Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

## Yory Fernando

## Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email: yoryfernando@gmail.com
Abstract. As national assets and who are also legal subjects, children have a strategic role in the life of the  nation  and  state.  Because  of  this  strategic  role,  every  problem  regarding  children  cannot  be underestimated.  The  Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (CRC)  is  proof  that  the  international community guarantees children’s rights. In Indonesia, the rights of the child have been stated in Act No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, these regulations do not just appear, it needs a long enough process to form regulations that guarantee the interests and rights of a child. The history  of  the  formation  of  the  Child  Criminal  Justice  System  is  divided  into  3  periods,  namely;  The period before the birth of Law Number 3 of 1997, the period after the birth of Act No. 3/1997, and the period after the birth of Act No. 11/2012. It can be concluded from these three periods that before the birth of Act No. 11/2012, there have been several regulations governing the interests of children but their implementation is far from perfect, and the birth of Act No. 11/2012 is a milestone that has brought major changes to ensuring children’s rights in Indonesia.
Key words: Child’s Rights, History, Juvenile Criminal Justice System.
Abstrak. Sebagai  aset  bangsa  dan  yang  juga  merupakan  subyek  hukum,  anak  memiliki  peran  yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena peran yang strategis tersebut maka setiap permasalahan  mengenai  anak  tidak  dapat  disepelekan. Convention  on  the  Rights  of  the  Child (CRC) adalah  bukti  bahwa  dunia  internasional  menjamin  hak  anak.  Di  Indonesia  mengenai  hak  anak  sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun peraturan  tersebut  tidak  serta  merta  muncul  begitu  saja,  perlu  proses  yang  cukup  panjang  hingga terbentuknya  peraturan  yang  menjamin  kepentingan  serta  hak  yang  dimiliki  seorang  anak.  Sejarah terbentuknya  sistem  peradilan  pidana  anak  dibagi  menjadi  3  periode  yaitu;  Periode  sebelum  lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Periode pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, dan  Periode  pasca  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012.  Dapat  diambil  kesimpulan  dari ketiga periode ini bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang kepentingan anak namun penerapannya jauh dari kata sempurna, dan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini menjadi tonggak yang membawa perubahan besar bagi terjaminnya hak anak di Indonesia.
Kata Kunci : Hak Anak, Sejarah, Sistem Peradilan Pidana Anak

## PENDAHULUAN
Anak adalah aset bangsa dan merupakan subyek hukum, yangmana anak sebagai generasi muda  yang  memiliki  peran  strategis  sebagai penerus  bangsa.  Dan  permasalahan  mengenai anak,  tidak  hanya  mencakup  lingkup  lokal, regional  maupun  nasional  saja,  namun  sudah menjadi  permasalahan  internasional.  Hal  ini ditandai dengan lahirnya konvensi tentang anak,
yang  pada  intinya  menegaskan  hak-hak  yang sudah  seharusnya  dimiliki  oleh  seorang  anak. Dan konvensi tersebut adalah Konvensi tentang Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child (CRC). Konvensi ini pertama kali digagas oleh Eglantyne Jebb pada tahun 1923, kemudian konvensi tersebut disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi tersebut  mewajibkan  negara  yang  melakukan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
ratifikasi  untuk  menjamin  hak  anak  dinegara tersebut, kemudian Pemerintah Indonesia melakukan ratitfikasi terhadap konvensi tersebut yang  dituangkan  ke  dalam  Kepres  Nomor  36 Tahun 1990.
Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, aturan mengenai proses persidangan anak masih diatur  dalam  beberapa  aturan  terpisah  dari Mahkamah Agung. Beberapa peraturan tersebut mengharuskan adanya persidangan khusus anak yang  tertutup  untuk  umum,  hal  ini  terdapat dalam  SEMA  Nomor  3  Tahun  1959. 1 Dan adanya  keharusan  yang  menjadi  hakim  dalam persidangan  anak  adalah  hakim  yang  memiliki kompetensi dan perhatian terhadap anak, hal ini diatur  berdasarkan  Intruksi  Mahkamah  Agung
Nomor
M.A/Pem./048/1971 yangmana bertujuan untuk memberikan jaminan pemeriksaan  yang  ditujukan  bagi  kesejahteraan bagi  anak.  Dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  pun  sekilas  membahas mengenai  penanganan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anak, dimana secara substansial diatur  bahwa  pesidangan  bagi  anak  dilakukan secara tertutup untuk khalayak umum. Selain itu, adanya keharusan pemeriksaan dalam persidangan hanya boleh dilakukan oleh hakim tunggal.
Yang  menarik  ketika  membahas  sistem peradilan  anak  di  Indonesia  adalah  bagaimana awalnya  kepentingan  anak  sendiri  tidak  terlalu diperhatikan  dan  terkesan  di  “nomor  duakan” dan lahirnya konvensi hak anak menjadi harapan baru  bagi  sistem  peradilan  pidana  khususnya pidana  anak  di  Indonesia.  Namun  nyatanya konvensi  yang  seharusnya  menjadi  harapan tersebut  tidak  serta  merta  membuat  sistem peradilan  pidana  anak  langsung  membaik, dibutuhkan  proses  yang  cukup  lama  sampai akhirnya  ada  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  kepentingan  anak  dengan optimal yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.  Dengan  demikian,  penulis  tertarik  untuk menulis mengenai aspek sejarah perkembangan
anak  di  Indonesia  dengan  tujuan  menambah wawasan  bagi  penulis  maupun  para  pembaca nantinya terkait dengan bagaimana perkembangan  sistem  peradilan  pidana  khusus anak di Indonesia dari masa ke masa.

## PEMBAHASAN Periode  Sebelum  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Berdasarkan  penjelasan  dalam  Surat Edaran  Jaksa  Agung  No.  P.  1/20  yang diterbitkan  pada  tanggal  30  Maret  1951,  anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang  menurut  hukum  pidana  melakukan perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  sanksi pidana  yang  belum  berusia  16  (enam  belas) tahun.  Menurut  surat  edaran  tersebut,  upaya untuk  membawa  anak  yang  melakukan  tindak pidana  ke  dalam  pengadilan  hanya  sebagai upaya  terakhir  ( utimum  remidium ).  Dimana haruslah terlebih dahulu memprioritaskan upaya penyelesaian  lain  bagi  anak  yang  dapat dipertimbangkan selain pengadilan. Dan lembaga yang dianggap layak untuk menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan  dengan  hukum  adalah  Pra  Yuwana dan  kantor  pejabat  sosial.  Pra  Yuwana  yang awalnya  bernama  Pro  Juventute,  lembaga  ini didirikan  pada  tahun  1957  oleh  Departemen Kehakiman.
Martina  menyatakan  ketika  itu  di Indonesia  terjadi  peningkatan  kenakalan  anak- anak, masa ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 1956-1957 yang walaupun meningkat pada saat itu  masih  belum  menjadi  suatu  permasalahan besar.  Kemudian  pemerintah  menyadari  bahwa pentingnya  perhatian  khusus  yang  diberikan kepada anak, dan baru pada tahun 1958 muncul pemikiran  yang  mengarah  kepada  lembaga peradilan  anak,  dan  hal  ini  diimplementasikan dengan  adanya  penerapan  tatacara  persidangan pengadilan  anak  yang  dibuat  berbeda  dengan proses  persidangan  pada  umumnya  diterapkan pada  pengadilan  orang  dewasa.  Penerapan  ini didasarkan  pada  sebuah  pemikiran  bahwa  anak
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang melakukan tindak pidana atau dalam hal ini disebut  sebagai  kenakalan,  haruslah  diberi perlakuan  yang  berbeda  dengan  pelaku  tindak pidana  pada  umumnya  yang  merupakan  orang dewasa. Pembedaan persidangan untuk anak dari persidangan  pada  umumnya  merupakan  hasil pembicaraan  antar  lembaga  terlibat  dalam menangani permasalahan anak yang melakukan tindak  pidana,  yaitu  lembaga  kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pra yuwana.
Sebelum  adanya  unifikasi  hukum  yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana yang  dilakukan  anak  dan  bagaimana  proses penegakan  hukumnya,  secara  teoritik  dan praktik  terkait  aturan  tersebut  masih  tersebar dalam  beberapa  peraturan  seperti  SEMA, Kepmen  Kehakiman  dan  aturan  lainnya. Ketentuan  mengenai  proses  pengadilan  anak sebenarnya  sudah  diatur  sejak  Indonesia merdeka  hal  ini  terdapat  didalam  pasal  45,  46, dan  47  KUHPidana.  KUHPidana  merupakan konkordasi dari WvSNI ( Wetboek van Strafrecht voor  Nederlandsch  Indie )  yang  diberlakukan pertama  kali  dengan  Koninklijk  Besluit  (Titah Raja) pada tanggal 15 oktober 1915 dan berlaku sejak  1  Januari  1918. 2 Kemudian  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  73 Tahun  1958  tentang  Menyatakan  Berlakunya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik  Indonesia  dan  Mengubah  Undang- Undang Hukum Pidana.
Dalam  KUHPidana  yang  termasuk dalam  kategori  anak  yang  dapat  menjalani pengadilan  anak  adalah  orang  yang  belum mencapai  umur  16  (enam  belas  tahun)  dimana penjatuhan  pidana  terhadap  anak  ini  berupa pengembalian  kepada  orang  tua  atau  walinya tanpa  disertai  sanksi  pidana  seperti  yang  diatur dalam KUHPidana, dan bila anak tersebut tidak memiliki orang tua atau wali maka akan menjadi anak  milik  negara 3 Dan  jika  yang  melakukan tindak pidana adalah anak dibawah usia 18 tahun
2 Ahmad  Bahiej, Sejarah  dan  Problematika Hukum  Pidana  Materiel  di  Indonesia ,  SOSIO-REGALIA, Volume 5 Nomor 2, Februari 2006. Hal 13.
maka  ancaman  pidana  pokok  maksimumnya dikurangi  sepertiga,  dan  apabila  ancamannya hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup maka  maksimal  pidana  penjara  menjadi  15 tahun,  dan  tidak  diperbolehkan  adanya  pidana tambahan.
Lalu, mengenai penerapan aturan peradilan pidana anak lebih lanjut diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1959 yang menjelaskan pemeriksaan  untuk  anak  harus  dilakukan tertutup untuk umum demi kepentingan anak itu sendiri. Dan terkait anak yang melakukan tindak pidana  harus  dilaksanakan  melalui  proses peradilan  yang mementingkan kepentingan dan kesejahteraan anak serta masyarakat. Dan untuk bisa membuat persidangan yang demikian maka perlu  adanya  hakim  yang  memiliki  perhatian, pengetahuan  dan  dedikasi  terhadap  anak  yang melakukan kenakalan.
Ketentuan  mengenai  persidangan  dalam pengadilan anak secara singkat juga diatur dalam Pasal  153  ayat  (3)  KUHAP  yang  pada  intinya menjelaskan  persidangan  terbuka  untuk  umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan perkara  yang  terdakwanya  adalah  anak-anak, dan apabila tidak dipenuhinya ketentuan tersebut maka  putusan  yang  dihasilkan  dianggap  batal demi  hukum.  Kemudian,  dalam  praktiknya pengadilan  anak  didasarkan  pada  Permen Kehakiman Nomor M.06.UM.01.06 Tahun 1983 yang  pada  intinya  menyatakan  persidangan untuk  anak  haruslah  diperiksa  oleh  hakim tunggal, namun dalam kondisi tertentu persidangan  untuk  anak  dapat  diperiksa  oleh hakim majelis dengan kondisi persidangan yang tertutup untuk umum. Jaksa dan penegak hukum yang  ikut  bersidang  harus  bersidang  tanpa pakaian  formal  mereka  dan  dalam  persidangan juga  orang  tua  atau  wali  anak  tersebut diwajibkan hadir dan perlu juga adanya laporan sosial dari anak yang bersangkutan.
