Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 47-57

## CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KOTA PEKANBARU

## Trio Saputra
Universitas Lancang Kuning Jl. Yos Sudarso KM.8 Rumbai Pekanbaru e-mail: trio_saputra@unilak.ac.id

## ABSTRACT
Minimum  service  standards  hereinafter  abbreviated  SPM  is  a  provision  of  the  type  and  quality  of basic  services  that  are  obligatory  area  obtained  every  citizen  is  entitled  to  a  minimum.  Minimum  Service Standards health sector Health hereinafter referred SPM is a benchmark performance of health services, held the  Regency  /  City.  Health  decentralization  in  Indonesia  has  been  implemented  since  2001.  Basic  health services Pekanbaru City can not be said to be good. Total availability of medical personnel and doctors are not proportional to the population. Distribution of medical personnel and doctors uneven per-districts in the city of Pekanbaru.  Besides  the  availability  of  health  centers,  polyclinics  and  sub  Per-districts  are  also  uneven. Pekanbaru city has not had a referral hospital, although their Arifin Achmad.
Keywords: Health Care

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kesehatan adalah merupakan salah satu dari hak asasi manusia, seperti termasuk  dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945 juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta   berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan. Kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia,  mengandung  suatu  kewajiban  untuk  menyehatkan  yang  sakit  dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan,  jiwa dan  sosial  yang  memungkinan  setiap  orang  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Hal  ini  melandasi pemikiran bahwa sehat adalah investasi.
Kesehatan  sebagai  investasi  sangat  berkaitan  dengan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) atau  Human Development Index (HDI).  Saat ini kualitas pertumbuhan pembangunan bangsa  Indonesia belum menggembirakan. Laporan UNDP 2005 menempatkan Indonesia berada pada urutan ke 110 dari 177 negara, di mana hanya satu tingkat di atas Uzbekistan dan dua tingkat di bawah Vietnam. Sebagai negara yang menganut sistem  negara  kesatuan  (unitarisme),  maka  pembangunan  kesehatan  daerah  merupakan  satu  sub  sistem  dari Pembangunan Kesehatan Nasional.
Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan  dasar  yang  merupakan  urusan  wajib  daerah  yang  berhak  diperoleh  setiap  warga  secara  minimal. Standar  Pelayanan  Minimal  bidang  kesehatan  selanjutnya  disebut  SPM  Kesehatan  adalah  tolok  ukur  kinerja pelayanan  kesehatan  yang  diselenggarakan  Daerah  Kabupaten/Kota.  Desentralisasi  kesehatan  di  Indonesia telah  dilaksanakan  sejak  tahun  2001.  Pertanyaannya  adalah:  apakah  kebijakan  ini  telah  meningkatkan  status
kesehatan  masyarakat?  Apakah  telah  mampu  meningkatkan  kapasitas  lembaga  di  sektor  kesehatan  dan peningkatan perhatian pemerintah daerah di sektor kesehatan.

## Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas penulis  merumuskan permasalahan dalam penelitian ini  yaitu : “ Sejauh mana capaian pelayanan kesehatan dasar di Kota Pekanbaru?”

## Kajian Pustaka
Konsep dasar dalam manajemen kesehatan
1. Pengertian manajemen
a.  Manajemen  adalah  pencapaian  tujuan-tujuan  yang  telah  ditentukan  dengan menggunakan  orang lain (Robert D. Terry)
b.  Manajemen  adalah  proses  dimana  pelaksanaan  dari  suatu  tujuan diselenggarakan  dan  diawasi (Encyclopaedia of sosial sciences)
c.  Manajemen  membuat  tujuan  tercapai  melalui kegiatan-kegiatan  orang  lain  dan  fungsi-fungsinya dapat dipecahkan sekurang-kurangnya 2 tanggung jawab utama (perencanaan dan pengawasan)
d. Manajemen adalah  suatu proses  yang dilakukan oleh  satu orang /lebih  untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain  guna  mencapai  hasil (tujuan)  yang tidak dapat  dicapai  oleh hanya satu orang saja. (Evancevich)
Dari batasan-batasan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan umum bahwa manajemen adalah suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan.  Apabila batasan ini diterapkan dalam bidang kesehatan masyarakat dapat dikatakan sebagai berikut :
“ Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan nonpetugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan.”
Dengan kata lain manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. (Notoatmodjo, 2003)
2. Fungsi manajemen

## Tabel 1 Perbandingan beberapa fungsi manajemen menurut

## 4 pakar manajemen ilmiah
Planning (perencanaan) adalah  sebuah  proses  yang  dimulai  dengan  merumuskan  tujuan  organisasi sampai dengan menetapkan alternative kegiatan untuk pencapaiannya.
Organizing (pengorganisasian) adalah  rangkaian  kegiatan  menajemen  untuk  menghimpun  semua
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 47-57
Tokoh Fungsi manajemen George Terry Planning, Organizing, Actuating, Controlling L. Gullick Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgetting H. Fayol Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling Koonzt O’ Donnel Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling
sumber  daya  (potensi)  yang  dimiliki  oleh  organisasi  dan  memanfaatkannya  secara  efisien  untuk  mencapai tujuan organisasi.
Actuating (directing,  commanding,  motivating,  staffing,  coordinating) atau  fungsi  penggerakan pelaksanaan  adalah  proses  bimbingan  kepada  staff  agar  mereka  mampu  bekerja  secara  optimal  menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan ketrampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya yang tersedia. Controlling (monitoring) atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah proses untuk  mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan.
Sumber kegiatan sektor kesehatan :
1. Pemerintah ,  yaitu  APBN  yang  disalurkan  ke  daerah  dalam  bentuk  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana Alokasi Khusus. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, porsi dana sektor kesehatan yang bersumber dari APBN menurun. Pemerintah pusat juga masih tetap membantu pelaksanaan program kesehatan di daerah melalui bantuan dana dekonsentrasi khususnya untuk pemberantasan penyakit menular.
2. APBD yang  bersumber  dari  PAD  (pendapatan  asli  daerah)  baik  yang  bersumber  dari  pajak,  atau penghasilan Badan Usaha Milik Pemda. Mobilisasi dana kesehatan juga bisa bersumber dari masyarakat dalam bentuk asuransi kesehatan, investasi pembangunan sarana pelayanan kesehatan oleh pihak swasta dan biaya langsung yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk perawatan kesehatan. Dana pembangunan kesehatan yang diserap oleh berbagai sektor harus dibedakan dengan dana sektor kesehatan yang diserap oleh Dinas kesehatan.
3. Bantuan  luar  negeri ,  dapat  dalam  bentuk  hibah  (grant)  atau  pinjaman  (loan)  untuk  investasi  atau pengembangan pelayanan kesehatan.
Asuransi  kesehatan  atau  pembiayaan  kesehatan  yang  bersumber  dari  asuransi  kesehatan  merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mengantisipasi mahalnya biaya pelayanan kesehatan. Alasannya antara lain :
1. Pemerintah dapat mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan dari sektor kesehatan.
2. Meningkatkan  efisiensi  dengan  cara  memberikan  peran  kepada  masyarakat  dalam  pembiayaan pelayanan kesehatan.
3. Memeratakan  beban  biaya  kesehatan  menurut  waktu  dan  populasi  yang  lebih  luas  sehingga  dapat mengurangi resiko secara individu.
Asuransi kesehatan adalah suatu mekanisme pengalihan resiko (sakit) dari resiko perorangan menjadi resiko  kelompok.  Dengan  cara  mengalihkan  resiko  individu  menjadi  resiko  kelompok,  beban  ekonomi  yang harus  dipikul  oleh  masing-masing  peserta  asuransi  akan  lebih  ringan  tetapi  mengandung  kepastian  karena memperoleh jaminan.
Unsur-unsur asuransi kesehatan :
1. Ada perjanjian
2. Ada pemberian perlindungan
3. Ada pembayaran premi oleh masyarakat
Jenis asuransi kesehatan yang berkembang di Indonesia :
1. Asuransi kesehatan sosial (Sosial Health Insurance)
Contoh : PT Askes untuk PNS dan penerima pensiun dan PT Jamsostek untuk tenaga kerja swasta.
2. Asuransi kesehatan komersial perorangan (Private Voluntary Health Insurance)

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 47-57
Contoh : Lippo Life, BNI Life, Tugu Mandiri, Takaful, dll.
3. Asuransi kesehatan komersial kelompok (Regulated Private Health Insurance)
Contoh : produk Asuransi Kesehatan Sukarela oleh PT Askes.

## PEMBAHASAN
Di  era  globalisasi  tahun  2020  mendatang,  kesehatan    kerja  merupakan  salah  satu  prasyarat  yang ditetapkan  dalam  hubungan  ekonomi  perdagangan  barang  dan  jasa  antar  negara  yang  harus  dipenuhi  oleh seluruh negara anggotanya, termasuk bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta  mewujudkan perlindungan  masyarakat  pekerja  Indonesia  telah  ditetapkan  Visi  Indonesia  Sehat  2015  yaitu  gambaran masyarakat  Indonesia  di  masa  depan,  yang  penduduknya  hidup  dalam  lingkungan  dan  perilaku  sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.Kesehatan memegang posisi sentral, karena tanpa kesehatan tidak mungkin seseorang dapat meningkatkan produktifitas. Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat bersaing dan dapat meningkatkan tingkat produktifitas dan efisiensi.

## Rasio Posyandu per Satuan Balita

## Tabel 2 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Pekanbaru Tahun 2007 s.d 2011

## Sumber : Dinas Kesehatan Pekanbaru, 2012
Rasio Posyandu per-Satuan Balita merupakan jumlah Posyandu untuk setiap 1000 orang balita. Tabel 3.1 menunjukkan bahwa rasio jumlah Posyandu Per 1000 orang balita pada periode 2007-2011 adalah 5 buah. Jumlah  posyandu  selalu  bertambah  dari  573  buah  pada  tahun  2007  menjadi  602  buah  pada  tahu  2011. Penambahan  jumlah  Posyandu  dimaksudkan  untuk  mengantisipasi  pertambahan  jumlah  bayi  dari  tahun  ke tahun, dan ini cukup efektif sehingga persentase jumlah Posyandu dapat dipertahankan diatas 5 per-1000 balita.
Tabel 3 Jumlah Posyandu dan Balita menurut Kecamatan Tahun 2011 Kota Pekanbaru
No Uraian 2007 2008 2009 2020 2011 1 Jumlah Posyandu 573 584 584 598 602 2 Jumlah Balita 103.372 112.083 111.860 107.963 111.725 3 Rasio 5,54 5,21 5,22 5,54 5,39 No Kecamatan Jumlah Posyandu Jumlah Balita Rasio 1 Bukit Raya 57 11.439 4,98 2 Marpoyan Damai 72 15.643 4,60 3 Tampan 67 21.113 3,17 4 Sukajadi 54 5.871 9,20 5 Pekanbaru Kota 34 3.119 10,90 6 Sail 24 2.668 9,00

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 47-57
Sumber: Dinas Kesehatan Pekanbaru, 2012

## Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per-Satuan Penduduk
Tabel 4 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2007 s.d 2011 Kota Pekanbaru
Sumber: Dinas Kesehatan Pekanbaru, 2012
Tabel 5 Jumlah Posyandu dan Balita menurut Kecamatn Tahun 2011 Kota Pekanbaru
7 Lima Puluh 30 5.144 5,83 8 Tenayan Raya 82 15.326 5,35 9 Senapelan 40 4.534 8,82 10 Rumbai Pesisir 64 8.051 7,95 12 Rumbai 42 8.042 5,22 13 Payung Sekaki 36 10.775 3,34 14 Pekanbaru 602 111.725 5,39 No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 1 Jumlah Puskesmas 17 19 19 19 19 2 Jumlah Poliklinik 216 225 245 254 254 3 Jumlah Pustu 34 32 32 33 33 4 Jumlah Penduduk 771.429 799.213 802.788 897.768 902.464 5 Rasio Puskesmas persatuan penduduk 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 6 Rasio Poliklinik Persatuan Penduduk 0,28 0,28 0,30 0,28 0,28 7 Rasio Pustu persatuan penduduk 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 No  Kecamatan Jumlah Penduduk Puskesmas Poliklinik Pustu Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio 1 Bukit Raya 92.395 1 0,01 47 0,50 3 0,03 2 Marpoyan Damai 126.355 2 0,02 26 0,21 4 0,03 3 Tampan 170.543 3 0,02 35 0,21 2 0,01 4 Sukajadi 47.420 2 0,04 21 0,44 1 0,02 5 Pekanbaru Kota 25.193 1 0,04 16 0,64 1 0,04 6 Sail 21.550 1 0,05 5 0,23 2 0,09 7 Lima Puluh 41.549 1 0,02 9 0,22 4 0,10 8 Tenayan Raya 123.799 2 0,02 30 0,24 5 0,04 9 Senapelan 36.625 1 0,03 9 0,25 2 0,05 10 Rumbai Pesisir 65.036 2 0,03 17 0,26 5 0,08

