## PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA)
DALAM MENGATASI KASUS KEKERASAN ANAK DI BANTEN (STUDI DESKRIPTIF PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA)PROVINSI BANTEN)
Siti Hani Puspita 1 , Wika Hardika Legiani 2, Ria Yuni Lestari 3
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendididkan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sitihanipuspita@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mengatasi kasus kekerasan anak di Banten. Penelitian ini dilakukan di LPA Provinsi Banten  yang terletak di Komplek Griya Gemilang Sakti Kota Serang dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.   Pengumpulan   data   menggunakan   observasi,   wawancara,   dan   dokumentasi.   Hasil penelitian   ditemukan   bahwa   LPA sangat   berperan   dalam   mengatasi   kasus   kekerasan   anak   di Banten dari mulai mendampingi pada saat pelaporan, mengantar kepihak kepolisian, mengamati kebijakan undang-undang tentang anak, sampai dengan kasus tersebut selesai. LPA juga menjadi tempat   pendidikan   dan   penyebarluasan   hak-hak   anak.   Peran   LPA   tidak   lepas   dari   faktor pendukung   dari   Komisi   nasional   Perlindungan   Anak   (Komnas   PA)   yang   selalu   memberikan penguatan   dalam   hal   kelembagaan   dan   ikut   aktif   dalam   kegiatan   yang   dilakukan   oleh   LPA. Namun ada faktor penghambat dalam kegiatan yang dilakukan oleh LPA yaitu masyarakat yang kurang paham terhadap hak anak dan beberapa masyarakat kurang peduli terhadap kegiatan yang   dilakukan   oleh   LPA.   Meningkatnya   kekerasan   pada   anak   dilatarbelakngi   oleh   berbagai faktor seperti anak menjadi pekerja, anak  jalanan, anak yang berada dalam konflik, serta anak dalam kondisi peperangan.

## Kata kunci: undang-undang, anak, kekerasan

## ABSTRACT
The   purpose   of   this   study   was   to   determine   the   role   of   the   Child Protection Institute in dealing with cases of child abuse in Banten. This research   was   conducted   at   LPA   Banten   Province,   located   in   Griya Gemilang   Sakti   Complex,   Serang   City   by   using   a   qualitative   approach. Data   collection   uses   observation,   interviews,   and   documentation.   The results of the study found that the child protection institution was very instrumental   in   overcoming   cases   of   child   violence   in   Banten   from   the start at the time of reporting, taking the police to the side, observing the policy   of   the   law   on   children,   until   the   case   was   completed.   Child protection institution is also a place for education and dissemination of children's rights. The role of the child protection institution is inseparable from   the   supporting   factors   of   the   National   Commission   on   Child Protection which always provide institutional strengthening and take an active part in the activities carried out by the child protection institution. However, there are inhibiting factors in the activities carried out by child protection institution namely people who do not understand the rights of children and some people are less concerned about the activities carried out   by   child   protection   institution.   The   increase   in   violence   against children   is   motivated   by   various   factors   such   as   children   becoming workers, street children, children who are in conflict, and children in war conditions.
Keywords: law, child, violence

## Pendahuluan
Berdasarkan data LPA ternyata kasus kekerasan   di   daerah   Banten   mengalami peningkatan, pada tahun 2017 ada sebanyak 26   kasus   kekerasan   diantaranya   17   kasus kekerasan seksual, 6 kasus kekerasan fisik, 2 kasus penelantaran anak, dan 1 kasus yang mengganggu   psikologis   anak.   Kemudian pada   tahun   2019   kekerasan   terhadap   anak mengalami peningkatan yang sangat tinggi, hal tersebut terhitung di awal semester yaitu selama   enam   bulan   kasus   kekerasan terhadap   anak   sudah   mencapai   36   kasus, diantaraya 22 kasus kekerasan seksual yaitu 16   kasus   persetubuhan   dan   6   kasus pencabulan, kemudian 2 kasus penelantaran anak, 5 kasus tentang hak asuh anak, 4 kasus kekerasan   fisk   1   diantaranya   adalah   kasus pembunuhan,   3   kasus   penculikan,   dan   2 kasus   perdagangan   anak.Oleh   karena   itu, diperlukan   penanganan   khusus   dari Lembaga   Perlindungan   Anak   (LPA)   guna melindungi   hak-hak   anak.Lembaga Perlindungan  Anak   (LPA)   adalah   lembaga sosial   yang   bersifat   non   pemerintah   dan independen   dan   bergerak   di   bidang perlindungan   serta   pelayanan   dalam   hal tumbuh   kembang   anak.   Lembaga Perlindungan  Anak   (LPA)   Provinsi   Banten merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kasus   kekerasan   pada   anak   dan   dengan adanya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Banten   dapat   memberikan   perlindungan, pelayanan,   pendampingan,   maupun penanganan   serta   pencegahan   terhadap
anak-anak   baik   sebagai   korban   maupun sebagai   pelaku   kekerasan   baik   dalam   segi fisik   maupun   psikis   anak   yang   berada didaerah Banten agar anak bisa menikmati kehidupannya   sebagai   seorang   anak   yang ceria   yang   akan   tumbuh   menjadi   orang dewasa.
Dalam   latar   belakang   diatas   maka dalam   penelitian   ini   peneliti   ingin mengetahui   sejauh   mana   Lembaga Perlindungan   Anak   (LPA)   yang   ada   di provinsi   Banten   melindungi   hak-hak   anak dalam   kasus   kekerasan.Oleh   karena   itu penelitian   ini   berjudul   “Peran   Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mengatasi kasus kekerasan anak di Banten”.

## Metode Penelitian
Penelitian   ini   dilaksanakan   di LembagaPerlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten.Penelitian   dilaksanakan  dari   bulan April sampai  November 2019.Penelitian ini menggunakan   jenis   pendekatan   kualitatif dengan   metode   deskriptif.Penelitian kualitatif   yaitu   penelitian   yang   dilakukan pada   kondisi   yang   alamiah   dan   digunakan untuk   menghasilkan   data   yang   mendalam dan   suatu   data   yang   bermakna   (Sugiyono, 2016:   9).Terdapat   tiga   cara   prosedur pengumpulan   data   yang   berkaitan   dengan penelitian   ini   yaitu   dengan   menggunakan observasi   yang   dilakukan   di   LPA Provinsi Banten,   wawancara   dengan   kepala   LPA, pengurus   LPA,   anak   yang   mendapatkan kekerasan,   serta   orang   tua   yang   berurusan dengan LPA, kemudian tahap pengumpulan
data   yang   terakhir   adalah   dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data   model   Miles   dan   Huberman,   yang pertama   tahap   pengumpulan   data,kedua tahap reduksi data, ketiga, setelah mereduksi data maka tahap selanjutnya yaitu penyajian data,   dan   yang   terakhir   adalah   tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan. Untuk mendapatkan   data   yang   valid   yaitu   data yang dilaporkan terhadap obyek yang akan diteliti   maka   harus   dilakukan   pemeriksaan atau   pengecekan   keabsahan   data   terlebih dahulu.  Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi   dan membercheck .Triangulasi dalam   penelitian   ini   menggunakan triangulasi sumber dan teknik.
Hasil Dan Pembahasan
1. Peran   Lembaga   Perlindungan  Anak (LPA)   Provinsi   Banten   dalam mengatasi   kasus   kekerasan   anak   di Banten
Pada   fokus   yang   pertama,  peneliti bertanya   mengenai   peran   LPA   dalam mengatasi   kasus   kekerasan   anak   di Banten.Anak   merupakan   seseorang yang  dilahirkan kedunia  dalam sebuah perkawinan   antara   laki-laki   dan perempuan   (Poerwardarminta   dalam Yusuf,   2014:   35).Kemudian   anak memiliki   masa   kehidupan   yang sebagian   besar   berhubungan   dengan teman   sebaya,   pada   masa   pertama mungkin   anak   lebih   peduli   dengan kehidupan   pribadinya   yang   diarahkan oleh   orang   tua,   namun   pada   masa selanjutnya   anak   akan   menyesuaikan gambaran   dirinya   dengan   teman sebayanya   (Sjarkawi,   2006:23).  Oleh karena itu anak harus terus diawasi baik oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan
masyarakat   untuk   menghindari   hal-hal negatif   bahkan   kekerasan   yang   terjadi pada   anak.   Kekerasan   adalah   berupa perlakuan   keras   yang   dapat menyebabkan   cedera,   menimbulkan kerusakan   fisik,   barang,   atau   sebuah paksaan   pada   orang   lain   serta menyebabkan   kematian   (Marwan   dan Jimmy   dalam   Nahdiatuzzahra, 2013:12).   Namun   bukan   hanya kekerasan   saja   peran   dari   LPA   juga untuk melindungi hak-hak anak. Hal ini berdasarkan   Konvensi   Hak Anak   PBB Tahun   1989,   bahwa   ada   10   (sepuluh) hak   anak   yang   perlu   di   berikan,   yaitu sebagai berikut:
1. Hak untuk bermain 2. Hak untuk mendapatkan pendidikan 3. Hak untuk mendapatkan perlindungan 4. Hak untuk mendapatkn identitas 5. Hak   untuk   mendapatkan   status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk medapatkan kesamaan 10. Hak   untuk   memiliki   peran   dalam pembangunan
Untuk mengatasi kasus kekerasan pada anak   maka   LPA   harus   menjalankan fungsi   dan   perannya.   Lembaga Perlindungan   Anak   (LPA)   juga memiliki   fungsi   dan   peran(Lembaga Perlindungan   Anak   -   LPA   Provinsi Banten,   2015   dalam https://id- id.facebook.com/LPAProvinsiBanten/) sebagai berikut :
1. Lembaga yang bergerak untuk mengamati   dan   tempat
pengaduan keluhan masalahpada anak 2. Lembaga   untuk   melayani dalam hal pembantuan hukum untuk   beracara   dipengadilan untuk menggantikan kepentingan anak 3. Lembaga   untuk   melakukan advokasi dan lobi 4. Lembaga   rujukan   dalam   hal pemulihan kondisi anak
5. Lembaga   yang   harus mengamati   kebijakan   dan perundang-undangan   tentang anak 6. Lembaga pendidikan, pengenalan,   serta   lembaga yang   harus   menyebarluaskan informasi   tentang   hak   anak,
serta   lembaga   yang   harus mengamati   implementasi   hak anak Peran   LPA   yang   pertama adalah   mengamati   dan   tempat pengaduan   keluhan   masalahpada anak. Berdasarkan hasil penelitian, karena LPA cukup konsen terhadap hak   anak   maka   LPA   melakukan pengamatan   kepada   anak   korban kekerasan   dan   pengamatan   yang dilakukan   oleh   LPA lebih   kepada arah   melindungi   dan   LPA  sering melakukan   komunikasi   dengan anak agar anak lebih terbuka pada masalah   yang   ia   alami, pengamatan   yang   dilakukan   oleh LPA   dimulai   pada   saat   LPA menerima laporan jadi LPA harus mengamati   terlebih   dahulu   kasus seperti apa yang sedang anak alami yang disebut dengan bedah kasus,
setelah   bedah   kasus   LPA mendampingi   korban   mulai   dari tahap   pelaporan,   melakukan negosiasi,   bertemu   dengan   pihak kepolisian, mendampingi dipersidangan, mendampingi pemulihan   kondisi   anak   melalui psikolog   anak  sampai   dengan kasus   atau   masalah   tersebut selesai.   LPA   juga   menyediakan tempat   pengaduan   yang   disebut dengan sekretariat dengan kondisi yang   sangat   baik   dan   memiliki fasilitas yang baik yang membuat korban   atau   siapapun   yang mengunjungi   sekretariat   akan merasa   nyaman   karena   banyak ruangan   sehingga   tidak   ada masyarakat   lain   mengetahui terhadap   masalah   yang   sedang dialami.
Selanjutnya   tentang   peran LPA yang bergerak untuk melayani dalam hal pembantuan hukum.Perlindungan hukum merupakan   perlindungan   yang diberikan   oleh   pemerintah   lewat perangkat   hukumnya   seperti Peratuan   Perundang-undangan mulai   dari   teridentifikasi   sebagai korban,   proses   beracara,   serta pemberian restitusi atau ganti rugi yang   diberikan   kepada   korban (Suhasril,   2016:27).
Untuk mendukung   dan   melindungi   hak- hak   anak   maka   LPA   harus melindungi   anak   dalam   hal hukum.Menurut   teori   masalah perlindungan   hukum   dan   hak- haknya bagi anak merupakan salah satu usaha untuk melindungi anak-
anak Indonesia, untuk melindungi hak-hak anak agar dapat dilakukan dengan   tertib,   teratur,   serta bertanggung   jawab,   maka   wajib adanya   peraturan   hukum   yang sejalan   dengan   perkembangan masyarakat Indonesia saat ini yang betul-betul   dijiwai   sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar   1945   (Soetedjo   &   Melani, 2013:49).   Berdasarkan   hasil penelitian  LPA   melayani   dalam pembantuan   hukum   berupa mendampingi   anak,   memberikan nasihat   hukum,   menghubungkan dengan   professional   lain   seperti pihak   kepolisian,   memberikan bantuan   hukum,   dan   menyiapkan pembelaan   bagi   anak   yang mendapatkan kasus kekerasan.Berdasarkan hasil pengamatan   dan   wawancara   yang dilakukan   oleh   peneliti   selama   di LPA,   pihak   LPA   melihat   dan mengkaji   terlebih   dahulu   terkait laporan   apakah   masalah   yang terjadi   pada   anak   tersebut   harus diproses   secara   hukum   atau tidak.Jika   masalah   tersebut memang   memerlukan   bantuan hukum   maka   LPA   memberikan arahan   dan   mengantar   korban maupun   pelapor   untuk   bertemu pihak   kepolisian   yang   kemudian pihak   LPA   juga   memberikan nasihat hukum.LPA juga memiliki pengurus   sekaligus pengacara untuk membela hak anak pada saat kasus   tersebut   betul-betul   dibawa ke ranah hukum.
Kemudian LPA juga berperan untuk   memberikan   rujukan   dalam pemulihan kondisi anak. Tindakan kekerasan   pada   anak   memiliki dampak   yang   cukup   serius sebagaimana   disebutkan   dalam teori   bahwa   tindakan   kekerasan yang   dilakukan   kepada   anak sesungguhnya   akan   menimbulkan dampak   dalam   jangka   panjang, serta akan menjadi pemimpin yang buruk yang tidak akan hilang dari benak   anak   dan   akan   menjadi mimpi   buruk   bagi   anak   yang menjadi   korban   kekerasan (Suyanto,   2013:100).Berdasarkan hal   tersebut   maka   LPA  berusaha untuk   memulihkan   kondisi   anak melalui   pendampingan   terhadap korban   dan   mendatangkan psikolog   untuk   memulihkan kondisi   anak.Berdasarkan   hasil penelitian  yang   dilakukan   oleh peneliti,   LPA   melakukan pendampingan   pada   korban   itu sangat   tanggap   dan   adanya kemudahan dari pihak LPA untuk berkomunikasi sehingga memberikan   kenyamanan   baik bagi korban mapun pelapor. Untuk korban yang dirasa membutuhkan penangan   terhadap   psikolognya maka   pengurus   dari   LPA   yang bertugas untuk pemulihan kondisi anak   akan   menangani   masalah tersebut   dan   ada   mahasiswa jurusan   psikologi   yang   ikut membantu   dalam   menangani masalah   tersebut   karena   dengan adanya   psikolog   anak   akan   lebih terbuka   dalam   menceritakan   apa
yang   sedang   ia   alami   dan   ia rasakan.
Peran LPA selanjutnya dalam mengatasi   kasus   kekerasan   pada anak adalah mengamati kebijakan dan   perundang-undangan   tentang anak. Jadi LPA tidak hanya sebatas mengamati anak saja namun LPA juga   melakukan   pengamatan terhadap   undang-undang   dan kebijakan   tentang   anak,   hal   ini dilakukan karena untuk mendukung hak-hak anak sehingga dapat   meminimalisir   kekerasan yang   terjadi   pada   anak,   dan keberadaan   anak   itu   sangatlah penting karena anak bisa dikatakan sebagai   asset   sekaligus   investasi masa   depan   yang   harus   selalu dijaga.  Dari   hasil  wawancara   dan berdasarkan hasil lapangan bahwa LPA   melakukan   rapat   kerja bersama dinas-dinas terkait seperti Dinas sosial,   dan Dinas Pemberdayaan   dan   Perlindungan Anak,   LPA  menyampaikan   fakta- fakta   dilapangan   untuk   kemudian langkah   apa   yang   seharusnya pemerintah   lakukan   dalam   artian bahwa LPA memberikan pendapat kepada   pemerintah.   Penyampaian pendapat   kepada   pemerintah   itu bukan   hanya   dilakukan   pada   saat rapat kerja saja, namun LPA juga menyampaikan pendapat pada saat LPA   diundang   dalam   sebuah kegiatan untuk menjadi narasumber. LPA   memiliki   peran   yang tidak kalah penting sebagai tempat pendidikan,
pengenalan,
menyebarluaskan informasi
tentang   hak   anak   dan   mengamati pengimplementasian   hak   anak.
Peran ini harus dilakukan oleh LPA untuk   menghindari   bahkan mencegah   adanya   kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan agar anak   serta   masyarakat   juga   bisa mengetahui   hal   seperti   apa   yang masuk   pada   ranah   kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak   dapat   dibedakan   menjadi   4 bagian,   diantaranya   kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosi, kekerasan   seksual,   dan   kekerasan sosial   atau   penelantaran   (Galtung dalam Mulyana, 2018:80).Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara bahwa penyebarluasan   informasi   tentang hak   anak   itu   merupakan   agenda rutin   yang   dilakukan   oleh   LPA seperti   dalam   kegiatan   kampanye pada   hari   anak   nasional   yang dikenal   dengan   slogan   “stop kekerasan   terhadap   anak”.LPA juga   seringkali   diundang   dalam kegiatan   mahasiswa   yang   disebut dengan   KKM   untuk   menjadi narasumber   dalam   kegiatan tersebut.   Di   sekretariat   LPA  juga banyak piagam dan sertifikat yang menunjukan   bahwa   LPA memang aktif dan berperan sebagai tempat pendidikan 2. Faktor pendukung dan penghambat   kegiatan   yang dilakukan   oleh   Lembaga Perlindungan   Anak   (LPA)

## Banten   dalam   mengatasi   kasus kekerasan pada anak Banten
Lembaga   adalah   suatu   badan   atau organisasi   yang   bertujuan   untuk melakukan   suatu   penyelidikan keilmuan   atau   melakukan   suatu usaha (Aksan, 2017: 123). lembaga memiliki fungsi untuk berkontribusi dalam   berbagai   kehidupan masyarakat   dan   bisa   dikatakan bahwa lembaga adalah bentuk lain dari   organisasi   yang   memiliki peranan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.   Untuk   mencapai kebutuhan   maka   suatu   organisasi perlu melaksanakan kegiatan.  Agar suatu   kegiatan   tersebut   dapat terlaksana dengan baik maka LPA memerlukan dukungan.Berdasarkan penelitian   faktor   pendukung tersebut adalah:
1) Penguatan   LPA  oleh   Komnas PA Berdasarkan hasil penelitian   faktor   pendukung dari   penguatan   LPA   oleh Komnas PA itu adalah a) Penguatan   kelembagaan, yaitu berupa   kegiatan dalam     rapat   koordinasi nasional   (rakornas),  rapat kerja   nasional   (rakernas), Komnas Anak award , dan
kongres anak Indonesia. b) Hadirnya   Komnas   PA  ke LPA   Provinsi   Banten, berdasarkan hasil penelitian   kepala   LPA merupakan   bagian   dari
komisioner   Komnas   PA jadi   Komnas   PA   selalu hadir   dalam   berbagai kegiatan   yang   dilakukan oleh   LPA  dan   ketua   dari Komnas PA beberapa kali hadir   ke   LPA   Provinsi Banten untuk memberikan support   dan   ikut   serta dalam menyelesaikan kasus   besar   pada kekerasan anak. 2) Membangun kemitraan Berdasarkan hasil penelitian   LPA   melakukan kemitraan   atau   kerjasama dengan   sesama   LPA  Provinsi,
LPA   Kabupaten   atau   Kota, kepolisian,   kerjasama   dengan Kejaksaan,   dan   Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemitraan yang   dilakukan   dengan   LPA lain   itu   sangat   memberikan keuntungan yaitu memudahkannya   LPA   dalam mengurus kasus lintas Provinsi dan   dengan   adanya   kemitraan dalam   bentuk   koordinasi dengan   LPA   lain   maka   akan menambah pengetahuan dalam menyelesaikan   kasus-kasus lain.   Berdasarkan   temuan lapangan LPA juga melakukan kemitraan   dengan   pihak kepolisian,   kejaksaan   serta dinas terkait agar memudahkan urusan   untuk   menyelesaikan kasus-kasus yang ada di LPA
Adanya   faktor   pendukung tersebut   diharapkan   dapat meminimalisir   kasus   kekerasan pada   anak   karena   banyak   hak-hak anak   yang   harus   dipenuhi   oleh setiap elemen mulai dari orang tua, masyarakat,   dan   negara,   misalnya seperti   hak   anak   untuk   bermain, untuk   mendapatkan   makanan, mendapatkan   kesehatan,     namun berdasarkan   penelitian   masyarakat saat   ini   ada   yang   belum   paham akan   hak-hak   anak,   sehingga banyak anak yang menjadi korban kekerasan.  Korban   adalah   orang yang menderita jasmaniah maupun rohaniah   yang   merupakan   akibat dari   tindakan   orang   lain   yang berusaha   memenuhi   kepentingan diri sendiri maupun orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita   (Suhasril,   2016:30). Masyarakat   yang   belum   paham akan hak anak Itulah yang menjadi faktor penghambat dalam kegiatan yang   dilakukan   oleh   LPA. Berdasarkan   penelitian,   sejauh   ini masyarakat   peduli   terhadap   hak anak namun yang menjadi kendala adalah   masyarakat   itu   kurang paham   akan   hak-hak   anak   yang harus diberikan, masyarakat kurang mengetahui hak-hak apa saja yang seharusnya   anak   dapatkan   dan mendapatkan   dukungan   dari masyarakat   dan   seharusnya kepedulian   masyarakat   itu berbanding lurus dengan pemahaman   masyarakat   terhadap hak   anak.   Sehingga   dalam   hal   ini harus   banyak   dorongan   berupa
sosialiasi yang dilakukan oleh LPA kepada   masyarakat   untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. 3. Latar belakang anak mendapatkan   kasus   kekerasan yang   ada   di   Lembaga
Perlindungan   Anak   (LPA) Banten Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan   terjadi   karena   berbagai macam   hal   (Pasalbessy,  2010:   9), seperti:
1. Working children , dalam hal ini anak-anak   menjadi   pekerja, perdagangan   anak,   prostitusi anak,   perbudakan   anak, pornografi   anak   akibat tingginya sex. 2. Street children , yang memprihatinkan  adalah  bahwa mereka   berjuang   untuk mempertahankan hidup namun menjadi sasaran penyalahgunaan eksploitasi. 3. Children   in   armed   conflict , dalam   situasi   konflik   banyak anak-anak   yang   menjadi korban,   misalnya   terbunuh, cacat, bahkan ada yang hilang, kemudian   ada   yang   menjadi korban   perkosaan   dan mendapatkan tekanan kejiwaan.
4. Urban   war   zones ,   terdapat suasana kekerasan dan ketidak- nyamanan   yang   terjadi dilingkungan dalam kehidupan sehari-hari baik di kota ataupun pada wilayah peperangan.
Hasil   wawancara   dengan ketua   LPA,   pengurus   LPA,   dan orang   tua   tentang   latarbelakang anak   yang   mendapatkan   kasus kekerasan selaras dengan teori dari
Pasalbessy,   bahwa   latarbelakang anak   mendapatkan   kekerasan terjadi   karena   empat   hal   yaitu Working children , Street children , Children in armed conflict ,
dan Urban   war   zones . Working children artinya   anak   menjadi pekerja, dalam hasil penelitian LPA tidak   pernah   menangani   kasus kekerasan   yang   anak   alami   dalam keadaan   anak   yang   menjadi pekerja,   namun   meskipun   LPA tidak   pernah   menangani   hal tersebut   tetapi   fakta   dilapangan adalah  anak yang  menjadi pekerja bisa mendapatkan kasus kekerasan, dalam   hal   ini   bukan   berarti   anak tidak   memiliki   cita-cita   namun keadaan yang harus memaksa anak sehingga pada saat menjadi pekerja akan rentan mendapatkan kekerasan dan lebih dibawa keranah prostitusi. Setelah   anak   dibawa   keranah prostitusi maka akan ada pornografi anak   akibat   tingginya   seks, berdasarkan   penelitian   pornografi anak itu disebabkan oleh orang tua yang tidak mengajarkan pendidikan sex sejak dini, kemudian banyaknya video   yang   gampang   diakses   juga merupakan hal yang melatarbelakangi anak mendapatkan   kekerasan   seksual. Berdasarkan penelitian kasus-kasus yang   ditangani   oleh   LPA   lebih banyak   pada   kasus   kekerasan
seksual.Kekerasan   seksual   juga muncul   karena   adanya   libido   dari setiap manusia, dan libido yang ada dalam   diri   manusia   itu   tidak selamanya   bisa   teralisasikan   oleh manusia karena banyak norma, dan dalam norma ini diatur kapan dan kepada   siapa   manusia   bisa menyalurkan   libidonya   (Yuwono, 2015:7-8).   Dengan   adanya   video yang   gampang   diakses   tersebut akan   meningkatkan   libido   dari setiap   manusia   sehingga   ketika mereka   tidak   bisa   menyalurkan kepada   pasangan   sah   nya   maka akan lari pada anak.
Kemudian Street   children atau   yang   biasa   disebut   anak jalanan   seperti   pengamen   dan pengemis.Meskipun   di   LPA   tidak pernah menangani kasus kekerasan pada anak yang menjadi pengamen dan   pengemis   namun   menjadi pengamen dan pengemis seringkali mendapatkan   kasus   kekerasan seperti   kekerasan   psikis   yaitu adanya masyarakat yang melontarkan   kata-kata   kotor   dan adanya pembedaan dari masyarakat.Hal   tersebut   terjadi karena anak jalanan tidak memiliki perlindungan dari pihak manapun.
Selanjutnya Children   in armed conflict yaitu suatu kondisi dimana   anak   berada   dalam   situasi konflik   seperti   anak broken homes .Berdasarkan   pengamatan yang dilakukan bahwa kasus yang ada   di   LPA   Banten   juga   salah satunya   adalah   karena   anak   yang menjadi korban broken
homes .Beberapa   informan   yang ditangani   oleh   LPA   juga   karena terjebak   dalam   masalah broken homes dan   anak   mendapatkan kekerasan dari salah satu orang tua nya.  Anak   dalam   kondisi   ini   juga karena   mereka   tidak   mendapatkan kasih   sayang   dari   orang   tua   yang menyebabkan   anak   mencari perhatian kepada orang lain. Anak mudah   mengalami   korban kekerasan karena adanya hubungan antara   anak   dan   orang   tua   yang asimetris   dan   tidak   egaliter   yang akhirnya   membuat   orang   dewasa seperti   bersifat   otoriter   (Suyanto, 2013:74).
Yang   terakhir   faktor   yang melatarbelakangi anak mendapatkan   kekerasan   adalah adanya peperangan atau Urban war zones ,   namun   pada   saat   peneliti melakukan   pengamatan   di   LPA tidak   ada   kasus   kekerasan   pada anak   yang   disebabkan   oleh peperangan.   Meskipun   LPA   tidak pernah   menangani   hal   tersebut namun   menurut   informan   anak yang   ada   dalam   kondisi   tersebut bisa mendapatkan kekerasanhal ini dilihat   dari   daerah   lain   seperti daerah Papua yang memiki konflik, kemudian hal kecil seperti tawuran juga   dapat   melatarbelakangi   anak mendapatkan kekerasan.

## Simpulan
Berdasarkan   hasil   penelitian   terkait   peran Lembaga   Perlindungan  Anak   (LPA)   dalam mengatasi kasus kekerasan anak di Banten yang   dilakukan   di   Lembaga   Perlindungan
Anak (LPA) Provinsi Banten, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Peran   Lembaga   Perlindungan   Anak (LPA) Provinsi Banten dalam mengatasi kasus kekerasan  anak  di Banten  dapat dilakukan   dengan   mengamati   dan tempat   keluhan   masalah   pada   anak, melayani dalam hal pembantuan hukum, melakukan   advokasi   dan   lobi,   rujukan dalam   pemulihan   kondisi   anak, mengamati   kebijakan   dan   perundang- undangan   tentang   anak,   tempat pendidikan,
pengenalan, menyebarluaskan informasi tenang hak anak   dan  mengamati  pengimplentasian hak   anak.   Dalam   pengamatan   yang dilakukan   oleh   LPA   berupa pendampingan   anak   dan   LPA  melihat atau   meneliti   jenis   kasus   apa   yang korban   alami,   LPA  juga   menyediakan tempat   keluhan   masalah   pada   anak dengan   kondisi   yang   sangat   baik sehingga   korban   maupun   pelapor merasa   nyaman   berada   ditempat tersebut. Kemudian LPA juga melayani dalam   hal   pembantuan   hukum   seperti memberikan   arahan   kepada   korban maupun   pelapor   jika   memang   kasus tersebut   ada   pada   ranah   hukum.   LPA melakukan   advokasi   dan   lobi   yaitu mempengaruhi lingkungan sekitar untuk mendukung   hak-hak   anak,   lalu mempublikasikan   perlindungan   anak sebagai   isu   utama,   dan   meningkatkan pengawasan   terhadap   anak   sampai kasus tersebut selesai, selanjutnya bagi anak yang memerlukan psikolog maka LPA akan   mendampingi   korban   untuk memulihkan   kondisi   anak.   Kemudian LPA   mengamati   kebijakan   undang- undang   yang   merupakan   salah   satu
usaha untuk mendukung hak anak dan menyampaikan   pendapat   kepada pemerintah dalam rapat kerja atau pada saat   LPA   menjadi   narasumber.Yang terakhir   LPA  sangat   berperan   sebagai tempat pendidikan untuk menyeberluaskan informasi tentang hak anak.
2. Faktor   pendukung   kegiatan   yang dilakukan   oleh   LPA   berasal   dari Komnas   PA   yang   memberikan penguatan   kelembagaan   dan   Komnas PA juga turut memberikan arahan terkait kasus-kasus   besar   yang   ditangani   oleh LPA,   selain   itu   faktor   pendukung kegiatan   LPA   yaitu   dengan   adanya kemitraan   yang   dilakukan   oleh   LPA baik   dengan   sesama   LPA   maupun dengan   pihak   kepolisian   dengan melakukan koordinasi untuk mempermudah dalam menangani kasus kekerasan   pada   anak.   Untuk   faktor penghambat   kegiatan   yang   dilakukan olehLPA berasal   dari  masyarakat   yang kurang   paham   akan   hak-hak   anak sehingga   LPA  harus   terus   melakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat dalam melindungi hak-hak anak.
3. Latar belakang anak mendapatkan kasus kekerasan   itu   karena Working children dimana   seorang   anak   menjadi pekerja yang rentan terhadap kekerasan, Street children yaitu anak jalanan berupa anak   yang   menjadi   pengemis   dan pengamen yang jauh dari perlindungan, Children   in   armed   conflict yaitu   anak yang berada didalam konflik yaitu anak yang   berada   dalam   kondisi broken homes karena   anak   sering   mencari perhatian   diluar   rumah   sehingga   anak
rentan   menjadi   korban   kekerasan ,Urban   war   zones yaitu   anak   yang berada dalam zona peperangan, di LPA tidak   ada   kasus   yang   terjadi   karena peperangan   karena   di   Banten   tidak terjadi   peperangan   namun   lain   hal   di daerah  lain  seperti  daerah  Papua yang terdapat konflik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aksan,   Hermawan.   (2017).   Kamus   Bahasa Indonesia.   Bandung:   PENERBIT NUANSA CENDEKIA Boven, Theo Van. 2002. Mereka yang Menjadi Korban,   dalam   Yulia,   Renan.   (2010). Viktimologi   Perlindungan   Hukum terhadap
Korban
Kejahatan.
Yogyakarta: Graha Ilmu Denrose,   M.   (2011). Memanusiakan   Manusia . Jakarta: Penerbit Qibla (Imprint dari PT BIP) Erlinda.,   (2016). Upaya   Peningkatan Perlindungan   Anak   dari   Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi . Gelles,   Richard   J.   2004.   Child   Abuse,   dalam Huraerah,   Abu   (2018). Kekerasan Terhadap   Anak .   Bandung:   Penerbit Nuansa Cendekia Graha, Chairinniza. (2007). Keberhasilan Anak di Tangan Orang Tua . Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Indah,   Maya.   (2014). Perlindungan   Korban: Suatu   Perspektif   Viktimologi   dan Kriminologi .   Jakarta:   Kencana Predanamedia Group Irawan,   S.   2000.   Metode   Penelitian   Sosial, dalam   Sukandarrumidi.   (2018). Metodoligi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk   Peneliti   Pemula .   Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Krisa, L.A. (2018). Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH Marshall, Catherine, Gretchen B Rossman. 1995. Designing Qualitative Research, Second Edition; Sage Publications, International Edcational   and   Professional   Publisher, dalam   Sugiyono.   (2016). Metode
Penelitian   Kuantitatif,   Kualitatif,   dan R&D , Bandung: ALFABETA Marwan,   M.   dan   Jimmy,   P.   2009.   Kamus Hukum,   dalam   Nahdiatuzzahra,   Ayu.
(2013). Kekerasan   Terhadap   Anak (Studi   Terhadap   Penerapan   Pasal   80 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt) .Skripsi.   Fakultas Hukum. Universitas Jenderal Soedirman: Purwokerto
Priyatna,   Andri.   (2010). Let’s   End   Bullying: Memahami,   Mencegah,   dan   Mengatasi Bullying .   Jakarta:   PT   Elex   Media Komputindo Puspitawati, Herien. (2018). Ekologi Keluarga . Bogor: PT Penerbit IPB Press Raco.   (2010). Metode   Penelitian   Kualitatif:
Jenis, Karakteristik,
dan
Keunggulannya , Jakarta: PT Grasindo Sjarkawi.(2006).   Pembentukan   Kepribadian Anak. Jakarta: PT Bumi Aksara Soetedjo, W., dan Melani.(2013). Hukum Pidana Anak . Bandung: PT Refika Aditama Sugijokanto,   Sizie.   (2014). Cegah   Kekerasan Pada   Anak .   Jakarta:   PT   Elex   Media Komputindo Sugiyono.   (2016). Metode   Penelitian Kuantitatif,   Kualitatif,   dan   R&D , Bandung: ALFABETA
Suhasril.(2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak   dan   Perempuan .   Depok:   PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Sukandarrumidi. (2018). Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula . Yogyakarta:   Gadjah   Mada   University Press Suyanto, Bagong. (2010). Masalah Sosial Anak . Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP
______________. (2013). Masalah Sosial Anak .
Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP
Thamrin,   M.Irsyad   dan   Farid,   M.   2010. Lembaga   Bantuan   Hukum   Yogyakarta Bekerjasama   denganTIFA   Foundation, dalam Yuwono, Ismantoro Dwi. (2015). Penerapan   Hukum   Dalam   Kasus Kekerasan   Seksual   Terhadap   Anak . Jakarta:Putaka Yustisia
Jurnal dan Internet
Galtung, Johan. 1992. Kekuasaan dan Kekerasan Menurut   Johan   Galtung,   dalam Mulyana,   Nandang., (2018). Penanganan   Anak   Korban   Kekerasan. Jurnal Hasil-Hasil Penelitian , 13:77-89 Hoebel,   E.   Adamson   dan   Thomas   Weaver., 1997.Anthropology   and   The   Human Experience, dalam Suherman,
(2017).Interaksi   Lembaga   Formal   dan Informal   Dalam   Organisasi. Jurnal Administrasi   dan   Pemerintahan Daerah ,10:78-86 Jahari, Nasrudin, (2019). Hari Ini LPA Banten Kampanyekan   Stop   Kekerasan Anak.Tersedia padahttp://rri.co.id/banten/post/berita/69 7523/daerah/hari_ini_lpa_banten_kampa nyekan_stop_kekerasan_anak.html. Diakses pada tanggal 29 juli 2019 pukul 11:28 Komisi   Perlindungan  Anak   Indonesia.,   (2006). Buku Pedomana Penanganan Pengaduan dan   Pelayanan   Perlindungan   Anak, dalam   Ningsih,   E.S.B.,   dan   Sri Hennyati.,   (2018).Kekerasan   Seksual Pada   Anak   di   Kabupaten   Karawang. Jurnal Bidan “Midwife Journal”, 4: 56- 65
Krisnani,   Hetty.,   2016.   Intervensi   Terhadap
Remmaja   Pelaku   Kriminal,   dalam Mulyana, Nandang., (2018).
Penanganan   Anak   Korban   Kekerasan. Jurnal Hasil-Hasil Penelitian , 13:77-89 Lembaga   Perlindungan   Anak   –   LPA  Provinsi Banten., (2015). Lembaga Perlindungan Annak   Provinsi   Banten.   Tersedia   pada https://id- id.facebook.com/LPAProvinsiBanten/ .
Diakses pada tanggal 23 mei 2019 pukul 06:03
Liputan6.com.,   (2014).   Kasus   Bullying Terjadi di   SMA N   9   Tangerang.Tersedia   pada https://www.liputan6.com/news/read/20 91798/kasus-bullying-terjadi-di-sman-9- tangerang? related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQ eGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer =. Diakses pada tanggal 29 juli 2019 pukul 10.31 Novita,   N.P,   dan   Margaretha,   R.,   (2012).
Hubungan Antara Kekerasan Emosional
pada   Anak   terhadap   Kecenderungan Kenakalan   Remaja. Jurnal   Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental , 1: 1-9 Pasalbessy,   Jhon   D.,   (2010).   Dampak   Tindak Kekerasan. Jurnal Sasi , 16:8-13 Poerwardarminta., 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia,   dalam   Yusuf,   M.,   (2014). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak. Jurnal Al-Bayan , 20:33-44 Scott,   Richard   W.,   2001.   Institution   s   and Organizations,   dalam   Suherman, (2017).Interaksi   Lembaga   Formal   dan Informal   Dalam   Organisasi. Jurnal Administrasi   dan   Pemerintahan Daerah ,10:78-86 Tim Pikiran Rakyat., (2019). Ibu Tiri Lakukan Kekerasan   Terhadap   Bocah   7 Tahun.Tersedia pada https://www.pikiran- rakyat.com/nasional/2019/03/20/ibu-tiri- lakukan-kekerasan-terhadap-bocah-7- tahun . Diakses pada tanggal 29 juli 2019 pukul 09:55 Unicef.,   2000.   Domestic   Violence   Againts Women   and   Girl,   dalam   Maknun,   L., (2017).Kekerasan   Terhadap  Anak   yang Dilakukan   Oleh   Orang   Tua. Jurnal Madrasah Ibtidaiyah , 3:66-7