## TINJAUAN HUKUM: HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Andrianto Prabowo a , Tri Astuti Handayani b a Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Email: andri.bjn@gmail.com
b Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Email: nanin.trias@gmail.com
Naskah diterima: 4 April 2024; revisi: 10 April 2024; disetujui: 16 April 2024 DOI: 10.55551/jip.v5i1.94

## Abstrak :
Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  kerja  Kepala  Desa dan  Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melihat pentingnya sistem pemerintahan desa yang harus dilakukan  berdasarkan peraturan yang  berlaku.  Metode  penelitian  ini  dilakukan  dengan  penelitian  hukum  normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Peraturan Perundang- undangan adalah pendekatan yang melihat dan menganalisis peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang menjadi subjek penelitian, data dalam penelitian ini adalah data skunder berupa undang-undang. Hasil penelitian menemukan  bahwah  hukum  pemerintahan  desa,  sesuai  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014,  menegaskan  kemitraan  antara  Kepala  Desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Desa  memiliki  wewenang  mengatur  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat.  Kepala  Desa  bertanggung  jawab  atas pemerintahan  dan  pembangunan,  sedangkan  BPD  berperan  dalam  menyusun peraturan  desa,  menghimpun  aspirasi  masyarakat,  dan  mengawasi  kinerja  kepala desa. UU Desa dan regulasi terkait mengatur peran dan kewenangan keduanya untuk mencegah  konflik.  Kerjasama  ini  diatur  dalam  Peraturan  Desa  untuk  memastikan efektivitas  tugas  dan  mencegah  konflik.  BPD  juga  terlibat  dalam  pengelolaan  dana desa  dan  demokrasi,  memberikan  kontribusi  penting  dalam  pembangunan  desa secara holistik dan transparan.
Kata  Kunci: Undang-undang  tentang  desa, Kepala  desa,  Badan  permusyawaratan desa

## LATAR BELAKANG
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  merupakan  payung  hukum yang bertujuan untuk memberikan landasan bagi pembangunan dan pemberdayaan desa  di  Indonesia 1 .  Undang-undang  ini  memberikan  penekanan  pada  penguatan peran  serta  masyarakat  desa  dalam  mengelola  potensi  lokal  dan  mengambil keputusan yang berdampak pada pembangunan desa. Salah satu poin sentral dalam UU  ini  adalah  memberikan  otonomi  kepada desa  dalam  menyusun  peraturan  desa dan  mengelola  keuangan  desa.  UU  No.  6  Tahun  2014  juga  menetapkan  prinsip- prinsip demokrasi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi desa.  Selain  itu,  undang-undang  ini  menciptakan  mekanisme  untuk  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Dengan demikian, UU No. 6 Tahun 2014 bertujuan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif  di tingkat  desa,  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  secara keseluruhan 2 .
Pembangunan  desa  yang  adil  dan  berkelanjutan  merupakan  suatu  konsep pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan  keadilan  sosial,  keberlanjutan  lingkungan,  dan  kesejahteraan masyarakat  secara  menyeluruh 3 .  Pendekatan  ini  menekankan  pada  pemberdayaan masyarakat  desa,  melibatkan  partisipasi  aktif  mereka  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  pembangunan.  Keadilan  dalam  konteks  ini  mencakup distribusi  yang  merata  dari  manfaat  pembangunan,  termasuk  akses  yang  setara terhadap  sumber  daya  dan  peluang  ekonomi.  Selain  itu,  pembangunan  desa  yang berkelanjutan memperhitungkan dampak lingkungan, dengan menjaga keseimbangan antara  kebutuhan  manusia  dan  pelestarian  alam.  Implementasi  teknologi  ramah lingkungan dan praktik pertanian berkelanjutan adalah contoh pendekatan yang dapat diambil 4 . Selain itu, penguatan infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan akses  air  bersih  juga  menjadi  bagian  integral  dari  pembangunan  desa  yang
1 Sutrisno  Purwohadi  Mulyono,  “Sinergitas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Pasca,” Masalah- Masalah
Hukum 43, no. 3 (2014): 438 –444, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349/7549.
2 Ratih Probosiwi, “Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas,” Media IN 41, no. 3 (2017): 217 –228.
3 Aryati  Arfah and  Muhammad  Arif,  “Pembangunan  Ekonomi,  Keadilan  Sosial  Dan  Ekonomi Berkelanjutan  Dalam  Perspektif  Islam,” Pembangunan  Ekonomi,  Keadilan  Sosial  dan  Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam 5, no. 2 (2022): 1 –677, file:///C:/Users/USER/OneDrive/Documents/tugas/ARTIKEL EBS/2926-7979-2-PB.pdf.
4 Fandi  ahmad  Siregar,  “Pengembangan  Sistem  Petanian  Berkelanjutan  Untuk  Mencapai Keberlanjjutan Pangan” (2023): 1–11.
berkelanjutan.  Dengan  demikian,  pembangunan  desa  yang  adil  dan  berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana masyarakat desa dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik tanpa merugikan generasi yang akan datang.
