## Artikel

## Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19
Devi Puspita Sari 1 *, Fenitha Angkuna 1 , Ita Fauzia Septiana 1 , Ranie Adellia Islamia Kaloko 1 , Dhea Amelia Ayus 1 , dan Novita Tresiana 1
1,2,3,4,5,6 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, Indonesia; devip4162@gmail.com * Korespondensi : devip4162@gmail.com
Abstract:  Regarding  the  implementation  of  various  policies  in  the  health  sector  at  the  local government level affected by the spread of Covid-19 cases, local governments need strategic steps to be able to suppress the spread of the virus. This study intends to provide an overview and help understand how the impact of the pandemic on the health sector at the local government level and the  effectiveness  of local  government performance in  implementing health  sector  policies  in the context of handling the Covid-19 pandemic. The research method used is a literature study method with  data collection  based  on the  results of  documentation and electronic  searches.  The  results data that have been found are then used in content analysis techniques. The search results found that the impact of the pandemic on the health sector at the local government level, namely the direct impact on public health, is a challenge for local governments to be able to implement firm policies in  suppressing the  spread  of  the virus,  one of which is  the Covid-19 vaccine  which is  routinely monitored directly by the government institution health services in Lampung Province, as well as contributing to the decline in access to health services. Based on the data obtained, the level of effectiveness of health policy implementation is influenced by the lack of supervision and firmness by  local  governments.  The  implications  of  this  research  can  be  used  as  consideration  for  local governments to evaluate the performance of implementing health policies that have been carried out so that they can improve the quality of their performance.
Keywords:  performance  effectiveness,  policy  implementation,  regional  government,  covid-19 pandemic
Abstrak: Terkait penerapan berbagai kebijakan pada sektor kesehatan di tingkat pemerintah daerah yang  terdampak  karena  penyebaran  kasus  Covid-19  sehingga  pemerintah  daerah  memerlukan langkah strategis agar mampu menekan angka penyebaran virus tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan deskripsi  dan membantu memahami mengenai bagaimana pengaruh pandemi terhadap sektor kesehatan di tangkat pemerintah daerah dan efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam  mengimplementasikan  kebijakan  sektor  kesehatan  dalam  rangka  penanganan  pandemi Covid-19. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode studi pustaka dengan pengumpulan data berdasarkan hasil dokumentasi dan penelusuran elektronik. Data hasil yang telah ditemukan selanjutnya digunakan teknik analisis isi. Hasil penelusuran tersebut ditemukan bahwa pengaruh pandemi  terhadap  sektor  kesehatan  pada  tingkat  pemerintah  daerah  yakni  berdampak  pada kesehatan  masyarakat  secara  langsung,  tantangan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  dapat mengimplementasikan  kebijakan  secara  tegas  untuk  menekan  penyebaran  virus  salah  satunya dengan vaksin Covid-19 yang secara rutin dimonitoring langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dan turut berpengaruh terhadap penurunan akses layanan kesehatan.  Berdasarkan data yang  diperoleh  tingkat  efektivitas  penerapan  kebijakan  kesehatan  dipengaruhi  oleh  rendahnya pengawasan dan ketegasan oleh pemerintah daerah. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan sektor kesehatan yang telah dilakukan sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerjanya.
Volume : No Tahun https://doi.org/10.3390/xxxxx
Received: date
Accepted: date
Published: date
Musamus Journal Of Public Administration.
Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19
Kata Kunci: efektivitas kinerja, implementasi kebijakan, pemerintah daerah, pandemi covid- 19

## 1. Pendahuluan
World Health Organization (WHO) pertama kali menemukan virus yang terdapat di Wuhan  dengan  nama novel  coronavirus 2019  (2019-nCoV).  Di  Indonesia  virus  ini memiliki  julukan  tersendiri  yaitu  Covid-19.  World  Health  Organization  (WHO) mengemukakan  bahwa  Covid-19  merupakan  salah  satu  penyakit  menular  yang ditimbulkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan dan virus ini dapat hinggap pada manusia bahkan hewan sekalipun. Virus ini diketahui penyebabnya adalah virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Virus ini mampu ditularkan dari  orang  satu  ke  orang  lainnya  melalui  droplet  (tetesan  kecil)  pernapasan  yang disebabkan oleh bersin dan batuk. Virus ini juga mampu bertahan selama kurang lebih 3 hari dalam plastik dan stainless steel, dan SARS CoV2 ini dapat bertahan selama 3 hari dan  bertahan  selama  3  jam  didalam  aerosol  (Kemendagri,  2020:  3).  Indonesia  dapat dinyatakan sebagai salah satu negara yang memiliki populasi manusia terbesar di dunia. Tepat  pada  2  Maret  2020,  Indonesia  pertama  kali  menyatakan  terdapat  2  kasus  positif Covid-19. Akibat dari kepadatan penduduknya dan kurang tanggapnya pemerintah dalam merespon adanya Covid-19 ini menyebabkan pada tanggal 9 April lalu, pandemi Covid- 19 ini mulai menyebar ke 34 provinsi, beberapa diantaranya yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan cukup banyak masyarakat yang terpapar virus corona di Indonesia. Sejak saat itu berulah pemerintah mulai membuat dan mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memutus mata rantai penularan Covid-19 di masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan diterapkannya social distancing atau menjaga jarak antar  sesama  masyarakat.  Kurang  tanggapnya  pemerintah  dalam  mengambil  keputusan inilah yang mengakibatkan semakin mudahnya virus ini menyebar dan sulit untuk ditekan angka penyebarannya.
