## IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PONGONGAILA KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO
Tety Thalib 1 , Andi Yusuf Katili 2
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo tetytha30@gmail.com 1 , yusuf2801@gmail.com 2

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di  Desa  Pongongaila  Kecamatan  Pulubala  Kabupaten  Gorontalo.  Metode  penelitian menggunakan  jenis  deskriptif  pendekatan  kualitatif.  Adapun  fokus  dalam  penelitian  ini adalah, sistem pendataan, verifikasi, dan pengawasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui  wawancara  mendalam  kepada  sejumlah  informan,  observasi  dan  pencatatan  data sekunder  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian.  Hasil  penelitian  tentang  sistem pendataan Program Keluarga Harapan di Desa Pongongaila belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang  memenuhi  syarat dan kriteria Program Keluarga Harapan (PKH)  tetapi  tidak  terdata,  sebaliknya  masyarakat  yang  yang  taraf  hidup  lebih  baik  tetapi terdaftar  sebagai  peserta  Program  Keluarga  Harapan.  Sistem  verifikasi  Program  PKH  di Desa  Pongongaila  belum  optimal.  Hal  ini  terlihat  dari  tidak  transparannya  petugas  dalam melakukan  kegiatan  verifikasi  yang  menimbulkan  kecurigaan  masyarakat  khususnya masyarakat  yang  tidak  lolos  verifikasi.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Unit  Pelaksana Program  Keluarga  Harapan  (UPPKH)  belum  optimal.  Hal  ini  terlihat  dari  banyak pelanggaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), baik pelanggaran yang dilakukan  oleh  petugas  dalam  melakukan  pendataan  ataupun  verifikasi  maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)  seperti  penyalahgunaan  dana  bantuan  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukkannya. Disarankan,  perlunya  upaya  perubahan  dalam  sistem  pendataan  khususnya  pada  petugas dengan  melibatkan  orang-orang  independen  atau  petugas  yang  berasal  dari  luar  Desa Pongongaila.  Perlunya  dilakukan  upayan  yang  terbuka  dan  jujur  dalam  sistem  verifikasi berkas  calon  penerima  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Perlunya  dilakukan pengawasan  secara  tuntas  dengan  melakukan  pengecekan  kebenaran  atas  kondisi  yang dialami oleh masyarakat calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kata Kunci: Implementasi; Keluarga; Harapan

## ABSTRACK
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  the  Family  Hope  Program  (PKH)  in Pongongaila  Village,  Pulubala  District,  Gorontalo  Regency.  The  research  method  uses  a descriptive  type  of  qualitative  approach.  The  focus  of  this  research  is  the  data  collection
system,  verification,  and  supervision.  Data  collection  techniques  carried  out  through  in- depth  interviews  with  a  number  of  informants,  observation,  and  recording  of  secondary data  relating  to  research problems. The results of research on the Family Hope Program data  collection system in  Pongongaila Village are not  optimal. This can be seen from the number  of  people  who  meet  the  requirements  and  criteria  of  the  Family  Hope  Program (PKH) but are not recorded, on the contrary, the people who live better but are registered as  participants  of  the  Family  Hope  Program.  The  PKH  Program  verification  system  in Pongongaila  Village  is  not  yet  optimal.  This  can  be  seen  from  the  non-transparency  of officers  in  carrying  out  verification  activities  which  raises  public  suspicion,  especially those  who do not  pass verification. Supervision  carried out  by the  Family Hope Program Implementation Unit (UPPKH) is not optimal. This can be seen from many violations in the implementation  of  the  Family  of  Hope  Program  (PKH),  both  violations  committed  by officers  in  conducting  data  collection  or  verification  as  well  as  violations  committed  by recipients of the Family of Hope Program (PKH) such as misuse of aid funds that are not in accordance with their designation. It is recommended, the need for changes in the data collection system, especially for officials by involving  independent  people or officers from outside  the  village  of  Pongongaila.  The  need  for  open  and  honest  efforts  in  the  file verification  system  of  prospective  beneficiaries  of  the  Family  Hope  Program  (PKH).  The need  for  complete  supervision  by  checking  the  truth  of  the  conditions  experienced  by prospective beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) assistance Keyword: Implementation; Family; Hope

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  yang memiliki  penduduk  terbesar  ke  empat  di dunia.  Memiliki  populasi  penduduk  yang sangat besar membuat Indonesia memiliki banyak  sekali  persoalan-persoalan  rumit yang  terjadi  di  masyarakat,  salah  satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan  masalah  yang  menyebabkan masyarakat  mengalami  kesulitan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  termasuk dalam  hal  pelayanan  pendidikan  dan kesehatan.
Kemiskinan seringkali
dipahami  dalam  pengertian  yang  sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya
tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya  kebutuhan  dasar  hidup sehari-hari.
Berbagai  cara  telah  ditempuh  oleh pemerintah  untuk  mengatasi  masalah kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan  pemerintah  untuk  mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan  bantuan  kepada  masyarakat yang  kurang  mampu  atau  miskin  yang disebut  sebagai  Bantuan  Sosial  atau (Bansos).  Bansos  ini  dalam  bentuk bantuan  tunai  maupun  bantuan  material. Bansos  diantaranya  adalah  seperti  dana BOS, Jamkesmas, PNPM-Mandiri,
Raskin, Bantuan Lansung Tunai, Program Keluarga Harapan dan lain-lain.
Kebijakan  program  Bantuan  Sosial di  Indonesia  menjadi  sangat  penting, sebagaimana  dituangkan  dalam  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa
Negara  berkewajiban  atau  bertanggung jawab  untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  memajukan  kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Bantuan sosial adalah merupakan  transfer  uang  atau  barang yang  diberikan  kepada  masyarakat  guna melindungi  dari  kemungkinan  terjadinya resiko  sosial  dan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bansos difokuskan  untuk  meningkatkan  derajat hidup  masyarakat  agar  terlepas  dari permasalahan  rantai  kemiskinan  yang berkepanjangan,
mendorong dan mempercepat  pertumbuhan  masyarakat miskin  menjadi  masyarakat  produktif, mandiri,  sejahtera  dengan  memperbaiki dan  menyempurnakan  kebijakan  yang sudah ada.
Pemerintah selalu memberikan perhatian  dan  tanggung  jawab  terhadap perlindungan  sosial,  khususnya  bagi masyarakat  miskin.  Untuk  memberikan keabsahan  sistem  perlindungan  sosial  di Indonesia,  pemerintah  telah  menetapkan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009 tentang Kesejahteraan Sosial, cukup  jelas tercatat dalam bab 1 (pasal 1)
perlindungan  sosial  adalah  upaya  yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko  dari  guncangan  dan  kerentanan sosial  seseorang,  keluarga,  kelompok, dan/atau  masyarakat  agar  kelangsungan
hidupnya  dapat  dipenuhi  sesuai  dengan kebutuhan dasar minimal.
Salah  satu  kebijakan  sosial  yang dikembangakan  oleh  pemerintah  adalah Program  Keluarga  Harapan.  Program Keluarga  Harapan  adalah  program  yang memberikan  bantuan  uang  tunai  kepada rumah  tangga  sangat  miskin.  Sebagai imbalanya  rumah  tangga  sangat  miskin diwajibkan  memenuhi  persyaratan  yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber  daya  manusia,  yaitu  pendidikan dan  kesehatan.  Tujuan  utama  program keluarga harapan adalah membantu mengurangi  kemiskinan  dengan  cara meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  pada  kelompok  masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan  dana  tunai  bersyarat  bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. Program  keluarga  harapan  (PKH) membantu mengurangi beban pengeluaran  rumah  tangga  yang  sangat miskin  seraya  berinvestasi  bagi  generasi masa depan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Namun kenyataannya  adalah,  masih  banyak daerah  di  Indonesia  yang  belum  mampu memanfaatkan  program  keluarga  harapan dengan  baik  sehingga  program  keluarga harapan  tidak  terimplementasikan  sesuai dengan  harapan  dan  hanya  mampu dinikmati  oleh  segelintir  orang.  Tak terkecuali  pada  wilayah  Indonesia  bagian timur  yang  lebih  tepatnya  ada  di  Desa Pongongaila Kecamatan
Pulubala Kabupaten Gorontalo .
Program  Keluarga  Harapan  (PKH) telah  berlangsung  sejak  tahun  2007 sampai  sekarang,  termasuk  di  Desa Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten  Gorontalo.  Sejak  tahun  2007 hingga  tahun  2017,  Desa  Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten
Gorontalo  selalu  aktif  menjadi  sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH). Implementasi  Program  Keluarga
Harapan  yang  seyogyanya  memberikan harapan  baru  bagi  masyarakat  Desa Pongongaila khususnya dalam memanifestasi  masa  depan  yang  lebih baik,  nyatanya  tidak  bisa  dirasakan  oleh seluruh  masyarakat  miskin  yang  menjadi sasaran dari program tersebut. Berdasarkan  observasi  awal  penulis, masih  terdapat  beberapa  persoalan  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  program keluarga  harapan  di  Desa  Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo di antaranya; Pertama,  belum  optimalnya  system pendataan  yang  dilakukan  oleh  petugas PKH.  Diindikasikan  bahwa  selama  ini para  petugas  PKH  khususnya  bagian pendataan,  melakukan  diskriminasi  yakni melakukan pendataan dengan mendahulukan  keluarga,  kerabat  dan orang-orang  terdekat.  Selanjutnya  bahwa pendataan  dilakukan  oleh  petugas  tidak sesuai  dengan  petunjuk  teknis  (juknis) yang  ada.  Hasilnya  adalah,  orang-orang yang  menjadi  sasaran  dari  program keluarga  harapan  tidak  terdata,  yakni keluarga  yang  betul-betul  hidup  dalam kemiskinan. Kedua adalah belum optimalnya  kegiatan  verifikasi  yang dilakukan  oleh  petugas  PKH.  Sejauh  ini
verifikasi  dilakukan  berdasarkan  data yang  fiktif  dan  tidak  sesuai  dengan kondisi  masyarakat  yang  sebenarnya.
Petugas
PKH lebih cenderung menggunakan  data  lama  dan  tidak melakukan  verifikasi  ulang  dari  berkas- berkas  masyarakat.  Banyaknya  penerima program  bantuan  PKH  yang  tidak  sesuai dengan kriteria penerima bantuan merupakan bentuk dari lemahnya
kegiatan  verifikasi  yang  dilakukan  oleh petugas.
Ketiga adalah lemahnya pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Kepala Unit Pelaksana Program Keluarga
Harapan  (UPPKH)  terhadap  pelaksanaan program  PKH.  Selama  ini  Kepala  Unit Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan (UPPKH)  tidak  melakukan  cek  secara langsung  tentang  situasi  di  lapangan. Kepala Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan  (UPPKH)  hanya  menerima laporan  dari  petugas  sehingga  tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang tersebut  di  atas,  maka  rumusan  masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  di  Desa  Pongongaila  Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo?

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  implementasi  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

## Fokus Penelitian
Untuk  mengetahui  lebih  jelas  bagaimana implementasi  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  di  Desa  Pongongaila  Kecamatan Pulubala  Kabupaten  Gorontalo,  maka penelitian ini difokuskan pada:

## Sistem Pendataan
Yang  dimaksud  dengan  sistem  pendataan dalam  penelitian  ini  adalah  melakukan pendataan  terhadap  para  penerima  PKH sesuai  dengan  persyaratan  yang  telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Sistem Verifikasi Yang  dimaksud  dengan  verfikasi  dalam penelitian ini adalah transparannya petugas dalam melakukan kegiatan verifikasi agar tidak ada masyarakat yang terlewati sesuai dengan ketentuan.

## Pengawasan
Yang  dimaksud  dengan  pengawasan dalam  penelitian  ini  adalah  agar  tidak terjadi  pelanggaran  dalam  pelaksanaan PKH yang menyebabkan penyalahgunaan dana bantuan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Penelitian  deskriptif  oleh
Mochtar (2008:76) dalam bukunya Metodologi  Penelitian  Kualitatif  adalah menggambarkan berbagai fenomena informasi  yang  berkaitan  dengan  fokus penelitian  secara  menyeluruh  secara faktual  dan  akurat  sebagaiman  adanya. Sedangkan  pendekatan  kualitatif  menurut Williams  (dalam  Usman  dan  Akbar,
2008:78) dalam bukunya Motode
Penelitian Kualitatif, mengemukakan
bahwa pendekatan kualitatif adalah pengumpulan data yang disugukan dalam bentuk  informasi  pada  latar  alamiah, dengan  menggunakan  metode  alamiah, dan  dilakukan  oleh  orang  atau  peneliti yang tertarik secara alamiah.

## Sumber Data
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  2 (dua) macam data, yaitu:

## Data Primer
Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh dari  sumbernya  diambil  dan  dicatat pertama  kalinya  (Marzuky,  2007:55). Pada  tugas  akhir  ini  data  primer  yang diperoleh  dengan  cara  memperoleh  data melalui informan kunci

## Data Sekunder
Data  Sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh melalui  penelitian  kepustakaan  dimana teknik  pengumpulan  data  dengan  cara mempelajari
literature-literature,
pencatatan  perkuliahan,  sumber-sumber lain.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  pengumpulan  data  yang diperlukan  pada  penelitian  ini,  maka dilakukan melalui cara sebagai berikut : Observasi Observasi  adalah  pengumpulan  data melalui pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terhadap objek penelitian. Setiap data yang diamati tidak sekedar dilihat tetapi langsung diperhatikan,  jika  perlu  ditanya  dan dicatat segala sesuatunya.
Wawancara Metode  wawancara  merupakan  metode yang paling luas digunakan dimana-mana untuk  memperoleh  informasi  dari  orang
banyak. Menurut Arikunto (dalam
Rahmawati,  2009:25)  menyatakan  bahwa wawancara  adalah  sebuah  dialog  yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.  Pewawancara  mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan informasi  yang  ingin didapatkan  dan terwawancara menjawab pertanyaan- pertanyaan tersebut. Dialog atau
percakapan  ditunjukkan  melalui  kegiatan ini. Terdapat feedback atau respons antara orang yang satu dengan yang lain. Dokumentasi Dokumen  yaitu  menghimpun  data  dan informasi  melalui  dokumen  atau  catatan- catatan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## Teknik Analisis Data
Adapun  teknik  yang  digunakan untuk  menganalisis  data  mengacu  pada pendapat  Menurut  Miles  dan  Huberman (dalam Sugiyono, 2013:337), yaitu: Reduksi data Mereduksi  data  mencakup  usaha-usaha merangkum hal-hal pokok, memfokuskan pada  hal-hal  yang  penting,  dicari  tema dan  polanya.  Data  yang  telah  direduksi akan  memberikan  gambaran  yang  lebih jelas  dan  mempermudah  peneliti  untuk melakukan pengumpulan
data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
Penyajian data
Data yang dikumpulkan dapat dinarasikan dengan didasarkan pada kondisi yang ada dilokasi penelitian.
Verifikasi
Verifikasi  data  dimaksudkan  penarikan kesimpulan  dan  verifikasi.  Kesimpulan awal  yang  dikemukakan  masih  bersifat sementara,  dan  akan  berubah  bila  tidak ditemukan  bukti-bukti  yang  kuat  yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sebagai salah satu program pengentasan  kemiskinan  yang  digulirkan oleh Kementrian Sosial, Program Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan program  bantuan  yang  baik  dalam memberikan  konstribusi  sebagai  upaya menurunkan angka kemiskinan. Berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH),  tujuan  yang  terdapat  dalam pelaksanaan  program  ini  sangat  jelas  dan detail.
Dalam  pelaksanaannya,  Program
Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Desa Pongongaila  ini  yang  menjadi  sasaran utama  adalah  Rumah  Tangga  Sangat Miskin (RTSM) yang sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya  banyak  ditemui  masalah mulai  dari  sistem  pendataan,  verifikasi hingga  pengawasannya.  Berikut  adalah uraian pembahasan terkait dengan implementasi  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  di  Desa  Pongongaila  Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan pedoman umum program keluarga harapan, target penerima  bantuan  program  keluarga harapan  adalah  rumah  tangga  sangat miskin.  Penetapan  rumah  tangga  sebagai
rumah  tangga  miskin  dilakukan  dengan menggunakan  metodologi  dan  indikator yang  transparan.  Rumah  tangga  yang berpotensi  dipilih  sebagai  calon  peserta program  keluarga  harapan  adalah  rumah tangga  dengan  kategori  sangat  miskin, dan terdapat anggota keluarga yang terdiri dari  ibu hamil,  ibu nifas, anak-anak  yang berusia  dibawah  15  tahun  atau  lebih  dari 15  tahun  namun  belum  menyelesaikan pendidikan dasar.
Untuk memastikan tercapainya sasaran  dari  Program  Keluarga  Harapan (PKH), maka dilakukan pendataan sebagai  upaya  petugas  PKH  untuk mencatat  dan  memasukkan  nama  calon penerima  program  keluarga  harapan (PKH) yang sesuai dengan ketentuan dari pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan (PKH).  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisis  penulis  dapat  diketahui  bahwa sistem  pendataan  Program  PKH  di  Desa Pongongaila  belum  optimal.  Hal  ini terlihat  dari  banyaknya  masyarakat  yang sesuai dengan syarat dan kriteria Program Keluarga  Harapan  (PKH)  tetapi  tidak terdata, namun sebaliknya banyak masyarakat  yang  secara  taraf  hidup  lebih baik  tetapi  terdaftar  sebagai  peserta Program Keluarga Harapan.
Setelah  dilakukan  pendataan  oleh petugas, maka langkah selanjutnya adalah verifikasi.  Kegiatan  verifikasi  dilakukan untuk  memperoleh  data  yang  akurat  dan menjaga  nawacita dari Program Keluarga Harapan (PKH). Verifikasi sendiri berarti suatu  konfirmasi  yang  dilakukan  dengan menyediakan  dengan  bukti  yang  objektif yang  menunjukkan  bahwa  persyaratan telah  dipenuhi.  Jika  berbicara  mengenai
masalah verifikasi  ini,  memang  verifikasi banyak  dilakukan  dalam  berbagai  aspek kehidupan  dan  salah  satu  aspek  yang paling  sering  menggunakan  verifikasi ialah ketika berhubungan dengan pendaftaran.
Dalam  penelitian  ini  kemudian ditafsirkan bahwa, verifikasi adalah upaya petugas PKH dalam mengecek kebenaran berkas persyaratan calon penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) secara objektif. Berdasarkan hasil penelitian  dan  analisis  penulis  dapat diketahui bahwa sistem verifikasi Program  PKH  di  Desa  Pongongaila belum  optimal.  Hal  ini  terlihat  dari  tidak transparannya  petugas  dalam  melakukan kegiatan  verifikasi  dan  pada  akhirnya akan menimbulkan  kecurigaan bagi masyarakat  khususnya  masyarakat  yang dinyatakan tidak lolos verifikasi.
Terakhir  adalah  tahapan  yang  tidak kalah  pentingnya  dalam  implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pengawasan.  Pengawasan  ialah  suatu proses  untuk  menegaskan  bahwa  seluruh aktifitas  yang  terselenggara  telah  sesuai dengan  apa  yang  sudah  direncanakan sebelumnya.  Dalam  hal  pelaksanaan program  keluarga  harapan  (PKH)  perlu dilakukan  pengawasan  guna  memastikan program keluarga harapan berjalan sesuai dengan maksud, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Demikian  halnya  dalam  penelitian ini  bahwa  yang  dimaksudkan  dengan pengawasan  adalah  upaya  oleh  pihak petugas  untuk  memastikan    program keluarga  harapan  (PKH)  berjalan  sesuai dengan  tujuan  program  keluarga  harapan
(PKH).  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisis  penulis  dapat  diketahui  kegiatan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Unit Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan (UPPKH)  belum  optimal.  Hal  ini  terlihat dari  masih  banyak  pelanggaran  dalam pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan (PKH),  baik  pelanggaran  yang  dilakukan oleh petugas dalam melakukan pendataan ataupun  verifikasi  maupun  pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  seperti  penyalahgunaan  dana bantuan  yang  tidak  sesuai  dengan peruntukkannya.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Desa  Pongongaila  Kecamatan  Pulubala Kabupaten Gorontalo belum optimal. Hal tersebut  dikarenakan  masih  seringnya terjadi kecurangan dalam proses pendataan,  sistem  verifikasi  berkas  yang tidak  transparan,  dan  masih  lemahnya pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH).

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  pada  bab  sebelumnya  maka selanjutnya  penulis  melakukan  simpulan terhadap permasalahan, di antaranya; Sistem  pendataan  Program  PKH  di  Desa Pongongaila  belum  optimal.  Hal  ini terlihat  dari  banyaknya  masyarakat  yang sesuai dengan syarat dan kriteria Program Keluarga  Harapan  (PKH)  tetapi  tidak terdata, namun sebaliknya banyak masyarakat  yang  secara  taraf  hidup  lebih
baik  tetapi  terdaftar  sebagai  peserta Program Keluarga Harapan.
Sistem  verifikasi  Program  PKH  di  Desa Pongongaila  belum  optimal.  Hal  ini terlihat  dari  tidak  transparannya  petugas dalam  melakukan  kegiatan  verifikasi  dan pada akhirnya akan menimbulkan kecurigaan  bagi  masyarakat  khususnya masyarakat  yang  dinyatakan  tidak  lolos verifikasi.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Unit Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan (UPPKH)  belum  optimal.  Hal  ini  terlihat dari  masih  banyak  pelanggaran  dalam pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan (PKH),  baik  pelanggaran  yang  dilakukan oleh petugas dalam melakukan pendataan ataupun  verifikasi  maupun  pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  seperti  penyalahgunaan  dana bantuan  yang  tidak  sesuai  dengan peruntukkannya.

## SARAN
Adapun  saran  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut;
Perlunya  upaya  perubahan  dalam  sistem pendataan khususnya pada petugas dengan melibatkan orang-orang independen atau petugas yang berasal dari luar Desa Pongongaila Perlunya  dilakukan  upayan  yang  terbuka dan  jujur  dalam  sistem  verifikasi  berkas calon penerima bantuan Program
Keluarga Harapan (PKH)
Perlunya  dilakukan  penagwasan  secara tuntas  dengan  melakukan  pengecekan kebenaran atas kondisi  yang dialami oleh
masyarakat  calon  penerima  bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
Perlunya dilakukan
upaya yang komperhenship (menyeluruh) dalam memaksimakan pelaksanaan Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Desa Pongongaila dengan melakukan
pendataan  secara  adil,  verifikasi  secara terbuka  dan  jujur  serta  mengoptimalkan kegiatan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar  Arifin,  2011. Komunikasi  Politik . PT. Balai Pustaka. Jakarta
A.W.  Widjaja.  2009. Komunikasi  dan Hubungan Masyarakat . Jakarta: PT. Bumi Aksara
Albi.    2008. Adat  Budaya  Resan  Melayu Batubara .  Bandung:  PT.    Puri Delco. Barry, C., & Derek, L. 2010. Organizational behaviour and design: perilaku dan desain organisasi . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Calden  Gerald.  2007. Administrative Reforms Comes of Ages . Walter The
Gruyter Creswell,  John  W.  2010. Research Design, Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, dan Mixed. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Devito.  Joseph  A.  2009. Komunikasi Antar  Manusia  (Alih  Bahasa:  Agus Maulana). Jakarta: Professional Books Effendy, Onong Uchjana. 2009.
Komunikasi  teori  dan  praktek . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Glueck, William F. & Lawrence R. Jauch,
2006. Manajemen Strategi dan Kebijakan  Perusahaan.  Edisi  Ketiga.
Jakarta: Erlangga Keban,  Y.  2008. Enam  Dimensi  Strategi Administrasi  Publik .  Konsep  Teori dan Isu. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gava Media. Moleong,  Lexy  J.  2007. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Cet.  Kedua, Bandung: PT. Remadja Rosdakarya Muhammad & Mona Ganiem, laila. 2010. Teori  Komunikasi  Antarpribadi .
Jakarta: Kencana.
Mulyana  Deddy.  2010. Ilmu  Komunikasi Suatu  Pengantar .  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya Nawawi,  H.  2008. Manajemen  Sumber
Daya  Manusia  Untuk  Bisnis  Yang Kompetitif . Yogyakarta: Gajah
Mada Univercity Press,
Riduwan.  2005. Metode  &  Teknik Menyusun  Tesis. Pengantar  Kata Buchari Alma. Cet. Ketiga. Bandung: Alfabeta.
Rivai.  2014. Manajemen  Sumber  Daya
Manusia  untuk  Perusahaan .  Edisi
Kedua.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. Soesilo, Zauhar. 2008. Reformasi
Administrasi ; Konsep,  Dimensi  & Strategi . Jakarta: Bumi Aksara. Stoner,  James  A.F.  2007. Manajemen
Komunikasi . Jakarta: Erlangga
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Ed.
Revisi.  Cet.  Ke  -10.  Bandung:  CV. Alfabeta. Sunarto. 2013. Komunikasi Interpersonal . Yogyakarta: Graha Ilmu. Utomo,  Waristo.  2007. Administrasi Publik  Baru  Indonesia .  Perubahan Paradigma dari Administrasi
Negara  ke  Administrasi  Publik.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Widjaya, H.A.W. 2009. Ilmu Komunikasi . Ed Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. Wilson,  2009. Manajemen  Sumber  Daya Manusia . Jakarta: Erlangga.

## Sumber Lain;
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009 tentang Kesejahteraan Sosial Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  2010  tentang
Percepatan Penanggulangan kemiskinan