Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 2, 2022

## ANALISIS PROSEDUR PELAKSANAAN LELANG PADA KPKNL DI LINGKUNGAN KANWIL DJKN SUMATERA UTARA
Dwi Satia Wardani 1 , Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia
dwisatya61@gmail.com 1 , fadhilahahmad@uinsu.ac.id 2

## ABSTRACT
The role of the auction is quite large in meeting the needs of the community, with the principles of fairness, transparency / openness, legal certainty, accountability, and efficiency to provide another way of buying and  selling  at  the  best  price  which  is  characterized  by  competition  between  enthusiasts  or  prospective buyers. This  research  uses  qualitative  methods  with primary data  types.  The  results  showed  that  the implementation  of  the  auction  by  the  KPKNL  in  Kanwil  DJKN  Sumut  was  in  accordance  with  the Regulation  of  the  Minister  of  Finance  No.  213  /PMK.06/2020  concerning  guidelines  for  the implementation of auctions, but there are still obstacles, namely auction participants do not understand the requirements of auction documents, lawsuits are made by the parties. debtors or owners of collateral and  auction  objects  are  less  in demand  by  the  public.  In  some  cases, the  winner  of the  auction cannot control the auctioned item because the owner of the item is unwilling to leave the guaranteed item. The author's advice to the Office of State Property Services and The Auction of Djkn Sumut Kanwil to increase the intensity of communication with the community so that the public does not hesitate to participate in kpknl auction activities.
Keywords : Procedure, Implementation, Auction, KPKNL

## ABSTRAK
Peran  pelelangan  cukup  besar  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  dengan  prinsip  keadilan, transparansi/keterbukaan,  kepastian  hukum,  akuntabilitas,  dan  efisiensi  menyediakan  cara  lain  jual  beli dengan  harga  terbaik  yang  dikarnakan  adanya  persaingan  antara  para  peminat  atau  calon  pembeli. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  jenis  data  primer.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang oleh KPKNL di Kanwil DJKN Sumut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang, namun masih terdapat kendala yaitu  peserta  lelang  tidak  memahami  persyaratan  dokumen  lelang,  terjadinya  gugatan  oleh  para  pihak. debitur  atau  pemilik  agunan  dan  objek  lelang  kurang  diminati  masyarakat.  Dalam  beberapa  kasus, pemenang  lelang  tidak  dapat  mengontrol  barang  yang  dilelang  karena  pemilik  barang  tidak  mau meninggalkan  barang  yang  dijamin.  Saran  penulis  kepada  Kantor  Pelayanan  Barang  Milik  Negara  dan Lelang  Kanwil  DJKN  Sumut  agar  meningkatkan  intensitas  komunikasi  dengan  masyarakat  agar masyarakat tidak ragu untuk mengikuti kegiatan lelang KPKNL.
Kata Kunci : Prosedur, Pelaksanaan, Lelang, KPKNL

## PENDAHULUAN
Laju  perekonomian  yang  pesat  akan  menyebabkan  tumbuh  dan  berkembangnya  dunia usaha masyarakat, biasanya para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya selalu berusaha mencari  tambahan  modal  usaha  dengan  mencari  pinjaman  kredit  dari  perbankan.  Bank  dapat memberikan  pinjaman  modal  kepada  nasabah  dan  harus  memenuhi  persyaratan  yaitu  nasabah harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Namun jika perjanjian dengan bank tidak diikuti, maka masyarakat  harus mengetahui akibatnya, maka bank  sebagai  kreditur  berhak  untuk  menyita  atau  bahkan  menjual  agunan  debitur/peminjam sebagai pembayaran atas ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
Jaminan  tersebut  dapat  dilelang  dan  dijual  melalui  balai  lelang  jika  konsumen  gagal membayar utangnya kepada kreditur atau sumber pendanaan. Lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan  (PMK)  Republik  Indonesia  Nomor  213/PMK.06/2020  Tentang  Pelaksanaan  Lelang, lelang  didefinisikan  sebagai  penjualan  barang  secara  terbuka  kepada  masyarakat  umum  yang dimulai dengan penawaran tertulis dan/atau lisan yang dinaikkan atau diturunkan untuk mencapai harga  maksimum,  yang  diumumkan  sebelum  pelelangan,  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  (PMK)  Republik  Indonesia  Nomor  213/PMK.06/2020  tentang  Penyelenggaraan Lelang.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan salah satu lembaga keuangan  yang bergerak dibidang operasional lelang. Ketika lelang  Indonesia mampu bersaing dengan  negara  maju  lainnya,  maka  terbitnya  PMK  nomor  213/PMK.06/2020  ini  akan  menjadi landasan bagi penyelenggaraan lelang yang lebih modern serta efektifitas pelayanan lelang kepada stakeholders  yang  dapat  meminimalisir  hambatan-hambatan  yang  terjadi.  timbul  dalam pelaksanaan  lelang  selama  ini,  semoga  lelang  Indonesia  berdampak  pada  peningkatan perekonomian Indonesia.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  pelelangan  digunakan  sebagai  alternatif  yang layak untuk jual beli dengan harga terbaik karena ada peminat atau calon pembeli yang bersaing. Pelelangan  dilakukan  dengan  prinsip  keadilan,  transparansi/keterbukaan,  kepastian  hukum, akuntabilitas, dan efisiensi, serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Dalam proses pelaksanaannya lelang dilakukan melalui internet yang dikenal sebagai e- Auction dan  melalui  kehadiran  peserta.  Saat  menyelenggarakan  lelang  menggunakan  aplikasi lelang  atau e-Auction ,  tidak  terlepas  dari  terjadinya  gangguan  jaringan  peserta  yang mengakibatkan peserta tidak dapat melakukan penawaran selama proses lelang. Lelang juga dapat dibatalkan  karena  gangguan  teknis,  dalam  hal  ini  pejabat  lelang  dapat  mengulangi  penjualan sebelum akhir jam kerja pada hari lelang yang bersangkutan.
Ketika  melakukan  penawaran  tertutup  dengan  menggunakan  aplikasi  lelang  atau e- Auction , tidak  menutup kemungkinan  bagi  penawar untuk  memiliki nilai  yang sama satu  sama lain. Penawaran dengan nilai yang sama tidak dapat diajukan lebih dari satu kali baik penawaran tertutup ( closed bidding ) maupun penawaran terbuka ( open bidding ).
Kegiatan  lelang  ini  tidak  menutup  kemungkinan  akan  ada  pihak-pihak  yang  tidak  puas dengan hasilnya dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Biasanya pihak yang membawa perkara ke pengadilan karena nilai terlalu murah atau debitur tidak diberitahukan adanya pelaksana lelang di  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL),  atau  karena  alasan  lain,  seperti debitur tidak mau mengosongkan rumahnya dan memberikan hartanya  yang dijaminkan karena merasa rugi.
Setelah  pemenang  lelang  mengajukan  usul  untuk  mengosongkan  objek  lelang  kepada ketua pengadilan negeri, langkah selanjutnya adalah ketua pengadilan negeri mengeluarkan surat
pemberitahuan kepada pemilik sebelumnya untuk meninggalkan dan mengosongkan rumah. atau tanah yang dilelang secepatnya. Jika debitur terus mengabaikannya, pengadilan akan mengambil tindakan  paksa  terhadapnya.  Namun  pada  kenyataannya,  pengadilan  tidak  dapat  langsung melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang yang bermasalah.
Hal ini terjadi karena pengadilan menetapkan bahwa objek lelang yang dijual oleh lembaga keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terdapat peletakan sita (beslag) oleh badan pengadilan. Perintah sita disyaratkan oleh pengadilan sebelum eksekusi pembebasan  dapat  dilakukan,  yang  disyaratkan  menurut  prosedur  hukum  untuk  melaksanakan eksekusi pengosongan.
Selain itu, masih banyak pemenang lelang yang wanprestasi atau hanya membayar uang jaminan  dan  bukan  seluruh  uang  lelang.  Karena  itu,  pemenang  lelang  tidak  dapat  mengambil barang yang dia menangkan dan penawar yang menang mendapatkan sanksi yaitu dilarang untuk mengikuti pelelangan selama tiga bulan dan uang jaminan tidak dikembalikan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan judul “Analisis Prosedur Pelaksanaan Lelang Pada KPKNL Di Lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Utara”

## KAJIAN LITERATUR

## Sistem Informasi Akuntansi
Akuntansi  menggunakan  sistem  informasi  akuntansi  untuk  mengubah  data  keuangan menjadi  informasi  yang  dapat  digunakan  oleh  manajemen  (Ratnaningsih  &  Suaryana,  2014). Sistem informasi akuntansi terdiri dari pengaturan yang terkoordinasi secara ketat dari berbagai bentuk,  catatan,  peralatan  (termasuk  komputer  dan  peralatan),  alat  komunikasi,  eksekutif,  dan laporan.

## Standar Operasional Prosedur (SOP)
Contoh  aplikasi  SIA  adalah Standar  Operasional  Prosedur (SOP).  Penting  untuk merencanakan  SOP  berdasarkan  tindakan  yang  cukup  dan  menuliskannya  sebelum menerapkannya. SOP harus diperbarui secara teratur, atau SOP akan menjadi usang sebagai akibat dari  perubahan  organisasi.  Karena  merupakan  salah  satu  cara  terbaik  untuk  melakukan  suatu kegiatan, standar operasional prosedur (SOP) cenderung ketat.

## Pengertian Prosedur
Menurut Ida Nuraida, Prosedur adalah serangkaian langkah (atau pelaksanaan pekerjaan) di mana pekerjaan dilakukan, dalam kaitannya dengan apa yang dilakukan, bagaimana, kapan, di mana, dan oleh siapa (Ida Nuraida, 2008).
Prosedur  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam  melakukan  suatu  pekerjaan. Prosedur  kerja  dibuat  untuk  mempercepat  pekerjaan  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga  atau perusahaan untuk mencapai tujuan atau target. Prosedur kerja diciptakan untuk mempercepat serta mempelancar  setiap  pekerjaaan  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasarannya.  Prosedur-prosedur berkaitan satu sama lain dan bertahap yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya.

## Pengertian Pelaksanaan
Pelaksanaan  adalah  suatu  kegiatan  atau  usaha  yang  dilakukan.  Pelaksanaan  adalah serangkaian proses  aktifitas  sebagai  kelanjutan setelah penetapan program atau kebijakan  yang terdiri  atas  pengambilan  keputusan  untuk  mencapai  tujuan  program  yang  telah  ditetapkan sebelumnya (Sholeha, 2015) .

## Pengertian Lelang
Lelang  adalah  penjualan  barang  kepada  masyarakat  umum  melalui  penawaran  tertulis dan/atau  lisan  yang  dinaikkan  atau  diturunkan  dari  harga  tertinggi  yang  ditawarkan  sebelum pengumuman lelang (Dhaniarto, 2021).

## Jenis Lelang
Lelang  adalah  barang  yang  dijual  kepada  umum,  dengan  petunjuk  harga  secara  tertulis dan/atau lisan untuk menaikkan atau menurunkan harga sampai setinggi-tingginya, dan dilakukan sebelum  pengumuman  lelang.  Lelang  adalah  pelelangan  yang  dilakukan  untuk  menegakkan putusan atau putusan pengadilan, dokumen lain yang setara dan/atau untuk menegakkan peraturan perundang-undangan. Lelang wajib non-eksekutif adalah pelelangan di mana barang-barang yang diperlukan dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lelang. Lelang sukarela non-eksekutif  adalah  lelang  yang  menjual  barang  dagangan  milik  pribadi,  orang  perseorangan, atau badan hukum/perusahaan yang bersifat lelang sukarela. Lelang sukarela khusus non-eksekusi yang  selanjutnya  disebut  lelang  khusus  adalah  lelang  sukarela  non-eksekusi  yang  waktunya ditentukan  oleh  penyelenggara  lelang  secara  khusus,  konvensional,  dan  terencana  (Basuki  & Remaja, 2020).

## Pelaksanaan Lelang
Lelang  dengan  kehadiran  peserta  adalah  pelelangan  yang  melibatkan  peserta  lelang  di tempat lelang atau melalui media elektronik, dan pembeli dapat langsung melihat dan mendengar suara  sesama  peserta  lelang  selama  berlangsungnya  penjualan.  Lelang  tanpa  kehadiran  peserta adalah  pelelangan  di  mana  penawar  tidak  hadir  secara  fisik  di  tempat  pelelangan,  atau  yang menawar  menggunakan  program  atau  platform  lelang,  seperti platform  e-marketplace  auction (Dhaniarto, 2021).

## Aplikasi Lelang
Aplikasi lelang yang juga disebut dengan aplikasi lelang berbasis internet adalah program komputer yang berjalan di internet dan digunakan untuk melakukan dan/atau menyelenggarakan lelang  tanpa  kehadiran  peserta  yang  dikembangkan  oleh  DJKN  atau  balai  lelang  dan  tersedia untuk diunduh. Dengan menggunakan aplikasi lelang internet, lelang dengan penawaran tertulis dapat  dilaksanakan  tanpa  kehadiran  peserta  dan  disebut  sebagai  lelang  melalui  aplikasi  lelang. Lelang  melalui  aplikasi  lelang  adalah  penjual  barang  secara  terbuka  untuk  mendapatkan  harga tertinggi tanpa kehadiran peserta lelang (Dhaniarto, 2021).

## Penelitian Terdahulu
Pada tahun 2020, Rahmad Basuki dkk melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 di Kantor Pelayanan  Barang  Milik  Negara  dan  Lelang  Singaraja”.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat pelaksanaan lelang penegakan hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 di KPKNL Singaraja, serta kesulitan yang dihadapi dan upaya penanggulangannya.
Aziz Bahri melakukan penelitian pada tahun 2019 tentang “Kajian Yuridis Pelaksanaan Pelelangan  Objek  Hak  Tanggungan  Secara  Elektronik  (Online)”.  Memahami  bagaimana pelelangan  agunan  dikendalikan  dan  ditangani  secara  elektronik  (Online)  adalah  tujuan  dari penelitian ini.
Offi  Jayanti  dan  rekan  menerbitkan  sebuah  penelitian  pada  tahun  2018  berjudul "Pelaksanaan Lelang Tanah Jaminan Yang Terikat Hak Tanggungan". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pelelangan atas tanah hak tanggungan  yang digadaikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu deskripsi metode lelang berdasarkan ide- ide yang dikumpulkan dari berbagai literatur dan wawancara, untuk sampai pada kesimpulannya. Dalam penelitian ini, partisipan adalah pegawai Kanwil DJKN Sumatera Utara khususnya pada mereka yang bekerja dibidang lelang.
Sumber  data  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dan  dikumpulkan  dengan  cara melakukan penelitian langsung pada Kanwil DJKN Sumatera Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Seksi  Pelayanan  Lelang  bertugas  mengkaji  dokumen  penawaran  dan  dokumen  objek lelang, menyiapkan dan menyelenggarakan lelang, serta menyiapkan catatan lelang, mengkaji dan mengelola  catatan  lelang.  Mereka  juga  bertugas  mempertanggungjawabkan  penerimaan  hasil lelang,  membuat  salinan,  kutipan,  dan  grosse  risalah  lelang,  penggalian  potensi  lelang,  dan pengawasan balai lelang.
Prosedur  pelaksanaan  lelang  dilakukan  atas  2  cara  yaitu  dengan  cara  lelang  dengan  kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta.
Berikut adalah prosedur pelaksanaan lelang di KPKNL pada lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Utara.
1. Penawar mengajukan permohonan resmi kepada kepala KPKNL. Surat yang diserahkan beserta  lampirannya  diterima  dan  didisposisi  oleh  kepala  KPKNL.  Permohonan penawaran beserta lampirannya diterima dan diperiksa oleh kepala KPKNL. Balai lelang bertanggung  jawab  memasukkan  surat  pengajuan  penawaran  ke  dalam  buku  catatan administrasi permohonan lelang. Apabila sudah lengkap pelaksana membuat konsep surat penetapan jadwal lelang (SPJL), yang disampaikan kepada kepala seksi pelayanan lelang untuk diteliti dan diparaf. Selain itu, kepala KPKNL mengevaluasi dan menandatangani Surat Penetapan Jadwal Lelang (SPJL) yang dibagikan kepada masyarakat.
2. Uang  jaminan  peserta  lelang  (UJPL)  dikumpulkan  oleh  bendahara  penerima  dan disetorkan ke rekening bank penyelenggara lelang oleh pejabat lelang.
3. Peserta lelang harus mendaftar ulang dan menunjukkan dokumen asli yang membuktikan telah membayar uang jaminan (UJPL).
4. Pejabat lelang meninjau bukti asli uang jaminan peserta lelang (UJPL) dan menyerahkan nomor urut peserta yang diberikan oleh peserta lelang.
5. Penawar diberikan nomor urut dan dapat berpartisipasi dalam lelang. Selain itu, pemohon berpartisipasi dalam lelang.
6. Pelelangan dilakukan oleh pejabat lelang yang menyatakan penawar tertinggi yang telah mencapai  atau  di  atas  ambang  batas  sebagai  pemenang  lelang  dan  runner-up  lelang (pembeli).
7. Pejabat  lelang  menyiapkan  risalah  lelang  dan  menandatanganinya  bersama  penjual  dan pembeli sebelum lelang dimulai.
Di  bawah  ini  adalah  prosedur  pelaksanaan  lelang  yang  harus  diikuti  saat  mengadakan  lelang menggunakan aplikasi lelang. Program lelang online diakses melalui browser dengan mengklik link  berikut: https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/ ,  diikuti  dengan  langkah-langkah  sebagai berikut:
1. Peserta lelang harus sign-in (bagi yang sudah mendaftar) atau sign-up (bagi yang belum pernah mendaftar) ke URL internet  yang disebutkan untuk mendaftarkan username dan password masing-masing.  Selama  proses  pendaftaran,  akan  diminta  untuk  mengisi sejumlah isian  yang berbeda. Periksa untuk melihat apakah alamat email  yang terdaftar masih aktif.
2. Penawar akan dikirimi email  kode aktivasi  melalui  email  ke alamat email  yang mereka berikan. Nama pengguna hanya dapat diaktifkan jika telah menerima kode aktivasi.
3. Penawar mengambil item lelang dari katalog yang tersedia saat lelang diaktifkan.
4. Penawar harus menyelesaikan langkah-langkah berikut setelah mengkonfirmasi pemilihan item lelang:
 Buat  akun  menggunakan  Nomor  Induk  Kependudukan/KTP  dan  NPWP,  dan unggah soft copy KTP dan NPWP.
 Mendaftarakan nomor rekening bank atas nama peserta lelang, guna kepentingan pengembalian uang jaminan bagi peserta lelang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang.
5. Penawar  akan  diberikan  nomor Virtual  Account (VA),  yang digunakan untuk  menyetor uang  jaminan  lelang.  Dimungkinkan  untuk  melihat  nomor  VA  dengan  memilih  "Status Lelang" dalam menu (sesuai dengan nama pengguna masing-masing dalam aplikasi).
6. Setelah uang jaminan disetorkan ke rekening KPKNL sesuai dengan ketentuan peraturan lelang  dan  peserta  lelang  telah  dikeluarkan  dari  daftar  pihak  yang  terkena  sanksi  yang dilarang  mengikuti  lelang,  peserta  lelang  akan  diberikan  token.  Kode  token  yang  dapat digunakan untuk menawar barang lelang selama lelang. Kode token akan dikirimkan ke alamat email yang terkait dengan setiap penawar.
7. Penawar dapat mengajukan tawaran dengan memilih opsi “Tawaran” dalam menu “Status Lelang”.  Frasa  "Saya  berkehendak  untuk  mengikuti  lelang  serta  telah  membaca  dan menyetujui  Syarat  dan  Ketentuan  Lelang  ini"  harus  dicentang  oleh  penawar  sebelum mereka dapat mengajukan penawaran. Penawar yang belum mencentang kotak ini tidak akan dapat berpartisipasi. Penawaran lelang dilakukan dengan cara:
a. Lisan, semakin meningkat atau semakin menurun;
b. Tertulis; atau
c. Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit.
8. Penawaran dapat diajukan beberapa kali sebanyak yang diperlukan sampai lelang selesai ( closing  time ).  Saat  menawar  berulang  kali,  penawaran  berikut  harus  lebih  besar  dari penawaran sebelumnya agar prosesnya berhasil.
9. Setelah masa penawaran lelang berakhir,  aplikasi  akan menghitung  rekapitulasi  seluruh penawaran  lelang  berdasarkan  jumlah  nominal/penawaran  dan  waktu  penerimaan penawaran  lelang.  Dalam  aplikasi,  dapat  melihat  daftar  semua  penawaran  lelang  yang telah diajukan (sesuai dengan nama pengguna masing-masing dalam aplikasi). Ringkasan semua  tawaran  lelang  juga  dikirim  melalui  email  ke  alamat  email  yang  terkait  dengan setiap penawar.
10. Seluruh  peserta  lelang  (baik  pemenang  lelang  maupun  peserta  lelang)  juga  akan diberitahukan  hak  dan  kewajibannya  melalui  alamat  email  yang  telah  diberikan  kepada perusahaan lelang.
11. Pada hari dan jam kerja KPKNL, setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta lelang yang memerlukan  tindak  lanjut  atau  tanggapan  dari  pejabat  KPKNL  (Pejabat  Lelang  atau Bendahara Penerimaan) sehubungan dengan permohonan harus diselesaikan. Dalam prakteknya masih terdapat banyak kendala sehubungan dengan pelaksanaan lelang.
a. Bersifat Internal Pemohon atau KPKNL
Karena beban kerja sangat besar sehingga banyak file penawaran tidak dapat dikelola,  proses  pembuatan  jadwal  penawaran  sangat  terbatas  atau  tidak  ada  sama sekali.  Adanya  perlawanan/pengaduan  sebelum  pelelangan  dilakukan  oleh  debitur karena debitur tidak puas dengan pihak bank tentang asas agunan debitur yang akan dilelang  sebelum  pelelangan  dilakukan  oleh  pihak  bank.  Menurut  peraturan perundang-undangan, gugatan debitur tidak dapat menghalangi terlaksananya lelang
di KPKNL. Selain itu, penawar lelang tidak sepenuhnya memahami kondisi dokumen lelang  ,  dan  debitur  atau  pemilik  barang  mengajukan  gugatan  sebelum  penjualan, sehingga objek lelang kurang menarik bagi masyarakat umum.
b. Bersifat Eksternal Pemohon atau KPKNL Gangguan pada infrastruktur teknis, seperti pemadaman listrik secara tiba-tiba saat jadwal lelang, yang sering dikaitkan dengan terputusnya koneksi internet di lokasi lelang.  Pembatalan  penjualan  oleh  petugas  lelang  akan  terjadi  jika  listrik  tidak menyala  dan  tidak  ada  koneksi  internet  yang  dapat  dilakukan  setelah  jam  kerja KPKNL berakhir. Sebagian orang masih awam dengan pelelangan, sehingga barang jaminan yang dilelang gagal terjual. Selain itu, persepsi publik yang negatif tentang lelang membuat sebagian orang merasa bahwa lelang dapat dimanipulasi oleh orang- orang  yang  berpartisipasi  di  dalamnya.  Gugatan  dari  pihak  debitur  dibawa  karena tidak puas dengan lelang. Dalam hal debitur menggugat KPKNL dan bank, bisa jadi karena berbagai alasan, antara lain karena harga barang yang dilelang terlalu rendah atau tidak sesuai dengan perkiraan debitur atau penjamin, maka lelang tersebut tidak sah.  Dalam  beberapa  kasus  pemenang  lelang  tidak  dapat  menguasai  objek  yang dimenangkan karena pemegang jaminan tidak mau melepaskan kepemilikan barang yang dilelang.
Adapun  ditemukannya  peserta  lelang  yang  hanya  membayar  uang  jaminan (wanprestasi)  dan  tidak  membayar  lunas  uang  lelang,  maka  pemenang  lelang  tidak dapat  mengambil  alih  barang  tersebut  dan  dikenakan  sanksi  berupa  tidak mengembalikan  jaminan  tersebut  menyetor  dan  dilarang  mengikuti  lelang  untuk jangka waktu tiga bulan.

## KESIMPULAN
1. Jual beli umum dilaksanakan di Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang (KPKNL) di Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 yang dilaksanakan di KPKNL Sumatera Utara.
2. Di  Kanwil  DJKN  Sumut,  terdapat  sejumlah  kendala  dalam  pelaksanaan  lelang  di  Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang (KPKNL). Ini termasuk, misalnya:
a. Yang berasal dari Internal adalah :
I. Karena  beban  kerja  sangat  besar  sehingga  banyak  file  penawaran  tidak  dapat dikelola, proses pembuatan jadwal penawaran sangat terbatas atau tidak ada sama sekali.
II. Adanya perlawanan/pengaduan sebelum pelelangan dilakukan oleh debitur karena debitur  tidak  puas  dengan  pihak  bank  tentang  asas  agunan  debitur  yang  akan dilelang  sebelum  pelelangan  dilakukan  oleh  pihak  bank.  Menurut  peraturan perundang-undangan,  gugatan  debitur  tidak  dapat  menghalangi  terlaksananya lelang di KPKNL.
III. Selain itu, penawar lelang tidak sepenuhnya memahami kondisi dokumen lelang , dan debitur atau pemilik barang mengajukan gugatan sebelum penjualan, sehingga objek lelang kurang menarik bagi masyarakat umum.
b. Yang dari Eksternal adalah:
I. Gangguan pada infrastruktur teknis, seperti pemadaman listrik secara tiba-tiba saat jadwal lelang, yang sering dikaitkan dengan terputusnya koneksi internet di lokasi lelang.  Pembatalan  penjualan  oleh  petugas  lelang  akan  terjadi  jika  listrik  tidak menyala  dan  tidak  ada  koneksi  internet  yang  dapat  dilakukan  setelah  jam  kerja KPKNL berakhir.
II. Sebagian  orang  masih  awam  dengan  pelelangan,  sehingga  barang  jaminan  yang dilelang  gagal  terjual.  Selain  itu,  persepsi  publik  yang  negatif  tentang  lelang
membuat  sebagian  orang  merasa  bahwa  lelang  dapat  dimanipulasi  oleh  orang- orang yang berpartisipasi di dalamnya.
III. Gugatan  dari  pihak  debitur  dibawa  karena  tidak  puas  dengan  lelang.  Dalam  hal debitur menggugat KPKNL dan bank, bisa jadi karena berbagai alasan, antara lain karena harga barang yang dilelang terlalu rendah atau tidak sesuai dengan perkiraan debitur atau penjamin, maka lelang tersebut tidak sah.
IV. Dalam  beberapa  kasus  pemenang  lelang  tidak  dapat  menguasai  objek  yang dimenangkan  karena  pemegang  jaminan  tidak  mau  melepaskan  kepemilikan barang yang dilelang.
V. Pengadilan  tidak  dapat  melakukan  eksekusi  pengosongan  barang-barang  lelang yang  bermasalah.  Hal  ini  terjadi  karena  pengadilan  menetapkan  bahwa barang/objek lelang yang dijual oleh lembaga keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  Lelang  terdapat  peletakkan sita  (Beslag) oleh Pengadilan. Adapun  cara  hukum  untuk  melaksanakan  eksekusi  pengosongan,  di  sisi  lain, mensyaratkan  terlebih  dahulu  adanya  penetapan  sita  oleh  Pengadilan,  diikuti dengan pelaksanaan eksekusi pengosongan.

## DAFTAR LITERATUR
Basuki, R., & Remaja, I. N. G. (2020). Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja. Hukum, 8(2).
Dhaniarto, A. Y. (2021). Lelang Teori Dan Aplikasi (Pertama). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Ida Nuraida, S. (2008). Manajemen Administrasi Perkantoran (D. Rismansyah (ed.)). Kanisius. Jayanti, O., & Darmawan, A. (2018). Pelaksanaan Lelang Tanah Jaminan Yang Terikat Hak Tanggungan. Ilmu Hukum, 20(3). https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.10830
Ratnaningsih, K. I., & Suaryana, I. G. N. A. (2014). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, Dan Pengetahuan Manajer Akuntansi Pada Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. Akuntansi, 6(1).
Sholeha, N. L. (2015). Pelaksanaan Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember. Universitas Jember.