## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
KEDUDUKAN REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)
Ni Putu Cempaka Sintya Dewi 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { niputucempakasintyadewi15@undiksha.ac.id , raiyuliartini@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com }

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisis  Kedudukan  Rekaman Closed Circuit  Television (CCTV)  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Studi  Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)  (2)  mengetahui  dan  menganalisi  Pertimbangan  Hukum  Dalam Menilai Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  hukum  normatif,  dengan  jenis  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan pendekatan  kasus.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  aturan-aturan  yang  khusus mengatur  tentang  Rekaman  CCTV.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara menggali  kerangka  normatif  dan  teknik  studi  dokumen  menggunakan  bahan  hukum      yang membahas  tentang  Kedudukan  Rekaman  CCTV  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Studi Putusan  No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST).  Hasil  penelitian  menunjukkan  (1)  Kedudukan Rekaman  CCTV  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Studi  Putusan  No.777/ Pid.B/2016/PN.JKT.PST)  bahwa  bukti  elektronik  yang  berupa  informasi  dan/atau  dokumen elektronik  merupakan  alat  bukti  yang  sah  dalam  hukum  acara  pidana  dan  merupakan  perluasan dari  alat  bukti  yang  diatur  dalam  Pasal  184  KUHAP  (2)  Pertimbangan  Hukum  Dalam  Menilai Kedudukan  Rekaman  CCTV  Dalam  Pembuktian  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN. JKT.PST) rekaman CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk,  jika  CCTV  tersebut  mempunyai  keterkaitan  antara  keterangan  saksi,  surat,  dan keterangan  terdakwa  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Pasal  188  Ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kata    Kunci :    Sistem    Peradilan    Pidana    Indonesia,    Alat    Bukti, Closed  Circuit Television (CCTV), Penegakan Hukum.

## ABSTRACT
This study aimed (1) to find out and analyse the Position of Closed Circuit Television Recording in Indonesian Criminal Justice System (Verdict Study No.777/Pid.B/2016/PN. JKT.PST) (2) to know and analyse Legal Consideration  in  Assessing  the  Position  of  CCTV Recording  in Evidence on    Indonesian    Criminal    Justice  System  (Verdict  Study  No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST).  This research used normative legal research with statutory regulations and case regulations approach. The source of legal material used was the specific rules governing CCTV recording. The technique of  legal  material  collection  was    carried    out    by    exploring    the    normative    framework    and document study techniques using legal materials which discussed the Position of CCTV Recording in  Indonesian  Criminal  Justice  System  (Verdict  Study  No.777/Pid.B/2016/PN.  JKT.PST).  The result  of  the  study  showed  (1)  The  Position  of  CCTV  Recording  in  Indonesian  Criminal  Justice System  (Verdict  Study  No.777/Pid.B/2016/PN.  JKT.PST)  that  electronic  evidence  in  the  form  of information  and/or  electronic  documents  is  legal  evidence  in  criminal  procedural  law  and  is  an extension  of  the  evidence  regulated  in  Article  184  of  the  Criminal  Procedure  Code  (2)  Legal Consideration in Assessing the Position of CCTV Recording in Evidence on Indonesian Criminal Justice  System  (Verdict  Study  No.  777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)  CCTV  footage  can  be  used  as evidence  of  instructions,  if  the  CCTV  has  a  link  between  witness  statements,  letters,  and  the defendant's testimony as stated in Article 188 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code.
Keywords :  Indonesian Criminal  Justice  System, Evidence,  Closed  Circuit
Television (CCTV), Law Enforcement.

## PENDAHULUAN
Semenjak  dunia  mengalami  revolusi digital  sejak  tahun  1980an  dan  terus berkembang hingga hari ini. Revolusi digital tak hanya mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani  kehidupan,  tetapi  juga  membuat perubahan  besar  dalam  membentuk  perilaku seseorang.  Teknologi  telah  menyediakan perubahan  besar  kepada  seluruh  dunia,  dari mulai  mempermudah  segala  urusan  sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan  fasilitas  digital  yang  semakin canggih  ini  dengan  baik  dan  benar.  Maka  dari itu  kejahatan  di  Indonesia  juga  semakin  sering terjadi  di    lingkungan    masyarakat.  Sebagai makhluk  sosial,  manusia  tidak  bisa  bertindak sesuka  hati  dalam  melakukan  apapun,  karena ada  norma  yang  harus  di  taati  oleh  setiap anggota masyarakat, norma tersebut   bertujuan untuk    mengatur  kehidupan  sosial  dalam masyarakat,  norma  yang  dimaksud  tersebut adalah aturan hukum (Marshal, 2008 :9).
Hukum  pada  dasarnya  tidak  dapat dipisahkan  dalam  kehidupan  manusia,  karena hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri  maupun  dari  sumber  lain  yang  diakui berlakunya  oleh  otoritas  tertinggi  dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan  oleh  warga  masyarakat  (sebagai satu  keseluruhan)  dalam  kehidupannya.  Secara filososfis    hukum  hadir  di    tengah-tengah masyakarat  bersamaan    dalam    berproses bersama    masyakarat  dan  berkembang  seiring dengan  perkembangan  masyarakat,  sehingga dapat  mewujudkan  perlindungan  hukum, keadilan,  ketertiban  dan  ketentraman  guna untuk  kepentingan  bagi masyakarat (Achmad, 2011:30).
Dari  semakin  banyaknya  penggunaan teknologi  dan  informasi  namun  hal  itu  tidak serta merta dengan perkembangan hukumn nya. Oleh  karena  itu  aturan  hukum  harus  secara fleksible  mengikuti  perkembangan  teknologi pada  era  globalisasi.  Akibat  perkembangan teknologi  dan  informasi  yang  lebih  cepat  dari yang  pernah  ada  sebelumya,  berbagai  bidang kehidupan manusia, mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum memberikan  perubahan  dalam  perkembang  an teknologi.  Bersamaan  dengan  hal-hal  tersebut, perkembangan teknologi yang berkembang pada zaman  ini  dapat  digunakan  sebagai  alat  bantu
untuk  mempermudah  menghadapi  kejahatan- kejahatan yang ada (Makarim, 2005 :56).
Dikarenakan  kejahatan  yang  semakin berkembang pada era ini maka pembuktian juga harus mengikuti perkembangan untuk mempermudah  mengatasi  kejahatan  yaitu  salah satu  contohnya  pembuktian  berupa  informasi elektronik.  Membuktikan  itu  sendiri  memiliki maksud  ialah  meyakinkan  Hakim  tentang  dalil- dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan  (Makarim,2005  :56).  Dalam proses  pembuktian,  tentu  juga  harus  adanya bukti yang bersangkutan sesuai yang diatur pada Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  disebutkan  yang dimaksud  alat-alat  bukti  yang  sah  menurut undang-undang yaitu.
1.   Keterangan saksi,
2.   Keterangan ahli,
3.   Surat,
4.   Petunjuk, dan
5.   Keterangan terdakwa.
Pemerintah  Indonesia  mulai  merancang Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  pada  bulan  Maret  2003  oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi yang kemudian pada tanggal 5 September 2005 secara  resmi  dijadikan  sebagai  RUU  ITE melalui No.R/70/Pres/ 9/2005. Pada akhirnya di tahun  2008,    naskah  akhir  UU  ITE  resmi ditetapkan menjadi
Undang-Undang
No.11Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  dan  dimuat  dalam Lembaran Negara No. 58 Tahun 2008 (Maskun, 2013 :33). Oleh karena itu, dengan diberlakukannya  UU  ITE  diharapkan  segala bentuk  perdebatan  tentang  apa  dan  bagaimana bentuk penyelesaian hukum apabila ditemukannya  kasus-kasus  yang  berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik dapat terjawab.
Meskipun  Undang-Undang  No.11  Tahun 2008 tentang ITE telah berlaku, regulasi tersebut tidak serta-merta dapat mewadahi perkembangan  teknologi  yang  setiap  harinya akan  terus  berkembang.  Kelemahan  pun ditemukan  yaitu  berupa  masalah  teritorial  atau yuridiksi  dimana    terjadinya    suatu    kejahatan, terjadinya    kejahatan    yang    relatif  tidak berwujud,   dan   yang   paling   sering   ditemui ialah      sulitnya  pembuktian  karena  bukti elektronik  relatif  mudah  untuk  diubah,  disadap,
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
dipalsukan,  dikirimkan  ke  seluruh  tempat  di dunia dalam waktu sekejap (Maskun, 2013 :33).
Selain  itu  UU  ITE  ini  dianggap membatasi  ruang  hak  kebebasan  berekspresi  di dunia  maya  (cyberspace)  dan  menghambat kreativitas  masyarakat  dalam  bermain  internet, dan juga rentan terhadap pasal karet atau pasal- pasal yang interpretasinya bersifat subjektif atau individual. Sebagai wujud menanggapi implementasi  dari  Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap kurang mampu  mengikuti  perkembangan  teknologi, Pemerintah  Kembali  membahas  tentang  niatan melakukan  revisi  terhadap  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  ini.  Pada bulan  Oktober  2016,  DPR  dan  Pemerintah mengesahkan  Undang-Undang  No.19  tahun 2016 perubahan UU No.11 tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Namun  pada  dasarnya  hukum  ciptaan manusia  tidak  pernah  sempurna,  perubahan  ini pun  menuai  kritik  dari  kalangan  aktivis (Maskun,  2013  :33).  Perubahan  ini  pun  tidak datang  dengan  sendirinya.  Perubahan  dimotori dengan  beberapa  pengujian  di  Mahkamah Konstitusi  yakni  Putusan  MK  No.  50/PUU- VI/2008,  No.2/PUU-VII/2009,  No.  5/PUU- VII/2010,  No.  52/PUU-XI/2013.  No.  1/PUU- XIII/2015.  No.  20/PUU-  XIV/2016,  dan  No. 74/PUU-XIV/2016.  Namun  dari  sekian  banyak perkara tersebut hanya 2 perkara yang diterima. Pertama,  putusan  MK  No.  5/PUU-  VIII/2010 yang  membatalkan  Pasal  31  ayat  (4)  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik terkait  intersepsi  atau  penyadapan  yang  diatur dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP).  Mahkamah Agung   menilai   perlu   undang-undang   yang mengatur   tata   cara penyadapan untuk masing- masing lembaga yang berwenang. Sebab, materi muatan  PP  tidak  dapat  mengatur  pembatasan HAM (Penyadapan) (Sahbani, 2016 :1).
Kedua, putusan MK No.20/PUU-
XIV/2016 menyatakan inkonstitusional bersyarat  Pasal  5  ayat  (1),  ayat  (2),  Pasal 44Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dan  Pasal  26A  Undang-  Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya  frasa  “informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik”  sepanjang  dimaknai sebagai    alat    bukti    dalam    rangka    penegakan hukum  atas  permintaan aparat penegak hukum seperti  diatur  Pasal  31  ayat  (3)Undang-Undang
Informasi  dan  Transaksi    Elektronik    (Sahbani, 2016  :1).
Penerapan  hukum  terkait  menanggapi pesatnya  perkembangan  teknologi  digital,  yaitu kasus  tindak  pidana  kejahatan  konvensional pembunuhan berencana Wayan Mirna merupakan  salah  satu  kasus  yang  menjadi contoh konkrit dan fenomenal di Indonesia pada Tahun  2016  dengan  adanya  publikasi  secara Live  maupun  rekaman  lengkap  yang  dapat diakses  dengan  mudah  di  beberapa  situs penyedia video.
Kasus  ini  terjadi  di  daerah  Yuridiksi Pegadilan    Jakarta    Pusat  dengan  terdakwa Jessica  Kumala  Wongso  yang  dijatuhi  pidana dengan  dakwaan  tunggal  Pasal  340  KUHP selama  20  Tahun.Terdakwa  diduga  melakukan pembunuhan  melalui  media  minuman  Vietnam Iced  Coffee  yang  telah  ditaburi  Sianida sebelumnya.  Diduga  modus  pembunuhan  ialah dikarenakan  adanya  sakit  hati  yang  berunjung dendam Terdakwa kepada korbannya. Dihadirkan  nya  rekaman Closed  Circuit Television (CCTV)  di  dalam  persidangan merupakan  pintu  gerbang  bagi  Jaksa  Penuntut Umum  untuk  membuktikan  lebih  mudah terhadap gerak-gerik terdakwa yang dianggapnya  sebagai  hal  yang  tidak  biasanya dilakukan  orang  ketika  hendak  berkumpul dengan teman  di  suatu kafe  (Rosel,2017 : 1).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam  penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  mengkaji  peraturan perundang-undangan  ( Law  in  Books )  atau sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan patokan  berperilaku  manusia  (Soejono  dan Abdurahman, 2003:56).
Adapun  pendekatan  yang  digunakan adalah  Pendekatan  Undang-Undang  ( Statue Approach )  pendekatan  ini  dilakukan  dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang  memiliki  keterkaitan  dengan  isu  hukum yang  sedang  dibahas  didalam  penelitian  dan Pendekatan Kasus ( Case Approach ) Pendekatan kasus  merupakan  pendekata  an  yang  menelaah kasus sesuai dengan isu atau permasalahan yang sedang dibahas didalam penelitian (Marzuki,2011:35).
Sumber      bahan      hukum      yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan bahan  hukum  didalam  penelitian  ini  adalah dengan,  prosedur  pengumpulan  dilakukan dengan teknik studi pustaka ( Library Research ) dan  bahan  hukum  yang  diperoleh  dianalisis dengan  teknik  deskripsi  serta  dikaji  secara yuridis  kualitatif,  deskripsi  tersebut  dilakukan sesuai isi maupun struktur hukum positif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Rekaman Kedudukan  Rekaman Closed    Circuit  Television (CCTV)  Pada Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Studi Kasus Putusan No.777/Pid.B/PN.JKT.PST).
Closed  Circuit  Television (CCTV) merupakan  salah  satu  barang  bukti  elektronik yang  menjadi  barang  sitaan  pada  proses penyidikan  yang  selanjutnya  tetap  terlampir dalam  berkas  perkara  yang  dapat  digunakan untuk  memuat  rekaman  setiap  informasi  yang dapat  dilihat,  dibaca  dan  didengar  dengan bantuan  sarana  Rekaman  CCTV.  Rekaman CCTV  merupakan  klasifikasi  barang  bukti digital  yang  berbentuk  video  camera  yang sistemnya  menampilkan  dan  merekam  gambar pada  waktu  dan  tempat  tertentu  dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan  signal  yang  bersifat  tertutup, tidak  seperti  televisi  biasa  yang  merupakan broadcast  signal  atau  kumpulan  dari  beberapa frame-frame  gambar  yang  bergerak  dalam jumlah  tertentu    yang    juga    memiliki kemampuan    untuk    memasukkan  suara  (dalam perkara ini rekaman CCTV tidak memuat suara atau no audio recorded)  (Ariardana, 2017 : 4).
CCTV  termasuk  dalam  kategori  alat bukti  elektronik  atau  dalam  Undang-Undang disebut Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi    dan    Transaksi Elektronik  sebagaimana  telah  diubah  dengan UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (Selanjutnya  disebut  UU  ITE)  menggunakan istilah  Informasi  Elektronik  dan  Dokumen elektronik  untuk  menyatakan  sebuah  data  atau informasi atau dokumen yang diolah menggunakan  peralatan-peralatan  elektronik. Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  pengertian Informasi  Elektronik  dan  Dokumen  Elektronik
pada  Pasal  1  angka  (1)  dan  Pasal  1  angka  (4) UU ITE.
Pengaturan  rekaman  CCTV    sebagai alat    bukti    elektronik    dalam    hukum    pidana Indonesia  diatur  dalam  hukum  positif  (Ius Constitutum)  maupun  hukum  yang  dicita- citakan  (Ius  Constituendum)  di  Indonesia. Pengaturan  tersebut  telah  tersebar  di  berbagai peraturan perundang-undangan (Ius
Constitutum),  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1997  tentang  Dokumen  Perusahaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31 tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (Selanjutnya  disebut  UU Tipikor),  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002  tentang  Komisi Pemberantasan   Korupsi, Undang-undang      Nomor    15      Tahun      2003 tentang      Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  menjadi  Undang-Undang,  Undang- undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik,Undang-  Undang  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika,  dan  Undang  Undang Nomor    8    Tahun    2010    tentang  Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang.  Eksistensi  alat  bukti  elektronik  diakui sebagai  alat  bukti  yang  sah,  dipertegas    dalam Pasal  5  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  ITE  dan dikeluarkannya  Putusan  MK  2016.  Adapun dalam  Ius  Constituendum  diatur  dalam Rancangan  KUHAP  pada  Pasal  175  ayat  (1) Rancangan  KUHAP  mengakui  eksistensi rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik.
Dengan  berlakunya  ketentuan  dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, maka alat bukti  yang  sah  dalam  hukum  acara  perdata maupun pidana menjadi tidak saja terbatas pada alat  bukti  yang  ada  dalam  KUHAP,  tetapi  juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut, yaitu  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya.  Perluasan mengenai  alat  bukti  tersebut,  membawa perubahan  dalam  hukum  pembuktian  yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia.
Rekaman  CCTV    yang    telah    diakui sebagai   alat  bukti  yang  sah  dapat   ditinjau berdasarkan  dua  pandangan.  Pandangan  yang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
pertama  menyatakan  bahwa  rekaman  CCTV sebagai  bagian  dari  alat  bukti  elektronik merupakan  bagian  dari  alat  bukti  yang  diatur dalam  Pasal  184  KUHAP  yaitu  alat  bukti petunjuk.  Di  sisi  lain  CCTV  sebagai  alat  bukti memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  alat bukti  lainnya  sehingga  memiliki  kekuatan hukum yang sama pula di bandingkan alat bukti lainnya.  Pada  hakikatnya  kekuatan  semua  alat bukti adalah sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Kekuatan  pembuktian  tidak  berdasarkan urutan    sebagaimana    tercantum    pada    Pasal 184  KUHAP.  Alat  bukti  dalam  hukum  acara pidana tidak mengenal hierarki.  Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain (Effendi, 2014 : 173).
Terkait  alat  bukti  elektronik  harus dilakukan  verifikasi  lebih  lanjut  mengenai  alat bukti  dokumen  elektronik  sama  juga  dengan verfikasi terhadap alat bukti surat. Dalam hal ini ada  tiga  hal  yang  perlu  dipertimbangkan berkaitan  dengan  rekaman  CCTV  sebagai  alat bukti  yaitu  terkait  dengan  originalitas  dan keotentikan  suatu  rekaman  CCTV,  relevansi dengan  perkara  yang  akan  dibuktikan,  dan adanya  alat  bukti  lain  yang  memperkuat  alat bukti    rekaman  CCTV.  Ketiga  hal  tersebut dapat    di    jadikan    acuan    sehingga    alat    bukti rekaman    CCTV  mempunyai  nilai  kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak terbantahkan.
Pertimbangan Hukum Dalam Menilai Kedudukan Rekaman Closed Circuit
Television (CCTV)  Dalam  Pembuktian  Pada Sistem  Peradilan  Pidana      Indonesia  (Studi Putusan  No.777/Pid.B  /2016  /PN.  JKT.PST)
Alat  bukti  video  rekaman  CCTV  tidak secara  tegas  disebut  dalam  perundang- undanganan  bahkan  tidak  dikenal  dalam  alat bukti  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Tetapi  dalam  hal  ini  dapat  digunakan  metode interpretasi  (penafsiran).  Metode  interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan  yang  tidak  jelas,  agar perundang-undangan  tersebut  dapat  diterapkan terhadap  peristiwa  konkret  tertentu.  Yang dimaksud  penafsiran  oleh  hakim  adalah penafsiran  dan  penjelasan  yang  harus  menuju pada  penerapan  atau  tidak  menerapkan  suatu peraturan  hukum  umum  terhadap  peristiwa konkret  yang  diterima  oleh  masyarakat.  Dalam
hal    ini    hakim  mempunyai    kebebasan    atau tidak    terikat  harus  menggunakan  metode interpretasi  tertentu,tetapi  yang  terpenting  bagi hakim ialah interpretasi yang dipilih dapat tepat sasaran,yaitu  dapat  memperjelas  peraturan perundang-undangan  sehingga  dapat  secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya.
Berdasarkan  Keputusan  Mahkamah Konstitusi  informasi  elektronik  (termasuk rekaman  kamera  CCTV)  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik”  sebagai  alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas  permintaan  kepolisian,  kejaksaan,  dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Artinya,  rekaman  kamera  CCTV  bisa menjadi  alat  bukti  yang  sah  apabila  dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum  lainnya  yang  ditetapkan  berdasarkan undang-undang. Hal ini agar dapat dipertanggung  jawabkan  di  sidang  pengadilan, maka  proses  pemindahan  data  asli  rekaman kamera  CCTV  ke  salinannya  haruslah dilakukan    oleh    aparat    penegak    hukum    dan dibuatkan berita acara pengambilan /pemindahan  data  rekaman  ini,  sehingga terjamin keasliannya dan keutuhannya. Legalisasi hasil copy yang menerangkan bahwa salinan  sesuai  aslinya  dan  ditandatangani pejabat  berwenang,  sehingga  keotentikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan  Pasal  6,  suatu  informasi elektronik  agar  dianggap  sah  harus  memenuhi ketentuan :
1. Dapat  ditampilkan  artinya    informasi yang    ada    dalam    rekaman    kamera CCTV tersebut harus dapat ditunjukkan kepada
pihak-pihak yang
berkepentingan  melalui  layar  monitor komputer,  layar  projector,  TV,  maupun hasil cetakan berupa dokumen
2. Dijamin  keutuhannya  artinya  informasi yang ada dalam rekaman kamera CCTV harus  dijaga    keutuhan  informasinya, dalam  artian  tidak  adanya perubahan, manipulasi,  distorsi  atau  rekayasa informasi,  termasuk  namun  tidak terbatas
pada penyuntingan,
penghapusan,
pemotongan,
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
penambahan,
pengulangan, pengkompresian data atau informasi. Jika data harus dianalisis atau dilakukan forensik  digital  maka  harus  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  dan/atau  ahli  forensik digital  serta  dilakukan  sedemikian  rupa  tanpa menghilangkan keutuhan atau kesatuan datanya. Agar  Informasi  dan  Dokumen  Elektronik  dapat dijadikan  alat  bukti  hukum  yang  sah  UU  ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi.
Pertama,  Syarat  formil  diatur  dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau  dokumen  elektronik  bukanlah  dokumen atau  surat  yang    menurut    perundang-undangan harus  dalam bentuk  tertulis. Sedangkan kedua, syarat  materil diatur  dalam  Pasal  6,  Pasal  15, dan  Pasal  16  UU  ITE,  yang  pada  intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin  keotentikannya,  keutuhannya,  dan ketersediaanya.  Untuk  menjamin  terpenuhinya persyaratan  materil  yang  dimaksud,  dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.
Dalam  hukum  pidana  dikenal  adanya beban  pembuktian.  Beban  pembuktian  tersebut dibagi  atas  beban  pembuktian  pada  Penuntut Umum  dan  beban  pembuktian  pada  Terdakwa. Di  mana  dalam  beban  pembuktian  pada Penuntut  Umum,  Penuntut  Umum  yang  harus mempersiapkan  barang-  barang  bukti  dan  alat- alat bukti untuk dihadirkan di persidangan guna meyakinkan  Hakim  bahwa  Terdakwa  memang melakukan  suatu  tindak  pidana  sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam beban pembuktian  pada  Terdakwa,  Terdakwa  yang harus  menghadirkan  barang-  barang  bukti  dan alat-alat  bukti  guna  membuktikan  bahwa  ia tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang  didakwakan  oleh  Penuntut  Umum. Mengenai  beban  pembuktian  dalam  hukum pidana  tersebut  bahwa  pembuktian  juga didasarkan pada alat-alat  bukti  yang tercantum dalam  Pasal  184  Ayat  (1)  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
Alat-alat  bukti  yang  dimaksud  dalam Pasal  184  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  adalah  keterangan  saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.  Maka,  yang  dinilai  mempunyai kekuatan  pembuktian  adalah  alah-alat  bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diaturnya  mengenai  alat-alat  bukti  yang
tercantum  dalam  Pasal  184  Ayat  (1)  Kitab Undang-Undang    Hukum    Acara    Pidana tersebut  dalam  perkara  pidana membuat alat- alat  bukti  tersebut  mempunyai  sifat  yang terbatas, sehingga jika terdapat barang bukti lain yang  tidak  sesuai  dengan  yang  dimaksud  oleh Pasal  184  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana,  maka  alat  bukti  tersebut  tidak mempunyai  kekuatan  pembuktian  karena  tidak sesuai  dengan  kualifikasi  sebagaimana  diatur oleh  Pasal  184  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Tetapi,  karena  perkembangan  zaman yang  begitu  pesat  di  zaman  sekarang  ini,  alat- alat  bukti    yang    tercantum    dalam    Pasal    184 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana tidak  dapat  mengikuti  pesatnya  perkembangan zaman  yang  terjadi  sekarang  ini.  Karena, semakin  berkembangnya  zaman  pada  sekarang ini,  semakin  berkembangnya  juga  jenis-jenis kejahatan  yang  terjadi  pada  lingkungan masyarakat. Sehingga, dibutuhkannya juga alat- alat bukti yang mengikuti perkembangan zaman untuk  mempermudah  mengungkap  kejahatan yang terjadi sekarang ini terutama dalam halnya pembuktian.  Adanya  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik membuat adanya perkembangan  terhadap  teknologi  yang  sangat dibutuhkan  pada  zaman  sekarang  ini  karena perkembangan teknologi sangat dapat membantu  untuk  mengungkap  suatu  kejahatan terutama pada perkara-perkara pidana.
Dalam    pembahasan      ini,    CCTV adalah    salah    satu    barang    bukti  elektronik yang  disita  saat  proses  penyidikan  dan selanjutnya terlampir dalam berkas perkara. CCTV  juga  menjadi  barang  bukti  elektronik juga  dinyatakan  oleh  Undang-Undang      Nomor 11      Tahun      2008      Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  karena  CCTV  termasuk pada  apa  yang  dinyatakan  oleh  Ayat  (1)  bahwa CCTV  merupakan  suatu  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang  dapat dijadikan  sebagai  alat  bukti  hukum  yang  sah. CCTV  dapat  dikatakan  sebagai  barang  bukti elektronik  karena  CCTV  adalah  dokumen  yang berbentuk  video  atau  berisikan  gambar-gambar yang  bergerak  yang  menerangkan  terhadap suatu  kejadian  tertentu.  CCTV  yang  berisikan dokumen  dalam  bentuk  video  atau  gambar- gambar  bergerak  tersebut  dipejelas  juga  oleh Pasal 1 butir 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 11
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  sehingga  lebih  memperkuat  bahwa CCTV  tersebut  termasuk  dalam  barang  bukti elektronik.
Namun,  sekarang  terdapat    Putusan Mahkamah    Konstitusi    Nomor.  20/PUU- XIV/2016  dinyatakan  juga  sebagai  perluasan dari  Pasal  5  Ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi    Elektronik.    Yang  dimaksud  dengan rekaman  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  adalah  rekaman  yang  berkaitan dengan  transaksi  elektronik  bukan  rekaman CCTV  karena  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor.20  /PUU-XIV/2016  adalah mengenai kasus Setya Novanto. Tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 20/PUU- XIV/2016    memperluas    arti    dari    rekaman tersebut  tidak  hanya  rekaman yang mengenai transaksi elektronik tetapi juga rekaman yang di luar itu.
Sehingga,  setelah  adanya  Putusan Mahkmah
Konstitusi Nomor.20/PUU-
XIV/2016 rekaman CCTV apat dipergunakan di persidangan guna untuk memberikan pencerahan  terhadap  sesuatu  perkara  pidana. Kembali pada pembuktian dalam hukum pidana, sebagaimana  kita  tahu  bahwa  alat-alat  bukti yang  dinyatakan  sah  sesuai  dengan  Pasal  184 Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat,  petunjuk,  dan  keterangan  terdakwa.  Di mana  pada  pembahasan  kali  ini  Peneliti  lebih membahas  terhadap  alat  bukti  petunjuk.  Pada Pasal  188  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  menyatakan  bahwa petunjuk  adalah  perbuatan,  kejadian  atau keadaan,  yang  karena  persesuaiannya,  baik antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  maupun dengan  tindak  pidana  itu  sendiri,  menandakan bahwa  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana  dan siapa  pelakunya.  Dan  pada  Pasal  188  (2)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan  bahwa  petunjuk  hanya  dapat diperoleh  dari  keterangan  saksi,  surat,  dan keterangan  terdakwa.  Sehingga,  alat  bukti petunjuk  yang  dalam  hal  ini  harus  mempunyai keterkaitan terhadap keterangan saksi, surat, dan keterangan  terdakwa  yang  selanjutnya  baru dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang sah.
Dalam  perkara  dengan  Nomor  Perkara 777/Pid.B/2016/PN.  JKT.PST,  sebelum  Majelis Hakim  memberikan  pertimbangan  berdasarkan fakta-fakta      hukum  yang  ada  kemudian memutus,  Majelis  Hakim  mengkonstatir    dari dakwaan  tunggal  Jaksa  Penuntut  Umum  yang melanggar  Pasal  340  KUHP  dengan  bunyi: “Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,  diancam  karena  pembunuhan  dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”
Berdasarkan  Pasal  yang  didakwakan, Majelis
Hakim menemukan adanya benstandeel  delic    (Unsur-unsur    delik)  yang harus  dibuktikan  kebenarannya  adalah  :  (1) Unsur  barang  siapa,  (2)  Unsur  dengan  sengaja, (3)  Unsur  direncanakan  terlebuh  dahulu,  (4) Unsur  merampas  nyawa  orang  lain.  Majelis Hakim menilai ke-empat unsur tersebut bersifat kumulatif,  artinya  setiap  unsur  haruslah dibuktikan  kebenarannya,  seluruh  unsur  delik tersebut  secara  sah  dan  menyakinkan  menurut hukum  atau  tidak.  Jika  salah  satu  unsur  saja tidak terbukti, maka Terdakwa dapat dibebaskan atau  dilepaskan  dari  tuntuntan  hukum.  Maka dari  itu  Majelis  Hakim  harus  membuktikan satu    persatu    setiap    unsur  dengan mengkorelasikan antara keyakinan hakim, fakta hukum, pendapat ahli, dan peraturan hukum.
Sebagaimana yang telah dicantumkan di atas,  Rekaman  CCTV  menurut  Majelis  Hakim dalam perkara ini, telah menjadi alat bukti yang sah  dan  dapat  diterima  secara  hukum  dan kedudukan  sebagai  alat  bukti  petunjuk.  Lebih jelas  lagi  Majelis  Hakim  menilai  selama rekaman  CCTV  itu  relevan  dengan  peristiwa yang  terjadi  (memuat  orang  yang  sama  dan bertautan  dengan  fakta  empiris  yang  dijelaskan oleh  Saksi  maupun  Terdakwa)  dan  diperkuat oleh  kebiasaan  praktik  peradilan  yang  telah terbiasa  menjadikan    rekaman    CCTV    sebagai media    bantu  mengungkapkan  keberanan  fakta di  persidangan,  maka  Rekaman  CCTV  dapat dijadikan  sebagai  perluasan  alat  bukti  dalam KUHAP    sebagai  Barang  Bukti  yang  jika bersesuaian  dengan  peristiwa  pidana  dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai Petunjuk untuk memastikan peristiwa Pidana.
Dalam  uraian  pertimbangan  Majelis Hakim  di  masing-masing  pembuktian      unsur delik, unsur “Barang Siapa”  memiliki   orientasi
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
menunjuk  kepada  manusia  sebagai  subyek hukum,  pendukung  hak  dan  kewajiban  yang mampu  bertanggung  jawab  secara  hukum. Selama  persidangan  berlangsung,    Terdakwa Jessica    selalu    dalam    keadaaan  sehat  baik jasmani  dan  rohani  meskipun  berdasar  catatan kesehatan  Ahli  Psikiatri  Forensik  Natalia Widiasih  Raharjanti, dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual   yang   dapat mempengaruhi   kecakapan   Terdakwa   dalam menjalani proses hukum. Rekaman CCTV tidak memberikan peran dalam pembuktian unsur ini.
Unsur  selanjutnya  yaitu  Unsur  “dengan Sengaja”. Unsur ini menekankan poin kesengajaan  (dalam  Hukum  Pidana)  sebagai bentuk  kesalahan,  yaitu  hubungan  antar  sikap batin  Terdakwa  dengan  perbuatan  yang dilakukannya,  maka  dalam  hal  ini  kesengajaan harus  dibuktikan  dengan  adanya  Wetten  en willen  (Mengetahui  dan  menghendaki).  Dalam unsur  ini,  pembuktian  terhadap  motif  atau  latar belakang  terjadinya  peristiwa  pidana  mejadi dasar terbuktinya unsur ini. Berdasar pada fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa  sebab  musabab  (motif)  kematian  korban Mirna  adalah  karena  adanya  unsur  sakit  hati atau  dendam  dari  Jessica.  Peranan  rekaman CCTV  dalam  unsur  ini,  Majelis  Hakim menjadikan  Rekaman  CCTV  sebagai  penguat dari  keterangan  saksi-saksi  yang  dihadirkan dalam  persidangan.  Rekaman  CCTV  yang  ada dari beberapa Spot (titik CCTV yang terpasang) memperlihatkan  gerak-gerik  Terdakwa  dari awal  Terdakwa  mendatangi  Tempat  Kejadian Perkara  (TKP),  hingga  meninggalkan  TKP. Melalui  rekaman  CCTV  banyak  hal  yang ditemukan  oleh  Jaksa  Jaksa  Penuntut  Umum sebagai  aktivitas  yang  abnormal  atau  tidak seperti  biasanya  dilakukan  oleh  orang-orang ketika  mendatangi  suatu  café  dengan  niat  ingin mentraktir  atau  hang  out  bersama  teman- temannya.
Selanjutnya unsur ”direncanakan terlebih  dahulu”.  Unsur  ini  merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja. Unsur ini  tidak  akan  terpenuhi,  jika  tidak  ada perencanaan  terlebih  dahulu.  Hal  ini  berkaitan dengan  bagaimana  Terdakwa  menyusun  dan merencanakan  motif  yang  akan  digunakan. Majelis  Hakim  beranggapan  jika  dikaitkan dengan  voorstellingstheorie  tentang  kesengajaa dengan  unsur  “Perencanaan  terlebih  dahulu”,
maka  pelaku  sudah  memiliki  gambaran  atau bayangan dalam kenyataan mewujudkan rumusan  delik  sebagaimana  diatur  pada  pasal 340  KUHP.  Peranan  rekaman  CCTV  di  sini hampir serupa dengan peranannya di pembuktian  unsur  sebelumnya.  Dikarenakan CCTV  hanya  mengambil  atau  merekam aktivitas  yang  terjadi  di  café,  maka  untuk pembuktian  unsur  ini  hanya  memperlihatkan awal terjadinya tindak pidana dan kemungkinan hasil  dari  perencanaan  terlebih  dahulu.  Dalam rekaman  tersebut,  ditemukan    adanya    aktivitas yang  terkesan  telah  terencana terlebih dahulu.
Mulai  dari  pemesanan  meja  54  yang posisinya  berada  di  daerah  blind  spot      dari jangkauan  CCTV,  pemesanan  minuman  yang terlebih  dahulu  sebelum  datangnya  korban Mirna dan saksi Hani, penempatan 3 buah paper bags  berisi  sabun  yang  diletakkan  terhalang CCTV  dengan  minum  VIC,  reaksi  Terdakwa yang  terbilang  tenang  setelah  korban  colapse setelah  meminum  VIC,  dan  aktivitas  Terdakwa yang  menggaruk-garuk  tangan  dan  pahanya yang  diakibatkan  terkena  butiran  racun  Sianida (NaCN).  Majelis  Hakim  berpendapat  aktivitas menggaruk-  garuk  tangan  dan  pahanya  jika dikaitkan    sifat  racun  sianida  (NaCN)  dapat diakibat  karena  racun  sianida  (NaCN)  terkena atau  tersentuh  dengan  kulit  akan  membuat permukaan kulit menjadi iritatif dan timbul rasa gatal.
Unsur  terakhir  yang  perlu    dibuktikan oleh    Majelis    Hakim    yaitu  “Unsur  merampas nyawa orang lain”. Unsur ini merupakan akibat yang timbul dari perbuatan yang telah dilakukan dengan  sengaja  dan  direncanakan  terlebih dahulu  oleh  Terdakwa.  Dalam  perkara  ini, korban  dinyatakan  tidak  bernyawa  dengan ditemukannya  zat  sianida  di  dalam  lambung sebesar  0,2  mg  yang  dimuat  dalam  Visum  Et Repertum.  Berdasarkan  fakta  hukum  yang  ada, Terdakwa  diduga  melakukan  pembunuhan melalui  minum  racun  yang  dicampur  dalam Vietnamesse Iced Coffee (VIC) sehingga beban pembuktian terletak pada apakah VIC mengandung  racun  Sianida  (NaCn)  dan  apakah racun  Sianida  (NaCN)  yang  ditemukan  dalam tubuh  korban  Mirna  sama  dengan  yang terkandung di dalam VIC.
Terhadap  beban  pembuktian  tersebut, peranan rekaman CCTV disini terekam VIC dari proses  pembuatannya,  pengantaran  dari  tempat saji  ke  meja  54,  kondisi  VIC  setelah
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
dihidangkan  di  meja  54,  dan  pasca  korban Mirna  meminum  VIC  tersebut  yang  kemudian menyebabkan  korban  Colapse.  Berdasarkan fakta hukum yang ada, kondisi VIC dari proses penyajian  hingga  dihidangkan  di  meja  54  café Olivier  telah  sesuai  standar  café  dan  telah terbukti  berdasar  keterangan  saksi  yang diperkuat  oleh  rekaman  CCTV.  Ditemukannya perbedaan  warna  dalam  VIC  yang  kekuning- kuningan.  VIC  tersebut  diduga  telah  tercampur sianida setelah adanya interaksi yang dilakukan oleh  Terdakwa  terhadap  VIC  tersebut,  karena pada  saat  disajikan  oleh  Runner  (Pengantar)  ke meja 54 belum sama sekali diaduk.
Dengan dasar dugaan tersebut dan telah dibuktikan  oleh  ahli  Toksiologi  dari  beberapa percobaan yang kemudian bersama keterangannya dipersidangan (didasari pula oleh hasil  Visum  et  Repertum  dan  rekaman    CCTV yang    menemukan    warna    VIC    yang    tidak seperti  biasanya),  maka  Majelis  Hakim  dalam pertimbangannya  memastikan  bahwa  matinya korban Mirna adalah disebab efek toksik (racun) Sianida. Dengan terbuktinya Natrium Sianida di tubuh Mirna sekalipun hitungan kecil (0,2 mg/di lambung), maka menurut Majelis Hakim barang bukti  lain  tidak  perlu  dipertimbangkan  lagi, karena  dengan  bukti  sisa  0,2  mg  yang  terdapat di  lambung  korban,  sudah  memberikan keyakinan  bagi  Majelis  Hakim,  bahwanya matinya  korban  Mirna  adalah  karena  efek korosif dan efek toksik (racun) sianida (NaCN).
Berdasar beberapa rangkaian pertimbangan  di  atas  yang  kemudian  dikaitkan dengan  peranan  atau  kedudukan  rekaman CCTV,  Majelis  Hakim  menyimpulkan  bahwa matinya  korban  Mirna  adalah  karena  racun Sianida  (NaCN),  yang  dimasukkan  ke  dalam VIC dan yang memasukkan racun tersebut  telah terbukti    dalam    unsur-unsur    sebelumnya dilakukan    oleh  Terdakwa.  Secara  hukum perbuatan  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  memenuhi  seluruh  unsur  dari dakwaan Tunggal Jaksa Jaksa Penuntut Umum.
Rekaman  CCTV  dapat  dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat,  dan  keterangan  terdakwa  sebagaimana dinyatakan  oleh  Pasal  188  Ayat  (2)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya  keterkaitan  antara  keterangan  saksi, surat,  dan  keterangan  terdakwa  dengan  CCTV itu  sendiri,  maka  CCTV  tersebut  dapat
menunjang  sebagai  petunjuk  dari  apa  yang sudah  dinyatakan  oleh  keterangan  saksi,  surat, dan  keterangan  terdakwa.
Sehingga,  CCTV  bisa  dijadikan  barang bukti  perluasan  yang  kemudian  dapat  dijadikan sebagai  alat  bukti  petunjuk  untuk  memastikan ada  atau  tidaknya  tindak  pidana.  Penggunaan CCTV dalam Putusan Nomor
777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST,  bahwa  CCTV tersebut      adalah      alat      bukti  perluasan  yang dalam  putusan-putusan  tersebut  merupakan perluasan  dari  alat  bukti  petunjuk.  Tetapi, penggunaan  CCTV  sebagai  alat  bukti  petunjuk tersebut  tidak  semata-mata  ditentukan  begitu saja  oleh  Hakim. Harus terdapat alat-alat bukti lainnya  yang  terlebih  dahulu  ditemukan  seperti alat  bukti  keterangan  saksi  dan  keterangan terdakwa.
Sehingga,  setelah  ditemukannya  alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, baru  dikaitkan  dengan  apa  yang  terdapat  dalam CCTV  tersebut,  apakah  CCTV  tersebut  sesuai dengan  apa  yang  dinyatakan  oleh  alat  bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Jika, terdapat  keterkaitan  antara  CCTV  dengan keterangan  saksi  dan  keterangan  terdakwa, CCTV  dapat  dipergunakan  sebagai  alat    bukti petunjuk    karena    memperjelas    dari    apa  yang dinyatakan oleh keterangan saksi dan keterangan terdakwa.
Tetapi  sebaliknya,  jika  terhadap  suatu kasus  tertentu  CCTV  tidak  mempunyai keterkaitan  antara  keterangan  saksi,  surat,  dan keterangan  terdakwa  sebagaimana    dinyatakan oleh  Pasal  188  Kitab Undang-Undang  Hukum Acara    Pidana,    maka    CCTV    tidak    dapat dijadikan    sebagai    alat    bukti  petunjuk  karena, CCTV  itu  sendiri  tidak  memperjelas  dari  apa yang  dinyatakan  oleh  keterangan  saksi,  surat, dan  keterangan  terdakwa  sehingga  tidak    dapat dipergunakan    menjadi    alat    bukti    petunjuk. Pada  dasarnya, bahwa alat bukti petunjuk harus mempunyai  keterkaitan  ataupun  diperoleh  dari keterangan  saksi,  surat,  dan  keterangan terdakwa  barulah  alat  bukti  petunjuk  itu mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  alat  bukti yang berdiri sendiri.
Jika  alat  bukti  petunjuk  tersebut dikaitkan  dengan  teori  pembuktian  dalam hukum    pidana,    di    mana    teori    pembuktian dalam    hukum    pidana  adalah  sesuai  dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  yang  menyatakan  bahwa  pembuktian
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
harus dengan ditemukannya sekurang- kurangnya  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  baru Hakim  dapat  memperoleh  keyakinannya  bahwa tindak  pidana  tersebut  telah  benar-benar  terjadi dan  Terdakwa  yang  benar  telah  melakukannya. Jika alat bukti CCTV sebagai alat bukti petunjuk dikaitkan  dengan  teori  pembuktian  dalam hukum  pidana,  pertama-tama  harus  dilihat apakah  CCTV  tersebut  yang  dijadikan  sebagai alat bukti petunjuk mempunyai keterkaitan atau diperoleh  dari  keterangan  saksi,  surat,  dan keterangan  terdakwa  sebagaimana  dinyatakan oleh  Pasal  188  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana.
Jika,  CCTV  tersebut    mempunyai keterkaitan  ataupun  diperoleh  dari  keterangan saksi,  surat,  dan  keterangan  terdakwa,  maka CCTV  dapat  dijadikan  alat  bukti  petunjuk. Dikaitkan  dengan  teori  pembuktian  dalam hukum  pidana,  yaitu  di  mana  dibutuhkannya sekurang-  kurangnya  2  (dua)  alat  bukti  hukum yang  sah,  jika  sudah  ditemukannya  alat-alat bukti lain sebagaimana dinyatakan di Pasal 184 (1)  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Acara Pidana dan terlebih jika ditemukannya alat bukti berupa  keterangan  saksi,  surat,  dan  keterangan terdakwa  dan  jika  CCTV  sebagai  alat  bukti petunjuk  itu  diperoleh  dari  keterangan  saksi, surat,  dan  keterangan  terdakwa,  maka  Hakim berarti  sudah  memperoleh  sekurang-  kurangnya 2  (dua)  alat  bukti  hukum  yang  sah  yang  salah satunya adalah alat bukti CCTV yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.
Sehingga  memang  benar  Hakim  dalam menentukan  CCTV  sebagai  alat  bukti  harus didasarkan  pada    Pasal    188    Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana,  maka  CCTV sebagai  alat  bukti  petunjuk  telah  memenuhi syarat  untuk  dijadikan  alat  bukti  yang  berdiri sendiri  yang  jika  dikaitkan  dengan  teori pembuktian  dalam  hukum  pidana,  maka  CCTV dapat  dipergunakan  oleh  Hakim  untuk  mengisi sekurang-kurangnya  2  (dua)  alat  bukti  hukum yang  sah  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Pasal 183  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.  Dengan  demikian,  CCTV  merupakan alat bukti petunjuk yang sah dan juga memenuhi teori pembuktian dalam hukum pidana.
Kedudukan    rekaman    CCTV  berdasar Pertimbangan  Hakim  sudah  sesuai  apa  yang seharusnya  dan  apa  yang  telah    diatur    dalam peraturan    perundang-undangan.    Langkah Majelis  Hakim  untuk  melakukan  cross-
examination  pada  saat  terjadinya  Keterangan Ahli  Penasehat  Hukum  yang  menanggapi Keterangan  Ahli  Jaksa  Penuntut  Umum sebelumnya  yang  menemukan  suatu  indikasi rekaman  CCTV  hasil  analisa  tersebut  telah terjadi  tempering  (pengubahan  secara  illegal) yang  mana  hal  ini  dapat  merugikan  Terdakwa. Dengan  dilakukannya  konfrontir  keterangan sesama  Ahli  tersebut,  Majelis  Hakim  lebih mudah  menemukan  kebenaran  materiil  dan masyarakat  yang  menyaksikan  persidangan  pun dapat  menilai  secara  langsung  keterangan  ahli mana  yang  sebenarnya  layak  dan  sesuai prosedur hukum yang berlaku.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dari  hasil penelitian  mengenai  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Kedudukan rekaman Closed Circuit
Television (CCTV) dalam pembuktian pada Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Studi Putusan  No.  777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) bahwa  bukti  elektronik  yang  berupa informasi  dan/atau  dokumen  elektronik merupakan  alat  bukti  yang  sah  dalam hukum  acara  pidana.  Dalam  hal  ini,  bukti elektronik  berstatus  sebagai  alat  bukti  yang berdiri  sendiri,  dan  sekaligus  merupakan perluasan  dari  alat  bukti  yang  diatur  dalam Pasal 184 KUHAP.
2. Pertimbangan hukum dalam menilai kedudukan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) dalam pembuktian pada Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Studi Putusan  No.  777/Pid.B  /2016  /PN.
JKT.PST) rekaman CCTV dapat dipergunakan  sebagai  alat  bukti  petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara  keterangan  saksi,  surat,  dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan  oleh  Pasal  188  Ayat  (2)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.
Dengan adanya keterkaitan antara keterangan  saksi,  surat,  dan  keterangan terdakwa  dengan  CCTV  itu  sendiri,  maka CCTV  tersebut  dapat  menunjang  sebagai petunjuk  dari  apa  yang  sudah  dinyatakan oleh  keterangan  saksi,  surat,    dan keterangan  terdakwa. Sehingga, CCTV bisa dijadikan  barang  bukti  perluasan  yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
petunjuk  untuk  memastikan  ada  atau tidaknya tindak pidana.

## SARAN
Dari simpulan diatas penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:
1. Demi  terciptanya  kepastian  hukum, Peneliti  berpendapat  bahwa  perlunya diperjelas dalam Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik mengenai  penggunaan  dari  CCTV tersebut  di  dalam  persidangan,  guna dapat  menimbulkan  kepastian      hukum dan   memperjelas   dalam   penggunaan CCTV  sebagai  alat  bukti  dalam  setiap kasus-kasus  pidana  terutama  kasus- kasus  pidana  yang  berkaitan  dengan CCTV.
2. Perkembangan
hukum sudah sewajarnya  harus  berkesesuaian  dengan perkembangan teknologi. Karena teknologi    haruslah    hadir    sebagai  alat bantu  umat  manusia  dalam  beraktivitas dan menjalankan kehidupan sehari- hari, salah  satunya  ialah  dalam  proses penegakan  hukum.  Maka  dari  itu penegak  hukum  maupun  pembuat produk  hukum  sekiranya  agar  tetap up to  date dan  mampu  mengantisipasi celah  atau  sisi  negatif  perkembangan teknologi  yang  perubahannya  terbilang sangat cepat.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Achmad  Ali,  2011.  Meguak  Tabir  Hukum,
Bogor : Ghalia Indonesia. Ammirudin dan Asikin Zainal, 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum.  Depok  :  PT  Raja  Grafindo Persada Effendi,  T.  2014.  Dasar-Dasar  Hukum  Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia.
Malang: Setara Press.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2011.  Penelitian Hukum  Edisi  Revisi.  Jakarta  : Kencana Pernadamedia Group Makarim,  Edmon,  2005.  Pengantar  Hukum Telematika.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Maskun,  2013.  Kejahatan  Siber  Cyber  Crime  . Jakarta  :  Kencana.  Moeljatno,  2002. Asas-Asas  Hukum  Pidana.  Jakarta  : Rineka Cipta .
Soejono,  dan  H.  Abdurrahman,  (2003.  Metode
Penelitian.  Jakarta  :  Rineka  Cipta. Sofyan,  A,  2013.  Hukum  Acara Pidana. Yogyakarta: Rangkang
Education.

## Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang–Undang  No.11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11  Tahun  2008  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2016 Nomor 25).
Putusan  MK  No.  20/PUU-XIV/2016  tentang Pengujian  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008    tentang    Informasi dan Transaksi  Elektronik.

## Artikel Dalam Jurnal Ilmiah
Ariardana,  R.  A,  2017.  Penggunaan  Alat  Bukti Rekaman  CCTV  (Closed  Circuit Television)  Dalam  Proses  Peradilan Pidana.Jurnal Poenale.
Rosel,  T,  2017.  Analisi  Framing  Pemberitaan Sidang  Kasus  Kopi  Sianida  Jessica Kumala  Wongso  Di  Media  Online www.kompas.  com.  Media  Neliti. Setiawan,    William,  2020.      Era Digital      dan      Tantangannya.
Muhammadiyah University of Sukabumi.
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Implementasi Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  Terhadap  Curanmor  yang dilakukan  Oleh  Anak  di  Kabupaten
Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor:  B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini, N. P. R. (2020).
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Implementasi  Hak  Pistole  Terhadap Narapidana  Kurungan  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.
G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas Sidang  Terbuka  Untuk  Umum  Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I.  G.  A.  D.  L.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penjatuhan Sanksi  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Pembunuhan  (Studi  Kasus  Di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam Perkara  NO.  124/PID.  B/2019/PN.
SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana,  N.  K.  M.  Y.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran Kepolisian  Sebagai  Penyidik  Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika  Golongan  I  Oleh  Anggota Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari  Risky Utama). Jurnal Komunitas
Yustisia , 2 (1).
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis Terkait  Permohonan  Suntik  Mati
(Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum
Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik  Ditinjau  Dari  Perspektif Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul
Afghanistan  Dekat  Kedutaan  Besar Amerika  Serikat). Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 29-
41.
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat  Di  Desa  Sidetapa  Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh  Akta  Perkawinan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (1), 138-155.

## Artikel Dalam Internet
Sahbani,A,  2016.  Menimbang  Konstitusiona litas  UU  ITE  Baru.  Hukum Online:http://www.Hukum online. com/berita/baca/lt5865e38e1aa1b/me nimbang-konstitusiona  litas-uu-ite- baru  (Diakses  pada  tanggal  12 Desember 2020)