ISSN Print: 2774-7840ISSN Online: 2774-7905 Volume 3 Nomor 2 Juni 2022 Halaman 101-116

## MEKANISME PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI

## Yolanda Claresa
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi yolandaclaresa3110@gmail.com
Fitria
Dosen Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas HukumUniversitas Jambi fitria@unja.ac.id

## Abstract
This study aims to determine and analyze the Mechanism of Transfer of Building Use Rights into Ownership  Rights  at  the  Land  Agency  Office  of  Muaro  Jambi  Regency  and  the  factors  that hinder the implementation of the transfer of these rights. This study uses the Juridical Empirical research  method.  The  result  of  the  research  show  that  the  transfer  of  building  use  rights  to ownership rights can be seen in the Decree of the State Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 9 of 1997 concerning the Granting of Land Ownership Rights for Simple  Houses  and  Very  Simple  Houses,  the  community  or  homeowners  with  the  status  of Building Use Rights can improve the status of their land rights into Ownership Rights through the  transfer  of  land  rights  in  order  to  obtain  guaranteed  protection  and  legal  certainty.  the aspects that become obstacles in the implementation of the transfer of land rights from building use rights to property rights, namely in making the transfer of land rights, the community often does  not  complete  the  file  requirements  and  the  community  lacks  understanding  of  the procedures  or  procedures  for  the  transfer  of  land  rights  from  building  use  rights  become property rights. In addition, the competent authority, namely the Land Agency Office, has not yet fully implemented the transfer of land rights properly. This research is expected to be input for the Government, in this case the National Land Agency to improve performance in public services, disseminate information to the public about the importance of transferring land rights and improve the implementation of land rights transfers that have not been optimal.
Keywords : Mechanisms, Transfers, Building Use Rights, Property Rights.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Peralihan Hak Guna Bangunan  menjadi  Hak  Milik  di  Kantor  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  dan aspek-aspek  yang  menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  peralihan  Hak  tersebut. Penelitian  ini  menggunakan  Metode  penelitian  Yuridis  Empiris.  Hasil  Penelitian menunjukkan Peralihan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dapat dilihat dengan adanya Keputusan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun 1998  tentang  Pemberian  Hak  Milik  Atas  Tanah  untuk  Rumah  Tinggal,  masyarakat  atau pemilik rumah yang berstatus Hak Guna Bangunan dapat meningkatkan status hak tanahnya menjadi  Hak  Milik  melalui  peralihan  hak  atas  tanah  guna  mendapatkan  jaminan
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
FakultasHukumUniversitas Jambi, Jambi 36361
perlindungan  dan  kepastian  hukum.  Aspek-aspek  yang  menjadi  penghambat  dalam pelaksanaan  peralihan  Hak  atas  tanah  dari  Hak  Guna  Bangunan  menjadi  Hak  Milik yaitu didalam  melakukan  peralihan  hak  atas  tanah,  masyarakat  seringkali  tidak  melengkapi persyaratan berkas dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur atau tata cara peralihan Hak Atas Tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Selain itu juga, dari pihak  instansi  yang  berwenang  yaitu  Kantor  Badan  Pertanahan  juga  belum  sepenuhnya melaksanakan  peralihan  Hak  atas  tanah  dengan  baik.  Penelitian  ini  diharapkan  menjadi masukan  bagi  Pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional  untuk meningkatkan  kinerja  dalam  pelayanan  publik,  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat tentang arti penting melakukan peralihan hak atas tanah  serta meningkatkan pelaksanaan peralihan hak atas tanah yang belum optimal.
Kata Kunci  :  Mekanisme, Peralihan, Hak Guna Bangunan, Hak Milik.

## A. Pendahuluan
Tanah merupakan bagian permukaan
bumi  mempunyai  nilai  penting  dalam kehidupan  manusia,  merupakan  ruang hidup  bagi  segala  kegiatan,  dan  juga merupakan komponen wilayah kedaulatan  nasional. 1 Tanah  memiliki fungsi  sosial  dan  pemanfaatannya  harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, perlu terus ditingkatkan sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi dengan tetap memelihara kelestarian alam dan
lingkungan  agar  mencegah  penggunaan tanah yang dapat merugikan kepentingan masyarakat dan pembangunan. 2
1 Syendy  A. Korompis,  “ Pengaturan  Hukum Tentang  Pendaftaran  Tanah  Menjadi  Hak Milik Menurut Peratran Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997 ,”  Lex  Privatum  Vol.  VI/No.
1,  Januari,  2018,  Universitas  Sam Ratulangi, hlm. 20.
2 Elita  Rahmi, Hukum  Pertanahan  Dalam Sistem  Hukum  Indonesia ,  UNPAD  PRESS,
2011, hlm. 5.
Meningkatnya akan kebutuhan
mengakibatkan  pemegang  Hak  Guna Bangunan perlu meningkatkan status hak atas  tanahnya  menjadi  Hak  Milik, khususnya  hak  atas  tanah  untuk  rumah tinggal.  Secara  yuridis,  menurut  Undang- undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun 1960  menjelaskan  bahwa  hak  milik  atas tanah bersifat turun-temurun dan memiliki  status  hukum  yang  paling  kuat dibandingkan dengan  hak-hak  atas  tanah termasuk  Hak  Guna  Bangunan,  karena legalitas  Hak  Guna  Bangunan  hanya memiliki  bangunannya  saja. 3 Sedangkan tanahnya  masih  menjadi  milik  Negara, dan  tanahnya  tidak  bisa digunakan  atau dimanfaatkan secara bebas tanpa izin.
Salah  satu  cara  mencegah  agar permasalahan  tersebut  tidak  menjadi
3 Werdi Haswari Puspitoningrum, “Peningkatan  Hak  Guna  Bangunan  Yang Habis  Masa  Berlakunya  Menjadi  Hak  Milik Atas Tanah,” Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.  2,  No.  2  ,  Agustus  2010, Universitas Islam Malang, hal. 277.
beban  bagi  masyarakat  yaitu  dengan melakukan  pendaftaran  peralihan  hak atas  tanah.  Menurut  Pasal  37  ayat  (1)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
menegaskan  bahwa  “Peralihan  hak  atas tanah adalah pemindahan hak  atas tanah dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun melalui  jual  beli,  tukar-menukar,  hibah, pemasukan  dalam  perusahaan  dan perbuatan  hukum  pemindahan  hak lainnya,  kecuali  pemindahan  hak  melalui lelang  hanya  dapat  didaftarkan  jika dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh
PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. 4
Pengaturan  mengenai  tentang  hak- hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5  Tahun  1960  yang  meliputi:  “Hak -hak atas  tanah  sebagaimana  yang  dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah :
a. Hak Milik;
b. Hak Guna Usaha;
c. Hak Guna Bangunan;
d. Hak Pakai;
e. Hak Sewa;
f. Hak membuka tanah;
g. Hak memungut hasil hutan;
h. Hak-hak  lain  yang  tidak  termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang
4 Pasal  37  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
akan  ditetapkan  dengan  undang- undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53”. 5
Pendaftaran  peralihan  hak  termasuk dalam kegiatan pemeliharaan data karena dari setiap peralihan hak atas tanah harus tercatat  dalam  sertifikat  hak  atas  tanah yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT). 6 Pendaftaran  peralihan  hak  atas tanah  ini  menjadi  kewajiban  bagi pemerintah  maupun  bagi  pemegang  hak atas tanah. 7 Hal ini dijelaskan dalam Pasal
19  ayat  (1)    Undang-undang  Pokok Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  untuk menjamin kepastian hukum dari pemerintah maka dilaksanakan pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah republik Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan Peraturan Pemerintah. 8
Masalah  akan  timbul  saat  dinamika pembangunan  menyebabkan  kebutuhan
5 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia: Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya ,  Edisi Revisi,  Cet.  12,  Djambatan,  Jakarta,  2008, hlm. 283.
6 Jolanda  Marhel, “Proses  Pendaftaran  Pe ralihan  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Perspektif
Kepastian Hukum,”
Masalah-Masalah
Hukum,    Jilid  46,  No.  3,  Juli  2017, Universitas Nusa Cendana, hlm. 249. 7 Adrian  Sutedi,  2006, Politik  dan  Kebijakan Hukum Pertanahan serta berbagai permasalahan ,  BP.  Cipta  Jaya,  Jakarta,
2006,  hlm. 20.
8 Pasal 19  Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria.
tanah  meningkat    dan  persediaan  tanah sangat  terbatas,  akibatnya  aktivitas kehidupan  manusia  yang  berkaitan dengan tanah semakin hari akan semakin bertambah  dan  semakin  rumit,  Salah satunya  adalah  permasalahan  pembelian perumahan  untuk  rumah  tinggal  Puri Masurai  II  di  Kabupaten  Muaro  Jambi. Sebagian  masyarakat  yang  membeli perumahan  itu  tidak  mengetahui  bahwa status  kepemilikannya  masih  berupa status  Hak  Guna  Bangunan  bukan  Hak
Milik, sehingga masyarakat harus melakukan  pendaftaran  peralihan  Hak atas  tanahnya,  untuk  mendapatkan jaminan  pelindungan  dan  kepastian hukum  legalitas  hak  atas  tanahnya  agar dapat  menghindari  konflik  atau  sengketa yang akan terjadi di kemudian hari.
Keabsahan  kepemilikan  tanah  perlu dibuktikan  dan  sering  terjadi  apabila status  kepemilikan  tanah  masih  sebatas hak  guna  bangunan  tentunya  pemilik tanah  ingin  memiliki  status  kepemilikan tanah  yang  lebih  kuat. 9 Peraturan
perundang-undangan mengenai
pemberian  Hak  Milik  Atas  Tanah  Rumah
Tinggal  untuk  menjamin  kepemilikan rumah  tinggal  bagi  warga  Negara
9 Komang  Adhi  Kresna  et  all., “  Pelaksanaan Perubahan  Hak  Guna  Bangunan  yang Dibebani  Hak  Tanggungan    Menjadi  Hak Milik  Untuk  Rumah  Tinggal,” Jurnal Konstruksi  Hukum,  Vol.  2,  No.  1,  Januari 2021, Universitas Warmadewa, hlm. 144.
Indonesia, pemerintah perlu meningkatkan  pelaksanaan  pemberian
Hak Milik Atas Tanah Rumah Tinggal yang masih berstatus Hak Guna Bangunan atau disebut dengan perubahan hak. 10
Perubahan  hak  merupakan  ketentuan administrasi  mengenai  penegasan  bahwa sebidang  tanah  yang  dimiliki  dengan suatu  hak  atas  tanah  atas  permohonan pemegang  hak  menjadi  tanah  Negara dengan memberikan tanah itu dengan hak atas  tanah  jenis  lain.  Mengenai  Standai Operasional  Prosedur  (SOP)  untuk Peralihan  Hak  Atas  Tanah  diatur  dalam Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  RI  Nomor  1  Tahun  2010 Lampiran  II  tentang  Standar  Pelayanan Pertanahan, yaitu :
1. Pemohon  telah  melengkapi  dan menandatangani formulir permohonan  dengan  materai  yang cukup; 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotokopi pemohon  dan  agennya (KTP,  KK)  dan  telah  diberi  kuasa oleh petugas loket untuk menghubungi Pencocokan asli; 4. Fotokopi Salinan kontrak pendirian (Akta)  dan  pengesahan  badan hukum,  aslinya  diverifikasi  oleh petugas loket, badan hukum;
5. Sertifikat asli;
10 Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai  Orde  Reformasi ,  P.T.  ALUMNI, Bandung, 2006, hlm. 51.
6. Akta Jual Beli dari PPAT;
7. Surat  Lisensi  pengalihan  hak,  jika dalam  sertifikat  /keputusan yang memuat tanda tangan, menunjukkan  bahwa  hak  hanya dapat  dialihkan  dengan  izin  dari pejabat yang berwenang;
8. Fotokopi  Sertifikat  SSB  (BPHTB)
dan  bukti  pembayaran  penghasilan (pada  saat  pendaftaran  hak) SPPT PBB tahun berjalan yang dipasangkan oleh petugas loket. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  6  Tahun  1998  tentang Pemberian Hak  Milik  Atas Tanah  untuk Rumah Tinggal menjelaskan bahwa untuk ketentuan luas tanah rumah tinggal hanya sampai 600m 2 atau kurang, maka pejabat yang  berwenang  memberikan  perubahan hak  yaitu  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk ketentuan  luas  tanah  lebih  dari  600m 2
atau  tidak  lebih  dari  5.000m 2 pejabat yang  berwenang  memberikan  perubahan hak  yaitu  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN).
Dalam pemberian dan pencabutan hak atas  tanah,  pejabat  yang  berwenang memiliki  kewenangan  sendiri  untuk bidang  tanah  yang  berbeda,  hal  ini dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata  Cara  pemberian  dan  pembatalan. Menghapuskan  hak    atas  tanah  Negara dan hak pengelolaan. Adapun permasalahan  yang  akan  diteliti  adalah mengenai mekanisme peralihan hak guna bangunan menjadi hak milik di Kecamtan Maro  Sebo,  Kabupaten  Muaro  Jambi  dan Aspek-aspek  yang  menjadi  penghambat dalam  pelaksanaan  peralihan  hak  atas tanah  dari  Hak  Guna  Bangunan  menjadi Hak Milik.

## B. Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  yaitu metode  penelitian  hukum  empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian  hukum  empiris  tampaknya lebih menekankan pada aspek observasional.  Hal  ini  terkait    dengan objektivitas  dan  kepositifan  ilmu  itu sendiri,  termasuk  pengetahuan  hukum positif,  yang  berusaha  mengamati  fakta- fakta hukum yang berlaku di masyarakat, dan  membutuhkan  pengetahuan  untuk diamati dan dibuktikan secara publik. 11
Spesifikasi  penelitian  ini  berbentuk spesifikasi  penelitian  deskriptif  yaitu,
penulis menggambarkan dan menguraikan tentang Mekanisme
Peralihan  Hak  Guna  Bangunan  menjadi Hak Milik Di Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Muaro Jambi.
11 Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 125.
C. Mekanisme  Peralihan  Hak  Guna Bangunan  Menjadi  Hak  Milik  Di Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten

## Muaro Jambi
Pengalihan  hak    atas  tanah  adalah perbuatan  hukum  pemindahan  hak    atas tanah  dari  satu  pihak  kepada  pihak  lain secara  hukum.  Pasal  37  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa “Peralihan hak atas satuan rumah susun melalui jual beli,  tukar-menukar,  hibah,  pemasukan dalam perusahaan dan  perbuatan  hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan  hak  melalui  lelang  hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang berwenang menurut ketentuan Peraturan
Perundang- undangan yang berlaku”. Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  telah diatur  tentang  Prosedur  Pelaksanaan
Pendaftaran  Peralihan  Hak  Atas  Tanah yang  harus  dilakukan  oleh  pihak-pihak yang  bertugas  melaksanakan  kegiatan pendaftaran.
Terdapat  2  (dua)  cara  pendaftaran peralihan  hak    atas  tanah  dari  hak  guna bangunan  menjadi  hak  milik,  yaitu pendaftaran  peralihan  hak    atas  tanah yang  pertama  sesuai  dengan  Keputusan Menteri  Negara  Agraria  /  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun 1997  tentang  Pemberian  Hak  Milik  atas
Tanah Rumah sangat sederhana (RSS) dan kepemilikan  tanah  di  Rumah  Sederhana (RS).  Kedua,  berdasarkan  Peraturan Menteri  Negara  Agraria  /  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun
1998  tentang  Pemberian  Hak  Milik  Atas Tanah  untuk  Tempat  Tinggal.  Untuk pendaftaran Hak Milik menurut Keputusan  Menteri  Negara  Agraria/
Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 9 Tahun 1997 ini tidak diperlukan keterangan  lain  dan  tidak  diperlukan pemeriksaan  ke  lapangan,  termasuk keterangan  dan  pemeriksaan  mengenai jenis  maupun  keadaan  rumah  yang bersangkutan.
Untuk  persyaratan  mengenai  kriteria bidang  tanah  yang  diberikan  Hak  Milik berdasarkan  Keputusan  Menteri  Negara Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  1997  tentang Pemberian  Hak  Milik  Atas  Tanah  untuk Rumah  Sangat  Sederhana  (RSS)  dan Rumah  Sedehana  (RS)  menurut  Pasal  1 huruf d, yaitu:
a. Harga  perolehan  tanah  dan  rumah tersebut;
b. Luas tanah tidak lebih dari 200m 2 ;
c. Sebuah  rumah  dibangun  di  atasnya untuk  pembangunan  rumah skala besar  atau  lingkungan  perumahan. Tanah  ini  bukan  tanah  kosong, tetapi  sudah  ada  rumah di  atasnya , yang  dibangun  dalam  rangka
pembangunan  perumahan  atau lingkungan perumahan ”.
Sedangkan di  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/ Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  6  Tahun  1998  ditegaskan  bahwa suatu  bidang  tanah  dapat  diberikan  Hak Milik  jika  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut:
1. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas  tanah  untuk  rumah  tinggal kepunyaan  perseorangan WNI yang luasnya  600m 2 atau  kurang,  atas permohonan  yang  bersangkutan dihapus  dan  diberikan  kembali kepada  bekas  pemegang  haknya dengan Hak Milik;
2. Untuk  memberikan  Hak  Milik tersebut  penerima  hak  wajib membayar uang pemasukan kepada Negara  sesuai  ketentuan  yang berlaku.
Permohonan  yang  tidak  memenuhi kriteria  di  dalam  Pasal  4  Peraturan
Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun
1998 menjelaskan bahwa:
1. Permohonan  kepemilikan  tempat tinggal  yang  tidak  memenuhi persyaratan  pemrosesan  menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  1997  jo Nomor  15  Tahun  1997  dan  Nomor 1  Tahun  1998  tentang  Pemberian Hak Milik Rumah Sangat Sederhana (RSS)  dan  Rumah  Sedehana  (RS), Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  2  Tahun  1998 tentang  Pemberian  Hak  Milik  Atas Tanah  untuk  Tempat  Tinggal  yang dibeli  oleh  Pegawai  Negeri  dari Pemerintah  dan  keputusan  ini, diproses  sesuai  dengan  ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor  6    Tahun  1972  jo  Nomor  5 Tahun 1973; 2. Permohonan Hak Milik sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) dibatasi untuk tanah seluas maksimal 2000 (dua ribu)m 2 ;
3. Dalam  pengurusan  permohonan Hak  Milik  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) juga harus dilampirkan pernyataan dari pemohon  bahwa  dengan  perolehan
Hak  Milik  yang  dimohonkan  itu yang  bersangkutan  akan  memiliki Hak  Milik  atas  tanah  untuk  Rumah Tinggal  tidak  lebih  dari  5  (lima) bidang  yang  seluruhnya  meliputi luas  tidak  lebih  dari  5.000  (lima ribu)  m 2 dengan  menggunakan contoh Lampiran II keputusan ini. Menurut  ketentuan  Menteri  Negara Agraria  /  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak
Atas Tanah dan Hak Pengelolaan, apabila tanah warga Negara Indonesia ditetapkan sebagai  tempat  tinggal  dengan  hak  guna bangunan,  luasnya  600  jika  luasnya  di atas  2.000  m 2 dan  tidak  lebih  dari  5.000 m 2 ,  dapat  diberikan  hak  milik  atas  tanah yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu.
Peraturan pemberian hak oleh pemerintah. Pasca  peralihan  status  hak  atas  tanah oleh pemohon sebagai penerima hak baru yaitu Hak Milik harus segera mendaftarkan  tanahnya  ke  Kantor  Badan
Pertanahan  Kabupaten/Kota  agar  dapat dibukukan  dan  diterbitkan  Sertifikat  Hak Milik.  Untuk  pemberian  Hak  Milik  atas tanah  untuk  rumah  tinggal  ditetapkan  di dalam Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9 Tahun 1999 tentang Cara Pemberian dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan Hak  Pengelolaan  menegaskan  bahwa “Pemberian  Hak  Milik  atas  tanah diberikan melalui ketetapan oleh Menteri dimana  pemberian  hak  masuk  kedalam pemberian  hak  secara  umum”.  Didalam pasal  76  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa “Pemberian  Hak  secara  Umum  adalah pemberian  hak  atas  sebidang  tanah  yang memenuhi  kriteria  tertentu  kepada penerima  hak    yang  dilakukan      dengan satu penetapan pemberian hak”.
Dari hasil wawancara dengan Ibu Rara
Mutiara, sebagai Kepala Subseksi
Pendaftaran  Tanah  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Muaro  Jambi  menjelaskan bahwa  Permohonan  peralihan  hak  atas tanah  dari  Hak  Guna  Bangunan  menjadi Hak  Milik  untuk  rumah  tinggal  dapat diajukan  secara  tertulis  kepada  kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro Jambi.  Di  dalam  permohonan  tersebut, memuat hal:
1. Keterangan  mengenai  pemohon yang  meliputi  nama,  tempat  dan tanggal  lahir,  pekerjaan,  tempat tinggal  dan  keterangan  mengenai bidang-bidang tanah yang dipunyai;
2. Keterangan  mengenai  tanah  yang meliputi  data yuridis  dan  data  fisik yang meliputi sertifikat, letak tanah, batas dan luas tanahnya; dan
3. Keterangan mengenai jumlah
bidang,  luas  dan  status  tanah  yang dimiliki  termasuk  bidang  tanah yang dimohonkan. 12
Sesuai  dengan  Keputusan  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun 1998  tentang  Pemberian  Hak  Milik  Atas Tanah  untuk  Tempat  Tinggal  dapat diberikan pemberian hak milik atas tanah oleh  Kepala  Kantor  Badan  Pertanahan dimana pemohon mengajukan
12 Wawancara  dengan  Ibu  Rara  Mutiara, S.E.,M.M.,  Kepala  Subseksi  Pendaftaran tanah  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 23 Maret 2021.
permohonan yang mana surat permohonan  dilampiri  dengan  dokumen- dokumen dan daftar isian telah disediakan  oleh  Kantor  Pertanahan  yaitu
berupa:
1. Permohonan Pendaftaran Hak Guna Usaha  (HPL)  Hak  Milik  (HM) bermaterai cukup;
2. Akta Perjanjian Jual Beli;
3. Fotokopi  Sertifikat  asli  Hak  Guna Bangunan (HGB);
4. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP);
5. Fotokopi  Surat  Pemberian  Pajak Terutang (SPPT) Tahun terakhir;
6. Bukti  pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan (BPHTB);
7. Surat  Persetujuan  dari  pemegang Hak  Tanggungan  (HT)  apabila dibebani dengan Hak Tanggungan;
8. Surat  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB)/  Surat  Keterangan  Lurah apabila  IMB  belum  ada,  bahwa bangunan  tersebut  untuk  rumah tinggal;
9. Pernyataan  dari  pemohon  bahwa perolehan  Hak  Milik  yang  dimohon pendaftaran  itu  yang  bersangkutan akan  mempunyai  Hak  Milik  atas tanah  untuk  rumah  tinggal  tidak lebih  dari  5  (Lima)  bidang  yang semuanya meliputi batas luas tidak lebih dari 5.000 (Lima Ribu) m 2 .
Perbedaan dalam mengajukan permohonan  pendaftaran  peralihan  hak atas tanah antara Berdasarkan Keputusan
Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun 1997  tentang  Pemberian  Hak  Milik  Atas Tanah  untuk  Rumah  sangat  sederhana (RSS)  dan  Rumah  sedehana  (RS)  dengan berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  6  Tahun  1998  tentang Pemberian  Hak  Milik  Atas  Tanah  untuk Tempat  Tinggal,  yaitu  pada  Keputusan Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun 1997  tentang  Pemberian  Hak  Milik  Atas Tanah  untuk  Rumah  Sangat  Sederhana (RSS)  dan  Rumah  Sedehana  (RS)  Kecuali pernyataan  pemohon  bahwa  hak  milik untuk mendaftar akan memiliki kepemilikan  atas  tanah  tempat  tinggal tidak  lebih  dari  5  (lima)  bidang  tanah, bidang-bidang tersebut seluruhnya seluas tidak lebih dari 5.000 (lima ribu) m 2 .
Setelah  menerima  Surat  Perintah  dari Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Muaro  Jambi,  pemohon  wajib  membayar uang  pemasukan  kas  Negara  dengan Ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 128  Tahun  2015  tentang  Tarif  Atas  Jenis Pajak  negara  bukan  pajak  berlaku  untuk Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN). Sesudah  diterima  tanda  bukti  setor kemudian  Kepala  Kantor    Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi :
1. Mendaftar  hapusnya  Hak  Guna Bangunan  yang  bersangkutan  ke dalam  buku  tanah,  sertifikat,  dan daftar umum lainnya;
2. Mendaftar  Hak  Milik  atas  tanah bekas  Hak  Guna  Bangunan  dengan membuat  buku  tanah  dengan menyebutkan keputusan ini sebagai dasar  adanya  hak  milik  tersebut dan  menerbitkan  sertifikatnya, dengan  surat  ukur  Berdasarkan data  fisik  yang  digunakan  untuk pencatatan hak guna bangunan.
Jangka waktu selama proses peralihan Hak  Guna  Bangunan  menjadi  Hak  Milik untuk  Rumah  Tinggal  dibutuhkan  waktu selama 7 (Tujuh) hari dan paling lama 20
(Dua  Puluh)  hari  sejak  diajukannya permohonan itu. Pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1997 Pemerintah menetapkan  bahwa  masyarakat  yang membeli suatu perumahan maka,
sertifikat yang dikeluarkan adalah berupa sertifikat Hak Guna Bangunan bukan Hak Milik sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui  hal  tersebut.  Hal  ini  dapat diketahui  dari  hasil  wawancara  dengan Ibu Nurbaya, salah satu pemilik rumah di Perumahan  Puri  Masurai  II  di  Kabupaten Muaro  Jambi  yang  menjelaskan  “Rumah yang  ditempati  sekarang  ini  dibeli  dari Pihak  Developer  secara  lunas,  pada  saat pembelian  rumah  tersebut  tidak  tahu kalau  sertifikat  hak  atas  tanahnya
merupakan Sertifikat Hak Guna Bangunan saat proses transaksi jual beli, akan tetapi pihak Notaris-PPAT memberitahu
bahwasannya  sertifikat  yang  status haknya adalah Hak Guna Bangunan dapat
ditingkatkan menjadi Hak Milik”. 13 Perumahan yang status
kepemilikannya  Hak  Milik  sangatlah penting  bagi  kehidupan  manusia.  Untuk itu  Pemerintah  dalam  hal  ini  Menteri Negara  Agraria  meneribtkan  Keputusan Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Atas Tanah untuk  Rumah  Sederhana  dan  Sangat Sederhana,  yang  dimana  jika  sebelum tahun 1997 pemilik rumah di perumahan dapat  meningkatkan  status  haknya  dari Hak  Guna  Bangunan  menjadi  Hak  Milik. Akan  tetapi,  jika  pemilik  rumah  membeli pada  tahun  1998,  maka  Kepala  Kantor Pertanahan  dapat  secara  langsung memberikan sertifikat Hak Milik.
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara dengan  Bapak  Amirrudin,  salah  satu pemilik  rumah  di  perumahan  Puri Masurai  II  di  Kabupaten  Muaro  Jambi yang  menjelaskan  ”Rumah  yang  dibeli dari  Kantor  Pemasaran  perumahan  Puri Masurai  II  di  Kabupaten  Muaro  Jambi
13 Wawancara  dengan  Ibu  Nurbaya  ,  Salah satu  pemilik  rumah  di  Perumahan  Puri Masurai  di  Kecamatan  Maro  Sebo Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 11 Maret 2021.
dilakukan secara tunai dengan status Hak atasnya  adalah  Hak  Guna  Bangunan  dan untuk memiliki sertifikat Hak Milik, maka Bapak  Amirrudin  memberikan  kuasanya kepada  Notaris-PPAT  untuk  diproseskan sertifikat  hak  atas  tanahnya.  Setelah diproses maka Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan  sertifikat  hak  atas  tanahnya dengan status Hak Milik”. 14
Masyarakat  yang  membeli  rumah  di perumahan  tersebut  sebagian  besar sudah  melakukan  pendaftaran  peralihan hak  atas  tanahnya  menjadi  Hak  Milik, akan tetapi tidak semua masyarakat yang memiliki sertifikat Hak Milik. Maka dalam hasil wawancara dengan salah satu Pihak Developer  perumahan,  Bapak  Rudi Santoso di Kantor Pemasaran perumahan Puri Masurai II di Kabupaten Muaro Jambi menjelaskan  “Perumahan  Puri  Maurai  II yang sudah terbit sertifikatnya yang mana status  kepemilikannya  masih  berupa sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  bukanlah Hak  Milik,  sebagian  masyarakat  sudah melakukan perubahan status hak
tanahnya  menjadi  Hak  Milik.  Hal  ini disebabkan,  karena  dikeluarkannya  Surat Edaran tanggal 18 september 1998, maka setiap  pembelian  perumahan  pemilik tanah  dan  bangunan  dapat  mengajukan
14 Wawancara  dengan  Ibu  Nurbaya  ,  Salah satu  pemilik  rumah  di  Perumahan  Puri Masurai  di  Kecamatan  Maro  Sebo Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 11 Maret 2021.
sendiri  permohonan  sertifikat  hak  atas tanahnya  ke  Kantor  Pertanahan  dan kemudian  Kepala  Kantor  Pertanahan dapat  secara  langsung  memberikan sertifikat  Hak  Milik  tersebut  kepada pemohon”. 15
Menurut  Pasal  2    Undang-undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-pokok  Agraria  menjelaskan tentang  kewenangan  pemerintah  dalam
mengatur bidang pertanahan dan pemanfaatan  tanah.  Jika  merujuk  pada pasal  2  merupakan  kewenangan  yang diperoleh  secara  atribusi,  dalam  hal  ini Badan  Pertanahan  Nasional  sebagai konsekuensi  dari  pemberian  wewenang oleh  pembuat  Undang-undang.  Pasal  5 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  secara tegas  menyebutkan  bahwa  Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dalam  hal  ini  adalah  Badan  Pertanahan Nasional  dengan  dilanjutkan  Pasal  6 mengatur bahwa “pelaksanaan pendaftaran  tanah  dilakukan  oleh  Kepala Kantor Pertanahan ”. Pada tingkat Kabupaten/Kota,
Peralihan  Hak  atas  tanah  ditangani  oleh
Kepala  Seksi  Pengukuran  dan  Pemetaan dalam  lingkungan  Kantor  Pertanahan
15 Wawancara  dengan  Bapak  Rudi  Santoso, Salah  satu  Pihak  Developer  Perumahan Puri  Masurai  di  Kecamatan  Maro  Sebo Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 17 Maret 2021.
Kabupaten/Kota setempat, dengan dibantu oleh:
1. Kepala  Subseksi  Pendaftaran  Hak Tanah.  Tugas  dari  Kepala  Subseksi Pendaftaran Hak Tanah, yaitu:
a. Melakukan  penyiapan  bahan bimbingan  teknis,  koordinasi, dan pemantauan;
b. Pelaksanaan  pendaftaran  hak atas  tanah,  hak  atas  ruang,  hak milik  atas  satuan  rumah  susun, hak pengelolaan, hak tanggungan,  tanah  wakaf,  hak atas badan sosial/keagamaan; c. Pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak; dan
d. Evaluasi dan Pelaporan.
2. Kepala Subseksi Pemeliharaan Data
Hak  Tanah  dan  Pembinaan  PPAT. Tugas dari Kepala Subseksi Pemeliharaan  Data  Hak  Tanah  dan Pembinaan PPAT, yaitu: a. Penyiapan  data  pendaftaran tanah dan ruang, hak atas tanah, hak ruang, hak milik satuan, hak pengelolaan,  hak  tanggungan, bimbingan  teknis,  koordinasi, pemantauan  dan  pemeliharaan tanah keagamaan; b. konsesi pengalihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan,  dan  penggunaan  / pertukaran komoditas, izin pengalihan saham; c. Melakukan  pengembangan  dan pembinaan PPAT; d. Pengelolaan informasi dan komputerisasi  kegiatan  berbasis analisis data yuridis, serta; e. Melakukan evaluasi dan pelaporan.
Dalam  melaksanakan  peralihan  hak atas  tanah,  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten/  Kota  dibantu  oleh  Pejabat Pembuat  Akta Tanah  (PPAT) dan  Pejabat lain yang ditegaskan untuk melaksanakan kegiatan  tertentu  menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  dan Peraturan  Perundang-undangan  yang berlaku.
D. Aspek-aspek yang menjadi Penghambat  dalam  Pelaksanaan
Peralihan  Hak  Guna  Bangunan menjadi Hak Milik
Didalam  pelaksanaan  peralihan  hak atas  tanah  sering  terdapat  beberapa aspek-aspek  penghambat  yang  di  hadapi oleh  Pihak  Kantor  Badan  Pertanahan Kabupaten  Muaro  Jambi  antara  Pihak yang  mengajukan  permohonan  peralihan hak  atas  tanah  maupun  dari  pihak instansi  itu  sendiri.  Hal  ini  dikemukakan oleh Bapak Didiet Marsudi dimana masih terdapat  beberapa  aspek  yang  menjadi penghambat dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah yaitu: 1. Pihak  Pemohon  yang  mengajukan permohonan  peralihan  hak  atas
tanah  seringkali  tidak  melengkapi berkas  permohonan  seperti  Surat Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB), dan  Surat  Keterangan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  (PBB)  dari  tanah yang  dimohon  untuk  di  tingkatkan haknya  dikarenakan  Salah  satu surat  keterangan  tersebut  belum dikeluarkan  oleh  pihak  instansi yang berwenang;
2. Dalam  hal  pelayanan  kepada masyarakat  belum  sepenuhnya berjalan  dengan  baik,  dikarenakan kurangnya  pegawai  dalam  hal pelayanan publik;
3. Pihak  Kantor  Pertanahan  dirasa masih  kurang  dalam  memberikan penyuluhan  atau  sosialisasi  kepada masyarakat tentang arti pentingnya melakukan  peralihan  Hak  atas tanah;
4. Masyarakat  masih  beranggapan bahwa  mengajukan  permohonan peralihan  hak  atas  tanah  memakan waktu  yang  lama,  padahal  apabila berkas  telah  lengkap  dan  sudah memenuhi  syarat  maka  akan  di proses;
5. Masyarakat  juga  masih  enggan untuk  melakukan  peralihan  hak atas  tanahnya  dikarenakan  takut dikenakan  pajak  yang  tinggi,  dan
juga  masyarakat  masih  berpikir bahwa  dengan  memiliki  tanah dengan status tanahnya berupa Hak
Guna  Bangunan  itu  dirasa  sudah cukup  sehingga  masyarakat  tidak perlu melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanahnya; 6. Pemahaman masyarakat yang kurang  menjadikan  tidak  banyak masyarakat untuk melakukan pendaftaran peralihan hak, padahal percepatan dan kemudahan pelayanan pertanahan sebagaimana dengan  Keputusan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan
Nasional  Nomor  6  Tahun  1998 tentang Pemberian Hak Atas Tanah untuk Rumah Tinggal bisa dimanfaatkan untuk pemilik rumah tinggal  yang  masih  berstatus  Hak
Guna Bangunan.
Sebagaimana  pendapat  Bapak  Didiet Marsudi  yang  menjabat  sebagai  Kepala Subseksi  Pemeliharaan  Data  Hak  Tanah dan  Pembinaan  PPAT  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi bahwa ”Sebenarnya melakukan peralihan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik  memiliki  beberapa  keuntungan seperti,  Hak  Milik  merupakan  hak  yang terkuat,  dapat  diwariskan  dan  tidak memiliki  batasan  waktu  kepemilikan. Sedangkan  Hak  Guna  Bangunan  memiliki batasan  waktu  dan  diperkenankan  untuk mem perpanjang masa penggunaannya”. 16
16 Wawancara dengan Didiet Marsudi, Kepala Subseksi  Pemeliharaan  Data  Hak  Tanah
Hal-hal yang terjadi di atas merupakan aspek yang menjadi penghambat dalam melaksanakan peralihan  hak  atas  tanah  yang  dihadapi oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten
Muaro  Jambi  dengan  Pihak  yang mengajukan  permohonan  peralihan  hak.
Untuk,  itu  upaya  yang  dilakukan  oleh Kantor  Pertanahan  di  Kabupaten  Muaro Jambi  di  dalam  mengatasi  hambatan selama proses pelaksanaan peralihan hak atas tanah  yaitu  dengan  melakukan  cara- cara seperti berikut:
1. Pihak Kantor Pertanahan di Kabupaten  Muaro  Jambi  akan mengembalikan berkas permohonan  peralihan  hak  atas tanah  yang  telah  diajukan  apabila Pihak  Pemohon  tidak  melengkapi salah  satu  persyaratan  terlebih dahulu, setelah berkas lengkap atau telah  memenuhi  syarat  maka  pihak pemohon dapat mengajukan kembali,  maka  pihak  Kantor Pertanahan  di  Kabupaten  Muaro Jambi  akan  menerima  berkas  yang sudah dilengkapi untuk di proses;
2. Untuk  masyarakat  yang  tidak mempunyai  Surat  Izin  Mendirikan
Bangunan  (IMB)  yang  belum dikeluarkan  oleh  instansi  yang berwenang, maka dapat dan Pembinaan PPAT di Kantor Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi,
tanggal 23 Maret 2021.
mengajukan  permohonan  kepada Kepala  Desa/  Kelurahan  setempat untuk  dibuatkan  surat  keterangan bahwa Informasi tentang bangunan yang  digunakan  untuk  tujuan tempat tinggal;
3. Pihak  Kantor  Pertanahan  akan berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi; 4. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten  Muaro  Jambi  akan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai  pentingnya  melakukan pendaftaran  peralihan  hak  atas tanah di setiap kecamatan; 5. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten  Muaro  Jambi  akan melakukan kerjasama dengan pihak aparat  desa  di  dalam  memberikan sosialisasi  terhadap  pentingnya melakukan  pendaftaran  peralihan hak atas tanah.
Peralihan  hak  atas  tanah  dapat dilakukan  oleh  Pihak  Kantor  Pertanahan apabila perumahan tersebut sudah lunas. Jika  belum  lunas,  maka    Pihak  Kantor Pertanahan tidak dapat melakukan proses peralihan  hak  atas  tanah  tersebut. Masyarakat  mengalihkan  hak  atas  tanah dengan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan bahwa Hak Milik merupakan  hak  yang  paling  kuat dibandingkan  dengan  hak  yang  lain
kemudian  setelah  di  tingkatkan  hak  atas tanahnya, tanah tersebut mempunyai jual nilai yang tinggi.

## E. Saran
Bagi  masyarakat,  diharapkan  setelah melakukan  transaksi  jual  beli  tanah khususnya  Jual  Beli  perumahan  yang status  kepemilikan  tanahnya  masih berupa  Hak  Guna  Bangunan  sebaiknya melakukan  Peralihan  Hak  Atas  Tanahnya menjadi  status  Hak  Milik  dengan mendaftarkan  ke  Kantor  Pertanahan. Sehingga  kepastian  hukum  kepemilikan tanah  dapat  terjamin  serta  menjadi  alat bukti  yang  kuat  apabila  timbulnya masalah  atau  sengketa  atas  tanah  itu dikemudian hari.
Bagi  pemerintah,  khususnya  Pihak Kantor  Pertanahan  diharapkan  dapat memberi  informasi  kepada  masyarakat terutama  masyarakat  yang  membeli
Perumahan  atau  status  hak  tanahnya masih  berupa  Hak  Guna  Bangunan dengan  adanya  Keputusan  Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun 1997  tentang  Prosedur  Tata  Cara Pelaksaaan Perubahan Hak Guna Bangunan  menjadi  Hak  Milik.  Karena dalam  hal  ini  instansi  yang  berwenang untuk memberikan penyuluhan informasi atau  sosialisasi  kepada  warga  tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten  Muaro  Jambi  dengan  dibantu oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel/Buku/Laporan
Adrian  Sutedi, Politik  dan  Kebijakan Hukum  Pertanahan  serta        berbagai permasalahan , Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2006.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum , Bandung: Bandar Maju, 2008.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia:  Sejarah  Pembentukan
Undang-Undang  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya, Edisi  Revisi,  Cet. 12, Jakarta: Djambatan, 2008.
Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional  Sampai  Orde  Reformasi,
Bandung: P.T. ALUMNI, 2006.
Elita  Rahmi, Hukum  Pertanahan  Dalam Sistem  Hukum  Indonesia, UNPAD: PRESS, 2011.
Jolanda  Marhel, “Proses  Pendaftaran Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dalam Perspektif Kepastian Hukum,” Masalah-Masalah  Hukum,    Jilid  46, No.  3,  Universitas  Nusa  Cendana,
2017.
Komang Adhi Kresna et all., “ Pelaksanaa n Perubahan Hak Guna Bangunan  yang Dibebani  Hak  Tanggungan  Menjadi Hak  Milik  Untuk  Rumah  Tinggal,” Jurnal  Konstruksi  Hukum,  Vol.  2,  No. 1, Universitas Warmadewa, 2021.
Syendy  A.  Korompis,  “ Pengaturan  Hukum Tentang  Pendaftaran  Tanah  Menjadi Hak Milik Menurut Peratran Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 ,” Lex  Privatum  Vol.  VI/No.  1,
Universitas Sam Ratulangi, 2018.
Werdi Haswari Puspitoningrum, “Peningkatan  Hak  Guna  Bangunan Yang Habis Masa Berlakunya Menjadi
Hak Milik Atas Tanah,” Jurnal Hukum dan  Kenotariatan,  Vol.  2,  No.  2  , Universitas Islam Malang, 2010.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang
Republik Indonesia
Tentang  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA
Nomor 5 Tahun 1960.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan  Pemerintah  Nomor  128  Tahun 2015  tentang  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak. Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan
Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun 1997  tentang  Pemberian  Hak  Milik Atas  Tanah  untuk  Rumah  Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS). Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/ Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional
Nomor  6  Tahun  1998  tentang Pemberian Hak Milik. Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/
Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional
Nomor  9  Tahun  1999  tentang  Tata Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak Atas  Tanah  Negara  dan  Hak
Pengelolaan. Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  RI  Nomor  1  Tahun  2010 tentang Standar Pelayanan Pertanahan.