## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    751-760   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2864

## Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum
Melinna Anggraini 1 , Mutiara Sachputri 2 , Fauzial Lubis 3
1,2,3 Program Studi Akhwal Assakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melinnaanggraini@gmail.com 1 , mutiarasachputri@gmail.com 2 , fauziahlubis@uinsu.ac.id 3

## ABSTRACT
Advocate is a law enforcement and a free, independent and responsible job in enforcing the law  guaranteed  by  law.  It  means  that  lawyers  have  rights,  obligations  and  responsibilities  in accordance  with  the  rules  of  law  advocates.  According  to  Law  No.  18  Year  2003  concerning Advocates, insisted that, Advocate is a person who is providing legal services both inside and outside the court. Legal services in question are services rendered in the form of lawyers providing legal advice, legal assistance, exercise the power, represent, assist, defend and perform other legal actions in the interests of the client.
Keywords : law enforcement, advocate, court, legal advice.
ABSTRAK Advokat  merupakan  penegak  hukum  dan  sebagai  profesi  yang  bebas,  mandiri  dan bertanggung  jawab  dalam  menegakkan  hukum  yang  dijamin  oleh  Undang-undang.  Itu  berarti bahwa  advokat  memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan aturan  perundang- undangan advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ditegaskan bahwa, Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar  Pengadilan.  Jasa  hukum  yang  dimaksud  adalah  jasa  yang  diberikan  advokat  berupa memberikan  konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.
Kata kunci : penegakan hukum, advokat, pengadilan, konsultasi hukum.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sudah semestinya dan seharusnya setiap  hal  yang  berkaitan  dengan  segala  peraturan  hukum  harus  dilaksanakan  dan dijalankan dengan baik oleh para penegak hukum. Peradilan sebagai perwujudan dari lembaga  Yudikatif  yang  bebas  dari  segala  campur  tangan  dan  pengaruh  dari  luar, memerlukan  profesi  Advokat  yang  bebas,  mandiri,  dan  bertanggung  jawab,  untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan  hukum,  perlu  dijamin  dan  dilindungi  oleh  undang-undang  demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    751-760   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2864
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  merupakan jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi Advokat dalam menjalankan profesinya. Selain Undang-undang, Advokat juga memiliki Kode Etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  setiap  anggotanya  KEADILAN PROGRESIF Volume 11 Nomor 2 Maret 2021 127 dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undangundang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Berdasarkan Pasal 5 UU Advokat tersebut, dapat diketahui bahwa advokat telah dijamin keberadaanya oleh hukum dan statusnya  sebagai penegak hukum. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Advokat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “advokat berstatus sebagai penegak hukum”  adalah  :  advokat  sebagai  salah  satu  perangkat  dalam  proses  peradilan  yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Kedudukan profesi Advokat selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak  hukum  lainnya,  oleh  karena  itu  satu  sama  lainnya  harus  saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari  organisasi  profesi  yang  mana  ia  berasal  dan  menjadi  anggota,  yang  pada  saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dalam menjalankan kewenanganya advokat memiliki banyak kewenangan  yang  dapat  mewujudkan  keadilan  dan  ketertiban  hukum  di  Indonesia, namun terdapat banyak problematika dalam pelaksanaanya, perlunya peningkatan nilai dalam  mewujudkan  advokat  yang  menegakan  hukum  sesuai  dengan  cita-cita  hukum bangsa Indonesia.

## PEMBAHASAN
Peranan  Advokat  Sebagai  Pengawal,  Penyeimbang,  Dan  Kontroling  Bagi  Penegak Hukum Lainya Dalam Sistem Peradilan  Indonesia.
Penegak hukum merupakan aparat negara (Structure) yang melaksanakan proses upaya menegakan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan–hubungan  hukum  kepada  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara, serta menjamin  dan  memastikan  bahwa  hukum  itu  dapat  ditegakkan semestinya. Advokat adalah salah satu profesi penegak hukum yang mulia (Officium Noblile), yang tergabung dalam  integrated  criminal  justice  system  yang  menegakkan  hukum  dengan  seluruh kemampuan yang dimilikinya dan berperan aktif dalam menyukseskan proses peradilan yang adil sesuai dengan amanat undang-undang. (Mulyadi, 2008 : 13).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    751-760   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2864
Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 mengenai Advokat menyebutkan, bahwa advokat  adalah  salah  satu  perangkat  dalam  proses  peradilan  yang  mempunyai kedudukan  setara  dengan  penegak  hukum  lainnya  dalam  menegakkan  hukum  dan keadilan. Sebagai salah satu penegak hukum advokat memiliki kuasa untuk mendampingi, mewakili,  membela  dan  memberikan  nasihat  hukum  kepada  masyarakat  yang memerlukan bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Selain itu Advokat juga merupakan penegak hukum yang sifatnya fleksibel, karena dapat masuk pada setiap sistem peradilan yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bahkandidalam LAPAS, oleh karenanya  Advokat  dapat  mengawal  proses  pengadilan  mulai  dari  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  dimuka  pengadilan  bahkan  advokat  dapat  mengawal jalannya putusan pengadilan ditingkat lembaga pemasyarakatan, artinya peran advokat sangatlah sentral dalam mengontrol adanya kesewenangwenangan yang dilakukan oleh penegak hukum lain dan mengawal jalannya peradilan yang baik, jujur, integritas dan sesuai dengan Hukum dan Kemanusiaan. (Kadafi, 2001 : 97)
Mengingat peran advokat yang sentral dan fleksibel tersebut maka kedudukan fungsi  dan  tugas  advokat  sebagai  penegak  hukum  dan  profesi  terhormat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan yang sama dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim, sehingga peran advokat tidak hanya terlekat pada pembelaan hak kliennya tetapi berfungsi juga sebagai cek and balances dalam proses peradilan yang mengontrol dan  menyeimbangi  penegak  hukum  lainnya.  Sebagai  pengawal  dalam  mewujudkan peradilan yang baik ia dapat menciptakan perdamaian dan mengawal kinerja ditingkat kepolisian, pembela harkat martabat manusia didepan hukum, menjadi penyeimbang atas dominasi dari penuntut umum yang dapat menuntut hak hukum masyarakat, Advokat dapat  melaporkan  kesewenang-wenagan  hakim  dalam  proses  peradilan  terhadap KY(Pasal 220 KUHAP), Serta dapat mengawal segala pelaksanan putusan pengadilan baik dalam  lapas  maupun  eksekusi  lapangan.  Jadi  dalam litigasi peradilan advokat adalah pengawal  dalam  memastikan  aturan  hukum  dilaksanakan  dengan  baik  di  negara Indonesia dan menjadi pengawas dan penyeimbang dalam pelaksanaan peradilan oleh penegak hukum lainnya.
Hakikat advokat sebagai penegak hukum juga luas karena ia tidak hanya menjaga dan  melindungi  hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia, melainkan dapat menguasai seluruh keilmuan hukum dan tidak dibatasi oleh satu keilmuan hukum saja oleh  karena  itu  advokat  dapat  berpraktek  dimanapun  dan  kapanpun  sesuai  dengan kewenangannya,  bahkan  karena  menguasai  seluruh  aturan  hukum  ia  dapat menjaga Tertib hukum di Indonesia seperti konsultan dan auditor pemerintahan, peradilan dan perusahaan dalam membentuk kebijakan dan pembangunan.
Advokat  juga  dalam  praktiknya  dapat  beracara  di  pengadilan  manapun  yang berlaku di Indonesia baik umum maupun khusus dan di MK, bahkan dapat ditunjuk dalam peradilan  internasional  dalam  hal  membela  negara  Indonesia.  Apabila  dilihat  dari

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    751-760   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2864
kedudukannya advokat seharusnya juga dapat menjadi (The first way of problem solving) yaitu  Diskresi  dalam  menyelesaikan masalah diluar pengadilan (Non-Litigasi) seperti arbiter  dan  mediator  hingga  dapat  membantu  penyelesaian  tanpa  memperpanjang jalannya  proses  peradilan  yang  menumpuk  hingga  over  kapasitas  di  lembaga permasyarakatan. Penemuan-penemuan hukumpun banyak ditemui oleh advokat sebagai ahli  hukum  baik  kelemahan  peraturan  maupun  adanya  hukum  baru  yang  dapat diterapkan seperti hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat membantu peneliti, akademisi dan parlemen dalam memperbaharui hukum nasional.

## Tugas Dan Wewenang  Serta Hak Dan Kewajiban Advokat
Kewenangan dan kekuatan Advokat sebagai kuasa hukum dari klien bergantung pada ada atau tidaknya surat kuasa yang dilimpahkan padanya. Dalam lapangan hukum perdata, Advokat bertindak sebagai wakil dari klien secara litigasi di Pengadilan perdata dimulai  sejak  pendaftaran  perkara  ke  kepaniteraan  sampai  pada  sidang  dimuka pengadilan. Begitu pula dalam lapangan hukum pidana, Advokat bertindak sebagai wakil klien  mulai  dari  tingkat  pemeriksaan,  penyidikan  hingga  di  muka  sidang pengadilan.(Sarmandi, 2009 : 111 – 113)
Advokat mempunyai prinsip kerja yang kemudian disebut dan direduksi menjadi kode  etik  profesi  Advokat  sebagai dasar pijakan seorang Advokat dalam menjalankan aktifitasnya  sebagai  penasihat  hukum,  kuasa  hukum  maupun  penegak  hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 26 UU No. 18 Tahun 2003 bahwa : (Supriadi, 2014 : 87) “Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat disusun kode etik profesi Advokat dan organisasi Advokat. Maka Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”.Adapun kode  etik yang berhubungan dengan cara kerja Advokat khususnya dalam menangani perkara  seorang  Advokat  harus  memegang  rahasia  yang  berkaitan  dengan  rahasia jabatan yang melekat pada dirinya.(Ishaq, 2012 : 53-56)
Advokat dalam membela kliennya harus memegang teguh prinsip Equality before the  Law  yakni  jaminan  kesederajatan  dihadapan  hukum  dan  prinsip Presumption of innocene  (Praduga  tak  bersalah).  Adapun  tugas  dan  tanggungjawab  yang  diemban Advokat dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut:
 Menjunjung tinggi kode etik profesinya;
 Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak , sesuai dengan nilai – nilai hukum moral dan agama;
 Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan , serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
 Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai norma hukum, agama, dan moral;

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    751-760   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2864
 Melindungi  klien  dari  kedzaliman  pihak  lain  dan  melindunginya  pula  dari  dari berbuat dzalim kepada pihak lain;
 Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggungjawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun  terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 Memberikan  laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
 Menghindakan diri dari berbentuk pemerasan terselubung terhaap kliennya;
 Bersikap  simpatik  dan  turut  mersakan  apa  yang  diderita  kliennya  bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada pribdinya;
 Antara  kuasa  hukum  atau  advokat  dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan;
 Melaksanaka tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan;
 Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien  yang  tidak  mampu,  hal  ini sesuai dengan keputtusan Mahkama A gung No. 5/KMA/1972 tentang yang wajib member bantuan hukum.
Advokat  /  Penasehat  Hukum  sebagai  penegak  hukum  dapat  bertindak mendampingi dan atau mewakili dalam perkara perdata, TUN maupun pidana. Dalam perkara pidana tersangka atau terdakwa berhak mendapat Bantuan Hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.  Untuk  mendapatkan  Penasehat  Hukum,  tersangka  atau  terdakwa  berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (pasal 54-55 KUHAP).
Bagi tersangka / terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih atau pidana mati, yang tidak mampu dan tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, maka pejabat bersangkutan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka yang memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (pasal  56  KUHAP).  Penasehat  Hukum  berhak  menghubungi  tersangka  sejak  saat  ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Untuk kepentingan pembelaan, Penasehat Hukum setiap saat dapat menghubungi dan berbicara dengan tersangka (pasal 69-70  KUHAP).  Penasehat Hukum dapat meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)  kepada pejabat bersangkutan (pasal 72 KUHAP). Penasehat hukum tidak boleh dikurangi  kebebasannya  dalam  berhubungan  dengan  tersangka  (pasal  74  KUHAP). (Hilman, 2013 : 184 – 185)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    751-760   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2864
Peran  Advokat  Sebagai  Penegak  Hukum  Dalam  Mendukung  Terwujudnya  Sistem Peradilan  Pidana Terpadu Dalam Penegakan  Hukum Pidana Di Indonesia
Jika  dipandang  dari  segi  bentuk  dan  tempatnya,  maka  peran Advokat sebagai penegak hukum dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat 2 (dua) peran utama yakni :
1. Peran  Advokat  dalam  bentuk pendampingan hukum terhadap pelaku yang diatur didalam KUHAP, yakni :
 Pendampingan hukum oleh Advokat terhadap pelaku yang diatur dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  Didalam  KUHAP  ternyata  memang  tidak  mengatur  mengenai  peran Advokat dalam pendampingan hukum terhadap korban oleh Advokat. Adapun yang diatur  didalam  KUHAP  adalah  peran  Advokat  dalam  pendampingan  hukum terhadap  tersangka atau terdakwa selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan  (Pasal  54  KUHAP).  Menurut  Yahya  Harahap,  (Yahya,  2016  :  133 - 134)kedudukan dan kehadiran serta manfaat Penasihat Hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan adalah secara pasif. sebagai “penonton”. Terbatas hanya melihat serta mendengar atau within sight and within hearing. tidak diperkenankan memberi nasihat. Manfaatnya, paling tidak mencegah penyidik membuat suasana pemeriksaan  lebih  manusiawi,  dan  dari  segi  psikologis,  mendorong  tersangka, terdakwa  (pelaku)  lebih  berani  mengemukakan  kebenaran  yang  dimiliki  dan diketahuinya.
2. Peran  Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap korban yang diatur diluar KUHAP, yakni :
1. Pendampingan hukum oleh Advokat terhadap korban yakni diatur dalam UURI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) diatur mengenai peran dan fungsi Advokat dalam mendampingi korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  dalam  pemeriksaan  di  pengadilan. Dalam  Pasal  25  (UU  KDRT)  disebutkan  bahwa  dalam  hal  memberikan perlindungan dan pelayanan, Advokat wajib:
a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam  sidang  pengadilan  dan  membantu  korban  untuk  secara  lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk  menjadi  sebuah  tujuan  hukum  yakni  keadilan  dan  kebenaran.  Nila i-nilai yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    751-760   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2864
terkandung  didalamnya  haruslah  diwujudkan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi hukum  menjadi  nyata  jika  nilai-nilai  moral  yang  terkandung  dalam  hukum  dapat diimplementasikan dengan baik.(Satjipto, 2009 : Vii)Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat untuk mencapai suatu keadilan.
Berdasar tugas dan wewenang Advokat. (Poerwadarminta, 2007 : 1299) tugas memiliki  arti  sesuatu  yang  wajib  dikerjakan,  sedangkan  wewenang  memiliki  arti kekuasaan untuk memberi perintah, sehingga Advokat memiliki fungsi, antara lain :
a. Advokat  sebagai  penegak  hukum  akan  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Sedang Advokat sebagai profesi hukum akan membela kepentingan klien dengan tidak secara membabi  buta,  membantu  melancarkan  penyelesaian  perkara  dengan  membantu hakim  dalam  memutuskan  perkara  melalui  data  dan  informasi  yang  ada  untuk disampaikan  di  pengadilan,  sesuai  kode  etik  profesi,  menjunjung  tinggi  Pancasila, hukum dan keadilan.
b. Advokat merupakan pekerjaan yang disebut beroep, yakni pekerjaan profesional yang berdasarkan keahlian di bidang hukum yang diikat oleh aturan tingkah laku dan kode etik profesi.(Bagir, 2009 : 282) Pemberian pelayanan jasa hukum oleh Advokat disebut bantuan hukum (legal aid),”legal aid” sendiri memiliki makna Free or inexpensive legal services  provided  to  those  who  cannot  afford  to  pay  full  price(Bryan,  2009  : 975) Bantuan hukum (Legal aid) dalam arti sempit sebagai pemberian jasa bantuan hukum secara cumacuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan istilah legal assistance, bantuan hukum yang cakupanya luas tidak hanya digunakan untuk pencari keadilan  yang  tidak  mampu,  tetapi  juga  pemberian  bantuan  hukum  Advokat mempergunakan honorarium,(Bambang, 2009 : 9)
c. Advokat dalam kedudukan sebagai penegak hukum yang berada di luar pemerintahan. Keberadaan  Advokat  sebagai  penyeimbang  dominasi  penegak  hukum  tidak  hanya sebagai  upaya  untuk  melindungi  hak  pencari  keadilan,  namun  juga sebagi bentuk perwakilan masyarakat didalam suatu proses peradilan. Keberadaan Advokat dapat mencegah kesewenang-wenangan dari penegak hukum lain seperti Polisi, Jaksa dan Hakim(Bagir, 2009 : 69)
d. Advokat  akan  melakukan  fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sejatinya Advokat berperan sekali dalam proses peradilan, suatu proses peradilan tidak akan menjadi efisien dan efektif tanpa adanya Advokat.(Bagir, 2009 : 281)
e. Advokat  akan  bertindak  untuk  membela  harkat  dan marbatabat manusia didalam proses peradilan pidana termasuk tersangka atau terdakwa yang berhak didampingi Penasehat  Hukum, hak diadili secara terbuka untuk umum, hak mengajukan saksi- saksi,  melakukan  upaya  hukum,  asas  praduga  tak  bersalah,  menghindari  error  in persona. (Mulyadi, 2008 : 13-14)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    751-760   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2864

## KESIMPULAN
Keberadaan  Advokat  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
Berdasar  Pasal  5  ayat  (1)  UU  Advokat,  disebutkan  bahwa, “Advokat berstatus sebagai  penegak  hukum,  bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perudang-undangan”. Dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Advokat, dijelaskan bahwa yang  dimaksud  dengan  “Advokat  berstatus sebagai penegak hukum” adalah “Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara  dengan  penegak  hukum  lainnya  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan”. Keberadaan Advokat sebagai penegak hukum sangat penting khususnya dalam perannya sebagai  komponen  pendukung  terwujudnya  sistem  peradilan  pidana  terpadu  dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia.
Dari segi bentuk dan tempatnya, terdapat 2 (dua) peran Advokat sebagai penegak hukum  dalam  mendukung  terwujudnya  sistem  peradilan  pidana  terpadu  dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, yakni :
1. Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap pelaku yang diatur didalam  KUHAP  (diatur  didalam  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)), dan;
2. Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap korban yang diatur diluar KUHAP.
Peran seorang Advokat yang profesional ketika memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan sangat diperlukan dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Sistem peradilan pidana  yang  didukung  oleh  pengaturan  hak  bantuan  hukum  yang  memungkinkan komponen  Advokat  sebagai  penegak  hukum  mampu  secara  penuh  dalam  proses peradilan pidana.

## Saran
1. Perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya pasal mengenai kedudukan dan peran Advokat sebagai penegak hukum agar dapat terlihat lebih jelas.
2. Untuk  mendukung  terwujudnya  Sistem  Peradilan  Pidana terpadu, perubahan terhadap  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  perlu  dilakukan,  sebab keberadaanya sebagai hukum formil yang mengatur tentang tata cara pengadilan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    751-760   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2864
pidana  di  Indoneisa.  Perlu  peningkatan  koordinasi  dan  sinkronisasi  para komponen  penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan pidana di Indonesia yakni Polisi,  Jaksa,  Hakim  dan  Advokat  agar  tercipta  sistem  peradilan  pidana  yang terintegrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam & DPM Sitompul, 2007, Sistem Peradilan Pidana , Restu Agung, Jakarta.
Ari Yusuf Amir, 2010, Strategi BisnisJasa Advokat , cetakan III, Navila Idea, Yogyakarta
Barda  Nawawi  Arief,  2017. Reformasi  Sistem  Peradilan  (Sistem  Penegakan  Hukum  Di Indonesia) ,
Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang.
Bagir  Manan,  2009, Menegakkan  Hukum  Suatu  Pencarian,  Asosiasi  Advokat  Indonesia ,
Jakarta.
Bambang  Sutiyoso,  2010, Refarmasi  Keadilan  dan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia ,  UII Press,
Yogyakarta.
Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia , Mandar Maju, Bandung Bryan  A.  Garner,  2009 ,  Black’s  Law  Dictionary  Ninth  Edition ,  West,  United  States  of America.
Dyah Octhorina, dan A’an Efendi, 2013 , Penelitian Hukum (Legal Research) , Sinar Grafika, Jakarta.
Hilman Hadikusuma, 2013, Bahasa Hukum Indonesia , PT Alumni, Bandung.
Ishaq, 2012, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta.
Kamus Besar Bahasa Indonesia ,  Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama
Komisi Yudisial, 2012, Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia , Komisi Yudisial,
Jakarta.
Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek ,
Alumni, Bandung.
Muhammad Rusli, 2011, Sistem Peradilan Pidana Terpadu , UII Press, Yogyakarta.
Nikolas  Simanjuntak,  2012, Acara  Pidana  Indonesia  dalam Sirkus Hukum, Ghalia, Bogor Indonesia

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    751-760   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2864
Peter Mahmud Marzuki, 2007 , Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta.
Romli  Atsasmita,  2011, Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer ,  cetakan  ke  2 , Kencana, Jakarta
Rusli  Muhamad,  2012, Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  :  Dilengkapi  Dengan 4 Undan- undang  di Bidang Sistem Peradilan Pidana , UII Press, Yogyakarta
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis) , Genta Publishing, Yogyakarta.
Soerjono Soekanto dalam Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke -3,
Sinar Grafika, Jakarta.
Sukris  Sarmadi,  2009, Advokat  (Litigasi  dan  Non  Litigasi  Pengadilan) ,  Mandar  Maju, Bandung
Supriadi,  2006, Etika  dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia ,  Sinar  Grafika, Jakarta
W.J.S  Poerwadarminta,  2007, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Edisi  Ketiga  Cetakan keempat , Balai Pustaka, Jakarta.
Yahya Harahap. 2016, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta,
Bagir  Manan, Kedudukan  Penegak  hukum  dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik Indonesia ,  Varia Peradilan ke XXI No.243 Februari 2006.
Gunarto, Agenda  Penegakan  Hukum  dan  Relevansinya  Bagi  Pembangunan  Bangsa,  Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I, No.1 , Januari-April 2014.
Lihat Pertimbangan  Hukum  Putusan  MK  Nomor  014/PUU-IV/2006  mengenai  Pengujian UndangUndang  Advokat.