## ANALISIS DETERMINAN BELANJA MODAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PAD SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2010-2019
Syifa Hanida syifahanida99@gmail.com
Wawan Ichwanudin ichwan0308@untirta.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  influence  of  PDRB,  DAU,  DAK,  DBH  on  Capital  Expenditure and  The  Implication  For  Regional  Financial  Performance  Through  PAD  as  Intervening  Variable.  The population in this study  is  all the district/city of Banten Province which consists  of 8  distric/city  for 10 years  from  2010 –  2019.  Furthemore,  the  instrument  used  sensus.  Additionally,  the  data  were secondary  which  taken  from  Budget  Realization  Report  Of  Local  Budget  (BPS  website  and www.djpk.depkeu.go.id).  The  data  analysis  technique  used  stepwise  regression  with  backward approach  for  antacedent  regression  model  and  intervening  regression  for  intervening  regression model.
Based on the results of this study concluded that (1) PDRB has positive and significant effect on  Capital  Expenditure,  (2)  DAU  has  positive  and  significant  effect  on  Capital  Expenditure,  (3)  DAK has positive and significant effect on Capital Expenditure,  (4) DBH has  positive  and significant  effect on  Capital  Expenditure,  (5)  Capital  Expenditure  has  positive  and  significant  effect  on  PAD,  (6)  PAD has negative and no significant effect on Regional Financial Performance, (7) Capital Expenditure has positive  and  significant  effect  on  Regional  Financial  Performance,  (8) PAD  doesn’t  succeed  in mediating the effect of Capital Expenditure on Regional Financial Performance.
Keyword : PDRB, DAU, DAK, DBH, Capital Expenditure, Regional Financial Performance, PAD

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  yang  dimulai  pada  tahun  2001  berdampak  pada  hubungan keuangan  antara  pusat  dan  daerah,  yang  mana  sebagian  besar  fungsi  pemerintahan mengenai  pelayanan  dasar  diserahkan  pengelolaannya  kepada  pemerintah  daerah, termasuk  pengelolaan  anggaran  yang  digunakan  untuk  belanja  atas  pelayanan-pelayanan dasar wajib tersebut.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  memberikan  kekuasaan  yang  luas  kepada  daerah otonom  yaitu  ditekankan  pada  kabupaten  dan  kota  ditandai  dengan  adanya  penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Hal tersebut  menunjukkan bahwa  Pemerintah  Daerah  memiliki  kewenangan  dalam  menentukan  alokasi  sumber  daya yang dimiliki untuk belanja daerah yang dibutuhkan berdasarkan asas kepatuhan, kebutuhan
dan  kemampuan  daerah.  Selanjutnya  pengalokasian  sumber  daya  tersebut  dapat direalisasikan dengan mewujudkan pembangunan daerah. Pembangunan secara fisik dapat dilaksanakan  apabila  perencanaannya  dimasukkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja daerah khususnya pada pos belanja modal. Maka dari itu, pembangunan yang dapat dilaksanakan secara baik dapat meningkatkan kinerja pemerintah suatu daerah yang dapat dilihat  berdasarkan  rasio  keuangan  daerah  salah  satunya  adalah  rasio  pertumbuhan pendapatan  daerah.  Rasio  pertumbuhan  merupakan  kemampuan  suatu  daerah  dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang diperolehnya dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya (Lathifa dan Haryanto, 2019).
Berdasarkan  pengamatan  yang  telah  dilakukan  maka  diketahui  besarnya  rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2010 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini
Tabel 1.1
Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Di Propinsi Banten
Periode tahun 2010-2019 Tahun Rata-Rata Pertumbuhan Total Pendapatan (Dalam %) 2010 66.08 2011 37.57 2012 14.73 2013 16.52 2014 39.78 2015 6.05 2016 7.55 2017 9.75 2018 1.34 2019 7.52 Sumber: Hasil Pemgolaha Data
Berdasarkan  tabel  1.1,  dapat  dilihat  adanya  fenomena  bisnis  yang  merupakan fenomena  masalah  yaitu  rasio  pertumbuhan  pendapatan  daerah  pada  kabupaten/kota  di Provinsi  Banten  periode  2010-2019  mengalami  fluktuasi  setiap  tahunnya.  Pertumbuhan pendapatan  daerah  dimulai  tahun  2010  sampai  dengan  tahun    2015  mengalami
pertumbuhan  yang  cukup  baik,  namun  demikian  dari  tahun  2016  sampai  dengan  2019 pertumbuhannya mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Pemerintah  daerah  dalam  mengoptimalkan  kinerja  keuangan  daerah  perlu mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  dan  peningkatan kinerja  keuangan  daerah.  Beberapa  penelitian  sebelumnya  sering  mengaitkan  kinerja keuangan  daerah  dengan  variabel  belanja  modal.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Puspitasari, Adiputra dan Sulindawati (2015) serta Asnidar dan Hardi (2019) menyatakan  bahwa  belanja  modal  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan. Namun,  Nugroho  dan  Rohman  (2012)  menyatakan  bahwa  belanja  modal  berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian di  atas,  maka  peneliti  mengindikasikan  adanya research  gap antara  belanja  modal  dengan kinerja  keuangan  daerah.  Berdasarkan research  gap tersebut,  maka  dilakukan pengembangan  model  penelitian  dengan  menambahkan  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) untuk mengatasi gap tersebut.
Selain  itu,  belanja  modal  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  di  antaranya  yaitu DAU,  DAK  dan  DBH.  Hal  ini  sesuai  dengan agency  theory ,  pemerintah  pusat  memberikan wewenang  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengurus  sistem  pemerintahannya  sendiri yang  dibantu  dengan  adanya  transfer  dana  perimbangan  yang  terdiri  dari  DAU,  DAK  dan DBH  yang  dapat  digunakan  untuk  pengalokasian  belanja  modal.  Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosalin dan Riharjo (2017) menyatakan bahwa hasil koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0,398 atau 39,8%. Hal tersebut menunjukkan kontribusi dari model penelitian  yang  digunakan  yaitu  DAU,  DAK,  dan  DBH  terhadap  belanja  modal  sebesar 39,8%  dan  sisanya  60,2%  dipengaruhi  oleh  faktor  lainnya.  Maka  dilihat  dari  hasil  koefisien determinasi  (R 2 )  tersebut  masih  di  bawah  0,5  atau  50%  yang  artinya  masih  rendah. Berdasarkan  penelitian  di  atas,  maka  mengindikasikan  adanya research gap dalam penelitian  tersebut.  Berdasarkan research  gap tersebut,  maka  dilakukan  pengembangan
model  penelitian  dengan  menambahkan  variabel  pertumbuhan  ekonomi  untuk  mengatasi gap tersebut.
Berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) apakah pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap  belanja  modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten  Tahun  2010 –  2019?  (2) apakah  dana  alokasi  umum  mempunyai  pengaruh  terhadap  belanja  modal  pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten  Tahun  2010 –  2019?  (3)  apakah  dana  alokasi  khusus mempunyai  pengaruh  terhadap  belanja  modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten Tahun  2010 –  2019?  (4)  apakah  dana  bagi  hasil  mempunyai  pengaruh  terhadap  belanja modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten  Tahun  2010 –  2019?  (5)  apakah  belanja modal  mempunyai  pengaruh  terhadap  pendapatan  asli  daerah  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Banten  Tahun  2010 –  2019?  (6)  apakah  pendapatan  asli  daerah  mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010 –  2019?  (7)  apakah  belanja  modal  mempunyai  pengaruh  terhadap  kinerja  keuangan pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten  Tahun  2010 –  2019?  (8)  apakah  belanja  modal mempunyai  pengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  dengan  pendapatan  asli  daerah  sebagai variabel intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010 – 2019?

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## LANDASAN TEORI

## Agency Theory
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Teori  Agensi  yang  dinterpretasikan  dalam aplikasi  organisasi  sektor  publik. Agency  theory dapat  diterapkan  dalam  organisasi  sektor publik  (Waskito,  Zuhrotun  dan  Rusherlisyani,  2019).  Pada  sector  privat,  Teori  agensi merupakan sebuah teori yang menyatakan adanya sebuah persetujuan atau kontrak antara dua pihak yaitu pihak prinsipal dan pihak agen. Dimana pihak prinsipal yang mendelegasikan wewenang  kepada  pihak  agen  untuk  mengambil  sebuah  keputusan  atas  nama  prinsipal (Jansen  dan  Meckling,  1976).  Pada  organisasi  sektor  publik.  Hubungan  teori  agen  dengan
variabel yang ada dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat proses transfer dana perimbangan berupa  DAU,  DAK,  dan  DBH  dari  pemerintah  pusat  sebagai  pihak  prinsipal  kepada pemerintah  derah  sebagai  pihak  agen.  Selanjutnya  dana  perimbangan  tersebut  dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan suatu daerah serta melengkapi fasilitas publik  melalui  alokasi  belanja  modal  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan mendorong  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  akan berdampak pada meningkatnya pendapatan yang diperoleh suatu daerah. Peningkatan PAD sebagai  salah  satu  sumber  pembiayaan  daerah  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas kinerja pemerintahan. Indikator keberhasilan suatu daerah dapat dilihat berdasarkan laporan keuangan  yang  disajikan.  Laporan  keuangan  yang  baik  menunjukkan  bahwa  pemerintah daerah  sebagai  pihak  agen  mampu  dalam  mengelola  seluruh  sumber  dana  yang  diperoleh oleh  daerah  tersebut  karena  tugas  dari  pihak  agen  sendiri  yaitu  untuk  menjalankan wewenang  yang  sudah  diberikan  oleh  pihak  prinsipal.  Namun  dalam  proses  penyusunan anggaran  tersebut  tentunya  terdapat  masalah  keagenan  yang  terjadi,  di  mana  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  memiliki  kepentingannya  masing-masing.  Hal  ini dapat  disebabkan  karena  perbedaan  informasi  yang  dimiliki  oleh  pihak  bersangkutan sehingga  menimbulkan  adanya  asimetri  informasi  ( asymmetric  information )  (Adyatma  dan Oktaviani, 2015).

## Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah dicerminkan  dari  angka  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) (Wertianti dan Dwirandra, 2013). PDRB ini menggambarkan keahlian suatu wilayah dalam menghasilkan output ataupun nilai tambah selama waktu tertentu (BPS, 2018: 181).

## Dana Alokasi Umum
DAU  yang  tercantum  pada  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004 merupakan  dana  yang  sumbernya  dari  pendapatan  APBN  yang  ditransfer  kepada  daerah guna  melakukan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  membiayai
kebutuhan  masing-masing  daerah  dalam  kegiatan  pelaksanaan  desentralisasi.  DAU  ini bertujuan  untuk  pemerataan  keuangan  antar  daerah  sehingga  mampu  mengurangi ketimpangan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  melalui  penerapan  formula  dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan potensi daerah.

## Dana Alokasi Khusus
DAK  yang  tercantum  pada  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004 merupakan  dana  yang  sumbernya  dari  pendapatan  APBN  yang  ditransfer  kepada  daerah tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  membiayai  kegiatan  khusus  yang  merupakan urusan  daerah  dan  juga  sesuai  dengan  prioritas  nasional.  DAK  sendiri  memiliki  beberapa kebijakan diantaranya yaitu usulan daerah sesuai prioritas nasional, money follow program , menciptakan  lapangan  kerja,  dsb.  Saat  ini  DAK  reguler  berjumlah  10  bidang  diantaranya yaitu  bidang  pendidikan;  kesehatan  dan  keluarga  berencana;  infrastruktur  perumahan, pemukiman,  air  minum  dan  sanitasi;  kedaulatan  pangan;  energi  skala  kecil;  kelautan  dan perikanan; kehutanan dan lingkungan hidup; transportasi; sarana perdagangan dan industri kecil dan menengah, pariwisata; serta prasarana pemerintah daerah.

## Dana Bagi Hasil
DBH  yang  tercantum  pada  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004 merupakan  dana  yang  sumbernya  dari  pendapatan  APBN  yang  ditransfer  kepada  daerah berdasarkan  angka  persentase  untuk  membiayai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  kegiatan  desentralisasi.  DBH  dapat  berasal  dari  DBH  pajak  dan  DBH  sumber daya alam.

## Belanja Modal
Belanja  modal  dapat  diartikan  sebagai  pengeluaran  anggaran  untuk  perolehan  aset tetap  dan  aset  lainnya  yang  memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi  (satu tahun)  (Erlina  dkk.  2016:  155).  Belanja  modal  ini  terdiri  dari  belanja  modal  tanah,  belanja
modal  peralatan  dan  mesin,  belanja  modal  gedung  dan  bangunan,  belanja  modal  jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 33  Tahun  2004  merupakan  perolehan  pendapatan  suatu  daerah  yang  dipungut  sesuai dengan  Peraturan  Daerah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  PAD ini dapat bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba dari perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja  keuangan  daerah  merupakan  suatu  tingkat  pencapaian  hasil  program  yang dikerjakan  pada  bidang  keuangan  daerah  yang  terdiri  dari  penerimaan  dan  belanja  daerah dengan memakai indikator keuangan dan ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan  selama  periode  anggaran  berjalan  (Mulyani  dan  Wibowo,  2017). Tujuan  pelaporan  keuangan  pemerintah  adalah  untuk  memberikan  informasi  yang  berguna bagi  para  pengguna  dalam  menilai  akuntabilitas  dan  membuat  keputusan  ekonomi,  sosial, maupun politik. Dalam memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, dan lain-lain. Dalam penelitian  ini  kinerja  keuangan  daerah  diukur  dengan  menggunakan  rasio  pertumbuhan pendapatan daerah

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal
Meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dapat  diharapkan  mampu  menumbuhkan potensi  masing-masing  yang  ada  di  daerah  tersebut  sehingga  semakin  tinggi  tingkat pertumbuhan ekonomi hal ini akan berdampak pula terhadap penambahan jumlah investasi
modal swasta maupun pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan sarana dan prasarana yang berkualitas dan memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Ayem  dan  Pratama  (2018), Nugraha  dan  Dwirandra  (2016),  Jaeni  dan  Anggana  (2016),  Setiawan  dan  Saputra  (2018), Nurlis  (2016)  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif  terhadap belanja modal. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian di atas maka dirumuskan hipotesis 1 Pertumbuhan ekonomi  Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal
Besarnya  transfer  DAU  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  dalam  waktu jangka  panjang  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  dan  pengurangan  transfer  DAU  akan berdampak pada penurunan pengeluaran belanja modal. Hal ini berarti semakin tinggi DAU yang  diterima  oleh  suatu  daerah  menunjukkan  bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah tersebut  terhadap  pemerintah  pusat  masih  tinggi.  Maka  dari  itu  besar  kecilnya  tingkat pengeluaran untuk belanja modal sangat dipengaruhi oleh besarnya DAU yang diterima oleh suatu  daerah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Nurzen  dan  Riharjo (2016),  Priambudi  (2017),  Sudika  dan  Budiartha  (2017),  Wertianti  dan  Dwirandra  (2013), Suprayitno  (2015),  Kumendong  dan  Hutabarat  (2020),  Nuarisa  (2013),  Permatasari  dan Mildawati  (2016),  Heliyanto  dan  Handayani  (2016),  Adyatma  dan  Oktaviani  (2015) menyatakan  bahwa  DAU  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  modal.  42  Maka  dari  itu, berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  maka  dirumuskan  hipotesis  2    Dana  Alokasi  Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal
Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer dari pemerintah pusat bertujuan untuk mendanai kebutuhan  fisik  sehingga  dapat  meningkatkan  sarana  dan  prasarana  guna  mendukung kemajuan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan amanat peraturan menteri keuangan. Pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  untuk  meningkatkan  alokasi  belanja  pembangunan
infrastruktur lebih tinggi dengan bantuan pendanaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).  Hal  ini  tentunya  akan  berdampak  pada  peningkatan  pengalokasian  belanja  untuk kebutuhan  fisik  yang  dalam  APBD  tercatat  dalam  jenis  barang  modal  (Retno  dan Widiatmoko,  2019).  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Pelealu  (2013), Sudika  dan  Budiartha  (2017),  Kumendong  dan  Hutabarat  (2020),  Retno  dan  Widiatmoko (2019),  Nuarisa  (2013),  Mulyati  (2019),  Permatasari  dan  Mildawati  (2016),  Novianto  dan Hanafiah  (2015),  Wandira  (2013)  menyatakan  bahwa  DAK  berpengaruh  positif  terhadap belanja modal. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian di atas maka dirumuskan hipotesis 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

## Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal
Dana Bagi Hasil (DBH) dapat meningkatkan alokasi belanja daerah terutama tingkat alokasi belanja modal guna meningkatkan fasilitas publik bagi daerah sebagai tujuan desentralisasi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Permatasari dan Mildawati (2016), Heliyanto dan Handayani (2016), Novianto dan  Hanafiah  (2015),  Wandira  (2013),  Bakhrudin  dkk.  (2020),  Handayani  dkk.  (2015), Sholikhah  dan  Wahyudin  (2014)  menyatakan  bahwa  DBH  berpengaruh  positif  terhadap belanja modal. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian di atas maka dirumuskan hipotesis 4 Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal

## Pengaruh Belanja Modal Terhadap PAD
Belanja  daerah  terbagi  menjadi  belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung.  Belanja langsung  ini  termasuk  di  dalamnya  belanja  modal.  Berdasarkan  Permendagri  Nomor  38 Tahun  2018  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  harus  memprioritaskan  pengalokasian belanja  modal  ini  guna  pembangunan  dan  pengembangan  sarana  dan  prasarana  bagi pelayanan publik dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara efisien dan  efektif.  Kemudian  belanja  modal  ini  dapat  dialokasikan  dalam  bentuk  belanja  aset. Pengelolaan belanja modal yang optimal diantaranya digunakan untuk meningkatkan sarana
dan  prasarana  yang  dapat  menunjang  kegiatan  ekonomi  daerah  sehingga  pertumbuhan ekonomi pun akan tinggi dan masyarakat pun dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah  daerah  dan  mereka  merasa  puas  terhadap  fasilitas  yang  memadai  tersebut, maka  hal  ini  membuat  masyarakat  akan  rela  untuk  membayar  retribusi  dan  pajak  kepada pemerintah  daerah  karena  telah  menggunakan  fasilitas  yang  disediakan  oleh  pemerintah daerah  sebagai  bentuk  rasa  tanggung  jawabnya  dan  tentu  saja  hal  ini  nantinya  dapat mendorong peningkatan PAD di daerah tersebut dari hasil retribusi dan pajak tersebut (Ririn dkk.,  2014).  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Nugroho  dan  Rohman (2012),  Darwanis  dan  Saputra  (2014),  Dwigantara  dan  Handayani  46  (2020)  menyatakan bahwa  belanja  modal  berpengaruh  positif  terhadap  PAD.  Maka  dari  itu,  berdasarkan  hasil penelitian di atas maka dirumuskan hipotesis 5 Belanja modal berpengaruh positif terhadap PAD

## Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
PAD  yang  dihasilkan  oleh  suatu  daerah  mempunyai  kontribusi  terhadap  pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah dapat memperkecil tingkat ketergantungan daerah tersebut  terhadap  bantuan  dana  dari  pemerintah  pusat  (Antari  dan  Sedana,  2018).  Hal  ini juga sejalan dengan Nugroho dan Rohman (2012) yang mengemukakan bahwa daerah yang memiliki  PAD  tinggi  dapat  meningkatkan  kemandirian  pemerintah  daerah  sehingga  hal  ini akan  berimplikasi  baik  terhadap  kinerja  keuangan  daerahnya.  47  Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Saraswati dan Rioni (2019), Antari dan Sedana (2018), Junarwati  dkk.  (2013),  Ayu  (2018)  menyatakan  bahwa  PAD  berpengaruh  positif  terhadap kinerja  keuangan  daerah.  Maka  dari  itu,  berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  maka dirumuskan hipotesis 6: PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

## Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Belanja  modal  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  suatu  daerah  yaitu  dengan memperbaiki  dan  melengkapi  fasilitas  publik  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat  dan  juga  produktivitas  masyarakat.  Semakin  baik  pelayanan  publik  yang diberikan  pemerintah  daerah,  maka  hal  ini  menunjukkan  semakin  baik  pengelolaan pembelanjaan pemerintah daerah. Pengelolaan pembelanjaan pemerintah daerah yang baik berdampak  pada  value  for  money  yang  baik  dan  juga  penilaian  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi baik pula. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Puspitasari, Adiputra dan Sulindawati (2015), Lathifa dan Haryanto (2019), Yuliansyah dkk. (2020),  Normalita  dan  Mahmud  (2017)  menyatakan  bahwa  belanja  modal  berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian di atas maka dirumuskan hipotesis 7 Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

## Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  dengan  PAD  sebagai Variabel Intervening
Adanya  pembangunan  infrastruktur  yang  memadai  akan  dapat  pula  meningkatkan  PAD suatu  daerah.  Tingkat  penerimaan  daerah  yang  tinggi  menunjukkan  semakin  tinggi  pula belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di  daerah  masing-masing  sehingga  akan  berdampak  baik  pada  tingkat  kemajuan  ekonomi suatu  daerah  (Puspitasari,  Adiputra  dan  Sulindawati,  2015).  Pemerintah  perlu  memberikan fasilitas  yang  baik  untuk  menunjang  berbagai  aktivitas  peningkatan  perekonomian,  salah satunya  dengan  membuka  kesempatan  berinvestasi.  Pembangunan  infrastruktur  dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi (Nugroho  dan  Rohman,  2012).  Dengan  adanya  pembangunan  berbagai  fasilitas  tersebut maka  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  baik akan berdampak pada meningkatnya pendapatan yang diperoleh suatu daerah. Peningkatan PAD  sebagai  salah  satu  sumber  pembiayaan  daerah  diharapkan  dapat  meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. Indikator keberhasilan suatu daerah dapat dilihat berdasarkan laporan keuangan yang disajikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman  (2012),  Amrozi  (2016),  Puspitasari,  Adiputra  dan  Sulindawati  (2015)  menyatakan
bahwa  belanja  modal  terhadap  kinerja  keuangan  melalui  PAD  sebagai  variabel  intervening memiliki  pengaruh  positif.  Maka  dari  itu,  berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  maka dirumuskan hipotesis 8 Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah melalui PAD sebagai variabel intervening
Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

## Gambar 1 Kerangka Penelitian

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  desain  penelitian kausalitas.  Penelitian  ini  diarahkan  untuk  menemukan  sebab  akibat  dari  satu  atau  dua masalah  dengan  tujuannya  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  dikembangkan  berdasarkan teori  dan  hasil  penelitian  terdahulu  (Andirfa,  Basri  dan  Majid,  2016).  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  tersebut  berupa  data  APBD  yang  bersumber  dari
Pertumbuhan Ekonomi Dana Alokasi Umum
Belanja
Modal
Kinerja Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil H7
BPS  Provinsi  Banten  dan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan,  Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui website www.djpk.depkeu.go.id
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  dokumentasi  yaitu  dengan mengumpulkan dokumen, mempelajari dokumen tersebut, lalu melakukan proses pencatatan dan  melakukan  perhitungan  terhadap  data  yang  bersifat  relevan  dengan  permasalahan  di dalam penelitian ini (Priambudi, 2017).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  model  penelitian  maka  terdapat  dua  model  regresi  yaitu  regresi antaseden  dengan  menggunakan  regresi stepwise dengan  pendekatan backward untuk menyelesaikan  hipotesis  1  sampai  dengan  hipotesis  4,  kemudian  regresi  intervening  untuk menyelesaikan hipotesis 5 sampai dengan hipotesis 8.
Hasil  uji  stepwise  sebagaimana  ditampilkan  pada  tabel  1  menunjukkan  bahwa  hasil regresi stepwise dengan  menggunakan  pendekatan backward menyatakan  bahwa  seluruh variabel adalah predictor yang signifikan.

## Tabel 1
Pengaruh PDRB, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Modal
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -15,058 4,549 -3,310 ,002 PDRB ,123 ,073 ,138 1,687 ,097 DAU ,594 ,235 ,243 2,525 ,014 DAK ,288 ,058 ,421 4,980 ,000 DBH ,906 ,082 ,774 11,099 ,000

## a. Dependent Variable: BM
Regresi Intervening dilakukan dengan melakukan penhujian regresi secara bertahap yaitu menguji pengaryh belanja modal terhadap PAD, berikutnya melukan pengujian regresi berganda  dimana  kinerja  keuangan  sebagai  variabel  depemden  dengan  variabel
independent  belanja  modal  dan  PAD.  Hasil  pengujjian  regresi  tersebut  ditampilkan  pada tabel 2 dan tabel 3.

## Tabel 2
Pengaruh Belanja Modal Terhadap PAD Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -10,082 1,556 -6,481 ,000 BM 1,503 ,078 ,926 19,241 ,000 a. Dependent Variable: PAD Tabel 3 Pengaruh Belanja Modal dan PAD Terhadap Kinerja Keuangan Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -22,361 32,778 -,682 ,498 BM 6,385 3,355 ,616 1,903 ,062 PAD -4,736 2,066 -,742 -2,292 ,025 a. Dependent Variable: KKD
Berdasarkan  pengujian  regresi  stepwise  dan  regresi  interveing  diperolek  hasil pengujian hipotesis sebagai berikut : sebagai berikut :

## Pengaruh PDRB Terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  uji  regresi stepwise pada  tabel  1  menunjukkan  bahwa  t hitung >  t tabel (1,687 > 1,29582) dengan nilai signifikan < 0,10 (0,097 < 0,10) yang artinya signifikan, hal ini menunjukkan  peningkatan  yang  terjadi  pada  PDRB  di  suatu  daerah  dapat  mendorong  pula proses  pengoptimalan  sumber  pendapatan  daerah  melalui  potensi  yang  dimiliki  masing- masing  daerah  sehingga  dapat  meningkatkan  jumlah  investasi  modal  swasta  maupun pemerintah. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga artinya bahwa penganggaran  belanja  modal  pun  akan  ikut  meningkat  yang  dapat  digunakan  untuk membiayai  pembangunan  daerah  melalui  pembangunan  sarana  dan  prasarana  bagi  publik
sebagai  penunjang  aktivitas  perekonomian  masyarakat.  Penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ayem  dan  Pratama  (2018),  Nugraha  dan  Dwirandra  (2016), Jaeni dan Anggana (2016), Setiawan dan Saputra (2018), Nurlis (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal.

## Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  uji  regresi stepwise pada  pada  tabel  1  di  atas  menunjukkan  bahwa t hitung >  t tabel (2,525  >  1,67065)  dengan  nilai  signifikan  <  0,05  (0,014  <  0,05)  yang  artinya signifikan,  hal  ini  menunjukkan  peningkatan  DAU  berdampak  baik  terhadap  alokasi  belanja modal. DAU merupakan transfer dana dari pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan kemampuan  antar  daerah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  daerah  masing-masing. DAU yang diterima oleh pemerintah daerah ini mampu meningkatkan alokasi belanja modal yang  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  fasilitas  publik  sehingga  kesejahteraan masyarakat pun terjamin. Hal ini berarti semakin tinggi DAU yang diterima oleh suatu daerah menunjukkan  bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah  tersebut  terhadap  pemerintah  pusat masih  tinggi.  Maka  dari  itu  besar  kecilnya  tingkat  pengeluaran  untuk  belanja  modal  sangat dipengaruhi  oleh  besarnya  DAU  yang  diterima  oleh  suatu  daerah.  Penelitian  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurzen dan Riharjo (2016), Priambudi (2017), Sudika dan  Budiartha  (2017), Wertianti  dan  Dwirandra  (2013),  Suprayitno  (2015),  Kumendong  dan Hutabarat  (2020),  Nuarisa  (2013),  Permatasari  dan  Mildawati  (2016),  Heliyanto  dan Handayani  (2016),  Adyatma  dan  Oktaviani  (2015)  menyatakan  bahwa  DAU  berpengaruh positif terhadap belanja modal.

## Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  uji  regresi stepwise pada  pada  tabel  1  di  atas  menunjukkan  bahwa t hitung >  t tabel (4,980  >  1,67065)  dengan  nilai  signifikan  <  0,05  (0,000  <  0,05)  yang  artinya signifikan,  hal  ini  menunjukkan  peningkatan  transfer  DAK  dari  pemerintah  pusat  kepada daerah  tentunya  dapat  meningkatkan  alokasi  belanja  modal  khususnya  untuk  mendanai kegiatan  khusus  yang  menjadi  prioritas  nasional  yang  mempunyai  umur  ekonomis  panjang
diantaranya yaitu kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, perbaikan, dan peningkatan sarana  dan  prasarana  publik  pada  10  bidang  diantaranya  bidang  pendidikan,  kesehatan, infrastruktur, kelautan, kehutanan, dan lain-lain. Dengan adanya pembangunan yang sesuai dengan  prioritas  nasional  tersebut  diharapkan  mampu  mengurangi  kesenjangan  publik sehingga  kesejahteraan  seluruh  masyarakat  dapat  terjamin.  Penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pelealu  (2013),  Sudika  dan  Budiartha  (2017),  Kumendong dan  Hutabarat  (2020),  Retno  dan  Widiatmoko  (2019),  Nuarisa  (2013),  Mulyati  (2019), Permatasari  dan  Mildawati  (2016),  Novianto  dan  Hanafiah  (2015),  Wandira  (2013) menyatakan  bahwa  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  berpengaruh  positif  terhadap  belanja modal.

## Pengaruh DBH Terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  uji  regresi stepwise pada  pada  tabel  1  menunjukkan  bahwa  t hitung > t tabel (11,099 > 1,67065) dengan nilai signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05) yang artinya signifikan, hal  ini  menunjukkan  adanya  peningkatan  DBH  maka  alokasi  belanja  pun  akan  meningkat. DBH ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan dapat menjadi  modal  bagi  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  pembangunan  daerah  melalui perbaikan  dan  peningkatan  fasilitas  publik  sebagai  tujuan  desentralisasi  sehingga kesejahteraan  masyarakat  dapat  terjamin.  Selanjutnya  pola  bagi  hasil  penerimaan diterapkan  berdasarkan  proporsi  tertentu  yang  berdasarkan  atas  daerah  penghasil. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Permatasari dan Mildawati (2016),  Heliyanto  dan  Handayani  (2016),  Novianto  dan  Hanafiah  (2015),  Wandira  (2013), Bakhrudin dkk. (2020), Handayani dkk. (2015), Sholikhah dan Wahyudin (2014) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

## Pengaruh Belanja Modal Terhadap PAD
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  intervening  pada  tabel  2  menunjukkan  bahwa  t hitung >  t tabel (19,241 > 1,66940) dengan nilai signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05) yang artinya signifikan, hal ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  belanja  modal  akan  memberikan  dampak  yang  baik
terhadap  peningkatan  PAD  di  suatu  daerah.  Belanja  modal  yang  digunakan  untuk  belanja produktif  seperti  pembangunan  infrastruktur  mampu  menunjang  kegiatan  ekonomi masyarakat  sehingga  hal  ini  membuat  masyarakat  mempunyai  rasa  tanggung  jawab  untuk membayar  retribusi  dan  pajak  daerah  karena  telah  menggunakan  fasilitas  yang  disediakan oleh pemerintah daerah yang tentunya akan meningkatkan perolehan PAD sebagai sumber penerimaan  potensial  bagi  daerah  tersebut.  Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  pemerintah daerah mampu mengelola alokasi belanja modal dengan baik karena mampu meningkatkan PAD  di  daerah  tersebut  (Ririn  dkk.,  2014).    Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012), Darwanis dan Saputra (2014), Dwigantara dan Handayani (2020) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap PAD.

## Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 3 menunjukkan bahwa -t hitung < -t tabel (-2,292 < - 1,66940)  dengan  nilai  signifikan  <  0,05  (0,025  <  0,05)  yang  artinya  tidak  signifikan,  hal  ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah belum dapat memberikan dampak yang  baik  terhadap  kinerja  keuangan  daerah.  Pendapatan  asli  daerah  merupakan  sumber penerimaan  daerah  yang  dapat  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  daerah  guna meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Perolehan  kekayaan  daerah  berupa  PAD  ini belum optimal sehingga tidak serta merta mampu mendorong peningkatan terhadap kinerja keuangan  daerah  yang  diukur  dengan  menggunakan  rasio  pertumbuhan  pendapatan daerah.  Rata-rata  kontribusi  PAD  Provinsi  Banten  terhadap  peningkatan  kinerja  keuangan daerah  Provinsi  Banten  hanya  sebesar  19,76%, maka  dapat  dikatakan  bahwa  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  tugas  desentralisasi  untuk  meningkatkan  kinerja keuangan daerah dinilai masih kurang sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah belum  mampu  dalam  menggali  potensi  daerah  yang  dimilikinya  untuk  meningkatkan  PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.
Berdasarkan  data  realisasi  APBD  Provinsi  Banten  tahun  2010 –  2019  menunjukkan bahwa  perolehan  PAD  yang  bersumber  dari  hasil  pajak  daerah  lebih  tinggi  daripada  hasil
retribusi  daerah,  maka  dari  itu  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  hasil  pajak daerah  saja  dinilai  belum  cukup  untuk  mendanai  seluruh  kegiatan  pemerintah  daerah, sehingga  hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  daerah  masih  terus  bergantung  pada sumber  pendanaan  yang  bukan  dari  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  diantaranya  dana yang  bersumber  dari  APBN  yaitu  dana  perimbangan  diantaranya  Dana  Alokasi  Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu juga pengelolaan yang kurang baik terhadap sumber pendapatan daerah akan menyebabkan penurunan pada kinerja keuangan daerah.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017) dan Wiguna (2015) menyatakan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

## Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 3 menunjukkan bahwa t hitung > t tabel (1,903 > 1,29513)  dengan  nilai  signifikan  <  0,10  (0,062  <  0,10)  yang  artinya  signifikan,  hal  ini menunjukkan peningkatan pada belanja modal belum dapat memberikan dampak yang baik pula  terhadap  pengelolaan  kinerja  keuangan  daerah.  Belanja  modal  ini  umumnya dialokasikan  untuk  memperoleh  aset  tetap  guna  melaksanakan  pembangunan  di  suatu daerah.  Infrastruktur  yang  memadai  di  suatu  daerah  dapat  merangsang  produktivitas masyarakat  sehingga  kesejahteraan  masyarakat  pun  akan  terjamin.  Selain  itu,  dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor yang nantinya akan berdampak baik terhadap  penilaian  kinerja  keuangan  daerah.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Puspitasari,  Lathifa  dan  Haryanto  (2019),  Yuliansyah  dkk.  (2020),  Normalita dan Mahmud (2017) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.
Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  dengan  PAD  sebagai Variabel Intervening
Hasil  pengujian  regresi  intervening  pada  tabel  3  secara  eksplisit  menggambarkan hubungan  kausalitas  antara  variabel  yang  ditunjukkan  oleh  anak  panah  tersebut.  Setiap nilai  p  menjelaskan  jalur  dan  koefisien  jalur.  Besarnya  pengaruh  langsung  dan  pengaruh tidak langsung dapat dilihat dari persamaan berikut ini:
a.  Pengaruh Langsung
= 0,616
b.  Pengaruh Tidak Langsung   = 0,926 x (-0,742) = -0,687
c.  Total Pengaruh = 0,616+ (-0,687) = -0,071
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  pengaruh  langsung  lebih  besar  daripada pengaruh  tidak  langsung  yaitu  0,616  >  -0,687  serta  besarnya  total  pengaruh  yaitu  -0,071. artinya  bahwa  PAD  tidak  berhasil  memediasi  hubungan  antara  Belanja  Modal  dengan Kinerja  Keuangan  Daerah,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  PAD  tidak  berdampak baik  terhadap  belanja  modalnya  sehingga  kinerja  keuangan  daerah  pun  tidak  meningkat. PAD  merupakan  keseluruhan  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  ekonomi  asli daerah.  Tingkat  penerimaan  daerah  yang  tinggi  menunjukkan  semakin  tinggi  pula  belanja daerah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  pembangunan  di daerah  masing-masing  sehingga  akan  berdampak  baik  pada  tingkat  kemajuan  ekonomi suatu daerah (Puspitasari, Adiputra dan Sulindawati, 2015).
Pemerintah  dapat  memberikan  fasilitas  yang  baik  untuk  menunjang  berbagai  aktivitas peningkatan  perekonomian,  salah  satunya  dengan  membuka  kesempatan  berinvestasi. Pembangunan  infrastruktur  dan  pemberian  berbagai  fasilitas  kemudahan  dilakukan  untuk meningkatkan  daya  tarik  investasi  (Nugroho  dan  Rohman,  2012).  Namun,  pemerintah daerah  belum  dapat  melakukan  pembangunan  secara  merata  kepada  seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten sehingga PAD yang diterima oleh daerah tidak dapat  memberikan  hasil  yang  maksimal  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  yang  nantinya akan  dilaporkan,  maka  hal  ini  tentunya  berdampak  pula  terhadap  kemajuan  daerah  yang kurang  maksimal  karena  keberhasilan  daerah  salah  satunya  dapat  dilihat  dari  laporan keuangan daerah tersebut. Rata-rata kontribusi PAD Provinsi Banten terhadap peningkatan
kinerja  keuangan  daerah  Provinsi  Banten  hanya  sebesar  19,76%,  maka  dapat  dikatakan bahwa  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  tugas  desentralisasi  untuk meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah  dinilai  masih  kurang  sehingga  dapat  dikatakan bahwa  pemerintah  daerah  belum  mampu  dalam  menggali  potensi  daerah  yang  dimilikinya untuk meningkatkan PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih terus bergantung pada sumber  pendanaan  yang  bukan  dari  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  diantaranya  dana yang  bersumber  dari  APBN  yaitu  dana  perimbangan  diantaranya  DAU,  DAK,  dan  DBH. Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wardiani  (2017)  menyatakan bahwa  PAD  tidak  berhasil  memediasi  hubungan  antara  belanja  modal  dengan  kinerja keuangan daerah. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho  dan  Rohman  (2012),  Amrozi  (2016),  Puspitasari,  Adiputra  dan  Sulindawati  (2015) menyatakan bahwa PAD berhasil memediasi hubungan antara belanja modal dengan kinerja keuangan daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  yang  sudah  dilakukan  mengenai pengaruh  PDRB,  DAU,  DAK,  DBH  terhadap  Belanja  Modal  dan  Implikasinya  terhadap Kinerja  Keuangan  Daerah  dengan  PAD  sebagai Variabel  Intervening  pada  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Banten  periode  2010 –  2019, maka kesimpulan  dari  penelitian  ini  yaitu sebagai berikut :
1.  Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal
2.  Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal
3.  Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal
4.  Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal
5.  Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD
6.  PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah
7.  Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah
8.  Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berhasil memediasi hubungan antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Daerah

## SARAN

## 1.  Bagi Pemerintah
a.  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten  masih  memiliki  tingkat  kemandirian  daerah yang cukup rendah karena tingkat penerimaan PAD yang masih rendah sehingga masih  perlu  dibantu  dengan  dana  transfer  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat, hal ini pun berdampak pada rendahnya kinerja keuangan daerah.  Maka dari itu pemerintah  daerah  Provinsi  Banten  diharapkan  mampu  untuk  mengoptimalkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebagai  sumber  penerimaan  daerah  yang diantaranya  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang sah.
b.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  meskipun  belanja  modal  mempunyai pengaruh signifikan tetapi dilihat berdasarkan proporsinya belanja modal ini lebih rendah  daripada  proporsi  belanja  operasional  termasuk  di  dalamnya  belanja pegawai,  belanja  bunga,  dsb.  Maka  dari  itu  strategi  yang  diharapkan  dapat dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  belanja  modal  yaitu dengan  cara  meminimalisir  terjadinya  pemborosan  anggaran  pada  belanja pegawai  agar  tidak  ada  lagi  kegiatan  yang  tidak  menunjang  terhadap keberhasilan  suatu  program  di  daerah  tersebut,  pemerintah  daerah  bersama dengan kementerian keuangan harus mampu menetapkan angka minimal untuk alokasi  belanja  modal  dari  APBD  ketika  sudah  berhasil  angka  minimal  tersebut maka  pemerintah  daerah  diperbolehkan  untuk  meningkatkan  belanja  pegawai dan  belanja  operasional  lainnya,  memperketat  dan  mengawasi  lebih  lanjut
terhadap  penggunaan  dana  hibah  dan  bantuan  sosial  agar  tidak  melebihi sasaran  yang  sudah  ditetapkan  sehingga  hal  ini  dapat  meningkatkan  belanja modal  untuk  melaksanakan  pembangunan  daerah  dan  memperbaiki  fasilitas publik lainnya.
2.  Bagi Peneliti Selanjutnya
a.  Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan rasio pengukuran kinerja keuangan  daerah  yang  lainnya  agar  mampu  menggambarkan  kondisi  ekonomi Provinsi Banten lebih relevan dan lengkap.
b.  Disarankan  bagi  peneliti  selanjutnya  dapat  menambah  jumlah  sampel  penelitian dengan  periode  pengamatan  yang  terbaru  dan  rentang  waktu  lebih  panjang sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih rinci.
c.  Diharapkan  bagi  peneliti  selanjutnya  dapat  menggunakan  variabel  intervening lainnya  yang  dianggap  mampu  memediasi  hubungan  belanja  modal  terhadap kinerja keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Antari,  Ni  Putu  Gina  Sukma.  Sedana,  Ida  Bagus  Panji.  2018.  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja  Keungan  Daerah.  E-Jurnal  Manejemen Unud. 7(2): 1095. ISSN: 2302-8912.
Adyatma,  Erdi.  Oktaviani,  Rachmawati  Meita.  2015.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah Dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Belanja  Modal  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi Sebagai Pemoderasi. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan . 4(2): 193, 203. ISSN :1979-4878.
Amrozi,  Akhmad  Imam.  2016.  Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap  Pertumbuhan Kinerja  Keuangan  Dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  Sebagai  Variabel  Intervening: Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi . 1(1): 2. ISSN 2502 – 3764.
Andirfa,  Mulia.  Basri,  Hasan.  Majid,  M  Shabri  A.  2016.  Pengaruh  Belanja  Modal,  Dana Perimbangan  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi . 5(3): 33. ISSN 2302-0164.
Asnidar.  Hardi,  Novia  Sintia.  2019.  Pengaruh  Belanja  Modal  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. Jurnal Samudra Ekonomika . 3(1): 17.
Ayu,  Putri  Puspita.  2018.  Analisis  PAD  Dan  Dana  Perimbangan  Terhadap  Kinerja Keuangan  Pemda  Se-Jawa  Barat.  Jurnal  Akuntansi  Dan  Ekonomi  Fe.  UIN PGRI Kediri. 3(1): 93. ISSN: 2541-0180.
Ayem,  Sri.  Pratama,  Dessy  Dyah.  2018.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Dana  Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. Akuntansi Dewantara . 2(2): 179. p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637.
Bakhrudin.  Setiawan,  M.  Arief.  Sutrisno.  2020.  Pengaruh  PAD,  DAU  dan  DBH  Terhadap Belanja  Modal:  Studi  Kasus  Kabupaten/  Kota  Di  Jawa  Timur. Seminar  Nasioanal gabungan Bidang Sosial – Polinema. h:39.
Darwanis.  Saputra,  Ryanda.  2014.  Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Dan  Dampaknya  Pada  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah:  Studi  Empiris Pada  Pemerintah  Daerah  Di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Dinamika  Akuntansi  Dan  Bisnis . 1(2): 196.
Dwigantara,  Moch.  Putra.  Handayani,  Nur.  2020.  Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap Kinerja  Keuangan  Dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  Sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. 9(10): 18. e-ISSN: 2460-0585.
Handayani, Sri Putri. Abdullah, Syukriy. Fahlevi, Heru. 2015. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah,  Retribusi  Daerah  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  Terhadap  Belanja  Modal  di Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Magister  Akuntansi .  4(2):  49.  ISSN  2302- 0164.
Heliyanto, Firnandi. Handayani, Nur. 2016. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal. Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi .  5(3):  16. ISSN 2460-0585.
Jaeni.  L,  Greg  Anggana.  2016.  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai  Variabel  Pemoderasi Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Bantuan  Propinsi  Terhadap  Belanja  Modal. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan . 5(1): 18. ISSN :1979-4878.
Junarwati.  Basri,  Hasan.  Abdullah,  Syukriy.  2013.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Aceh  Tahun 2010-2012. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. 6(2): 192.
Kumendong,  Febricia  Frontalin.  Hutabarat,  Francis  M.  2020.  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal : Analisa Keuangan Pada Kabupaten  Bandung  Barat. Journal  of  Applied  Accounting  and  Taxation .  5(1):  55.  e- ISSN: 2548-9925.
Lathifa,  Hasna.  Haryanto.  2019.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja  Modal Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa Tengah Tahun 2013-2017. Diponegoro Journal Of Accounting. 8(2): 7. ISSN (Online): 2337-3806.
Mulyani,  Sri.  Wibowo,  Hardiyanto.  2017.  Pengaruh  Belanja  Modal,  Ukuran  Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Kinerja Keuangan:  Kabupaten/  Kota  Di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2012-2015. KOMPARTEMEN . 15(1): 60.
Mulyati,  Sri.  2019.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  Dan  Retribusi Daerah  Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  Pemerintah  Kota  Batam  Tahun  2013-2017. Measurement . 13(1): 16. P-ISSN 2252-5394.
Normalita,  Ina  Sarah.  Mahmud,  Amir.  2017. Analysis  Of  Capital  Expenditure  And  Its Implication On Local Financial Independence . Accounting Analysis Journal . 6(2): 227. ISSN 2252-6765.
Novianto,  Riko.  Hanafiah,  Rafiudin.  2015.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan  Dan  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  Pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Kalimantan  Barat. Jurnal  Ekonomi .  4(1):  8. ISSN: 2302-7169.
Nuarisa,  Sheila  Ardhian.  2013.  Pengaruh  PAD,  DAU  dan  DAK  Terhadap  Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Accounting Analysis Journal . 2(1): 94. ISSN 2252-6765.
Nugraha, I Putu Bagus Indra Mulia. Dwirandra, A.A.N.B. 2016. Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU Dan DBH Pada Belanja Modal. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana . 14(1): 307. ISSN: 2303-1018.
Nugroho,  Fajar.  Rohman,  Abdul.  2012.  Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap  Pertumbuhan Kinerja  Keuangan  Daerah  Dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  Sebagai  Variabel Intervening:  Studi  Kasus  di  Propinsi  Jawa  Tengah. DIPONEGORO  JOURNAL  OF ACCOUNTING . 1(2): 3, 11.
Nurlis.  2016. The  Factors  Affecting  of  the  Capital  Expenditure  Allocation  Case:  The  Local Government  of  Indonesia . Research  Journal  of  Finance  and  Accounting .  7(1):  112. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online).
Nurzen, Miardi. Riharjo, Ikhsan Budi. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi . 5(4): 15. ISSN : 2460-0585.
Pelealu,  Andreas  Marzel.  2013.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah  Kota  Manado  Tahun  2003- 2012. Jurnal EMBA . 1(4): 1196. ISSN 2303-1174.
Permatasari,  Isti.  Mildawati,  Titik.  2016.  Pengaruh  Pendapatan  Daerah  Terhadap  Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi . 5(1): 5, 15. ISSN : 2460-0585.
Priambudi,  Wimpi.  2017.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana  Alokasi  Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013. Jurnal Nominal . 1(1): 145.
Puspitasari,  Ni  Luh  Putu  Lindri.  Adiputra,  Made  Pradana.  Sulindawati,  Ni  Luh  Gede  Erni. 2015.  Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap  Pertumbuhan  Kinerja  Keuangan  Daerah Dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  Sebagai  Variabel  Intervening:  Studi  Kasus  Di Kabupaten Buleleng. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha . 3(1): 1-2.
Retno,  Nadiah  Dwi.  Widiatmoko,  Jacobus.  2019.  PAD,  DAU,  DAK,  DBH,  Luas  Wilayah Terhadap  Belanja  Modal  Dan  Dampaknya  Pada  Pertumbuhan  Ekonomi:  Studi  pada Provinsi/Wilayah  Sumatera,  Jawa,  dan  Bali  Tahun  2012-2017. Dinamika  Akuntansi, Keuangan  dan  Perbankan .  8(1):  31.  ISSN:  2656  4955  (media  online):  2656-8500 (media cetak).
Ririn,  Theodora.  Prihatni,  Rida.  Yunika,  Murdayanti.  2014.  Pengaruh  Belanja  Modal, Investasi, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi . 9(1): 39.
Rosalin,  Margareta  Philipa.  Riharjo,  Ikhsan  Budi.  2017.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. 6(9): 11. e-ISSN: 2460-0585
Saraswati,  Dwi.  Rioni,  Yunita  Sari.  2019.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik. 9(2): 119. ISSN 2087- 4669
Setiawan,  Hendra.  Saputra,  Tunggal  Ika.  2018.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,
Pendapatan
Asli Daerah, Dan Perimbangan Keuangan Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja  Modal  Daerah  (Pemerintah  Kabupaten  Bogor). Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Kesatuan . 6(1): 040. ISSN 2337 – 7852.
Sholikhah,  Imroatus.  Wahyudin,  Agus.  2014.  Analisis  Belanja  Modal  Pada  Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. Accounting Analysis Journal . 3(4): 561. ISSN 2252-6765.
Sudika,  I  Komang.  Budiartha,  I  Ketut.  2017.  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana . 21(2): 1714. ISSN: 2302-8556.
Suprayitno,  Bambang.  2015.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah dan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Anggaran  Belanja  Modal  Pemerintah  Provinsi  di Pulau Jawa. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. 2(1): 112. ISSN 2339 – 1545.
Wandira,  Arbie  Gugus.  2013.  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK,  DAN  DBH  Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal . 2(1): 45. ISSN 2252-6765.
Waskito. Zuhrotun. Rusherlisyani. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan  Dana  Bagi  Hasil  Terhadap Belanja Modal: Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia. 3(2): 223-224.
Wertianti,  I G  A  Gede.  Dwirandra,  A.A.N.B.  2013.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Pada Belanja Modal Dengan PAD dan DAU Sebagai Variabel Moderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana . 4(3): 572. ISSN: 2302-8556.
Wiguna,  Kusnadi  Yudha.  2015.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum, Dan  Belanja  Modal  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan . Jurnal Fordema . 12: 44.
Yuliansyah, Rahmat. Susanti, Eva Indah. Yanti, Asri. 2020. The Effect of Regional Original Revenue,  Balance  Funds,  and  Capital  Expenditures  on  the  Finansial  Performance  of District  Governments  in  West  Jawa  Province  in  2013-2017 . Advances  in  Economics, Business and Management Research. 127: 156.