History: Re ce ived : 25 Nove mbe r 2023 Re vise d  : 10 Januari 2024 Acce pte d : 29 Fe bruari 2024 Publishe d: 1 Mare t 2024
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 1, (2024), Februari: 440 - 446 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i1.4144

## PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
Rahmayanti 1) , Rika Jamin  Marbun 2) , Poppy Oktaviana 3)
Fakultas  Sosial  Sains  Universitas  Pembangunan  Panca Budi,  Medan,  Indonesia 1,2,3) Corresponding Author: rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id 1) , rikajaminmarbun@dosen.pancabudi.ac.id 2) , poppyoktaviana5@gmail.com 3)

## Abstrak
Jumlah  kasus  non-kriminal  yang  melibatkan pelaku tindak pidana yang  masih di bawah umur cukup signifikan.  Meskipun  mereka  masih  anak-anak,  menurut  hukum  di  Indonesia,  mereka  tetap  harus bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  namun akan ditangani secara khusus. Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji  penerapan  hukum  pidana  mat eriil  terhadap  anak  yang  terlibat  dalam tindak pidana kekerasan.  Dengan  menggunakan  pendekatan  tinjauan  pustaka  dan  metodologi  penelitian  hukum normatif,  studi  ini  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  anak  yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak kasus di mana  pelaku  tindak  pidana  adalah  anak  di  bawah  umur.  Dalam  konteks  hukum  positif  di Indonesia, anak-anak  yang  melakukan  kejahatan  masih  harus  bertanggung  jawab  atas  perbuatan nya.  Namun, dalam  mempertanggungjawabkan  mereka,  pelaku  tindak  pidana  di  bawah  umur  mendapatkan perlindungan  hukum khusus mulai dari proses penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  di  bawah umur har us dilakukan dengan perhatian khusus  untuk  melindungi  hak-hak  anak  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Meskipun demikian, masih ada kasus di mana pelaku tindak pidana di bawah  umur  diperlakukan  seperti  pelaku  kejahatan  dewasa,  yang  menunjukkan  bahwa  penegakan hukum terhadap mereka masih belum optimal.

## Kata Kunci: Hukum Pidana Materiil,  Anak, Tindak Pidana Kekerasan

## Abstract
The  prevalence  of  non-criminal  incidents  involving  underage  offenders  committing  criminal  acts  is  noteworthy. Despite  being  minors,  under  Indonesian  law,  these  offenders  are  still  held  responsible  for  their  actions  but  are subject  to  special  handling.  This  research  aims  to  investigate  how  substantive  criminal  law  is  applied  to  minors engaged  in  violent  offenses.  Using  a  literature  review  approach  and  a  normative  legal  research  methodology,  this study  analyzes  legislation  concerning  minors  involved  in  violent  crimes.  The  findings  indicate  a  significant  number of  criminal  cases  involving  underage  perpetrators,  who  are  still  held  liable  for  their  actions  under  Indonesian  law. However,  these  underage  offenders  receive  specific  legal  protection  throughout  the  investigation,  prosecution,  and court  sentencing  processes.  Law  enforcement  agencies  are  required  to  handle  cases  involving  underage  offenders with  particular  attention  to  safeguarding  their  rights  as  stipulated  in  Law  No.  11  of  2012  regarding  the  Juvenile Justice  System.  Despite  these  legal  provisions,  there  are  instances  where  underage  offenders  are  treated  similarly  to adult criminals,  suggesting  that effective enforcement  of the law for underage  offenders  remains  a challenge.

## Keywords:  Material  Criminal  Law, Children,  Violent  Crimes

## PENDAHULUAN
Hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  hukum  publik  yang  memberikan  fokus  pada kepentingan  masyarakat  umum  (Sugiharto  &  Abrianto,  2018).  Hukum  pidana mengandung  norma-norma  yang  sangat  vital  bagi  kehidupan  masyarakat  sehingga penegakan  norma-norma  tersebut  tidak  bisa  diserahkan  kepada  pihak  swasta, melainkan  harus  diatur  dan  diterapkan  secara  tegas  oleh  pemerintah.  Bahkan  saat anak-anak  berurusan  dengan  hukum  dan  berada  di  dalam  penjara,  mereka  tetap memiliki  hak  untuk  dilindungi  oleh  hukum.  Oleh  karena  itu,  melaksanakan perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  berurusan  dengan  hukum  (ABH)  sangatlah penting.  Perlindungan  anak  merupakan  aspek  penting  dalam  pembangunan  nasional. Anak-anak  memerlukan  perlindungan  hukum  dari  dampak-dampak  negatif  yang  cepat berkembang  di  era  globalisasi  saat  ini,  terutama  dalam  bidang  komunikasi  dan informasi,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta  gaya  hidup  yang  berubah  dengan cepat  dan  signifikan  di  masyarakat,  yang  dapat  memengaruhi  perilaku  anak  dengan cepat.  Tindakan  kriminal  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  menjadi  masalah  yang  aktual di berbagai  negara, termasuk  Indonesia.
Timbulnya  tindak  pidana  yang  melibatkan  anak  tidak  hanya  mengganggu  ketertiban masyarakat,  tetapi  juga  membawa  potensi  bahaya  yang  dapat  mengancam  masa  depan suatu  bangsa  dan  negara  (Silalahi,  2020).  Oleh  karena  itu,  perlindungan  anak  dari tindakan-tindakan  yang  merugikan  sangatlah  penting  agar  mereka,  sebagai  generasi penerus  bangsa,  tetap  terlindungi  untuk  keberlangsungan  masa  depan  bangsa  dan negara.  Penyimpangan  perilaku  anak  yang  mengarah  kepada  pelanggaran  hukum seringkali  disebabkan  oleh  faktor-faktor  eksternal  yang  memengaruhi  anak  tersebut. Dari  penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pembuat  undang-undang,  seperti DPR  dan  Pemerintah,  memiliki  kebijakan  hukum  yang  responsif  terhadap perlindungan  anak.  Sistem  peradilan  pidana  anak  menitikberatkan  pada  upaya perlindungan  dan  kesejahteraan  anak  yang  terlibat  dalam  konflik  hukum.  Sistem pidana  anak  merupakan  bagian  integral  dari  penegakan  hukum  pidana  anak,  yang mencakup  beberapa  sistem  penting.  Pertama,  sistem  penyidikan  anak,  di  mana prosesnya  berbeda  dengan  penyidikan  terhadap  orang  dewasa.  Kedua,  sistem penuntutan  anak,  yang  juga  beroperasi  dengan  pendekatan  yang  berbeda  dengan penuntutan  terhadap  orang  dewasa.  Ketiga,  sistem  pelaksanaan  sanksi  pidana  anak, yang  didasarkan  pada  hukum  pidana  materiil  dan  formal  anak.  Dalam  pelaksanaan sistem  peradilan  anak,  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  bentuk  pendidikan  untuk memperbaiki  pola  sikap  dan  perilaku  anak,  sehingga  anak  tersebut  tidak  terjerumus kembali  ke  dalam  perilaku  negatif  yang  pernah  dilakukannya.  Di  sini,  tindak  kekerasan terhadap  anak  tidak  hanya  merujuk  pada  cedera  fisik  yang parah, tetapi juga mencakup
cedera  ringan  seperti  memar  atau  bengkak,  yang  dapat  menghambat  perkembangan anak baik secara  fisik  maupun  intelektual.
Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  masih  di  bawah  umur  harus dilakukan  dengan  memperhatikan  kekhususan,  hal  ini  bertujuan  untuk  melindungi hak-hak  anak  sesuai  dengan  prinsip  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Namun,  masih terdapat  praktik  dimana  beberapa  pihak  memperlakukan  pelaku  tindak  pidana  di bawah  umur  seperti  mereka  adalah  pelaku  tindak  pidana  dewasa.  Oleh  karena  itu, dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  di  bawah  umur, masih  terdapat  kekurangan  dan belum  optimal.
Seorang  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  di  bawah  hukum  positif  yang  berlaku di  Indonesia  masih  harus  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya,  namun  harus ditangani  secara  khusus.  Karena  pelaku  tindak  pidana  tersebut  masih  di  bawah  umur, penegakan  hukum  terhadap  mereka  harus  dilakukan  dengan  pendekatan  yang  spesifik. Hal  ini  dilakukan  untuk  melindungi  perkembangan  anak.  Untuk  tujuan  tersebut,  telah ada  dua  undang-undang  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai  sistem  peradilan anak,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012  mengenai  hak  diversi  bagi anak bertujuan untuk  melindungi  anak,  termasuk:  a)  mencapai  perdamaian  antara  korban  dan  anak;  b) menyelesaikan  kasus  anak  di  luar  proses  peradilan;  c)  mencegah  anak  memiliki kemerdekaan  mereka  sendiri;  d)  mendorong  partisipasi  masyarakat;  dan  e) menanamkan  rasa tanggung jawab kepada  anak.
Tujuan  dari  diversi  terhadap  anak  dalam  sistem  peradilan  pidana  adalah  untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak  dalam  sistem  peradilan  anak. Pemberlakuan  kedua  undang-undang,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  dan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012,  merupakan  langkah  untuk  memastikan pemenuhan  berbagai  hak  anak  yang  terlibat  dalam  masalah  hukum.  Perlindungan hukum  terhadap  anak  dalam  proses  peradilan  dimulai  dari  tahap  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  hingga  putusan  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  hak-hak  anak harus  dilindungi  oleh  hukum,  dan  keberadaan  dua  undang-undang  tersebut  menjadi jaminan tambahan atas perlindungan  hak anak.
Berdasarkan  informasi  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  penelitian  akan  mengkaji bagaimana  hukum  pidana  materiil  diterapkan  pada  anak  yang  terlibat  dalam  tindak pidana  kekerasan.
Penggunaan  istilah  "anak"  dalam  Peradilan  Anak  menunjukkan  pembatasan terhadap  perkara  yang  ditangani,  yakni  perkara  yang  melibatkan anak. Oleh karena itu, proses  pemberian  keadilan  dalam  bentuk  serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  oleh lembaga  peradilan  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  anak.  Anak  yang  menjalani persidangan  dalam  Peradilan  Anak  diatur  memiliki  rentang  usia  antara  8  hingga  18 tahun  dan  belum  pernah  menikah.  Menurut  Pasal  4  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak,  jika  seorang  anak  melakukan  tindak pidana pada
usia  yang  termasuk  dalam  rentang  yang  disebutkan  dalam  Pasal  4  Ayat  (1),  tetapi  dia dihadirkan  di  pengadilan  setelah  melewati  batas  usia  tersebut  namun  belum  mencapai usia  21 tahun,  maka persidangan  tetap  dilakukan  di Pengadilan  Anak.
Berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997,  petugas  diharapkan untuk  sangat  teliti  dalam  memeriksa  dokumen-dokumen  terkait  bukti  kelahiran  dan usia  anak  yang  bersangkutan.  Peradilan  Anak  merupakan  sebuah  spesialisasi  di  dalam lingkungan  Peradilan  Umum,  sesuai  dengan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1997,  yang  menangani  kasus-kasus  yang  memiliki  kualifikasi  serupa  dengan  kasus orang  dewasa  yang  melanggar  ketentuan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).  Proses  pengarsipan  perkara  anak  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  KUHAP karena  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997.  Pada tahap  penuntutan,  penuntut  umum  yang  bertanggung  jawab  untuk  menuntut  anak nakal  sesuai  dengan  Pasal  53  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997  adalah  penuntut umum  yang  ditunjuk  berdasarkan  Surat  Keputusan  Jaksa  Agung  atau  pejabat  yang ditunjuk  oleh  Jaksa Agung.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  deskriptif  yuridis  normatif. Pendekatan  ini  melibatkan  analisis  terhadap  permasalahan  hukum  dengan  mengacu pada  asas-asas  hukum  dan  norma-norma  yang  berlaku.  Sifat  penelitian  ini  adalah deskriptif  analisis,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  lengkap  tentang situasi  hukum  pada  waktu  dan  tempat  tertentu,  atau  peristiwa  hukum  yang  terjadi dalam  masyarakat.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
Tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  pihak  lain  merupakan pelanggaran  hukum  karena  tindakan  tersebut  dapat  menyebabkan  korban  mengalami cedera,  cacat,  atau  bahkan  kematian.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),  ancaman  pidana  telah  diatur  untuk  perbuatan  yang  menggunakan  kekerasan, seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  170  KUHP.  Kasus  pidana  anak  melibatkan  proses penuntutan  khusus  yang  telah  dijelaskan  dalam  sistem  pemidanaan  di  Indonesia. Dalam  sistem  ini,  proses  pemidanaan  melibatkan  pengadilan  yang  menentukan hukuman  bagi  pelaku.  Pemidanaan  ini  bertujuan  untuk  menghentikan  pelaku  dari melakukan  tindakan  kriminal  di  masa depan.
Menurut  Undang-Undang  No.  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, seluruh  proses  penyelesaian  perkara  yang  melibatkan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  mulai  dari  penyelidikan  hingga  pembimbingan  setelah  menjalani  hukuman, diselenggarakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Sistem  peradilan  pidana  anak berbeda  dengan  sistem  peradilan  untuk  orang  dewasa  dalam  banyak  hal.  Peradilan anak  dalam  aktivitas  penyidikan  serta  dalam  proses  pengambilan  keputusan
mengutamakan  kepentingan  anak  sebagai  prioritas  utama  dalam  sistem  peradilan pidana  anak.  Dalam  kasus  yang  melibatkan  anak,  penuntut  umum  memiliki  kewajiban untuk  melakukan  upaya  hukum  terlebih  dahulu,  seperti  melalui  diversi,  dalam  jangka waktu  maksimum  7  hari  setelah  menerima  berkas  perkara,  dan  proses  ini  harus  selesai dalam  waktu  30  hari.  Proses  diversi  bertujuan  untuk  mencapai  kesepakatan,  dan penuntut  umum  juga  harus  menyampaikan  berita  acara  diversi  beserta  kesepakatan diversi  kepada  ketua  Pengadilan  Negeri  untuk  ditetapkan.  Apabila  diversi  tidak berhasil  atau  ditolak,  maka  penuntut  umum  harus  menyampaikan  berita  acara  diversi dan  meneruskan  perkara  tersebut  ke  pengadilan  dengan  membawa  bukti  laporan  hasil penelitian  kemasyarakatan.  Hukuman  terhadap  anak  memiliki  ancaman  pidana maksimal  setengah  dari  hukuman  yang  diberikan  kepada  orang  dewasa.  Sebagai contoh,  jika  seorang  dewasa  dihukum  penjara  seumur  hidup,  seorang  anak  hanya  bisa dihukum  maksimal  10  tahun  penjara.  Dalam  proses  diversi,  semua  pihak  yang  terlibat dalam  suatu  tindak  pidana  bekerja  sama  untuk  menyelesaikan  masalah  dan meningkatkan  kualitas  kehidupan  anak,  korban,  dan  pihak  terkait,  dengan  tujuan mencapai  solusi  terbaik tanpa  adanya unsur  balasan.
Sistem  pemidanaan  adalah  seperangkat  aturan  hukum  yang  terkait  dengan  sanksi pidana  dan  penerapannya.  Ini  mencakup  semua  norma  hukum  pidana  materiil  yang menetapkan  prosedur  dan  pelaksanaan  hukuman  pidana.  Persyaratan  pemidanaan melibatkan  beberapa  faktor,  di  antaranya:  pertama,  pidana  pada  dasarnya  adalah pemberian  penderitaan  atau  konsekuensi  yang  tidak  menyenangkan;  kedua,  pidana diberikan  secara  disengaja  oleh  pihak  yang  memiliki  kewenangan;  ketiga,  pidana diberlakukan  kepada  individu  yang  telah  melakukan  tindakan  kriminal  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  jika  tindakan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa memenuhi  unsur-unsur  yang  dituduhkan  oleh  jaksa  penuntut  umum,  dan  tidak  ada alasan  pembenaran  atau  pencabutan  pidana,  maka  syarat  pemidanaan  dianggap terpenuhi,  dan  terdakwa  dapat dihukum  sesuai  dengan  undang-undang  yang berlaku.
Perumusan  sanksi  pidana  dan  tindakan  ini  menunjukkan  bahwa  sanksi  pidana ditujukan  pada  individu  tertentu  dengan  tujuan  memberikan  penderitaan  sebagai konsekuensi  atas  tindakan  mereka.  Sistem  peradilan  pidana  anak  didasarkan  pada undang-undang  peradilan  anak,  yang  melibatkan  proses  penyelesaian  perkara  anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  dimulai  dari  tahap  penyelidikan  hingga  tahap pembimbingan  setelah  menjalani  pidana.  Sistem  ini  berbeda  secara  signifikan  dengan sistem  peradilan  pidana  untuk  orang  dewasa.  Dalam  peradilan  anak,  proses pemeriksaan  dan  pengambilan  keputusan  lebih  mengutamakan  kepentingan  anak sebagai  prioritas  utama.  Dalam  undang-undang  terbaru,  ada  penekanan  yang  lebih besar  pada  keadilan  restoratif,  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas perlindungan  anak dalam  proses  peradilan  pidana  anak.
Dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  pada  Pasal  6  diatur mengenai  Diversi,  yang  merupakan  proses  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari
proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana.  Namun,  menurut penyusun,  dalam  kasus  ini  proses  Diversi  tidak  dilakukan  karena  tidak  memenuhi syarat-syarat  tertentu,  seperti  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara kurang  dari  7  tahun,  serta  ketiadaan  kesepakatan  dan  persetujuan  dari  korban  dan/atau keluarga  korban  anak,  serta  kesediaan  anak  dan  keluarganya.  Hal  ini  disebabkan karena  korban  anak  mengalami  luka  parah.  Penyusun  berpendapat  bahwa  penahanan dan  penjara  harus  menjadi  langkah  terakhir  yang  diambil,  dan  jika  terpaksa  dilakukan, harus  dilakukan  untuk  waktu  yang  sangat  singkat.  Hal  ini  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  menyatakan  bahwa penangkapan,  penahanan,  atau  penjara  anak  hanya  dapat  dilakukan  sebagai  upaya terakhir  dan  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.

## SIMPULAN
Berdasarkan  Undang-Undang,  seorang  anak  dapat  dipertanggungjawabkan  atas perbuatannya  jika  memenuhi  unsur-unsur  melakukan  perbuatan  pidana,  yaitu  berusia antara  12  sampai  18  tahun,  melakukan  kesalahan  yang  bersifat  kesengajaan  atau kealpaan,  dan  tidak  ada  alasan  pemaaf.  Oleh  karena  itu,  anak  yang  melakukan  tindak pidana  kekerasan  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  perbuatannya  sesuai dengan  undang-undang  yang  berlaku.  Pemenuhan  pertanggungjawaban  pidana  anak bisa  berbentuk  pidana  peringatan,  pidana  dengan  syarat  seperti  pembinaan  di  luar lembaga,  pelayanan  masyarakat,  atau  pengawasan,  pelatihan  kerja,  pembinaan  di dalam  lembaga,  atau  penjara.  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dan  Undang-undang  Perlindungan  Anak  menegaskan  bahwa pidana  penjara  hanya  dapat  digunakan  sebagai  langkah  terakhir,  sehingga  dapat tercapai  penyelesaian  yang  adil  melalui  prinsip  restorative  justice  yang  menekankan pemulihan  kondisi  semula,  bukan pembalasan  belaka.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Hardiyanto  Wicaksono,  ―Kebijakan  Pelaksanaan  Diversi  sebagai  Perlindungan bagi Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  pada  Tingkat  Penuntutan  di  Kejaksaan Negeri  Kudus  (Jurnal  Law  Reform  Vol  11 No 1 Universitas  Diponegoro,  2015)
Angger  Sigit  Pramukti  dan  Fuady  Primaharsya,  2015,  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, PT. Buku Seru, Yogyakarta.
Burhan Bungin,  2003, Analisis  Data Penelitian  Kualitatif,  Pemahaman Filosofis  dan
Gultom  M.,  2008,  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  di Indonesia,  Bandung:  Refika Aditama.
Ismaidar,  &  Rahmayanti,  2023,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga. Jawa Tengah:  Eureka Media  Aksara.
Jose  Fernando  Seven  Purba,  T  Riza  Zarzani,  Perlindungan  Hukum  bagi  Narapidana Anak  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Lubuk  Pakam,  Innovative:  Journal  Of  Social Science  Research  Volume  3 Nomor  5 Tahun  2023.
Maidin  Gullom,  2009,  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan Anak  di Indonesia,  Refika Aditama,  Jakarta.
Marsaid,  2015,  Perlindungan  Hukum  Anak  Pidana  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam (Maqasid  Asy-Syari’ah),  Palembang: NoerFikri.
R.Wiyono.  2016, Sistem  Peradilan  Anak di  Indonesia.  Jakarta: Sinar Grafika.
Rahmayanti,  &  Ismaidar,  2003,  Pengaruh  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) Terhadap  Tungkat  Keharmonisan  Dalam  Rumah  Tangga.  Jawa  Tengah:  Eureka Media  Aksara.
Rika  Jamin  Marbun,  2023,  Implementasi  hukum  ketenagakerjaan  Indonesia  dalam perspektif  negara kesejahteraan,  Jawa Tengah:  Eureka Media  Aksara.
Silalahi,  D.  H.  (2020).  Penanggulangan  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Penerbit EnamMedia.
Soerjono  Soekanto  dan Sri Mamudji,  2013, Penelitian  Hukum  Normatif,  Jakarta.
Sugiharto,  H.,  &  Abrianto,  B.  O.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Non-Yudisial  terhadap Perbuatan  Hukum Publik  oleh  Pemerintah.  Yuridika, 33(1), 41–72.
Syaiful  Asmi  Hasibuan,  Ediwarman,  Marlina,  Edy  Ikhsan,  Formulasi  Tentang Perlindungan  Negara  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Negeri  Medan),  Usu  Law  Journal,  Vol  4  No.  2 (Maret  2016).
Undang-Undang  Ketenagakerjaan  2003 (UU No.13  Th.2003).
UU  No.  17  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak.