## KESENJANGAN PERSEPSI PADA BPK RI DAN KPK TERHADAP KEAHLIAN AUDITOR FORENSIK
Imam Prayogo 1
Abdul Rohman 2
1 Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro PSDKU Pekalongan Email: imamprayogo@lecturer.undip.ac.id
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang Email: wayemroh@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  tentang  kesenjangan  persepsi  pada  auditor  BPK  dan  penyidik  KPK terhadap  keterampilan  auditor  forensik.  Kontruks    keterampilan  auditor  forensik  diwakilkan  pada  deduktif analisa,  kritis  dalam  berpikir,  penyelesaian  masalah  tidak  terstruktur,  penyidikan  fleksibel,  keterampilan analitik,  berkomunikasi  lisan,  komunikasi  tulisan,  wawasan  hukum  dan  bersikap  tenang.  Penelitian  ini dilakukan  pada  BPK  dan  KPK  di  Jakarta.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  survey  pada  auditor  BPK dan  penyidik  KPK  di  Jakarta.  Jumlah  responden  dalam  penelitian  sebanyak  33  orang  auditor  BPK,  dan  11 orang penyidik. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Independent-Sample Test untuk  hipotesis  H1,  H2,  H3,  H4,  H5,  H6,  H7,  H8  dan  H9.  Sebelum  dilakukan  uji  hipotesis,  terlebih  dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk semua kuesioner yang telah terkumpul. Uji validitas dan reliabitas yang dilakukan terhadap semua kuesioner yang terkumpul menunjukkan bahwa semua data valid dan reliabel. Kemudian  kuesioner  diuji  normalitas  dengan  One  Sample  Kolmogorov-Smirnov  Test,  tahap  uji  hipotesis dengan Independen Sample T Test. Hasil Independent Sampel T Test menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan persepsi  pada  auditor  BPK  dan  penyidik  KPK  mengenai  keterampilan  auditor  forensik  pada  kritis  dalam berpikir  (H2) dan wawasan hukum (H8). Namun, tidak ditemukan kesenjangan persepsi pada auditor BPK dan penyidik KPK mengenai keterampilan auditor forensik pada deduktif analisa (H1), penyelesaian masalah tidak terstruktur  (H3),  penyidikan  fleksiel  (H4),  keterampilan  analitik  (H5),  berkomunikasi  lisan  (H6),  komunikasi tulisan (H7), dan bersikap tenang (H9). Oleh karena itu, disimpulkan bahwa terjadi kesenjangan persepsi pada auditor BPK dan penyidik KPK terhadap keterampilan auditor forensik.
Kata Kunci : Auditor forensik, kesenjangan persepsi, auditor BPK, dan penyidik KPK

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia,  korupsi  masuk  kategori  tingkat  memprihatinkan.  Merujuk  artikel  pada media cetak atau mencermati berita pada televisi, masyarakat melihat kasus korupsi yang melibatkan oknum, baik tingkat legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. Satu dekade ini, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pemberantasan praktek korupsi. Hasil yang didapat belum  sesuai  harapan,  Indonesia  tetap  kategori  10  negara  terkorup  di  dunia  (Tuanakotta,  2010). Mencoba  mengungkap  adanya  tindak  pidana  korupsi  dengan  audit  lap oran  keuangan  secara umum  ( general  audit atau opinion  audit )  sangatlah  tidak  kompeten  karena  bersifat  substansial prosedur pelaporan berdasarkan standar yang berlaku umum. Mengungkap tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan audit forensik. “Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan” (BPKP) dan  “Badan  Pemeriksa  Keuangan”  (BPK)  perlu  analisa  handal  mencari  indikasi  korupsi  atau penyelewengan  dana  dalam  pemerintah  maupun  “Badan  Umum  Milik  Negara”  (BUMN)  atau “Badan  Umum  Milik  Daerah”  (BUMD).  Metode  audit  untuk  menemukan  kecurangan  adalah dengan  investigasi  audit  atau  audit  forensik.  Bidang  ilmu  akuntansi  yang  berhubungan  dengan penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  adalah  audit  forensik.  Bidang  ini  merupakan  ilmu  baru sehingga belum banyak diterapkan di Indonesia.
Audit  forensik  sangat  khusus,  baik  penyusunan  program,  pelaksanaan  audit,    dan  hasil sangat berbeda dengan audit biasa. Audit forensik diarahkan mengumpulkan bukti signifikan dan kompeten  pada  kasus  korupsi  sehingga  dapat  terungkap.  Dalam  pelaksanaannya ,  audit  forensik membutuhkan  auditor-auditor  dengan  karakteristik  khusus.  Seorang  auditor  forensik  harus  jeli menelaah  dan  menelusuri  maksud  dibalik  angka-angka  yang  tersaji,  serta  mengaitkan  situasi bisnis  dilapangan  agar  bisa  mengungkapkan  informasi  akur at,  objektif  dan  menemukan penyimpangan.  Auditor  dalam  kaitan  dengan  akuntansi  transaksi  bisnis  sedangkan  detektif dalam kaitan dengan pembuatan warga negara yang sesuai menurut hukum.
Digabriele  (2008),  melakukan  riset  menggunakan  9  (sembilan)  indikator  ketrampilan auditor  forensik,  yaitu;  keterampilan  menganalisa  secara  deduktif  (analisa  laporan  keuangan), keterampilan  berpikir  kritis  (perbedaan  fakta  dan  opini),  keterampilan  memecahkan  persoalan tidak  sesuai  pakem  (tidak  terstruktur),  keterampilan  penyidikan  yang  fleksibel,  keterampilan analitik  (kronologi  dan  alur  praktek  korupsi),  keterampilan  berdiskusi  (lisan),  keterampilan berhubungan  lewat  tulisan,  memiliki  wawasan  tatanan  hukum,  dan  b erkepribadian  (sikap) tenang. Dalam penelitian ini, 9 (sembilan)  indikator tersebut diuji  coba pada pihak  auditor BPK dan  KPK  yang  melakukan  tugas-tugas  sebagai  auditor  forensik.  Akuntan  forensik  dibutuhkan dalam  pemberantasan  korupsi  pada  birokrasi  pemerintah  di  Indonesia.  Ekspektasi  masyarakat terhadap  pemberantasan  kasus-kasus  korupsi  sangat  tinggi  dengan  adanya  sinergy  BPK  atau BPKP dengan KPK yang memprioritaskan penyelewengan keuangan negara.
Menurut Purjono (2012), menjelaskan bahwa output atau hasil pemeriksaan auditor BPK adalah  laporan  hasil  pemeriksaan  audit  (LHP)  didalamnya  memuat  opini  audit.  LHP  ini diserahkan kepada pihak legislatif seperti; DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Apabila  yang  diperiksa  pemerintah  daerah,  auditor  BPK  menyerahkan  LHP  kepada   legislatif (DPRD). Kemudian legislatif menelaah termuan tersebut sesuai kebijakan lembaga. LHP auditor BPK diberikan kepada eksekutif, yaitu Presiden, Gubernur,  Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangan.  Apabila  dalam  pemeriksaan  ditemukan  tindak  pid ana,  maka  dapat  dilaporkan  ke Kepolisian  maupun  KPK  sesuai  jenis  pelanggaran.  Indikasi  adanya  kecurangan  dalam  laporan tersebut, dapat dilakukan investigasi audit oleh akuntan forensik.
Peran audit forensik dalam pemberantasan korupsi di negeri ini mengala mi pertumbuhan positif.  Audit  forensik  digunakan  oleh  KPK  mencari  bukti  hukum  dalam  menangani  tindak pidana  korupsi  sesuai  aduan  pada  lembaga Ad  Hoc ini.  Audit  forensik  juga  digunakan  BPK, Kepolisian, BPKP, dan Injen Kementerian mencari informasi dalam pro ses investigasi audit dan menetapkan  (nominal)  kecurangan.  Semua  itu  dilakukan  demi  menuju  Indonesia  bersih  dan bebas  korupsi  dalam  mengemban  amanat  UUD  1945  guna  kesejahteraan  dan  kemakmuran rakyat.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Persepsi
Persepsi  sebagai  tanggapan  langsung  seseorang  mengetahui  suatu  hal  melalui  panca  indera. (Ipriyanto,  2009)  menjelaskan  bahwa  persepsi  ialah  proses  yang  melibatkan  pengetahuan  saat menerima  dan  menerjemahkan  stimulus  pada  indera.  Persepsi  ialah  gabungan  stimulus  visual  dan pengalaman  dari  individu.  Terdapat  2  (dua)  aspek  dalam  persepsi,  yaitu pattern  recognition dan attention .  Dalam  investigasi  audit,  utamanya  auditor  forensik  saat  bertugas  adalah  kemampuan intelegensinya.  Penelitian  ini  untuk  mengetahui  sejauh  mana  persepsi  pemahaman  BPK,  dan  KPK mengenai  keahlian  auditor  forensik.  Harapan  besar  masyarakat  untuk  mengungkap  kasus-kasus penyelewengan keuangan negara yang ada pada penegak hukum.
Kesenjangan Persepsi ( Expectation Gap )
Expectation  gap awalnya  mengemuka  di  Amerika  Serikat  (1974)  ketika  “ American  Institute of  Certified  Public  Accountans ”  atau  (AICPA)  mendirikan  “ Commission  on  Auditor’s Responsibilities ”. Komisi tersebut didirikan guna membuktikan asumsi publik terhadap independensi auditor.  Saat  itu  terjadi  beberapa  temuan,  pemeriksa  tidak  berhasil  membuktikan  kecurangan  yang dilakukan oleh entitas. Komisi  ini,  khusus melakukan penunjukkan siapa auditor yang tepat. Komisi ini  berpendapat,  “pemakai  laporan  keuangan  audit  memiliki  harapan  tinggi    terhadap  kemampuan auditor  dan  hasil  opini”.  Fenomena  tersebut,    menggambarkan    kesenjangan  persepsi  terjadi  akibat menurunnya citra akuntan publik.
Guy dan Sullivan (1988) Expectation gap ialah beda harapan dari masyarakat umum dengan pengguna  laporan  hasil  pemeriksaan  dari  auditor.  Tugas  auditor  memeriksa  laporan  keuangan  dan memberi opini pada laporan tersebut. Masyarakat merasa bahwa harapannya belum terpenuhi karena kegagalan  bisnis  dan  kerugian  investasi  justru  terjadi  setelah  laporan  hasil  pemeriksaan dipublikasikan. Harapan masyarakat melebihi opini audit dan melebihi tanggung jawab auditor dalam menjamin kewajaran laporan keuangan.

## Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Tugas pokok dan fungsi BPK diatas jelas bahwa BPK memeriksa keuangan negara dan hasil pemeriksaan  (laporan  auditan)  diserahkan  kepada  DPR  selaku  pemegang  kebijakan,  maka  melalui auditor  yang  ada di BPK terdapat korelasi pada penelitian  guna menganalisa persepsi BPK terhadap keahlian auditor forensik dalam audit investigasi penyalahgunaan keuangan negara. Dalam penelitian ini, yang menjadi penilaian sudut pandang dari BPK yakni, “keahlian analisis deduktif, berpikir kritis, pemecahan  masalah  tidak  terstruktur,  fleksibilitas  penyidikan,  keahlian  analitik,  komunikasi  lisan, komunikasi tertulis, pengetahuan hukum, dan sikap tenang pada auditor forensik”.

## Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Wewenang dan tugas KPK yang kompleks dalam menangani tipikor serta dukungan lembaga hukum  lain  maka  harapan  (ekspektasi)  masyarakat  sangat  tinggi  guna  mewujudkan  pemerintahan yang  bersih.  Meski  begitu,  masyarakat  tidak  bisa  menafikkan  bahwa  sampai  hari  ini  penanganan kasus-kasus  tipikor  masih  jauh  dari  apa  yang  kita  harapkan  hal  itu  tentu  saja  disebabkan  karena kompleksitas  permasaalahan  hukum  yang  sangat  beragam.  Penjelasan  diatas  menjadikan  peneliti termotivasi untuk menganalisa persepsi KPK terhadap keahlian auditor forensik. Dalam penelitian ini, yang menjadi penilaian sudut pandang dari penyidik KPK ialah “keahlian  analisis deduktif, berpikir kritis,  pemecahan  masalah  tidak  terstruktur,  fleksibilitas  penyidikan,  keahlian  analitik,  komunikasi lisan, komunikasi tertulis, pengetahuan hukum, dan sikap tenang pada auditor forensik”.

## Akuntansi Forensik
Menurut  Bologna  dan  Lindquist  (1995),  menjelaskan  bahwa  “ forensic  accounting ”  yaitu, “materialitas dan mentalitas penyelidikan pada temuan dalam konteks rules of evidence ”. Hopwood et al. (2008) menjelaskan “ forensic accounting ” ialah “investigasi guna mengungkap masalah keuangan sesuai  koridor  hukum”.    Atas  dasar  itu,  investigasi  dan  analisis  dilakukan  sesuai  standar  hukum. Menurut  Tuanakotta  (2007)    pada  tahun  2005  ialah  momentum  tahun  suksesi  akuntansi  forensik sekaligus sistem peradilan. Ada 2 (dua) kasus mengenai akuntansi forensik yang menonjol. Pertama, kasus  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dengan  BPK  sebagai  akuntan  forensiknya.  KPK  berhasil menuntaskan  kasus  di  pengadilan.  Kedua,  kasus  BNI  46,  akuntan  forensik  bukan  dari  lembaga pemeriksa  atau  akuntan  publik,  tetapi  PPATK.  Kesaksian  seorang  ahli  di  PPATK  pada  persidangan berhasil  meyakinkan  majelis  hakim  mengenai  peran  utama  saudara  Andrian  Waworuntu.  PPATK berhasil mengungkapkan perilaku “ follow  the  money ” Andrian Waworuntu pada  kasus  L/C BNI 46. Tindakan  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh  Andrian  Waworuntu  dengan  menyembunyikan  uang ke 15 (lima belas) perwira polisi dapat terbongkar berkat kinerja PPATK. Berdasarkan uraian diatas, mengapa  akuntansi  forensik  diperlukan,  karena  akuntansi  forensik  dapat  menelusuri  tindakan kecurangan ( fraud ), khususnya dalam tindak pidana korupsi dan misappropriation of asset . Maka dari itu,  akuntansi  forensik  memiliki  peran  penting  dalam  mengungkap  kasus-kasus  keuangan  di Indonesia, terutama tindak korupsi.

## Audit Forensik
Menurut  Charterji  (2009)  menjelaskan,  audit  forensik  ialah  keterampilan  mengaudit  suatu keadaan berkonsekuensi hukum. Audit forensik diperlukan untuk  investigasi kecurangan.  Penugasan investigasi pada entitas umumnya berhubungan dengan investigasi kecurangan. Maka, audit forensik disebut  audit  investigasi.  Audit  investigasi  salah  satu  metode  didalam  audit  kecurangan,  yaitu  audit yang  pelaksanaannya  setelah  diketahui  ada  kecurangan.  Bukti-bukti  dalam  audit  forensik  bisa  juga dikumpulkan  untuk  mendukung  isu-isu  lain  yang  relevan  dengan  kasus  peradilan,  seperti  motif terdakwa  dan  peluang-peluang  yang  menyebabkan  dilakukannya  tindakan  fraud  termasuk  kolusi antara  beberapa  tertuduh.  Disimpulkan,  peran  audit  forensik  jauh  lebih  spesifik  berdasarkan  bukti- bukti  audit  yang  ada  mencari  bukti  secara  hukum  terhadap  temuan  fraud  yang  bermuara  ke pengadilan.

## Kompetensi Auditor Forensik
Profesi  auditor  forensik  sangat  diperlukan  para  penegak  hukum.  Apalbila  terdapat  indikasi transaksi mencurigakan, aparat hukum berkoordinasi dengan auditor forensik untuk menjelaskan arus aliran  dana  tersebut.  Profesi  ini  sangat  berkompeten  dan  terus  meningkatkan  pengetahuan  serta kemampuan dibidang investigatif guna penyelesaian kasus-kasus keuangan yang terus berkembang.
Menurut (Tuanakotta (2007), auditor forensik harus mempunyai kualitas, memahami standar audit  forensik,  memahami  dan  menegakkan  kode  etik  profesi.  Tanpa  penegakan  yang  tegas  dan konsisten, kredibilitas profesi akuntan akan diragukan. Berikut lembaga yang melaksanakan pekerjaan investigasi, khususnya lembaga disektor publik seperti BPK, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Aparat Pengawas  Intern  Pemerintah.  Hal  serupa  dialami  Mahkamah  Agung  dan  Kehakiman  (termasuk Imigrasi)  dan  lembaga  lain  yang  tidak  melakukan  investigasi.  Berdasarkan  uraian  diatas,  peneliti berusaha menganalisa kesenjangan persepsi antara BPK dan KPK terhadap keahlian auditor forensik.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  “Grippo  dan  Ibex  (2003)”,  menjelaskan  “keterampilan  auditor    forensik  ialah pengalaman  dan  pengetahuan”.  Pengalaman  dan  pengetahuan  yang  dimaksud  dalam  bidang; “akuntansi  dan  auditing,  perpajakan,  manajemen  bisnis,  pengendalian  internal,  hubungan  antar personal,  dan  komunikasi”.  Messmer  (2004)  menjelaskan,  auditor  forensik  akan  sukses  bila mempunyai; “kemampuan analitik,  kecakapan komunikasi tertulis dan lisan, pemikiran yang kreatif, dan  wawasan  bisnis”.  Dari  penelitian  Ramaswamy  (2005)  dijelaskan,  “akuntan  forensik  diharapkan dapat  menjelaskan  kecurangan  laporan  keuangan”.  Diyakini  bahwa,  “auditor  forensik  memahami sistem  pengendalian  internal  dan  menghadapi  resiko”.  Wawasan  psikologi  mendukung  auditor forensik  mempelajari  perilaku  kriminal  tindak  kecurangan.  Diluar  itu,  (a)  skill  tiap  personal  dan interaksi bagus pencarian informasi dan (b) wawasan hukum membantu kinerja auditor forensik.
Penelitian  Digabriele  (2008)  terhadap  1500  akuntan  pendidik,  praktisi  akuntan  forensik  dan pengguna jasa akuntan forensik. Responden dikirimi kuesioner melalui; “ http://www.surveymonkey.com ”.  Mereka,  diberi  pertanyaan;  “apakah  setuju  atau  tidak  mengenai 9(sembilan) item keterampilan akuntan forensik”. Hasilnya, akuntan forensik dapat sebagai saksi ahli, karena secara signifikan berbeda dengan akuntan biasa. Seorang akuntan forensik harus dapat secara spesifik membedakan jenis kecurangan para pelaku fraud.

## Kerangka Pemikiran
Persepsi BPK RI Persepsi
KPK

## Hipotesis
Harris,  C.  K.,  dan  Brown  (2000)  menjelaskan,  “akuntan  forensik  mampu  berpikir  kreatif, mengkomunikasikan  temuan  secara  rinci  dengan  berbagai  pihak”.  Messmer  (2004)  menambahkan, auditor  forensik  wajib  mempunyai  keterampilan  analitik,  komunikasi  (tertulis  maupun  lisan),  kreatif berpikir,  dan  manajemen  bisnis.  Ramaswamy  (2005)  mempertegas,  bahwa  akuntan  forensik  harus memiliki wawasan hukum (pidana, perdata dan prosedur peradilan). Digabriele (2008) lebih spesifik menjelaskan  bahwa  akuntan  forensik  seyogyanya  mempunyai;  “kecakapan  deduktif  analisa,  kritis berpikir,  penyelesaian  masalah  tidak  terstruktur,  penyelidikan  fleksibel,  keterampilan  analitik, berkomunikasi lisan, komunikasi tulisan, wawasan hukum, dan bersikap tenang”.
“ Theory  of  Reasoned  Action (TRA)”  menurut  Fishbein  dan  Ajzen  (1975),  teori  yang mempelajari  perilaku  dasar  dan  mempengaruhi  tindakan.  Teori  ini  mengupas  perilaku  terjadi  karena individu  memiliki  keinginan  untuk  melakukan  tindakan.  Ada  3  (tiga)  model  pada  teori  ini  yaitu; “ behavior  intention,  attitude  dan  subjective  norm  yang  mempengaruhi  behavior ”.  Ajzen  (1985), menjelaskan  “ Theory  of  Planned  Behavior pengembangan Theory  of  Reasoned  Action ”, mengungkapkan perceived  behavioral  control mempengaruhi  minat  dan  perilaku.  Deduktif  analisis adalah  suatu  tindakan  seorang  auditor  dalam  menganalisa  ketika  melakukan  proses  audit.  Behavior adalah  tindakan  nyata  (Jogiyanto,  2007).  Dalam  mengaudit,  auditor  membuat  perencanaan  audit. Deduktif  analisis  bagian  dari  perencanaan  audit,  maka  perencanaan  audit  digolongkan  sebagai behavior intention. Fishbein dan Ajzen (1975) menjelaskan, behavioral intention mengukur ketepatan tindakan tertentu. Deduktif  analisis merupakan bagian dari minat berperilaku.
Auditor  melakukan  analisis  deduktif  dalam  audit  karena  bukti-bukti  audit  yang  didapat  dari auditee. Subjektive  norm berasal  dari  eksternal,  dapat  berpengaruh  individu  berperilaku.  Norma subjektif  adalah  persepsi  seseorang  terhadap  orang  lain  yang  mempengaruhi  minat  berperilaku (Jogiyanto,  2007).  Minat  berperilaku  ( behavior  intention )  dan  norma  subjektif  ( subjective  norm ) merupakan komponen dari TRA (Fishbein dan Ajzen, 1975 dalam Ananggadipa, 2012). Ajzen (1985) dengan  TPB  merupakan  pengembangan  dari  TRA  menjelaskan perceived  behavioral  control berpengaruhi terhadap minat dan perilaku. Theory of Planned Behavior menjabarkan bahwa perceived behavioral  control berimplikasi  terhadap  minat  berperilaku  (Jogiyanto,  2007).  Robbins  (2003) menjelaskan,  persepsi  suatu  individu  dengan  individu  lain  terhadap  suatu  obyek  yang  sama  sangat mungkin berbeda. Penjelasan teoritis diatas, dapat dirumuskan hipotesis dibawah ini:

## H1:  Terjadi  kesenjangan  persepsi  antara  BPK  RI  dan  KPK  mengenai  kemampuan  analisis deduktif pada keahlian auditor forensik.
Fishbein dan Ajzen (1975) mendefinisikan attitude sebagai perasaan seseorang menerima atau menolak  obyek  atau  perilaku  dari  individu  lain.  Sikap  diartikan  sebagai  evaluasi  positif  atau  negatif dari seseorang  ketika mau  berperilaku (Ananggadipa, 2012). Maka dari itu, sikap seseorang auditor untuk  berpikir  kritis  menunjukkan  seberapa  jauh  kemampuan  orang  tersebut  dalam  menghadapi masalah atau pekerjaan ketika mengaudit. Berpikir kritis dilakukan auditor manakala mencari temuan- temuan audit. Subjektive norm berasal dari eksternal, dapat berpengaruh individu berperilaku. Norma subjektif  adalah  persepsi  seseorang  terhadap  orang  lain  yang  mempengaruhi  minat  berperilaku (Jogiyanto,  2007).  Hal  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  berpikir  kritis  seorang  auditor  ketika  melakukan audit dapat dikategorikan bagian dari norma subjektif dalam bertindak.
Sikap ( attitude ) dan norma subjektif ( subjective norm ) adalah komponen dari  TRA (Fishbein dan  Ajzen,  1975).  Ajzen  (1985)  dengan  TPB  merupakan  pengembangan  dari  TRA  menjelaskan perceived behavioral control berpengaruh pada minat dan perilaku. TPB berasumsi bahwa perceived behavioral  control berimplikasi  terhadap  minat  berperilaku  (Jogiyanto,  2007).  Robbins  (2003) menjelaskan,  persepsi  suatu  individu  dengan  individu  lain  terhadap  suatu  obyek  yang  sama  sangat mungkin berbeda. Penjelasan teoritis diatas, dapat dirumuskan hipotesis dibawah ini:
H2: Terjadi kesenjangan persepsi pada BPK RI dan KPK mengenai kemampuan berpikir kritis pada keahlian auditor forensik.
Kemampuan  memecahkan  masalah  tak  terstruktur  merupakan  tindakan  seorang  auditor  saat melakukan  audit.  Tindakan  seorang  auditor  tersebut  adalah  perilaku  yang  didasari  dari  perencanaan atau  minat.  Minat  berperilaku  mengarahkan  individu  untuk  tindakan  (Ananggadipa,  2012). Kemampuan memecahkan masalah tak terstruktur ialah bagian dari behavioral intention. Kemampuan memecahkan masalah tak terstruktur merupakan tindakan seorang auditor saat melakukan audit untuk menemukan indikasi  kecurangan ( fraud ). Dapat dikatakan bahwa kemampuan memecahkan masalah tak  terstruktur  dipengaruhi  dari  luar  seorang  auditor.  Subjektive  norm  berasal  dari  eksternal,  dapat berpengaruh  individu  berperilaku.  Norma  subjektif  adalah  persepsi  seseorang  terhadap  orang  lain yang  mempengaruhi  minat  berperilaku  (Jogiyanto,  2007).  Kemampuan  memecahkan  masalah  tak terstruktur  adalah  perilaku  yang  dapat  dikategorikan  dari subjective  norm . Behavioral  intention dan subjective  norm ialah  komponen  dari  TRA  (Fishbein  dan  Ajzen,  1975).  (Ajzen,  1985)  dengan  TPB merupakan  pengembangan  dari  TRA  menjelaskan perceived  behavioral  control berpengaruhi terhadap  minat  dan  perilaku. Theory  of  Planned  Behavior menjabarkan  bahwa perceived  behavioral control berimplikasi  terhadap  minat  berperilaku  (Jogiyanto,  2007).  (Robbins,  2003)  menjelaskan, persepsi  suatu  individu  dengan  individu  lain  terhadap  suatu  obyek  yang  sama  sangat  mungkin berbeda. Penjelasan teoritis diatas, dapat dirumuskan hipotesis dibawah ini:

