## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA ATAS PENGHENTIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA

## OLEH :

## DIMAS TEGAR PALILING MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

## ABSTRAK
From  the  juridical  standpoint  that  there  are  issues  that  are  not  acomodate  in  the technical  regulations  for  the  procurement  of  goods  and  services,  in  this  presidential regulation  Number  54  year  2010  along  with  the  revised  document.  In  an implementation of the contract for the procurement of goods and services, such as the implementation  of  the  construction  made  possible  the  occurrence  state  of  kahar.    the goal of the research in this paper is analyzing the meaning of termination of contracts in the  procurement  of  goods  and  services  and  analyze  the  legal  consequences  of termination of the contract against the execution of a contract for the procurement of goods  and  services  .Research  methods  used  in  the  writing  of  scientific  papers  using normative  legal  research  methods.  Research  results  show  that  the  meaning  of termination  and  termination  of  Contracts  for  the  procurement  of  goods  and  services differs. Termination of the contract is a contract that is caused by the suspension not work power force of the implementation of the contract, but the contract still exist, such as the circumstances of the termination of legal consequences whereas kahar contract is the Provider is entitled to payment for the work that has been done and the user must make  payment  upon  receipt  of  the  goods/services;  and  the  provider  is  entitled  to financial  compensation,  in  unison  with  the  user  having  to  provide  financial compensation for the delay in payment, include the clause of the contract to change the determination of the length of time until when  the contract is terminated and payout system.
Keywords: legal protection, contracts, goods and services.

## A. PENDAHULUAN
Sesungguhnya perihal yang menyoal tentang pengadaan barang dan jasa masih menyisahkan  permasalahan  yang  menarik  untuk  dikaji.  Hal  tersebut  banyak  ditemui dalam rana praktik maupun secara konsep dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kemudian baru-baru ini di susul dengan keluarnya aturan baru di bidang jasa konstruksi  yakni  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi. Implikasinya  bahwa  banyak  aturan-aturan  di  bawahnya  yang  otomatis  akan mengikuti/menyesuaikan aturan yang baru ini.
Persoalan-persoalan di atas di antaranya terkait prakontrak, masa kontrak, masa pelaksanaan kontrak hingga pengakhiran kontrak. Salah satu di antara hal-hal ini yang menjadi  sorotan  yakni  tentang  hubungan  pelaksanaan  kontrak  dan  pengakhiran kontrak. Dalam konteks ini menyinggung tentang penghentian kontrak. Sekaligus hal ini akan menjadi objek kajian penulis.
Ada problematika hukum hasil dari temuan penulis. Problem tersebut dari segi yuridis  dan  konseptual.  Dari  segi  yuridis  bahwa  ada  persoalan  penting  yang  tidak terakomodasi  dalam  peraturan  teknis  pengadaan  barang  dan  jasa,  dalam  hal  ini peraturan  Presiden  Nomor  54  tahun  2010  berserta  perubahannya.  Dalam  suatu pelaksanaan  kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa,  seperti  pelaksanaan  konstruksi dimungkinkan  terjadinya  keadaan  kahar.  Dalam  pasal  91  (1)  Perpres  54  tahun  2010 dijelaskan  bahwa  keadaan  kahar  adalah  suatu  keadaan  yang  terjadi  diluar  kehendak para  pihak  dan  tidak  dapat  diperkirakan  sebelumnya,  sehingga  kewajiban  yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
Hal  tersebut  berarti  dalam  keadaan  kahar  tidak  mungkin  kontrak  akan dilaksanakan secara utuh atau bahkan sampai selesai. Sekalipun secara  konsep, kahar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kahar temporer dan kahar permanen . Kahar temporer yaitu  keadaan  kahar  yang  bersifat  sementara  seperti  banjir  yang  mengakibatkan pelaksanaan tertunda untuk sementara. Sementara kahar permanen adalah keadaan di mana prestasi sama sekali tidak bisa terpenuhi, seperti gempa bumi. Bahkan keadaan kahar tidak lagi dibatasi hanya pada bencana alam, tapi juga bencana non alam ataupun
keadaan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
Dalam  keadaan  kahar  permanen,  maka  pelaksanaan  kontrak  harus  dihentikan. Karena keadaan kahar tersebut mengakibatkan perikatan tidak lagi bekerja (werking) walaupun perikatannya sendiri tetap ada. Salah satu pihak tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi dan debitur  tidak dapat  dikatakan berada dalam keadaan lalai. Prinsipnya, perikatannya masih tetap ada, yang gugur hanyalah daya kerjanya. Hal ini penting  apalagi  mengenai  keadaan  kahar  yang  temporer.  Perikatan  itu  kembali mempunyai daya kerja jika keadaan kahar itu berhenti.
Oleh  sebab  perikatan  tidak  dapat  bekerja  maka  pelaksanaan  menjadi  tidak mungkin.  Sehingga  bila  dipaksakan  salah  satu  pihak  akan  merugi.  Artinya  dalam keadaan  yang  ideal  ketika  keadaan  kahar  terjadi  maka  pihak  penyedia  berhak mengajukan  penghentian  kontrak  dan  berhak  mendapat  pembayaran  sejauh  yang prestasi yang telah diselesaikn.
Poin  berikutnya  yang  menjadi  permasalahan  ialah  secara  konsep  penyedia berhak menghentikan kontrak sementara bilamana pihak PPK belum membayar biaya pelaksanaan sesuai yang diperjanjikan. Tapi secara yuridis, ketentuan peraturan yang berkenan dengan penghentian pelaksanaan kontrak tidak diakomodasi.
Dulu  perihal  ini  ada  termuat  dalam  ketentuan  lama,  yaitu  Keputusan  Presiden Nomor  80  tahun  2003.  Namun  setelah  digantikan  dan  tidak  berlaku  lagi  ketentuan tentang penghentian kontrak  tidak dimasukkan. Ini menjadi problem, karena keadaan lapangan  memungkinkan  terjadinya  kahar.  Sementara  tidak  ada  dasar  hukum  untuk melakukan penghentian.
Sekalipun  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  54  tahun  2010,  Pasal  91  terkait Keadaan Kahar, pada poin ke enam (6) menjelaskan tentang dimungkinkan perubahan kontrak  bila  terjadi  Keadaan  Kahar,  para  pihak  dapat  melakukankesepakatan,  yang dituangkan  dalam  perubahan  kontrak.  Namun  perubahan  kontrak  sebagaimana  pada pasal 87 perpres 54 tahun 2010 tidak menjelaskan terkait penghentian kontrak secara utuh.  Ia  hanya  menyinggung  mengenai  penambahan  atau  Pengurangan  volume
pekerjaan,  jenis  pekerjaan,  pengubahan  spesifikasi  teknis  pekerjaan,  sampai pengubahan jadwal pelaksanaan. Esensinya bukan penghentian kontrak.
Akibat  dari  tidak  dimasukkannya  pengaturan  tentang  penghentian  kontrak dalam  peraturan  teknis  terkait  pengadaan  barang  dan  jasa,  memunculkan  masalah baru. Masalah itu bersifat konseptual. Seperti yang penulis dapatkan di lapangan, dalam rana  praktis  terjadi  penggunaan  istilah  yang  serampangan.  Ada  penghentian  kontrak yang  esensinya  pemutusan  dan  ada  pemutusan  yang  esensinya  adalah  penghentian kontrak. Dampaknya bahwa pihak yang dirugikan atas keputusan tersebut mengalami kesulitan  dalam  menegakkan  haknya.  Ketika  pihak  penyedia  menggugat  karena dilakukan pengakhiran kontrak atas dasar pemutusan, ternyata pihak PPK mendalilkan bahwa  ini  bukan  pemutusan  tapi  penghentian.  Karena  perpres  54  tahun  2010  hanya menyediakan upaya hukum untuk pemutusan kontrak.
Terlepas  bahwa  perbedaan  penghentian  dan  pemutusan  kontrak  ini  sifatnya hanya  berbeda  secara  gradual,  tapi  memiliki  akibat  hukum  yang  berbeda.  Maka Sehubungan  dengan  itu,  penulis  mengangkat  isu  penghentian  kontrak  sebagai permasalahan  utama.  Mengingat  istilah  penghentian  kontrak  hanya  ada  ditemukan dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  80  tahun  2003,  tapi  faktanya  hal  ini  masih dibutuhkan untuk menjamin hak-hak para pihak. Maka dari itu pentingnya memahami makna  pemutusan  dan  penghentian  kontrak,  lebih  khusus  dalam  sistem  pengadaan barang dan jasa.
Adapun  tujuan  penelitian  dalam  tulisan  ini  adalah  Menganalisis  makna penghentian kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan Menganalisis akibat hukum penghentian  kontrak  terhadap  pelaksanaan  kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa. Manfaat Penelitian adalah Secara teoretik, memberikan masukan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penyedia barang  dan  jasa  atas  penghentian  kontrak  secara  sepihak  dan  Secara  Praktis, memberikan  sumbangan  pengetahuan  kepada  masyarakat  pada  umumnya  dan  dunia akademis pada khususnya mengenai perlindungan hukum atas penghentian kontrak.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan  menguji  kebenaran  sebab  nilai  ilmiah  suatu  penelitian  selalu  beriringan  dengan metode  penelitian  apa  yang  ia  pergunakan.  Setiap  penulisan  tesis  harus  mengandung suatu  kebenaran  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  maka  diperlukan  metode  yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar. Metode  penelitian,  pendekatan  masalah,  sumber  bahan  hukum,  dan  analisis  bahan hukum harus dilakukan secara benar dan tepat.
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  guna  menjawab  isu  hukum  terkait permasalahan hukum yang dihadapi

## C. PEMBAHASAN

## 1. Makna Penghentian Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Penghentian  kontrak berbeda dengan  pemutusan kontrak. Dalam  literatur  asing, penghentian  ini  diistilahkan  sebagai Suspension dan  pemutusan  adalah termination . Sehingga secara konseptual makna kedua istilah ini berbeda. Penghentian kontrak lebih dimaknai  pada  penangguhan.  Sementara  pemutusan  kontrak  esensinya  adalah  putus karena  kesalahan.  Sekalipun  di  lapangan  kedua  istilah  ini  sering  dipakai  secara serampangan dan tidak bertanggung jawab.
Tapi, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti yang berbeda secara kedua gradual saja antara pemutusan dan penghentian kontrak. Kedua istilah ini merupakan sinonim. Penghentian adalah keadaan tanpa gerak; halangan;jeda:pemberhentian /pem·ber·hen·ti·an/ adalah proses, cara, perbuatan memberhentikan;  tempat  berhenti;menghentikan /meng·hen·ti·kan/ ,  yakni   meminta sesuatu  (mobil  dan  sebagainya)  berhenti;  menyetop;  membuat  (menyebabkan), berhenti: ia  ~  mobilnya  tepat  di  depan  pintu; mengakhiri;  menyudahi: ia belumpetualangannya; penghentian /peng·hen·ti·an/ adalah halmenghentikan (mengakhiri, menyetop, dan sebagainya).
Sedangkan  pemutusan  adalah   proses,  cara,  perbuatan  memutuskan; penetapan, tidak  berhubungan  (bersambung)  lagi  (karena  terpotong  dan  sebagainya).
Contoh kawat  telepon  itu  putus; habis: modalnya  telah  putus/habis; selesai;  rampung; berakhir: perundingan  sudah  --; ada  kepastian  (ketentuan,  ketetapan,  penyelesaian); mendapat kepastian: sampai sekarang perkaranya belum --; hilang; tidak ada lagi; tidak mempunyai  lagi  (tentang  harapan,  pikiran); mendapat; tidak  ada  hubungan  lagi; berpisah  (tentang  hubungan  persahabatan,  jalinan  cinta,  dan  sebagainya): hubungan cinta mereka berdua sudah -;
Penghentian  merupakan  akibat.  Karena  terputus  akhirnya  terhenti.  Namun berhentinya  ini  lebih  ke  keadaan  alami.  Ia  terhenti  karena  memang  faktanya menunjukkan  keadaan  yang  terhenti.  Berbeda  jika  dikatakan  terhenti  karena dihentikan.  Sehingga  perbedaan  antara  penghentian  dan  pemutusan  hanyalah gradual.Penghentian  dan  Pemutusan  dalam  perspektif  hukum  Nomenklatrur penghentian dan pemutusan dapat ditemukan dalam hukum ketenagakerjaan. Menurut Undang-undangNo.  13  Tahun  2003  mengartikan  bahwa  Pemberhentian  atau Pemutusan  hubungan  kerja  adalah  pengakhiran  hubungan  kerja  karena  suatu  hal tertentu  yang  mengakibatkan  berakhirnya  hak  dan  kewajiban  antar  pekerja  dan pengusaha.  Pemberhentian  juga  bisa  berarti  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) karyawan  dari  suatu  organisasi  perusahaan.  Pemberhentian  yang  dilakukan  oleh perusahaan  harus  berdasarkan  dengan  Undang  –  undang  No  12  Tahun  1964  KUHP. Lalu,  pemberhentian  juga  mesti  memperhatikan  pasal  1603  ayat  1  KUHP  yaitu mengenai  “tenggang  waktu  dan  izin  pemberhentian”.  Perusahaan  yang  melakukan pemberhentian  akan  mengalami  kerugian  karena  karyawan  yang  diberhentikan membawa biaya penarikan, seleksi, pelatihan dan proses produksi berhenti.
Dalam keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pasal 35 menjelaskan tentang penghentian dan pemutusan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa.
(1) Penghentian  kontrak  dilakukan  bilamana  terjadi  hal-hal  di  luar  kekuasaan para  pihak  untuk  melaksanakan  kewajiban  yang  ditentukan  dalam  kontrak, yang  disebabkan  oleh  timbulnya  perang,  pemberontakan,  perang  saudara, sepanjang  kejadian-kejadian  tersebut  berkaitan  dengan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  kekacauan  dan  huru  hara  serta  bencana  alam  yang dinyatakan  resmi  oleh  pemerintah,  atau  keadaan  yang  ditetapkan  dalam kontrak.
(2) Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak  memenuhi  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya  sebagaimana  diatur  di dalam kontrak.

## 2. Akibat penghentian kontrak terhadap pelaksanaan barang dan jasa
Dari  segi  sebabnya,  penghentian  kontrak  dilakukan  karena  adanya  keadaan  di luar  kesalahan  masing-masing  pihak  dalam  kontrak.  Keadaan  tersebut  dipahami sebagai  kahar.  Perlu  diperhatikan  bahwa  kahar  berbeda  dengan  hardship. Hardship adalah suatu kedaan di mana kinerja kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak yang tetap terikat melaksanakan kewajibannya “Jadi, para pihak tidak bisa keluar dari  kontrak  hanya  karena  menjadi  tidak  menguntungkan  untuk  mereka.  Sebaliknya, kewajiban kontrak harus dilakukan meskipun perubahan di pasar telah menyebabkan salah satu pihak menjadi lebih berat bagi debitur. Di Amerika Serikat istilah “Hardship” terbatas pada situasi di mana dimungkinkan untuk melakukan kontrak.
Dalam peraturan Jasa Konstruksi, force majeure diartikan sebagai suatu kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi  salah  satu  pihak.  Dalam  peraturan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa, force majeure disebut  keadaan  kahar,  artinya  suatu  keadaan  yang  terjadi  di  luar  kehendak para  pihak  sehingga  kewajiban  yang  ditentukan  dalam  kontrak  menjadi  tidak  dapat dipenuhi. Dalam peraturan Jasa Konstruksi dan peraturan Pengadaan Barang dan Jasa, pembentuk  peraturan  mewajibkan  para  pihak  untuk  memasukkan  klausul force majeure .
Jadi,  Hardship  lebih  menekankan  pada  keadaan  yang  tidak  seimbang  secara mendasar  diantara  pihak,  sedangkan  force  majeure  memiliki  pengertian  lebih  umum yang  menunjuk  pada  peristiwa-peristiwa  tak  terduga  di  luar  kekuasaan  para pihak.Akibat  hukum  dari  force  majeure  absolute  menyebabkan  pemenuhan  prestasi tidak  mungkin  dapat  dilakukan  lagi  dan  seketika  itu  kontrak  putus,  sedangkan  akibat hukum dari hardship terhadap kontrak terutama menyangkut pada kesempatan pihak yang dirugikan untuk mengajukan negosiasi ulang (renegosiasi).
Sebelumnya  telah  diurai  bahwa  force  majeur  atau  keadaan  memaksa/kahar dibedakan  menjadi kahar  yang  bersifat  temporer dan kahar  permanen .  Kahar  yang bersifat temporer mensyaratkan  kejadian yang berlangsung untuk beberapa saat saja. Misalnya  banjir,  demo,  pemadaman  listrik.  Maka  setelah  peristiwa  kahar  terjadi,
pelaksanaan  kontrak  dapat  kembali  dilanjutkan.  Lain  halnya  dengan  kahar  permanen yang  sifat  kejadiannya  paten  dan  berlangsung  dalam  periode  yang  lama,  seperti tsunami, gempa bumi.
Untuk  peristiwa  kahar  temporer,  maka  akan  dilakukan  penghentian  kontrak. Akibatnya adalah pelaksanaan kontrak ditangguhkan. Dalam hal ini yang tidak bekerja hanyalah pelaksanaannya, tapi kontraknya tetap ada. Akibat dari penghentian kontrak ini adalah
- Penyedia  berhak  mendapatkan  pembayaran  atas  pekerjaan  yang  telah  dilakukan dan  pengguna  harus  melakukan  pembayaran  atas  barang/jasa  yang  diterimanya; dan
- Penyedia  berhak  mendapatkan  ganti  rugi  finansial,  berbarengan  dengan  itu Pengguna harus memberikan ganti rugi finansial atas keterlambatan pembayaran
- Mencantumkan klausula perubahan kontrak untuk penetapan jangka waktu sampai kapan kontrak dihentikan dan sistem pembayarannya.
Sementara  untuk  kahar  permanen,  akibat  hukumnya  hampir  sama  dengan  di atas. Cuma dalam kasus ini tanpa perlu mencantumkan penetapan jangka waktu sampai kapan  kontrak  dihentikan  mengingat  sifat  keadaannya  permanen.  Jadi  bukan  hanya pelaksanaannya  yang  terhenti  tapi  kontraknya.  Akibat  hukum  ini  juga  berlaku  untuk penghentian  kontrak  yang  disebabkan  oleh  karena  perintah  Undang-Undang  (tidak didasari oleh kesalahan masing-masing pihak). Untuk keadaan ini, diberikan kebebasan kepada  pemerintah  sebagai  wakil  badan  hukum  pemerintah  untuk  memilih  apakah menghentikan untuk sementara atau memberhentikan secara permanen

## 3. Upaya Hukum Bagi Penyedia
Karena  kajian  ini  menyangkut  perlindungan  hukum,  maka  seyogyianya direkomendasikan  upaya  perlindungan  hukum  bagi  penyedia.  Kontrak  pengadaan barang dan jasa dalam ketentuannya dihadirkan untuk melaksanakan tujuan bernegara, secara  khusus  mensukseskan  kelancaran  pengadaan  bagi  pedmerintah.  Jadi  semangat ketentuannya  baik  itu  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  maupun  Peraturan  Presiden berserta perubahannya diperuntukkan terhadap kepentingan pemerintah.
Tapi perlu diketahui bahwa  pengadaan barang dan jasa pemerintah juga harus diselenggarakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  keadilan  dan  kebenaran.  Tidak  boleh
boleh menegasikan hak-hak  penyedia.  Kontrak pengadaan berada dalam rezim privat, olehnya  diikat  dengan  beberapa  ketentuan  seperti Burgelijk  Wetboek .  Lepas  bahwa pemerintah merupakan satu entitas publik tapi dalam hal ini ia bertindak sebagai wakil badan  hukum  negara  yang  mempunyai  kepentingan.  Dan  kepentingannya  disini menggunakan sarana hukum privat, yaitu kontrak. Maka pemerintah harus tunduk pada aturan hukum privat.
Dalam  hal  penyedia  merasa  dirugikan  dalam  konteks  penghentian  kontrak, upaya  hukum  yang  diajukan  adalah  memohon  perubahan  kontrak  kepada  PPK  untuk segera  dilakukan  penghentian  kontrak.  Dalam  hal  PPK  melanggar  ketentuan  kontrak, maka  penyedia  mengajukan  tuntutan  terhadap  PPK  atas  dasar  wanprestasi.  Karena pelanggaran yang menyangkut tidak diberikannya hak yang pantas terhadap penyedia merupakan pelanggaran kontraktual.

## D. PENUTUP
Adapun kesimpulan dari uraian pada pembahasan yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya adalah sebgai berikut:
1. Makna penghentian dan Pemutusan Kontrak  Pengadaan Barang dan Jasa berbeda. Penghentian  kontrak  adalah  penangguhan  kontrak  yang  disebabkan  oleh  tidak berlakunya  daya  kerja  pelaksanaan  kontrak,  tetapi  kontraknya  tetap  ada,  seperti keadaan  kahar.  Sementara  pemutusan  kontrak  membawa  makna  adanya kesalahan/kelalaian.  Jadi  pemutusan  kontrak  dilakukan  oleh  penyedia  karena adanya kesalahan/kelalaian dari pihak penyedia.
2. Akibat  hukum  penghentian    kontrak  adalah Penyedia  berhak  mendapatkan pembayaran  atas  pekerjaan  yang  telah  dilakukan  dan  pengguna  harus  melakukan pembayaran atas barang/jasa yang diterimanya; dan Penyedia berhak mendapatkan ganti rugi finansial, berbarengan dengan itu Pengguna harus memberikan ganti rugi finansial  atas  keterlambatan  pembayaran,  Mencantumkan  klausula  perubahan kontrak  untuk  penetapan  jangka  waktu  sampai  kapan  kontrak  dihentikan  dan sistem pembayarannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Badrulzaman,  Mariam  Darus,  1998, Perjanjian  dengan  Pemerintah  (Government Contract) , dalam hukum kontrak Indonesia , Elips: Jakarta.
Bruggink,  J.J.H.,  1996, Refleksi  Hukum -alih  bahasa  Arief  Sidharta,  Citra  Aditya  Bakti: Bandung.
Hartkamp, Arthur S, 1995, Contract Law in the Netherlands , Kluwer Law  International The Hague: London-Boston
Hernoko,  Agus  Yudha,  2010, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersial , Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum , Kencana: Jakarta.
S.B. Marsh and J. Soulsby, alih bahasa Abdulkadir, 2006, Business Law Hukum Perjanjian ,
PT Alumni: Bandung.
Saragih, D. 1998, Pembentukan Hukum Kontrak menurut BW baru Belanda dalam Hukum Kontrak Indonesia (Seri Dasar Hukum Ekonomi 5) , Elips: Jakarta.
Simamora,  Yohanes  Sogar, Hukum  Kontrak,  Kontrak  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah di Indonesia , Kantor Hukum Wins & Partners: Surabaya.
Sofwan, Sri Soedaewi Masjchoen, 1980, Hukum Perdata (Hukum Perutangan-Bagian A) , Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
Subekti, 1996, Hukum Perjanjian , Internusa: Jakarta.
Subekti, 1995, Aneka Perjanjian , Citra Aditya Bakti: Bandung.
Jurnal:
Peter Mahmud Marzuki, 2003, Batas-batas Kebebasan Berkontrak , Yuridika: Surabaya.
Perundang-Undangan:
Burgelik Wetboek (B.W.), S. 1847-23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1995, Pradnya Paramitha: Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  tahun  2013  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
Peraturan  Presiden  Nomor  70  tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
Peraturan  Presiden  Nomor  172  tahun  2014  tentang  perubahan  Ketiga  atas  Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
Peraturan  Presiden  Nomor  4  tahun  2015  tentang  perubahan  Keempat  atas  Peraturan
Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa;
Peraturan Presiden Nomor 157 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor  106  tahun  2007  tentang  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan  Kepala  Lembaga  kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  12 tahun  2011  tentang  Pedoman  Umum  Perencanaan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan  Kepala  Lembaga  kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  5 tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
Peraturan  Kepala  Lembaga  kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  13 tahun  2012  tentang  Pengumuman  Rencana  Umum  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintahan.