## KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ANAK
Apri Rotin Djusfi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Email: apri.rotin@yahoo com

## Abstract
Indonesian  Child  Protection  Commission  is  an  independent  agency,  established  under  the provisions  of  the  Law  on  Child  Protection.  Was  formed  on  June  21,  2004,  this  agency  is mandated by Presidential Decree No. 77 of 2003 and Article 74 paragraph (1) and (2) of Law 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection. The problem that is revealed in this research is how the protection of children is in conformity with the principles of human rights, is child protection in Indonesia is in conformity with the 1945 Constitution and the laws protecting children and how the role of the Indonesian Child Protection Commission in protecting the rights of children. The principles of human rights that protects the protection of children one of which is the birth certificate. Indonesian Child Protection Commission‟s role in protecting  the  rights  of  children  is  as  a  protection  and  supervisor  of  Law  35  of  2014  on  the Amendment of Act No. 23 of 2002 in the Child Protection.
Keywords : Children Right Protection Law,  KPAI, Children's rights

## 1. PENDAHULUAN
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya.  Agar  setiap  anak  kelak  mampu  memikul  tanggung jawab  tersebut,  maka  ia  perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas  luasnya  untuk  tumbuh  dan berkembang  secara  optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial,  dan  berakhlak  mulia,  perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-hak  nya  serta  adanya  perlakuan  tanpa  diskriminasi.  Hal  ini disebutkan di dalam Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber  daya  manusia  bagi  pembangunan  nasional.  Dalam  rangka  mewujudkan  sumber  daya manusia  Indonesia  yang  berkualitas  dan  mampu  memimpin  serta  memelihara  kesatuan  dan persatuan  bangsa  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya  pembinaan secara  terus  menerus  demi  kelangsungan  hidup  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan  membahayakan  mereka dan bangsa di masa depan.
Pasal  1  angka  1  Undang-undang  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan  bahwa  anak  adalah  seseorang yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan. Sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 2  Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Permasalahan  kehidupan  anak  sangatlah  kompleks  dan  rumit,  situasi  penuh  ancaman  dari kehidupan, serta berbagai bentuk depresi sosio-ekonomi, cultural dan psikologikal, semua faktor tersebut sangat mempengaruhi perkembangan pola perilaku dan kematangan mental emosional seorang anak.
Negara Indonesia sebagai Negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai Negara pihak Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sejak Agustus 1990, dengan demikian menyatakn keterkaitannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang  35  Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak.  Namun  pada  kenyataannya,  masih  banyak  anak  yang  dilanggar haknya,  dan  menjadi  korban  dari    berbagai  bentuk  tindak  kekerasan,  eksploitasi,  perlakuan salah,  diskriminasi  bahkan  tindakan  yang  tidak  manusiawi  terhadap  anak,  tanpa  ia  dapat melindungi  dirinya,  dan  tanpa  perlindungan  yang  memadai  dari  keluarganya,  masyarakat,  dan pemerintah.
Mencermati permasalahan anak yang membutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak baik  keluarga,  atas  prakarsa  Departemen  Sosial  Republik  Indonesia,  Tokoh  Masyarakat, Perguruan  Tinggi,  Organisasi  Non  Pemerintah  dan  Pemerintah,  Media  Massa,  dan  kalangan Profesi,  serta  dukungan  UNICEF  pada  tanggal  26  Oktober  1998,  dibentuklah  komisi Perlindungan  Anak  Indonesia,  Forum  Nasional  memberikan  mandat  kepada  Komisi Perlindungan  Anak  untuk  melakukan  serangkaian  kegiatan  perlindungan  anak  termasuk memperkuat  mekanisme  nasional  untuk  mewujudkan  situasi  dan  kondisi  yang  kondusif  bagi perlindungan anak demi masa depan yang lebih baik.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  dibentuk  sebagai  lembaga  independen  yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  No.  77  Tahun  2003  dan  pasal  74  ayat  (1)  Undang-undang  35
Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak dalam rangka untuk meningkatkan evektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan  hak  anak,  dengan  Undang-undang  ini  dibentuk  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia. Kemudian pasal 74 ayat (2) Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan  dalam  hal diperlukan,  pemerintah  daerah  dapat  membentuk  Komisi  Perlindungan  Anak  Daerah  atau lembaga  lainnya  yang  sejenis  untuk  mendukung  pengawasan  penyelenggaraan  perlindungan anak di daerah.
Salah  satu  bagian  agenda  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  melakukan  sosialisasi seluruh  ketentuan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak, mengumpulkan  data  dan  informasi,  menerima  pengaduan  masyarakat,  melakukan  penelaahan dan  pemantauan,  evaluasi  serta  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  anak, memberikan  laporan,  saran,  masukan  serta  pertimbangan  kepada  Presiden.  Dengan  demikian penelitian  ini  akan  membahas  lebih  lanjut  mengenai  kedudukan  dan  fungsi  Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melindungi hak-hak anak-anak(KPAI, 2010)
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  dapatlah  diidentifikasikan  permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah perlindungan anak sudah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM?
2. Apakah    Perlindungan  Anak  di  Indonesia  sudah  sesuai  dengan  amanat  UUD  dan Undang-undang perlindungan anak?
3. Bagaimakah  peran  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  dalam  melindungi  hak-hak anak?
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Tata Negara sehingga merupakan suatu  kajian  terhadap  kedudukan  dan  fungsi  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Melindungi Hak-Hak Anak.
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk menjelaskan apakah perlindungan anak sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
2. Untuk  menjelaskan  perlindungan  anak  di  Indonesia  sudah  sesuai  dengan  amanat Undang-undang Dasar dan Undang-undang Perlindungan Anak.
3. Untuk menjelaskan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melindungi hak- hak anak.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  tersebut  adalah  yuridis  normatif,  yakni  yang menekankan  pada  hukum  dan  peraturan-peraturan  lain  yang  berlaku  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan.  Pendekatan  tersebut  dimaksudkan  untuk  menelaah,  mengkritisi,  serta diharpakan dapat member solusi, khususnya yang terkait dengan peranan Komisi Perlindungan Anak  Indonesia dalam sistem  ketatanegaraan Indonesia seperti misalnya Keppres 77/2003 dan pasal  74    Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  dalam  rangka  untuk  meningkatkan efektifitas  penyelenggaraan  perlindungan  anak  Indonesia.  Juga  beberapa  Undang-undang lainnya yang relefan dengan objek yang diteliti.
Dalam penelitian tersebut jenis-jenis data dan bahan-bahan hukum yang digunakan, adalah :
- Bahan hukum primer
Data  primer  terdiri  dari  ketentuan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.
- Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  buku-buku,  surat  kabar,  majalah,  hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal, artikel dan internet.
- Bahan Hukum Tersier Bahan hukum  yang diambil peneliti sebagai bahan yang dapat memberikan penjelasan data-data primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum dan politik.
Teknik penelitian pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan ( Library research) ,  yaitu  dengan  mempelajari  buku  dan  literature  yang  relevan  serta  berkenaan  dengan penulisan.

## 3. PEMBAHASAN

## Perlindungan Anak Menurut Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia
Mengenai  perlindungan  anak  menurut  prinsip-prinsip  HAM,  Negara  Indonesia  sebagai Negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai Negara pihak konvensi PBB tentang hak anak sejak Agustus 1990, dengan demikian menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang termuat dalam UUD 1945. Dari  sisi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  anak  adalah  masa  depan  bangsa  dan  generasi penerus  cita-cita  bangsa,  sehingga  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang.
Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat,  bangsa  dan  Negara  yang  bersangkutan,  maka menjadi  kewajiban  bersama  baik  pemerintah,  masyarakat  maupun  keluarga  untuk mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan kemanusiaan.
Salah  satu  bentuk  perlindungan  pemerintah  yang  mengacu  kepada  prinsip-prinsip  HAM yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan catatan sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di  Daerah,  menyebutkan  bahwa  salah  satu  diantaranya  adalah  akte  kelahiran.  Akibat  yang dialami  apabila  akte  kelahiran  tidak  dimiliki  oleh  anak  yaitu  mengalami  kegagalan  untuk mendapatkan  sesuatu  hanya  karena  tidak  dapat  menunjukkan  bukti-bukti  tentang  identitas pribadi seseorang.
Kepemilikan  akte  kelahiran  juga  merupakan  salah  satu  bukti  telah  terpenuhinya  hak  anak. Pasal  28D  (4)  UUD  1945  mengatakan  setiap  orang  berhak  atas  status  kewarganegaraan, kemudian Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang-undang No 35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Pasal  tersebut  menyebutkan  bahwa  “Setiap  anak  berhak  atas  suatu  nama sebagai  identitas  diri  dan  status  kewarganegaraan”.    Undang-undang  No  35  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 27 Ayat 1 mengatakan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahiran, selanjutnya Pasal 27  Ayat  2  mengatakan  identitas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dituangkan  dalam  akte kelahiran.
Untuk menjamin dan mengimplementasikan hak atas identitas, Negara Indonesia kemudian mensahkan  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Dalam  Pasal  3 ayat  (2)  UU  No.  39  Tahun  1999  menyebutkan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan  dan  perlakuan  hukum  yang  adil  serta  mendapat  kepastian  hukum  dan perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum”.  Kemudian  pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  39  Tahun  1999 menyebutkan bahwa “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama  sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”. Hal mana semakin dipertegas oleh pasal 29 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada”.
Perlindungan  hak-hak  anak  yang  diatur  dalam  undang-undang  di  atas,  merupakan  hukum positif yang harus dilaksanakan dan ditegaskan langsung oleh pemerintah, karena hukum positif harus dirasakan secara langsung hasilnya oleh masyrakat, sebab sifatnya positivisme , yaitu :
1) Hukum adalah perintah
2) Analisis  terhadap  konsep-konsep  hukum  adalah  usaha  yang  berharga  untuk  dilakukan. Analisis yang demikian berbeda dari studi sosiologis dan histori serta berlainan pula dari suatu penilaian teoritis.
3) Keputusan-keputusan  dapat  dideduksikan  secara  logis  dari  peraturan-peraturan  yang sudah ada lebih dulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas.
4) Penghukuman  secara  moral  tidak  dapat  ditegaskan  dan  dipertahankan  oleh  penalaran rasional, pembuktian atau pengujian.
5) Hukum  sebagaimana  diundangkan,  ditetapkan  harus  senantiasa  dipisahkan  dari  hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan(Satjipto Rahardjo,1996:h,267).
Di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  52  ayat  (1)  yaitu  setiap  anak  berhak  atas  perlindungan  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  dan  bangsa.  Dalam  hal  perkawinan  melahirkan  anak,  maka  kedudukan anak  serta  bagaimana  hubungan  antara  orang  tua  dengan  anaknya  bila  dikaitkan  dengan  Pasal 52  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  menurut  R.I  Suhatini  C  (1986:47) menyebutkan bahwa demi pertumbuhan anak yang baik, orang tua harus mematuhi kebutuhan jasmani  seperti  makan,  minum  dan  tidur.  Kebutuhan  keamanan  dan  perlindungan,  kebutuhan untuk  dicintai  oleh  orang  tuanya,  kebutuhan  harga  diri  (adanya  penghargaan)  dan  kebutuhan menyatakan diri baik secara tertulis maupun lisan. M. Yahya Harahap (1975:123) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah :
1) Tanggung  jawab  orang  tua  untuk  mengawasi,  memberikan  pelayanan  yang  semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.
2) Pemeliharaan  yang  berupa  pengawasan,  pelayanan  serta  pencukupan  nafkah  tersebut adalah bersifat kontinyu (terus-menerus) sampai anak itu dewasa.
Indonesia  merupakan  Negara  hukum,  yang  mana  perlindungan  anak  sudah  sesuai  dengan prinsip-prinsip  HAM.  Seperti  halnya  dengan  cirri-ciri  Negara  hukum  menurut  F.J.  Stah,  yaitu ada  perlindungan  HAM,  ada  legalitas  (dasar  hukum  yang  berlaku),  adanya  pembagian kekuasaan, dan pengawasan peradilan.
Nilai anak yang kemudian dijadikan norma universal adalah bahwa anak juga dilihat sebagai manusia  utuh,  yang  oleh  karenanya  memiliki  hak  asasi  yang  harus  dilindungi.  Perlindungan anak  dengan  demikian  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  (Hadi  Supeno, 2011).

## Perlindungan  Anak  Indonesia  Sebagai  Salah  Satu  Amanat  Undang  Udang  Dasar  dan Undang-undang Perlindungan Anak.
Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat,  bangsa  dan  Negara  yang  bersangkutan,  maka menjadi  kewajiban  bersama  baik  pemerintah,  masyarakat  maupun  keluarga  untuk mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan kemanusiaan.
Seiring  dan  sejalan  dengan  tujuan  nasional  bangsa  Indonesia  sebagaimana  telah  digariskan dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : kemudian dari pada  itu,  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan yang maha esa, Kemanusian yang adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia,  dan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Aline  keempat  pembukaan  UUD  1945  ini  menjadi  awal diletakkan landasan hukum untuk berpijak mengenai perlindungan.
Di dalam seminar tentang perlindungan anak/remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana (1997), terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :
1) Segala  daya  upaya  yang  dilakukan  secara  sadar  oleh  setiap  orang  maupun  lembaga pemerintah  dan  swasta  yang  bertujuan  mengusahakan  pengamanan,  penguasaan,  dan pemenuhan  kesejahteraan  fisik,  mental  dan  sosial  anak  remaja  yang  sesuai  dengan kepentingan dan hak asasinya.
2) Segala  daya  upaya  bersama  yang  dilakukan  dengan  sadar  oleh  perorangan,  keluarga, masyarakat,  badan-badan  pemerintah  dan  swasta  untuk  pengamanan,  pengadaan  dan pemenuhan  kesejahteraan  rohaniah  dan  jasmaniah  anak  berusia  0-18  Tahun,  tidak  dan belum  pernah  menikah,  sesuai  dengan  hak  asasi  dan  kepentingan  agar  dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hukum yang menjamin hak- hak anak dan kewajiban anak adalah hukum adat, hukum perdata, hukum islam, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak.

## Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Melindungi Hak-Hak Anak
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  merupakan  lembaga  independen  yang  kedudukannya sejajar dengan Komisi Negara lainnya. Terbentuknya KPAI memperlihatkan suatu realita bahwa pemerintah  menaruh  perhatian  dan  berupaya  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  anak agar  anak  terhindar  dari  perbuatan-perbuatan  yang  merugikan  sesuai  dengan  amanat  Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Sebagai  lembaga  independen,  KPAI  diharapkan  mampu  secara  aktif  memperjuangkan kepentingan anak. KPAI bertugas melakukan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak,  mengumpulkan  data  dan informasi,  menerima  pengaduan  masyrakat,  melakukan  penelahaan,  pemantauan,  evaluasi  dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepentingan anak.
Selain itu KPAI juga dituntut untuk memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak. Sejak pendiriaannya, KPAI memperoleh dana untuk menjalankan segala tugas, fungsi dan program-programnya dari APBN dan APBD. Selain itu,  sumber  dana  juga  dimungkinkan  dari  bantuan  asing  bila  memang  ada  lembaga  asing  atau organisasi internasional yang ingin bekerja sama dengan KPAI.
Mengenai laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana guna adanya transparansi serta agar  tidak  menimbulkan  kecurigaan  adanya  perbuatan  korupsi  atau  kolusi  dalam  tubuh  KPAI. KPAI mencantumkannya dalam rapat dengar pendapat dengan DPR.

## 4. SIMPULAN
Dari apa yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1) Perlindungan  anak  menurut  prinsip-prinsip  HAM,  Negara  Indonesia  sebagai  Negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai Negara pihak konvensi PBB tentang hak  anak  sejak  Agustus  1990,  dengan  demikian  menyatakan  keterikatannya  untuk menghormati  dan  menjamin  hak  anak  tanpa  diskriminasi,  sesuai  dengan  prinsip- prinsip HAM dan diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang termuat dalam UUD 1945.
2) Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat,  bangsa  dan  Negara  yang bersangkutan, maka menjadi kewajiban bersama baik pemerintah, masyarakat maupun keluarga untuk mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan kemanusiaan.
3) Terbentuknya  KPAI  memperlihatkan  suatu  realita  bahwa  pemerintah  menaruh perhatian  dan  berupaya  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  agar  anak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan anak.

## 5. REFERENSI
Ahmad  Kamil,  Fauzan.  2008. Hukum  Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak  di  Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Anonimus. 2009. Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 , New Merah Putih. Hadi Supeno. 2013. perspektif perlindungan anak dan implementasi di Indonesia, www.artikel anak.com, di akses pada hari kamis tanggal 3 maret 2011, pukul 23.15.WIB.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  77 Tahun  2003  Tentang  Komisi  Perlindungan Anak Indonesia.
Ni’matul Huda. 2010. Hukum Tata Negar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia www. kpai.go.id, di akses terakhir pada hari rabu tanggal 9 Juni 2010, Pukul 23.00 WIB. Yahya Harahap M. 1975. Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Tranding Co.