Terakreditasi

## Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Melalui Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur
Amelia Diva Effendy * , Diana Hertati UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia *20041010066@student.upnjatim.ac.id

## Abstract
Around  12%  of  unemployment  in  Indonesia  is  dominated  by  Diploma  and Bachelor graduates. This is because there is no link and match. Therefore, in 2020 the Ministry of Education and Culture released the Independent Campus Learning (MBKM) policy. The aim of this research is to determine the implementation of the MBKM Policy through the MSIB Program in Certified Internship Activities at the Faculty of Agriculture, UPN "Veteran" East Java. The theory used is the implementation of policies by Edward III,  namely  communication,  resources,  disposition  and  bureaucratic  structure.  This research  uses  qualitative  methods  with  descriptive  research  type.  Data  collection  was carried out by means of interviews, observation and documentation. The research results show that first, the communication focus still needs to increase clarity and consistency in the coordination process of policy implementers so that it has not been implemented well. Second, the focus on resources still requires an increase in the number of PT Coordinator staff so that it has not been implemented well as a whole. Third, the focus of disposition, namely cognition,  implementing responses, and response intensity can be said  to  have been implemented well as a whole. Fourth, the focus of the bureaucratic structure is that there are implementation SOPs that have not been implemented so they have not been implemented  properly.  Therefore,  it  can  be  concluded  that  the  implementation  of  the MBKM policy of  the  MSIB program in  Certified Internship activities at  the Faculty of Agriculture, UPN "Veteran" East Java has not been implemented well.

## Keywords: Implementation; MBKM; MSIB; Internship

## Abstrak
Sekitar  12%  pengangguran  di  Indonesia  didominasi  oleh  lulusan  Diploma  dan Sarjana. Hal ini disebabkan karena tidak adanya link and match. Oleh karena itu, pada tahun  2020  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nadiem  Anwar Makarim  merilis  kebijakan  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) pada Kegiatan Magang Bersertifikat di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur.  Teori  yang  digunakan  adalah  implementasi  kebijakan  oleh  Edward  III  yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi melalui laporan, berita online, dan dokumen resmi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pertama,  fokus  komunikasi  masih  perlu adanya  peningkatan  kejelasan  dan  konsistensi  dalam  proses  koordinasi  para  pelaksana kebijakan  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  telah  terimplementasi  namun  belum dilakukan  dengan  baik.  Kedua,  fokus  sumber  daya  masih  perlu  adanya  penambahan jumlah  staf  Koordinator  PT  sehingga  dapat  dinyatakan  belum  terimplementasi  dengan baik secara keseluruhan. Ketiga, fokus disposisi yaitu kognisi, tanggapan pelaksana, dan
intensitas respon dapat dinyatakan telah terimplementasi dengan baik secara keseluruhan. Keempat, fokus struktur birokrasi SOP pelaksanaan telah tersedia, namun terdapat SOP pelaksanaan yang belum dilaksanakan sehingga belum terimplementasikan dengan baik dalam kegiatan Magang MSIB. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  program  MSIB  pada  kegiatan  Magang Bersertifikat di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur belum terimplementasi dengan optimal secara keseluruhan.

## Kata Kunci: Implementasi; MBKM; MSIB; Magang

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  kebutuhan  pokok  bagi  seluruh  manusia  dan  telah disepakati  oleh  setiap  negara.  Kualitas  pendidikan  dalam  suatu  negara  merupakan penentu  kemajuan  dari  negara  tersebut  (Kurniawati,  2022).  Semakin  tinggi  tingkat pendidikan,  maka  akan  semakin  baik  pula  kualitas  SDM  di  suatu  negara.  Pendidikan tinggi  di  indonesia  saat  ini  dinilai  belum  mampu  menghasilkan  SDM  yang  memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja. Sekitar 12% pengangguran di Indonesia didominasi oleh lulusan Diploma dan Sarjana. Hal ini disebabkan karena tidak adanya link  and  match . Link  and  match adalah  relevansi  kompetensi  atau  pendidikan dengan  kebutuhan  dunia  kerja  atau  industri.  Melalui link  and  match ,  maka  secara konseptual perguruan tinggi akan melahirkan lulusannya menjadi calon tenaga kerja yang memiliki profesionalisme tinggi dengan peluang yang cukup besar. Oleh karena itu, pada tahun  2020  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nadiem  Anwar Makarim merilis kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  atau  MBKM  adalah  suatu  wujud pembelajaran  yang  bersifat  otonom  dan  fleksibel  sehingga  akan  menciptakan  kultur belajar  yang  kreatif,  inovatif,  tidak  mengekang,  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  zaman. Mahasiswa  memahami  tujuan  utama  dari  kebijakan  ini  adalah  untuk  memperkuat kemampuan  akademik  serta  memberikan  tantangan  dan  peluang  yang  sangat  berharga dalam  menciptakan  kreativitas,  potensi,  kebutuhan  mahasiswa  dalam  menemukan informasi  melalui  pengalaman  nyata  dalam  dunia  profesional  (Kusnadi  et  al.,  2022). Magang dan Studi Independen merupakan salah satu program dari Kampus Merdeka pada kebijakan  keempat.  Program  MSIB  dibagi  menjadi  dua  kegiatan  yaitu  Magang Bersertifikat dan Studi Independen. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Wijayanto & Wulandari, 2023) menyatakan bahwa pelaksanaan MBKM pada beberapa universitas mengalami kendala dalam hal penyesuaian kurikulum, sistem informasi akademik, dan pendanaan bagi mahasiswa. Sedangkan pada penelitian implementasi kebijakan MBKM di FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur oleh (Puspitasari & Nugroho, 2021), menyatakan bahwa  kebijakan  MBKM  kurang  efektif  dan  belum  terimplementasikan  dengan  baik. Kemudian,  penelitian  pada  Kebijakan  Kampus  Merdeka  Program  Magang  dan  Studi Independen di Indonesia oleh (Rahman et al., 2023), menyatakan bahwa terdapat faktor penghambat yaitu belum adanya standarisasi konversi kredit SKS, aksesibilitas helpdesk yang  lemah,  dan  dukungan  dari  pihak  kampus  terhadap  program-program  yang  belum optimal.
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur, UPN “Veteran” Jawa Timur juga turut berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia melalui program  MSIB.  Pada  tahun  2023,  UPN  “Veteran”  Jawa  Timur  telah  menerima penghargaan keunggulan IKU PTN-BLU IKU 1 yaitu lulusan mendapat pekerjaan yang layak serta Keunggulan IKU PTN-BLU IKU 2 yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. IKU atau Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja baru untuk
mewujudkan  perguruan  tinggi  yang  adaptif  dengan  berbasis  luaran  yang  lebih  konkret (Ambarita, 2023). Salah satu fakultas yang melaksanakan program MSIB adalah Fakultas Pertanian  atau  FAPERTA.  Keterserapan  lulusan  dapat  dilihat  dari tracer  study alumni (Trimurtini  et  al.,  2019).  Hasil tracer  study akan  membantu  perguruan  tinggi  untuk mengetahui posisi lulusan yang telah terserap dalam dunia kerja serta menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja. Berikut merupakan data tracer study dari UPA PKK UPN “Veteran” Jawa Timur terkait dengan waktu tunggu bekerja lulusan UPN “Veteran” Jawa Timur sebelum adanya program MSIB pada tahun 2021:
Tabel 1. Waktu Tunggu Lulusan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur Tahun 2021 dan 2022
Fakultas Prodi Waktu Tunggu Bekerja (bulan) Rata-rata waktu tunggu bekerja per fakultas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2022 Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Pembangunan 1,9 1 2,3 1,3 Ekonomi dan Bisnis Manajemen 2,5 1 Ekonomi dan Bisnis Akuntansi 2,4 2 Pertanian Agribisnis 2,5 1 2,5 1 Pertanian Agroteknologi 2,5 1 Teknik Teknik Kimia 2,4 1 2,4 1,4 Teknik Teknik Industri 2,5 1 Teknik Teknologi Pangan 2,4 2 Teknik Teknik Lingkungan 2,5 1 Teknik Teknik Sipil 2,4 2 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Administrasi Publik 2,5 1 2,5 1,2 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Administrasi Bisnis 2,5 1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu Komunikasi 2,4 2 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hubungan Internasional 2,5 1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pariwisata - - Arsitektur dan Desain Arsitektur 2,5 2 2,5 1,5 Arsitektur dan Desain Desain Komunikasi Visual 2,5 1 Hukum Hukum 2,5 1 2,5 1 Ilmu Komputer Informatika 2,5 2 2,5 1,5 Ilmu Komputer Sistem Informasi 2,5 1 Total rata-rata waktu tunggu bekerja 2,4 1,2
Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2023
Berdasarkan data diatas, pada tahun 2021, rata-rata waktu tunggu bekerja lulusan UPN “Veteran” Jawa Timur adalah 2.4 bulan. Rata-rata waktu tunggu bekerja terlama pada Fakultas Pertanian, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Arsitektur dan Desain, dan Ilmu Komputer dengan rata-rata 2.5 bulan. Sedangkan waktu tunggu bekerja tersingkat pada Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  yaitu  2.3  bulan  setelah  lulus.  Waktu  tunggu  bekerja  ini masuk  kedalam  Indikator  Kinerja  Utama  perguruan  tinggi.  Indikator  Kinerja  Utama (IKU)  merupakan  implementasi  kebijakan  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  yang dituangkan  dalam  Permendikbud  03  tahun  2020  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU PTN) yang terbagi menjadi 8 poin.
Selain  waktu  tunggu,  kesesuaian  antara  bidang  pendidikan  dan  pekerjaan  juga perlu  diperhatikan.  Perguruan  tinggi  harus  memberikan  pembelajaran  yang  fleksibel dengan  metode  pembelajaran  efektif  kepada  mahasiswa  untuk  menyiapkan  mahasiswa menghadapi arus globalisasi pada berbagai bidang keahlian. Pembelajaran diluar kampus perlu  diterapkan  sesuai  dengan  IKU  2  perguruan  tinggi  untuk  mempersiapkan  lulusan menghadapi  dunia  kerja  saat  ini.  Berdasarkan  data  hasil tracer  study UPA  PKK  UPN “Veteran” Jawa Timur pada tahun 2022 ditemukan bahwa Fakultas Arsitektur dan Desain memiliki  keselarasan  horizontal  alumni  yang  tinggi  yaitu  sebesar  89,35%.  Sedangkan Fakultas  Pertanian  memiliki  ketidak  selarasan  paling  tinggi  yaitu  sebesar  38,03%. Keselarasan  horizontal  bidang  pendidikan  dengan  bidang  pekerjaan  ini  dapat dipersiapkan mahasiswa melalui program MSIB. Salah satu tujuan dari program MSIB adalah meningkatkan kesiapan dan keterserapan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja dengan meningkatkan kompetensi dan menyiapkan soft skills mahasiswa.

