## URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR (MELALUI MEDIA SOSIAL)
Mitzi  Diva  Meliana  S 1) ;  Hartanto 2*) ;  Amabelle  Fellyta  Diantono³ ) ; Luisa  Griselda  Giferi⁴);  Maria  Eliza Adiana⁵)
1) divameliana03@gmail.com,  Universitas Atma Jaya
2) hartanto.yogya@gmail.com, Universitas Widya Mataram*
³) amabellefellytaa@gmail.com, Universitas Atma Jaya ⁴)griseldagiferi16@gmail.com, Universitas Atma Jaya ⁵)elizaadiana29@gmail.com, Universitas Atma Jaya

## Abstract
The industrial revolution has moved from 4.0 to 5.0, we have experienced various dynamics colored by the internet to this day and continue to grow. Culture in society is increasingly dynamic and rapidly changing. Here the need for society to meet its economic needs as well as the need for socialization is becoming increasingly developed and feels towards liberalism. There is a lot of content that consciously or unconsciously exploits certain things, for  example  children  or  other  negative  actions;  while  the  social  media  used  varies,  one  of  which  is  social media/youtube.  Research  that  is  normative/juridical-normative  with  the  problem  is  how  urgent  is  the  legal protection  of  child  exploitation  through  content  on  social  media/youtube.  Instructing  and/or  using  children  to create  content  on  social  media  has  indications/can  result  in  economic,  social,  and  even  potential  sexual exploitation of children, of course related if there are parties who abuse it with malicious intent.
Keywords: Children, Exploitation, Legal Protection, Social Media, Worker

## Abstrak
Revolusi industri sudah beranjak dari 4.0 mengarah ke 5.0 berbagai dinamika yang diwarnai internet telah kita alami hingga hari ini dan terus berkembang. Budaya dalam masyarakat semakin dinamis dan cepat berubah-ubah.. Disini perliku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya maupun kebutuhan akan sosialisasi menjadi makin berkembang dan terasa mengarah liberal. Banyak konten yang secara sadar atau tidak sadar mengeksploitasi hal  tertentu,  misalnya  anak  maupun  perbuatan-perbuatan  lain  yang  negatif;;  sedangkan  media  sosial  yang digunakan  bervariatif,  salah  satunya  media  sosial/youtube.  Penelitian  yang  bersifat  normative/yuridis  normatif dengan permasalahan adalah bagaimana urgensi perlindungan hukum pada eksploitasi anak melalui konten pada sosial media/ youtube. Menyuruh dan atau menggunakan anak untuk membuat konten di sosial media memiliki indikasi/ dapat berakibat sebagai eksploitasi  anak secara ekonomi, sosial, bahkan berpotensi eksploitasi seksual tentu terkait jika ada pihak-pihak yang menyalahgunakan dengan niat jahat.
Kata Kunci: Anak, Eksploitasi, Media Sosial, Pekerja, Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  Komunikasi  dalam  industri  media  telah dipublikasian  peneliti  terdahulu,  setidaknya  sejak  Rosana  menuliskan  bahwa  pemanfaat Information  communication  technology dan  mengingatkan  agar  masyarakat  lebih  cerdas mengikuti  perkembangan  ini  dengan  berbagai  problematika  sosial  dan  konvergensinya  (A.S Rosana, 2010).
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  peningkatan  infrastruktur  akses  jaringan internet telah menjadikan aktivitas menjadi mudah dalam segala hal seperti bekerja, mencari informasi,  pendidikan,  membeli  kebutuhan,  berkomunikasi  dan  lain-lain.  Selain  itu,  adanya revolusi industri 4.0, dimana terjadi banyak proses peralihan dari media konvensional ke media digital,  seperti  hadirnya e-commerce dan entertainment. Dalam  masyarakat  banyak  sekali persoalan hukum yang berkaitan dengan anak, misalnya persoalan perkawinan di bawah umur, adat istiadat, atau kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi hal tersebut. Tidak cukup sampai disitu  dengan  perkembangan  jaman  yang  semakin  maju  membuat  permasalahan  semakin kompleks  seperti  perkembangan  masalah  yang  melibatkan  hukum  seperti  eksploitasi  anak (I.Geovani, dkk., 2021). Pada saat ini masyarakat dunia telah memasuki era society 5.0 yang yang  merupakan  kelanjutan  era  revolusi/evolusi  industry  menjadi  beririsan  dengan  sosial masyarakat.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Kid  influencer juga  rentan  terhadap  tindakan  eksploitasi  ekonomi  karena  ada kecenderungan  untuk  menggunakan  waktu  dan  tenaga  anak  untuk  mendapatkan  keuntungan materi di luar kehendak mereka sendiri. Kemudian dalam konteks pemberitaan di media massa, wartawan juga memiliki keterbatasan dalam menyebarkan informasi tentang anak. Fenomena kid  influencer ini  juga  menekankan    perlunya  pengaturan/pedoman  aktivitas  yang  dilakukan oleh anak-anak di platform seperti YouTube dalam mengontrol aktivitas berbasis internet. Anak  dimanapun  berada  tugasnya  hanya  bermain  dan  belajar,  namun  seiring  dengan perkembangan  zaman  dan  tuntutan  disegala  bidang  kehidupan  memaksa  anak  harus  bekerja sebagai  bentuk  pengabdian  kepada  orang  tua  atau  terpaksa  melakukan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Bentuk  eksploitasi  anak  ini  memberikan  dampak  yang  buruk  dari perkembangan fisik, moral, mental,psikis dan lainnya. Diawali dengan tahun 1998 di Indonesia terjadi  isu  perdagangan  anak  dalam  prostitusi,  menjadi  asisten  rumah  tangga  dan  pekerjaan kasar lainnya; pengaturan mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak diatur dalam Konvensi ILO 182 tentang pelarangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Utami, D..T, dkk 2017); salah satunya eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Eksploitasi seksual  adalah  pemanfaatan  anak  untuk  tujuan  kepuasan  seksual  dalam  bentuk  uang  atau apapun selain uang antara anak dan laki-laki hidung belang juga mendapatkan keuntungan dari perdagangan  anak  secara  seksual  (Utami,  D.T,dkk.,  2017).  Sedangkan  Eksploitasi  Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah pemanfaatan anak untuk kepuasan seksual guna mendapatkan keuntungan dari perdagangan seksualitas anak (ICJR, 2024). Bentuk ESKA menurut Konvensi Hak  Anak  Pasal  34  menyatakan:  (1)  pelacuran  anak;  (2)  perdagangan  seksual  anak;  (3) menggunakan  anak-anak  untuk  pornografi  (S.  Budoyo,2022).  Rumusan  Masalah  dalam penelitian ini adalah urgensi perlindungan hukum pada eksploitasi anak melalui konten pada sosial media.

## KAJIAN PUSTAKA
UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengamanatkan perlindungan terhadap anak dalam hal perlindungan hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak ini merupakan turunan dari teori perlindungan hukum yang sumbernya adalah hukum alam atau hukum kodrat. Buruh anak mewakili dunia saat ini, khususnya di negara-negara berkembang. Hal ini mudah dipahami karena  skeptisisme  dan  argumentasi  yang  berkembang  di  masyarakat  terutama  pada  negara berkembang,  antara  lain:  (a)  pendidikan  tidak  memenuhi  kebutuhan  anak-anak  yang  kurang mampu  bahkan  dijauhkan  dari  lingkungannya,  (b)  diperlukan  anak-anak  yang  ekonominya rendah. untuk membantu orang tua mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, (c) di masing-masing  pabrik,  peran  anak-anak  diharapkan  dapat  meningkatkan  daya  saing  produk mereka, (d) penegakan hukum terhadap pekerja anak tidak mungkin diterapkan karena jumlah anak yang sangat banyak.
Filosofi pelarangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak terkait erat dengan perlindungan hak-hak anak, yang juga dijamin dilindungi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia.  Pelarangan  dalam  mempekerjaan  anak  berada  pada  Pasal  68  UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia,  yang  mengatur  bahwa  anak  mem[unyai  hak  dalam  mendapatkan perlindungan dari orang tua, sanak keluarga, masyarakat, lingkungan, dan negara. Perlindungan ini dilakukan dan harus diwujudkan sejak dalam kandungan yang menjadi hak asasi manusia.
Pasal  68  UU  Ketenagakerjaan  mengatur  tentang  melarang  anak  untuk  melakukan pekerjaan ringan yang mengganggu segala perkembangan anak tersebut dalam segala aspek. Anak ini dikisarkan pada umur 13-15 tahun yang sedang mengalami perkembangan. Namun jika terpaksa harus dilakukan pelaku usaha yang mempekerjakan anak tersebut harus memiliki izin yang ditandatangani oleh orang tua atau wali kemudian terdapat perjanjian kerja dimana
waktu  kerja tidak boleh  lebih dari tiga jam  dan dilakukan diluar jam sekolah serta memiliki perjanjian tertulis dengan orang tua/ wali, termasuk soal upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut.
Pasal  71  ayat  (2)  UU  Ketenagakerjaan  bahwa  pemberi  kerja  atau  lembaga  yang mempekerjakan anak berhak: mendapatkan pengawasan oleh orang tua, memiliki waktu kerja maksimal tiga jam dalam sehari, pekerjaan dan segala hal yang berhubungan dengan kerja tidak mengganggu perkembangan anak baik secara fisik/ psikis bahkan masa depan anak tersebut. Selain itu, berdasarkan pasal 74 UU Dalam konteks ini, seorang anak yang dimanfaatkan oleh orang  tuanya  untuk  menjadi  pengemis  adalah  perbuatan  mempekerjakan  anak  yang  dapat merusak moral anak (Siti M. Nisa, 2021).
UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  tentang  melarang  segala  pihak manapun  termasuk  orang  yang  memiliki  hubungan  dengan  anak  tersebut  untuk  melakukan eksploitasi kepada anak dalam hal ekonomi dan atau seksual; lebih lanjut, sanksi terhadap orang tua  atau  siapapun  yang  mengeksploitasi  anak,  baik  secara  ekonomi  dan/atau  seksual  diatur dalam  Pasal  88  UU  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Pasal  itu  berbunyi:  Barang siapa melakukan pelanggaran pada ketentuan yang telah diatur dalam perlindungan anak untuk melarang melakukan eksploitasi dalam bentuk apapun termasuk ekonomi maupun seksual akan mendapatkan pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan atau denda maksimal dua ratus juta rupiah. Pencegahan dan perlindungan anak pada saat ini menggunakan UU No. 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual).

## METODE
Penelitian hukum menurut jenis, sifat dan tujuannya dibedakan menjadi dua penelitian yuridis  normatif  dan  empiris.  Penelitian  yang  dilakukan  saat  ini  merupakan  penelitian  yang bersifat  normatif  atau  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  penelitian  perpustakaan  atau studi  dokumen  (doktriner)  (R.S.  Luhukay,  2020).  Studi  permasalahan  adalah  bagaimana urgensi perlindungan hukum pada eksploitasi anak melalui konten pada sosial media. Analilsils yuridis juga dilakukan terhadap evolusi/persaingan bisnis diera dilgiltal. (Irene P.A.S. Sinaga, dkk., 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Dasar Hukum Perlindungan Anak
Anak  memiliki  hak  bawaan  untuk  tumbuh  secara  fisik,  mental,  dan  sosial.  Indonesia memperkenalkan jaminan perlindungan hukum bagi anak dan meminimalkan potensi dampak pekerja anak yang diamanatkan dalam UU. No 20 tahun 1999 tentang usia minimum tenaga kerja, UU. No 1 tahun 2000 tentang penyalahgunaan dan penghapusan pekerjaan yang lebih buruk untuk anak-anak , dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak pada sasarnya  (hakekat)  dilarang  bekerja  karena  harus  memaksimalkan  waktu  untuk  belajar, bermain,  bersenang-senang,  kesempatan,  dan  fasilitas  untuk  mencapai  impiannya  (K. Prajnaparamita,  2018).  Namun,  kenyataan  menunjukkan  bahwa  mereka  telah  terlibat  dalam kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak.
UU.  No  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  yang  menyatakan  perlindungan terhadap  anak  terkhusus  hak-hak  anak.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  negara,  dengan bekerjasama lintas negara/ Lembaga dalam menangani perlindungan anak. Namun perspektif umum  melihat  bahwa  masih  terdapat  skeptisisme  dan  argumentasi  yang  berkembang  di masyarakat,  antara  lain:  (a)  pendidikan  tidak  memenuhi  kebutuhan  anak-anak  yang  kurang mampu  bahkan  dijauhkan  dari  lingkungannya,  (b)  diperlukan  anak-anak  yang  ekonominya rendah. untuk membantu orang tua mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, (c) di masing-masing  pabrik,  peran  anak-anak  diharapkan  dapat  meningkatkan  daya  saing  produk
mereka, (d) penegakan hukum terhadap pekerja anak tidak mungkin diterapkan karena jumlah anak yang sangat banyak.
Fenomena anak yang bekerja semakin meningkat di Indonesia. Ada tiga jenis pekerja anak:  Pertama,mereka  sebagian  membantu  orang  tua  mereka  saat  menghadapi  kehidupan normal sehari-hari, seperti bekerja di ladang pada musim tertentu. Disebut pekerja anak dimana orang  tua  membiarkan  anaknya  belajar  dan  bermain  masih  dalam  ruang  yang  terbatas, seko,mereka bekerja di pabrik, bertani, dan daerah lain milik pabrik untuk memenuhi nafkah keluarga  atau  bahkan  menjadi  sumber  utama  pendapatan  keluarga.  Tipe  ini  disebut  sebagai pekerja anak, dan kebanyakan mereka tidak memiliki cukup waktu untuk belajar dan bermain karena  jadwal  mereka  yang  bentrok,ketiga,anak-anak  bekerja  di  jalanan  seperti  pengemis, pengamen, dan pemulung dan dalam konteks ini, tidak ada keterkaitan langsung dengan pabrik tertentu.
Secara sosiologis, mereka menamakan mereka anak jalanan.kerja anak terkait dengan upah  dan  kesejahteraan  pekerja  anak  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  68  sampai dengan Pasal 75. Pada pasal 68 disebutkan bahwa pelaku usaha dalam bentuk apapun dilarang keras untuk mempekerjaan anak dibawah umur. Hakekat pelarangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan  anak  terkait  erat  dengan  perlindungan  hak-hak  anak,  yang  juga  dijamin dilindungi  dalam  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Pelarangan  dalam mempekerjaan anak berada pada Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa  anak memiliki  hak  dalam  mendapat  perlindungan  dari  orang  tua,  sanak  keluarga,  masyarakat, lingkungan,  dan  negara.  Bahkan  lebih  jauh  bahwa  perlindungan  terhadap  anak,  harus diwujudkan sejak dalam kandungan yang menjadi domain hak asasi manusia. Oleh karena itu, filosofi  larangan  mempekerjakan  anak  dimaksudkan  dalam  mengintrepertasikan  maksud perlindungan  yang  seharusnya  diberikan  lingkungan  sekitar  terhadap  anak  sejak  dalam kandungan  demi  keberlangungan  hidupnya  dan  mempersiapkan  masa  depan  agar  tidak mengalami dampak buruk baik secara fisik/ psikis. Pekerjaan yang relatif ringan masih boleh dilakukan oleh anak berusia berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 (lima belas), sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam hal mempekerjakan anak yakni (diatur dalam pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan):
Pasal  68  UU  Ketenagakerjaan  mengatur  tentang  larangan  anak  melakukan  pekerjaan ringan  yang  mengganggu  segala  perkembangan  anak  tersebut  dalam  segala  aspek.  Anak  ini dikisarkan  pada  umur  13-15  tahun  yang  sedang  mengalami  perkembangan.  Namun  jika terpaksa harus dilakukan pelaku usaha yang mempekerjakan anak tersebut harus memiliki izin yang ditandatangani oleh orang tua atau wali kemudian terdapat perjanjian kerja dimana waktu kerja tidak boleh lebih dari tiga jam dan dilakukan diluar jam sekolah serta memiliki perjanjian tertulis dengan orang tua/ wali, termasuk soal upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut.
Pasal  71  ayat  (2)  UU  Ketenagakerjaan  bahwa  pemberi  kerja  atau  lembaga  yang mempekerjakan anak berhak: mendapatkan pengawasan oleh orang tua, memiliki waktu kerja maksimal tiga jam dalam sehari, pekerjaan dan segalahal yang berhubungan dengan kerja tidak mengganggu perkembangan anak baik secara fisik/ psikis bahkan masa depan anak tersebut. Selain itu, berdasarkan pasal 74 UU Dalam konteks ini, seorang anak yang dimanfaatkan oleh orang  tuanya  untuk  menjadi  pengemis  adalah  perbuatan  mempekerjakan  anak  yang  dapat merusak moral anak (S.M. Nisa, 2021).

## Fenomena Eksploitasi Anak di Indonesia
Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diTahun 2018, terdapat 329 kasus perdagangan dan eksploitasi, termasuk 91 kasus anak sebagai korban eksploitasi pekerja
anak, 80 kasus korban komersial anakeksploitasi seks (ESKA), 93 kasus korban prostitusi dan 65  kasus  perdagangan  manusiakorban.  Menurut  data  Badan  Reserse  Kriminal,  kasus eksploitasipekerja  anak  periode  2016  sebanyak  30  kasus,  meningkat  pada  2017  menjadi  91 kasus dan 2018menjadi 39 kasus. (Ramadani et al., 2019). Saat jumpa pers secara virtual ketua KPAI  mengatakan  situasi  pekerja  anak  dalam  5  tahun  terakhir  belum  menurun.  Survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan, per Agustus 2020, jumlah anak yang bekerja adalah 2.176. 389 anak, dimana jumlah ini meningkat dibandingkan Agustus 2019 sebanyak 1.633.020 anak (I. Hanifah, 2020).
Anak  dimanapun  berada  tugasnya  hanya  bermain  dan  belajar,  namun  seiring  dengan perkembangan  zaman  dan  tuntutan  disegala  bidang  kehidupan  memaksa  anak  harus  bekerja sebagai  bentuk  pengabdian  kepada  orang  tua  atau  terpaksa  melakukan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Bentuk  eksploitasi  anak  ini  memberikan  dampak  yang  buruk  dari perkembangan fisik, moral, mental,psikis dan lainnya. Diawali dengan tahun 1998 di Indonesia terjadi  isu  perdagangan  anak  dalam  prostitusi,  menjadi  asisten  rumah  tangga  dan  pekerjaan kasar lainnya.
Berdasarkan  penelitian  Hermanus  sekitar  90%  produksi  tembakau  di  Indonesia  yaitu Jawa  Timur,Jawa  Tengah,  dan  Nusa  Tenggara  Barat  mempekerjakan  anak  usia  8-17  tahun. Inianak mengalami mual, muntah dan sakit kepala.Di tahun 2020, isu eksploitasi pekerja anak semakin  signifikan  dan  kompleks  karena  dampak  pandemi  COVID-19.  Selama  pandemi COVID-19di  Indonesia  pada  awal  tahun  2020  lahir  berbagai  kebijakan  protokol kesehatanmemutus  mata  rantai  penyebaran  COVID-19  yang  salah  satunya  menuntut  anak untuk  belajardari  rumah  (BDR).  Di  sisi  lain,  keluarga  memanfaatkan  kondisi  ini  sebagai peluangbagi anak-anak untuk dipekerjakan guna menambah pendapatan keluarga. (Indonesian Children, 2020).
Dalam  hal  tersebut  anak-anak  menjadi  hidup  sebagai  pekerja  yang  bahkan  memiliki pekerjaan terburuk dalam kriteria pekerja dibawah umur. Hal ini sangat mengkhawatirkan masa depan  anak  tersebut.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  olehOrganisasi  Perburuhan Internasional  (ILO),  dampak  dan  risiko  bagi  anak-anak  selama  pandemi  diperkirakan  telah mengakibatkan  kemunduran  selama  bertahun-tahun.  Salah  satunya  adalah  bahwa  terdapat peningkatkan  anak  menjadi  pekerja  dalam  kurun  waktu  20  tahun.  Pandemi  tidak  hanya memilikimembalikkan keberhasilan penarikan pekerja anak yang telah dilakukan selama ini, kini bahkan jutaan anak terancam kembali mengalami eksploitasi pekerja anak.
Penyebab  eksploitasi  pekerja  anak  di  Indonesia  sangat  kompleks.  Menurut  berbagai penelitian  yang  dilakukan  di  berbagai  daerah  di  Indonesia,  penyebab  darieksploitasi  pekerja anak  meliputi:  1)  Kemiskinan;  2)  pihak-pihak  tertentu  yang  memiliki  hatiuntuk mengeksploitasi pekerja anak; 3) psikososial dan; 4) budaya. Lainstudi yang dilakukan terhadap pekerja  anak  di  Tambang  Emas  Tradisional  Desa  Kelian  Dalam  di  Kabupaten  Tering menyebutkan bahwa penyebab terjadinya eksploitasi pekerja anak antara lain: 1) kemiskinan, dimana  penghasilan  buruh  tambang  yang  tidak  menentu  menyebabkan  orang  tua  harus terpaksamenjadikan  anak-anaknya  sebagai  pekerja  untuk  membantu  memenuhi  kebutuhan ekonomi keluarga; 2) pengaruh lingkungan, dimana hampir semua anak usia 7-17 tahun pernah mengalaminya terlibat  dalam kegiatan penambangan emas  rakyat; 3) penghasilan anak yang diperoleh  dari  bekerja  di  tambang  emas;  4)  rendahnya  pendidikan  orang  tua  sehingga  anak- anak di daerah ini juga tidak bersekolah sekolah.
Penelitian di Kota Makassar juga menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap pekerja anak disebabkan oleh faktor kemiskinan dan lingkungan sosial  (Saleh, S., Akhir,M., &  Sisma, B. 2018). Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa penyebab pekerja anak eksploitasi meliputi: 1) kemiskinan; 2) pendidikan rendah dan; 3) stigma masyarakat (Sabila, H.S., 2020). Penelitian terhadap  anak  jalanan  di  Kota  Surabaya  juga  menunjukkan  bahwaEksploitasi  terhadap  anak
jalanan disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga orang tuanya bekerja anak untuk bekerja di jalanan  (Nihayah  dan  Legowo,  2016).  Hasil  tersebut  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa penyebab  utama  eksploitasi  pekerja  anak  adalah  orang  tua  kemiskinan,  yang  didukung  oleh sebab-sebab lain, antara lain rendahnya pendidikan orang tua dan anak-anak; lingkungan sosial anak; budaya dan pendapatan yang diperoleh anak sementara bekerja (R. Arifin, 2020).
Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  Indonesia  menjadi  sasaran  eksploitasi ekonomi, pertama lemahnya hukum di Indonesia. UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  tentang  melarang  segala  pihak manapun  termasuk  orang  yang  memiliki  hubungan  dengan  anak  tersebut  untuk  melakukan eksploitasi  kepada  anak  dalam  hal  ekonomi  dan  atau  seksual.  Sanksi  terhadap  orang  tua dan/atau  siapapun  yang  melakukan  eksploitasi  anak,  baik  secara  ekonomi  dan/atau  seksual diatur dalam Pasal 88 UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal itu berbunyi: Barang  siapa  melakukan  pelanggaran  pada  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  perlindungan anak untuk melarang melakukan eksploitasi dalam bentuk apapun termasuk ekonomi maupun seksual akan mendapatkan pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan atau denda maksimal dua ratus juta rupiah.
Faktor  kedua,  kemiskinan  menjadi  penyebab  dan  akibat  anak  harus  bekerja  dalam membantu perekonomian keluarga. Terlebih dengan maraknya teknologi yang semakin maju membuat  orang  berlomba-lomba  mendapatkan  keuntungan  dalam  hal  tersebut.  Dewasa  ini kemiskinan menjadi penyebab utama yang mengharuskan anak untuk bekerja. Awalnya anak hanya membantu orang tua dalammencari nafkah namun seiring dengan perkembangan tersebut seorang  anak  dapat  menjadi  pencari  nafkah  utama  jika  hal  ini  terus  dilakukan.  Anak  yang bekerja pendidikannya akan mengalami gangguan, anak yang bekerja akan kelelahan sehingga tidak memiliki waktu yang efektif dalam belajar. Jika hal ini terus terjadi dan berputar begitu saja maka rantai kemiskinan tidak akan bisa terputus (H. Sutra, 2020).
Ketiga, urbanisasi. Perpindahan manusia dari daerah ke kota menjadi salah satu faktor terjadinya  anak  yang  melakukan  pekerjaan.  Anak  yang  hidup  di  desa  dianggap  tidak  akan membantu  perekonomian  orang  tuanya  sehingga  mereka  akan  berusaha  melakukan perpindahan  ke  kota  untuk  dapat  bekerja  dengan  hasil  yang  lebih  tinggi  daripada  di  desa. Namun  hal  ini  tentu  saja  diawali  dengan  orang  tua  yang  mengajak  anaknya  ke  kota  dengan tujuan  untuk  bekerja.  Walaupun  pekerjaan  mereka  hanya  di  pabrik  dengan  melakukan  kerja yang kasar namun dengan perpindahan tersebut maka keluarga dan anak tersebut dianggap telah memperbaiki perekonomian orang tuanya.
Ketiga,  sosial  budaya.  Faktor  budaya  menjadi  pendorong  anak  melakukan  pekerjaan dimana  jika  anak  bekerja  maka  akan  dipandang  sebagai  anak  yang  berbakti  kepada  orang tuanya. Kemudian anak tersebut akan dipandang sebagai meningkatkan derajat orang tua dan keluarganya. Dengan budaya ini menjadikan seorang anak harus bekerja, hal ini harus diputus untuk dapat mewujudkan perlindungan kepada anak yang maksimal sehingga tidak terjadi isu- isu eksploitasi anak
Keempat,  pendidikan.  Ketidakmaksimalan  seorang  anak  dalam  mendapatkan pendidikan  yang  menjadikan  mereka  sebagai  pekerja  diumur  yang  seharusnya  tidak diperbolehkan untuk bekerja. Pemerintah harus menyediakan pendidikan yang murah sehingga anak dan orangtua  tidak  terbebani  dengan biaya  untuk  mendapatkan pendidikan. Pendidikan dan faktor ekonomi penjadi pendorong paling utama bagi seorang anak dalam berpindah profesi sebagai pekerja. Upah yang didapatkan oleh anak menjadi salah satu pendapatan keluarga atau bahkan sumber pendapatan keluarga.
Kelima, perubahan proses produksi. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak perusahaan  memangkas  sumber  daya  manusia  digantikan  dengan  robot  atau  teknologi  yang canggih. Kemudian yang tersisa hanya pekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih atau biasa
disebut  dengan  pekerjaan  kasar.  Pekerjaan  ini  tentu  saja  memiliki  upah  yang  rendah  karena tidak  membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  berpendidikan  tinggi.  Anak yang masih bekum mengerti dengan hal yang berhubungan dengan pekerjaan akan merasa hal tersebut  memang  harus  dilakukan  tanpa  memperdulikan  hak  nya  untuk  dilindungi  sebagai seorang anak yang belum memiliki hak untuk bekerja.
Keenam,  lemahnya  pengawasan  dan  terbatasnya  lembaga  rehabilitasi.  Peratuan memang menyebutkan bahwa anak harus dilindungi bahkan tidak boleh menjadi pekerja diluar aturan yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak diimbangi dengan adanya pengawasan dan rehabilitasi atas peraturan yang telah dibuat. Hal ini menyebabkan banyak permasalahan yang disebabkan oleh anak tidak memiliki titik terang dari pihak yang berwenang dalam memutuskan permasalahan dan perkara tersebut. Permasalahan anak meliputi banyak hal yang sering adalah aspekekonomi dimana anak sebagai pekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Budaya yang membuat anak menjadi salah satu keharusan sebagai wujud bakti terhadap orang tua nya. Selain  itu  konsep  banyak  anak  banyak  rejeki  yang  membuat  orang  tidak  berfikir  panjang mengenai kebutuhan yang akan ditanggungnya.

## Eksploitasi Anak Melalui Sosial Media dan Bidang Ekonomi
Pandangan sosiologi hukum dalam penegakan hukum di masyarakat sangat dibutuhkan, dalam  penelitian  ini  hukum  bukan  merupakan  lembaga  otonom  (tertutup),  namun  bersifat interdisipliner  dalam  konteks  terhadap  gejala  sosial  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  (Hartanto,  2023).  Maka  terkait  eksploitasi  anak  ini  berkaitan  dengan  bidang ekononomi  dan  menggunakan  sarana  internet,  yaitu  youtube  atau  media  sosial  lain  yang berjejaring. Perkembangan media sosial sangat pesat karena setiap orang ingin memiliki media mereka  sendiri.  Media  sosial  tidak  seperti  media  konvensional,  seperti  televisi,  radio,  atau koran,  yang  membutuhkan  banyak  uang  dan  tenaga  kerja.  Dengan  menggunakan  jaringan internet, pengguna media sosial dapat mengaksesnya tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan tanpa  bantuan  karyawan.  Sebagai  pengguna  media  sosial,  kita  memiliki  kebebasan  untuk mengedit,  menambahkan,  dan  mengubah  tulisan,  gambar,  video,  grafis,  dan  model  konten lainnya secara bebas (D. Rahayu, 2019).
Peran utama media adalah menempatkan konten media melalui video, foto, audio, dan teks  yang  menyampaikan  desain  editorial  informasi,  ide,  dan  opini,  serta  konten  lain  yang dimaksudkan  untuk  disebarluaskan  kepada  publik  kepada  sejumlah  pengguna  yang  tidak ditentukan.  Informasi  ini  harus  ditempatkan  sedemikian  rupa  sehingga  menerapkan  aturan profesi jurnalistik dengan penuh penghormatan terhadap hak warga negara untuk mendapatkan informasi secara akurat, lengkap dan tepat waktu tentang hal-hal yang menjadi perhatian publik. Perkembangan  media  baru  sebagian  besar  telah  mengubah  penempatan  informasi  searah tradisional.  Media  tradisional  (TV,  radio,  dan  cetak)  telah  mengalami  perubahan  radikal: mereka memperkenalkan edisi online, dan juga mengembangkan komunikasi dua arah dengan audiens  mereka  melalui  jejaring  sosial.  Di  samping  itu,  setiap  individu  menjadi  “medium” (menyatakan pandangan pribadi di jejaring sosial, blogging, membuat konten foto dan video dan  menerbitkan  di  Instagram,  YouTube,  dll).  Komunikasi  menjadi  jauh  lebih  cepat,  tetapi kontrolnya telah dinonaktifkan secara signifikan (Mahmutarom & Akhmad, 2020).
Dewasa  ini  hiburan  untuk  anak-anak  sangat  beragam  khususnya  pada  hiburan elektronik. Video yang ada di youtube menjadi pilihan anak-anak dalam mencari hiburan selain menonton  TV.  Youtube  memberikan  kemudahan  anak-anak  dalam  mencari  hiburan  yang diinginkannya.  Selain  itu,  youtube  tidak  hanya  menyediakan  video  hiburan  saja  melainkan terdapat  iklan-iklan.  Iklan ini dibuat oleh influencer yang menawarkan suatu  produk dengan kredibilitasnya.  Iklan  melalui  youtube  ini  terbilang  efektif  untuk  menarik  minat  konsumen dalam melihat dan membeli produk tersebut. Hal tersebut sejalan dengan dimensi perubahan hukum  yang  mengenal  doktrin  bahwa  masyarakat  berubah  dulu  baru  kemudian  hukum

## Journal of Law, Administration, and Social Science
“datang”. Faktor yang menjadi penggerak perubahan bisa berupa faktor lainnya seperti adanya perkembangan dan penggunaan teknologi yang dihasilkan dan digunakan masyarakat ataupun perkembangan ekonomi (Hartanto, 2023).
Influencer diartikan sebagai orang yang dapat mempengaruhi dan mengajak orang lain seperti yang mereka inginkan. Influencer mendapatkan penghasilkan dari sesuatu yang mereka promosikan di sosial media dan platform lain. Dari penjualan yang dihasilkan mereka semakin terkenal  dan  terbukti  keandalannya  dalam  mempromosikan  produknya. Influencer biasanya membuat konten atau video-video yang dapat menarik orang lain supaya mau membeli suatu produk  yang  ditawarkannya.  Dalam  hal  ini  selain  mendapatkan  keuntungan  dalam  bidang ekonomi, mereka juga mendapatkan keuntungan dalam bidang sosial dimana mereka dikenal di  kalangan  mereka  baik  lingkungan  maupun  pengikutnya  di  media  sosial.  Namun,  dalam kaitannya dengan kid influencer, perlu ada kejelasan kepada siapa manfaat tersebut dikaitkan dan siapa yang berhak memutuskan apakah seorang anak bersedia menjalankan profesi sebagai kid influencer.
Kid  influencer terkadang  menjadikan  seseorang  tidak  sadar  bahwa  hal  tersebut  juga salah satu bentuk eksploitasi kepada anak. Dimana hal ini disebabkan oleh kid influencer tidak memiliki  kewajiban  dalam  melakukan  hal  tersebut  karena  tidak  termasuk  dalam  kurikulum pendidikan maupun tugasnyadalam bermain. Namun dalam hal ini sebenarnya boleh dilakukan mengingat influencer merupakan kegiatan yang ringan dimana waktunya tidak lebih daro tiga jam.  Perlu  digarisbawahi  dalam  hal  ini  jika  anak  merasa  nyaman  dalam  melakukannya. Pemanfaatan sosial media ini menjadi hal baru dalam melakukan eksploitasi kepada anak yang terkadang orang tidak paham jika hal tersebut menjadikan anak sebagai bentuk eksploitasi.
Eksploitasi  jaman  dulu  atau  fenomena  yang  sering  beredar  merupakan  dimana  anak dituntut untuk bekerja yang biasanya dengan konotasi negatif seperti menjadi pengamen atau pengemis. Seiring kemajuan zaman dan teknologi membuat bentuk eksploitasi menjadi lebih kompleks lagi. Kid influencer sebagai salah satu profesi baru yang dimana akan menjadi buruk apabila seorang anak merasa terpaksa dalam mengerjakannya. Jika teruskan akan mengancam masa depannya yang akan menyebabkan banyak dampak negatif pada dirinya. Bahwa perlu ada perhatian khusus mengenai batasan-batasan dimana profesi kid influencer dapat dikategorikan sebagai pekerja anak atau bentuk eksploitasi.
Peran banyak pihak dibutuhkan dalam hal ini. Dimana orang tua menjadi pihak utama yang mampu mengontrol, mencegah, dan memberikan solusi atas permasalahan ini. Orang tua harus mampu membatasi anak dalam melakukan pekerjaan yang memanfaatkan sosial media. Orang  tua  bertanggung  jawab  penuh  dalam  perkembangan  anak,  karena  pembuatan  konten yang dianggap ringan bisa saja menurut anak merupakan hal berat yang mengganggu kewajiban dan aktivitasnya. Mereka jugalah yang harus memahami minat dan bakat anak dengan sebaik- baiknya. Namun ironisnya, mereka juga salah satu pihak yang menerima keuntungan terbesar dari  dipekerjakannya kid  influencer. Bahkan  tidak  jarang  orang  tua  dari  sang  anak  sendiri mengambil  peran  sebagai  penghubung  sekaligus  pengatur  porsi  dan  arah  pekerjaan  anaknya yang merupakan kid influencer. Mereka yang memilih kid influencer juga menjadi bagian dari eksploitasi ini.
Pengikut pada kid influencer menjadi salah satu aspek dalam mendukung kid influencer tersebut  semakin  rajin  dalam  membuat  konten  dan  menyelesaikan  suatu  transaksi  yang memiliki  faktor  ekonomi.  Orang  tua  yang  kurang  peduli  terhadap  hal  ini  akan  menjadikan ladang bagi keuangannya. Padahal  bisa saja anak merasa tidak nyaman  dengan hal  tersebut. Jika orang tua tidak dapatmengontrol diperlukan peran negaraatau pemerintah dalam mengatasi permasalahan  ini  yang  tidak  terlihat  seperti  eksploitasi.  Penerapan  hukum  kepada  pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu berupa tindakan represif saja. Berupa
laporan  polisi  atas  tindak  pidana  eksploitasi  anak,  penyidikan,  penyusunan  berita  acara pemeriksaan polisi, penyerahan ke kejaksaan.
Diperlukan tindakan untuk mencegah dan menangulangi terjadinyaeksploitasi anak ini. Masyarakat membutuhkan pengetahuan yang memadahi mengenai eksploitasi anak sehingga tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan anak itu sendiri. Orang tua memegang kontrol penuh akan aktivitas anak sehingga orang tua menjadi sasaran utama dalam permasalahan ini. Seperti dilansir UNICEF, 3 dari 4 anak masih mengalami tindakan yang tidak pantas dialami anak. Terkait dengan pola kerja kid influencer , orang tua dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang dampak yang akan timbul seperti paparan cybercrime dan hilangnya privasi  (M.F.T. Palupi & R.E. Irawan, 2020)
Penindak  lanjut  pada  kasus  eksploitasi  anak  memiliki  kendala  yang  disebabkan  oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengetahuan dalam eksploitasi anak. Yang mereka yakini hanya bagaimana cara memenuhi kebutuhannya. Sehingga banyak hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan menjadi dilakukan karena kurangnya kesadaran ini. Kid influencer juga memiliki  risiko  bahkan  jauh  lebih  besar  karena  jangkauan  yang  lebih  luas  dari  pemanfaatan teknologi. Padahal Indonesia sudah memiliki instrumen seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang membahas perlindungan anak secara umum. Kemudian ada instrumen UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  secara  khusus  membahas  tentang perlindungan anak (T.A. Sanjaya, dkk, 2022).
Selebgram  yang  dikenal  banyak  orang  tentu  saja  memiliki  pengaruh  yang  besar  bagi pengikutnya. Terlebih pada selebgram yang sering membagikan mengenai parenting terhafap pengikutnya. Dalam hal  ini seringkali diikuti oleh pengikutnya. Membagikan foto dan video anak  ke  sosial  media  memiliki  indikasi  sebagai  eksploitasi  anak.  Dimana  orang  tua menginginkan  pujian  dari  mereka  membagikan  foto  dan  video  anaknya.  Jika  hal  ini  terus berlangsung dengan tujuan haus pujian ini akan menyebabkan suatu eksploitasi anak. Orang tua tidak mempertimbangkan hak asasi manusia anaknya, anak yang masih kecil tidak mengerti akan hal ini sehingga mereka tidak mampu menyuarakan pendapatnya. Namun orang tua yang memilik kontrol penuh terkadang tidak sadar atau bahkan tidak memiliki kepedulian akan hal ini.  Yang  mereka  yakini  hanya  anak  mereka  adalah  milik  mereka  dan  hal  mereka  dalam melakukan apapun terhadap anaknya.

## Eksploitasi Anak Bidang Pornografi
Masalah perlindungan anak yang saat ini dianggap penting untuk dikaji adalah masalah perlindungan  anak  dari  tindakan  oknum  perdagangan  anak  untuk  tujuan  eksploitasi  seksual komersial.  Perkembangan media baru sebagian besar telah mengubah penempatan informasi searah tradisional. Media tradisional (TV, radio, dan cetak) telah mengalami perubahan radikal: mereka memperkenalkan edisi online, dan juga mengembangkan komunikasi dua arah dengan audiens  mereka  melalui  jejaring  sosial.  Di  samping  itu,  setiap  individu  menjadi  “medium” (menyatakan pandangan pribadi di jejaring sosial, blogging, membuat konten foto dan video dan  menerbitkan  di  Instagram,  YouTube,  dll).  Komunikasi  menjadi  jauh  lebih  cepat,  tetapi kontrolnya telah dinonaktifkan secara signifikan (Sri Yati, dkk, 2020)
Melalui  Press  Release  Nomor:  B-020/Set/Rokum/MP  01/02/2020,  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menemukan 40 (empat puluh) anak yang menjadi  korban  eksploitasi  seksual  selama  periode  Januari-Februari  2020.  Anak-anak diperdagangkan  oleh  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  dengan  berbagai  perlakuan yang kasar dan tidak manusiawi terhadap para pelaku anak (R.Lalaar, 2023). Umumnya daerah pengirim untuk perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial umumnya berasal dari daerah tertinggal atau tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, sedangkan daerah penerima besar.kota, kota industri, atau kawasan wisata.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Kemudian, pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi seksual komersial anak adalah pihakpihak yang tidak bertanggung jawab seperti organisasi sindikat seks komersial, pedofil, pengedar  narkoba,  bahkan  orang-orang  terdekat  anak  seperti  keluarga.  Namun  dalam perkembangannya,  eksploitasi  seksual  komersial  anak  di  Indonesia  kini  dilakukan  melalui praktikSiripernikahan. Anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi seksual melalui 'Siri. Pola perkawinan  tidak  hanya  karena  kurangnya  melek  huruf  pada  anak  dan  kondisi  ekonomi keluarga, tetapi  juga karena lingkungan dan status sosial  mereka. Sehingga dapat  dikatakan, semakin rendah status sosial anak atau keluarga anak, maka potensi anak untuk dimanipulasi.
Selain kondisi keuangan dan status sosial, maraknya eksploitasi seksual komersial anak dalam  kehidupan  masyarakat  juga  disebabkan  oleh  pembiaran  dari  pihak  yang  berwenang, seperti perangkat desa. Aparat desa sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengembangkan budaya dan tradisi untuk melindungi anakIstilah eksploitasi seksual yang juga disebut dengan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) (G.F Moran, M.A Vinosksis, 2022).
Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) diartikan sebagai salah satu pelanggaran yang  terjadi  pada  hak  anak.  Kekerasan  seksual  ditandai  dengan  tidakan  orang  dewasa  yang disertai  dengan  bujukan,  dan  pemberian  imbalan  kepada  pihak  ketiga.  Dalam  hal  ini  anak dimanfaatkan sebagai objek komersiil. Dalam hal ini menjadi dampak yang sangat buruk baik pada anak itu ataupun hal lain yang berkaitan dengan anak tersebut. Hal ini merupakan salah satu  dampak  globalisasi  yang  menyebabkan  banyak  berkembangnya  hal-hal  baru  yang memberikan  efek  negatif  bagi  kehidupan.  Globalisasi  yang  secara  garis  besarmemberikan dampak  positif  jika  dilakukan  dengan  niat  buruk  akan  memberikan  dampak  yang  luar  biasa jahat  pada  kehidupan  manusia  seperti  kekerasan  seksual  pada  anak.  Hal  ini  telah  menjadi kriminal  (N.P.I.  Wijakusumariasih,  2019).  Kekerasan  seksualdengan  imbalan  kepada  pihak ketiga menjadi salah satu hal yang harus dicegah dan ditanggulangi.
Eksploitasi seksual terhadap anak saat ini mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh globalisasi, salah satunya adalah eksploitasi seksual anak melalui media online atau media sosial. Media sosial menjadi penghubung informasi yang menyebabkan kemunculan maraknya kejadian  perdagangan  anak  untuk  digunakan  dalam  kebutuhan  seksual  orang  yang  tidak bertanggungjawab. Biasanya modus ini anak diiming-imingi dengan pekerjaan namun berakhir dengan kejadian seperti ini dimana anak dipekerjakan sebagai hal yang tidak baik yang dapat merusak fisik, moral, mental dan masa depannya. Pasalnya, hampir 40 anak korban eksploitasi seksual diperdagangkan demi rupiah, berbagai penyebab eksploitasi seksual dan perdagangan anak  yang  selama  ini  mengemuka  ke  publikmenjadi  alarm  bagi  semua  pihak  untuk mengoptimalkan pendekatan konseptual (Kemenppa, 2022).
Legislatif  menjalankan  fungsi  pencegahan  dan  perlindungan  anak  sesuai  dengan  UU No. 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual). Dalam beberapa kasus media sosial di Indonesia eksploitasi seksual terhadap anak yang pendekatan konsepnya akan mendapatkan gambaran melalui media sosial biasanya dilakukanmelalui siaran langsung yang disebut dengan istilah “vidsex(video seks)” atau “videocallsex (video call sex)” yang diartikan sebagai video call langsung untuk adegan seksual. oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hukum perlindungan kekerasan seksual terhadap anak harus tegas.
Apalagi,  kasus  eksploitasi  seksual  anak  telah  menjadi  perhatian  dunia  internasional. Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  Langkah  langkah  perlindungan  anak  dari  kasus  kejahatan eksploitasi seksual melalui media social aparat penegak hukum untuk memprioritaskan kasus kekerasan  terhadap  anak,  menjamin  perlindungan  dalam  penanganannya,  dan  memastikan penanganan dampak yang dialami oleh korban dan keluarga korban dilakukan ecara tepat dan maksimal untuk hasil terbaik ( J.I. Rafsanjani, 2022).
Anak  dimanapun  berada  tugasnya  hanya  bermain  dan  belajar,  namun  seiring  dengan perkembangan  zaman  dan  tuntutan  disegala  bidang  kehidupan  memaksa  anak  harus  bekerja
sebagai  bentuk  pengabdian  kepada  orang  tua  atau  terpaksa  melakukan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Bentuk  eksploitasi  anak  ini  memberikan  dampak  yang  buruk  dari perkembangan fisik, moral, mental,psikis dan lainnya.
Menetapkan kekerasan seksual terhadap anak sebagai pelanggaran HAM dan merevisi batas maksimal hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi penjara yang maksimal; Menjamin penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban,dan  masyarakat,  serta  memberikan  hukuman  maksimal  kepada  pelaku  kekerasan seksual terhadap anak; Menetapkan sanksi yang tegas terhadap pencabutan izin dan penutupan tetap lembaga dan atau lembaga yang telah melakukan monetisasi atau lalai untuk menjamin keamanan dan keselamatan anak dari segala bentuk kekerasan; Pemantauan dan evaluasi semua penanganan  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  termasuk penanganan  pemulihan  bagi  korban  dan  keluarganya;  mensyaratkan  kondisi  yang  menjamin lingkungan yang aman dan layak bagi anak serta membantu (technical assistance) bagi upaya perlindungan keselamatan anak di  semua lembaga dan lembaga yang ada partisipasi  anak di dalamnya seperti sekolah, taman anak, PAUD, dan kelompok bermain; Membutuhkan materi pendidikan  kesehatan  reproduksi  bagi  anak  secara  bertahap  dan  berjenjang  melalui  lembaga dan lembaga pendidikan yang terintegrasi pada semua jenjang pendidikan yang di dalamnya terdapat  keikutsertaan  anak  pada  jenjang  pendidikan  formal,  informal,  dan  nonformal;  H). Pendampingan  (technical  assistance),  pemantauan,  dan  evaluasi  gerak  perlindungan  dan keamanan  anak  pada  lembaga  dan  atau  lembaga  yang  ada  partisipasi  anak  di  dalamnya sepertiseperti  sekolah,  taman  anak,  PAUD,  kelompok  bermain,  dan  lain-lain;  Membangun “Rumah Aman untuk Anak” di setiap tingkat kabupaten di seluruh Indonesia dan menjamin penganggarannya sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menangani, memperhatikan, dan memberikan  bantuan  khusus  bagi  anak  dan  keluarga  anak  yang  mengalami  kekerasan, khususnya  kekerasan  seksual  anak;  Mengembangkan  sosialisasi  yang  komprehensif  kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang tepat dan bertahap serta upaya  perlindungan  kekerasan  terhadap  anak  agar  masyarakat  memiliki  pengetahuan, kesadaran,  dan  penindakan  dalam  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak;  Memaksimalkan kerjasama pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan (multi-stakeholder) dalam kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak,  baik  dengan  lembaga  swadaya  masyarakat,  Upaya perlindungan anak dari kejahatan eskploitasi ekonomi maupun potensi berkembangnya menjadi bersifat  eksploitasi  seksual  juga harus dilakukan  dari dalam. Keluarga harus menjadi  tempat perlindungan pertama bagi anak (D. Rahayu & S. Fatoni,2019). Trend budaya bermedsos atau membuat  konten  di  masyarakkat  juga  harus  teredukasi;  karena  komponen  budaya  hukum, merupakan sikap tindakan warga masyarakat  beserta  nlai nilai yang dianutnya (keseluruhan jalinan nilai  sosial) yang  berkaitan  dengan  hukum  beserta  sikap  tindak  yang  mempengaruhi rasa bersalah (E. Takanjanji,dkk, 2022).

## PENUTUP Simpulan
Anak  dimanapun  berada  tugasnya  hanya  bermain  dan  belajar,  namun  seiring  dengan perkembangan  jaman  dan  tuntutan  disegala  bidang  kehidupan  memaksa  anak  harus  bekerja sebagai  bentuk  pengabdian  kepada  orang  tua  atau  terpaksa  melakukan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Bentuk  eksploitasi  anak  ini  memberikan  dampak  yang  buruk  dari perkembangan fisik, moral, mental, psikis dan lainnya.
Kid  influencer terkadang  menjadikan  seseorang  tidak  sadar  bahwa  hal  tersebut  juga salah  satu  bentuk  eksploitasi  kepada  anak.    Pemanfaatan  sosial  media  ini  menjadi  hal  baru dalam melakukan eksploitasi kepada anak yang terkadang orang tidak paham jika hal tersebut menjadikan anak sebagai bentuk eksploitasi. Seiring kemajuan zaman dan teknologi membuat

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.3, 2024
bentuk eksploitasi menjadi lebih kompleks lagi. Kid influencer sebagai salah satu profesi baru yang dimana akan menjadi buruk apabila seorang anak merasa terpaksa dalam mengerjakannya. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan salah satu pelanggaran pada hak anak. Maka eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam penelitian ini secara perbuatan yang dilarang, dapat dipersamakan dengan eksploitasi sekusual terhadap anak. Kedepannya penulis sarankan adanya pengturan tentang kualifikasi atau tingkat sebuah eksploitasi anak.

## Saran
Perhatian khusus  diperlukan mengenai  batasan-batasan dimana profesi kid influencer dapat dikategorikan sebagai pekerja anak atau bentuk eksploitasi. Membagikan foto dan video anak ke sosial media memiliki indikasi sebagai eksploitasi anak, Jika hal ini terus berlangsung akan  menyebabkan  suatu  eksploitasi  anak  yang  bermotif  ekonomi.  Orang  tua  tidak mempertimbangkan hak asasi manusia anaknya, anak yang masih kecil tidak mengerti akan hal ini sehingga mereka tidak mampu menyuarakan pendapatnya. Namun orang tua yang memilik kontrol penuh terkadang tidak sadar atau bahkan tidak memiliki kepedulian akan hal ini. Yang mereka  yakini  hanya  anak  mereka  adalah  milik  mereka  dan  hal  mereka  dalam  melakukan apapun terhadap anaknya

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Ridwan,  A.P.  Adiningsih,  (2020).  Child  Labor  Protection  Based  on  Indonesian Manpower Act and Human Rights Principle, Magister Hukum Udayana , 9(2), 268 Budoyo,  S.  (2022). The Urgency  Children  Exploitation  In  The  New  Broadcasr  And  Social, Equitable,  Vol. 7(2), 157
Geovani, Iwoeng, et.al., (2021). Juridical Analysis Of Victims Of The Economic Exploitation Of Children Under The Age To Realize Legal Protection From Human Rights Aspects (Research  Study  At  The  Office  Of  Social  And  Community  Empowerment  In  Batam City) , IJERLAS, 1(1), 52.
Hanifah, Ida, (2020). Legal Protection For Disabled Children Working Under Indonesian Labor Law, PalArch's, 17(7), 14689
Hartanto, (2023). Reflections on Sociology of Law in Law Enforcement in Society, Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA), 2(1), 12
Hartanto,  Cahyono,  Yosua  R.Y,  (2023).  Penerapan  Restorative  Justice  Dalam  Kasus Pencemaran  Nama  Baik  Di  Media  Sosial  (Nilai  Kearifan  Lokal), Tanjungpura  Law Journal , 7(2), 215
ICJR, Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP, https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/08/Final-Rumusan-ESKA-di-
RKUHP-6-Agustus.pdf, diakses 1 Maret 2024
Kemenppa,
Siaran Pers Nomor: B-020/Set/Rokum/MP 01/02/2020,
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2585/kasus-eksploitasi-seksual- dan-perdagangan-anak-melalui-media-online-mengkhawatirkan-menteri-pppa-angkat- suara , diakses 13 Juli 2023
Lalaar, R. et al. , (2023). Copyright Legality Of Child Exploitation Content In Tiktok Social Media , Jurnal Restoratif Justice, 7(1).80
Luhukay,  R.S.,  Hartanto,  (2020).  Urgensi    Penerapan  Local  Lockdown  Guna  Pencegahan Penyebaran Covid-19 Ditinjau Dariperspektif Negara Kesatuan, Jurnal Adil Indonesia , 2(2),41
Mahmutarom, S.Y., Akhmad K, (2022). Reformation Of Law Policy On Children Protection Against Economic, Int. Journal of Business, Economics and Law, 21(5),224 Moran,  G.F.,  M.A  Vinosksis,  (2020). The  Great  Care  of  Godly  Parents:  Early  Childhood  in Puritan New England, 289
Palupi, Merry Fridha Tri, R.E. Irawan, (2020). Analisis Wacana Kritis Praktek Sharenting Oleh Selebgram  Ashanty  &  Rachel  Venya, Jurnal  Komunikasi  dan  Teknologi  Informasi,
12(1),80
Prajnaparamita,  K.,  (2018).  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Anak, Adminitrative  Law  & Governance Journal, 1 , (1),114
Rafsanjani, J. I., (2022). Legal Protection of Kid Influencers from Child Exploitation, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 22(1), 93
Rahayu,  D.,  S.  Fatoni,  (2019).  Commercial  Sexual  Exploitation  of  Children:  An  Effort  of Handling and Legal Protection, Yustisia Jurnal Hukum , 8(2), 330
Rahayu,  Devi,  (2019).  Efforts  into  Legal  Protection  Against  The  Children  Exploitation  as Beggar. The First International Conference On Islamic Dev , 3 Rosana, A.S. (2010). Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia. Gema Eksos , 5(2),145 Sanjaya, T.A. et al ., (2022). Legal Protection Of Pornographic Behavior, Policy, Law, Notary And Regulatory, 1(2),72
Sinaga,  Irene  P.A.  S.  Sinaga,  dkk.,  (2024).  Analisis  Tantangan  Penegakkan  Hukum  Dan Persaingan  Usaha  Di  Era  Digitalisasi, Journal  of  Law,  Administration,  and  Social Science ,  4(1), 4
Nisa, Siti M, (2022).  Legal Protection Against The Exploitation of Child Labor in Indonesia, Asian Journal of Law & Humanity, 1(1),96.
Sutra,  Hari,  dkk.,  (2020).  Indonesian  Children  Protection  against  Commercial  Sexual Exploitation  Indonesian  Children Protection against Commercial Sexual  Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al- Shariah Perspective, Brawijaya Law Journal , 7(2),196-197
Takanjanji,  J.,  N.  Tajsgoani,  Brandon  Alfin  Rahadat,  (2022).  Ketidakadilan  Hukum  Pidana Dalam perspektif Moralitas, Lentera Pancasila, 1(1), 34
Wijakusumariasih, N.P.I, (2019). Legal Protection For Children Againts Sexual Exploitation and Abuse of Children Online, Jurnal Magister Hukum Udayana, 8(1),1