ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Penerapan Sistem Kepegawaian Perangkat Desa Melalui SIPEDE : Studi Desa Terungwetan, Kabupaten Sidoarjo
Dian Nur Cholidah 1, * ; Ilmi Usrotin Choiriyah 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia; diannurcholidah49@gmail.com; ilmiusrotin@umsida.ac.id * Correspondence :  diannurcholidah49@gmail.com
Kata kunci e-Government, SIPEDE, Sistem Kepegawaian Perangkat Desa
Keywords e-Government, SIPEDE, Village Official Personnel System

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas penerapan e-Government melalui Sistem Kepegawaian Perangkat Desa (SIPEDE) di Desa TerungWetan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada tahun 2022. Penelitian ini mengadopsi teori dari penelitian Harvard JFK School of Government yang diterapkan dalam buku karya (Indrajit,
2016)  yang  terdiri  dari  tiga  elemen  kunci,  yaitu  support,  capacity,  dan  value. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan kesuksesan penerapan  SIPEDE  dalam  Sistem  Kepegawaian  Perangkat  Desa,  dengan  hasil seperti:  1)  Adanya  dukungan  dan  regulasi  yang  jelas,  alokasi  sumber  daya,  dan sosialisasi  yang  efektif  kepada  operator.  2)  Terdapat  kapasitas  yang  memadai, termasuk keuangan yang cukup, infrastruktur teknologi informasi yang lengkap, dan tenaga kerja yang kompeten. 3) Perangkat desa merasakan manfaat, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan kinerja mereka.

## ABSTRACT
This research explores the implementation of e-Government through the Village Officials Employee Information System  (SIPEDE) in TerungWetan Village  to enhance  the  quality  of  public  services  in  the year  2022.  The  study  adopts  the theory  derived  from  the  research  conducted  by  the  Harvard  JFK  School  of Government, as applied in the work authored by (Indrajit, 2016), which comprises three  key  elements:  support,  capacity,  and  value.  The  research  methodology utilized  is  qualitative,  employing  data  collection  techniques  such  as  interviews, observations, and documentation. Informant selection was carried out through purposive  sampling.  The  research  findings  demonstrate  the  success  of implementing  SIPEDE in the  Village  Officials  Employee  Information System. This is evidenced by: 1) Clear support and regulations, resource allocation, and effective operator awareness. 2) Adequate capacity, including sufficient financial resources, comprehensive information technology infrastructure, and competent personnel. 3) Village officials have experienced benefits, particularly in improving the efficiency and effectiveness of their performance reporting..

## Pendahuluan
Informasi telah menjadi krusial seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, karena  informasi  memiliki  nilai  yang  benar,  akurat,  cepat,  dan  tepat.  Pesatnya perkembangan  teknologi  memungkinkan  berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah, swasta, dan perusahaan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih sederhana, efisien, dan produktif. Semua lembaga telah mulai meluncurkan pembaruan dalam sistem TI yang sudah ada dan ini dapat dilakukan dengan mudah. Pentingnya dukungan dari  kerangka  penerapan  informasi  yang  telah  direncanakan  secara  jelas  adalah untuk memudahkan proses penerapannya. Sesuai dengan (Jogiyanto, 2005) sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang memenuhi kebutuhan dalam  mengelola  pertukaran  sehari-hari,  menjalankan  tugas  dan  aktivitas  utama, serta menyediakan laporan penting kepada pihak eksternal. Pembangunan sistem informasi  memerlukan  integrasi  komponen  pendukung  seperti  pemrograman, perangkat  keras,  pengguna,  informasi,  dan  metodologi  (Ananda,  2023; Sudirman,2023).
Bidang  digital  digunakan  untuk  meningkatkan  efisiensi,  termasuk  dalam digitalisasi  komunikasi  media,  penyiaran,  dan  penyediaan  informasi  pemerintah. Sistem  Kepegawaian  Perangkat  Desa  (SIPEDE)  juga  memegang  peran  penting dalam hal ini. SIPEDE didirikan pada tahun 2020 dan melibatkan pegawai sebagai salah satu sumber daya manusia yang bekerja di Pemerintahan Desa. Tugas utama mereka adalah menciptakan dan melaksanakan strategi sumber daya manusia lokal, yang  menekankan  pentingnya  pengawasan  dan  pemeliharaan  data  yang  akurat. Sistem Kepegawaian Perangkat Desa (SIPEDE) juga memiliki peran penting dalam melayani seluruh staf. Pegawai atau perangkat desa merupakan komponen utama dalam  tugas-tugas  suatu  organisasi  yang  harus  diawasi  dengan  cermat.  Secara umum,  manajemen  pegawai  yang  akurat  dapat  berkontribusi  pada  peningkatan kinerja  baik  dalam  bisnis  maupun  dalam  pemerintahan  secara  keseluruhan, meskipun  peningkatan  kinerja  pegawai  dapat  dicapai  dalam  jangka  waktu  yang singkat.  Sistem  Kepegawaian  Perangkat  Desa  (SIPEDE)  pada  dasarnya  berfungsi sebagai  pendukung  dan  menyediakan  data  yang  akurat  mengenai  pegawai. Pemanfaatan  basis  informasi  ini  memungkinkan  pemantauan  terhadap  berbagai kebutuhan pegawai, seperti portabilitas, kemajuan, perpindahan, cuti, tingkat gaji, dan manfaat lainnya.
SIPEDE  adalah  alat  yang  mencakup  pengelolaan  Perangkat  Desa  termasuk data  pribadi,  keluarga,  pendidikan,  pelatihan,  pekerjaan,  pengalaman,  tanda  jasa atau penghargaan, organisasi, dan pelaporan. Laporan-laporan yang dihasilkan oleh SIPEDE mencakup data mengenai unit kerja perangkat dan laporan BPJS. Beberapa perangkat  yang  ada  dalam  SIPEDE  memiliki  pusat  data  dan  komunikasi  yang khusus  yang  saling  terhubung,  memberikan  rekomendasi,  dan  seringkali berinteraksi satu sama lain dalam upaya untuk menyediakan data terkait pekerjaan. Kabupaten  Sidoarjo  merupakan  salah  satu  Daerah  yang  telah  mengadopsi  e-
Government  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahannya.  Salah  satu  trobosan  baru dalam  implementasi  e-Government  di  Kabupaten  Sidoarjo  adalah  Sistem Kepegawaian  Perangkat  Desa  (SIPEDE),  yang  dikelola  oleh  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sidoarjo. Sistem ini memungkinkan Pemerintah Desa untuk  menyampaikan  informasi  mengenai  pegawai,  melaporkan  kinerja,  dan melibatkan staf dalam pelaporan E-Kinerja.
Pemerintah  Desa  Terungwetan  di  Kecamatan  Krian,  Kabupaten  Sidoarjo, adalah salah satu Desa yang telah mengadopsi Aplikasi SIPEDE untuk pengelolaan sistem  informasi  Perangkat  Desa.  Aplikasi  ini  dioperasikan  oleh  satu  operator. Dalam pelaksanaannya, jika terjadi pergantian Perangkat Desa yang baru, kejadian kematian  salah  satu  pegawai  perangkat,  atau  pergantian  Kepala  Desa  dari  yang lama ke yang baru, semua perubahan data ini harus dimasukkan ke dalam database SIPEDE  untuk  pembaruan  data  yang  tepat  dan  terbaru.  Proses  pembaruan  data dalam  SIPEDE  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  tunjangan,  gaji,  dan penilaian  kinerja  pegawai  perangkat  desa.  Data  yang  akurat  dan  terkini  dalam SIPEDE  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  pegawai  perangkat  desa menerima tunjangan yang seharusnya, gaji yang sesuai, dan evaluasi kinerja yang akurat.  Jika  nama  pegawai  perangkat  desa  tidak  tercatat  dengan  benar  dalam aplikasi  SIPEDE,  maka  hal  ini  dapat  mengakibatkan  ketidaksesuaian  dalam pemberian tunjangan, gaji, dan penilaian kinerja.
Sistem  Informasi  Kepegawaian  Perangkat  Desa  (SIPEDE)  adalah  terobosan terbaru  dalam  pengelolaan  data  perangkat  desa  yang  dikembangkan  oleh  Dinas PMD. Desa Terungwetan di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah mengadopsi SIPEDE sebagai sistem informasi kepegawaian Perangkat Desa. Sebelum SIPEDE, pengelolaan data kepegawaian perangkat desa adalah tugas rumit yang memakan banyak waktu dan tenaga. Sebelum adanya SIPEDE, pemantauan kebutuhan dalam hal data kepegawaian perangkat desa dilakukan secara manual oleh Perangkat Desa dan pengelolaan data kepegawaian perangkat desa menggunakan format Excel dan dicetak  dalam  berkas  fisik.  Berkas  tersebut  dilaporkan  langsung  ke  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setiap tiga bulan sekali dengan proses pelaporan manual yang memakan waktu lama. Perubahan  dari sistem manual ke SIPEDE  telah  membawa  efisiensi  signifikan  dalam  manajemen  data  kepegawaian perangkat desa. Dalam sistem manual, pelaporan langsung ke Dinas PMD selama jam  kerja  dapat  menghambat  kinerja  pegawai.  Namun,  dengan  adopsi  SIPEDE, Dinas  PMD  dapat  memantau  data  kepegawaian  perangkat  desa  melalui  website, yang memungkinkan pengaksesan yang lebih mudah dan cepat. Selain itu, Dinas PMD  tidak  perlu  menunggu  lama  untuk  mendapatkan  data  kepegawaian  yang diperlukan. Dengan SIPEDE, pelaporan hanya perlu dilakukan dengan melakukan pembaruan data pegawai setiap satu bulan sekali, tanpa perlu datang langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Proses pelaporan ini mencakup penyimpanan  data  pegawai  ke  dalam  database  yang  tersedia.  Hal  ini  telah
membawa  perubahan  positif  dalam  efisiensi  dan  manajemen  data  kepegawaian perangkat desa.
Namun,  implementasi  kebijakan  pemerintah  ini  masih  belum  optimal  di tingkat pemerintahan lokal, sehingga menghambat kemajuan e-Government sebagai tonggak  utama  pemerintahan.  Penolakan  terhadap  perubahan  merupakan  salah satu  halangan  utama  dalam  upaya  pengembangan  e-Government,  selain  faktor- faktor lain seperti kepentingan sektoral yang berbeda, konteks informasi, kurangnya semangat  untuk  berintegrasi,  keengganan  untuk  berbagi  informasi,  dan  faktor- faktor lain yang turut berperan. Meskipun demikian, integrasi Teknologi Informasi dapat memberikan solusi bagi tantangan global dan menarik minat investor serta wisatawan  untuk  menanamkan  modalnya  di  wilayah  tersebut.  Demikian  pula, dalam  konteks  pemerintahan  desa,  sebagai  entitas  pemerintahan  terbawah  dalam struktur  pemerintahan  nasional,  desa  memiliki  kewenangan  otonom  untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Menurut  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, pembangunan  desa  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan kesejahteraan  masyarakat  desa  sebesar-besarnya.  Oleh  karena  itu,  penerapan konsep e-Government di pemerintahan desa dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan  desa  dalam  upaya  mencapai  tujuan  tersebut.  (Watrianthos  et  al., 2019)
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memungkinkan  e-Government  Desa  menjadi  sarana  pertanggungjawaban  bagi pemerintah  desa  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan.  Hal  ini  akan menciptakan  pemerintahan  yang  mandiri,  transparan,  dan  akuntabel.  E- Government dalam konteks pemerintahan desa bukan hanya sekedar tentang situs web desa, tetapi merupakan sistem yang terintegrasi melalui teknologi informasi, yang pada gilirannya akan membuat pemerintahan desa menjadi lebih efisien dan transparan  sesuai  dengan  mandat  Undang-Undang  Desa.  Dukungan  Teknologi Informasi  dalam  pemerintahan  desa  juga  akan  memfasilitasi  penggunaan  data tunggal yang selalu diperbarui oleh aparatur desa.(Watrianthos et al., 2019)
Kendala  dalam  penerapan  SIPEDE  di  Desa  Terungwetan  Kecamatan  Krian termasuk fluktuasi data sumber daya manusia yang tinggi dan sifat dinamis dari data tersebut. Data sumber daya manusia (SDM) cenderung mengalami perubahan yang sering, kadang meningkat, dan kadang menurun seiring dengan berjalannya waktu serta kemajuan teknologi dan globalisasi. Kendala ini menciptakan tantangan dalam  menjaga  data  SDM  yang  akurat  dan  terkini  dalam  SIPEDE.  Pengelolaan perubahan  data  yang  efisien  dan  pembaruan  data  yang  cepat  diperlukan  untuk mengatasi  kendala  ini  dan  memastikan  pengolahan  data  sumber  daya  manusia dengan  optimal.  Dengan  mengatasi  fluktuasi  dan  dinamika  data  SDM,  SIPEDE dapat  menjadi  alat  yang  lebih  efektif  dalam  pengelolaan  informasi  sumber  daya manusia di Desa Terungwetan Kecamatan Krian. Kendala dalam penerapan SIPEDE
di  Desa  Terungwetan  Kecamatan  Krian,  juga  melibatkan  sifat  dinamis  data  SDM yang membuat data pegawai kurang lengkap (up-to-date) sehingga kurang akurat dan  valid.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh  kurangnya  pembaruan  data  secara teratur atau perubahan data yang tidak segera tercatat dalam SIPEDE.
Selain itu, meskipun ada dukungan dari sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan  di  bidang  IT,  mereka  mungkin  tidak  memiliki  kemampuan pemrograman yang diperlukan untuk mengelola SIPEDE dengan optimal. Hal ini menunjukkan  perlunya  pelatihan  lebih  lanjut  untuk  memaksimalkan  potensi  staf yang  sudah  terlatih.  Koordinasi  antar-bidang  di  Desa  Terungwetan  yang  belum maksimal  juga  merupakan  kendala,  terutama  jika  setiap  bidang  memiliki  tugas pokok  yang  berbeda.  Dalam  konteks  ini,  perubahan  struktur  kelembagaan  juga dapat  berdampak  pada  nilai  hukum  data  kepegawaian,  yang  menunjukkan perlunya  penyesuaian  regulasi  atau  pedoman  yang  berlaku.  Dalam  mengatasi kendala-kendala  ini,  perlu  dilakukan  upaya  koordinasi  yang  lebih  baik  antar- bidang, pembaruan data yang rutin, pelatihan tambahan, dan penyesuaian hukum atau regulasi yang relevan.
Penelitian  terdahulu  yang  menjadi  acuan  bagi  peneliti  lainnya  adalah penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sugeng  et  al.,  (2021),  yang  menunjukkan peningkatan  kedisiplinan  pegawai  melalui  implementasi  program  SI  PERLU  di Kabupaten  Lumajang.  Meskipun  menggunakan  metode  kualitatif  yang  serupa, penelitian  ini  lebih  menekankan  pada  penerapan  sistem  informasi  kepegawaian perangkat desa. Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh H (2021) menemukan bahwa penerapan sistem manajemen telah optimal berkat kapasitas kerja, motivasi, dan  kepemimpinan  yang  kuat,  serta  dukungan  dari  pegawai.  Penelitian  ini membedakan  dirinya  dari  penelitian  sebelumnya  dengan  fokus  yang  lebih  tajam pada penerapan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja pegawai, khususnya di  level  perangkat  desa.  Sebagai  tambahan,  penelitian  oleh  Sucipto  et  al.  (2022) menemukan  bahwa  sistem  beroperasi  dengan  baik  dan  layak  digunakan, ditunjukkan dengan hasil interpretasi skala Likert mencapai 84,21%. Persamaannya dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada aplikasi sistem informasi, tetapi perbedaannya terletak pada konteks penerapannya. Penelitian ini lebih menekankan sistem  informasi  kepegawaian  perangkat  desa  daripada  pengembangan  sistem informasi  pencatatan  berbasis  web,  seperti  yang  lebih  umum  dibahas  dalam penelitian sebelumnya.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui penerapan  Sistem  Kepegawaian  Perangkat  Desa  melalui  SIPEDE  Di  Desa Terungwetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengetahui penerapan sistem  kepegawaian  desa  melalui  SIPEDE,  peneliti  menganalisis  keberhasilan penerapan  menggunakan  teori  dari  Indrajit  (2016)  yang  mempunyai  3  (tiga) indikator  yaitu  dukungan,  kapasitas  dan  nilai.  Indikator-indikator  tersebut  dapat
mengetahui  pelaksanaan  penerapan  sistem  kepegawaian  perangkat  Desa Terungwetan.

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan  data  deskriptif  untuk  menggambarkan  dan  menjelaskan  fenomena yang  ada.  Teknik  identifikasi  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan purposive  sampling,  yang  merupakan  pendekatan  yang  memungkinkan  peneliti untuk  memilih  informan  secara  selektif  berdasarkan  karakteristik  tertentu  yang relevan  dengan  penelitian.  Sejumlah  narasumber  yang  memiliki  kaitan  langsung dengan  pelaksanaan  SIPEDE,  termasuk  Pengurus  SIPEDE,  Kasi  Pelayanan, Sekretaris  Desa,  dan  Kepala  Desa.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan mencakup  observasi,  wawancara,  dan  analisis  dokumen  untuk  mendapatkan informasi yang relevan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif  melalui  model  interaktif  Miles  &  Huberman  (1994),  yang  mencakup langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Saidin, 2023; Alam et al.,2022). Pendekatan ini efektif untuk memahami dan menggambarkan data yang ditemukan dalam penelitian kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pendukung
Dukungan merupakan faktor utama dalam penerapan e-Government. Karena dalam penerapannya instansi pemerintah memerlukan konsensus para pemimpin untuk  mendukung  penerapan  tersebut.  Support  dalam  Bahasa  Indonesia  berarti dukungan,  dukungan  atau  bantuan  dalam  mengimplementasikan  aplikasi. (Oktavya,  2015)  juga  memuat  konsep  dukungan  pemerintah,  khususnya: “Ketersediaan  dan  konsistensi  merupakan  dukungan  besar  untuk  dapat memberikan  pengembangan  electronic  government  (e-Government)  yang  telah dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  dukungan  Pemerintah  memegang  peranan  yang sangat  penting.  Jika  Pemerintah  tidak  mendukung  maka  dipastikan  electronic government  (e- Government)  tentu  tidak  akan  dapat  berjalan  dengan  lancar.” Dukungan  merupakan  upaya  seseorang,  baik  mental  maupun  fisik,  untuk memotivasi  orang  lain  dalam  melakukan  suatu  kegiatan  (Notoatmodjo,  2003). Dukungan  yang  diharapkan  dalam  bentuk  berikut:  (1.)  Menyetujui  kerangka  e- Government,  (2)  Dialokasinya  Sumber  Daya,  (3)  Mensosialisasikan  konsep  e- Government.
Kesepakatan  mengenai  kerangka  e-Government  artinya  sebelum  terbentuk dan  berkembangnya  e-Government  harus  disepakati oleh  semua  pihak  yang  ada. Pentingnya  kebijakan-kebijakan  yang  disepakati  dalam  pengembangan  e- Government.  Kebijakan-kebijakan  ini  adalah  langkah  awal  yang  penting  dalam inisiatif  pengembangan  e-Government,  karena  mereka  menentukan  arah  dan
panduan  bagi  para  penyelenggara  negara.  Kebijakan-kebijakan  tersebut  harus dirancang  agar  mudah  dipahami,  mudah  diimplementasikan,  dan  sesuai  dengan instruksi  yang  berlaku  saat  ini.  Dengan  demikian,  mereka  membentuk  kerangka kerja  yang  jelas  dan  efektif  untuk  mendukung  perkembangan  e-Government  dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Maskur  sebagai  operator  SIPEDE sebagai berikut:
“Dari Pemerintahan kabupaten sidoarjo sangat m endukung layanan berbasis e-Government dengan sangat baik. Prioritas yang diberikan kepada Dinas PMD dalam pendataan dan dukungan terhadap Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi operator desa adalah langkah yang bijak. Bimbingan Teknis yang dilakukan di setiap kecamatan dan kabupaten membantu meningkatkan pemahaman operator, yang pada  gilirannya  akan  meningkatkan  efektivitas  dan  keberhasilan  program  e-Government. Dukungan  penuh  dari  pemerintah  dan  investasi  dalam  pelatihan  dan  pemahaman  teknis  adalah kunci  untuk  sukses  dalam  menerapkan  inisiatif  e-Government. ”(Hasil  Wawancara  24  Agustus 2023)
Pernyataan ini juga diperkuat oleh Tarlin sebagai kepala desa sebagai berikut:
“Dari pihak desa kami mendukung pelayanan yang berbasis e -government ini dengan memberikan support dengan fasilitas, sumber daya manusia yang kompeten, dan juga anggaran dan pemerintah kabupaten sidoarjo juga mendukung dengan adanya undang-undang yang telah ditetapkan untuk menuju  smart  city  sidoarjo,  tak  hanya  dari  pemerintahan  sidoarjo  saja  akan  tetapi  mendapat dukungan juga dari pihak dinas pmd dengan adanya  sosialisasi dan monev yang dimana monev tersebut dilakukan selama 3 bulan sekali.” (Hasil Wawancara 24 Agustus 2023)
Tentunya dalam pelaksanaan dan penerapan program SIPEDE di Kantor Desa Terungwetan  sangat  mendukung  keberadaan  layanan  berbasis  e-Government, Kantor  Desa  Terungwetan  Kecamatan  Krian  memberikan  prioritas  tinggi  pada sistem  kepegawaian  perangkat  desa  melalui  SIPEDE  dengan  meningkatkan kemampuan  operator  di  bidang  IT  dengan  mengikuti  bimbingan  teknis  dari kecamatan  dan  kabupaten  yang  dilanjutkan  dengan  dukungan  dan  persetujuan langsung  dari  Bupati  Sidoarjo  khususnya  dengan  dukungan  banyak  pihak. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018, yang mendukung perkembangan e-Government  dan  pengelolaan  teknologi  dan  komunikasi  menuju  Smart  City  di Kabupaten Sidoarjo (Kementrian Desa, 2016) . Selain itu, dukungan dari pihak pusat dan  kabupaten  dalam  meningkatkan  pemahaman  operator  tentang  proses pengimputan data ke dalam WEB SIPEDE melalui Bimbingan Teknis di kecamatan- kecamatan  dan  kabupaten  adalah  langkah  yang  positif  dalam  memastikan keberhasilan pelaksanaan SIPEDE. Semua ini mencerminkan komitmen yang kuat dari  pemerintah  dalam  menerapkan  e-Government  dan  memanfaatkan  teknologi informasi  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  dan  menuju  Smart  City. Dukungan ini adalah langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dukungan pemerintah,  terutama  dari  atasan,  merupakan  faktor  penting  dalam  kesuksesan SIPEDE.  Kepedulian  dan  dukungan  dari  pihak  atasan  menjadi  sumber  semangat dan landasan untuk kesuksesan program ini.
Sumber  daya  yang  dimaksud  dalam  konteks  ini  mencakup  berbagai  aspek, seperti  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  keuangan,  waktu,  dan  informasi. Sumber daya manusia mencakup tenaga pengelola aplikasi, sumber daya keuangan mencakup alokasi dana anggaran, dan sumber waktu serta informasi terkait dengan pengelolaan SIPEDE.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Saikul  sebagai  sekretaris  desa  sebagai berikut:
“Dari  segi  sumber  daya  kami  lebih memfokuskan  untuk  memilih  Operator  yang  betul-betul  bisa mengoperasikan  Komputer,  kami  juga  memberikan  dan  anggaran  yang  berasal  dari  APBDES sebagai  penunjang  keberhasilan  program  tersebut.  Kami  juga  meminta  hanya  satu  operator  saja dalam mengaplikasikan sipede ini dalam segi waktu saya harapkan bisa mengupdate data pegawai sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh Dinas PMD.”(Hasil Wawancara 24 Agustus 2023)
Pernyataan ini juga diperkuat oleh Maskur sebagai operator sebagai berikut:
“Iya betul, dari pihak desa kami memang benar telah memilih operator yang benar-benar bisa dalam teknologi informasi contohnya saya, saya ditunjuk menjadi operator karena jurusan saya juga ada di jurusan computer bisa memahami teknologi dengan baik dari pada perangkat desa yang lain dan juga mendapatkan anggaran untuk penunjang fasilitas pendukung.”(Hasil Wawancara 24 Agustus 2023)
Dikatakan  program  tersebut  telah  berjalan  baik  dengan  ditunjuknya  para pemegang  operator  yang  mempunyai  keahlian  di  bidang  IT.  Terbukti  setelah menunjuk  operator  yang  benar-benar  menguasai  teknologi,  kualitas  sumber  daya manusia semakin meningkat dan nilai data pun meningkat.
Sumber keuangan mulai dari jaringan komputer dan Listrik juga dialokasikan dari Dana APBDES dengan anggaran sekitar Rp 600.000 per bulan. Sementara itu, mengingat sumber daya waktu dalam menyiapkan pencatatan, maka waktu yang dihabiskan  karyawan  untuk  mengisi  data  dapat  diselesaikan  kapan  saja,  dengan cepat dan efektif.
Penyebaran  informasi  massa  jelas  memerlukan  kegiatan  sosialisasi,  baik langsung  maupun  tidak  langsung.  Tujuan  dari  sosialisasi  ini  adalah  untuk menyebarkan  informasi  yang  ingin  disampaikan  atau  informasi  yang  perlu diketahui masyarakat. Perkembangan e-Government di Kantor Desa Terungwetan tidak lepas dari peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran aparat desa agar memahami pentingnya perbaikan data atau proses.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Maskur selaku operator Sipede sebagai berikut:
“Terkait  sosialisasi  tentang SIPEDE  dari  pihak Dinas  PMD dengan  memberikan  arahan  kepada setiap  lurah  atau  kepala  desa  setempat  untuk  mengundang  perangkat  desa  untuk  melakukan bimbingan  teknis  SIPEDE,  kami  juga  mengarahkan  admin  yakni  operator  itu  sendiri  untuk mengoprasikan SIPEDE ini.”(Hasil Wawanacara 24 Agus tus 2023)
Pernyataan ini juga diperkuat oleh Tarlin sebagai kepala desa sebagai berikut:
“Benar, biasanya aka nada undangan yang dikirm kepada yang ditunjuk sebagai operator untuk melakukan sosialiasi biasanya kegiatan sosialiasi tersebut dilaksankan di kecamtan atau kabupaten. Bila terdapat surat saya akan mengutus operator sipede untuk ikut acara sosialiasi sipede.”(Hasil Wawancara 24 Agustus 2023)
Berikut adalah gambar dari kegiatan sosialisasi SIPEDE yang dilakukan:
Gambar 1. Sosialisasi SIPEDE

## Sumber: Pemerintah Terungwetan 2023
Perlu diketahui bahwa salah satu faktor keberhasilan program SIPEDE adalah kegigihan  pemerintah  dalam  mensosialisasikan  program  tersebut  untuk memudahkan pendataan kepada perangkat desa  sehingga Kementerian Desa juga dapat  memahami  pentingnya  melakukan  pendataan  tersebut.  Dukungan  yang diberikan  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dari  Dinas  PMD  Kabupaten  Sidoarjo terhadap  pengembangan  aplikasi  e-Government  melalui  program  SIPEDE  dinilai sangat  baik,  dukungan  yang  diberikan  cukup  signifikan,  seperti  pelatihan, pemberian  dana  yang  cukup  serta  pemberian  fasilitas  yang  menunjang  operator sehingga  memecahkan  permasalahan  yang  ada  dan  menjamin  keberhasilan program.
Kajian  terhadap  indikator  pendukung  mempunyai  tiga  sub  variabel,  yaitu disetujuinya kerangka e-Government, alokasi sumber daya tertentu, dan sosialisasi konsep e-Government secara menyeluruh, berkesinambungan, kontinyu, konsisten, dan  menyeluruh  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  (Shafira  et  al.,  2023)  bahwa  dari  segi  dukungan,  dukungan pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  bentuk  kemauan  politik  telah  terlaksana dengan baik, terbukti dengan adanya peraturan pusat dan daerah sebagai landasan pembentukan  SPBE  bagi  warga  dan  pejabat  dukungan  berupa  penyelenggaraan BIMTEK dan program online untuk meningkatkan efisiensi produktivitas pegawai. Namun  bentuk  dukungan  finansial  dan  fasilitas  yang  diberikan  belum  bisa dianggap  cukup.  Masih  terdapat  kekurangan  seperti  fasilitas  pelayanan  (website) yang  perlu  ditingkatkan  dan  tambahan  pendanaan  sangat  diperlukan,  sehingga efisiensi operasional pelayanan yang diberikan tidak optimal.

## 2. Kapasitas
Pendapat  dari  (Indrajit,  2016)  mengenai  kapasitas  dalam  konteks pengembangan  e-Government  sangat  relevan. Kapasitas  mencakup  ketersediaan
sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan dan mewujudkan konsep e- Government. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan e-Government sangat bergantung pada  kapasitas  yang  memadai,  termasuk  sumber  daya  keuangan,  infrastruktur teknologi  informasi,  dan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  keterampilan  dan pengetahuan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program operasional e- Government.  Dengan  adanya  kapasitas  yang  memadai,  pemerintah  akan  lebih mampu  merancang,  mengimplementasikan,  dan  menjalankan  program  e- Government  dengan  efektif,  sehingga  masyarakat  dapat  merasakan  manfaatnya melalui pelayanan publik yang lebih baik dan efisien. Hal ini, menurut Darumurti jelas menunjukkan bahwa “aspek penting yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana serta organisasi dan manajemen”.  Dalam  upaya  pengembangan  e -Government  di  Kantor  Desa Terungwetan  Kecamatan  Krian  dicapai  melalui  tiga  elemen  minimal  yang  harus dimiliki pemerintah setidaknya terkait dengan faktor keberhasilan tersebut, yaitu:
Ketersediaan sumber daya keuangan disini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi  keberhasilan  membangun  dan  mengembangkan  e-Government, karena faktor keuangan sangat menentukan penggunaan sumber daya lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Saikul  sebagai  sekertaris  desa  sebagai berikut:
“Kalau  untuk  anggaran  dalam  penerapan  sipede  dari  pihak  dinas  pmd  maupun  kabupaten  tidak memberikan akanggaran akan tetapi dari pihak desa sudah memfasilitasi komputer dan lain-lainnya yang berasal dari uang APBDES.” (Hasil Wawancara 25 Agustus 2023)
Pernyataan ini juga diperkuat oleh Tarlin sebagai kepala desa sebagai berikut: “Iya, pemerintahan desa tidak mendapatkan anggaran dalam penunjang fasilitas penggunaan sipede, akan tetapi  kami  telah  menyediakan  beberapa  komputer  dan  yang  lain-lainya  dengan  menggunakan  uang angggaran APBDES.” (Hasil Wawancara 25 Agustus 2023)
Berikut adalah data anggaran yang dilakukan selama kurang lebih satu bulan.
Tabel 1. Data Anggaran Penunjang SIPEDE

## Sumber: Pemerintah Terungwetan 2023
Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa dari segi sumber daya keuangan, tidak ada anggaran dari Otoritas PMD maupun Otoritas Pengatur untuk  operasional  SIPEDE.  Anggaran  yang  disediakan  pemerintah  desa  untuk mendukung  pelaksanaan  Sipede  berasal  dari  APBES  yang  setiap  bulannya digunakan untuk membayar jaringan, listrik dan lain-lain. Jika melihat datanya, kita dapat  menyimpulkan  bahwa  anggaran  sekitar  Rp  600.000  digunakan  untuk mendukung  implementasi  e-Government  ini.  Pendanaan  berasal  dari  anggaran Desa atau APBEDS.
Menurut  hasil  penelitian  dan  kajian  Harvard  JFK  School  of  Government, ketersediaan infrastruktur teknologi harus mencapai 50% dari perkembangannya. Karena  semakin  banyak  infrastruktur  teknologi  maka  implementasinya  akan
Listrik RP. 250.000
Wifi
RP. 250.000
semakin baik. Sebab jika infrastruktur teknologinya sedikit maka implementasinya akan  menjadi  tidak  efektif,  karena  implementasi  e-Government  yang  bermakna memerlukan  infrastruktur  teknologi  dalam  jumlah  besar.  Berkembangnya manajemen  elektronik  pada  organisasi,  selain  meningkatkan  penggunaan  sistem informasi  yang  ada,  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  pelayanan  publik  dan menjadikan  pengelolaan  pemerintahan  menjadi  lebih  efisien.  Selain  memiliki pemimpin yang berkemampuan e-leadership.
Berdasarkan hasil wawancara kepada Maskur sebagai operator sipede sebagai berikut:
“Dalam segi infrastruktur teknologi informasi pemerintah desa kami sudah menyediakan jaringan internet,  komputer  dan  penunjang  lainnya  yang  telah  disediakan.  Jika  terjadi  kerusakan  pihak pemerintah desa akan memperbaikinya.” (Hasil Wawanacara 25 Agustus 2023)
Pernyataan ini juga diperkuat oleh Tarlin sebagai kepala desa sebagai berikut:
“Memang benar dalam penerapan ini kami dari pihak pemerintah desa telah memberikan fasilitas teknologi informasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dannkami juga telah menyediakan tempat untuk kegiatan operator tersebut berlangsung.” (Hasil Wawancara 25 Agustus 2023)
Tabel 2 . Data Infrastruktur Teknologi Informasi

## Sumber: Pemerintahan Desa Terungwetan 2023
Berdasarkan data tabel 2 dan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa ketersediaan  infrastruktur  teknologi  informasi  pada  Pemerintahan  Desa Terungwetan  sangat  sesuai  untuk  implementasi  Sipede,  dimana  ketersediaan infrastruktur  Teknologi  menyumbang  50%  kunci  keberhasilan  implementasi layanan  online  atau  e-Government.  Jika  dilihat  dari  data  pendukung,  fasilitas  IT sudah sangat lengkap dan siap digunakan.
Pada dasarnya sumber daya manusia diperlukan untuk mengoperasikan atau menggunakan  teknologi  informasi  yang  tersedia.  Ketersediaan  sumber  daya manusia  (SDM)  dalam  suatu  sistem  yang  matang  sangat  penting  karena  mereka bertanggung  jawab  dalam  mengelola,  meningkatkan,  dan  mengembangkan  e- Government.  Keberadaan  SDM  yang  kompeten  berarti  bahwa  orang  yang mengelola kebutuhan tersebut harus memiliki kompetensi yang memadai.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Saikul  sebagai  sekertaris  desa  sebagai berikut:
“Dari pihak Dinas PMD dan kabupaten meminta agar yang menjadi seorang operator ialah orang yang benar-benar paham dibidang IT dan juga kami akan meningkatkan kemapuan setiap opertator dengan  ikut  bimbingan  teknisi  (BIMTEK)  yang  biasanya  diselenggaran  di  kecamatan  maupun kabupaten.” (Hasil Wawancara 25 Agustus 2023)
Komputer 2 unit Wifi 1 unit dengan kapsitas 350mb Listrik 1 unit dengan kapasitas 900 wat CPU 2 unit
Pernyataan  ini  juga  diperkuat  oleh  Mawaliyatul  sebagai  kasi  pelayanan sebagai berikut:
“Pihak desa sudah menetapkan bahwa yang menjadi operator adalah orang yang ahli dalam bidang IT agar tidak ada kesalahan yang vatal bila kami memilih orang yang tidak berkompeten.” (Hasil Wawancara 25 Agustus 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Terungwetan  dan perangkat Desa Terungwetan yang bertanggung jawab terhadap informasi SIPEDE, dapat  dilihat  bahwa  kesuksesan  e-Government  sangat  tergantung  pada  kualitas personel.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  berfokus  pada  pemilihan  operator  yang memiliki kemampuan menggunakan komputer, dan memberikan pelatihan terkait proses pendataan dan pengisian data SIPEDE, yang secara langsung meningkatkan kualifikasi  sumber  daya  manusia  di  seluruh  kabupaten  Sidoarjo.  Setelah  melalui berbagai pelatihan, operator tidak lagi mengalami kesulitan saat memasukkan data. Kapasitas atau ketersediaan sumber daya untuk pengembangan e-Government di Kabupaten  Sidoarjo,  terutama  sumber  daya  manusia  dan  keuangan,  dianggap sangat  baik.  Staf  operasional  telah  dilatih  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan yang disediakan oleh Pusat Layanan PMD. Selain itu, proyeksi anggaran yang sesuai telah  dialokasikan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah data perangkat desa yang berkompetain
Tabel 3 . Data Pegawai Berkompeten

## Sumber: Pemerintah Desa Terungwetan 2023
Berdasarkan  data  tabel  3  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sangat  sedikit sumber daya manusia yang berkompeten di Pemerintahan Desa Terungwetan yang tidak  memiliki  keahlian  di  bidang  teknologi  dan  informasi.  Oleh  karena  itu, penyelenggara penunjukannya adalah orang-orang yang berkompeten di sehingga penerapan e-Government dapat terlaksana secara maksimal meskipun terbatasnya ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten.  Berdasarkan  hasil wawancara,  staf  operasional  direkrut  berdasarkan  kualifikasi  pendidikan  lulusan terkait sistem informasi dan teknologi. Proses pelatihan, demonstrasi dan evaluasi telah  dilakukan  selama  lima  tahun,  banyak  sekali  perkembangan  yang  ditemui, artinya operator sudah sangat paham cara mengoperasikan SIPEDE.
Indeks  kapasitas  yang  sedang  diteliti  terdiri  dari  tiga  sub-variabel,  yakni ketersediaan  sumber  daya  keuangan  untuk  mendukung  berbagai  inisiatif  e- Government,  ketersediaan  infrastruktur  teknologi  informasi  yang  memadai,  serta ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  keterampilan  dan keahlian.sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ramadhania
No. Nama Jabatan Tugas 1. M.Maskurullah, S.Kom Kaur Keuangan Operator SIPEDE 2. Mawaliyatul Maulidah, S.pd Kasi Pelayanan Operator SIPRAJA
&  Sutisna,  2023)  bahwa  faktor  kapasitas  dalam  mengimplementasikan  adalah anggaran yang digunakan bersumber dari APBD,  memiliki sumber daya manusia yang cukup, melakukan rekrutmen ketat untuk menyeleksi calon tenaga ahli, serta elemen infrastruktur.

## 3. Adaptasi
Menurut  (Indrajit,  2016),  faktor  nilai  atau  manfaat  adalah  elemen  penting dalam keberhasilan penerapan e-Government. Pemerintah dan penyedia layanan e- Government  harus  dapat  memahami  bahwa  tujuan  utama  e-Government  adalah meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Manfaat  yang  diperoleh  oleh masyarakat  dalam  hal  kenyamanan,  efisiensi,  aksesibilitas,  dan  kualitas  layanan akan menjadi faktor penentu kesuksesan e-Government. Dalam konteks ini, penting untuk  memahami  perspektif  masyarakat  sebagai  penerima  layanan.  Dalam merancang  dan  mengimplementasikan  solusi  e-Government,  pemerintah  harus memastikan bahwa inisiatif tersebut akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi  masyarakat,  seperti  penghematan  waktu,  biaya,  atau  peningkatan  kualitas layanan. Masyarakat juga harus merasa bahwa penggunaan layanan e-Government adalah  lebih  mudah  dan  efisien  dibandingkan  dengan  metode  konvensional. Kemampuan pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat tentang manfaat dan  nilai  yang  diberikan  oleh  e-Government  akan  mempengaruhi  tingkat  adopsi dan penerimaan e-Government oleh masyarakat. Kunci keberhasilan penerapan e- Government adalah faktor nilai. Oleh karena itu, pemerintah harus selektif dalam memilih  jenis  aplikasi  e-Government  yang  akan  dikembangkan,  sehingga memberikan manfaat yang bermakna kepada masyarakat. Penerapan e-Government memberikan  manfaat  utama  dalam  layanan  pendataan  perangkat  desa  melalui SIPEDE,  yang  memberikan  manfaat  langsung  kepada  masyarakat.  Evaluasi implementasi  e-Government  dalam  pendataan  perangkat  desa  difokuskan  pada manfaat yang diperoleh perangkat desa melalui SIPEDE. Dalam proses ini, aparat bertugas  menyediakan data  awal  untuk  direkam  dengan  cermat oleh  aparat  desa sesuai dengan situasi di lapangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Mawaliyatul  sebagai  kasi  pelayanan sebagai berikut:
“ Kalau  manfaatnya  bagi  perangkat  desa  itu  sangat  banyak,  ketika  perangkat  desa  sudah  terdata dalam pendataan ini, sudah masuk dalam data yang telah disediakan, dimana nantinya data tersebut akan dimanfaatkan untuk pengusulan kenaikan gaji, tunjangan dan lain-lain dan juga tidak perlu datang ke dinas pmd untuk laporan.” (Hasil Wawancara 25 Agustus 2023)
Pernyataan ini juga diperkuat oleh Tarlin sebagai kepala desa sebagai berikut:
“ Benar dengan adanya pembaruan dalam input data pegawai perangkat desa ini sangat membantu bagi pegawai yang lain dan juga tidak perlu menghabiskan waktu untuk memberikan laporan secara langsung  ke  Dinas  PMD  dengan  adanya  ini  membuat  kinerja  pegawai  perangkat  desa  tidak terhambat dan lebih efisien dalam waktu.” (Hasil Wawancara 25 Agustus 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  operator  SIPEDE,  manfaat  program SIPEDE  sangat  penting  bagi  kepala  desa.  Dengan  adanya  program  ini,  pengelola
desa tidak perlu repot memasukkan data pegawai secara manual, cukup masuk ke SIPEDE dan masukkan data berdasarkan data tersebut menyediakan. Hal menarik atau  kelebihan  SIPEDE  adalah  tidak  menyia-nyiakan  waktu  kerja  perangkat  desa dengan membuat laporan setiap 3 bulan sekali. Dengan SIPEDE, pembuatan laporan sebulan sekali saja sudah cukup tanpa melalui layanan PMD Sidoarjo.
Kajian indeks manfaat (nilai) ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh  (Surya  Gilang  Ananda,  2023)  bahwa  penerapan  aplikasi memungkinkan  pegawai  dan  masyarakat  memberikan  layanan  survei  kepuasan masyarakat dengan mudah dan fleksibel.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  mengakui pentingnya konsep e-Government dalam mengembangkan daerah Sidoarjo. Dalam upaya sosialisasi, Dinas PMD telah melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan. Mengenai kapasitas (Capacity), telah digunakan anggaran dari APBDes untuk  implementasi  SIPEDE,  dan  penggunaan  anggaran  tersebut  sesuai  dengan yang telah disediakan. Dari segi sumber daya manusia (Support), Perangkat Desa memiliki  jumlah  dan  kompetensi  yang  memadai  dengan  sembilan  pegawai. Mengenai elemen  nilai  (value),  perangkat  desa  merasakan  beberapa  manfaat  dari SIPEDE,  seperti  peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  layanan  publik  serta kemampuan untuk melaporkan kinerja mereka. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan  dalam  penerapan  SIPEDE,  terutama  berkaitan  dengan  kurangnya penginputan data oleh petugas operator.  Perbaikan yang berkelanjutan dalam hal pelatihan dan dukungan teknis kepada petugas operator akan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penuh dari sistem SIPEDE di Kabupaten Sidoarjo.

## Referensi
Alam, S., Al Putra, F., & La Ode Mustafa, R. (2022). STRATEGI PEMBANGUNAN ILMU  PENGETAHUAN,  TEKNOLOGI  DAN  INOVASI  DAERAH  DI SULAWESI TENGGARA. Journal Publicuho , 5(4), 1277-1293.
H, F. (2021). Penerapan Sistem Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Pendidikan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Jurnal Ilmiah Mandala Education , 7 (3), 606 – 618. https://doi.org/10.36312/jime.v7i3.2324
Indrajit,  R.  E.  (2016).  Konsep  dan  Strategi  Electronic  Government. Electronic Government , 84 .
Jogiyanto, H. M. (2005). Analisis dan desain sistem informasi. Yogyakarta: Andi Offset . Kementrian Desa. (2016). Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia . Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Notoatmodjo, S. (2003). Pendidikan dan perilaku kesehatan .Jakarta : Rineka Cipta Oktavya,  A.  A.  (2015).  Penerapan  (Electronic  Government)  E-Government  Pada
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Dalam  Pemberian  Pelayanan  Di  Kota Bontang. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (3), 1433 – 1447.
Ramadhania, A., & Sutisna, J. (2023). Penerapan E-Government Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui Aplikasi Jakarta Kini ( Jaki ) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2022 . 5 (1), 29 – 48.
Saidin,  S.,  &  Rinanda,  W.  W.  (2022).  Transparansi  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Di  Desa  Wawoone,  Kecamatan  Wonggeduku, Konawe. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 178-190.
Shafira,  A.  N.,  Rudiana,  R.,  &  Akbar,  I.  (2023).  PENERAPAN  E-GOVERNMENT

## MELALUI PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PEMBUATAN

## DOKUMEN  KEPENDUDUKAN  PADA  SITUS  WEB  “PERMEN  MANIS”  DI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDARLAMPUNG TAHUN 2021. Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra) ,
3 (1), 130 – 143.
Sucipto, A., Jupriyadi, J., Nurkholis, A., Budiman, A., Pasha, D., Firmansyah, G., & Sangha, Z. K. (2022). Penerapan Sistem Informasi Profil Berbasis Web Di Desa Bandarsari. Journal  of  Social  Sciences  and  Technology  for  Community  Service (JSSTCS) , 3 (1), 29. https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i1.1512
Sudirman, F. A. (2023). TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DAN SDGS: REVIEW LITERATUR SISTEMATIS. Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi , 8 (2), 273-288.
Sugeng, A. H. N., Muchsin, S., & Hayat, H. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM SI PERLU  (SISTEM  INFORMASI  PRESENSI  PEMERINTAH  KABUPATEN LUMAJANG) DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PEGAWAI (Studi Kebijakan  Pada  Kantor  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Lumajang). Jurnal Respon Publik , 15 (7), 69 – 75.
Surya  Gilang  Ananda.  (2023).  Penerapan  E-Government  Dalam  Peningkatan Pelayanan  Publik  Melalui  Penerapan  E-SKM  Pada  Pelayanan  Perusahaan Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Kampar, Provinsi Riau. Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan . Watrianthos, R., Nasution, A. P., & Syaifullah, M. (2019). MODEL e-GOVERNMENT
PEMERINTAHAN DESA. Majalah Ilmiah UNIKOM , 17 (1), 53 – 60. https://doi.org/10.34010/miu.v17i1.2239