## MODERNISASI: SUKABUMI DALAM ARUS PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI ERA KOLONIAL BELANDA
Dimas Aldi Pangestu, Zulkarnain Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta e-mail: dimasaldi.2019@student.uny.ac.id , zulkarnain@uny.ac.id
Abstrak- Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  mengetahui  bagaimana  sejarah  Sukabumi pada  era kolonial Belanda dan mengetahui bagaimana faktor, klasifikasi dari perubahan sosial ekonomi, dna modenisasi di masyarakat Sukabumi di era kolonial Belanda . Metode dalam penulisan artikel ini adalah metode sejarah dari Kuntowijoyo yang mempunyai tahapan pemilihan topik, heuristic, kritik sumber,  interpretasi  dan  histroriografi. Sejak  masa  VOC  hingga  kolonial  Belanda  Sukabumi merupakan tempat budidaya komoditi perkebunan yang baik. Kopi dan teh adalah penghasil utama selain  kina,  karet,  getah  perca  dan  kapas.  Penerapan  Priangan  Stelsel,  Culturrstelsel  dan Agrariaschnwet  di  Sukabumi,  tidak  dapat  terlepas  dari  perkebunan.  Dampak  positif  dalam  hal tersebut adalah memicu perubahan sosial ekonomi dan modernisasi. Faktor utama perubahan sosial ekonomi adalah kesuburan tanah dan suhu (faktor alam); penemuan baru (budidaya perkebunan); dan teknologi (kereta api). Sukabumi mengalami perubahan sosial dalam bentuk struktural, kultural dan interaksional. Sedangkan proses modernisasi pada penduduk Sukabumi dalam bidang budaya, politik, ekonomi, sosial dan life style.
Kata kunci: Sukabumi, Kolonial Belanda, Perkebunan, perubahan sosial ekonomi dan Modernisasi

## MODERNIZATION: SUKABUMI IN THE CURRENT OF SOCIAL ECONOMIC CHANGE IN THE NETHERLANDS COLONIAL ERA
Dimas Aldi Pangestu, Zulkarnain Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta e-mail: dimasaldi.2019@student.uny.ac.id , zulkarnain@uny.ac.id
Abstract-The purpose of this article is to find out the history of Sukabumi in the Netherlands colonial era  and  to  know  the  factors,  classifications  of  socio-economic  change,  and  modernization  in  the Sukabumi. The method in this text is the historical method from Kuntowijoyo that has stages of topic selection, heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. From the VOC era to the era of Netherlands colonial, Sukabumi was a better place for plantation commodities. Coffee and tea are the primary producers. The application of economic policy in Sukabumi remains on plantations. The  positive  impact  is  to  trigger  socio-economic  change  and  modernization.  The  main  factors  of socio-economic  change  are  soil  fertility  and  temperature  (natural),  discoveries  (plantation cultivation), and technology (rail). Sukabumi experiences social changes in structural, cultural, and interactional  forms.  Meanwhile,  the  modernization  process  of  the  Sukabumi  population  is  in  the fields of culture, politics, economy, society, and lifestyle .
Keywords:  Sukabumi,  The  Netherland  Colonial  Era,  Plantation,  Social-Economic  Change,  and Modernization.

## 2 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah

## Pendahuluan
Perubahan sosial ekonomi selalu terjadi di  dalam  masyarakat.  Perubahan  sosial ekonomi  di  berbagai  daerah  di  dunia  dapat dilihat  dari  bagaimana  faktor  penyebabnya hingga  dampak  yang  terjadi  bagi  masyarakat. Perubahan  sosial  ekonomi  dapat  membawa dampak  positif  dan  negatif  bagi  kehidupan suatu  masyarakat.  Perubahan  sosial  ekonomi mempunyai  dampak  positif  dan  negatif  yang menjadi suatu dinamika di masyarakat.
Perubahan-perubahan  sosial  ekonomi terjadi  dimasyarakat  secara  perlahan  atau secara  cepat.  Perubahan  sosial  ekonomi  yang terjadi dikarenakan oleh lingkungan kehidupan masyarakat  yang  terus  berjalan  dan  kontak- kontak  dengan  budaya  luar  (Mulyadi,  2015, p.311). Kontak dengan budaya masyarakat luar merupakan  faktor  dari  perubahan  sosial ekonomi.
Perubahan  sosial  ekonomi  yang  terjadi di  masyarakat  karena  beberapa  sebab. Perubahan  sosial  mempunyai  beberapa  sebab karena kondisi alam, teknologi atau penemuan- penemuan baru, komposisi penduduk, konflik dimasyarakat,  pemberontakan,  peperangan, dan  kontak  dengan  masyarakat  lain  (Lestari, 2008,  p.22).  Perubahan  sosial  mempunyai faktor-faktor yang dapat membawa perubahan didalam masyarakat.
Perubahan  sosial  ekonomi  mempunyai dampak  positif  dan  negatif.  Dampak  positif dari adanya perubahan sosial bagi masyarakat adalah adanya kesadaran, peningkatan ekonomi,  keterbaharuan  dan  pola  pikir  yang maju.  Sementara  dampak  negatifnya  yaitu berkurangnya  nilai  adat  istiadat,  reorientasi padangan  hidup,  gaya  hidup  konsumtif,  dan penyalahgunaan  fungsi,      (Suryanegara, Suorajaka  &  Nahib,  2015;  Rahmayanti  & Pinasti,  2017).  Dampak  positif  dan  negatif tersebut menjadi  dinamika yang  akan  dialami oleh  masyarakat.  Perubahan-perubahan  sosial ekonomi  dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk.
Perubahan  sosial  ekonomi  mempunyai beberapa  bentuk.  Menurut  Himes  dan  Moore dalam  Hatu  (2011,  pp.5-6)  bentuk  perubahan sosial dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk perubahan  sosial  ekonomi  yaitu  bentuk struktural, bentuk kultural dan bentuk interaksional. Bentuk struktural mengacu pada perubahan-perubahan  dalam  peranan  baru
dalam  kelas  dan  lembaga  sosial.  Sementara bentuk  kultural  mengacu  kepada  perubahan kebudayaan.  Sedangkan  bentuk  interaksional, mengacu  kepada  hubungan  sosial.  Perubahan sosial  salah  satunya  dapat  dilihat  dalam konteks modernisasi.
Modernisasi pada presfektif ilmu sosial mengacu  kepada  transformasi  dalam  keadaan yang maju menuju perkembangan ke arah yang lebih baik. (Rosana, 2015, pp.68-72). Modernisasi  mengatur  masyarakat  atas  dasar bisnis, produksi, konsumsi, dan komersialisasi. Masyarakat  modern  adalah  evolusi  dari masyarakat  tradisional.  Masyarakat  modern mengalami  perubahan  sosial  yang  terjadi  dari tradisional ke modern meliputi budaya, politik, ekonomi,  sosial  dan life  style .  Masyarakat modern  merupakan  suatu  tatanan  sosial  yang mengedepankan  rasionalitas,  universilisme, spesialisasi fungsional dan tingkat pendidikan (Neolaka, 2019, p.15). Masyarakat modern di Indonesia  sudah  terdeteksi  sejak  dominasi kolonial Belanda.
