## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## SERTIFIKASI TANAH PUSAKA KAUM SELAKU HAK MILIK KOMUNAL DAN AKIBATNYA DI SUMATERA BARAT
Rahmi Murniwati 1* , Sucy Delyarahmi 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Andalas
*Corresponding Author: rahmimurniwati168@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 23/05/2023 Sertifikasi  atau  Pendaftaran  tanah  merupakan  persoalan  yang  sangat  penting dalam  UUPA,  karena  pendaftaran  tanah  merupakan  awal  dari  proses  lahirnya sebuah  bukti  kepemilikan  atas  tanah.  Mengenai  pendaftaran  tanah  ini  termuat pada Undang- Undang pokok Agraria Pasal 19 Ayat (2) dan PP No. 24 Tahun 1997  tentang  pendaftaran  Tanah.  Pendaftaran  tanah  bertujuan  mewujudkan kepastian  hukum  atas  seluruh  bidang  tanah  di  wilayah  Indonesia.  Pada  daerah Minangkabau,  terutama  terhadap  hak  komunal  tanah  ulayat  dapat  didaftarkan berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Sertifikasi tanah ulayat di Minangkabau memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak nya namun terdapat dampak lain terhadap eksistensi hukum adat di Minangkabau yang berkaitan dengan sistem pewarisan matrilineal sehingga  berdasarkan  permasalahan  diatas  maka  rumusan  permasalahan  nya adalah: 1. bagaimana Sertifikasi Tanah Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal  di  Sumatera  Barat?  2.  Apa  akibat  Sertifikasi  Tanah  Tanah  Pusaka Kaum  Selaku  Hak  Milik  Komunal  di  Sumatera  Barat?    Metode  pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data dalam penelitian ini  berasal  dari  penelitian  kepustakaan  (library  research)  dan  analisis  dan pengolahan  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Sertifikasi Tanah Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal di Sumatera Barat untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan  penatausahaan  tanah  ulayat  melalui  pengukuran,  pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah dicatatkan pada daftar tanah (buku tanah) oleh BPN  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  No.  18  Tahun  2019.  2.  Akibat Sertifikasi Tanah Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal di Sumatera Barat banyak tanah ulayat maupun pusaka kaum di Minangkabau yang saat ini sudah dialihkan melalui jual beli dan bernilai ekonomis.
Direvisi, 25/06/2023
Dipublikasi, 10/06/2023 Kata Kunci:
Sertifikasi Tanah, Tanah Pusaka
Abstract Keywords: Land Certification, Heritage Land Land certification or registration is a very important issue in the BAL, because land  registration  is  the  beginning  of  the  process  of  producing  a  proof  of  land ownership. Regarding land registration, it is contained in the main Agrarian Law Article 19 Paragraph (2) and PP No. 24 of 1997 concerning land registration.
Land  registration  aims  to  achieve  legal  certainty  over  all  land  parcels  in  the territory  of  Indonesia.  In  the  Minangkabau  area,  especially  communal  land rights can be registered based on Regional Regulation no. 6 of 2008 concerning Ulayat  Land  and  its  Utilization.  Ulayat  land  certification  in  Minangkabau provides legal certainty and protection for the holders of their rights, but there is another impact on the existence of customary law in Minangkabau which is related  to  the  matrilineal  inheritance  system  so  that  based  on  the  problems above,  the  formulation  of  the  problem  is  1.  How  is  the  Land  Certification  for Heritage  Land  as  a  Communal  Property  in  West  Sumatra?  2.  What  are  the consequences of land titling as communal property rights in West Sumatra? The problem approach method used is normative juridical, the source of data in this
study comes from library research and the analysis and data processing to be used in this study is qualitative analysis. Research results: 1) Land Certification of  Kaum  Heritage  Land  as  Communal  Property  Rights  in  West  Sumatra  to guarantee legal certainty, the Government administers communal land through measurement, mapping and recording in the land register recorded on the land register (land book) by BPN based on the Minister of Agrarian Regulation No. 18 of 2019. 2. As a result of Land Certification of Inheritance of the People as Communal  Property  Rights  in  West  Sumatra,  many  ulayat  and  tribal  heritage lands  in  Minangkabau  have  now  been  transferred  through  buying  and  selling and have economic value.

## PENDAHULUAN
Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat. Hubungan ini tidak hanya hubungan individu namun juga hubungan yang berkaitan dengan umum. Bagi manusia tanah memiliki peran yang luar biasa dalam menunjang kehidupan karena pada dasarnya tanah sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan manusia kembali ke tanah saat meninggal dunia. Tidak hanya itu, tanah juga bernilai ekonomis dalam menunjang kehidupan manusia. Selanjutnya, dalam segi hukum  adat,  hak  ulayat  yang  juga  dikenal  dengan  nama  yang  berbeda  merupakan  hak penguasaan  tertinggi  atas  tanah  meliputi  semua  tanah  yang  termasuk  dalam  lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.  Khusus  untuk  daerah  Sumatera  Barat  yaitu  Minnagkabau  yang  menganut  sistem Matrilineal, tanah ulayat meliputi tanah-tanah yang belum diusahakan oleh warga persekutuan dan menjadi milik Nagari dengan batas- batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya. Peraturan pertama yang lahir setelah UUPA adalah PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan ini yang menjadi sasaran utama adalah penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilakukan desa demi desa. Namun setelah dilahirkannya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  tanah  ini  memberikan  hal  yang  sangat  berbeda  dengan  PP  No.  10  Tahun  1961 karena  telah  berusaha  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pemilik  atau  yang  menguasai tanah untuk melakukan pendaftaran tanah.
Khusus  untuk  daerah  Sumatera  Barat  yaitu  Minagkabau  yang  menganut  sistem Matrilineal, Nurdin Yakub mengatakan bahwa tanah ulayat meliputi tanah-tanah yang belum diusahakan  oleh  warga  persekutuan  dan  menjadi  milik  Nagari  dengan  batas-batas  sesuai dengan situasi alam sekitarnya. Kata adat “ ka bukik baguliang aia, kalurah baaanak sungai ” 1 Selanjutnya ia membagi tanah ulayat menjadi 2 jenis yaitu:
1. Ulayat Nagari, berupa hutan yang menjadi cagar alam dan tanah cadangan Nagari, disebut hutan tinggi.
2. Ulayat Kaum, berupa hutan yang dapat dimanfaatkan tetapi yang belum diolah disebut hutan randah.  Ulayat  nagari  dibawah  kekuasaan  panghulu  nan  4  suku  dan  ulayat  kaum  berada pada pengawasan panghulu kaum yang bersangkutan.
Selanjutnya Narullah membagi hak ulayat sebagai berikut:
a. Tanah Ulayat Rajo dimana penguasaan tanah terletak ditangan rajo/ penghulu. Letak tanah ulayat rajo ini jauh dari kampung dan masih dalam bentuk hutan rimba, bukit dan gunung, padang dan belukar, rawa paya serta sungai, danau, laut dan telaga.
1 Nurdin Yakub, 1989, Minangkabau tanah Pusaka , Bukittinggi: Pustaka Indonesia, hlm. 55.
b. Tanah  Ulayat  Nagari  yaitu  tanah  yang  penguasaan  nya  berada  pada  penghulu-  penghulu nagari. Letak tanah ini berada dekat dengan kampung yang dapat berbentuk padang ilalang semak  belukar,  atau  padang  rumput,  bukit,  gunung,  lurah,  sungai,  danau,  kolam,  dan sebagainya. Batas antara tanah ulayat rajo dengan tanah ulayat nagari dibatasi oleh  batas alam.
c. Tanah Ulayat Suku yaitu tanah yang penguasaannya berada ditangan penghulu suku. Tanah ini  dimiliki  secara  bersama-samaoleh  seluruh  anggota  yang  ada  di  dalam  suatu  suku, diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh.
d. Tanah Ulayat Kaum yaitu tanah yang berada ditangan penghulu kaum. Tanah ulayat kaum ini  dimiliki  secara  bersama-sama  olehanggota  yang  ada  dalam  suatu  kaum,  dalam  garis keturunan matrilineal, diwarisi turun temurun dakam keadaan utuh dab tak terbagi-bagi.
Masyarakat  Minangkabau  sangat  memahami  dan  menghayatitentang  tanah  ulayat, memahami  tentang  hak  dan  kewajiban  atas  tanah  ulayat  baik  sebagai  anggota  masyarakat hukum adat maupun selaku tanahulayat maupun sebagai pemangku kaum. Berdasarkan atas kenyataanyang ada tanah ulayat di minangkabau dapat dibedakan atas tiga kelompok yaitu: 1. Tanah  Ulayat  kaum  adalah  tanah  yang  dimiliki  bersama  kaum  secara  turun  temurun, pengawasannya  berada  pada  mamak  kepaa  waris  dan  diwariskan  menurut  keturunan  ibu (matrilineal).  Hal  ini  sesuai  dengan  pepatah  adat basuku  kabakeh  ibu,  babngso  kabakeh ayah,  jauah  mancari  indu,  dakek  mancari  suku ,  (bersuku  mengikuti  ibu,  berbangsa mengikuti ayah, jauh mencari indu, dekat mencari suku).
2. Tanah Ulayat suku adalah suatu wilayah yang dimiliki olehsemua anggota suku secara turun temurun dibawah oenguasaan penghulu pusuk atau penghulu suku. Tanah tersebut berasal dari penemuan pertama dari tanah yang tak bertuan, dengan manaruko, tanah ini dipelihara dan dikuasai oleh penghulu suku tersebut.
3. Tanah  Ulayat  nagari  adalah  tanag  atau  wilayah  yang  dikuasai  oleh  seluruh  suku  yang terhimpun dalam kerapatan adat  nagari suatu  nagari, tanah hutan atau tanah yang berada dalampengelolaan suatu nagari. 2
Dalam Pasal 1 poin 8 Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 dan Pasal 1 poin 9 Pergub Nomor 21 Tahun 2012 dinyatakan:
Tanah  ulayat  adalah  bidang  tanah  pusaka  beserta  sumber  daya  alamyang  berada diatasnya  dan  didalamnya  diperoleh  secara  turun  temurun  merupakan  hak  masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan  ketentuan  diatas  dapat  dimengerti  bahwa  tanah  ulayat  merupakan  bagian dari tanah pusako juga menyangkut sumber daya alam di dalam maupun diatas tanah. Terlepas berbagai persepsi diatas dapat dipahami bahwa tanah ulayat diturunkan secara turun temurun, di  Sumatera  Barat  yang  menganut  sistem  matrilineal  maka  harta  pusaka  akan  diturunkan berdasarkan garus keturunan ibu. Berdasarkan asal harta pusaka ini maka dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:
