licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Perlukah Pekerja Migran Indonesia Dilindungi? erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Riri Anggriani 1 , Arfanita 2 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, ririiin.ra@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO The  provincial  government  has  the  duty  and  responsibility  to  protect Indonesian  migrant  workers  (PMI),  especially  those  from  their  respective regions. This research is very important because the provincial government is the main determinant of improving PMI protection governance in their area. Protection  of  PMI  is  needed  because  PMI  continues  to  experience  various problems, including illness in the country of placement, the period of stay and work  permits  having  expired,  experiencing  abuse,  unpaid  wages,  migrant workers  being  pressured  to  pay  compensation  from  the  departing  agent, leaving  illegally,  working  without  wages,  victims  of  termination  of employment, not having placement agreements and work agreements, being recruited  illegally,  not  having  complete  documents,  and  not  receiving  job training. This study aims to determine the duties and responsibilities of the Regional  Government  of  Central  Sulawesi  Province  in  protecting  migrant workers in their area. The research method used is empirical legal research, starting  with  the  stages  of  literature  study,  data  collection,  interviews,  and legal analysis. The results of the study show that the Regional Government of Central  Sulawesi  Province  has  carried  out  its  duties  and  responsibilities  to protect PMI. However, of the nine obligations mandated by the PMI protection law, the Regional Government of Central Sulawesi Province still has two that have not been fulfilled, namely: point a) organizing education and job training by  accredited  government  and/or  private  educational  institutions  and  job training institutions; and point g) providing and facilitating training for PMI candidates  through  vocational  training,  whose  budget  comes  from  the education  function.  This  is  constrained  by  limited  local  budgets.  Regional funding is more focused on public health as a result of the COVID-19 pandemic and still relies on data from BP2MI .
Manuscript History:
Received: 2023-05-14
Accepted: 2024-03-12
Corresponding Author: Riri Anggriani, ririiin.ra@gmail.com
Keywords : State Obligations; Regional Government Role; Migrant Workers
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Anggriani,  R.,  &  Arfanita.  (2024).  Perlukah  Pekerja Migran  Indonesia  Dilindungi? Widya  Yuridika:  Jurnal
Hukum, 7 (1).

## PENDAHULUAN
Remitansi  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  menjadi  salah  satu  penopang pertumbuhan ekonomi suatu negara dan daerah. Jumlah remitansi yang disumbangkan oleh PMI  membawa  banyak  manfaat  bagi  negara,  daerah  dan  kesejahteraan  keluarga  PMI. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Palu  menunjukkan  bahwa  PMI  menghasilkan  remitansi  yang  sangat  besar  buat  Provinsi Sulawesi Tengah. Tahun 2018 sampai 2020, remitansi yang dihasilkan PMI Sulawesi Tengah sebesar Rp. 29.529.060.000,- (Dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta
enam puluh ribu rupiah). 1 Jumlah tersebut dapat menopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu perlindungan terhadap PMI wajib dilakukan.
Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran merupakan Undang-Undang yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri tanpa diskriminasi. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pelindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran dan/pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Perlindungan yang dimaksud adalah  upaya  untuk  menjamin  pemenuhan  hak-hak  dari  calon  tenaga  kerja  baik  dari sebelum  penempatan,  selama  penempatan,  dan  sesudah  penempatan.  Tujuan  pemberian perlindungan ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi  PMI dan jaminan perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI beserta keluarganya.
Negara  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk  membenahi  keseluruhan  sistem perlindungan  bagi  PMI  dan  keluarganya.  Salah  satunya  dengan  melibatkan  Pemerintah Daerah  Provinsi  untuk  melindungi  PMI  asal  daerah.  Pemerintah  Daerah  diminta  untuk berperan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap PMI asal daerah melalui tugas dan tanggung jawab yang diamanhkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017.
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah lumbung PMI. Berdasarkan data penempatan PMI asal Provinsi Sulawesi Tengah sejak periode tahun 2020 sampai 2022 sebanyak 318 orang dengan kualifikasi laki-laki sebanyak 22 orang dan perempuan sebanyak  296 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pekerja migran  asal  Sulawesi  Tengah  didominasi  oleh  kaum  perempuan  yang  umumnya  bekerja pada sektor informal sejumlah 252 orang dan sektor formal sebanyak 44 orang. Mayoritas perempuan yang bekerja di sektor informal berprofesi pekerja rumah tangga (PRT), babby sitter, dan sebagai perawat yang berusia lanjut.
Berbagai permasalahan terjadi pada PMI asal Sulawesi Tengah diantaranya karena sakit  di  negara  penempatan,  masa  tinggal  dan  dan  izin  kerja  telah  habis,  mengalami penganiayaan, gaji tidak dibayar, membayar ganti rugi dari agen yang memberangkatkan, berangkat  secara  ilegal,  bekerja  tanpa  upah,  korban  pemutusan  hubungan  kerja,  tidak memiliki perjanjian penempatan dan perjanjian kerja, direkrut secara ilegal, tidak memiliki dokumen lengkap dan tidak mendapatkan pelatihan kerja. 2
Penelitian  tentang  peran  Pemerintah  Daerah  telah  diteliti  sebelumnya.  Hasil  studi yang dilakukan oleh Devi Rahayu, Susilah Ningwahyu, Nunuk Nuswardani, Boedi Mustiko yang  mengkaji  ‘pelaksanaan  perlindungan PMI  di  Kabupaten  Bangkalan  dan  upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Bangkalan  terhadap  kasus-kasus  yang  menimpa pekerja  migran’,  menunjuk kan  bahwa  pelaksanaan  perlindungan  PMI  di  Kabupaten Bangkalan  terdapat  tiga  bentuk  yaitu  perlindungan  sebelum  bekerja  dengan  melakukan penyuluhan,  selama  bekerja  dengan  melakukan  koordinasi  dengan  instansi  terkait,  dan sesudah  bekerja  dengan  melakukan  pelatihan  kerja.  Berbagai  upaya  penyelesaian permasalahan  PMI.  Penelitian  dibatasi  pada  pelaksanaan  perlidungan  PMI  di  Kabupaten Bangkalan. 3 Selain  itu  hasil  studi  yang  dilakukan  oleh  Hery  Sudarmanto.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalinis    sejauh    mana    peran    Pemerintah Daerah  dalam  upaya peningkatan  kompetensi  PMI dan  merumuskan  strategi   untuk terus  mendorong dan meningkatkan  komitment  Pemerintah  daerah melaksanakan  amanat  UU  18/2017. Hasil
1 Unit  Pelaksana  Teknis  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Palu,  Data  Penempatan  PMI Menurut Asal Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2018 s.d 2020, UPT BP2MI Sulawesi Tengah, h. 22.
2 BP2MI Palu, Data Laporan Pengaduan Kasus PMI LP3TKI Palu tahun 2020 sampai 2022, Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2022.
3 Devi Rahayu, Susilah Ningwahyu, Nunuk Nuswardani, Boedi Mustiko, Menakar Peran dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Studi di Kabupaten Bangkalan Madura, Jurnal RechtIdee , Vol. 15, No. 2, 2020, h. 245.
penelitian  menunjukkan  pemerintah  daerah  yang  memiliki  komitmen  dalam mengalokasikan  APBD  untuk  peningkatan  kompetensi  PMI  masih  sangat  terbatas. Pemerintah  Pusat  perlu  terus  mendorong  Pemerintah  Daerah  menerbitkan  Peraturan Daerah berkaitan dengan pengalokasian APBD untuk peningkatan Kompetensi PMI. 4 Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tugas  dan  tanggung  jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melindungi PMI baik sebelum bekerja maupun sesudah bekerja. Kajian penelitian ini sangat penting karena Pemerintah Daerah Provinsi adalah penentu utama dalam memperbaiki tata kelola perlindungan PMI di daerah.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  hukum  empiris.    Metode  ini  berfungsi untuk  melihat  hukum  dalam  aspek  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di lingkungam masyarakat. 5 Sumber penelitian hukum menggunakan bahan hukum primer yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang  meliputi  UUD  NRI  1945,  Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pemerintah  Daerah  Provinsi  dalam  melindungi  pekerja  migran  Indonesia.  Sumber  data diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  dinas  terkait.  Data  sekunder  diperoleh  dengan melakukan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan dekriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Ketentuan Undang- Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  istilah  tugas  merupakan  kewajiban  yang harus dikerjakan atau yang telah ditentukan untuk dilakukan. 6 Sedangkan tanggung jawab adalah  wajib  menanggung  segala  sesuatunya  (jika  terjadi  apa-apa  boleh  dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan). 7 Jika istilah tanggung jawab dimaknai dalam konteks hak asasi manusia (HAM) maka dikenal dengan istilah tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara dalam konteks HAM adalah tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran  terhadap  kewajiban  untuk  melindungi  dan  menghormati  HAM  oleh  negara. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian internasional HAM maupun  dari  hukum  kebiasaan  internasional  ( international  customary  law ),  khususnya norma-norma  hukum  kebiasaan  internasional  yang  memiliki  sifat jus  cogens . 8 Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu,  baik  kewajiban    berdasarkan  suatu  perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. 9
Indonesia merupakan negara pihak dari International Convention on the Protection of the  Rights  of  All  Migrant  Workers  and  Their  Families 1990.  Konvensi  tersebut  telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia ke dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota  Keluarganya  merupakan  perjanjian  internasional  yang  berkarakter law  making treaties . 10 Negara yang telah meratifikasi Konvensi Pekerja Migran terikat kewajiban untuk
4 Hery  Sudarmanto,  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Peningkatan  Kompetensi  Pekerja  Migran Indonesia (PMI), Journal of Educational and Language Research , Vol.2, No.2, 2022, h. 301.
5 Irwansyah, Penelitian  hukum  (Piliham  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel) ,  Mira  Buana  Media, Yogyakarta, 2020, h. 174.
6 Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat) , Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2016, h. 1492.
7 Ibid , h. 1398.
8 Rhona K.M. Smith, dkk. Hukum Hak Asasi Manusia , Yogyakarta, PUSHAM UII, 2015, hl. 69.
9 Ibid , h. 71.
10 law making treaties yaitu perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. law making treaties selalu terbuka bagi pihak lain yang tadinya tidak turut
melaksanakan  ketentuan  yang  termuat  dalam  Konvensi  tersebut  dengan  berdasar  pada prinsip pacta  sunt  servanda .  Prinsip  ini  merupakan  prinsip  hukum  internasional,  dimana setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Menurut Grotius, asas pacta sunt servanda merupakan asas yang paling fundamental yang  melandasi  sistem  hukum  internasional, 11 sama  halnya  dengan  Hans  Kelsen mengemukakan  bahwa  prinsip  pacta  sunt  servanda  sebagai  kaidah  dasar  ( grundnorm ) hukum internasional, yang mengembalikan segala sesuatunya kepada suatu kaidah dasar. Kewajiban-kewajiban  yang  termuat  dalam  perjanjian  internasional  dilaksanakan  dengan penuh itikad baik. Artinya negara-negara melalui hukum nasionalnya perlu menyesuaikan untuk  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang  diamanahkan  dalam  perjanjian internasional tersebut.
Negara  Indonesia  berkewajiban  untuk  menjamin  HAM  setiap  warga  negara.  Teori kewajiban  negara  dalam  konteks  HAM,  negara  sebagai  pemangku  kewajiban  ( duty holder/bearer )  dan  individu  sebagai  pemangku  hak  ( rights  holder ). 12 Terdapat  tiga kewajiban  negara  yaitu:  (1)  kewajiban  untuk  menghormati  (obligation  to  respect),  (2) Kewajiban  untuk  melindungi  ( to  protect )  dan  (3)  kewajiban  untuk  memenuhi  ( to  fulfill ). Ketiga  kewajiban  ini  merupakan  kewajiban  generic,  sedangkan  kewajiban  turunan  dari kewajiban  untuk  memenuhi  adalah  mempromosikan  ( to  promote )  dan  memfasilitasi  ( to facilitate ). 13
Kewajiban  untuk  melindungi  mengharuskan  negara  melalui  Undang-Undang, kebijakan, dan praktik untuk memastikan perlindungan hak, termasuk dengan mengambil langkah-langkah  untuk  mencegah  pihak  ketiga  melanggar  hak.  Kewajiban  negara  untuk memfasilitasi, menyediakan atau mempromosikan akses ke hak asasi manusia. 14
Jaminan perlindungan HAM setiap orang secara jelas termuat dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28  huruf  A-J.  Pasal  28  ayat  (1) menyebutkan  bahw a:  “perlindungan,  pemajuan,  pen egakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia  adalah  tanggung  jawab  negara”.  Kemudian  Pasal  ini  dijabarkan  dalam  Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 menyebutkan bahwa (1) setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam  semangat  persaudaraan  (2)  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan  dan  perlakuan  hukum  yang  adil  serta  mendapat  kepastian  hukum  dan perlakuan yang sama di depan hukum; (3)setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan  dasar  setiap  manusia,  tanpa  diskriminasi.  Ketentuan  ini  jelas  menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak mendapatkan penghormatan dan perlindungan HAM termasuk PMI.
Pasal  8  Undang- Undang  HAM  menyebutkan  bahwa:  “Perlindungan,  pemajuan, penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  terutama  menjadi  tanggung  jawab Pemerintah”.  Pasal  71  menyebutkan  bahwa:  “Pemeri ntah  wajib  dan  bertanggung  jawab menghormati,  melindungi,  menegakkan,  dan  memajukan  hak  asasi  manusia  yang  diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Pasal 72 Undang- Undang HAM  menyebutkan  bahwa:  “Kewajiban  dan  tanggung  jawab  Pemerintah serta dalam perjanjian, karena yang diatur oleh perjanjian itu merupakan masalah umum mengenai semua anggota  masyarakat  internasional,  Mochtar  Kususma  Atmadja  dan    Etty  R.  Agoes, Pengantar  Hukum Internasional , Alumni, Bandung, h.123.
11 Danel Aditia Situngkir, Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional Menurut Konvensi  Wina Tahun 1969, Jurnal Lex Privatum , Vol.. IV, No.4 2016,  h. 173.
12 Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional dan Nasional) , Rajawali Pers, Depok, 2018, h. 66.
13 Ibid , h. 69. 14 International Commission of Jurists, Migration and International Human Rights Law a Practitioners Guide No. 6, International Commission of Jurists , 2014, h. 44.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.  Kewajiban  dalam  bidang  hukum  menyangkut  ketenagakerjaan  salah  satunya  adalah persoalan perlindungan PMI.
Perlindungan  PMI  tidak  hanya  menjadi  urusan  Pemerintah  Pusat  akan  tetapi  juga melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2017,  menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Provinsi  memiliki  tugas  dan tanggung  jawab  melindungi  PMI  terutama  yang  berasal  dari  daerahnya,  diantaranya menyangkut:
(a)  menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  kerja  oleh  lembaga  pendidikan  dan lembaga  pelatihan  kerja  milik  pemerintah  dan/atau  swasta  yang  terakreditasi;  (b) mengurus kepulangan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam,  wabah  penyakit,  deportasi,  dan  pekerja  migran  bermasalah  sesuai  dengan kewarganegaraannya; (c) menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan PMI; (d) melaporkan  hasil  ealuasi  terhadap  Perusahaan  Penempatan    PMI  secara  berjenjang  dan periodik kepada Menteri; (e) Memberikan Pelindungan PMI sebelum bekerja dan setelah bekerja; (f) menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat di tempat pemberangkatan dan pemulangan PMI yang memenuhi syarat dan standar kesehatan; (g) menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon PMI melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; (h) mengatur, membina melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI; (i) dapat  membentuk  layanan  terpadu  satu  atap penempatan dan pelindungan PMI di tingkat Provinsi.
Tugas  dan  tanggung  jawab  yang  termuat  dalam  Pasal  40  Undang-Undang  No.  18 Tahun  2017  dimaksudkan  untuk  bagaimana  Pemerintah  Daerah  Provinsi  menunaikan kewajibannya  dan  menanggung  segala  sesuatu  yang  diamanahkan  dalam  Pasal  40  untuk melindungi PMI baik sebelum  dan sesudah bekerja. Pelaksanaan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Pelindungan  PMI.  Peraturan  Pemerintah  ini menguraikan  pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah dalam melindungi PMI. Dengan demikian berdasarkan kedua regulasi tersebut  maka  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  ikut  berperan  serta  dalam melindungi  PMI  khususnya  bagi  setiap  warganya  yang    akan  bekerja  di  luar  negeri  baik sebelum dan sesudah kepulangannya.

## Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Asal  Provinsi  Sulawesi  Tengah  Sebelum Bekerja
Pasal  1  ayat  2  Undang-undang  No.  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  PMI, menyebutkan bahwa PMI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik  Indonesia. Berdasarkan prinsip persamaan hak dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017 maka PMI laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh perlindungan dan  keselamatan  dari  negara.  Pasal  3  menyebutkan  bahwa  pelindungan  terhadap  PMI bertujuan untuk: a) menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara  dan  PMI;  b)  menjamin  perlindungan  hukum,  ekonomi,  dan  sosial  PMI  dan keluarganya. Pasal  menyebutkan bahwa pelindungan terhadap CPMI atau PMI meliputi: a. pelindungan sebelum bekerja; b. pelindungan selama bekerja; dan c. pelindungan setelah bekerja.
Provinsi  Sulawesi  Tengah  terletak  di  bagian  tengah  Pulau  Sulawesi,  Indonesia. Kedudukan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kota Palu. Provinsi ini memiliki tiga belas Kabupaten dan satu Kota. 15 Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu Provinsi yang
15 Kabupaten Donggala berkedudukan di Banawa, Kabupaten Poso berkedudukan di Poso, Kabupaten Banggai berkedudukan di Luwuk,  Kabupaten Tolitoli berkedudukan di Tolitoli, Kota Palu berkedudukan di Palu,  Kabupaten  Buol  berkedudukan  di  Buol,  Kabupaten  Morowali  berkedudukan  di  Bungku,  Kabupaten
sebagian warganya bekerja di luar negeri sebagai PMI. Menurut data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulawesi Tengah Periode Januari 2020 sampai Agustus 2022, terdapat 318 orang PMI asal Provinsi Sulawesi Tengah yang bekerja di luar negeri baik formal  maupun  informal.  Jumlah  PMI  tersebut  berasal  dari  Kabupaten  Banggai,  Banggai Kepulauan, Buol, Donggala, Morowali, Palu Parigi Moutong, Poso, Sigi dan Toli-Toli. Dari total jumlah tersebut 296 orang adalah PMI perempuan yang paling banyak bekerja pada sektor formal maupun informal 16 sekaligus yang paling banyak mengalami permasalahan. Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Kabupaten/Kota  di  Sulawesi  Tengah  melakukan pengiriman  PMI  ke  negara-negara  penempatan  dengan  tujuan  untuk  mengurangi pengangguran, mendukung perekonomian dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap warganya.  Namun,  sejak  diberlakukannya  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik Indonesia No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan  Tenaga Kerja  Indonesia  Pada  Pengguna  Perseorangan  di  Negara-negara  Kawasan  Timur  Tengah. Pengiriman  PMI  diberhentikan  dan  dilarang  disembilan  belas  negara  kawasan  Timur Tengah.  Hal  ini  disebabkan  karena  banyaknya  permasalahan  yang  menimpa  PMI  yang bekerja pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara Kawasan Timur Tengah.
Undang-Undang  No.  18  tahun  2017  tentang  PPMI  dan  PP  Nomor  59  Tahun  2021 tentang  Pelaksanaan  Pelindungan  PMI,  merupakan  bentuk  upaya  Pemerintah  Indonesia dalam  memperbaiki  tata  kelola  layanan  PMI  melalui  regulasi.  Berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  tersebut  Pemerintah  Daerah  Provinsi  diberi  tugas  dan tanggung  jawab  dalam  mengurus  PMI  asal  daerahnya,  dengan  melibatkan  stakeholder terkait. Melalui Undang-undang No. 18 tahun 2017 dan  PP Nomor 59 Tahun 2021 peran Pemerintah Daerah Provinsi menjadi sangat penting dan strategis dalam mempersiapkan PMI  yang  prosedural,  menyiapkan  PMI  yang  memiliki  ketrampilan,  kemampuan  dan kompetensi,  melakukan  pemberdayaan  PMI  yang  purna,  mencegah  terjadinya  PMI unprosedural  dan  mensejahterakan  PMI  dan  keluarganya.  Tugas  dan  tanggung  jawab tersebut  dalam  penelitian  ini  terletak  pada  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.
Perlindungan PMI sebelum bekerja termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 18 Tahun  2017  meliputi  pelindungan  administratif  dan  pelindungan  teknis.  Pelindungan administratif  meliputi:  a.)  kelengkapan  dan  keabsahan  dokumen  penempatan;  dan  b.) penetapan kondisi dan syarat kerja. Sedangkan pelindungan teknis sebagaimana meliputi: a.)  pemberian  sosialisasi  dan  diseminasi  informasi;  b.)  peningkatan  kualitas  Calon  PMI melalui  pendidikan  dan  pelatihan  kerja;  c.)  Jaminan  Sosial;  d.)  fasilitasi  pemenuhan  hak Calon  PMI;  e.)  penguatan  peran  pegawai  fungsional  pengantar  kerja;  f.)  pelayanan penempatan  di  layanan  terpadu  satu  atap  penempatan  dan  pelindungan  PMI;  dan  g.) pembinaan dan pengawasan.
Kelengkapan  dokumen  yang  dipersyaratkan  bagi  CPMI  berdasarkan  Pasal  13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, meliputi: a.) surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; b.) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; c.) sertifikat kompetensi kerja; d.) surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;  e.)  paspor  yang  diterbitkan  oleh  kantor  imigrasi  setempat;  f.)  Visa  Kerja;  g.) Perjanjian Penempatan PMI; dan h.) Perjanjian Kerja.
Banggai Kepulauan berkedudukan di Banggai, Kabupaten Parigi Moutong berkedududkan di Parigi, Kabupaten Tojo Una-Una berkedudukan di Ampana, Kabupaten Sigi berkedudukan di Sigi Biromaru, Kabupaten Banggai Laut berkedudukan di Banggai, dan Kabupaten Morowali Utara berkedudukan di Kolonedale. Profil Provinsi Sulawesi Tengah, https://sulteng.bpk.go.id/profil-provinsi-sulawesi-tengah-2/
16 Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulawesi Tengah Periode Januari 2020 sampai Agustus 2022.
Selanjutnya dalam pemeriksaan dokumen tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 59 Tahun 2021, menyebutkan bahwa BP2MI atau pejabat  fungsional  pengantar  kerja  atau  petugas  yang  ditunjuk  oleh  dinas  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang  ketenagakerjaan  melakukan  verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Verifikasi  kelengkapan  dan  keabsahan  dokumen  CPMI  yang  berasal  dari  daerah berada  pada  kewenangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  atau  Kota.  Hal  ini  dikarenakan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  atau  Kota  yang  nantinya  akan  mengeluarkan  surat  lulus seleksi dalam berita acara terhadap warganya yang sudah memenuhi syarat atau lulus dan telah memperoleh ID melalui sistem yang dimiliki oleh BP2MI yaitu sistem komputerisasi pelindungan PMI (Sisko PMI) yang terhubung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tanpa ID maka CPMI tidak dapat diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri dan dapat dinyatakan unprosedural. Poin inilah yang membedakan antara PMI dengan pencari kerja biasa. Kewenangan ini diberikan karena Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota lah yang lebih tahu setiap warganya yang akan bekerja di luar negeri.
Berdasarkan  hasil  verifikasi  kelengkapan  dan  keabsahan  dokumen  CPMI  yang memenuhi  syarat  menjadi  dasar  Disnakertrans  Kabupaten/Kota  mengeluarkan  Surat Rekomendasi permohonan paspor. Dokumen paspor merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratakan  bagi  CPMI  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2017. Menurut  Pasal  24  Undang-Undang  No.  6  tahun  2011  tentang  Keimigrasian  menyebutkan bahwa dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan  Laksana  Paspor  Republik  Indonesia.  Paspor  merupakan  dokumen  perjalanan yang sah dan masih berlaku diwajibkan dimiliki bagi setiap warga negara Indonesia yang akan keluar dari wilayah Republik Indonesia, tidak termasuk dalam daftar Pencegahan; dan tercantum dalam daftar awak Alat Angkut atau penumpang, kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang sebagaiman termuat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 31  Tahun  2013  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian.
Calon PMI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, dimana permohonan paspor ke luar negeri menggunakan paspor biasa. Untuk mendapatkan paspor biasa,  WNI harus  memenuhi  beberapa  persyaratan  di  dalam  permohonan  seperti  kartu  tanda penduduk,  kartu  keluarga,  akta  kelahiran,  akta  perkawinan  atau  buku  nikah,  ijazah,  atau surat  baptis,  surat  pewarganegaraan  Indonesia  bagi  orang  asing  yang  memperoleh kewarganegaraan  Indonesia  serta  surat  rekomendasi  permohonan  paspor  CPMI  yang dikeluarkan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja Provinsi  atau  Kabupaten/Kota (Berdasakan  Pasal  6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor).
Ketentuan  Pasal  6  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia No. 8 Tahun  2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menimbulkan kerancuan pemahaman. Berdasarkan Pasal ini maka Kantor Imigrasi dapat mengeluarkan paspor bilamana CPMI telah melampirkan surat rekomendasi permohonan paspor.  Apakah  surat  rekomedasi  itu  datangnya  dari  Disnakertrans  Provinsi  atau  dari Disnakertrans  Kabupaten/Kota,  sepanjang  dilampiran  CPMI  terdapat  surat  rekomendasi permohonan Paspor, pihak imigrasi akan memprosesnya.
Merujuk pada Undang-undang No. 18 tahun 2017 dan PP No. 59 Tahun 2021 bahwa sebenarnya Pemerintah Daerah Provinsi tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Surat  Rekomendasi  untuk  permohonan  paspor.  Yang  lebih  tepat  mengeluarkan  surat rekomendasi untuk permohonan paspor berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hal ini karena Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lah yang melakukan seleksi kelengkapan dan  keabsahan  dokumen  bagi  warganya  yang  lulus  atau  mengajukan  permohonan  untuk bekerja  di  luar  negeri  (pekerja  mandiri)  dan  karenanya  diterbitkan  surat  rekomendasi paspor CPMI ditujukan ke kantor imigrasi yang dikehendaki P3MI.
Pekerja  migran  mandiri  maupun  pekerja  migran  yang  direkrut  oleh  perusahaan penempatan  ketika  akan  memiliki  paspor  wajib  memiliki  Surat  Rekemendasi  yang dikeluarkan  oleh  Disnakertrans  Kabupaten/Kota  setempat.  Dasar  dikeluarkannya  surat rekomendasi tersebut adalah kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan. Untuk pekerja mandiri diperlukan surat permintaan dari pemberi kerja yang berada di luar negeri untuk menunjukan bahwa pekerja mandiri tersebut benar-benar akan dipekerjakan pada  pemberi  kerja  yang  berada  di  negara  lain  sedangkan  PMI  yang  direkrut  oleh perusahaan penempatan maka perusahaan penempatan tentunya harus memperlihat Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2M.
Dokumen lainnya yang perlu didapatkan oleh perusahaan penempatan adalah surat rekomendasi  CPMI  untuk  mengikuti  OPP  (Orientasi  Pra  Pemberangkatan). 17 Surat rekomendasi ini dikeluarkan oleh Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah. Disnakertrans Provinsi menerima petugas perusahaan bersama CPMI yang telah dinyatakan lulus seleksi berkas  dan  sudah  memiliki  ID  PMI.  Disnakertrans  akan  melakukan  wawancara  terhadap CPMI,  memberikan  pengarahan  kepada  CPMI,  memberikan  motivasi  kepada  CPMI, memberikan  informasi  kelembagaan  (informasi  mekanisme  pemberangkatan  dan kepulangan, informasi terkait tempat pengaduan atau nomor kontak telpon di luar negeri, informasi tentang badan-badan yang berwenang dalam penaganan masalah, dll) dan pada akhirnya membuat surat rekomendasi mengikuti OPP. Surat ini merekomendasikan kepada suatu  perusahaan  penempatan  untuk  mengikutsertakan  CPMI  asal  Sulawesi  Tengah mengikuti OPP di Balai Latihan Kerja milik perusahaan penempatan tersebut (pihak swasta) yang  biasanya  berada  di  Kantor  Pusatnya.  Perusahaan  penempatan  PMI  akan bertanggungjawab dalam proses penyiapan PMI sampai pemberangkatan ke negara tujuan dan perusahaan penempatan juga harus mengambil surat rekomendasi pemberangkatan di BP2MI.
Orientasi  Pra  Pemberangkatan  (sebelumnya  bernama  Pembekalan  Akhir Pemberangkatan-PAP) bertujuan untuk mencegah terjadinya PMI unprosedural. Dari hasil penelitian Sugiarto Sumas terdapat 60% PMI bermasalah berasal dari PMI non prosedural / ilegal  yang  tidak  mengikuti  OPP. 18 Surat  rekomendasi  mengikuti  OPP  merupakan  bentuk pelindungan  yang  diberikan  oleh  Disnakertrans  Provinsi  kepada  PMI  yang  direkrut  oleh P3MI  untuk  mempersiapkan  CPMI  sebelum  bekerja  diluar  negeri.  Tujuan  dari dikeluarkannya  surat  rekomendasi  tersebut  adalah  agar  P3MI  dapat  mempersiapkan, membekali CPMI dengan ketrampilan, memberikan pemahaman selama tinggal di negara tujuan  penempatan  sebelum  PMI  bekerja  di  luar  negeri.  Disnakertrans  Provinsi  Sulawesi Tengah  melakukan  hal  tersebut  karena  fasilitas  pelaksanaan  OPP  bagi  CPMI  di  Sulawesi Tengah  tidak  ada.  Amanat  Pasal  59,  PP  No.  59  tahun  2021  bahwa  pelindungan  sebelum bekerja oleh pemerintah daerah salah satunya dilakukan dengan penyediaan fasilitas OPP di daerah. Balai Latihan Kerja-BLK yang  dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi  Sulawesi Tengah belum terakreditasi yang berstandar PMI.
Perlindungan  Teknis  mengacu  pada  Pasal  8  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2017, meliputi: a.) pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi; b.) peningkatan kualitas Calon PMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja; c.) Jaminan Sosial; d.) fasilitasi pemenuhan hak Calon  PMI;  e.)  penguatan  peran  pegawai  fungsional  pengantar  kerja;  f.)  pelayanan penempatan  di  layanan  terpadu  satu  atap  penempatan  dan  pelindungan  PMI;  dan  g.) pembinaan dan pengawasan. Pasal 9 ayat (2) PP No. 59 tahun 2021.
17 Pasal  11  ayat  (11) PP  No.  59  Tahun  2021  tetang Pelaksanaan  Pelindungungan  PMI,  menyebutkan bahwa Orientasi Pra-Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
18 Sugiarto Sumas, Evaluasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, Jurnal Widyaiswara Indonesia , Vol. 1, No. 3, September 2020, h. 138.
Pasal  9  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  59  tahun  2021  tentang  Pelaksanaan Pelindungan PMI bahwa Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan/atau  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  kewenangan,  melalui:  a.)  standardisasi  kompetensi pelatihan  kerja  serta  sistem  pendidikan  dan  pelatihan  kerja  berbasis  kompetensi  sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan; b.) revitalisasi dan optimalisasi balai latihan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c.) pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan kerja pada anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah; dan d.) penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja yang layak bagi PMI yang menjalani pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP No. 59 tahun 2021 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Disnakertrans Provinsi belum sampai ditahap ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa Balai Latihan Kerja-BLK yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi belum  terakreditasi yang berstandar PMI. OPP bagi PMI dilakukan oleh perusahaan penempatan (P3MI) yang membuka Kantor cabang di daerah dan P3MI yang akan mengirim warga Sulawesi Tengah untuk mengikuti OPP di perusahaan pusatnya.  Hal lainnya adalah penyediaan dan fasilitas pelatihan untuk CPMI melalui pelatihan vokasi belum dilakukan oleh Disnakertran Provinsi Sulawesi Tengah.
Perlindungan  teknis  lainnya  adalah  jaminan  sosial.  Persoalan  yang  dihadapi  PMI bermacam-macam oleh karena itu diperlukan adanya jaminan sosial. Jaminan sosial wajib dimiliki  oleh  CPMI  sebagai  bentuk  perlindungan  preventif  dari  pemerintah  dari  berbagai resiko yang dihadapi. 19 Pemerintah Daerah melalui Disnakertrans Provinsi, Kabupaten/Kota wajib  memastikan  setiap  CPMI  asal  daerahnya  memiliki  jaminan  sosial.  Oleh  karena  itu sebelum di perolehnya ID PMI salah satu syaratnya harus ada jaminan sosial.
Informasi tentang bentuk-bentuk perlindungan teknis diatas Disnakertrans Provinsi, Kabupaten/Kota  melakukannya  melalui  sosialisasi  dan  diseminasi  informasi  kepada masyarakat. Berbagai informasi regulasi perlindungan PMI disampaikan pada masyarakat. Pemerintah  Daerah  juga  melakukan  berbagai  penyuluhan  kepada  masyarakat  tentang berbagai  informasi  menyangkut  cara dan  proses  bekerja  diluar  negeri,  informasi  tentang pasar kerja, informasi tentang jabatan pekerjaan yang dibutuhkan di luar negeri, dan lain sebagainya.  Desiminasi  informasi  ini  biasanya  ditujukan  pada  masyarakat  desa  namun pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  tersebut  tidak  dilakukan  secara  kontinyu  mengingat keterbatasan anggaran. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota  dapat  melakukan  kerjasama  bisa  antara  Disnakertrans  Provinsi  dan Disnakertrans  Kabupaten/Kota  atau  juga  kerjasama  antara  BP3MI  bersama  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sigi  yang  pelaksanaannya  bisa  diwilayah  masing-masing Kabupaten/Kota.

## Pelindungan PMI Asal Provinsi Sulawesi Tengah Setelah Bekerja
Perlindungan PMI  selama bekerja     di negara tujuan merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini berada pada Kemeterian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler. Merujuk Pasal 40 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 maka Pemerintah Daerah Provinsi memberikan Pelindungan terhadap PMI sebelum bekerja dan setelah bekerja.
Kepulangan PMI ketanah air atau sampai kedaerah asalnya dengan berbagai macam bentuk mulai dari telah habisnya masa kerja, dalam hal terjadi peperangan, bencana a1am, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah. Pelindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Undang-undang No. 18 Tahun 2017 meliputi: a) fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; b) penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia  yang  belum  terpenuhi;  c)  fasilitasi  pengurusan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang sakit dan meninggal dunia; d) rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosiai; dan e) pemberdayaan
19 Nurul Aprida Sari, Ratna Januarita, Efektivitas Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum, Jurnal Prosiding Ilmu Hukum , Volume 7, No. 1, Tahun 2021, h. 104.
Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarganya.  Pelindungan  Setelah  Bekerja  dilakukan  oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
Provinsi Sulawesi Tengah telah membentuk Satuan Tugas Pelindungan PMI (Satgas PPMI).  Pihak-pihak  yang  menjadi  bagian  dari  Tim  Satgas  Provinsi  Sulawesi  Tengah diantaranya  adalah  Kepala  Dinas  Nakertrans  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  Sekretaris  Dinas Nakertrans  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  Kepala  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Provinsi  Sulawesi  tengah,  Kepala  UPT  BP2MI  Palu,  Panit  1  Unit  1  Subdit  IV/TIPIDTER Ditreskrimsus  Polda  Sulawesi  Tengah,  Kepala  Seksi  Lalu  Lintas  Keimigrasian  Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah (DPMPTSP), Plh. Kepala Seksi P3MI, Fungsional Pengantar Kerja Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi tengah dan Senior Avsec Quality Control Keamanan Penerbangan BLU-UPBU Mutiara Sis Al-Jufri. Dibentuknya Satgas  PPMI  yang  ada  didaerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  menunjukan  bahwa  terdapat persoalan yang dialami oleh PMI sekaligus untuk mencegah terjadinya PMI non-prosedural.
Satuan  Tugas  pelindungan  PMI  dibentuk  oleh  Gubernur  Sulawesi  Tengah  sebagai ujung tombak dalam rangka memastikan kehadiran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah  dalam  melindungi  warganya  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri  dan  juga  anggota keluarganya. Satgas PMI Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk memastikan setiap warganya  mendapat  perlindungan  sejak  sebelum  berangkat  sampai  saat  kepulanganya kembali  kedaerah  asal.  Sehingga  melibatkan  stakeholder  yang  terkait  di  daerah.  Namun, Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  tidak  menjadi  bagian  dari  Satgas  PPMI  Provinsi  ini. Pada kenyataannya kasus-kasus yang menimpa PMI banyak berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Penanganan  mengurus  kepulangan  PMI  dengan  berbagai  persoalan  telah  menjadi bagian  dari  tugas  Satgas.  Satgas  Provinsi  Sulawesi  Tengah  telah  melakukan  berbagai tindakan-tindakan yang ditempuh dimulai dengan menerima pengaduan dari keluarga PMI yang ingin memulangkan keluarganya yang bekerja di luar negeri, melakukan pencatatan dan  pemeriksaan  secara  verbal  dan  fisik  terhadap  PMI  yang  bersangkutan,  melakukan wawancara untuk mengetahui alasan kepulangan, pembuatan berita acara serah terima ke Dinaskertrans Kabupaten yang PMI adalah warganya. Apabila kepulangan PMI terkait tindak pidana (korban) atau kasus hukum maka akan diteruskan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah  dengan  dasar  laporan  dari  BP2MI  Sulawesi  Tengah.  Berbagai  tindakan-tindakan Satgas  PPMI  tersebut  merupakan  bentuk  perlindungan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  Provinsi  dalam  melindungi  warganya  sebagai  PMI  yang  pulang  dengan  berbagai stituasi atau permasalah yang dihadapi.
Pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan PMI yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri dengan nama Pos BP2MI dan untuk di pelabuhan belum tersedia karena pemberangkatan PMI selama ini hanya melalui jalur udara yaitu menggunakan pesawat udara sipil. Pos ini digunakan saat ada  pemberangkatan  dan  kepulangan  PMI  termasuk  yang  bermasalah,  sakit,  meninggal dunia, adanya wabah, perang, bencana dan lain-lain.
Perlindungan  terhadap  PMI  setelah  bekerja  sudah  ditunjukan  oleh  Disnakertrans dengan  berbagai  bentuk  upaya.  Disnakertrans  Provinsi,  Kabupatem/Kota  telah memfasilitasi kepulangan PMI sampai kedaerah asal termasuk mengurus kepulangan PMI yang meninggal dan bermasalah. Perlindungan lainnya yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi setelah PMI bekerja adalah dengan memberdayakan PMI dan keluarganya melalui pelatihan-pelatihan  kewirausahaan  sebagai  bekal  untuk  meneruskan  kehidupannya.  Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan BP3MI di daerah.
Balai Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang ada di Sulawesi Tengah  juga  memiliki  program  pemberdayaan  kepada  PMI  yang  purna.  BP3MI  telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi dan Kota Palu. Pemberdayaan  yang  dilakukan  berupa  pembuatan  kerajinan  rotan,  kuliner,  tata  boga,
peternakan dan lain sebagainya. Namun yang menjadi kendala adalah kurangnya niat yang dimiliki oleh peserta atau PMI purna tersebut untuk meneruskan dan mengembangkan hasil pelatihan-pelataihan tersebut. Hal ini juga terjadi pada program-program yang ditawarkan oleh  Disnakertrans  Provinsi,  Kabupten/Kota.  Pemberdayaan  terhadap  PMI  purna  yang berhasil dilakukan oleh BP3MI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Palu, terdapat di  Kayumalue,  pelatihan  kerajinan  rotan  yang  sampai  sekarang  masih  terus  berjalan. Kelompok  tersebut  mendapat  bantuan  dan  Dinas  koperasi  dan  UMKM  di  Kota  Palu. Kayumalue dipilih karena di tempat tersebut banyak PMI purna. Kegiatan Pelatihan yang dilakukan oleh BP3MI dilaksanakan pada daerah-daerah yang banyak kantong PMI nya dan kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun.
Kendala-Kendala Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Memperbaiki Tata Kelola Perlindungan PMI.
Pemerintah  Daerah  Sulawesi  Tengah  telah  melakukan  upaya-upaya  perlindungan terhadap  warganya  yang  menjadi  PMI.  Upaya  tersebut  memang  belum  dilakukan  secara maksimal  berdasarkan  sembilan  poin  yang  diamanahkan  dalam  Undang-undang  No.  18 Tahun 2017 masih terdapat beberapa hal yang belum diupayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa kendala.
Kendala  tersebut  diantaranya: Pertama ,  Ketersediaan  dana  daerah  yang  terbatas. Sejak  adanya  Virus  Covid  19  yang  melanda  negara-negara  di  dunia  termasuk  Indonesia membuat  pendanaan  lebih  difokuskan  pada  kesehatan  masyarakat  sehingga  dana  untuk pelaksanaan  program  perlindungan  PMI  banyak  yang  dialihkan  untuk  dana  kesehatan masyarakat.  Selain  itu  akibat  adanya  Virus  Covid  19  Pemerintah  Daerah  membatasi penempatan PMI di negara tujuan penempatan. Difokuskannya pendanaan pada kesehatan masyarakat juga berdampak pada tidak maksimalnya kegiatan pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah terhadap P3MI yang membuka kantor cabang di daerah. Kegiatan pengawasan dan monitoring telah dilakukan namun tidak terjadwal  dengan  baik  dan  rutin.  Kegiatan  pengawasan  dan  monitoring  penting  untuk dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi adalah untuk menjaga agar tidak ada oknum yang bermain dan mengatasnamakan perusahaan yang dapat melakukan perekrutan PMI secara ilegal.  Disamping  itu  pentingnya  pengawasan  dan  monitoring  adalah  untuk  memastikan P3MI  melakukan  perekrutan  dan  membekali  PMI  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Selain  itu  keterbatasan  dana  membuat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  mengadakan kerjasama  atau  memorandum  of  understanding  (MoU)  dengan  BP3MI.  Kerjasama  BP3MI dengan lima Kabupaten/Kota yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Banggai Laut Kepulauan. Kerjasama tersebut menyangkut sosialisasi,  pemulangan  PMI,  pemberdayaan  PMI,  pendidikan  dan  pelatihan  di  wilayah masing-masing Kabupaten atau Kota. Kedua , Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah sangat mengandalkan data-data PMI dan data P3MI dari BP2MI. BP2MI memiliki  sistem  komputerisasi  pelindungan  PMI  (Sisko  PMI)  dan  operatornya  berada  di Provinsi, Kabupaten/Kota. Melalui sistem ini data-data PMI dan P3MI dapat dengan mudah untuk diketahui. Namun ada baiknya Disnakertrans Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota juga memiliki data tersendiri hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap warga yang menjadi PMI  telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaiamana amanah yang diinginkan oleh Undang-undang No. 18 Tahun 2017 menyangkut tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Ketiga , Provinsi Sulawesi Tengah perlu meningkatkan kemampuan, ketrampilan atau kompetensi dari PMI sebelum bekerja di luar negeri. Tahap ini belum terealisasikan dengan baik mengingat Balai Latihan Kerja-BLK yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi belum terakreditasi yang berstandar  PMI.  Sehingga  Orientasi  Pra-Pemberangkatan-OPP,  yaitu  kegiatan  pemberian pembekalan dan informasi kepada CPMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dilakukan oleh  P3MI.  Keempat,  kurangnya  niat  yang  dimiliki  oleh  PMI  purna  untuk  mengikuti, meneruskan  dan  mengembangkan  hasil  pelatihan-pelatihan  yang  telah  dilakukan  oleh
Disnakertrans Provinsi, Kabupaten/Kota dan BP2MI. Bilamana upah hasil bekerja PMI purna tidak dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan keluarganya maka keinginan untuk bekerja  kembali  ke  luar  negeri  dapat  kembali  muncul. Keempat ,  kendala  lainnya  yang dihadapi oleh Disnakertrans Provinsi, Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah saat penjemputan adalah masalah penganggaran. Belum ada pengalokasian penganggaran untuk penjeputan tersebut.  Selama  ini  BP3MI  lah  yang  memfasilitasi  biaya  kepulangan  PMI  tersebut  dari Bandara Sis-Al Jufri sampai ke rumah PMI tersebut.
Memaksimalkan  tugas  dan  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  Provisi  dalam melindungi warganya sebagai PMI dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi yang baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bahkan perlu melibatkan desa dan stakeholder lainnya seperti  BP2MI,  TNI-Polri,  Dinas  Sosial,  Lembaga  Swadaya  Masayakat  dan  imigrasi  yang berkomitmen melindungi pekerja migran.

## PENUTUP
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  telah  melakukan  berbagai  upaya- upaya  dalam  melindungi  warganya  yang  menjadi  PMI  dari  sebelum  bekerja  dan  setelah bekerja. Namun dari sembilan poin yang termuat dalam Pasal 40 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran, terdapat dua poin yang belum dilakukan oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi  yaitu: pertama ,  poin  a  yaitu  menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah  dan/atau  swasta  yang  terakreditasi; kedua ,  poin  g  yaitu  menyediakan  dan memfasilitasi pelatihan Calon PMI melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada PMI sebatas  pada  perlindungan  sebelum  PMI  bekerja  dan  setelah  PMI  bekerja  atau  pulang. Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  tidak  memiliki  kewenangan  dalam mengupayakan  perlindungan  terhadap  PMI  diluar  negeri  karena  berdasarkan  Undang- Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, kewenangan tersebut terletak pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia (Perwakilan diplomatik dan Perwakilan Konsuler) yang ditempatkan di luar negeri.
Perlindungan  PMI  sebelum  bekerja  maka  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi Tengah  diwajibkan  untuk  mempersiapkan  segala  upaya  dalam  membekali  dan mempersiapkan  warganya  mulai  dari  perlindungan  administrasi  (dokumen),  perizinan P3MI,  pengawasan  dan  monitoring  pada  P3MI,  sampai  segala  bentuk  perlindungan teknisnya. Adapun perlindungan PMI setelah bekerja, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan upaya-upaya tersebut yaitu dengan membuat berbagai pelatihan kewirausahaan bagi PMI purna dengan tujuan agar PMI dan keluarganya dapat mengelola hasil  pendapatannya  dengan  baik  yang  diperoleh  selama  bekerja  di  luar  negeri  sehingga kesejahteraan dan kemandirian dapat terwujud.
Perlindungan  terhadap  PMI  perempuan  asal  Provinsi  Sulawesi  Tengah  belum dilakukan secara khusus. Perlindungan yang diberikan sifatnya menyeluruh dan sama baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan dan prinsip non- diskriminasi.

## Saran
Hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat saran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu: 1)  Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi  Tengah  perlu  membuat  Peraturan  Daerah  Provinsi  tentang  Pelindungan  PMI sebagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang lebih dulu memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pelindungan Pekerja Migran Kabupaten Sigi. Perlu dibuatnya Peraturan Daerah Provinsi adalah bertujuan untuk melindungi PMI dan calon PMI asal  Sulawesi  Tengah,  harus  dilindungi  dari  perdagangan  orang,  perbudakan  dan  kerja paksa,  korban  kekerasan,  kesewenang-wenangan,  kejahatan  atas  harkat  dan  martabat
manusia,  serta  perlakuan  lain  yang  melanggar  HAM;  2)  Disnakertran  Provinsi, Kabupaten/Kota  hendaknya  memajang  atau  memasang  informasi  mengenai  mekanisme menjadi PMI prosedural, informasi prosedur pengaduan PMI bermasalah, Informasi terkait P2MI,  informasi  berbagai  pelatihan  dan  lain  sebagainya.  Informasi  tersebut  bisa  dibuat dalam bentuk Papan Skema/papan informasi, Banner, Brosur, Pamflet, Leaflet, dan lain-lain. yang  dapat  memudahkan  warga  untuk  mengetahui  dan  melihat  informasi-informasi tersebut;  dan    3)  Diperlukan  monitoring  evaluasi  terhadap  implementasi  dari  Undang- Undang No. 18 Tahun 2017 untuk melihat apakah tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi benar-benar efektif dalam melindungi pekerja migran asal daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ana  Sabhana  Azmy,  2012. Negara  Dan  Buruh  Migran  Perempuan (Menelaah  Kebijakan Perlindungan  Masa  Pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  2004-2010 ,  Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Antonio Cassese, 2005. Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Boer Mauna, 2003. Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global , Bandung: Alumni.
BP2MI Palu, 2022. Data Laporan Pengaduan Kasus PMI LP3TKI Palu tahun 2020 sampai 2022 , Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Danel,  A.  S.  (2018).  Terikatnya  Negara  Dalam  Perjanjian  Internasional. Jurnal  Refleksi Hukum , 2 (2).
Devi R. S. N, Nunuk N., & Boedi M., (2020). Menakar Peran dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam  Perlindungan  Hukum  Pada  Pekerja  Migran  Indonesia,  Sebuah  Studi  di Kabupaten Bangkalan Madura. Jurnal RechtIdee , 15 (2).
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2016 . Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Eko Riyadi, 2018, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional , Depok: Rajawali Pers.
Hery  Sudarmanto  (2022).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Peningkatan  Kompetensi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Journal of Educational and Language Research , 2 (2).
Koesrianti  (2015).  Perlindungan  Hukum  Pekerja  Migran  Penata  Laksana  Rumah  Tangga (PLRT) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau Dari Konsep Tanggung Jawab Negara. Jurnal Yustisia , 4(2).
Mochtar Kusmaatmadja dan Etty R. Agoes, 2013. Pengantar Hukum Internasional , Bandung: Alumni.
Miswanto  &  Desmayeti,  A.  (2016).  Perdagangan  dan  Penyelundupan  Pekerja  Migran Indonesia Di Malaysia. Jurnal Antropologi , 18(1).
Nurul,  H., (2014). Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pekerja Migran. Jurnal Al-Bayan , 20(2).
Peter Mahmud Marzuki , 2010. Penelitian Hukum (edisi revisi) , Jakarta: Kencana.
Rhona K.M. Smith, at.al, 2015. Hukum Hak Asasi Manusia , Yogyakarta: PUSHAM UII.
Siti, H., (2021). Problematika Dan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Perempuan dan Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi, Sosial. dan Budaya , 2(6).
Safrida,  Y.  &  Nabitatus,  S.,  (2020).  Analisis  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Migran Korban  Perdagangan  Manusia  Oleh  Pemerintah  Indonesia. Jurnal    Pembangunan Hukum Indonesia , 2(1).
Sugiarto,  S.,  (2020).  Evaluasi  Pembekalan  Akhir  Pemberangkatan  bagi  Pekerja  Migran Indonesia di Luar Negeri, Jurnal Widyaiswara Indonesia , 1(3).
Unit  Pelaksana  Teknis  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Palu,  2020. Data Penempatan  PMI  Menurut  Asal  Provinsi  Sulawesi  Tengah  Periode  Tahun  2018  s.d 2020 , UPT BP2MI Sulawesi Tengah.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2012  Tentang  Pengesahan International Convention on the  Protection of The Rights of All Migrant Workers And Members of Their Families Internasional.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  59  tahun  2021  tentang  Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.  10  tahun  2019  tentang  Tata  Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
International  Convention  on  the  Protection  of  The  Rights  of  All  Migrant  Workers  and Member of Their Families 1990