Dominasi  kolonial  Belanda  membawa kebudayaan  Eropa  Barat.  Kebudayaan  Eropa Barat  perlahan  meresap  kedalam  masyarakat koloni  di  Hindia  Belanda.  Meskipun  pada kenyataannya,  masyarakat  koloni  Hindia Belanda  melakukan  pembatasan-pembatasan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda.  Mereka  membangun  kebudayaan, teknologi,  organisasi,  dan  sistem  ekonomi seperti gaya Eropa Barat.
Hubungan  antara  kekuasaan  Belanda dan  kekuasaan  tradisional  di  Hindia  Belanda menunjukan gejala yang berkebalikan. Kekuasaan  Belanda  makin  meluas  sementara kekuasaan  kaum  pribumi  makin  melemah. Pelemahan tersebut terjadi pada bidang sosial ekonomi karena pengaruh Barat yang diterapkan  oleh  Belanda  mempunyai  dampak dengan berkurangnya pengaruh kepala-kepala daerah  dan  pemimpin-pemimpin  tradisional (Zakaria, 2015,  p.97).
Eksploitasi  ekonomi  kolonial  diatur dalam faktor-faktor produksi pertanian seperti kesedian  lahan  dan  tenaga  untuk  kepentingan kolonial. Eksploitasi terjadi dibidang pertanian dengan para petani diberi tugas untuk mengatur tanahnya  supaya  ditanami  tanaman-tanaman ekspor. Sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan diwajibkan ikut serta dalam kerja  paksa  untuk  kepentingan  kolonial (Zakaria, 2015, p.97).
Penataan  ekonomi  di  Hindia  Belanda menjadi  kebijakan  penting  semenjak  Inggris menyerahkan  kembali  kekuasaan  kepada Belanda (1816). Penataan ekonomi menimbulkan perdebatan diantara kaum liberal dan  konservatif,  Mereka  beradu  argument dalam mengelola tanah jajahan untuk meningkatkan  pendapatan  dan  membawa keuntungan bagi negeri induk.
Mereka  beradu  argumen  dengan  tujuan untuk  meningkatkan  pendapatan  ekonomi. Golongan liberal berargumen supaya pengelolaan  ekonomi  mendukung  investasi dalam  skala  besar.  Sementara  golongan konservatif  berpendapat  bahwa  investasi dalam skala besar mempunyai banyak kerugian bagi koloni dan rakyat pribumi (Utami, 2015, p.52).  Kedua  golongan  pada  akhirnya  sama- sama dapat menerapkan kebijakan menurut ide masing-masing.  Golongan  konservatif  dapat menerapkan cultuurstelsel dan  golongan liberal  dengan  kebijakan  ekonomi  liberalnya. Namun  terkhusus  daerah Priangan ,  penataan ekonomi  sudah  terjadi  sejak  pemberlakuan Preangerstelsel pada masa VOC.
Priangan merupakan daerah di wilayah Hindia  Belanda  yang  subur.  Priangan  telah memberikan  banyak  hasil  dalam  produksi pertanian  tanaman  ekspor  seperti  tebu,  nila, teh,  kina  dan  kopi.  Namun  tanaman  kopi merupakan  yang  utama  dan  aset  berharga karena  produksi  kopi  melimpah  dan  dapat mensejahterakan masyarakat (Handayani,
2017, p.222). Produksi  kopi  dijalankan  oleh  petani kopi Priangan berdasarkan dengan
Preangerstelsel kepada  sistem  ikatan  desa yang  feodal.  Pada  awal  abad  ke-19,  sistem tersebut  diganti  dengan  sistem  sewa  tanah (masa koloni Inggris dan komisaris Jenderal), culturestelsel (masa  kolonial  Belanda)  dan penerapan  Undang-Undang  Agraria  tahun 1870  (masa  kolonial  Belanda)  (Handayani, 2017,  p.222).  Serangkaian  kebijakan  tersebut adalah  bentuk  dari  penataan  ekonomi  dengan kebijakan  sehingga  membawa  dampak  yang besar bagi ekonomi negara induk.
Penerapan
kebijakan dari preangerstelsel,  culturestelsel, dan  Undang- Undang  Agraria  1870  dapat  dilihat  di  daerah Sukabumi. Sukabumi merupakan wilayah yang berkembang  semenjak  penataan  ekonomi
melalui kebijakan tersebut. Sukabumi berubah dari  desa  kecil  di  Gunung  Parang  menjadi wilayah Administratf yang mempunyai dampak ekonomi bagi pihak kolonial Belanda. Sukabumi  mempunyai  sejarah  dalam  gejala perubahan sosial ekonomi akibat dari serangkaian  kebijakan  yang  berdampak  ke berbagai  macam  faktor  dalam  kehidupan masyarakat.  Sukabumi  mempunyai  sejarah yang  berdampak  kepada  perubahan  sosial ekonomi yang dapat dikaji dan ditelaah.
Berbagai kajian perubahan sosial ekonomi sebelumnya telah dilakukan terutama di Priangan. Seperti Hardjasaputra (2002) yang mengkaji  perubahan  sosial  di  Bandung  1810- 1906. Pada kajian tersebut fokus kajian adalah menemukan  faktor-faktor  perubahan  sosial yang ada di kota Bandung pada masa kolonial. Sementara  perbedaan  dengan  artikel  penulis adalah  daerah  yang  dikaji.  Selain  itu,  penulis berusaha mengklasifikasikan perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Sukabumi menuju era modern.
Perubahan  sosial  ekonomi  pada  masa Belanda  dapat  dilihat  dari  berbagai  macam factor.  Selain  itu,  perubahan  sosial  ekonomi dapat  diklasifikasikan  berdasarkan  pada  pola dan  ciri-ciri  untuk  menuju  era  modern. Berdasarkan kepada serangkaian latar belakang tersebut artikel ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui bagaimana sejarah Sukabumi pada  era  kolonial  Belanda  dan  mengetahui bagaimana faktor dan klasifikasi dari perubahan  sosial  ekonomi  di  masyarakat Sukabumi  dari  tradisional  ke  modern  di  era kolonial Belanda.

## Metode Penelitian
Artikel ini menggunakan metode penelitian  sejarah.  Metode  tersebut sesuai dengan  pendapat  dari  Kuntowijoyo  (2001, p.91)  yang  mempunyai  langkah-langkah penyusunan diantaranya adalah: (1) pemilihan topik;  (2)  heuristik,  (3)  kritik  sumber;  (4) interpretasi dan; (5) historiografi.
Pemilihan  topik  dipilih  berdasarkan kedekatan emosional dan intelektual.
Emosional  karena  penulis  berasal  dan  pernah tinggal  di  wilayah  Sukabumi.  Sementara kedekatan  intelektual  karena  penulis  seorang mahasiswa  pendidikan  sejarah  yang  tertarik

## 4 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
untuk  memperdalam  kajian  sejarah  sosial ekonomi  Sukabumi.  Heuristic  menggunakan sumber  primer  dan  sekunder  berupa  arsip, artikel  jurnal  ilmiah  dan  buku-buku.  Sumber- sumber  tersebut  tersedia  di  perpustakaan daerah,  arsip  daerah,  perpustakaan  nasional, dan artikel jurnal.
Kritik sumber pada artikel ini dilakukan dengan  menggunakan  kritik  internal  dan eksternal.  Melalui  kritik  sumber  artikel  ini mendapatkan  ontensitas  dan  kredibilitas sumber. Tahap selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi  yang  dilakukan  adalah  untuk menggunakan  data-data  ontentik  dan  kredibel yang didapatkan  untuk dilakukan analisis dan sintesis. Berikutnya data yang sudah disintesiskan ditulis dalam bentuk historiografi berupa artikel ilmiah pada artikel ini.
Hasil dan Pembahasan
Penetrasi orang asing di Sukabumi yang membawa  perubahan  sosial  dan  ekonomi terlihat  semenjak  zaman  VOC  ( Vrenig-de Oost-Indische  Compagnie )  berkuasa.  VOC mulai  memanfaatkan Sukabumi  sebagai tempat  penanaman  nila  dan  penambangan belerang.  Sukabumi  juga  menjadi  tempat dalam  melakukan  percobaan  untuk  menanam komoditi internasional yaitu kopi.
Perubahan sosial ekonomi dan modernisasi di Sukabumi mulai muncul tanda- tandanya  pada  masa  VOC.  Perubahan  sosial ekonomi  dan  modernisasi  dipicu  oleh  kontak dengan  masyarakat  luar.  Perubahan  sosial ekonomi  dan  modernisasi    mempengaruhi komposisi  penduduk  dan  serangkaian  ujicoba untuk  menanam  tanaman  yang  laku  diekspor dilakukan.  Masyarakat  luar,  seperti  orang- orang  Eropa,  menjalin  komunikasi  dengan masyarakat Sukabumi melalui usaha percobaan  penanaman  kopi.  Mereka  sukses memproduksi  dan  mengembangkan  tanaman kopi di Sukabumi.
Kopi  Malabar  yang  didatangkan  oleh VOC  dibawah  Gubernur  Jenderal  Abraham van  Rieebeck  dicoba  di  wilayah  Sukabumi. Kopi  tersebut  sukses  dalam  percobaan  yang dilakukan Abraham van Rieebeck. Kopi mulai dibuka  dalam  skalan  perkebunan  di  Gunung Guruh. Gunung Guruh dipilih karena menjadi tempat  yang  berhasil  membudidayakan  kopi. Budidaya  kopi  sukses  dilakukan  oleh  Patih Wiranata  yang  menjadi  bawahan  dari  Bupati
Cianjur  Aria  Wiradatu  Datar  III  (Fajarani, 2012, pp.31-32).
Sukabumi  menjadi  tempat  penghasil kopi pertama di Pulau Jawa pada tahun 1711. Sukabumi  memproduksi  jumlah  kopi  yang dihasilkan sebanyak 1.216.257 pikul (Fajarani, 2012, pp.31-32). Keberhasilan tersebut membawa  perubahan  sehingga  berdampak kepada  perubahan  budaya  yang  dipaksakan. VOC  mewajibkan  kerja  bagi  penduduk Priangan  khususnya  Sukabumi  yang  disebut Preangerstelsel . Preangerstelsel merupakan sistem yang menempatkan  Bupati  Priangan  mempunyai otonom  lebih  besar  dibandingkan  Bupati wilayah (Breman, 2014, pp.198-199). Melalui hal  tersebut  maka  terdapat  perubahan  dalam lembaga sosial. Perubahan pada lembaga sosial disebabkan  oleh  pengaruh  kontak  dengan masyarakat luar yang lebih dominan kekuatannya dan menjanjikan keuntungan.
VOC  memanfaatkan  pengaruh  dan peranan para bupati serta bangsawan Priangan untuk  melaksanakan Preanger  Stelsel .  VOC memberikan premi atau hadiah kepada Bupati dan bangsawan atas keberhasilannya membuka perkebunan kopi di daerahnya masing-masing (Jaya,  2002,  p.37).  VOC  juga  mengatur komposisi  penduduk  untuk  melaksanakan Preangerstelsel .
Orang-orang  Cina  pada  masa  VOC tertutup  rapat  ke  Priangan.  Mereka  hanya diizinkan untuk mengoperasikan pabrik gula di Ommelanden Batavia.  Mereka  mempunyai alasan  untuk  diberlakukan  khusus  karena mereka dipandang sebagai potensi bahaya bagi sistem  monopoli  Belanda.  Mereka  dicurigai secara  diam-diam  mencari  hasil  dari  tanaman asli (Melly, 1963, p.4). Orang-orang Cina dan Timur  Asing  dibatasi  kebebasannya  karena adanya  ketakutan  kerugian  yang  dialami  oleh VOC.  VOC  memperketat  kebijakan  untuk menghindari potensi persaingan dagang dengan mereka dan menjaga keuntungan untuk tetap stabil.
Sukabumi  masih  menjadi  bagian  dari Cianjur  pada  masa  itu.  Sukabumi,  pada  masa itu, dikepalai oleh Raden Noh (Aria Wiradatu Datar  IV/Bupati  Cianjur)  yang  diangkat sebagai  seorang  patih.  Sukabumi  terdiri  dari Distrik Gunungparang, Distrik Cimahi, Distrik Ciheulang,  Distrik  Cicurug,  Distrik  Jampang Tengah dan Distrik Jampang Kulon. Sukabumi berpusat di Cikole. Cikole yang dipilih sebagai
kepatihan karena jaraknya yang strategis antara Priangan  dan  Batavia.  Selain  itu,  Cikole merupakan  tempat  yang  nyaman  untuk beristirahat (Tim, 1993, p.4).
Perubahan  struktural  dalam  lembaga sosial  kembali  berubah  semenjak  kedatangan Daendels.  Daendels  merubah  lembaga  sosial dengan  tidak  memberikan  kekuatan  penuh dalam mengatur pekerjaan dan hasil pekerjaan penduduk.  Daendels  mendapat  laporan  dari van  Hongendrop  bahwa  sistem  feodal  yang diterapkan di Sukabumi
terlihat menyengsarakan penduduknya. Daendels menindaklanjuti  laporan  tersebut  dengan mencabut  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah oleh  Bupati  dan  dikembalikan  kepada penduduk Sukabumi (Jaya, 2002, p.45).
Daendels juga merubah bentuk interaksional untuk hubungan sosial penduduk di  Priangan  termasuk  Sukabumi.  Hal  tersebut merubah  komposisi  penduduk  menjadi  lebih beragam.  Daendels  masuklah  orang-orang Timur Asing ke Sukabumi berdasarkan Besluit 9  Juni  1810.  Mereka  didatangkan  untuk membantu memberdayakan tanah-tanah kosong  dalam  menanam  tembakau,  nila,  dan kapas  (Kustedja,  2012,  p.114).  Di  bawah pimpinan Daendels sikap pemerintah terhadap warga  Timur  Asing  lebih  lunak.  Terutama warga Cina yang banyak menjadi pekerja dan pedagang.
Sukabumi  mengalami  perkembangan penduduk  pada  masa  penjajahan  Inggris  di bawah  Thomas  Stamford  Raffles.  Thomas Sramford Raffles melakukan sensus penduduk. Sukabumi mempunyai hasil sensus yang telah dilakukan di distrik Gunung Parang. Di distrik Gunung Parang hasil sensus mencatat terdapat 590 desa dengan 3.569 laki-laki yang berpofesi petani,  3.600  wanita  dengan  profesi  petani, 2.547  anak  laki-laki  petani  dan  2.664  anak perempuan petani. Gunung Parang mempunyai populasi  penduduk  yang  tercatat  sejumlah 16.403  orang  (Raffles,  2014,  p.iv).  Hasil sensus  yang  dilakukan  oleh  pemerintah kolonial Inggris menunjukan bahwa pekerjaan petani  masih  menjadi  profesi  penduduk Sukabumi.
Belanda kembali menata ulang ekonomi di Hindia Belanda setelah masa koloni Inggris. Belanda mempelajari kegagalan ekonomi pada masa  kekuasaan  VOC  dengan  menerapkan
kebijakan  ekonomi  yang  tepat.  Mereka memikirkan konsep ekonomi yang menguntungkan  bagi  negeri  induk  Belanda. Ide yang berhasil adalah menerapkan kebijakan
culturstelsel . Sukabumi
berkewajiban  untuk  menanam  kopi,  nila  dan teh yang menjadi komoditas di Priangan pada masa tanam paksa (Jaya, 2002, p.39). Kolonial Belanda  juga  terlebih  dahulu  memperketat struktur interaksional di Hindia Belanda, selain akan menerapkan kebijakan baru.
Pemerintah  kolonial  memberlakukan kebijakan Passenstelsel dan wijkenstelsel .
Passenstelsel diberlakukan pada 1816 dengan mengharuskan  penduduk  berbagai  daerah perlu meminta surat jalan. Sementara wijkenstelsel diberlakukan  pada  tahun  1818 oleh  pemerintah  kolonial.  Peraturan  ini diberlakukan  untuk  mengatur  dan  memilih penanggungjawab  ketertiban  masing-masing kelompok  etnis  dengan  pangkat  kehormatan militer: Luitenant , Mayor dan Kapitein (Husain, 2013, p.25; Hadinoto, 1999). Pemerintah kolonial Beladan menerapkan Cultuurstelsel. Cultuurstelsel di Sukabumi diberlakukan dengan menanam kopi sebagai komoditi utamanya (Jaya, 2002, p.39). Era  tradisional  masih  menguasai  tatanan ekonomi dan sosial di Sukabumi, pertumbuhan menuju modernisasi sangat lambat. Pada masa berikutnya  modernisasi  dan  perubahan  sosial ekonomi mengalami kemajuan di Sukabumi.
Pemerintah Kolonial Belanda melakukan  beberapa  eksperimen  pada  masa tanam  paksa  yang  dilakukan  di  Sukabumi. Pemerintah  Kolonial  Belanda,  pada  tahun 1835,  melalui  Jacobsen  mengembangkan budidaya  teh.  Beliau  melakukan  percobaan- percobaan  di  Sukabumi  (Nugraha,  2017, p.427).  Teh  pada  masa  selanjutnya  menjadi komoditi  utama  menggantikan  kopi  di Sukabumi  karena  perkebunan  the  tumbuh subur.
Kaum  liberal  bersimpati  terhadap penderitaan  dan  kesengsaraan  rakyat  Hindia Belanda. Mereka berkampanye untuk merebut parlemen Belanda. Mereka berhasil menguasai parlemen  dan  menerapkan  kebijakan  liberal dengan  membuka  swastanisasi  pada  tahun 1870  dengan  mengeluarkan Agrarianschwet (Undang-Undang Agraria tahun 1870).
Agrarianschwet memicu perkembangan sosial

## 6 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
ekonomi  menuju  modernisasi  di  Sukabumi karena  ekonomi  liberal  menjadi  pemicu kapitalisme  dan  industrialisme  (Kartodirjo,  & Suryo,  1991,  p.80).  Sukabumi  mempunyai dampak terbesar dalam penerapan swastanisasi.  Sukabumi  berkembang  menjadi kawasan  perkebunan  teh,  karet,  getah  percah, kopi dan nila. Pemerintah
kolonial
Belanda
menyambut kebijakan Agrarianschwet dengan merubah kembali bentuk struktural dalam segi administrasi karena potensi dan perkembangan Sukabumi masa sebelumnya yang cocok untuk investasi  perkebunan.  Pemerintah  kolonial Belanda  mengubah  status  wilayah  Sukabumi pada  tahun  1870  melalui Staatsblad No.  121 dengan  menetapkan Afdeeling Sukabumi  dan secara  resmi  pada  1  Januari  1871  diterapkan sehingga berpisah dengan Cianjur (Tim ANRI, 2013,  p.5).  Pemekaran  wilayah  Sukabumi menandakan kemajuan yang semakin pesat di Sukabumi.  Pemekaran  wilayah  Sukabumi dikarenakan  banyaknya  perkebunan  yang berdampak  kepada  berkembanganya  wilayah dan  pemisahan  dari  Cianjur.  Pemisahan tersebut  semakin  dirasakan  karena  Sukabumi dapat  mengatur  daerahnya  sendiri  dan mempermudah  investor  untuk  berinvestasi  di Sukabumi.
Sukabumi membuka investasi perkebunan  ke  pengusaha  swasta  melalui serangkaian  kebijakan-kebijakan.  Sukabumi menjadi daya tarik karena tanahnya yang subur dan  dapat  mendukung  industri  perkebunan. Sukabumi  berkembang  menjadi  wilayah perkebunan  yang  subur  sejak  tahun  1870. Sukabumi mempunyai perkebunan tersebar di empat  distrik.  Distrik  terbesar  terdapat  di Pelabuhan  dengan  luas  2.885  bau  (Hendarti, 2007, p.18).
Van  Der  Huct  adalah  pionir  pengusaha perkebunan  teh  di  Sukabumi  dan  Priangan. Beliau mengontrak tanah di Parakansalak dan Sinagar.  Parakansalak  dan  Sinagar  menjadi penghasil  teh  yang  terkenal  di  dunia  bahkan iklan  teh  Parakansalak  bertebaran  di  media Eropa  (Firmansyah,  2017,  p.41).  Van  Der Hutch  memicu  para  pengusaha  Eropa  untuk menggarap  perkebunan-perkebunan  dalam skala  besar  maupun  kecil  di  Sukabumi. Sukabumi  mengalami  pertumbuhan  Ekonomi yang  di  topang  oleh  usaha  perkebunan. Perkebunan  memicu  perputaran  kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi berputar
diperkebunan  dengan  merekrut  para  pekerja, mengurusi perizinan, membayar pajak, melakukan jual beli, mengimpor mesin-mesin dan  sebagainya.  Aktivitas  perkebunan  dunia mulai dirasakan di Sukabumi.
Soegijanto  Padmo  memetakan  industri perkebunan  teh  di  Jawa  Barat  dimana Sukabumi  mempunyai  20  pabrik  utama pengolahan.  Pengolahan  dari  perkebunan dilakukan dengan ketat dan dengan manajerial yang  baik.  Pengolahan  yang  ketat  dan  baik memicu mobilisasi penduduk dengan memberikan kesempatan untuk bekerja sebagai  pemetik,  mengolah  dan  pengepakan teh dan mendapatkan gaji yang layak (Nurbaty & Saring, 2015, p.220).
Perkebunan  di  Sukabumi  terdapat  474 perusahaan  perkebunan.  Perkebunan  tersebut terdiri  dari  beragam  komoditi  yaitu  teh,  kina, karet,  coklat,  kapuk,  kelapa,  lada  dan  kopi. Perkebunan-perkebunan  di  Sukabumi  disewa dengan rentang waktu kontrak 20 tahun sampai 75 tahun (Saring, Barkah & Husain, 2017, p.3). Perkebunan  memicu  era  modern.  Era  modern segera  menjadi  kenyataan  diakhir  abad  ke-19 dan diawal abad ke-20.
Warga  Timur  Asing  yang  datang  ke Sukabumi  mulai  ramai  setelah  Undang- Undang  Agraria  diterapkan.  Mereka  datang untuk  bekerja  sebagai  pekerja  dan  ahli perkebunan serta berdagang. Di luar itu mereka juga ada yang mendirikan perkebunan. Sampai tahun  1900an  sekitar  28  perkebunan  berdiri dan  pemiliknya  adalah  warga  Cina.  Selain perkebunan  mereka  memiliki  penggilingan padi.  Di  Sukabumi  terdapat  15  penggilingan padi  yang  dimiliki  warga  Cina  (Firmansyah, 2017,  p.108).  Persaingan  dagang  juga  mejadi tidak  sekaku  sebelumnya.  Era  liberal  sangat mengubah  struktural  kelas  yang  ada  di Sukabumi. Kesempatan peluang untuk berinvestasi semakin terbuka sehingga banyak orang berdatangan ke Sukabumi.
Sukabumi  yang  semakin  berkembang, merubah kembali bentuk struktural pemerintahannya  dalam  hal  administrasi. Keputusan  Gubernur  Jenderal  tanggal  16 Oktober  1882 Staatsblad No.  252  mengenai pembentukan Onder District membuat Afdeeling Sukabumi  mempunyai  beberapa Onder District disetiap distriknya (Tim ANRI, 2013, p.8). Perkembangan Sukabumi semakin nyata  dengan  mengatur  lebih  dalam  skala
administrasi  yang  menandakan  komposisi penduduk semakin meningkat.
Orang-orang  Eropa  mulai  beramai- ramai datang ke Sukabumi setelah dicabutnya larangan  membawa  istri  dan  anak.  Mereka mulai  berbondong-bondong  membawa  istri dan anak-anaknya ke Sukabumi. Orang-orang Eropa  pada  waktu  yang  singkat  meningkat tajam.  Banyak  pula  dari  mereka  yang mempunyai  selir  atau  nyai  baik  orang  Sunda maupun  orang  Cina.  Mereka  kemudian beranak  pinak  dan  bertempat  tinggal rata-rata di  Cikole  yang  menjadi  pusat  aktivitas perkotaan  Sukabumi.  Mereka  enggan  tinggal di desa-desa dan hanya menjadikannya tempat dalam  pekerjaanya  (Firmansyah,  2017,  p.62). Keberagaman orang-orang yang tinggal menjadikan  Sukabumi  semakin  merasakan perubahan dalam struktur interkasinya.
Interkasi  diantara  mereka  sangat  dinamis  dan tidak kaku karena tidak adanya peraturan yang membatasi pergerakan mereka.
Komposisi penduduk
menjadi bertambah  banyak  di  Sukabumi,  terutama  di daerah yang kelak menjadi kotapraja ( Gemeente ).  Keberagaman  latar  belakang penduduk  yang  terdiri  dari  bangsa  Pribumi, Eropa,  dan  Timur  Asing  menata  kehidupan didalamnya  terutama dipusat  Kota  Sukabumi. Masyarakat  Kota  Sukabumi  yang  dikepalai oleh seorang bangsa Eropa akhirnya menerapkan  kota  dengan  konsep  yang terkotak-kotak berdasarkan Regering
Regliments 1854  ( Winarta,  2008 ).  Kotapraja Sukabumi  dibagi  menjadi  tiga  zona  wilayah berdasarkan  etnis.  Adapun  zona  wilayah tersebut adalah sebagai berikut.
1. Zona  Eropa  berada  di  utara  wilayah Kotapraja  Sukabumi  sebagai  pemerintah dan penguasa.
2. Zona  Timur  asing  berada  di  tengah Kotapraja  Sukabumi  sebagai  penggerak ekonomi.
3. Zona  Pribumi  berada  di  selatan  jalur kereta api atau stasiun Sukabumi. Mereka membuat  perkampungan-perkampungan yang disebut babakan .
Struktural  pembagian  kelas  berdasarkan wilayah, diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda awal tahun 1900 dengan alasan untuk memudahkan pencacahan. Pertumbuhan
komposisi  penduduk  yang  besar  secara signifikan adalah etnis Cina.
Perkembangan  perkebunan  membawa kemajuan teknologi terutama untuk mempercepat  pengiriman  hasil  perkebunan dengan membangun jalur kereta api. Kereta api dibangun  oleh  Maarschalk  dan  Mijners,  dua orang  pejabat  dari  Belanda,  menyarankan untuk  membangun  jalur  kereta  api  melalui Sukabumi. Mereka berdua melakukan analisis dengan  hasil  kereta  api  dapat  membantu ekonomi  rakyat  dalam  menjalankan  aktivitas ekonomi.  Hasil  pertanian,  perternakan  dan perkebunan serta pertambangan dapat diangkut dengan kereta api. Pembangunan rel kereta api dimulai  dengan  disahkannya  Undang-Undang pembangunan  rel  kereta  api  jalur  Bogor- Sukabumi-Cianjur  tanggal  6  Juni  1878 (Lasmiyati, 2017, p.208).
Perusahaan yang berhak untuk membangun  sarana  kereta  api  Buitenzorg- Sukabumi-Cianjur dilaksanakan oleh perusahaan  kereta  api  pemerintah  Belanda bernama Staatspoorwagen (SS).  Inspektur yang  bertanggungjawab  mengawasi  adalah Maarschalk.  Bahan-bahan  untuk  membangun jalur  kereta  api  disimpan  di  Buitenzorg (Lasmiyati, 2017, p.208).
Pembangunan  lajur  kereta  api  di Sukabumi tersebut terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu  tahap  pertama  pada  tanggal  5  Oktober 1881  dari  Bogor-Cicurug  sepanjang  27  km. Tahap  kedua  21  Maret  1882,  Cicurug- Sukabumi  sepanjang  31  km.    Tahap  ketiga tanggal 10 Mei 1883 dari Sukabumi ke Cianjur sepanjang  39  km.  Pembangunan  jalan  kereta api mempekerjakan pekerja Cina dan Pribumi untuk  membangun  jalur  rel  kereta  api  yang menghubungkan Buitenzorg-Sukabumi- Cianjur. Pada  tahun  1884,  kereta  api  mulai dioperasikan  dengan  menggunakan  lokomotif Seri  B-50  pabrikan  Manchester  tahun  1880- 1881  dengan  kecepatan  60  km  per  jam.  Pada jalur kereta api Sukabumi terdapat satu stasiun yaitu stasiun Sukabumi dan lima stasiun kecil (halte)  yaitu  Cicurug,  Parung  Kuda,  Cibadak, Karang  Tengah,  dan  Cisaat  (Lasmiyati,  2017, p.208).
Pembangunan transportasi kereta api di Sukabumi bertujuan untuk mendukung perkembangan  perkebunan-perkebunan  teh swasta di afdeeling Sukabumi terutama sebagai

## 8 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
alat  angkut  hasil  produksi.  Hasil-hasil perkebunan dari Sukabumi bisa dikirim dengan mudahnya  ke  Pelabuhan  Tanjung  Priuk  di Batavia.  Stasiun  terdekat  yang  bisa  diakses oleh perkebunan-perkebunan teh di Sukabumi dengan mudah.
Transportasi  kereta  api  berdampak kepada  penambahan  jumlah  penduduk  yang menempati  area  disekitar  stasiun-stasiun. Mereka menempati lahan-lahan kosong berada disekitar  stasiun  atau  pinggran  rel  kereta  api. Ternyata  hal  tersebut  membuka  peluang lapangan pekerjaan.  Sarana transportasi kereta api  selain  dibangun  stasiun,  juga  gudang penyimpanan.  Penduduk  Sukabumi  banyak yang  kemudian  terserap  sebagai  pekerja  di tempat-tempat  tersebut  Di  sekitar  stasiun pemberhentian  dibuka  warung-warung  dan lapak  untuk  berdagang  yang  lama  kelamaan tumbuh  menjadi  pasar  (Lasmiyati,  2017, p.209). Penduduk yang semakin  lama bertambah diareal stasiun membuka perkampungan-perkampungan  baru  sehingga tumbuh konsentrasi penduduk dengan komposisi penduduk yang beragam.
Teknologi
transportasi
juga
mengembangkan  sektor  pariwisata  Sukabumi pada  akhir  abad  ke-19.  Sukabumi  dikenal wisatawan untuk berburu hewan liar didaerah selatan  Sukabumi.  Sukabumi  bagian  utara mempunyai hotel-hotel dengan kualitas terbaik yaitu hotel Victoria, hotel Grand Selabatu, dan hotel Mooi Wanasari. Tarif dari hotel tersebut berkisar  antara  6-20  Gulden  dengan  fasilitas yang  tersedia  adalah  Golf,  tenis  dan  kolam renang.  Sukabumi  menjadi  destinasi  wisata yang  diunggulkan  oleh  pemerintah  Hindia Belanda  dengan  dimasukan  di  dalam  buku panduan  wisata Batavia,  Buiternzorg  end  de Preanger  Gids  voor  Bezoekers  en  Toeristen karya  Buys,  Schulze,  dan  Bemmelen  & Hooyer.  Banyak  pelaku  perjalanan  baik perseorangan  maupun  individu  singgah  di Sukabumi  untuk  menikmati  pemandangan Alam (Sunjayadi, p.2019).
Faktor  teknologi  yang  diakibatkan  dari pembangunan  jalur  transportasi  kereta  api membawa dampak yang besar. Era modern di Sukabumi semakin terlihat. Penduduk dari luar Sukabumi baik Pribumi, Eropa maupun Timur Asing  masuk  ke  Sukabumi  untuk  menetap ataupun berwisata. Kesenian Sukabumi mendapatkan  kesempatan  untuk  tampil  di kancah internasional.
Struktural pemerintahan kembali berubah  dan  mengusahakan  agar  Sukabumi yang  berada  di  kawasan  kota  mengusahakan pemerintahan  otonom.  Warga  Eropa  yang mengeluh  mengenai  keadaan  Sukabumi  kota yang semakin padat. Mereka mulai mengharapkan  adanya  pemerintahan  otonom sendiri.  Mereka  menghendaki  agar  wilayah Kota Sukabumi bisa diatur oleh bangsa Eropa. Akhirnya  usul  mereka  yang  diajukan  kepada pemerintah Hindia Belanda dikabulkan dengan dirubahnya pasal 68 Regeringsreglement 1854 (Firmansyah, 2017, p.62).
Mereka  kemudian  merintis Gemeente Sukabumi  sejak  terbitnya Staatsblad No.  80 pada 17 Maret 1891 dengan berdirinya Onder Afdeeling Sukabumi.  Wilayahnya  terdiri  dari Cisarua,  Salabintana,  Kabandungan,  Situ,
Kramat, Gunungpuyuh, Nyomplong, Pabuaran, Baros, Gedong Panjang, Limusnunggal  dan  Pelabuhanratu.  Pada  surat bertanggal  15  Januari  1913  yang  ditujukan kepada  Gubernur  Jenderal  Hindia  Belanda, para  pengusaha  dan  penduduk  Sukabumi berkebangsaan
Belanda dengan mengatasnamakan  Dewan  Rakyat  menyusun rekomendasi  untuk  mengubah  Sukabumi menjadi Burgerlijkbestuur (Tim  ANRI,  2013, pp.. 2 & 9).
Berdasarkan usulan tersebut pemerintah Hindia  Belanda  pada  tahun  1914  mengubah Onder Afdeeling Sukabumi menjadi Gemeente Sukabumi  dengan  status Burgerlijkbestuur . Burgerlijkbestuur sendiri dipimpin oleh seorang Burgemeester .  Penetapan  Sukabumi dalam  tata  pemerintahan  kolonial  sebagai sebuah kotapraja diundangkan dalam
Staatsblad No.  310  Tahun  1914  dengan anggaran  biaya  yang  diundangkan  dalam Staatsblad No.  311  tahun  1914.  Peraturan tersebut  mulai  berlaku  efektif  pada  tanggal  1 April 1914.
Sementara status dari Afdeeling Sukabumi  diperluas.  Berdasarkan Besluit Gubernur  Jenderal  tanggal  7  Mei  1912 Staatsblad No.  356  tahun  1913  Sukabumi mengalami perubahan kembali dalam pembagian  wilayah.  Pembagian  wilayah Afdeeling Sukabumi  tersebut  terbagi  dalam enam District dan 41 Onder District . Keenam District tersebut  adalah  Sukabumi,  Cibadak,
Cicurug,  Pelabuanratu,  Jampang  Tengah  dan Jampang Kulon (Tim ANRI, 2013, p.8; Dutch East Indes, 1933, p.325).
Afdeeling Sukabumi menandai
perubahan  pada  tahun  1914  dengan  berubah menjadi Regentschap . Perubahan Regentschap ini  menandai  berpisahnya  dari Regentschap Cianjur.  Perubahan  ini  berdasarkan Besluit Gubernur  Jenderal  tanggal  25  April  1921 Nomor 71 dan mulai berlaku pada 1 Juni 1921. Pada  tanggal  7  Juli  1921  diangkat  Raden (Adipati  Aria)  Soeria  Nata  Brata  sebagai Bupati Sukabumi.
Perubahan  struktural  lembaga  sosial menandai  kemajuan  Sukabumi  akibat  dari berkembanganya  swastanisasi  di  Sukabumi. Sukabumi  berkembang  menjadi Gemeente (kotapraja) yang dipimpin oleh Burgermeester dan Regentschap Sukabumi  yang  dikepalai oleh  Bupati.  Kotapraja  Sukabumi  dipimpin oleh  orang  berkebangsaan  eropa  dengan menerapkan  tata  kota  berdasarkan  pembagian kelas  diwilayahnya.  Sementara  di Afdeeling Sukabumi  dipimpin  oleh  Pribumi  yang menjaid Bupati dan penduduk yang bertempat tinggal  bercampur  tanpad  ada  pembagian kelas. Namun penduduk Timur Asing banyak terkonsentrasi disekitar perkebunan dan sekitar stasiun.
Penjelasan  data  statistik  dari  informasi tertulis  mengenai  penduduk  Kota  Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi menunjukan peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Sampai dengan akhir tahun 1905, penduduk Sukabumi kota  berjumlah  15.080  jiwa,  hampir  sepertiga dari penduduk Sukabumi Kabupaten. Penduduk  Sukabumi  kota  terdiri  dari  tiga kelompok  bangsa  Eropa  588  jiwa,  Pribumi 12.388 jiwa, dan penduduk Timur Asing 2.112 jiwa (Tim ANRI, 2013, p.7).
Pada tahun 1915 data statistik penduduk Sukabumi meningkat dengan signifikan dengan  jumlah  43.500  jiwa.  Bertambah  dua kali  lipat  selama  10  tahun  dari  1905.  Jumlah tersebut terdiri dari 1.600 jiwa berkebangsaan Eropa,  3.500  jiwa  berkebangsaan  Cina  dan Timur Asing lain, sedangkan sisanya Pribumi sebesar  28.400  jiwa.  Data  berdasarkan pekerjaan adalah 2.200 jiwa penduduk wilayah Sukabumi yang berkebangsaan Eropa berprofesi  sebagai  pengusahan  perkebunan yang  menguasai  sekitar  27.022,42  Ha. Sejumlah 4.300 jiwa penduduk berkebangsaan Timur  Asing  berprofesi  sebagai  pedagang. Sementara  itu  sekitar  50.400  penduduk
Pribumi berprofesi sebagai petani (Tim ANRI, 2013, p.7).
Struktur  interkasional  di  Sukabumi terlihat  dari  kelas-kelas  sosial  yang  ada  di Sukabumi.  Konflik  diantara  penduduk  yang mendiami  mulai  terlihat  dari  perlakuan diskriminatif.  Sebagai  etnis  terbesar  yang mendiami di Kotapraja Sukabumi para Pribumi sangat  tertindas.  Sebagai  contoh  di  ruangan- ruangan tertentu seperti Club Societei , restoran mewah,  gedung  pemerintahan,  hubungan antara  bangsa  Eropa  dan  etnis  Sunda  terlihat jelas.  Penikmat  ruangan  adalah  orang-orang Eropa dan etnis Sunda sebagai Pribumi hanya sebagai  pembantu  di  tempat  tersebut.  Tidak semua orang Eropa menindas rakyat Pribumi. Ada  beberapa  diantara  mereka  yang  berbaik hati  terhadap  Pribumi.  Seperti  pemilik perkebunan  Kerkhoven  yang  membagikan sedekah  bahkan  bibit  ke  masyarakat  Pribumi disekitarnya (Firmansyah, 2017, p.81).
Sentimen  antara  Pribumi  dan  Timur Asing  terdapat  di  Sukabumi  terutama  dengan warga Cina. Stereotip warga Pribumi terhadap warga Cina terjadi ketika warga Cina ditunjuk untuk  memungut  pajak  dari  warga  Pribumi. Pajak  yang  dipungut  yaitu  dari  lapak  pasar, kolam ikan, sarang burung walet, pemotongan hewan,  candu  dan  pegadaian.  Awalnya pembatasan  itu  diterapkan  untuk  melindungi masyarakat  Pribumi  dari  praktik  lintah  darat. Tetapi, penunjukan warga Cina justru semakin menempatkan  posisi  mereka  yang  lebih berkuasa  dari  warga  Pribumi  (Usman,  2009; Dahana,  2000).  Warga  Timur  Asing  lainnya tidak  terjadi  seperti  dengan  warga  Arab. Mereka diuntungkan dengan kesamaan kepercayaan  terhadap  Islam  yang  mayoritas dianut  oleh  warga  Pribumi.  Mereka  menetap didaerah Tipar dan Warudoyong.
Perubahan  sosial  juga  terjadi  dalam kebudayaan  melalui  gaya  berpakaian.  Era modernisasi  di  Sukabumi  membawa  dampak bagi  cara  berpakaian  yang  tidak  mencirikan etnis.  Awalnya  pakaian  menjadi  ajang  untuk menonjolkan  diri  dan  pembeda  antar  bangsa dan  etnis.  Kain  sarung/selendang  digunakan oleh  Pribumi,  jubah  untuk  orang  Cina  dan orang-orang  Eropa  menggunakan  celana. Namun  di  Sukabumi  banyak  bangsa  Eropa yang  bahkan  memakai  sarung  dan  pakaian orang-orang  Cina.  Orang-orang  Pribumi  juga

## 10 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
memakai pakaian bangsa Eropa. (Firmansyah, 2017, p.81).
Rasionalitas berkembang melalui hadirnya  kesadaran  intelektual.  Tan  Ging Tiong  yang  mendirikan Soekaboemische Snelpersdariukkerij dan menerbitkan harian Li Po pada Januari 1901. Pemimpin redaksi dari harian Li Po adalah Yoc Tjai Siang dan Tang Ging Tiong. Harian tersebut dianggap terbitan pertama  dari  nonBelanda  di  Indonesia. Munculnya perusahaan percetakan dan penerbitan  yang  ada  di  Sukabumi  sangat membantu mempublikasikan Sukabumi ataupun  daerah  lainnya  (Firmansyah,  2017, p.110).  Sementara  di  kaum  Pribumi  muncul tokoh-tokoh  intelektual  seperti  R.  H.  Ahmad Djoewaeni dan KH. Ahmad Sanusi.
Pada  tahun  1920an  R.  H.  Ahmad Djoewaeni mendirikan sekolah Islam bernama Ahmadiahschool . Ahmadiaschool diselelnggarakan  secara  klasikal.  Disekolah tersebut  diajarkan  ilmu  pengetahuan  umum dan  ilmu  agama.  Sekolah  Islam  lainnya  yang terdapat  di  Sukabumi  terutama  di  kotapraja adalah Sakola  Moehammadijjah yang  berdiri tahun  1918.  Pembeajaran  dilakukan  dengan klasikal  yang  memisahkan  murid  wanita  dan laki-laki.  Lembaga  pendidikan  Islam  lainyya yang  berdiri  di  kotapraja  Sukabumi  adalah Pesantren  Syamsul  Ulum  yang  melaksanakan pendidikan sampai pendidikan tinggi. Pesantren  Syamsul  Ulum  didirikan  oleh  KH. Ahmad  Sanusi.  Di Regentschap Sukabumi lembaga  pendidikan  bercorak  Islam  banyak tersebar (Tim ANRI, 2013, pp.28-29).
Pendidikan Islam yang ada di Sukabumi berkembang  ke  arah  intelektual  untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. KH. Ahmad  Sanusi  melawan  penjajah  dengan bergabung  di  SI  dan  mendirikan  organisasi untuk  berjuang  melawan  ktidak  adilan kolonial.
Sekolah-sekolah yang didirikan menjadi tanda
perkembangan
intelektual.
Froebelsschool , Vervolgschool,
Wilhelminaschool, Juliana School, Algemeene Lagere  School , dan Hollandssch  Inlandsche School (HIS),  Sekolah  Puteri  Santa  Ursula, Sekolah Pertanian, dan Sekolah Polisi. Sekolah tinggi  juga  didirikan  dengan  nama Instituut Soekaboemi (Tim  ANRI,  2013,  pp.24-25  & pp.168-175).
Pendidikan  bagi  penduduk  Sukabumi menjadi sarana yang baik bagi perkembangan
intelektual  penduduk.  Dinamika  penduduk baik  di  kotapraja  dan Regentschap Sukabumi menjadi dinamis akibat perkembangan modernisasi  dari  perubahan  sosial  dan ekonomi  yang  terjadi.  Sukabumi  mempunyai peran  yang  cukup  besar  dalam  masa  kolonial Belanda.  Sektor  perkebunan  menjadi  jalan untuk  modernisasi  dan  perubahan  sosial ekonomi masyarakat.

