## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
PEMBIAYAAN MODAL KERJA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NO 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA UMKM KOTA DI MEDAN)

## Oleh :

## Rahmah

## Abstract
MSMEs  are  one  of  the  main  pillars  of the  national  economy  that  must  receive  the widest  possible  priority,  support,  protection  and development from the government. The financing regulations of working capital in Sharia banking  are  regulated  based  on  the  National Sharia  Council  Fatwa –  Indonesian  Ulema Council which is the legal basis for the collecting and  the  distributing  funds  as  contained  in  Bank Indonesia  Regulation  Number  7/46/PBI/2005 concerning  a  fund  collection  and  distribution agreement  for  a  bank  carrying  out  business activities based on Sharia principles.
The  problem  from  this  research  is  as follows:  1)  How  is  the  arrangement  of  the financing  of  working  capital  for  MSMEs  in  the perspective  of the  Law  no.  21  of  2008?  2)  How is  the  implementation  of  sharia  banking financing  in  Medan  city?  3)  What  are  the obstacles  in  implementing  of  the  financing  of working  capital  for  MSMEs  in  sharia  banking  in Medan  city  and  what  are  the  solutions  to overcome them?
The  financing  of  working  capital  in Sharia banking is difficult to obtain or access by MSMEs  due  to  the  complicated  licensing bureaucracy and standard operating procedures (SOPs)  which  are  difficult  for  MSMEs  to  fulfil. The  problem  is  that  MSMEs  rarely  have business permits or collateral. To overcome this, it  is  necessary  that  MSMEs  need  to  do partnerships  or  companions  who  can  help  to increase  the  human  resources  of  MSME  actors so that they can access banking.
Keywords: Financing, Working Capital, Sharia Bank

## Abstrak
UMKM    adalah  salah  satu  pilar  utama ekonomi  nasional  yang  harus  mendapatkan prioritas, dukungan,perlindungan
dan
pengembangan seluas-luasnya dari pemerintah. Peraturan  pembiayaan  modal  kerja  pada perbankan  Syariah  diatur  berdasarkan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional –  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN – MUI) yang menjadi landasan hukum,  dalam  menghimpun  dan  penyaluran dana  sebagaimana  termuat  pada  Peraturan Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  7/  46  /  PBI /  2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
Rumusan  masalah  dari  penelitian  ini adalah  sebagai  berikut:  1)  Bagaimanakah pengaturan  pembiayaan  modal  kerja  bagi UMKM  dalam  perspektif  UU  No.  21  tahun 2008?2) Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan perbankan Syariah di kota Medan? 3)    Bagaimakah  hambatan-hambatan  dalam pelaksaan pembiayaan modal kerja bagi UMKM pada  perbankan  Syariah  di  kota  Medan  dan bagaimana solusi mengatasinya?
Pembiayaan modal kerja pada perbankan  Syariah  sulit  untuk  diperoleh  atau diakses  oleh  UMKM  disebabkan  birokrasi perizinan  yang  rumit  dan  standard  operating procedure  (SOP)  yang  sulit  untuk  dipenuhi UMKM.Problematika  UMKM  jarang  memiliki  ijin usaha maupun agunan. Untuk mengatasi hal itu perlu kiranya UMKM perlu melakukan patnership  atau  pendamping  yang  dapat membantu  meningkatkan  SDM  pelaku  UMKM agar dapat mengaskes perbankan.
Katakunci:  Pembiayaan,  Modal  kerja,  bank Syariah

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Menurut  UUD  1945.  Perekonomian nasional  diselenggarakan  berdasarkan  atas
demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 1 .
Memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan
Menengah (UMKM), Presiden Republik Indonesia  (UMKMPRI)  dengan  rahmat  Tuhan Yang Maha Esa, Presidenmengeluarkan
Undang-undang tersebut berdasarkan pemikiran dan  pertimbangan –pertimbangan  yang  begitu arif  dimana  dalam  pertimbangannya  presiden menimbang dan mengemukakan sebagai berikut 2 :
1.  Bahwa  masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945  harus  diwujudkan  melalui pembangunan  perekonomian  nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
2.  Bahwa sesuai dengan amanat
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  XVI/ MPR-RI/1998  tentang  Politik  Ekonomi dalam  rangka  Demokrasi  Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan  sebagai  bagian  integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan,  peran  dan  potensi  strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian  nasional  yang  makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan; 3.  Bahwa  pemberdayaan  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) sabagaimana  dimaksud  dalam  huruf  b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan  iklim  yang  kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan  usaha  seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan,  peran  dan  potensi  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) dalam mewujudkan
pertumbuhan ekonomi,  pemerataan  dan  peningkatan pendapatan rakyat,
penciptaan
1 UUD 1945 pasal 33 ayat 4 2 Lihat penjelasan UU No 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan; 4.  Bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan
perekonomian  yang  semakin  dinamis dan  global,  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  1995  tentang  Usaha  Kecil,  yang hanya  mengatur  Usaha  Kecil  perlu diganti,  agar  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah
5.  Bahwa  masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945  harus  diwujudkan  melalui pembangunan  perekonomian  nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
6.  Bahwa sesuai dengan amanat
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  XVI/ MPR-RI/1998  tentang  Politik  Ekonomi dalam  rangka  Demokrasi  Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan  sebagai  bagian  integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan,  peran  dan  potensi  strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian  nasional  yang  makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan; 7.  Bahwa  pemberdayaan  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) sabagaimana  dimaksud  dalam  huruf  b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan  iklim  yang  kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan  usaha  seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan
kedudukan,  peran  dan  potensi  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi,  pemerataan  dan  peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan; 8.  Bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian  yang  semakin  dinamis dan  global,  Undang-Undang  Nomor  9
Tahun  1995  tentang  Usaha  Kecil,  yang hanya  mengatur  Usaha  Kecil  perlu diganti,  agar  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  di  Indonesiadapat memperoleh  jaminan  kepastian  dan keadilan usaha;
9.  Bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a, huruf  b,  huruf  c,  dan  huruf  d,  perlu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
membentuk  Undang-Undang  tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM). Krisis ekonomi telah menurunkan tingkat  kesejahteraan  Indonesia  yang  diukur dengan human depelopment index dari peringkat  104  (pada  saat  sebelum  krisis ekonomi menjadi peringkat 112 dari 175 (negara yang disurvei) pada tahun 2003 3 .
Pada  keadaan  krisis  ekonomi  banyak perusahan  yang  terdampak  dan  tak  sanggup untuk  bertahan  dan  akhirnya  tutup.  Namun berbeda  dengan  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  yang  dapat  bertahan  dari terpaan  badai  krisis  ekonomi  yang  melanda.
Peristiwa  terjadinya  krisis  ekonomi  membuat pemerintah  membuka  mata  terhadapUMKM yang  dapat  bertahan  dari  krisis  ekonomi sehingga potensi yang dimilikiUMKMyang strategis  kemudian  menjadi  prioritas  untuk pembangunan  ekonomi  rakyat  lalu  kemudian diwujudkan menjadi sebuah UU yaitu UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM.
Sebelum  terjadinya  krisis  ekonomi tahun  1997,  keberadaan  UMKM  di  Indonesia tidak  begitu  mendapatkan  perhatian  dari pemerintah, pentingnya keberadaan serta peran UMKM  yang  kemudian  mulai  mendapatkan perhatian  dari    pemerintah  adalah  sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda
Indonesia  yang  telah  membawa  dampak  buruk yang mengakibatkan banyaknya runtuh perusahaan-perusahaan besar.
Kondisi ini  telah  membuka  mata pemerintah, berangkat dari pengalaman mengalami  krisis  tersebut  barulah  kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan
3 Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional , Surabaya, 2005, hal. 1
Pemerintah  Nomor  32  tahun  1998  tentang Pembinaan  dan  Pengembangan  Usaha  kecil 4 , yang  merupakan  peraturan  pelaksana  dari Undang-undang  No.  9  tahun  1995  tentang Usaha  Kecil  yang  pada  saat  itu  terkait  dengan UMKM 5 .
Kala  itu  regulasinya  masih  diatur  oleh Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usah Kecil  tersebut,  akan  tetapi  kemudian  undang- undang  ini  kemudian  telah  dinyatakan  diganti oleh  pemerintah  dengan  Undang-undang  yang baru  yang  memberikan  perlindungan  lebih komprehensip dari Undang-undang sebelumnya yaitu: UU No. 20 tahun 2008 Tentang UMKM.
Keberadaan  UMKM    adalah  salah  satu pilar  utama  ekonomi  nasional  yang  harus memperoleh  kesempatan  utama,  dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas- luasnya  sebagai  wujud  keberpihakan  yang tegas  kepada  kelompok  usaha  ekonomi  rakyat, tanpa  mengabaikan  peranan  usaha  besar  dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 6 .
Di  IndonesiaUMKMmempunyai  peranan penting sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.  Keberadaan  UMKM  merupakan wujud  kehidupan  ekonomi  sebagian  besar rakyat  Indonesia.  PengembanganUMKM  dalam dimensi pembangunan nasional yang berlandaskan  sistem  ekonomi  kerakyatan,  tidak hanya  ditujukan  untuk  mengurangi  masalah kesenjangan  antara  golongan  pendapatan  dan antara  pelaku  ataupun  penyerapan  tenaga kerja. Lebih dari itu pengembanganUMKM yang mampu  memperluas  basis  ekonomi  dan  dapat
4 Lihat  penjelasan  UU  No  32  Tahun 1998.  Tentang  Pembinaan  dan  Pengembangan Usaha Kecil
5 Lihat penjelasan UU No 9 Tahun 1998. Tentang Usaha Kecil
6 Lihat  penjelasan  umum  UU  No.  20 Tahun  2008.Tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu dengan  meningkatnya  perekonomian  daerah dan ketahanan ekonomi nasional,
pengembangan  UMKMmerupakan  prioritas  dan menjadi sangat viral 7 .
Jika  diamati  akses  modal  di  sektor UMKM,  saat  ini  Bank  Syariah  memang  telah melakukan  kerja  sama  dalam  penyaluran pembiayaan  ke  sektor-sektor  usaha  tertentu.
Kerjasama tersebut berupa kerjasama pembiayaan yang menggunakan konsep linkage ,  dimana  bank  syariah  yang  lebih  besar menyalurkan  pembiayaan  UMKMnya  melalui lembaga  keuangan  syariah  yang  lebih  kecil, seperti  Badan  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 8 .
Kondisi  demikian  dilakukan  karena jangkauan  bank  syariah  belum  menjangkau pelosok-pelosok  sentra  masyarakat  usaha  kecil sementara  itu  lembaga  keuangan  syariah  yang bentuknya lebih kecil dapat menyentuh langsung kepada UMKM.
Selain akses permodalan, persoalan tak kalah penting lainnya adalah tentanginfrastruktur yang  bersifat  fisik  maupun  non-fisik,  dimana persoalan  ini  juga  perlu  perbaikan  atau pembenahan  dari  pemerintah.  Kemudian  disisi lain,  peningkatan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)perbankan  syariah  juga  perluditingkatkan agar  memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  bankir syariah dalam dunia UMKM di semua sektor.
7 Kartawan, Kewirausahaan  untuk
Para Calon Entrepreneur, Bandung: Guardaya Intimarta, 2011, hal. 212 8 Linkage  Program adalah  kerjasama penyaluran  dana  dari  bank  umum  kepada  atau melalui  BPR/BPRS  dalam  rangka  pembiayaan kepada  nasabah  mikro  dan  kecil.  Lihat  Euis Amalia, keadilan  Distributif  Dalam  Ekonomi Isalam:  Penguatan  peran  LKM  dan  UMKM ,  hal 309
Bila  dilihat  pengaruh  bank  syariah terhadap  pertumbuhan  perekonomian  nasional sebanarnya  hanya  0,23%  (nol  koma  dua  puluh tiga  persen)  atau  kurang  dari  1%  (satu  persen). Menurut  analisis  dari  Bank  Indonesia  bahwa bank syariah akan bisa memengaruhi
perekonomian nasional bahkan bisa memengaruhi  inflasi  jika  peran  bank  syariah dalam  pertumbuhan  perekonomian  nasional berkisar  antara  10%-20%  (sepuluh  persen sampai  dua  puluh  persen).  Akan  tetapi realitasnya,  sektorUMKM,  yang  merupakan salah  satu  stimulator  perekonomian,  peran pembiayaan syariah saat ini belum maksimal. 9
UMKM  pada  perekonomian  saat  ini menempati  posisi  yang  sangat  strategis  karena kontribusinya  dalam  penyerapan  tenaga  kerja dan  Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  Kota  Medan,  serta  fleksibilitas  dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Tentu kondisi ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama atau tulang  punggung  peningkatan  perekonomian daerah maupun nasional di masa mendatang.
Persoalan  yang  paling  banyak  dialami oleh  UMKM  adalah  tidak  memiliki  ijin  usaha. UMKM  banyak  yang  tidak  memiliki  ijin  usaha.
Oleh  karena  itulah  UMKM  kota  Medan  sulit mendapatkan  akses  modal  pembiayaan  dari bank  syariah  karfena  tidak  memiliki  ijin  atau legalitas.  Sebagian  besar  UMKM  tidak  memiliki administrasi  yang  teratur  bahkan  banyak  yang mengalami permasalahan dalam arus kasnya 10 .
UMKMmenganggap  bahwa  sistem  bagi hasil  yang  ditawarkan  oleh  bank  syariah  terlalu rumit  karena  setiap  bulan  mereka  harus menghitung  berapa  persen  laba  yang  harus
9 http://www.bankIndonesia.com/halama n/17/2017-05-02/ diakses tgl 05 september 2020
10 Kanaidi, koperasi dan umkm , Sarijadi- Bandung, 2015, hal. 23

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
disetorkan kepada bank. Padahal masih banyak hal  yang  harus  dilakukan  oleh  pemilik  UMKM mengingat  sebagian  besar  dari  UMKM  hanya ditangani oleh satu orang.
Berbeda  dengan  bank  konvensional yang  menerapkan  sistem  bunga.  Mereka  tidak kesulitan  untuk  menghitung  kembali  besar  bagi hasil  yang  harus  dibayarkan  setiap  bulan, karena  besar  angsuran  yang  mereka  bayar sudah  ditetapkan  pada  awal  perjanjian  utang dengan jumlah tetap setiap bulannya.
KebanyakanUMKM masih terfokus pada pembiayaan  konvesional  yang  menggunakan sistem  bunga.  Penetapan  harga  produk  bank syariah  yang  kadang  lebih  tinggi  dari  bank konvensional  juga  mempunyai  pengaruh  pada kurangnya  minat  UMKM  mengakses  produk bank  syariah,  karena  harga  tersebut  relatif memberatkanUMKM,  apalagi  yang  memiliki pendapatan relatif kecil.
Keterkaitan kedua pendapat ahli hukum diatas  dengan  keberadaan  UU  No.  21  tahun 2008  tentang  Perbankan  Syari’ah  adalah memiliki  makna  substansi  yang  persis  dimana undang  undang  No.  21  tahun  2008  tentang Perbankan Syariah pada pasal 19 ayat 1, 2, UU No  21/2008  tentang  perbankan  Syariah  yang secara jelas berbunyi  sebagai berikut:
1.  Kegiatan  usaha  Bank  Umum  Syariah
meliputi:
a.  Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk  lainnya  yang  dipersamakan dengan  itu  berdasarkan Akad  wadi’ah atau  Akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b.  Menghimpun dana dalam bentuk
Investasi  berupa  Deposito,  Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau  Akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
c.  Menyalurkan  Pembiayaan  bagi  hasil berdasarkan Akad  mudharabah,  Akad
musyarakah, atau  Akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d.  Menyalurkan  Pembiayaan  berdasarkan Akad  murabahah,  Akad  salam,  Akad istishna’, atau  Akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
e.  Menyalurkan  Pembiayaan  berdasarkan Akad  qardh atau  Akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
f. menyalurkan  Pembiayaan  penyewaan barang  bergerak  atau  tidak  bergerak kepada  Nasabah  berdasarkan Akad ijarah dan/atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
g.  Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad  hawalah atau  Akad lain  yang  tidak  bertentangan  dengan Prinsip Syariah;
h.  Melakukan  usaha  kartu  debit  dan/atau kartu  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip Syariah;
i. Membeli,  menjual,  atau  menjamin  atas risiko  sendiri  surat  berharga  pihak ketiga  yang  diterbitkan  atas  dasar transaksi  nyata  berdasarkan  Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah,  mudharabah,  murabahah, kafalah, atau hawalah;
j. Membeli  surat  berharga  berdasarkan Prinsip  Syariah  yang  diterbitkan  oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
k.  Menerima  pembayaran  dari  tagihan atas  surat  berharga  dan  melakukan perhitungan  dengan  pihak  ketiga  atau antarpihak  ketiga  berdasarkan  Prinsip Syariah;
l. Melakukan  penitipan  untuk  kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
m.  Menyediakan  tempat  untuk  menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
n.  Memindahkan uang, baik untuk kepentingan  sendiri  maupun  untuk kepentingan Nasabah berdasarkan
Prinsip Syariah;
o.  Melakukan fungsi  sebagai Wali  Amanat berdasarkan Akad wakalah;
p.  Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip
Syariah; dan q.  Melakukan  kegiatan  lain  yang  lazim dilakukan  di  bidang  perbankan  dan  di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Kegiatan usaha UUS meliputi: a.  Menghimpun dana dalam bentuk
Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk  lainnya  yang  dipersamakan dengan  itu  berdasarkan Akad  wadi’ah atau  Akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b.  Menghimpun dana dalam bentuk Investasi  berupa  Deposito,  Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah  atau  Akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; c.  Menyalurkan  Pembiayaan  bagi  hasil berdasarkan Akad  mudharabah,  Akad musyarakah ,  atau  Akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d.  Menyalurkan  Pembiayaan  berdasarkan Akad  murabahah,  Akad  salam,  Akad istishna’, atau  Akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
e.  Menyalurkan  Pembiayaan  berdasarkan Akad  qardh atau  Akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
f. Menyalurkan  Pembiayaan  penyewaan barang  bergerak  atau  tidak  bergerak kepada  Nasabah  berdasarkan Akad ijarah dan/atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
g.  Melakukan pengambilalihan utang
berdasarkan Akad  hawalah atau  Akad lain  yang  tidak  bertentangan  dengan Prinsip Syariah;
h.  Melakukan  usaha  kartu  debit  dan/atau kartu  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip Syariah;
i. Membeli  dan  menjual  surat  berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi  nyata  berdasarkan  Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah,  mudharabah,  murabahah, kafalah, atau hawalah;
j. Membeli  surat  berharga  berdasarkan Prinsip  Syariah  yang  diterbitkan  oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; k.  Menerima  pembayaran  dari  tagihan atas  surat  berharga  dan  melakukan perhitungan  dengan  pihak  ketiga  atau antarpihak  ketiga  berdasarkan  Prinsip Syariah;
l. Menyediakan  tempat  untuk  menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
m.  Memindahkan uang, baik untuk kepentingan  sendiri  maupun  untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; n.  Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan o.  Melakukan  kegiatan  lain  yang  lazim dilakukan  di  bidang  perbankan  dan  di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 21 tahun
2008tentang perbankasn Syariahtersebut menunjukkan secara jelas aturan-aturan tentang bagaimana  Perbankan  Syari’ah  melakukan aktifitas dimulai dari mengumpul mengelola dan menyalurkan  pembiayaan  padaUMKM  sebagai nasabah, sehingga dengan demikian tujuan dari perbankan  syari’ah  untuk  mewujudkan  keadilan dan  kesejahteraan  dapat  terwujud  sesuai dengan  ruh  dan  jiwa  yang  terkandung  dalam Undang-Undang  No  21  tahun  2008  tentang Perbankan Syari’ah itu sendiri 11 .
Adapun  beberapa  data  UMKM  yang telah diperoleh yaitu dari beberapa UMKM yang usahanya  seperti  pembuatan  aneka  keripik, dimana  beberapa  UMKM  yang  usahanya membuat aneka kripik mengatakan pada peneliti bahwa  mereka  sangat  sulit  untuk  mendapatkan pembiayaan  modal  kerja  dari  perbankan syari’ah,  dengan  alasan  dari  pihak  perbankan bahwa  UMKM  pembuatan  aneka  keripik,  tidak memiliki legalitas usaha. 12
UMKM pembuatan aneka keripik seperti Ar  Rayyan,  Keripik  Ubi  Hayati,  keripik  Erna, keripik  Tari  dan  keripik  Ubi  Opak-Opak  ini sebenarnya  sudah  berjalan  selama  belasan tahun tepatnya di gang gang disepanjang pasar 1  tengan  Marelan  kota  Medan 13 .  UMKM
11 Lihat penjelasan UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbakan Syariah 12 Wawancara dengan Tini pemilik usaha keripik Ar Rayyan, Jum’at 17 Juli 2020
13 Wawancara dengan Tini pemilik keripik Ar Rayyan, kak Ati pemilik keripik Hayati,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menjajakan  aneka  keripik  buatannya  dengan membuat  steling  dipinggir  jalanan,  namun  dari beberapa  UMKM  ada  yang  meletakkan  aneka keripik  ini  di  kedai-kedai  dengan  system konsinyasi.  Usaha  ini  sangat  ramai  diminati pada  saat  hari  hari  besar  keagamaan  seperti hari raya idul fitri dan idul adha.
Oleh  karena  itu  dalam  aturan  aturan hukum  atau  undang-undang  secara  substansi hendaknya  dapat  mengatur  dan  memberikan kemudahan  akses  modal  dengan  membuat aturan aturan yang saling menguntungkan pihak bank  syari’ah  UMKM,  agar  perekonomian daerah dapat tumbuh dan berkembang,
sehingga  untuk  kedepannya  daerah  siap menghadapi  ekonomi  global  yang  semakin tanpa batas.
Berangkat  dari  latarbelakang  diatas maka  tesis  ini  membahas  persolan  ini  menjadi sebuah  penelitian  dalam  tesis  dengan  judul:
Pembiayaan  Modal  Kerja  Bagi  Usaha  Mikro
Kecil  Dan  Menegah  (UMKM)  Dalam  Perspektif Undang-Undang  No  21  tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah (Study Banding Pada Umkm Dikota Medan).

## B.  Identifikasi dan Rumusan Masalah
Adapun
yang menjadi pokok permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini,  maka  terlebih  dahulu  perlu dilakukan  identifikasi  dan  rumusan  masalah yaitu sebagai  berikut;
1.  Bagaimanakah  pelaksanaan  pembiayaan modal  kerjabagi  UMKM  pada  perbankan
Syariah di Kota Medan?
2.  Bagaimanakah  hambatan-hambatan  dalam
pelaksanaan pembiayaan modal kerja
kak Erna pemilik keripik Erna, kak Tari pemilik keripik Tari dan Legi pemilik usaha keripik Ubi Opak-opak, kak tukiyem keripik ubi rambat

## UMKM  pada  perbankan  Syariah  dikota
Medan danbagaimanasolusi mengatasinya?

## C.  Tujuan Dan Manfaat Penelitian

## 1.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas, maka secara detail tujuan penelitian ini adalah
a.  Untuk  mengkaji  pelaksanaan  pembiayaan modal  kerja  UMKM  pada  perbakan  Syariah dikota Medan
b.  Untuk  mengkaji  hambatan-hambatan  dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja
UMKM  pada  perbankan  Syariah  dan  solusi mengatasinya.
Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai motivasi  untuk  melakukan  kajian-kajian  yang lebih  lagi  kedepannya  untuk  kemajuan  UMKM dan Perbankan Syari’ah.

## D. Kerangka Teori dan Konsep

## 1.  Kerangka Teori
Teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai  gejala  tertentu  dan  pernyataan tersebut  harus  dapat  diuji  dalam  penelitian 14 .
Teori  dapat  mengarahkan  penelitiandengan menunjukkan fakta  yang  bagaimana  yang  perlu dianalisis,  dengan  tujuan  agar  peneliti  dapat mengembangkan teori dimaksud. Selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan  imajinasi  sosial  sangat  di  tentukan  oleh teori 15 .Tujuan  teori  sangat  jelas,  yaitu “secara generalisasi  mempersoalkan  pengetahuan  dan
14 Pedoman  Penulisan  Proposal  dan
Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2011, hal. 9
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press Jakarta: 1996, hal.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menjelaskan  hubungan  antara  suatu  gejala sosial dan arti dari observasi yang di lakukan ” 16 .

## a.  Teori Sistem Hukum
Teori hukumadalah “teori bidang hukum yakni  berfungsi  memberikan  argumentasi  yang meyakinkan  bahwa  hal-hal  yang  dijelaskan  itu adalah  ilmiah,  atau  hal  yang  dijelaskan  itu memenuhi standard teoritis” 17 .
b.  Teori Kemanfaatan
Aliran
utilitarianisme
mempunyai
pandangan  bahwa “tujuan  hukum  adalah memberi  sebanyak-banyaknya  kepada  orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai
kebahagian  ( happines), sehingga  penilaian  baik
burukatau
adil-tidaknya
suatu hukum
bergantung kepada apakah hukum itu
memberikan  kebahagian  kepada  manusia  atau tidak ”.  Dengan  demikian  berarti  bahwa  setiap
penyusunan produk hukum 18 (peraturan perundang-undangan) seharusnya
memperhatikan  tujuan  hukum  yaitu  untuk
memeberikan kebahagiaan
sebanyak- banyaknya kepada masyarakat.

## 2.  Kerangka Konsep

## a.  Pengertian Pembiayaan
Pembiayaaan  merupakan  salah  satu tugas  pokok  bank,  yaitu  “pemberian  fasilitas penyediaan  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan pihak- pihak yangmerupakan defisit unit” 19 .
16 Bahder  Johan  Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , 2008, Bandung: Mandar Maju, hal. 139 17 Lawrence  M.  Friedman Teori  dan Filsafat  Hukum,  susunan  1 . Telaah  Keritis  Atas Teori Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1990, hal. 13 18 Soleman  B.  Toneko, Pokok-pokok Study  Hukum  dalam  Masyarakat ,  RajaGrafindo, Jakarta: 1993, hal. 38 19 Sri  Indah  Nikensari, Perbankan Syariah  Prinsip,  Sejarah  dan  Aplikasinya
. Perbankan Syariah
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, pengertian  bank  adalah  “berupa  badan  usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat”.  Jadi bank  syariah  adalah  “lembaga  keuangan  yang usaha  pokoknya  memberikan  kredit  dan  jasa- jasa  lain  dalam  lalu  lintas  pembayaran  serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip- prinsip Syariah” 20 .

## E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian dan
penelusuran yang dilakukan, baik di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara UISU Medan  maupun browsing internet, terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang berkaitan  dengan  judul  dan  objek  kajian  dalam penulisan tesis ini. Beberapa penelitian tersebut diantaranya adalah:
1.  Tesis,  Budi  Abdullah,  2013,  judul  Regulasi
UMKM  kota  Medan,  penelitian  ini  fokus mengkaji tentang regulasi regulasi perizinan yang  berkaitan  UMKM  kota  Medan  dimana dalam  hasil  penelitian  ini  ditemukan  bahwa kurangnya dukungan stake holder melakukan  implementasi  regulasi  perizinan yang  memudahkanUMKM  dalam  mengurus perizinan yang diperlukan UMKM
Semarang:  PT.  Pustaka  Rizki  Putra,  2012, hal. 107
20 Burhanudin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta: 2008, ha. 17

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Rumusan masalah penelitian ini:
a.  Bagaimana  regulasi  perizinan  UMKM
pemerintah kota Medan?
b.  Bagaimana  proses  pengurusan  izin
untuk Usaha Mikro UMKM di Pemeritahan kota Medan?
c.  Apa hambatan-hambatan yang dihadapi
pelaku UMKM dalam mengurus
perizinan  UMKM  di  Pemerintahan  kota
Medan serta bagaimana solusinya? Untuk melakukan kegiatan
ekonomi  serta  dari  penelitian  tersebut diketahui  bahwa  pemerintah  dalam  hal  ini yang menangani UMKMdi kota Medan tidak
memiliki data yang lengkap jumlahUMKMdi
kota Medan.
2.  Jurnal, Rizki Tri Anugrah Bakthi,
Mochammad  Bakri  dan  Siti  Hamidah, 2015,judul PemberdayaanUMKMdan
Lembaga  keuangan  Syariah  Melalui  Prinsip Bagi  Hasil.  Adapun  dalam  Penelitian  ini membahas  tentang  kemampuan  UMKM dalam  menyerap  tenaga  kerja  yang  cukup besar dalam pelaksanaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.
3.  Pradytia  Herlyansah  (2016)  dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang”. Fokus penelitian ini adalah
Implementasi  Pemberdayaan  UMKM  di  Kota
Tangerang.  Masalah  yang  diidentifikasi  oleh peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  belum adanya Lembaga Keuangan Mikro yang disediakan  oleh  Pemerintah  Kota  Tangerang dalam  mengatasi  permodalan,  pemberdayaan yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perindustrian Perdagangan  dan  Koperasi  Kota  Tangerang belum berjalan dengan optimal, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian
Perdagangan  dan  Koperasi  Kota  Tangerang belum efektif karena masih banyak UMKM yang belum  memiliki  sertifikat  halal,  fasilitas  yang
disediakan oleh
Dinas
Perdagangan
Perindustrian  dan  Koperasi  Kota  Tangerang belum memadai.
II. PELAKSANAAN

## PEMBIAYAAN
MODAL KERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA PERBANKAN SYARIAH DIKOTA

## MEDAN

## A.  Pembiayaan Modal Kerja Pada
Perbankan Syariah
1.  Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan secara luas berarti financing atau  pembelanjaan, yaitu  “pendanaan yang  dikeluarkan  untuk  mendukung  investasi yang  telah  direncanakan  baik  dilakukan  sendiri maupun  djalankan  oleh  orang  lain”.  Dalam  arti sempit, “pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan  pendanaan  yang  dilakukan  oleh lembaga  pembiayaan  seperti  bank  syariah kepada nasabah” 21 .
Menurut M. Syafi’i Antonio, menjelaskan bahwa  “pembiayaan  merupakan  salah  satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk  memenuhi  kebutuhan  pihak-pihak  yang merupakan defi cit unit” 22 .
Menurut  UU  No  10  tahun  1998  tentang perubahan  atasUU.No  7  tahun  1992  tentang Perbankan pembiayaan adalah:
“Penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau
21 Muhammad, Manajemen  Bank  Syariah, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, hal. 260
22 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank Syariah  dari  Teori  ke  Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 160

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak lain  yang  mewajibkan  pihak  yang dibiayai  tertentu  mengembalikan  uang atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka waktu tertentu denganimbalan atau bagi hasil” 23 .
Menurut  UUPSNo.  21  tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah,  “pembiayaan adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang dipersamakan dengan itu berupa” 24 :
a.  Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah .
b.  Transaksi  sewa  menyewa  dalam  bentuk ijarah atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik .
c.  Transaksi  jual  beli  dalam  bentuk  piutang murabahah, salam dan istishna’.
d.  Transaksi  pinjam  meminjam  dalam  bentuk piutang dan qardh.
e.  Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk  transaksi  multi  jasa, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan antara  Bank  Syariah  dan/atau  UUS  dan pihak  lain  yang  mewajibkan  Pihak-pihak yang  dibiayai  dan/atau  diberi  fasilitas  dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan Ujrah , tanpa imbalan atau bagi hasil.
Dengan demikian, maka sebuah lembaga  keuangan  harus  memiliki  tiga  aspek penting  dalam  pembiayaan,  yakni  aman,  lancar dan menguntungkan 25 :
a.  Aman, yaitu  keyakinan  bahwa  dana yang  telah  dilempar  ke  masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. b.  Lancar,  yaitu  keyakinan  bahwa dana  tersebut  dapat  berputar  oleh lembaga  keuangan  dengan  lancar dan cepat.
c.  Menguntungkan,  yaitu  perhitungan dan proyeksi yang tepat.
23 Kasmir, Manajemen  Perbankan, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2002, hal. 73 24 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 poin 25 25 Muhammad Syafi’I Antonio Op. Cit, hal. 164

## 2.  Jenis-jenis Pembiayaan
Secara  garis  besar  produk  pembiayaan menurut  hukum  ekonomi  syariah  mempunyai kategori yaitu:
Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (Ba’i) 26 . a.  Prinsip jual beli (Ba’i) adalah prinsip jual beli yang  dilaksanakan  sehubungan  dengan adanya  perpindahan  hak  milik  barang  atau benda (Transfer  of  Property), yang  mana Tingkat  keuntungan  ditentukan  didepan (diawal)  dan  menjadi  bagian  harga  atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan  waktu  penyerahan  yakni  sebagai berikut:
1)  Pembiayaan Murabahah
2)  Pembiayaan Salam
3) PembiayaanIstisna
4)  Pembiayaan  dengan  Prinsip  Sewa (Ijarah).  TransakiIjarah dilandasi  oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja
dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya.  Bila  pada  jual  beli  objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek  transaksi  adalah  jasa.  Pada  akhir masa  sewa,  bank  dapat  saja  menjual barang yang disewakan kepada nasabah. 5)  Pembiayaan  berdasarkan  prinsip  Bagi Hasil b.  Produk pembiayaan syariah yang didasarkan  atas  prinsip  bagi  hasil  adalah sebagai berikut 27 :
1)  Pembiayaan Musyarakah
Musyarakah adalah  kerjasama  antara kedua  belah  pihak  atau  lebih  untuk suatu  usha  tertentu  dimana  masing- masing  pihak  memberikan  kontribusi dana  dengan  keuntungan  dan  resiko ditanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan.
2)  PembiayaanMudharabah Mudharabah adalah  kerjasama  antara pemilik  dana  atau  penanam  modal dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan 26 Ahmad Djazuli, Lembaga Perekonomian Umat, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002 hal. 78
27 Heri sudarsono, Bank dan Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Yogyakarta: Adipura 2003, hal. 67

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pembagian  keuntungan  berdasarkan nisbah 28 .
c.  Pembiayaan dengan Akad Pelengkap Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan,  biasanya  diperlukan  akad pelengkap. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut: 29 1) Hiwalah (Alih Hutang-Piutang)
2) Rahn (Gadai)
3) Qard h (penyediaan dana tagihan)
4) Wakalah (Perwakilan)
5) Kafalah (Garansi Bank)
Semua  jenis  pembiayaan  merupakan pemanfaatan dana untuk usaha produktif secara efektifsesuai akad-akad Syariah.

## 3.  Tujuan Pembiayaan
Pembiayaan merupakan
sumber pendapatan  bank  syariah,  diantara  tujuannya pembiayaan yang dilakukan perbankkan syariah yaitu 30 :
a.  Pemilik Bagi Para pemilik usaha (lembaga keuangan), mengharapkan akan memperoleh  penghasilan  atas  dana  yang ditanamkan pada pihak bank tersebut.
b.  Pegawai Bagi  Para  pegawai  mengharapkan  dapat memperoleh  kesejahteraan  dari  bank  yang dikelola.
c.  Masyarakat 1)  Pemilik dana Sebagai pemilik dana, mereka mengharap dari dana yang diinvestasikan  akan  memperoleh  bagi hasil. 2) Debitur yang  bersangkutan  Sebagai debitur dengan mendapatkan pembiayaan bertujuan mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan  usaha  dan  pendapatan dimasa depan. Mereka membantu untuk menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan  barang  yang  diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
28 Ibid, hal. 78
29 Ibid , hal. 79
30 Faizal Abdullah, Manajemen PerbankanTeknik Analisa Kinerja Keuangan Bank, Universitas  Muhammadiyah,  Malang: 2003, hal. 84
3)  Masyarakat  umum  atau  konsumen Mereka  dapat  memperoleh  barang- barang yang dibutuhkan. 4)  Pemerintah Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah dapat terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping  itu  akan  diperoleh  pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan  yang  diperoleh  bank  dan juga perusahaan-perusahaan).
5)  Bank Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran dana pembiayaan, diharapkan  dapat  meneruskan  dan mengembangkan usahanya
dan sehingga  semakin  banyak  masyarakat yang dilayaninya 31 .
Disisi lain tujuan pembiayaan
berdasarkan  prinsip  syariah  adalah  untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.  Pembiayaan  tersebut  harus  dapat dinikmati  oleh  sebanyak-banyaknya  pengusaha yang  bergerak  dibidang  industri,  pertanian,  dan perdagangan  untuk  menunjang  kesempatan kerja  dan  menunjang  produksi  dan  distribusi barang-barang  dan  jasa-jasa  dalam  rangka memenuhi kebutuhan 32 .

## 4.  Fungsi Pembiayaan
Pembiayaan mempunyai peranan
penting  dalam  perekonomian,  secara  garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian,  perdagangan  dan  keuangan dapat dikemukakan yaitu:
a.  Pembiayaan  dapat  meningkatkan  daya guna  ( utility )  dari  modal  atau  uang.
Penabung menyimpan
uangnya dilembaga  keuangan.  Uang  tersebut dalam  presentase  tertentu  ditingkatkan kegunaannya  oleh  lembaga  keuangan untuk  memperluas  atau  memperbesar usahanya.
b.  Pembiayaan  meningkatkan  daya  guna ( utility) dari  suatu  barang,  dimana
31 Ibid, hal. 86 32 Ibid , hal. 196

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
produsen  dengan  bantuan  pembiayaan dapat memproduksi barang jadi, sehingga utility dari  barang  tersebut meningkat. Misalnya padi menjadi beras,  benang  enjadi  tekstil,  dan sebagainya. c.  Pembiayaan  meningkatkan  peredaran dan lalu lintas uang dengan menyalurkan pembiayaan
melalui rekening atau koran. Pengusaha menciptakan  pertambahan  peredaran uang  giral  dan  sejenisnya  seperti; cheque,  giro,  bilyet,  wesel,  promes dan sebagainya.
d.  Pembiayaan  menimbulkan  kegairahan usaha  masyarakat.  Manusia  adalah mahkluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi  kebutuhannya,  akan  tetapi meningkatnya  usaha  tidaklah  selalu diimbangi dengan kemampuan 33 .
e.  Sebagai  jembatan  untuk  meningkatkan pendapatan  nasional.  Pengusaha  yang memperoleh  pembiayaan  tentu  saja berusaha meningkatkan usahanya.
Peningkatan usaha yang berarti keuntungan  secara  kumulatif  kemuian dikembangkan lagi dalam arti dikembangkan dalam bentuk permodalan,  maka  peningkatan  akan berlangsung terus menerus. f. Pembiayaan  sebagai  alat  stabilitas ekonomi yang kurang sehat langkahlangkahnya diarahkan pada usaha-usaha  antara  lain;  pengendalian inflasi ,  peningkatan ekspor,  rehabilitas sarana  dan  pemenuhan  kebutuhan pokok rakyat.

## 5.  Unsur-unsur pembiayaan

## a. Kepercayaan

## Suatu  keyakinan  pemberi  pinjaman
(bank) bahwa  pembiayaan  yang  diberikan berupa uang, barang ataupun jasa, akan benar- benar  diterima kembali  dimana  akan  ditentukan dimasa  yang  akan  datang.  Kepercayaan  ini diberikan  oleh bank ,  karena  sebelum  dana dikucurkan,  sudah  dilakukan  penelitian  atau penyelidikan  yang  mendalam  tentang  nasabah.
33 Muhammad, Manajemen Bank Syariah , Ed Revisi kedua, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2011
Hal itu dilakukan demi keamanan dan kemampuan  dalam  membayar  biaya  yang dilakukan 34 .
b.  Kesepakatan
Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, dimana  masing-masing  pihak  menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran  pembiayaan  yang  dit  uangkan dalam akad pembiayaan.
c.  Jangka waktu
Setiap  pinjaman  yang  dilakukan memilii jangka aktu yang ditentukan. Hal ini mencangkup  masa  pengembalian  pembiayaan yang telah disepakati.
d.  Resiko
Resiko  ini  menjadi  tanggungan  bank, baik  resiko  yang  disengaja  ataupun  tidak sengaja.  Resiko  yang  disengaja  yaitu  resiko yang  diakibatkan  oleh  nasabah  sengaja  tidak mau  membayar  padahal  mampu  membayar. Sedangkan  resiko  yang  tidak  disengaja  yaitu resiko  yang  diakibatkan  karena  nasabah tertimpa  musibah  seperti  bencana  alam  yang tidak dapat dihindari oleh nasabah.
e.  Balas jasa
Dalam bank konvensional yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profisi  dan  komisi  serta  biaya  administrasi  yang merupakan keuntungan bank. Sedangkan dalam  prinsip  syariah,  balas  jasanya  dalam bentuk bagi hasil 35 .

## B . Modal kerja

## 1.  Pengertian modal kerja
Modal  kerja  adalah  “dana  yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga,
34 Kasmir, Op.Cit , hal. 75
35 Ibid, hal. 77

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
persediaan  dan  lain- lain” 36 .  Modal  kerja bruto adalah  “keseluruhan  dari  aktiva  atau  harta lancar  yang  terdapat  dalam  sisi  debet  neraca.
Modal  kerja netto adalah  keseluruhan  harta lancar dikurangi hutang lancar 37 .
Definisi modal kerja adalah “modal yang dipakai dalam menjalankan aktivitas perusahaan.  Modal  kerja  merupakan investasi yang  ditanamkan  dalam  bentuk  aktiva  jangka pendek  atau  aktiva  lancar  seperti  aktiva  lancar, persediaan,  piutang,  surat  berharga,  bank  dan kas” 38 .
Menurut sifat
penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi:
a.  Pembiayaan  produktif  yaitu  pembiayaan yang  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan produksi  dalam  arti  luas,  yaitu  untuk peningkatan  usaha,  baik  usaha  produksi, perdagangan maupun investasi . Pembiayaan  produktif  dapat  dibagi  menjadi dua (2) hal yaitu:
1)  Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan  yang  dimaksud  untuk mendapatkan  modal  dalam  rangka pengembangan usaha.
2)  Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang  dimaksudkan  untuk  melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif 39 .
b.  Pembiayaan  konsumtif  yaitu  pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen,  yang  akan  habis  digunakan untuk memenuhi kebutuhan 40 .
Pembiayaan modal kerja syariah adalah “pembiayaan  jangka  pendek  yang  diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan  modal  kerja  usahanya  berdasarkan
36 Kasmir, Analisis  Laporan  Keuangan , Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2012,  hal. 41
37 Ibid , hal. 41
38 Ibid, hal. 42 39 Veithzal  Rivai,  et.al, Islamic Banking:  Sebuah  Teori,  Konsep,  dan Aplikasi ,  Jakarta:  PT.  Bumi  Aksara,  2010, hal. 286
40 Muhammad  Saf i’I  Antonio, Op.Cit , hal. 166
prinsip-prinsip syariah.
Jangka waktu
pembiayaan  modal  kerja  maksimum  1  (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai
kebutuhan” 41 .
Bank Syariah dapat membantu
memenuhi  seluruh  kebutuhan  modal  kerja tersebut  bukan  dengan  meminjamkan  uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan  nasabah,  dimana  bank bertindak  sebagai  penyandang  dana  ( Shahibul maal ),  sedangkan  nasabah  sebagai  pengusaha ( Mudharib ).  Skema  pembiayaan  semacam  ini disebut dengan Mudharabah (Trust financing) 42 .

## 2.  Fungsi Modal Kerja
Beberapa  fungsi  modal  kerja  menurut Bambang  Rianto,  antara  lain  adalah  sebagai berikut 43 :
a.  Modal  Kerja  itu  menampung  kemungkinan akibat  buruk  yang  ditimbulkan  karena penurunan nilai aktiva lancar seperti penurunan nilai piutang yang diragukan dan yang  tidak  dapat  ditagih  atau  penurunan nilai persediaan.
b.  Modal  kerja  yang  cukup  memungkinkan perusahaan  untuk  membayar  semua  utang lancarnya  tepat  pada  waktunya  dan  untuk memanfaatkan  potongan  tunai  dengan menggunakan  potongan  tunai  maka  jumlah yang  akan  dibayarkan  untuk  pembelian barang menjadi berkurang.
c.  Modal  kerja  yang  cukup  memungkinkan perusahaan  untuk  memelihara  “ Credit standing ”  perusahaan  yaitu  penilaian  pihak ketiga,  misalnya  bank  dan  para kreditor akan kelayakan perusahaan untuk memelihara  kredit.  Disamping  itu  modal kerja yang mencukupi memungkinkan perusahaan untuk menghadapi situasi
darurat seperti dalam hal terjadi: pemogokan banjir dan kebakaran.
41 Adiwarman A. Karim, Bank Islam:
Analisa  Fiqih  dan  Keuangan ,  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 234
42 Adiwarman A. Karim, Ibid , 236 43 Bambang Ryanto, Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaaan , Ed keempat cetakan  kedelapan,  Yogyakarta:  BPFE,  2008, hal. 69

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
d.  Memungkinkan perusahaan untuk memberikan  syarat  kredit  kepada  para pembeli.  Kadang-kadang  perusahaan  harus memberikan kepada para pembelinya syarat kredit  yang  lebih  lunak  dalam  usaha membantu  para  pembeli  yang  baik  untuk membiayai operasinya. e.  Memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan persediaan pada suatu jumlah  yang  mencukupi  untuk  melayani kebutuhan para pembeli dengan lancar.
f. Memungkinkan  pimpinan  perusahaan  untuk menyelenggarakan perusahaan lebih efisien dengan  jalan  menghindarkan  kelambatan dalam  memperoleh  bahan,  jasa  dan  alat- alat  yang  disebabkan  karena  kesulitan kredit.
g.  Modal kerja yang mencukupi, memungkinkan  pula  perusahaan untuk menghadapi masa  resesi  dan depresi dengan baik.

## 3.  Jenis-Jenis Modal Kerja
Jenis  modal  kerja  menurut  Riyanto adalah sebagai berikut 44 :
a.  Modal Kerja Permanen (P ermanent Working Capital )  yaitu  modal  kerja  yang  harus  tetap ada pada perusahaan untuk dapat
menjalankan  fungsinya,  atau  dengan  kata lain modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha.
Permanen  Working  Capital ini  dapat
dibedakan dalam:
1)  Modal  Kerja  Primer  ( Primary  Working Capital )  yaitu  jumlah  modal  kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya.
2)  Modal  Kerja  Normal  ( Normal  Working Capital )  yaitu  jumlah  modal  kerja  yang diperlukan  untuk  menyelenggarakan luas produksi yang normal.
b.  Modal  Kerja  Variabel  ( Variable  Working Capital )  yaitu  modal  kerja  yangjumlahnya berubah-ubah  sesuai  dengan  perubahan keadaan,  dan  modal  kerja  ini  dibedakan antara lain sebagai berikut:
1)  Modal Kerja Musiman ( Seasonal working  Capital )  yaitu modal  kerja  yang jumlahnya  berubah-ubah  disebabkan karena fluktuasi musim.
2)  Modal  Kerja  Siklus  ( Cyclical  Working
Capital ) yaitu modal kerja yang jumlahnya  berubah-ubah  disebabkan karena fluktuasi konjungtur.
44 Ibid, hal. 72
3)  Modal Kerja Darurat ( Emergency
Working Capital ) yaitu modal kerja yang besarnya berubah- ubah karena adanya keadaan  darurat  yang  tidak  diketahui sebelumnya  (misalnya  ada  pemogokan buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak).

## 4.  Sumber Modal Kerja
Menurut  Munawwir  pada  umumnya sumber  modal  kerja  suatu  perusahaan  dapat berasal dari beberapa bagian 45 :
a.  Hasil Operasi perusahaan
b.  Keuntungan  dari  penjualan  surat-surat berharga (investasi jangka pandek)
c.  Penjualan aktiva tidak lancar
d.  Penjualan saham atau obligasi
Modal  kerja  ini  sangat  penting  dalam rangka mengelola dan mengembankan program – program kerja perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. Sehingga apabila ada suatu usaha tanpa modal kerja itu hanyalah kebohongan dan sia - sia.

## C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

## 1.  Pengertian UMKM
Di  Indonesia  defenisi  UMKM  diatur dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia No.20  tahun  2008  tentang  UMKM.  Pasal  1  dari UU  tersebut, “dinyatakan  bahwa  usaha  mikro adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki  kriteria  usaha  mikro  sebagaimana diatur dalam UU tersebut ” 46 .
“Usaha  kecil  adalah  “Usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau badan  usaha  yang  bukan  merupakan anak  perusahaan  atau  bukan  anak cabang  yang  dimiliki,  dikuasai  atau menjadi  bagian,  baik  langsung  maupun
45 Munawwir, Analisis Laporan
Keuangan , Ed keempat cetakan keempat belas, Yogyakarta: Liberty, 2004, hal. 83
46 Undang-  Undang  Republik  Indonesia No 20 tahun 2008 tentang UMKM

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tidak  langsung,  dari  usaha  menengah atau  usaha  besar  yang  memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut ” 47 .
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  tahun 2003  mendefinisikan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah terbagi menjadi 2 kategori yaitu:
a. menurut  omset.  Usaha  kecil  adalah usaha  yang  mempunyai  aset  tetap kurang  dari  Rp.200.000.000  dan  omset pertahun kurang Rp.1.000.000.000.
b. menurut  jumlah  tenaga  kerja.  Usaha kecil  adalah  usaha  yang  mempunyai tenaga  kerja  sebanyak  5  sampai  9 orang tenaga kerja. Industri
rumahtangga      adalah  industri  yang memperkerjakan  kurang  dari  5  orang. UMKM  adalah  usaha  yang  mempunyai modal  awal  yang  kecil  atau  nilai kekayaan  (aset)  yang  kecil  dan  jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset)  atau  jumlah  pekerjaannya  sesuai definisi  yang  diberikan  oleh  pemerintah atau intitusi lain dengan tujuan tertentu 48 .
Menurut  Departemen  Perindustrian  dan Perdagangan, UMKM adala h “kelompok industri kecil  modern,  industri  tradisional,  dan  industri kerajinan  yang  mempunyai  investasi  modal untuk  mesin-  mesin  dan  peralatan  sebesar Rp.70.000.000,00  (tujuh  puluh  juta  rupiah)  ke bawah  dan  usahanya  dimiliki  oleh  warga Negara Indonesia 49 ”.
Defenisi  dari  UMKM  dapat  di  bagi sesuai  dengan  sub  usaha  masing-masing.
Usaha  mikro  adalah  “usaha  yang  berjalan  dan produktif  yang  dimilki  oleh  perseorangan  atau badan  usaha  perseorangan  yang  memenuhi
47 Ibid.
48 Sadono  Sukirno, Pengantar  Teori Makro  ekonomi ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2004, hal. 365 49 http:www.kajianpustaka.com/2020/01/ usaha-mikro-kecil-dan menengah. Htm l# 1x22,diakses tanggal 10 Nopember 2020
kriteria yang  telah  diatur  oleh  Undang- Undang”,
sedangkan usaha kecil adalah 50 : “usaha  yang  berjalan  produktif  yang berdiri sendiri, dimiliki oleh
perseorangan  atau  badan  usaha  yang bukan  merupakan  anak  perusahaan atau  bukan  cabang  perusahaan  yang dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian baik  langsung  maupun  tidak  langsung dari  Usaha  Menengah  atau  Usaha Besar  yang  memenuhi  kriteria  Usaha Kecil  sebagaimana  dimaksud  dalam undang- undang”.
Menurut Suprapti, UMKM adala h “badan usaha baik perorangan atau badan hukum yang memiliki  kekayaan  bersih  (tidak  termasuk  tanah dan  bangunan)  sebanyak  Rp.200.000.000,00 dan  mempunyai  hasil  penjualan  pertahun sebanyak  Rp.1.000.000.000,00  dan  berdiri sendir i” 51 .

## 2.  Sejarah UMKM
UMKM adalah kegiatan ekonomi kerakyatan yang dibangun dan tumbuh
ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang merupakan  bagian  integral  dunia  usaha,  umkm mempunyai  kedudukan,  potensi  serta  peran yang  strategis  untuk  mewujudkan  struktur perekonomian nasional seimbang dalam
pemerataan pembangunan
berdasarkan
demokrasi ekonomi sesuai amanat UU 52 .
Dapat  dilihat  kondisi  masyarakat  umum dikota  Medan  khususnya,  jika  diperhatikan dengan  seksama  sangat  ironi  memang  bahwa
bagaimana masyarakat
miskin bisa
melangsungkan  hidupnya,  menjalani  siklus
50 http:www.kajianpustaka.com/2020/01/ usaha-mikro-kecil-dan menengah. html# 1x22, diakses tanggal 10 Nopember 2020
51 SupraptiL, Teknologi Pengolahan Pangan Tepung Tapioka dan Pemanfaatan nya . Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005, hal. 80 52 Mochammad  Bakri, de  Jure,  Jurnal Syariah  dan  Hukum ,  Volume  5  Nomor  1,  Juni 2013, hal.15

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kehidupan  yang  terus  berjalan  laksana  roda yang  terus  berputar,  bersamaan  pada  itu  disisi lain  situasi  dan  kondisi social politik  nasional tidak  kondusif,  dimana  para  wakil  rakyat  hanya sibukdengan kepentingan partai dan kekuasaan semata  dansehingga  tidak  ada  rasa  empati dankeprihatinan terhadap keadaan rakyat miskin  bahkan  terhadap  rakyat  yang  masih banyak  lagi  jauh  berada  dibawah  garis kemiskinan  yang  hidupnya  penuh  kesulitan.
Setidaknya keadaan ini menjadi perhatian serius bagi  pemerintah  daerah  atau  para  pengambil kebijakan  dapat  untuk  paling  tidak  memberi kesempatan  dan  dukungan  berupa  kemudahan izin  bagi  UMKM  agar  setiap  masyarakat  yang ingin  berusaha  melakukan  aktivitas  ekonomi dengan  mudah  dengan  hambatan,  karena  UUD 1945  meneyebutkan  bahwa  setiap  warga negara  berhak  untuk  mendapatkan  kehidupan yang layak 53 .

## 3.  Karakteristik UMKM
Kriteria  UMKMdi  Indonesia  telah  diatur oleh  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2008
tentang UMKM.
Maka untuk dapat membedakan  UMKM,  maka  diperlukan  kriteria dan  ciri-ciri  tertentu  dalam  menggolongkan UMKM. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 6 mengenai UMKM,
UMKM digolongkan berdasarkan kriteria
sebagai berikut 54 :
a.  Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)  tidak termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha;  atau  memiliki  hasil  penjualan tahunan  paling  banyak  Rp.  300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
b.  Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp. 50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp.  300.000.000  (tiga  ratus
53 Ibid, hal. 19 54 Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
juta  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp.300.000.000  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan paling  paling  pajak  Rp.  2.500.000.000  (dua miliar lima ratus juta rupiah).
c.  Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp. 500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp.  10.000.000.000  (sepuluh miliar  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.
2.500.000.000  (dua  miliar  lima  ratus  juta rupiah)  dan  paling  paling  pajak  Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
Kriteria Usaha Mikro Kecil dan menengah  dapat  dengan  mudah  di  pahami lewat tabel dibawah ini, yaitu:

## TABEL 3.1KRITERIA UMKM
N O KRITERI A KEKAYAAN BERSIH HASIL PENJUALAN TAHUNAN 1 Usaha Mikro Maksimal Rp. 50.000.000.- Maksimal Rp. 300.000. 000.- 2 Usaha Kecil Rp. 50.000.000.- s/d Rp.500.000.00 0.- Rp. 300.000.000.- s/d Rp. 2.500.000.000 .- 3 Usaha Meneng ah Rp. 500.000.000 s/d Rp. 10.000.000.00 0.- (10 M) Rp. 2.500.000.000 .- s/d Rp. 50.000.000.00 0.- (50 M) Sumber Data Disperindag Kota Medan, 2017 Kekayaan Bersih adalah hasil
pengurangan  total  nilai  kekayaan  usaha  (aset) dengan  total  nilai  kewajiban  tidak  termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan hasil  penjualan  tahunan  adalah  hasil  penjualan bersih (netto) yang  berasal  dari  penjualan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
barang  atau  jasa  usaha  dalam  1  (satu)  tahun buku 55 .
Paparan  diatas  menjelaskan  bahwa UMKM  dalam  pelaksanaannya  itu  memiliki karakteristik  yang  berbeda-beda,  Karakteristik ini bertujuan untuk membedakan UMKM dengan jenis  usaha  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  karena UMKM  sendiri  merupakan  bentuk  usaha  yang berbeda dengan jenis usaha lainnya.

## D.   Pelaksanaan pembiayaan modal kerja

## UMKM pada perbankan Syariah Di Kota Medan
Pengaturan  pembiayaan  modal  kerja, diatur  di  dalam  UU  No.  21  tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  pada  pasal  19  ayat  1, secara  jelas  memuat  aturan  tentang  kegiatan usaha  perbankan  syari’ah  berbunyi  sebagai berikut:
Kegiatan  usaha  Bank  Umum  Syariah meliputi:  Menghimpun  dana  dalam bentuk Simpanan Tabungan, atau bentuk  lainnya  yang  dipersamakan dengan  itu  berdasarkan Akad  wadi’ah , jasa  dan  pembiayaan  modal  kerja dengan  prinsip  bagi  hasil  berdasarkan akad mudharabah dan akad musyaraka t sepanjang  tidak  bertentangan  dengan prinsip  Syariah  dan  sesuai  dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan 56 .
Kemudian  teknis  pelaksanaan  untuk mengajukan  permohonan  pembiayaan  modal kerja  secara  teknis  diatur  mengacu  pada
Standard  Operasional  Prosedur  (SOP) yang telah  dipersiapkan  oleh  pihak  Perbankan
Syariah  sebagaimana  telah  dikemukakan  pada
55 Bambang  Agus  Sumantri  &  Erwin Putera  Permana, Manajemen  Koperasi  dan Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM): Perkembangan,  Teori,  Praktik  dan  Strategi , Kediri:  FE  Universitas  Nusantara  PGRI,  2017, hal. 42
56 Lihat UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
pembahasan  sebelumnya.  Namun  sebelum
dijelaskan tentang bagaimana teknis pelaksanaan permohonan pengajuan pembiayaan  modal  kerja  tersebut  terlebih dahulu akandikemukakan berikut
pengertian musyarakah dan mudaharabah , yang
sering dipergunakan
sebagai model
pembiayaan modal kerja.

## 1.  Musyarakah
Musyaraka h  adalah  “merupakan  akad kerja  sama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan  bahwa  keuntungan  atau  risiko akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan” 57 .
Penerapan  akad musyarakah di  Bank
Syariah  dapat  dijumpai  pada  pembiayaan – pembiayaan  proyek. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah  dan  bank  sama-sama  menyediakan dana  untuk  membiayai  proyek  tersebut,  dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan  dana  tersebut  bersama  bagi hasil yang telah disepakati untuk bank 58 . Dalam penerapan akad musyarakah bank dan nasabah  sama-sama  memberikan  kontribusi modal  untuk  menjalankan  proyek  usaha dengan keuntungan dibagi sesuai porsi kontribusi modal (nisbah) 59 .

## 2.  Mudharabah
57 Thamrin  Abdullah  dan  Francis Tantri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan , Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2014, hal. 219.
58 Ading  P.  Yogi,  Jabatan  Analis Pembiayaan,  wawancara  pribadi,  Medan, 23 Nopember 2020.
59 Ading  P.  Yogi,  Jabatan  Analis Pembiayaan,  wawancara  pribadi,  Medan, 23 Nopember 2020.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Akad mudharabah dalam  pembiayaan adalah  akad  kerja  sama  suatu  usaha  antara pihak  pertama  ( malik,  shahibul  mal ,  atau  Bank
Syariah)  yang  menyediakan  seluruh  modal  dan pihak  kedua  ( amil,  mudharib atau  Nasabah)
yang  bertindak  selaku  pengelola  dana  dengan membagi  keuntungan  usaha  sesuai  dengan kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  akad, sedangkan  kerugian  ditanggung  sepenuhnya oleh  Bank  Syariah  kecuali  jika  pihak  kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian 60 .
Sesuai  prinsip mudharabah ,  dalam  hal pembiayaan,  Bank  Syariah  berperan  sebagai penyedia  dana (shahibul  mal) dan  nasabah sebagai  pengelola  dan (mudharib) . Kerugian ditanggung oleh penyedia dana ( shahibul maal ) selama itu  bukan  kelalaian  dari  pengelola  dana ( mudharib ) 61 .
Namun  pada  prakteknya,  bagi  pelaku usaha  keripik  untuk  mendapatkan  pembiayaan modal  kerja  baik  itu  dalam  bentuk Musyarakah
maupun Mudaharabah dari  Perbankan  syariah memiliki  prosedur  yang  begitu  sulit  sekali dirasakan oleh pelaku usaha untuk memenuhinya,  berikut  dibawah  ini  di  tampilkan beberapa  problematika  UMKM  dibuat  dalam bentuk  tabel  dari  hasil  wawancara  dengan pelaku usaha pembuatan kripik:

## Tabel 3.2 Problematika UMKM
No Pelaku Usaha Nama Usaha Problematika 1 Tini Kripik Ar- rayyan Tidak memiliki izin usaha, NPWP dan jaminan 2 Hayati Kripik pisang dan Tidak memiliki izin usaha,
60 Muhammad, Manajemen Pembiayaan  Mudhorabah ,  Bandung:  PT. RemajaRosdakarya, 2019, hal. 135
61 Ibid, hal. 136
kripik ubi NPWP dan jaminan 3 Erna Kripik ubi, kripik bawang, kripik wortel Tidak memiliki izin usaha, NPWP dan jaminan 4 Legi Kripik opak ubi Tidak memiliki izin usaha, NPWP dan jaminan 5 Bu Iyem Kripik ubi rambat Tidak memiliki izin usaha, NPWP dan jaminan 6 Tari Aneka Peyek kacang, kacang ijo, peyek teri dan peyek ebi Tidak memiliki izin usaha, NPWP dan jaminan Berdasarkan data yang tercantum diatas  dalam  tabel  3.2  terlihat  beberapa problematika  yang  dihadapi  oleh  UMKM  dalam memperoleh pembiayaan modal kerja
dariPerbankan Syariah kota Medanseperti misalnya:
Tini,  pemilik  UMKM kripik  Arr-rayan, merasakan sulitnya untuk memperoleh pembiayan  modal  kerja  dari  Bank  Syariah disebabkan untuk mengajukan pinjaman pembiayaan  modal  pada  bank  atau  Bank Syariah, UMKM harus izin usaha 62 ”.
Hayati  “UMKM  kripik  pisang  dan  kripik ubi,  mengalami  hal  yang  sama,  bahwa  untuk mendapatkan  fasilitas  pembiayaan  modal  kerja dari  Bank  Syariah,  UMKM  diharuskan  memiliki izin  usaha  UMKM, jika tidak memiliki  izin  usaha maka tidak dapat untuk mengajukan permohonan pembiayaan modal untuk menambah modal usaha” 63 .
62 Wawancara dengan Tini,
Pelaku usaha, tanggal 15 November 2020
63 Wawancara dengan  Hayati,  Pelaku usaha, tanggal 15 N0vember 2020

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sedangkan Erna, “UMKM kripik bawang,  kripik  ubi  dan  kripik  wortel,  Modal usaha yang dimilikinya adalah dari uang pribadi, Erna mengetahuiBank Syari’ah memiliki fasilitas pembiayaan  modal  kerjadengan  keuntungan bagi  hasil,  tidak  seperti  bank  umum  yang menggunakan  sistem  bunga  bank  atau riba.
Mendapatkan  pembiayaan  modal  kerja  dari bank syari’ah itumesti memiliki izin usaha” 64 . Legi, “UMKM keripik opak ubi mengatakan sangat sulit sekali untuk mendapatkan  pembiayaan  modal  kerja  dari bank  Syariah  ataupun  bank  lainnya,  kecuali UMKM  memiliki  izin  usaha  dan  agunan.  Tidak adanya  izin  usaha,  maka  UMKM  tidak  akan pernah  bisa  mendapatkan  pembiayaan  modal kerja” 65 .
Ibu  Iyem,  “UMKM  keripik  ubi  rambat, untuk  mendapatakan  pembiayaan  modal  kerja dari  Bank  Syariah mesti  ada  izin  usaha,  NPWP dan  agunan.  Sulit  sekali  untuk  memperoleh pembiayaan modal kerja” 66 .
Sama  halnya  dengan  Tari  UMKM “peyek  kacang  tanah,  kacang  ijo,  ubi.  UMKM nya  sangat  membutuhkan  tambahan  modal usaha,  namun  karena  usahanya  tidak  memiliki izin usaha”, maka tidak bisa untuk mendapatkan pembiayaan  modal  dari  Bank  Syariah,  karena untuk  memperoleh  modal  pembiayaan  itu, usaha  harus  memiliki  ijin  usaha  dan  juga  harus menyertak an jaminan” 67 .
Oleh  karena  itu  problematika  yang dimiliki  UMKM  ini  terbentur  dengan Standard
Operating  Procedure (SOP ) Bank  Syariah  yang
64 Wawancara dengan  Erna,  Pelaku usaha, tanggal15 November 2020
65 Wawancara dengan Legi, Pelaku usaha, tanggal 16 November 2020 66 Wawancara dengan bu Iyem, Pelaku usaha, tanggal 16 November 2020 67 Wawancara dengan Tari, Pelaku usaha, tanggal 16 November 2020
baku dan mengikat. Sementara disisi
lainUMKM ini sangat membutuhkan pembiayaan  modal  kerja  untuk  menjalankan usahanya.  Padahal  UU  No.  21  tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  mengatur  dengan jelas  mengenai  pembiayaan  modal  kerja sebagaimana di sebutkan pasal 19 ayat (1) dan (2). Akan tetapi akses UMKM untuk memperolah  pembiayaan  modal  kerja  ini ternyata  tidak  mudah 68 .  Tujuan  pemerintah membuat  UU  adalah  tentunya  adalah  untuk memberikan kemanfaatan kepada rakyat, demikian halnya dengan UU No. 21 tahun 2008 Perbankan Syariah pasti bertujuan memberikan kemanfaatan  bagi  segenap  masyarakat  anak bangsa,  terutama  UMKM  yang  selalu  punya problematika modal usaha.
Oleh karena itu hendaknya stakeholder dan  pihak  pihak  terkait  dapat  merancang SOPsedemikian  rupa  agar  Bank  Syariah  dan UMKM  dapat  memberikan  akses  kemudahan untuk  mendapat  pembiayaan  modal  kerja dengan berkolaborasi bersama UMKM melakukan  kegiatan  usaha  dengan  saling menguntungkan  dengan  prinsip  bagi  hasil. Realitas keberadaan Lembaga keuangan illegal seperti rentenir yang bersedia modal tanpa ada izin  usaha  ataupun  agunan,  tentunya  dapat dijadikan  Bank  Syariah  menjadi  referensi bagaimana Lembaga keuangan illegal (rentenir)
dengan  senang  memberikan  modal  pada UMKM  tanpa  adanya  ijin  usaha  dan  agunan mengapa tidak dengan Perbankan syariah.
UMKM  terbukti  dapat  bertahanan  dari krisis  dan  tentunya  UMKM  dapat  menberikan memberikan keuntungan. Intinya SOP pelaksanaan  pembiayaan  modal  kerja  pada bank  syari’ah  perlu  dirancang  ulang  dengan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
rancangan SOP yang lebih baik. Kesan selama ini  Lembaga  perbankan  hanya  mengutamakan
perusahaan perusahaan besar padahal
perusahaan perusahaan banyak yang
merugikan  Perbankan  sementara  UMKM  tidak mendapatkan perhatian yang serius.

## III. HAMBATAN
DAN SOLUSI PEMBIAYAAN  MODAL  KERJA  PADA UMKM  DI  PERBANKAN  SYARIAH

## DIKOTA MEDAN
A.  Hambatan pembiayaan modal kerja pada

## UMKM
1.  Birokrasi perizinan rumit
Pembiayaan  menjadi  sesuatu  yang berperan  penting  dalam  setiap  kegiatan  usaha, tanpa pembiayaan modal, UMKM yang umumnya mengalami kesulitan modal akan sulit melakukan  kegiatan  usaha  apalagi  untuk melakukan  pengembangan  usaha,  tentu  hanya akan  menjadi  impian  semata 69 .Oleh  karena itulah  UMKM  harus  memiliki  berbagai  jenis  izin yang  harus  di  urus  dari  Badan  Pelayanan Perizinan  Terpadu  (BPPT)  kota  Medan.  Jenis- jenis  perizinan  tersebut  merupakan  persyaratan mutlak yang harus dipenuhi UMKM untuk dapat mengajukan pembiayaan modal kerja di perbankan Syariah.
UU  No.  21  tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  sangat  diharapkan  oleh UMKM  dalam  rangka  mewujudkan  harapan – harapan  UMKM  itu  sendiri  agar  potensi  yang dimiliki  UMKM  dapat  tumbuh  dan  berkembang dengan baik. Namun demikian, untuk memperoleh  pembiayaan  modal  kerja  tersebut tidaklah  semudah  yang  dibayangkan  oleh
69 https://www.mandirisyariah.co.id/busin ess-banking/small-banking/pembiayaan-modal- kerja diakses 15 Desember 2020
UMKM,  karena  dalam  prakteknya  UMKM terbentur  dengan  birokrasi  yang  rumit  sehingga UMKM  sulit  untuk  mengakses  pembiayaan modal kerja tersebut.
Beberapa  jenis  perizinan  yang  harus diurus terlebih dahulu oleh UMKM dari birokrasi pemerintah  dalam  hal  ini  BPPT  kota  Medan, diantaranya adalah sebagai berikut 70 :
a.  IUP (Izin Usaha Perdagangan) Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan  (SIUP)  adalah  surat  izin  untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha
perdagangan.  Setiap  perusahaan,  koperasi,
persekutuan maupun
perusahaan perseorangan,  yang  melakukan  kegiatan  usaha perdagangan  wajib  memperoleh  IUP  yang diterbitkan  berdasarkan  domisili  perusahaan dan  berlaku  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia, dasar hukumnya :
1)  UU Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
2)  UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.
3)  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 289/MPP/Kep/10/2000  tentang  Ketentuan Standar  Pemberian  Surat  Izin  Usaha Perdagangan.
4)  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 tentang  perubahan  atas  peraturan  Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007  tentang  penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
5)  Surat  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  188.34/2544/SJ  tanggal  4 Juli  2011  Perihal  Klarifikasi  Peraturan Daerah.
6)  Peraturan  Daerah  Kota  Medan  Nomor  10 tahun  2002  tentang  Retribusi  Izin  Usaha Industri,
Pergangan, Tanda Daftar Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar
Perusahaan.
7)  Peraturan Walikota  Medan  Nomor  36  tahun 2001  tentang  Pendelegasian  sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan
70 Lihat website www.bppt- pemkomedan.info

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perizinan  kepada  Kepala  BPPT  Kota Medan. 8)  Surat Walikota Medan Nomor 188.342/16213/  tanggal  12  Agustus  Perihal Menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah  Kota  Medan  Nomor  10  tahun  2002 tentang  Retribusi  Izin  Usaha  Industri,
Perdagangan, Gudang/Ruanagan dan
Tanda Daftar Perusahaan.
9)  Surat  Kepala  BPPT  Kota  Medan  Nomor 974/01/033  tanggal  9  Januari  2012  Perihal Menghentikan Pengenaan (Pengutipan)
Retribusi  Izin  Usaha  Industri  (IUI),  Izin Usaha  Perdagangan  (IUP),  dan  Tanda daftar Perusahaan (TDP) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan. Kemudian persyaratan untuk
memperoleh ijin tersebut sebagaimana
disebutkan  dalam  Perda  No.  10  tahun  2002 Pasal 7 Ayat 2:
1)  MengisiFormulir Permohonan.
2) Photocop y Kartu Tanda Penduduk.
3)  Pas  photo  Penanggung  jawab  perusahaan berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
4) Photo  copy NPWP  pemilik  atau  NPWP perusahaan yang bersangkutan.
5) Photo copy Izin gangguan yang dilegalisir. 6)  Neraca Awal Perusahaan yang ditandatangani oleh pemohon diatas materai secukupnya. 7)  Bagi perusahaan yang bentuk PT,
melampirkan photocopy Akte  Pendirian  dan perubahan  beserta photocopy pengesahan dari  Menteri  Hukum  dan  HAM  yang dilegalisir
8)  Bagi  perusahaan  berbentuk  CV  dan  firma melampirkan photocopy Akte  Pendirian  dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang legalisir
9)  Bagi badan Usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan photocopy akte  pendirian  dan perubahan  beserta  photo  copy  pengesahan dari  Dinas  Koperasi  setempat  atas  nama Menteri yang dilegalisir
10) Melampirkan  rekomendasi  atau  izin  teknis dari  instansi  terkait  yang  dilegalisir  bagi perusahaan  yang  memohon  sub  bidang barang dagangan yang memerlukannya.
11) Khusus  untuk  perubahan  melampirkan  asli IUP
b.  Izin gangguan (HO)
Bahwa  disebutkan  didalam  Perda  No.
10  tahun  2002  Pasal  1  Ayat  9,  10  &  26,  izin Gangguan adalah ”Pemberian izin tempat usaha
kepada  orang  pribadi  atau  badan  dilokasi tertentu  yang  dapat  menimbulkan  bahaya, kerugian  dan  gangguan  tidak  termasuk  tempat usaha  yang  lokasinya  telah  ditunjuk  oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah
daerah”.Setiap  orang  pribadi  atau  Badan  yang menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dan  atau memiliki  tempat  usaha  wajib  memiliki  izin gangguan dari Kepala daerah.
Dasar hukum izin HO ;
1)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27 tahun  2009  tentang  Pedoman  penetapan izin Gangguan di Daerah.
2)  Peraturan  Daerah  kota  Medan  Nomor  22
tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan.
3)  Keputusan  Walikota  Medan  Nomor  :  47 tahun  2002  tentang  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  kota  Medan  Nomor  22  tahun  2002 tentang retribusi izin gangguan.
4)  Peraturan  Walikota  Medan  No  36  tahun 2010  tentang  pendelegasian  Sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala BPPT kota Medan .
Pasal  7  ayat  1  dan  2  Perda  No.  22 tahun 2002 mengatur Persyaratan Umum untuk mengurus perizinan sebagai berikut;
1)  Mengisi surat Permohonan.
2) Photocopy KTP  pemilik  atau  penanggung jawab yang masih berlaku.
3) Pasphoto Penanggung  jawab  perusahaan berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
4) Photocopy NPWP pemilik/penanggung jawab  atau  NPWP  perusahaan  yang bersangkutan.
5)  Bagi  perusahaan  yang  berbentuk  PT, melampirkan Photocopy akte  pendirian  dan perubahan  beserta photocopy pengesahan dari  Menteri  Hukum  dan  HAM  yang dilegalisir.
6)  Bagi  perusahaan  berbentuk  CV  dan  Fa, melampirkan photocopy akte  pendirian  dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dilegalisir.
7)  Bagi badan Usaha yang berbentuk koperasi melampirkan photocopy akte  pendirian  dan perubahan  beserta photocopy pengesahan dari  Dinas  Koperasi  setempat  atas  nama Menteri.
8) Photocopy status kepemilikan tempat usaha yang dilegalisir (sewa/milik sendiri).

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
9) Photocopy SPPT  dan  bukti  pembayaran pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB)  tahun terakhir.
a)  Persyaratan  tambahan  khusus  bagi perusahaan Industri :
(1)  Surat  pernyataan  tidak  merasa keberatan dari jiran tetangga diketahui lurah setempat (asli).
(2) Photocopy surat  izin  mendirikan bangunan  (SIMB)  yang  kegiatan usahanya sesuai peruntukkan dilegalisir oleh instansi yang menerbitkan, kecuali bagi perusahaan  industri  kecil.    Neraca Awal Perusahaan yang ditandatangani oleh pemohon diatas materai secukupnya. (3)  Rekomendasi  dari  Bapedalda  kota Medan  untuk  usaha  industri  yang wajib upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan
lingkungan  (UKL/UPL),  kecuali  bagi perusahaan industri kecil.
b)  Persyaratan  tambahan  khusus  bagi perusahaan bukan industri.
(1)  Surat  keterangan  domisili  yang dikeluarkan  oleh  Lurah  setempat (asli).
(2)  Rekomendasi dari Dinas Pencegahan  Pemadam  Kebakaran kota Medan, khusus untuk usaha : Tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia, penyimpanan dan penjualan
karbit.penyimpanan  dan  penjualan eceran minyak tanahn minyak solar, premium,  residu,  spritus,  alcohol dan gas elpiji dan sejenisnya.
(3)  Asli  surat  pernyataan  tidak  merasa keberatan dari jiran tetangga diketahui  oleh  lurah  setempat  dan rekomendasi  dari  badan  Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat  kota  Medan  khusunya untuk usah : Panti pijat, panti mandi uap, gelanggang permainan ketangkasan,  diskotik,  klub  malam, pub, karaoke,
dan tempat
penyelenggaraan musik hidup, tempat  penyelenggaraan  kesenian tradisional dan sejenisnya,
(4)  Asli surat pernyataan tidak keberatan dari jiran tetangga diketahui oleh lurah setempat, khusus untuk usaha :
(5) (a)  tempat  pesewaan  kenderaan, tempat penyimpanan/grasi/pool/kender
aan  angkutan  barang  maupun orang, tempat penyimpanan pool  kontainer,  bengkel  sepeda dan  sepeda  motor,  bengkel perbaikan mobil, perbaikan/servis accu dan dinamo, ruang pamer kenderaan bermotor (showroom) ,  tempat  pencucian kenderaan  bermotor  (sepeda motor, mobil dan lain-lain).
(b)   tempat penampungan dan penjualan  kertas-kertas  bekas, besi  bekas,  kayu  bekas,  plastik bekas  dan  barang  dagangan bekas  lainnya.
(6)  Untuk  perusahaan  besar  bukan industri;
(a)      Rekomendasi  dari  Bapedalda kota  Medan  untuk  usaha  besar bukan industri yang wajibupayapengelolaan lingkungan/upaya  pemantauan lingkungan (UKL/UPL). (b) Photocopy surat  izin  mendirikan bangunan(SIMB)  yang  kegiatan usahanya sesuai dengan peruntukan dilegalisir oleh instansi yang menerbitkan.
c) Melampirkan  rekomendasi  atau izin  teknis  dari  instansi    terkait yang dilegalisir bagi perusahaan yang  memohon  jenis  usaha yang memerlukannya . d) Khusus untuk permohonan daftar ulang dan atau perubahan melampirkan asli izin gangguan terakhir.

## 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Daftar Perusahaan adalah daftar catatan  resmi  yang  diadakan  menurut  atau berdasarkan  ketentuan  undang-undang  Nomor 3  tahun  1982  dan  atau  peraturan-peraturan pelaksanaannya,  dan  memuat  hal-hal  yang wajib  didaftarkan  oleh  setiap  perusahaan  serta disahkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  dari kantor  pendaftaran  perusahaan.  Tanda  daftar Perusahaan  adalah  “Tanda  Daftar  yang diberikan  oleh  Kantor  Pendaftaran  Perusahaan kepada  badan  Usaha  dan  perusahaan  yang telah disyahkan pendaftarannya”.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1982 mengatur  tentang  wajib  daftar  perusahaan, artinya perusahaan diwajibkan mendaftarkan ke kantor  pendaftaran  perusahaan,  yaitu  di  Kantor Departemen  Perdagangan  setempat.  NRP (Nomor  Register  Perusahaan)  disebut  juga TDP.  NRP/TDP  wajib  dipasang  di  tempat  yang mudah  dilihat  oleh  umum.  Nomor  NRP/TDP wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
Persyaratan  mengurus  Tanda  Daftar Perusahaan, sebagai berikut:
a.  Mengisi formulir permohonan.
b.  Surat  Kuasa  yang  sah  (apabila  pendaftaran dilakukan bukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan  tetapi  diwakilkan  kepada  orang lain).
c. Photocopy KTP pemilik, pengurus, penanggung jawab dan pemegang saham.
d. Photocopy NPWP  pemilik  atau NPWP perusahaan yang bersangkutan.
e. Photocopy izin usaha atau surat keterangan yang  dipersamakan  dengan  itu  yang diterbitkan  oleh  instansi  yang  berwenang yang dilegalisir.
f. Photocopy izin gangguan yang dilegalisir. g.  Bagi  perusahaan  yang  berbentuk  PT melampirkan photocopy akte  pendirian  dan perubahan  beserta photocopy pengesahan dari  Menteri  Hukum  dan  HAM  yang dilegalisir.
h.  Bagi perusahaan berbentuk koperasi melampirkan  photocopy  akte  pendirian  dan perubahan  beserta photocopy pengesahan dari  Dinas  Koperasi  setempat  atas  nama Menteri yang dilegalisir.
i. Bagi  perusahaan  yang  berbentuk  CV melampirkan photocopy akte  pendirian  dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dilegalisir
j. Bagi  perusahaan  yang  berbentuk  Firma melampirkan photocopy akte  pendirian  dan perubahan yang dilegalisir (apabila ada).
k.  Khusus  untuk  kantor  cabang  ditambah dengan:
1) Photocopy KTP pimpinan cabang.
2) Photocopy surat  penunjukan  kantor cabang yang dilegalisir.
3) Photocopy NPWP kantor cabang.
i. Khusus  pembaruan  melampirkan  asli  TDP dan pembaharuan/perpanjangan yang terakhir.

## 3. Izin Usaha Industri
Menurut  ketentuan  Pasal  1  ayat  22,  25 &  26  Perda  No.10  tahun  2002,  Industri  adalah kegiatan  ekonomi  yang  mengolah  bahan mentah, bahan baku, barang setengan jadi atau barang  jadi  menjadi  barang  lebih  tinggi  untuk penggunaannya  termasuk  kegiatan  rancang bangun  dan  perekayasaan  industry.  Izin  Usaha Industri  adalah  “pemberian  izin  kepada  orang pribadi  atau  badan  untuk  dapat  melakukan kegiatan usaha industri”.
Dasar hukum nya:
a.  Undang-undang  no.  5  tahun  1984  tentang Perindustrian  (LN,  tahun  1984  nomor  22 TLN Nomor 3274).
b.  Undang-undang  No.  28 tahun  2009  tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
c.  Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 41/M-IND/PER/6/2008  tentang  Ketentuan dan  Tata  Cara  Pemberian  Izin  Usaha Industri,  Izin  Perluasan  dan  Tanda  Daftar Industri (TDI).
d.  Surat  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  188.34/2544/SJ  tanggal  4 Juli  2011  perihal  klarifikasi  Peraturan Daerah
e.  Peraturan Daerah kota Medan No. 10 tahun 2002  tentang  Retribusi  Izin  Usaha  Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan
f. Keputusan  Walikota  Medan  No.  35  tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan daerah  kota  Medan  Nomor  10  tahun  2002 tentang  Retribusi  Izin  Usaha  Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda daftar Perusahaan.
g.  Peraturan Walikota  Medan  Nomor  36  tahun 2010 tentang pendelegasian sebagian kewenangan  proses  dan  Penandatangan perizinan  kepada  Kepala  Badan  Pelayanan Perizinan Terpadu kotaMedan. h.  Surat Walikota Medan Nomor 188.342/16213/  tanggal  12  Agustus  2011 perihal menghentikan pelaksanaan
Peraturan  Daerah  kota  Medan  Nomor  10 tahun  2002  tentang  retribusi  izin,  usaha industri,  perdagangan,  gudang/ruangan  dan tanda daftar perusahaan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
i. Surat  Kepala  Badan  Pelayanan  Perizinan
Terpadu  kota  medan  Nomor  974/01/033 tanggal 9 Januari 2012 perihal Menghentikan pengenaan (pengutipan)
retribusi izin  usaha  industri  (IUI), izin  usaha perdagangan  (IUP),  dan  Tanda  daftar Perusahaan  (TDP)  di  badan  Pelayanan Perizinan Terpadu kota Medan.
Sesuai  ketentuan  Pasal  7  ayat  1  Perda No. 10 tahun 2002, persyaratannya adalah : a.  Mengisi formulir permohonan.
b.  Photocopy  KTP  Pemilik  atau  Penanggung Jawab  dan  NPWP  perusahaan  yang bersangkutan.
c.  Photocopy NPWP pemilik atau penanggung jawab.
d.  Pas  photo  penanggung  jawab  perusahaan berwarna  ukuran                3  x  4  sebanyak  3 lembar.
e.  Photocopy  izin  Gangguan  Perusahaan Industri yang dilegalisir.
f. Bagi  perusahaan  yang  berbentuk  PT melampirkan  photocopy  akte  pendirian  dan perubahan  beserta  photocopy  pengesahan dari  Menteri  Hukum  dan  HAM  yang dilegalisir.
g.  Bagi  perusahaan  berbentuk  CV.  dan  Fa. melampirkan  photocopy  akte  pendirian  dan perubahan  yang  terlah  didaftarkan  di Pengadilan Negeri yang dilegalisir.
h.  Bagi Badan Usaha yang berbentuk koperasi melampirkan  photocopy  akte  pendirian  dan perubahan  beserta  photocopy  pengesahan dari  Dinas  Koperasi  setempat  atas  nama Menteri yang dilegalisir.
i. Photocopy persetujuan prinsip yang dilegalisir (bagi IUI yang melalui persetujuan prinsip).
j. Surat  Keterangan  dari  pengelola  kawasan industri/berikat  tentang  lokasi  perusahaan khusus  bagi  yang  berada  di  kawasan industri/berikat.
k.  Photocopy  Surat  izin  mendirikan  bangunan (SIMB)  yang  kegiatan  usahanya  sesuai dengan  peruntukkan  dilegalisir  oleh instansi yang  menerbitkan  dan  rekomendasi  dari Bappedalda  kota  Medan  untuk  usaha industri  yang  wajib  upaya  pengelolaan lingkungan/upaya  pemantauan  lingkungan (UKL/UPL).
l. Dokumen/Rekomendasi  (khusus  bagi  jenis industri tertentu yang dipersyaratkan berdasarkan
peraturan perundang- undangan. m.  Khusus untuk permohonan daftar ulang dan atau perubahan melampirkan asli izin usaha industri (IUI).
Memperhatikan regulasi - regulasi perizinan  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  kota Medan  yang  dijadikan  sebagai  dasar  hukum, mengatur tentang tata cara / prosedur pengurusan  perizinan  untuk  UMKM  maka terhadap persyaratan-peryaratan yang disebutkan  di  dalam  regulasi  tersebut  sangat rumit  dan  birokratis.  Belum  lagi  persyaratan untuk  mendapatkan  Izin  Usaha  Industri  (IUI) terlebih  dahulu  UMKM  harus  mengurus  ijin antara lain yaitu:
a.  Persyaratan Izin Prinsip
Regulasi  pemerintah  dibidang  izin  usaha industri sebagaimana yang telah di kemukakan  diatas,  bahwa  persyaratan persyaratan  tersebut  memberatkan  pelaku usaha  dan  terlalu  birokratis.  Salah  satu contohnya  adalah  regulasi  izin  prinsip.  Jika seorang  ingin  berusaha  dalam  hal  ini katakanlah  hendak  memulai  usaha  kecil, maka  sebelum  yang  bersangkutan  memulai usahanya  terlebih  dahulu  harus  memenuhi seluruh prosedur sebagaimana telah ditetapkan  oleh  pemerintah.  Padahal  jika diperhatikan banyak dari persyaratan tersebut yang seharusnya dapat dikesampingkan.  Salah  satu  contohnya adalah  mengenai  surat  izin  prinsip  yang harus  diurus  terlebih  dahulu.  Itu  baru  satu dari bentuk regulasi yang salah kaprah.
b.  Persyaratan  harus  memiliki  Surat  Izin Mendirikan  Bangunan  (SIMB).  Bagi  pelaku usaha  yang  ingin  memulai  usaha  bidang industri,  maka      lagi  yang  bersangkutan harus  terlebih  dahulu  mengurus  surat  izin mendirikan bangunan (SIMB) yang kegiatan usahanya sesuai peruntukkan dan Surat Izin Mendirikan Bangunan tersebut harus dilegalisir lagi oleh instansi yang menerbitkan.  Regulasi  ini  sangat  birokratis sekali.
Bagi pelaku usaha kecil keadaan seperti ini  jelas  sangat  memberatkan.  Sama  seperti yang telah dijelaskan sebelumnya seperti diatas, karena  banyak  pelaku  usaha  yang  tidak memahami  bagaimana  mengurus  surat  izin mendirikan  bangunan  (SIMB).  Dan  ini  akan banyak  menyita  waktu  dan  perhatian  bagi pelaku  UMKM  sehingga  menjadi  bosan.  Pelaku

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
UMKM  merasa  rumitnya  untuk  memulai  usaha.
Padahal  jika  melihat  prosedur  persyaratan tersebut  bisa  saja  dikesampingkan  terlebih dahulu,  apalagi  pelaku  usaha  kecil  yang  pada umumnya    kebanyakan  adalah  keluarga  rumah tangga, seharusnya pemerintah membuat regulasi yang mudah dalam proses pengurusan izin usaha.
Pemerintah  harus  benar-benar  serius dan  tulus  melakukan  pembinaan  terhadap pelaku  UMKM  agar  mempunyai  sumber  daya manusia yang unggul, dan memberikan pengetahuan  pengetahuan serta  pelatihan keterampilan    agar  pelaku  UMKM  semakin kreatif  dan  inovatif  untuk  mengembangkan usaha yang dilakoni.
Beberapa hal disebutkan diatas menjadi kendala  atau  hambatan  yang  dirasakan  oleh UMKM  dalam  realisasi  untuk  mengajukan permohonan  pembiayaan  modal  kerja  pada perbankan  Syariah,  karena  rumitnya  birokrasi mengurus  perizinan  itulah  UMKM  umumnya UMKM  sangat  jarang  memiliki  ijin  usaha  yang merupakan  persyaratan  mutlak  yang  harus dipenuhi  untuk  memperoleh  pembiayaan  modal kerja
Ada anggapan dikalangan UMKM
(pelaku  usaha  keripik),  biaya  yang  dikeluarkan untuk  mendapatkan  ijin  usaha,  sudah  dapat dipergunakan  sebagai  tambahan  modal  usaha.
Pola  pikir  UMKM  (usaha  keripik)  seperti  ini sangat  umum,  mengingat  para  pelaku  usaha
UMKM ini rata-rata berpendidikan rendah 71 .

## 4.  Standart  Operating  Procedure(SOP)

## Menghambat Pembiayaan Modal Kerja
Selain dari persoalan birokrasi tersebut,
berikutnya adalah persoalan Standard
71 Wawancara dengan Tini, Pemilik usaha keripik Ar Rayyan, Desember 2020
Operating  Procedure (SOP)  pada  perbankan syari’ah,  terlihat  seirama  dengan  aturan  aturan birokrasi  yang  rumit.  Memperumit  UMKM  untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja tersebut. Hal tersebut ditemukan di beberapa persyaratan yang  mengatur  dan  harus  dipenuhi  oleh  UMKM untuk mengajukan permohonan dalam memperoleh pembiayaan modal kerja.
Pada aturan SOP Bank Syariah Mandiri, disebutkan  persyaratan  yang  sangat  sulit  bagi UMKM untuk memenuhinya. Seperti persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dan  dimiliki oleh UMKM untuk dapat mengajukan permohonan  pembiayaan  modal  kerja  adalah dimilikinya ijin usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  dan  agunan,  seperti  disebutkan  pada angka 2 SOP perbankan Syariah. Ini merupakan Problematika umum bagi UMKM.
Ketiadaan  legalitas  usaha  dan  tidak adanya  jaminan  memang  sudah  menjadi kebiasaan  UMKM,  sehingga  hal  ini  menjadi hambatan  yang  serius  bagi  UMKM.  Sementara itu belum lagi persoalan pengelolaan administrasi  keuangan,  UMKM  tidak  memiliki administrasi keuangan yang baik dalam membuat  laporan  keuangannya.  Ini  menjadi problematika tambahan bagi UMKM karena saat mengajukan  permohonan  untuk  mendapatkan pembiayaan  modal  kerja,  UMKM  juga  harus memiliki  administrasi  yang  teratur  dan  bagus untuk dapat diperlihatkan kepada pihak Bank.
Selain dari problematika tersebut, di sisi lain  UMKM  menganggap  bahwa  sistem  bagi hasil  yang  ditawarkan  oleh  bank  syariah  terlalu rumit  karena  setiap  bulan  mereka  harus menghitung  berapa  persen  laba  yang  harus disetorkan kepada pihak Bank Syariah. Berbeda dengan  bank  konvensional  yang  menerapkan sistem  bunga.  Nasabah  tidak  kesulitan  untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menghitung kembali besar bagi hasil yang harus dibayarkan setiap bulan, karena besar angsuran yang mereka bayar sudah ditetapkan pada awal perjanjian  utang  dengan  jumlah  tetap  setiap bulannya 72 .
Kemudian pembiayaan Bank Syariah ke semua  wilayah  masih  kurang  dan  jauh  dari harapan,  belum  lagi  pengetahuan  masyarakat mengenai  sistem  bank  Syariah  terbilang  masih rendah.  Hanya  sedikit  masyarakat  yang  benar- benar mengetahui tentang sistem dan kelebihan pembiayaan  bank  syariah.  Kebanyakan  dari masyarakat  hanya  mengetahui  bahwa  bank syariah  itu  hanya  bank  menabung  dan  tidak berfikir untuk mengajukan pembiayaan.
Selain  dari  pada  itu,  penetapan  harga produk  bank  syariah  yang  kadang  lebih  tinggi dari  bank  konvensional.  Kondisi  ini  juga berpengaruh pada kurangnya minat masyarakat dalam mengakses  produk  bank  syariah,  karena harga  tersebut  relatif  memberatkan  pelaku UMKM, apalagi yang memiliki pendapatan relatif kecil 73 .
Saat ini banyak bank konvensional yang menawarkan  kredit  dengan  bunga  kecil  kepada UMKM.  Hal  itu  tidak  terlepas  dari  dominasi bank-bank  konvensional  karena  dari  segi  umur bank konvensional lebih dikenal oleh masyarakat  dari  pada  bank  syariah.  Kebijakan pemerintah  ternyata  belum mampu meyakinkan perbankan  untuk  lebih  pro  dalam  realiasi pembiayaan di sektor UMKM 74 .
72 Kara,  M. Kontribusi      Pembiayaan Perbankan  Syariah  Terhadap  Usaha,  Mikro, Kecil,  dan  Menengah.  Jurnal  Ahkam ,  13  (2), 2013 73 Syukron,  A. Dinamika  Perkembangan Perbankan  Syariah  di  Indonesia . Economi: Journal  of  Economic  and  Islamic  Law , 3 (2), pp.28-53, 2013 74 Alamsyah,  H. Perkembangan  dan prospek perbankan syariah Indonesia:
Tantangan  dalam  menyongsong  MEA 2015.
Hambatan-hambatan seperti itulah yang menyebabkan  perkembangan  bank  syariah terhambat  walaupun  secara  teoretis  bank syariah memiliki keunggulan kompetitif
(competitive  advantage) dalam  perekonomian nasional.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  adanya kerjasama  antara  pemerintah  sebagai  penentu kebijakan,  bank  syariah,  serta  masyarakat. Dengan  begitu  pembiayaan  modal  kerja  dari Bank  Syariah  di  harapkan  akan  mampu bersaing dengan bank konvensional.
UMKM  sebagai  harapan  utama  atau tulang  punggung  peningkatan  perekonomian daerah  maupun  nasional  di  masa  mendatang. Namun banyak UMKM yang dalam perkembangannya masih mempunyai
keterbatasan  dalam  modal  sehingga  perlu pembiayaan  untuk  mendukung  perkembangan tersebut. Banyak fasilitas kredit yang ditawarkan,  baik  dari  bank  konvensional, microfinance ,  dan  bank  syariah.  Namun,  dari semua  tawaran  skema  kredit  tersebut  hanya sekira  60%  (enam  puluh  persen)  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  UMKM  karena  mereka belumbisa  memanfaatkannya  dengan  baik.  Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa keterbatasan  dari  UMKM  untuk  memperoleh pembiayaan bank syariah, salah satunya adalah collateral atau jaminan yang dimiliki 75 .
UMKM  sebagai  harapan  utama  atau tulang  punggung  peningkatan  perekonomian daerah  maupun  nasional  di  masa  mendatang. Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) mempunyai  peran  penting  dalam  perekonomian Indonesia.  Namun  UMKM  belum  mendapatkan
Makalah  disampaikan  pada  Ceramah  Ilmiah Ikatan  Ahli  Ekonomi  Islam  (IAEI),  Milad  ke-18 IAEI, (13 April 2012) , 2012 75 Amanah,  N. Bank  Syariah  dan  UMKM Dalam Menggerakan Roda Perekonomian Indonesia : Suatu Kajian Literatur. Assets : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 2 (1), 48-58, 2012

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perhatian  yang  serius  walaupun  UMKM  terbukti sektor  usaha  yang  paling  mampu  bertahan disaat terjadi krisis pada tahun 1998.
Sejak 10 tahun terakhir, Bank Indonesia mewajibkan  perbankan  untuk  menyalurkan kredit  ke  UMKM,  yaitu  kredit  dengan  batas maksimum  dibawah  5  Milyar,  minimum  20% (dua  puluh  persen)  dari  total  kredit.  Namun kenyataannya,  target  tersebut  tidak  dapat tercapai  maksimal  setiap  tahunnya.  Masih terdapat hambatan-hambatan 76 .
Dari  uraian  diatas,  ada  2  faktor  yang menjadi hambatan-hambatan perbankan syariah dalam  memberikan  pembiayaan  modal  kerja pada  UMKM,  yaitu  faktor  internal  berasal  dari perbankan  syariah  dan  faktor  eksternal  dari UMKM  itu  sendiri.  Syarat-syarat  pembiayaan yang  dianggap  rumit  oleh  UMKM  dan  tingginya margin  yang  ditawarkan  membuat  pelaku UMKM  enggan  menggunakan  jasa  pembiayaan bank syariah.
Hambatan  dari  UMKM  sendiri  juga dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  eksternal.
Faktor  Internal  yaitu:  minimnya  pengetahuan perencanaan kas yang  baik, kurangnya kualitas SDM  pengelolaan  manajemen  UMKM,  sumber modal yang terbatas, tidak memiliki programmelakukan  penelitian  pasar  serta  tidak
mampu menganalisis perputaran uang.
Sedangkan faktor eksternal minimnya sosialisasi perbankan syari’ah pada UMKM.

## B.  Solusi pelaksanaan pembiayaan modal kerja pada UMKMdikota Medan
Keberadaan  sektor  UMKM  ini  perlu mendapatkan  perhatian  khusus.  Untuk  itu  pola kemitraan  dalam  pembinaan  usaha  UMKM,
76 Konsultan  Pengembangan  Sektor  Riil dan  UMKM  (KPRSU). Kendala –  Kendala UMKM , http://www.sme-center.com. diakses tanggal 5 Desember 2020
perlu  dilakukan  dan  dikembangkan  sebagai bentuk  konkret  dari  perwujudan  UU  No.  21 tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  dalam membantu pengembangan sektor UMKM 77 .
UMKM  yang  terkendala  tentang  ijin, maka  UMKM  tersebut  tidak  akan  mendapatkan pembiayaan modal kerja dari perbankan Syariah karena seperti yang telah dikemukakan sebelumya, terkait  dengan  UMKM  yang  hendak mendapatkan pembiayaan modal kerja haruslah memiliki ijin yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut didalam SOP bank Syariah.
Data pendukung yang digunakan
adalah berdasarkan data Konsultan
Pengembangan  Sektor  Riil  dan  UMKM,  yang memberikan  beberapa  solusi  sebagai  upaya mengatasi  hambatan-hambatan  UMKM  untuk memperoleh  pembiayaan  modal,  yaitu  dengan cara bank Syariah;
1.  Menyediakan  pinjaman  lunak  terhadap
UMKM yang tidak memenuhi
persyaratan pengajuan pembiayaan modal  ke  perbankan  Syariah.  UMKM sulit  untuk  mendapatkan  modal  kerja karena  tidak  memiliki  agunan  yang cukup.
2.  Memberikan pendampingan pada UMKM untuk bisa mengakses pasar. 3.  Memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan Modal Kerja. 4.  Membuat  program Partnership Atau Pendamping  Pada  UMKM  Mengelola
Pembiayaan Modal Kerja. 5.  Mengoptimalkan sosialisasi bank syariah  terutama  kepada  masyarakat lapisan bawah sektor UMKM.
6.  Aktif dalam pembiayaan.
7.  Membuat  kebijakan  yang  pro  terhadap bank Syariah.
8.  Meningkatkan peran bank syariah sebagai  mitra  kerja  sektor  UMKM, artinya  tidak  hanya  membantu  dalam hal  pembiayaan modal  saja tetapi  Bank Syariah  turut  serta  membantu  untuk
77 Konsultan  Pengembangan  Sektor  Riil dan  UMKM  (KPRSU). Kendala –  Kendala UMKM , http://www.sme-center.com. diakses tanggal 5 Desember 2020

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memajukan UMKM dalam meningkatkan pendapatan.
Dengan  demikian  maka  substansi  UU No.  21 tahun  2008  tentang  Perbankan  Syari’ah akan bermanfaat seperti ungkapan seorang ahli hukum,  Jeremy  Bentham  yang  menyebutkan, hakikat  kebahagian  adalah “kenikmatan  dan kehidupan  yang  bebas  dari  kesengsaraan ”.
Bentham menyebutkan bahwa “ the aim of law is the Greatest Happines for the greates number” 78 .  Serta  John  Stuart  Mill  penganut aliran  utilitarianisme  yang  sejalan  dengan pemikiran  Bentham.  Mill  mengatakan  bahwa “suatu  perbuatan  bertujuan  untuk  mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan 79 ”.
Dengan demikian maka dapatlah dirasakan  bahwa  keberadaan  UU  No.  21  tahun 2008 tentang perbankan Syariah memang benar benar  memberikan  manfaat  dan  kebahagiaan bagi rakyat yang ber UMKM.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
1.  Pengaturan  pembiayaan  modal  kerja bagi  UMKM  pada  perbankan  Syariah
diatur berdasarkan Fatwa Dewan
Syariah  Nasional –  Majelis  Ulama
Indonesia  (DSN –  MUI)  yang  menjadi landasan  hukum,  dalam  menghimpun dan  penyaluran  dana  sebagaimana termuat pada Peraturan Bank
Indonesia  (PBI)  Nomor  7/  46  /  PBI  / 2005  tentang  akad  penghimpunan dana  dan  penyaluran  dana  bagi  bank yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  Syariah.Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2013. UU No.
78 Amiruddin  &  Zainuddin, Pengantar Metode  penelitian  hukum ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 24 79 Ibid, hal. 25
7  Tahun  1992  tentang  perbankan,  UU
No.10  Tahun  1998  tentang  perbankan Syariahdan UU 21 Tahun 2008 tentang
perbankan Syariah.
2.  Pelaksanaan  pembiayaan  modal  kerja UMKM  pada  perbankan  Syariah  dikota
Medan  mengacu  pada  UU  No.  21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah.
Bank Syariah menyalurkan
pembiayaan  bagi  hasil  berdasarkan Akad mudharabah ,  Akad musyarakah , atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah. Serta untukmemperolah  pembiayaan  modal
kerja secara teknis telah diatur oleh Standard  Operasional  Prosedur
(SOP)Perbankan Syariah.
3.  Hambatan UMKM memperoleh pembiayaan  modal  kerja  dari  bank Syariah adalah disebabkan oleh birokrasi  perizinan  yang  rumit  serta
SOP  bank  Syariah  yang  sulit  untuk
dipenuhi oleh
UMKM sebagai persyaratan  untuk  dapat  mengajukan permohonan  pembiayaan  modal  kerja selain  dari  pada  perizinan  juga  adalah legalitas  usaha  dan  juga  UMKM  mesti memiliki  agunan.Hal  tersebut  menjadi kendala  atau  hambatan  bagi  UMKM untuk  mengajukan  permohonan  dalam memperoleh  pembiayaan  modal  kerja pada perbankan Syariah, karena umumnya UMKM sangat jarang memiliki ijin usaha, NPWP serta agunan yang  merupakan  persyaratan  mutlak yang  harus  dipenuhi  untuk memperoleh pembiayaan modal kerja.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## B. Saran
1.  Peran  pemerintah  sangat  diharapkan
untuk menegakkan  Peraturan  peraturan yang mengatur pembiayaan modal kerja bagi  UMKM  seperti  Fatwa  DSN –
MUIyang  menjadi  landasan  hukum, dalam  menghimpun  dan  penyaluran dana.  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) Nomor  7/  46  /  PBI  /  2005  tentang  akad penghimpunan  dana  dan  penyaluran dana  bagi  bank  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip Syariah.  Peraturan  Pemerintah  No.  17 tahun  2013,  UU  No.  7 Tahun  1992,  UU No.10 tahun 1998 terakhir UU 21 tahun
2008 melengkapi UU terdahulu.
2.  Bank syariah diharapkan dapat
memberikan prioritas bagi UMKM
dengan meningkatkan pembiayaan UMKM  dengan  persyaratan  yang  dapat dipenuhi  oleh  UMKM  sesuai  dengan ketentuan peraturan
perundang-
undangan.
3.  Untuk  mengatasi  hambatan-hambatan
dalam  pelaksanaan  pembiayaan  modal kerja  UMKM  pada  perbankan  Syariah dikota  Medan  maka  perbankan  Syariah perlu melakukan,
antara lain
yaitu:Memberikan  kemudahan  akses pembiayaan  modal  kerja,  membuat program Partnership atau  pendamping pada  UMKM,  membuat  kebijakan  yang pro  terhadap  bank  Syariah  serta meningkatkan peran bank syariah sebagai  mitra  kerja  sektor  UMKM, artinya  tidak  hanya  membantu  dalam
hal  pembiayaan modal  saja tetapi  Bank Syariah  turut  serta  membantu  untuk memajukan UMKM dalam
meningkatkan pendapatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  BUKU
Adam  PanjiNurhasanah  Neneng,  2017. Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi , Sinar Grafika, Jakarta
Apeldorn Van L.J, 1978. Pengantar Ilmu Hukum ,
Jakarta, Pradnya Paramita Asshiddiqi  Jimly,  1994. gagasan  Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya  Di  Indonesia, Ictiar Baru Van hoeve, Jakarta
Anwar  Syarifuddin,  2003. Metode  Penelitian , Yogyakarta: Pustaka Belajar
Arifin  Zainul,  2002. Dasar-Dasar  Manajemen Bank Syariah , Jakarta: Tazkia Institute
Ascarya, 2007. Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
Antonio  Syafii  Muhammad,  2001. Bank  Syariah dari  Teori  ke  Praktik, Jakarta:  Gema Insani Press
_____________  2001. Bank  Syariah  dari  Teori ke  Praktik, Jakarta:  Gema  Insani Press, Abdullah Faizal, 2003. Manajemen PerbankanTeknik Analisa Kinerja Keuangan Bank, Universitas Muhammadiyah Malang
Ali Zainuddin, 2007. Hukum Perbankan Syariah , Jakarta: Sinar Grafika
Al,  et.  Rivai  Veithzal,  2010. Islamic  Banking: Sebuah  Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi , Jakarta: PT. Bumi Aksara
Bugin,  Burhan,  2008. Metodologi  Penelitian Kualitatif ,  Jakarta:  PT.Raja  Grafindo Persada
Djauhari  Ahmad,  1990. Kajian  Teori  Welfare
State  Dalam  Perspektif  Islam  dan Barat , Jakarta _____________,2002. Lembaga Perekonomian  Umat Jakarta:  PT. Raja GrafindoPersada
Dkk Wibowo Edy, 2005. Mengapa Memilih Bank Syariah Bogor: Ghalia Indonesia

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dewi  Gemala,  2007. Aspek-Aspek  Hukum Dalam  Perbankan  dan  Perasuransian Syariah, Jakarta: Kencana
Friedman  M.  Lawrence,  1990. Teori  dan  Filsafat Hukum,  susunan  1 . Telaah  Keritis Atas  Teori  Hukum ,  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo ______________, 2011. Hukum Amerika Sebuah  Pengantar ,  Jakarta:  Tata Nusa
_______________, the legal sistem: a sosialscience  perspektif ,  Russeli  sage foundation, New York: 197
______________, 2011. Sistem Hukum Persefektif  Ilmu  Sosial, Bandung: Nusa Media Ekotama  Suryono,  2011. Cara  Gampang  Bikin Standard  Operating  Procedure  agar Roda Usaha Lebih Tertata , Yogyakarta: Media Pressindo Persada,
Hakim Rusman, 2010. Break Through: Bisnis itu Permainan,  Bukan  Ilmu  Pengetahuan , Jakarta: PT Gramedia
Husein  Umar,2013. Metode  Penelitian  untuk Skripsi dan Tesis , Jakarta: Rajawali
Ibrahim  Johnny,  2013. Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang: Bayumedia
Kelsen  Hans,  2010. Pengantar  Teori  Hukum Murni , Bandung: Nusa Media
Kasmir,  2004. Bank  dan  Lembaga  Keuangan
Lainnya , Jakarta: Raja Grafindo Persada
_____,  2002. Manajemen  Perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
_____,  2012. Analisis  Laporan  Keuangan , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Karim  A.  adiwarman,  2004. Bank  Islam  Analisis Fiqh dan Keuangan , Jakarta: PT. Raja Grafindo
Kansil  T.S.  Christine,  Kansil  T.S.C,  1992. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata
Hukum  Indonesia  jilid  I ,  Jakarta:  Balai
Pustaka Kartawan,  2011. Kewirausahaan  untuk  Para Calon Entrepreneur, Bandung: Guardaya Intimarta Kasmir, 2013. Bank dan Lembaga Keuangan
Lainnya , Jakarta: PT.  RajaGrafindo Persada
Kartasasmita Ginanjar,1997. Peran Pelaku Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila , disampaikan pada Rapat
Kerja BP 7 Pusat, Jakarta
Kanaidi, 2015. koperasi dan umkm , Bandung- Sarijadi Magnar Kuntana dan Manan Bagir, 1997. Beberapa  Masalah  Hukum  Tata
Negara  Indonesia, Bandung:  PT. Alumni.
Muhadzir  Noeng,  1996. Metodologi  Penelitian Kualitatif , Yogyakarta: Rakesarasin
Muljono, 1996. Teknik Pengawasan
Pembiayaan , Jakarta: Bumi Aksara
Marzuki  Mahfud  Peter,  2011. Metode  Penelitian Hukum cetakan  ke-  11,  Jakarta: Kencana
M.  Pawit  Yusuf,  1995. Pedoman  praktis  mencari informasi. Bandung:PT Remaja Rosdakarya
Mertokusumo  Sudikno,  1999. Mengenal  Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty
Munawwir,  2004. Analisis  Laporan  Keuangan , Edkeempat  cetakan  keempat  belas, Yogyakarta: Liberty
Muhammad,  2005. Manajemen  Bank  Syariah , Yogyakarta: Ekonisia
_________,  2011. Manajemen  Bank  Syariah ,
Ed  Revisi  kedua,  Yogyakarta:  UUP STIM YKPN
_________,  2019. Manajemen  Pembiayaan Mudhorabah ,  Bandung  PT:  Remaja
Rosdakarya

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Nasution Johan Bahder, 2008. Metode Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Bandung:
Mandar Maju. __________,  2004.Mengkaji  Ulang  Hukum sebagai Landasan Pembangunan
Ekonomi ”,  Orasi  Ilmiah  Pengukuhan
Sebagai  Guru  Besar  pada  Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Nikensari  Indah  Sri,  2012. Perbankan  Syariah (Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya) ,Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra
Praja  S.  Juhaya,  2014. Teori  Hukum  dan Aplikasinya ,  Bandung:  CV  Pustaka
Setia, Cetakan kedua
Permana  Putera  Erwin  dan  Sumantri  Agus Bambang, 2017. Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Perkembangan, Teori,
Praktik  dan  Strategi ,  Kediri:  FE
Universitas Nusantara PGRI
Ranggawidjaja  Rosjidi,  1998. Pengantar  Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Bandung: Mandar Maju
Raharjo Satjipto, 2003. Liberalisme, Kapitalisme, dan  Hukum  Indonesia  dalam  buku, Sisi-sisi  lain  dari  Hukum  Di  Indonesia ,
Jakarta: Penerbit, Buku Kompas
Rivai  Veitz,  2010.  Islamic  Banking  ( Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi ) Jakarta:Sinar Grafika Offset
Ridwan  Muhammad,2004. Manajemen  Baitul Maal  Wa  Tamwil” Yogyakarta:  UII

## PRESS
Ridwan  Muhammad,2004. Manajemen  Baitul Maal  Wa  Tam wil” Yogyakarta:  UII

## PRESS
Ryanto Bambang, 2008. Dasar-Dasar
Pembelajaran Perusahaaan , Ed keempat cetakan kedelapan, Yogyakarta: BPFE
Syarif  Amiroeddin,  1997. Perundang-undangan: dasar,  jenis  dan  Teknik  membuatnya, Jakarta: PT. Rineka Cipta
Soekanto  Soerjono,  1996. Pengantar  Penelitian
Hukum , UI Press Jakarta.
__________, 1996. Pengantar Teori Mikroekonomi , edisi ke 2, Jakarta: PT. Grafindo Persada __________, 1996 .Pengantar Penenlitian Hukum , Jakarta: UI Press Supomo,Bambang,  Indriantoro,  Nur,  2013. Metodologi  Penelitian  Bisnis  Untuk Akuntansi dan Manajemen , Yogyakarta: BPFE
Sugiono,  2009. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , Bandung: Afabeta
Soekanto  Soerjono  dan  Srimamudji,  2001. Penelitian  Hukum  Normatif ,  Ind-Hillco, Jakarta
Sjadeini  Remy  Sutan,  2007. Perbankan  Islam , Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti
Sukirno Sadono, 2004. Pengantar Teori
Makroekonomi ,  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada SupraptiL,  2005. Teknologi  Pengolahan  Pangan Tepung Tapioka dan Pemanfaatannya .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Sudarsono  Heri,  2003. Bank  dan  Lembaga Keuangan Syariah , Yogyakarta: Adipura Toneko  B.  Soleman,  1993. Pokok-pokok  Study Hukum dalam Masyarakat, RajaGrafindo, Jakarta Tambunan M. Rudi, 2013. Pedoman Penyusunan Standart Operating Prosedures  (SOP ),  Jakarta:  Maistas Publishing
__________,2009. UMKM diIndonesia, Bogor: Ghalia Indonesia Tantric Francis dan Abdullah Thamrin, 2014. Bank  dan  Lembaga  Keuangan , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Utomo Budi dan Umam Khotibul, 2018. Perbankan  Syariah  dasar-dasar dan dinamika perkembangan di Indonesia ,Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Zainuddin & Amiruddin, 2004. Pengantar Metode penelitian  hukum ,  Jakarta:PT.  Raja
Grafindo Persada

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
_________Isamic Banking (Sebuah Teori,
Konsep  dan  Aplikasi) Jakarta:  Sinar
Grafika Offset
Zainuddin dan Amiruddin, 2004. Pengantar Metode penelitian hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

## B.  PERUNDANG-UNDANGAN

## UUD 1945 Tentang Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial
UU  No  20  Tahun  2008  Tentang  Usah  Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)
UU No 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil
UU  No  9  Tahun  1995  Tentang  Usaha  Kecil Menengah
UU  No  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan
Syariah

## C.  JURNAL, KARYA ILMIAH, ARTIKEL
Abdullah  Abidin, Pengembangan  usaha  mikro kecil  dan  menengah  (UMKM)  sebagai
kekuatan strategis dalam mempercepat pembangunan daerah . Alamsyah,  H. Perkembangan  dan  prospek perbankan syariah Indonesia: Tantangan  dalam  menyongsong  MEA
2015. Makalah  disampaikan  pada
Ceramah  Ilmiah  Ikatan  AhliEkonomi
Islam  (IAEI),  Milad  ke-18  IAEI,  (13
April 2012) , 2012
Amanah,  N. Bank  Syariah  dan  UMKM  Dalam Menggerakan  Roda  Perekonomian Indonesia : Suatu  Kajian  Literatur. Assets : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 2 (1), 48-58, 2012
Dhaniswara K. Harjono, Jurnal Hukum no. 4 vol. 18 oktober 2011.
Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam  Penguatan  Ekonomi  LKM  dan
UMKM , jurnal conomica Volume
IV/Edisi 2/November 2013
Kara,  M. Kontribusi      Pembiayaan  Perbankan Syariah Terhadap Usaha, Mikro, Kecil, dan  Menengah.Jurnal  Ahkam ,  13
(2),2013
Kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan
Menengah  Republik  Indonesia, Peran Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional , Surabaya, 2005.
Mochammad Bakri, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum , Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, hal.15
Nurul  Azizah,
Tugas  Akhir  dengan  Judul
“Impelentasi  5C  Pada  Pembiayaan
Murabahah di KJKS BMT El
Amanah” ,2015. Syukron, A. Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia . Economi: Journal of Economic and Islamic Law , 3 (2),
pp.28-53, 2013
Suryani, Sistem  Perbankan  Islam  di  Indonesia: Sejarah  dan  ProspekPengembangan,
Muqtasid,  Volume  2  Nomor  1,  Juli 2012
Y. Sri Susilo, Peran UMKM dalam Meningkatkan perekonomian, Buletin Ekonomi Vol. 8, Agustus 2010. Yogi P. Ading, 2020. Jabatan Analis Pembiayaan, wawancara pribadi, Medan, 23 Nopember

## D.  INTERNET
http: //www.jurnas.com/halaman /15/2012-06-30 /
https://business- law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum- normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/
http://www.bankindonesia.com/halaman/17/201 7-05-02/ Nadia Meutia http :// galeriukm.web.id/news/criteria

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
-usaha-mikro-kecil-dan-
menengah Crayonpedia, Pelaku-Pelaku  Ekonomi  Dalam Sistem Perekonomian Indonesia ,
http://www.crayonpedia.org/mw/ BSE;
https://www.mandirisyariah.co.id/business- banking/small- banking/pembiayaan-modal- kerja
Lihat website www.bppt-pemkomedan.info
http:www.kajianpustaka.com/2020/01/usaha- mikro-kecil-dan-menengah. html#1x22, http:www.kajianpustaka.com/2020/01/usaha- mikro-kecil-dan menengah. html# 1x22,
Statistik  Perbankan  Syariah: Sharia  Banking Statistics, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Agustus
2019, www.ojk.go.id