## Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
Abstract : This paper aims at exploring the Geneva Convention 1949 as a product of an international humanitarian law, with reference to the politics of international law perspective. Mainly, this paper employs the concept of Legalization. The concept used in this paper underlines that both political and law aspects affect one another in the making process of the international law's product, in this case, the Geneva Convention 1949. Through this concept, the amount of an international law's product binding force reflected through its legal form is analyzed. This article attempts to explain the issue of the effectiveness of an international agreement in the implementation phase, but also within the early stage  of  creation;  where  the  issue  of  effectiveness  is  already  present.  Selecting  this  particular convention nomenclature as an international agreement indicates the will of the bound states to take responsibility to implement and comply with the contents of the agreement because it is legally binding upon ratification and categorized as Hard Law. Meanwhile through the analysis using the concept of legalization, the legalization of the Geneva Conventions can be categorized as moderate where the bond rate is high, the level of precision is high and the level of delegation is relatively low. This means that although the responsibility of each country has been clearly defined, the agreement has not yet delegated  authority  to  an  appointed  third  party  to  further  implement,  interpret,  and  apply  these regulations; resolve disputes and also the possibility to create new regulations. Without this third aspect, it can be concluded that this agreement is dominated by the political aspect when compared to the legal aspect; making it vulnerable to politization, despite of its form being a Hard Law agreement.
Key Words: Legalization,Genewa Convention 1949, International Humanitarian Law.
Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi Konvensi Jenewa 1949 sebagai sebuah produk hukum humaniter internasional, dengan menggunakan perspektif politik hukum internasional. Artikel ini  selanjutnya  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  konsep  Legalisasi  yang  digunakan  untuk menunjukkan bahwa aspek hukum dan aspek politik saling mempengaruhi dalam proses penyusunan sebuah produk hukum internasional, dalam hal ini Konvensi Jenewa 1949. Melalui konsep tersebut dapat  dianalisis  seberapa  besar  kekuatan  mengikat  sebuah  produk  hukum  internasional  yang terefleksikan  melalui  bentuk  hukumnya.  Artikel  ini  mencoba  menjelaskan  persoalan  efektifitas sebuah perjanjian internasional tidak hanya dalam tahap implementasi saja, namun persoalan tersebut sesungguhnya  telah  dimulai  sejak  dini  ketika  dalam  tahap  penyusunan  sebuah  perjanjian internasional.  Pilihan  nomenklatur  Konvensi  sebagai  bentuk  perjanjian  internasional  melihatkan adanya  keinginan  negara-negara  yang  terikat  dalam  perjanjian  tersebut  memiliki  tanggung  jawab untuk  melaksanakan  dan  mematuhi  isi  perjanjian  tersebut  karena  sifatnya  yang  mengikat  secara hukum  pasca  ratifikasi  dan  dikategorikan  sebagai  Hukum  Keras.  Sementara  itu  melalui  analisis dengan menggunakan Konsep Legalisasi dilihat bahwa bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa adalah moderat  dimana  tingkat  obligasinya  tergolong  tinggi,  tingkat  presisi  tergolong  tinggi  dan  tingkat delegasinya tergolong rendah. Artinya meskipun tanggung jawab setiap negara telah tertulis dengan jelas dan terperinci, namun perjanjian ini belum memiliki pendelegasian otoritas kepada pihak ketiga untuk  mengimplementasikan,  menginterpretasikan,  dan  mengaplikasikan  peraturan-peraturan tersebut; menyelesaikan perselisihan; dan juga kemungkinan membuat peraturan baru. Tanpa aspek ketiga maka dalam perjanjian tersebut cenderung aspek politis akan dominan dibandingkan aspek hukum  sehingga  memungkinkan  untuk  dipolitisasi  meskipun  pilihan  bentuk  hukumnya  adalah Hukum Keras.
Kata Kunci: Legalisasi, Konvensi Jenewa 1949, Hukum Humaniter Internasional.
Anita Afriani S Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas E-mail: nanisinulingga@gmail.com

## Pendahuluan
K a j i a n   t e n t a n g   p e r j a n j i a n internasional  dan  hukum  internasional seringkali  ada  diseputar  perdebatan kelompok  yang  pesimis  dan  optimis terhadap eksistensinya. Keraguan tersebut muncul  karena,  dalam  pelaksanaannya, tidak  seperti  hukum  nasional  yang mempunyai otoritas tertinggi yang dapat memaksa  dan  memberikan  sanksi  atas pelaksanaan  aturan-aturan  hukum  yang ada.  Sebaliknya,  struktur  sistem internasional  yang  bersifat  anarki memang  tidak  menyediakan  ruang  bagi hirarki diantara negara-negara berdaulat. Hal ini berarti tidak ada suatu negara yang lebih  tinggi  kedudukannya  di  dalam struktur internasional, sehingga tidak ada satu otoritas tertinggi melebihi kedaulatan negara yang dapat memaksa ketaatan atau memberikan  sanksi  bagi  negara-negara yang  melanggar  aturan-aturan  dalam hukum internasional.
Selanjutnya, pandangan-pandangan s k e p t i s   t i d a k   d a p a t   d i s a l a h k a n sepenuhnya  karena  pelaksanaan  hukum internasional  sangat  dipengaruhi  oleh dominasi kekuatan politik negara-negara peserta  perjanjian  tersebut.  Tidak efektifnya hukum internasional seringkali dipahami adalah sebagai akibat besarnya ruang bagi sisi politis dari sebuah produk
hukum  internasional  yang  mengizinkan kekuatan  negara  bermanuver  dalam pelaksanaannya.  Hal  ini  berarti  sebuah negara dengan kekuatan yang besar akan menjadi mudah untuk melanggar aturan- aturan  hukum  internasional  tersebut karena  ketiadaan  otoritas  yang  dapat memaksa  atau  memberikan  sanksi kepadanya.  Disisi  lain,  negara  dengan kekuatan tidak besar akan mudah dikenai sanksi  terhadap  ketidaktaatannya  atas kesepakatan internasional tersebut.
Melalui  pendekatan  Legalisasi, pandangan-pandangan  skeptis  terhadap efektifitas  hukum  internasional  harus ditelaah  kembali.  Teori  Legalisasi meyakini  bahwa  setiap  produk  hukum internasional akan dipengaruhi oleh aspek hukum  dan  politik.  Efektif  tidaknya sebuah  hukum  internasional  sangat dipengaruhi  oleh  kedua  aspek  tersebut. Ketika  sebuah  perjanjian  internasional memungkinkan  ruang  yang  lebih  besar bagi sisi politis maka perjanjian tersebut akan  tergolong  pada  kategori  Hukum Lunak,  sebaliknya  ketika  sisi  politis sangat  sempit  dan  aspek  hukum  yang lebih menonjol maka perjanjian ini akan disebut sebagai Hukum Keras. Perjanjian internasional yang bersifat Hukum Keras, pada  umumnya,  secara  substantif  lebih mengikat secara hukum.  Oleh karena itu, mengkaji  masalah  efektifitas  hukum
2 Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
internasional  sebaiknya  harus  dimulai dari  pilihan  rasional  negara  dalam memilih  bentuk  perjanjian  internasional yang mengikatnya, apakah hukum lunak atau  keras.  Pilihan  negara  untuk  terikat pada  jenis  perjanjian  yang  dipilihnya kemudian  merupakan  refleksi  referensi n e g a r a   u n t u k   m e n g g a m b a r k a n komitmennya  terhadap  pelaksanaan perjanjian tersebut.
Konvensi  sebagai  Bentuk  Perjanjian I n t e r n a s i o n a l   d a l a m   H u k u m Humaniter Internasional
P e r j a n j i a n   i n t e r n a s i o n a l merupakan  salah  satu  sumber  utama hukum  internasional.  Dengan  demikian Hukum  Internasional  sama  sekali  tidak dapat  dipisahkan  dari  keberadaan perjanjian-perjanjian  internasional  yang dibuat  oleh  negara-negara.  Perjanjian internasional dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 (1) (a) diartikan sebagai "An international  agreement  concluded between  States  in  written  form  and governed  by  international  law,  whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever
1 its particular designation" .
3 Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
Definisi  mengenai  perjanjian internasional  tersebut  dapat  diartikan sebagai  suatu  persetujuan  yang  dibuat antara  negara  dalam  bentuk  tertulis  dan diatur  oleh  hukum  internasional,  apakah dalam  instrumen  tunggal  atau  dua  atau lebih  instrumen  yang  berkaitan  dan apapun  nama  yang  diberikan  kepada perjanjian tersebut.
Berdasarkan  definisi  tersebut diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa perjanjian  internasional  adalah  semua perjanjian  yang  dibuat  oleh  negara, sebagai  salah  satu  subjek  hukum internasional,  yang  diatur  oleh  hukum internasional  dan  berisi  ikatan-ikatan yang  mempunyai  akibat-akibat  hukum. Dalam  hal  ini,  apapun  bentuk  dan  nama s u a t u   p e r j a n j i a n   i n t e r n a s i o n a l , kekuatannya  sangat  tergantung  pada s e b e r a p a   b e s a r   n e g a r a - n e g a r a berkomitmen  untuk  melaksanakan  suatu perjanjian  sebagai  suatu  itikad  seberapa besar suatu negara memberikan kekuatan h u k u m   k e p a d a   s u a t u   p e r j a n j i a n internasional.
Pelaksanaan  pembuatan  perjanjian internasional dewasa ini telah melahirkan berbagai bentuk perjanjian internasional. Adapun  bentuk  perjanjian  internasional yang  banyak  dipergunakan  oleh  negara- negara  di  dunia  antara  lain  Traktat ( Treaty ),  Konvensi  ( Convention ), Persetujuan  ( Agreement ),  Piagam
( Charter ), Protokol ( Protocol ), Deklarasi ( Declaration), Final Act, Agreed Minutes dan  Summary  Records,  Memorandum K e s e p a h a m a n   ( M e m o r a n d u m   o f U n d e r s t a n d i n g ) ,   P e n g a t u r a n ( A r r a n g e m e n t ) ,   P e r t u k a r a n   N o t a ( Exchange  of  Notes ), Process-Verbal, 2 Modus Vivendi , serta Letter of Intent . Selanjutnya, secara sederhana Teori Legalisasi  juga  telah  mengklasifikasi bentuk  hukum  internasional  menjadi Hukum Keras dan Hukum Lunak. Bentuk Hukum Lunak dalam praktek negara biasa dikenal  berbentuk  deklarasi,  resolusi, rekomendasi  serta  rencana  aksi  ( plan  of action ),  sedangkan  Hukum  Keras biasanya  berbentuk  perjanjian  ( treaty ), 3 konvenan, konvensi dan protokol.
Suatu  terminologi  perjanjian internasional  digunakan  berdasarkan permasalahan  yang  diatur  dan  dengan memperlihatkan  keinginan  para  pihak pada  perjanjian  tersebut  serta  dampak politisnya  terhadap  mereka.  Pada umumnya  bentuk  dan  nama  perjanjian menunjukkan  bahwa  materi  yang  diatur oleh  perjanjian  tersebut  memiliki  bobot kerja  sama  yang  berbeda  tingkatannya.
Namun  demikian,  secara  hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam  suatu  perjanjian  internasional. Penggunaan  terminologi  tertentu  pada suatu  perjanjian  internasional  juga dilakukan  untuk  menunjukkan  bahwa materi perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama  yang  berbeda  tingkatannya dengan perjanjian internasional lainnya.
Konvensi  Jenewa  1949  secara eksplisit  telah  memberikan  identitas terhadap  dirinya  dengan  jenis  perjanjian internasional  yaitu  Konvensi  dan  bentuk perjanjian  internasional  yang  bersifat Hukum Keras. Dalam pengertian umum, terminologi convention dapat  disamakan dengan  terminologi treaty .  Istilah treaty biasanya  digunakan  untuk  menyebut persetujuan  resmi  tentang  masalah  yang fundamental  dan  biasanya  memerlukan pengesahan/ratifikasi.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa,  apabila  suatu perjanjian kemudian diratifikasi dan dapat berlaku  dengan  efektif,  maka  perjanjian tersebut bersifat mengikat secara hukum. Selanjutnya  dalam  arti  khusus,  istilah konvensi  digunakan  untuk  perjanjian- p e r j a n j i a n   m u l t i l a t e r a l   y a n g beranggotakan banyak negara. Konvensi biasanya  bersifat law-making artinya merumuskan  kaidah-kaidah  hukum  bagi masyarakat  internasional.  Perangkat-
4 Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
2 Boer,  Mauna.  (2005). Hukum  Internasional: Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era Dinamika Global . Bandung: Alumni. hal: 89-96.
3 Dinah, L. Shelton. (2008). Soft Lawin Handbook of International Law . London: Routledge Press. hal: 1.
p e r a n g k a t   i n t e r n a s i o n a l   y a n g dirundingkan  atas  prakarsa/naungan organisasi  internasional  umumnya 4 menggunakan istilah konvensi.
L e b i h   j a u h ,   p i l i h a n   b e n t u k Konvensi  tersebut  secara  sederhana mengandung  konsekuensi  bahwa  setiap negara peserta konvensi tersebut memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mematuhi  isi  perjanjian  tersebut  karena sifatnya  yang  mengikat  secara  hukum pasca  ratifikasi.  Namun  pilihan  tersebut bukan  untuk  menjelaskan  persoalan efektifitas  perjanjian  internasional tersebut,  karena  efektif  tidaknya  suatu perjanjian  terlebih  dahulu  perlu menganalisis  pendekatan  Legalisasi secara lebih terperinci.

## K o n s e p   L e g a l i s a s i   d a l a m Hukum Internasional
Legalisasi  merupakan  salah  satu sarana  yang  dipergunakan  untuk mengukur  karakter  suatu  perjanjian internasional, baik dalam hubungan antar negara  maupun  dalam  organisasi i n t e r n a s i o n a l .   D a l a m   p e r j a n j i a n internasional tercakup berbagai perangkat internasional  dengan  didalamnya komitmen-komitmen yang diberikan oleh suatu  negara  dalam  pelaksanaan perjanjian internasional tersebut.
Lebih  lanjut,  legalisasi  merupakan sebuah  bentuk  institusionalisasi  tertentu yang mewakili keputusan dalam berbagai isu  yang  berbeda  untuk  memperlihatkan paksaan  hukum  internasional  kepada pemerintah  suatu  negara  atau  anggota suatu  organisasi  internasional  yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Menurut Judith Goldstein, Miles Kahler, Robert  O.  Keohane,  Anne-Marie Slaughter dalam “Legalization and World 5 Politics” ,  menjelaskan  bahwa  legalisasi dapat didefinisikan sebagai “the degree to which rules are obligatory, the pretition of those  rules,  and  the  delegation  of  some functions  of  interpretation,  monitoring, and  implementation  to  a  third  party” .
Dari  definisi  tersebut  dapat  diketahui bahwa  legalisasi  mempunyai  tiga karakteristik yang mempengaruhi derajat legalisasi suatu hukum internasional yaitu
6 obligasi, presisi dan delegasi.
1. Obligasi , berarti negara atau aktor lain diikat oleh suatu aturan atau komitmen atau oleh sekumpulan komitmen. Hal ini  juga  berarti  tingkah  laku  dan t i n d a k a n   a k t o r- a k t o r   t e r s e b u t ditentukan  oleh  suatu  aturan-aturan
4 Ibid , Dinah, L. Shelton.
Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
5 Judith,  Goldstein  et.al.  (2000).  Legalization and Wold Politics, International Organization. 54 (3). hal: 387.
6 Kenneth, W. Abbot et.al. (2000). The Concept of Legalization , International Organization. 54 (3). hal: 401.
umum,  prosedur-prosedur,  diskursus- diskursus  hukum  internasional,  dan juga hukum domestik.
2. Presisi , berarti seperangkat aturan yang secara  jelas  ( unambigously) menjadi acuan  bagi  tingkah  laku  yang dibutuhkan,  disahkan/diperbolehkan atau yang dilarang.
3. Delegasi, berarti  keberadaan  pihak ketiga  yang  diberi  kuasa  untuk m e n g i m p l e m e n t a s i k a n , m e n g i n t e r p r e t a s i k a n ,   d a n mengaplikasikan  peraturan-peraturan tersebut;  menyelesaikan  perselisihan; dan  juga  kemungkinan  membuat peraturan baru.
Seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  dalam  implementasinya, ketiga  aspek  legalisasi  tersebut  akan menentukan sebuah hukum internasional sebagai  Hukum  Keras  atau  Hukum Lunak. Sebuah legalisasi akan tergolong sebagai  Hukum  Keras  apabila  aspek obligasi,  presisi,  dan  delegasinya  tinggi, atau  minimal  aspek  obligasi  dan presisinya  tinggi.  Sedangkan  apabila ketiga  aspek  tersebut  rendah  atau  tidak ada  sama  sekali  maka  legalisasinya tergolong  sebagai  Hukum  Lunak. Meskipun ketiga aspek legalisasi tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan derajat legalisasi perjanjian internasional, namun  sesungguhnya  ketiga  ukuran
tersebut  bersifat  independen;  artinya b a h w a   s a l a h   s a t u   u k u r a n   t i d a k mempengaruhi  ukuran  yang  lain.  Hal tersebut  dapat  terlihat  dalam  kondisi b e r i k u t   d i m a n a   s e b u a h   h u k u m internasional mempunyai unsur obligasi, presisi  dan  delegasi  yang  tinggi  seperti Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of Intellectual  Property (TRIPs),  dengan unsur obligasi dan presisi-nya tinggi tapi unsur  delegasinya  rendah  seperti The Treaty Banning Nuclear Weapons Tests in the  Atmosphere,  in  Outer  Space,  and Under  Water 1963,  namun  ada  juga legalisasi  di  mana  ketiga  aspek  tersebut rendah yaitu The Helsinski Conference on Security and Cooperation in Europe 1975. Lebih  lanjut,  Kenneth  W.  Abbot, Robert O. Keohane, Andrew Moravesik, Anne-Marie  Slaughter,  Duncan  Snidal, dalam  tulisannya  yang  berjudul “The 7 Concept  of  Legalization” menjelaskan bahwa  ketiga  aspek  legalisasi  ( obligasi, presisi,  delegasi )  merupakan  sebuah rangkaian  kesatuan  ( continuum )  yang mempengaruhi  proses  legalisasi  sebuah hukum  internasional.  Dimensi  legalisasi berkaitan  dengan  variasi  derajat  dan gradasi  dari  ketiga  aspek  legalisasi tersebut.  Dalam gambar berikut, dimensi tersebut  diurutkan  dari  bentuk  legalisasi yang paling lemah di sebelah kiri hingga
6 Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
pada  urutan  yang  paling  kuat  di  sebelah kanan.  Dapat  dikatakan  juga  bahwa wilayah  sebelah  kiri  merupakan  bentuk yang tidak ideal ( less deal ) dari legalisasi sementara  di  sebelah  kanan  sebagai bentuk ideal ( ideal type ). Lebih jelasnya, wilayah  sebelah  kiri  merupakan  wilayah berinteraksinya aspek politik sementara di sebelah  kanan  merupakan  wilayah berinteraksinya aspek hukum.

## The Dimensions of Legalization
Sumber  :Kenneth,  W.  Abbot  et.al.  (2000).  The Concept  of  Legalization ,  International Organization. 54 (3). hal: 404.
Dalam  hukum  internasional, dimensi  politik  dan  hukum  memiliki keterkaitan  dan  keterkaitan  tersebut sangat bervariasi dalam setiap bentuknya. Dalam  kondisi  tertentu,  apabila  aspek hukum  lebih  dominan  daripada  aspek politiknya maka legalisasi sebuah hukum internasional tergolong sebagai Legalisasi Keras, ataupun sebaliknya, apabila aspek politik lebih menentukan daripada aspek hukumnya  maka  legalisasinya  tergolong sebagai  Legalisasi  Lunak.  Bentuk
legalisasi  sebuah  hukum  internasional sangat  mempengaruhi  kemungkinan negara  yang  terlibat  dalam  perjanjian u n t u k   m e l a k u k a n   n e g o s i a s i   d a n kompromi.  Dapat  dilihat  bahwa  hukum sangat  terkait  dengan  aspek  politik terutama  dipengaruhi  oleh  kepentingan politik, kekuatan, dan institusi-institusi.
Bentuk  legalisasi  suatu  hukum internasional  sangat  dipengaruhi  oleh derajat  dari  setiap  aspek  legalisasi (obligasi,  presisi,  delegasi).  Tinggi  atau rendahnya  derajat  dari  setiap  aspek legalisasi  tersebut  sangat  dipengaruhi oleh indikator-indikator yang terkandung
8 didalamnya.
