## PEMBANGUNAN HUKUM DAN  HAKASASI MANUSIA DI INDONESIA
Lindra Darnela*

## Abstract
Tba'e an some changts totmdr lau pnuaion of htnan igha. UUD 1945 i: not at aatmnofutite asKIS onrtilation. To owrame tlx pnbbns, tlsc gtunmmt na& an antendmmt to UUD 1945
section 28, to gtrv  nore hn, Pml4cfron for  funan ngbt
Kata kunci: pembangtnat fuksn, Hak Asasi Manuia, b*tn pngvsf

## A- Pendahuluan
Pembangunanl hukum nasional pada  dasarnya merupakan upaya untuk membangun suatu tata hukum nasional yang betlandaskan  kepada iiwa dan  kepribadran bangsa. Secara konkrit, pembangunan nasional berarti  pembentukan kaidah-kai&h hukum batu untuk mengatur  betbagai  bidang kehidupan masyarakat.
* Magister }lukum dan Doseo  tetap  Hukum  Internasional UIN Suoan Kalijag Yogyalarta.
' Secere umum pembanguaan diertikan sebagai suatu Laa yaog digunlkan  untuk menjelaskan ptoses dan usaha meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budayz, infre- struktur  masyarakat, dan sebagainya. Dengan  pemahatneo  seperti itu, pembaogunan diselaietkao  deagan  perubahan sosid. Di pihak laio, ada pandangan minorites bahwa pembangunan  adalah  sebuah tlnnn4 sluait  paham, etau suatu pendirian  bahkm suatu ideologi dan teori tertentu tmang perubahen sosid. Mansour Fakth, Rtrnbrya Tori Pcaba4nax fur Cbbabasi, (Yogyakart - Pusulo pelajar dan Insist Prcss, 2008), hd. 10.
Al-Mmihij, vol. 3 No 1 Jaauari -Jrmi 2oo9 83

## Lindra  Damela
Pembangunan hukum diatahkan  unnrk  memenuhi  kebutuhan  hukum masyatakat yang sedang membangun,  mengatahkan,  mengantisipasi perubahan sosial, dan untuk mewuiudkan  cita-cita  masyatakat  adil &n makmul
Sebagai salah satu komponen pembangunan  nasional, pembangunan hukum mempunyai hubungan y^ng  et^t d^n interdependensi dengan  berbagai  sektor pembangunan la:nnya  seperu ekonomi, politik, budaya  dan penahanan keamanan.  Dengan demikian,  pembangunan hukum bukanlah suatu ptoses  yang otonom, melainkan  sebuah  proses  yang heteronom. Arunya, pembangunan hukum tidak bisa  dilepaskan dad sektot-sektor pembangunan lainnya.
Hubungan yang dihaapkzn antar betbagai sektot pembangunan a&lah hubungan  yang saling menuniang untuk kemajuan masrng- masing, tetapi  masih tetap berada  dalam alur pencapaian  tuiuan bersama. Merumuskan antara  pembangunan hukum dan bidang pembangunan  lainnya bukao suatu yang mudah.  Petanan hukum sebagai alat rekayasa sosia.l (tlcial enginccing) dalam proses pembangunan, bukan hanya berfungsi  unhrk  mendotong &n memacu perkembangan  pembanguoan bidaog-bidaog  lainnya, tetapi iuga mengarahkan dan mengendalikan  ptoses petubahan sosial agat tidak men)'rmpang dari cita-cita  konstitusi.
Dalam ketetkaitan antar betbagai  sektot pembangunan, pembangunan  hukum harus dilihat dari  berbagi sudut pan&ng, sebab hukum bukan  hanya  menghendaki  kesejahteraan lahir, tetapi  yang utama  adaleh ketenftaman hidup yang terkandung dari perasaan keadilan masyataket. Masalah  pembangunan hukum nasional, mencakup pilihan nilat, bentuk, &n isi, dan  peranan sosial hukum dalam  pembangunan bangsa.2
Petsoalan selaniumya adalah memilih  ienis hukum yang dibutuhkan dan  diutamakan.  Pilihan-piJihan  tersebut mengandung
1 M. Busyro Muqoddas, dkk., Poltk Pcabangrut Htbtn Nasioml (ogyakarta: UII Pres,  1992),  hal. vii
84 Al-Maaihii, Vol. 3 No. l Januari -Juni 2009
Pembangunan Hukum dan  Hak Asasi Manusia
konsekuensi  dengan  kelebihan dan kelemahatrnya tersendiri. Jila memilih  hukum emansipatif,  maka sasaran utamanya adalah perlindungan  hak asasi manusia (HAlvf) dan pemenuhan tasa keadilan  masyamkat.  Kelemahanoya, hukum ini kutang  mampu melaksanakan  peranan  rekayasa sosial secara  cepat  dalam menuniang mobilitas  pembangunan bi&rg-bidang lainnya. Hel tetsebut teriadi karena  penyelesaian konflik-konflik hukum yang timbul akibat  proses pembangunan  harus diselesaikan  dengan prosedur yang  pan  ang dafl memakan waktu yznglzma,se&ngkan pembangunan  menghendaki sesuatu berjalan secara cepat  dengan  biaya  murah.
Sebaliknya,  hukum refresif dapat  memainkan  peranan  yang besat sebagai zlat rekay*st sosial untuk mendotong  dan  memrniang mobilitas pembangunan. Namun, hukum yang seperti ini dalam penerapannya  seringkali menerjang nilzi-nilai keadilan dan HAM.
Dilema yang  sama  aken ditemui  pula dalam menentukan nilai dasar hukum yang dituangkan  drlom peratruan penmdang-undangan.
Jika nilai  kepastian hukum dan kem^nf^ tz:n sosial yang ditonjolkan,
ma,ka tz ahan mampu  merekayasa mobilitas pembangunan,  tetapi dalam pelaksanatnrya 'tt )uga  sering menin&s  nilai-nilai keadilao dan hak-hak masyarakat. Nemun sebaliknya, iika nilai kepasuan hukum  dan  keadil2n  diutamakan,  maka ia dapat memenuhi  tuntut2n rasa keadilan masyatakat, tetapi lamban dalam mendorong mobilisasi pembangunan.
Tulisan ini akan melihat bagaimana  proses  pembangunao hukum di Indonesia  dahtn  melindungi  hak-hak asasi masyarakat &n nilai-nilai  keadilan, dan  sekilas menggambatkan  televansinya  dengan pembangunan ekonomi negara. Dalam pembahasannya,  pertama akan membahas ketelkaitan antara pembangunan hukum dan HAM, kemudian  menggambatkan alur  pembangunan hukum yang teriadi dalam seiarah  Indonesia,  perkembangan  peraturan  dalam hal mengaktualisasikan HAM,  rLn tetakhil  anrlisa hukurn yang tePat untuk  mengakomodasi  persoalan 11114 dsng.n  betkaca .Lri seiatah pembangunan hukum sebelumnya.
Al-M,'t;hii, Vol. 3 No. 1 Januati - Juni 2009 85

## Lindra  Darnela

## B. Pembangunan Hukum dan IIAM
Istilah pembangunan hukum bisa dikatakan  merupakan  hal yang baru dibandingkan  "pembangunan ekonomi"3 dan "pembangunan  politik".a  Menjadi  pettanyaan adalah,  apa  yang dimaksud  dengan  pembangunan  hukum.  Banyak  definisi yang mempetkaya istilah ini, namun lebih sederhananya  dalam kooteks Indonesia, pembangunan hukum bisa diartikan sebagai perubahan sistem hukum,  dad sistem hukum  kolonial  dan sistem adat (yang diiiwai sistem hukum  Islam), menyatu  menjadi  sitem hukum nasional yang meniamin  terlindunginya  hak-hak dasar masyarakat  (ci!il nghQ. Pembangunan hukum juga betatti meninggalkan  sistem hukum kolonial  yang menjamin  kepentingan  penia,ah, serta mengkomptomikan  hukum  adat  ke dalam  satu  sistem  hukum nasional  yang melindungi kepentingan  masyarekat  banyak  @ukan hanya  golongan  elit).
Hak Asasi  Manusia (HAItf adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata  karena  ia manusia. Umat  manusia memilikinya bukan karena diberikan  kepa&nya  oleh masyarakat  atau berdasarkan hukum positif,  melainkan semata-mata berdasarkan  martabatnya sebagai  manusia.5  Secara obyektif HAM berhubungan dengan ko&at manusia  sebagei makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu HAM memiliki dua landasan yaitu:- pertafia,  landasan  yang  langsung yartu kodlat rn nusu;  kedta,landasan yang lebih dalam yaitu Tuhan  sendiri yang menciptakan manusia. Dalam  konteks negara  yang diatur secara hukum, HAM terbagi dalam  dua ketegod  yitul. penana, ha,k-hak yxtg hatyr dimiliki oleh p^t^ w^tg negara dari negara  yang
' Istilah pembanguom  ekonomi  semekin meo&pat  temp.t delam ilrnu ekonomi  setelah Pereng Dunia  Kedua, meskipuo akemlz sudah kuat sejak Revolusi Industri.  Lihat Affaa G affar,  "Pembangunan Hukum dan Demokrasi," dalam Muqoddas  dl& ., PofiiL Petbaaynat H*w, hal. 103. ' Istilah pearbangunao politik telah  rnemperkaya studi  ilrnu  politik sudah lebih  dari seperempet  abed,  dan di Indonesia  sudah dikembrngkan sekitar  due  decade lebih. Lhat  I&Z 5 Jrck  Doonely, Uniutat Htaat Rigltt h ThoA ard Prucri.t (Ithace and London:: Comell  University Press, 2003), hal 7-21; Mawie Ctanston,lVba at H*rd, Wrr? (New York Taptinger, 1973), hal. 70.
86
Al-Maaihii, \'ol. 3 No 1 Januad - Juoi 2009
Pembangunan Hukum  dan Hak Asasi Manusia
betsangkutan  (rak-hak  warga n egxa), dzrr kcdu, hak-hak yang pa& dasarnya dimiliki semua yang betdomilisi di oegata yang
bersangkutan.6
Delem  hukum  intemasonal  rumusan  tentang HAM dituangkan ddarn lhe U wrsal De chraiot oJ Hrnan Nghts yang diumumkan  oleh Maielis  Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Deklatasi universal FIAM @UHAf\! ini diteapkan sebagai  suatu norma yang tidak mengikat, sebzgri common standard of achieunazd  meskipun lambat  leun  meniadi hukum kebiasaan internasional.  Dengan banyaknya tuntutan masyarakat dunia untuk mempethatikan persoalan HAM,  DUHAM dengan dua kovenannya,  banyak diratiEk"si  oleh  oegara-negata,  sehiogga  kodiEkasi ini diperlakukan sebagai salah satu sumber hukum internasional,  yaitu perjanjian htemasional (tnalies). DeHztzsi  univetsal ini yuga dipan&ag sebagai suatu kodifikasi  prinsip-prinsip  hukum  umum  yang juga merupakan sumbet  hukum  intemasional.
Dad pengettian di atas, pembangunan hukum  mutlak harus mengusung hak-hak asasi manusia, baik dalam  konteks ia sebagai makhluk Tuhan, maupun  sebagai warga  negare, dengan mengedepankan pstlindungal 1s1ha&p hak-hak kelompok  margfnal, yang tidak diperuntungkan &lem kehidupan bernegara. Hal ini bemlasao, mengingal ds6nisi.l"ri pembangunan hukum  sgndiri yang memiliki ruh  untuk petlindungan HAM, dan mengingat  persoalan HAM merupakan suatu prinsip  yang harus  melekat pada setrap kebiiakan hukum  berdasarkan sumber-sumber  hukum  intemasional.

## C. Pereode Pembangunan Hukum di Iodonesia
Untuk menentukan  pembangunan hukum  nasional yang tepat untuk masa sekamng, maka perlu melihat sejatah  pembangunan hukum masa lampau sebagai acuan dan sslmin drlem menentukan langkah  selaniumya sesuai dengan cite-cita bangsa. Undang-undang
6 Gune*zn Setiardja, Hat-bakA:ati  Mausia Bafuro*zt lea@i Patuarib, (ogtzJrattr. Kanisius, 1993), hal. 74-76.
Al-Muihii, Vol. 3 No. 1 Januati - Juni 2009 87

## Lindra  Darnela
Dasar  Indonesia  memang  telah mengalami beberapa kali perubahan, sampai akhirnya kembali kepada Undang-undang  Dasar 1945. Semeniak  Masa Orde Baru hingga saat ini UUD 1945 telah mengalami empat  kali  amandemen,  namun bag'ian Pembukaan tidak mengalami perubahan karena  memuat cita-cita  bangsa Indonesia.
1. Pereode kolonial
Pada Pereode ini  teriadi  "pembaratan"  tethadap sistem hukum adat. Penetapan hukum adat sebagaimana dituangkan  dalam pasal 75 RR, bahwa iika otang  Indonesia  yang  tidak  menyatakan  dengan sukarela  bahsra ia akan dikuasai oleh hukum perdata dan hukum dagang Etopa, maka untuk golongan bangsa Iodonesia,  hakim harus melakuken  dalam Iarangan hukum perdaa adat, kecuali hukum adat tersebut  tidak  bertentangan  dengan dasar-dasar keadibl yalg srn6n yang diakui.T
2. Pereode  Soekamo  (1945-1965)
Pereode ini merupakan  awal  kemerdekaan  bangsa  Indonesia yang diproklamirkan  pada tangga.l 17 Agustus 1945 yang direbut dari  penlajahan Belan&. Dalam hal ioi, sesuai dengan  aiaran  Hans Kelsen:
Jika peneittahan bant satglp mcmperlabankan ndang- ndary daur  ban  &tgan cma yry efeklif, makt  pantn*ahan iri bn nfutgndangdasmgn Msmkan hukim international, nempakat pemerittahan lang sah dan andang ndang dasar tercb bahbr bagi rgzm tmebut.s
Oleh karena itu UUD 1945 dalam peteode 1945-7949 metupakan UUD Negara Republik Indonesia yang merdeka.e Berbagai peristiwa  diselesaikan  dalam masa rni seperti Darul Islam di Jawa  Batat dan getakan  disintegtasi dt Maluku.
7 Ade Maman  Suherm^n,  P,ngdntn P, ind,rgan Sfutea Hthtn, Aa bv, Coaaor 7-2ry I anic Lzr Qzlz,ettr PT. Raia Gra6ndo Persada),2006,  hal.  23-40.
' Haos  Kelseo, CazralTlxory oJ Lat, a Stau (Cembridge  Harvard University Press, 1945), hd. 368.
'Ismail Suny, Pctgctcrun Kcktans EAtclttif Sutt Poylidihar dalan Htktn Krtdtarrtaroar  Qakaru: Aksara Brru, 1990), hd. 13-14. 88 Al-Manihii, Vol. 3 No. 1 Januari - Juni 2009
Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dalam konteks hukum  intetnasional, salah  satu  syalat konstitutif r,tga,tt a.dtlz,h adanya pengakuan dad negata  lain.
Eksistensi  Indonesia  dimulai  dengan a&nya  pengakuan  dari negara- negara Arab pada tahun 7947, dar. pengakuan kedaulatan oleh Belanda  pada tangal 27 Desembet  1949, itga' pengakuan  dari negere-negera berdaulat  lain di dunia. Pada masa ini, pembangunan nasional berintikan pembangunan politik untuk menuiu Kemetdckaan Negata Indonesia yang  merdeka,  bersatu &n bet&ulag tercapai  dalam kutun  waktu 1947-1965 di baurah pimpinan  Ir.
Soekamo sebagai ptesiden.lo
Era Soekarno, politik pembangunan hukum, termasuk menentukan sistem hukum  "ala  Indonesia"  dengan mempethatiLrtt kebutuhan  intemasionalisme  modem, tetap  menyadarkan  pada sistem konstitusi  yang mengalami  bebetapa  kali perubahan.  Pemberlakuan hukum batat sepaniang tidek  bertentangan  dengan hukum nasional masih teap  dibedakr:kan sehingga pembetlakuan sistem hukum  barat merupakan  sebuah alternatif yang tidak bisa tetelakkao.
Sistem pemeritahan  pada masa itu adalah Lbetal dan  terbuka. Sec*a de jtn, HAM memperoleh  tempat  dan pengakuan di dal2m konstitusi, akan tetapi kemaiuan-kema)uan di dalam  bidang penyelenggaraan  keedilao  sosial dan kemakmuran  masyarakag tidak banyak diciptakan pada  masa itu. Sistem politik yang liberal ini telah dianggap  gagal untuk mendukung  tegaknya  masyatakat yang demokratis dan berkeadilao.
Hukum konstitusi Indonesia  yang dituangkan  dalam UUD 1945, mengandung  muatan HAM yang banyak. Dasar  falsafah  yang men&sari konsep UUD adalah  kekeluargaan  dan gotong royong.
Pasal-pasal dalam UUD 1945 hampir semua memuat  tentang hak- hak watga  negata seperti  hak atas pekerjaan,  dan penghrdupan  yang Iayak. UUD 1945 iuga  memuat  kewaiiban  watga negare untuk meniuniung hukum tanpa terkecuali, dan memiliki persamean
r0Ismail Suny, "Pemhaoguoao Hukum Nasiond  dalam  PembangunanJaogh  Panjang", delan  PottiL  Peabaagwt Haltn N*ioaa,  (Yqgyakarta Ull Pres, 1992), hal 5l-52.
N-Maaihii, Vol. 3 No. 1 Januari - Juni 2009 89

## Lindra  Darnela
kedudukan di dalam hukum. UUD 7945 pru  amandemen  memzng hanya memiliki 5 pasal yang meniamin  hak-hak  watga negara yain:, pzs 27,28,29,30 dan 31. Hal ini katena  Soekamo secara pribadi tidak menyetujui  konsep individualisme apapun, dan  menyukai kolektivisme  dan solidarias dengan simbol "gotong royong".
Tahun 1959, rczim  demokrasi  terpimpin  mulai  betkuasa. Pada masa ini, kondisi  hukum  dan HAM di Indonesia  semakin suram. Rezim  demokrasi terpimpin pada &sarnya metupakan rczt\ y^ng menolak bentuk  apapun peflgawasan takyat tethadap jelan:tyt pemerintahan. Rezim ini memang telah menghasilkan  beberape produk perundang-undangan untuk memfasilitasi terwuiudnya keadilan sosial. Ur,dzng-undar,g land-nfom dan un&ng-undang bagi hasil  pettaman  merupakan produk  legislatif yang dilahirkan masa ini. Un&ng-undang ini dimaksudkan untuk meratakan  sumberdaya di kalangan petani  Indonesia, namun  tetnyata belum  bethasil membawa kemakmuran  bagi  masyatakat  petani.tt
Rezim demokrasi terpimpin telah menghasilkan ptoduk hukum yang akhimya  dipakai untuk menindas hak-hak politik  dari warga negara yang ktitis. Penetapan Presiden tentang  arti  kegiaan subvetsif yang dikeluarkan pa& tahun 1963 telah  men,adi  dasxr legitimasi bagi  tindakan  sewenang-wenang  pemerintah untuk membungkam dan menindas HAM warga negara, telutama  meteka yang kdtis terhadap  rezim  demokrasi terpimpin.
Primordialisme  kedaerahan, friksi-ftiksi yang taiam di antam kelompok-kelompok politik di Indonesia,  belpuncak pa& mataknya pembetontakan di berbagai  daerah. HaI inilah  yang menjadikan bubarnya pemerinuhan Liberal.

## 3. Pereode Soeharto  0966-1998)
Rezim  demoktasi terpimpin  akhirnya  tergusur  oleh rezim pemedntahan Orde Baru pada tahun 1966 yrtrg didominasi oleh
'! AMul  Ilakim G. Nusantara, Pottil H eua lt&ncia Qlkarta: Yayasan  Bantuan Hukum Indonesia,  1988), hal. 15.
90
Al-Maaihii, Vol. 3 No. 1 Januati - Juni 2009
Pembangunan Hukum  dan Hak Asasi Manusia
militer. Masa Orde  Baru  merupakan masa yang penuh dengan ianji dan hatapan. Seiak awal para pemimpin  Otde Baru  tiada  hentinya menyatakan komitmen  mereka pada tuiuan untuk memulihkan kehidupan  negata  hukum  berdasatkan  amanat Pancasila dan UUD 1945. Salah satu upaya te$ebut adalah dengan  memulihkan  fungsi- fungsi  lembaga negata sesuai dengzn tuntut2n dalam UUD 1945.
Pada masa ini pula telah dilakukan usaha untuk memulihkan kedudukan  lembaga  petadilan  yang hampit  lumpuh pada eta demokrasi telpimpin.
Pada pereode ini,  pemerintah  mengklaim sebuah  karya  bangsa dengan dibetlakukannya KUHAP produk Indonesia, walaupun sebenarnya merupakan *copJ' dzn KUHAP Belanda. Kebutuhan akqn kspastian hukum seb"fi konsekuensi dad  investasi  asing untuk pembangunan, membuat tidak  populemya  hukum  adat dan  hukum Ishrln. L,egal tranEant Lt^) penc  kokan hukum  merupakan salah  satu metode untuk mensosialisasikan pola-pola  yang  diadopsi dari  luar, seperti Amerika.
Dalam petsoalan hukum, pada masa Orde Batu ini, dokt'i. kepastian hukum  dipulihkan kembali,  bersama  dengan  disusunnya tata hirarki perun&ng-un&ngan. Pada tahun 1966, telah ditetapkan dengan Ketetapan  Meielis Permusyawaratan  Rakyat  Sementata No )O( tentang  Sumber Tetib Hukum Republik Indonesia  dan  Tata Ututan Perundang-undangan  yang ter.liri dari:  Pancasila, Undang- undang Dasat  Proklamasi  dan Surat  Perintah  11 Matet 1966.1'z
Rencana  Pembangunan Lima tahun I yang diusulkan pemerintah pa& tahun 1969 pun mengakui  pentingnya pemn hukum untuk  melaksanakan pembangunan  nasional.  Kemudien,  disebutkan pula  bahwa yang  dimaksud der,ga,r, rrle of law mer.ca,ktsp tiga kebiiakan yait.s:  Pertama, hak asasi manusia diakui dan dilindungi kcdta, ba,hwa pemdilan  harus  bebas dan tidak  memihak;  dzn kefiga, bahwa asas legalitas  akan  dipegang teguh, baik dalam hal  pembet- lakuan hukum fotmil maupun hukum materil Memperkuat  ide rzlz
" lbid., h .221.
Al-M^n;hii, Vot. 3 No. 1 Jaouati - Juoi 2009 91

## Lindra  Darnela
of law yznghetdak menjamin kebebasan kehakiman,  maka dibuatlah sebuah undang-undang  tentang kekuasaan kehakiman  yaitu Undang- un&ng Pokok Nomor 14 tahun 1970.13 Dengan  menghayati  prinsip- prinsip yang terkandung drlam un&ng-undang ini, ada semangat dan  kesungguhan  untuk  mewuiudkan suatu lembaga  petadilan yang benat dan metdeka yang metupakan salah satu tiang yang dipedukan untuk menyangga  tegaknya negata hukum yang demokratis dan betkeadilan sosial.
Namun pada  awal tahun 70-an, Pemerintah Orde Baru menuniukkan  sikap  betbeda.  Bagi Orde Baru,  stabilitas politik dan pettumbuhan  ekonomi nasional metupakan prioritas uama sehingga ptoduk hukum  yang  dapat mewu)udkan  stabilitas politik dan pertumbuhafl ekonomi,  peflting  diciptakan. Sebaliknya, ptoduk hukum yang dianggap  dapat menghambat, maka  dihapuskan atau drubah.
Pada  mase Orde Batu ini, anti impetialisme  dan  anti kolonialismi  tidak  lagi dikumandangakan  secara khusus sebagai bagian &ri sttategi  nasional. Gantinya adalah persoalan kemiskinan dan kesulitan hidup dikedepankan sebagai petmasalahan yang paling mendesak untuk  dipecahkan. Pa& tahun 1967,  setelah lahimya Swat Perintah Sebelas Maret (Supesemar),  perusahaan-perusahan  asing yang diambil alih semasa pemerintahan  Ptesiden  Soekatno,  telah dikembalikan ke tangan pemiliknya. Undang-undang  Penanaman Modal  Asing pun segeta dibuat &n diundangkan untuk menadk investasi asing.r' Karena  masa ini pembangunan lebih difokuskan pada  petsoalan ekonomi, maka  tepat iika dikatakan  bahwa masa Orde  Baru dengan kepemimpinan  Soehatto ini disebut sebagai "pembangunan ekonomi". Pada  masa ini, tingkat kemiskinan sematin lsd<uran* terutama pa& tahun  1976 sampai  tahun 1987.1s
t' Ihd., hrL  DA. t( Soeandyo Vigojosoebtoto, Doi H&ut Kobtid b Hthut Natiorul$2karta PT Raia Gre6ndo Pctsada,  1995), hal. 225. t5 J. Suprapto, "Kemiskinan dan distribusi Pendtpenn", B*itu Neu,2Januari 1990. 92 Al-Maaihif, Vol. 3 No.  I Jaauad - Ju'ti 2009
Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Presiden Soeharto pada waktu itu diun&ng sebagai pembicara dalam Konferensi  40 tahun Peringatan Food atd Agictlttral
Organiqation gAO) ar Roma sebagai wakil dati neg t^-l;eg ta berkembang. Undangan ini merupakan  pengakuan  hasil-hasil
Indonesia  yang monumentd dalam  bidang  pertanian.l6
Stabilitas politik yang dipersepsi oleh pakat pemimpin Pemerintah Orde Baru adalah kontol yang ketat dad pemerintah terhadap  kegiatan politik rakyat sehingga konflik-konflik sosial yang cukup intens dan tinggi pa& masa sebelumnya dapat  dikendaliken. Dengan hal tetsebut,  meke dxpxl menghindari  adanya  gangguan- gnguzn terhadap  ielannya pembangunan ekonomi  Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi  difahami sebagai suatu  usaha untuk meningkatkan  pendapatan  nasional  yang betatti meningkatnya pendapatan penduduk  Indonesia.
Sebagai akibat dari  pemahaman terha&p stabilitas politik &n pertumbuhao  ekonomi yang demikian, maka banyak sekali pembatasan-pembetasan  yang  sangat ketat tethadap HAM, antara lain;  hak untuk mengeluarkan  pendapat secara bebas baik secara lisan maupun  nrlisan,  hak  bersedkat aau hak berkumput dan hak mogok.
Lembaga  petadilao pun kemudian ditata  sehingga telatif bemda di bawah pengaruh  lembaga eksekutif. Selain itu, pemerinah Otde Baru  juga mempettahankan ptoduk  hukum dati zaman demokrasi tetpimpin yang iustru dapat meniadi sumber penyalahgunaan kekuasaan. Penetapan  Presiden No 11 tahun 1983 tentang Kegiatan Subversif  diadopsi menjadi undang-undang. Undang-undang ioi paling sering digunakan untuk  membuogkan\ menangkap dan memeniaakan para  warga negll: y^ng senantiasa kritis terha&p  silap dao kebiiakan pemetintah.l'
t6 Anne BtxttJr, ,4gi*btml D.rvhptncs, ir Inkn ia, (Sydney: Allen & Uowia  Australie Pty Ltd., 1988), hal. 1. '7 Nusantara, Po&*  Hr*rrr, hal. 18-19.
Al-Maaihii, Vol. 3 No 1 Januad - Juoi 2009 91

## Lindra  Darnela
Bisa dikatakan bahwa pranata-pranata  hukum pada masa Orde Baru lebih banyak dibangun dengan  tuiuan:
a) Sebagai  sarana legitimasi  kekuasaan pemerintah
b) Sebagai  sarana untuk memfasilitasi pertumbuhan  ekonomi
c) Sebagi sarana untuk memfasilitasi  proses  tekayasa sosial.
Sebagai akibamya, hukum  belum betfungsi sepenuhnya  sebagai samna untuk  melindungi &n mengangkat firfft2bat rakyat,  terutama takyat  miskin.  Meskipun  demikian, Otde  Baru  memiliki ptestasi dengan lahirnya beberapa peratutan  yang protektif dan fasilitatif tethadap  hak-hak dan kepentingan ra\at. Misalnya:  Undang-undang Hukum Acara Pidana  yang mengakui hak-hak tetsangka  dalam  proses pidana, dan Undang-Undang  Lingkungan Hidup  yang mengakui  hak rakyat untuk berpemn  dalam  pengelolaan  Iingkungan  hidup.

## 4. Peteode  pasca Soeharto (1995-Sekarang)
Pasca Soeharto,  nasib  hukum  adat dan  iuga termasuk  hukum Islam yang  sebelum masa kolonial merupakan  sistem hukum yang nrmbuh dan berkembang  dalam masyarakat  Indonesia, pa& masa rni kedua sistem hukum ini semakin bergeser dan tercerabut  dari akar  budaya  masyarakat katena tidak mampu menahan  detasnya keperkasaan sistem  hukurn  Barat. Fenomena ini juga  telah dialami oleh masyarakat  Eropa  ketika  meteka masih menggunakan hukum kebiasaan, hukum feodal dao hukum getei^ y^t:,g akhimya  terdesak oleh hukum code citil y$gbersumber dari hukum  Romawi.
Sistem hukum nasional  Indonesia  memang tidak bisa lepas &ri sistem hukum Belanda  yang  telah menjajah selama 350  tahun. KUHP Indonesia,  nyatis metupak^n clPJ dai code civil Belanda.
Namun, Indonesia memiliki  nilai hukum  lain selain hukum barat, yartu hukum  adat dan hukum  Islam.  Dua  hukum ini meniadi  bagian dad  sistem hukum yang membentuk hukum di Indonesia. Masrng- masing berintegtasi dan menyesuaikan dengan lokalitas dan modemitas  yang  betlaku di Indonesia.
94
Al-Maaihii, Vot. 3 No 1 Januad - Juoi 20o9
Pembangunan Hukum  dan Hak Asasi  Manusia
Pada masa ini Indonesia  mengalami  refotmasi  kepemimprnan dengan turunnya Rezim Otde  Baru yang dipimpin oleh Soeharto.
Bisa  dikatakan  bahwa awal dekade ini, eufoda  tefotmasi yang ditandai dengan kebebasan  berpendapat  dan  beteksptesi  semakin menjamur dr betbagai  kalangan  masyarakat. Namun, dengan  lepasnya kontrol dari pemerintah ini, nilai-nilai  dalam masyarakat  seolah tercerabut  seperti  menjamumya tabloid-tabloid yang menampilkan pomogta6.
Petsoalan lain muncul dengan  adanya  kebebasan ini, tidak hanya  dalam masaleh politik, iuga krisis moneter  yang meniatuhlan perekonomian  Indonesia,  sehingga  mena.ikkan tingkat kemiskinan.
Penttzzn  kembali sistem  kenegataan petlu dibkukan, iuga  dengan penataan  berbagai  aspek  dalem kehidupan  bemegara dan masyarakat.
Untuk itu, masa ini lebih tepat jika dikatakan  sebagai masa pembangunan  hukum. Dengan pembangunan  hukum  ini, tidak betarti berhentinya  pembangunan ekonomi, sosial-budaya, politik dan pertahanan  keamanan.  Dengan  pembangunan hukurn,  merupakan langkah  awal untuk pembangunan sektor lainnya,  karena dengan kebebasan yang tidak tetarah,  hukum saat ini berfirngsi sebagai roaTl contml.
Di era Reformasi, kejatuhan Otde Baru pada  penghuiung tahun 1998, memberikan  landasan  pengalaman bagi sebuah "kesepakatan baru" bahwa ptoses demokratisasi  harus be{alan  di bawah pap.rng  supremasi hukum. Dengan katz  lztrt, hukum harus membedkan  jaminan  bagi tetselenggatanya  sistem  yang  lebih demokratis  dan  menjamin  terpenuhinya HAM. Aspek perun&ng- undangao di bidang sosial politik, HAM, pembetantasan KKN, kemetdekaan kekuasaan kehakiman,  penyesuaian  terhadap stan&r- standar baku intemasional,  perangkat hukum menghadapai pasar bebas, tetus  dilakukan untuk sesegera mungkin mengatasi penyalahgunaan kekuasaan, pelanggamn HAM dan pembemntasan KKN agar dapat  menumbuhkan  kepetcayaan di dalam dan di luar negeri sebagai pta-kondisi untuk  masuk secara terhormat dalem petgaulan internasional.  Instrumentalisasi dan politisasai hukum d-Manihii, Vol. 3 No. 1 Ja.ouari - Jnni 200 9 9 5

## Lindra  Darnela
diusahakan untuk selalu mematuhi asas-asas hukum, dengan keyakinan  bahwa  suatu sistem politik yang baik akan menghasilkan ptoduk hukum  yang baik pula.ri
Di setiap  negara  yang mengklaim  penganut  prinsip demokrasi, partisipasi politik merupakan isu yang sangat penting. Parai politikte metupakan salah satu satana untuk menyalurkan  aspirasi politik massa. Fungsi pattai yang utama adalah  mengartikulasikan kepentingan  sekelompok  otang,  dan menempatkan  wakil-wakilnya dalam iadngan pengambil keputusan  sehingga kepentingan  tersebut dapat diakui sebagai kepentingan  bersama masyarakat  yang lebih luas.
96 At-Man;hii, Vol. 3 No. l Januari -Juoi 2009

## D. Perialaoan Peraturan HAM di Indonesia
Dalam  petspektif Indonesia,  proses  pencarian makna FIAM sebenarnya  telah  melalui  suztu  ptoses  seiamh yang paniang.  Dalam perspektif  histotis, dapat ditemukan adxoya  beberapa  perdebatan yang  mengarah  kepada  upaya pemmusen  konsepsi HAM menurut Indonesia, di ^ntztlrrya di dalam persidaflgan  Badan Penyelidik Usaha-usaha  Petsiapan Kemetdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan  Indonesia (PPKI) sebelum masa kemetdekaan  pada tahun 1945, kemudian  pada pertengahan  tahun 1950-an, dan ketika Orde Baru  mulai tampil ke panggung kekuasaan pada tahun 1965.
Setelah pereode tenebut, kata HAM seolah-olah menghilang &ri kamus  sehari-hari, &n hanya diperyunakan secam terbatas di kalangan ahli hukum, mahasiswa,  dan aktivis HAM. HAM kemu.ti'n mengalami  masa diam  yang  paniang di masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi  fakta yang dapat  menielaskan mengapa ditemui permasalahan untuk memahami pengettian substantif dari HAM.
tt Ml;Jtdl, Dnokta*ari, Hah Atati Maneia,  dat B{onati H*tn Indontia, {r.kxta The  HAbibie Center,  2002), hd. 232-233.
" Partai politik dide6nisikan sebagai "Any poitical group  ideotiEed  by an official label that presents at electioos,  and  is capable ofplacing  through electioos  (free  or non free), caodidates for  public  offrces"  Lihat  Giovanni S^ttori  Pani.! dnd PatO SJrrrm: A Iiarrcto* lor Analtt $'Jew Yorlc Cambridge Univenit,, Press, 1976),  hal.  63.
Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Masalah HAM yang dihadapi oleh Indonesia tidak hanya seked" soal defnisi,  namun iuga betkaitan dengao pemahaman  tethadap ide-ide dasat dati HAM, asal usul mereka dan mekanisme penegakannya.'
Seiak  awal kemerdekaan Indonesia,  betbagai pen&pat  muncul seputar HAM, apakrh perlu meniadi &sar hukum Indonesia aau tidak. Soekarno  merupakan  salah seorang  yang ti&k menyetuiui FIAM dimasukkan &lam  UUD, dengan alasan bahwa hak-hak asasi ,1rr, ,:r.1i6[,,1L-n adanya berbagai konflik aau pertenangan  dalem masyatakat. Alasan lain adalah hak-hak asasi dianggap sebagai gegasan yang bersumber  pada individualisme yaog  melahirkan liberdisme, kapitalisme.  Juga menurut Soekarno, FIAM ti&k ada artinya  dibaodingkan  dengan ptoblem-ptoblem yang menyangkut keadilan.2l
Di Indonesia,  usaha-usabe untuk  mevrriudkan suatu negata yaog  demokratis &n melindungi  FIAM, mengelami  pasang  surut.
Pada  masa  sesudah kemerdekean, yaitu  peteode 1949-1959 ti&k banyak  usaha yang.lil,kukao oleh kelompok-kelompok  sosid di Indonesie untuk mewuiudkan  aspilasi dari para pen&i Republik Indonesia.
Dalam perialaoan seiarah, Konstitusi Republik  Indonesia Sedket (RIS) 7949 d^a Undang-undaog  Dasar Sementeta (UUDS) 1950, lustru memrut pasal-pasal tentang FIAM yang lebih banyak dan lebih lengkap  dibandingkan  dengan UUD 1945. Bahkan  bisa dikatakan  bahwa kedua UUD tersebut mendasarkan  ketentuao HAM-oya pada  pernyataan Umum tenteng Hak Asasi Manusia (Uniucrsal  Dcelaratiotr of Htmas Nghx) yang mulai betlaku pada teoggal 10 Desember  1948.2
r Toduag Mu\"r Inb\ b Sa$ of Hm Ngb*: 14 -Pcttial Dilma { Idottiol No Or*t 1966-1990 (.l<erta PT.  Greoedie Purtrh Utro. io cooperenoo rri6 SPES Foundetioo, 193), bd.l3. n Guoavao Sctiedia HalhlAtdi Mduia Wtdlt lblcsildatila Cl fnrrru-. Krnirius, 1993), h^L 12f-1?9. 2 S.tf. Ario.oto, Hat  tuati Mania b Tmnii Pctdl li l*b*da Aalratt . Ptlrnt Studi Hutuo T.t Neger. Fzlult s Hulu6 Uoivcrsias Iadoa64 2In3), h.LlO
ALMrnihii, Vol. 3 No l Jaauari -Juoi 2009 97

## Lindra Damela
Dalam Konstitusi  RIS 1949, pengaturan  tentang HAM terdapat rLLm [agiqa V yang beriudul 'Hak-hek dan Kebebasan- kebebasan Dasat Manusia" Pada bagi". tersebut,  terdapat  27 pasal, rlati pasal 7 sampai  pasal 334. Pasal-pasal tentang HAM yang isinya hampir  keseluruhan serupa  dengan Konstiosi RIS 1949  iuga tetcatet dalam UUDS 1950. Di ddam UUDS 1950,  pasal-pasal tersebut  juga tetdepat Bagian V yang be{udul "Hak-hak dan Kebebasen- kebebasao Dasat Manusia". Begian ini terdiri  rlad f,$ p6al rLri p6al
7 sampai  dengan Pasal 34.2a
Kutangnya  ketentuao-ketentuao  yang betkaian dengan IIAM di delam UUD 1945 hembuat banyak pihak betusaha melengkapinya, di .ntanoya dengan menyusun suatu Pizgam FIAM, sebagaimane yang dilahken oleh  Maielis  Permusyawaraan  Rakyat Semenara (MPRS). D"lam sidang-sirtang  yang dilakuken di awal Ode  Banl MPRS  telah bethasil  merancang  dokumen  yaog  diberi oama "Piaglm Hak-hak  Asasi Manusia dan  Hak-hak Setta Kewaiiban Waqga Negara". Akan  tetapi kedua piagem tersebut gagal disahkan krrena Soeharto yeng saat itu sebagai  Pejabat  Presiden, ingin segeta dilantik meniadi Presiden  Peouh  sebelum  ia betangkat ke To\o mengikui Sidang  Intagoreanmtal Cmq on kdoneia (IGGI) yang  pertama. Dengan dilantiknya  Soehatto sebagai ptesiden, akhirnya  MPRS tidak mengadakan  persidangan lagi. Dengan demikian,  pembahasan  'Pragam H.k-h,k Asasi Manusia  dan Hak- hak Serta Keweiiban Watga Negara" itu pun meoiadi tidak ielas nasibnya dan tidak iadi dibedahrkan.s
Dahm perielanannye kemudian, Pemerintah Orde Baru srk-n-rk^n benikap  anti tethadap  eksistensi  suetu Pbg.m  HAM.
Setiep  pertanyaan  yang  mengamh  kepada pedunya  Piagam HAM, cenderung diiawab bahwa Piag,m ssp.tti itu tidak  dibutuhkan,
a Snnii  hrlrriooq deo Ti6 R.d.kri T.taous., Urbgr,fut Dard  Nqrra P@il Lrb*tid $.Lttt^ PI T.t2ru..,  2(m),  h.L 139-f 4t ,a bt-, hd" 8a. t Ai&anto. H&, ,4rari Mdttia,  h.L 11-13. x ldc:l.,H u dat Dcaokari (.katu. Ind-H {o" r99t), h.f 30.
98 Al-M^n;hii, Vol. 3 No. 1 Janurti - Juoi 2009
Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia
katena masalah HAM telah diatur dalam betbagai petatutan petundang-undangan.6
Pa& tanggal 23 Septembet  1999 diberlahrkanlah Undang- udang Nomor 39 Tahun 1999 tenang Hak Asasi  Manusia.  Dalam undang-undang ini, selain diatut meoge"ri  Hak Asasi 1411g5i2 drn Kebebasan Dasat Manusia, ditegaskan pula bebetapa hal yang betkaitan  dengan "Kewajiban Dasat Manusia".  Hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia  yang diteapkan  d"lem  UU HAM ini antara lain: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutlan keturunan, hrL 5engembangkan  did, hat mempretoleh ftga.libn, hak atas kebebasan ptibedi,  hak ates iase  aman, hak atas keseiahtetaan, hak turut serta dalam pemerin hrn, hak anak, &o hak petempuan.2?
Kewajiban dasar manusia yang diatur drhm  UU HAM di antat^nya:
1 ...:tiap watge  negara wajib ikut serta dalam  upaya pembel^-n negara sesuai dengao ketentuan peratutan perundang-g1.l"nf  n.z 2 Serirp  orang wajib meoghormati  hak o"asi manusie lain, motal etilra, den tata tertib kehidupao  betmasyatekeg  berbangsr, detr
bemegara.2e
3 Setiap hak asasi manusia seseotang 5snim[rrlLrn [ewafian  d"sar dan gngggllg ieweb untuk menghotmati  hek asasi otang lain secate timbal  balik sette meniadi tugas pemerintah untuk menghotmati, melinduogi metregakken dan memai"L"nnya.s
Babak  selaniumye  yeog s2ng,t  penting Mgi p€negekao HAM d"l-m era rcfotmasi arlalzh diteApkaooya  Perubahen  Kedua UUD l!{$ dal^m Sidang Tah"r',n MPR  yang  pertame pa& tanggal  7-18 Agustus 2000. Si&ng tersebut berhasil meneapk-n  Bab Khusus
n Ufu.U&gNt )9T&r 199 dqH&.aro-. fzri LN Nm 165 Trh|lo 1999, TLN Nooor 3886. Il l,'id, P.sal 68 ' Ilil, Pesd 69 eyet  (1). r liil, P$.t 59.
Al-Mq.;hii, Vol. 3 No. I Jaouari - Juai 2009 99
Lindra Damela
yang menganr HAM dalem  Bab XA. Isi Bab  tetsebut mempedues Pesd 28 UUD 1945 y,ng semule  hanya terdiri rl^ti I p15{  d^o l ayag meniadi bebempa  pesal rl-n bebempe  eyat.  Pasal-pasel  dan ty t-^y^t tenebut tercantum  dalam pasal 28A sampai  deng,rr' Pasal 28J.  Secare tedaksional, pasal-pasal telsebut memiliki kesamaan dengan  bebetapa  pasal d^d Keteapan  MPR Nomot XVII/MPR/
1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999.
Dengan baoyaknya kasus-kesus peleoggaren HAM yaug tidak depat diseles,iL"n, maka pada tahun 2000, MPR mengesahkeo Undang-undang Nomor 26 t'huo 2(X)0 tentang  Pengadilan Hek Asasi Manusie. Menielang  digelamye  pelaksanaan Pengadil'1 FIAM Ad Hoc untuk kasus pelanggarao berat HAM yang tedadi di Timot Timur,  pemerintrh menerbitkan Peratuan Pemetintah Nomot 2 Tahun 1999 Eat^ng Tata  Cara Pedindungan Tetha&p Korban .l-''
Seksi dalam  Pelenggatan Hak Asasi  Manusia  yang Berat, dan Penturan Nomor 3 Tahun 1999 1g1t'ng Kompensasi,  Restitusi  dan Rehebilitasi terh.&p Korban eebnggaran  Hek  Asasi Manusia  yang Beret"  Penerbitan dua  PP ini merupakan peleksanaan .1"; Pasd 34
^yat (3) dan 35 eyat (3) UU Nomot 26 Tahun  2000  tentang
Penga.lil"n FIAM.

## E Membaoguo Hukum yang  Responsif
Jika  melihai {q ke b'l"krng, tedihat  bahwa  zaman  Soekamo men mpakkan  sosok  waiah hukum yang  reftesif.  Alasan ut ''i4nya karcna  kepentingen  revolusi yaog saat itu meniadi "tesis pelu..gon politik Soekamo". Contohnya ddam UU Nomor 19 tahun 1964, dianrr  bahwa demi  kepentingan  tevolusi  Presiden dapat mencampuri urusan  pengadilen; Ketue Mnhk^'neh Agung merupakan Anggota Kabinet. sr Pe& masa Orde I -m-, seiak ere 1950-1965, pemerintah disibukkan  dengan usrhr  untuk membaagun kesa&ran  akan hidup betbangsa. Aspek  bemegara  lain yeng  tidak  kaleh  pentingnya, yaitu ekonomi, hampn ti&k men&pat pethatien untuk ditangani secara sedus.
Al-Mrdhii, Vol. 3 No. 1 Januati - Juoi  2009 100 't Mdzd\ DcaoLratuati, hzL 231.
! Modd  iai betcirileo reodahaye  partisipasi politik mryrralot, tingghyr  pen nesun oodd (tenrterm  modzl  asing), meninglqmlz  pcrtumbuhai e&ooooi,  tctapi secarl benarnem meoiogt^tlen kctimpaogao pen&paaa (ir6* irydry). Ijbat Samuel Huntiagton end Joao  Nelsoa, Nr Eay C6ob (Cembrilgo  Harvzrd  Uaiversity  Prtss,1976),h^L 2.
s Mohtr M.s'cd, P.{re Nnbsi b Pc*bagad,  cet  2 (Yogyr}artr Pusteb PeJaizr,  1997),  h..1. ll0-132.
,tlMeaihii, Vol. 3 No. 1 Jmueri - Juoi 20@ 1 0 1 Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pada masa Orde Baru, Kel"l"ian  Otde Lama  dikoreksi  oleh Pemerintah Otde Baru melalui rangkeian Pembengunan  ekonomi selak 1969- Pemetintah Otde  Batu melaksaoakan  strategi pembangunan ekonomi  yang  bersifat  teknokratik.r2  Selain itu, pemerinteh  iuga  meletakkan  stabilitas politik sebagai Prasyarat bagi pembangu.nan ekonomi.  Pemerintah membutuhkan  modal asing untuk memulai  pembangunan  ekonomi, sehingga Pemerintah  harus berhutang kepa& I-embagalembaga Keuangan  Intemasional (I-KI) sepe*i Intcrnalional Monctarl Fmd (IMF) dan Word  Bank. Pata penanam modal asing, mansyaratkan adanya stabilites politik untuk mengamankan modal mereka.  Dengan alasaan ini, pemerintah dengan sengaia telah membangun brikade-bdkade demi terciptanya stabilitas politik.
Penetrasi negara ke dalam  rnasyarakat  desa be{alan sangat efektif pa& masa Orde Baru. Selain dengan m^suknya  administrasi territorial militet yang  sejaiar  dengan iaringn sipil, iuga dengan adanya perwakilan  kepentingan  yang menghub"ngk"n Negara &n masyarakat melalui iaringan  otganisasi-orgaoisasi  fungsional non- ideologis yang  dalam literatur disebut sebagai kootporatisme  Negata. Penenpan  mekenisme ini telah menghihngkan  ftsrnaiemukan &lem kehidupan sosid politik p€desaan &n memunculkan  pengotgani- sasian kepentingan masyatakat dalam wadah-wadah yang serba tunggal. Oryanisasi-organisasi tersebut adalah KORPRI, HKTI, HNSI, PKI! Katang Taruna, KNPI, KUD.]3 Otmas-otmas  tercebut meniadi satu-satunya  penyambung ,int,in negata dan  masyamkat. Karena  mekanisme  inilah  yang diyakini bisa "meminimalkan konflik sosid dan memaksimdkan produktivitas ekonomi
Seperangkat aparatur  keamanan dibentuk  seperti Kopkamtib, Bakin, Opsus dan Ditiensospol.  Aparatur ini dilengkapi dengan

## Lindra Damela
empat laraogan  yang disebut sebt gti Thc Foar DontJ melipuu: Larangan  melakukan intimi&si tethadzp lawan politik; Latangan menghina hatga diti pemerintah  beserta  aparatny4  Latznga.t mengganggu kesatuan nasional; rLn  lar6gan  mengkritik kebiiakan pemednrrh.!  Ketiga larangan pertema  betusaha  meniaga kesetuen .l'. sekaligus meningkat&an  kesadaran akan hidup berbangsa. Namun larengan keempat,  ternyata telah meminimalkan @alau tidak menghepuskan) kesempatan b^tri -asy"skat unnrk berpartisipasi dalem politik- Dalam  hal ini masyanket  tidak  bisa aktif mengemu- kakan pendapatnya [atena ada laraogan untuk mengevaluasi kebiiakan yang dilakulen oleh  pemedntah.
Stategi pembapgunan ekonomi yang teknotatis dipadukan dengan stabilitas politik sebagai cfti demokrasi rngnghasilLrn du. arus yo.g bedawanaq. Secere ekonomis,  dengan  mengalimya modal asing untuk membantu Indonesi2,  telzh ,nemb.wa Indonesia ke atah ekonomi global  yang dihetapkan m,mpu betsaing dengan industri negara-negata lain. $ecara politis, dengan meogurangi  hak-hak watga negara seperti keseppaan mengoteksi  kebiiakan pemerintah,  telah meoyeret Indonesi4  ke dalam berttk a*horitarian pokc1.
Masa pasce Orde Beru terdapat fudjls1e1-furlikrtot yaog dapat  digeneralisasi untuk menggambatkan telah teriadinya kerusakan sistemik  di dalam kehidupan hukum sebagai warisan Orde Baru masih nampak ielas kelihatan. 1adils1qs-furlikatot  telsebut antara  lain belum tetcipanya kekuasaan kehakiman  yang  metdeka.
Pata ahli hukum baik secara teodtis maupun ptaktisi kurang membetikan  teaksi secara proporsional dan ptofesional.  Ada seftrcem "keacuhen kolektif",  y"ng padz gilirannya  memicu  krisis terha&p asas-asas hukum.
Adanya  "ma6a  pemdilan" masih menjadi anggapan di tengeh masyetakat tanpa adanya langkah-langkah signifikan untuk mengatasinya.  Kesadaran hukum baik  di lingkungan  para  penegak
x David Jenkios, Jrlarra a Hh GnoaL: h&aqiar  Mjl,6J  Pott.! 1975-1983,  Q.lew YorL Cornell  Modern Ifldoflcsir Proiect, 1984), hd. 42. 102 Al-M.h;hii, Vol. 3 No. 1 Januari - Juni 2009
Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia
hukum maupun  masyankat  masih terasa sangat lemah. Kegagalan menciptakan keadilan oleh penegak hukum masih  sering  teriadr, dibarengi dengan masih  banyaknya teriadi tindakan  anomis serta perbuaten  main h"6i- 5sn.li; (erjr,, ncbtin! dtlngk$gan masyarakat.
Selarn hal tersebut di atas,  harmonisasi hukum terhedap standar-standar  baku  universal di bidang HAM, baik menvengkut hak-hak sipil politik, sosial, ckonomi, budaya dan hak atas pembangunan,  masih jauh dari memadai. Ratifikasi  terhadep konvensi  internasional  lebih mengesankan  sebagai  langkah t t ndoudnssi ng kenmbang  sebagai langkah-langkah  sistematrs  yang setius.  Beberapa  kool'ensi  internasional  yang penting menyaogkut hak-hak kelompok marginal seperi tralJiking  dan  perlindungan terhadap buruh  migran,  belum  ;uga drraufikasi oleh Pemerintah
Indonesia-
Selain berdimensi  nasronal,  instrumentalisasi  atau  pohusasi hukum saat iru luga berdimensi  intemasional  dengan adanva proses globalisasi  )'ang sarat akan kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya. Proses globalisasi yang menggeser orientasi konsep kepenongan  dan kesejahteraan regronal  dan global, jelas drdominesi oleh  negam-negam maiu secara ekooomi.  Sandar-sandar  baku yang lebih menguntungkan  kepentingan  mereka secata sistematis ditetapkan di selutuh  dunia. Standar baku  tersebut  udak hanya berkaian dengan  kehidupan ekonomi, tetapi,uga di bidang politik sebagi kerangka dasatnya.  Sebagai contoh,  pasar bebas hanya mungkio te4adr di dalam kehidupan  demokrasi  yang meniunjung nnggr  dan pedlndungan HAM, pemerintahan yang  transparan  dan akuntabel  selta kehidupan  masyarakat  madani yang sehat.
Dalam menentukan  peraoan  sosial hukurn, masalah  yang sama akan dialami pula bag para pengambil  kebiiakan.  Pertanyaan selaniutnya adalah, peranan sosial hukum bagaimana yaog kita butuhkan dalam kondisi masyarakat Indonesia saat ini? Apakah perananoya sebagai alet rekayasa  sosia,l  (tocial cnginccin2) gun* mefiracu hobilitas pembengunan, .tru sebegei saraoa peog.rah  dao
Al-Manihii, Vol. 3 No. I Januad - Juni 20o9 r0a
Lindra Damela
pengendrli  perubahao  sosizl (social nfivly atau peranannya sebagai instrumen untuk mewuiudkan  kga.lilqn)
Meskipun  petsoalan di atas kelihatan  dikotomis,  tetapi sebenetnya pilihan-pilihan itu dapat diintegrasikan, attinya bagaimana  menyelaraskan  dan menyeimbangkan nilai-nilai bentuk da" isi, serta peranan  sosid hukum itu dalam  pembuaten  kebiiakan.
Wame  dan comk hukum  lebih banyak  ditentukan  oleh cara pandang d.en kemauan politik lembaga legislatif dan eksekutif sebagei institusi pembuat undang-un&ng  Nemun demikian, kelompok-kelompok sosial masyamkat  yang ikut berpartisipasi,  akan  mempengaruhinya pula. Kearifan dalam  menyelataskan dan menyeimbangkan  piJihan- pilihan  nilai te$ebut sangat dipeduken,  guna mengeliminir  akibat- akibat  negatif  yang mungkin timbul.
Dalam hal ini a& suatu  tantangan yaitu bagaimana metu- muskan dan membangun  suatu sistem nilai nasional  yang sesuai dengan  kebutuh Lt z m t, namun teap berpiiak pada nilai-nilai kulturel bangsa. Pembangunan hukum nasional harus  mempettim- bangkan bukan hanya aspek Elosofis  dan  ideologis,  tetapi iuga aspinsi yang ,u-6r1l dabm masyarakat. Hal ini berarti  memenuhi hukum  memenuhi tuntutan ideal dan menjawab  kenyataan sosial sekaligus.
Dalam  perspektif  sosial, peranan  yang  diharapkan  dari hukum dalam  kehidupan  masyarakat  adalah  menuniang dan mendukung  pembangunan di segala aspek kehidupan masyatakat.
Hukum hatus  dideyagunakan untuk memacu petputatan  roda pembangunan. Hukum iuga  harus  difungsikan untuk mengatahk"n dan  mengendalikan laju perkembangan  masyarakar Namun  ye"g lebih penting d^'i kedua hel tersebut di atas  ada.[ah: hukum harus memberikan  pedoman dan  ukuran lsat-ng prinsip-prinsip keadil, n dan HAM dalam kehidupan  masyatakat  bernegata,  katena ini metupakan  tugas pokok hukum.
Hukum  dalam hal ini  diharapkan  bukan hanya  sebagai metode penyelesaian konflik, tetapi iuga sebagai  serana perubahan sosial
104
Al-M.!ihii, vol. 3 No. f Janud -Juai 2009
Al-Muihii, VoL 3 No 1 Jaauad - Juni 2009 105
Pembangunan Hukum  dan Hak Asasi Manusia
.lan  peniamin  hak-hak asasi manusia. Kenya  a..ya bahwa hukum selalu mencerminkan perimbangan  kekuaten .lal"m masyerekat pada saat hukum  inr dibuar Kekuasaan sangat menentuken ^gend^ setting bagi ptoses  pembuatan keputusan. Oleh karena lh\ yang berkuasa lebih  menentukan  isi agen& ketia  proses pembu:rtan hukum tesebut, sehingga nil^i-nilai yang  masuk  dao kepenti''gan-kepentingao  yang mendasad  usulan un&ng-undang yang diaiuken dalam proses itu adalah yang  bisa diterima  oleh yang  paling berkuase.
Di Indonesia, yang teriedi arlal^h perubahan &!i eksrem satu ke eksrem lainnya yang mengekibatkan pergeseran  yang redikd dad kekuasaan yang telpusat menfadi  sangat tetsebar.  Pada saat yang sama, petgesemn temebut tidak  bethasil mengatasi ptoblem yang rlihadapi setelah krisis,  berbeda deng?n kondisi Thrilend rlan l(esga Selatan yang mengalami pernulihan ekonomi dengan cepat selepas krisis. Saat ini, Indonesia memiliki  demokrasi sebagai salah satu kekayaan, tet2pi konsekuensi  dengan  adanya  demokrasi  yeng  yang tengah berialan adalah pemedntahen yang tidak efektif. Agenda selxniumya adalah  bagaimana meminimalisir  akibat  negatif dari demokrasi dan menyamaka[ irama eotara demokratisasi dan pemerataan  hasil  pembanguoen ekonomi.
Beberapa priorias kebiiekan  yaog kini  meniadi  agen&  global xrlahh pslysleduasan demokrasi,  pedindungan HAM, pencegahan drn penyelesaian konflik komunal, keti&kamanen ekonomi  akibat pasar bebas, dan meourunnya daya dukung lingkuogan  hidup. Semua egenda itu merupakan produk globalisasi  yang tini melanda  dunia. Oleh karena itu diplomasi  dan politik luar negeri RI juga dinrntut kemahirannya dal.rn merrefu peran ddem menghadapi isu-isu global  itu.
Dalam  petsoalan politik luat nege4  hatus memunculkan  sosok pedmbangan  anteta komitmen pemenuhan  kebutuhan  penegakan HAM, misalnya,  dan  kewaiiban  nesiond  dalam  meng"tur  hubungafl luat neged  RI y,ng lebih sehat  dan dinamis.  Meminiam  konsep yeng diberikan Rein Mulleron, lndonesia pedu mengedept*an  btmat
Lindra Darnela
ights ,ltplonag sebagei bagian penting dan total diplomary y*tg dicanangkan  Menlu Hasen Wiraiuda &n istrumen politik luar  negeri
"Bebas Aktif" yang dianut  RI.
Penggunaan htnan igbts diphnaE  meniadi tak terhindarkan di tengah perubahan konstelasi politik global.  Sementata  itu, pelaksanaan diplomasi HAM hanya dapat dilaksanakan secara efektif  bila suatu negata memiliki catatan  penegakan HAM vang relatif bark dan tinggi. Untuk meningkatftan pencapaian HAM, negara harus melakukan banyak  perbaikan,  seperti di bidang pembangunan ekonomi, pen&dikan, kesehatan, dan bidang-bidang kehidupan  sosial  lainnva.
Sementara itu, rendahnya pembangunan dr berbagai  bidang, telutema disebabkan ungkat korupsi vang  meraialela _vang teriadi dalam  suatu neppra. Oleh  karena itu, catatan  penegakan HAM yang amat rendah akan meniadi penghalang utama  penggunaan  diplomasi HAM baik di forum multilateral  dan  bilateral.
Dengan demikian, elemen diplomasi, pembangunan  ekonomi, demokratisasi, &n penegakan hukum &n HAM yang responsif, akan saling mempengaruhi  pembuatan dan  pelaksanaan politik luar negeri vang  menyeluruh  guna mencapai  tuiuan  pembengunan  nasional.

## F. Kesimpulan
Pembangunan hukum di Indonesia  mengalami pxsxog surut seiak peteode pemetinahan Belanda sampar  sekatang.  Pada pereode pemerintah kolonial Belanda teriadi "pembaratan" terhadap  sistem hukum adat  sehingga nilai-nilai  budaya  yang ada dalam  masyarakat mular dibekukan  meskipun  akhimya  diakui adanya tiga  sistem hukum yang berlaku yarru: hukum adat, hukum Islam, dan  hukum Belenda.
Pereode  Soekarno, yang merupakan  awal kemerdekaan Indonesia, menghasilkan produk  hukum yang berupa hgal trantpat atau pencakokan  hukum  deri  hukum asing. Se&ngkan pada Peteode Orde Baru di bawah pimpinan Soehatto, doktrin kepastian hukum dipulihkan kembali,  betsama  dengan disusunnya tate urutan
106 At-Maaihii, Vol. 3 No. I Jaouan Juoi 2009
Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia
petundang-undangan.  Pembangunan,  tettnasuk pembangunan hukum, lebih difokuskan pa& petsoalan ekonomi sehingga masa ini disebut sebagai "pembangunan ekonomi".
Pasca Soeharto hukum  adat  dan  iuga hukurn Islarn yeng sebelum masa kolonial  merupakao sistem hukum yrog tumbuh dan betkembang dalam  masyerakat  Indonesia  semakin  mengalami petgeseran &n tercerabut &d akat bu&ya mesyarakat karena tidak mampu menahan  derasnya keperkasaan  sistem hukum Baret.
B-rtifik^si terha&p konvensi  intemesionel  lebih mengesankan  sebegai lang;kzh ui n don'dru:ing ketimbang sebagai l".gt,h-langkeh sistematis yang serius.
Usaha-usaha untuk mewujudkan suetu  negata yang demokratis dan melindungi HAM pun mengalami pasang srrut. Pada  masa sesudah kemerdekaan,  yaitu pereode  7949-1959  tidak  banyak usaha untuk mewuiudkan  aspirasi rlei para pendiri  Republik Indonesia, termasuk  dengan dibuamya UUD 1945 yang dianggap  kurang memuet perlindungan HAM.  Konstitusi Republik  Indonesia Serikat EIS) 1949  dan Undang-Undang Dasar  Sementata (UUDS) 1950 iustru memuat  pasd-pasd  tentang  FIAM yang lebih banyak dao lebih lengkep dibandingken  dengan UUD 1945.
Kurangrya ketentuar-ketentuan  yang berkritan  dengan HAM di dalam UUD 1945 membuat  baoyak pihak berusaha melengkapinya, di anterenya dengen  menp.rsun suatu Piagam HAM, sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis  Petmusyawaratan  Rakyat Sementata  (fvIPRS).  Deilam si.lang-sida.g ymg dilakukan di awal Otde Ban:, MPRS telah  bethasil  metancang  suatu  dokumeo  yang dibed nama 'Pragam Hak-Hak Asesi  Manusia &n Hak-hak Serta Kewaiiban Watga Negata". Akan  tetapi kedua piagem  tersebut  gagal disahkao  katena  Soeharto yang saat itu sebagai Peiabat  Ptesiden betsikap anti  terha&p eksistensi Piagam HAM. Setiap  pertanyaan yang mengateh kepe& pedunya  Piagam HAM seldu diiawab  bahwa Piagam  seperti itu tidak  dibutuhkan, karena  masaleh FIAM telah diatur delam  betbagai petaturan  perundang-und'ngan.
707
Al-M.n;hii, Vol. 3 No l Jaauati - Jr.roi 2009

## Lindra Damela
Ptdt etz tefotmasi  diteapkan Perubahan Kedua UUD 1945 dalam Sidang Tahunan MPR yang  pertama  pada tanggal 7-18 Agustus 2000.  Sidang tersebut bethasil menetapkan Bab Khusus yang mengatur HAM dalam Bab XA. Isi Bab tetsebut mempetluas Pasal 28 UUD 1945 yeng semula  hanye tetdiri  dari I pasd &n 1 eyat, meniedi bebempa  pasel dan bebetepa  ayat. Pasal-pasel  dan
^y^t-Ly^t te$ebut tercantum  dalam pasal 28A sampai  dengan Pasal 28J. Secan  redaksional, pasel-pasal tersebut memiliki kesamaan dengan beberapa  pasal dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/ 1998 &n UU Nomor 39 Tahun 1999. Sampai saat ini, amandemen keempat  rlilakukan, tetapi ketetapan tentang HAM tidak merubah ketet  pan dalam amandemen  kedua.
108 Al-Maaihii, Vol. 3 No 1 Januari - Juni 2009

## DAFIAR PUSTAKA
Al-Maarhii, Vol. 3 No 1 Januad - Jrmi  2009 109
A'inanto, Sz;tya, Htbtn dan  Dcmokrari. Jakarta: Ind-Hill-Co.,7991.
Hak  Asati  Marusia  dalan Tranii Politik di Infunia.
Jakatta: Pusat  Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univetsias Indonesia,  2003.
Booth, Anne. Agria&rral Deulopnmt in Indonsia. Sy&ey: Allen &
Unwin Austrelie Pty Ltd., 1988.
Cranston, Maudce. lVbat an Htnan Nghts? Nev York Taplinger,
r973.
Donnely, Jack Uiunal Hrnan Ngbrs in Tlnory and Practin. ll}'act and London:  Comell  Univetsity Ptess, 2003.
Fakih,  Mansour. Rltttttlttla Tcoi Pcnbaagtnat dan Globalisasi.
Yogyakart* Pustaka pelaia.l^n Insist Ptess, 2008.
Huntington, Samuel  and Joan Nelson. No eag Cboice. Cambridge:
Harvard  University Press, 1976.
Jenkins, David. S tarlo and His Ccaerak: Itdoneian Milita2l Politicr 1975-198i. New Yotk: Cotnell Modeto Indonesian
Proiecg 1984.
Kelseo,  Hans.  Cmeral  Tlxory of Ln, aad  State. Cambridge: Harvard Univetsity Ptess, 1945.
Lubis, Todung Mulya.  1z Search of Htnan Ngbts: Lrgal-Politial Dibmmas of Idoneial Nev Ordcr,  1966-1990. Ja,kattz: P.T. Gtamedia Pustake Utama in coopetation with SPES
Foundation, 1993.
Mas'oed, Mohar PobtA, Bimle.rati dan Pcabangnan,  Cetakan  Kedua,
Yogyqk"tl2;' Pustaka Pelaiat,  1997'
M'iadi. Dcmokratisasi, Hak Asai  Maatia, dan RtJomtasi Hrktn
Infumsia, Ja,kattz: The Habibie  Cetter, 2O02.

## Lindra Damela
Muqoddas, M. Busyro, ,lkk.  Politik Pembangrnan Htbtm Nasional.
Yogyakarta: UII Press, 1992.
Nusantata, Abdul Hzktm G. Pobtk Htfun Indoncia. Jzkzrtz:Ytytsrn Bentuan Hukum Indonesia, 1988.
Pularjono,  Sutaii,  dan 1;6 X,s.{qksi Tatenusa. Unfung-mdang Dasar
Negma RcpfilA Indoncia.  Jakarta: PL Taanusa, 2000.
Sartori, Giovanni. Parties and parll Slstcn: A IianevorA for Arallsis.
New York Cambridge University Press, 1976.
Setiardia, Gunawan.  Hak-bak  Asasi Mantia Bcrdaurkat lfuologi
Pancatila. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
Suhetman, Ade Maman.  Pngattar Paba itgan Siitcn Htktrrr, Ciil lau Common ltt, Islanic l-.an'. Jzkertz:  P.T. Raia Gmfindo Persada,2006.
Suny, Is"'ail. Pcgcscran lQkusa Ek-sckttf Sutt Pagrtdikzt fuha Htktm ktatatcgaraan  Jakarta: Aksara Barr:, 1990.
Wigniosoebtoto,  Soeandyo. Dari Htkta Kobtial  lu Hlbta Nasiorul.
Jakarta: P.T. Raia Grafiodo Persada, 1995.
Utfong-Urfotg Na 39 Tabn 1999 tatang Hak Asari Man*ria, IN
Nomot 165 Tahun 1999, TLN Nomor 3886. 110 Al-M.h;ltii, VoL 3 No 1 Janurti - Juoi 2009