## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2744/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kinerja Layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba
1 Nursafitra M, 2 Andi Agustang, 3 Andi Muhammad Idkhan, 4 Aswar Annas 1, 2, 3 Universitas Negeri Makassar 4 Universitas Pepabri Makassar Article Info Abstract Article history: Received 22 Desember 2021 Publish 04 Januari 2022 This  study  aims  to  measure  the  of  the  services  of  the  Bulukumba  DPRD.  The secretariat  consist  of  a  general  and  financial  section,  a  court  and  legislation section,  and  a  budgeting  and  monitoring  facility  section.  This  study  uses  a quantitative method with a non-probability sampling technique, the measurement with  a  Likert  scale  consists  of  30  respondents,  namely  members  of  the Bulukumba  Regency  DPRD  for  the  2019-2024  period,  the  determination  of  the sample  is  carried  out  by  purposive  sampling.  The  results  showed  that  the performance  of  the  secretariat  services  of  the  Bulukumba  Regency  DPRD  was 73.62  with  poor  quality.  Meanwhile,  the  performance  of  general  and  financial services is 73.13 with poor service quality. The service performance of the court and  legislation  section  is  74.35  with  poor  service  quality.  And  the  service performance of the budgeting and monitoring facilities section is 73.37 with poor service quality as well.
Keywords:
Kinerja,
Layanan, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Article Info Abstract Article history: Received 22 Desember 2021 Publish 04 Januari 2022 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  kinerja  layanan  sekertariat  DPRD Kabupaten  Bulukumba.  Layanan  sekertariat  tersebut  terdiri  dari  bagian  umum dan keuangan, bagian persidangan dan perundang-undangan, dan bagian fasilitas penganggaran  dan  pengawasan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif dengan  teknik non-probability  sampling ,  pengukuran  dengan  skala  likert  terdiri dari  30  responden  yaitu  anggota  DPRD  Kabupaten  Bulukumba  periode  2019- 2024,  penentuan  sampel  dilakukan  secara purposive  sampling .  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kinerja  layanan  sekertariat  DPRD  Kabupaten  Bulukumba yaitu 73,62 dengan mutu kurang baik. Sedangkan kinerja layanan bagian umum dan  keuangan  yaitu  73,13  dengan  mutu  layanan  kurang  baik.  Kinerja  layanan bagian  persidangan  dan  perundang  undangan  yaitu  74,35  dengan  mutu  layanan kurang baik. Dan kinerja layanan bagian fasilitas penganggaran dan pengawasan yaitu 73,37 dengan mutu layanan kurang baik pula
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Nursafitra M Universitas Negeri Makassar Email: vitanursafitra@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten/Kota  merupakan  lembaga perwakilan  rakyat  yang  memiliki  kedudukan  sebagai  lembaga  unsur  pelayanan  dan  aspirasi masyarakat  dalam  pelaksana  penyelenggara  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota,  sebagaimana bunyi pasal 364 pada Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya
didukung  oleh  sekretariat  DPRD.  Berdasarkan  pasal  204  Undang-Undang  nomor  23  Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah pasal 209 dan 215, diperjelas oleh Peraturan Bupati nomor 62 Tahun  2018,  bahwa  sekertariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  memiliki  tugas sebagai  penyelenggara  administrasi  kesektariatan  dan  keuangan,  mendukung  pelaksana  tugas dan  fungsi  DPRD,  serta  menyediakan  dan  mengoordinasikan  tenaga  ahli,  SKPD  yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagaimana  pasal  204  Undang Undang  nomor  17  Tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah  dan  pasal  5  ayat  2  peraturan pemerintah  nomor  18  Tahun  2016  tentang  organisasi  perangkat  daerah  merupakan  salah  satu perangkat  daerah  yang  dibentuk  untuk  mendukung  kelancaran  pelaksanaan  tugas  dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota. Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayan administrasi dan pemberian  dukungan  serta  kelengkapan  terhadap  implementasi  tugas  dan  fungsi  DPRD Kabupate/Kota.  Kemudian  Undang-Undang  tersebut  menjadi  dasar  dalam  perumusan  dan penetapan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  nomor  6  Tahun  2014  tentang  organisasi dan  tata  kerja  sekretariat  daerah  dan  sekretariat  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  Kabupaten Bulukumba.  Selanjutnya  peraturan  daerah  tersebut  dijabarkan  dalam  peraturan  bupati Bulukumba  nomor  62  Tahun  2018  tentang  kedudukan,  susunan  organisasi,  tugas  dan  fungsi serta tata kerja sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.
Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  yang  memiliki  fungsi  dan  tugas dalam  memaksimalkan  kinerja  anggota  DPRD  sebagai  perangkat  kesatuan  kerja  upaya kesinambungan penyerapan aspirasi dan pelaksanaan layanan terhadap masyarakat Kabupaten Bulukumba. Oleh sebab itu untuk mengetahui bentuk kepuasan masyarakat Bulukumba sebagai umpan  balik  dari  pelaksanaan  kinerja  layanan  sekertariat  DPRD  Kabupaten  Bulukumba, seyogyanya  masyarakat  perlu  melakukan  penilaian  dalam  memaksimalkan  kinerja  DPRD Kabupaten Bulukumba.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  ialah  unit  pelayanan  untuk memenuhi  kebutuhan teknis  dan administratif bagi  anggota DPRD (Anirwan  & Annas 2020). Sekertariat  DPRD  salah  satu  perangkat  daerah  untuk  mendukung  kelancaran  dan  wewenang DPRD.  Sekertariat  DPRD  sebagai  pemberian  pelayanan  administratif  terhadap  DPRD  secara teknis  operasional  bertanggungjawab  kepada  pimpinan  DPRD,  secara  administratif bertanggungjawab terhadap bupati melalui sekertaris daerah (Sekda). Sekertariat DPRD secara umum  memiliki  tugas  berdasarkan  peraturan  bupati  Bulukumba  nomor  62  Tahun  2018  ialah membantu  bupati  dalam  menyelenggarakan  administrasi  kesektariatan  dan  keuangan, mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  dan menyediakan  maupun  mengoordinasikan  tenaga  ahali  yang  diperlukan.  Untuk  menjalankan tugas  dan  fungsi  sekertariat  DPRD  Kabupaten  Bulukumba  sebagai  outcome  dari  kualitas kinerja  maka  dibantu  oleh  tiga  kepala  bagian  yaitu:  bagian  umum  dan  keuangan,  bagiang persidangan  dan  perundang-undangan,  serta  bagian  fasilitas  pengawasan  dan  penganggaran. Selain  gambaran  umum  tugas  sekertariat  DPRD  menjadi  salah  satu  indikator  keberhasilan kinerja  yang  maksimal,  maka  fungsi  sekertariat  DPRD  sangat  patut  untuk  diperhatikan. Berdasarkan  pasal  4  peraturan  bupati  nomor  Bulukumba  62  Tahun  2018  menjelaskan  fungsi sekertariat DPRD yaitu: penyelenggaraan administarsi kesektariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  penyelenggaraan  administarsi  keuangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  fasilitas penyelenggaraan  rapat-rapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah,  penyediaan  dan pengkoordinasian  tenaga  ahli  yang  diperlukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah, pembinaan,  pengkoordinasian,  pengendalian,  dan  pengawasan  tugas  kepala  bagian,  serta pelaksanaan fungsi lain dengan kewenangan dan bidang tugasnya.
Pelayanan publik berdasarkan undang-undang nomor 25 Tahun 2009, ialah kegiatan atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  seluruh
penyelenggara  pelayanan.  Selain  itu  layanan  publik  (Public  Service)  adalah  segala  kegiatan layanan  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  layanan  publik  sebagai  upaya  memenuhi kebutuhan  penerima  pelayanan  maupun  pelaksana  layanan  (Ratminto,  &  Winarsih.  2013). Sedangkan  kualitas  layanan  ialah  penyesuain  terhadap  perincian-perincian  (Conformance  To Specification)  dimana  kualitas  ini  dipandang  sebagai  derajat  keunggulan  yang  ingin  dicapai, dilakukan kontrol terus menerus dalam mencapai keunggulan tersebut upaya untuk memenuhi kebutuhan  jasa  secara  bersama  (Dachdy,  Echdar,  &  Maryadi,  2021).  Olehnya  itu  pelayanan sebagai  respon  terhadap  kebutusan  manajerial  dari  keseluruhan  komponen  untuk  memenuhi nilai  produk  yang  diinginkan  maupun  kualitas  jasa  yang  diberikan.  Berdasarkan  undang- undang nomor 25 Tahun 2009 terkait pelayanan publik maka dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis pelayanan yaitu:
a. Pelayanan  barang  publik,  meliputi.  (a)  Pengadaan  dm  penyaluran  barang  publik  yang dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  yang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (b) Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan olleh suatu  badan usaha  yang modal  pendiriannya  sebagian  atau  seluruhnya  bersumber  dari  kekayaan  negara  dan/atau kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  (c)  Pengadaan  dan  penyaluran  barang  publik  yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  atau  badan  usaha  yang  modal  pendiriannya  sebagian  atau seluruhnya  bersumber  dari  kekayaan  negara  dan/  atau  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan, tetapi  keterscdiaannya  menjadi  misi  negara  yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundangundangan.
b. Pelayanan  jasa  publik,  meliputi.  (1)  Penyediaan  jasa  publik  oleh  instansi  pemerintah  yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha  yang  modal  pendiriannya  sebagian  atau  seluruhnya  bersumber  dari  kekayaan  negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan. (3) Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja  daerah  atau  badan  usaha  yang  modal  pendiriannya  sebagian  atau  seluruhnya bersumber  dari  kekayaan  negara  dan/  atau  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan ddam peraturan perundangundangan.
c. Pelayanan  administratif,  meliputi.  (1)  Tindakan  administratif  pemerintah  yang  diwajibkan oleh  negara  dan  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka  mewujudkan perlindungan  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  warga  negara.  (1) Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  serta  diterapkan  berdasarkan  perjanjian  dengan penerima pelayanan.
Mengukur  kinerja  layanan  sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bulukumba.  Penilaian  terkait tingkat  kepuasan  masyarakat  mengenai  konteks  kinerja  layanan  publik  sekertariat  DPRD berdasarkan  peraturan  Menteri  Aparatur  Negara  nomor  no  14  tahun  2017  meliputi  9  unsur penilaian  kinerja  layanan  yaitu:  (1)  Persyaratan,  yaitu  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif, (2) Prosedur, yaitu  tata  cara  pelayanan  yang  dibakukan  bagi  pemberi  dan  penerima  pelayanan,  termasuk pengaduan,  (3)  Waktu  pelayanan,  yaitu  jangka  waktu  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan seluruh  proses  pelayanan  dari  setiap  jenis  pelayanan,  (4)  Biaya/tarif,  yaitu  Ongkos  yang dikenakan  kepada  penerima  layanan  dalam  mengurus  dan/atau  memperoleh  pelayanan  dari penyelenggara  yang  besarnya  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan  antara  penyelenggara  dan masyarakat,  (5)  Produk  spesifikasi  jenis  pelayanan,  yaitu  hasil  pelayanan  yang  diberikan  dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan, (6) Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki  oleh  pelaksana  meliputi  pengetahuan,  keahlian,  keterampilan,  dan  pengalaman,  (7) Perilaku  pelaksana,  yaitu  sikap  petugas  dalam  memberikan  pelayanan,  (8)  Penanganan
pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.  (9)  Sarana  dan  Prasarana,  dimana  Sarana  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  dipakai sebagai  alat  dalam  mencapai  maksud  dan  tujuan.  Prasarana  adalah  segala  sesuatu  yang merupakan  penunjang  utama  terselenggaranya  suatu  proses  (usaha,  pembangunan,  proyek). Sarana  digunakan  untuk  benda  yang  bergerak  (komputer,  mesin)  dan  prasarana  untuk  benda yang tidak bergerak (gedung).
