## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN YAHUKIMO
Riswanjaya Tandibiring 1 jurnalmkd@gmail.com Paulus K. Allo Layuk 2
Pascal967@gmail.com Anthonius Citra Wijaya 3 anthoniuscitra@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  identify  determinants  in  managing  the  goods  for  local government  in  Yahukimo  regency.  The  research  question  designed  was  what  were  the determinants of the goods for local government management? The aspects in this research comprised  of;  1)  bookkeeping,  inventory  and  reporting  which  were  based  on  registration process of the goods for local government; and 2) the recording that is based on category and codification of the goods for local government.
The management of goods for local government is mandated under the Regulation of Ministry of Home Affairs no. 17 in 2007 titled Technical Management of The Goods for Regional/Local Governments. According to this regulation, the goods for local government management  is  defined  as  assets  management  activities  that  are  consist  of  bookkeeping, inventory and reporting for goods of local governments in Indonesia.
A qualitative research method was applied to obtain descriptive data. An in-depth interview  technique  was  used  to  collect  qualitative  data  through  interviewing  key informants.  The  key  informants  were  selected  based  on  their  major  involvement  in managing  goods  of  the  local  governments  in  5  local  agency  units  in  Yahukimo  regency. The  5  local  agencies  were  from  Forestry,  Health,  Agriculture,  Fishery  and  Plantation Service,  the  Regional  Secretariat  and  Financial  and  Assets  Management  Agency  in Yahukimo Regency.
The  results  of  this  research  revealed  that  the  management  of  goods  for  local government  in  Yahukimo  regency  was  ineffective  as  mandated  by  the  Regulation  of Ministry  of  Home  Affairs  no.  17  in  2007.  There  were  some  factors  of  which  determining this ineffectiveness. The limitations of human resources in terms of the qualities as well as quantities,  the  constraints  of  budget  for  the  goods  management,  and  low  coordination within local government agencies were some of the identified caused of the ineffectiveness. From the inventory management context, the causes of ineffectiveness were the low number of staff for inventory, the unavailability of costs for inventory and the low skillful treasurers for  government  goods.  Meanwhile,  the  reasons  of  low  goods  management  reporting  were the  absence  of  punishments  and  rewards  systems,  the  low  human  resources  capacities  in regards  with  government  goods  treasurers,  and  low  commitments  from  managers  of  the local government regarding trainings to empower their staff.

## Key words: management of goods for local government, Yahukimo regency

## PENDAHULUAN
Dengan  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dijelaskan  bahwa  Pemerintah  Pusat  mendesentralisasikan
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
sebagian  urusan  pemerintahan  kepada  Pemerintah  Daerah.  Salah  satu  dampak dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Perubahan pembagian alokasi keuangan  dilaksanakan  secara  proporsional,  demokratis,  adil,  dan  transparan dengan  memperhatikan  potensi,  kondisi,  dan  kebutuhan  daerah  hal  ini  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Dampak  lain  dari  adanya  desentralisasi  adalah  pemerintah  daerah  memiliki kekuasaaan  yang  lebih  luas  dalam  pengelolaan  sumber ‐ sumber  pendapatan daerah.
Pergeseran pola pendekatan ini merupakan suatu simbol trust (kepercayaan)  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah.  Kepercayaan  tersebut sekaligus  mengandung  sebuah  harapan  bagi  daerah  untuk  kreatif  menemukan solusi-solusi  dari  berbagai  masalah  yang  dihadapi  demi  kemajuan  daerah. Berkaitan dengan harapan tersebut, Mardiasmo (2002:6) juga berpendapat bahwa desentralisasi  diharapkan  mampu  mendorong  peningkatan  partisipasi,  prakarsa dan  kreativitas  masyarakat  dalam  pembangunan;  pemerataan  hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang  tersedia  di  masing-masing  daerah;  dan  memperbaiki  alokasi  sumberdaya produktif  melalui  pergeseran  peran  pengambilan  keputusan  publik  ke  tingkat pemerintah yang paling rendah.
Menurut  Siregar  (2004:  513),  kemandirian  daerah  dapat  dicapai  melalui optimalisasi  sumber-sumber  penerimaan  daerah.  Sumber-sumber  penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.
Terbentuknya  Kabupaten  Yahukimo  sebagai  sebuah  daerah  otonom  diikuti dengan redistribusi aset dan sekaligus kewenangan untuk mengelola aset daerah. Mardiasmo  (2002: 237) mengatakan bahwa  salah  satu konsekuensi  dari  otonomi daerah  adalah  bertambahnya  kewenangan  pemerintah  daerah  termasuk  dalam pengelolaan  aset  pemerintah,  yang  semula  menjadi  kewenangan  penuh pemerintah pusat beralih ke kewenangan pemerintah daerah.
Aset yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo, yaitu selain aset-aset yang  diserahkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  provinsi,  juga  pembagian  aset  dari Kabupaten  Jayawijaya  sebagai  kabupaten  induk.  Jumlah  aset  tetap  yang  dimiliki oleh  Pemerintah  Kabupaten  Yahukimo  sampai  dengan  Tanggal  31  Desember 2012 ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 1. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 No. Uraian Jumlah (Rp.) 1. Tanah 291.908.456.000,00 2. Peralatan dan Mesin 143.313.736.952,00 3. Gedung dan bangunan 547.042.783.608,20 4. Jalan, irigasi dan instalasi 494.712.690.999,00 5. Aset tetap lainnya 5.578.528.983,60 6. Konstruksi dalam pengerjaan 5.746.961.200,00
Sumber : Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Laporan Keuangan, 2012
Konsep clear and free dapat didefinisikan sebagai kepemilikan suatu properti yang jelas secara hak kepemilikan, dokumen kepemilikan lengkap dan bebas dari tuntutan hukum, tidak berpenghuni dan tidak terkait perkara. Status clear and free dari  aset-aset  milik  Pemerintah  Kabupaten  Yahukimo  dapat  tercapai  bila Pemerintah  Kabupaten  Yahukimo  secara  tetap  dan  berkelanjutan  melakukan tindakan-tindakan  Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah  (BMD),  meliputi pembukuan,  inventarisasi,  dan  pelaporan  barang  milik  daerah  yang  berada  di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  RI  Perwakilan  Provinsi  Papua atas  LKPD Kabupaten  Yahukimo dari  tahun 2008  s.d  tahun  2012  diketahui  bahwa  beberapa  kelemahan  terkait  pengelolaan aset  tetap  Pemerintah  Kabupaten  Yahukimo  diantaranya  tidak  terdapat  rincian aset  tetap.      Dalam  tahun  2012,  Pemerintah  Kabupaten  Yahukimo  telah melakukan  inventarisasi  dan  penilaian  kembali  atas  Aset  Tetap  yang  diperoleh sebelum  31  Desember  2011  pada  Bidang  Aset  DPKAD,  namun  pada  tingkat SKPD belum dilakukan. Laporan Aset yang dibuat oleh Bidang Aset DPKAD telah dirinci dalam bentuk Kartu Inventaris Barang (KIB) namun KIB tersebut bukan KIB yang  dibuat  secara  konsolidasi  karena  SKPD  tidak  membuat  Kartu  Inventaris Barang  (KIB).    Selain  itu  SKPD  juga  belum  menyusun  Laporan  Barang Penggunaan  Semesteran  dan  Tahunan  (LBPS  dan  LBPT).    Selanjutnya pengamanan  hukum  atas  aset  tetap  berupa  bukti  kepemilikan  belum  memadai, terdapat  aset  tetap  yang  dikuasai  oleh  pihak  yang  tidak  berhak,  dan  aset  tetap yang sudah diserahkan ke masyarakat namun masih tercatat sebagai aset tetap.
Dari  uraian  di  atas,  terdapat  beberapa  kelemahan  dalam  penatausahaan barang milik daerah (BMD) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo sehingga  penulis tertarik untuk meneliti apakah Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah  melakukan  tindakan-tindakan  Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah  (BMD) terhadap  aset-aset  milik  daerah  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

## METODE PENELITIAN

## 1.  Jenis dan Sumber Data
a.  Jenis data Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  kualitatif  yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna
b.  Sumber data
 Data  Primer,  adalah  secara  langsung  diambil  dari  objek  /  obyek penelitian  oleh  peneliti  dengan  cara  wawancara  langsung  dengan pimpinan  dan  bendahara  barang  tiap  SKPD  yang  dijadikan  obyek penelitan.
 Data  Sekunder,  adalah  data  yang  didapat  tidak  secara  langsung dari  objek  penelitian.  Peneliti  mendapatkan  data  yang  sudah  jadi seperti  rekapitulasi  asset/barang,  kartu  inventaris  barang  dll  yang dikumpulkan dari berbagai SKPD yang diteliti

## 2.  Populasi dan Sampel
Lokasi  penelitian  dilakukan  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Yahukimo,  Dinas  Kehutanan  Kabupaten Yahukimo,  Bagian  Umum  SETDA  Kabupaten  Yahukimo,  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Yahukimo  dan  Dinas  Pertanian  Perikanan  dan  Perkebunan Kabupaten  Yahukimo.  Adapun  subjek  penelitian  yang  dijadikan  informan, berkenaan  proses  pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  dilaksanakan  oleh kelima  SKPD  tersebut  adalah  Kepala  SKPD,  Kepala  Bidang  Aset  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Yahukimo,  Sekretaris SKPD dan Bendahara Barang.

## 3.  Pendekatan Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  deskriptif. Penelitian  kualitatif  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  menguji  hipotesis,  namun merupakan  gambaran  terhadap  objek  yang  diteliti  dalam  rentangan  waktu sekarang  atau  rentangan  waktu  yang  teringat  oleh  responden.  Sehingga pemecahan  masalah  juga  pada masa  sekarang  dan  untuk  objek  yang  diteliti, tidak  dimaksudkan  untuk  generalisasi.  Rancangan  atau  jenis  penelitian deskriptif  menggambarkan  secara  cermat  terhadap  suatu  fenomena  sosial dalam jangka waktu tertentu.

## 4.  Metode Pengumpulan Data
Tehnik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  yaitu  teknik  observasi,  teknik wawancara,  dan  teknik  dokumentasi  dengan  menggunakan  alat  berupa pedoman  observasi  (check  list),  panduan  wawancara,  dan  catatan,  fotocopy dan  kamera  foto  dan  recorder.    Analisis  data  bersifat  kualitatif  dengan  tahap terdiri  dari  pengumpulan  data  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir penelitian.

## 5.  Teknik Analisis
Metode  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan metode penelitian  tematik  yang  tergolong  penelitian  kualitatif,  yakni  menganalisis faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah  di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Yahukimo. Secara umum penelitian tematik bertujuan  untuk  memahami  fenomena  atau  gejala  sosial dengan  lebih  menitikberatkan  pada  gambaran  yang  lengkap  tentang fenomena  yang  dikaji  dari  pada  merincinya  menjadi  variable-variabel  yang saling terkait dan dilaksanakan secara sistematis.  Dengan kata lain penelitian tematik memiliki fungsi untuk meneliti dan menyajikan data sebagai berikut :
a. merupakan seperangkat penelitian yang sistematis.
b. memiliki metode yang efektif.
c. memiliki objek;
d. memiliki rumusan kebenaran-kebenaran umum
e. bersifat objektif;
f. dapat memberikan perkiraan atau prediksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses penatausahaan barang milik daerah di Kabupaten Yahukimo masih mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  :  6  Tahun  2006  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah  dan  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten  Yahukimo  Nomor  5  Tahun 2010  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (BMD).    Diharapkan  dengan adanya  aturan  daerah  yang  mengikat  pengelolaan  BMD  di  Kabupaten Yahukimo maka pengelolaan BMD menjadi lebih baik dan akuntabel.  Tahapan proses  penatusahaan  barang  milik  daerah  meliputi:  1)  Pembukuan,  2) Inventarisasi dan  3) Pelaporan.

## 1.  Pembukuan
a.  Dinas Kehutanan Kabupaten Yahukimo
Penulis ingin menggambarkan proses pembukuan yang dilakukan oleh Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Yahukimo  sebagaimana  yang  diungkapkan oleh  Bapak  Ir.  Ismail  Tokan  selaku  Kepala  Dinas  Kehutanan  Kabupaten Yahukimo  dan  sdr.  Gerson  Kambuaya,  S.H.  selaku  Kepala  Sub  Bagian Umum Dinas Kehutanan Kabupaten Yahukimo. Menurut PP Nomor 6 tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) dan ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) serta dalam daftar barang milik daerah.  Pengguna/kuasa  pengguna  barang  wajib  melakukan  pendaftaran dan  pencatatan  barang  milik  daerah  ke  dalam  Daftar  Barang  Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).
Pencatatan  dilakukan  pada  saat ada  barang  yang  diperoleh  dari  hasil pengadaan  tahun  berjalan  sebagai  inventaris  SKPD.    Barang  yang  telah diadakan  oleh  pihak  ketiga  selanjutnya  diperiksa  oleh  tim  pemeriksa barang. Jika barang yang diadakan sudah sesuai dengan perjanjian/kontrak,  kemudian  diserahkan  ke  SKPD  melalui  berita  acara serah  terima  barang  yang  ditandatangani  oleh  tim  pemeriksa  barang  dan pihak  ketiga.    Selanjutnya  panitia  pemeriksa  barang  menyerahkan  ke Bendahara  Barang  kemudian  mencatat  ke  dalam  blanko  yang  telah disiapkan.
Pembukuan  asset  dilakukan  oleh  bendahara  barang  SKPD  ke  dalam Kartu  Inventaris  Barang  (KIB).  Hal  ini  diungkapkan  oleh  Kepala  Dinas Kehutanan Kabupaten Yahukimo sebagai berikut :
“ Pembukuan  barang  milik  daerah  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Kehutanan  Kabupaten  Yahukimo  belum  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  karena  kegiatan  pembukuan  barang/aset  belum  secara  detail dilakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Kartu Inventaris  Barang/Aset  (KIB)  menurut  penggolongan  dan  kodefikasi barang, (Ir. Ismail Tokan, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Yahukimo) ”. Baru  sebagian  kecil  kodefikasi  barang  yan  tercatat    dalam  KIB maupun  KIR  bahkan  spesifikasi  barang  kadang  tidak  tercantum. Pencatatan  barang  dimuat  dalam  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB)  sesuai format yang meliputi :
1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah,
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin,
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan,
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya,
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan,
Pembukuan/pencatatan  barang  berdasarkan  KIB  (Kartu  Inventaris Barang) berfungsi untuk mempermudah dalam pelaporan aset yang berada pada  setiap  SKPD.  Dari  wawancara  yang  dilakukan,  bendahara  barang baru  membuat  KIB  A –  KIB  F  dan  Kartu  Inventaris  Ruangan  (KIR) sedangkan  Buku  Induk  Inventaris  belum  dibuat.    Dalam  pelaksanaannya, Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Yahukimo  belum  sepenuhnya  mengikuti aturan yang berlaku karena pembukuan aset masih dilakukan oleh 1 (satu) orang  bendahara  barang  yang  juga  merangkap  sebagai  Bendahara Penerima  Retribusi  Hasil  Hutan.    Hal  ini  ditegaskan  oleh  pernyataan Kasubbag.  Umum  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Yahukimo    seperti  di bawah ini :
“….dengan  hanya  memiliki  1  (satu)  orang  bendahara  barang  yang juga merangkap bendahara penerima iuran hasil hutan, dirasa sangat tidak mungkin,  (Gerson  Kambuaya,  S.H.  Kasubbag.  Umum  Dinas  Kehutanan Kabupaten Yahukimo)”
Hal  ini  dikarenakan  honor  untuk  bendahara  penerima  iuran  hasil hutan  tidak  dialokasikan  dalam  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA) Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Yahukimo.    Dari  pernyataan  di  atas,  sangat relevan  dengan  kondisi  dimana  tenaga  yang  ada  tidak  mampu  untuk mengerjakan  pekerjaan  pembukuan  dengan  baik  apalagi  kualitas  SDM bendahara  barang  yang masih  rendah di  bidang  pengelolaan  aset  karena bendahara  barang  memiliki  disiplin  ilmu  kehutanan  bukan  ekonomi  atau akuntansi.

## b.  Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
Penulis melihat-lihat daftar aset yaitu Kartu Inventaris Barang (KIB) dan gudang penyimpanan aset.  Kartu Inventaris Barang (KIB A – KIB F) telah dibuat.    Ada  beberapa  barang  inventaris  dinas  yang  rusak  seperti computer, printer, meja, kursi dan lemari yang tidak dilaporkan ke BPKAD untuk dihapus.  Kartu Inventaris Ruangan (KIR) sudah dibuat namun tidak
selalu  diperbaharui.    Sebagian  aset  Dinkes  ada  di  gudang  obat  yang letaknya jauh dari kantor Dinkes.  Gudang penyimpanan aset pada Dinkes belum memadai karena sempit.
Proses  pembukuan  barang  milik  daerah  pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Yahukimo  sebagaimana  yang  telah  diungkapkan  oleh bendahara  barang  sendiri.  Erna  Widyastitik,  SKM  bahwa  proses pembukuan  dilakukan  setelah  pihak  pengada  barang  dan  jasa menyerahkan  barang  ke  panitia  pemeriksa  barang  untuk  diperiksa  sesuai dengan  buku  kontrak.  Setelah  itu  panitia  pemeriksa  barang  menyerahkan barang  tersebut  kepada  Bendahara  Barang  Dinas  Kesehatan  untuk selanjutnya dicatat atau dibukukan ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai  dengan  jenis  dan  type  barang.  Barang  yang  masuk  dan  keluar dicatat  setiap  saat  terutama  yang  barang  medis.  Penjelasan  ini  diperkuat dengan pernyataan bendahara di bawah ini :
“barang  yang  datang,  diserahterimakan  oleh  pihak  ketiga  ke  SKPD kemudian  dicatat/dibukukan,  (Erna  Widyastitik,  SKM.,  Bendahara  barang Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo)”
Tugas ini dilakukan langsung oleh bendahara barang Dinas Kesehatan Kabupaten  Yahukimo  karena  belum  ada  PNS  lain  yang  ditunjuk  sebagai pembantu  bendahara  barang.      Pelabelan/labelling  barang  belum semuanya  dilakukan  karena  keterbatasan  tenaga  yang  ada.  Hal  ini disampaikan  oleh  bendahara  barang  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Yahukimo :
“saya  baru  1  tahun  menjadi  bendahara  barang,  tapi  saya  berencana untuk  tidak  lagi  sebagai  bendahara  barang  karena  tidak  sanggup,  (Erna Widyastitik,  SKM.  Bendahara  barang  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Yahukimo)”
Sedangkan  jumlah  barang  yang  diadakan  tiap  tahun  meningkat terutama obat-obatan dan peralatan medis.  Pengadaan obat-obatan akan diserahkan ke pencatat barang di Gudang obat untuk selanjutnya disimpan dengan membuat Daftar Mutasi Barang.
Pengadaan  barang  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Yahukimo berupa  aset  tetap  dan  aset  lancar,  namun  porsi  terbesar  berada  pada pengadaan  aset  lancar  yang  umur  pemakaiannya  kurang  dari  1  tahun. Kodefikasi  barang  ada  yang  dicatat  dan  ada  yang  belum  di  dalam  KIB maupun KIR sedangkan spesifikasi barang sudah dibuat/tercantum.
c.  Dinas Pertanian Perikanan dan Perkebunan Kabupaten Yahukimo Pada  saat  mengunjungi  Dinas  Pertanian  Perikanan  dan  Perkebunan Kabupaten Yahukimo penulis menemui beberapa meja yang disusun di lobi kantor. Meja-meja tersebut ternyata milik Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kabupaten  Yahukimo  yang  diadakan  oleh  Dinas  Pertanian  Perikanan  dan Perkebunan  Kabupaten  Yahukimo.  Penulis  menanyakan  mengapa  masih berada  di  kantor  pertanian  karena  Kantor  BPP masih  tidak  aman.   Kantor BPP  selama  ini  tidak  difungsikan  karena  belum  terbentuk  organisasi  BPP Yahukimmo.  Selain itu penulis melihat daftar inventaris barang (KIB) milik dinas.  Pembukuan sudah dilakukan dengan adanya bukti tersebut.  Selain itu,  penulis  melhat  juga  beberapa  aset  dinas  yang  sudah  rusak  dan diletakkan di  atas  lemari  dan  sebagian  di  lorong  (koridor)  kantor.    Terlihat masih disimpan untuk menjada kalau ada pemeriksaan.
Di  bagian  belakang  kantor  ada  gudang  tapi  untuk  peralatan  pertanian seperti  Alat  Pertanian  Kecil  (APK),  pupuk,  bibit,  alat  pemompa  air  (Alkon) dan  pakan  ternak.    Pencatatan  mutasi  barang  tidak  dicatat  baik  sehingga tidak bias ditahu berapa jumlah aset yang dibagi ke masyarakat dan yang masih ada di gudang.
Selanjutnya dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Pertanian Perikanan dan Perkebunan  Kabupaten  Yahukimo  ibu  Rini  Patiung,  S.E.  bahwa pembukuan  aset  dilakukan  setelah  Panitia  barang  memeriksa  jumlah, spesifikasi dan jenis barang dengan  mengacu pada buku kontrak.  Setelah barang  dinyatakan  sesuai  dengan  kontrak,  barulah  Panitia  Pemeriksa Barang menyerahkan barang ke bendahara barang SKPD untuk dibukukan sesuai  tabel  aset.    Tugas  ini  dilakukan  oleh  1  (satu)  orang  bendahara barang  dan  tidak  ada  pembantu  bendahara  barang.      Berikut  petikan pernyataan saat wawancara :
“spesifikasi  barang  yang  diadakan  pihak  ketiga  sering  tidak  sesuai dengan  kontrak  yang  dibuat,  sehingga  data  di  SKPD  tidak  sama  dengan data  aset  di  BPKAD,  (Rini  Patiung,  S.E.  Sekretaris  Dinas  Pertanian Perikanan dan Perkebunan Kabupa ten Yahukimo)”.
Kodefikasi  barang  ada  yang  sudah  dicatat  dan  ada  yang  belum  di dalam  KIB  karena  keterbatasan  tenaga  dan  pengetahuan  bendahara barang,  begitu  juga  dengan  spesifikasi  barang  yang  belum  semuanya dibuat.
Dari  informasi  yang  diperoleh,  pengadaan  terbanyak  ada  pada peralatan dan mesin yaitu alat-alat dan mesin pertanian. Pelabelan barang belum  dilakukan  karena  keterbatasan  tenaga  yang  ada.    Berikut pernyataan  Sekretaris  Dinas  Pertanian  Perikanan  dan  Perkebunan Kabupaten Yahukimo:
“….karena banyaknya permohonan alat peralatan kecil (parang, sekop, kapak dan linggis) dari masyarakat atau kelompok tani sehingga tiap tahun ada  peningkatan  dana  untuk  hal  itu,  (Rini  Patiung,  S.E.,  Sekretaris  Dinas Pertanian Perikanan dan Perkebunan Kab. Yahukimo)”.
Bendahara  barang  juga  telah  membuat  Kartu  Inventaris  Ruangan (KIR)  namun  tidak  selalu  diperbaharui.    Alasannya  adalah  keterbatasan waktu  dan  tenaga  yang  dimiliki.    Ini  diakibatkan  karena  Dinas  Pertanian Perikanan  dan  Perkebunan  melaksanakan  tugas  4  (empat)  sektor  karena ada  selain  itu  ada  lagi  sektor  Peternakan,  sehingga  tugas  sebagai bendahara  barang  yang  hanya  berjumlah  1  (satu)  orang  dirasa  tidak mampu  melaksanakan  pekerjaan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Berikut pernyataan Sekretaris Dinas Pertanian Perikanan dan Perkebunan Kabupaten Yahukimo :
“bendahara  barang  kami  hanya  1  orang  dengan  kualitas  SDM  Aset yang  kurang  sehingga  masih  sangat  dibutuhkan  tenaga  tambahan  untuk mengelola  barang,  (Rini  Patiung,  S.E.,  Sekretaris  Dinas  Pertanian Perikanan dan Perkebunan Kab. Yahukimo)”
Pengadaan  aset  yang  ada  pada  Dinas  Pertanian  Perikanan  dan Perkebunan Kabupaten Yahukimo tiap tahun ada peningkatan dari jumlah dana  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  bersumber  dari  dana  DAK  dan OTSUS, tantangan ini harus dijawab dengan menyiapkan jumlah dan SDM pengelola barang yang memiliki kualitas sebagai bendahara/pengurus dan penyimpan barang.

## d.  Bagian Umum Setda Kabupaten Yahukimo
Di  Bagian  Umum  Setda  Kabupaten  Yahukimo  penulis  mendapati beberapa  data  terkait  kartu  inventaris  barang  (KIB)  yang  dibuat  Bagian Umum.    Ada  beberapa  kolom  yang  tidak  terisi  karena  datanya  tidak  ada. Kebanyakan  data  spesifikasi  barang  yang  tidak  terisi.  Beberapa  barang inventaris  kantor  tidak  dipakai  karena  rusak  dan  tidak  dilaporkan  ke BPKAD.
Salah  satu  tahap  proses  penatausahaan  barang  milik  daerah  yaitu pembukuan  aset. Proses pembukuan  barang  hampir  sama  dengan  SKPD lain  yang  telah  dipaparkan  diatas,  yaitu  setelah  dilakukan  pemeriksaan jumlah, jenis dan spesifikasi barang oleh panitia pemeriksa barang barulah diserahkan kepada bendahara barang untuk dibukukan.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Perlengkapan  sdr.  Vistita A. Rahayaan, S.IP., diketahui bahwa pembukuan barang milik daerah yang dilakukan  oleh  Bagian  Umum  Setda  Kabupaten  Yahukimo  belum memenuhi  standar  aturan  yang  berlaku.  Hal  ini  dikarenakan  jumlah  PNS yang bertugas dalam penatausahaan barang hanya 1 (satu) orang dengan tingkat  SDM  yang  masih  rendah  dalam  hal  pengelolaan  barang.    Jika dibandingkan  dengan  volume  pengadaan  barang  yang  jumlahnya  sangat besar  karena  ada  11  (sebelas)  bagian  pada  Setda  Kabupaten  Yahukimo, jelas  jumlah  tenaga  pengelola  aset  tersebut  tidak  sebanding  dengan banyaknya pengadaan barang.  Berikut petikan wawancara sebagai berikut :
“kami  ingin  ada  tambahan  tenaga pengelola  barang di  Bagian  Umum, tapi tidak didukung dengan pembiayaan honor. Pelatihan untuk bendahara barang sangat dibutuhkan, (Vistita A. Rahayaan, S.IP. Kasie Perlengkapan Bagian Umum Setda Kab. Yahukimo)”
Sering  barang  yang  diadakan  oleh  pihak  ketiga  tidak  sesuai  dengan kontrak  sehingga  pencatatan  yang  ada  pada  Bagian  Umum  Setda Kabupaten  Yahukimo  tidak  sama  dengan  data  yang  ada  pada  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Yahukimo.
Kodefikasi barang ada yang dicatat dan ada yang tidak dalam KIB dan KIR  karena  keterbatasan  pengetahuan  bendahara  barang.    Sedangkan spesifikasi barang belum semuanya dibuat.
Kartu  Inventaris  Ruangan  (KIR)  untuk    beberapa  Bagian  sudah  dibuat namun ada yang belum, KIR tidak selalu diperbaharui sehingga data yang ada  tidak  sama  dengan  data  yang  ada  pada  Bidang  Aset  BPKAD Kabupaten  Yahukimo.  Karena  banyaknya  barang  yang  akan  dibukukan, sehingga  pembukuan  tidak  berjalan  dengan  baik.      Penulis  tidak  melihat daftar  mutasi  aset  ke  bagian-bagian  pada  setda  yang  seharusnya  ada guna  control  arus  barang  masuk  dan  keluar.  Banyak  keluhan  yang disampaikan oleh bendahara barang terkait pembukuan aset pada Bagian Umum.  Sangat perlu untuk adanya penambahan pengurus barang karena
saat ini bendahara barang yang ada sudah tidak mampu dalam mengelola penatausahaan  maupun  alur  mutasi  barang  di  lingkungan  Setda Kabupaten Yahukimo.
e.  Badan   Pengelolaan   Keuangan   dan   Aset   Daerah   Kabupaten Yahukimo
Dalam wawancara ini penulis menemui Kepala Seksi  Inventarisasi dan Mutasi  Aset  Bidang  Aset  Badan  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah Kabupaten Yahukimo yaitu sdr. Robert Rantung, S.E. Terlihat banyak aset BPKAD  yang  diletakkan  dalam  ruangan  Seksi  Inventarisasi  dan  Mutasi Aset.    Gudang  penyimpanan  sudah  terlalu  sempit  dan  biasanya  barang elektonik  cepat  rusak  karena  kelembaban  yang  tinggi  di  Dekai  dan  juga banyaknya  hama  tikus.    Beberapa  blanko  daftar  aset  diperlihatkan  ke penulis.  Begitupun laporan-laporan aset dari SKPD.  Beberapa aset tidak disimpan  baik,  karena  ruangan  yang  tidak  memadai.    Berikut  penjelasan yang penulis dapat uraikan di bawah ini.
Pengelolaan  barang  milik  daerah  dalam  proses  penatausahaan  untuk penyajian laporan telah dikuatkan dengan PERDA namun koordinasi belum maksimal  dilakukan  dengan  pengelolaan  aset  yaitu  Bidang  Aset  BPKAD Kabupaten  Yahukimo,  namun  sistem  dan  prosedur  dalam  pelaksanaan untuk koordinasi telah dikuatkan dalam perda.
Bidang  Aset  sudah  melakukan  pembinaan  terhadap  para  pengurus atau  pengelola  barang  milik  daerah  di  seluruh  SKPD  dalam  pembuatan Buku  Inventaris,  Pembuatan  Kartu  Inventaris  Ruangan  (KIR)  dan  Kartu Inventaris  Barang  (KIB).    Hal  ini  dikuatkan  dengan  petikan  wawancara sebagai berikut :
“Blanko/model  KIB  dan  KIR  telah  dibagi  ke  masing-masing  SKPD disertai  pendampingan  oleh  BPKAD  namun  baru  beberapa  SKPD  yang mengisi  dan  mengirim  kembali  ke  BPKAD,  (Robert  R.,  S.E.  Kasie. Inventarisasi dan Mutasi Aset BPKAD Kab. Yahukimo)”
Kegiatan  ini  dimaksudkan  supaya  penatausahaan  barang  yang  salah satu  komponennya  adalah  pembukuan  dapat  disajikan  dan  memberikan informasi  yang  tepat  dalam  prosedur  pengelolaan  barang  milik  daerah. Untuk  pelatihan mengenai  pengelolaan  aset di  Kabupaten  Yahukimo  baru sekali  dilaksanakan  yaitu  pada  tahun  2014  seiring  dengan  dibentuknya Seksi Inventarisasi dan Mutasi Aset.
“pelatihan baru sekali dilakukan pada tahun 2014 dan sampai sekarang belum  ada  pelatihan  aset,  sementara  akhir  tahun  2015  akan  dicoba aplikasi  komputerisasi  pengelolaan  aset  sehingga  pelaporan  aset  SKPD secara  online,  (Robert  R.,  S.E.  Kasie.  Inventarisasi  dan  Mutasi  Aset BPKAD Kab. Yahukimo)”
Pembukuan  barang  milik  daerah  yang  dilakukan  oleh  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Yahukimo  berada pada Seksi Pendataan dan Klarifikasi Aset pada Bidang Aset.  Ada 2 (dua) orang  pencatat barang yaitu 1 orang PNS dan 1 orang tenaga honorer dan dibantu  konsultan  Aset  yang  dikontrak  oleh  BPKAD  sehingga pembukuan yang dilakukan mulai ada peningkatan dari tahun sebelumnya.
Barang yang sudah diserahterimakan diartikan sebagai aset sedangkan barang  yang  belum  diserahterimakan  tidak  tergolong  aset.      Hal  ini diungkapan oleh Kasie. Inventarisasi dan Mutasi Aset Bidang Aset BPKAD Kab. Yahukimo :
“barang  yang  ada  dikatakan  sebagai  aset  jika  barang  pengadaan tersebut sudah diserahterimakan (Robert R., S.E. Kasie. Inventarisasi dan Mutasi Aset BPKAD Kab. Yahukimo)”
BPKAD  selain  menerima  laporan  pengadaan  aset  dari  SKPD,  sering melakukan  pengecekan  lapangan  terkait  laporan  pembukuan  aset  dari SKPD, bertujuan agar pembukuan di BPKAD sama dengan SKPD.  Selain itu BPKAD sering mengunjungi SKPD guna memberikan pembinaan dalam hal  pembukuan  barang  milik  daerah.    BPKAD  mengharapkan  adanya koordinasi  antara  bendahara  barang  di  setiap  SKPD  dengan  Bidang  Aset di  BPKAD.    Hal  ini  dikemukan  oleh  Kasie.  Inventarisasi  dan  Mutasi  Aset Bidang Aset BPKAD Kab. Yahukimo :
“bendahara  barang  SKPD  kurang  koordinasi  dengan  BPKAD (Robert  R.,  S.E.  Kasie.  Inventarisasi  dan  Mutasi  Aset  BPKAD  Kab. Yahukimo)”
Namun  kurang  aktifnya  pengurus  dan  penyimpan  barang  dalam pembukuan  serta  penyaluran  barang  terkadang  membuat  proses penerimaan  dan  penyaluran  tidak  terlaksana  dengan  baik,  seharusnya setiap  ada  proses  pengadaan  terhadap  barang,  bendahara  barang  harus mencatatnya  ke  dalam  buku  inventaris,  sehingga  pada  tahap  proses penyaluran  barang  ke  bidang-bidang  data  barang  tersebut  sudah terakomodir dengan baik.

## 2.  Inventarisasi
Maksud  inventarisasi  adalah  untuk  mengetahui  jumlah  dan  nilai  serta kondisi  BMD  yang  sebenarnya,  baik  yang  berada  dalam  penguasaan Pengguna  Barang  maupun  yang  berada  dalam  pengelolaan  Pengelola Barang.  Di  samping  itu,  Pengelola  dan  Pengguna  melaksanakan  sensus barang  milik  daerah  setiap  5  (lima)  tahun  sekali  untuk  menyusun  Buku Inventaris  dan  Buku  Induk  Inventaris  beserta  rekapitulasi  barang  milik pemerintah  daerah.      Pengelola  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan sensus  barang  milik  daerah  tersebut.    Hal  ini  dikuatkan  dengan  petikan wawancara  kami  bersama  Kasie.  Inventarisasi  dan  Mutasi  Aset  BPKAD Kabupaten Yahukimo :
“inventarisasi BMD di Kab. Yahukimo belum dilakukan karena keterbatasan dana,  direncanakan  tahun  2016  akan  dilakukan  inventarisasi  dengan membuat  suatu  tim  kerja,  yang  jadi  masalah  adalah  ada  beberapa  aset yang  dikerjakan  tidak  melalui  SPMK  (kerja  mendahului)  dan  pemberian aset  daerah  kepada  perseorangan  dianggap  sebagai  hibah,  (Robert  R., S.E. Kasie. Inventarisasi dan Mutasi Aset  BPKAD Kab. Yah ukimo)”
Kegiatan inventarisasi dan identifikasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi  yang  akurat,  lengkap,  dan mutakhir  mengenai  kekayaan  daerah yang  dimiliki  atau  dikuasai  oleh  pemerintah  daerah.  Untuk  dapat melakukan  inventarisasi  dan  identifikasi  aset  daerah  secara  objektif  dan dapat  diandalkan,  pemerintah  daerah  perlu  memanfaatkan  profesi  auditor atau jasa penilai yang independent.
Inventarisasi  dilakukan  dalam  periode  tertentu  untuk  memastikan  jumlah barang  yang  ada  sesuai  dengan  pembukuan.    Ada  barang  yang  dimiliki suatu  SKPD  terdiri  dari  banyak  barang  yang  rusak,  tidak  digunakan  dan kadaluwarsa, tentu saja akan membebani pembukuan.  Seharusnya SKPD menginventarisasi dan melaporkan ke Bidang Aset BPKAD untuk dilakukan penghapusan  dari  buku  aset.  Penghapusan  aset  di  Kabupaten  Yahukimo baru  sedikit  dilakukan  karena  kurangnya  pengetahuan  dari  bendahara barang  SKPD.    Pada  tahun  2015  mulai  dilakukan  penghapusan  aset berupa  kendaraan  dinas  yang  diadakan  pada  tahun  2008  dan  tahun sebelumnya.  Penjelasan  diatas  didukung  oleh  petikan  wawancara  penulis dengan Kasie. Inventarisasi dan Mutasi Aset BPKAD Kab. Yahukimo :
“sering  bendahara  barang  SKPD  tidak  melaporkan  aset  yang  rusak  dan tidak  berfungsi  seperti  peralatan computer  dan kendaraan  dinas sehingga membebani pembukuan aset daerah,  (Robert R., S.E. Kasie. Inventarisasi dan Mutasi Aset  BPKAD Kab. Yahukimo)”
Sedangkan kalau kita melihat dari sisi pelaksanaan inventarisasi, akan banyak  sekali  tenaga,  waktu  dan  biaya  yang  digunakan  akan  menjadi sesuatu  yang  sia-sia  karena  hal  itu  dilakukan  untuk  menghitung  dan mengidentifikasi  barang-barang  yang  ternyata  rusak,  tidak  terpakai  atau kadaluwarsa.
Dari  hasil  pengamatan  pada  5  (lima)  SKPD,  semuanya  telah melakukan  inventarisasi  barang  persediaan  dan  konstruksi  dalam pengerjaan  yang  telah  dilakukan  setiap  tahun  (Opname  fisik).  Sedangkan inventarisasi  aset  (Sensus  barang)  yang  diadakan  sekali  tiap  5  tahun belum pernah dilaksanakan dalam 5 tahun terakhir. Untuk Opaname Fisik aset  yang  tidak  bergerak  hanya  dicatat  jenis  dan  jumlahnya,  setelah  itu disimpan dalam gudang aset milik dinas. Untuk aset yang bergerak berupa kendaraan  dinas  langsung  diberikan  kepada  PNS  yang  belum  memiliki kendaraan  disertai  Berita  Acara  Serah  Terima  Barang.  Dari  hasil wawancara, ternyata banyak aset berupa tanah dan kendaraan dinas yang tidak  memiliki  surat-surat  kepemilikan  oleh  pemda  Yahukimo,  sehingga mulai  tahun  2015  telah  dilakukan  pendataan  kembali  aset-aset  Pemda Yahukimo  yang  berada  di  luar  wilayah  Yahukimo.  Luas  tanah  pemda Yahukimo  5.600  ha,  pemerintah  sudah  beberapa  kali  membayar  tanah tersebut  ke  pemilik  hak  ulayat  namun  sampai  saat  ini  belum  ada  bukti kepemilikan  (sertipikat  tanah)  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  Kabupaten Yahukimo.    Jika  dihitung-hitung  luas  tanah  tersebut bernilai  sangat  besar, sehingga pemda Yahukimo harus cepat menyelesaikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli tanah pemda tersebut.  Dengan gambaran tersebut  di  atas,    pemerintah  daerah  harus  segera  menginventarisasi tanah-tanah tersebut untuk kemudian dilakukan sertifikasi aset tanah yang belum jelas status dan kedudukannya.

## 3.  Pelaporan
Dari  hasil  wawancara  dengan  BPKAD,  diperoleh  informasi  bahwa pelaporan  aset  secara  umum  oleh  5  (lima)  SKPD  sudah  berjalan  baik namun  waktu  penyampaian  laporan  yang  belum  tepat  waktu.
Penyampaian  laporan  pengelolaan  barang  SKPD  ke  BPKAD  dilakukan  di akhir  tahun  anggaran,  yang  seharusnya  disampaikan  per  semester.  Ini diakibatkan karena penyelesaian pekerjaan kontrak selesai di akhir tahun. Dari sekian SKPD di Kabupaten Yahukimo, baru 7 (tujuh) SKPD yang taat dalam  penyampaian  laporan  pengelolaan  BMD  ke  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Yahukimo.    Disini  terlihat  jelas bahwa  pelaporan  barang  milik  daerah  bukan  kewajiban  karena  tidak adanya  sanksi  yang  diberikan  kepada  SKPD  terkait  tertib  administrasi pelaporan,  hal  ini  didukung  oleh  pernyataan  Kasie.  Inventarisasi  dan Mutasi Aset BPKAD Kab. Yahukimo :
“banyak  SKPD  tidak  menyampaikan  laporan  aset  karena  tidak  adanya sanksi  tegas  dari  pemda,  (Robert  Rantung,  S.E.  Kasie.  Inventarisasi  dan Mutasi Aset BPKAD Kab. Yahukimo)”
Pelaporan  barang  milik  daerah  yang  telah  dibuat  baru  sebatas penyampaian  dokumen  laporan  penerimaan/perolehan,  sedangkan  SKPD lainnya  belum  dapat  menyampaikan  laporan  pengelolaan  BMD  sesuai ketentuan  yang  berlaku.    Hal  ini  dikuatkan  dengan  pernyataan  Kasie. Inventarisasi dan Mutasi Aset Bidang Aset BPKAD Kab. Yahukimo:
“ada 7 (tujuh) SKPD yang  sudah tertib memasukkan laporan pengelolaan aset SKPD pada akhir tahun, sementara laporan per semester belum ada yang  membuat,    (Robert  Rantung,  S.E.  Kasie.  Inventarisasi  dan  Mutasi Aset BPKAD Kab. Yahukimo)”
Pada tahun 2016, direncanakan pelaporan aset dilakukan secara online dengan  cara  bendahara  barang  tiap  SKPD  membuat  laporan  secara manual  ke  BPKAD  dan  BPKAD  yang  akan  menginput  laporan  SKPD  ke Server  yang  berada  di  Yogyakarta.    Dengan  demikian,  semua  aset  BMD Kabupaten Yahukimo dapat diakses oleh semua orang secara online.  Hal ini  diungkapkan  oleh  Kasie.  Inventarisasi  dan  Mutasi  Aset  Bidang  Aset BPKAD Kab. Yahukimo :
“pertengahan tahun 2015 mulai dicoba aplikasi komputerisasi pengelolaan aset  sehingga  pelaporan  aset  SKPD  tahun  2016  dilakukan  secara  online, (Robert  Rantung,  S.E.  Kasie.  Inventarisasi  dan  Mutasi  Aset  BPKAD  Kab.

## Yahukimo)”
Ada  beberapa  aset  Kabupaten  Yahukimo  yang  masih  dikuasai  oleh masyarakat berupa tanah. Hal ini dikarenakan tidak adanya sertipikat tanah sebagai  bukti  kepemilikan  daerah.  Dalam  penelitian  Na  (2009)  yang
melakukan  penelitian  mengenai  analisis  manajemen  aset  tetap  tanah  dan bangunan  milik  pemerintah  daerah  (studi  di  Kabupaten  Aceh  Barat), menyimpulkan  bahwa  variabel  yang  memiliki  tingkat  kepentingan  yang tertinggi  adalah  variabel  pendaftaran  (sertifikasi)  terhadap  aset  tanah. Sementara  variabel  yang  memiliki  tingkat  kinerja  (performance)  yang rendah  adalah  profesionalisme  sumber  daya  manusia  dalam  mengelola dan  memanfaatkan  aset  tanah.  Ada  juga  asset  kendaraan  yang  sudah rusak  tetapi  tidak  dilaporkan  oleh  pemegang  kendaraan  sehingga  sulit untuk    dilakukan  penghapusan  dan  sampai  saat  ini  masih  tercatat  dalam KIB  B  (Peralatan  dan  Mesin).    Penjelasan  diatas  berdasarkan  petikan wawancara  penulis  dengan  Kasie.  Inventarisasi  dan  Mutasi  Aset  BPKAD Ka. Yahukimo :
“sering  bendahara  barang  SKPD  tidak  melaporkan  aset  yang  rusak  dan tidak  berfungsi  seperti  peralatan computer  dan kendaraan  dinas sehingga membebani pembukuan aset daerah,  (Robert R., S.E. Kasie. Inventarisasi dan Mutas i Aset  BPKAD Kab. Yahukimo)”
Pelaksanaan  pengelolan  BMD  yang  dilaksanakan  pada  beberapa SKPD  terkendala  dalam  proses  penatusahaanya  yaitu  belum  adanya tanggungjawab  dari  masing-masing  staf  atau  pejabat  dalam  pengelolaan barang milik daerah dimana didapat ada beberapa SKPD yang sering telat dalam  penyampaian  laporan  padahal  sudah  sering  diingatkan  kembali sehingga bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo  akan  berdampak  pada  penyajian  laporan  barang  milik  daerah yang  tidak  akurat  selain  itu  dalam  pelaksanaan  penatusahaan  yang menjadi  penghambat  dalam  pengelolaannya  adalah  selain  sumber  daya manusia dari segi jumlah dan kualitas.  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo belum mempunyai dana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan demi menunjang pelaksanaan penatausahaan yang baik.  Kenyataan ini tentunya harus diperhatikan dan diperlukan  solusi  yang  tepat  supaya  proses  pengelolaan  barang  milik daerah  dalam  tahap  penatausahaan  barang milik  daerah  berjalan  dengan baik sehingga tercipta adanya aparatur yang profesional dalam menangani masalah  pengelolaan  barang  milik  daerah.  Boimau  (2012)  melakukan penelitian  tentang  pengelolaan  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  di Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan.    Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  paling  berpengaruh  dalam  optimalisasi  aset
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan secara berturut-turut adalah kriteria  penatausahaan,  pemanfaatan  aset  dan  penilaian  aset.    Ini  terlihat bahwa  penatausahaan  BMD  merupakan  hal  penting  dalam  pengelolaan BMD.
Manfaat  dari  penatausahaan  asset  pada  Dinas  Kehutanan  Kabupaten Yahukimo adalah:
a.  Meningkatkan akuntabilitas
b.  Meningkatkan manajemen pelayanan
c.  Meningkatkan  efisiensi  keuangan  karena  tidak  setiap  tahun
melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut  :
1.  Kegiatan pembukuan dalam penatausahaan BMD dipengaruhi oleh faktor- faktor sebagai berikut :
a)  Kurangnya  jumlah  tenaga  bendahara  barang  di  setiap  SKPD,  karena setiap SKPD tidak memiliki pembantu bendahara barang;
b)  Kurangnya  kualitas  SDM  pengelola  barang  karena  minimnya  mengikuti bimbingan teknis pengelolaan BMD;
c)  Kurangnya dana pengelolaan BMD;
d)  Kurangnya adanya koordinasi bendahara barang dengan Bidang Aset di BPKAD;
2.  Kegiatan Inventarisasi dalam penatausahaan BMD dipengaruhi oleh faktor- faktor sebagai berikut:
a) Keterbatasan tenaga inventarisasi,
b) Belum tersedianya biaya untuk sensus barang/inventarisasi
c)  Kualitas  SDM  yang  ada  belum  mampu  untuk  melakukan  inventarisasi sehingga  Sensus  Barang  SKPD  belum  dilakukan  inventarisasi  dan pemberian label sesuai ketentuan yang berlaku.
3.  Kegiatan  Pelaporan  dalam  penatausahaan  BMD  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor sebagai berikut :
a)  Belum  adanya  sanksi  tegas  bagi  yang  lambat  dan/atau  tidak  membuat Laporan  BMD  dan  penghargaan  bagi  yang  sudah  tertib  menyampaikan laporan pengelolaan BMD di SKPD;
b)  Aset yang rusak tidak dilaporkan sehingga masih terhitung sebagai aset walaupun sudah tidak berfungsi;
c)  Kurangnya kualitas SDM bendahara barang di SKPD;
d)  Komitmen  pimpinan  yang  kurang  memberikan  pembinaan  terhadap profesionalitas PNS;

## SARAN
Dari  kesimpulan  di  atas,  ada  beberapa  saran  yang  dapat  penulis  sampaikan sebagai berikut :
a.  Harus  ada  sanksi  bagi  SKPD  yang  terlambat  atau  tidak  melaporkan pengelolaan  BMD  dan  penghargaan  bagi  SKPD  yang  tertib  dalam penatausahaan BMD.
b.  Sebaiknya  dalam  pengelolaan  barang  milik  daerah  agar  lebih  baik  dan tertib,  sumber  daya  aparatur  pengelola  barang  milik  daerah  harus  sering diikutkan dalam diklat dan bimtek pengelolaan BMD agar lebih terampil dan berkualitas  serta  menerapkan  suatu  sanksi  agar  terciptanya  ketaatan ataupun  kepatuhan  sehingga  penyimpangan  maupun  kelalaian  dalam penerapan pengelolaan barang dapat terhindari.
c.  Perlunya  komitmen  pimpinan  dalam  hal  peningkatan  karier  bendahara barang di setiap SKPD, sehingga profesionalisme dapat terus ditingkatkan. d.  Pengelolaan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Yahukimo yang relatif  besar  dan  banyak  jenis  barangnya,  memerlukan  adanya  integrasi dalam aplikasi SIMBADA serta SIKD sehingga akan mempermudah dalam penyajian laporan.
e.  Diharapkan  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Yahukimo  untuk  dapat mengalokasikan  dana  yang  lebih  besar  dalam  penataan  aset/BMD  di Kabupaten Yahukimo.
f.  Untuk  dapat  menginventarisir  aset  tanah  ke  dalam  SIMBADA  secara akurat,  sebaiknya  Pemda  lebih  meningkatkan  lagi  koordinasi  dan konsolidasi penginventarisasian aset tanah milik Pemda Yahukimo kepada seluruh SKPD selaku pengguna.
g.  Pemda juga sebaiknya mengusulkan adanya tambahan pegawai di bidang Pengamanan  agar  dapat  meningkatkan  efektivitas  pengamanan  aset secara  fisik  dan  juga  agar  dapat  melakukan  pengawasan  dan pengendalian  terhadap  aset  tanah  milik  Pemda  yang  rawan  dikuasai
maupun  diklaim  oleh  pihak  ketiga  tanpa  adanya  hubungan  hukum  yang jelas yang bisa merugikan Pemda.
h.  Untuk  mengatasi  adanya  gugatan  perkara  sengketa  yang  dilayangkan pada  Pemda,  sebaiknya  Pemda  segera  melakukan  sertifikasi  aset tanahnya yang belum jelas status dan kedudukannya.

## DAFTAR PUSTAKA
BPK  RI  Perwakilan  Papua.  2012. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012. Buletin  Teknis  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Nomor  09  tentang  Akuntansi  Aset Tetap.
Boimau, Daniel  Jorhans  Paulus,  2012,  “Pengelolaan  Aset  Tetap  (Tanah  dan Bangunan)  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan” ,Tesis  S-2 Program  Pascasarjana  UGM,Yogyakarta  (tidak dipublikasikan). https://repository.ugm.ac.id/id/eprint/91153
Mardiasmo,  2002. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah,  ANDI, Yogyakarta.
Siregar,  Doli,  D.,  2002, Optimalisasi  Pemberdayaan  Harta  Kekayaan  Negara: Peran  Konsultan  Penilai  Dalam  Pemulihan  Ekonomi  Nasional,  PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Siregar, Doli, D., 2004. Manajemen Aset.  PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Sugiyono.2008. Metode Penelitian Pendidikan. Penerbit Alfabeta Bandung..
Sumini dan Pangaribuan, Oktavia Ester. 2010. Modul Penggunaan, Penggamanan dan  Pemeliharaan  BMD,  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia, Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan,  Pusdiklat  Kekayaan  Negara dan Perimbangan Keuangan.