## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2021-06-22 Accepted: 2022-02-22
Published: 2022-03-01

## POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN HUKUM YANG RESPONSIF DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA INDONESIA

## Kendry Tan
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia 1851009.kendry@uib.edu

## Hari Sutra Disemadi
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia hari@uib.ac.id

## Abstrak
Hukum  merupakan  produk  yang  muncul  dari  sebuah  proses  dan  tahapan  yang panjang.  Proses  yang  panjang  tersebut akan melewati  sebuah  forum  politik  sehingga hukum merupakan  produk  dari  politik. Politik hukum  dapat diartikan  sebagai  kegiatan dalam  membentuk  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  mewujudkan  tujuan hukum  Negara  Indonesia  politik  hukum  memainkan  peran  yang  penting.  Sehingga dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  membahas  mengenai  keterkaitan  antara  politik hukum dengan pembentukan hukum yang responsif dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  pemikiran  peneliti  guna  untuk menjawab  permasalahan  yang  ada  berkaitan  dengan  politik  hukum.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian  ini  menunjukan bahwa  dalam mewujudkan tujuan  negara Indonesia  secara langsung  akan  berhubungan  dengan  hukum  responsif  ditinjau  dari  perspektif  politik hukum. Politik hukum berperan penting dalam membuka ruang bagi masyarakat untuk turut  serta  dalam  berpartisipasi  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang responsif.
Kata Kunci: Hukum Responsif, Politik Hukum, Pembentukan Hukum

## Abstract
Law is a product that emerges from a long process and stages. This long process will pass through a political forum so that the law is a product of politics. Legal politics can be  interpreted  as  an  activity  in  forming  a  statutory  regulation.  In  realizing  the  legal objectives  of  the  State  of  Indonesia,  legal  politics  plays  an  important  role.  So  in  this study, researchers will discuss the relationship between legal politics and the formation of  responsive  laws  in  realizing  the  goals  of  the  Indonesian  state.  This  study  aims  to describe  the  thoughts  of  researchers  in  order  to  answer  existing  problems  related  to legal politics. This study uses a normative juridical research method with a conceptual approach. The results of this study indicate that in realizing the goals of the Indonesian state, it will directly relate to responsive law in terms of legal politics perspective. Legal politics plays an important role in opening up space for the public to participate in the formation of responsive laws and regulations.
Keywords: Responsive Law, Political Law, Legal Formation
PENDAHULUAN Negara merupakan sebuah organisasi, badan atau institusi kekuasasaan  dimana  badan  tersebut merupakan bagian dari alat-alat kelengkapan negara yang akan
melakukan tugasnya dengan cara tertentu,  dimana  tugas  yang  diberikan tersebut  merupakan  klasifikasi  dari  hak dan  kewajiban  antara  masing-masing alat-alat pelengkap negara dalam mencapai suatu tujuan tertentu. [ 1 ]
Emmanuel  Kant,  seorang  filsuf  modern asal Jerman pada abad ke-18, mengungkapkan  tujuan  dari  sebuah negara  adalah  untuk  membentuk  dan mempertahankan  hukum,  yang  menjadi kedudukan dari orang-perorangan dalam masyarakat,  hal  ini  berarti  pula  setiap warga  negara  memiliki  kedudukan  yang sama  didepan  hukum  dan  tidak  boleh diperlakukan  sewenang-wenang  oleh aparat hukum. [ 2 ]
Tujuan  Negara  Indonesia  telah dicantumkan  dalam  Alinea  keempat
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 (selanjutnya  disingkat  UUD  1945)  yang berisi melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa  dan  melaksanakan  ketertiban dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.
Tujuan nasional Indonesia yang tercantum  dalam  UUD  1945  dijiwai  oleh pancasila  sebagai  dasar  negara  yaitu pada  sila  kelima  dan  kedua.  Hubungan yang  dapat  dicerminkan  dalam  sila kelima adalah dalam mewujudkan kesejahteraan  umum  dan  sila  kedua dapat  dicerminkan  dalam  jaminan  atas Hak Asasi Manusia (Selanjutnya
disngkat  HAM)  dengan  diperlakukan secara adil dan manusiawi. [ 3 ]
Negara  Indonesia  merupakan negara hukum hal ini telah diamanahkan dalam  UUD  1945  Pasal  1  ayat  (3),
sehingga  dalam  mewujudkan  tujuan  dan cita-cita  yang  telah  dicantum  dalam Alinea  Keempat  Pembukaan  UUD  1945 akan  dilakukan  melalui  sebuah  sarana yaitu  hukum.  Hukum  dijadikan  sebagai prinsip  yang  harus  dijalankan  dalam tahap persiapan, perwujudan, dan pengawasan pembangunan agar penyelenggaraan  pembangunan  dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tertib sehingga  dapat  mewujudkan  tujuan negara Indonesia yang sudah dicitakan. [ 4 ] Secara  umum,  hukum  di Indonesia  dibedakan  menjadi  2  yaitu hukum  tidak  tertulis  dan  dan  hukum tertulis.  Hukum  tidak  tertulis  merupakan kebiasaan-kebiasaan  yang  tumbuh  dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan praktek-praktek peradilan  seperti  kebiasaan  profesi, praktek  administrasin  negara  dan  lain- lain. [ 5 ] Sedangkan  yang  dimaksud dengan  hukum  tertulis  adalah  hukum yang  dapat  dijumpai  secara  tertulis seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah dan lain-lain, yang sifatnya kaku, menjamin kepastian hukum, ada hukuman yang jelas. [ 6 ]