Kinerja  ( Performance )  ialah  sebagai  tingkat  prestasi  dan  produktivitas  maupun keberhasilan  seseorang,  kelompok,  maupun  organisasi  dalam  proses  periode  tertentu (Manansal,  2014).  Prespektif  lain  terkait  kinerja  adalah  tingkat  capaian  suatu  kegiatan  atau perencanaan  dalam  mewujudkan  gagasan  atau  sasaran,  dari  suatu  tujuan,  misi  dan  visi  dalam organisasi maupun institusi yang tertuang dalam perencanaan organisasi (Syukur, 2019). Secara sederhan  bahwa  kinerja  pelayanan  sebagai  prestasi  dari  hasil  kemampuan  individu  maupun organisasi dalam memberikan pelayanan terhadap konstituen. Untuk mengukur kinerja layanan Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bulukumba  (Dwiyanto,  2006)  memaparkan  beberapa  indikator yang  dapat  digunakan  yaitu:  (1)  Produktivitas,  Sikap  mental  yang  selalu  berusaha  dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok  akan  lebih  baik  darihari  ini,  (2)  Kualitas  layanan,  Cenderung  menjadi  penting  dalam menjelaskan  kinerja  organisasi,  (3)  Responsivitas,  Kemampuan  birokrasi  untuk  mengenali kebutuhan  masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas,  (4)  Responsibilitas,  Menjelaskan apakah  pelaksanaan  kegiatan  birokrasi  public  itu  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip administrasi  yang  benar  dengan  kebijakan  birokrasi,  baik  yang  eksplisit  maupun  implisit,  (5) Akuntabilitas, Menunjukan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba dengan rens waktu Januari sampai dengan  Februari  2021,  dengan  mengukur  kinerja  layanan  sekretariat  DPRD  Kabupaten Bulukumba, pendekatan  penelitian  yaitu metode  kuantitatif dengan pengukuran menggunakan skala likert, Teknik non-probability sampling yang dimana tidak memberikan peluang/kesempatan  terhadap  semua  unsur  anggota  populasi,  penentuan  sampel  dilakukan secara purposive sampling dengan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Jumlah  sampel  pada  penelitian  ini  sebanyak  30  responden  yaitu  Anggota  DPRD  Kabupaten Bulukumba  periode  2019-2024.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  cara  wawancara secara  terstruktur  mempertanyakan  pertanyaan  kuesioner,  pengumpulan  data  sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan ( Library Research ). Analisis data dengan skala likert yaitu  skala  psikometrik  digunakan  dalam  wawancara  dengan  panduan  kuesioner  untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden (Sugiyono, 2012).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Penelitian
Pada  penelitian  ini  responden  yang  memberikan  penilaian  terhadap  kinerja sekertariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebanyak  30  responden,  yang menjadi responden adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba periode tahun 2019-2024.
Gambar 1. Grafik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada  gambar  1,  mengenai  karakteristik  responden,  berdasarkan  jenis  kelamin menunjukkan  bahwa  responden  laki-laki  lebih  banyak  yaitu  76%  dibandingkan  dengan responden perempuan yaitu 24%
Gambar 2. Grafik Responden Berdasarkan Usia
Pada  gambar  2,  menjelaskan  bahwa  responden  berdasarkan  kategori  usia  secara berurut  dari  yang  terbesar  sampai  yang  terkecil  ialah  usia  44-52  dan  ≥52  tahun  masing- msing sebesar 34,48% responden. Usia 36-43 tahun sebesar 17,24% responden, usia 26-35 tahun  sebesar  10,34%  responden,  usia  17-25  tahun  sebesar  3,45%  responden,  usia  ≤17 tahun sebesar 0,00% responden.
Tabel 1. Penilaian Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.
No. Unsur Pelayanan Nilai Unsur Pelayanan NRR tertimbang 1 Persyaratan 2,928 0,325 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 2,917 0,324 3 Waktu Penyelesaian 2,859 0,318 4 Biaya/Tarif 2,953 0,328 5 Produk Spesifikasi jenis pelayanan 2,950 0,328 6 Kompetensi pelaksana 2,948 0,328
0.00% 3.45% 10.34% 17.24% 34.48% 34.48% > 17
17 – 25 tahun 26 – 35 tahun 36 – 43 tahun 44 – 52 tahun
> 52 tahun
Usia
7 Perilaku Pelaksana 3,058 0,340 8 Penanganan, pengaduan, saran dan masukan 2,910 0,323 9 Sarana dan Prasarana 2,979 0,331 Total Nilai Rata-Rata (NRR) 2,945 IKM 73,62 Mutu Pelayanan C Kinerja Unit Layanan Kurang Baik Sumber: Data Primer Diolah 2021
Pada  tabel  1,  menunjukkan  bahwa  kinerja  layanan  sekretariat  DPRD  Kabupaten Bulukumba  yaitu  73,62  dengan  mutu  layanan  ‘C’  dan  kinerja  unit  layanan  sekretariat ‘Kurang  Baik’.  Sedangkan  dari  9  unsur  kinerja  layanan  tersebut  pada  umumnya mendapatkan mutu layanan ‘C’ dan kinerja unit layanan ‘Kurang Baik’ dengan nilai unsur tertinggi  terdapat  pada unsur ke-7 perilaku pelaksana  yaitu 3,058 dengan nutu  layanan ‘C’ dan kinerja unit layanan ‘Kurang  Baik’  dan nilai unsur terendah terdapat pada unsur ke-3 waktu penyelesaian yaitu 2,859 dengan mutu layanan ‘C’ dan kinerja unit layanan ‘Kurang Baik’.
