## KEDUDUKAN AKTA YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS YANG SEDANG DALAM MASA TAHANAN
Samuel Dharma Putra Nainggolan a, Bagus Oktavian Abrianto a, Kholilur Rahman a,
Abraham Sridjaja b, Jamalum Sinambela c
a Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Email: snainggolan43@gmail.com, bagusoa@fh.unair.ac.id b Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Email: kholilurrahman.jurists@gmail.com
b Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Email: Abraham.srijaya@gmail.com
c Program Doktoral Universitas Prima Indonesia, Email: jamsinambela@gmail.com
Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 30 Mei 2023 DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2573

## Abstrak:
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  harus  mengingat,  bahwa  akta  yang  dibuat  oleh  atau dihadapannya adalah akta otentik yang menjadi dokumen/arsip negara, dan perjanjian yang dinyatakan di dalamnya menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pentingnya peran Notaris dalam pembuatan  akta  tidak  terlepas  dari  kemungkinan  timbulnya  perbuatan  yang  bertentangan  dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi Notaris. Notaris yang sedang dalam masa penahanan sepanjang belum diberhentikan sebagai Notaris masih mampu membuat Akta Otentik, namun secara kepatutan hal tersebut tidaklah dibenarkan. Dalam UUJN memuat sanksi terhadap  Notaris  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran,  dalam  masa  ini  Akta  yang  dibuat  turun derajatnya  dari  Akta  Otentik  menjadi  Akta  Dibawah  tangan.  Penelitian  hukum  ini  menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan  kasus  (case  approach).  Dalam  kosnteks  ini  disimpulkan  bahwa  Notaris  diberhentikan sementara  dari  jabatannya  karena  sedang  menjalani  masa  penahanan.  Setelah  masa  pemberhentian sementara  berakhir  karena  dalam  masa  penahanan  Notaris  tersebut  direhabilitasikan  terhitung setelahmasa pemberhentian sementara berakhir. Rehabilitasi yang dimaksud mengandung pengertian, bahwa Notaris yang bersangkutan diaktifkan dan dikembalikan pada jabatan semula.Maka dari itu jika Notaris  tersebut  dikembalikan  pada  jabatan  semula  maka  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  adalah  akta otentik.  Dalam  hal  ini  jika  jangka  waktu  penahanan  lebih  dari  6  bulan  sedangkan  jangka  waktu pemberhentian sementara telah berakhir maka notaris tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
Kata Kunci: Kedudukan Akta; Akta Notaris; Masa Tahanan

## Abstract:
The  notary  in  carrying  out  his  position  must  remember  that  the  deed  made  by  or  before  him  is  an authentic deed that becomes a document/state archive, and the agreement stated therein becomes a law for  those  who  make  it.  The  important  role  of  a  Notary  in  making  a  deed  is  inseparable  from  the possibility  of  actions  that are  contrary to  the  propriety  prevailing in  the  society  in  carrying  out  the duties and functions of a Notary. A notary who is currently in detention as long as he has not been dismissed as a notary is still capable of making an authentic deed, but in terms of propriety, this is not justified.  UUJN  contains  sanctions  against  Notaries  who  are  proven  to  have  committed  violations, during this period the Deeds made downgraded from Authentic Deeds to Underhanded Deeds. This
SAMUEL DHARMA PUTRA NAINGGOLAN, BAGUS OKTAVIAN ABRIANTO, KHOLILUR RAHMAN, ABRAHAM SRIDJAJA, JAMALUM SINAMBELA
legal research uses a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. In this context, it is  concluded  that  the  Notary  is  temporarily  dismissed  from  his  position  because  he  is  currently undergoing a detention period. After the temporary dismissal period ends due to the detention period, the  Notary  will  be  rehabilitated  after  the  temporary  dismissal  period  ends.  The  rehabilitation  in question implies that the notary concerned is activated and returned to his original position. Therefore, if the notary is returned to his original position, the deed made by the notary is authentic. In this case, if  the  detention  period  is more  than  6  months,  while  the  temporary  dismissal  period  has  ended,  the notary has authority according to his functions and duties.
Keywords: Status Of Deed; Notarial Deed; Prisonance

## LATAR BELAKANG
Salah  satu  yang  memiliki  kewenangan  dibidang  keperdataan  ialah  Notaris  sebagai  pejabat umum  ( Openbaar  Ambtenaar) yang  harus  profesional  karena  mewakili  negara  menjalankan tugas dan fungsi jabatannya di  dalam pembuatan akta sebagai  alat bukti yang berupa “akta otentik”. 1 Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2004 tentang Jabatan Notaris  jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disebut UUJN), Notaris didefinisikan  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang  dijalankan  oleh  Notaris.  Artinya  Notaris  sebagai  pejabat  umum  memiliki  wewenang untuk  membuat  akta  otentik  serta  kewenangan  lainnya  yang  diatur  oleh  Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).
Kedudukan Notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya. Berdasarkan Pasal 2 UUJN Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Diangkatnya  seorang  Notaris  oleh  Menteri  Kehakiman  maka  seorang  Notaris  dapat menjalankan  tugasnya  dengan  bebas,  tanpa  dipengaruhi  badan  eksekutif  dan  badan  lainnya. Maksud  kebebasan  disini  adalah  supaya  profesi  Notaris  nantinya  tidak  akan  takut  untuk menjalankan  jabatannya,  sehingga  dapat  bertindak  netral  dan  independen.  Jabatan  Notaris sebagai  Pejabat  Umum  diadakan  atau  kehadirannya  dikehendaki  oleh  aturan  hukum  dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat  otentik  mengenai  keadaan,  peristiwa  atau  perbuatan  hukum.  Notaris  mempunyai tanggung jawab dalam setiap akta yang dibuatnya, masyarakat dapat menggugat secara perdata dan menuntut biaya, ganti kerugian dan bunga jika dalam akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Mengenai karakter yuridis jabatan Notaris ini, Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1753 K/Pid/1990, tanggal 11 September 1991 telah mengkategorikan Notaris sebagai Pegawai Negeri. Dengan pengertian Pegawai Negeri, karena ia sebagai yang diangkat oleh Pemerintah untuk  melakukan  tugas  pada  umumnya  mencakup  semua  tindakan  dan  peristiwa  yang  ada kaitannya  dengan  hukum  perdata  atas  permintaan  mereka  yang  bersangkutan,  akan  tetapi Notaris  adalah  Pejabat  Pemerintah  yang  tidak  digaji,  melainkan  mendapat  penghasilan  dan imbalan  jasa  ( fee/honorarium ).  Putusan  Mahkamah  agung  semacam  ini    menimbulkan kerancuan, apakah Notaris diatur diatur berdasarkan aturan hukum mengenai Pegawai Negeri atau  aturan  hukum  Jabatan  Notaris?.  Dengan  demikian  berdasarkan  karakter  yuris  Jabatan Notaris  tidak  tepat  Notaris  dikategorikan  sebagai  Pegawai  Negeri  berdasarkan  Putusan
1 A.A Andi Prajitno, Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia?Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014
(Surabaya: Perwira Media Nusantara (PMN), 2015)., h. 2.
SAMUEL DHARMA PUTRA NAINGGOLAN, BAGUS OKTAVIAN ABRIANTO, KHOLILUR RAHMAN, ABRAHAM SRIDJAJA, JAMALUM SINAMBELA
Mahkamah Agung tersebut dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Notaris  yang  dalam  Bahasa  Inggris  disebut  dengan Notary ,  sedangkan  dalam  Bahasa Belanda disebut dengan van notaris , mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum,  khususnya dalam  bidang hukum  keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai Pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta dan kewenangan lainnya. Kewenangan lain dari Notaris yaitu Present and give of dishonor and protest notes and other negotiable instruments as provide in part 5 of article 3 of tittle 4 C.R.S or the corresponding laws  of  another  jurisdiction . 2 Notaris,  menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini. Secara etimologi kata, Notaris berasal dari kata “ Nota ” dan kata “ Literaria ” yakni tanda  tulisan  dan  karakter  yang  dipergunakan  untuk  menuliskan  atau  menggambarkan ungkapan  kalimat  yang  disampaikan  oleh  narasumber. 3 Notaris,  menurut  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  menyatakan  bahwa  Notaris  adalah  Pejabat Umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Secara etimologi kata, Notaris berasal dari kata “ Nota ” dan kata “ Literaria ” yakni  tanda tulisan dan karakter yang dipergunakan  untuk  menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. 4
Pendapat menurut Philipus. M. Hadjon ada istilah  “kewenangan” dan “wewenang” yang sejajar dengan istilah hukum dalam Bahasa Belanda, yaitu bevoegheid . Ada sedikit perbedaan antara  ketiga  istilah  tersebut,  perbedaannya  terletak  dalam  karakter  hukumnya.  Istilah bevoegheid digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun konsep hukum privat. Dalam hukum  Indonesia  istilah  kewenangan  atau  wewenang  seharusnya  digunakan  dalam  konsep hukum  publik. 5 Pentingnya  keberadaan  Notaris  selaku  pejabat  umum  yakni  terkait  pada pembuatan  akta  otentik  yang  dimaksud  oleh  Pasal  1868 Burgerlijk  Wetboek (selanjutnya disebut BW). Menurut Pasal 15 UUJN mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang  diharuskan  oleh  suatu  peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dengan  tugas menjamin kepastian tanggal, penyimpanan akta dan memberikan grosse , salinan dan kutipan. Kekuatan akta Notaris sebagai  alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta. Pada asasnya Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik, tanpa kecuali  sepanjang  tidak  ditunjuk  pejabat  lain  oleh  undang-undang  yang  secara  tegas memberikan kewenangan kepada pejabat lain tersebut.
Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mengingat, bahwa akta yang dibuat oleh atau  dihadapannya  adalah  akta  otentik  yang  menjadi  dokumen/arsip  negara,  dan  perjanjian yang  dinyatakan  di  dalamnya  menjadi  Undang-Undang  bagi  mereka  yang  membuatnya, demikian sesuai  dengan  Pasal  1337 BW jo.  Pasal 1338 BW. Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum,  sebab  akta  Notaris  bersifat  otentik,  dan  merupakan  alat  bukti  terkuat  dan  terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris tersebut. Akta Otentik atau Akta Notaris
2 Salim. H.S, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)., h. 66-67.
3 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) (Jakarta: Erlangga, 1980),  h. 41.
4 Ibid .
5 Philipus. M. Hadjon, “Tentang Wewenang,” Yuridika , 1997., h. 1.
SAMUEL DHARMA PUTRA NAINGGOLAN, BAGUS OKTAVIAN ABRIANTO, KHOLILUR RAHMAN, ABRAHAM SRIDJAJA, JAMALUM SINAMBELA
adalah Akta yang pembuatannya dari awal dimulai dari tindakan menghadap sampai pada akhir atau  penandatanganan  akta  itu  semuanya  tunduk  pada  aturan-aturan  hukum  dalam  hal  ini tunduk  pada  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN).  Sebagaimana  ditentukan  dalam ketentuan Pasal 1868 BW bahwa suatu Akta Otentik ialah suatu Akta yang didalamnya bentuk yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai-pegawai  umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.
