## RESPONSIVITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAYANAN  PERSAMPAHAN  DI KOTA MAGELANG
Eny Boedi Orbawati, Retno Dewi Pramodia Ahsani enyorbawati@yahoo.co.id

## Abstrak
Pertambahan  jumlah  penduduk  perkotaan  yang  pesat  berdampak  terhadap  peningkatan jumlah  sampah  yang  dihasilkan.  Salah  satu  permasalahan  lingkungan  hidup  di  Kota Magelang  yang  masih  mendapat  perhatian  dari  pemerintah  adalah  terkait  pengelolaan sampah.  Volume  sampah  yang  dihasilkan  di  kota  Magelang  sangat  besar  yaitu  139,39  M (tahun 2014) meningkat menjadi 160,58 M³ (tahun 2015) dengan jumlah sampah terangkut sebesar  136,75  M³  setara  85,16%  dan  jumlah  penduduk  yang  terlayani  jaringan  sampah sebesar 96 %.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  yaitu mendeskripsikan dan menganalisis Responsivitas Dinas Lingkungan Hidup dalam Pelayanan Persampahan di Kota Magelang
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Dinas  Lingkungan  Hidup    telah  memiliki  daya tanggap dalam pelayanan persampahan yaitu (1) daya tanggap potensial dalam penetapan kebijakan melibatkan stakeholder dan warga masyarakat. (2) Daya tanggap aktual, adanya pemenuhan  keinginan  masyarakat  dalam  manajemen  pengelolaan  persampahan  (3)  Daya tangap  komitmen  sumber  daya  dalam  penanganan  masalah  persampahan  dengan memperhatikan  beberapa  aspek  yang  terintergrasi  yaitu  aspek  kelembagaan,  teknis, pendanaan
Kata Kunci : Responsivitas, pelayanan persampahan, Lingkungan Hidup

## Abstrack
The significant growth of urban population gives impact to the increasing waste production. One of main  concern of Local Government of  Magelang is the  waste management. Waste volume in Magelang increasing significantly become 160,58 M (2015) with 136,75 M transported waste which equal to .85,16%  and 96% of population have been served by waste management network.
This  paper  uses  descriptive  approach.  Main  focus  of  research  is  Responsiveness    of Environment Unit on Waste Management in Magelang.
Research’s result explain that Environment Unit waste management responsiveness manifest at (1) Potential responsiveness, involving community to create waste management policy, (2) actual responsiveness,  fulfilment  of  community  interest  in  waste  management,  (3)  Resources  Commitment responsiveness in waste management by integrated institution aspect, technical, and funding.
Key Words : Responsiveness, Waste Management, Environment

