Hotman  Siahaan,    ETIKA  BISNIS  DALAM  HUBUNGANNYA  DENGAN  TRANSFORMASI GLOBAL  DAN  HUKUM  KONTRAK  SERTA  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM,  Halaman. 272-279

## ETIKA BISNIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TRANSFORMASI GLOBAL DAN HUKUM KONTRAK SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Oleh: Hotman Siahaan Fakultas Hukum Universitas Palembang Email : Siahaan38@gmail.com

## Abstract
This  research  uses  normative  juridical  research  method.  The  results  of  the  study  are:  The basis  of  business  ethics  in  Indonesia  should  be  the  same  as  business  ethics  around  the  world. Business  ethics  is  also  part  of  the  culture  of  the  community  concerned.  Therefore,  the  business ethics of Indonesian society must reflect the culture, civilization, values of religious character of the Indonesian nation.
Keywords : business, ethics

## Abstrak
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  yaitu  : Dasar  etika bisnis  di  Indonesia harus sama dengan etika bisnis di  seluruh  dunia. Etika bisnis  juga merupakan  bagian  dari  budaya  masyarakat  yang  bersangkutan.  Oleh  karena  itu  etika bisnismasyarakat  Indonesia  harus  mencerminkan  budaya,peradaban,nilai-nilai  cirikeagamaan bangsa Indonesia.
Kata kunci : bisnis, etika

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Satu  hal  yang  tidak  terelakan  dari  sifat manusia  yang  tetap  eksis  adalah  saling ketergantungan  satu  dengan  yang  lain,  yang diakibatkan  oleh  keberadaan  sumber  daya alam  yang  tidak  merata,  selalu  tergantung pada letak geografi mereka 1 . Akibat keberadaan  sumber  daya  alam  yang  tidak merata manusia melakukan hubungan diantaranya hubungan bisnis.
Bisnis
merupakan
suatu
usaha mempunyai tujuan-tujuan. Satu dari beberapa  tujuan  utama  bisnis  adalah  untuk memenuhi  kebutuhan  dan  keinginan( needs and  wants )  manusia.  Disamping  tujuan utama,tujuan lain dari bisnis ialah memperoleh  keuntungan 2 .  Bisnis  yang  baik
1 Sri  Redjeki  Hartono, Kapita  Selekta  Hukum Ekonomi, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm 18
2 Buchari  Alma, Pengantar  Bisnis, Alfabeta,  1992. Hlm 4
selalu  mempunyai  misi  tertentu  yangluhur dan tidak sekedar mencari keuntungan.
Misi  itu  menurut  Konosuke  Matsuhita yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dan  membuat  hidup  manusia lebih manusiawi melalui pemenuhan kebutuhan  secara  baik 3 ,  Dalam  mencapai tujuan, Bisnis menghadapi risiko. Risikoyang  harus  dipikul  oleh  bisnis  sangat luas  satu  diantaranya  dapat  terlihat  melalui persaingan 4 .  Dilihat  dari  beberapa  hal  di Indonesia bisnis perdagangan harus bersaing yaitu:
a. Dilihat  dari  perijinan  tempat  usaha, antara usahaformal dan informal.
b. Dilihat dari perijinan usaha, antara usaha dagang  murni,  seperti  pedagang  partai besar  dan  eceran  dengan  usaha  disektor- sektor  lain  yang  mempunyai  ijin  usaha
3 A.  Sonny  Keraf, Etika  Bisnis  membangun  citra bisnis  sebagai  Profesi, Yogyakarta,  Kanisius,  1991, hlm 54
4 Buchari Alma, Op Cit, hlm 29
Hotman  Siahaan,    ETIKA  BISNIS  DALAM  HUBUNGANNYA  DENGAN  TRANSFORMASI GLOBAL  DAN  HUKUM  KONTRAK  SERTA  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM,  Halaman. 272-279
•
dari  departemen  teknis  atau  istansi pemerintah
lainnya,
misalnya perusahaan-perusahaaan
PMA dan
PMDN,perusahaan industri dsb.
c. Dilihat dari bentuk usaha, antara berbagai bentukusaha yang ada (PT/NV,CV dsb).
