## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANDUNG

## Ihsanul Farhan
UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: farhanihsanul18@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  menjelaskan  bagaimana  implementasi  kebijakan  perlindungan  anak  di UPTP2TP2A Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara  mendalam,  observasi, dokumentasi,  dan  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  implementasi kebijakan perlindungan anak oleh UPT P2TP2A Kota Bandung masih belum optimal. Semua kasus korban yang dilaporkan dapat diselesaikan sesuai prosedur perlindungan anak, namun pemantapan  kinerja  tetap  diperlukan.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengefektifkan  pelaksanaan prosedur peradilan anak baik korban maupun pelaku anak, harus dibuka pintu efisiensi waktu dan pelayanan yang cepat sesuai dengan sistem peradilan pidana.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Anak, Kota Bandung.

## Abstract
This research explains how the implementation of the Child Protection Policy in UPTP2TP2a Bandung  City.  The  research  method  used  is  a  qualitative  approach  using  data  collection techniques with in-depth interviews, observation, documentation, and literature studies. The results of the study revealed that the implementation of the child's protection policy by UPT P2TP2A Bandung City was still not optimal. All cases of victims reported can be completed according  to  child  protection  procedures,  but  stabilization  of  performance  is  still  needed. Therefore,  to  streamline  the  implementation  of  children's  judicial  procedures  both  victims and  children,  doors  must  open  time  efficiency  and  fast  service  in  accordance  with  the criminal justice system.
Keywords: Implementation of Policy, Child Protection, Bandung City.

## A. PENDAHULUAN
Anak merupakan amanat dan karunia Tuhan YME yang harus kita lindungi setiap saat karena anak memiliki harkat,  martabat,  dan hak  yang melekat  pada dirinya untuk  dijunjung tinggi  sebagai  manusia.  Seorang anak,  ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa,  memiliki hak sejak lahir, dan tidak seorang pun dapat merampas hak ini darinya. ”
Anak merupakan cikal, potensi serta generasi muda penerus harapan dan perjuangan bangsa Indonesia. Maka dalam mendukung keinginan tersebut anak harus memikul tanggung jawab itu kelak. Dan tentu  ia perlu diberikan bekal  yang berupa arahan dan dukungan yang besar  sehingga  dapat  tubmuh  dan  berkembang  dengan  baik.  Anak  wajib  mendapatkan perlakuan  yang  optimal  yang  tentunya  positif  baik  secara  fisik,  mental,  sosial,  maupun agama. Sehingga anak memiliki karakter yang baik dan tentunya berakhlak mulia. Maka dari itu  tak  seorang  pun  yang  dapat  mengganggu  atau  merampas  hak  kebebasan  bagi  mereka karena  anak  dijamin  dan  dilindungi  oleh “ HAM.  Hak anak Undang-Undang  Republik

## ARTIKEL
Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam bab X (sepuluh) yang tercantum di Pasal 52 sampai pasal 66. ”
Kondisi  anak  di  Indonesia  pada  saat  ini  patut  dijadikan  sebuah  perhatian  baik  dari masyarakat umum maupun pemerintah, dikarenakan sangat banyak terjadi ketimpangan yang tentunya  akan  mengurangi  produktifitas  anak  itu  sendiri  untuk  tumbuh  dan  berkembang mendapatkan  ruang  untuk  Pendidikan,  kesehatan,  sarana  dan  prasarana  untuk  mereka bermain. Banyak dilemma yang terjadi terhadap anak terutama di daerah yang jauh dari pusat ibu  kota  maupun  di  kota  kota  besar  sekalipun.  Anak  dipandang  sebelah  mata  dan  dijadikan sebagai  alat  oleh  orang  yang  tidak  memiliki  hati  nurani  untuk  mendapatkan  keuntungan pribadi  seperti  mengemis,  pengamen,  dan  banyak  lagi.  Dan  di  daerah  yang  jauh  dari  kota besar,  kondisi  anak  pada  umumnya  juga  sangat  memprihatinkan  karena  banyak  sekali  anak yang tidak mendapatkan hak kesehatan dengan layak seperti imunisasi, air minum yang sehat yang tentunya dapat menghambat tumbuh kembang anak itu sendiri.
“ Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat  diartikan  sebagai  perbuatan  yang  menyebabkan  cedera  atau  matinya  orang  lain  dan menyebabkan  kerusakan  fisik  pada  orang  lain.  Kekerasan  yang  mengakibatkan  terjadinya kerusakan  adalah  kekerasan  yang  bertentangan  dengan  hukum.  Oleh  karena  itu,  kekerasan dapat  dikatakan  sebuah  kejahatan.  Kekerasan  umumnya  ditujukan  kepada  kelompok  yang dianggap  lemah .” “ Kekerasan  umumnya  ditujukan  kepada  kelompok  yang  dianggap  lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan. ” “ Kekerasan terhadap anak adalah semua tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun  emosional,  penyalahgunaan  seksual,  trafiking,  penelantaran,  eksploitasi  komersial termasuk  eksploitasi  seksual  komersial  anak  yang  mengakibatkan  kerugian  nyata  ataupun potensial  terhadap  kesehatan  anak,  kelangsungan  hidup  anak,  tumbuh  kembang  anak  atau martabat  anak,  yang  dilakukan  dalam  konteks  hubungan  tanggung  jawab,  kepercayaan  atau kekuasaan.h satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan. ” “ Terjadinya  kekerasan  terhadap  anak  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yaitu: Faktor  internalnya  adalah:  a)  Merebaknya  kekerasan  terhadap  anak  dapat  disebabkan  oleh kondisi dan perilaku anak. Kondisi anak, misalnya, anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan  pada  lingkungan,  cacat  fisik,  cacat  intelektual,  cacat  perilaku,  perilaku menyimpang, dan tipe kepribadian. b) Orang tua memainkan peran penting dalam kekerasan terhadap anak-anak mereka. Contohnya termasuk orang tua yang membesarkan anak karena kekerasan  dan  pelecehan,  keluarga  yang  sering  berselisih  pendapat  yang  meningkatkan tingkat kejahatan kekerasan terhadap anak-anak mereka dibandingkan dengan keluarga jinak, dan anak-anak yang dialami oleh orang tua tunggal. Kekerasan terhadap kekerasan mungkin membuat  stres  karena  frekuensi  kejahatan.  Faktor  eksternalnya  adalah  a)  Lingkungan luar/masyarakat  yang  memiliki  pola  interaksi  sosial  yang  buruk,  tingginya  tingkat kriminalitas  di  lingkungan  tersebut,  kurangnya  edukasi  yang  didapat  masyarakat  dalam lingkungan tersebut. b) Sosial media, sosial media merupakan salah satu alat informasi yang banyak digunakan masyarakat pada saat ini. Sosial media memberikan feedback yang sangat besar  dalam  kehidupan  manusia.  Banyaknya  platform  yang  menyajikan  aksi  kekerasan, pergaulan  bebas  yang  mengakibatkan  dampak  negatif  terhadap  perkembangan  anak kedepannya,  c)  Budaya,  masih  banyaknya  melekat  budaya  yang  memiliki  pandangan  atau pola pikir bahwa anak dianggap rendah yang tidak setara dengan orang biasa sehingga anak kerap mendapatkan kekerasan apabila anak melakukan kesalahan (Mahendra, 2017).
Kota Bandung merupakan kota yang besar dan dimana didalamnya terdapat berbagai kasus  kekerasan  terhadap  anak  baik  dari  lingkup  yang  paling  kecil  yaitu  keluarga  maupun dalam  lingkup  masyarakat.  Adapun  untuk  Kota  Bandung  sendiri  mempunyai  Perda  no.  4 tahun  2019  yang  menjadi  landasan  hukum  dalam  perlindungan  anak  yang  merupakan  hasil

## ARTIKEL
amandemen  Perda  no.  10  tahun  2012  (Perda  Kota  Bandung,  2019).  Tetapi,  pada  nyatanya kebijakan  perlindungan  anak  yang  sudah  diamandemen  tidak  terlalu  memberikan  pengaruh atau  impact  dalam  meminimalisir  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  kota  Bandung. Kepala UPT Pusat  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung Mytha Rofiyanti mengatakan pada tahun 2018 ada 119 kasus kekerasan anak yang ditangani pihaknya.
Dalam awal tahun 2019, hingga pertengahan tahun sudah tercatat sebanyak 104 kasus. Menurutnya,  penyebab  kekerasan  terhadap  anak  terjadi  karena  berbagai  faktor.  Seperti permasalahan  rumah  tangga,  perilaku  anak,  juga  perilaku  buruk  dari  orang  tua  anak.  Sejak Januari sampai Juli di tahun 2020 ada 70 kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan psikis karena dampak  ekonomi. untuk kekerasan  seksual dan kasus  prostitusi online, dengan total  keseluruhannya  mencapai  30  kasus.  Sementara  sisanya  mencakup  kekerasan  fisik  20 kasus,  dan  kekerasan  psikis  20  kasus,  ungkap  Anik  Febriani  Kabid  Perlindungan  dan Pemenuhan  Hak  Anak  (DP3AMP)  Kota  Bandung  di  platform  Ayobandung.com . Hal  ini tentunya  menjadi  perhatian  penulis  untuk  membahas  bagaimana  implementasi  kebijakan Perda no. 4 Tahun 2019 sejauh ini berjalan karena pada kenyataannya dalam beberapa tahun terakhir  terdapat  lonjakan  kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  kota  Bandung  sendiri  yang mengakibatkan banyak dampak yang terjadi dalam pelaksanaan kehidupan di masyarakat.
Menurut (Daniel Mazmanian A and Paul A, 1983) mengatakan bahwa: “Implementasi adalah  memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi  sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku atau  dirumuskan  merupakan  fokus  perhatian  implementasi  kebijaksanaan  yakni  kejadian- kejadian  dan  kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah  disahkannya  pedoman-pedoman kebijaksanaan  Negara  yang  mencakup  baik  usaha-usaha  untuk  mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.
Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi suatu kebijakan tidak dimulai  sampai  tujuan  dan  sasaran  ditentukan  atau  ditentukan  oleh  keputusan  politik. Implementasi  suatu  kebijakan  pada  hakikatnya  adalah  bagaimana  suatu  kebijakan  dapat mencapai tujuannya. Karena fenomena ini sering terjadi dalam proses pelaksanaan kebijakan, maka  perlu  dilakukan  analisis  ulang  pemerintah  karena  banyak  kasus  kegagalan  dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah. ”
Menurut  Teori  Implementasi  Kebijakan  George  Edward  III  (Subarsono,  2015) mengatakan bahwa: “implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya  suatu  kebijakan  kalau  tidak  dipersiapkan  dan  direncanakan  dengan  baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau  kebijakannya  tidak  dirumuskan  dengan  baik  apa  yang  menjadi  tujuan  kebijakan  juga tidak  bisa  dicapai.  Oleh  karena  itu  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan,  perumusan  kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.”
Beberala  variabel  yang  mempengaruhi  kebijakan  menurut  George  Edward  III:  a) Komunikasi,  yaitu  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  pelaksana  agar  implementasi kebijakan  berhasil;  b)  Implementasi  tidak  efektif  jika  pelaksana  kekurangan  sumber  daya untuk  mengimplementasikannya meskipun konten sumber daya, kebijakan dikomunikasikan dengan  jelas  dan  konsisten;  c)  Kualitas.  Mengacu  pada  kualitas  dan  karakteristik  praktisi, seperti  ketulusan,  ketulusan,  dan  demokrasi.  Pengembang  yang  baik  akan  mengizinkan perancang  kebijakan  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  dengan  cara  apa  pun  yang mereka  inginkan;  dan  d)  Struktur  organisasi  yang  bertanggung  jawab  atas  penegakan kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan kebijakan.
Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite,  legislatif, kelompok-kelompo  kepentingapejabat-pejabat  eksekutif, konstitusi

## ARTIKEL
negara  dan  sifat  kebijakan  yang  mempengaruhi  organisasi  birokrasi  pemerintah. Dalam perjalanannya  tentu  kebijakan  pemerintah  menjadi  peran  vital  terhadap  perkembangan maupun keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. ”
Menurut  Pasolong  dikutip  (L.  M.  Gilbreth,  2008)  menyebutkan  bahwa:  “kebijakan publik  adalah  apapun  yang  dipilih  pemerintah  untuk  dilakukan  atau  tidak  dilakukan.  Dia mengatakan  bahwa  bila  pemerintah  memilih  untuk  melakukan  sesuatu  maka  harus  ada tujuannya  (objektifnya)  dan  kebijakan  publik  itu  meliputi  semua  tindakan  pemerintah  jadi bukan  semata-mata  merupakan  pertanyaan  keinginan  pemerintah  atau  pejabat  pemerintah saja.”
Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan/kebijakan publik  adalah  tindakan/kegiatan  yang  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh  pejabat  atau pemerintah dimana terdapat unsur pertimbangan-pertimbangan dalam proses penentuannya. ” Berdasarkan  pembahasan  dan  teori  yang  telah  dipaparkan  diatas,  tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak di kota  Bandung  apakah  sudah  efektif  dilakukan  oleh  pemerintah  itu  sendiri  dalam  rangka mencerdaskan  masa  depan  bangsa.  Karena  hal  ini  sangat  penting  dimana  kita  semua  tahu bahwa  anak  merupakan  elemen  yang  sangat  penting  untuk  melanjutkan  estafeta kepemimpinan dan keberlangsungan hidup bernegara.

## B. METODE
Dalam penelitian ini menggunakan endekatan kualitatif, yakni menggunakan metode penelitian  untuk  meneliti  objek  ilmiah,  dan  alat  kuncinya  adalah  peneliti.  Alasan  peneliti menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena  kualitatif  tidak  bersifat  subjektif,  tidak  diukur menggunakan  numerik,  dan  setiap  hasil  dari  penelitian  bisa  dinamis  dan tidak  terpaku  pada teori yang digunakan (Creswell, 2013).
Penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang dilakukan oleh sejumlah orang atau kelompok  yang  berasal  dari  masalah  social  dengan  tujuan  mempelajari  serta  memahami makna.  Dalam  proses  penelitian  kualitatif  ada  beberapa  upaya  penting  yang  terlibat  seperti pengajuan pertanyaan, pengumpulan data spesifik yang diperoleh melalui partisipan, analisis data secara induktif, serta menafsirkan makna atas data.
Untuk jenis penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan alasan peneliti dapat  memberikan  gambaran  tentang  penelitian  yang  sebenarnya,  melalui  pencarian sistematis,  mengumpulkan  data  dan  menyeleksi  kembali  untuk  melengkapi  data  yang berkaitan  dengan  pertanyaan  penelitian  untuk  mendukung  penelitian  pencarian  data, sehingga  peneliti  dapat  menentukan  kesimpulan  dan  jawaban  atas  pertanyaan  tersebut. Menurut  (Anggara,  2015)  Data  kualitatif  merupakan  bentuk  data  yang  berupa  kata-kata, skema,  gambar  serta  kalimat.  Sumber  data  dihasilkan  dari  proses  wawancara,  observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi.
Adapun  pada  penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  yang  dibutuhkan  yakni  data primer dan data sekunder (Silalahi, 2012) Data primer merupakan suatu objek atau dokumen asli  atau  original.  Guna  memperoleh  data  primer,  peneliti  harus  melakukan  penelitian lapangan  yaitu  dengan  cara  melakukan  penelitian  langsung  ke  pihak-pihak  yang  berkaitan dengan penelitian. Data sekunder itu apabila sumber tidak langsung memberikan data secara langsung ke pengumpul data (Indrawan, 2019).
Pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai, sumber, setting dan metode. Jika dilihat  dari  pengaturannya,  data  dapat  dikumpulkan  secara  alami  jika  dilihat  dari  perspektif metode  pengumpulan  data,  teknik  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  melalui  wawancara, observasi,  dan  studi  literature;  a)  Observasi.  Dalam  menjalankan  observasi  menggunakan observasi  partisipasi.  Dalam  menjalankan  pengamatannya  peneliti  mendatangi  objek  yang

## ARTIKEL
akan diteliti, yaitu dilakukan dengan kurun waktu dari bulan Januari hingga bulan Desember di UPT P2TP2A kota Bandung; b) Wawancara. Jenis wawancara yang digunakan wawancara tidak  terstruktur.  Pewawancara  akan  memuat  indikator  yang  akan  ditanyakan  dan  memilih sumber wawancara hanya ketua dan staffnya saja; dan c) Studi Literatur. Studi Literatur yang dilihat dari kedekatan isi menggunakan sumber primer dan juga sumber sekunder.
Sampel yang dipakai menggunakan purposive sampling dengan alasan unit-unit yang dipilih mempunyai beberapa kemiripan dengan begitu perwakilannya terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan.  Informan  penelitian  ialah  orang  yang  bisa  memberikan  informasi. Informan pada penelitian ini ialah:
Tabel 1. Informan Penelitian No. Nama Jabatan 1 Dra. Mytha Rofiyanti, MM. Kepala UPT P2TP2A Kota Bandung 2 Kresnanda Sofyan, SE. Kepala Bidang P2A
Menurut  Bodgam  dalam  (Sugiyono,  2017)  bahwa  teknik  analisis  data  ialah serangkaian  kegiatan  dalam  mencari  data  secara  teratur,  dimana  data  didapatkan  dari  hasil data  lapangan,  wawancara  dan  bahan  yang  lain  dijadikan  pengetahuan  juga  informasi  bagi yang lainnya.
Menurut  Miles  &  Huberman  dalam  (Sugiyono,  2017)  mengatakan  analisis  data kualitatif  harus  dengan  interaktif  dilakukan  terus  menerus  sampai  seluruh  proses  selesai, sehingaa tidak ada data yang perlu diperoleh lagi. Langkah analisis tersebut yakni:
1. Pengumpulan Data
Data collection dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka itu peneliti melakukan observasi awal terlebih dahulu terhadap objek yang akan teliti, setelah itu peneliti melakukan proses wawancara untuk mendapatkan data yang berkaitan  dengan  penelitian.  Data-data  yang  telah  diterima  dicatat  dan  hasil wawancara  tersebut  direkam  oleh  peneliti  sehingga  memperoleh  data  yang  lebih banyak.
2. Reduksi Data
Data  reduktion  yaitu  memilih  hal-hal  yang  penting  dan  mecari  pola  serta  temanya. Data  yang  sudah  direduksi  dapat  memberikan  dengan  jelas  sehingga  peneliti  mudah dalam  pengumpulan  data  dan  dapat  dicari  bila  diperlukan.  Data  Reduction  dapat dibantu dengan peralatan elektronik yakni menggunakan laptop atau computer dengan kode-kode tertentu.
3. Penyajian Data Data display bisa dilakukan menggunakan paparan bagan, singkat, dan yang lainnya.
Penyajian data akan digunakan dalam penelitian kualitatif tersebut bersifat narasi.
4. Penarikan Verifikasi dan Kesimpulan
Pada  langkah  ini  kesimpulan  ditarik  menjadi  sebuah  penemuan  terbaru  sebelumnya belum  ada.  Dalam  temuan  bisa  gambaran  dalam  obyek  yang  tidak  terlihat  dengan jelas supaya setelah diteliti menjadi lebih jelas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  temuan  dan  pembahasanpen  mengenai  implementasi  kebijakan perlindungan  anak  di  Kota  Bandung  dalam  Perda  Nomor  10  Tahun  2012  dan  Walikota Nomor  661  Tahun  2016,  pengembangan  kota  ramah  anak  dan  kebijakan  perlindungan  anak terkait  dengan  rencana  aksi  daerah  dapat  dilaksanakan.  Program  dan  kegiatan  yang dituangkan dalam Rencana Aksi Pembangunan Kota Layak Anak Lokal dengan berwawasan perlindungan anak.

## ARTIKEL
Program yang dibuat dan dilaksanakan di UPT P2TP2A Kota Bandung harus tunduk pada  Perda  Penegakan  Perlindungan  Anak  Nomor  10  Tahun  2012,  yang  merupakan  turnan dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Artinya UPT P2TP2A Kota Bandung  pada  umumnya  menganut  kebijakan  perlindungan  anak  dari  atas  ke  bawah  dalam menjalankan tugas sera fungsi sebagai penyelenggara dan penegak.
UPT P2TP2A Status sumber daya manusia pendukung belum berjalan sesuai harapan dalam  pengimplementasiannya.  Untuk  mencapai  tujuan  harus  dilakukan  oleh  staf,  tetapi begitu  tujuan  tercapai,  kami  melakukan  pekerjaan  teknis  agar  lebih  mudah  diterapkan, mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan anak, kurang baik dan kurang optimal. Berdasarkan  data  UPT  P2TP2A  Kota  Bandung,  per  31  Desember  2020,  jumlah  pelanggan yang melayani UPT P2TP2A Kota Bandung sebanyak 151 pelanggan.
Adapun  hasil  wawancara  dengan  Kepala  UPT  P2TP2A  Kota  Bandung  mengatakan: “bahwa  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  anak  di  Kota  Bandung  tahun  ini  cukup meningkat  ada  61  kasus,  peningkatan  ini  kesadaran  untuk  melapor  ke  UPT  P2TP2A meningkat, dalam kenyataannya kita tidak tau berapa jumlah kekerasan terhadap anak karena ada  yang  tidak  melapor,  hanya  kesadaran  untuk  melapor  ke  UPT  P2TP2A  meningkat,  anak yang  melapor  KDRT  ada  41  %  dalam  kasus  pelecehan  seksual,  bullying  dan  trafficking.” (Wawancara 14 Desember 2020).
Setelah  mendengar  temuan  dan  diskusi  tentang  jumlah  tindak  pidana  kekerasan  di Bandung,  dimana  jumlah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  anak  meningkat  setiap tahunnya,  kami  laporkan  ke  UPT  P2TP2A  Bandung  yang  jumlah  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  tidak  termasuk.  Mengingat  jumlah  anak-anak  di  Bandung  yang  tidak terlaporkan  hampir  spertiga  dari  jumlah  penduduk  Bandung  yang  sangat  padat,  ada  potensi kekerasan  terhadap  anak  dengan  berbagai  masalah  sosial.  Permasalahan  ini  tidak  hanya terjadi di Kota Bandung, tetapi sudah menjadi masalah berskala nasional.
Berdasarkan  wawancara  dengan  bapak  Kresnanda  Kepala  Bidang  P2A  mengatakan: “bahwa Sumber Daya Manusia yang ada di UPT P2TP2A dengan jumlah pengelola 2 orang sangat kurang, dan pengelola tidak punya staf, berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh UPT P2TP2A Jawa Barat mengatakan bahwa UPT P2TP2A Kota Bandung masih stag, masih kurang  efektif  dan  efisien,  SDM  pengelola  untuk  Konselor  harus  stanby.  Insha  Allah  untuk yang akan datang akan ada kenaikan untuk honor Konselor, sudah di usulkan di E Budgeting dengan  berbagai  telaahan  sekitar  tiga  juta  lima  puluh  rubu  rupiah,  harus  ada  perubahan standar  peraturan  Walikota  untuk  meningkatkan  honor  Konselor  dan  penataan  piket  untuk Konselor tidak hanya seminggu sekali tetapi tiap hari”. (Wawancara 14 Desember 2020).
Dengan  mempertimbangkan  teori  yang  dikemukakan  oleh  (Akib  Khaedar  dan Antonius  Tarigan,  2008)  oleh  Edward  III  (1984:  I),  kami  memperkenalkan  pendekatan masalah  implementasi  dengan  cara  yang  mendukung  dan  menghambat  keberhasilan implementasi  kebijakan,  yaitu  dengan  meminta  sumber  daya,  mencakup  empat  komponen, termasuk jumlah karyawan yang cukup (kuantitas dan kualitas). Mengingat hasil kajian dan pembahasan  pada  UPT  P2TP2A  Bandung,  ketersediaan  tidak  memenuhi  syarat  dan  tidak memenuhi  kriteria  yang  seharusnya.  Permasalahan  ini  berdampak  pada  implementasi Kebijakan  Perlindungan  Anak  yang  tidak  konsisten.  Visi  Kota  Bandung:  Kota  Religi  yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.
Visi  ketiga  dan  keempat  adalah  misi  pelayanan  yang  memberdayakan  perempuan, melindungi  anak  dan  memberdayakan  masyarakat  dan  tepat:  Visi  “Melaksanakan perlindungan  Mewujudkan  hak  perempuan,  anak  dan  lanjut  usia  serta  memberdayakan masyarakat menuju Bandung tahun 2021" Misi: 1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan  anak,  2)  Meningkatkan  perwujudan  hak  Melindungi  perempuan,  anak  dan  lanjut  usia; Pemberdayaan dan Peluang Komunitas.

## ARTIKEL
Untuk mewujudkan Visi, Misi tersebut anggaran serta saran prasarana harus memadai sehingga  nantinya  bias  membawa  dampak  yang  baik  terhadap  pelaksanaan  implementasi kebijakan tentang perlindungan anak. Hal ini mencerminkan bahwa anggaran dan sarana dan prasarana  yang  kurang  memadai  belum  cukup  mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan perlindungan  anak  dan  tidak  mungkin  memberikan  perlindungan  yang  maksimal  bagi  anak. Oleh  karena  itu,  UPT  P2TP2A  Unit  Pelaksana  Perlindungan  Anak  Bandung  merupakan program  dan  kegiatan  yang  ada  dari  UPT  P2TP2A  yaitu;  a)  Program  pemberdayaan perempuan  dan  anak;  b)  Program  peningkatan  kualitas  hidup  perempuan  dan  anak  korban kekerasan; dan c) Mempromosikan upaya perlindungann.
Sebagaimana  uraian  di  atas,  karakteristik  UPT  P2TP2A  penegak  kebijakan perlindungan  anak  sudah  sesuai,  yang  dapat  memberikan  pengaruh  yang  baik  terhadap pelaksanaan  kebijakan  perlindungan  anak  dan  Menerapkan  perlindungan  anak  yang  sejalan dengan visi kami serta  misi  UPT  P2TP2A  untuk  mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan  dan  anak  dalam  kehidupan  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Yaituitu, mengakhiri  segala  bentuk  kejahatan  serta  kekerasan  bagi  perempuan  dan  anak,  serta menginformasikan dan memberdayakan perempuan dan anak.
Perlindungan  anak  sangat  menyeluruh  dan  prioritas  utama,  sehingga  pengawasan perlindungan anak oleh  Kejaksaan Tinggi sangat baik.  Akan tetapi,  dalam  hal  seorang anak dianggap  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  maka  berlaku  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Anak  apabila  Undang-undang  ini  mengatur  tentang  hukum  acara  sistem  peradilan  anak dengan  memperhatikan  persyaratan  jaksa  yang  menganggap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana.  Definisi  remaja  berbeda  dengan  dewasa.  Padahal  prosedurnya  jelas  dalam  undang- undang  ini,  anak  pelaku  harus  diprioritaskan  dan  kasusnya  harus  diselesaikan  secepat mungkin,  namun  menurut  pembahasan,  jaksa  hanya  membutuhkan  waktu  lima  hari  untuk menyelesaikannya. Aturan ini secara tegas mendukung pelaksanaan perlindungan anak.
Oleh karena itu, implementasi kebijakan perlindungan anak di UPT P2TP2A Bandung dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  implementasi  Kebijakan  Perlindungan  Anak  yang akan sangat positif. Demikian pula menurut hasil penyidikan dan pembahasan Poltabes PPA Kota Bandung, Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dan Pengadilan Negeri Kota Bandung dapat dikatakan  bahwa  prosedur  dimulai  sebagai  berikut  ketika  melaksanakan  perlindungan  anak dari  sudut  keadilan.  PPA  Poltaf.  Pengadilan-pengadilan  distrik  yang  menangani  divisi  dan pengadilan, yang melalui Kejaksaan Distrik ke administrasi peradilan, cenderung mengambil kebijakan  yang  ditentukan  secara  terpusat  atau  dari  atas  ke  bawah.  Dan  Anda  tidak  boleh menyimpang dari aturan yang ditetapkan dalam hukum anak.
Hak-hak  Anak  berdasarkan  Keputusan  Presiden  No.  5  Kampanye  Anti  Pelecehan Seksual  Anak  Tahun  2014  yang  menyatakan  bahwa  pemerintah  kota  berkewajiban  untuk melindungi  anak-anak  dengan  mengalokasikan  anggaran  dari  APBD  dan  mengerahkan  staf yang  kompeten  untuk  menangani  masalah  pelecehan  anak  yang  serius.  Upaya  tindakan preventif yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan perlindungan anak dengan membentuk ketahanan untuk menghindari kekerasan terhadap anak.
Selain  itu,  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  perlindungan  anak  terlihat  jelas dari  kehendak  para  pimpinan,  seperti  DPRD  Kota  Bandung  dan  Wali  Kota  Bandung mengeluarkan  peraturan  daerah  yang  bersumber  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2010.  Setelah  amandemen  Undang-Undang  Nomor  35  tentang  Perlindungan  Anak  tahun 2014,  diterbitkan  Peraturan  Walikota  Bandung  dan  Peraturan  Walikota  Bandung  tentang Organisasi  Perlindungan  Anak.  Hal  ini  terlihat  pada  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu Kota Bandung. Orang yang berwenang dalam lingkup lokal. Keputusan No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

## ARTIKEL

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  dan  pembahasan  yang  dihasilkan  pada  saat  penelitian,  peneliti dapat  menyimpulkan  bahwa  implementasi  kebijakan  perlindungan  anak  UPT  P2TP2A  di Kota  Bandung  belum  berjalan  dengan  sesuai  harapan,  meskipun  kasus  seluruh  korban  yang datang  ke  UPT  P2TP2A  sebenarnya  dapat  ditangani  dan  ditangani  secara  memadai.  Sesuai prosedur  perlindungan  anak,  namun  masih  perlu  pemantapan  kinerja,  adapaun  dapat dijelaskan  seperti  penjelasan  berikut:  1)  Manajer  SDM  UPT  P2TP2A  Kota  Bandung  yakni ASN, pengacara dan psikolog  masih  kurang;  2) Minimnya sarana dan prasarana, khususnya shelter, untuk konversi dan penanggulangan korban kekerasan. Ini termasuk kantor konseling yang tidak memadai  dan perpustakaan buku-buku hukum  dan psikologi;  3)   Konsultan atau UPPA Poltabes tidak memiliki anggaran untuk biaya operasional pengobatan atau perawatan korban  yang  dibutuhkan  UPPA  Poltabes  dan  biaya  konsultan  yang  sangat  rendah  akan berdampak  pada  buruknya  pelayanan;  4)  Tidak  ada  dana  untuk    sosialisasi  dan  sosialisasi pencegahan/pencegahan  tindak  kekerasan/KDRT;  5)  Waktu  yang  dibutuhkan  untuk menangani dan mengatasi korban kekerasan  anak dalam proses hukum yang dipersyaratkan oleh  kejaksaan  dan  peradilan  sangat  singkat  karena    waktu  penyelesaiannya  dibatasi  oleh disiplin.
Beberapa  upaya  yang  ditempuh  untuk  meminimalisir  hambatan  tersebut  adalah:  1) Upaya  mengatasi  kekurangan  pegawai  adalah  dengan  menyelaraskan  waktu  kerja  dan kegiatan,  serta  melaksanakannya  secara  efektif  dan  efisien;  b)  Karena  kurangnya  upaya infrastruktur  yaitu  tidak  ada  rumah  aman,  UPT  P2TP2A  Kota  Bandung  akan  bekerja  sama dengan  P2TP2A  negara  untuk  menyediakan  fasilitas  rumah  aman  negara.  Tidak  ada perpustakaan  yang  menggunakan  layanan  internet.  Upaya  mengatasi  defisit  anggaran  untuk 4.444  operasi  terdiri  dari  efisiensi  penggunaan  anggaran  yang  ada;  c)  Upaya  mengatasi kekurangan  dana  anggaran  sosialisasi  kekerasan  terhadap  anak  mengoptimalkan  pelibatan masyarakat  yang  pernah  diundang  oleh  pemerintah  kota  sebagai  nara  sumber  pencegahan kekerasan  anak  oleh  UPT  P2TP2A  Kota  Bandung;  dan  d)  Upaya  untuk  mengatasi  kendala waktu  dalam  persidangan,  termasuk  kekerasan  terhadap  anak,  terdiri  dari  bekerja  lebih  dari jam, atau lembur.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad,  K.  A.  (2015).  Pemanfaatan  Media  Sosial  bagi  Pengembangan  Pemasaran  UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). Dutacom , 9 (1), 43-43. Akib,  H.,  &  Tarigan,  A.  (2008).  Artikulasi  Konsep  Implementasi  Kebijakan:  Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. Jurnal Kebijakan Publik , 14 , 1-19.
Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Pustaka Setia.
Bedeian,  A.  G.  (2012).  Frank  B.  Gilbreth,  Walter  C.  Camp  and  the  World  of Sports. Management & Organizational History , 7 (4), 319-335.
Dunn, W. N. (2015). Public Policy Analysis . London: Routledge. Fitriani,  R.  (2016).  Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  dalam  Melindungi  dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 11 (2), 250-358.
Habibie,  M.,  &  Nahdhah,  N.  (2022).  Penerapan  Peraturan  Daerah  Nomor  14  Tahun  2015 tentang  Penyelenggaraan  Kebersihan,  Keindahan,  Ketertiban  dan  Kesehatan Lingkungan  terhadap  Fenomena  Badut  Anak  di  Kota  Banjarmasin. Jantera  Hukum Borneo , 5 (01), 53-76. Indrawan, R. (2019). Metodologi Penelitian. Bandung: Refika Aditama. Indrawan,  R.  (2019).  Pemidanaan  Sebagai  Ultimum  Remidium  dalam  Memberikan Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak-Hak  Konsumen  pada  Suatu  Transaksi
Elektronik. Esensi Hukum , 1 (1), 40-50.
Mahendra,  G.  K.  (2017).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Kota  Layak  Anak  Bidang Kesehatan Ramah Anak. JHeS (Journal of Health Studies) , 1 (2), 95-104.
Mazmanian,  D.  A.,  &  Sabatier,  P.  A.  (1983). Implementation  and  Public  Policy .  Scott Foresman.
Roeslie, E., & Bachtiar, A. (2018). Analisis Persiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan  Pendekatan  Keluarga  (Indikator  8:  Kesehatan  Jiwa)  di  Kota  Depok  tahun 2018. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI , 7 (02), 64-73.
Rolos,  R.,  Gosal,  R.,  &  Pangemanan,  F.  (2021).  Implementasi  Program  Pemerintah  Daerah dalam Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara). GOVERNANCE , 1 (1). Silalahi, U. (2012) Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama. Subarsono. (2015). Analisis Kebijakan Publik: Konep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tilaar,  H.  A.  R.,  &  Riant,  N.  (2008).  2009. Kebijakan  Pendidikan. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.