## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  903-913  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8482.903-913

## DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DI ERA DIGITAL: ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK E-COMMERCE DAN PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN DI INDONESIA

## Yuyut Prayuti
Fakultas Hukum, Univeristas Islam Nusantara Bandung Email: prayutiyuyut@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam Era digital membawa perubahan mendasar pada preferensi dan perilaku belanja, mendorong migrasi yang luas  ke  platform e-commerce .  Kemudahan,  aksesibilitas  produk  yang  luas,  dan  harga  kompetitif  menjadi  daya tarik utama dari platform  ini. Pada 2022-2023, 62,2% pengguna  internet di Indonesia aktif dalam e-commerce setiap  minggunya.  Fenomena  ini  mendorong  perusahaan  beradaptasi  dengan  pengumpulan  dan  analisis  data konsumen secara besar-besaran. Hingga awal 2023, 41% pengguna internet usia 16-64 menemukan merek baru melalui  mesin  pencari,  37%  melalui  iklan  dan  sosial  media.  Dalam  pemasaran  digital,  70%  pengguna  internet melakukan  riset  merek  daring  sebelum  pembelian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  regulasi perlindungan data pribadi dalam konteks perlindungan konsumen, mengidentifikasi celah dalam kebijakan saat ini, dan  mengusulkan strategi peningkatan keamanan data serta privasi konsumen di  lingkungan E-Commerce . Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  tiga  pendekatan  utama,  yakni perbandingan,  konseptual,  dan  perundang-undangan.  Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  dan  kualitatif melalui pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang peristiwa  hukum  tertentu  dalam  masyarakat.  Hasil  Penelitian  ini  mengungkap  pertumbuhan  signifikan e- commerce di Indonesia, didorong oleh peningkatan penggunaan internet dan adopsi teknologi. Bisnis e-commerce mengembangkan  strategi  seperti  diversifikasi  layanan,  pemasaran  lokal,  dan  membangun  infrastruktur  logistik yang kuat. Aspek hukum dan regulasi, termasuk UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, sangat penting untuk menjaga keamanan dan kepercayaan konsumen.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, E-commerce , Era Digital

## ABSTRACT
The digital age brings fundamental changes to shopping preferences and behaviors, driving widespread migration to  e-commerce  platforms.  Convenience,  wide  product  accessibility  and  competitive  pricing  are  the  main attractions of these platforms. By 2022-2023, 62.2% of internet users in Indonesia are active in e-commerce every week. This phenomenon encourages companies to adapt to the massive collection and analysis of consumer data. By early 2023, 41% of internet users aged 16-64 discovered new brands through search engines, 37% through advertisements and social media. In digital marketing, 70% of internet users conduct online brand research before purchase.  This  research  aims  to  evaluate  personal  data  protection  regulations  in  the  context  of  consumer protection, identify gaps in  current  policies, and propose strategies for improving  data security  and consumer privacy in the E-Commerce environment. This research uses a normative juridical research method with three main  approaches,  namely  comparative,  conceptual,  and  statutory.  Data  analysis  is  done  descriptively  and qualitatively through an analytical descriptive approach. This approach aims to provide a comprehensive picture of  certain  legal  events  in  society.    The  results  of  this  study  reveal  the  significant  growth  of  e-commerce  in Indonesia,  driven  by  increased  internet  usage  and  technology  adoption.  E-commerce  businesses  develop strategies such as service diversification, local marketing, and building a strong logistics infrastructure. Legal and regulatory aspects, including the Consumer Protection Law and the Electronic Information and Transaction Law, are crucial to maintain consumer safety and trust.
Keywords : Consumer Protection, E-commerce, Digital Era

## I. PENDAHULUAN
Era  digital  membawa  perubahan  mendasar  pada  preferensi  dan  perilaku  belanja,  mendorong migrasi  yang  luas  ke  platform e-commerce .  Kemudahan,  aksesibilitas  produk  yang  luas,  dan  harga kompetitif  menjadi  daya  tarik  utama  dari  platform  ini.  Namun,  perubahan  ini  juga  menimbulkan tantangan  dalam  perlindungan  hak,  privasi,  keamanan  data,  standar  kualitas  produk,  dan  mekanisme penyelesaian sengketa. Keamanan transaksi menjadi krusial, membutuhkan pengamanan data yang kuat melalui enkripsi dan protokol komputasi yang aman. Kualitas produk dan penetapan harga yang adil tetap menjadi faktor penentu dalam kepuasan pelanggan (Febriyanti et al., 2020). Sehubungan dengan itu, perlindungan Konsumen sebagai disiplin hukum, membentuk dan mencakup prinsip-prinsip yang mengatur  serta  memberikan  jaminan  perlindungan  atas  kepentingan  konsumen.  Dikodifikasi  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia,  hukum  ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan serangkaian usaha yang berfungsi memberikan kepastian  hukum  untuk  melindungi  konsumen.  Diskusi  tentang  perlindungan  konsumen,  oleh karenanya,  mengacu  pada  jaminan  dan  pemenuhan  hak-hak  konsumen  dalam  kerangka  hukum  yang berlaku (Wahyudi et al., 2022).
Di  era  digital  saat  ini,  fenomena  manipulasi  pasar  telah  berkembang  melampaui  pengertian tradisionalnya.  Awalnya  dikonseptualisasikan  bahwa  manipulasi  pasar  merujuk  pada  bagaimana perusahaan memanfaatkan kelemahan kognitif konsumen. Namun, dengan kemajuan teknologi, bentuk manipulasi ini telah berubah secara radikal. Tingginya ancaman ini salah satunya dipicu oleh tingginya aktivitas jual-beli barang konsumsim di Indonesia, dimana pada tahun 2022 sampai awal tahun 2023, lebih dari 178 juta orang Indonesia membeli barang-barang konsumsi melalui internet, dengan estimasi total  pengeluaran  tahunan  dalam  pembelian  barang-barang  konsumsi  mencapai  US$  55,97  miliyar (Kemp,  2022).  Salah  satu  bentuk  dari  manipulasi  pasar  melalui  perhitungan  harga  secara  algoritmik yang  menandai  era  baru  dalam  ekonomi  konsumen,  dengan  memanfaatkan  data  dalam  skala  belum pernah  terjadi  sebelumnya  untuk  menentukan  kondisi  pasar  dan  preferensi  konsumen  individu. Perdebatan publik menyambut bentuk penetapan harga berbasis data yang semakin canggih ini dengan kekhawatiran, dan fenomena ini menyisakan persoalan rumit dari sudut pandang hukum dan ekonomi. Kekhawatiran yang muncul tidak hanya karena kebaruan dari metode penetapan harga algoritmik, tetapi juga  karena  potensi  risiko  ekonomi  dan  sosial  baru  yang  mungkin  diakibatkannya  (Budiartha  et  al., 2021).
Khusus di Indonesia, pada tahun 2022 sampai awal tahun 2023 terdapat 62,2% pengguna internet yang terlibat dalam aktivitas e-commerce tertentu setiap minggunya telah melakukan pembelian sebuah produk atau jasa secara daring (Kemp, 2022). Fenomena tersebut menyebabkan perusahaan beradaptasi dengan  memiliki  kemampuan  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya  untuk  mengumpulkan, menganalisis,  dan  menggunakan  data  konsumen  secara  besar-besaran.  Salah  satu  indikatornya  dapat dilihat bahwa sampai pada awal tahun 2023, 41% pengguna internet yang berusia 16 sampai 64 tahun menemukan  merek,  produk  dan  jasa  baru  di  Indonesia  dengan  medium  “ search  engines ”.  Sejalan dengan itu, 37%-nya dari iklan serta rekomendasi atau komentar dari sosial media (Kemp, 2022). Dalam pemasaran digital, 70% dari pengguna internet yang berusia 16 sampai 64 tahun di Indonesia bahkan melakukan  riset  merek  terlebih  dahulu  secara  daring  sebelum  melakukan  pembelian  (Kemp,  2022). Aktivitas  tersebut  telah  memungkinkan  teknologi  perusahaan  untuk  memahami  preferensi  individu konsumen dengan presisi yang sangat tinggi, dan selanjutnya mempersonalisasi pengalaman konsumen sampai ke tingkat yang paling detail. Hal ini berarti perusahaan tidak hanya memanfaatkan pemahaman umum tentang keterbatasan kognitif manusia tetapi juga menargetkan kelemahan kognitif individu.
Selama berabad-abad, manusia mengamati satu sama lain untuk mengevaluasi cara berpikir atau perasaan lawan bicaranya dan menggunakan pengetahuan tersebut secara strategis. Namun, kemajuan terbaru  dalam  pembelajaran  mesin  telah  meningkatkan  potensi  analitis  ini  ke  tingkat  baru.  Dengan cepat, teknologi pembacaan pikiran dikembangkan yang secara otomatis menganalisis keadaan mental, seperti emosi, berdasarkan gambar, suara, atau rekaman video (Wibowo, 2014). Perusahaan periklanan mengandalkan teknologi ini untuk mencocokkan konsumen dengan produk yang sesuai suasana hati, sementara aktivis privasi menyuarakan keprihatinan atas pengawasan yang dianggap intrusif terhadap fungsi  tubuh  dan  keadaan  mental  yang  intim.  Teknologi  pembacaan  pikiran  ini  mendorong pertimbangan  lebih  luas  tentang  sejauh  mana  ciri-ciri  psikologis  dan  kelemahan  lawan  bicara  dapat terungkap dan dimanfaatkan dalam lingkungan digital (Yulianto et al., 2015).
Di Indonesia, total pengeluaran iklan digital pada tahun 2022 sampai awal tahun 2023 mencapai US$ 2,56 miliyar, disilain pengeluaran tahunan untuk iklan penelusuran daring mencapai  US$ 828,6 juta.(Kemp, 2022) Dalam sumber yang sama, total pengeluaran tahunan untuk periklanan terprogram mencapai  US$  2,09  miliar  (Kemp,  2022).  Meskipun  demikian,  hanya  15,4%  dari  pengguna  internet yang merasa terepresentasikan dalam iklan yang didengar atau dilihat, bahkan lebih dari 40% pengguna internet  menggunakan  pemblokiran  iklan  setidaknya  untuk  beberapa  aktivitas  daring  (Kemp,  2022). Dampak dari fenomena ini sangat luas, mempengaruhi tidak hanya pilihan konsumen tetapi juga privasi dan  otonomi  mereka.  Dengan  kemampuan  untuk  mempengaruhi  konsumen  secara  individual, perusahaan  dapat  memicu  keputusan  pembelian  yang  mungkin  tidak  sepenuhnya  menyadari konsekuensinya.  Ini  mengangkat  pertanyaan  penting  tentang  bagaimana  tantangan  perlindungan konsumen  di  era E-Commerce? serta  bagaimana  pengaturan  akan  perlindungan  data  pribadi  sebagai komponen kunci dalam perlindungan konsumen?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tiga pendekatan utama, yakni perbandingan,  konseptual,  dan  perundang-undangan.  Pendekatan  perbandingan  digunakan  untuk membandingkan  aspek  hukum  antar  kasus  atau  sistem  hukum  yang  berbeda.  Pendekatan  konseptual digunakan  untuk  mengembangkan  konsep-konsep  hukum  yang  relevan  dengan  topik  penelitian. Sebaliknya, pendekatan perundang-undangan difokuskan pada analisis aspek hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersumber dari data sekunder, termasuk literatur, dokumen  hukum,  dan  catatan  sebelumnya.  Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  dan  kualitatif melalui  pendekatan  deskriptif  analitis  (Amiruddin  &  Asikin,  2012).  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk memberikan  gambaran  menyeluruh  tentang  peristiwa  hukum  tertentu  dalam  masyarakat.  Spesifikasi penelitian  mengadopsi  pendekatan  deskriptif  analitis,  di  mana  data  yang  diperoleh  digunakan  untuk mendeskripsikan peristiwa hukum guna memperoleh pemahaman yang mendalam. Analisis dilakukan dengan  menerapkan  kaidah-kaidah  yang  relevan,  memungkinkan  peneliti  untuk  menguraikan  dan menganalisis  aspek-aspek  hukum  yang  terkait  dengan  topik  penelitian.  Pendekatan  ini  memastikan bahwa  penelitian  memberikan  gambaran  komprehensif  dan  mendasar  terkait  isu-isu  hukum  yang diselidiki (Soekanto & Mamudji, 2022).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Praktik E-Commerce dan Tantangan Perlindungan Konsumen di Indonesia E-commerce di  Indonesia  berkembang  pesat  berkat  pertumbuhan  pengguna  internet  dan  adopsi teknologi.  Evolusi  praktik e-commerce mencakup  peningkatan  penggunaan  ponsel,  diversifikasi layanan,  strategi  pemasaran  lokal,  dan  peningkatan  infrastruktur  logistik  (Rohmana,  2023).  Adopsi analitik data untuk personalisasi meningkat, sementara e-commerce juga memainkan peran kunci dalam transaksi  bisnis  ke  bisnis  (Simangunsong  &  Rozaini,  2023).  Fokus  pada  keamanan  transaksi  dan perlindungan  konsumen  serta  kemitraan  dengan  UMKM  menjadi  poin  utama  dalam  menghadapi dinamika pasar. Perkembangan ini mencerminkan adaptasi e-commerce terhadap kebutuhan pasar yang terus  berubah,  dengan  peningkatan  pengalaman  konsumen  dan  inklusi  digital  di  seluruh  negara (Hartatik et al., 2023).
Perkembangan e-commerce di Indonesia mempengaruhi hak dan kesejahteraan konsumen melalui peningkatan kesadaran hukum, regulasi perlindungan konsumen, dan fokus pada kualitas layanan serta produk. Privasi data dan keamanan menjadi sorotan utama, dengan perlindungan dari kejahatan siber yang semakin diperkuat (Saragih et al., 2023). Inovasi dalam pembayaran dan transaksi, seperti dompet digital,  memberikan  lebih  banyak  opsi  kepada  konsumen,  sementara  perlindungan  transaksi menggunakan  teknologi  keamanan  membantu  mengurangi  risiko  penipuan.  Peningkatan  literasi konsumen dan sosialisasi regulasi oleh pemerintah juga berperan penting dalam melindungi konsumen dan memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih bijaksana (Evi, 2023).
Dalam  ranah  strategi  pemasaran e-commerce di  Indonesia,  terdapat  beberapa  aspek  yang  patut diperhatikan.  Pertama,  peningkatan  penggunaan  media  sosial  sebagai  platform  utama  pemasaran memberikan  dampak  signifikan.  Melalui  media  sosial  seperti  Instagram,  Facebook,  dan  Twitter, e- commerce melibatkan  pelanggan  dengan  promosi  produk,  kontes,  dan  interaksi  (Djogo,  2022). Penggunaan  video  marketing  juga  menjadi  strategi  yang  efektif  dalam  memperkenalkan  produk  dan memberikan  pandangan  mendalam  tentang  penggunaan  produk.  Kerjasama  dengan  influencer,  baik
selebriti  maupun  individu  berpengaruh  di  media  sosial,  terus  menjadi  strategi  populer  yang  dapat memengaruhi  persepsi  konsumen  terhadap  suatu  merek.  Selanjutnya,  fokus  pada  personalisasi pengalaman pelanggan menggunakan data untuk memberikan rekomendasi produk dan menyesuaikan promosi berdasarkan preferensi individu menjadi tren yang berkembang (Tangkeban et al., 2021).
Program  loyalitas  dan  cashback  umumnya  digunakan  untuk  mendorong  kesetiaan  pelanggan, dengan  memberikan  diskon,  penawaran  eksklusif,  dan  penghargaan  kepada  pelanggan  yang  sering berbelanja. E-commerce juga memanfaatkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis data  untuk  meningkatkan  efisiensi  operasional  dan  mengoptimalkan  strategi  pemasaran.  Namun, potensi dampak terhadap hak dan kesejahteraan konsumen perlu diperhatikan dengan cermat (Rabbani, 2023). Di satu sisi, strategi pemasaran dapat  memberikan peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan berbelanja, serta memberikan nilai tambah melalui penawaran spesial dan diskon (Purnaningrum et al., 2022). Namun, di sisi lain, konsumen mungkin menghadapi tekanan psikologis dari pemasaran yang agresif dan ketidakpastian harga ( dynamic pricing ) yang dapat membingungkan (Hamid et al., 2023). Dalam konteks ini, perlindungan konsumen menjadi esensial. Pemanfaatan intensif data pelanggan menyoroti kebutuhan akan perlindungan privasi yang kuat. Regulasi yang efektif menjadi kunci untuk mengatasi  potensi  penyalahgunaan  hak  konsumen.  Seiring  dengan  kemajuan  strategi  pemasaran e- commerce , perhatian terhadap aspek perlindungan konsumen dan regulasi yang sesuai akan membantu menciptakan lingkungan e-commerce yang sehat dan adil (Mahran & Sebyar, 2023). Perkembangan praktik e-commerce di Indonesia mencakup penggunaan dynamic pricing , di mana harga produk dapat berubah otomatis berdasarkan permintaan, ketersediaan, atau faktor-faktor lainnya, yang  semakin  umum.  Meskipun  memberikan  fleksibilitas  bagi  pengecer  untuk  menyesuaikan  harga secara  real-time, dynamic  pricing juga  menimbulkan  kekhawatiran  akan  ketidakpastian  harga  dan potensi peningkatan harga yang tidak adil (Andriyanto, 2019). Strategi penawaran khusus dan diskon, seperti flash sale , diskon musiman, dan potongan harga untuk pengguna baru atau pelanggan setia, juga telah  berkembang  dalam e-commerce ,  memberikan  nilai  tambah  kepada  konsumen  namun  dengan risiko  menciptakan  tekanan  psikologis  dan  mendorong  pembelian  impulsif  (Azis  et  al.,  2023). Penetapan harga berdasarkan lokasi, yang menggunakan data lokasi pelanggan terutama terkait biaya pengiriman  atau  preferensi  harga  di  daerah  tertentu,  memberikan  personalisasi  namun  dapat menimbulkan pertanyaan tentang keadilan harga dan kejelasan bagi konsumen. Program loyalitas dan cashback menjadi  umum  untuk  mendorong  kesetiaan  pelanggan,  memberikan  insentif  namun  juga memengaruhi keputusan pembelian yang mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan (Suliawati et al.,  2021).  Praktik  pembayaran  dan  kredit,  melibatkan  diskon  atau  penawaran  khusus  untuk  metode pembayaran tertentu dan program kredit atau cicilan tanpa bunga, dapat memengaruhi cara konsumen membayar,  menciptakan  tekanan  untuk  menggunakan  metode  pembayaran  tertentu,  tetapi  juga memberikan fleksibilitas (Hariss et al., 2023).
Perkembangan  personalisasi  berbasis  data  dalam e-commerce terjadi  melalui  peningkatan ketergantungan pada informasi pelanggan guna memahami dengan lebih mendalam perilaku belanja, preferensi,  dan  kebutuhan  konsumen  secara  individual.  Penerapan  teknologi  analisis  data  dan kecerdasan  buatan  (AI)  memungkinkan  identifikasi  pola  pembelian  serta  perancangan  pengalaman belanja  yang  disesuaikan  (Rehatalanit,  2021).  Penggunaan  algoritma  rekomendasi  yang  canggih digunakan untuk menyajikan produk yang lebih sesuai, dengan memanfaatkan data historis konsumen guna merancang rekomendasi yang lebih akurat. Personalisasi dalam promosi, diskon, dan penawaran spesial diadaptasi berdasarkan preferensi dan riwayat pembelian konsumen melalui strategi segmentasi yang mempertimbangkan data demografis, perilaku belanja, dan preferensi (Permana et al., 2023).
Dampak potensial terhadap hak dan kesejahteraan konsumen terbagi menjadi dua sisi. Positifnya, personalisasi  berbasis  data  dapat  meningkatkan  pengalaman  belanja  konsumen  dengan  menawarkan produk dan promosi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, juga memberikan efisiensi dalam  pencarian  produk.  Namun,  terdapat  kekhawatiran  privasi  karena  pemanfaatan  data  konsumen yang  luas  untuk  personalisasi,  yang  dapat  membuat  konsumen  merasa  tidak  nyaman.  Selain  itu, personalisasi yang terlalu intensif berpotensi menyebabkan manipulasi pembelian, di mana keputusan pembelian konsumen dapat dipengaruhi secara tidak sehat (Rahman et al., 2023).
Perlindungan hak konsumen dihadapkan pada kebutuhan untuk memberikan transparansi kepada konsumen mengenai penggunaan data mereka dan memberikan kontrol yang lebih besar terhadap opsi personalisasi (Setyawati et al., 2017). Perlunya kebijakan privasi yang kuat juga menjadi penting untuk melindungi  hak  dan  data  pribadi  konsumen  dari  potensi  penyalahgunaan.  Sehingga,  evolusi
personalisasi berbasis data membutuhkan pendekatan yang seimbang agar konsumen dapat menikmati manfaatnya tanpa mengorbankan hak dan privasi mereka (Pohan & Nasution, 2023).
Di  Indonesia,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UU  No.  8  Tahun  1999)  dan  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  (UU  No.  19  Tahun  2016)  merupakan  dua kerangka  hukum  utama  yang  memiliki  peran  signifikan  dalam  melindungi  konsumen  dan  mengatur transaksi elektronik, terutama menghadapi tantangan baru dalam era digital yang melibatkan isu privasi dan  keamanan  data.  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menegaskan  hak  konsumen  untuk mendapatkan informasi yang jujur dan benar tentang barang/jasa, termasuk dalam transaksi digital, serta memberikan  hak  privasi  dalam  pengumpulan,  penggunaan,  dan  pengolahan  informasi  pribadi  oleh penyedia barang/jasa. Selain itu, mengakui transaksi elektronik, UU Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak  konsumen dalam konteks ini, termasuk memberikan informasi yang jelas dan  komprehensif tentang transaksi elektronik, termasuk kebijakan privasi yang diterapkan oleh penyedia layanan (Devi & Simarsoit, 2020).
Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menetapkan aturan terkait perlindungan data pribadi, mencakup pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi konsumen oleh penyedia layanan elektronik. UU ITE menekankan pentingnya agar penyedia layanan melindungi  data  pribadi  konsumen  dan  menjaga  kerahasiaan  informasi  tersebut.  Selain  itu,  UU  ITE memberikan  sanksi  hukum  bagi  pelanggaran  privasi,  termasuk  tindakan  yang  melibatkan penyalahgunaan  data  pribadi  atau  serangan  terhadap  keamanan  data.  Kedua  undang-undang  ini berupaya secara bersama-sama untuk meningkatkan literasi dan kesadaran konsumen mengenai hak dan kewajiban  mereka  dalam  era  digital,  dengan  penekanan  pada  ketentuan  privasi  yang  jelas  dan komprehensif (Agung & Nasution, 2023).
Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) di Indonesia berperan sentral dalam melindungi konsumen dan mengatasi tantangan baru dalam era digital, termasuk dalam konteks manipulasi pasar. Dalam aspek Hak Privasi dan Informasi, UU ini mengonfirmasi hak konsumen untuk memperoleh informasi  yang jujur dan benar mengenai barang/jasa, termasuk dalam transaksi digital, serta  mengakui  hak  privasi  konsumen  dalam  pengumpulan,  penggunaan,  dan  pengolahan  informasi pribadi  oleh  penyedia  barang/jasa.  Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik  diwujudkan melalui pengakuan terhadap transaksi elektronik dan regulasi hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan  informasi  yang  jelas  dan  komprehensif  mengenai  transaksi  elektronik,  termasuk kebijakan privasi penyedia layanan (Dewi et al., 2021).
Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengenakan kewajiban kepada penyedia layanan di era digital untuk memberikan perlindungan memadai terhadap informasi pribadi konsumen dan  menegaskan  kewajiban  menjaga  keamanan  dan  kerahasiaan  data  konsumen  (Milafebina  et  al., 2023). Hak konsumen untuk memilih dan menolak penggunaan data pribadi, terutama dalam transaksi digital,  ditekankan  oleh  UU  ini,  sementara  sanksi  hukum  disediakan  jika  hak  privasi  konsumen dilanggar,  termasuk  dalam  upaya  mengatasi  manipulasi  pasar  (Barkatullah  &  others,  2019).  Melalui ketentuan-ketentuan  tersebut,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  berupaya  memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari praktik manipulatif dalam era digital dan memberikan hak serta perlindungan yang diperlukan dalam transaksi elektronik.
Memastikan  perlindungan  konsumen  sangat  penting  untuk  menanamkan  rasa  aman  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup,  dan  harus  didasarkan  pada  nilai-nilai  keadilan  dan  ketidakberpihakan. Landasan hukum untuk perlindungan konsumen diuraikan dalam Pasal 2 UUPK 8/1999. Beberapa asas hukum  menjadi  dasar  bagi  berbagai  hak  dan  kewajiban.  Asas  Manfaat  memberikan  hak  kepada konsumen, pelaku usaha, dan produsen untuk memperoleh manfaat tanpa adanya ketidakseimbangan. Asas Keadilan memastikan bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang sama. Asas  Keseimbangan  menekankan  pada  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  produsen  dan konsumen sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen. Asas Keamanan dan Keselamatan memastikan  bahwa  konsumen  dapat  menikmati  manfaat  dari  produk  yang  digunakannya  tanpa membahayakan  keselamatan  diri  dan  harta  bendanya.  Asas  Kepastian  Hukum  memberikan  jaminan hukum bagi produsen dan konsumen dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya, dimana negara menjamin kepastian hukum tersebut (Novita & Santoso, 2021).
E-commerce tumbuh  pesat  di  Indonesia  berkat  peningkatan  pengguna  internet,  diversifikasi layanan,  dan  infrastruktur  logistik  yang  lebih  baik.  Fokus  pada  keamanan  transaksi,  perlindungan konsumen,  dan  kemitraan  dengan  UMKM  mencerminkan  adaptasi e-commerce terhadap  perubahan
pasar  dan  inklusi  digital.  Perlindungan  konsumen  dipengaruhi  oleh  kesadaran  hukum,  regulasi,  dan perhatian  pada  kualitas  layanan,  terutama  terkait  privasi  data  dan  keamanan  transaksi.  Strategi pemasaran e-commerce berfokus  pada  media  sosial,  video  marketing,  dan  personalisasi  pengalaman pelanggan, meskipun dampak psikologis dan praktik harga yang tidak jelas perlu dikelola. Perlindungan konsumen esensial, dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memainkan peran penting. Meningkatkan literasi dan  kesadaran  konsumen menjadi  prioritas,  dengan  penekanan  pada  privasi  yang  jelas,  sambil  memastikan  perlindungan konsumen  didasarkan  pada  prinsip  keadilan,  ketidakberpihakan,  dan  keamanan  seiring  dengan perkembangan e-commerce (Ismantara & Prianto, 2022).

## 3.2 Perlindungan Data Pribadi sebagai Komponen Kunci dalam Perlindungan Konsumen
Perlindungan data pribadi dalam e-commerce penting bukan hanya untuk memenuhi hukum, tapi juga  untuk  membangun  kepercayaan  dan  menjaga  reputasi.  Pelanggan  berharap  informasi  pribadi mereka seperti nama, alamat, dan detail kartu kredit terjaga dengan aman. Jika perusahaan e-commerce gagal  melindungi  data  ini,  mereka  bisa  kehilangan  lebih  dari  sekadar  denda;  kepercayaan  pelanggan bisa hilang (Pratiwi & Hidayati, 2022).
Kepercayaan pelanggan yang yakin data mereka aman meningkatkan kecenderungan mereka untuk berbelanja online. Ini vital untuk menjaga loyalitas mereka. Kepatuhan pada hukum seperti GDPR di Eropa  sangat  penting,  dengan  pelanggaran  berpotensi  menimbulkan  denda  besar  (Disemadi  et  al., 2023).  Menghindari  risiko  keamanan  seperti  kebocoran  data  atau  serangan cyber  esensial untuk melindungi bisnis dari kerugian finansial dan reputasi. Perusahaan yang komit melindungi data pribadi bisa  menonjol  dari  pesaing,  memberikan  nilai  jual  yang  kuat.  Data  pelanggan  yang  aman  juga merupakan aset berharga, membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan penjualan.  Memiliki  strategi  yang  solid  untuk  menanggapi  insiden  kebocoran  data  menunjukkan keseriusan perusahaan dalam mengatasi isu keamanan (Rangkuti, 2004).
Melindungi  data  pribadi  juga  penting  untuk  membangun  hubungan  jangka  panjang  dengan pelanggan, menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga kepentingan mereka. Setiap bisnis e- commerce harus menjadikan perlindungan data pribadi sebagai prioritas, tidak hanya sebagai tuntutan hukum  tetapi  sebagai  fondasi  untuk  hubungan  yang  berkelanjutan  dan  menguntungkan  dengan pelanggan  (Prabandari  &  Handrito,  2022).  Ini  menciptakan  lingkungan  belanja  yang  aman  bagi pelanggan.
Perusahaan e-commerce mengumpulkan  data  konsumen  lewat  transaksi,  interaksi  website,  data akun,  dan  pelacakan  seperti cookies .  Data  ini  dianalisis  untuk  personalisasi  pengalaman  belanja, segmentasi  pasar,  optimasi  website,  dan  prediksi  perilaku  konsumen  (Rachbini,  2023).  Analisis  ini membantu dalam meningkatkan penjualan, pengembangan produk, dan strategi pemasaran. Namun, ini berimplikasi pada privasi dan keamanan konsumen. Risiko termasuk kebocoran data, penggunaan data tanpa  izin,  surveilans  yang  berlebihan,  dan  kepatuhan  pada  hukum  perlindungan  data.  Penting  bagi perusahaan e-commerce untuk transparan dalam penggunaan data dan mengimplementasikan keamanan yang kuat. Kesadaran dan pendidikan konsumen tentang privasi juga krusial agar mereka bisa membuat keputusan yang tepat terkait data mereka (Wijaya, 2023).
Dalam e-commerce ,  perlindungan  data  pribadi  konsumen  diatur  oleh  aturan  penting  yang  harus dipatuhi oleh semua pihak. Setiap platform e-commerce perlu memiliki kebijakan privasi yang jelas dan transparan,  menjelaskan  proses  pengumpulan,  penggunaan,  dan  perlindungan  data.  Konsumen  harus memberikan  persetujuan  mereka  secara  sukarela  sebelum  data  mereka  dikumpulkan  dan  digunakan, berdasarkan informasi yang lengkap dan jelas (Herryani & Njoto, 2022). Keamanan data merupakan prioritas,  dengan  platform  harus  mengimplementasikan  langkah-langkah  keamanan  yang komprehensif,  termasuk  enkripsi  dan  perlindungan  jaringan.  Konsumen  juga  harus  bisa  meminta penghapusan data pribadi mereka dari sistem platform dengan mudah. Jika data akan dibagikan kepada pihak  ketiga,  platform  harus  menjelaskan  hal  ini  secara  transparan  dan  mendapatkan  persetujuan konsumen terlebih dahulu (Puspaningrum, 2022).
Pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah dan lembaga berwenang juga krusial  untuk memastikan standar perlindungan data pribadi dijalankan dengan baik. Kepatuhan terhadap aturan ini esensial  untuk  memastikan  keamanan  dan  privasi  dalam  transaksi  online,  serta  membangun kepercayaan konsumen, yang vital untuk pertumbuhan berkelanjutan bisnis e-commerce (Suleiman et al., 2022). Perlindungan data pribadi dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen saling berkaitan erat,
khususnya di era digital dan e-commerce . Konsumen memiliki hak  atas privasi,  yang berarti mereka berhak mengontrol bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Keamanan data  merupakan  aspek  penting,  dimana  perusahaan  harus  mengamankan  data  konsumen  untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan (FANNY, 2022).
Transparansi  dan  akuntabilitas  juga  krusial,  dengan  konsumen  berhak  mendapatkan  informasi yang jelas tentang bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan, serta perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaannya. Konsumen harus diberitahu dan memberi persetujuan sebelum data mereka diproses, dan memiliki akses serta hak untuk memperbaiki data mereka. Respons terhadap pelanggaran data dan akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang adil juga merupakan bagian penting dari hak konsumen.  Ini  semua  membentuk  fondasi  untuk  ekosistem e-commerce yang  etis  dan  bertanggung jawab,  memastikan  hak-hak  konsumen  dihormati  dalam  dunia  yang  didigitalisasi  dan  berbasis  data (Dhianty, 2022).
Mengimplementasikan  perlindungan  data  pribadi,  khususnya  dalam e-commerce dan  teknologi digital,  menghadapi  tantangan  signifikan.  Kesadaran  publik  yang  masih  rendah  tentang  pentingnya perlindungan  data  seringkali  mengarah  pada  pengabaian  praktik  yang  baik,  baik  oleh  konsumen maupun pelaku usaha. Keamanan data yang memadai memerlukan investasi besar dalam infrastruktur teknologi, sesuatu yang mungkin sulit bagi UKM. Selain itu, sering terjadi keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang keamanan dan perlindungan data (Uno & Nina Lamatenggo, 2022).
Penegakan  hukum  juga  menjadi  tantangan  besar  karena  perubahan  cepat  dalam  teknologi, termasuk  kesulitan  dalam  menelusuri  pelanggaran  data  lintas  batas.  Risiko  serangan cyber dan kebocoran data yang terus meningkat membutuhkan pendekatan keamanan yang dinamis dan proaktif (Jayanti & others, 2019). Tantangan lain adalah menemukan keseimbangan antara inovasi dan privasi data  konsumen.  Akhirnya,  perubahan  regulasi  perlindungan  data  di  tingkat  global  seperti  GDPR menuntut  perusahaan  untuk  adaptasi  yang  berkelanjutan.  Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  diperlukan kerjasama  antarsektor  yang  melibatkan  pemerintah,  industri,  dan  masyarakat  sipil  dalam mengembangkan kerangka hukum yang kuat, meningkatkan kesadaran, dan memastikan infrastruktur teknologi yang aman (Erwin et al., 2023).
Dalam implementasi perlindungan data pribadi, khususnya di e-commerce dan teknologi digital, terdapat  beberapa  kekurangan.  Kesadaran  publik  yang  masih  rendah  seringkali  menyebabkan pengabaian praktik perlindungan data yang baik, baik oleh konsumen maupun pelaku usaha (Setiawan et  al.,  2023).  UKM  dan  perusahaan  lain  menghadapi  keterbatasan  sumber  daya  untuk mengimplementasikan sistem perlindungan data yang efektif. Keamanan data menjadi tantangan yang terus  berkembang  di  tengah  serangan cyber yang  semakin  canggih,  membutuhkan  investasi berkelanjutan dalam teknologi keamanan (Ariana et al., 2023).
Penegakan  hukum  sering  kali  lemah,  baik  karena  keterbatasan  sumber  daya  atau  kompleksitas teknologi.  Banyak  perusahaan  bergantung  pada  pihak  ketiga  untuk  pengolahan  data,  menimbulkan risiko tambahan jika mereka tidak mematuhi standar perlindungan yang sama (Kusmayadi et al., 2015). Kemudian,  ada  kesulitan  dalam  menjaga  keseimbangan  antara  inovasi  dan  privasi  pelanggan.  Solusi untuk mengatasi kekurangan ini meliputi peningkatan kesadaran publik, dukungan dan dorongan bagi perusahaan  untuk  mengadopsi  praktik  keamanan  data  yang  lebih  baik,  serta  perbaikan  dalam  sistem penegakan hukum dan kerjasama lintas sektor (Soedjono et al., 2023).
Melindungi  data  pribadi  konsumen  dalam  transaksi e-commerce merupakan  hal  yang  sangat penting di era kemajuan teknologi saat ini. E-commerce telah merevolusi cara kita melakukan transaksi, memfasilitasi  pertukaran  komoditas,  layanan,  dan  data  secara  digital  melalui  internet.      Namun demikian,  perluasan e-commerce telah  menimbulkan  kekhawatiran  terkait  kerahasiaan  dan perlindungan data pribadi. Data seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan memiliki nilai yang signifikan dan sangat rentan disalahgunakan jika diperoleh oleh orang yang tidak berwenang (Sastradipraja et al., 2022).
Kerangka kerja legislatif yang kuat dan eksplisit diperlukan untuk melindungi privasi data pribadi konsumen.  Undang-undang  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  data  pribadi  dalam  transaksi e- commerce dirancang  untuk  melindungi  pelanggan  dari  bahaya  eksploitasi  data,  pengungkapan informasi pribadi yang tidak sah, dan pelanggaran privasi. Aturan-aturan ini mencakup beberapa area keamanan  data,  izin  pengguna,  kewajiban  penyedia  sistem  elektronik,  dan  hukuman  hukum  untuk pelanggaran perlindungan data pribadi (Hidayati, 2020).
Beberapa  negara,  termasuk  Indonesia,  telah  memberlakukan  undang-undang  yang  mengatur perlindungan  informasi  pribadi  dalam  transaksi  perdagangan  elektronik.  Peraturan-peraturan  ini memberikan kewenangan kepada konsumen untuk mengelola data pribadi mereka, menetapkan tolok ukur keamanan bagi penyedia layanan e-commerce , dan menegakkan hukuman atas pelanggaran privasi dan keamanan data. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan konstitusional untuk melindungi data pribadi, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28G Ayat (1) (Situmeang, 2021). Pasal ini menyoroti hak individu untuk melindungi diri sendiri, keluarga, reputasi, integritas, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta menjamin keamanan dan pertahanan terhadap potensi ancaman bahaya ketika  menggunakan  hak-hak  fundamental.  Mahkamah  Konstitusi  telah  melakukan  pengujian menyeluruh  terhadap  pasal  ini  terkait  dengan  konsep  privasi  dan  hak-hak  privasi,  sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 (Bahtiyar et al., 2023).
Pendekatan yang lazim dalam perlindungan data pribadi adalah dengan melindungi elemen-elemen berwujud dari data pribadi dan menegakkan peraturan untuk menjamin privasi dalam penggunaannya. Saat ini, minimal 107 negara telah memberlakukan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data  pribadi.      Perlindungan  hukum  yang  kuat  memberikan  konsumen  rasa  aman  dan  jaminan  yang tinggi  saat  melakukan  transaksi e-commerce .  Individu  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  informasi tentang  cara  penggunaan  data  pribadi  mereka  dan  menjamin  kerahasiaannya  (Army,  2020).  Namun demikian, sangat penting untuk mengakui bahwa teknologi terus berkembang, sehingga perlu dilakukan pembaruan  dan  modifikasi  secara  berkala  terhadap  perlindungan  hukum.  Selain  itu,  pentingnya kesadaran dan pendidikan konsumen mengenai perlindungan data pribadi merupakan elemen penting dalam menegakkan keamanan dan privasi mereka di ranah e-commerce yang terus berubah (Ginting et al., 2021).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia didorong oleh peningkatan pengguna internet dan adopsi teknologi.  Diversifikasi  layanan,  pemasaran  lokal,  dan  peningkatan  infrastruktur  logistik  menjadi respons terhadap perubahan pasar. Keamanan transaksi, perlindungan konsumen, dan kemitraan dengan UMKM  menjadi  fokus  utama.  Kesadaran  hukum,  regulasi  perlindungan  konsumen,  dan  literasi konsumen  memengaruhi  hak  dan  kesejahteraan  konsumen.  Strategi  pemasaran e-commerce menitikberatkan pada media sosial, video marketing, dan personalisasi pengalaman pelanggan dengan program loyalitas dan cashback. Perlindungan konsumen diatur oleh undang-undang seperti Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Personalisasi  berbasis  data,  meski  memberikan  nilai  tambah,  menimbulkan  kekhawatiran  privasi. Perlindungan data pribadi dianggap kunci untuk menjaga keseimbangan antara manfaat personalisasi dan hak konsumen. Tantangan melibatkan  kesadaran publik,  keamanan data, penegakan hukum, dan keseimbangan  inovasi  dan  privasi.  Undang-undang  seperti  Perlindungan  Konsumen  dan  Informasi Transaksi Elektronik menjadi dasar hukum penting. Perlindungan data pribadi dianggap prioritas utama untuk  membangun  kepercayaan  dan  reputasi.  Kesadaran  dan  pendidikan  konsumen  menjadi  kunci dalam  menjaga  keamanan  dan  privasi  dalam  transaksi e-commerce ,  memungkinkan  pertumbuhan berkelanjutan.  Tantangan  implementasi  melibatkan  rendahnya  kesadaran,  keterbatasan  sumber  daya, keamanan data, dan perubahan regulasi. Dengan perlindungan data pribadi yang kuat, e-commerce di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi konsumen dan pelaku bisnis.

## 4.2 Saran
Untuk memajukan sektor e-commerce di Indonesia, beberapa strategi krusial perlu diimplementasikan, termasuk  meningkatkan  literasi  digital  dan  keamanan  siber  bagi  konsumen  dan  pelaku  bisnis,  yang mencakup edukasi tentang praktik keamanan online dan perlindungan data pribadi. Penting juga bagi pemerintah  untuk  memperbarui  dan  menegakkan  regulasi  yang  relevan,  seperti  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  agar  tetap  sesuai dengan  perkembangan  teknologi.  Peningkatan  infrastruktur  dan  aksesibilitas,  khususnya  di  daerah terpencil, akan memfasilitasi partisipasi UMKM yang lebih luas dalam ekonomi digital. Pengembangan kemitraan  strategis  dengan  UMKM,  penerapan  praktik  pemasaran  yang  bertanggung  jawab, pemberdayaan konsumen dalam transaksi, serta mekanisme efektif untuk pengawasan dan penanganan pengaduan  konsumen,  juga  sangat  penting.  Dengan  langkah-langkah  ini,  e-commerce  di  Indonesia
dapat  berkembang  secara  sehat  dan  berkelanjutan,  memperkuat  kepercayaan  dan  reputasi  di  mata konsumen dan pelaku bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, S., & Nasution, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce. Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB) , 2 , 5–7. https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.915 Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum . PT Raja Grafindo Persada. Andriyanto, I. (2019). Penguatan daya saing usaha mikro kecil menengah melalui e-commerce. BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam , 6 (2), 87–100.
Ariana, A. A. G. B., sukma Mulya, K., Supartha, I. K. D. G., Ariantini, M. S., Anggraeni, A. F., Rahayu, N. M. A.,  Octaviany,  F.,  Pramawati,  I.  D.  A.  A.  T.,  Magribi,  R.  M.,  &  others.  (2023). SISTEM  INFORMASI AKUNTANSI: Pengantar & Penerapan SIA Berbagai Sektor . PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Army, E. (2020). Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan . Sinar Grafika. Azis, N. A., Syaelendra, A., & Fredy, M. (2023). Implementasi Strategi Pemasaran Secara Daring Produk UMKM Kopi di Desa Bening. Prosiding Patriot Mengabdi , 2 (01), 154–166. Bahtiyar,  A.,  Anwar,  I.,  &  Aziz,  M.  F.  (2023). Implikasi  Hukum  Pidana  Dalam  Perlindungan  Data  Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi .
Barkatullah,  A.  H.  &  others.  (2019). Hukum  Transaksi  Elektronik  di  Indonesia:  Sebagai  pedoman  dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia . Nusamedia. Budiartha, I., Bahri, M., & Ujianti, N. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Atas Informasi Harga Pada Produk Minuman. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 , 645–649. https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3629.645-649 Devi, R. S., & Simarsoit, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-commerce Menurut Undang–Undang No.  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  Konsumen. JURNAL  RECTUM:  Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana , 2 (2), 119–128.
Dewi, I. A. C. K., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal. Jurnal Analogi Hukum , 3 (3), 288–293.
Dhianty,  R.  (2022).  Kebijakan  Privasi  (Privacy  Policy)  dan  Peraturan  Perundang-Undangan  Sektoral  Platform Digital vis a vis Kebocoran Data Pribadi. Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum , 2 (1), 186–199. Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, A. M. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital:
Mengapa Kita Perlu Peduli? Sang Sewagati Journal , 1 (2), 66–90. Djogo, O. (2022). Strategi Manajemen Pemasaran Dalam Era Digital Pada Masa Sekarang. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi , 13 (1), 43–47.
Erwin, E., Pasaribu, A. W., Novel, N. J. A., Thaha, A. R., Adhicandra, I., Suardi, C., Nasir, A., Syafaat, M., & others. (2023). Transpormasi Digital . PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Evi, T. (2023). Transformasi Transaksi Tunai ke Digital di Indonesia . CV. AA. Rizky. FANNY,  N.  T.  (2022). Tanggung  Jawab  Maskapai  Penerbangan  Terhadap  Perlindungan  Data  Pribadi Penumpang .
Febriyanti, N., Budiartha, I., & Ujianti, N. (2020). Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Electronic Commerce. Jurnal Interpretasi Hukum , 1 , 173–178.
https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2206.173-178
Ginting, R., Yulistiyono, A., Rauf, A., Manullang, S. O., Siahaan, A. L. S., Kussanti, D. P., PS, T. E. A., Djaya, T. R., Ayu, A. S., & Effendy, F. (2021). Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing (Vol. 1). Penerbit Insania.
Hamid, R. S., Ariasih, M. P., Suarniki, N. N., Purwoko, P., Nurchayati, N., Tarmizi, A., Efdison, Z., Pasaribu, A. W., Fitriya, S., Solihin, A., & others. (2023). MANAJEMEN PEMASARAN MODERN: Strategi dan Taktik Untuk Kesuksesan Bisnis . PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Hariss, A., Fauzia, N., & Saruya, F. (2023). Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee. Legalitas: Jurnal Hukum , 14 (2), 299–307.
Hartatik, H., Rukmana, A. Y., Efitra, E., Mukhlis, I. R., Aksenta, A., Ratnaningrum, L. P. R. A., & Efdison, Z. (2023). TREN  TECHNOPRENEURSHIP:  Strategi  &  Inovasi  Pengembangan  Bisnis  Kekinian  dengan Teknologi Digital . PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Herryani, M. R. T. R., & Njoto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketace. Transparansi Hukum , 5 (1). Hidayati, M. N. (2020). Transaksi elektronik: Suatu tinjauan yuridis hukum .
Ismantara, S., & Prianto, Y. (2022). Relevansi hukum perlindungan konsumen indonesia di era ekonomi digital. PROSIDING SERINA , 2 (1), 321–330.
Jayanti, C. S. & others. (2019). Perlindungan Hukum Hak Atas Data Pribadi dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi pada PT. Digital Synergy Technology) . Kemp, S. (2022). Digital 2023: Indonesia . Kepios. https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia
Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). Good Corporate Governance. Hasil Reviewer , 1–158. Mahran, Z. A., & Sebyar, M. H. (2023). Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 terhadap Perkembangan E-commerce di Indonesia. Hakim , 1 (4), 51–67.
Milafebina, R., Lesmana, I. P., & Syailendra, M. R. (2023). Perlindungan Data Pribadi terhadap Kebocoran Data Pelanggan E-commerence di Indonesia. Jurnal Tana Mana , 4 (1), 157–169.
Novita,  Y.  D.,  &  Santoso,  B.  (2021).  Urgensi  Pembaharuan  Regulasi  Perlindungan  Konsumen  di  Era  Bisnis Digital. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (1), 46–58.
Permana, A. A., Darmawan, R., Saputri, F. R., Harto, B., Al-Hakim, R. R., Wijayanti, R. R., Safii, M., Pasaribu,
J. S., Rukmana, A. Y., & others. (2023). Artificial Intelligence Marketing . Get Press Indonesia. Pohan,  T.  D.,  &  Nasution,  M.  I.  P.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Konsumen  Dalam  Platform  E Commerce. Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen , 1 (3), 42–48.
Prabandari,  S.  P.,  &  Handrito,  R.  P.  (2022). Bisnis  Digital:  Teori,  Manajerial,  dan  Studi  Kasus .  Universitas Brawijaya Press.
Pratiwi, A. R., & Hidayati, M. N. (2022). Penegakan hukum privasi pada aktivitas perdagangan elektronik . Purnaningrum, E., Rafikayati, A., & Dyatmika, S. W. (2022). Peningkatan Profitibilitas Wirausaha Disabilitas di Era  Digital  dengan  Ketrampilan  Desain  Produk  dan  Pemasaran  pada  E-Commerce. Aksiologiya:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 6 (1), 32–38. Puspaningrum, E. M. (2022). Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen dalam Online Marketplace Shopee atas Pemanfaatan Cookies sebagai Instrumen Praktik Targeted Advertising .
Rabbani,  A.  (2023).  Manajemen  Operasional  Di  Era  Digital  Dan  Perkembangan  E-Commerce. Journal  of Creative Power and Ambition (JCPA) , 1 (02), 1–13.
Rachbini, W. (2023). Transformasi Marketing-Tradisional Ke Digital . CV. AA. Rizky.
Rahman,  I.,  Mayasari,  R.  E.,  Nurapriyanti,  T.,  &  others.  (2023).  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Era  E- Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains , 2 (08), 683–691. Rangkuti, F. (2004). The power of brands . Gramedia pustaka utama. Rehatalanit, Y. (2021). Peran e-commerce dalam pengembangan bisnis. Jurnal Teknologi Industri , 5 . Rohmana,  D.  W.  (2023).  Peranan  Ekonomi  Digital  Dalam  Peningkatan  Pertumbuhan  UMKM:  Peluang  Dan Tantangan. Indonesian  Proceedings  and  Annual  Conference  of  Islamic  Law  And  Sharia  Economic (IPACILSE) , 1 (1), 42–48.
Saragih, A. E., Bagaskara, M. F., & others. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan , 2 (2), 145–155.
Sastradipraja, C. K., Sid, S. S. K., & Kom, S. K. M. (2022). E-Niaga: Konsep Dasar dan Teknologi Pendukung . Kaizen Media Publishing.
Setiawan, Z., Nurapriyanti, T., Ibrahim, H., Nurchayati, N., Jumiati, E., Aslichah, A., Iswahyudi, M. S., & others. (2023). PERILAKU KONSUMEN: Panduan Praktis untuk Pemasaran yang Sukses . PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Setyawati, D., Ali, D., & Nur, R. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. Syiah Kuala Law Journal , 1 , 46–64. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638
Simangunsong, Y. S., & Rozaini, N. (2023). Pengaruh Nilai Transaksi Bisnis E-Commerce Dan Jumlah Pengguna Internet Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia  (Studi  Kasus  Tahun  2012-2022). Madani:  Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1 (4).
Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. Sasi , 27 (1), 38–52.
Soedjono, H., Prastyorini, J., Indriana Kristiawati, M., & others. (2023). Kepabeanan, Iimigrasi, Karantina dan Logistik Internasional . Scopindo Media Pustaka. Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2022). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat .  PT  RajaGrafindo Persada.
Suleiman,  A.,  Audrine,  P.,  &  Dewaranu,  T.  (2022). Pengaturan  Bersama  dalam  Perlindungan  Data  Pribadi: Potensi Peran Asosiasi Industri sebagai Organisasi Regulator Mandiri . Suliawati,  S.,  Hernawati,  T.,  &  Putri,  S.  D.  (2021).  Penentuan  Tarif  Pengiriman  Barang  Berdasarkan  Metode Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan. Seminar Nasional Teknik (SEMNASTEK) UISU , 4 (1), 160–167. Tangkeban, I., Budiartha, I., & Karma, N. (2021). Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 , 416–421. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3451.416-421 Uno, H. B., & Nina Lamatenggo, S. (2022). Teori kinerja dan pengukurannya . Bumi Aksara.
Wahyudi, I., Budiartha, I., & Ujianti, N. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk pada Saat Produksi Ditinjau dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999. Jurnal Interpretasi Hukum , 3 , 89– 94. https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4644.89-94
Wibowo,  E.  A.  (2014).  Pemanfaatan  Teknologi  E-Commerce  Dalam  Proses  Bisnis. EQUILIBIRIA:  Jurnal Fakultas Ekonomi , 1 (1). Wijaya, T. (2023). Berkembangnya Sistem Innovative Credit Scoring di Indonesia Menilai Risiko dan Tantangan Kebijakan . Yulianto, Y., Alfiah, F., Harahap, E. P., Pahad, B. A., Andriyanto, A., Azhari, I. A., & Saputra, R. S. (2015).
Analisa  Peranan  Teknologi  Internet  Sebagai  Media  Transaksi  E-Commerce  Dalam  Meningkatkan Perkembangan Ekonomi. Semnasteknomedia Online , 3 (1), 4–1.