Tabel 2. Penilaian Kinerja Layanan Bagian Umum dan Keuangan, Sekretariat DPRD Kabupaten
Bulukumba. No. Unsur Pelayanan Nilai Unsur Pelayanan NRR tertimbang 1 Persyaratan 2,940 0,327 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 2,871 0,319 3 Waktu Penyelesaian 2,750 0,306 4 Biaya/Tarif 2,957 0,329 5 Produk Spesifikasi jenis pelayanan 2,931 0,326 6 Kompetensi pelaksana 2,931 0,326 7 Perilaku Pelaksana 3,095 0,344 8 Penanganan, pengaduan, saran dan masukan 2,871 0,319 9 Sarana dan Prasarana 2,983 0,331 Total Nilai Rata-Rata (NRR) 2,925 IKM 73,13 Mutu Pelayanan C

## Kinerja Unit Layanan  Kurang Baik
Sumber: Data Primer Diolah 2021
Pada  tabel  2,  menunjukkan  bahwa  kinerja  layanan  bagian  umum  dan  keuangan, sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba yaitu 73,13 dengan mutu layanan ‘C’ dan kinerja unit  layanan  ‘Kurang  Baik’.  Sedangkan  dari  9  unsur  kinerja  layanan  tersebut  terdapat  1 unsur  layanan  mendapatkan  mutu  layanan  ‘B’  dan  kinerja  unit  layanan  ‘Baik’,  8  unsur layanan lainnya mendapat mutu layanan ‘C’ dan kinerja unit layanan ‘Kurang Baik’. Nilai unsur  tertinggi  terdapat  pada  unsur  ke-7  perilaku  pelaksana  yaitu  3,095  dengan  mutu layanan  ‘B’  dan  kinerja  unit  layanan  ‘Baik’  dan  Dan  unsur  layanan  nilai  terendah  ialah unsur ke-3 Waktu Penyelesaian  yaitu 2,750 dengan mutu pelayanan “C” dan kinerja unit pelayanan “Kurang Baik”.
Tabel 3. Penilaian Kinerja Layanan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Sekretariat
DPRD Kabupaten Bulukumba. No. Unsur Pelayanan Nilai Unsur Pelayanan NRR tertimbang 1  Persyaratan 2,948 0,328 2  Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 2,983 0,331 3  Waktu Penyelesaian 2,966 0,330 4  Biaya/Tarif 2,948 0,328 5  Produk Spesifikasi jenis pelayanan 2,966 0,330 6  Kompetensi pelaksana 2,983 0,331 7  Perilaku Pelaksana 3,034 0,337 8  Penanganan, pengaduan, saran dan masukan 2,940 0,327 9  Sarana dan Prasarana 3,000 0,333 Total Nilai Rata-Rata (NRR) 2,974 IKM 74,35 Mutu Pelayanan C

## Kinerja Unit Layanan  Kurang Baik
Sumber: Data Primer Diolah 2021
Pada tabel 3, menunjukkan bahwa kinerja layanan bagian persidangan dan perundang undangan, sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba yaitu 74,35 dengan nilai mutu layanan ‘C’  dan  kinerja  unit  layanan  ‘Kurang  Baik’.  Sedangkan  dari  9  unsur  layanan  pada umumnya  mendapatkan  mutu  layanan  ‘C’  dan  kinerja  unit  layanan  ‘Kurang  Baik’.  Nilai unsur tertinggi terdapat pada unsur ke-7 perilaku pelaksana yaitu 3,034 dan mutu layanan ‘C’  kinerja  unit  layanan  ‘Kurang  Baik’,  sedangkan  nilai  unsur  terendah  unsur  ke-8 penanganan, pengaduan, saran, dan masukan yaitu 2,940 dengan mutu layanan ‘C’ kinerja unit layanan ‘Kurang Baik’.
Tabel 4. Penilaian Kinerja Layanan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, Sekretariat
DPRD Kabupaten Bulukumba. No. Unsur Pelayanan Nilai Unsur Pelayanan NRR tertimbang 1  Persyaratan 2,897 0,322 2  Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 2,897 0,322 3  Waktu Penyelesaian 2,862 0,318 4  Biaya/Tarif 2,954 0,328 5  Produk Spesifikasi jenis pelayanan 2,954 0,328 6  Kompetensi pelaksana 2,931 0,326 7  Perilaku Pelaksana 3,046 0,338 8  Penanganan, pengaduan, saran dan masukan 2,920 0,324 9  Sarana dan Prasarana 2,954 0,328 Total Nilai Rata-Rata (NRR) 2,935 IKM 73,37 Mutu Pelayanan C
No. Unsur Pelayanan Nilai Unsur Pelayanan NRR tertimbang Kinerja Unit Layanan  Kurang Baik
Sumber: Data Primer Diolah 2021
Pada tabel 4, menunjukkan bahwa kinerja layanan bagian fasilitas penganggaran dan pengawasan,  sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bulukumba  yaitu  73,37  dengan  nilai  mutu layanan  ‘C’  dan  kinerja  unit  layanan  ‘Kurang  Baik’.  Sedangkan  dari  9  unsur  pada umumnya  juga  mendapatkan  mutu  layanan  ‘C’  dan  kinerja  unit  layanan  ‘Kurang  Baik’. Nilai unsur tertinggi terdapat pada unsur ke-7 perilaku pelaksana yaitu 3,046 dengan mutu layanan ‘C’ dan unit kinerja layanan ‘Kurang  Baik’ dan nilai  unsur terendah ialah unsur ke-3  waktu  penyelesaian  yaitu  2,862  dengan  mutu  layanan  ‘C’  dan  kinerja  unit  layanan ‘Kurang Baik’
4.2 Pembahasan
Sebagaimana  penyajian  data  diatas  mengenai  kinerja  layanan  secara  umum Sekertariat  DPRD  Kabupaten  Bulukumba  dari  3  bagian  layanan  yaitu:  bagian  umum  dan keuangan, bagian persidangan dan perundang-undangan, dan bagian fasilitas penganggaran dan  pengawasan.  Kinerja  layanan  masih  kategori  kurang  baik  dengan  nilai  IKM  73,62. Rendahnya  penilaian  anggota  DPRD  Bulukumba  mengenai  kinerja  layanan  dari  3  bagian dapat  dilihat dari,  belum adanya unsur  yang terealisasi  secara maksimal  atau keseluruhan unsur mendapat kategori penilaian kurang baik, sehingga mempengaruhi penilaian kinerja layanan secara umum. Untuk meningkatkan kinerja layanan sekertariat DPRD Bulukumba dalam  penelitian  (Annas,  &  Anirwan,  2019)  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya sebagai  pelayan  Anggota  DPRD  hal  yang  paling  mendasar  perlu  diperhatikan  bagian sekretariat  adalah  kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Masalah  SDM  perlu  diperhatikan dengan cara membekali pengembangan kapasitas dan ilmu pengetahuan pelaksana layanan sekertariat guna memahami orientasi dan komponen kerja disetiap bagian layanan masing- masing.
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  kinerja  layanan  bagian  umum  dan  keuangan sekertariat  DPRD,  anggota  DPRD  Bulukumba  sebagai  responden  menilai  bahwa  bagian layanan  tersebut  kinerjanya  masih  kategori  kurang  baik  dengan  nilai  IKM  73,13. Rendanhya penilaian anggota DPRD disebabkan karena 8 unsur masih berkategori kurang baik  meskipun  ada  satu  unsur  yang  kategori  baik,  akan  tetapi  tidak  memberikan siknifikansi  nilai  secara  maksimal,  diketahui  bahwa  umumnya  tugas  dan  fungsi  layanan bagian  umum  dan  keuangan  sekretariat  DPRD  yaitu:  merencanakan  anggaran  kegiatan anggota DPRD, memproses pencairan anggaran anggota DPRD meliputi (gaji, tunjangan, SPPD,  dll),  pemenuhan  kegiatan  rutin  anggota  DPRD,  dan  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  tamu  anggota  DPRD.  Sebagaimana  dalam  penelitian  (Muhajir,  dkk.  2021). Penilaian antara ke-9 unsur ini saling berkaitan untuk menentukan skala kategori, olehnya itu  jika  penilaian  berkategori  rendah  dalam  pemberian  layanan  maka  perlu  pemahaman tugas  dan  fungsi  disetiap  bagian  layanan,  sehingga  pengguna  layanan  tersebut  merasa maksimal  dilayani  dan  pemberi  layanan  memahami  betul  proses  proses  dan  tahapan prosedur dalam memberikan layanan.
Sebagaimana data hasil penelitian mengenai kinerja layanan bagian persidangan dan perundang-undangan  sekertariat  DPRD.  Responden  menilai  bahwa  kinerja  unit  layanan bagian  persidangan  dan  perundang-undangan  masih  kategori  kurang  baik  dengan  nilai IKM  74,35.  Anggota  DPRD  Bulukumba  sebagai  responden  menganggap  bahwa  kinerja bagian  layanan  dari  9  unsur  layanan  keseluruhan  memberikan  penilaian  kurang  baik sehingga  mempengaruhi  penilaian  umum  kualitas  layanan.  Layanan  bagian  persidangan dan  perundang-undangan  secara  umum  memiliki  tugas  dan  fungsi  yaitu:  melaksanakan rapat-rapat  internal  anggota  DPRD,  pelaksanaan  rapat-rapat  anggota  DPRD  dengan pemerintah  daerah,  pelaksanaan  orientasi  dan  pendalaman  tugas  meliputi  (Bimtek,
Sosialisasi,  dan  Diklat),  dan  pelaksanaan  kunjungan  kerja/studi  banding  keluar  daerah. Upaya  meningkatkan  kinerja  layanan  sangat  perlu  dilakukan,  Menurut  Bernhard  Sutor (Sukmawati,  M.  2016)  dalam  menjalankan  tugas  dan  memaksimalkan  kinerja  layanan sekertariat DPRD perlu dibekali dimensi modalitas dan dimensi tindakan terkhusus bagian layanan persidangn dan perundang-undangan, olehnya itu sekertariat DPRD sebagai bagian dari  instansi  DPRD  perlu  memiliki  komitmen  dan  keinginan  dalam  menjalankan  fungsi dan tugasnya.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja layanan bagian fasilitas penganggaran dan pengawasan sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba. kinerja layanan masih kategori kurang  baik  berdasarkan  penilian  responden  dengan  nilai  IKM  73,37.  Disebabkan  karena ke-9  unsur  unit  layanan  yang  dinilai  juga  masih  kategori  kurang  baik,  sehingga  sangat mempengaruhi  nilai  IKM.  Bagian  layanan  fasilitas  penganggaran  dan  pengawasan sekretariat  DPRD  diketahui  bahwa  tugas  dan  fungsi  sebagai  indikator  penilaian  yaitu: pemenuhan  kebutuhan  penerimaan  aspirasi  masyarakat,  pemenuhan  kebutuhan pelaksanaan  reses,  dan  pemenuhan  kebutuhan  sosialisasi  dan  pelaksanaan  pengawasan peraturan  daerah.  Untuk  meningkatkan  penilaian  terhadap  kinerja  layanan  menjadi  baik, bagian layanan sekertariat DPRD perlu bersikap responsiveness yaitu kesungghan pegawai dalam  menyelesaikan  tugas,  sikap  tanggap  pelayan  terhadap  anggota  DPRD  serta kemampuan  pihak  pelayan  menjawab  pertanyaan  dan  menjelaskan  permasalahan  yang didapatkan oleh pengguna layanan (Sutanti, N. 2014).
Ketiga  bagian  layanan  yang  diukur  diatas  menjelaskan  bahwa  kinerja  layanan  di sekertariat  DPRD  Kabupaten  Bulukumba  menunjukkan  secara  umum  masih  kurang  baik. Anggota  DPRD  Kabupaten  Bulukumba  periode  2019-2024  sebagai  penerima  layanan masih  belum  puas  dengan  kinerja  disetiap  bagian  unit  layanan,  data  diatas  disajikan  pula dengan  jelas  beberapa  catatan  perbaikan  disetiap  indikator  dan  variabel  bagian  layanan yang diukur pada penelitian ini.

## 5 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya diatas, mengenai pengukuran kinerja layanan sekertariat  DPRD  Kabupaten  Bulukumba  dalam  mendukung  kinerja  DPRD  Kabupaten Bulukumba periode 2019-2024, maka dapat disimpulkan:
a. Berdasarkan  penilaian  anggota  DPRD  Kabupaten  Bulukumba  periode  2019-2021  secara umum layanan sekertariat DPRD Kabupaten Bulukumba mendapatkan kinerja ‘kurang baik’ dengan mutu layanan ‘C’.
b. Pada  bagian  umum  dan  keuangan  Sekertariat  DPRD  Kabupaten  Bulukumba  mendapatkan kinerja ‘kurang baik’ dengan mutu layanan ‘C’. Sedangkan 8 unsur unit layanan mendapat kinerja ‘kurang baik’ dan 1 unsur mendapat penilaian kinerja ‘baik’.
c. Pada  bagian  persidangan  dan  perundang-undangan  Sekertariat  DPRD  Kabupaten Bulukumba  mendapatkan  kinerja  ‘kurang  baik’  dengan  mutu  layanan  ‘C’.  Sedangkan  ke  9 unsur unit layanan mendapatkan penilaian ‘kurang baik’.
d. Pada  bagian  fasilitas,  penganggaran,  dan  pengawasan  Sekertariat  DPRD  Kabupaten Bulukumba  mendapatkan  kinerja  ‘kurang  baik’  dengan  mutu  layanan  ‘C’.  Sedangkan  ke  9 unsur unit layanan mendapatkan penilaian ‘kurang baik’.

## 6 UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti  sangat  berterimakasih  terhadap  30  anggota  DPRD  Kabupaten  Bulukumba  periode 2019-2024  yang  telah  memberikan  waktu,  persepsi,  pandangan,  dan  kesempatan  selama melaksanakan  penelitian.  Serta  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Bulukumba yang kiranya dengan sabar melayani penerbitan persuratan administrasi penelitian.

## 7 DAFTAR PUSTAKA
Anirwan,  A.,  &  Annas,  A.  (2020).  Upaya  Peningkatan  Kinerja  Layanan  Sekretariat  DPRD
Kabupaten Soppeng. Journal of Governance and Local Politics (JGLP) , 2(2), 131-150. Annas,  A.,  &  Anirwan,  A.  (2019).  Upaya  Peningkatan  Kinerja  DPRD  Kabupaten Soppeng. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 1(2), 82-99.
Dachdy, D., Echdar, S., & Maryadi, M. (2021). Pengaruh Kemampuan Individu, Motivasi Dan Etos  Kerja  Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Sekretariat  DPRD Kabupaten Pinrang. Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia, 2(3), 429-438.
Dwiyanto,  A.  (2006).  Penilaian  Kinerja  Organisasi  Publik,  Makalah  Dalam  Seminar  Sehari: Kinerja  Organisasi  Sektor  Publik,  Kebijakan  dan  Penerapannya.  Fisipol  UGM, Yogyakarta.
Edyanto,  and  Karsiman.  (2018).  “Leadership  Bupati  Dalam  Pembangunan  Di  Kabupaten Tambrauw (Studi Kepemimpinan Bupati Tambrauw).” Sosio e-kons 10(2): 143.
Manansal, B. F. (2014). Kinerja pegawai di sekertariat DPRD kota bitung. Jurnal politico, 3(1). Muhajir, H., Tamrin, S. H., Sirnan, S., Salam, E. F. R., & Annas, A. (2021). Pelayanan Bantuan Sosial  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19  Kabupaten  Soppeng. Jurnal  Ilmiah  Tata  Sejuta STIA Mataram, 7(2), 283-295.
Peraturan  Bupati  Bulukumba  Nomor  62  Tahun  (2018)  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Bupati  Bulukumba  Nomor  72  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan,  Tugas  dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kesektariat Daerah Kabupaten Bulukumba.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  Nomor  6  Tahun  (2014)  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2008  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun (2017) Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  (2016)  Tentang  Organisasi Perangkat Daerah
Ratminto, dan Winarsih. (2013). Manajemen Pelayanan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Sugiyono. (2012). Metode Penelitia Kombinasi (Mix Methode). Bandung, Alfabeta.
Sukmawati,  M.  (2016).  Etika  Birokrasi  Pada  Bagian  Perundang-Undangan  Di  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi. Katalogis, 4(7).
Sutanti,  N.  (2014).  Strategi  Peningkatan  Kualitas  Layanan  Di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Magelang  Tahun  2012. Jurnal  Riset  Manajemen  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Widya Wiwaha Program Magister Manajemen, 1(1), 1-21.
Syukur,  A.  (2019).  Pengaruh  Kepemimpinan,  Komunikasi  Organisasi  dan  Budaya  Organisasi Terhadap  Kinerja  Pegawai  Sekretariat  Dprd  Kabupaten  Tegal. Magisma:  Jurnal  Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 7(2), 90-99.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014) Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun (2009) Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  (2014)  Tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).