## UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA
Erina Pane Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung inapane@gmail.com

## Abstrak
Perdagangan  manusia  atau  istilah human  trafficking merupakan  sebuah  kejahatan  yang sangat  sulit  diberantas  dan  disebut-sebut  oleh  masyarakat  Internasional  sebagai  bentuk perbudakan  masa  kini  dan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia.  Kejahatan  ini  terus menerus  berkembang  secara  nasional  maupun  Internasional.  Dengan  perkembangan  dan kemajuan    teknologi,  informasi,  komunikasi  dan  transportasi,  maka  semakin  berkembang pula  modus  kejahatannya  dalam  beroperasinya  sering  dilakukan  secara  tertutup  dan bergerak diluar hukum.  Pelaku perdagangan orang ( Trafficker ) dengan cepat  berkembang menjadi  sindikasi  lintas  batas  negara  dengan  cara  bekerja  yang  mematikan.  Upaya perlindungan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  melalui  sistem  peradilan  pidana diantaranya  melalui  pemberian  restitusi  dan  kompensasi,  layanan  konseling  dan pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian infomasi.
Kata kunci: perlindungan, perdagangan, orang.

## OFFORTS TO PROTECT VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS THROUGH THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

## Abstract
Human  trafficking  is  a  very  difficult  crime  to  eradicete  and  called  by  the  international community as a rorm of today’s slavery. And as a violation of  human rights.  This crime continues  to  grow  nationally  and  internationally.With  the  development  and  advancement of  technology,  internation,  communication  and  transportation.  Then  the  more  evolved crime’s  modes  operation  is  often  done in  private  and  moves  outside  the  law.  Traffickers are  rapidly  evolving  into  cross-country  syndicates  with  deadly  work.  Efforts  to  protect victims of human trafficking through the criminal justice system are through the provision of restitution and compensation, counseling services, legal aid and information provision.
Keywords: Protection, trade, people.

## A. Pendahuluan
Perdagangan  orang  dapat  mengambil korban  dari  siapapun,  orang  dewasa  dan anak-anak,  laki-laki  maupun  perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan  kondisi  yang  rentan.  Modus  yang digunakan  kejahatan  ini  sangat  beragam dan  juga  memiliki  aspek  kerja  yang rumit.  Korban trafficking seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual  (pelacuran  dan  pedophilia), dipakai  serta bekerja pada tempat-tempat kasar  yang  memberikan  gaji  rendah seperti  buruh  perkebunan,  pembantu rumah  tangga  (PRT),  pekerja  restoran, tenaga  penghibur,  perkawinan  kontrak juga buruh anak.
Perdagangan  orang  ( trafficking )  telah lama  terjadi  di  muka  bumi  ini  dan merupakan  tindakan  yang  bertentangan dengan harkat  dan martabat  manusia dan ini  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak asasi  manusia,  harkat  dan  martabat manusia  yang  dilindungi  berdasarkan Pancasilan  dan  Undang-Undang  Dasar 1945.
Secara konstitusional negara wajib menyelenggarakan  perlindungan  bagi warga negaranya.
Sebagaimana
ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan Pembentukan
Pemerintahan  Republik  Indonesia  adalah melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Perlunya  diberikan  perlindungan  hukum bagi  korban  kejahatan  secara  memadai tidak  saja  merupakan  isu  nasional,  tetapi juga  Internasional.  Perlindungan  hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat  baik  kelompok  maupun perorangan dapat menjadi korban kejahatan. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan  kepada  masyarakat,  yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.
Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan  tidak  terlepas  dari  korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami  sebagai  subjek  yang  perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang  baik  sebagai  individu,  kelompok atau  masyarakat  yang  telah  menderita kerugian secara langsung telah terganggu akibat  pengalamannya  sebagai  sasaran dari  kejahatan.  Dalam  beberapa  kasus tindak pidana perdagangan orang,
masalah  perlindungan  terhadap  korban seringkali  diabaikan  oleh  aparat  hukum maupun  oleh  masyarakat  itu  sendiri. Padahal perlindungan korban perdagangan  orang  sangatlah  penting agar  tidak  terjadi  perdagangan  orang dengan korban yang sama.
Polisi  dan  Jaksa  sebagai  bagian  sub- sistem peradilan sebagai “pintu gerbang” masuknya  perkara  pidana  ke  Pengadilan menunjukkan  sikap  yang  kurang  respek terhadap  korban/pelapor.  Negara,  dalam hal  ini  Polisi  dan  Jaksa,  memiliki  peran yang  dominan  dan  memonopoli  reaksi terhadap  pelanggaran  hukum  pidana adalah  wakil  sah  dari  masyarakat  atau kepentingan  publik,  sesungguhnya  telah mengambil  alih  peran  korban  sebagai pihak  yang  menderita  karena  kejahatan.
Dominannya  peran  negara  tersebut  tidak diikuti oleh pengaturan hukum yang jelas mengenai hubungan hukum antara korban  kejahatan  di  satu  pihak  dengan negara  di  lain  pihak.  Keadaan  tersebut menjadi conditio sine qua non bagi nasib
korban  kejahatan,  yakni  sebagai  obyek yang pasif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.
Peradilan  pidana  selama  ini  lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku ( offender oriented ) dilatarbelakangi  oleh  pandangan  bahwa
sistem  peradilan  pidana  diselenggarakan untuk  mengadili  tersangka  dan  bukan melayani  kepentingan  korban.  Perhatian dan  partisipasi  korban  dalam  prosedur peradilan pidana adalah menjadi hal yang penting karena fakta menunjukkan bahwa meningkatnya rata-rata kriminalitas, relatif  kecilnya  jumlah  perkara  yang diselesaikan  oleh  polisi,  ada  gejala semakin  banyak  orang  yang  menjadi korban kejahatan dan mengalami viktimisasi ulang, dan ada kecenderungan terjadinya  viktimisasi  bersifat  massal, maka  semakin  penting  untuk  mengambil kebijakan hukum pidana yang tepat untuk mengantisipasi  problem  yang  dihadapi oleh korban kejahatan.

## B. RumusanMasalah
Berdasarkan  latarbelakang  di  atas,  maka yang menjadi permaslahan adalah bagaimanakah perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang melalui sistem peradilan pidana?

## C. Metode Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian  hukum (legal  research) dan pendekatan  masalah  dilakukan  dengan cara  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaedah-kaedah  atau  norma-norma,  dan
peraturan-peraturan    yang  berkaitan dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas dan  pendekatan  empiris  yaitu  dengan melakukan observasi langsung dilapangan  dengan  cara  melihat  kejadian yang terjadi di dalam masyarakat tentang adanya kasus-kasus perdagangan orang/perempuan maupun anak.
Adapun prosedur pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang penelitian ini adalah    data  sekunder,    data  sekunder diperoleh  dari  bahan-bahan  perpustakaan dengan cara meng-inventarisir, membaca, mencatat, mengutip sumber-sumber  yang diperoleh  dari  bahan  baca-an,  literatur, perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang.

## D. Tinjauan Pustaka
Perdagangan  orang  adalah  kejahatan yang  terorganisir  dilakukan  baik  dengan cara-cara  konvensional  dengan  bujuk rayu yang dilakukan para perekrut tenaga kerja di tingkat desa sampai dengan cara- cara  modern,  misalnya  melalui  iklan- iklan  di  media  cetak  dan  elektronik. Pelaku  mengorganisir  kejahatan  dengan membangun  jaringan  dari  daerah/negara asal  korban  sampai  ke  daerah/negara tujuan.  Jaringan  pelaku  memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah/negara  asal  korban  dengan  janji-
janji  muluk  dan  kemudian  memeras korban baik secara fisik maupun seksual.
Korban  kejahatan  seringkali  identik dengan  pihak  yang  lemah,  baik  lemah secara  fisik  maupun  mental,  secara ekonomis,  politik  dan  sosial.  Biasanya dikaitkan dengan anak-anak, tidak berpendidikan, miskin, tidak kenal hukum,  tidak  mempunyai  perlindungan dan  lain-lain.  Kondisi  dan  situasi  korban dapat  merangsang  orang  atau  kelompok lain melakukan kejahatan terhadap korban. Ada kejahatan yang disadari oleh pelaku  kejahatan,  tetapi  ada  kejahatan yang  tidak  disadari  oleh  korban  akan menimpa  dirinya,  begitu  pula  korban tindak pidana perdagangan orang. Korban menyadari  bahwa  dapat  terjadi  tindak pidana  perdagangan  orang  terhadap dirinya seperti tenaga kerja Indonesia dan ada  yang  tidak  menyadari  karena  ditipu atau  dibujuk,  sehingga  terjadi  korban tindak pidana perdagangan orang. 1 Menurut  Arif  Gosita  pengertian korban adalah sebagai berikut:
“korban adalah mereka yang menderita  jasmaniah  atau  rohaniah sebagai  akibat  tindakan  orang  lain yang mencari pemenuhan kepentingan  diri  sendiri  atau  orang lain yang bertentangan dengan kepentingan  dan  hak  asasi  yang
1 Farhana,  2010. Aspek  Hukum  Perdagangan Orang  di  Indonesia, Jakarta,Sinar  Grafika,  hlm .154
menderita.  Mereka  dapat  berarti individu  atau  kelompok  baik  swasta maupun pemerintah”. 2
Dari  pengertian  korban  yang  disebutkan di  atas,  tidak  hanya  sebatas  pengertian saja,  tetapi  juga  ada  ciri  yang  melekat pada  pengertian  korban.  Ciri  yang dimaksud adalah bahwa korban mengalami  penderitaan  ( suffering )  dan ketidakadilan ( injustice ).
Luas sempitnya pengertian korban kejahatan  berkaitan  erat  dengan  sifat kejahatan  itu  sendiri.  Korban  kejahatan pada  mulanya  hanya  diartikan  sebagai korban dari kejahatan bersifat konvensional, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan penganiayaan, kemudian diperluas pengertiannya  menjadi  kejahatan  yang nonkonvensional seperti terorisme,
pembajakan, kejahatan terorganisir,
kejahatan  terhadap  kemanuisaan,  dan lain-lain termasuk korban terhadap tindak pidana perdagangan orang. Dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang,  Pasal  1  angka  3 adalah seseorang yang mengalami penderitaan  psikis,  mental,  fisik,  dan sosial  yang  diakibatkan  tindak  pidana perdagangan.  Pengertian  korban  yang
2 Arif Gosita, 1985. Masalah Korban Kejahatan , Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 41
disebutkan dalam undang-undang di atas, sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  Pasal  1  angka  2  yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang  yang  mengalami  penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatan oleh suatu tindak pidana.
Ruang lingkup mengenai korban kejahatan  mencakup  tiga  hal,  yaitu  siapa yang  menjadi  korban,  penderitaan  atau kerugian  apa  yang  dialami  korban kejahatan dan siapa yang bertanggungjawab  dan/atau  bagaimana penderitaan  dan  kerugian  yang  dialami korban  dapat  dipulihkan.  Kerugian  dan penderitaan  korban  suatu  tindak  pidana dapat berupa materi, fisik, psikologis, dan sosial,  termasuk  korban  tindak  pidana perdagangan
Dalam pandangan sistem peradilan pidana, terdapat beberapa institusi penegak  hukum  yang  ikut  mengambil peran  dalam  melakukan  proses  peradilan pidana diantaranya adalah institusi Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan Pemasyarakatan. Keempat institusi tersebut  seharusnya  dapat  bekerja  sama dan  berkoordinasi  dengan  baik  untuk mencapai  tujuan  mewujudkan  keadilan sebagaimana  yang  dicita-citakan  oleh semua pihak, paling tidak dapat
menanggulangi
kejahatan atau mengendalikan  terjadinya  kejahatan  agar berada  dalam  batas-batas  toleransi  yang dapat  diterima  masyarakat.  Meskipun secara kelembagaan, insititusi ini terpisah satu  sama  lainnya,  namun  tetap  menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jalinan sistem peradilan pidana terpadu.
Proses  pidana  dapat  dimaknai  sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan terhadap
perkara pidana untuk mengungkap  perbuatan  pidana  yang terjadi  dan  mengambil  tindakan  hukum kepada  pelakunya.  Proses  peradilan pidana  melalui  berbagai  tahapan  yang masing-masing  tahapan  diwadahi  oleh institusi  dengan  stuktur  dan  kewenangan sendiri-sendiri.  Dengan  melalui  berbagai institusi,  maka  proses  peradilan  pidana dimulai dari institusi Kepolisian, diteruskan ke institusi Kejaksaan, sampai ke  institusi  pengadilan  dan  berakhir  ke institusi Lembaga Pemasyarakat. Masing- masing  institusi  ini  bertanggung  jawab dan  bekerja  sesuai  dengan  tugas  dan kewajibannya. 3 Dari keseluruhan rangkaian  proses  peradilan  pidana  dapat dikelompokkan menjadi 4 tahap yakni :
1. Tahap penyelidikan dan penyidikan,  tahap  ini  menjadi
3 Rusli Muhammad, 2011. Sistem Peradilan Pidana Indonesia , UII Press, Yogyakarta, hlm. 62
tanggung jawab institusi kepolisian.
2. Tahap  penuntutan,  tahap  ini menjadi  tanggung  jawab  institusi kejaksaan.
3. Tahap  pemeriksaan,  tahap  ini menjadi  tanggung  jawab  institusi pengadilan
4. Tahap eksekusi, tahap ini menjadi tanggungjawab Lembaga Pemasyarakatan.

## E. Pembahasan
1. Perlindungan  Korban  Tindak  Pidana
Perdagangan  Orang  Melalui  Sistem
Peradilan Pidana
Dalam kajian terhadap upaya memberikan  perlindungan  hukum  bagi korban  perdagangan  orang,  penghargaan atas hak asasi manusia belum sepenuhnya dapat diwujudkan bahkan ada kecenderungan  untuk  memperjualkan pihak  korban,  termasuk  keluarganya karena lemahnya mereka dalam mempertahankan  kedaulatan  harga  diri akibat rendahnya pendidikan, kemiskinan, dan lain-lain. Dalam kaitannya  dengan  upaya  perlindungan hukum  terhadap  korban  perdagangan orang,  maka  upaya  perlindungan  hukum bagi  masyarakat  menjadi  penting.  Hal tersebut  disebabkan  masyarakat  baik kelompok  maupun  perorangan  dapat sewaktu-waktu menjadi korban kejahatan
perdagangan  orang  sebagai  bagian  dari perlindungan  kepada  masyarakat,  dapat diwujudkan  dengan  berbagai  bentuk  dan model. Pada dasarnya bentuk-bentuk  dan model  perlindungan  terhadap  korban kejahatan  dapat  juga  diberikan  kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk lebih mendalami bentuk perlindungan  terhadap  korban  kejahatan perdagangan orang, maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang  dapat  diberikan  kepada  korban, yaitu sebagai berikut:
a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi
Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku.
Restitusi  ini  merupakan  ganti  kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,  pederitaan,  biaya  untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis  dan/atau  kerugian  lain  yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Dilihat dari kepentingan  korban  dalam  konsep  ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu untuk memenuhi  kerugian  materiil  dan  segala biaya yang  telah  dikeluarkan  dan merupakan  pemuasan  emosional  korban. Adapun  dilihat  dari  kepentingan  pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai  suatu  bentuk  pidana  yang
dijatuhkan  dan  dirasakan  sebagai  suatu konkret  dan  langsung  berkaitan  dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.
Pengertian  restitusi  menurut  Undan- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  adalah  pembayaran ganti  kerugian  yang  dibebankan  kepada pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas kerugian  materiil  dan/atau  imateriil  yang diderita  korban  atau  ahli  warisnya. Restitusi  lebih  diarahkan  pada  tanggung jawab  pelaku  terhadap  akibat  yang ditimbulkan  oleh  kejahatan,  sehingga sasaran  utamanya  adalah  menanggulangi semua  kerugian  yang  diderita  korban. Tolok  ukur  untuk  menentukan  jumlah atau  besar  kecilnya  ganti  kerugian tergantung  pada  status  sosial  pelaku  dan korban.  Biasanya  korban  dengan  status sosial  yang  lebih  rendah  dengan  pelaku, akan  mengutamakan  ganti  kerugian dalam  bentuk  materi  dan  pemulihan harkat  serta  nama  baik  akan  lebih diutamakan  bagi  korban  yang  berstatus sebaliknya.
Aturan atau undang-undang tidak menentukan  dan  merumuskan  secara tegas,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya
menjelaskan  bahwa  restitusi  adalah  hak korban  atau  ahli  warisnya  dan  restitusi tersebut diberikan dn dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, tidak dijelaskan ukuran  besar  atau  indikator  jumlah restitusi  dan  layak  tidaknya  ganti  rugi yang  diberikan.  Dari  pasal  48  tersebut dapat dilihat bahwa bentuk ganti kerugian yang  disebut  restitusi  itu  dalambntuk uang.  Dengan  demikian,  tujuan  ganti rugi,  yaitu  pemenuhan  atas  tuntutan berupa imbalan sejumlah uang.
Selain restitusi, kompensasi dapat digunakan sebagai bentuk lain perlindungan korba tindak pidana sebagai ganti  kerugian  yang  diberikan  oleh negara.  Ganti  kerugian  oleh  negara tersebut  merupakan  suatu  pembayaran pelayanan  kesejahteraan,  karena  negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi masyarakatnya. Apabila anggota masyarakat menjadi korban tindak pidana,  maka  pemerintah  dianggap  gagal dalam  memenuhi  kewajibannya,  yakni mencegah  dan  melindungi  masyarakat dari kejahatan.
b. Layanan
Konseling
dan
Pelayanan/Bantuan Medis Pada umumnya perlindungan yang diberikan  kepada  korban  sebagai  akibat tindak  pidana  perdagangan  orang  dapat
bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama untuk memulihkan daripada akibat yang bersifat  fisik.  Akibat  tindak  pidana perdagangan  orang  dapat  berlangsung selama  berbulan-bulan  bahkan  bertahun- tahun.  Untuk  sebagian  korban  pengaruh akibat  itu  tidak  sampai  mencapai  situasi yang stabil di mana ingatan akan kejadian dapat diterima dengan satu cara atau cara lain.  Bagi  sejumlah  korban  pengaruh akibat  itu  tidak  dapat  keluar  yang  baik seperti  tenggelam  dalam  penderitaan yang  disebut  psikotrauma.  Oleh  karena itu, diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihakan kondisi
psikologisnya  seperti  semula.  Sebagai pendamping korban harus bisa mngusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban dan tidak menghakiminya. Prinsip-prinsip dalam pendampingan korban  harus  benar-benar  dikuasai  pada saat mendampingi korban. Korban dalam keadaan  trauma  diperlukan  seseorang yang  dipercaya  dan  dapat  menibulkan rasa  aman  bagi  dirinya.  Pelayanan  medis diberikan  kepada  korban  yang  menderita akibat  suatu  tindak  pidana.  Pelayanan medis  yang  dimaksud  dapat  berupa pemeriksaan  kesehatan,  pengobatan  dan laporan tertulis atau visum.
c. Bantuan Hukum
Korban  tindak  pidana  termasuk  tindak pidana  perdagangan  orang  hendaknya diberikan  bantuan  hukum.  Ketika  korban memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya  melalui  jalur  hukum,  maka negara  wajib  menfasilitasinya.  Negara dalam  hal  ini  mewakili  korban  untuk melakukan  penuntutan  terhadap  pelaku tindak pidana. Lembaga Swadaya Masyarakat juga mempunyai peran dalam pendampingan  hukum  terhadap  korban tidak  pidana  termasuk  korban  tindak pidana  perdagangan  orang.  Hal  ini disebabkan  karena  banyak  dari  korban tidak mengetahui hak-haknya dan langkah-langkah  hukum  apa  saja  yang bisa mereka tempuh untuk menyelesaikan kasus  yang  mereka  hadapi.  Prosedur pelaporan  ke  pihak  Polri  kemudian bagaimana medapatkan visum agar dapat dijadikan  sebagai  barang  bukti  serta langkah-langkah  hukum  lain  yang  tidak diketahui  oleh  korban  karena  tidak mempunyai  pengetahuan  khusus  untuk itu. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum  terhadap  korban  diberikan  baik diminta  ataupun  tidak  diminta  oleh korban karena masih banyak korban yang rendah tingkat kesdaran hukum.
Membiarkan  korban  tindak  pidana  tidak memperoleh  bantuan  hukum  yang  layak
dapat  berakibat  semaki  terpuruknya kondisi  korban  tindak  pidana  termasuk tindak pidana perdagangan orang.
d. Pemberian Informasi
Pemberian  informasi  kepada  korban  atau keluarganya  berkaitan  dengan  proses penyelidikan  dan  pemeriksaan  tindak pidana  yang  dialami  korban.  Pemberian informasi  ini  memegang  peranan  dalam upaya  menjadikan  masyarakat  sebagai mitra  aparat  kepolisian  karena  melalui informasi  diharapkan  fungsi  kontrol masyarakat  terhadap  kinerja  kepolisian dapat berjalan dengan efektif.
Selain bentuk perlindungan korban tindak pidana  dalam  sistem  peradilan  pidana, terdapat pula bentuk perlindungan korban tindak pidana sebagaimana ketentuan :
1. a.  Undang-Undang  Nomor  13 tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban,  dimana  hak- hak korban dalam undang-undang ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) antara lain memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman  yang  berkenaan  dengan kesaksian  yang  akan,  sedang  atau telah  diberikannya;  ikut  serta dalam proses memilih dan menentukan  bentuk  perlindungan
dan dukungan keamanan;
memberikan keteranan tanpa tekanan;  mendapat  penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat;  mendapatkan  informasi mengenai  perkebangan  kasus  dan putusan  pengadilan;  mendapat identitas baru dan kediaman baru; memperoleh  penggantin  biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan
biaya  hidup  sementara  sampai batas waktu perlindungan berakhir.
b. Dalam Pasal  5 ayat  (2) disebutkan
bahwa  hak  tersebut  diberikan kepada  korban  tindak  pidana dalam  kasus-kasus  tertentu  sesuai dengan  keputusan  LPSK.  Kasus- kasus  tertentu  yang  dimaksud antara  lain,  tindak  pidana  korupsi, tindak  pidan  narkotika,  tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain  yang  mengakibatkan  posisi korba  dihadapkan  pada  situasi yang sangat membahayakan,
termasuk  korban  tindak  pidana perdagangan orang sering mengalami situasi yang
membahayakan.
2. Perlindungan  Korban  dalam  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
Perlindungan  kepada  korban,  selain diwujudkan  dalam  bentuk  dipidananya pelaku  juga  diwujudkan  dalam  bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:
a. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan  keluarganya  sampai  derajat kedua (Pasal 44)
b. Hak untuk mendapat perlindungan  dari  ancaman  yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47)
c. Hak  untuk  mendapatkan  restitusi (Pasal 48)
d. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi  sosial,  pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51)
e. Korban  yang  berada  di  luar negeri  berhak  dilindungi  dan dipulangkan  ke  Indonesia  atas biaya negara (Pasal 54).

## F. Penutup
Upaya perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang melalui sistem peradilan pidana diantaranya adalah:
a. Pemberian restitusi dan kompensasi
b. Layanan konseling
dan
pelayanan/bantuan medis
c. Bantuan hukum
d. Pemberian infomasi
Selain bentuk-bentuk perlindungan korban  sebagaimana  disebutkan,  terdapat pula  bentuk-bentuk  perlindungan  korban secara  khusus  oleh  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  juga terdapat dalam ketentuan Undang-
Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk perlindungan
ditempuh melalui Sistem Peradilan Pidana  (SPP),  yakni  melalui  tahapan
Penyelidikan
dan Penyidikan,
Penuntutan, Pemeriksaan Pengadilan, dan
Pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Farhana,  2010; Aspek  Hukum Perdagangan  Orang  di  Indonesia,
Jakarta,Sinar  Grafika
2. Gosita,  Arif,  1985; Masalah  Korban Kejahatan , Jakarta, Akademika
Pressindo,
3. Muhammad,  Rusli,  2011  ; Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia ,  UII Press, Yogyakarta.
4. Soekanto,  Soerjono  1995  : Faktor- faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan  Hukum ,  Radja  Grafindo Persada, Jakarta.
5. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.
6. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Penanggulangan  Tindak Pidana Perdagangan Orang