## Pemberdayaan Komunitas Desa Tradisional Cireundeu Melalui Kemitraan Corporate Social Responsibility (CSR)

## Gandhi Pharmacista
Fakultas Hukum Universitas Pasundang Bandung, Jawa Barat, Indonesia Email: gandhi.pharmacista@unpas.ac.id
Abstrak. Developing Sundanese culture is a form of implementation of the vision and mission of Pasundan University as one of the implementation of the Tridharma of Higher Education. This study intends to examine the existence of the traditional village of Cireundeu. Cireundeu Village is an Adat Village that still maintains ancestral cultural existence, and has the potential to become an Ecotourism Village. One of the supporters is a natural factor that is still beautiful, and a culture that is still preserved, and a Sundanese philosophy that is the basis of its social life.The study was preceded by a literature study and then compared with field data taken  from  the  results  of  direct  observations  and  close  study  of  business  community  which  have  used pyramid  schemes.  To  prove  the  validity  of  the  data,  verification  using  qualitative  analysis  to  identify communal and misused cultural values in recruitment patterns. Furthermore, there would be identification of empowerment of communal values in mediation activities. This background illustrates the importance of preserving culture, especially Sundanese culture. The specific objective of this study is to examine and find out what model can be applied to the Adat Village to become a Village of Ecotourism. The long-term goals to  be  achieved  are  expected  by  the  existence  of  Cireundeu  Indigenous  Village  Ecotourism  to  realize  the cultural preservation of Adat Village communities in improving living standards, so that the target of this research is the formulation of community development models through CSR partnership models so as to realize Indigenous Village Ecotourism Cireundeu.
Keywords: Empowerment of Ecotourism, CSR (Corporate Social Responsibility) Partnership
Abstrak. Mengembangkan  budaya  Sunda  adalah  bentuk  implementasi  dari  visi  dan  misi  Universitas Pasundan  sebagai  salah  satu  implementasi  dari  Tridharma  Pendidikan  Tinggi.  Penelitian  ini  bermaksud untuk  meneliti  keberadaan  desa  tradisional  Cireundeu.  Desa  Cireundeu  adalah  Desa  Adat  yang  masih mempertahankan  keberadaan  budaya  leluhur,  dan  berpotensi  menjadi  Desa  Ekowisata.  Salah  satu pendukungnya  adalah  faktor  alam  yang  masih  indah,  dan  budaya  yang  masih  dilestarikan,  serta  filosofi Sunda yang menjadi dasar kehidupan sosialnya. Penelitian ini didahului oleh studi literatur dan kemudian dibandingkan dengan data lapangan yang diambil dari hasil pengamatan langsung dan studi dekat komunitas bisnis yang telah menggunakan skema piramida. Untuk membuktikan validitas data, verifikasi menggunakan analisis  kualitatif  untuk  mengidentifikasi  nilai-nilai  budaya  komunal  dan  disalahgunakan  dalam  pola rekrutmen.  Selanjutnya,  akan  ada  identifikasi  pemberdayaan  nilai-nilai  komunal  dalam  kegiatan  mediasi. Latar  belakang  ini  menggambarkan  pentingnya  melestarikan  budaya,  khususnya  budaya  Sunda.  Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memeriksa dan mencari tahu model apa yang dapat diterapkan pada Desa Adat untuk menjadi Desa Ekowisata. Sasaran jangka panjang yang ingin dicapai diharapkan dengan adanya Ekowisata Desa Adat Cireundeu untuk mewujudkan pelestarian budaya masyarakat Desa Adat dalam meningkatkan  taraf  hidup,  sehingga  sasaran  penelitian  ini  adalah  perumusan  model  pengembangan masyarakat melalui model kemitraan CSR sehingga mewujudkan Ekowisata Desa Adat Cireundeu. Kata kunci: Pemberdayaan Ekowisata, Kemitraan CSR (Corporate Social Responsibility)

## A. PENDAHULUAN
Visi Universitas Pasundan adalah  menjadi  komunitas  akademi internasional  yang  menjunjung  nilai
Sunda dan Islam di Tahun 2021, dengan
misi menjaga, memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. Melalui  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi yang  antara  lain  melakukan  penelitian dan pengabdian, bermaksud
mengembangkan budaya Sunda khususnya  Desa  Adat  yang  terletak  di Kampung  Cirendeu  yang  terletak  di lembah Gunung Kunci, Gunung
Cimentang  dan  Gunung  Gajahlangu,
yang  secara  administratif  termasuk wilayah  Leuwi  Gajah,  Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Ekowisata ( Ecotourism) merupakan  hal  yang  menciptakan  dan memuaskan suatu keinginan akan alam, mengeksploitasi  potensi  wisata  untuk konservasi  dan  pembangunan  serta mencegah dampak negatifnya terhadap ekologi,  kebudayaan  dan  keindahan. (western,  1995:3).  Dengan  ekowisata diharapkan dapat
menjamin
keberlangsungan hidup pariwisata tanpa harus mengorbankan lingkungan.
Prinsip  pembelajaran  terhadap alam dan manfaatnya terhadap masyarakat, maka Desa Adat Cireundeu memiliki potensi dalam pengembangan ekowisata  karena  Cirendeu  memiliki potensi  kesenian  dan  makanan  khas yang  mampu  menjadi  daya  tarik.  Hal yang paling mendasar dalam
pengelolaan tersebut yaitu untuk memasarkan potensi yang dimiliki yaitu dengan melakukan kerjasama/ bermitra dengan pelaku usaha dengan mekanisme Corporate social responsibility (CSR). Kemitraan  dalam  lingkungan masyarakat  yang  merupakan  sesuatu hal yang tidak asing untuk  diterapkan,  dalam  manajemen modern,  baik  dalam  pengembangan sumberdaya manusia
maupun pengembangan  kelembagaan/  usaha, kemitraan merupakan salah satu strategi yang biasa ditempuh untuk mendukung keberhasilan  implementasi  manajemen modern  (kamil,  2006  :  1).  Kemitraan tidak  sekedar  diterjemahkan  sebagai sebuah kerjasama, akan tetapi kemitraan  memiliki  bentuk,  memiliki
nilai  strategis  dalam  mewujudkan keberhasilan  suatu  Lembaga  dalam menerapkan manajemen modern termasuk dalam pengembangan ekowisata. Kampung cireundeu tidak memposisikan desa/ kampungnya sebagai  Obyek  Daya  Tarik  Wisata (ODTW),  tetapi  lebih  focus  kepada desa  yang  masih  memelihara  tradisi lama  yang  telah  mengakar  yang diwariskan oleh tetua adat sejak jaman dahulu. Masyarakat kampung Cireundeu  beranggapan  bahwa  sekecil apapun filosofi kehidupan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka wajib  untuk  dipertahankan.  Salah  satu hal yang menarik yang masih dipertahankan warga desa adalah bahan makan pokok dan tradisi 1 (satu) Sura, serta  filosofi  “ teu  nyawah  boga  pare, teu  boga  pareu  bago  sangu,  teu  boga sangu  bias  dahar”. Filosofi  ini memberikan  gambaran  bahwa  adanya beberapa wira usaha masyarakat setempat  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya, yang tidak hanya mengandalkan pertanian. Kampung Adat Cireundeu memiliki  potensi  yang  sangat  baik menjadi  daerah  wisata,  khususnya dengan  konsep  Ecowisata.  Ecowisata atau ekotourisme merupakan salah satu kegiatan  pariwisata  yang  berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan  sosial  budaya  ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran  dan  pendidikan.  Potensi yang dimiliki Desa Adat Cirendeu dapat dilihat dari faktor internal yakni melalui kekuatan dan kelemahan, serta dari sisi eksternal melalui peluang serta ancaman. Permasalahan Bagaimana  model  dan  upaya yang dapat diterapkan dalam
mengembangkan  desa  adat  ecowisata
cireundeu?
Bagaimaana  model  kemitraan yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Kota dan Pelaku usaha?

## Tujuan Penelitian
Memberikan  kontribusi  kepada Pemerintahan  Kota  Cimahi,  dalam mengembangkan  konsep  desat  adat berbasis  pada  potensi  alam,  sehingga diharapkan  mampu  terwujud  tujuan pelestarian  budaya  masyarakat  desa adat  dalam  meningkatkan  taraf  hidup, dengan menyusun
mekanisme pemberian  CSR  dalam  menemukan model community development berupa naskah  kemitraan  dan  tata  cara pemberian CSR.
Penjelasan Singkat:
Ekowisata (Fandeli: 2002)
sebagai  suatu  perpaduan  dari  berbagai minat  yang  tumbuh  dari  keprihatinan lingkungan,  ekonomi  dan  social.  Pada hakekatnya  juga  merupakan  suatu konsep  pengembangan  wisata  yang bertanggung jawab terhadap
kelesatarian  Area,  memberi  manfaat secraa  ekonomi  dan  mempertahankan keutuhan  budaya  bagi  masyarakat setempat.
Ekowisata  terdiri  dari  tiga perspektif yakni sebagai: (Damanik dan Weber:  2006)  (1)  produk,  merupakan semua  atraksi  yang  berbasis  pada sumber daya alam, (2) Pasar, merupakan  perjalananyang  diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan dan (3) pendekatan pengembangan,  merupakan  metode pemanfaatan dan
pengelolaan sumberdaya  pariwisata  secara  ramah lingkungan.
Ekowisata  adalah  hal  tentang menciptakan  dan  memuaskan  suatu keinginan akan alam tentang mengeksploitasi  potensi  wisata  untuk konservasi  dan  pembangunan  serta upaya  mencegah  dampak  negatifnya terhadap  ekologi,  kebudayaan  dan
keindahan  (Linberg  dan  Hawkins:
1995). Beberapa factor yang menyebabkan berkembanganya ekowisata yaitu: (1) Ramah lingkungan: dampak  yang  rendah,  mendorong pembangunan  ekonomi  berkelanjutan,
perlindungan landscape termasuk pemandangan  alam  dan  ekosistem alami, (2) Community Based, membuka peluang  kerja  dan  berusaha  serta pembangunan  ekonomi  masyarakat local  (local  community  economic development),  (3)  sensistive  secara budaya,  terintegrasinya  budaya  local akibat  aktivitas  wisata  yang  berjalan yang akan memberikan manfaat terhadap wilayah akibat kunjungan, (4) viable  secara  ekonomi,  memberikan manfaat  finansial  yang  besar  bagi pengelola  dan  masyarakat  setempat (local).
Dalam  pelaksanannya,  dikenal lima  prinsip  ekowisata  yaitu  :  (1)
Nature  Based,  produk  dan  program berdasarkan kondisi alam (2) Ecologically  Sustainable,  manajemen dan  pelaksanaan  berkelanjutan  (3) environmentally Educative, Pendidikan lingkungan bagi pengelola, masyarakat local dan pengunjung (4) local community  based,  bermanfaat  bagi masyarakat  local  (5)  Ecotourist  based, kepuasan bagi pengunjung.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitik dengan  menganalisis  pola  CSR  yang diterapkan  sekarang  dan  apa  saja hambatan yang dapat ditemukan dalam upaya  menyelesaikannya,  sehingga dapat membantu meningkatkan kemitraan  antara  desa  tradisional Cireundeu dan pemerintah kota Cimahi, serta  pelaku  bisnis  dalam  menerapkan CSR dengan berfokus pada pengembangan pengembangan masyarakat.

## C. HASIIL DAN PEMBAHASAN
Model  dan  upaya  yang  dapat diterapkan  dalam  mengembangkan desa adat ecowisata cireundeu Secara  umum community development dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat  yang  diarahkan  untuk memperbesar  akses  masyarakat  untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi- budaya  yang  lebih  baik  apabila dibandingkan dengan sebelum terwujudnya kampung wisata.  Dengan demikian masyarakat di tempat tersebut diharapkan  menjadi  lebih  mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. (Budimants, 2003:40)
Secara umum visi dari community development adalah menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat  sekitar  wilayah  kegiatan perushaaan (Budimanta, 2003:41), sedangkan  misi  dari  aspek  lingkungan social adalah memberikan nilai tambah pada  nilai  social  ekonomi  pemerintah daerah  dan  khususnya  masyarakat sekitar.  Selain  itu  misi  lainnya  adalah sebagai wahana interaksi antara masyarakat,  pemerintah  daerah  dan pihak-pihak terkait (stakeholder) dengan perusahaan. Dengan terbinanya interaksi  yang  baik  antara  pihak-pihak tersebut  diharapkan  dapat  dicegah sedidni mungkin komplik yang
mungkin  terjadi  antara  masyarakat dengan kegiatan perusahaan. Community development
memiliki  3  (tiga)  karakter  utama  yang berbasis masyarakat ( community based ), berbasis sumber daya setempat
( local resource based )
dan berkelanjutan  ( sustainable ).  Sasaran yang  ingin  dicapai  yaitu  sasaran kapasitas  masyarakat  dan  sasaran kesejahteraan.  Peningkatan  kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya
pemberdayaan  ( empowerment )  agar anggota  masyarakat  dapat  ikut  dalam proses  pengembangan  wilayah  atau institusi penunjang dalam proses industri pariwisata, kesetaraan ( equality )  dalam  arti  program  yang dikembangkan dalam bentuk kemitraan antara pemerintah Kota Cimahi dengan masyarakat  setempat  atau  institusi sosial  lokal,  keamanan  ( security ) dimana tumbuh rasa aman dari berbagai ancaman  yang  datang  dari  luar  yang dikhawatirkan  akan  merusak  tatanan budaya yang ada, keberlanjutan ( sustainability ), merupakan upaya pemerintah kota yang sungguh-sungguh dalam  menciptakan  harapan  baru  dari industri  pariwisata  dan  kerjasama ( cooperation ) dengan berbagai lembaga sehingga menciptakan networking dalam  upaya  mendukung  kampung wisata.
Jim  Ife  (2006:260)  mengajukan definisi  untuk  berbagai  istilah  penting yang  berkaitan  dengan  pengembangan komunitas di antaranya sebagai berikut : (1) Community-based services diterjemahkan
sebagai pelayanan yang bertumpu pada komunitas,  adalah struktur  dan  proses pemenuhan kebutuhan insani (manusia) dengan  mengutamakan  sumberdaya, keahlian,  dan  kearifan  komunitas  itu sendiri.  Definisi  tersebut  di  atas  erat kaitannya dengan berbagai istilah yang telah  dikenal,  misalnya:  pembangunan yang bertumpu pada komunitas ( community-based development ) dan pembangunan perumahan yang bertumpu pada komunitas ( community-based housing ).
(2) Community  development padanan dalam
Bahasa Indonesia sebagai pengembangan komunitas, adalah proses membangun, atau membangun kembali struktur
komunitas  insani  di  mana  cara-cara baru  untuk  berhubungan  antar  pribadi,
mengorganisasikan  kehidupan  sosial,
dan memenuhi kebutuhan insani menjadi  lebih dimungkinkan. (3) Community  works padanan  dalam Bahasa  Indonesia  sebagai pekerjaan pengembangan komunitas, adalah kegiatan  atau  praktek-praktek yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang berupaya memfasilitasi proses pengembangan komunitas, tanpa memandang  apakah  orang  tersebut menerima imbalan (bayaran/upah) maupun tidak. Community  worker padanan dalam Bahasa Indonesia sebagai pekerja pengembangan komunitas,  adalah setiap  orang  yang berupaya memfasilitasi proses pengembangan komunitas, tanpa
memandang  apakah  seseorang  itu memperoleh  imbalan  (bayaran/upah) maupun tidak.
Pengertian  mendasar  tersebut sejatinya  dipahami  pula  oleh  para pelaksana  pengembangan  komunitas oleh  setiap corporate .   Dengan  kata lain, semua pihak yang terlibat sebagai pelaksana  pengembangan  komunitas baik  secara  langsung  maupun  tak langsung  (bila  perlu  termasuk  para pejabat manajemen puncak di suatu corporate )  memahami  instilah dasar pengembangan komunitas
tersebut.
Dari  pengertian  tersebut  harus dipahami  bahwa  setiap  orang  yang terlibat di dalam suatu corporate dalam kaitannya pelaksanaan
upaya- upaya corporate dalam rangkan pengembangan komunitas, khususnya Community Development Officer adalah  upaya  terhadap  para pekerja dalam pengembangan komunitas.
Model  kemitraan  yang  dapat dikembangkan oleh Pemerintah Kota dan Pelaku usaha
Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan dimana diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi  kebutuhannya,  mempunyai 3  pilar  utama  (pertumbuhan  ekonomi, pengentasan kemiskinan & keberlanjutan) yang bersumber dari dua gagasan  penting  yaitu  :  (1)  gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial  kaum  miskin  sedunia,  yang harus  diberi  prioritas  utama.  (2) gagasan  keterbatasan  yang  bersumber pada  kondisi  teknologi  dan  organisasi social masyarakat terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa  kini  dan  hari  depan  (Arif Budimanta  &  Bambang  Rudito,  2008: 28) . Jadi dalam paradigma ini,  tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan  dengan  keberlanjutannya. Artinya,    tidak  harus  memenuhi kebutuhan saat ini tanpa memperdulikan  kebutuhan  masa  yang akan datang, akan tetapi mengusahakan agar keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tersebut pada masa selanjutnya pada generasi kemudian. Ruang lingkup community development meliputi tiga aspek, yaitu :
(a) Community  Services ;  merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum, pengembangan  kualitas  pendidikan, keagamaan  dan  lain  sebaginya,  (b) Community Empowering ; adalah program-program yang berkaitan dengan  memberikan  akses  yang  lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. (c) Community  Relations yaitu  kegiatan- kegiatan yang menyangkut pengembangan komunikasi dan informasi  kepada  para  pihak  yang terkait. (Budimanta, 2003: 43)
Adapun peserta dari program community development ini seyogyanya difokuskan pada masyarakat yang terkait dampak langsung  dari  kegiatan  perusahaan (Budimanta, 2003: 44)
Berkaitan dengan hal tersebut di atas,  industri  tidak  lagi  dituntut  untuk hanya  mewujudkan  citranya  melalui kampanye yang baik namun juga harus mampu  menunjukkan  akuntabilitasnya kepada kepentingan publik. Pengusahaan yang dapat bertanggungjawab akan memperhatikan corporate social responsibility semaksimal  mungkin, yang  didukung  oleh good  corporate governance dan good  governance . Disinilah menjadi penting untuk kemudian membicarakan program
community development sebagai wujud social responsibility perusahaan. GCG diperlukan untuk mendorong  terciptanya  pasar  yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu di dukung oleh 3 (tiga)  pilar  yang  saling  berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator,  dunia  usaha  sebagai  pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (Komisi Nasional Kebijakan
Governance,  2006:  3).  Prinsip  dasar yang  harus  dilaksanakan  oleh  masing- masing  pilar  adalah  :  (1)  Negara  dan perangkatnya  menciptakan  peratuan perundang-undangan  yang  menunjang iklim  usaha  yang  sehat,  efisien  dan transparan,  melaksanakan  peraturan perundang-undangan  dan  penegakan hukum secara konsisten ( consistent law enforcement) ,  (2)  dunia  usaha  sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman  dasar  pelaksanaan  usaha,  (3) masyarakat  sebagai  pengguna  produk dan  jasa  dunia  usaha  serta  pihak  yang terkena dampak dari keberadaan
perusahaan,  menunjukkan  kepedulian dan  melakukan  kontrol  sosial  ( social control ) secara obyektif dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa  “tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta
dalam pembangunan  ekonomi  berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik bagi  perseroan  sendiri,  komunitas setempat,  maupun  masyarakat  pada umumnya.  Didalam  Bab  V  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pasal 74 Undang-Undang  Perseroan  Terbatas ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang  dan/  atau  berkaitan  dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, kemudian  dalam  ayat  (2)  menjelaskan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan  kewajiban  Perseroan  yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, kemudian di dalam ayat (3) menjelaskan  bahwa  Perseroan  yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta di dalam  ayat  (4)  menjelaskan  ketentuan lebih  lanjut  mengenai  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
Setiap perusahaan
harus memastikan bahwa asas GCG
diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua  jajaran  perusahaan.  Asas  GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan  dan  kewajaran  diperlukan
untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pascagerakan reformasi nasional, prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  tertera  dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pasal 3 dan penjelasannya ditetapkan asas umum pemerintahan
yang baik mencakup  hal-hal  berikut  :  (1)  Asas kepastian  hukum,  yaitu  asas  dalam negara  hukum  yang  mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan,  kepatutan,  dan  keadilan dalam  setiap  kebijakan  penyelenggara Negara, (2) Asas tertib
penyelenggaraan  negara,  yaitu  asas yang  menjadi  landasan  keteraturan, keserasian,  dan  keseimbangan  dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, (3) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum  dengan  cara  yang  aspiratif, akomodatif,  dan  selektif,  (4)  Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk memperoleh  informasi  yang  benar, jujur,  dan  tidak  diskriminatif  tentang penyelenggaraan  negara  dengan  tetap memperhatikan  perlindungan  atas  hak asasi  pribadi,  golongan,  dan  rahasia Negara, (5) Asas proporsionalitas, yaitu asas yang
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban  penyelenggara  Negara,  (6) Asas  profesionalitas,  yaitu  asas  yang mengutamakan  keahlian  berlandaskan kode  etik  dan  ketentuan  peraturan perundangundangan  yang  berlaku,  (7) Asas  akuntabilitas,  yaitu  asas  yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil  akhir  kegiatan  penyelenggara
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang  kedaulatan  tertinggi  negara sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku (Eddy Utomo: http://pkn- ips.blogspot.co.id/2016/03/pemerintah an-yang-baik-good-governance.  html. diunduh  pada  tanggal  08  November 2016).

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Desa  wisata  adalah  bentuk integrasi  dan  atraksi,  akomodasi  dan fasilitas  pendukung  yang  disajikan dalam  struktur  kehidupan  masyarakat yang  terintegrasi  dengan  prosedur  dan tradisi yang berlaku.
Ada  2  (dua)  konsep  utama dalam  komponen  pariwisata,  yaitu, pertama  adalah  akomodasi  dan  yang kedua adalah daya tarik. Pengembangan desa  wisata  harus  direncanakan  secara struktural  dan  hati-hati  agar  dampak yang  dihasilkan  dapat  dikendalikan. Beberapa pendekatan dalam menyusun konsep  pengembangan  desa  menjadi desa  wisata  adalah  dengan  pendekatan pasar untuk pengembangan desa wisata yang meliputi interaksi tidak langsung, interaksi  setengah  langsung,  interaksi langsung, dan menentukan kriteria desa wisata  dan  pendekatan  fisik.  untuk mengembangkan  desa  wisata  yang mencakup  konservasi  yang  memiliki nilai  tinggi  dan  budaya  dan  arsitektur dan  mengubah  fungsi  rumah  menjadi museum  desa,  melestarikan  seluruh desa, mengembangkan bentuk akomodasi,  mengembangkan  fasilitas pendukung, membangun struktur dalam mengelola  fasilitas  yang  ada,  dan mengembangkan desa-desa wisata berdasarkan  satu  ciri  budaya  yang secara tradisional melekat pada sebuah desa.
Desa tradisional Cireundeu
memiliki potensi untuk mengembangkan kawasan wisata berbasis ekowisata dengan mempromosikan  keindahan  alam  dan budaya yang masih turun temurun, yang bertujuan  untuk  melestarikan  warisan leluhur, dengan cara:
Sebuah. Tingkatkan keterampilan masyarakat setempat sehingga mereka dapat melihat peluang dalam bisnis pariwisata, seperti meningkatkan keterampilan dalam membuat barang-barang kerajinan tangan  yang  digunakan  sebagai  oleh- oleh,  makanan  asli  yang  berasal  dari desa,  dan  seni  asli  Sunda  yang  masih melekat pada desa tradisional Cireundeu
Perlunya studi kemitraan  dalam pengembangan ekowisata, sehingga ada pemahaman antara pemerintah kota dan masyarakat  dan  pelaku  bisnis,  untuk mengambil  bagian  dalam  pelestarian budaya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  didukung  oleh Universitas
Pasundan, khususnya Fakultas  Hukum  yang  membantu penelitian  ini  pada  tahun  2017  saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada rekan-rekan kami dari Universitas Pasundan, yang memberikan  wawasan  dan  keahlian yang  sangat  membantu  penelitian,
meskipun mereka mungkin tidak setuju dengan semua interpretasi / kesimpulan dari makalah ini.
Akhirnya, kami sangat berterima  kasih  kepada  Tuhan  Yang Maha Kuasa yang telah memberi kami kekuatan dan kesehatan dalam menyelesaikan  jurnal  ini,  dan  kami tidak  lupa  mengucapkan  terima  kasih kepada  pihak-pihak  yang  tidak  dapat kami  sebutkan  satu  per  satu,  serta lembaga  kami  di,  dan  membantu/ berkontribusi  pemikiran  dalam  proses
mempersiapkan jurnal ini

## DAFTAR PUSTAKA
Budimanta,  Arief  &  Rudito,  Bambang. 2003. Pedoman  Pengembangan
Masyarakat Industri Dan Sumber Daya Mineral . ———. 2004. Corporate Social Responsibility:  Jawaban  Model Pembangunan  Indonesia  Masa
Kini . David,  Western.  1995. Ekotourisme:
Petunjuk  Untuk  Perencanaan  & Pengelolaan . Jakarta: The Ecotourism Society North Benington, Vermont. Fandeli, C. 2002. Perencanaan Kepariwisataan Alam . Yogyakarta:  Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ife,  Jim.  2006. Human  Rights  from Below: Achieving Rights Through Community Development . Australia: Cambridge University Press.
Janianton Damanik & Helmut F. Weber. 2006. Perencanaan  Ekowisata . Yogyakarta:  Pusbar  UGM  & Andi Yogyakarta.
Lindberg, and Donald E K dan Hawkins.
1993. Ecotourism As a Worldwide  Phenomenon .  Edited by North Bennington. The Ecotourism Society. Mustofa, Kamil. n.d. “Strategi Kemitraan  Dalam  Membangun PNF Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Model, Keunggulan Dan Kelemahan).” http://file.upi.edu/Direktori/SPS/
PRODI.PENDIDIKAN_LUAR_
SEKOLAH/196111091987031- MUSTOFA_KAMIL/Bhaan_kul iah/KEMITR~1.PDF. Utomo,  Eddy.  2016.  “Pemerintah  Yang Baik (Good Governace).” Blogspot.Co.Id. 2016. http://pkn-
ips.blogspot.co.id/2016/03/peme rintahan-yang-baik-good- governance. html.
Indonesian  Civil  Law  No.  40  2007 limited Liability
Indonesian  Civil  Law  No.  28  1999 Corruption