e-ISSN 2621-6159

## KEDUDUKAN DISSENTING OPINION DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Putusan Pengadilan Tipikor Nomor:04/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI)
Oleh

## Dewi Ratnasari Rustam
Mahasiswa Pascasarjana Magister HukumUniversitas Airlangga

## ABSTRACT
Dissenting opinion is the difference of opinion between the Tribunal judges who handle certain a matter  with other judges of the Tribunal dealing with certain cases. Dissenting opinion does not have the force of law because it cannot be the Foundation for the inception of the award. Dissenting opinion itself is an aspect of the law that need  to  be  examined  in  order  to  prevent  the  formation  of  false  opinion  among the  public.  So,  nowadays have started to formed the perception that dissenting opinion was an engineering law, instead of enforcing the rule of law but rather media that gave the opportunity for the defendant in corruption regardless of criminal trapping; but  on  the  other  hand  is  a  form  of  difference  of  opinion  and  the  independence  of  the  judges  as  the  metre  is guaranteed by the provisions of the law; that the importance of dissenting opinion in the Court ruling was the judge's opinion be weighted, in an attempt of law appeal or cassation; as an indicator to determine the career judge, as an attempt to avoid the practice of corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and the judicial mafia; as a  real  step  towards  the  transparency  of  judicial  democratization;  the  judiciary;  and  kemandiarian  the  judge require the freedom of speech.
Keywords: Dissenting Opinion, The Crime Of Corruption

## A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum, di dalam Pasal 1 ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  hasil  perubahan;  menyebutkan  bahwa  Indonesia  adalah  negara hukum.  Hukum  sebagai  sebagai  dasar  pemerintah  untuk  menjalankan  pemerintahan  dan  untuk membatasi  kekuasaan  pemerintahan.  Kepentingan  individu,  masyarakat  dan  negara  terus berkembang dinamis sesuai dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi. Perubahan masyarakat yang dinamis ini perlu diatur di dalam hukum. Proses pembuatan hukum harus mendasarkan pada nilai-nilai atau jiwa bangsa, sehingga tidak bisa langsung diterima konsep hukum yang berasal dari luar.  Jati  diri  bangsa  inilah  yang  merupakan  filter  masuknya  nilai-nilai  dari  bangsa  lain  (Teguh Prasetyo: 2010). Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi.  Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip  negara  hukum  adalah  adanya  jaminan  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang
e-ISSN 2621-6159
merdeka,  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  lainnya  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kekuasaan  Kehakiman  menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  yang  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan  peradilan  di  bawahnya,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi.    Berkaitan  dengan kemandirian  kekuasaan  kehakiman,  hal  tersebut  telah  diatur  secara  konstitusional  dalam penjelasan  Pasal  24  dan  25  Undang-Undang  Dasar  1945,  dengan  tegas  disebutkan  bahwa „Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.  Berhubung  dengan  itu,  harus  diadakan  jaminan  dalam  undang-undang  tentang kedudukan para hakim.“
Sejalan  dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  tersebut  adalah  Tap  MPR  Nomor III/MPR/1978,  Pasal  11  ayat  (1)  menyebutkan  „Mahkamah  Agung  adalah  Badan  yang melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya  terlepas  dari  pengaruh kekuasaan  pemerintah“.  Bila  ditelusuri  lebih  lanjut,  tentang  kekuasan  kehakiman  yang  merdeka dalam  arti  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  pemerintah,  ditegaskan  kembali  dalam  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  maupun  dalam  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan :
Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia“.
Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memuat keterangan lebih yang tegas  tentang  adanya  kemerdekaan  badan-badan  peradilan.  Dikatakan  bahwa,  „kekuasaan kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945“.
Kedudukan kekuasaan kehakiman seperti terurai di atas, juga berlaku terhadap Mahkamah Agung. Hal itu diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi sebagai „Mahkamah  Agung  adalah  Pengadilan  Negara  tertinggi  dari  semua  lingkungan  peradilan,  yang
e-ISSN 2621-6159
dalam  melaksanakan  tugasnya  terlepas  dari  pengaruh  pemerintah  dan  pengaruh-pengaruh lainnya“.
Uraian di atas menunjukkan bahwa baik secara konstitusional maupun berdasarkan hukum positif yang berlaku, terdapat jaminan yang kuat terhadap kedudukan kekuasaan kehakiman pada umumnya dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Seiring dengan perkembangan zaman, di mana muncul banyak kasus-kasus yang menuntut kecermatan dari para hakim dalam memutus perkara maka di Indonesia diterapkan juga dissenting opinion tersebut. Selain itu penerapan dissenting opinion tersebut juga dilatarbelakangi oleh sebuah pemikiran sederhana yang menyatakan bahwa sebuah putusan baru bisa disebut adil apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka dan jujur  dengan  menggunakan  pertimbangan  hukum,  sampai  dihasilkan  satu  putusan  yang  bersifat kolektif.
Di  Indonesia  istilah dissenting  opinion mulai  mencuat  dikarenakan  kasus-kasus  korupsi yang  ditangani  oleh  Mahkamah  Agung.  Salah  satu  perubahan  yang  sangat  mendasar  dalam  revisi undang-undang kekuasaan kehakiman adalah ketentuan pengaturan lembaga perbedaan pendapat yang sangat berlainan dengan ketentuan dalam perundangan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  disebutkan  bahwa  dalam  sidang permusyawaratan,  setiap  hakim  wajib  menyampaikan  pertimbangan  atau  pendapat  tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Ketentuan  ini  selanajutnya  menyebutkan bahwa  jika dalam sidang permusyawaratan  tidak  dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
Keharusan majelis hakim untuk memuat pendapat hakim yang berbeda dalam putusan juga diatur  telah  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2005  tentang  Mahkamah  Agung  yaitu  pada Pasal 30 ayat (2) yang menetapkan bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan setiap hakim Agung  wajib  menyampaikan  pertimbangan  atau  pendapat  tertulis  terhadap  perkara  yang  sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
Selanjutnya  pada  ayat  (3)  ditambahkan  bahwa,  dalam  hal  musyawarah  tidak  dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Dalam hal musyawarah tentang  putusan  yang  akan  dijatuhkan,  ada  beberapa  pilihan:(1)  mereka  sepakat  untuk menjatuhkan  putusan;  (2)  apabila  musyawarah  tidak  disepakati,  maka  dilakukan  voting;  dan  (3)
e-ISSN 2621-6159
juga  harus  dimuat  dalam  pertimbangan  putusan,  pendapat  dari  hakim  yang  tidak  sependapat disebut dissenting opinion (Eman Ramelan:2010).
Namun  demikian,  terjadi  perbedaan  dalam  penerapan dissenting  opinion pada  lembaga- lembaga  yudikatif,  khususnya  dalam  hal  model  pencantuman dissenting  opinion itu  sendiri. Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada Pengadilan Niaga dan pada Mahkamah Konstitusi :(1) Pada  Pengadilan  Niaga,  model  pencantuman dissenting  opinion terpisah  dari  putusan;  (2)  Pada Mahkamah Konstitusi, dissenting opinion merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
Sehubungan  dengan  penjatuhan  putusan  hakim  yang  berkaitan  dengan dissenting  opinion yang sering menjadi perdebatan para hakim adalah masalah korupsi. Achmad Zainuri (2017:  15) mengungkapkan  bahwa  korupsi  di  negeri  ini  telah  merambah  di  semua  lini  bagaikan  gurita. Penyimpangan  ini  bukan  saja  merasuki  kawasan  yang  sudah  dipersepsi  publik  sebagai  sarang korupsi, tetapi juga menyusuri lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa di sana ada korupsi. Demikian juga Marwan Effendy (2007: 1), mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya semakin ditindas makin meluas, bahkan perkembangannya terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  baik  dalam  jumlah  kasus,  jumlah  kerugian  negara  maupun kualitasnya. Akhir-akhir ini tampak makin terpola dan sistematis, lingkupnya juga telah menyentuh keseluruh  aspek  kehidupan  masyarakat  dan  lintas  batas  negara.  Atas  dasar  hal  tersebut,  korupsi secara  nasional  disepakati  tidak  saja  sebagai extra  ordinary  crime ,  tetapi  juga  sebagai  kejahatan transnasional.
Berkaiatan dengan penerapan dissenting opinion dalam penjatuhan putusan perkara dalam tindak pidana korupsi, yang mengadili terdakwa Dr. H. Buhari Matta,S.E.M.Si. selaku Bupati Kolaka, telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana  diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  Jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  perubahan  atas atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 (1) ke-1 KUHP.
Selain  itu  Jaksa  Penuntut  Umum  menerapkan  dakwaan  berlapis  dengan  menerapkan dakwaan  Subsidair  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  3  Jo  Pasal  18  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
e-ISSN 2621-6159
Berdasarkan  kasus  posisi  yang  telah  diajukan,  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  tuntutan pidananya  antara  lain;  menuntut  agar  hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  memutus dengan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).  Di pihak lain, Penasihat hukum terdakwa dalam Pleidoinya  mengajukan  agar  terdakwa  dinyatakan  tidak  terbukti  bersalah  dan  membebaskan terdakwa dari seluruh surat dakwaan.
Selanjutnya, Judex  factie dalam  ratio  decidendinya,  berdasarkan  fakta  hukum  yang terungkap di persidangan menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  secara  bersama-sama  sebagaimana  dalam  dakwaan primer, dan menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Berkaitan  dengan  uraian  pendahuluan  di  atas,  maka  tulisan  ini  difokuskan  untuk  mengkaji penjatuhan putusan hakim di mana terjadi dissenting opinion para hakim, hakim anggota 2 berbeda pendapat  dengan  dua  orang  hakim  lainnya,  maka  isu  hukum  dan  permasalahan  yang  perlu dikemukakan adalah (1) Apakah dissenting opinion mempunyai kekuatan mengikat ( legal binding ) dalam  penjatuhan  putusan  hakim,  dan  (2)  Apakah dissenting  opinion dapat  digunakan  dalam penjatuhan Putusan Pengadilan.  Jenis penelitian ini adalah normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Konsep Dasar Dissenting Opinion
Dalam Blacks  Law  Dictionary“.explisicit  disagreement  of  one  or  more  judges  of  a  with  the decicion  passed  by  the  majority  upon  a  case  before  them…” ( Didik  Endro  Purwoleksono,  2010: 13) Historisnya,  lembaga  perbedaan  pendapat  ( dissenting  opinion )  terutama  dianut  di  negara- negara  Anglosaxson  yang  menggunakan common  law  system ,  dan  dapat  dikatakan  merupakan konsekuensi  dari  dianutnya system  common  law itu  di  negara-negara  tersebut.  Di  negara-negara yang  menganut  sistem  hukum  ini,  hakim  sebagai  pelaksana  hukum,  ia  juga  pembentuk  hukum ( judge made law ). Peranan hakim (pengadilan) sangat penting dalam pembentukan hukum, karena dalam system ini prinsipnya yaitu common law adalah “ the law that develops and derives thtough judicial decision ” ( Black Henry Campbell, 2011: 73) .
Pada  hakekatnya dissenting  opinion adalah  merupakan  perbedaan  pendapat  yang  terjadi antara majelis hakim yang menangani suatu perkara tertentu dengan majelis hakim lainnya yang
e-ISSN 2621-6159
menangani kasus tertentu lainya. Majelis hakim yang menangani suatu perkara menurut kebiasaan dalam hukum acara berjumlah tiga orang, dari ketiga orang hakim majelis hakim ini apabila dalam musyawarah  menjelang  pengambilan  putusan  terdapat  perbedaan  pendapat  diantara  satu  sama lain  maka  putusan  akan  diambil  dengan  jalan  voting  atau  kalau  hal  ini  tidak  memungkinkan, pendapat  hakim  yang  paling  menguntungkan  bagi  terdakwa  yang  akan  dipakai  dalam  putusan. Sedangkan  bagi  hakim  anggota  yang  kalah  suara  dalam  menentukan  putusan,  harus  menerima pendapat  mayoritas  majelis  hakim  dan  dapat  menuliskan  pendapatnya  yang  berbeda  dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri dan bersifat rahasia.

## 2. Konsep Pemidanaan
Secara dogmatis ( Dwidja Priyatno, 2006: 45) dapat dikatakan bahwa di dalam hukum pidana terdapat  tiga  permasalahan pokok,  yaitu  (1)  perbuatan  yang dilarang,  (2)  orang  yang  melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan (3) pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu. Sejalan dengan itu, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu (1) sifat melawan hukum; (2) kesalahan dan (3) pidana.
Ciri  khas  hukum  pidana,  yang  membedakan  dengan  hukum  yang  lain  ialah  adanya sanksi yang  berupa  pidana.  Pidana  itu  sendiri  dari  pelbagai  pandangan  para  pakar  merupakan  suatu nespatapa,  derita,  ketidakenakan,  ketidaknyamanan,  pengekangan  hak-hak  seseorang,  yang dijatuhkan  oleh  hakim  kepada  seseorang  yang  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah melakukan  tindak  pidana.  Hukum  pidana  sengaja  memberikan  penderitaan  dalam mempertahankan yang diakui dalam hukum ( Didik Endro Purwoleksono, 2010: 13) .
Lebih lanjut ditegaskan ( Didik Endro Purwoleksono, 2010: 22) , bahwa fungsi hukum pidana itu sendiri adalah melindungi kepentingan hukum, baik kepentingan hukum orang, warga masyarakat maupun negara dari rongrongan atau pelanggaran atau perkosaan oleh siapapun. Disisi lain, fungsi hukum  pidana  melalui  pengaturan  sanksi  pidana  dalam  undang-undang  ada  dua  fungsi  yaitu  (1) ultimum  remedium yang  diletakkan  atau  diposisikan  sebagai  sanksi  terakhir  dan  (2) primum remedium yang diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi yang utama.
Penjatuhan  pidana  dan  pemidanaan  dapat  dikatakan  cermin  peradilan  pidana.  Apabila proses peradilan pidana yang berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai dengan asas peradilan, niscaya peradilan dinilai baik, tetapi apabila sebaliknya tentu saja dinilai sebaliknya pula bahkan  dapat  di  cap  sebagai  kemerosotan  kewibawaan  hukum.  Walaupun  undang-undang
e-ISSN 2621-6159
mengatur persamaan semua orang dihadapan hukum ( equality before the law ), sebagaimana diatur dalam  peraturan  perundang-undangan,  namun  berdasarkan  undang-undang  itu  pula  terdapat pengecualian, yaitu tiada undang-undang tanpa pengecualian.
Pemidanaan  mempunyai  beberapa  tujuan  yang  dapat  diklasifikasikan  berdasarkan  teori- teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan yang dapat dilihat dari beberapa pandangan.
Herbert  L.  Packer,  (2005:10)  menyatakan  bahwa  ada  dua  pandangan  konseptual  yang masing-masing  mempunyai  implikasi  moral  yang  berbeda  satu  sama  lain,  yakni  pandangan retributif  dan  pandangan  utilitarian.    Pandangan  retributif  mengandaikan  pemidanaan  sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing.
Pandangan  utilitarian  melihat  pemidanaan  dari  segi  manfaat  dan  kegunaannya    di  mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu  pihak,  pemidanaan  dimaksudkan  untuk  memperbaiki  sikap  atau  tingkah  laku  terpidana  dan dipihak  lain  pemidanaan  itu  juga  dimaksudkan  untuk  mencegah  orang  lain  dari  kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan.
Muladi,  membagi  teori-teori  tentang  tujuan  pemidanaan  menjadi  tiga  kelompok  yakni:  1) teori absolut; 2) teori teleologis; dan 3) teori retributif teleologis. Sedangkan Bambang Poernomo dan van Bemmelen juga menyatakan ada tiga teori pemidanaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi, yakni teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan ( Bambang Poernomo, 1986: 27) .
Demikian  juga  Widodo  (2009:70)  mengemukakan  tiga  macam  teori  tujuan  pemidanaan yaitu  teori  absolut,  teori  relatif  dan  teori  gabungan.  Teori  tersebut  mengkaji  tentang  alasan penjatuhan pidana.
Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori  ini  mengedepankan  bahwa  sanksi  dalam  hukum  pidana  dijatuhkan  semata-mata  karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu  pembalasan  kepada  orang  yang  melakukan  kejahatan  sehingga  sanksi  bertujuan  untuk memuaskan tuntutan keadilan.
e-ISSN 2621-6159
Teori  teleologis  (tujuan)  memandang  bahwa  pemidanaan  bukan  sebagai  pembalasan  atas kesalahan  pelaku  tetapi  sarana  mencapai  tujuan  yang  bermanfaat  untuk  melindungi  masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.
Berdasarkan  teori  tersebut  muncul  tujuan  pemidanaan  sebagai  sarana  pencegahan,  baik pencegahan  khusus  yang  ditujukan  kepada  pelaku,  maupun  pencegahan  umum  yang  ditujukan kepada  masyarakat.  Teori  relatif  berasas  pada  tiga  tujuan  utama  pemidanaan  yaitu  preventif, detterence, dan  reformatif.  Tujuan  preventif  untuk  melindung  masyarakat  dengan  menempatkan pelaku  kejahatan  terpisah  dari  masyarakat.  Tujuan  menakuti  (untuk  menimbulkan  rasa  takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang).
Teori  retributif  teleologis  memandang  bahwa  tujuan  pemidanaan  bersifat  plural,  karena menggabungkan  antara  prinsi-prinsip  teleologis  (tujuan)  dan  retributif  sebagai  satu  kesatuan. Teori  ini  juga  sering  dikenal  sebagai  teori  integratif  atau  juga  teori  paduan.  Teori  ini  bercorak ganda,  di  mana  pemidanaan  mengandung  karakter  retributif  sejauh  pemidanaan  dilihat  sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada  ide  bahwa  tujuan  kritik  moral  tersebut  ialah  suatu  reformasi  atau  perubahan  perilaku terpidana  dikemudian  hari.  Pandangan  teori  ini  menganjurkan  adanya  kemungkinan  untuk mengadakan  artikulasi  terhadap  teori  pemidanaan  yang  mengintegrasikan  beberapa  fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang semuanya  dilihat  sebagai  sarana  yang  harus  dicapai  oleh  suatu  rencana  pemidanaan.  Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah: a) pencegahan umum dan khusus; b) perlindungan masyarakat; c) memelihara solidaritas masyarakat; dan d) pengimbalan/ pengimbangan.
Perkembangan teori pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori  pemidanaan  yang  bertujuan  rehabilitasi  telah  dikritik  karena  didasarkan  pada  keyakinan bahwa  tujuan  rehabilitasi  tidak  dapat  berjalan.  Pada  tahun  1970an  telah  terdengar  tekanan- tekanan  bahwa treatment terhadap rehabilitasi  tidak  berhasil  serta  indeterminate sentence tidak diberikan dengan tepat tanpa gais-garis pedoman (Sholehuddin, 2003:61).
Lebih  lanjut    dikemukan  bahwa  terhadap  tekanan  atas  tujuan  rehabilitasi  lahir  “Model Keadilan”  sebagai  justifikasi  modern  untuk  pemidanaan  yang  dikemukakan  oleh  Se  Situs  Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (just
e-ISSN 2621-6159
disert  model) yang  didasarkan  pada  dua  teori  tentang  tujuan  pemidanaan,  yaitu  pencegahan ( prevention ) dan retribusi ( retribution ). Dasar retribusi dalam just disert model menganggap bahwa pelanggar  akan  diniliai  dengan  sanksi  yang  patut  diterima  oleh  mereka  mengingat  kejahatan- kejahatan  yang  telah  dilakukannya,  sanksi  yang  tepat  akan  mencegah  para  kriminal  untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.
Memperhatikan  beberapa  teori  klasik  tentang  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  yang dikemukakan oleh para pakar, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana lebih banyak ditujukan untuk  “kepentingan”  pelaku.  Dengan  kata  lain,  tujuan  pemidanaan  hanya  dimaksudkan  untuk mengubah  perilaku  dari  pelaku  kejahatan,  agar  pelaku  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya, sedangkan kepentingan korban sama sekali diabaikan.

## 3. Konsep Tindak Pidana Korupsi
Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul  dan  berkembang  demikian  masif  di  suatu  negara.  Ada  yang  menyatakan  bahwa korupsi ibarat penyakit ‘kanker ganas’ yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti  perekonomian  sebuah  negara  secara  perlahan,  namun  pasti.  Penyakit  ini menempel  pada  semua  aspek  bidang  kehidupan  masyarakat  sehingga  sangat  sulit  untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat.
Berbagai  definisi  yang  menjelaskan  dan  menjabarkan  makna  korupsi  dapat  ditemukan, dengan penekanan pada studi masing-masing individu makna korupsi menjadi bermakna luas dan tidak hanya dari satu perspektif saja. Setiap orang memaknai korupsi, namun satu kata kunci yang bisa menyatukan berbagai macam definisi itu adalah bahwa korupsi adalah perbuatan tercela  dan harus diberantas.
Korupsi  berasal  dari  kata  latin  “ Corruptio atau Corruptus” yang  berarti  kebobrokan  atau kerusakan. Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis “ Coruption ”, dalam bahasa Belanda “ corruptie ”  dan  selanjutnya  diterjemahkan  ke  dalam      bahasa  Indonesia  dengan  sebutan  korupsi yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari  kesucian,  melanggar  norma-norma  agama,  mental  dan  hukum.  Demikian  juga  dalam Transparensy  International mendefinisikan  korupsi  sebagai  “menyalagunakan  kekuasaan  dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi ( Sukardi, 2009: 69) .
e-ISSN 2621-6159
Selanjutnya kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu,  disimpulkan  oleh  Poerwadarminta  dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  “korupsi  ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
4. Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi.
Isi Putusan :
1) Menyatakan  terdakwa  Dr.  H.  Buhari  Matta,  SE.,M.Sitelah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “korupsi secara bersama”.
2) Menjatuhkan  Pidana  terhadap terdakwa  Dr.  H.  Buhari  Matta,  SE.,M.SI;  dengan pidana  penjara selama  4  (empat)  tahun  6  (enam)  bulan  dan  pidana  denda  sebesar  Rp.  500.000.000,-  (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
Isi Perbedaan Pendapat ( Dissenting Opinion )
Pendapat  Hakim  Anggota  2  (dua)  Kusdarwanto  S.E.,S.H.,M.H  yang  melakukan dissenting opinion terhadap perkara Nomor 04/Pid.Tipikor/2013/ PN.Kdi, yang berpendapat bahwa  “Barang yang  berupa  Kadar  Nikel  Rendah  disebut  juga  ora  nikel  atau  pun low  grade  saprolite  ( LGS) sebanyak  222.000  WMT  (dua  ratus  dua  puluh  ribu  Weight  Metrich  Ton)  yang  terletak  di  Blok Pomalaa  PT.  Inco,  Tbk  dan  telah  diserahterimakan  oleh  PT.  Inco,  Tbk,  kepada  Bupati  Kepala Daerah Kabupaten Kolaka berupa Hak Pengolaan dan Pemanfaatannya pada Tanggal 25 Juni 2010; adalah  bukan  merupakan  milik  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kolaka,  dengan  pertimbangan sebagai berikut:
1) bahwa  sesuai  fakta  dipersidangan  dan  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  Clayton  Allen Weans  SH  (Presiden  Direktur  PT.Tbk)  Edi  Permadi  (Direktur  Eksternal  Relation  PT. Inco,Tbk  non  akta)  dan  Kuyung  Jaya  Andrawinata  (General  Manager  Pt.  Inco,  Tbk)  yang pada  pokoknya  menyatakan  PT.  Inco  Tbk.  adalah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang pertambangan berupa PMA (Penanaman Modal Asing) di mana saham terbesarnya dimiliki oleh Vale dari Negara Brasil;
2) bahwa  sesuai  fakta  di  persidangan  dan  berdasarkan  keterangan-keterangan    saksi-saksi Clayton  Allen  Weans  SH  (Presiden  Direktur  PT.Tbk)  Edi  Permadi  (Direktur  Eksternal Relation PT. Inco,Tbk non akta) dan Kuyung Jaya Andrawinata (General Manager Pt. Inco, Tbk) yang pada pokoknya menerangkan PT. Inco Tbk. berinvestasi di bidang pertambangan di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya antara PT. Inco, Tbk. dengan Pemerintah Republik
e-ISSN 2621-6159
Indonesia  dan  bekerjasama  dengan  PT.  Antam  sebagai  supliyer  Nikel  Mate  dengan  kadar diatas 2 % (dua persen);
3) bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi Clayton Allen Wenas, SH (Presiden Direktur PT.Inco,Tbk), Edi Permadi (Direktur Eksternal Relation PT.Inco,  Tbk  non  akta)  Ir.  Ishak  Nurdin,  M.si  (Kabid  Pertambangan  Umum  Kabupaten Kolaka),  yang  pada  pokoknya  menerangkan,  ore  nikel  adalah  merupakan  sisa  hasil produksi dari PT. Inco, Tbk. yang kadarnya di bawah yang disyaratkan oleh PT. Antam yang menumpuk di stockfile PT. Inco, Tbk dan sudah ada sejak lama;
4) bahwa sesuai Kontrak antara PT. Inco Tbk. dengan Pemeritah RI pembayaran Royalti untuk produk Nikel mate sudah dibayar lunas, sedangkan untuk bayaran royalty produk ora nikel tidak diatur dalam Kontrak Karya. Hal ini sesuai dengan keterangan Clayton Allaen Wenas, S.H. (Presiden Direktur PT.Inco,Tbk), Kuyung Jaya Andrawinata (General Manager PT.Inco, Tbk);
5) bahwa  sesuai  fakta  dipersidangan dan  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  Clayton Allaen Wenas,  SH  (Presiden  Direktur  PT.Inco,Tbk),  Kuyung  Jaya  Andrawinata  (General  Manager PT.Inco, Tbk) yang pada pokoknya menerangkan yang membayar Royalty ore Nikel adalah PT KMI untuk dan atas nama PT. Inco, Tbk. karena ora Nikel adalah PT. Inco, Tbk;
6) bahwa  menurut  Surat  Menteri  ESDM  No.  5824/30/SJH/2009  tanggal  21  Desember  2009, pada  pokoknya  menerangkan  royalty  harus  dibayar  terlebih  dahulu  sebelum  pengapalan dan  kalau  belum  dibayar  royaltynya  maka  ora  nikel  adalah  milik  negara,  sedangkan Menurut  Surat  Edaran    Menteri  ESDM  No.  32.E/35/DJB/2009  tangal  13  Oktober  2009 angka 2 (dua) pada pokoknya menjelaskan royalty yang dibayar 1 bulan setelah pengapalan dan  titik  jual  sebagai  dasar  perhitungan  iuran  produksi  harus  dilakukan  di  atas    kapal pengangkut/ free  on  board (FOB)  sehingga      terdapat  peraturan  yang  berbeda  tentang pembayaran royalty, hal ini sesuai dengan keterangan Ir Hakku Wahab, selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov.Sultra; selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi    Kuyung  Jaya  Andrawinata  (General  Manager  PT.Inco,  Tbk)  ,  Ahmad  Syafei (Asisten  2  Bidang  Ekonomi  Pemkab  Kolaka)  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa royalty baru dibayar setelah ora nikel dijual ;
Hakim  dalam  pertimbangannya  mengacu  pada      keterangan  saksi  Clayton  Allen  Wenas (Presiden Direktur PT. Inco, Tbk) dan Ir. Hakku Wahab (Kepala Dinas Energi dan Sumber
e-ISSN 2621-6159
Daya  Mineral  Dinas  Prov.Sultra)  pada  pokoknya  menerangkan  untuk  membayar  Royalty garus diketahui volumenya, kadarnya atau nilainya.
Menimbang, bahwa oleh karena nilai royalty ini harus pasti maka untuk dapat membayar royalty ini ore nikel ini harus diketahui kadar, volume dan harga jualnya. Sehingga menurut anggota majelis 2 (du), ore nikel ini baru dapat dibayar setelah dikapalkan dengan demikian penjual  dan  pembeli  dapat  mengetahui  terlebih  dahulu  tentang  kadar,  volume  dan  harga ore nikel yang dikapalkan dan pembayaran royalty tidak akan keliru;
7) bahwa sesuai fakta dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi  Clayton Allaen Wenas,  SH  (Presiden  Direktur  PT.  Inco,Tbk),  Kuyung  Jaya  Andrawinata  (General  Manager PT.  Inco,  Tbk),  Edi  Permadi  (Direktur  Eksternal  Relation  PT.  Inco,  Tbk  non  akta) menjelaskan  bahwa  ore  nikel  ini kalau  tidak  dimanfaatkan pihak  lain maka  akan ditanam kembali  (direklamasi)  oleh  PT.  Inco,  Tbk.  kalau  tidak  ditanam  kembali  atau  direklamasi maka  ora  nikel  itu  kalau  kena  air  akan  menjadi  asam  tambang  dan  dapat  mencemari lingkungan;
Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ore nikel atau nikel kadar rendah adalah merupakan salah satu hasil produksi tambang PT. Inco Tbk, yang mempunyai kadar  dibawah  yang  telah  ditentukan  oleh  PT.  Antam,  sehingga  tidak  dapat  dikelola  dan tidak dapat dimanfaatkan oleh PT, Inco Tbk, karena ore nikel ini hanyalah berupa sisa-sisa nikel  yang  ditumpuk  di stock  file PT  .Inco,  Tbk  dan  bukan  tambang  nikel  yang  posisinya masih  berada  di  dalam  perut  bumi  di  mana  untuk  mendapatkan  hasil  tambang  tersebut harus melalui proses penggalian terlebih dahulu;
8) bahwa  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral dan  Batubara,  Pasal  92  menyatakan  :  Pemegang  IUP  dan  IUPK  berhak  memiliki  mineral, termasuk mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran  eksplorasi  atau  Iuran  Produksi,  Kecuali  mineral  ikutan  radioaktiv,  dimana  PT.  Inco sudah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi.
Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ore nikel itu adalah milik PT.Inco,  Tbk,  hal  ini  diperkuat  dengan  keterangan  saksi-saksi  Clayton  Allaen  Wenas,  SH (Presiden  Direktur  PT.  Inco,Tbk),Kuyung  Jaya  Andrawinata  (General  Manager  PT.  Inco, Tbk), Edi Permadi (Direktur Eksternal Relation PT. Inco, Tbk non akta).
e-ISSN 2621-6159
bahwa PT.Inco, Tbk. melakukan serah terima ore nikel yang ditandatangani oleh presiden direktur  PT.  Inco,  Tbk  kepada  Dr.H.  Buhari  Matta  SE.,M.SI  selaku  Bupati  Kolaka    berupa pengeolaan  dan  pemanfaatan  ore    Nikel  berdasarkan  Surat  Naskah  Serah  Terima Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Nikel    Rendah  di  Block  Pomalaa  PT.  Inco  Tbk,  sebanyak 222.000  Wmt  (dua  ratus  dua  puluh  dua  ribu  weight  metric  ton)  dimana  pada  angka  5 disebutkan  “penyerahan  ini  adalah  bagian  dari  program Corporate  Social  Responsibility (CSR) pihak pertama (PT.Inco Tbk)”. Hal ini bersesuaian dengan keterangan

## Pertimbangan Hakim:
Menelaah  pertimbangan  hakimdalam  perkara  korupsi  sebagaimana  dikemukakan  di  atas, maka dapat diketahui dissenting opinion dalam perkara tindak pidana korupsi  terdakwaDr. Buhari Matta,S.E.,M.Si.    tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat  ( legal  binding )  dalam  penjatuhan  putusan hakim  terhadap Putusan  Pengadilan  TIPIKOR  Pada  Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Kendari  Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi.
Berangkat dari pemahaman yang sederhana, penulis mencoba melakukan reposisi terhadap persepsi  masyarakat  tentang  eksistensi dissenting  opinion dalam  skema  hukum  nasional.  Hal tersebut  dimaksudkan  untuk  menghindari  pemikiran  konstruktif  yang  disalah  artikan  sebagai sarana  penggelapan  hukum  dan  menjadikan  suatu  preseden  buruk  dalam  kerangka  sistem peradilan Indonesia.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  istilah dissenting  opinion mencuat  disebabkan  kasus-kasus korupsi  yang  ditangani  Mahkamah  Agung.  Pada  hal  sebenarnya dissenting  opinion tidak  harus didominasi oleh lingkup hukum pidana semata. Hal ini dikarenakan setiap manusia tidak luput dari silang pendapat. Bidang ilmu hukum
menyikapi  hal  silang  pendapat  sebagai  suatu  keadaan  yang  wajar  dikarenakan  suatu perbedaan  dipandang  sebagai  suatu  kultur  yang  telah  memasyarakat.  Perbedaan  lazimnya dikarenakan  pandangan,  kepentingan,  kehendak  ataupun  rasa  keadilan,  yang  tidak  jarang seseorang  atau  suatu  institusi  memperjuangkan  apa  yang  diyakininya  secara  maksimal.  Hukum menjembatani  upaya-upaya  perbedaan  pendapat  tersebut  dengan  maksud  dan  tujuan  agar  tidak tercipta deadlock , karena dikhawatirkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Berbagai  kasus-kasus  pidana  (korupsi)  yang  sampai  pada  tingkat  Mahkamah  Agung, perbandingan  antara  yang  dapat  dipidana  dengan  yang  tidak  dapat  dipidana  merupakan
e-ISSN 2621-6159
pemandangan yang masih memprihatinkan. Para koruptor yang jelas-jelas merugikan negara tetap dapat menikmati kehidupan layaknya orang yang tidak memiliki kesalahan apapun.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  bahasan  yang  telah  dikemukakan  di  atas  dapat  disimpulkan  sebagai  satu kesatuan pemikiran sebagai berikut:
1. bahwa dissenting opinion tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak menjadi landasan bagi  lahirnya  putusan. Dissenting  opinion itu  sendiri  merupakan  aspek  hukum  yang  perlu ditelaah guna mencegah terbentuknya opini yang keliru di kalangan masyarakat. Hal tersebut, dewasa  ini  sudah  mulai  terbentuk  persepsi  bahwa dissenting  opinion adalah  suatu  rekayasa hukum,  yang  bukannya  menegakkan  supremasi  hukum  tetapi  malah  media  yang  memberi kesempatan  bagi  para  terdakwa  korupsi  terlepas  dari  jeratan  pidana;  namun  disisi  lain perbedaan pendapat merupakan suatu bentuk dan para meter kemandirian hakim sebagaimana yang dijamin oleh ketentuan undang-undang;
2. bahwa  pentingnya dissenting  opinion dalam  putusan  pengadilan  adalah  dapat  diketahui pendapat  hakim  yang  berbobot,  dalam  upaya  hukum  banding  atau  kasasi;  sebagai  indikator untuk menentukan jenjang karir hakim, sebagai upaya untuk mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme  (KKN)  dan  mafia  peradilan;  sebagai  langkah  nyata  demokratisasi  peradilan; menuju transparansi peradilan; dan kemandiarian hakim memerlukan kebebasan berpendapat.

## Daftar Pustaka
Abidin,  Zainal,  et  al, Pemidanaan,  Pidana  dan  Tindakan  Dalam  Rancangan  KUHP  2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Elsam 2005
Adi, Kusno, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009
Effendy, Marwan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi , Lokakarya Anti Korupsi Bagi Jurnalis,
Surabaya, 2007
Krisnawati,  Dani,  dkk, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Khusus ,  Pena  Pundi  Aksara,  Jakarta, 2006,
Purwoleksono,  Didik  Endro, Kebijakan  Hukum  Pidana, Program  Magister  Ilmu  Hukum Unair, tnp, Surabaya, 2010
e-ISSN 2621-6159
Poernomo,  Bambang ,  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Dengan  Sistem  Pemasyarakatan ,  Liberty Yogyakarta, 1986
Prasetyo, Teguh, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , Nusa Media, Bandung, 2010
Priyatno, Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara DiIndonesia , Refika Aditama, Bandung, 2006
Ramelan, Eman, Sistem Peradilan Indonesia , tnp., Surabaya, 2010
Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
Sukardi, Penyidikan Tindak Pidana Tertentu , Restu Agung, Jakarta, 2009
Wijayanta,  Tata.  dan  Hery  Firmansyah, Perbedaan  Pendapat  Dalam  Putusan  Pengadilan,

## Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011
Widodo, Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial Dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009