## Peranan Laporan Keuangan Dalam Rangka Memberdayakan
Dan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Di Kabupaten Sukoharjo                                                                                                   ISSN : 1412-629X

## PERANAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA MEMBERDAYAKAN DAN MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

## DI KABUPATEN SUKOHARJO
Djoko Sigit Gunanto STIE AAS Surakarta Email: djoko.sigitg@gmail.com

## ABSTRAK
This  study aims  to  determine the accounting practices in  the financial statements  of  Micro, Small and Medium Enterprises in Sukoharjo, as well as to determine the barriers that exist in the application of accounting  financial  statements  in  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  and  how  to  overcome  these obstacles.  While  the  method  of  this  study  used  a  qualitative  approach  with  descriptive  qualitative oriented.  Data  and  information  obtained  from  the  UMKM  in  Sukoharjo  and  other  secondary  data sources.
The results showed that the First, the application of existing financial statements in Sukoharjo still not up, a lot of UMKM only use simple remarks did not even make financial records at all, resulting in low utilization of accounting information in the development of UMKM. Second, barriers experienced by UMKM in applying the financial statements are ignorance about the benefits of the financial statements for  business  development,  a  lack  of  knowledge  of  the  perpetrators  of  Micro,  Small  and  Medium Enterprises in making financial reports, UMKM have not felt directly from the application of accounting financial statements. The fix takes the role of government and relevant parties to help UMKM implement the financial statements to empower their business.
Keywords: Accounting, Financial Statements, UMKM

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Perkembangan Usaha Mikro Kecil
Menengah  atau  sering  disingkat  (UMKM)  di Indonesia  cukup  besar.Menurut  data  dari Kementrian  Koprasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah,  hingga  tahun  2012,  jumlah  unit usaha  secara  keseluruhan  sebanyak  56.539.560 unit  usaha,  dengan  jumlah  usaha  terbanyak adalah usaha mikro  sebanyak  55.856.176  unit usaha  (98,79%),  diikuti  oleh  usaha  kecil sebanyak  629.418  unit  usaha  (1,10%),  usaha menengah  sebanyak  48.997    unit    usaha
(0,09%),    dan    usaha    besar    sebanyak    4.968 unit    usaha  (0,01%).  Dalam    hal  mengatasi masalah    pengangguran    sampai    dengan    tahun 2012  terdapat  107.657.509  tenaga  kerja  yang terserap UMK
Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya  menyatakan,  jumlah  UMKM  di  Kota Makmur  sebanyak  28.618  lokasi.  Terdiri  atas kluster- kluster  seperti  kluster  rotan  di  Kecamatan Gatak,  kluster  gamelan  di  Wirun,  Kecamatan Mojolaban,  kluster  jamu  di  Kecamatan  Nguter  dan sebagainya. Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  merupakan  salah  satu  penggerak perekonomian bangsa. UMKM diharapkan dapat

## Peranan Laporan Keuangan Dalam Rangka Memberdayakan
Dan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Di Kabupaten Sukoharjo                                                                                                   ISSN : 1412-629X
meningkatan  daya  saing  bangsa,  pertumbuhan ekonomi,  pengurangan    kemiskinan,    dan peningkatan  standar  hidup  penduduk  Indonesia. UMKM  harus  dapat  bersaing  dan  mampu menangkap  setiap  kesempatan  yang  ada  agar tetap  dapat berkiprah  dalam  perekonomian bangsa ini.
Perkembangan  jumlah  UMKM  dari  tahun ke tahun semakin bertambah. Namun perkembangan  UMKM  baru  terlihat  dari  sisi jumlahnya  saja.  Dalam  aspek financial ,  hanya sedikit  UMKM  yang  mengalami  perkembangan dalam    hal    ini    kinerja    keuangannya.  Hal    ini tak    lepas    dari  kesadaran  pelaku  UMKM terhadap  pentingnya  pengelolaan  keuangan perusahaan. Adapun kegiatan penyusunan laporan  keuangan, masih  dianggap mewah  dan belum    sebanding    dengan    kegunaannya. Akibatnya    pelaku  UKM  tidak  mengetahui secara  persis  berapa  pendapatan  (kas)  yang seharusnya  diterima,  berapa  biaya  operasi  yang seharusnya  dikeluarkan  dan  berapa yang seharusnya masih tersisa. Kalaupun ada perencanaan  kegiatan,  biasanya  tidak  tersusun secara  tertib  sehingga  mengalami  kesulitan bagaimana cara mengalokasikan dana (kas) yang ada sekarang. Permasalahan itu semakin kompleks  seiring  dengan  semakin  besarnya kegiatan usaha UKM.
Dengan    semakin    luasnya    ukuran  usaha, pelaku    UKM    menjadi    tidak  mampu  lagi memantau  secara  langsung  kegiatan  usaha  yang sedang berjalan. Masalah  tersebut  dapat  diatasi dengan    membuat    laporan    keuangan  dan menganalisisnya  lebih  lanjut.  Selain  itu    tidak sedikit  pelaku  UMKM  yang  tidak    memisahkan keuangan  pribadi  dengan  keuangan  usaha, sehingga sering kali uang yang seharusnya untuk kepentingan  usaha  digunakan  untuk  keperluan pribadi. Akibatnya usaha tersebut akan
kekurangan  modal  dan  akan  sulit  berkembang dan  bahkan  mungkin    bangkrut  karena  tidak dapat membiayai kegiatan operasionalnya.
Setiap  usaha  diharapkan  mempunyai laporan  keuangan  untuk  menganalisis  kinerja keuangan  sehingga  dapat  memberikan  informasi tentang posisi  keuangan,  kinerja  dan  arus  kas perusahaan    yang    bermanfaat    bagi  pengguna laporan  keuangan  dalam  rangka  membuat keputusan-keputusan  ekonomi.  Namun  praktek akuntansi  keuangan    pada  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  masih  rendah  dan  memiliki  banyak kelemahan.

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik  akuntansi  laporan  keuangan  di  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Kabupaten Sukoharjo,  serta  untuk  mengetahui    hambatan- hambatan  yang    ada    dalam    penerapan akuntansi  laporan  keuangan  di  Usaha  Mikro Kecil  Menengah  tersebut  dan  cara  mengatasi hambatan tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA

## Akuntansi
Akuntansi  adalah  seni  dalam  mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan.  Secara  luas,  akuntansi  juga  dikenal sebagai "bahasa bisnis".Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian    mengenai    informasi  yang    akan membantu  manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat  keputusan  lain  untuk  membuat  alokasi sumber  daya  keputusan  di  dalam  perusahaan, organisasi,  dan  lembaga  pemerintah.  Menurut Kieso  akuntansi  adalah  pengindentifikasian, pengukuran,  dan  pengkomunikasian  informasi keuangan  tentang  entitas  ekonomi  kepada pemakai  yang berkepentingan. Menurut  Warren

## Peranan Laporan Keuangan Dalam Rangka Memberdayakan
Dan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Di Kabupaten Sukoharjo                                                                                                   ISSN : 1412-629X
dkk  akuntansi  adalah  sistem  informasi    yang menghasilkan    laporan    kepada    pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.
Akuntansi  bertujuan  untuk  menyiapkan suatu  laporan  keuangan  yang  akurat  agar  dapat dimanfaatkan  oleh  para  manajer,  pengambil kebijakan,  dan  pihak  berkepentingan  lainnya, seperti  pemegang  saham,  kreditur,  atau  pemilik. Pencatatan harian  yang  terlibat  dalam  proses  ini dikenal  dengan  istilah  pembukuan.  Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi dimana informasi  keuangan  pada  suatu  bisnis  dicatat, diklasifikasi,  diringkas,  diinterpretasikan,    dan dikomunikasikan.    Auditing,    satu    disiplin    ilmu yang  terkait  tapi    tetap  terpisah  dari    akuntansi, adalah  suatu  proses  dimana  pemeriksa  independen memeriksa  laporan keuangan  suatu organisasi untuk memberikan  suatu  pendapat  atau  opini  yang  masuk akal  tapi  tak  dijamin  sepenuhnya  mengenai kewajaran  dan  kesesuaiannya dengan  prinsip akuntansi  yang  berterima  umum. Menurut    Littleto tujuan    utama    dari    akuntansi    adalah    untuk melaksanakan  perhitungan  periodik  antara  biaya (usaha)  dan  hasil  (prestasi).  Konsep    ini    merupakan inti    dari    teori    akuntansi    dan    merupakan  ukuran yang  dijadikan  sebagai  rujukan  dalam  mempelajari akuntansi.

## Laporan Keuangan
Pengertian  laporan  keuangan  menurut PSAK  No1  (2004)  merupakan  bagian    dari proses    pelaporan    keuangan    yg    lengkap    dari laporan    laba    rugi  neraca    laporan    arus    kas laporan    perubahan    posisi    keuangan    (yang dapat  disajikan  dalam  berbagai  cara  misal sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana) catatan    dan    laporan    serta    materi    penjelasan yg    merupakan    bagian  intergral  dalam  laporan keuangan.
Menurut Munawir dalam bukunya Analisa Laporan  Keuangan  menyatakan  bahwa  laporan keuangan adalah bersifat historis dan menyeluruh  sebagai  suatu  laporan  kemajuan (progress  report).Selain  itu,  dikatakan  bahwa laporan  keuangan  terdiri  dari  data-data  yang merupakan  hasil  dari  suatu  kombinasi    antara fakta-fakta  yang  telah  dicatat  ( recorded  fact ), prinsip-  prinsip,  dan  kebiasaan-kebiasaan  di dalam  akuntansi (accountung  convention  and postulate ),  serta  pendapat  pribadi (personal judgement ).
Zaki Baridwan menyatakan bahwa laporan keuangan adalah merupakan ringkasan dari suatu proses  pencatatan,  merupakan  suatu  ringkasan, dan  transaksi-transaksi    keuangan  yang  terjadi selama  satu    tahun  buku    yang  bersangkutan. Kemudian,    pengertian    di  dalam  standar akuntansi  keuangan,  Laporan  keuangan  adalah merupakan  bagian  dari  proses  pelaporan keuangan    dan  laporan    keuangan    lengkap biasanya    meliputi    neraca,    laporan  laba  rugi, laporan    perubahan    posisi    keuangan    (yang dapat    disajikan    dalam  berbagai    cara,    seperti sebagai    laporan    arus    kas),    catatan,    laporan keuangan  lain,  dan  materi  penjelasan  yang bagian  integral  dari  laporan  keuangan.  Laporan keuangan    dapat  dipakai    sebagai  alat berkomunikasi dengan pihak-pihak berkepentingan    dengan    data    keuangan perusahaan,    dan    karena  itulah    sering    juga disebut  sebagai language  of  business.

## Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan
Dalam  membuat  laporan  keuangan  tentunya seseorang  harus  mengetahui  fungsi  dan  juga menetapkan  tujuan dari pembuatan  laporan keuangan  tersebut.  Secara  umum  fungsi    dan tujuan  dari  disusunnya    suatu  laporan  keuangan adalah  untuk  menyediakan  suatu    informasi

## Peranan Laporan Keuangan Dalam Rangka Memberdayakan
Dan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Di Kabupaten Sukoharjo                                                                                                   ISSN : 1412-629X
yang    menyangkut    posisi    keuangan,    kinerja perusahaan,  serta  perubahan  posisi  keuangan suatu    perusahaan  yang  bermanfaat  bagi  yang berkepentingan  untuk  mengambil  keputusan strategis.
PSAK,  (2004)  mengungkapkan  tentang tujuan umum laporan keuangan. Tujuan tersebut adalah  menyediakan  informasi  yg  menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yg bermanfaat bagi    sejumlah    besar    pemakai    dalam pengambilan  keputusan  ekonomi      serta menunjukkan      kinerja      yg      telah      dilakukan manajemen ( stewardship ) atau pertanggungjawaban      manajemen    atas penggunaan sumber-sumber daya yg dipercayakan kepadanya.
Menurut Standar Akuntansi Keuangan,  2009. Pemakai  laporan  keuangan  meliputi:  investor, karyawan,  pemberian  pinjaman,  pemasok  dan kreditur  usaha  lain,  pelanggan,  pemerintah,  dan masyarakat.

## UMKM
UMKM    adalah    singkatan    dari    usaha Mikro,    Kecil    dan  Menengah.UMKM    diatur berdasarkan    UU    Nomor    20    tahun    2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.Berikut kutipan dari isi UU 20/2008.
1. Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik orang  perseorangan    dan/atau  badan    usaha perorangan  yang  memenuhi  criteria  Usaha Mikro  sebagai diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi  produktif yag  berdiri    sendiri,    yang  dilakukan  oleh orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau bukan    cabang    perusahaan    yag  dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah atau  usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria Usaha  Kecil  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi produktif    yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan    oleh  orang    perseorangan    atau badan  usaha    yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung    maupun    tidak    langsung  dengan Usaha  Kecil  atau  usaha  besar  dengan  jumlah kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang ini.

## Tabel 1 Kriteria UMKM
No Uraian Kriteria Dalam Tahunan Asset Omset 1. Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 2. Usaha Kecil > 50 Juta – 500 juta > 300 Juta – 2,5 Miliar 3. Usaha Menengah > 500 Juta – 10 Miliar > 2,5 Miliar – 50 Miliar

## Perkembangan  UMKM di Indonesia
Usaha kecil  dan menengah  (UKM)  di berbagai  negara  termasuk  di Indonesia  merupakan salah  satu  penggerak  perekonomian  rakyat  yang tangguh.  Hal  ini  karena  kebanyakan  para pengusaha  kecil  dan  menengah  berangkat    dari industri    keluarga/    rumahan.  Dengan  demikian konsumennya pun berasal dari kalangan menengah    ke  bawah.    Selain  itu  peranan UMKM  terutama  sejak  krisis  moneter  tahun 1998 dapat dipandang sebagai penyelamat dalam proses  pemulihan  ekonomi  nasional,  baik  dalam mendorong  laju  pertumbuhan  ekonomi  maupun penyerapan tenaga kerja.
Pada  tahun  2012,    terjadi  perkembangan terhadap  jumlah  UMKM  di Indonesia.  Jumlah UMKM,    diprediksi    telah  mencapai    6.534.592 unit,  yaitu terdiri  dari Usaha  Mikro  sebanyak 55.856.176    unit,    Usaha    Kecil  sebanyak 629.418  unit  dan  Usaha  Menengah  48.997  unit. Jumlah  UMKM  ini  meningkat  sebesar  2,41 persen  dari  tahun  sebelumnya.  Perkembangan jumlah UMKM dan Koperasi tersebut berdampak  pada  peningkatan    penyerapan tenaga    kerja    di  kedua    sektor    tersebut.    Pada tahun  2012,  diprediksikan  jumlah  penyerapan tenaga  kerja  UMKM  sebanyak  107.657.509 orang  atau  meningkat  5,83  persen  dari  jumlah tenaga  kerja  pada  tahun  2011  yaitu  sebesar 101.722.458 orang.
Berdasarkan  data-data  tersebut  maka disimpulkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan  yang signifikan,  hal    ini    juga    berdampak    pada semakin    meningkatnya  kontribusi    UMKM terhadap perekonomian bangsa. Oleh karenanya, sudah sepantasnya seluruh pihak baik pemerintah,  pemerintah  daerah,  dunia  usaha (BUMN  &  Usaha  Besar)  dan  masyarakat memberikan  perhatian  bagi  pengembangan  dan
pemberdayaan  UMKM  di    Indonesia,  termasuk mengupayakan  peningkatan  kemampuan  dalam pengelolaan  usaha  dan  keuangan,  agar  UMKM dapat  mandiri,  produktif  dan  memiliki  daya saing  tinggi  dengan  usaha-usaha  lian  di  luar UMKM.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  berorientasi  pada  deskriftif kualitatif.  Pendekatan  ini  dipilih  karena  dalam penelitian  ini  mengarah  pada  pendiskripsian secara  rinci  dan  mendalam  mengenai  gambaran kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

## Metode Pengumpulan Data
1. Observasi
Metode    pengumpulan    data  dalam penelitian dengan cara mengadakan pengamatan  langsung  terhadap  kegiatan- kegiatan  yang  ada  di  lingkungan  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  Kabupaten Sukoharjo.
2. Interview
Metode pengumpulan data penelitian, dimana  peneliti melakukan  wawancara dengan  pelaku  UMKM  di  Kabupaten Sukoharjo maupun pihak-pihak yang berkompenten yang terkait penelitian.
3.   Studi pustaka
Metode pengumpulan  data  penelitian yang  dilakukan  dengan  cara  memperoleh datanya melalui membaca buku-buku, dokumen-dokumen  dan  lain  sebagainya yang    ada    hubungannya    dengan    materi yang  diketengahkan oleh penulis.

## Sumber Data
1.   Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para pelaku UMKM, terutama hasil observasi secara langsung dan wawancara  dengan  pelaku    UMKM.    Selain itu    peneliti    juga    mewawancarai    beberapa tokoh  yang  kompeten  dibidang  laporan keuangan.
2.   Data Sekunder Data sekunder merupakan data
pendukung  atau  data  penguat  yang  didapat  dari sumber-sumber  lain,  yaitu  tulisan,  artikel  atau makalah  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  UMKM. .

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## A. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo UMKMnya
1. Sejarah  Kabupaten  Sukoharjo
Pada  masa pendudukan  Jepang, wilayah  Karesidenan  Surakarta  pernah merupakan Daerah Istimewa yang dikenal dengan Solo Ko (Kasunanan) dan Mangkunegaran      Ko  (Mangkunegaran). Wilayah      Mangkunegaran      meliputi daerah      Kabupaten      Karanganyar, Wonogiri,    dan   sebagian    kota   Solo. Sedangkan  wilayah  Kasunanan  meliputi daerah Kabupaten Sragen, Klaten, Boyolali, dan Kabupaten Kutha Surakarta. Sukoharjo  pada  waktu  itu  hanya merupakan  suatu  daerah  tepi  dengan pimpinan  pemerintahan  tertinggi  adalah “Wedono”, tak ubahnya dengan Bekonang,    dan  Kartasura.    Kawedanan Sukoharjo,    Bekonang,    dan  Kartasura  ini menjadi  satu  masuk  wilayah  Kabupaten Kutha  Surakarta,  di  bawah  pemerintah Kasunanan. Pada tanggal 27 Mei 1946
Kabupaten  Karanganyar  secara  defakto menyatakan    diri  lepas  dari  pemerintahan Mangkunegaran. Hal  ini kemudian diikuti oleh Kabupaten Boyolali dan Sragen yang juga menyatakan diri lepas dari pemerintahan    Kasunanan.  Kabupaten Kutha    Surakarta    kemudian  diputuskan pindah  ke  Sukoharjo.  Bersamaan  dengan munculnya  gerakan  anti  Swapraja      dan berbagai   dukungan   untuk   membentuk pemerintah      Kota  Surakarta,  akhirnya dengan suatu kebulatan tekad dari “Wong Solo”,  mereka  menyatakan  berdirinya Pemerintah kota Surakarta yang lepas dari Kasunanan pada   tanggal    16   Juni   1946.
Tanggal      ini    kemudian      menjadi      hari lahir Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta. Kemudian disusul  keluarnya Penetapan  Pemerintah  Nomor:  16/SD tanggal 15 Juli 1946 lingkungan
Karesidenan  Surakarta  dibentuk  suatu daerah  baru  dengan  kota  Surakarta  yang dikepalai oleh seorang Walikota.
Dengan    keluarnya    Penetapan Pemerintah    Nomor:    16/SD    tanggal    15 Juli 1946, maka secara formal Pemerintah
Kasunanan dan
Mangkunegaran dipandang    sudah    tidak    ada    lagi,    dan wilayah-wilayahnya      untuk    sementara menjadi  wilayah  Karesidenan  Surakarta. Ini  berarti  wilayah  Karesidenan  Surakarta terdiri dari bekas wilayah-wilayah Mangkunegaran yaitu Kabupaten
Karanganyar  dan  Wonogiri,  serta  bekas wilayah  Kasunanan  yaitu  Kabupaten Klaten,  Sragen,  Boyolali,  dan  Sukoharjo (Kawedanan Sukoharjo, Bekonang, Kartasura), ditambah Kotamadya
Surakarta.  Keadaan  ini  mengilhami  para
pemimpin pada waktu itu untuk membentuk  kabupaten  baru  di  luar  kota Surakarta agar ketiga kawedanan
(Sukoharjo,  Bekonang,  Kartasura)  dapat dibina  dalam  satu  naungan  pemerintah kabupaten. Kemudian secara spontan KNI Daerah Surakarta menunjuk KRMT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo untuk menjadi Bupati. Atas dasar tersebut di  atas  serta  pertimbangan  analisa,  logis dan  kronologis  yang  dikaitkan  dengan landasan yuridis meskipun landasan
yuridis  itu  tidak  bersifat  mengatur  secara khusus, maka pada hari Senin Pon tanggal 15    Juli    1946,    saat    ditetapkannya Penetapan      Pemerintah      Nomor:  16/SD tersebut  ditetapkan  menjadi  Hari  Lahir Kabupaten  Sukoharjo.    Penetapan  ini kemudian  dikukuhkan  dengan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Dati  II  Sukoharjo  No. 17  tahun  1986  tentang  Hari  Lahir Kabupaten  Sukoharjo,    yang  disahkan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah  tanggal  15  Desember  1986  No. 188.3/480/1986  dan  diundangkan  dalam Lembaran    Daerah    Kabupaten Dati  II Sukoharjo No.  3  Tahun  1987  Seri  D  No.2 tanggal 9 Januari 1987.
Dasar hukum Hari Lahir Sukoharjo  adalah :
a. Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD.
b. Undang-Undang    Nomor    13  Tahun 1950,  tentang  Pembentukan  Daerah- Daerah Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
c. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Dati  II Sukoharjo  No.  17  tahun  1986  tentang
Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, yang disahkan  dengan  SK  Gubernur  KDH Tingkat      I  Jawa  Tengah  tanggal  15 Desember  1986  No.188.3/480/1986
dan  diundangkan    dalam    Lembaran Daerah    Kabupaten  Dati  II  Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 Seri D No.2 tanggal 9 Januari 1987.
2. UMKM di Kabupaten Sukoharjo UMKM di  kabupaten  Sukoharjo terdiri  atas  kluster-kluster  seperti kluster rotan  di  Kecamatan  Gatak,  kluster gamelan di Wirun, Kecamatan Mojolaban, kluster  jamu  di  Kecamatan  Nguter  dan sebagainya.

## B. Hasil Penelitian
1. Praktik Akuntansi Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Sukoharjo
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan peneliti  kepada  beberapa  pelaku  dari  UMKM di  Kabupaten    Sukoharjo,  secara  umum masih  banyak  pelaku  UMKM  yang  tidak melakukan  pembukuan  dan  membuat  laporan keuangan  usahanya.  Kebanyakan  dari  pelaku UMKM melakukan pencatatan yang berfungsi    untuk    mencatat    kebutuhan    apa saja    yang    usaha    mereka  perlukan,  seperti barang-barang  apa  saja  yang  harus  dibeli  dan berapa  harga  pembelian  barang  tersebut. Nantinya  informasi  dari  catatan  tersebut digunakan  oleh  pemilik  usaha  mikro  dalam menentukan berapa harga jual barangnya agar dapat untung. Ketika mereka ditanya mengapa tidak  melakukan  pembukuan  dan  membuat laporan  keuangan,  hampir  semua  pelaku UMKM  mengungkapkan    bahwa  melakukan pembukuan  dan  membuat  laporan  keuangan tidak dapat mereka lakukan.
Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan, bahwa  mayoritas  para  pelaku  UMKM  di Kabupaten  Sukoharjo  tidak  melakukan  dan membuat laporan keuangan, karena keterbatasan  pengetahuan  tentang  laporan
keuangan serta minimnya peran serta pemerintah,  khususnya  pembinaan  lewat kementerian koperasi  dan UMKM  yang tidak terlaksana.
2. Hambatan dalam Penerapan Akuntansi
Laporan Keuangan
Berdasarkan  pemaparan    di  atas    dapat diketahui    bahwa    hambatan-hambatan    yang dihadapi  oleh  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  dalam  menerapkan  Akuntansi Laporan  Keuangan  sebagai  berikut: Pertama , ketidaktahuan  tentang  manfaat  dari  laporan keuangan  bagi  pengembangan  usaha. Tidak sedikit    pelaku    UMKM    yang    belum mengetahui    tentang  manfaat  dari  penerapan akuntansi  laporan  keuangan  bagi  usahanya. Kedua , kurangnya  pengetahuan  pelaku  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  dalam  membuat laporan  keuangan.  Banyak  pelaku  UMKM  yang tidak  mengerti  bagaimana  untuk  membuat laporan keuangan,  mereka merasa kesulitan untuk membuat laporan  keuangan. Ketiga , para pelaku UMKM    belum    merasakan    secara    langsung dari      penerapan  akuntansi  laporan  keuangan. Ada pelaku  UMKM  yang belum  merasakan  hasil dari  kegiatannya  menyusun  laporan  keuangan, sehingga  mereka  tidak  lagi  membuat  laporan keuangan.Padahal dengan  laporan  keuangan pelaku  UMKM  dapat  mengajukan  kredit  kepada lembaga keuangan untuk mengembangkan usahanya.
Hambatan  dan  kesulitan      yang      dihadapi usaha      mikro      dalam      membuat      laporan keuangan  juga  diungkapkan  oleh  Said  (2009; Rudiantoro  dan  Siregar,  2011)  bahwa  banyak pemilik  usaha  mikro    yang  tidak  membuat laporan keuangan karena keterbatasan pengetahuan  pembukuan  akuntansi,  rumitnya proses  akuntansi,  dan  anggapan  bahwa  laporan keuangan  bukanlah  hal  yang  penting  bagi  para pelaku UMKM di lapangan.
3. Cara Mengatasi Hambatan
Dalam mengatasi hamabatan-hambatan yang telah disebutkan di atas diperlukan  peran serta    dari  pihak-pihak    terkait    untuk memberikan  pemahaman    kepada    pelaku UMKM    tentang    pentingnya    laporan keuangan bagi perkembangan usaha. Walaupun  pemerintah  maupun  komunitas akuntansi  (Lembaga  profesi  akuntan    atau Ikatan  Akuntan    Indonesia/IAI)    telah menegaskan    pentingnya  pencatatan  dan penyelenggaraan  informasi  akuntansi  bagi UMKM, dalam kenyataannya desakan hukum ( law enforcement ) atas praktik akuntansi pada UMKM  dari  regulator  belum  memadai (Pinasti,  2007),  keberadaan  SAK  (sebelum diterbitkannya  SAK  ETAP) overload bagi UMKM  (Wahdini  &  Suhairi,    2006)    dan belum    efektifnya    sosialisasi    implementasi SAK    ETAP  terhadap  pihak  perbankan maupun  lembaga  UMKM  (Rudiantoro  & Siregar,  2011).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa untuk  mengefektifkan  praktik  akuntansi  pada UMKM,      baik      pemerintah,      masyarakat maupun      lembaga      profesi  akuntansi  harus bersinergi dalam mendorong praktik akuntansi secara tepat, implementatif dan berkelanjutan.
Oleh    karena    itu,    dalam    rangka mengembangkan      UMKM,      sudah  menjadi keharusan  bagi  seluruh  pihak   yang  terkait untuk    menciptakan  UMKM    yang    mandiri, produktif    dan  berdaya    saing    tinggi.  Sejalan dengan  telah  disalurkannya  program  kredit mudah dan murah oleh pemerintah, maka baik pemerintah,  lembaga  keuangan,  lembaga profesi  akuntansi  maupun  penyelenggara pendidikan    harus    dapat    mendorong, membina  dan memfasilitasi  terselenggaranya praktik    akuntansi    secara    tepat    dan berkelanjutan  pada  UMKM  khususnya  di wilayahnya masing-masing.
Namun,  dibalik  itu,  para  pelaku UMKM juga harus bisa merubah mindset atas praktik akuntansi. UMKM harus menunjukkan eksistensinya  dan  membangun    kepercayaan pihak    lembaga    keuangan    (bank    dan    non bank)  melalui  praktik  akuntansi,  sehingga UMKM dapat feasible, bankable, accountable, dan profitable serta  dapat    mengakses sumber    daya    produktif  lainnya.  Keterkaitan praktik  akuntansi  pada  UMKM  dengan  akses UMKM  terhadap  sumber  daya  produktif, khususnya  kredit  UMKM  serta  peran  serta pihak-pihak terkait dalam mendorong, membina  dan  memfasilitasi  terselenggaranya praktik    akuntansi    secara    tepat    dan berkelanjutan    dalam  rangka    mewujudkan UMKM    yang    mandiri,    produktif    dan berdaya    saing  tinggi.  Sebagai  upaya  untuk meningkatkan  kemampuan  dan  peran  serta kelembagaan  UMKM  dalam  perekonomian nasional,  maka  pemberdayaan  tersebut    perlu dilaksanakan    oleh    Pemerintah,    Pemerintah Daerah,  Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh,  sinergis,  dan  berkesinambungan. Sebagaimana  diatur  pada  pasal  7  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor    20 Tahun  2008  Tentang   Usaha  Mikro,  Kecil Dan  Menengah, Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  menumbuhkan  Iklim  Usaha  dengan menetapkan    peraturan    perundang-undangan dan    kebijakan    yang    meliputi  aspek pendanaan,  sarana  dan  prasarana,  informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha,  promosi  dagang,  dan  dukungan kelembagaan.  Sedangkan  dunia  usaha  dan masyarakat  berperan  serta  secara  aktif membantu  upaya  pemerintah  dan  pemerintah daerah  dalam  menumbuhkan    iklim  usaha tersebut.

## KESIMPULAN
Dari  analisis  di  atas,  dapat  diambil kesimpula, Pertama , penerapan   laporan  keuangan yang    ada    di    Kabupaten   Sukoharjo    masih  belum maksimal,  banyak  UMKM  hanya  menggunakan cacatan  sederhana  bahkan    tidak  membuat    catatan keuangan    sama    sekali,    sehingga  menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan informasi akuntansi  dalam  pengembangan  UMKM. Kedua , hambatan    yang    dialami    UMKM    dalam menerapkan laporan keuangan adalah ketidaktahuan    tentang    manfaat    dari    laporan keuangan    bagi  pengembangan  usaha,  kurangnya pengetahuan    pelaku    Usaha    Mikro    Kecil    dan Menengah  dalam  membuat  laporan  keuangan, pelaku  UMKM  belum  merasakan  secara  langsung dari  penerapan  akuntansi  laporan  keuangan.  Cara mengatasinya dibutuhkan    peran    pemerintah    dan pihak-pihak      yang      terkait      dalam  membantu pelaku UMKM menerapkan  laporan keuangan untuk memberdayakan  usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrin,    Abdullah.    2009. Bisnis,    Ekonomi, Asuransi,    dan    Keuangan    Syariah.
Jakarta:  Gramedia  Widiasarana  Indonesia (Grasindo).
Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta:  Rinika Cipta. . 2006. Prosedur
Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta:  Rinika Cipta.
Baridwan.  2004. Intermediete  Accounting . Yogyakarta: BPFE.
Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia.  2010.  Metadata  Kredit  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). http://www.bi.go.id/web/id/ Statistik/Metadata/SEKDA/.
Kementerian    Negara  Koperasi  &  UKM  RI. 2011.  “Perkembangan    Data  Usaha Mikro,  Kecil,  Menengah  (UMKM)  Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2006 – 2010”.
Meigs, Walter B. and Robert F. Meigs.Financial Accounting, 4th ed. McGraw- Hill, 1970, p.1. ISBN 0-07-041534-X (old edition).
Presiden  Republik  Indonesia.  2008.  “Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah”.
Rodhiyah.    2012.    “Kajian  Tentang Akuntabilitas  Usaha  Kecil  Menengah Melalui  Laporan  Keuangan”.  Semarang:
UNDIP. Rudiantoro,      Rizki      &      Siregar,      Sylvia Veronica.      2012.      “Kualitas      Laporan Keuangan Umkm Serta Prospek Implementasi  Sak  Etap”.  Jakarta  :
Universitas Indonesia.
Sugiono, Arief dan Untung Edy. 2008. Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).