EFEKTIVITAS  PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN KONTRIBUSINYA  TERHADAP PENDAPATAN ASLI  DAERAH  KOTA BAI\DUNG
OIeh: Aristanti \Yid1'aningsih (Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekc-,nonti & Bisnis UpI)
Abslroct
One of the pronrinent  characteristics in a region to encomplish  autonomy lies on its region's finoncial capabili4,.  Otheruise,  the proportion or Region Original Income contribution ta the regional  irtcome is decreasing  although the  nonrinal w,as increase. It is almost occurred in all residence or cin' in InConesian,  including  Bandung Ciry,. grlrrnuise,  Bandung is one of the city which hos high ralue of Gross Domestic  Regional Product  (GDRP). The biggest contribution of Region Original Inconte  in Bandttng is regional  tax. One of the regional tax is Lighting Tax Road. It is one of the biggest  donation  in regional income. This ta:r was erist in the  second positioning of biggest contributor  in 2001  until 2007 after the regional autonomy.was prevail.  Moieover, its hqs been existed in the third andfirst  positioning. This study is intended toJlnd out Lighting  Tm  Road after the effectiveness of region's autonomy unti! 2007. The method apptied in this study is descripth'e analysis  by using single  variable. Anal,vsis  x,as  conducted to the potency,  ffictiveness, tm e/fort,  elastici4,,  grou;th rate, contribution and times series analysis. According to result of Lighting Tar Road  income, it can be inferred  that income potenq: is increasing each year. The cverage oJ collection elfectiveness is 68,35% The a'erage o,f tar efort is 0,0022 (GDRP  constant price) and 0,00 l1 (GDRP  a'ailable pricel. The a'erage of irs elasticig.is 1,76%o (GDRP  constant price) end 0,91%  (GDRP u"-ailable pricel. The average of gro*rh rate each year is 20,09%. The cNerage of its contribution  to region's  tax is 25,53% and to Region Original Income is 15,56%. And if the anabsis of times series k useC in rhis srudl', it can be predicted that  the incomewilt be increasing. Finallv. ir can be concluded titat Lighting Ter Rocd is compatible for being the source of region:s incr.tme. Therefore. the governntent of Bandung should be consistant in optimazing tax management rhrough  Dipenda by collaborated y,ith  PT. pL,\ ApJ Bandung.
Keyword  : P.{D,  Pajak Daerah, Pajak  PeneranganJalan

## Latar
Belakang
Dalam rangka  meningkatkan  kemampuan  keuangan daerah  agar dapat melaksanakan otonomi,  pemerintah melakukan berbagai kebijakan-kebijakan. Salah satunya  dengan  menetapkan Undang-Undano No, 34 Tahun 2000 tentane  Perubahan  atas Undang-Undang No. l8 Tahun 1997 tentang Pajali Daer-ah dan  Rerribusi  Daerah. Pemberian  keu'enangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah.  drirarapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah  agar terus berupiya untuk mengoptimalkan  PAD, khususnya  yang  berasal  dari  pajak  daerah. Sebagai  daerah tingkat dua, Kota Bandung mempunl'ai tanggung jawab yang lebih besar dalam meneelola  keuansan  daerahnl'a. Hal ini sesuai vang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2008  tentane Pemerintahan  Daerah, bahu'a oronomi saat ini lebih ditekankan pada pemerintah  daerah tingkat dua (kabupatenftota). Kosri'ara dalam  Halim eo04s5) menYatakan bahua ciri utama yang menunjukan  suatu  daerah otonom mampu ber-otonomi  terletak pada kemampuan keuansan daerahnva. Artinya bahrva  ketereantungan pada bantuan pemerintah pusat  harus seminimal  mungkin dan PAD harus menjadi baeian sumber keuangan  terbesar  yang didukuag oleh  kebijaka-n keuangan  pusat dan daerah. Keadaan  1'ang terjadi pada  pemerintah Kota Bandung diungkap  oleh  wakil ketua Dewan Penvakila*ii  Daerah (DPD)  Irman Gusman (Kompas. I I Agustus 2006)  yang menyebutkan bahwa "otonomi da;r:r ba-.u menl'enruh  aspek pemerintahan dan politik,  belum menyentuh aspek ekonomi \3iis m3rangsang kemandirian daerah". Hal senada diungkapkan  oleh  Budiyanto dalam
Halim  (2004:139)  yang  menyebutkan bahwa  'kontribusi  PAD terhadap APBD  masih relatif  kecil atau dengan kata lain, hampir sebagian besar kabupaten/kota belum memiliki tingkat kemandirian'.
Salah satu komponen  utama PAD adalah penerimaan dari pajak daerah. Data mengenai kontribusi  pajak  daerah  terhadap PAD di Kota Bandung  memperlihatkan  bahrva  pajak daerah memberikan konkibusi  paling besar  terhadap PAD Kota Bandung, yaitu rata-rata 61,070/o pertahun. Penerimaan pajak daerah Kota Bandung  dari  tahun 2002 sampai 2007  terus meningkat. Tetapi peningkatan penerimaan pajak daerah tersebut belum mampu  membuat PAD Kota Bandung menjadi sektor penl.umbang terbesar dalam  pendapatan daerah Kota Bandung.
Tabel l. Kontribusi Pajak  Daerah  dalam PAD Kota Bandung  (dalam ribuan)
: Pajak Daerah  , ;l
,Tahuh ,.  P4p - ", ,
2001 124.02r.491.559 73.583.061.441 59,33 2002 184.008.174.310  103.153.173.906 56,06 2003 2t7.024.342.093  t17.392.948.578 54,09 2004 214.831.096.006 t31.803.t20.422 61,35 2005 229.645.751.696  t13.t07.822.771 62,32 2006 253.892.993.009 164.781.409.646 64,90 2007 279.503.t7 5.471 t94.128.2s9.768 69,45 Rata-rata 61,07 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung (diolah)
Kondisi  yang  terjadi di Kota Bandung jelas tidak sejalan  dengan tujuan otonomi daerah dan hal ini pun terjadi hampir di sebagian besar  kabupaten'kota di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah  fenomena tersendiri  dalam era otonomi. karena ternvata pemerintah  daerah belum mampu rrelepaskan  keterganfungannya terhadap pemerintah  pusat. Sesuai dengan hasil  penelitian  Setiaji dan Adi (2007) yang menyatakan bahu'a  setelal  otonomi, terjadi penurunan perao (share)  PAD terhadap total  belanja daerah jika dibandingkan dengan  era  sebelum otonomi;-ang  menlebabkan naiknya tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap pemerintah  pusar Salah satu sumber  utama penerimaan pajak Caerah Kota Bandung  adalah  pajak penerangan jalan.  Pajak penerangan jalan sebelumnya diarur oleh Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya  Bandung No. 20 Tahun  1998 kemudian  diubah dengan  Perda Kota Bandung No. 28 Tahun 2002. Dengan dikeluarkan perda  tersebuq pajak peneranganjalan  mempunyai dasar hukum yang lebih kuat disamping diharapkan  penerimaan dari pajak ini semakin meningkat. Pajak penerangan jalan merupatrian salah  satu penyumbang  terbesar dalam penerimaan pajak daerah Kota Bandung.Dari  tahun 2001 sampai 2003 menjadi  penyrmbang terbesar  kedua setelah pajak hotel dan restoran dan dari tahun 200-l sampai 2005 menjadi  penyumbang terbesar pajak daerah. Akan tetapi  pada tahun  2006 berada pada posisi kedua dan  tahun  2007 menjadi penyumbang  terbesar ketiga setelah pajak hotel dan pajak restorar  (Dipenda Kota Bandung). Kurang  optimalnya pajak  daerah di Kota Bandung.  terutama  pajak  penerangan  ialan  salah satun)'a disebabkan masih  banyaknl"a tung-uakan pajak.  Seperti 1'ang dikatakan  Kepala Subdinas (Kasubid)  Pengendalian Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung  Dadang Iriana, bahwa jumlah tunggakan pajak di Kota Bandung hingga  akhir  Oktober 2007 mencapai Rp.7,4 miliar (Kompas.
30  Ok-tober 2007). Batrkan  pada akhir tahua 2007, menurut keterangan dari Kasubid Dipenda Kota Bandung, jumlah tunggakan pajak meningkat menjadi Rp.l0,4l milyar (Okezone.com, 2 November 2007). Pada akhir November 2008,  Dipenda Kota Bandung telah  menerjunkan 178 penagih pajak untuk mencairkan  tunggakan paja-k di Kota Bandung. Hal ini dilakukan  untuk mencapai  target  penerimaan  pajak daerah sebesar  Rp.2 17 milyar. Menurut Yossi  lrianto, pajak vane paline  banyak  menunggak  adalah pajak peneranean jalan. dari target  Rp.57,4 miliar baru tercapai  sekitar 66,69/0 (Pajak.go.id,  27 Norember  1008). Penlebab  utama terjadinl'a tunggakan- tungakan pajak penerangan jalan adalah  karena  banvaknva  pelanggan listrik yang menunggak pembal'aran listrik. Pajali penerangan jalan menurLrr Peida Kota Banduns No. 28 Tahun 2002 tenlang merupakan punsutan daerah  atas  penggunaan  tenaqa listrik bagi penemngan jalan di daerah. Kota
Jurnal Akuntansi Riset  Prodi  Akuntansi UPI,  Vol. 3. No, I
Aristanti Widyan  ings  ih
Bandung sebagai salah  satu kota terbesar di Indonesia  dan mempunyai tingkat perekonomiao  yang tinggi sangat wajar jika jumlah pemakai tenaga listriknya terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah  Kota Bandung  perlu untuk terus mengoptimalkan  pajak penerangan jalan agar dapat memberikan kontribusi  yang  lebih  besar lagi  terhadap penerimaan pajak  daerah ),ang nantin)'a berimbas pada PAD Kota  Bandung  sendiri.  Selain itu, pajak ini termasuk cocok terutama untuk daerah  perkotaan (Devas, I 989:66).
Ciambar 1. Jumlah Pelanggan  Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kota Bandung (PT PLN APJ  Bandung)
Penelitian  sebelumnya yang  terkait dengan  masalah pajak penerangan jalan adalah penelitian  yang dilakukan  oleh Virny Kumalasari (2005) dengan hasil: jumlah pelanggan PLN dan penerimaan PLN dari tagihan  rekening listrik pelanggan sektor rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap  penerimaan pajak penerangan jalan kelompok  rumah tangga di Kota Surabaya Serta penelitian  Ismartani (2006) dengan hasil: bahwa efisiensi  dan efektifitas  pajak peneran_ean jalan di DKI (Daerah Khusus  Ibukota) Jakarta cukup baik, tarif dasar listrik danjumlah pelang_ean menunjukan pengaruh yang kuat terhadap  penerimaan  pajak peneranganjalan  di DKI Jakarta sena pertumbuhan  ekonomi dan pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajali penerangan jalan di DKI Jakarta.

## Rumusan Masalah
Begitu  luasnya masalah yang berhubungan denganjudul  penelitian  yang telah dipaparkan pada  latar belakang di atas, maka penulis  hanya mengidentifikasi masalah yang diteliti sebagai berikut, (l) Bagaimana  potensi dari pajak penerangan jalan di Kota Bandung, (z), Bagaimana tingkat efektifitas  dari  pajak penerangan jalan di Kota Bandung, (3) Bagaimana kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak  daerah  dan PAD Kota Bandung, (4) Bagaimana gambaran penerimaan pajak  peneranganjalan di Kota Bandung  pada tahun-tahun yang akan  datang  dengan analisis  deret waktu.
Kerangka Pemikiran
Otonomi daerah dilaksanakan secara utuh mulai  tahun 2001.  Sejak saat itu maka  daerah diberi keleluasaan  atau  kervenangan oleh pemerintah  pusat untuk menyelenggarakan  pemerintahan dalam segala bidang  sesuai  dengan  undang-undang. lr{ardiasmo  (2002:99)  mengatakan bahu'a dalam otonomi  daerah  atau desentralisasi terkandunq tiga  misi utama, yaitu;  (a) Menciptakan efektivitas  dan efisiensi  pengelolaan  sumber da1,a daerah, (b) Meningkatkan kualitas pelal'anan umum dan kesejahteraan  masyarakat, (c) Memberdavakan  dan menciptakan  ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam  proses  pembaneunan. Hal yang sama juga  diutarakan oleh Wijaya (2002:22) bahrva tujuan  yang hendali dicapai dalam penyerahan urusan dari pusat ke daerah  (otonomi daerah)  antara lain "menumbuhkembangkan  daerah berbagai  bidang,  meninskatkan  pelayanan  kepada ma:1'aralet- menumbuhkan kemandirian  daerah dan menin-skatkan dal'a saing  daerah  dalam proses peftumbuhan".
Jurnal Akuntansi Riset,  Prodi-Akuntansi  UPI,  Vol. 3, No. I
580,000
560,000 s40,000
520,000 500,000 480,000
460,000
440,000 420,000
s34,830 478,252 503,298
490,05.7 : .; 'l?91'
i$ 1
Cambar 1. Jumlah Pelanggan  Perusahaan
Dalam  rangka  meningkatkan  kemandirian dan  kemampuan  pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan faktor-faktor pendukung,  seperti yang dikemukakan  Syamsi (1986)  dalam Dewi (2002:2), yaitu kemampuan  struktural  organisasinya,  kemampuan  aparatur  daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah, diantara  faktor-faklor tersebut, faktor keuangan merupakan faktor essensial untuk  mengukur tingkat kemampuan  daerah dalam  melaksanakan otonominya.
Sedangkan Sidik (2002) menyatakan  bahwa: "dalam  era otonomi  daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan  potensi  (keuangan lokal), khususnya PAD". Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah  pendapatan daerah  yang  berasal dari sumber- sumber keuangan daerah seperti  pajak daerah, retribusi daerah, bagian  laba BUMD, penerimaan dinas-dinas diin penerimaan lain-lain  (Kaho,  1998:68).  PAD merupakan  salah  satu  sumber  utama keuangan  daerah  dan banyak  digunakan sebagai tolok  ukur  tingkat  kemandirian suatu  daerah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Koswara  dalam Halim (2004:35)  yang menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukan  suatu daerah  otonom  mampu ber-otonomi  terletak pada kemampuan keuangan  daerahnya. Artinya bahwa ketergantungan  pada bantuan pemerintah pusat harus  seminimal mungkin dan PAD harus menjadi bagian  sumber  keuangan  terbesar yang didukung  oleh kebijakan keuangan  pusat  dan daerah Salah satu  komponen  utama  dalam PAD adalah pajak daerah. Pengertian  pajak daerah menurut  Undang-Undang No.34  Tahun  2000  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Iuran wajib  yang dilakukan oleh  orang pribadi atau  badan  kepada  daerah  tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat  dipaksakan berdasarkan peraturan per-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan pembangunan  daerah. Salah  satu jenis  dari pajak daerah adalah pajak penerangan jalan. Devas  (1989:66) mengatakan bahwa "pajak ini boleh  dikatakan  cocok  untuk sumber penerimaan daerah,  terutama unruk daerah berkembang dengan syarat adanya layanan listriid'. Pengelolaan pajak ini dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan  Daerah (Dipenda) dengan bekerja sama  dengan PLN.
Pajak penerangan jalan menurut  Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah adalah "pajak atas  penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahrva di rvilayah  daerah  tersebut  tersedia penerangan jalan,  yang rekeningnya dibayar  oleh pemerintah daerah". Pajak penerangan jalan bisa terus  diupayakan dan dimaksimalkan pemungutannya  sesuai dengan  peraturan  per-undang-undangan yang berlaku.  Meningkatkan  pajak ini akan  secara otomatis meningkatkan pajak daerah dan PAD serta diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan. Bila pembangunan  bisa berjalan dengan lancar maka kesejahteraan  masyarakat juga diharapkan  akan meningkat. Dalam rangka  otonomi daerah, seperti yang diutarakan Sidik (2002) bahwa pemerintah  daerah perlu untuk menggali potensi  keuangan lokal, maka perlu  adanya penilaian terhadap sumber-sumber PAD khususnya pajak daerah.  Sudah jelas bahwa pajak penerangan jalan  termasuk dalam komponen  pajak daerah dan PAD, maka perlu untuk  melakukan penilaian terhadap jenis  pajak ini. Perhitungan potensi dilakukan  untuk mengetahui  kekuatan  yang  ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan dari suatu jenis  pajak (Devas, 1989:144  dan Halim, 2004:97). Efeltivitas digunakan untuk mengetahui  kemampuan  daerah dalam merealisasikan penerimaan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan  berdasarkan potensi riil (Budiyanto  dalam Halim, 2004:135). Sedangkan menurut Devas  (1989:  144), efektivitas digunakan unfuk  mengetahui  hubungan  antara hasil pungut  suatu  pajak dengan potensi pajak iru sendiri. Analisis  kontribusi  digunakan  untuk  mengetahui  besarnya sumbangan dari  suatu pajak terhadap pa,iak daerah ataupun PAD  (Djarwanto, 1993:148-149). Analisis laju pertumbuhan digunakan untuk  mengukur  tingkat  pertumbuhan  suatu pajak  atau memperoleh  gambaran nilai penerimaan dari pajak  tersebut (Halim, 2004:163). Selain itu, untuk  melihat penerimaan  pajak penerangan jalan pada  masa yang akan datang,  dilakukan  analisis  menggunakan  deret ryak:tu. Analisis  ini digunakan dengan maksud untuk memperkirakan  sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan  data-data  masa  lampau yang  dianalisisi secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistik  (Sudjana, 1991 :238). Oleh karena  itu jika pengelolaan pajak daerah, termasuk pajak penerangan jalan sudah baik maka akan berdampak  dengan naiknya  kontribusi  pajak daerah dalam PAD dan  akhirnva
Jumal Akuntansi Riset,  Prodi  Akuntansi UPI, Vol.  3, No. I
dapat meningkatkan  kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Seperti  yang sudah kita ketahui  bahrva  salah satu derajat kemandirian daerah adalah besarnya  sumbangan PAD dalam total pendapatan daerah (Kosu'ara dalam Halim, 2004:35  dan Sidik, 2002).

## Nletodologi  Penelitian
Berdasarkan jenis data dalam penelitian ini, mal<a metode yang digunakan adalah  metode penelitian  kuantitatif. Sedangkan  berdasarkan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui gambaran tentang pajak penerangan jalan di Kota Bandung.  Maka  metode yang diambil adalah metode penelitian berdasarkan tingkat eksplanasiny'a  1'aitu  metode penelitian  deskriptif. Datayang dieunalan  dalam penelitian  ini adalah  data  sekunder  menurut deret waktu  (time series). Termasuk kedalarh  data sekunder karena  data  merupakan )'ang telah ada. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah; (l) PDRB  Kota  Bandung (harga konstan  dan  harga berlaku) tahun 2000- 2007, (2) Laporan  realisasi PAD  Kota Bandung tahun 2000-2007, (3) Data rinci mengenai pajak penerangan jalan  Kota Bandung  tahun  2000-2007, (3) Rekapitulasi  pembuatan  rekening listrik Kota Bandung  tahun 2001-2007.
Teknik Analisis  Data Teknik  analisis data yang  digunakan  dalam penelitian  ini guna  mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
l) Potensi pajak peneranganjalan
Unhrk  menghitung  potensi PAD suafu  daerah dapat  dilakukan  secara makro dan  mikro (Simanjuntak  dalam  Halim,2004:100). Perhifungan Potensi suatu jenis pajak, termasuk ke dalam  perhitungan  potensi PAD secara mikro.  Perhitungan  potensi dari penerimaan pajak penerangan jalan di lakukan dengan  menggunakan rumus dasar  sebagai berikut  (Syahputr4 )r)n,6r\.
Untuk menghitune  potensi  pajak peneftrngan jalan di Kota Bandung  dilakukan dengan berpedoman  pada Perda Kodl'a Bandung No.20  Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dan Peraturan  Daerah Kota Bandung No.28  Tahun 2002 tentang  Perubahan Atas Perda Kodl'a Bandung  tentang Pajali Penerangan Jalan.  Langkah-langkah dalam melakukan perhirungan  potensi  pajak peneraneanjalan Kota Bandung  adalah  sebagai berikut:
a) Melakukan  perhitungan per kelompok dari objek pajak
Tabel3.2 Perhitun Potensi Pai Peneran Jalan Perda No.20  Tahun 1998 Bukan Industri Rata-rata  nilai jual tenaga listrik/bulan x 4,5Yo  x jumlah  wajib aiak , l2 bulan Tenasa listrik  rans bukan  berasal dari PLN
1 Bulian Indusrri Trina  ga Listrik Yan e berasal Rata-rata nilaijual tenaga liskik/bulan  x 3oh xjumlah wajib iak x 12 bulan
(Rata-rata  kapasitas  1'ang tersedia/taksiran  penggunaan lisfrik x satuan listrlk)  x 9%o x iumlah waiib paiak x 12 bulan Rata-rata kapasitas 1.ang tersedia./taksiran  penggunaan lishik harqa satuan listrik) " 9% x iumlah  waiib oaiak x 12 bulan
Tabel b) Menjumlatrkan  semua kelompok tersebut. Jumlah keseluruhan tersebut adalah potensi  keseluruhan dari penerimaan  pajak  penerangan jalan.
2) Efektivitas  pajak peneraneanjalan
Untuk menghitung  efektivitas pajak penerangan jalan pertahun  dapat dilakukan dengan membandingkan antara hasil  pungutan pajak pcnerangan jalan  (realisasi) dengan potensi riil dari penerangan ialan (Devas, 1989:144).  Rumusnya  adalah:
EfektiVitaS _ Realisasi  Penerimaan  paiak  penerangan falan X 1000/o Potensi Pajak Penerangan Jalan
Untuk  menilai efelrif tidakny'a pemungutan pajali penerangan jalan,  maka dapat ditafsirkan pada kriter-ia i'ang  dikelua:kan oleh  Depanemen  Dalam Negeri (Depdagri).  sebagai  berikut:
abe .4 abel Interpretasi Nilai Efelcivi j:',=,: :. Klitefia,;..1;:r;;, :r > l00Yo Sangat Efektif 90-100% Efektif 80-90% Cukup Efektif 60-80% Kurans Efektif < 60Yo Tidak Efektif Sumber  : Depdagri,  Kepmendagri No.690.900.327  tahun 1996
3) Kontribusi pajak penerimaan jalan Untuk mengetahui  besamva  kontribusi  pajak penerangan jalan Pendapatan Asli Daerah,  digunakan  metode angka pembanding. terhadap  pajak daerah dan Rumusnya  (Djarwanto Ps, : 148-14
Kontribusi =
Realisasi  Penerimaan
PPJ
Realisasi  Penerimaan Pajak Daerah atau PAD x 1,00o/o
Untuk menilai tin"kat rasio  kontribusi  pajak penerangan jalan terhadap  pajak daerah  dan PAD dapat  diinterpretasikan  pada kriteria 1'ane dikeluarkan oleh tim Litbang Depdagri Fisipol UGM sebagai berikut:
Jurnal Akuntansi Riset  Prodi.{.liuntansi UP! \'erl_ 3, No
.3 Perhitunean  Potensi
Penerangan Jalan (Perda No.2E  Tahun  2002 Golongan Formula : ".-';',:,-:.N.. i-::.rn-ii.:;:::=.;;:!::1+.i# lndustri (1.1  dan I.2) (Rata-rata nilai jual tenaga listrikAulan  x 30o/o x l0% x jumlah
*'aiib paiak x 12 bulan Induski (I.3 dan I.4) (Rata-rata nilai jual tenaga listrik/bulan * 30%) x 8,3Yo  x iumlah waiib oaiak x l2 bulan Bukan Industri Rata-rata nilai jual tenaga listrikrbulan  x 3o/o xjumlah  wajib paiak, 12 bulan
Tenasa listrik yane t'ukan berasal dari PLN Industri (Rata-rata  kapasitas 1'ang tersedia/taksiran  penggunaan listrik x harsa  satuan listrik) x 30oh x iumlah obiek  x 9o/o x 12 bulan Bukan Industri (Rata-rata  kapasitas  vang tersedia/taksiran  penggunaan liskik x
harga  satuan listrik) x jumlah obiek  x 9%o x l2bulan
Tabel3.6 I iNilai Kontribusi
.o Inlerprerast Nllat l(onrlDust itff *ll3iKriiEria:.r<=IE:, Rasio 0.00-10.00% Sansat Kurane Rasio 10,00-20,00% Kurans Rasio 20,10-30,00% Sedans Rasio 30,10-40,00% Cukup Rasio 40,10-50,00% Baik Rasio  diatas  50,00% Saneat Baik
Sumber  : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM,199l
1
4) Prospek  penerimaan  pajak  penerangan jalan dimasa yang  akan datang
Untuk  memperkirakan penerimaan dari pajak  penerangan jalan pada  rvaktu 1,ang akan datang, maka digunakan analisis  deret  rvaktu  (Sudjana, l99l:238). Metode yang  akan digunakan adalah metode klasik dengan  menggunakan  pengaruh trend  dan pengaruh gabungan siklus- residu.  Cara trend linear yang  akan digunakan  adalah dengan cara kuadrat terkecil. Hasil  Penelitian Potensi Pajak  Penerangan  Jalan Berdasarkan perhitungan  potensi pajak penerangan jalan di Kota Bandung, dapat diketahui  bahwa  potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Bandung  masih perlu  untuk terus dioptimalkan.  Selain itu, harus  ada pendataan resmi  mengenai  ada  tidaknya wajib pajak peneranganjalan  yang berasal dari listrik non PLN.
Tabel 4
Potensi  Paiak  Penerangan  Jalan Kota Bandune Tahun  2001 ,,?titeriii aiak,Pbn.E.$nEdir:JaIaniji,i: :rPerkembansan',. 2001 28.433.032.300 2002 43.085.365.154 14.652.332.854 2003 37.618.945.696 -5.466.419.458 2004 38.649.s36.255 i.0i0-_s90-559 2005 42.8t7.428.809 4.167.892.553 2006 44.687.242.254 l -859-813.445 2007 46.378.480.076 t.691.237.822 2007
Sumber  : PT.PLN  APJ Bandung (diolah)
Berdasarkan tabel 4.15, dapat disimpulkan bahwa  sejak  tahun 2001 sampai 2007, potensi pajak penerangan jalan di Kota Bandung jumlahnya bervariasi dan jika dilihat secara umurn  berada pada  hend  meningkat kecuali  untuk  tahun  2003 dikarenakan  adanya peningkatan  yang sangat besar  pada tahun  2002.  Selain itu jika dilihat kembali  dalam hal penin_ekatan penambahannya terjadi fluktuasi  pertumbuhan  bahkan  terjadi  penurunan.  Selain inr, berdasarlian  uraian diatas, dapat disimpulkan bahu,a tarif pajak, tarif dasar listrik,  jumlah  wajib  pajak serta kondisi ekonomi mempunyai  pengaruh yang kuat  terhadap peningkatan  pajak'penerangan jalan Kota Bandung. Selain itu, seperti yang diutarakan Devas (1989:144) yang menyebutkan batrrva pajali penerangan jalan cocok untuk daerah  perkotaan,  menjadikan hal penting bagi Pemerintah Kota Bandung terutama  Dipenda  dan  PT.PLN  APJ  Bandung untuk terus  bekerjasama dalam meneelola pajak penerangan jalan.

## Efektivitas  Pajak  Penerangan  Jalan
Analisis terhadap efektivitas  pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Bandun,s dimaksudkan  untuk  mengetahui  sejauh mana kinerja dari  Dipenda  dan PT. PLN APJ Bandung dalam mengelola pajak ini atau dengan kata lain sejauh  mana  penerimaan 1'ang berhasil dikumpulkan oleh Kota  Bandung  dari pajak penerangan jalan jika dibandingkaa dengaa  potensi riil dari pajak tersebut. Semakin efektif pemungutan  suatu pajak maka  akan semakin besar jumlah penerimaannya. Dalam menilai efektif  tidaknya pemungutan pajak peieranean jalan alian mengacu  pada kriteria Kepmendagri No.690.900 .327 tabun 1996.
Tabel4.16  Efektivitas Pajak  Penerangan  Jalan di Kota Bandung Tahun 2001-2007
Jumal  Akuntansi  Riset,  Prodi  Akuntansi UPI,  Vol. 3, No. I
48{
Tahun",:
, ,!ote,4si' 1, . +*;x*trl,,&*tnb5;' #,]
i$$ddrr* l,,ri ;id+1l:,1 ;KflI9IIE,+ri:"1:':
:ilal:  -!;,:i:,,i :'-".:{-q\ i" 20ol 28.433.032.300 t 5.060.034.201 52.97 Tidak efektif 2002 43.085.365.154 25.356.011.581 58,85 Tidak efektif 2003 37.618.945.696 32.s25.723.305 86.46 Cukuo efektif 2004 38.649.536.25s 37.942.246.124 98.17 Efektif 2005 42.817.428.809 41.215.767.653 96,26 Efektif 2006 44.687.242.254 42.937.686.526 96,08 Efektif 2007 46.378.480.076 43.349.9',18.8t0 93.47 Efektif Rata-rata 83.1  8 Cukup efektif Sumber : PLN APJ Bandung dan Dipenda Kota Bandung (diolah)
Berdasarkan tabel 4.l6 tersebut,  dapat diketahui  bahwa sejak otonomi daerah tahun 2001 sampai 2007 ternyata realisasi penerimaan pajak penerangan jalan selalu  berada di bawah potensi riil nya. Akibatnya secara  rata-rata efektivitas pajak peneranganjalan dari tahun 2001 sampai  2007 adalah 83, lEoh dan dengan  mengacu  pada kriteria Kepmendagri  No.690.900.327  (1996)  maka pemungutan  pajak penerangan jalan di Kota Bandung  termasuk  dalam  kategori  cukup efektif (
-*- Efektifltas PPJ
2001  2002 2003 2004 2005 2006 2AO7
Sumber : Dipenda  Kota  Bandung Dan PT.PLN  APJ Bandung
Gambar 4.7 LajuEfektivitas Pajak  Penerangan  Jalan Kota Bandung Tahun 2001'2007
Berdasarkan  gambar 4.7, dapat dilihat bahwa  trend  efektivitas  pajak penerangan jalan sejak berlakunya  otonomi daerah  sampai  tahun 2007 menunjukan nilai yang bervariasi. Terus naik hingga  tahun 2004, kemudian perlahan turun pada tahun  2005,  kemudian kembali  turun pada tahun ZOOA dan tahun  2007. Secara  keseluruhan, jika dirata-ratakan nilai efeklivitas  pemungutan pajak penerangan jalan termasuk dalam kategori cukup  efektif karena berada  diantara  80%-90%' tepatnya 83,180 . Ada beberapa hal  yang  menyebabkan rata-rata efektivitas  pajak penerangan jalan di Kota Bandung  temasuk  kategori  cukup efektif dan hal-hal  yang perlu  dilakukan  oleh  pihak terkait- Pertama, pajak ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Subardan (Divisi  Niaga PLN Kota Bandung)  kolektibilitas sangat tergantung pada  pembayaran rekening listrik, artinya jika banyak pelanggan PLN yang tidak atau  menunggak  membayar tagihan  listriknya  maka secara  otomatis mereka tidak  pula membayar  pajak penerangan jalan. Sedangkan untuk Kota Bandung masih banyak tagihan  rekening listrik yang tidak tertagih oleh PLN.  Oleh karena itu, perlu adanya tindakan  yang lebih  aktif  dari Dipenda Kota  Bandung, misalnya  dengan  bekerjasama  dengan pihak PLN Kota Bandung untuk memungut  pajak  terutang dari pelanggan )'ang belum membayar tagihan listrik maupun pajak penerangan jalan. Walaupun sebenaml'a  \\'ewenang unruk melakukan hal  tersebut dimiliki oleh PLN, hal tersebut  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan. Kedua,  kebijakan dengan menggunakan target sebagai ukuran  keberhasilan pemungutan pajak. Bahkan LPgM-Ut dan Clear Urban Project mengatakan  bahrva penggunaiin  sistem  target ini
Jumal  Akuntansi  Riset,  Prodi  Akuntansi  UPl,  Vol. 3, No. I
L20
100
80 50 40 20 0
merupakan  salah satu permasalahan  dalam  peningkatan pendapatan  daerah (Sidik, 2002:7). Apalagi ternyata  target  yang  ditetapkan  oleh  Pemkot  Bandung bersima  DPRD  tidak mengacu  pada potensi  sebenarnl'a, melainkan  perkiraan berdasarkan perolehan  tahun sebelumnya (Bapak |ain Iskandar'  Dipenda  Bandune).  Kurang tepatnya target dijadikan ukuran  terlihat  dari uraiin diatas bahrva walaupun secara umum target penerimaan tercapai tapi belum  dapat mencapai potensi sebenamya dari pajak  tersebut. Hal tersebut  sesuai  dengan yang disebutkan oleh Oevasitedl:t++; bahwa "ukuran  efektivitas adalah potensi dengan  anggapan  semua wajib pajak membiyar  pajak terutangnya".
Ketiga,  Dipenda sebaiknya mulai melakukan pendataan mengenai ada tidaknya penggunaan listrik  diluar 1'ang berasal dari  PLN  yang memenuhi kriteria wajib pajak dalam Undang-Undang  maupun  Peraturan  Daerah. Hal ini, selain untuk meningkatkan'p-enerimaan daerah juga untuk  menegakkan salah satu syarat  dalam pemungutan  pajak yaitu asas keadilan (Musgrave  dalam Sidik: 2004:132) serta prinsip umum  perpajakan daerah yaitu  adil dan merata (Sidik, 2002:2-3).
Tabel  4.17 Selisih Pot ida Re
t-2007 ensl dan Keallsasl tk Penerangan  Jalan Kota  Bandune Tahun  200 Tahun Potenii ,.4ffi *it-T:s+$'Fii3-rt.$'.tEt# 200 I 28.433.032.300 15.060.034.201 13.372.998.099 2002 43.085.365.154 25.356.011.581 17J29.353.573 2003 37.618.945.696 32.525.723.305 5.093.222.391 2004 38.649.536.255 37.942.246.124 707.290.r31 2005 42.817.428.809 41.21s.767.6s3 1.601.661.156 2006 41.687.242.254 42.937.686.526 1.749.5s5.728 2007 -15.i 78.480.076 43.349.978.810 3.028.501.266 Jumlah 43.282.582.344 Sumber : Dipenda  dan PLN  Kota Bandung (diolah)
Berdasarkan tabel -1.17 tersebul terlihat bahwa selama tahun 2001 sampai  2007 dengan SEgapan semua rrajib pajali penerangan jalan membayar pajak terutangnyu, maka pihak Pemerintah Kota  Bandung telah kehilangan  potensi pemasukan ni.+:.ZSZ.SAi.i++, iumlah'yang cukup besar. Apalagi  bahu'a  dalam otonomi daerah, setiap  daerai  dituntut  untuk  meningtattan PAD-n1'a.  Salah  satu  cara untuk  meningkatkan  PAD  adalai dengan mengoptimalkan  penlapatan dari sektor pajak (Sidik, 2002). Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung  sudah seharusnya untuk  meningkatkan kinerja pemungutan  pendapatan  daerah  terutama pajak daerah. Karena pajak daerah -e.upukun komponen utama PAD. Salah  satu cara untuk meningkatkan penerimaan pi.lit aaeratr dapat dilakukan  dlngan menin€katkan  penerimaan perjenis  pajak, diantaranya pu;ut p"n".angan jalan. Saat Li, pengelolaan pajak penerangan jalan sudah cukup  baik,  tinggal memperUaikibebJrapa  yang masih hITg, diantaranya,  proses perhirungan  potensi  serta penyelarasan antara  target  yang  menjadi tolok ukur dengan potensi riil. Hal lain vane periu Jiperhatikan adalah tingkat  efektivitas  pemunguitan pajak  penerangan jalan 1'ang perlu  untuk terus ditingkatkan, karena  sejak  tahun 200s sampai2007  ierjadipenurunan efektivitas  1'ang berakibat  menurunnl,a posisi pi.lut ini sebagai penyumbang  terbesar bagi penerimaan sekor pajak. Padalah efektivitas  pemungutan  pajak merupakan  faktor  utama dalam pengoptimalan  penerimaan  pajak  sesuai  dengan penelitian yuog aitutrtin oleh Ismartani (2006).
Kontribusi Pajak  Penerangan  Jalan Berdasarkan  tabel  4.21  tersebut, dapat diketahui  bahwa setelah efektifnya otonomi daerah sampai  densan  tahun 2007.  kontribusi  pajak penerangan jalan terhadap pajak  daerah nilainya ben'ariasi.  Jika  dirata-ratakan  dari tahun 200 I tu*puizooz, kontribusi pilut p"r".urgan jalan terhadap pajak daerah  adalah 25.53  dan dengan mergacu  pada kriteria t-itting bepaagii Fisipol LiGII (1991)  maka kontribusi pajah  penerangan jalan di Kota Bandung  termasuk dilam tategori sedane.
Tabel4.2l Kontribusi Paiak  Peneransan Jalan  Terhadap  Paiak  Daerah
''liTahun", iti:Kiintribiili (70) .,, Krireria',ii: 200 I 20.47 Sedans 2002 24.58 Sedane 2003 27.7 | Sedans 2001 28,79 Sedans 2005 28.80 Sedang 2006 26,06 Sedang 2007 22.33 Sedang Rata-rata 25,53 Sedang Tahun 2001 -2007
Sumber  : Dipenda Kota Bandung (diolah)
Berdasarkan tabel dan  gambar  diatas,  dapat ditarik kesimpulan bahwa naik turunnya tingkat kontribusi  pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah  disebabkan oleh faktor-faktor berikut, diantaranya tingkat  efektivitas pemungutannva, tingkat kenaikan jumlah wajib pajakny4 perutahan peraturan baik  berupa perda pajak tersebut maupun perubahan tarif dasar listrik serta besarnya kontribusi jenis pajak daerah  lainnya. Hal tersebut  memperkuat hasil  penelitian yang dilakukan  Ismartani (2006)  yang menyebutkan bahrva faktor tarif dasar listrik dan  jumlah pelanggan PLN berpengaruh kuat terhadap  peningkatan  penerimaan pajak  peneranganjalan. Data mengenai tingkat  kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap total penerimaan  pajak daerah  dapat dilihat dalam  tabel.4.22.
Tabel4.22  Kontribusi Masing-li'Iasing Jenis Pajak  Daerah  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah
Sumber: Dipenda Kota Bandung (Diolah)
Fa-ia-i iacrah merupakan  komponen  utama  dalam PAD.  Untuk Kota Bandung  sendiri, kontribusi pajali daerah sangailah  besar seperti  yang terlihat dalam  tabel 4.23.Dalamtabel tersebut
Jumal  AJiuntansi fuse_r Prodi Aliuntansi LiPI, Vol.3, No. I
Kota B a-hun 2001-2007
==.*.*;a 2ffi2 ::' ::,,:.:' --:::: :2003-=a:n,:, ;::.: "a2004: a+,1tsl2{r(,5:*iie4i+.s
P. Hotel 46.029.321. r-06 (62.55) 56.131.696.206 (54 71) 62_{i9.288i96 (53,19"'i,) 3-i 66i.2r8.721 (27.058) 39.2U.993.647 (27,4V/o) 44-52t.528.069 (),7 0)_o/"\ 58.706.270.0t4 (30.24\ P.  Restoran 30.71 1.7J6,4i0 I tJ  -r:J ' 3i.96r.904.694 (23.73%\ 35.957.305.884 Q|.82%\ 48.481.745.327 Q4.97'l H. rirouran 5.-:3i.-1-19. ar:L: (8.61 .1 .:11.6i6.  i
r 9.2i t 9 9+:.0i9,:9J ( 8.{;0, o) I 0.l..66.36.,1.+12 (7-6i81.) 10 537.184.530 LI 160/^\ tt.477.229.807 (5 970/"\ 15.791.18C.072 18. r3) P. Reklame 3-600.800.16i (4.89) i.90l.l I t.7_i9 (7.6\ 10,302.7cs.425 (8.78Y"\ 14,537.650_615 ( | 1.03E/ol 14.841.995.565 (r037%'l 26.103.43t.700 0s.84%\ 23.444.954.435 02.08) r. yen Jalan 15.060.034201 {)o 41\ 25,356.01 r .58  I (24.58) 32.525.723.305 (27.71%'t 37.912.216.121 Q8.787%'l 4r.215.767.653 (28.80%\ 42.937.686.526 ().6 060/"\ 43.349.9't8.810 (22.33\ P. ABT dan AP 2.451.757.55 (3.34) l.4J{.48 1.3 t0 ( I.40) 63.218 950 /n oio/^) Pajak  Parkir t00.76'7.020 (0.14) ?.491.t96.919 (2 12) 2.n6.9t1.208 fl.80%) 2.818.481  .627 (2.16t%\ 3.285.018.410 (2.30o/o\ 3.668.s23.M2 (2-230A\ 4.267.54t.604 (2.20\ P-Rumah Kos 2.9t6.150 (o oo)o/"\ 57.756.272 (o o40/"\ l 15.704.618 (o o70/^l 86.589.506 (0.04) Total 71.583.061.4-{ l 1 0i.151.1  73.906 I r7.392.918.578 l3 r.803.120.422 143.101.820.771 164.781.409.646 194.128.259.768
Sumber  ; Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung (diolah)
Tabel -1.23 Kontribusi It{asing-Masing  Komponen PAD Terhadap PAD
Kota Bandune  Tahun  200 -2007 Uraidn 2001 ?042 200_1 200{ 2005 .ill{:+;t$"L?00?'.':1,,',.- Pajak Daerah 7,-1.:-:3.4,5I ! 1 i-i9 19 r 01.1-<_1 t;1.90 (56.06) l7 391 9-1S.573 (5-+.09) 3 I .80i. l:0.+2 (61.3-s) 113.t07  .3?2.17  I (62.32',t t64.781.409.646 rc4.90) t94.128.2s9.768 (69.4s) Retribusi Daerah 35.291.1i9 .t92 (]8.45) 48.760 2)3.791 (26.50) 51.165.107  .287 (25. I 0) 62.655 .0t4.052 (29.16) 6i.873.568. l9i (28-68) 75.908.865.024 (2q  s0\ 66.150.795.925 ()1 6'7\ Bag. kba BUI{D 1.501.769 9i I 0.2 1) 2 236.810 668 0.72)
2.552.953.482 0.r1) 3. I 55.367.1s4 0.24) 3.763.740.t90 0.35) tain-Lain PAD 13.685 880 975 (11.o{) 29 85i.965 938 ( I 6.2_r  ) 45.16i.986_228 (20.8 I ) 20.372 96t.532 (9.48) 18. I I 1.407.2.18 (7.89) 10.047.351 . 185 (3.96) 15.460.379.588 15 53) 12.+ 0:1.r91  :59 8-1 008. l 11.3 l0 17.011  3-12.093 14.831.095.00( 229.615.751.696 253.892.993.009 279.503.175.471
dapat diketahui bahwa  pos  pajak  daerah menyumbangkan rata-rata  6l,07yo pertahun  selama  tahun 2001 sampai 2007. Sedangkan pos lainnya  yaitu retribusi,  bagian laba BUMD dan lain-lain  PAD yang sah berturut-turut  menyumbangkan rata-rata  23.35%, 0,88% dan 10,7%o pertahun. Tahun 2007  merupakan  tahun di mana  pajak daerah menlumbangkut 69,45%o untuk PAD dan merupakan sumbangan terbesar  selama era otonomi.
Pajak  penerangan  Jalan merupakan  komponen dari pajak daerah dan pajak daerah merupakan komponen utama  atau penyumbang  terbesar PAD  Kota Bandung seperti yang terlihat dalam tabel 4.23. Kontribusi Pajak  Penerangan Jalan  terhadap PAD dari tahun 2001 sampai 2007 berada  pada rata-rata 15,56Yo (tabel  4.24) dan jika merujuk pada kiteria yang dikeluarkan oleh Tim Litbang Depdagri  Fisipol UGM (1991)  termasuk dalam kategori  kurang.  Tapi perlu  diingat disini  karena lingkup  pajak penerangan jalan secara langsung masuk terlebih dahulu kepada pos pajak  daerah.
Kota Banduns Tahun 2001 -2007
Sumber:  Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung  (diolahJ
Secara umum,  faktor-faktor  yang mempengaruhi naik turunnva  kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD sama dengan fai<tor-falror pada pajah  daerah.  Diantaranva tingkat efektivitas  pemungutan  pajaknya, perkembangan jumlah u'ajib pajaknl,a, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah atau pihak  lain 1'ang berhubungan dengan pajak penerangan jalan serta tingkat perkembangan dari sektor lain yang  ada dalam pAb.
28.79 28.8 15 10 5 0 -*-PPJ : P Daerah 2001
2002 2003 2005 2006 Dinas  Pendaparan  Daerah Kota Bandung (diolah)
Gambar 4.12 Perbandinsan Kontribusi Pajak  Penerangan  Jalan terhadap  Pajak  Daerah  dan PAD Tahun  2001-2007
Berdasarkan tabel 4.24  dan gambar 4.12 diaras. koetribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD secara umum polanya  tidak jauh berbeda  dengan poia kontribusi  pajak  initertridap pajak daerah. Hal ini terlihat dari gerak kontribusi  yang  rcrus meningkat  aari titrun 2001 sampai
Jurnal Akuntansi  Riset,  Prodi  Akuntansi  Upl, Vol.3, No.  I
]^3.78 Tabel 4.24 Kontribusi Pajak  Penerangan  Jalan Terhadap pAD n Tahun Pajak  Penerangan
,, ,'.Jalan (Rp)., ,:,, . .. PAD
l:-,1;,..:,1 {RP) ,,
Kontribusi . t%} ' 2001 15.060.034.201 124.02t.491.559 2.t4 Kurang 2002 25.356.011.581 I 84.008. 174.3 l0 3.78 Kurang 2003 32.525.723.30s 2t7.024.342.093 4.99 Kurang 2004 37.942.246.124 2t4.831.096.006 7,66 Krrranp 2005 41.215.767.653 229.645.751.696 7.95 Kurane 2006 42.937.686.526 253.892.993.009 6.9 r Kurang 2007 43.349.97 8.810 279.503.t7  5.471 5.51 Kurans Rata-rata 15j6% Kurane
--tr-PPJ: PAD
2005  dan kemudian  bergerak  turun mulai tahun 2006. Angka kontribusi  tertinggi  yang  diberikan pajak ini terhadap PAD adalah  17,g|yo yang terjadi pada tahun 2005 di mana  pada tahun tersebut i<ontribusi  pajak penerangan terhadap pajak daerah pun berada pada titik tertinggi  yaiat 28,8%o.
Berarti dapat  disimpulkan  bahwa  semakin tinggi  tingkat  kontribusi  pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah, semakin tinggi pula kontribusi pajak ini terhadap PAD Kota Bandung.
Sebagai  salah  satu sumber utama pajak daerah dan juga PAD, kondisi 1'ang terjadi pada pajak penerangan jalan ini yang kontribusinya  sejak  tahun 2006 berada pada trend menunm padahal sejak  tahun 2001 sampai  tahun  2005  terus bergerak naik perlu dilakukan perbaikan ierutama  oleh pihak yang mempunyai  tugas dan tanggung jarvab terhadap hal ini. Hal ini perlu dilakukan supaya kontribusi  pajak peneranganjalan kembali  meningkat,  yang pada akhirnl'a dapat meningkatka.r'PAD  Kota Bandung itu sendiri. Karena dalam era otonomi daerah,  tingkat kemandirian daerah harus  meningkat.  Selain itu, salah satu ukuran  keberhasilan  otonomi adalah kemampuan keuangan  daerah (Syamsi, 1986 dan Kaho, 1998). Salah satu faktor  utama yang berpengaruh  terhadap tingkat kontribusi  pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah  ataupun PAD di Kota Bandung  adalah tingkat efektifita spemungutan pajak ini, semakin  tinggi  tingkat efektifitasnya semakin tinggi  pula tingkat kontribusini'a.  Hal ini terlihat dari data, bahwa pada tahun  2004 dan 2005,  pajak penerangan jalan merupakan penyumbang  terbesar untuk penerimaan  pajak  daerah (28,78% dan 28,80o/o) dan  pada tahun tersebut tingkat efektivitas dari pemungutan pajak juga merupakan  yang tertinggi.  Jadi dengan berkurangnya  efektivitas  pemungutan  pajak penerangan jalan pada tahun 2006  dan 2007  jelas merupakan  sesuatu yang kurang baik.
Perkiraan Penerimaan Pajak  Penerangan  Jalan Tahun-Tahun  Mendatang Perhitungan  penerimaan  pajak penerangan jalan tahun-tahun  mendatang dimaksudkan untuk melgetahui  bagaimana penerimaan pajak ini, apakah terus meningkat atau justru menurun dalam bentuk  kuantitatif, rvalaupun dalam perkiraan ini hanya  memperkirakan  secara kasar (gambaran umum),  hanya  pengaruh trend  dan pengaruh  gabungan siklus-residu tanpa memperhitungkan  faldor-faktor yang  berpengaruh  lainnya.
'I'abel4.25 Perkiraan Jalan K Band Tahun 2008-2017 Penerimaan  Paiak  Penerangan  Jalan Kota 2008 52.444.382.324 2009 57.04t.640.469 20 0 61.638.898.614 20 66.236.156.759 20 2 70.833.4t4.904 20 J 7s.430.673.049 20 4 80.027.931.195 20 5 84.625.189.340 20 6 89.222.447.485 z0 l 93.819.705.630
Berdasarkan,:;::ri:::t:::r", diketahui  bahwa diprediksikan penerimaaan pajali penerangan jalan pada tahun-tahun mendatang (2008-2017) akan terus  meningkat.  Selain itu jika dilihat secara mako, dimana PDRB yang merupakan  salah satu cerminan  kemampuan  ekonomi suatu daerah serta kemampuan  bayar pajak suatu daerah, untuk Kota Bandung, PDRB baik berdasarkan  harga konstan  dan  harga  berlaku  selalu  meningkat-  Metode ini hanya melak-ukan perkiraan secara kasar, dan hanya  memperhitunekan faktor trend  dan gabungan  silkus-residu. Untuk melakukan perkiraan  atau proyeksi yan-e lebih  mendekati sebenarnya perlu melibadian banyak  faktor.  Walaupun  demikian, perkiraan dengan metode ini dalam beberapa  keadaan  sudah cukup menggambarkan (Sudjana, l99l:240). Selain inr, jika perhitungan  potensi riil ft'an-s memang rumit dan  perlu banyak informasi),  metode ini dapat dijadikan  metode  alternarif 1'ang mungkin  dapat  dipakai  pemerintah daerah Kota  Bandung dalam menentukan  target penerimaan
Jumal Akuntansi  Riset, Prodi  Akuntansi UPI,  Vol. 3, No. I

## Simpulan
Bedasarkan hasil dari analisis dan  uraian pada bab-bab  sebelumnya  mengenai pajak penerangan jalan di Kota Bandung,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai beiikut :  "
l) Potensi pajak penerangan jalan Kota ^Bandung setelah'u..iut nyu  otonomi daerah  sampai tahun 2007 secara umum  terus menunjukan  pJningkatan dengan tingkat perfumbuhan  yang berbed4 kecuar i untuk tahun- 2 003 yan g *"rgilu*ipertumbuh-an negati  f.
2) Efektivitas pemungutan pajak penera"Ey_:1i"" Kot.a ilil;dari tahun 2001 sampai 2007 nilainl'a ben'ariasi dengan rita-rata-ss,ls6 dan termasuk"t<riteria cukup  efektif.  Nilai efektivitas  tertinggi  terjadi pada  tahun 2004yaitu98,l7yoi"i"ttlO sedangkan terendah terjadi pada  tahun  200 I sebesar  52,97% (idak efeltig. Secara r*rrr, efektivitas  pajak penerangan jalan berada  pada  trend naik sampai  tahun  2004  dan menurun mulai tahun  2005.
3) Kontribusi  pajak peneranganjalan  terhadap pajak daerah r"tu*u tahun 2001 sampai2007 mempunyai  rata-rata25,53yo dan  termasuk i.11w.i sedang. Kontribusi t"rtinggii.4iJitur,u,
2005 yaitu 28,8oA dan terkecil  terjadi tahun 20dl yaitu ii,qi;)". Selanjutnya konrribusiyang diberikan  pajak penerangan jalan terhadap PAD seiama tahun 2001 sampai 2007 mempunyai rata-rata 15J6% atau termasuk kategori  kurang. Kontribusi tertinggi  terjadi tahun  2005 yaitu
17'95%  dan  kontribusi  terkecil terjadi  tahun Ioot yaitu tz,iiN. Secara umum,  kontribusi pajak penerangan jaran  terhadap pijak daerah au, peo ,.rnprryui pora yang sama, yaitu pada tahun 2001 sampai  tahun )dos, kontribusinya t.*r ."rirrgkat tetapi pada  tahun  2006 sampai 2007 kontribusinya terus menurun.
4) Berrlasarkan hasil perkiraan dengan mengunakan analisis  deret  waktu, menunjukan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan Kotabandung pada tahun-iahun mendatang  akan  terus meningkar-

## Saran
Sesuai  den-gan hasil analisis  dan kesimpulan,  maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai b,erikut ;
l) Pemerinah Kota Bandung,  dalam melakukan  pemungutan  pajak penerangan jalan, yang menjadi tolok ukur keefektivitasan  haruslah .!..p.g".,!:p"iilot"nri  riil dari penerimaan pajak tersebut' Karena  selama ini,  yang menjadi toto[ ,trr uJurir, target yang tidak mengacu pada  potensi riil dari penerimaan pijak tersebut
2) Dipenda  harus  melakukan  langtah-langkah yang repat dan khusus terhadap kondisi pajak penerangan jalan umumnya  terhadap semua jinis' pajak daerah. Karena pajak dJerah, termasuk pajak penerangan jalan merupakan  sumue. p"n.ii*uun yang potensial dalam meningkatkan PAD. Diantaranya adalah. dengan .nrng"ruu.tun  t.uilutun-kebijakan yang dapat  meningkatkan PAD dan tidak  berimbai ,"g"tir"t".r,rauf p...to.,omian serra lebih menjalin kerjasama  dengan pr. pLN ApJ Baridune rr;b"g"i pihak pemungut pajak peneran_ean jalan) yang menguntungkan  kedua pihak. o'
Daftar  Pustaka Abdul Halim.  (1001). Bungc Rampai Manajemen Keuangan Daerah.yogyakarta: upp  AMp
YKPN
pajak penerangan jalan walaupun  akan lebih baik dengan menghitung  potensi suatu pajak secara rill.
Dalam Rangka  Peningkatan pAD. fOnline].
Indonesia. Jakarta;  Raja Grafindo persada. Akhmad  Rusradi.  f2005). peranan pajak Rektame :ii Kabttp.tier Brebes  (2000_2004). Skripsi. t Pemerintah  Pusat  dan pemerintah  Daerah Di
Dalam Meningkatkan  pendapatan Asli Daerah Yogyakarta: Fakultas Ekonomi  UII.
Jumal  Aliuntansi Riser, prodi Akuntansi  UpI, Vol. 3, No. I
Elita Dervi.  (2002).  Identifikasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Tersedia:
pelal<sanaan
IOnline].
library.usu.ac.id./dou,nload/fi sip/D0200232.pdf ( I 0 Maret 2009). Emilia Beni (2006).  lv{engttkur  Tingkat Kentampuan Keuangan  Dalam  Mendukung Pelal<sanaan Otonomi  Daerah  Periode  2000-2004 Di Kabupaten Lampung Timur.  Skripsi. Yogyakarta: FE Universitas  Islam Indonesia. Imelda  Oktarianingsih  (2003).  Pajak  Daerah dan Retribusi Dqerah Di Kota Bandung:  Elastisitas dan Upaya  Pa7ak. Skripsi. Bandung: Universitas Padjajaran. Isrvardono (1992). Usoha Peningkatan PAD Daeroh  Kotamadya  Yogto.  Yogyakarta : BPFE. Lembaga Penelitian dan  Pengembangan (Litbang)  Kota  Bandung (2007). Resume Hasil  Penelitian Kantoi  Litbang  Kota Bandung Tahun
2006.  [Online]. Tersedia : http://rwvrv.bandung.go.id/images/ragaminfo/dalringk_hsl_ penelitian2006.pdf. (27 Januari 2009) NIachfud Sidik. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan  retribusi daerah dalam rangka nreningkatkan  kemantpuan keuangan daerah.  [Online]. Tersedia: http://wrvrv.djpk.depkeu.go.id,rpublikasilapbd/pajak-retribusi.pdf.  (17 Februari 2009). Ir'{ardismo. (2002).  otononti dan l[anajenten Keuangan Daerqh.  Yogyakarta: cv Andi. Nick Devas et al. (1989).  Keuangan Pemerintqh Daerah Di Indonesia  (Terjemahan Marsi  Maris). Jakarta: UI Press. Panjaitan Eviana Ulitaria.  (2007). Tunggakan Pajak  Reklame  Bandung Rp  4,4 Miliar. Sndo.
[Online]. Tersedia:  http:/4,,'wrv.Okezone.com,News.  (2 I Januari  2009).
Peraturan Daerah Kota Bandung No. 28 Tahun 2002 tentang Perubahan  Peraturan Daerah Kodya Bandung No.20  Tahun 1998  tentang Pajak  Penerangan  Jalan. Peraturan  Pemerintah No. 58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Peraturan  Pemerintah No. 65 Tahun  2001  rentang Pajak  Daerah. Pril'o Hari Adi. (2008). Relevansi Transfer Pemerintah  Pusat Dengan lJpaya Pajak  Daerah.
[Oaline]. Tersedia: hnp:,/r'lpk l -u'ima-ac.id,'pphks laccurate/  makalah/lB7 .pdt. (26 Februari 200e).
PT. PLN (?ersero) Disrribusi Jau.a  Barat Cabang Bandung. (2005).  Bandung Dolam  Angka 2005. [Oniine]. Tersedia: hftp:''ritri'.bandung,go.idrimages  /download/BAB6_BDA2005.pdf. (17 Fsbruari 2009-1. PT. PLN  APJ Bandung. Rekapitulasi Pembuatan rekening Listrik Tahun 200 I sampai 2007 . Tidak diterbitkan.
Sugiyono- (2007). Met o de P enelitian A dm inbtr as i. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang No. 3,1 Tahun 2000 tentang  Perubahan  atas UU No.18  Tahun 1997 tentang  Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah. Virnl' Kumalasari.  (2005). Analisis Faktor- faktor yang Mempengaruhi  Penerimaan  Fajak PeneranganJalan  Kelompok Rumah  Tangga di Kota Surabaya.  Skripsi. Surabaya:  Fakultas Ekonomi  Universitas Petra. Yossi lrrianto.  (2005).  Optimalisasi  Pajak dan Retribusi Daerah  Dqlam  Rangka Meningkatkan Kentampuan Keuangan Doerah. Bandung:  Dipenda Kota  Bandirng).

## Otonomi
Daerah.