## MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN UNTUK WARGA

## Ari Surida
Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta Korespondensi Penulis: arisurida4@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  pemerintahan  desa  yang  selalu  dijadikan  sebagai  obyek  sebelum adanya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Pertanyaan  yang  diajukan  dalam penelitian ini adalah sejauhmana kepala desa ditempatkan sebagai pemimpin desa dan bagaimana kepala desa menjadi kepala Desa yang mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan data penelitiannya dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam.  Analisis  penelitian  ini  menggunakan content  analysis sebagai  jalan  baru  dari  tradisi positivisme dan postmodernisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Sriharjo sedang bertransformasi dari pemerintahan sebagai obyek menjadi pemerintahan desa sebagai subyek yang mandiri dalam menjalankan pembangunan desa.
Kata kunci: Pemerintahan, Desa, Transformasi, Subyek, Mandiri

## ABSTRACT
This study examines the village government which has always been used as an object before the Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The questions posed in this study were to what extent the village head was placed as a village leader and how the village head became an independent village head. The method used in this research is qualitative with research data collected by observation, documentation, and in-depth interviews. The analysis of this research uses content analysis as a new path  from  the  tradition  of  positivism  and  postmodernism.  The  results  showed  that  the  Sriharjo Village  Head  was  transforming  from  government  as  an  object  to  village  government  as  an independent subject in carrying out village development.
Keywords: Government, Village, Transformation, Subject, Independent
Informasi Artikel: Diterima: Maret 2022 Disetujui: April 2022 Diterbitkan: Juni 2022 DOI: https://doi.org/ 10.47431/governabilitas.v3i1.115

## PENDAHULUAN
Menjalankan  suatu  negara,  idealnya  haruslah  memiliki  aturan  dasar  agar  memiliki arah dan tujuan yang jelas. Indonesia sebagai suatu negara, sejak awal kemerdekaan telah memiliki aturan dasar tersebut atau disebut sebagai konsitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945  (UUD  1945),  dan  kemudian  UUD  1945  inilah  yang  menjadi  acuan  pokok  untuk mejalankan negara.  Paragraf ke empat dalam pembukaan UUD 1945 menjelaskan secara eksplisit,  jika  dengan  kata  “Pemerintah  Negara  Indonesia”  dan  kata “ Negara  Republik Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat” serta  kata  “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan”. Menjadikan penulis berpandangan bahwa  Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  berkedaulatan  rakyat  yang digambarkan dengan rakyatnya dipimpin oleh perwakilan dengan pembentukan pemerintah, untuk merealisasikan tujuan negara yang eksplisit sudah tercantum pada pembukaan UUD 1945  pada  Bab  4.  Menurut  pendapat  (Karl  Polanyi,  1994:  45-335)  pemerintah  dibentuk
untuk  kepentingan  distribusi  dan  proteksi,  khususnya  melindungi  kaum  yang  lemah  dari rampasan para kaum elite.
Di masa sekarang, studi literatur mengenai teori pemerintah sangat sedikit, ketika para politisi,  akademisi  dan stakeholder lain  yang  akan  melakukan  kajian  dan  berargumen mengenai pemerintah  pasti menggunakan teori kepemimpinan. Misalnya, penelitian yang dilakukan  oleh  (Rahmannudin  &  Sumardjo,  2018:  133)  memiliki  argumen,  jika  secara signifikan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dipengaruhi  oleh  kepemimpinan  kepala  desa. Adapun  hasil  penelitiannya  ialah  masih  minimnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam penggunaan dana desa. Tentunya hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa. (Lahada, 2018:1) argumen yang dibentuk ialah mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala desa dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kepemimpinan kepala desa terkait pembangunan dan kemasyarakatan.  Hasilnya  ialah  implementasi  tugas  pemerintahan  desa  terkait pembangunan  fisik  ataupun  non  fisik  merupakan  peran  dari  kepemimpinan  kepala  desa. Menurut pendapat dari (Yunanto, 2021: 11-12) teori kepemimpinan tersebut dianggap kuno dan involusi, yang tidak memberikan sumbangsih dalam pembentukan pemerintahan, akan tetapi  hanya  sekedar  sebagai  penguasa  ataupun  pemimpin  yang  hanya  akan  menciptakan watak inlander atau pengikut. Oleh karena itu, transformasi dari pemimpin ke pemerintah harus terjadi agar watak inlander tidak tercipta.
Transformasi  menjadi  pemerintahan  atau  struktur  institusi,  artinya  terdapat  proses institusi yang harus dijalani misalnya harus kompromi, negosiasi dengan mitra kerja yang ada  di  pemerintah,  misalnya:  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dalam  ranah pemerintahan  daerah  tentang  penggunaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD). Dalam proses tersebut terdapat input politik, proses memerintah dan terdapat juga output administrasi.  Berpikir  tentang  pemerintah  atau  struktur  institusi  artinya  berbicara mengenai  bagaimanakah  pemerintah  dan  parlemen  bertindak  secara  politik  dan  hukum menggunakan kerangka konstitusi dan regulasi, sehingga tidak hanya sebatas pada istilah ordering  the  state ,  namun  juga  melaksanakan  perubahan  negara,  yang  dapat  melahirkan gagasan republikanisme.
Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan warna baru pada keberadaan desa. Dipandang  dari  aspek  hukum,  UU  Desa  semakin  menegaskan  posisi  desa  dalam  tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kemudian dipandang dari aspek politik, UU Desa menyajikan solusi baru yang mengatur kembali hubungan negara dengan desa ataupun antara desa dengan masyarakatnya (Eko, dkk, 2017: 71-74).
Hubungan struktural ini sangat penting, mengingat selama empat dekade kedudukan desa hanya dijadikan organ administratif korporatis atau penyelenggara kebijakan dari supra desa  yang  secara  hirarki  dikontrol  oleh  supra  desa  dengan  ketat.  Desa  hanya  di  jadikan sebagai objek pembangunan saja (Eko, dkk, 2017: 72). Hal tersebut membuat kedudukan desa menjadi lemah dan secara politik tidak berdaulat. Kepala desa hadir sebagai penguasa tunggal di tingkat desa dan lebih loyal ke atas daripada ke rakyatnya (Antlov, 2002: 11-13). Secara politik kuasa rakyat tidak bertumbuh, walaupun otentitas konstitusi mengedepankan kedaulatan rakyat dalam tatanan negara. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menghadirkan  asas  rekognisi  dan  subsidiaritas  menjadi  solusi  untuk  mengatur  kembali kerjasama  yang  terjalin  antara  negara  dan  desa,  kemudian  juga  menguatkan  demokrasi
sebagai solusi atas hubungan desa dan rakyatnya. Semangat ekonomi politik juga muncul pada UU Desa yang secara eksplisit memerintahkan redistribusi Dana Desa.
Persoalan yang sangat krusial dalam pengimplementasian UU Desa adalah kepala desa mempunyai  banyak  hambatan  dan  tantangan  untuk  melakukan  transformasi  menjadi pemerintah desa yang memiliki daulat seperti yang diamanatkan dalam UU Desa. Diantara hambatan  yang  sangat  krusial  ialah  aturan  turunan  UU  justru  cenderung  mereduksi  dan mendistorsi UU Desa. Desa tidak hanya diatur oleh UU Desa, melainkan juga dikenai aneka aturan  perundangan  lainnya  (Parmono,  2019:  93),  misalnya:  Perturan  Pemerintah No.60/2014 jonto PP No. 22/2015 yang lebih menekankan pada rezim keuangan negara yang mereduksi inti dari UU Desa yakni kedaulatan desa (Muqowam, 2019:144). Peraturan ini menjadikan  Dana  Desa  sebagai  proyek.  Hal  tersebut  sudah  merubah  fungsi  kepala  desa selaku pemimpin yang seharusnya bertransformasi selaku pemerintah desa justru mencetak mental kepala proyek yang selalu berurusan dengan administrasi keuangan dan laporan yang menumpuk dan harus dituntaskan. Menurut (Probosiwi dan Utomo, 2016: 289) keterlibatan pemerintah  supra  desa  menjadikan  mutu  ekonomi  desa  mengalami  penurunan  dan berpengaruh  pada  kualitas  kebijakan  pembangunan  desa.  Dampaknya  adalah  fungsinya Kepala  Desa  selaku  pemerintah  desa  tidak  dijalankan  dengan  seharusnya,  hal  ini  akan berimbas pada beragam permasalahan masyarakat yang tidak terlayani.
Desa Sriharjo merupakan desa yang di bawah naungan regulasi UU Desa No 6 Tahun 2014. Letaknya di Kapanewon Imogiri, Bantul, DIY. Sejak tahun 2018 di bulan November, kepemimpinan  Kepala  Desa  dipegang  oleh  Titik  Istiyawatun  Khasanah  biasa  dengan sebutan TIK.  Hal yang disoroti ialah dari hasil penelitiannya (Tjahjoko, 2020) bahwa TIK merupakan kepala desa yang memenangkan pemilihan namun tidak memakai politik uang ( money  politic ).  Saat  itu,  jumlah  total  pemilih    adalah  6.055  jiwa    sedangkan  TIK mendapatkan  dukungan  suara  4.681  jiwa  dan  unggul  dari  kedua  kandidat  lain.  Argumen awal penulis terkait hasil penelitian bersangkutan dengan tema yang diteliti ialah kepala desa Sriharjo  (TIK)  memiliki  kecenderungan  yang  sangat  rendah  untuk  membentuk  konsep kekepalaan dan cenderung negatif.

## KEKEPALAAN, PEMIMPIN DAN PEMERINTAH DESA
Berdasarkan Tabel 1. perbedaan konsep kekepalaan, kepemimpinan dan pemerintah, kita bisa memilahkan sistem nilai yang dibentuk dari tiga konsep tersebut. Menurut (Ndraha, 2015 :216-218) kepemimpinan adalah kemampuan dalam memberi pengaruh kepada pihak lain, dan kekepalaan merupakan kemampuan untuk mengendalikan orang lain dengan sistem nilai yang dibangun seperti tabel di atas. Menurut (Yunanto dan Tjahjoko, 2020: 128) dalam sistem demokrasi, pemerintah ialah insitusi yang memegang kedaulatan rakyat, dipilih dan memperoleh  kekuasaan  untuk  melakukan  kewenangan  oleh  rakyat.  Pemerintah  ialah lembaga  eksekutif  yang  mendapat  kedaulatan  rakyat  dan  memperoleh  amanat  dari rakyatnya,  sebagaimana  Presiden  serta  Menteri,  Gubernur,  Bupati  hingga  Kepala  Desa. Pemerintah  dalam  membuat  UU  mengikutsertakan  parlemen  -  mereka  melakukan pembentukan UU atau hukum. Secara lebih luas lagi, pemerintah mengatur administrasi dan birokrasi yang cenderung permanen dan berjangka panjang, dalam konteks ini pemerintah melaksanakan tugas mengatur regulasi terhadap birokrasi.
Tabel 1. Karakteristik Konsep Kekepalaan, Kepemimpinan dan Pemerintah Kekepalaan Kepemimpinan Pemerintah Titik Fokus pada aktor-elite Titik fokus pada aktor Titik fokus pada aktor-struktur- insitusi Sistem Nilai 1. Kekuasaan
2. Otoritas
3. Perintah
4. Kekuatan
5. Paksaan
6. Kekerasan
7. Pematian Dan lain sebagainya yang berfokus kepada aktor-elite
1. Usia 2. Status sosial
3. Kepandaian 4. Gelar
5. Keterampilan
6. Keteladanan
7. Moralitas 8. Disiplin
9. Pendirian
10. Pengorbanan 11. Pengalaman Dan lainnya yang lebih fokus pada personal-aktor 1. Kekuasaan
2. Otoritas
3. Kapasitas
4. Institusionalisasi struktur
5. Distribusi
6. Proteksi
7. Koersi

## Sumber : diolah dari berbagai sumber, 2021
Histori sosiologi (Joss, 2020) mencermati evolusi tiga zaman pemerintah seperti yang dijelaskan  pada  Tabel  2.  bahwa  terdapat  3  jenis  pemerintah  yakni  pertama, Local  State Government yaitu pemerintah diatas masyarakat  atau pemerintah sebagai  individu  seperti raja  absolut,  menggunakan  sistem  sentralistik.  Untuk  mengelaborasikan  lebih  lanjut berdasarkan  (Quentin  Skinner,  2009)  melacak  genealogi  negara  dari  “negara  absolut”  ke “negara  populis”.  Skinner  memakai  metafora  organisme  fisik  seseorang.  Negara  absolut dengan kepala negaranya ditangan raja, diibaratkan tubuh seseorang yang memiliki orientasi pada kepala. Seluruh badan, kaki dan tangannya diperintahkan oleh kepala dengan absolut. Maknanya negara absolut, semua yang ada dalam negara menjadi milik raja. Tidak adanya pemerintah,  rakyat  ataupun  warganya.  Selanjutnya  dalam  prakteknya  akan  mencetak penguasa dalam pemerintahan. Kedua, ialah Self Governing Community yakni Pemerintah bersama masyarakat atau Pemerintah di antara individu-individu, bentuk kedua ini memiliki keterbatasan  otoritas,  dan  hanya  akan  membentuk  pemimpin  dalam  ranah  pemerintahan. Ketiga ialah Local Self Government yakni pemerintah dalam masyarakat atau Pemerintah antara rakyat, menggunakan sistem desentralisitik.  Menurut (Quentin Skinner, 2009) yang melacak genealogi negara dari “negara absolut” ke “negara populis”, jika model Local Self Government seperti  konsep  “negara  populis”,  yakni  dalam  model  ini  terdapat  pemilahan antara  negara  dan  pemerintahnya.  Hadirnya  pemerintah,  supaya  negara  tidak  absolut. Pemerintah dipilih oleh rakyat dan bertugas untuk warganya. Menurut (Yunanto, 2021: 5) bentuk pemerintahan nomor 1 dan 3 tidak dapat dikatakan pemerintah, tetapi pada bentuk kedua bisa melakukan fungsi distribusi dan perlindungan ke rakyat setempat dengan model kepemilikan bersama, namun pada bentuk ini belum mengenal warga (citizen).
Tabel 2. Klasifikasi Pemerintah Bentuk Pengertian Sistem Output Local State Government Pemerintah diatas masyarakat atau Pemerintah sebagai individu seperti raja absolute. Sentralistik Penguasa Self Governing Community Pemerintah bersama masyarakat atau Pemerintah di antara individu-individu. - Pemimpin Local Self Government Pemerintah dalam masyarakat atau Pemerintah antara rakyat. Desentralistik Pemerintah
Sumber : diolah dari Joss C.N Raadschelders, 2020: The Three Ages of Government .
Untuk  membuat  pemerintah  dalam  arti  yang  sebenarnya  atau government  making , jantungnya ialah governabilitas (otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memberi perintah) (Yunanto,  2021:  15).  Gerbang  masuknya  adalah  kekuasaan,  pihak  yang  memegang kekuasaan  mungkin  berhenti  pada ruling atau  tetap  pada  kekuasaannya,  dalam  hal  ini penulis berpandangan, jika kekuasaan yang terhenti dengan ruling akan mencetak penguasa sebagaimana konsep kekepalaan. Selanjutnya dapat pula memakai kekuasaan untuk leading , ataupun memakai otoritas dengan kontinyu untuk menjalankan negara, dalam hal ini penulis berpandangan  jika  kekuasaan  untuk leading akan  mencetak  pemimpin  yang  orientasinya selaku pengikut. Namun kekuasaan dapat mencetak government making sewaktu struktur- institusi  bergerak  dinamis  melaksanakan transforming  the  state melalui  pelembagaan governabilitas .  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  fungsi  pokok  pemerintah  yakni perlindungan (proteksi) dan penyebaran (distribusi) melembaga dalam legislasi dan regulasi yang pemerintah parlemen ciptakan, serta adanya otoritas memaksa kepada negara, warga dan  masyarakat.  Pelembagaan governabilitas menganalisasi  hak  dan  kepentingannya berbagai subjek serta melimitasi kekuasaan politik, sehingga akan mengarah pada otoritas, kekuatan, kapasitas kewajiban dan tanggungjawab.
Terkait  pemerintahan  desa,  pemberian  otoritas  penuh  untuk  menjalankan  roda pemerintahannya merupakan syarat fundamental dalam government making. UU Desa No. 6  Tahun  2014  dengan  asas  rekognisi  dan  subsidiaritas  telah  memberikan  otoritas  kepada pemerintah desa untuk menjalankan roda pemerintahannya. Selain adanya otoritas,  dalam government  making harus  memiliki  kapasitas  dalam  memerintah  yang  bisa  terlihat  dari struktur  atau  insitusi  bekerja  secara  dinamis  melaksanakan  pemerintahan,  yang  mampu mencetak ide republikanisme. Hal lainnya yang bisa diketahui  guna menilai kapasitasnya pemerintah dalam memerintah ialah melalui pendekatan institusionalisme, yakni menelaah relasinya pemerintah dengan negara, daerah, desa, swasta, warga, masyarakat dan lainnya dalam pemerintahan hidup khalayak.
Pemerintah bertugas memerintahkan negara, supaya negara memberi perlindungan dan pelayanan kepada warga. Pada intinya pemerintah mempunyai 2 fungi diantaranya pertama protection (melindungi) yakni melindungi rakyatnya, misalnya pemerintah harus memberi perlindungan kepada rakyatnya atas perampasan dan penindasan elite ataupun petani yang direnggut  haknya  oleh  tengkulak.  Kedua distributing ,  yakni  pemerintah  yang  telah menghimpun sumber daya seperti pajak, hibah, penerimaan bagi hasil dan lainnya kemudian disalurkan ke rakyat. Sesungguhnya pemerintah sebagai struktur-insitusi yang tidak lemah,
yang mana yang memerintah harus pemerintah bukanlah  teknorat,  birokrat  ataupun pasar (Yunanto dan Tjahjoko, 2020: 113).
Ditinjau  secara  historis-sosiologis,  desa  sebagai  wujud  pemerintahan hybrid atau pemerintahan  campuran,  diantara self  governing  community dan local  self  government (Eko,2014). Awal mulanya desa merupakan Self Governing Community , sebab desa telah tercipta  sebelum NKRI ada, selaku bukti keberadaan desa, Selo  Sumardjan (1992) dalam Eko (2005) memberikan penjelasan dalam pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan berbunyi “dalam  teritori  Negara  Indonesia  ada  sekitar  250  “ Zelfbesturende  landschappen ”  dan “ Volksgemeenschappen ”, misalnya desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan  Marga  di  Palembang,  dan  lainnya”.  Daerah  bersangkutan  memiliki  susunan  asli, sehingga  dipandang  selaku  daerah  yang  mempunyai  sifat  istimewa. Zelfbesturende landschappen diartikan  selaku  daerah  swapraja  yakni  daerah  atas  penguasaan  raja  yang menguasai  kekuasaan  dan  kedaulatan  pemerintah  Belanda  lewat  perjanjian  politik ( varkerling ).  Sementara Volksgemeenschappen tidak  diterangkan  lebih  detail  pada penjelasan UUD’45. Sebagai contohnya adalah desa yang ada di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang. Selanjutnya dengan adanya UU Desa No 6 Tahun 2014 dengan asas  pokok yakni  rekognisi  dan subsidiaritas desa  membentuk Local Self Government .

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan analisis kontekstual sebagai  opsi  dari  tradisi  positivisme  dan  postmodernisme.  Positivisme  memandang permasalahan  dengan  cara  hubungan  kausalitas.  Sedangkan  postmodernisme  memandang permasalahan sebagai kompleksitas fenomena politik. Analisis kontekstual berupaya untuk menjadi jembatan dari kedua tradisi tersebut dengan memposisikan konten dan kontekstual secara sistematis dengan menjunjung tinggi deskripsi secara terstruktur dan penjelasan yang representative sehingga memfasilitasi penemuan keteraturan proses politik (Charles Tilly & Robert Goodin, 2006 dalam Yunanto, 2015).
Analisis  kontekstual  bekerjanya  bukan  dengan  logika  induktif  dan  deduktif  yang menggunakan  variabel  sebagai  faktor  yang  menyebabkan  adanya  akibat.  Logika  analisis politik kontekstual berupaya untuk merefleksi teori secara empiris yang bekerjanya melalui dialog  narasi  besar  dan  kecil  yang  berbasis  mekanisme  terstruktur.  Bentuk  narasi  besar memposisikan  Kepala  Desa  bukan  menjadi  aktor  kepemimpinan,  namun  menjadikan pemerintah  yakni  lembaga  yang  memegang  kedaulatan  rakyat.  Kemudian  narasi  kecil ditinjau  dari  proses  transformasi  dari  kepala  desa  menjadi  pemerintah  desa,  bagaimana kewenangan  yang  diberikan  desa  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan,  disamping  itu juga  ditinjau  dari  bagaimanakah  kapasitas  pemerintah  desa  Sriharjo  dalam  menjalankan tupoksi  pemerintahan.  Singkatnya,  analisis  kontekstual  berupaya  memodifikasi,  merevisi dan memberikan sumbangsih terhadap analisis politik kontekstual.
Sebelum terjun ke lapangan, penulis berupaya untuk memanfaatkan buku, jurnal, dan media  online.  Penulis  menggunakan  dokumen  tersebut  untuk  merumuskan  basis  teoritis dalam menyusun kerangka berpikir. Sehingga akan mendapatkan argumen serta alur untuk menggambarkan  peta  proses  transformasi  kepala  desa  yang  awalnya  hanya  sebatas pemimpin, menjadi pemerintah desa sebagai institusi pemegang kedaulatan rakyat bersama
dengan  parlemen.  Keberadaan  pemerintah  desa  disini  tidak  lantas  menjadi ordering  the state ,  tetapi  menjadi governing  the  state ,  supaya  negara  hadir  untuk  rakyatnya.  Secara khusus  ditopang  dengan  kerja  lapangan  dengan  metode  melingkar  dari  tepi  menuju  inti. Metode seperti ini sistem kerjanya mulai dari pinggir lalu menggelinding mengarah ke inti untuk  mencari  dan  menguatkan  basis  argumen  pada  saat  bertemu  langsung  dengan  yang memberikan pengetahuan inti. Teknik digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.
Penulis  melakukan  penelitian  di  Desa  Sriharjo,  Imogiri,  Bantul,  DIY,  penelitian dilakukan kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan lamanya (Oktober tahun 2020 sampai Mei tahun 2021). Penulis magang di Kantor Desa Sriharjo pada tanggal 19 April – 28 Mei 2021. Selain  magang,  penulis  juga  mengadakan  observasi,  wawancara  dan  diskusi  mendalam, supaya bisa mendapatkan data yang akurat.

## INISIASI KEPEMIMPINAN
Dalam ranah pemerintahan desa, Kepala Desa terpilih otomatis menjadi pemimpin di pemerintahan  desa.  Menurut  (Yukl,  2017)  definisi  kepemimpinan  yaitu  proses memengaruhi seseorang untuk memahami serta menyepakati apa yang diperlukan dalam menjalankan  tugas  dan  bagaimanakah  menjalankannya,  serta  proses  untuk  memfasilitasi usaha  personal  ataupun  kelompok  supaya  tujuan  bersama  dapat  tercapai.  Menurut  (Sari, 2018: 5) kepemimpinan kepala desa sebagai kepala pemerintahan mendorong masyarakat, supaya turut serta dalam melaksanakan kewajiban yang dimilikinya. Dari pengertian di atas posisi  perspektif  penulis  mewujud  bahwa  kepemimpinan  merupakan  kemampuan seseorang dalam mengorganisasi sesuatu untuk mencapai suatu tujuan.
Tetapi  dalam  konteks  pemerintahan,  Kepala  Desa  tidak  boleh  stagnan  menjadi pemimpin tetapi harus bertransformasi menjadi pemerintah. Menurut (Sugiman, 2018 :82) pemerintah  desa  merupakan  kepala  desa  yang  dibantu  perangkat  desa  untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.  Hal ini dikarenakan menurut (Yunanto, 2021: 10- 18),  jika  pemimpin  kepala  pemerintahan  harus  berubah  menjadi  pemerintah,  dalam pendapatnya  kepala  pemerintahan  tidak  hanya  diam  sebagai  pemimpin  yang  kemudian terjebak  dalam  pembahasan  kepemimpinan,  hal  ini  nantinya  hanya  akan  terjebak  pada personal. Pada akhirnya konsep kepemimpinan hanya akan membentuk karakter inlander (pengikut), yang dimana dalam hal ini hanya sekedar menyelenggarakan negara ordering the state bukan hadir sebagai memerintah negara, supaya “negara hadir” untuk warganya. Hal  ini  sama  halnya  seperti  apa  yang  disampaikan  oleh  Sandung  selaku  Kapala  Sie Pemerintahan  Desa  Sriharjo  yang  telah  menjabat  sejak  1998  bahwa  Kepala  Desa  bukan hanya  pemimpin,  tetapi  juga  merupakan  pamong  yang  merupakan  bagian  struktur  dan merupakan  institusi  desa  atau  pemerintah  desa.  Secara  esensial  pemerintah  memberikan tugas  untuk  memberi  instruksi  kepada  negara,  supaya  memberikan  perlindungan  dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam proses transformasi, salah satu hal yang paling utama yang bisa memberikan stimulan dalam government making adalah kesadaran aktor dalam konteks ini yaitu kepala desa, bahwa kepala desa bukan hanya sekedar pemimpin desa, tetapi  merupakan pemerintah desa  yang  merupakan  insitusi  pemegang  kedaulatan  rakyat.  Dalam  konteks  ini  selain kesadaran  kepala  desa,  kemampuan  kepemimpinan  sangat  dibutuhkan  dalam government
making dalam  arti  yang  sebenarnya.  Menurut  (Yunanto,  2019:  39)  kepemimpinan transformasional menjadi hal yang di persyaratkan bagi para kepala desa. Menurut (Sunarsi, Winata,  dkk,  2020:  507-509)  gaya  kepemimpinan  kepala  desa  diharapkan  bisa mengembangkan potensi desa. Ketika menjabat sebagai kepala desa tidak bisa hanya sebatas mengedepankan kekuasannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, namun membutuhkan  sosok  yang  dapat  mengorganisir  semua  komponen  desa  untuk  bersinergi secara  bersama-sama  dalam  membangun  desa  secara  berkesinambungan,  supaya kedepannya dapat  menjadi  desa yang mandiri  yang tidak tergantung  dengan desa lainnya ataupun pemerintah.
Jejak  rekam seorang  kepala  desa  juga  akan  mempengaruhi  inisiasi  Kepala  Desa sebagai pemimpin, dalam hal ini akan memberikan stimulan dan menjadi katalisator dalam proses transforming . Berdasarkan hasil penelitian terhadap Titik Istiyawatun Khasanah S.I.P selaku  Kepala  Desa  Sriharjo  mempunyai  rekam  jejak  yang  dekat  dengan  masyarakat.  Di masa mudanya, beliau memang telah aktif di organisasi kemasyarakatan yang ada di dukuh dan  desa  Sriharjo,  beliau  tergabung  di  Karang  Taruna  Dukuh  dan  Desa.  Keaktifannya  di organisasi  kemasyarakatan  yang  ada  di  desa  Sriharjo  menjadi  salah  satu  bentuk implementasi  dalam mewujudkan cita-citanya yang ingin berkontribusi  nyata kepada ibu pertiwi – terkhusus Desa Sriharjo yang merupakan tanah kelahirannya.
Selain itu beliau terlahir dari keluarga yang sederhana dan bukan dari keluarga yang memiliki background berkecimpung  dalam  ranah  politik.  Ayahnya  berlatar  belakang seorang guru dan ibunya seorang penjual bubur ayam dan beras di pasar. Walaupun dengan background keluarga yang penuh keterbatasan, tetapi tidak menyurutkan cita-citanya yang ingin berkontribusi nyata kepada ibu pertiwi. Meskipun pada saat beliau aktif di lembaga kemasyarakatan desa, gerakan yang mereka lakukan untuk membangun desa Sriharjo tidak mendapat dukungan yang baik. Titik Istiyawatun Khasanah menceritakan bahwa saat beliau aktif di organisasi kemasyarakatan, birokrasi  di pemerintahan desa pada waktu itu sangat jauh dari kata baik, bersikap otoriter dan cenderung berorientasi negatif.  Puncak keaktifan beliau dalam organisasi kemasyarakatan di Desa Sriharjo adalah pada akhir tahun 2009.
Hal  inilah  yang  membuat  Titik  Istiyawatun  Khasanah  semakin  terdorong  untuk kembali mengabdi terhadap tanah kelahirannya, dimana dalam hal ini, di akhir tahun 2018 beliau  mengikuti  kontestasi  pemilihan  Kepala  Desa  Sriharjo  priode  2018-2025.  Beliau menang  dalam  kontestasi  politik  tersebut  tanpa  menggunakan  politik  uang,  yaitu  dengan perolehan suara mutlak 77% dari total keselurahan pemilih (Tjahjoko,2020).
Legitimasi  yang  diperoleh  Titik  Istiyawatun  Khasanah  S.I.P  selaku  Kepala    Desa Sriharjo  yang  didapatkan  melalui  basis  modal  sosial  dalam  demokrasi  formal  telah mendorong roda pemerintahan yang  dijalankan menerapkan asas kebersamaan (kolektifitas) dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  serta  mendorong  menjalankan pemerintahan dengan menggunakan asas transparansi. Legitimasi yang didapatkan dengan modal sosial juga berpengaruh pada keinginan, keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan Desa Sriharjo lebih baik dan maju sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal  ini  sesuai  dengan  visi  dan  misi  Pemerintah  Desa  yang  telah  dirumuskan  bersama stakeholder yang ada di Desa Sriharjo.

## INSTITUSIONALISASI STRUKTUR
Teori  institusional  dalam  menjabarkan  definisi  pemerintah  dipengaruhi  oleh pembentukan  organisasi,  karena  mendapatkan  tekanan  dari  lingkungan  institusional  yang mengakibatkan adanya institusionalisasi. Institusionalisasi merupakan proses di mana nilai, kesepakatan,  praktek,  aturan  itu  dikembangkan  serta  dipelajari  (Albu,  dkk,  2014).  Teori institusional  mengacu  pada  pemikiran,  bahwa  untuk  mempertahankan  hidup,  organisasi harus meyakinkan kepada publik, jika organisasinya adalah sebuah lembaga yang legal dan pantas untuk diberikan dukungan (Mayer dan Rowan, 1997). Dalam konteks pemerintahan, pendekatan  institusional  dapat  diterapkan  untuk  menjalin  kerjasama  antara  pemerintah dengan negara, daerah, desa, swasta, masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.
Institusionalisasi struktur merupakan salah satu proses atau tahapan dalam government making. Teori institusional  yang  mengacu pada pemikiran, bahwa untuk mempertahankan hidup, organisasi harus meyakinkan kepada publik - organisasinya adalah sebuah lembaga yang  legal  dan  pantas  untuk  diberikan  dukungan.    Dalam  pengertian  tersebut  di  ranah pemerintahan,    secara  implisit  memberikan  makna  bahwa  eksistensi  pemerintah  sebagai institusi  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  insitusi  pemegang kedaulatan rakyat dalam hal ini bersama parlemen. Institusionalisasi struktur  memberikan stimulan  transformasi  dari  rakyat  menjadi  warga.  Selain  itu,    dalam  konteks  ranah pemerintahan dapat  menciptakan institusi  atau pemerintah yang memiliki kepribadiannya sendiri bukan merupakan hasil agregasi perilaku perorangan.
Salah  satu  institusionalisasi  struktur    dalam  pemerintahan  Desa  Sriharjo  selama kepemimpinan  Titik  Istiyawatun  Khasanah  adalah  membangun  relasi  yang  baik  antara pemerintah desa dengan masyarakat dengan cara  membangun visi dan misi bersama serta membentuk  dan mengaktifkan kembali  Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di  desa Sriharjo. Visi dan Misi mempunyai peranan strategis dalam pemerintahan desa, hal tersebut karena visi dan misi desa adalah cita-cita besar yang hendak direalisasikan selama 6 tahun dalam periode pembangunan jangka menengah.
Visi dan misi Kalurahan Sriharjo dibangun sejak TIK melakukan kampanye. Pada saat pemilihan dan terpilih  menjadi  Kepala Desa  atau  Lurah, visi dan misi  tersebut  kemudian didiskusikan  kembali  kepada  para stakeholder yang  ada  di  desa  Sriharjo.  Didalam RPJMDesa Sriharjo priode 2019-2025 telah dijelaskan secara eksplisit bahwa visi dan misi Desa Sriharjo tidak hanya visi dan misi Lurah  Desa Sriharjo, tetapi pada hakikatnya adalah visi dan misi  semua masyarakat. Dalam hal ini penyusunannya dilakukan dengan proses yang  panjang  yang  mengikutsertakan  semua  komponen  masyarakat  dan  semua  unsur lembaga  yang  ada  di  Desa  Sriharjo.  Hal  ini  berkonsekuensi  logis,  jika  masyarakat  desa Sriharjo  timbul  rasa  memiliki  terhadap  visi  dan  misi  yang  telah  dibangun  dan  bergotong royong dalam mengimplementasikannya.
Selain  pemerintah  desa  Sriharjo  membangun  visi  dan  misi  bersama,  langkah selanjutnya adalah membentuk dan mengaktifkan kembali Lembaga Kemasyarakatan Desa yang  ada  di  desa  Sriharjo.  Keaktifan  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  yang  ada  di  desa Sriharjo  dimulai  dengan  adanya  inisiatif  dari  Kepala  Desa.  Kemudian  inisiatif  tersebut menjadi  agenda  pemerintah  desa  untuk  mendorong  keaktifan  Lembaga  Kemasyarakatan Desa dan membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa baru sesuai  kebutuhan masyarakat desa Sriharjo. Adapun lembaga atau organisasi baru seperti Kelompok Sadar Wisata, Forum
Budaya dan lain-lain. Dengan dibentuk dan diaktifkan kembali Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dimiliki Desa Sriharjo diharapkan dapat menjadi wadah untuk masyarakat terlibat aktif  dalam  agenda  pemerintah  desa  yang  tentunya    berorientasi    untuk  kemaslahatan masyarakat.
Selain  itu,  pemerintah  Desa  Sriharjo  saat  ini  sedang    berusaha  membangun  relasi kemitraan  yang  baik  dengan  BPD.  Hal  ini  dikarenakan  BPD  Sriharjo  masih  belum    aktif untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini berkonsekuensi logis pada eksistensi BPD yang  belum  dikenal  dikalangan  masyarakat,  padahal  kinerja  seharusnya  selalu bersinggungan  dengan  masyarakat.  Melihat  problem  ini  pemerintah  Desa  Sriharjo  selalu berusaha  merangkul  BPD  untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,misalnya  dengan  cara selalu melibatkan mereka dalam rapat-rapat. Selain dengan melibatkan dalam forum-forum musyawarah,  pemerintah  desa  juga  mencoba  membuat  BPD  lebih  aktif  lagi  dengan  cara mengusulkan setiap anggota BPD memiliki jam kantor.
Dengan relasi kemitraan yang dibangun antara Pemerintah Desa (eksekutif) dengan BPD,  saat  ini  desa  Sriharjo    sudah  memiliki  banyak  peraturan  desa.  Mayoritas  peraturan tersebut  hanyalah  instruksi  dari  pemerintah  supradesa  misalnya  yaitu  Peraturan  Lurah Sriharjo  No.  13  Tahun  2020  Tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021. Dalam konteks ini, berdasarkan hasil penelitian bahwa saat  ini  pemerintah  desa  Sriharjo  hanya  memiliki  2  (dua)  peraturan  desa  yang  dimana rancangan peraturannya tidak diinisiasi oleh pemerintah supra desa.
Proses  menata  internal  pemerintahan  desa,  kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah desa  Sriharjo  salah  satunya  yaitu  intervensi  regulasi  dan  birokratisasi  dari  pemerintah supradesa.  Pemerintah  desa  Sriharjo  dengan  ritme  kerja  yang  mereka  lakukan,  sedang berusaha  untuk  melawan  intervensi  regulasi  dan  birokratisasi  yang  merupakan  tugas  dari pemerintah supradesa.
Adapun yang peneliti temukan selama penelitian berlangsung adalah pemerintah desa Sriharjo  saat  ini  sedang  berusaha  melawan  intervensi  regulasi  atau  intervensi  dari  aturan turunan  dari  UU  Desa  No.  6  Tahun  2014,  dimana  aturan  tersebut  memproduksi  berbagai program baik itu dari pemerintah  Pusat ataupun  Kabupaten. Adapun cara yang dilakukan dalam mentransforamsi internal pemerintah desa Srihajro, sebagai berikut:
Pertama ,  Titik  Istiyawatun  Khasanah  selaku  Kepala  Desa  mencoba  membangun kesadaran bersama pamong desa bahwa eksistensi pemerintah desa adalah untuk melayani masyarakat  dan  bukan  untuk  melayani  pemerintah  supradesa.  Setelah  kesadaran  itu perlahan-lahan dibangun didalam internal pamong desa dan terjadi persamaan pemikiran di dalam internal pamong desa, kemudian langkah yang kedua dilakukan adalah mengambil kebijakan internal untuk menginisiasi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencari jalan tengah dari intervensi regulasi dan birokratisasi yang dilakukan oleh pemerintah supra desa, misalnya: program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 dan Rumah Tidak Layak Huni    (RTLH)  yang  menggunakan  Dana  Desa.  Program  BLT  Covid-19  seharusnya dilakukan sampai ke tahap  7,8, dan 9, tetapi untuk program ini, boleh tidak dilaksanakan dengan cara Pemerintah Desa melakukan Musyawarah Desa  dan Pemerintah Desa Sriharjo memilih Musyawarah Desa untuk tidak melaksanakan program tersebut. Berkaiatan dengan Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH),  anjuran  dari  pemerintah  Kabupaten  adalah  dengan menyediakan  RTLH  minimal  5  lima  rumah,  tetapi  pemerintah  desa  Sriharjo  hanya
menganggarkan  2  dua  rumah  saja.  Tindakan  yang  mereka  siasati  itu  biasanya  adalah program  dari  supradesa  yang  sebenarnya  tidak  relevan  dengan  kondisi  yang  ada  di  desa, dalam hal ini khususnya di desa Sriharjo.
Selain  itu, Pemerintah Desa Sriharjo pernah mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten untuk perbaikan jalan yang dimana jalan tersebut merupakan jalan wewenangnya pemerintah Kabupaten, dan  jalan tersebut berada di wilayah desa Sriharjo.  Dengan jarak waktu  yang  cukup  lama,  surat  tersebut  belum  juga  mendapatkan  respon  dari  pihak Pemerintah  Kabupaten.  Hingga  pada  akhirnya  pemerintah  Desa  Sriharjo  pada  saat  itu mengambil  tindakan  untuk  audiensi  langsung  kepada  Bupati  Bantul  untuk  mengatasi masalah  jalan  tersebut  dan  ternyata,  berdasarkan  informasi  yang  beliau  dapatkan  bahwa surat  tersebut  tersendat  di    pihak  administrasi  pemerintah  Kabupaten.  Setelah  audiensi dilakukan, Pemerintah Desa Sriharjo mendapatkan kejelasan tentang waktu perbaikan jalan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
Beberapa langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah Desa Sriharjo untuk melawan intervensi regulasi dan birokratisasi adalah salah satu langkah konkret yang dapat mereka lakukan di tengah keterjebakan yang membelenggu desa. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah  desa  Sriharjo  tentunya  dalam  hal  ini  adalah  langkah  yang  disadari    bahwa mereka mempunyai kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahaannya. Hal tersebut relevan dengan prakarsa lokal seperti yang telah tertuang didalam  UU  Desa No. 6 Tahun 2014 dengan asas  rekognisi dan subsidiaritasnya. Langkah-langkah  yang  mereka lakukan seperti  yang  telah  dipaparkan  diatas,  penulis  memberikan  argumen  bahwa  mereka  belum bisa mengeluarkan diri dari keterjebakan intervensi dan birokratisasi.

## GOVERNABILITAS
Secara  esensial,  jantung  dari government  making adalah  governabilitas . Inisiasi kepemimpinan dan institusionalisasi struktur merupakan bagian dari kapasitas dan otoritas. Desa  adalah  bentuk  pemerintahan hybrid atau  pemerintahan  campuran  yakni  yang  pada awalnya Self Governing Community yang kemudian didalam perkembangannya desa juga menjadi Local Self Government . Hal tersebut karena sebelum NKRI terbentuk desa sudah ada.  Desa mengorganisir dirinya sendiri untuk tetap survive dalam berbagai macam problem yang mereka hadapi. Bentuk Self Governing Community memiliki keterbatasan otoritas. Dengan adanya UU Desa No. 6 Tahun 2014 , asas utamanya   rekognisi  dan subsidiaritas menjadi  bentuk  pemerintahan Local  Self  Government. Dengan  bentuk  ini  desa  diberikan otoritas dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Kepala desa sebagai pemimpin telah bisa dikatakan bertransformasi pada puncaknya dapat dilihat dari bagaimana pemerintah desa sebagai lembaga yang memegang kedaulatan rakyat  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  pemerintah  dalam  arti  yang  sebenarnya. Adapun bentuk konkretnya adalah diketahui bagaimanakah fungsi-fungsi utama pemerintah yakni  proteksi  dan  distribusi  melembaga  dalam  legislasi  dan  regulasi  yang  dibuat  oleh pemerintah  dan  parlemen  dalam  konteks  pemerintahan  desa  adalah  legislasi  dan  regulasi yang  diciptakan  oleh  pemerintah  desa  dan  Badan  Permusyawartaan  Desa,  sekaligus bekerjanya  wewenang  memaksa  terhadap  negara,  warga  dan  masyarakat.  Pelembagaan governabilitas menganalisasi hak dan kepentingan bermacam subjek, sekaligus melimitasi
kekuasaan  politik,  dengan  begitu  akan  menuntun  kearah  otoritas,  kekuatan,  kapasitas, kewajiban, dan tanggung jawab.
Peraturan  desa  merupakan  salah  satu  instrumen  utama  dalam  menjalankan  roda pemerintahan  desa.  Hal  ini  dikarenakan  peraturan  desa  merupakan  aturan  yang  mengikat dan merupakan salah satu pedoman.  Peraturan desa ini benar-benar bisa menjadi pedoman dan mengikat, maka pentingnya dalam perumusan peraturan desa harus melibatkan semua stakeholder yang  ada  di  desa,  baik  BPD,  masyarakat  dan  berbagai  pihak  lainnya  yang berkaitan dengan peraturan  yang akan dibuat. Dalam hal ini, ketika peraturan desa tersebut sudah  disahkan,  peraturan  ini  mendapat  legitimasi  yang  kuat  baik  secara  formal  dan prosedural. Hal ini juga dapat memberikan stimulan untuk meningkatkan daya koersi dalam peraturan desa tersebut.
Melibatkan seluruh stakeholder yang ada  di desa Sriharjo dalam perumusan Perdes yang dikeluarkan tidak hanya sebagai formalitas semata atau hanya berhenti pada teks saja. Hal ini dikarenakan mengingat pentingnya peraturan desa sebagai salah satu produk hukum dalam pemerintah desa yang sifatnya mengikat semua elemen. Dalam konteks ini, tentunya dalam perumusan peraturannya pun harus melibatkan seluruh elemen atau stakeholder yang ada di desa.
Kondisi UU No. 6 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan desa dan juga dalam tahap implementasinya kewenangan tersebut direduksi oleh peraturan turunan dari UU. Dalam konteks permasalahan ini, tidak heran jika banyak peraturan desa yang  hanya  merupakan  permintaan  dari  pihak  supradesa  yang  dimana  draf  rancangan peraturannya pun sudah dipersiapkan oleh pemerintah supradesa.
Selain  pembuatan  peraturan  desa  dari  permintaan  supradesa,  peneliti  menemukan bahwa pemerintah desa Sriharjo juga melakukan pembuatan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan  masyarakat  setempat,  walaupun  dalam  proses  pembuatan  peraturan  tersebut cukup  lama.  Hal  ini  karena  dalam  perumusan  peraturan  tersebut  melibatkan  seluruh stakeholder yang  ada  di  desa,  dalam  menyamakan frame pemikiran  satu  sama  lain membutuhkan waktu yang lama. Adapun peraturan tersebut adalah Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDesa dan juga Peraturan Desa Pembentukan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata. Dua peraturan desa dan rancangan peraturan desa ini yang peneliti temukan selama  dilapangan  merupakan  peraturan  desa  yang  tidak  diinisiasi  atau  permintaan  dari pemerintah supradesa. Dalam hal ini, peneliti menganalisis bahwa peraturan dan rancangan peraturan desa tersebut menjalankan fungsi pemerintah yaitu fungsi proteksi dan distribusi untuk masyarakat desa Sriharjo.
Paparan di atas membuat penulis  berargumen bahwa otoritas yang diberikan kepada desa  Sriharjo  saat  ini  telah  melahirkan  regulasi,  yaitu  peraturan  desa  yang  dimana  tidak hanya  sebagai  formalitas  semata,  akan  tetapi  sesuai  dengan  aspek  sosiologis  yang  ada. Dalam hal ini, penulis juga menganalisis bahwa dengan rancangan peraturan dan peraturan yang  telah  diapaparkan  diatas  -  pemerintah  desa  Sriharjo  tidak  hanya  sekedar menyelenggarakan  negara,  akan  tetapi  juga  berusaha  memerintah  negara  supaya  negara hadir memberikan distribusi dan proteksi kepada warganya. Seperti yang telah di paparkan diatas  pula,  perumusan  praturan  desa  yang  dijalankan  secara  partisipatif  oleh  pemerintah desa dengan melibatkan seluruh stakeholders yang ada di desa, membuat daya koersi dari peraturan desa tersebut semakin besar dalam ranah pemerintahan desa.

## KESIMPULAN
Konteks  menghadirkan    pemerintah  untuk  warga  artinya  berbicara  struktur-insitusi, bukan  mengenai  aktor  agensi  misalnya  konsep  kepemimpinan  dan  kekepalaan.  Adapun elemen  fundamental  dalam  proses  transformasi  adalah  Governabilitas  yang  didalamnya terdapat  otoritas  dan  kapasitas.  Kemudian,  mengelaborasi  otoritas  dan  kapasitas  dalam government  making haruslah  ada  inisiasi  pemimpin,  bahwa  Kepala  Desa  bukan  hanya sekedar pemimpin desa, tetapi merupakan pemerintah desa yang merupakan lembaga yang memegang kedaulatan rakyat yang mempunyai tugas dan fungsi melayani dan melindungi. Selanjutnya,  institusionalisasi  struktur  merupakan  elemen  penting  dari  otoritas  dan kapasitas.  Dalam  konteks  ini,  institusionalisasi  struktur  menciptakan  institusi  atau pemerintah  yang  memiliki  kepribadiannya  sendiri  bukan  hasil  agregasi  perilaku  atau perorangan. Proteksi dan distribusi merupakan karakter dari eksistensi pemerintah.
Kepala  Desa  terpilih  Sriharjo  priode  2019-2025  yaitu  Titik  Istiyawatun  Khasanah S.I.P  sedang  melakukan  transformasi  menjadi  pemerintah,  dengan  kerja-kerjanya  dalam ranah pemerintahan desa.  Namun dalam proses transformasi, peneliti menemukan salah satu penghambat  dari transforming adalah  reduksi  dan  distrosi  hakikat  UU  No  6  Tahun  2014 yang memberi otoritas kepada pemerintah desa.
Transformasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sriharjo bisa  terjadi, karena adanya otoritas  yang  diberikan  kepada  pemerintah  desa  -  pemerintah  desa  dapat  mengatur  serta menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan prakarsa lokal walaupun dalam prakteknya  otoritas  yang  diberikan  oleh  UU  Desa  direduksi  oleh  peraturan  turunan  dari Undang-Undang tersebut. Dalam konteks menghadirkan pemerintah untuk warga, temuan peneliti mengindikasikan bahwa pemerintah desa Sriharjo mensikapi intervensi supra desa dengan melakukan jalan alternatif yang berorientasi menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan prakarsa lokal. Selanjutnya, proses perubahan dari Kepala Desa sebagai pemimpin menjadi pemerintah dipengaruhi oleh kesadaran Kepala Desa atau inisiasi pemimpin, bahwa dalam  struktur  pemerintahan  Kepala  Desa  bukan  hanya  sebagai  pemimpin,  tetapi  puncak dari  eksistensinya  adalah  sebagai  pemerintah.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  Kepala  Desa Sriharjo  memiliki  kesadaran  ini,  penulis  mengambil  perspektif  bahwa  hal  ini  sangat  di dorong  dengan track  record beliau  dan  juga  dari  bagaimana  beliau  mendapat  legitimasi dalam  pemilihan  kepala  desa  yang  menggunakan  modal  sosial.  Hal  ini  merupakan katalisator untuk memengaruhi kesadaran dan mendorong beliau untuk tidak terjebak pada pola-pola kepemimpinan dan kekepalaan yang berfokus terhadap personal.  Selain dengan otoritas dan kesadaran Kepala Desa, tahap selanjutnya adalah tentang kapasitas. Hal ini bisa dilihat dari pemerintah desa Sriharjo melakukan insitusionalisasi struktur, tindakan-tindakan konkret yang dilakukan bisa terlihat dari bagaimana praktek-praktek kerja yang dilakukan oleh  Kepala  Desa  Sriharjo  seperti  menata  dan  mengaktifkan  struktur  internal  pemerintah desa.  Kemudian  sebagai  insitusi  pemegang  kedaulatan  rakyat,  pemerintah  desa  Sriharjo menjalin hubungan kepada masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan juga pemerintah supra desa.
Hasil  dari  relasi  antara  masyarakat  dan  BPD  tersebut  menciptakan  peraturan  desa yang  berorientasi    proteksi  dan  distribusi  kepada  masyarakat  desa.  Hal  ini  sekaligus implementasi  fungsi  koersi  terhadap  peraturan  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  desa. Implikasi  hubungan  pemerintah  desa  dengan  supra  desa  merupakan  ‘penghambat’  yang
tidak  bisa  dielakkan,  karena  intervensi  pemerintah  supra  desa  kepada  pemerintah  desa merupakan faktor pemandulan proses transformasi menjadi pemerintah desa yang mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Antlov,  H.  2002. Negara  Dalam  Desa:  Patronase  Kepemimpinan  Lokal .  Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
Eko,  S.,  dkk.    2005. Manifesto  Pembaharuan  Desa;  Persembahan  40  Tahun  STPMD “APMD” . Yogyakarta. APMD Press.
Eko.  S.,  dkk.  2014. Desa  Membangun  Indonesia.  Yogyakarta. Forum  Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Eko, S. 2015. Regulasi Baru, Desa Baru; Ide, Misi, dan Semangat UU Desa . Jakarta Pusat. Kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia.
Eko. S., dkk. 2017. Desa Baru Negara Lama . Yogyakarta. Pascasarjana STPMD “APMD”. Hilmawan,  S.W . 2001. Politik Pemberdayaan. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
Krisdiyatmoko,  dkk.  2006.  Pembangunan  Yang  Meminggirkan  Desa.  Yogyakarta.  IRE Yogyakarta.
Mochammad, Z.M. 2015. Kepemimpinan Desa . Jakarta. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Muqowam, A.  2019. Membangun atau Merusak Desa . Jakarta. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Naim,  U.  2017. Relasi  Pemerintah  Desa  dan  Supra  Desa  Dalam  Perencanaan  dan Penganggaran Desa . Yogyakarta. Pustaka pelajar.
Ndraha, T.  2015. Kybernologi; Ilmu Pemerintahan Baru . Jakarta. Rineka Cipta.
Polanyi, K. 1944. The Great Transformation: The Political and Social Origins of Our Time. Boston Press.
Sahdan, G.  2019. Memuliakan Desa; Pemikiran dan Sepak Terjang 50 Tahun Sutoro Eko . Yogyakarta. APMD Press.
Yukl, G. 2017: Kepemimpinan dalam Organisasi, Edisi Ketujuh. Jakarta: PT Indeks.

## Sumber Jurnal
Eko,  S.  2015.  Drama  Reformasi  :  Kejayaan  dan  Keruntuhan  Bupati  I  Gede  Winasa  di
Jembrana.
Lahada,  G.  2020.  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  Dan Kemasyarakatan di Desa Malei Lage Kabupaten Poso. Jurnal Ilmiah Administratie, 11(1), 1-10.
Raadschelders, Joss  C.N. 2020. The Three Ages  of  Government . Michigan:  University  of Michigan Press.
Rahmannudin, M., & Sumardjo, S. 2018.  Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pemanfaatan  Dana  Desa  (Desa  Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangaan Masyarakat [JSKPM], 2(1), 133-146.
Sari, S.N.Y. 2018. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem.
Skinner,  Quentin.  1978. The  Foundations  of  Modern  Political  Thought .  Cambridge: Cambridge University Press.
Skinner, Quentin. 2009. “A Genealogy of the Modern State” . British Academy. 162.
Sunarsi,  D.,  Winata,H.,  Gunartin,  G.,  dan  Paeno.  2020.  Analisis  Gaya  Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Desa Cidokom Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Jurnal Ekonomi Efektif, 2(3).
Sugiman, S. 2018. Pemerintah Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82-95. Tjahjoko, G.T. 2020. Fighting Money Politics and Shamanic Practices. dalam Jurnal Politik Universitas Indonesia. Vol.5 No.2, 169-168
Utomo, G.S., & Probosiwi, R. 2020. Otonomi dan Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. Media Informasi Penelitian Kesejahteran Sosial, 40(3), 287-298.
Paru, S.,  Kaunang, M.,  & Sumampouw, I. 2019. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. JURNAL EKSEKUTIF,3(3).
Yudanto,  A.A.  2019.  Analisis  Kepemimpinan  Transformasional  Kepala  Desa  dalam Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa:  Studi  Kasus  BUMDES  Panggung  Lestari, Bantul. Bisman (Bisnis dan Manajemen): The Journal Of Business and Management, 2 (1), 39-60.
Yunanto,  S.E.,    &    Tjahjoko,  G.T.  2020.  Menyingkap  Kabut  Tebal  Kedaulatan. Governabilitas. Volume 1 Nomor 2 . Hal 143-165.
Yunanto, S.E. 2020. Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum Dan Enggan Pada Administrasi. Governabilitas Volume 1 Nomor 1 Juni 2020,1-23.
Yunanto,
S.E. 2021. Government Making : Membuat Ulang Ilmu
Pemerintahan.Governabilitas. Volume 2 Nomor 1 Juni 2021, 1-20.

## Sumber Undang-Undang , Peraturan Daerah dan Peraturan Desa
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa  Yang  Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan.
Peraturan Desa Sriharjo Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Taat Kerja Pemerintah Kalurahan Sriharjo.

## Sumber Lain
Naskah  Akademik  Rancangan  Peraturan  Kalurahan  Sriharjo  Tentang  Pembentukan  Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sriharjo Priode 2019-2025. toaz.info-teori- institusional-pr_f897a9e6e98f464a338bc57736cc1ac2.pdf.
Wawancara dengan Jumari di desa Sriharjo,  2021 Wawancara dengan Sumardi di desa Sriharjo, 2021 Wawancara dengan Ngatini di desa Sriharjo, 2021 Wawancara dengan Fauzan di desa Sriharjo,  2021 Wawancara dengan Sugiyatno di dukuh Wunut Desa Sriharjo, 2021 Wawancara dengan Ari Usman di dukuh Pengkol Desa Sriharjo, 2021 Wawancara dengan Triyono di dukuh Sompok Desa Sriharjo,2021 Wawanacara dengan Nur Hidayat  di kantor desa Sriharjo, 2021 Wawanacara dengan Muhammad Nur Kholis di kantor desa Sriharjo, 2021 Wawanacara dengan Tiwik Lisnawati  di kantor desa Sriharjo, 2021 Wawancara dengan Resmi Asih Anggota BPD, 2021 Wawancara dengan  Agus Anggota BPD, 2021 Wawancara dengan Kuswoyo di desa Sriharjo, 2021 Wawancara dengan Drs. H As`ari Ka. Sie Pelayanan, 2021 Wawancara dengan Gotro Raharjo  Ka. Sie Kesejahteraan, 2021 Wawancara dengan Titik Istiyawatun Khasanah Kepala Desa Sriharjo,  2021 Wawancara dengan Triyono pendamping desa Sriharjo, 2021