## Ketika Kekayaan Alam Tidak Menyejahterakan: Pembelajaran dari Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Rimawan Pradiptyo, Wiko Saputra, Aryanto Nugroho, Aldila Hutami
Universitas Gajah Mada Yayasan Auriga Nusantara Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi
rimawan@ugm.ac.id, wikosa24@gmail.com, aryanto@pwypindonesia.org, aldila.hutami@kpk.go.id

## Abstract
The natural resource sector dominates the Indonesian economy. However, its state revenue is suboptimum under the existing management. The corruption prevention program of the KPK National Rescue Movement, aims at improving governance in the natural resources sector to increase state revenue. This study analyzes the program achievements in fiscal policy and state revenue  in  the  forestry  sector,  oil  palm  plantations,  mining,  and  marine  and  fisheries.  The program has increased state revenue of Rp 22,64 trillion in the 2015-2017 period, consisting of tax revenue of Rp 8,82 trillion and non-tax state revenue of Rp 13,82 trillion. The program has improved  the  licensing  system,  developing  an  information  system  for  state  revenue,  data exchange, and synergy across ministries. These achievements, however, have been sub-optimum in  closing  the loopholes  of  state  revenue  losses  and  building  a  credible  fiscal  policy.  Further improvement in institutional aspects should be conducted to optimize the state revenue.
Keywords : Corruption Prevention Programme, State Revenue, Fiscal Policy, Natural Resources, National Movement

## Abstrak
Sektor Sumber Daya Alam (SDA) masih mendominasi perekonomian Indonesia, namun tata kelola SDA yang ada belum mampu mengoptimalkan penerimaan negara.  Program Gerakan Nasional  Penyelamatan  SDA  (GNP  SDA)  KPK,  bertujuan  memperbaiki  aspek  tata  kelola  di sektor  tersebut.  Studi  ini  menganalisis  capaian  GNP  SDA  terkait  kebijakan  fiskal  dan penerimaan negara di sektor kehutanan, perkebunan sawit, pertambangan minerba, serta kelautan dan perikanan.  Program GNP SDA meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp 22,64 triliun pada periode 2015-2017, Rp 8,82 triliun berupa penerimaan pajak dan Rp 13,82 triliun  berupa  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP).  Program  GNP  SDA  mendorong penataan perizinan, membangun sistem informasi penatausahaan dan penerimaan negara, pertukaran  data,  dan  sinergi  antar-kementerian.  Perbaikan  aspek  kelembagaan  tersebut belum optimal menutup celah kerugian penerimaan negara dan membangun kebijakan fiskal yang kredibel. Perbaikan sistem informasi penerimaan negara, perbaikan kebijakan insentif dan  disinsentif  untuk  memperkuat  sistem  pengawasan  dan  penegakan  hukum,  adalah beberapa strategi kebijakan yang perlu ditempuh di masa mendatang.
Kata Kunci : Pencegahan Korupsi, Penerimaan Negara, Kebijakan Fiskal, Sumber Daya Alam, Gerakan Nasional Sumber Daya Alam
Rimawan Pradiptyo, Wiko Saputra, Aryanto Nugroho, Aldila Hutami

## Pendahuluan
Teori Ekonomi menempatkan pembangunan  kelembagaan  sebagai  salah satu  faktor  yang  membedakan  mengapa beberapa negara berhasil dengan pembangunannya  dan  mengapa  sebagian negara  lain  gagal  (Acemoglu,  Johnson,  and Robinson,  2002,  Acemoglu  and  Robinson, 2012, Hall and Jones, 1999, Mehlum, Moene, and  Torvik,  2006,  Romer,  1986).  Aspek kelembagaan  yang  dimaksud  di  sini bukanlah  dalam  bentuk  organisasi,  namun lebih  sebagai  aturan  main  yang  mengatur tata hubungan antar-elemen masyarakat  di suatu  negara  dalam  berbagai  aspek kehidupan (Acemoglu, Johnson dan Robinson,  2002,  North,  1991  dan  Ostorm, 1986).
Berbagai kajian di atas menunjukkan bahwa  kepemilikan  sumber  daya  alam justru bukanlah faktor penentu keberhasilan suatu  negara  dalam  membangun.  Fakta menunjukkan  negara  dengan  sumber  daya melimpah  rata-rata  memiliki  kinerja pembangunan  ekonomi  yang  rendah dibanding  negara-negara  yang  kurang memiliki  sumber  daya  alam  (Sachs  and Warner, 1995, 1997, Venables, 2016).
Studi  oleh  Hall  and  Jones  (1999) menunjukkan  negara  dengan  kepemilikan sumber  daya  alam  yang  melimpah cenderung
tidak memiliki aspek
kelembagaan  yang  kuat.  Lemahnya  aspek kelembagaan meningkatkan tingkat korupsi yang  berdampak  pada  penurunan  efisiensi perekonomian di negara tersebut (Pradiptyo et al. , 2019).
Eksplorasi lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak semua negara dengan kekayaan sumber  daya  alam  melimpah  memiliki kualitas kelembagaan yang lemah (Adams, et al. , 2019, Amiri, et al., 2019, dan Dwumfour dan  Ntow-Gwamfi,  2018).  Amiri, et  al., (2019) menunjukkan bahwa negara-negara seperti  Australia,  Chile,  Malaysia,  dan Kanada,  memiliki  sumber  daya  alam  yang melimpah  dan,  disaat  yang  bersamaan,
memiliki  tingkat  pertumbuhan  ekonomi yang tinggi.
Studi  oleh  Amiri, et  al .,  (2019) terhadap 28 negara yang kaya sumber daya alam  selama  2000-2016,  menunjukkan bahwa  hipotesis natural  resource-curse , hanya  terbukti  terjadi  di  negara  dengan kualitas  kelembagaan  yang  lemah.  Mereka melaporkan  di  negara  dengan  kualitas kelembagaan rendah, peningkatan penerimaan  dari  sumber  daya  alam  justru menekan  pertumbuhan  sektor  manufaktur dan  pada  akhirnya  menekan  pertumbuhan ekonomi.  Sebaliknya  di  negara  yang  kaya sumber  daya  alam  dengan  kualitas kelembagaan yang baik, hasil dari eksplorasi sumber  daya  alam  digunakan  untuk mendorong sektor manufaktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Amiri, et al ., 2019).
Temuan  serupa  dilaporkan  dari studi  oleh  Dwumfour  dan  Ntow-Gwamfi (2018)  yang  menggunakan  data  dari  38 negara  Afrika  selama  periode  2000-2012. Hipotesis natural resource-curse berdampak negatif  terhadap  pembangunan  finansial, khususnya  jika  digunakan Z-score sebagai indikator.  Kajian  ini  juga  membuktikan bahwa kualitas institusi mampu menurunkan  dampak  negatif  dari natural resource-curse terhadap  pembangunan finansial.
Indonesia termasuk ke dalam negara dengan  kepemilikan  sumber  daya  yang melimpah.
Namun demikian aspek kelembagaan di Indonesia masih cenderung lemah  dibandingkan  negara  ASEAN-5  lain yang  ditandai  dengan  rendahnya  Indeks Persepsi  Korupsi  dan  juga  Indeks Kemudahan  Berbisnis  ( Ease  of  Doing Business /EoDB). Sepanjang sejarah Indonesia, sektor sumber  daya  alam  tetap  mendominasi perekonomian  hingga  saat  ini.  Ekspor Indonesia  masih  didominasi  oleh  produk- produk  mentah  yang  diperoleh  dari ekstraksi sumber daya alam (Stenly, 2015).

## Ketika Kekayaan Alam Tidak Menyejahterakan: Pembelajaran dari Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Kontribusi  sektor  kehutanan,  perkebunan sawit,  pertambangan,  dan  perikanan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai  Rp  1.188,25  triliun  pada  2014. Keempat  sektor  tersebut,  di  artikel  ini, disebut  sebagai  sektor  sumber  daya  alam (SDA).  Meski  demikian,  nilai  produksi  di sektor  SDA  tidak  sebanding  dengan  nilai penerimaan  negara,  baik  pajak  maupun Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP). Pada 2014, nilai penerimaan pajak di sektor SDA  hanya  43,34  triliun  ( tax  ratio hanya 4,41%)  dan  PNBP  di  sektor  SDA  hanya sebesar Rp21,90 triliun pada tahun 2015.
Sektor  SDA  memegang  peran penting  bagi  perekonomian  Indonesia. Rendahnya  tingkat  penerimaan  negara dibandingkan  nilai  produksi  di  sektor  SDA mendorong  KPK  untuk  menginisiasi program pencegahan korupsi di sektor SDA. Gerakan  Nasional  Penyelamatan  SDA  (GNP SDA)  adalah  program  pencegahan  korupsi yang diinisiasi oleh KPK yang melibatkan 27 Kementerian  dan  Lembaga  (K/L)  sejak 2015. Meski program ini baru resmi dimulai di  tahun  2015,  namun  embrio  program  ini telah dirintis sejak tahun 2009.
Salah  satu  fokus  dari  GNP  SDA adalah  melakukan  pencegahan  korupsi terhadap penerimaan negara di sektor SDA. Strategi yang diterapkan melalui penguatan kebijakan  fiskal  dengan  tujuan  untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Perbaikan aspek kelembagaan di sektor SDA dilakukan  karena  terdapat  banyak  indikasi korupsi dalam penerimaan negara di sektor tersebut.  Saputra  (2013)  melaporkan tax ratio di  sektor  pertambangan  hanya  6,3%, meskipun  rasio  pajak  tersebut  idealnya sebesar 14-16%. Hal serupa terjadi di sektor SDA  secara  umum,  yang  mana tax  ratio hanya 4,41% di tahun 2014.
Berdasarkan  hasil  kajian  KPK  pada sektor perkebunan sawit (2016), ditemukan potensi  pajak  yang  tidak  terpungut  oleh pemerintah  sekitar  Rp  18,13  triliun.  Meski potensi  pajak  di  sektor  sawit  berdasarkan
kajian  KPK  pada  2016  mencapai  Rp  40 triliun, namun fakta menunjukkan pemerintah hanya mampu memungut pajak sebesar  Rp  21,87  triliun.  Salah  satu  faktor penyebab  rendahnya  penerimaan  negara tersebut,    yaitu  rendahnya  tingkat kepatuhan  pajak,  yang  mana  kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi hanya 6,3% dan WP Badan sebesar 46,3% (KPK, 2016).
Tidak  berbeda  dengan  penerimaan pajak, PNBP sektor SDA juga cenderung sub- optimum.  Kajian  KPK  di  sektor  kehutanan (2015), menyebutkan kemampuan pemerintah  memungut  PNBP  dari  periode 2003-2014  hanya  sebesar  Rp  31,0  triliun, dibandingkan  dengan  potensinya  yang mencapai  Rp  93,9-118,0  triliun.  Artinya, negara  kehilangan  potensi  penerimaan sebesar  Rp  62,8-86,9  triliun,  selama  kurun waktu tersebut. Di sektor mineral dan batu bara  (minerba),  tercatat  sekitar  Rp  28,5 triliun  potensi  penerimaan  yang  hilang, akibat  persoalan  administratif,  buruknya sistem  perizinan  dan  lemahnya  sistem pengawasan (KPK, 2013; KPK, 2015).
Tidak  hanya  soal  hilangnya  potensi penerimaan  negara,  tata  kelola  kebijakan fiskal  di  sektor  SDA  juga  belum  kredibel. Pertama,  pemerintah  masih  menganggap pelaksanaan kebijakan fiskal hanya sebagai fungsi  penerimaan.  Padahal,  di  sana  juga termaktup  fungsi  mengatur,  termasuk  di dalamnya  untuk  pemerataan  ( equality ), keadilan  ( justice ),  dan  perlindungan ( protection ) (Purwaningsih, 2014).
Kedua,  model  transfer  fiskal  di sektor  SDA  belum  menganut  prinsip keberlanjutan  pembangunan  ( sustainable development )  dan  cenderung  eksploitatif terhadap  lingkungan  (Nurrochmat et  al ., 2010; Mumbunan, Ring, Lenk, 2012; Sijabat, 2016). Misalnya, Dana Bagi Hasil (DBH) SDA, basis  penghitungannya  didasarkan  pada daerah penghasil dan realisasi penerimaan. Artinya,  semakin  banyak  izin  dan  hasil produksi  yang  dihasilkan  oleh  daerah, semakin besar DBH SDA yang diterimanya.
