Mengukur Pertumbuhan PDRB Hijau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sub Sektor Tanaman Perkebunan di Kalimantan: Studi Kasus Tahun 2010, 2015, dan 2020

## Niti Nugroho
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
* nitinugroho.ulm@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the magnitude of the value of depletion and plantation degradation and the growth rate of Green GRDP in the current price of the Plantation Crops Sub-Sector in Kalimantan Region 2010, 2015, and 2020. The secondary data is collected from Badan Pusat Statistik. The analysis technique is used in the Green GRDP calculation method. The results show the regional depletion value of Kalimantan was Rp 14.56 trillion in 2010,  Rp 28.72  trillion  in  2015,  and  Rp  53.37  trillion  in  2020.  The  value  of  regional  degradation  in Kalimantan in 2010 was Rp 1.57 billion, then Rp 35.52 billion in 2015, and Rp 4.78 billion in 2020. The growth rate of Green GRDP in current price tends to weaken where the growth rate in 2010-2015 was 55.52% and in 2015-2020 dropped to 12.23%.
Keywords:  Depletion;  Degradation;  Conventional  GRDP;  Green  GRDP;  Green  GRDP Growth

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya  nilai  deplesi  dan  degradasi perkebunan  serta  bagaimana  tingkat  pertumbuhan  PDRB  Hijau  Sub  Sektor  Tanaman Perkebunan atas dasar harga berlaku (ADHB) di Regional Kalimantan pada tahun 2010, 2015, dan 2020. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Teknik analisis menggunakan metode  perhitungan  PDRB  Hijau.  Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai  deplesi  regional Kalimantan pada tahun 2010 sebesar 14,56 triliun rupiah, 2015 sebesar 28,72 triliun rupiah, dan pada tahun 2020 sebesar 53,37 triliun rupiah. Adapun nilai degradasi regional Kalimantan pada tahun 2010 sebesar 1,57 miliar rupiah, 2015 sebesar 35,52 miliar rupiah, dan pada tahun 2020  sebesar  4,78  miliar  rupiah.  Sedangkan  pertumbuhan  PDRB  Hijau  ADHB  cenderung melemah di mana pada tahun 2010-2015 sebesar 55,52% dan pada tahun 2015-2020 sebesar 12,23%.
Kata  Kunci: Deplesi;  Degradasi;  PDRB  Konvensional;  PDRB  Hijau;  Pertumbuhan  PDRB Hijau.

## PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan suatu keharusan bagi tiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang tak terkecuali bagi Indonesia. Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana untuk memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun  perlu  disadari  bahwa  pemanfaatan  sumber  daya  alam  secara  berlebihan  yang  terus dilakukan  tanpa  memperhitungkan  kerusakan  lingkungan  akan  menyebabkan  menurunnya kualitas  lingkungan  hidup  yang  akan  berdampak  lebih  luas  pada  menurunnya  kualitas pembangunan itu sendiri.
Perekonomian  lima  provinsi  di  Kalimantan  pada  umumnya  masih  ditopang  oleh sektor  primer  yaitu  sektor  pertambangan  dan  pertanian  dalam  arti  luas.  Kedua  sektor  ini didukung dengan tersedianya kawasan hutan yang luas di Pulau Kalimantan. Dilihat dari rasio kontribusi  Sub  Sektor  Tanaman  Perkebunan  terhadap  Sektor  Pertanian,  Kehutanan  dan Perikanan sangatlah besar. Bahkan, mayoritas menjadi kontributor utama dalam pembentukan
nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Besarnya rasio ini mebuktikan bahwa Sub Sektor Tanaman Perkebunan menjadi topangan bagi perekonomian regional Kalimantan.
Deplesi  sumber  daya  alam  dan  degradasi  tanah  merupakan  masalah  utama  yang dihadapi  oleh  sektor  perkebunan,  khususnya  pada  komoditas  yang  memerlukan  lahan  luas seperti kelapa sawit dan karet. Pentingnya upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelangsungan lingkungan telah termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI  Nomor 46 Tahun  2017  tentang  Instrumen  Ekonomi  Lingkungan  Hidup.  Dalam  PP  tersebut  terdapat metode  perhitungan  yang  memperhitungkan  unsur  penyusutan  sumber  daya  alam  dan kerusakan lingkungan yakni melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lingkungan Hidup  atau  PDRB  Hijau.  Dalam  perhitungan  PDRB  Hijau  memasukkan  nilai  deplesi  dan degradasi lingkungan.
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui besarnya nilai deplesi dan degradasi perkebunan  yang  disebabkan  oleh  aktivitas  kegiatan  Sub  Sektor  Tanaman  Perkebunan  di Regional  Kalimantan  pada  tahun  2010,  2015,  dan  2020  serta  untuk  mengetahui  bagaimana pertumbuhan PDRB Hijau Sub Sektor Tanaman Perkebunan Regional Kalimantan tahun 2010- 2015 dan 2015-2020.
(Vaghefi dkk, 2015) dalam penelitiannya yang berjudul Green GDP and Sustainable Development  in  Malaysia mengungkapkan  bahwa  PDRB  Riil  tidak  mencerminkan  nilai tambah  yang  sebenarnya  karena  dalam  perhitungannya  tidak  memasukkan  nilai  penyusutan sumber  daya  alam  sehingga  perlu  dilakukan  pembaharuan  dalam  metode  perhitungannya melalui pendekatan PDRB Hijau.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat dibuat adalah berapa nilai deplesi dan degradasi Sub Sektor Tanaman Perkebunan di Regional Kalimantan pada  tahun  2010,  2015,  dan  2020  serta  bagaimana  pertumbuhan  PDRB  Hijau  Sub  Sektor Tanaman Perkebunan Regional Kalimantan tahun 2010-2015 dan 2015-2020.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  PDRB  Hijau  dengan  alat  analisis menghitung nilai deplesi sumber daya perkebunan, degradasi tanah, depresiasi sumber daya perkebunan,  PDRB  Hijau  serta  pertumbuhan  sub  sektor  tanaman  perkebunan.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  PDRB  Hijau  mengalami  perlambatan  pertumbuhan yang  disebabkan  oleh  meningkatnya  nilai  deplesi  sumber  daya  perkebunan  dan  degradasi tanah.

## PENELITIAN TERDAHULU
(Vaghefi  dkk,  2015)  dengan  judul Green  GDP  and  Sustainable  Development  in Malaysia .  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  PDB  Riil  dianggap  gagal  dalam memperhitungkan  penyusutan  sumber  daya  alam  dan  kerusakan  lingkungan  sehingga diperlukan alternatif dalam perhitungan PDRB yakni melalui pendekatan PDRB Hijau yang telah memprhitungkan nilai kerugian lingkungan.
(Pirmana  dkk,  2020)  dengan  judul Environmental  Cost  Assessment  for  Improved Environmental  Economic  Account  for  Indonesia .  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  biaya lingkungan  dan  kerusakan  lingkungan,  kerusakan  ekosistem  dan  penipisan  sumber  daya manusia  di  Indonesia  pada  tahun  2010  mencapai  13,33%  dari  total  PDB.  Ini  menunjukkan bahwa  sumber  daya  alam  sangat  penting  bagi  Indonesia  dalalm  konteks  pembangunan berkelanjutan.
(Obidzinski K dkk, 2012) dengan judul Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and their Implications for Biofuel Production in Indonesia . Kesimpulan yang dapat ditarik  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  pengembangan  perkebunan  kelapa  sawit  di  ketiga lokasi  yakni  Provinsi  Kalimantan  Barat,  Papua  Barat  dan  Papua  telah  menyebabkan deforestasi,  yang  juga  menimbulkan  dampak  eksternal  sekunder  yang  signifikan  seperti pencemaran  air,  erosi  tanah,  dan  pencemaran  udara.  Selain  itu  dampak  sosial  yang  juga
dirasakan adalah banyak kelompok pemangku kepentingan, yaitu karyawan, petani luar, dan rumah tangga investor, melaporkan keuntungan yang signifikan. Namun, sayangnya manfaat yang dihasilkan tidak merata. Maka dari itu untuk mengurangi dampak negatif dan trade-off dari perkebunan kelapa sawit serta memaksimalkan potensi ekonominya, pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah, perlu membatasi penggunaan lahan berhutan untuk pengembangan perkebunan,  serta  menegakkan  peraturan  yang  ada  tentang  alokasi  konsesi  dan  pengelolaan lingkungan.
(Kan, 2012) dengan judul Green Growth and the Efficient Use of Natural Resources . Kesimpulan dari penelitian ini adalah apabila polusi terus-menerus merusak lingkungan dan lebih parahnya menyebabkan penyakit dan kematian, hal ini pada akhirnya dapat berdampak pada  langkah-langkah  tradisional  ekonomi  pasar.  Sehingga  penting  untuk  memiliki  ukuran kinerja  ekonomi  yang  tepat,  dengan  fokus  pada  kesejahteraan  dari  pada  sekedar  produksi barang  dan  jasa,  karena  hal  itu  dapat  menyesatkan.  Hal  yang  penting  dalam  pendekatan  ini adalah agar fokus tidak hanya pada konsep PDB tetapi juga pada konsep NNP yang mencakup evaluasi perubahan nilai aset, sehingga dapat memperhitungkan penipisan sumber daya alam, degradasi,  dan  depresiasi  serta  investasi  yang  dapat  memperpanjang  atau  meningkatkan manfaat ekonomi.
(Putra,  2013)  dengan  judul  Model  Perhitungan  Besaran  PDRB  Hijau  Sektor Kehutanan di Kalimantan Barat Melalui Pendekaktan Jasa Lingkungan. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa nilai PDRB Hijau Kehutanan jauh lebih tinggi apabila jasa lingkungan hutan diintegrasikan dalam perhitungan.

## METODE
Ruang lingkup penelitian ini adalah mengukur nilai PDRB Hijau Sub Sektor Tanaman Perkebunan  dengan  menghitung  nilai  deplesi  sumber  daya  perkebunan,  deradasi  tanah, depresiasi sumber daya perkebunan dan PDRB Hijau Sub Sektor Tanaman Perkebunan di lima provinsi  di  Pulau  Kalimantan  Atas  Dasar  Harga  Berlaku  pada  tahun  2010,  2015, dan  2020. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  yang  diperoleh  dari publikasi  dan  dokumentasi  Kementerian  Pertanian,  Badan  Pusat  Statistik  Pusat,  Bank Indonesia,  Dinas  Perkebunan  lima  provinsi  di  Pulau  Kalimantan,  dan  BPS  lima  provinsi  di Pulau Kalimantan.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data pada penelitian ini mengggunakan pendekatan PDRB Hijau yang dipublikasikan  oleh  (Suparmoko  M.  ,  2006)  dan  (Ratnaningsih,  dkk,  2011)  yang  dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Deplesi Sumber Daya Perkebunan
𝐃𝐱 = 𝐔𝐱 . 𝐐𝐱 Dimana: Dx = Nilai Deplesi (Rp) Ux = Unit Rent perkebunan (Rp/Ha) Qx = Luas Panen perkebunan (Ha)
Untuk menghitung nilai Unit Rent (Ux) dapat dilakukan dengan cara mengurangi harga produksi dengan biaya produksi termasuk penyusutan dan laba layak
𝐔𝐱 = 𝐇𝐢 − 𝐏𝐢 − 𝐋𝐢 Dimana: Ux = Unit Rent Perkebunan (Rp/Ha) Hi = Harga Perkebunan (Rp/Ha) Pi = Biaya Produksi Perkebunan (Rp/Ha)

## Li = Laba Layak Perkebunan
Laba  layak  dihitung  dengan  cara  mengalikan  suku  bunga  yang  didapat  dari Pinjaman Investasi yang berikan oleh Bank Pemerintah Daerah dengan hasil harga produksi dikurangi biaya produksi.
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐋𝐚𝐲𝐚𝐤 = 𝐒𝐮𝐤𝐮 𝐁𝐮𝐧𝐠𝐚 ( 𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐬𝐢 − 𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐬𝐢 )

## 2. PDRB Semi Hijau Sub Sektor Perkebunan
PDRB Semi Hijau Sub Sektor Tanaman Perkebunan = PDRB Konvensional Sub Sektor Perkebunan – Deplesi Sumber Daya Perkebunan

## 3. Degradasi Tanah
Degradasi sumber daya tanah tersebut akan tercermin pada menurunnya kualitas tanah atau  kesuburan  tanah.  Sehingga  penilaiannya  akan  ditempuh  dengan  pendekatan  penurunan produktivitas.
∆ 𝑽𝒑 = ∆ 𝑳𝒉 × ∆ 𝑷𝒍𝒉 Dimana: Vp = Degradasi produksi perkebunan (Rp) Lh = Luas lahan perkebunan (ha) Plh = Biaya pupuk per hektar (Rp/Ha) ∆ = Perubahan

## 4. Depresiasi Sumber Daya Perkebunan
Depresiasi Sumber Daya Perkebunan = Deplesi Sumber Daya Perkebunan + Degradasi Tanah

## 5. PDRB Hijau Sub Sektor Tanaman Perkebunan
PDRB  Hijau  Sub  Sektor  Tanaman  Perkebunan  =  PDRB  Konvensional  Sub  Sektor Tanaman Perkebunan – Deplesi Sumber Daya Perkebunan – Degradasi Tanah

## 6. Pertumbuhan PDRB Hijau Sub Sektor Tanaman Perkebunan
Pertumbuhan PDRB Hijau Sub Sektor Tanaman Perkebunan =
PDRB Hijau (t) - PDRB Hijau (t-1) x  100% PDRB Hijau (t-1)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini mengemukakan hasil perhitungan mengenai deplesi sumber daya alam, degradasi  lingkungan  dan  PDRB  Hijau  serta  pertumbuhannya  pada  Sub  Sektor  Tanaman Perkebunan di Regional Kalimantan tahun 2010, 2015 dan 2020.

## Nilai Deplesi Sumber Daya Tanaman Perkebunan
Unit  Rent  merupakan  hasil  perhitungan  dari  nilai  produksi  dikurang  dengan  biaya produksi dan laba layak yang dihitung dalam satuan hektare. Dalam penelitian ini dikarenakan adanya keterbatan data hasil produksi dan harga produksi yang tidak tersedia secara lengkap, maka  digunakan  nilai  produksi  yang  diperoleh  dari  hasil  Publikasi  Badan  Pusat  Statistik Nasional tahun 2014, yang dilakukan penyesuaian mengunakan pendekatan inflasi tahunan tiap provinsi, untuk menghitung data tahun yang diperlukan.
Tabel 1
Unit Rent Komoditas Tanaman Perkebunan Regional dan Lima Provinsi di Kalimantan
Tahun 2010, 2015 dan 2020 (Juta Rupiah) Provinsi Tahun (Juta/Ha) 2010 2015 2020 Kalimantan Barat 21,44 31,09 37,91 KalimantanTengah 22,10 30,48 36,13 Kalimantan Selatan 22,27 30,79 36,81
Kalimantan Timur 21,59 30,72 35,81 Kalimantan Utara 0 30,29 36,22 Kalimantan 87,40 153,37 182,87
Sumber: Hasil Olah Data (Perhitungan), 2021
Nilai  Unit  Rent  Regional  Kalimantan  bertumbuh  sangat  cepat.  Terlihat  pada  tahun 2010, nilai Unit Rent secara regional masih di angka 87,40 juta rupiah. Namun, pada tahun 2020 telah meningkat menjadi 182,87 juta rupiah. Pertumbuhan Unit Rent terbesar di Regional Kalimantan terjadi pada tahun 2015 dimana meningkat sebesar 65,97 juta rupiah.
Tabel 2 Nilai Deplesi Sumber Daya Tanaman Perkebunan Rregional Kalimantan Tahun 2010, 2015, dan 2020 (Triliun Rupiah) Provinsi Tahun 2010 2015 2020 Kalimantan Barat 4,71 9,42 19,07 Kalimantan Tengah 5,21 8,48 17,26 Kalimantan Selatan 2,14 3,58 4,93 Kalimantan Timur 2,49 6,16 10,81 Kalimantan Utara 0 1,08 1,29 Kalimantan 14,56 28,71 53,37
Sumber: Hasil Olah Data (Perhitungan), 2021 Nilai  pertumbuhan  Deplesi  Sumber  Daya  Tanaman  Perkebunan  di  Regional Kalimantan sangat mengkhwatirkan, dimana pertumbuhannya hampir mencapai dua kali lipat dalam    setiap  lima  tahunnya.  Besarnya  pertumbuhan  nilai  deplesi  ini  mencerminkan  bahwa telah terjadi penyusutan sumber daya alam secara masif dan besar-besaran. Pada tahun 2010, nilai deplesi sumber daya alam di Regional Kalimantan sebesar 14,56 triliun rupiah, namun pada  tahun  2015  meningkat  sangat  tinggi  menjadi  28,72  triliun  rupiah.  Pertumbuhan  nilai deplesi yang sangat tinggi ini terus berlanjut hingga tahun 2020 yang mencapai 53,37 triliun rupiah. Pertumbuhan nilai deplesi yang sangat tinggi ini disebabkan oleh besarnya penambahan luas lahan area tanaman perkebunan di Regional Kalimantan.

## Nilai Degradasi Tanah
Nilai  degradasi  tanah  diperoleh  dari  pengalian  perubahan  luas  lahan  tanaman perkebunan  dengan  perubahan  produktivitas  tanaman  perkebunan.  Dalam  penelitian  ini, produktivitas tanaman perkebunan adalah jumlah biaya pupuk yang di gunakan saat produksi masing-masing tanaman perkebunan.
Tabel 3 Degradasi Sumber Daya Tanah Regional Kalimantan Tahun 2010, 2015 dan 2020 (Juta Rupiah) Provinsi Degradasi 2010 2015 2020 Kalimantan Barat 9.658 23.041 1.187 Kalimantan Tengah -4.985 2.177 2.112 Kalimantan Selatan 2.007 -0,37 443 Kalimantan Timur -5.105 10.100 977 Kalimantan Utara 0 207 65 Kalimantan 1.575 35.525 4.784
Sumber: Hasil Olah Data (Perhitungan), 2021 Pada  tahun  2010  nilai  degradasi  sumber daya  tanah  di  Regional  Kalimantan  hanya sebesar  1,57  miliar  rupiah.  Namun,  pada  tahun  2015  nilai  degradasi  sumber  daya  tanah  di
Regional  Kalimantan  meningkat  sangat  tinggi  yakni  2.156%  menjadi  35,52  miliar  rupiah. Peningkatan yang sangat tinggi yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun ini menjadi indikasi bahwa  periode  tahun  tersebut  terjadi  eksploitasi  secara  besar-besaran  dan  secara  masif dilakukan di Regional Kalimantan.

## Nilai  Depresiasi Sumber Daya Perkebunan
Nilai  depresiasi  sumber  daya  perkebunan  merupakan  hasil  penjumlahan  dari  nilai deplesi sumber daya tanaman perkebunan dengan nilai degradasi tanah.
Tabel 4 Depresiasi Sumber Daya Tanaman Perkebunan Regional Kalimantan
Tahun 2010, 2015 dan 2020 (Triliun Rupiah) Provinsi Depresiasi 2010 2015 2020 Kalimantan Barat 4,72 9,44 19,07 Kalimantan Tengah 5,21 8,48 17,26 Kalimantan Selatan 2,14 3,58 4,93 Kalimantan Timur 2,49 6,17 10,81 Kalimantan Utara 0 1,08 1,29 Kalimantan 14,56 28,75 53,37
Sumber: Hasil Olah Data (Perhitungan), 2021
Nilai  depresisasi  sumber  daya  tanaman  perkebunan  di  Regional  Kalimantan  dalam setiap  lima  tahunnya  meningkat  sangat  tinggi.  Secara  persentase,  pada  tahun  2015  nilai depresiasi  meningkat  sebesar  97,52%  dari  tahun  2010,  dan  pada  tahun  2020  depresiasi  di Regional Kalimantan kembali meningkat sebesar 85,62%.

## Nilai PDRB Hijau Sub Sektor Tanaman Perkebunan
Nilai PDRB Hijau diperoleh dari nilai PDRB Coklat dikurangi dengan nilai deplesi sumber daya tanaman perkebunan dan nilai degradasi tanah.
Tabel 5
PDRB Hijau Atas Dasar Harga Berlaku Sub Sektor Tanaman Perkebunan
Regional Kalimantan Tahun 2010, 2015 dan 2020 (Triliun Rupiah)
Provinsi Tahun 2010 2015 2020 Kalimantan Barat 6,03 5,14 4,23 Kalimantan Tengah 3,21 5,26 3,98 Kalimantan Selatan 2,18 2,45 1,25 Kalimantan Timur 6,09 13,91 19,16 Kalimantan Utara 0 0,47 1,94 Kalimantan 17,51 27,24 30,57
Sumber: Hasil Olah Data (Perhitungan), 2021
Tabel  diatas  menunjukkan  adanya  pertumbuhan  nilai  PDRB  Hijau  di  Regional Kalimantan. Pada tahun 2015, nilai PDRB Hijau di Regional Kalimantan tumbuh sebesar 9,73 triliun  rupiah  dibandingkan  dengan  tahun  2010.  Namun,  pertumbuhan  nilai  PDRB  Hijau ditahun 2020 hanya sebesar 3,33 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2015. Fenomena menurunya nilai PDRB Hijau ditahun 2020 jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2015  mengindikasikan  bahwa  sebenarnya  pertumbuhan  nilai  PDRB  Hijau  di  Regional Kalimantan ditopang oleh pertumbuhan nilai PDRB Coklatnya. Sehingga hal ini menyebabkan jika pertumbuhan nilai PDRB Coklat kecil, maka nilai  pertumbuhan PDRB Hijau pun turut menurun.  Rentannya  pertumbuhan  nilai  PDRB  Hijau  terhadap  pengaruh  pertumbuhan  nilai PDRB Coklat dikarenakan kapasitas daya dukung lingkungan terhadap Sub Sektor Tanaman
Perkebunan sudah tidak optimal lagi, sehingga nilai deplesi sumber daya tanaman perkebunan semakin  tahun  semakin  meninggi  seiring  dengan  menurunnya  kualitas  lingkungan  yang disebabkan oleh penyusutan sumber daya alam secara besar-besaran. Semakin besarnya celah antara  PDRB  Coklat  dengan  PDRB  Hijau  menunjukkan  bahwa  semakin  kritisnya  kondisi lingkungan di daerah tersebut.

## Pertumbuhan PDRB Hijau Sub Sektor Tanaman Perkebunan
Pertumbuhan  PDRB  Hijau  Sub  Sektor  Tanaman  Perkebunan  dihitung  secara  lima tahunan yaitu. Hal ini untuk melihat bagaimana pertumbuhan nillai PDRB Hijau di Sub Sektor Tanaman Perkebunan.
Tabel 6
Pertumbuhan PDRB Hijau Atas Dasar Harga Berlaku Sub
Sektor Tanaman Perkebunan Regional Kalimantan
Tahun 2010-2015 dan 2015-2020 (Persen) Provinsi Pertumbuhan 2010-2015 2015-2020 Kalimantan Barat -14,77 -17,65 Kalimantan Tengah 63,75 -24,32 Kalimantan Selatan 12,52 -48,74 Kalimantan Timur 128,44 37,66 Kalimantan Utara 0 315,42 Kalimantan 55,52 12,23
Sumber: Hasil Olah Data (Perhitungan), 2021
Sektor  Pertanian,  Kehutanan  dan  Perikanan  khususnya  pada  Sub  Sektor  Tanaman Perkebunan,  kelapa  sawit  dan  karet  merupakan  komoditas  unggulan  lima  provinsi  di Kalimantan.  Masing-masing  provinsi  berupaya  untuk  meningkatkan  hasil  produksi  tanaman perkebunannya  dengan  menambah  luas  lahan  tanaman  tanpa  memperhitungkan  nilai lingkungan yang dikorbankan dengan baik. Hal inilah yang membuat kondisi lingkungan di Pulau  Kalimantan  semakin  memburuk.  Hal  ini  terlihat  dari  menurunnya  pertumbuhan  nilai PDRB Hijau Sub sektor Tanaman Perkebunan ditahun 2020 diangka 12,23%. Sedangkan, pada tahun  2015  nilai  pertumbuhan  PDRB  Hijau  di  Sub  Sektor  tersebut  mencapai  55,22%.  Jika dihitung menggunakan rumus bunga majemuk, maka rata-rata pertumbuhan PDRB Hijau di Pulau Kalimantan pada tahun 2010-2015 adalah sebesar 9,23% per tahun pada periode tahun 2010-201.  Namun,  pada  tahun  2015-2020  rata-rata  pertumbuhan  PDRB  Hijau  ini  menurun menjadi  hanya  2,33%  per  tahunnya.  Secara  teori,  ini  memberikan  indikasi  bahwa  kualitas lingkungan di Pulau Kalimantan pada tahun 2020 mengalami penurunan di bandingkan dengan tahun 2015. Dengan demikian, maka laju pertumbuhan nilai PDRB Hijau terjadi perlambatan dan tidak menutup kemungkinan akan mengarah ke pertumbuhan yang negatif jika tidak ada kebijakan dalam perbaikan pemanfaatan hutan sebagai kawasan perkebunan.

## PENUTUP Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  yang    pertama  adalah  perolehan  nilai  deplesi  di Regional Kalimantan selama periode tahun 2010, 2015 dan 2020 mengalami peningkatan yang sangat  tinggi.  Pada  tahun  2010  nilai  deplesi  di  Regional  Kalimantan  sebesar  14,56  triliun rupiah.  Kemudian  pada  tahun  2015  mengalami  peningkatan  menjadi  28,72  triliun  rupiah. Peningkatan  nilai  deplesi  inipun  kembali  terjadi  ditahun  2020  yang  mencapai  53,37  triliun rupiah. Sedangkan untuk perolehan nilai degradasi di Regional Kalimantan Pada tahun 2010 hanya  sebesar  1,57  miliar  rupiah.  Namun,  pada  tahun  2015  mengalami  pertumbuhan  yang
sangat tinggi hingga mencapai 35,52 miliar rupiah. Lalu pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang cukup besar hingga hanya sebesar 4,78 miliar rupiah.
Kedua,  secara  persentase  nilai  pertumbuhan  PDRB  Hijau  Sub  Sektor  Tanaman Perkebunan di Regional Kalimantan mengalami penurunan meskipun masih diangka positif. Pertumbuhan  PDRB  Hijau  di  Regional  Kalimantan  pada  tahun  2010-2015  adalah  sebesar 55,52%.  Sedangkan  pada  tahun  2015-2020  pertumbuhan  PDRB  Hijau  mengalami  sedikit perlambatan diangka 12,23%.

## Keterbatasan Penelitian
Data yang diperoleh untuk memenuhi kriteria dalam mengolah data, terdapat beberapa keterbatasan  seperti  ketersediaan  data  berdasarkan  tahun  penelitian tidak  semuanya  tersedia dan harus disesuaikan dengan data dari instansi atau lembaga lainnya. Data biaya produksi dan nilai produksi tanaman perkebunan tiap provinsi tidak tersedia, sehingga menggunakan data umum  dari  hasil  publikasi  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Nasional  dari  tahun  2014.  Dengan demikian  untuk  memperoleh  data  tersebut,  peneliti  kemudian  menggunakan  asumsi  dengan menyesuaikan  data  tersebut  ke  tahun-tahun  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan pendekatan inflasi tahunan tiap provinsi. Penelitian ini menghitung nilai PDRB Hijau atas dasar harga berlaku. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini  dengan  menggunakan  perhitungan  atas  dasar  harga  konstan.  Pada  penelitian  ini  hanya menghitung enam komoditas yang terdiri dari kakao, lada, kopi, karet, kelapa sawit dan kelapa. Sehingga diperlukan pengembangan dan penelitian lebih lanjut untuk komoditas lainnya.

## Implikasi Hasil Penelitian Implikasi Teoritis
Kegiatan  ekonomi  di  Sub  Sektor  Tanaman  Perkebunan  yang  identik  dengan penggunaan lahan dalam jumlah yang luas juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan berupa  deplesi  sumber  daya  tanaman  perkebunan  dan  degradasi  sumber  daya  tanah.  PDRB Hijau  merupakan  metode  pembaharuan  dalam  mengukur  nilai  akhir  yang  sebenarnya dihasilkan oleh aktivitas ekonomi di Sub Sektor tersebut. Dalam perhitungannya, PDRB Hijau telah  memasukkan  unsur  biaya  lingkungan  berupa  deplesi  dan  degradasi.  Dengan  demikian PDRB  Hijau  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  cara  untuk  merealisasikan  pembangunan berkelanjutan dan meminimalisir dampak lingkungan pada sektor yang memanfaatkan sumber daya alam. PDRB Hijau yang dihitung dengan perhitungan nilai PDRB Coklat dikurangi nilai Deplesi  Sumber  Daya  Tanaman  Perkebunan  dan  Degradasi  lingkungan,  maka  nilai  PDRB Hijau yang dihasilkan akan mengecil dari nilai PDRB Coklat sebelumnya.

## Implikasi Praktis
Penelitian ini merupakan penerapan dari perhitungan PDRB Lingkungan Hidup yang ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2017  tentang  Instrumen  Ekonomi Lingkungan Hidup yang didalam penyusunannya memperhitungkan penyusutan sumber daya alam dan degradasi lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  (2021). Provinsi  Kalimantan  Selatan Dalam Angka 2021. Banjarbaru.
Jaya, A. (2004). Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Program S3 Institut Pertanian Bogor . Kan,  J.  M.  (2012).  Green  Growth  and  the  Efficient  Use  of  Natural  Resources. Economic Energy , 85-93. Kunene, N., & Chung, Y. C. (2020). Sustainable Production Policy Impact on Palm Oil Firms' Performance: Empirical Analysis From Indonesia .
Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H., & Andrianto, A. (2012). Ecology and Society. Environmental and Social Impact of Oil Plam Plantations and Their Implications for Biofuel Production in Indonesia , 25.
Pirmana, V., Alisjahbana, A. S., Yusuf, A. A., Hoekstra, R., & Tukker, A. (2020). Journal of Cleaner  Production. Environmental  Cost  Assessment  for  Improved  Environmental Economic Account for Indonesia , 280.
Putra, W. (2013). Model Perhitungan Besaran PDRB Hijau Sektor Kehutanan di Kalimantan Barat Melalui Pendekaktan Jasa Lingkungan.
Ratnaningsih,  M.,  Apriliani,  A.  T.,  Sudharto,  D.,  &  Suparmoko,  M.  (2006). PDRB  Hijau (Produk Domestik Regional Bruto Hijau). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Suparmoko,  M.  (2006). Panduan  &  Analisis  Valuasi  Ekonomi  Sumberdaya  Alam  dan Lingkungan  (Konsep,  Metode  Penghitungan,  dan  Aplikasi). Yogyakarta:  BPFE- Yogyakarta.
Sutamihardja.  (2004). Perubahan  Lingkungan  Global. Program  Studi  Pengelolaan  Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana, IPB.
UNEP, U. N. (2009). Green Economy Report: A Preview.
Vaghefi,  N.,  Siwar,  C.,  &  Aziz,  S.  A.  (2015).  Green  GDP  and  Sustainable  Development  in Malaysia. 10.
Wardah,  S.  (2021). Analisis  Ekonomi  Hijau  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Selatan . Yakin, A. (2015). Ekonomi Sumber Daya Alam Lingkungan (ESDAL) Teori, Kebijakan, dan Aplikasi Bagi Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Akademika Pressindo.