Volume 28, Nomor 2, Juli - September 2015 Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014
ISSN: 0215 - 7829

## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN AGAMA RI

## BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA

## DARI MEJA REDAKSI
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28, Nomor 2, Juli-September 2015 ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas jurnal ilmiah, dari waktu ke waktu kami terus berupaya memperbaiki dan meningkatan kualitas terbitan dan cetakan untuk mendukung kualitas karya ilmiah itu sendiri. Hal ini tiada lain, agar ilmu pengetahuan yang kami produksi dapat lebih bermanfaat, terutama bagi kebijakan pembangunan bidang agama, dan masyarakat pada umumnya.
Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 9 artikel, yang kesemuanya terkait dengan  kehidupan  keagamaan,  pendidikan  agama  dan  keagamaan,  serta  lektur  dan khazanah  keagamaan.  Ketiga  bidang  penelitian  atau  kajian  ini  tetap  menjadi  fokus  Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan  Kemasyarakatan),  terutama  mereka  yang  memberikan  koreksi  dan  saran  perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 28, Nomor 2, Juli-September 2015 ini, yakni: Prof. Dr. M. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Alfida, MLIS yang secara khusus menerjemahkan abstrak- abstrak artikel pada nomor kali ini ke dalam bahasa Inggris.
Akhirnya, kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Juli 2015

## Dewan Redaksi

## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

## Volume 28, Nomor 2, Juli - September 2015
Halaman 173 - 350

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ----------------------------------------------------------------
173 - 182

## SENI BERDOA MENGGUNAKAN AL-ISM Al-A’ẒAM DALAM TEKS AL-JAWĀHIR AL-KHAMSAH MILIK KESULTANAN BANTEN
Muhamad Shoheh  ---------------------------------------------------------------- 183 - 208 KEMAMPUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH: SURVEI DI MADRASAH TSANAWIYAH/MTS SE-KOTA BEKASI Farida Hanun  --------------------------------------------------------------------- 209 - 226

## MEDIA  DAN  AGAMA: FRAMING BERITA  TOLERANSI  BERAGAMA  DI  SURAT KABAR KOMPAS
Christiany Juditha  ---------------------------------------------------------------- 227 - 242

## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER: KASUS DI SEKOLAH DASAR ISLAM
TERPADU NURUL ILMI KOTA JAMBI Nursalamah Siagian  -------------------------------------------------------------- 243 - 258 PROBLEMATIKA  PEMANFAATAN  BUKU  PENDIDIKAN  AGAMA  ISLAM  PADA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MAMUJU Idham  ----------------------------------------------------------------------------- 259 - 276

## PELAYANAN  KURSUS  PRA-NIKAH  DI  KUA  KECAMATAN  CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI
M. Agus Noorbani  ---------------------------------------------------------------- 277 - 294

## PERTUNJUKAN SENI REBANA BIANG DI JAKARTA SEBAGAI SENI BERNUANSA
KEAGAMAAN Mahmudah Nur  ------------------------------------------------------------------ 295 - 310 PERSEPSI  DAN  RESISTENSI  AKTIVIS  MUSLIM  KAMPUS  TERHADAP  PAHAM DAN  GERAKAN  ISLAM  RADIKAL:  KASUS  PERGURUANTINGGI  DI  PROVINSI LAMPUNG Zuzy Aryanti, Imam Mustofa, Dedi Irwansyah, dan Walfajri  -------------------- 311 - 330 PERAN  LEMBAGA  KEAGAMAAN  DALAM  MEMBINA  KERUKUNAN  UMAT BERAGAMA: STUDI KASUS PADA MAJELIS PANDITA BUDDHA MAITREYA KOTA BATAM Novi Dwi Nugroho  --------------------------------------------------------------- 331 - 346 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 347 - 350
Problematika Pemanfaatan Buku PAI pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju ...    (Idham)

## PELAYANAN KURSUS PRA-NIKAH DI KUA KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI

## PRE-MARITAL COURSE SERVICE IN STATE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS IN CICANTAYAN DISTRICT OF SUKABUMI REGENCY

## M. AGUS NOORBANI

## Abstract
The  Government  of  Indonesia  through  the  Ministry  of  Religious  Affairs has issued a regulation regarding pre-marital course. The purpose of the issuance of this regulation is to raise the understanding and the knowledge about    the  life  of  the  household/family  in  creating  a  family  which  is tranquility  (sakinah),  love  (mawaddah)  and  mercy  (rahmah)  as  well  as reducing the number of disputes, divorces and domestic violences. Using observation and interview methods in  data collection, this study aims to examine the process of implementation of pre-marital course referring to the Director General of Islamic Community Guidance (Dirjen Bimas Islam) Regulation No. DJ.II/542 in 2013. The study finds that pre-marital courses in Sukabumi regency has not been run in accordance with the regulations issued by Director General of Islamic Community Guidance (Dirjen Bimas Islam).  Limited  funding  and  lack  of  cross-ministerial  cooperation  have obstructed the implementation of pre-marriage courses programs.
Keywords :  Pre-marital  courses,  Weddings,  Family,  Islamic  community guidance

## Abstrak
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan peraturan mengenai kursus pra-nikah. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan  rumah  tangga/keluarga  dalam  mewujudkan  keluarga  yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Menggunakan metode pengamatan (observasi) langsung dan wawancara dalam pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah proses pelaksanaan kursus pra-nikah  yang  mengacu  pada  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor DJ.II/542  Tahun  2013.  Penelitian  ini  mendapati,  bahwa  kursus  pra- nikah di Kabupaten Sukabumi belum berjalan sesuai dengan peraturan yang  diterbitkan  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/542  Tahun 2013.  Pembiayaan  yang  terbatas  dan  belum  adanya  kerja  sama  lintas kementerian  menjadi  kendala  terlaksananya  program  kursus  pra-nikah ini.
Kata Kunci :  kursus pra-nikah, pernikahan, keluarga, Bimas Islam

## M. Agus Noorbani
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Jl. Rawa Kuning No. 06 Pulo Gebang Caku Jakarta Timur 13950
akubaca@yahoo.com
Naskah Diterima:
Tanggal 20 Agustus 2015. Revisi 25 Agustus-3 September 2015. Disetujui 5 September 2015.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 2, Juli-September 2015, Halaman 277 - 294

## PENDAHULUAN
Kursus  calon  pengantin  atau  yang  dalam Peraturan  Dirjen  Bimbingan  Masyarakat (Bimas)  Islam  Nomor  DJ.II/542  Tahun  2013 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus Pra  Nikah  disebut  sebagai  kursus  pra- nikah, (dalam tulisan ini selanjutnya disebut sebagai  kursus  pra-nikah)  belum  menjadi tradisi  di  masyarakat  Indonesia.  Banyak pasangan  calon  pengantin  (catin)  yang hendak  menikah  kerap  tidak  memedulikan salah satu proses penting dalam persiapan membina  rumah  tangga  atau  membentuk keluarga ini.
Ketidakpedulian pada kursus pra-nikah ini  juga  terjadi  di  berbagai  negara  lainnya. Kajian  Macfarlane  (2012,  16)  terhadap meningkatnya trend perceraian  pada komunitas  Muslim  di  Amerika  misalnya mendapati, bahwa masyarakat belum benar- benar  meminta  agar  layanan  ini  diadakan. Banyak  pasangan  yang  menghabiskan banyak  waktu  mempersiapkan  resepsi perkawinan  dibandingkan  mempersiapkan pernikahan  mereka.  Padahal,  beberapa masjid  mengembangkan  program  kelas- kelas  pra-nikah,  di  mana  pasangan  catin dapat mendiskusikan berbagai permasalahan sebelum  menikah.  Bahkan,  sebagian  besar pasangan  yang  telah  bercerai  berharap mereka  memiliki  lebih  banyak  kesempatan untuk dapat mengikuti konseling pra-nikah.
Stanley, dkk., (2006) dari hasil surveinya mendapati,  bahwa  pendidikan  pra-nikah berkaitan  dengan  tingginya  tingkat kepuasan  dalam  pernikahan,  rendahnya konflik  yang  menghancurkan  kehidupan rumah  tangga,  tingginya  komitmen interpersonal terhadap pasangan, termasuk juga  menurunnya  kesempatan  untuk bercerai hingga mencapai 31%. Hasil kajian
mereka  ini  berlaku  pada  seluruh  warga dari  berbagai  tingkatan  ekonomi  dan  ras. Macfarlane  (2012,  16)  menyatakan,  bahwa konseling  pra-nikah  merupakan  program yang dirancang agar pasangan catin memiliki kesempatan  untuk  membahas  ketentuan- ketentuan  dalam  perjanjian  saat  menikah. Konseling  pra-nikah  dapat  membantu pasangan  catin  mendiskusikan  harapan mereka,  mengidentifikasi  permasalahan- permasalahan yang beragam dan potensial muncul  dalam  pernikahan,  dan  bahkan membuat  keputusan  apakah  mereka  akan benar-benar  menikah  (Killawi,  et.  al.  2014, 12).  Namun,  hanya  sebagian  kecil  saja dari  pasangan  catin  yang  melakukannya. Ada  perasaan  bahwa  mengantisipasi konflik  sebelum  dilakukan  pernikahan  tak dapat  diterima  atau  sebaiknya  dihindari (Macfarlane 2012, 16).
Pemerintah Indonesia melalui
Kementerian  Agama,  telah  mengeluarkan peraturan  mengenai  pelaksanaan  kursus pra-nikah  yang  dapat  diikuti  pasangan catin  yang  beragama  Islam  sebelum melaksanakan  pernikahan.  Sejak  2009 hingga 2015 ini telah diterbitkan 3 peraturan mengenai  pelaksanaan  kursus  pra-nikah yang  dapat  diikuti  oleh  masyarakat,  tidak saja  pasangan  catin,  namun  juga  remaja yang sudah memasuki usia nikah. Peraturan ini  dikeluarkan  oleh  Dirjen  Bimbingan Masyarakat  (Bimas)  Islam  Kementerian Agama  Republik  Indonesia.  Peraturan terakhir yang dikeluarkan adalah Peraturan Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/542  Tahun 2013  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
Tujuan  dikeluarkannya  peraturan  ini adalah  untuk  meningkatkan  pemahaman dan  pengetahuan  tentang  kehidupan
rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga  sakinah,  mawaddah,  wa  rahmah serta  mengurangi  angka  perselisihan, perceraian,  dan  kekerasan  dalam  rumah tangga. Peraturan ini merupakan pedoman yang  dapat  dipergunakan  oleh  lembaga- lembaga yang hendak mengadakan kursus pra-nikah,  namun  tidak  terlihat  bunyi keharusan bagi masyarakat untuk mengikuti kursus  pra-nikah  ini.  Karenanya,  penelitian mengenai  penyelenggaraan  kursus  pra- nikah  di  masyarakat  pasca  pemberlakuan peraturan tersebut penting dilakukan untuk mengetahui  proses  pelaksanaan  program tersebut, minat dan tanggapan masyarakat terhadap  program  tersebut,  serta  kesiapan lembaga-lembaga  penyelenggara  kursus pra-nikah.
Kursus  pra-nikah  sejatinya  telah  ada sejak  lama  di  Indonesia.  Bahkan,  sebelum dikeluarkannya  Peraturan  Dirjen  Bimas Islam  Nomor  DJ.II/542  Tahun  2013,  telah ada  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh instansi  yang  sama  dengan  substansi instruksi  yang  sama.  Hanya  saja,  kajian mengenai  kursus  pra-nikah  di  Indonesia masih sangat terbatas. Beberapa penelitian yang  ada  masih  bersifat  deskripsi  singkat, seperti yang dilakukan oleh Chalida (2010). Kajiannya  tentang  pelaksanaan  suscatin oleh  KUA  Pagedongan  di  Banjarnegara, misalnya,  menjelaskan  pelaksanaan  kursus pra-nikah yang diikuti oleh pasangan calon pengantin  yang  baru  menikah  maupun yang  pernah  menikah  namun  mengalami kegagalan.  Kursus  pra-nikah  ini  dilakukan selama  1  hari  setiap  3  bulan  sekali.  Selain pada waktu tersebut, diadakan pula kursus pra-nikah  bagi  pasangan  yang  hendak menikah di luar jadwal tetap tersebut. Materi yang  diberikan  mencakup  tata  cara  dan
prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan  perundang-undangan  di  bidang perkawinan  dan  keluarga,  kesehatan  dan reproduksi,  manajemen  keluarga,  psikologi perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri.  Narasumber  yang  menyampaikan materi-materi tersebut adalah petugas dari KUA,  Pengadilan  Agama,  BP4,  Puskesmas, dan PKK (Chalida 2010, 81).
Kementerian  Agama  sendiri  melalui Badan  Litbang  dan  Diklat,  meski  telah melakukan  beberapa  kali  kajian  tentang pernikahan  dan  pelayanan  perkawinan, belum  pernah  menelaah  pelayanan  kursus pra-nikah  ini.  Salah  satunya  adalah  kajian Ruhama (2008) yang lebih menitikberatkan pada unit cost pelayanan dan besaran biaya nikah  di  KUA.  Kajian  yang  dilakukan  Balai Litbang  Agama  Jakarta  (Afif  (ed.).  2010) sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang dan  Diklat,  serupa  dengan  kajian  Ruhama di  atas,  namun  lebih  memfokuskan  pada keragaman biaya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).
Kajian  mengenai  keluarga  oleh  Badan Litbang dan Diklat, melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan (Kustini  ed.  2011)  melihat  konsep  keluarga harmoni  dari  berbagai  perspektif  berbagai macam  komunitas  agama.  Salah  satu temuan  pentingnya  adalah  bahwa  belum ada  lembaga,  baik  pemerintah  maupun non  pemerintah,  yang  secara  konsisten dan  komprehensif  melakukan  pembinaan perkawinan.  Peran  yang  dimainkan  KUA dalam  pembinaan  perkawinan  pun  baru memberikan  kursus  calon  pengantin  yang belum  terencana  dengan  baik.  Sementara di komunitas agama lain, hampir seluruhnya memberikan perhatian khusus pada proses persiapan  menghadapi  perkawinan  bagi
Pelayanan Kursus Pra-Nikah di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi ...    (M. Agus Noorbani)
umatnya.  Komunitas  Katolik  dan  Protestan misalnya,  lembaga  agama  (gereja)  telah mengambil  peran  yang  sangat  penting. Gereja melakukan pembinaan dan persiapan perkawinan secara terprogram dalam waktu yang relatif lama, yaitu minimal enam bulan, sebelum pelaksanaan perkawinan.
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui  proses  pelaksanaan  kursus pra-nikah pasca diberlakukannya Peraturan Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/542  Tahun 2013  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Kursus  Pra  Nikah.  Secara  operasional, penelitian ini bertujuan untuk:
1.  Mengetahui  kesesuaian  pelayanan kursus  pra-nikah  di  KUA  Cicantayan dengan  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam Nomor  DJ.II/542  Tahun  2013  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra Nikah.
2.  Mengetahui pelaksana program kursus pra-nikah di KUA Cicantayan.
3.  Mengetahui  faktor-faktor  pendukung dan penghambat
pelaksanaan pelayanan  kursus  pra-nikah  di  KUA
Cicantayan.
Penelitian  mengenai  kursus  pra- nikah  yang  masih  terbatas  ini  bisa  jadi menggambarkan apa yang juga berkembang di masyarakat, terutama kaum Muslim, yaitu masih belum mawasnya banyak pihak akan pentingnya kursus pra-nikah bagi pasangan calon  pengantin  untuk  membekali  mereka dalam  membentuk  keluarga.  Telaah  yang lebih  mendalam  mengenai  pelaksanaan pelayanan kursus pra-nikah bagi masyarakat ini  perlu  dilakukan,  untuk  memberikan masukan  bagi  pihak-pihak  terkait  untuk menggalakkan sistem pencegahan ganggu- an kehidupan dalam berumah tangga.

## Kerangka Konsep

## Pelayanan Publik
P. Kotler (dalam Cahyono 2008) mendefinisi- kan pelayanan publik sebagai aktivitas atau manfaat  yang  ditawarkan  oleh  satu  pihak kepada  pihak  lain  yang  pada  dasarnya tidak  berwujud  dan  tidak  menghasilkan kepemilikan apa pun. Produk yang dihasilkan bisa terikat dalam bentuk fisik pun bisa bukan berupa fisik. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang sifat  dasarnya  tak  teraba  (intangible)  dan tidak  menghasilkan  kepemilikan  apa  pun atau sesuatu (Moenir 1992 dalam Cahyono 2008).
Kualitas  pelayanan  publik  dapat  dinilai dari sisi internal organisasi birokrasi sebagai pemberi layanan dan sisi eksternal organisasi yang  berkenaan  dengan  kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat penggunan pelayanan  publik  (Islamy  1999).  Kualitas pelayanan  menurut  Zeithaml  dan  Bitner (2000,  dalam  Cahyono  2008)  dapat  diukur dengan memertimbangkan lima faktor:
1. Tangible atau sarana fisik
2. Reliability atau  keterandalan  dalam menyediakan pelayanan
3. Responsiveness, yaitu  kesanggupan memberikan pelayanan cepat dan tepat
4. Assurance, yaitu keramahan dan sopan santun  yang  meyakinkan  kepercayaan pelanggan, dan
5. Empathy sikap yang tegas namun penuh
perhatian terhadap konsumen UU  No.  25  Tahun  2009  tentang
Pelayanan Publik pada Pasal 1 menjelaskan, pelayanan publik sebagai kegiatan atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 2, Juli-September 2015, Halaman 277 - 294
dengan  peraturan  perundang-undangan bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  Definisi pelayanan  publik  pada  Pasal  1  UU  No.  25 Tahun  2009  tersebut  kemudian  dipertegas pada  Pasal  2,  bahwa  penyelenggara pelayanan  publik  yang  selanjutnya  disebut penyelenggara  adalah  setiap  institusi penyelenggara  negara,  korporasi,  lembaga independen  yang  dibentuk  berdasarkan undang-undang  untuk  kegiatan  pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata  untuk  kegiatan  pelayanan publik.  Berdasarkan  definisi  yang  tertuang dalam Pasal 1 dan 2 UU No. 25 Tahun 2009 tersebut,  maka  penyelenggara  pelayanan publik  tidak  hanya  dilakukan  pemerintah, namun  juga  dapat  dilakukan  pihak  swasta selama  pembentukan  lembaganya  semata untuk melayani kepentingan publik.
David Osborne dan Ted Gaebler (dalam Fanani 2008) pernah mencetuskan gagasan Reinventing  Government sebagai  respon atas  carut  marutnya  pelayanan  publik  di Amerika  Serikat,  yang  meluluhlantakkan berbagai  sendi-sendi  kebutuhan  penting masyarakat.  Carut-marut  pelayanan  publik ini  menyebabkan  menurunnya  kualitas pendidikan, sistem pemeliharaan kesehatan yang  tak  terkendali  hingga  pengelolaan rumah  tahanan  yang  membuat  daya tampung  menjadi  berlebih,  sehingga menyebabkan  para  narapidana  dapat melarikan diri. Kekacauan ini menyebabkan krisis  kepercayaan  di  masyarakat  terhadap kinerja pemerintah.
Osborne  &  Gaebler  (dalam  Fanani, 2008) mengajukan sepuluh prinsip reinventing  government ,  tujuannya  adalah
mewirausahakan  pelayanan  publik  dan birokrasi  pemerintah.  Kesepuluh  prinsip tersebut adalah: Pertama , pemerintah lebih berperan  untuk  mengarahkan  ketimbang mengayuh  sendiri  sistem  pelayanan publik.  Pemerintahan  lebih  berkonsentrasi dalam  pembuatan  kebijakan-kebijakan strategi  dibanding  sibuk  dengan  urusan teknis  pelayanan. Kedua ,  pemerintah  lebih memberi  wewenang  ketimbang  melayani dan  berfungsi  sebagai  pengawas,  lebih mendorong masyarakat berpartisipasi aktif  dan  memiliki  inisiatif  atas  kebutuhan- kebutuhan mereka.
Ketiga ,  pemerintahan  yang  kompetitif menyuntikkan  iklim  persaingan  dalam pemberian  pelayanan.  Iklim  kompetitif akan  memaksa  ‘penjual’  pelayanan  publik merespon  kebutuhan  pelanggan  dan meningkatkan inovasi. Keempat , mengubah organisasi  pemerintahan  yang  digerakkan melulu  oleh  peraturan  menjadi  organisasi yang bergerak demi mencapai misi. Kelima , pemerintahan  yang  berorientasi  pada pencapaian  kinerja. Keenam ,  pemerintahan berorientasi  pelanggan  bukan  birokrasi. Mendudukkan  kepercayaan  dan  kepuasan rakyat  yang  menjadi  pelanggan  sebagai prioritas. Ketujuh ,  pemerintahan wirausaha, memproduksi  ketimbang  membelanjakan. Kedelapan , berlaku antisipatif, menyediakan perangkat-perangkat atau tindakan pencegah  dibanding  membangun  sistem penanganan. Kesembilan ,  desentralisasi kinerja,  menghilangkan  hirarki  menjadi kerja  sama  tim  dan  partisipatif. Kesepuluh , pemerintahan yang berorientasi melakukan perubahan melalui pasar.
Pelayanan Kursus Pra-Nikah di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi ...    (M. Agus Noorbani)

## Kursus Pra Nikah
Gagasan  mengenai  kursus  pra-nikah,  di beberapa negara disebut sebagai konseling pra-nikah,  pendidikan  pra-nikah,  dan sebagainya, tumbuh di negara-negara maju. Di  negara-negara  ini,  konseling  pra-nikah telah dikembangkan secara formal, sehingga siapapun  dapat  mengikutinya  sebelum mereka menikah (Khamis 2013, 8). Schumm dan  Denton  (1979,  23)  mengemukakan, bahwa kebutuhan terhadap upaya mencegah gangguan perkawinan telah dilakukan sejak lama, dengan tujuan meningkatkan stabilitas kehidupan  rumah  tangga,  kebahagiaan dalam  perkawinan,  dan  kualitas  hubungan keluarga  secara  umum.  Tak  cukup  sampai di  situ,  pada  tahun  1968  sebuah  tim  dari Universitas Minesota melakukan kajian yang terpusat pada peran penting proses transisi dari tahap pertunangan menuju perkawinan.
Konseling  pra-nikah,  menurut  Magid (dalam Khamis 2013, 12) adalah sebuah usaha pencegahan  untuk  membantu  seseorang memahami hubungan perkawinan, tanggung  jawab  yang  menyertainya,  dan harapan  mereka  terhadap  pasangan. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah mengenalkan perbedaan-perbedaan yang  ada  di  antara  pasangan,  yang  bisa mencakup budaya, agama, dan perbedaan- perbedaan  individual  lainnya.  Program  ini juga  menyediakan  sarana,  terutama  bagi pasangan  Muslim,  untuk  mendiskusikan permasalahan-permasalahan  pengasuhan anak,  perencanaan  keuangan  dalam berkeluarga, membuat keputusan bagaimana mengelola konflik yang muncul satu sama lain.
Konseling  pra-nikah,  menurut  Atiemo (dalam  Khamis  2013,  38-39)  berupaya
membantu  pasangan  catin  mengukur kepribadian  mereka  dan  membandingkan- nya  dengan  masing-masing  pasangan, sehingga  mereka  saling  mengetahui  satu sama  lain  dengan  lebih  baik.  Konseling nikah juga membantu pasangan catin untuk menghadapi  tantangan  yang  akan  mereka hadapi dalam kehidupan perkawinan mereka. Karenanya, konseling pra-nikah merupakan upaya  mencegah  timbulnya  permasalahan dibandingkan upaya memecahkan masalah.
Secara  umum,  terdapat  dua  tipe konseling  nikah: Pertama ,  berbentuk pendidikan  di  mana  konselor  perkawinan bertemu  dengan  sekelompok  orang  untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan mengenai  perkawinan.  Program  konseling pranikah  diselenggarakan  secara  massal bagi  pria  dan  wanita  yang  telah  mencapai usia pernikahan. Peserta diperkenalkan pada konsep pernikahan dan bagaimana mereka menghadapinya. Kedua ,  sifatnya  sangat privat  yang  hanya  mencakup  konselor dan  pasangan  catin.  Tipe  ini  lebih  bersifat privat, yang hanya melibatkan konselor dan pasangan  yang  sudah  hendak  menikah. Pasangan  catin  dapat  mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang lebih khusus semacam komunikasi, gaya  pengasuhan  anak,  peran  keluarga, bagaimana  menangani  konflik  dalam keluarga,  kehidupan  seks,  perencanaan keuangan,  dan  sebagainya  (Magid  dalam Khamis 2013, 39-40).
Banyak  ahli  konseling  pernikahan menuturkan,  bahwa  konseling  pra-nikah sebaiknya  dilaksanakan  dalam  kurun  tiga hingga  enam  bulan  menjelang  upacara pernikahan. Dalam kurun waktu ini, pasangan catin  dapat  membuat  janji  temu  dengan konselor  perkawinan  untuk  membahas

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 2, Juli-September 2015, Halaman 277 - 294
berbagai hal mengenai perkawinan (Khamis 2013,  39  –  40).  Waktu  yang  panjang  ini bertujuan  agar  pasangan  catin  dapat memilih  beberapa  waktu  pertemuan dengan konselor untuk berdiskusi mengenai perkawinan, serta agar pasangan catin tidak terganggu dengan permasalahan menjelang resepsi  jika  konseling  pra-nikah  dilakukan berdekatan dengan upacara pernikahan.
Lingkungan tempat diselenggarakannya konseling pra-nikah harus nyaman, terhindar dari gangguan apapun yang dapat mengganggu  jalannya  diskusi.  Terdapat beberapa  tahapan  dalam  pelaksanaan konseling pra-nikah. Tahap pertama , konselor membangun  hubungan  yang  baik  dengan peserta  atau  klien.  Pertanyaan-pertanyaan umum mengenai perkawinan dapat diajukan pada  tahapan  ini.  Tahap kedua ,  diskusi yang meliputi konsep perkawinan menurut pandangan pribadi mereka dan merangsang klien untuk berdiskusi lebih serius mengenai perkawinan. Pada tahap ketiga dan keempat , sikap dan harapan pasangan catin terhadap perkawinan mulai didiskusikan. Tahap kelima , dapat didiskusikan permasalahan cinta dan seks.  Jika  konselor  merasa  tidak  nyaman dengan  tema  ini,  maka  ia  dapat  meminta bantuan  terapis  seks  untuk  berdiskusi dengan pasangan catin. Pada tahap terakhir atau keenam, pasangan  catin  mulai  diajak membahas  prosesi  pernikahan  mulai  dari resepsi hingga biaya yang dibutuhkan untuk resepsi perkawinan (Khamis 2013, 43 – 45).

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang  berusaha  mengeksplorasi  pelayanan kursus  pra-nikah  di  wilayah  kerja  KUA Cicantayan  pasca  pemberlakuan  Peraturan
Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/542  Tahun 2013.  Pendekatan  administrasi  pelayanan publik, hukum, dan psikologi dipergunakan dalam  analisis  data  penelitian.  Ketiga pendekatan  ini  dianggap  relevan  untuk memahami  tema  kajian  untuk  melihat kesesuaian peraturan yang dibuat pemerintah  dengan  implementasi  di masyarakat.
Penelitian ini memfokuskan kajian pada pelayanan kursus pra-nikah di wilayah kerja KUA  Cicantayan,  Kabupaten  Sukabumi. Sebab, menurut hasil kajian awal (wawancara Kepala KUA Surade & Kepala KUA Cikembar, 18  Februari  2015)  pelaksanaan  kursus  pra- nikah di KUA ini sudah mulai berjalan secara baik  jika  dibanding  KUA  lain  di  Kabupaten Sukabumi.  Pelaksanaan  pelayanan  kursus pra-nikah  pada  KUA  lainnya  di  Kabupaten Sukabumi  akan  diobservasi  sebagai pembanding  dari  pelaksanaan  di  KUA Cicantayan.
Data primer didapat dari hasil observasi dan  wawancara  terhadap  informan  kunci. Informan  kunci  meliputi;  pasangan  catin yang  mengikuti  kursus  pra-nikah  di  KUA Cicantayan,  pasangan  suami-istri  yang pernah  mengikuti  kursus  pra-nikah  di  KUA Cicantayan,  pasangan  suami-istri  yang pernah menikah di KUA Cicantayan, Kepala KUA, Kepala Seksi Bimas Islam, narasumber kursus  pra-nikah,  dan  informan  lain  yang dianggap dapat memperkaya data penelitian ini.  Data  sekunder  didapat  dari  dokumen- dokumen  perkawinan,  kependudukan, dan  sebagainya  mengenai  perkawinan  di Kabupaten  Sukabumi.  Pengumpulan  data menggunakan lembar observasi dan daftar pertanyaan wawancara terbuka.
Pelayanan Kursus Pra-Nikah di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi ...    (M. Agus Noorbani)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum
Paradigma  baru  dalam  Peraturan  Dirjen Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/542  Tahun  2013 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus Pra  Nikah  adalah  memperluas  cakupan pelaksanaan  kursus  pra-nikah.  Perluasan ini meliputi waktu pelaksanaan kursus pra- nikah dan penyelenggara kursus pra-nikah. Selama  ini,  waktu  pelaksanaan  kursus  pra- nikah  baru  dapat  dilaksanakan  sepuluh hari  menjelang  pencatatan  perkawinan. Pada peraturan baru ini, dengan mengubah peserta kursus pra-nikah tidak saja pasangan catin  yang  telah  mendaftarkan  kehendak nikah  mereka,  maka  waktu  pelaksanaan kursus  pra-nikah  dapat  dilaksanakan kapan  pun  selama  terdapat  peserta  yang memenuhi syarat.
Penyelenggara kursus pra-nikah, berdasarkan  peraturan  baru  di  atas,  tidak lagi  dimonopoli  oleh  KUA  atau  BP4.  BP4, berdasarkan  aturan  baru  di  atas,  bukan lagi  lembaga  yang  berada  di  bawah Kementerian Agama dan harus ikut bersaing dengan  organisasi  keagamaan  Islam  lain dalam menyelenggarakan kursus pra-nikah. Organisasi  keagamaan  Islam  yang  telah mendapatkan  akreditasi  dari  Kementerian Agama,  dapat  menyelenggarakan  kursus pra-nikah. Dengan kursus pra-nikah tidak lagi dimonopoli oleh KUA atau BP4, maka kursus pra-nikah  akan  mengalami  keragaman dan  setiap  lembaga  penyelenggara  harus membuat  program  kursus  pra-nikah  yang menarik.
Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi pada  tahun  2013  mencapai  2.430.040  jiwa. Sedangkan  jumlah  penduduk  Muslimnya,
yang telah berusia di atas 10 tahun mencapai 1.855.447  jiwa.  Penduduk  usia  muda, yang  usianya  berkisar  di  antara  10  tahun hingga  19  tahun,  berjumlah  461.169  jiwa. Sedangkan penduduk Muslim usia 10 tahun hingga  44  tahun  berjumlah  1.346.474  jiwa (BPS,  2014,  51).  Jumlah  peristiwa  nikahnya pada tahun 2014 mencapai 31.184 peristiwa nikah, sebanyak 76% atau 23.740 peristiwa nikah dilakukan di luar KUA (Kanmenag Kab. Sukabumi,  2014).  Jumlah  peristiwa  cerai yang terjadi pada tahun 2014 sebanyak 875 peristiwa,  yang  terdiri  dari  158  cerai  talak dan  717  cerai  gugat  (Pengadilan  Agama Cibadak, 2014). Artinya, terdapat 1 peristiwa perceraian  setiap  2.777  penduduk.  Meski angka  ini  terhitung  paling  kecil,  namun perlu menjadi perhatian yang serius, karena angka  peristiwa  cerai  di  Kabupaten  ini semakin meningkat setiap tahunnya. Faktor penyebab  perceraian  terbanyak  karena ketiadaan  tanggung  jawab  dan  tidak  lagi harmonisnya hubungan suami dan istri.
Proporsi  penduduk,  jumlah  peristiwa nikah yang cukup besar, serta meningkatnya angka  perceraian  setiap  tahunnya  dapat menjadi gambaran potensi penyelenggaraan kursus  pra-nikah  yang  harus  dilaksanakan oleh  lembaga-lembaga  penyelenggara maupun  gambaran  bagi  pemerintah  untuk menyediakan  anggaran  penyelenggaraan kursus  pra-nikah.  Sayangnya,  potensi  ini belum  dimanfaatkan  secara  maksimal, tidak  saja  oleh  Kementerian  Agama,  tetapi juga  lembaga-lembaga  keagamaan  Islam, untuk menyelenggarakan kursus pra-nikah. Bentuk  pelaksanaan  kursus  pra-nikah  di Kabupaten  Sukabumi  secara  umum  masih berbentuk  penasihatan  atau  bersifat individual.  Penyelenggaranya  pun  masih dilaksanakan  oleh  KUA,  meski  di  beberapa

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 2, Juli-September 2015, Halaman 277 - 294
KUA  nama  lembaga  BP4  dipergunakan sebagai  nama  penyelenggara  kursus  pra- nikah.  Masyarakat  pun  masih  banyak  yang kurang  berminat  mengikuti  program  ini. Sosialisasi peraturan ini pun masih terbatas pada instansi di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, belum secara luas. Padahal, dengan jumlah KUA sebanyak 47 unit dengan jumlah penghulu sebanyak 100  orang  ditunjang  dengan  jumlah  P3N sebanyak  503  orang,  sosialisasi  ini  ke masyarakat  maupun  lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dapat dilaksanakan.

## Pelaksanaan Pelayanan Kursus Pra- Nikah
Pelaksanaan  kursus  pra-nikah  di  KUA Cicantayan  telah  diupayakan  berbentuk pendidikan  atau  kursus  yang  sifatnya diselenggarakan  secara  berkelompok  atau klasikal,  berbeda  dari  kebanyakan  KUA  di Kabupaten Sukabumi yang masih mengambil bentuk  penasihatan  yang  sifatnya  lebih individual.  Dua  bentuk  bimbingan  pra- nikah di Kabupaten Sukabumi ini sayangnya seperti saling diperhadapkan, bukan saling melengkapi.  Bentuk  bimbingan  pra-nikah, menurut  Magid  (dalam  Khamis  2013,  39- 40)  sebaiknya  menggunakan  dua  bentuk; yang pertama, berbentuk  pendidikan  di mana konselor perkawinan bertemu dengan sekelompok  orang  untuk  mendiskusikan permasalahan-permasalahan mengenai perkawinan.  Bentuk kedua ,  sifatnya  sangat privat  yang  hanya  mencakup  konselor  dan pasangan  catin.  Bentuk  bimbingan  pra- nikah yang kedua lebih bersifat privat, yang hanya  melibatkan  konselor  dan  pasangan yang sudah hendak menikah (Magid, dalam Khamis  2013,  39-40).  Pembedaan  bentuk
kursus  pra-nikah  yang  penerapannya dilakukan  secara  dikotomis  ini  merupakan efek  dari  penerapan  Peraturan  Dirjen Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/542  Tahun  2013 mengenai Pedoman Penyelenggaran Kursus  Pra  Nikah,  yang  mengharuskan lembaga  penyelenggara  kursus  pra-nikah melaksanakan  bimbingan  pra-nikah  secara kelompok atau klasikal.
Kursus  pra-nikah  di  KUA  Cicantayan dijadwalkan  dilaksanakan  pada  setiap hari  Senin  dan  Kamis  setiap  minggunya. Pelaksanaan  kursus  pra-nikah  setidaknya dilaksanakan  seminggu  sebelum  pelak- sanaan  pencatatan  perkawinan.  Jika jumlah  pasangan  catin  yang  mendaftarkan kehendak  nikah  terlalu  sedikit,  maka pelaksanaan  kursus  pra-nikah  diadakan pada  hari  sesuai  jadwal  pada  minggu kedua setiap bulannya. Peserta kursus pra- nikah  merupakan  pasangan  catin  beserta wali.  Durasi  pelaksanaan  kursus  pra-nikah berkisar  antara  3  hingga  4  jam,  dimulai pada  pukul  9  pagi  hingga  selesai  pada pukul  13  siang.  Durasi  pelaksanaan  ini rerata berlaku di banyak KUA di Kabupaten Sukabumi.  Pelaksanaan  kursus  pra-nikah ini  juga  difungsikan  sebagai  proses  akhir pemeriksaan pasangan catin dan wali yang mendaftarkan kehendak nikah mereka.
Banyak  ahli  konseling  perkawinan menyatakan,  bahwa  konseling  pra-nikah sebaiknya  dilaksanakan  dalam  kurun  tiga hingga  enam  bulan  menjelang  upara pernikahan. Dalam kurun waktu ini, pasangan catin  dapat  membuat  janji  temu  dengan konselor  perkawinan  untuk  membahas berbagai hal mengenai perkawinan (Khamis 2013, 39 – 40). Waktu yang panjang ini agar pasangan  catin  dapat  memilih  beberapa waktu  pertemuan  dengan  konselor  untuk
Pelayanan Kursus Pra-Nikah di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi ...    (M. Agus Noorbani)
berdiskusi  mengenai  perkawinan.  Waktu yang panjang ini juga agar pasangan catin tidak  terganggu  dengan  permasalahan menjelang  resepsi  jika  konseling  pra- nikah  dilakukan  berdekatan  dengan upacara pernikahan. Berdekatannya waktu  pelaksanaan  kursus  pra-nikah  di KUA  Cicantayan  dan  pendeknya  durasi pelaksanaan  kursus  pra-nikah,  yang  hanya tiga  sampai  empat  jam,  membuat  materi yang  diberikan  kurang  optimal  diterima peserta  kursus  pra-nikah.  Peraturan  Dirjen Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/542  Tahun  2013 sebenarnya  telah  mengatur,  bahwa  batas waktu  minimal  pelaksanaan  kursus  pra- nikah adalah 20 jam pelajaran yang dibagi dalam beberapa kali pertemuan.
Jumlah  peserta  yang  mengikuti  kursus pra-nikah di KUA Cicantayan bervariasi pada setiap pertemuan. Namun sejak tahun 2012, sejak  kegiatan  ini  digalakkan,  dari  setiap pasangan catin yang mendaftarkan kehendak nikah mereka, sekitar 80% jumlah pasangan catin yang diundang yang dapat hadir pada kursus  pra-nikah  tersebut.  Meningkatnya jumlah  pasangan  yang  mengikuti  kursus pra-nikah di KUA Cicantayan ini tak lepas dari upaya  keras  Kepala  KUA  dan  seluruh  staff KUA Cicantayan untuk mengajak masyarakat hadir  dalam  program  tersebut.  Kiat  yang dipergunakan  untuk  membuat  pasangan hadir  dalam  kursus  pra-nikah  ini  adalah dengan membuat proses validasi akhir data pasangan  catin  dan  wali  nikah  dilakukan sendiri  oleh  Kepala  KUA  atau  penghulu, yang mengaruskan pasangan catin dan wali hadir di KUA. Jumlah pasangan yang harus datang  menghadiri  kursus  pra-nikah  ini terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah.  Hal  ini  untuk  menepis  pandangan, bahwa  tidak  pantas  dua  individu,  laki-
laki  dan  perempuan,  duduk  dalam  satu ruangan  sebelum  sah  menjadi  suami  istri. Dengan disertakannya wali nikah pada saat kursus  pra-nikah  ini  juga  mempermudah proses  bimbingan  pelaksanaan  pencatatan perkawinan nantinya.
Materi kursus pra-nikah yang diberikan kepada  pasangan  catin  meliputi  tata  cara dan  prosedur  pekawinan,  pengetahuan keagamaan, peraturan perundang- undangan  tentang  perkawinan  dan keluarga,  hak  dan  kewajiban  suami  istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, dan  psikologi  perkawinan  dan  keluarga. Sebagian besar materi disampaikan dengan menggunakan  metode  ceramah  yang diselingi  dengan  diskusi.  Ada  pula  materi yang menggunakan alat peraga, yaitu materi mengenai  kesehatan  reproduksi,  yang menggunakan  beberapa  alat  kontrasepsi. Tidak  ada  modul  mengenai  materi  yang disampaikan  yang  menjadi  pegangan,  baik bagi  narasumber  maupun  peserta  kursus pra-nikah.  Jika  mengacu  pada  Peraturan Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/542  Tahun 2013,  maka  banyak  materi  dan  metode pembelajaran  yang  belum  diterapkan pada  kursus  pra-nikah  di  KUA  Cicantayan ini.  Namun,  hal  ini  terjadi  juga  karena Kementerian  Agama  tidak  menyediakan modul yang siap pakai bagi penyelenggara, seperti diharuskan dalam peraturan tersebut.
Materi  yang  disusun,  baik  dalam Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor DJ.II/542  Tahun  2013  maupun  yang kemudian  dibuat  oleh  KUA,  dan  kemudian disajikan  kepada  peserta  belum  membaca kebutuhan  pasangan  catin.  Padahal, sesuai  tujuan  diharuskannya  kursus  pra- nikah  dalam  peraturan  tersebut,  adalah untuk  meningkatkan  pemahaman  dan

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 2, Juli-September 2015, Halaman 277 - 294
pengetahuan  tentang  kehidupan  rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga  sakinah,  mawaddah,  wa  rahmah serta  mengurangi  angka  perselisihan, perceraian,  dan  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Secara  umum,  kursus  pra-nikah dilaksanakan  untuk  membuat  pasangan catin  memahami  hubungan  perkawinan, tanggung  jawab  yang  menyertainya,  dan harapan  mereka  terhadap  pasangan, mengenalkan perbedaan-perbedaan yang  ada  di  antara  pasangan,  yang  bisa mencakup budaya, agama, dan perbedaan- perbedaan  individual  lainnya.  Program  ini juga  menyediakan  sarana  bagi  pasangan Muslim untuk mendiskusikan permasalahan- permasalahan pengasuhan anak, perencanaan  keuangan  dalam  berkeluarga, membuat keputusan bagaimana mengelola konflik yang muncul satu sama lain (Khamis 2013, 12).
Berdasarkan tujuan-tujuan dilakukannya kursus  pra-nikah,  sudah  semestinya  materi yang  dirancang  dan  kemudian  diberikan kepada pasangan catin adalah materi-materi yang bekenaan dengan kehidupan berumah tangga.  Materi-materi  yang  disajikan tersebut  dapat  bersifat  umum  hingga bersifat  khusus.  Karena  itu,  penyampaian materi  kursus  pra-nikah  harusnya  juga dibuat  terstruktur  berdasarkan  materi. Dalam  praktik  penyampaian  materi  kursus pra-nikah di KUA Cicantayan sejauh ini masih terkesan tidak tersistematisasi dengan baik. Padahal,  penyampaian  materi  kursus  pra- nikah  harusnya  mengikuti  enam  tahapan; tahap pertama ,  konselor  membangun hubungan  yang  baik  dengan  peserta atau  klien.  Pertanyaan-pertanyaan  umum mengenai perkawinan dapat diajukan pada tahapan  ini.  Tahap kedua ,  adalah  diskusi
yang meliputi konsep perkawinan menurut pandangan  pribadi  mereka.  Pada  tahapan ini, konselor mulai merangsang klien untuk berdiskusi lebih serius mengenai perkawinan. Pada  tahap ketiga dan keempat ,  sikap  dan harapan  harapan  pasangan  catin  terhadap perkawinan mulai didiskusikan. Tahap kelima , dapat didiskusikan permasalahan cinta dan seks.  Jika  konselor  merasa  tidak  nyaman dengan  tema  ini,  maka  ia  dapat  meminta bantuan  terapis  seks  untuk  berdiskusi dengan pasangan catin. Pada tahap keenam atau tahapan terakhir, pasangan catin mulai diajak membahas prosesi pernikahan mulai dari resepsi  hingga biaya yang dibutuhkan untuk  resepsi  perkawinan  (Khamis    2013, 43-45).  Pada  rancangan  materi  yang dibuat  dalam  Peraturan Dirjen  Bimas  Islam Nomor  DJ.II/542  Tahun  2013  maupun yang  diimplementasikan  pelaksanaannya oleh  KUA  Cicantayan,  materi  yang  banyak disampaikan  adalah  materi  mengenai hukum perkawinan nasional maupun hukum perkawinan agama.
Narasumber  yang  dihadirkan  sebagian besar  tidak  memiliki  kesesuaian  dengan bidang  keilmuan  yang  dimiliki.  Meskipun tak  jarang,  pada  waktu-waktu  tertentu, narasumber  yang  memberi  materi  hanya dari  lingkungan  internal  KUA,  namun  KUA Cicantayan  telah  berupaya  menghadirkan narasumber  dari  luar  lingkungan  KUA, seperti narasumber untuk materi kesehatan reproduksi  yang  merupakan  penyuluh  dari PLKB  BKKB  Kabupaten  Sukabumi  dengan latar belakang pendidikan ekonomi. Seluruh narasumber  yang  mengisi  materi  kurus pra-nikah  tidak  diberi  honor.  Sebab  KUA tidak  memiliki  anggaran  khusus  untuk memberikan honor narasumber kursus pra- nikah.
Pelayanan Kursus Pra-Nikah di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi ...    (M. Agus Noorbani)
Pada  setiap  pelaksanaan  kursus  pra- nikah  diadakan  proses pre-test .  Proses  ini dilakukan  untuk  mengetahui  pengetahuan pasangan  catin  mengenai  ilmu  agama, yang meliputi kemampuan baca Al-Qur’an, bacaan salat, doa-doa, dan lain sebagainya. Proses pre-test ini  terlihat  tidak  memiliki tujuan  yang  jelas,  sebab  materi  pada pre- test ini tidak memiliki kaitan dengan materi yang  disajikan  pada  kursus  pra-nikah. Usai  pemberian  kursus  pra-nikah  tidak diadakan proses post-test untuk mengetahui perbedaan  sebelum  peserta  mengikuti kursus pra-nikah dengan sesudah mengikuti kursus  pra-nikah.  Salah  satu  kelengkapan yang  tidak  diberikan  kepada  peserta kursus pra-nikah adalah tidak diberikannya sertifikat seusai kursus dilaksanakan.
Proses pre-test semestinya  diposisikan sebagai  proses  pengukuran  kebutuhan pasangan catin akan materi yang ingin mereka peroleh.  Jika  proses pre-test diposisikan sebagai  tahapan  pengukuran  tingkat pengetahuan  pasangan  catin  mengenai kehidupan  perkawinan  dan  sebagainya, maka  proses  ini  justru  menyalahi  prinsip andragogi yang termaktub dalam Perdirjen Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/542/2013.  Prinsip andragogi  sendiri  mengharuskan  adanya prinsip,  bahwa  peserta  didik  merupakan orang-orang  yang  memiliki  pengetahuan yang  memadai  untuk  menerima  berbagai materi  ajar.  Jika  proses pre-test hendak diperlakukan  sebagai  proses  pengukuran tingkat pengetahuan pasangan catin, maka sebaiknya proses ini dilakukan dalam waktu yang  berjauhan  dari  waktu  pelaksanaan pencatatan perkawinan dan dibedakan dari materi  kursus  pra-nikah  lainnya,  sehingga ada  cukup  waktu  bagi  penyelenggara kursus  pra-nikah  melakukan  peningkatan
pengetahuan  pasangan  catin  atas  materi yang diujikan dalam pre-test .
Kapasitas  ruang  pertemuan  yang disediakan  KUA  tidak  mencukupi  untuk menampung  seluruh  peserta  yang  hadir. Sebab  kapasitas  ruangan  hanya  dirancang mampu  menampung  15  hingga  20  orang jika duduk, sehingga beberapa peserta yang tidak  tertampung  di  dalam  ruangan  hanya dapat  duduk  di  ruang  tunggu  KUA  yang berdekatan  dengan  ruang  pertemuan.  Ada pula yang berdiri atau keluar masuk, sehingga mengganggu  peserta  lain  yang  mengikuti kegiatan. Ruangan pertemuan yang terbatas tersebut  hanya  dilengkapi  oleh  satu  kipas angin, sehingga membuat suasana di dalam ruangan terasa pengap. Ditambah lagi, tak sedikit  peserta  di  luar  ruang  pertemuan yang merokok dan asapnya masuk ke dalam ruang  pertemuan.  Ruang  pertemuan  pun tidak  dilengkapi  dengan  pengeras  suara, sehingga peserta yang tidak dapat duduk di dalam ruangan tidak terlalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber.
Pembiayaan  kursus  pra-nikah  di KUA  Cicantayan  selama  ini  tidak  ada  dari anggaran  negara.  Pengembalian  PNBP-NR selama  ini  baru  dapat  dialokasikan  untuk jasa  profesi  dan  transportasi  penghulu. Ketiadaan pembiayaan ini yang menyulitkan KUA melakukan kerja sama dengan lembaga lain, untuk menghadirkan narasumber yang kompeten  sesuai  materi  yang  dirancang, sehingga  narasumber  yang  dihadirkan selama ini sebagian besar berasal dari KUA atau  tokoh  agama  setempat.  Jika  ada  dari lembaga  non  Kementerian  Agama,  maka itu  hanya  berdasarkan  asas  pertemanan. Karenanya,  seluruh  narasumber  yang mengisi  materi  tidak  mendapatkan  honor atas jasa profesi dan keahlian mereka.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 2, Juli-September 2015, Halaman 277 - 294
Ketidakjelasan pembiayaan kursus pra- nikah  ini  tentu  berimbas  pada  banyak  hal. Hal  yang  paling  jelas  terlihat  adalah,  tidak dibayarkannya jasa profesi dan keahlian para narasumber. Hal lain yang terkena dampak adalah  sarana  dan  prasarana  pelaksanaan kursus  pra-nikah  yang  terkesan  seadanya, sehingga  membuat  program  ini  terlihat bukan bagian penting dari proses pencatatan perkawinan  di  KUA.  Keterbatasan  ruang pelaksanaan, yang tidak didukung oleh tata suara  yang  baik,  membuat  banyak  peserta akhirnya  seperti  sekadar  menunaikan kewajiban  datang  ke  KUA  karena  diminta, tanpa  mengambil  manfaat  apapun  dari proses kursus pra-nikah.

## Pelaksana Pelayanan Kursus Pra- Nikah
Sosialisasi  Perdirjen  Bimas  Islam  Nomor DJ.II/542/2013 mengenai
Pedoman
Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  telah diupayakan  kepada  seluruh  KUA,  dengan mengirimkan  salinan  peraturan  tersebut atau  memberitahukannya  kepada  setiap kepala  KUA  mengenai  peraturan  tersebut. Terbatasnya  sosialisasi  peraturan  tersebut, yang  hanya  ditujukan  kepada  instansi  di bawah  Kementerian  Agama,  dan  belum sampai  kepada  organisasi  keagamaan  atau organisasi  kemasyarakatan  bahkan  hingga ke masyarakat luas, maka pelaksanaan kursus pra-nikah  selama  ini  masih  dilaksanakan oleh  KUA  dengan  menggunakan  nama lembaga BP4.
Upaya  Dirjen  Bimas  Islam  melakukan desentralisasi pelaksanaan kursus pra-nikah, tidak lagi menjadi monopoli BP4 atau KUA, dapat dibaca sebagai upaya untuk melakukan reinventing  government secara  terbatas.
Salah  satu  prinsip reinventing  government adalah  pemerintah  lebih  berperan  untuk mengarahkan ketimbang mengayuh sendiri sistem  pelayanan  publik.  Pemerintah  lebih memberi  wewenang  ketimbang  melayani. Pemerintah  lebih  mendorong  masyarakat berpartisipasi  aktif  dan  memiliki  inisiatif atas  kebutuhan-kebutuhan  mereka.  Peran pemerintah  seperti  ini  akan  mendorong masyarakat  untuk  mengontrol  jalannya pemerintahan dan menumbuhkan kesadaran,  bahwa  pemerintahan  adalah milik rakyat.
Jika  Osborne  &  Gaebler  (dalam Fanani  2008)  mengemukakan,  bahwa tujuan reinventing  government adalah mewirausahakan  pelayanan  publik  dan birokrasi  pemerintah,  maka  Dirjen  Bimas Islam  berupaya  melakukan  desentralisasi pelayanan  kursus  pra-nikah  dalam  batas- batas tertentu, tidak sampai mewirausahakan program  tersebut.  Salah  satu  batasan tersebut  adalah  tidak  diperbolehkannya penyelenggara kursus pra-nikah memungut biaya  dari  pasangan  catin,  sebab  biaya pelaksanaan  kursus  pra-nikah  sepenuhnya dianggarkan  oleh  negara.  Pembiayaan kursus  pra-nikah  ini  disalurkan  kepada penyelenggara  selama  melalui  jalur  yang tidak  melanggar  peraturan  perundangan yang berlaku.

## Kendala dan Faktor Pendukung
Ketidakjelasan  pengalokasian  anggaran dari  PNBP-NR  khusus  untuk  kursus  pra- nikah  membuat  pelaksanaan  kursus  pra- nikah minim dilakukan di setiap KUA. Meski telah  dikeluarkan  Keputusan  Dirjen  Bimas Islam Nomor DJ.II/748 Tahun 2014 tentang Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Penerimaan
Pelayanan Kursus Pra-Nikah di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi ...    (M. Agus Noorbani)
Negara  Bukan  Pajak  atas  Biaya  Nikah  atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan menegaskan, bahwa  pengembalian  penerimaan  ini salah  satunya  dipergunakan  untuk  kursus nikah  sebesar  Rp.  50.000,-  namun  pada realisasinya  hanya  dikembalikan  untuk membayar  jasa  profesi  dan  transportasi penghulu. Ketidakjelasan ini berimbas pada sulitnya KUA menyediakan narasumber yang kompeten  sesuai  materi  yang  dijadwalkan untuk diberikan kepada peserta kursus pra- nikah. Penyediaan sarana dan prasarana pun menjadi terbatas dan terkesan seadanya.
Kondisi geografis Kabupaten Sukabumi yang berbukit dan berlembah, infrastruktur jalan  yang  belum  memadai,  serta  sarana transportasi  yang  masih  terbatas  menjadi kendala bagi masyarakat untuk dapat hadir ke  lokasi  kursus  pra-nikah.  Sebab  kondisi ini meningkatkan biaya perjalanan ke lokasi yang tidak sanggup ditanggung oleh warga yang sebagian besar bekerja sebagai buruh, baik tani maupun pabrik serta tidak semua warga memiliki kendaraan pribadi.
Kendala  paling  banyak  dikeluhkan adalah  sulitnya  pasangan  catin,  bahkan juga  wali  nikah,  mendapatkan  izin  dari tempat  kerja.  Banyak  pabrik  yang  tidak mengeluarkan  izin  cuti  bagi  pekerjanya untuk  mengikuti  kursus  pra-nikah.  Pabrik mengeluarkan  izin  bagi  pekerjanya  hanya pada  saat  pencatatan  perkawinan  dan beberapa  hari  setelahnya.  Terlebih  surat panggilan untuk mengikuti kursus ini kerap mendadak diberikan atau sangat berdekatan dengan  waktu  pelaksanaan  pencatatan perkawinan.  Pelaksanaan  kursus  pra-nikah, jika harus mengacu sesuai Peraturan Dirjen Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/542  Tahun  2013, akan  terkendala  dengan  waktu  pasangan
catin  yang  bekerja  serta  kondisi  daerah Kabupaten Sukabumi.
Masyarakat  sangat  membutuhkan pelayanan pencatatan perkawinan. Masyarakat berada pada posisi yang mudah untuk  diajak  mengikuti  apapun  peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Dengan  posisi  ini,  pemerintah  sangat mudah  mendidik  masyarakat  untuk  dapat tertib  aturan  dan  memenuhi  persyaratan pendaftaran  perkawinan.  Sejauh  peraturan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat dan memiliki kejelasan manfaat. Lebih  penting  dari  hal  di  atas  adalah masyarakat  memiliki  minat  yang  tinggi terhadap kursus pra-nikah karena ketidaktahuan  mereka  akan  pengetahuan kehidupan  berumah  tangga  dan  prosedur pelaksanaan perkawinan. Minat yang tinggi ini  mampu  mengesampingkan  berbagai kendala yang ada. Bagi masyarakat, kendala seperti  keterbatasan  transportasi,  kondisi geografis  yang  sulit,  lokasi  kursus  pra- nikah yang jauh tak menghalangi keinginan mereka  mengikuti  kursus  pra-nikah  demi mendapatkan pengetahuan baru mengenai kehidupan  berkeluarga  dan  berumah tangga.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka dapat disimpulkan, bahwa;
1.  Pelaksanaan  kursus  pra-nikah  di KUA  Cicantayan  sudah  dilaksanakan secara  klasikal,  tidak  lagi  berbentuk penasihatan  yang  bersifat  individual. Sejak  tahun  2012,  KUA  Cicantayan telah  berhasil  meningkatkan  jumlah peserta  yang  mengikuti  kursus  pra- nikah.  Jumlah  peserta  yang  sudah

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 2, Juli-September 2015, Halaman 277 - 294
dapat mengikuti kursus pra-nikah telah mencapai 80% dari total pasangan catin yang  mendaftarkan  kehendak  nikah mereka.
Meski  telah  berupaya  menyesuaikan penyelenggaraan  kursus  pra-nikah dengan  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam Nomor  DJ.II/542  Tahun  2013,  namun pelaksanaannya  belum  sepenuhnya mengikuti peraturan tersebut. Beberapa indikator yang tidak mengikuti peraturan Dirjen Bimas tersebut adalah: a.  Jumlah  jam  pelajaran  (jpl)  yang masih jauh di bawah 20 (jpl) seperti diatur dalam peraturan tersebut.
b.  Narasumber kursus pra-nikah sebagian  besar  masih  berasal  dari institusi  KUA,  meski  ada  seorang narasumber  yang  berasal  dari  PLKB BKKBD.  Kapasitas  keilmuan  mereka pun banyak yang tidak sesuai dengan materi yang mereka sampaikan.
c.  Metode penyampaian materi kursus  pra-nikah  pun  masih belum  bervariasi,  umumnya  hanya menggunakan  ceramah  dan  tanya- jawab.  Tidak  ada  metode  lain  yang dipergunakan  seperti  dijelaskan dalam Perdirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.
d.  Komponen pre-test dan post-test tidak dipergunakan secara maksimal, sehingga komponen ini terlihat tidak memiliki fungsi yang berarti.
e.  Usai  pelaksanaan  kursus  peserta tidak mendapatkan sertifikat.
2.  Lembaga  penyelenggara  kursus  pra- nikah  masih  dimonopoli  oleh  KUA. Sebab  selain  karena  ketidakjelasan struktur  lembaga  BP4,  sosialisasi
Perdirjen  Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/542 Tahun  2013  juga  masih  terbatas  pada instansi  di  lingkungan  Kementerian Agama.  Kerja  sama  antara  lembaga pemerintah  lainnya  yang  relevan pun  belum  maksimal,  masih  sebatas menghadirkan  narasumber  dalam kursus  pra-nikah,  yaitu  penyuluh  dari PLKB  BKKBD  Kabupaten  Sukabumi. Kerja sama dalam peningkatan pelayanan  kursus  pra-nikah  menjadi lebih  terencana  dan  dapat  dijangkau masyarakat lebih luas belum terlihat.
3.  Kendala  yang  dihadapi  dalam  proses pelaksanaan  kursus  pra-nikah  di  KUA Cicantayan adalah ketidakjelasan pembiayaan.  Meski  telah  dikeluarkan Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor DJ.II/748  Tahun  2014  tentang  Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di  Luar  KUA  Kecamatan  menegaskan, bahwa  pengembalian  penerimaan  ini salah  satunya  dipergunakan  untuk kursus  nikah  sebesar  Rp.  50.000,- namun  pada  realisasinya  hanya dikembalikan  untuk  membayar  jasa profesi  dan  transportasi  penghulu. Ketidakjelasan  ini  berimbas  pada sulitnya KUA menyediakan narasumber yang  kompeten  sesuai  materi  yang dijadwalkan  untuk  diberikan  kepada peserta  kursus  pra-nikah.  Penyediaan sarana  dan  prasarana  pun  menjadi terbatas dan terkesan seadanya.
Kondisi geografis Kabupaten Sukabumi yang berbukit dan berlembah, infrastruktur jalan  yang  belum  memadai  serta  sarana transportasi  yang  masih  terbatas  menjadi kendala bagi masyarakat untuk dapat hadir ke  lokasi  kursus  pra-nikah.  Sebab  kondisi
Pelayanan Kursus Pra-Nikah di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi ...    (M. Agus Noorbani)
ini meningkatkan biaya perjalanan ke lokasi yang tidak sanggup ditanggung oleh warga yang sebagian besar bekerja sebagai buruh, baik tani maupun pabrik serta tidak semua warga memiliki kendaraan pribadi.
Kendala  paling  banyak  dikeluhkan adalah  sulitnya  pasangan  catin,  bahkan juga  wali  nikah,  mendapatkan  izin  dari tempat  kerja.  Banyak  pabrik  yang  tidak mengeluarkan  izin  cuti  bagi  pekerjanya untuk  mengikuti  kursus  pra-nikah.  Pabrik hanya  mengeluarkan  izin  bagi  pekerjanya hanya  pada  saat  pencatatan  perkawinan dan beberapa hari setelahnya. Terlebih, surat panggilan untuk mengikuti kursus ini kerap mendadak diberikan atau sangat berdekatan dengan  waktu  pelaksanaan  pencatatan perkawinan.  Pelaksanaan  kursus  pra-nikah, jika harus mengacu sesuai Peraturan Dirjen Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/542  Tahun  2013, akan  terkendala  dengan  waktu  pasangan catin  yang  bekerja  serta  kondisi  daerah Kabupaten Sukabumi.
Faktor  pendukung  program  kursus pra-nikah  di  KUA  Cicantayan  dapat menghadirkan jumlah pasangan catin yang
cukup  banyak  adalah  masyarakat  yang sangat membutuhkan pelayanan pencatatan perkawinan.  Masyarakat  berada  pada posisi  yang  mudah  untuk  diajak  mengikuti apapun  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah.  Dengan  posisi  ini,  pemerintah sangat  mudah  mendidik  masyarakat untuk  dapat  tertib  aturan  dan  memenuhi persyaratan pendaftaran perkawinan. Sejauh peraturan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat dan memiliki kejelasan manfaat.
Lebih  penting  dari  hal  di  atas  adalah masyarakat  memiliki  minat  yang  tinggi terhadap kursus pra-nikah karena ketidaktahuan  mereka  akan  pengetahuan kehidupan  berumah  tangga  dan  prosedur pelaksanaan perkawinan. Minat yang tinggi ini  mampu  mengesampingkan  berbagai kendala  ada.  Bagi  masyarakat,  kendala seperti  keterbatasan  transportasi,  kondisi geografis  yang  sulit,  lokasi  kursus  pra- nikah yang jauh tak menghalangi keinginan mereka  mengikuti  kursus  pra-nikah  demi mendapatkan pengetahuan baru mengenai kehidupan  berkeluarga  dan  berumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA
Afif HM. (ed.). 2010. Biaya Riil dan Ideal Nikah di KUA . Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
BPS Kabupaten Sukabumi. 2014. Kabupaten Sukabumi dalam Angka 2014 . Sukabumi: BPS Kabupaten Sukabumi.
Cahyono, Giri. 2008. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat; Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong . Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
Chalida,  Diah  Maziatu.  2010.  “Penyelenggaraan  Kursus  Calon  Pengantin  (Suscatin)  oleh  KUA  di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara; Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara.” Skripsi . Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 2, Juli-September 2015, Halaman 277 - 294
Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil.  2014.  “Rekapitulasi  Data  Kependudukan  Per Kecamatan  (Edisi  31  Desember  2013)  II.”  Didapat  dari  http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/ detail/rekapitulasi-data-kependudukan-per-kecamatan-edisi-31-desember-2013-ii,  pada  12 Maret 2015.
Fanani,  Ahmad  Zaenal.  2008.  “Optimalisasi  Pelayanan  Publik;  Perspektif  David  Osborne  dan  Ted Gaebler.” Makalah , tidak diterbitkan.
Islamy, M. Irfan. 1999. “Reformasi Pelayanan Publik.” Makalah. Pelatihan Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Era Globalisasi di Kabupaten Dati II Trenggalek
Kabupaten Sukabumi; Profil Daerah. Didapat dari http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1042 pada 12 Maret 2015.
Selayang  Pandang  Kabupaten  Sukabumi;  Letak  Geografis.  Didapat  dari  http://sukabumikab.go.id/ home/page.php?id=7&q=Letak-Geografis pada 12 Maret 2015.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, 2014. “ Laporan Daftar Peristiwa Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk Tahun 2014 .” Tidak diterbitkan.
Khamis, Kauthar. 2013. “ Sustaining Muslim Marriages; The Role of Premarital Counseling in The Nima/ Mamobi Muslim Communities ”. Thesis The University of Ghana.
Killawi, Amal, et. al. 2014. Recommendations for Promoting Healthy Marriages and Preventing Divorce in the American Muslim Community . Institute for Social Policy and Understanding.
Kustini (ed.). 2011. Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama . Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Macfarlane, Julie. 2012. Understanding Trends in American Muslim Divorce and Marriage; A Discussion Guide for Families and Communities . Institute for Social Policy and Understanding.
Pengadilan  Agama  Cibadak,  Kabupaten  Sukabumi,  2014. Laporan  Perkara  Tahunan  2014 .  Tidak diterbitkan.
Ruhama,  Akmal  Salim.  2008.  “Problematika  Unit  Cost  KUA  dan  Biaya  Nikah;  Studi  Kasus  di  KUA Kecamatan Menteng.” Jurnal Harmoni; Jurnal Multikultural dan Multireligius , Vol 2, No 28.
Schumm, Walter R., & Denton, Wallace. 1979. “ Trends in Premarital Counseling .” Journal of Marital and Family Therapy , Vol. 5, 1979.
Stanley, SM. 2006. “ Premarital Education, Marital Quality, and Marital Stability; Findings From a Large, Random Household Survey .” Journal of Family Psychology , Vol 20 (1), March 2006.
Pelayanan Kursus Pra-Nikah di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi ...    (M. Agus Noorbani)
Jurnal PENAMAS Volume 28, Nomor 2, Juli-September 2015, Halaman 277 - 294