Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 5, No. 1 – Maret 2024, Hal. 14 – 19 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: 10.55637/jph.5.1.8639.14-19

## GUGATAN PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
I Gusti Agung Gede Pramudia Anggara Deva 1 , A.A Sagung Laksmi Dewi 2 , Diah Gayatri Sudibya 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia pramudiaanggaradeva26@gmail.com 1 , laksmidewi29@gmail.com 2 , diahgayatrisudibya@gmail.com 3

## Abstrak
Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang mengatur hubungan lahir dan batin terhadap pasangan yang melakukan hubungan suami istri yang dalam melakukannya harus memenuhi dasar dalam perkawinan yaitu sah menurut menurut agama dan hukum negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan akta perkawinan jika terjadinya perceraian dan Bagaimana akibat hukum gugatan perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan. Menggunakan metode dari penelitian hukum normatif diharapkan tepat dipilih dalam menyelesaikan penelitian ini dengan dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian diketahui bahwa akta perkawinan memiliki hukum yang kuat dan penting demi kepentingan bagi suami istri serta anaknya. Perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan dapat ditolak oleh pengadilan karena syarat  mutlak  untuk  mengajukan  gugatan  adalah  akta  perkawinan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  bahwa perkawinan itu memang terjadi.
Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Akta Perkawinan

## Abstract
Marriage is a bond that regulates the physical and mental relationships of couples who have husband and wife relationships, which in doing so must fulfill the basis of marriage, namely legal according to religion and state law. Raising two formulations of the problem; How is the strength of a marriage certificate in the event of a divorce? And what are the legal consequences of a divorce suit that does not have a marriage certificate?  Using  the  method  of  normative  legal  research  is  expected  to  be  appropriately  chosen  in completing this research by being able to answer existing problems. The results of the research show that the  marriage  certificate  has  a  strong  and  important  law  for  the  benefit  of  husband  and  wife  and  their children.  Divorce  that  does  not  have  a  marriage  certificate  can  be  rejected  by  the  court  because  the absolute requirement for filing a lawsuit is a marriage certificate as valid evidence that the marriage did occur.
Keywords: Marriage, Divorce, Marriage Certificate

## I. PENDAHULUAN
Manusia memang sebagai makhluk yang tidak dapat atau bisa hidup tanpa adanya orang lain atau juga disebut sebagai makhluk yang sosial sebagai salah satu kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap individu manusia diberikan pasangannya masih-masing dalam menjalani  yang  disebut  bahtera  rumah  tangga  demi  dapat  melanjutkan  keturunannya. Pendampingan  terhadap  pasangan  dalam  hidup  dapat  dilakukan  dengan  cara  dilakukannya perkawinan  sebagai  bentuk  janji  dua  belah  pihak  dalam  melakukan  bersama  menjalani  rumah tangga.  Setelah  dilakukannya  perkawinan  maka  pasangan  itu  dapat  melakukan  hubungan layaknya suami istri untuk dapat melanjutkan keturunannya (Trianto 2007).
Adanya ikatan perkawinan sesungguhnya untuk menghidnari dari hal hubungan sek liar atau  bebas  tanpa  adanya  ikatan  sehingga  jika  terjadi  kehamilan  tanpa  adanya  hubungan  yang
mengikat maka si anak dan ibunya akan menjadi korban terutama si anak yang tidak dapat hak dari sang ayah seperti hak waris, hak untuk mendapatkan biaya hidup dari ayah dan kasih sayang dari ayah.
Pengaturan  perkawinan  secara  khusus  diatur  dalam  UU  perkawinan.  Dalam  UU  itu ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk menjadi bukti ikatan lahir serta batin dari pasangan yang  menikah  sehingga  terikat  dan  bersedia  secara  sadar  melakukan  suatu  hubungan  rumah tangga  dan  siap  menanggung  semua  secara  bersama.  Perkawinan  berdasarkan  dari  UU perkawinan  akan  sah  jika  perkawinan  itu  dilakukan  secara  hukum  dari  agama  yang  memang dianut  oleh  pasangan  serta  sah  jika  dicatat  oleh  pihak  yang  berwenang  sehingga  sah  menurut aturan hukum dari negara.
Ikatan yang dilakukan secara hukum agama ini disebut juga sebagai suatu perkawinan yang sah secara materiil dan jika dilakukan dengan cara mengikuti apa yang diatur dalam aturan maka  sah  secara  formil.  Kedua  hal  ini  harus  dipenuhi  dalam  perkawinan  sehingga  dapat mendapatkan  suatu  hal  yang  disebut  sebagai  perlindungan  hukum  (Muhammad  2010).  UU perkawinan sebagai dasar dari hukum yang mengatur bagaimana tata cara perkawinan yang sah serta juga mengatur tentang juga perceraian. UU perkawinan juga memiliki peraturan pelaksana atau PP sebagai peraturan yang mengatur selanjutnya mengenai perkawinan yang mengacu dan berpedoman pada UU perkawinan.
Dalam melakukan perceraian harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berdasarkan apa  yang  diatur  dalam  UU  perkawinan.  Salah  satunya  adalah  bukti  dari  perkawinan  dalam gugatan yang akan dilakukan dalam perkawinan. Pembuktian merupakan salah satu hal yang ada dalam  melakukan  suatu  tuntutan  apapun  karena  tanpa  adanya  tuntutan  maka  keabsahan  dari peristiwa  yang  dipermasalahkan  dapat  diragukan.  Oleh  karenanya  pembuktian  merupakan  hal yang penting dalam melakukan suatu penyelesaian sengketa dalam peradilan. Berkaitan dengan gugatan mengenai cerai sangat dipengaruhi harus adanya pembuktian. Pembuktian paling dasar adalah pembuktian bahwa perkawinan itu memang terjadi. Pembuktian ini dapat dilakukan jika telah dilakukan pencatatan dari perkawinan dalam catatn sipil atau pihak yang berwenang dalam melakukan catatan terkait perkawinan.
Dalam  UU  perkawinan  diketahui  bawah  sah  dari  suatu  perkawinan  jika  perkawinan dilakukan menurut agama yang memang dianut serta adanya pencatatan perkawinan di pihak yang memang berwenang. Tujuan dari pencatatan perkawinan ini sangat penting sebagai pembuktian bahwa  perkawinan  sah  menurut  negara.  Diakuinya  perkawinan  yang  sah  menurut  negara  ini sangat  penting  sehingga  jika  melakukan  gugatan  perceraian  maka  gugatan  tersebut  dapat dilaksanakan dengan lancer.
Perceraian merupakan hal sering terjadi dan akan terjadi jika perkawinan itu masih ada. Suatu gugatan dalam perceraian ada salah satu syarat yang harus ada yaitu pembuktian peristiwa suatu  perkawinan.  Pembuktian  ini  dapat  berupa  akta  perkawinan  yang  membuktikan  bahwa perkawinan itu sah dan memang terjadi menurut hukum negara. Perceraian yang sah merupakan suatu perceraian yang disaksikan oleh hakim dan dinyatakan terjadi perceraian oleh hakim. Mengacu pada surat edaran (SE) dari mahkamah agung no.3/2018 dinyatakan bahwa suatu dari perceraian yang memang dapat diajukan dalam suatu perkawinan yang memiliki akta perkawinan atau  pembuktian  catatan  lainnya  yang  secara  hukum  sah.  Perkawinan  yang  dapat  diajukan  ke sebuah pengadilan dan dapat dinyatakan cerai adalah perkawinan yang memang telah dicatat di pihak  yang  berwenang  seperti  catatan  sipil.  Melihat  pentingnya  dari  akta  perkawinan  sebagai salah satu bukti bahwa perkawinan itu memang terjadi maka penulis berinisiatif membuat sebuah tulisan sebagai karya ilmiah yang membuktikan bagaimana pentingnya akta perkawinan dalam melakukan perceraian dan bagaimana dampak yang timbul jika suatu perkawinan tidak memiliki akta perkawinan.

## II. METODE PENELITIAN
Peneliti memilih tipe penelitian dari hukum normatif yang sekiranya tepat dipilih untuk mampu membantu dalam menyelesaikan karya ilmiah ini untuk dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah  yang  telah  disebutkan  (Jonaedi  Efendi  2018).  Penelitian  hukum  normatif  yang  juga
disebut penelitian studi kepustakaan berfokus mengambil hasil dari kepustakan baik itu peraturan, doktrin yang ada dalam buku-buku, jurnal dan yang lainnya serta bersumber juga dari internet yang berkaitan,  relevan,  serta  dapat  dipercaya sehingga  penelitian ini  dapat  dikerjakan  dengan berbagai pendapat yang akhirnya mengambil kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kekuatan Akta Perkawinan jika Terjadi Perceraian
Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dari kehidupan untuk dapat hidup bersama dan  mengarumi  rumah  tangga  bersama  dengan  melawan  segala  rintangan  yang  ada  demi mencapai hidup yang Bahagia dengan keluarga yang Bahagia. Perkawinan dilakukan tidak hanya dasar suka sama suka lalu hidup dalam satu rumah bersama tetapi ada serangkaian hal yang harus dilalui sehingga perkawinan itu dianggap sah (Waluyo 2020).
Perkawinan menurut dari pasal 1 UU perkawinan mengartikan bahwa perkawinan adalah hubungan  lahir  batin  antara  dua  insan  suami  dengan  seorang  istri  yang  hubungan  itu  suci bertujuan mencapai sebuah hubungan keluarga. Perkawinan sendiri harus memenuhi dua dasar dalam  sahnya  suatu  dari  perkawinan  yaitu  sah  menurut  agama  yang  diartikan  perkawinan  itu dilakukan berdasarkan aturan dan hukum dari agama yang dianutnya atau dipercayai dan sah jika perkawinan itu memang dilakukan dengan hukum negara sebagai diakui oleh negara sehingga dari perkawinan itu sah menurut negara. Hal itu dicantumkan ketentuan dalam pasal 2 dari aturan UU perkawinan.
Melihat pentingnya akta perkawinan menjadikan akta itu penting dan harus ada sehingga perkawinan  dapat  dilakukan  dengan  baik  sehingga  jika  timbul  masalah  di  kemudian  hari  atau memerlukan  akta  perkawinan  menjadi  tidak  sulit  untuk  memprosesnya.  Seperti  pengurusan gugatan perceraian. Akta perkawinan atau buku nikah ini sangat penting bagi hubungan suami istri serta anak dari hubungan itu karena dalam perkawinan anak yang dilahirkan berhak untuk mendapatkan warisan dan pengurusan administrasi negara serta syarat lainnya dalam kehidupan kedepannya. Pencatatan dari perkawinan merupakan suatu hal penting dalam mencatat peristiwa perkawinan  itu  mengingat  perkawinan  termasuk  dalam  suatu  peristiwa  yang  dianggap  penting dalam kehidupan (Supriyanta 2018). Akta menurut dari subekti tidak memiliki akrti yang sama dengan surat. Akta sendiri memiliki arti sebagai suatu perbuatan yang berasal dari kata acta yang kata  ini  berasal  dari  Bahasa  perancis  yang  memiliki  arti  kata  perbuatan  (Subekti  2005).  Akta perkawinan  merupakan  salah  satu  bukti  tertulis  yang  berdasar  hukum  merupakan  akta  otentik yang memiliki suatu kekuatan hukum yang kuat dan tetap sehingga menjadikan akta otentik dapat dijadikan  bukti kuat  jika terjadi  suatu  sengketa  di  pengadilan.  Akta  perkawinan menjadi  salah satu syarat kelengkapan yang harus ada dan khusus untuk suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan sebagai salah satu dari syarat formil (Usman 2017).
Melihat  pentingnya  akta  perkawinan  yang  memberikan  kepentingan,  kepastian  dan perlindungan  bagi  para  pihak  yang  berkaitan  dalam  perkawinan  itu  menjadi  penting  akta perkawinan itu. Tanpa adanya akta perkawinan atau buku nikah maka perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi menurut aturan negara yang memberikan dampak kepada pihak yang terkait dalam  perkawinan.  Pencatat  dari  suatu  perkawinan  bukan  berarti  memberikan  suatu  Batasan terhadap hak asasi manusia bagi para pihak yang terikat dalam perkawinan itu. Akta ini sebaliknya dapat memberikan suatu kepastian bagi pihak terkait bahwa dia mendapatkan suatu perlindungan secara  hukum  terkait  perkawinannya  itu.  Perkawinan  bertujuan  untuk  mendapatkan  keturunan yang dapat melanjutkan keturunannya dikemudian hari sehingga perkawinan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Manfaat akta perkawinan untuk menjadi alat bukti secara otentik yang menyatakan bahwa perkawinan itu sah menurut hukum dan memberikan kepastian hukum dan memberikan kepastian terhadap  hubungan  suami  istri  dan  anak  yang  akan  ada  dari  hasil  hubungan  suami  istri  itu. Berbeda  dengan  perkawinan  tanpa  adanya  akta  perkawinan  atau  buku  nikah  dapat  diartikan bahwa  perkawinan  itu  tidak  pernah  terjadi  sehingga  menjadikan  perkawinan  itu  menjadi  siri. Meski secara agama perkawinan itu dianggap sah dan memang terjadi menurut agama tetapi jika tidak dicatatkan maka perkawinan itu dianggap tidak sah menurut aturan hukum yang berlaku
sehingga hal ini berdampak kepada kepastian secara administratif tentang hubungan perkawinan itu.
Perkawinan siri secara agama istri dianggap sebagai istri sah menurut agama tetapi jika tidak dicatatkan maka perkawinan itu dianggap tidak menurut negara sehingga status istri yang nikah  siri  dianggap  hubungan  bukan  suami  istri  menurut  hukum  negara  karena  tidak  ada pencatatan  secara  jelas  terkait  hubungan  itu  di  catatan  negara.  Pencatatan  perkawinan  dapat dilakukan  di  kantor  catatan  sipil  atau  dapat  dilakukan  di  KUA.  Sedangkan  terkait  gugatan perceraian bagi agama islam maka suatu gugatan itu dapat dilakukan dan diajukan ke pengadilan negeri agama sedangkan bagi pemeluk agama non islam atau agama selain islam dapat dilakukan di kantor pengadilan negeri dalam melakukan serta juga pengajuan gugatan.
Meskipun  tempat  pengajuan  serta  proses  dari  percerain  itu  beda  tetapi  tetap  dalam melengkapi syarat dalam melakukan kuakatan harus ada yang disebut sebagai akta perkawinan atau juga buku nikah atau memang telah melakukan pencatatan perkawinan sehingga perkawinan itu memang sah menurut agama dan hukum negara.
Pentingnya  akta  perkawinan  atau  buku  nikah  ini  bukan  semata-mata  hanya  menjadi sebuah pajangan tetapi mengingat bahwa perkawinan itu harus sah menurut agama dan hukum negara  menjadikan  akata  perkawinan  itu  harus  ada  karena  kata  ini  membuktikan  bahwa perkawinan memang pernah terjadi dan ada bukti secara formil otentik dapat membuktikan bahwa perkawinan itu memang terjadi. Adanya akta perkawinan dalam gugatan perceraian memberikan dampak  yang  besar  sehingga  dalam  melakukan  gugatan  dapat  dibaginya  harta  bersama  antara suami dengan pasangan istrinya yang akan melakukan cerai sehingga harta-harta itu dapat dibagi secara  rata.  Meskipun  tujuan  dari  perkawinan  itu  demi  dapat  berlangsung  selama  tetapi  tidak menutup  dari  kemungkinan  bahwa  perkawinan  itu  dapat  putus  sehingga  harus  dapat  tidak memberikan kedua belah pihak jika terjadi perceraian.
Pentingnya  akta  perkawinan  ini  dalam  perkawinan  mengartikan  dalam  hubungan perkawinan  harus  maka  harus  adanya  pencatatan  ini  sangat  penting  dan  menimbulkan  banyak keuntungan jika melakukannya. Dalam gugatan perceraian akta perkawinan ini sangat memiliki dampak penting karena dengan nada akta ini yang sebagai satu-satunya alat bukti yang mutlak menjelaskan  bahwa  perkawinan  itu  terjadi  maka  akta  ini  sangat  penting  sehingga  dalam pengurusan anak dan pembagian harta bersama bagi para pasangan dapat dilakukan (Supriyanta 2018).

## 2. Akibat Hukum dari Perceraian yang Tidak Memiliki Akta Perkawinan
Kenyataan  yang  terjadi  tidak  semua  perkalian  melakukan  apa  yang  disebut  sebagai pencatatan perkawinan sehingga perkawinan itu dapat dikatakan perkawinan yang sirik karena hanya  sah  menurut  agama.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  pemahaman  bahwa  pencatatan  dari perkawinan itu sangat penting dan harus dilakukan demi kepentingan bersama. Perceraian dan gugatannya hada dapat dilakukan di pengadilan sehingga bagi para pihak yang akan melakukan gugatan  perceraian  dapat  mengajukan  gugatannya  tersebut  di  pengadilan  terlebih  dahulu. Mengacu  pada  apa  yang  ada  dalam  pasal  39  UU  Perkawinan  bahwa  perceraian  hanya  dapat dilakukan  di  depan  sebuah  pengadilan,  harus  ada  alasan-alasan  yang  memang  kuat  sehingga perceraian itu dapat dilakukan, serta ada tata cara dan syarat dalam melakukan perceraian dengan peraturan lain yang diatur (Gede Pupung Januartika 2022).
Tidak harmonisnya sebuah perkawinan dapat terjadi akibat beberapa alasan yang cukup kuat  seperti  KDRT,  adanya  pihak  ketiga  yang  mengganggu  hubungan,  ataupun  memang komunikasi  yang  terjalin  antar  pasangan  memang  tidak  baik.  Cerai  sendiri  dapat  diartikan putusnya hubungan pertalian pasangan suami istri. Mengacu pada pasal dari 38 yang termuat di UU  Perkawinan  dapat  diketahui  bahwa  terjadinya  dari  cerai  karena  beberapa  alasan,  karena kematian,  yang  selanjutnya  memang  cerai  serta  yang  terakhir  akibat  dari  putusan  pengadilan. Percerain tentunya tidak dapat terjadi begitu saja ada hal yang melandasi kenapa cerai itu bisa terjadi. Terjadinya itu karena ada beberapa alasan yang memang kuat. Alasan itu dapat diketahui melalui apa yang dijelaskan dalam pasal dari 209 KUHPer serta apa juga yang dijelaskan dalam
pasal 19 UU Perkawinan. Untuk itu alasan itu yang telah dijelaskan harus ada untuk membuktikan bahwa perceraian itu memang pantas dan harus dilakukan.
Salah satu syarat yang harus ada dalam mengajukan gugatan cerai adalah ada beberapa yang termasuk salah satunya adalah bukti adanya pencatatan perkawinan berupa akta perkawinan atau buku nikah. Akta perceraian merupakan syarat yang harus ada sebagai bentuk pembuktian bahwa  perkawinan  itu  memang  terjadi  dan  memang  telah  diakui  oleh  hukum  dari  negara. Berdasarkan pasal dari 1866 KUHPer dinyatakan bahwa pembuktian tidak hanya berbentuk surat tertulis tetapi juga dapat dari saksi, dari adanya persangkaan, adanya memang pengakuan, serta berani sumpah. Meskipun berdasarkan pasal ini pembuktian dari perkawinan tidak hanya bukti tertulis (akta perkawinan) tetapi mengacu pada pasal dari 100 KUHPer yang secara singkatnya menyatakan  bahwa  akta  pelaksana  dari  perkawinan  yang  telah  memang  didaftarkan  kepada catatan sipil yang berwenang menjadi bukti mutlak bahwa perkawinan itu memang terjadi hal ini mengatakan bahwa akta perkawinan menjadi akta otentik yang menjadi bukti mutlak bahwa dari perkawinan itu memang menag terjadi dan memang diakui oleh dari hukum negara (Sirait 2021). Melihat adanya perbedaan dalam pembuktian bahwa perkawinan itu memang terjadi yaitu pasal 1866 dan 100 dari KUH Per maka digunakan asal Lex Specialis Derogat Legi Generalis sehingga pasal yang digunakan adalah pasal 100 KUH Per karena bersifat lebih khusus mengatur tentang perkawinan dan pembatalan perkawinan sehingga hal ini membuktikan bahwa akta perkawinan menjadi bukti mutlak bahwa perkawinan itu memang terjadi.
Berdasarkan  hal  tersebut  perkawinan  yang  tidak  memiliki  akta  berarti  perkawinan  itu tidak  memiliki  pembuktian  yang  kuat  atau  otentik  bahwa  perkawinan  itu  memang  sah  terjadi. Perceraian  yang  tidak  memiliki  akta  perkawinan  memberikan  dapat  yang  dapat  menyebabkan perkawinan itu tidak diterima oleh pengadilan dan tidak disetujui untuk melanjutkan gugatannya kecuali perkawinan itu memang terjadi sebelum UU Perkawinan no 1 tahun 1974 belum disahkan maka perceraian itu dapat dilanjutkan di pengadilan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Akta perkawinan memiliki kekuatan hukum yang kuat karena akta perkawinan sebagai akta  otentik  yang  memiliki  kekuatan  yang  kuat  sehingga  terjadi  perceraian  yang  memerlukan pembuktian bahwa perkawinan itu menag terjadi maka dibutuhkan akta perkawinan sebagai akta yang bersifat kuat otentik yang dapat membuktikannya. Akta perkawinan memiliki peran penting dan harus ada yang dapat memberikan pembuktian sehingga jika terjadi perceraian pengurusan terhadap hak anak dan hak harta bersama serta waris dapat dilakukan dengan lancar.
Setiap  gugatan  perceraian  membutuhkan  akta  perkawinan  sebagai  syarat  mutlak membuktikan bahwa perkawinan itu memang terjadi sebagaimana mengacu pada pasal 100 KUH Per  yang  menyatakan  bahwa  akta  perkawinan  sebagai  bukti  mutlak  bahwa  perkawinan  itu memang  terjadi  dan  menjadi  syarat  mutlak.  Tetapi  bagi  perkawinan  yang  dilakukan  sebelum disahkannya  UU  No.1/1974  dapat  dilakukan  gugatan  di  pengadilan  dan  diterima  meskipun pernikahan itu dilakukan hanya berdasarkan aturan agama.
2. Saran
Bagi  pasangan  yang  akan  melakukan  perkawinan  sangat  dianjurkan  untuk  melakukan pencatatan perkawinan karena dengan dilakukan pencatatan perkawinan maka akan mendapatkan akta perkawinan atau buku nikah yang dapat dijadikan bukti bahwa perkawinan itu sah menurut hukum aturan negara serta dapat memberikan kepastian hukum kepada pasangan serta anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Gede  Pupung  Januartika,  Komang  Febrinayanti  Dantes.  2022.  “Tinjauan  Yuridis  terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau  dari Undang-undang  Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja).” Jurnal Komunitas Yustisia 5(3).
Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Depok: Prenadamedia.
Muhammad, Abdulkadir. 2010. Hukum Perdata Indonesia . Jakarta: PT Citra Aditya Bakti. Sirait, Rian M. 2021. “Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di  Indonesia  Marriage  Registration  in  Indonesia’s  Marriage  Law  Regulations.” Jurnal Juristic 1(1). Subekti. 2005. Hukum Pembuktian . Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
Supriyanta,  Bambang  Ali  Kusuma  &.  2018.  “Manfaat  Akta  Perkawinan  bagi  Anggota Masyarakat.” Jurrnal Pengabdian Masyarakat 2(2). Trianto, Titik Triwulan dan. 2007. Poligami Perspektif Perikatan Nikah . Edited by P. Pustaka. Jakarta.
Usman, Rachmadi. 2017. “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan
Perkawinan di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 14(3).
Waluyo,  Bing.  2020.  “Sahnya  Perkawinan  Menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan.” Jurnal  Media  Komunikasi  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan 2(1).