## URGENSI PERLINDUNGAN SAKSI  DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006
Perspektif Kebijakan Hukum Pidana
Oleh: Edi Yuhermansyah
Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Jln. Ibnu Sina Darussalam Banda Aceh E-mail: eys_0401@yahoo.com
Abstract. Protection  of  witnesses  is  not  based  on  charity  law  enforcers,  but  a  right guaranteed  by  law.  Government  with  members  of  the  legislature  has  enacted  a  law  on protection of witnesses and victims. The impact of the birth of this legislation to guarantee the physical protection of witnesses from threats and protection of freedom of the witness to  ensure  the  information  it  conveys  no  intervention  from  certain  parties.  Guarantee  the protection  of  witnesses  to  be  strong  after  the  birth  of  the  witness  and  victims  protection agency  is  given  authority  to  handle  the  implementation  of  protection,  the  protection  of policy-making and supervision. Although this form of protection provided in the statute has not been given guarantees legal protection that is always necessary witness in the face of serious criminal cases.

## Kata Kunci: Perlindungan, Saksi, Hukum Pidana

## A. Pendahuluan
Pada  prinsipnya  menjadi  seorang  saksi  merupakan  suatu  kewajiban  hukum  ( legal obligation ) bagi setiap orang, kecuali anak yang masih dibawah umur (belum berumur 15 tahun)  dan  seorang  yang  kehilangan  ingatan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  secara sempurna dalam hukum pidana. 1 Saksi seperti ini tidak diwajibkan memberi keterangan di depan  sidang  pengadilan.  Sedangkan  saksi  yang  diwajibkan  memberi  keterangan  di pengadilan  adalah  orang  dewasa  dan  dapat  mempertanggungjawabkan  kesaksian  yang diberikannya. Kriteria saksi ini tidak dapat menolak untuk memberikan kesaksian di depan pengadilan  dan  telah  dipanggil  secara  sah  menurut  undang-undang.  Baginya  dapat dikenakan  tuntutan  pidana  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku,  demikian  juga halnya dengan seorang saksi ahli. 2
1 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), h. 172.
2 R. Soesilo, Saksi dan Bukti: Ilmu Bukti dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHAP, (Bogor: Politeia, 1984), h. 8.
Dasar  penuntutan  bagi  seseorang  yang  menolak  menjadi  saksi  dan  memberikan keterangan di depan pengadilan di atur dalam Pasal 216 ayat (1), Pasal 224, dan Pasal 522 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  KUHP  memberi  kewenangan  kepada hakim  untuk  menentukan  penting  atau  tidaknya  saksi  yang  hadir  dipersidangan.  Di samping  itu  hakim  juga  berwenang  memutuskan  untuk  melanjutkan  atau  menunda pemeriksaan sidang.
Berdasarkan  kewajiban  seseorang  untuk  menjadi  saksi  dan  memberikan kesaksiannya  di  depan  persidangan,  maka  sewajarnya  pula  pemberian  perlindungan terhadap saksi  juga mesti wajib adanya  demi  menginginkan proses hukum  berjalan benar dan  ditegakkannya  keadilan.  Fakta  menunjukkan  banyak  kasus-kasus  pidana  yang  tidak terungkap  dan  tidak  terselesaikan  disebabkan  adanya  ancaman,  baik  fisik,  atau  psikis maupun  upaya  kriminalisasi  terhadap  saksi  ataupun  keluarganya  yang  membuat  mereka takut memberi kesaksian kepada penegak hukum.
Keterangan saksi dalam proses peradilan pidana menempati urutan pertama, di atas alat-alat  bukti  yang  lainnya.  Hal  ini  dapat  terlihat  dalam  Pasal  184  KUHAP,  keterangan saksi  ditempatkan  di  urutan  pertama  di  atas  alat  bukti  yang  lain  berupa  keterangan  ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ini menunjukan pentingnya seorang saksi dalam proses suatu peradilan pidana.  Dengan demikian  pada saat  memberikan keterangan, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas sebelum, saat, maupun setelah memberikan keterangan.
Rasa  aman  ini  bentuknya  bermacam-macam,  dan  hanya  bisa  terlaksana  apabila adanya  jaminan  kepada  yang  bersangkutan  bebas  dari  rasa  takut  sebelum,  pada  saat  dan sesudah  memberikan  kesaksian.  Tindakan  teror  dan  ancaman,  baik  fisik  maupun  psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan keterangan atau kesaksian, sehingga kesaksian yang diberikan tidak lagi apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Jaminan ini sangat penting sekali diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang ia berikan bukan sekadar rekayasa apalagi hasil dari tekanan ( Pressure ) dari pihak-pihak tertentu.
Untuk  menjawab  dan  mengatasi  hal  tersebut  di  atas,  pemerintah  Indonesia  sudah mencoba  merumuskan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan perlindungan  terhadap  saksi.  Seperti  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2000  tentang Pelanggaran  HAM  berat.  Dlam  kasus  pelanggaran  HAM  berat  biasanya  pelaku  adalah
seseorang  yang  sangat  berkuasa  dan  dilakukan  dengan  pola-pola  tertentu.  Para  pelaku mempunyai kekuasaan dan sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan penghilangan barang  bukti,  mempengaruhi  aparat  penegak  hukum  maupun  penekanan  terhadap  saksi- saksi.  Hal  tentunya  akan  berefek  pada  susahnya  membuktikan  pelanggaran  HAM  berat yang telah terjadi. Sejumlah media massa mengungkapkan pelaku kasus pelanggaran HAM berat  yang  telah  terjadi  diidentifikasi  sebagai  bagian  dari  perbuatan  aparat  negara. Kekuatan  yang  mereka  miliki  dijadikan  alat  untuk  melakukan  penekanan  terhadap  saksi. Para  saksi  yang  biasanya  pihak  yang  lemah  secara  ekonomi  maupun  posisinya  dalam masyarakat  terutama  relasi  kekuasaan  dengan  terdakwa  sangat  rentan  terhadap  ancaman, intimidasi,  teror  dan  segala  bentuk  gangguan  yang  dapat  mengakibatkan  dirinya  tidak dapat memberikan keterangan secara benar.
Padahal  perlindungan  terhadap  saksi  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  Perlindungan  terhadap  Saksi  dan  Korban.  Namun  hingga  saat  ini belum  terlihat  adanya  persiapan  pemerintah  untuk  menindaklanjuti  undang-undang tersebut.  Kesan  yang  muncul,  undang-undang  yang  lahir  dari  proses  perjuangan  yang sangat  panjang  hanya  teronggok  begitu  saja.  Kesan  ini  muncul  karena  tidak  adanya langkah  kongkret  pemerintah  menjalankan  isi  undang-undang  maupun  upaya  pemerintah mensosialisasikan aturan tersebut, sehingga muncul keberanian saksi dalam mengungkapkan fakta dalam upaya pengungkapan sebuah tindak pidana.
Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,  jika  menginginkan  keterangan  yang diberikan oleh saksi, benar-benar apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri, maka mesti ada jaminan keamanan terhadap saksi, baik keamanan fisik, maupun psikis. Dan ini sudah diwujudkan  oleh  pemerintah  dengan  melahirkan  produk  hukum  berupa  undang-undang yang  mengatur  khusus  tentang  perlindungan  terhadap  saksi.  Tulisan  ini  mendiskusikan kajian  tentang  legislasi  politik  hukum  pidana  dalam  upaya  memberikan  perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidana.

## B. Definisi Saksi dan Politik Hukum Pidana

## a. Saksi
Dalam  berbagai  literatur  ditemukan,  pengertian  tentang  saksi  ini  hampir  sama, dengan  kata  lain  tidak  jauh  beda  antara  satu  pengertian  dengan  pengertian  yang  lainnya.
Menurut  R.  Subekti  dan  Tjipto  Sudibyo  disebutkan  bahwa  yang  dikatakan  dengan  saksi ialah orang  yang didengar keteranganya di  muka pengadilan, orang  yang  mendapat  tugas menghadiri  suatu  peristiwa  dan  bila  perlu  dapat  didengar  keterangannya  di  depan pengadilan. 3
Pengertian  saksi  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Pasal  1  ayat  (1), saksi  ialah  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tentang  suatu  perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (26) KUHAP dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.  Demikian  pula  dalam  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  dinyatakan  bahwa saksi  ialah  orang  yang  dapat  memberi  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan, penuntutan,  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat sendiri dan ia alami sendiri.

## b. Politik Hukum Pidana ( Criminal Policy )
Politik  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  politik  hukum,  namun  kajian  dari politik  hukum  pidana  lebih  difokuskan  dalam  ruang  ligkup  hukum  pidana.  Salah  satu bentuk  dari  kebijakan/politik  hukum  pidana  ialah  merancang  dan  menetapkan  peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap saksi.
Politik  criminal  ( criminal  policy )  merupakan  usaha  rasional  untuk  menanggulangi kejahatan. Politik criminal ini merupakan bagian politik penegakan hukum dalam arti luas ( law enforcement policy) , semuanya merupakan bagian politik sosial ( social policy ), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.
Prof.  Sudarto  mengelompokkan  pengertian  politik  hukum  pidana  kepada  tiga, yaitu:
1. Dalam arti sempit , yaitu sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
3 R. Subekti dan Tjitro Sudibyo, Kamus hukum , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), h. 100.
2. Dalam arti luas , merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.
3. Dalam  arti  yang lebih  luas ,  politik  hukum  kriminal  ialah  keseluruhan  kebijakan  yang dilakukan  melalui  perundang-undangan  dan  badan-badan  resmi  yang  bertujuan  untuk mendekatkan norma-norma sentral masyarakat 4 .
Melaksanakan  politik  hukum  pidana  berarti  mengadakan  pemilihan  dari  sekian banyak alternatif, mana  yang paling efektif dalam  usaha penanggulangan kejahatan. Pada bagian  lain,  Prof.  Sudarto  menyatakan,  menjalankan  politk  hukum  pidana,  juga mengadakan  pilihan  untuk  mencapai  hasil  perundang-undangan  pidana  yang  paling  baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
Marc Ancel  memberikan pengertian politik hukum pidana sebagai the rational of the control of crime by society . Defenisi tersebut tidak berbeda dengan pandangan G. Peter Hoefnagels  yang  menyatakan, criminal  policy  is  the  rational  organization  of  the  social reaction  to  crime. 5 Hal  ini  berarti  politik  hukum  pidana  dapat  dirumuskan  sebagai  usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana.

## C. Arti Penting Pelindungan Terhadap Saksi
Hukum  bukan  merupakan  sebuah  tujuan,  akan  tetapi  hanya  merupakan  jembatan yang akan membawa kepada ide yang dicita-citakan. Dalam konteks keindonesiaan, harus tahu  terlebih  dahulu  masyarakat  yang  bagaimana  yang  dicita-citakan  oleh  bangsa Indonesia.  Seperti  disebutkan  dalam  pembukaan  UUD  1945  alinea  keempat  dinyatakan, bahwa tujuan pembetukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 6
4 Sudarto , Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru), h. 16.
5 Dikutip dari Teguh Prasetyo dan Halim Barakatullah , Politik Hukum Pidana, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 13.
6 Sunaryati  Hartono, Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional ,  (Bandung:  Alumni, 1991), h. 1-2.
Jadi  jelaslah  bahwa  proses  pembentukan  hukum  nasional  bukanlah  proses  yang mudah.  Apalagi  Indonesia  merupakan  masyarakat  yang  sangat  pluralistik  serta menghendaki  masyarakat  yang  seimbang,  maka  masalah  kebijaksanaan  hukum  perlu diteliti  kasus  demi  kasus,  sehingga  penyamarataan  bagi  semua  kasus  hukum  bisa ditegakan.  Hal  ini  seperti  terlihat  dalam  kebijakan  hukum  dengan  memberikan perlindungan  terhadap  saksi  yang  mendasarkan  pada  sebuah  undang-undang  dapat menghindari dari kesalahan dan kekurangan.
Jika  diperhatikan  beberapa  pengertian  tentang  saksi  di  atas,  maka  pengertiannya hampir  sama,  namun  ada  sedikit  perbedaan,  yaitu  dalam  Undang-Undnag  No.  13  Tahun 2006,  yang  dikatakan  saski  itu  dimulai  dari  tingkat  penyelidikan.  Sementara  dalam KUHAP  dan  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2000,  yang  dikatakan  saksi  apabila  sudah sampai  pada  tingkat  penyidikan,  artinya  dalam  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006, pemberian perlindungan  dimulai dari tingkat penyelidikan, sedangkan dalam KUHAP dan Undang-Undang  No.  26  Tahun  2000,  proses  pemberian  perlindungan  terhadap  saksi dimulai dari tingkat penyidikan.
Dengan  kata  lain,  pengertian  saksi  dalam  Undang-Undang  No.13  Tahun  2006 sedikit  lebih  maju,  karena  berupaya  mencoba  memasukan  (memperluas)  perlindungan terhadap  orang-orang  yang  membantu  dalam  upaya  penyelidikan  pidana  yang  masih berstatus pelapor atau pengadu. Walaupun tidak secara tegas dikatakan bahwa pelapor juga dilindungi,  tapi  para  perumus  ini  berkeyakinan  bahwa  pelapor  sudah  tercakup  dalam wilayah penyelidikan.
Dalam  konteks  penyelidikan,  perlindungan  terhadap  saksi  masih  terbatas  dan kurang  memadai.  Hal  ini  disebabkan  karena  terbentur  pada  doktrin  yang  ditegaskan KUHAP, dimana saksinya haruslah orang-orang yang melihat sendiri, dengar sendiri, dan atau alami sendiri. Nilai ini sebenarnya berelasi kuat dengan ”kekuatan nilai pembuktian”. Penggunaan  doktrin  dalam  rumusan  inilah  yang  kemudian  akan  membatasi  perlindungan terhadap saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri.
Mengingat  dalam  berbagai  kasus  ada  orang  yang  berstatus  sebagai  pelapor kadangkala  bukanlah  orang  yang  mendengar,  melihat,  atau  mengalami  sendiri  suatu perkara  pidana,  tapi  informasi  dari  orang  tersebut  merupakan  hal  yang  sangat  penting untuk mengungkap berbagai kasus di pengadilan.
Meskipun  dalam  Pasal  10  dinyatakan  bahwa  seorang  pelapor  tidak  dapat  dituntut secara  hukum,  baik  pidana  maupun  perdata  atas  laporannya,  namun  dalam  Pasal  5 dijelaskan  bentuk-bentuk  perlindungan,  tetapi  seorang  pelapor  tidaklah  disebutkan  di dalamnya.  Seharusnya,  jiwa  sebuah  undang-undang  perlindungan  saksi  dilahirkan  untuk menerobos  kelemahan  regulasi  yang  ada  selama  ini,  terutama  KUHAP.  Namun  beberapa pasal utama yang menjiwai undang-undang perlindungan saksi dalam kenyataannya justru masih terpaku pada KUHAP. Hal ini sebagaimana terlihat dalam pasal 1 ayat (1) mengenai defenisi saksi di atas. Artinya, pengertian saksi di atas masih merupakan “ Copy Paste” dari KUHAP.  Implikasinya  akan  mempengaruhi  cakupan  pemberian  perlindungan  saksi  yang menikmati hak akan dibatasi secara tegas.
Menurut Danang Widoyoko (wakil  ketua  ICW),  seharusnya saksi  mencakup saksi pelapor,  pengadu,  saksi  sebagai  korban,  saksi  bukan  korban,  dan  saksi  ahli.  Defenisi meluas  ini  dimaksudkan  untuk  mengakomodasi  pihak-pihak  yang  dapat  memberikan keterangan dalam proses pengadilan. Dalam undang-undang ini, saksi hanyalah orang yang melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu peristiwa tindak pidana.
Saksi  korban  pada  hakekatnya  adalah  korban  yang  menjadi  saksi.  KUHAP  juga menjelaskan  tentang  saksi  yang  memberatkan  terdakwa (a  charg e)  dan  saksi  yang meringankan  terdakwa (a  decharg e).  Pihak  lain  yang  dapat  dipersamakan  dengan  saksi adalah seorang ahli tertentu yang memberikan keterangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara  disidang  pengadilan,  tetapi  dalam  KUHAP  dinyatakan  pemberian  keterangan  ini sebagai bagian dari alat bukti yang dikenal dengan keterangan ahli.
Dari beberapa rumusan pengertian saksi di atas, menunjukkan bahwa seorang saksi adalah orang-orang yang memberikan keterangan baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  apa  yang  mereka  ketahui mengenai peristiwa kejahatan tertentu. Dari pengertian ini, saksi dalam kasus tindak pidana adalah orang-orang yang mempunyai kaitan dengan suatu tindak pidana tertentu.
Jika kita telusuri masa lampau, perlindungan terhadap saksi hanya didasarkan pada karitas  ( charity ),  atau  budi  baik  aparat-aparat  hukum  dan  pemerintahan  terkait.  Bukan sebuah hak yang dijamin oleh hukum yang seharusnya milik saksi di dalam negara hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap saksi terkadang bisa diperoleh, terkadang tidak, dan
sifatnya sangat relative-subyektif . Sementara itu, apabila sudah menjadi hak yang dijamin oleh hukum, tentunya pemenuhannya adalah sebuah keharusan ( imperative ).
Dalam  Pasal  1  ayat  (6)  Undang-Undnag  No.  13  Tahun  2006  dijelaskan  tentang pengertian perlindungan, yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan undang-undang ini. Selama ini, saksi  hanya dibebani kewajiban  dan  tidak  mempunyai  hak.  Sesuai  redaksi  Pasal  224  KUHP  “Barangsiapa dipanggil  sebagai  saksi,  ahli  atau  juru  bahasa  menurut  undang-undang  dengan  sengaja tidak  memenuhi  kewajiban  berdasarkan  undang-undang  yang  harus  dipenuhinya,  dalam perkara pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

## D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi dan  Korban  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  64, walaupun  belum  maksimal,  perhatian  terhadap  saksi  dan  korban  telah  mulai  mendapat legalitas,  yaitu  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa seorang saksi mendapatkan:
1. Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta  benda,  serta bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian  yang  akan,  sedang,  atau  telah diberikannya;
2. Ikut  serta  dalam  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan  dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan keputusan;
12. Mendapat nasihat hukum;
13. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu  perlindungan berakhir.
Semua bentuk perlindungan  yang disebutkan di  atas hanya diberikan kepada saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri. Pembatasan dilakukan lagi dalam Pasal 5  ayat  (2),  yang  hanya  memberikan  perlindungan  terhadap  saksi  dalam  kasus-kasus tertentu saja, dan kasus tersebut ditentukan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi  dan Korban). Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kasus- kasus tertentu” ialah:
1. Tindak pidana korupsi;
2. Tindak pidana narkotika/psikotropika;
3. Tindak pidana terorisme;
4. Dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.
Jadi jelaslah, berdasarkan Pasal 5 ayat (2), dapat diketahui bahwa tidak semua saksi yang  memberikan  keterangan  (kesaksian)  dalam  suatu  proses  peradilan  pidana,  namun secara langsung memperoleh perlindungan berdasarkan undang-undang ini.
Bentuk  lain  dari  perlindungan  yang  diberikan  kepada  saksi  dalam  proses  suatu peradilan  pidana  seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  Undnag-Undang  No.  13 Tahun 2006, yaitu:
1. Memberikan kesaksian tanpa harus hadir di sidang pengadilan, dengan adanya izin dari hakim
2. Memberikan kesaksian dengan cara tertulis
3. Kesaksian  dapat  disampaikan  melalui  sarana  elektronik  dengan  didampingi  oleh pejabat yang berwenang.
Selain  itu,  saksi  juga  tidak  dapat  dituntut  secara  hukum,  baik  pidana  maupun perdata  atas  kesaksian  yang  akan,  sedang,  atau  telah  diberikannya  (Pasal  10  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2006).  Dari  ketentuan  Pasal  5  dapat  diketahui,  bahwa  undang- undang  ini  lebih  banyak  mengatur  perlindungan  fisik  bagi  saksi  dan  sepertinya  agak “melalaikan” perlindungan hukum terhadap saksi. Perlindungan fisik yang dimaksud ialah,
seperti  adanya  jaminan  keamanan,  hak  untuk  mendapatkan  identitas  baru,  dan  hak memperoleh  tempat  kediaman  baru  (relokasi).  Padahal  dalam  hal  upaya  pemberantasan kasus-kasus pidana berat, perlindungan hukum lebih banyak dibutuhkan.
Sudah  seharusnya  adanya  penyempurnaan  hak  bagi  saksi.  Hak  saksi  harus  diatur lebih  rinci  lagi,  dibedakan  antara  hak  yang  harus  diberikan  kepada  saksi  secara  umum tanpa  memandang  kondisi  atau  situasi,  dan  hak  yang  diberikan  dalam  kondisi  khusus. Dalam  tata  cara  perlindungan,  Pasal  28-32  seharusnya  lebih  rinci  dan  lengkap.  Pasal  ini hanya disebutkan bagaimana saksi memperoleh perlindungan, perjanjian, dan penghentian perlindungan, serta ketentuan bagi saksi untuk mengajukan bantuan.
Pembatasan  pemberian  perlindungan  terhadap  saksi  justru  merupakan  suatu kemunduran, sebagaimana terlihat dalam Pasal 28 yang menyebutkan bahwa perlindungan diberikan dengan mempertimbangkan:
a. Sifat pentinganya keterangan saksi dan/atau korban;
b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.
Tambahan  ketentuan  pembatasan  atau  kategori  saksi  yang  berhak  mendapatkan perlindungan di LPSK seperti dalam Pasal 28 merupakan sebuah kemunduran dari undang- undang perlindungan saksi. Menurut hemat penulis, latar belakang munculnya pembatasan pemberian  perlindungan,  yaitu  untuk  mengurangi  beban  pembiayaan  pemerintah,  agar biaya  yang  akan  diberikan  untuk  perlindungan  saksi  tidak  terlalu  besar  yang  akan memberatkan negara. Alasan kedua ialah merupakan sebuah mekanisme untuk menyaring atas kasus-kasus yang akan masuk pada LPSK.
Kategori tindak pidana yang masuk ke dalam perlindungan ini pun tidak jelas, bila dilihat jenis tindak pidana tersebut secara umum dikaitkan dengan adanya undang-undang tindak pidana khusus, seperti Korupsi, pelanggaran HAM berat, terorisme. Namun jika kita telusuri  lagi  ternyata  masih  banyak  undang-undang  tindak  pidana  khusus  lainnya  yang tidak  dimasukkan  dalam  kategori  ini,  seperti  undang-undang  kekerasan  dalam  rumah tangga.
Pemikiran seperti ini justru akan memperlemah kinerja LPSK. Seharusnya kategori saksi yang berhak untuk mendapatkan perlindungan tidak hanya digunakan pada jenis-jenis
kejahatannya.  Akan  tetapi  semestinya  juga  menggunakan  model  pembatasan  atau  seleksi didasarkan  pada  “  kategori  ancaman  atau  intimidasi”  yang  diterima  oleh  saksi,.  Dengan kata lain yang menjadi pertimbangan utama untuk memberikan perlindungan ialah tingkat ancaman atau intimidasai yang diterima oleh saksi, bukan jenis kejahatannya.
Seperti  yang telah dikemukakan sebelumnya, jika pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan  keuangan  negara,  maka  negara  tidak  konsisten  bila  dilihat  dalam  Pasal  28 (poin a s/d d). Pertimbangan-pertimbangan dalam pasal tersebut sudah cukup efektif untuk melakukan  penyaringan  kasus  yang  akan  menjadi  perhatian  LPSK.  Sehingga  tidak  perlu lagi dibuat kategori atau jenis-jenis tindak pidananya.
Bila maksud undang-undang ini memberikan perlindungan untuk kasus-kasus yang meliputi Organized  Crime atau  kejahatan  terorganisir  juga  tidak  konsisten,  terorganisir sebaiknya diletakan dalam kerangka bahwa kejahatan tersebut memiliki karakter, sifat atau pola  yang  terorganisasi.  Oleh  karena  sifatnya  terorganisir,  maka  kejahatan  tersebut  tidak bisa diletakkan pada terminologi jenis-jenis tindak pidana, seperti yang telah dirumuskan, melainkan bisa problematika pemberian hak saksi inipun masih tumpang tindih.
Rumusan ini akan menutup perlindungan saksi diluar tindak pidana tersebut, hal ini akan  mendiskriminasi  para  saksi  karena  telah  menutup  perlindungan  saksi  dalam  tindak pidana lain, walaupun ancaman dan intimidasinya masuk dalam kategori berat.
Efektivitas  pemberian  perlindungan  terhadap  saksi  dalam  kasus-kasus  tindak pidana  tidak  terlepas  dari  peranan  lembaga  yang  berwenang  untuk  menangani  pemberian perlindungan  tersebut.  Lembaga  yang  nantinya  akan  terbentuk  memiliki  tugas  yang berkaitan  terhadap  perlindungan  saksi  dalam  kasus  pidana.  Tugas  utama  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  adalah  menerima  permohonan  dan  pemberian perlindungan kepada saksi atau pihak yang terkait dengan saksi.
Lembaga  ini  berkewajiban  melaksanakan  tugas  administratif  yang  menyangkut perlindungan  saksi.  Untuk  memudahkan  pemberian  perlindungan,  lembaga  ini  harus melakukan  koordinasi  dengan  instansi  yang  berwenang,  melakukan  pengumpulan  data, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas perlindungan saksi, serta mensosialisasikan perlindungan saksi.
Jika  dilihat  dalam  ketentuan  yang  mengatur  tentang  tugas  kewenangannya,  LPSK mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
1. Pelaksanaan perlindungan;
2. Pembuatan kebijakan perlindungan dan kebijakan integral lembaga;

## 3. Pemantauan atau pengawasan.
Dalam fungsi pelaksanaan perlindungan terhadap saksi maka lembaga perlindungan saksi  mempunyai  kewenangan  untuk  membuat  perjanjian,  koordinasi  dengan  lembaga lainnya  dan  memutuskan  bentuk  perlindungan  dan  jangka  waktu  perlindungan  kepada saksi.  Banyaknya  tugas  yang  dipikul  oleh  lembaga  perlindugan  saksi  menjadi  latar belakang pemikiran bahwa lembaga ini harus mandiri.
Sampai  saat  ini,  kemandirian  lembaga  ini  masih  jadi  perdebatan  terutama menyangkut tiga aspek, yatiu:
1. Efektifitas lembaga;
2. Beban biaya negara;
3. Kepercayaan masyarakat.
Kemandirian  disini  ialah  terlepas  dari  intervensi  pihak  manapun  dalam menjalankan fungsi pemberian perlindungan terhadap saksi, sehingga saksi dapat memiliki kepercayaan  yang  besar  dan  mau  memberikan  keterangan  dalam  menyelesaikan  perkara pidana. Pembentukan lembaga yang bersifat mandiri tentunya tidak dapat terlaksana tanpa pemikiran  yang  matang,  mengingat  lembaga  ini  nantinya  tidak  hanya  berlaku  sementara. Mestinya  pembentukan  lembaga  ini  bukan  untuk  mengulang  ketidakefektifan  dari lembaga-lembaga mandiri yang pernah terbentuk sebelumnya.
Kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  baru  masih  dipertanyakan  sejauh  ini, tidak diragukan lagi kalau masyarakat sudah tidak mempercayai lembaga penegak hukum yang  sudah  ada.  Namun  hal  ini  juga  tidak  berarti  bahwa  dengan  pembentukan  lembaga baru  yang  belum  teruji  keberadaanya  dan  minim  pengalaman,  akan  mudah  mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Jadi  dari  segi  substantif,  undang-undang  perlindungan  saksi  sangatlah  ideal. Kalangan  LSM  perlindungan  HAM  yang  mengawasi  dan  memberikan  kontribusi  dalam pembahasan  undang-undang  ini  di  DPR,  mengaku  sangat  puas,  meski  dengan  beberapa catatan.  Pemerintah  pun  mengaku  puas  dan  presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)
mengharapkan  kehadiran  undang-undang  ini  akan  memberiwajah  baru  dalam  penegakan hukum di Indonesia.
Sebetulnya  wajah  hukum  tidak  hanya  ditentukan  oleh  isi  peraturan  yang  bagus. Namun  konstelasi  faktor  struktural  dan  kultural  hukum  yang  ada  merupakan  komponen signfikan  dalam  keikutsertaan  menentukan  wujud  wajah  hukum.  Bahkan,  kultur  hukum merupakan  komponen  yang  amat  vital  bagi  pembentukan  wujud  hukum  dalam  praktik. Kultur  hukum  yang  dimiliki  aparat  selama  inilah  menempatkan  saksi  hanya  sebagai pelengkap  penderita  dalam  pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana.  Setelah  saksi  dimintai keterangan di  depan persidangan,  maka  peran mereka  berakhir  dalam pelaksanaan sistem peradilan.  Disin  muncul  persoalan  tentang  bagaimana  perkembangan  kasus  tersebut, bagaimana  nasib  terdakwanya,  apakah  dihukum  atau  dibebaskan,  dan  sebagainya  bukan lagi  urusan mereka.  Bahkan  pengadilan tidak memiliki  kewajiban untuk  memberitahukan kepada mereka.
Harapan sekarang digantungkan pada LPSK untuk membangun sistem hukum baru yang lebih menjamin HAM terhadap saksi. Sayangnya, undang-undang perlindungan saksi ini tidak mengharuskan LPSK didirikan disemua kabupaten/kota. Hanya apabila dipandang perlu  lembaga  tersebut  bisa  didirikan  perwakilan  daerah.  Saksi  yang  ada  diluar  ibu  kota, bila  ingin  mendapatkan  realisasi  hak-haknya,  harus  bersusah  payah  berurusan  ke  ibukota atau  mengharapkan  aparat  daerah  yang  tanggap.  Bila  aparat  daerah  tidak  tanggap  dan masih  bersikukuh  dengan  kultur  hukum  yang  lama,  nasib  saksi  tidaklah  banyak  berubah, sekalipun sudah ada undang-undang perlindungan saksi.
Keberpihakan  hukum  terhadap  saksi  yang  sangat  timpang  terlihat  dari  beberapa peraturan  yang  lebih  banyak  memberikan  hak-hak  istimewa  kepada  tersangka  maupun terdakwa. KUHAP sebagai landasan untuk beracara dalam perkara pidana cenderung lebih banyak  memberikan  porsi  perlidungan  kepada  terdakwa  dan  tersangka  daripada perlindungan kepada saksi.
Dengan  kondisi  ini,  KUHAP  sendiri  menjadi  tameng  hukum  yang  efektif  bagi terdakwa dan tersangka atas kejahatannya. Posisi yang sebaliknya dialami oleh para saksi, mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai seorang saksi yang  ikut  berperan  serta  dalam  penegakan  hukum  dan  tidak  mendapatkan  hak-hak perlindungan bagi dirinya maupun keluarganya.
Jadi proses pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mencari tahu benar atau tidaknya telah terjadi peristiwa pidana dan mencari tahu apakah terdakwa yang bersalah. 7 Pembuktian tersebut harus dilakukan di depan persidangan untuk menguji kebenaran dari isi  surat  dakwaan  yang  dibuat  oleh  penuntut  umum  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  sah menurut undang-undang.

## E. Kesimpulan
Mengingat  begitu  pentingnya  peran  seorang  saksi  dalam  proses  peradilan  pidana, maka  upaya  penanggulangan  kejahatan  terhadap  saksi  membutuhkan  keseriusan  semua pihak,  karena  para  pelaku  tindak  pidana  tertentu  bukanlah  orang-orang  biasa,  mereka mempunyai  kekuasaan  atau kedudukan.  Pengertian saksi  yang tertuang di dalam undang- undang  ini  hanya  terbatas  pada  orang-orang  yang  melihat,  mendengar,  dan  mengalami langsung  suatu  peristiwa  tindak  pidana,  dan  tindak  pidananya  pun  hanya  terbatas  pada tindak  pidana  tertentu  saja.  Dengan  pembatasan  yang  kurang  tepat  ini,  maka  harapan publik sangat kecil terhadap efektifitas dari undang-undang ini. Seperti pembatasan dalam pengertian,  bentuk-bentuk  perlindungan  dan  dalam  tindak  pidana  apa  perlindungan diberikan. Padahal ancaman atau tindak kriminalisasi yang didapat oleh seorang saksi tidak hanya pada tindak pidana yang disebutkan dalam undang-undang ini saja.
7 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik , Cet. III, (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 137.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Prinst, Darwan. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik . Cet. III, Jakarta: Djambatan, 2002.
Denny Indrayana, www. Kompas, 19 Mei 2006.
Harahap,  M.  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP. Jakarta:  Sinar Grafika, 1986.
MD, Mahfud. Politik Hukum Indonesia . Jakarta: LP3ES, 1998.
Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia, 1993.
Soesilo,R. Saksi  dan  Bukti:  Ilmu  Bukti  dalam  Proses  Perkara  Pidana  Menurut  KUHAP. Bogor: Politeia, 1984.
Subekti, R. dan Sudibyo, Tjitro. Kamus Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
Sudarto . Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru.
Hartono,  Sunaryati. Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional .  Bandung: Alumni, 1991.
Prasetyo,  Teguh  dan  Barakatullah , Halim. Politik  Hukum  Pidana. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2005.