## METODE ISTINBATH HUKUM NAFKAH IDDAH TALAK BAIN

## MENURUT SYAFI`IYYAH
Tiyan Hasanah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Email: tiyanhasanah98@gmail.com

## Abstract
Iddah is one of the obligations of a wife who is divorced by her husband.  During iddah, the wife has the right to get a place to live and provide a living, that is what applies to talak raj'i and not to a wife who is divorced ba`in. This research is a library research. Nafkah Iddah the details  of  which are  not  explicitly  explained in the  Al-Qur'an and Hadith.  This  has  led  to differences of opinion among the schools of thought. Shafi`iyyah uses mafhum mukhalafah as an istinba ṭ h method in understanding Surah ath-Talaq Verse 6 and uses the ahad Hadith from Fatimah  bint  Qais  as  the  basis  for  the  absence  of  iddah  talaq  bain  for  wives  who  are  not pregnant. The use of mafhum mukhalafah by Shafi`iyyah affects the rule of law. According to Syafi`iyyah, pregnancy is a requirement or qayid for the obligatory support for the wife who has been bullied, which means that if there is no pregnancy, it is not obligatory to provide for the wife who is wronged.
Keywords: Legal Istinbath, Iddah, Syafi ’ iyyah.

## A. Pendahuluan
Perceraian  adalah  peristiwa  hukum  yang  berakibat  putusnya  ikatan perkawinan  antara  suami  istri.  Sebagai  suatu  peristiwa  hukum,  perceraian  bukan hanya  dipandang  sebagai  putusnya  ikatan  perkawinan  saja,  tetapi  mengandung akibat  hukum  yuridis,  dan  akibat  hukum  materi.  Dari  aspek  yuridis,  perceraian mengakibatkan  istri  tidak  terikat  perkawinan  dengan  mantan  suami,  dan  setelah habisnya masa iddah dapat menikah dengan pria lain. Adapun akibat hukum materi pengadilan dapat  rnewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya hidup untuk bekas istri selama masa iddah . 1
Masa iddah diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, khulu’ (gugat cerai), faskh atau ditinggal mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan  kemampuan  yang  cukup  untuk  melakukannya.  Salah  satu  bentuk  ketentuan dalam  hukum  perceraian  adalah  kewajiban  memberi  nafkah iddah bagi  istri  yang ditalak.  Para  ahli  fiqh  sepakat  bahwa  perempuan  yang  ditalak raj’i masih  berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. 2
Yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fuqoha dalam masalah nafkah selama masa iddah talak bain , karena ada perbedaan metode istinbath yang  digunakan,  dalam  hal  ini  karena  adanya  perbedaan  riwayat  tentang  hadis Fatimah binti Qais dan adanya pertentangan antara hadis tersebut dengan lahirnya
1 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2017), h. 21.
2 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 229.
ayat al-Qur'an (At-Thalaq : 6). 3 Oleh karena itu para fuqoha menggunakan pendekatan lain  sebagai  acuan  dalam  menetapkan  hukum  yang  tidak  dijelaskan  secara  tegas dalam Al-Quran atau Hadis,baik berupa qiyas ,` urf maupun metode istinbath hukum lainnya.
Iddah secara istilah adalah tenggang waktu yang ditetapkan oleh Allah setelah perceraian, dan wajib hukumnya kepada seorang wanita untuk menunggu pada masa itu dengan tidak diperbolehkan menikah sehingga habis waktunya. 4 Masa (waktu) menunggu dalam iddah ditetapkan oleh syariat Islam dan hanya berlaku bagi wanita yang sudah dicampuri oleh suaminya, sedangkan wanita yang diceraikan suaminya sebelum bercampur dengan suami tidak ada iddah baginya.
Iddah dapat  dikelompokkan  dalam  empat  macam.  Pertama, Iddah istri  yang berhaid  Syafi`yyah  mengatakan Quru ’ berarti  masa  suci.  Setengah  masa  suci  juga dihitung  satu  persucian  yang  sempurna.  Apabila  suami  menalak  istrinya  dalam keadaan suci dan kemudian si istri haid, masa iddahnya habis setelah menjalani dua masa  suci  yang  lain  dan  mulai  masuk  haid  ketiga.  Apabila  dia  mentalak  istrinya dalam kondisi haid, dia mesti menjalani ‘ iddah selama tiga persucian yang sempurna. Iddahnya  selesai  begitu  haid  keempat  habis.  Kedua, Iddah istri  tidak  berhaid. Perempuan yang tidak haid ada tiga, yaitu masih kecil (belum sampai umur); sudah sampai  umur,  tetapi  belum  pernah  haid;  sudah  pernah  haid,  tetapi  sudah  tua. sehingga  sudah  tidak  haid  lagi  ( menopouse ). 5 Ketiga, Iddah perempuan  yang hamil. Untuk  Wanita iddah bukan  karena  ditinggal  mati  Suaminya,  jika  dalam  keadaan hamil,  maka  iddahnya dengan  melahirkan  anak  yang  bisa  dihubungkan  nasabnya pada suami yang memiliki iddah tersebut. 6 Keempat, Iddah istri yang ditinggal mati suami.  Para  ulama  mazhab  sepakat  bahwa iddah wanita  yang  ditinggal  wafat suaminya, sedangkan dia tidak hamil, adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum. 7
Para  ahli  fiqh  sepakat  bahwa  perempuan  yang  ditalak raj’i masih  berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal.  Akan tetapi,  para ahli fìqih masih berselisih tentang perempuan yang ditalak bain . Imam Syafi’i berkata: Diriwayatkan dari Abu Salamah dan Fathimah binti Qais bahwa Abu Amr bin Hafshah menjatuhkan talak ba‘in kubra sementara istrinya berada di negeri Syam. Maka la mengutus wakil kepada istrinya  dengan  membawa sya‘ir (salah  satu  jenis  gandum)  dan  si  istri  memarahi suaminya (karena hanya mengirimkan makanan seperti itu).Maka ia berkata, “Demi Alla h,  tidak  ada  kewajiban  kami  atasmu  sedikitpun!”Lalu  la  datang  kepada Rasulullah  SAW  dan  menyebutkan  hal  itu,  maka  beliau  bersabda,“Tidak  ada  hak
3 Abul  Wahid  Muhammad  Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid  Wa  Nihayatul  Muqtasid, Terj.  Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 615.
4 Abu  Malik  Kamal  bin  as-Sayyid  Salim, Ensikiopedi  Fiqih  Wanita, Terj.  Beni  Sarbeni,  (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), h. 418.
5 Boedi Abdullah, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim , (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 253.
6 Gus Arifin dan Sundus Wahidah, Ensikiopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab , (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), h. 259.
7 Muhammad Jawad Mughniyah, F iqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali , Terj. Masykur A.B., (Jakarta: Lentera 2012), h. 469.
nafkah bagimu padanya. 8
Berdasarkan  kutipan  di  atas,  alasan  yang  dikemukakan  Syafi`yyah  tentang tidak adanya nafkah bagi istri yang ditalak bain dan tidak sedang hamil adalah Hadis dari  fatimah  binti  Qais  yang  ditalak bain oleh  suaminya.  Dalam  Hadis  tersebut disebutkan bahwa Rasulullah Saw, tidak menetapkan nafkah bagi Fatimah binti Qais.

## B. Pembahasan
B.1. Biografi  Mazhab Syafi`i
Mazhab Syâfi’î dibangun oleh Abû Abdillah Muhammad Idrîs Asy- Syâfi’i , lahir di desa Gaza pada tahun 150 H. Pada  umur dua tahun Imam Syafi’i dibawa ibunya Fatimah  binti  Ubaidillah  Al-Azdiyah  ke  Asqalan,  kemudian  pada    umur  10  tahun Imam  Syafi`i  dibawa  ke  Mekkah.  Imam  Syafi’i membangun  mazhabnya  dengan mengkombinasikan  mazhab  Hijaz  (ahli  al-H adis)  dan  mazhab‘Ir aq  ( ahli  al- Ra’y ).’ Halaqah Asy- Syâfi’î di  Masjid  Haram  menawarkan  konsep-konsep  baru  mengenai metodologi ilmu fiqih dan menawarkan pendapat-pendapat baru yang segar. Pada tahun 195 H. Imam Syafi`i pergi untuk kedua kalinya ke ‘Irâq dan membuka halaqah di Masjid al-Garbî Baghdad. Setelah meletakkan kerangka besar mazhabnya di sini selama dua tahun ia kembali ke Mekkah. Mazhab inilah yang disebut al-qaul al-qadim . Setahun  atau  dua  tahun  kemudian  tepatnya  pada  tahun  199  H  ia  kembali  ke  Irâq untuk  ketiga  kalinya  selama  satu  tahun  dan  dua  bulan  kemudian  ia  berangkat  ke Mesir  pada  akhir  tahun  199  H  di  Mesir,  ia  memperbaharui  mazhabnya  sehingga langkah-langkahnya yang kedua ini dikenal dengan nama al-qaul al-jadid . 9
Imam  Syafi`i  meneliti  dan  mengkaji  karya-karya  ilmiah  dan  rasional  dalam berbagai  disiplin  ilmu,  agar  dapat  memilih  metode  yang  tepat  sebagai  dasar  bagi mazhab  fiqih  barunya.  Ia  mulai  menyusun  kaidah-kaidah  dan  ushul  fiqih  untuk memposisikan  dirinya  secara  tepat  di  antara  mazhab  tradisional  dan  mazhab rasional. 10
Imam  Syafì’i  te rus  menyebarkan  mazhab  baru  di  Iraq  dengan  tekun  dan sungguh-sungguh  selama  2  tahun.  Bahkan  telah  mempunyai  pengikut  setia  dan kader-kader  penerusnya,  seperti  Ahmad  bin  Hanbal,  az- Za’farani,al -Karabisi,  dan Abu Tsaur. Selama di Baghdad, ia berhasil menulis kitab fiqih yang diberi judul al- Hujjah . Ibnu Hajar mengutip pendapat al-Baihaqi yang menyebutkan bahwa kitab al- Hujjah karya  Syafì’i  disebarkan  oleh az- Za’farani.  Selain  itu,  ada  juga  karya -karya Syafi’i lainnya yang disebarkan oleh murid selain az- Za’farani, seperti kitab as-Sair yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Abdurrahman  Ahmad  bin  Yahya  asy- Syafì’i.  Dalam kitab Kasyf azh-Zhunûn , disebut kan bahwa kitab al-Hujjah karya Syafi’i adalah kitab fiqih yang berjilid besar yang ditulis di Iraq. 11 Fatwa- fatwa  yang dikeluarkan oleh Imam Syafi’i  pada periode pertumbuhan Mazhab di Baghdad disebut qaul qadim dan banyak tertuang dalam Kitab al-Risalah al-
8 Muhammad bin Idris asy-Syafi`i, Mukhtashar Kitab al-Umm … , h. 602.
9 Abdul Hadi Muthohhar, Pengaruh Mazhab Syafi`i di Asia Tenggara , (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 14.
10 Ahmad Nahrawi Abdus Salam, Ensiklopedia Imam Syafi'i, al-Imam al-Syafi`i Mazdhabihi al-Qadim wa al-Jadid), Terj. Usman Sya`roni, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), h. 174.
11 Ahmad Nahrawi Abdus Salam, Ensiklopedia Imam Syafi'i..., h. 175.
Qadimah . Adapun fatwa-fatwa yang dikeluarkan setelah ia berada di Mesir disebut qaul jadid . Fatwa- fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi’i setelah berada di Mesir disebut dalarn Risalah al-Jadidah yang dikenal dan beredar hingga sekarang. 12 Kitab Risalah al-Jadidah (qaul jadid) merupakan kitab ushul fìkih yang memuat kaidah-kaidah  yang  secara  taat  asas  diaplikasikan  oleh  Asy- Syafi’i  dalam melaksanakan ijtihadnya dalam menetapkan suatu hukum. Selain itu, qaul jadid yang dikemukakan oleh Asy- Syafi’i ini juga terdapat dalam Kitab al-Umm , al-Amali, al-Imla ` dan lain-lain. Fatwa-fatwa qaul jadid ini diriwayatkan oleh enam orang sahabat Imam Syafi’i di Mesir, yai tu Imam al-Buwaitihi (w.231), Harmalah (w. 241), al- Rabi’ al -Jizi (w. 257), Yunus Ibn Abd. al-Ala (w. 264), al-Muzani (w. 264), dan al- Rabi’ al -Muradi (w. 271). Melalui mereka inilah Mazhab asy- Syafi’i berkembang ke berbagai wilayah Islam di seluruh dunia. 13 Dan di antara para perawi pendapat-pendapat dan fatwa Imam Syafi’i saat di Iraq (qaul qadim) adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal (W 241 H), Abu Tsaur Ibrahim Ibn Khalid (W 240 H), Abu ‘Ah al -Hasan Ibn Muhammad aI- Za’farany (W 248H) dan Abu ‘Aly al - Husain Ibn ‘Aly al -Karabisy (W 248H). Mazhab Syafi`i  berkembang dikembangkan oleh murid-muridnya ke seluruh dunia. Adapun murid-murid Imam Syafi`i di antaranya adalah sebagai berikut: Di mekkah Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar bin Muhammad bin idris, Musa bin Abi Al-Jarud, di Baghdad: Al-Hasan As-Sabah Az- Za`farani,  Al-Husain  bib  Ali  Al-Karabisi,  Abu  Thur  Al-Kulbi  dan  Ahmad  bin Muhammad Al-Asy`ari. Di Mesir: Harmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Ismail  bin  Yahya  al-Mizani,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam  dan  Ar- Rabi`in Sulaiman Al-Jizi. 14
Mazhab Syafi’i sekarang diikuti di Mesir, Palestina, (juga di beberapa tempa t di Syria  dan  Lebanon,  Irak,  dan  India),  Muangthai,  Malaysia,  dan  Indonesia. 15 Imam Syafi’i mujtahid yang pertama kali mengemukakan qiyas sebagai dasar penggalian hukum. Para Fuqoha sebelumnya membahas tentang ra’yu tanpa menentukan batas- batasanya dan tidak menentukan batasan ra’yu yang shahih dan yang tidak shahih. Imam Syafi’i adalah tokoh dan ulama besar dalam bidang Ushul Fiqh. Jasa besarnya terletak  pada  keberhasilannya  mensistimasikan  dasar-dasar  teori  fiqh  (teori-teori yurisprudensi Islam) menjadi sebuah disiplin ilmu yang dikenal dengan Ushul Fiqh. Ijma dan qiyas menurut Imam Syafi`i merupakan sumber hukum tambahan setelah Al-Qur ’ an dan Hadis.

## B.2. Metode Istinbath Hukum Syafi`yyah
Istinbâ ṭ dari segi etimologi berasal dari kata nabata- yanbutu-nabtun yang berarti "air  yang  pertama  kali  muncul  pada  saat  seseorang  menggali  sumur".  Kata  kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi anbata dan istinbâ ṭ a , yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi). 16
12 Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2017), h. 17.
13 Ibid.
14 Ahmad As-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab …, h. 151-152.
15 Fauzi, Sejarah Hukum Islam , (Jakarta: Kencana, 2018), h. 65.
16 Rahmawati, Istinbâ ṭ Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy , (Yogvakarta: Deepublish, 2015), h. 29.
Istinbath hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Perkataan  ini  lebih  populer  disebut  dengan  metodologi  penggalian  hukum. Metodologi,  menurut  seorang  ahli  dapat  diartikan  sebagai  pembahasan  konsep teoretis berbagai metode yang terkait dalam suatu system pengetahuan. Jika hukum Islam  dipandang  sebagai  suatu  sistem  pengetahuan,  maka  yang  dimaksudkan metodologi  hukum  Islam  adalah  pembahasan  konsep  dasar  hukum  Islam  dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan. 17
Metode  istinbat  hukum  Syafi`yyah  didasarkan  pada  pemikiran  Imam  Syafi`i yang menyerap berbagai karakteristik mazhab fiqh yang berbeda-beda dari berbagai kawasan,  antara  lain  Makah,  Yaman,  Irak  dan  Mesir.  Penyerapan  tersebut  pada akhirnya  mempengaruhi  alur  pemikiran  dan  ijtihad  hukum  yang  dihasilkan Syafi`yyah.  Perjalanan  studi  Imam  Syafi`i  menghasilkan  rekonsiliasi  atas  berbagai perbedaan  yang  muncul  di  tiap  daerah  dan  kemudian  menghasilkan  perpaduan menjadi mazhab baru.
Metode ijtihad yang digunakan Syafi`yyah dalam menggali hukum didasarkan pada empat sumber hukum sebagai berikut: Kitab Suci Al- Qur’an, Hadits -hadits atau Sunnah  Nabi,  Ijma’  (kesepakatan  Imam -imam  Mujtahid  dalam  satu  masa),  Qiyas (perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya). 18
Operasional penggunaan qiyâs dimulai dengan mengeluarkan hukum yang ada pada teks (asli). Cara ini memerlukan kerja nalar yang luar biasa dan tidak cukup hanya dengan pemahaman makna lafazh saja. Tetapi harus sesuai dengan prosedur istinbath Hingga  kemudian  seorang  mujtahid  menemukan illat disyariatkannya hukum tersebut. Selanjutnya mujtahid meneliti dan mencari serta menetapkan ada atau  tidaknya illat tersebut  pada  kasus  yang  belum  ada na ș hukumnya.  Baru kemudian, setelah benar-benar terbukti bahwa pada far’u (kasus cabang) terdapat illat yang ada sama pada hukum asal, maka status hukum yang ada bisa dijalarkan pada far’u dengan jalan analogi ( qiyâs ). Dengan demikian, status hukum far’u (cabang) sama dengan hukum asli yang memang dan awal bersumber dan teks al-Qur ’ an dan Hadis. Salah satu penyebab perbedaan dalam memahami dalil nash adalah perbedaan metode istinbâ ṭ yang digunakan. Hal ini terlihat dalam perbedaan dalam memahami dalil nash yang dijadikan dasar dalam penetapan nafkah terhadap istri pada masa iddah talak bain .

## B.3. Nafkah Iddah Talak Bain Menurut Syafi’iyyah
Nafkah iddah bagi istri yang ditalak bain merupakan masalah hukum yang tidak ditemukan  dalil  nash  secara qoth’i (tegas),  sehingga  memunculkan  perbedaan pandangan  ulama  dalam  penetapan  hukumnya  melalui  ijtihad.  Dalam  proses berijtihad  diperlukan  penggalian  hukum  ( istinbâ ṭ ) sesuai  dengan  metode  yang digunakan  masing-masing  ulama  mazhab.  Perbedaan  metode  dapat  berimplikasi pada perbedaan produk hukum, termasuk dalam nafkah iddah talak bain .
17 Ghufron  A.  Mas’adi, Pemikiran  Fazlur  Rahman  tentang  Metodologi  Pembaharuan  Hukum Islam, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 2.
18 Sirajuddin Abas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i , (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2007), h. 70.
Dalil  hukum  yang  disepakati  oleh  jumhur  ulama  adalah  Al-Quran,  sunnah (hadis),  ijma,  dan  qiyas.  Sedangkan  yang  tidak  disepakati  ( al-mukhtalaf  fiha )  yaitu selain yang empat, seperti istihsan, istislah ( maslahat mursalah ), sadd zari`ah, istishab, urf, mazhab sahabiy, dan syar`u man qablana. 19
Perbedaan  pendapat  ulama  mazhab  dalam  memahami  dalil  hukum  dan kehujjahan  metode istinbâ ṭ yang  digunakan  berpengaruh  terhadap  produk  hukum yang  ditetapkan.  Hal  ini  terlihat  dari  perbedaan  pendapat  antara  Syafi`iyyah  dan Hanafiyah  dalam  masalah  nafkah iddah talak bain .  Menurut  Hanafiyah  istri  yang ditalak, baik talak raj`i maupun bain , tetap berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini, Hanafiyah tidak mempertimbangkan jenis talak kepada istri, dan kehamilan sebagai faktor yang menyebabkan perbedaan nafkah.
Adapun  Syafi`iyyah  dalam  masalah  nafkah  kepada  istri  yang  ditalak membedakannya dalam tiga kategori, yaitu istri yang ditalak raj`i, istri yang ditalak bain dalam  keadaan  hamil,  dan  istri  yang  ditalak bain dalam  keadaan  tidak hamil. Terhadap  istri  yang  ditalak raj` i,  Syafi`iyyah  berpendapat  istri  tersebut  berhak memperoleh  nafkah  dan  tempat  tinggal.  Pendapat  Syafi`iyyah  dalam  hal  ini  sama dengan  pendapat  Hanafiyyah.  Bagi  istri  yang  ditalak bain dalam  keadaan  hamil, menurut Syafi`iyyah tetap berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah. Pendapat ini  juga  sama  dengan  Hanafiyyah,  sedangkan  bagi  istri  yang  ditalak  baik  dalam keadaan  tidak hamil,  menurut  Syafi`iyyah  hanya  memperoleh  tempat  tinggal  saja, dan tidak memperoleh nafkah. Dalam hal ini Syafi`iyyah berbeda pendapat dengan Hanafiyyah.
Penalaran dan penafsiran terhadap nash merupakan bagian dari proses istinbâ ṭ untuk  menetapkan  hukum.  Penetapan  hukum  oleh  para  mujtahid  walaupun menggunakan dalil yang sama tetapi sering terdapat perbedaan penafsiran. Dalam masalah  nafkah iddah talak bain terdapat  perbedaan  pemahaman  mujtahid  dalam memahami Ayat 6 Surah ath-Talaq dan kehujjahan Hadis Fatimah binti Qais. Dengan demikian ikhtilaf ulama tidak berhenti walaupun ditemukan dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah  pada  suatu  masalah  yang  sama.  Permasalahan  justru  muncul  ketika ditemukan dalil nash, tetapi berbeda dalam memahami dalil tersebut.
Adapun dalil nash dalam masalah nafkah iddah talak bain yang diperselisihkan penunjukan maknanya adalah Q.S. Ath-Thalaq ayat 6.
“Dan jika mereka (isteri -isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. ”
Syafi`iyyah  menggunakan mafhum  mukhalafah dalam  memahami ayat  di  atas. Menurut Syafi`iyyah dalam Surah ath-Talaq Ayat 6 Allah Swt, mewajibkan nafkah beserta kehamilan, maka menunjukkan bahwa nafkah tidak wajib ketika tidak ada kehamilan.  Pemahaman  tersebut  dalam  ushul  fiqh  disebut  dengan mafhum mukhalafah , yaitu: mafhûm yang lafaz-nya menunjuk- kah bahwa hukum yang tidak disebutkan  berbeda  dengan  hukum  yang  disebutkan.  Atau  bisa  juga  diartikan:
19 Kasjim  Salenda, “ Kehujjahan  Istihsan  dan  Implikasinya  dalam  Istinbat  Hukum, ” Jurnal  Ad- Daulah, Vol.1, No.2, Juni 2013,  h. 3.
hukum  yang  berlaku  berdasarkan mafhûm yang  berlawanan  dengan  hukum  yang berlaku pada manthûq . 20
Jumhur  (mayoritas)  ulama  berpendapat  bahwa mafhum  mukhalafah dapat dijadikan hujjah hukum, jika memenuhi syarat, antara lain tidak bertentangan mafhum mantuq atau mafhum muwafaqah , hukum yang disebutkan dalam nash tidak sekedar untuk mendorong berbuat, dalil mantuq disebutkan secara terpisah dan persyaratan lainnya. 21 Syafi`iyyah  berpandangan mafhum  mukhalafah adalah hujjah sehingga  suatu hukum dapat hilang dengan hilangnya syarat atau dengan hilangnya qayyid , selama tidak  ada  nash  yang  menunjukkan  hukum  sebaliknya.  Dalam  hal  ini  menurut Syafi`iyyah kehamilan merupakan syarat atau qayid bagi wajibnya nafkah istri yang ditalak bain , yang berarti jika tidak ada kehamilan, maka tidak wajib memberi nafkah istri yang ditalak bain .
Syafi`iyyah juga menggunakan hadis Ahad sebagai hujjah hukum. Hadis ahad yaitu: Hadis ahad ialah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak sampai ke batas Hadis mutawatir . Dalam hal ini Syafi`iyyah menerima Hadis Fatimah binti Qais yang berbunyi:
“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Mutsanna dan Ibnu Basyar, keduanya berkata: telah bercerita kepada kami Abdur Rahman bin Mahdi, ia berkata telah bercerita kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Sya`bi dari Fatimah binti Qais dari Nabi Saw, dalam masalah istri yang ditalak tiga, Beliau bersabda: “Tidak ada baginya (Fatimah binti Qais) tempat tinggal dan nafkah. ”
Hadis  Fatimah  binti  Qais  di  atas  dijadikan  dasar  oleh  Syafi`iyyah  dalam menetapkan hukum tidak adanya nafkah bagi istri yang ditalak bain , jika istri tersebut tidak hamil. Menurut Syafi`iyyah Hadis di atas dapat dijadikan dasar hukum karena memenuhi  persyaratan  keshahihan  Hadis  dan  dapat  berfungsi  sebagai  pen- takhsis terhadap makna umum pada Surah ath-Talaq Ayat 6. Pendapat Syafi`iyyah tersebut merupakan pendapat jumhur ulama ushul fiqh yang berpendapat bahwa lafal umum dalam Al- Qur’an dapat di - takhsis oleh hadis ahad .
Adapun  menurut  Syafi`iyyah,  sebab  wajibnya  nafkah  adalah  sifat zaujiyyah , yaitu  status  perkawinan.  Oleh  karena  itu  menurut  Syafi`iyyah  suami  tidak  wajib memberi nafkah istri dalam masa iddah talak bain , jika istri tersebut tidak hamil. Hal ini  karena jatuhnya talak bain tidak memungkinkan lagi terjadinya rujuk , sehingga sifat zaujiyyah menjadi  hilang.  Hilangnya  sifat zaujiyyah yang  menjadi  penyebab wajibnya nafkah, berakibat pada hilangnya musabbab , yaitu: wajibnya nafkah bagi istri pada masa iddah talak bain .
Dalam konteks hukum kontemporer, maka perlu analisis terhadap hasil ijtihad ulama  terdahulu  yang  relevan  dengan  permasalahan  hukum  saat  ini.  Analisis tersebut bukan berarti melihat pendapat satu ulama sebagai satu-satunya solusi dan mengabaikan pendapat ulama lainnya, tetapi lebih kepada tarjih berdasarkan konteks situasi  yang  dihadapi.  Hal  ini  sebagaimana  dikatakan  oleh  Abdul  Wahhab  Khalaf bahwa  lingkungan  tempat  tinggal  mempunyai  pengaruh  dalam  menentukan
20 Amir Syarifudin, Ushul Fiqih Jilid II , (Jakarta: Kencana, 2011), h. 159. 21 Ibid, h. 167-168.
kemaslahatan dan kebutuhan penting, mengunggulkan satu illat di atas illat lainnya karena kuatnya munasabah (kesesuaian) illat tersebut. 22
Aspek sosio-kultural tidak dapat diabaikan sebagai faktor yang mempengaruhi hasil ijtihad ulama terdahulu dan tarjih terhadap pendapat yang relevan ( munasabah ) untuk dipilih saat ini. Dalam hal ini, peneliti lebih condong pendapat Hanafiyah yang mengatakan bahwa istri tetap berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah talak bain , baik istri tersebut hamil, maupun tidak hamil. Hal ini karena menurut peneliti selama menjalani masa iddah , suami masih memiliki hak menahan istri di rumah yang disediakan suami. Selain itu proses menunggu dalam masa iddah juga berkaitan dengan kepentingan suami, yaitu memastikan tidak adanya kehamilan dari benih suami, sehingga lebih tepat jika istri yang ditalak bain tetap memperoleh nafkah.

## C. Simpulan
Nafkah iddah merupakan  bagian  dari  pembahasan  fiqih  munakahat,  yang perinciannya tidak dijelaskan secara tegas dalam al- Qur’an dan Hadits. Hal ini yang menyebabkan  terjadinya  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  madzhab. Perbedaan  ini  menjadi  khazanah  kekayaan  intelektual  di  bidang furu’ yang diakibatkan  metode  penggalian  hukum  dalam  memahami  dalil- dalil  syara’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syafi`iyyah menggunakan mafhum mukhalafah sebagai metode istinbâ ṭ dalam memahami Surah ath-Talaq Ayat 6 dan  menggunakan Hadis ahad dari Fatimah binti Qais sebagai dasar tentang tidak adanya nafkah iddah talak bain bagi istri yang tidak hamil. Menurut Syafi`iyyah, sebab wajibnya nafkah adalah sifat zaujiyyah ,  yaitu  status  perkawinan.  Penggunaan mafhum  mukhalafah oleh Syafi`iyyah  berpengaruh  terhadap  penetapan  hukum.  Menurut  Syafi`iyyah kehamilan merupakan syarat atau qayid bagi wajibnya nafkah istri yang ditalak bain , yang berarti jika tidak ada kehamilan, maka tidak wajib memberi nafkah istri yang ditalak bain .
Referensi:
Abdul Hadi Muthohhar, Pengaruh Mazhab Syafi`i di Asia Tenggara, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2017. Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2017. Khallaf,  Abdul  Wahhab, Ijtihad  dalam  Syariat  Islam, Terj.  Rohidin  Wahid,  Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, Ensikiopedi Fiqih Wanita, Terj. Beni Sarbeni, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.
Rusyd, Abul Wahid Muhammad Ibnu, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007. Salam, Ahmad Nahrawi Abdus, Ensiklopedia Imam Syafi'i, al-Imam al-Syafi`i Mazdhabihi al-Qadim wa al-Jadid), Terj. Usman Sya`roni, Jakarta: Mizan Publika, 2008.
22 Abdul Wahhab Khallaf, Ijtihad dalam Syariat Islam , Terj. Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2015), h. 55.
Amir Syarifudin, Ushul Fiqih Jilid II, Jakarta: Kencana, 2011. Boedi Abdullah, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
Fauzi, Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2018. Ghufron A. Mas’adi, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998. Gus Arifin dan Sundus Wahidah, Ensikiopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
Kasjim  Salenda,  “Kehujjahan  Istihsan  dan  Implikasinya  dalam  Istinbat  Hukum,” Jurnal Ad-Daulah, Vol.1, No.2, Juni 2013.
Mughniyah,  Muhammad  Jawad, Fiqih  lima  mazhab:  Ja'fari,  Hanafi,  Maliki,  Syafi'i, Hambali, Terj. Masykur A.B., Jakarta: Lentera 2012.
Rahmawati, Istinbâ ṭ Hukum  Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Yogvakarta: Deepublish, 2015.
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. Sirajuddin  Abas, Sejarah  dan  Keagungan  Madzhab  Syafi’i, Jakarta:  Pustaka  Tarbiyah Baru, 2007.