## KEADAAN COVID-19 SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN BAGI PELAKU BISNIS
Juliastrid 1 , Devina Novela 2 , Diana 3
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: katiliastrid4@gmail.com , devinanovela1411@gmail.com , da074541@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Covid-19, Force Majeure, Kebijakan Covid-19  merupakan  salah  saju  jenis  virus  varian  terbaru  yang  menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk  menanggulangi  persebaran  virus  ini.  Selain  berdampak  bagi  Kesehatan tetapi  juga  berdampak  di  bidang  perekonomian  masyarakat.  Dengan  adanya pembatasan  membuat  para  pihak  yang  mempunyai  perikatan  perjanjian  tidak dapat  memenuhi  kewajibannya,  hal  tersebut  bisa  dikatan  sebagai  wanprestasi. Namun  hal  tersebut  bisa  dibenarkan  Ketika  ada  keadaan  yang  memaksa  atau Force  Majeure.  Terdapat  perbedaan  antara  Force  Majeure  Civil  Law  dan Common  Law  yang  terletak  pada  kesepakatan  dan  pembuktian,  kemudian Ketentuan  dalam  KUHper  telah  dijelaskan  bahwa  Keadaan  Covid-19  dapat dikatakan  sebagai  Force  Majeure  apabila  memenuhi  4  unsur.  Dan  kebijakan pemerintah  disaat  menanggulangi  Covid-19  sesuai  dengan  Kepres  dapat dikategorikan sebagai Force Majeure dengan aspek peristiwa tak terduga seperti benca alam dan lainnya.
ABSTRACT Keywords: Covid-19, Force Majeure, Polic Covid-19 is one of the newest types of virus variants that has caused unrest in society. Therefore the government made various policies to tackle the spread of this virus. In addition to having an impact on health, it also has an impact on the community's economy. The existence of restrictions makes the parties who have an agreement unable to fulfill their obligations, this can be said to be a default. However, this can be justified when there are compelling circumstances or Force Majeure. There is a difference between Force Majeure Civil Law and Common Law which lies in agreement and proof, then the provisions in the Civil Code have explained  that  the  Covid-19  situation  can  be  said  to  be  a  Force  Majeure  if  it fulfills  4  elements.  And  government  policies  when  tackling  Covid-19  in accordance with the Presidential Decree can be categorized as a Force Majeure with aspects of unexpected events such as natural disasters and others.

## PENDAHULUAN
Corona Virus Disease (COVID-19) dilaporkan masuk ke Indonesia pada awal maret 2020, Lonjakan kasus terus meningkat setiap harinya dimana wabah ini semakin meluas penularannya. Persebaran  virus  ini  bisa  melalui  kontak  langsung  maupun  tidak  langsung.  Oleh  sebab  itu masyarakat indonesia kian resah dikarenakan Covid-19 merupakan jenis virus terbaru yang belum diketahui  cara  penanggulangannya.  selain  berdampak  pada  Kesehatan  tetapi  Wabah  ini  juga menyebabkan perubahan sosial yang telah banyak mengubah kehidupan bermasyarakat sehingga
muncul  kesalahpahaman,  rumor,  dan  informasi  yang  salah  memicu  stigma  dan  diskriminasi terhadap pasien Covid-19.
Untuk mencegah persebaran virus ini pemerintah  Indonesia membuat  beberapa kebijakan sebagai Langkah memutus rantai persebaran virus diantaranya; Membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Menghentikan dan menutup semua kunjungan WNA ke Indonesia, larangan mudik bagi perantau ke daerah asalnya.  Namun berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah ternyata belum mampu untuk menekan laju persebaran Covi-19. Oleh sebab itu pemerintah memutuskan untuk mengambil keputusan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Kebijakan  ini  ditetapkan  di  beberapa  Provinsi  yang  memiliki  tingkat  kasus  yang  cukup tinggi.  Pembatasan  ini  meliputi;  pembatasan  sekolah  dan  kerja  tatap  muka  sehingga  dilakukan dengan  daring,  pembatasan  kegiatan  keagamaan,  pembatasan  kegiatan  ditempat  atau  fasilitas umum, pembatasan moda transportasi umum, dan lainnya. Dengan adanya pembatasan ini dapat mengurangi  interaksi  antar  individu  diharapkan  mampu  menekan  laju  pertumbuhan  virus  ini. Pembatasan  ini  memicu  terjadinya  berbagai  fenomena  seperti  masker  dan  hand  sanitizer  yang langka dan kenaikan harga yang drastis, panic buying membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mengumpulkan makanan sebagai persediaan.
Menurut Pengamat Ekonomi dari Center of reform on economics (CORE), Kebijakan PSBB ini dinilai tidak memberikan dampak ekonomi yang begitu besar jika dibanding dengan kebijakan Lock Down.  Namun kebijakan ini memicu ketidakpastian yang lebih lama pada ekonomi, salah satunya kelangsungan usaha yang dikhawatirkan terganggu. Seperti perjanjian yang telah dibuat oleh  para  pihak  sebelum  pandemi  menjadi  tidak  berjalan,  kemudian  akibat  adanya  pembatasan sosial  membuat  tertundanya  transaksi  bisnis  sehingga  membuat  sekamin  menurunnya perekonomian  Indonesia.  Terlebih  dimasa  pandemic  ini  pelaku  usaha  mengalami  situasi  yang kurang kondusif dalam perjanjian alibat sistem Work From Home, perlu diketahui bahwa tidak semua perkerjaan dapat dilakukan secara online.
Hal ini membuat para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena pemasukan yang kian menurun bahkan bisa dikatakan usaha tidak berjalan sama sekali. Apabila para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya maka dianggap sebagai wanprestasi, karena kelalaian dari debitur dimana  dalam  pemenuhan  kewajiban  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  didalamnya.  Wanprestasi seorang debitur berupa empat macam yaitu: Sama sekali tidak dapat menyanggupi apa yang akan dilakukannya,  tidak  melaksanakan  yang  dijanjikan  sesuai  dengan  sebagaimana  semestinya, terlambat  melakukan  apa  yang  dijanjikan,  melakukan  sesuatu  yang  seharusnya  tidak  boleh dilakukan.
Kealpaan si debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman.  Dalam lingkup hukum wanprestasi dapat dibenarkan apabila debitur lalai melakukan  kewajiban  sehingga  gagal  memenuhi  suatu  perjanjian,  dibuktikan  dengan  adanya keadaan yang memaksa (force majeure) sehingga tidak dapat dihindari atau diprediksi sebelum ia melakukan kewajibannya seperti bencana alam. Force majeure merupakan konsep dalam hukum perdata  yang  diterima  keberadaanya  sebagai  prinsip  dalam  hukum.  Keberadaan  force  majeure dapat diterima Ketika objek yang menjadi tujuan pokok hilang sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak melakukan kewajiban.
Keadaan tersebut dapat ditujukan terhadap pelaksanaan fisik dan hukumnya bukan hanya karena  kesulitan  dalam  melaksanakan  kewajibannya.  Konsep  force  majeure  sendiri  dilihat  dari kondisi  konkret  dalam  halangan  para  pihak  saat  melaksanakan  kewajiban  perjanjian.  Dalam sebuah  kontrak  force  majeure  akan  memberikan  konsekuensi  bagi  para  pihak  yang  dinyatakan bukan  sebagai  wanprestasi,  dimana  keadaan  debitur  tidak  wajib  membayar  ganti  rugi  dan pembatalan karena perikatannya terhapus membuat kreditur tidak dapat menuntut.).

## METODE
Pada penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis Normatif, kenapa dikatakan yuridis normatif seperti yang telah di kemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum normatif. metode ini digunakan karena pada penelitian ini lebih  difokuskan  pada  peraturan-peraturan  tertulis  ataupun  bahan  hukum  lainnya  dengan  data bersifat  sekunder yang ada di  perpustakaan. dengan adanya penelitian ini  kami berharap dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagaimana perbandingan force majeure civil law dan common law ?
Force  majeure adalah  keadaan  memaksa  ( overmatch) yang  menyebabkan  debitur  gagal menjalankan  kewajibannya  kepada  pihak kreditur karena  kejadian  di  luar  kuasa  mereka. Misalnya, terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, epidemik, perang, kerusuhan, dan  sebagainya.  Istilah  tersebut  juga  dikenal  dengan  keadaan  kahar  dalam  Bahasa  Indonesia. Sedangkan  pada  Bahasa  Prancis,  secara  harfiah  pengertian force  majeure adalah  kekuatan  yang lebih besar (Santoso, 2021).
Secara  umum,  sejumlah  peristiwa  yang  bisa  digolongkan  dalam force  majeure ketika terjadi  tanpa  bisa  diduga,  di  luar  kuasa  pihak  terkait,  dan  tidak  bisa  dihindari.  Biasanya, klausul force majeure hampir selalu ada di dalam setiap kontrak perjanjian antara dua belah pihak. Keberadaan force  majeure berguna  untuk  mengantisipasi  hal-hal  yang  mungkin  bisa  terjadi  di masa  depan  dan  berpotensi  menyebabkan  kerugian  antar  pihak  bersangkutan.  Sebagai konsekuensinya,  pihak  debitur  bisa  dibebaskan  dari  tuntutan  ketika  berada  dalam  kondisi force majeure (Kharisma, 2020) .
Force  majeure  berdasarkan  Civil  Law    Apabila  force  majeure  dapat  dibuktikan  maka debitur  tidak  bertanggung  gugat  atas  kerugian.  Force  majeure  merupakan  doktrin  yang  berdiri sendiri,  dengan  kata  lain  tetap  melindungi  debitur  yang  beritikad  baik  meskipun  kontrak  tidak memiliki klausul khusus force majeure. Dalam hal asas rebus sic stantibus berlaku, debitor tidak dapat dinyatakan wanprestasi akibat perubahan keadaan, namun membuka  peluang negosiasi.
Force majeure berdasarkan Common Law Force majeure berlaku berdasarkan kesepakatan dan akan berlaku apabila klausula force majeure  dimasukkan dalam kontrak Pihak dalam kontrak dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi prestasi apabila prestasi tersebut mustahil atau terlalu
sulit  untuk  dipenuhi  yang  bukan  karena  kesalahannya  Apabila  force  majeure  dapat  dibuktikan maka  kontrak  dianggap  berakhir  dan  tidak  ada  pihak  yang  menanggung  kerugiannya  (Rasuh, 2016).
Indonesia sendiri menganut sistem hukum civil law yang mana force majeure yang dapat dibuktikan oleh debitur maka ia bebas dari tuntutan dan tidak dianggap wanprestasi. Akibat adanya pandemi  covid  juga  menyebabkan  beberapa  retail  di  Indonesia  mengalami  gulung  tikar,  karena masyarakat enggan untuk belanja berlama-lama di luar rumah. Salah satu yang terkena dampak pandemi covid dan harus gulung tikar adalah Ramayana.
PT  Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  (RALS)  menutup  19  gerai  atau  toko  miliknya  sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada 2020 lalu. Bagaimana kondisi keuangan perusahaan terkini?  Dikutip  detikcom  Sabtu  (11/9/2021)  dari  dokumen  yang  diunggah  Ramayana  di  laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Ramayana berhasil membukukan laba Rp 137,82 miliar pada semester I-2021, naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di Rp 5,361 miliar (Yadnyana & Wati, 2011).
Perusahaan ritel toko serba ada itu juga berhasil menekan biaya operasional pada semester I-2021 menjadi Rp 657,69 miliar dari sebelumnya Rp 670,30 miliar di semester I-2020. Namun, ada beberapa hambatan yang dialami Ramayana sepanjang semester I-2021, yakni melemahnya ekonomi  akibat  Pandemi  COVID-19,  penurunan  pendapatan/daya  beli  masyarakat,  penutupan sementara dan pembatasan operasional gerai, dan penurunan pendapatan sewa.
Ada beberapa strategi yang dilakukan perusahaan, yaitu mengoptimalkan penjualan online, mempertahankan  keberadaan  gerai,  restrukturisasi  penggunaan  space,  remerchandising  produk, melanjutkan  konsep  life-style  mall,  dan  pengendalian  biaya  secara  ketat.  Pada  kasus  Ramayan tersebut  sudah  jelas  bahwa  sistem  hukum  civil  law  yang  dianut  oleh  Indonesia  yang  menjadi anutannya.

## Apakah Covid-19 dapat dikatakan sebagai force majeure dan pada keadaan sekarang pasca Covid-19 bisa dikatakan sebagai force majeure?
Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia telah membawa pengaruh serius terhadap kehidupan manusia. Tidak hanya dalam bidang kesehatan, pandemi juga berdampak pada perekonomian. Berdasarkan laporan dari CSIS (26 maret  2020) bahwa pandemi memperlambat pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Adanya  fenomena panic  buying dan  menurunnya  indeks harga saham serta lesunya industri pengolahan (manufaktur) membuat representasi akibat pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dalam praktik bisnis, Covid-19 menjadi perdebatan pelaku usaha yang terikat dengan kontrak bisnis dan memenuhi prestasi. Para debitur menjadikan Covid-19 sebagai alasan membatalkan sebuah bisnis (Sugiarti, 2020).
Kemudian apakah keadaan Covid-19 ini dapat dikatakan sebagai force majure , sebenarnya dapat dilihat pada peraturan mengenai force majeure dalam pasal 1244 KUHPerdata, pasal 1245 KUHPerdata,  pasal  1444  KUHPerdata,  dan  pasal  145  KUHPerdata.  Dalam  pasal  ini  dapat diidentifikasi  unsur-unsur  suatu  keadaan  yang  dapat  dikatakan  sebagai force  majeure. Pertama,
unsur “peristiwa yang tidak terduga”. Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai force majeure apabila keadaan tersebut tidak terduga atau tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kedua, unsur “tidak dapat dipertanggungjawabkan  kepada  debitur”.  Ketiga,  unsur  “tidak  ada  itikad  buruk  dari  debitur”. Terhalangnya debitur untuk memenuhi prestasi bukan dikarenakan kesengajaan, kelalaian, ataupun itikad  buruk  dari  debitur  melainkan  karena  adanya  pandemi. Apabila  tidak  ada  pandemi,  maka para  pihak  akan  berkomitmen  dalam  menjalakan  kewajiban  kontraktual  dengan  itikad  baik. Keempat, unsur “keadaan itu menghalangi debitur berprestasi”. Terkait dengan pandemi covid-19 pihak debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi karena ini bersifat tidak terduga (Abdul Wahid et al., 2022).
Terdapat  dua  konsep  dalam  force  majeure  yaitu  Force  majeure  absolut  keadaan  dimana debitur tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajibannya, dan force majeure relatif Ketika debitur masih mungkin untuk memenuhi kewajibannya. Dari dua konsep tersebut untuk keadaan sekarang pasca pandemic covid-19 tidak menjadi alasan perusahaan melakukan force majere. Saat ini  Indonesia  berada  pada  masa  pemulihan  ekonomi  dimana  semua  perusahaan  Kembali beroperasional  dengan  strategi  perusahaan  dalam  mengoptimalkan  perusahaannya  agar  bangkit dari dampak yang diberikan selama Covid (Goma, 2021).
Namun force majeure akan berlaku Ketika salah satu pihak positif Covid-19, mengingat angka kenaikan Covid Kembali naik dengan kasus baru 2.417 orang yang positif pada laporan hari kamis mei 2023 (Kharisma, 2020). Dengan begitu pihak debitur berada pada keadaan yang tidak memungkinkan  untuk  memenuhi  kewajiban  dalam  perjanjiannya.  Pada  keadaan  ini  berarti perusahaan mengalami force majeure absolut. Sehinga tertundanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak karena salah satu pihak positif akibat dari naiknya Covid-19. Walaupun saat ini Covid-19 sedang naik tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat karena penerapan sekarang lebih situasional.  Tetapi  kita  juga  harus  waspada  dengan  mematuhi  protokol  Kesehatan  yang  telah dianjurkan oleh pemerintah.

## Apakah kebijakan Pemerintah semasa covid dapat dikatakan force majeure ?
Keputusan  Presiden  Joko  Widodo  yang  secara  resmi  memutuskan  Covid-19  sebagai bencana  nasional,  bisa  menjadi  alasan  kuat  merujuk  keadaan  kahar  (force  majeure).  Seperti diketahui,  Jokowi  resmi  meneken  Keputusan  Presiden  (Keppres)  12/2020  tentang  Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, pada Senin (13/4/2020). Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera Bivitri Susanti menjelaskan Keppres ini merupakan landasan hukum kuat untuk merujuk pandemi Covid-19 sebagai keadaan tak terduga, walaupun terbilang terlambat untuk dikeluarkan (Rasuh, 2016).
Keppres  ini  memang  punya  konsekuensi  tak  terpenuhinya  berbagai  kewajiban  kontrak bisnis,  akibat  Covid-19  sebagai  'sesuatu  hal  yang  tak  terduga'  seperti  tertuang  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun demikian, Keppres ini penting sebagai landasan hukum
berbagai  regulasi  dan  relaksasi  yang  diterbitkan  pemerintah,  termasuk  realokasi  angaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Seperti diketahui, keadaan kahar merupakan salah satu klausa  yang  sering  tercantum  dalam  suatu  perjanjian/kontrak  pokok  dan  kerap  diterjemahkan sebagai 'keadaan memaksa'. Suatu peristiwa yang tak terduga seperti bencana alam atau bencana nasional, terorisme, perang, biasanya termasuk keadaan kahar, yang sebelumnya juga harus bisa dibuktikan secara hukum (Setiadi, 2000).
Selain  itu, Badan  Arbitrase  Indonesia  (BANI)  menyatakan  pandemi  virus  Corona  jenis baru atau Covid-19 dapat dikategorikan sebagai salah satu kasus force majeur atau keadaan kahar. Keadaan tersebut sudah barang tentu akan mengganggu kelangsungan kontrak dalam bisnis yang mereka lakukan, yang tentunya akan menimbulkan berbagai sengketa bisnis. Anggota Arbiter Bani Nindyo Pramono keadaan kahar adalah keadaan dimana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur karena kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, epidemi, kerusuhan, perang dan sebagainya.
“Fenomena  Covid-19  ini  dapat  dikategorikan  sebaga  salah  satu  kasus  force  majeure, meskipun  bukan  termasuk  force  majeur  absolut,  melainkan  force  majeur  subjektif  atau  nisbi. Keadaan kahar subjektif atau nisbi dapat  menjadi  pembelaan debitur untuk  menunjukan bahwa tidak  terlaksananya  apa  yang  dijanjikan  disebabkan  hal  yang  sama  sekali  tidak  dapat  diduga. Kemudian debitur juga tidak dapat berbuat apa apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul. Sementara  itu,  akibat  hukum  dari  keadaan  kahar  bergantung  pada  sifat  dari  kewajiban,  serta ketentuan  dalam  perjanjian.  Kemudian,  ia  pun  memaparkan  beberapa  poin  akibat  dari  keadaan kahar (Rasuh, 2016).
Debitur tidak perlu membayar ganti rugi, dasar untuk melakukan renegosiasi perjanjian di antara para pihak dan bila keadaan memaksa yang bersifat objektif dan tetap maka perikatan itu batal. Di sisi lain, Wakil Ketua International Mediation and Arbitration Center (IMAC), Eko Dwi Prasetiyo mengatakan, penurunan perekonomian negara yang diakibatkan wabah ini berdampak besar terhadap melemahnya perekonomian negara. Hal itu menjadikan timbulnya kesulitan dalam memenuhi  kewajiban  kontraktual  dan  menjadi  potensi  sengketa  kontraktual.  Bahwa  sebelum masuk penyelesaian sengketa, terdapat satu cara untuk melakukan pencegahan terhadap sengketa. Terdapat suatu mekanisme yang dikenal dengan pendapat yang mengikat atau binding opinion.
Binding opinion merupakan satu-satunya kelebihan yang  ada di  undang-undang arbitrase Indonesia.  Binding  opinion  ini  bukan  termasuk  penyelesaian  sengketa,  melainkan  hanya  untuk mengakomodir  perbedaan  penafsiran  dari  perjanjiannya  (Sugiarti,  2020).  Sementara  jika  hasil binding opinion tidak dilaksanakan, maka pihak yang bersangkutan masih mempunyai hak untuk menuju  pada  proses  penyelesaian  berikutnya.  Penyelesaian  sengketa  dapat  dipilih  melalui  cara nonadjudikasi  atau  adjudikasi.  Cara  nonadjudikasi  bisa  dalam  bentuk  konsultasi,  negosiasi, mediasi,  konsiliasi,  dan  penilai  ahli.  Sedangkan  adjudikasi  dapat  dalam  bentuk  arbitrase  atau pengadilan

## KESIMPULAN
Tidak ada yang mengharapkan terjadinya pandemi dalam terjadinya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak.  Pandemi Covid-19 dikualifikasikan sebagai force majeure penting untuk menjaga situasi dan kondisi ekonomi agar tetap stabil. Pembatalan kontrak bisnis secara sepihak juga dapat dihindarkan apabila para pihak dapat memahami akibat hukum pandemi Covid-19  dalam  kontrak.  Kebijakan  pemerintah  terhadap  Covid-19  sebagai  suatu  keadaan memaksa  (force  majeure)  sehingga  menyebakan  kerugian.  Wabah  pandemi  Covid-19  hanya bersifat  menunda  pemenuhan  kewajiban  debitur  kepada  kreditur.  Untuk  melindungi  para  pihak dan  memastikan  debitur  untuk  tetap  memenuhi  kewajiban  kontraktualnya,  maka  renegosiasi kontrak penting untuk dilakukan. Agar tetap mengindahkan azas konsensualisme, azas kebebasan berkontrak,  azas  itikad  baik,  dan  azas  proporsionalitas  dalam  renegoisasi  kontrak  maka  akan melahirkan kontrak baru sebagai upaya sekaligus jalan tengah yang terbaik bagi para kedua belah pihak.
Sesuai  dengan  sistem  hukum  Indonesia  yang  menganut  sistem  Civil  law,  dalam  Force Majeure terdapat perbedaan antara sistem Civil Law dan Common Law. berdasarkan Civil Law apabila Force Majeure dapat dibuktikan maka debitur tidak bertanggung gugat atas kerugian. Force majeure  berdasarkan  Common  Law  Force  majeure  berlaku  berdasarkan  kesepakatan  dan  akan berlaku apabila klausula Force Majeure imasukkan dalam kontrak Pihak dalam kontrak dibebaskan dari  kewajiban  untuk  memenuhi  prestasi.  Sesuai  dengan  pasal  1244  KUHPerdata,  pasal  1245 KUHPerdata,  pasal  1444  KUHPerdata,  dan  pasal  145  KUHPerdata,  keadaan  covid  dapat dikategorikan sebagai Force Majeure apabila telah memenuhi empat unsur diantaranya; peristiwa yang tidak terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, tidak ada itikad buruk dari debitur,  keadaan  itu  menghalangi  debitur  berprestasi.  Dan  kebijakan  pemerintah  dalam menanggulangi dampak persebaran virus Covid-19 juga termasuk kedalam force majeure sesuai dengan pernyataan BANI dimana Covid-19 merupakan salah satu kasus force majeur atau keadaan kahar. Keadaan tersebut sudah barang tentu akan mengganggu kelangsungan kontrak dalam bisnis yang mereka lakukan, yang tentunya akan menimbulkan berbagai sengketa bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahid, S. H. I., Kn, M., Rohadi, S. T. I., SH, M., Badriyah, S. M., & SH, M. (2022). Serba- Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia . Deepublish. Goma, E. I. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Isu Kependudukan di Indonesia. Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi , 5 (1), 33–42. Kharisma, D. B. (2020). Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure. Jurnal RechtsVinding Online. Media Pembinaan Hukum Nasional .
Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum , 4 (2).
Santoso, B. (2021). PEMBAHARUAN HUKUM . Unpampress.
Setiadi,  E.  (2000). Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Kasus-Kasus  Korupsi  Dalam Menciptakan Clean Government . Bandung Islamic University.
Sugiarti,  Y.  (2020).  Keabsahan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Karena  Force  Majeur  Di  Masa Pandemi Covid-19. Justitia Jurnal Hukum , 4 (2).
Yadnyana, I. K., & Wati, N. W. A. E. (2011). Struktur kepemilikan, kebijakan dividen dan nilai perusahaan manufaktur yang go Public. Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 15 (1).

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License