkait OJK mengatakan bahwasannya fungsi penyelenggaraan  aturan  serta  pengawasan  yang  integrasu  pada  seuruh  aktivitas  pada  bidang layanan keuangan.
Di  Indonesia,  ada  lembaga  yang  tugasnya  mengawasi  aktivitas  layanan  keuangan  P2P Lending.  Sesuai  pada  pasal  6  dan  9  UU  No.  21  Tahun  2001  tentang  OJK  bahwasannya  OJK mempunyai wewenang guna melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, serta tindakan lain pada lembaga jasa keuangan, pelaku, ataupun penunjang aktivitas jasa keuangan dimaksudkan pada aturan UU di bidang layanan keuangan serta penetapan sanksi admnistratif  pada  pihak  yang  menjalankan  pelanggaran  pada  perundang-undangan  di  layanan jasa keuangan.

## Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Kontemporer Berbasis Financial Technology
Berdasarkan peristiwa Hukum pada Putusan No. 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR dengan demikian  pihak  penyelenggara  yaitu  PT  Baraccuda  Fintech  Indonesia  berkewajiban  untuk memberikan  komisi  kepada  pihak  debt  collector  yaitu  Junfeng  Sheng.  Hak  penggugat  adalah menerima komisi atas kewajibannya melaksanakan analisis dan penagihan terhadap nasabah PT Baraccuda  Fintech  Indonesia  pada  waktu  yang  sudah  disepakati  bersama  yakni  di  November 2018 sampai April 2019. Kewajiban pihak tergugat yaitu PT Baraccuda Fintech Indonesia adalah memberikan hak kepada penggugat yaitu Junfeng Sheng sesuai dengan keputusan Hakim sebesar Rp.1.046.926.809,12,- (satu milyar empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah koma dua belas sen).
Adapun  unsur  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  PT  Baraccuda  Fintech  Indonesia  adalah lalai  dalam  mejalankan  kewajibannya  dalam  kegiatan  penyelenggaraan  pinjaman  online  yaitu tidak  segera  membayarkan  kewajibannya  kepada  pihak  ketiga  yang  diberikan  tugas  untuk melaksanakan  kewajibannya  dalam  penagihan  hutang  guna  kepentingan  dari  pelaku  usaha sebagai  penyelenggara  layanan.  Prinsip  tanggung  jawab  dalam  Pasal  37  POJK  Layanan  P2P Lending sangat penting karena hal tersebut berkaitan erat dengan perlindungan, karena tanggung jawab  muncul  atas  adanya  kerugian  ataupun  pelanggaran  terhadap  hak-hak  konsumen  selaku penerima pinjaman yang memunculkan konsekuensi pertanggunjawaban.
Untuk memberi perlindungan hukum pada para pihak yang melaksanakan pinjaman uang online  serta  perjanjian  pinjaman,  OJK  membuat  peraturan  yang  ditujukan  kepada  perusahaan financial  technology  yaitu.  teknologi  keuangan  (fintech),  termasuk  yang  terkait  dengan perusahaan pinjaman dan pinjaman online atau peer landing. OJK lebih memberikan transparansi kepada  penyedia  platform.  Lembaga  keuangan  mempunyai  beberapa  dasar  hukum,  yakni:  1) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  61  Tahun  1998  tentang  Lembaga  Keuangan;  2) Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  251  Tahun  1988  tentang  Lembaga  Keuangan;  dan  3) Keputusan  Presiden  No.  9  Tahun  2008  tentang  Lembaga  Keuangan  sebagaimana  tercantum  di Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Indonesia, dimana menyatakan: “Di bawah hukum dan pemerintah, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan wajib menaati hukum dan pemerintahan ini...tanpa kecuali.”
Ketentuan  tersebut  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  negara  Indonesia  memberikan perlindungan  hukum  pada  seluruh  warga  negaranya.  Perlindungan  terhadap  seluruh  rakyat Indonesia  selanjutnya  tertuang  di  Pasal  28D  Ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun 1945  yang  menyatakan:  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. “Adanya kedua pasal di atas bisa memberi makna bahwasanya Indonesia sebagai negara hukum kodrat yang produk perundang-undangannya  terbentuk  harus  senantiasa  bisa  memberi  perlindungan  hukum  kepada seluruh  warga  negaranya  bahkan  bisa  menjaring  aspirasi  yang  berkembang.  di  masyarakat. Pemanfaatan pihak ketiga dalam teknologi finansial (Fintech) pinjaman peer-to-peer (berikutnya

## Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Kontemporer Berbasis Financial Technology
disebut P2PL) juga diatur di Peraturan Dewan Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Pengelola  Usaha  Perusahaan  Keuangan  (POJK  No.  35/2018).  tentang  PUPP.  (POJK,  2018). Pasal 48 Nomor 35 POJK Tahun 2018 mengemukakan bahwasanya:
1. Perusahaan  keuangan  dapat  bekerjasama  dengan  pihak  lain  untuk  melaksanakan  kegiatan penagihan utang.
2. Pembiayaan  wajib  mempergunakan  kerjasama  sebagaimana  dimaksud  di  ayat  1  dengan pihak lain dengan perjanjian tertulis yang bermaterai.
3. Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud di ayat 1 harus memenuhi ketentuan yakni berikut:
a. Pihak lainnya adalah badan hukum;
b. Pihak lain mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
c. Pihak  lain  mempunyai  personel  yang  bersertifikat  di  bidang  pengaturan,  Perusahaan keuangan wajib bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud di angka 1.
d. Pengusaha  keuangan  wajib  menyelesaikan  penilaian  sebagaimana  dimaksud  di  ayat  1 secara berkala mengenai kerjasama dengan pihak lain.
Penggunaan  pihak  ketiga  (kolektor)  yang  disahkan  oleh  Asosiasi  Fintech  Reksa  Dana Indonesia  (AFPI)  adalah  perusahaan  jasa  penagihan  yang  terdaftar  di  Asosiasi  Fintech  Reksa Dana  Indonesia  (AFPI)  serta  bersertifikat  untuk  konsumen  atau  penyerahan  invoice.  untuk pelanggan  bersertifikat  Dikeluarkan  oleh  Asosiasi  Fintech  Crowdfunding  Indonesia  (AFPI). Namun  apabila  Penyelenggara  menggunakan  jasa  pihak  ketiga,  ada  beberapa  hal  yang  wajib diperhatikan, yakni:
1. Setiap operator berhak menggunakan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga yang terdaftar di AFPI, yang mempunyai sertifikat penagihan peminjam, yang juga diterbitkan oleh AFPI melalui  pedoman  pelaksanaan  penagihan  serta  mekanisme  pengendalian  pengendalian keuangan dan operasional dari perusahaan. Semua karyawan invoice dari perusahaan yang menyediakan  layanan  invoice  juga  harus  mendapatkan  sertifikat  agen  penagihan  yang dikeluarkan AFPI.
2. Setiap  Penyedia  Jasa  dapat  mempergunakan  penyedia  jasa  penagihan  pihak  ketiga  yang diakui atas tagihan yang telah melampaui batas keterlambatan 90 (sembilan puluh) hari yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pinjaman;
3. Pengiklan  tidak  diperbolehkan  mempergunakan  perusahaan  jasa  pengaturan  pihak  ketiga (baik  perorangan  maupun  badan  hukum)  yang  telah  masuk  daftar  hitam  oleh  otoritas dan/atau asosiasi.
4. Daftar hitam tersebut akan disusun lalu pada saat pedoman etika diperbarui secara berkala. Sanksi administratif baru dapat diberikan oleh OJK setelah OJK menerima laporan dari pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan,  selanjutnya  dilakukan  pemeriksaan  dan  apabila  Pelaku usaha  pinjaman  online  yang  sudah  terdaftar  terbukti  bersalah  melakukan  pelanggaran  terhadap

## Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Kontemporer Berbasis Financial Technology
peraturan  perundang-undangan  maka  akan  dijatuhkan  sanksi  administratif.  Peringatan  tertulis akan  diberikan  oleh  OJK  agar  untuk  selanjutnya  yang  bersangkutan  tidak  mengulangi perbuatannya dan tidak merugikan pihak lain.
Kemudian  sanksi  denda  adalah  kewajiban  yang  diberikan  oleh  OJK  kepada  yang bersangkutan  untuk  membayar  sejumlah  uang  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dan  sudah merugikan beberapa pihak. Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan terhadap pelaku usaha  pinjaman  online  dalam  menerima  nasabah  untuk  kurun  waktu  tertentu,  hal  tersebut dilakukan  mengingat  tindakan  penyebarluasan  data  konsumen  dikhawatirkan  akan  tetap  terjadi apabila  itu  terus  dibiarkan,  maka  pembatasan  tersebut  dilakukan  agar  tidak  merugikan  pihak konsumen  selaku  nasabah  pinjaman  online.  Untuk  sanksi  terakhir  ialah  pencabutan  izin  yang dijatuhkan  kepada  pelaku  usaha  pinjaman  online,  penjatuhan  sanksi  ini  menyebabkan penyelenggara pinjaman online tidak mungkin menjalankan usahanya kembali karena izin sudah dicabut oleh OJK.

## KESIMPULAN
Perusahaan pinjaman dan kredit PT. Baraccuda Fintech Indonesia diperintahkan guna membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 1.046.926.809,12 (satu miliar empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupee koma dua belas sen). Negara memberikan  perlindungan  hukum  melalui  prosedur  penyelesaian  sengketa  dalam  hal  PT Baraccuda Fintech Indonesia melakukan pelanggaran terhadap pihak ketiga yaitu Junfeng Sheng (debt collector) yang mengakibatkan dirinya digugat di pengadilan perdata berdasarkan Putusan 592/PDT.G.  /  2019/PN.  JKT  UTR.  Kepastian  hukum  yang  tertuang  pada  Putusan 592/PDT.G/2019/PN  atas  tindakan  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  JKT  UTR melaksanakan  pemantauan  preventif  serta  proaktif  untuk  mencegah  penyalahgunaan.  PT. Baraccuda  Fintech  Indonesia  melakukan  kesalahan  dan  kelalaian  yang  merugikan  Junfeng Sheng.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiyanti E. (2019). Upaya Mengatasi Bisnis Financial Technology Illegal. Jurnal Info Singkat , 9(4): 9-25
Chirsmastianto  IAW.  (2017).  Analisis  Swot  Implementasi  Teknologi  Finansial  Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 20(1): 133-144. Ermansjah,  D.  (2010). Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi Elektronik . Yogyakarta : Pustaka Timur. Horne  AL  &  Wray  WJ.  (2021).  The  Business  Of  Debt  Collection:  An  Overview. Journal Financial Service Professionals . 68(4): p. 36-47. Kelsen, H. (2015). Pengantar Teori Hukum, Penerjemah:Siwi Purwadi . Bandung: Media Nusa. Napitupulu RW Diana. (2020). Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia . Jakarta: Uki Press. Pasal  39  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik

## Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Kontemporer Berbasis Financial Technology
Putri MC. (2020). Perjanjian Di Era Digital Ekonomi: Tinjauan Yuridis Dan Praktek . Jakarta: Rajawali Press. Sunggono B. (2010). Metode Penelitian Hukum .  Jakarta: Rajawali Pers.
Sutiadewi  et  al.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Whistle  Blower  Dalam  Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Kertha Wicara. Jurnal Ilmu Hukum . 7(2): 1-5.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License