1. Harta pusaka tinggi
2. Harta pusaka rendah
3. Harta pencarian
2 Syah MunirA.M, 2005, Eksistensi Tanah Ulayat Perundang- Undangan di Indonesia , Padang:PPIM Sumbar, hlm.112.

## Amir Syarifuddin berpendapat:
Harta pusaka tinggi adalah harta yang sudah dimiliki keluarga hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya, sehingga bagi penerima harta tersebut sudah kabur asal-usulnya. Dalam beberapa daerah harta tersebut disebut harta tua, oleh karena sudah begitu tua umurnya. Kekaburan asal usul harta pusaka tinggi itu disebabkan oleh beberapa hal antara lain pertama sudah begitu jauh jarak waktu antara adanya harta itu dengan pihak yang sedang  mengusahakannya  hingga  tidak  dapat  lagi  diperhitungkan  dengan  tahunan.  Kedua, karena harta itu sesudah bercampur baur dengan sumber lain yang datang kemudian. 3
Peraturan  Mentri  Agraria  No.  10  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam kawasan tertentu. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mentri Agraria No. 10 Tahun 2016 berbunyi:
Hak Komunal atas tanah yang selanjutnya disebut hak komunal adalah hak milik bersama atas  tanah  suatu  masyarakat  hukum  adat,  atau  hak  milik  bersama  atas  tanah  yang  diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Harta pusaka kaum merupakan salah satu harta milik komunal atau bersama yang pada kenyataannya dapat dilakukan pendaftaran nya berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sesuai Perda Provinsi Sumatera  Barat  No.  6  Tahun  2008  tantang  Tanah  Ulayat  dan  Pemanfaatannya.  Hal  ini merupakan  suatu  proses  untuk  mencapai  kepastian  hukum  danperlindungan  hukum  bagi pemegang hak tersebut namun seperti yang diketahui daerah Sumatera Barat yang menganut sistem Matrilineal dimana sistem pewarisan harta pusaka tinggi diturunkan berdasarkan garis keturunan ibu membawa dampak pengikisan terhadap norma adat di Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Penelitian hukum  normatif disebut  juga penelitian hukum  doktrinal.  Menurut Peter  Mahmud  Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian  hukum  jenis  ini,  seringkali  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam peraturan  perundang-  undangan  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas.  Dalam  penelitian  ini menggunakan metode yuridis normatif dalam mengkaji konsep sistem waris dalam hukum adat di  Minangkabau  dan  hukum  waris  Islam  secara  kompleks  dan  dikaitkan  dengan  hubungan sistem waris harta pusaka dalam sistem Hukum Waris Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sertifikasi Tanah Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal di Sumatera Barat
Dalam  segi  hukum  adat,  hak  ulayat  yang  juga  dikenal  dengan  nama  yang  berbeda merupakan  hak  penguasaan  tertinggi  atas  tanah  meliputi  semua  tanah  yang  termasuk  dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan
3 Amir Syarifuddin, 1984, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan AdatMinangkabau, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 216.
bersama para warganya.
Istilah teknik terhadap hak persekutuan dengan istilah “ beschikkings recht ” sedangkan tanah yang merupakan wilayahnya dinamakan “beschikkingskring ”. Istilah ini diberikan oleh Prof.  C.  Van  Vollenhoven.  Diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  hak  ulayat ataupun hak pertuanan, sedangkan beschikkingkring diterjemahkan sebagai lingkungan ulayat. Semula tidak dikenal dengan istilah hak ulayat dalam masyarakat adat, melainkan hanya istilah ulayat.  Secara  etimologi  istilah ulayat  berasal  dari bahasa Arab yaitu wilayatan  yang berarti wilayah atau suatu ranah tertentu. Budi Harsono mengatakan:
Sebenarnya untuk itu (hak ulayat) hukum adat tidak mempunyai nama. Nama yang ada ialah mengenai tanah wilayah lingkungan masyarakat hukum itu. Ulayat sama dengan wilayah. Banyak daerahmempunyai nama untuk lingkungan wilayahnya itu. Misalnya tanah  wilayah  sebagai  kepunyaan,  tanah  wilayah  sebagai  tempat  memberi  makan, wilayah sebagai daerah yang dibatasi dan wilayah sebagai tanah yang terlarang. 4
Pasal 1 Permenag/Kep. BPN No. 5 Tahun 1999 menyatakan:
Hak Ulayat  dan hak yang serupa itu dari masyarakat  hukum  adat  (untuk  selanjutnya disebut  hak  ulayat)  adalah  kewenangan  yang  menurut  hukum  adat  dipunyai  oleh masyarakat  hukum  adat  tertentuatas  wilayah  tertentu  yang  merupakan  lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan keluar. Ke dalam berhubungan dengan  warganya  atau  anggota  persekutuan  sedangkan  kekuatan  berlaku  keluar  mengenai hubungannya dengan orangyang di luar anggota persekutuan masyarakat hukum adat tersebut yang lazim disebut orang asing atau orang luar. Orang luar ini tidak dapat berakar pada tanah itu. 5
Pasal 3 UUPA menyatakan:
Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan nya  masih  ada,  harus  sedemikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan  kepentingan  nasional dan  Negara,  yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.
Ketentuan dalam Pasal ini disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan pelaksanaannya. Hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada terhadap daerah yang hak  ulayatnya  tidak  ada  maka  hak  ulayat  tersebut  tidak  akan  pernah  ada,  tidak  akan diberikan  hak  ulayat  baru.  Ditinjau  dari  segi  pelaksanaannya,  maka  ia  tidak  boleh bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  Negara  serta  undang-  undang  maupun perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
Berhubungan  dengan  ini,  maka  dapat  dipahami  bahwa  UUPA  mengakui  hak  ulayat masyarakat  hukum  adat  namun  tidak  dapat  dibenarkan  apabila  dengan  hal  ini  masyarakat menghalangi  pemberian  suatu  hak  yang  sungguh  sangat  berguna  bagi  kepentingan  umum.
4 Boedi Harsono, Op.cit , hlm.166.
5 Ter Haar, 1960, Azas-azas dan Susunan Hukum Adat , Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 64
Inilah  dasar  Pasal  3,  di  mana  kepentingan  suatu  masyarakat  hukum  harus  tunduk  kepada kepentingan lebih luas.
Subjek  dari  hak  ulayat  adalah  kelompok  masyarakat  hukum  adat  tertentu/persekutuan hukum  masyarakat  adat  yang  menguasai  objek  dari  hak  ulayat  tertentu.  Kurnia  Warman mengatakan:
Masyarakat  hukum  adat  dapat  diartikan  sebagai  kelompok  manusia  yang  mendiami wilayah  tertentu,  mempunyai  pemimpin  dan  mempunyai  norma-norma  hukum  ter- sendiri yang mereka taati bersama. 6
Faktor  pengikat  dari  anggota  persekutuan  ditentukan  oleh  struktur  kekerabatan  yang dianut oleh persekutuan hukum masyarakat adat tersebut yakni faktor geneologis (keturunan), teritorial  (wilayah),  ataupun  campuran  keduanya.  Dengan  demikian  dikenal  3  jenis persekutuan hukum, yaitu:
1. Persekutuan hukum geneologis
2. Persekutuan hukum teritorial
3. Persekutuan hukum geneologis-teritorial
Ter Haar mengemukakan:
Hak ulayat yang berlaku baik atas tanah, maupun perairan (sungai-sungai, perairan laut) dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri (pohon-pohonan, lebah, dan buah-buahan, pohon  untuk  pertukanganbeserta  atas  binatang-binatang  liar,  yang  menjadi  objek  hak ulayat adalah:
1) Tanah (daratan)
2) Air (sungai-sungai)
3) Tumbuh- tumbuhan, tanaman liar
4) Binatang liar 7
Objek  hak  ulayat  tidak  selalu  sama  di  tiap-tiap  daerah  karna  dalam  berbagai  keadaan berlakunya berbeda. Pengaruh dari berbagai tempat, maka berlakunya hak ulayat tiap daerah berbeda. 8 Hak  ulayat  juga  dapat  berlaku  terhadap  tanah  milik  anggota  ulayat. Terdapat  3 kriteria penentu adanya hak ulayat yaitu:
1. Unsur masyarakat hukum adat.
2. Unsur wilayah, terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidupnya sehari- hari (objek hak ulayat).
3. Unsur hubungan antara  masyarakat  tersebut  dengan wilayahnya, yaitu terapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. 9
Sedangkan kriteria penentu ada atau tidaknya hak ulayat menurut Selo Soemarjan:
1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri- ciritertentu sebagai subjek hak ulayat.
2. Adanya  tanah  wilayah  dengan  batasan-  batasan  tertentu  sebagai  “ lebensraum ”  yang merupakan objek hak ulayat
3. Adanya  kewenangan  masyarakat  hukum  untuk  melaku-  kan  tindakan-tindakan  tertentu
6 Kurnia Warman, 2006, Ganggam Bauntuak menjadi hak milik, Penyimpangan Konversi Hak tanah di Sumatera Barat , Padang: Andalas University Press, hlm. 42.
7 Ter Haar, 1985, Asas- Asas dan Susunan Hukum Adat , Bandung: Sumur, hlm. 28.
8 Ibid, hlm. 28
9 Rosnidar Sembiring, 2017, Hukum Pertanahan Adat, Depok: Rajawali Pers, hlm. 114.
sebagaimana yang telah ditentukan.
Selanjutnya  mengenai  Tanah  Ulayat  dan  penyelesaian  sengketanya  pada  masyarakat ulayat  diatur  pada  Permenag/  Kep  BPN  No.  5  Tahun  1999  tentang  Pedoman  penyelesaian Masalah  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  merupakan  pengaturan  secara  normatif  yang mengatur  khusus  mengenai  tanahulayat.DalamPasal1Permenag/Kep.BPN  No.  5Tahun  1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyatakan:
Hak  Ulayat  dan  hak  yang  serupa  itu  dari  masyarakat  hukum  adat  (untuk  selanjutnya disebut  hak  ulayat)  adalah  kewenangan  yang  menurut  hukum  adat  dipunyai  oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah, dalam wilayah  tersebut,  bagi  kelangsungan  hidup  dan  kehidupannya,  yang  timbul  dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
Tanah  Ulayat  adalah  bidang  tanah  yang  di  atasnya  terdapat  hak  ulayat  dari  suatu masyarakat hukum adat tertentu.
Peraturan  Menteri  Agraria  No.  10  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam kawasan tertentu. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 2016 berbunyi:
Hak  Komunal  atas  tanah  yang  selanjutnya  disebut  hak  komunal  adalah  hak  milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.
Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 2016:
Pendaftaran Hak Komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat dan masyarakat yang  berada  dalam  kawasan  tertentu,  atau  hak  komunal  lainnya  dilakukan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah.
Selanjutnya  Pasal  5  Permen  Agraria  Kep/BPN  No.  18  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menyatakan:
a. Untuk  menjamin  kepastian  hukum,  Pemerintah  menyelenggarakan  penatausahaan  Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia.
b. Penatausahaan  Tanah  Ulayat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  berdasarkan  penetapan  pengakuan  dan  perlindungan  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
c. Permohonan  penatausahaan  Tanah  Ulayat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.
d. Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, meliputi:
1) pengukuran;
2) pemetaan; dan
3) pencatatan dalam daftar tanah.
Mengenai pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat dapat dilakukan merujuk kepada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Permenag/Kep. BPN. No. 3 Tahun 1997 sebagai pelaksana PP No. 24 tahun 1997. Selanjutnya Perda No. 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, hal ini terdapat pada Pasal 8 menyatakan:
Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan datar informasi pertanahan,
tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentu- an:
1. Terhadap Tanah Ulayat Nagari dapat didaftarkan, yang bertindak sebagai subjek pemegang hak adalah ninik mamak KAN diketahui oleh Pemerintahan Nagari dengan status Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan;
2. Terhadap  Tanah  Ulayat  Suku  dapat  didaftarkan,  sebagai  subjek  pemegang  hak  adalah Penghulu- penghulu Suku, dengan status hak milik.
3. Terhadap  Tanah  Ulayat  Kaum  dapat  didaftarkan,  sebagai  subjek  pemegang  hak  adalah anggota kaum dan mamak kepala waris, dengan status hak milik.
4. Terhadap Tanah Ulayat Rajo dapat didaftarkan,
5. sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan pihak ketiga, diketahui oleh laki- laki tertua pewaris rajo, dengan status hak pakai dan hak kelola.
6. Terhadap bagian Tanah Ulayat yang sudah diberikan izin oleh penguasa dan pemilik tanah ulayat kepada perorangan yang dikerjakan secara terus-menerus dan sudah terbuka sebagai sumber  kehidupan,  bila  dikehendaki  dapat  didaftarkan,  setelah  memenuhi “Adat  di  Isi Limbago di Tuang”.
7. Tata cara dan syarat permohonan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Namun  setelah  dicabutnya  peraturan  Menteri  Agraria  No.  10  Tahun  2016  yang digantikan  dengan  Peraturan  menteri  Agraria  No.  18  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara Penatausahaan  Tanah  Ulayat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  di  mana  untuk  menjamin kepastian  hukum,  Pemerintah  menyelenggarakan  penatausahaan  tanah  ulayat  melalui pengukuran,  pemetaan  dan  pencatatan  dalam  daftar  tanah.  Terlihat  jelas  di  sini  pengaturan mengenai kepastian hukum tanah ulayat yang semula pada Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun  2016  dengan  didaftarkan  dan  keluarnya  sertifikat,  telah  diubah  menjadi  tanah  ulayat yang  dicatatkan  pada  daftar  tanah  (buku  tanah)  oleh  BPN  berdasarkan  Peraturan  Menteri Agraria  No.  18  Tahun  2019.  Buku  tanah  merupakan  dokumen  dalam  bentuk  daftar  yang memuat  data  yuridis  dan  data  fisik  suatu  obyek  pendaftaran  tanah  yang  sudah  ada  haknya. Sedangkan  sertifikat  adalah  surat  tanda  bukti  hak  yang  sudah  dibukukan  dalam  buku  tanah yang bersangkutan.
Tujuan  diadakannya  program  pendaftaran  tanah  terutama  terhadap  tanah  masyarakat hukum adat adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak  nya.  Namun  hal  yang  menarik  di  sini  adalah  khususnya  di  daerah  Sumatera  Barat  atau Minangkabau  yang  dalam  sistem  pewarisan  menggunakan  sistem  matrilineal  di  mana pewarisan  melalui  garis  keturunan  ibu,  harta  yang  berupa  pusako  tinggi  akan  diturunkan melalui garis keturunan ibu.

## Akibat yang terjadi setelah Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal di Sumatera Barat
Mengenai pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat dapat dilakukan merujuk kepada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Permenag/Kep. BPN. No. 3 Tahun 1997 sebagai pelaksana PP No. 24 tahun 1997. Selanjutnya Perda No. 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, hal ini terdapat pada Pasal 8 menyatakan:
Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan datar informasi pertanahan, tanah  ulayat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  dapat  didaftarkan  pada  Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentu- an:
1. Terhadap  Tanah  Ulayat  Nagari  dapat  didaftarkan,  yang  bertindak  sebagai  subjek
pemegang hak adalah ninik mamak KAN diketahui oleh Pemerintahan Nagari dengan status Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan;
2. Terhadap Tanah Ulayat Suku dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah Penghulu- penghulu Suku, dengan status hak milik.
3. Terhadap Tanah Ulayat Kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris, dengan status hak milik.
4. Terhadap Tanah Ulayat Rajo dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan pihak ketiga, diketahui oleh laki-laki tertua pewaris rajo, dengan status hak pakai dan hak kelola.
5. Terhadap bagian Tanah Ulayat yang sudah diberikan izin oleh penguasa dan pemilik tanah  ulayat  kepada  perorangan  yang  dikerjakan  secara  terus-menerus  dan  sudah terbuka  sebagai  sumber  kehidupan,  bila  dikehendaki  dapat  didaftarkan,  setelah memenuhi “Adat di Isi Limbago di Tuang”.
6. Tata  cara  dan  syarat  permohonan  pendaftaran  tanah  sebagaimana  dimaksud  pada huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Melalui  penjelasan  sebelumnya  telah  dijelaskan  makna  tanah  ulayat  yang  merupakan salah satu  jenis  harta di  Minangkabau dan jenis-jenisnya. Dapat  dimengerti dalam kasus  ini masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau mengalami suatu dilema, pada suatu sisi dengan adanya pendaftaran atau sertifikasi tanah ulayat ini memberikan manfaat dan dampak positif bagi pemegang haknya berupa kepastian hukum dan perlindungan hukum, tanah ulayat tersebut juga  dapat  dimanfaatkan  dan  juga  bernilai  ekonomis.  Namun  disisi  lain,  dengan  adanya program  sertifikasi  tanah  ulayat  di  Sumatera  Barat  memungkinkan  hukum  yang  tumbuh  di masyarakat Sumatera Barat (the living law), akan memudar dan menipis seiring perkembangan zaman  dan  kebutuhan  ekonomi.  Terjadinya  berbagai  sengketa  yang  berkaitan  dengan  tanah ulayat,  menipis  bahkan  hilangnya  nilai-nilai  hukum  adat  mengenai  pewarisan  secara matrilineal  yang  akan  dihadapi  masyarakat  Minangkabau.  Mirisnya  banyak  tanah  ulayat  di Minangkabau yang saat ini sudah dialihkan melalui jual beli. Peralihan hak atas tanah dengan cara dijual telah melukai nilai- nilai matrilinial di Minangkabau. Nilai-nilai yang sejak dahulu dipertahankan  dengan  mudahnya  dijual  atas  dasar  kepentingan  pribadi  tanpa  memikirkan bagaimana  kelanjutan  keluarga  kaumnya  dikemudian  hari  bagi  yang  merantau  apabila kampung tempat mereka pulang telah berubah fungsi tidak sebagaimana mestinya dikarenakan tanah ulayat kaum mereka telah dijual oleh mamak kepala waris pada saat sekarang ini.
Hendaknya  masyarakat  Minangkabau  tetap  memegang  teguh  nilai  yang  ada  dalam hukum adat Minangkabau dengan mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat yang ada, tetap mengikuti  prosedur  dalam  pendaftaran  tanah  sehingga  bagi  pemegang  haknya  memiliki perlindungan dan kepastian hukum.

## KESIMPULAN
Pada daerah Minangkabau terdapat  jenis-jenbis  harta pusaka salah satunya yaitu harta pusaka tinggi kaum yang dimiliki secara komunal dan diturunkan secara matrilenal atau garis keturunan ibu. Dengan adanya program pemerintah untuk menjamin kepastian hukum terhadap tanah ulayat dengan adanya pendaftaran atauy sertifikasi tanah sebagai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak nya. Namun dalam sisi lain dengan adanya sertifikat sebgaai bukti kepemilikan hak nantinya akan berdampak dan bernilai ekonomis dimana dapat dialihkan hak nya melalui proses jual beli yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip dan
huum adat Minangkabau terutama dalam hal pewarisan harta pusaka tinggi melalui matrilineal dimana  harta  tersebut  tidak  diperkenankan  untuk  dialihkan  melalui  proses  jual  beli  kecuali dapat digadaikan apabila memenuhi 4 hal yaitu: mayik tabujua ditangah rumah, gadih gadang alun balki, Rumah gadang katirisan, dan pambangkik batang tarandam.

## DAFTAR PUSTAKA
Haar, Ter. (1960). Azas-azas dan Susunan Hukum Adat : Pradnya Paramita Haar, Ter. (1985). Asas- Asas dan Susunan Hukum Adat : Sumur Munir A.M, Syah. (2005). Eksistensi Tanah Ulayat Perundang- Undangan di Indonesia : PPIM Sumbar
Sembiring, Rosnidar. (2017). Hukum Pertanahan Adat : Rajawali Pers Syarifuddin,  Amir.  (1984). Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dalam  Lingkungan AdatMinangkabau : Gunung Agung Warman,  Kurnia.  (2006). Ganggam Bauntuak menjadi hak milik, Penyimpangan Konversi Hak tanah di Sumatera Barat : Andalas University Press Yakub, Nurdin. (1989). Minangkabau tanah Pusaka : Pustaka Indonesia Undang-Undang pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Permen Agraria Kep/BPN No. 18 Tahun 2019 Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya