## BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAH YANG TIDAK DAPAT DIPIDANA

## Moh. Alfatah Alti Putra
Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir Parepare Email: alfatahaltiputra@gmail.com

## Abstract
The shape of the error in the use of authority (misuse of authority), is actually a different act of  understanding  with  abuse  (abuse  of  power)  that  relates  to  whether  or  not  convicted  the form of abuse of authority. Research conducted is research using Library Research Methods. Forms  of  Abuse  of  Authority  that  can  not  be  criminalized  is  an  abuse  of  authority  with  the form  of  misuse  of  authority,  while  in  abuse  of  authority  that  can  be  criminalized  there  is  a form  of  error  with  a  pattern  of  deliberateness  as  a  purpose  or  guilty  mind  (mens  rea).The form  of  Abuse  of  Authority  that  cannot  be  penalized  is  the  abuse  of  authority  in  a  form beyond authority and arbitrary, because in its sense in the Government Administration Law there is no transition of purpose from granting authority unless it is an administrative error with the form of misuse of authority. While in the Abuse of Authority that can be criminalized form of abuse of authority in accordance with the understanding in the Law of Government Administration  on  interfering  with  authority  that  can  be  followed  up  with  criminalization when the transfer of authority objectives accompanied guilty mind (Mens Rea) in the form of errors  with  a  pattern  of  deliberateness  as  the  intention  to  seek  profit  that  harms  the  state's finances or the economy of the State.
Keywords: abuse of authority, government officer, guilty mind.

## Abstrak
Bentuk  kesalahan  dalam  penggunaan  wewenang  ( misuse  of  authority ),  sebenarnya merupakan  perbuatan  yang  beda  pengertian  dengan  penyalahgunaan  wewenang  ( abuse  of power )  sehingga  berkaitan  dengan  dapat  tidaknya  dipidana  bentuk  penyalahgunaan wewenang  tersebut.  Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  dengan  menggunakan metode  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research  Methods ).  Bentuk  Penyalahgunaan Wewenang  yang tidak dapat dipidana merupakan penyalahgunaan wewenang dengan wujud kesalahan  penggunaan  wewenang  ( misuse  of  authority ),  sedangkan  dalam  Penyalahgunaan Wewenang  yang  dapat  dipidana  didalamnya  terdapat  bentuk  kesalahan  dengan  corak kesengajaan sebagai maksud atau niat jahat ( mens rea ) untuk menyalahgunakan  wewenang. Bentuk  Penyalahgunaan  Wewenang  yang  tidak  dapat  dipidana  adalah  penyalahgunaan wewenang  dengan  bentuk  melampaui  wewenang  dan  sewenang-wenang,  karena  dalam pengertiannya di Undang Undang Administrasi Pemerintahan tidak ada peralihan tujuan dari pemberian wewenang terkecuali merupakan kesalahan administrasi  dengan wujud kesalahan penggunaan wewenang ( misuse of authority ). Sedangkan dalam Penyalahgunaan Wewenang yang  dapat  dipidana  bentuk  penyalahgunaan  wewenangnya  sesuai  dengan  pengertian  dalam Undang  Undang  Administrasi  Pemerintahan  tentang  mencampuradukkan  wewenang  yang dapat ditindaklanjuti dengan pemidanaan ketika peralihan tujuan wewenang itu disertai Niat Jahat ( Mens Rea ) dalam bentuk kesalahan dengan corak kesengajaan sebagai maksud untuk mencari keuntungan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
Kata kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Pejabat Pemerintah, Niat Jahat.

## PENDAHULUAN
Setiap  pemberian  wewenang  kepada  suatu  badan  atau  kepada  pejabat  administrasi negara  selalu  disertai  tujuan  dan  maksud  diberikannya  wewenang  itu,  sehingga  penerapan wewenang  itu  harus  sesuai  dengan  tujuan  dan  maksud  diberikannya  wewenang  tersebut. Dalam  hal  penggunaan  wewenang  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  dan  maksud  pemberian wewenang, maka hal itulah yang merupakan penyalahgunaan wewenang.
Dalam  penggunaaan  wewenang  pejabat,  dimungkinkan  terjadinya  kesalahan  dalam penggunaan  wewenang  ( misuse  of  authority ).  Kesalahan  penggunaan  wewenang  ini  terjadi karena  ketidakcermatan  pejabat  dalam  membuat  atau  melakukan  keputusan.  Meskipun merupakan  kesalahan  administrasi,  kesalahan  penggunaan  wewenang  ( misuse  of  authority ) pada  praktiknya  terkadang  disamaartikan  dengan  penyalahgunaan  wewenang  ( abuse  of power ). Dimana ketika pejabat pemerintah dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang ( abuse  of  power ),  konsekuensinya  tidak  hanya  sanksi  administrasi  saja,  tapi  dimungkinkan mendapat  sanksi  pidana.  Padahal  pemidanaan  sebagai primum  remedium seharusnya  tidak perlu dilakukan, terlebih terhadap hal-hal yang masih dapat diperbaiki.
Terhadap  suatu  kesalahan  administrasi  atau  kesalahan  prosedur  dalam  pengambilan suatu  keputusan/tindakan,  dapat  dilakukan  pembatalan  atas  keputusan/tindakan  pejabat pemerintah  tersebut  atau  keputusan/tindakan  itu  dianggap  tidak  sah,  sehingga  terhadap keputusan/tindakan dapat dilakukan perbaikan dengan maksud mengembalikan pada prosedur yang  seharusnya.  Pejabat  pemerintah  yang  melakukan  kesalahan  administrasi  juga  dapat dikenakan  sanksi  administrasi  mulai  dari  sanksi  peringatan,  mutasi,  demosi  bahkan  sampai diberhentikan dari jabatannya.
Penyalahgunaan  Wewenang  yang  termasuk  tindak  pidana  korupsi,  merupakan perbuatan  yang  disertai  maksud  tertentu,  dimana  ada  maksud  untuk  memperkaya  atau menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  koorporasi,  dengan  cara  sengaja
menyalahgunakan  wewenang  yang  melekat  pada  jabatan  atau  kedudukannya,  untuk  tujuan lain  selain  daripada  tujuan  diberikannya  wewenang  tersebut,  yang  berdampak  merugikan keuangan  atau  perekonomian  negara.  Maka  sangat  penting  menilai  penggunaan  wewenang pejabat  pemerintah,  apakah  dilakukan  dengan  penyalahgunaan  wewenang  ( abuse  of  power ) yang  dapat  dipidana  ataukah  merupakan  kesalahan  penggunaan  wewenang  ( misuse  of authority ) yang tidak perlu untuk dipidana.
Pemidanaan  penyalahgunaan  kewenangan  menurut  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  tidaklah  harus  terburu-buru  dilakukan,  karena  pada  hakikatnya pemidanaan  merupakan  upaya/sanksi  terakhir  ( ultimum  remedium ),  terlebih  lagi  telah  ada pengawasan  dan  pengujian  penyalahgunaan  wewenang  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan  sebagai  langkah  pencegahan  dan filterisasi penyalahgunaan wewenang yang berwujud kesalahan penggunaan wewenang ( misuse of authority ) yang tidak harus dipidana.
Pemidanaan  dengan  pendekatan Primum  Remedium kepada  penggunaan  wewenang pejabat  pemerintah,  hanya  berdampak  kepada  keragu-raguan  pejabat  pemerintah  yang berwenang  dalam  menggunakan  wewenangnya  dan  bisa  berakibat  pada  perlambatan pengambilan  keputusan  yang  tentunya  akan  mempengaruhi  pelayanan  terhadap masyarakat, laju  pembangunan,  bahkan  stagnansi  pemerintahan.  Untuk  itu  perlu  adanya  harmonisasi penegakan  hukum  antara  penanganan  penyalahgunaan  wewenang  pejabat  pemerintah menurut  Undang  Undang  Administrasi  Pemerintahan  dan  penanganan  penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  tulis  ini  adalah  merupakan  tipe  penelitian  normatif,  untuk  itu  sangat dibutuhkan  data-data  yang  relevan  dengan  materi  penulisan  untuk  memperoleh  data-data yang  mendukung  kajian  normatif  ini,  maka  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan ( Library Research Methods ), kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi  dan  putusan  pengadilan),  bahan  hukum  sekunder  (bahan  hukum  pustaka  dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier (kamus hukum).

## PEMBAHASAN

## Bentuk  Penyalahgunaan  Wewenang  Pejabat  Pemerintah  Yang  Tidak  Dapat Dipidana.
Istilah  wewenang  atau  kewenangan  disejajarkan  dengan  “authority”  dalam  bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s law Dictionary 1 diartikan sebagai legal power; a right to command or to act; the right and power  of public officers to require obediennce to their orders lawfully issued in scope of  their public duties . Menurut  Abdul  latif  Kewenangan  atau  wewenang  adalah  konsep  hukum  publik,  wewenang merupakan  suatu  konsep inti  dalam  Hukum  Tata  Negara atau  Hukum  Administrasi  Negara. Jadi  dalam  konsep  hukum  publik  wewenang  berkaitan  dengan  kekuasaan. 2 Dalam  Undang Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ketentuan Umum disebutkan, Wewenang adalah hak  yang  dimiliki  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  atau  penyelenggara  negara lainnya  untuk  mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan. 3 Sedangkan  menurut  Aminuddin  Ilmar  Wewenang  adalah  kemampuan  untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. 4
Hukum  administrasi  negara  mengatur  tata  cara  satu  perbuatan  administrasi  negara,
1 Henry Campbell Black. (1990). Black’s Law Dictionary . West Publishing. h.3
2 Abdul  Latif.  (2014). Hukum  Administrasi  Dalam  Praktik  Tindak  Pidana  Korupsi.  Edisi  Pertama, Kencana, Jakarta. h. 46.
3 Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  No.  30  tahun  2014  Pasal  1  Ketentuan  Umum  Pengertian Wewenang.
4 Aminuddin Ilmar. (2013). Hukum Tata Pemerintahan , Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar. h.115-116.
diputus  atau  prosedur  yang  harus  ditempuh,  serta  menentukan  bidang  substansi  atau  objek perbuatan  administrasi  yang  menjadi  wewenangnya.  Dalam  kapasitas  sebagai  pejabat administrasi, seseorang harus melakukan kewajibannya dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan  cara  menggunakan  wewenang  yang  dipunyai  untuk  melakukan  perbuatan  sesuai dengan prosedur yang diwajibkan.
Menurut  Harjono 5 ,  sebagai  pejabat  orang  yang  berwenang  menjalankan  jabatannya dalam melaksanakan kewajibannya dapat saja salah dalam penggunaan wewenang ( misuse of authority ) atau bisa juga melakukan penyalahgunaan wewenang ( abuse the powers ), dimana kedua  tindakan  tersebut  terdapat  perbedaan  yang  mendasar.  Kesalahan  dalam  penggunaan wewenang  ( misuse  of  authority )  timbul  karena  kekurang  cermatan,  tidak  saksama  dalam membuat  atau  melakukan  keputusan/tindakan  dengan  tanpa  maksud  tertentu,  kecuali  untuk menjalankan kewajiban.
Kesalahan  dalam  membuat  keputusan/tindakan  macam  ini  biasanya  terjadi  dalam memenuhi  prosedur  yang  disyaratkan,  yang  sering  disebut  sebagai  kesalahan  administrasi.
Kesalahan  seperti  ini  dapat  dilakukan  perbaikan  dengan  maksud  mengembalikan  pada prosedur  yang  seharusnya. 6 Sedangkan  Penyalahgunaan  Wewenang  ( abuse  the  powers ) dilakukan  dengan  kesengajaan  menyimpangkan  tujuan  pemberian  wewenang  kepada  tujuan lain,  demi  kepentingan  pribadi  atau  orang  lain,  yang  mana  penyalahgunaan  wewenang  ini pula  pada  praktiknya  dapat  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian negara. 7
Hal  itu  senada  dengan  pendapat  Philipus  M.  Hadjon, 8 yang  menyatakan  dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual
5 Harjono, Dalam Keterangan Ahli Pada Persidangan Di Mahkamah Konstitusi Yang Dikutip Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016., h.43-44.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Philipus M. Hadjon, et.al., (2010). Hukum administrasi dan Good Governance , Universitas Trisakti: Jakarta. h. 26.
bahwa  pejabat  telah  menggunakan  wewenangnya  untuk  tujuan  lain.  Terjadinya penyalahgunaan  wewenang  bukanlah  karena  suatu  kealpaan.  Penyalahgunaan  wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.
Suatu wewenang bersumber dari undang-undang (atribusi), pelimpahan (delegasi) atau penugasan  (mandat).  Penyalahgunaan  wewenang  hanya  mungkin  dilakukan  oleh  mereka yang memperoleh wewenang atas dasar atribusi dan delegasi. Dalam hal mandat, pihak yang mungkin  menyalahgunakan  wewenang  adalah  mandans  (pemberi  tugas)  dan  bukan mandataris  (pelaksana  tugas).  Pihak  yang  diberi  dan  yang  menyalahgunakan  wewenang adalah pihak yang dibebani tanggungjawab hukum. Hal ini sejalan dengan asas hukum “geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid dan geen verantwordelijkheid zonder verantwoording” (tidak  ada  kewenangan  tanpa  pertanggungjawaban  dan  tidak  ada pertanggungjawaban  tanpa  kewajiban).  Pihak  pelaksana  tugas  (mandataris)  tidak  dilekati wewenang, karena itu tidak dibebani tanggungjawab hukum. 9
Pada  perkara  dugaan  Tindak  Pidana  Korupsi  dana  nonbujeter  Badan  Urusan  Logistik (Bulog)  tahun  1999,  yang  mendudukkan  Ir.  Akbar  Tandjung  sebagai  terdakwa  dalam kapasitasnya  sebagai  Sekretaris  Negara.  Dalam  Putusan  No.  572/K/Pid/2003 10 Mahkamah Agung  menjatuhkan  putusan  bebas  kepada  Ir.  Akbar  Tandjung  karena  tidak  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Mahkamah  Agung  dalam pertimbangannya antara lain menyatakan Perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa I selaku Mensesneg  menurut  Mahkamah  Agung  adalah  pelaksanaan  suatu  perintah  jabatan  yang diberikan  oleh  kekuasaan  yang  berwenang,  dalam  hal  ini  adalah  Presiden  RI  (Ir.  Habibie). Serta    adanya  fakta  hukum  keluarnya  dana  dari  Bulog  sampai  diterima  oleh  Ir.  Akbar
9 Ridwan H.R, 2010. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta. h. 383.
10 Putusan Mahkamah Agung No. 532/k/pid
/2003 Tanggal 12 Februari 2004.
Tandjung  dinilai  oleh  Mahkamah  Agung  merupakan  tanggung  jawab  presiden  Habibie langsung,  karena  inisiatif  pengeluaran  dana  dari  presiden. 11 Jadi  Mensesneg  selaku  staf pendukung  Presiden  hanya  menjalankan  perintah  presiden  sehingga  berlaku  asas vicorous liability (tanggung jawab atasan). Untuk itu Ir. Akbar Tandjung sebagai Mensesneg, hanyalah sebagai  pelaksana  perintah  atasan  dan  tidak  dapat  dipidana  karena  tidak  terdapat  kesalahan yang  dapat  dipidana  dalam  tindakannya  menjalankan  perintah  atasan  tersebut.  Perkara  ini menjadi  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  yang  mempertegas  jika  Pihak  pelaksana  tugas (mandataris) tidak dilekati wewenang, karena itu tidak dibebani tanggungjawab hukum.
Sejak  diterbitkannya  Undang  Undang  Administrasi  Pemerintahan  Terdapat  perbedaan mengenai  penyalahgunaan  wewenang  dengan  yang  diatur  dalam  Undang  Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  karena  penyalahgunaan  wewenang  dalam  Undang Undang  Administrasi  Pemerintahan  sebenarnya  yang  dimaksud  adalah  kesalahan  dalam penggunaan wewenang ( misuse of authority ) 12 .Menurut Penulis kesalahan dalam penggunaan wewenang ( misuse of authority ) bisa berubah menjadi penyalahgunaan wewenang ( abuse of power )  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Undang  Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, jika pejabat pemerintah pengguna wewenang ternyata melakukan kesengajaan untuk menyimpang dari tujuan pemberian wewenang kepada tujuan lain, demi keuntungan pribadi atau  orang  lain  atau  suatu  koorporasi  dengan  memanfaatkan  jabatan  atau  kedudukan  yang mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara.  Menurut  Yulius ketentuan  penyalahgunaan  wewenang  dalam Undang  Undang  Administrasi  Pemerintahan, walaupun  berada  dalam  rumpun  Hukum  Administrasi  Negara  dimaksudkan  sebagai  sarana pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  melalui  tindakan  pencegahan  ( preventif )  dengan pendekatan reformasi birokrasi. 13
11 ibid.
12 Op. Cit . harjono, h.44.
13 Yulius.  (2015). Perkembangan  Pemikiran  dan  Pengaturan  Penyalahgunaan  Wewenang  di  Indonesia (Tinjauan Singkat Dari  Perspektif Hukum Administrasi  Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30
Undang  Undang  Administrasi  Pemerintahan  mengkategorikan  bentuk  penyalahgunaan wewenang  kedalam  3  bentuk,  yaitu  a)  Melampaui  wewenang,  jika  keputusan  dan/atau tindakan  yang  dilakukan  melampaui  masa  jabatan  atau  batas  waktu  berlakunya  wewenang, melampaui  batas  wilayah  berlakunya  wewenang  dan/atau  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  b)  Mencampuradukkan  wewenang,  jika  keputusan  dan/atau tindakan  yang  dilakukan  diluar  cakupan  bidang  atau  materi  wewenang  yang  diberikan dan/atau  bertentangan  dengan  tujuan  wewenang  yang  diberikan  c)  Bertindak  sewenang- wenang,  jika  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  dilakukan  tanpa  dasar  kewenangan bertentangan  dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Dari  ketentuan tersebut,  Mohammad  Sahlan  berpendapat,  Pengertian  “menyalahgunakan  kewenangan” ditekankan  pada  penyimpangan  tujuan  dari  pemberian  kewenangan  tersebut  (penyimpangan asas spesialitas), walaupun pada beberapa pengertian ditambahkan dengan unsur lain seperti penyalahgunaan  prosedur  dan  perbuatan  yang  dilakukan  tanpa  wewenang/kewenangan. 14 Jadi, didalam Undang Undang Administrasi Pemerintahan terdapat 2 pengertian lain terhadap penyalahgunaan  wewenang,  selain  daripada  penyimpangan  tujuan  pemberian  wewenang (mencampuradukan  kewenangan),  yakni  pada  bentuk  penyalahgunaan  prosedur  (melampaui wewenang) dan perbuatan yang dilakukan tanpa wewenang (bertindak sewenang –wenang).
Dari ketiga bentuk penyalahgunaan wewenang menurut  Undang Undang  Administrasi Pemerintahan  tersebut,  menurut  penulis  hanya  bentuk  perbuatan  mencampuradukkan kewenangan    yang  dapat  ditindaklanjuti  sebagai  tindak  pidana  korupsi,  karena  sebagaimana definisi  klasik  tentang  penyalahgunaan  wewenang,  yakni  sebagai  perbuatan  penggunaan wewenang  yang  dialihkan  kepada  tujuan  lain  yang  bertetangan  dengan  tujuan  pemberian wewenang. Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengalihan tujuan Tahun  2014) ,  Artikel  dalam  Jurnal  Hukum  dan  Peradilan,  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015. Jakarta.  h. 364.
14 Mohammad  Sahlan.  (2016). Unsur  Menyalahgunakan  Kewenangan  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi. Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 23 April 2016. Jakarta Pusat.h. 284.
ini  merupakan  unsur  utama  dapat  dipidananya  perbuatan  penyalahgunaan  wewenang.  Maka disini pengalihan tujuan pemberian wewenang itu, menurut penulis menjadi kata kunci untuk penilaian  apakah  suatu  perbuatan  penyalahgunaan  wewenang  pejabat  pemerintah  dapat ditindaklanjuti sebagai tindak pidana korupsi atau tidak,
Lain  halnya  dengan  bentuk  perbuatan  dalam  kategori  melampaui  wewenang  dan bertindak  sewenang-wenang  sebagai  bentuk  lain  penyalahgunaan  wewenang  dalam  Undang Undang Administrasi Pemerintahan, bentuk penyalahgunaan wewenang dalam kedua spesies itu, bukanlah kategori bentuk penyalahgunaan wewenang  yang dapat ditindaklanjuti sebagai tindak  pidana  korupsi,  karena  kategori  melampaui  wewenang  dan  bertindak  sewenang- wenang  dalam  Undang  Undang  Administrasi  Pemerintahan  pengertiannya  tidak  memuat unsur  pengalihan  tujuan  pemberian  wewenang.  Jadi,  bentuk  melampaui  wewenang  dan bertindak  sewenang-wenang  hanya  termasuk  sebagai  kesalahan adminisitrasi  sebagai  wujud perbuatan  Kesalahan  dalam  penggunaan  wewenang  ( misuse  of  authority ).  Sedangkan  pada bentuk  mencampuradukkan  wewenang,  selain  merupakan  kesalahan  administrasi, dimungkinkan  terdapat  pula  tindak  pidana  didalamnya,  jika  perbuatan  pengalihan  tujuan wewenang,  dialihkan  kepada  tujuan  mencari  keuntungan  yang  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara.
Kesalahan  dalam  penggunaan  wewenang  ( misuse  of  authority )  yang  juga  disebut sebagai  penyalahgunaan  wewenang  dalam  Undang  Undang  Administrasi  Pemerintahan sebagaimana  telah  dijelaskan  diatas,  tidak  sama  dengan  pengertian  penyalahgunaan kewenangan  ( abuse  of  power )  dalam  Undang  Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  Akibat  hukum  dalam  Undang  Undang  Administrasi  Pemerintahan  tentang penyalahgunaan  wewenang  yang  merupakan  Kesalahan  dalam  penggunaan  wewenang ( misuse  of  authority )  ini  adalah  keputusan/tindakan  dari  pejabat  pemerintah  dapat  dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan.
Dalam  Pasal  19  Undang  Undang  Administrasi  Pemerintahan  menyatakan  untuk keputusan  dan/atau  tindakan  yang  dilakukan  secara  melampaui  wewenang  dan  secara sewenang-wewenang  dianggap  tidak  sah,  jika  telah  diuji  dan  ada  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap.  Kemudian  untuk  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  dilakukan secara  mencampuradukkan  wewenang,  dapat  dibatalkan  jika  telah  diuji  dan  ada  putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Maka atas ketentuan tersebut hukum administrasi telah memberikan akibat hukum yang jelas  kepada  keputusan/tindakan  pejabat  pengguna  wewenang  yang  dianggap  melakukan penyalahgunaan  wewenang.  Namun  jika  memang  terdapat  pula  peralihan  tujuan  dalam penggunaan wewenang  yang berimplikasi pada suatu tindak pidana, maka dapat dilanjutkan dengan  proses  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  Undang  Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, tapi hanya dimungkinkan untuk penyalahgunaan wewenang  yang berkaitan dengan  peralihan  tujuan  pemberian  wewenang,  yakni  dengan  kategori  mencampuradukkan wewenang.

## Bentuk  Kesalahan  Dalam  Penyalahgunaan  Wewenang  Pejabat  Pemerintah  Yang Dapat dipidana.
Delik  penyalahgunaan  wewenang  dalam  tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam  pasal  3 Undang  Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  rumusannya  adalah  Setiap orang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  koorporasi, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara, merupakan tindak pidana korupsi.
Rumusan  tindak  pidana  korupsi  tersebut,  dapat  diartikan  sebagai  aparatur  negara  atau pejabat  publik  dilarang  melakukan  penyalahgunaan  wewenang  dengan  tujuan  mencari keuntungan  yang  mana  tujuan  itu  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pemberian  wewenang  kepada
pejabat  tersebut.  Pengertian  apa  yang  dimaksud  menguntungkan  adalah  sama  dengan mendapat untung  yaitu pendapatan yang  diperoleh lebih besar daripada pengeluaran. Dalam rumusan  pasal  ini  pula,  keuntungan  merupakan  tujuan  utama  yang  menjadi  sebab penyalahgunaan  wewenang  atau  dengan  kata  lain  unsur  delik  Pasal  3  Undang  Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut  mempersyaratkan  “tujuan”  pelaku.  Tidak hanya  di  Indonesia,  di  China  Korupsi  juga  mempersyaratkan  tujuan  pelaku,  sebagaimana diungkap  Xixi  Liu yang  berpendapat  “ Corruption  is  the  only  government  official  acts  of abuse  of  power,  this  concept  that  corruption  includes  the  subject  of  corruption,  motivation (purpose),  mean,  the  way  and  the  consequences  and  puts  the  negative  corruption  into  the scope of corruptions ” 15 .
Unsur  dengan  tujuan  ini  juga  merupakan  unsur  tentang  kesalahan  pembuat  pidana. Kesalahan dalam hukum pidana menjadi penentu dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan  secara  pidana.  Kesalahan  dalam  hukum  pidana  dapat  dibedakan dalam  dua  bentuk,  yaitu  kesalahan  dalam  bentuk  kesengajaan  ( dolus atau opzet )  dan kesalahan  dalam  bentuk  kealpaan  ( culpa ).  Terkadang  dalam  suatu  pasal  kedua  bentuk kesalahan itu dirumuskan secara alternatif atau salah satu bentuk kesalahan disebutkan secara tegas  dalam  suatu  pasal.  Menurut  Satria  Nugraha 16 ,  dirumuskannya  unsur  delik  ”dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  suatu  korporasi”  maka  delik  tersebut merupakan delik kesengajaan ( dolus ), delik kesengajaan dalam bentuk kesengajaan tingkat I (kesengajaan dengan maksud).
Dalam  Pasal  3  Undang  Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  tegas digunakan  frasa  “dengan  tujuan”  frasa  ini  sama  dengan  kata  “dengan  maksud”  hal  ini
15 Xizi  Liu.(2016). A  literature  Review  On  The  Definition  Of  Corruption  And  Factors  Affecting  The  Risk  Of Corruption. School  Of  Government,  Beijing  Normal  University,  Scientific  Research  An  Academic  Publisher Vol. 4 No.6, June 2016. Beijing, China.
16 Satriya  Nugraha.  (2016). Konsep  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi  Di  Indonesia Fakultas  Hukum,  Universitas  PGRI  Palangka  Raya. Jurnal  Socioscientia. Palangka Raya. h. 21
bermakna  bentuk  kesalahan  dalam  rumusan  pasal  tersebut  adalah  kesengajaan  sebagai maksud. Bentuk kesalahan seperti ini adalah kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada  pemerasan,  pengancaman,  maupun  penipuan  (368,369,378  KUHP).  Dengan  Tujuan adalah  merupakan  suatu  kehendak  yang  masih  dalam  alam  pikiran  saja.  Jika  dihubungkan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi (unsur subjektif),  maka  jelas  kehendak  seperti  itu  adalah  berupa  kehendak  yang  tercela,  suatu kehendak  yang  bersifat  melawan  hukum.  Sifat  melawan  hukum  (yang  subjektif)  tersebut disebabkan  karena  untuk  pencapaiannya  dilakukan  dengan  perbuatan  penyalahgunaan wewenang.  Dengan  tujuan  adalah  merupakan  tujuan  dekat,  suatu  tujuan  yang  menurut  akal dapat  dicapai  dengan  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu.  Tujuan  dekat  terdapat  dalam kesengajaan  sebagai  maksud  ( opzet  als  oogmerk )  atau  dengan  menggunakan  istilah  lain misalnya  dengan  tujuan,  menghendaki  dan  istilah  yang  menggambarkan  kehendak  si pembuat. Tujuan dekat atau tujuan jauh (motif), menjadi penting dan perlu dibuktikan apabila dicantumkan sebagai unsur tindak pidana. Apabila tidak dicantumkan, tidak perlu dibuktikan.
Dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, karena terdapat frasa  dengan  tujuan  maka  harus  dibuktikan.  Itulah  mengapa  tujuan  merupakan  penilaian utama apakah pejabat pemerintah dalam mengunakan wewenangnya memang dengan sengaja sebagai  maksud  untuk  melakukan  penyalahgunaan  wewenang.  Hal  ini  juga  mempertegas bahwa  bentuk  kesalahan  pembuat/pelaku  menjadi  penentu  dari  apakah  seseorang  dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak.
Kembali  pada  Pada  perkara  dugaan  Tindak  Pidana  Korupsi  dana  nonbujeter  Badan Urusan Logistik (Bulog) tahun 1999, yang mendudukkan Akbar Tandjung sebagai terdakwa dalam  kapasitasnya  sebagai  Sekretaris  Negara,  sebagaimana  telah  dijelaskan  pada pembahasan  sebelumnya.  Dalam  Putusan  No.  572/K/Pid/2003  Mahkamah  Agung  yang menjatuhkan  putusan  bebas  kepada  Ir.  Akbar  Tandjung.  Mahkamah  Agung  dalam
pertimbangannya  antara  lain  menyatakan,  haruslah  dibuktikan  terlebih  dahulu  unsur  pokok dalam  hukum  pidana  apakah  terdakwa  mempunyai  kesengajaan  ( opzet )  untuk  melakukan perbuatan  penyalahgunaan  wewenang  tersebut,  dan  bahwa  memang  terdakwa  menghendaki dan  mengetahui  ( met  willens  and  wetens )  bahwa  perbuatan  itu  dilarang  tapi  tetap dilakukannya. 17
Perbuatan  yang  telah  dilakukan  Terdakwa  I  selaku  Mensesneg  menurut  Mahkamah Agung  adalah  pelaksanaan  suatu  perintah  jabatan  yang  diberikan  oleh  kekuasaan  yang berwenang,  dalam  hal  ini  adalah  Presiden  RI  B.J.  Habibie.  Serta    adanya  fakta  hukum keluarnya  dana  dari  Bulog  sampai  diterima  oleh  Akbar  Tandjung  dinilai  oleh  Mahkamah Agung  merupakan  tanggung  jawab  presiden  Habibie  langsung,  karena  inisiatif  pengeluaran dana  dari  presiden. 18 Jadi  Mensesneg  selaku  staf  pendukung  Presiden  hanya  menjalankan perintah presiden sehingga berlaku asas vicorous liability (tanggung jawab atasan). Untuk itu Akbar  Tandjung  sebagai  Mensesneg,  hanyalah  sebagai  pelaksana  perintah  atasan  dan  tidak dapat  dipidana  karena  tidak  terdapat  kesalahan  yang  dapat  dipidana  dalam  tindakannya menjalankan perintah atasan tersebut.
Dari  perkara  Akbar  Tandjung  tersebut,  jelas  jika  kesalahan  menjadi  hal  yang  penting dalam suatu pertanggungjawaban pidana, bahkan  Mahkamah Agung turut pula menekankan pentingnya  pembuktian  terlebih  dahulu  tentang  kesalahan  terdakwa  apakah  terdakwa mempunyai kesalahan dalam bentuk kesengajaan ( opzet ) atau bentuk kesalahan lainnya, atau sama  sekali  tidak  melakukan  kesalahan  dalam  bentuk  apapun.  Pemidanaan  hanya  dapat dilakukan  ketika  seseorang  melakukan  tindak  pidana  dengan  kesalahan.  Kesalahan  ditandai oleh adanya kesengajaan atau kealpaan pada pembuatnya.  Bentuk-bentuk kesalahan ini juga menjadi pembatas dalam penjatuhan pidana.
Sejak berlakunya Undang Undang Administrasi Pemerintahan, apabila terjadi penilaian
17 Putusan Mahkamah Agung No. 532/k/pid/2003 tanggal 12 februari 2004.
18 ibid.
terhadap  penyalahgunaan  wewenang,  maka  penyelesaian  terlebih  dahulu  seharusnya dilakukan  oleh  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintahan  (APIP)  dengan  menilai  apakah terdapat  kesalahan  penggunaan  kewenangan,  terdapat  kesalahan  administrasi,  atau  terdapat kesalahan  administrasi  yang  merugikan  keuangan  negara.  Jika  APIP  menemukan  adanya kesalahan  administratif  yang  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara  maka  prosedur pertama  yang  perlu  dilakukan  adalah  rekomendasi  kepada  pejabat  yang  melakukan penyalahgunaan wewenang untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama  10  (sepuluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  diputuskan  dan  diterbitkannya  hasil pengawasan. 19
Menurut Efendi ada dualisme mekanisme penyelesaian hukum perkara penyalahgunaan wewenang antara hukum pidana korupsi berdasarkan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  dengan  hukum  administrasi  berdasarkan  Undang  Undang  Administrasi Pemerintahan  ini  menjadikan  penanganan  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  tidak  sesuai dengan  asas  kepastian  hukum.  Dapat  saja  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  oleh  Badan atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  sudah  diselesaikan  dengan  mekanisme  hukum  administrasi kemudian masih berlanjut menjadi perkara delik korupsi. 20 Penulis tidak sependapat dengan pendapat  tersebut,  karena  sebagaimana  yang  telah  penulis  jelaskan  sebelumnya,  bahwa penyalahgunaan  wewenang  yang  diatur  dalam  Undang  Undang  Administrasi  Pemerintahan dengan yang diatur oleh Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengertian  yang  berbeda,  namun  saling  melengkapi.  Lebih  tepatnya  menurut  penulis penyelesaian penyalahgunaan wewenang sesuai Undang Undang Administrasi Pemerintahan adalah langkah preventif atas penilaian pengunaan wewenang pejabat sebelum proses pidana.
19 Ahmad Rustan Syamsuddin. (2020). Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa . Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Kendari.
20 Efendi.  (2019). Interpretasi  Modern  Makna  Menyalahgunakan  Wewenang  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi Kajian Putusan Nomor 977 K/Pid/2004 Fakultas Hukum Universitas Jember. Jurnal Jalrev.  Jember. h.341
Hal  ini  senada  dengan  pendapat  Shobirin 21 ,  yang  menyatakan  terjadi  pergeseran  politik hukum pemerintah dalam upaya pemberantasan  Tindak pidana korupsi  yang dilakukan oleh penyelenggara  negara.  Saat  ini,  pemerintah  cenderung  melakukan  penyeimbangan  antara upaya pencegahan (preventif) dengan upaya penindakan (represif).
Maka  menurut  penulis  esensinya  penyelesaian  administrasi  harus  sesuai  dengan  asas contrarius  actus, untuk  itu  harus  diberikan  kesempatan  hukum  administrasi  menyelesaikan terlebih  dahulu.  Menurut  Enrico  Parulian  Simanjuntak 22 ,  Interelasi  antara  hukum  pidana dengan  hukum  administrasi  menunjukkan  persamaan  sekaligus  perbedaan  kriteria penyalahgunaan  wewenang  dalam  kedua  cabang  hukum  ini.  Dalam  hukum  pidana  ruang lingkup  penyalahgunaan  wewenang  lebih  sempit  dibandingkan  dengan  hukum  administrasi namun  parameter  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  dalam  hukum  pidana  lebih  luas dibandingkan hukum administrasi.
Upaya  hukum  apabila  aparatur  penegak  hukum  atau  badan  pemerintah  keberatan  atas penilaian APIP, maka dapat dilakukan pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal yang sudah  diatur  pelaksanaannya  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2015. Badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  yang  merasa  kepentingan  dirugikan  oleh  hasil pengawasan  juga  dapat  mengajukan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Dalam  pengujian unsur  penyalahgunaan  wewenang  yang  dapat  bertindak  sebagai  pemohon  adalah:  1)  Badan pemerintahan atau Pejabat Pemerintahan; 2) Telah ada hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern  Pemerintah  (APIP)  yang  menyatakan  ada  kesalahan  administratif  yang  menimbulkan kerugian  keuangan  negara;  3)  Terjadi  karena  ada  atau  tidak  ada  unsur  penyalahgunaan
21 Shobirin. (2020). Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana . Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Journal Unilak. Riau. h. 116.
22 Enrico  Parulian  Simanjuntak.  (2018). Pengujian  Ada  Tidaknya  Penyalahgunaan  Wewenang  Menurut Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan. Ditjen  Badan  Peradilan  Militer  dan  Tata  Usaha  Negara  MA-RI Jakarta Pusat. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2 Juli 2018. Jakarta.h. 259
wewenang. 23
Menindaklanjuti pemberian wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di  atas,  maka  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah Agung    Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Beracara  Penilaian  unsur  Penyalahgunaan Wewenang.  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  Kewenangan  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  untuk  mengadili  permohonan  penilaian  ada  tidaknya  penyalahgunaan wewenang  pejabat  pemerintah  dapat  dilakukan  sebelum  adanya  proses  pidana.  Hal  tersebut menurut  Henny  Juliani  memberikan  kesan  bahwa  proses  peradilan  pidana  dapat mengesampingkan proses peradilan administrasi. 24
Penulis  sepakat  dengan  pendapat  Henny  Juliani  tersebut,  karena  ketentuan  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  tahun  2015  itu  justru  tidak  sesuai  dengan  Undang Undang  Administrasi  Pemerintahan,  karena  didalam  Undang  Undang  Administrasi Pemerintahan  tidak  ada  satu  ketentuanpun  yang  menyatakan  jika  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  hanya  berwenang  sebelum  adanya  proses  pidana.  Maka  ketentuan  Peraturan Mahkamah  Agung  yang  bukan  merupakan  perintah  dari  Undang  Undang  Administrasi Pemerintahan,  menurut  Penulis  dapat  dikesampingkan,  oleh  karenanya  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  tetap  berwenang  memeriksa  permohonan  penyalahgunaan  wewenang  pejabat pemerintah meskipun proses pidana (penyidikan) sudah dimulai.
Namun jika Peraturan Mahkamah Agung tersebut ingin dipatuhi, maka menurut penulis harus  ditafisrkan  jika  proses  pidana  yang  dimaksud  adalah  proses  pidana  pada  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  bukan  proses  pidana  yang  dilakukan  sejak  penyidikan sebagaimana praktiknya selama ini, karena Peraturan Mahkamah Agung hanya bisa mengatur
23 Firna Novi  Anggoro. (2016). Pengujian Unsur  Penyalahgunaan  Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan  Pejabat  Pemerintahan  Oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Lampung. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 Number 4, October-December 2016 Lampung. h. 655
24 Henny Juliani. (2019). Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan  Kerugian  Keuangan  Negara .  Fakultas  Hukum,  Universitas  Diponegoro.  Adminitrative  Law  & Governance Journal. Volume 2 Issue 4, Nov 2019 Semarang. h.607
internal  dari  badan  Peradilan  di  Mahkamah  Agung,  maka  penilaian  ada  tidaknya penyalahgunaan  wewenang  pejabat  pemerintah,  tetap  dapat  dilakukan  oleh  Pengadilan  Tata Usaha Negara sebelum proses pidana yakni perkara dilimpahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  Dian  Puji  N  Simatupang  sebagaimana  dikutip oleh  fathudin 25 ,  terungkap  sebanyak  70  persen  kasus  hukum  yang  terjadi  yang  menyangkut tentang kebijakan publik justru bersifat dwaling (salah kira). Sementara hanya 30 persen saja yang murni mengandung unsur pidana.  Inilah alasan mengapa sangat penting untuk menilai penyalahgunaan wewenang dengan pengujian menggunakan sarana hukum administrasi dan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium .
Pemidanaan atas penyalahggunaan wewenang pejabat pemerintah haruslah merupakan upaya/sanksi  terakhir  ( ultimum  remidium ),  yang  dimaksudkan  selain  memberikan  kepastian hukum,  juga  agar  proses  hukum  pidana  yang  dapat  melakukan  perampasan  kemerdekaan, perampasan  harta  benda,  bahkan  perampasan  nyawa,  dapat dilakukan  secara  terukur  dan berhati-hati, karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan kemerdekaan dari hak asasi manusia yang dilegalisasi oleh undang-undang.

## SIMPULAN
Bentuk Penyalahgunaan Wewenang  yang tidak dapat dipidana adalah penyalahgunaan wewenang  dengan  bentuk  melampaui  wewenang  dan  sewenang-wenang,  karena  dalam pengertiannya di Undang Undang Administrasi Pemerintahan tidak ada peralihan tujuan dari pemberian wewenang terkecuali merupakan kesalahan administrasi  dengan wujud kesalahan penggunaan wewenang ( misuse of authority ). Sedangkan dalam Penyalahgunaan Wewenang yang  dapat  dipidana  bentuk  penyalahgunaan  wewenangnya  sesuai  dengan  pengertian  dalam
25 Fathudin. (2015). Tindak Pidana  Korupsi  (Dugaan Penyalahgunaan  Wewenang) Pejabat Publik  (Perspektif Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan) .  Pusat  Studi  Konstitusi  dan Legislasi Nasional (Posko-Legnas) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1 Juni 2015 Jakarta. h. 127
Undang  Undang  Administrasi  Pemerintahan  tentang  mencampuradukkan  wewenang  yang dapat ditindaklanjuti dengan pemidanaan ketika peralihan tujuan wewenang itu disertai Niat Jahat ( Mens Rea ) dalam bentuk kesalahan dengan corak kesengajaan sebagai maksud  untuk mencari keuntungan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdul  Latif.  (2014). Hukum  Administrasi  Dalam  Praktik  Tindak  Pidana  Korupsi,  Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
Aminuddin  Ilmar.  (2013). Hukum  Tata  Pemerintahan ,  Identitas  Universitas  Hasanuddin, Makassar.
Henry Campbell Black. (1990). Black’s Law Dictionary , west publishing.
Philipus  M.  Hadjon,  et.al.,  (2010). Hukum  administrasi  dan  Good  Governance ,  Universitas Trisakti: Jakarta.
Ridwan H.R, 2010. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## ARTIKEL JURNAL
Ahmad  Rustan  Syamsuddin.  (2020). Pembuktian  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa .  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Kendari.
Efendi.  (2019). Interpretasi  Modern  Makna  Menyalahgunakan  Wewenang  Dalam  Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 977 K/Pid/2004 A Modern Interpretation Over The Abuse Of Authority In Corruption Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember. Enrico  Parulian  Simanjuntak.  (2018). Pengujian  Ada  Tidaknya  Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ditjen Badan Peradilan  Militer dan Tata Usaha Negara MA-RI Jakarta Pusat. Jakarta.
Fathudin.  (2015). Tindak  Pidana  Korupsi  (Dugaan  Penyalahgunaan  Wewenang)  Pejabat Publik  (Perspektif  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan) . Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Posko-Legnas) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Jakarta.
Firna  Novi  Anggoro.  (2016). Pengujian  Unsur  Penyalahgunaan  Wewenang  Terhadap Keputusan  Dan/Atau  Tindakan  Pejabat  Pemerintahan  Oleh  PENGADILAN  TATA USAHA NEGARA. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Lampung.
Henny  Juliani.  (2019). Akibat  Hukum  Penyalahgunaan  Wewenang  Administrasi  Pejabat Pemerintahan  yang  Menimbulkan  Kerugian  Keuangan  Negara .  Fakultas  Hukum, Universitas Diponegoro. Semarang.
Mohammad  Sahlan.  (2016). Unsur  Menyalahgunakan  Kewenangan  dalam  Tindak  Pidana Korupsi  sebagai  Kompetensi  Absolut  Peradilan  Administrasi. Biro  Hukum  dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat. Jakarta.
Satriya  Nugraha.  (2016). Konsep  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Undang-Undang Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia Fakultas  Hukum,  Universitas  PGRI  Palangka Raya. Palangka Raya.
Shobirin.  (2020). Penyalahgunaan  Wewenang  Jabatan  Oleh  Pejabat  Negara/Pemerintah: Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara  Dan  Hukum  Pidana .  Fakultas  Hukum Universitas Lancang Kuning. Riau.
Xizi Liu.(2016). A literature Review On The Definition Of Corruption And Factors Affecting The Risk Of Corruption. School Of Government, Beijing Normal University, Scientific Research An Academic Publisher  Vol. 4 No.6, June 2016. Beijing, China.
Yulius.  (2015). Perkembangan  Pemikiran  dan  Pengaturan  Penyalahgunaan  Wewenang  di Indonesia  (Tinjauan  Singkat  Dari  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara  Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) , Artikel dalam Jurnal Hukum dan Peradilan,  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan  Peradilan  Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015. Jakarta.

## PUTUSAN PENGADILAN
Putusan Mahkamah Agung No. 532/K/Pid/2003. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.