## H3:  Terjadi  kesenjangan  persepsi  pada  BPK  RI  dan  KPK  mengenai  kemampuan  pemecahan masalah tak terstruktur pada keahlian auditor forensik.
Fleksibilitas  penyidikan  merupakan  suatu  tindakan  atau  perilaku.  Perilaku  ialah  tindakan nyata  (Jogiyanto, 2007). Sebelum melakukan tindakan fleksibel dalam penyidikan,  tentunya  seorang auditor merencanakan minat berperilaku (behavior intention). Behavior intention ialah kemauan keras melakukan  tindakan  (Ananggadipa,  2012).  Fleksibilitas  penyidikan  dalam  mencari  bukti-bukti  audit atas  indikasi fraud dapat  dipengaruhi  oleh  situasi  dan  kondisi  saat  proses  audit. Subjektive  norm berasal  dari  eksternal,  dapat  berpengaruh  individu  berperilaku.  Norma  subjektif  adalah  persepsi seseorang terhadap orang lain yang mempengaruhi minat berperilaku (Jogiyanto, 2007). Fleksibilitas penyidikan ialah subjective norm dalam proses audit. (Ananggadipa, 2012) mengatakan bahwa minat berperilaku dan norma subjektif komponen dari TRA, teori perilaku terhadap tindakan. (Ajzen, 1985) dengan  TPB  merupakan  pengembangan  dari  TRA  menjelaskan perceived  behavioral  control berpengaruh  pada  minat  dan  perilaku.  TPB  berasumsi  bahwa perceived  behavioral  control berimplikasi  terhadap  minat  berperilaku  (Jogiyanto,  2007).  (Robbins,  2003)  menjelaskan,  persepsi suatu  individu  dengan  individu  lain  terhadap  suatu  obyek  yang  sama  sangat  mungkin  berbeda. Penjelasan teoritis diatas, dapat dirumuskan hipotesis dibawah ini:

## H4:  Terjadi  kesenjangan  persepsi  pada  BPK  dan  KPK  mengenai  kemampuan  fleksibilitas penyidikan pada keahlian auditor forensik.
Analitik  ialah  perilaku  seorang  auditor  dalam  menganalisa  ketika  proses  audit.  Analisa merupakan  prosedur  audit  yang  dapat  direncanakan  sebelum  melakukan  proses  audit.  Dengan  kata analitik  yaitu  perilaku  dengan  kemampuan  tertentu  yang  didasari  dari  minat  berperilaku. Behavior intention ialah  kemauan  keras  melakukan  tindakan  (Ananggadipa,  2012).  Analitik  ialah  perilaku seorang  auditor  dalam  menganalisa  bukti  dan  temuan  audit.  Kemampuan  analitik  dipengaruhi  oleh bukti  dan  temuan  audit  yang  dilakukan. Subjektive  norm berasal  dari  eksternal,  dapat  berpengaruh individu  berperilaku.  Norma  subjektif  adalah  persepsi  seseorang  terhadap  orang  lain  yang mempengaruhi  minat  berperilaku  (Jogiyanto,  2007).  Minat  berperilaku  dan subjective  norm komponen  pada  TRA,  teori  perilaku  mendasar  dan  berpengaruh  terhadap  tindakan  (Ananggadipa, 2012).  Ajzen  (1985)  dengan  TPB  merupakan  pengembangan  dari  TRA  menjelaskan perceived behavioral control berpengaruh pada minat dan perilaku. TPB berasumsi bahwa perceived behavioral control berimplikasi  terhadap  minat  berperilaku  (Jogiyanto,  2007).  (Robbins,  2003)  menjelaskan, persepsi  suatu  individu  dengan  individu  lain  terhadap  suatu  obyek  yang  sama  sangat  mungkin berbeda. Penjelasan teoritis diatas, dapat dirumuskan hipotesis dibawah ini:
H5:  Terjadi kesenjangan persepsi pada BPK RI dan KPK mengenai kemampuan analitik pada keahlian auditor forensik.
Kemampuan  berkomunikasi  lisan  seorang  auditor  dalam  mengaudit  sangatlah  perlu.  Seorang auditor  seyogyanya  luwes  berkomunikasi  lisan  dengan auditee .  Komunikasi  lisan  ialah  perilaku mengambil  sikap  atas  interaksi  dalam  suatu  keadaan.  Maka  dari  itu,  komunikasi  lisan  mempunyai unsur  minat  berperilaku,  sikap  dan  norma  subjektif  dalam  TRA  (Fishbein  dan  Ajzen,  1975).  Ajzen (1985)  dengan  TPB  merupakan  pengembangan  dari  TRA  menjelaskan perceived  behavioral  control berpengaruh  pada  minat  dan  perilaku.  TPB  berasumsi  bahwa perceived  behavioral  control berimplikasi  terhadap  minat  berperilaku  (Jogiyanto,  2007).  Robbins  (2003)  menjelaskan,  persepsi suatu  individu  dengan  individu  lain  terhadap  suatu  obyek  yang  sama  sangat  mungkin  berbeda. Penjelasan teoritis diatas, dapat dirumuskan hipotesis dibawah ini:

## H6:  Terjadi  kesenjangan  persepsi  pada  BPK  RI  dan  KPK  mengenai  kemampuan berkomunikasi lisan pada keahlian auditor forensik
Kemampuan  berkomunikasi  tertulis  seorang  auditor  saat  konfirmasi  pihak  ketiga  pada umumnya melalui surat. Auditor dapat berkomunikasi tertulis melalui surat, email, atau faximail saat konfirmasi.  Komunikasi  tertulis  ialah  perilaku  dalam  bersikap  saat  konfirmasi  dengan  pihak  lain. Maka  dari  itu,  komunikasi  lisan  mempunyai  unsur  minat  berperilak,  sikap  dan  norma  subjektif sebagai  komponen  TRA  (Fishbein  dan  Ajzen,  1975).  (Ajzen,  1985)  dengan  TPB  merupakan pengembangan  dari  TRA  menjelaskan perceived  behavioral  control berpengaruh  pada  minat  dan perilaku. TPB berasumsi bahwa perceived behavioral control berimplikasi terhadap minat berperilaku (Jogiyanto,  2007).  (Robbins,  2003)  menjelaskan,  persepsi  suatu  individu  dengan  individu  lain terhadap  suatu  obyek  yang  sama  sangat  mungkin  berbeda.  Penjelasan  teoritis  diatas,  dapat dirumuskan hipotesis dibawah ini:

## H7: Terjadi kesenjangan persepsi pada BPK  RI dan KPK mengenai komunikasi tertulis pada keahlian auditor forensik.
Akuntansi forensik merupakan gabungan disiplin ilmu akuntansi, hukum dan psikologi. Audit forensik  dilakukan  umumnya  atas  permintaan  atau  penunjukkan  dari  pengadilan  dalam  kasus kecurangan  ( fraud )  sehingga  auditor  forensik  jelas  berbeda  dengan  general  audit.  Seorang  auditor forensik  perlu  memahami  ilmu  hukum  berkaitan  dengan  regulasi  yang  ada.  Pengetahuan  tentang hukum  oleh  seorang  auditor  disini  memenuhi  unsur  minat  berperilaku,  sikap,  dan  norma  subjektif merupakan  komponen dari TRA (Fishbein dan Ajzen, 1975). (Ajzen, 1985) dengan TPB merupakan pengembangan  dari  TRA  menjelaskan perceived  behavioral  control berpengaruh  pada  minat  dan perilaku. TPB berasumsi bahwa perceived behavioral control berimplikasi terhadap minat berperilaku (Jogiyanto, 2007). Robbins (2003) menjelaskan, persepsi suatu individu dengan individu lain terhadap suatu  obyek  yang  sama  sangat  mungkin  berbeda.  Penjelasan  teoritis  diatas,  dapat  dirumuskan hipotesis dibawah ini:

## H8: Terjadi kesenjangan persepsi pada BPK RI dan KPK mengenai pengetahuan hukum pada keahlian auditor forensik
Seorang  auditor,  perlu  bersikap  tenang  dalam  bertugas  dan  tenang  dari  tekanan  pekerjaan. Fishbein  dan  Ajzen  (1975)  mendefinisikan attitude sebagai  perasaan  seseorang  menerima  atau menolak  obyek  atau  perilaku  dari  individu  lain.  Sikap  diartikan  sebagai  evaluasi  positif  atau  negatif dari  seseorang  ketika  hendak  berperilaku  (Ananggadipa,  2012).  Minat  berperilaku  dan subjective norm komponen  pada  TRA,  teori  perilaku  mendasar  dan  berpengaruh  terhadap  tindakan (Ananggadipa,  2012).  Ajzen  (1985)  dengan  TPB  merupakan  pengembangan  dari  TRA  menjelaskan perceived behavioral control berpengaruh pada minat dan perilaku. TPB berasumsi bahwa perceived behavioral  control berimplikasi  terhadap  minat  berperilaku  (Jogiyanto,  2007).  (Robbins,  2003) menjelaskan,  persepsi  suatu  individu  dengan  individu  lain  terhadap  suatu  obyek  yang  sama  sangat mungkin berbeda. Penjelasan teoritis diatas, dapat dirumuskan hipotesis dibawah ini:
H9:  Terjadi  kesenjangan  persepsi  pada  BPK  RI  dan  KPK  mengenai  bersikap  tenang  pada keahlian auditor forensik.

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Survey  research yaitu;  “pengujian  hipotesis  dengan  metode  deskriptif  dan  eksploratori  data primer  ( kuesioner )  dan  wawancara”.  Pembahasan  kuesioner  adalah  pertanyaan-pertanyaan  tentang keahlian seorang akuntan forensik. Mencakup pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
No Variabel Dimensi Indikator konstruk Skala 1  Analisa Deduktif TPA 1.   Analisis dokumen sumber dan pendukung 2.   Analisis deskrifsi pekerjaan 3.   Analisis bukti-bukti pada kasus 4.   Analisis sistem penyusunan laporan  keuangan Skala likert 5 poin 2  Berpikir Kritis TRA & TPB 1.   Cerdik dan kreatif 2.   Berpikir cepat dan terperinci 3.   Logis, cerdas, dan tanggap . 4.   Upaya untuk menyelesaikan masalah Skala likert 5 poin 3  Pemecahan masalah yang tidak terstruktur TRA 1.   Pengambilan keputusan  fleksibel. 2.   Analisis alternatif solusi 3.   Mengunakan tehnik-tehnik pendekatan alternatif. Skala likert 5 poin 4  Fleksibilitas Penyidikan TRA 1.   Pengujian asas pembuktian terbalik. 2.   Melakukan penelusuran bukti secara tidak teratur. 3.   Pengujian bukti-bukti secara acak . Skala likert 5 poin 5  Keahlian analitik TPA 1.   Analisis   rasio   seperti   rasio   likuiditas, rasio solvabilitas,  rasio  aktivitas,  rasio  profitabilitas  atau rasio rentabilitas, dan rasio pasar.
2.   Mengidentifikasi perbedaan hasil analisis rasio.
3.    Menyelidiki    dan    mengevaluasi    perbedaan    hasil analisis rasio.
4.    Menetapkan  tingkat  kesesuaian  dari  hasil  analisis rasio. Skala likert 5 poin 6  Komunikasi lisan TRA 1.    Kemampuan  mewawancara  untuk  mengumpulkan informasi awal. 2.    Kemampuan    mengintrogasi    untuk    mendapatkan informasi lebih dalam. 3.    Kemampuan      menjelaskan      informasi      hasil      dari wawancara dan introgasi. Skala likert 5 poin 7  Komunikasi tertulis TRA 1.   Komfirmasi positif dan negatif. 2.   Mampu menjelaskan   temuan   dalam bentuk laporan  tertulis,  bagan,  gambar  dan  jadwal  secara terperinci Skala likert 5 poin 8  Pengetahuan tentang hukum TPB 1.   Memahami sitem dan prosedur pengadilan. 2.   Memahami hukum pidana dan hukum perdata 3.   Memahami  kriminologi 4.   Memahami  viktomologi Skala likert 5 poin 9  Ketenangan ( composer ) TRA & TPB 1. Memiliki integritas 2. Percaya diri 3. Konsisten Skala likert 5 poin
Responden kuesioner yaitu auditor BPK RI yang pernah melakukan audit forensik  dalam hal ini  divisi  Auditoriat  Keuangan  Negara  Enam  (AKN  IV)  yang  bertugas  untuk  mengaudit  forensik
temuan  BPK.  Senada  dengan  penyidik  KPK  yang  bertugas  sebagai  penyelidik  (auditor  forensik) tindak  pidana  korupsi  (tipikor)  pada  pemerintah  daerah,  kementerian  maupun  lembaga  negara  di Indonesia.  Peneliti  sebelumnya  berkoordinasi  dengan  Ketua  BPK  RI  dan  Juru  Bicara  KPK  . Selanjutnya    surat  menyurat  antar  institusi  pun  berlanjut,  peneliti  menyiapkan  kuesioner  yang  akan diserahkan  dan  diisi  langsung  oleh  para  responden.  Dalam  sehari  peneliti  dapat  menyebar  kuesioner dan  terisi  kembali  di  BPK  RI.  Hari  berikutnya  peneliti  berkunjung  ke  KPK  dan  terselesaikan  dalam sehari  menyebar  kuesioner  yang  langsung  dikembalikan.  Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus  pada pemerintah republik Indonesia.

## Populasi, Sampel dan Teknik Sampling
Populasi disini, auditor pemerintah yang telah melakukan audit forensik yaitu auditor BPK RI serta  penyidik  KPK  selaku  penyidik  tindak  pidana  korupsi  (tipikor).  Sampel  dilakukan  dengan “ metode  purposive  sampling ”.  Pengambilan  sampel,  dengan  “ purposive  sampling karena  sampel diasumsikan  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  keterampilan  auditor  forensik”.  Hal  ini diharapkan memberi jawaban yang mendukung jalannya penelitian.

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Pengukuran  konstruk  9  (sembilan)  item  keterampilan  auditor  forensik,  dikemukakan Digabriele (2008). Kesembilan item ialah variabel independen, dari penelitian sebelumnya. Pada riset kali ini, “9 (sembilan) definisi operasional variabel yang akan digunakan yaitu”:
1.  Keterampilan deduktif analisa pada laporan keuangan.
2.  Keterampilan kritis dalam berpikir mengenai perbedaan fakta dan opini.
3.  Keterampilan penyelesaian masalah tidak terstruktur.
4.  Keterampilan penyidikan fleksibel.
5.  Keterampilan analitik terhadap kronologi dan alur praktek korupsi.
6.  Keterampilan berkomunikasi lisan.
7.  Keterampilan komunikasi tulisan.
8.  Memiliki wawasan hukum.
9.  Berkepribadian atau bersikap tenang.
Instrumen  ini  dikembangkan  Digabriele  (2008),  diukur  dengan  “ skala  Likert (5point)”. Menjelaskan,  “angka  1  (satu)  mengindikasikan  tidak  penting  sekali,  sedangkan  angka  5  (lima) mengindikasikan penting sekali”.

## Instrumen Penelitian
Penelitian  menggunakan  kuesioner  terdiri  dari  2  (dua)  bagian.  Pertama,  “berisi  identitas responden  seperti  nama,  profesi,  jenis  kelamin,  dan  pendidikan”.  Kedua,  persepsi  responden mengenai  9  (sembilan)  item  keterampilan  auditor  forensik,  dikembangkan  Digabriele  (2008). Menggunakan,  “skala  Likert  yang  berupa  jawaban  sangat  tidak  penting  (TPS),  tidak  penting  (TP), netral  (N),  penting  (P)  sangat  penting  (PS)”.  Pada  bagian  kedua,  pertanyaan  terbuka  mengenai masukan item keahlian auditor forensik.

## Teknis Analisa
Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner
Pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 44 responden menunjukkan bahwa hasil instrumen  penelitian yang digunakan adalah valid, dimana nilai korelasinya  lebih  besar  dari  0.3    (Masrun  dalam  Sugiono,  2017)  dan  koefisien  keandalannya ( Cronbach Alpha ) lebih besar dari 0.6 (Sekaran, 2006).
Uji Hipotesis T-test
Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan antar  kelompok responden, oleh  karena itu  pengujian  hipotesis  yang  digunakan  adalah  “ uji  T  Independen dengan skala  Likert (5  point) mengukur  persepsi  responden  terhadap  jawaban  pertanyaan”.  Persepsi  responden,  “mengenai ketrampilan  auditor  forensik  diuji  dengan Independent–Samples  Test ”.  Tentunya  dengan  tingkat signifikansi  (α)  5%  (0,05).  Hal  ini,  guna  mengetahui  persepsi  auditor  BPK  RI  dan  penyidik  KPK
terhadap  ketrampilan  auditor  forensik.  Karakteristik  dari  “ Independent-Samples  Test” yaitu:  “data berdistribusi  normal  dan  varians  data  homogen”.  Apabila  ada  satu  karakter  memenuhi,  uji  beda diteruskan.  Dalam penelitian ini, rumusan hipotesis ialah sebagai berikut:
“Ha1=Ha2= Ha3=Ha4=Ha5=Ha6=Ha7=Ha8=Ha9 : µ1  #  µ2”
diketahui :
µ1 = mean sudut pandang BPK tentang keterampilan forensik. µ2 = mean sudut pandang KPK tentang keterampilan forensik.
Indenpendent-Samples Test dinilai dari hasil Levene’s Test . Hasilnya, “apabila probabilitas < 0,05,  maka  Ha  ditolak”.  Kesimpulannya,  tidak  terjadi  kesenjangan  sudut  pandang  signifikan  pada BPK  dan  KPK.  Sebaliknya,  bila  probabilitas  >  0,05,  maka  Ha  diterima.  Dapat  dikatakan,  terjadi perbedaan persepsi signifikan pada BPK dan KPK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji  validitas  disini  memakai  metode  korelasi  tunggal product  moment  pearson .  Ketentuan- ketentuan pengujian validitas pada penelitian ini yaitu:
a. “Apabila r hitung ≤ r tabel pada (  = 0,05), berarti tidak valid”.
b. “Apabila r hitung ≥ r tabel pada (  = 0,05), berarti valid”.
Dari  hasil  perhitungan  validitas,  dengan  “formula Pearson dihasilkan  koefisien  validitas seluruh pertanyaan dapat dilihat pada tabel berikut”.
Hasil Uji Kevaliditasan Kontruk Uraian Pertanyaan  R hitung  R tabel  Keterangan Deduktif Analisis Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 0,727 0,673 0,726 0,741 0,297 0,297 0,297 0,297 Valid Valid Valid Kritis dalam Berpikir Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 0,612 0,478 0,592 0,567 0,297 0,297 0,297 0,297 Valid Valid Valid Valid Penyelesaian Masalah Tidak Terstruktur Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 0,564 0,645 0,534 0,297 0,297 0,297 Valid Valid Valid Penyelidikan Fleksibel Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 0,606 0,499 0,482 0,297 0,297 0,297 Valid Valid Valid Keterampilan Analitik Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 0,481 0,539 0,628 0,516 0,297 0,297 0,297 0,297 Valid Valid Valid Valid Berkomunikasi Lisan Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 0,619 0,569 0,538 0,297 0,297 0,297 Valid Valid Valid Komunikasi Tulisan Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 0,556 0,556 0,297 0,297 Valid Valid Wawasan Hukum Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 0,567 0,610 0,680 0,297 0,297 0,297 Valid Valid Valid
Kontruk Uraian Pertanyaan  R hitung  R tabel  Keterangan Pertanyaan 4 0,691 0,297 Valid Sikap Tenang Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 0,569 0,723 0,783 0,297 0,297 0,297 Valid Valid Valid
Sumber: Data Primer Diolah
Pada  tabel  validitas  tersebut  diperlihatkan,  “bahwa  hasil  uji  validitas  diketahui  seluruh indikator memiliki koefisien korelasi > r-tabel = 0,297”. Maka dari itu, semua kontruks keterampilan auditor  yaitu;  “deduktif  analisis,  kritis  dalam  berpikir,  penyelesaian  masalah  tidak  terstruktur, penyelidikan  fleksibel,  keterampilan  analitik,  berkomunikasi  lisan,  komunikasi  tulisan,  wawasan hukum  dan  sikap  tenang  dinyatakan  valid”.  Pengukuran  reliabilitas  menggunakan  “koefisien Alpha Cronbach” . Alasannya, teknik ini menyajikan nilai ≤ reliabilitas sebenarnya. Ketentuan  didasari, bila nilai Alpha > 0,7 dikatakan pertanyaan dalam kuesioner reliabel.
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Nilai Alpha  Keputusan Deduktif Analisis Kritis dalam Berpikir Penyelesaian Masalah Tidak Terstruktur Penyelidikan Fleksibel Keterampilan Analitik Berkomunikasi Lisan Komunikasi Tulisan Wawasan Hukum Sikap Tenang 0,866 0,758 0,752 0,708 0,743 0,745 0,714 0,814 0,830 Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
Sumber : Data primer yang diolah
Hasil  perhitungan  pada  tabel  reliabilitas  menunjukkan,  “seluruh  kontruks  memiliki  koefisien Cronbach  Alpha >  0,7”.  Kesimpulannya,  semua  pertanyaan  pada  9  (sembilan)  kontruks  dikatakan reliable. Hasil  perhitungan  uji  pada  9  (sembilan)  hipotesis  penelitian  ini,  2  (dua)  hipotesis  diterima dan  7  (tujuh)  hipotesis  ditolak.  Uraian  dibawah  menjabarkan  secara  teoritis  hasil  9  (sembilan) hipotesis tersebut.
Hasil Uji Non Parametrik Mann Whitney Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) Deduktif Analisa 166.000 232.000 -.441 .659 Kritis dalam Berpikir 83.000 644.000 -2.710 .007 Penyelesaian  Masalah  Tidak Terstruktur 141.000 702.000 -1.136 .256 Penyelidikan Fleksibel 158.000 224.000 -.691 .489 Keterampilan Analitik 172.000 238.000 -.282 .778 Berkomunikasi Lisan 163.000 229.000 -.521 .602 Komunikasi Tulisan 171.500 237.500 -.288 .773 Wawasan Hukum 91.000 652.000 -2.514 .012 Bersikap Tenang 176.500 242.500 -.143 .887
Sumber : Data Primer yang diolah

## Keterampilan Deduktif Analisa pada Auditor BPK dan Penyidik KPK
“Keterampilan  deduktif  analisa  dalam  menganalisis  kecurangan  laporan  keuangan,  tidak sesuai  dengan  kondisi  yang  semestinya”,  menurut  Digabriele  (2008).  Seorang  auditor  forensik diharapkan  keterampilan  deduktif  analisa  laporan  keuangan  sangat  baik. Hasil  perhitungan memperlihatkan  bahwa  H1  ditolak.  Dibuktikan  dari,  “hasil  perhitungan  nilai Mann  Whitney sebesar 0,659  >  α  (0,05)”.  Maka,  “tidak  terjadi  perbedaan  persepsi  pada  auditor  BPK  dan  penyidik  KPK mengenai  keterampilan  deduktif  analisa  pada  auditor  forensik”. Uji  hipotesis,  “jawaban  responden bahwa  BPK  dan  KPK  menganggap  kontruks  deduktif  analisa  penting”.  Auditor  BPK  dan  penyidik KPK berasumsi bahwa pengetahuan dan pemahaman tmenenai deduktif analisa penting untuk auditor forensik.  Hal  ini,  “membuktikan  bahwa  tidak  terjadi  perbedaan  persepsi  pada  auditor  BPK  dan penyidik KPK tentang keterampilan deduktif analisa”. Hasil uji hipotesis, mendukung hasil penelitian Digabriele  (2008),  yaitu;  “tidak  terdapat  perbedaan  persepsi  akademisi  dengan  praktisi  terhadap analisis  deduktif”.  Digabriele  (2008),  “akademisi  dan  praktisi  sama-sama  setuju  bahwa  auditor forensik harus memiliki kemampuan analisis deduktif”.

## Keterampilan Kritis dalam Berpikir pada Auditor BPK dan Penyidik KPK
“Keterampilan  kritis  dalam  berpikir  membedakan  antara  opini  dan  fakta”,  menurut  Digabriele (2008).  Peneliti  terdahulu,  “berasumsi  keterampilan  relevan  seorang  auditor  forensik  adalah  kritis dalam  berpikir”.  Maka,  seorang  auditor  forensik  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  kritis  dalam berpikir.  Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  H2  diterima.  Dibuktikan  dari  hasil perhitungan, bahwa “nilai t sebesar 0,007 < α (0,05)”. Hal ini menunjukkan, “bahwa terjadi perbedaan persepsi antara auditor BPK dan penyidik KPK mengenai keterampilan kritis dalam berpikir”. Hasil uji  hipotesis,  jawaban  responden  disimpulkan  bahwa  persepsi  auditor  BPK  dan  penyidik  KPK menganggap kontruks kritis dalam berpikir berbeda. Maka, “terjadi perbedaan persepsi antara auditor BPK  dan  penyidik  KPK  mengenai  keterampilan  kritis  dalam  berpikir”.  Hasil  uji  hipotesis,  tidak mendukung  hasil  penelitian  Digabriele  (2008),  yaitu;  “tidak  terdapat  perbedaan  persepsi  akademisi dengan  praktisi  terhadap  kemampuan  berfikir  kritis”.  Digabriele  (2008),  “akademisi  dan  praktisi sama-sama  setuju  bahwa  auditor  forensik  harus  memiliki  kemampuan  berfikir  kritis”.  Kesenjangan sudut  pandang  pada  auditor  BPK  dan  penyidik  KPK  mengenai  keterampilan  kritis  dalam  berpikir, dikarenakan faktor lingkungan kerja dan basic pendidikan masing-masing.

## Keterampilan  Penyelesaian  Masalah  Tidak  Terstruktur  antara  Auditor  BPK  dan  Penyidik KPK
“Keterampilan  penyelesaian  masalah  tidak  terstruktur  khusus  pada  situasi  tidak  wajar  pada temuan”,  menurut  Digabriele  (2008).  Seorang  auditor  forensik  harus  memiliki  keterampilan penyelesaian  masalah  tidak  terstruktur.  Perhitungan  hipotesa  memperlihatkan  penolakan  H3. Dibuktikan  dari  hasil  perhitungan,  “bahwa  nilai  t  sebesar  0,256  >  α  (0,05)”.  Hal  ini  menunjukkan, tidak  terjadi  perbedaan  persepsi  pada  auditor  BPK  dan  penyidik  KPK  mengenai  keterampilan penyelesaian  masalah  tidak  terstruktur.  Hasil  uji  hipotesis,  jawaban  responden  disimpulkan  bahwa persepsi  auditor  BPK  dan  penyidik  KPK  mengenai  keterampilan  penyelesaian  masalah  tidak terstruktur  sama.  Maka,  “tidak  terjadi  perbedaan  persepsi  pada  auditor  BPK  dan  penyidik  KPK mengenai  keterampilan  penyelesai  masalah  tidak  terstruktur”.  Hasil  uji  hipotesis,  mendukung  hasil penelitian  Digabriele  (2008),  yaitu;  “tidak  terdapat  perbedaan  persepsi  akademisi  dengan  praktisi terhadap  kemampuan  pemecahan  masalah  tidak  terstruktur”.  Digabriele  (2008),  “akademisi  dan praktisi  setuju  bahwa  auditor  forensik  harus  memiliki  kemampuan  pemecahan  masalah  tidak terstruktur dalam menjalankan tugasnya untuk mengungkap kecurangan pada laporan keuangan”.

## Keterampilan Penyelidikan Fleksibel antara Auditor BPK dan Penyidik KPK
“Keterampilan penyelidikan fleksibel untuk melakukan audit diluar ketentuan dan atau prosedur yang  berlaku,  menurut  Digabriele  (2008)”.  Seorang  auditor  forensik  harus  memiliki  keterampilan penyelidikan  fleksibel  dalam  mengungkap  kecurangan  pelaporan.  Hasil  pengujian  hipotesis menunjukkan bahwa H4 ditolak. Dibuktikan dari hasil perhitungan, “bahwa nilai t sebesar 0,489 > α (0,05)”. Hal ini menunjukkan, tidak terjadi kesenjangan persepsi antara auditor BPK dengan penyidik KPK  mengenai  keterampilan  penyelidikan  fleksibel.  Uji  hipotesis,  jawaban  responden  disimpulkan bahwa persepsi auditor BPK dan penyidik KPK mengenai penyelidikan fleksibel, sama. Maka, “tidak terjadi perbedaan persepso pada auditor BPK dan penyidik KPK mengenai keterampilan penyelidikan
fleksibel”.  Hasil  uji  hipotesis,  mendukung  hasil  penelitian  Digabriele  (2008),  yaitu;  “tidak  terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi terhadap kemampuan fleksibilitas penyelidikan”. Digabriele (2008), “akademisi dan praktisi setuju bahwa auditor forensik harus memiliki kemampuan fleksibilitas penyelidikan dalam menjalankan tugas”.

## Keterampilan Analitik pada Auditor BPK dan Penyidik KPK
“Keterampilan  analitik  merupakan  kemampuan  mengungkap  apa  yang  seharusnya  ada  atau tersedia  dari  yang  ditampilkan”,  menurut  Digabriele  (2008).  Seorang  auditor  forensik  harus mempunyai  keterampilan  analitik  dalam  mengungkap  kecurangan  pelaporan.  Hasil  pengujian hipotesis  menunjukkan  bahwa  H5  ditolak.  Dibuktikan  dari  hasil  perhitungan,  “bahwa  nilai  t  sebesar 0,778  >  α  (0,05)”.  Hal  ini  menunjukkan,  tidak  terjadi  perbedaan  persepsi  pada  auditor  BPK  dan penyidik  KPK  mengenai  keterampilan  analitik.  Hasil  uji  hipotesis,  jawaban  responden  disimpulkan bahwa  persepsi  auditor  BPK  dan  penyidik  KPK  menganggap  keterampilan  analitik  penting  sekali. Maka, “tidak terjadi perbedaan persepsi pada auditor BPK dan penyidik KPK mengenai keterampilan analitik”.  Hasil  uji  hipotesis,  mendukung  hasil  penelitian  Digabriele  (2008),  yaitu;  “tidak  terdapat perbedaan  persepsi  antara  akademisi  dengan  praktisi  terhadap  keahlian  analitik”.  Digabriele  (2008), “akademisi  dan  praktisi  setuju  bahwa  auditor  forensik  harus  memiliki  kemampuan  keahlian  analitik dalam menjalankan tugasnya”.

## Keterampilan Berkomunikasi Lisan pada Auditor BPK dan Penyidik KPK
“Keterampilan berkomunikasi lisan adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui kesaksian ahli dan penjelasan umum tentang opini dasar”, menurut Digabriele (2008). Seorang auditor forensik  harus  memiliki  keterampilan  berkomunikasi  lisan  dalam  saksi  ahli  di  persidangan  untuk menyampaikan  secara  lugas.  Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  H6  ditolak.  Dibuktikan dari hasil perhitungan,  “bahwa nilai t sebesar 0,602 > α (0,05)”. Hal ini menunjukkan,  tidak terjadi perbedaan persepsi pada auditor BPK dan penyidik KPK mengenai keterampilan berkomunikasi lisan. Hasil  uji  hipotesis,  jawaban  responden  disimpulkan  bahwa  persepsi  auditor  BPK  dan  penyidik  KPK menganggap  berkomunikasi  lisan  sama.  Maka,  “tidak  terjadi  perbedaan  persepsi  pada  auditor  BPK dan penyidik KPK mengenai keterampilan berkomunikasi lisan”. Hasil uji hipotesis, mendukung hasil penelitian Digabriele (2008), yaitu; tidak terjadi perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi terhadap  berkomunikasi  lisan”.  Digabriele  (2008),  “akademisi  dan  praktisi  setuju  bahwa  auditor forensik harus memiliki kemampuan berkomunikasi lisan”.

## Keterampilan Komunikasi Tulisan pada Auditor BPK dan Penyidik KPK
“Keterampilan komunikasi tulisan merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui laporan, bagan, gambar dan jadwal tentang opini dasar”, menurut Digabriele (2008). Seorang auditor investigative  ketika  bertugas  perlu  keterampilan  komunikasi  tulisan.  Perhitungan  hipotesa memperlihatkan penolakan pada H7. Dibuktikan dari hasil perhitungan, “bahwa nilai t sebesar 0,773 >  α  (0,05)”.  Hal  ini  menunjukkan,  tidak  terjadi  perbedaan  persepsi  pada  auditor  BPK  dan  penyidik KPK mengenai keterampilan komunikasi tulisan. Hasil uji hipotesis, jawaban responden disimpulkan bahwa persepsi auditor BPK dan penyidik KPK menanggapi komunikasi tulisan sama. Maka, “tidak terjadi  perbedaan  persepsi  pada  auditor  BPK  dan  penyidik  KPK  mengenai  keterampilan  komunikasi tulisan”.  Hasil  uji  hipotesis,  mendukung  hasil  penelitian  Digabriele  (2008),  yaitu;  “tidak  terdapat perbedaan  persepsi  antara  akademisi  dengan  praktisi  terhadap  komunikasi  tulisan”.  Menurut Digabriele (2008), “akademisi dan praktisi setuju bahwa auditor forensik harus memiliki keterampilan komunikasi tulisan dalam bertugas”.

## Wawasan Hukum pada Auditor BPK dan Penyidik KPK
“Wawasan  hukum dalam memahami proses  hukum dasar, isu  hukum dan  tatanan peradilan, menurut Digabriele (2008). Seorang auditor forensik harus memiliki wawasan hukum yang memadai. Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  H8  diterima.  Dibuktikan  dari  hasil  perhitungan, “bahwa  nilai  t  sebesar  0,012  <  α  (0,05)”.  Hal  ini  menunjukkan,  terjadi  perbedaan  persepsi  pada auditor  BPK  dan  penyidik  KPK  mengenai  wawasan  hukum.  Hasil  uji  hipotesis,  jawaban  responden disimpulkan bahwa persepsi auditor BPK dan penyidik KPK menganggap wawasan hukum berbeda. Maka, “terjadi perbedaan persepsi pada auditor BPK dan KPK mengenai wawasan hukum”.
Hasil  uji  hipotesis,  tidak  mendukung  hasil  penelitian  Digabriele  (2008),  yaitu;  “tidak  terdapat perbedaan  persepsi  antara  akademisi  dengan  praktisi  terhadap  kemampuan  pengetahuan  hukum”. Digabriele  (2008),  “akademisi  dan  praktisi  setuju  bahwa  auditor  forensik  harus  memiliki  wawasan hukum”. Kesenjangan persepsi pada auditor BPK dengan penyidik KPK mengenai wawasan hukum disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti  latar  belakang  organisasi  kelompok  responden  serta  basic pendidikan  awal.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  kelompok  responden  yang  terdiri  dari  berbagai macam latar pendidikan mengutamakan rule of evidence , sedangkan dari kelompok responden praktisi yang  notabene  berasal  dari  latar  belakang  pendidikan  yang  sama  menganggap  pengetahuan  hukum tidak harus dimiliki oleh auditor forensik.

## Keterampilan Bersikap Tenang pada Auditor BPK dan Penyidik KPK
“Bersikap  tenang  merupakan  perilaku  menjaga  sikap  agar  tetap  tenang  meskipun  dalam situasi  tertekan”,  menurut  Digabriele  (2008).  Seorang  auditor  forensik  dalam  menjalankan  tugasnya harus  dapat  bersikap  tenang.  Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  H9  ditolak.  Dibuktikan dari hasil perhitungan,  “bahwa nilai t sebesar 0,887 > α (0,05)”. Hal ini menunjukkan,  tidak terjadi perbedaan  persepsi  pada  auditor  BPK  dan  penyidik  KPK  mengenai  keterampilan  bersikap  tenang. Hasil  uji  hipotesis,  jawaban  responden  disimpulkan  bahwa  persepsi  auditor  BPK  dan  penyidik  KPK menganggap bersikap tenang penting. Maka, “tidak terjadi perbedaan persepsi pada auditor BPK dan penyidik  KPK  mengenai  bersikap  tenang”.  Pengujian  hipotesa,  senada  Digabriele  (2008),  yaitu; “tidak  terdapat  perbedaan  persepsi  antara  akademisi  dengan  praktisi  terhadap  kemampuan  bersikap tenang”.  Menurut  Digabriele  (2008),  “separuh  responden  sepakat  bahwa  menjaga  atau mempertahankan sikap tenang merupakan keputusan yang penting bagi auditor forensik”.

## KESIMPULAN
Hasil  pengujian  hipotesis  tentang  kesenjangan  persepsi  pada  BPK  dan  KPK  terhadap keterampilan  auditor  forensik,  dapat  disimpulkan  bahwa  kesenjangan  persepsi  terjadi  pada  kontruks kritis  dalam  berpikir  dan  wawasan  hukum.  Kesenjangan  persepsi  disini,  karena  latar  belakang organisasi  responden  dan  latar  belakang  pendidikan  yang  berbeda.  Auditor  BPK  cenderung  berlatar belakang  pendidikan  akuntansi  dan  profesional  akuntan,  sedangkan  penyidik  KPK  berlatar  belakang militer dan umum seperti Polri, TNI, dan profesional lainnya.
Hal ini didukung hasil analisa data berikut:
1. Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  H2  diterima.  Dibuktikan  dari  hasil perhitungan,  bahwa  “nilai  t  sebesar  0,007  <  α  (0,05)”.  Berdasarkan  data,  “deskriptif jawaban  responden  terhadap  kontruks  kritis  dalam  berpikir,  tabel  4.3  menunjukkan kisaran jawaban responden antara 10-20 dengan rata-rata sebesar 16,56”. Maka, “terjadi perbedaan persepsi antara auditor BPK dan penyidik KPK mengenai keterampilan kritis dalam berpikir”.
2. Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  H8  diterima.  Dibuktikan  dari  hasil perhitungan,  “bahwa  nilai  t  sebesar  0,012  <  α  (0,05)”.  Berdasarkan  data,  “deskriptif jawaban  responden  terhadap  kontruks  wawasan  hukum,  tabel  4.3  menunjukkan  bahwa jawaban  responden  antara  11-20  dengan  rata-rata  sebesar  15,43”.  Maka,  “terjadi perbedaan persepsi pada auditor BPK dan KPK mengenai wawasan hukum”.
Hasil  penelitian  ini  secara  umum  menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan,  pengalaman  kerja dan  latar  belakang  organisasi  mampu  memberikan  tingkat  pemahaman  lebih  pada  auditor  forensik. Seorang  auditor  forensik  yang  tingkat  pendidikan  tinggi,  dan  berpengalaman  dapat  dikatakan memiliki 9 (sembilan) item keterampilan sebagai akuntan forensik (Digabriele, 2008).

## REFERENSI
Azwar, Saifuddin , 2002. Metode Penelitian; Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Digabriele, J. A. (2008). An Empirical  Investigation of the Relevant Skills of Forensic  Accountants.
Journal of Education for Business , 83 (6), 331–338. https://doi.org/10.3200/joeb.83.6.331-338
Harris, C. K., dan Brown, A. M. (2000). The Qualities of a Forensic Accountant. Pennsylvania CPA Journal .
Ipriyanto. (2009). Persepsi Akademisi Dan Praktisi Akuntansi Terhadap Keahlian Akuntan Forensik . Universitas Diponegoro Semarang.
Purjono.  (2012). Peran  Audit  Forensik  Dalam  Pemberantasan  Korupsi  Di  Lingkungan  Instansi Pemerintah (Suatu Tinjauan Teoritis) . Widyaswara Pusdiklat Bea cukai.
Ramaswamy, V. (2005). Corporate Governance And The Forensic Accountant. CPA Journal .
Robbins, S. P. (2003). Perilaku Organisasi . Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
Sekaran, U. (2006). Metode Riset Bisnis . Jakarta: Salemba Empat.
Tuanakotta,  T.  M.  (2007). Akuntansi  Forensik  dan  Audit  Investigatif .  Jakarta:  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Tuanakotta,  T.  M.  (2010). Akuntansi  Forensik  Dan  Audit  Investigatif  (edisi  2) .  Jakarta:  Salemba Empat.