## Metode
Penelitian ini dilakukan pada Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur. Hal ini karena alumni mahasiswa FAPERTA memiliki waktu tunggu bekerja yang lama serta memiliki ketidakselarasan horizontal yang tinggi antara bidang pendidikan dan pekerjaan dibandingkan dengan fakultas lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berjenis deskriptif dikarenakan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan  MBKM  pada  Kegiatan  Magang  Bersertifikat  Program  MSIB  di  Fakultas Pertanian  UPN  “Veteran”  Jawa  Timur,  dimana  peneliti  mendeskripsikan  fenomena- fenomena  secara  mendalam  dan  menyeluruh  sehingga  data  yang  dianalisis  berbentuk deskriptif. Fokus penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dikembangkan oleh Edward  III  dalam  (Anggara,  2014)  yaitu  terdapat  empat  fokus  yang  menjadi  faktor keberhasilan  suatu  kebijakan  yaitu  Komunikasi,  Sumber  daya,  Disposisi,  dan  Struktur Birokrasi. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer yaitu melalui informan  Tim  MBKM FAPERTA, dokumen teknis MBKM, dan  catatan lapangan.  Sedangkan  data  sekunder  yaitu  melalui  laporan,  jurnal,  buku,  arsip  dan dokumentasi.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara, dan  dokumentasi  (Moleong,  2018).  Teknik  analisis  data  menggunakan  pendekatan kualitatif  (Miles  &  Huberman,  2014)  yaitu  kondensasi  data,  penyajian  data,  serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  atau  MBKM  adalah  suatu  wujud pembelajaran  yang  bersifat  otonom  dan  fleksibel  sehingga  akan  menciptakan  kultur belajar  yang  kreatif,  inovatif,  tidak  mengekang,  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  zaman. Kebijakan  ini  mengacu  kepada  Permendikbud  Nomor  3  tahun  2020  tentang  Standar
Nasional Pendidikan Tinggi. UPN “Veteran” Jawa Timur melaksanakan program MSIB angkatan pertama dimulai pada tahun 2021. Salah satu fakultas di UPN “Veteran” Jawa Timur  yang  melaksanakan  Kebijakan  MBKM  program  MSIB  pada  kegiatan  Magang Bersertifikat  adalah  FAPERTA.  Fakultas  Pertanian  saat  ini  memiliki  2  program  studi jenjang  S-1,  yaitu  Agroteknologi  dan  Agribisnis.  Pada  tahun  2023,  jumlah  pendaftar kegiatan  Magang  Bersertifikat  berdasarkan  laporan  Koordinator  PT  oleh  Romadhona 2003,  angkatan  4  di  FAPERTA  adalah  sebanyak  1.798  mahasiswa  dan  peserta  lolos kegiatan Magang Bersertifikat di FAPERTA adalah sebanyak 15 mahasiswa. Persentase kelolosan  yang  didapatkan  pada  FAPERTA  adalah  0,0083.  Persentase  kelolosan  ini sangat kecil jika dibandingkan dengan data persentase kelolosan pada fakultas lainnya. Berikut merupakan jumlah peserta Magang MSIB di Fakultas Pertanian:
Gambar 1. Jumlah Peserta Magang MSIB di Fakultas Pertanian Sumber: Fakultas Pertanian yang diolah oleh penulis (2024) Berdasarkan data diatas, dalam diagram batang tersebut dijelaskan pada angkatan pertama  terdapat  masing-masing  2  mahasiswa  prodi  Agribisnis  dan  Agroteknologi peserta Magang MSIB, pada angkatan kedua terdapat masing-masing 1 mahasiswa prodi Agribisnis dan Agroteknologi peserta Magang MSIB, pada angkatan ketiga terdapat 14 mahasiswa prodi Agribisnis peserta Magang MSIB, pada angkatan keempat terdapat 11 mahasiswa  prodi  Agribisnis  dan  1  mahasiswa  prodi  Agroteknologi  peserta  Magang MSIB, dan pada angkatan kelima yaitu sebanyak 54 mahasiswa prodi Agribisnis peserta Magang  MSIB.  Dari  diagram  tersebut,  dapat  diketahui  jumlah  mahasiswa  peserta Magang Bersertifikat meningkat setiap angkatannya.
Berdasarkan  buku  panduan  pelaksanaan  program  MSIB  tahun  2023  oleh Kemendikbud  yaitu  tahapan  pelaksanaan  program  MSIB  terdiri  dari  pra  pelaksanaan, pelaksanaan, dan akhir pelaksanaan. Implementasi kebijakan menurut Edward III adalah salah satu tahapan pada proses pembuatan kebijakan antara pembentukan satu kebijakan dan  akibat  yang  timbul  dari  kebijakan  tersebut  terhadap  orang  orang  yang  terkena dampaknya  (Nurdin,  2019).  Edward  III  mengemukakan  empat  fokus  penting  dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi  kebijakan  MBKM  pada  kegiatan  Magang  Bersertifikat  program  MSIB akan diuraikan berdasarkan teori implementasi oleh Edward III yaitu:

## 1. Komunikasi
Komunikasi  memegang  peranan  penting  dalam  suatu  proses  implementasi kebijakan. Van Meter & Van Horn dalam (Nurdin, 2019) memandang komunikasi baik secara  internal  maupun  eksternal  sebagai  proses  yang  rumit  dan  sukar.  Merekapun memberikan gambaran jelas bahwa dalam menyebarkan pesan atau informasi dalam suatu
0 10 20 30 40 50 60 2021/22 Ganjil 2021/22
Genap 2022/23 Ganjil 2022/23 Genap 2023/24 Ganjil 2023/24
Genap
Jumlah Peserta Magang MSIB Fakultas Pertanian
Magang MSIB Prodi Agribisnis Magang MSIB Prodi Agroteknologi
organisasi,  maupun  antar  organisasi,  juru  komunikasi  bisa  saja  mengubah  makna  baik secara  disengaja  maupun  tidak  disengaja.  Jika  informasi  mengenai  ukuran  dan  tujuan kebijakan  yang  disampaikan  berbeda  dengan  informasi  yang  sebenarnya,  maka  hal tersebut  tentu akan menimbulkan kesalahpahaman  (R. Hidayat  et  al.,  2014). Sehingga, para implementor tentu akan kesulitan dalam mencari makna dari kebijakan yang akan mereka  implementasikan.  Oleh  karena  itu,  implementasi  yang  efektif  akan  tercapai melalui  kejelasan  mengenai  rumusan  standar  dan  tujuan  serta  ketepatan  dan kekonsistensian  dengan  siapa  mereka  berkomunikasi  (Rizkiyani  &  Ismayanti,  2023). Menurut  Edward  III  komunikasi  terdiri  dari  transmisi,  kejelasan,  dan  konsistensi (Baskoro & Hertati, 2022). Berikut merupakan uraian sasaran kajian dari komunikasi:
a. Transmisi
Pada sasaran kajian transmisi, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah  dilakukan  penulis  dengan  koordinator  PT  UPN  “Veteran”  Jawa  Timur  dapat diketahui bahwa proses penyaluran informasi antara Kemendikbud dengan Koordinator PT dilakukan melalui media zoom dalam kegiatan pembekalan Koordinator PT dan Sapa Koordinator. Kemudian Koordinator menyampaikan informasi kepada para pelaksana di tingkat  prodi  Fakultas  Pertanian.  Penyaluran  informasi  oleh  Kemendikbud  kepada mahasiswa sebagai sasaran kebijakan dilakukan melalui media sosial magang merdeka yaitu youtube, platform Kampus Merdeka, dan Instagram.
Gambar 2. Penyaluran Informasi Kegiatan Magang MSIB Melalui Media Sosial Sumber: Youtube MSIB Kampus Merdeka dan Platform Kampus Merdeka (2024)
Berdasarkan  gambar  diatas,  dapat  diketahui  proses  penyampaian  informasi mengenai  kegiatan  Magang  MSIB  dilakukan  oleh  Kemendikbud  kepada  mahasiswa melalui website Kampus Merdeka. Dalam website Kampus Merdeka terdapat informasi mengenai  cara  mendaftar,  syarat  dan  ketentuan  mendaftar,  seleksi  dan  penerimaan, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Selain itu, terdapat juga media sosial yang membantu mensosialisasikan kegiatan Magang Bersertifikat program MSIB yaitu media Instagram.  Penyampaian  informasi  oleh  media  Instagram  menyampaikan  informasi mengenai  pembukaan  program  MSIB,  pelaksanaan  offering  mitra,  pengumuman mengenai  segala  pelaksanaan  program  MSIB,  penyampaian  pengetahuan  mengenai program MSIB, tips mengenai pendaftaran MSIB, dan sosialisasi program kepada para pelaksana dan sasaran kebijakan.
b. Kejelasan
Pada sasaran kajian kejelasan, berdasarkan hasil wawancara dengan tim MBKM FAPERTA dapat diketahui bahwa kejelasan informasi yang diberikan oleh Kemendikbud sudah  memuat  maksud,  tujuan,  dan  cara  pelaksanaan  dari  kebijakan  Merdeka  Belajar Kampus  Merdeka  pada  kegiatan  Magang  Bersertifikat.  Pada  proses  koordinasi  para pelaksana kebijakan terdapat kendala pada tahapan pra pelaksanaan yaitu pada kegiatan konsolidasi mitra. Salah satu tahapan yang sangat penting dalam pra pelaksanaan adalah pelaksanaan  Konsolidasi  Mitra.  Proses  konsolidasi  adalah  proses  kesepakatan  antara Mitra  dengan  perwakilan  Perguruan  Tinggi.  Dalam  proses  konsolidasi,  Mitra
menjelaskan gambaran program kegiatan yang akan dilakukan oleh Mahasiswa beserta Capaian  Pembelajaran  Program  (CPP),  rancangan  pembelajaran,  dan  metode  evaluasi yang  akan  dilakukan  terhadap  Mahasiswa  yang  mengikuti  Program  MSIB  di  Mitra tersebut.  Tetapi,  perwakilan  tim  MBKM  Fakultas  Pertanian  tidak  menghadiri  kegiatan konsolidasi mitra.
Terdapat ketidakjelasan informasi terkait dengan jadwal konsolidasi mitra yang tidak disampaikan oleh mitra kepada dosen penggerak. Jika mitra tidak menyampaikan jadwal  konsolidasi  yang  diadakan,  maka  perguruan  tinggi  tidak  dapat  menghadiri konsolidasi  mitra  dari  mahasiswa  yang  telah  diterima  dalam  skema  kegiatan  magang tersebut. Perguruan tinggi tidak akan mengetahui gambaran program kegiatan yang akan dilakukan  oleh  mahasiswa  beserta  Capaian  Pembelajaran  Program  (CPP),  rancangan pembelajaran  dan  metode  evaluasi  yang  akan  dilakukan  terhadap  mahasiswa  yang mengikuti  program  MSIB  di  mitra  tersebut.  Melalui  kegiatan  konsolidasi  mitra, perguruan  tinggi  dapat  menentukan  pengakuan  sks  yang  diberikan  kepada  mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang di mitra tersebut.
c. Konsistensi
Pada  sasaran  kajian  konsistensi,  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan  penulis  dengan  mahasiswa  Faperta  dapat  diketahui  bahwa  informasi  yang diberikan oleh tim MBKM pada prodi Agribisnis dalam konversi sks sudah sesuai dan konsisten sejak awal. Sedangkan informasi yang diberikan oleh tim MBKM pada prodi Agroteknologi  dalam konversi sks  tidak sesuai  dan tidak konsisten sejak  awal.  Hal  ini sangat membingungkan para peserta Magang MSIB selaku sasaran kebijakan.

## 2. Sumber Daya
Sumber  daya  dapat  mempengaruhi  kesuksesan  implementasi  kebijakan.  Sebaik apapun  konsep  kebijakan  yang  dirumuskan  dan  seakurat  apapun  informasi  kebijakan yang  dikomunikasikan,  jika  tanpa  adanya  dukungan  sumber  daya  yang  relevan,  maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan memiliki hasil guna (Nurdin, 2019). Terdapat empat sasaran kajian dalam sumber daya implementasi kebijakan, yaitu staf, informasi, fasilitas, serta kewenangan (Nainggolan et al., 2023). Berikut merupakan uraian sasaran kajian dari sumber daya:
a. Staf
Pada sasaran kajian staf, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat  diketahui  bahwa  tim  MBKM  Fakultas  Pertanian  telah  memiliki  kecakapan  dan kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu merupakan tenaga pendidik atau dosen di  Fakultas  Pertanian  sehingga  dapat  direkomendasikan  oleh  rektor  untuk  menjadi pengurus  dalam  tim  MBKM.  Namun,  terdapat  nama  staf  yang  tidak  selaras  dalam pelaksanaan kegiatan dengan SK Rektor tim MBKM. Selain itu, jumlah staf Koordinator PT yang terlalu sedikit dibandingkan dengan peserta MSIB yang telah diatur dalam Buku Panduan  Program  MSIB.  Dalam  Buku  Panduan  Pelaksanaan  Program  MSIB Kemendikbud  RI  menyatakan  bahwa  jika  terdapat  lebih  dari  100  Mahasiswa  dari Perguruan  Tinggi  tersebut  yang  lolos  dalam  Program  Magang  atau  Studi  Independen, maka  Perguruan  Tinggi  dapat  merekomendasikan  4  (empat)  Koordinator  PT.  menurut data  laporan  Koordinator  PT  dari  Ibu  Rizka  Hadiwiyanti  tahun  2023  jumlah  peserta Magang Bersertifikat sebanyak 343 peserta. Kemudian jumlah koordinator PT hanya 2 orang.  Sehingga  dapat  diamati  bahwa  jumlah  koordinator  PT  tidak  mencukupi  dalam melaksanakan  dan  monitoring  kegiatan  Magang  Bersertifikat.  Pada  sasaran  kajian  staf dapat dinyatakan belum terimplementasi dengan baik.

## b. Informasi
Pada sasaran kajian informasi, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis  dapat  diketahui  bahwa  telah  tersedia  informasi  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  kegiatan  Magang.  Informasi  ini  dapat  diperoleh  melalui  Buku  panduan pelaksanaan  program  MSIB,  petunjuk  teknis  kegiatan  magang  UPN  “Veteran”  Jawa Timur  dan  panduan  implementasi  program  MSIB  prodi  Agribisnis.  informasi  kegiatan Magang  Bersertifikat  melalui  Buku  Panduan  Pelaksanaan  Program  MSIB  telah  jelas diperoleh mengenai tujuan program, sasaran program, indikator keberhasilan, karateristik program, pihak terkait program MSIB, proses rekruitmen peserta, tahapan  pelaksanaan program, pengakuan dan penyetaraan sks, penjaminan mutu, administrasi dan keuangan, kewajiban pihak terkait, larangan dan sanksi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan Magang diatur melalui petunjuk teknis yang disusun oleh tim MBKM. Dalam petunjuk teknis ini telah diatur informasi mengenai pelaksanaan program magang di UPN “Veteran” Jawa Timur, skema program magang Kampus Merdeka, peran para stakeholder magang, proses pembimbingan program magang, pedoman penulisan laporan magang, penilaian magang dan etika magang.
Gambar 3. Tampilan buku Panduan Pelaksanaan Program MSIB Sumber: Buku panduan pelaksanaan program MSIB 2023
c. Fasilitas
Pada  sasaran  kajian  fasilitas,  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan penulis dapat diketahui bahwa telah tersedia fasilitas dalam menunjang kegiatan Magang MSIB yaitu paltform Kampus Merdeka yang membantu Kemendikbud untuk sosialisasi dan  monitoring  kegiatan  Magang  Bersertifikat.  Menurut  (Kasmad,  2018),  Fasilitas pendukung  sarana  dan  prasarana  adalah  faktor  penting.  Fasilitas-fasilitas  dimaksudkan disini  menyangkut  ketersediaan  sarana  fisik  yang  mendukung  terlaksananya  suatu kebijakan. Dalam hal ini fasilitas dalam menunjang kegiatan Magang MSIB. Kemudian terdapat platform Silaturahmi yang memudahkan mahasiswa dan dosen dalam monitoring pelaksanaan Magang MSIB. Berikut merupakan tampilan dari platform Silaturahmi:
Gambar 4. Tampilan Platform Silaturahmi Sumber: https://silaturahmi.upnjatim.ac.id
Berdasarkan  gambar  diatas,  platform  Silaturahmi  memudahkan  mahasiswa  dan dosen dalam monitoring pelaksanaan Magang MSIB yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Pada  platform  ini  tim  MBKM  dapat  melakukan  monitoring  kegiatan  peserta  magang, melakukan evaluasi kegiatan, dan memverifikasi nilai kegiatan magang mahasiswa.
d. Kewenangan
Pada  sasaran  kajian  kewenangan,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  tim MBKM  FAPERTA  dapat  diketahui  bahwa  UPN  “Veteran”  Jawa  Timur  memiliki kewenangan dalam komposisi nilai mahasiswa kegiatan Magang MSIB yaitu 60% nilai mitra dan 40% nilai prodi. Komposisi nilai ini untuk mengkonversi nilai mitra kedalam mata  kuliah  yang  akan  dikonversi.  Prodi  Agroteknologi  dan  Agribisnis  telah melaksanakan kewenangan yang ditetapkan oleh UPN “Veteran” Jawa Timur.

## 3. Disposisi
Disposisi merupakan sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap kebijakan yang  harus  dilaksanakan  karena  setiap  kebijakan  membutuhkan  pelaksana-pelaksana yang  memiliki  hasrat  kuat  dan  komitmen  yang  tinggi  agar  mampu  mencapai  tujuan kebijakan  yang  diharapkan  (Handayani  et  al.,  2022).  Terdapat  tiga  unsur  yang mempengaruhi  kemampuan  dan  kemauan  pelaksana  untuk  melaksanakan  kebijakan, yaitu  kognisi,  arahan  dan  tanggapan  pelaksanaan,  serta  intensitas  respons/tanggapan pelaksana  (Ardhana  &  Hertati,  2021).  Berikut  merupakan  uraian  sasaran  kajian  dari disposisi:
a. Kognisi
Pada  sasaran  kajian  kognisi,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  sasaran kebijakan  yaitu  mahasiswa  FAPERTA  yang  telah  dilakukan  penulis  dapat  diketahui bahwa  para  pelaksana  kegiatan  Magang  Bersertifikat  program  MSIB  di  Fakultas Pertanian  UPN  “Veteran”  Jawa  Timur  yaitu  Koordinator  PT,  PIC  MBKM  prodi Agribisnis dan tim MBKM Agroteknologi telah memahami tugas masing masing posisi
pelaksana. Selain itu, pelaksana kebijakan telah memahami tujuan dari program MSIB yaitu  untuk  meningkatkan  kesiapan  dan  keterserapan  lulusan  dengan  meningkatkan kompetensi dan menyiapkan soft skills mahasiswa melalui kegiatan Magang Bersertifikat program  MSIB.  Edward  III  sebagaimana  dikutip  dalam  (Mayunita,  Gazalin,  &  Boby, 2023) menyatakan bahwa tingkat pemahaman para aktor kebijakan sangat penting dalam keberhasilan implementasi.

## b. Arahan Dan Tanggapan Pelaksana
Pada sasaran kajian arahan dan tanggapan pelaksana, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa pelaksana kebijakan dari Koordinator PT,  PIC  MBKM  prodi  Agribisnis,  tim  MBKM  prodi  Agroteknologi,  menerima  secara positif  kegiatan  Magang  Bersertifikat  dan  mendukung  secara  penuh  agar  mahasiswa dapat  mengikuti  kegiatan  Magang  Bersertifikat.  Selain  itu,  mahasiswa  sebagai  sasaran kebijakan  juga  menerima  secara  positif  karena  mahasiswa  mendapat  peluang  untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya. Sehingga pada sasaran kajian arahan dan tanggapan pelaksana  dapat  diketahui  bahwa  pelaksana  kebijakan  kegiatan  Magang  Bersertifikat program MSIB telah menerima dan melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku serta dapat dinyatakan telah terimplementasi dengan baik.
c. Intensitas Respon
Pada  sasaran  kajian  intensitas  respon,  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  penulis  dapat  diketahui  bahwa  intensitas  respon  pelaksana  kebijakan  telah melakukan sosialisasi terus menerus pada setiap angkatan kegiatan Magang MSIB.
Gambar 5. Sosialisasi Magang MSIB di Fakultas Pertanian Sumber : Tim MBKM FAPERTA (2024)
Berdasarkan  gambar  sosialisasi  magang  MSIB  diatas,  hasil  dari  sosialisasi menyatakan  bahwa  mahasiswa  telah  merespon  kegiatan  Magang  secara  positif  dan peserta MSIB meningkat setiap angkatannya. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan oleh prodi  Agribisnis  oleh  PIC  MBKM  prodi  Agribisnis  yaitu  Bapak  Mirza  Andrian  Syah S.P, M.P. Berikut  merupakan kegiatan sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh PIC MBKM prodi Agribisnis:
Gambar 6. Sosialisasi Program MSIB Prodi Agribisnis Sumber : Dokumentasi internal tim MBKM prodi Agroteknologi Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa bahwa prodi Agribisnis telah melaksanakan  sosialisasi  kegiatan  Magang  Bersertifikat  program  MSIB  kepada  para mahasiswa secara konsisten dan terus menerus. Menurut Edward III sebagaimana dikutip oleh  (Baskoro  &  Hertati,  2022;  Ratnawati,  2023)  bahwa  dalam  melaksanakan  suatu kebijakan  harus  terdapat  komitmen  yang  kuat  dari  petugas  dengan  intens  dan  terus- menerus untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga pada  sasaran  kajian  ini  dapat  diketahui  bahwa  pelaksana  kebijakan  kegiatan  Magang Bersertifikat program MSIB di Fakultas Pertanian telah memberikan respon secara intens dan terus menerus dilakukan untuk mendorong mahasiswa melakukan kegiatan MBKM serta sudah terimplementasi dengan baik.

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap institusi terlebih dalam melaksanakan sebuah kebijakan (Mayunita et al., 2023). Menurut Edward III terdapat dua karakteristik penting dalam birokrasi yaitu standar operasional prosedur dan fragmentasi (Husain & Hertati, 2023). Berikut merupakan uraian sasaran kajian dari struktur birokrasi:

## a. Standar Operasional Prosedur
Pada  sasaran  kajian  SOP,  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan penulis dapat diketahui bahwa SOP implementasi kebijakan MBKM program MSIB pada kegiatan  Magang  Bersertifikat  di  Fakultas  Pertanian  UPN  “Veteran”  Jawa  Timur mengacu  pelaksanaannya  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  yang  telah  dibuat  oleh  tim MBKM  UPN  “Veteran”  Jawa  Timur.  Berikut  merupakan  SOP  pelaksanaan  kegiatan Magang Bersertifikat:
Gambar 7.  SOP Pelaksanaan Magang Bersertifikat MSIB Sumber : Buku petunjuk teknis program Magang UPN “Veteran” Jawa Timur Gambar  diatas  merupakan  SOP  dalam  pelaksanaan  Magang  MSIB  di  UPN “Veteran” Jawa Timur. SOP ini menjelaskan alur pelaksanaan MSIB bagi mahasiswa. Dalam  pelaksanaan  MSIB,  setiap  program  studi  dapat  mengacu  pelaksanaannya  pada SOP sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dibuat. Pada prodi Agroteknologi terdapat satu  tahapan  yang  belum  dilaksanakan  dengan  baik  yaitu  mahasiswa  yang  tidak melakukan konsultasi dengan dosen wali dalam memilih suatu program MBKM.
Sedangkan,  pada  program  studi  Agribisnis  terdapat  SOP  tersendiri  dalam pelaksanaan Magang MSIB. Namun, pada program studi Agribisnis juga terdapat kendala dalam pelaksanaan SOP  yaitu khususnya pada bagian pembekalan. Berikut merupakan SOP pelaksanaan Magang MSIB pada program studi Agribisnis:
Gambar 8. SOP Pelaksanaan MBKM prodi Agribisnis Sumber: Dokumen internal prodi Agribisnis 2024 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Mirza  Andrian  Syah  S.P, M.P. selaku PIC MBKM menyatakan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan SOP yaitu khususnya  pada  bagian  pembekalan  yang  belum  dilaksanakan  secara  konsisten  karena waktu yang bertabrakan.

## b. Fragmentasi
Pada  sasaran  kajian  Fragmentasi,  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan MBKM program MSIB pada kegiatan Magang Bersertifikat di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur terdapat struktur pelaksana yang jelas dan tertulis tentang tim pengelola program MBKM. Tim  MBKM  telah  ditetapkan  melalui  Keputusan  Rektor  UPN  “Veteran”  Jawa  Timur nomor 29/UN63.9/LP3M/2024 tentang Tim MBKM dan Pengelola Silaturrahmi. Dalam SK tersebut telah ditetapkan masing-masing tim yang bertugas dalam mengelola MBKM. Disebutkan  juga  jabatan  dan  tugas  tiap  tim  serta  peran  dalam  silaturahmi.  Menurut Edward  III  sebagaimana  yang  dikutip  melalui  (E.  Hidayat,  2021)  bahwa  fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, pembagian tugas dan struktur pelaksana kegiatan Magang Bersertifikat MSIB telah jelas dan transparan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan terkait implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus  Merdeka  program  MSIB  di  Fakultas  Pertanian  UPN  “Veteran”  Jawa  Timur, makan  penulis  dapat  menarik  yaitu  pertama,  pada  fokus  komunikasi  dapat  dinyatakan bahwa  telah  terimplementasi  namun  belum  dilakukan  dengan  baik.  Proses  penyaluran atau  transmisi  komunikasi  kebijakan  Magang  MSIB  telah  memuat  maksud  dan  tujuan dari kebijakan tersebut. Tetapi tidak terjadi kejelasan dalam proses koordinasi pelaksana kebijakan antara Koordinator PT dan tim MBKM prodi dalam proses konsolidasi. Selain itu, tidak terjadi konsistensi dalam penyampaian informasi konversi sks dari tim MBKM kepada mahasiswa sehingga informasi luaran yang diterima berubah-ubah. Kedua, fokus sumber daya dapat dinyatakan bahwa implementasi kegiatan Magang Bersertifikat belum terimplementasi dengan baik secara keseluruhan. Informasi dapat diperoleh melalui Buku panduan pelaksanaan program MSIB, petunjuk teknis kegiatan magang UPN “Veteran” Jawa Timur dan panduan implementasi program MSIB prodi Agribisnis. Fasilitas yang mendukung kegiatan Magang MSIB adalah platform Kampus Merdeka dan Silaturahmi. Kemudian UPN “Veteran” Jawa Timur telah memiliki wewenang dalam komposisi nilai. Namun,  terdapat  jumlah  staf  Koordinator  PT  yang  kurang  memadai  dan  tidak  sesuai dengan jumlah mahasiswa peserta Magang MSIB.
Ketiga, pada fokus disposisi dapat dinyatakan telah terimplementasi dengan baik secara  keseluruhan.  Koordinator  PT,  PIC  MBKM  prodi  Agribisnis  dan  tim  MBKM Agroteknologi  telah  memahami  tugas  masing  masing  posisi  pelaksana.  Selain  itu, pelaksana  kebijakan  telah  menerima  secara  positif  kegiatan  Magang  Bersertifikat  dan mendukung  secara  penuh  agar  mahasiswa  dapat  mengikuti  kegiatan  Magang Bersertifikat.  Kemudian  intensitas  respon,  pelaksana  kebijakan  telah  melakukan sosialisasi terus menerus pada setiap angkatan kegiatan Magang MSIB. Keempat, pada fokus struktur birokrasi belum terimplementasikan dengan baik dalam kegiatan Magang MSIB. Pelaksanaan kegiatan Magang Bersertifikat program MSIB di Fakultas Pertanian UPN  “Veteran”  Jawa  Timur  telah  terdapat  standar  operasional  prosedur  yang  jelas. Namun dalam pelaksanaannya terdapat salah satu tahapan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan  SOP  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu,  telah  terdapat  pembagian  tugas  dan tanggung  jawab  kerja  diantara  para  pelaksana  kebijakan  yaitu  Koordinator  PT  sebagai PIC  MSIB  di  UPN  “Veteran”  Jawa  Timur,  Tim  MBKM  sebagai  perancang  dan  PIC MBKM Prodi, dan penilai konversi sebagai tim penilai MBKM prodi. Dengan demikian implementasi  kebijakan  Kampus  Merdeka  program  MSIB  pada  kegiatan  Magang Bersertifikat belum terimplementasi dengan optimal secara keseluruhan.

## Daftar Pustaka
Ambarita,  I.  S.  (2023).  Strategi  Peningkatan  Capaian  Iku-2  Pada  Program  MBKM  di Program  Studi  Pendidikan  Biologi  Universitas  Palangka  Raya. Jurnal  Idaarah ,
VII (1), 214–223. Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik . CV. Pustaka Setia
Ardhana,  R.,  &  Hertati,  D.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Penataan  Minimarket Implementation  Of  Minimarket  Arrangement  Policy  Melalui  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  10  Tahun  2019  Tentang  Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo  Mela-  Terhadap  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  10  Ta.
Governansi , 7, 131–142.
Baskoro, A. G., & Hertati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tentang  Penanganan  Banjir  di  Desa  Tropodo  Kecamatan  Waru  Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial , 7 (2), 112–124.
Handayani, Y., Ariany, R., & Ameliza, K. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan E-Retribusi  Di  Kota  Bukittinggi. Jurnal  Ekonomika  Dan  Bisnis  (JEBS) , 2 (1), 256–268.
Hidayat, E. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang. Soetomo Communication and Humanities , 2 (1), 126–136. Hidayat, R., Idris, A., & Masjaya. (2014). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau. Jurnal Administratif Reform , 2 (2), 174–186.
Husain, I. A., & Hertati, D. (2023). Policy Implementation for Reducing the Use of Plastic Bags. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (2), 233–241.
Kasmad, R. (2018). Studi Implementasi Kebijakan Publik .
Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi. Academy of Education Journal , 13 (1), 1–13.
Kusnadi,  E.,  Nur’aeni,  N.,  Asrofi,  I.,  Ramadani,  R.,  &  Lutfi,  K.  M.  (2022).  Respon Mahasiswa  dalam  Implementasi  Kebijakan  Program  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka  pada  Program  Studi  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan , 4 (3), 3595–3603.
Mayunita,  S.,  Gazalin,  J.,  &  Boby,  F.  H.  (2023).  Implementasi  Kebijakan  Pencegahan Perkawinan  Usia  Anak  (Studi  Pada  Kabupaten  Konawe  Selatan,  Sulawesi Tenggara). TheJournalish: Social and Government , 4 (2), 203–213. Miles, M.  B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Nainggolan,  E.  M.,  Mardiana,  S.,  &  Adam,  A.  (2023).  Implementasi  Kebijakan Pengadaan Barang/  Jasa  Pemerintah Tentang Program  Bela Pengadaan. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 10 (1), 1–16. Nurdin, E. S. (2019). Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik . In Maulana Media Grafika.
Puspitasari, R., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka  Fisip  Upn  Veteran  Jawa  Timur. Dinamika  Governance :  Jurnal  Ilmu Administrasi Negara , 11 (2), 276–292.
Rahman,  A.,  Sukmajati,  D.  C.,  Mawar,  M.,  Satispi,  E.,  &  Gunanto,  D.  (2023). Implementasi  Kebijakan  pada  Program  Magang  dan  Studi  Independen Bersertifikat di Indonesia. SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora , 9 (2), 266–291.
Ratnawati, N. N. S. (2023). Implementation of Flipped Classroom as Student-Centered Learning Implementation in Awatara Learning of 7 Grade At SMP Negeri Satap 2 Kintamani. International Journal of Multidisciplinary Sciences , 1 (1), 56-68. Rizkiyani,  T.,  &  Ismayanti.  (2023).  Implementasi  Kebijakan  Percepatan  Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Desa Petir Kabupaten Serang. Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi , 20 (September), 107–120.
Trimurtini;, Muslikah;, & Wahzudik, N. (2019). Analisis Kualitas Lulusan Hasil Tracer Study  pada  Pengguna  Lulusan  Fakultas  Ilmu  Pendidikan. Kreatif:  Jurnal Kependidikan Dasar , 10 (1), 1–6.
Wijayanto,  B.,  &  Wulandari,  F.  (2023).  Implementasi  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka :  Sebuah  Systematic  Review. Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial Indonesia , 8 , 164–184.