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 47-57

## Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2012
Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu persatuan penduduk adalah ketersediaan puskesmas, poliklinik dan pustu untuk setiap 1000 orang penduduk. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio puskesmas, poliklinik dan pustu terhadap 1000 penduduk cenderung tetap,  yaitu berturut-turut 0,02; 0,28 dan 0,04. Namun dengan bertambahnya  penduduk  setiap  tahunnya,  maka  perlu  menambah  jumlah  puskesmas,  poliklinik  dan  pustu, paling tidak untuk mempertahankan rasio ketersediaannya persatuan penduduk. Tabel 3.3 menunjkkan bahwa distribusi  setiap  kecamatan  pada  2011  masih  belum  merata.  Rasio  ketersediaan  poliklinik  di  kecamatan  di Pekanbaru Kota memiliki Rasio yang tinggi, sebesar 0,64 sedangkan kecamatn Rumbai hanya 0,11.

## Rasio Rumah Sakit per-satuan Penduduk
Rasio rumah sakit per-satuan penduduk adalah ketersediaan rumah sakit setiap 1000 orang penduduk. Jumlah rumah sakit dan rasio ketersediaannya per 1000 penduduk di Kota Pekanbaru dari Tahun 2007 sampai 2011  dapat  dilihat  pada  tabel  3.4.  Pada  tabel  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  rumah  sakit  di  Kota Pekanbaru  setiap  tahunya  bertambah  (  dari  14  unit  pada  tahun  2007  menjadi  22  unit  pada  tahun 2011  ).penambahan  jumlah  rumah  sakit  ini  seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk,  sehingga  rasio rumah  sakit  terhadap  1000  orang  penduduk  selalu  tetap,  yaitu  sebesar  0,02  pada  tahun  2007  sampai  dengan 2011.
Tabel 6 Jumlah Rumah Sakit per- Satuan Penduduk Tahun 2007 s.d 2011 Kota Pekanbaru

## Sumber: Dinas Kesehatan Pekanbaru, 2012
Tabel 7 Jumlah Rumah Sakit per-Satuan Penduduk Tahun 2011 menurut Kecamatan- Kota Pekanbaru
11 Rumbai 64.961 3 0,05 7 0,11 2 0,03 12 Payung Sekaki 87.038 1 0,01 32 0,37 2 0,02 13 Pekanbaru 902.464 19 0,02 254 0,28 33 0,04 No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 1 Jumlah Rumah Sakit 14 16 18 21 22 2 Jumlah Penduduk 771.429 799.213 802.788 897.768 902.464 3 Rasio 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 No Kecamatan Jumlah Rumah Sakit Jumlah Penduduk Rasio 1 Bukit Raya 1 92.395 0,01 2 Marpoyan Damai 6 126.355 0,05 3 Tampan 1 170.543 0,006 4 Sukajadi 4 47.420 0,08 5 Pekanbaru Kota 3 25.193 0,12 6 Sail 4 21.550 0,19 7 Lima Puluh 0 41.549 0

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 47-57

## Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2012

## Rasio Dokter per-Satuan Penduduk
Rasio  dokter  per-satuan  penduduk  menunjukkan  jumlah  ketersedian  dokter  untuk  setiap  1000  orang penduduk.  Tabel  3.7  menunjukkan  jumlah  dokter  dengan  rasio  ketersediaannya  per-1000  penduduk  di  Kota Pekan  baru  dari  Tahun  2007  sampai  2011.  Pada  tabel  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  dokter  dan  rasio dokter dari tahu ke tahun meningkat. Pada tahun 2007, jumlah dokter di Kota Pekanbaru sebanyak 570 orang, meningkat dari 0,7 pada tahun 2007 menjadi 1,1 pada tahun 2011. Artinya pada tahun 2011 terdapat lebih dari dari 1 orang dokter untuk 1000 orang penduduk.
Distribusi dokter perkecamatan di Pekanbaru pada tahun 2011 per-1000 penduduk tidak merata antar kecamatan. Misalnya di kecamatan Kota, dengan rasio sebesar 7,1, menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 7 orang  dokter  untuk  setiap  1000  orang  penduduk  di  Kecamatan  Pekanbaru  Kota;  sedangkan  di  Kecamatan Tenayan Raya, hanya ada sekitar 1 orang dokter untuk 10.000 orang.
Tabel 8 Jumlah Dokter per-Satuan Penduduk Tahun 2007 s.d 2011 Kota Pekanbaru
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2012
Tabel 9 Jumlah Dokter per-Satuan Penduduk Tahun 2011 menurut Kecamatan – Kota Pekanbaru
8 Tenayan Raya 0 123.799 0 9 Senapelan 1 36.625 0,03 10 Rumbai Pesisir 0 65.036 0 12 Rumbai 0 64.961 0 13 Payung Sekaki 2 87.038 0,02 14 Pekanbaru 22 902.464 0,02 No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 1 Jumlah Dokter 570 680 695 979 979 2 Jumlah Penduduk 771.429 799.213 802.788 897.768 902.464 3 Rasio 0,7 0,9 0,9 1,1 1,1 No Kecamatan Jumlah Tenaga Medis Jumlah Penduduk Rasio 1 Bukit Raya 99 92.395 5 2 Marpoyan Damai 68 126.355 1,1 3 Tampan 83 170.543 0,5 4 Sukajadi 151 47.420 0,5 5 Pekanbaru Kota 179 25.193 3,2 6 Sail 48 21.550 7,1 7 Lima Puluh 99 41.549 2,2 8 Tenayan Raya 14 123.799 2,4

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 47-57
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2012

## A. Rasio Tenaga Medis per-Satuan Penduduk
Rasio tenaga medis per-satuan penduduk adalah menunjukkan jumlah ketersediaan tenaga medis bagi setiap 1000 orang pendudduk. Tabel diatas menunjukkan bahwa baik jumlah maupun rasio ketersediaan tenaga medis  di  Kota  Pekanbaru  terhadap  1000  orang  penduduk  dari  tahun  2007  sampai  tahun  2011  mengalami perubahan (fluktuatif), terutama sekali pada tahun 2010, jumlah tenaga medis yang tersedia hanya 1.215 orang (kurang dari separoh dari tahunsebelumnya). Sementara itu rasio ketersediaan tenaga medis per-1000 penduduk cenderung  naik dari tahun 2007 (2,9) sampai  tahun 2011 (3,4), kecuali tahun 2010 yang turun cukup drastis sebesar 1,4.
Tabel  3.9  menunjukkan    jumlah  dan  rasio  ketersediaan  tenaga  medis  pada  Tahun  2011  pada  setiap kecamatan di Kota Pekanbaru. Terlihat bahwa distribusi tenaga medis kurang merata untuk setiap Kecamatan. Dari  tabel  tersebut  juga  dapat  terbaca  bahwa  pada  4  Kecamatan    Tampan,  Lima  Puluh,  Tenayan  Raya  Dan payung  Sekaki)hanya  ada  kurang dari 2 orang  tenaga  medis untuk 1000 orang penduduk.sedangkakn pada  3 kecamatan  Pekanbaru Kota, Sail dan Senapelan), tersedia tenaga medis sekitar 10 orang atau lebih. Untuk 5 Kecamatan lainnya  Sukajadi, Rumbai, Rumbai Pesisir, Bukit Raya dan Marpoyan Damai), dengan rasio antara 2,4  sampai  dengan  6,1  mengindikasikan  bahwa  tenaga  medis  yang  tersedia  pada  tahun  2011  di  kelima kecamtan tersebut berkisar antara 2 sampai 6 orang untuk setiap 1000 orang penduduknya.

## Tabel 10 Jumlah Tenaga Medis per-Satuan Penduduk Tahun 2007 s.d 2011

## Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2012
Tabel 11 Jumlah Tenaga Medis per-Satuan Penduduk Tahun 2011 menurut Kecamatan –Kota Pekanbaru
9 Senapelan 93 36.625 0,1 10 Rumbai Pesisir 45 65.036 2,5 11 Rumbai 18 64.961 0,7 12 Payung Sekaki 82 87.038 0,3 13 Pekanbaru 979 902.464 1,1 No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 1 Jumlah Tenaga Medis 2.227 2.048 2.708 1.215 3.094 2 Jumlah Penduduk 771,429 799.213 802.788 897.768 902.464 3 Rasio 2,9 2,6 3,4 1,4 3,4 No Kecamatan Jumlah Tenaga Medis Jumlah Penduduk Rasio 1 Bukit Raya 568 92.395 6,1 2 Marpoyan Damai 300 126.355 2,4 3 Tampan 250 170.543 1,5 4 Sukajadi 157 47.420 3,3

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 47-57

## Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2012

## B. Capaian Pelayanan Kesehatan Dasar
Indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan pemerintah Kota Pekanbaru dari tahun 2007 sampai tahun  2011  untuk  pelayanan  kesehatan  ditunjukkan  oleh  capaian  indikator  seperti:  ;  Cakupan  Komplikasi Kebidanan yang ditangani; Cakupan Kelurahan UCI; Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan; Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD; Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat miskin; Cakupan Kunjungan Bayi; Cakupan Puskesmas dan Cakupan Pembantu Puskesmas.
Tabel  3.11  menunjukkan  capaian  pelayanan  kesehatan  dasar  beserta  pembandingannya  (  Standar Pelayanan Minimum Nasional disertai dengan target waktu pencapaiannya). Terlihat bahwa sedikitnya ada 3 indikator  (Cakupan  Komplikasi  Kebidanan  yang  ditangani;  Cakupan  Kelurahan  UCI;  Cakupan  Balita  Gizi Buruk yang mendapat Perawatan; Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD) yang telah melampaui SPM Nasional. Untuk 3 indikator ini diperlukan konsistensi, agar dapat mempertahankan prestasi ini. Sedangkan 2 indikator dengan porsentase yang masih rendah dan jauh dibawah SPM Nasional (Cakupan Penemuan  dan  Penanganan  Penderita  Penyakit  DBD;  Cakupan  Pelayanan  Kesehatan  Rujukan  Pasien Masyarakat  miskin),  masih  memerlukan  usaha  yang  keras  untuk  mencapai  nilai  SPM.  Untuk  3  indikator kinerja(  Cakupan  pertolongan  persalian  oleh  tenaga  medis  yang  memiliki  kompentensi  kebidanan,  Cakupan Kelurahan UCI DAN Cakupan Kunjungan Bayi), diperlukan konsistensi untuk mencapai dan memperthankan kinerjanya.  Dua  indikator  lain  (Cakupan  Puskesmas  dan  Cakupan  Pembantu  Puskesmas)  tidak  memiliki indikator  pembandingan  (SPM),  namun  menunjukkan  angka  persentase  yang  tinggi  (  di  atas  100%  untuk Cakupan Puskesmas).
Tabel 12 Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Dasar Kota Pekanbaru Tahun 2007-2011
5 Pekanbaru Kota 250 25.193 9,9 6 Sail 257 21.550 11,9 7 Lima Puluh 75 41.549 1,8 8 Tenayan Raya 200 123.799 1,6 9 Senapelan 357 36.625 9,7 10 Rumbai Pesisir 330 65.036 5,1 12 Rumbai 225 64.961 3,5 13 Payung Sekaki 125 87.038 1,4 14 Pekanbaru 3094 902.464 3,4 No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 SPM 1 Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani 31,16 49,07 100 100 100 80 (2015) 2 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mem- iliki komentensi kebidanan 96,23 90,33 85,66 85,55 78,60 90 (2015) 3 Cakupan Kelurahan UCI 100 96,55 55 84,48 94,83 100 (20010)

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 47-57
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2012
Indikator kinerja  pembngunan bidang kesehatan dapat  dilihat  dari beberapa  aspek, antara  lain: rasio Posyandu per satuan balita; Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk; Rasio Rumah Sakit per satuan  Penduduk;  Rasio  Dokter  per  satuan  Penduduk;  Rasio  Tenaga  Medis  per  satuan  Penduduk;  Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani; Cakupan Kelurahan UCI; Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan;  Cakupan  Penemuan  dan  Penanganan  Penderita  Penyakit  DBD;  Cakupan  Pelayanan  Kesehatan Rujukan  Pasien  Masyarakat  miskin;  Cakupan  Kunjungan  Bayi;  Cakupan  Puskesmas  dan  Cakupan  Pembantu Puskesmas. Berikut ini capaian dari indikator kinerja utama pembangunan bidang kesehatan Kota Pekanbaru pada periode 2007-2011.
Menurut  wali  kota  Pekanbarumengatakan “  padatnya  beban  layanan  Puskesmas  yang  melebihi standar pelayanan itu sehingga penambahan dan sudah diusulkan dalam RPJMD yang menjadi rujukan bagi peningkatan  pelayanan  kesehatan  masyarakat  di  kota  bertuah  itu  pada  tahun  2013.  Berdasarkan  evaluasi sepanjang 2012, kunjungan masyarakat tiap hari ke Puskesmas cukup tinggi sekaligus menggambarkan bahwa penduduk di kota itu memiliki kepedulian yang tinggi atas kesehatan mereka”.
Bersamaan  dengan  itu,  katanya,  diyakini  pula  bahwa  tingkat  pengetahuan  kesehatan  mereka  juga rendah. Ia menyebutkan, di Kota Pekanbaru hanya tersedia sebanyak 20 unit Puskesmas yang tersebar pada 12 kecamatan  di  kota  itu  secara  tidak  merata.  "Untuk  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  di daerah  itu  dibantu  oleh  20  unit  puskesmas  keliling,"  katanya   akan  tetapi  kondisi  sebagian  besar  kendaraan puskesmas keliling itu berada di atas 20 tahun dan sering rusak. Dampaknya, pelayanan kesehatan maksimal sulit  direalisasikan,  sehingga  dibutuhkan  dukungan  masyarakat  khususnya  dunia  usaha.  Persoalan  lainnya  di bidang pelayanan kesehatan, tambahnya, Kota Pekanbaru belum memiliki rumah sakit rujukan, kendati adanya RSUD  Arifin  Achmad.  "Akan  tetapi  RSUD  Arifin  Achmad  justru  dinilai  Menkes  sebagai  Puskesmas  besar karena  semuanya  dilayani,"  katanya  yang  kini  RSUD  tersebut  sudah  ditingkatkan  sebagai  rumah  sakit pendidikan .

## PENUTUP
Pelayanan kesehatan dasar Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan baik. Jumlah ketersediaan tenaga medis  dan  dokter  tidak  sebanding  dengan  jumlah  penduduk.  Distribusi  tenaga  medis  dan  dokter  yang  tidak merata  per-kecamatan  di  Kota  Pekanbaru.  Selain  itu  ketersediaan  Puskesmas,  Poliklinik  dan  Pustu  per-
4 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 100 100 100 100 100 (2010) 5 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC TBA 25,76 23,38 20,09 31,81 33,87 100 (2010) 6 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ru- jukan Pasien Masyarakat Miskin 100 100 100 100 100 100 (2010) 7 Cakupan Kunjungan Bayi 5 5 6,2 12 17,64 100 (2015) 8 Cakupan Kunjungan Bayi 81,06 141,1 96,39 96,39 94,73 90 (2010) 9 Cakupan Puskesmas 141,7 158,3 158,3 158 167 10 Cakupan Pembantu Puskesmas 58,62 55,17 55,17 55,17 56,9
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 47-57
kecamatan  juga  tidak  merata.  Kota  Pekanbaru  belum  memiliki  rumah  sakit  rujukan,  kendati  adanya  RSUD Arifin Achmad.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Laporan
Notoatmojo, Soekidjo. 1997. Ilmu Kesehatan Masyarakat . Jakarta : Rineka Cipta.
Muninjaya, Gde AA, 2004. Manajemen Kesehatan ,ed.2. Jakarta : EGC
RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
Website
http://www.kesehatanibu.depkes.go.id/archives/619 http://ajago.blogspot.com/2007/12/pengantar-manajemen-kesehatan.html\
http://m.riaupos.co/29644-berita-pekanbaru-kekurangan-dokter-spesialis.html#.Ul-jWBCW5sk http://www.jamsosindonesia.com/newsgroup/selengkapnya/puskesmas-pekanbaru-hanya-mampu-memberikan- pelayanan-15-persen-saja-_4864
http://januarida.blogspot.com/2012/11/makalah-manajemen-pelayanan-publik-di.html

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 47-57