Rimawan Pradiptyo, Wiko Saputra, Aryanto Nugroho, Aldila Hutami
Kebijakan  ini  mengisyaratkan  bahwa pemerintah  memberikan  insentif  untuk mengeksploitasi  kekayaan  alam  secara berlebihan.  Kebijakan  tersebut  merupakan pemicu terjadinya kerusakan ekosistem dan lingkungan,  meskipun  tujuan  awal  dari kebijakan tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan  ekonomi  (Kurniawan  & Managi, 2018).
Ketiga,  penetapan  tarif  pajak  dan PNBP  yang  rendah  terhadap  sektor  SDA telah memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk merusak lingkungan. Tarif Pajak Bumi dan  Bangunan  (PBB)  untuk  perkebunan, kehutanan,  dan  pertambangan  umum, terbukti  sangat  rendah.  Tarif  PBB perkebunan sawit, sebagai contoh, hanya Rp 43.486 per hektare, kehutanan Rp 8.000 per hektare  dan  pertambangan  minerba  Rp 81.000 per hektare (Saputra, 2018).
Idealnya, sektor yang berbasis hutan dan lahan dikenakan tarif pajak lebih tinggi, mengingat nilai eksternalitas dari pengusahaan  yang  cenderung  tinggi  dan beban biaya pemulihannya ditanggung oleh negara  (Saputra,  2018;  Falconer,  Mafira  & Guntur, 2015). Salah satu konsekuensi dari kebijakan  ini  adalah  tingginya  tingkat deforestasi dari pembukaan hutan dan lahan untuk perkebunan sawit (Vijay et al ., 2016; Gaveau et  al .,  2016;  Saputra,  2019). Penetapan tarif royalti di sektor kehutanan yang  terlalu  rendah  memberi  insentif kepada  pengusaha  untuk  melakukan eksploitasi  berlebihan  terhadap  sumber daya  hutan.  Hasil  kajian  KPK  (2015) menunjukkan  bahwa  tarif  royalti  untuk pemungutan  hasil  hutan  berupa  kayu hampir tidak berubah secara nominal sejak tahun 1990-an.
Keempat,  belum  terdapat  skema insentif dan disinsentif yang rasional untuk menjaga  kualitas  lingkungan  hidup  dalam pengelolaan  SDA.  Kebijakan  transfer  fiskal, sebagai  contoh,  ternyata  tidak  mendukung terhadap  upaya  perlindungan  lingkungan hidup.  Fakta  menunjukkan  daerah  yang
memiliki  tutupan  hutan  yang  luas  justru minim  mendapatkan  dana  perimbangan atau  transfer  fiskal  dibandingkan  daerah yang tutupan hutannya sudah hilang akibat dieksploitasi (Mumbunan, Ring, Lenk, 2012; Ring et  al .,  2011;  Santos et  al .,  2012; Schroter-Schlaack et  al ,  2014;  Falconer,
Mafira & Guntur, 2015).
Melalui program GNP SDA, KPK dan pemerintah  melakukan  perbaikan  tata kelola  kebijakan  fiskal  di  sektor  SDA.  Pada sektor  perpajakan  misalnya,  perbaikan penerimaan negara dilakukan, salah satunya melalui  integrasi  data.    Kerjasama  ini dilakukan  antara  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP) dan kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral (ESDM).
Upaya peningkatan PNBP dilakukan melalui  perbaikan  regulasi  maupun  tata laksana  pemungutan.  KKP  melakukan penataan  perizinan  yang  diintegrasikan dengan  sistem  PNBP.  Inisiatif  perbaikan lainnya  dilakukan  oleh  Kementerian  ESDM dengan membuat e-PNBP untuk meningkatkan  kepatuhan  pelaku  usaha dalam membayar royalti dan iuran tetap.
Pertanyaan yang mengemuka adalah sejauhmana GNP SDA KPK berdampak pada penguatan  kebijakan  fiskal  yang  pada akhirnya  bermuara  pada  optimalisasi penerimaan negara di sektor SDA? Studi ini dilakukan  untuk  mengevaluasi  program GNP  SDA  terkait  dengan  sistem  kebijakan fiskal yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan  negara.  Perlu  dicatat  bahwa kajian  ini  tidak  berupaya  untuk  analisis kausalitas,  mengingat randomized  control trial (RCT) maupun quasi-experiment , tidak memungkinkan  diterapkan  untuk  evaluasi ini. Perlu diingat bahwa program  GNP SDA melibatkan hampir semua sektor pemerintahan,  sehingga  upaya  untuk menentukan  kelompok  kontrol  ( control group )  dan  dapat  diperbandingkan,  sulit dilakukan.

