Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.1, Juli 2022, Hal. 25-42 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## MODEL PENANGANAN KEJAHATAN TEKNOLOGI FINANSIAL (FINTECH) DALM UPAYA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL DI SEKTOR EKONOMI DI ERA DIGITAL 4.0
Arie Ardian Rishadi, Mulyadi, Payaman Simanjuntak Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Kajian Global dan Strategik Universitas Indonesia
aardianr@gmail.com , mulyadi.polui@yahoo.com , simanjuntakpayaman@yahoo.com

## ABSTRAK
Penggunaan  teknologi  canggih  di  segala  bidang  memberikan  dampak  yang  sangat  berarti  bagi pertumbuhan  sebuah  negara  seperti  Indonesia,  khususnya  di  sektor  ekonomi,  tentunya  selain berdampak  positif  juga  berdampak  negatif.  Dampak  positif  penggunaan  teknologi  adalah efektifitas  dan  efisiensi  dalam  penyelesaian  tugas  dan  pekerjaan  manusia.  Dampak  negatif  dari penggunaan  teknologi  adalah  munculnya  tindak  kejahatan  baru  yang  menggunakan  teknologi canggih,  salah  satunya  adalah  teknologi  finansial,  yang  dikenal  dengan  istilah  Fintech.  Pada dasarnya  Fintech  berfungsi  sebagai  penopang  ekonomi  masyarakat,  akan  tetapi  karena  adanya kepentingan golongan tertentu, Fintech ini dimanfaatkan sebagai alat tindak kejahatan. Tulisan ini membahas model penanganan tindak kejahatan Fintech di era digital 4.0. Metode yang digunakan adalah  metode  kualitatif  deskriptif.  Temuan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  dalam  menangani tindak kejahatan yang menggunakan teknologi canggih harus ditangani juga dengan menggunakan teknologi canggih.
Kata kunci: model penanganan, kejahatan fintech, pembangunan nasional, sektor ekonomi, era digital 4.0.

## ABSTRACT
The  sophisticated  use  of  technology  in  every  sectors  yield  meaningful  effects  to  the  growth  of  a country like Indonesia, particularly in the economic sector, both in a positive and negative way. In positivity, the use of technology gives effectiveness and efficiency upon the completion of the job and assignment of human beings. On the other hand, in negativity, the use of technology affects so much  to  the appearance of  new  criminal  acts,  one  of  them,  is  Fintech.  Basically,  the  function  of Fintech is to support the economy of the society members, yet, due to the vested interest of several group  of  people,  Fintech  is  taken  for  granted  as  a  tool  to  commit  a  crime.  This  study  discusses handling  model  of  Fintech  crime  in  the  digital  era  4.0.  The  research  method  employed  is qualitative descriptive. The research finding is that in handling technology-used crimes also have to adopt technoloy as the solution.
Keywords: handling model, fintech crime, national development, economic sector, digital era 4.0.
POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022

## A.        PENDAHULUAN
Penggunaan teknologi canggih di segala bidang memberikan dampak yang sangat  berarti  bagi  pertumbuhan  sebuah  negara  seperti  Indonesia,  khususnya  di sektor ekonomi, selain berdampak positif juga berdampak negatif. Dampak positif penggunaan  teknologi  adalah  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  penyelesaian  tugas dan  pekerjaan  manusia.  Dampak  negatif  dari  penggunaan  teknologi  adalah munculnya  tindak  kejahatan  baru  yang  menggunakan  teknologi  canggih,  salah satunya adalah teknologi finansial atau yang dikenal dengan istilah Fintech .
Pada  dasarnya Fintech berfungsi  sebagai  penopang  ekonomi  masyarakat.
Fintech menawarkan berbagai  bentuk transaksi  keuangan berbasis online  kepada masyarakat  berupa  perdagangan  ( trading )  valuta  asing,  tkomoditi,  jual  beli  surat berharga, investasi  modal pembangunan properti, kredit online, uang digital,  dan bahkan  pinjaman  tunai  online.  Tetapi  karena  adanya  kepentingan  golongan tertentu, Fintech ini dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan. Dalam  sektor  ekonomi, Fintech dapat  mendorong  masyarakat  dalam berbagai  bentuk  kegiatan  seperti  UMKM,  koperasi,  dan  usaha  mikro  menengah lainnya  yang  bermanfaat  bagi  percepatan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat. Selaras  dengan  program  prioritas  pemerintah  dalam  Pembangunan  Nasional seperti  yang  dicanangkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  yakni  meningkatkan kualitas  sumberdaya  manusia,  keberlanjutan  infrastruktur,  transformasi  ekonomi, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.
Secara substansi, prioritas kebijakan pemerintah tersebut mencakup empat dimensi  pokok,  yaitu:  (1)  Pertumbuhan;  (2)  Penanggulangan  Kemiskinan;  (3) Perubahan  Ekonomi;  dan  (4)  Keberlanjutan  Pembangunan  dari  Masyarakat Agraris menjadi Masyarakat Industri. Transformasi ekonomi merupakan indikator penting dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri.
Data  yang  diterima  dari  Kementrian  Koperasi  dan  UKM  tahun  2021 1 menunjukkan  bahwa  UMKM  berkontribusi  besar  pada  stabilitas  perekonomian
1 Diakses  dari  https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM .pdf. tanggal 09 mei 2022
Arie Ardian Rishadi: Model Penanganan Kejahatan...
Indonesia  dalam  hal  penciptaan  lapangan  pekerjaan,  penyerapan  tenaga  kerja, pembentukan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB),  perolehan  nilai  ekspor  nonmigas dan  penciptaan  modal  tetap  atau  investasi.  Dari  tahun  2015  hingga  2019,  sektor UMKM  berkontribusi  sebesar  99.99%  khususnya  dalam  penciptaan  lapangan pekerjaan,  96.94%  dalam  penyerapan  tenaga  kerja,  60,57%  dalam  pembentukan PDB, 14,86% untuk  ekspor nonmigas dan 59,94% untuk  penciptaan modal tetap atau investasi.
Sementara dalam perkembangannya di era digital 4.0, salah satu hal yang memiliki  peran  penting  dalam  mendukung  UMKM  adalah  kemajuan  teknologi finansial  atau financial  technology ( Fintech )  yang  membantu  lembaga  keuangan untuk  melakukan  penilaian  atau  pemeringkatan  kredit  serta  proses  mengenal konsumen  secara  elektronik  sehingga  memungkinkan  UMKM  memperoleh pinjaman  atau  layanan  keuangan  lainnya  melalui  aktivitas  teknologi  finansial ( Fintech )    tersebut  secara  lebih  praktis,  cepat,  dan  efisien.  Selain  itu  juga bermanfaat bagi masyarakat yang belum terakses  oleh bank konvensional  karena prosedur  yang  dianggap  rumit  dan  ketat.  Dalam  praktiknya  tentunya  tidak semudah  yang  dibayangkan  karena  seiring  dengan  dampak  positif  yang diakibatkan pesatnya teknologi, juga teknologi ini dijadikan sebagai alat kejahatan oleh  sekelompok  orang  tertentu.  Sehingga  dengan  aktivitas  teknologi  tersebut perlu  adanya  pengawasan  dan  pengamanan  yang  mampu  mendorong  kemajuan sektor ekonomi guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara makro.
Secara  etimologi, Fintech menunjuk  pada  penggunaan  teknologi  untuk memberikan  solusi  keuangan 2 .  Secara  spesifik, Fintech didefinisikan  sebagai aplikasi  teknologi  digital  untuk  masalah-masalah  intermediasi  keuangan 3 .  Dalam pengertian  yang  luas Fintech didefinisikan  sebagai  industri  yang  terdiri  dari perusahaan-perusahaan  yang  menggunakan  teknologi  agar  sistem  keuangan  dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien 4 . Fintech juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model
2 Nizar  Muhammad  Afdi,  “Teknologi  Keuangan:  Konsep  dan  Implementasinya  di  Indonesia,” Research Gate. MPRA Paper No. 98486 (2017), posted 04 Feb 2020 14:33 UTC
3 Ibid
4 Aaron & et al, National Digital Research Center (NDRC), 2017.
bisnis,  aplikasi,  proses,  atau  produk-produk  dengan  efek  material  yang  terkait dengan penyediaan layanan keuangan 5 . Kegiatan-kegiatan Fintech dalam layanan keuangan  dapat  digolongkan  sebagai  berikut:  (1)  Pembayaran;  (2)  Transfer;  (3) Kliring; dan (4) Penyelesaian ( Payment, Cliring, and settlement ).
Pada  periode  2011  hingga  2015,  terjadi  penambahan  sebanyak  9 perusahaan  yang  melakukan  aktivitas Fintech ,  dari  16  perusahaan  menjadi  25 perusahaan.  Perusahaan Fintech dalam  kurun  waktu  tersebut  hanya  tumbuh sekitar 177.78% lebih rendah dibandingkan periode sebelumya yaitu tahun 2006- 2007 yang mencapai sekitar 300%. Periode 2015-2019 jumlah perusahaan Fintech bertambah  sebanyak  15  perusahaan  hingga  menjadi  40  perusahaan  atau  tumbuh sekitar  60%.  Perkembangan  yang  spektakuler  terjadi  tahun  2019-2020,  dimana jumlah  perusahaan Fintech bertambah  sebanyak  125  perusahaan  hingga  menjadi 235 perusahaan.
Beberapa  perusahaan Fintech yang  ada  di  Indonesia  saat  ini  adalah CekAja, Uang Teman, Pinjam, Cek Premi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, dan Kartuku.  Layanan  keuangan  digital  atau Fintech dilaksanakan  berlandaskan payung  hukum.  Ini  berarti  bahwa  telah  terjadi  peningkatan  jumlah  perusahaan Fintech sekitar 312,5%. Selain itu, Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara di  kawasan  Asia  Pasifik  dengan  laju  pertumbuhan  pasar  tertinggi  dalam  layanan Fintech 6 .
5 Op.Cit ., Nizar Muhammad Afdi.
6 Machfia  Win  Hidayati  dan  Siti  Rumsiyah,  “Efektivitas  Fintech  Office  Bank  Indonesia  dalam Manajemen  Risiko  dan  Perlindungan  Konsumen  untuk  Kelancaran  Sistem  Pembayaran,” Jurnal Ekonomi , STAI Mau'izhah Tanjung Jabung Barat, Jambi, Indonesia, 2018.
Arie Ardian Rishadi: Model Penanganan Kejahatan...
Data Perkembangan Fintech di Indonesia
Sumber: Laporan Tahunan OJK Tahun 2020
Dari data diatas menunjukkan bahwa bisnis Fintech peer to peer Lending mencatatkan  perkembangan  paling  pesat  diantara Fintech lainnya.  Data  diatas juga  menegaskan  bahwa  pelaku Fintech di  Indonesia  masih  dominan  dalam berbisnis payment sebesar 43%, kemudian pinjaman 17%, dan sisanya berbentuk agregator , crowd , funding dan  lain-lain.  Besarnya  potensi  yang  dimiliki Fintech tentunya perlu diberikan ruang untuk bertumbuh.
Data Jumlah Akun Peminjam dan Penyedia Dana P2P Lending 2020
Sumber : Laporan tahunan OJK tahun 2020

## Data Jumlah Nilai Pinjaman Dana P2P Lending 2020
Tahun 2020 menjadi titik balik kegiatan peer to peer landing dengan total nilai  pembiayaan  mencapai  US$  35,35  juta  atau setara  dengan  Rp  470,  6  miliar. Meskipun dalam kurun waktu 2013-2015 pertumbuhan pasar jasa layanan Fintech tumbuh pesat sekitar 24,2 % rerata pertahun, tahun 2020 menjadi titik balik bagi kegiatan  pembiayaan  alternatif  dengan  total  nilai  pembiayaan  mencapai  US$ 35.35 juta atau setara dengan Rp  470, 6 miliar. Artinya terjadi peningkatan yang sangat substansial dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai  US$ 2,26 juta atau  setara  dengan  Rp  30,  3  miliar  atau  tumbuh  dengan  laju  lebih  dari  1.464%. Dari  235  pelaku  industri Fintech tersebut,  Asosiasi  Fintech  Indonesia  (Aftech) melaporkan  sektor  pembayaran  memiliki  kontribusi  sebesar  39%  dalam  industri Fintech ,  kemudian  disusul  sektor market  provisioning sebesar  11%,  sektor manajemen  investasi  sebesar  11%,  sektor insurtech sebesar  4%  dan  3  %  dari sektor equity capital raising .
Dengan  perkembangan  perusahaan Fintech yang  begitu  pesat,  khususnya terkait  penyelenggaraan  layanan Fintech P2PL  tidak  dapat  dipungkiri  turut membawa  manfaat  dan  kemudahan  bagi  masyarakat  menengah  ke  bawah  dalam memperoleh pinjaman dana secara mudah, cepat, dan efesien, tidak seperti dalam pengajuan pinjaman di lembaga perbankan yang memerlukan jaminan.
Di  samping  itu,  melalui  kehadiran  platform  layanan Fintech P2PL diharapkan  mampu  mendongkrak  laju  perekonomian  negara  Indonesia  ke  arah yang  lebih  baik.  Namun,  disisi  lain  terdapat  berbagai  problematika  hukum  yang
Arie Ardian Rishadi: Model Penanganan Kejahatan...
serius terkait penyelenggaraan layanan Fintech P2PL ini sebagaimana yang telah dikemukakan  oleh  penulis  di  atas.  Banyaknya  aduan  dan  laporan  masyarakat sebagai debitur layanan Fintech P2PL terkait perlakuan tidak menyenangkan yang cenderung berunsur intimidatif, ancaman, pelecehan, penyalahgunaan data pribadi debitur, maupun jenis tindak pidana lainnya.
Periode  2018-2019,  Satgas  Waspada  Investasi  (SWI)  telah  memblokir situs  maupun  aplikasi  dari  1.477 Fintech ilegal.  Sebagaimana  yang  disampaikan oleh Ketua Dewan Komisaris OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang mengemukakan adanya  risiko  dalam  sistem  teknologi  finansial  ( Fintech ),  diantaranya  resiko diserang peretas, risiko gagal bayar bagi fintech yang bisnisnya menjadi perantara pembiayaan atau kredit, risiko merebaknya penipuan, dan rentan penyalahgunaan data klien/nasabah.
Sementara  itu  potensi  ancaman  pada  sistem  teknologi  finansial  ( fintech ) yang dapat dilihat pada data berikut ini:
Data Potensi Ancaman Akibat Fintech
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Berdasarkan  data  diatas  dapat  diketahui  bahwa  potensi  ancaman  pada sistem Fintech berkaitan  dengan cybercrime,  money  laundring, pendanaan terorisme,  korupsi,  dan  kejahatan  ekonomi  lainnya  yang  tentunya  dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini bagaimana fungsi-fungsi manajemen dalam penanganan kejahatan Fintech dalam  upaya  mendukung  pembangunan  nasional  di  era  digital 4.0 dan faktor-faktor apa saja yang menghambat keberhasilan model penanganan
POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
kejahatan Fintech dalam  upaya  mendukung  pembangunan  nasional  di  sektor ekonomi di era digital 4.0.

## B.        METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  sesuai  dengan  obyek  penelitiannya  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  ini  mengamati  sikap  dan  perilaku manusia  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  diteliti. 7 Hasil  akhir  penelitian kualitatif  ini  adalah  data-data  deskriptif  berupa  kata  atau  pernyataan  tertulis  dan lisan dari semua orang yang diteliti dalam penelitian ini 8
Lebih  lanjut  dari  itu,  penelitian  kualitatif  berbeda  dengan  penelitian  yang kuantitatif  karena  sifatnya  adalah  eksploratif  dengan  proses  tersendiri.  Misalnya, data dalam penelitian kualitatif adalah sumber teori. Dengan kata lain, teori yang digunakan  adalah  teori  yang  berbasiskan  pada  data.  Maksudnya,  data  yang diperoleh dari lapangan digunakan untuk memverifikasi konsep teoritis. Semua ini akan terus dilengkapi dan disempurnakan sepanjang proses penelitian. 9

## C.        HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Keberadaan Fintech sebagai  platform  investasi  masyarakat  dan  sarana untuk  mendapatkan  keuntungan  haruslah  diawasi  dan  dikawal  dengan  ketat, karena  apabila  terjadi  suatu  hal  yang  dapat  merugikan  masyarakat  seperti misalnya investasi bodong, maka itu akan menjadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikannya  sebagaimana  amanat  dari  cita-cita  kemerdekaan  Republik Indonesia  yang  dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
Secara substansi penggunaan Fintech adalah untuk memudahkan transaksi dan  investasi  keuangan.  Namun  demikian  pemanfaatan Fintech dapat  juga berdampak  negatif,  seperti  halnya  disalahgunakan  untuk  melakukan  tindak kejahatan.  Setidaknya  terdapat  6  modus  kejahatan  yang  terjadi  pada  aktivitas
7 Santoso, Statistika Hospitalita (Yogyakarta: Depublish), 2016.
8 Bogdan dan Taylor, Metode Penelitian Kualitatif (1975), 25.
9 Farouk  Muhammad  dkk., Metodologi  Penelitian  Sosial  Bunga  Rampai (Jakarta:  Penerbit  PTIK Press), 2003, 15.
Arie Ardian Rishadi: Model Penanganan Kejahatan...
Fintech diantaranya:  (1)  Penyadapan  Data;  (2)  Penyimpangan  Data  Pribadi;  (3) Pengiriman  Gambar  Porno  yang  mengarah  ke  Pencemaran  Nama  Baik;  (4) Pengancaman; (5) Penipuan dan Manipulasi Data; dan  (6) Illegal Access .
Data Jumlah Pengaduan Konsumen Terkait Pelanggaran Fintech 2020
Sumber: Ditipideksus Bareskrim Polri Tahun 2020
Berdasarkan  data  diatas,  jumlah  pengaduan  pelanggaran  terhadap  adanya kejahatan  dalam  aktivitas Fintech yang  diterima  oleh  Ditipideksus  Bareskrim Polri  pada  periode  tahun  2018  adalah  sebanyak  2421  laporan,  pada  tahun  2019 sebanyak  2848,  dan  pada  tahun  2020  adalah  sebanyak  4087  laporan.  Sedangkan penangangan  terhadap  kejahatan  atau  tindak  pidana  yang  dilakukan penyelenggara Fintech dapat dilihat pada tabel berikut:
Data Penanganan Kejahatan Fintech di Indonesia 2018-2020 No Tahun Jumlah Laporan Jumlah Kasus yang ditangani 1 2018 2421 1.781 2 2019 2848 1.617 3 2020 4087 2.301 Sumber: Bareskrim Polri 2020
Dari data diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penanganan kejahatan pada aktifitas Fintech yang ditangani Bareskrim Polri dan jajaran senantiasa mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun  khususnya  di  tahun  2020  pasca  terjadinya pandemi Covid-19. Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa sekalipun kinerja Polri dalam menanggulangi penipuan pada aktivitas Fintech sudah cukup baik  namun  secara  umum  masih  perlu  dioptimalkan.  Jika  dikaitkan  dengan  teori manajemen  George  R.Terry, 10 yang  menjelaskan  bahwa  dalam  melaksanakan program atau kebijakan dalam konteks ini model penanganan kasus Fintech , maka haruslah  dimulai  dari  perencanaan  ( planning )  diikuti  pengorganisasian ( organizing ),  pelaksanaan  ( actuating ),  dan  adanya  pengawasan  ( controlling ).
Maka dalam konteks penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Perencanaan ( Planning )
Dalam konteks pelaksanaan model penanganan kasus tindak kejahatan Fintech di  lingkungan  Polri,  maka  yang  dilakukan  adalah  menyusun road map penanganan  kejahatan pada sistem teknologi finansial yang mencakup  penyiapan  sumberdaya  manusia  serta  sistem  dan  metode yang  harus  dilakukan  dengan  melihat  target  waktu  sesuai  dengan tantangan  yang  ada  sehingga  penegak  hukum  tidak  gagap  dan tertinggal  dalam menangani  kejahatan pada sistem teknologi ini. Hal ini ditegaskan berdasarkan hasil wawancara dengan berikut:
“Perencanaan  kami  dalam  menjalankan  penanganan  kasus  tindak kejahatan  Fintech  diawali  dengan  penentuan  target  dan  tujuan,  serta menyediakan  alternatif  langkah-langkah  kegiatan  yang  akan dilaksanakan serta elemen-elemen organisasi yang harus dipersiapkan baik  itu  pada  aspek  sumberdaya  manusia,  dukungan  anggaran  serta fasilitan  maupun  sistem  dan  prosedur  yang  akan  dilakukan.  Hal tersebut  tidak  lepas  dengan  adanya  pemetaan  permasalahan  dan menyiapkan  solusinya,  sehingga  Langkah-langkah  yang  dilakukan dapat  mengatasi  persoalan  yang  ada  sesuai  dengan  tantangan khususnya  penyiapan  dalam  menghadapi  pesatnya  perkembangan teknologi (Fintech)” . 11
10 George Terry, The Based Principle Of Management (Jakarta: Galamedia), 2006, hlm. 33
11 Wawancara dengan Kepala Unit pada Subdit INKB, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Reserse Kriminal Khusus Bareskrim Polri tanggal 19 Juni 2021

## Arie Ardian Rishadi: Model Penanganan Kejahatan...
Terbatasnya  jumlah  dan  kesiapan  personil  dalam  hal  pemahaman peraturan  perundangan  yang  terkait  bidang  teknologi  finansial  secara komprehensif  serta  terbatasnya  kemampuan  dalam  hal  pembuktian digital  forensik  juga  menjadi  kendala  dalam  kecepatan  penanganan kasus-kasus  dalam  bidang  teknologi  finansial.  Selain  itu  dengan banyaknya kasus yang dilaporkan baik di tingkat Polsek, Polres, Polda dan  Mabes  Polri  belum  dilakukan  sistem  pencatatan  pelaporan, pendataan  yang  tertib,  dan  terintegrasi  sehingga  pemetaan  ( mapping ) permasalahan tidak dapat dilakukan secara akurat.
Dalam  konteks  penelitian  ini  perencanaan  yang  dimaksud  adalah masih  belum  tersusunnya  Road  Map  penanganan  kejahatan  teknologi finansial.  Khususnya  masih terbatasnya agenda peningkatan kemampuan  yang  dilaksanakan  di  lingkungan  Bareskrim  Polri  guna memantapkan  kemampuan  personil  dalam  penanganan  kejahatan teknologi finansial ( Fintech ), seperti pemahaman peraturan perudangan  secara  komprehensif, audit  forensic , digital  forensic dan lain-lain.
Harus  diakui  bahwa  perencanaan  akan  pelatihan  yang  diberikan kepada penyidik masih kurang memenuhi tantangan tugas,  khususnya yang  terkait  dengan  pelaksanaan  audit  forensic  dan  digital  forensic guna  memantapkan  penanggulangan  kejahatan  pada  aktifitas teknologi finansial ( Fintech ). 12

## 2. Pengorganisasian ( organizing )
Dalam  hal  pengorganisasian,  pembentukan  atau  penunjukkan  tim penyidik  dalam  penanggulangan  kejahatan  pada  aktifitas Fintech kurang  dilaksanakan  kegiatan  assessment  guna  mengukur  kompetensi ataupun  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  penyidik.  Hal  ini  diakibatkan oleh  terbatasnya  jumlah  personil  yang  mempunyai  kapasitas  dan kompetensi  penyidikan  dalam  bidang  teknologi  finansial.  Sehingga perlu  dilakukan  terobosan  dalam  upaya  mengatasi  permasalahan  ini
12 Wawancara dengan Kepala Unit pada Subdit INKB, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Reserse Kriminal Khusus Bareskrim Polri tanggal 19 Juni 2021
baik  dari  aspek  kuantitas  maupun  kualitas  dihadapkan  dengan banyaknya kasus yang terjadi.
“Fungsi  pengorganisasian  dilakukan  dengan  cara  membentuk  tim atau penunjukkan tim penyidik yang selaras dengan kemampuan yang dimiliki  oleh  penyidik,  dan  bukan  asal  pilih  untuk  menjadi  anggota tim .” 13

## 3. Pelaksanaan ( actuating )
Pelaksanaan HTCK antara pengemban fungsi yang berkompeten yaitu Ditipideksus  Baresksrim  Polri  dengan  Satker  dan  Satwil  harus  bisa lebih optimal, baik untuk memberikan dukungan teknis, bantuan teknis maupun  pelayanan  teknis.  Hal  tersebut  menjadi  penting  karena banyaknya keterbatasan disatuan bawah dalam menangani permasalahan  ini.  Selain  itu,  tukar  menukar  informasi  hasil penyelidikan  dan  penyidikan  yang  menyangkut  kejahatan  pada aktivitas Fintech oleh fungsi Reserse dan fungsi-fungsi lainnya, masih jarang  dilakukan  sehingga  informasi  yang  diperoleh  hanya  menjadi konsumsi bagi fungsinya masing-masing.
“ Dalam  melaksanakan  HTCK  perlu  adanya  koordinasi  baik dengan  Satker      dan    Satwil  sehingga  akan  ada  kesamaan  persepsi dan  kesamaan  langkah  yang  menjadi  pedoman  bagi  satuan  bawah sehingga tidak terkesan jalan masing-masing .” 14

## 4. Pengawasan ( controlling )
Dalam  konteks  penelitian  ini  pengawasan  atau controling dapat dilihat    dari  masih  terbatasnya  pengawasan  secara  khusus  terhadap proses  penanggulangan  kejahatan  pada  sistem Fintech. Hal  tersebut tentunya  terjadi  karena  para  pengemban  fungsi  pengawasan dihadapkan  dengan  kompleksitas  dan  banyaknya  penanganan  kasus yang ada. Sehingga apabila dilihat dari data penanganan kasus tersbut masih banyak kasus yang belum terselesaikan secara tuntas.
13 Wawancara dengan Kepala Unit pada Subdit INKB, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Reserse Kriminal Khusus Bareskrim Polri tanggal 21 Agustus 2021
14 Wawancara dengan Kepala Unit pada Subdit INKB, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Reserse Kriminal Khusus Bareskrim Polri tanggal 21 Agustus 2021
Arie Ardian Rishadi: Model Penanganan Kejahatan...
Faktor  penghambat  keberhasilan  model  penanganan  kasus Fintech salah satunya  dipengaruhi  oleh  sumberdaya  manusia  sebagai vocal  point dalam penanganan  kasus Fintech tersebut.  Hambatan  pada  aspek  sumberdaya  manusia tersebut  terlihat  dari  kuantitas  dan  kualitas  sumberdaya  manusia  yang  tidak sebanding dengan eskalasi perkembangan kasus yang terjadi. Dalam hal kuantitas, pengembangan  kekuatan  personel  masih  terfokus  pada  pembangunan  kekuatan fisik  guna  memenuhi  ratio  polisi  yang  ideal,  sementara  pengembangan kompetensi  personel  masih  sering  terkendala  oleh  terbatasnya  pelaksanaan pendidikan  spesialisasi  (dikbangspes)  serta  terbatasnya  quota  personel  untuk mengikuti  pelatihan  tersebut,  khususnya  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan kapabilitas personel dalam penanganan kasus Fintech.
“Salah satu kekuatan yang harus diperbaiki Polri adalah jumlah personel yang  besar.  Namun  bila  dibandingkan  dengan  ratio  jumlah  penduduk, jumlah anggota Polri masih harus  ditambah sehingga mencapai ratio ideal dengan jumlah  penduduk. Selain  itu  dalam  pengembangan    kompetensi  personel  perlu  dilakukan analisa  terhadap  perkembangan    lingkungan  strategis  sehingga kompetensi  personel  mampu  mengimbangi  kebutuhan  dan  tantangan tugas.” 15
Selain  terkendala  jumlah  personel,  Polri  juga  memiliki  hambatan  dalam hal  kualitas  yang  harus  diperbaiki  yang  mencakup  pengetahuan  ( knowledge) , keterampilan ( skill ) dan perilaku ( behavior ). Dalam hal pengetahuan, masih perlu dilakukan  peningkatan  pemahaman  personel  terhadap  instrumen  hukum  yang berkaitan  dengan  penanggulangan  kejahatan  pada  sistem Fintech secara komprehemsif  sehingga  penanganan  kasus Fintech tersebut  dapat  dilaksanakan secara prosedural sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain  tentang  pemahaman  perangkat  hukum,  sebagian  personel  terhadap anatomi  dan  karakter  kejahatan  pada  sistem Fintech baik  terhadap  jenis,  bentuk, jaringan  dan  modus  operandi  masih  perlu  ditingkatkan.  Dalam  hal  keterampilan, yang menghambat keberhasilan penanganan kasus Fintech adalah masih perlunya
15 Wawancara dengan Kepala Unit pada Subdit INKB, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Reserse Kriminal Khusus Bareskrim Polri tanggal 3 September 2021
POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
pengembangan  kemampuan  personel  dalam  melakukan audit  forensic, serta kemampuan analisis  terhadap  adanya  laporan  informasi  langsung  yang  didapat dari  masyarakat  tentang  adanya  kejahatan Fintech .  Ketrampilan audit  forensic sangat dibutuhkan personel Polri dalam menangani kasus fintech dan kasus-kasus maya  lainnya.  Perlu  ditingkatkan  ketrampilan  ini,  khususnya  yang  berhubungan dengan audit forensic .
Hambatan  lainnya  adalah  masih  terbatasnya  kemampuan  penyidik  dalam melakukan  klasifikasi  dan  identifikasi  terhadap  laporan  masyarakat  terhadap adanya  kejahatan  di  bidang Fintech .  Kemampuan  anggota  dalam  memilah  dan mengidentifikasi laporan masyarakat terhadap terjadinya tindak kejahatan Fintech saat  ini  masih  perlu  adanya  pengembangan.  Hal  tersebut  mengingat  ketrampilan ini  dibutuhkan  sangat  menentukan  keberhasilan  dalam  penanangan  banyaknya kasus Fintech .  Keterbatasan  kemampuan  penyidik  dalam  hal profiling , mapping dan digital  tracing juga  dinilai  masih  sering  menjadi  kendala  dalam  proses penanganan  kejahatan Fintech terutama  untuk  mengungkap  modus  operandi,
jaringan, dan sindikat pelaku kejahatan di bidang tersebut.
“Kemampuan  pemetaan,  profiling  dan  pelacakan  digital  memang dibutuhkan  oleh  seorang  personel  yang  menangani  kasus  di  bidang fintech. Pemetaan berfungsi untuk Mengidentifikasi pelaku dan jaringannya.” 16
Kemampuan  penyidik  dalam  melakukan e-surveillance terhadap munculnya  perusahaan start-up atau Fintech yang  berpotensi  menimbulkan kejahatan/  pelanggaran  diakui    masih  perlu  dilakukan  peningkatan,  hal  tersebut diperlukan  guna  mendukung  efektiftifitas  tugas  personel    dalam  melakukan investigasi.  Dalam  melakukan  investigasi  dibutuhkan  kemampuan e-surveillance untuk memantau perusahaan-perusahaan Fintech yang baru start-up.
Lebih  lanjut  kemampuan  personel  dalam  mengenali  akun-akun  atau platform  IT  yang  terindikasi  berkaitan  dengan  kejahatan  bidang Fintech juga sangat  diperlukan  dalam  mendukung  keberhasilan  penanganan  kasus,  namun
16 Wawancara dengan Kepala Unit pada Subdit INKB, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Reserse Kriminal Khusus Bareskrim Polri tanggal 12 Septermber 2021
Arie Ardian Rishadi: Model Penanganan Kejahatan...
secara  faktual  masih  adanya  sebagian  personel  khusunya  pada  level  Polres  dan Polda  yang  kurang  terampil  dalam  mengenali  dan  mengindentifikasi  akun-akun tersebut.  Akun-akun  media  sosial  ataupun  platform  IT  lainnya  yang  terindikasi berkaitan  dengan  kejahatan Fintech memang  dibutuhkan  juga  dalam  menangani kasus tersebut.
Faktor  ketrampilan  terakhir  yang  menjadi  penghambat  adalah  masih terbatasnya  kemampuan  penyidik  dalam  melakukan  langkah  strategis  guna menghadapi  berbagai  tahapan  birokrasi  terkait  pembukaan  rekening  pelaku  guna mengetahui  saluran  uang  tersangka.  Hal  tersebut    terjadi  karena  panjangnya birokrasi dan adanya prinsip kerahasiaan bank. Kondisi ini  menyulitkan penyidik Polri  dalam  melakukan  identifikasi  dan  verifikasi  nasabah/  pengguna  jasa keuangan, identifikasi transaksi keuangan mencurigakan maupun dalam pelaporan transaksi keuangan yang diduga terlibat dalam kejahatan bidang Fintech .
Dalam hal perilaku, masih adanya personel yang kurang memiliki motivasi untuk  mengembangkan  diri  dalam  hal  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang dihadapkan  pada  perkembangan  era  revolusi  industri.  Untuk  berperilaku produktif,  personel  Polri  harus  dapat  melakukan  hal-hal  positif  untuk mengembangkan  diri.  Perilaku  lain  adalah  kurangnya  sikap  proaktif  personel dalam  penanganan  kejahatan  di  bidang Fintech dan  kurang  memiliki  inisiatif dalam  mengambil  terobosan  kreatif  guna  percepatan  penyelesaian  tindak  pidana ini.

## D. PENUTUP
Hasil penelitian dan analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Keberadaan Fintech membantu  anggota  masyarakat  dalam  sektor  ekonomi khususnya dalam hal keuangan seperti pembayaran, transfer dana dan settlement .
2.  Semakin  berkembangnya  perusahaan-perusahaan  baru  dalam  bidang Fintech seiring dengan kebutuhan anggota masyarakat.
3.  Seiring  dengan  pertumbuhan  munculnya  perusahan Fintech baru,  masyarakat semakin  merasakan  manfaatnya  khususnya  dalam  sektor  ekonomi  namun  disisi
POSITUM, Vol. 7, No. 1, Juli 2022
lain juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang memanfaatkan kelemahan dalam bidang teknologi finansial untuk mencari keuntungan sendiri.
Dilihat  dari  aspek  manajemen,  maka  dalam  penanganan  kasus Fintech yang  dilaksanakan  pihak  kepolisian  masih  menghadapi  beberapa  permasalahan diantarannya pada aspek perencanaan belum adanya road map dalam penanganan kejahatan  teknologi  finansial,  pada  tahap  pengorganisasian  terlihat  belum terlaksananya assesment dalam penunjukan tim penyidik, pada aspek pelaksanaan ditandai  dengan  belum  berjalannya  pemberian  dukungan  teknis,  bantuan  teknis maupun  pelayanan  teknis  dalam  penanganan  kasus Fintech ,  dan  pada  aspek pengendalian ditandai  dengan kurang terlaksananya pengawasan khususnya pada sejauhmana kasus-kasus dapat terselesaikan.
Dalam  hal  faktor  penghambat,  ditandai  dengan  masih  adanya  beberapa faktor  seperti  halnya  pada  faktor  sumberdaya  manusia  dalam  proses  penanganan dan  penyelesaian  kejahatan Fintech khusunya  apabila  dilihat  baik  dari  kuantitas maupun  kualitas,  dimana  pada  aspek  pengetahuan  masih  diperlukan  adanya peningkatan  pemahaman  personel  mengenai  instrumen  hukum  yang  berkaitan dengan    penanganan  kasus Fintech secara  komprehensif,    aspek  kemampuan khususnya  dalam  melaksanakan  audit  forensik,  digital  forensik,  indetifikasi  dan analisis  terhadap  kasus Fintech masih  perlu  dilakukan  pengembangan    melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan.
Adapun  dari  aspek  perilaku,  perlu  dilakukan  peningkatan  motivasi personel untuk mengembangkan kemampuan diri, serta dapat bersikap responsive dan  proaktif  dalam  menerima  dan  menindaklanjuti  adanya  laporan  masyarakat mengenai terjadinya kasus Fintech.
Dari  kesimpulan  yang  diuraikan  diatas,  maka  penulis  memberikan  saran sebagai berikut, yaitu:
1. Perlunya Polri  membentuk satuan tugas khusus dalam penanganan tindak kejahatan Fintech karena  semakin  berkembangnya  permasalahan  pada penyelengaraan Fintech .
Arie Ardian Rishadi: Model Penanganan Kejahatan...
2. Perlu  dilakukan  pengembangan  kapasitas  personel  serta  dilakukan rekrutmen  khusus  seperti  ahli  digital  dan  audit  forensik  yang  ditugaskan sebagai tim penanganan kasus Fintech .
3. Perlunya  peningkatan  kerjasama  lintas  sektoral  dengan  pemangku kepentingan lain untuk optimalisasi penanganan kasus-kasus Fintech yang dapat mengganggu kondusifitas kegiatan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Aaron, et al. Fintech: Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities  for  Central  Banks. Bank  of  Canada  Staff  Discussion  Paper 2017-10  (July).  Canada:  Bank  of  Canada.  National  Digital  Research Center (NDRC), 2017.
Afdi,  Nizar  Muhammad. Teknologi  Keuangan:  Konsep  dan  Implementasinya  di Indonesia . MPRA Paper No. 98486 ,2017.
Hidayati,  Machfia  Win  dan  Siti  Rumsiyah.  Efektivitas  Fintech  Office  Bank Indonesia  Dalam  Manajemen  Risiko  dan  Perlindungan  Konsumen  Untuk Kelancaran  Sistem  Pembayaran. Jurnal  Ekonomi.  STAI Mau'izhah Tanjung Jabung Barat, Jambi, Indonesia. 2018.
Muhammad,  Farouk  dkk. Metodologi  Penelitian  Sosial  Bunga  Rampai .  Jakarta: Penerbit PTIK Press, 2003.
Santoso. Statistika Hospitalitas . Yogyakarta: Deepublish, 2016.
Bogdan  Taylor. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .    Bandung:  Remadja  Karya, 1975.
Terry,  George  Terry. The  Based  Principle  Of  Management .  Jakarta:  Galamedia, 2006

## 2. Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  Republik Indonesia

## Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang KUHAP
Undang-Undang  Nomor19  Tahun  1916  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Organisasi
Polri pada tingkat Mabes Polri
Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

## 3. Wawancara
Wawancara  dengan  Kepala  Unit  pada  Subdit  INKB,  Direktorat  Tindak  Pidana Ekonomi Reserse  Kriminal Khusus Bareskrim Polri, 2021.

## 4. Sumber Lain
Bank  Indonesia. https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20 Bisnis% 20UMKM.pdf . 9 Mei 2022.