## El Mudhorib
Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 4 Nomor 2 Desember 2023 E-ISSN: 2722-5615 http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib

## Analisis Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Metode Al- Shulhu Perspektif Teori Hukum Keadilan Konsensus Jurgen Habermas
Fadli Daud Abdullah UIN Sunan Gunung Djati Bandung fadli.daud31@gmail.com
Ayi Yunus Rusyana UIN Sunan Gunung Djati Bandung ayiyunus@uinsgd.ac.id
Hasan Bisri UIN Sunan Gunung Djati Bandung bisrihasan019@gmail.com
Arzam* Institut Agama Islam Negeri Kerinci arzamzain46@gmail.com
Kesi Afrilia Institut Agama Islam Negeri Kerinci kesiafrilia02@gmail.com
Penulis Korespondensi*
Received: September 20, 2023 Revision:
December 25, 2023
Published: December 31, 2023

## Abstract
This research analyzes murabahah dispute resolution through the al-shulhu model in the context of sharia economic law with the perspective of Jurgen Habermas' consensus legal theory of justice. This research aims to bridge traditional and modern legal perspectives by analyzing murabahah dispute resolution through the al-shulhu method from the perspective of Jurgen Habermas' legal theory of justice  context.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative  with  a  normative  analysis approach,  allowing  a  detailed  explanation  of  the  phenomenon of murabahah  dispute resolution. Primary data was obtained from related Fatwas, Laws and Regulations, while secondary data came from  related  literature.  The collected  data  will go  through  the  stages of  examination,  marking, compilation  and  systematics  based  on  the  subjects  that  have  been  identified  from  the  problem formulated. The research results show that Habermas' consensus view of justice emphasizes active
participation, rational dialogue, transparency, equality of opportunity, and protection of individual rights  in  creating  a  fairer  legal  system.  Meanwhile,  the  al-shulhu  model  highlights  a  peaceful settlement based on the principles of Islamic sharia and avoiding litigation, through negotiation, mediation, or compromise. The implications of this research confirm that the al-shulhu approach in resolving murabahah disputes illustrates the importance of fair and just agreements, in line with the values of justice in the Habermas context and the principles of Islamic law. Therefore, the application of the al-shulhu model in the context of sharia economic law provides an alternative conflict resolution that respects the values of justice, harmony and harmony between disputing parties. This research provides an important basis for further analysis in the context of modern law and universal values of justice.
Keywords: Al-Shulhu, Murabahah Disputes, and Consensus Justice Legal Theory.

## Abstrak
Penelitian ini menganalis penyelesaian sengketa murabahah melalui model al-shulhu dalam  konteks  hukum  ekonomi  syariah  dengan  perspektif  teori  hukum  keadilan konsensus  Jurgen  Habermas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjembatani perspektif  hukum  tradisional  dan  modern  dengan  menganalisis  penyelesaian sengketa murabahah melalui metode al-shulhu dari perspektif teori hukum keadilan konteks  Jurgen  Habermas.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif kualitatif  dengan  pendekatan  analisis  normatif,  memungkinkan  penjelasan  detail mengenai fenomena penyelesaian sengketa murabahah. Data primer diperoleh dari Fatwa, Undang-Undang, dan Peraturan terkait, sedangkan data sekunder berasal dari literatur  terkait.    Data  yang  terhimpun  akan  melalui  tahapan  pemeriksaan, penandaan,  penyusunan,  dan  sistematika  berdasarkan  subyek  yang  telah diidentifikasi  dari  permasalahan  yang  dirumuskan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pandangan  keadilan  konsensus  Habermas  menekankan  partisipasi  aktif, dialog  rasional,  transparansi,  kesetaraan  kesempatan,  dan  perlindungan  terhadap hak-hak individu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil. Sementara itu, model al-shulhu menyoroti penyelesaian damai berdasarkan prinsip-prinsip syari'at Islam  dan  menghindari  litigasi,  melalui  perundingan,  mediasi,  atau  kompromi. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan al-shulhu dalam penyelesaian sengketa  murabahah  menggambarkan  pentingnya  kesepakatan  yang  adil  dan berkeadilan,  sejalan  dengan  nilai-nilai  keadilan  konteks  Habermas  dan  prinsip- prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan model al-shulhu dalam konteks hukum  ekonomi  syariah  memberikan  alternatif  penyelesaian  konflik  yang menghormati  nilai-nilai  keadilan,  harmoni,  dan  kerukunan  antar  pihak  yang bersengketa.  Penelitian  ini  memberikan  dasar  penting  untuk  analisis  lebih  lanjut dalam konteks hukum modern dan nilai-nilai keadilan universal.
Kata  Kunci: Al-Shulhu,  Sengketa  Murabahah,  dan  Teori  Hukum  Keadilan Konsensus.

## 1. PENDAHULUAN
Penyelesaian  sengketa  dalam  ranah  hukum  merupakan  bagian  penting  dalam  menjaga keseimbangan dan keadilan dalam suatu masyarakat. Khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah,  penyelesaian  sengketa  terkait  dengan  transaksi  seperti  murabahah  menjadi  subjek  yang menarik  perhatian.  Metode  al-shulhu,  yang  memiliki  akar  dalam  prinsip-prinsip  hukum  Islam, menjadi  sorotan  dalam  menyelesaikan  penyelesaian  dalam  transaksi  ekonomi  khususnya  terkait dengan murabahah. (Saputera, 2019, p. 131)
Sengketa  ekonomi  syariah  adalah  konflik  di  antara  aktor  ekonomi  yang  menghasilkan konsekuensi hukum terkait kegiatan bisnis yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merujuk pada proses mengakhiri pertikaian yang timbul dari  kegiatan  ekonomi  yang  berlandaskan  prinsip  syariah.  Pasal  49  huruf  (i)  Undang-Undang Peradilan  Agama  menyebutkan  11  jenis  kegiatan  usaha,  baik  dalam  ranah  perbankan  syariah maupun di luarnya, yang termasuk dalam lingkup sengketa ekonomi syariah. (Nurjaman & Witro, 2022, p. 41)
Murabahah merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang digunakan dalam transaksi jual beli dengan model pembiayaan yang menggunakan prinsip saling ridho. (Zahra & Naim, 2019, p.  2)  Pada  ranah  produk  perbankan  syariah,  akad  murabahah  memiliki  peran  penting.  Namun, kemungkinan  adanya  perselisihan  antara  bank  dan  nasabah  terkait  dengan  murabahah  menjadi perhatian  utama.  Ada  alternatif  penyelesaian  penyelesaian,  baik  melalui  musyawarah  mufakat, lembaga  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah,  maupun  proses  litigasi  dengan  klausul penyelesaian. (Hanif et al., 2023, p. 3)
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  cenderung  dilakukan  melalui  proses  litigasi  di pengadilan,  yang  sering  kali  menempatkan  pihak-pihak  yang  bersengketa  dalam  posisi  yang bertentangan satu sama lain. Pendekatan hukum semacam ini kurang diminati di dunia bisnis karena dinilai kurang efisien. Proses ini hanya dianggap sebagai pilihan terakhir setelah alternatif lain tidak menghasilkan solusi yang memuaskan. (Hardiati et al., 2021, p. 485) Salah satu metode yang menjadi sorotan  adalah  metode  al-shulhu,  yang  merupakan  salah  satu  model  penyelesaian  penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Model ini fokus pada upaya damai, menjadikan prinsip-prinsip syari'at sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik. (Hardiati et al., 2021, p. 488)
Dalam  upaya  menghadapi  tantangan  tersebut,  analisis  penyelesaian  sengketa  murabahah melalui metode al-shulhu mendapat sorotan dari perspektif teori hukum keadilan konteks Jurgen Habermas. Pendekatan Habermas tentang keadilan konteks menawarkan landasan yang kuat untuk memahami  bagaimana  penyelesaian  perdamaian  dapat  diwujudkan  melalui  dialog,  kesepakatan bersama,  dan  pencapaian  konteks  yang  diorientasikan  pada  nilai-nilai  keadilan.  (Khairunnisa  & Abdullah, 2022, p. 105)
Hal ini memunculkan permasalahan, sehingga menimbulkan pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan,  seperti  pandangan  teori  hukum  keadilan  konsensus  Jurgen  Habermas,  alternatif penyelesaian sengketa murabahah melalui model al-shulhu. Perumusan masalah tersebut menjadi titik  sentral  dalam  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  penyelesaian  sengketa  murabahah  melalui metode  al-shulhu  perspektif  teori  hukum  keadilan  konsensus.  Semua  ini  membangun  landasan penting untuk analisis lebih lanjut tentang penyelesaian penyelesaian murabahah melalui metode al- shulhu dengan perspektif teori hukum keadilan konteks Jurgen Habermas. (Saputera, 2019, p. 132)
Penelitian ini mencoba menjembatani perspektif hukum tradisional dengan pendekatan teori hukum modern. Sengketa dalam transaksi perbankan syariah, khususnya dalam kasus murabahah, menuntut  pemahaman  mendalam  tentang  konsep  al-shulhu  dalam  hukum  Islam,  yang menitikberatkan pada kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berselisih. Di sisi lain, perspektif hukum keadilan konteks Jurgen Habermas menawarkan sudut pandang tentang pentingnya dialog, komunikasi, dan kesepakatan bersama sebagai pijakan utama dalam mewujudkan keadilan sosial.
(Ahmad Muflikhudin, 2020, p. 107)
Pentingnya memahami peran serta penerapan teori hukum keadilan konteks dalam konteks penyelesaian sengketa murabahah  menjadi  fokus utama dalam  menggali pemahaman  yang lebih mendalam  tentang  hubungan  antara  hukum  Islam  dan  prinsip-prinsip  keadilan  universal  yang diusung  oleh  Jurgen  Habermas.  Dengan  demikian,  analisis  ini  diharapkan  dapat  memberikan pencerahan dan alternatif solusi yang komprehensif dalam penyelesaian penyelesaian murabahah, yang relevan dalam konteks hukum modern dan nilai-nilai keadilan universal yang dijunjung tinggi.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan analisis normatif. Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa yang diamati secara detail, termasuk dalam hal ini adalah proses penyelesaian sengketa Murabahah. (Abdullah & Arifin, 2023, p. 120) Pendekatan analisis normatif memfokuskan pada evaluasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum Islam maupun prinsip-prinsip  keadilan  universal  yang  diperkenalkan  oleh  Jurgen  Habermas.  Analisis  normatif akan  memungkinkan  untuk  menilai  kesesuaian  dan  relevansi  metode  al-shulhu  dalam menyelesaikan  sengketa  Murabahah  dengan  landasan  normatif  yang  ada.  Metode  pengumpulan data yang akan digunakan adalah melalui penelusuran di perpustakaan (library Research). (Sugiyono, 2015, 4-5)  Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang terkait yang relevan dengan topik tersebut. Sementara  itu, data tambahan akan diperoleh dari literatur terkait, seperti buku, kitab, dan jurnal yang mengulas penyelesaian sengketa murabahah melalui al-shulhu. Data yang berhasil dikumpulkan akan diproses dan dianalisis melalui langkah-langkah  pemeriksaan,  penandaan,  penyusunan,  dan  sistematika  berdasarkan  subyek- subyek yang diidentifikasi dari permasalahan yang telah dirumuskan. (Hanif et al., 2023, pp. 3 – 4)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Pandangan Teori Hukum Keadilan Konsensus Jurgen Habermas
Diskusi seputar keadilan dalam filsafat hukum sering berfokus pada tujuan hukum: keadilan, kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan.  Meski  sebaiknya  hukum  mencakup  ketiganya,  pandangan berbeda muncul mengenai prioritasnya. John Rawls dengan teori keadilan dan Jürgen Habermas dengan  etika  diskursusnya  mencoba  menemukan  prinsip  universal  keadilan  dalam  masyarakat. Filsuf Jerman Jurgen Habermas mengembangkan gagasan keadilan konsensus sebagai salah satu jenis  keadilan  sosial.  Menurut  Habermas,  keadilan  konsensus  tercapai  ketika  setiap  anggota masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang  berdampak  pada  kepentingannya.(Amin,  2015,  p.  323)  Corak  pemikiran  keadilan  Jurgen Habermas dan keadilan konsensus sebagai keadilan sosial meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
1. Partisipasi  aktif  dari  seluruh  anggota  masyarakat  dalam  proses  pembuatan  keputusan  yang berkaitan dengan kepentingan mereka.
2. Dialog rasional dan diskusi publik yang melibatkan seluruh individu dalam masyarakat.
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum.
4. Kesetaraan kesempatan dan distribusi sumber daya yang adil.
5. Perlindungan terhadap hak-hak individu.
Pendekatan keadilan konsensus Habermas menekankan pentingnya dialog rasional dan diskusi publik  dalam  mencapai  kesepakatan  bersama  dan  menciptakan  sistem  hukum  yang  lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Dengan cara ini, setiap orang di masyarakat  mempunyai kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada  kehidupannya.  Dalam  hal  ini,  keadilan  konsensus  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  keadilan sosial,  karena  memperhatikan  partisipasi  aktif  dan  kesetaraan  kesempatan  dalam  pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan seluruh individu dalam masyarakat. Selain itu, keadilan konsensus juga menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak individu dan distribusi sumber daya yang adil. (Kirom, 2022, p. 294)
Corak pemikiran keadilan Jurgen Habermas dan keadilan konsensus sebagai keadilan sosial menekankan pentingnya partisipasi aktif, dialog rasional, transparansi, kesetaraan kesempatan, dan perlindungan  terhadap  hak-hak  individu  dalam  menciptakan  sistem  hukum  yang  lebih  adil  dan merata bagi seluruh individu dalam masyarakat. Pandangan keadilan konsensus menurut Jurgen Habermas adalah suatu bentuk keadilan yang didasarkan pada kesepakatan bersama (consensus) antara individu-individu dalam masyarakat. Menurut Habermas, keadilan konsensus tercapai ketika setiap  anggota  masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  berpartisipasi  dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan mereka. (Habermas, 1996, p. 116).
Relevansi pandangan keadilan konsensus Habermas terhadap teori hukum adalah bahwa teori hukum  harus  memperhatikan  partisipasi  aktif  dari  seluruh  anggota  masyarakat  dalam  proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Hal ini menuntut adanya sistem hukum yang demokratis dan transparan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam teori hukum, pandangan keadilan konsensus Habermas juga menuntut adanya peran yang lebih besar bagi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan hukum, sehingga keputusan hukum yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan dan pandangan seluruh anggota masyarakat. Selain itu, pandangan keadilan konsensus juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum,  sehingga  seluruh  proses  pembuatan  keputusan  hukum  dapat  dipertanggungjawabkan secara moral dan etis. (Suheri, 2018, p. 62)
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa,  pandangan  keadilan  konsensus  menurut Jurgen Habermas memiliki relevansi yang besar terhadap teori hukum, karena menuntut adanya sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, di mana seluruh individu dalam masyarakat  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

## Alternatif Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui model Al-Shulhu
Model  Al-Shulhu  ini  menekankan  pada  penyelesaian  damai  dengan  mendasarkan  diri  pada prinsip-prinsip syari'at. (Fadli Daud Abdullah et al., 2023, 54) Dalam Islam, sulh atau kesepakatan damai  merupakan  metode  yang  sangat  dianjurkan  untuk  menyelesaikan  perdamaian.  Sulh melibatkan berbagai pendekatan seperti perundingan, mediasi/konsiliasi, dan kompromi tindakan. Tujuan utamanya adalah mengakhiri konflik dengan damai, sehingga pihak-pihak yang bersengketa dapat menjaga hubungan dengan baik. (Rahmat Husein Lubis, 2023, pp. 95 – 96)
Sulh dalam konteks hukum Islam merupakan akad yang menghilangkan kemunduran dengan
kesepakatan bersama. Sulh menjadi bentuk akad yang mengikat secara moral dan dapat dilakukan secara tertulis untuk mengikat perdamaian secara hukum. Dengan demikian, al-shulhu sebagai salah satu model penyelesaian sengketa yang menampilkan pentingnya penyelesaian damai berdasarkan prinsip-prinsip syari'at dalam konteks perlindungan ekonomi syariah. (Historiawan & Syufaat, 2022, p. 164)
Syarat-syarat Al-Shulhu harus dipenuhi dalam penyelesaian menurut hukum Islam. Pertama, terkait dengan Musahlih (orang yang berdamai), mereka harus memiliki tindakan yang diakui secara hukum; tindakan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila tidak dianggap sah. Kedua, terkait dengan  Musahlih bih,  harus  berbentuk harta  yang  dapat  dinilai,  diserahkan,  dan berguna,  tanpa adanya ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perdamaian. Syarat terkait dengan Mushalih ‘anhu mencakup hal-hal yang terkait dengan hak manusia yang bisa diganti, bukan hak Allah yang tidak dapat diganti.
Secara umum, Al-Shulhu terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu Al-Shulhu al-hathitah, di mana kesepakatan damai dicapai dengan mengambil sebagian barang yang menjadi pertempuran, dan  Al-Shulhu  al-mu'awadhah,  di  mana  perdamaian  terjadi  dengan  penggantian  barang  yang menjadi  penyelesaian,  mirip  dengan  transaksi  jual  beli.  Dalam  Fiqih  Syafi'iyah,  al-Shulhu (perdamaian) dibagi menjadi empat bagian: pertama, perdamaian antara Muslim dan non-Muslim yang melibatkan perjanjian terkait senjata atau penggantian kerugian sesuai undang-undang yang disepakati. Kedua, perdamaian antara pemimpin negara (Imam/Khalifah) dan pemberontak yang mengatur kesepakatan atau peraturan keamanan di negara. Ketiga, perdamaian antara suami dan istri yang meliputi perjanjian dan aturan terkait nafkah, durhaka, dan hak-hak dalam perkawinan. Keempat, perdamaian dalam muamalah (urusan transaksi), terjadinya penyelesaian gangguan terkait masalah muamalat. (Ahmad Muflikhudin, 2020, p. 112-113)
Alternatif Penyelesaian Sengketa murabahah melalui model al-shulhu merupakan pendekatan penyelesaian konflik yang dikenal dalam terminologi Islam sebagai "ash-shulhu," yang mengakhiri konflik atau pengrusakan. Dalam perspektif syari'at, asy-shulhu mencakup jenis akad (perjanjian) yang bertujuan untuk mengakhiri perdamaian antara dua individu yang berselisih. Model ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung yang disebut Perma No. 2 Tahun 2003, No.1 Tahun 2008, dan No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi. (Sayyaf, 2023, p. 182)
Sengketa dalam ranah perdata Islam dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang berlandaskan iktikad baik, menghindari litigasi. Jika upaya musyawarah atau bantuan mediator tidak mencapai kesepakatan, pihak-pihak tersebut dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian  sengketa  untuk  menunjuk  mediator.  Dalam  proses  ini,  mediator  tidak  mengambil keputusan, namun membantu pihak mencapai win-win solution. (Abdullah et al., 2023, p. 72)
Penyelesaian sengketa murabahah melalui metode al-shulhu menyoroti peran mediasi dalam menyelesaikan pertikaian di luar ranah pengadilan formal. Meskipun undang-undang di Indonesia tidak  secara  eksplisit  memuat  pengertian  mediasi  atau  arbitrase,  namun  dalam  peraturan  Bank Indonesia  Nomor  8/5/PBI/2006  tentang  Mediasi  Perbankan,  mediasi  diatur  sebagai  proses penyelesaian yang melibatkan mediator untuk memfasilitasi kesepakatan antara pihak-pihak. yang terlibat.  Konsep  ini  sejalan  dengan  prinsip  al-shulhu  dalam  hukum  Islam,  di  mana  upaya
penyelesaian  penyelesaian  dilakukan  melalui  kesepakatan  damai  antara  pihak  yang  berselisih. Definisi mediasi sebagai upaya mencapai kesepakatan secara sukarela merupakan inti dari al-shulhu, yang  tekanan  pentingnya  mengakhiri  perselisihan  dengan  memutuskan  pertikaian  antara  pihak- pihak yang bersengketa. (Nurjaman et al., 2022, p. 92)
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, alternatif penyelesaian sengketa murabahah melalui  model  al-Shulhu  adalah  suatu  pendekatan  penyelesaian  konflik  yang  bertumpu  pada prinsip-prinsip syari'at Islam. Al-Shulhu mendorong penyelesaian damai melalui kesepakatan antara pihak yang bersengketa dengan mengutamakan iktikad baik, menghindari litigasi, dan menggunakan mediasi sebagai sarana mencapai kesepakatan sukarela di luar pengadilan formal. Dalam konteks hukum  Islam,  Al-Shulhu  mengacu  pada  akad  (perjanjian)  yang  memungkinkan  penyelesaian perdamaian antara individu yang berselisih dengan berbagai metode seperti perundingan, mediasi, dan  kompromi.  Terdapat  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  Al-Shulhu,  dan  model  ini memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

## Penyelesaian  Sengketa  Murabahah  Melalui  Metode  Al-Shulhu  Perspektif  Teori  Hukum Keadilan Konsensus
Alternatif  penyelesaian  sengketa  murabahah  melalui  model  al-shulhu  memberikan  suatu mekanisme yang sejalan dengan konsep mediasi dalam hukum Islam. Pendekatan ini, mirip dengan tahkim,  membantu  para  pihak  untuk  menyelesaikan  penyelesaian  melalui  perundingan  yang difasilitasi oleh mediator atau hakam. Dalam konteks mediasi, terdapat beberapa tahapan, termasuk tahap pra-mediasi dan mediasi yang berlangsung dalam batas waktu tertentu.  (Azis & Swadjaja, 2020, p. 6)
Al-Shulhu, dalam syariat Islam, tekanan upaya perdamaian. Proses ini melibatkan kesepakatan antara  pihak-pihak  yang  berselisih,  yang  akhirnya  disetujui  oleh  hakim  yang  menangani  kasus tersebut.  Analisis  terhadap  akta  perdamaian  dalam  konteks  al-shulhu  mencakup  syarat-syarat, seperti  adanya  musalih  (pihak  yang  berdamai)  dan  musalih  bih  (objek  yang  menjadi  pemicu gangguan).  Penggunaan  al-shulhu  dalam  penyelesaian  sengketa  murabahah  adalah  karena  Islam menganjurkan perdamaian dan menyelesaikan sengketa secara damai. Dalam Al-Quran, Allah Swt berfirman, “Dan jika dua kelompok mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya” (QS. Al-Hujurat: 9). (Aravik, 2016, p. 34) Selain itu, al-shulhu juga merupakan salah satu bentuk akhlak yang  dianjurkan  dalam  Islam,  yaitu  mengakui  kesalahan  dan  berusaha  untuk  memperbaikinya. Dalam  konteks  sengketa  murabahah,  al-shulhu  dapat  membantu  bank  dan  nasabah  untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari konflik yang lebih besar di kemudian hari (Manan, 2016, pp. 428 – 429).
Al- Qur’an  menekankan  pentingnya  penyelesaian  damai  dan  menyatakan  bahwa  Al -Shulhu dapat menjadi sarana untuk mencapai perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa. Merujuk pada Al-Quran surat An-Nisa 34-35, mendorong umat Islam untuk mengakhiri perselisihan secara damai. (Aji et al., 2020, p. 4) Dalam konteks ini, Islam lebih mengutamakan perdamaian atau upaya perbaikan hubungan antara pihak-pihak yang berselisih daripada menggunakan jalur hukum formal seperti pengadilan atau gugatan. Ajaran agama Islam, terutama yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw, menunjukkan bahwa penyelesaian penyelesaian di luar pengadilan jauh
lebih sederhana karena dapat diterapkan secara personal dan di lingkungan sosial. (Sayyaf, 2023, p. 182)
Pada  Pengadilan  Agama,  upaya  perdamaian  al-shulhu  diwujudkan  melalui  berbagai  jalur, seperti  nasehat  majelis  hakim,  mediasi,  dan  hakam.  Setelah  mencapai  kesepakatan,  Pengadilan Agama membuat akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan hakim dan dapat mengeksekusi jika ada pihak yang tidak mematuhi isi perdamaian tersebut. Proses eksekusi dilakukan seperti eksekusi hakim pada umumnya. (Warman & Hayati, 2022, p. 37)
Teori  hukum  keadilan  konsensus  Jurgen  Habermas  memiliki  relevansi  yang  cukup  besar terhadap  penyelesaian  sengketa  hukum  ekonomi  syariah  melalui  metode  al-shulhu.  Al-Shulhu merupakan metode penyelesaian sengketa dalam hukum Islam yang melibatkan perundingan dan kesepakatan  bersama  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa.  Pendekatan  keadilan konsensus  Habermas  pada  dasarnya  menekankan  pentingnya  dialog  rasional  dan  diskusi  publik dalam  mencapai  kesepakatan  bersama.  Dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  hukum  ekonomi syariah melalui metode al-shulhu, pendekatan ini sangat relevan karena memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan merata (Harnowo, 2020, pp. 57 – 58).
Penyelesaian sengketa murabahah melalui metode al-Shulhu, dipandang dari perspektif teori hukum keadilan konsensus, menekankan pentingnya upaya perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa sebagai prioritas utama. (Fariana & Nugrahanti, 2022, p. 53) Prinsip kesepakatan dan kesepemahaman dari para pihak yang terlibat dalam sengketa dianggap sebagai pendekatan yang adil  untuk  menyelesaikan  permasalahan.  Hal  ini  tidak  hanya  mengakhiri  konflik  namun  juga memelihara kekeluargaan serta kerukunan, menghindarkan perasaan menang atau kalah di antara mereka. (Syaparudin & Ulya, 2022, p. 202)
Dalam  perspektif  teori  hukum  keadilan  konsensus,  peran  hakim  lebih  ditekankan  dalam memediasi dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa daripada hanya menjatuhkan putusan semata pada suatu perkara. Keadilan dalam hal ini bukan hanya berupa penetapan keputusan dari hakim,  tetapi  lebih  kepada  tercapainya  kesepakatan  yang  adil  dari  pihak-pihak  yang berselisih. (Syam’ani, 2023, p. 3)
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa,  ajaran  Al-Qur'an  juga  menekankan pentingnya perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Surah Al-Hujurat ayat 9 menegaskan bahwa ketika  ada  konflik  antara  dua  golongan  orang  mukmin,  upaya  perdamaian  harus  diutamakan. Kemudian pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 34-35 juga mendorong umat Islam untuk mengakhiri perselisihan secara damai, ayat ini menyoroti keharusan untuk memulihkan keselarasan dan keadilan di antara pihak yang bersengketa, sebagai manifestasi dari kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang berlaku adil. Dari perspektif ini, penyelesaian sengketa murabahah melalui metode al-shulhu dalam  konteks  hukum  Islam  menjadi  lebih  dari  sekadar  penyelesaian  hukum  biasa.  Hal  ini memperlihatkan pentingnya kesepakatan yang dipandang adil dan berkeadilan serta memperkuat kerukunan  di  antara  pihak-pihak  yang  berselisih,  sejalan  dengan  ajaran  Al-Qur'an  dan  prinsip- prinsip keadilan konsensus dalam hukum.
Perspektif teori  hukum  keadilan  menyoroti  nilai-nilai perdamaian  dan  kesepakatan  sukarela yang menjadi inti dari penyelesaian perdamaian melalui Al-Shulhu. Dalam konteks ini, upaya Al-
Shulhu  dihargai  sebagai  langkah  yang  memungkinkan  para  pihak  menyelesaikan  penyelesaian mereka dengan cara yang lebih damai dan berdasarkan kesepakatan.

## 4. KESIMPULAN
Dari  beberapa  pembahasan  diatas,  penulis  mengambil  kesimpulan,  bahwa  teori  hukum keadilan  konsensus  Jurgen  Habermas  dan  pendekatan  al-Shulhu  dalam  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah memiliki relevansi yang besar. Keadilan konsensus menekankan partisipasi aktif, dialog rasional, transparansi, kesetaraan kesempatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam  menciptakan  sistem  hukum  yang  lebih  adil  dan  merata  bagi  seluruh  individu  dalam masyarakat.  Sementara  al-Shulhu,  sebagai  metode  penyelesaian  sengketa  dalam  hukum  Islam, mendorong  penyelesaian  damai  melalui  kesepakatan  antara  pihak  yang  bersengketa  dengan mengutamakan  iktikad  baik,  menghindari  litigasi,  dan  menggunakan  mediasi  sebagai  sarana mencapai  kesepakatan  sukarela  di  luar  pengadilan  formal.  Implikasinya,  penyelesaian  sengketa melalui al-Shulhu dapat memperkuat kerukunan dan kesepahaman di antara pihak yang berselisih, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan prinsip-prinsip keadilan konsensus dalam hukum. Saran dari penelitian ini adalah perlunya penggabungan konsep-konsep keadilan konsensus Habermas dengan prinsip-prinsip al-Shulhu dalam pembentukan sistem hukum yang lebih inklusif, demokratis, dan mengedepankan  kesepakatan  damai  dalam  menyelesaikan  sengketa,  khususnya  dalam  konteks ekonomi syariah.

## DAFTAR REFERESI
Abdullah, F. D., & Arifin, T. (2023). Analysis of Sociology and Anthropology of Sharia Economic Law On Murabahah Dispute Settlement at The Cirebon Religious Court. Strata Law Review, 1(2).
Abdullah, F. D., Sururie, R. W., & Mukhlas, O. S. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah. Strata Social and Humanities Studies, 1(2).
Ahmad Muflikhudin. (2020). Akad As- Sulhu sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Mu’amalah Menurut  Imam  Jalaludin  As-Suyuti.  As-Salam:  Jurnal  Studi  Hukum  Islam  &  Pendidikan,  9(1), 107 – 122. https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185
Aji, A. M., Aravik, H., & Yunus, N. R. (2020). The Concept of Madani Society As A Manifestation of Human Rights in Islamic Life. Journal Of Critical Reviews, 7(15).
Amin, M. (2015). Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(02), 322 – 343. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343
Aravik, H. (2016). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh dan Jawatan Al-Hisbah. Jurnal Economica Sharia, 1(2).
Azis, M. F., & Swadjaja, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pada Akad Murabahah dengan Pendekatan Non  Litigasi  di  KSPPS  BTM  Mulia  Babat  Lamongan.  Jurnal  Justisia  Ekonomika:  Magister Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 1 – 10. https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5235
Fadli Daud Abdullah, Ah. Fathonih, & Mohamad Athoillah. (2023). Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. At-Tahfidz:
Jurnal Ilmu Al- Qur’ an dan Tafsir, 3(01), 52 – 69. https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v3i01.402
Fariana,  A.,  &  Nugrahanti,  T.  (2022).  Implementation  of  Anti-Fraud  and  Mediation  Strategies  as Alternative Dispute Resolution in Islamic Banks: Approaches and Impacts. International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies, 2(2), 45 – 57. https://doi.org/10.31098/ijeiis.v2i2.1048
Habermas, J. (1996). Moral Consciusness and Communication Action. The MIT Press.
Hanif, A., Susanto, H., & Armen, R. E. (2023). Analisis Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Penyelesaian Utang Murabahah. Scientia: Jurnal Hasil Penelitian, 8(1), 1 – 20. https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.2607
Hardiati, N., Widiana, S., & Hidayat, S. (2021). Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di  Indonesia.  Transekonomika:  Akuntansi,  Bisnis  dan  Keuangan,  1(5),  485 – 497. https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80
Harnowo, T. (2020). Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 32(1), 55 – 72. https://doi.org/10.22146/jmh.45145
Historiawan,  D.,  &  Syufaat,  S.  (2022).  Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah  terhadap  Penyelesaian
Pembiayaan Bermasalah. Alhamra Jurnal Studi Islam, 3(2), 157.
https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.13599
Khairunnisa, H., & Abdullah, F. (2022). Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT Nusa  Ummat  Sejahtera  Kc.  Cirebon  Tinjauan  Perspektif  Hukum  Islam.  Inklusif  (Jurnal Pengkajian
Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam), 7(2), 103.
https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i2.11122
Kirom, S. (2022). Konsep Keadilan Jurgen Habermas dalam Perspektif Filsafat Kontemporer. Jurnal Yaqzhan, 8(2), 281. https://doi.org/10.24235/jy.v8i2.10608
Manan, A. (2016). Hukum Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Penerbit Kencana. Nurjaman, M. I., Arifin, T., Athoillah, M., Witro, D., & Pary, H. (2022). Dynamics of Sharia Economic Dispute Resolution Regulations in the Sociology of Law. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 87. https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14386
Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 35 – 62. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107
Rahmat  Husein  Lubis.  (2023).  Konsep  Shulh:  Penyelesaian  Sengketa  Produk  Tepat  Pembiayaan Syariah  Btpn  Syariah.  Al-Musthofa:  Journal  of  Sharia  Economics,  6(2),  88 – 100. https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v6i2.2199
Saputera, A. R. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Kajian Sengketa yang Muncul dari Perjanjian Murabahah). Jurnal Nizham, 7(1).
Sayyaf, R. T. F. (2023). Mediasi dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam. Jurnal Hukum Islam, 9(2).
Sugiyono.  (2015).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Kombinasi  (Mixed  Methods), Bandung: Alfabeta.
Suheri,  A.  (2018).  Wujud  Keadilan  Dalam  Masyarakat  di  Tinjau  dari  Perspektif  Hukum  Nasional. Jurnal Morality, 4(1).
Syaparudin,  M.,  &  Ulya,  N.  H.  (2022).  Penyelesaian  Wanprestasi  dalam  Kerja  Sama  Usaha  Sarang Burung  Walet  di  Desa  Sepakat  Baru  Perspektif  Al-Shulhu.  Journal  of  Shariah  Economic  Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak, 2(1).
Warman,  A.  B.,  &  Hayati,  R.  F.  (2022).  Tahkim  dalam  Standar  Syariah  dan  Urgensinya  terhadap Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia.  Islamika :  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Keislaman, 22(01), 37 – 58. https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246
Zahra, A. T., & Naim, M. (2019). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama.  Jurnal  Justisia  Ekonomika:  Magister  Hukum  Ekonomi  Syariah,  2(2). https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2476