## Ketika Kekayaan Alam Tidak Menyejahterakan: Pembelajaran dari Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Aspek kualitatif dari program dianalisis  melalui  reviu  dokumen  rencana aksi  GNP SDA untuk aspek kebijakan fiskal dan  penerimaan  negara. Focus  Group Discussion (FGD)  dengan  K/L  terkait  serta pemerintah  daerah,  serta indept  interview dengan  informan  kunci  dilakukan  untuk memahami  persoalan  kebijakan  fiskal  dan penerimaan negara di sektor SDA.

## Pembahasan
Dampak GNP SDA terhadap  Penerimaan Negara
1. Penerimaan Pajak Penerimaan pajak
sebelum pelaksanaan  GNP  SDA  cenderung  sub- optimum.  Hal  ini  disebabkan,  rendahnya kepatuhan  Wajib  Pajak  (WP)  sektor  SDA dalam menunaikan kewajibannya, sehingga realisasinya  sangat  rendah  (KPK,  2016). Penerimaan pajak sektor SDA di tahun 2014 sebesar  Rp  43,34  triliun atau  hanya  4,41% dari  total  penerimaan  pajak.  Hal  ini  tidak
sebanding  dengan  kontribusi  sektor  SDA terhadap PDB yang mencapai 14,08%.
Strategi  yang  ditempuh  GNP  SDA untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di sektor  SDA  dilakukan  melalui  kerjasama pertukaran data antar- kementerian/lembaga,  pemerintah  daerah, dan  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Sistem perpajakan  yang  menganut self-assessment reporting membutuhkan  banyak  data pembanding  untuk  melakukan  verifikasi laporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Pajak.
Strategi ini berhasil meningkatkan penerimaan pajak.
Pada Gambar 1 bisa dilihat kenaikan penerimaan  pajak  sektor  SDA.  Selama periode  2015-2017  terjadi  peningkatan penerimaan  sebesar  18,19%,  yaitu  dari  Rp 48,47  triliun  pada  2015  menjadi  Rp  57,29 triliun  pada  2017  Peningkatan  yang signifikan  terjadi  di  sektor  pertambangan, yakni 62,34%.
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2018 (diolah)
Gambar 1. Kinerja Penerimaan Pajak Sektor Sumber Daya Alam, 2011-2017
Rimawan Pradiptyo, Wiko Saputra, Aryanto Nugroho, Aldila Hutami
Perlu  dicatat  bahwa  peningkatan penerimaan  pajak  tidak  sepenuhnya disebabkan oleh pertukaran data dan kerja sama  antar-instansi  tersebut.  Misalnya,  di sektor  pertambangan  minerba,  terjadi kenaikan  dari  Rp  23,45  triliun  pada  2015 menjadi  Rp  38,07  triliun  pada  2017. Peningkatan  ini  lebih  banyak  dipicu  oleh kenaikan  harga  komoditi  pertambangan. Fenomena yang serupa juga terjadi di sektor kehutanan.
Meski pertukaran data dan koordinasi untuk  peningkatan  penerimaan  pajak  telah dilakukan,  namun  secara  keseluruhan, kinerja penerimaan pajak sektor SDA masih belum  optimal.  Dengan  total  realisasi mencapai  Rp  57,29  triliun,  yang  jelas  tidak sebanding  dengan  nilai  PDB  di  sektor  itu yang mencapai Rp 1.480,04 triliun. Artinya, tax ratio di empat sektor itu hanya sebesar 3,87%.
2. Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP). GNP  SDA  mendorong  optimalisasi PNBP  sektor  SDA.  Optimalisasi  juga dilakukan  untuk  PNBP  Badan  Layanan Umum  (BLU)  Badan  Pengelolaan  Dana Perkebunan  Kelapa  Sawit  (BPDPKS).  PNBP yang didapatkan dari penerimaan pungutan ekspor komoditas kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya. Beberapa kajian KPK tentang PNBP SDA, seperti PNBP Kehutanan  dan  PNBP  BLU  BPDPKS menunjukkan  terdapat  masalah  dalam  tata kelolanya.
Sejak tahun 2015, beberapa rencana aksi  terkait  PNBP  sudah  dijalankan  oleh empat  kementerian  teknis.  Jika  dilihat  dari capaian  kinerja  penerimaannya,  terlihat terjadi peningkatan. Pada Gambar 2 terlihat kenaikan  PNBP  SDA  (kehutanan,  minerba, dan perikanan), yaitudari Rp 21,90 triliun di 2015 menjadi Rp 28,35 triliun di 2017, atau kenaikan sebesar 29,45%.
Sumber: LKPP, 2013-2017 (diolah)

## Ketika Kekayaan Alam Tidak Menyejahterakan: Pembelajaran dari Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Peningkatan  signifikan  terjadi  pada PNBP  perikanan,  dari  Rp  79,2  miliar  pada 2015  menjadi  Rp  491  miliar  pada  2017. Kenaikan itu  didorong  oleh  kebijakan  yang pro-aktif  dilakukan  oleh  Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penataan perizinan kapal  dan  penegakan  hukum  yang  intensif dilakukan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  untuk  mendorong  kepatuhan pelaku usaha dalam membayar PNBP.
Kenaikan PNBP juga terjadi di sektor minerba,  dari  Rp  17,68  triliun  pada  2015 menjadi  Rp  24,76  triliun  pada  2017. Kenaikan  ini  selain  didorong  oleh  adanya perbaikan sistem pencatatan dan pemungutan PNBP minerba, juga dikarenakan meningkatnya kepatuhan perusahaan  dalam  melakukan  pembayaran
PNBP  maupun  piutang  yang  belum dibayarkan.
GNP SDA
mendorong Kementerian ESDM melakukan pemblokiran pelayanan publik terhadap perusahaan yang belum  membayar  PNBP.  Meski  demikian, peningkatan PNBP di sektor ini lebih banyak disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pertambangan  yang  berpengaruh  terhadap penerimaan  royalti.  Pendapatan  dari  iuran produksi/royalti naik dari Rp 16,73 triliun di 2015 menjadi Rp 23,24 triliun di 2017.
Kenaikan  serupa,  namun  demikian, tidak  terjadi  di  PNBP  kehutanan.  PNBP  di sektor  ini  turun  dari  Rp  4,15  triliun  pada 2015 menjadi Rp 4,10 triliun pada 2017. Hal ini  disebabkan  oleh  turunnya  pendapatan Dana  Reboisasi  (DR)  dari  Rp  2,0  triliun menjadi Rp 1,72 triliun, dan juga penurunan penerimaan  Provisi  Sumber  Daya  Hutan (PSDH)  dari  Rp  1,01  triliun  menjadi  Rp 918,35 miliar.
Penerimaan  PNBP  di  sektor  kelapa sawit  mengalami  peningkatan  selama periode  2015-2017.  PNBP  BLU  BPDPKS dipungut  mulai  Juli  2015,  sejalan  dengan kebijakan penghimpunan dana perkebunan
1 Nota kesepahaman nomor MoU- 15/MK.03/2015 dan 12/KP/JB/XII/2015.
sawit. Nilai PNBP di tahun 2015 sebesar Rp 6,90  triliun  dan  terus  mengalami  kenaikan hingga  Rp  14,27  triliun  pada  tahun  2017. Kenaikan  ini  didorong  oleh  peningkatan ekspor  komoditas  kelapa  sawit,  CPO,  dan produk  turunannya  yang  naik  mencapai 26% pada tahun 2017, sehingga penerimaannya  meningkat  signifikan  pada periode tersebut.

## Dampak  GNP  SDA  terhadap  Sistem Kebijakan Fiskal Tata Kelola SDA
1. Penataan Perizinan, Integrasi Data, dan Sinergi Pengawasan Ketika evaluasi ini dilakukan, penataan perizinan dan integrasi data masih berlangsung  antara  Direktorat  Jenderal Pajak  dan  kementerian  teknis,  antara  lain Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, Kementerian  ESDM,  dan  Kementerian Pertanian.  Di  dua  kementerian,  yakni Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  dan Kementerian  ESDM  kemajuan  penataan perizinan  dan  integrasi  data  berjalan  lebih baik dibandingkan di Kementerian Pertanian.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah  dilakukan  Nota  Kesepahaman  (MoU) dengan  Direktorat  Jenderal  Pajak 1 .  MoU tersebut menyepakati, peningkatan pengelolaan negara, peningkatan koordinasi pengawasan  dan  penyidikan,  sinkronisasi program  dan  kebijakan,  dan  pemanfaatan data dan informasi.  Kementerian Kelautan dan Perikanan aktif dalam memperbaiki tata kelola melalui beberapa kebijakan.  Program analisis dan evaluasi kepemilikan kapal eks asing,  program  analisis  dan  evaluasi kepemilikan  kapal  ikan  Indonesia  (Anev KII),  program due  diligence dan  kajian  atas permohonan  perizinan  (SIUP,  SIKPI,  dan SIPI),  program  pendataan  dan  validasi kepemilikan  kapal  cantrang,  dan  analisis bersama Wajib Pajak (WP) besar perikanan,
Rimawan Pradiptyo, Wiko Saputra, Aryanto Nugroho, Aldila Hutami
adalah  program-program  yang  dilakukan untuk perbaikan tata kelola tersebut.
Di setiap proses penataan dan evaluasi perizinan  di  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan,  Direktorat  Jenderal  Pajak dilibatkan  secara  aktif  dalam  evaluasi  dan memberikan  penilaian  terhadap  izin-izin yang  diterbitkan  atau  perpanjangan  izin. Penilaian  kepatuhan  pelaku  usaha  dalam menunaikan kewajiban pajak juga dilakukan.  Jika  terindikasi  terdapat  pelaku usaha
tidak patuh menunaikan kewajibannya  maka  Direktorat  Jenderal Pajak  merekomendasikan  untuk  tidak mendapatkan izin atau perpanjangan izin.
Hal  yang  sama  juga  dilakukan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  Direktorat Jenderal Minerba. Kedua pihak membentuk tim  bersama  untuk  memperkuat  sinergi dalam hal penilaian kepatuhan pelaku usaha dalam  menunaikan  kewajiban  pajak  dan mengoptimalkan  pertukaran  data.  Sinergi
ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk meningkatkan  kepatuhan  para  pengusaha dalam memenuhi kewajibannya.  Direktorat Jenderal Pajak dilibatkan dalam penyusunan dan  evaluasi  Rencana  Kerja  Anggaran  dan Belanja (RKAB) pelaku usaha pertambangan minerba. RKAB ini adalah instrumen penting untuk  mengukur  pendapatan  perusahaan sebelum pajak.
Strategi  yang  diterapkan  dalam  hal penataan  perizinan,  pertukaran  data,  dan sinergi  pengawasan  memberikan  manfaat terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak. Penerimaan  pajak  di  sektor  perikanan  dan minerba  mengalami  kenaikan  selama periode 2015-2017. Pada Gambar 3 terlihat pertumbuhan  penerimaan  pajak  di  sektor SDA.  Di  sektor  pertambangan  minerba kenaikan  penerimaan  pajak  mencapai 62,35%  sedangkan  sektor  kelautan  dan perikanan naik sebesar 16,67%.
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2015-2017 (diolah)
62,35 16,67 0,50 -27,43 -30,00 -20,00 -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 Pertambangan Minerba Kelautan dan Perikanan Kehutanan Perkebunan Sawit

## Ketika Kekayaan Alam Tidak Menyejahterakan: Pembelajaran dari Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Perlu  dicatat  bahwa  pertukaran  data  dan sinergi pengawasan di sektor kehutanan dan perkebunan  sawit,  tidak  seintensif  dan sebaik  yang  dilakukan  di  sektor  perikanan dan  minerba.  Kinerja  penerimaan  pajak  di sektor  kehutanan  dan  perkebunan  sawit tidak  sebaik  kinerja  penerimaan  pajak  di sektor perikanan dan minerba. Penerimaan pajak di sektor kehutanan naik hanya 0,5% dan  sektor  perkebunan  sawit  justru  turun sebesar  27,43%.  Perlu  dicatat  kenaikan pajak  di  sektor  kehutanan  tertolong  oleh fakta  kenaikan  harga  komoditas  di  pasar internasional.    Dapat  disimpulkan  bahwa penataan  perizinan,  pertukaran  data,  dan sinergi  antara  kementerian  teknis  dan Direktorat Jenderal Pajak efektif mendorong peningkatan penerimaan pajak.
2. Tarif  Pajak  di  Sektor  SDA  belum Memasukkan Unsur Eksternalitas Pajak  mempunyai  dua  fungsi,  yakni fungsi  penerimaan  dan  fungsi  pengaturan.
Namun praktiknya di Indonesia, terutama di sektor  SDA,  belum  mengarusutamakan fungsi  pengaturan.  Terkait  dengan  pajak, pemerintah  masih  cenderung  sebatas mengejar  target  penerimaan,  namun mengabaikan  fungsi  pengaturan  dan pengendalian.
Idealnya,  sektor-sektor  berbasis  SDA yang sifatnya eksploitatif dan berbasis lahan, fungsi  pengaturan  harus  dominan.  Hal  itu dikarenakan  proses  bisnis  sektor  SDA memiliki  eksternalitas  negatif,  seperti memicu  deforestasi,  degradasi  lahan  dan
lingkungan,  bahkan  berdampak  juga terhadap  kohesi  sosial  dalam  masyarakat (Li,  2015;  Petrenko,  Paltseva  &  Stephanie, 2016; Pramudya, Hospes & Termeer, 2018). Semua  ekseternalitas  negatif  tersebut menimbulkan
biaya lingkungan ( environmental cost ) dan biaya sosial ( social cost )  (Barreiro et  al .,  2016;  Zakaria et  al ., 2017). Pada  praktiknya,  biaya-biaya  di  atas tidak  ditanggung  oleh  perusahaan,  namun menjadi  beban  negara.  Misalnya,  kasus kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 yang  menciptakan  kerugian  mencapai  Rp 221 triliun (World Bank, 2016). Kerugian itu ditanggung  oleh  negara  dan  masyarakat. Seharusnya,  sektor-sektor  yang  berisiko terhadap  kerusakan  lingkungan  dan  sosial dikenakan  perlakuan  tarif  pajak  yang berbeda,  apalagi  sektor  tersebut  sifatnya ekstraktif  yang  nilai  tambahnya  kecil (Saputra,  2018;  Falconer,  Mafira  &  Guntur, 2015).
Hasil  analisis  GNP  SDA  terhadap kebijakan  pajak  di  sektor  pertambangan minerba, kehutanan, dan perkebunan sawit, menunjukkan  rendahnya  tarif  dan  nilai Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  ketiga sektor  tersebut.  Konversi  nilai  PBB pertambangan minerba hanya dikenakan Rp 81.000  per  hektare.  Fenomena  serupa terjadi  di  sektor  perkebunan  sawit  Rp 43.000 per hektare dan di sektor kehutanan lebih kecil lagi, yakni Rp 8.000 per hektare.
Angka ini dapat dilihat pada Gambar 4 .
Rimawan Pradiptyo, Wiko Saputra, Aryanto Nugroho, Aldila Hutami

## Sumber: Hasil perhitungan tim evaluasi, 2018
Gambar 4. Nilai PBB dan Luas Lahan yang Dimanfaatkan di Tiga Sektor, 2018
Dampak  dari  rendahnya  nilai  pajak tersebut
menyebabkan
ekspansi pembukaan  lahan  baru  marak  terjadi. Seharusnya,  pemerintah  dapat  menjadikan instrumen pajak sebagai fungsi pengendalian  terhadap  sektor-sektor  yang berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan  dan  sosial  (Saputra,  2018;
Falconer, Mafira & Guntur, 2015). Namun hal ini  tidak  terjadi  dan  terdominasi  oleh kebutuhan untuk mencapai target penerimaan negara semata. 3. Sistem Transfer Fiskal dan Keberlanjutan Pembangunan
Selain  menelisik  pada  aspek  penerimaan negara, evaluasi GNP SDA juga menganalisis model kebijakan fiskal dana transfer daerah,
2 Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.
33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
yakni  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  SDA.  Sesuai ketentuan  yang  berlaku,  PNBP  SDA  yang dikumpulkan  oleh  pemerintah  pusat sebagian  ditransfer  ke  daerah  penghasil (Agustina et al ., 2012; Nasution, 2016) 2 . DBH SDA merupakan salah satu dana perimbangan yang pengalokasiannya didasarkan  pada  realisasi  PNBP SDA.   DBH SDA  dibagihasilkan  dengan  persentase tertentu ke daerah penghasil,  dan provinsi, kabupaten/kota,  yang  mungkin  terkena dampak eksternalitas negatif dari pengelolaan SDA. Konsekuensi dari
peraturan  ini  adalah  semakin  banyak  SDA yang dihasilkan oleh suatu daerah, semakin besar  pendapatan  daerah  dari  DBH  SDA (Agustina et al ., 2012; Nasution, 2016).
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan.

## Ketika Kekayaan Alam Tidak Menyejahterakan:
Keterangan: angka vertikal adalah persentase DBH SDA terhadap pendapatan daerah (%) angka horizontal adalah angka deforestasi (hektare) Sumber: BPS, 2015 dan DJPK, 2015 (diolah)
Gambar 5. Hubungan antara Persentase DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah dan Angka Deforestasi menurut Provinsi di Indonesia, 2015
Hasil  kunjungan  Tim  Evaluasi  GNP SDA  ke  beberapa  daerah  menunjukkan terjadinya  degradasi  tutupan  hutan  pada daerah-daerah  yang  banyak  mengeluarkan izin  SDA.  Di  saat  yang  bersamaan  praktik korupsi  marak  terjadi  di  daerah-daerah tersebut.  DBH  SDA  yang  besar  menjadikan penerimaan  daerah  juga  besar.  Namun demikian,  tata  kelola  anggaran  yang  masih sub-optimum menyebabkan potensi korupsi banyak  terjadi,  seperti  di  Riau,  Kalimantan Timur, Aceh, dan Papua.
Hasil  penelusuran  tim  evaluasi  GNP SDA menunjukkan hubungan yang signifikan antara besaran DBH SDA dengan laju  kerusakan  hutan  (deforestasi)  di daerah.  Semakin  besar  DBH  SDA  yang diterima semakin tinggi angka deforestasinya (lihat Gambar 5 ).
Didasarkan pada berbagai temuan tersebut dapat  disimpulkan:    pertama,  kerusakan hutan  yang  diidentifikasi  dari  laju deforestasi  dipicu  oleh  maraknya  izin-izin SDA. Izin-izin itu dikeluarkan tanpa merujuk pada tata ruang yang baik sehingga banyak yang  menerabas  kawasan  hutan.  Kedua,
skema  DBH  SDA  memberikan  insentif terhadap  daerah  untuk  terlibat  dalam perusakan hutan agar penerimaan daerahnya naik.
Dalam  model  desentralisasi  fiskal, dana  perimbangan  merupakan  bagian pemerintah  pusat  mengatur  distribusi alokasi  anggaran  ke  daerah,  termasuk  di dalamnya DBH SDA. Secara prinsip keadilan fiskal  ( fiscal  equality ),  memang  selayaknya proporsi
DBH SDA yang besar
didistribusikan kepada daerah penghasil ( by origin ).  Namun,  prinsip  keadilan  distribusi juga  harus  mempertimbangkan  prinsip keberlanjutan  pembangunan  ( sustainable development ).
Tidak  selayaknya,  daerah  yang mampu menjaga hutan dan lingkungan tidak diberikan  insentif.  Daerah-daerah  tersebut justru  harus  mendapatkan  transfer  dana yang  memadai  sesuai  dengan  kemampuan mereka untuk mempertahankan
keberlanjutan  pembangunan  (Mumbunan, Ring, Lenk, 2012; Ring et al ., 2011; Santos et al .,  2012;  Schroter-Schlaack et  al ,  2014).
R² = 0,3613 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 - 50.000,0  100.000,0  150.000,0  200.000,0  250.000,0  300.000,0
Rimawan Pradiptyo, Wiko Saputra, Aryanto Nugroho, Aldila Hutami
Sangat  ironis  bahwa  skema  DBH  yang  ada saat ini, belum mengatur hal tersebut.

## Penutup
Didasarkan  pada  berbagai  hasil analisis  di  atas,  terdapat  beberapa kesimpulan  dari  studi  ini.  Pertama,  sejak pelaksanaan GNP SDA terdapat peningkatan penerimaan negara sebesar Rp 22,64 triliun pada  periode  2015-2017,  yang  terdiri  dari penerimaan  pajak  sebesar  Rp  8,82  triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp  13,82  triliun.  Kedua,  meski  terjadi peningkatan  penerimaan  negara,  namun dari  sistem  pengelolaan  kebijakan  fiskal  di sektor  SDA  masih  banyak  menghadapi kendala  dan  kekurangan.  Celah  terjadinya potensi  kehilangan  penerimaan  negara akibat korupsi masih tinggi.
Ketiga,  akibat  dari  tidak  kredibelnya kebijakan  dan  pengelolaan  fiskal  di  sektor SDA,  menyebabkan  rendahnya  penerimaan pajak  dan  PNBP.  Keempat,  GNP  SDA mendorong perbaikan sistem lewat penataan  perizinan,  pertukaran  data,  dan sinergi  antara  kementerian  teknis  dan Direktorat  Jenderal  Pajak.  Hal  ini  efektif mendorong peningkatan penerimaan pajak.
Kelima,  GNP  SDA  juga  mendorong integrasi  sistem  data  antara  Direktorat Jenderal  Pajak  dan  kementerian/lembaga dan  pemerintah  daerah.  Keenam,  sistem tarif  pajak  sektor  SDA  belum  berfungsi sebagai pengendalian terhadap perlindungan lingkungan hidup dan cenderung memberikan peluang bagi pelaku usaha  untuk  mengeksploitasi  lingkungan hidup.  Ketujuh,  sistem  transfer  fiskal  di sektor
SDA belum memberikan perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup dan keberlanjutan pembangunan. Dari  hasil  evaluasi  tersebut,  terdapat beberapa  rekomendasi.  Pertama,  perlu membangun sistem integrasi data
( interfacing ) antara kementerian teknis dan Kementerian Keuangan dalam mengoptimalkan  penerimaan  pajak  dan
PNBP sektor SDA.  Kedua, pemerintah perlu menyusun  kebijakan  pencegahan  praktik penghindaran pajak ( general anti-avoidance rule dan  specific  anti-avoidance  rule )  di sektor  kehutanan,  pertambangan  minerba, perkebunan khususnya sawit dan kelautan, dan  perikanan  sebagai  basis  meningkatkan kepatuhan WP dan optimalisasi penerimaan pajak.
Ketiga,  perlu  merekonstruksi  ulang kebijakan  dana  perimbangan  dengan memasukkan instrumen perlindungan lingkungan  hidup  ke  dalam  skema  transfer dana  ke  daerah.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan  mengembangkan  skema ecological fiscal transfer (EFT) dan sistem insentif dan disinsentif  untuk  memperkuat  sistem pengawasan  dan  penegakan  hukum. Keempat, perlu menyusun valuasi ekonomi SDA  di  masing-masing  sektor  dengan memasukkan  biaya  lingkungan  dan  biaya sosial dalam valuasinya, sebagai dasar untuk menetapkan  skema  tarif,  baik  tarif  pajak maupun tarif PNBP.

## Referensi
Acemoglu, D., and Robinson, J. (2012). Why Nations  Fails:  The  Origin  on  Power, Prosperity and Poverty. Profile Books
LTD. London.
Acemoglu,  D.,  Johnson,  S.,  and  Robinson,  J.
(2004). Institutions as the
Fundamental  Cause  of  Long-Run Growth .  In  Aghion,  P.,  and  Durlauf, S.N.  (2005).  Handbook  of  Economic Growth 1(A): 385-472.
____________________.,  (2002).  Reversal  of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution. Quarterly Journal of Economics 117(November): 1231–1294.
Adams, D., Ullah. S., Akhtar P., Adams, K., and
Saidi, S. (2019). The Role of Country-
Level Institutional Factors in Escaping the Natural Resource Curse:

## Ketika Kekayaan Alam Tidak Menyejahterakan: Pembelajaran dari Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Insight from Ghana . Resource policy 61: 433-440.
Agustina, CD., Ahmad, E., Nugroho, D., et al. (2012). Political  economy of natural resource revenue sharing in Indonesia. Asia  Research  Centre Working,  Paper  55.  LSE,  University of Bonn & World Bank. London.
Amiri,  H.,  Samadian,  F.,  Yahoo,  Jamali,  S.J.
(2019). Natural Resource Abundance, Institutional Quality and Manufacturing Development: Evidence from Resource-Rich Countries .  Resource  Policy  62:  550- 560.
Barreiro,  V.,  Iqbal,  M.,  Limberg,  G.,  et  al. (2016). The  Cost  of  Conflict  in  Oil Palm in  Indonesia .  Daemeter Consulting. Indonesia.
Dwumfour,  R.A.,  and  Ntow-Gyamfi,  M.
(2018). Natural Resources, Financial Development, and Institutional Quality in Africa: Is There a Resource
Curse. Resource Policy 59: 411-426.
Falconer, A., Mafira, T., & Guntur, S. (2015). Improving Land Productivity through Fiscal  Policy:  Early  Insight  on Taxation  the  Palm  Oil  Supply  Chain . Climate Policy Initiative Report.
Gaveau, DL., Sheil, D., Salim, MA. et al. (2016). Rapid  Conversion  and  Avoided Deforestation: Examing Four Decades of Industrial Plantation Expansion in Borneo . Scientific Report 6(3).
Hall,  R.E.,  and  Jones,  C.I.  (1999).  Why  Do Some  Countries  Produce  So  Much More  Output  per  Worker  than Others? Quarterly Journal of Economics 114(February): 83–116. Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2013). Laporan Hasil Kajian Sistem Pengelolaan  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  Mineral  dan Batu Bara. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian
Pencegahan  Komisi  Pemberantasan Korupsi. Jakarta. ____________________.  (2015). Awasi  Sektor Pertambangan,  KPK  Perbaiki  Tata Kelola. Press Release Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. ____________________. (2015). Mencegah Kerugian Negara di Sektor Kehutanan:  Sebuah  Kajian  tentang Sistem  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  dan  Penatausahaan  Kayu. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan  Komisi  Pemberantasan Korupsi. Jakarta. ____________________.  (2016). Kajian  Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan  Komisi  Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
Kurniawan,  R.,  &  Managi,  S.  (2018). Economic  Growth  and  Sustainable Development  in  Indonesia . An Assessment .  Bulletin  of  Indonesia Economic Studies 54(3): 339-361.
Li, T.M. (2015). Social Impact of Oil Palm in Indonesia:  A  Gendered  Perspective from  West  Kalimantan .  Occasional Paper 124. CIFOR. Bogor-Indonesia.
Mehlum, H., Moene, K., and Torvik, R. (2006). Institutions and the Resource Curse. Economic Journal 116(508): 1-20.
Mumbunan,  S.,  Ring,  I.,  &  Lenk,  T.  (2012). Ecological  Fiscal  Transfer  at  the Province  Level  in  Indonesia .  UFZ- Diskussionspapiere,  No.  06/2012. http://hdl.handle.net/ 10419/55837.
Nasution,
A. (2016). Government Decentralization Program in Indonesia. ADBI  Working  Paper Series Number 601. ADB Institute.
North, D.C. (1991). Institutions, Institutional Change,  and  Economic  Performance.
Rimawan Pradiptyo, Wiko Saputra, Aryanto Nugroho, Aldila Hutami
Cambridge University Press. Cambridge. Nurrochmat,  D.R.  et  al.  (2010). Neraca Pembangunan  Hijau:  Konsep  dan Implikasi Bisnis Karbon dan Tata Air di  Sektor  Kehutanan. IPB  Press. Bogor.
Ostrom, E. (1986). An Agenda for the Study of Institutions. Public Choice 48(10):
3-25.
Petrenko, C., Paltseva, J. & Searle, S. (2016). Ecological  Impacts  of  Palm  Oil Expansion in Indonesia . International
Council  on  Clean  Transportation.
Washington.
Pradiptyo, R., Dartanto, T., Priyarsono, S. et
al. (2019). Menghapus Pulau Berintegritas atau Membangun Pulau Berintegritas?  Rekomendasi  Ekonom terhadap Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi. Naskah Akademik. Indonesia.
Pramudya,  P.,  Eusebius,  Hospess,  Otto,  &
Termeer,  C.J.A.M.  (2018).  The
Disciplining  of  Illegal  Palm  Oil Plantations in Sumatra. Third World Quarterly 39(5).
Purwaningsih,  A.  (2014).  Impact  of Government  Regulation  No.  46  The Year  2013  in  Income  Tax  of  Small and Medium Enterprises in Indonesia. Review  of  Integrative Business  and  Economics  Research
3(2).
Ring,  I.  et  al.  (2011). Ecological  Fiscal Transfer in: Ring I & Shlaack CS (eds).
Instrument  Mixes  for  Biodiversity Policies.  POLICYMIX  Report  No.  2:
98-118.  Helmholtz  Centre  for Environmental
Research-UFZ. Leipzig. http://policymix.nina.no
Romer, P.M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. Journal of Political Economy 94 (October): 1002–1037.
Sachs, J.D., and Warner, A.M. (1995). Natural Resource  Abundance  and  Economic
Growth . NBER Working Paper 5398.
____________________.  (1997).  Sources  of  Slow Growth  in  African  Economies. Journal  of  African  Economies 6(3): 35-76.
Santos,  R.  et  al.  (2012).  Fiscal  Transfer  for
Biodiversity Conservation: The Portuguese  Local  Finances  Law. Land Use Policy 29(2): 261-273. Saputra,  W.  (2018). Efektivitas  Kebijakan Fiskal dalam Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit untuk Upaya Perlindungan  Lingkungan  Hidup. Dipresentasikan dalam “Environmental  Outlook  2018” di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 15-19 Januari 2018. ____________________. (2019). Penguasaan Lahan oleh Perkebunan Sawit dalam Kawasan Hutan dan Strategi Penyelesaiannya. Policy Papers . Auriga Nusantara. Jakarta. ____________________. (2013). Studi Analisis Tax Gap  dan  Tax  Efficiency  di  Indonesia, 2008-2012. Research Report Perkumpulan Prakarsa. Jakarta.
Schroter-Schlaack,  C.  et  al.  (2014). Intergovernmental Fiscal Transfer to Support  Local  Conservation  Action in  Europe. The  German  Journal  of Economic Geography 58:98-114.
Sijabat,  R.  (2016).  Fiscal  Decentralization and Sustainable Development:
Lesson  from  the  Local  Government Level  in  Indonesia. Asia-Pacific Journal of Rural Development.
Stenly. (2015). The Effect of Natural Resource Abundance  on  Economic  Growth: Case  of  Indonesia .  The  Hague. Netherlands.

## Ketika Kekayaan Alam Tidak Menyejahterakan: Pembelajaran dari Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Venables,  A.J.  (2016).  Using  Natural Resources  for  Development:  Why Has  It  Proven  So  Difficult? The
Journal of Economic Perspectives , Vol. 30 (1): 161-183. American Economic Association. USA. http://www.jstor.org/stable/437100 15 Accessed: 29-11-2017 20:27 UTC.
Vijay, V., Stuart, LP., Clinton, NJ., et al. (2016). The  Impact  of  Oil  Palm  on  Recent Deforestation  Biodiversity  Loss. PLOS One 11(7): e0159668.
World  Bank.  (2015).  Krisis  Kebakaran  dan Asap  Indonesia.  World  Bank. <http://www.worldbank.org/in/new s/feature/2015/12/01/indonesias- fire-and-haze-crisis>. 10 April 2019.
Zakaria,  RY.,  Pradiptyo,  R.,  Iswari,  P.,  & Wibisana,  PS.  (2017). Studi  Biaya Konflik  Tanah  dan  Sumber  Daya Alam  dari  Perspektif  Masyarakat. Conflict  Resolution  Unit,  IBCSD, KARSA & UKAid. Indonesia.