## JURNAL WIDYA BHUMI
Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian di Kecamatan Junrejo, Kota Batu
Atha Wina Clarissa Putri 1 , Eko Suharto 2 , Sugiasih 3 * 1,2,3 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Indonesia * Koresponden email: sugiasih@stpn.ac.id

## ABSTRACT
Development  that  continues  to  increase,  especially  in  the  housing  sector  and  tourism  industry  in Junrejo  District,  Batu  City,  East  Java  Province,  has  resulted  in  massive  land  conversion  activities occurring, especially the reduction of agricultural land to non-agricultural land. It turns out that some of the land conversions are not in accordance with the regional spatial planning (RTRW) that has been determined. This study aims to determine the suitability of land conversion to RTRW directions in the Junrejo District area and the factors that influence the occurrence of land conversion. The method used in this research is a quantitative method with a spatial approach and a descriptive qualitative method.  The  results  of  this  research  are:  (1)  there  is  suitability  for  land  conversion  to  the  RTRW covering an area of 54.47 hectares, nonconformity covering an area of 24.77 hectares, and supporting the RTRW direction covering an area of 104.78 hectares; (2) factors causing land conversion in Junrejo District  are  the  need  for  housing,  increasing  land  prices,  and  the  choice  to  work  outside  the agricultural sector.
Keywords : land conversion, land Use, RTRW, suitability

## INTISARI
Pembangunan  yang  terus  meningkat  terutama  pada  sektor  perumahan  dan  industri  pariwisata  di Kecamatan Junrejo, Kota Batu Provinsi Jawa Timur, membuat aktivitas alih fungsi lahan masif terjadi, terutama penyusutan lahan pertanian ke non pertanian. Ternyata sebagian alih fungsi lahan tersebut tidak sesuai  dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alih fungsi lahan terhadap arahan RTRW di wilayah Kecamatan Junrejo dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan tersebut. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif  dengan  pendekatan  spasial  dan  metode  kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) terdapat kesesuaian alih fungsi lahan terhadap RTRW seluas 54,47 hektar, ketidaksesuaian seluas 24,77 hektar dan mendukung arahan RTRW seluas 104,78 hektar;  (2)  faktor  penyebab  terjadinya  alih  fungsi  lahan  di  Kecamatan  Junrejo  adalah  kebutuhan tempat tinggal, harga lahan yang meningkat, dan pilihan bekerja di luar sektor pertanian.
Kata Kunci : Alih fungsi lahan, penggunaan lahan, RTRW, kesesuaian

## A. Pendahuluan
Alih  fungsi  lahan  merupakan  perubahan  sebagian  atau  seluruh  fungsi penggunaan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain yang mempengaruhi aspek lingkungan dan kemampuan wilayah (Utomo dkk. 1992, dalam Prabowo dkk., 2020) secara bertahap dengan waktu yang berbeda (Wahyunto, 2021 dalam Sarihi dkk.,  2020).  Menurut  Jaya  dkk.  (2021),  alih  fungsi  lahan  adalah  hasil  kegiatan manusia  dalam  mengelola  kekayaan  alam  dengan  aktivitas  fisik,  sosial,  ekonomi. Sementara itu, menurut Prayitno dkk. (2021)  alih fungsi lahan juga berkaitan dengan budaya dan politik secara dinamis.
Perkembangan pembangunan di Indonesia menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan  yang  masif  di  berbagai  daerah  dan  umumnya  terjadi  pada  lahan  pertanian
Vol 4, No.1
April 2024
Received Feb 25 th , 2024
Accepted April 30 th , 2024
Published May 2 nd , 2024
(Jaya  dkk.,  2021).  Sumarja  dkk.  (2021)  menjelaskan  bahwa  alih  fungsi  lahan pertanian  di  Indonesia  pada  tahun  1990  mencapai  30.000  hektar  dan  meningkat pada tahun 2019, mencapai 150.000 ha. Kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat tersebut sejatinya dapat mengancam ketersediaan pangan akibat tidak  seimbangnya  pertumbuhan  sektor  pertanian  dengan  pembangunan  pada sektor  non  pertanian.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan kebijakan  tentang  pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian  yang  diatur  dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  dan  kebijakan  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi  yang  tertuang  dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.  Namun  hingga  saat  ini,  proses  alih  fungsi  lahan  pertanian  tersebut  masih kerap terjadi meski telah ditetapkan kebijakan tersebut. Hal itu disebabkan pemilik lahan  memiliki  kekuasaan  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  lahan  yang dimilikinya  sehingga  terjadinya  alih  fungsi  lahan  sulit  untuk  dikontrol  kendatipun telah  ada  kebijakan  yang  mengatur  tentang  pengendalian  alih  fungsi  lahan. Pernyataan  ini  didukung  oleh  Subagiyo  dkk.  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  alih fungsi  lahan  pertanian  kerap  terjadi  karena pemilik  lahan  berwenang  dalam mengatur fungsi lahan miliknya sendiri.
Salah satu kota yang sedang dan telah mengalami alih fungsi lahan pertanian secara  masif  adalah  Kota  Batu  Provinsi  Jawa  Timur.  Pada  daerah  ini  terjadi penurunan luas lahan pertanian setidaknya sebesar 5 % hingga 10 % per tahunnya yang  di  alih  fungsikan  ke  lahan  non  pertanian,  seperti  industri  pariwisata, perdagangan dan perumahan (Subagiyo dkk., 2020). Alih fungsi lahan pertanian ke non  pertanian  tersebut  terjadi  karena  peningkatan  jumlah  penduduk  dan pertumbuhan ekonomi pada sektor perumahan dan industri pariwisata. Pada sektor industri  pariwisata,  alih  fungsi  lahan  tersebut  ditujukan  untuk  memenuhi ketersediaan infrastruktur, hotel, swalayan, dan lain sebagainya. Menurut data BPS (Kota Batu Dalam Angka Tahun 2024), terjadi peningkatan jumlah hotel dari semula 973 hotel menjadi 1046 hotel pada rentang tahun 2021-2023.
Pada sisi lain, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak dapat dihindari dan dapat mengancam produksi pangan masyarakat sebab terjadi penyusutan luas lahan  pertanian  dan  penurunan  jumlah  petani  (Tjahja  dkk.  2019  dalam  Subagiyo dkk., 2020). Salah satu kecamatan yang paling berpotensi dalam penyediaan pangan di Kota Batu adalah Kecamatan Junrejo, sebagai salah satu kecamatan yang memilik luasan  lahan  pertanian  terluas.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  Kota Batu, terjadi penurunan luas lahan pertanian yang mencapai 386,8 ha (37,6%) pada rentang  waktu  2019-2021.  Penurunan  luasan  sawah  tersebut  sangat mengkhawatirkan sebab lahan sawah merupakan sumber penyedia pangan. Jika alih fungsi  lahan  pertanian  tersebut  terus  terjadi  dan  tidak  dapat  dikendalikan  oleh pemerintah  pusat  dan  daerah  maka  dapat  mengancam  ketersediaan  pangan. Berdasarkan  hal  tersebut,  kajian  alih  fungsi  lahan  di  wilayah  Kecamatan  Junrejo penting  untuk  dilakukan.  Kajian  ini  kan  memfokuskan  pada  seberapa  besar kesesuaian  alih  fungsi  lahan  terhadap  RTRW  dan  faktor  apa  yang  menyebabkan
terjadinya  hal  tersebut.  Hal  ini  penting  dilakukan  agar,  mampu  mempertahankan luasan lahan pertanian, khususnya Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
Berbagai  penelitian  terkait  alih  fungsi  lahan  sudah  pernah  dilakukan  oleh peneliti-peneliti terdahulu pada level provinsi dan kabupaten, seperti Salsabila dkk. (2022)  dan  Asmara  dkk.  (2022).  Pada  level  kecamatan,  Rahmadi  dkk.  (2023) menyoroti tingkat kesesuaian penggunaan lahan 2016-2019 terhadap RTRW melalui analisis  spasial  dengan  teknik overlay .  Hasil  penelitiannya  menyebutkan  analisis spasial  tersebut  mampu  mendapatkan  kesesuaian  penggunaan  tanah  terhadap RTRW  sebesar ≥  80%  di  Kecamata n  Tembalang.  Sebagian  besar  alih  fungsi  lahan berasal  dari  penggunaan  lahan  sawah,  tegalan,  dan  tanah  kosong  menjadi penggunaan  lahan  permukiman/perkampungan.  Kemudian,  penelitian  yang dilakukan oleh Subagiyo dkk. (2020)  menyebutkan bahwa alih fungsi di Kecamatan Junrejo  banyak  terjadi  pada  lahan  sawah  yang  beralih  menjadi  permukiman  dan lahan pertanian non sawah, di antaranya: kebun, ladang dan tegalan. Subagiyo dkk. (2020)  juga  menuturkan  bahwa  faktor  penyebab  alih  fungsi  lahan  di  Kecamatan Junrejo didasarkan pada desakan kebutuhan ekonomi, harga lahan yang meningkat, terdapat pilihan pekerjaan di luar sektor pertanian.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  khususnya  dalam  hal metode  analisisnya  yang  cenderung  dilakukan  secara  kuantitatif.  Penelitian  ini mengkaji alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Junrejo Kota Batu  dengan  menggunakan  metode  campuran.  Alur  metode  campuran  tersebut adalah  dengan  menggunakan  metode  kuantitatif  terlebih  dahulu  baru  kemudian menggunakan  metode  kualitatif.  Selain  itu,  kebaruan  pada  penelitian  ini  adalah menganalisis  kesesuaian  alih  fungsi  lahan  terhadap  RTRW  setelah  RTRW  tersebut ditetapkan pada tahun 2022, melalui Peraturan Daerah No.7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu. Sepanjang penelusuran artikel oleh penulis, belum  ada  yang  membahas  alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  non  pertanian berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2022 tersebut. Penelitian alih fungsi lahan pertanian ke  non  pertanian  di  Kecamatan  Junrejo  masih  relevan  untuk  dilakukan  saat  ini karena dalam rangka menyediakan informasi luasan lahan pertanian terbaru sebagai salah  satu  strategi  mendukung  pencapaian  kemandirian  pangan  di  Kota  Batu  dan sekitarnya.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  kuantitatif  dan  kualitatif . Metode kuantitatif dengan pendekatan spasial digunakan untuk memetakan kesesuaian alih fungsi  lahan  terhadap  RTRW  Kota  Batu,  sedangkan  metode  kualitatif  deskriptif digunakan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian  menjadi  lahan  non  pertanian  di  Kecamatan  Junrejo.  Data  primer  yang digunakan berupa: hasil wawancara masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan di Kecamatan  Junrejo  dan  hasil  survei  lapangan.  Adapun  data  sekunder  dalam penelitian ini berupa: (1) data penggunaan lahan 2019 dari Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Batu; (2) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Batu; (3) Peta  Rupa  Bumi  Skala  1:25.000  Tahun  2017  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  (PUPR)  Kota  Batu;  (4)  Citra  SPOT  7  Tahun  2019  dari  Kantor Pertanahan  Kota  Batu;  (5) World  Imagery 2023  dari software  ArcGIS ;  dan  (6) Peraturan  perundang-undangan  mengenai  alih  fungsi  lahan  yang  tersedia  pada masing-masing  instansi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  menggunakan interpretasi  citra  satelit,  wawancara  terstruktur,  observasi,  dan  dokumentasi. Interpretasi  citra  satelit  dilakukan  secara  manual.  Menurut  Map  Vision  (2020) interpretasi  secara  manual  adalah  penafsiran  secara  visual  beragam  objek  yang terdapat pada citra penginderaan jauh, yang dilakukan manusia sebagai interpreter (yang  melakukan  penafsiran)  berdasarkan  karakteristik  objek.  Karakteristik  objek yang  tergambar  pada  citra  dan  digunakan  untuk  mengenali  objek  disebut  unsur interpretasi citra yang terdiri dari rona atau warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti (Sutanto, 1994).
Analisis  kesesuaian  alih  fungsi  lahan  terhadap  RTRW  dan  penggunaan  lahan 2019-2023 menggunakan 2 (dua) peta utama, yakni: Peta Penggunaan Lahan (2019 dan 2023) dan Peta RTRW. Analisis ini membandingkan hasil alih fungsi lahan dengan arahan  pola  ruang  pada  RTRW. Output atau  hasil  dari  analisis  tersebut  untuk membuat dan mengetahui tingkat ketidaksesuaian alih fungsi lahan terhadap pola ruang dalam RTRW. Sesuai dengan hal tersebut, kesesuaian dan ketidaksesuaian alih fungsi lahan terhadap RTRW Kota Batu dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan perlindungan lahan pertanian.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni:  (1)  untuk  mengetahui  kesesuaian  alih  fungsi  lahan  terhadap  RTRW menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan pendekatan spasial; dan (2) untuk mengetahui  faktor  penyebab  terjadinya  alih  fungsi  lahan  di  Kecamatan  Junrejo menggunakan  teknik  analisis  kualitatif  deskriptif.  Tahapan  analisis  kuantitatif dengan pendekatan spasial, diantaranya: (1) overlay antara Peta Penggunaan Lahan 2019 dan Peta Penggunaan Lahan 2023 untuk mengidentifikasi terjadinya alih fungsi lahan  tahun  2019-2023;  dan  (2) overlay Peta  Hasil  Identifikasi  Alih  Fungsi  Lahan Tahun  2019-2023  dengan  Peta  RTRW  untuk  mendapatkan  kesesuaian  dan ketidaksesuaian alih fungsi lahan 2019-2023 terhadap RTRW.
Untuk  menganalisis  faktor  penyebab  alih  fungsi  lahan  pertanian  menurut pandangan  dari  masyarakat  menggunakan  analisis  kualitatif  deskriptif.  Untuk  itu dilakukan  wawancara  kepada  pemilik  lahan  pertanian  yang  melakukan  alih  fungsi lahan pertanian yang dimilikinya dengan jumlah 18 (delapan belas) orang informan. Jenis wawancara  yang dilakukan adalah wawancara  terstruktur, yakni wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang  telah  disiapkan  sebelumnya.  Informasi  yang  diperoleh  dari  wawancara dijelaskan sesuai dengan kenyataan yang ada dan didukung oleh data sekunder.
C. Hasil dan Pembahasan
C.1. Kesesuaian Alih Fungsi Lahan Terhadap RTRW di Kecamatan Junrejo

## C.1.1 Analisis Uji Ketelitian
Pada hasil interpretasi citra satelit dilakukan uji ketelitian dengan menggunakan matriks konfusi. Dalam matriks konfusi akan diketahui akurasi hasil interpretasi citra terhadap  keadaan  sebenarnya  di  lapangan  melalui ground  check .  Matriks  konfusi merupakan  hubungan  informasi  data  referensi  (digitasi)  yang  telah  diperoleh dengan  data  hasil  yang  sesungguhnya  berdasarkan ground  check (Nugroho  dkk., 2021).  Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah purposive  random sampling .  Penentuan  sampel  didasarkan  atas  pertimbangan  perkembangan  lahan terbangun dan perubahan penggunaan lahan yang dianggap mewakili wilayah kajian dan  mewakili  setiap  jenis  penggunaan  lahan.  Jumlah  sampel  untuk  mengecek akurasi  hasil  interpretasi  citra  satelit  adalah  38  sampel.  Setiap  jenis  penggunaan lahan dilakukan pengecekan, minimal satu sampel.
Berdasarkan  matriks  konfusi  tersebut, user’s  accuracy digunakan  untuk pengelompokan data citra yang mempunyai kualitas presisi yang tidak sama pada tiap  kelompoknya.  Pada  tanah  kosong  diperoleh user’s  accuracy sebesar  75%. Selanjutnya, producer’s  accuracy adalah  peluang  data  sesungguhnya  yang dikelompokkan tepat di dalam citra. Berdasarkan perhitungan producer ’s accuracy paling rendah berada pada sawah irigasi, yaitu sebesar 80%. Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat akurasi berdasarkan pembacaan hasil citra sudah baik atau  dapat  diterima  karena  ting kat  kebenarannya  ≤70%  (Gallego,  1995  dalam Panjaitan  dkk.,  2019).  Sementara  itu, overall  accuracy atau  besarnya  akurasi keseluruhan  untuk  klasifikasi  yang  telah  didapatkan  dengan  hasil,  yaitu:  97,43%. Perhitungan kappa  accuracy adalah  barometer  kesesuaian  pada  kelompok  yang ditafsirkan  pada  gambar  satelit.  Berdasarkan  perhitungan  didapatkan  nilai kappa accuracy , yaitu : 97,22%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat akurasi sebesar 97,22%.  Berdasarkan  nilai  ambang  minimum  untuk  diterimanya  suatu  pemetaan berdasarkan penginderaan jauh adalah sebesar ≥85% (Campbell, J dalam Fitriyanto dkk., 2013). Hasil uji interpretasi melebihi 85%, yaitu 97,43% dan 97,22%. Dengan demikian dapat disimpulkan citra tersebut masih dapat diterima untuk pemetaan penggunaan lahan berbasis citra penginderaan jauh.

## C.1.2. Analisis Persebaran Penggunaan Lahan
a) Penggunaan Lahan Tahun 2019
Penggunaan  lahan  di  Kecamatan  Junrejo  tahun  2019  diperoleh  dari  peta penggunaan lahan tahun 2019 dari Dinas PUPR Kota Batu dan dilakukan pendetailan penggunaan  lahan    dengan  melakukan  interpretasi  citra  SPOT  7.  Kedetailan penggunaan  lahan  berdasarkan  NSPK  Survei  dan  Pemetaan  Tematik  Pertanahan 2012.  Interpretasi  citra  dilakukan  dengan  menafsirkan  kenampakan  objek-objek pada  citra.  Berdasarkan  proses  tersebut  akan  diperoleh  peta  penggunaan  lahan
Kecamatan Junrejo tahun 2019 beserta luas masing-masing penggunaan lahan. Jenis penggunaan lahan pada tahun 2019 beserta luasnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Penggunaan Lahan di Kecamatan Junrejo Tahun 2019
No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 1 Hutan 879,13 28,65 2 Instalansi 3,48 0,11 3 Kampung Jarang 52,07 1,7 4 Kampung Padat 447,1 14,57 5 Kebun Campuran 181,6 5,92 6 Kebun Sayuran 263,24 8,58 7 Kuburan/Pemakaman 3,55 0,12 8 Perumahan Jarang 26,38 0,86 9 Perumahan Padat 49,46 1,61 10  Peternakan Ternak Besar 2,05 0,07 11  Peternakan Unggas 18,26 0,6 12  Sawah Irigasi 2x Padi + Palawija 789,13 25,72 13  Sungai 32,42 1,06 14  Taman 7,14 0,23 15  Tanah Jasa 220,64 7,19 16  Tanah Kosong Sudah Diperuntukkan 42,97 1,4 17  Tegalan 49,43 1,61 Total 3068,05 100 Sumber: Olah Data Peneliti, 2023
Berdasarkan Tabel 2, penggunaan lahan yang paling luas tahun 2019 di Kecamatan Junrejo didominasi oleh lahan hutan (28,65%), sawah irigasi (25,72%) dan kampung padat  (14,57%).  Sementara  itu,  jenis  penggunaan  lahan  yang  memiliki  luas  paling kecil  adalah  peternakan  ternak  besar  (0,07%),  instalansi  (0,11%),  dan kuburan/pemakaman  (0,12%).  Peta  Penggunaan  Lahan  Kecamatan  Junrejo  Tahun 2019 ditampilkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Junrejo Tahun 2019. Sumber: Olah Data Peneliti, 2023
b) Peta Penggunaan Lahan Tahun 2023
Seperti  halnya  peta  penggunaan  lahan  tahun  2019,  peta  penggunaan  lahan tahun  2023  juga  diperoleh  melalui  interpretasi  citra  World  Imagery  tahun  2023. Klasifikasi  penggunaan  lahan  yang  digunakan  adalah  klasifikasi  penggunaan  lahan yang sama pada saat pembuatan peta penggunaan lahan tahun 2019. Berdasarkan klasifikasi  penggunaan  lahan,  interpretasi  citra  World  Imagery  tahun  2023  serta didukung  dengan  survei  lapangan  dibuat  peta  penggunaan  lahan  tahun  2023  di Kecamatan Junrejo. Hasilnya berupa peta penggunaan lahan tahun 2023 yang data atributnya  juga  menginformasikan  luas  masing-masing  jenis  penggunaan  lahan. Jenis penggunaan lahan beserta luasnya masing-masing di Kecamatan Junrejo  dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Penggunaan Lahan di Kecamatan Junrejo Tahun 2023 No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 1 Hutan 879,13 28,65 2 Instalasi 3,48 0,11 3 Kampung Jarang 106,44 3,47 4 Kampung Padat 447,34 14,58 5 Kebun Campuran 178,3 5,81 6 Kebun Sayuran 345,38 11,26 7 Kuburan/Pemakaman 3,55 0,12 8 Perumahan Jarang 27,11 0,88 9 Perumahan Padat 49,53 1,61 10  Peternakan Ternak Besar 2,79 0,09 11  Peternakan Unggas 19,62 0,64 12  Sawah Irigasi 2x Padi + Palawija 647,61 21,11 13  Sungai 32,42 1,06 14  Taman 6,41 0,21 15  Tanah Jasa 224,02 7,3 16  Tanah Kosong Sudah Diperuntukkan 54,18 1,77 17  Tegalan 40,74 1,33 Total 3068,05 100 Sumber: Olah Data Peneliti, 2023
Berdasarkan  Tabel  3,  jenis  penggunaan  lahan  yang  paling  luas  tahun  2023 didominasi oleh lahan hutan (28,65%), sawah irigasi (21,11%), dan kampung padat (14,58%).  Sementara  itu,  jenis  penggunaan  lahan  yang  memiliki  luas  paling  kecil adalah peternakan ternak besar (0,09%), instalasi (0,11%), dan kuburan/pemakaman  (0,12%).  Peta  Penggunaan  Lahan  Tahun  2023  dapat  dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Junrejo Tahun 2023 Sumber: Olah Data Peneliti, 2023
Apabila  diperbandingkan  antara  penggunaan  tanah  tahun  2019  dan penggunaan tanah tahun 2023 dapat diketahui jenis penggunaan tanah yang tetap, bertambah  atau  berkurang  luasnya.  Penggunaan  tanah  yang  berkurang  luasnya adalah kebun campuran, sawah irigasi 2x padi dan palawija, taman, dan tegalan.
c) Hasil Identifikasi Alih Fungsi Lahan Tahun 2019-2023
Alih  fungsi  lahan  dari  tahun  2019  ke  tahun  2023  dapat  diketahui  dengan menggunakan  metode  tumpang  susun  ( overlay )  dengan  klasifikasi  penggunaan lahan yang berubah maupun tetap dari tahun 2019-2023. Pada Gambar 3, diketahui peningkatan dan penurunan luas penggunaan lahan. Luas penggunaan lahan yang meningkat,  yaitu:  kampung,  kebun  sayuran,  perumahan,  peternakan,  tanah  jasa, dan tanah kosong yang sudah diperuntukkan. Sementara itu, penurunan luas lahan dialami pada jenis penggunaan lahan sawah irigasi, kebun campuran, taman,  dan tegalan. Sebaran alih fungsi lahan di Kecamatan Junrejo dapat dilihat pada Peta Hasil Identifikasi Alih Fungsi Lahan Tahun 2019-2023 di Gambar 4.
Gambar 3. Perbandingan Luas Penggunaan Lahan Tahun 2019-2023. Sumber: Olah Data Peneliti, 2023
Gambar 4. Peta Hasil Identifikasi Alih Fungsi Lahan Tahun 2019-2023 Sumber: Olah Data Peneliti, 2023
d) Analisis  Kesesuaian  Alih  Fungsi  Lahan  Tahun  2019-2023  Terhadap  RTRW  Kota Batu
Berdasarkan hasil overlay Peta Hasil Identifikasi Alih Fungsi Lahan Tahun 2019- 2023  dengan  Peta  RTRW  dapat  diketahui  tingkat  kesesuaian  alih  fungsi  lahan terhadap  RTRW.  Hasil overlay tersebut  diperoleh  54,62  ha  (29,44%)  lahan  yang
mengalami  alih  fungsi  di  wilayah  Kecamatan  Junrejo  telah  sesuai  dengan  arahan fungsi  dalam  RTRW,  sedangkan  26,15  ha  (14,1%)  lahan  yang  beralih  fungsi  tidak sesuai  terhadap  arahan  RTRW.  Sementara  itu,  lahan  yang  beralih  fungsi diklasifikasikan mendukung arahan RTRW sebanyak 104,78 ha (56,47%). Pada alih fungsi  lahan  yang  termasuk  sesuai  di  antaranya  adalah  penggunaan  lahan  kebun sayuran menjadi penggunaan lahan kampung jarang karena memang berdasarkan peruntukan RTRW adalah kawasan perumahan. Kemudian yang sesuai dengan pola ruang pada RTRW adalah perubahan penggunaan lahan sawah irigasi menjadi kebun sayuran  karena  berada  pada  peruntukan  kawasan  tanaman  pangan.  Selain  itu terdapat pula penggunaan lahan sawah irigasi berubah menjadi kebun sayuran yang digolongkan menjadi mendukung karena berdasarkan RTRW termasuk pada wilayah kawasan perumahan. Untuk alih fungsi lahan yang tidak sesuai di antaranya adalah penggunaan  lahan  sawah  diubah  menjadi  kampung  jarang,  kampung  padat, perumahan  jarang,  tanah  jasa,  dan  kuburan,  sedangkan  berdasarkan  RTRW termasuk  peruntukan  kawasan  tanaman  pangan.  Alih  fungsi  lahan  lain  yang termasuk tidak sesuai adalah perubahan penggunaan lahan kebun sayuran menjadi peternakan ternak besar karena peruntukan di RTRW adalah kawasan perumahan. Kesesuaian alih fungsi lahan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Kesesuaian Alih Fungsi Lahan terhadap RTRW. Sumber: Olah Data Peneliti, 2023
Apabila dilihat pada Gambar 5, terdapat beberapa klasifikasi alih fungsi lahan yang  sesuai,  mendukung,  maupun  tidak  sesuai  dengan  arahan  RTRW.  Secara dominan  kesesuaian  dan  ketidaksesuaian  alih  fungsi  lahan  terletak  pada  jenis penggunaan  kampung  jarang,  yaitu  sebanyak  21%,  dan  8%.  Sementara  itu,  alih fungsi  lahan  yang  diklasifikasikan  mendukung  arahan  RTRW  merupakan  kawasan yang  belum  dioptimalkan  sesuai  dengan  peruntukan  pola  ruang  cenderung dimanfaatkan untuk kebun sayuran sebanyak 53%. Kesesuaian penggunaan  lahan tahun 2023 secara spasial dapat dilihat pada peta di bawah ini.

## Kesesuaian Alih Fungsi Lahan Tahun 2019-2023 Terhadap RTRW
60 % 40 Sesuai Mendukun g Tidak 0% Jenis Penggunaan Lahan
Gambar 6. Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Tahun 2023 Terhadap RTRW. Sumber: Olah Data Peneliti, 2023
Dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian  besar  lahan  yang  mengalami  alih  fungsi telah sesuai dengan arahan RTRW, tetapi tidak sepenuhnya sejalan sebab terdapat beberapa  lahan  yang  beralih  fungsi  belum  maupun  tidak  sesuai  dengan  arahan RTRW.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  ada  penyesuaian  lebih  lanjut  mengenai  alih fungsi lahan terhadap RTRW Kota Batu. Selanjutnya ke depannya alih fungsi lahan dapat terkontrol dan menyesuaikan dan searah dengan Peraturan RTRW Kota Batu.

## C.2. Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian
Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Junrejo, maka dilakukan wawancara kepada pemilik lahan pertanian yang melakukan alih fungsi lahan. Hasil tersebut diperoleh bahwa faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian  menjadi non pertanian di Kecamatan Junrejo, diantaranya:

## C.2.1 Aktivitas Pembangunan yang Tinggi
Lahan  pertanian  yang  dekat  dengan  wilayah  perkotaan  akan  mengalami  alih fungsi lahan dari waktu ke waktu. Hal ini tidak dapat dihindari sebab penduduk lebih memilih untuk tinggal di wilayah sekitar kota untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang  lebih  baik.  Menurut  (Prihatin,  2016)  bahwa  proses  pembangunan  kota beriringan  dengan  pertambahan  penduduk  dan  kegiatan  pembangunan  sehingga meningkatkan  permintaan  lahan.  Sesuai  dengan  prinsip  ekonomi  bahwa  pemilik lahan selalu akan memaksimalkan pemanfaatan lahannya. Kegiatan-kegiatan yang
dianggap  tidak  produktif  dan  tidak  menguntungkan  akan  ditinggalkan  dan digantikan dengan kegiatan yang lebih produktif dan menguntungkan, termasuk alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
Sementara  itu,  pertumbuhan  penduduk  di  Kecamatan  Junrejo  yang  semakin meningkat mempengaruhi lahan yang berubah fungsi untuk kegiatan pembangunan terutama berupa tempat tinggal di wilayah tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara terhadap  13  (tiga  belas)  informan  dari  18  (delapan  belas)  informan  menyatakan bahwa  pembangunan  yang  banyak  terjadi  di  Kecamatan  Junrejo  adalah pembangunan  untuk  tempat  tinggal.  Berdasarkan  hasil  interpretasi,  penggunaan lahan kampung jarang selama 5 tahun bertambah 54,37 ha, yang pada tahun 2019 seluas 52,07 ha pada tahun 2023 menjadi seluas 106,44 ha. Kondisi ini tidak terlepas dari lokasi  Kecamatan Junrejo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang dan Kota Malang yang membuat daerah ini menjadi penghubung Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Hal ini membuat penduduk berdatangan memilih untuk  tinggal  sebab  lokasi  yang  strategis  untuk  tinggal  maupun  berusaha  untuk pemenuhan  kebutuhan  hidup  yang  lebih  baik.  Letak  wilayah  yang  strategis  ini membuat  daya  tarik  bagi  para  investor  dalam  membangun  perumahan  maupun usaha  yang  mendukung  pariwisata  yang  membuat  alih  fungsi  besar-besaran  di sekitar  pusat  wisata  di  Kecamatan  Junrejo.  Berikut  data  perkembangan  fasilitas penunjang pariwisata dari tahun 2019 hingga 2022.
Gambar 6. Jumlah Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kecamatan Junrejo.
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu 2020 dan 2022

## C.2.2. Tingkat Pendidikan
Tingkat  pendidikan  secara  tidak  langsung  mempengaruhi  keputusan  dalam melakukan alih fungsi lahan. Menurut (Peniarti dkk., 2018) tingkat pendidikan petani dapat  mempengaruhi  pola  pemikiran  dalam  mengelola  usaha  taninya.  Semakin rendah  tingkat  pendidikan  seorang  petani  maka  kemungkinan  semakin  tinggi keinginan  untuk  melakukan  alih  fungsi  lahan  pertaniannya.  Petani  dengan pendidikan  rendah  cenderung  gampang  mengalih  fungsikan  lahan  sawah  karena petani  tersebut  hanya  memikirkan  keuntungan  jangka  pendek.  Sementara  itu, petani  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  tinggi  akan  mempertimbangkan  lagi
kerugian  jangka  panjang  apabila  ia  melakukan  pengalihan  fungsi  lahan  sawah. Tingkat pendidikan seluruh informan (18 orang) yang seluruhnya petani yang telah melakukan alih fungsi lahan pertaniannya dapat dilihat pada Gambar 6 berikut ini.
Gambar 6. Tingkat Pendidikan Informan Sumber: Olah Data Peneliti, 2023
Berdasarkan  Gambar  6,  pada  umumnya  informan  memiliki  latar  pendidikan tamatan paling banyak pada tingkat SMP yang mana dapat dikatakan cukup rendah. Dalam  hal  ini,  faktor  tingkat  pendidikan  merupakan  faktor  kebetulan  yang didasarkan  pada  latar  belakang  ekonomi  yang  kurang  mampu  dan  banyak  dari kalangan tersebut melakukan alih fungsi lahan karena keinginan untuk memperoleh keuntungan dan kehidupan yang lebih baik.

## C.2.3. Keinginan untuk Memperoleh Akses Jalan
Lahan pertanian di Kecamatan Junrejo cenderung beralih fungsi menjadi tempat usaha  dan  tempat  tinggal  di  sekitar  jalan  yang  dekat  dengan  pusat  wisata.  Akses jaringan jalan menjadi daya tarik lebih untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Hal ini dikarenakan semakin mudahnya akses jaringan jalan maka  dapat  memudahkan  masyarakat  dalam  aksesibilitas  menuju  pusat  kota maupun  tempat-tempat  lain.  Berdasarkan  hasil  wawancara  6  (enam)  dari  18 (delapan  belas)  informan  menyatakan  bahwa  masyarakat  menginginkan  tempat tinggal mereka memiliki akses infrastruktur jalan yang dapat memudahkan informan untuk  keluar-masuk.  Beberapa  pemilik  lahan  melakukan  alih  fungsi  pada  lahan sawah miliknya untuk meluaskan tempat tinggalnya sebab lahan pertanian miliknya bersebelahan dengan tempat tinggalnya supaya dapat mengakses jalan. Salah satu informan  mengatakan  bahwa  tempat  tinggal  lamanya  tidak  memiliki  akses  yang cukup untuk keluar atau masuk ke rumah, sehingga memilih lahan sawah miliknya untuk dialih fungsikan menjadi tempat tinggal barunya. Informan tersebut memilih yang  mengalihfungsikan  dengan  maksud  berhenti  menjadi  petani  karena  sudah tidak mampu mengolah lahannya.
Lain halnya dengan beberapa pemilik lain baik masyarakat lokal dan pendatang memilih  melakukan  alih  fungsi  lahan  pertanian  agar  mudah  berdagang  sebab pembeli  pasti  memilih  toko  yang  dekat  dengan  jalan  yang  mudah  diakses  serta mobilitas bahan yang dijualnya dapat mudah keluar- masuk toko. Masyarakat lokal berhenti  menjadi  petani  karena  sudah  tidak  mampu  mengolah  lahannya  dan
Tingkat Pendidikan Informan 31% 16% 53% SD SMP SMA
pendatang  mulai  berdagang  di  sekitar  jalan  utama  yang  membuat  terjadinya  alih fungsi  lahan  pertanian  menjadi  non  pertanian.  Kebanyakan  berada  dekat  dengan jalan dan lokasi pariwisata yang mudah diakses serta mobilitas untuk jual beli mudah keluar-masuk.

## C.2.4. Harga Lahan yang Meningkat
Harga lahan pertanian yang semakin meningkat di daerah Kecamatan Junrejo membuat  masyarakat  memilih  menjual  atau  menyewakan  lahan  pertaniannya kepada pihak lain. Jika ditinjau dari hasil wawancara, hasil aktivitas jual lahan yang dilakukan masyarakat dapat dilihat peningkatan nilai jual lahan terutama yang dekat dengan  lokasi  pariwisata.  (Rido  dkk.,  2020)  menyatakan  bahwa  salah  satu  faktor yang  mempengaruhi  harga  tanah  adalah  karakteristik  lokasional  di  mana  harga tanah  dipengaruhi  oleh  pemanfaatan  tanah  yang  dapat  diterapkan  pada  tanah tersebut. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan sosial yang bisa memicu kenaikan harga tanah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diperoleh  informasi  bahwa  pada  tahun  2017- 2018, harga lahan pertanian yang berada di pinggir jalan dan dekat dengan lokasi pariwisata berkisar antara Rp. 900.000,- hingga Rp. 2.000.000,- per meter persegi. Sementara  itu,  beberapa  informan  mengatakan  bahwa  harga  lahan  pertanian  di dekat lokasi wisata saat ini berkisar antara Rp. 3.000.000,- hingga Rp. 4.000.000,- per meter perseginya. Kenaikan harga tanah ini tidak terlepas dari wilayahnya yang dekat dengan lokasi wisata. Kenaikan harga tanah yang signifikan dapat membuat masyarakat  memilih  menjual  lahan  pertanian  miliknya  sebab  keinginan  untuk menjual lahan pertanian miliknya demi keuntungan secara cepat dengan hasil lebih besar daripada mengolah lahan pertanian.

## C.2.5. Keterbatasan Pengairan di Lahan Pertanian
Menurut  hasil  wawancara    9  (sembilan)  dari  18  (delapan  belas)  informan menyatakan  bahwa  terdapat  kondisi  lahan  pertanian  yang  bermasalah  pada pengairan sawah miliknya. Kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat utamanya para  petani  yang  mata  pencahariannya  bergantung  dengan  sumber  daya  air. Kelangkaan  sumber  daya  ini  disebabkan  tertutupnya  sumber  mata  air  dan  lokasi sawah miliknya berada di lokasi yang jauh dari jalur utama irigasi. Kondisi ini tidak terlepas dari alih fungsi lahan sawah menjadi lahan terbangun dan lahan terbangun tersebut  menutup  akses  saluran  irigasi  terhadap  sawah  di  sekitarnya.  Hal  ini mengakibatkan  petani  sulit  dalam  menggarap  lahan  pertaniannya  dan  akhirnya mulai  berhenti  mengusahakan  lahan  pertaniannya.  Kemudian  petani  berusaha mengubah  nasib  dengan  menjual  lahan  miliknya  atau  mengusahakan  lahannya menjadi  lahan  terbangun  untuk  membuka  usaha  lain  sebab  dirasa  tidak  adanya peningkatan pendapatan yang mencukupi selama menjadi petani.
C .2.6. Pemenuhan Kebutuhan Tempat Tinggal
Kondisi  perekonomian  rumah  tangga  petani  sebelum  melakukan  alih  fungsi dapat  dikatakan  belum  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  keluarga  sebab  jumlah saudara yang banyak dan pendapatan yang tidak seberapa. Berdasarkan wawancara informan  yang  merupakan  petani  dan  keluarga  petani  mengatakan  jika  sebelum mengalihfungsikan lahan pertanian memiliki keadaan ekonomi yang kurang baik. Hal ini didasari pada peningkatan harga lahan dan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal  membuat  lahan  pertanian  di  sekitar  perkotaan  beralih  menjadi pembangunan untuk kebutuhan tempat tinggal penduduk. Pemilik lahan pertanian yang  memilih  mengalihfungsikan  lahan  miliknya  sebab  kebutuhan  tinggal  tinggal untuk anak-anaknya yang sudah menikah. Hal ini membuat pemilik lahan pertanian kehilangan lahannya dan berhenti bekerja menjadi petani, serta terdapat juga yang masih bekerja dengan menjadi buruh petani.

## C.2.7. Pilihan Pekerjaan di Luar Sektor Pertanian
Pariwisata  merupakan  industri  yang  dapat  memberikan  manfaat  langsung maupun  tidak  langsung  kepada  masyarakat.  Meningkatnya  sektor  pariwisata  di Kecamatan  Junrejo  memberi  pengaruh  terhadap  kehidupan  masyarakat  baik  dari sosial,  ekonomi,  maupun  lingkungan.  Berdasarkan  data  Kecamatan  Dalam  Angka 2023,  pembangunan  obyek  wisata  yang  berlokasi  di  Kecamatan  Junrejo,  di antaranya adalah Jatim Park 3, Predator Fun Park , Kampung Sapi Adventure , Desa Wisata,  Coban  Putri,  Goa  Jepang  dan  Arum  Jeram.  Oleh  karena  itu,  roda perekonomian di Kecamatan Junrejo semakin meningkat.
Sejalan dengan peningkatan sektor tersebut, aktivitas ekonomi juga meningkat pada  sektor  jasa  dan  perdagangan.  Hal  ini  mendorong  tingginya  aktivitas pembangunan  di  Kecamatan  Junrejo  yang  menyokong  sektor  pariwisata,  yakni sektor  perdagangan  dan  jasa  berupa  hotel,  kos-kosan,  villa,  dan  pertokoan  yang mana kemudian menciptakan kebiasaan baru masyarakat berupa perubahan mata pencaharian dari yang awalnya masyarakat merupakan mayoritas petani berubah menjadi pedagang, wirausahawan, dan sebagainya. Berdasarkan Kecamatan Dalam Angka 2023, sebagai daerah wisata, di Kecamatan Junrejo terdapat banyak fasilitas penunjang pariwisata, yaitu 17 restoran/rumah makan, 5 hotel dan 39 penginapan. Berdasarkan  data  Kecamatan  Junrejo  Dalam  Angka  Tahun  2021  dan  Tahun  2023 terdapat  peningkatan  dari  satu  kelompok  pertokoan  menjadi  10  kelompok pertokoan. Kelompok pertokoan merupakan sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi dengan bangunan fisik bisa lebih dari satu.

## C.2.8. Tidak Ada Minat Untuk Melanjutkan Kegiatan Pertanian
Sistem  pewarisan  lahan  membuat  para  petani  dahulunya  memiliki  lahan pertanian yang luas menjadi semakin sempit karena lahan menjadi terpecah- pecah. Namun, seiring dengan waktu ahli waris melakukan alih fungsi lahan dengan maksud
untuk menempati lahan tersebut untuk ditinggali sekaligus membuka usaha. Hal ini membuat perubahan kebiasaan yang dulu merupakan keinginan masyarakat untuk mendapat pekerjaan yang lebih mudah dan dapat bekerja di rumah dengan waktu yang luang dan lebih santai. Adanya anggapan-anggapan bahwa tingkat pendapatan ekonomi hasil mengalihfungsikan lahan lebih baik ketimbang melanjutkan pertanian membuat pemilik lahan pertanian memilih melakukan alih fungsi lahan.
Pendapatan masyarakat yang bekerja sebagai petani sangat bergantung pada harga jual di pasar yang tidak menentu dan kurang seimbang dengan modal bertani yang membuat petani tidak puas dengan apa yang didapatkan. Biasanya alih fungsi lahan  menjadi  tempat  tinggal  sekaligus  tempat  usaha.  Pemilik  lahan  memilih melakukan alih fungsi lahan karena adanya keinginan membuka usaha lain dan tidak ada niat serta minat generasi muda untuk melanjutkan kegiatan bertani. Akibatnya, lahan-lahan  yang  diwariskan  sering  kali  dialihfungsikan  dengan  membuka  usaha ataupun  menjual  lahan  miliknya,  seperti  membuka  ruko  (rumah  toko)  sebab pekerjaan yang santai dan bisa dilakukan di rumah sendiri.

## C.2.9. Kurangnya Pengetahuan akan Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Berdasarkan  wawancara  dengan  perangkat  pemerintah  Desa  Pendem  dan Junrejo,  mereka  belum  melakukan  sosialisasi  mengenai  pengendalian  alih  fungsi lahan. Hal ini membuat alih fungsi lahan kerap terjadi yang dilakukan masyarakat, baik  lokal  maupun  pendatang.  Masyarakat  yang  belum  mengetahui  pelaksanaan LP2B/LSD  di  wilayah  tempatnya  tinggalnya  alih  fungsi  lahan  terus  terjadi  karena kurangnya pengetahuan akan kebijakan yang berlaku. Lahan tersebut kebanyakan masih dijual-belikan, untuk membuka usaha, dan sebagainya.
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan Junrejo. (1) aktivitas pembangunan yang tinggi; (2) tingkat pendidikan yang rendah; (3) keinginan untuk memperoleh akses jalan;  (4)  harga  lahan  yang  meningkat;  (5)  Keterbatasan  pengairan  di  lahan pertanian; (6) pemenuhan kebutuhan tempat tinggal; (7) terdapat pilihan pekerjaan diluar sektor pertanian; (8) tidak ada minat melanjutkan kegiatan pertanian; dan (9) kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan alih fungsi lahan.

## C.3. Rekomendasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Kecamatan  Junrejo  memiliki  potensi  alih  fungsi  lahan  akibat  peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pariwisata dan perdagangan. Hal ini  ditandai  dengan  bertambahnya  lahan  terbangun  dan  berkurangnya  lahan pertanian di wilayah Junrejo. Sebagian alih fungsi ke lahan terbangun tersebut tidak sesuai dengan pola ruang pada RTRW. Hal tersebut dapat terus terjadi, dikarenakan belum  adanya  sosialisasi  pengendalian  alih  fungsi  lahan  kepada  masyarakat  di Kecamatan  Junrejo.  Pengendalian  alih  fungsi  lahan  adalah  upaya  melakukan penyesuaian perubahan lahan terhadap kebijakan yang berlaku pada lokasi lahan baik  dengan  menentukan  permintaan  dan  penawaran  lahan  yang  dapat dialihfungsikan dan yang tidak dapat dialihfungsikan. Menurut Perkasa dkk. (2022)
bahwa RTRW yang ditetapkan oleh pemerintah daerah merupakan fungsi penting untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk  di  wilayah  tersebut.  Dengan  demikian,  untuk  mencapai  kesesuaian penggunaan  lahan  dengan  perencanaan  tata  ruang  yang  sistematis,  memerlukan kolaborasi  dengan  pemangku  kepentingan  dari  pemerintah  kecamatan  dan pemerintah desa.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Batu  Nomor  14  Tahun  2012  tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Berkelanjutan,  masyarakat  memiliki  peran  serta dalam  melindungi  fungsi  lahan  dari  adanya  alih  fungsi  yang  tidak  sesuai  dengan peruntukannya.  Hal  ini  disebutkan  dalam  Pasal  9  bahwa  masyarakat  baik perorangan  maupun  kelompok  berperan  serta  dalam  perlindungan  kawasan  dan lahan pertanian berkelanjutan. Maka dari itu, masyarakat berhak untuk mengajukan keberatan  kepada  pejabat  berwenang  apabila  terdapat  ketidaksesuaian penggunaan lahan. Selain itu, diharapkan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan, yakni  LSD  dan  LP2B  dapat  disosialisasikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat secara  luas.  Sehingga  potensi  kegiatan  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  non pertanian  dapat  diminimalisir  dengan  kesadaran  masyarakat  bahwa  tidak  semua lahan  yang  dimiliki  dapat  diubah  fungsinya  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Rekomendasi  arahan  kebijakan  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  untuk mendukung  pengendalian  alih  fungsi  lahan  adalah  penguatan  insentif/bantuan kepada  masyarakat  petani  berupa  alat  dan  bahan  pertanian  dan  dapat  dilakukan lebih transparan. Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemberian insentif dapat berikan kepada  masyarakat  yang  memiliki  dan  mengelola  lahan  sawah  yang  ditetapkan dalam arahan LSD. Hal ini dilakukan agar petani yang mengelola lahan pertaniannya mendapat kemudahan dan terbantu dengan kehidupannya.
Rekomendasi  lain  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  dalam  melakukan pengendalian alih fungsi lahan adalah dengan pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan  alih  fungsi  lahan  yang  tidak  mengikuti  arahan  berdasarkan  kebijakan yang  berlaku.  Pihak  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  dampak  alih fungsi  lahan  yang  dilakukan.  Hal  ini,  perlu  adanya  percepatan  proses  penetapan rencana  lokasi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  dan  Rencana  Detail Tata Ruang (RDTR) yang mana merupakan aturan yang lebih akurat dan pasti dalam pemberian izin di bidang penataan ruang dan pertanahan sehingga alih fungsi lahan dapat dikendalikan dengan penguatan kebijakan perundang-undangan.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan,  dapat  disimpulkan  mengenai rekomendasi  pengendalian  alih  fungsi  lahan  di  Kecamatan  Junrejo  dengan  cara, yakni: (1) perlu adanya sosialisasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan kepada masyarakat  secara  luas;  (2)  penguatan  dan  transparansi  insentif/bantuan  untuk petani;  (3)  percepatan  proses  penetapan  lokasi  Lahan  Pertanian  Pangan
Berkelanjutan  (LP2B)  dan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR);  dan  (4)  pemberian sanksi bagi pelaku alih fungsi lahan yang melanggar ketentuan yang berlaku.

## D. Kesimpulan
Kesesuaian  antara  alih  fungsi  lahan  di  Kecamatan  Junrejo  tahun  2019-2023 terhadap  RTRW  Kota  Batu  sebesar  54,47  ha  (29,6%),  sedangkan  alih  fungsi  lahan yang  termasuk  pada  klasifikasi  mendukung  mencapai  104,78  ha  (56,95%). Sementara itu, ketidaksesuaian alih fungsi lahan mencapai 24,77 ha (13,46%) yang didominasi oleh penggunaan lahan kampung jarang pada arahan kawasan tanaman pangan.  Faktor  penyebab  alih  fungsi  lahan  di  Kecamatan  Junrejo,  di  antaranya: kurangnya minat dalam kegiatan pertanian, kebutuhan tempat tinggal, keterbatasan pengairan  di  lahan  pertanian  dan  tingkat  pendidikan,  pertambahan  penduduk, aktivitas  pembangunan  yang  tinggi,  harga  lahan  yang  tinggi,  terdapat  pilihan pekerjaan  di  luar  sektor  pertanian,  dan  kurangnya  pengetahuan  masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai alih fungsi lahan.

## E. Rekomendasi
1. Perlunya  sosialisasi  oleh  pemerintah  daerah  setempat  kepada  masyarakat tentang pengendalian alih fungsi lahan.
2. Perlunya  percepatan  penetapan  lokasi  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LP2B)  dan  pemberian  insentif  oleh  pemerintah  daerah kepada petani untuk mengendalikan alih fungsi lahan.
3. Penguatan  sanksi  bagi  pelaku  alih  fungsi  lahan  berdasarkan  dampak  yang dihasilkan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Asmara, R., & Purbokusumo, Y. (2022). Pilihan Instrumen Kebijakan Penataan Ruang Untuk Manajemen  Sumber  Daya  Tanah  Pertanian  (Sawah)  Di  Kabupaten  Sleman. Widya Bhumi , 2 (2), 88-103.
Fitriyanto, A. M., Tjahjono, H., & Suhandini, P. (2013). Evaluasi Penggunaan Lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Untuk Kecamatan Genuk, Pedurungan, dan Gayamsari). Geo Image , 2 (2), 43 – 49.
Jaya,  B.,  Rustiadi,  E.,  Fauzi,  A.,  &  Pravitasari,  A.  E.  (2021).  Land  conversion  and availability  of  agricultural  land  in  2035  in  Puncak  Area  Bogor  Regency. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 694 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/694/1/012052
Map Vision. (2020). Interpretasi Citra Penginderaan Jauh (Lengkap Disertai Contoh) [Bagian 1] .
Nugroho, Nur Aris Adi., Bambang Sudarsono,  dan L. M. S. (2021). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap RTRW Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Jurnal Geodesi Undip , 10 , 133 – 142.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/viewFile/29634/2487 3
Panjaitan,  Andri;  Sudarsono,  Bambang;  Bashit,  N.  (2019).  Analisis  Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Di Kabupaten Cianjur Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Jurnal Geodesi Undip , 8 (1),
248 – 257.
Peniarti, P., Rosyani, R., & Elwamendri, E. (2018). Hubungan Faktor-faktor Alih Fungsi Lahan  Padi  Sawah  dan  Perbedaan  Tingkat  Penerimaan  Usahatani  Petani  Di Kecamatan  Keliling  Danau  Kabupaten  Kerinci. Jurnal  Ilmiah  Sosio-Ekonomika Bisnis , 21 (1), 11. https://doi.org/10.22437/jiseb.v21i1.5102
Perkasa, D., Istiqomah, D. A., & Aisiyah, N. (2022). Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  di  Kecamatan  Syamtalira  Aron Kabupaten Aceh Utara. Widya Bhumi , 2 (2), 152 – 165. https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.27
Prabowo, R., Bambang, A. N., & Sudarno. (2020). Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. Mediagro , 16 (2), 26 – 36.
Prayitno, G., Dinanti, D., Hidayana, I. I., & Nugraha, A. T. (2021). Place attachment and  agricultural  land  conversion  for  sustainable  agriculture  in  Indonesia. Heliyon , 7 (7), e07546. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07546
Prihatin, R. B. (2016). Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta). Jurnal Aspirasi , 6 (2), 105 – 118.
https://doi.org/10.22212/aspirasi.v6i2.507
Rahmadi,  E.,  Dewi,  C.,  Anisa,  R.,  &  Fajriyanto,  F.  (2023).  Kesesuaian  Penggunaan Lahan  di  Kota  Metro  Terhadap  Pola  Ruang. Geoid , 18 (2),  237. https://doi.org/10.12962/j24423998.v18i2.15568
Rido,  M.,  Andri,  S.,  &  Firdaus,  H.  S.  (2020).  Analisis  Perubahan  Zona  Nilai  Tanah Akibat Keberadaan Lokasi Wisata Tahun 2016-2019 Di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Jurnal Geodesi UNDIP , 9 (2) (April), 227 – 235.
Salsabila, A. Z., Ajie, K., & Santoso, R. T. (2022). Gambaran umum tentang peluang, kendala dan pilihan untuk meningkatkan penggunaan tanah di provinsi Lampung. Widya Bhumi , 2 (1), 65-87.
Sarihi, Y. R., Tilaar, S., & M. Rengkung, M. (2020). Analisis Penggunaan Lahan Di Pulau Ternate. Spasial , 7 (3), 259 – 268.
Subagiyo, A., Prayitno, G., & Kusriyanto, R. L. (2020). Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Di Kota Batu Indonesia. Jurnal Geography Kajian, Peneliian Dan Pengembangan Pendidikan , 8 (2), 135 – 150.
Sumarja, F., Rifai, E., Tisnanta, T., & Saputra, R. A. (2021). Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Sasi , 27 (4), 492. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.562
Sutanto.  (1994).  Penginderaan  Jauh  Jilid  2.  In Penginderaan  Jauh  Jilid  2 .  Gadjah Mada University Press.