Hukum  merupakan  produk  dari sebuah  proses  tahap  yang  panjang. Proses  tersebut  dimulai  dengan  muncul ide untuk mengatur sebuah
permasalahan  dengan  hukum.  Dimana gagasan  tersebut  mendapat  banyak komentar  dari  masyarakat  dan  berujung pada  proses  pengujian  terhadap  ide tersebut melalui diskusi-diskusi dan pada akhirnya  masyakat  sendiri  yang  akan menentukan  lolos  atau  tidaknya  ide tersebut. Hasil dari kelolosan ide tersebut berupa ide yang sudah dipertajam  sehingga  ide  tersebut  dapat dirumuskan  oleh  aparat  pembentuk peraturan  perundang-undangan  dalam sebuah  forum  politik  sehingga  lahirlah hukum  sebagai  peraturan  perundang- undangan. [ 7 ] Melihat proses pembentukan hukum  yang  melalui  forum  politik  maka perlu  diketahui  pengertian  dari  politik
hukum itu sendiri. Mochtar Kusumaadmadja, mengartikan politk hukum  sebagai  kebijakan  hukum  dan perundang-undangan yang mana berkaitan dengan pembentukan, perbaharuan, dan mengganti serta hukum  yang  perlu  dipertahankana  agar dapat  mewujudkan  tujuan  negara. [ 8 ] Moh.  Mahfud  MD  membagikan  politik hukum  menjadi  3  bagian,  yaitu  tujuan dan manfaat hukum yang akan diberlakukan,  latar  belakang  politik  dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya pembentukan  hukum  dan  permasalahan -  permasalahan  penegakan  hukum, teutama  dalam  implementasi  atas  politik hukum yang telah digariskan. [ 9 ] Padmo mendefiniskan politik hukum  sebagai  suatu  kebijakan  yang menentukan  tujuan,  bentuk  maupun susbtansi hukum yang akan dibentuknya. [ 10 ] Sedangkan Satjipto Rahardjo  mengartikan  politik  hukum sebagai  kegiatan  memilih  dan  meotde yang  akan  digunakan  guna  mencapai tujuan sosial dan hukum dalam masyarakat. [ 11 ] Dari beberapa pengertian  diatas  dapat  disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kegiatan  dalam  pembentukan  suatu peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya menentukan
tujuan,  bentuk  dan  isi  dari  suatu  hukum guna  untuk  mewujudkan  tujuan  dari suatu negara.
Hukum  perwujudan  dari  politik agar  gagasan-gagasan  hukum  yang penting  dalam  kehidupan  berbangsa seperti  kepastian,  keadilan  dan  lain-lain dalam  dituangkan  dalam  hukum  positif dan  pelaksanaan  dair  hukum  positif tersebut  merupakan  tujuan  dari  politik serta  alat  politik.  Politik  menggunakan hukum  sebagai  alat  dalam  menentukan arah  masyarakat  dalam  memecahkan permasalahan  yang  timbul.  Politik  dan hukum  adalah  dasar  dari  politik  hukum dengan syarat bahwa  pelaksanaan pengembangan hukum tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan
pengembangan politik. Sehingga prinsip- prinisp yang digunakan dalam pengembangan politik juga akan
digunakan  dalam  politik  hukum  dalam pembentukan hukum. [ 12 ]
Politik  hukum  merupakan  bagian penting  dalam  mewujudkan  cita-cita negara  Indonesia  karena  keadilan  dan kepastian  hukum  akan  terwujud  dalam produk  politik  hukum  apabila  kegiatan politik  tersebut  dilakukan  dan  memihak pada  nilai-nilai  keadilan. [ 13 ] Apabila produk politik hukum yang dibentuk tidak sesuai dengan  nilai keadilan dan kepastian  hukum  dalam  masyarakat maka  akan  berpengaruh  pada  tujuan yang  akan  dicapai  negara  tidak  akan terwujud dan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Berbagai permasalahan  yang  sering  timbul  akibat proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang kurang
maksimal  adalah  tumpang  tindih,  multi- tafsir, tidak sesuai dengan permasalahan yang  timbul  dalam  masyarakat  dan  lain- lain.
Perlu  diketahui  bahwa  peraturan perundang-undangan  merupakan  alat untuk untuk rekayasa masyarakat. Hal ini berarti  dalam  penerapannya  hukum dapat berfungsi untuk memengaruhi dan mengubah  perilaku  masyarakat,  dalam hukum  digunakan  aparat  hukum  dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia  guna  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat  sehingga  terwujud masyarakat  yang  adil  dan  makmur [ 14 ] Saat  ini  Indonesia  mengalami  krisis penegakan  hukum  karena  efektifitas penerapannya hanya berlaku bagi masyarakat kecil sedangkan untuk masyarakat  yang  memiliki  kekuasaan sangat sulit untuk diterapkan hukum. [ 15 ] Hukum yang dapat mewujudkan cita-cita tersebut  adalah  hukum  yang  responsif, dimana  hukum  yang  responsif  tersebut harus  dibentuk  berdasar  kepentingan masyarakat itu sendiri. [ 16 ] Namun
kenyataannya hukum sering sekali
digunakan oleh oknum-oknum yang tidak beritikad  baik  guna  untuk  memenuhi kepentingan diri atau pihaknya saja.
Hukum  dan  pejabat  pembentuk hukum  yang  tidak  sesuai  dengan kepentingan  masyatakat  tentunya  tidak akan  efektif  dalam  penerapannya  dalam masyarakat sehingga menyebabkan tidak terwujudnya cita-cita yang diharapkan  oleh  Negara Indonesia. Hukum  yang  baik  merupakan  aspek esensial  dalam  sebuah  negara  maju dalam menjalani
kehidupan berbangsanya.  Hukum  yang baik  sangat dipengaruhi oleh politik hukum pada saat proses pembentukannya.

## POKOK PERMASALAHAN
Beralasakan  pada  latar  belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah  yang  akan  dibahas  adalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana  hukum  responsif  dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia?; 2.  Bagaimana  dampak  politik  hukum terhadap  pembentukan  hukum  di
Indonesia?; dan
3.  Bagaimana  peranan  politik  hukum dalam  mewujudkan  hukum  yang responsif?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  kegiatan yang  dilakukan  dengan  menganalisis data yang ada sehingga diperoleh solusi atas suatu permasalahan yang diangkat. [ 17 ] Dalam melakukan penelitian terhadap pokok permasalahan yang diangkat menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.
Jenis penelitian  merupakan  penelitian  bersifat kepustakaan  yang  dilakukan  dengan mengkaji  bahan-bahan  yang  sudah dikumpulkan. [ 18 ] Pokok  permasalahan yang  diangkat  tersebut  akan  diteliti dengan menggunakan metode pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual  atau conceptual  approach
merupakan  pendekatan  yang  dilakukan dengan  menganalisis  data  agar  dapat ditemukan  pengertian,  asas,  prinsip  dan lain-lain  yang  berkaitan  dengan  pokok permasalahan  guna  untuk  menjawab pokok permasalahan yang diangkat. [ 19 ]
Data  yang  digunakan  dalam melakukan penelitian adalah data sekunder, yaitu berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan,  buku- buku,  artikel  ilimiah,  pendapat  para  ahli serta media elektronik yang berhubungan dengan pokok permasalahan  yang  diangkat.  Data-data yang digunakan untuk menunjang penelitian  ini  dikumpul  dengan  metode penelitian  kepustakaan  atau Library Research. Data-data yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode  analisis  data  secara  deskriptif kualitatif.  Metode  ini  digunakan  untuk mengkaji  secara  rinci  terhadap  pokok permasalahan  yang  telah  diangkat  guna untuk menjawab dan  memberikan  solusi terhadap permasalahan yang ada. [ 20 ]

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hukum Responsif dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia Satjipto  Rahardjo  berpendapat hubungan antara subsistem politik dengan  subsistem  hukum  maka  politik memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding  dengan  hukum.  Hal  ini  berarti politik sangat berpengaruh pada bekerjanya  hukum.  Pengaruh  politik dalam  hukum  terdapat  dalam  beberapa aspek  yaitu  penegakannya,  karakteristik produk  serta  proses  pembuatannya. [ 15 ] Indonesia  pada  era  Seoharto  menganut konfigurasi  politik  otoriter,  hal  ini  berarti Indonesia menempatkan pemerintah
pada  posisi  yang  sangat  dominan dengan  campur  tangan  atas  urusan dalam  negeri  suatu  negara  dalam kebijakan  yang  diterapkan,  sehingga aspirasi  tidak  terwujudkan  secara  baik. Peran  pemerintah  yang  besar  tersebut menyebabkan tidak dapat berjalan dengan baik perwakilan rakyat dan partai politik. [ 21 ] Pada era Soeharto
pemerintahan  Indonesia  memiliki  sifat kepemimpinan  yang  otoriter  sehingga produk  hukum  yang  dihasilkan  bersifat ortodoks  dan  konservatif. [ 22 ] Namun dengan  turunnya  Soeharto  yang  dikenal dengan era reformasi, Indonesia sekarang berada pada konfigurasi politik demokratis  yang  menghasilkan  produk hukum yang responsif. [ 21 ]
Sifat  responsif  berarti  bahwa hukum  melakukan  fungsinya  dipandang dari  sudut  pandang ‘konsumen’.    Hal  ini
berarti hukum berfungsi sebagai pemenuhan  kebutuhan  dan  kepentingan sosial  yang  dialami  oleh  rakyat  dalam kehidupan  berbangsa.  Pengungkapan permasalahan yang timbul dalam masyarakat  tentunya  diperlukan  cara yang  khusus,  dengan  demikian  dapat terwujud  suatu  partisipasi  masyarakat dalam  pembentukan  suatu  peraturan perundang-undangan.  Namun  hal  ini tidak  berarti  bahwa  hukum  merupakan suatu sarana yang terbuka  untuk memenuhi  tuntuan  rakyatnya  semata. Keterbukaan  yang  berlebih  juga  akan berpengaruh terhadap integritas lembaga  pembentuk  hukum.  Diperlukan keseimbangan  antara  integritas  dan keterbukaan  dalam  membentuk  suatu peraturan perundang-undangan  agar hukum  yang  dibuat  dapat  menampung aspirasi rakyatnya dengan tetap mempertahankan integritas lembaga pembentuk hukum. [ 23 ] Hukum  responsif  memberikan kelembagaan yang
tertib, berkepanjangan  dan  stabil  menurut Nonet  dan  Selznick.  Hukum  yang responsif  memiliki  ciri-ciri  pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-