Peran  kepala  desa  adalah  kunci  dalam  sistem  pemerintahan  desa  dan pengelolaan kehidupan masyarakat lokal. Sebagai pemimpin di tingkat desa, kepala desa memiliki tanggung jawab utama untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, mengoordinasikan  pembangunan,  dan  menjalankan  kebijakan-kebijakan  yang mendukung  kesejahteraan  masyarakatnya 5 .  Kepala  desa  bertindak  sebagai perwakilan pemerintah di tingkat desa dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan  pemerintah  pusat  atau  daerah.  Perannya  melibatkan  penyusunan perencanaan  pembangunan  desa,  pengelolaan  keuangan  desa,  dan  pengambilan keputusan  strategis  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  penduduk  desa.  Selain  itu, kepala desa memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mengedepankan prinsip demokrasi di tingkat desa.  Kepala  desa  juga  harus  memastikan  perlaksanaan  program-program pemberdayaan masyarakat dan berperan sebagai pemimpin yang menginspirasi serta memotivasi  masyarakat  untuk  berkolaborasi  dalam  memajukan  desa 6 .  Dengan demikian, peran kepala desa sangat krusial dalam menciptakan lingkungan desa yang adil, berkelanjutan, dan penuh kesejahteraan.
Sistem kerja kepala desa melibatkan sejumlah tugas dan tanggung jawab yang luas untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Pertama-tama,  kepala  desa  bertanggung  jawab  untuk  menyelenggarakan pemerintahan desa dengan mengoordinasikan berbagai aktivitas dan program. Hal ini mencakup  penyusunan  rencana  pembangunan  desa,  pengelolaan  administrasi pemerintahan, serta pelaksanaan kebijakan publik di tingkat desa. Kepala desa juga memiliki  peran  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  termasuk  alokasi  dana  untuk program-program pembangunan 7 .
Selanjutnya, kepala desa berperan sebagai perantara antara masyarakat desa dan  pemerintah  di  tingkat  yang  lebih  tinggi,  memastikan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat  tersampaikan  dan  diperhatikan.  Kepala  desa  juga  harus  mengelola
5 Mandolang Kabupaten Minahasa, “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa,” Jurnal Politico 5, no. 1 (2016).
6 Fatyah Qonita  Umar, George Towar  Ikbal  Tawakkal,  and Wawan  Sobari,  “Analisis  Kepemimpinan Politik BUMDes Kerto Raharjo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekowisata Boonpring,” Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial 7, no. 2 (2023): 419 –446.
7 yuliah yuyun, “Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Desa Kaji Menurut Pearturan Menteri Nomer 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolahan Keuangan Desa” (2015): 608–627.
hubungan  dengan  berbagai  pihak,  seperti  lembaga  pemerintah,  swasta,  dan masyarakat  sipil,  untuk  mendukung  pembangunan  desa 8 .  Pentingnya  partisipasi masyarakat  diakui  dalam  sistem  kerja  kepala  desa,  dan  mereka  diharapkan  untuk memfasilitasi dialog, diskusi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.  Kepala  desa  memiliki  peran  sebagai  pemimpin  moral  dan  sosial  di komunitasnya, memberikan contoh integritas, etika kerja, dan kejujuran. Kemampuan kepala  desa  dalam  memberdayakan  masyarakat,  memotivasi,  dan  mengarahkan upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama menjadi esensial dalam sistem kerja kepala  desa.  Dengan  demikian,  sistem  kerja  kepala  desa  mencakup  dimensi administratif, pembangunan, koordinasi, pelayanan masyarakat, dan kepemimpinan moral 9 .
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  adalah  lembaga  yang  memiliki  peran sentral dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. BPD berfungsi sebagai wakil masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap jalannya  pemerintahan  desa 10 .  Anggota  BPD  dipilih  melalui  musyawarah  desa  dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan dan aspirasi masyarakat desa. Salah  satu  tugas  utama  BPD  adalah  memberikan  pertimbangan  terhadap  rencana pembangunan  desa,  serta  mengawasi  pelaksanaan  kebijakan  dan  program  desa. BPD juga memiliki peran dalam menilai kinerja kepala desa dan menyampaikan hasil evaluasi  kepada  masyarakat.  Dengan  demikian,  BPD  menciptakan  mekanisme partisipatif  yang  memungkinkan  masyarakat  desa  turut  serta  dalam  proses pengambilan  keputusan,  menjadikan  lembaga  ini  sebagai  instrumen  penting  dalam mewujudkan  pemerintahan  desa  yang  demokratis  dan  berbasis  partisipasi masyarakat.
Sistem  kerja  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  melibatkan  serangkaian fungsi  dan  tanggung  jawab  yang  dirancang  untuk  mengaktifkan  partisipasi masyarakat  desa  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pengawasan  terhadap pemerintahan desa. Anggota BPD dipilih melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh  warga,  menegaskan  dasar  demokratis  dalam  pemilihan  mereka.  Fungsi utama  BPD  mencakup  memberikan  pertimbangan  terhadap  perencanaan
8 Fajar Sidik, “Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa,” JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 19, no. 2 (2015): 115.
