WORLD SOCIAL FORUM SEBAGAI PENGORGANISASIAN POLITIK MULTITUDE

## Anggar Shandy
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia; Indonesia: anggar.shandy@ui.ac.id

## Abstract
This article provides an analysis of the resistance model and the proposals of World Social Forum (WSF). With Hardt and Negri’s multitude as a theoretical framework, this article found that as a free and plural  movement  that serves as a non-state and non-partisan  medium,  WSF  succed  to stimulate  democratic  and  reflective  debates,  submit  proposals,  share  experiences,  and  form  an alliance for movements and organisations who also seek to achieve a democratic and just world. This  article  also  identifies  the  demands  and  proposals  put  forward  by  the  WSF  in  line  with  a multitude  political  strategy:  exodus,  antagonistic  reformism  and  taking  power  and  achieving hegemony. These proposals are manifestation of the alternative vision to neoliberal globalization offered by the WSF.
Keywords : globalization, multitude, neoliberalism, social movement, World Social Forum.

## Abstrak
Artikel  ini  menganalisis  model  perlawanan  serta  tuntutan  dan  proposal World  Social  Forum (WSF). Dengan menggunakan konsep multitude dari Hardt dan Negri sebagai kerangka analisis, artikel ini menyimpulkan bahwa model perlawanan WSF yang berupa ruang terbuka, plural, serta bersifat  non-negara  dan  non-partisan,  mampu  merangsang  debat  yang  demokratis  dan  reflektif, pengajuan proposal, pertukaran pengalaman serta aliansi antar gerakan dan organisasi yang terlibat dalam  tindakan  konkret  menuju  solidaritas  dunia  yang  demokratis  dan  adil.  Artikel  ini  juga mengidentifikasi tuntutan dan proposal  yang diajukan oleh WSF selaras  dengan strategi  politik multitude yang berupa eksodus, reformisme antagonistik dan perebutan kekuasaan dan hegemoni. Proposal-proposal  tersebut  merupakan  manifestasi  dari  imaji  alternatif  terhadap  globalisasi neoliberal yang ditawarkan oleh WSF.
Kata Kunci : gerakan sosial, globalisasi, multitude , neoliberalisme, World Social Forum .

## Pendahuluan
Pada  periode  1980an,  Perdana  Menteri  Inggris  saat  itu,  Margaret  Thatcher,  memperkenalkan slogan “tidak ada alternatif” untuk menegaskan bahwa pasar bebas merupakan satu-satunya sistem yang  dapat  bekerja.  Thatcher  mempopulerkan  slogan  tersebut  dalam  rangka  menjustifikasi ekspansi  kapitalisme  secara  global  melalui  reformulasi  ideologi Bretton  Woods yang termanifestasi  melalui World  Bank dan International  Monetary  Fund (Smith,  2008).  Beberapa tahun berselang, seakan  meneguhkan klaim tersebut  dan disertai dengan  runtuhnya Uni Soviet, filsuf  berkebangsaan  Amerika  Serikat,  Francis  Fukuyama  memproklamirkan  akhir  sejarah  dan akhir evolusi  sosial-budaya umat  manusia  yang ditandai  dengan kemenangan sistem demokrasi liberal (Fukuyama, 1992).
Periode  1980  dimulai  dengan  upaya  menciptakan  satu  kesatuan  tatanan  ekonomi  global melalui  liberalisasi  ekonomi  dengan  menciptakan  rezim  neoliberal.  Sejak  saat  itu,  terjadi perkembangan yang signifikan terkait globalisasi ekonomi, yakni internasionalisasi perdagangan dan keuangan, meningkatnya kekuatan korporasi multinasional serta meningkatnya peran institusi- institusi  ekonomi  internasional  seperti International  Monetary  Fund , World  Bank ,  dan World Trade Organization (Steger, 2013).
Namun  pemandangan  kontras  terjadi  pada  semenjak  akhir  periode  1990.  Protes  terhadap institusi-institusi internasional yang dianggap sebagai garda depan pendorong ideologi neoliberal mulai  merebak.  Dari  Seattle  hingga  Doha,  dari  Cancun  hingga  Quebec,  perlawanan  terhadap globalisasi neoliberal semakin lantang disuarakan. Puncaknya, pada 2001, puluhan ribu orang dari berbagai penjuru dunia dan berbagai latar belakang identitas berkumpul di Porto Alegre, Brasil yang diwadahi suatu forum bernama World Social Forum (WSF) dengan slogan “dunia yang lain itu  memungkinkan!”.  WSF  merupakan  suatu  forum  yang  ditujukan  untuk  para  aktivis  ‘anti- globalisasi’  guna berbagi strategi  dan menawarkan usaha untuk  menciptakan suatu  masa depan alternatif atas globalisasi neoliberal. Sebagai ruang terbuka, plural, serta bersifat non-negara dan non-partisan, WSF berupaya merangsang debat yang demokratis dan reflektif, pengajuan proposal, pertukaran  pengalaman  serta  aliansi  antar  gerakan  dan  organisasi  yang  terlibat  dalam  tindakan konkret menuju solidaritas dunia yang demokratis dan adil. Suatu upaya untuk menciptakan ruang permanen dan proses untuk membangun alternatif terhadap globalisasi neoliberal.
WSF  menjadi  corong  utama  gerakan  anti-globalisasi  yang  telah  merebak  sejak  dekade 1970an di berbagai penjuru dunia. Jika dilihat dari  model pengorganisasian, WSF lahir sebagai
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
suatu  terobosan  besar  di  dalam  tubuh  gerakan  anti-globalisasi.  Beragam  gerakan  perlawanan terhadap  globalisasi  neoliberal  dipertemukan  dan  dihubungkan  melalui  debat  dan  diskusi  yang reflektif.  Model  pengorganisasian  WSF  menawarkan  suatu  kebaruan  dalam  hal  struktur jejaringnya yang horizontal alih-alih bentuk pengorganisasian yang bersifat hirarkis. Selama ini, penelitian terkait WSF melihatnya sebagai ruang publik global (Conway & Singh, 2009) (Doerr, 2008), jejaring gerakan sosial global (Byrd & Jasny, 2010), ruang utopia (Tormey, 2005), embrio partai internasional (Patomaki, 2011), ruang intensionalitas (Juris, 2008) dan ruang bertemunya beragam aliansi dan aktor politik (Conway, 2011).
Sebagaimana  disebutkan  dalam  kajian-kajian  sebelumnya,  pembahasan  mengenai  WSF seringkali mengerucut  pada pertanyaan mengenai  hakikat dari WSF, apakah sebagai  arena atau sebagai aktor (Teivainen, 2005). Dengan menggunakan kerangka konseptual multitude dari Hardt dan Negri (2000) (2004) (2009) (2017), artikel ini berupaya menjembatani perdebatan antara arena dan aktor tersebut dengan melihat WSF sebagai bentuk pengorganisasian politik multitude . Selain itu, artikel ini tidak hanya berupaya untuk mendeskripsikan bentuk perlawanan WSF tetapi juga menjelaskan konteks kemunculan dan dinamika serta stagnansi dari proses yang berlangsung di dalam WSF. Upaya mendeskripsikan model perlawanan WSF sebagai  bentuk  pengorganisasian politik multitude dilihat dari  keberagaman aktor  yang terlibat  di  dalam  WSF dan  pola interaksi antar aktor di dalam WSF. Sementara stagnansi proses yang berlangsung di dalam WSF dijelaskan menggunakan tiga tahapan strategi politik multitude .

## Politik Multitude
Hardt dan Negri (2000) melihat bahwa globalisasi bukanlah suatu narasi yang tunggal dan utuh. Di satu sisi, globalisasi berperan dalam menciptakan seperangkat logika dan struktur aturan yang mengatur dan mendominasi dunia ( empire ). Namun di sisi lain, globalisasi juga akan mendorong untuk  terciptanya  daya  kreatif  yang  berperan  sebagai  kekuatan  yang  akan  menciptakan  suatu organisasi  politik  alternatif  yang  akan  melawan  dominasi  tersebut  ( multitude )  (Hardt  &  Negri, 2000) . Globalisasi  berperan  dalam  menciptakan  arena  baru  kooperasi  dan  kolaborasi  yang melintasi  batas  negara  dan  benua  yang  memungkinkan  untuk  terciptanya  jejaring  yang memungkinkan segala perbedaan dapat diekspresikan secara bebas dan setara yang pada akhirnya memungkinkan terciptanya suatu perlawanan terhadap empire.
Selain itu, globalisasi yang mengakibatkan transformasi power juga berimplikasi terhadap perubahan dalam memahami subjek politik dalam struktur global. Identitas subjek politik dalam struktur global kontemporer menjadi sangat cair, terfragmentasi dan tidak lagi memiliki fondasi yang kuat.  Subjek politik inilah  yang oleh Hardt dan Negri  disebut sebagai multitude (Hardt & Negri,  2004).  Sebagai  subjek  politik  emansipasi, multitude akan  terus  terlibat  dalam  proses dialektis dan berhadap-hadapan melawan tatanan global yang saat ini mendominasi –empire.
Multitude merupakan  konsep  pengorganisasian  politik  yang  tercipta  berkat  keberagaman gerakan  dalam  berbagai  sektor. Multitude sebagai  keberagaman  kekuatan  antagonistik, menggempur struktur global saat ini dari berbagai arah. Multitude merupakan antagonisme karena multitude  adalah  limit  dari  kekuasaan  ( empire )  itu  sendiri . Cara  berpikir  ini  mirip  dengan antagonisme  yang  diajukan  oleh  Laclau  dan  Mouffe  (2011),  bedanya  Hardt  dan  Negri  melihat bahwa keberagaman kekuatan antagonistik tidak harus disatukan dalam satu kerangka kekuatan hegemoni. Multitude bersifat biopolitics ,  dalam  artian  dimensi  perlawanannya  yang  mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, serta kultural secara bersamaan, serta upayanya dalam menciptakan ruang publik dan bentuk pengorganisasian politik yang baru (Hardt & Negri, 2000).
Sebagai subjek politik, multitude lahir sebagai dampak dari komposisi teknis kapital, yang mencakup semua orang yang tenaga kerjanya secara langsung maupun tidak langsung dieksploitasi dan  tunduk  terhadap  moda  produksi  dan  reproduksi  kapitalis  (Hardt  &  Negri,  2000).  Namun, sebagai  suatu  proyek  politik,  agensi multitude hanya  dapat  hadir  melalui  perjuangan  kolektif (Hardt, 2005), dalam suatu aksi bersama, dan dalam perlawanan global terhadap empire (Hardt & Negri, 2004). Multitude merupakan bentuk pengorganisasian politik yang di satu sisi menekankan pada  keberagaman  dalam  perlawanannya  dan  di  sisi  lain  mengoordinasi  aksi  bersama  dan mempertahankan kesetaraan di dalam struktur organisasi yang horizontal (Hardt & Negri, 2009). Perjuangan multitude merupakan perjuangan atas demokrasi yang menjadikan demokrasi sebagai tujuan sekaligus cara (Hardt & Negri, 2004).
Lebih jauh, Hardt dan Negri memaparkan tiga strategi perlawanan multitude (Hardt & Negri, 2017).  Strategi  pertama  merupakan  eksodus.  Yang  dimaksud  dengan  eksodus  adalah  upaya penarikan diri dari relasi dengan kapital melalui proses aktualisasi potensi otonomi atau penciptaan institusi  baru  yang  didasarkan  pada  relasi  sosial  baru  yang  melampaui  dikotomi  privat-publik. Strategi  kedua  merupakan  reformisme  antagonistik.  Yang  dimaksud  dengan  reformisme antagonistik  adalah  strategi  untuk  melibatkan  diri  dalam  lembaga  politik  yang  sudah  ada  dan
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
mengubahnya dari dalam. Sementara strategi ketiga ialah perebutan hegemoni. Strategi merebut kekuasaan dan hegemoni mensyaratkan transformasi masyarakat secara langsung dan menyeluruh, yang berarti skalanya bersifat global.

## Metode Penelitian
Artikel ini menggunakan metode kualitatif untuk menguraikan permasalahan yang telah diajukan. Artikel ini menganalisis topik berdasarkan informasi dan data  yang didapat  menggunakan teori yang telah dipaparkan pada bagian landasan konsepual. Artikel ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Data primer dalam artikel ini bersumber dari Charter of Principles dan proposal-proposal yang diajukan oleh  para  partisipan  selama  proses World  Social  Forum .  Sementara  data  sekunder  berasal  dari buku, artikel jurnal, laman web, rilis pers maupun laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik:  bagaimana  aktor-aktor  maupun  para  komentator  WSF  memahami  realitas,  bagaimana gerakan WSF, apa semangat dan tujuan WSF, serta strategi apa yang dilakukan WSF terkait upaya dalam memberikan alternatif terhadap globalisasi neoliberal.

## Globalisasi Neoliberal dan Konteks Kelahiran World Social Forum
Secara tersurat, sebagaimana yang tercatat dalam Charter of Principles , WSF merupakan oposisi terhadap  proses  globalisasi  yang  dikomandoi  oleh  perusahaan  multinasional,  pemerintah  dan institusi  internasional  dalam  rangka  memenuhi  kepentingan  korporasi  (World  Social  Forum, 2015). Awal mula dari proses globalisasi neoliberal tersebut dapat dilacak ke belakang di seputar peristiwa 1968. Peristiwa 1968 menjadi penanda awal perubahan komposisi kelas yang terjadi di dalam tubuh  kapitalisme global (Hardt & Negri,  1994). Perubahan komposisi  kelas inilah  yang kemudian direspon oleh kapital dan diakselerasikan menjadi apa yang kita kenal hari ini dengan globalisasi neoliberal.
Tak berselang lama pasca 1968, relasi baru antara kapital dan labor lahir. Era baru hubungan sosial antara kapital dan labor ini didahului oleh fase panjang perjuangan sosial  yang terjadi di sekitar  peristiwa  1968.  Era  baru  ini  ditandai  dengan  setidaknya  empat  faktor:  1)  lahirnya individualisme  dan  perencanaan  ekonomi  yang  dikembalikan  ke  mekanisme  pasar,  2)  model
regulasi  yang  melampaui  batas-batas  negara-bangsa,  3)  otomatisasi  kerja  dan  komputerisasi masyarakat  dan  4)  kerja-kerja  cenderung  bersifat  abstrak,  imaterial  dan  intelektual  yang mengakibatkan  perubahan  komposisi labor-power (Hardt  &  Negri,  1994:  272).  Dalam  tataran kebijakan, perubahan komposisi kelas ini mendorong dilakukannya restrukturisasi ekonomi global yang dimulai pada periode 1980, yang menandai akhir dari era Keynesian dan digantikan dengan tampilnya  ideologi  neoliberal  (Smith,  2007:  5).  Sejak  saat  itu,  terjadi  perkembangan  yang signifikan terkait globalisasi ekonomi yang berupa internasionalisasi perdagangan dan keuangan, meningkatnya  kekuatan  korporasi  multinasional  serta  meningkatnya  peran  institusi-institusi ekonomi internasional seperti International Monetary Fund ( IMF), World Bank, dan World Trade Organization ( WTO) (Steger, 2013: 41).
Skemanya  restrukturisasi  ekonomi  global  tersebut  berupa:  World  Bank  dan  IMF memberikan  bantuan  modal  bagi  negara-negara  berkembang  untuk  mengembangkan perekonomiannya  dengan  syarat  melakukan  restrukturisasi  neoliberal  pada  perekonomiaannya, atau  yang  sering  disebut  dengan Structural  Adjustment  Program (SAP).  Untuk  memperlancar agenda  tersebut, World  Bank dan  IMF  mengeluarkan  serangkaian  kebijakan  neoliberal  bagi negara-negara berkembang yang masih terjerat utang dan krisis ekonomi atau yang sering disebut dengan Washington  Consensus .  Tujuan  dari Washington  Consensus tersebut  adalah  untuk mereformasi perekonomian negara-negara berkembang sehingga mereka akan berada dalam posisi yang dianggap lebih baik untuk membayar utang mereka. Washington Consensus berisi sepuluh kebijakan ekonomi neoliberal, diantaranya: 1) disiplin anggaran pemerintah, 2) penataan kembali prioritas  pengeluaran  publik,  3)  reformasi  pajak,  4)  liberalisasi  suku  bunga,  5)  nilai  tukar  yang kompetitif,  6)  liberalisasi  pasar,  7)  memperbolehkan  investasi  asing,  8)  privatisasi  BUMN,  9) deregulasi, dan 10) hak  kepemilikan properti (Williamson, 2002). Hal ini disebut-sebut sebagai suatu  keniscayaan  demi  menyelamatkan  perekonomian  global.  Realisasi  program Washington Consensus memiliki  konsekuensi  logis  berupa  minimalisasi  campur  tangan  negara  dalam ekonomi.
Harvey menyebut bahwa pergeseran paradigma ekonomi globlal, dari Keynisianisme/ embedded-liberalism ke  neoliberalisme  dapat  terjadi  dan  dikukuhkan  melalui mekanisme  koersi  maupun  mekanisme  ideologis/kultural  (Harvey,  2005:  40-41).  Mekanisme koersi  –baik  melalui  militer  seperti  pengalaman  Chile  maupun  finansial  seperti  operasi  IMF  di Mozambik-  berhasil  memproduksi  penerimaan  atas  paradigma  ekonomi  pasar  bebas  yang
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
fatalistik; keyakinan bahwa tidak ada sistem alternatif lain yang dapat menandinginya. Sementara melalui mekanisme ideologis/kultural, neoliberalisme disebarkan melalui media, institusi-institusi masyarakat  sipil  serta  pengalaman  keseharian  hidup  di  dalam  sistem  tersebut.  Hal  ini  yang kemudian menjadikan neoliberalisme sebagai common sense dan memberikan pemahaman bahwa neoliberalisme merupakan suatu hal yang dibutuhkan, bahkan natural.
Sementara itu, globalisasi sebagai konsekuensi dari perluasan sirkuit pasar bebas memiliki dampak  yang  ambivalen.  Di  satu  sisi,  globalisasi  neoliberal  melahirkan  musuh  bersama  bagi gerakan-gerakan perlawanan. Namun di sisi lain globalisasi neoliberal juga menyediakan common world bagi  gerakan-gerakan  perlawanan  untuk  berkolaborasi  dan  berkooperasi.  Dari  sini, globalisasi  dapat  diidentifikasi  sebagai the  common ;  praktik-praktik  sosial  yang  kita  ciptakan bersama serta moda-moda sosial yang mendefinisikan relasi antar manusia (Hardt & Negri, 2009: 139). Dari the common inilah suatu subjek emansipasi baru akan lahir yang akan berupaya menolak dan menyerang komando kapitalis serta mengeksplorasi perbedaan-perbedaan singular multitude sebagai  modal  untuk  menciptakan institusi-institusi  otonom  yang memadai.  Kekuatan-kekuatan produktif  yang  gagal  direngkuh  sepenuhnya  oleh  kapital  ini  mewujud  dalam  gerakan-gerakan perlawanan yang menjadi embrio bagi WSF.
WSF dan proses  yang mengiringinya lahir berkat berbagai mobilisasi dan protes terhadap implementasi  kebijakan  neoliberal  yang  mulai  dikonsolidasikan  sejak  periode  1970  di  negara- negara Selatan. Sejak saat itu, strategi pertumbuhan ekonomi mendasarkan diri pada mekanisme pasar  yang didorong oleh pendekatan privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi (Harvey, 2007: 3). Kebijakan-kebijakan  neoliberal  mendorong  perluasan  cakupan  komodifikasi  kapital  dan  logika akumilasi,  yang  tak  hanya  terbatas  pada  bidang  ekonomi,  tetapi  juga  menerabas  bidang-bidang kultural, ekologi dan sosial.
Transformasi  ekonomi  global  melahirkan  perubahan  relasi  antara  kapital  dan labor yang pada akhirnya mengubah komposisi gerakan perlawanan dan gerakan sosial, baik dalam tataran praktik maupun strategi (Funke, 2012). Dinamika ini tak hanya memfragmentasi, tetapi pada saat bersamaan juga memperluas dan memperdalam kolektivitas aktor-aktor yang berupaya melawan kapitalisme  neoliberal.  Yang  menjadi  fokus  utama  dari  gerakan-gerakan  ini  tak  lagi  hanya eksploitasi  yang  terjadi  terhadap  kelas  pekerja,  tetapi  juga  menyoal  opresi  struktural  terhadap gender, ras, dan orientasi seksual. Untuk itu, kelas dikonseptualisasi ulang dengan memasukkan pengalaman-pengalaman dan subjektivitas-subjektivitas sosial lain yang merupakan cerminan dari
konflik antara kapital dan labor (Lorenzano, 2000:  126-158). Subyek inilah  yang diidentifikasi sebagai multitude di  mana  subjek  emansipasi  tidak  lagi  terbatas  pada  kelas  pekerja  melainkan siapapun yang bekerja di bawah komando kapital.
Selain  konsekuensi  struktural  dari  transformasi  ekonomi  global,  sejarah  pengorganisasian gerakan kiri itu sendiri juga melahirkan suatu kebutuhan akan proses dan pendekatan baru di antara aktor-aktor  yang  semakin  heterogen  dan  terfragmentasi.  Terlebih,  kegagalan  proyek  negara sosialis  melahirkan  kesangsian  dan  kehati-hatian  di  tubuh  gerakan  kiri  terhadap  kelompok manapun yang mengklaim dirinya sebagai vanguard (Fisher & Ponniah, 2015: 13). Di sisi lain, gerakan-gerakan ini menyadari perlunya pengartikulasian visi bersama. Dari sana, memungkinkan lahirnya  konfigurasi  yang  tidak  hanya  berupaya  mempertahankan  keberagaman  dan  otonomi masing-masing kelompok tetapi di saat bersamaan juga menjembatani dan mengoordinir gerakan- gerakan perlawanan ke dalam suatu formasi baru. Karakter dan model pengorganisasian politik yang baru inilah yang pada akhirnya memengaruhi gerakan globalisasi alternatif dan WSF (Leite, 2005: 41).

## Model Pengorganisasian Politik World Social Forum
Secara  garis besar, penyelenggaraan WSF terbagi  ke dalam dua acara besar: 1) acara-acara inti yang dirancang oleh Organizing Committee (OC) yang berupa panel-panel, konferensi-konferensi, dan  testimoni,  serta  2)  acara-acara  yang  diorganisir  secara  mandiri  oleh  para  partisipan  yang berupa seminar-seminar dan lokakarya yang bekerja laiknya titik kumpul (assembly) untuk para partisipan saling berinteraksi, berjejaring, membentuk koalisi, bertukar pengalaman dan menyusun strategi  bersama.  Proposal  untuk  lokakarya-lokakarya  mandiri  ini  diajukan  oleh  para  partisipan dan disetujui oleh OC. Kedua struktur acara besar tersebut diselenggarakan dalan suatu kerangka yang disebut dengan open space . Model open space menyediakan ruang bagi berbagai aktor dan gerakan sosial dari seluruh dunia untuk berkumpul bersama-sama dalam dialog terbuka, jejaring yang  saling  mendukung  dan  pembangunan  aliansi  dalam  suatu  struktur  pengorganisasian  yang horizontal dan tetap mempertahankan keberagaman aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.
Bentuk  pengorganisasian  politik  WSF  berasal  dari  praktik  gerakan-gerakan  perlawanan sebelumnya yang bersifat horizontal, non-hirarki dan berusaha menghindari dominasi satu aktor terhadap aktor yang lain serta berupaya tetap menghargai keberbedaan antar aktor yang terlibat.
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
Paradigma open space merupakan upaya yang coba dipertahankan oleh penyelenggara WSF agar WSF bisa seinklusif mungkin –untuk menciptakan ruang material maupun virtual bagi kelompok masyarakat sipil dan gerakan sosial yang berupaya menentang globalisasi neoliberal untuk saling bersosialisasi, mendiskusikan proposal mereka masing-masing, memperdebatkan model ekonomi dan  politik  alternatif  serta  mengembangkan  aksi  langsung (direct  action) yang  terdesentralisasi dan  jejaring  advokasi.  Proses open  space ini  mencerminkan  hasrat  gerakan  perlawanan  untuk mencuptakan  ruang  bebas  bagi  berkembangnya  moda  alternatif  globalisasi.  Berdasarkan  logika ini,  WSF  merupakan  suatu  entitas  non-partai  dan  non-deliberatif,  yang  mana  para penyelenggaranya  berupaya  mempertahankannya  dari  kooptasi  partai  politik,  negara  dan korporasi.  Dari  sana,  keberagaman  ideologi  para  partisipan  dapat  berperan  sebagai  penghalang terciptanya  suatu  bentuk  organisasi  yang  hirarkis  dan  bersifat  memaksa  namun  tetap  dapat berfungsi  sebagai  entitas  yang  berorientasi  pada  aksi (action-oriented) .  Pada  akhirnya,  WSF berfungsi  sebagai  ruang  bagi  gerakan-gerakan  perlawanan  tersebut  untuk  berjejaring  melawan struktur kuasa yang tunggal pada level politik global.
Pada  tahun  pertamanya,  WSF  hanya  berfokus  sebagai  forum  tandingan  bagi  World Economic  Forum  (WEF).  Bahkan  pada  tahun-tahun  pertamanya,  penyelenggaraan  WSF  secara disengaja digelar tepat bersamaan dengan penyelenggaraan WEF (Patomaki & Teivainen, 2002: 12). Namun tak berselang lama sejak WSF tahun 2001 dan setelah dilakukan evaluasi, Charter of Principles disusun oleh OC pada April 2001 dan disetujui oleh International Council (IC) pada Juni 2001. Charter of Principles ini menjadi penting karena dari sana dapat dilihat pergeseran dari WSF yang awalnya mengidentifikasi diri hanya sebagai forum tandingan atas WEF menjadi forum yang  menentang  neoliberalisme,  menentang  dominasi  kapital  atas  dunia  dan  segala  bentuk imperialisme  (World  Social  Forum,  2015).  Selain  perubahan  terhadap  apa  yang  diidentifikasi sebagai  lawannya,  Charter  of  Principles  juga  membakukan  struktur  organisasi  WSF  yang  non- hirarkis, horizontal, dan partisipatif yang tetap menekankan pada otonomi dari tiap-tiap aktor yang terlibat.
Dalam Charter  of  Principles ,  secara  eksplisit  disebutkan  bahwa  WSF  berfokus  pada pertukaran  dan  penyebaran  ide  dan  taktik  di  antara  aktor-aktor  yang  berupaya  menentang globalisasi  neoliberal  (World  Social  Forum,  2015).  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka dipromosikan  model  pengorganisasian  yang  anti-hirarkis:  yang  bersifat  horizontal,  otonom  dan swakelola.  Sebagai  ruang  untuk  berbagai  gerakan  sosial  dan  aktor  yang  terlibat  dalam  upaya
menentang  globalisasi  neoliberal,  WSF mendorong  aktor-aktor  yang terlibat  untuk  menemukan kesamaan (commonality) dalam  keberbedaan  mereka  serta  mencari  strategi  dan  taktik  yang beragam  untuk  akhirnya  membangun  jejaring  perlawanan  terhadap  globalisasi  neoliberal  yang lebih  besar  lagi  (Smith,  2008:  213).  Proses  tersebut  menghasilkan  metode  yang  inovatif  untuk gerakan masyarakat sipil saling terlibat dalam kolaborasi yang lebih inklusif dan demokratis, serta lebih mengintegrasikan perjuangan mereka.
Wallerstein mengidentifikasi beberapa karakteristik khas dari WSF, di antaranya: pertama, WSF berusaha untuk menyatukan semua elemen yang berupaya melawan globalisasi neoliberal dengan  partisipasi  sebagai  tujuan  bersama  dan  tetap  menghargai  prioritas  dan  otonomi  antar elemen (Wallerstein, 2002). Serta yang lebih penting, WSF berupaya untuk menyatukan gerakan- gerakan sosial dari negara-negara Utara dan Selatan dalam satu ‘kerangka tunggal’. Dari kerangka tunggal tersebutlah, debat dan ketegangan lahir terkait identitas dan strategi WSF  –debat antara WSF sebagai ruang versus sebagai gerakan, dan sifatnya horizontal versus vertikal. Hal tersebut menjadi hal yang lumrah mengingat multitude bukan hanya ruang untuk menemukan kesamaan (commonality) , tetapi juga ruang konflik (Hardt, 2005).
Tiga tahun pertama penyelenggaraan WSF, ketegangan antara gerakan-gerakan sosial dan organisasi-organisasi yang tergabung baik di IC maupun OC WSF semakin memuncak. Ditambah lagi, keterlibatan Partido dos Trabalhadores (PT) dan pidato yang disampaikan Lula Da Silva yang dihadiri  lebih  dari  75.000  orang  memicu  perdebatan.  Beberapa  gerakan  sosial  akar  rumput menganggap  bahwa  WSF  telah  dibajak  oleh  partai  politik  dan  politisi.  Seperti  yang  dirangkum Naomi Klein, bahwa pembajakan terhadap WFS oleh partai politik dan politisi merupakan bukti bahwa  gerakan  perlawanan  terhadap  globalisasi  pada  akhirnya  semakin  mendewasa  dan  lebih serius  (Klein,  The  Hijacking  of  The  WSF,  2003).  Selain  itu, Confectioners  without  Borders merespon pidato Lula tersebut dengan menyatakan bahwa Lula tidak merepresentasikan gerakan dan bahwa orang-orang yang berada di jalanan lah yang merepresentasikan gerakan ini (Gautney, 2010:  58).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  di  tengah  krisis  yang  melanda  demokrasi  representatif, proyek  politik  multitude  adalah  upaya  untuk  merebut  kembali  konsep  demokrasi  dan menggantikannya dengan demokrasi absolut di  mana kekuasaan berada di tangan semua orang, bukan pada mekanisme representatif (Hardt & Negri, 2004: 307).
Pada  tiga  tahun  pertama  penyelenggaraannya,  corak top-down masih  sangat  lekat  dengan WSF. Intelektual-intelektual kenamaan masih memonopoli penyelenggaraan WSF pada tiga tahun
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
pertama  ini.  Namun,  hal  tersebut  bukan  tanpa  alasan.  Intelektual-intelektual  yang  dianggap memiliki  kecakapan  dalam  analisis  terhadap  globalisasi  dan  jejaring  internasional  yang dimilikinya  berperan  banyak  dalam  menghubungkan  fragmen-fragmen  di  dalam  gerakan  anti- globalisasi neoliberal (Houtart & Polet, 2001). Bahkan secara organisasional, pada tahun-tahun ini IC  masih  menggelar  pertemuannya  secara  tertutup  sehingga  mustahil  untuk  mengetahui bagaimana  suatu  keputusan  mengenai  WSF  diambil  atau  bahkan  untuk  mempertanyakan keputusan tersebut (Klein, 2002: 204).
Berkaca  dari  tiga  tahun  penyelenggaraan  WSF  yang  dinilai  kurang  demokratis  dan partisipatoris, penyelenggaraan WSF antara tahun 2003 hingga 2005 melahirkan dinamika terkait pilihan bentuk pengorganisasian WSF. Kritik dari para partisipan mendorong untuk dilakukannya beberapa  inovasi  organisasional.  Pada  periode  tersebut,  WSF  mengalami  perkembangan  yang substansial, dari pertemuan yang diorganisir oleh OC dan IC menjadi pertemuan yang diorganisasi secara  mandiri  oleh  para  partisipan (self-organized) .  Pergeseran  ke  bentuk  forum  yang  lebih horizontal  ini  dimaksudkan  untuk  mempertahankan  legitimasi  dan  komitmen  WSF  terhadap prinsip-prinsip solidaritas dan perlawanan terhadap segala bentuk sistem opresi. Kemudian model dan logika pengorganisasian ini dijadikan sebagai kerangka bagi WSF Polisentris tahun 2006 dan aksi  kolektif  yang  diinisiasi  oleh  partisipan  WSF  atau  yang  disebut  dengan A  Global  Call  for Action yang  menjadi  pengganti  WSF  tahun  2008.  Dari  sini,  horizontalisme  sebagai  bentuk pengorganisasian politik makin menguat di dalam tubuh WSF.
Selain  perubahan  organisasional,  WSF  tahun  2005  juga  menandai  pergeseran  dalam  hal metodologi yang bermuara pada perubahan mekanisme pengambilan keputusan WSF. Lima tahun pertama WSF, secara formal, otoritas yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan berada di tangan OC yang terdiri dari Central Trade Union, Movement of Landless Rural Workers dan enam organisasi gerakan sosial dari Brazil. Namun dinamika yang terjadi pada WSF dari tahun 2003 hingga 2005 memberikan banyak otokritik terhadap WSF di antaranya terkait transparansi dan  demokrasi,  repetisi  dialog  dan  disparitas  kekuasaan  antara  organisasi-organisasi  besar  dan gerakan-gerakan sosial. Diskusi yang dimulai pasca evaluasi WSF tahun 2003 tersebut berupaya mencari  metodologi  baru  untuk  lebih  mendemokratiskan  dan  lebih  mensistematisasikan  WSF. Metode  baru  ini  mulai  dipromosikan  pada  WSF  tahun  2005.  Metodologi  yang  disebut  dengan Thematic  Consultation  and  Cohesion  of  Activities ini  bertujuan  untuk:  1)  memastikan  bahwa seluruh  program  WSF  sifatnya bottom-up dan  tiap  aktivitasnya  bersifat  swakelola  dan  2)
memaksimalkan  kemungkinan  untuk  para  partisipan  bisa  terlibat  dalam  suatu  aksi  bersama (Santos, 2006: 77). Praktik dari metodologi baru ini adalah penentuan tema dari lokakarya melalui konsultasi terbuka dan partisipatif yang diikuti 1863 organisasi yang mengajukan rancangan tema mereka melalui situs web (Santos, 2006: 78).
Selain perubahan organisasional dan metodologi, WSF tahun 2005 memberikan satu langkah maju  bagi  gerakan  ini  yang  berupa  penyusunan  manifesto  oleh  sembilan  belas  aktivis  dan intelektual yang disebut dengan Porto Alegre Consensus. Manifesto tersebut berisi dua belas poin yang  selama  ini  menjadi  tema  besar  dari  WSF.  Namun  hal  tersebut  tak  lepas  dari  perdebatan. Beberapa  kelompok  menyebut  penyusunan  manifesto  tersebut  telah  mencederai  semangat  dari Charter of Principles yang menyebut bahwa tak ada satu pun otoritas yang berhak berbicara atas nama WSF secara keseluruhan. Selaian itu perdebatan juga mengemuka terkait proses penyusunan manifesto tersebut hanya dilakukan oleh sembilan belas orang, baru kemudian diserahkan kepada seluruh partisipan untuk disetujui atau tidak. Namun di luar perdebatan mengenai penyusunan dari manifesto  tersebut  yang  dianggap kurang demokratis dan mencederai  semangat  dari Charter  of Principles , jika dilihat dari substansinya, dua belas poin yang tertuang di dalam manifesto tersebut hanyalah rangkuman dari aspirasi-aspirasi yang mengemuka selama proses WSF.
Tahun  2005  merupakan  penanda  yang  signifikan  terkait  bentuk  pengorganisasian  politik WSF. Dalam periode ini, dinamika yang terjadi pada proses WSF mampu memberikan jawaban atas  problem  kepemimpinan (leadership) yang  dihadapi  gerakan  sosial  dewasa  ini.  Problem kepemimpinan lahir akibat tegangan antara cita-cita untuk melahirkan proses demokrasi yang ideal dan melahirkan suatu institusi yang mampu melakukan transformasi secara langgeng, atau dengan kata lain problem ini muncul akibat adanya pembagian peran antara strategi dan taktik (Hardt & Negri, 2017: 3). Strategi mesyaratkan perencanaan jangka panjang atas gerakan dan memastikan keberlanjutan gerakan. Sementara taktik terbatas pada perencanaan jangka pendek. Dalam kasus WSF, sebelum tahun 2005, peran penyusunan strategi berada di tangan IC di mana IC menentukan hampir seluruh rencana penyelenggaraan WSF dan partisipan hanya mengikuti dan menjalankan apa  yang  telah  ditetapkan  oleh  IC.  Namun  sejak  tahun  2005,  dilakuakn  pembalikan  terhadap pembagian  peran  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  WSF  yang  semakin  diorganisasi  secara mandiri  oleh  para  partisipan (self-organized) dan  tema  yang  diangkat  merupakan  usulan  dari partisipan. Sedangkan  peran  IC  menjadi  terbatas,  hanya  sebatas  memastikan  terselenggaranya
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
WSF. Hal ini senada dengan apa yang diajukan Hardt Negri ketika berbicara pembalikan peran strategi dan taktik, di mana strategi harus dikembalikan ke multitude (Hardt & Negri, 2017: 22).
Pasca 2005, perlawanan terhadap residu avant-guardisme menjadi semacam tegangan yang permanen  di  dalam  tubuh  WSF  (Glasius  &  Timms,  2006:  190-238).  Proses cross-fertilisation antara  para  penyelenggara  WSF  dan  aktivis  yang  berupaya  mempromosikan  pengorganisasian yang terbuka, horizontal dan demokratis semakin menghebat (Della-Porta, 2005: 175-201). Upaya untuk mencari jalan tengah antara menciptakan suatu gerakan yang demokratis dan menciptakan gerakan yang efisien selalu mengemuka dalam tiap penyelenggaraan WSF. Corak forum yang pada tahun-tahun awal sangat didominasi dengan ceramah para intelektual kenamaan makin digerus dan digantikan dengan penyelenggaraan panel-panel tematik yang diorganisir oleh jejaring aktivis akar rumput (Pleyers, 2012: 166-183). Hal tersebutlah yang kemudian menjadi motor penggerak WSF dan forum-forum regional lain pada penyelenggaraannya akhir-akhir ini.

## Komposisi dan Tegangan di dalam World Social Forum
Di dalam tubuh WSF, setidaknya terdapat tiga kelompok yang paling menonjol terkait perdebatan mengenai  bentuk  pengorganisasian  politik  WSF.  Ketiga  kelompok  tersebut  di  antaranya: organisasi-organisasi non-pemerintahan, kelompok anti-hirarki dan partai politik. Masing-masing kelompok  memiliki  sejarah  politik,  visi  dan  ideologi  yang  berbeda  yang  pada  akhirnya berpengaruh terhadap seperangkat repertoar aksi gerakan sosial hari ini dan WSF secara khusus. Namun, ketiga aktor yang memiliki visi yang beragam dan sering bertentangan tersebut tetap dapat diakomodir  berkat  bentuk  pengorganisasian  politik  WSF  yang  inklusif  dan  menekankan  pada struktur  yang  horizontal.  Ketiga  aktor  di  dalam  WSF  tersebut  juga  dapat  diidentifikasi  sebagai cerminan dari multitude sebab pada akhirnya, keberagaman visinya tidak terreduksi ke dalam satu identitas yang tunggal (Hardt & Negri, 2004: 99). Selain itu, kolaborasi dan interaksi antar aktor yang beragam tersebut kemudian mendorong proses transformasi yang akan menghasilkan sesuatu yang  terus  menerus  berubah,  baik  dalam  hal  bentuk  pengorganisasian  maupun  imaji  alternatif WSF.

## Organisasi Non-Pemerintah
Organisasi non-pemerintah (NGO) memainkan peran penting dalam proses perkembangan WSF. NGO  berkontribusi  signifikan  khususnya  dalam  hal  sumber  daya  finansial  dan  sumber  daya manusia sejak pertama kali penyelenggaraan WSF. IC dan OC WSF sebagian besar diisi oleh NGO dan  koalisi  NGO  (Waterman,  2003).  Selain  itu,  sumber  pendanaan  dari  WSF  sebagian  besar didukung  oleh  NGO-NGO  seperti ActionAid,  Comité  Catholique  contre  la  Faim  et  pour  le Développement, Save the Children, the Catholic Fund for Overseas Development, Oxfam, Novib, dan the Interchurch Organization for Development Cooperation . Organisasi-organisasi filantropi seperti Ford , Rockefeller Brothers , dan H. Boll Foundations juga turut mendukung secara finansial penyelenggaran WSF, kecuali pada WSF tahun 2004 di India. Pada WSF tahun 2004, OC India menolak  pendanaan  dari Ford karena  organisasi  tersebut  dianggap  mendukung  Revolusi  Hijau yang terjadi di India pada periode 1960-1970 yang menjadi dasar bagi kebijakan neoliberal di India (Jordan, 2004).
NGO yang berpartisipasi dalam WSF bekerja sesuai asumsi dan fungsi yang berbeda dengan aktor politik lain. Misalnya mengenai perdebatan terkait masalah kemiskinan dan pembangunan yang tidak merata, NGO cenderung menganggap bahwa negara, NGO dan pelaku pasar mampu menjadi aktor yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Sebagian besar NGO yang merepresentasikan ide-ide liberal bahkan cenderung menolak orientasi anti-neoliberal yang menjadi  nyawa  dari  WSF.  Sementara  NGO  dengan  ideologi  yang  cenderung  progresif menawarkan suatu konsep alternatif bagi WSF, di mana negara dan pelaku pasar didorong untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Secara umum, baik  NGO dengan corak liberal  maupun progresif masih berasumsi  bahwa jalan keluar dan alternatif bagi globalisasi neoliberal adalah dengan memperkuat masyarakat sipil sebagai  kekuatan  penyeimbang  bagi  pelaku  pasar  dan  negara  serta  masih  berupaya  mendorong agenda-agenda negara kesejahteraan (welfare state) . Hal tersebut bertentangan dengan anggapan dari  kelompok  kiri  yang  berada  di  dalam  WSF  yang  menganggap  masyarakat  sipil  sebagai kepanjangan tangan dari negara dan globalisasi neoliberal. Pada WSF tahun 2002 misalnya, koalisi serikat  pekerja  Brazil  menganggap  NGO-NGO  yang  membawa  agenda  masyarakat  sipil  telah mengaburkan  agenda-agenda  pertentangan  kelas  yang  notabene  dianggap  krusial  untuk memahami  mekasisme  yang  menjadi  dasar  bekerjanya  kapitalisme  global  (Brazilian  Trade Unionists,  2002).  Selain  itu,  gerakan  sosial  otonom  melihat  bahwa  NGO  cenderung
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
merepresentasikan  agenda  politik  moderat  yang  tak  lain  adalah  upaya  untuk  mempertahankan posisi politik mereka. NGO dirasa hanya memosisikan WSF sebagai entitias yang bisa digunakan untuk  memengaruhi  kebijakan  negara  dan  korporasi,  namun  bukan  sebagai  enitas  yang  dapat memberikan alternatif bagi kapitalisme itu sendiri.

## Kelompok Anti-hirarki
Kelompok  anti-hirarki  terdiri  dari  beragam  kelompok,  mulai  dari  para  anarkis,  gerakan perempuan,  otonomis  dan  horizontalis  yang  disatukan  oleh  kesamaan  visi  yang  berupa  upaya membangun  suatu  entitas  baru  yang  partisipatif  di  luar  sistem  elektoral,  negara  dan  politik konvensional.  Beberapa  dari  kelompok  ini,  misalnya  para  anarkis  dan  otonomis  secara  terbuka memproklamirkan “penghapusan negara”, sementara sebagian besar dari kelompok ini mencoba membangun dan menandingi bentuk-bentuk otoritas yang mereka anggap opresif. Kelompok ini berpartisipasi  cukup  aktif  pada  awal  pembentukan  WSF  untuk  membangun  jejaring  dengan kelompok lain, kemudian mereka membangun ruang otonom yang terpisah karena mereka enggan mengakui otoritas penyelenggara WSF.
Yang  membedakan  kelompok  anti-hirarki  dengan  kelompok  lain  di  dalam  WSF  adalah kelompok  ini  beranggapan  bahwa  perubahan  hanya  dapat  diraih  melalui  aksi  langsung (direct action) dan upaya membangun proyek-proyek kooperatif dan komunitas kultur-tanding (counter culture) yang  mengacu  pada  kondisi  kehidupan  sehari-hari (everyday  life) ,  bukan  melalui partisipasi  dalam  proses  elektoral.  Karena  pendekatan  beberapa  kelompok  anti-hirarki  yang cenderung  konfrontatif,  kehadiran  kelompok  ini  melahirkan  kontroversi  karena  dianggap  justru telah  menaikkan  ekskalasi  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  aparatur  negara  dalam  protes-protes anti-neoliberalisme.
Kelompok  anti-hirarki  melihat  bentuk  pengorganisasian  WSF  yang  berupa open  space sebagai  ruang  untuk  lahirnya  kesamaan (commons) .  Bagi  mereka, open  space dianggap  dapat memfasilitasi bentuk-bentuk relasi sosio-ekonomi alternatif, yang terlepas dari intervensi negara dan  kapital.  Salah  satu  kontribusi  kelompok  anti-hirarki  di  dalam  WSF  adalah  dengan menjamurnya ruang-ruang otonom (autonomous space) tiap kali peyelenggaraan WSF. Misalnya dalam International  Youth  Camp WSF  tahun  2002,  kelompok  ini  mengadakan Intergalactica Laboratory  of  Global  Resistance yang  menyediakan  forum  partisipaatif  untuk  gerakan-gerakan
sosial akar rumput. Ruang tersebut merupakan satu-satunya ruang di mana taktik aksi langsung (direct action) didiskusikan, termasuk protes terhadap penyelenggara WSF itu sendiri. Pada tahun tersebut,  partisipan  yang  tergabung  di  Intergalactica  menentang  adanya  ruangan  VIP.  Akibat intelektual-intelektual kenamaan dan melakukan aksi menduduki ruangan tersebut. Setelah insiden tersebut, ruangan VIP ditiadakan tiap kali penyelenggaraan WSF. Selain itu, ruang-ruang otonom yang  berhasil  diciptakan  oleh  kelimpok  anti-hirarki  diantaranya:  konferensi  “ Life  After Capitalism ” pada WSF tahun 2003 serta Mumbai Resistance dan Peoples Movements Encounter II pada WSF tahun 2004.
Kehadiran ruang-ruang otonom yang konsisten dalam setiap penyelenggaraan WSF hingga tahun 2005 berdampak signifikan terhadap proses WSF. Hal tersebut dapat dilihat dari pergeseran penyelenggaraan WSF dari pertemuan yang diorganisir oleh OC dan IC menjadi pertemuan yang diorganisasi  secara  mandiri  oleh  para  partisipan (self-organized) .  Beberapa  kelompok  melihat perubahan  ini  menadakan  fragmentasi  di  dalam  tubuh  WSF.  Namun,  sebagian  besar  kelompok melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang positif, yang akan lebih memberikan ruang bagi gerakan akar rumput di dalam WSF (Juris, 2006).

## Partai Politik
Relasi antara WSF dan partai politik sebenarnya cukup problematis. Jika mengacu pada Charter of  Principles ,  WSF  membatasi  keikutsertaan  parta  politik  dalam  penyelenggaraan  WSF.  Hal tersebut  berdasarkan  beberapa  faktor:  pertama,  partisipan  dan  penyelenggara  ingin  memastikan bahwa kondisi politik domestik di mana WSF diselenggarakan tidak dapat melakukan pembajakan terhadap WSF. Kedua, pembatasan ini merupakan respon terhadap kegagalan partai  politik kiri selama abad ke-20 dan asosiasi historis partai-partai sayap kiri yang lekat dengan pemerintahan otoriter dan tidak demokratis. Dan ketiga, partisipan dan penyelenggara WSF ingin menciptakan ruang  sosial  bagi  gerakan-gerakan  sosial  dan  NGO  untuk  membangun  jejaring  aktivis  tanpa terjebak dalam politik elektoral.
Meskipun terdapat  batasan tersebut,  tetapi  partai  politik memiliki andil  yang  cukup besar dalam hal pendanaan dan dukungan organisasional terhadap proses yang mengiringi WSF selama ini. Misalnya Partido dos Trabalhadores (PT) yang merupakan tuan rumah pada penyelenggaraan WSF  tahun  2002,  2003,  2005,  2009;  serta  pemerintahan  Hugo  Chavez  juga  merupakan
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
penyelenggara  dan  tuan  rumah  WSF  tahun  2006  di  Caracas.  Selain  itu,  anggota-anggota  partai komunis dan sosialis dari berbagai belahan dunia selalu hadir dalam tiap penyelenggaraan WSF. Pada  tahun  2004  ketika  WSF  berlangsung  di  India,  ketika  larangan  keikutsertaan  partai  politik dalam  proses  WSF  dicabut, Communist  Party  of  India (Marxist)/CPI(M)  memainkan  peran organisasional  yang  cukup  penting.  Partai-partai  sayap  kiri  juga  berperan  penting  dalam penyelenggaraan  berbagai  forum  yang  bersifat  lokal  dan  regional.  Selain  itu,  pemerintahan- pemerintahan sosialis di Amerika Latin juga memainkan peranan penting selama proses WSF dan gerakan anti-neoliberalisme.
Keterlibatan  partai  politik  dalam  WSF  selalu  menjadi  perdebatan  hangat.  Tak  dapat dimungkiri,  partai-partai  sayap  kiri  menempati  posisi  yang  cukup  vital  dalam  gerakan  anti- kapitalis  global.  Dalam  beberapa  kasus,  partai-partai  sayap  kiri  memiliki  kapabilitas  dalam memobilisasi orang dalam jumlah besar, baik untuk kepentingan elektoral maupun protes terhadap agenda-agenda  neoliberal.  Benturan  antara  kelompok  anti-hirarki  dan  partai  politik  sebenarnya didasari oleh struktur partai yang cenderung hirarkis, sejarah kelam partai sosialis dan komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur, serta keinginan di kalangan aktivis hari ini untuk menciptakan suatu gerakan baru yang bebas dari ortodoksi dan pemusatan kekuasaan. Di satu sisi, sebagaian besar partisipan  WSF  menganggap  bahwa  negara  sebagai  entitas  yang  korup  dan  tidak  representatif, bahkan pemerintahan saya kiri sekalipun dianggap hanya berupaya mengkooptasi gerakan untuk kepentingan politis mereka. Namun di sisi lain, partisipan WSF menyadari andil dari partai politik yang  tak  hanya  sebatas  dukungan  terhadap  penyelenggaraan  WSF,  tetapi  juga  termasuk pengimplementasian  kebijakan-kebijakan  progresif  yang  berupaya  memajukan  agenda-agenda anti-neoliberalisme yang masih satu visi dengan apa yang diperjuangkan oleh WSF.

## Proposal dan Tuntutan World Social Forum
World Social Forum tidak hanya menyediakan ruang bagi aktor-aktor yang menentang globalisasi neoliberal untuk saling berinteraksi, berkolaborasi dan berjejaring, tetapi yang lebih penting adalah jejaring-jejaring  yang  terbentuk  berkat  WSF  tersebut  bertransformasi  menjadi  proposal  dan tuntutan.  Panel,  lokakarya,  dan  seminar  yang  berlangsung  tiap  kali  penyelenggaraan  WSF menghadirkan  diskusi,  manifesto  serta  proposal  terkait  imaji  alternatif  terhadap  globalisasi neoliberal.  Meskipun  dalam  proposal  dan  manifestonya  selama  ini  sering  ditemui  beragam
perdebatan –karena sangking kayanya proposal dan tuntutan yang ditawarkan, tetapi setidaknya terdapat  titik  temu  di  antara  perbedaan-perbedaan  tersebut,  yang  tercermin  dalam  komitmen bersama untuk membangun kembali demokrasi (reinventing democracy) dan perjuangan atas the common .  Dari  proposal  dan  tuntutan  WSF  tersebut  juga  dapat  diidentifikasi  tahapan  strategi multitude yang berupa eksodus dan reformisme antagonistik. Sementara strategi politik multitude yang berupa perebutan kekuasaan dan hegemoni belum mampu direalisasikan dalam proses WSF.

## Eksodus
Strategi eksodus sebagaimana yang dipaparkan oleh Hard & Negri (2017) dapat diidentifikasi di dalam proses serta proposal dan tuntutan WSF. Selama proses penyelenggaraan WSF, lahir suatu bentuk baru partisipasi politik. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari dipilihnya model pengorganisasian  politik  horizontal  yang  berupa open  space .  Partisipan  WSF  melihat  bahwa demokrasi representatif bukanlah model yang memadai bagi pengorganisasian politik progresif, sebab demokrasi representatif dianggap hanya akan menguntungkan elit-elit politik.
Sementara  dalam  proposal  WSF,  strategi  eksodus  dapat  diindetifikasi  di  dalam  bentuk adopsi kebijakan yang telah dijalankan selama lebih dari dua dekade di Porto Alegre. Mekanisme penganggaran  partisipatif  mensyaratkan  tiap  masyarakat  untuk  mengambil  peran  dalam merancang penganggaran dana dan menentukan prioritas ekonomi (Santos, 2005: 316). Proposal penganggaran  partisipatif  ini  menjadi  krusial  karena  mampu  melampaui  dikotomi  perdebatan antara  pasar  vs  negara  dan  privat  vs  publik.  Proses  penganggaran  partisipatif  secara  implisit menyiratkan  bahwa  baik  pasar  maupun  negara  harus  dikontrol  langsung  oleh  masyarakat  luas, sebab  baik  pasar  maupun  negara  selama  ini  dianggap  tidak  dapat  memberikan  akses  terhadap masyarakat untuk memutuskan secara langsung apa yang mereka kehendaki.

## Reformisme Antagonistik
Selain  menerapkannya  dalam  tiap  penyelenggaraan  WSF,  proposal  mengenai  bentuk  baru partisipatif yang dimaksud oleh partisipan WSF merupakan model yang telah diterapkan di Kerala, India  (Parameswaran,  2015).  Bentuk-bentuk  baru  partisipasi  politik  berupa  pengorganisasian politik  yang  non-hirarki,  pengambilan  keputusan  yang  berdasar  konsensus,  penganggaran
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
partisipatif,  referendum,  serta  diikutsertakannya  masyarakat  sipil  dalam  tiap  pengambilan keputusan.
Model demokrasi partisipatif yang diterapkan di Kerala berangkat dari upaya untuk mengakhiri konsentrasi kekuasaan dan kekayaan di tangan segelintir orang. Sebab, hal tersebut berimplikasi terhadap depolitisasi dan semakin pasifnya masyarakat sipil. Model demokrasi partisipatif yang dikenal dengan People’s Campaign for Decentralized Planning ini awalnya diusung oleh Kerala Sastra Sahitya Parishad/KSSP (Heller, 1995). Model tersebut kemudian diadopsi pada tahun 1996 (Williams, 2008: 38). Model tersebut mensyaratkan setiap keputusan politik yang diambil melalui proses  yang  terdesentralisasi.  Proses  deliberatif  ini  ditujukan  untuk  mendorong  partisipasi masyarakat  akar  rumput.  Proses  partisipasif  juga  melibatkan  upaya-upaya  pemberdayaan perempuan, komunitas adat dan Dalit. Selain itu, model demokrasi partisipatif yang diterapkan di Kerala diharapkan dapat kembali mengintegrasikan politik ke masyarakat.
Proposal  terkait  model  demokrasi  partisipatif  ini  dapat  diidentifikasi  sebagai  strategi reformisme antagonistik (Hardt & Negri, 2017: 276-277). Proses elektoral merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mentransformasi struktur kuasa, seperti pengalaman Kerala di mana gap antara rakyat dan elit politik berhasil dipangkas berkat demokrasi partisipatif. Namun, Hardt  dan  Negri  juga  menyatakan  bahwa  reformisme  antagonistik  memiliki  batasan  karena kekuatan-kekuatan  progresif  rawan  terkooptasi  oleh  kedaulatan  negara  yang  bukannya keberhasilan untuk mengubah struktur kuasa di dalam negara melainkan struktur kuasa di dalam negara mendistorsi kekuatan-kekuatan progresif tersebut.

## Simpulan
Perlawanan yang dilakukan WSF merupakan eksperimentasi pengorganisasian politik multitude. Bentuk pengorganisasian politik WSF yang inklusif dan horizontal berperan sebagai titik nomad bagi gerakan-gerakan perlawanan terhadap globalisasi neoliberal. WSF menyediakan ruang bagi gerakan-gerakan perlawanan tersebut untuk berjejaring melawan struktur kuasa yang tunggal pada level  politik  global.  Selanjutnya,  jejaring-jejaring  yang  terbentuk  berkat  WSF  tersebut bertransformasi  menjadi  proposal  dan  tuntutan  yang  dapat  dilihat  dari  panel-panel,  lokakarya- lokakarya  dan  seminar-seminar  yang  diselenggarakan  untuk  memfasilitasi  pertukaran  ide, manifesto dan proposal kerja.
Perlawanan WSF terhadap globalisasi neoliberal setidaknya dapat dilihat dari tuntutan dan proposal  yang  selama  ini  menyeruak  mengiringi  proses  WSF.    Proposal  dan  tuntutan  tersebut selaras dengan strategi politik multitude sebagaimana dipaparkan oleh Hardt dan Negri. Namun, apa  yang  absen  dari  upaya  perlawanan  yang  dilakukan  oleh  WSF  terhadap  globalisasi  ialah pengimplementasian  tuntutan  dan  proposal  tersebut  yang  belum  berskala  global.  Sebab,  untuk melakukan  perlawanan  terhadap  globalisasi  neoliberal,  multitude  perlu  melakukan  perlawanan yang  berskala  global.  Strategi  eksodus  dan  reformisme  antagonistik  yang  belum  berhasil diterapkan  pada  skala  global  menyebabkan  upaya  strategi  perlawanan  multitude  yang  disebut dengan merebut kekuasaan dan hegemoni belum dapat dicapai. Sebab strategi merebut kekuasaan dan  hegemoni  berbeda  dengan  strategi  eksodus  dan  reformisme  antagonistik . Strategi merebut kekuasaan dan hegemoni mensyaratkan transformasi masyarakat secara langsung dan menyeluruh, dalam skala global.

## Referensi
Brazilian Trade Unionists. (2002, January 31). Brazilian Unionists Speak out against World Social Forum in (WSF) in Porto Alegre & Civil Society. Diambil kembali dari A-Infos: http://www.ainfos.ca/02/jan/ainfos00502.html
Byrd, S., & Jasny, L. (2010). Transnational Movement Innovation and Collaboration: Analysis of World Social Forum Networks. Social Movement Studies , 355-372.
Conway, J. (2011). Cosmopolitan or Colonial? The World Social Forum as ‘contact zone’. Third World Quarterly , 217-236.
Conway, J., & Singh, J. (2009). Is the World Social Forum a Transnational Public Sphere?: Nancy Fraser, Critical Theory and the Containment of Radical Possibility. Theory, Culture & Society , 61-84.
Della-Porta, D. (2005). Multiple Belongings, Tolerant Identities, and the Construction of Another Politics. Dalam D. Della-Porta, & S. Tarrow, Transnational Protest and Global Activism (hal. 175-201). Lanham: Rowman and Littlefield.
Doerr, N. (2008). Deliberative discussion, language and efficiency in the WSF process. Mobilization: An International Quarterly , 395–410. Fisher, W., & Ponniah, T. (2015). Another World is Possible: World Social Forum Proposals for An Alternative Globalization. London: Zed Books. Fukuyama, F. (1992). The End of History and the Last Man. New York: Free Press.
Funke, P. N. (2012). The Rhizomatic Left and Neoliberal Capitalism: Theoretical Interventions on Contemporary Social Movements in the Global North. International Critical Thought , 30-41.
Gautney, H. (2010). Protest and Organization in the Alternative Globalization Era: NGOs,
Social Movements, and Political Parties. Basingstoke & New York:: Palgrave Macmillan.
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
Glasius, M., & Timms, J. (2006). The Role of Social Forums in Global Civil Society. Dalam M. Glasius, M. Kaldor, & H. Anheier, Global Civil Society 2005/6 (hal. 190-238). London: Sage Publications.
Hardt, M. (2005, January). Autopsy Interview with Michael Hardt. Diambil kembali dari Generation Online : https://www.generation-online.org/p/fpnegri15.htm
Hardt, M., & Negri, A. (1994). Labor of Dionysus: A Critiqueof the State Form . Minneapolis & London: University of Minnesota Press.
Hardt, M., & Negri, A. (2000). Empire. Cambridge: Harvard University Press. Hardt, M., & Negri, A. (2004). Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. London: Penguin.
Hardt, M., & Negri, A. (2009). Commonwealth. Cambridge: Harvard University Press.
Hardt, M., & Negri, A. (2017). Assembly. New York: Oxford University Press. Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press. Harvey, D. (2007). A Brief History of Neoliberalism. New York: Oxford University Press. Heller, P. (1995). Social Capital as Product of Class Mobilization and State Intervention: Industrial Workers in Kerala, India. World Development , 1055–1071.
Houtart, F., & Polet, F. (2001). The Other Davos. London: Zed Books. Jordan, L. (2004, January 15). The Ford Foundation and the World Social Forum. Diambil kembali dari Open Democracy: https://www.opendemocracy.net/en/article_1678jsp/
Juris, J. (2006, June 7). Youth and the World Social Forum. Diambil kembali dari Youth Activism: http://ya.ssrc.org/transnational/Juris/
Juris, J. (2008). Spaces of intentionality: Race, class and horizontality at the United States Social Forum. Mobilization , 353–371. Klein, N. (2002). Fences and Windows: Dispatches from the Front Lines of the Globalization Debate. London: Picador. Klein, N. (2003, January 30). The Hijacking of The WSF. Diambil kembali dari Naomi Klein: https://naomiklein.org/hijacking-wsf/
Laclau, E., & Chantal, M. (2011). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.
Leite, J. C. (2005). The World Social Forum: Strategies of Resistance. Chicago: Haymarket Books.
Lorenzano, L. (2000). Zapatismo: Recomposition of Labour, Radical Democracy and Revolutionary Project. Dalam J. Holloway, & E. Pelaez, Zapatista! Reinventing Revolution in Mexico (hal. 126-158). London: Pluto Press.
Parameswaran, M. (2015). Two Opposing Views on the Future of Humankind. Dalam W. Fisher,
& T. Ponniah, Another World is Possible: World Social Forum Proposals for An Alternative Globalization (hal. 324-328). London: Zed Books.
Patomaki, H. (2011). Towards global political parties. Ethics & Global Politics , 81-102. Patomaki, H., & Teivainen, T. (2002). The Art of The Possible. Helsinki: Network Institute for Global Democracy.
Pleyers, G. (2012). A Decade of World Social Forums: Internationalisation without Institutionalisation? Dalam M. Kaldor, H. Moore, & S. Selchow, Global CivilSociety 2012: Ten Years of Critical Reflection (hal. 166-183). Basingstoke & New York: Palgrave MacMillan.
Santos, B. d. (2005). Two Democracies, Two Legalities: Participatory Budgeting in Porto
Alegre, Brazil. Dalam B. d. Santos, & C. A. Rodríguez-Garavito, Law and Globalization
From Below: Towards a Cosmopolitan Legality (hal. 310-338). Cambridge: Cambridge University Press.
Santos, B. d. (2006). The Rise of the Global Left: the World Social Forum and Beyond. London: Zed Books.
Smith, J. (2007). Global Democracy and World Social Forums. London: Routledge.
Smith, J. (2008). Social Movements for Global Democracy. Baltimore: John Hopkins University Press.
Steger, M. (2013). Globalization: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. Teivainen, T. (2005). The World Social Forum: Arena or Actor? Dalam J. Leatherman, & J.
Webber, Charting Transnational Democracy (hal. 247-268). New York: Palgrave Macmillan.
Tormey, S. (2005). From utopian worlds to utopian spaces: Reflections on the contemporary radical imaginary and the social forum process. Ephemera: Theory and Politics in Organisations , 394–408.
Wallerstein, I. (2002). New Revolt Against the System. New Left Review , 29-39. Waterman, P. (2003, June 17). Open Democracy. Diambil kembali dari World Social Forum: The Secret of Fire: https://www.opendemocracy.net/en/article_1293jsp/
Williams, M. (2008). The Roots of Participatory Democracy: Democratic Communists in South Africa and Kerala, India. Basingstoke & New York: Palgrave MacMillan.
Williamson, J. (2002, November 1). What Washington Means by Policy Reform. Diambil kembali dari Peterson Institute for International Economics:
https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/what-washington-means-policy- reform
World Social Forum. (2015). Charter of Priciples. Dalam W. Fisher, & T. Ponniah, Another World is Possible: World Social Forum Proposals for an Alternative Globalization (hal. 355-358). London: Zed Books.