Pentingnya peran Notaris dalam pembuatan akta tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kepatutan  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsi  Notaris.  Perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  Notaris dapat  berimplikasi  terhadap  pelanggaran  hukum  dan  Kode  Etik  Profesi  yang  terjadi  karena beberapa faktor diantaranya:
1. Adanya misinterprestasi pemahaman yang berbeda terhadap kode etik profesi;
2. Kuantitas jumlah profesi Notaris pada area dekat yang sama sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam perebutan klien;
3. Lemahnya pada aspek substansi dan individual. 6
Perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan Notaris dari perspektif pidana memiliki akibat dimana Notaris dapat dilakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan terhadap Notaris menurut UUJN pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e menyatakan : “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang menjalani masa penahanan.” Konsep penahanan yang dimaksud  sebagai  akibat  dari  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Notaris. Penahanan yang dilakukan terhadap Notaris akan menimbulkan implikasi terhadap akta yang diterbitkan oleh Notaris baik dari perspektif hukum mupun dari perspektif moral.
Pemberhentian  Notaris,  yang  dalam  Bahasa  Inggris  disebut  dengan Termination  of Notary, sedangkan  dalam  Bahasa  Belanda  disebut  dengan de  beeindiging  notarissen ,  yaitu berakhirnya jabatannya sebagai notaris. Pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan ini diatur tentang  5  (lima)  alasan-alasan  Notaris  berhenti  atau  diberhentikan  dari  jabatannya.  Kelima alasan tersebut adalah: (1) Meninggal dunia; (2) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; (3) Permintaan sendiri; (4) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau (4) Merangkap jabatan.
Walaupun umur berhentinya Notaris dari jabatannya adalah 65 (enam puluh lima) tahun, namun  hal  itu  dapat  diperpanjang  sampai  berumur  67  (enam  puluh  tujuh)  tahun  dengan mempertimbangkan  kesehatan  yang  bersangkutan  dengan  baik.  Disamping  itu  menurut Ketentuan  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  terdapat  pula  alasan-alasan berhentinya  Notaris  dari  jabatannya,  Notaris  dapat  diberhentikan  untuk  sementara  waktu. Sementara  waktu  yaitu  untuk  beberapa  lamanya,  tidak  untuk  selama-lamanya.  Terdapat  5 (lima) alasan-alasan berhentinya seorang Notaris dari jabatannya untuk sementara waktu yaitu: (1).  Dalam  proses  pailit  atau  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  (2).  Berada  dibawah pengampuan,  (3).  Melakukan  perbuatan  tercela,  (4).  Melakukan  pelanggaran  terhadap kewajiban  dan  larangan  jabatan  serta  kode  etik  Notaris,  dan  (5).  Sedang  menjalani  masa penahanan.  Pemberhentian  tersebut  paling  lama  berlaku  selama  6  (enam)  bulan.  Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan
6 Ravina Arabella Sabnani, “Ravina Arabella Sabnani, Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Notaris Sebagai Pejabat Umum” (Universitas Indonesia, 2020)., h. 24.
SAMUEL DHARMA PUTRA NAINGGOLAN, BAGUS OKTAVIAN ABRIANTO, KHOLILUR RAHMAN, ABRAHAM SRIDJAJA, JAMALUM SINAMBELA
Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara notaris dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
Hukum Pidana mengatur mengenai syarat-syarat seseorang dapat dilakukan penahanan. Terdapat 2 (dua) syarat tersebut diantaranya syarat obyektif dan syarat subyektif. Semua pelaku dugaan  tidak  pidana  tidak  dapat  dilakukan  penahanan,  hanya  terbatas  pada  perbuatan  yang diancam dengan pidana penjara dengan ancama selama 5 (lima) tahun atau lebih atau tindak pidana  tertentu  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  21  ayat  (4)  huruf  b  KUHAP.  Hal  ini merupakan  syarat  obyektif  penahanan.  Sedangkan  terkait  dengan  syarat  subyektifnya  diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu perintah penahanan lanjut dilakukan terhadap seseorang tersangka  atau  terdakwa  yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  bukti permulaan yang cukup, dalam hal keadaan yang menimbulkan kekawatiran bahwa tersangka atau  terdakwa  akan  melarikan  diri,  merusak  atau  menghilangkan  barang  bukti  dan/atau mengulangi  tindak  pidana,  syarat  subyektif  ini  murni  didasarkan  pada  kewenangan  POLRI. Berdasarkan  ketentuan  terkait  penahanan  dalam  Hukum  Pidana  tersebut,  maka  penahanan terhadap seorang Notaris yang sudah menyandang status sebagai Tersangka haruslah dilakukan dengan  cermat  dan  penuh  dengan  prinsip  kehati-hatian,  karena  Notaris  sebagai  Pejabat Umum/Pejabat Publik memiliki peran yang sangat besar dalam lalu lintas hukum yang ada.

## METODE
Suatu  hal  yang  merupakan  pembeda  antara  ilmu  hukum  dan  ilmu-ilmu  sosial  adalah  ilmu hukum bukan termasuk kedalam bilangan ilmu perilaku. Ilmu hukum tidak bersifat deskriptif tetapi preskriptif. Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara  aturan  hukum  dan  norma  hukum,  serta  koherensi  antara  tingkah  laku  ( act )  bukan perilaku  ( behaviour )  individu  dengan  norma  hukum. 7 Sehingga  Tipe  penelitian  hukum  ini merupakan  tipe  penelitian  hukum  normatif,  yang  bertujuan  untuk  menelaah  ketentuan- ketentuan hukum positif dalam hal ini hukum pidana sebagai suatu sumber hukum.
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ), lalu norma/kaidah hukum tersebut dijelaskan melalui konsep-konsep hukum yang ada sehingga penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual ( conseptual approach ), disamping  itu  penelitian  hukum  ini  juga  melakukan  telaah  atas  putusan  pengadilan  yang dijatuhkan dalam proses mencari keadilan dalam suatu perkara sehingga penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan kasus ( case approach ).

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Kedudukan Notaris Yang Sedang Dalam Masa Penahanan Pidana
Pendapat  Habib  Adjie  dalam  bukunya  menyatakan  bahwa  Notaris  dikualifikasikan  sebagai Pejabat Umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk notaris saja, karena  sejatinya  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  juga  dapat  diberi  kualifikasi  sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi ini kepada Notaris bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja. 8 Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Karena  mempunyai  kewenangan
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cet. ke-12 (Jakarta: Prenada Media, 2016)., h. 43.
8 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari (Bandung: Refika Aditama, 2008)., h. 12.
SAMUEL DHARMA PUTRA NAINGGOLAN, BAGUS OKTAVIAN ABRIANTO, KHOLILUR RAHMAN, ABRAHAM SRIDJAJA, JAMALUM SINAMBELA
( authority ) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan “ the notary of authority ”, sedangkan dalam Bahasa Belanda  disebut  sebagai “de  notaris  autoriteit” ,  yaitu  berkenaan  dengan  kekuasaan  yang melekat pada diri seorang notaris. 9
Disamping  memilki  kewenangan  dalam  membuat  Akta  Otentik,  Notaris  berdasarkan Pasal  15  ayat  (2)    UU  No.  4  Tahun  2014  Tentang  UUJN,  mempunyai  kewenangan  sebagai berikut:
1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat Akta risalah lelang.
Lebih lanjut G.H.S. Lumban Tobing dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat akta- akta  yang  pembuatannya  juga  ditugaskan  kepada  pejabat  lain  atau  oleh  undang-undang dikecualikan pembuatannya kepadanya, antara lain: 10 (1) Akta pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281 BW); (2) Berita acara tentang kelalaian pejabatpenimpan hipotek (Pasal 1227 BW); (3)  Berita  Acara  tentang  penawaran  pembayaran  tunai  dan  konsinasi  (Pasal  1405  dan  Pasal 1406 BW); dan (4) Akta Catatan Sipil (Pasal 4 BW).
Untuk  pembuatan  akta-akta  yang  dimaksud  pada  angka  1  sampai  dengan  4,  notaris berwenang  membuatnya  bersama-sama  dengan  pejabat  lain,  sedangkan  yang  disebut  pada angka 5 notaris tidak berwenang untuk membuatnya, akan tetapi hanya oleh pegawai Kantor Catatan Sipil. Hammaker 11 yang menganut pendapat yang sempit mengenai hal tersebut dalam berbagai tulisannya mengemukakan, bahwa mengkonstantir “ rechtshandelingen ” (perbuatan hukum) adalah bagian dari bidang tugas notaris, yang membedakan notaris dari pejabat-pejabat lainnya.  Beberapa  pejabat  lainnya  dapat  sebagai  pengecualian  mengkonstatir  perbuatan- perbuatan hukum, misalnya Pegawai Catatan Sipil untuk menyatakan dalam suatu akta adanya kehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk melangsungkan perkawinan mereka atau tentang  adanya  pengakuan  seseorang  anak.  Juga  secarapengecualian  seorang  panitera  yang mengkonstantir adanya perbuatan hukum, misalnya suatu penyelesaian secara damai diantara pihak-pihak  yang  bersengketa  atau  adanya  suatu  perintah  untuk  melakukan  sumpah  oleh seseorang dimuka pengadilan. Semua apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut bagi mereka  adalah  pengecualian  yang  berdasarkan  pada  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.
Diamping memiliki hak dan kewenangan, Notaris juga dibebankan kewajiban Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar  maka  akan  dikenakan  sanksi  terhadap  notaris  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  84 Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun kewajiban notaris yang tercantum dalam Pasal 16 adalah :
1. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban :
9 Salim H.S, Op. Cit., h. 47.
10 G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit., h. 38.
11 Ibid , h. 41.
SAMUEL DHARMA PUTRA NAINGGOLAN, BAGUS OKTAVIAN ABRIANTO, KHOLILUR RAHMAN, ABRAHAM SRIDJAJA, JAMALUM SINAMBELA
a) bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b) membuat  akta  dalam  bentuk  Minuta  Akta  dan  menyimpannya  sebagai  bagian  dari protokol notaris;
c) mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
d) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
e) merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan  sumpah/janji  jabatan,  kecuali  undang- undang menentukan lain;
f) menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari  50  (lima  puluh)  akta,  jika  jumlahakta  tidak  dapat  dimuat  dalam  satu  buku,  akta tersebut  dapat  dijilid  menjadi  lebih  dari  satu  buku,  dan  mencatat  jumlah  minuta  akta, bulan dan tahn pembuatannya pada sampul setiap buku;
g) membuat  data  dari  akta  protes  terhadap  tidak  dibayar  atau  tidak  diterimanya  surat berharga;
h) membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
i) mengirimkan  daftar  akta  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  h  atau  daftar  nihil  yang berkenaan  dengan  wasiat  ke  daftar  pusat  wasiat  departemen  yang  tugas  dan tanggungjawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lma) hari pada minggu pertama setiap berikutnya;
j) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
k) mempunyai  cap/stempel  yang  memuat  lambang  negara  Republik  Indonesia  dan  pada ruang  yang  melingkarinya  dituliskan  nama,  jabatan  dan  tempat  kedudukan  yang bersangkutan;
l) membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris;
m) menerima calon magang notaris;
2. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk original.
3. Akta original yang dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
a) Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
b) Penawaran pembayaran tunai;
c) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
d) Akta kuasa;
e) Keterangan kepemilikan, atau;
f) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Akta  original  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  dibuat  lebih  dari  1  (satu) rangkap ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”;
5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1(satu) rangkap;
6. Bentuk  dan  ukuran  cap/stempel  sebagimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  k  ditetapkan dengan peraturan menteri;
7. Pembacaan  akta  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  I  tidak  wajib  dilakukan,  jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman pada minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris;
SAMUEL DHARMA PUTRA NAINGGOLAN, BAGUS OKTAVIAN ABRIANTO, KHOLILUR RAHMAN, ABRAHAM SRIDJAJA, JAMALUM SINAMBELA
8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta  yang  bersangkutan  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah tangan;
9. Ketentuan  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (8)  tidak  berlaku  untuk  pembuatan  akta wasiat;
Selaku pejabat umum, notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika.  Etika  yang  dimaksud  adalah  kode  etik  yang  dimaksudkan  untuk  menjalankan  suatu profesi  supaya  betul-betul  mencerminkan  pekerjaan  profesional,  bermoral,  dengan  motivasi dan  berorientasi  pada  keterampilan  intelektual  dengan  argumentasi  rasional  dan  kritis. 12 Maksud  profesional  disini  dalah  suatu  paham  yang  menciptakan  dilakukannya  kegiatan- kegiatan  tertentu  dalam  masyarakat  dengan  berbekal  keahlian  yang  tinggi  dan  berdasarkan keterpanggilan,  serta  ikrar  untuk  menerima  panggilan  tersebut,  untuk  dengan  semangat pengabdian  selalu  siap  memberikan  pertolongan  kepada  sesama  yang  tengah  dirundung kesulitan di tengah kehidupan. Dengan demikian profesi tidaklah sekali-kali boleh disamakan begitu  saja  dengan  kerja  biasa  yang  bertujuan  mencari  nafkah  dan/atau  mencari  kekayaan duniawi. 13
Setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saling menghargai  dalam menikmati  hak masing-masing dalam pergaulan hidup  sehari-hari. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain terlanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus  menghindari  membuat  akta  yang  di  dalamnya  lebih  membela  kepentingan  salah  satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggung jawab secara  formalitas  terhadap  suatu  akta  otentik  yang  dibuatnya,  oleh  karena  itu  notaris  wajib bersikap netral terhadap para pihak yang mengadap di hadapannya ( client ).
Notaris  dalam  melaksanakan  jabatannya  sebagai  pejabat  umum  yang  membuat  akta otentik tidak mungkin melakukan pemalsuan akta, akan tetapi pihak yang menghadap meminta untuk  dibuatkan  aktanya  tidak  menutup  kemungkinan  kalau  penghadap  memberikan keterangan yang tidak benar dan memberikan surat/dokumenpalsu sehingga lahirlah akta yang mengandung  keterangan  palsu,  sehingga  dapatmenjadiperbuatan  melawan  hukum  dalam KUHP terkait dengan akta Notaris. Hal ini dapat dilihat pengaturannya di dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP, menegaskan bahwa:
Ketentuan  Pasal  263  KUHP,menegaskan  bahwa:  (1)  Barang  siapa  membuat  surat  palsu  atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang  diperuntukkan  sebagai  bukti  daripada  sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk  memakai  atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidakdipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Ketentuan Pasal 264 KUHP, menegaskan bahwa: (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: akta-akta otentik; surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; surat sero atau  hutang  atau  sertifikat  sero  atau  hutang  dari  suatuperkumpulan,  yayasan,  perseroan  atau maskapai: talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; surat kredit atau surat
12 G.H.S. Lumban Tobing , Loc.Cit , h 48.
13 Soetandyo Wignjosoebroto, Profesi Profesionalisme Dan Etika Profesi (Media Notariat, 2001), h. 32.
SAMUEL DHARMA PUTRA NAINGGOLAN, BAGUS OKTAVIAN ABRIANTO, KHOLILUR RAHMAN, ABRAHAM SRIDJAJA, JAMALUM SINAMBELA
dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Dan (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakaisurat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Perbuatan  membuat  dan  melakukan  pemalsuan  surat,  menggunakan  atau  menyuruh orang  lain  memakai  surat  palsu,  menyuruh  memasukkan  keterangan  palsu  kedalam  akta otentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti bersalah. Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, maka Notaris sebagai pejabat umum dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya  berdasarkan  sifat  pelanggaran  dan  akibat  hukum yang  ditimbulkannya.  Secara  umum  pertanggung  jawaban  yang  biasa  dikenakan  terhadap Notaris  adalah  pertanggung  jawaban  pidana,  administrasi  dan  perdata.  Itu  merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik. 14
Unsur perbuatan melawan hukum  yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan karenanya adalah melawan hukum,  yang  mengatur  kewenangan,  kewajiban  dan  larangan  terhadap  Notaris  dalam pembuatan akta, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUJN, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  84  UUJN,  yang  mengakibatkan  suatu  akta  hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan Pasal 85 UUJN.
Pengertian penahanan menurut KUHAP dapat dilihat dalam Pasal 1 Butir 21 jo Pasal 20 KUHAP  Penahanan  adalah  penempatan  tersangka  atau  terdakwa  ditempat  tertentu  oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal menurut cara yang di  atur  dalam  undang-undang  ini.Sedangkan  pada  masa  berlakunya Het  Herzien  Islands Reglement tidak  memberikan  pengertian  penahanan  secara  singkat,  tetapi  hanya  di  jelaskan Pada Pasal 75 ayat HIR bahwa :
1. Apabila keterangan-keterangan cukup memberikan menunjukan bahwa si tertuduh itu bersalah dan  ia  perlu sekali  ditahan  untuk kepentingan pemeriksaan atau  menjaga supaya  melakukan perbuatan jangan di ulanginya lagi atau menjaga untuk ia jangan lari, maka dalam Hal yang di tentukan pada ayat 2 pasal 62 pegawai penuntut umum atau Pembantu jaksa yang melakukan pemeriksaan itu dapat mengeluarkan perintah untuk menahan sementara.
2. Peraturan dalam Pasal 62, 71 ayat 2 dan72 berlaku untuk perintah ini.
Berdasarkan ketentutan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan sesorang di tempat tertentu. Menurut Andi Hamzah penahanan merupakan salah satu  bentuk  perampasan  kemerdekaan. 15 Hal  ini  senada  dengan  pendapat  Lamintang  yang mengatakan  bahwa  Penahanan  pada  dasarnya  adalah  suatu  tindakan  yang  membatasi kebebasan  kemerdekaan  seseorang. 16 Seseorang  di  sini  bukanlah  setiap  orang  melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.
14 R. Subekti, Hukum Acara Perdata (Bandung: Bina Cipta, 1984)., h. 93.
15 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)., h. 19.
16 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Adityta Bakti, 1996)., h. 17.
SAMUEL DHARMA PUTRA NAINGGOLAN, BAGUS OKTAVIAN ABRIANTO, KHOLILUR RAHMAN, ABRAHAM SRIDJAJA, JAMALUM SINAMBELA
Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam tahanan. Dalam Pasal 9 UUJN diatur mengenai pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya dengan sanksinya. Notaris  diberhentikan  sementara  dari  jabatannya  dengan  alasan  sedang  dalam  masa  tahanan perlu  diberikan  penjelasan  yang  integral.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada beberapa jenis penahanan, kemudian apakah penahanan yang dialami Notaris tersebut karena ada kaitannya dalam pelaksanaan tugas Jabatan Notaris atau tindak pidana pada umumnya. Pasal 21 angka 21 KUHAP disebutkan bahwa Penahanan adalah  penempatan  tersangka  atau  terdakwa  di  tempat  tertentu  oleh  penyidik  atau  penuntut umum  atau  hakim  dengan  penetapannya,  dalam  hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang ini. Ketika Notaris terkena "musibah" sehingga mengalami penahanan, kalau berada  dalam  rumah  tahanan  negara  tidak  dapat  melaksanakan  tugas  jabatannya  meskipun tidak  diberhentikan  sementara  dari  jabatannya,  karena  berada  dalam  tahanan  rumah  negara secara fisik tidak dapat melakukan apa-apa. Meskipun masih mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas jabatannya, tapi suatu hal yang tidak etis Notaris menjalankan tugas jabatan dari rumah tahanan negara (rutan). 17
Pada  praktik  Notaris,  ada  juga  Notaris  yang  kantor  Notarisnya  merangkap  dengan rumahnya  atau  rumah  merangkap  kantor  Notaris.  Jika  pengertian  tahanan  rumah  atau penahanan  rumah  dilakukan  di  rumah  tersangka  atau  terdakwa  sendiri,  maka  untuk  Notaris yang  dikenakan  penahanan  rumah  (dan  merangkap  kantor  atau  kantor  merangkap  rumah) masih bisa menjalankan  tugas jabatannya karena  penahanan dilakukan di  rumahnya sendiri. Tapi  lain  halnya  jika  Notaris  dan  rumahnya  terpisah  (kantor  dan  rumah  berlainan alamatnya).  Jika  penahanan  rumah  dilakukan  di  rumahnya  sendiri  berarti  tidak  dapat menjalankan  tugas  jabatannya  karena  harus  keluar  rumah  untuk  menuju  kantornya. Penahanan rumah seperti ini (kantor dan rumah berlainan lokasi) menimbulkan kesulitan tersendiri untuk Notaris.
Demikian pula untuk tahanan  kota. Sekarang  ini  sudah  biasa  antara  kantor  (tempat kedudukan Notaris) dan tempat tinggal (rumah) tidak berada dalam kota/kabupaten yang sama. Dapat dibayangkan jika Notaris atas dirinya dilakukan penahanan rumah sedangkan kantornya  berada  di  kota  lain.  Meskipun  tidak  diberhentikan  sementara  dari  jabatannya, tepat  saja  dengan  kondisi  seperti  itu  tidak  dapat  menjalankan  jabatannya  di  kota  yang berbeda dengan tempat tinggal. Penahanan agar dapat dijadikan pemberhentian sementara dari  jabatan  Notaris  berlaku  untuk  semua  tindak  pidana.  Pasal  tersebut  dan  dalam penjelasannya  tidak  ada  pembatasan  atas  jenis  tindak  pidana  yang  dilakukannya  dan berlaku dalam semua jenis penahanan.
Adapun Subtansi Pasal 9 UUJN perlu dicermati untuk hal-hal berikut: (1) Jika Notaris dapat melakukan pembelaan pada semua jenjang dan MPP memutuskan - menetapkan tidak mengusulkan  kepada  Menteri  untuk  memberhentikan  Notaris  yang  bersangkutan,  dan Notaris  masih  mempunyai  kewenangan,  apakah  mungkin  Notaris  menjalankan  tugas jabatannya  dari  tahanan,  jika  terhadap  dirinya  dilakukan  penahanan  di  rumah  tahanan negara?;  (2)  Ketentuan  penahanan  sementara  tersebut  tidak  akan  jadi  berguna,ternyata Notaris yang bersangkutan menjadi terpidana dan dipidana penjara lebih dari 6 bulan. Ada kemungkinan  pemberhentian  sementaranya  sudah  berakhir,  tapi  Notaris  masih  dalam tahanan lebih dari 6 bulan. Jika ini terjadi maka Notaris tidak kehilangan kewenangannya, dan  masih  mempunyai  kewenangan  untuk  menjalankan  tugas  jabatannya,  tapi  pada  sisi
17 Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2015)., h. 41.
SAMUEL DHARMA PUTRA NAINGGOLAN, BAGUS OKTAVIAN ABRIANTO, KHOLILUR RAHMAN, ABRAHAM SRIDJAJA, JAMALUM SINAMBELA
yang lain sangat aneh jika Notaris berkantor dari ruang tahanan. 18 ; (3) Jika Notaris dapat melakukan  pembelaan  pada  semua  jenjang  dan  MPP  memutuskan  dan  menetapkan  tidak mengusulkan  kepada  Menteri  untuk  memberhentikan  Notaris  yang  bersangkutan,  dan Notaris  masih  mempunyai  kewenangan,  apakah  mungkin  Notaris  menjalankan  tugas jabatannya  dari  tahanan,  jika  terhadap  dirinya  dilakukan  penahanan  di  rumah  tahanan negara?;  (4)  Ketentuan  penahanan  sementara  tersebut  tidak  akan  jadi  berguna,  ternyata Notaris yang bersangkutan menjadi terpidana dan dipidana penjara lebih dari 6 bulan. Ada kemungkinan  pemberhentian  sementaranya  sudah  berakhir,  tapi  Notaris  masih  dalam tahanan lebih dari 6 bulan. Jika ini terjadi maka Notaris tidak kehilangan kewenangannya, dan  masih  mempunyai  kewenangan  untuk  menjalankan  tugas  jabatannya,  tapi  pada  sisi yang  lain  sangat  aneh  jika  Notaris  berkantor  dari  ruang  tahanan;  (5)  Kapan  pembelaan tersebut  dapat  dilakukan  Notaris,  sedangkan  Notaris  berada  dalam  tahanan,  apakah memungkinkan Notaris untuk keluar sementara dari tahanan karena akan melakukan dalam sidang MPD - MPW atau MPP?
Adapun Pasal 10 UUJN tersebut menunjuk kepada Pasal 9 UUJN  - P. Notaris yang diberhentikan karena melanggar huruf a dan b dalam Pasal 9 UUJN  - P, menurut Pasal 10 ayat (1) UUJN dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya. Kemudian Notaris yang diberhentikan karena melanggar huruf c atau d Pasal 9 UUJN  - P, menurut Pasal 10 ayat (2) UUJN dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.Tapi  Notaris  yang  diberhentikan  sementara  karena alasan Pasal 9  ayat  (1) huruf  e  UUJN  - P tidak  ada  pengaturannya  apakah  dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya ataupun dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.
Ada kemungkinan atau dimaksudkan untuk ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN - P berlaku serta merta dan tidak perlu diangkat kembali setelah dipulihkan dan tidak perlu diangkat  kembali  setelah  pemberhentian  berakhir,  tapi  langsung  menjalankan  t ugas jabatanya lagi sebagai Notaris tanpa diperlukan surat keputusan pengangkatan kembali dari Menteri.  Oleh  karena  itu  pemberhentian  sementara  karena  notaris  sedang  menjalani  masa tahanan maka notaris tidak bisa menjalankan jabatannya sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN. Pemberhentian sementara tersebut berlaku paling lama 6 (bulan) sesuai dengan Pasal 9  ayat  (4)  UUJN.  Jika  jangka  waktu  penahanan  lebih  dari  6  bulan  sedangkan  jangka  waktu pemberhentian sementara telah berakhir maka notaris tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
Setelah masa penahanan berakhir sebelum jangka waktu 6 bulan yang telah ditetapkan dalam  Pasal  9  ayat  (4)  UUJN  maka  notaris  dapat  langsung  menjalankan  kewenangannya sebagai notaris. Notaris yang berakhir masa pemberhentian sementara yang sedang menjalani masa penahanan berlaku serta merta dan tidak perlu diangkat kembali setelah pemberhentian berakhir,  tetapi  langsung  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  lagi  sebagai  Notaris  tanpa diperlukan surat keputusan pengangkatan kembali dari menteri. 19

## Akibat Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Setelah Berakhirnya Masa  Pemberhentian Sementara
Menurut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibo, kata-kata berasal dari kata “ acta ” yang merupakan bentuk  jamak  dari  kata  “ actum ”,  yang  berasal  dari  bahasa  latin  yang  berarti  perbuatan-
18 Ibid , h. 42.
19 Ibid . h. 47.
SAMUEL DHARMA PUTRA NAINGGOLAN, BAGUS OKTAVIAN ABRIANTO, KHOLILUR RAHMAN, ABRAHAM SRIDJAJA, JAMALUM SINAMBELA
perbuatan. 20 A.Pitlo,  yang  dikutip  Suharjono  mengemukakan  bahwa  akta  adalah  suatu  surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 21
Disamping akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam perbuatan perundang-undangan sering kita jumpaiperkataan akta yang sama sekali bukanlah surat melainkan perbuatan. Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi atas akta otentik dan akta  dibawah  tangan.  Menjadi  dasar  hukumnya  adalah  Pasal  1867  BW  yaitu  pembuktian dengan  tulisan  dilakukan  dengan  tulisan-tulisan  otentik  maupun  dengan  tulisan-tulisan  di bawah  tangan.  Adapun  faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  suatu  akta  dapat  dibatalkan adalah sebagai berikut: 22
1. Adanya  kesalahan  dalam  proses  pembuatan  akta  yang  tidak  sesuai  dengan  Undang- Undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 84;
2. Adanya kesalahan ketikan pada salinan akta Notaris; Apabila ada kesalahan ketik pada salinanakta  Notarisseharusnya  kita  kembali  pada  ketentuan  Undang-Undang.  Yang mempunyai  nilai  sebagai  akta  otentik  sebetulnya  adalah  akta  asli  dari  akta  Notaris tersebut. Pasal 1888 BW menentukan kekuatan pembuktian dari akta otentik ada pada aslinya.  Salinan  akta  hanya  mempunyai  kekuatan  yang  sama  dengan  akta  aslinya apabila salinan tersebut  sama dengan aslinya. Kalau ada salinan akta yang bunyinya tidak sama dengan aslinya (karena ada kesalah ketikan) maka yang bersangkutan dapat meminta  kembali  salinan  yang  sama  bunyinya.  Salinan  yang  salah  tersebut  tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti;
3. Adanya  kesalahan  bentuk  akta  Notaris;  Kesalahan  bentuk  dari  akta  Notarisitu  bisa terjadi seperti yang seharusnya berbentuk Berita Acara Rapat, oleh Notaris dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat;
4. Adanya kesalahan atas isi akta Notaris; Kesalahan yang terjadi pada isi akta bisa terjadi apabila para pihak memberikan keterangan yang pada saat pembuatan akta dianggap benar,  tetapi  setelah  itu  kemudian  ternyata  tidak  benar.Misalnya:Yang  bersangkutan mengaku bahwa perempuan yang dibawanya adalah istrinya, kemudian ternyata bukan istrinya;
5. Adanya  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  Notaris  dalam  pembuatan  akta Yaitu perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 BW Misalnya, seorang  Notaris  yang  membuat  suatu  akta  dimana  Notaris  mengetahui  perbuatan hukum yang diinginkan dalam akta tersebut nyata-nyata merugikan salah satu pihak.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur mengenai  ketentuan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa sanksi terhadap akta yang dibuatnya dan terhadap notaris. Sanksi terhadap akta yang dibuatnya menjadikan akta yang dibuat oleh notaris turun derajatnya dari akta otentik atau menjadi akta di bawah tangan, sedangkan untuk
20 R. Subekti and R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980)., h. 9.
21 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1981)., h. 110.
22 Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)., h. 45.
SAMUEL DHARMA PUTRA NAINGGOLAN, BAGUS OKTAVIAN ABRIANTO, KHOLILUR RAHMAN, ABRAHAM SRIDJAJA, JAMALUM SINAMBELA
notaris diberikan sanksi mulai dari teguran hingga berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat.
Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut maka akan diiukuti oleh sanksi yang berupa pidana  tertentu.  Dalam  menjalankan  jabatannya  sebagai  notaris  maka  pidana  yang dimaksudkan adalah pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum  yang  berwenang  membuat  akta  otentik  yang  diamanahkan  oleh  UUJN,  bukan merupakan kapasitas pribadi atau individu dari notaris tersebut sebagai subjek hukum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  : Kesatu ,  Notaris diberhentikan sementara  dari jabatannya karena sedang menjalani masa penahanan.Sebelum pemberhentian sementara Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas  secara  berjenjang.  Pemberhentian  sementara  Notaris  dilakukan  oleh  Menteri  atas usul  Majelis  Pengawas  Pusat.Pemberhentian  sementara  paling  lama  6  (enam)  bulan. pemberhentian  sementara  Notaris  bukan  merupakan  sanksi,  tetapi  merupakan  tindakan administratif  yang  ditujukan  untuk  menjamin  kelancaran  pemeriksaan  oleh  pihak  yang berwajib  terhadap  Notaris  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  sampai  adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Untuk itu maka ketika notaris  dalam  masa  pemberhentian  sementara  tidak  mempunyai  kewenangan  yang  ada  pada jabatan Notaris; Kedua, Setelah masa pemberhentian sementara berakhir karena dalam masa penahanan Notaris tersebut direhabilitasikan terhitung setelahmasa pemberhentian sementara berakhir.  Rehabilitasi  yang  dimaksud  mengandung  pengertian,  bahwa  Notaris  yang bersangkutan  diaktifkan  dan  dikembalikan  pada  jabatan  semula.  Maka  dari  itu  jika  Notaris tersebut  dikembalikan  pada  jabatan  semula  maka  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  adalah  akta otentik. Dalam hal ini jika jangka waktu penahanan lebih dari 6 bulan sedangkan jangka waktu pemberhentian sementara telah berakhir maka notaris tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
Olehkarena itu, maka saran penulis ialah: Kesatu , Seharusnya di dalam pertimbangan untuk dilakukan penahanan kepada Notaris oleh kepolisian lebih bijaksana karena Notaris sendiri di dalam Sumpah jabatannya telah bersumpah agar melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Seharusnya di dalam proses penyidikan alasan subjektif polisi untuk penahanan terhadap notaris lebih baik dilakukan penangguhan penahanan karena jika Notaris sedang menjalani masa penahanan maka dilakukan penghentian sementara apalagi mengingat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang; Kedua, Akta Otentik yang turun derajatnya menjadi akta dbawah tangan ketika Notaris terbukti melakukan pelanggaran pidana  maupun  kode  etik,  namun  ketika  Notaris  selesai  diberhentika,  dirinya  dapat memperbaiki Akta tersebut sesuai dengan kewenangannya menurut UUJN.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib. Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia . Bandung: Refika Aditama,
2015.
H.S, Salim. Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta) . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika aditama, 2008.
Hadjon, Philipus. M. “Tentang Wewenang.” Yuridika , 1997.
SAMUEL DHARMA PUTRA NAINGGOLAN, BAGUS OKTAVIAN ABRIANTO, KHOLILUR RAHMAN, ABRAHAM SRIDJAJA, JAMALUM SINAMBELA
Hamzah, Andi. Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Citra Adityta Bakti, 1996.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016. Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty, 1981.
Prajitno, A.A Andi. Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia?Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014 . Surabaya: Perwira Media Nusantara (PMN), 2015. Rusli, Hardijan. Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
Sabnani, Ravina Arabella. “Ravina Arabella Sabnani, Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Notaris Sebagai Pejabat Umum.” Universitas Indonesia, 2020.
Subekti, R. Hukum Acara Perdata . Bandung: Bina Cipta, 1984.
Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. Kamus Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) . Jakarta: Erlangga, 1980.
Wignjosoebroto, Soetandyo. Profesi Profesionalisme Dan Etika Profesi . Media Notariat,
2001.