Risiko yang dapat ditimbulkan oleh virus ini rentan terpapar oleh golongan-golongan orang yang mempunyai tingkat imunitas rendah, seperti orang-orang lanjut usia ataupun pengidap  penyakit  kronis.  Dinyatakan  sebagai  kelompok  rentan  dikarenakan  mereka adalah orang-orang yang memiliki kondisi kesehatan yang terbilang rendah. Oleh sebab itu,  kelompok  rentan  dalam  penanganan  ini  memerlukan  perhatian  lebih  supaya  dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat Covid-19 ini. Hal ini juga diatur dalam UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang termasuk ke dalam kategori kelompok masyarakat yang rentan berhak mendapatkan  perlakuan  dan  perlindungan  lebih  atau  dapat  disamakan  dengan  hak istimewa.  Salah  satu  penyebab  terbentuknya  kelompok  rentan  adalah  akibat  dari masyarakat  yang  enggan  bahkan  tidak  mempercayai  sistem  layanan  kesehatan  yang disediakan  pemerintah.  Dengan  diberlakukannya social  distancing di  era  pandemi  ini adalah salah satu gerakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dari terpaparnya virus covid-19.
Pemerintah  telah  melakukan  berbagai  usaha  dalam  menanggulangi  Covid-19 diantaranya  yakni  upaya  percepatan  pelaksanaan tracking,  testing,  dan  treatment (3T), penyediaan  obat-obatan  untuk  penyembuhan  pasien  Covid-19,  pemenuhan  bagi kebutuhan  oksigen  dan  tabungnya,  serta  mencanangkan  percepatan  pelayanan pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh penduduk Indonesia. Sementara itu, pada Musyawarah Nasional  Ke-6  Asosiasi  Pemerintah  Kota  Indonesia  (Apeksi),  Presiden  Jokowi mengidentifikasi 4 langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam merespon dan mengatasi pandemi Covid-19. Keempat langkah tersebut adalah dengan memprioritaskan pengendalian  dan  pencegahan  laju  penyebaran  virus,  percepatan  dalam  melakukan vaksinasi, memperkaya dan mencanangkan program padat karya, serta pemberian bantuan

## Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19
berupa bantuan sosial bagi masyarakat lapisan bawah yang merasakan dampak besar dari pandemi Covid-19. Saat masa pandemi seperti sekarang, setiap orang wajib mentaati dan mematuhi  protokol  kesehatan  (Prokes)  yang  ditetapkan  pemerintah  agar  mampu mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan yang harus dijalankan antara lain berupa protokol fisik seperti: mempraktikkan pola hidup sehat dan bersih,  mengukur  suhu  tubuh  secara  berkala (screening), menggunakan  masker  sesuai aturan, menjaga jarak aman (physical distancing), menghindari keramaian, menghindari untuk berjabat tangan, kebiasaan untuk sering mencuci tangan dengan air mengalir serta menggunakan sabun, dan isolasi atau karantina mandiri (Sutrayanti, 2020).
Penanggulangan  serta  pencegahan  virus  Covid-19  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  daerah  sangat  berkaitan  dengan  terlaksananya  sinergitas  antara  pemerintah pusat  dengan  peran  penting  yang  diperankan  dalam  pengambilan  kebijakan  dengan pemerintah  daerah,  dan  pelaksanaan  sinergitas  itu  juga  harus  disertai  dengan  antisipasi cepat  dari  pemerintah  daerah  (Nurfurqon,  2020).  Oleh  sebab  itu,  pemerintahan  pusat maupun  pemerintahan  daerah  harus  berkerja  sama  dengan  baik  dalam  penanganan pandemi Covid-19. Tentunya upaya pemerintah ini dapat dilihat dari banyaknya kebijakan yang pemerintah keluarkan dalam penanganan Covid-19 meski selama implementasinya belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah sekalipun.  Beberapa  kebijakan  pemerintah  pada  sektor  kesehatan  dalam  penanganan pandemi  Covid-19  adalah  sebagai  berikut  dikutip  dari  berita  yang  dikeluarkan  oleh Kementrian Keuangan RI:
Kebijakan untuk berbelanja sarana atau prasarana pendukung penanganan kesehatan, seperti:
1. Berbagai alat kesehatan (APD, test kit , ventilator, hand sanitizer , reagen, dan lain-lain)
2. Sarana dan prasarana kesehatan publik;
3. Dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
4. Kebijakan insentif bagi tenaga medis pusat dan daerah;
5. Kebijakan santunan kematian bagi tenaga kesehatan;
6. Kebijakan  alokasi  anggaran  subsidi  iuran  yang  digunakan  agar  mampu menyesuaikan tarif dari pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja;
7. Kebijakan  pemerintah  tentang  alokasi  terhadap  anggaran  biaya  perawatan dan  pengobatan  pasien  Covid-19  yang  disentralisasi  lewat  Kementerian Kesehatan;
8. Kebijakan  pemberian  insentif  pajak  bagi  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan dalam penanganan pandemi;
9. Relaksasi  kebijakan  impor  terhadap  alat  kesehatan  untuk  penanganan COVID-19 dengan pembebasan dari kewajiban izin edar atau Special Access Scheme (SAS).
Berdasarkan  data  diatas  sejauh  ini  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  macam tindakan  guna  memutus  rantai  penyebaran  Covid-19  dengan  meningkatkan  kualitas kesehatan  baik  terhadap  tenaga  medis  hingga  jaminan  kesehatan  kepada  masyarakat. Upaya  Pemerintah  Daerah  Lampung  untuk  menanggulangi  pandemi  Covid-19  di  awal pandemi adalah pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).  Dari banyak hal  yang  telah  diupayakan  oleh  pemerintah,  salah  satu  yang  sangat  mengambil  peranan penting  dalam  memutus  rantai  penyebaran  Covid-19  ini  yaitu  melalui  vaksinasi. Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memfasilitasi vaksin baik pada tahapan awal hingga booster kepada  masyarakat  melalui  bantuan  dari  tim  medis. Pemerintah  Daerah Lampung  melakukan  vaksinasi  dini Sinovac dilingkungan  pemerintah  daerah  dan masyarakat  sekitar.  Vaksinasi  dirancang  untuk  mengurangi  penularan  pada  Covid-19, mengurangi morbiditas dan mortalitas, dan kemudian mencapai kekebalan kelompok dan melindungi masyarakat dari Covid-19 untuk menjaga produktivitas sosial dan ekonomi. Dengan  adanya  anjuran  vaksinasi    kasus  terpaparnya  Covid-19  mulai  mereda  secara perlahan.

## Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19
Terkait  implementasi  kebijakan  yang  menjadi  topik  penting  dalam  administrasi publik merupakan satu dari bagian-bagian yang harus dilalui dalam tahap kebijakan publik oleh  pemerintah,  sekaligus  digunakan  menjadi  sebuah  variabel  terpenting  yang mempunyai  pengaruh  sangat  besar  terhadap  keberhasilan  maupun  kegagalan  dari kebijakan  terkait  penyelesaian  berbagai  isu  publik  (Situmorang  Chazali,  2016).  Dalam kasus penanganan Covid-19 ini teori ini mengambil peran tentang bagaimana pemerintah harus  sigap  dalam  mengambil  sebuah  kebijakan  yang  digunakan  untuk  memberikan perlindungan  kepada  seluruh  masyarakat,  yang  apabila  kebijakan  yang  dijalankan  oleh pemerintah tidak dilakukan secara responsif atau bahkan keliru dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan tentu akan sangat membahayakan masyarakat.
Menurut  (Agung  Kurniawan,  2005)  menjelaskan  pada  efektivitas  kerja,  bahwa terdapat  8  indikator  yang  bisa  digunakan  untuk  mengukur  keefektivitasan  kinerja pemerintah  yang  diantaranya  adalah  terdapat  kejelasan  akan  tujuan  yang  mau  dicapai, adanya  kejelasan  mengenai  strategi  apa  yang  akan  digunakan  untuk  mencapai  suatu tujuan, terdapat suatu proses analisis dan perumusan kebijakan yang jelas, adanya rencana yang matang, menyusun program dengan tepat, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, pelaksanaan  yang  efektif  dan  efesien,  memberikan  pengawasan  dan  pengendalian  yang memiliki  tujuan  supaya  dapat  memberi  pengajaran.  Dalam  kasus  penanganan  Covid-19 ini, keefektifan kinerja pemerintah dalam hal ini masih terbagi dalam dua sisi yaitu negatif dan positif. Sisi positif dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang diberlakukan pemerintah berhasil  menekan  jumlah  penyebaran  yang  ada  di  Indonesia  yang  dimana  sebelumnya meningkat jauh hingga mengakibatkan banyak kasus kematian. Sisi negatif dapat dilihat dari  bagaimana  pemerintah  yang  tidak  konsisten  dengan  kebijakan  yang  ditetapkan sehingga  tidak  sedikit  pula  dari  masyarakat  yang  enggan  mematuhi  peraturan  yang diberikan.  Pemerintah  daerah  sendiri  merupakan  organisasi  pemerintah  yang  memiliki wewenang akan penyelenggaraan kepentingan daerah setempat yang dikepalai oleh kepala pemerintah  daerah.  Dalam  kasus  penanganan  Covid-19  ini,  pemerintah  daerah  telah mengupayakan berbagai hal guna menekan angka penyebaran di wilayahnya. Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa fakta di berbagai daerah tentu memiliki kendalanya masing- masing, baik pada segi kepadatan penduduk hingga infrastruktur atau akses yang kurang memadai.
Maka  berdasarkan  masalah  diatas  merupakan  alasan  penting  penulisan  artikel  ini yang bertujuan untuk memahami bagaimana efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam pengimplementasian  kebijakan  sektor  kesehatan  pada  penanganan  pandemi  Covid-19 serta pengaruhnya terhadap sektor kesehatan selama beberapa tahun belakangan ini.

## 2. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis mengambil metode studi literatur/penelitian kepustakaan dengan  cara  mengumpulkan  data  pustaka, mencatat, membaca  dan mengolah penelitian yang  berasal  dari  sejumlah  buku  teks,  artikel,  jurnal,  berita  elektronik,  dsb.  Menurut (Danandjaja,  2014)  studi  kepustakaan  merupakan  model  penelitian  yang  dilakukan sistematis berkaitan dengan penghimpunan materi bibliografi yang selaras dengan tujuan penelitian,  meliputi  pengumpulan,  pengorganisasian,  dan  penyajian  data.  Penelitian  ini menggunakan cara pengumpulan data melalui dokumentasi dan penelusuran data secara online  atau  elektronik  berkaitan  dengan  implementasi  kebijakan  sektor  kesehatan  oleh pemerintah  daerah  untuk  selanjutnya  disusun  secara  sistematis  dan  dilakukan  teknik analisis  isi  sehingga  dapat  memuat  kesimpulan  yang  mendasar  pada  identifikasi karakteristik  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  analisis  yang  bersumber  pada  teks informasi.  Data utama dari  penelitian  ini  diperoleh melalui  buku  dan  literatur  lain  yang terkait dimulai dari pencarian kata kunci seputar implementasi kebijakan sektor kesehatan. Penulis memanfaatkan  portal  Sinta,  Google Scholar  maupun  dari  berbagai  sumber  data elektronik lain.
Penelitian dengan metode studi literatur memiliki 4 ciri di antaranya adalah pertama, peneliti tidak berhadapan langsung seperti penelitian yang ada di lapangan atau saksi mata

## Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19
dalam bentuk benda-benda ataupun sebuah peristiwa melainkan berhadapan dengan kata- kata/teks serta data angka secara langsung. Kedua, data yang terdapat dalam metode studi pustaka bisa langsung digunakan atau dikatakan bersifat siap pakai. Ketiga, umumnya data pustaka  yang  didapatkan  adalah  sumber  sekunder  atau  sebelumnya  telah  dibuat  oleh tangan pertama sehingga bukan secara langsung dari data lapangan. Keempat, data pustaka memiliki  kelebihan  dengan  tidak  terbatas  akan  ruang  dan  waktu,  artinya  data  pustaka tersebut  kedepannya  tidak  dapat  berubah  karena  data  pustaka  memiliki  sebuah  jejak  di dalam  rekaman  tertulis  (Zed,  2016).  Penelitian  dilakukan  di  kediaman  peneliti  karena metode studi literatur tidak memerlukan penelitian langsung ke lapangan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Pengaruh Pandemi pada Sektor Kesehatan di Tingkat Pemerintah Daerah
Pandemi  Covid-19  yang  terjadi  banyak  menimbulkan  dampak  diberbagai  sektor, salah  satunya  sektor  kesehatan.  Siapapun  dapat  terapapar  Covid-19  tanpa  mengenal batasan  usia.  Namun,  bagi  masyarakat  yang memiliki penyakit  bawaan  dan  orang  yang memasuki usia senja, akan lebih rentan/mudah terpapar Covid-19 dengan efek yang lebih parah  hingga  berdampak  pada  kematian.  Pengaruh  Covid-19  dibidang  kesehatan  yakni menurunnya  tingkat  kesehatan  masyarakat,  sebab  banyak  masyarakat  yang  terpapar Covid-19 dengan gejala yang berbeda-beda dan bagi masyarakat yang belum terpapar pun akan mengalami kekhawatiran berlebih hingga mengakibatkan stress karena takut tertular virus tersebut. Sehingga hal tersebut akan memperkeruh keadaan dan menyebabkan sistem imun  atau  kekebalan  tubuh  masyarakat  akan  semakin  menurun.  Hal  ini  yang  membuat Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu sigap dan tanggap pada kejadian atau fenomena yang  ada  dimasyarakat  untuk  memberikan  solusi-solusi  terbaik  dalam  mencegah penyebaran virus Covid-19.
Pemerintah  daerah  memiliki  peran  yang  cukup  signifikan  dalam  membuat  dan memberlakukan  kebijakan  yang  dianggap  tepat  untuk  memecahkan  permasalahan  di daerahnya.  Pemerintah  daerah  harus  dapat  mengenali  secara  cermat  masalah  yang  ada, memutuskan  kebijakan  yang  relevan,  dan  memastikan  kebijakan  yang  diambil  berjalan secara efektif. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah berupaya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, yaitu dengan memberlakukan kebijakan PSBB, karantina wilayah, social distancing, work from home, pengawasan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Meski  demikian,  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  disiplin  dan  masih  rendahnya kesadaran  mengenai  pentingnya  upaya  pencegahan  itu  dilakukan.  Pengararuh  pandemi Covid-19 di bidang kesehatan dapat dilihat langsung dari banyaknya angka kasus positif Covid-19  beserta  jumlah  kematian  yang  disebabkan  oleh  virus  tersebut.  Kasus  infeksi virus SARS-CoV-2 pertama kali di Lampung terjadi pada Maret 2020. Setelah itu angka kasus  baru  positif  Covid-19  di  Provinsi  Lampung terus  mengalami  penambahan  hingga mencapai 13.166 kasus pada bulan Maret 2021.

## Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19
Gambar 1. Update Data Covid-19 Provinsi Lampung 22 Februari 2022
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Jumlah  kasus  baru  positif  Covid-19  mengalami  peningkatan  secara  drastis  terjadi pada  gelombang  kedua  pandemi  dengan  varian  Delta  sejak  bulan  Agustus  2021  yang mencapai angka 717 kasus per harinya. Puncak peningkatan kasus positif Covid-19 terjadi pada bulan Februari 2022 dengan munculnya varian Omicron yang membuat penularan virus  SARS-CoV-2  lebih  cepat  dibanding  varian-varian  sebelumnya.  Berdasarkan  data yang dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Selasa (22/02/2022) angka positif Covid- 19  mencapai  1.014  kasus  baru  perharinya,  seperti  pada  Gambar  1.  Kasus  ini  menjadi puncak  kasus  positif  Covid-19  terbanyak  yang  terjadi  dalam  kurun  waktu  24  jam  di Lampung . Sebagian besar masyarakat yang terpapar Covid-19 pada gelombang ketiga ini hanya  mengalami  gejala  yang  ringan  dan  sedang  tetapi  pemerintah  daerah  harus  tetap mewapadai terjadinya lonjakan kasus baru. Pemerintah daerah harus tetap disiplin dalam memastikan dan mengawasi kepatuhan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Sebab,  selama  ini  pelonggaran  peraturan  PPKM  cenderung  diikuti  oleh  menurunnya kedisiplinan  warga  dalam  penerapan  protokol  kesehatan  terutama  memakai  masker. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menekan risiko penularan Covid-19 tanpa harus meningkatkan level PPKM.
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah berupaya mempercepat proses vaksinasi kepada  masyarakat  untuk  melandaikan  angka  kasus  baru  positif  Covid-19  sebelum mengalami  lonjakan  kembali.  Menurut  data  dari  Dinas  Kominfotik  Provinsi  Lampung, pelaksanaan  vaksinasi  Booster  telah  dilaksanakan  di  Graha  Wangsa  Bandar  Lampung dengan  target  sasarannya  masyarakat  umum  sebanyak  5000  dosis.  Sebelumnya,  vaksin booster juga telah dilaksanakan pada bulan januari 2022 dilingkungan  Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan secara bertahap dibarbagai wilayah di  Provinsi  Lampung  dan  proses  vaksinasi  ini  selalu  dimonitoring  langsung  oleh  Dinas Kesehatan  Provinsi  Lampung.  Upaya  ini  memberikan  hasil  yang  positif  karena  hasil konfirmasi  kasus  positif  baru Covid-19  berhasil melandai.  Tercatat  pada  9 dan  10  april 2022  yaitu  berturut-turut  sebanyak  19  dan  21  kasus  baru  positif  Covid-19.  Hal  ini jauh berbeda  pada  bulan-bulan  sebelumnya yang  rata-rata  kasus  baru  positif  Covid-19  dapat mencapai ratusan kasus perhari.
Selain  tingginya  positif  dan  kematian  akibat  Covid-19,  pandemi  juga  berpengaruh terdahap penurunan akses layanan kesehatan di berbagai daerah. Hal ini terlihat dari data penelitian yang dilakukan oleh (Lokataru Foundation, 2020) yang mencatat bahwa banyak keluhan  masyarakat  terhadap  akses  kesehatan,  mulai  dari  kesulitan  dalam  mengakses pelayanan fasilitas kesehatan, hingga berbagai hambatan birokratis dan administrasi yang menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan melindungi diri dari paparan  virus  SARS-CoV-2,  serta  minimnya  alat  kesehatan  bagi  tenaga  medis  dalam bertugas, kesulitan mendapatkan pelayanan spesifik dari pihak rumah sakit, dan lamanya proses  pelayanan  di  rumah  sakit  milik  pemerintah.  Masalah  dan  tanggunggungjawab pelayanan kesehatan juga akan semakin banyak, tidak hanya Covid-19 tetapi ada tingkat kematian  ibu  yang  cukup  tinggi,  angka  kematian  bayi,  TBC,  Malaria,  penyakit  tidak menular,  dan  penyakit-penyakit  lainnya.  Hadirnya  virus  SARS-CoV-2  membuat  beban kerja  tenaga  kesehatan  semakin  banyak  dan  rumit.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  daerah harus terus melakukan pengawalan dan mencermati berbagai kebijakan dalam penanganan Covid-19, serta menyesuaikan berbagai kebijakan dengan realita dilapangan. Selain itu, komponen  masyarakat  dengan  pemerintah  daerah  juga  harus  saling  bahu-membahu bekerja sama dan berkolaborasi agar pandemi ini segera berakhir.
3.2. Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Sektor Kesehatan di Masa Pandemi
Efektivitas  merupakan  pengukuran  keberhasilan  yang  melihat  seberapa  jauh  target sesuai  dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  telah  dirancang  sebelumnya.  Penyebaran  virus

## Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19
Covid-19  dinyatakan  sebagai  pandemi  global  yang  menciptakan  keresahan  seluruh masyarakat,  menanggapi  hal  tersebut  pemerintah  segera  menerapakan  kebijakan- kebijakan dalam upaya mencegah virus Covid-19 menyebarke seluruh wilayah. Mulai dari pembatasan interaksi dalam masyarakat, dimana masyarakat melakukan semua kegiatan dari  rumah  dan  membatasi  kegiatan  diluar  rumah.  Kebijakan  ini  dianggap  akan mengurangi  potensi  menyebarnya  virus  Covid-19,  pemerintah  pusat  dan  daerah menerapkan  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  memberlakukan karantina  wilayah  melalui  Peraturan  Pemerintah  No.21  Tahun  2020  dalam  merespon adanya kedaruratan kesehatan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2020  penjelasan  mengenai  adanya peliburan  dalam  mengantisipasi  penularan Covid-19  belum  dijelaskan  secara  rinci  yang mana  faktanya  baik  sekolah  maupun  pekerjaan  tidak  ditutup  (diliburkan)  melainkan mereka  beroperasi  dari  jarak  jauh  atau  daring.  Maka  kejelasan  klausul  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  belum  terpenuhi  sesuai  keinginan.  Kebijakan pemerintah mengenai PSBB dalam menyikapi kasus Covid-19 masih banyak yang kurang efektif,  mengingat  amanat  UUD  1945  dimana  negara  bertanggungjawab  untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah juga bekerja lebih keras karena  menghadapi  kondisi  yang  serba  terbatas  saat  pandemi,  mulai  dari  sumber  daya manusia, anggaran yang tersedia, serta upaya pemenuhan fasilitas kesehatan. Sehingga hal tersebut  berdampak  kepada  pelayanan  publik  sektor  lain  yang  diberikan  pemerintah daerah menjadi kurang efektif.
Selain  itu,  pemerintah  mengubah  diksi  menjadi  adaptasi  kebiasaan  baru  juga mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2020 mengenai Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian  Covid-  19.  Instruksi Presiden  ini  memberikan  arahan  kepada  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  untuk meningkatkan sosialisasi global di berbagai bidang praktik kesehatan dalam pencegahan dan  penanganan  Covid-19  dengan  melibatkan  semua  pihak  baik  itu  dari  masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya. Selain itu Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  diperintahkan  untuk  menetapakan  sebuah  Peraturan Gubernur/Peraturan  Bupati/Walikota  dimana  peraturan  tersebut  memuat  mengenai kewajiban  mematuhi  protokol  kesehatan  tertuju  untuk  perseorangan,  pengelola, penyelenggara  atau  penanggung  jawab  tempat  umum  dan  hukuman  atas  pelanggaran ketentuan  tersebut.  Pemerintah  daerah  menanggapi  Inpres  yang  diberikan  dengan menerbitkan Peraturan Bupati seperti Perbup Belitung Timur No.44 Tahun 2020, Perbup Situbondo No.45 Tahun 2020, Perbup Bone No. 37 Tahun 2020, Perbup Klaten No. 40 Tahun  2020,  dan  lainnya.  Namun  saat  pelaksanaanya  kebijakan  yang  telah  ditetapkan kepala daerah tidak selalu ditaati, masih banyak pelanggaran yang  terjadi di lingkungan masyarakat, sementara kasus Covid-19 kian melonjak. Hal ini perlu dilakukannya evaluasi kembali  mengenai  implementasi  penerapan  protokol  di  daerah  dari  segala  aspek  yang berkaitan.
Saat  ini,  upaya  penanganan  Covid-19  sudah  memasuki  tahap  vaksinasi  yang ditujukan kepada masyarakat sehingga pemerintah terus-menerus menghimbau vaksinasi massal dapat secara tertib dan kondusif dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga lonjakan kasus  Covid-19  semakin  menurun  dan  peningkatan  angka  kesembuhan  terhadap  virus Covid-19. Pada Provinsi Lampung capaian vaksinasi dosis 1 mencapai 99,29 persen serta dosis  dua  diangka  84,51  persen.  Saat  ini  Pemerintah  Provinsi  Lampung  berupaya mendorong vaksinasi dosis 3 per 1 April 2022 baru mencapai 13 persen seperti data pada gambar 2. Kota Bandar Lampung menjadi pekembangan tertinggi yang ada di Lampung, menyusul di urutan selanjutnya Kota Metro dengan percapaian vaksinasi dosis 3 sebesar 7,56 persen.

## Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19
Gambar 2. Kabupaten/kota Terpilih di Lampung dengan Pencapaian Vaksinasi Dosis 3 Tertinggi Sumber: Kementerian Kesehatan
Jika  ditinjau  lebih  lanjut,  berdasarkan  8  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur keefektivitasan kinerja pemerintah menurut (Agung Kurniawan, 2005), upaya pemerintah  dalam  penanganan  Covid-19  dengan  vaksinasi  telah  memenuhi  8  indikator tersebut  yaitu:  Pertama,  kebijakan  vaksinasi  Covid-19  telah  memiliki  kejelasan  tujuan yang  ingin  dicapai  yakni  untuk  membentuk  antibody  dalam  meningkatkan  kekebalan tubuhpada  masyarakat  sehingga  terciptanya  kekebalan  kelompok  (herd  immunity)  dan menghentikan pandemi Covid-19 secepatnya; Kedua, dalam mempercepat laju vaksinasi Covid-19,  pemerintah  daerah  memiliki  strategi  jitu  seperti  vaksinasi  dilakukan berbasis administrasi  pemerintahan  misalnya  Pemerintah  Daerah  Lampung  melalui  desa  atau kampung,  mengadakan  pusat  vaksinasi  yang  mudah  diakses  masyarakat,  memberikan vaksinasi  berbasis  mobile  atau  aktif mendatangi  masyarakat  dari  rumah  ke  rumah  yang menargetkan  lansia,  dan  memberikan  hadiah  pada  masyarakat  yang  bersedia  vaksinasi; Ketiga, sebelum vaksinasi diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, vaksin Covid- 19 telah melalui berbagai penelitian dan uji coba yang cukup panjang sehingga kelayakan, keamanan dan kehalalan vaksin telah terjamin. Maka, kebijakan vaksinasi dapat dikatakan telah  melalui  proses  analisis;  Keempat  dan  Kelima,  berdasarkan  Keputusan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  HK.01.07/MENKES/4638/2021  dalam  BAB  II menyebutkan  bahwa  “Proses  penyusunan  perencanaan  kebutuhan  vaksinasi  Covid-19 dilakukan di masing-masing administrasi pemerintahan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan  perencanaan  yang  baik  diharapkan  kegiatan pelayanan  vaksinasi  dapat  berjalan dengan  baik”.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  vaksinasi  telah  melalui  perencanaan  yang matang,  dan  penyusunan  program  dengan  tepat  karena  memang  vaksinasilah  yang menjadi kunci agar pandemi segera berakhir. Selain itu, instrument hukum pelaksanaan vaksinasi secara jelas dan khusus tertuang dalam Permenkes No. 18 Tahun 2021, tentang Perubahan Permenkes No.10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan  Pandemi  Covid-19.  Keenam,  penyediaan  fasilitas  yang  dibutuhkan dalam  proses  vaksinasi  mulai  dioptimalkan  pemerintah  misalnya menghadirkan  inovasi vaksinasi  keliling  yang  dilakukan  oleh  Polda  Lampung  menggunakan  mobil  sebagai sarana kendaraannya untuk memudahkan masyarakat memperoleh vaksin Covid-19 yang tersedia di seluruh Polres di Provinsi Lampung; Ketujuh, pelaksanaan pelayanan vaksinasi yang  awalnya  melalui  4  meja  (meja  pendaftaran,  meja  screening,  meja  vaksinasi,  serta meja pencatatan dan observasi) disederhanakan menjadi 2 meja (meja 1 untuk screening dan vaksinasi, sedangkan meja 2 untuk pencatatan dan observasi). Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan antrian dan dinilai mampu membuat proses vaksinasi berjalan lebih  efektif  dan  efisien;  Dan  yang  terakhir  terkait  proses  pengawasan,  Inspektorat Jenderal  Kementerian  Kesehatan  telah  menyusun  Pedoman  Pengawasan  Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Ruang lingkup dan sasaran pengawasan ini meliputi Kantor Pusat, Provinsi,  Kabupaten/Kota,  dan  fasilitas  Pelayanan  Kesehatan.  Adapun  locus  auditnya

## Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19
ialah  62  Fasyankes  yang  meliputi  Rumah Sakit  dan  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  di 34 provinsi,baik mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring (Kemenkes, 2021).
Berdasarkan  data  diatas,  diketahui  bahwa  implementasi  kebijakan  yang  diterapkan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif. Ketidakefektifan ini terbukti dari kebijakan yang dibuat sejak pertama kali pandemi menyerang. Pada kenyataannya kebijakan yang telah dibuat pemerintah daerah mengenai kewajiban dalam mematuhi protokol kesehatan atas  arahan  pemerintah  pusat,  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mematuhinya sehingga  membuat  pandemi  ini  tak kunjung  usai.  Sedangkan,  keefektifan  implementasi kebijakan  yang  telah  pemerintah  daerah  lakukan  yaitu  mengenai  kebijakan  vaksinasi. Meskipun  awal-awal  kemunculan  vaksin  tersebut  banyak  mendapatkan  kritik  dan keraguan  dari  masyarakat,  namun  pemerintah  tak  gentar  untuk  memberikan  sosialisasi kepada  mayarakat  dan  berbagai  macam  cara  dilakukan  untuk  meyakinkan  masyarakat bahwa  vaksin  Covid-19  telah  terjamin  kemananannya.  Hal  ini  terbukti  dari  banyaknya masyarakat Lampung yang telah divaksin dosis 1 dan dosis 2. Namun, pemerintah daerah juga  perlu  untuk  terus  mengawasi  dan  memastikan  vaksinasi  dosis  ke-3  dapat  diterima oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  dan  terus  mengajak  masyarakat  untuk  tetap  patuh menjalankan protokol kesehatan hingga pandemi Covid-19 benar-benar usai.

## 4. Kesimpulan
Di era pandemi seperti saat ini, implementasi kebijakan sektor kesehatan memerlukan tindakan yang tegas serta pendisplinan masyarakat yang didukung oleh pengawasan oleh pemerintah dalam rangka menekan laju penyebaran kasus Covid-19 sehingga masyarakat terutama  yang  berdomisili  di  daerah  dapat  menjalankan  aktifitas  seperti  biasa.  Penulis menemukan  bahwa  pandemi  Covid-19  berpengaruh  besar  dalam  aktifitas  pemerintahan daerah  terutama  pada  sektor  kesehatan  sehingga  membutuhkan  kebijakan  yang  terus berinovasi sesuai dengan keadaan masyarakat karena sulit untuk memprediksi penyebaran virus  Covid-19.  Proses  implementasi  kebijakan  sektor  kesehatan  di  daerah  tentunya terdapat  hambatan  seperti  kurang  tertibnya  masyarakat  di  daerah  dalam  mematuhi kebijakan tersebut sehingga salah satu daerah di Indonesia yakni Provinsi Lampung perlu melewati gelombang pasang surut penyebaran Covid-19. Fakta bahwa saat masa pandemi masyarakat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan tentunya hal  tersebut  disebabkan  fasilitas  kesehatan  dipenuhi  oleh  pasien  Covid-19  sehingga penyakit lain yang menyerang masyarakat tidak diprioritaskan. Terkait hal tersebut dapat terlihat  bagaimana  efektifitas  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  menangani  pandemi, implementasi  kebijakan  sektor  kesehatan  tetap  menghadapi  berbagai  hambatan  seperti minim alat medis, hingga proses rumah sakit yang terkesan lama.
Terlepas dari tantangan dan hambatan yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah pada masa  pandemi  seperti  saat  ini,  Pemerintah  Provinsi  Lampung  secara  intensif  tetap mengawal  kebijakan  penanganan  Covid-19  dengan  menyesuaikan  diri  terhadap  situasi terbaru  yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Kolaborasi  dari  berbagai  pihak  sehingga  dapat menyukseskan  target  vaksinasi  ketiga  sebagai  pendamping  adaptasi  kebiasaan  baru. Implementasi kebijakan sektor kesehatan yang dibuat pemerintah perlu menimbang fakta lapangan serta pengawasan secara khusus agar efektifitas kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, pandemi bukanlah alasan untuk para birokrat  dalam  menjalankan  kebijakan  kesehatan  kepada  masyarakat  secara  optimal sehingga kinerja pemerintah dapat memunculkan citra baik bagi masyarakat.
Rekomendasi penulis terkait masalah yang telah dikaji adalah mengenai pentingnya ukuran  implementasi  peran  swasta  dan  masyarakat  yang  membantu  pemerintah  daerah dalam menjalankan suatu kebijkan. Untuk itu, setiap daerah perlu merumuskan regulasi atau  kebijakan  agar  kedua  pihak  tersebut  memiliki  kesempatan  dan  ruang  yang  cukup untuk  memberikan  kontribusi  dalam  peningkatan  pemulihan  kesehatan  akibat  dampak pandemi  Covid-19.  Ketersediaan  regulasi  mampu  mendorong  pihak  swasta  maupun masyarakat  sipil  untuk  turut  mengambil  peran  dalam  menyukseskan  sebuah  kebijakan agar  output  yang  dihasilkan  lebih  dari  yang  diharapkan.  Pemerintah  daerah  sebagai

## Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19
komunikator  kebijakan  yang  berperan  penting  untuk  mengelola  sistem  komunikasi pelayanan  publik  sehingga  masyarakat  dapat  mengakses  berita  tanpa  khawatir  dengan penyebaran  informasi  palsu  terkait  fenomena  pandemi  hingga  vaksinasi  memerlukan standar yang rinci dan jelas sehingga dalam implementasi suatu kebijakan hingga tahap evaluasi  dapat  menggunakan  transformasi  teknologi  melalui  pendekatan  yang  seusai dengan kebutuhan masyarakat.

## Ucapan Terima Kasih
Puji  dan  syukur  kami panjatkan kehadirat Tuhan  Yang  Maha  Esa atas rahmat  dan  karunia  yang telah membimbing, melindungi, dan memberikan kesempatan serta kemudahan bagi kami untuk menyelesaikan penulisan artikel ini. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan dosen Ilmu Administrasi Negara, Ibu Novita Tresiana karena telah membantu membimbing dan mengarahkan proses penulisan. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam proses penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

## Referensi
1. Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial. Jurnal Litbang, 17 (1), 17-34.
2. Agung, K. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Penerbit Pembaharuan.
3. Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, 11(2), 319-333. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332
4. Bungin, B. (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya . Jakarta: Kencana.
5. Darmawan, A. D. (2022). Update Vaksinasi: Dosis 3 di Kota Bandar Lampung Sudah 13%. Diakses pada 08 April 2022 melalui https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/01/update-vaksinasi-dosis-3-di-kota-bandar-lampung- sudah-13-jumat-01-april-2022
6. Dinkeslampung.  (2022).  Update  Info  Covid-19  Provinsi  Lampung.  Diakses  pada  08  April  2022  melalui https://www.instagram.com/p/CaRgrqelGi2/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
8. Ismail,  G.  Implementasi  Otonomi  Daerah  Dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Kajian  Lembaga  Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 8(3), 426-441.
9. Kemendagri.  (2020).  Pedoman  Umum  Menghadapi  Pandemi  Covid-19  Bagi  Pemerintah  Daerah:  Penanganan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen. Diakses pada 10 April 2022 melalui https://covid19.go.id/p/panduan/kemendagripedoman-umum-menghadapi-pandemi-covid-19-bagi-pemerintah-daerah.
10. Kurniawan,  R.  P.,  Muhammad  A.  G.,  dan  Wendy  M.  (2021).  Upaya  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penanganan  Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Garut. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, 3(2), 99-105.
https://doi.org/10.33701/jpkp.v3i2.2022
11. Lokataru Foundation. (2020). Buruknya Akses dan Pelayanan Kesehatan Untuk Warga di Tengah Pandemi Covid-19.
12. Pagaya, N., dan Michael M. (2021). Efektivitas Kinerja Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease19 (Covid-19) di Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Governance, 1(2), 1-10.
Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19
13. Permatasari,  I.  A.  (2020).  Book  Review:  Kebijakan  Publik  (Teori,  Analisis,  Implementasi,  dan  Evaluasi  Kebijakan). TheJournalish: Social and Government, 1(1), 034-038.
14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
15. Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 16(1), 167-183.
16. Ridlo, I. A. (2020). Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia. INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, 8(2), 162-171. https://doi.org/10.20473/jpkm.v5i22020.162-171 17. Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA . 6 (1), 41-53. https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555
18. Situmorang,  C.H.  (2016). Kebijakan  Publik  (Teori  Analisis,  Implementasi,  dan  Evaluasi  Kerja). Social  Security Development Institute.
19. Sutrayanti, N.K. (2020). Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisiplin. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
20. Thompson, T., and Xiaoli Nan. (2020). Introduction to The Special Forum on "Public Health Communication in an Age of Covid-19. Health Communication, 35(14), 1705-1706. https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1840754 21. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
22. Wahyuni, T. (2020). Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum
23. Wijayanto, H. (2020). Menakar Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Covid-19. Jurnal Manajemen dan Kebijakan, 5(2), 98-106. 24. Zed, M. (2016). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.