d. Dilihat  dari  pelaku  ekonomi  berdasarkan UUD1945,  antara  perusahaaan  dagang milik negara, swasta dan koperasi 5 . Persaingan yang sehat akan menimbulkan beberapa keuntungan yaitu:
1. Harga  bagi  konsumen  bisa  lebih  rendah, karena produsen berusaha bekerja efisien dan menurunkan harga jual.
2. Bisnis berusaha meningkatkan pelayanan bagi konsumen.
3. Bisnis  berusaha  menciptkan  barang  baru dan dengan mutu yang baik.
4. Menghilangkan bisnis yang tidak mampu bekerja secara efisien dan yang memboroskan sumberdaya 6 .
Peraturan  hukum,  doktrin  hukum  serta yurisprudensi di Indonesia memberi perlindungan terhadap persaingan wajar 7 .Persaingan  tidak  wajar,  yaitu  secara tidak jujur atau curang yang dilakukan secara melawan hukum dilarang 8 . Bentuk persaingan curang diantaranya adalah tindakan  yang  bertentangan    dengan    sopan santun    tanpa  mengindahkan  etika  bisnis 9 . Etika Bisnis mempunyai fungsi bagi keberhasilan bisnis 10 .
Gejala  yang  terjadi  suatu  pergeseran paradigma  peradaban  manusia,  dari  berpikir kepada  lingkungan  yang  terbatas,  pada
5 B.M.  Kuntjoro  Jakti, Etika  Bisnis  dan  Peraturan Perdagangan  secara  Sektoral  dan  Regional, Jakarta, 1989 hlm. 3
6 Buchari Alma, Op Cit, hlm 4
7 Sunaryati Hartono, (1991:13)
8 B.M. Kuntjoro Jakti, Op Cit, hlm 2
9 Ibid, hlm. 3
10 Ginandjar  Kartasasmita  Ginandjar  Kartasasmita Beberapa  pokok  pikiran  mengenai  etika  bisnis  dan pengembangannya  di  Indonesia, makalah  seminar Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1987, hlm 3
perkembangan  dunia  secara  terbuka,  dan dengan  keberadaan  teknologi  yang  serba canggih, tidak mampu mengelak keterbukaan dan  batas-batas  nasional  menjadi  semakin pudar. 11 Globalisasi
yang menimbulkan terciptanya  internasionalisasi  perdagangan antar  negara  yangtidak  mengenal  lagi  batas- batas teritori negara. Tatalaku yang universal akan  berkembang,  terjadi  transformasi  tata laku,  kita  semua  akan  menuntut  standar perilaku  yang  lebih  tinggi  dari  diri  sendiri dansatu sama lain.

## B. Perumusan Masalah
Dari uraian dalam latar belakang tersebut diatas  dapat  dirumuskan  masalah  penelitian sebagai berikut :
“Bagaimanakah  standar  tata  laksana dalam  dunia  bisnis  yang  merupakan  etika bisnis sebagai akibat transformasi global dan hubungan  dalam  hukum  kontrak  dan perbuatan melawan hukum?”

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian normatif dan sumber data pada penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh  orang  yang  melakukan  penelitian  dari sumber-sumber yang telah ada. penelitian ini data  sekunder  berupa  dokumentasi  serta sumber  tertulis  yaitu  berupa  sumber  buku tertulis  yang bersumber  dari buku-buku atau literatur  yang  berkaitan  dengan  judul  dan tema  dari  penelitian  ini.  Pengertian  lain  dari mengenai  data  sekunder,  dalam  penelitian hukum adalah data  yang diperoleh dari hasil penalahan kepustakaan atau penalahan terhadap  berbagai  literatur  atau  bahan pustaka  yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan  hukum.  Baik  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.  Bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan kegiatan memberikan  telaah  yang  dapat  berarti
11 Sri Redjeki Hartono, Op Cit, hlm 18
Hotman  Siahaan,    ETIKA  BISNIS  DALAM  HUBUNGANNYA  DENGAN  TRANSFORMASI GLOBAL  DAN  HUKUM  KONTRAK  SERTA  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM,  Halaman. 272-279
mendukung,  menambah  atau  memberikan komentar  dan  kemudian  menarik  suatu kesimpulan.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian untuk mengetahui, memahami dan menganalisis  batas  permberlakuan  etika bisnis  dalam  era  global  dalam  pelaksanaan hukum  kontrak  sebagai  dasar  dijadikan hukum  bisnis.  Adapun  kegunaan  praktis, penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan masukan bagi pelaku bisnis dalam penggunaannya  berdasarkan  hukum  bisnis yang  beretika  dalam  pelaksanaan  hukum kontrak.
II. PEMBAHASAN

## 1. Etika Bisnis
Etika  bisnis  bisa  berarti  nilai-nilai  dan norma-norma  moral  yang  berlaku  bagi praktek bisnis 12 . Etikabisnis menyangkut hati nurani  pengusaha  untuk  membedakan  antara apa  yang  baik  dan  apa  yang  buruk,  serta menetapkan nilai-nilai yang patut dikejar. 13
Etika  bisnis  bisa  berarti  nilai-nilai  dan normanorma  moral  yang  berlaku  bagi praktek bisnis. 14 Tujuan etika bisnis 15 :
1. orang-orang bisnis sadar tentang dimensi etis;
2. belajar bagaimana
mengadakan pertimbangan  yang  baik,  etis  maupun ekonomis, dan 3. bagaimana pertimbangan
etis
dimasukkan kedalam kebijaksanaan perusahaan.
Tujuan  etika  bisnis  bukan  mengubah keyakinan moral seseorang, melainkan untuk meningkatkan  keyakinan  itu  sehingga  orang percaya  pada  diri sendiri  dan  akan memberlakukannya di bidangbisnis. 16
12 K. Bertens, Etika bisnis menjadi urusan siapa . Pusat pengembangan etika Universitas Atmajaya, 1993, hlm 2
13 B.M. Kuntjoro Jakti, Op cit, hlm 1
14 K. Bertens, Op Cit, hlm 2
15 F. Magnis Suseno, Berfilsafat dari konteks, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm 162
16 O.P Simarangkir, Etik dan Moral Perbankan , Ind- Hill Co, Jakarta, 1983, hlm.31
Etika  bisnis  secara  khusus  menyangkut empat macam kegiatan.
Pertama,  penerapan  prinsip-prinsip  etika umum  pada  kasus  atau  praktek-praktek khusus  dalambisnis.  Pada  gilirannya  akan diperoleh  prinsip-prinsip  etika  yang  khusus berlaku untuk bidang bisnis.
Kedua, etika bisnis tidak hanya menyangkut  penerapan  prinsip-prinsip  etika pada  bidang  kegiatan  bisnis.  Lebih  dari  itu, etika  bisnis  menyangkut  apayang  disebut metaetika.  Disini  etika  bisnis  hendak menyoroti,  seperti  apakah  perilaku  dan tindakan  yang  dinilai  secara  etis  atau  tidak pada  individu  dapat  juga  dikenakan  pada organisasi atau perusahaan.
Ketiga, menyangkut praanggapan- praanggapanmengenai  bisnis.  Karena  bisnis dijalankan dalam suatu sistem ekonomi maka etika  bisnis  disini  hendaknya  menyoroti moralitas,  sistem  ekonomi  umumnya  serta sistem ekonomi suatu negarakhususnya. 17
Perilaku bisnis didasarkan pada rangkaian  keputusan  yang  dibuat  oleh perusahaan.  Dilihat  dari  kekuatan  dan tekanan  eksternal  yaitu  perilaku  perusahaan ini,  maka  keputusan  yang  diambil  tersebut dipandu oleh hal-hal berikut :
- tujuan yang akan dicapai;
- pedoman-pedoman  yang  harus  dipatuhi danberasal dari luarperusahaan;
- pedoman-pedoman  yang  dibuat  bersama dengan pihak lain, dalam bentuk perjanjian;
- pedoman-pedoman  yang  patut  dipatuhi, yang  merupakan  kebiasaan,  falsafah perusahaan, budaya perusahaan dan etika bisnis.
Secara  umum,  prinsip-prinsip  etika bisnismeliputi: 18
Pertama prinsip otonomi. Otonomi adalah  sikapdan  kemampuan  manusia  untuk bertindak  berdasarkan  kesadarannya  sendiri tentang  apa  yang  dianggapnya  baik  untuk
17 F. Magnis Suseno, Op Cit, hlm 167
18 A. Sonny Keraf, Op Cit , hlm 70-75
Hotman  Siahaan,    ETIKA  BISNIS  DALAM  HUBUNGANNYA  DENGAN  TRANSFORMASI GLOBAL  DAN  HUKUM  KONTRAK  SERTA  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM,  Halaman. 272-279
dilakukan. Orang  yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya dan bebas  mengambil  keputusan  dantindakan berdasarkan  kewajibannya,  melainkan  orang yang  bersedia  mempertanggungjawabkan keputusan  dan  tindakannya  serta  dampak dari  keputusan  dan  tindakan  itu.  Atas keputusan  dan  tindakan  itu.  Atas  keputusan dan  tindakannya  dituntut  untuk  bertanggung jawab:
2. bertanggung  jawaab  kepada  dirinya sendiri ataukepada nuraninya;
3. bertanggung  jawab  kepada  orang-orang yang mempercayakan kepadanya;
4. bertanggung  jawab  kepada  pihak-pihak yang terlibat dengannya;
5. bertanggung  jawab  kepada  pihak  ketiga, yaitu masyarakat seluruhnya  yang secara tidak  langsung  terkena  akibat  dari keputusan dan tindakannya.
Kedua,  prinsip  kejujuran.  Kejujuran perjanjian  menemukan  wujudnya  dalam berbagai aspek:
1. dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dankontrak;
2. dalam penawaran barang dan jasa dengan mutuyang baik;
3. dalam hubungan kerja dalam perusahaan. Ketiga,  prinsip  tidak  berbuat  jahat  dan prinsip  berbuat  baik.  Kedua  prinsip  ini sesungguhnya berintikan prinsip moral sikap baik kepada orang lain.
Keempat,  prinsip  keadilan.  Prinsip  ini menuntutagar  kita  memperlakukan  orang lain sesuai denganhaknya.
Kelima, prinsip hormat kepada dirisendiri.
Dalam  sikap-sikap  dasar  etika  bisnis  di Indonesia  tentunya  harus  sama  dengan  etika bisnis  di  seluruh  dunia,  oleh  karena  setiap etika yang pantas disebutetika mempertanyakan  norma-norma  kelakuan manusia sebagai manusia dan bukan sebagai anggota kelompok tertentu. Etika bisnis, juga merupakan  bagian  bagian  dari  budaya  dan keberadaan  masyarakat  yang  bersangkutan. Ia  menjawab  tantangan-tantangan  yang
dihadapi  masyarakat  itu.  Oleh  karena  itu etika  bisnis  masyarakat  Indonesia  mesti mencerminkan kekhususan budaya, peradaban,  nilai-nilai  ciri  keagamaan  dan pandangan  dunia  masyarakat  Indonesia.
Etika bisnis
lndonesia 19 harus bersumberpada  Pancasila  dan  Undang- undang Dasar 1945.
Globalisasi  sendiri  sama  tuanya  dengan sejarahperadaban  umat  manusia.  Inti  dari globalisasi  adalahperubahan  sosial  dalam masyarakat  secara  cepatdan  berkelanjutan. Globalisasi  lebih  berkonotasi  padaupaya peniadaan
batas-batas teritorial negara.Sasaran  yang  hendak  dicapai  dengan sistem ini tidak lain terciptanya internasionalisasi  perdagangan  antarnegara yang tidak mengenal  lagi  batas-batas teritori negara 20 ,  singkatnya  menjadikan  dunia  ini sebagai  satu  kesatuan  pasar  yang  lepas  dari kontrol atau campur tangan negara. 21
Sebenarnya kekuatan-kekuatan perubahan  ekonomi  dan  teknologi  telah melemahkan, bukan memisahkan orang dari, identitas  yang  sudah  berjalan  lama.  Bahasa, budaya, agama dan warisan etnis mengukuhkan  perasaan  memiliki.  Ini  adalah ikatan-ikatan  yang  darinya  akan  tercipta komunitas-komunitasbaru.  Pada  saat  yang sama,  komunita  sglobal  telah  merangkul, setidaknya dalam konsep, idebahwa ada hak- hak  azasi  manusia  tertentu  walaupun  timur dan  barat  mungkin  saja  terus  berdebat mengenai  apa  saja  persisnya  hak-hak  itu, yang harus dilindungi. 22
Pelaku-pelaku  ekonomi  di  Indonesia terutamayang  mempunyai  orientasi  pasar internasional mautidak mau, tahu tidak tahu, sadar  tidak  sadar,  perludan  harus  dapat memahami, mengikuti ketentuandari
19 F. Magnis Suseno, Op Cit , hlm 167
20 A.F. Elly Erawaty, Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 7 21 Ibid , hlm 8
22 John Naisbit, Global Paradox , alih bahasa Budijanto, Jakarta, Binarupa Aksara, 1994, hlm. 19
Hotman  Siahaan,    ETIKA  BISNIS  DALAM  HUBUNGANNYA  DENGAN  TRANSFORMASI GLOBAL  DAN  HUKUM  KONTRAK  SERTA  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM,  Halaman. 272-279
importir luar negeri dengan semua persyaratandan  konsekuensi  hukum  yang timbul karenanya. 23
Aliansi  strategi  dibentuk  sebagai  bagian dari  proses  gerakan  menuju  dunia  dengan satu  pasar,  dimana  semakin  sulit  untuk mengetahui  kebangsaan  suatu  produk  atau perusahaan. 24 Untuk menjadi warga komunitas global mereka harus
menyesuaikan  perilaku  mereka  dengan standar yang baru,termasuk moral. Dikatakan Thomas W.Whitson, sebagaimana dikutip  John  Naisbit  Jika  moralitas  penting untuk  melakukan  bisnis  di  AS,  maka  saya pikir  mereka  akan  menyetujuinya  bukan karena  hal  itubenar,  tetapi  karena  itu  adalah bisnis yang baik. 25
Perusahaan-perusahaan  yang  menjadi lebih  global,  dengan  pabrik,  penjualan  dan pemasaran  danoperasi  di  kantor  pedalaman di tempat yang tersebarluas, maka meyakinkan pelanggan yang sadar secarasosial bahwa mereka tidak
mengeksploitasi
orangyang
kurang beruntung,  tidak  mengganggu  lingkungan, atau  merusak  warisan  budaya  suatunegara akan menjadi penting sekali bagi keberhasilanproduk  mereka 26 .  Tren  ke  arah tanggung  jawab  sosialyang  lebih  besar  oleh perusahaan sama sekalibukanlah fenomenaAmerika  Serikat.  Sebagai  sebuah jaringan bisnis internasional, Busines
Leaders Forumdidirikan
untuk mempromosikan
konsep bahwa
“kewarganegaraan  perusahaan  yang  baik membantu mempertahankan lingkungan global dan kualitas kehidupan”. 27
Sekarang  muncul  pemain  perusahaan baru  yangpercaya  bahwa  tanggung  jawab perusahaan  tidak  terbatas  pada  pemenuhan laba  investasi  pemegang  saham  yang  sudah
23 Sri Redjeki Hartono, Op cit, hlm 26
24 John Naisbit, Op Cit, hlm. 12
25 Ibid, hlm. 165
26 Ibid, hlm. 188 27 Ibid, hlm. 186
diantisipasi, bahwa ada banyak pemegang di dalam tiap perusahaaan dan sukses bergantung pada penghormatan akan kewajiban  etisdan  moral  organisasi  kepada semua  pemegang  saham. 28 Adil  atau  tidak perusahaan  tidak  lagi  bersedia  mengambil risiko  bahwa  kegiatan  manufaktur,  impor, atau  pemrosesan  mereka  dapat  dianggap sebagai  tindakan  yang  memaksa,  tidak  etis atau mengeksploitasi orang atau lingkungan. 29
Semakin  besar  dan  semakin  terbuka ekonomidunia, semakin pemisahan- perusahaan-perasahaan  berukuran  kecil  dan sedang  akan  mendominasi. 30 Dalam  abad  21, bagian komponen dari perusahaan- perusahaanbesar  akan  menjadi  lebih  kecil dansemakin  kecil.  Unit-unit  pemisahan  akan berperilaku sebagai divisi operasi individual, yang masing-masing bertanggung jawab atas laba  dan  rugi.  Individu  akan  menjalankan bagian  dari  tanggung  jawab  yang  lebihbesar untuk kinerja organisasi mereka. 31
Kenyataannya adalah kebanyakan individu  padadasarnya  etis  dan  itu  berlaku dimana  saja.  Kita  memberikan  sumbangan amal  dan  hidup  menuruttata  laku  yang memungkinkan  kita  tidur  dengan  damaipada malam hari. 32 Ketika tanggung jawab terletakpada  individu,  maka  individu  akan mencapai  keputusan  berdasarkan  standar etika  yang  samadengan  mereka  gunakan dalam  hidup  mereka.Sementara  tanggung jawab  individu  meningkat  dalambisnis  dan dalam politik, sebuah tata laku yanguniversal akan berkembang, kita semua akanmenunutut  standar  perilaku  yang  lebih tinggi dari dirisendiri dan satu sama lain. 33
Sekarang juga sedang berkembang sebuah  tatalaku  ( code  of  conduct) global yang  baru  untuk  melindungi  hak-hak  itu
28 Ibid, hlm. 160
29 Ibid, hlm. 189
30 Ibid, hlm. 10
31 Ibid, hlm. 193 32 Ibid, hlm. 192
33 Ibid, hlm. 193
Hotman  Siahaan,    ETIKA  BISNIS  DALAM  HUBUNGANNYA  DENGAN  TRANSFORMASI GLOBAL  DAN  HUKUM  KONTRAK  SERTA  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM,  Halaman. 272-279
yang disebarkan melalui teknologi komunikasi  yang  pada  waktunya  akan menjamin bahwa semua komunitas memiliki standar perilaku yang sama. Komunitas yang tidak memilikinya akan dimintai pertanggung jawaban olehkomunitas internasional selebihnya. 34
2.  Etika  Bisnis  dalam  Hukum  Kontrak dan Perbuatan Melawan Hukum
Hubungan  antar  pelaku  bisnis  di  bidang hukum  kontrak,  dalam  sistem  hukum  di Indonesia  diatur  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  dalam  Buku  III  di bawah  titel  perikatan  yang  terdiri  dari 223pasal  dari  pasal  1233  sampai  dengan pasal  1456.Pasal-pasal  yang  benar-benar menyangkut kontrak hanyalah Pasal 1313sampaidengan Pasal 1351.
Buku III KUH Perdata merupakan sistem yangterbuka,  yaitu  orang  boleh  mengadakan perjanjianbaik  yang  sudah  diatur  dalam Undang-undang maupun yang tidak diaturoleh Undang-undang. 35
Hukum kontrak Indonesia maupun Belanda  berdasarkan  pada  asas  kebebasan berkontrak  sebagaimana  diatur  dalam  pasal 1338 KUH Perdatayang menyatakan:
"Semua  persetujuan  yang  dibuat  secara sahberlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka yang membuatnya ... “ Asas  kebebasan  berkontrak  dibatasi  oleh DroitEconomique  (hukum  ekonomi  dalam arti  sempit)  yang  merupakan  peraturan- peraturan  hukum  administras  inegara  yang membatasi  kebebasan  berkontrak  demi pemerataan,  keadilan  dan  kesejahteraan bangsa. 36
34 Ibid, hlm. 19
35 Purwahid Patrik, Purwahid Patrik, Asas Iktikad baik dan  kepatutan  dalam  perjanjian, semarang,  Fakultas Hukum Undip, 1982, hlm. 3
36 Sunaryati  Hartono, Pengaturan  tentang  perbuatan curang  di  bidang  bisnis  (sebagai  suatu  pranata hukum untuk menumbuhkan iklim dan sistem ekonomi yang  sehat  dan  adil  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945), Jakarta, 1991, hlm. 2
Hukum  kontrak  di  bidang  bisnis  tidak lagi dapat dikatakan tunduk sepenuhnya pada asas  kebebasan  berkontrak  dalam  hukum perdata  tetapi  sudahdimasuki  dan  diterobos oleh  unsur-unsur  kepentingan  umum  dan Hukum Administrasi Negara sehingga hukum  kontrak  di  bidang  bisnis  lebih  tepat dikatakan  merupakan  bagian  dari  hukum ekonomi. 37
Pemerintah  melalui  beraneka  peraturan hukumadministrasi negara mensyaratkan berbagai  perijinanatau  menentukan  batas harga  atau  syarat-syarat  lain,demi  tetap terpeliharanya  keseimbangan  ekonomi  serta pemerataan sosial di dalam masyarakat. 38
Pembatasan  asas  kebebasan  brkontrak dalamKUH  Perdata  terdapat  dalam  ayat selanjutnya dariPasal 1338 (2) KUH Perdata:
"  ...  Persetujuan-persetujuan  itu  tidak dapat  ditarik  kembali  selain  dengan sepakat  kedua  belahpihak,  atau  karena alasan-alasan  yang  olehundang-undang dinyatakan  cukup  untuk  itu.Persetujuan- persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan iktikad baik."
Pembatasan  selanjutnya  terdapat  dalam pasal1339 KUH Perdata:
"Persetujuan-persetujuan  tidak  hanya mengikat  untuk  hal-hal  yang  dengan tegas  dinyatakan  didalamnya  tetapi  juga untuk  segala  sesuatuyang  menurut  sifat persetujuan,  diharuskan  olehkepatuhan, kebiasaan atau oleh undang-undang." Pembatasan-pembatasan  tersebut,  yaitu pembatasan  sebagaimana  diharuskan  oleh undang-undang,kepatutan serta adanya itikad baik  padahakekatnya  merupakan  salah  satu sendi  dari  nilai-nilai  etis  yang  seharusnya menjadi pedoman para pengusaha.(Kode etik pengusaha  Indonesia).  Nilai-nilaidan  norma- norma  yang  berlaku  bagi  praktek  bisnis merupakan  etika  bisnis. 39 Etika  bisnis  ingin menjamin  bahwa  dalam  bisnis  orang-orang
37 Ibid , hlm 3
38 Sunaryati Hartono, Ibid , hlm 2
39 K. Bertens, Op Cit, hlm 2
Hotman  Siahaan,    ETIKA  BISNIS  DALAM  HUBUNGANNYA  DENGAN  TRANSFORMASI GLOBAL  DAN  HUKUM  KONTRAK  SERTA  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM,  Halaman. 272-279
yang  bukan  hanya  orang-orang  bisnis  tetapi juga manusia berlaku sesuai dengan martabat mereka sebagaimanusia. 40
Tentang  Perbuatan  melawan  hukum dikemukakan  dalam  Pasal  1365  KUH Perdata:
"Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum danmembawa  kerugian  kepada  orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugianitu karena
kesalahannya  untuk  menggantikerugian tersebut".
Pasal 1365 KUH Perdata hanya mengatur apa  bila  seseorang  mengalami  kerugian karena  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  oleh  orang  lainterhadap  dirinya, akan  dapat  mengajukan  tuntutan  ganti kerugian. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk dapat  menuntut  ganti  kerugian  karena melawan hukum.
Pengertian  perbuatan  melawan  hukum telahdiperluas  oleh  Yurisprudensi  Belanda sejak  tahun1919  yang  diikuti  Yurisprudensi di  Indonesia,  sebagai;Suatu  perbuatan  atau kelalaian,  yang  atau  melanggar  hak  orang lain,  atau  bertentangan  dengan  kewajiban hukum  si  pelaku,  atau  bertentanqan  dengan kesusilaan  atau  bertentangan  dengan  sikap hati-hatiyang  perlu  diperhatikan  di  dalam pergaulan  masyarakat  terhadap  kepentingan lahiriah maupunmilikorang lain. 41
Suatu  perbuatan  melawan  hukum  tidak hanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tetapi,juga merupakan perbuatanyang bertentangan  dengan  hak  orang  lain  atau bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si pelaku,atau  bertentangan  dengan  kesusilaan dan  sikap  hati-hatiyang  dituntut  dalam pergaulan masyarakat. 42
40 Ginandjar Kartasasmita, Op Cit, hlm 3
41 L.E.H. Rutten, dalam Sunaryati Hartono, Op Cit, hlm 12
42 Ibid, hlm. 10
Jadi,  sekalipun  seseorang  (atau  suatu badanhukum)  tidak  melanggar  undang- undang,  ataumelanggar  hak  orang  lain,  atau tidak bersikapbertentangan dengan kebiasaan,  akan  tetapi  apabilaia  tidak  cukup menunjukkan  sikap  hati-hati  dan  tenggang rasa terhadap kepentingan orang lain didalam masyarakat,  maka  ia  telah  dapat  dianggap bertentangan dengan kesusilaan dan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. 43
Tentang  perbuatan  curang  di  bidang bisnisputusan  Hoge  Raad  dalam  perkara Cohen  lawan  Lindebaum  pada  tahun  1919 telah menentukan bahwa kontrak yang berisi ketentuan  untuk  mengungkapkan  rahasia- rahasia  dagang  majikan  Lindebaum  kepada saingannya, merupakanperbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. 44
Tindakan  yang  bertentangan  dengan etika  bisnis  tercakup  sebagai  perbuatan persaingan curang, yang dapat dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  melawan hukum.  Sebagaimana  dikemukakan,  Erny Pangaribuan: 45
"Cakupan-cakupan dari perbuatan persaingan curang itu sebenarnya sangat luas karena menyangkut komplek perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menurunkan hasil perusahaan atau pengusaha industri pihak lainuntuk memperbesar keuntungan baginya sedangkan perbuatan  itu  seharusnya  dipandang  sebagai tidakdiperbolehkan dalam pergaulan pemiagaan  atau  perdagangan  yang  sehat. Oleh  karena  itu  termasukke  dalam  sifat perbuatan  atau  kompleks  perbuatan  yang dimaksud adalah semua perbuatan bersaingyang  dapat  dikualifikasikan  sebagai perbuatan  melawan  hukum,  perbuatan  yang tidak  diinginkanatau  perbuatan  yang  tidak sepatulnya  atau  tidak  sepantasnya  atau  tidak
43 Ibid, hlm. 12
44 Ibid, hlm. 11
45 Emy  Pangaribuan  Emy  Pangaribuan, Aspek  yuridis dan cara penanggulangan persaingan curan, Yogyakarta, 1992, hlm 4
Hotman  Siahaan,    ETIKA  BISNIS  DALAM  HUBUNGANNYA  DENGAN  TRANSFORMASI GLOBAL  DAN  HUKUM  KONTRAK  SERTA  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM,  Halaman. 272-279
jujur  di  dalam  lingkungan  masyarakat ekonomi yang menyangkut etika bisnis".

## III. PENUTUP
Etika  Bisnis  mempunyai  fungsi  bagi keberhasilan bisnis. Dalam sikap-sikap dasar etika bisnis diIndonesia tentunya harus sama dengan  etika  bisnis  diseluruh  dunia  Etika bisnis,  juga  merupakan  bagianbagian  dari budaya  dan  keberadaan  masyarakat  yang bersangkutan. Oleh karena itu etika bisnismasyarakat Indonesia mesti mencerminkankekhususan
budaya, peradaban,  nilai-nilai  cirikeagamaan  dan pandangan dunia masyarakat Indonesia. Tata laku  global  pada  waktunya  akanmenjamin bahwa semua komunitas memiliki standarperilaku  yang  sama.  Komunitas  yang tidakmemilikinya akan dimintai pertanggung jawaban olehkomunitas intemasional selebihnya.
Hukum kontrak di bidang bisnis tidak lagi dapat dikatakan tunduk sepenuhnya pada asas  kebebasan  berkontrak  dalam  hukum perdata.  Pembatasan  pembatasan  tersebut, yaitu  pembatasan  sebagaimana  diharuskan oleh  undang-undang,kepatutan  serta  adanya itikad baik yang pada hakekatnya merupakan salah satu sendi dari nilai-nilaietis. Tindakan yang bertentangan dengan etikabisnis tercakup sebagai perbuatan persaingan curang,  yang  dapat  dikualifikasikan  sebagai perbuatan melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
A.F.Elly  Erawaty,  Globalisasi  Ekonomi danPerdagangan  Bebas,  Citra  Aditya Bakti,Bandung, 2003.
A.  Sonny  Keraf,  Etika  Bisnis  membangun citra  bisnissebagai  Profesi,  Kanisius, Yogyakarta, 1991.
B.M.  Kuntjoro  Jakti,  Etika  Bisnis  dan peraluranperdagangan secara sektoral dan regional,Jakarta, 1989.
Buchari  Alma,  Pengantar  Bisnis,  Alfabeta,
Bandung,1992. Erny  Pangaribuan,  Aspek  Yuridis  dan carapenanggulangan persaingan curang,Yogyakarta, 1992.
Frans  Magnis  Suseno  SJ,  Berfilsafat  dari konteks,Gramedia, Jakarta, 1991. Ginandjar  Kartasasmita  Beberapa  Pokok
pikiranmengenai  Etika  Bisnis  dan pengembangannyadi Indonesia, makalah seminar Yayasan WakafParamadina, Jakarta, 1987
John  Naisbil,  Global  Paradox,  alih  bahasa Budijanto,BinarupaAksara, Jakarta,
1994.
K.  Bertens,  Etika  bisnis  menjadi  urusan siapa, Pusatpengembangan etika
Universitas Atmajaya,1993. Mubyarto, Moral ekonomi Pancasila, Yayasan Idayu,Jakarta, 1982.
O.P. Simarangkir, Etik dan Moral Perbankan, Ind-HillCo, Jakarta, 1983 Purwahid  Patrik,  Asas  iktikad  baik  dan Kepatutandalam  Perjanjian,  Fakultas
Hukum Undip,Semarang, 1982
Sri  Redjeki  Hartono,  Kapita  Selekta  Hukum Ekonomi,MandarMaju, Bandung
2000.
Sunaryali  Hartono,  Pengaturan  tentang perbuatancurang  di  bidang  bisnis (sebagai  suatu  pranatahukum  untuk menumbuhkan
iklim dan sistemekonomi  yang  sehat  dan  adil berdasarkanPancasila  dan  Undang- undang Dasar 1945),Jakarta, 1991.