Lebih  lanjut,  dalam  perkembangannya persidangan  anak  tidak  hanya  didasarkan  pada
3 R Soenarto Soerodibroto, ibid , Hal 37.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
peraturan  yang  lebih  lama  saja,  namun  pada tahun 1987 lahir SEMA RI Nomor 6 Tahun 1987 yang  menjadi  acuan  baru  bagi  persidangan terhadap  anak  yang  pada  intinya  menjelaskan pemeriksaan dalam persidangan anak memerlukan  adanya  pendalaman  oleh  hakim terhadap  unsur  lingkungan,  keadaan  jiwa  anak, unsur tindak pidananya, serta penunjukan hakim yang  layak  dan  mampu  memperhatikan kepentingan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum. Diharapkan setiap hakim memiliki rasa perhatian khusus terhadap anak yang melakukan kenakalan  atau  tindak  pidana,  juga  hakim tersebut  haruslah  memperdalam  pengetahuan terkait hal tersebut melalui diskusi, literatur dan lain sebagainya. 4
Terkait  dengan  rancangan  undang- undang  tentang  Peradilan  Anak  yang  diajukan oleh Presiden ke DPR dan Menteri Kehakiman pada  tanggal  10  November  1995. 5 Menurut Arifin  dalam  RUU  tersebut  terkandung  begitu banyak kelemahan, contohnya seperti pada Pasal 21  yang  didalamnya  menjelaskan  mengenai kewenangan  dalam  pengadilan  khsusus  anak terkait ranah pidana maupun perdata, dimana hal tersebut dianggap tidak selaras dengan kebiasaan negara-negara hukum pada umumnya, dimana  pengadilan  anak  pada  umumnya termasuk dalam lingkup hukum pidana. 6
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak membuat beberapa  ketentuan  tentang  persidangan  anak didalam  KUHPidana  dinyatakan  tidak  belaku. Namun  bila  ditinjau  dari  aspek  analogis, beberapa  peraturan  lainnya  dapat  dikatakan masih  berlaku  secara  praktik  dalam  peradilan penanganan sidang anak di indonesia sepanjang tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. 7
4 Darwan  Prinst, ibid, (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2003), Hal 7.
5 Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar dan kawan kawan, Peradilan  Anak  di  Indonesia ,  (Bandung:  Mandar Maju, 1997), Hal 35.
6 Busthanul  Arifin, Rancangan  Undang-Undang Tentang  Peradilan  Anak, dalam  buku Peradilan  Anak  di Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 1997), Hal 35.
Periode  Pasca  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Pada  tahun  1997  adanya  pengesahan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak  dalam  Lembaran  Negara Nomor 1668 dan setelah di sahkannya undang- undang ini, akhirnya negara Indonesia memiliki suatu peraturan tersendiri yang khusus mengatur mengenai  penegakan  hukum  bagi  anak-anak yang  berhadapan  dengan  hukum.  Dengan adanya pengaturan baru ini, maka pasal tentang pengadilan anak dalam KUHPidana dinyatakan tidak  berlaku  lagi  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  67  undang-undang  ini  yang  isinya  “Pada saat  mulai  berlakunya  Undang-Undang  ini, maka  Pasal  45,  Pasal  46,  dan  Pasal  47  Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”.
Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997,  semua  bentuk  aturan terkait  proses  peradilan  anak  yang  tertuang dalam  aturan  mahkamah  agung  dan  menteri kehakiman  telah  diakomodir  dalam  undang- undang  tersebut.  Misalnya,  pengaturan  tentang tatacara persidangan yang tertutup untuk umum bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, namun terdapat pengecualian dalam kasus-kasus tertentu. 8 Lalu  dalam  proses  persidangan  anak yang berhadapan dengan hukum, seorang hakim, jaksa,  dan  para  penegak  hukum  lainnya  tidak diperbolehkan  menggunakan  pakaian  formal mereka. 9 Selain itu, anak-anak yang ditempatkan  dalam  lembaga  pemasyarakatan tetap  memiliki  hak  sebagaimana  anak  pada umumnya  seperti  menerima  pendidikan  yang layak, latihan sesuai kemampuan anak tersebut, dan  hak  lain  yang  melekat  pada  anak  tersebut harus  tetap  diberikan  berdasarkan  aturan
7 Lilik  Mulyadi, Pengadilan  Anak  di  Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya) , (Bandung: Mandar Maju, 2005) . Hal 8-10.
8 Republik  Indonesia,  Pasal  8  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
9 Rika  Saraswati, Hukum  Perlindungan  Anak  di Indonesia , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015), Hal 116- 117.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
perudang-undangan  yang  berlaku.  Dan  anak tersebut  diharuskan  menempati  tempat  yang berbeda dengan orang dewasa didalam lembaga pemasyarakatan tersebut.
Meskipun negara Indonesia telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang  anak,  dan  tujuannya  untuk  melindungi hak-hak anak, namun undang-undang ini dinilai belum  optimal  atau  kurang  memadai  dalam memenuhi  prinsip-prinsip  dasar Convention  on The  Rights  of  The  Child (Konvensi  Hak-hak Anak). Hal ini dapat kita lihat dalam data yang dikeluarkan dari The United Nations Children’s Fund pada  tahun  2002  di  Indonesia  ada  4000 (empat  ribu)  kasus  anak  yang  berhadapan dengan hukum kemudian diadili di Pengadilan, dan 90% (sembilan puluh persen) yang dijatuhi pidana  penjara,  serta  88%  (delapan  puluh delapan  persen)  diantaranya  yang  dijatuhi pidana  penjara  selama  kurang  lebih  1  (satu) tahun, kemudian sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) yang diadili karena tindak pidana ringan, dan  yang  tidak  kalah  mengejutkan  sebanyak 42% (empat puluh dua persen) anak yang berada di lapas ternyata berbagi sel dengan para orang dewasa. 10
Berdasarkan  data  tersebut,  dan  apabila kita  melihat  anak  sebagai  amanah  dan  karunia dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dimana  harkat  dan martabatnya  sebagai  seorang  manusia  harus dijaga, dan anak adalah bagian yang terpisahkan dari proses hidup manusia, bangsa, dan negara. Dan  walaupun  Undang-Undang  Dasar  1945 telah  menyatakan  secara  tegas  hak  anak  yaitu negara wajib menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. 11
Sebenarnya  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  telah mengupayakan perubahan paradigma pemidanaan  anak  di  Indonesia,  yang  tidak  lagi ditujukan  untuk  membalas  ( retributive )  namun lebih mengarah kepada proses pembinaan anak
10 Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak , (Bandung: Refika Aditama, 2013), Hal 129
dengan  tujuan  untuk  menciptakan  masa  depan yang  lebih  baik  bagi  anak  tersebut.  Namun, paradigma  ini  dirasa  belum  cukup  karena semakin  dengan  berkembangnya  kondisi  di Indonesia  dan  pemikiran-pemikiran  baru  yang muncul  mengenai  perlunya  diubah  jenis pidananya  menjadi  jenis  pidana  yang  bersifat mendidik, dan seminimal mungkin memasukan anak    yang  melakukan  tindak  pidana  ke  dalam proses peradilan.
Ketika undang-undang tentang pengadilan anak dirasa sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum  di  Indonesia  dan  dinilai  tidak  dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, maka  timbulah  pemikiran  untuk  memperbarui undang-undang  tersebut,  yang  mana  hal  ini menjadi  cikal  bakal  lahirnya  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Periode  Pasca  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Anak  merupakan pembaharuan  dari  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1970 tentang Pengadilan Anak, perubahan ini merupakan babak baru bagi sistem peradilan  pidana  khusus  anak  di  Indonesia. Dimana terjadi pergeseran paradigma dari yang awalnya  masih  mengedepankan  pembalasan hukuman  yang  setimpal  bagi  anak  yang melakukan  tindak  pidana  dan  yang  bersifat absolut,  menjadi  menggunakan  pendekatan keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  yang lebih humanis.
Undang-undang ini dinilai lebih memberikan  perlindungan  dan  memperhatikan kepentingan bagi anak yangmana hal tidak dapat diperoleh secara optimal dari peraturan sebelumnya.  Karenanya  dapat  disimpulkan sejarah  hukum  mempunyai  keterkaitan  yang cukup erat dengan pembahasan mengenai politik hukum.  Salah  satu  wujud  pembaharuan  dari
11 Republik  Indonesia, Pasal  28B  ayat  (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen .
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
undang-undang pengadilan anak adalah dengan dibentuknya  sistem  peradilan  pidana  anak. 12
Mengapa  demikian?  Karena  didalam  undang- undang tentang pengadilan anak masih mengedepankan pendekatan yuridis formal yang lebih  fokus  pada  pembalasan  ( retributive )  dan adanya  fakta  dari  beberapa  penelitian  yang dilakukan  oleh  para  ahli  bahwa  proses  dari peradilan pidana bagi anak dapat menimbulkan efek  negatif,  seperti  adanya  label  atau  cap terhadap anak sebagai mantan narapidana  yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya.
Melihat  dari  adanya  fenomena  efek negatif  dari  peradilan  pidana  terhadap  anak, menunjukan bahwa penanganan yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku  tindak  pidana  anak  melalui  jalur penal dinilai  tidak  efektif.  Jika  seorang  anak melakukan  tindak  pidana  kemudian  melalui proses  peradilan,  maka  sudah  selayaknya mendapatkan  perlakuan  yang  khusus  dan berbeda dengan orang dewasa, namun kenyantaannya  justru  anak  yang  berhadapan dengan hukum malah mendapat perlakuan yang lebih  buruk  dibandingkan  orang  dewasa. Dikatakan bahwa mayoritas anak yang berhadapan  dengan  hukum  justru  malah mengalami  tindak  kekerasan  selama  proses peradilan  pidana. 13 Dapat  dikatakan  bahwa proses  peradilan  pidana  anak  seringkali  hanya berorientasi  pada  penegakan  hukum  secara formal saja dan tidak berfokus pada kepentingan anak. 14
Berbicara  mengenai  konsep  dalam politik hukum salah satu konsep penting terkait hal tersebut adalah konsep perumusan peraturan yang  dicita-citakan  ( ius  constituendum )  untuk menjadi aturan yang lebih modern dan lebih baik dari  pada  aturan  terdahulunya.  Pada  dasarnya politik hukum adalah legal policy yang akan atau
12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
13 Koesno Adi, Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan  Pidana  yang  Berorientasi  pada  Kepentingan Terbaik bagi Anak , Pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang  Ilmu  Hukum  Universitas  Brawijaya  Malang, (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 2009), Hal 4.
telah  diterapkan  dalam  lingkup  nasinolan  dan pelaksananya adalah pihak yang berkuasa dalam hal  ini  adalah  pemerintah. 15 Yang  dalam pelaksanaanya  meliputi  banyak  aspek,  salah satunya  aspek  pembangunan  hukum  yang  pada intinya  mengenai  pembaharuan  dan  pembuatan bahan  hukum  atau  peraturan  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  hukum  yang  ada,  dan pelaksanaanya  dilapangan  yang  didalamnya termasuk  menegaskan  fungsi  kelembagaan  dan pembinaan bagi penegak hukum. 16
Bepegang  pada  konsep  di  atas  dan apabila  kita  berbicara  dalam  konteks  peradilan anak,  dapat  dipahami  bahwa  sebenarnya  sejak lahirnya undang-undang  pengadilan anak  maka produk  hukum  yang  mengatur  mengenai pengadilan  anak  lahir  saat  itu  juga.  Namun undang-undang  ini  dikatakan  masih  memiliki begitu  banyak  kekurangan,  seperti  belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
Menurut  Iman  yang  menjadi  alasan mengapa dikeluarkannya undang-undang pengadilan  anak  terletak  pada  konsideran undang-undang  tersebut.  Dalam  konsideran dinyatakan  anak  adalah  bagian  dari  generasi muda dan memiliki potensi sebagai penerus cita- cita  bangsa.  Anak  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  perkembangan  suatu  bangsa karena itu pembinaan dan perlindungan terhadap anak  dirasa  penting,  hal  ini  bertujuan  untuk menjaga perkembangan fisik dan mental seorang anak secara utuh, seimbang dan selaras. 17 Untuk melakukan  proses  pembinaan  dan  melindungi anak,  maka  perlu  adanya  dukungan  baik  dari kelembagaan  dan  juga  perangkat  hukum  yang lebih  memadai,  dan  karenanya  ketentutan mengenai tatacara penegakan hukum bagi anak menjadi  penting  dan  harus  dilakukan  dengan tatacara yang berbeda dengan biasanya. 18
14 Ibid. Hal 6.
15 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hal 8
16 Ibid. Hal 17.
17 Republik  Indonesia.  Konsideran  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997
18 Iman Jauhari, ibid, Hal 140-141.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Walaupun  konsideran  dalam  undang- undang tersebut
sangat mendukung perlindungan  anak,  namun  secara  substansial belum  menyentuh.  Hanya  ada  pengkhususan bagi  anak  secara  substansial, contohnya  seperti dalam  persidangan  aparat  penegak  hukum  dan hakim tunggal tidak diperbolehkan menggunakan pakaian formal seperti persidangan  pada  umumnya,  tapi  dalam kenyataannya  masih  banyak  anak-anak  yang dihadapkan dalam proses persidangan kemudian dijatuhi pidana penjara. Paradigma penangkapan, penahanan, dan pemberian sanksi pidana  penjara  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  menimbulkan  suatu  potensi negatif, yakni merampas apa  yang menjadi hak setiap  orang  yaitu  kemerdekaan  anak  tersebut. Dan  dalam  undang-undang  tersebut,  hanya memungkinkan  kewenangan  diskresi  yang diperbolehkan  hanya  kepada  penyidik  untuk menghentikan atau melanjutkan jalannya perkara.
Hal ini tentu berbeda dengan pengaturan dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 yang memperbolehkan setiap instansi menerapkan restorative  justice melalui  proses diversi. Dan proses diversi ini bukan hanya ada di  tingkat  penyidikan  saja,  namun  sampai  di tingkat  terakhir  dalam  sistem  peradilan  pidana yakni  lembaga  pemasyarakatan  masih  dapat dimungkinkan  dilakukannya  proses  diversi. Bahkan  menurut  undang-undang  tersebut,  para penegak  hukum  yang  tidak  mengedepankan penerapan restorative  justice melalui  proses diversi  akan  diberi  sanksi  yang  tegas  seperti pidana  penjara  dan  denda.  Menurut  Yutirsa lahirnya undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan  sebuah  upaya  untuk  mengatasi kelemahan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun
19 Yutirsa,  “Analisis  Konsep  Restoratif  Justice Melalui  Sistem  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  di  Indonesia”,  Vol.2.  No.  2  Tahun 2013.,  Hal  232- 233.
20 United Nations Standard Minimum Rules for The  Administration  of  Juveline  Justice (“ The  Beijing Rules ”), Adopted by General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985).
1997 dimana perubahan yang fundamen adalah digunakannya  pendekatan restorative justice melalui sistem diversi. 19
Apabila  mengacu  pada  tujuan  sistem peradilan anak menurut The Beijing Rules 20 yang tercantum dalam Rule 5.1. sebagai berikut: “ The juvenile justice system shall emphasize the well- being  of  the  juvenile  and  shall  ensure  that  any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion  to  the  circumstances  of  both  the offenders  and  the  offence .” 21 “bahwa  sistem peradilan  untuk  anak  akan  mengutamakan kesejahteraan  Anak  dan  akan  meyakinkan bahwa  reaksi  apapun  untuk  anak  yang melanggar  hukum  akan  selalu  sepadan  dengan situasi-situai baik pada para pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukum.” Dapat terlihat jelas bahwa sistem peradilan untuk anak memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anak, yang artinya sebisa mungkin dalam proses peradilan menghindari pemberian sanksi pidana yang sifatnya hanya untuk menghukum. Tujuan lain  dari  sistem  ini  juga  untuk  memperhatikan prinsip  proporsionalitas  dari  setiap  sanksi  yang diberikan,  yang  berarti  karena  adanya  batasan dalam  menjatuhkan  hukuman  yang  pada umumnya  dinyatakan  dalam  batasan  hukuman yang sama dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan,  tetapi  juga  memperhatikan  pada pertimbangan-pertimbangan lain seperti keadaan dirinya. 22

## KESIMPULAN
Sejak  adanya  sistem  peradilan  pidana anak yang merupakan wujud nyata perlindungan anak  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 dapat dikatakan adanya perubahan ke arah positif dari sistem peradilan pidana kita, namun
21 United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for The  Administration  of  Juveline  Justice (“ The  Beijing Rules ”), Adopted by General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985). Hal 3.
22 Setya  Wahyudi, Implementasi  Ide  Diversi dalam  Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana    Anak  di Indonesia , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), Hal 2.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
sebelum  lahirnya  undang-undang  ini  sistem peradilan  pidana  anak  harus  mengalami perkembangan dari masa ke masa dan memakan proses  yang  cukup  lama.  Sebelum  lahirnya Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997,  aturan terkait  pengadilan  anak  masih  tersebar  di berbagai macam peraturan yang tersebar, seperti SEMA,  keputusan  menteri  kehakiman  dan  lain sebagainya. Lalu ketika Undang-Undang Nomor 3  Tahun  1997  lahir,  undang-undang  ini diharapkan  menjadi  tonggak  awal yang membawa  perubahan  positif  bagi  kepentingan dan  hak  anak.  Sebagai  aturan  khusus  pertama yang mengatur persidangan anak, dan walaupun undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan  dengan  hukum  namun  nyatanya dalam  pelaksanaannya,  anak  yang  berhadapan dengan hukum malah diposisikan sebagai objek dan  diperlakukan  semena-mena  dan  cenderung merugikan  anak.  Ketika  terjadi  perkembangan dalam sistem eradilan pidana di indonesia,timbul pula  pemikiran  bahwa  Undang-Undang  Nomor 3  Tahun  1997  sudah  ketinggalan  zaman  dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hukum saat ini sehingga undang-undang ini kemudian diperbaharui  menjadi  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012. Dapat kita lihat perkembangan demi  perkembangan  yang  terjadi  pada  sistem peradilan  anak  ditujukan  untuk  membuat  suatu sistem peradilan anak yang secara teori maupun penerapannya benar-benar mementingkan anak.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Atmasasmita, Romli, Yesmil Anwar, dkk. 1997.
Peradilan  Anak  di  Indonesia .  Bandung: Mandar Maju.
Gultom,  Maidin.  2014. Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak;  Dalam  Sistem  Peradilan Anak Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Jauhari,  Imam.  2003. Hak-Hak  Anak  Dalam Hukum Islam . Jakarta: Pustaka Bangsa.
MD,  Moh.  Mahfud.  2011. Politik  Hukum  di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mulyadi,  Lilik.  2005. Pengadilan  Anak  di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya). Bandung: Mandar
Maju.
Prakoso,  Abintoro.  2016. Pembaharuan  Sistem Peradilan  Pidana  Anak .  Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Prinst,  Darwan.  2003. Hukum  Anak  Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Saraswati,  Rika.  2015. Hukum  Perlindungan Anak di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soerodibroto,  R.  Soenarto.  2015. KUHP  dan KUHAP . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soetedjo,  Wagiati  dan  Melani.  2013. Hukum Pidana Anak . Bandung: Refika Aditama.

## Artikel/Jurnal/Skripsi
Achmad,  Ruben.  2005. Upaya  Penyelesaian Masalah  Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum di Kota Palembang . Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun 2005.
Bahiej,  Ahmad. Sejarah  dan  Problematika Hukum  Pidana  Materiel  di  Indonesia , SOSIO-REGALIA,  Volume  5  Nomor  2, Februari 2006.
Adi,  Koesno.  2009. Kebijakan  Kriminal  dalam Sistem Peradilan Pidana yang
Berorientasi  pada  Kepentingan  Terbaik bagi Anak, Pidato pengukuhan Guru Besar dalam  bidang  Ilmu  Hukum  Universitas Brawijaya  Malang .  Malang:  Fakultas Hukum Brawijaya Malang.
Eddyono,  Supriyadi  W.  2007. Pengantar Konvensi  Hak  Anak .  Seri  Bahan  Bacaan Kursus  HAM  untuk  Pengacara  XI. Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat ELSAM.
Sari,  Made  Ayu  Citra  Maya.  2012. Diversi Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia .  Denpasar:  Program  Pasca Sarjana Universitas Udayana.
United Nations. 1985. United Nations Standard Minimum  Rules  for  the  Administration  of Juvenile  Justice (“The  Beijing  Rules”) . Adopted by General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Wahyudi, Setya. 2011. Implementasi Ide Diversi dalam  Pembaharuan  Sistem  Peradilan Pidana    Anak  di  Indonesia .  Yogyakarta: Genta Publishing. Yutirsa,  2013. Analisis  Konsep  Restoratif Justice  Melalui  Sistem  Diversi  Dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia , Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013.

## Peraturan Perundang-undangan
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1959  tentang  Saran  Untuk  Memeriksa Perkara  Pidana  Dengan  Pintu  Tertutup Terhadap  Anak-Anak Yang  Menjadi
Terdakwa. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Intruksi Mahkamah Agung Nomor M.A/Pem./048/1971  Tanggal  4  Januari 1997. Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  Kehakiman  Nomor
M.06-UM.01.06 .
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  3
Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak. Lembaran  Negara  No.  3,  Tambahan
Lembaran Negara No. 3668.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen.