DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 10 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I
Matthew Sharif 1 , Edgard Naba Rivalio 2 , Mardian Putra Frans 3
1 Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, mtwshf@gmail.com 2 Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, 312020187@student.uksw.edu 3 Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
Corresponding Author: mtwshf@gmail.com
Abstract: This  study  analyzes  the  decision  of  the  Panel  of  Judges  of  the  Mataram  District Court  Number  679/Pid.Sus/2018/PN  Mtr  regarding  the  abuse  of  narcotics  class  1  type  of methamphetamine. Although the public prosecutor demanded a prison sentence of  14  years and  a  fine  of  Rp.  1,000,000,000,  the  defendant  was  acquitted  because  the  elements  of  the offense in the articles charged were not  fulfilled due to  the absence of  physical evidence of narcotics.  This  research  uses  normative  legal  methods  to  analyze  legal  rules  using  a normative juridical approach, namely using laws and regulations governing class 1 narcotics crimes.  The  results  showed  that  in  the  elements  of  Article  114  paragraph  (2)  jo  132 paragraph  (1)  and  Article  127  paragraph  (1)  letter  a  of  the  Narcotics  Law,  there  is  the phrase Narcotics as long as it is interpreted that Narcotics must be physically proven at the time of arrest, but in the aquo decision there is  conformity between evidence that can show that there  are narcotics  as  part of  the criminal  element,  the conformity of  evidence such as laboratory  results  such  as  urine  tests,  Witness  a  de  charge  who  basically  explains  that  the defendant  uses  narcotics.  This  study  suggests  that  the  proof  of  narcotics  crimes  should  not only be fixated on physical evidence, but also consider the suitability of relevant evidence to ensure the existence of narcotics elements as in the formulation of the ar.
Keyword: Narcotics, Acquittal, Physical Evidence, Evidence.
Abstrak: Penelitian  ini  menganalisis  putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Mataram Nomor  679/Pid.Sus/2018/PN  Mtr  terkait  penyalahguna  narkotika  golongan  1  jenis metamfetamin.  Meskipun  Jaksa  Penuntut  Umum  menuntut  hukuman  penjara  14  tahun  dan denda Rp. 1.000.000.000, Terdakwa diputus dengan putusan bebas karena unsur delik dalam pasal-pasal  yang  didakwakan  tidak  terpenuhi  akibat  ketiadaan  barang  bukti  fisik  narkotika. Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif  untuk  menganalisis  kaidah  hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif yaitu menggunakan peraturan perundang- undangan yang mengatur tindak pidana narkotika golongan 1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam unsur Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang  Narkotika,  terdapat  frasa  Narkotika  yang  selama  ditafsir  bahwa  Narkotika  harus dibuktikan secara fisik pada saat penangkapan, namun pada putusan aquo terdapat kesesuaian
antara alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa terdapat narkotika sebagai bagian dari unsur pidana, kesesuaian alat buktinya seperti hasil laboratorium seperti tes urine, Saksi a de charge yang  pada  pokoknya  menerangkan  bahwa  terdakwa  menggunakan  narkotika.  Penelitian  ini menyarankan  bahwa  pembuktian  tindak  pidana  narkotika  seharusnya  tidak  hanya  terpaku pada  barang  bukti  fisik,  tetapi  juga  mempertimbangkan  kesesuaian  alat  bukti  yang  relevan untuk memastikan adanya unsur narkotika sebagaimana dalam rumusan pasal.
Kata Kunci: Narkotika, Putusan Bebas, Barang Bukti Fisik, Pembuktian.

## PENDAHULUAN
Penelitian ini hendak menganalisis tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram  Nomor  679/Pid.Sus/2018/PN  Mtr  terhadap  Terdakwa  penyalahguna  narkotika golongan  1  yakni  metamfetamin,  dan  disaat  polisi  melakukan  cipta  kondisi  pada  saat terdakwa  melakukan  transaksi  narkotika  sebanyak  Rp.  2.000.000  (dua  juta  rupiah)  yang kemudian  melarikan  diri  dan  ketika  berhasil  ditangkap  pada  hasil  laboratorium  yang dilakukan  terdakwa  terbukti  positif  menggunakan  narkotika.  terdakwa  diputus  oleh  Hakim dengan putusan bebas, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan penjara 14  tahun  dengan  denda  Rp.1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah).  Permasalahan  yang  dibahas dalam penulisan ini merupakan pemenuhan unsur delik dalam pasal-pasal yang didakwakan dalam perkara ada yang tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus diputus bebas oleh majelis hakim  dikarenakan  barang  bukti  dalam  bentuk  fisik  tidak  ada.  sehingga  majelis  hakim  juga tidak  dapat  sepenuhnya  disalahkan  jika  kemudian  memutus  bebas  terdakwa  dari  setiap dakwaan  penuntut  umum.    Sumber  dari  permasalahan  tersebut  sebenarnya  terletak  pada rumusan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam UU Narkotika,  yang  pada  pembuktiannya  mengharuskan  adanya  narkotika  golongan  1  dalam bentuk fisik, sehingga dalam keadaan tertentu aparat penegak hukum menjadi kesulitan untuk menentukan  pemenuhan  unsur  delik  dalam  pasal,  sehingga  walaupun  bukti-bukti  lain mendukung  adanya  keberadaan  narkotika  golongan  1  dalam  perkara  namun  barang  bukti berupa  narkotika  tidak  didapati  (dalam  keadaan  barang  bukti  diamankan  oleh  petugas  dan dilakukan  cipta  kondisi  ataupun  dalam  keadaan  lain  barang  bukti  tidak  ditemukan) mempertimbangkan  bukti  bukti  lain  yang  merujuk  kepada  keberadaan  narkotika  seharusnya dapat  menjadi  dasar  yang  cukup  untuk  terpenuhinya  unsur  narkotika  dalam  pasal  pasal tersebut (Hasibuan, 2017).
Frasa  Narkotika  dalam  prakteknya  dipahami  sebagai  bentuk  fisik  yang  perlu dibuktikan bahwa narkotika tersebut ada pada saat tindak pidana terjadi, sehingga walaupun unsur-unsur dalam pasal sebenarnya terpenuhi tetapi ketika tidak ada narkotika dalam bentuk fisik  maka  delik  tidak  dapat  terpenuhi  (Hartanto,  2020).  Bukti-bukti  dalam  persidangan seharusnya memiliki peran yang penting dalam pertimbangan serta memutus perkara, namun apabila terdapat keadaan semacam ini, bukti bukti yang disajikan di persidangan seolah tidak berfungsi apa apa (Kawengian, 2016). Meskipun frasa tersebut menekankan pentingnya bukti fisik dalam menetapkan keberadaan narkotika pada saat kejahatan terjadi, penting juga untuk mengakui  bahwa  bukti-bukti  lain  dapat  menjadi  penunjang  yang  signifikan  dalam menentukan  kehadiran  substansi  tersebut.  Bukti-bukti  lain,  seperti  kesaksian  saksi,  analisis forensik,  atau  catatan  transaksi,  dapat  memberikan  konteks  yang  diperlukan  untuk menegaskan  keberadaan  narkotika  dalam  suatu  kasus  (Elvandari,  2020).  Dengan  demikian, sementara bukti fisik  mungkin  merupakan elemen kunci  dalam menguatkan dakwaan, bukti tambahan dapat memperkuat keseluruhan bukti yang mendukung kehadiran narkotika dalam konteks tindak pidana yang diselidiki (Ashari, 2017).
Pengumpulan barang bukti membantu  memastikan bahwa putusan hakim didasarkan pada  pemahaman  menyeluruh  tentang  suatu  perkara  dalam  persidangan  (Wijanarko,  2019). Dengan  mempertimbangkan  dan  mengkaji  berbagai  jenis  bukti,  pengadilan  dapat  mencapai keputusan  yang  lebih  tepat  dan  adil  (Youla  O.  Aguw,  2020).  Oleh  karena  itu,  dipahami bahwa  bukti  fisik  memang  penting  tidak  dapat  diabaikan,  namun  kesesuaian  dengan  bukti- bukti  lain  juga  memberikan  kontribusi  yang  penting  dalam  proses  peradilan  untuk memastikan  bahwa  kebenaran  ditemukan  dan  keadilan  tercapai.  Bukti-bukti  lain,  seperti keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  atau  catatan  transaksi  atau  alat  bukti  elektronik  lainnya, dapat  memberikan  konteks  yang  diperlukan  untuk  menegaskan  keberadaan  narkotika  dalam suatu  kasus.  Dengan  demikian,  sementara  bukti  fisik  mungkin  merupakan  elemen  kunci dalam  menguatkan  dakwaan,  bukti  tambahan  dapat  memperkuat  keseluruhan  bukti  yang mendukung kehadiran narkotika dalam konteks tindak pidana yang diselidiki.

## METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif  yang  dicari  adalah  kaidah,  asas-asas  hukum  dengan  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif  dari  Peraturan  Perundang-undangan.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dalam Peraturan Perundang-undangan adalah undang-undang tentang tindak pidana narkotika.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus posisi dalam Pengadilan Negeri Mataram No.679/Pid.sus/2018/PN.Mtr.
Terdakwa, lahir di Turida pada tanggal 1 Januari 1989, adalah seorang pria berusia 30 tahun yang bekerja di sektor swasta dan berdomisili di Jl. Lalu Mesir, Lingk. Turide Timur, Kota  Mataram.  Pada  tanggal  18  Juli  2018,  sekitar  pukul  03.30  WITA,  terdakwa  terlibat dalam suatu transaksi narkotika di pinggir jalan Hotel Puri Indah, Jl. Subak IV Cakranegara, Kota  Mataram.  Kasus  ini  bermula  ketika  petugas  BNN  Provinsi  NTB  mengamankan  Agus Mulyana Alias Agus dan Endang Sri Ningsih Alias Teteh di Bandara Internasional Lombok berdasarkan  laporan  bahwa  mereka  membawa  shabu  dari  Batam  ke  Lombok.  Meskipun awalnya  tidak  ditemukan  barang  bukti  dalam  penggeledahan  di  bandara,  interogasi mengungkapkan  bahwa  Agus  dan  Endang  menyembunyikan  shabu  di  dalam  tubuh  mereka. Agus  menyembunyikan  shabu  di  duburnya,  sementara  Endang  menyembunyikannya  di kemaluannya.
Tersangka  mengaku  bahwa  shabu  tersebut  diperoleh  dari  Asep  Ibrahim  Alias  Asep Alias  Babon,  yang  mengarahkan  mereka  untuk  menyerahkan  barang  tersebut  kepada penerima  di  Lombok  setelah  check-in  di  Hotel  Puri  Indah.  Untuk  menangkap  penerima barang,  petugas  BNN  memutuskan  untuk  cipta  kondisi.  Agus  dan  Endang  ditempatkan  di Hotel  Puri  Indah  dan  diminta  untuk  menghubungi  Asep,  yang  kemudian  mengarahkan mereka untuk menyerahkan barang kepada Renaldi Gerhana Putra Alias Dadek dan terdakwa. Pada  pukul  03.30,  Agus  dihubungi  oleh  Renaldi  yang  menyatakan  akan  datang  mengambil paket shabu menggunakan mobil Toyota Yaris hitam DR 474 K bersama terdakwa.
Agus  kemudian  keluar  dari  kamar  hotel  dengan  membawa  bungkusan  plastik  yang seolah-olah berisi shabu, dan menemui Renaldi dan terdakwa yang menunggu di dalam mobil di  depan  hotel.  Setelah  Agus  menyerahkan  bungkusan  tersebut  dan  menerima  uang  Rp. 2.000.000,  petugas  BNN  segera  melakukan  penyergapan.  Namun,  Renaldi  dan  terdakwa berusaha  melarikan  diri,  yang  memaksa  petugas  untuk  menembak,  mengenai  lengan  kiri terdakwa. Beberapa hari kemudian, terdakwa berhasil ditangkap.
Pemeriksaan  laboratorium  terhadap  barang  bukti  kristal  putih  tersebut  menunjukkan bahwa  barang  tersebut  positif  mengandung  metamfetamin,  yang  termasuk  dalam  Narkotika Golongan  I.  Akibat  perbuatannya,  Terdakwa  didakwa  melanggar  Pasal  114  ayat  (2)  Jo  132 ayat (1) serta Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang  Narkotika,  karena  terlibat  dalam  permufakatan  jahat  untuk  menawarkan,  menjual, membeli,  menerima,  menjadi  perantara,  menukar,  atau  menyerahkan  narkotika  golongan  I berupa shabu dengan berat 247,89 gram.

## Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

## 1. Dakwaan
Bahwa  Jaksa      Penuntut      Umum  Menghadapkan  Terdakwa  Dengan  dakwaan alternatif   yakni  melanggar  pasal  114  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor   35   Tahun 2009   Tentang   Narkotika   selanjutnya   disebut   UU Narkotika, dan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika , Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. 2. Tuntutan
Berdasarkan  keterangan  dari  para  saksi  dan  barang  bukti  di  persidangan  yang adalah sebuah  fakta  hukum,  Jaksa Penuntut  Umum  menuntut  Terdakwa  yang  pada intinya    memohon    kepada    Majelis    Hakim    yang    memeriksa    dan    mengadili    perkara untuk  menjatuhkan  putusan  terhadap  terdakwa,  dimana  terdakwa  dinyatakan  secara  sah dan meyakinkan terbukti bersalah; ”melakukan percobaan atau permufakatan jahat,  yang tanpa hak atau melawan hukum  menawarkan untuk dijual,  menjual,  membeli, menerima, menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar  atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  1 bukan tanaman”. Seperti yang diamanatkan dalam dakwaan pertama: Pasal 114 ayat (2) Jo 132  ayat    (1)  Undang-Undang  Nomor:  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Sebagaimana amar  putusan  terdakwa  dipidana  dengan  hukuman  penjara  selama  13  (tigabelas)  Tahun dikurangi  selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu  milyar  rupiah)  Subsidiair  2  (dua)  bulan  penjara.  Adapun  beberapa  barang  bukti dalam  perkara  berupa  1  (satu)  unit  mobil  Toyota  Yaris  dengan  nomor  polisi  DR  474  K warna  hitam.  Uang  tunai  sebesar  Rp.  2.000.000,-(dua  juta  rupiah)  dengan  rincian seluruhnya pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar.
3. Pertimbangan hakim
Dengan menimbang bukti-bukti hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan dalam putusan terhadap Terdakwa menimbang sebagai berikut:
a. Menimbang Dakwaan Alternatif ke-1
Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 (satu) seperti yang diatur pada Pasal 114 ayat (2)Jo 132 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:
1) Unsur Setiap Orang;
2) Unsur  Tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3) Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4) Unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan sebagai berikut:
1) Unsur Setiap Orang; Yang  dimaksudkan  “setiap  orang”  merujuk  terhadap  pelaku  dalam  tindak pidana  atau  subjek  hukumnya  atau  orangnya,  yaitu  orang  yang  diajukan  dalam persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya. Dalam kasus ini, telah diajukan sebagai seorang Terdakwa. Setelah identitas terdakwa ditanyakan di  persidangan  oleh  Hakim  Ketua  Majelis,  identitas  tersebut  merupakan  identitas yang  sama  dengan  Terdakwa  sebagaimana  dakwaan  Penuntut  Umum.  Selain  itu, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur ini terpenuhi ketika unsur sebagaimana dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa
terpenuhi, sebab unsur “Setiap Orang” di dalam pasal ini berhubungan dengan unsur lain dan tidak berdiri sendiri.
2) Unsur  Tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; Yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan tidak  ada  izin  atau  tidak  mendapat  izin  dari  Pemerintah  Indonesia,  "Melawan hukum"  berarti  melanggar  ketentuan  dalam  Undang-Undang  atau  bertindak bertentangan dengan Undang-Undang  (Equatora, 2017). Berdasarkan alat bukti dan barang  bukti  yang  diajukan  diperoleh  fakta-fakta  hukum  bahwa  Terdakwa,  saat  itu bersama DADEK dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, yaitu mobil Toyota Yaris  dengan  nomor  Polisi  DR  474  K  warna  hitam.  Diketahui  bahwa  DADEK menerima  kantong  plastik  dari  AGUS  dan  memberikan  uang  sebanyak  Rp 2,000,000,-  (dua  juta  rupiah)  kepada  AGUS.  Barang  yang  ditransaksikan  tersebut ternyata  bukan  shabu  melainkan  bungkusan  kosong  yang  menyerupai  bungkusan shabu.  Berdasarkan  fakta  hukum  di  persidangan,  tidak  terungkap  bahwa  Terdakwa melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  salah  satu  uraian  dalam  unsur  karena  pada Terdakwa tidak ditemukan adanya barang berupa shabu atau Narkotika Golongan I baik dari hasil membeli ataupun menerima.
3) Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman  terdapat  dalam  Lampiran  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Berdasarkan  alat  bukti  dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti berupa Narkotika Golongan I, sehingga unsur ini menjadi tidak terpenuhi (Siahaan, 2009).
4) Unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan  Pasal  88  KUHP,  dapat  dinyatakan  adanya  permufakatan  jahat ketika  ada  dua  orang  atau  lebih  telah  setuju  untuk  melaksanakan  kejahatan. Berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  persidangan,  ASEP  tidak  tahu bagaimana  caranya  Terdakwa  memesan  shabu  kepada  RUDI,  namun  yang  ASEP tahu  adalah  bahwa  RUDI  hanya  menyuruhnya  untuk  mengirimkan  barang  shabu melalui  AGUS  dan  TETEH.  Berdasarkan  hasil  introgasi  bahwa  keduanya  yaitu AGUS  dan  TETEH  yang  menerima  barang  narkotika  tersebut  dari  ASEP,  mereka tidak  mengetahui  kedudukan  Terdakwa  dalam  perkara  Narkotika  ini.  Disebabkan salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tidak  terpenuhi,  maka  Terdakwa  kemudian  diputus    tidak  terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  alternatif  ke-1  (satu)  kemudian  Terdakwa  haruslah  dibebaskan  dari dakwaan tersebut.
b. Menimbang Dakwaan Alternatif ke-2
Majelis  Hakim  mempertimbangkan  dakwaan  alternatif  ke-2  (dua)  sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1) Unsur Setiap Orang;
2) Unsur Tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3) Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4) Unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika. Majelis  Hakim  mempertimbangkan  sebagai  berikut:  Unsur  tanpa  hak/melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
Yang  dimaksud  dengan  “tanpa  hak”  adalah  perbuatan/tindakan  yang  dilakukan tidak ada izin atau tidak mendapat izin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan “melawan
hukum”  adalah  melanggar  suatu  ketentuan  Undang-Undang  atau  karena  bertentangan dengan  Undang-Undang.  Berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang  diajukan diperoleh  fakta-fakta  hukum  bahwa  Terdakwa  tidak  ditemukan  adanya  barang  berupa shabu atau  Narkotika  Golongan  I baik  dari memiliki, menyimpan, menguasai  ataupun menyediakan.  Dikarenakan  salah  satu  unsur  dari  Pasal  112  ayat  (2)  jo.  132  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tidak  terpenuhi,  sehingga  Terdakwa  harus dinyatakan  tidak  terbukti  bersalah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  dakwaan  alternatif  ke-2  (dua)  sehingga  Terdakwa  haruslah  dibebaskan dari dakwaan tersebut.
c. Menimbang Dakwaan Alternatif ke-3 (tiga)
Majelis  Hakim  mempertimbangkan  dakwaan  alternatif  ke-3  (tiga)  sebagaimana diatur dalam Pasal  127 ayat  (1) huruf  a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1) Unsur Setiap Penyalahguna;
2) Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
1) Unsur Setiap Penyalahguna Yang  dimaksudkan  “setiap  orang”  adalah  pelaku  suatu  tindak  pidana  atau subjek  hukumnya  atau  orangnya,  yaitu  orang  yang  diajukan  ke  dalam  persidangan oleh  Penuntut  Umum  dikarenakan  adanya  dakwaan  atas  dirinya.  Dalam  kasus  ini, telah diajukan Terdakwa. Setelah identitas selengkapnya ditanyakan di persidangan oleh  Hakim  Ketua  Majelis,  identitas  tersebut  sama  dengan  Terdakwa  dalam  surat dakwaan  Penuntut  Umum.  Selain  itu,  Terdakwa  tersebut  sehat  jasmani  dan  rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan  yang dimaksud dengan orang adalah sama dengan maksud setiap orang.
2) Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Yang  dimaksud  dengan  Narkotika  Golongan  I  merupakan  Narkotika  yang hanya  dapat  digunakan  atau  dimanfaatkan  untuk  tujuan  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  tidak  boleh  digunakan  dalam  terapi,  dan  berpotensi  sangat  tinggi menyebabkan ketergantungan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium  Nar-R01888/LHU/BLKPK/VII/2018  tanggal  16  Juli  2018  oleh  ahli Prof.  Dr.  dr.  INDRI  HAPSARI,  M.Biomed,  dari  Laboratorium  Balai  Laboratorium Kesehatan  Provinsi,  terhadap  urine  atas  nama  Terdakwa  hasilnya  adalah  Positif mengandung Amphetamine.
Namun  demikian,  berdasarkan  fakta  hukum  di  persidangan,  terungkap  bahwa DADEK  melakukan  transaksi  shabu  dengan  AGUS  dan  membayar  uang  sebesar  Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah) kepada AGUS, namun setelah dilakukan pengecekan oleh DADEK,  ternyata  isi  dari  bungkusan  yang  diberikan  oleh  AGUS  bukanlah  shabu melainkan  bungkusan  kosong.  Berdasarkan  fakta  hukum  tersebut,  Majelis  Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi.
Karena salah satu unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009  tidak  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  tidak  terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  alternatif  ke-3  (tiga)  sehingga  Terdakwa  haruslah  dibebaskan  dari  dakwaan tersebut.
4. Putusan hakim
Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu, kedua, dan ketiga yang pada
intinya  Membebaskan  Terdakwa  dari  semua  dakwaan  Penuntut  Umum  dan  Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan sesudah  Putusan ini diucapkan.
5. Analisis
Berdasarkan  kasus  posisi  dan  pertimbangan  hakim  di  atas,  menurut  analisis  penulis dalam  memutuskan  bebasan  Terdakwa,  Hakim  dapat  mempertimbangkan  beberapa  faktor yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Nanda Harwijaya Arsy, 2023). Ketentuan ini pada  dasarnya  mengatur  tentang  alat  bukti  yang  sah  dalam  hukum  acara  pidana,  termasuk keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  keterangan  terdakwa.  Dalam memberikan  putusan  dalam    suatu  perkara,  hakim  harus  didasarkan  pada  keyakinan  serta fakta-fakta persidangan  yang meliputi  alat bukti dan barang bukti  yang sah menurut  hukum dan dapat dihadirkan dalam persidangan (Ananda Eka Saputra, 2022).
Pada  putusan  bebas  Pengadilan  Negeri  Mataram  tersebut,  sebagaimana  dakwaan Penuntut  Umum,  Penulis  dalam  hal  ini  setuju  dengan  penuntut  umum  dan  berpandangan bahwa judex  facti keliru  dalam  menerapkan  hukum  dikarenakan  hanya  mempertimbangkan keterangan saksi Renaldi dan Terdakwa sendiri, tanpa memperhatikan keterangan saksi-saksi lain  yang  penting  seperti  saksi  Agus  Mulyana,  Asep  Ibrahim,  Endang  Sri  Ningsih,  dan petugas  BNNP  NTB.  Dimana  seharusnya  saksi  memiliki  peran  penting  dalam  mengungkap kebenaran dalam persidangan (Maysaroh, 2023). Penulis menilai bahwa bukti dan keterangan saksi-saksi  lain  jelas  menunjukkan  keterlibatan  terdakwa  dalam  permufakatan  jahat  untuk menerima dan menyerahkan narkotika jenis  metamfetamin,  sebagaimana terbukti dari hasil penyergapan dan pengakuan para saksi. Yang dapat dinilai bahwa unsur unsur didalam pasal 114  ayat  (2)  Jo  132  ayat  (1)  Undang  Undang  No  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  seperti yang ada di dalam dakwaan alternatif pertama seharusnya terpenuhi.
Penulis berpendapat seharusnya dalam pemenuhan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1), fokus  pembuktian  tidak  hanya  terpaku  kepada  narkotika  dalam  bentuk  barang  melainkan pembuktian  Pasal  tersebut  masih  dapat  dimaknai  lebih  luas  dengan  mempertimbangkan bukti-bukti lain yang dapat membuktikan bahwasanya benar-benar terdapat objek atau barang dalam hal  ini berupa narkotika, dengan kata lain  unsur narkotika dalam  Pasal  tersebut  tetap dapat terpenuhi walaupun tidak ada bentuk langsung narkotika secara fisik sepanjang adanya pembuktian yang dapat membuktikan keberadaan dari objek tersebut.
Adapun  bukti-bukti  lain  yang  dimaksud  oleh  Penulis,  yang  pertama  adalah  hasil  uji LAB  Nomor  18.107.99.20.05.0349.K  yang  merupakan  barang  bukti  dalam  perkara  terpisah menunjukan  bahwa  barang  tersebut  positif  (+)  mengandung  Metamfetamin,  yang membuktikan  bahwa  barang  bukti  narkotika  golongan  1  benar-benar  ada  namun  memang dalam  proses  cipta  kondisi  barang  tersebut  diganti  dengan  barang  lain  oleh  petugas kepolisian. Selain itu, bukti kedua sebagaimana terdapat  pada surat  laporan hasil  LAB Nar- R01888/LHU/BLKPK/VII/2018  yang  merupakan  pemeriksaan  urine  dari  Terdakwa menunjukan  positif  (+)  adanya  Metamfetamin.  Bukti-bukti  tersebut  secara  langsung membuktikan bahwasanya unsur narkotika golongan 1 dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) terpenuhi walaupun barang bukti secara fisik tidak ada ditempat kejadian perkara, karena dipahami  bahwa  hasil  uji  LAB  merupakan  alat  bukti  yang  sah  tidak  terbantahkan  karena berdasarkan fakta ilmiah (Teguh Prihmono, 2018).
Kemudian  menurut  Penulis  tidak  terpenuhinya  dakwaan  alternatif  ke-3  (tiga)  Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga kurang tepat apabila mempertimbangkan bukti bukti yang ada berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nar-R01888/LHU/BLKPK/VII/2018, pemeriksaan Urine Terdakwa tanggal 23 Juli  2018  ditemukan  adanya  Methamphetamin  (+).  Dan  berdasarkan  keterangan  saksi  Hj. Baiq  Endang  bahwa  Terdakwa  jelas  merupakan  seorang  penyalahguna  sebagaimana diterangkan bahwa menurut cerita  ibu  kandung Terdakwa, Terdakwa menjual habis  barang- barang yang ada di rumah untuk membeli narkotika sampai ibunya sakit-sakitan dan akhirnya
meninggal  dunia.  Kemudian  keterangan  dari  Saksi  Janu  Aswandi  juga  mendukung pernyataan  tersebut  yang  dimana  Terdakwa  pernah  dibawa  kerumah  sakit  oleh  saksi  Janu Aswandi  dan dinyatakan Terdakwa ketergantungan narkotika oleh Dokter. Sehingga kurang tepat bila kemudian terdakwa dibebaskan/ diputus bebas karena jelas bahwa dalam Pasal 127 ayat  (1)  menjelaskan  bentuk  hukuman  pidana  terhadap  orang  yang  dapat  dibuktikan menyalahgunakan narkotika golongan 1 (Hotmaida Simanjuntak, 2020).

## KESIMPULAN
Pada  Putusan  Pengadilan  nomor  679/Pid.sus/2018/PN.Mtr  dalam  kasus  terdakwa adalah  bahwa judex  facti keliru  dalam  menerapkan  hukum.  Putusan  bebas  tersebut  tidak memperhatikan unsur narkotika golongan 1 dalam rumusan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat  (1)  dan    Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a,  maksudnya  tidak  perhatikan  bahwa  dalam pembuktiannya  seharusnya  tidak  hanya  terpaku  kepada  objek  narkotika  golongan  1  secara fisik  melainkan  dapat  mempertimbangkan  kesesuaian  bukti-bukti  yang  lain  yang  dapat membuktikan bahwasanya benar-benar terdapat narkotika golongan 1 dalam perkara tersebut. Serta keterangan saksi kunci yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam permufakatan jahat  untuk  menerima  dan  menyerahkan  metamfetamin.  Keterangan  saksi  seperti  Agus Mulyana,  Asep  Ibrahim,  Endang  Sri  Ningsih,  dan  petugas  BNNP  NTB  seharusnya  cukup untuk  memenuhi  unsur  Pasal  114  ayat  (2)  jo.  Pasal  132  ayat  (1)  UU  No.  35  Tahun  2009 tentang Narkotika. Selain itu, hasil laboratorium dari pemeriksaan urine  yang menunjukkan Terdakwa menggunakan narkotika methamphetamin. Hakim seharusnya mempertimbangkan untuk dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Pembebasan terdakwa dianggap tidak memberikan efek  jera  dan  mengabaikan  kondisi  terdakwa  yang  merupakan  pengguna  narkotika berdasarkan hasil tes urine dan keterangan saksi
Untuk  mencegah  putusan  bebas  oleh  Majelis  Hakim  dengan  kondisi  kasus  seperti pada  putusan aquo ,  seharusnya  dalam  pembuktian  pidana  tidak  hanya  berfokus  pada  salah satu  unsur  yang  harus  dibuktikan  secara  fisik,  melainkan  dalam  pembuktian  pidana  perlu dilihat  secara  seksama  kesesuaian  antara  satu  alat  bukti  dengan  alat  bukti  yang  lain  agar majelis  hakim  dalam  menilai  setiap  unsur  dalam  dakwaan  menjadi  tepat  dan  melahirkan kebenaran materiil dalam putusannya.

## REFERENSI
Anis  Harold.  (2020).  “Kajian  Hukum  Putusan  Bebas  ( Vrijspraak )  Dalam  Perkara  Pidana”,
Lex Crimen , IX.4/O. 234.
Arsy NH, Hadjar AF. (2023).  “Analisis Putusan Nomor 85/PID/SUS/2022/PN.JAP Terhadap Putusan  Bebas  Tindak  Pidana  Narkotika”, Jurnal  Reformasi  Hukum  Trisakti Vol  5 (4). 1284.
Ashari A. (2017). “Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana”, Jurnal Hukum Al- Hikam , Vol 1, No 3. 2.
Elvandari  Henny.  (2020).  “Kedudukan  saksi  verbalisan  dalam  proses  Pemeriksaan Persidangan  (Analisa  Putusan  Pn  boyolali  nomor  134/Pid.B/2019/Pn.Byl)”, Jurnal Bedah Hukum , Vol.4, No.2. 10-19. Equatora  Muhammad A.  (2017). Rehabilitasi  Sosial  Pengguna Narkoba , Bandung,  Bitread Publishing. 44.
Hasibuan  Abd.  A.  (2017).  “Narkoba  Dan  Penanggulangannya”, Studia  Didaktika:  Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan , Vol. 11, No. 1. 37.
Hartanto Wenda. (2020). ”Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional”, Jurnal Lembaga Ilmu , Vol. 1, No. 1. 1-10.
Kawengian  Giovanni  A.  (2016).  “Peranan  Keterangan  Saksi  Sebagai  Salah  Satu  Alat  Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap”, Lex Privatum , Vol. Iv, No. 4. 30.
Maysaroh,  Taun.  (2023).  “Keterlibatan  Saksi  Sebagai  Alat  Bukti  Yang  Berperan  Dalam Peristiwa Tindak Pidana”, Jurnal Hukum , Vol. 20, No. 2. 2.
Prihmono  T,  Ma’ruf  U,  Wahyuningsih  SE.  (2018).  “Peran  Laboratorium  Forensik  Polri
Sebagai  Pendukung  Penyidikan  Secara  Ilmiah    Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia”, Jurnal Hukum Khaira Ummah , Vol. 13. No. 1. 275.
Saputra Ananda E , Badaru B. (2022). “ Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, Journal of Lex Generalis Vol 3 (2). 8. Siahaan R.O. (2009). Hukum Pidana I , Cibubur, RAO Press. 22.
Simanjuntak  Hotmaida,  Medicom  Amik  (2020).  “Penetapan  Status  Tersangka  Pengguna Narkotika Berdasarkan Hasil Tes Urine”, Jurnal Ilmiah Kohesi , Vol. 4 No. 45.
Sony  Wijanarko  A,(2019)  “Proses  Pembuktian  Penguasaan  Narkotika  yang  Disimpan  di Dalam Helm”, Jurnal Yustika, Vol. 22 No. 1. 69.