## Building Inclusive Political Citizenship in the Aftermath of Village Head Election through Amos Yong's Hospitality Concept
Membangun Politik Kewargaan yang Inklusi dalam Pasca Pemilihan Kepala Desa Melalui Konsep Hospitality Amos Yong

## Desi Indriyani  Daun Rara
Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, Indonesia

## desiindriyanidr3@gmail.com
Abstract: Indonesia as a pluralist country holds the principle of equal citizenship, which considers that every individual and community group has the same rights and obligations and adheres to a democratic  system  of  government.  One  of  the  main  platforms  to  determine  the  leader  who  will represent the will of the people is the village head election. However, after the village head election, conflicts or disputes often occur in various regions including Mamasa, West Sulawesi. This conflict can threaten community unity and integrity. Therefore, the author links the phenomenon of post- village  head  election  conflicts  with  citizenship  politics  and  Amos  Yong's  Hospitality  theory.  The author presents the concept of hospitality as a new approach to overcome post-village head election conflicts and encourage inclusion in society. The method used is a qualitative approach by observing the phenomenon or case study under study, and using literature review to support the analysis. The purpose of this paper is to enrich the understanding of civic politics, apply Hospitality theory, and encourage new thinking in overcoming post-village head election conflicts.
Keywords: Citizenship Politics, Conflict, Difference, Hospitality, Village Head Election.
Abstrak  : Indonesia  sebagai  negara  pluralis  memegang  prinsip  kewarganegaraan  setara  yang menganggap bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama  serta  menganut  sistem  pemerintahan  demokratis.  Salah  satu  landasan  utama  untuk menentukan  pemimpin  yang  akan  mewakili  kehendak  rakyat  adalah  pemilihan  kepala  desa. Namun, pasca pemilihan kepala desa masih sering terjadi konflik atau perselisihan di berbagai wilayah termasuk Mamasa, Sulawesi Barat. Konflik ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan masrakat. Sehingga penulis mengaitkan fenomena konflik pasca pemilihan kepala desa dengan politik  kewarganegaraan  dan  teori  Hospitality  Amos  Yong.  Penulis  menyajikan  konsep Hospitality sebagai pendekatan baru untuk mengatasi konflik pasca pemilihan kepala desa dan mendorong  inklusi  dalam  masyarakat.  Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif dengan pengamatan terhadap fenomena atau studi kasus yang diteliti, serta menggunakan kajian pustaka untuk mendukung analisis. Tujuan tulisan ini adalah memperkaya pemahaman tentang politik kewarganegaraan, menerapkan teori Hospitality, dan mendorong pemikiran baru dalam mengatasi konflik pasca pemilihan kepala desa.
Kata Kunci: Hospitality, Konflik, Pemilihan Kepala Desa, Perbedaan, Politik Kewargaan
Article History: Received: 03-03-2024 Revised:  17-06-2024 Accepted:  18-06-2024

## Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat
ISSN: 2722-8819 (cetak), 2722-8827 (online) Volume 5, No 1, Juni 2024; (1-17) Available at: http://www. http://kinaa.iakn-toraja.ac.id/

## 1. Pendahuluan
Keragaman dalam masyarakat saat ini merupakan sebuah realitas yang tak dapat disangkal.  Hal  ini  mencakup  beragamnya  bahasa,  etnisitas,  agama,  dan  faktor  lainnya. Meskipun ada kemungkinan adanya keseragaman dalam suatu negara dalam beberapa aspek, namun pada hal-hal lainnya tetap terdapat keberagaman yang signifikan. Dalam keragaman dan kemajemukan tersebut, ada dua hal utama yang perlu diperhatikan yaitu pertama,  ada  peningkatan  dalam  pengungkapan  identitas  agama  di  ranah  publik,  atau usaha  untuk  membawa  aspirasi  keagamaan  ke  ruang  publik,  yang  seringkali termanifestasi  dalam  politik  identitas.  Di  satu  sisi,  pengakuan  terhadap  aspirasi kelompok-kelompok tersebut penting untuk masyarakat yang demokratis dan pluralis, karena hal ini menjaga keaslian nilai-nilai kelompok-kelompok tersebut yang tidak selalu sama dengan kelompok-kelompok lainnya. Namun, disisi lain, bahaya besar terletak pada potensi diskriminasi jika pengakuan perbedaan ini diikuti dengan perlakuan yang tidak adil. Inilah mengapa faktor kedua sangat penting dalam konteks negara demokratis dan pluralis  yaitu  prinsip  kewarganegaraan  yang  setara,  yang  menganggap  bahwa  setiap individu  dan  kelompok  masyarakat  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama.  Tentunya dalam masyarakat yang pluralis, diharapkan mampu mengakui dan menjaga perbedaan, mengelola keragaman dan pada saat yang sama mempromosikan kesetaraan. 1
Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat yang pluralis dengan sistem pemerintahan  demokratis,  di  mana  pemimpin  dipilih  melalui  proses  pemilihan  dan pemungutan  suara.  Ini  berlaku  tidak  hanya  untuk  pemilihan  nasional  di  tingkat  pusat, tetapi  juga  untuk  pemilihan  di  tingkat  provinsi,  kabupaten,  dan  bahkan  desa.  Dalam sistem  demokrasi,  proses  pemilihan  adalah  landasan  utama  untuk  menentukan pemimpin  yang  akan  mewakili  kehendak  rakyat.  Setiap  warga  negara  berhak memberikan suara mereka untuk memilih kandidat yang dianggap paling cocok untuk memegang posisi kepemimpinan. Pemilihan ini melibatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Namun, meskipun sistem demokrasi  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses pemilihan, masih mungkin terjadi konflik atau perselisihan setelah pemilihan kepala desa di  beberapa  wilayah  Indonesia.  Konflik  ini  dapat  terjadi  karena  berbagai  faktor  yang mempengaruhi dinamika politik setelah pemilihan seperti ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan,  perbedaan  pandangan  politik  di  antara  pendukung  berbagai  kandidat,  dan juga perbedaan sosial budaya di masyarakat setempat.
1 Zainal Abidin Bagir and AA GN Ari Dwipayana, “Keragaman, Kesetaraan, Dan Keadilan: Pluralisme Kewargaan Dalam Masyarakat Demokratis,” Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Kenegaraan Di Indonesia, edited by Zainal Abidin Bagir, AA GN Ari Dwipayana, Mustaghfiroh Rahayu, Trisno Sutanto, and Farid Wijidi. Yogyakarta: CRCS UGM dan Mizan (2011): 8.
Dilansir  dari  Kompas  TV,  Abdul  Halim  Iskandar  sebagai  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  di  Indonesia  mengungkapkan  dan menawarkan  masa  jabatan  kepala  desa  6  tahun  diubah  menjadi  9  tahun  dengan pertimbangan  membawa  manfaat  untuk  mengatasi  konflik  yang  sering  terjadi  pasca pemilihan  kepala  desa  di  mana  konflik  tersebut  melibatkan  hampir  seluruh  desa  di berbagai wilayah Indonesia. 2 Bahkan media telah melaporkan banyak kasus konflik pasca pemilihan kepala desa yang terjadi di berbagai daerah Indonesia dalam tahun terakhir dan  bahkan  setiap  tahunnya  baik  konflik  dalam  skala  kecil  maupun  besar  dengan berbagai faktor atau alasan yang memicu perselisihan tersebut. Konflik dan perselisihan ini memiliki dampak negatif bagi masyarakat yang terlibat, karena dapat menyebabkan ketegangan antara warga negara Indonesia, bahkan berpotensi memutuskan hubungan persaudaraan  atau  ikatan  kekeluargaan,  dan  persatuan  sebagai  warga  Indonesia.  Oleh karena  itu,  perselisihan  atau  konflik  pasca  pemilihan  kepala  desa  ini  harus  dianggap serius, meskipun terjadi dalam skala yang terbatas, karena dapat berdampak pada negara Indonesia secara keseluruhan. Sebab hal ini menjadi tantangan dan permasalahan yang harus  dihadapi  berkaitan  dengan  politik  kewargaan.  Politik  kewargaan  sendiri melibatkan hubungan antara individu sebagai warga negara dengan negara dan sesama warga  negara.  Dalam  konteks  konflik  pasca  pemilihan  kepala  desa,  ketegangan  dan perselisihan yang timbul dapat mengancam persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Konflik  pasca  pemilihan  kepala  desa  bisa  mempengaruhi  ikatan  persaudaraan  dan solidaritas di antara warga negara Indonesia. Ketika terjadi perselisihan, warga negara dapat  terpecah  belah  menjadi  kelompok  yang  saling  berseteru,  memperkuat  identitas kelompok mereka sendiri dan menimbulkan sikap yang tidak toleran terhadap kelompok lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip politik kewargaan yang mendorong inklusivitas, saling pengertian, dan menghargai perbedaan di dalam masyarakat, sehingga hal tersebut perlu  diatasi.  Dengan  memahami  permasalahan  ini,  penulis  mengaitkannya  dengan relevansi teologi Hospitality dari Amos Yong yang menawarkan sebuah ruang bebas yang di dapat dimasuki oleh siapa saja dan dalam ruang itu digambarkan ada tuan rumah dan tamu. Penerapan  teori  Hospitality  ini  dalam  politik  kewargaan  dan  dalam  mengatasi konflik pasca pemilihan kepala desa dapat memberikan perspektif dan pendekatan yang baru.
Dalam  beberapa  tulisan  atau  literatur  lainnya  telah  membahas  tentang  solusi dalam mengatasi konflik pasca pemilihan kepala desa, namun dalam tulisan ini penulis lebih mengarahkan fenomena tersebut dianalisis dalam konsep politik kewargaan serta menawarkan  teori  Hospitality  Amos  Yong.  Diharapkan  tulisan  ini  dapat  memperkaya
2 “Konflik Warga Usai Pemilihan Kades Marak, Menteri Desa Klaim Masa Jabatan 9 Tahun Solusinya,” accessed June 12, 2023, https://www.kompas.tv/nasional/369472/konflik-warga-usai- pemilihan-kades-marak-menteri-desa-klaim-masa-jabatan-9-tahun-solusinya.
pemahaman  terkait  politik  kewargaan,  dapat  menggunakan  dan  menerapkan  teori hospitality  Amos  Yong  untuk  mengeksplorasi  bagaimana  konsep  keramahan  dapat digunakan  untuk  mengembangkan  sebuah  solusi  serta  mendorong  pemikiran  dan perspektif baru dalam analisis politik kewargaan pasca pemilihan kepala desa. Selain itu, melalui  pendekatan  yang  berbasis  keramahtamahan  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini diharapkan  mendorong  serta  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat untuk  meningkatkan  keramahtamahan  serta  membangun  inklusi  sebagai  suatu  sikap saling menerima, penghargaan terhadap perbedaan, dan upaya untuk menciptakan ruang bagi partisipasi dan keterlibatan semua warga negara.

## 2. Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan memakai sejumlah data yang dikumpulkan melalui pengamatan terhadap fenomena atau studi kasus yang diamati  di  daerah  wilayah  Tanda  Langgan  (Nosu  dan  Pana)  Kabupaten  Mamasa, Sulawesia  Barat.  Selain  itu,  penulis  menggunakan  kajian  pustaka  yaitu  dengan menggunakan  literatur  yang  ada  baik  berupa  jurnal,  buku-buku  dan  berbagai  sumber literatur  lainnya  yang  masih  relevan  dengan  topik  pembahasan  yang  terkait  dengan politik Kewargaan dan teori Hospitality Amos Yong.

## 3. Hasil dan Pembahasan Politik Kewargaan
Pada akhir abad ke-20, istilah “kewargaan popular” mulai digunakan dalam teori politik.  Namun,  konsep  kewarganegaraan  sebenarnya  telah  ada  sejak  masa  kejayaan Yunani. Aristoteles memperkenalkan konsep politik kewarganegaraan dalam pengertian klasik, dengan mengacu pada model Athena. Pendekatan sosiologis lainnya dikemukakan oleh Charles Tilly pada tahun 1995, yang mengaitkan hubungan antara warga negara dan negara dalam suatu konteks tertentu. Hubungan ini melibatkan transaksi antara warga negara  dan  agen  pemerintah,  dengan  hak  dan  kewajiban  yang  saling  terkait. 3 Politik kewargaan  sendiri  dimulai  saat  sekelompok  tokoh  pergerakan  nasional  yang  berjuang untuk mendapatkan pengakuan dalam memperjuangkan pembagian kewargaan sebagai aspek dari konflik politik mereka. 4 Di mana politik kewargaan ini bisa dikatakan diawali oleh Mann and Tuner yang melakukan studi tentang kewargaan dipahami dalam konteks
3 Husni Mubarok, “Advokasi Inklusi Sosial Dan Politik Kewarganegaraan: Pengalaman Advokasi Penghayat Marapu Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur,” Tashwirul Afkar 39, no. 1 (November 23, 2020): 7.
4 Siami Siami, “Gerakan Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Omek) Dalam Meneguhkan Identitas Kewargaan (Studi Kasus: IMM HMI PMII KabupatenPonorogo)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020), 12, accessed June 13, 2023, http://eprints.umpo.ac.id/5993/.
berbagai negara yang sedang mengalami proses demokratisasi. 5 Klinken dan Berenschot pun  mengutip  tulisan  dari  Butenschon  et  al  mengungkapkan  bahwa  kewarganegaraan sebagai dasar dari semua politik yang berkaitan dengan demokratisasi. 6 Dalam penelitian Turner dan Mann, mereka mengamati hal tersebut terutama dalam konteks perlawanan kelompok  sosial  yang  menghadapi  penindasan  dari  negara  dan  kelas  yang  berkuasa. 7 Term politik dalam konteks ini menekankan kewargaan tidak hanya terjadi karena status hukum semata, tetapi merupakan hasil dari perjuangan yang disadari oleh individu dan kelompok  yang  mengalami  penindasan,  pelanggaran  hak,  atau  hak-hak  mereka  tidak diakui serta mereka juga menghadapi keterbatasan akses dan kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan bersama. 8 Dengan kata lain, politik kewargaan melibatkan usaha dalam memperjuangkan keanggotaan, hak-hak dan partisipasi. 9 Berdasarkan pendapat dari Eric dan  Kristian  yang  menyatakan  bahwa  politik  kewargaan  juga  merupakan  serangkain perjuangan yang saling berkaitan dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan isu atau  tujuan  yang  berbeda-beda  dalam  memperjuangkan  baik  itu  keadilan,  kultural, ekonomi  dan  sosial  serta  hak-hak  lainnya. 10 Oleh  sebab  itu,  politik  kewargaan  dapat dipahami  sebagai  suatu  konsep  atau  pendekatan  politik  negara  demokratis  yang majemuk, di mana konsep pluralisme mengacu pada pengakuan atas kemajemukan dan memberikan ruang yang lebih besar bagi setiap komponen kemajemukan untuk tampil mewarnai  kehidupan  publik.  Seperti  yang  telah  disinggung  sebelumnya,  politik kewargaan mencakup pengaturan hubungan antara individu sebagai warga negara dan negara, di mana hal tersebut melibatkan hak dan kewajiban yang melekat pada status kewarganegaraan, serta partisipasi politik dalam mempengaruhi keputusan-keputusan publik. Selain itu, politik kewargaan pada dasarnya merupakan gerakan atau perjuangan yang  dilakukan  oleh  siapa  saja  baik  secara  individu  ataupun  kelompok  tertentu  yang memperjuangkan  status  atau  hanya  sebagai  warga  negara  atau  hak  keanggotaan, partisipasi dalam politik, ataupun perlindungan hak asasi seseorang yang tidak terlepas dari perjuangan keadilan.
5 Sunarto Sunarto, Sulton Sulton, and Ardhana Januar Mahardhani, “Penguatan Pendidikan Politik Sebagai Representasi Politik Kewargaan Jelang Pemilukada Serentak Tahun 2020,” RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 1 (January 2, 2021): 44.
6 Gerry van Klinken Berenschot Ward, “Everyday Citizenship in Democratizing Indonesia,” in Routledge Handbook of Contemporary Indonesia (Routledge, 2018), 152.
7 Siami, “Gerakan Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Omek) Dalam Meneguhkan Identitas Kewargaan (Studi Kasus,” 12.
8 Eric Hiariej et al., “Monograph on Politics and Government Vol. 10, Edisi No. 1. 2016 (1-76)” (n.d.): 8–9.
9 Ibid.
10 Eric Hiariej, Politik Kewargaan di Indonesia (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 15.
Dalam  konsep  kewarganegaraan  demokratis  menekankan  peran  komunitas politik  tanpa  mengorbankan  kebebasan  individu,  ada  ruang  yang  diberikan  bagi pembicaraan  tentang  keanggotaan  subjek  politik  dan  pembentukan  identitas  politik kolektif. Individu digambarkan sebagai warga negara yang aktif dalam memperjuangkan dan memberi makna pada hak-hak mereka dalam komunitas politik, dengan semangat kesetaraan dan kebebasan bersama dengan orang lain. Konsep ini sesuai dengan konsep keadilan yang mencakup elemen-elemen seperti pengakuan dan partisipasi, yang sering diabaikan oleh liberalisme. 11 Politik kewargaan sendiri didasarkan dan bergantung pada keterlibatan  dan  kekuatan  setiap  warga  negara.  Para  warga,  dalam  idealnya  memang memiliki peran yang menentukan arah negara. Sehingga, politik kewargaan demokratis perlu  untuk  dimaknai  serta  dipraktikan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  untuk memberikan kebebasan dalam hal memilih yang tentunya memperhatikan keterlibatan serta partisipasi semua warga negara bukan hanya terfokus pada negara atau pemerintah agar tidak terjadi pengabaian atau pengurangan hak maupun partisipasi mereka.
Kewarganegaraan  merupakan  fondasi  politik  yang  penting  yang  seringkali ditandai dengan pemenuhan hak-hak formal yang dipunyai oleh setiap warga negara dan kapasitas warga negara untuk sepenuhnya menikmati terpenuhinya hak-hak formal yang dimilikinya sebagai bagian dari status mereka sebagai warga negara. 12 Oleh karena itu, politik kewargaan dan hak asasi manusia merupakan dua konsep yang saling berkaitan satu  sama  lain.  Politik  kewargaan  dan  hak  asasi  manusia  keduanya  hadir  dari  sebuah konsep yang memprioritaskan  ide kesetaraan dan hak-hak alamiah.

## Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  konsep  demokrasi  diartikan  sebagai  suatu pemerintahan  yang  berasal  dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat  sehingga  salah  satu  pilar demokrasi adalah partisipasi. 13 Maka dari itu, konsep demokrasi Indonesia pada dasar dan  hakikatnya  merupakan  suatu  sistem  pemerintahan  di  mana  kekuasaan  berada  di tangan rakyat. Jika dibawah dalam konteks politik, demokrasi pun dipahami sebagai  hak dimiliki  oleh  warga  negara  untuk  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  politik,  baik secara  langsung  maupun  melalui  perwakilan  yang  mereka  pilih.  Falua  J.  Haluana'a mengutarakan bahwa salah satu bentuk partisipasi atau keterlibatan politik yang penting
11 Juli Natalia Silalahi, “Politik Kewarganegaraan Masyarakat Kelurahan Kisaran Naga (Studi Kasus Pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asahan Tahun 2019),” Equilibrium: Jurnal Pendidikan 8, no. 2 (June 3, 2020): 117–118.
12 M. Wildan Humaidi, “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia,” Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 9, no. 1 (August 7, 2020): 73.
13 Falua Jisokhi Haluana’a, “Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan” (Universitas Medan Area, 2019), 1.
dilakukan  oleh  setiap  warga  negara  adalah  ikut  serta  dalam  proses  pemilihan  umum. Partisipasi politik sendiri dapat dipahami sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang secara aktif ikut serta dalam kehidupan politik, salah satu caranya dengan melalui  pemilihan  pemimpin  negara  yang  pada  gilirannya  secara  langsung  atau  tidak langsung  memiliki  pengaruh  terhadap  kebijakan  publik.  Partisipasi  politik  warga masyarakat, misalnya melalui pemilihan umum, didorong oleh keyakinan bahwa mereka dapat  mempengaruhi  keputusan  yang  mengikat  dan  memperjuangkan  kepentingan mereka. 14 Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  warga  masyarakat  yang terlibat  dalam  proses  politik,  seperti  pemilihan  umum,  melakukan  tindakan  tersebut karena  meyakini  bahwa  melalui  partisipasi  tersebut  kepentingan  mereka  akan diwujudkan  atau  setidaknya  diperhatikan,  dan  bahwa  mereka  memiliki  kemampuan untuk  mempengaruhi  keputusan  yang  diambil  oleh  mereka  yang  berwenang  dan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat. Partisipasi politik warga negara  tidak  hanya  dilakukan  dalam  pemilihan  umum  namun  juga  dalam  konteks pemilihan kepala desa sebagai pemilihan pada tingkat lokal. Sekaitan dengan hal tersebut, dalam  pandangan  politik,  desa  merupakan  sebuah  masyarakat  demokrasi,  sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. 15
Dalam lingkup masyarakat, tentunya sudah tidak asing lagi dengan pilkades atau pemilihan kepala desa bahkan menjadi perbincangan di era demokrasi saat ini, terutama bagi  mereka  yang  berkecimpung  dalam  dunia  politik  ataupun  sebagai  praktisi  politik. Pemilihan kepala desa  merupakan sebuah kegiatan yang umum dilakukan di setiap desa sebagai bagian dari proses rutin pergantian pemimpin desa. 16 Sependapat dengan itu, Eko Y.  Yunus  et  al  mengutip  pandangan  dari  Rohmawati  yang  mengungkapkan  bahwa pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi, di mana masyarakat desa dapat turut serta  berpartisipasi  dengan  memberikan  suara  untuk  memilih  calon  kepala  desa  yang bertanggung  jawab  dan  dapat  mengembangkan  desa  tersebut. 17 Secara  sederhananya, pemilihan kepala desa dipahami sebagai proses di mana penduduk desa berpartisipasi dalam memilih pemimpin lokal mereka. Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dalam pasal 203 ayat 1 yang  berbunyi: “ Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk  desa  warga  Negara  Republik  Indonesia  yang  syarat  selanjutnya,  tata  cara
14 Ibid.
15 Neneng Yani Yuningsih and Valina Singka Subekti, “Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013,” Jurnal Politik 1, no. 2 (2016): 236.
16 Haluana’a, “Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan,” 2.
17 eko Yudianto Yunus, “Evaluasi Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Desa Dalam Meminimalisir Konflik Antar Peserta Pemilihan Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Tahun 2022,” Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora 8, no. 1 (2023): 76.
pemilihan  diatur  dengan  yang  berpedoman  kepada  peraturan  pemerintah ”,  dapat dikatakan  bahwa  adanya  pemilihan  kepala  desa  mengindikasikan  bahwa  masyarakat diberikan  kesempatan  untuk  memilih  pemimpin  mereka  sendiri,  di  mana  pemilihan tersebut dilakukan secara demokratis oleh masyarakat itu sendiri. 18 Dengan demikian, pemilihan  kepala  desa  dilakukan  melalui  pemungutan  suara  langsung  menunjukkan bahwa warga desa memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka percayai akan  mewakili  kepentingan  dan  aspirasi  mereka.  Pemimpin  terpilih  kemudian bertanggung jawab atas pemerintahan desa, mengelola sumber daya lokal, dan membuat keputusan terkait pembangunan, pelayanan publik, serta urusan sehari-hari di desa. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Falua yang menjelaskan pemilihan kepala desa adalah sarana yang digunakan untuk memilih individu yang memenuhi kriteria dan diharapkan dapat  mengakomodasi  serta  memperhatikan  berbagai  kepentingan  masyarakat  yang berkaitan  dengan  kebutuhan  hidup  banyak  orang. 19 Dalam  proses  sosial  itu  tentunya memberikan  kesempatan  dan  hak  yang  setara  kepada  warga  masyarakat  desa  untuk berpartisipasi dalam politik, baik sebagai hak untuk memilih maupun sebagai hak untuk dipilih. 20
Dengan  memahami  konteks  pemilihan  kepala  desa,  tentunya  hal  tersebut berkaitan dan sejalan dengan politik kewargaan. Seperti yang dibahas sebelumnya, politik kewargaan berkaitan dengan hubungan antara individu dengan negara, yang mencakup pengakuan dan perjuangan akan keanggotaan, hak-hak dan partisipasi aktif setiap warga negara  baik  dalam  urusan  politik  maupun  dalam  kehidupan  secara  publik.  Di  mana keterlibatan  dari  warga  negara  sendiri  menjadi  dasar  dari  politik  kewargaan  tersebut. Pemilihan kepala desa merupakan salah bentuk dari partisipasi politik. Dalam konteks politik kewargaan, partisipasi politik adalah hak dan tanggung jawab setiap warga negara untuk  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  politik  yang  mempengaruhi  kehidupan mereka. Melalui pemilihan kepala desa, warga desa memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin  lokal  mereka  dan  berkontribusi  dalam  pengambilan  keputusan  penting  di tingkat desa. Dalam pemilihan tersebut setiap warga desa memiliki hak suara yang dapat digunakan untuk memilih. Dalam konteks politik kewargaan, hak suara mencerminkan partisipasi  aktif  warga  negara  dalam  pengambilan  keputusan  politik.  Hal  tersebut tentunya juga berlaku dalam pemilihan kepala desa, di mana setiap warga desa memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka yakini akan mewakili kepentingan
18 Haluana’a, “Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan,” 3–4.
19 Ibid., 3.
20 Septiyan Hudan Fuadi, “Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 2, no. 1 (April 7, 2020): 88.
mereka. Berdasarkan dua konsep atau bentuk politik kewargaan yang telah disebutkan sebelumnya,  politik  kewargaan  demokratis  bisa  digunakan  dalam  konteks  pemilihan kepala  desa,  di  mana  setiap  individu  atau  warga  negara  memiliki  peran  aktif  dalam memperjuangkan  hak-hak  mereka  dan  memakainya  dalam  berpartisipasi  dalam komunitas politik dengan menjunjung kesetaraan dan penerimaan perbedaan pendapat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam konsep kewarganegaraan, setiap warga negara  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama,  namun  dalam  konteks  pilkades, kesetaraan itu seringkali diabaikan bahkan dilupakan oleh sebagian orang  karena bisa saja  terpengaruh  oleh  politik  uang,  nepotisme,  dan  hasrat  dari  setiap  orang  untuk memenangkan  jabatan  dan  kekuasaan,  sehingga  hal  ini  memperlihatkan  bahwa  dalam lingkungan desa belum sepenuhnya terterapkan konsep kewargaan yang inklusif.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  di  berbagai  daerah  Indonesia setelah  pemilihan  kepala  desa  usai  sering  menimbulkan  keributan,  perselisihan  dan konflik.  Sama  halnya  yang  diutarakan  oleh  Ahmad  Taufik  et  al,  bahwa  tidak  jarang pelaksanaan  pilkades  menuai  kericuhan  dan  konflik.  Bahkan  nilai-nilai  demokrasi menjadi  terabaikan  dan  nilai  etika  yang  telah  tertanam  dalam  masyarakat  desa  pun terkikis. Konflik dapat dimulai dari ketidakpuasan dan timbulnya kecurigaan terhadap kemenangan calon yang terpilih. 21 Sejalan dengan itu, konflik dalam masyarakat pasca diselenggarakannya pesta demokrasi tingkat desa mengakibatkan masyarakat terpecah menjadi  beberapa  kelompok.  Adanya  ketidakpuasan  terhadap  hasil  dan  perbedaan kepentingan  serta  dapat  menimbulkan  kuatnya  prasangka,  stereotipe,  diskriminasi, disparitas sosial yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam membangun integrasi sosial dan berakhir pada konflik horizontal yaitu pertentangan antar kelompok. 22 Hal ini juga  yang  akhir-akhir  ini  menjadi  perhatian  di  Sulawesi  Barat,  Kabupaten  Mamasa. Dilansir  dari  media  Lintas  Sulbar  Mamasa,  pada  tanggal  24  Mei  2023  yang  lalu dilaksanakan pelantikan kepala Desa Se-Kabupaten Mamasa periode 2023-2029 dengan jumlah 91 desa yang merupakan hasil pemilihan dari 1 Mei 2023 lalu. 23 91 kepala desa tersebut berhasil meraih kemenangan pemilihan kepala desa dengan mengungguli para calon  atau  kandidat  lain  yang  juga  bersaing  dalam  pemilihan  tersebut.  Namun  ketika usainya  pemilihan  pada  Mei  yang  lalu,  di  beberapa  desa  tertentu  Kabupaten  Mamasa secara  khusus  di  daerah Tanda  Langngan (Kecamatan  Nosu  dan  Kecamatan  Pana’)
21 Ahmad Taufik and Hamrun Hamrun, “Tata Kelola Konflik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng,” Jurnal Politikom Indonesiana 3, no. 1 (July 31, 2018): 16.
22 Septiyan Hudan Fuadi, “Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 2, no. 1 (April 7, 2020): 88–89.
23 Wahyuandi, “91 Desa Dilantik, Bupati Mamasa: Tuntaskan Pembangunan dan Sejahterakan Masyarakat,” accessed June 14, 2023, https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3116696638/91- desa-dilantik-bupati-mamasa-tuntaskan-pembangunan-dan-sejahterakan-masyarakat.
terdengar isu adanya perselisihan dan konflik. Salah satunya daerah paling memanas di Desa Minanga Timur, Kecamatan Nosu. Terdapat perbedaan pendapat yang menciptakan masalah  ketidakharmonisan  hingga  berujung  pada  perpecahan  dalam  gereja  karena adanya  pihak  yang  saling  menjatuhkan  dan  tercipta  dua  kubuh  dalam  gereja  yaitu pendukung  calon-calon  kepala  desa  A  dan  B. 24 Perselisihan  tersebut  memanas  pasca terpilihnya  salah  satu  calon,  hal  ini  disebabkan  karena  warga  atau  masyarakat  yang mendukung kepala desa terpilih menunjukkan sikap sombong atau arogan kepada warga yang pilihannya tidak menang. Dalam beberapa hari kemudian konflik tersebut mereda namun  masih  menyisakan  ketegangan  antar  pendukung  calon  yang  masih  dirasakan dalam masyarakat, hal ini terjadi dalam lingkup masyarakat beragama Kristen.
Liando  mengungkapkan  bahwa  ada  beberapa  faktor  atau  alasan  yang mempengaruhi partisipasi politik tinggi, yaitu dipengaruhi oleh visi misi partai politik dan calon, adanya pemberian uang atau bingkisan lain, memiliki hubungan darah atau terikat saudara  dengan  calon,  memiliki  kesamaaan  etnik  atau  budaya  dengan  calon,  memiliki kesamaan keyakinan agama dengan calon, bisa dipengaruhi permintaan dari orang tua atau  kerabat,  memiliki  kesamaan  profesi  dengan  profesi  calon,  kesenangan/simpati informan dengan calon. 25 Sekaitan dengan itu, dalam pemilihan kepala desa umumnya kedekatan emosinya sangat tinggi karena pemilih mengenal secara dalam orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, hubungan keluarga atau kekerabatan juga mendukung  hal  tersebut  dan  persaingan  di  antara  tim  sukses  calon  kepala  desa  pun berlangsung dengan tajam . 26 Pandangan tersebut selaras dengan apa yang terjadi dalam konflik pasca pilkades di beberapa desa di Kecamatan Nosu dan Pana’, di mana realitas yang  terjadi  dalam  setiap  pemilihan  kepala  desa,  seringkali  terjadi  bahwa  bakal  calon memiliki hubungan keluarga satu sama lain dengan calon-calon lainnya seperti kerabat dekat,  saudara,  sepupu,  atau  mungkin  bahkan  suami  atau  istri.  Kehadiran  hubungan keluarga  ini  mempengaruhi  cara  pemilih  menentukan  pilihan  mereka.  Banyak  pemilih cenderung memilih calon kepala desa berdasarkan hubungan keluarga atau kekerabatan yang terdekat. Namun, ketika pemilihan berlangsung, tidak semua calon mendapatkan suara yang banyak, ada calon yang tidak memperoleh dukungan yang luas dari pemilih. Hal  ini  menyebabkan  kekecewaan  bagi  pendukung  calon  yang  kalah  dalam  pemilihan. Mereka berharap bahwa keluarga mereka yang lain akan memberikan dukungan dengan
24 Alvary Exan Rerung and Juliati Attu, “Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale,” KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat 4, no. 1 (June 4, 2023): 10.
25 Daud M. Liando, “Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten/10/10/Pilkada-Banjarnegara-2017- Kpu-Bidik-Pemilihperempuan/? Amp= 1,” Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum 2, no. 2 (2016): 21.
26 Haluana’a, “Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan,” 3.
memilih  calon  yang  sama,  tetapi  hal  itu  tidak  terjadi  dan  bahkan  rasa  kekecewaan  itu bercampur  dengan  rasa  jengkel  dan  ketidaknyamanan  karena  terpancing  oleh  sikap sombong dari pihak yang menang. Adanya rasa ketidakpuasan dan kekecewaan dengan hasil tersebut yang menyebabkan timbulnya ketegangan, kesalahpahaman, dan berujung perselisihan.  Ketegangan  ini  dapat  menyebabkan  retaknya  hubungan  keluarga  atau kerabat  yang  sebelumnya  baik-baik  dan  tentunya  mempengaruhi  hubungan  antar keluarga, kerabat dan bermasyarakat maupun bergereja.
Dalam kasus konflik pemilihan kepala desa di Kecamatan Nosu dan Pana', terjadi rasa ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap hasil pemilihan, sehingga dapat dikatakan bahwa  mereka  mungkin  tidak  menerima  fakta  bahwa  orang  lain  memiliki  hak  untuk memilih calon kepala desa yang berbeda dengan pilihan mereka sendiri. Hal ini tentunya sudah  tidak  sesuai  dengan  konsep  dari  politik  kewargaan  sendiri  yang  menekankan penerimaan dan pengakuan terhadap hak dan partisipasi setiap orang. Politik kewargaan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan demokratis, di mana semua warga negara diakui dan dihormati hak-haknya, termasuk hak untuk berpendapat dan memilih dalam pemilihan. Dan hal ini juga tentunya menyinggung hak asasi manusia, di mana  penting  untuk  mengakui  bahwa  setiap  individu  memiliki  hak  untuk  memiliki pendapat  politik  yang  berbeda.  Penerimaan  terhadap  perbedaan  pendapat  dan penghargaan  terhadap  hak  asasi  manusia  adalah  prinsip-prinsip  penting  dalam  politik kewargaan yang demokratis dan menghargai martabat setiap individu.
Dalam dunia politik sendiri, persaingan merupakan hal yang wajar dan alamiah. Selain itu, perbedaan pilihan politik dalam masyarakat merupakan hal yang wajar pula terjadi dalam negara demokrasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam setiap pesta  demokrasi  termasuk  pemilihan  kepala  desa  tentunya  wajar  ada  persaingan  dan perbedaan  pilihan,  hal  ini  tidak  dapat  dihindari  ataupun  dipungkiri.  Perbedaan tersebutlah  yang  perlu  dipahami  dan  diterima  oleh  setiap  warga  negara  dalam masyarakat dengan berbagai kemajemukan dan keberagaman.

## Teori Hospitality dari Amos Yong
Amos  Yong  dalam  tulisannya  berbicara  tentang  teologi hospitality dimulai  dari membangun konsep Missio Dei yang berkaitan dengan teologi keramahtamahan/ hospitality di mana teologi keramahtamahan ini “berpusat pada orang asing”, yang mengikuti jejak Yesus di mana Ia sebagai Anak Allah menjadi orang asing, datang  ke  negeri  yang  jauh,  bahkan  sampai  Ia  mati.  Dalam  konteks  ini,  misi  Kristiani berarti  mewujudkan  keramahan  ilahi  yang  mencintai  orang  asing  ( philoxenia ),  bahkan hingga kita bersedia mengorbankan hidup kita atas nama orang lain untuk menciptakan perdamaian  dengan  mereka,  sehingga  mereka  juga  dapat  berdamai  dengan  Allah. Terdapat  tiga  hal  yang  ditekankan  oleh  Yong  terkait  dengan  hal  tersebut,  yaitu
keramahtamahan  membuka  ruang  bebas,  yang  dapat  dimasuki  oleh  orang-orang  dari agama lain, di mana orang asing, bahkan musuh dapat diubah menjadi teman yang mana tuan rumah memberikan ruang yang aman bagi tamu. Dalam ruang tersebut digambarkan ada tuan rumah dan tamu, dan penting bagi tuan rumah memperhatikan hubungannya dengan tamu dan menghormati atau menghargai integritas sang tamu. Kedua adalah misi Kristiani  dalam  hal  keramahtamahan  berarti  tidak  hanya  menjadi  tuan  rumah  yang menjamu orang-orang asing tetapi juga mengambil resiko menjadi tamu dari orang asing tersebut. Karena keramahtamahan melibatkan hubungan tamu dan tuan rumah, dan misi Kristiani melibatkan setiap kita baik sebagai tamu maupun tuan rumah, kita harus sadar bahwa  menerima  orang  asing  dari  agama  lain  melibatkan  tindakan  yang  sama.  Oleh karena itu, jika kita menginginkan mereka untuk menerima keyakinan kita dan mengikuti praktik  kita,  kita  juga  harus  siap  untuk  melakukan  hal  yang  serupa.  Dan  ketiga,  tidak hanya mampu menerima risiko yang melibatkan interaksi dengan orang asing atau orang dari  agama  lain  namun  juga  risiko  rentan  terhadap  mereka  dan  bersama  mereka. 27
Keramahtamahan  yang  dilakukan  membangun  dialog,  pertukaran  dan  interaksi  yang lebih  tulus.  Yong  menekankan  pentingnya  dialog  antar  umat  beragama  yang  menjadi praktik bermakna di mana manusia belajar dan diubah justru melalui saling memberi dan menerima dalam melibatkan ruang publik. 28
Menurut  Joas  Adiprasetya,  Hospitalitas  adalah  sikap  dan  tindakan    berkerabat dengan    orang  asing.  Hospitality  dalam  konteks  gereja  dipahami  bahwa  gereja  harus mampu  menempatkan orang  lain yang berbeda aliran gereja (denominasi),  atau  bahkan yang    tidak    seagama,  dalam  kerangka  hospitalitas/keramahtamahan . Dalam  konteks teologi Kristen, hal ini merupakan sebuah refleksi tentang kasih sebagai hukum terutama yang menegaskan bagaimana kasih terhadap sesama manusia seharusnya dilakukan, hal ini  berarti  hospitalitas  menjadi  sebuah  praksis  yang  mewujudkan  hukum  kasih. 29 Perlakukan  atau  cara  menyikapi  orang  asing,  orang  dengan  identitas  berbeda  menjadi titik penegasan dari Hospitalitas yang kadang kala juga menjadi titik persinggungan dan pertengkaran. Perbedaan-perbedaan seperti ideologi, keyakinan, pendapat, dan lainnya sering  menjadi  permasalahan  yang  mengganggu,  namun  perbedaan  itulah  yang  harus dilihat sebagai hakikat, yang tidak dapat dihindari maupun diabaikan. 30 Oleh karena itu, Hospitalitas yang diaplikasikan dalam kehidupan untuk saling mengakui dan menerima
27 Amos Yong, Hospitality and the Other: Pentecost, Christian Practices, and the Neighbor (Orbis Books, 2008), 130–131.
28 Ibid., 158.
29 Harls Evan R. Siahaan and Munatar Kause, “Hospitalitas Sebagai Laku Hidup Menggereja Dalam Bingkai Moderasi Beragama Di Indonesia,” Danum Pambelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja 2, no. 2 (November 30, 2022): 235.
30 Ibid.
setiap  perbedaan,  saling  membuka  diri  dengan  yang  lain,  serta  memerlukan  sikap persahabatan dan tentunya hal ini merupakan wujud dari Allah dan sesama manusia.

## Hospitality dalam Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa
Teori Hospitality Amos Yong yang penulis tawarkan sebagai upaya membangun politik kewargaan yang inklusi dalam konflik pasca pilkades relevan dapat diterapkan di konteks daerah Kabupaten Nosu dan Kabupaten Pana karena kedua daerah ini memiliki masyarakat  yang  mayoritas  beragama  Kristen,  sementara  itu,  Hospitalitas  Yong  pada dasarnya sejalan dengan ajaran Kristen yaitu kasih di mana difirmankan bahwa setiap orang  mengasihi  sesamanya  seperti  mengasihi  dirinya  sendiri  (Matius  22:37-40) sehingga  mengasihi  dapat  berarti    penerimaan  dan  keramahan  terhadap  sesama.  Oleh karena  itu  gereja  dapat  menjadi  perantara  utama  dalam  mengajarkan  dan mempraktikkan  konsep  hospitalitas  ini    ke  dalam  kehidupan  sehari-hari  jemaat  agar setiap  jemaat  dapat  memahami  dan  menghargai  sesamanya  dan  menciptakan keharmonisan dan perdamaian baik dalam gereja, keluarga dan masyarakat yang sempat terpecah karena adanya perbedaan pilihan pendapat.
Konflik  pasca  pemilihan  kepala  desa  yang  terjadi  di  Kabupaten  Mamasa Kecamatan Nosu dan Kecamatan Pana’ dipengaruhi oleh faktor kekecewaan yang dialami oleh pendukung calon yang tidak terpilih terhadap keluarga mereka yang tidak memilih calon yang sama dan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan yang tidak sesuai harapan. Seperti  dijelaskan  sebelumnya,  Yong  menegaskan  ada  3  hal  terkait Hospitality, yang pertama  menciptakan  dan  membuka  ruang  bebas  dan  aman  yang  dapat  diakses  atau dimasuki oleh siapapun baik sebagai tamu maupun tuan rumah yang mampu menerima orang asing yang berbeda darinya. Sebutan “orang asing” dapat merujuk kepada setiap orang, artinya setiap orang bisa membangun hubungan dengan siapa saja yang  memiliki perbedaan  dengannya  termasuk  orang  yang  berbeda  agama,  ras  dan  budaya,  maupun berbeda dalam hal pendapat dan pandangan politik. Di mana dalam konteks konflik pasca pemilihan  kepala  desa,  pemerintah  setempat,  pemangku  adat  atau  gereja  bahkan keluarga  pun  dapat  menjadi  mediator  yang  menyediakan  ruang  atau  semacam  forum dialog yang netral untuk mempertemukan dan mendudukkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sehingga mereka bisa berkumpul, saling mengutarakan pandangan masing- masing  dalam  dialog  bersama  dengan  suasana  yang  cair  dan  terbuka,  serta  dapat berinteraksi  tanpa  prasangka,  tanpa  menghina  dan  tanpa  pendiskriminasian  terhadap pihak yang calonnya kalah dalam pemilihan sehingga dapat mengurangi ketegangan dari kedua belah pihak karena masing-masing pandangan mereka sama-sama didengar dan dihargai oleh pihak yang lain. Dan dari langkah ini, pertemuan antara pihak yang kalah dan menang dapat diorganisir serta difasilitasi oleh mediator di mana setiap pihak dapat
mengutarakan  pandangan  mereka  dan  hal  ini  menjadi  proses  bagi  setiap  orang  untuk dapat mulai menyadari perbedaan itu dan menerima serta saling menghargai satu sama lain.
Kedua adalah keramahtamahan yang juga mengambil resiko menjadi tamu dari orang asing di mana setiap orang dapat menjadi tuan rumah namun juga menjadi tamu. Dengan kata lain jika menginginkan orang lain untuk menerima kita maka kita juga harus siap untuk melakukan hal yang serupa. Dalam konteks konflik pasca pemilihan kepala desa, di mana kepala desa yang terpilih dan para pendukungnya harus mampu bersikap sebagai  tuan  rumah  yang  baik  terhadap  tamu  mereka  yaitu  para  pihak  yang  calonnya kalah. Pihak yang menang tidak perlu menunjukkan sikap yang arogan kepada pihak yang kalah, dan tidak membuat pihak yang kalah tersinggung. Begitupun sebaliknya pihak yang calonnya  kalah  harus  bersikap  sebagai  tuan  rumah  yang  baik  terhadap  pihak  yang calonnya  menang  sebagai  tamu  mereka,  dan  mampu  menerima  kekalahan  mereka. Meskipun dari pihak pendukung yang kalah akan sulit untuk menerimanya. Namun para mediator dapat membantu memberikan pemahaman, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya  toleransi  yang  mampu  menerima  dan  menghormati  perbedaan  yang  ada, serta mendorong kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan mengusahakan untuk berdamai. Tidak hanya itu, mediator pun bisa membuat kegiatan atau program yang bisa memperkuat hubungan dan relasi kedua belah pihak. Sebab perlu dipahami bahwa setiap orang  memiliki  hak  dan  partisipasi  dalam  pemilihan,  namun  jika  ingin  hak  dan partisipasinya diterima oleh orang lain, ia juga harus siap menerima hak dan partisipasi orang lain juga. Dan ketiga, setiap orang harus rentan terhadap yang lain, sebab dasar membangun empati dan memahami pandangan orang lain dibangun dari kesadaran akan kerentanan kepada orang lain. Sehingga perlu juga menegaskan bagaimana setiap orang rentan  dan  berempati  dengan  orang  lain  dengan  cara  mereka  mampu  merasakan  apa yang  orang  lain  rasakan.  Dalam  konteks  ini,  para  pihak  yang  menang  harus  juga memposisikan diri mereka jika seandainya jika calon mereka tidak terpilih yang diliputi oleh rasa kekecawaan dan ketidakpuasan sehingga mereka bisa berempati kepada pihak yang  kalah.  Segala  langkah  yang  dilalui  membutuhkan  proses  untuk  mencapai  pada rekonsiliasi.  Oleh  karena  itu  untuk  mencapai  penyelesain  konflik  dan  rekonsiliasi diantara kedua belah pihak, setiap pihak perlu ditekankan kesadaran akan perbedaan dan keberagaman dimana ia berada baik di masyarakat maupun dalam jemaat dan mampu untuk  menerima  dan  menghargai  perbedaan  itu,  serta  mendengarkan  dan  memahami pandangan masing-masing agar dapat menciptakan komunikasi yang terbuka dan empati kepada setiap orang.
Perbedaan  pendapat  atau  pandangan  politik  dan  hak  seseorang  ditempatkan dalam  konsep  keramahtamahan,  yang  mana  konsep  ini  direfleksikan  sebagai pengaplikasian  wujud  kasih  dalam  kehidupan  terhadap  sesama  manusia.  Seperti  yang ditekankan oleh Yong, bahwa ada perbedaan yang tidak bisa diabaikan atau dihilangkan
melainkan disambut dan diterima atau dengan kata lain perbedaan yang ada itu dihormati dan diakui, serta memperkuat dan memperluas ruang interaksi bersama dengan yang lain secara  lebih  inklusif. 31 Sehingga  secara  sederhananya  dapat  dikatakan  bahwa  teori Hospitality  dapat  membangun  politik  kewargaan  yang  inklusi  dalam  konflik  pasca pemilihan kepala desa dengan memperhatikan relasi setiap antar warga desa, di mana setiap  individu  dapat  menjadi  tuan  rumah  maupun  tamu  yang  membangun  hubungan untuk  saling  menerima,  menghargai  dan  memiliki  rasa  hormat  terhadap  yang  lain. Perbedaan yang ada harus diakui, diterima dan dihormati  sebab hal tersebut yang tidak dapat dihindari maupun diabaikan dan tentunya sama halnya dengan menghargai hak asasi setiap orang.
Oleh sebab itu, Hospitality dapat menjadi pertimbangan secara khusus bagi gereja maupun dalam ruang publik untuk mengatasi atau mengurangi konflik pasca pemilihan kepala  desa  dan  memperkuat  politik  kewargaan  dengan  cara  membangun  dialog, membuka  ruang  untuk  berbagi  pandangan,  dan  mencari  pemahaman  bersama  dapat membantu  mengurangi  ketegangan  dalam  masyarakat  desa  yang  mengalami kerenggangan hubungan akibat konflik pasca pemilihan kepala desa. Dan sebagai negara demokrasi  baik  gereja  maupun  pemerintah  setempat  perlu  memberikan  juga pemahaman bahwa dalam pemilihan apapun dalam konteks sosial seperti Kepala Desa, Bupati, Presiden dan sebagainya dan dalam konteks gereja misalnya dalam hal pemilihan majelis gereja, perbedaan pilihan dan perbedaan lainnya itu adalah hal yang wajar. Gereja dapat  memberikan  pemahaman  mengenai  keramahtamahan  terhadap  orang  lain  serta menekankan akan  pentingnya mengasihi sesama dengan cara memahami dan mengakui perbedaan agar mewujudkan hubungan yang lebih harmonis, memperkuat kebersamaan sebagai warga negara Indonesia dengan mengakui setiap hak, pendapat dan partisipasi orang  lain  dan  mendorong  pembangunan  demokrasi  yang  inklusif.  Dan  penerapan Hospitality sendiri dalam konteks konflik pasca pemilihan kepala desa tidak terlepas dari kerjasama semua pihak yang dengan penuh kesabaran dan komitmen untuk mencapai keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk.

## 4. Kesimpulan
Politik  kewargaan  merupakan  pengakuan  status,  hak-hak,  dan  partisipasi seseorang dalam ruang publik. Membangun politik kewargaan yang inklusi artinya semua individu  dan  kelompok  merasa  diakui,  dihargai,  dan  memiliki  kesempatan  yang  sama dalam masyarakat pluralis dengan berbagai kemajemukan dan keberagaman kehidupan masyarakat.  Partisipasi  politik  dalam  pemilihan  kepala  desa  salah  satu  bentuk  politik kewargaan yang demokratis, di mana setiap individu memiliki hak suara dan peran aktif dalam  memperjuangkan  kepentingan  mereka.  Namun,  pasca  pemilihan  kepala  desa
seringkali  terjadi  konflik  dan  perselisihan,  terutama  jika  ada  hubungan  keluarga  atau kekerabatan  di  antara  calon-calon  yang  bersaing.  Konflik  tersebut  melanggar  prinsip- prinsip politik kewargaan yang menghargai perbedaan pendapat dan hak asasi manusia. Konflik pasca pemilihan kepala desa yang dipengaruhi oleh ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan menunjukkan bahwa adanya sikap tidak menerima perbedaan secara khusus hak pilih seseorang. Untuk itu, membangun politik kewargaan yang inklusi dalam konflik pasca pemilihan kepala desa melalui implikasi dari teori Hospitality Amos Yong, setiap warga  desa  dapat  mengakui  dan  menerima  perbedaan  hak,  pendapat  dan  partisipasi orang lain.

## Referensi
Bagir, Zainal Abidin, and AA GN Ari Dwipayana. “Keragaman, Kesetaraan, dan Keadilan: Pluralisme Kewargaan Dalam Masyarakat Demokratis.” Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Kenegaraan Di Indonesia, edited by Zainal Abidin Bagir, AA GN Ari Dwipayana, Mustaghfiroh Rahayu, Trisno Sutanto, and Farid Wijidi. Yogyakarta: CRCS UGM dan Mizan (2011).
Berenschot, Gerry van Klinken, Ward. “Everyday Citizenship in Democratizing Indonesia.” In Routledge Handbook of Contemporary Indonesia . Routledge, 2018.
Fuadi, Septiyan Hudan. “Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo.” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 2, no. 1 (April 7, 2020): 86–111.
Haluana’a, Falua Jisokhi. “Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan.” Universitas Medan Area, 2019.
Hiariej, Eric. Politik Kewargaan di Indonesia . Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018. Hiariej, Eric, Rizky Alif Alvian, Muhammad Irfan Ardhani, and Agustinus Moruk Taek.
“MONOGRAPH on Politics and Government Vol. 10, Edisi No. 1. 2016 (1-76)” (n.d.). Humaidi, M. Wildan. “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi atas Rekognisi Penghayat
Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia.” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 9, no. 1 (August 7, 2020): 58–80.
Liando, Daud M. “Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten/10/10/Pilkada- Banjarnegara-2017-Kpu-Bidik-Pemilihperempuan/? Amp= 1.” Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum 2, no. 2 (2016).
Mubarok, Husni. “Advokasi Inklusi Sosial dan Politik Kewarganegaraan: Pengalaman Advokasi Penghayat Marapu di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.” Tashwirul Afkar 39, no. 1 (November 23, 2020): 1–31.
Rerung, Alvary Exan, and Juliati Attu. “Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale.” KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat 4, no. 1 (June 4, 2023): 1–17.
Siahaan, Harls Evan R., and Munatar Kause. “Hospitalitas Sebagai Laku Hidup Menggereja dalam Bingkai Moderasi Beragama Di Indonesia.” Danum Pambelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja 2, no. 2 (November 30, 2022): 232–242.
Siami, Siami. “Gerakan Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Omek) Dalam Meneguhkan Identitas Kewargaan (Studi Kasus: IMM HMI PMII KabupatenPonorogo).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020. Accessed June 13, 2023. http://eprints.umpo.ac.id/5993/.
Silalahi, Juli Natalia. “Politik Kewarganegaraan Masyarakat Kelurahan Kisaran Naga (Studi Kasus pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asahan Tahun 2019).” Equilibrium: Jurnal Pendidikan 8, no. 2 (June 3, 2020): 115–124.
Sunarto, Sunarto, Sulton Sulton, and Ardhana Januar Mahardhani. “Penguatan Pendidikan Politik sebagai Representasi Politik Kewargaan Jelang Pemilukada Serentak Tahun 2020.” RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 1 (January 2, 2021): 43–49. Taufik, Ahmad, and Hamrun Hamrun. “Tata Kelola Konflik dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng.” Jurnal Politikom Indonesiana 3, no. 1 (July 31, 2018): 14–14. Wahyuandi. “91 Desa Dilantik, Bupati Mamasa: Tuntaskan Pembangunan dan Sejahterakan Masyarakat.” Accessed June 14, 2023. https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr- 3116696638/91-desa-dilantik-bupati-mamasa-tuntaskan-pembangunan-dan- sejahterakan-masyarakat.
Yong, Amos. Hospitality and the Other: Pentecost, Christian Practices, and the Neighbor. Orbis Books, 2008.
Yuningsih, Neneng Yani, and Valina Singka Subekti. “Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa?
Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.” Jurnal Politik 1, no. 2 (2016): 231–261. Yunus, Eko Yudianto. “Evaluasi Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Desa dalam Meminimalisir Konflik Antar Peserta Pemilihan Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Tahun 2022.” Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora 8, no. 1 (2023): 75–81.
“Konflik Warga Usai Pemilihan Kades Marak, Menteri Desa Klaim Masa Jabatan 9 Tahun Solusinya.” Accessed June 12, 2023. https://www.kompas.tv/nasional/369472/konflik- warga-usai-pemilihan-kades-marak-menteri-desa-klaim-masa-jabatan-9-tahun- solusinya.