## DASAR HUKUM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
DI BIDANG BISNIS DALAM TATA HUKUM INDONESIA
Syahrani
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin e-mail: syahrani.mhi@gmail.com
Abstract:  The  implementation  of  Islamic  Sharia  law  in  the  business  has  had  a  legal  basis  in  the Indonesian  legal  system.  The  legal  basis  is  the  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  of  1945, especially  article  29,  some  Laws  and  some  Government  Regulations,  or  other  regulations  which related  to  the  developing  sharia  business,  such  as  Law  of  the  Republik  Indonesia  Number  7  Year 1992  in  conjunction  with  Law  Number  10  Year  1998  on  the  amendment  of  Law  Number  7  Year 1992  on  banking,  Law  Number  21  Year  2008  on  Islamic  Banking.    The  developing  Financial Institution  or  Sharia  Business,  among  other  things,  Islamic  Banking,  Islamic  Insurance,  Sharia investment fund shares, Sharia mortgage and others.
Abstrak: Pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang bisnis telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam tata hukum Indonesia. Dasar hukum tersebut adalah : Undang-undang Dasar 1945, khususnya pasal 29, beberapa buah Undang-undang dan beberapa buah Peraturan Pemerintah, atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan bisnis syariah yang berkembang saat ini, seperti UU. N0. 7 Tahun 1992 jo UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaga Keuangan/Bisnis Syariah yang berkembang saat ini antara lain, Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pengadaian Syariah dan lain-lain.
Kata kunci: Hukum bisnis, perbankan, Negara.
Pendahuluan
Di  dalam  negara  Republik  Indonesia,  sampai saat  ini  berlaku  tiga  sistem  hukum  yang mempunyai  sosok  dan  sistem  sendiri,  yaitu sistem  hukum  adat,  hukum  islam  dan  hukum barat.
Hukum  Islam  atau  yang  biasa  disebut  Syariat Islam  adalah  salah  satu  aspek  ajaran  Islam  yang menempati  posisi  penting  dalam  pandangan umat  Islam,  karena  ia  merupakan  manifestasi paling konkrit dari Islam sebaagai sebuah agama.
Secara  umum  pelaksanaan  Syariat  Islam  di Indonesia  telah  memdapatkan  landasan  hukum yang  kuat.  Hal  ini  dapat  dipahami  maksud  dari bunyi  pasal  29  ayat  (1)  UUD  1945.  “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Menurut  H.  Ichtijanto,  dengan  penegasan Undang-Undang  Dasar  45  pasal  29  (1)  tersebut, Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  adalah  Hukum Dasar  dari  Hukum  Positif  Indonesia;  seluruh rakyat Indonesia mentaatinya. Dengannya dimaksudkan  agar  rakyat  Indonesia  selalu memandang  dan  menjadikan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  sebagai  Hukum  yang  mengikat  setiap saat  bagi  karyanya  dalam  kehidupan  pribadi,
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 1
Apabila kita menilik pada sejarah pembentukan  Undang-Undang  Dasar  1945, maka  rumusan  bunyi  pasal  29  tersebut  di  atas, adalah merupakan hasil kompromi yang diperoleh  oleh  umat  Islam,  karena  sebelumnya umut Islam melalui tokoh-tokoh Islam mengusulkan  rumusan  yang  berbunyi  dengan kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluknya.
Oleh  karena  itu  tidaklah  berlebihan  apabila umat  Islam  menuntut  kepada  pemerintah  untuk memberikan peluang atau kemudahan bagi umat Islam  dalam  menjelankan  ajaran  agama  Islam secara  komprehensif,  tidak  saja  aspek  ibadah dalam  arti  sempit,  akan  tetapi  juga  pada  aspek ibadah  dalam  arti  luas,  termasuk  muamalah, meliputi aspek sosial, politik dan ekonomi.
Sejak  Indonesia  merdeka  sampai  saat  ini, kehidupan  umat  Islam  dibidang  ekonomi  masih belum  menggembirakan,  banyak  faktor  yang menjadi  penyebabnya,  mulai  dari  sikap  umat
1 Ichtijanto,  Hukum  Terapan  Peradilan  Agama”  dalam Mimbar Hukum No. 58 thn xiii 2002, hlm. 5.
Islam  sendiri  yang  kurang  begitu  hirau  dengan problematika  ekonomi  umat,  sampai  dengan kebijakan  pemerintah  yang  lebih  berpihak  pada ekonomi  yang  bersumber  dari  Hukum  Barat (ekonomi  konpensional).  Sementara  ekonomi yang  bersumber  dari  Hukum  Islam  (ekonomi Syari’ah)  baru  beberapa  tahun  terakhir  ini mendapatkan perhatian.
Perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia tidak  dapat  dilepaskan  dari  konstelasi  politik, semula  dalam  Piagam  Jakarta  disebutkan  bahwa negara  berdasar  kepada  syariat  Islam.  Karena keberatan beberapa elemen bangsa, khususnya di kawasan  timur,  kemudian  dicapai  kata  sepakat negara  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Negara  Indonesia  adalah  jelas  negara  yang relegius,  sebagai  konpensasi  dari  kompromi  itu kemudian  didirikan Departemen  Agama setahun setelah  Proklamasi.  Dual  sistem  terjadi  baik dalam  pendidikan,  yaitu  sistem  madrasah  dan sistem  sekolah,  sistem  peradilan  negeri  dan agama.  Perkembangan  dual  sistem  selanjutnya mengarah  kepada  sistem  ekonomi,  Undang- Undang  nomor  7  Tahun  1992  mengenai perbankan  berhasil  disahkan  menandai  dual sistem dalam bidang pengaturan ekonomi. 2 Sebenarnya jauh sebelum disahkannya undang-undang  N0.  7  Tahun  1992,  pemikiran tentang  ekonomi  berdasarkan  prinsip  syariah atau Bank tanpa bunga telah dilakukan oleh para pakar  ekonomi  Islam,  yakni  sekitar  tahun  1970 an.
Menurut  Wirdyaningsih  dan  kawan-kawan, wacana pendirian sistem perbankan tanpa bunga dibicarakan di Indonesia pada pertengahan tahun 1970  an,  ada  beberapa  alasan  yang  menghambat terealisasinya  ide  ini,  yaitu  operasi  bank  Islam yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh karena hal itu tidak sejalan dengan Undang- undang  Pokok  Perbankan  yang  berlaku,  yaitu Undang-undang  N0.  14  Tahun  1967.  Konsep bank  Islam  dari  segi  politis  juga  dianggap berkonotasi  ideologis,  merupakan  bagian  atau berkaitan  dengan  konsep  negara  Islam,  sehingga hal  itu  tidak  dikehendaki  pemerintah. 3 Akan tetapi  dipenghujung  tahun  1988,  tepatnya  pada
2 Bambang  Setiaji,  “Selayang  Pandang  Ekonomi  Syari’ah dan  Problematikannya  di  Indonesia”,    dalam  Suara Uldilag  vol.  3  No.  IX  September  2006,  diterbitkan Pokja Perdata Agama MA-RI, hlm. 42.
3 Widyaningsih  et.al,  Bank  dan  Asuransi  Islam  di Indonesia,  cet.  ke  2  PT.  Kencana  Prenada  Media, 2006, hlm. 49.
27  Oktober  1988  Pemerintah  mengeluarkan suatu  kebijakan  yang  berisi  tentang  liberalisasi perbankan, yang memungkinkan pendirian bank- bank  baru,  selain  bank-bank  yang  telah  ada. Kebijakan  pemerintah  ini  terkenal  dengan sebutan “PAKTO” (Paket Oktober).
Dengan keluarnya Pakto tersebut, maka pada tahun  1991  lahirlah  bank-bank  Perkreditan Rakyat  Syariah  di  beberapa  daerah  di  Indonesia, seperti Bank Perkreditan Syariah (BPRS), Berkah Amal  sejahtera,  BPRS  Dana  Mardhatillah  dan BPRS Amanah Rabaniah.
Seiring dengan semakin menguatnya perhatian  pemerintah  terhadap  ekonomi  yang berdasar  hukum  Islam  (ekonomi  syariah),  maka lahirlah  Undang-Undang  N0.  21  Tahun  20008 tentang  Perbankan  Syari’ah,  dan  sebelumnya Pemerintah  telah  merubah  Undang-Undang  N0. 7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dengan Undang-Undang  N0.  3  Tahun  2006  yang  secara signifikan  berisi  tentang  penambahan  wewenang Peradilan  Agama,  yakni  memeriksa  memutus, dan menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah.
Yang  dimaksud  dengan  ekonomi  syari’ah dalam  Undang-Undang  tersebut  dijelaskan  pada penjelasan  pasal  49  huruf  I,  disebutkan; “ekonomi  syariah”  adalah  perbuatan  atau kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :
a. Bank syari’ah;
b. Lembaga keuangan syari’ah;
c. Asuransi syari’ah;
d. Reasuransi syari’ah;
e. Reksadana syari’ah;
f. Obligasi  syari’ah  dan  surat  berharga berjangka menengah syari’ah;
g. Sekuritas syari’ah;
h. Pembiayaan syari’ah;
i. Pegadaian syari’ah;
j. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan
k. Bisnis syari’ah;
Bisnis  Syari’ah  adalah  salah  satu  bagian  dari ekonomi  syari’ah.  Namun  demikian  bisnis syari’ah meliputi lingkup yang sangat luas bahkan kalau  kita  memperhatikan  kepustakaan  tentang hukum  bisnis  ia  juga  mencakup  bidang-bidang yang  termasuk  dalam  ekonomi  syari’ah  seperti tentang  asuransi  dan  reasuransi,  perbankan, pegadaian  dan  sebagainya.  Sehingga  tidak berkelebihan  bilamana  ada  yang  mengatakaan “bisnis syari’ah” adalah “keranjang sampah” yang akan  menampung  hal-hal  yang  tidak  termasuk
dalam  kewenangan  lain  yang  disebut  pada  huruf a s/d i. 4 Makalah ini akan menguraikan Dasar Hukum Pelaksanaan  Syari’ah  Islam  di  bidang  bisnis dalamTata Hukum Indonesia, yang pembahasannya  diawali  dengan  pendahuluan, kemudian  dilanjutkan  dengan  uraian  tentang Dasar  Hukum  pelaksanaan  Syari’at  Islam  dalai bidang  bisnis  dalam Tata Hukum  Indonesia  dan diakhiri dengan penutup.
Dasar  Hukum  Pelaksanaan  Syari’ah  Islam dalam Bidang Bisnis dalam Tata Hukum di Indonesia
Sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan,  bahwa  pelaksanaan  syari’at  Islam telah mendapat landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  29.  Bunyi pasal 29 (l) “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang  Maha  Esa”.  Sedangkan  ayat  (2)nya berbunyi  “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap- tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
Bunyi Pasal 29 UUD 1945 meski hanya berisi ketentuan yang bersifat umum, akan tetapi secara ekplisit  dapat  dijadikan  dasar  bagi  umat  Islam dalam  pelaksanaan  kehidupan  diberbagai  aspek kehidupan,  termasuk  bidang  bisnis  syari’ah. Apalagi bila dikaitkan dengan sejarah ketika pasal 29  tersebut  dibahas  dan  dirumuskan,  telah diwarnai  dengan  pergulatan  pemikiran  yang menonjolkan  aspek  syariat  Islam,  meskipun secara  formal  tidak  menyebutkan  syari'at  Islam itu  sendiri  dalam  rumusan  pasal  29  UUD  1945, tetapi  essensi  dari  Piagam  Jakarta  telah diakomodir pada pasal tersebut.
Karena  itu  pelaksanaan  syari'at  Islam  dalam bidang  bisnis  sudah  barang  tentu  telah  memiliki dasar  hukum  secara  umum,  yakni  Undang- Undang Dasar 1945 pasal 29.
Bentuk-bentuk  “Bisnis  syari’ah”  atau  yang menurut  Imamudin  Yuliadi  disebut  Lembaga Keuangan  Syari’ah  adalah:  1.  Bank  Islam,  2. Asuransi Takaful, 3. Leasing Ijarah, 4. Pegadaian Syari'ah  (Rahn),  5.  Reksadana  Syari’ah,  6.  Baitl
4 Abdurrahman,    Masalah-Masalah  Hukum  dalam Pelaksanaan  Ekonomi  Syariah,  makalah  disampaikan pada  rapat  kerja  kelompok  kerja  perdata  Agama Mahkamah  Agung  RI  Cisarua  Bogor,  Maret  2007, hlm. 3.
Maal  Wat-Tamwil  (BMT). 5 Dalam  versi  lain, Muhammad  mengatakan  Lembaga  Keuangan Yang beroperasi dengan sistem bagi hasil adalah Bank  Syari’ah,  Asuransi  Syari’ah,  Pasar  Uang Syari’ah,  Pasar  Modal  Syari’ah,  Baitul  Mal  wa Tamwil, dan Pegadaian Syari’ah. 6
Berbagai bentuk bisnis syari’ah tersebut dasar hukum  pelaksanaannya  terdapat  diberbagai peraturan  perundang-undangan,  baik  secara umum, maupun secara khusus dan dalam bentuk undang-undang,  Peraturan  Pemerintah  dan  yang lainnya.
Secara  ringkas  dasar  hukum  berbagai  bisnis syari’ah yang berkembang saat ini akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut:
1. Bank Syari’ah
Dasar  hukum  (bisnis)  Bank  Syari’ah  diatur dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan antara lain:
a. Undang-undang  N0.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan
Dalam  Undang-undang  N0.  7  Tahun  1992 belum disebutkan secara tegas-tegas tentang keberadaan bank yang melakukan kegiatannya  berdasarkan  Prinsip  Syari’ah. Undang-undang  tersebut  hanya  secara samar-samar memberikan indikasi mengenai kemungkinan  suatu  bank  memberikan fasilitas kredit dengan imbalan atau pembagian  hasil  keuntungan  ketika  pasal  1 ayat  (12)  menjelaskan  mengenai  pengertian kredit. 7
b. Undang-undang N0. 10 Tahun 1998 tentang perubahan  atas  Undang-  undang  N0.  7 Tahun 1992 tentang Perbankan Berbeda  dengan  Undang-undang  N0.  7 Tahun 1992, Undang-undang N0. 10 Tahun 1989  menjelaskan  secara  tegas  tentang pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syari’ah yang  dapat  dilakukan  oleh  suatu  bank,  baik Bank  Umum  maupun  bank  Perkreditan rakyat.  Hal  itu  dapat  diketahui  dari  bunyi pasal  1  ayat  (12),  pasal  6  huruf  n,  pasal  7 huruf  c,  pasal  8  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  pasal
5 Imamudin  Yuliadi,  Ekonomi  Islam  Sebuah  Pengantar, cet. I PT. LPPI Yogyakarta, 2001, hlm. 126.
6 Muhammad,  Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dari  Profit Margin  pada  Bank  Syari’ah,  UII  Press  Yogyakarta, 2004, Cet. III, 2006, hlm. 4.
7 Sutan  Remy  Sjahdeini,  Perbankan  Islam  dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, cet. II PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005, hlm. 122.
11  ayat  (1)  dan  (4a),  pasal  13,  pasal  29  ayat (3) dan pasal 37 ayat (1) huruf c.
c. Undang-undang  N0.  3  Tahun  2006  tentang perubahan atas undang-undang N0.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang  ini  menyebutkan  tentang kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  hal memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan perkara Ekonomi Syari’ah, termasuk didalamnya  tentang  perbankan  syari’ah.  Hal ini  terdapat  pada  pasal  49  Undang-undang N0. 3 Tahun 2006 dan penjelasannya.
d. Undang-undang  N0.  21  Tatrun  2008 tentang Perbankan Syari’ah Undang-undang  ini  disyahkan  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia (DPR RI). Berbeda dengan Undang-undang yang  disebutkan  di  atas,  Undang-undang N0.  21  Tahun  2008  ini  adalah  merupakan Undang-undang  yang  mengatur  secara khusus tentang Perbankan Syariah. Dengan  terbitnya  undang-undang  N0.  21 Tahun  2008,  maka  UU  inilah  yang  menjadi rujukan utama dalam pengelolaan perbankan  syari’ah.  Disamping  itu  UU  ini juga  menyebutkan  bahwa  penyelesaian sengketa  Perbankan  Syari’ah  dilakukan  oleh pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Agama, selama para pihak tidak menentukan atau memperjanjikan lain. Penegasan kewenangan tersebut terdapat pada pasal 55 Undang-undang N0. 21 Tahun 2008.
e. Peraturan Pemerintah Dasar  hukum  Perbankan  Syari’ah  yang berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) antara lain:
1. Peraturan Pemerintah N0. 70 Tahun 1992 tanggal  30  Oktober  1992  tentang  Bank Umum (TLN N0. 3503)
2. Peraturan Pemerintah N0. 71 Tahun 1992 tentang  Bank  Perkeriditan  Rakyat  (TLN N0. 3504)
3. Peraturan Pemerintatr N0. 72 Tatrun 1992 tanggal  30  Oktober  1992  tentang  Bank Berdasarkan  Prinsip  Bagi  Hasil  (TLN  N0. 3505)
f. Peraturan Bank Indonesia. Untuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur  tentang  pelaksanaan  Perbankan Syaraiah,  antara  lain  dapat  dikemukakan sebagai berikut:
1. PBI  N0.  2/8/PBI/2000  (LN  Tahun 2000  N0.  24)  tanggal  23  Februari  2000
tentang Sertifikat Wadiah
Bank
Indonesia (TLN N0. 3937 DPM). 2. PBI  N0.  6/6/PBI/2004  (LN  Tahun 2004  N0.  20)  tanggal  16  Februari  2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank
Indonesia (TLN N0. 4368).
3. PBI  N0.  7/23/PBI/2005  (LN  Tahun 2005  N0.  70)  tanggal  3  Agustus  2005 tentang  Perubahan  atas  Perubahan  Bank Indonesia  N0.  5/3/PBI/2003  tanggal  4 Februari 2003 tentang fasilitas
Pembiayaan  Jangka  Pendek  bagi  Bank Syariah (TLN N0. 4520).
4. PBI  N0.  7/46/PBI/2005  (LN  Tahun 2005  N0.  124)  tanggal  14  Nopember 2005  tentang  Akad  Penghimpunan  dan
Penyaluran  Dana  Bagi  Bank  yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan  Prinsip  Syariah  (TLN  N0. 4563)
2. Asuransi Syari’ah
Dasar  hukum  (bisnis)  Asuransi  Syari’ah sampai saat ini belum begitu kuat, karena belum ada  peraturan  perundang-undangan  yang  secara khusus  mengaturnya.  Saat  ini  Dasar  hukum pelaksanaan  Asuransi  Syari’ah  menggunakan Undang-undang  N0.  2  Tahun  1992  tentang Usaha  Perasuransian.  Undang-undang  ini  tentu tidak mengatur secara khusus Asuransi berdasarkan prinsip syari’ah.
Karena  itu  menurut  AM.  Hasan  Ali, Keberadaaan asuransi syariah di Indonesia secara konstitusi  sangatlah  lemah  dan  masih  perlu adanya  political  will  (kebijakan  politik)  yang mendukung  dari  pemerintah  Indonesia  saat  ini. Ini  terlihat  dengan  belum  adanya  peraturan setingkat  undang-undang  yang  secara  khusus mengatur  tentang  asuransi  syariah  di  Indonesia. Sampai  saaat  ini  persiapan  untuk  memberikan payung  yang  kuat  terhadap  keberadaan  asuransi syariah  di  Indonesia  sedang  diperjuangkan  oleh beberapa  perwakilan  umat  Islam  yang  ada  di DPR,  yaitu  masih  pada  tataran  rancangan undang-undang (RUU) asuransi syariah. 8 Dalam  menjalankan  usahanya,  perusatran asuransi dan reasuransi syariah masih menggunakan  pedoman  yang  dikeluarkan  oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,  yaitu  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional
8 AM Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu  Tinjauan  Analisis  Historis,  Teoritis  &  Praktis, Kencana, cet. Ke 2 2004, hlm. 154.
Majelis Ulama Indonesia N0.21/DSN- MUI/X/2001 tentang Pedoman
Umum Asuransi Syariah.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  hukum nasional  karena  tidak  termasuk  dalam  jenis peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia. Agar ketentuan dalam Fatwa DSN MUI tersebut memiliki  kekuatan  hukum,  maka  perlu  dibentuk peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan pedoman asuransi syariah. 9 Meski  tidak  ada  aturan  khusus  dalam  bentuk UU,  landasan  operasional  dari  Asuransi  Syariah selain  merujuk  pada  Undang-undang  N0.  2 Tahun 1992 dan Fatwa DSN-MUI, ada beberapa peraturan  perundang-undangan  dalam  bentuk Surat Keputusan Menteri (KEPMEN) yang telah dikeluarkan, yakni:
a. Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  N0.
426/KMK.06/2003 tentang Perizinan
Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
b. Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  N0. 424/KMK/.06/2003  tentang  Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi.
c. Keputusan  Direktur  Jenderal  Lembaga Keuangan  Nomor  Kep.  4499/LK/2000 tentang  jenis,  Penilaian  dan  Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan  Reasuransi  dengan  sistem Syariah.
3. Reksadana Syariah
Reksadana  adalah  wadah  yang  dipergunakan untuk  menghimpun  dana  dari  masyarakat pemodal  untuk  selanjutnya  diinvestasikan  dalam portopolio efek oleh Manajer investasi. Reksadana  merupakan  alternatif  lain  bagi investor  yang  tidak  ingin  melakukan  investasi secara  langsung  atau  mandiri.  Sehingga  investor dapat  meminta  pihak  lain  yang  dipercaya  dan dipandang  lebih  memiliki  kemampuan  untuk mengelola investasi. 10 Sedangkan reksadana syariah adalah
reksadana  yang  pengelolaannya  dan  kebijakan investasinya  mengacu  pada  syari’at  Islam. Reksadana  syariah  tidak  akan  menginvestasikan dananya  pada  obligasi  dari  perusahaan  yang
9 Gemala Dewi, Op. Cit, hlm. 142.
10 Warkum  Sumitro,  Asas-asas  Perbankan  Islam  & Lembaga-lembaga  Terkait,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, cet IV 2004, hlm. 224.
pengelolaan atau produknya bertentangan dengan  syariat  Islam,  misalnya  pabrik  minuman beralkohol,  industri  peternakan  babi,  jasa keuangan  yang  melibatkan  sistem  riba  dalam operasionalnya  serta  bisnis  hiburan  yang  berbau maksiat. 11
Reksadana Syariah telah beroperasi di industri reksadana Indonesia. Reksadana Syariah merupakan  reksadana  yang  berbasiskan  prinsip syariah.  Reksadana  menginvestasikan  dana  yang berhasil  dihimpunnya  kedalam  saham  (ekuitas) yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.  Selain  tidak  boleh  melakukan  transaksi yang  bersifat  spekulatif,  harus  bersih  dari  unsur non halal, dan menerapkan prinsip kehati-hatian, Reksadana  syariah  tidak  boleh  melakukan investasi  dengan  tingkat  nisbah  utangnya  lebih besar dari modalnya. 12
Seperti  halnya  Asuransi  syariah,  Reksadana syariah  juga  tidak  memiliki  dasar  hukum  atau peraturan  perundang-undangan  yang  secara khusus, Landasan operasionalnya masih merujuk pada  peraturan  reksadana  yang  bersifat  umum, yakni Undang-undang N0. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Indonesia.
Meskipun  secara  umum  reksadana  syariah merujuk pada peraturan reksadana konvensional, akan  tetapi  ada  pedoman  khusus  yang  harus diikuti,  yakni  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional- Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  Nomor  : 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Investasi  untuk  Reksadana  Syariah.  Fatwa  ini memberikan  pedoman  tentang  jenis  saham  yang boleh  menjadi  wahana  investasi  bagi  reksadana syariah. 13

## 4. Pegadaian Syariah
Pegadaian syariah dalam bahasa Arab disebut dengan  Ar Rahn.  Ar-rahn adalah  menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. 14
Gadai  menurut  hukum  perdata  dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut
11 Mustafa  Edwin  Nasution,  Pengenalan  Eksklusif Ekonomi Islam, cet ke 1, Kencana, 2006, hlm. 309.
12 M. Irsan Nasarudin-Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta Prenada, 2006, cet ke 3, hlm. 212.
13 Ibid, hlm. 2005.
14 Muhammad  Syafi’i  Antonio,  Bank  Syariah  dari  Teori ke  Praktek,  Gema  Insani  Press,  Jakarta  2000,  hlm. 128.
Perum  Pegadaian,  Rahn  menurut  hukum  Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.
Selain  Lembaga  keuangan  atau  bisnis  syariah di  atas,  masih  banyak  lagi  yang  lainnya  namun karena  keterbatasan  yang  ada  lembaga  keuangan yang  lainnya  tidak  dapat  diuraikan  dalai  makalah ini.
Dengan  memperhatikan  uraian,  demi  uraian di  atas,  maka  jelas  sekali  bahwa  pelaksanaan syariat  Islam  dalam  bidang  bisnis  telah  ada landasan  hukum  dalam  tata  hukum  Indonesia yakni Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan,  meski  ada  yang  belum diatur  secara  tersendiri.  Hal  ini  dapat  dimaklumi karena perhatian pemerintah terhadap perkembangan  bisnis  syariah  atau  ekonomi  yang berdasarkan  prinsip  syariah  tidak  begitu  kuat, kecuali dalam tahun-tahun terakhir ini sudah ada kemajuan  yang  signifikan,  dan  yang  cukup monumental  adalah  lahirnya  Undang-undang N0.  2l  Tahun  2008  tentang  perbankan  Syariah. Undang-undang  yang  berkenaan  dengan  bisnis syariah  yang  lainnya,  tentu  masih  diharapkan akan menyusul diterbitkan.
Regulasi  atau  peraturan  perundang-undangan adalah sangat membantu perkembangan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang bisnis.
Penutup
Kesimpulan Meskipun  makalah  ini  sudah  cukup  ringkas, namun  ada  baiknya  dari  uraian  tersebut  di  atas dikemukakan poin-poin penting sebagai kesimpulan dari makalah ini, yakni:
1. Pelaksanaan  Syariat  Islam  dalam  bidang bisnis telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam  tata  hukum  Indonesia.  Dasar  hukum tersebut  adalah  :  Undang-undang  Dasar
1945,  khususnya  pasal  29,  beberapa  buah Undang-undang dan beberapa buah Peraturan Pemerintah, atau peraturan
lainnya yang berkaitan dengan bisnis syariah yang berkembang saat ini, seperti UU. N0. 7 Tahun  1992  jo  UU.  No.  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  UU  No.  7  Tahun  1992 tentang perbankan, UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Lembaga  Keuangan/Bisnis  Syariah  yang berkembang  saat  ini  antara  lain,  Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana
Syariah, Pengadaian Syariah dan lain-lain.

## Daftar Pustaka
Antonio,  Muhammad  Syafi’i,  Bank  Syariah  dari Teori  ke  Praktek,  Gema  Insani  Press, Jakarta 2000
Ali,  Hasan,  AM, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis
& Praktis, Kencana, 2004

## Dewi,  Gemala,  Aspek-Aspek  Hukum  dalam
Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah  di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004
Muhammad,  Etika  Bisnis  Islami,  UPP  AMP YKPN, Yogyakarta, 2004
Muhammad,  Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dari Profit  Margin  pada  Bank  Syari’ah,  UII  Press Yogyakarta, 2004.
Nasution,  Mustafa  Edwin,  et.al,  Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Kencana, 2006

## Nasarudin M. Irsan - Indra Surya, Aspek Hukum
Pasar  Modal  Indonesia,  Jakarta  Prenada, 2006
Sjahdeini,  Sutan  Remy,  Perbankan  Islam  dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, 2005

## Sumitro,  Warkum,  Asas-asas  Perbankan  Islam  &
Lembaga-lembaga  terkait,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004
Widyaningsih  et  al,  Bank  dan  Asuransi  Islam  di Indonesia. Kencana Prenada Media, 2006
Yuliadi,  Imamudin,  Ekonomi  Islam  Sebuah Pengantar, LPPI Yogyakarta, 2001