Berdasarkan  indikator-indikator  di atas,  dapat  dilihat  bahwa  apabila  aspek obligasi,  presisi,  dan  delegasi  sesuai dengan indikator nomor 1, 2, dan 3 maka ketiga  aspek  legalisasi  termasuk  dalam obligasi,  presisi,  dan  delegasi  tinggi. Sebaliknya apabila ketiga aspek legalisasi tersebut  sesuai  dengan  indikator  pada nomor  4  dan  seterusnya  maka  termasuk dalam  obligasi,  presisi,  dan  delegasi rendah.  Posisi  ketiga  aspek  delegasi tersebut  dalam  indikator-indikator
tersebut  di  atas  sangat  mempengaruhi b e n t u k   l e g a l i s a s i   s u a t u   h u k u m internasional.  Oleh  karena  itu,  untuk menentukan  derajat  legalisasi  suatu hukum  internasional  apakah  tergolong dalam  legalisasi  keras/lunak,  penting untuk  memperhatikan  keberadaan  ketiga a s p e k   t e r s e b u t   d a l a m   i n d i k a t o r- indikatornya.
Legalisasi terhadap Konvensi   Jenewa 1949
Hukum  Humaniter  Internasional, selanjutnya  disebut  HHI,  yang  juga d i k e n a l   d e n g a n   H u k u m   K o n f l i k Bersenjata,  berlaku  dalam  konflik bersenjata  dan  memiliki  tujuan  ganda yaitu mengatur perilaku permusuhan dan melindungi  korban  konflik  bersenjata. Namun  demikian,  hukum  ini  tidak menjawab  pertanyaan  apakah  suatu perang  sah  atau  tidak,  karena  persoalan keabsahan perang merupakan otoritas dari Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB).  HHI  berlaku  pada  semua  jenis konflik bersenjata, baik yang sah maupun yang  tidak,  dan  harus  dihormati  oleh semua pihak dalam suatu konflik.
Selanjutnya,  HHI  mempunyai  dua cabang,  salah  satu  diantaranya  adalah Konvensi  Den  Haag.  Konvensi  ini memuat  aturan  mengenai  perilaku
8 Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
10 Arlina  Permanasari  et.  al,  (1999). Pengantar Hukum Humaniter . Jakarta: ICRC, hal: 3.
9 ICRC.  (2009).  ABC  Hukum  Humaniter Internasional,Bern. hal: 1.
permusuhan  dan  telah  dijabarkan  dalam konferensi  perdamaian  internasional tahun  1899  dan  1907.  Para  peserta p e r j a n j i a n   m e n g a d o p s i   s e j u m l a h d e k l a r a s i   d a n   p e r j a n j i a n   y a n g d i m a k s u d k a n   u n t u k   m e n e t a p k a n p e m b a t a s a n   s a r a n a   d a n   m e t o d e berperang,  antara  lain  Konvensi  Den Haag  1899  dan  1907  mengenai  Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, berbagai perjanjian  mengenai  perilaku  perang  di laut  tahun  1907  dan  deklarasi  larangan penggunaan  gas  beracun  dan  peluru
9 "dum-dum" tahun 1899.
Selain  Konvensi  Den  Haag,  HHI juga memiliki instrumen hukum lain yang berisi  ketentuan-ketentuan  mengenai perlindungan  korban  konflik  bersenjata, yang  dikenal  sebagai  Konvensi  Jenewa. Aturan  perlindungan  korban  tersebut dimuat  dalam  empat  Konvensi  Jenewa 1949, yang melindungi antara lain: a.  Anggota  angkatan  bersenjata  yang sakit dan terluka di darat (KJ I). b.  Anggota  angkatan  bersenjata  yang
terluka, sakit dan korban karam di laut (KJ II).
c.  Tawaran perang (KJ III).
d.  Orang sipil di waktu perang (KJ IV).
Konvensi  Jenewa  1949  telah dilengkapi  dua  Protokol  Tambahan. Pertama  pada  tahun  1977  mengenai
perlindungan  korban  konflik  bersenjata internasional  dan  perlindungan  korban konflik  bersenjata  non-internasional  dan kedua pada  tahun  2005,  mengenai pengadopsian sebuah lambang tambahan . Selanjutnya,  pembahasan  hanya akan  dibatasi  pada  instrumen  Konvensi Jenewa 1949 dan tidak turut menyertakan Konvensi  Den  Haag  dan  Protokol tambahan  I  dan  II  tahun  1977  meskipun semua  instrumen  tersebut  memiliki korelasi yang kuat.
Pada  bagian  ini,  Konvensi  Jenewa 1 9 4 9   a k a n   d i a n a l i s i s   d e n g a n menggunakan  konsep  Legalisasi  yang dikemukakan  oleh  Kenneth  W.  Abbott dan  Duncan  Snidal  untuk  melihat karakteristik  suatu  instrumen  hukum internasional.
Dalam  upaya  untuk  memudahkan pemahaman  tentang  Konvensi  Jenewa 1949,  maka  terlebih  dahulu  perlu
10 dipahami konsep “artikel bersama”  yaitu ketentuan-ketentuan  yang  bersamaan berupa  ketentuan-ketentuan  fundamental dan  sangat  penting  sehingga  diulang berkali-kali dalam setiap Konvensi dalam pasal yang sama, atau bunyi yang sama, atau  bunyi  yang  hampir  sama.  Namun untuk  mendapatkan  pemahaman  yang lebih  komprehensif  mengenai  bentuk
9 Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
10 Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
legalisasi  terhadap  Konvensi  Jenewa 1949,  juga  akan  dilihat  pasal-pasal lainnya  yang  terdapat  dalam  konvensi tersebut.

## A. Obligasi Konvensi Jenewa 1949
Obligasi  dalam  konsep  Legalisasi merupakan  keterikatan  negara-negara atau aktor internasional untuk memenuhi kewajiban  atau  komitmen  yang  tertera dalam sebuah instrumen hukum. Dengan demikian  berarti  tingkah  laku  dan tindakan  aktor-aktor  tersebut  ditentukan oleh  aturan-aturan  umum,  prosedur- prosedur dan diskursus-diskursus hukum internasional, dan juga hukum domestik.
U n t u k   m e n e n t u k a n   d e r a j a t kuat/lemahnya  aspek  obligasi  suatu perjanjian  internasional,  maka  harus dilakukan penelaahan terhadap seluruh isi perjanjian  tersebut.  Penelaahan  terutama difokuskan  pada  pasal-pasal  yang mengatur  tentang  kekuatan  mengikat aturan tersebut. Intinya analisis terhadap elemen ini akan memberikan bentuk yang jelas  yaitu  apakah  hukum  internasional tersebut mempunyai sifat mengikat secara hukum atau tidak.  Berikut akan dianalisa tingkat  obligasi  Konvensi  Jenewa  1949 dengan meneliti pasal-pasalnya.
Dalam  pasal  1  artikel  bersama, dinyatakan bahwa negara pihak  konvensi t e r s e b u t   h a r u s   “ b e r j a n j i   u n t u k
m e n g h o r m a t i   d a n   m e n j a m i n penghormatan  dalam  segala  keadaan”. Pasal  ini  menegaskan  bahwa  negara- negara  tersebut,  disamping  harus menghormati  konvensi  tersebut,  juga berkewajiban  menjamin  penghormatan terhadap  konvensi.    Penambahan  kata- kata  “menjamin  penghormatan”  lebih menekankan lagi kewajiban para peserta untuk  menghormati  konvensi  dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Selanjutnya kalimat ”dalam segala keadaan”  berarti,  negara-negara  pihak konvensi  harus  tetap  menghormati konvensi  tanpa  memandang  apakah perang  itu  sah  atau  tidak,  agresi  atau bukan, konvensi ini tetap berlaku asalkan memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetapkan dalam Pasal 2.
Ketentuan  tentang  perang/konflik yang terjadi didalam wilayah suatu negara s e p e r t i   p e r a n g   s a u d a r a   d a n pemberontakan  diatur  di  dalam  Pasal  3 KJ.  Dalam  ayat  1  pasal  tersebut memerintahkan  para  pihak  yang bersengketa  untuk  memperlakukan semua  orang  yang  tidak  aktif  atau  tidak lagi ikut serta dalam tindakan permusuhan secara manusiawi tanpa pembedaan yang merugikan  dalam  segala  keadaan. Orang-orang  tersebut  meliputi  orang- orang  yang  terluka  dan  sakit,  tawanan perang  dan  semua  orang  yang  telah meletakkan  senjata.  Sesuai  dengan
Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
kewajiban  umum  ini,  yang  sangat mendasar dalam gagasan ini adalah bahwa martabat  manusia  tidak  dapat  diganggu gugat.
Ketentuan  yang  sama  diperkuat dengan  selanjutnya  juga  dibahas  dalam pasal 13 KJ I, II, dan III serta Pasal 41 KJ IV  dimana  mengatur  ketentuan  tentang orang-orang  yang  dilindungi,  dalam pengertian  sempit,  terbatas  pada  orang- orang yang turut serta dalam perang atau sengketa  bersenjata  yang  telah  menjadi korban perang karena sakit dan tertawan.
Menurut pasal 6 KJ, negara-negara peserta  Konvensi  dapat  mengadakan persetujuan  khusus  tentang  segala  hal selain  dari  yang  ditentukan  dalam  Pasal 10,15,  23,  28,  31,  36,  37  dan  52,  sejauh persetujuan  tersebut  tidak  boleh mengurangi  atau  membatasi  hak-hak yang  diberikan  Konvensi  kepada  orang- orang tersebut. Lebih jauh, pasal ini juga tidak dengan tegas melarang persetujuan di  antara  para  pihak  peserta  yang  isinya merugikan orang-orang yang dilindungi.
Larangan pelepasan hak ditegaskan dalam Pasal 7 Konvensi I, II, III dan pasal 8 KJ IV. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa  korban  konflik  bersenjata  yang luka  dan  sakit,  demikian  juga  anggota dinas  kesehatan  serta  rohaniawan dilarang  menolak  sebagian  atau  seluruh hak  yang  diberikan  kepada  mereka  oleh konvensi tersebut serta oleh persetujuan-
persetujuan khusus seperti tersebut dalam pasal terdahulu, apabila ada. Berdasarkan ketentuan  ini,  maka  pihak  Konvensi, dalam  hal  ini  berlaku  sebagai  negara p e n a h a n ,   m e m p u n y a i   k e w a j i b a n memberikan  perlindungan  terhadap o r a n g - o r a n g   y a n g   b e r a d a   d a l a m kekuasaannya  dengan  alasan  bahwa orang-orang  tersebut  dengan  sukarela atau  atas  kemauan  sendiri  menolak  hak- hak  dan  jaminan  yang  diberikan  oleh konvensi-konvensi kepada mereka.
Selanjutnya,  ketentuan  mengenai Sistem Negara Pelindung diatur didalam Pasal  8  KJ  I,  II,  III  dan  Pasal  9  KJ  IV yang  terdiri  dari  3  ayat.  Ayat  1 mengharuskan  pelaksanaan  Konvensi dengan  kerjasama  serta  di  bawah pengawasan  Negara  Pelindung,  yang berkewajiban  melindungi  kepentingan negara-negara  yang  bersengketa.  Untuk maksud  ini  Negara-negara  Pelindung boleh  mengangkat  di  samping  staf diplomatik  dan  konsuler  mereka,  para utusan  yang  dipilih  di  antara  para warganegara  negara  mereka  atau  para warganegara  negara  netral  lainnya,  serta harus  mendapat  persetujuan  negara- negara  yang  kewajibannya  akan dilaksanakan.
Selanjutnya dalam ayat 2 ditegaskan bahwa  negara  peserta  Konvensi,  dalam hal ini para pihak yang bersengketa, wajib memberikan  fasilitas-fasilitas  yang
12 Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
dibutuhkan  kepada  para  utusan  Negara P e l i n d u n g   g u n a   m e m u d a h k a n pelaksanaan  tugas  mereka.  Selanjutnya ayat 3 menetapkan batas- batas wewenang dan  kegiatan  para  utusan  Negara Pelindung.  Dalam  pelaksanaannya, utusan  Negara  Pelindung  tidak  dapat dibatasi  dalam  aksinya  terhadap kepentingan  kemanusiaan,  di  sisi  lain, kepentingan militer tidak dapat dijadikan alasan  pembatalan  atau  penangguhan pelaksanaan Pasal 8 secara keseluruhan.
Te r k a i t   k e t e n t u a n   m e n g e n a i kegiatan kemanusiaan, Pasal 9 Konvensi I, II, III dan Pasal 10 KJ IV menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak  merupakan  penghalang  bagi kegiatan-kegiatan  kemanusiaan,  yang mungkin diupayakan oleh Komite Palang Merah  Internasional  atau  organisasi kemanusiaannya  lainnya  yang  tidak berpihak untuk melindungi dan menolong yang  luka  dan  sakit,  anggota  dinas kesehatan  dan  para  rohaniawan  selama kegiatan-kegiatan  tersebut  mendapat persetujuan  dari  pihak-pihak  yang bersengketa.  Penyebutan  ICRC  secara tegas  dalam  pasal  di  atas  adalah mengingat  pengakuan  resmi  negara- negara  terhadap  hak-hak  inisiatif  dalam bantuan  kemanusiaan  yang  menjadi kebiasaannya.
Dalam pasal 12-19 KJ I secara tegas mencantumkan kewajiban negara-negara
peserta  Konvensi  terhadap  orang  yang sakit dan luka dalam Konvensi I Jenewa 1949. Dalam Pasal 12 dinyatakan bahwa negara  peserta  wajib  melindungi  dan menghormati orang yang terluka dan sakit selama  peperangan  tanpa  melihat perbedaan  kelamin,  suku,  kebangsaan, agama  dan  pandangan  politiknya. Sementara  itu,  dalam  Pasal  19,  diatur kewajiban  lain  negara  peserta  dalam Konvensi  I  Jenewa  1949  terkait perlindungan  terhadap  bangunan  dan kesatuan-kesatuan kesehatan.
Kewajiban  melindungi  tersebut harus  dilakukan  selama  peperangan berlangsung  meskipun  jika  kesatuan kesehatan  jatuh  ke  tangan  pihak  lawan. Selain  aturan  mengenai  perlindungan terhadap  anggota  dinas  kesehatan  dari pihak  yang  bersengketa,  Konvensi  juga mewajibkan  negara  peserta  melindungi dinas kesehatan dari negara netral, seperti yang  tercantum  dalam  Pasal  27-32. N e g a r a   p e s e r t a   h a r u s   m e n j a m i n perlindungan  terhadap  anggota  dinas kesehatan untuk menjalan tugasnya sesuai dengan etika profesinya.
Selanjutnya  dalam  Pasal  46, ketentuan mengenai tindakan pembalasan sebagai  suatu  tindakan  yang  biasanya dilarang, namun dalam keadaan-keadaan tertentu  diperbolehkan  dengan  tujuan u n t u k   m e n g h e n t i k a n   p e r i l a k u menyimpang  oleh  pihak  musuh  dan
II,  129-130  Konvensi  III,  dan  146-147 Konvensi IV. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 50, 51, 130, dan 147 Konvensi I, II, III dan IV beturut-turut membahas tentang pelanggaran  administrasi,  disiplin  dan pelanggaran  berat.  Pasal-Pasal  ini meminta  perhatian  dunia  akan  sejumlah pelanggaran  berat  pada  Konvensi  dan Protokol yang masih tidak dipidana, yang b e r a r t i   k e m e r o s o t a n   n i l a i - n i l a i kemanusiaan  dan  kemunduran  seluruh konsep kemanusiaan.
Sedangkan  Pasal  49,  50,  129  dan 146  Konvensi  I,  II,  III  dan  IV  berturut- turut  meletakkan  kewajiban  kepada pemerintah  nasional  untuk  membuat aturan  perundang-undangan  yang diperlukan  untuk  memberikan  sanksi yang  efektif  bagi  orang-orang  yang m e l a k u k a n   a t a u   m e m e r i n t a h k a n melakukan  pelanggaran  tersebut; keharusan  mencari  orang-orang  yang didakwa melakukan atau memerintahkan tindakan  pelanggaran  berat  tersebut termasuk  mereka  yang  menyebabkan kegagalan  untuk  bertindak  manakala mereka  berkewajiban  melakukan  hal t e r s e b u t .   P a s a l - p a s a l   i n i   j u g a mengharuskan  komandan  militer  untuk mencegah pelanggaran atas Konvensi dan Protokol, menindak mereka dan bila perlu melaporkan  mereka  kepada  penguasa yang berwenang.
Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
membawanya  berperilaku  sesuai  dengan ketentuan  konvensi.  Namun  pembalasan hanya  dimungkinkan  dalam  peristiwa yang sangat berat. Tindakan pembalasan tidak  boleh  digunakan  untuk  segala keadaan.  Jadi  pembalasan  merupakan pelanggaran  hukum  untuk  menanggapi pelanggaran  hukum  lainnya  dan  untuk menghentikan  pelanggaran  tersebut, karenanya  tindakan  pembalasan  ini menjadi sah.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  47 Konvensi  I,  juga  berturut-turut  pasal  48 KJ II, pasal 127 KJ III, pasal 144 KJ IV, ditegaskan  bahwa  pada  negara-negara peserta  Konvensi  mempunyai  tanggung jawab dalam menyebarluaskan ketentuan- ketentuan Konvensi di negaranya masing- masing.  Penyebarluasan  ini  meliputi pengintegrasian  pemahaman  mengenai ketentuan  tersebut  dalam  pengajaran  di dalam  program-program  pendidikan militer dan jika mungkin dalam program- program  pendidikan  sipil,  baik  di  masa damai maupun masa perang.
D a l a m   p e l a k s a n a a n   h u k u m internasional,  negara-negara  peserta Konvensi  bersama-sama  bertanggung jawab untuk melaksanakannya, termasuk membatasi  pelanggaran  ketentuan konvensi  tersebut.    Ketentuan  yang mengatur  tentang  pemberantasan pelanggaran  atas  Konvensi  diatur  dalam Pasal 49-50 Konvensi I, 50-51 Konvensi
14 Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
adanya  aturan “escape  clause” dengan keberadaan  pasal  yang  memberikan kebebasan  negara  peserta  untuk  tidak turut  serta  dalam  konvensi.  Secara sederhana,  munculnya  aturan  tersebut dapat  melemahkan  substansi  hukum internasional  namun  kebebasan  ini k e m u d i a n   d i p e r s e m p i t   d e n g a n persyaratan penghentian tersebut.

## B. Presisi Konvensi Jenewa 1949
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Presisi  merujuk  kepada  aturan-aturan yang  secara  jelas  menjadi  acuan  bagi t i n g k a h   l a k u   y a n g   d i b u t u h k a n , disahkan/dibolehkan  atau  yang  dilarang. Unsur  presisi  dalam  sebuah  perjanjian internasional  sangat  penting  untuk menentukan kepastian dan kejelasan dari sebuah  instrumen  hukum  sehingga  tidak terjadi  multi  tafsir  yang  akan  berakibat p a d a   p e n y e l e w e n g a n   a t a u p u n pemanfaatan  celah  hukum.    Presisi sebuah perjanjian memuat aturan-aturan, dalam  bentuk  kata-kata  yang  secara spesifik  dan  detail,  untuk  menjelaskan ketentuan  yang  harus  dipatuhi.  Semakin detail  atau  semakin  spesifik  kata-kata yang  digunakan  maka  akan  semakin mempersempit  ruang  bagi  multi interpretasi sehingga semakin sempit pula celah  atau  kelemahan  aturan  tersebut.
Dalam  Konvensi  Jenewa  1949, terdapat  ketentuan  untuk  memberikan kebebasan  negara  peserta  untuk  tidak turut serta dalam konvensi yaitu Pasal 63 KJ I, 62 KJ II, 142 KJ III, dan 158 KJ IV. Penghentian keterlibatan dalam Konvensi Jenewa  1949  dilengkapi  dengan persyaratan. Pernyataan tidak ingin terikat lagi  pada  Konvensi,  mulai  berlaku  satu tahun  setelah  pemberitahuannya  kepada Dewan  Federal  Swiss.  Pernyataan  ini tidak  berlaku  jika  negara  pemberi  tahu tersebut  terlibat  dalam  sengketa  sampai pada  saat  tercapainya  perdamaian  dan o p e r a s i - o p e r a s i   p e m b e b a s a n   d a n pemulangan orang-orang yang dilindungi berakhir.
Namun pernyataan tidak terikat lagi tidak mengurangi kewajiban pihak-pihak yang  bersengketa  untuk  memenuhi kewajiban  untuk  menghormati  semangat kemanusiaan  yang  tertera  dalam Konvensi.
Dengan melihat secara keseluruhan ketentuan  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa derajat obligasi Konvensi Jenewa tergolong tinggi. Hal itu didasarkan pada adanya  pasal-pasal  yang  secara  tegas menyebutkan kewajiban-kewajiban yang mengikat  secara  hukum  negara-negara peserta Konvensi seperti tertera di dalam KJ  I-IV.  Namun  di  bagian  terakhir  sifat binding tersebut  dilemahkan  dengan
Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
Sebaliknya  semakin  umum  kata-kata yang  dipakai  maka  akan  semakin memungkinkan berbagai tafsir dan celah a t a u   k e l e m a h a n n y a   s e h i n g g a k e m u n g k i n a n   a k a n   t e r j a d i n y a pelanggaran hukum akan semakin besar. Untuk  mengetahui  derajat  presisi Konvensi  Jenewa  1949,  berikut  ini  akan dianalisis  derajat  presisi  konvensi tersebut.
Pasal 1 artikel bersama menyatakan bahwa  Negara  Pihak  konvensi  tersebut harus  “berjanji  untuk  menghormati  dan menjamin  penghormatan  dalam  segala keadaan”.  Bagian  ini  secara  detail menjelaskan  “kondisi  dalam  segala keadaan” adalah kondisi dimana konvensi ini  akan  berlaku  dalam  hal  perang  yang dinyatakan  ataupun  konflik  bersenjata lainnya  yang  timbul  di  antara  dua  pihak atau lebih, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu pihak. Berdasarkan ketentuan  ini  maka  negara  tidak  dapat menghindari  kewajiban  yang  ditentukan dalam  konvensi  dengan  menyangkal adanya keadaan perang dalam arti hukum.
J a d i   k e t e n t u a n   i n i   s a n g a t memperluas berlakunya Konvensi karena tidak  hanya  berlaku  dalam  arti  hukum tetapi juga perang dalam arti teknis.
Selanjutnya, dalam Pasal 3 KJ juga menjelaskan  batasan  istilah “hors  de combat” yaitu  semua  orang  yang  tidak aktif  atau  tidak  lagi  ikut  serta  dalam
tindakan  permusuhan.  Orang-orang tersebut  meliputi  orang-orang  yang terluka  dan  sakit,  tawanan  perang  dan semua  orang  yang  telah  meletakkan senjata. Sesuai dengan kewajiban umum ini, yang sangat mendasar dalam gagasan ini adalah bahwa martabat manusia tidak dapat diganggu gugat. Pasal 3 melarang:
1.  Kekerasan  terhadap  jiwa  orang, terutama  pembunuhan  dalam  semua jenisnya.
2.  Penyanderaan.
3.  Merendahkan  martabat  pribadi, khususnya  perlakuan  yang  bersifat menghina dan merendahkan martabat.
Selain  itu,  posisi  ICRC  atau organisasi  kemanusiaannya  lainnya terkait  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan kemanusiaan  secara  tegas  disebutkan dalam Pasal 9 Konvensi I, II, III dan Pasal 10 KJ IV.  Organisasi kemanusiaan, selain ICRC, yang memenuhi persyaratan untuk dapat  melaksanakan  fungsi-fungsi kemanusiaan  tersebut  dimana  sifat maupun  kegiatan  organisasi  tersebut: (1.)  Harus  merupakan  organisasi kemanusiaan,  yaitu  bertujuan  untuk menolong  setiap  orang  sebagai  makhluk Tuhan  terlepas  dari  persoalan-persoalan politik,  militer,  keahlian  dan  ukuran- ukuran  serupa  lainnya;  (2.)  Tidak memihak  menyangkut  kegiatan-kegiatan misalnya:  i.  Saran-saran  dan  tindakan-
16 Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
tindakan  praktis  yang  bertalian  dengan perlindungan korban perang sebagaimana diatur  dalam  KJ  1949;    ii.    Pengiriman alat-alat dan personil dinaskah kesehatan; iii.  Pengiriman  dan  pembagian  barang- barang  yang  diperlukan  korban  perang seperti  makanan,  pakaian  dan  obat- obatan.
Terhadap  ketentuan  mengenai tindakan pembalasan seperti tertera dalam Pasal  46,  sebagai  suatu  tindakan  yang biasanya dilarang, namun dalam keadaan- keadaan  tertentu  diperbolehkan  dengan tujuan  untuk  menghentikan  perilaku menyimpang  oleh  pihak  musuh  dan membawanya  berperilaku  sesuai  dengan ketentuan  konvensi.  Kondisi  yang dimaksud  untuk  memperbolehkan tindakan  pembalasan  ditegaskan  dalam Pasal 46 Konvensi I, 47 Konvensi II, 13 Konvensi  III  dan  33  Konvensi  IV. Menurut  ketentuan  Pasal-Pasal  tersebut, pembalasan  dilarang  dilakukan  terhadap orang  yang  luka,  sakit,  korban  karam, para  pegawai,  gedung-gedung  atau perlengkapan yang dilindungi, dinas dan personil  kesehatan,  dinas  dan  personil pertahanan sipil, tawanan perang, orang- orang sipil, hak milik sipil dan budaya.
Berdasarkan  hukum  kebiasaan dalam  konflik  bersenjata,  pembalasan termasuk  ke  dalam  tindakan  penegakan hukum  yang  diakui.  Tindakan  ini
cenderung  memiliki  akibat  luas,  dapat menyerang orang-orang lain yang bukan pelanggar  yang  sebenarnya.  Karenanya maka,  hak  menggunakan  pembalasan dalam  konflik  bersenjata  ini  dibatasi. Larangan  pembalasan  sebagaimana dimuat dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949  disebabkan  oleh  karena  kesadaran akan bahaya yang timbul dari pembalasan itu  apabila  dibiarkan,  sedangkan  tujuan yang dikejar tidak tercapai. Secara tegas disebutkan bahwa pembalasan tidak boleh dipergunakan  untuk  menghukum  lawan atau memenuhi hasrat balas dendam.
Secara  umum,  dapat  disebutkan bahwa  aturan-aturan  Konvensi  Jenewa dijelaskan secara terperinci dan spesifik. Selanjutnya  bila  merujuk  pada  konsep Legalisasi maka dapat dinyatakan bahwa konvensi  tersebut  mempunyai  Presisi dengan  derajat  yang  cukup  tinggi meskipun  terdapat  pasal-pasal  tertentu yang  masih  mungkin  diperdebatkan. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  aturan mengenai pembalasan, pada pasal tertentu d i p e r b o l e h k a n   u n t u k   a l a s a n menghentikan  serangan  pihak  lawan, namun  disisi  lain  tindakan  tersebut dilarang  karena  berkebalikan  dari  tujuan kemanusiaan  yang  diemban  konvensi tersebut.  Kondisi ambigu ini memerlukan interpretasi  dari  pihak  ketiga  sebagai wujud dari aspek Delegasi.
Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional

## C. Delegasi Konvensi Jenewa 1949
Delegasi  merujuk  pada  adanya pendelegasian  otoritas  kepada  pihak ketiga  untuk  mengimplementasikan, m e n g i n t e r p r e t a s i k a n ,   d a n mengaplikasikan  peraturan-peraturan tersebut; menyelesaikan perselisihan; dan juga  kemungkinan  membuat  peraturan baru. Aspek  Delegasi  merupakan  bagian yang  penting  karena  efektif  tidaknya s e b u a h   p e r j a n j i a n   i n t e r n a s i o n a l dipengaruhi  oleh  keberadaan  aktor  yang b e r w e n a n g   u n t u k   m e n g a w a s i implementasi,  interpretasi  dan  pemberi hukuman  bagi  pihak  yang  melanggar ketentuan yang telah disepakati.
Selain ketentuan dalam Pasal 10, 15, 23,  28,  31,  36,  37  dan  52,  pasal  6  KJ mempersilahkan  negara-negara  peserta Konvensi dapat mengadakan persetujuan khusus  tentang  segala  hal  sejauh persetujuan  tersebut  tidak  boleh mengurangi  atau  membatasi  hak-hak yang  diberikan  Konvensi  kepada  orang- orang  tersebut.  Kesepakatan  tersebut hanya  memerlukan  persetujuan  internal pihak-pihak  yang  bersedia  terikat  di d a l a m n y a .   S e j a u h   p i h a k - p i h a k bersepakat,  pasal  ini  juga  tidak  dengan tegas melarang persetujuan di antara para pihak  peserta  yang  isinya  merugikan orang-orang yang dilindungi.
Lebih  jauh,  Konvensi  tersebut menyerukan  negara-negara  peserta K o n v e n s i   s e c a r a   b e r s a m a - s a m a bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan dan  pembatasan  pelanggaran  atas Konvensi seperti yang tertera dalam Pasal 49-50  Konvensi  I,  50-51  Konvensi  II, 129-130  Konvensi  III,  dan  146-147 Konvensi  IV.  Secara  jelas,  Pasal  50,  51, 130,  dan  147  Konvensi  I,  II,  III  dan  IV beturut-turut  membuat  aturan  mengenai pelanggaran  administrasi,  disiplin  dan pelanggaran  berat.  Pasal-pasal  tersebut meminta  perhatian  dunia  akan  sejumlah pelanggaran  berat  pada  Konvensi  dan Protokol  yang  masih  tidak  dipidana, sebagai  pertanda  kemerosotan  nilai-nilai kemanusiaan  dan  kemunduran  seluruh konsep kemanusiaan.
Sedangkan Pasal 49, 50, 129 dan 146 Konvensi  I,  II,  III  dan  IV  berturut-turut meletakkan kewajiban kepada pemerintah n a s i o n a l   u n t u k   m e m b u a t   a t u r a n perundang-undangan  yang  diperlukan untuk  memberikan  sanksi  yang  efektif bagi  orang-orang  yang  melakukan  atau memerintahkan  melakukan  pelanggaran tersebut; keharusan mencari orang-orang y a n g   d i d a k w a   m e l a k u k a n   a t a u memerintahkan  tindakan  pelanggaran berat  tersebut  termasuk  mereka  yang menyebabkan kegagalan untuk bertindak m a n a k a l a   m e r e k a   b e r k e w a j i b a n melakukan  hal  tersebut.  Pasal-Pasal  ini
18 Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
juga  mengharuskan  komandan  militer untuk  mencegah  pelanggaran  atas Konvensi dan Protokol, menindak mereka dan bila perlu melaporkan mereka kepada penguasa  yang  berwenang.Aturan  ini s e c a r a   j e l a s   m e n y a t a k a n   b a h w a pemberian  hukuman  kepada  pihak  yang melanggar ketentuan konvensi tergantung kepada  hukum  domestik  masing-masing negara negara peserta.
Secara  eksplisit,  Konvensi  Jenewa memang  tidak  menyebutkan  keberadaan pihak ketiga yang diberikan kewenangan u n t u k   m e n g i m p l e m e n t a s i k a n , m e n g i n t e r p r e t a s i k a n ,   d a n mengaplikasikan  peraturan-peraturan tersebut; menyelesaikan perselisihan; dan juga  kemungkinan  membuat  peraturan baru.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada penjelasan  beberapa  pasal  yang  telah disebutkan.    Dengan  demikian  maka dapat dinyatakan bahwa tingkat Delegasi Konvensi tersebut tergolong rendah.

## Kesimpulan
Bentuk legalisasi Konvensi Jenewa merupakan  kombinasi  tingkat  obligasi, presisi,  dan  obligasinya. Adapun  tingkat obligasinya  tergolong  tinggi,  tingkat presisi  tergolong  tinggi  dan  tingkat delegasinya  tergolong  rendah.  Dengan menggunakan  konsep  Legalisasi  maka dapat  disimpulkan  bahwa  Konvensi
Jenewa  1949  mempunyai  derajat Legalisasi  yang  tergolong  tinggi,  yang artinya konvensi tersebut memiliki bentuk Hukum  Keras.  Bentuk  legalisasi  ini berarti  bahwa  ketentuan-ketentuan K o n v e n s i   J e n e w a   t e g a s   d a n detail/terperinci  sehingga  sangat  sedikit sekali  ruang  negara-negara  untuk memberikan  interpretasi  yang  ambigu. Pelanggaran  terhadap  pasal-pasal konvensi  seharusnya  dapat  dihindarkan karena  perbedaan  interpretasi  negara- negara peserta dapat diminimalisir. Lebih lanjut,  bentuk  Legalisasi  yang  tinggi memberikan  ruang  yang  lebih  besar terhadap  aspek  hukum  dibandingkan aspek  politik. Artinya  Konvensi  tersebut tidak  memberikan  peluang  terhadap multi-interpretasi  negara-negara  peserta karena  ketentuan-ketentuan  hukumnya telah  cukup  jelas.  Namun  hal  ini  tidak langsung  menggambarkan  efektifitas sebuah  perjanjian  internasional  karena efektif tidaknya sebuah perjanjian sangat tergantung pada komitmen negara-negara peserta  untuk  melaksanakan  ketentuan yang  disepakatinya.  Namun,  minimal, pilihan  negara  untuk  memilih  sebuah bentuk  perjanjian  merupakan  gambaran perilaku  negara  yang  tentunya  didasari oleh  pertimbangan-pertimbangan  yang menguntungkan  negaranya.  Salah  satu pertimbangan  dipilihnya  bentuk  hukum
Anita Afriani S, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
yang Keras adalah agar setiap pihak, tanpa kecuali,  dapat  terikat  secara  hukum  dan mempunyai  tanggung  jawab  yang  sama untuk  wajib  melaksanakan  segala ketentuan  yang  telah  disepakati.  Namun di  sisi  yang  lain,  negara-negara  tersebut juga menghindari intervensi pihak ketiga y a n g   d i b e r i k a n   o t o r i t a s   u n t u k memberikan  sanksi  terhadap  segala
bentuk  pelanggaran  konvensi  tersebut. Dengan  demikian,  efektif  atau  tidaknya sebuah  perjanjian  internasional  sangat dipengaruhi  oleh  bentuk  legalisasinya sehingga  penting  untuk  terlebih  dahulu melihat  pilihan  rasional  negara  atas sebuah  bentuk  legalisisasi  perjanjian internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Arlina Permanasari et. al, (1999). Pengantar Hukum Humaniter . Jakarta: ICRC.
Boer, Mauna. (2005). Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni.
Dinah, L. Shelton. (2008). Soft Law in Handbook of International Law . London: Routledge Press
ICRC. (2009). ABC Hukum Humaniter Internasional,Bern Judith, Goldstein et.al. (2000). Legalization and Wold Politics, International Organization. 54 (3).
Konvensi Jenewa I Tahun 1949 tentang anggota angkatan bersenjata yang sakit dan terluka di darat.
Konvensi Jenewa II Tahun 1949 tentang anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit dan korban karam di laut.
Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang tawaran perang.
Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang orang sipil di waktu perang.
Vienna Convention on the Law of  Treaties 1969.