## Pendahuluan
Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan  yang  pesat  berdampak  terhadap peningkatan  jumlah  sampah  yang  dihasilkan. Peningkatan  jumlah  sampah  yang  tidak  diikuti oleh  perbaikan  dan  peningkatan  sarana  dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi komplek, antara lain  sampah  tidak  terangkut  dan  terjadi pembuangan  sampah  liar,  sehingga  dapat menimbulkan  berbagai  penyakit,  kota  kotor, bau  tidak  sedap,  mengurangi  daya  tampung sungai dan lain-lain
Jumlah  penduduk  Kota  Magelang yang  semakin  meningkat  mengakibatkan bertambahnya  volume  sampah.  Disamping  itu, pola  konsumsi  masyarakat  memberikan
kontribusi  dalam  menimbulkan  jenis  sampah yang  semakin  beragam.  Selama  ini  sebagian besar  masyarakat  masih  memandang  sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.
Masyarakat dalam mengelola sampah  masih  bertumpu  pada  pendekatan akhir  ( end of pipe )  yaitu  sampah  dikumpulkan, diangkut,  dan  dibuang  ke  tempat  pemrosesan akhir  sampah.  Padahal,  timbunan  sampah dengan  volume  yang  besar  di  lokasi  tempat pemrosesan  akhir  sampah  berpotensi  melepas gas  metan  ( CH4 )  yang  dapat  meningkatkan emisi  rumah  kaca  dan  memberikan  kontribusi terhadap  pemanasan  global.  Agar  timbunan sampah  dapat  terurai  melalui  proses  alam diperlukan  jangka  waktu  yang  lama  dan
diperlukan  penanganan  dengan  biaya  yang besar.
Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu  pada  pendekatan  akhir  sudah saatnya  ditinggalkan  dan  diganti  dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma  baru  memandang  sampah  sebagai sumber  daya  yang  mempunyai  nilai  ekonomi dan  dapat  dimanfaatkan,  misalnya  untuk energi,  kompos,  pupuk  ataupun  untuk  bahan baku industri.
Pengelolaan sampah dilakukan dengan  pendekatan  yang  komprehensif  dari hulu,  sejak  sebelum  dihasilkan  suatu  produk yang  berpotensi  menjadi  sampah,  sampai  ke hilir,  yaitu  pada  fase  produk  sudah  digunakan sehingga  menjadi  sampah,  yang  kemudian dikembalikan  ke  media  lingkungan  secara aman.  Pengelolaan  sampah  dengan  paradigma
baru  tersebut  dilakukan  dengan  kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan  sampah  meliputi  pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan,  dan pemrosesan akhir.
Salah  satu permasalahan  lingkungan hidup  di  Kota  Magelang  yang  masih  mendapat perhatian  dari  pemerintah  adalah  terkait pengelolaan  sampah.  Volume  sampah  yang dihasilkan di kota Magelang sangat besar yaitu 139,39  M  (tahun  2014)  meningkat  menjadi 160,58 M³ (tahun 2015) dengan jumlah sampah terangkut  sebesar  136,75  M³  setara  85,16% dan  jumlah  penduduk  yang  terlayani  jaringan sampah sebesar 96 %.
Tabel 1.1 Jumlah Volume Produksi Sampah danSampah yang Ditangani Tahun 2010 –2015 No  Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah volume produksi sampah (m³/hari) 207,18 193,94 208,85 217,92 139,39 160,58 2 Jumlah sampah  yang ditangani (m³/hari) 170,06 164,78 172,45 186,72 118,54 136,75 Persentase 82,08% 84,96% 82,57% 85,68% 85,04% 85,16%
Sumber : DLH 2015
Upaya mengurangi volume sampah yang dbuang  ke  TPA  telah  dilakukan  dengan  cara pengelolaan  sampah  dimulai  dari  sumbernya dengan  sistem  sistem  3R  (Reduce,  Reuse, Recycle). Namun kenyataan di lapangan volume sampah  yang  dihasilkan  dan  dibuang  masih tinggi.  Keterbatasan  TPSA  sampah  dalam menampung  sampah  hari  ini  sudah  melebihi daya  tampung  Di  sisi  lain  lokasi  TPSA  Kota Magelang  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten Magelang  sudah  tidak  dapat  dikembangkan karena  di  dalam  dokumen  RTRW,  lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai wilayah hijau. Volume timbulan sampah cenderung meningkat  setiap  tahunnya.  Oleh  karena  itu sampah  menjadi  masalah  yang  sangat  besar terutama  yang  dihasilkan  rumah  tangga  atau sampah  domestik,  sehingga  membutuhkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya.
Berbagai upaya untuk mengatasi kondisi “darurat  sampah”  tersebut  memang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Magelang. Namun  dalam  pelaksanaan  di  lapangan masih banyak menghadapi kendala.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan  kajian  ulang  terhadap  upaya- upaya  tersebut  dan  juga  upaya-upaya  baru agar  permasalahan  pengelolaan  sampah yang  dihadapi  Pemerintah  Kota  Magelang dapat diatasi segera.
Melihat  permasalahan  tersebut  di atas,  perlu  responsivitas  pemerintah  daerah melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam menangani    persampahan.    Tugas  utama Pemerintah adalah melindungi dan memberikan  rasa  aman  kepada  masyarakat melalui  kebijakan-kebijakan  yang  telah dirumuskannya. Dalam
mengatasi permasalahan  persampahan  maka  peran responsivitas  birokrasi  menjadi  penting untuk  bekerja  dan  tanggap  di  dalam perumusan  kebijakan  pengelolaan  sampah. Birokrasi  publik  yang  baik  adalah  birokrasi yang  responsif,  yaitu  mempunyai  daya tanggap  yang  tinggi  dan  cepat  terhadap  apa yang  menjadi  keluhan,  masalah,  aspirasi publik.
Responsivitas
menyangkut kemampuan  aparatur  dalam  menghadapi dan  mengantisipasi  aspirasi  baru,  dan pengetahuan baru. Birokrasi harus merespon  secara  cepat  agar  tidak  tertinggal dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya. Daya  tanggap  pemerintah  atau  birokrasi terhadap  berbagai  tuntutan  dan  kebutuhan masyarakat  di  era  demokrasi  saat  ini semakin  penting,  karena  tuntutan  dan kebutuhan  masyarakat  semakin  beragam dan dinamis.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif analitik    yaitu  mendeskripsikan  dan menganalisis Responsivitas Dinas Lingkungan Hidup dalam pelayanan persampahan.  Penetapan  fokus  penelitian dalam  pendekatan  kualitatif  sangat  erat kaitannya  dengan  rumusan  masalah  dan tujuan  penelitian.  Permasalahan  yang ditentukan  merupakan  pedoman  dalam menentukan fokus penelitian.  Mengacu pada latar pemikiran di atas maka fokus penelitian ini  adalah  :  Mengungkapkan  secara  rinci Responsivitas  Dinas  Lingkungan  Hidup dalam pelayanan  persampahan .
Unit  analisa  dalam  penelitian  ini adalah  fenomena  tentang  Responsivitas Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam  pelayanan persampahan.  Sedangkan  individu  sebagai unit analisa adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kampung  Organik,  Bank  Sampah  dan  tokoh masyarakat
Teknik  yang  digunakan  dalam mencari  informan  ini  adalah  dengan  teknik snowball.  Hal  ini  berlangsung  terus  sampai informan  jenuh  atau  datanya  tersaturasi (saturated  data).  Dalam  hal  ini  Spradley (1979)  memberikan  panduan  tentang penelitian informan sebagai berikut : (1) apa yang  diketahui  informan  tentang  perilaku mereka,  (2)  konsep-konsep  apa  yang  akan
digunakan informan untuk mengklasifikasikan  pengalaman  mereka,  (3) bagaimana  informan  mendefinisikan  konsep tersebut,  (4)  dengan  cara  apa  informan menjelaskan  pengalaman  mereka,  (5) bagaimana peneliti menterjemahkan pengetahuan  informan  ke  dalam  deskripsi kebudayaan yang dapat dipahami oleh kolega peneliti.

## Hasil dan Pembahasan
Daya tanggap pemerintah atau birokrasi ini dipandang sebagai fenomena penting dalam administrasi  publik.  Daya  tanggap  menunjuk pada  kecepatan  dan  kemampuan  pemerintah dalam  menanggapi  tuntutan  masyarakat (Stivers,  1994:  364  -  368;  Rosenbloom,  1989: 99; Vigoda, 2000: 175; 2002: 534).
Denhardt  dan  Denhardt  (2007:  28), dalam upayanya membandingkan tiga perspektif  administrasi  publik  ( old  public administration,  new  public  management ,  dan new  public  service) mempertegas  pentingnya persoalan  daya  tanggap  pegawai  pemerintah (public servants) terhadap kebutuhan masyarakat.  Yaitu dengan mempertanyakan “to whom  are  public  servants  responsive?” dalam setiap perpsektif. Pada old public administration ,  pegawai  pemerintah  harus memenuhi  kebutuhan clients dan constituents , dalam new  public  management memenuhi kebutuhan customers ,  dan  pada new  public
service pemerintah bertanggungjawab memenuhi kebutuhan citizens . Begitu pentingnya  persoalan  daya  tanggap  dalam administrasi  publik,  menyebabkan  Denhardt dan  Denhardt  (2007)  maupun  Osborne  dan Gaebler  (1992)  mendorong  organisasi  publik meniru daya tanggap yang dimiliki oleh sektor swasta (private), guna  meningkatkan  kinerja yang  efektif  dan  efisien,  keadilan,  tanggung jawab, dan akuntabilitas organisasi publik.
Gormley, Hoadley, dan  Williams (1983: 709)  mendefinisikan  daya  tanggap  sebagai kemampuan  pemerintah  untuk  menetapkan secara cepat isu-isu penting yang harus segera ditanggapi,  mengatasi  isu  dan  masalah  secara nyata  dengan  berbagai  tindakan,  melalui penyediaan  berbagai  sumber  daya.  Oleh karenanya,  Gormley,  Hoadley,  dan    Williams (1983:  706  -  713)  mengukur  daya  tanggap dalam  tiga  kategori,  yaitu  daya  tanggap potensial,    daya  tanggap  aktual,  dan  daya tanggap  komitmen  sumber  daya.    Pertama, daya  tanggap  potensial  menunjuk  pada  sejauh mana  pejabat  pemerintah  dengan  para pemangku  kepentingan  menetapkan  bersama nilai-nilai  dan  isu-isu  prioritas  yang  akan ditangani.  Tindakan  ini  dilakukan  melalui proses  dialog,  guna  mengidentifikasi  berbagai masalah  yang  dirasakan  oleh  masyarakat. Berbagai masalah tersebut, kemudian dipersempit  untuk  memilih  isu  yang  paling penting dan mendesak untuk ditangani. Kedua,
daya  tanggap  aktual  menunjuk  pada  sejauh mana pemerintah mampu memenuhi kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  secara nyata.  Berbagai  permasalahan,  kebutuhan  dan keinginan  masyarakat  yang  telah  dinyatakan dalam daya tanggap potensial kemudian secara cepat ditindaklanjuti melalui program-program atau  kegiatan  yang  secara  langsung  dapat mengatasi  persoalan  tersebut.  Ketiga,  daya tanggap  komitmen  sumber  daya  menunjuk kepada  dukungan  sumber  daya  (finansial, manusia,  peralatan  dan  fasilitas  lainnya)  guna mengatasi  berbagai  isu  yang  telah  ditetapkan dalam daya tanggap aktual.
Responsivitas  Dinas  Lingkungan  Hidup

## dalam pelayanan persampahan

## Daya tanggap potensial
Daya  tanggap  potensial  dalam  hal  ini merupakan  gambaran  tentang  sejauh  mana pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan  Hidup  dengan  para  pihak  pemangku kepentingan menetapkan bersama mengidentifikasi masalah persampahan,
melibatkan stakeholders dalam  pembahasan  isu- isu  sampah  dan  mengembangan  solusi  alternatif yang sesuai dengan masalah persampahan (Gormley,  Hoadley    dan  Williams,  1983). Berdasarkan  hasil  penelitian  terlihat  bahwa b erdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  tentang  Pengelolaan  Sampah,  Kota Magelang menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2013  tentang  Pengelolaan  Sampah.  Di  dalam
Perda  tersebut  secara  garis  besar  dijelaskan bahwa  pengelolaan  sampah  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas    lingkungan    dan kesehatan  masyarakat  serta  menjadikan sampah sebagai sumber daya.
Pemerintah  Daerah  bertugas  untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Tugas Pemerintah Daerah tersebut meliputi 1) menumbuhkembangkan  dan  meningkatkan kesadaran  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah; 2) melakukan  penelitian  dan pengembangan  teknologi    pengurangan    serta penanganan  sampah;
3) memfasilitasi,
mengembangkan    dan    melaksanakan    upaya pengurangan,  penanganan,    dan  pemanfaatan sampah;
4) melaksanakan  pengelolaan sampah  serta  memfasilitasi    sarana dan prasarana
pengelolaan sampah; 5)
memfasilitasi  dan  melakukan   pengembangan atas manfaat yang  dihasilkan  dari  pengelolaan sampah;  6) memfasilitasi penerapan teknologi spesifik  lokal  yang  berkembang  pada masyarakat    setempat  untuk  menangani  dan mengurangi  sampah;  dan 7) melakukan koordinasi    antar    Satuan    Kerja    Perangkat Daerah,  masyarakat,    dan    dunia  usaha  agar terdapat  keterpaduan  dalam  pengelolaan sampah.
Jadi,  pengelolaan  sampah  tidak  hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah  saja melainkan  juga  menjadi  tugas  dan
tanggungjawab  masyarakat.  Hal  ini  diperkuat dalam  pasal  61  yang  menyatakan  bahwa masyarakat  dapat  berperan  dalam  menangani masalah pengelolaan sampah yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah. Bentuk  peran  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah  meliputi  1)  menjaga  kebersihan lingkungan;  2)  aktif      dalam kegiatan pengurangan,    pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan 3) pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan,  dan  pendapat  dalam  upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.  Bahkan  Pemerintah  Daerah  akan memberikan  insentif  kepada  perseorangan maupun  lembaga  atau  badan  usaha  yang melakukan  inovasi  terbaik  dalam  pengelolaan sampah  dan/atau    pelaporan  atas  pelanggaran terhadap larangan.
Kegiatan  pengangan  sampah  di  Kota Magelang sudah sesuai dengan  UU No 18 tahun 2008  tentang  pengelolaan  sampah  yaitu meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan.
Berdasarkan realisasi pada RPJMD tahun 2015  urusan  persampahan,  capaian  indikator dalam  pelayanan  bidang  persampahan  dapat dilihat sebagai berikut :

## Tabel  2.  Realisasi  Capaian  Indikator  RPJMD  Kota  Magelang  Tahunn  2015  Urusan Persampahan
No Indikator Kinerja 2015 Target Realisasi 1. Jumlah penduduk terlayani jaringan sampah 94 % 95 % 2. Persentasi (%) penanganan sampah 78 % 85 % 3 Rasio penanganan sampah perkotaan (pengangkutan) 95 % 95 % 4 Presentase penanganan sampah di TPSA (pengelolaan sanitary landfiil 100 % 100 % 5 JUmlah pengelolaan sampah terpadu 5 2
Sumber : DLH 2016
Berdasarkan  data  RPJMD  Kota  Magelang tersebut,  realisasi  capaian  indicator  urusan bidang  persampahan  tahun  2015  yang terealisasi  dinataranya  jumlah  penduduk  yang terlayani  adalah  95  %.  Jumlah volume  sampah yang  tertangani    sebesar  85  %,  rasio penanganan  sampah  perkotaan/pengangkutan 95%,  penanganan  sampah  di  TPSA  / pengelolaan  sanitaru  landfiil  100%,  serta pengolahan sampah terpadu terealisasi 2 TPST.
Jika  melihat  realisasi  capaian  indicator tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan  Hidup  sudah  reesponsif  terhadap pelayanan persampahan di Kota Magelang

## Daya Tanggap Aktual
Daya  tanggap  aktual  menunjuk  pada sejauh  mana  pemerintah  mampu  memenuhi kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  secara nyata  dalam  tindakan-tindakannya.  Berbagai
permasalahan,  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat  yang  telah  dinyatakan  dalam  daya tanggap potensial kemudian secara cepat perlu ditindaklanjuti  melalui  tindakan-tindakan  atau program yang secara langsung dapat mengatasi persoalan  tersebut  (Esaiasson,  Gilljam  dan Persson 2016)
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Dinas  Lingungan  Hidup  sudah  menerapkan paradigm  baru  dalam  pengelolaan  sampah. Dalam  paradigma  baru  pengelolaan  sampah memandang sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai manfaat, sedangkan pengelolaannya  bertumpu  pada  pendekatan sumber  (pendekatan  hulu-hilir).  Paradigma baru pengelolaan sampah meliputi siklus hidup sampah  mulai  dari  hulu  sejak  sebelum dihasilkan  suatu  produk  sampai  ke  hilir    dan pada  fase  produk  sudah  digunakan  dan
menjadi  sampah  yang  kemudian  dikirim  ke tempat  pemrosesan  akhir  sampah  untuk dikembalikan  ke  media  lingkungan  secara aman.
Konsep  hirarki  pengelolaan  sampah  ini juga  lebih  dikenal  dengan  istilah  3R  atau
Reduce , Reuse dan Recycle . Reduce
(Mengurangi);  berarti  mengurangi  jumlah sampah  yang  dihasilkan. Reuse (Memakai Kembali);  sebisa  mungkin  pilihlah    barang- barang  yang      bisa  dipakai  kembali.  Hindari pemakaian  barang-barang  yang  disposable (sekali  pakai,  buang). Recycle (Mendaur Ulang);   sebisa mungkin,  barang-barang yang
sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang Pengolahan  sampah  dengan  paradigma baru,    dibutuhkan  peran  dari  berbagai  pihak baik Pemerintah Daerah, stakeholder , dan yang terpenting adalah masyarakat yang merupakan penghasil sampah terbesar
Pengelolaan  sampah  adalah  semua kegiatan  yang  dilakukan  dalam  menangani sampah  sejak  ditimbulkan  sampai  dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di  dalam  pengelolaan  sampah  meliputi pengendalian  timbulan  sampah,  pengumpulan sampah,  transfer  dan  transport,  pengolahan dan pembuangan akhir.
Gambar 1. Faktor-faktor dalam pengelolaan sampah
Secara  umum  pengelolaan  sampah  di kota  Magelang  dilakukan  melalui  3  tahap kegiatan,  yaitu:  pengumpulan,  pengangkutan dan  pembuangan  akhir.  Secara  sederhana tahapan-tahapan  dari  proses  kegiatan  dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
a) Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara  sebelum  menuju  tahapan berikutnya.  Pada  tahapan  ini  digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah,  peti  kemas  sampah,  gerobak dorong  maupun  tempat  pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan,  umumnya  melibatkan sejumlah  tenaga  yang  mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.
b) Tahapan pengangkutan dilakukan dengan  menggunakan  sarana  bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/ pengolahan.  Pada  tahapan  ini  juga melibatkan  tenaga  yang  pada  periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat  pembuangan  sementara  ke tempat pembuangan akhir. c) Pada tahap pembuangan akhir/ pengolahan,  sampah  akan  mengalami
pemrosesan  baik  secara  fisik,  kimia maupun  biologis  sedemikian  hingga tuntas  penyelesaian  seluruh  proses. Pengelolaan sampah, terutama di kawasan sekolahan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan  yang  cukup  kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi  tinggi  laju  timbulan  sampah yang tinggi.

## Daya Tanggap Komitmen Sumber Daya
Daya  tanggap  komitmen  sumber  daya menunjuk  kepada  dukungan  sumber  daya (finansial,  manusia,  peralatan  dan  fasilitas lainnya)  guna  mengatasi  berbagai  isu  yang telah ditetapkan dalam daya tanggap aktual. Daya tanggap sumberdaya dalam penelitian ini dapat dilihat dari 4 aspek yaitu :

## a) Aspek Kelembagaan
Pengelolaan  persampahan  di  Kota Magelang  terutama  dilakukan  oleh  Dinas Lingkungan  Hidup  (DLH).  Mekanisme pengelolaan  sampah  secara  garis  besar dibagi  dalam  2  tahap,  yaitu  dari lingkungan  ke  TPS  atau  transfer  Depo, dan  dari  TPS  ke  TPA.  Pengangkutan sampah  dari  lingkungan  permukiman secara umum dikelola secar
a  kolektif  oleh  masyarakat  sendiri dengan menggunakan gerobak sampah.

## b) Aspek Teknis
Prasarana  persampahan  yang  ada di  Kota  Magelang  meliputi  bak  sampah yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Kota Magelang,  serta  TPS  dan  transfer  depo yang umumnya terletak di tepi jalan-jalan utama dan di sekitar pusat-pusat kegiatan perekonomian.  Sementara  itu,  tempat pembuangan akhir (TPA) masih memanfaatkan  area/lahan  di  wilayah administrasi Kabupaten Magelang, tepatnya  di  wilayah  Desa  Banyuurip  Kec. Tegalrejo.  Pada  TPA  terjadi  kerjasama antara  Kota  Magelang  dengan  Kabupaten
Magelang yang dilakukan pendaurulangan sampah menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk bagi masyarakat di Kabupaten Magelang.
c) Aspek Pendanaan
Pembiayaan  dalam  pengelolaan sampah di Kota Magelang bersumber dari dana  APBD  Kota  Magelang  melalui  Dinas
Lingkungan  Hidup  yang  selama  ini bertanggungjawab dalam aspek persampahan.  Selain  itu  juga  didukung adanya  retribusi  dari  masyarakat  yang terlayani  oleh  sistem  pengangkutan sampah Kota Magelang.
d) Aspek Peran Serta Masyarakat Masyarakat Kota Magelang memiliki peran yang sangat positif dalam pengelolaan  sampah.  Pemerintah  daerah telah mendorong partisipasi aktif masyarakat  melalui  program  penyuluhan serta  program  3R.  di  Kota  Magelang sendiri  pengelolaan  sampah  berbasis masyarakat tercipta dua program unggulan  yaitu  Kampung  Organik  dan
Bank sampah. Dimana kondisinya saat ini cukup  aktif  dan  tersebar  di  seluruh wilayah Kota Magelang. Kegiatan tersebut memiliki peran signifikan dalan mengurangi jumlah timbulan sampah dan dapat  menjadi  sumber  peningkatan ekonomi masyarakat.

## Kesimpulan
Sampah  telah  menjadi  permasalahan di Kota Magelang dengan laju produksi sampah yang terus bertambah setiap tahun berbanding terbalik  dengan  laju  program  pengurangan sampah  dan  kapasitas  TPSA  yang  semakin berkurang.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Dinas  Lingkungan  Hidup  telah  mampu mengidentifikasi  masalah  persampahan  Kota Magelang secara  komprehensif.  Dalam
mengatasi permasalahan persampahan, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan  Hidup    telah  melibatkan    seluruh stakeholders terkait, termasuk unsur masyarakat,  Swasta  dan  pemerintah  dalam penanganan  masalah  persampahan.
Di samping  itu,  Pemerintah  Kota  Magelang    telah memiliki otoritas dan regulasi dalam
menetapkan  kebijakan persampahan sehingga telah    responsif  terhadap  masalah  pelayanan persampahan. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah  responsif dalam pelayanan persampahan sisi  daya  tanggap  potensialnya  dan  daya tanggap aktual
Penelitian  ini  hanya  berfokus  pada masalah responsivitas Dinas LIngkungan Hidup pelayanan  persampahan.  Untuk melihat bagaimana  partisipasi  masyarakat  terhadap penanganan permasalah sampah sehingga bisa mengurangi timbunan sampah dari sumbernya maka  perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan tentang partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah sampah rumah tangga.
.

## Referensi
Jurnal :
Esaiasson,  Peter,  Mikael  Gilljam  &  Mikael Persson.  2016.  “ Responsiveness  Beyond Policy  Satisfaction :  Does  It  Matter  to Citizens?”. Comparative Political Studies:
1 –27.
Eron  Vegoda  2002, From  Responsiveness  to Collaboration:  Governance,  Citizens, and  the  Next  Generation  of  Public Administration .  University  of  Haifa, Israel
Gormley,  William  T.,  Jr.:  Hoadlcy,John;  and
Williams,Charles.1983 . Potential
Responsiveness  in  the  Bureauaacy: Views  of  Public  Utility  Regulation . American Political Science Review.
Orbawati,  Eny,  2016. The  Responsiveness Bureaucracy  within  the  Governance Policy  of  Dieng  Plateau  Conservation ,
Proceedings  of  the    International Conference on Public Management .
Orbawati,  Eny,  2018. The  Responsiveness  of Local  Government  onto  Public  Service: The  Case  of  the  Conflict  Area  of Boundary  Affirmation  among  County and Magelang City, The  Social  Sciences. Volume: 13 | Issue: 6
Buku :
Anderson, James E, 1979. Public Policy, second edition. Holt, Rinehart and Winston
Denhardt,  Janer  V,  and  Robert  B.  Denhardt. 2003. The  New  Public  Service  :Serving Not Steering . Armonk, N.Y : M.E.Sharpe
Spradley, J.P. The Ethnographic Interview , (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1979
Suwitri,  Sri.  2011. Jejaring  Kebijakan  Dalam Perumusan  Kebijakan  .  SuatuKajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan  Banjir  dan  Rob Pemerintah Kota Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro