## Tinjauan Kritis Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa: Kasus Desa Jepitu, Kabupaten Gunung Kidul,

## Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Critical Review of The Village Spatial Planning Development Process: Case of Jepitu Village, Gunung Kidul Regency, Special Region of Yogyakarta Province
Syauqi Ahmada 1 , Deva Fosterharoldas Swasto 1,2 , & Jimly Al Farabi 1,2
1 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik,
Universitas Gadjah Mada, Jalan Grafika Nomor 2, Sekip, Yogyakarta 55281, Indonesia; 2 Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional, Universitas Gadjah Mada, Jalan Kemuning Sekip M-2, Kampus UGM, Yogyakarta, 55281, Indonesia; * Penulis korespondensi. e-mail : syauqiahmada@mail.ugm.ac.id (Diterima: 17 November 2022; Disetujui: 13 Januari 2023)

## ABSTRACT
Spatial  planning  is  an  important  policy  in  negotiating  between  increasing  space requirements and existing space constraints. In the context of spatial planning at the village level, The Village Spatial Planning (VSP) can be one of solutions in solving spatial planning challenges in  the  scope  of  the  village  area.  The  existence  of  VSP  has  its  pros  and  cons,  due  to  the  lack  of empirical evidence on how village spatial planning should be done. This research aims to explain the background and process of preparing the VSP, as well as the factors that influence it based on inductive-qualitative  approach.  The  research  location  was  conducted  in  Jepitu  Village,  Gunung Kidul Regency, Yogyakarta Special Region Province. The consideration for choosing this location was  due  to  various  village  management  challenges  that  have  the  potential  to  impact  space utilization,  namely  (1)  Increasing  the  development  of  coastal  tourism;  (2)  Southern  Cross  Road Program (SCRP); and (3) Village boundary issues related to the management of water resources. The data used are field observation data and in-depth interviews, and are supported by secondary data.  The  result  of  this  research,  there  are  internal  factors  and  external  factors  that  trigger  the background  for  the  preparation  of  the  VSP.  The  internal  factors  consist  of  (1)  Concerns  of  the Village  Pamong;  (2)  Beach  Tourism  Area  Management;  (3)  Economics;  (4)  Development Planning; and  (5)  Regional  Mapping.  The  triggers from  external  factors, namely  the  presence  of Supporting Agent. Meanwhile, the factors in the process of preparing the VSP, namely (1) Actors; (2)  Community  Participation;  (3)  Regional Mapping;  and  (5)  Resistance.  Based  on the results  of this  study,  VSP  can  be  one  of  solution  in  solving  various  village  area  management  challenges related to the provision spatial data on village boundaries and potentials to be used as a guide for village development planning.
Keyword:  Planning  Process,  Regional  Mapping,  Village  Development  Planning,  Village  Spatial  Planning (VSP).

## ABSTRAK
Penataan ruang merupakan kebijakan penting menegosiasikan antara peningkatan kebutuhan ruang  dan  kondisi  keterbatasan  ruang  yang  ada.  Dalam  konteks  penataan  ruang  di  tingkat  desa, Rencana Tata Ruang Desa (RTRD) dapat menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan tantangan
penataan  ruang  di  lingkup  wilayah  desa.  Keberadaan  RTRD  ini  mempunyai  pro-kontra,  karena kurangnya  bukti  empiris  tentang  bagaimana  perencanaan  tata  ruang  desa  sebaiknya  dilakukan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  latar  belakang  dan  proses  penyusunan  RTRD,  serta faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  berdasarkan  pendekatan  induktif  –  kualitatif.  Lokasi penelitian  dilakukan  di  Desa  Jepitu,  Kabupaten  Gunung  Kidul,  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Pertimbangan pemilihan lokasi ini disebabkan adanya berbagai tantangan pengelolaan desa  yang  berpotensi  menimbulkan  dampak  terhadap  pemanfaatan  ruang,  yaitu  1)  Peningkatan perkembangan  kawasan  wisata  pantai;  2)  Program  Jalur  Jalan  Lintas  Selatan  (JJLS);  dan  3) Permasalahan  tata  batas  desa  terkait  pengelolaan  Sumber  Daya  Air.  Data  yang  digunakan  adalah data  observasi  lapangan  dan  wawancara  mendalam  (in  depth  interview),  serta  didukung  dengan data  sekunder.  Hasil  dari  penelitian  ini,  terdapat  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  pemicu  latar belakang  penyusunan  RTRD.  Faktor  internal  terdiri  dari  (1)  Keprihatinan  Pamong  Desa;  (2) Pengelolaan  Kawasan  Wisata  Pantai;  (3)  Ekonomi;  (4)  Perencanaan  Pembangunan;  dan  (5) Pemetaan  Wilayah.  Pemicu  dari  faktor  eksternal,  yaitu  adanya  Agen  Pendukung.  Sementara  itu, faktor-faktor  dalam  proses  penyusunan  RTRD,  yaitu  (1)  Aktor;  (2)  Partisipasi  Masyarakat;  (3) Pemetaan  Wilayah;  (4)  Zonasi  Wilayah;  dan  (5)  Resistensi.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  RTRD dapat menjadi salah satu solusi menyelesaikan berbagai tantangan pengelolaan wilayah desa terkait penyediaan  data  tata  batas  dan  potensi  desa  secara  spasial  untuk  digunakan  sebagai  panduan perencanaan pembangunan desa.
Kata Kunci: Proses Perencanaan, Pemetaan Wilayah, Perencanaan Pembangunan Desa, Rencana Tata Ruang Desa (RTRD).

## PENDAHULUAN
Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat  dan  terbatasnya  sumberdaya  alam, maka  perlu  dilakukan  penataan  ruang  yang cermat  untuk  menjamin  keberlanjutan  dari penggunaan lahan atau pengelolaan sumberdaya alam perlu dilakukan (Baja, 2012). Dalam  konteks  wilayah  desa,  penataan  ruang menjadi  suatu  hal  yang  penting  dalam  upaya mengendalikan  pemanfaatan  lahan  desa  agar pengelolaan  potensi  desa  dapat  dilakukan secara  optimal  dan  berkelanjutan  (Rohiani, 2021). Selain itu, peluang konflik keruangan di desa  akan  selalu  ada  ketika  kebutuhan  ruang untuk  pemenuhan  kebutuhan  penduduk  desa terus  meningkat,  mulai  dari  kebutuhan  ruang untuk  lahan  pemukiman  dan  pemenuhan kebutuhan  pangan,  namun  persediaan  akan ruang  tersebut  tidak  mengalami  penambahan (Baja,  2012).  Kondisi  tersebut  berpotensi menimbulkan  masalah  ekologis,  dikarenakan terdapat potensi eksploitasi ruang yang terbatas sehingga  menyebabkan  menurunnya  daya
dukung  dan  keberlanjutan  sumber  daya  alam (Shohibuddin, 2016).
Penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  Desa (RTRD)  diharapkan  menjadi  salah  satu  solusi dalam  menjawab  berbagai  tantangan  tentang pemanfaatan  dan  pengelolaan  ruang  desa  di atas  (Rohiani,  2021).  Rencana  tata  ruang berfungsi  sebagai  suatu  panduan  perencanaan jangka  panjang  yang  tepat  untuk  mewujudkan pengelolaan  ruang  dan  pembangunan  wilayah yang efektif dan efisien (Widodo, 2017). Sun et al. (2021)  mendefinisikan  perencanaan  spasial sebagai  suatu  usaha  bersama  dari  berbagai pihak  dalam  mengelola  berbagai  hal  yang bertujuan untuk melakukan efisiensi pemanfaatan ruang. Dalam lingkup ruang desa, adanya  usaha  bersama  dalam  penyusunan RTRD akan berimplikasi meningkatkan pemahaman  bersama  terhadap  potensi  dan ruang  desa,  sehingga  terciptanya  sinergi  antara program dan kegiatan desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota  (Rohiani,  2021).  Pemahaman masyarakat  dan  Pemerintah  Desa  (Pemdes)
terkait  tata  ruang  menjadi  faktor  penting sebagai  salah  satu  modal  dasar  dalam pengelolaan wilayah desa.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  menjelaskan  bahwa  penyusunan RTRD  merupakan  salah  satu  bagian  dalam pembangunan desa. Namun, kebijakan tersebut belum  disertai  kebijakan  yang  sifatnya  teknis atau panduan dalam penyusunan RTRD. Belum adanya  sosialisasi  dan  pembinaan  tentang  tata cara  pelaksanaan  dan  pemahaman  pentingnya penataan  ruang  desa,menyebabkan  Pemerintah Desa  (Pemdes)  belum  merasakan  manfaat kebijakan  tersebut  (Rohiani,  2021).  Selain  itu, adanya  keterbatasan  fasilitas  dan  kurangnya kualitas  sumber  daya  manusia  di  desa, menyebabkan penataan ruang desa ini memiliki kesulitan  untuk  diwujudkan  (Femilia  &  Huda, 2020).
Sejumlah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya  terkait  penataan  ruang  desa berbasis  data  spasial,  lebih  bersifat  sektoral, misalnya  hanya  fokus  di  Sektor  Pertanian. Arham et al. (2019) menyimpulkan bahwa data spasial  desa  dibutuhkan  untuk  akurasi  dan ketepatan  dalam  perencanaan  pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sun et al. (2021) juga  menyampaikan  bahwa  penataan  ruang digunakan  sebagai  alat  untuk  mengendalikan pembangunan  perdesaan  di  daerah  pertanian China.  Kedua  penelitian  di  atas  hanya  fokus terhadap  fungsi  atau  manfaat  dari  penataan ruang atau data spasial. Selain itu, terdapat pro- kontra  keberadaan  RTRD  dan  kurangnya  bukti empiris  tentang  bagaimana  perencanaan  tata ruang  desa  sebaiknya  dilakukan.  Berdasarkan uraian  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  latar  belakang  dan  faktor  dari Pemdes  Jepitu  dalam  melakukan  penyusunan TRD.  Menurut  Rivolin  (2012),  latar  belakang penyusunan  perencanaan  merupakan  tahap awal  dalam  pola  sistem  perencanaan  yang menjadi dasar suatu perencanaan dilakukan.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Jepitu yang  merupakan  salah  satu  desa  di  Kabupaten Gunung Kidul yang telah menginisiasi penyusunan RTRD. Hasil penelitian diharapkan dapat  memberikan  perspektif  baru  tentang
perencanaan  wilayah  desa  berdasarkan  RTRD, dengan  adanya  bukti  empiris  berupa  latar belakang  dan  proses  penyusunan  RTRD, sehingga dapat menjadi salah satu referensi dan pembelajaran  bagi  desa-desa  lain  dalam melakukan proses penyusunan RTRD.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus  dengan  pendekatan  induktif  –  kualitatif. Pemilihan  pendekatan  ini  mempertimbangkan bahwa objek penelitian tentang RTRD merupakan  suatu  hal  yang  baru,  sehingga belum  dapat  dijelaskan  secara  optimal  jika dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan kuantitatif.  Analisis  data  disusun  sesuai  data primer  atau  empiris  melalui  kegiatan  observasi lapangan  dan  wawancara  mendalam (in  depth interview) dan ditunjang dengan data sekunder, yaitu  data  spasial  (Peta  RTRD  Jepitu  dan  Peta Dasar wilayah) serta data profil Desa Jepitu.
Metode  yang  digunakan  dalam  observasi lapangan  dan  wawancara  mendalam (in  depth interview) ,  yaitu  metode purposive  sampling dan  pendekatan snowball .  Total  informan dalam  penelitian  ini  sebanyak  22  orang  dari unsur  Pemdes,  Masyarakat,  Karang  Taruna, Pemerintah  Daerah  (Pemda),  dan  Javlec Indonesia.  Javlec  Indonesia  adalah Non- Governmental Organization (NGO) dari kumpulan  berbagai  organisasi  masyarakat  sipil dan  komunitas  yang  memiliki  fokus  pada  isu kehutanan  dan  lingkungan.  Aspek  yang dianalisis pada penelitian ini, adalah fakta-fakta empiris berupa unit-unit informasi dari informan, yang terdiri dari:
1. Latar  belakang  atau  inisiasi  penyusunan RTRD;
2. Proses penyusunan RTRD.
Penelitian  ini  juga  menggunakan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  Pemdes  Jepitu, Javlec  Indonesia,  Dinas  Pertanahan  dan  Tata Ruang  Kabupaten  Gunung  Kidul,  dan  instansi terkait, berupa:
1. Data Spasial
a. Peta RTRD Jepitu (shp) ;
Juni 2023, 7 (2): 151-165
b. Peta  Dasar  Kabupaten  Gunung  Kidul (shp) ;
c. Peta Dasar Desa Jepitu (shp) .
2. Profil Desa Jepitu
a. Gambaran  Umum  (Luas  Wilayah, Jumlah  Penduduk,  Pendidikan,  Mata Pencaharian, dll).
b. Regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  Desa  dan  Rencana  Kerja Pembangunan (RKP) Desa).
3. Studi Pustaka (library research)
a. Ketentuan Perundang-undangan;
b. Jurnal/Karya Ilmiah/Buku.
Unit  amatan  dalam  penelitian  ini  adalah Desa  Jepitu,  Kecamatan  Girisubo,  Kabupaten Gunung  Kidul,  Provinsi  DI.  Yogyakarta, dengan  luas  wilayah  sebesar  1.890,35  Ha,
jumlah  penduduk  4.394  orang  dan  1.499
Kepala Keluarga (KK). Pertimbangan
pemilihan Desa Jepitu sebagai lokasi penelitian, yaitu  1)  Terjadi  peningkatan  kawasan  wisata pantai,  sehingga  berpotensi  menimbulkan eksternalitas  dalam  pemanfaatan  ruang  pantai; 2) Desa Jepitu dilalui oleh Program Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang berpotensi memberikan  dampak  terhadap  peningkatan pemanfaatan  ruang;  3)  Memiliki  potensi pengembangan Sektor Kehutanan dan Peternakan.  Namun,  belum  ada  data  berbasis spasial yang dapat digunakan untuk optimalisasi  manfaat  dari  potensi  tersebut;  dan 4) Memiliki permasalahan pengelolaan Sumber Daya  Air  di  batas  wilayah  desa.  Adapun  unit amatan  dalam  penelitian  ini,  meliputi  inisiasi penyusunan  RTRD  oleh  Pemdes  Jepitu  dan proses pelaksanaan penyusunan RTRD.
Untuk  unit  analisis  dalam  penelitian  ini, meliputi  faktor-faktor  yang  menjadi  latar belakang  penyusunan  RTRD  dan  proses penyusunan  RTRD,  mulai  dari  tantangan, aktor,  partisipasi  masyarakat,  sampai  dengan adanya  resistensi  terhadap  penyusunan  RTRD diperoleh  melalui  observasi  lapangan  dan in depth interview .  Data atau  unit informasi  yang diperoleh  dari  informan,  memiliki  informasi yang sama atau berbeda.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan  perangkat  lunak (software) NVivo  versi  11,  untuk  menyusun coding dari seluruh  unit  informasi  yang  diperoleh  dari in depth interview . Selanjutnya, dilakukan pengelompokan coding yang  mempunyai karakteristik  yang  sama  dan  sesuai  dengan tujuan  penelitian,  sehingga  ditemukan  faktor- faktor dalam kaitannya latar belakang penyusunan  RTRD  dan  proses  penyusunan RTRD dimaksud. Analisis data juga menggunakan  perangkat  lunak (software) ArcGIS 10.3 untuk visualisasi hasil RTRD dan hasil  observasi  lapangan.  Adapun  kegiatan penelitian  dilaksanakan  dari  bulan  Juli  2022 sampai dengan September 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Latar Belakang Penyusunan RTRD
Berdasarkan  hasil in  depth  interview dengan  informan,  diperoleh  informasi  bahwa pada periode tahun 2011 hingga 2013, terdapat berbagai  tantangan  dalam  pengelolaan  wilayah desa  dan  fenomena  sosial  di  masyarakat. Beberapa  tantangan  yang  terjadi  dalam pengelolaan  wilayah  desa,  antara  lain  1) Kepastian  tata  batas  wilayah  Desa antara  Desa Jepitu  dan  Desa  Balong,  yang  diakibatkan permasalahan  pengelolaan  Sumber  Daya  Air (SDA)  Kali  Puring;  2)  Kepastian  tata  batas wilayah  antar  dusun;  dan  3)  Terdapat  usulan program  dari  Pemdes  yang  ditolak  oleh Pemerintah Daerah (Pemda) karena tidak sesuai dengan ketentuan RTRW. Dalam hasil in depth interview juga  menunjukkan  terdapat  beberapa fenomena  sosial  di  masyarakat,  antara  lain  1)
Usulan  masyarakat  terkait  program/kegiatan pembangunan  dalam  forum  musdus  dan musdes cenderung individualis, dimana program  yang  diusulkan  masyarakat  juga memiliki kesamaan dalam setiap penyelenggaraan  forum;  2)  Meningkatnya jumlah bangunan atau tempat usaha masyarakat di  kawasan  wisata  pantai,  diakibatkan  adanya lonjakan  jumlah  wisatawan  ke  kawasan  wisata pantai.
Berbagai  tantangan  pengelolaan  wilayah desa dan fenomena sosial di atas, menimbulkan adanya keprihatinan Pemdes untuk menyelesaikan  berbagai  tantangan  tersebut. Adapun solusi yang direncanakan oleh Pemdes, adalah  melakukan  kegiatan  penataan  ruang dengan  fokus  utama  di  kawasan  wisata  pantai. Pemdes  menilai  penataan  kawasan  wisata pantai  menjadi  hal  prioritas,  dalam  upaya melakukan mitigasi terjadinya potensi kerusakan  lingkungan  di  kawasan  wisata pantai.  Namun,  rencana  penataan  kawasan wisata  pantai  ini  tidak  ditindaklanjuti,  karena terkendala  tidak  adanya  payung  hukum pelaksanaan kegiatan dan kurangnya pemahaman  Pemdes  terkait  penataan  ruang. Dalam  perkembangannya,  pada  periode  tahun 2016  hingga  2017,  rencana  penataan  kawasan pantai  tersebut  berubah  menjadi  penyusunan RTRD. Hal ini disebabkan, adanya pendampingan  dari  Javlec  Indonesia  dalam memberikan  pemahaman  kepada  Pemdes terkait kegiatan perencanaan wilayah desa.
Adapun  tingkat  kedalaman  informasi pada  Peta  RTRD  Jepitu  tahun  2017  hingga 2037  [Gambar  2],  yaitu  menggambarkan rencana  penggunaan  lahan  untuk  pemukiman, kawasan  wisata  pantai,  kawasan  pertanian  dan hutan  rakyat,  serta  jaringan  jalan  lingkungan, antar  dusun,  dan  jalan  usaha  tani.  Selain  itu, juga  menggambarkan  lahan  tanah  kas  desa, Sultan Ground (SG) , dan tanah Afkering Bosch (AB) .    Kondisi existing penggunaan  lahan, menjadi  salah  satu  acuan  dalam  penyusunan Peta RTRD dimaksud.
Rivolin  (2012)  menyampaikan  bahwa dalam  suatu  proses  perencanaan,  pengalaman
Juni 2023, 7 (2): 151-165
sosial menjadi awal dari penyusunan perencanaan,  kemudian  dilanjutkan  dengan adanya legitimasi oleh institusi atau Pemerintah dalam  bentuk  legal  formal,  implementasi kebijakan tata ruang, sampai dengan melakukan monitoring evaluasi dari pelaksanaan  kebijakan  perencanaan.  Adanya keprihatinan  dari  pamong  desa  terhadap beberapa  fenomena  di  atas,  menjadi  suatu rangkaian proses perencanaan RTRD.
“Latar  belakang  tata  ruang  desa, muncul secara manusiawi, yaitu berawal  dari  keprihatinan  dari  saya, Pak Lurah, Pak Sukojo timbul pemikiran bagaimana menyikapi program-program  yang  mental  karena tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Pemda.
Kita  juga  prihatin  aspirasi  dan  ide masyarakat banyak terkesan individual”. Wawancara Pamong
Pemdes Jepitu, 20 Juli 2022.
Potensi terjadinya kerusakan lingkungan di  kawasan  wisata  pantai  tersebut,  mendorong Pemdes  untuk  melakukan  penataan  ruang  di kawasan  pantai.  Mitigasi  terhadap  kondisi lingkungan  suatu  wilayah  menjadi  hal  penting karena  dapat  memberikan  pengaruh  dan dampak  yang  signifikan  terhadap  keberhasilan pembangunan  (Widodo,  2017).  Beberapa  hal yang akan dilakukan oleh Pemdes Jepitu, yaitu 1)  Melakukan  mitigasi  potensi  terjadinya kerusakan lingkungan melalui penerapan kebijakan  sempadan  pantai;  2)  Peningkatan akses  jalan  menuju  kawasan  pantai;  dan  3) Pemanfaatan dan penataan kawasan pantai.
Upaya  peningkatan  akses  jalan  menuju kawasan  wisata  pantai,  tidak  terlepas  dari adanya  faktor  ekonomi  yang  menjadi  latar belakang penyusunan RTRD. Tujuannya adalah untuk  memberikan  kemudahan  akses  bagi wisatawan, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki  oleh desa  dan  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Arham et al. (2019)  menyampaikan  bahwa  perencanaan berbasis  spasial  berfungsi  untuk  melakukan optimalisasi  potensi  desa,  melalui  penyediaan
informasi  atau  data  potensi  sumber  daya  alam sesuai dengan kondisi keruangan desa, sehingga  dapat  memudahkan  dalam  proses perencanaan  program  dan  kegiatan  desa  untuk mencapai tujuan pembangunan desa.
Sebagai suatu sistem perencanaan, RTRD tidak bersifat statis atau dapat sewaktu- waktu  diperbaharui  dengan  menyesuaikan adanya  perubahan  spasial  dan  perkembangan global  sesuai  dengan  kesepakatan  sosial  atau masyarakat  (Rivolin,  2012).  Lebih  lanjut, RTRD  juga  berfungsi  dalam  melakukan mitigasi  terjadinya overlapping perencanaan dan  pelaksanaan  pembangunan  di  desa,  agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Adanya  faktor  ekonomi  ini  terkait  dengan upaya Pemdes Jepitu untuk melakukan pemerataan  ekonomi  di  wilayah  desa.  Oleh karena  itu,  kegiatan  penataan  kawasan  wisata pantai  dalam  penyusunan  RTRD  diharapkan dapat  membuka  lapangan  pekerjaan  baru  dan melakukan  diversifikasi  pekerjaan  masyarakat setempat.  Selain  itu,  Pemdes  Jepitu  juga mengharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli  Desa  (PADes)  melalui  pengelolaan  lahan parkir dan sewa bangunan tempat usaha.
Berdasarkan  hasil in  depth  interview dengan pendekatan snowballing kepada informan ,  salah  satunya  adalah  SDT  selaku Kepala  Desa  Jepitu  dan  SKD  selaku  Kepala Dusun  Senggani  bahwa  kawasan  wisata  pantai mengalami  perkembangan  yang  signifikan, sehingga  menarik minat  investor  untuk melakukan investasi. Dalam perkembangannya, telah  banyak  warga  di  pinggiran  pantai  yang telah  menjual  lahan  ke  investor,  sehingga mendorong Pemdes melakukan penataan ruang di  kawasan  wisata  pantai.  Berdasarkan  hal tersebut,  maka  salah  satu  latar  belakang  dari penyusunan  RTRD  ini,  adalah  adanya  faktor ekonomi  dari  meningkatnya  perkembangan kawasan  wisata  pantai,  sehingga  mendorong investor  untuk  membeli  lahan  warga  yang berada  di  sekitar  kawasan  wisata  tersebut. Warga  setempat  mengkhawatirkan  keberadaan investor  ini  dapat  memberikan  dampak  negatif kepada masyarakat, misalnya melakukan monopoli  terhadap  akses  warga  ke  kawasan
pantai. Oleh karena itu, RTRD diharapkan akan menjadi  payung  hukum  Pemdes  Jepitu  dalam melakukan  pengendalian  pemanfaatan  ruang pantai  dari  para  investor  guna  mewujudkan distribusi  dan  pemanfaatan  ruang  desa.  Sun et al. (2021)  menyampaikan  bahwa  RTRD berfungsi  untuk  mewujudkan  adanya  keadilan distribusi pemanfaatan ruang desa.
Berbagai  tantangan  wilayah  terhadap kondisi keruangan dan pemetaan wilayah desa, menjadi  salah  satu  faktor  dalam  penyusunan RTRD.  Berdasarkan  unit  informasi  yang diperoleh  dari  informan,  antara  lain  SNG selaku  Dukuh  Manukan,  SLY  selaku  Pamong Desa,  dan  IDT  selaku  Tim  Javlec  Indonesia bahwa terdapat permasalahan tata batas spasial antar dusun, sehingga menyebabkan permasalahan  dalam  pembayaran  Pajak  Bumi dan Bangunan (PBB) oleh warga dusun. Selain itu,  terdapat  konflik  pengelolaan  SDA  Kali Puring  di  batas  Desa  Jepitu  dan  Desa  Balong. Dari  informasi  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  tantangan  dalam  faktor  pemetaan wilayah  terdiri  dari:  1)  Kepastian  batas  antar desa  dan  antar  dusun;  2)  Administrasi kewajiban pembayaran pajak; dan 3) Terjadinya  konflik  Sumber  Daya  Alam. Kepastian  batas  wilayah  desa  menjadi  faktor yang  penting  dalam  suatu  proses  perencanaan wilayah desa, untuk mitigasi terjadinya konflik lahan, serta memberikan kejelasan dan kepastian  wilayah  yang  akan  mendapatkan intervensi dalam suatu proses perencanaan (Sun et  al. ,  2021).  Dalam  konteks  faktor  pemetaan wilayah,  Inisiasi  penyusunan  RTRD  ini  terjadi karena  terdapat  permasalahan  tata  batas  antara Dusun  Manukan  dan  Dusun  Pendowo  terkait kepastian  pengelolaan  Telaga  Lenggoko,  serta
permasalahan  tata  batas  antara  Desa  Jepitu dengan Desa Balong terkait kepastian pengelolaan  sumber  mata  air  puring  yang berada  di  perbatasan.  Dalam  kasus  tersebut, Desa  Balong  beranggapan  bahwa  sumber  dari mata  air  puring  dimaksud  berasal  dari  Desa Balong,  sehingga  kewenangan  pengelolaan oleh  Pemdes  Balong.  Namun, output atau saluran mata air tersebut berada di Desa Jepitu, maka  Pemdes  Jepitu  menilai  selayaknya kewenangan pengelolaan dilakukan oleh Pemdes  Jepitu. Solusi  dari  penyelesaian tantangan/konflik  tersebut,  melalui  kegiatan penyusunan RTRD yang diinisiasi oleh Pemdes Jepitu. Sulistioadi
& Rujehan
(2020)
menyampaikan  bahwa  penataan  ruang  desa merupakan  hal  yang  penting  dalam  upaya melakukan  pemanfaatan  dan  pengendalian sumberdaya  alam  agar  dapat  dilakukan  secara berkelanjutan.  Rencana  Tata  Ruang  juga mendorong adanya pembangunan yang komprehensif  dan  melakukan  perlindungan terhadap  pemanfaatan  ruang  yang  berlebihan, serta  dapat  melakukan  mitigasi  terjadinya overlapping penyusunan perencanaan di semua tingkatan (Ge & Yuqi, 2021). Sun et al. (2021) menambahkan  bahwa  rencana  tata ruang  dapat memberikan  kejelasan  dan  reorganisasi  hak atas  tanah  warga  desa,  serta  mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk meningkatkan pembangunan  desa.  Adanya  kepastian  batas antar dusun tersebut juga memberikan kemudahan  dalam  administrasi  pembayaran Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  setiap wilayah  dusun,  dimana  kegiatan  tersebut dikoordinir  oleh  Kepala  Dusun  atau  Dukuh masing-masing.
Gambar 2. Peta RTRD Tahun 2017 - 2037 dan Hasil Observasi Lapangan Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunung Kidul, Yayasan Javlec Indonesia, dan Observasi Lapangan, 2022
Faktor  terakhir  yang  menjadi  latar belakang  penyusunan  RTRD,  adalah  faktor adanya agen pendukung, yaitu Javlec Indonesia,  salah  satu  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  dalam  bidang  lingkungan. Keberadaan  Javlec  Indonesia  ini  berperan penting dalam memberikan pemahaman
masyarakat  terhadap  RTRD,  mulai  dari tantangan,  proses  penyusunan,  sampai  dengan manfaat  RTRD  sebagai  panduan  dalam melakukan  pengelolaan  wilayah  desa.  Menurut Herdiansyah  &  Randi  (2016),  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  berperan  penting dalam  mendukung  pelaksanaan  pembangunan,
melalui  kegiatan  pemberian  edukasi  dan pemberdayaan ke masyarakat, membantu membangun  jejaring  dengan  pihak  lain  untuk merespon  berbagai  tantangan  dan  isu  yang menjadi permasalahan masyarakat.
Adanya peningkatan pemahaman tentang RTRD  tersebut,  mendorong  Pemdes  Jepitu yang  telah  menginisiasi  penataan  ruang  di kawasan  wisata  pantai  pada  tahun  2011,  untuk menyusun  penataan  ruang  dalam  lingkup wilayah  desa  atau  RTRD.  Inisiasi  penataan ruang  di  kawasan  wisata  pantai  tersebut  tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak adanya payung hukum  pelaksanaan  kegiatan  tersebut.  Dalam kasus  ini,  Javlec  Indonesia  memberikan pemahaman  bahwa  terdapat  amanah  Undang- undang 6/2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa kegiatan penataan ruang desa merupakan
salah satu bagian
dari penyelenggaraan  pembangunan  desa,  sehingga dapat menjadi payung hukum dalam
penyusunan RTRD. Namun, kurangnya bimbingan  teknis,  serta  ketersediaan  sumber daya manusia dan tenaga ahli yang kompeten di desa,  menjadi  salah  satu  tantangan  tersendiri dalam pelaksanaan penyusunan RTRD (Femilia & Huda, 2020).
Keberadaan  Javlec  Indonesia  di  Desa Jepitu,  yaitu  dalam  rangka  melaksanakan Proyek Indonesia  Climate  Change  Trust  Fund (ICCTF) ,  di  mana  salah  satu  kegiatan  yang dilakukan  adalah  melakukan  pemetaan  potensi serapan  karbon  dari  tanaman  kayu  di  wilayah desa. Kegiatan tersebut sejalan dengan penyusunan  RTRD,  yang  salah  satunya  adalah melakukan  pemetaan  spasial  terhadap  batas wilayah  dan  potensi  desa.  Oleh  karena  itu, adanya  irisan  kegiatan  tersebut  menimbulkan adanya kerja sama dalam penyusunan RTRD . “Di  konsep  proyek  itu,  biasanya  ada konsep  sustainability.  Salah  satu  cara untuk  kelangsungan  proyek,  adalah tata  ruang  desa  yang  didalamnya memuat  pencadangan  karbon  yang dipertahankan untuk mitigasi perubahan  iklim.  Nanti  kita  bisa  state, bahwa  desa  mempunyai  stock  karbon
dan  jumlahnya”. Wawancara  Yayasan Javlec Indonesia, 29 Juli 2022.
Berdasarkan  uraian di atas, faktor-faktor pemicu yang menjadi latar belakang penyusunan  RTRD  dibagi  menjadi  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Dalam  faktor internal, hal-hal yang menjadi pemicu, yaitu 1) Keprihatinan  pamong  desa  terhadap  berbagai fenomena  di  desa;  2)  Perlunya  pengelolaan kawasan wisata pantai; 3) Optimalisasi manfaat ekonomi  dari  potensi  desa;  4)  Panduan perencanaan  pembangunan  desa;  dan  5) Pemetaan wilayah untuk memberikan kepastian lahan  dan  tata  batas,  serta  mitigasi  konflik. Sedangkan faktor eksternal, dikarenakan adanya  agen  pendukung  dalam  penyusunan RTRD.

## Gambar 3. Faktor-faktor Pemicu Latar Belakang
Penyusunan RTRD Sumber: Hasil Analisis, 2022

## Proses Penyusunan RTRD
Proses  penyusunan  RTRD  diperoleh  dari hasil in  depth  interview dengan  beberapa informan,  salah  satunya  adalah  HYN  selaku Sekretaris Desa Jepitu Tahun 2015-2017, AYG selaku Pamong Desa Jepitu, dan RHS Direktur Eksekutif  Javlec  Indonesia.  Dalam  wawancara tersebut,  diperoleh  informasi  bahwa  Pemdes Jepitu  memiliki  kendala  dalam  hal  teknis  dan payung  hukum  dalam  melakukan  penataan ruang kawasan wisata pantai yang telah digagas mulai tahun 2011. Kemudian, pada tahun 2016, Javlec  Indonesia  hadir  di  Desa  Jepitu  untuk melaksanakan Proyek ICCTF. Hal ini menginisiasi  Pemdes  Jepitu  untuk  melakukan
Juni 2023, 7 (2): 151-165
koordinasi  dan  konsultasi  terkait  rencana melakukan  penataan  kawasan  wisata  pantai dimaksud.
“Gayung  bersambut,  Javlec  Indonesia dijadikan  sebagai  seorang  “guru” dalam  menyusun  tata  ruang  desa”.
Wawancara AYG Pamong Desa Jepitu, 20 Juli 2022.
Berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi  tersebut,  gagasan  Pemdes  dimaksud berkembang  menjadi  penyusunan  RTRD. Proses  penyusunan  RTRD  berlangsung  selama
periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Saat  ini,  RTRD  yang  telah  disusun  tersebut belum  dapat  diimplementasikan  karena  belum adanya legalitas atau payung hukum pelaksanaan  RTRD  oleh  Pemdes.  Sementara itu,  Perdes  tentang  RTRD  yang  disusun  oleh Pemdes,  belum  mendapatkan  rekomendasi penerbitan  Perdes  oleh  Pemda  setempat. Adapun  alur proses penyusunan  RTRD, adalah sebagai berikut:
Gambar 4 . Alur Proses Penyusunan RTRD Sumber: Hasil Analisis, 2022
Javlec  Indonesia  memberikan  dukungan terhadap  rencana  penyusunan  RTRD  yang ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan sosialisasi  tentang  RTRD  di  tingkat  desa dengan  mengundang  seluruh  Pamong  Desa, Dukuh,  dan  karang  taruna.  Sosialisasi  ini bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman tentang maksud dan tujuan penyusunan RTRD, serta manfaat yang akan diperoleh Pemdes dan masyarakat terhadap RTRD dimaksud. Selanjutnya, sosialisasi dan pembahasan RTRD dilakukan  di  setiap  padukuhan  atau  dusun dalam Forum Musyawarah Padukuhan/Musdus. Adapun  pembahasan  dalam  forum  tersebut terkait  usulan  kegiatan  penyusunan  RTRD  di RKP Desa tahun 2017.
Kegiatan  sosialisasi  dan  pembahasan dilanjutkan di Forum
Musyawarah
Desa/Musdes,  setelah  adanya  kesepakatan  di Forum  Musdus  bahwa  penyusunan  RTRD masuk ke dalam RKP Desa tahun 2017. Setelah masuk  dalam  RKP,  kegiatan  penyusunan RTRD  ini  telah  memiliki  landasan  hukum untuk  melakukan  penentuan  alokasi  anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, Pemdes Jepitu membentuk Tim Perencana Tata Ruang  Desa  (TRD)  melalui  Surat  Keputusan (SK) Kepala Desa Jepitu Nomor 17/KPTS/2016 tanggal  22  Desember  2016.  Adapun  total anggota  tim  tersebut  sebanyak  9  orang,  terdiri dari  unsur  pamong  desa  dan  dukuh.  Tim  TRD bertanggung  jawab  dalam  seluruh  proses penyusunan RTRD.
Komposisi  anggota  Tim  TRD  tersebut dinilai  kurang  memberikan  ruang  partisipasi bagi  masyarakat  karena  hanya  berasal  dari
unsur Pemdes, sehingga berpotensi mengurangi partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan RTRD.  Dalam  melakukan  perencanaan  tata ruang  desa  yang  berkelanjutan,  salah  satu pendekatan yang digunakan, adalah keterlibatan masyarakat  mulai  dari  proses  eksplorasi  visi perencanaan  hingga  pengambilan  keputusan (Poerwoningsih et  al. ,  2016).  Cornwall  (2008) menyampaikan  bahwa  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dan  tanggung  jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, maka masyarakat  perlu  dilibatkan  sejak  awal  proses perencanaan kegiatan. Susetiawan et al. (2018) menambahkan  keterlibatan  masyarakat  dari awal  proses  perencanaan  sampai  dengan pengambilan  keputusan,  akan  mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
Tim TRD dan Javlec Indonesia
menyusun jadwal pemetaan lapangan, pembagian tim, serta menyiapkan data dan alat yang  dibutuhkan  untuk  kegiatan  pemetaan wilayah  dan  potensi  desa.  Sebelum  dilakukan kegiatan  lapangan,  terlebih  dahulu  dilakukan bimbingan  atau  asistensi  teknis  pelaksanaan pengambilan  data  lapangan.  Kegiatan  di lapangan melibatkan warga setempat, khususnya  warga  yang  mempunyai  lahan  di perbatasan  desa.  Kegiatan  pemetaan  tata  batas menggunakan metode tracking dengan bantuan Alat Global Positioning System  (GPS) . Penggunaan  metode  ini  membutuhkan  waktu sekitar 1-2 minggu tergantung dari luas wilayah setiap padukuhan. Hasil dari kegiatan lapangan ini  dibahas  di  Balai  Desa  dengan  melibatkan para pihak terkait.
Kegiatan  yang  diselenggarakan  di  Balai Desa  bertujuan  untuk  melakukan  pembahasan hasil  pemetaan  wilayah,  potensi  desa,  serta penyusunan zonasi wilayah pengelolaan. Adapun  zonasi  wilayah  pengelolaan,  dibagi menjadi  3  (tiga)  zona,  yaitu  (1)  Selatan  untuk pengelolaan  sektor  peternakan,  pertanian, kehutanan,  dan  pariwisata;  (2)  Tengah  untuk zona  pemukiman;  dan  (3)  Utara  untuk  zona penyangga ekonomi. Berdasarkan hasil pembahasan  tersebut,  dilakukan  penyusunan dokumen  RTRD  dan  Rancangan  Peraturan
Desa (RPerdes) Jepitu tentang RTRD. Selanjutnya,  dokumen  RTRD  dan  RPerdes tersebut  dibahas  dalam  kegiatan  audiensi dengan para pihak untuk membangun kesepakatan  bersama  atas  dokumen-dokumen tersebut.
Dokumen  yang  telah  disepakati  tersebut disampaikan  ke  Pemda  Gunung  Kidul  oleh Pemdes  Jepitu  dan  Javlec  Indonesia,  yang sekaligus  melakukan  konsultasi  dan  koordinasi untuk implementasi dari RTRD tersebut. Dalam perkembangannya,  sampai  saat  ini  belum  ada tindak  lanjut  dari  Pemda  Gunung  Kidul  ke Pemdes  Jepitu  terkait  arahan  implementasi RTRD  dan  rekomendasi  untuk  penerbitan RPerdes  Jepitu  tentang  RTRD.  RPerdes tersebut akan menjadi landasan hukum Pemdes dalam  melakukan  penyusunan  program  dan kegiatan  desa.  Menurut  Nikolic et  al. (2021), salah  satu  tantangan  dalam  implementasi perencanaan,  yaitu  tidak  adanya  amanah  dan landasan  hukum  pelaksanaan  perencanaan dalam ketentuan perundang-undangan.
Akibatnya, sampai saat ini RTRD masih belum menjadi  acuan  Pemdes  dalam  melakukan penyusunan  berbagai  program  atau  kegiatan pembangunan di desa.
Berdasarkan uraian alur proses penyusunan  RTRD  di  atas,  maka  proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan penyusunan RTRW Kabupaten dalam Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang Nomor  11  tahun  2021,  dimana  dalam  proses penyusunan  terdapat  Tim  Penyusun  RTRD, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan,  dan  telah  disusun  RPerdes  Jepitu sebagai  payung  hukum  pelaksanaan  RTRD. Adanya  kesesuaian  tersebut  menunjukkan bahwa  Pemdes  yang  dibantu  oleh  Javlec Indonesia,  mampu  melakukan  penyusunan RTRD  sesuai  dengan  ketentuan  penyusunan RTRW  yang  berlaku.  Meskipun  RTRD  belum dapat  diimplementasikan  oleh  Pemdes,  karena belum  adanya  payung  hukum  yang  menjadi landasan pelaksanaan RTRD. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, proses penyusunan RTRD ini telah memberikan manfaat kepada masyarakat dan Pemdes dalam
Juni 2023, 7 (2): 151-165
hal sebagai berikut: 1) Peningkatan pemahaman terhadap  batas  wilayah  dan  potensi  desa;  2) Peningkatan  pemahaman  terhadap  kondisi keruangan  desa  terkait  lokasi  dan  batas  lahan Sultan  Ground , Tanah Kas  Desa, Tanah Milik, dll;  dan  3)  Tersedianya  data  spasial  tentang wilayah dan potensi desa. Hal ini menunjukkan bahwa  RTRD  dapat  menjadi  perspektif  baru dalam  perencanaan  wilayah  di  tingkat  desa untuk  mendorong  pembangunan  desa  yang lebih baik, efektif, efisien, dan optimal.
Dalam  proses penyusunan RTRD Jepitu, terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi, yaitu  1)  Aktor  yang  terlibat  dalam  penyusunan RTRD;  2)  Partisipasi  masyarakat;  3)  Pemetaan wilayah  desa;  4)  zonasi  wilayah  pengelolaan ruang desa; dan 5) Resistensi masyarakat.

## Gambar 5. Faktor-faktor Proses Penyusunan RTRD Sumber: Hasil Analisis, 2022
Proses penyusunan RTRD ini melibatkan berbagai  aktor,  yaitu  pamong  desa,  dukuh, masyarakat, pamong desa lain yang bersebelahan  dengan  Desa  Jepitu  dan  Javlec Indonesia. Untuk peran dari pamong desa, yaitu mengoptimalkan  seluruh  perangkat  desa  agar proses  penyusunan  RTRD  dapat  berjalan dengan  baik,  efektif,  dan  efisien.  Salah  satu terobosan  yang  dilakukan  oleh  pamong  desa dalam  kegiatan  pemetaan  wilayah,  adalah membentuk 2 (dua) tim pemetaan wilayah yang terdiri  dari  Pamong  Desa,  Dukuh,  masyarakat, dan Javlec Indonesia. Peran Pamong Desa juga menyelesaikan  permasalahan  tata  batas  dalam proses  pemetaan  wilayah.  Misalnya,  konflik tata batas Desa Jepitu dengan Desa Balong.
Peran  Dukuh  dalam  proses  penyusunan, adalah sebagai motor penggerak warga padukuhan  untuk  ikut  serta  dalam  proses pemetaan wilayah.
Sedangkan peran masyarakat,  yaitu  lebih  banyak  terlibat  dalam proses  pembahasan  hasil  lapangan  di  Balai Padukuhan  untuk  validasi  data  hasil  pemetaan. Keterlibatan masyarakat dalam pemetaan wilayah  dan  audiensi  hasil  penyusunan  RTRD, hanya dilakukan oleh masyarakat tertentu yang dipilih  oleh  Pemdes  dan  Dukuh.  Untuk  peran pamong  desa  lain  dalam  proses  penyusunan RTRD,  hanya  terlibat  dalam  proses  pemetaan tata  batas  untuk  keterpaduan  data  tata  batas antar desa.
Aktor  yang  mempunyai  peran  besar dalam  penyusunan  RTRD  ini  adalah  Javlec Indonesia. Javlec Indonesia berperan mulai dari kegiatan  sosialisasi  RTRD,  pendampingan dalam  pemetaan  wilayah  dan  potensi  desa, penyusunan  RTRD,  RPerdes,  sampai  dengan mendampingi Pemdes Jepitu melakukan konsultasi  dan  koordinasi  dengan  Pemda Gunung  Kidul  untuk  menyampaikan  RTRD yang  telah  disusun.  Menurut  (Crosby,  1991), pemangku  kepentingan  dalam  pelaksanaan suatu  kegiatan  dibagi  menjadi  3  (tiga) kelompok, yaitu: pemangku kepentingan utama yang menerima dampak dari kegiatan, penunjang  yang  berfungsi  sebagai  agen perantara atau intermediary agent, dan pemangku  kepentingan  kunci.  Berdasarkan  hal tersebut,  Javlec  Indonesia  termasuk  dalam pemangku kepentingan penunjang atau intermediary  agent yang  berperan  untuk mendorong  dan  mendampingi  Pemdes  Jepitu dalam melakukan aktualisasi terhadap berbagai tantangan  pengelolaan  dan  potensi  desa,  serta akses terhadap pembangunan melalui penyusunan RTRD.
Dalam  kaitannya  dengan  partisipasi masyarakat,  Arnstein  (2019)  menyampaikan bahwa terdapat 8 tingkat partisipasi masyarakat, yaitu manipulasi, terapi,
diinformasikan, konsultasi, perwakilan, kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan tingkat  masyarakat  berkuasa.  Dalam  konteks proses penyusunan RTRD, partisipasi
masyarakat  setempat  telah  berada  dalam tingkatan  konsultasi,  di  mana  masyarakat terlibat  dalam  proses  pengumpulan  data lapangan  sampai  dengan  pembahasan  atau konsultasi  hasil  penyusunan  RTRD  yang dilakukan oleh Pemdes dengan Javlec Indonesia. Namun, tingkat partisipasi masyarakat  dalam  setiap  tahap  penyusunan RTRD  mengalami  perbedaan.  Sebagai  contoh, kegiatan  pemetaan  wilayah  hanya  diikuti  oleh masyarakat  yang  mempunyai  lahan  di  daerah tata  batas.  Salah  satu  motif  keterlibatan masyarakat  tersebut  yaitu  adanya  kepentingan untuk  memastikan  tidak  terjadi  tumpang  tindih lahan,  sedangkan  dalam  proses  pembahasan hasil  pemetaan  wilayah  dan  dokumen  RTRD, keterlibatan  masyarakat  di  setiap  dusun diwakili  oleh  Kepala  Dusun  dan  Karang Taruna.  Dalam  proses  penyusunan  RTRD  ini, tingginya  partisipasi  masyarakat  hanya  dalam proses  sosialisasi  dan  pembahasan  RTRD  di Forum Musdus
“Keterlibatan masyarakat hanya ketika audiensi  dan  sosialisasi,  tidak  ikut mapping  desa.  adanya  keterbatasan waktu  dan  mungkin  SDM  Javlec  juga terbatas karena mungkin ada pendampingan  kegiatan  lain  di  tempat yang  berbeda.  Masyarakat  yang  ikut, hanya  masyarakat  yang  mempunyai lahan  di  batas  desa  yang  akan dilakukan  mapping,  sambil  melakukan validasi  lahan  miliknya  dengan  batas desa”. Wawancara  Pamong  Pemdes Jepitu, 22 Juli 2022.
Faktor  pemetaan  wilayah  dalam  proses penyusunan RTRD, dipengaruhi adanya konflik tata  batas  antar  desa  dan  antar  dusun.  Konflik terjadi karena perebutan kewenangan pengelolaan  sumber  daya  alam,  misalnya Sumber  Daya  Air  Puring  di  perbatasan  Desa Jepitu dan Desa Balong, serta Telaga Lenggoko di  perbatasan  Dusun  Manukan  dan  Dusun Pendowo.  Kurangnya  pemahaman  masyarakat terkait tata batas dan belum ada data tata batas dalam  bentuk  spasial,  menyebabkan  konflik tersebut tidak kunjung terselesaikan.
Perencanaan  tata  ruang  berbasis  spasial  yang penyusunannya  melibatkan  para  pihak,  dapat memberikan  kepastian  kepemilikan  lahan  dan keadilan distribusi pemanfaatan lahan, sehingga mengurangi terjadinya konflik lahan (Sun et al. , 2021).  Lebih  lanjut,  faktor  pemetaan  wilayah juga  dipengaruhi  adanya  kegiatan  pendataan dan  pemetaan  potensi  desa,  serta plotting fasilitas  umum  (fasum) existing dan  rencana. Kegiatan tersebut menjadi dasar dalam penentuan  zonasi  wilayah  pengelolaan  ruang dalam  dokumen  RTRD,  terkait  berbagai ketentuan  zona  pemanfaatan  dan  penyediaan sarana  prasarana  agar  ruang  yang  aman, nyaman,  dan  berkelanjutan  dapat  tercipta (Syahfitri, 2020).
Penentuan zonasi wilayah juga dipengaruhi  oleh  kondisi existing penggunaan lahan.  Sebagai  contoh,  kondisi existing zona tengah  di  Desa  Jepitu  yang  merupakan  daerah pemukiman warga juga ditetapkan sebagai zona permukiman  di  dalam  RTRD.  Hal  ini  dapat meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat karena  bukan  merupakan  hal  yang  baru  bagi masyarakat,  sehingga  potensi  pelanggaran pemanfaatan  ruang  oleh  masyarakat  dapat diminimalkan.  Program  Jalur  Jalan  Lintas Selatan  (JJLS)  juga  mempengaruhi  penentuan zonasi wilayah, di mana wilayah di sekitar JJLS ditetapkan  menjadi  kawasan  ekonomi  untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi  di  sekitarnya.  Menurut  Berisha et  al. (2021), penyusunan zonasi wilayah ini termasuk  dalam conformative  model, yaitu dilakukan  penentuan  alokasi  pemanfaatan  dan pengembangan  spasial  melalui  penentuan zonasi  agar  pembangunan  dapat  efektif  dan efisien.
Dalam  proses  penyusunan  RTRD,  juga ditemukan  faktor  resistensi  oleh  masyarakat. meskipun  sangat  rendah.  Budaya  “sendiko dhawuh”  di  masyarakat  setempat  untuk “manut”  atau  “bopoh”  terhadap  kebijakan pimpinan,  dalam  hal  ini  pimpinan  desa membuat  resistensi  masyarakat  cenderung lemah.  Masyarakat  menilai  pimpinan  atau Pamong  Pemdes  Jepitu  sebagai  pimpinan  yang akan “ngemong” atau menjaga dan memelihara
Juni 2023, 7 (2): 151-165
masyarakatnya, sehingga arahan atau kebijakan yang  disusun  oleh  Pemdes  Jepitu  dianggap merupakan suatu hal yang baik bagi masyarakat.
Resistensi  dalam  proses  penyusunan RTRD  yang  ditemukan  hanya  dilakukan  oleh LSM  setempat,  yaitu Wedi  Ombo  Surfing Society  (WOSS) .  Resistensi  ini  cenderung dipengaruhi oleh motif ekonomi dalam melakukan pengelolaan kawasan wisata pantai. RTRD  dinilai  akan  mengancam  eksistensi  dari WOSS  dalam  hal  pengelolaan  pantai  dan kelangsungan usaha dari warga setempat karena adanya kebijakan terkait sempadan pantai.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  seluruh  uraian  di  atas, penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Latar belakang  penyusunan  RTRD  oleh  Pemdes Jepitu,  dikarenakan  adanya  berbagai  fenomena sosial dan tantangan pengelolaan wilayah desa. Salah  satu  solusi  kebijakan  yang  diambil  oleh Pemdes  Jepitu,  adalah  dilakukan  penyusunan RTRD. Adapun faktor-faktor pemicu penyusunan  RTRD  tersebut,  dibagi  menjadi faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Dalam faktor  internal,  hal-hal  yang  menjadi  pemicu, yaitu  1)  Keprihatinan  pamong  desa  terhadap berbagai  fenomena  di  desa;  2)  Perlunya pengelolaan kawasan wisata pantai; 3) Optimalisasi  manfaat  ekonomi  dari  potensi desa;  4)  Panduan  perencanaan  pembangunan desa;  dan  5)  Pemetaan  wilayah  untuk memberikan  kepastian  lahan  dan  tata  batas, serta  mitigasi  konflik.  Sedangkan  faktor eksternal, dikarenakan adanya agen pendukung dalam penyusunan RTRD.
Keprihatinan terhadap terjadinya berbagai  fenomena  sosial  menjadi  faktor penting dalam menginisiasi penyusunan RTRD. Namun,  karena  keterbatasan  sumber  daya manusia,  maka  inisiasi  tersebut  tidak  dapat dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  peran  Javlec Indonesia  sebagai intermediary  agent yang berfungsi membantu dan mendampingi masyarakat desa dalam melakukan penyusunan RTRD  sangat  krusial.  Pemerintah  dapat
mengoptimalkan  fungsi  dan  peran  tenaga pendamping  desa  atau  melakukan  kerjasama dan  kolaborasi  dengan  akademisi  dan  institusi atau  Lembaga  Non-Pemerintah  yang  dapat berperan sebagai intermediary agent.
Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyusunan RTRD, terdiri dari 1) Aktor; 2)  Partisipasi  Masyarakat;  3)  Pemetaan Wilayah; 4) Zonasi Wilayah; dan 5) Resistensi. Dampak positif dari proses penyusunan RTRD, adalah  penyelesaian  permasalahan  tata  batas antar  desa  dan  antar  dusun,  serta  penyusunan data  spasial  tata  batas  dan  potensi  desa  yang dapat  digunakan  untuk  panduan  pelaksanaan pembangunan desa.
Penelitian ini menunjukkan bahwa RTRD  dapat  menjadi  salah  satu  solusi  dalam menyelesaikan  berbagai  tantangan  pengelolaan wilayah desa terkait  penyediaan data tata batas dan  potensi  desa  secara  spasial  untuk digunakan sebagai panduan perencanaan pembangunan  desa.  Namun,  belum  adanya payung  hukum  tentang  RTRD,  menyebabkan Pemdes  Jepitu  belum  dapat  menggunakan RTRD  sebagai  panduan  dalam  melakukan perencanaan  pembangunan  desa.  Oleh  karena itu, perlu adanya payung hukum atau kebijakan yang  tepat  sebagai  dasar  Pemdes  dan  Pemda untuk melakukan perencanaan tata ruang desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  menyampaikan  ucapan  terima kasih kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas selaku
pemberi  beasiswa  dalam  Program  Magister Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  serta  ucapan terima  kasih  kepada  pihak-pihak  terkait, khususnya  Pemerintah  Desa  Jepitu  yang  telah membantu  dan  memfasilitasi  penulis  dalam melakukan kegiatan pengambilan data lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arham, I., Sjaf, S., & Darusman, D. (2019). Strategi Pembangunan  Pertanian  Berkelanjutan  di Pedesaan  Berbasis  Citra  Drone  (Studi  Kasus
Desa  Sukadamai  Kabupaten  Bogor). Ilmu
Lingkungan , 17 , hal. 245-255. Arnstein,  S.  R.  (2019).  A  Ladder  of  Citizen Participation. American Planning Association , 85:1 , hal. 24-34.
Baja,  S.  (2012). Perencanaan  Tata  Guna  Lahan dalam Pengembangan Wilayah - Pendekatan Spasial dan Aplikasinya . Penerbit ANDI. Berisha,  E.,  Cotella,  G.,  Rivolin,  U.  J.,  &  Solly,  A. (2021).  Spatial  Governance  and  Planning
Systems  in  The  Public  Control  of  Spatial Development:a European Typology. European Planning Studies , 29 , hal. 181-200. Cornwall,  A.  (2008).  Unpacking  'Participation': models,  meanings  and  practices. Community Development , 43 , hal. 269-283. Crosby, B. L. (1991). Stakeholder Analysis: A Vital Tool  for  Strategic  Managers (Vol.  2). USAID's Implementing Policy Change
Project. Femilia,  Y.,  &  Huda,  U.  N.  (2020).  Kewenangan Desa  dalam  Penataan  Ruang  Berdasarkan Undang-Undang Desa. Hukum dan Kemanusiaan , 14 (1) , hal. 121-140.
Ge,  D.,  &  Yuqi,  L.  (2021).  A  strategy  of  the  rural governance  for  territorial  spatial  planning  in China. Geographical  Sciences , 31  (9) ,  hal. 1349-1364.
Herdiansyah,  A.  G.,  &  Randi.  (2016).  Peran
Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. Sosiologi , 1(1) , hal. 49-67.
Kusumatantya, I. (2013). Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembentukan Komunitas Guna Mencapai Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat. Wilayah dan
Lingkungan , 1(1) , hal. 33-48.
Nikolic, D. S., Pantic, M. D., & Jokic, V. T. (2021).
Urban  and  Spatial  Planning:  Pragmatic Consideration for Plan Implementation
Improvements  (A  Case  Study  of  the  Sity  of BOR). SAGE Open , hal. 1-14.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan,
Peninjauan  Kembali,  Revisi,  dan  Penerbitan
Persetujuan  Substansi  Rencana  Tata  Ruang
Wilayah  Provinsi,  Kabupaten,  Kota,  dan Rencana Detail Tata Ruang.
Poerwoningsih,  D.,  Antariksa,  Leksono,  A.  S.,  & Hasyim,  A.  W.  (2016).  Integrating  Visibility Analysis in Rural Spatial Planning. Procedia - Social and Behavioral Science 227 , hal. 838 - 844.
Rivolin,  U.  J.  (2012).  Planning  System  as Institutional Technologies: a Proposed Conceptualization  and  the  Implications  for Comparison. Planning Practice and
Research , 27 , hal. 63-85.
Rohiani,  A.  (2021).  Perencanaan  Penataan  Ruang Desa  Berbasis  Potensi  Desa  sebagai  Kendali Pembangunan  Desa  yang  Terarah  dan Berkelanjutan.
Regional and Rural Development Planning , 5 (1) , hal. 15-27.
Shohibuddin,  M.  (2016).  Peluang  dan  Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi  Tata  Kelola  Sumber  Daya
Alam  Desa:  Perspektif  Agraria  Kritis.
Sosiologi , 21(1) , hal. 1-33.
Sulistioadi,  S.  Y.  B.,  &  Rujehan.  (2020). Penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  Desa (RTRWDes)  secara  Partisipatif  di  Desa Muara  Siran  dan  Desa  Liang  Buaya Kecamatan  Muara  Kaman  Kabupaten  Kutai Kertanegara. Hutan Tropis , 4 (1) , hal. 30-41. Sun, P., Zhou, L., Ge, D., Lu, X., Sun, D., Lu, M., &
Qiao,  W.  (2021).  How  Does  Spatial
Governance  Drive  Rural  Development  in China's Farming Areas? Habitat Internasional , 109 , 102320.
Susetiawan,  Mulyono,  D.,  &  Roniardian,  M.  Y.
(2018).  Penguatan  Peran  Warga  Masyarakat dalam  Perencanaan,  Penganggaran,  dan
Evaluasi Hasil Pembangunan Desa.
Community Engagement , 4 , hal. 109-118.
Syahfitri,  C.  N.  (2020).  Implementasi  Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan  Pantai  di  Kota  Cirebon  Provinsi Jawa Barat. Kebijakan Pemerintah , 3(2) , hal.
62-74.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Widodo,  S.  (2017).  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah dalam  Perspektif  Perencanaan  Pembangunan Wilayah  (Studi  pada  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kota  Probolinggo). Administrasi Publik , 3 , hal. 166-172.