## PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KONSERVASI MANGROVE SEBAGAI UPAYA MENCEGAH ROB DAN BANJIR SERTA SEBAGAI TEMPAT WISATA 

## Bambang Eko Turisno, R.Suharto, Ery Agus Priyono
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro eko.turisno@live.undip.ac.id

## Abstract
The research aims to analyze the role of the community and the authority of the Government in mangrove conservation as an effort to prevent rob and flooding as well as tourist attractions. The approach method used is normative, analytical descriptive research specifications, analysis using qualitative  analysis  methods.  The  data  used  are  secondary  data,  including  information  about community participation, government authority, mangrove tourism, forest conservation and legal materials  and  other  supporting  data.  Mangrove  forests  are  used  as  cultivation,  as  an  effort  to prevent  flooding  and  rob,  mangrove  forests  are  also  a  place  of  conservation  and  tourist attractions. Planting mangrove trees as coastal rehabilitation is done directly by being planted on the ground or by gabions techniques and involving the community. Community participation in the management of mangrove ecosystems in addition to maintaining mangrove conservation will also improve community welfare. Collaboration between the tourism sector, local government and the community in mangrove conservation must be integrated. Research contributions as comments for the government, especially the regional government and the community in utilizing mangrove forests by maintaining their conservation

## Keywords: Conservation, mangrove, rob, flood, tourism

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  menganalisis  peran  serta  masyarakat  dan  kewenangan  Pemerintah  dalam konservasi  mangrove  sebagai  upaya  mencegah  rob  dan  banjir    serta  sebagai  Tempat  Wisata. Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  normatif,  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis, analisis  menggunakan  metode  analisis  kualitatif.  Data-data  yang  dipergunakan  adalah  data sekunder,  meliputi  informasi  tentang  peran  serta  masyarakat,    kewenangan  Pemerintah,  wisata mangrove,  konservasi hutan serta bahan-bahan hukum maupun data  penunjang lainnya. Hutan mangrove  dimanfaatkan  sebagai  budidaya,  sebagai  upaya  mencegah  banjir  dan  rob,    hutan mangrove juga sebagai tempat konservasi dan tempat wisata. Penanaman pohon mangrove sebagai rehabilitasi pantai dilakukan dengan langsung ditanam di tanah atau dengan teknik bronjong serta melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove disamping agar terjaga konservasi mangrove juga akan meningkatan kesejahteraan masyarakat.  Kolaborasi antara  sektor  wisata,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  dalam  konservasi  mangrove  harus
diintegrasikan.  Kontribusi  Penelitian  sebagai  masukan  bagi  pemerintah  khususnya  pemerintah daerah dan masyarakat  dalam memanfaatkan hutan mangrove dengan menjaga konservasinya.
Keywords : Konservasi, mangrove, rob, banjir, wisata

## A. Pendahuluan
Kawasan  pesisir  mempunyai  potensi pembangunan  yang  sangat  tinggi.  Potensi pembangunan baik berupa sumber daya yang dapat diperbaharui  seperti hutan mangrove, terumbu  karang,  padang  lamun  dan  rumput laut  dan  sumber  daya  perikanan  laut  serta sumber  daya  yang  tidak  dapat  diperbaharui, terdiri  atas  sumber  daya  mineral  dan geologis; jasa–jasa lingkungan seperti environmental
service (kawasan
perlindungan dan sistem penyangga kehidupan),  pariwisata,  transportasi,  dan sumber energi. (N. Harahap, 2010)  Kawasan pesisir telah  dimanfaatkan masyarakat  yang dapat  menimbulkan  kerusakan  sumber  daya pesisir.  Akibat  pencemaran  polutan  hasil aktifitas  industri,  kegiatan  rumah  tangga, pertanian,  kondisi  tangkap  lebih  (over fishing) serta limbah minyak dari pencucian kapal  di  wilayah  pesisir,  menimbulkan menurunnya  kualitas  air  untuk  budi  daya tambak,  mengakibatkan  terjadinya  ketidak seimbangan  antara  tingkat  pemanfaatan sumber  daya  pesisir  dan  kerusakkan  yang ditimbulkan (Ariyanto, 2013)
Hutan mangrove merupakan ekosistem  utama  pendukung  kehidupan  di wilayah pesisir. Ekosistem mangrove adalah tipe  ekosistem  pesisir  yang  khas  terdapat  di
sepanjang  pantai  atau  muara  sungai.  Hutan mangrove  atau  hutan  bakau  adalah  hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang  terletak  pada  garis  pantai  dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut.
Hutan mangrove mempunyai manfaat yang  besar  dan  sangat  potensial  untuk meningkatkan  taraf  ekonomi  masyarakat pesisir.  Ekosistem  mangrove  memiliki potensi  kekayaan  hayati,  baik  dari  segi biologi, ekonomi, serta pariwisata.
Hutan  mangrove  sangat  berguna  dan dapat  dimanfaatkan  dalam  berbagai  cara untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Pohon mangrove  adalah  pohon  berkayu  yang  kuat dan  berdaun  lebat.  Bagian  akar,  kulit  kayu, batang  pohon,  daun  dan  bunganya  semua dapat dimanfaatkan manusia.
Aktivitas manusia membuka ekosistem mangrove  sebagai  pelindung  alami  pantai untuk  pertambakan,  alih  fungsi  hutan mangrove  untuk  permukiman,  industri,  dan kepentingan ekonomis lainnya menimbulkan kasus  abrasi  pantai.  Akibat  lebih  lanjut  dari alih fungsi ekosistem mangrove menyebabkan  penurunan  hasil  tangkapan ikan  oleh  nelayan.  (S.  Redjeki,  2013) Kegagalan  panen  budi  daya  udang  dalam tambak  konvensional  merupakan  akibat hilangnya  tegalan  mangrove  di  kawasan
tersebut.(Cecep  Kusmana,  2010)  Kerusakan ekosistem mangrove menyebabkan kerusakan  pantai  secara  fisik  maupun biologis  yang  berakibat  pada  menurunnya daya  dukung  pantai  sehingga  mengancam kelangsungan  sistem  wilayah  pantai  dan kelangsungan  hidup  masyarakat  pesisir secara ekonomi, sosial dan lingkungan.(Zikra, 2009)  Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap orang sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia sebagaimana ketentuan Pasal 65 (1) Undang –  undang  No  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Degradasi fisik habitat pesisir mangrove  mengakibatkan  abrasi  pantai  (M. Effendi, 2009) memerlukan upaya konservasi diantaranya  melalui  upaya  merehabilitasi kawasan  hutan  mangrove  yang  merupakan salah  satu  semberdaya  alam  (SDA)  yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi. Rehabilitasi  hutan  mangrove  yaitu  upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami  degradasi,  kepada  kondisi  yang dianggap  baik  dan  mampu  mengemban fungsi  ekologis  dan  ekonomis.(Indonesia, 1987) Penanaman pohon mangrove berdampak  pada  kegiatan  Produksi  pangan, yang  pada  akhirnya  menambah  luas  Ruang Terbuka  Hijau.  Idealnya  30  persen  luas wilayah  sebagai  Ruang  Terbuka  Hijau  yang sekarang  masih  18  persen  sehingga  harus terus menambahnya. (Yandip, 2018)
Wilayah  pesisir  rentan  terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan  agar  dapat  dimanfaatkan  untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan  masyarakat.  Kebijakan  dalam pengelolaan menyeimbangkan tingkat pemanfaatan  sumberdaya  pesisir  untuk kepentingan  ekonomi  tanpa  mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui konservasi.  Hutan  mangrove  yang  rusak harus dilakukan kegiatan agar mengembalikan fungsi dan manfaat mangrove.  Setiap  orang  menurut  Pasal  65 (2)   Undang  –  undang  No  32  Tahun  2009 berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses  keadilan  dalam  memenuhi  hak  atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Hutan  mangrove  mempunyai  fungsi untuk  melindungi  pantai  dari  abrasi  dan intrusi  gelombang  laut,  melindungi  daratan dari  gelombang  angin  laut,  menahan sedimentasi sehingga membentuk tanah baru, memperlambat  kecepatan  arus  (Onrizal, 2008)  Perencanaan  pengembangan  pesisir dan pembangunan wilayah pesisir memerlukan  perhatian  yang  cukup  serius agar kerusakan wilayah pesisir sebagai akibat pembukaan  lahan  dengan  membuka  hutan mangrove tidak terulang.(N. Harahap, 2010) Tujuan utama pengelolaan ekosistem mangrove adalah:
a. Mengoptimalkan manfaat produksi dan manfaat ekologis dari ekosistem
mangrove dengan menggunakan pendekatan  ekosistem  berdasarkan prinsip  kelestarian  hasil  dan  fungsi ekosistem yang bersangkutan.
b. Merehabilitasi  hutan  mangrove  yang rusak.
c. Membangun dan memperkuat kerangka  kelembagaan  beserta  iptek yang  kondusif  bagi  penyelenggaraan pengelolaan mangrove secara baik.(pdashl, 2015) Peran serta masyarakat terhadap pelestarian  hutan  mangrove  penelitian  Ilyas dkk  cenderung  sedang  (Ilyas,  Augustine Lumangkun, Uke Natalina H) Demikian juga penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hutapea (2009) tingkat partisipasi masyarakat termasuk  kategori  sedang  dan  nilai  tersebut diperoleh  dari  rata-rata  total  skor  tingkat partisipasi.    Sedangkan  penelitian  Uswatun Nisa  dkk  menyatakan  tingkat  partisipasi masyarakat  terhadap  keberadaan  hutan mangrove  adalah  rendah.  (Uswatun  Nisa, Darma  Bakti,  Febrina  Arli)  Demikian  juga Fransisca  X.s  Lio,  dan  Stefanus  Stanis menyatakan masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keberadaan  hutan  mangrove,  akan  tetapi, pengetahuan masyarakat mengenai kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove tergolong rendah. Rendahnya tingkat partisipasi  masyarakat,  baik  dalam  hal pemanfaatan, penyuluhan tentang pentingnya keberadaan hutan mangrove maupun
pengelolaannya.  (Fransisca  X.s  Lio,  dan Stefanus Stanis: 2017) Keterlibatan
pemerintah dalam pelestarian hutan mangrove  dari  kriteria  yaitu  penyuluhan, penenaman  dan  pemeliharaan.  Keterlibatan pemerintah  adalah  penyediaan  bibit  dan penanaman  (Hendra  Rama  Harja,  2001) Pemerintah  telah  berupaya  mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat, tetapi masyarakat belum begitu berpartisipasi aktif. (Fransisca X.s Lio dan Stefanus Stanis :2017) Bahasan  tulisan  tentang  Peran  serta masyarakat  dan  Kewenangan  Pemerintah dalam  konservasi  mangrove    sebagai  upaya mencegah  rob  dan  banjir    serta  sebagai tempat  wisata  yang  diuraikan    meliputi penanaman  hutan  mangrove  sebagai  upaya mencegah  rob  dan  banjir    serta  sebagai Tempat  Wisata,  rehabilitasi  pantai  dengan penanaman  pohon  mangrove,  teknik  dan media  tanam  mangrove,  serta  peran  serta masyarakat  dan  Kewenangan Pemerintah dalam dalam pengelolaan ekosistem mangrove

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan metode  pendekatan  normatif.  Penelitian  ini menjelaskan dan mengkaji tentang  konsevasi manggrove,  untuk  itu  jenis  spesifikasi penelitian yang digunakan penelitian deskriptif  analitis  (Nasution,  2002)  yaitu sebagaimana  dikemukakan  Bagdan  dan Taylor  yang  dikutip    Lexy  J.  Moleong
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata- kata tertulis.(Lexy J. Moleong, 1989)
Data-data  yang  dipergunakan  dalam penelitian  adalah  data  sekunder.  Data sekunder diperoleh untuk mendukung analisis  yang  berkaitan  dengan  konservasi kawasan  mangrove.  Pengumpulan  data adalah  pencatatan  peristiwa-peristiwa  atau hal-hal  atau  keterangan-keterangan  atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.(Hasan,  2001)  Pengumpulan  data sekunder    dilakukan  dengan  melakukan kajian  literatur  yang  berkaitan  dengan konservasi  mangrove  dan  pengembangan wilayah pesisir.  Sumber-sumber data didapat dari  buku  yang  berhubungan  dengan penulisan  jurnal  ini  serta  kajian-kajian terbaru  dari  jurnal  serta    sumber  informasi lain  yang  relevan,  baik  bahan  hukum  yaitu bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder,  serta  bahan  non  hukum  maupun data  penunjang lainnya.
Analisis data adalah proses mengorganisasi  dan  mengurutkan  data  ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan  dapat dirumuskan  hipotesis  kerja  seperti  yang disarankan  oleh  data.(Lexy  J.  Moleong, 2000)  Data  sekunder  baik  berupa  bahan- bahan  hukum  dan  non  hukum    maupun informasi penunjang lainnya yang diperoleh,
diolah  dan  dianalisis  melalui  langkah- langkah deskripsi, evaluasi, argumentasi dan sitematis.    Analisis  menggunakan  analisis kualitatif,  menganalisis  keadaan  obyek penelitian  melalui  uraian,  pengertian  atau penjelasan.  Analisis  terhadap  keadaan  yang seharusnya  mengikuti  suatu  kondisi  ideal tertentu,  kondisi  tersebut  dapat  merupakan suaru  standar  yang  ditetapkan  oleh  instansi tertentu  maupun  landasan  hukum  atau diambil  dari  studi  literature.  Analisis  ini digunakan untuk menilai bagaimana kondisi yang seharusnya berjalan pada wilayah studi, yang  dalam  hal  ini  terkait  dengan  kawasan hutan  mangrove  yang  telah  dimanfaatkan masyarakat agar dengan menjaga konservasinya.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Upaya mencegah banjir dan rob dengan penanaman hutan mangrove
Sebagai suatu ekosistem hutan, mangrove  sejak  lama  telah  diketahui memiliki berbagai fungsi ekologis, disamping  manfaat  ekonomis  yang  bersifat nyata, yaitu menghasilkan kayu yang bernilai ekonomi  tinggi.  Dibandingkan  dengan ekosistem  hutan  lain,  ekosistem  hutan mangrove memiliki beberapa sifat kekhususan  dipandang  dari  kepentingan keberadaan dan peranannya dalam ekosistem Sumber Daya Alam, (pdashl, 2015) yaitu :
a. Letak  hutan  mangrove  terbatas  pada tempat-tempat tertentu dan dengan luas yang terbatas pula.
b. Peranan ekologis dari ekosistem hutan mangrove  bersifat  khas,  berbeda dengan peran ekosistem hutan lainnya.
c. Hutan mangrove memiliki potensi hasil yang bernilai ekonomis tinggi
Keberadaan hutan mangrove wilayah pesisir    merupakan  daerah penghambat masuknya  gelombang  besar  air  laut  ke darat.  Untuk  mencegah  abrasi  secara bertahap  membangun  pengaman  pantai ( revetment ) dengan teknologi geotube. Pembangunan revetment terjadi penambahan  sedimentasi  pada  kawasan pantai. Upaya didukung dengan penanaman mangrove yang dilaksanakan oleh masyarakat  dan  pemerintah  setempat. (Prayoga,  2015)  Hutan  mangrove  dibuat untuk  menghambat  terjadinya  abrasi, sebagai  tempat  wisata  merupakan  dampak secara tidak langsung.(Khaeri, 2015) Untuk meningkatkan ketahanan terhadap ancaman banjir  dan  rob,  dilakukan  berbagai  upaya dari melokalisasi banjir, peninggian jalan di perkampungan,  pembangunan  folder,  dan perbaikan  sistem  drainase,  pembangunan rumah  pompa  serta    penanaman  hutan mangrove.(Ramadhanni, n.d.)
Kawasan  pantai  memiliki  fungsi sebagai  sistem  penyangga  kehidupan. Kawasan pantai sebagai daerah pengontrol siklus  air  dan  proses  intrusi  air  laut,
memiliki  vegetasi  yang  keberadaannya akan  menjaga  ketersediaan  cadangan  air permukaan  yang  mampu  menghambat terjadinya  intrusi  air  laut  ke  arah daratan.(Ramadhanni,  n.d.)  Air  bawah tanah  di  Indonesia  mulai  terjadi  intrusi  air asin  ke daerah pantai. Pantai bermangrove akan sulit mengalami intrusi air laut sebab mangrove dapat mengurangi intrusi air laut.
Kerapatan  jenis  vegetasi  di  sepadan pantai dapat mengontrol pergerakan material pasir akibat pergerakan arus setiap musimnya.  Kerapatan  jenis  vegetasi  dapat menghambat  kecepatan  dan  memecah tekanan  terpaan  angin  yang  menuju  ke pemukiman  penduduk.(Ramadhanni,  n.d.) Secara  vegetasi  berfungsi  mengurangi tiupan kencang, mempercepat laju sedimentasi, mengendalikan introsi air laut, mengurangi  polutan,  tempat  pemijahan berkembangnya  jenis  udang  ikan,  kerang dan biota laut lainnya, tempat berkembangnya  satwa  liar.    Penanaman Pohon mangrove berdampak pada kegiatan produksi  pangan,  yang  pada  akhirnya menambah  luas  Ruang  Terbuka  Hijau. Idealnya  30  persen  luas  wilayah  harus Ruang  terbuka  hijau.  Sekarang  masih  18 persen sehingga harus terus menambahnya.(Yandip, 2018) Ekosistem mangrove memiliki kemampuan  menyerap  dan  menyimpan karbon  yang  baik.  Blue  carbon  pesisir termasuk diantaranya mangrove,
mempunyai  kemampuan  menyerap  karbon
hingga 20 kali
dari hutan biasa.(Murdiyarso,  2016)  Peran  lain  yang sangat penting adalah mengurangi dampak langsung  tsunami,  pelindung  daratan  dari abrasi  oleh  ombak  dan  tiupan  angin,  serta pengendali  intrusi  air  laut  ke  daratan. Fungsi  ini  jadi  penting  karena  semakin naiknya paras muka air laut sebagai dampak perubahan iklim.(Cecep Kusmana, 2010)
Hutan  mangrove  memiliki  fungsi ekologis yang sangat besar, sebagai tempat berkembangbiaknya ikan di perairan, filter polutan  logam  berat  dari  perairan  laut, mengatur  siklus  hara,  mengikat  sedimen dari  sungai,  habitat  bagi  biota  air  maupun daratan  (nursery  ground),  tempat  singgah burung-burung  migran  serta  habitat  bagi satwa  liar.  Hutan  mangrove  di  Pamurbaya Surabaya  memiliki    20  jenis  tumbuhan mangrove  sejati  dan  17  mangrove  ikutan (asosiasi)  yang  sangat  disukai  satwa  liar sebagai  habitat  ratusan  jenis  burung,  53 spesies  serangga,  7  spesies  mamalia diantaranya monyet  ekor panjang  (Macaca fascicularis) dan musang (Paradoxurus sp), 18  spesies  ikan,  dan  7  spesies  crustaceae, serta  beragam  jenis  reptil.  Terdapat  148 jenis burung, 84 spesies burung merupakan penghuni  tetap,  dan  12  spesies  diantara termasuk  jenis  yang  dilindungi  serta  44 jenis burung migran yang singgah.(“Sampah Plastik  Vs  Hutan Mangrove,” 2015)
2. Taman hutan mangrove sebagai tempat konservasi dan tempat wisata
Wisata  mangrove    merupakan  jenis wisata  berbasis  alam  yang  mempunyai keunikan yang menjadi daya tarik tersendiri. Taman  Mangrove  di  Pekalongan  (TMP) adalah  lokasi  wisata  merupakan  wisata mangrove yang sengaja ditanam. Penanaman taman  hutan  mangrove  awalnya  dibuat sebagai  pemenuhan  keberadaan  Ruang Terbuka  Hijau  (RTH)  yang  dibuat  sebagai hutan konservasi. (Amaliyah, 2017) Ekosistem  mangrove  yang  ada  di  TMP beragam mulai dari mangrove yang membentuk  hutan  hingga  ekosistem  muda merupakan potensi  wisata   menarik  yang murah  dan  cukup  menyenangkan  bagi keluarga maupun pelajar dan akademisi.
Taman mangrove dimanfaatkan untuk keperluan kunjungan studi wisata bagi para  pelajar,    para  mahasiswa  melakukan riset  terhadap  pengembangannya.  Hutan mangrove di beberapa daerah terus mengalami perkembangan kian menarik para pengunjung, baik penduduk setempat maupun  pengunjung  yang  datang  dari    kota lain.  Taman  mangrove  selain  berfungsi sebagai konservasi, juga memiliki fungsi lain yang  bisa  dimanfaatkan  seperti  fungsi edukasi/pendidikan, fungsi ekosistem, fungsi wisata serta fungsi ekonomi.(Khaeri, 2015)
Selain sebagai tempat budi daya ikan (bandeng, patin, kerapu, kakap, sidat), udang,
dan  kepiting,  hutan  mangrove  menjadi habitat  rajungan,  pohon  bakau,  nipah,  dan lebah  bakau  sekaligus  sebagai  tempat  riset dan  wisata.  Pengelolaan  tambak  secara wanamina  atau  silvofishery  memadukan kegiatan produksi perikanan dengan pelestarian hutan mangrove. Perairan tambak dengan  model  silvofishery  mengandung merkuri  14  kali  lebih  rendah  dibanding tambak  tanpa  mangrove.(Cecep  Kusmana, 2010)  Sistem  pengelolaan  hutan  mangrove yang diserahkan kepada masyarakat setempat bersama  Kelompok  Masyarakat  Pengawas. Hutan  mangrove,  tidak  hanya  menjadi wahana  riset,  tempat  budi  daya  dan  tempat wisata.  Sebagai  tempat  wisata  yang  banyak didatangi  didapatkan  hasil  parkir  yang diperoleh  dari  para  pengunjung  yang pengelolaanya  diserahkan  kepada  warga sekitar,  dibagi  sebagian  untuk  para  petugas parkir dan sebagian masuk kas
kelompok.(Khaeri, 2015) Pembangunan obyek Wisata Mangrove    diharapkan  dapat  mewujudkan suatu  rencana  yang  terpadu  mengenai pencegahan  bencana  tepi  pantai  berupa pembudidayaan  tumbuhan  mangrove  yang terencana dan menciptakan area wisata yang berkualitas.  Pembangunan  Obyek  Wisata Mangrove    diharapkan  dapat  mampu memberi  dampak  positif  bagi  kawasan tersebut  baik  berupa  keterlibatan  langsung masyarakat  maupun  dampak  tidak  langsung
bagi  perekonomian masyarakat  sekitar, baik sumber daya alam maupun budayanya.
Dampak positif perkembangan kepariwisataan  adalah  adanya  peningkatan pendapatan  masyarakat  di  daerah  tujuan wisata, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan  infrastruktur/fasilitas  umum  di daerah tujuan wisata. Peran serta masyarakat dalam  memelihara  sumberdaya  alam  dan budaya yang dimiliki merupakan andil besar dan berpotensi menjadi daya tarik wisata dan partisipasi  masyarakat  merupakan  basis utama  pariwisata  berkelanjutan.  Masyarakat diharapkan dapat melindungi seluruh kepentingannya. Masyarakat maupun kelompok  masyarakat  yang  memanfaatkan hutan  mangrove  agar    dapat  menjaga keseimbangan fungsi hutan mangrove sebagai wahana riset, tempat budi daya serta tempat wisata sehingga dibutuhkan penguatan  kelembagaan  bagi  kelompok masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove.
Pembangunan pariwisata harus mampu  memberi  manfaat  secara  adil  bagi semua  lapisan  masyarakat.  Setiap  warga negara  berhak  memperoleh  kesempatan berperan dan menikmati hasil pembangunan pariwisata  sesuai  dengan  peran  yang dilakukannya.(AFRIYANI,
2017) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
memiliki  kewenangan  memuat  kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan
kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintahan Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14  Undang-Undang  No  32  Tahun  2004 mempunyai        kewenangan        untuk pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan wilayah pesisir yang diatur oleh bupati/walikota sebagaimana ditentukan dalam  Pasal  55  Undang-Undang  No.  27 Tahun 2007 tentang  Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil,  dilaksanakan  secara terpadu. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota agar mengatur upaya konservasi kawasan mangrove secara terpadu dan berkelanjutan.
3. Rehabilitasi pantai dengan

## Penanaman kembali pohon mangrove
Dalam  kerangka  pengelolaan  dan pelestarian  ekosistem  mangrove,  sedikitnya terdapat  dua  konsep  utama  yang  dapat diterapkan.  Kedua  konsep  pada  dasarnya memberikan legitimasi dan pengertian bahwa mangrove  sangat  memerlukan  pengelolaan dan  perlindungan  agar  dapat  tetap  lestari. Kedua konsep tersebut adalah protection and rehabilitation
of mangrove forest.(AFRIYANI, 2017)
Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  kelautan    menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015  berada  di  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan. Upaya rehabilitasi wilayah pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  melaksanakan  kegiatan  penanaman
kembali mangrove, terutama  di  beberapa kawasan  prioritas.  Kegiatan  ini  diharapkan dapat mengakselerasi apresiasi dan kesadaran  pemangku  kepentingan  terkait terhadap pentingnya ekosistem mangrove sebagai salah satu upaya rehabilitasi,  adaptasi  dan  mitigasi  dalam upaya  meningkatkan  ketahanan  wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim.(ANTARA, 2010)
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  2 Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2015 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  lingkungan  hidup dan kehutanan diantaranya yang diatur dalam Pasal 16 (b) pelaksanaan kebijakan rehabilitasi  hutan.  Selama  periode  tahun 2010-2013  Kementerian  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  telah  melakukan rehabilitasi hutan  mangrove melalui  dana  APBN  seluas 31.675 hektar. Upaya rehabilitasi mangrove, selain  untuk  memulihkan  lahan-lahan  yang terdegradasi  juga  untuk  menjaga  simpanan karbon.  Menurut  CIFOR  hutan  mangrove yang  ada  di  Indonesia  mampu  menyimpan Karbon  4  –  5  kali  lipat  daripada  hutan daratan.  Dengan  demikian,  hutan  mangrove seluas lebih kurang 2% dari total luas hutan Indonesia mampu menyimpan karbon sebesar  10%  dari  semua  emisi  yang ada.(pdashl, 2015)
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan
(KKP) melaksanakan kegiatan
jambore mangrove sehingga  para  generasi muda dapat ikut berperan dalam penyelamatan  dan  perbaikan  lingkungan pesisir.  Para  peserta  jambore    melakukan penanaman  vegetasi  pantai  ( mangrove ) secara masal sebagai upaya untuk penyelamatan  dan  perbaikan  lingkungan pesisir.  Kegiatan  dilakukan  dalam  upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap  ekosistem mangrove. (ANTARA, 2010)
Kementerian    Kelautan  dan  Perikanan dalam  konservasi  mangrove  melakukan kegiatan : (ANTARA, 2010)
- pelatihan rehabilitasi mangrove ;
- pelatihan pemanfaatan buah mangrove untuk  bahan  makanan dan bahan batik;
- pameran hasil-hasil pemanfaatan mangrove ;
- launching peta mangrove Indonesia oleh Bakosurtanal;
- kemah rehabilitasi mangrove oleh pramuka (SUPM Tegal, SMA, Mahasiswa  ITB,  UGM,  UNDIP,  dan UNISULA);
- sosialisasi  rehabilitasi,  mitigasi  dan adaptasi perubahan iklim oleh pakar mangrove ;
- dialog Menteri Kelautan dan Perikanan dengan nelayan dan pramuka;
- penanaman sebanyak 100 ribu
batang mangrove ;
- panen  ikan  bandeng;  dan  tebar  benih ikan sebanyak 25 ribu bibit (polikultur, ikan nila).
Upaya  rehabilitasi  kawasan  mangrove di Kota  Pekalongan  dilaksanakan  di Kelurahan  Kandang  Panjang,  Kecamatan Pekalongan  Utara.  Upaya  konservasi  fisik yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan  melakukan  revreatment  sebagai bagian dari pengendalian pekerjaan penanaman.(Khaeri, 2015) Kegiatan
Penanaman pohon mangrove dalam rangkaian  kegiatan  Sepeda  K-3  yang bertepatan  dalam  rangka  Hari  Strategi Konservasi  Sedunia,  Hari  Peduli  sampah Nasional 2018 dan Hari jadi Kota Pekalongan  ke-112.    Puluhan  Komunitas Pecinta lingkungan Kota Pekalongan melakukan Gerakan Kebersihan dan
Penanaman Ratusan Pohon bersama Walikota yang diikuti oleh jajaran forkompida,  Kepala  OPD  dan  belasan komunitas  peduli  lingkungan  wilayah  Kota Pekalongan.(Yandip, 2018)
Dalam  rangka  penanaman  mangrove warga Sekarwangi kelurahan kandang Panjang  bergotong  royong  dengan  berbagai kelembagaan  sosial  ormas  dan  LSM  Kota Pekalongan,  yang  dimotori  oleh  Batik Rescue  dan  LBH  Kompak  serta  dengan Bantuan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi Jateng  2018  yang  bertajuk  Brayan  Urip Tandur Mangrove, KPH Perhutani
Pekalongan  Timur,  Komunitas  Pramuka
Saka  Bahari  Kota  Pekalongan  serta  FKPPI Kota Pekalongan. Kalangan ormas dan LSM terdiri  dari Kompak, FKPPI, Lindu Aji, LSM Baurekso,  GNPK,  dan  LMP-I  (ANTARA, 2010)  Masyarakat  sebagaimana  dinyatakan dalam  Pasal  70  (1)  Undang-  Undang  no  32 Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  memiliki hak  dan  kesempatan  yang  sama  dan  seluas- luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.
Perlindungan  terhadap  keberadaan hutan mangrove dilakukan dengan menunjuk suatu  kawasan  hutan  mangrove  untuk dijadikan  kawasan  konservasi  (conservation area), dan sebagai bentuk sabuk hijau (green belt) di sepanjang pantai dan tepi sungai.(AFRIYANI, 2017) Di Kota Pekalongan telah dikembangkan DPPK Kota Pekalongan  program  pembangunan  PRPM (Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove).(Khaeri, 2015) Untuk memperkuat  upaya  rehabilitasi  ekosistem mangrove  di  pesisir  Kota  Pekalongan
Melakukan  kolaborasi  antara  Kelompok
Kerja Perubahan Iklim Kota Pekalongan, Mercy Corps Indonesia, APEKSI, dengan Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan dan Yayasan Bintari. Kota  Pekalongan  juga  secara  proaktif menjadi bagian dari Jejaring Kota-Kota Asia yang  Berketahanan  Iklim  ( Asian  Cities
Climate Change Resilience Network –
ACCCRN).(Khaeri, 2015)

## 4. Teknik dan media tanam pohon mangrove
Penanaman kembali pohon mangrove menjadi salah satu cara untuk mengembalikan  kondisi  hutan  mangrove yang  rusak  agar  pulih.  Jenis  tanaman mangrove,  lokasi  penanaman  yang  sesuai adalah  areal  yang  berlumpur  dan  terkena pengaruh pasang surut air laut.  Lokasi  yang sesuai  untuk  jenis  tanaman  pantai  adalah areal berpasir, terutama yang telah ditumbuhi oleh  beberapa  jenis  tumbuhan  menjalar, seperti galaran atau katang-katang. (Bengen, 2001)
Mangrove  dapat  ditanam  di  daerah pantai dengan lebar sebesar 120 kali rata-rata perbedaan  air  pasang  tertinggi  dan  rendah yang  diukur  dari  garis  air  surut  terendah  ke arah pantai.  Bila mangrove akan ditanam  di tepian  sungai,  maka  bisa  ditanam  di  areal yang  memiliki  lebar  50  m  ke  arah  kiri  dan kanan tepian sungai, yang masih terpengaruh air  laut.  Mangrove  dapat  juga  ditanam  di tanggul,  pelataran  dan  pinggiran  saluran  air tambak  (Onrizal,  2008)  Mangrove  ditanam pada  areal  genangan  tambak.  Penanaman mangrove  dilakukan  pada  areal  pematang tambak,  sedangkan  pada  areal  genangan tambak yang memiliki kedalaman 1,5 meter
penanaman  mangrove  secara  langsung mengalami kesulitan.
Penanaman  bibit  mangrove  ditanam secara  langsung  ke  tanah.   Pohon  mangrove ditanam  di  lahan  dengan  cara  membuat lubang di lahan  yang telah ditentukan. Bibit ditanam  secara tegak ke  dalam lubang  yang telah  disediakan  dengan  cara  menancapkan langsung  bibit  satu  persatu.  Teknik  media tanam  untuk  penanaman  mangrove  di  area genangan  akan  baik  jika  menggunakan bronjong  bambu  yang  diisi  sedimen  yang fungsinya  adalah  untuk  menjaga  supaya tanaman  mangrove  tidak  selalu  tergenang atau  mengalami  pasang  surut.  Penanaman mangrove  dengan  menggunakan  media tanam bronjong bambu untuk meningkatkan potensi  kehidupan  mangrove,  khususnya jenis api-api.
Bibit  mangrove  yang  ditanam  rata- rata hanya memiliki ketinggian 50  – 75 cm, sehingga  jika  dipaksakan  untuk  ditanam langsung pada areal genangan tambak maka seringkali berujung mati. Penanaman dengan media tanam bronjong bambu   dilakukan  sebagai  upaya  untuk meningkatkan  potensi  kelulusan  hidup dengan tingkat  keberhasilan mencapai  75%. Ketika  tidak  ada  intervensi,  tingkat  hidup setelah satu tahun hanya mencapai 40% dari total  mangrove  yang  ditanam.  Anggota masyarakat/  Kelompok  masyarakat  dilatih untuk  mampu  membuat  dan  memanfaatkan
bronjong bambu pada penanaman mangrove pada areal genangan tambak.
Tahapan  pemeliharaan  mangrove memiliki  tujuan  jangka  panjang  untuk memastikan agar bibit – bibit mangrove, bisa hidup dalam jangka waktu yang lama.
Pohon  mangrove  yang  telah  berhasil tumbuh  dengan  baik  di  lokasi  penanaman agar  dibuat  tata  aturan  untuk  memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat luas  akan  pentingnya  penjagaan  terhadap kelestarian mangrove di pesisir serta larangan melakukan penebangan pohon mangrove.(Mangrove Future, 2012)
Larangan dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  Pasal  35 huruf (c,d,e) menentukan bahwa setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:
- menggunakan  cara  dan  metode  yang merusak Ekosistem mangrove  yang tidak sesuai  dengan  karakteristik  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- melakukan konversi Ekosistem mangrove di  Kawasan  atau  Zona  budidaya  yang tidak  memperhitungkan  keberlanjutan fungsi  ekologis  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil;
- menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;

## 5. Partisipasi masyarakat dan
Kewenangan Pemerintah  dalam pengelolaan Ekosistem Mangrove
Di  wilayah  ekosistem  mangrove selain terdapat kawasan hutan mangrove juga terdapat  areal/lahan  yang  bukan  kawasan hutan  mangrove  dan  biasanya  dikelola  oleh masyarakat  setempat  (pemilik  lahan)  yang dipergunakan  untuk  budidaya  perikanan, pertanian, dan sebagainya. Pola pengelolaan ekosistem  mangrove  dilakukan  dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Memberi kesempatan  kepada  masyarakat  sekitar kawasan  untuk  turut  berpartisipasi  dalam upaya pengelolaan dan pengawasan ekosistem mangrove yang bersifat partisipatif . (AFRIYANI, 2017)
Upaya pengembangan partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  sumberdaya alam  pesisir  dan  laut  termasuk  di  dalamnya hutan  mangrove  dilakukan  melalui  berbagai macam  strategi  diantaranya  :  strategi persuasif,  edukatif  dan  fasilitatif.  Strategi persuasif dilakukan dalam bentuk pembinaan-pembinaan.  Materi  pembinaan meliputi  penyuluhan  tentang  pentingnya hutan mangrove dan pelestariannya, pengelolaan tambak yang ramah lingkungan serta pentingnya organisasi/kelompok masyarakat.  Strategi  edukatif  dilakukan dalam  bentuk  pelatihan-pelatihan.  Strategi pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
melaksanakan pengelolaan (rehabilitasi) mangrove  serta  menjaganya.(AFRIYANI, 2017)
Strategi  pembinaan  dilakukan  sebagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan arti dan nilai ekosistem mangrove, sehingga perlu dilestarikan. Strategi fasilitatif dilakukan  dalam  bentuk  pemberian  bantuan usaha  yang  merupakan  salah  satu  upaya dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam rehabilitasi mangrove. Bantuan usaha yang  diberikan  umumnya  berkaitan  dengan program  rehabilitasi  mangrove,  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Bantuan juga  ditujukan  untuk  meningkatkan  kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran.
Strategi yang dilakukan akan meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove serta  kemampuan  dalam  mengelolanya, namun  juga  memberdayakan  kehidupan sosial  ekonomi  mereka  yang  pada  akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.(AFRIYANI, 2017)
Partisipasi  masyarakat  yang  tinggi  yang dipengaruhi  oleh  umur,  tingkat  pendidikan dan frekuensi pelibatan kegiatan, merupakan faktor yang menentukan keberhasilan kegiatan pengelolaan mangrove.(R. Cahyawati, 2012) Dalam upaya Pemberdayaan
Masyarakat, menurut Pasal 63  (3)  Undang- Undang  No.1  Tahun  2014  menyatakan
bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
- pengambilan keputusan;
- pelaksanaan pengelolaan;
- kemitraan  antara  Masyarakat,  dunia usaha,  dan  Pemerintah/  Pemerintah Daerah;
- pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
- pengembangan  dan  penerapan  upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan  daya  dukung  dan  daya tampung  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil;
- pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
- penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
- pemberian  penghargaan  kepada  orang yang  berjasa  di  bidang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selanjutnya Pasal 70 ayat (3) Undang- Undang no 32 Tahun 2009
menyatakan peran  masyarakat  dilakukan untuk:
- meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; - meningkatkan kemandirian,
keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- menumbuhkembangkan  kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- menumbuhkembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- mengembangkan  dan  menjaga  budaya dan  kearifan  lokal  dalam  rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peran  serta  masyarakat  diperkuat  dan inisiatif  masyarakat    didorong  dalam pengelolaaan  ekosistem  mangrove  sebagai bagian kawasan pesisir sebagaimana ditentukan  dalam    Pasal  4  (a,c,d)  Undang  - Undang Nomor 27 Tahun 2007 dilaksanakan dengan tujuan:
- melindungi, mengonservasi, merehabilitasi,  memanfaatkan,  dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- memperkuat  peran  serta  masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan  Sumber  Daya  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- meningkatkan  nilai  sosial,  ekonomi, dan  budaya  Masyarakat  melalui  peran serta  Masyarakat  dalam  pemanfaatan sumberdaya  pesisir  dan  pulau-pulau kecil.
Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah berkewajiban  memberdayakan  Masyarakat mendorong  kegiatan  usaha  Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya sebagaimana ketentuan Pasal 63 (1)  Undang- Undang No.1 Tahun 2014 Tentang perubahan  atas  Undang-Undang  No.27 Tahun  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menentukan :
(1)  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkat kesejahteraannya (2)  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah
berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas,  pemberian  akses  teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur,  jaminan  pasar,  dan  aset ekonomi produktif lainnya.
Kolaborasi antara sektor wisata, pemerintah daerah dan masyarakat tercermin dari setiap tahap program restorasi mangrove termasuk proses penggalangan dana investasi, peningkatan kapasitas masyarakat, kegiatan penanaman mangrove, serta kegiatan  monitoring  mangrove.  Adanya
kolaborasi  antar  sektor  dalam  program penanaman  mangrove  memberikan  hasil yang  cukup  baik  (Randy,  2015)  serta  harus diintegrasikan.  Pengintegrasikan  kegiatan antara  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah; antar Pemerintah Daerah; antar sektor; antara Pemerintah,  dunia  usaha,  dan  masyarakat; antara  Ekosistem  darat  dan  Ekosistem  laut; dan  antara  ilmu  pengetahuan  dan  prinsip- prinsip  manajemen  wajib  dilakukan    dalam Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil sebagaimana  diatur dalam Pasal 6 Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2007

## D. Kesimpulan
Taman  hutan  mangrove  dimanfaatkan untuk  budidaya  oleh  masyarakat    berfungsi sebagai  konservasi,  juga  memiliki  fungsi pendidikan, fungsi ekosistem, fungsi ekonomi  serta    fungsi  wisata  yang di beberapa daerah terus mengalami perkembangan kian menarik para pengunjung.  Penanaman  Hutan  mangrove menghambat terjadinya abrasi, meningkatkan  ketahanan  terhadap  ancaman banjir  dan  rob.  Rehabilitasi  pantai  dengan penanaman  bibit  mangrove  ditanam  secara langsung  ke  tanah.  Untuk  penanaman mangrove  di  area  genangan  teknik  media tanam akan baik jika menggunakan bronjong bambu yang diisi sedimen.
Upaya pengembangan partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  sumberdaya hutan  mangrove  dilakukan  melalui  berbagai
macam  strategi  strategi  persuasif,  edukatif dan  fasilitatif  yang  perlu  diperkuat  dan inisiatif  masyarakat    didorong  dalam pengelolaaan ekosistem mangrove.
Partisipasi  Masyarakat  dalam  pemanfaatan sumberdaya hutan mangrove agar melindungi,  mengonservasi,  merehabilitasi, memanfaatkan,  dan  memperkaya  sistem ekologisnya secara berkelanjutan serta untuk meningkatkan  nilai  sosial,  ekonomi,  dan budaya Masyarakat.
Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah berkewajiban  memberdayakan  masyarakat, mendorong kegiatan usaha masyarakat dalam meningkatkan  kesejahteraannya.  Kolaborasi antara sektor wisata, pemerintah daerah dan masyarakat  tercermin  dari  setiap  tahap program restorasi mangrove termasuk proses penggalangan  dana  investasi,  peningkatan kapasitas  masyarakat,  kegiatan  penanaman mangrove, serta kegiatan monitoring mangrove.  Kolaborasi  antar  sektor  dalam program penanaman mangrove harus diintegrasikan.  Pengintegrasikan  meliputi kegiatan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah;  antar  Pemerintah  Daerah;  antar sektor;  antara  Pemerintah,  dunia  usaha,  dan Masyarakat;  antara  Ekosistem  darat  dan Ekosistem laut; dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.
Pemeliharaan  dan  pengawasan  paska penanaman pohon mangrove agar  dilakukan secara  terus  menerus  serta    melibatkan anggota  masyarakat.  Kelompok  pengelola
mangrove  agar  budidaya  hutan  mangrove menghasilkan dan membuat keunikan produk dalam  pengelolaannya  menarik  pengunjung sehingga memerlukan pembinaan khususnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Sampah plastik    berserakan  yang  sering  ditemui  di hutan  mangrove  sebagai  tempat  wisata  bisa mengancam  ekosistem  mangrove.  Sampah plastik  melilit  atau  menutup  akar,  batang serta  daun  mangrove,  khususnya  anak mangrove  yang  baru  ditanam  menjadi ancaman  pertumbuhan  mangrove,  sehingga perlu dilakukan pencegahan agar pengunjung tidak  membuang  sampah  di  sembarang tempat serta dilakukan pembersihan sampah secara periodik dengan melibatkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
AFRIYANI,  A.  Y.  (2017).  Pentingnya Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  &  Laut Secara Terpadu. Retrieved from http://www.bppp- tegal.com/web/index.php/2017-08-26- 04-36-53/konservasi/519-pentingnya- pengelolaan-wilayah-pesisir-dan-laut- untuk-dikelola-secara-terpadu Amaliyah, R. (2017). Pengembangan
Kegiatan  Wisata  Kawasan  mangrove berbasis Konservasi di Kota Pekalongan Jawa Tengah, . Bogor.
ANTARA. (2010). Jambore Mangrove, Ajak
Generasi Muda Pelihara Pesisir.
ANTARA .  Jakarta.  Retrieved  from https://www.antaranews.com/berita/17 8519/jambore-mangrove-ajak- generasi-muda-pelihara-pesisir%0D Ariyanto,  S.  (2013).  Kondisi  Terkini Budidaya  Ikan  Bandeng  di  Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Media Akuakultur ,
8 (2), 139–144.
Bengen,  D.  D.  (2001). Pedoman  Teknis Pengenalan dan Pengelolaan
Ekosistem  Mangrove .  Bogor:  .  Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor.
Cecep  Kusmana.  (2010).  Three  in  One  di
Hutan  Mangrove. Tempo  Interaktif . Pekalongan. Retrieved from
https://tekno.tempo.co/read/234326/thr ee-in-one-di-hutan- mangrove/full&view=ok
Fransisca X.s Lio dan Stefanus Stanis  (2017) Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kelurahan Oesapa Barat Kota Kupang, Kawistara, Volume 7  No. 3,
22 Desember
Hasan.  (2001). Pokok-pokok  Metodologi Penelitian  dan  Aplikasinya .  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hendra  Rama  Harja,  (2001) Partisipasi masyarakat  dalam  pelestarian  hutan mangrove (studi kasus di desa Durian dan Desa Sidodadi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan) , Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
Ilyas,  Augustine  Lumangkun,  Uke  Natalina H  , Peran  serta  masyarakat  dalam pelestarian  hutan  mangrove  di  desa Batu  Gajah  Kabupaten  Natuna The Community
Participation For Preserpation Of,Mangrove Forest https://media.neliti.com/.../10307-ID- Indonesia.  SK  Menteri  Kehutanan  Nomor 424/Kpts-II/1987  (1987).  Retrieved from http://www.dephut.go.id/INFORMASI /skep/skmenhut/424
Khaeri,  A.  (2015).  Taman  Mangrove  Kota Pekalongan  Potensi  Wisata  Baru dengan Banyak Fungsi. Retrieved from https://mediakita.co/taman-mangrove- kota-pekalongan-potensi-wisata-baru- dengan-banyak-fungsi/%0D Lexy  J.  Moleong.  (2000). Metodologi
Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
M.  Effendi.  (2009).  Pengelolaan  Pesisir Secara  Terpadu:  Solusi  Pemanfaatan Ruang,  Pemanfaatan  Sumberdaya  dan
Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Kawasan  Pesisir  yang  Optimal  dan Berkelanjutan. Jurnal  Kelautan , 2 (1),
81–86.
Mangrove  Future.  (2012).  Sharing  Lessons
on Mangrove Restoration.
In
Proceedings and a Call for Action from an MFF Regional Colloquium . Mamallapuram:
Ministry of
Environment and Forests, Government
of India The MFF National Coordinating  Body,  India.  Retrieved from www.mangrovesforthefuture.org/asset s/Repository/Documents/Call-for- Action-and-Proceedings-from-2012- Colloquium-Mamallapuram- India.pdf%0D Murdiyarso,  D.  (2016).  Penting  Dilakukan,
Restorasi Mangrove Sebaiknya
Melibatkan  Berbagai  Pihak.  Retrieved from https://www.mongabay.co.id/2016/10/ 21/penting-dilakukan-restorasi- mangrove-sebaiknya-melibatkan- berbagai-pihak/%0D
N.  Harahap.  (2010). Penilaian  Ekonomi
Hutan  Mangrove  dan  Aplikasinya dalam  Perencanaan  Wilayah  Pesisir . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Nasution.  (2002). Metodologi  Penelitian . Jakarta: Bumi Aksara.
Onrizal, & C. K. (2008). Studi ekologi hutan mangrove  di  pantai  timur  Sumatera Utara. Biodiversitas , 9 (1), 25–29.
pdashl.  (2015).  Pertahankan  jasa  Ekosistem mangrove. Retrieved from sim- pdashl.menlhk.go.id/index.php/katego ri/48-berita-dengan-foto/140- pertahankan-jasa-ekosistem- mangrove.html%0D
Prayoga,  N.  (2015).  Merawat  Pesisir  Lewat Rehabilitasi Ekosistem Mangrove, Kota Pekalongan. Kompasiana .
Retrieved
from https://www.kompasiana.com/nyoman prayoga/560cb911739773fc038b4567/ merawat-pesisir-lewat-rehabilitasi- ekosistem-mangrove-kota- pekalongan%0D
R. Cahyawati. (2012). Pengaruh Pengelolaan Hutan Mangrove terhadap  Kondisi  Sosial  Ekonomi Masyarakat  di  Dusun  Baros,  Desa Tirtoharjo,
Kecamatan Kretek, Kabupaten  Bantul.  Tesis. Universitas Gadjah Mada.
Ramadhanni,  R.  F.  (n.d.). Implementasi Program  Penanganan  Banjir  Rob  di Wilayah  Pesisir  Kota  Pekalongan . UNIVERSITAS DIPONEGORO. Randy, A. F. (2015). Collaborative Efforts on
Mangrove Restoration in Sedari Village, Karawang District, West Java Province. Procedia  Environmental Sciences , 23 , 48–57.
S. Redjeki. (2013). Komposisi dan Kelimpahan Ikan di Ekosistem Mangrove  di  Kedungmalang  Jepara.
Jurnal Kelautan. , 18 (1), 54–60.
Sampah Plastik Vs Hutan Mangrove. (2015).
Harian  Jurnal  Asia .  Retrieved  from https://www.jurnalasia.com/bisnis/sam pah-plastik-vs-hutan-mangrove/%0D Uswatun  Nisa,  Darma  Bakti,  Febrina  Arli,
Partisipasi masyarakat terhadap keberadaan  hutan  mangrove  di  desa Percut Kecamatan Percut Sei
Kabupaten  Deli  Serdang (Society Participation  Against  the  Existence  of Mangrove Forest in Percut, Percut Sei Tuan  Sub  district,  Deli  Serdang Regency) https://jurnal.usu.ac.id/index.php/aquacoast marine/article/.../6549
Yandip.  (2018).  PULUHAN  KOMUNITAS

## PEDULI  LINGKUNGAN  TANAM
RATUSAN POHON
PANTAI.
PORTAL BERITA Pemerintah Provinsi
Jawa  Tengah .  Semarang.  Retrieved from https://jatengprov.go.id/beritadaerah/p uluhan-komunitas-peduli-lingkungan- tanam-ratusan-pohon-pantai/%0D Zikra, M. (2009). Kegiatan Survey Lapangan Untuk Inventarisasi Permasalahan Kerusakan Pesisir Pantai di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jurnal Kelautan ,
2 (1), 20–26.