9 Basron  Bachti ar,  “Upaya  Peningkatan  Kemampuan  Aparat  Desa  Dalam  Pelaksanaan  Tugas Administrasi Pemerintah Di Desa,” Jurnal Pemerintahan dan Politik 4, no. 3 (2019): 95 –102.
10 Heri Kusmanto, “Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, 1(1), 39 –47.” 1, no. 1 (2013): 39–47.
pembangunan  desa,  mengawasi  pelaksanaan  kebijakan  desa,  serta  mengevaluasi kinerja kepala desa 11 . Melalui rapat-rapat periodik, BPD membahas isu-isu strategis yang  memengaruhi  masyarakat  desa,  memberikan  saran,  dan  bertindak  sebagai penghubung  antara  pemerintah  desa  dengan  warganya.  Selain  itu,  BPD  memiliki peran  penting  dalam  mengatasi  potensi  konflik  di  tingkat  desa  dan  memediasi perbedaan  pendapat.  Keberhasilan  sistem  kerja  BPD  sangat  tergantung  pada keterlibatan  aktif  dan  integritas  anggotanya,  serta  kemampuan  mereka  untuk memahami  dan  merepresentasikan  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat  desa. Dengan  demikian,  BPD  menjadi  instrumen  penting  dalam  mewujudkan  sistem pemerintahan  desa  yang  inklusif,  demokratis,  dan  responsif  terhadap  aspirasi masyarakatnya.
Hubungan kerja antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memainkan peran krusial dalam dinamika pemerintahan desa. Kepala desa dan BPD harus  menjalin  kolaborasi  yang  erat  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  desa secara  efektif 12 .  Kepala  desa  sebagai  pemimpin  eksekutif  desa  bertanggung  jawab atas  pelaksanaan  program  dan  kebijakan  desa.  Di  sisi  lain,  BPD  sebagai  lembaga legislatif desa memberikan pertimbangan dan memberikan saran terhadap kebijakan serta program pembangunan desa.
Hubungan  ini  memerlukan  komunikasi  yang  baik,  saling  pengertian,  dan keterlibatan  aktif  dari  kedua  belah  pihak.  Kepala  desa  perlu  mempertimbangkan masukan  dari  BPD  dalam  pengambilan  keputusan  penting  yang  berkaitan  dengan kebijakan  dan  perencanaan  pembangunan  desa.  Sebaliknya,  BPD  bertanggung jawab  untuk  mewakili  suara  masyarakat  desa,  memberikan  pandangan  kritis,  dan mengawasi  agar  kebijakan  yang  diambil  sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat. Keberhasilan  pembangunan  desa  tergantung  pada  sejauh  mana  kepala  desa  dan BPD dapat bekerja sama secara sinergis. Kepemimpinan yang inklusif dan partisipatif dari kepala desa, bersama dengan kontribusi konstruktif dari BPD, dapat menciptakan lingkungan  yang  mendukung  pertumbuhan  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa 13 .
11 Sandi Karnelis, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,” Juhanperak (2020): 1144 –1166,  https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/753%0Ahttp://repository.ummat.ac.id/753/1/%28 COVER - BAB III %29 216130084-NAIMULLAH-ILMU PEMERINTAHAN.pdf.
12 Endah  Wahyuningsih,  Shobirin  Noer,  and  Novy  Yunas,  “Inovasi  Pembangunan  Desa  Melalui Kepemimpinan Transformasional Dan Catalytic Collaboration: Belajar Dari Keberhasilan Pengelolaan Taman Ghanjaran Di Desa Keta panrame, Mojokerto,” Matra Pembaruan 5, no. 2 (2021): 141 –152.
13 Dekki Umamur Ra’is, “Peta Inklusi Sosial Dalam Regulasi Desa,” Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 7, no. 2 (2017): 88 –106.
Oleh karena itu, menjaga hubungan kerja yang harmonis antara kepala desa dan BPD adalah  kunci  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  desa  yang  berkelanjutan  dan merata.
Permasalahan  dalam  hubungan  kerja  antara  kepala  desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dapat  muncul  dari  sejumlah  aspek  undang-undang yang  mengatur  tugas  dan  wewenang  keduanya 14 .  Salah  satu  titik  sensitif  adalah batasan  peran  masing-masing  lembaga  yang  terkadang  dapat  menimbulkan ketidakjelasan  dan  tumpang  tindih.  Sebagian  undang-undang  mungkin  tidak sepenuhnya  menjelaskan  distribusi  kekuasaan  dan  tanggung  jawab  secara  rinci, meninggalkan celah untuk penafsiran yang berbeda dan potensial konflik. Selain itu, terdapat isu terkait ketidaksesuaian antara interpretasi peran kepala desa dan BPD dalam  pelaksanaan  kebijakan  dan  program  pembangunan  desa.  BPD,  sebagai lembaga  perwakilan  masyarakat  desa,  sering  kali  menginginkan  lebih  banyak keterlibatan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  pengawasan  terhadap kegiatan kepala 15 . Konflik dapat timbul jika batasan-batasan ini tidak diuraikan dengan jelas  dalam  undang-undang,  meninggalkan  ruang  bagi  interpretasi  yang  berbeda. Sistem pemilihan kepala desa dan anggota BPD juga dapat menjadi sumber konflik, terutama  jika  proses  pemilihan  tidak  transparan  atau  adil.  Pemilihan  yang kontroversial  dapat  mempengaruhi  legitimasi  dan  kredibilitas  kedua  lembaga, menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan kepala desa dan BPD.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  memiliki  peran  penting sebagai dasar hubungan kerja antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 16 .  Kepala  desa  memiliki  peran  sebagai  kepala  pemerintahan  desa  dan bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  sedangkan  BPD memiliki  peran  sebagai  lembaga  perwakilan  masyarakat  desa  yang  memberikan masukan dan pendapat kepada kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. UU Desa juga mengatur tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa,  termasuk  penyampaian  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  akhir tahun  anggaran  kepada  pemerintah  kabupaten/kota.  Selain  itu,  UU  Desa  juga
14 Christine Ayu Setyaningrum and Fifiana Wisnaeni, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 2 (2019): 158 –170.
15 Muhammad Arsad, “Pengaruh Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Di Kantor Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara,” e Journal PIN: Pemerintahan Integratif 5, no. 1 (2017): 135 –147, http://ejournal.pin.or.id/site/?p=1175.
16 Muhamad  Andre  Nurdiansah,  “Relevansi  Kebijakan  Masa  Jabatan  Kepala  Desa  Dalam  Undang- Undang Nomor. 06 Tahun 2014,” Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial 4, no. 1 (2023): 22.
mengatur tentang pengelolaan dana desa dan aset desa. Dengan adanya UU Desa, kepala desa dan BPD memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,  sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja  dan  pelayanan  kepada masyarakat desa 17 .
Penelitian  tentang  hubungan  kerja  antara  kepala  desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  memiliki  urgensi  yang  tinggi  karena  mencerminkan implementasi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam undang-undang  yang  mengatur  pemerintahan  desa 18 .    Melalui  penelitian  semacam itu,  dapat  diidentifikasi  apakah  kedua  lembaga  tersebut  bekerja  sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, memberikan kontribusi yang maksimal untuk  pembangunan  desa,  dan  menjaga  prinsip-prinsip  demokrasi  serta  partisipasi masyarakat.  Penelitian  ini  penting  untuk  memastikan  kejelasan  peran  dan kewenangan  masing-masing  lembaga  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang. Dengan  demikian,  dapat  dihindari  ketidakselarasan  dan  tumpang  tindih  yang berpotensi menjadi sumber konflik dalam pemerintahan desa.
Penelitian  tentang  hubungan  kerja  ini  memungkinkan  untuk  mengevaluasi tingkat transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam kebijakan dan keputusan yang diambil oleh kepala desa dan BPD 19 .  Hal ini krusial untuk memastikan bahwa proses pengambilan  keputusan  menggambarkan  prinsip-prinsip  demokrasi,  termasuk partisipasi  masyarakat  dalam  penetapan  kebijakan  pembangunan  desa.  Dengan mengacu pada tujuan hukum, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik  tentang  efektivitas  mekanisme  pengawasan,  pengaturan  konflik,  dan penyelesaian ketidaksepakatan antara kepala desa dan BPD. Hasil penelitian dapat membantu  merumuskan  rekomendasi  dan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa sesuai dengan semangat undang-undang yang  berlaku.  Sebagai  akibatnya,  penelitian  semacam  ini  memiliki  potensi  untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa.
17 Yani Al fian and Apip Pudin Rahmat, “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung,” JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 3, no. 3 (2019): 43 –60.
18 Nurdiansah, “Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014.”
19 Deti Kumalasari and Ikhsan B udi Riharjo, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa,” Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi 5,  no.  11  (2016):  1 –15, http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470.

## METODE
Metode  penelitian  ini  dilakukan  melalui  jenis  penelitian  hukum  normatif  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan pendekatan  perbandingan.  Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan  adalah pendekatan  yang  melihat  dan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  pemerintahan  desa  yang  menjadi  subjek  penelitian.  Data  dalam penelitian  ini  adalah  data  skunder  berupa  undang-undang  yang  berkaitan  dengan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## ANALISIS DAN DISKUSI
Hubungan  Kerja  Kepala  Desa  Dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)

## Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Hukum  yang  mengatur  pemerintahan  desa  masih  menggunakan  konstruksi hukum yang ada sebelumnya. Menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014,  pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia 20 .  Karena  ada  dua  konsep  di  sini  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  pertanyaannya  adalah  apa yang  ia  maksud  dengan  keduanya.  Untuk  memahami  ini,  pertama-tama  perlu memahami  apa  yang  dimaksud  dengan  "Desa".  Perhatikan  pasal 1,  angka  1,  yang memberikan batasan untuk "Desa".
Desa, juga dikenal sebagai Desa adat atau Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat,  hak  asal  usul,  dan  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus  urusan  pemerintahan 21 .  Yang  dimaksud  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  adalah  untuk  mengatur,  untuk  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Hak asal usul atau hak tradisional adalah dasar yang digunakan, dan ini didasarkan pada upaya masyarakat. Pertanyaannya adalah siapa  yang  memiliki  otoritas  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,
20 Nurdiansah, “Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014.”
21 Arief  Sumeru,  “Kedudukan  Pejabat  Kepala  Desa  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,”
JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) 4, no. 1 (2016): 47 –56.
serta kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Desa berfungsi sebagai Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dengan bantuan perangkat Desa sebagai bagian dari sekretariat, seperti yang dijelaskan dalam rumusan Pasal 1 angka 3 .
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur hubungan kerja antara  kepala  desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  hubungan kemitraan,  konsultasi,  dan  koordinasi 22 .  Kepala  desa  bertanggung  jawab  atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Di  sisi  lain,  BPD memiliki  fungsi  membahas  dan  menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa  bersama kepala  desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  desa,  serta melakukan  pengawasan  kinerja  kepala  desa.  Berdasarkan  UU  Desa,  terjadi perubahan kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang kepala desa dan BPD, di mana kepala  desa  tidak  lagi  bertanggung  jawab  kepada  BPD.  Selain  itu,  UU  Desa  juga mengatur mekanisme hubungan kerja antara kepala desa dan BPD, termasuk dalam hal pembahasan peraturan desa, perubahan status desa, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberitahuan antara kedua pihak 23 .
Kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hubungan kerja dengan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  berdasarkan  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Kepala  desa  bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa juga harus bekerja sama dengan BPD dalam  membahas  dan  menyepakati  rancangan  peraturan  desa,  serta  memberikan laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  secara  tertulis  kepada  BPD.  Selain  itu, kepala desa dan BPD harus melakukan konsultasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas  dan  kewenangannya.  BPD  memiliki  fungsi  membahas  dan  menyepakati rancangan  peraturan  desa  bersama  kepala  desa,  menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam hubungan  kerja  antara  kepala  desa  dan  BPD,  harus  diatur  secara  jelas  dalam Peraturan Desa untuk meminimalisir konflik dan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak berjalan dengan baik .
22 Youla C Sajangbati, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,” Lex Administratum 3, no. 2 (2015): 24 –32.
23 M I K Ndraha et al., “Lolozasai Kecamatan GIDO Strengthening Communication Between Village Goverment And BPD to Produce Quality Village Regulation Products in Lolozasai Village , GIDO Jurnal EMBA Vol . 10 No . 4 . November 2022 , Hal . 1373- 1380” 10, no. 4 (n.d.): 1373–1380.
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  diatur dalam  Permendagri  No  11  Tahun  2016.  Fungsi  BPD  mencakup  pembahasan  dan persetujuan  Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa,  menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 24 .  Sementara itu, tugas BPD meliputi menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  Desa,  menyelenggarakan  musyawarah  BPD  dan Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyusun usulan rencana biaya operasional  BPD,  mengelola  biaya  operasional  BPD,  mengusulkan  pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, serta melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Selain  itu,  Kepala  Desa  memiliki  kewajiban untuk  menyampaikan  laporan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  setiap  akhir tahun  Dalam  menjalankan  tugas dan  fungsi, Kepala  Desa dan  BPD  harus  menjalin hubungan  kerja  yang  melibatkan  kemitraan, konsultasi,  dan  koordinasi,  yang  diatur dalam Peraturan Desa untuk meminimalisir konflik 25 .
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam beberapa pasal yang menegaskan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi antara keduanya. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa. Selain itu, Pasal 11 ayat 1 mengatur bahwa Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa. Pasal  27  huruf  c  menegaskan  bahwa  Kepala  Desa  memberikan  laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD. Selain itu, BPD memiliki fungsi  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  desa  serta  melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 26 .
Berdasarkan  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) diatur sebagai mitra Pemerintah Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi  mitra  pemerintah  desa,  serta  merupakan  lembaga  perwujudan  demokrasi
24 Stewar Awaeh, johannis e. Kaawoan, and Josef Kairupan, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd)  Dalam  Penyelengaraan  Pengawasan  Pemerintahan,” Journal  of  Chemical  Information  and Modeling 53, no. 9 (2018): 1689 –1699.
25 A  Muhamad  Khoerul,  “Pengawasan  Kinerja  Kepala  Desa  Kalikesur  Kabupaten  Banyumas  Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah” (2020), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8979/.
26 Adelbertus  Yosep  Pala,  Annisa  Purwatiningsih,  and  Eri  Yusnita  Arvianti,  “Fungsi  Badan Permusyawaratan  Desa  Dalam  Menampung  Dan  Menyalurkan  Aspirasi  Masyarakat  Desa,” Jurnal Ilmiah Publika 11, no. 2 (2023): 516.
dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  BPD  memiliki  fungsi  dan  peran  yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa, seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa,  membentuk  panitia  pemilihan  Kepala  Desa,  serta  menyelenggarakan musyawarah desa. BPD juga dianggap sebagai "parlemen"-nya desa, yang bertugas membina  kehidupan  demokrasi  di  desa  serta  menyelesaikan  permasalahan  yang timbul  sesuai  dengan  ketentuan  yang  disepakati  di  desa.  Dalam  menjalankan tugasnya, BPD diharapkan dapat bersinergi dengan Kepala Desa dan perangkatnya dalam melaksanakan berbagai pembangunan di desa, serta membangun kemitraan yang baik dengan Pemerintah Desa 27 .
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam membantu pemerintah desa dalam pengembangan desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa, serta merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  BPD  dapat  dianggap  sebagai "parlemen"-nya  desa,  yang  bertugas  membina  kehidupan  demokrasi  di  desa  serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di  desa 28 .  BPD  memiliki  fungsi  dan  peran  yang  dapat  mendorong  kelancaran pelaksanaan  pemerintahan  desa,  seperti  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, serta menyelenggarakan musyawarah desa. Selain itu, BPD mempunyai  peran  yang  besar  dalam  membantu  Kepala  Desa  untuk  menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan 29 . Dengan demikian, BPD  dapat  membantu  pemerintah  desa  dalam  menyusun  kebijakan,  mengelola aspirasi  masyarakat,  mengawasi  kinerja  pemerintah  desa,  serta  merumuskan  arah kebijakan  pembangunan  desa,  sehingga  dapat  mendukung  pengembangan  desa secara holistik dan berkelanjutan.
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  berkedudukan  sebagai  lembaga  yang melaksanalan  Pemerintahan  Desa  dan  memiliki  peran  penting  dalam  sistem Pemerintahan Desa. BPD bekerja sama dengan Kepala Desa dan unsur masyarakat Desa  untuk  memusyawarahkan  hal-hal  strategis  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki beberapa fungsi dan peran yang dapat mendorong
27 Setyaningrum  and  Wisnaeni,  “Pelaksanaan  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”
28 Karnelis, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.”
29 Sugiarto, “Kebijakan Penanganan Pemliharaan Jalan” 4, no. 1 (2016): 1–23.
kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa, seperti menampung dan menyalurkan aspirasi  masyarakat  desa,  melakukan  pengawasan  kinerja  Kepala  Desa,  dan menyusun  perencanaan  desa  secara  keseluruhan.  Selain  itu,  BPD  juga  berperan dalam  membina  kehidupan  demokrasi  di  desa  serta  menyelesaikan  permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa. Dengan demikian, BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa dan merupakan lembaga yang menjadi pengawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 30 .

## Pola  Yang  Terbentuk  Pada  Hubungan  Kerja  Antara  Kepala  Desa  Dan  Badan Permusyawaratan Desa (PBD)
Kepala  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  harus  bekerja  sama dalam melaksanakan pembangunan desa. Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan  BPD  adalah  bersifat  kemitraan,  konsultatif,  dan  koordinatif.  Kemitraan  antara Kepala Desa dan BPD terlihat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa, di mana Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah  mendapat  persetujuan  bersama  BPD,  dan  menyusun  serta  mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan 31 . Sedangkan hubungan kerja  Kepala  Desa  dengan  BPD  dalam  bentuk  konsultasi  dilakukan  dalam  hal-hal tertentu,  seperti  pembentukan  lembaga  kemasyarakatan  desa,  pengangkatan perangkat  atau  staf  desa,  kegiatan  atau  peringatan  hari-hari  besar  nasional  atau keagamaan,  serta  hal-hal  yang  menyangkut  pemerintahan  desa.  Pola  kemitraan Kepala  Desa  dan  BPD  dalam  hal  pembuatan  Peraturan  Desa  adalah  sebuah Rancangan Peraturan Desa yang baik harus disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD.
Kerjasama  antara  Kepala  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan  desa  harus  dapat  menjalankan  tugas  pokok  memimpin  dan mengkoordinasikan  pemerintahan  desa  dalam  melaksanakan  pembangunan  desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa bekerja sama dengan BPD sesuai Pasal 55  huruf  (b)  UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  dimana  fungsi  BPD  adalah menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  desa  Kepala  Desa  dan  BPD
30 Sugiman Sugiman, “Pemerintahan Desa,” Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): 82 –95.
31 Dody  Eko  Wijayanto,  “Hubungan  Kepala  Desa  Dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam Pembentukan Peraturan Desa,” Jurnal Independent 2, no. 1 (2014): 40.
membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa, yang dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 . Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa  yang  telah  mendapat  persetujuan  bersama  BPD,  dan  menyusun  serta mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan. Hubungan kerja  Kepala  Desa  dengan  BPD  dalam  bentuk  konsultasi  dilakukan  dalam  hal-hal tertentu,  seperti  pembentukan  lembaga  kemasyarakatan  desa,  pengangkatan perangkat  atau  staf  desa,  kegiatan  atau  peringatan  hari-hari  besar  nasional  atau keagamaan, serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan desa 32 .
Pola kemitraan Kepala Desa dan BPD dalam hal pembuatan Peraturan Desa, sebuah Rancangan Peraturan Desa baik harus disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD. Kerjasama antara lembaga BPD dan Pemerintah Desa membutuhkan hal yang  demikian,  karena  anggota  lembaga  BPD  memiliki  tingkat  kemampuan  yang kurang  mempuni  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  BPD,  yang mungkin  menghambat  perkembangan  desa.  Oleh  karena  itu,  kerjasama  antara lembaga BPD dan Pemerintah Desa harus diatur dengan jelas dalam Peraturan Desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk dapat  meminimalisir  konflik  yang  terjadi  antara  Kepala  Desa  dengan  Badan Permusyawaratan Desa 33 .
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. BPD memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa  bersama  Kepala  Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat desa,  serta  melakukan  pengawasan  kinerja  kepala  desa 34 .  Dalam  hal  pengelolaan dana  desa,  BPD  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap  penggunaan  dana  desa, termasuk dalam hal penganggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan desa.  BPD  juga  dapat  memastikan  bahwa  penggunaan  dana  desa  sesuai  dengan peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku,  serta  memastikan  bahwa  dana  desa digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat  desa  secara  adil  dan  merata.  Selain  itu, BPD juga dapat berperan dalam memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga penggunaan dana desa dapat lebih
32 Sugiman, “Pemerintahan Desa.”
33 Kabupaten  Banjar,  “Kajian  Yuridis  Hubungan  Pemerintah  Desa  Dengan  Badan  Pemusyawaratan Desa” 1, no. 1 (2021): 229–239.
34 Setyaningrum  and  Wisnaeni,  “Pelaksanaan  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”
efektif dan efisien. Dalam hal ini, kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD sangat penting untuk  memastikan  pengelolaan  dana  desa  yang  baik  dan  transparan,  serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa 35 .

## KESIMPULAN
Hukum pemerintahan desa, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menggarisbawahi kemitraan, konsultasi, dan koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum,  memiliki  wewenang  mengatur  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat. Peran Kepala Desa melibatkan penyelenggaraan pemerintahan  desa  dan  pembangunan,  sementara  BPD  memiliki  fungsi  membahas rancangan  peraturan  desa,  menampung  aspirasi  masyarakat,  dan  melakukan pengawasan kinerja kepala desa. UU Desa dan regulasi terkait mengatur perubahan peran dan kewenangan antara keduanya. Kerjasama ini diatur dalam Peraturan Desa untuk  mencegah  konflik  dan  memastikan  efektivitas  pelaksanaan  tugas.  BPD  juga terlibat dalam pengelolaan dana desa dan penyelenggaraan mekanisme demokrasi di desa, memberikan kontribusi penting dalam pembangunan desa secara holistik dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian,  Yani,  and  Apip  Pudin  Rahmat.  “Peran  Kepala  Desa  Dalam  Meningkatkan Kinerja  Aparat  Desa  Di  Desa  Sangkanhurip  Kecamatan  Katapang  Kabupaten Bandung.” JISIPOL Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 3, no. 3 (2019): 43 –60.
Arfah,  Aryati,  and  Muhammad  Arif. “Pembangunan  Ekonomi,  Keadilan  Sosial  Dan Ekonomi  Berkelanjutan  Dalam  Perspektif  Islam.” Pembangunan  Ekonomi, Keadilan  Sosial  dan  Ekonomi  Berkelanjutan  dalam  Perspektif  Islam 5,  no.  2 (2022): 1 –677.  file:///C:/Users/USER/OneDrive/Documents/tugas/ARTIKEL EBS/2926-7979-2-PB.pdf.
Arsad, Muhammad. “Pengaruh Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Di Kantor Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.” e Journal PIN: Pemerintahan Integratif 5, no. 1 (2017): 135 –147. http://ejournal.pin.or.id/site/?p=1175.
Awaeh,  Stewar,  johannis  e.  Kaawoan,  and  Josef  Kairupan.  “Peranan  Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelengaraan Pengawasan
35 Komang  Adi  Kurniawan  Saputra  et  al.,  “Pengelolaan  Pendapatan  Asli  Desa  Sebagai  Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan,” Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi 7, no. 1 (2019): 5.
Pemerintahan.” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2018): 1689 –1699.
Bachtiar, Basron. “Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah Di Desa.” Jurnal Pemerintahan dan Politik 4, no. 3 (2019): 95 –102.
Banjar,  Kabupaten.  “Kajian  Yuridis  Hubungan  Pemerintah  Desa  Dengan  Badan Pemusyawaratan Desa” 1, no. 1 (2021): 229–239.
Karnelis, Sandi. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan  Desa  Di  Desa  Sikijang  Kecamatan  Logas  Tanah  Darat  Kabupaten Kuantan
Singingi.”
Juhanperak
(2020): 1144 –1166.
https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/753%0Ahttp://repository.ummat.ac.id/75
3/1/%28 COVER - BAB III
%29 216130084-NAIMULLAH-ILMU PEMERINTAHAN.pdf.
Khoerul,  A  Muhamad.  “Pengawasan  Kinerja  Kepala  Desa  Kalikesur  Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusy awaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah” (2020). http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8979/.
Kumalasari,  Deti,  and  Ikhsan  Budi  Riharjo.  “Transparansi  Dan  Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 5, no. 11 (2016): 1 –15. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470.
Kusmanto,  Heri.  “Kusmanto,  H.  (2013).  Peran  Badan  Permusyawaratan  Daerah Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Masyarakat,  1(1),  39 –47.”  1,  no.  1 (2013): 39 –47.
Minahasa,  Mandolang  Kabupaten.  “Peran  Kepala  Desa  Dalam  Pelaksanaan Pembangunan  Di  Desa  Tateli  Satu  Kecamatan  Mandolang  Kabupaten Minahasa.” Jurnal Politico 5, no. 1 (2016).
Mulyono,  Sutrisno  Purwohadi.  “Sinergitas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa Pasca.” Masalah-Masalah Hukum 43, no. 3 (2014): 438 –444. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349/7549.
Ndraha,  M  I  K,  A  B  Ndraha,  Y  Telaumbanua,  Penguatan  Komunikasi,  Antara Pemerintah,  Desa  Dan,  B  P  D  Untuk,  M  I  K  Ndraha,  A  B  Ndraha,  and  Y Telaumbanua. “Lolozasai  Kecamatan  GIDO  Strengthening  Communication Between  Village  Goverment  And  BPD  to  Produce  Quality  Village  Regulation Products in Lolozasai Village , GIDO Jurnal EMBA Vol . 10 No . 4 . November
2022 , Hal . 1373- 1380” 10, no. 4 (n.d.): 1373–1380.
N urdiansah,  Muhamad  Andre.  “Relevansi  Kebijakan  Masa  Jabatan  Kepala  Desa
Dalam Undang- Undang Nomor. 06 Tahun 2014.” Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial 4, no. 1 (2023): 22.
Pala,  Adelbertus  Yosep,  Annisa  Purwatiningsih,  and  Eri  Yusnita  Arvianti.  “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa.” Jurnal Ilmiah Publika 11, no. 2 (2023): 516.
Probosiwi,  Ratih.  “Desa  Inklusi  Sebagai  Perwujudan  Pembangunan  Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas.” Media IN 41, no. 3 (2017): 217 –228.
Ra’is, Dekki Umamur. “Peta Inklusi Sosial Dalam Regulasi Desa.” Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 7, no. 2 (2017): 88 –106.
Sajangbati,  Youla  C.  “Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.” Lex Administratum 3, no. 2 (2015): 24 –32.
Saputra, Komang Adi Kurniawan, Putu Budi Anggiriawan, A.A. Ayu Erna Trisnadewi,
Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, and L.G.P. Sri Ekajayanti. “Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi P edesaan.”
Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi 7, no. 1 (2019): 5.
Setyaningrum,  Christine  Ayu,  and  Fifiana  Wisnaeni.  “Pelaksanaan  Fungsi  Badan Permusyawaratan  Desa  Terhadap  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.”
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 2 (2019): 158 –170.
Sidik, Fajar. “Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa.” JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 19, no. 2 (2015): 115.
Siregar,  Fandi  ahmad.  “Pengembangan  Sistem  Petanian  Berkelanjutan  Untuk Mencapai Keberlanjjutan Pangan” (2023): 1–11.
Sugiarto. “Kebijakan Penanganan Pemliharaan Jalan” 4, no. 1 (2016): 1–23.
Sugiman Sugiman. “Pemerintahan Desa.” Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): 82 –95.
Sumeru,  Arief.  “Kedudukan  Pejabat  Kepala  Desa  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) 4, no. 1 (2016): 47 –56.
Umar,  Fatyah  Qonita,  George  Towar  Ikbal  Tawakkal,  and Wawan  Sobari. “Analisis Kepemimpinan  Politik  BUMDes  Kerto  Raharjo  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekowisata Boonpring.” S atwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial 7, no. 2 (2023): 419 –446.
Wahyuningsih, Endah, Shobirin Noer, and Novy Yunas. “Inovasi Pembangunan Desa
Melalui  Kepemimpinan  Transformasional  Dan  Catalytic  Collaboration:  Belajar Dari  Keberhasilan  Pengelolaan  Taman  Ghanjaran  Di  Desa  Ketapanrame, Mojokerto.” Matra Pembaruan 5, no. 2 (2021): 141 –152.
Wijayanto,  Dody  Eko.  “Hubungan  Kepala  Desa  Dengan  Badan  Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa.” Jurnal Independent 2, no. 1 (2014):
40.
yuliah  yuyun.  “Potensi  Penyelewengan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa  Kaji  Menurut
Pearturan  Menteri  Nomer  37  Tahun  2007  Tentang  Pengelolahan  Keuangan Desa” (2015): 608–627.