## KAWISTARA
VOLUME 4 No. 1, 21 April 2014 Halaman 1-110

## DINAMIKA INTEGRASI SOSIAL DI PAPUA FENOMENA MASYARAKAT FAKFAK DI PROVINSI PAPUA BARAT
Saidin Ernas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Email: ernassaid@gmail.com
Heru Nugoro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

## Zuly Qodir
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## ABSTRACT
This  paper  aims  to  explain  that  the  social  dynamics  in  Papua  does  not  always  present  the  story  of conflict and disintegration, but also about the social integration, harmony, and peace as can be observed in the Fakfak community in West Papua Province. By using the methods of descriptive analysis of the qualitative data collected from field observations, interviews and documentation studies, the authors managed to formulate several important findings. First, the results of acculturation between religious values   and culture are important elements that make the social norms of harmonious and tolerant in Fakfak, as described in the local knowledge of “the three furnaces stone”. Second, the institutionalization of values   and social integration processes in the community can work well, if the support of local forces and civil society groups work together to promote peace. At the same time, this paper also reminds that the conflict issues, such as religious radicalism and separatism, if not handled carefully can potentially damage the social integration that has been well maintained.
Keywords: Social integration, Harmony, Peace.

## ABSTRAK
Paper ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa dinamika sosial kemasyarakatan di Papua ternyata tidak selalu menghadirkan cerita tentang konflik dan disintegrasi, tetapi juga tentang integrasi sosial serta harmoni dan perdamaiansebagaimana yang dapat diamati pada masyarakat Fakfak di Prop. Papua Barat. Dengan menggunakan metode deskriptif analysis terhadap data-data kualitatif yang dikumpulkan dari observasi lapangan, wawancara dan studi dokumentasi, penulis berhasil merumuskan beberapa temuan  penting. Pertama ,  hasil  akulturasi  antara  nilai-nilai  agama  dan  budaya  merupakan  elemen penting  yang  melahirkan  norma-norma  sosial  yang  harmonis  dan  toleran  di  Fakfak,  seperti  yang tergambarkan dalam kearifan lokal satu tungku tiga batu.Kedua, pelembagaan nilai dan proses integrasi sosial dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik, bila mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan lokal,dan  kelompok civil  society yang  saling  bekerjasama  untuk  mempromosikan  perdamaian. Bersamaan dengan itu, tulisan ini juga mengingatkan bahwa isu-isu konflik, seperti separatismme dan
Kawistara, Vol. 4, No. 1, April 2014: 63-76
radikalisme  agama,  bila  tidak  ditangani  dengan hati-hati bisa berpotensi merusak integrasi sosial yang selama ini telah terjalin dengan baik.
Kata  Kunci:  Integrasi  sosial,  Harmoni, Perdamaian.

## PENGANTAR
Sejauh ini studi tentang perdamaian di Papua  masih  dilihat  sebagai  sesuatu  yang kurang menarik karena dianggap keluar dari opini  dominan  yang  telah  menempatkan Papua  sebagai  salah  satu  wilayah  konflik paling panas di Indonesia. Para peneliti ilmu sosial  dan  dunia  akademik  seakan  terjebak pada  diskursus  konflik  yang  cenderung hegemonik  itu.  Berbagai  penelitian  tentang Papualebih  banyak  menyoroti  dinamika konflik  dan  kekerasan  semata  (CSIS,  2006, LIPI,  2009),  dibandingkan  mempelajari secara  mendalam  kondisi-kondisi  yang spesifik  dari  masing-masing  daerah  di Papua.  Orang  Papua  masih  dilihat  sebagai objek yang diam atau tidak punya prakarsa untuk  menggagas  perdamaian.Rentetan konflik  politik,  sosial  dan  ekonomi  yang memanjang  sejak  sejarah  integrasi  Papua dengan  Indonesia,  dikonstruksikan  sebagai narasi  dominan  yang  memperlihatkan kesulitan  untuk  membangun  perdamaian Papua  berdasarkan  inisiatif  lokal.Padahal masyarakat  Papua  pada  dasarnya  memiliki kekuatan  dari  dalam  untuk  mengelola konflik  sosial  dan  kekerasan  dengan  cara- cara  lokal  yang  kemudian  terbukti  sukses mengendalikan  konflik  dan  kekerasan sebagaimana yang terjadi di wilayah Fakfak Papua Barat.
Situasi  harmonis  di  Fakfak  dan sekitarnya  menunjukkan  bahwa  terdapat dinamika konflik dan integrasi yang  terjadi secara  berbeda  pada  setiap  wilayah  di Papua.  Pada  kasus  Fakfak,  integrasi  sosial dapat  berjalan  dengan  baik  karena  di bangun  secara  kultural  di  atas  kesadaran dan inisiatif lokal, sehingga memiliki makna dan  kekuatan  dari  dalam  untuk  merawat keragaman, baik keragaman agama, budaya, maupun  perbedaan  kepentingan  ekonomi dan politik. Hal ini berbeda dengan konsepsi
integrasi sosial yang selama ini dipahami dan dipraktikkan selama kurun waktu kekuasaan Orde Baru (1971-1998). Keragaman di dalam masyarakat  selalu  dipersepsikan  sebagai sumber konflik yang mesti ditangani dengan cara-cara yang hegemonik, yaitu melakukan penyeragaman dengan memaksakan identi- tas nasional yang tunggal. Model integrasi sosial yang dipaksakan melalui  berbagai  instrumen  kekuasaan, tentu  menafikkan  kemungkinan  adanya nilai-nilai tertentu yang mampu mendorong masyarakat  untuk  mengelola  perbedaan dengan  cara-cara  yang  tepat,  sehingga melahirkan  integrasi  dan  harmoni  sosial yang  otentik  dalam  masyarakat.  Pada banyak kasus, masyarakat di berbagai daerah berhasil  membangun  dan  menciptakan harmoni  sosial  melalui  mekanisme  kultural yang  dibangun  di  atas  norma-norma,  nilai- nilai,  dan  moralitas  budaya  yang  mengikat mereka  dalam  keseimbangan.  Sebut  saja misalnya  tradisi Bela  Baja di  Pantar  Nusa Tenggara  Timur  yang  menjadi  pengikat persaudaraan antara umat Islam dan Kristen (Rita  Pranawati,  2011).Tradisi Pela  Gandong di Maluku Tengah  yang membantu proses penyelesaikan  konflik  di  Maluku  (Ernas, 2006).  Demikian  juga  tradisi Satu  Tungku Tiga  Batu di  Fakfak  Papua  Barat  (Iribaram, 2011).  Akan  tetapi,  berbagai  kearifan  lokal tersebut  masih  dipandang  sebelah  mata karena dianggap tidak cukup kuat dan teruji untuk menyelesaikan konflik. Cara pandang seperti  ini  menyebabkan  pemerintah cenderung  mengabaikan  cara-cara  lokal dalam penyelesaian konflik di Indonesia. Kecenderungan  tentang  adanya  ke- mampuan lokal atau cara-cara “dari dalam” untuk  memecahkan  persoalan  keragaman sangat dibutuhkan dalam konteks kehidupan berbangsa  dan  bernegara  yang  majemuk dewasa  ini.  Kecenderungan  ini  menurut Irwan  Abdullah  memperlihatkan  dua  hal penting. Pertama , peneliti dan dunia akademik belum  berhasil  memetakan  kemampuan masyarakat  dalam  mengantisipasi  konflik yang  dalam  banyak  catatan  etnografis menunjukkan  bahwa  penduduk  suku-suku

## Saidin Ernas -- Dinamika Integrasi Sosial di Papua Fenomena
Masyarakat Fakfak di Provinsi Papua Barat
di berbagai tempat dengan penuh kesadaran menumbuhkan  sensivitas  mereka  dalam mengidentifikasi  bahaya  yang  mengancam. Kedua, belum banyak diketahui tentang cara- cara yang dikembangkan dalam mengetahui konflik  di  berbagai  tempat,  walaupun hal  ini  memperlihatkan  kemandirian masyarakat  ( local )  di  dalam  memecahkan konflik.  Ketiadaan  kesadaran  semacam  ini tentu  menjauhkan  publik  dari  usaha-usaha pemecahan  konflik  yang  bersifat  subtansial dan mandiri (Abdullah, 2008:6).
Hal  ini,  misalnya  dapat  diamati  secara jelas  dalam  proses  penanganan  masalah- masalah di Papua yang berlangsung selama ini.  Pemerintah  cenderung  mengedepankan proses  politik  dan  kekuasaan  dan  meng- abaikan  inisiatif-inisiatif  lokal.  Padahal konflik Papua merupakan jenis konflik yang telah  berkembang  dengan  dinamika  yang sangat  kompleks.  Dari  masalah  historis yang  berkaitan  dengan  proses  integrasi Papua  kedalam  NKRI  yang  oleh  Jacques Bernard (2004:135), disebut sebagai “ the late integration (proses integrasi yang terlambat), hingga  soal  kegagalan  pembangunan, diskriminasi  sosial,  dan  kekerasan  politik dan pelanggaran HAM (Widjoyo, 2009:3-19). Kegagalan  dalam  menyelesaikan  berbagai persoalan  yang  saling  terkait  dengan politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama di  Papua,  semestinya  mendorong  untuk mengkaji  berbagai  alternatif  lain  dalam menyelesaikan masalah Papua. Pada dimensi tertentunya  dapat  belajar  dari  fenomena damai dan harmonis yang terjadi di Fakfak dan  sekitarnya,  di  mana  perdamaian  dan hamonisasi  melibatkan  masyarakat  dan nilai-nilai lokal yang mengikat mereka dalam keseimbangan,  sehingga  relasi  sosial  yang terbentuk adalah keberadaan (ko-eksistensi), kerjasama  (kolaborasi)  dan  kerekatan (kohesi)  yang  membentuk  integrasi  sosial. Apa  yang  terjadi  di  Fakfak  tentu  sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, di tengah harapan  untuk  mengelola  konflik  yang terjadi di Papua dengan cara-cara yang lebih baik,  demokratis  dan  dapat  diterima  oleh semua kekuatan sosial politik.Kajian berikut
ini akan menelaah lebih lanjut, faktor-faktor utama  yang  menjadi  penentu  di  dalam integrasi sosial di Fakfak, bagaimana proses yang terjadi hingga tantangan yang dihadapi saat ini.

## Integrasi Sosial Baru: Suatu Diskursus Teoritis
Secara  umum  teori  utama  yang  dipilih sebagai grand  theory dalam  memahami fenomena  yang  menjadi locus penelitian ini,  yaitu  teori  integrasi  sosial  ( sosial integration ).  Dalam  kajian  sosiologi,  teori integrasi  sosial  merupakan  bagian  dari paradigma fungsionalisme struktural yang  diperkenalkan  Talcot  Parson  (1927- 1979).  Paradigma  ini  mengandaikan  bahwa pada  dasarnya  masyarakat  berada  dalam sebuah sistem sosial yang mengikat mereka dalam  keseimbangan  ( ekuilibrium ).  Hal ini  tercermin  dari  dua  pengertian  dasar integrasi sosial yaitu, pertama, pengendalian terhadap  konflik  dan  penyimpangan  sosial dalam  suatu  sistem  sosial  tertentu,  dan kedua ,  menyatukan  unsur-unsur  tertentu dalam  suatu  masyarakat  sehingga  tercipta sebuah tertib sosial (Ritzer, 2009:258). Proses ini  ingin  mengintegrasikan  kelompok- kelompok sosial dalam masyarakat, dengan cara  men jembatani  perbedaan-perbedaan yang  di timbulkan  oleh  faktor-faktor teritorial/kultur, agama, kepentingan, kelas sosial  dan  sebagainya,  dengan  mengurangi kesenjangan  yang  ditimbulkan  oleh  faktor- faktor tersebut.
Selama ini kajian tentang integrasi sosial sering  dipengaruhi  oleh  wacana  kekuasaan tentang  penyatuan  dalam  sebuah  kekuatan identitas  yang  mengatasi  perbedaan.  Suatu tafsir  sosial  yang  menonjolkan  adanya penundukan  terhadap  kekuatan-kekuatan minoritas  untuk  tunduk  dan  menyatu  di bawah  kuasa  identitas  yang  mayoritas. Maka sebagai kelanjutan dari cara pandang yang  demikian  itu,  dikedapankan  konsep asimilasi,  yaitu  identitas  dan  kebudayaan yang  minoritas  lebih  diharapkan  menyatu dengan  identitas  budaya  yang  mayoritas. Dalam  studinya  tentang  Integrasi  nasional,
Nazaruddin Syamsudin (1989) menyebutkan bahwa  integrasi  sosial  adalah  bagian  dari konsep integrasi nasional yang pada dasarnya mencakup dua persoalan mendasar. Pertama , bagaimana  membuat  rakyat  tunduk  dan patuh  pada  tuntutan  dan  kepentingan bersama  yakni  berbangsa  dan  bernegara. Kedua ,  bagaimana  meningkatkan  konsensus normatif yang mengatur tingkah laku positif masyarakat  atau  individu-individu  yang ada  di  dalamnya.  Pandangan  Nazaruddin, sejatinya  mewakili  banyak  ilmuwan  politik pada  zamannya  yang  memandang  negara sebagai  satu-satunya  entitas  sosial  politik yang harus dirawat eksistensinya, meskipun dalam proses tersebut secara tidak terelakkan mengabaikan  keragaman  dan  perbedaan yang telah menjadi fakta sosial di Indonesia. Sejak  reformasi  1998  yang  ditandai dengan  demokrasi  dan  demokratisasi  yang mendorong  wacana  keterbukaan,  maka banyak ilmuan mengkritik konsep integrasi sebagai  bagian  dari  wacana  kekuasaan yang cenderung dikuasai oleh tafsir negara. Secara sarkarstis banyak ilmuan dan peneliti memandang konsep integrasi sosial sebagai konsep  ilmu  sosial  yang  telah  kehilangan konteksnya  di  tengah  tuntutan  demokrasi dan perhormatan terhadap perbedaan. Setiap studi yang mempromosikan integrasi sosial dianggap  sebagai  aktivitas  teoritis  yang tidak  menarik  dan  pro  status quo .  Padahal menurut  penulis,  yang  diperlukan  oleh ilmuan  sosial  adalah  melepaskan  sebuah konsep keilmuan dari tafsir kekuasaan yang selama ini menghegemoninya. Sebagaimana ditegaskan  oleh  sosiolog  Heru  Nugroho (2011:178),  para  ilmuan  sosial  dewasa  ini memerlukan  perimbangan  wacana  publik secara seimbang dengan cara ikut serta dan terlibat dalam diskursus tentang keragaman, tanpa  harus  ada  pemaksaan  dari  negara terhadap masyarakat sipil.
Tulisan  ini  mencoba  mendudukan kembali  konsep  integrasi  sosial  dalam alam  pikiran  demokratis  dengan  melihat perbedaan sebagai realitas politik yang harus dikelola dengan cara-cara yang demokratis. Pandangan  demokratis  terhadap  konsep
integrasi  sosial  menekankan  pentingnya relasi yang setara dan saling menguntungkan. Biku  Parekh  (2008:84-87)  menyebutkan bahwa proses integrasi sosial dalam sebuah masyarakat demokratis mensyaratkan tiga  hal. Pertama ,  adanya  kesepakatan dari  sebagian  besar  anggotanya  terhadap nilai-nilai  sosial  tertentu  yang  bersifat fundamental  dan  krusial. Kedua ,  sebagian terhimpun  dalam  berbagai  unit  sosial  dan saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang  potensial.  Hal  ini  untuk  menjaga terjadinya  dominasi  dan  penguasaan dari  kelompok  mayoritas  atas  minoritas. Ketiga ,  terjadi  saling  ketergantungan diantara  kelompok-kelompok  sosial  yang terhimpun di dalam suatu masyarakat untuk pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  dan  sosial secara menyeluruh.
Modal  utama  lahirnya  integrasi  sosial dalam  masyarakat  demokratis  adalah adanya  kepercayaan  ( Trust ).  Kepercayaan membuat kelompok-kelompok yang berbeda  dalam  masyarakat  tidak  akan terlibat  dalam  aksi  kekerasan  kepada  yang lain.  Integrasi  sosial  juga  membutuhkan pengakuan  ( recognition )  terhadap  absahnya perbedaan dan hak bagi perbedaan itu untuk hidup  dalam  masyarakat.  Dengan  adanya pengakuan seperti itu, maka lahir sikap yang toleran  terhadap  perbedaan.  Syarat  penting lainnya seperti disebut Parekh adalah a moral contract (Parekh, 2008). Kontrak moral adalah ketaataan  terhadap  nilai-nilai  yang  menjadi platform bersama dalam masyarakat, sehingga membentuk semacam kepemilikaan bersama atas nilai-nilai tersebut. Ia menjadi titik temu perbedaan yang harus ditaati dalam sebuah masyarakat  untuk  menjamin  tegaknya perdamaian.  Ketaatan  pada moral  contract akan menempatan masyarakat pada kondisi yang  setara.  Sebab  hanya  masyarakat  yang setara  yang  dapat  membentuk  masyarakat tanpa diskriminasi.
Proses  integrasi  sosial  dalam  sebuah masyarakat demokratis tentu tidak menafikkan  adanya  konflik  sebagai  bagian yang  tak  terpisahkan  dari  fenomena  sosial dan  perubahan.  Sebab  konflik,  seperti  yang

## Saidin Ernas -- Dinamika Integrasi Sosial di Papua Fenomena Masyarakat Fakfak di Provinsi Papua Barat
dijelaskan Ralf Dahrendrof adalah fenomena sosial yang selalu hadir ( inherent omni presence ) dalam  setiap  masyarakat  manusia  (Ritzer, 2009).  Akan  tetapi,  potensi  konfliktual  tidak harus  dihadapi  dengan  cara-cara  kekuasaan yang hegemonik. Dengan kata lain masyarakat dan negara perlu mengelola berbagai potensi konflik yang ada dengan cara-cara yang dapat diterima oleh semua pihak. Cara yang sering ditawarkan  para  teoritisi  konflik  adalah pertama ,  dengan  membangun  konsensus yang mempertemukan
“kepentingan- kepentingan”  kelompok  yang  bertikai tersebut ke dalam sebuah tatanan kekuasaan yang dapat mengurangi perbedaan (Maswadi Rauf,  2000:15). Kedua, melakukan  usaha yang  serius  untuk  mendorong  penguatan kembali nilai-nilai kebersamaan yang disebut Parekh  (2008:87)  sebagai  “kontrak  moral” antar-kelompok  dan  individu  dalam  sebuah masyarakat majemuk.
Sesungguhnya dalam konteks berbangsa dan bernegara memiliki banyak contoh atau best practise tentang bagamaimana masyarakat pada  aras  lokal  berhasil  menciptakan konsensus  bersama  dalam  memperkuat integrasi  sosial  dan  menciptakan  harmoni dan  perdamaian.  Kasus  masyarakat Fakfak  yang  diangkat  dalam  kajian  ini menunjukkan  bahwa  masyarakat  berhasil memperkuat  integrasi  sosial  dengan  cara mengelola  perbedaan-perbedaan  yang  ada dengan  mengedepankan  moralitas  agama dan  budaya.  Nilai-nilai  agama  dan  budaya menjadi  sumber  nilai  yang  secara  tidak langsung  menjadi habitus dalam  kehidupan masyarakat  Fakfak. Habitus sebagaiman dijelaskan  Pierre  Bourdieu  (1977:72)  bahwa struktur  mental  atau  kognitif  yang  dengan sendiri manusiaberhubungan dengan dunia sosialyang kompleks. Individu menggunakan habitush untuk berhubungan dengan realitas sosial  karena  ia  telah  dibekali  dengan serangkaian  skema  terinternalisasi  yang digunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi  dan  mengevaluasi  dunia sosial.  Seperti  benar-salah,  baik-buruk, berguna-tidak  berguna,  terhormat-terhina (Mohammad Adib, 2012:97).
Praksis  dari  kerangka  konseptual Bourdieu tentang habitus , memiliki relevansi untuk menjelaskan fenomena harmoni sosial yang  terbentuk  pada  masyarakat  Fakfak karena  sebuah  masyarakaat  yang  teratur dan  harmonis  merupakan  perwujudan dari  adanya  sistem  nilai  yang  dianut  oleh masyarakat  yang  cenderung  menghindari konflik  dan  adanya  ruang  sosial  yang mendukung  untuk  terwujudnya  kondisi tersebut. Integrasi sosial yang terjadi di Fakfak merupakan  produk  kultural  yang  telah terbingkai dalam modal kultural masyarakat, seperti adanya tradisi Satu Tungku Tiga Batu , yang  tanpa  disadari  menjadi habitus dalam pikiran  dan  tindakan  masyarakat.  Hal  ini ditambah dengan keberadaan kepemimpian adat yang kuat, struktur pemerintahan lokal yang cenderung akomodatif pada perbedaan dan  adanya  dukungan  berbagai  kelompok sosial  lain  terhadap  pelembagaan  nilai-nilai kultural masyarakat Fakfak ke dalam ruang politik, ekonomi, dan budaya.

## Mengenal Lebih Dekat tentang Fakfak: Negeri Damai di Papua.
Fakfak  adalah  sebuah  kabupaten  yang terletak di bagian leher dari “kepala burung” Pulau  Papua  yang  sering  digambarkan seperti  seekor  Burung  Kasuari  raksasa yang  sedang  duduk.  Kabupaten  Fakfak yang  luas  meliputi  14,320  Km2,  terletak  di Propinsi Papua Barat yang merupakan hasil pemekaran  dari  Propin  Papua  berdasarkan UU No 40 tahun 1999.
Meskipun  keberadaan  Fakfak  kurang diketahui  publik,  akan  tetapi  wilayah  ini merupakan  salah  satu  kabupaten  tertua  di Papua,  dibentuk  pertama  kali  bersamaan dengan  pembentukan  delapan  kabupaten lainnya  pada  awal  integrasi  Papua  dengan Indonesia.  Pada  era  kolonialisme  Belanda, Fakfak merupakan salah satu daerah penting yang  bersama  Manokwari  telah  ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai satu dari  dua  wilayah Afdelling di  Pulau  Papua. Bahkan  bila  ditarik  jauh  ke  belakang,  posisi Fakfak  telah  menjadi  beranda  depan  Papua yang  paling  awal  membangun  interaksi
dengan  dunia  luar.  Tidak  mengherankan bila  sejak  abad  ke-13,  Fakfak  telah  disebut dalam beberapa sumber sejarah. Sebagaimana tercantum dalam Kitab Negara kertagama yang ditulis  oleh  Pujangga  Mpu  Prapanca  tahun 1365,  khususnya  dalam  Kidung  13  dan  14 yang  secara  khusus  memuat  nama-nama daerah  yang  berada  di  bawah  kedaulatan Majapahit.  Salah  satu  daerah  di  antaranya adalah Wwanin dan Sran;
” Ikang  sakanusa-nusaButun,  banggawai  Kuni Ggaliyaomwan  i(ng)  salamba  Sumba  Solot Muar muwah tigang i wanda Ambwan Athawa Maloko Wwanin ri Sran in Timur ning angeka nusatutur...” (J.F. Onim, 2007)
Para sejarawan Belanda seperti Kern (1929), Krom  dan  Rouffaer  (1930)  berpendapat bahwa  yang  dimaksud  “Wwanin”  dalam tulisan  Prapanca  tersebut  adalah  Jazirah Onin  yang  terletak  di  Pantai  Barat  Kokas (Kern,  1926:417).  Catatan  tersebut  selain sering digunakan sebagai klaim sejarah dan pengakuan  atas  hubungan  historis  Papua dengan  wilayah  Nusantara  lainnya,  juga menjadi penanda penting bahwa sejak abad ke-13 masyarakat Fakfak telah membangun perjumpaan  dengan  beragam  budaya lain  yang  datang  dari  luar.  Beberapa  etnis pendatang  seperti  dari  Arab,  Sulawesi,  dan Seram diketahui telah mendiami Fakfak sejak abad  ke-17  dan  18.  Fenomena  ini  sekaligus menjadi  awal  dari  pembentukan  watak keterbukaan  ( cosmopolit )  masyarakat  Fakfak yang terus berkembang hingga persentuhan dengan  peradaban  modern  yang  ditandai dengan  masuknya  agama  dan  kebudayaan luar. Secara  geografis,  posisi  Fakfak  sangat strategis  karena  menghadap  langsung  ke Maluku,  laksana  sebuah  pintu  gerbang yang  menyambut  mereka  yang  akan berkunjung ke tanah Papua. Letaknya yang strategis  dengan  pelabuhan  laut  terbaik, memudahkan  kapal  dagang  dari  berbagai negeri dapat bersandar dalam berbagai jenis cuaca. Tidak mengherankan bila sejak abad ke-14 Fakfak telah menjadi wilayah terdepan di  Papua  yang  telah  dikunjungi  oleh  orang
luar  dari  berbagai  daerah  dengan  beragam kepentingan.  Ada  yang  berkunjung  untuk kepentingan  ekonomi,  ekspansi  politik, pengambilan  budak  hingga  penyebaran agama (Onim, 2007). Terdapat lebih dari 14 suku bangsa hidup di Fakfak, terdiri bangsa pribumi (Papua) dan pendatang yang berasal dari Maluku, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Agama Islam merupakan agama mayoritas di Fakfak, setelah itu agama Kristen dan Katolik. Akan  tetapi,  berbagai  perbedaan  tersebut tidak memicu konflik atau ketegangan antara agama, etnis,dan budaya. Bahkan hubungan sosial  antarmasyarakat  terjadi  dalam  relasi yang harmonis dan damai.
Cristian  Warta  menyebut  Fakfak sebagai salah negeri paling aman di Papua. Berbagai  kelompok  etnis  dan  agama  yang hidup  di  sini  berhasil  mempertahankan harmoni dan perdamaian, meskipun wilayah Papua  lainnya  sering  dilanda  konflik  dan kekerasan (Warta, 2008). Berdasarkan catatan kepolisian  setempat  sejak  awal  reformasi yang menjadi penanda utama gejolak sosial politik  di  Papua,  di  Fakfak  baru  terjadi dua  peristiwa  kekerasan.  Peristiwa pertama terjadi  pada  tahun  2000,  ketika  terjadi bentrokan  antara  masa  yang  menyatakan mendukung  kemerdekaan  Papua  dan kelompok  masyarakat  yang  mendukung NKRI.  Peristiwa kedua adalah  kerusuhan komunal antara etnis Seram dari Maluku dan Etnis Ayamaru dari Sorong. Kedua peristiwa tersebut  berhasil  diredam  oleh  masyarakat Fakfak melalui dialog kultural yang disebut “dudu tikar”. Sehingga eskalasi konflik dapat diredam  dan  proses  pemulihan  keamanan dan  ketertiban  dapat  berlangsung  lebih cepat.
Agama dan Budaya sebagai Habitus dalam Integrasi Sosial . Pada dasarnya harmoni dan perdamaian yang  terjadi  Fakfak  merupakan  pengalaman historis yang dibentuk dari akulturasi antara kekuatan  agama  dan  budaya.  Perjumpan agama  Islam  sejak  abak  ke  16  dan  Kristen serta Katolik pada abad ke-19 dengan tradisi dan budaya Fakfak melahirkan sejumlah nilai

## Saidin Ernas -- Dinamika Integrasi Sosial di Papua Fenomena
Masyarakat Fakfak di Provinsi Papua Barat
dan norma sosial yang mengikat masyarakat Fakfak  dalam  keseimbangan  sosial  (Onim, 2007).  Salah  satu  yang  terpenting  adalah filosofi  dan  kearifan  lokal Satu  Tungku  Tiga Batu ,  sebagai  lambang  harmoni  sosial  di antara  masyarakat.  Secara  sederhana  filosofi Satu  Tungku  Tiga  Batu adalah  gambaran kultural  tentang  persaudaraan  masyarakat Fakfak  yang  melintasi  perbedaan  identitas agama  dan  budaya.  Pada  konstruksi tradisional  masyarakat  Fakfak, Satu  Tungku Tiga  Batu menggambarkan  keseimbangan, ibarat  satu  tungku  yang  ditopang  oleh  tiga batu  saat  memasak  makanan  oleh  orang- orang zaman- zaman dahulu. Tanpa tiga kaki dari  batu,  tungku  tersebut  tidak  akan  stabil dan  mengakibatkan  masakan  akan  mudah tumpah.  Tiga  batu  ini  diibaratkan  sebagai tiga agama besar yang berada di Fakfak yaitu agama Islam, Katolik, dan Protestan (Iribaram, 2011). Pada pemikiran masyarakat adat Fakfak jika tiga kaki dari batu itu stabil, maka semua persoalan dapat diatasi dengan baik, sehingga implementasi  dari  filosofi  satu tungku  tiga batu  dimaknai  bukan  saja  dalam  kehidupan beragama,  tetapi  menjangkau  hingga  semua aspek kehidupan dalam masyarakat.
Beberapa  praktik  sosial  yang  me- lambangkan  toleransi  dan  kerukunan antarumat  beragama  dapat  dilihat  pada seremoni  penyambutan  Salib  Tuhan  Yesus yang  melibatkan  semua  kelompok  agama di  Fakfak.  Demikian  pula  pembangunan rumah-rumah ibadah yang dilakukan secara bersama-sama  dengan  tradisi baku  bantu atau  gotong-royong  di  antara  umat  Islam dan  Kristen . Tidak  jarang  seorang  Kristen menjadi  ketua  pembangunan  Masjid,  dan juga  sebaliknya.  Mereka  menganggap agama  yang  mereka  anut  bukanlah  alasan untuk memisahkan ikatan kekeluargaan dan persaudaran di antara mereka. Maka dengan mudah  dapat  ditemukan  sebuah  keluarga yang terdiri dari ketiga agama; Islam, Kristen, dan  Katolik.  Sebagaimana  dituturkan  oleh Bapak Simon Hindom sebagi berikut:
“Di keluarga saya, delapan bersaudara, ada yang  menjadi  Kristen,  ada  yang  Islam,  dan
Katolik.Ada saudara saya haji, ponakan saya bahkan  ada  yang  jadi  pastor.  Dalam  tradisi kami di sini, sudah terbiasa berbagi agama, asalkan ikhlas dan taat. Jadi, misalnya karena pernikahan  seorang  perempuan  terpaksa menjadi  mualaf.  Maka,  nanti  salah  satu anaknya disarankan ikut agama Kristen atau Katolik. Ini demi kebersamaan”. (wawancara dengan Simon Hindom, 28 Oktober 2013)
Gambar 1 Kerukunan Umat Beragama di Fakfak
Keterangan Gambar Mulai dari Atas ke Bawah:
1.  Keterlibatan Umat Islam pada Penjemputan Salib 2.  Arsitektur Masjid Tua Pattimburk yang menyerupai Gereja
3.  Arsitektur Gereja Tua Danaweria yang menyerupai Masjid
Satu  Tungku  Tiga  Batu merupakan  hasil akulturasi  antara  adat  dan  agama  dalam masyarakat Fakfak yang melahirkan nilai-nilai toleransi,  kerukunan  dan  kesediaan  untuk menerima  perbedaan.  Melalui  kearifan  lokal tersebut berbagai sengketa dan pertentangan dalam masyarakat Fakfak selalu diselesaikan dengan  cara-cara  dialogis  atau  yang  dikenal dengan  istilah dudu  tikar. Pada  tradisi dudu tikar, semua  masalah  harus  diselesaikan secara  damai  dan  kekeluargaan  karena berakar dari filosofi, yaitu Idu-idu, Mani Nina, dan Yoyo . Idu-idu adalah  pandangan  bahwa semua orang Fakfak harus membangun cinta kasih  di  antara  mereka.  Oleh  karena  itu, semua  masalah  harus  diselesaikan  dengan menanggalkan  emosi  dan  menumbuhkan semangat  cinta  kasih  yang  menjadi  dasar dari  persaudaraan  sejati.  Sedangkan Mani Nina adalah  pandangan  bahwa  tujuan hidup  sesorang  di  dunia  ini  adalah  untuk menciptakan  perdamaian;  sehingga  bagi masyarakat Fakfak, hanya orang-orang yang dapat menjaga perdamaian di dunia ini yang memperoleh kedamaian di alam sesudah mati (akhirat).  Adapun Yoyo adalah  pandangan tentang  kerukunan  yang  menjadi  tanggung jawab  semua  orang  Fakfak.  Tradisi dudu tikar adalah  upaya  untuk  menjaga  nilai-nilai tersebut agar masyarakat Fakfak dapat terus hidup penuh cinta, rukun, dan damai dengan sesama saudaranya.
Fenomena masyarakat Fakfak memper- lihatkan  bahwa  integrasi  sosial  yang melintasi  batas-batas  agama  dan  etnis dapat  terjadi  dengan  baik  bila  dibingkai dalam pemahaman kultural dan religiositas masyarakat  setempat.  Nilai-nilai  agama dan  budaya  menjadi  faktor  determinan yang  menopang  harmoni  dan  perdamaian masyarakat Fakfak. Fenomena ini menunjuk- kan  bahwa  agama  dan  budaya  -meminjam istilah  antropolog  Amerika  Melville  J. Herskovits  dan  Bronislaw  Malinowski (1953)-  telah  menjadi Cultural-Determinism bagi  masyarakat  setempat , yaitu  ketika dinamika sosial masyarakat ditentukan oleh nilai-nilai  kebudayaan  yang  dimiliki  oleh masyarakat itu sendiri.
Sebenarnya  hubungan  antara  agama dengan  kebudayaanmerupakan  sesuatu yang  ambivalen.  Agama  dan  budaya  mem- punyai independensi masing-masing, tetapi  keduanya  memiliki  wilayah  yang dapat  saling  tumpang-tindih.  Akan  tetapi, kenyataan tersebut tidak selalu menghalangi kemungkinan  manifestasi  kehidupan  ber- agama  dalam  bentuk  budaya  atau  sebalik- nya;  sehingga  dalam  masyarakat  tertentu agama  dan  budaya  dapat  menyatu  dan menjadi  dua  unsur  penting  yang  berperan dalam mempengaruhi aktivitas masyarakat. Seperti  kajian  Max  Weber  (1958)  tentang etika  Protestan  dan  munculnya  kapitalisme di Eropa Barat, ataupun kasus agama Sinto dan budaya disiplin pada masyarakat Jepang. Ketika  ajaran  agama  masuk  dalam  sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik menarik  antara  kepentingan  agama  di  satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain. Proses akulturasi antara agama budaya lalu melahirkan  serangkaian  norma  sosial  yang disebut Piere Bourdieu (1983) sebagai habitus yang melahirkan praktik-praktik sosial yang toleran,  harmonis,  dan  penuh  persaudaran. Habitus itulah yang menjadi struktur mental atau  kognitif  yang  dengannya  orang-orang di Fakfak berhubungan dengan dunia sosial yang kompleks, dan terkadang mengandung bias kepentingan dan pragmatis.

## Pelembagaan Nilai dan Proses Integrasi Sosial di Fakfak
Secara  sosiologis  sistem  nilai  dalam masyarakat  dapat  berjalan  dan  fungsional bila  menjelma  menjadi  sistem  sosial  yang kuat  dan  melembaga  (Soekanto,  2000). Pada perspektif reproduksi sosial, Bourdieu (Harker,  2009)  menawarkan  konsep field atau  arena  untuk  menguji  sebuah  sistem nilai  ( habitus )  dapat  diterima,  difungsikan, dan  secara  formal  dapat  diterapkan  untuk mempengaruhi  interaksi  sosial  serta memelihara  keteraturan  sosial.  Pemikiran semacam ini mengandaikan bahwa arena  sosial,  ekonomi,  dan  politik  dapat dipengaruhi  (distrukturkan)  oleh  nilai  dan norma  atau  sebaliknya  arena  tersebut  yang

## Saidin Ernas -- Dinamika Integrasi Sosial di Papua Fenomena
Masyarakat Fakfak di Provinsi Papua Barat
mempengaruhi  (menstrukturkan)  praktik- prakti sosial. Tradisi membutuhkan aktivitas ritual dan lembaga-lembaga adat untuk tetap mempertahankan  eksisitensinya.  Bahkan lebih dari itu nilai-nilai budaya harus dapat berebut pengaruh dalam ruang-ruang politik dan ekonomi yang seringkali berjalan dalam logika yang kontradiktif.
Pada  kasus  masyarakat  Fakfak  proses pelembagaan  nilai  dan  norma  dapat ditemukan  pada  dua  bentuk; pertama, semangat agama keluarga yang melahirkan Satu  Tungku  Tiga  Batu yang  kemudian diadopsi  sebagai  spirit  dalam  hampir semua  aktivitas  sosial,  keagamaan,  politik bahkan ekonomi. Inilah yang disebut norma sosial  yang  melembaga  (ter- institutinalize ). Pemerintah Kab. Fakfak mengadopsi filosofi Satu tungku tiga batu sebagai asas untuk mem- bentuk  kehidupan  politik  di  Fakfak  yang seimbang  dan  harmonis  sehingga  muncul konsensus  poliik  untuk  membagi  jabatan- jabatan  politik  berdasarkan  kekuatan- kekuatan  agama  dan  etnis.  Misalnya,  bila bupati adalah seorang Muslim, maka wakil bupati  harus  berasal  dari  kalangan  Kristen atau  Katolik.  Demikian  juga  pada  jabatan- jabatan SKPD dan birokrasi daerah, termasuk rekrutmen  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  juga memberi  tempat  kepada  marga-marga  asli orang Fakfak dan para pendatang.
Selain  itu,  keseimbangan  juga  di terapkan  dalam  masalah-masalah  ekonomi sehingga  tidak  terlalu  dikuasai  oleh  etnis pendatang. Pembangunan ekonomi di Fakfak didorong untuk membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat asli Fakfak sehingga tidak  tertinggal  dari  etnis  pendatang. Mereka diberi hak monopoli untuk memiliki perkebunan-perkebunan  Pala  di  seluruh Fakfak.  Pala  menjadi  komoditi  unggulan yang  dikuasai  orang-orang  Fakfak  sejak dahulu  karena  di  tanam  di  atas  tanah- tanah  ulayat  yang  luas.  Akan  tetapi,  untuk memasarkan biji-biji Pala tersebut masyarakat Fakfak  bergantung  pada  pembeli  lokal yang biasanya berasal dari etnis pendatang, Cina,  Arab,  dan  Bugis-Makassar.  Untuk memberi  kesempatan  kepada  masyarakat
asli Fakfak terlibat dalam aktivitas ekonomi, pemerintah  juga  menyediakan  tempat khusus  bagi  masyarakat  lokal  untuk berdagang  di  Pasar  Tumburuni  Fakfak. Mereka  diberi  lapak-lapak  untuk  berjualan berbagai  produk  pangan  lokal  dan  buah- buah musiman di lantai satu pasar tersebut. Setidaknya kebijakan ini dapat menghindari kecemburuan sosial akibat praktik ekonomi yang hanya dikuasai kelompok pendatang. Di  seluruh  Papua,  pasar  bukan  saja menjadi  tempat  aktivitas  ekonomi,  tetapi juga telah menjadi arena kontestasi identitas, lokal,  dan  pendatang.  Sering  terjadi  konflik dan kekerasan yang bermula dari pasar yang dianggap  sebagai  simbol  dominasi.  Orang- orang  Papua  yang  hanya  dapat  membuka lapak di pinggiran jalan memandang dengan cemburu  orang  Bugis,  Makassar,  dan  Jawa yang menguasai pasar-pasar di Papua. Maka penting untuk memastikan bahwa masyarakat asli Papua juga memiliki akses dan kekuasaan terhadap  pasar  untuk  menunjukkan  bahwa sebetulnya mereka adalah penguasa di pasar dan bukan sekedar jongos dari majikan yang entah  datang  darimana.  Pemerintah  Fakfak menyadari  situasi  tersebut  dan  membuat kebijakan  untuk  memberi  hak  kepemilikan kepada  para  pedagang  lokal  di  Fakfak untuk  menempati  tempat  khusus  dan strategis  di  Pasar  Tumburuni  Fakfak.  Hal ini mengurangi potensi konflik sosial karena kecemburuan  ekonomi  antara  masyarakat asli dan pendatang.
Kedua , proses pelembagaan nilai dalam bentuk  yang  formal  dan  terorganisir  dapat ditemukan  pada  sejumlah  organisasi  sosial yang  menjalankan  fungsi  pengendalian sosial.  Lembaga  sosial  yang  demikian sebagian  dapat  ditemui  pada  sejumlah organisasi formal baik yang telah hadir sejak dahulu, maupun yang baru dibentuk untuk menjaga dan mengawasi agar praktik-praktik sosial di Fakfak tetap berada dalam kerangka nilai dan norma lokal yang telah hidup dalam masyarakat.  Lembaga  sosial  dimaksud adalah  tujuh  lembaga  adat  Pertuanan (kerajaan)  yang  telah  eksis  sejak  beberapa abad  yang  lampau,  Lembaga  Adat  Baham-
Kawistara, Vol. 4, No. 1, April 2014: 63-76
Mata  dan  Pengadilan  Adat  yang  didirikan pada  tahun  2007  dan  sejumlah  organisasi sosial  lintas  kewargaan  seperti  Forum Komunikasi  Antar-Umat  Beragama  (FKUB) dan Paguyuban Etnis Nusantara yang terdiri dari berbagai etnis lokal maupun pendatang yang  mendiami  Fakfak.  Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut memiliki misi yang sama,  yakni  menjaga  agar  hubungan  sosial antara  agama,  etnis,  dan  budaya  di  Fakfak tetap berjalan harmonis dan damai. Mereka berfungsi  sebagai  pengendali  sosial  dan memastikan  bahwa  hubungan  sosial  dalam masyarakat  tidak  menimbulkan  konflik. Bahkan  lembaga  adat  seperti  pengadilan adat  memegang  kunci  sebagai  resolusi konflik  melalui  kewenangannya  untuk menangani  sengketa-sengketa  adat,  hak ulayat,  pelanggaran  susila,  dan  kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT)  hingga penghinaan  agama.  Beberapa  kasus  seperti perkelahian  antarkampung,  polisi  langsung menyerahkan kepada Pengadilan Adat untuk diselesaikan secara adat. Proses penyelesaian konflik secara kultural tersebut lebih mudah diterima  oleh  masyarakat  adat  karena dianggap  lebih  memuaskan  dibandingkan penyelesaian  melalui  mekanisme  formal  di pengadilan negeri.
Apa yang terjadi di Fakfak menunjukkan bahwa  untuk  memperkuat  integrasi  sosial, masyarakat  membutuhkan  sistem  nilai yang  kuat  dan  melembaga  yang  menjadi dasar  bagi  semua  aktivitas  sosial.  Sistem nilai  tersebut  harus  memiliki  akar  kultural yang  kuat,  sehingga  berpengaruh  terhadap semua bidang kehidupan, termasuk berbagai kekuatan  sosial  politik  yang  menguasai arena  sosial.  Selanjutnya  untuk  menjamin nilai-nilai fundamental tersebut tetap hidup dalam  praktik  sosial,  maka  masyarakat memerlukan  lembaga-lembaga  sosial  yang kuat yang dapat berfungsi maksimal dalam pengendalian  konflik.  Setiap  perilaku  yang menyimpang langsung diluruskan sehingga sistem  sosial  akan  terus  berada  dalam keseimbangan ( social equilibrium ).

## Masa Depan Integrasi Sosial di Tengah Perubahan Sosial di Papua.
Masyarakat  Fakfak  dan  segenap kebudayaannya  adalah  fenomena  sosial yang  dinamis  dan  akan  terus  mengalami perubahan  sesuai  konteks  ruang  dan waktu.  Setiap  saat  nilai-nilai  budaya  yang konvensional  akan  menghadapi  tantangan, benturan  bahkan  juga  kontestasi  dengan nilai-nilai  yang  lain  yang  datang  dari  luar. Ataupun  nilai-nilai  baru  yang  muncul  dari dalam  masyarakat  sebagai  konsekuensi dari  proses  perubahan  itu  sendiri.  Hal  ini dapat  diidentifikasi  beberapa  persoalan sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Fakfak.
Pertama , Penyelesaian berbagai masalah di Papua seperti isu politik, ekonomi, sosial budaya,  dan  hukum  yang  belum  tuntas, diyakini  secara  struktural  maupun  kultural akan  terus  menekan  masyarakat  Fakfak. Sebagai  salah  satu  kabupaten  di  Propinsi Papua Barat, masyarakat Fakfak tidak dapat menghindar  dari  berbagai  problematika yang  terjadi  di  kota-kota  besar  seperti Jayapura  dan  Manokwari  dan  berpengaruh ke banyak daerah di wilayah Papua lainnya. Isu-isu  politik  seperti  separatisme  dan otonomi  khsusus  Papua  turut  membelah masyarakat  dalam  kelompok  yang  saling bertentangan. Kehadiran kelompok- kelompok  yang  semakin  militan  dalam memperjuangkan  hak-hak  politik  Papua  di Fakfak seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB),  Komite  Nasional  Pemuda  Papua Barat  (KNPPB)  pimpinan  Arnoldus  Koncu, dan  kelompok  yang  berlawanan  seperti Barisan Merah Putih pimpinan Islamil Bauw, serta  milisi-milisi  sipil  yang  disponsori aparat  keamanan  dalam  konfliknya  dengan kekuatan-kekuatan pro-kemerdekaan Papua merupakan  tantangan  yang  tidak  mungkin dapat diabaikan. Sementara pemberlakukan Otsus  dengan  segala  implikasinya  dan pembangunan  yang  belum  melahirkan kesejahteraan  masih  menjadi  pertanyaan tentang  kapan  Papua  dapat  bangkit  dari kemiskinan dan keterbelakangan.

## Saidin Ernas -- Dinamika Integrasi Sosial di Papua Fenomena
Masyarakat Fakfak di Provinsi Papua Barat
Kedua ,  Potensi  konflik  keagamaan yang diintrodisir melalui isu Islamisasi dan radikalisai agama yang sedang berlangsung di  Papua  juga  menjadi  tantangan  di Fakfak.  Bersamaan  dengan  membanjirnya transmigran  dari  berbagai  daerah  di Indonesia ke Papua, bukan saja meningkatkan jumlah  kelompok  pendatang,  tetapi  secara dramatis  juga  menambah  jumlah  pemeluk Islam  di  Papua.  Perubahan  demografis dengan  meningkatnya  populasi  umat Islam  secara  signifikan,  ternyata  dirasakan sebagai ancaman serius bagi sebagian besar masyarakat  Kristen  Papua.  Sebab  bagi sebagian gerakan-gerakan pro kemerdekaan, Islamisasi  secara  tidak  langsung  dianggap sebagai proses Indonesianisasi (Warta, 2011).
Propaganda  ini  pada  dasarnya  bukan merupakan  sesuatu  yang  baru  karena sebagaimana dicatat Rutherford (2006: 156). Sejak  lama  pemerintah  Kolonial  Belanda sudah  pernah  mengingatkan  masyarakat Papua bahwa bila Indonesia menguasai New Guinea  Barat,  pemerintah  Indonesia  akan memaksa penduduk Papua untuk memeluk Islam.  Dampaknya  adalah  Islamisasi menjadi  momok  yang  menakutkan,  bukan saja  karena  dianggap  akan  merusak identitas  religi  Kristen  Papua,  tetapi  lebih jauh  dipahami  sebagai  serangan  terhadap nasionalisme Papua yang ditegakkan di atas identitas  etnik  dan  keagamaan.  Islamisasi secara  politis  dipahami  sebagai  bagian  tak terpisahkan  dari  proses  Indonesianisasi, sehingga ekspansi dakwah Islam berarti pula penaklukan Papua oleh Indonesia.
Cara pandang yang demikian memperoleh  momentum  dengan  kehadiran kelompok-kelompok  Islam  radikal  yang mulai  muncul  di  Papua  sejak  berakhirnya konflik  sosial  di Ambon.  Menurut  catatan International Crisis Group (2008), kelompok keagamaan  seperti  Lasykar  Jihad,  Gerakan Salafi,  dan Hizbut  Tahrir  (HTI)  mulai mengembangkan  gerakan  dakwahnya  di Papua. Jaringan HTI berkembang di beberapa kota  yang  memiliki  perguruan  tinggi, seperti di Sorong, Manowari, dan Jayapura. Sedangkan  di  wilayah  Fakfak  gerakan  HTI
diwakili  oleh  organisasi  keagamaan  yang disebut Al-Fatih Kaafah Nusantara (AFKN). AFKN adalah sebuah organisasi dakwah yang  didirikan  oleh  Ustadz  Mohamed Zaaf  Fadzlan  Garamatan,  Seorang  ustadz terkemuka yang juga merupakan warga asli Fakfak. Gerakan AFKN sebetulnya berpusat di  Bekasi  Jawa  Barat,  tetapi  menjadikan Fakfak sebagai salah satu pusat gerakannya di  Papua.  AFKN  memiliki  misi  untuk melanjutkan  proses  Islamisasi  di  Papua yang sempat terhenti oleh misi zending dan kolonialisme  Belanda.  Untuk  mendukung misi  tersebut,  AFKN  memberi  pendidikan gratis  bagi  ratusan  murid  Papua,  sebagian besar disekolahkan di pesantren-pesantren di Jawa, Sumatra, dan Sulawessi Selatan. Bahkan banyak  juga  yang  mendapat  beasiswa  dari AFKN untuk melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi yang tersebar di Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. AFKN juga membantu warga  Papua  yang  tidak  mampu  untuk menunaikan  ibadah  naik  haji  ke  Mekah, sebagian di antaranya adalah kepala-kepala suku  dan  pemimpin  warga  dari  berbagai tempat  di  Papua.  Bagi  beberapa  kelompok Kristen  di  Papua,  keberadaan  ormas  Islam dengan  dakwahnya  yang  semakin  marak belakangan  ini  telah  menjadi  ancaman  bagi Kristen yang mayoritas (ICG, 2008).
Kontestasi  yang  demikian  menjadikan hubungan  antaragama  di  hampir  seluruh tempat  di  Papua,  termasuk  Fakfak  menjadi tegang.  Padahal  sebagaimana  telah  dibahas dalam  bagian-bagian  sebelumnya  bahwa masyarakat  Fakfak  merupakan  komunitas multi-agama  di  Papua  yang  telah  berhasil meletakkan  dasar-dasar  toleransi  yang  kuat yang  berakar  pada  kultur  dan  adat-istiadat masyarakat  setempat.  Akan  tetapi,  Fakfak tidak dapat terlepas lagi dari incaran kekuatan eksternal, di mana ormas-ormas Islam melihat Fakfak  adalah  pintu  masuk  untuk  memulai kerja  dakwah  Islamisasi  Papua.  Sedangkan bagi  pihak  Kristen,  Fakfak  adalah  duri dalam  daging  karena  akan  membahayakan eksistensi kristen di Papua. Oleh karena itu, Fakfak yang berpenduduk mayoritas Muslim akan  terus  menerus  ditunjuk  sebagai  dasar
Kawistara, Vol. 4, No. 1, April 2014: 63-76
klaim tentang kehadiran Islam yang semakin kuat di Papua.
Sejalan  dengan  fenomena  radikalisme di kalangan Islam, belakangan juga muncul gereja-gereja  kristen  yang  dianggap cukup  ekstrim  dalam  kegiatan  misinya. Sebagaimana  dicatat  ICG  (2008),  secara umum  ada  dua  kelompok  gereja  di  Papua yang  dikaitkan  dengan  ekstremisme  atau sikap  radikal  terhadap  Islam,  yaitu  Gereja Bethel dan anak cabangnya Gereja Bethany. Para  pemimpin  agama  Kristen  di  Papua juga  menganggap  kelompok  ini  sebagai gereja Kristen yang paling radikal di antara pelbagai gereja Kristen di Papua. Sementara itu  pengaruh  misionaris  Pantekosta  dan gerakan Karismatik juga semakin agresif dan tidak dapat dianggap remeh. Menurut Warta (2009) para pendeta dari kelompok gereja ini sering  memperlihatkan  ketidaksukaannya kepada pendatang Muslim dengan cara-cara yang frontal di depan publik.
Untuk  itu,  pertanyaan  fundamental saat ini adalah bagaimana mempertahankan norma  dan  kearifan  lokal  di  Fakfak  agar tetap  fungsional  di  tengah  berbagai tekanan  dan  proses  perubahan  sosial  yang seringkali  tidak  dapat  dicegah.  Hal  ini dikarenakan  setiap  kehidupan  manusia akan mengalami perubahan, baik mengenai nilai-nilai  sosial,  norma-norma  sosial,  pola prilaku,  perekonomian,  lapisan-lapisan sosial  dalam  masyarakat,  interaksi  sosial, dan  lainnya.  Perubahan  sosial  terjadi  pada semua  masyarakat  dalam  setiap  proses dan  waktu  dengan  dampak  yang  positif ataupun  negatif.  Beberapa  kasus  proses integrasi  sosial  melemah  justru  sejalan dengan  semakin  melemahnya  nilai-nilai sosial  yang  selama  ini  berfungsi  sebagai crosscutting affiliation dan crosscutting loyality dalam  sebuah  masyarakat.  sebagaimana kasus  melemahnya  tradisi pela dan gandong yang  tidak  dapat  mengendalikan  konflik sosial bernuansa agama di Ambon. Sebagian sosiolog  percaya  bahwa  modernisasi  yang melanda  Indonesia  (termasuk  komunikasi dan  budaya)  menjadi  salah  satu  penyebab bergesernya  oriantasi  nilai  budaya  seperti
pela dan gandong yang  bersifat  kultural religous, melemah menjadi bersifat simbolik semata. Hal ini terutama di kalangan anak- anak  muda  yang  tidak  memiliki cultural sense terhadap kebudayaannya sendiri (Jhon Pieres, 2004: 169). Masyarakat  membutuhkan  strategi bertahan  dari  globalisasi  dan  modernisasi yang  membawa  serta  pengaruh-pengaruh buruk  bagi  eksistensi  kebudayaan  mereka. Maka masyarakat lokal seperti di Fakfak tentu tidak memiliki pilihan lain, selain melakukan penguatan  nilai-nilai  budaya  yang  selama ini  telah  mereka  miliki.  Kearifan  lokal Satu Tungku  Tiga  Batu dengan  segenap  tradisi yang menyertainya seperti ritual sambut salib , tradisi dudu tikar, tradisi baku bantu dan lain sebagainya yang telah memperkuat integrasi sosial  di  sana  harus  terus  dikembangkan dan  diperkuat.  Sudah  saatnya  nilai-nilai toleransi  dan  kerukunan  di  Fakfak  secara formal  dimasukkan  kedalam  peraturan- peraturan  daerah  (PERDA)  yang  secara formal mengatur kehidupan sosial di Fakfak; sehingga  nilai  lokal  bukan  saja  mengikat secara  kultural,  tetapi  lebih  jauh  memiliki kekuatan politik untuk menekan munculnya radikalisme agama maupun politik. Cara  lain  masyarakat  Fakfak  perlu beradaptasi  secara  kreatif  dan  tujuannya agardapat  menerima  proses  perubahan tanpa  harus  larut  dalam  perubahan  itu sendiri,  yaitu  masyarakat  perlu  mengenali lingkungan  strategisnya  dan  menyesuaikan diri  dengan  lingkungan  tersebut.  Studi  ini menunjukkan  bahwa  masyarakat  Fakfak mampu mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokalnya justru karena mereka membuka  diri  terhadap  kebudayaan  lain; sehingga berupa-rupa kebudayaan, ideologi, dan  agama  yang  masuk  ke  Fakfak  saling berinteraksi  serta  membentuk  kebudayaan Fakfak saat ini. Kehadiran berbagai kelompok pendatang dari Maluku, Sulawesi, Arab, dan Cina  sejak  beberapa  abad  yang  lalu  justru telah  memperkaya  kebudayaan  Fakfak. Sejalan  dengan  spirit  keterbukaan,  hal  lain yang  perlu  dilakukan  adalah  melakukan transformasi  kultural  agar  budaya-budaya

## Saidin Ernas -- Dinamika Integrasi Sosial di Papua Fenomena
Masyarakat Fakfak di Provinsi Papua Barat
lokal selalu sesuai dengan semangat zaman. Itu  artinya  selain  membuka  diri  pada perubahan, masyarakat juga dituntut untuk melakukan  tafsir  dan  konstekstualisasi terhadap  tradisi,  budaya,  dan  adat  istiadat yang  mungkin  dianggap  tidak  lagi  sesuai dengan  kehidupan  saat  ini.  Hal  ini  bukan berarti  meninggalkan  adat  dan  kearifan lokal  yang  telah  terbukti  dapat  merekatkan hubungan  sosial  dalam  masyarakat  Fakfak. Akan  tetapi,  lebih  dari  itu  membuat  nilai- nilai  lokal  tersebut  selalu  aktual  dan  sesuai dengan semangat zaman.
SIMPULAN Dinamika sosial di Papua ternyata bukan hanya cerita tentang konflik dan kekerasan, tetapi juga tentang harmoni dan perdamaian yang masih dapat ditemui di wilayah-wilayah tertentu di Papua, sebagaimana yang terjadi di  Fakfak-Papua  Barat.  Selama  satu  dekade terakhir,  atau  tepatnya  sejak  era  reformasi 1998,  masyarakat  Fakfak  berhasil  menjaga wilayahnya untuk tidak jatuh dalam konflik dan  anarkisme  sebagaimana  yang  terjadi hampir  di  semua  tempat  di  Papua.  Agama dan budaya telah menjadi faktor determinan yang  memperkuat  integrasi  sosial  dalam masyarakat  Fakfak  yang  majemuk.  Akul- turasi  antara  nilai-nilai  agama  dan  budaya yang  melahirkan  nilai-nilai  toleransi  dan kerukunan  antarmasyarakat  yang  berbeda agama, etnis, dan budaya. Nilai-nilai agama dan budaya menjadi habitus yang membentuk watak  perdamaian  yang  mempromosikan harmoni  dan  perdamaian  Fakfak.  Pada kasus masyarakat kearifan lokal seperti Satu Tungku  Tiga  Batu dapat  berfungsi  sebagai moral  contract dan  sekaligus  nilai  bersama yang  mengikat  masyarakat  Fakfak  dalam satu keseimbangan sosial ( social equolebrium ). Kondisi  ini  memungkin  masyarakat  ber- integrasi  secara  alami,  tanpa  ada  proses penundukan  dari  kelompok  mayoritas terhadap  minoritas.  Integrasi  sosial  yang demikian  ini  menjadi  penanda  integrasi sosial baru yang demokratis.
Akan tetapi, studi ini juga menemukan bahwa  harmoni  dan  perdamaian  pada
masyarakat  Fakfak  memerlukan  penguatan terus-menerus  karena  rentan  dengan berbagai isu. Seperti isu-isu politik, ekonomi, dan  segala  dinamikanya  yang  telah melahirkan kekuatan Pro-M dan Pro-NKRI di Fakfak. Hal ini membuktikan bahwa di masa depan kondisi sosial politik di Jayapura dan Manokwari  akan  selalu  memiliki  resonansi yang cukup untuk menggoyang perdamaian di Fakfak. Sedangkan isu radikalisme agama yang  didukung  oleh  kehadiran  kelompok- kelompok  keagamaan  yang  radikal  dengan jaringan  yang  semakin  meluas  dan  tidak toleran  pada  perbedaan  agama,  seperti HTI, Lasykar Jihad, dan AFKN serta gereja- gereja ekstrim dari kalangan kharismatis dan Pantekosta merupakan tantangan juga harus dihadapi oleh masyarakat setempat.
Oleh  karena  itu,  masyarakat  Fakfak dan  institusi-instituasi  sosial  di  sana  perlu diperkuat  untuk  mempertahankan  harmoni dan keragaman di tengah berbagai tekanan yang  ada.  Kearifan  lokal Satu  Tungku Tiga  Batu dengan  segenap  tradisi  yang menyertainya  perlu  diperkuat  sehingga semakin  memantapkan  integrasi  sosial  di Fakfak.  Sudah  saatnya  nilai-nilai  toleransi dan  kerukunan  di  Fakfak  secara  formal dimasukkan  ke  dalam  kurikulum  dan sistem  pendidikan  lokal  bahkan  bila  perlu dimasukkan  kedalam  peraturan-peraturan daerah  (PERDA)  yang  secara  formal mengatur  kehidupan  sosial  di  Fakfak. Sehingga nilai-nilai lokal bukan saja mengikat secara  kultural,  tetapi  lebih  jauh  memiliki kekuatan politik untuk menekan munculnya radikalisme  agama  maupun  politik.  Sejalan dengan  itu,  mungkin  diperlukan  semacam kreativitas  untuk  beradaptasi  dengan berbagai  perubahan  yang  terjadi  untuk melakukan  transformasi  sosial  budaya agar  nilai-nilai  lokal  tetap  aktual  di  tengah berbagai tantangan perubahan. Semoga!
DAFTAR PUSTAKA Abdullah,  Irwan  ( edit. ).  2008. Agama  dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global. Sekolah  Pascasarjana  UGM  dan Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Kawistara, Vol. 4, No. 1, April 2014: 63-76
Bertrand,  Jacques.  2004. Nationalism  anda Ethnic Conflik in Indonesia . Cambridge University Press: New York.
Bourdieu,  Pierre.  (1997).
Outline  of  a Theory  of  Practice. Cambridge
University:United kindom.
___________.  1991. Language  and  Symbolic Power .  Harvard  University  Press:
Massachusetts. Harker,  Richard,  dkk.  2009. (Habitush  x Modal)+Ranah=Praktik, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu . Jalasustra: Yogyakarta.
Iribaram,  Suprapto.  2011. Satu  Tungku  Tiga Batu  (Kerjasama  Tiga  Agama  dalam Kehidupan  Sosial  di  Fakfak). Tesis Magister pada Program Pascasarjana Antropologi  Universitas  Gadjah
Mada: Yogyakarta.
Nugroho,  Heru.  1999. Konstruksi  Sara, Kemajemukan dan Demokrasi, UNISIA, No.40/XXII/1999.
Onim,  J.F.  2006. Islam  dan  Kristen  di  Tanah Papua. Jurnal Info Media: Bandung. Parekh, Biku. 2008. A New Politics of Identity . Palgrave Macmillan: New York.
__________. 2008. Rethinking Multiculturalism, Keragaman  Budaya,  dan  Teori  Politik . Kanisius: Yogyakarta.
Pranawati,  Rita  ( edit. ).  2011. Kebebasan Beragama dan Integrasi Sosial . Center for  Study  of  Religion  and  Culture (CSRC): Jakarta.
Rauf,  Maswadi.  2000. Konsensus  Politik Sebuah Penjajagan Teoritik. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen  Pendidikan  Nasional: Jakarta. Ritzer,  George.  1992. Sosiologi  Ilmu Pengetahuan  Berparadigma  Ganda . Rajawali Press: Jakarta.
_______  dan  Douglas  J.  Goodman.  2009. Sociological  Theory, diterjemahkan oleh  Nurhadi,  “Teori  Sosiologi; dari  Teori  Sosiologi  Klasik  Sampai Perkembangan  Mutakhir  Teori Sosial  Moderen”.  Kreasi  Wacana: Yogyakarta.
Soekanto,  Soerjono.  2002. Sosiologi,  Suatu Pengantar . Alumni: Bandung.
Takwin,  Bagus.  2009.  “Proyek  Intelektual Pierre  Bourdieu:  Melacak  Asal-usul Masyarakat,  Melampaui  Oposisi Biner dalam ilmu Sosial”, Pengantar dalam  Richard  Harker,  (edit.), (Habitush  x  Modal)+Ranah=Praktik, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran  Pierre  Bourdieu .  Jalasutra: Yogyakarta.
Varshney,  Asutosh.  2002. Etnic  Conflict  and Civic  Life:  Hindus  and  Muslims  in India . New Haven: Yale University. Warta,  Cristian.  2006.  “Perkembangan Masalah Agama di Papua: Sengketa antar  Agama  dan  Pencegahan Konflik”,  dalam  Fajar  Ibnu  Tufail (edit.), Politik  Identitas  Pasca  Orde Baru , LKiS: Yogyakarta.
Widjoyo, Muridan S. 2009. Papua Road Map; Negotiating  the  Past,  Improving  the Present  and  Securing  the  Future . Yayasan TIFA: Jakarta.
_____________.  2009.  “Dilema  dan  Refleksi Otsus;  Sebuah  Prolog”,  dalam Lamadi  de  Lamato, Bola  Liar Kegagalan  Otsus. La  Keda  Institute:
Jayapura.