Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Kewenangan Tata Kelola Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral Oleh Pemerintahan Daerah di Indonesia
Oleh
Rizky Setiawan 1
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakulas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Risky.ip@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Tulisan ini mencoba mengkaji kewenangan Pemerintahan Daerah  pasca perubahan Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004 ke Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Penyusunan tulisan ini berdasarkan kajian Kepustakaan dan Perundang-undangan. Salah satu poin penting dalam perubahan Undang-Undang Pemerintahan  Daerah  berkaitan  dengan  kewenangan Pemerintahan  Daerah  dalam Tata  Kelola  Sumber  Daya  Mineral.  Implikasi  dari  perubahan  Undang-undang Pemerintahan  Daerah  diantaranya  berkurangnya kewenangan  Pemerintah  Daerah Tinggkat  II  berkaitan  Pemberian  izin  dan  Pengawasan  Pemanfaatan  Energi  dan Sumber  Daya  Alam  yang  ada  di  kawasan  Daerah  Kabupaten/kota  di  Indonesia. pengambilan kebijakan  publik  (public policy making). Energi dan Sumberdaya mineral  saat  ini  telah  memainkan  peran  sangat  penting  dalam  pembangunan pereekonomian  Indonesia,  yang  berfungsi  sebagai  salah  satu  tulang  punggung penerimaan  Negara.  Pengelolaannya  Sumber  Daya  Alam  perlu  dilakukan  secara optimal,  efisien,  transparan,  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan,  serta berkeadilan  agar  dapat  memperoleh  manfaat  sebesar-besar  bagi  kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.
Kata Kunci : Kebijakan, Kewenangan , Pemerintahan Daerah dan Tata Kelola

## Abstract
This paper attempts to examine the authority of the Regional Government following the amendment of the Regional Government  Law Number 32 of 2004 to Law No. 23  of  2014.  The  compilation  of  this  paper  is  based  on  a  review  of  Library  and Legislation. One of the important points in the amendment of the Law on Regional Government  relates  to  the  authority  of  the  Regional  Government  in  the Management  of  Mineral  Resources.  The  implications  of  the  amendments  to the Law on Regional Government include the decreasing authority of the Government of Tinggua  II related to the granting of permits and supervision of the utilization of energy and natural resources in the area of regencies / cities in Indonesia. public policy making (public policy making). Energy and Mineral Resources  have  now played  a  very  important  role  in  the  development  of  the
Indonesian economy, which serves as one of the backbone of state revenue. The management  of  Natural  Resources  needs  to  be  done  optimally,  efficiently, transparently, sustainably and environmentally sound, and equitable in order to gain the greatest benefit for the people's sustainable prosperity.
Keywords: Policy, Authority, Local Government and Governance
Latar Belakang Sejarah  membuktikan  bahwa pengelolaan sumberdaya alam (SDA) selalu     menjadi bagian dari pembentukan    dan      perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan mengenai desentralisasi. Hal  tersebut   terjadi    sekalipun sejumlah  sektor  sumberdaya  alam yang   vital  seperti    energi  dan sumberdaya  mineral,  kehutanan  dan perikanan dan kelautan, tidak terkait dengan pelayanan dasar atau  bahkan urusan  pemerintahan  yang  bersifat wajib. Penempatan pengelolaan SDA dalam    kebijakan    desentralisasi karena itu, tidak terlepas dari
kedudukan SDA sebagai sumberdaya yang  mendatangkan  kemampuan finansial negara untuk menyelenggarakan pelayanan dasar. Sebagai  produk  politik,  SDA dalam peraturan perundang- undangan  mengenai  desentralisasi juga merupakan hasil dari kompromi dalam proses pengambilan kebijakan publik  (public  policy making).
Energi  dan  Sumberdaya  mineral sejak masa awal berdirinya Republik Indonesia  sampai  dengan  saat  ini telah  memainkan  peran  sangat penting dalam pembangunan pereekonomian Indonesia, yang berfungsi  sebagai  salah  satu  tulang punggung penerimaan Negara. Prosentasi  penerimaan  negara  dari sektor ini masih sekitar 30%  dari total penerimaan  bidang  lainnya. Mengingat minerba sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan secara  optimal,  efisien,  transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,  serta  berkeadilan  agar dapat  memperoleh  manfaat  sebesar- besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Untuk  memberikan  landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan  dan  penataan  kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan  minerba,  pada  tanggal 12  Januari  2009  telah  disahkan
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral dan  Batubara  (UU  Minerba).  Ini merupakan  salah  satu  upaya  untuk menegaskan kembali upaya pengelolaan  sumber  daya  alam  oleh Pemerintah sekaligus pula menegaskan  kembali  keberadaan Pasal  33  ayat  (3)  UndangUndang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “bumi, dan air, dan kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Seiring implementasinya, ternyata keberlakuan  UU  Minerba  masih belum  mampu  menjawab  beberapa permasalahan  dan  kebutuhan  hukum di  dalam  pengelolaan  minerba. Tercatat     banyaknya     kasus-kasus
seperti  tumpang  tindih  dan  jumlah perizinan  yang  terlalu  banyak  serta tidak terkontrol, sinkronisiasi terhadap  perundangundangan  yang terkait, pencemaran lingkungan hidup, izin penggunaan  lahan, sampai kriminalisasi dan keluhanan masyarakat sekitar daerah pertambangan atas oprasional perusahaan  pertambangan.  Semua kondisi  tersebut  telah  direspon  DPR
RI  dan  Pemerintah  Pusat  dengan mencantumkan  UU  Minerba  masuk di dalam Program Legislasi Nasional Prioritas  Tahun  2015  pada  urutan nomor 25.
Proses pembuatan  dan muatan tiga undang-undang mengenai pemerintahan  daerah  selama  era reformasi  dipengaruhi  oleh  latar belakang  sebagaimana  digambarkan di  atas.  UU  No.  22/1999,  yang merupakan  jawaban  atas  salah  satu tunturan  agenda  reformasi,  berisi desentralisasi  yang  dianggap  paling liberal di dunia. Besarnya skala urusan pemerintahan  yang  dilimpahkan  ke daerah  menyebabkan  UU  tersebut dianggap  mendekatkan  Indonesia  ke sistem pemerintahan federasi. Kementerian Dalam Negeri menganggap  UU  No.  22/1999 dominan dengan desentralisasi.1  Pada  saat  yang  sama desentralisasi  di  bidang  pemberian izin  pemanfaatan  hutan  dan  usaha pertambangan  dianggap  menjadi penyebab  banjir  dan  pencemaran  air di  sejumlah  tempat  di  Sumatera, Kalimantan,  Sulawesi,  Maluku  dan Papua. Alasan-alasan di atas kemudian  melatari  penggantian  UU No. 22/1999 dengan No. 32/2004. UU yang  terakhir  ini  dianggap  memulai proses  menarik  kembali  urusan pemerintahan  yang  sudah dilimpahkan ke daerah. Kementerian Dalam  Negeri  menganggap  UU  No. 32/2004 menghadirkan keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi. UU No. 23/2014 yang diundangkan  pada  Oktober  2014, dianggap sebagai penyempurna proses  sentralisasi  yang sudah dimulai  sejak  UU  No.  32/2004. Dalam bidang pengelolaan SDA UU 23/2014,  menarik  banyak  urusan pemerintahan yang pernah dilimpahkan  kepada  kabupaten/kota lewat  UU  No.  23/2014  perubahan kewenangan kabupaten/kota di
sektor  kehutanan  dan  perikanan  & kelautan,  mengakibatkan  titik  berat otonomi  daerah  di  kabupaten/kota menjadi  hapus.  Kementerian  Dalam Negeri beragumen bahwa sentralisasi tersebut  ditujukan  untuk  mencapai pemerintahan yang efektif. Kemunculan  UU  No.  23/2014 (selanjutnya  UU  Pemda)  dengan corak  sentralistiknya  menyisakan tanda  tanya  mengenai  dampaknya terhadap  undangundang  di  bidang sumberdaya alam seperti UU Kehutanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil (UUPWP&PPK),  UU  Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan  Minerba)  dan  UU Perikanan. Keempat UU tersebut dinamai sebagai UU Sektoral. Selain terhadap UU Sektoral, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  ,  juga  menerima dampak  dari  pemberlakuan  UU Pemda.  Sejak  tahun  1999,  UU Sektoral dan UUPPLH telah menyesuaikan  diri  dengan  UU  No. 22/1999  dan  No.  32/2004  dengan mengatur mengenai pembagian kewenangan. Pada saat yang sama,
kementerian-kementerian yang melaksanakan undang-undang tersebut juga sudah menundukan diri pada  peraturan  pelaksana  UU  No. 22/1999  dan  No.  32/2004  yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah  provinsi  dan  pementahan daerah kabupaten/kota.
Adapun beberapa substansi di dalam  UU  Minerba  yang  harus menjadi  fokus  dan  perhatian  untuk dilakukan  penyempurnaan  adalah, pertama, paradigma penyelenggaraan minerba,  kekayaan  alam  yang melimpah  ruang  di  bidang  minerba belum  mampu  dilindungi  oleh regulasi  yang  sekarang  ada.  Potensi penerimaan  Negara  dari  sektor minerba  ditengarai  banyak  yang bobol  karena  pola  kerjasama  dengan pihak asing yang tidak menguntungkan,  sehingga  materi muatan perubahan UU  Minerba harus lebih  berpihak  kepada  usaha  Negara untuk mensejahterakan dan mengutamakan  kepentingan  rakyat sebagaimana  termaktub  di  dalam Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945. Selain itu, beberap substansi  di dalam UU Minerba khususnya terkait dengan kewajiban harus lebih dikedepankan.
Salah satunya mengenai pengolahan  dan  pemurnian  minerba, yang  kerap  diekploitasi  perusahaan asing  untuk  kemudian  dieksport dalam  bentuk  mentah  keluar  negeri, akibatnya nilai tambah yang seharusnya  dapat  dinikmati  oleh Indonesia  justru  beralih  ke  luar negeri.  Di  dalam  perubahan  UU Minerba nantinya, klausula mengenai kewajiban untuk membangun instalasi pengolahan dan pemurniaan (smelter) hendaknya ditegaskan kembali,  jika  perlu  diberikan  sanksi yang  lebih  tegas.  Hal  ini  dilakukan untuk  memberi  nilai  nilai  tambah disektor minerba, sehingga pengaturan  mengenai  kewajiban pengolahan  dan  pemurnian  yaitu semangat  hilirisasi  harus  lebih diperkuat  dan  ditegaskan  kembali dalam  perubahan  UU  Minerba.
Kedua, tindak lanjut Putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK),  dalam sejarah keberlakuannya, UU Minerba sudah  beberapa  kali  dimohonkan untuk  diuji  terhadap  UUD  NRI Tahun 1945 oleh beberapa pemohon. Dari beberapa permohonan pengujian tersebut, tercatat 4 (empat) permohonan  yang  telah  dikabulkan oleh  MK  baik  itu  secara  sebagian atau secara keseluruhan. Walaupun Putusan MK bersifat  putusan  yang  menciptakan suatu  keadaan  hukum  yang  baru (constitutief)  dan  juga  menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum (declatoir), tetapi  putusan  MK  bersifat  negative legislation,  sehingga  untuk  itu  setiap putusan MK seharusnya direspon oleh Pemerintah  dan  DPR  RI  sebagai pembentuk UU (positive legislation). Untuk  itu  di  dalam  perubahan  UU Minerba  nantinya,  pasal-pasal  yang telah  mendapat  judicial  review  oleh MK  serta  pasal-pasal  terkait  lainnya harus dirumuskan dan dikonstruksikan  kembali  di  dalam perubahan UU Minerba, agar konsep pengaturannya  menjadi  lebih  bulat dan  mantap.  Ketiga,  sinkronisasi dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  (UU  Pemda),  dalam  UU Pemda  secara  tegas  dinyatakan, bahwa terkait urusan pemerintahan
dibidang  energi  dan  sumber  daya mineral  dibagi  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pasal 14  ayat  (1)).  Selain  itu,  walaupun dalam urusan pemerintahan di bidang batu  bara  tidak  dicantumkan  secara tegas  di  dalam  batang  tubuh  UU, tetapi  bidang  ini  dimasukkan  dalam lampiran UU Pemda  yang merupakan bagian  tidak  terpisahkan  dari  UU (Pasal  15  ayat (1)).  Sehingga penyelenggaran urusan pemerintahan di  bidang  minerba  dibagi  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah
Proivnsi.  Disisi  lain  pembagian kewenangan  terkait penyelenggaraan
urusan pemerintahan dibidang minerba yang ada  di  UU  Minerba  masih  dibagi antara  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.  Sehingga  dalam perubahan  UU  Minerba  kedepan  hal ini  menjadi  salah  satu  poin  krusial yang menjadi agenda penting perubahan  UU  Minerba,  agar  terjadi sinkronisasi  antara  UU  Minerba dengan  UU  Pemda  dan  tidak  saling bertolak  belakang,  yaitu  mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan  di  bidang  minerba didalam  perubahan  UU  Minerba menjadi  bidang  pemerintahan  yang dipegang  oleh  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Provinsi, sementara Pemerintah  Kabupaten/Kota  tidak lagi memiliki  kewenangan. Walaupun begitu  peran  pemerintah  daerah kabupaten  kota  tetap diberikan  porsi yang  proporsional  terkait  dengan pengawasan  wilayah  pertambangan serta  perizinan  pertambangan  dalam skala kecil/rakyat.
Keempat,  izin.  Terkait  izin merupakan  salah  satu  masalah  yang
paling  pelik  di  dalam  pengelolaan minerba.  Kasus  yang  paling  banyak ditemui  terkait  izin  adalah  tumpang tindihya  izin  di  dalam  satu  wilayah yang  sama,  dalam  arti  terhadap  satu wilayah pertambangan terdapat beberapa  izin  sehingga  saling tumpang  tindih.  Hal  ini  tentu  saja sangat merugikan pihak investor dan tidak  menciptakan  kepastian  usaha. Disisi  lain,  Pemerintah  Pusat  yang seolah-olah lemah dan  tidak memiliki kewenangan untuk dapat menertibkan dan  membatasi  jumlah  izin  usaha pertambangan. Padahal usaha pembatasan perizinan sangat diperlukan tidak saja untuk memudahkan kontrol dari Pemerintah Pusat  maupun Pemerintah Daerah  terhadap pelaksanaan  tahapan usaha  pertambangan,  tetapi  juga untuk  meminimalisir  dari  kerusakan lingkungan  hidup  sekaligus  juga menyiapakan  daerah  pencadangan usaha pertambangan.
Untuk  itu  didalam  perubahan UU  Minerba  nantinya  harus  ada materi-materi  baru  yang  dapat mencegah atau meminimalisir tumpang  tindih/duplikasi  terhadap izin  usaha  pertambangan  juga memperkuat kontrol pengawasan dan pembinaan  oleh  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah.  Kelima, kriminalisasi  masyarakat  sekitar daerah pertambangan, hal ini berawal dari salah satu ketentuan dalam Pasal 162  UU  Minerba,  yang  mengatur pidana  bagi  setiap  orang  yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dengan hanya  merujuk  kepada  ketentuan Pasal 136 yang menyangkut penyelesaian hak atas tanah. Padahal disisi   lain   pemicu   dari   tindakan
merintangi  atau  menghalangi  yang dilakukan  oleh  masyarakat  disekitar area  pertambangan  tidak  hanya semata permasalahan hak atas tanah, tetapi  juga  karena  tidak  adanya mekanisme pengaduan oleh masyarakat  terkait  aspirasi  mereka yang tidak tertampung atau tersalurkan melalui saluran yang ada, misalnya terhadap kasus-kasus pencemaran lingkungan atau masyarakat tidak  merasakan langsung manfaat dari adanya perusahaan, disisi lain  masyarakat  merasa  terganggu karena  adanya  potensi  pemcemaran atau kebisingan sebagai dampak dari oprasional perusahaan.
Untuk itu di dalam perubahan UU  Minerba  nantinya  perlu  ada klausula  khusus  yang  mengatur pengecualian pengenaan sanksi pidana kepada masyarakat dalam hal kasus  merintangi  atau  menghalangi yang berkaitan dengan kasus pencemaran  lingkungan  hidup.  Hal ini  akan  sinkron  pula  dengan ketentuan  di  Pasal  66  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan  “Setiap  orang  yang memperjuangkan hak  atas lingkungan hidup yang baik  dan sehat tidak dapat dituntut  secara  pidana  maupun digugat  secara  perdata”.  Selain  itu, perlu  juga  ditambah  ketentuan  hak untuk mengajukan evaluasi, peninjauan,  atau  bahkan  menolak oleh  masyarakat  disekitar  wilayah pertambangan  atas  pertambangan yang akan dibuka diwilayah mereka, dalam  hal  keberadaan  kegiatan pertambangan  tersebut  nyatanyata akan  merugikan  kepentingan masyarakat disekitar wilayah pertambangan.  Keenam,  kelestarian lingkungan  hidup,  banyak  pelaku kegiatan usaha pertambangan kurang mengindahkan kaidah teknik pertambangan  yang  baik,  terkait dengan  aspek  konservasi  cadangan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan pengelolaan  lingkungan.  Walaupun didalam  UU  Minerba  telah  ada ketentuan mengenai kewajiban reklamasi dan kegiatan pascatambang, tetapi dalam praktiknya  masih  ada  wilayah pertambangan atau kegiatan pascatambang  yang  dibiarkan  rusak tanpa ada usaha untuk mengembalikan fungsi lahan ke kondisi semula. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan pembinaan  dari  Pemerintah  Pusat maupaun  Pemerintah  Daerah  dalam melaksanakan  ketentuan  reklamasi dan kegiatan pasca tambang, selain itu kurangnnya keperdulian dan tanggungjawab pemilik izin pertambangan  terhadap  ketentuan reklamasi dan kegiatan pasca tambang karena sebagian  dari mereka sudah  menitipkan  dana  jaminan reklamasi dan kegiatan  pasca tambang.  Untuk  itu  di  dalam perubahan  UU  Minerba  kedepan perlu  diatur  ketentuan  mengenai penekanan  atau  kewajibanan  untuk membiayai  kerusakan  lingkungan yang muncul akibat proses penambangan,  juga  sanksi  baik  itu yang  bersifat  administratif  maupun pidana terhadap pelanggaran ketentuan  kewajiban  relamasi  dan kegiatan  pasca  tambang  kepada pemilik  izin.  Harapan  Dimasa  yang Akan Datang UU Minerba merupakan  salah  satu  ujung  tombak
bagi  pengaturan  dalam  pengelolaan minerba  di  Indonesia,  untuk  itu penyempurnaan  UU  Minerba  tidak saja  penting  untuk  dapat  mengatur dan  mengelola  potensi  kekayaan minerbanya,  tetapi  juga  untuk memberikan  landasan  hukum  bagi upaya pembenahan, penertiban, maupun  pengawasan  sekaligus  juga pembinaan  terhadap  pengelolaan minerba di Indonesia. Melihat  urgensi  yang  telah diuraikan  di  atas  terkait  dengan perubahan paradigma dalam pengelolaan, sinkronisasi dengan UU Pemda  terkait  pembagian  urusan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Daerah  dalam pengawasan dan pembinaan pengelolan  minerba,  serta  hal  lain yang  strategis  menyangkut  isu perizinan,  lingkungan  hidup,  dan kepentingan  langsung  masyarakat  di area  pertambangan,  nampaknya  UU Minerba tidak hanya perlu dilakukan perubahan  secara  sebagai  (parsial) tetapi  harus  dilakukan  perubahan secara  menyeluruh  (penggantian), karena  tidak  saja  substansi  akan berubah  lebih  dari  50%  tapi  juga sudah menyangkut perubahan paradigma di dalam pengelolaannya.

## Pengaturan  Desentralisasi  dalam Pengelolaan SDA
Sejumlah UU sektoral di  bidang SDA dan UU PPLH dibuat sebelum UU No 23/2014  (UU  Pemda)  diberlakukan.
UU sektoral dimaksud adalah UU No. 41/1999 (UU Kehutanan),UU No.27/2007  tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil sebagaimana  telah  diubah  oleh  UU No.  1/2014  (UU  PWP&PPK),  UU
No.  4/2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara
(UU  Minerba),  UU  No.  31/2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah  oleh  UU  No.  45/2009  (UU
Perikanan).  Dalam  banyak  hal,  UU tersebut  masih  memuat  semangat mendesentralisasi urusan pengelolaan SDA sebagai bagian dari kebijakan  memberi  otonomi  kepada daerah untuk mengurus  dan mengatur berdasarkan prakarsa sendiri. Pemberlakuan  UU  Pemda  yang membawa semangat  mengambil kembali  urusan  pemerintahan  yang pernah dilimpahkan kepada kabupaten kota, tentu saja membawa pengaruh  pada  UU  sektoral  tersebut dengan cara memintanya menyesuaikan  diri.  Pengaruh  UU Pemda  terhadap  UU  sektoral  dan UUPLH  tidak  hanya  yang  terkait dengan jenis-jenis urusan pemerintahan  tetapi  juga  bentuk organisasi pemerintahan daerah. Bagian ini memaparkan ketentuan  mengenai  desentralisasi bidang pengelolaan SDA sebagaimana  diatur  di  dalam  UU sektoral,  UUPLH  dan  UU  Pemda sendiri.  Selain  mendeskripsikan, bagian  ini  juga  membuat  analisis perbandingan  antara  UU  Pemda dengan  UU  Sektoral  dan  UU  PPLH. Tidak hanya sampai disitu, bagian ini juga  menggambarkan  implementasi UU  Pemda  sejauh  ini  sebagaimana tergambar  surat  edaran  yang  dibuat dan  disebarluaskan  oleh  beberapa kementerian.
Pertambangan  Mineral  dan Batubara Undang-Undang Pertambangan Minerba, terbit setelah 42 tahun sejak pertama  kali  urusan  pertambangan diatur  dalam  UU  No.11  Tahun  1967 tentang  Pertambangan.  Sama  seperti
UU PPLH, UU Pertabangan Minerba cukup lambat melakukan penyesuaian  dengan  UU  Pemda. Sebagai pengganti dari UU Pertambangan  No.11  Tahun  1997, UU Pertambangan Minerba menegaskan  bahwa  1).  Mineral  dan batubara  sebagai  sumber  daya  yang tak  terbarukan  dikuasai  oleh  negara dan pengembangan serta pendayagunaannya  dilaksanakan oleh Pemerintah  dan  pemerintah  daerah bersama dengan  pelaku usaha; 2). Pemerintah selanjutnya memberikan  kesempatan  kepada badan  usaha  yang  berbadan  hukum
Indonesia,  koperasi,  perseorangan, maupun  masyarakat  setempat  untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara  berdasarkan  izin,  yang sejalan  dengan  otonomi  daerah, diberikan  oleh  Pemerintah  dan/atau pemerintah  daerah  sesuai  dengan kewenangannya  masing-masing;  3).
Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi  dan  otonomi  daerah, pengelolaan  pertambangan  mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan  prinsip  eksternalitas, akuntabilitas,  dan  efisiensi  yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah  daerah;  4).  Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi  dan  sosial  yang  sebesar- besar  bagi  kesejahteraan  rakyat Indonesia; 5).
Usaha  pertambangan  harus dapat  mempercepat  pengembangan wilayah  dan  mendorong  kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan  menengah  serta  mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan;  6).  Dalam  rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan  harus  dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan  hidup,  transparansi,  dan partisipasi masyarakat. UU Pertambangan  Minerba,  mengatur pembagian  kewenangan  pemerintah, pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut: (Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8) Kewenangan Pemerintah dalam  pengelolaan  pertambangan mineral  dan  batubara,  antara  lain, adalah:  a.  penetapan  kebijakan nasional;  b.  pembuatan  peraturan perundang-undangan;  c.  penetapan standar  nasional,  pedoman,  dan kriteria; d. penetapan sistem perizinan  pertambangan  mineral  dan batubara  nasional;  e.  penetapan  WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan  pemerintah  daerah  dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; f. pemberian IUP, pembinaan,  penyelesaian  konflik masyarakat,  dan  pengawasan  usaha pertambangan  yang  berada  pada lintas  wilayah  provinsi  dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil  dari  garis  pantai;  g.  pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha  pertambangan  yang  lokasi penambangannya  berada  pada  lintas wilayah  provinsi  dan/atau  wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis  pantai;  h.  pemberian  IUP, pembinaan,  penyelesaian  konflik masyarakat,  dan  pengawasan  usaha pertambangan  operasi  produksi  yang berdampak  lingkungan  langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis  pantai;  i.  pemberian  IUPK Eksplorasi  dan  IUPK  Operasi Produksi;  j.  pengevaluasian  IUP
Operasi  Produksi,  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  daerah,  yang  telah menimbulkan  kerusakan  lingkungan serta  yang  tidak  menerapkan  kaidah pertambangan yang baik; k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan,  dan  konservasi;  l. penetapan  kebijakan  kerja  sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;  m.  perumusan  dan penetapan penerimaan  negara  bukan pajak  dari  hasil  usaha  pertambangan mineral  dan  batubara;  n.  pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan  pertambangan  mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; o. pembinaan dan pengawasan  penyusunan  peraturan daerah  di  bidang  pertambangan;  p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi  mineral  dan  batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;  q.  pengelolaan  informasi geologi,  informasi  potensi  sumber daya  mineral  dan  batubara,  serta informasi pertambangan pada tingkat nasional; r. pembinaan dan pengawasan  terhadap reklamasi lahan  pascatambang;  s.  penyusunan neraca  sumber  daya  mineral  dan batubara tingkat nasional; t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;  dan  u.  peningkatan kemampuan  aparatur  Pemerintah, pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan  pengelolaan  usaha pertambangan. Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan  mineral  dan  batubara, antara  lain,  adalah:  a.  pembuatan
peraturan
perundang-undangan daerah; b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan  usaha  pertambangan pada  lintas  wilayah  kabupaten/kota dan/atau  wilayah  laut 4  (empat)  mil sampai  dengan  12  (dua belas)  mil;  c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan  usaha  pertambangan operasi  produksi  yang  kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas)  mil;  d.  pemberian  IUP, pembinaan,  penyelesaian  konflik masyarakat  dan  pengawasan  usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau  wilayah  laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas)  mil;  e.  penginventarisasian, penyelidikan  dan  penelitian  serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data  dan  informasi  mineral  dan batubara sesuai dengan kewenangannya; f.  pengelolaan informasi  geologi, informasi  potensi sumber  daya  mineral  dan  batubara, serta  informasi  pertambangan  pada daerah/wilayah provinsi; g. penyusunan  neraca  sumber  daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi; h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di  provinsi;  i.  pengembangan  dan peningkatan  peran  serta  masyarakat dalam  usaha  pertambangan  dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak  di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;  k.  penyampaian informasi  hasil  inventarisasi,
penyelidikan  umum,  dan  penelitian serta  eksplorasi  kepada  Menteri  dan bupati/walikota; l. penyampaian informasi  hasil  produksi,  penjualan dalam  negeri,  serta  ekspor  kepada Menteri  dan  bupati/walikota;  m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan n.  peningkatan  kemampuan  aparatur pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan  pengelolaan  usaha pertambangan. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota  dalam  pengelolaan pertambangan  mineral  dan  batubara, antara  lain,  adalah:  a.  pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;  b.  pemberian  IUP  dan  IPR, pembinaan,  penyelesaian  konflik masyarakat,  dan  pengawasan  usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai  dengan  4  (empat)  mil;  c.
pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan  usaha  pertambangan operasi  produksi  yang  kegiatannya berada  di  wilayah  kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi  mineral  dan  batubara;  e. pengelolaan informasi geologi, informasi  potensi  mineral  dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota; f. penyusunan neraca  sumber  daya  mineral  dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;  g.  pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat  dalam  usaha  pertambangan dengan   memperhatikan   kelestarian
lingkungan;  h.  pengembangan  dan peningkatan  nilai  tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan  secara  optimal;  i. penyampaian informasi hasil inventarisasi,  penyelidikan  umum, dan  penelitian,  serta  eksplorasi  dan eksploitasi  kepada  Menteri  dan gubernur;  j.  penyampaian  informasi hasil  produksi,  penjualan  dalam negeri,  serta  ekspor  kepada  Menteri dan  gubernur;  k.  pembinaan  dan pengawasan  terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan l. peningkatan  kemampuan  aparatur pemerintah  kabupaten/kota  dalam penyelenggaraan  pengelolaan  usaha pertambangan. (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kewenangan  yang  cukup nyata bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara diwujudkan dalam bentuk  antara lain: -  kewenangan  dalam  penerbitan  izin usaha  pertambangan  (IUP)  dan  izin usaha  pertambangan  rakyat (IUPR)  - membentuk  struktur  satuan  kerja perangkat daerah (dinas pertambangan) - menyusun peraturan daerah  (Perda)  yang  berhubungan dengan pertambangan. Sebagaimana  dijelaskan  pada bagian  Pendahuluan,  UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah  (UU  Pemda)  bercorak sentralistik.  Sekalipun  Kementerian Dalam  Negeri  menyebut  UU  ini memiliki tujuan menciptakan penyelenggaraan  pemerintahan  yang efektif,  ketentuan  dan  penjelasan  di dalamnya  menyiratkan  kehendak
untuk memusatkan kembali penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menjustifikasi penyelenggaraan pemerintahan sentralistk tersebut, UU ini membangun sejumlah argumen mengenai asal-usul kekuasaan pemerintahan.  UU  ini  berargumen bahwa  dalam  negara  kesatuan, pemerintah  pusat  lah  yang  pertama kali mendapatkan kekuasaan pemerintahan.  Kekuasaan  tersebut kemudian  dibagibagi  ke  pemerintah daerah.
Oleh  karena  itu  pemerintah daerah  berada  di  bawah  pembinaan dan  pengawasan  pemerintah  pusat dalam  menyelenggarakan  urusan pemerintahan. Dikatakan juga bahwa tanggungjawab akhir penyelenggaraan  pemerintahan  ada pada  pemerintah  pusat  sebagai sumber asal kekuasaan pemerintahan.  UU  Pemda  secara konsisten  menampakan  ekspresi sentralisme penyelenggaraan pemerintahan  ketika  merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai penyerahan kewenangan (desentralisasi).  Secara  umum,  UU Pemda  menarik  secara  signifikan kewenangan  pengelolaan  SDA  dari kabupaten/kota. Dalam bidang kehutanan, hanya pengelolaan taman hutan  raya  yang  masih  tersisa  di daerah. Sebagian kewenangan ditarik ke  pusat  atau  dilimpahkan  ke provinsi.
Perubahan lebih  drastis terjadi pada sektor kelautan. UU Pemda tidak menyisakan satu kewenangan  pun kepada kabupaten/kota  untuk  pengelolaan sumberdaya laut. Desentralisasi pengelolaan  sumberdaya  laut  hanya sampai  di  tingkat  provinsi.  Tidak
seperti di sektor kelautan,  pada sektor perikanan,  kabupaten/kota  masih memiliki kewenangan sekalipun lebih banyak  untuk  urusan  pemberdayaan nelayan kecil. Urusan lainnya adalah pengelolaan  dan  penyelanggaraan Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI)  dan menerbitkan izin perikanan budidaya.
Kewenangan  yang  diberikan  ke provinsi banyak menyangkut perizinan selain pengawasan sumberdaya  perikanan. Untuk  bidang energi  dan  sumberdaya mineral,  UU Pemda masih memberikan kewenangan  kepada  provinsi  dan kabupaten/kota sepanjang tidak mengenai  minyak dan gas bumi. Perbandingan Undang-undang Pemerintahan Daerah dengan Undang-undang Sektoral Dengan diterbitkan pengganti
UU  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  oleh  UU  23 Tahun  2014,  pembagian  urusan pemerintahan  menjadi  salah  topik penting  dan  menarik  perhatian banyak  pihak.  Pembagian  urusan pemerintahan  menjadi  penting  bagi Pemerintah  Kabupaten/Kota  karena menyangkut  kewenangan  apa  saja yang masih dipegang dengan terbitnya  UU  Pemda  yang  baru tersebut.  Dalam  suatu  acara  seminar nasional  di  Bulan  Maret  2015,  di Kalimantan  Timur,  dengan  topik bahasan  adalah  materi  UU  Pemda yang  baru,  mengundang  banyak komentar  utamanya  dari  Pemerintah Kabupaten/Kota. Pokok argumentasinya, adalah bakal hilangnya sebagian bersar kewenangan pemerintah kabupaten/kota khususnya pada bidang kehutanan, pertambangan dan
kelautan.  Nada  kekecewaan  begitu tampak dari komentar  dan pertanyaan para wakil pemerintah kabupaten/kota.  Khusus  pada  bidang kehutanan dan pertambangan, implikasi  penerapan  UU  32  Tahun 2014  akan  menyebabkan  hilangnya dinas kehutanan dan dinas pertambangan. Sebab, tidak signifikan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota  untuk  membentuk SKPD Kehutanan dan Pertambangan jika  wewenang  atau  hal  yang  diurus hanya  1  (satu)  urusan.  Misalnya  di bidang kehutanan, Pemerintah kabupaten/kota  hanya  berwenang mengurus Taman Hutan Raya Paparan berikut  membandingkan  ketentuan UU  Pemda  dengan  beberapa  UU sektoral (UU Kehutanan, UU PWP&PPK, UU Pertambangan Minerba,  UU  Perikanan)  dan  UU PPLH  terkait  dengan  desentralisasi pengelolan SDA. (Tahura), sedangkan  di  bidang  energy  dan sumber daya mineral hanya mengurus penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Implementasi Undang-undang Pemerintahan Daerah UU  Pemda  menghendaki perubahan penyelenggaraan pemerintahan  di  tingkat  daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dengan pembagian kewenangan seperti  yang  diinginkan  oleh  UU Pemda,  ditargetkan  harus  sudah berjalan  dua  tahun  setelah  UU tersebut  diberlakukan.  Masa  waktu dua tahun digunakan untuk mempersiapkan  pelaksanaan  UU Pemda secara penuh. Untuk memastikan persiapan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai
target  waktu,  sejumlah  Menteri mengeluarkan  surat  edaran  yang ditujukan  kepada  pemerintah  daerah. Tujuannya untuk mengingatkan ketentuan-ketentuan dalam UU Pemda  yang  menginginkan  Pemda melakukan langkah-langkah persiapan,  dan  memberikan  arahan mengenai  tindakan  dan  perubahan- perubahan  yang  perlu  dilakukan dalam  rangka menyambungkan antara  situasi/perbuatan  yang  sudah dilakukan sebelumnya dengan ketentuan dalam UU Pemda. Bagian-bagian  berikut  akan memaparkan  perbuatan  administratif oleh sejumlah kementerian (pemerintah  pusat)  dalam  rangka melaksanakan  UU  Pemda  dalam bentuk membuat surat edaran. Sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UU Pemda,
Kementerian  Dalam  Nageri  yang dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Menteri, membuat  dan  menyebarkan  Surat Edaran  yang  ditujukan  kepada Gubernur  dan  Bupati/Walikota  se- Indonesia.  Surat  Edaran  tersebut bertanggal  16 Januari  2015.2  Pada intinya surat edaran tersebut mengatur  mengenai  4 hal  yaitu:  (i) langkah-langkah yang perlu dilakukan  dalam  rangka penyerahan penyelenggaraan urusan pemerintahan; (ii) bagaimana melaksanakan tindakan-tindakan masa  transisi;  (iii)  tindakan-tindakan sementara  menunggu  terbentuknya perangkat  di  tingkat  daerah  yang permanen.  Tindakan-tindakan  yang disarankan dilakukan untuk penyerahan  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  misalnya  serah  terima personil,  pendanaan,  saran  dan prasarana serta dokumen (P3D) yang harus  dituntaskan  dalam  dua  tahun.
Surat  edaran  menyarankan  untuk melakukan inventarisasi P3D sebelum  melakukan  serah  terima. Saran  lainnya  agar  Gubernur  dan Bupati/Walikota melakukan koordinasi diantara mereka termasuk koordinasi  DPRD  dan  Kementerian relevan. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan  umum,  surat  edaran memberi petunjuk agar Badan/Kantor  Kesbangpol  dan  atau biro/bagian di sekretariat  daerah yang membidangi urusan pemerintahan menanganinya, sementara  menunggu  terbentuknya instansi vertikal yang akan membantu gubernur dan bupati/walikota. Adapun saran untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang  Gubernur  sebagai  wakil pemerintah  pusat,  surat  edaran memberi petunjuk untuk menugaskan SKPD provinsi menunggu  terbentuknya  perangkat Gubernur.  Sekitar  empat  bulan setelah  surat  edaran  Menteri  Dalam Negeri,  Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan,  membuat  dan menyebarluaskan sebuah surat edaran  yang  ditujukan  kepada Gubernur, Bupati/walkota dan kepala dinas  yang  membidangi  urusan kehutanan provinsi dan kabupaten/kota.3  Dengan  menyebut ulang  sejumlah  ketentuan  dalam  UU Pemda, surat edaran tersebut memperjelas implikasi pemberlakuan UU  Pemda  pada  kewenangan penyelenggaraan  izin  dan  pelayanan publik. Kewenangan-kewenangan tersebut  yang  menurut  peraturan perundangan sebelumnya (PP 38/2007) menjadi milik kabupaten/kota, beralih kepada
provinsi  menurut  UU  Pemda.  Hal menarik  dari  surat  edaran  tersebut bahwa  peralihan  penyelenggaraan kewenangan tersebut secara otomatis terjadi  dengan  pemberlakuan  UU Pemda.  Salah  satu  contoh  yang disebutkan  dalam  surat  edaran tersebut  bahwa  peralihan  tersebut bersifat  otomatis  adalah  pemberian izin  perhutanan  sosial  yaitu  izin usaha  hutan  kemasyarakatan,  hak pengelolaan  hutan  desa  dan  izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu- hutan  tanaman  rakyat.  Surat  edaran tersebut  menentukan  bahwa  bagi yang sudah ada penetapan areal oleh Menteri  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan,  izin  diberikan oleh
Bupati  dengan  mempertimbangkan tahapan  dan  proses  yang  sudah dilakukan oleh Bupati/walikota.
Analisis  dampak  Pemberlakuan Undang-undang
Pemerintahan Daerah
Undang-undang  emerintahan
Daerah  baru  berlaku  kurang  lebih setahun, dampak pemberlakuan yang dipaparkan  dalam  laporan  ini  belum merupakan  hal-hal  yang  konkrit seperti  penambahan  jumlah  UPTD provinsi  atau  penghapusan  sauan kerja  perangkat  daerah  tingkat kabupaten/kota.
Dengan baru
melewati kurang lebih satu tahun, paparan mengenai  dampak  lebih  menunjuk pada pandangan-pandangan terhadap UU  Pemda   dan   rencana-rencana mengimplementasikannya.Pandanga npandangan   mencakup  optimisme dan kekawatiran-kekawatiran mengenai  kondisi  dan  hasil  yang akan muncul.

## Organisasi perangkat daerah
Sekalipun mendapatkan tambahan  kewenangan  yang  banyak dari  pemberlakuan  UU  Pemda, pemerintah provinsi di  tempat tertentu kawatir  dengan  kemampuan  mereka dengan  jumlah  sumberdaya manusia yang terbatas. Dicontohkan kemampuan untuk menangani permohonan izin usaha pertambangan  yang  mencapai  700- an. Situasi yang sama juga dibayangkan berpotensi terjadi untuk penyelenggaraan  perizinan  di  bidang kehutanan.  Pemerintah  diperkirakan tidak akan bisa menyediakan pelayanan  efektif  akibat  banyaknya jumlah  permohonan  apalagi  harus melakukan  verifikasi  lapangan  ke tempat-tempat yang secara jarak jauh dari  ibu  kota  provinsi.  4  Karena  itu, kehadiran  Unit  Pelaksana  Teknis (UPT)  Kementerian  di  daerah, dianggap  akan  bisa  mengatasi kelemahan tersebut.

## Kesimpulan
Implikasi  dari  perubahan Undang-undang Pemerintahan Daerah  diantaranya  berkurangnya kewenangan  Pemerintah  Daerah
Tinggkat II berkaitan Pemberian izin dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Alam yang ada di kawasan  Daerah  Kabupaten/kota  di
Indonesia.  pengambilan  kebijakan publik  (public  policy making). Energi dan Sumberdaya mineral saat ini  telah  memainkan  peran  sangat penting dalam pembangunan pereekonomian Indonesia, yang berfungsi  sebagai  salah  satu  tulang punggung penerimaan Negara. Pengelolaannya  Sumber  Daya  Alam perlu  dilakukan  secara  optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan  lingkungan,  serta
berkeadilan  agar  dapat  memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Saran 1. Perlunya Peninjauan  ulang aturan berkaitan dengan  pengurang kewenangan Pemerintah  Daerah Khusunya Pemerintah Kabupaten Kota berkaitan dengan  Pemanfaatan  Energi  dan Sumber Daya Mineral. 2. Pemerintah dalam hal ini sebagai Penyelengara  dari  Tata  Kelola
Energi dan Sumber  Daya Mineral harus  dapat  membuat  dan mempercepat  berkaitan  dengan energi terbarukan sebagai pengganti  Energi Sumber  Daya Mineral habis pakai 3. Pemerintah  dalam  pemanfaatan Energi dan Sumber  Daya Mineral harus  bisa  efektif,  efesien, transparan dan tepat sasaran bagi kemajuan bangsa dan kemakmuran masyarakat. Daftar Kepustakaan Bratakusumah,  Supriady,  Dedi  dan Solihin, Dadang. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. D.  Siregar,  Doli.  2002.  Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama. Islamy, A.Irvan.  1994.  Prinsip-prinsip Perumusan  Kebijakan  Negara, Jakarta:  Bina  Aksara.  Edisi  2,
Cet. 1. Kaho, Josef Riwu, 1991. Prospek  Otonomi  Daerah  di Negara  RI.  Jakarta:  Rajawali Press.
Sabar,  Eko  Prihatin.  2009.  Otonomi
Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Semarang: Fakultas Suharto,  Edi.  2005.  Membangun Masyarakat  Memberdayakan
Rakyat. Bandung:          Refika Aditama.
Winarno,  Budi.  2007.  Kebijakan
Publik  Teori  &  Proses  . Yogyakarta:  Media  Pressindo. Yasmi,  Yardi.  Dkk.  2005. Kompleksitas Pengelolaan Sumber  Daya  Hutan  di  Era Otonomi  Ekosistemik  dalam Daerah; Studi  Kasus di Pengelolaan Sumberdaya Kabupaten Sintang 30 Alam di Daerah, Makalah disampaikan dalam “Seminar  Internasional
IV  Dinamika  Politik  Lokal  di Indonesia:  Partisipasi  dan Demokrasi”,  Salatiga,  14-18 Juli  2003.  Kalimantan  Barat. Bogor: Inti Prima Karya.
di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S.
Evaluasi  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun 2007  Tentang  Persyaratan  dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa. Ispik,  A.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti, M.  D.,  &  Zainal,  Z.  (2021).  The Influence  of  Discipline  on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. Pekanbaru City .
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A.,
Wedayanti,  A.  A.  P.  M.  D.,  & Zainal,  M.  L.  H.  (2021).  Good Governance in Maintaining Peace and  Order  at  Pangkalan  Kerinci
District. Pelalawan Regency . Ispik,  A.,  Yogia,  M.  A.,  Purwati,  A. A.,  Wedayanti,  M.  D.,  &  Zainal, M.  L.  H.  (2021).  Analysis  of Benefits, Discipline and Leadership  Style  in  improving Employee  Performance  of  the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia.
Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A.,
Zainal,  Z.,  &  Riauan,  I.  (2022).
Implementation  of  collaboration planning and budget performance information for special allocation fund  in  budget  planning  in  the regional  development  planning agency of Rokan Hilir regency. International  Journal  of Health Sciences (IJHS) Ecuador , 6 (S4), 639-651.
Munir, A., Wahyudi, S., & Zainal, Z.
(2020). Tinjauan Kriminologi
Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi  Pemasaran  Produk  Yang Diperankan  Oleh  Sales  Promotion Girl  Di  Kota  Pekanbaru. Wedana : Jurnal  Kajian  Pemerintahan, Politik dan Birokrasi , 6 (2), 21-35.
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A., Wedayanti,  M.  D.,  &  Zainal,  Z.
(2021). The Role of the Camat in Coordinating  the  Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency. Suwaryo,  H.  U.,  &  Redjo,  H.  S.  I. (2018).  Transformasi  Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah  Dalam  Pemberian  Izin Hutan  Tanaman  Industri  Bagi Swasta  Di  Provinsi  Riau  Tahun 2010-2015. Wicaksono, A. (2022, April).
Peatlands  Restoration  Policies  in Indonesia:  Success  or  Failure?.
In IOP  Conference  Series:  Earth and  Environmental  Science (Vol. 995,  No.  1,  p.  012068).  IOP Publishing.
Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership  of  Tourism  and Culture Department in Development of Cultural Reserves  at  District  Kuantan Singingi. Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K.  (2021).  Governance  of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan , 37 (2).
Halim,  N.  A.,  Rosidi,  I.,  Haris,  A., Yesicha,  C.,  &  Riauan,  M.  A.  I. Media dan Politik.
Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman,
N.  (2020).  Analisis  Framing" Aksi Bela Islam" sebagai Dakwah Islam  di  Riau  Pos  (A  Framing Analysis  of"  Islam  Defense Action"  as  Islamic  Dakwah  on Riau  Pos  Newspaper). Jurnal Dakwah Risalah , 31 (1), 35-47.
Riauan,  M.  A.  I.,  Qurniawati,  E.  F.,
Aslinda,  C.,  &  Aziz,  A.  (2020). Konstruksi  Realitas  Pada  Pesan
Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL: Journal of Communication , 5 (1).
Riauan,  M.  A.  I.,  Kholil,  S.,  & Sikumbang, A. T. (2019). Islamic
Symbols on Political Messages in Newspapers  in  Riau  (Study  in Regional Head Election 2017). Budapest International Research  and  Critics  Institute- Journal (BIRCI-Journal) , 2 (1), 254-262.
Riauan,  M.  A.,  Sari,  G.  G.,  Aslinda,
C.,  &  Qurniawati,  E.  F.  (2018). Konstruksi Makna Ketergantungan  dalam  Perilaku Merokok. Relasi  Negara  Industri Dan  Masyarakat  Dalam  Perspektif Komunikasi , 171. Riauan,  M.  A.  I.,  &  Shasrini,  T. (2017).  Dampak  Komunikasi Terapeutik terhadap Citra Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). Jurnal The Messenger , 9 (1), 31-43. Riauan, M. A. I. (2016). Figur Politik Calon Walikota Pekanbaru Septina  Primawati  Rusli  dan Erizal  Muluk  Pada  Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Medium , 4 (2).
Riauan, M. A. I. (2013). Penggunaan Teknologi  Komunikasi  dalam Penerapan Good Governance. Jurnal Kajian Pemerintahan , 2 (2), 102-107.
Riauan,  M.  A.  I.  (2012).  Studi Komparatif  Aktivitas  Humas
Antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. Chevron Pacific
Iindonesia. Medium , 1 (1).
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A.  (2018).  Pergeseran  Makna Tradisi  Bakar  Tongkang  Bagi Generasi  Muda  Tionghua  di Kabupaten  Rokan  Hilir  Provinsi Riau.