## AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER GUNA MEMBANGUN KECERDASAN BERIDEOLOGI PESERTA DIDIK DI PERSEKOLAHAN

## Hariyanti
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Riau e-mail : hariyanti@lecturer.unri.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  penulisan  artikel  guna  mendeskripsikan  gagasan  pengaktualisasian  nilai- nilai  pancasila  melalui  kegiatan  ekstrakurikuler  untuk  membangun  kecerdasan berideologi  peserta  didik  di  persekolahan.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui studi literature dengan menggunakan teori yang relevan dengan tema penelitian. Di Indonesia,  kebersamaan  nilai  terungkap  dalam  pancasila  yang  mampu mempersatukan  masyarakat  di  tengah  perbedaan  budaya,  ras,  bahasa,  agama maupun  keyakinan  politik.  Pancasila  sebagai  ideology  negara,  memberikan orientasi  dan  wawasan  serta  pedoman  yang  normatif  dalam  seluruh  bidang kehidupan.  Kecerdasan  berideologi  diperlukan  sehingga  dapat  menghayati, menginternalisasi  dan  mengaplikasikan  nilai-nilai  pancasila  dalam  kehidupan. Kecerdasan berideologi melalui pendidikan terwujud dalam pendidikan pancasila dan  kewarganegaraan  (PPKn)  di  sekolah.  Revitalisasi  PPKn  sebagai  pendidikan ideology  dapat  diwujudkan  dalam  kegiatan  ekstrakurikuler  di  bawah  koordinasi guru PPKn, dengan kelebihan (1) memberikan pengalaman belajar ideology yang menyenangkan  dan  mudah  dicerna  untuk  peserta  didik;  (2)  menghindari  unsur- unsur  indoktrinasi  dalam  pembelajaran;  (3)  melibatkan  seluruh  warga  sekolah, dilakukan di tempat terbuka sebab kecerdasan berideologi tidak dapat dibina lewat retorika dan symbol-simbol.
Kata Kunci : nilai-nilai Pancasila, ekstrakurikuler, kecerdasan berideologi.

## ABSTRACT
The purpose of writing the article is to describe the idea of actualizing Pancasila values  through  extracurricular  activities  to  build  the  ideological  intelligence  of students in schools. Data collection was carried out through a literature study using theories relevant to the research theme. In Indonesia, shared values are expressed in  Pancasila  which  is  able  to  unite  people  in  the  midst  of  differences  in  culture, race,  language,  religion  and  political  beliefs.  Pancasila  as  the  state  ideology, provides orientation and insight as well as normative guidelines in all areas of life. Ideological intelligence is needed so that it can appreciate, internalize and apply Pancasila values in life. Ideological intelligence through education is manifested in  Pancasila  and  Civic  Education  (PPKn)  in  schools.  PPKn  revitalization  as ideological  education  can  be  realized  in  extracurricular  activities  under  the coordination  of  PPKn  teachers,  with  the  advantages  of  (1)  providing  a  fun  and easy-to-digest ideological learning experience for students; (2) avoiding elements of indoctrination in learning; (3) involving all school members, carried out in the open  because  ideological  intelligence  cannot  be  fostered  through  rhetoric  and symbols.
Keywords : Pancasila values, extracurricular, ideological intelligence

## PENDAHULUAN
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, menemukan landasan  yuridisnya  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pancasila  merupakan pedoman ( guding star) dalam penyelenggaraan negara dalam semua lingkup kehidupannya. Selain itu, pancasila sekaligus juga berkedudukan sebagai ideologi negara.  Ideologi adalah keseluruhan system ide yang secara normatif memberikan persepsi, landasan serta pedoman tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat dalam seluruh kehidupannya dan dalam mencapai tujuan yang dicita- citakan.  Dengan  demikian  ideologi  mengandung  orientasi  yang  menempatkan  seseorang  dalam lingkungan ilmiah dan sosial. Menurut soerjanto poespowardojo (1992,46) dalam buku “ pancasila sebagai ideologi” makna ideologi pancasila yakni sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita dan keyakinan serta nilai bangsa indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara namun kesadaran masyarakat akan ideologi bangsa itu bertingkat. Ini berarti bahwa kesadaran ideologi masyarakat berjalan dalam proses dan mengenal tahapan  dalam  intensitasnya.  Hal  ini  tergantung  pada  bagaimana  masyarakat  mempersepsikan ideologi yang tentu saja berkaitan dengan permasalahan dan zeitgeist masing-masing periode. Secara historisitas, Nilai-nilai pancasila mampu menyatukan semua kebhinnekaan menjadi persatuan dalam lingkup hidup bertoleransi. Indonesia merupakan negara multikultural, keunikan sebagai  sebuah  negara  bangsa (nation  state )  terlihat  dari  kebersamaan  dalam  keberagaman  di masyarakat.  Menurut  Franz  Magnis  Suseno  (2009)  Di  Indonesia,  kebersamaan  nilai  terungkap dalam  pancasila  yang  mampu  mempersatukan  masyarakat  di  tengah  perbedaan  budaya,  ras, bahasa,  agama  maupun  keyakinan  politik.  Namun,  disadari  atau  tidak,  serta  diakui  atau  tidak, pengamalan  nilai-nilai  pancasila  sejak  reformasi  tahun  1998  mengalami  stagnasi  bahkan mengalami penurunan. Dalam perjalanan sejarah, kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara  mengalami  pasang  surut  baik  dalam  pemahaman  maupun  pengamalannya.  Setelah runtuhnya  Orde  Baru,  Pancasila  seolah-olah  tenggelam  dalam  pusaran  sejarah  yang  tak  lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan.
Pancasila  nampak  semakin  terpinggirkan  dari  denyut  kehidupan  bangsa  Indonesia  yang diwarnai suasana hiruk-pikuk demokrasi dan kebebasan berpolitik. Permasalahan ini sudah barang tentu  tidak  boleh  dibiarkan  secara  terus  menerus,  artinya  harus  dicari  upaya-upaya  yang  harus dilakukan  untuk  tetap  melestarikan  nilai-nilai  pancasila  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Pemerintah  bersama  lembaga  negara  bukannya  tidak  mencari  solusi untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  diantaranya  (1)  Program  Empat  pilar  kebangsaan  yang dikeluarkan  oleh  MPR,  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  menghidupkan  kembali  geliat  atau semangat untuk mengenali lebih dekat pilar-pilar kebangsaan melalui  kegiatan sosialisasi  yang gencar  dilakukan  di  kampus-kampus;  (2)  melalui  mata  pelajaran  pendidkan  pancasila  dan kewarganegaraan (PPKn) di lingkungan sekolah. Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PPKn merupakan mata pelajaran wajib di sekolah, sedangkan di lingkungan perguruan tinggi, PPKn dipecah menjadi 2 mata kuliah yang termasuk kelompok mata kuliah wajib umum yakni pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan.
Namun, keduanya dinilai kurang efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai pancasila utamanya  kepada  para  peserta  didik  sebagai  warga  negara,  dan  generasi  bangsa.  Kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan lebih banyak ditujukan ke kampus-kampus sedangkan kegiatan pembelajaran PPKn di sekolah cenderung diajarkan secara monolog dan lebih banyak bermuatan teoritis. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai pancasila hanya dapat terinternalisasi, dipahami dan ditindaklanjuti dengan perbuatan oleh peserta didik jika mereka memahami melalui cara-cara yang menyenangkan, kreatif, dan jauh dari kesan indoktrinatif.
Sebagai  ideologi  negara,  nilai-nilai  pancasila  harus  dihayati  dan  diimplementasikan. Kecerdasan  berideologi  mutlak  diperlukan  oleh  setiap  warga  negara  dan  hal  tersebut  dapat
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
terwujud  dalam  pendidikan  pancasila  dan  kewarganegaraan  (PPKn)  di  sekolah.  Pancasila merupakan substansi utama dalam materi PPKn karena terkait dengan tujuan mata pelajaran ini yaitu  membina  peserta  didik  menjadi  warga  negara  yang  baik,  cerdas,  kritis  dan  bertanggung jawab.  Revitalisasi  PPKn  sebagai  pendidikan  ideologi  diperlukan  untuk  meningkatkan pemahaman  peserta  didik  terhadap  nilai-nila  pancasila  melalui  kegiatan  formal  (di  kelas)  dan informal (di luar kelas). Revitalisasi PPKn sebagai pendidikan ideology dapat diwujudkan dalam kegiatan  ekstrakurikuler  di  bawah  koordinasi  guru  PPKn,  dengan  kelebihan  (1)  memberikan pengalaman  belajar  ideology  yang  menyenangkan  dan  mudah  dicerna  untuk  peserta  didik;  (2) menghindari unsur-unsur indoktrinasi dalam pembelajaran; (3) melibatkan seluruh warga sekolah, dilakukan di tempat terbuka sebab kecerdasan berideologi tidak dapat dibina lewat retorika dan symbol-simbol.
Prof  Suwarma  Al  Muchtar  (2016)  merupakan  orang  pertama  yang  mencetuskan  istilah kecerdasan  berideologi  dalam  bukunya  “ideologi  pancasila”.  Beliau  memperkenalkan  beberapa strategi untuk peningkatan kecerdasan berideologi melalui revitalisasi PPKn sebagai pendidikan ideologi,  pengembangan kurikulum dan kemampuan guru PPKn. Menurutnya sebagai aktualisasi ideologi,  pancasila  dewasa  ini  berada  pada  lingkungan  global  yang  ditandai  dengan  persaingan ideologi  besar  dunia  yang  menyebabkan  semakin  rumit  masalah-masalah  sosial  politik  yang dihadapi negara-negara berkembang. Kondisi ini menuntut adanya upaya revitalisasi pemahaman warga negara melalui pendekatan pendidikan. Pendidikan ideologi diperlukan agar warga negara mampu  berpikir  kritis  terhadap  setiap  problem  sosial  yang  dihadapi  bangsa  dalam  kehidupan bernegara.  Dalam  kepenulisan  ini,  penulis  berupaya  menterjemahkan  dan  memodifikasi  lebih lanjut  upaya  penginternalisasian  nilai-nilai  pancasila  untuk  membangun  kecerdasan  berideologi khususnya bagi peserta didik di sekolah. Konteks yang dituju dalam upaya ini adalah lingkungan sekolah  sehingga  diperlukan  revitalisasi  pendidikan  pancasila  dan  kewarganegaraan  sebagai pendidikan ideologi,  namun  penulis  menghindari   pengajaran nilai  dengan cara-cara  yang kaku sehingga  penulis  menawarkan  aktualisasi  nilai-nilai  Pancasila  melalui  kegiatan  ekstrakurikuler untuk membangun Kecerdasan Berideologi peserta didik di persekolahan.

## METODE KEPENULISAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode  kajian  literatur  berupa  teori-teori  dan  hasil  penelitian yang terkait dengan tema pembahasan. Metode kajian literature merupakan langkah awal  dalam metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen- dokumen  baik  dokumen  tertulis,  foto-foto,  gambar  maupun  dokumen  elektronik  yang  dapat mendukung dalam proses penulisan. Pembahasan tema dilakukan secara deskriptif dan selanjutnya menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif.

## PEMBAHASAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  majemuk,  secara  sederhana  perbedaan  tersebut  dapat dikerucutkan  menjadi  etnisitas  dan  religiusitas  sehingga  mempengaruhi  cara  pandang  dan  pola pemikiran  masing-masing  masyarakatnya.  Menurut  Prof  Dasim  Budimansyah  (2016) kemajemukan  masyarakat  Indonesia  ditandai  oleh  adanya  dua  ciri  yang  unik, Pertama adanya kesatuan-kesatuan  sosial  berdasarkan  perbedaan  suku  bangsa,  agama,  adat  serta  perbedaan kedaerahan. Kedua ,  secara  vertikal.  Ditandai  oleh  adanya  perbedaan-perbedaan  vertikal  antara lapisan  atas  dan  lapisan  bawah  yang  cukup  tajam.    Negara  majemuk  seperti  indonesia  (negara kebangsaan)  hanya  bisa  bertahan  kalau  kemajemukan  itu  dihormati.  Perbedaan  sebagai  sebuah realitas sosial hendaknya tidak dijadikan kelemahan dalam membangun persatuan Indonesia justru merupakan modal sosial yang menjadikan negara Indonesia bersifat khas dan unik di mata dunia jika dikelola dengan baik.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kebhinnekaan  rentang  menyulut  konflik.  Realitas  sosial selama ini menunjukkan bahwa terdapat gesekan-gesekan di dalam masyarakat yang terjadi akibat kesalahpahaman,  stereotip  hingga  sikap  primordialisme  yang  dapat  berujung  pada  disintegrasi. Namun, sejauh yang dapat dilihat, konflik-konflik vertikal maupun horizontal yang telah terjadi tidak  dapat  memecah  belah  persatuan  dan  kesatuan  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  bangsa indonesia  yang  beragam  telah  memiliki  satu  konsensus  nasional  yang  telah  dijunjung  tinggi puluhan  tahun  bahkan  telah  mengakar  dalam  kebudayaannya  jauh  sebelum  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  terbentuk  pada  17  Agustus  1945.  Konsensus  Nasional  tersebut  adalah pancasila  yang  tertuang  dalam  pembukaan  UUD  1945.  Meninggalkan  pancasila  berarti menghancurkan persatuan bangsa. Franz Magnis-Suseso (2009) menyatakan bahwa di Indonesia kebersamaan  nilai  terungkap  dalam  pancasila.  Itulah  yang  mempersatukan  warga  negara  yang berbeda.  Indonesia telah memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing (Yudi Latif:2016)
Jika dibandingkan dengan ideologi liberalism, komunisme dan fasisme terlihat kelebihan pancasila  yang bersifat sosio kerakyatan namun juga memberikan kebebasan  yang bertanggung jawab kepada warga negara. Secara kultural, dasar-dasar pemikiran dan orientasi pancasila pada hakikatnya bertumpu pada budaya bangsa. Pancasila merupakan cerminan nilai-nilai budaya baik tradisional maupun modern, hal inilah yang membuat pancasila merupakan ciri khas dari indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang multikultural namun dapat hidup damai dan berdampingan. Selain itu, sebagai ideology terbuka, pancasila mampu menyesuaikan diri dan tidak kaku dengan perkembangan  zaman  sehingga  dapat  terus  dijadikan  pedoman  dalam  penyelenggaraan  negara, tidak memonopoli kebenaran dan terkesan dipaksakan. Hal ini berbeda misalnya dengan ideologi komunisme.  Komunisme  sebagai  ideologi  totaliter  menuntut  sebagai  satu-satunya  ideologi  dan pandangan  hidup  yang  mencakup  sepenuhnya  seluruh  kehidupan  manusia.  Ideologi  komunis memberikan  gambaran  masyarakat  yang  harus  dicapai  serta  sarana  yang  perlu  disediakan. Perbedaan  pendapat  mengenai  ilmu  tidak  dipecahkan  melalui  penelitian  ilmiah  melainkan ditentukan  dalam  perdebatan  ideologis  dimana  komite  sentral  partai  komunis  memberikan keputusan  yang definitif (Soerjono sokanto:1989). Perbandingan lain juga dapat ditujukan pada ideologi liberalisme. Ideology liberal menekankan kebebasan individu sehingga mengembangkan sikap individual. Liberalisme cenderung mempertahankan status quo dan kurang tanggap terhadap masalah-masalah sosial internal maupun konteks global (negara-negara berkembang) dalam hal pemerataan kesejahteraan keadilan.
Masyarakat  yang  individualis  bukanlah  cerminan  dari  masyarakat  indonesia,  orang indoenesia  dikenal  sebagai  pribadi  yang  hangat,  suka  bekerjasama  sehingga  terbentuk  prinsip gotong  royong  dan  kekeluargaan.  Sedangkan,  jika  dibandingkan  lagi  dengan  ideologi  fasisme, maka akan terlihat perbedaan yang jelas karena ideologi pancasila tidak mengkultuskan pemimpin dan  mengancam  kebhinnekaan.  Pernyataan  ini  bahkan  terbukti  dari  ucapan  dan  tindakan  bung karno yang menyatakan bahwa beliau bukanlah pencipta pancasila melainkan hanya menggali ke dasar kehidupan masyarakat indonesia dan menemukan mutiara-mutiara berupa sila-sila pancasila.
Berdasarkan pernyataan para ahli dan eksplorasi diatas, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa pancasila sebagai ideologi negara mutlak harus dipahami dan nilai-nilai pancasila harus  terinternalisasi  di  dalam  diri  setiap  warga  negara.  Sebagai  ideology  negara  memberikan orientasi dan wawasan, asas dan pedoman yang normative serta dituangkan dalam dalam seluruh bidang kehidupan negara baik sosial, ekonomi, politik, budaya maupun hankam. Dalam bidang pendidikan,  sistem  pendidikan  nasional  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  nilai-nilai  pancasila. Namun,  sebagai  ideologi  negara,  pancasila    tidak  boleh  diajarkan  secara  indoktrinatif  sebab pancasila  bukanlah  sebuah  ideologi  tertutup,  yang  memutlakkan  kebenaran  dan  menutup  pintu
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
untuk didiskusikan bahkan pancasila membuka diri untuk setiap perubahan dan cara-cara kreatif untuk  pengimplementasiannya.  Pancasila  bukanlah  ideologi  yang  mengatur  secara  rinci  setiap aspek  kehidupan  masyarakat,  ia  hanya  memberikan  rambu-rambu  berupa  nilai-nilai  luhur  yang harus dijadikan pegangan dalam menjalani kehidupan.
Pancasila  merupakan  substansi  utama  yang  diajarkan  dalam  pendidikan  pancasila  dan kewarganegaraan di sekolah (PPKn). PPKn ditujukan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Prof Numan somantri (2001) melukiskan warga negara yang baik adalah warga negara yang  patriotik,  toleran,  setia  terhadap  cita  negara,  Beragama,  demokratis,  pancasilais.  Untuk membentuknya  diperlukan  jalur  pendidikan  dan  diajarkan  dengan  cara-cara  yang  edukatif (M.Fachri Adnan, 2005).
PPKn adalah bidang kajian yang bersifat multifacet dengan konteks lintas bidang keilmuan yang  bersifat  interdisipliner/multidisipliner/  multidimensional.  Menurut  Prof  Udin  Winataputra (2001)  sifat  multidimensional  inilah  yang  membuat  bidang  kajian  PKn  dapat  disikapi  sebagai pendidikan  kewarganegaraan,  pendidikan  politik,  pendidikan  nilai  dan  moral,  pendidikan kebangsaan,  pendidikan  kemasyarakatan,  pendidikan  hukum  dan  hak  asasi  manusia,  dan pendidikan demokrasi. Namun, secara filsafat keilmuan bidang studi ini memiliki bidang kajian pokok  ilmu  politik  khususnya  konsep  demokrasi  politik (political  democracy) untuk  aspek  hak dan  kewajiban.  Prof  Numan  Somantri  (2001)  menyatakan  bahwa  objek  studi civics dan civic education adalah  warga  negara  dalam  hubungannya  dengan  organisasi  kemasyarakatan,  sosial, ekonomi,  agama,  kebudayaan  dan  negara.    Kata  kunci  dari  pengertian  ini  adalah  warga  negara dalam hubungannya dengan pihak lain yang dimaksud adalah negara. Hal ini sejalan dengan kajian yang telah dilakukan terdahulu bahwa pada hakekatnya objek kajian PKn adalah perilaku warga negara (Prof Sapriya,2007). Ontologi PKn yang essensial adalah perilaku warga negara. Dilihat dari  fenomena  PKn  sebagai  kajian  perilaku  warga  negara  maka  semakin  tampak  bahwa  ruang lingkup telaahnya begitu luas. Kajian yang berpusat pada perilaku warga negara dapat dipandang dari  berbagai  dimensi  yang  lebih  spesifik.  Warga  negara  merupakan  individu  yang  dapat dipandang  dari  berbagai  dimensi  seperti  psikologis,  sosial,  politik,  normative,  antropologis  dan dimensi lain sehingga dapat dinyatakan dengan sifat multidimensional. PPKn merupakan sarana untuk  memperkenalkan  dan  menginternalisasikan  nilai-nilai  pancasila  kepada  peserta  didik. Namun,  kelemahan  yang  terjadi  pada  praktinya,  adalah  PPKn  relatif  sering  diajarkan  melalui metode  konvensional  seperti  ceramah  dan  diskusi.  Tidak  dapat  dikatakan  bahwa  kedua  hal  ini merupakan cara yang buruk namun sebaiknya perlu disusun sebuah strategi dan metode yang lebih komunikatif, menyenangkan dan jauh dari kesan indoktrinatf.
Pendekatan  pendidikan  untuk  mengajarkan  pancasila  kepada  warga  negara  diperlukan sehingga  urgensi  pendidikan  ideology  penting  diberikan  di  sekolah.  Kecerdasan  berideologi melalui  pendidikan  terwujud  dalam  pendidikan  pancasila  dan  kewarganegaraan  (PPKn)  di sekolah. Revitalisasi PPKn sebagai pendidikan ideology tidak hanya dilakukan dalam kelas ketika proses  pembelajaran  berlangsung,  tetapi  dapat  diwujudkan  dalam  kegiatan  ekstrakurikuler  di bawah koordinasi guru PPKn kerjasama dengan guru agama serta warga sekolah lainnya. Dalam permendikbud yang mengatur teknis pelaksanaan kurikulum 2013, terdapat 3 (tiga) ranah yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Dalam standar proses, ditentukan bahwa sikap spiritual siswa menjadi tanggung jawab guru agama dan  budi  pekerti  sedangkan  untuk  sikap  sosial  ditujukan  pada  guru  pendidikan  pancasila  dan kewarganegaraan. Hal ini jelas berbeda dari kurikulum 2006 (KTSP) dimana penilaian sikap pesert didik  dilakukan  oleh  setiap  guru  mata  pelajaran.  Untuk  penyederhanaan  mekanisme  penilaian, memang hal ini menjadi lebih efektif karena mata pelajaran agama dan budi pekerti serta PPKn merupakan mata pelajaran wajib untuk  tiap tingkatan kelas sehingga  guru pada masing-masing bidang studi tersebut memiliki keleluasaan dalam penilaian sikap. Pemilahan ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
spiritual  dan  aspek  sosial  sebagaimana  diamanatkan  dalam  tujuan  pendidikan  nasional.  Aturan diatas  tidak  menutup  kemungkinan  majelis  guru  bidang  studi  untuk  membina  karakter  peserta didik.  oleh  sebab  itu,  kerjasama  dan  dukungan    penting  untuk  mewujudkan  keefektifan pelaksanaan kegiatan ekstrakuriluer yang bertujuan membentuk watak dan karakter peserta didik sehingga menjadi pribadi yang cerdas secara spiritual, intelektual, sosial, mental dan emosional.
Kegiatan ekstrakurikuler ini sebaiknya dilakukan di jenjang SMA/SMK/MA sebab peserta didik dalam tataran ini telah cukup diasumsikan memiliki pengetahuan dan pemahaman awal yang baik  mengenai  pancasila.  Peserta  didik  dituntut  mengembangkan  apa  yang  telah  dipelajari  dari sumber  yang  diberikan  guru  maupun  sumber  yang  dicari  secara  mandiri  setelah  itu  mampu merefleksikannya,  outputnya  diharapkan  pada  aplikasi  nilai-nilai  pancasila  melalui  kesadaran sendiri.  Ekskul  ini  dinamakan  “cerdas  berideologi”.  Ekskul  ini  dapat  dijadikan  sebagai  mode pelatihan kepemimpinan yang berbasis pada nilai sila-sila pancasila dan dijadikan sebagai kegiatan inti  untuk  melatih,  mempersiapkan  dan  memberi  pembekalan  kepada  setiap  peserta  didik  yang berminat aktif dalam semua kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Jadi dapat dikatakan bahwa sebelum mereka aktif dan terjun dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti paskibraka, pramuka, PMR atau  ROHIS,  mereka  harus  terlebih  dahulu  mengikuti  pelatihan  kepemimpinan  jiwa  pancasila terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan dan memantapkan jiwa kepemimpinan berdasar kepada sila pancasila sehingga nantinya dalam ekskul peminatan masing-masing mampu menerapkan apa yang mereka dapat di kegiatan ekskul cerdas berideologi. Diharapkan akan lahir para pribadi yang bertanggung jawab dan cerdas berideologi di bidangnya masing-masing.
Kegiatan yang dilakukan yaitu pengenalan seputar pancasila mulai dari tataran teoritis  – seperti  sejarah,  makna  sila  pancasila,  filsafat  pancasila—hingga  aktualisasi  sila-sila  pancasila dalam  tataran  praktis  dalam  konteks  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  bernegara  dan pergaulan dunia internasional. Warga negara tidak hanya dipersiapkan untuk cerdas berinteraksi dalam konteks keindonesiaan tetapi juga perlu dibina untuk menjadi warga negara global. Tataran teoritis  dapat  dijabarkan  dengan  membuat  sebuah  modul  yang  berintikan  persoalan  seputar pancasila namun harus digarisbawahi bahwa konten yang terdapat di dalamnya harus terlepas dari kepentingan politik jangka pendek pihak-pihak tertentu tetapi murni ditujukan pada masa depan pemahaman  peserta  didik  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan  cerdas  sebagai  penerus  cita-cita bangsa untuk lima atau 10 tahun kedepan. Modul sebaiknya juga mengangkat nilai-nilai kearifan lokal  yang  memperkuat  pemaknaan  sila-sila  pancasila,  hal  ini  merupakan  suatu  bentuk  hidden curriculum. Modul disusun oleh MGMP PKn SMA/SMK/MA sebagai perkumpulan guru bidang studi  mata  pelajaran  di  kabupaten/kota.  Hal  ini  dilakukan  agar  terdapat  penyeragaman  materi ekskul cerdas berideologi  yang dijalankan sekaligus memberdayakan peran keberadaan MGMP PPKn.
Penekanan pada tataran teoritis dapat secara bersamaan dilakukan dengan materi pelajaran pendidikan  kewarganegaraan  di  kelas  sebab  dalam  kurikulum  2013  untuk  tingkatan SMA/SMK/MA  cukup  banyak  memuat  materi  seputar  pancasila,  ditambah  lagi  dengan pengetahuan  awal  peserta  didik  ketika  mempelajarinya  di  SMP/MTs.  Dalam  kegiatan ekstrakurikuler  ini,  yang  perlu  ditekankan  adalah  aplikasi  dari  pengetahuan  dan  pemahaman terhadap  sila-sila  pancasila.  Kegiatan  ini  sebaiknya  dikoordinasi  oleh  guru  pendidikan kewarganegaran  di  sekolah  sebab  (1)  pancasila  merupakan  esensi  utama  dalam  pendidikan kewarganegaraan;(2)mengacu kepada tujuan pendidikan kewarganegaraan yakni mempersiapkan warga negara yang baik dan cerdas ( to be a good and smart citizenship ), warga negara yang cerdas adalah warga negara yang memahami dan  menghayati ideology negaranya, melalui refleksi dalam dirinya, ia akan mampu menerapkan nilai-nilai ideology tersebut dengan kesadaran bukan dengan paksaan.  Menerapkan  ideology  dengan  paksaan  hanya  menumbuhkan  kepatuhan  dan  ketaatan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
yang  bersifat  semu  dan  sementara  sembari  kekuatan  pemaksa  tersebut  eksis,  ketika  daya  paksa telah lemah maka gejolak ketidakpuasan yang berujung pemberontakan atau chaos akan muncul ke  permukaan  seperti  bisul  yang  menyembulkan  nanah  karena  sudah  sejak  lama  menyentak  di dalam  namun  belum  menemukan  cara  untuk  keluar.  Keadaan  ini  sama-sama  memunculkan kerugian baik bagi warga negara maupun bagi negara.
Ekskul  cerdas  beideologi  tidak  dimaksudkan  memaksa  peserta  didik  untuk  mempelajari ideology negara dengan cara-cara indoktrinatif justru sebaliknya diajarkan dengan cara-cara yang edukatif  dan  menyenangankan.  Ideology  tentu  berisi  tentang  cita  dan  kebajikan.  Ideology pancasila berisi tentang cita masyarakat dan negara yang didambakan serta nilai-nilai kebajikan pancasila  yang  diharapkan  dapat  terealisir  dalam  berbagai  bidang  kehidupan.  Kebajikan  harus diajarkan lewat  proses  pembudayaan dan habituasi/pembiasaan sejak dini. Kebajikan tidak bisa diajarkan  lewat  teori,  ceramah  dan  cara-cara  yang  simbolik  dan  hanya  berkisar  di  dalam  kelas. Dalam  kurikulum  2013,  salah  satu  aturan  teknis  pelaksanaannya  diatur  dalam  Permendikbud No.22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses, dinyatakan pembelajaran  menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Oleh karena itu, ekskul cerdas berideologi didesain bukan dengan kegiatan pembelajaran kaku di dalam kelas melalui  metode-metode  ceramah.  Ekskul  ini  dapat  dilakukan  di  alam  terbuka  apakah  di  area lapangan sekolah, taman sekolah atau area lingkungan sekitar sekolah.
Kegiatan  ini  sebaiknya  tidak  dilakukan  secara  massal,  dalam  artian  pelatihan  diberikan secara  berkelompok,  bergelombang  dan  berkala  sehingga  guru  Pembina  dapat  intens berkomunikasi, bersosialiasi berdialog/berdiskusi dengan para peserta didik. kegiatan ekskul dapat menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat di daerah sekitar sekolah, pejabat birokrat atau akademisi di  lingkungan  sekolah,  guru-guru  bahkan  kepala  sekolah  dapat  menjadi  narasumber. Mendeskripsikan pengalaman keberhasilan, semangat, contoh aplikatif pengamalan sila pancasila dalam  kehidupannya  dan  seruan  untuk  belajar  giat  dan  dengan  peminatannya  masing-masing. Kecerdasan  berideologi  diperlukan  dalam  semua  bidang  kehidupan  karena  pancasila  sebagai ideology negara telah  dijabarkan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hankam sehingga harus dipelihara dan dipertahankan demi cita dan kebajikan yang diharapkan.
Kegiatan  ekskul  cerdas  berideologi  sebaiknya  dimasukkan  dalam  kurikulum  sekolah karena mengandung beberapa kelebihan bagi peserta didik maupun warga sekolah lainnya yakni (1) menanamkan dan membina jiwa kepemimpinan berdasar sila pancasila pada para peserta didik sejak dini sehingga pengetahuan dan pemahaman awal seputar pancasila tidak hanya berkiar di tataran  teoritis  tapi  juga  merambah  pada  tataran  praktis  dengan  adanya  kegiatan  ekskul  cerdas berideologi; (2) menghindari cara-cara indoktrinatif dalam mengajarkan ideology kepada generasi muda tetapi disampaikan dengan cara-cara yang edukatif, motivatif, kreatif dan menyenangkan; (3) menanamkan spirit kebangsaan untuk menumbuhkan semangat belajar dan berkarya kepada para peserta didik sesuai dengan peminatannya masing-masing; (4) mempererat hubungan semua warga sekolah karena terlibat dan ikut dalam kegiatan ekskul cerdas berideologi.
Kurikulum  bukanlah  kumpulan  pembelajaran.  Kurikulum  merupakan  program pembelajaran yang memuat kumpulan mata pelajaran, pembiasaan tingkah laku, kegiatan sekolah seperti  ekstrakurikuler  dan  kegiatan  sosial  seperti  bakti  sosial  pelajar,  bazaar  dan  pelatihan- pelatihan. Kesemua kegiatan tersebut dapat memberikan pengalama belajar yang menyenangkan bagi pesertaa didik. Mengembangkan potensi yang mereka miliki, bukan mendominasi sehingga mematikan  kreatifitas  dan  potensi  tersebut.  Pendidikan  diselenggarakan  dengan  memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran  (pasal  4  ayat  (4)  UU  No.20/2003).  Guru  berfungsi  sebagai  fasilitator  yang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
memberikan bimbingan agar potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang serta membina karakter peserta didik. Sisi akademik dan karakter harus berjalan secara seimbang sebab jikalau hanya  cerdas  secara  akademik  akan  membuat  mereka  menjadi  pribadi  yang  pragmatis.  Banyak contoh yang dapat kita lihat dari sisi ini, pejabat negara yang menjadi koruptor merupakan orang- orang  yang  memiliki  intelegensi  tinggi    tetapi  lemah  dalam  karakter  sehingga  menyebabkan kerugian bagi orang lain. oleh karena itu, sekolah dan guru mempunyai tanggung jawab akademik dan moral untuk membina sisi akademik dan karakter peserta didik agar nantinya dapat menjadi pribadi-pribadi yang mampu membangun peradaban sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.20  tahun  2003  tentang  system pendidikan  nasional  yakni  Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa serta Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif.
Era globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mempercepat terjadinya mobilisasi informasi, komunikasi dan transportasi menjadikan jarak antar negara tanpa sekat. Terdapat banyak keuntungan jika mampu memanfaatkan era digital seperti  kemudahan  dalam  mendapatkan  informasi  dan  berkomunikasi  namun  juga  terkandung ekses-ekses  negative  di  dalamnya  seperti  kejahatan cyber yang  bersifat  lintas  negara  serta persaingan  di  bidang  ekonomi  yang  bersifat  kompetitif.  Oleh  karena  itu,  peran  pendidikan kewarganegaraan  cukup  strategis  dalam  mempersiapkan  warga  negara  global.  Dalam  konteks globalisasi,  pendidikan  berperan  strategis  untuk  meningkatkan  daya  saing  bangsa  dalam percaturan  internasional.  Salah  satu  potensi  signifikasi  pendidikan  terhadap  dunia  masa  depan yaitu  pendidikan  merupakan  cara  terbaik  yang  dapat  ditempuh  masyarakat  untuk  membimbing perkembangan manusia sehingga berkembang dan terdorong untuk memberikan kontribusi pada kebudayaan hari esok (kokom Komalasari dan Syaifullah:2009). Kompleksitas permasalahan di di era  globalisasi  baik  di  bidang sosial,  budaya, ekonomi,  pertahanan keamanan, politik menuntut pengetahuan  dan  pemahaman  bagi  warga  negara  agar  tidak  hanya  menjadi  objek.  Kecerdasan berideologi  diperlukan  agar  dalam  era  globalissasi  yang  kompetitif  dan  kompleks,  tidak mengamcam kedaulatan indonesia baik secara teritori maupun secara ideology.

## KESIMPULAN
Indonesia merupakan negara multikultural, keunikan sebagai sebuah negara bangsa (nation state) terlihat dari kebersamaan dalam keberagaman di masyarakat. Menurut Franz Magnis Suseno (2009) Di Indonesia, kebersamaan nilai terungkap dalam pancasila yang mampu mempersatukan masyarakat  di  tengah  perbedaan  budaya,  ras,  bahasa,  agama  maupun  keyakinan  politik.Secara historisitas,  Nilai-nilai  pancasila  mampu  menyatukan  semua  kebhinnekaan  menjadi  persatuan dalam lingkup hidup bertoleransi. Namun, disadari atau tidak, diakui atau tidak pengamalan nilai- nilai pancasila sejak reformasi tahun 1998 mengalami stagnasi bahkan mengalami penurunan. Hal tersebut  tidak  dapat  dibiarkan,  diperlukan  langkah  kongkret  untuk  membina  dan  meningkatkan kecerdasan  berideologi  warga  negara  terutama  peserta  didik  sebagai  generais  penerus  bangsa. Pendekatan pendidikan untuk kecerdasan berideologi diperlukan untuk menghindari unsure-unsur indoktrinatif. Revitalisasi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) sebagai pendidikan ideologi di sekolah merupakan sebuah upaya menuju kearah terwujudnya warga negara yang baik, cerdas, kritis, bertanggung jawab dan teguh berideologi. Kecerdasan berideologi diperlukan agar dalam era globalisasi yang kompetitif dan kompleks, tidak mengancam kedaulatan indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi.

## Daftar Pustaka
Adnan, M.Fachri Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Era Demokratisasi. Jurnal demokrasi Vol. IV No.1/2005.
Al Muchtar, Suwarma. 2016. Ideology Pancasila: Kajian Filsafat Teori Politik Dan Pendidikan. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
___________________.2014.filsafat  hukum:  kearah  memperkuat  pemikiran  system  hukum pancasila. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
___________________.2016. “ civic education revitalization as educational ideology of pancasila and  the  implication  for  teaching  education  system” .  Prosiding  international seminar:pendidikan  kewaganegaraan  sebagai  bidang  keilmuan  dan  program pendidikan  dalam  konteks  penguatan  daya  saing  lulusan,    Bandung,  universitas pendidikan indonesia, 15-16 November 2016.
Budimansyah,  Dasim  (Ed).  2016.  Teori  sosial  dan  kewarganegaraan.  Bandung:  Widia  Aksara Press.
Komalasari, Kokom dan Syaifullah. 2009. Kewarganegaraan Indonesia: Konsep, Perkembangan Dan Masalah Kontemporer. Bandung: Laboratorium UPI.
Latif,  Yudi.  2011.  Negara  Paripurna:  Historisitas,  Rasional,  Dan  Aktualitas  Pancasila.  Jakarta: Gramedia.
Magnis-Suseso, Franz. 2009. Etika Kebangsaan Etika Kemanusiaan. Jakarta: Kanisius.
Notonagoro. 1983. Pancasila Secara Ilmiah Popular. Jakarta: Bina Aksara.
Oesman,  Oetojo  dan  Alfian  (Ed)  .1992.pancasila  sebagai  ideologi:  dalam  berbagai  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
Permendikbud No.22 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah
Poespowardojo,  Soejanto.  1989.  Filsafat  Pancasila:  Sebuah  Pendekatan  Sosio  Budaya.  Jakarta: Gramedia Pustaka.
Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Wahab,  Abdul  Azis  dan  Sapriya.2011. Teori  dan  Landasan  Pendidikan  Kewarganegaraan . Bandung:Alfabeta.