prinsip  dan  tujuan  serta  pentingnya kerakyatan  baik  sebagai  tujuan  hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum  yang  responsif  adalah  hukum yang  berorientasi  pada  hasil.  Tatanan hukum  akan  dinegosiasikan  dan  bukan melalui  paksaan.  Ciri  utama  dari  hukum responsif adalah menyelidik dan menganalisa  nilai-nilai  yang  terkandung dalam  sebuah  peraturan  perundang- undangan. [ 15 ] Hukum  responsif  tidak memandang  hukum  hanya  dari  sisi yuridis  namun  memandang  hukum  dari berbagai  sudut  pandang  guna  untuk mewujudkan  keadilan  substantif.  Hukum responsif  berguna  dalam  turut  serta memenuhi  kebutuhan  sosial  dengan memperluas  cakupan  hukum  dalam kehidupan masyarakat. Perluasan tersebut  akan  memberikan  pengaruh terhadap tindakan-tindakan lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya. [ 24 ] Teori Nozet Selznick menyatakan hukum dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya yaitu untuk kepentingan  sosial  apabila  substansi hukum  menjunjung  tingggi  nilai  keadilan dan  kepentingan umum,  hukum  tersebut dijalankan  lembaga  hukum  yang  baik dengan  aparat  penegak  hukum  dengan moral  yang  tinggi  pula  serta  ditaati  oleh masyarakat  dengan  kesadaran  dan pemahaman terhadap hukum yang cukup.  Menurut  teori  ini  hukum  yang ingin  berfungsi  dengan  baik  harus terdapat  keselarasan  dan  kesimbangan antara  lembaga  hukum  dan  masyarakat yang  menaatinya.  Lembaga-lembaga hukum  yang  berperan  dalam  hukum responsif adalah hakim, jaksa, polisi dan lembaga-lembaga  lain  yang  berkaitan. Dalam  menjalankan  tugasnya  aparat- aparat hukum harus dibina dan dilakukan pengawasan  dengan  baik  dan  diatur secara tegas sanksi yang akan didapatkan  apabila  melanggar  kode  etik yang  ada.  Selain  itu  masyarakat  juga merupakan  unsur  yang  penting  dalam mewujudkan  hukum  yang  responsif. Apabila  substansi  dan  aparat  hukum
sudah baik dalam menjalankan tugasnya,  hukum  tetap  tidak  dapat mewujudkan  tujuan  dan  cita-cita  dari negara Indonesia. [ 25 ] Penulis beranggapan bahwa hukum  yang  responsif  akan  membuat masyarakat  cenderung  untuk  menaati peraturan  yang  ada  karena hal-hal  yang diatur adalah permasalahan- permasalahan yang timbul dalam masyarakat  itu  sendiri  sehingga  secara langsung  maupun  tidak  langsung  akan turut  serta  dalam  mewujudkan  tujuan negara. Oleh sebab itu dalam pembentukan  hukum  yang  responsif diperlukan  aspirasi  masyarakat  guna untuk menyampaikan
kepentingan masyarakat.  Aspirasi  tersebut  dapat disalurkan  melalui  berbagai  media  yang telah  disediakan  baik  media  cetak maupu media elektronik sebagai perwujudan dari kebebasan berpendapat.  Aspirasi  masyarakat  yang dipahami secara menyeluruh oleh lembaga pembentuk hukum, maka substansi  dari  hukum  tersebut  akan ditujukan untuk kepentingan rakyat. [ 26 ] Aspirasi masyarakat tersebut
akan dikristalisasi menjadi sebuah peraturan  perundang-undangan  dengan segenap  anjuran,  larangan  serta  sanksi yang  akan  diberikan  apabila  rakyatnya tidak menaati hukum itu sendiri. Dengan menuangkan aspirasi masyarakat dalam peraturan  perundang-undnagan  maka akan  terbentuk  sebuah  kecenderungan masyarakat untuk taat dan tertib terhadap  peraturan  yang  ada  baik  itu karena  takut  akan  sanksi  yang  ada maupun karena menyadari akan manfaat akan  hukum itu sendiri. Ketaatan
masyarkat terhadap hukum akan berpengaruh terhadap keberlakuan hukum yang diharapkan dalam mewujudkan tujuan hukum dalam
kehidupan  bermasyarakat. [ 27 ] Hukum merupakan  instrumen  yang  digunakan untuk  menata  masyarakat  agar  sesuai dengan tujuan yang dikehendaki hukum. Hukum  memiliki  makna  esensial  pada
kepentingan sosial yang sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. [ 28 ] Ketaatan masyarakat akan hukum tersebut akan melahirkan budaya-budaya  yang  merupakan  unsur- unsur penting dari keberhasilan penerapan  peraturan  tersebut  yaitu ketertiban, ketentram, kepastian,
kemanfaatan  dan  keadilan.  Unsur-unsur tersebutlah yang mendorong masyarakat untuk  taat  terhadap  undang-undang sehingga undang-undang dapat berjalan sesuai  dengan  tujuan  pembentukannya. Tujuan hukum yang paling utama adalah keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian. Sehingga  menurut  hemat  penulis  untuk mewujudkan  cita-cita  Negara  Indonesia yang  tersirat  dalam  Alinea  Keempat Pembukaan  UUD 1945 maka  diperlukan sebuah  kolaborasi  antara  masyarakat dan  lembaga  hukum  dalam  membentuk suatu hukum yang responsif.

## B. Pengaruh  Politik  Hukum  Terhadap Pembentukan Hukum di Indonesia
Daniel S. Lev berpendapat bahwa  dalam  proses  pembentukan hukum  hal  yang  sangat  berpengaruh adalah  politik,  hal  ini  berarti  hukum merupakan alat politik dan perkembangan, pembangunan dan kedudukan  hukum  dalam  suatu  negara sangat  bergantung  pada  keseimbangan politik, definisi kekuasaan, ideologi politik, ekonomi, dan lain-lain. [ 29 ] Interaksi antara hukum dan politik dalam proses  pembentukan  hukum  memiliki hubungan  timbal-balik,  memberi  dan menerima  dan  saling  bercampur  tangan antara  lembaga  eksekutif  dan  legislatif, sehingga  hukum  merupakan  produk politik. [ 30 ] Dalam  praktek  pembentukan hukum  sering  terjadi  kekuasaan  politik yang  menentukan  terbentuknya  suatu hukum.  Dampak  politik  dalam  suatu peraturan  perundang-undangan  akan sangat  terpampang  apabila  terdapat kekuasaan  politik  yang  besar  yang  ikut campur  tangan  dalam  pembentukan hukum tersebut.
Lembaga  yang  memiliki  tugas untuk melakukan pembentukan hukum di Indonesia  adalah  lembaga  eksekutif  dan legislatif  dimana  Presiden  dan  DPR berwenenang  dalam  membuat  undang- undang.  Anggota  DPR  dan  Presiden dipilih  melalui  suatu  pemilihan  umum, dimana calon anggota DPR dan Presiden harus  berasal  dari  suatu partai poltik  yang  telah  diverifikasi  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  (Selanjutnya  disingkat KPU).  DPR  dan  Presiden  yang  dipilih melalui  suatu  partai  politik  sudah  cukup untuk membuktian bahwa terdapat kekuasaan  politik  dalam  pembentukan suatu undang-undang. [ 31 ]
Menurut Peneliti,  hal  ini  memberikan  tanggung jawab  yang  besar  kepada  lembaga kekuatan  politik  formal  tersebut  dalam melakukan  pembentukan  hukum.  Hal  ini dikarenakan  apabila  lembaga  kekuatan politik formal menggunakan kekuasaannya dengan sewenang- wenang dan menggunakan hukum sebagai  alat  untuk  mengedapankan kepentingan  sendiri  dan  kalangannya maka  hukum  tersebut  menjadi  sebuah kerisauan bagi masyarakat dan tentunya tidak  akan  ditaati.  Ketidaktaat  terhadap peraturan tersebut hanya akan
menimbulkan  kekacuan  pada  publik yang  tentunya  tidak  akan  membawa Indonesia  menjadi  lebih  maju.  Oleh sebab itu diperlukan kekuatan lain dalam proses pembentukan suatu produk hukum.
Kekuatan-kekuatan lain yang dimaksud  adalah  kekuatan  masyarakat. Keberadaan masyarakat dalam partisipasinya untuk memberikan
kontribusi  terhadap  suatu produk  hukum diakui  oleh  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Selanjutnya disingkat  UU Pembentukan Per-UU).  Pasal  53  UU  pembentukan Per-UU  telah  menjamin  hak  rakyat Indonesia
untuk memberikan
pendapatnya secara lisan maupun tertulis  dalam  proses  pembentukan rancangan undang-undangan dan rancangan  peraturan  daerah.  Beberapa kalangan yang biasanya ikut memberikan  pandangannya  terhadap rancangan peraturan perundang- undangan  adalah  kalangan  pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh agama, akademisi  dan  lain  sebagainya.  Apabila suatu  peraturan  perundang-undangan yang tidak diusungi oleh aspirasi masyarakat maka akan terjadi penolakan oleh  masyarakat  karena  tidak  dipenuhi asas  kepastian  hukum  dan  keadilan. Oleh karena akan terjadi pemberontakan dengan  demo  secara  massal  untuk melakukan  penolakan  maupun  melalui pengujian ulang kepada lembaga yudisial.  Beberapa  faktor  penyebab munculnya  masalah  itu  adalah  tidak terpenuhi  asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  baik,  naskah akademis  yang  kurang  mendalam  akan hal  yang  dikaji,  Program  Legislasi Nasional  yang  tidak  sesuai  dengan keresahan  dan  aspirasi  masyarakat  dan lain-lain. [ 32 ] Kedua kekuatan tersebut merupakan  kekuatan  yang  membentuk suatu  peraturan  perundang-perundanga. Lembaga eksekutif dan legislatif merupakan lembaga yang berada dalam institusi  politik  sedangkan  kekuatan masyarakat  merupakan  kekuatan  yang lahir dari produk hukum institusi politik itu sendiri. [ 33 ] Sehingga  dari  hal  tersebut dapat dilihat bahwa pemegang
kekuasaan  pembuat  hukum  memiliki jenjang sosial yang lebih tinggi dibanding kebanyakan masyarakatnya.
Apabila  melihat  kondisi  yang terjadi  sekarang  maka  dapat  dilihat politik  dalam  produk  hukum  sehingga mengakibatkan hukum merupakan kristalisasi  dari  negosiasi  antara  kaum politikus.  Ilmu  hukum  hanya  digunakan sebagai  pengetahuan  pembantu  dalam dalam  ilmu  politik.  Setiap  tahapan
pembentukan peraturan perundang- undangan  tidak  lepas  dari  pengaruh politik  yang  tentunya  akan  memberikan pengaruh terhadap produk yang dihasilkannya. Peraturan perundang- undangan  adalah  hukum  tertulis  yang memuat  norma-norma  hukum  yang bersifat  mengikat  dan  memaksa  yang dibentuk  oleh  lembaga-lembaga  yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. [ 31 ] Lembaga pembentukan peraturan perundang- undang diatur oleh peraturan perundang-
undangan sedangkan peraturan perundang-undangan  sendiri  dibuat oleh suatu  lembaga  kekuasaan  politik,  hal yang  telah  menjadi  sebuah  siklus  ini akan  menyebabkan  kekuasaan  politik menjadi  penguasa  tertinggi  dalam  suatu siklus pembentukan peraturan perundang-undangan.  Walaupun  yang dapat mengatur suatu perundang- undangan hanyalah peraturan perundang-undangan  itu  sendiri,  karena apabila terdapat suatu hal yang mengatakan suatu peraturan perundang- undangan  memiliki  hierarki  tertinggi maka  hal  tersebut  akan  menduduki piramida  tertinggi  dari  suatu  hierarki peraturan  perundang-undangan,  namun hal  ini  tetap  melahirkan  keganjalan dalam  produk  hukum  yang  dihasilkan akan  memenuhi  aspirasi  masyarakat atau  hanya  untuk  kepentingan  politikus semata.
Jenis-jenis  peraturan  perundang- undangan yang telah diatur dalam Pasal 7  UU  Pembentukan  Per-UU  pada prakteknya  belum  terlalu  mencerminkan pembentukan peraturan perundang- undangan  yang  baik  dalam  landasan, asas  dan  proses  pembentukannya.
Sehingga  banyak  produk  hukum  yang dihasilkan memiliki banyak permasalahan setelah disahkan terutama dalam hal penegakan
hukumnya  salah  satu  contoh  peraturan tersebut  adalah  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008
tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Hal ini menyebabkan terdapat sejumlah peraturan perundang- undangan yang dimintakan untuk
dilakukan  pengujian  kepada  Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Hukum  pada  negara  Indonesia sangat  dipengaruhi  oleh  kekuasaan politik yang ada, sehingga karakter suatu produk  hukum  di  Indonesia akan  sangat dipengaruhi  oleh  kondisi  politik  hukum yang  ada  pada  saat  itu.  Hal  ini  sesuai dengan pernyataan bahwa hukum merupakan keputusan politik [ 34 ]
sehingga parameter pemenuhan aspirasi masyarakat dan terimplementasi dengan baik atau tidak suatu produk hukum akan sangat dipengaruhi oleh lembaga- lembaga  pemegang  kekuasaan  politik tersebut dalam menjalani tugasnya.
C. Peranan  Politik Hukum Dalam Mewujudkan Hukum Yang Responsif Politik  hukum  memiliki  peran yang  penting  dalam  pembentukan  dan pemilihan  hukum  yang  akan  digunakan sebagai  tumpuan  dalam  sistem  hukum nasional  guna  untuk  mencapai  tujuan dan  cita-cita  negara  Indonesia.  Politik hukum yang baik akan turut mewujudkan cita-cita Negara Indonesia yang terkandung dalam Alinea keempat Pembukaan  UUD  1945.  Politik  hukum yang baik akan digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang  timbul  dalam  suatu  negara.  Politik hukum  yang  baik  harus  bertumpu  pada hal-hal sebagai berikut: [ 35 ]
a.  Politik hukum yang baik harus dapat mewujudkan cita-cita bangsa
Indonesia  yang  adil  dan  makmur sesuai dengan Pancasila;
b.  Politik hukum harus mencapai tujuan negara  Indonesia  sesuai  dengan Alinea  Keempat  Pembukaaan  UUD 1945;
c.  Politik hukum harus didasarkan oleh nilai-nilai  yang  terkandung  dalam
Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa; dan d.  Politik  hukum  harus  turut  serta dalam  membangun  sistem  hukum pancasila, yang merupakan perpaduan nilai-nilai keadilan, kepentingan, sosial yang baik kemudian nilai-nilai tersebut dikristalisasi  ke  dalam  hubungan keseimbangan.
Negara  Indonesia  melalui  politik hukum  sedang  membawa  Indonesia menuju  ke proses  pembangunan  hukum yang  lebih  baik.  Perkembangan  hukum di Indonesia sudah mulai terlihat dengan ada  berbagai  perubahan  dan  disahkan peraturan  perundang-undangan  yang baru  setiap  tahunnya.  Namun  politik hukum  dalam  melakukan  pembentukan hukum  harus  tetap  mendengar  aspirasi masyarakat  dan  hukum  yang  dibentuk juga harus sesuai dengan perkembangan  zaman.  Produk  hukum yang tidak dapat mengikuti perkembangan  zaman  tentunya  tidak akan  memberikan  manfaat  yang  besar terhadap masyarakat dalam
pelaksanaanya.  Perkembangan  yang dimaksud  tidak  hanya  terbatas  pada materi  muatan  produk  hukum  namun juga  terhadap  kelembagaan  hukum. Hanya  lembaga  hukum  yang  bermoral tinggi  dan  mementingkan  kepentingan pubik  saja  yang  dapat  menghasilkan sebuah  produk  hukum  yang  dapat menampung aspirasi  dan  sebagai  solusi permasalahan yang ada. [ 36 ]
Hukum  responsif  mengharuskan masyarakatnya  untuk  memiliki  kapasitas politik untuk menyelesaiakan permasalahan yang ada dan menetapakan prioritasnya serta membuat  komitmen  yang  diperlukan. Produk  hukum  yang  bersifat  resposnif dapat dinilai dari proses pembentukannya dilandasi oleh partisipasi masyarakat, menampung aspirasi  masyarakat  dan  membatasi penafsiran-penafsiran  semata  lembaga politik.  Sehingga  hukum  yang  dibentuk
dengan demikian akan memberikan rasa keadilan,  kepastian  dan  kepentingan yang tinggi dalam masyarakatnya.
Namun  hukum  yang  responsif  tersebut juga  harus  mencerminkan  kompeten dalam pelaksanaannya. [ 37 ] Hukum responsif  yang  ditekankan  oleh  peneliti disini  adalah  hukum  yang  memberikan rasa  keadilan  kepada  masyarakat  tanpa menghilangkan wibawa hukum itu sendiri. Peran politik hukum dalam mewujudkan  hukum  yang  responsif adalah  dalam  membuka  ruang  sebesar- besarnya  kepada  masyarakat  untuk memberikan pandangan, opini, masukan yang  berupa  aspirasi  terhadap  suatu peraturan  perundang-undangan.  Pada pembahasan-pembahasan  diatas  sudah diketahui  bahwa  kunci  utama  bagi sebuah  peraturan  perundang-undangan untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya  adalah  dengan  menampung aspirasi masyarakat karena hukum akan berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul tersebut. Dengan semakin majunya  perkembangan  zaman  maka permasalahan  yang  timbul,  hal  ini  tentu akan  memerlukan  sebuah  peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui  sebuah  proses  politik  untuk membatasi  dan  mengakomodir  tingkah laku manusia serta mencerminkan keadilan  dan  kepastian  hukum  itu sendiri.  Peran  serta  masyarakat  dalam proses  politik  hukum  tentunya  akan meningkatkan  kualitas  dari  suatu produk hukum  karena  cenderung  akan  sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat  dan  akan  meminimalisir ketidakpuasan  masyarakat  yang  akan menimbulkan kerusuhan. [ 38 ] Politik hukum yang menghasilkan produk hukum yang baik harus diimbangi dengan  penegakan  hukum  yang  baik pula.  Politik  hukum  tidak  dapat  berdiri sendiri  namun  harus  diimbangi  dengan upaya  penegakan  hukum  juga.  Produk hukum  harus  memiliki  fungsi  untuk
meyelesaikan  sengketa  yang  ada  dan sebagai  alat  rekayasa  sosial.  Apabila hukum tidak dapat menyelesaikan persengekataan yang ada maka permasalahan tersebut akan terus melarut dan akan menghambat terwujudnya  tujuan  negara. [ 39 ] Namun hal ini tentunya harus dipenuhi persyaratan  utama  yaitu  politik  hukum harus  berjalan  sesuai  dengan  aspirasi masyarakat.
Hal  ini  berarti  lembaga-lembaga pembentuk  hukum  dalam  hal  politik hukum  harus  senantiasa  menjunjung tinggi  asas-asas  pemerintahan  yang baik, mengedepankan kepentingan umum  dan  menjunjung  tinggi  moral  dan norma sehingga dapat membentuk suatu hukum yang responsif guna mewujudkan tujuan dari suatu  negara. Hukum merupakan alat rekayasa sosial sehingga  dengan  proses  pembentukan hukum yang baik mulai dari politk hukum sampai dengan produk yang dihasilkannya  maka akan  merubah perilaku masyarakat. [ 40 ]
Dengan terpenuhi politik hukum yang baik dalam mewujudkan  hukum  yang  responsif peneliti  berpendapat  bahwa  Indonesia akan  mengarah  ke  negara  yang  lebih maju  sehingga  masyarakatnya  dalam kehidupan berbangsa  akan  makmur  dan sejahtera.

## SIMPULAN
Beralaskan  analisis  dan  hasil pembahasan  yang  telah  dijabarkan dengan  dikaitan  tujuan  penulisan  ini, maka  terdapat  beberapa  hal  yang disimpulkan, yaitu:
1.  Hukum responsif memberikan kelembagaan yang tertib, berkepanjangan  dan  stabil.  Ciri utama  dari  hukum  responsif  adalah menyelidik  dan  menganalisa  nilai- nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Hukum  responsif  adalah  hukum yang mengkristalisasi aspirasi
masyarakat
menjadi sebuah peraturan perundang-undangan dengan  segenap  anjuran,  larangan serta  sanksi  yang  akan  diberikan apabila  rakyatnya  tidak  menaati hukum  itu  sendiri.  Hukum  yang responsif cenderung akan menyebabkan masyarakat taat pada hukum  sehingga  akan  membantu dalam mewujudkan tujuan negara;
2.  Terdapat 2 kekuatan yang akan turut serta  dalam  pembentukan  hukum, yaitu,  lembaga  yang  memiliki  tugas untuk melakukan pembentukan hukum  dan  masyarakat.  Kedua kekuatan tersebut merupakan
bagaian  dari  politik  hukum  yang saling  terikat  satu  sama  lain.  Setiap tahapan  pembentukan  peraturan perundang-undangan  tidak  lepas dari  pengaruh  politik  yang  tentunya akan memberikan pengaruh terhadap produk yang dihasilkannya; dan 3.  Politik  hukum  yang  baik  akan  turut mewujudkan cita-cita Negara Indonesia.  Peran  politik  hukum dalam  mewujudkan  hukum  yang responsif  adalah  dalam  membuka ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk memberikan pandangan,  opini,  masukan  yang berupa  aspirasi  terhadap  suatu peraturan perundang-undangan. Peran politik hukum dalam pembentukan hukum yang responsif adalah  dengan  menjunjung  tinggi asas-asas  pemerintahan  yang  baik, mengedepankan kepentingan umum dan  menjunjung  tinggi  moral  dan norma sehingga menghasilkan produk hukum yang baik.

## REFERENSI
[1] Wahyudin,  Yoyon  M.  Darusman dan  Bambang  Wiyono.  (2020). Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan  Ditinjau  Dari
Undang-Undang  No  15  Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No  12  Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan. Jurnal  Lex  Specialis, 9(2) , 279-
290 .
[2] Fitriana,  Mia  Kusuma.  (2015). Peranan  Politik  Hukum  Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara ( Laws And Regulations  In  Indonesia  As  The
Means  Of  Realizing  The  Country’s
Goal ). Jurnal  Legislasi  Indonesia ,
12(2), 1-27.
[3] Suhardin, Yohanes. (2012). Peranan Negara dan Hukum Dalam  Memberantas  Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. Jurnal Hukum  dan  Pembangunan ,  42(3),
390-407.
[4] Nazriyah,  Riri.  (2002).  Peranan CIta    Hukum  dalam  Pembentukan Hukum  Nasional, Jurnal  Hukum , 9(2), 136-151.
[5] Abidin, E. Zainal. (1995). Mengangkat  Hukum  Kebiasaan Dalam  Islam  Sebagai  Salah  Satu Sumber Hukum Di Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Jurnal Al-Mawand , 4, 1-7.
[6] Nurhardianto, Fajar. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. Jurnal TAPIs , 11(1), 34- 45.
[7] Triningsih,  Anna.  (2016).  Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan  Negara  ( Legal Policy  of  Judical  Review  of  Laws and Legislation in State Administration ). Jurnal  Konstitusi , 13(1), 124-144.
[8] Kusumaatmadja,  Mochtar .  (2002). Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan:  Kumpulan  Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Bandung: Alumni. [9] MD, Moh. Mahfud. (2006). Membangun Politik Hukum, Menegakkan  Konstitusi .  Jakarta: Pustaka LP3ES.
[10] MD,  Moh.  Mahfud.  (2009). Politik Hukum  di  Indonesia,  Edisi  Revisi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
[11] Rahardjo,  Satjipto.  (1991). Ilmu Hukum,  Cetakan  Ketiga .  Bandung:
Citra Adhitya Bhakti.
[12] Isharyanto.  (2016). Politik  Hukum . Surakarta: CV.Kekata Group.
[13] Salam,  Abdus.  (2015).  Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. Mazahib ,14(2), 119-131. [14] Ddjasmani,  Yacob.  (2011).  Hukum Sebagai  Alat  Rekayasa  Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia. MMH , 40(3), 365-374.
[15] Arianto,  Henry.  (2010).  Hukum Responsif  dan  Penegakan  Hukum Di  Indonesia. Lex  Jurnalica ,  7(2),
115-123.
[16] Simanjuntak, Yoan Nursari. (2005). Hukum Responsif: Interrelasi Hukum  dan  Dunia  Sosial, Jurnal Yustika , 8(1), 39-45. [17] Jamal, Syafruddin. (2012). Merumuskan  Tujuan  dan  Manfaat Penelitian. Al-Munir ,  3  (5),  147- 157.
[18] Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. (2003). Penelitian Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan
Singkat .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
[19] M,  Hajar.  (2015). Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum  dan  Fiqh. Pekanbaru:  UIN Suska Riau.
[20] Yuliani,  Wiwin.  (2018).  Metode
Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam  Perspektif  Bimbingan  Dan Konseling. Quanta , 2(2), 83-91.
[21] Marpaung,  Lintje  Anna.  (2012). Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum  Terhadap  Karakter  Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia),  Pranata  Hukum,  7(1), 1-14. [22] Wasti,  Ryan  Muthiara.  (2015). Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap  Produk  Hukum  Pada Masa  Pemerintahan  Soeharto  Di Indonesia. Jurnal  Hukum  dan Pembangunan , 45(1), 76-105. [23] Sulaiman. (2014). Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan  Sosial  Dalam  Masa Transisi  ( Responsive Law:  Law  As
A  Social  Institutions  To  Service  Of Social  Need  In  Transition ). Jurnal
Hukum Samudra Keadilan , 9(2), 1- 16.
[24] Sanusi,  Kus  Rizkianto  dan  Kanti Rahayu.  (2019).  Hukum  yang Responsif Terhadap Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Pancasila. Prosiding Seminar Nasional  Hukum  Transendental 2019  Program  Doktor  Ilmu  Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta , 173-182. [25] Soenyono. (2011). Fungsi Melayani Kepentingan Sosial Dalam  Reformasi  Hukum  Menuju Hukum  Responsif. ADIL:  Jurnal
Hukum, 2(3), 277-286.
[26] Riskiyono, Joko. (2015). Partisipasi
Masyarakat  Dalam  Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan ( Public Participation  in  the  Formation  of
Legislation  to  Achieve  Prosperity) .
Aspirasi , 6(2), 159-176.
[27] Roseffendi. (2018). Hubungan Korelatif  Hukum  dan  Masyarakat Ditinjau  dari  Perspektif  Sosiologi Hukum. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan  dan  Politik  Islam , 3(2), 189-198. [28] Muchtar, Henni. (2012). Paradigma Hukum  Responsif  (Suatu  Kajian Tentang Makamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penegak Hukum),  Humanus. Jurnal  Ilmiah Ilmu-Ilmu  Humaniora ,  11(2),  160- 171
[29] Halim,  Abdul.  (2013).  Membangun
Teori  Politik  Hukum  Islam  Di
Indonesia, Ahkam , 13(2), 259-270.
[30] Isharyanto  dan  Adriana  Grahani Firdausy.  (2013).  Interaksi  Politik
Dan  Hukum  Dalam  Pembentukan Legislasi  Daerah  (Studi  Terhadap
Proses Penyusunan Peraturan Daerah  Di  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kota  Surakarta). Yustisia , 2(3), 34-45. [31] Nuraini. (2018). Pengaruh Kekuasaan Politik Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum Volkgeist , 2(2), 92-104.
[32] Mahfuz, Abdul Latif. (2019).  Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang. Jurnal  Kepastian Hukum dan Keadilan, 1(1), 43-57.
[33] Kurniawan,  Puji.  (2018).  Pengaruh Politik  Terhadap  Hukum. Jurnal AL-MAQASID , 4(1),  29-42.
[34] Faizal, Liky. (2017). Produk Hukum Di  Indonesia  Perspektif  Politik Hukum. Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 9(1), 85-95.
[35] Islamiyati  dan  Dewi  Hendrawati. (2019). Analisis Politik Hukum Dan
Implementasinya. Law,
Development  &  Justice  Review , 2(1), 104-117. [36] Hidayat,  Eko.  (2018).  Kontribusi Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia. ASAS:  Jurnal  Hukum
Ekonomi Syariah , 10(2), 120-134.
[37] Yunanto.  (2010).  Menuju  Strategi
Pembangunan Hukum yang Responsif. MMH , 39 (2), 164-171.
[38] Praptanugraha.  (2008).  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembentukan
Peraturan  Daerah. Jurnal  Hukum , 15(3), 459-473.
[39] Maysarah. (2019). Penyelenggaraan Pemerintahan yang  Bersih  Melalui  Penerapan Politik  Hukum.  Jurnal  Warta,  61,
34-42.
[40] Kusumawati, Yayuk. (2017). Representasi Rekayasa Sosial Sebagai  Sarana  Keadilan  Hukum. Sangaji  Jurnal  Pemikiran  Syariah dan Hukum , 1(2),  129-141.