KRIMINALISASI FENOMENA PENYIMPANGAN SOSIAL KUMPUL KEBO ( SAMENLAVEN ) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
A. Danardana*, Vincentius Patria Setyawan** Prodi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

## Abstract
The  public's  reaction  to  the  act  of  social  deviation,  gathering  together  often  reaps  various negative responses and tends to be vigilante (eigenrichting). Based on this, it is necessary that the act of gathering together is categorized as a crime through a criminalization policy. The Draft Criminal Code has listed this act as a crime of decency, but in its formulation it needs to be re-examined regarding its impact on society. This study aims to provide an analysis of the  extent  to  which  the  criminalization  of  gathering  kebo  brings  social  impacts  to  the community. This research is a normative legal research with a conceptual approach. The data collection  technique  was  carried  out  by  literature  study,  namely  studying  primary  legal materials and secondary legal materials. The analysis used in this research is prescriptive, to find out what should be done to answer the legal issues raised in this paper. The result of this research is that the criminalization of the act of gathering together needs to consider the social aspects of society.
Keywords: Criminal Law; Criminalization; To Live Together Without Being Married.

## Intisari
Reaksi masyarakat terhadap perbuatan penyimpangan sosial kumpul kebo, sering menuai berbagai  respon  negatif  dan  cenderung  main  hakim  sendiri  ( eigenrichting ).  Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya perbuatan kumpul kebo ini dikategorikan sebagai tindak pidana melalui kebijakan kriminalisasi. RUU-KUHP sudah mencantumkan perbuatan ini sebagai tindak pidana kesusilaan, akan tetapi dalam rumusannya perlu ditelaah kembali mengenai dampaknya bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan telaah mengenai sejauh  mana  kriminalisasi  kumpul  kebo  ini  membawa  dampak  sosial  bagi  masyarakat. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni mempelajari bahan hukum
*Alamat korespondensi: a.danardono@uajy.ac.id **Alamat korespondensi: vincentpatria@gmail.com
primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif,  untuk  mengetahui  apa  yang  seyogianya  dilakukan  untuk  menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian ini adalah kriminalisasi  terhadap  perbuatan  kumpul  kebo  perlu  mempertimbangkan  aspek-aspek sosial masyarakat.
Kata Kunci: Hukum Pidana; Kriminalisasi; Kumpul Kebo.

## A. Pendahuluan
Bangsa  Indonesia  yang  terkenal dengan  budaya  yang    tinggi    serta menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kesusilaan dalam  kehidupan  bermasyarakat  mulai mempersoalkan  timbulnya  fenomena baru  yaitu  “berupa  penyimpangan kehidupan  dalam  bidang  kejahatan seksual”.  Pernyimpangan  tersebut  salah
satunya adalah “kumpul kebo (kohabitasi)”, yaitu hidup bersama tanpa adanya  ikatan  suatu  perkawinan  yang antara seorang pria dan seorang wanita di mana  mereka  bersama  tinggal  di  dalam satu rumah. 1
1 Pahrur  Rizal,  "Dasar  Kriminalisasi  Kumpul  Kebo dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia”, Jurnal Media Bina Ilmiah , Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 3905-3914.
Kumpul
kebo merupakan perbuatan  yang  melanggar  norma  sosial dan  norma  agama  yang  eksis  di  dalam masyarakat,  kendati  secara  yuridis normatif  hukum  pidana  yang  saat  ini berlaku di Indonesia belum memberikan pengaturan  mengenai  perbuatan  ini sebagai salah satu bentuk tindak pidana. 2
Menurut  asas  legalitas  hukum  pidana, suatu  perbuatan  yang  belum  diatur sebagai  perbuatan  pidana/tindak   pidana tidak dapat diancamkan/dijatuhkan sanksi  pidana,  sehingga  apabila  dilihat dari sudut pandang hukum pidana tidak dapat mengancamkan/menjatuhkan sanksi pidana terhadap sepasang pria dan wanita yang hidup bersama tanpa adanya
2 Diah  Ratu  Sari  Harahap,  “Kriminalisasi  Kumpul Kebo”, Jurnal Yuridis , Volume 13, No. 15, 2011, hlm. 83-97.
ikatan   perkawinan  yang  sah. 3 Kumpul kebo  merupakan  suatu  perbuatan  yang memiliki  ruang  lingkup  lebih  luas daripada zinah ( adultery ) atau perbuatan cabul lainnya.
Perbuatan kumpul kebo ( samenlaven ) pada dasarnya bertentangan dengan nilai yang dipegang teguh dan hidup dalam masyarakat. Nilai hidup yang tertanam di dalam masyarakat  meyakini  bahwa  hidup bersama antara dua orang yang berlainan jenis  kelamin,  dan  sudah  dewasa  harus diikat  oleh  suatu  ikatan  perkawinan.
Perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu ikatan suci (mengandung nilai-nilai religius) yang menjadi
dasar terbentuknya  keluarga  yang  bahagia  dan sejahtera lahir dan batin, sehingga dalam ranah norma hukum, perlu memberikan pengaturan  mengenai  kumpul  kebo  ini,
3 Sudarto,  1983, Hukum  Pidana  dan  Perkembangan Masyarakat , Sinar Baru, Bandung, hlm. 13.
4 Eko Soponyono, “Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo  dalam  Pembangunan  Hukum  Pidana  di Indonesia”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Jilid 42 tahun 2013, hlm. 196.
yaitu melalui suatu langkah yang disebut dengan kriminalisasi. 4
Kumpul Kebo” “berasal dari masyarakat  Jawa   tradisional   (generasi tua)”.  Secara  gamblangnya  “pasangan yang  belum  menikah  tetapi  tinggal  di bawah  satu  rumah  atau  satu atap, perilakunya  itu  dianggap   sama   seperti kerbau/sapi”.  Secara  anecdotal,  “kerbau dianggap  binatang  yang  bersifat  atau bersikap  semaunya  sendiri,  jadi  hidup bersama tanpa ikatan perkawinan
dianggap sebagai cermin perilaku
semaunya sendiri”. 5
Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa selain adanya kaidah agama atau kepercayaan, kaidah kesusilaaan, dan kaidah kesopanan masih dibutuhkan  adanya  kaidah  hukum. Kaidah  hukum  merupakan  kaidah  yang lebih  memadai  dalam  memberikan
5 I  Gst  Ag  Gd  Krisnadwipayana  dan  AA  Ngurah Wirasila,  “Pengaturan  terhadap  Perbuatan  Kumpul Kebo (Kohibitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Kertha Desa , Vol. 8, No. 7, 2020, hlm. 2.
perlindungan  terhadap  kepentingan- kepentingan  orang  perorangan  maupun masyarakat  dalam  ruang  lingkup  yang lebih  luas.  Ketika  kaidah-kaidah  sosial yang  ada  belum  secara  komprehensif memberikan perlindungan, maka diperlukan kaidah hukum untuk meningkatkan  perlindungan  terhadap kepentingan-  kepentingan  yang  ada  di dalam masyarakat. 6
Fenomena  penyimpangan  sosial berupa  perbuatan  kumpul  kebo  perlu mendapatkan  suatu  respon  berwujud aturan  hukum  sebagai  alat  untuk mengatasi  perbuatan  yang  menyimpang di  dalam  masyarakat.  Adanya  aturan hukum  pidana  tentunya  diikuti  dengan suatu sanksi berupa sanksi pidana sebagai sebuah  sarana  yang  digunakan  dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat  dari  suatu  kejahatan  atau sarana  untuk  menanggulangi  perbuatan
6 Sudikno  Mertokusumo.  2008, Mengenal  Hukum: Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, hlm. 12.
7 Sudarto, 2009, Hukum Pidana I , Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 13.
yang  menyimpang  secara  norma  sosial. Hukum  pidana  adalah  suatu  aturan hukum  yang  menghubungkan  antara suatu perbuatan-perbuatan yang memenuhi  syarat  sebagai  suatu  tindak pidana, dan adanya sanksi sebagai akibat dari dilakukannya perbuatan tersebut. 7
Sejauh  ini,  di  wilayah  pedesaan berlaku  norma  sosial  yang  menolak pelanggaran moral dan kesusilaan berupa perbuatan kumpul kebo. Respon masyarakat di daerah-daerah pelosok pun cukup  tegas,  yakni  pelaku  kumpul  kebo sering  kali  digerebek  oleh  petugas (hansip) maupun warga masyarakat yang terganggu akan adanya perbuatan asusila tersebut. 8 Meskipun  demikian,  kondisi sebaliknya  terjadi  di  daerah  perkotaan yang  lebih  bersifat  individualistik.  Salah satunya  dilakukan  oleh  Sinta  (bukan nama sebenarnya) dengan pacarnya yang kumpul  kebo  selama  satu  tahun  setelah
8 Barda Nawawi Arief, .2005, Bunga Rampai Hukum Pidana , Alumni, Bandung, hlm 9.
keduanya berpacaran selama lima tahun. Mereka  tinggal  bersama  di  sebuah apartemen  di  Jakarta  Pusat,  dan menjalani kehidupan layaknya suami istri yang  sah.  Ironisnya  orang  tua  dari  Sinta yang  mengetahui  hal  tersebut  tidak berkeberatan, dan hanya berpesan untuk berhati-hati  yang  dimaknai  oleh  Sinta agar  tidak  hamil.  Pertimbangan  dari pasangan  ini  melakukan  kumpul  kebo adalah  mereka  belum  siap  menjalani hidup  berrumah  tangga  yang  salah satunya  didasari  oleh  pertimbangan eknomi dan ketika mereka sudah merasa siap  secara  ekonomi,  mereka  barulah akan  mengesahkan  hubungan  mereka dalam ikatan perkawinan. 9
Berdasarkan fenomena tersebut dan respon  masyarakat  terhadap  perbuatan kumpul  kebo,  tampak  jelas  terjadi perbedaan pandangan mengenai kumpul kebo  dilihat  dari  sisi  masyarakat
9 Detikcom,  “Fenomena  Kohabitasi  Kaum  Urban Jakarta”,
https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210912/ Fenomena-Kohabitasi-Kaum-Urban-
pedesaan, maupun masyarakat perkotaan.  Perbedaan  pandangan  ini didasarkan pada nilai-nilai yang dipegang oleh  masyarakat  tertentu. Nilai  sebagai sesuatu  pandangan  yang  dipegang  teguh oleh  masyarakat  tentu  dapat  berbeda- beda dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Jika  dilihat  dari  kedua  fenomena  dan respon yang berbeda dari masyarakat ini, maka norma kesusilaan saja tidak mampu untuk menanggulangi perbuatan kumpul kebo, sehingga diperlukan adanya kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo  sebagai  wujud  dari  perlindungan terhadap
kepentingan-kepentingan
masyarakat secara menyeluruh.
Aturan dasar hukum pidana Indonesia  yang  terkodifikasi  dalam KUHP belum mengakomodasi perbuatan kumpul  kebo  sebagai  salah  satu  bentuk tindak  pidana  kejahatan.  Hal  ini  tidak dapat dipisahkan dari aspek historis yang
Jakarta/ , diakses tanggal 04 Februari 2022.
melingkupinya,  yakni  dari  mana  KUHP Indonesia berasal. KUHP yang berlaku di
Indonesia  adalah    terjemahan  dari Wetboek
Van Straftrecht voor Nederlandsch  Indie atau  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Pidana  buatan  Belanda yang diperuntukkan bagi negara jajahannya  (Hindia  Belanda/Indonesia). KUHP diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi. Sebagai produk hukum kolonial,  KUHP  warisan  Belanda  ini dilatarbelakangi  oleh  nilai-nilai  yang berbeda dengan  nilai-nilai yang dihidupi oleh  masyarakat Indonesia. Salah satunya untuk  kumpul  kebo.  KUHP  buatan Belanda  ini  tidak  mengaturnya,  hal  ini dilatarbelakangi  oleh  paham  liberal  yang dianutnya  sebagai  bangsa  barat.  Sebagai penganut  paham  liberal,  Belanda  tentu memberikan  kebebasan  seluas-luasnya bagi kehidupan individu warga negaranya.
10 Komisi  Yudisial,  2010, Dialektika  Pembaharuan Sistem  Hukum  Indonesia ,  Komisi  Yudisial,  Jakarta, hlm. 120.
Menanggapi  hal  tersebut,  Sahetapy mengibaratkan  KUHP  sebagai Met  die Code Penal (baca W.v.S.Ned.) ging het al seen  broek  die  eerst  door  vader  wordt gedragen, dan overgaat op den oudsten en vervolgens met een lap er op, op den tweede zoon ( Code  Penal /KUHP  bagaikan sebuah  celana  yang  dulu  dipakai  oleh ayah,  kemudian  beralih  kepada  anak sulung dan selanjutnya dengan tambalan sepotong  kain  yang  diteruskan  kepada anak yang kedua). Begitulah perumpamaan  yang  tepat  untuk  KUHP Belanda  yang  asalnya  dari  Prancis  yang sekarang dipakai di Indonesia. 10
Pembaharuan  hukum  khususnya dalam  konteks  pembaharuan  hukum pidana  perlu  didasarkan  pada  jiwa nasional  dan  nilai-nilai  yang  dipegang teguh  dalam  kehidupan  masyarakat secara  menyeluruh  guna  mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sebuah
literatur Belanda yang berjudul Rechts als
model van rechtvaardigheid menyebutkan,  bahwa  upaya  untuk mewujudkan  suatu  keadilan  merupakan instrumen/alat bantu yang sangat berarti dalam implementasi aturan hukum. 11 Hal tersebut  cukup  mendeskripsikan  bahwa apabila negara Indonesia disebut sebagai negara  hukum,  maka  secara  mutatis mutandis kita mengatakan bahwa hukum itu  merupakan rule  of  just  law atau hukum yang adil. 12
Pembaharuan hukum  pidana dapat dilaksanakan  dengan  suatu  kebijakan
hukum (diorientasikan untuk membentuk aturan-aturan yang
memadai  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi pada waktu tertentu). 13 Kebijakan hukum  dapat  dibuat  dengan  menempuh beberapa  cara,  salah  satunya  dengan melakukan  suatu  pembaharuan  hukum pidana  terhadap  sistem  hukum  pidana
11 Ibid , hlm 130.
12 Budi Sulistiyono, Hari Purwadi, dan Hartiwiningsih,
“Urgensi  Kriminalisasi  Kumpul  Kebo  ( Cohibitation ) dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Hukum dan
yang  selama  ini  ada  di beberapa  negara untuk  diaplikasikan  ke  dalam  hukum nasional.  Upaya  inilah  yang dinamakan dengan  transplantasi  hukum,  yaitu mencangkokkan  aturan  hukum  yang berasal  dari  sistem  hukum  nasional negara  lain  untuk  diimplementasikan  ke dalam hukum nasional dengan melakukan  perubahan  dan  penyesuaian situasi  dan  kondisi    masyarakat  serta hukum secara nasional.
Kriminalisasi kumpul kebo dicantumkan  ke  dalam  Rancangan
Undang- Undang Kitab Undang-Undang
Hukum  Pidana  sebagai  akibat  dari kenyataan hidup masyarakat yang mengkehendaki  perbuatan      tersebut. “Perbuatan  kumpul  kebo  merupakan perilaku  yang  melanggar  aturan  dalam masyarakat walaupun secara yuridis pada saat  ini  belum  ada  atau  tidak  dapat mengancam  dengan  sanksi  pidana
Pembangunan  Ekonomi ,  Vol.  6,  No.  2,  2017,  hlm. 169.
13 Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, hlm. 159.
terhadap orang yang melakukan hubungan badan diluar pernikahan yang sah”. 14
Artikel ini akan membahas mengenai  kumpul  kebo  sebagai  salah satu  fenomena  penyimpangan  sosial yang  meresahkan  masyarakat  untuk dapat  diakomodasi  sebagai  perbuatan pidana ke dalam hukum pidana nasional yang saat ini masih dalam bentuk RUU- KUHP.  Hal  ini  bertujuan  untuk mendapatkan sebuah konsep kriminalisasi yang ideal terhadap kumpul kebo sebagai perbuatan pidana, dan membawa
keadilan, dan kemanfaatan  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia.

## B. Pembahasan
Secara  hakiki,  pada  dasarnya  setiap manusia  memiliki  nafsu  seksualitas
14 Eko  Sugiyanto  dan  Budhi  Wisaksono  Pujiyono,
"Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan", Diponegoro Law Journal , Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 1- 10.
terhadap  lawan  jenisnya.  Hal  tersebut merupakan  kodrat  alamiah  manusia sebagai ciptaan Tuhan. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan  sosial,  setiap  orang  hidup berdampingan  dengan  aturan-aturan yang  dipegang  erat  oleh  masyarakat, sehingga  dalam  memenuhi  hasrat  nafsu seksualitasnya,  manusia  dibatasi  dan diatur oleh aturan-aturan yang diciptakan oleh  masyarakat  tersebut.  Aturan  yang hidup  dalam  masyarakat  ini  telah memberi  pedoman  ataupun  rambu- rambu  terhadap  perbuatan  yang  boleh dilakukan,  harus  dilakukan,  maupun perbuatan  yang  dilarang/tidak  boleh dilakukan. 15
Aturan-aturan yang hidup di dalam masyarakat  harus  dipatuhi  oleh  setiap anggota  masyarakat  untuk  mewujudkan tatanan  kehidupan  masyarakat  yang
15 C.S.T  Kansil,  1989, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, hlm 34.
serasi dan  seimbang,  sehingga  terwujud kesejahteraan  hidup  baik  bagi  individu anggota masyarakat, maupun dalam skala yang lebih luas, yakni masyarakat sebagai himpunan  dari  individu.  Kehidupan serasi  dan  seimbang  dalam  masyarakat disebut sebagai  harmoni  dan  merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh perorangan maupun  masyarakat  luas  di  dalam kehidupan.  Harmoni  dalam  kehidupan masyarakat ini hanya dapat terwujud jika seorang individu dan masyarakat mematuhi akan norma- norma yang eksis dalam  kehidupannya.  Norma-norma tersebut  dapat  berupa  norma sosial  yang berasal dari nilai-nilai yang dihidupi oleh masyarakat, maupun aturan hukum yang dibuat  oleh  negara  yang  memiliki  sanksi lebih  tegas  daripada  norma  sosial  yang diciptakan oleh suatu masyarakat.
Ketika  norma  sosial  yang  eksis  di dalam  masyarakat  tersebut  dilanggar,
maka akan berimplikasi pada ketidakseimbangan atau disharmoni
dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini akan  menimbulkan  gejolak  sosial  yang diikuti  reaksi  masyarakat,  akibat  dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggaran norma sosial.  Demikian pula dengan  kumpul  kebo  ( samenlaven )  yang merupakan suatu perbuatan penyimpangan sosial, tentu akan menuai respon  negatif  dari  masyarakat  karena akan menganggu keseimbangan kehidupan masyarakat.
Memahami  dan  memaknai  nilai- nilai sosial budaya masyarakat dan nilai- nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat menjadi  penting  bagi  penegak  hukum dalam menegakkan hukum. Sebab, hal ini akan  berpengaruh  pada  pola  pikir penegak  hukum  dalam  menerapkan hukum kepada
masyarakat.
Ketidaktahuan dan  ketidakpahaman penegak hukum terhadap nilai-nilai yang hidup  dalam  masyarakat menjadi  cikal bakal penegakan hukum yang kaku tanpa
memperhatikan  hak-hak  yang  dimiliki oleh masyarakat. 16
Kumpul  Kebo  secara  harafiah  di dalam  bahasa  Belanda  disebut  sebagai samenlaven ,  sedangkan  dalam  istilah modern  Kumpul  Kebo  disebut  juga sebagai Living  Together .  Sementara  itu, dalam  bahasa  Indonesia  Kumpul  Kebo adalah frasa yang diserap dari istilah yang dibuat  oleh  masyarakat  Jawa  tradisional yang  memiliki  makna  sepasang  laki-laki dan  perempuan  yang  hidup  bersama dalam  satu  rumah  tanpa  adanya  ikatan perkawinan yang sah. Hal ini berasal dari sebuah analogi jika dua sejoli yang hidup bersama  tanpa  ikatan  perkawinan  dan melakukan hubungan seksual diibaratkan sebagai  hewan,  yaitu  kerbau  yang  tidak memerlukan ikatan perkawinan sah guna melakukan hubungan seksual.
16 M.  Yasin  Al  Arif,  “Penegakan  Hukum  dalam Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Hukum Undang , Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 172.
17 Gede Bisma Mahendra, dan I Gusti Ngurah Parwata, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul
Perbuatan Kumpul Kebo ( samenlaven )  merupakan  salah  satu
perbuatan yang diakomodasi oleh Rancangan
Undang-Undang Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RUU- KUHP)  sebagai  bentuk  perluasan  dari tindak  pidana  kesusilaan  di  dalam  Kitab Undang-Undang
Hukum
Pidana (KUHP)  yang  berlaku  saat  ini. 17 Respon masyarakat
Indonesia terhadap dimasukkannya  Kumpul  Kebo  sebagai salah satu bentuk tindak pidana di dalam
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RUU- KUHP) sangat beragam dan menimbulkan  pro dan kontra.
Perbuatan  Kumpul  Kebo  sebagai suatu  bentuk  penyimpangan  sosial  telah menjadi  fenomena  yang  meresahkan masyarakat.  Keresahan  masyarakat  yang muncul akibat adanya perbuatan kumpul
Kebo  ( Samen  Leven )  Dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana Di Indonesia." Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum Universitas  Udayana ,  Vol.  8,  No.  06,  Tahun  2019, hlm. 4.
kebo  disebabkan  karena  Kumpul  Kebo bertentangan  dengan  norma  kesusilaan yang  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakat Indonesia  sebagai  bangsa  timur.  Apabila dilihat  dari  sudut  pandang  korban, sesungguhnya  yang  menjadi  korban dengan kerugian terbesar dalam perbuatan tersebut bukanlah masyarakat, tetapi  diri  pelaku  sendiri.  Akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Kumpul Kebo,  seperti  hamil  di  luar  nikah  akan diderita  oleh  mereka  sendiri  sebagai pelaku.  Namun,  jika  dilihat  dari  sudut pandang lain, masyarakat juga dirugikan ketika  terjadi  perbuatan  Kumpul  Kebo, yaitu  terganggunya  keseimbangan  sosial akibat  terjadinya  pelanggaran  terhadap norma  kesusilaan  yang  hidup  di  dalam masyarakat.
Perbuatan  Kumpul  Kebo  dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan  zina karena menurut hukum agama dikatakan bahwa perbuatan zina adalah dilakukannya  hubungan  seksual  antara
laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak  berada  dalam  ikatan  perkawinan yang sah. Kendati demikian, jika ditelaah lebih  mendalam lagi  perbuatan  Kumpul Kebo  memiliki  cakupan  yang  lebih  luas daripada perbuatan  zina maupun perbuatan  cabul  lainnya.  Hal  ini  cukup beralasan sebab perbuatan Kumpul Kebo merupakan perbuatan zina yang dilakukan  secara  berulang-ulang  atau terus  menerus  dengan  pasangan  yang sama. Hal  ini berbeda dengan perbuatan zina yang tidak dilakukan secara kontinu.
Hukum  pidana  sebagai  salah  satu ranah hukum di Indonesia dibuat sebagai sarana untuk mengatur masyarakat dalam pelbagai permasalahan yang dihadapinya, termasuk  di  dalamnya  memberikan perlindungan  terhadap  masyarakat  dari perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat lainnya. Adanya pengaturan terhadap delik zina di dalam KUHP yang berlaku saat ini adalah memberikan penghargaan terhadap suatu
ikatan  perkawinan  sebagai  suatu  ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Namun, pemberian perlindungan terhadap masyarakat melalui  pengaturan  delik  zina  yang  ada saat ini belum memadai karena memiliki cakupan yang kurang luas.
Pasal 284 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai perbuatan zina sebagai  salah  satu  bentuk  tindak  pidana menyebutkan bahwa:
Ayat 1 Diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama 9 (sembilan) bulan:
a. Seorang  pria  yang  telah  kawin  yang melakukan
mukah ( overspel ) padahal diketahui  bahwa  Pasal  27
BW berlaku baginya.
b. Seorang  wanita  yang  telah  kawin yang melakukan mukah.
Ayat 2
a. Seorang  pria  yang  turut  serta melakukan  perbuatan  itu,  padahal diketahuinya  bahwa  yang  turut bersalah telah kawin.
b. Seorang  wanita  yang  telah  kawin yang turut serta melakukan perbuatan  itu,  padahal  diketahui olehnya  bahwa  yang  turut  bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku
baginya.
Berdasarkan rumusan pasal tersebut,  jelas  bahwa  ruang  lingkup  dari penyimpangan  sosial  berupa  tindakan perzinahan adalah jika terjadi persetubuhan  antara  seorang  laki-laki dan seorang perempuan, yang salah satu ataupun keduanya sudah terikat perkawinan.  Ketentuan  pasal  ini  masih merupakan ketentuan asli delik perzinaan yang  belum  mengalami  perubahan  dari
Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch  Indie (WvS  NI).  Secara sederhana  dapat  diasumsikan  bahwa adanya  pasal  ini  adalah  bertujuan  untuk memberikan  penghormatan  pada  ikatan perkawinan yang dianggap suci dan tidak boleh  ternodai  dengan  perbuatan  zina yang  dilakukan  oleh  masing-masing pasangan  baik  laki-laki/suami  maupun perempuan/istri.  Hal  berikutnya  yang menjadi  pertanyaan  adalah  bagaimana ketika  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  yang  keduanya  sama-sama
belum terikat perkawinan? Ketika berada di  posisi  ini,  KUHP  Indonesia  belum memberikan pengaturan yang mengkriminalisasikan zina antara pasangan  laki-laki  dan  perempuan  yang belum terikat perkawinan.
Tidak  diaturnya  perbuatan  zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan  yang  sama-sama  belum terikat  perkawinan  disebabkan  karena Belanda  merupakan  salah  satu  negara barat yang menjunjung paham individualisme.  Paham  individualisme memberikan  kebebasan  yang  seluas- luasnya  kepada  individu  untuk berbuat ataupun  tidak  berbuat  sesuatu,  sejauh tidak merugikan kepentingan orang lain. Dengan  demikian,  zina  yang  dilakukan oleh  seorang  laki-laki  dan  perempuan yang sama-sama belum terikat
perkawinan  tidak  dikategorikan  sebagai sebuah  tindak  pidana  yang  dapat dipidana.
Ketentuan ini bertentangan dengan norma-norma  lain  yang  eksis  di  dalam kehidupan  sosial  masyarakat  Indonesia. Hal ini disebabkan karena selain menaati dan  menjunjung  tinggi  norma  hukum, masyarakat  Indonesia  juga  mengakui eksistensi norma sosial, termasuk norma agama. Menurut norma sosial, khususnya norma  kesusilaan  yang  masih  dijunjung teguh  masyarakat  Indonesia,  perbuatan zina  dianggap  sebagai  perbuatan  asusila, meskipun keduanya belum terikat perkawinan yang sah. Menurut pandangan  masyakat  Indonesia  yang kemudian  berkembang  menjadi  nilai yang  dihidupinya,  persetubuhan  antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan jika  sudah  ada  ikatan  perkawinan  yang sah, baik secara agama, dicatatkan secara hukum,  maupun  keduanya.  Pandangan inilah  yang  kemudian  melatarbelakangi munculnya istilah Kumpul Kebo. Apabila sepasang manusia melakukan
persetubuhan  tanpa  ikatan  perkawinan
yang  sah,  maka  manusia  tersebut  sama dengan kerbau yang bila akan bersetubuh tidak memerlukan ikatan perkawinan.
Berdasarkan  pandangan  dan  nilai- nilai  yang  berkembang  menjadi  norma sosial ini,  maka  jika  terjadi  perbuatan Kumpul Kebo akan muncul reaksi-reaksi keras terhadap pelakunya. Hal ini banyak dijumpai  pada  masyarakat  di  pedesaan yang hidup dalam nuansa tradisional dan cenderung  permanen.  Berbeda  dengan masyarakat  di  daerah  perkotaan  yang terbentuk  dari  berbagai  macam  latar belakang.  Mereka  hidup  berpindah- pindah,  misalnya  tinggal  di  suatu lingkungan hanya dengan alasan pekerjaan. Masyarakat yang terbentuk di perkotaan  pada  umumnya  cenderung bersifat individual dan ketika menjumpai fenomena  penyimpangan sosial  berupa Kumpul Kebo tersebut mereka cenderung acuh  tak  acuh.  Kedua  fenomena  ini mungkin  berbeda  satu  dengan  lainnya, namun sikap acuh tak acuh dari masyakat
perkotaan  ini  belum  tentu  merupakan bentuk  persetujuan  mereka  terhadap perbuatan Kumpul Kebo. Mereka menyadari  bahwa  mereka  tinggal  di lingkungan  tersebut  hanya  sementara waktu  dan  disibukkan  dengan  pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, sehingga merasa enggan  untuk  mengurusi  urusan  pribadi orang-orang di sekitarnya.
Perbuatan  Kumpul  Kebo  tetaplah merupakan  perbuatan  yang  meresahkan bagi masyarakat karena dianggap sebagai perbuatan  yang  menyimpang  dari  nilai- nilai  yang  eksis  di  dalam  kehidupan masyarkat,  sehingga  dapat  dikatakan sebagai  perbuatan  yang  tidak  pantas dilakukan.  Selain  itu,  jika  dilihat  dari sudut pandang moral, perbuatan Kumpul Kebo  juga  merupakan  perbuatan  yang dipandang  sebagai  perbuatan tidak bermoral  oleh  masyarakat.  Di  samping itu,  Kumpul  Kebo  sesungguhnya  juga merupakan  sebuah  faktor  kriminogen atau faktor-faktor yang melatarbelakangi
terjadinya  tindak  pidana.  Kumpul  Kebo sangat  mungkin  memunculkan  tindak pidana,  seperti  aborsi  atau  bahkan pembunuhan, jika dari perbuatan Kumpul  Kebo  tersebut  salah  satu pasangan  tidak  mau  bertanggung  jawab atas perbuatan mereka. Dengan demikian, sangat penting untuk memberikan  payung  hukum  terhadap perbuatan  ini  guna  menjatuhkan  sanksi bagi pelakunya.
Jika  ditinjau  dari  perspektif  sosial, maka  ketika  perbuatan  Kumpul  Kebo terjadi  di  masyarakat,  mereka  akan mengambil  tindakan  berkaitan  dengan kejadian  tersebut.  Beberapa  reaksi  yang mungkin  dilakukan  adalah  mengusir pelaku  Kumpul  Kebo  dari  lingkungan mereka,  menangkap  pelakunya  dan dibawa  ke  pemerintah  setempat  (mulai dari  Ketua  RT  hingga  pada  tataran  yang lebih  tinggi),  bahkan  mempermalukan mereka  di  hadapan  umum  untuk memberikan efek jera.
Respon
masyarakat seperti ini merupakan perbuatan main hakim sendiri ( eigenrichting ).
Bila menanggapi respon masyarakat terhadap perbuatan Kumpul Kebo, maka sudah semestinya Kumpul Kebo mendapatkan  perhatian  dari  hukum pidana untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana melalui proses kriminalisasi.  Jika  melihat  dari  tujuan dari diselenggarakannya sistem peradilan pidana,  maka  kriminalisasi  terhadap Kumpul  Kebo  tidak  hanya  ditekankan pada  pemberian  sanksi  pidana  bagi pelakunya, tetapi lebih kepada melindungi kepentingan masyarakat luas yang diresahkan akibat perbuatan Kumpul  Kebo.  Tujuan  dari  sistem peradilan  pidana  dalam  jangka  panjang ialah  terbentuknya  kesejahteraan  sosial ( social  welfare ).  Hal  ini  sejalan  dengan langkah  untuk  mengkriminalisasikan Kumpul Kebo demi kesejahteraan
masyarakat,  yakni  mengatasi  keresahan
masyarakat, sehingga dapat hidup dengan tenteram.
Permasalahan  yang  esensial  dalam penegakan  hukum  di  Indonesia  bukan hanya  semata-mata  terhadap  produk hukum  yang  tidak  responsif,  melainkan juga  berasal  dari  faktor  aparat  penegak hukumnya.  Untuk  meletakkan  pondasi penegakan  hukum,  maka  pilar  yang utama  adalah  penegak  hukum  yang mampu  menjalankan  tugasnya  dengan integritas dan dedikasi yang baik. Karena sepanjang sapu kotor belum dibersihkan, maka setiap pembicaraan tentang keadilan  akan  menjadi  omong  kosong belaka  ( as  long  as  the  dirty  broom  is  not cleaned, any talk of justice will be empty ). 18
Di  dalam  upaya  penanggulangan kejahatan  seperti  kumpul  kebo,  terdapat banyak  cara  atau  usaha  yang  dapat dilakukan  untuk  menanggulanginya.
18 Abdul Razak Yadyn, Aswanto, 2015, “Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum yang Responsif berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, Hasanudin Law Review , Vol. 2 No. 1, hlm. 3.
Salah satu dalam penanggulangan kejahatan  adalah  dengan  menggunakan hukum  pidana dengan  sanksinya  yang berupa  pidana.  Sejalan  dengan  hal tersebut Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, kebijakan dalam penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari dari  kebijakan  penegakan  hukum (khususnya hukum pidana). 19 Pembaharuan hukum pidana, khususnya revisi terhadap KUHP Indonesia yang berlaku pada saat ini telah disusun  dalam  Rancangan  Undang- Undang Hukum Pidana (RKUHP). Kelak RKUHP  ini  akan  menggantikan  KUHP Indonesia  yang  merupakan  terjemahan WvS  NI.  Menurut  Barda  Nawawi  Arief, pada dasarnya suatu upaya pembaharuan dari keseluruhan sistem pidana substantif yang terdapat dalam WvS NI merupakan KUHP  untuk  negara  jajahan  Belanda. 20
19 Teguh  Prasetya,  2012, Politik  Hukum  Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 19.
20 Barda Nawawi Arief, 2012, Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi  Sistem  Hukum  Pidana
Pembaharuan hukum pidana di Indonesia, khususnya pembaharuan KUHP  diarahkan  pada  adaptasi  aturan dasar  hukum  pidana  Indonesia  dengan kondisi  masyarakat  Indonesia  yang meliputi banyak aspek, yakni aspek sosial, aspek  budaya,  aspek  nilai-nilai  yang hidup  dalam  masyarakat,  aspek  religius, dan sebagainya. Pembaharuan ini diperlukan  sebab  jika  Indonesia  masih terus  mempertahankan  KUHP  warisan kolonial  dalam  WvS  NI,  maka  sudah tidak relevan lagi karena sudah
ketinggalan  zaman  dan  tidak  dapat menyesuaikan
dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Selain itu, dalam  hal  tertentu  WvS  NI  juga bertentangan  dengan  nilai-nilai,  serta norma-norma  yang  eksistensinya  diakui oleh masyarakat Indonesia.
Berkaitan  dengan  penyimpangan sosial  Kumpul  Kebo,  semestinya  dapat
Indonesia ,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang, hlm. 24.
diakomodasi oleh hukum pidana sebagai suatu  perbuatan  yang  dikategorikan sebagai tindak pidana. Upaya yang dapat ditempuh pemerintah
Indonesia (termasuk    dalam  hal  ini  adalah pembentuk undang-undang) guna menetapkan  perbuatan   Kumpul  Kebo sebagai  tindak  pidana  adalah  dengan kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi  adalah 21 suatu  kebijakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk menetapkan  suatu  perbuatan  yang  pada awalnya  merupakan  perbuatan  yang bukan  termasuk  dalam  kategori  tindak pidana atau tidak dapat dipidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana.
Beberapa pasal di dalam Rancangan Undang-Undang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (RUU-KUHP)  yang mengatur  mengenai  tindak  pidana perzinahan adalah sebagai berikut:
21 C.S.T,  Kansil,  1989, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38.
1. Pasal 417  Ayat (1) Setiap orang yang melakukan
persetubuhan  dengan  orang  yang bukan  suami  atau  istrinya  dipidana karena  perzinahan  dengan  pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II (Rp. 10.000.000,-).
Ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak dilakukan      penuntutan  kecuali  atas pengaduan suami, istri, atau anaknya.
Ayat (3)
Terhadap  pengaduan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
Ayat (4)
Pengaduan  dapat  ditarik  kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
2. Pasal 418
Ayat (1) Laki-laki  yang  bersetubuh  dengan seorang  perempuan  yang  bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama 4  (empat)  tahun  atau  denda  paling banyak Kategori III. Ayat (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan kehamilan  dan  laki- laki tersebut tidak bersedia mengawini
atau  ada  halangan  untuk  kawin  yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang
perkawinan  dipidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV. Ayat (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) tidak  dilakukan  penuntutan  kecuali atas  pengaduan  perempuan  yang dijanjikan akan dikawini.
Ayat (4) Pengaduan  dapat  ditarik  kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. 3. Pasal 419 Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya  bahwa  orang  tersebut merupakan merupakan anggota
keluarga  sedarah  dalam  garis  lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
Jika  mencermati  rumusan  pasal- pasal  mengenai  perzinahan  di  dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU- KUHP), yakni  di  dalam  Pasal  417,  Pasal 418,  dan  Pasal  419,  maka  tampak  jelas bahwa  Kumpul  Kebo  dapat  dimaknai
dari  sebagai  “setiap  orang  yang melakukan  persetubuhan  dengan  yang bukan suami atau istrinya”. Rumusan ini memiliki  implikasi  makna  yang  lebih luas daripada rumusan delik zina dalam KUHP  yang  berlaku  saat  ini,  yakni dihilangkannya
syarat “terikat perkawinan  untuk  salah  satu  ataupun keduanya”.  Dengan  demikian,  dapat dimaknai  bahwa  persetubuhan  antara sepasang  laki-laki  dan  perempuan  yang sama-sama  tidak  terikat  perkawinan sekalipun  sudah  dianggap  sebagai  delik perzinahan  dan  dapat  dapat  diancam dengan  sanksi  berupa  pidana  penjara selama 1 (satu) tahun dan denda kategori I  sebesar  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta rupiah).
Menurut pembahasan sebelumnya
terkait faktor-faktor pendorong dikriminalisasikannya  Kumpul  Kebo,
telah  terdapat  benang  merah  dengan munculnya rumusan mengenai
22 M.  Cherif  Bassiouni,  1978, Substantive  Criminal Law , Charles C. Thomas Publisher, USA, hlm. 78.
perluasan perzinahan dalam Rancangan Undang-  Undang  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP). Rancangan untuk mengkriminalisasikan Kumpul  Kebo  di  dalam  pasal  ini semestinya  bisa  menjawab  terkait dengan  adanya  keresahan  masyarakat akibat  perbuatan  penyimpangan  sosial Kumpul  Kebo.  Setidaknya  hal  ini  akan menjadi  upaya  preventif  bagi  siapa  saja yang  ingin  melakukan  Kumpul  Kebo agar mengurungkan niatnya, mengingat adanya  ancaman  sanksi  pidana  berupa pidana penjara maupun denda.
Penetapan  kumpul  kebo  di  dalam hukum  pidana ius  constituendum ini perlu  mempertimbangkan  beberapa faktor, yaitu: 22
1. keseimbangan antara sarana yang dipakai  dengan  hasil  yang  ingin untuk dicapai;
2. kesimbangan  antara  biaya  dan hasil  yang  dingin  dicapai  serta
tujuan-tujuannya;
3. penilaian terhadap tujuan-tujuan yang  ingin  dicapai  dan  prioritas- prioritasnya  dikaitkan  dengan aspek sumber daya manusia;
4. pengaruh sosial dari suatu proses kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Berkaitan dengan
kebijakan kriminal  ( criminal  policy ),  politik hukum  memiliki  andil  dalam  hal meneliti  perubahan-perubahan  yang perlu  dibuat  terhadap  suatu  aturan hukum  yang  ada  dan  berlaku  saat  ini untuk  dapat  menyesuaikan  dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.  Politik  hukum  diarahkan untuk  menciptakan  suatu  tertib  hukum yang  diharapkan  dari  adanya  suatu perubahan  aturan  hukum,  yakni  aturan hukum yang ada dan berlaku saat ini ( ius constitutum )  menuju  ke  peraturan hukum  baru  yang  akan  berlaku  di kemudian hari ( ius constituendum ). Misi
dari  politik  hukum  tidaklah  berhenti  di saat  peraturan  perundang-undangan atau  aturan  hukum  yang  baru  sudah terbentuk,  akan  tetapi  diarahkan  untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
melatarbelakangi  munculnya  aturan tersebut.  Untuk  selanjutnya  politik hukum  juga harus  mempertimbangkan daya  tahan  dari  aturan  baru  maupun perubahan aturan yang dibentuk, hal ini berkaitan  dengan  sejauh  mana  dan berapa lama aturan ini dapat  ditetapkan dan  diterapkan  di  dalam  masyarakat.
Maka  dalam  pembuatan  setiap aturan  atau  perubahan  setiap  aturan perlu mempertimbangkan bahwa aturan yang  dibentuk  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan  haruslah  bersifat tetap dan dapat eksis dalam jangka waktu yang  panjang  ketika  berdampingan dengan dinamika perkembangan kehidupan  masyarakat  dengan  segala kompleksitas  permasalahannya.  Setelah
aturan diaplikasikan kepada masyarakat, politik  hukum  masih  memiliki  tugas untuk  meninjau  ( review )  terhadap dampak yang dialami masyarakat, maka sangat penting untuk menjadi tolak ukur pencapaian  tujuan  dari  dibentuknya aturan perundang-undangan atau perubahan  yang  dilakukan  terhadap aturan perundang-undangan.
Rancangan  kriminalisasi  Kumpul Kebo  ke  dalam  Rancangan  Undang- Undang Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (RUU-KUHP)  telah  menuai berbagai respon dari  masyarakat  berupa pendapat  yang  pro  dan  kontra. Pendapat yang kontra    terhadap kriminalisasi Kumpul Kebo kebanyakan menyebutkan bahwa permasalahan kesusilaan  bukanlah  menjadi  urusan dari negara, sebab itu merupakan ranah kehidupan  pribadi  dari  setiap  warge negara. Sementara itu, pendapat yang pro terhadap  kriminalisasi  Kumpul  Kebo sebagian  besar  mengatakan  bahwa
kumpul  kebo  merupakan  suatu  bentuk dari penyimpangan sosial yang terjadi di realitas kehidupan masyarakat.
Perbuatan  ini  menjadi  permasalahan yang  terjadi secara  nyata  di  masyarakat karena  menimbulkan  keresahan  yang berujung pada reaksi-reaksi dan tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat. Ketika masyarakat bertindak dengan cara mereka sendiri untuk suatu perbuatan Kumpul Kebo dikhawatirkan akan  mejadi  perbuatan  main  hakim sendiri  ( eigenrichting ),  sebab  dalam aturan  hukum  pidana  tidak  mengatur mengenai  Kumpul  Kebo  sebagai  suatu tindak pidana.
Beberapa hal yang perlu dicermati dan  menjadi  pertimbangan  di  dalam menetapkan  Kumpul  Kebo  sebagai tindak pidana melalui kebijakan kriminalisasi adalah:
1. Penetapan sanksi yang lebih berat terhadap  delik  perzinahan  dalam
Rancangan Undang-Undang
Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (RUU-KUHP) yakni
berkisar  antara  1  (satu)  tahun hingga 12 (dua belas) tahun yang lebih berat daripada KUHP yang berlaku saat ini yakni maksimal 9 (sembilan) bulan, tentu memerlukan  suatu  justifikasi yang  tepat  dari  pemberatan sanksi  yang  ditetapkan  untuk perbuatan ini;
2. Melihat ketentuan Pasal 417 ayat (1) dan Pasal 417 ayat (2), tindak pidana perzinahan yang
merupakan  delik  aduan  ialah tindak  pidana  perzinahan  yang dilakukan  oleh  seorang  laki-laki (suami)  yang  diadukan  oleh  istri atau  anaknya,  dan  seorang perempuan (istri) yang diadukan
oleh suami atau anaknya. Pertanyaan yang kemudian muncul  adalah  bagimanakah dengan
persetubuhan yang
dilakukan  oleh  pasangan  (laki- laki dan perempuan) yang sama- sama  belum  terikat  perkawinan? Siapakah yang dapat mengadukannya? Mengingat bahwa keduanya belum memiliki pasangan  yang  sah.  Apabila  kita menginterpretasikannya  dengan interpretasi argumentum a contrario ,  dapat  kita  simpulkan bahwa  bagi  mereka  yang  sama- sama  belum  terikat  perkawinan berlaku  ketentuan  bukan  delik aduan,  yaitu  setiap  orang  dapat menjadi  pelapor  ketika  terjadi persetubuhan  antara  seorang laki-laki  dan  perempuan  yang sama- sama belum terikat perkawinan.  Apakah  ini  tidak akan menimbulkan permasalahan tersendiri di dalam masyarakat? Mengingat jika setiap  orang  dapat  melaporkan dugaan  terjadinya  perzinahan,
justru akan berpotensi menimbulkan fitnah dan dominasi sentimen pribadi, tentunya  karena  persetubuhan antara  laki-laki  dan  perempuan ini sulit untuk dilakukan pembuktian kecuali dari keterangan masing-masing pasangan (laki-laki dan perempuan). Pertanyaan selanjutnya, jika perbuatan perzinahan  antara  laki-laki  dan perempuan yang sama-sama belum  terikat  perkawinan  secara suka sama suka dan mereka sudah dewasa,  tidak  ada  korban  di dalam konteks ini, dan keduanya merupakan pelaku;
3. Melihat ketentuan Pasal 418 ayat
(1)  terlihat  bahwa  pasal  ini  juga dapat  menjerat  pelaku  Kumpul Kebo.  Perbedaannya  adalah  di dalam  pasal  ini  terdapat  frasa yang  menjadi  unsur  tambahan
yakni  “janji  untuk  dikawini”. Pasal  ini  memang  sekilas  dapat menjadi jerat hukum bagi seorang  laki-laki  yang  tidak bertanggung jawab setelah melakukan  persetubuhan  suka sama  suka  dengan  seorang perempuan,  dan  dalam  hal  ini perempuan tersebut telah dewasa. Ketentuan  pasal  ini  merupakan jawaban dari yurisprudensi “perayu  gombal”  yang  beberapa dekade  lalu  pernah  ditetapkan oleh  Mahkamah  Agung,  namun tidak  diikuti  oleh  hakim-hakim berikutnya.  Namun  jika  kita telaah lebih dalam lagi membuktikan unsur “janji untuk dikawini” yang biasanya merupakan  cara/modus  yang dilakukan laki-laki untuk merayu si perempuan ketika akan
mengajak melakukan persetubuhan,  tidaklah  semudah
yang  dibayangkan  ketika  janji tersebut  hanya  diucapkan  secara lisan  oleh  si  laki-laki.  Maka, dalam hal ini unsur ini akan sulit
untuk dibuktikan, dan keterangan saksi saja (si perempuan) tidaklah cukup untuk  menjadi  satu-satunya  alat bukti.
Berpijak  dari  beberapa  hal  di  atas, sudah  semestinya  penetapan  Kumpul Kebo   sebagai suatu tindak pidana perlu didahului dengan
pertimbangan-
pertimbangan yang matang dari pemerintah  dan  pembentuk  undang- undang. Permasalahan Kumpul Kebo ini merupakan  permasalahan  sosial  yang sering  terjadi  di  masyarakat  dan  tak jarang menimbulkan keresahan, sehingga  menuai  reaksi-reaksi  tertentu dari masyarakat. Perilaku Kumpul Kebo ini  merupakan  pelanggaran  norma kesusilaan  yang  berlaku  di  dalam masyarakat  dan  ketika  norma-norma
kesusilaan  ini  terus  dilanggar,  maka sanksi yang ada tidaklah cukup, sehingga diperlukan suatu norma   yang lebih tegas untuk  mengatasinya  yakni  norma hukum.
Meskipun  demikian,  penegakan hukum tidaklah hanya dimaknai sebagai menjalankan ketentuan undang- undang.  Penegakan  hukum  yang saklek menerapkan peraturan perundang- undangan  secara  kaca  mata  kuda dipengaruhi oleh paradigma atau aliran hukum  yang  secara  nyata  tumbuh  dan berkembang di
negara-negara demokrasi seperti Indonesia. Pandangan atau  paradigma  ini  sering  disebut dengan legal positivism .  Paradigma  ini dipengaruhi oleh aliran positif ( positivism )  yang  berkem  bang  di Perancis  pada  dua  dasawarsa  pertama abad ke-19 dengan proponen utamanya August Comte, seorang matematikawan terkenal yang kemudian menjadi
sosiolog kenamaan. 23
Menciptakan suatu norma hukum dapat  dimaknai  sebagai  memberikan pengaturan terhadap perbuatan Kumpul Kebo  sebagai  tindak  pidana  yang dilakukan dengan  proses  kriminalisasi. Pro  dan  kontra  yang  terjadi  baik  di dalam  masyarakat  itu  sendiri  maupun di  dalam  tim  penyusun  Rancangan
Undang-Undang Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (RUU-KUHP) perlu  ditempuh  suatu  kesepakatan dan merupakan jalan tengah untuk memutuskan  apakah  Kumpul  Kebo layak  dikriminalisasikan  atau  tidak. Faktor  yang  paling  penting  untuk diperhatikan  ialah dampak  yang  akan dialami masyarakat ketika Kumpul Kebo ini dikriminalisasikan.  Selama ini perkawinan  di  Indonesia  merupakan ranah  dari  hukum  privat  yang  tidak dapat  dicampuri  oleh  hukum  pidana.
23 Mukthie Fadjar, dan Ahmad Yulianto, 2014, Teori- teori Hukum Kontemporer , Setara Press, Malang, hlm. 8-9.
Namun,  di  sisi  lain  hukum  pidana haruslah menjawab kebutuhan masyarakat  akan  rasa  tenteram  dan kehidupan  masyarakat  tidak  boleh terganggu  oleh  perbuatan  menyimpang secara  sosial  seperti  Kumpul  Kebo, sehingga  di  dalam  perumusan  tindak pidana  Kumpul  Kebo  ini  pembuat undang-undang haruslah sangat berhati-hati  di  dalam  merumuskan unsur- unsur  perbuatan  dan  juga  berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan harus  didasarkan  pada pertimbangan yang matang.
Hukum  yang  baik  adalah  hukum yang  mampu  mengakomodasi  dan membagi  keadilan  pada  orang-orang yang  akan  diaturnya.  Kaitan  yang  erat antara  hukum  dan  nilai-nilai  sosial budaya  masyarakat  ternyata  bahwa hukum  yang  baik  adalah hukum  yang mencerminkan  nilai-  nilai  yang  hidup
dalam masyarakat. 24
Selain  itu,  pertimbangan  untuk mengkriminalisasikan  kumpul  kebo juga  harus mempertimbangkan  sebuah teori  yakni  hukum  progresif.  Hukum progresif  merupakan  suatu  pemikiran yang  ingin  mencari  cara  mengatasi keterpurukan  hukum  secara  lebih bermakna,  dalam  artian  pengubahan secara  lebih  cepat,  pembalikan  yang mendasar,  pembebasan,  terobosan  dan lain-lain.  Cara-cara  tersebut  dilakukan dengan  menekankan  “hukum  untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk  hukum”,  “berhukum  secara substansial, tidak artifisial”,  dan “berhukum secara holistik, tidak skeletonik. 25
Berpijak  dari  hukum  progresif, upaya  mengkriminalisasikan  kumpul kebo  perlu  mempertimbangkan  aspek
24 Kusnu  Goesniadhie,  “Perspektif  Moral  Penegakan Hukum  yang  Baik”, Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , Vol. 17. No. 2, 2020, hlm. 198-199.
25 M. Zulfa Aulia,  “Hukum  Progresif  dari  Satjipto Rahardjo:  Riwayat,  Urgensi,  dan  Relevansi”,
masyarakat  secara  luas  yakni  dampak bagi pelaku dan juga korban (masyarakat  yang  terusik).  Sebaliknya jika upaya kriminalisasi gagal, penegakan  hukum  terhadap    pelaku kumpul  kebo  dapat  ditempuh  melalui jalur non-penal. Upaya Non-Penal yang telah dilaksanakan di Indonesia menurut Sudarto yaitu “kegiatan patroli, kegiatan razia  dari  polisi  yang  dilakukan  secara kontinu di tempat tertentu dan kegiatan tersebut  berorientasi  kepada  pelayanan masyarakat  atau  kegiatan  komunikatif edukatif  masyarakat.  Selain  itu  upaya Non-Penal dapat memanfaatkan
kemajuan teknologi dan media massa”. 26
Kendati  upaya  non-penal  ini  dapat dilakukan, namun tetap harus
mempertimbangkan hak-hak asasi manusia  pelaku  kumpul  kebo,  sehingga tujuan  tertib  masyarakat  bisa  terwujud
Undang:  Jurnal  Hukum ,  Vol.  1,  No.  1,  2018,  hlm. 165.
26 Barda  Nawawi  Arief,  Masalah  Penegakan  Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 53.
tanpa merugikan pelaku.

## C. Kesimpulan
Kumpul  Kebo  sebagai  perbuatan yang menyimpang dari norma kesusilaan telah  menimbulkan  keresahan bagi  masyarakat.  Selain  dari  perbuatan Kumpul  Kebo itu  sendiri,  juga  timbul suatu  keresahan  terkait  dengan  tindak pidana  yang  bisa muncul  kemudian  hari akibat dari adanya  Kumpul Kebo  seperti aborsi, penganiayaan,
bahkan
pembunuhan. Dengan demikian, Kumpul Kebo  dalam  sudut    pandang  hukum pidana  dapat  pula  dianggap  sebagai faktor kriminogen dalam  terjadinya
tindak  pidana  yang  mungkin  dapat muncul  akibat  dari  perbuatan  tersebut. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (RUU- KUHP)  adalah  wujud  dari  upaya  untuk mengkriminalisasikan  Kumpul  Kebo sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dapat menjadi  solusi  atau  jawaban  dari
keresahan  masyarakat  selama  ini  terkait dengan  terjadinya  Kumpul  Kebo.  Akan tetapi  rumusan  dari  pasal-pasal  yang menyangkut  tindak  pidana  perzinahan ini perlu dirumuskan secara seksama agar tidak  menimbulkan  overkriminalisasi dan  justru akan merugikan bagi masyarakat  sendiri  akibat  adanya  pasal perzinahan ini.

## Daftar Pustaka
Buku
Arief,  Barda  Nawawi,  .2005, Bunga Rampai  Hukum  Pidana ,  Alumni,
Bandung.
_________________, 2012, Sebuah
Restrukturisasi/Rekontruksi  Sistem Hukum  Pidana  Indonesia ,  Badan Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang.
__________________,  2013,  Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.
Bassiouni,  M.  Cherif,  1978, Substantive
Criminal  Law ,  Charles  C.  Thomas
Publisher, USA.
Djamali,  R.  Abdoel,  2007, Pengantar Hukum Indonesia , PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
Kansil,  C.S.T,  1989, Pengantar  Ilmu
Hukum  dan  Hukum  Indonesia ,
Balai Pustaka, Jakarta.
Komisi Yudisial, 2010, Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia , Komisi Yudisial, Jakarta.
Marzuki,  Suparman,  2015, Sosiologi
Hukum , Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta.
Mertokusumo,  Sudikno  2008, Mengenal
Hukum:  Suatu  Pengantar ,  Liberty,
Yogyakarta.
Mukthie Fadjar, dan Ahmad, 2014, Teori- teori  Hukum  Kontemporer ,  Setara
Press, Malang.
Nonnet,  Phillipe  dan  Philip  Selznick,
2013, Hukum  Responsif ,  Terjemah
oleh Raisul Muttaqien. Nusa Media, Bandung.
Prasetya,  Teguh,  2012, Politik  Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Sembiring, Sentosa 2008, Hukum
Dagang ,  PT  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
Sudarto,  1981, Hukum  dan  Hukum Pidana , Alumni, Bandung.
______,  1983, Hukum  Pidana  dan Perkembangan  Masyarakat ,  Sinar Baru, Bandung.
______, 2009, Hukum Pidana I , Yayasan Soedarto, Semarang.

## Artikel Jurnal
Aulia,  M.  Zulfa,  “Hukum  Progresif  dari
Satjipto
Rahardjo:
Riwayat, Urgensi,  dan  Relevansi”, Undang:
Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1, 2018.
Goesniadhie,  Kusnu,  “Perspektif  Moral Penegakan  Hukum  yang  Baik”,

## Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol.
17. No. 2, 2020.
Krisnadwipayana,  I  Gst  Ag  Gd  dan
Ngurah  Wirasila,  AA,  “Pengaturan terhadap  Perbuatan  Kumpul  Kebo (Kohibitasi)  dalam  Pembaharuan Hukum  Pidana  Indonesia”, Jurnal Kertha Desa , Vol. 8, No. 7, 2020. M.  Yasin  Al  Arif,  “Penegakan  Hukum dalam Perspektif Hukum
Progresif”, Jurnal  Hukum  Undang ,
Vol. 2, No. 1, 2019.
Mahendra,  Gede  Bisma,  dan  I  Gusti Ngurah  Parwata,  "Tinjauan  Yuridis Terhadap  Perbuatan  Kumpul  Kebo
( Samen Leven ) Dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana  Di Indonesia." Jurnal  Kertha  Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana ,  Vol.  8,  No.  06,  Tahun 2019.
Rizal,  Pahrur,  "Dasar  Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembaharuan
Hukum  Pidana  Indonesia”, Jurnal Media  Bina  Ilmiah ,  Vol.  15,  No.  1, 2020.
Sari  Harahap,  Diah  Ratu,  “Kriminalisasi Kumpul  Kebo”, Jurnal  Yuridis , Volume 13, No. 15, 2011. Soponyono, Eko, “Kebijakan Kriminalisasi  Kumpul  Kebo  dalam Pembangunan  Hukum  Pidana  di Indonesia:, Jurnal Masalah-
Masalah  Hukum ,  Jilid  42  tahun 2013.
Sugiyanto,  Eko,  and  Budhi  Wisaksono
Pujiyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana Perzinahan", Diponegoro Law Journal , Vol. 5, No. 3, 2016.
Sulistiyono,  Budi,  Purwadi,  Hari,  dan Hartiwiningsih, “Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo ( Cohibitation ) dalam Hukum
Pidana  Indonesia”, Jurnal  Hukum
dan Pembangunan Ekonomi , Vol. 6,
No. 2, 2017.
Yadyn, Abdul Razak, Aswanto,
“Problematika  Penegakan  Hukum di  Indonesia  Menuju  Hukum  yang Responsif  berdasarkan  Nilai-Nilai Pancasila”, Hasanudin Law Review ,
Vol. 2 No. 1, 2015.

## Internet
Detikcom,  “Fenomena  Kohabitasi  Kaum
Urban
Jakarta”,
https://news.detik.com/x/detail/inter meso/20210912/Fenomena-
Kohabitasi-Kaum-Urban-Jakarta/ ,
diakses tanggal 04 Februari 2022.