## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46

## PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK RESTORAN DI INDONESIA DALAM  PERSPEKTIF  COLLABORATIVE  GOVERNANCE:  KAJIAN LITERATUR
Baequni Muhammad Arif*, Inayati
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

## Abstract
The existence of transactions using online applications raises several problems for local governments  related  to  restaurant  tax  revenue,  namely  the  existence  of  partner restaurants that only sell food online without a physical restaurant. The other problem is the profit-sharing scheme applied by online application owners (e.g., Gojek and grab) to partner restaurants. This scheme causes some restaurants to increase their online ordering prices. On the other hand, the tax base of the restaurant tax is the offline order price, so the seller paid a smaller tax amount than it should be. The third problem, the existence of payments via an e-wallet, allows the taxpayer to report the turnover as smaller  than  the  actual  burden.  This  research  aims  to  analyze  how  to  increase restaurant tax revenues with online applications. The approach used is a qualitative approach  through  literature  study  also  data  analysis  by  reduction,  display  and conclusion drawing. The results of this research are in the form of several alternative solutions, including inspection by the Regional Revenue Service, to collaborate with the Central Government agency, and the main alternative is collaborative governance with stakeholders to solve transactions using online applications.

## Abstrak
Adanya  transaksi  menggunakan  aplikasi  online  menimbulkan  beberapa permasalahan bagi pemerintah daerah terkait penerimaan pajak restoran yaitu adanya  restoran  mitra  yang  hanya  menjual  makanan  secara  online  tanpa adanya  restoran  fisik.  Masalah  lainnya  adalah  skema  bagi  hasil  yang diterapkan oleh pemilik aplikasi online (misalnya, Gojek dan grab) ke restoran mitra.  Skema  ini  menyebabkan  beberapa  restoran  menaikkan  harga pemesanan online mereka. Di sisi lain, basis pajak dari pajak restoran adalah harga  pesanan  offline,  sehingga  penjual  membayar jumlah pajak  yang  lebih kecil  dari  yang  seharusnya.  Masalah  ketiga,  adanya  pembayaran  melalui  e- wallet, memungkinkan wajib pajak melaporkan omzet lebih kecil dari beban sebenarnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  cara meningkatkan penerimaan pajak restoran dengan aplikasi online. Pendekatan yang  digunakan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka  kemudian  data  dianalisis  dengan reduksi, penyajian dan penarikan simpulan. Hasil dari penelitian ini berupa beberapa  alternatif  solusi,  antara  lain  pemeriksaan  oleh  Badan  Pendapatan Daerah,  bekerjasama  dengan  instansi  Pemerintah  Pusat,  dan  yang  utama adalah  tata  kelola  kolaboratif  dengan  pemangku  kepentingan  untuk menyelesaikan transaksi menggunakan aplikasi online.
Kata kunci: aplikasi online, pajak restoran, dan tata kelola kolaboratif
Keywords: online  applications,  collaborative governance, and restaurant tax
Article history: Submission April 4 2022 Revision June 14 2022 Accepted June 19 2022
Published June 30 2022
*Corresponding author Email: baequni.muhammad@ui.ac.id

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  yang  berlaku  di  Indonesia  menjadikan  peran  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  menjadi  penting.  Adanya  pelimpahan  sebagian  wewenang  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  tentu  membawa  konsekuensi  baik  terkait  dengan kewenangan maupun biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah,  pemerintah  pusat  menambah  jenis  pajak  daerah  yang  dapat dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Pemerintah  Provinsi  ditambahkan  kewenangan  untuk  memungut  pajak  rokok, sehingga  Pemerintah  Provinsi  dapat  memungut  lima  jenis  pajak  daerah.  Sedangkan Pemerintah  Kabupaten/Kota  dapat  memungut  Pajak  Air  Tanah,  Pajak  Sarang  Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB).  Penambahan  jenis  pajak  baru  terbukti  dapat meningkatkan  taxing  power  pemerintah  daerah,  penerimaan  PBB-P2  dan  BPHTB sekarang menjadi tiga besar penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota. Detil penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1. Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota untuk Tahun 2018-2020 (dalam rupiah) Jenis Pajak Tahun 2018 2019 2020 Pajak Air Tanah 567.834.817.748 706.500.548.471 678.012.418.130 Pajak Hotel 5.683.177.764.191 6.335.830.315.138 2.486.210.435.578 Pajak Restoran 7.030.692.178.414 8.642.717.701.833 5.513.772.161.409 Pajak Hiburan 2.090.093.043.358 1.564.189.876.816 567.113.426.384 Pajak Reklame 283.531.898.007 1.141.820.588.341 1.058.126.887.573 Pajak Penerangan Jalan 12.931.743.761.043 13.892.606.099.270 13.759.475.270.372 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.918.557.217.969 2.166.543.651.996 1.807.382.244.838 Pajak Parkir 762.730.724.163 845.988.560.760 510.681.491.759 Pajak Sarang Burung Walet 10.976.708.231 13.560.490.303 13.244.165.950 BPHTB 14.834.678.962.236 16.235.020.640.938 14.728.346.810.282 PBB-P2 11.806.397.807.832 13.354.757.237.487 13.124.811.118.106
Catatan: Penerimaan DKI Jakarta dikeluarkan dari perhitungan Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2022
Dari  tabel  diatas,  terlihat  bahwa  PBB-P2  dan  BPHTB  telah  meningkatkan penerimaan  pajak  daerah,  tetapi  sumbangan  pajak  daerah  terhadap  total  pendapatan daerah  masih  sangat  kecil.  Hal  ini  menyebabkan  ketergantungan  Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat sangat besar. Dana perimbangan  menyumbang  penerimaan  daerah  sebesar  66%  (2018),  63,9%  (2019),  dan 62,4% (2020) (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021).

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46
Melihat  pentingnya  PAD  khususnya  pajak  daerah,  membuat  pemerintah  pusat menyempurnakan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  dengan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut “UU HKPD”). Salah satu tujuan UU HKPD adalah  mengembangkan  sistem  pajak  daerah  yang  mendukung  alokasi  sumber  daya nasional  yang  efisien  (Kementerian  Keuangan,  2021a).  Untuk  itu,  pemerintah  pusat melakukan  penyempurnaan  pajak  daerah  dengan  melakukan  penyesuaian  maupun memperkenalkan jenis pajak baru.
Namun  pemerintah  pusat  belum  mempertimbangkan  pengaruh  kemajuan teknologi  terhadap  pajak  daerah.  Hal  ini  berbeda  dari  perlakuan  pemerintah  pusat terhadap pajak pusat, dimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang salah satunya  mengatur  tentang  transaksi  Perdagangan  Menggunakan  Sistem  Elektronik (PMSE) baik atas Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Dalam UU HKPD tidak disinggung aspek kemajuan teknologi dalam pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan.
Salah satu kemajuan teknologi yang berpengaruh terhadap pajak daerah adalah munculnya aplikasi pemesanan makanan online (selanjutnya disebut “aplikasi online”). Dengan  adanya  aplikasi  online  maka  ketika  seseorang  ingin  membeli  makan,  mereka tidak harus datang langsung tetapi dapat memesan melalui aplikasi tersebut. Aplikasi online yang tersedia antara lain go food, grab food, shopee food maupun tokopedia eat. Jumlah restoran yang bermitra dengan aplikasi online  mengalami  pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Jumlah mitra go food pada tahun 2017 berjumlah 125 ribu, menjadi 300 ribu pada 2018, meningkat menjadi 500 ribu di 2019, kemudian bertambah menjadi 750 ribu tahun 2020, dan sampai tahun 2021 terdapat lebih dari 900 ribu mitra (CNBC Indonesia, Bisnis, Kontan, gojek, 2021). Sedangkan pertambahan mitra yang bergabung dengan grab food meningkat 153% pada tahun 2020 (Kompas, 2020). Penambahan terjadi karena adanya kenaikan  omset  penjualan  ketika  bergabung  sebagai  restoran  mitra.  Berdasarkan penelitian  Lembaga  Demografi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Indonesia (2021)  pendapatan  mitra  yang  bergabung  dengan  aplikasi  go  food  naik  sebesar  66% selama  tahun  2021  dan  jumlah  pemesanan  makanan  melalui  aplikasi  go  food  selama pandemi Covid-19 naik sebesar  40%.
Pemerintah  pusat  belum  melakukan  pengaturan  aplikasi  online  terkait hubungannya dengan pajak daerah sehingga munculnya aplikasi online menimbulkan tantangan  tersendiri  bagi  Pemerintah  Kabupaten/Kota  khususnya  Badan  Pendapatan Daerah  dalam  melakukan  pengawasan.  Hal  ini  terjadi  karena  sebagian  mitra  tidak memiliki tempat usaha secara fisik, mereka hanya menjual makanan dan/atau minuman secara online dan hanya melayani pemesanan makanan secara online (Az-zahra, Tantya & Apsari, 2021).

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46
Sebagian  mitra  mengenakan  harga  makanan  yang  dipesan  secara  online  (lewat aplikasi)  lebih  tinggi  dari  offline  (datang  langsung  ke  restoran)  karena  restoran  yang menjadi mitra dikenakan skema bagi hasil sebesar 20% + Rp1.000 untuk go food atau 30% untuk  grab  food  (katadata.co.id,  2021).  Dengan  perbedaan  harga  tersebut  maka seharusnya  yang  dijadikan  dasar  pengenaan  pajak  adalah  harga  pemesanan  makanan secara online. Namun karena jumlah yang diterima restoran adalah harga offline (harga online dikurangi bagi hasil) maka kemungkinan omset yang dilaporkan oleh wajib pajak restoran  adalah  harga  offline.  Sehingga  terdapat  potensi  omset  yang  tidak  dilaporkan sebesar  selisih  antara  harga  online  dan  offline.  Penelitian  Cahayani  (2021)  terhadap UMKM  di  Kota  Mataram  menunjukkan  bahwa  pengusaha  restoran  menaikkan  harga makanan  dan/atau  minuman  yang  dijual  secara  online  antara  12%  sampai  50%  diatas harga offline.
Permasalahan  berikutnya  terjadi  dalam  proses  pembayaran.  Adanya  aplikasi online  menambah  sarana  pembayaran  berupa  e-wallet  seperti  gopay  dan  ovo. Penggunaan  gopay  dan  ovo  dalam  pembayaran  makanan  secara  online  tidak  selalu langsung  terhubung  dengan  mesin  kasir.  Untuk  restoran  kecil  maka  pembayaran menggunakan  e-wallet  harus  dilakukan  perekaman  manual  pada  mesin  kasir, sedangkan  untuk  restoran  besar  otomatis  terhubung.  Perekaman  manual  ini  dapat menyebabkan pelaporan omset yang tidak sebenarnya apabila pembayaran dengan e- wallet  tidak  dilakukan  perekaman  (Raihan,  Sarumpaet  &  Sukmasari,  2021).  Sehingga peningkatan pendapatan pajak restoran dari adanya aplikasi online hanya berasal dari restoran besar sedangkan untuk restoran sedang dan kecil tetap walaupun pendapatan restoran meningkat setelah menggunakan aplikasi online (Putra, 2020).
Alternatif  penyelesaian  utama  yang  ditawarkan  dalam  penelitian  ini  adalah kolaborasi  antar  pemangku  kepentingan  baik  di  daerah  maupun  instansi  pusat. Penelitian  tentang  pelaksanaan  colaborative  governance  oleh  pemerintah  daerah telah banyak  dilakukan,  misalnya  oleh  Sari,  B.  S.  N.,  &  Rosdiana,  H.  (2019)  terkait  dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta, Fauzi, A. R., & Rahayu, A. Y. S. (2019) tentang upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani kasus HIV AIDS, dan penelitian Sururi, A. (2018) yang membahas tentang revitalisasi kawasan  wisata cagar budaya  Banten  Lama.  Dari  ketiga  penelitian  tersebut,  agar  collaborative  governance dapat berjalan optimal maka masing-masing aktor yang terlibat merupakan pihak yang berkepentingan dalam kolaborasi sehingga tindakan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan  kolaborasi.  Selain  itu,  faktor  pemimpin  kolaborasi  sangat  penting  dalam mengarahkan dan menentukan keberhasilan collaborative governance.
Dalam  penelitian  tentang  collaborative  governance  terdahulu,  penelitian dilakukan  untuk  satu  daerah  atau  wilayah  tertentu  sehingga  belum  tentu  dapat diaplikasikan di daerah lain. Oleh karena itu, penelitian ini membahas dalam lingkup

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46
yang lebih besar yaitu nasional, dimana solusi yang ditawarkan dapat dapat bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran seluruh daerah di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku, artikel, skripsi atau  website  resmi  instansi  pemerintah  maupun  swasta  terkait  dengan  pajak  daerah, pajak  restoran  maupun  colaborative  governance.  Penelitian  ini  berusaha  untuk memberikan  alternatif  peningkatan  pajak  restoran  berkenaan    dengan    aplikasi  online khususnya melalui collaborative governance.
Analisis data dilakukan aktivitas menurut Miles, Huberman dan Sadana  (2014), yaitu:  (1)  mereduksi  data  dengan  menyeleksi  agar  didapatkan  data  dan    informasi terpilah dan relevan; (2) menyajikan data dan informasi; dan (3) menarik  kesimpulan. Berdasarkan  ketiga  hal  tersebut,  diharapkan  memperoleh  kerangka  pemikiran  terkait alternatif  peningkatan  pajak  restoran  berkenaan    dengan    aplikasi  online  khususnya melalui collaborative governance.

## HASIL DAN DISKUSI
Kebijakan pembuatan pajak daerah tidak dapat dilakukan dengan sembarangan karena hal ini terkait pungutan kepada rakyat. Terdapat beberapa prinsip pemungutan pajak  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli,  Adam  Smith  (dalam  Sahari  et.  al.,  2020) menyampaikan  empat  prinsip  pemungutan  pajak  yaitu Canon  of  Equality,  Canon  of Certainty,  Canon  of  Convenience,  Canon  of  Economical .  Seiring  dengan  perkembangan zaman,  ahli  maupun  organisasi  internasional  mengembangkan  prinsip  yang dikemukakan  oleh  Adam  Smith.  Mirless  et.  al  (dalam  du  Preez  dan  Stiglingh,  2018) mengemukakan  prinsip-prinsip  berupa Equity,  Certainty,  Convenience  of  Payment, Economy in Collection, Minimize Negative Effect On Welfare and Economic Eficiency, Minimize Administration  and  Compliance  Cost,  Fairness  in  More  Than  a  Distributional  Sense,  dan Transparency .  Sedangkan  American  Institute  of  Certified  Public  Accountants memberikan panduan kebijakan pajak yang baik dengan prinsip sebagai berikut: Equity and Fairness, Certainty, Convenience of Payment, Economy in Collection, Simplicity, Neutrality, Economic  Growth  and  Efficiency,  Transparency  and  Visibility,  Minimum  Tax  Gap,  dan Appropriate  Government  Revenues,  Information  Security  dan  Accountability  to  Taxpayers (AICPA,  2001;  AICPA,  2017).  Prinsip-prinsip  ini  dibutuhkan  untuk  dapat  membuat kebijakan pajak yang baik tidak hanya untuk rakyat tetapi juga bagi negara.
Untuk  dapat  mengatasi  permasalahan  transaksi  aplikasi  online,  pemerintah daerah dapat melakukan penyelesaian secara mandiri dengan melakukan pemeriksaan kepada  wajib  pajak  restoran.  Mardiasmo  (2018)  mendefinisikan  pemeriksaan  pajak sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46
keterangan  lainnya  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan.  Pemeriksaan  pajak  seperti  halnya  pemeriksaan  keuangan melibatkan  pengumpulan  informasi  dan  pemrosesannya  untuk  menentukan  tingkat kepatuhan  suatu  organisasi  terhadap  undang-undang  perpajakan  wilayah  tersebut (Adediran,  Alade,  dan  Oshode,  2013).  Peran  pemeriksaan  sangat  penting  mengingat pajak restoran menganut sistem self assessment sehingga pemeriksaan berfungsi sebagai kontrol atas penghitungan, pembayaran, dan pelaporan yang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak (Runiawati, Barkah, Irawati & Hermawati, 2019).
Pemerintah  daerah  juga  dapat  melibatkan  pihak  lain  untuk  menyelesaikan masalah tersebut. Selama ini peraturan daerah dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dengan  tingkat  keterlibatan  pihak  terkait  seperti masyarakat  dan  pengusaha  belum  optimal  (Rahayu,  Haryono,  &  Mindarti,  2015; Hidayati  &  Sulistiadi,  2017).  Hal  ini  dapat  berimplikasi  pada  kurangnya  kepatuhan masyarakat  terhadap  peraturan  daerah  yang  dihasilkan.  Disisi  lain,  perkembangan perekonomian  menyulitkan  pemerintah  untuk  menyelesaikan  masalah  rumit  secara mandiri  karena  keterbatasan  keuangan,  kompetensi,  tenaga  kerja,  dan  faktor  lainnya. Kondisi  tersebut  mendorong  pemerintah  untuk  berkolaborasi  dengan  swasta  dan masyarakat yang lebih unggul dalam beberapa pelayanan publik, fleksibilitas organisasi, semangat  kerja,  respon  tepat  waktu  terhadap  tuntutan  masyarakat  dan  solusi  kreatif (Lewis dalam Liu & Xu, 2018).
Perkembangan  pemerintahan  beberapa  dekade  terakhir  telah  meningkatkan peran swasta dalam pemerintahan sehingga menjadi lebih partisipatif. Kolaborasi antara pemerintah  dan  swasta  terjadi  karena  meningkatnya  interaksi  diantara  mereka. Kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam forum untuk pengambilan keputusan yang berorientasi  pada  konsensus  dikenal  dengan  nama  collaborative  governance  (Tomo, Hinna,  Mangia  &  De  Nito,  2018).  Kolaborasi  tersebut  tidak  hanya  terkait  dengan kebijakan  semata  tetapi  sampai  tahap  implementasi.  Ketika  swasta  terlibat  dalam pengambilan keputusan maka mereka ikut bertanggungjawab dalam implementasinya.
Ansell  dan  Gash  (2008)  mendefinisikan  collaborative  governance  sebagai  “A governing  arrangement  where  one  or  more  public  agencies  directly  engage  non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and  deliberative  and  that  aims  to  make  or  implement  public  policy  or  manage  public programs or assets”. Definisi lain disampaikan oleh Emerson, Nabatchi, & Balogh (2011) yang menyatakan collaborative governance sebagai “the processes and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to carry  out  a  public  purpose  that  could  not  otherwise  be  accompl ished” .  Sedangkan  Huxham dalam  Hutter  (2016)  menyatakan “any  collaborative  relationship  between  two  or  more

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46
organizations that seek to realize a common purpose” . Definisi yang disampaikan Emerson dan Huxham lebih luas dan lebih menekankan pada pencapaian tujuan. Kolaborasi dapat dilakukan oleh siapa saja melewati batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau ruang publik, swasta, dan sipil.
Untuk  dapat  melaksanakan  collaborative  governance,  Ansell  dan  Gash  (2008) memperkenalkan model of collaborative governance yang terdiri dari starting conditions, facilitatve  leadership,  institutional  design,  dan  collaborative  process dengan  bagan  sebagai berikut:
Gambar 1. A Model of Collaborative Governance . Sumber: Ansell dan Gash (2008)
Mengacu  pada  gambar  aplikasi  diatas,  konsep  Collaborative  Governance  terkait peningkatan  pendapatan  pajak  restoran  dilakukan  dengan  menggambarkan  terlebih  dahulu kondisi awal para aktor dan hubungan mereka sebelum kolaborasi dilakukan. Kemudian diikuti dengan  bagaimana  wujud  institutional  design  dan  facilitative  leadership  dalam  kolaborasi. Ketiga bagian tersebut akan mempengaruhi proses kolaborasi untuk meningkatkan pendapatan pajak restoran.
Konsep  pajak  restoran  yang  diatur  dalam  UU  HKPD  maupun  Undang-Undang sebelumnya  belum  mengakomodir  perkembangan  teknologi  yang  ada.  Sehingga  seharusnya pajak restoran (atau pajak barang dan jasa tertentu dalam UU HKPD) sudah tidak sesuai dengan prinsip  pemungutan  pajak  yang  dikemukakan  oleh  Adam  Smith  dan  ahli  lainnya,  misalnya terkait dengan minimum tax gap dan cost of collection . Seharusnya UU HKPD yang baru disahkan dapat mengakomodir kesulitan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memungut pajak restoran terkait aplikasi online dan dapat memperkecil tax gap pajak restoran. Sedangkan dari  beberapa  permasalahan  yang  digambarkan  dalam  pendahuluan  dapat  dilihat  adanya administrasi yang rumit sehingga menimbulkan biaya pemungutan yang tinggi bagi pemerintah daerah.  Karena  itu,  seharusnya  ketentuan  pajak  restoran  disesuaikan  kembali  dengan mengakomodir perkembangan teknologi yang terjadi.
Dari  tiga  permasalahan  yang  disebutkan  dalam  pendahuluan,  terdapat  beberapa alternatif  penyelesaian  yang  diusulkan  oleh  penulis  yaitu  melakukan  pemeriksaan  terhadap

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46
wajib pajak restoran, berkolaborasi dengan instansi pemerintah pusat, dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik di daerah maupun instansi pusat.

## Melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Restoran
Pemeriksaan  merupakan  cara  paling  sederhana  bagi  pemerintah  daerah  dalam menyelesaikan masalah transaksi aplikasi online. Pemeriksaan merupakan salah satu wewenang yang  dimiliki  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  untuk  menguji  kepatuhan  wajib  pajak  atas kewajiban perpajakannya. Agar pemeriksaan dapat berjalan efektif maka sesuai dengan Standar Pelaksanaan  Pemeriksaan,  hal  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  mempelajari  data  wajib pajak  (Kementerian  Keuangan,  2017).  Jadi  meskipun  pemeriksaan  merupakan  kewenangan namun  sebaiknya  dilakukan  atas  dasar  yang  kuat.  Dasar  yang  dimaksud  antara  lain  data pembanding  yang  menunjukkan  wajib  pajak  tidak  melaporkan  omset  yang  sebenarnya  atau sebuah  restoran  sudah  memenuhi  syarat  subjektif  dan  objektif  tetapi  belum  melaporkan usahanya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
Dasar  yang  kuat  merupakan  hal  yang  penting  karena  ada  beberapa  jenis  pajak  daerah  yang diadministrasikan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  dengan  jumlah  wajib  pajak  yang  banyak. Misalnya jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta Tahun Jumlah Wajib Pajak 2015 4.115 2016 4.781 2017 5.871 2018 7.272 2019 10.028 Sumber: BPRD DKI dalam Alrajbie dan Rosdiana (2021)
Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah wajib pajak untuk satu jenis pajak (pajak restoran) mencapai ribuan sehingga pemilihan wajib pajak untuk diperiksa harus dilakukan secara cermat agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan efektif. Dari penelitian Ardiansyah dan Utomo (2018), tidak optimalnya pemeriksaan pajak daerah disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu: (1) belum  seluruh  pemerintah  daerah  memiliki  peraturan  daerah  yang  secara  khusus  mengatur tentang pemeriksaan; (2) kelembagaan yang matang dan sumber daya manusia yang handal; dan (3) koordinasi internal (antar dinas) dan eksternal (swasta dan masyarakat).
Selain karena beberapa permasalahan diatas, tindakan pemeriksaan kurang cocok untuk meningkatkan  pendapatan  pajak  restoran  terkait  transaksi  aplikasi  online  karena  masalah tersebut  dihadapi  oleh  seluruh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  sehingga  seharusnya  dapat  dieskalasi  kepada  pemerintah  pusat  melalui  Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh solusi.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46

## Berkolaborasi dengan Instansi Pemerintah Pusat
Karena  keterbatasan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  dalam  menyelesaikan masalah terkait transaksi aplikasi online, maka salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah berkolaborasi dengan instansi pemerintah pusat yang memiliki sumber daya lebih baik. Salah satu  institusi  yang  dapat  diajak  berkolaborasi  oleh  pemerintah  daerah  adalah  Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Kolaborasi  DJP  dengan  pemerintah  daerah  terkait  dengan  optimalisasi  pemungutan pajak  pusat  dan  pajak  daerah  sebenarnya  sudah  dilaksanakan.  Melalui  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan, kolaborasi keduanya sudah dimulai tahun 2019 dan sampai saat ini ada 1  provinsi  (Lampung)  dan  83  Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  bergabung.  Dari  kolaborasi tersebut  terdapat  potensi  pajak  bagi  pemerintah  daerah  sekitar  Rp7,13  triliun  sementara  bagi pemerintah pusat terdapat potensi sekitar Rp0,93 triliun (Kementerian Keuangan, 2021b).
Pemerintah daerah harus melihat terlebih dahulu apakah data yang dibutuhkan terkait pajak restoran khususnya transaksi aplikasi online dimiliki oleh DJP. Atau DJP dapat membantu mendapatkan  data  yang  dibutuhkan  terkait  dengan  pajak  restoran.  Pada  tahun  2018,  Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 (PMK-210) tentang Perlakuan Perpajakan  E-Commerce.  Dalam  peraturan  ini,  platform  marketplace  harus  memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu memotong dan memungut pajak dari pengguna jasanya sesuai dengan  ketentuan  perpajakan.  Platform  marketplace  juga  harus  melaporkan  rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual melalui platform mereka dan melaporkannya secara berkala kepada otoritas pajak (Tambunan, Rosdiana, dan Irianto, 2020). Namun PMK-210 yang seharusnya mulai berlaku tanggal 1 April 2019, batal diterapkan karena pada tanggal 29 Maret  2019,  Kementerian  Keuangan  menarik  dan  membatalkan  aturan  tersebut  karena menimbulkan kegaduhan di masyarakat (Liputan6.com, 2019). Jika melihat kasus tersebut, maka sampai saat ini DJP belum memiliki data yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah terkait pajak restoran.
Untuk itu, upaya pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan DJP agar memperoleh data transaksi antara pemilik aplikasi dengan restoran mitra belum dapat dilakukan. Selain itu, kolaborasi  yang  telah  dilakukan  oleh  DJP  dengan  pemerintah  daerah  merupakan  inisiatif masing-masing pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat bahwa sampai saat ini daerah yang telah berkolaborasi  berjumlah  84  dari  542  pemerintah  daerah.  Sedangkan  yang  memiliki  masalah terkait  dengan  transaksi  aplikasi  online  adalah  seluruh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## Berkolaborasi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan
Seperti  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  semua  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan Provinsi DKI Jakarta memiliki masalah yang sama terkait transaksi aplikasi online. Karena itu, bentuk collaborative governance yang dianggap paling sesuai adalah kolaborasi dengan berbagai pemangku  kepentingan  yang  terlibat.  Untuk  dapat  melakukan  kolaborasi  maka  pemerintah daerah dapat berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dianggap tepat karena berdasarkan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015  tentang Kementerian  Dalam  Negeri,  salah satu  tugas  Kementerian Dalam  Negeri  adalah

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46
menyelenggarakan  fungsi  perumusan,  penetapan  dan  pelaksanaan  kebijakan  pembinaan keuangan daerah.
Berdasarkan penelitian terdahulu, pihak yang dilibatkan dalam kolaborasi adalah mereka yang  berkepentingan.  Untuk  itu,  kolaborasi  ini  mempertimbangkan  (1)  organisasi  yang berhubungan langsung dengan permasalahan; (2) organisasi yang dianggap terpengaruh oleh kebijakan;  dan  (3)  organisasi  yang  merupakan  prasyarat  keberhasilan  penyelesaian  masalah. Karena sifatnya nasional maka pemangku kepentingan diwakili oleh asosiasi yang menaunginya sehingga aktor yang terlibat dalam kolaborasi tidak terlalu banyak.
Para  aktor  yang  berkolaborasi  antara  lain:  (1)  Kementerian  Dalam  Negeri  melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah selaku fasilitator dan mewakili pemerintah pusat; (2) Pemerintah daerah diwakili oleh Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; (3) Pemilik  Aplikasi  Online  (PT  Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa/Gojek,  PT.  Solusi  Pengiriman Indonesia/Grab, PT Shopee International Indonesia/Shopee, dan perusahaan lain karena belum ada  asosiasi);  (4)  wajib  pajak  restoran  diwakili  oleh  Akumindo  (Asosiasi  UMKM  Indonesia), Apkrindo (Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia) atau asosiasi lainnya.
Bentuk  kolaborasi  ini  sesuai  dengan  definisi  collaborative  governance  menurut  Ansell dan Gash karena melibatkan baik institusi publik maupun swasta dan fokus kolaborasi terkait dengan kebijakan publik yaitu pajak restoran. Tahapan collaborative governance menurut Ansell dan Gash sebagai berikut:

## a. Starting Conditions
Kondisi  awal  ketika  kolaborasi  dilakukan  dapat  memfasilitasi  atau  menghambat kerjasama antar pemangku kepentingan (Ansell dan Gash, 2008). Dalam penyusunan peraturan daerah yang selama ini dilakukan, keterlibatan stakeholder lain seperti pemilik restoran maupun konsumen  dalam  pengambilan  keputusan  belum  optimal  sehingga  masyarakat  (wajib  pajak maupun  konsumen)  hanya  bertindak  sebagai  aktor  yang  menjalankan  kebijakan  yang  dibuat Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Ketidakseimbangan Kekuasaan antar Pemangku Kepentingan.
Dalam  berkolaborasi,  adanya  ketidakseimbangan  kekuasaan  diantara  pemangku kepentingan merupakan masalah yang umum dan pada kondisi tertentu dapat mengarah pada dominasi aktor satu terhadap aktor lainnya (Ansell dan Gash, 2008). Pemerintah daerah selaku pihak yang membuat ketentuan dapat menegakkan peraturan kepada wajib pajak restoran mulai dari memberikan pembinaan, melakukan pemeriksaan sampai menjatuhkan sanksi. Begitu juga dengan pemilik aplikasi yang sebetulnya tidak terkait langsung dengan pajak restoran. Bentuk bagi hasil yang ditetapkan oleh pemilik aplikasi merupakan hal yang wajar dalam bisnis, karena sebagai  imbal  baliknya  restoran  mitra  memperoleh  berbagai  manfaat  seperti  kenaikan pendapatan, pelatihan, dan promosi produk (Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021). Pengusaha restoran sebagai pihak yang paling lemah hanya dapat mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemilik aplikasi.
Adanya  dominasi  merupakan  hal  yang  wajar  selama  masing-masing  aktor  merasa memiliki  keterikatan  untuk  melanjutkan  kolaborasi.  Bahkan  dominasi  aktor  justru  dapat

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46
memberikan manfaat ketika dominasi ini tidak diartikan sebagai intervensi, tetapi sebagai peran yang lebih besar dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dibanding aktor lain demi keberlangsungan proses kolaborasi (Mukhlis, et al., 2018).

## Insentif untuk Berpartisipasi
Masing-masing aktor memiliki insentif untuk melakukan kolaborasi (Andranovich, 1995). Bagi  pemerintah  daerah,  kolaborasi  merupakan  solusi  yang  tepat  untuk  meningkatkan pendapatan pajak restoran. Ketiadaan data pembanding omset restoran menjadikan bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain sebagai opsi yang diperlukan. Untuk wajib pajak restoran, kolaborasi  merupakan  jalan  tengah  dari  permasalahan  yang  dihadapi  yaitu  adanya  potongan bagi hasil dan disisi lain harus melaporkan semua omset penjualannya.
Bagi pemilik aplikasi, kolaborasi dilakukan agar ada kesepahaman dengan restoran mitra sehingga tidak ada lagi keberatan dengan pola bagi hasil. Selain itu, penggunaan aplikasi online dapat  berjalan  lancar  di  daerah.  Sedangkan  bagi  Direktorat  Jenderal  Bina  Keuangan  Daerah, kolaborasi merupakan wujud tanggung jawab pemerintah pusat dalam menjalankan pembinaan keuangan daerah.
Insentif  untuk  berpartisipasi  merupakan  hal  penting  bagi  keberhasilan  collaborative governance. Dengan adanya insentif yang kuat maka dapat mengalahkan permasalahan yang timbul  selama  proses  kolaborasi  sehingga  para  pemangku  kepentingan  tetap  meneruskan kolaborasi sampai memperoleh konsensus yang diharapkan.

## Sejarah Antar Aktor
Sejarah  permusuhan  atau  kerjasama  antar  pemangku  kepentingan  akan  menghambat atau  memfasilitasi  kolaborasi  yang  dilakukan  (Margerum  dalam  Ansell  dan  Gash,  2008). Diantara  aktor  yang  berkolaborasi,  sebagian  memiliki  sejarah  interaksi  baik  kerjasama  atau permusuhan di masa lalu. Hubungan pemerintah daerah dengan wajib pajak restoran selama ini lebih  kepada  pemenuhan  kewajiban  perpajakan.  Wajib  pajak  restoran  juga  diminta  untuk memberikan pendapat ketika pemerintah daerah hendak membuat peraturan daerah tetapi tidak ikut  terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  sehingga  keputusan  yang  diambil  belum tentu memuaskan wajib pajak restoran.
Hubungan  pemilik  aplikasi  dan  restoran  mitra  adalah  hubungan  kerjasama.  Restoran mitra akan memperoleh beberapa keuntungan diantaranya memperoleh kenaikan pendapatan, sebaliknya pemilik aplikasi membebankan bagi hasil kepada mitranya. Pada tahun 2021, Gojek melakukan  perubahan  pola  bagi  hasil  dari  12%  +  Rp5.000  menjadi  20%  +  Rp1.000.  Adanya perubahan tersebut menimbulkan keberatan dari restoran mitra yang bergabung dengan go food (Kontan.co.id, 2021).

## b. Facilitative Leadership
Sesuai penelitian terdahulu, peran pemimpin fasilitatif sangat penting bagi keberhasilan kolaborasi.  Untuk  itu  kepemimpinan  kolaborasi  lebih  tepat  diserahkan  kepada  Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan pertimbangan antara lain: (1) pihak yang paling netral; (2) perwakilan pemerintah pusat sehingga posisinya dihormati oleh pemerintah daerah; (3) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memiliki kepentingan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46
karena jika nantinya penerimaan pajak restoran naik maka hal tersebut merupakan keberhasilan tersendiri selaku pengampu tugas pembinaan keuangan daerah.
Peran pimpinan sangat penting untuk menetapkan dan memelihara aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama (Ansell  dan  Gash,  2008).  Pemimpin  terlebih  dahulu  menetapkan  aturan  dasar  yang  jelas  dan menegakkan aturan tersebut selama kolaborasi. Pemimpin harus dapat mendorong setiap aktor untuk  berpartisipasi  secara  optimal,  menfasilitasi  dialog  agar  tidak  hanya  satu  dua  aktor  saja yang mendominasi tetapi mendorong para aktor untuk mendengarkan satu sama lain sehingga semua aktor dapat menyampaikan pendapatnya.
Direktorat  Jenderal  Bina  Keuangan  Daerah  harus  dapat  menyeimbangkan  dominasi perwakilan  pemerintah daerah  dengan  mendorong  keaktifan  perwakilan  wajib  pajak  restoran dan  pemilik  aplikasi  sehingga  diperoleh  pemahaman  yang  berimbang  tentang  permasalahan yang dihadapi. Ketika ada perbedaan pendapat maka pemimpin dapat mencari solusi dengan mengeksplorasi apa yang menjadi keuntungan bersama dibanding menonjolkan perbedaan.

## c. Institutional Design
Agar dapat menghasilkan sebuah konsensus yang diterima secara luas maka aktor-aktor yang  berkepentingan  harus  dilibatkan.  Meskipun  keberadaan  salah  satu  aktor  dapat  bersifat buruk  bagi  kolaborasi  yang  akan  dilaksanakan  tetapi  jika  keberadaannya  dapat  menjadikan konsensus  menjadi  lebih  lengkap  dan  diterima  lebih  luas  maka  aktor  tersebut  harus diikutsertakan  (Chrislip  dan  Larson  dalam  Ansell  dan  Gash,  2008).  Untuk  menyelesaikan permasalahan terkait transaksi aplikasi online, kolaborasi yang diinisiasi oleh pemerintah daerah harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan pajak restoran yaitu pemerintah daerah, pemerintah pusat, wajib pajak restoran dan pemilik aplikasi.
Proses yang berjalan sampai menghasilkan konsensus bersama harus dilaksanakan secara terbuka. Untuk dapat mewujudkan proses yang terbuka, maka pada awal kolaborasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah selaku pimpinan harus memberikan aturan yang tegas terkait dengan  kolaborasi  yang  dilakukan,  bagaimana  proses  dilaksanakan.  Meskipun  collaborative governance  selalu  menekankan  kepada  konsensus  dalam  pengambilan  keputusan  tetapi dimungkinkan  untuk  menggunakan  prosedur  lain  apabila  terjadi  kebuntuan  (Till  dan  Meyer dalam Ansell dan Gash, 2008). Indonesia mengenal pengambilan keputusan dengan konsensus sebagai  musyawarah  mufakat.  Untuk  itu,  dalam  proses  kolaborasi  sedapat  mungkin mengutamakan musyawarah mufakat agar keputusan yang dihasilkan memperoleh penerimaan yang luas. Namun sejak awal pimpinan harus menyampaikan alternatif pengambilan keputusan seperti voting misalnya, sehingga proses yang dilakukan tetap menghasilkan keputusan.
Putusan  yang  diambil  dalam  kolaborasi  ini  lebih  bersifat  mendasar  karena  keputusan tersebut hanya dilakukan oleh perwakilan para aktor di daerah. Atas keputusan yang nantinya diambil  dapat  diformalkan  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  atau  bahkan  Peraturan Presiden sehingga menjadi dasar bagi masing-masing pemerintah daerah untuk membuat aturan pelaksanaan guna meningkatkan pendapatan pajak restoran.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46

## d. Collaborative Proces
Proses collaborative governance merupakan proses yang berulang (membentuk siklus) sesuai  dengan  urutannya  (Ansell  dan  Gash,  2008).  Yang  dimulai  dari  dialog  tatap  muka, membangun  kepercayaan,  komitmen  pada  proses,  pemahaman  bersama,  dan  hasil  sementara (intermediate outcomes). Kemudian atas hasil sementara yang diperoleh akan digunakan pada proses  berikutnya  sampai  nanti  diperoleh  konsensus  akhir  yang  merupakan  tujuan  utama kolaborasi.

## Dialog Tatap Muka
Semua  tata  kelola  kolaboratif  dibangun  diatas  dialog  tatap  muka  diantara  semua pemangku  kepentingan  (Ansell  dan  Gash,  2008).  Dialog  dilakukan  untuk  menghilangkan hambatan ada diantara para aktor seperti permusuhan yang pernah terjadi. Melalui dialog tatap muka,  para  aktor  mengidentifikasi  peluang  yang  ada  untuk  kepentingan  bersama  dan  pada akhirnya masing-masing aktor memiliki komitmen yang sama dalam proses kolaborasi.
Dialog antara perwakilan pemerintah daerah dan perwakilan wajib pajak restoran dapat dilakukan untuk menghilangkan perbedaan persepsi yang terjadi terkait pembuatan peraturan daerah tentang pajak restoran restoran, latar belakang atau pertimbangan  atas suatu keputusan. Sedangkan  dialog  antara  pemilik  aplikasi  dengan  perwakilan  wajib  pajak  restoran  dapat digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan bagaimana posisi masing-masing atas kebijakan bagi hasil yang dibuat. Pemilik aplikasi juga dapat memberikan informasi kegunaan bagi hasil yang dipungut dan bagaimana cara yang dapat dilakukan restoran mitra untuk memaksimalkan aplikasi sehingga mitra dapat memperoleh manfaat optimal.

## Membangun Kepercayaan
Dialog tatap muka merupakan proses awal dari membangun kepercayaan diantara para aktor, terlebih jika terdapat sejarah permusuhan maka diperlukan waktu sebelum terdapat rasa saling percaya diantara para aktor yang terlibat (Ansell dan Gash, 2008). Jika diantara perwakilan pemerintah daerah, perwakilan wajib pajak restoran, dan pemilik aplikasi sudah terdapat rasa saling percaya maka proses kolaborasi yang dijalani akan lebih mudah.
Untuk  membangun  kepercayaan  diantara  para  pemangku  kepentingan,  maka  masing- masing aktor harus dapat bersikap terbuka satu sama lain. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengungkapkan tugas dan tantangan yang dihadapinya. Ketika pemerintah daerah, wajib pajak restoran  dan  pemilik  aplikasi  saling  terbuka  maka  akan  merasa  lebih  dekat  satu  sama  lain sehingga memudahkan tumbuhnya rasa saling percaya.
Kepercayaan  juga  dapat  ditumbuhkan  dengan  melihat  rekam  jejak  pemangku kepentingan  lain  misalnya  dengan  melihat  bagaimana  usaha  pemerintah  daerah  mengelola penerimaan pajak dengan transparan dan mempermudah proses pembayaran pajak maka dapat menumbuhkan  kepercayaan  wajib  pajak  restoran.  Bagitu  juga  dengan  melihat  usaha  pemilik aplikasi untuk membantu wajib pajak restoran dalam mengelola dan meningkatkan penjualan maka akan menumbuhkan kepercayaan wajib pajak restoran.
Untuk itu, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah selaku pemimpin kolaborasi harus memberikan  waktu  kepada  para  pemangku  kepentingan  untuk  dapat  menumbuhkan  sikap saling  percaya  satu  sama  lain  sebelum  melanjutkan  proses  berikutnya.  Karena  sikap  saling

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46
percaya  tersebut  dapat  berpengaruh  terhadap  komitmen  jangka  panjang  mereka  dalam menjalankan proses kolaborasi.

## Komitmen pada Proses
Komitmen  para  pemangku  kepentingan  terkait  erat  dengan  motivasi  awal  adanya kolaborasi  (Ansell  dan  Gash,  2008).  Perwakilan  Pemerintah  Daerah  tentu  memiliki  komitmen yang  paling  kuat  karena  merekalah  yang  dari  awal  mengusahakan  adanya  kolaborasi. Sedangkan  perwakilan  wajib  pajak  restoran  berharap  bahwa  dengan  berkolaborasi  dapat memperoleh solusi akan adanya potongan bagi hasil dan beban pajak yang harus ditanggung.
Untuk dapat memperkuat komitmen maka para aktor harus membangun dialog dan rasa saling  percaya  terlebih  dahulu.  Dengan  adanya  rasa  saling  percaya,  maka  para  pemangku kepentingan  akan  menghormati  pandangan  dan  kepentingan  aktor  lain.  Sehingga  dalam menghasilkan konsensus para pemangku kepentingan akan mencari penyelesaian bersama dan tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri. Komitmen juga dibangun mulai dari pribadi masing-masing  aktor  untuk  menjalani  proses  kolaborasi  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab (Olifiana, 2020).
Komitmen  juga  berarti  bahwa  tanggung  jawab  penyusunan  peraturan  terletak  pada pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  kolaborasi.  Hal  tersebut  berbeda  dengan  kondisi sebelumnya  dimana  tanggung  jawab  pembuatan  peraturan  daerah  hanya  ada  di  pemerintah daerah.  Tanggung  jawab  moral  menjadikan  para  pemangku  kepentingan  harus  mematuhi konsensus  yang  nantinya  disepakati  karena  mereka  terlibat  langsung  dalam  penyusunannya. Untuk  memperkuat  komitmen,  Direktorat  Jenderal  Bina  Keuangan  Daerah  atas  nama Kementerian  Dalam  Negeri  dapat  memformalkan  kolaborasi  yang  dilakukan  melalui  Surat Keputusan  Direktur  Jenderal  atau  Memorandum  of  Understanding  (MoU)  antar  pemangku kepentingan. Formalisasi kolaborasi menjadi dasar pelaksanaan kolaborasi kedepannya.

## Pemahaman Bersama
Pemahaman  bersama  terkait  dengan  kesepakatan  antar  pemangku  kepentingan  dalam cara  pandang  terhadap  tujuan  bersama  yang  hendak  dicapai,  dan  persepsi  yang  sama  dalam proses  mewujukannya  (Ansell  dan  Gash,  2008).  Ketika  tujuan  yang  hendak  dicapai  adalah peningkatan penerimaan pajak restoran dengan adanya transaksi online. Maka setiap tindakan yang  dilakukan  oleh  masing-masing  pemangku  kepentingan  ditujukan  untuk  mensukseskan tujuan tersebut.
Dengan  pemahaman  bersama  yang  sudah  dibangun,  masing-masing  pihak  dapat memberikan  ide  apa  yang  dapat  dilakukan  sehingga  konsensus  yang  dihasilkan  tidak  hanya terkait dengan kesepakatan bersama yang harus dicapai tetapi juga bagaimana para pemangku kepentingan dapat mengambil peran sesuai dengan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki (Mukhlis et al., 2018). Usulan tersebut dapat dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan lain untuk dapat disepakati bersama. Karena itu, komunikasi antar pemangku kepentingan harus rutin dilakukan.
Perwakilan  pemerintah  daerah  dapat  mengusulkan  kebijakan  misalnya:  (1) menyesuaikan  Nilai  Perolehan  Objek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak  (NPOPTKP)  sesuai  dengan perkembangan  perekonomian  sehingga  tidak  terlalu  memberatkan  UMKM  restoran;  (2)

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46
mengubah tarif pajak restoran yang tadinya single tariff menjadi multi tariff dan mengenakan tarif yang lebih rendah kepada UMKM restoran dengan batasan omset tertentu sehingga lebih memperhatikan  prinsip equality  bagi  wajib  pajak  UMKM  restoran;  (3) meminta  data  restoran mitra  di  daerah  masing-masing  kepada  pemilik aplikasi  sebagai  data  pembanding  atas  omset yang telah dilaporkan oleh wajib pajak restoran.
Pemilik  aplikasi  mengusulkan  kebijakan  misalnya:  (1)  menyesuaikan  bagi  hasil  yang dibebankan  kepada  restoran  mitra  sehingga  tidak  terlalu  memberatkan;  (2)  memfasilitasi pertemuan  antara  pemerintah  daerah  dengan  restoran  mitra  untuk  mensosialisasikan pemenuhan kewajiban perpajakan; (3) mendorong restoran mitra yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif tetapi belum melaporkan usahanya agar melaporkan diri dan memperoleh NPWPD;  (4)  mewajibkan  restoran  mitra  yang  omsetnya  sudah  melebihi  NPOPTKP  untuk melampirkan  NPWPD.  Sedangkan  perwakilan  wajib  pajak  restoran  mengusulkan  kebijakan misalnya: (1) akan melaporkan seluruh omset yang diperoleh termasuk atas selisih harga antara penjualan online dan offline dan pembayaran menggunakan e-wallet; (2) melalui asosiasi akan memberikan  sosialisasi  kepada  anggota  baru  tentang  hak  dan  kewajiban  sebagai  wajib  pajak restoran; (3) melalui asosiasi akan mendorong restoran yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif tetapi belum melaporkan usahanya agar melaporkan diri dan memperoleh NPWPD.

## Hasil Sementara (Intermediate Outcomes)
Hasil sementara dapat pula disebut dengan kemenangan kecil, merupakan kesepakatan awal  yang  dicapai  oleh  para  pemangku  kepentingan.  Kemenangan  kecil  merupakan  bagian penting dari proses kolaborasi, kemenangan kecil diharapkan dapat menjadi pendorong untuk mewujudkan kolaborasi yang sukses (Ansell dan Gash, 2008). Kemenangan kecil juga menjadi umpan  balik  untuk  proses  kolaborasi  dan  mendorong  siklus  menjadi  lebih  baik  serta membangun kepercayaan dan komitmen antar pemangku kepentingan (Mukhlis et al., 2018).
Dari  pembahasan  tentang  pemahaman  bersama  diatas,  para  pemangku  kepentingan merumuskan  hasil  sementara  kebijakan  yang  disepakati  bersama  misalnya:  (1)  perwakilan pemerintah  daerah  akan  menyesuaikan  NPOPTKP  dengan  melihat  perkembangan perekonomian sehingga tidak terlalu memberatkan UMKM restoran; (2) Pemilik aplikasi akan menyesuaikan  bagi  hasil  yang  dibebankan  kepada  restoran  mitra  sehingga  tidak  terlalu memberatkan mitra; (3) wajib pajak restoran akan melaporkan seluruh omset yang diperolehnya, sedangkan usulan lain membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
Hasil  sementara  tersebut  dapat  dijadikan  bahan  proses  kolaborasi  berikutnya  sampai diperoleh  konsensus  final.  Hasil  sementara  dapat  meningkatkan  rasa  saling  percaya  dan memperkuat komitmen untuk proses berikutnya (Ansell dan Gash, 2008). Tugas dari pimpinan untuk terus menjaga semangat dan komitmen dari para pemangku kepentingan.
Konsensus  final  yang  nantinya  disepakati  dalam  kolaborasi  akan  dapat  meningkatkan pendapatan pajak restoran karena beberapa alasan yaitu (1) merupakan kesepakatan dari semua pemangku  kepentingan  yang  terkait  dengan  pajak  restoran  khususnya  dari  aplikasi  online sehingga  masing-masing  pihak  memiliki  tanggung  jawab  moral  melaksanakan  kesepakatan tersebut, (2) konsensus yang dicapai dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri atau  Keputusan  Presiden  dan  diturunkan  dalam  peraturan  daerah  sehingga  mengikat  tidak hanya  kepada  pemangku  kepentingan  di  daerah  tetapi  juga  pemilik  aplikasi,  (3)  dengan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46
melibatkan semua pemangku kepentingan maka konsensus yang dihasilkan lebih komprehensif. Misalnya keberadaan pemilik aplikasi akan mendorong wajib pajak restoran untuk melaporkan omset yang sebenarnya karena data pembanding dapat diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai  kontrol.  Begitu  juga  keberadaan  wajib  pajak  restoran  akan  mendorong  pemerintah daerah  untuk  menyediakan  fasilitas  guna  mempermudah  wajib  pajak  restoran  dalam menjalankan kewajibannya.

## KESIMPULAN
Kemajuan teknologi mempermudah aktivitas yang dijalankan oleh manusia tetapi di sisi lain  dapat  mempersulit  pihak  yang  tidak  dapat  mengantisipasi  perubahan  yang  terjadi. Perkembangan  teknologi  mempersulit  usaha  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  melakukan pengawasan  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  atas  pajak  restoran  yaitu  atas transaksi aplikasi online dari mitra yang tidak memiliki restoran secara fisik maupun pelaporan omset yang lebih kecil dari yang sebenarnya.
Alternatif  penyelesaian  yang  disarankan  antara  lain  melakukan  pemeriksaan  terhadap wajib pajak mitra restoran, melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah pusat, atau yang utama adalah melakukan collaborative governance di tingkat nasional dengan para pemangku kepentingan  untuk  dapat  menyelesaikan  masalah  terkait  transaksi  aplikasi  online  untuk meningkatkan  pendapatan  pajak  restoran.  Kolaborasi  dan  interaksi  antara  aktor  publik  dan swasta  diperlukan  untuk  pengembangan  kebijakan  publik  yang  efektif,  karena  keterlibatan organisasi  swasta  dan  masyarakat  berfungsi  sebagai  perekat  antara  kebijakan  publik  dan pemangku kepentingan (Tomo, et al., 2018).
Konsensus yang dihasilkan dari collaborative governance dapat lebih komprehensif dan kuat  karena  melibatkan  semua  pemangku  kepentingan  dalam  menyelesaikan  masalah  terkait aplikasi online sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak restoran. Dengan keberhasilan collaborative governance terkait pajak restoran maka dapat mendorong lebih banyak keterlibatan swasta maupun unsur masyarakat lainnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan publik lainnya.

## REFERENSI
Adediran, S. A., Alade, S. O. and Oshode, A.A. (2013). The impact of tax audit and investigation on revenue generation in Nigeria. European Journal of Business and Management, 5(26), 171-177.
Alrajbie, M. T., dan Rosdiana, H. (2021). Rekonstruksi Kebijakan Ambang Batas Pajak Restoran untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(9), 4581-4600.
American Institute of Certified Public Accountants. (2001). Guiding principles of good tax policy: A  framework  for  evaluating  tax  proposals,  Tax  Policy  Concept  Statement  l,  American Institute of Certified Public Accountants.
American Institute of Certified Public Accountants. (2017). Guiding principles of good tax policy: A  framework  for  evaluating  tax  proposals,  An  update  of  the  2001  version,  American Institute of Certified Public Accountants.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46
Andranovich, G. (1995). Achieving consensus in public decision making: Applying interest based problem-solving to the challenges of intergovernmental collaboration. Journal of Applied Behavioral Research, 31, 429-445.
Ansell,  C.  and  Gash,  A.  (2008).  Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice.  Journal  of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571.
Ardiansyah,  B.  G.,  &  Utomo,  R.  (2018).  Penguatan  Kapasitas  Pemerintah  Daerah  dengan Pemeriksaan Pajak. Sembadha, 1(1), 125-129.
Az-zahra,  H.  N.,  Tantya,  V.  A  &  Apsari,  N.  C.  (2021).  Layanan  Online  Food  Delivery  Dalam Membantu Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Mikro. Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat, 2(2), 156-165.
Bisnis.com. (2021).  Ada Pandemi, Mitra Go  Food  Melonjak  50  persen  pada  2020.  Jatmiko,  Leo Dwi.  Januari  30,  2021.  https://teknologi.bisnis.com/read/20210130/266/1349935/ada- pandemi-mitra-gofood-melonjak-50-persen-pada-2020. (diakses pada Senin, 14 Maret 2022, jam 19.30).
Cahayani,  M.  (2021).  Analisis  Keberadaan  Go  Food  dan  Grab  Food  Terhadap  Peningkatan Penjualan  Usaha  Kuliner  di  Kelurahan  Kekalik  Jaya  Kota  Mataram.  Jurnal  Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan, 5(1), 90-103.
CNBC Indonesia. (2020). Pelanggan Go Food Melesat 2 Kali Lipat pada 2019. Hastuti, Rahajeng Kusumo.  Februari  11,  2020.  https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200211203713-37- 137118/pelanggan-gofood-melesat-2-kali-lipat-pada-2019.  (diakses  pada  Senin,  14  Maret 2022, jam 20.00).
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021). Anggaran dan Realisasi APBN Tahun 2018- 2020. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412. (diakses pada Selasa, 15 Maret 2022, jam 19.00).
Du Preez, H., & Stiglingth, M. (2018). Confirming The Fundamental Principles of Taxation Using Interactive Qualitative Analysis. Ejournal of Tax Research, 16(1), 139-174.
Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.  &  Balogh,  S.  (2011).  An  Integrative  Framework  for  Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1 – 29.
Fauzi,  A.  R.,  &  Rahayu,  A.  Y.  S.  (2019).  Collaborative  Governance  Penanganan  HIV  Aids  di Provinsi DKI Jakarta. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 7(1), 1-11.
Gojek. (2021). Merchant Partners. https://www.gojek.com/en-id/merchant/. (diakses pada Selasa, 15 Maret 2022, jam 20.00).
Hidayati, A. & Sulistiadi, W. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah (Studi Kasus Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perbaikan Gizi). Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 6(2), 58-65.
Hutter,  G.  (2016).  Collaborative  governance  and  rare  ﬂoods  in  urban  regions  – Dealing  with Uncertainty and Surprise. Environmental Science & Policy, 55, 302-308.
Katadata. (2021). Gencarkan Promosi, Gojek Terapkan Skema Baru Bagi Hasil Go Food. Burhan, Fahmi Ahmad. Maret 18, 2021. https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/ 6052c15ecfa10/gencarkan-promosi-gojek-terapkan-skema-baru-bagi-hasil-gofood. (diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, jam 18.30).
Kementerian Keuangan. (2017). Bahan Ajar Pemeriksaan Pajak Daerah. Jakarta.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626 Page 28-46
Kementerian  Keuangan.  (2021a).  Ini  Empat  Pilar  Utama  RUU  HKPD.  November  24,  2021. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-empat-pilar-utama-ruu-hkpd/.  (diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, jam 19.00).
Kementerian  Keuangan.  (2021b).  Penandatanganan  Perjanjian  Kerja  Sama  Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, DJPK, dan 84 Pemda. April 21, 2021. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=19916. (diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, jam 19.30).
Kompas. (2020). Selama Pandemi, Jumlah Merchant Baru di Grab Meningkat Hingga 153 persen. Catriana, Elsa. November 5, 2020. https://money.kompas.com/read/2020/11/05/ 181105726/selama-pandemi-jumlah-merchant-baru-di-grab-meningkat-hingga-153- persen. (diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, jam 20.00).
Kontan. (2019). PT Go-Jek Indonesia sebut mitra Go-Food bertambah 80% selama 2018. Febriani, Lita.  Januari  7,  2019.  https://industri.kontan.co.id/news/pt-go-jek-indonesia-sebut-mitra- go-food-bertambah-80-selama-2018. (diakses pada Kamis, 17 Maret 2022, jam 19.00).
Kontan. (2021). Ketum Akumindo: Skema komisi terbaru GoFood dikeluhkan pelaku UMKM. Fitri,  Amalia  Nur.  Maret  17,  2021.  https://industri.kontan.co.id/news/ketum-akumindo- skema-komisi-terbaru-gofood-dikeluhkan-pelaku-umkm.  (diakses  pada  Kamis,  17  Maret 2022, jam 19.30).
Lembaga  Demografi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Indonesia.  (2021).  Kontribusi Ekosistem Gojek dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional selama Pandemi 2020- 2021. Jakarta: Universitas Indonesia.
Liputan6. (2019).  Kemenkeu  Cabut PMK  210  soal  Pajak  E-Commerce.  Situmorang, Anggun P. Maret 29, 2019. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3929282/kemenkeu-cabut-pmk-210- soal-pajak-e- commerce#:~:text=Liputan6.com%2C%20Jakarta%20%2D%20Kementerian,Sistem%20Elek tronik%20atau%20e%2Dcommerce. (diakses pada Kamis, 17 Maret 2022, jam 20.00).
Liu,  L.  &  Xu,  Z.  (2018). Collaborative  governance:  A  potential  approach  to  preventing  violent demolition in China. Cities. 79: 26-36.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,    J.  (2014).  Qualitative  Data  Analysis  A  Methods Sourcebook Edition 3. United States: SAGE Publications Inc.
Mukhlis et al. (2018). The Actor Domination in the Collaborative Governance in the Lampung Province  Central  Government  Displacement  Policy:  An  Ambivalent.  Jurnal  Ilmiah Peuradeun, 6(3), 507-524.
Olifiana,  D.  (2020).  Collaborative  Governance  dalam  Program  Pemungutan  Retribusi  Pasar Tradisional  secara  Elektronik  (e-retribusi)  di  Pasar  Singosaren  Surakarta.  Universitas Sebelas Maret. Skripsi.
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.
Putra,  N.  B.  (2020).  Pengaruh  Penggunaan  Aplikasi  Berbasis  Online  atas  Penerimaan  Pajak Restoran Kota Binjai. Politeknik Negeri Medan. Skripsi.
Rahayu,  R.,  Haryono,  B.  S.,  &  Mindarti,  L.  I.  (2015).  Efektivitas  Partisipasi  Masyarakat  dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Batu. Reformasi, 5(1), 31-42.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4626
Page 28-46
Raihan,  M.,  Sarumpaet,  S.  &  Sukmasari,  D.  (2021).  Penerimaan  Pajak  Daerah  Kota  Bandar Lampung  Sebelum  dan  Sesudah  Penggunaan  Tapping  Box.  Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah Ekonomi Kita, 10(1), 91-108.
Runiawati, N., et al. (2019). Restaurant Tax in Bandung. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(3), 261-266.
Sahari, S. N., et. al. (2020). General Review on Malaysia Land Taxation. International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences, 10(3), 554-569.
Sari, B. S. N., Rosdiana, H. (2019). Evaluation of the Implementation of Collaborative Governance in the Optimization of DKI Jakarta Regional Tax Revenues. Atlantis Press, 558, 296-302.
Sururi,  A.  (2018).  Collaborative  Governance  sebagai  Inovasi  Kebijakan  Strategis  (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama). Humanika, 25(1), 24-37.
Tambunan, M. R.U.D., Rosdiana, H., dan Irianto, E. S. (2020). Taxing Digital Economy through Online Marketplace in Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues, 10(2), 187-192.
Tomo, A., Hinna, A., Mangia, G., De Nito, E. (2018). Collaborative Governance a Successful Case ff Public and Private Interaction in the Port City of Naples. Cross-Sectoral Relations in the Delivery of Public Services, 6, 177-193.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2020  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang Undang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.