Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya ISSN 2087-8907 (Print); ISSN 2052-2857 (Online) Vol. 14, No. 2, Juli 2024, hlm. 162-179 Tersedia online: http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA
DOI: 10.25273/ajsp.v14i2.14794
162
Copyright@Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya Some rights reserved
Kajian  komparasi  politik  luar  negeri  Indonesia  Malaysia di era pemerintahan soekarno dan soeharto, 1963-1966
Cepi Novia Tristantri 1 *, M Syaprin Zahidi 1
1 Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Indonesia Email: cepitristantri@gmail.com*; syaprin123@umm.ac.id
Informasi artikel: Naskah diterima: 19/12/2022; Revisi: 06/06/2023; Disetujui: 03/07/2024
Abstrak: Indonesia yang baru merdeka saat itu berupaya melaksanakan politik luar negeri dengan  menjadikan  pancasila  dan  UUD  1945  sebagai  landasan.  Namun,  hubungan  antar negara  tidak  selamanya  damai,  seperti  Indonesia  dan  Malaysia  pada  1963-1966  dengan sebutan  konfrontasi  Malaysia.  Setiap  negara  memiliki  karakteristik  kepemimpinan  yang berbeda,  khususnya  masa  soekarno  dan  soeharto.  Penelitian  bertujuan  membandingkan hubungan  Indonesia-Malaysia  di  era  pemerintahan  Soekarno  dan  Soeharto.  Metode kepustakaan dan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan sumber  tertulis seperti buku,  jurnal,  artikel,  dokumen,  laporan  dan  arsip.    Hasil  penelitian menunjukkan pada era Soekarno, politik luar negeri dipengaruhi semangat ant kolonial dan anti imperialisme. Masa Soeharto mengadopsi pendekatan pragmatis dan berorientasi pada stabilitas  regional  serta  pembangunan  ekonomi.  Soekarno  yang  revolusioner  dan konfrontatif berbeda  dengan  Soeharto  yang  pragmatis  dan  moderat.  Sehingga berdampak pada  orientasi  politik  dan  diplomasi.  Hasil  penelitian  berkontribusi  untuk  memahami dinamika politik regional Asia Tenggara pada pertengahan abad ke-20 sebagai pembelajaran di masa selanjutnya. Kemudian, memberikan wawasan ideologi, kepemimpinan dan konteks internasional  memengaruhi  kebijakan  luar  negeri.  Keterbatasan  penelitian  terletak  pada sumber  data  pada  arsip,  dokumen  pemerintah,  dan  literatur  sekunder  sehingga  kurang mencakup seluruh perspektif, terutama Malaysia .
Kata kunci : komparasi; konfrontasi; politik; soekarno; soeharto
Abstract : The newly  independent  Indonesia  at that  time  tried to  carry  out  foreign  policy by making  Pancasila  and  the  1945  Constitution  as  a  foundation.  However,  relations  between countries are not always peaceful, such as Indonesia and Malaysia in 1963-1966 with the so- called Malaysian confrontation. Each country has different leadership characteristics, especially during  the  Soekarno  and  Soeharto  periods.  This  study  aims  to  compare  Indonesia-Malaysia relations  during  the  Soekarno  and  Soeharto  eras.  The  literature  method  and  descriptive analysis are used in this research by collecting written sources such as books, journals, articles, documents,  reports  and  archives.    The  results  showed  that  during  the  Soekarno  era,  foreign policy was influenced by the spirit of anti-colonialism and anti-imperialism. The Soeharto era adopted  a  pragmatic  approach  and  was  oriented  towards  regional  stability  and  economic development.  The  revolutionary  and  confrontational  Soekarno  was  different  from  the pragmatic and moderate Soeharto. This had an impact on political orientation and diplomacy. The results of the study contribute to understanding the dynamics of Southeast Asian regional politics in the mid-20th century as a lesson for the future. Then, it provides insight into ideology, leadership and the international context affecting foreign policy. The limitations of the research lie in the data sources in archives, government documents, and secondary literature so that it does not cover all perspectives, especially Malaysia.
Keywords : comparison; confrontation; politics; soekarno; soeharto

## Pendahuluan
Politik luar negeri suatu negara, termasuk Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor ekstrernal dan faktor internal. Faktor eksternal berasal dari sumber-sumber luar negara, seperti  dinamika  perpolitikan  internasional,  fenomena  global  yang  terjadi,  dan  permasalahan regional  dan  internasional.  Faktor  internal  dipengaruhi  oleh  keadaan  dalam  negeri.  Seperti kondisi  geopolitik  negara,  kondisi  ekonomi  dan  politik,  kestabilan  negara,  inflasi,  pemimpin negara,  dan  sebagainya.  Bentuk  partisipasi  bebas  dan  aktif  Indonesia  adalah  dengan bergabungnya dalam perserikatan bangsa-bangsa dan menjadi salah satu penggagas konferensi Asia  Afrika  pada  1955.  Hal  yang  dilakukan  ini  juga  merupakan  amanat  dari  pembukaan  UUD 1945. Sebagai negara yang mencintai perdamaian, nyatanya dinamika perpolitikan regional dan internasional,  Indonesia  dihadapkan  pada  kondisi  perpolitikan  dunia  yang  sangat  kompleks. Mungkin  negara  sahabat  berubah  menjadi  negara  musuh.  Hal  tersebut  bukanlah  suatu  yang mustahil mengingat setiap negara dianalogikan sebagai individu yang memiliki kepentingan dan egonya masing-masing. Seperti halnya konfrontasi yang terjadi antara Indonesia-Malaysia yang berlangsung  selama  tiga  tahun  dan  memengaruhi  kedua  negara  diberbagai  sektor.  Mulai  dari sektor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.
Hal ini tentu menjadi pembelajaran agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Politik luar negeri pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia melenceng dari prinsip politik luar negeri Indonesia  yang  bebas  dan  aktif  (Kusmayadi,  2017).  Sebenarnya  keputusan  Soekarno  untuk mengambil sikap tegas terhadap Malaysia  tidak sepenuhnya salah karena sebagai negara yang besar  dan  bertetangga  dengan  Malaysia,  Indonesia  tidak  ingin  negara  terdekatnya  menjadi boneka negara asing yang imperialis dan kolonialis. Jika hal ini dibiarkan, maka negara tersebut berpotensi  untuk  menjadi  basis  penyebaran  pengaruh  dan  paham,  bahkan  mengekspansi kekuasaannya  terhadap  negara-negara  disekitar  negara  basis  tersebut  (Kusmayadi,  2017). Ganyang!  menjadi  lagu  yang  paling  populer  di  masa  konfrontasi  1963-1966  (Farram,  2014). Peristiwa yang terjadi pada 1965-1998 merupakan dampak perang dingin yang mempengaruhi banyak negara didunia (Maksum & Bustami, 2014).
Peristiwa konfrontasi yang terjadi pada 1963-1966 memunculkan banyak literatur yang mengkaji  konfrontasi  ini  dalam  berbagai  perspektif,  seperti  perspektif  ekonomi,  hubungan internasional, ekonomi, dan lainnya. Sebagai negara yang memiliki banyak kemiripan dibidang sosial-budaya, nyatanya hubungan Indonesia-Malaysia juga tidak selamanya berjalan mulus dan kerap  kali  mengalami  pasang  surut  (Sunarti,  2014).  Hubungan  antar  dua  negara  utamanya dipengaruhi  oleh  kepentingan  nasional  dan  figur  pemimpin  negaranya.  Sunarti  kemudian memperjelas  bahwa  banyaknya  kesamaan  dan  sebutan  negara  serumpun  pun  kadang  bisa menjadi  sebuah  permasalahan.  Dengan  dinamika  yang  terjadi  pada  internal  negara,  terutama bagi negara-negara yang terletak pada satu kawasan yang sama memberikan implikasi berbeda dibanding  negara  yang  berada  pada  kawasan  yang  berbeda.  Sebagaimana  yang  terjadi  pada hubungan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1966-1966, konflik bilateral ini meskipun tidak menimbulkan  konflik  secara  fisik,  tetap  memiliki  potensi  dalam  menciptakan  persaingan  dan

## Cepi Novia Tristantri, M Syaprin Zahidi
konflik kawasan di Asia Tenggara. Selain itu, sebagian wilayah negara Malaysia yang berada di Pulau Kalimantan juga berpotensi menciptakan ketegangan didaerah perbatasan sebagai imbas dari  konflik  pemerintahnya.  Penelitian  ini  hadir  sebagai  upaya  untuk  mengkomparasikan hubungan Indonesia dengan Malaysia dalam rentang tahun 1966-1966. Konflik bilateral negara melayu ini bermula di era kepemimpinan soekarno dan berakhir di era kepemimpinan soeharto. Melalui fakta  ini  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  soeharto lebih  mengedepankan perdamaian dengan  Malaysia  yang  terbukti  dengan  tercapainya  kesepakatan  damai  antar  kedua  negara. Dengan  mengkomparasikan  hubungan  Indonesia  dan  Malaysia  ini,  diharap  dapat  menjadi pembelajaran  bagi  pemerintah  dan  rakyat  Indonesia  untuk  menghindari  hal-hal  yang  bersifat menimbulkan konflik serta mengupayakan hal-hal yang meningkatkan hubungan Indonesia dan Malaysia.  Karena  makin  dekat  letak  suatu  negara  dengan  negara  lain,  makin  tinggi  tingkat possibility konfliknya.
Urgensi penelitian ini terletak pada jejak sejarah hubungan Indonesia dan Malaysia yang diwarnai oleh beberapa konflik sehingga penelitian ini dibutuhkan untuk memperhatikan lebih saksama  lagi  tentang  kerugian-kerugian  yang  diakibatkan  oleh  dua  negara  yang  sedang berkonflik  agar  tidak  terulang  kembali.  Juga  sebagai  pengetahuan  bagi  generasi  muda  bangsa Indonesia  untuk  menjaga  sikap  demi  menghindari  tersinggungnya  warga  negara  lain  yang berpotensi  merugikan  bangsa  dan  negara  sendiri.  Sebagaimana  sejarah  konflik  Indonesia  dan Malaysia  pada  tahun  1963,  kemudian  pada  tahun  2002  tentang  klaim  pulau  Sipadan  dan Linggitan  oleh  Malaysia,  pada  tahun  2005  konflik  sengketa  kepemilikan  Ambalat,  tahun  2007 tentang klaim lagu Rasa Sayang-Sayange oleh Malaysia dan Indonesia mengklaim lagu tersebut merupakan lagu daerah Maluku. Konflik juga terjadi pada 2011 dengan pelanggaran batas oleh nelayan  Malaysia  serta  adanya  perubahan  tapal  batas  di  kabupaten  Sambas,  Kalimatan  Barat. Nilai  kebaharuan  pada  artikel  ini  terletak  pada  pengadopsian  pendekatan  komparatif  yang secara  sistematis  membandingkan  kebijakan  luar  negeri  di  bawah  dua  pemimpin  Indonesia yang  berbeda  secara  ideologis  dan  strategis.  Analisis  ini  memberikan  wawasan  baru  tentang bagaimana  perubahan  kepemimpinan  dan  konteks  politik  domestik  serta  internasional memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia.
Hasil dari studi komparatif ini dapat memberikan pelajaran dan referensi bagi pembuat kebijakan  kontemporer  tentang  bagaimana  faktor-faktor  seperti  kepemimpinan,  ideologi,  dan konteks  internasional  dapat  memengaruhi  hubungan  bilateral.  Artikel  ini  berkontribusi  pada pengembangan  teori  dan  praktik  kebijakan  luar  negeri,  khususnya  dalam  konteks  negara berkembang  yang  menghadapi  situasi  geopolitik  yang  kompleks.  Kajian-kajian  sebelumnya hanya  membahas  tentang  hubungan  Indonesia-Malaysia  selama  konfrontasi  dan  hanya membahas  satu  periode  kepemimpinan  saja.  Seperti  penelitian  oleh  Irshanto  (2019)  dengan judul  dari  konfrontasi  ke  perdamaian  (hubungan  Indonesia-Malaysia  1963-1966)  yang membahas proses damai antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian penelitian oleh Kusmayadi (2017)  dengan  judul  politik  luar  negeri  republik  Indonesia  pada  masa  konfrontasi  Indonesia- Malaysia tahun 1963-1966 yang hanya membahas tentang politik luar negeri Indonesia dimasa itu yang melenceng dari  prinsip  politik luar  negeri, bebas dan aktif.  Penelitian  oleh  Budiawan
Kajian komparasi politik luar negeri Indonesia Malaysia di era pemerintahan …
(2017) yang berjudul how do Indonesians remember konfrontasi? Indonesia-Malaysia relations and  the  popular  memory  of  confrontation  after  the  fall  of  Suharto yang  mengatakan  bahwa sentimen nasionalisme yang terjadi dimasa itu sebagai salah sat manifestasi dari kerinduan akan kebanggan  nasional  yang  diproyeksikan  dalam  kepribadian  Soekarno.  Sehingga,  belum  ada penelitian  yang  menggunakan  studi  komparasi  untuk  mengetahui  perbedaan  dan  persamaan antar  dua  masa  kepemimpinan  yang  berbeda  dalam  satu  bidang.  Hasil  penelitian  ini berkontribusi sebagai pengembangan dari kajian historis bangsa Indonesia dimasa konfrontasi tahun  1963-1966  dalam  dua  periode  kepemimpinan.  Sehingga  dapat  mengetahui  perbedaan dan persamaan karakteristik kepemimpinan yang kemudian berdampak pada hubungan politik, dan  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dimasa  itu.  Penelitian  historis  ini  berkontribusi  sebagai pengingat hubungan negara bertetangga, seperti Indonesia dengan Malaysia, ditambah dengan kesamaan kebudayaan dan kebangsaan Melayu meski memiliki banyak persamaan,  hal tersebut yang kerap menjadi pemicu terjadinya konflik.
Penelitian ini dapat digunakan untuk mengingat kembali faktor-faktor terjadinya konflik agar  tidak terulang dikemudian hari mengingat dampak dan kerugian yang ditimbulkan.  Baik dari  sektor  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  serta  keamanan.  Konfrontasi  ini  juga  menyebabkan ketegangan didunia internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan  dalam  memperdalam  pemahaman  tentang  evolusi  politik  luar  negeri  Indonesia selama  era  Soekarno  dan  Soeharto,  terutama  dalam  konteks  konfrontasi  dengan  Malaysia. Dengan mengungkap perbedaan pendekatan, orientasi ideologis, dan strategi diplomasi antara kedua  era  tersebut,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menyediakan  landasan  yang  kuat  bagi analisis  yang  lebih  terperinci  tentang  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kebijakan  luar  negeri Indonesia.  Dengan  memperkaya  literatur  akademik  dan  memberikan  wawasan  praktis  bagi pembuat  kebijakan,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  landasan  yang  berguna  untuk merumuskan  strategi  luar  negeri  yang  lebih  efektif  dan  responsif  terhadap  dinamika  regional dan global yang terus berubah.

## Metode
Metode  kepustakaan  digunakan  untuk  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  historis (Huda, 2021) serta kebijakan luar negeri kedua negara selama periode konfrontasi. Berdasarkan penelitian  oleh  (Maksum  &  Bustami,  2014)  dengan  tema  politik  luar  negeri  Indonesia  era soekarno: Konfrontasi Indonesia-Malaysia, dapat diketahui bahwa di era Soekarno, politik luar negeri Indonesia didominasi oleh semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Sedangkan di  Era  Soeharto,  Indonesia  menjadi  lebih  pragmatis  dan  fokus  pada  pembangunan  ekonomi. Perbedaan  karakter  ini  yang  berdampak  pada  hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dan Malaysia.  Hal  ini  yang  kemudian  menjadi  menarik  karena  perbedaan  kepemimpinan  dua pemimpin  negara  dalam  hal  ini  adalah  Presiden,  berdampak  signifikan  pada  hubungan  antar negara.  Dalam  melakukan  penelitian,  langkah  pertama  dalam  menentukan  kredibilitas  dan relevansi  sumber  adalah  melakukan  penelusuran  literatur  tertulis  menggunakan  Scopus, CrossRef  Metadata  Research,  Indonesia  Onesearch,  serta  Google  sebagai search  engine untuk
Cepi Novia Tristantri, M Syaprin Zahidi
menemukan berbagai jenis sumber, termasuk buku, artikel jurnal, dokumen pemerintah, arsip, dan  laporan  diplomatik  dari  periode  tersebut.  Teknik  instrumen  yang  digunakan  dalam penelusuran ini meliputi kata kunci spesifik terkait topik penelitian dan penggunaan filter untuk memastikan relevansi dan kualitas sumber yang ditemukan. Dalam proses ini, sumber-sumber dipilih  berdasarkan  kriteria  kredibilitas  dan  relevansi.  Kredibilitas  sumber  ditentukan  dengan mempertimbangkan  reputasi  penulis,  penerbit,  serta  validitas  dan  keakuratan  data  yang disajikan.  Relevansi  sumber  diukur  berdasarkan  seberapa  dekat  isi  sumber  tersebut  dengan topik  penelitian,  serta  kontribusinya  dalam  menjawab  pertanyaan  penelitian  yang  diajukan. Untuk  menguji  keabsahan  data  yang  dikumpulkan,  peneliti  menerapkan  metode  triangulasi (Moleong, 2018) dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Setelah mengumpulkan berbagai sumber, peneliti menganalisis  informasi  yang  terkandung  untuk  mengidentifikasi  pola,  tema,  dan  perbedaan dalam  pendekatan kebijakan  luar  negeri antara  kedua  era pemerintahan.  Teknik analisis data yang digunakan mencakup analisis konten dan komparatif (Arikunto, 2014)untuk menemukan kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Analisis  ini dilakukan melalui sintesis dari berbagai sumber  yang  telah  diverifikasi  kredibilitas  dan  relevansinya.  Peneliti  dapat  memberikan gambaran  yang  komprehensif  dan  mendalam  tentang  bagaimana  masing-masing  pemimpin menghadapi  konfrontasi  Indonesia  dengan  Malaysia.  Penggunaan  metode  kepustakaan memungkinkan  peneliti  untuk  membangun  argumen  yang  kuat  dan  berbasis  bukti,  serta memberikan  kontribusi  baru  dalam  memahami  dinamika  hubungan  internasional  di  Asia Tenggara pada masa konflik Indonesia-Malaysia.

## Hasil dan Pembahasan

## Politik luar negeri Indonesia era orde lama
Politik luar negeri Indonesia dimulai dari era orde lama yang dipimpin oleh Ir. Soekarno selaku presiden pertama republik Indonesia pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Politik luar negeri  Indonesia  tidak  hanya  membahas  tentang  instrumen  apa  dan  bagaimana  Indonesia melakukan hubungan luar negerinya dengan negara lain, tetapi lebih dalam daripada itu, yaitu tentang  pandangan  dan  sikap  Indonesia  dalam  mempertahankan  kemerdekaan  dan kedaulatannya  serta  upaya-upaya  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan  keinginan  nasional Indonesia saat itu. Oleh karena itu, digunakanlah Pancasila dan UUD 1945 sebagai pandangan dan pedoman arah politik luar negeri Indonesia agar tidak keluar dari haluan-haluan negara. Di era orde lama dengan kepemimpinan Soekarno inilah Indonesia mengalami masa-masa sulit di mana terjadi gejolak dan ketidakstabilan politik dimana-mana, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, Indonesia dihadapkan pada melunjaknya animo rakyat Indonesia untuk memperjuangkan  dan  mempertahankan  kemerdekaan  yang  telah  ratusan  tahun  dinanti- nantikan  bangsa  Indonesia  sejak  masa  penjajahan  Belanda  hingga  Jepang  sampai  akhirnya berhasil  memproklamasikan  kemerdekaan  Indonesia.  Meski  demikian,  Indonesia  dihadapkan kembali dengan tantangan yang lebih besar, yakni memperjuangkan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan dari dunia internasional dengan tidak mudah. Di era kepemimpinan soekarno
Kajian komparasi politik luar negeri Indonesia Malaysia di era pemerintahan …
sedari  awal  Indonesia  berambisi  untuk  menjadi  pemimpin  Asia,  terutama  Asia  Tenggara. Bahkan, pasca diselenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, soekarno mengklaim  bahwa  Indonesia  dapat  menjadi  pemimpin  untuk  negara  Asia  dan  Afrika.  Dimasa orde lama ini Indonesia terlihat memiliki kedekatan khusus dengan republik rakyat Tiongkok, sedangkan  di  sisi  lain,  kurang  memiliki  hubungan  baik  dengan  negara  barat  yang  dianggap sebagai  negara  kolonialis  dan  imperialis  oleh  Soekarno,  termasuk  renggangnya  hubungan Indonesia  dengan  Malaysia.  Soekarno  terfokus  pada  pembenahan  politik  ditengah-tengah kondisi  perekonomian  dalam  negeri  Indonesia  yang  memburuk.  Indonesia  di  masa  ini  fokus terhadap perbaikan ekonomi dalam negeri, di mana banyak hal di sektor ekonomi yang berada di  bawah  kendali  negara.  Hal  semacam  ini  lebih  terlihat  sebagai  salah  satu  penerapan  model marxisme,  yang  mana  salah  satu  perspektif  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  fenomena ekonomi,  khususnya  ekonomi  internasional.  Windari  and  Aziz  (2022)  mengemukakan  bahwa memanfaatkan  peluang  ekonomi  di  tengah-tengah  globalisasi  bukan  suatu  hal  yang menunjukkan sebagai bangsa yang lemah, tetapi justru sebagai salah satu upaya efektif untuk mencapai  tujuan  yang  lebih  substantif.  Mengutamakan  kepentingan  rakyat  merupakan  salah satu wujud demokrasi (Windari & Aziz, 2022).

## Politik luar negeri Indonesia di era orde baru
Orde  baru  merupakan  era  kepemimpinan  terlama  di  Indonesia  dengan  masa  32  tahun sejak 1968 hingga 1998 yang dipimpin oleh soeharto yang pada saat itu dipilih oleh MPRS untuk menggantikan  presiden  RI  yang  sebelumnya  dijabat  oleh  Ir.  Soekarno  (Maksum  &  Bustami, 2014).  Dengan  eranya  yang  begitu  panjang,  tentu  ada  banyak  sektor  yang  berjalan  dengan dinamika  yang  variatif.  Orde  baru  memiliki  banyak  corak  pemerintahan  dan  kepemimpinan yang  berbeda  dengan  orde  lama.  Baik  dari  presidennya,  jajaran  menterinya,  maupun  unsur perbantuan lain. Sehingga era ini memiliki karakteristik dan unsur khas yang tidak dimiliki era orde  lama.  Karakteristik  tersebut  adalah  gaya  militeristik  dan  terpusat.  Dengan  artian  bahwa segala  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  ditentukan  serentak  dan  seragam  oleh pemerintah  pusat.  Meski  terkesan  otoriter,  namun  hal  ini  ditujukan  untuk  mengupayakan pembangunan  ekonomi  serta  kestabilan  politik  yang  dimasa  itu  menjadi  fokus  utama  karena berjalan  cukup  buruk.  Diawal  kepemimpinannya,  Soeharto  dihadapkan  pada  realitas permasalahan ekonomi dalam negeri yang luar biasa buruk sebagai warisan dari pemerintahan sebelumnya  di  orde  lama.  Terjadi  pengalihan  fokus  dari  pembangunan  bangsa  menjadi pembangunan  ekonomi  karena  memang  sektor  ekonomi  yang  harus  diprioritaskan  pada  saat itu.  Selain  itu,  juga  perbaikan  hubungan  dengan  pihak  Barat  yang  dimasa  pemerintahan sebelumnya  berjalan  cukup  dingin.  Secara  prinsip,  soeharto  hanya  melakukan  pemurnian prinsip  politik  luar  negeri  Indonesia,  bukan  merubah  haluannya.  Dalam  pidatonya  pada  1966 dihadapan majelis permusyawaratan rakyat  sementara, pada intinya Soeharto menyampaikan tentang  dua  fokus  utama  politik  luar  negeri  Indonesia,  yakni  stabilitas  keamanann  dan pembangunan. Pembangunan bandara juga merupakan hal esensial untuk meningkatkan arus pertukaran barang dan jasa (Huynh et al., 2020). Tidak jauh berbeda dengan era pemerintahan

## Cepi Novia Tristantri, M Syaprin Zahidi
orde lama,  pemerintahan  orde baru  juga  tentu  memiliki  kepentingan nasional Indonesia yang ingin  diraih  untuk  kemaslahatan  rakyat.  Salah  satu  intrumen  yang  digunakan  untuk merealisasikan  hal  tersebut  adalah  dengan  melalui  politik  luar  negeri  yang  kemudian diaktualisasikan dalam kebijakan politik luar negeri. Hal yang menjadi tujuan utama orde baru adalah pembangunan dan kestabilan politik. Dimasa ini orde baru berjuang dengan sangat keras untuk mengembalikan arah politik luar negeri Indonesia pada haluan awal dan mengembalikan nama  baik  bangsa  yang  sempat  tercoreng  dimasa  orde  lama  dengan  berbagai  peristiwa  yang pernah terjadi. Seperti, orde lama yang terkesan condong ke salah satu blok, yakni blok timur, sedangkan  prinsip  politik  luar  negeri  Indonesia  adalah  bebas  dan  aktif.  Hal  ini  kemudian ditanggapi dalam pemerintahan orde baru dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan republik rakyat Tiongkok meski pada 1990 Indonesia dan Tingkok kembali membuka hubungan diplomasi atas kepentingan ekonomi.
Politik luar negeri orde baru sering dianggap sebagai antitesis dari orde lama. Politik luar negeri  Indonesia  dimasa  orde  lama  terkesan  terlalu  high  profile,  revolusioner,  dan  berani terhadap berbagai hal yang dirasa tidak sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia. Di era orde baru,  soeharto  berpandangan  untuk  lebih  mengutamakan  visi  dan  misi  jangka  panjang  serta lebih  low  profile.  Soeharto  dipandang  sebagai  pemimpin  yang  tegas,  berani,  cerdas,  dan  teliti dalam  menentukan  arah  kebijakannya.  Perbedaan  lainnya  terletak  pada  segi  pergaulannya, soekarno  yang  cenderung  hangat,  ramah  tamah,  dan  populer  berbanding  terbalik  dengan soeharto  yang  terkesan  otoriter  dan  sangat  formal.  Kesan  ini  diperkuat  dengan  banyaknya pengerahan militer yang dilakukan sebagai garda utama negara. Meski demikian, hal ini jugalah yang  meningkatkan efisiensi  perpolitkan  dalam  dan  luar  negeri karna  pemerintahannya tidak pandang buluh. Soekarno dan soeharto memiliki perbedaan gaya politik luar negeri. Soekarno dalam  menangani permasalahan  internasional cenderung  untuk menggunakan kekuatan yang cukup  agresif  dengan  penekanan-penekanan  terhadap  pihak  yang  terlibat  meski  tidak sepenuhnya  melupakan  soft  power  seperti  diplomasi  dan  kerja  sama.  Di  era  Soeharto  politik luar  negeri  Indonesia  cenderung  soft  power  di  mana  Soeharto  berusaha  untuk  mem-framing Indonesia sebagai negara yang ramah namun tetap tegas.
Di  era  ini,  Indonesia  cenderung  lebih  berhati-hati  dalam  bersikap  dan  mengutamakan politik kawasan.  Karena  menurut  soeharto, untuk  menciptakan  kestabilan  dimulai  dari dalam negeri yang kemudian diperkuat dengan kestabilan di kawasan. Dimasa ini Soeharto berusaha mengembalikan  hubungan  baik  Indonesia  dengan  beberapa  negara,  seperti  Malaysia  dan Singapura  serta  melibatkan  diri  kembali  pada  pergaulan  internasional  dengan  membina hubungan baik di wilayah regioal dan internasional. Kebijakan-kebijakan keras dan konfrontatif dimasa  orde  lama  diubah  pada  masa  orde  baru  menjadi  hubungan  yang  lebih  damai  dan bersahabat. Seperti, normalisasi hubungan antara Indonesia-Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966 yang berlokasi di Jakarta, bergabungnya kembali Indonesia dengan PBB pada 1966 setelah sebelumnya mengeluarkan diri pada 1965 dan terkesan dikucilkan dari pergaulan internasional saat  itu  (Kusmayadi,  2017),  meningkatkan  kerja  sama  regional  dengan  menjadi  salah  satu penggagas terbentuknya ASEAN, menjadi ketua organisasi konferensi islam (OKI), serta menjadi
Kajian komparasi politik luar negeri Indonesia Malaysia di era pemerintahan …
salah satu penggagas gerakan non blok. Meski dianggap sebagai era yang cukup stabil, nyatanya ada beberapa hal yang justru mencoreng nama baik ini. Seperti pemutusan hubugan diplomatik Indonesia  dengan  republik  rakyat  Tiongkok  meski  kemudian  dinormalisasikan  pada  1990 dengan  alasan  ekonomi.  Instrumen  yang  paling  sering  digunakan  Indonesia  untuk  meraih national interest adalah dengan membuka investasi dari asing, menerima bantuan dari negara asing,  perdagangan  bebas,  serta  kerja  sama  diwilayah  regional.  Dimasa  orde  baru  Indonesia berhasil  menunjukkan  peningkatan  yang  pesat  dalam  berbagai  sektor,  seperti  dari  sektor pembangunan  dan  ekonomi.  Karena  salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  pembangunan ekonomi  adalah  bergabung  dengan  dunia  luar  (Windari  &  Aziz,  2022).  Meski  secara  looking outward  Indonesia  dikenal  sebagai  bangsa  yang  low  profile,  tetapi  di  dalam  negeri  terkesan sangat  keras  dan  otoriter.  Ada  banyak  pembatasan  yang  dilakukan  pemerintah  untuk mempertahankan  eksistensi  kekuasannya.  Terutama  dalam  hal  penyampaian  suara  atau aspirasi  (Booth,  2000)  yang  sangat  dibatasi  hingga  menyebabkan  demokrasi  mati  dinegeri sendiri.  Sentralisasi  yang  cukup  ekstrem  kemudian  memunculkan  gejolak  gerakan  separatis, seperti di Aceh, Timor Timur, dan Irian Jaya yang direspon dengan pengerahan kekuatan militer oleh  pemerintah.  Para  petinggi  militer  banyak  ditugaskan  sebagai  duta  besar,  jabatan pemerintahan  juga  banyak  dikuasai  oleh  kalangan  militer.  Pada  titik  inilah  militer  banyak berperan dalam perpolitikan luar negeri orde baru yang pada akhirnya menempatkan Indonesia sebagai negara yang high profile.

## Tabel 1
Perbandingan politik luar negeri Indonesia pada era soekarno dan soeharto (komparasi dari buku “Nationalism and Revolution in Indonesia”, “The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945- 1967”, A History of Modern Indonesia Since c.1200“, “Indonesian Forein Policy and The Dilemma of Dependence: From Sukarno to Soeharto”, “Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and Fall of the New Order”)
Era Soekarno Era Soeharto Fokus  dalam  rangka  mempejuangkan  dan mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia yang baru dideklrasikan. Fokus  pada  pembangunan,  kestabilan ekonomi, dan keamanan. Terkesan  lebih  condong  ke  blok  kiri (sosialis-komunis). Berupaya untuk menstabilkan hubungan  antara  blok  kanan  dan  blok kiri. Keluar  dari  PBB  pada  1961  karena diangkatnya  Malaysia  sebagai  DK  Tidak Tetap  PBB  dimasa  konflik  Indonesia- Malaysia. Indonesia  bergabung  kembali  dengan PBB pada 1966 sebagai salah satu upaya menstabilkan kondisi domestik Indonesia saat itu. Indonesia  terlibat  dengan  cukup  aktif  dalam pergaulan  internasional,  seperti  menjadi salah  satu  penggagas  terbentuknya  ASEAN dan KAA sert menjadi ketua (OKI). Indonesia  berperan  dengan  lebih  aktif dan  terbuka  terhadap  kerjasama  dan hubungan  dengan  berbagai  negara  dan entitas non-negara lainnya.
Sempat  melenceng  dari  prinsip  politik  luar  Berusaha  memurnikan  kembali  prinsip
Cepi Novia Tristantri, M Syaprin Zahidi
negeri Indonesia yang bebas dan aktif karena ada  kecenderungan  pada  salah  satu  blok serta  adanya  konflik  dengan  beberapa neagra. politik  luar  negeri  Indonesia,  salah satunya dengan memperbaiki hubungan dengan  berbagai  negara  dan  kawasan yang sempat memiliki kerenggangan. Indonesia dimasa ini terkesan over protective terhadap hal-hal yang dirasa tidak sejalan/sepaham  dengan  jatidiri  bangsa Indonesia. Cukup  terbuka  dengan  perubahan, kerjasama, dan hubungan dengan  dunia internasional. Merupakan masa dimana konfrontasi Indonesia-Malaysia sejak 1963 bermula. Era  dimana  konfrontasi  Indonesia- Malaysia  diselesaikan  dan  berakhir perdamaian kedua negara pada 1966. Terjadi  gejolak  diberbagai  sektor,  seperti politik  dan  ekonomi  yang  belum  stabil, ditambah  dengan  konfrontasi  Indonesia- Malaysia  yang  semakin    memperburuk keadaan. Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara tidak sepenuhnya stabil, akan tetapi banyak sektor, terutama ekonomi dan  pembangunan  manusia  yang  lebih baik  dibanding  dengan  pemerintahan sebelumnya. Bersikap  idealis-realis.  Dimana  memegang teguh prinsip-prinsip kebangsaan dan berambisi untuk menjadi pemimpin Asia. Lebih bersikap liberalis dengan menerima berbagai bantuan dan kerjasama internasional. Dimasa  ini  terjadi  kemunduran  ekonomi yang  cukup  berpengaruh,  terutama  untuk sektor  pedagangan  dan  diwilayah  sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia. Kondisi  ekonomi  membaik  seiring dengan normalisasi hubungan diplomatik,  sehingga  arus  perdagangan barang dan jasa dapat berjalan kembali. Terjadi  pemutusan  hubungan  diplomatik dengan Malaysia. Normalisasi hubungan diplomatik dengan Indonesia. Terjadi  perdagangan  illegal  pada  beberapa komoditas,  terutama  hasil  pertanian  dan perikanan  karena  rakyat  kehilangan  tujuan ekspor dan  impornya. Perdagangan  illegal  mampu  dibendung dan berjalan normal perlahan. Politik  luar  negeri  yang  cukup  agresif  dan penuh  penekanan  terhadap  negara-negara yang  dirasa  merupakan  penyebab  dan pendorong terhadap keamanan  nasional dan regional. Politik luar negeri yang diterapkan lebih menggunakan cara-cara soft diplomacy. Penggunaan hard power cukup mendominasi. Penggunaan soft power mendominasi Bersahabat dengan negara-negara blok kiri. Terkesan anti blok kiri, hal ini diperkuat dengan pemutusan hubungan diplomatik  antara  Indonesia-Tingkok meski  kemudian  dinormalisasi  pada 1989. Pemimpin  yang  tegas,  ramah,  dan  populer dikalangan rakyat Indonesia. Pemimpin  yang  tegas,  cerdas,  dan otoriter.  Hal  ini  berdampak  pada pembatasan beberapa sektor dan
pemerintahan dengan sistem terpusat.
Kajian komparasi politik luar negeri Indonesia Malaysia di era pemerintahan …
Di  era  soekarno,  fokus  utama  kebijakan  luar  negeri  adalah  memperjuangkan  dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru dideklarasikan, dengan pendekatan yang cenderung ideologis  dan revolusioner. Sebaliknya, di era  soeharto, kebijakan luar negeri  lebih berfokus  pada  pembangunan  ekonomi,  kestabilan,  dan  keamanan  dengan  pendekatan  yang lebih  pragmatis  dan  terarah  pada  kesejahteraan  domestik.  Dalam  hal  orientasi  ideologis,  era soekarno cenderung berpihak pada blok kiri (sosialis-komunis), menjalin hubungan erat dengan negara-negara  sosialis  seperti  Uni  Soviet  dan  Tiongkok.  Di  era  soeharto,  Indonesia  berupaya menstabilkan  hubungan antara  blok kanan dan  kiri,  dengan pendekatan  diplomasi  yang  lebih seimbang  dan  pragmatis.  Keanggotaan  Indonesia  dalam  PBB  juga  mencerminkan  perbedaan strategi kedua era ini. Soekarno memutuskan untuk keluar dari PBB pada 1965 sebagai protes terhadap  pengangkatan  Malaysia  sebagai  anggota  tidak  tetap  Dewan  Keamanan  PBB. Sebaliknya, soeharto membawa Indonesia bergabung kembali dengan PBB pada 1966 sebagai bagian dari upaya menstabilkan kondisi domestik dan memperbaiki hubungan internasional.
Peran  internasional  Indonesia  juga  berbeda  di  kedua  era.  Di  masa  soekarno,  Indonesia sangat  aktif  dalam  organisasi  internasional  seperti  ASEAN,  KAA,  dan  OKI,  mempromosikan solidaritas  anti  imperialisme.  Di  masa  soeharto,  Indonesia  lebih  terbuka  terhadap  kerja  sama internasional  dan  berperan  aktif  dalam  memperkuat  hubungan  dengan  berbagai  negara  dan entitas  non-negara.  Prinsip  politik  luar  negeri  Indonesia  juga  mengalami  pergeseran.  Di  era Soekarno, kebijakan sering melenceng dari prinsip bebas dan aktif dengan kecenderungan pada satu  blok  serta  konflik  dengan  beberapa  negara.  Soeharto,  sebaliknya,  berusaha  memurnikan kembali  prinsip  bebas  dan  aktif,  memperbaiki  hubungan  dengan  negara  dan  kawasan  yang sebelumnya renggang. Soekarno sangat protektif terhadap hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan jati diri bangsa, sementara Soeharto lebih terbuka terhadap perubahan, kerja sama, dan hubungan internasional. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia dimulai di era soekarno pada 1963 dan diselesaikan  di era  soeharto  pada 1966. Kondisi domestik  di  era  soekarno penuh dengan gejolak politik dan ekonomi yang belum stabil, diperparah oleh konfrontasi dengan Malaysia.
Di era soeharto, stabilitas yang lebih baik dicapai di beberapa sektor, terutama ekonomi dan  pembangunan  manusia  meskipun  tidak  sepenuhnya  stabil.  Dalam  hal  sikap  politik, Soekarno  bersikap  idealis-realis  dengan  ambisi  menjadi  pemimpin  Asia,  sedangkan  Soeharto lebih liberalis dengan penerimaan bantuan dan kerja sama internasional. Kemunduran ekonomi signifikan  terjadi  di  era  Soekarno,  terutama  dalam  perdagangan  di  wilayah  perbatasan, sementara kondisi ekonomi membaik di era soeharto seiring normalisasi hubungan diplomatik, mengaktifkan  kembali  arus  perdagangan.  Hubungan  diplomatik  juga  berbeda,  dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia di era soekarno dan normalisasi hubungan di era soeharto. Perdagangan ilegal marak di era Soekarno karena kehilangan tujuan ekspor dan impor, sementara di era soeharto, perdagangan ilegal dibendung dan perdagangan normal pulih. Pendekatan diplomatik juga berubah dari agresif dan penuh penekanan di era Soekarno menjadi lebih mengedepankan soft diplomacy di era soeharto. Penggunaan kekuatan juga bergeser dari dominasi  hard  power  di  era  soekarno  ke  dominasi  soft  power  di  era  soeharto.  Soekarno

## Cepi Novia Tristantri, M Syaprin Zahidi
bersahabat  dengan  negara-negara  blok  kiri,  sedangkan  soeharto  terkesan  anti  blok  kiri, termasuk  pemutusan  hubungan  diplomatik  dengan  Tiongkok  yang  dinormalisasi  pada  1989. Gaya kepemimpinan juga berbeda. Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang tegas, ramah, dan populer di kalangan rakyat Indonesia, sementara soeharto dikenal sebagai pemimpin yang tegas, cerdas, dan otoriter, dengan sistem pemerintahan yang terpusat dan pembatasan di beberapa sektor. Politik luar negeri Indonesia di era soekarno dan soeharto menunjukkan perbedaan yang signifikan  dalam  pendekatan,  orientasi  ideologis,  dan  strategi  diplomasi.  Soekarno  berfokus pada  perjuangan  ideologis  dan  anti  imperialisme  dengan  pendekatan  konfrontatif,  sementara soeharto  mengedepankan  pragmatisme,  pembangunan  ekonomi,  dan  stabilitas  dengan pendekatan diplomasi yang lebih lembut dan inklusif. Perubahan ini mencerminkan pergeseran prioritas nasional dari politik ideologis ke pembangunan ekonomi dan stabilitas domestik.

## Hubungan Indonesia dan Malaysia era orde lama
Prinsip politik luar negeri merupakan hal mutlak yang harus dijaga dan diterapkan oleh Indonesia sebagai peace broker dan untuk menjaga eksistensinya. Tetapi, di era orde lama ini, hal  tersebut  tidak  berjalan  dengan  baik.  Soekarno  dengan  pemikiran  idealis  dan  ambisinya beberapa  kali  menetapkan  kebijakan  luar  negeri  yang  kontroversial  dan  menempatkan Indonesia  pada  posisi  dilema  yang  sulit.  Dimasa  ini  hubungan  luar  negeri  antara  Indonesia dengan Malaysia berjalan kurang harmonis. Hubungan Indonesia dan Malaysia memburuk saat adanya wacana pembentukan federasi Malaysia antara Malaysia, Singapura, dan Sarawak oleh Tuanku  Abdul  Rahman  (Irshanto,  2019).  Kerenggangan  ini  juga  disebabkan  karena  adanya beberapa  klaim  kebudayaan  oleh  Malaysia  terhadap  kebudayaan  asli  Indonesia,  sengketa kepemilikan  pulau  di  Laut  Sulawesi  oleh  Malaysia  (Butcher,  2013),  rencana  pembentukan federasi Malaysia, kemudian diperparah dengan diterimanya Malaysia sebagai DK Tidak Tetap PBB  dimasa  konflik  saat  Indonesia  masih  menjadi  anggota  PBB.  Hal  tersebut  membuat hubungan  kedua  negara  ini  memanas.  Singkatnya,  konfrontasi  Indonesia  dan  Malaysia merupakan  sebuah  perseteruan  yang  terjadi  antara  Malaysia,  Sabah,  Serawak,  serta  Brunei. Situasi ini terjadi pada 1963-1966 antara Indonesia dengan federasi Malaysia.
Konflik  yang  terjadi  dilatarbelakangi  oleh  keinginan  pemerintah  Malaysia  untuk membentuk pemerintahan federasi Malaysia atau persekutuan tanah melayu yang terdiri dari Brunei, Serawak, dan Sabah pada tahun 1961. Keinginan ini ditentang keras oleh soekarno. Hal tersebut  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  perjanjian  Manila  yang  pernah  dilakukan. Soekarno  juga  berpandangan  bahwa  federasi  tersebut  merupakan  alat  bagi  Inggris  untuk melakukan  kolonialisme  dan  imperialisme  gaya  baru.  Hal  ini  mengkhawatirkan  keamanan nasional Indonesia dan keamanan ragional Asia Tenggara. Nugroho (2016) menuturkan bahwa wacana  pembentukan  federasi  Malaysia  juga  dipengaruhi  atas  kecemburuan  barat  yang memandang soekarno lebih condong dengan negara kiri atau timur. Wacana ini ditentang keras oleh  pemerintah  Indonesia,  soekarno  pada  saat  itu  menyampaikan  bahwa  pembentukan federasi Malaysia tidak lain hanya boneka bentukan Inggris untuk melakukan kontrol di wilayah Asia  Tenggara.  Kusmayadi  (2017)  juga  berpandangan  bahwa  konflik  yang  terjadi  antara
Kajian komparasi politik luar negeri Indonesia Malaysia di era pemerintahan …
Indonesia  dan  Malaysia  ini    kemudian  dimanfaatkan  oleh  PKI  untuk  mendekatkan  Indonesia kepada negara asing yang berhaluan komunis, seperti RRC, Korea Utara, serta Uni Soviet pada saat  itu.  Konfrontasi  yang  terjadi  juga  memberikan  dampak  terhadap  perkembangan  Islam moderat  di  Indonesia  (Windari  &  Aziz,  2022).  Keterlibatan  organisasi  islam  yang  digembar- gemborkan oleh soekarno pada  saat itu berdampak pada terjadinya krisis politik islam  secara domestik. Dengan berbagai pertimbangan, seperti letak geografis antara Indonesia dan Malaysia yang berdekatan, rasa serumpun sebagai bangsa melayu, sejarah hubungan baik kedua negara sebelumnya, saling ketergantungan antar kedua belah pihak hingga untuk menjaga kestabilan regional  Asia  Tenggara,  Indonesia  melakukan  upaya  diplomasi  dengan  pemerintah  Malaysia untuk  menyudahi  konflik.  Pada  saat  itu  soekarno  bertemu  dengan  perdana  menteri  Malaysia, Tuanku Abdul Rahma di Tokyo, Jepang, di tahun 1963. Pertemuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan adanya konferensi tingkat menteri luar negeri di Manila, Filipina pada 1963. Pertemuan ini dihadiri oleh tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ketiga negara melakukan kesepakatan pembentukan federasi Malaysia. Tetapi, Malaysia melakukan pelanggaran terhadap perjanjian  ini  dengan  ditandatangani  pembentukan  federasi  Malaysia  oleh  perdana  menteri Malaysia, Tuanku Andul Rahma dengan Inggris. Naskah pembentukan itu ditandatangani pada Juli 1963 di London, Inggris. Inti naskah tersebut adalah pembentukan federasi Malaysia akan dilaksanakan pada 1963. Soekarno menentang pembentukan federasi Malaysia.
Pemuda Malaysia geram akan pernyataan soekarno dan sikap Indonesia yang seolah-olah ikut  campur  terhadap  penentuan  masa  depan  negaranya.  Terbukti  adanya  aksi  anarkis  oleh pemuda  pemudi  Malaysia  dengan  cara  menyerang  kantor  kedutaan  besar  Indonesia  di  Kuala Lumpur.  Hal  senada  juga  dilakukan  Indonesia  dengan  melakukan  aksi  yang  sama  terhadap kantor  Kedutaan  Malaysia  dan  kedutaan  Inggris.  Selain  penyerangan  terhadap  kantor  atase negara, aksi anarkis menjalar disekitar perbatasan Indonesia dan Malaysia di pulau Kalimantan. Dimasa ini lahir slogan konfrontasi Malaysia dan ganyang Malaysia yang populer. Bahkan, lagu ganyang! turut mewarnai diera  tahun 1963-1966 (Farram, 2014). Indonesia cukup dikucilkan dari dunia interasional karena dianggap sebagai negara yang mencari masalah dan mencampuri urusan negara lain. Masyarakat Indonesia turut menaruh rasa kecewa terhadap pemerintahan soekarno  dan  menyebabkan  terjadinya  aksi  demonstrasi.  Pada  akhirnya  soekarno  mulai melunak dan konflik antara Indonesia dan Malaysia ini dapat diselesaikan dimasa pemerintahan selanjutnya,  yakni  di  era  orde  baru  dengan  soeharto  sebagai  pemimpinnya.  Stigma  buruk terhadap  Indonesia  saat  itu  diperparah  dengan  pelarangan  penggunaan  mata  uang  Singapura dan  Malaysia  yang  sebelumnya  sering  digunakan  di  kepulauan  Riau  diberlakukan  sejak  15 Oktober  1953  yang  diganti  dengan  penggunaan  mata  uang  kepulauan  Riau  rupiah  (KRRp) dalam mendedollarisasi atau mengurangi penggunaan dolar secara bertahap.

## Hubungan Indonesia dan Malaysia era orde baru
Hubungan  Indonesia  dan  Malaysia  diera  orde  baru  mengalami  pemulihan.  Soeharto berupaya  menstabilkan  hubungan  Indonesia  dengan  banyak  negara.  Upaya  ini  dilakukan dengan  menormalisasi  hubungan  Indonesia  dengan  banyak  negara,  seperti  Singapura,  Brunei

## Cepi Novia Tristantri, M Syaprin Zahidi
Darussalam, dan terutama Malaysia. Upaya perbaikan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.  Banyak  penderitaan  dan  kerugian  yang  diakibatkan  dengan  adanya  konflik  antar  dua negara. Politik luar negeri era orde lama kemudian memanifestasikan prinsipnya dalam sebuah pembentukan persetujuan Bangkok dengan isi utamanya penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia yang sebelumnya terputus. Setelah upaya ini  terealisasi,  kemudian  diikuti  dengan  aksi-aksi  damai  Indonesia  lainnya  dengan  kembali bergabung  menjadi  anggota  PBB pada  1966. Di era  orde baru konfrontasi  yang  terjadi  antara Indonesia  dan  Malaysia  terselesaikan  melalui  persetujuan  Bangkok  pada  8  Agustus  1967  di Bangkok,  Thailand.  Inti  dari  persetujuan  ini  adalah  mengakhiri  konflik  yang  terjadi  serta memulihkan  kembali  hubungan  diplomatis  kedua  negara.  Persetujuan  Bangkok  ditandatangi oleh  perdana  menteri  Adam  Malik  dari  Indonesia  dan  Tuan  Abdul  Razak  dari  Malaysia. Perjanjian ini kemudian ditandatangani pada 11 Agustus 1966 dan menandakan konflik antara Indonesia dan Malaysia berakhir. Adapun hasil dari persetujuan Bangkok, yaitu.
Rakyat Sabah dan Serawak diberikan kesempatan lagi untuk mempertimbangkan kembai posisi mereka dalam kemasyarakatan Malaysia. Kedua pemerintah, yakni Indonesia dan Malaysia  berkenan  untuk  memulihkan  hubungan  diplomatik.  Bersedia  menghentikan segala macam bentuk permusuhan.

## Tabel 2
Perbandingan  hubungan  Indonesia-Malaysia  pada  era  soekarno  dan  soeharto (komparasi  dari buku  “Indonesia’s  Foreign  Policy”,  “Historical  Atlas  of  Indonesia”,  “Konfrontasi:  The  Indonesia- alaysia  Dispute”, “Suharto:  A  Political Biography”, “A  History of Modern Indonesia Since  c.1200”, “Indonesian  Foreign  Policy  and  The  Dilemma  of  Dependence:  From  Sukarno  to  Soeharto”, “Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and Fall of the New Order”)
Era Soekarno Era Soeharto Hubungan  Indonesia  dengan  Malaysia kurang  harmonis.  Karena  berbagai  hal, seperti ada klaim kebudayaan dan geografi oleh Malaysia, seperti sengketa kepemilikan pulau di Laut Sulawesi. Berjalan cukup baik perlahan. Buruknya  hubungan  Indonesia-Malaysia diperparah dengan adanya Federasi Malaysia dengan bantuan Inggris. Hubungan  Indonesia  dengan  Malaysia dipulihkan  dengan  adanya  normalisasi melalui Perjanjian Bangkok pada 1966. Dianggap mencampuri urusan kenegaraan negara lain akibat menentang pembentukan  federasi  Malaysia  karena tidak  sesuai  dengan  erjanjian Manila yang telah disepakati sebelumnya. Tidak  mengintervensi  karena  konflik terjadi tidak dizaman ini. Konflik  yang  semula  terjadi  antar  negara meluas  menjadi  konflik  antar  warga negara.  Warga  negara  kedua  belah  pihak saling sensitif dan penuh gejolak sosial. Konflik antar warga negara mereda seiring dengan  meredanya  ketagangan  antar kedua negara.
Kajian komparasi politik luar negeri Indonesia Malaysia di era pemerintahan …
Berdasarkan informasi tabel 2, terdapat beberapa segi atau indikator yang dikomparasi dalam hubungan  Indonesia  dan  Malaysia  pada  era  soekarno  dan  soeharto.  Indikator  yang  dibahas dalam tabel tersebut ada empat hal, yaitu segi keharmonisan hubungan kedua negera, pengaruh eksternal  terhadap  konflik  yang  terjadi,  intervensi  dalam  urusan  kenegaraan,  serta  dampak konflik  yang  ditimbulkan.  Pada  era  soekarno,  hubungan  cenderung  kurang  harmonis  karena adanya klaim kebudayaan dan geografi serta sengketa kepemilikan pulau di laut Sulawesi. Pada era  Soeharto,  hubungan  mulai  membaik  perlahan.    Pada  era  Soekarno,  pengaruh  buruknya hubungan Indonesia dan Malaysia diperparah dengan adanya federasi Malaysia yang didukung oleh  Inggris.  Namun,  pada  era  soeharto,  hubungan  dipulihkan  melalui  normalisasi  melalui perjanjian  Bangkok  pada  1966.  Pada  era  soekarno,  Indonesia  dianggap  mencampuri  urusan kenegaraan negara lain dengan menentang pembentukan federasi Malaysia yang dianggap tidak sesuai  dengan  perjanjian  Manila.  Sedangkan  pada  era  soeharto,  tidak  ada  tindakan  intervensi karena konflik tidak terjadi pada masa tersebut.
Pada era soekarno, konflik antara Indonesia dan Malaysia meluas menjadi konflik antar warga negara kedua belah pihak yang penuh gejolak sosial. Namun, pada era soeharto, konflik antar  warga  negara  mereda  seiring  dengan  meredanya  ketegangan  antara  kedua  negara. Soekarno  menentang  keras  adanya  wacana  tersebut  karena  dianggap  berpotensi  masuknya nilai-nilai barat dan federasi Malaysia justru hanya diperalat untuk kepentingan barat. Soekarno tidak ingin Asia Tenggara kehilangan jati diri dan nilai hidup. Penentangan ini dilakukan dengan tegas  sehingga  menimbulkan  konflik  bilateral  saat  itu  hingga  meluas  kepada  sikap  politik Indonesia  di  dunia  internasional  (PBB)  saat  masa  konfrontasi  tersebut.  Di  era  Soeharto, berusaha  keras  memulihkan  kembali  hubungan  antara  Indonesia  dengan  Malaysia  hingga tercapai kesepakatan damai antara dua negara. Dengan ini, konflik yang terjadi sejak 1963-1966 dianggap  selesai.  Komitmen  damai  yang  tercipta  terjalin  dengan  baik,  terbukti  dengan  tidak adanya  konflik  berarti  antar  dua  negara  dimasa  pemerintahan  soeharto.  Pada  tahun  2002 konflik mulai terjadi kembali dengan sebab perebutan pulau Sipadan dan Ligitan.

## Dampak konfrontasi terhadap Indonesia
Masyarakat Malaysia dan Indonesia menjalin hubungan kekerabatan jauh sebelum kedua negara tersebut terbentuk yang menimbulkan kesamaan budaya, adat  istiadat, dan kebiasaan. Namun,  pada  kenyataannya,  cara  pandang  kebangsaan  masing-masing  negara  tidak  selalu sejalan sehingga memicu naik turunnya hubungan bilateral kedua negara bertetangga tersebut (Sulistyono et al., 2023). (Fakih, 2017) berpendapat bagaimana Indonesia memandang Malaysia ada  kaitannya  dengan  identitas  nasional  bangsa  Indonesia.  Secara  historis  hubungan  sosial kedua  warga  lebih  terikat  secara  emosional  dalam  hubungan  kekerabatan  berupa  hubungan darah  perkawinan.  Hubungan  ini  diperkuat  oleh  hubungan  simbiosis  mutualisme  melalui pengikatan jaringan perdagangan antara kedua negara. Warga perbatasan, hanya menginginkan kesadaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebelum adanya konfrontasi Indonesia-Malaysia,  kondisi  perekonomian  antar  dua  negara,  terutama  didaerah  perbatasan berjalan dengan sangat lancar dengan aktivitas ekspor impor terutama komoditas pertanian dan

## Cepi Novia Tristantri, M Syaprin Zahidi
ikan.  Dengan  adanya  konfrontasi,  hal  tersebut  menjadi  terputus.  Bahkan,  sebelum  adanya konfrontasi,  kepulauan  Riau  dijuluki  sebagai  heaven  of  dollars  atau  surganya  dolar.    Disektor ekonomi,  daerah  Karimun  yang  paling  terdampak  akibat  konfrontasi.  Konfrontasi  ini menyebabkan  daerah  Karimun  menjadi  terisolasi  dari  dunia  luar.  Dampak  ini  juga  dirasakan oleh  warga Karimun, terutama bagi para petani dan nelayan. Para petani tidak dapat menjual hasil  perkebunannya  kepada  Malaysia  dan  Singapura.  Hal  yang  sama  juga  dirasakan  nelayan yang tidak dapat menjual hasil tangkapannya. Akibatnya, siklus perekonomian warga Karimun terganggu karena tidak ada pasar dan harus menemukan alternatif sumber pencaharian selama masa konfrontasi. Selain  itu, resesi global yang terjadi pada 1963 juga membawa dampak buruk bagi  Indonesia.  Kondisi  ini  diperparah  dengan  sikap  Indonesia  yang  dipandang  konfrontatif seperti keluar dari keanggotaan PBB sebagai imbas dari diangkatnya Malaysia sebagai salah satu dewan keamanan PBB saat kedua negara mengalami puncak ketegangan. Indonesia dimasa ini dikucilkan  dari  dunia  internasional  dengan  banyak  kecaman  dan  peringatan  yang  ditujukan kepada Indonesia. Imbasnya, Indonesia mengalami inflasi besar hingga mencapai 119% dimasa itu. Perekonomian Indonesia pulih dimasa pemerintahan soeharto, pada tahun 1965 dan berada pada  puncak  tertinggi  ekonomi  ditahun  1970-an  dan  1980-an.  Dari  grafik  yang  ditunjukkan gambar 1 bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun, dari tahun 1962-1966 menunjukkan  hanya  pada  1963  perekonomian  Indonesia  menempati  posisi  terburuk  dalam grafik. Perekonomian Indonesia yang relatif buruk, terutama saat konfrontasi antara Indonesia dengan  Malaysia  terjadi  di  tahun  1963.  Indonesia  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  hingga minus mencapai -2,24%. Keadaan terburuk ekonomi Indonesia di era pemerintahan soekarno. Indonesia  kala  itu  dianggap  menunjukkan  sikap  yang  konfrontatif  saat  memutuskan  untuk keluar  dari  PBB  pada  20  Januari  1965.  Selain  mendapatkan  citra  yang  tidak  baik  dari  dunia internasional, konflik yang terjadi antara negara dengan aktor lain memberikan dampak buruk.

## Gambar 1
Pertumbuhan ekonomi Indonesia 1962-1966 (BPS, CEIC)
Kajian komparasi politik luar negeri Indonesia Malaysia di era pemerintahan …
Terutama  dibidang  ekonomi  di  mana  perdagangan  yang  menopang  berdirinya  suatu  bangsa mulai  rapuh.  Disektor  sosial,  konfrontasi  ini  menimbulkan  permasalahan  sosial  yang  luas. Kondisi  sosial  masyarakat  menjadi  tidak  stabil  karena  terjadi  banyak  aksi  demonstrasi  yang berujung  pada  perusakan  fasilitas  umum.  Tak  hanya  itu,  relasi  antar  warga  negara  juga  turut memanas dan sensitif. Dampak ini juga terasa disektor politik. Konfrontasi ini tidak mendapat dukungan dari TNI yang kemudian membentuk kelompok anti soekarno, khususnya angkatan darat,  sedangkan di sisi lain justru mendapat dukungan penuh dari partai komunis Indonesia. Kelompok  anti  soekarno  ini  menjalankan  aksinya  dengan  cara  menghubungi  Malaysia  diam- diam  untuk  segera  mengupayakan  perdamaian,  seperti  melalui  upaya  diplomasi.  Hal  ini ditentang  keras  oleh  soekarno  karena  tidak  ingin  federasi  Malaysia  kemudian  menjadi instrumen  Inggris  untuk  membangun  kolonialisme  dan  imperialisme  gaya  baru  di  Asia Tenggara.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  pandangan  soekarno  yang  anti  kolonialis  dan  imperialis.  Di sektor keamanan, Shiddigy dan Sudirman (2019) menyampaikan kondisi keamanan di kawasan Asia Tenggara relatif aman dan damai. Tidak pernah ada konfrontasi langsung atau perang head to head antar negara di kawasan jika pernah terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, tetapi  itu  tidak  terjadi.  Pada  era  perang  dingin,  keamanan  di  kawasan  Asia  Tenggara  dijamin oleh dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia memang  meningkatkan  ketegangan  hingga  pada  masing-masing  warga  negara,  tetapi  untuk benturan secara fisik oleh aparat keamanan dan pertahanan tidak ada. Karena jika ada, konflik yang bermula dari kursi pemerintahan berpindah menjadi konflik militer.

## Dampak konfrontasi terhadap Malaysia
Sebelum  konfrontasi,  Malaysia  tergabung  dalam  Uni  Malaya  yang  pembentukannya digagas  Inggris  pada  1946.  Pembentukan  mendapat  penolakan,  terutama  suku  asli  melayu hingga  dibubarkan  dan  berganti  nama  menjadi  persekutuan  tanah  melayu  atau  federasi Malaysia  pada  1948.  Dengan  adanya  konfrontasi  dengan  Indonesia  yang  melibatkan  negara Singapura, Filipina, juga Inggris, menyebabkan keadaan sosial menjadi tidak kondusif. Berbeda dengan keadaan di Indonesia, di Malaysia juga terjadi aksi demonstrasi besar serta perusakan kantor kedutaan besar RI di Kuala Lumpur. Indonesia biasanya menjadi pengekspor komoditas pertanian dan perikanan namun adanya konfrontasi, Malaysia mengalami kekurangan pasokan bahan  makanan yang lama.  Harga melambung  tinggi karena ketersediaan  barang tidak  sesuai dengan  besarnya  permintaan,  sehingga  terjadi  perdagangan  illegal.  Oleh  karena  Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan melarang segala bentuk perdagangan dan transaksi dalam bentuk apa pun. Hal ini dilakukan Indonesia sebagai wujud kemarahan dan untuk  memberikan  efek  jera  kepada  Malaysia.  Rakyat  Malaysia  yang  sebelumnya  bekerja dibidang perdagangan kini beralih profesi kepekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

## Kesimpulan
Konfrontasi yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia berlangsung dari tahun 1963- 1966.  Konfrontasi  ini  diawali  dengan  rencana  Malaysia  untuk  mendirikan  federasi  Malaysia

## Cepi Novia Tristantri, M Syaprin Zahidi
yang  beranggotakan  Sabah,  Serawak,  Singapura,  dan  Brunei  dan  dianggap  sebagai  wujud pelanggaran  terhadap  perjanjian  Manila  pada  1963.    Konfrontasi  ini  populer  dikenal  sebagai ganyang Malaysia yang menyebabkan ketidakstabilan dikedua negara diberbagai sektor, seperti sektor ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Konflik ini diselesaikan pada masa pemerintahan orde  baru  melalui  persetujuan  Bangkok  pada  11  Agustus  1966  yang  ditandatangani  oleh perdana  menteri  dari  Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina.  Melalui  perjanjian  ini  konfrontasi dihetikan  dan  terjadi  pemulihan  hubungan  diplomatik.  Hasil  penelitian  ini  berimplikasi  pada pengembangan  kajian  berbasis  sejarah,  terutama  pada  metode  pendekatan  studi  komparasi terhadap  hubungan  Indonesia  dan  Malaysia  pada  masa  konfrontasi  di  era  kepemimpinan soekarno dan soeharto. Artikel ini dapat dikembangkan dengan bahasan yang mendalam yang didukung dengan sumber referensi beragam. Hasil penelitian juga dapat divisualisasikan dengan penggunaan teknologi, seperti vos viewer juga nvivo 12 plus. Sehingga data maupun pola dapat divisualisasikan dengan lebih baik.

## Daftar Pustaka
Arikunto,  S.  (2014).  Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif,  dan  kombinasi  (mixed  methods). Alfabeta.
Booth,  A.  (2000).  Poverty  and  inequality  in  the  Soeharto  era:  An  assessment.  Bulletin  of Indonesian Economic Studies, 36(1), 73-104.
Budiawan.  (2017).  How  do  Indonesians  remember  Konfrontasi?  Indonesia–Malaysia  relations and the  popular  memory  of “Confrontation” after  the fall  of Suharto. Inter-Asia Cultural Studies, 18(3), 364-375.
Butcher,  J.  G.  (2013).  The  International  Court  of  Justice  and  the  territorial  dispute  between Indonesia and Malaysia  in  the Sulawesi Sea. Contemporary Southeast  Asia:  A Journal of International and Strategic Affairs, 35(2), 235-257.
Fakih,  F.  (2017).  Malaysia  as  an  “Other”  in  Indonesian  popular  discourse.  Inter-Asia  Cultural Studies, 18(3), 376-390.
Farram, S. (2014). Ganyang! Indonesian popular songs from the Confrontation Era, 1963–1966. Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 170(1), 1-24.
Huda, K. (2021). BUKU AJAR METODE PENULISAN SEJARAH. UNIPMA Press.
Huynh, T. M., Kim, G., & Ha, H.-K. (2020). Comparative analysis of efficiency for major Southeast Asia airports: A two-stage approach. Journal of Air Transport Management, 89, 101898.
Irshanto,  A.  B. (2019).  Dari  Konfrontasi Ke  Perdamaian (Hubungan Indonesia–Malaysia  1963- 1966). CRIKSETRA: Jurnal Pendidikan Sejarah, 8(2), 84-97.
Kusmayadi, Y. (2017). Politik Luar Negeri Republik Indonesia Pada Masa Konfrontasi Indonesia- Malaysia Tahun 1963-1966. Jurnal Artefak, 4(1), 23-34.
Maksum, A., & Bustami, R. (2014). The 1965 coup and reformasi 1998: two critical moments in Indonesia-Malaysia relations during and after the Cold War. SpringerPlus, 3, 1-9.
Kajian komparasi politik luar negeri Indonesia Malaysia di era pemerintahan …
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (38 ed.). PT Remaja Rosdakarya.
Nugroho, A. S. (2016). Soekarno Dan Diplomasi Indonesia. Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya, 10(2), 125-130.
Sulistyono,  B.  B.,  Paryanti,  A.  B.,  Sinaga,  N.  A.,  Purbowati,  L.,  Cendhayanie,  R.  A.,  &  Gaol,  S.  L.
(2023). Malaysia–Indonesia Conflict: In the National Interpretation 1963–2010. Journal of Namibian Studies: History Politics Culture, 33, 1122-1133.
Sunarti, L. (2014). Politik Luar Negeri Malaysia terhadap Indonesia, 1957-1976: Dari Konfrontasi Menuju Kerjasama. SUSURGALUR, 2(1).
Windari,  S.,  &  Aziz,  M.  I.  (2022).  Moderatisme  Politik  Islam  Indonesia  Era  Soekarno:  Studi Resolusi konflik Indonesia–Malaysia. Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah, 6(1), 101-117.