## Simpulan
Perubahan  sosial  ekonomi  dan  proses modernisasi  di  Sukabumi  terjadi  karena beberapa  faktor.  Faktor  utama  adalah  kondisi alam, penemuan-penemuan baru, dan teknologi. Sementara faktor pendukung adalah komposisi  penduduk,  konflik  dimasyarakat dan kontak dengan masyarakat lain.
Bentuk  perubahan  sosial  yang  ada  di Sukabumi  adalah  bentuk  struktural,  bentuk kultural  dan  bentuk  interaksional.  Bentuk struktural  yang  berubah  di  Sukabumi  masa kolonial Belanda adalah pada kelas sosial dan bidang  struktur  administrasi  pemerintahan. Perubahan  kultural  pada  bentuk  perubahan profesi  dan  gaya  berpakaian.  Sementara perubahan  bentuk  interkasional  mengacu kepada hubungan sosial.
Modernisasi di Sukabumi terjadi dalam bidang budaya, politik, ekonomi, sosial dan life style .  Pada  hal  budaya  mereka  menjadi konsumtif.  Pada  bidang  politik  terdapat  dua perkembangan yaitu dalam struktur pemerintahan  dan  hadirnya  sosok  penentang kolonial  Belanda.  Pada  bidang  ekonomi masyarakat menjadi mengenal pekerjaan diluar pertanian.  Pada  bidang  sosial  penduduk Sukabumi  dapat  berinterkasi  dengan  etnis lainnya.  Gaya  hidup  penduduk  Sukabumi menjadi  berubah  pada  gaya  berpakaian. Intelektualisme juga berkembang di Sukabumi dengan  banyaknya  sekolah-sekolah dari tingkat dasar  hingga  tinggi  untuk mendukung intelektualisme, rasionalitas, universilisme dan spesialisasi fungsional serta tingkat pendidikan. Sukabumi mempunyai peran yang cukup  besar  dalam  masa  kolonial  Belanda. Sektor  perkebunan  menjadi  jalan  untuk modernisasi  dan  perubahan  sosial  ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsip Dutch East Indies. (1933). Regeeringsalmanak voor
Nederlandsch-Indië . Landsdrukkerij. Staatsblad  Van  Nederlandsch-Indie.  (1914).
No.  310.  DECENTRALISATIE . Instelling van een gemeenteraad van Soekaboemi . Staatsblad  Van  Nederlandsch-Indie.  (1914). No. 311. DECENTRALISATIE . Vaststelling van de eerste bergrooting voor de gemeente Soekaboemi.

## Jurnal/ Hasil Penelitian
Dahana, A. (2000). Kegiatan Awai Masyarakat Tionghoa di Indonesia. Wacana , Vol. 2,
No. 1, (pp. 54-72) from: https://doi.org/10.17510/24076899- 00201004 . Fajarani, Annisa. (2012). Peranan Pergoeroean  Sjamsoel  Oeloem  dalam Mempetahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sukabumi (1945-
1946) .  (Skripsi  Sarjana.  Universitas Negeri Yogyakarta).
Handayani,  Sri  Ana.  (2017).  Geliat  Ekonomi Masyarakat Priangan Era Pemerintahan Hindia  Belanda  1900-1942. Lembaran Sejarah . Vol. 13, No.  2, (pp.221-234).
Handinoto,  H.  (1999).  Lingkungan"  Pecinan"
dalam  Tata  Ruang  Kota  di  Jawa  Pada Masa  Kolonial. DIMENSI  (Journal  of Architecture  and  Built  Environment) .
Vol. 27,  No.  1,  (pp.20-29),  from:
https://doi.org/10.9744/dimensi.27.1 Hardjasaputra,  A.  Sobana.  (2003).  Perubahan Sosial di Bandung 1810-1906.
Sosiohumaniora . Vol. 5, No. 1, (pp.96- 107).
Hatu,  Rauf.  (2011).  Perubahan  Sosial  Kultral Masyarakat  Pedesaan  (Suatu  Tinjauan Teoritik-Empirik). Jurnal  Inovasi. Vol.
8, No. 4, (pp.1-11), from: https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/ article/view/721 .
Husain,  S.  B.  (2013).  Kesatuan  dalam
Keberagaman: Pasang Surut Pembauran Orang-orang Tionghoa di Surabaya. LITERASI: Indonesian Journal  of  Humanities . Vol.  3,  No.  1,
(pp.21-28),
retrieved from:
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/LIT/a rticle/view/6108 . Kustedja, S. (2012). Jejak komunitas Tionghoa dan perkembangan kota Bandung. Jurnal Sosioteknologi. Vol. 11, No. 26, (pp.105-115), retrieved from:
http://journals.itb.ac.id/index.php/soste k/article/view/1095 .
Lasmiyati. (2017). “Trasnportasi Kereta Api di
Jawa  Barat  Abad  ke-19  (Bogor- Sukabumi-Bandung)”. Patanjala. Vol.
9, No. 2, (pp.197-212), from: https://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v9 i2.21.
Lestari,  Puji.  (2008).  Analisis  Perubahan Sosial  pada  Masyarakat  Samin  (Studi Kasus di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Blora). Dimensia . Vol. 2, No. 2, (pp.20-31), retrived from: https://journal.uny.ac.id/index.php/dime nsia/article/view/3403 .
Mulyadi,  Muhammad.  (2015).  Perubahan
Sosial Masyarakat Agraris ke Masyarakat Industri dalam Pembangunan Masyarakat di Kecamatan  Tamalate  Kota  Makassar.
Jurnal  Bina  Praja .  Vol.  7,  No.  4,
(pp.311-322), from:
https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.31
1-321 .
Nugraha,  Setia.  (2017).  Kota  Sukabumi:  Dari Distrik Menjadi Gementee (1815-1914). Patanjala .  Vol.  9,  No  3,  (pp.423-438), from:
https://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v9 i3.35 .
Nurbaity  &  Saring.  (2015).  “Swastanisasi Perkebunan  Teh  di  Bogor  1905-1942”. Sosio-E-Kons .  Vol.  7,  No.  3,  (pp.216- 225), from: http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v 7i3.698 .
Rahmayanti, Yunita Dwi., & Pinasti, V. Indah
Sri. (2017). Dampak Keberadaan Objek Wisata Waduk Sermo terhadap Perubahan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat di  Sermo,  Kulon  Progo,  Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Sosiologi . (pp.1-15), retrived from:
https://eprints.uny.ac.id/53258/6/jurnal %2013413244005.pdf .
Rosana,  Ellya.  (2015).  Modernisasi  dalam Presfektif  Perubahan  Sosial. Al-Adyan Jurnal  Lintas  Agama .  Vol.  10,  No.  1,
(pp.67-81), from: https://doi.org/10.24042/ajsla.v10i1.142 3 .
Saring,  Barkah,  Husin.  (2017).  “Diantara Bayang-Bayang Eksploitasi Perkebunan dan  Involusi  Pertanian”.  ( Artikel Laporan Ilmiah . Universitas Indraprasta
PGRI).
Suryanegara, Ellen., Suprajaka., Nahib, Irmadi.  (2015).  Perubahan  Sosial  pada Kehidupan  Suku  Bajo:  Studi  Kasus  di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Majalah Globe . Vol. 17, No.
1, (pp. 67-78), retrived from:
https://core.ac.uk/download/pdf/291853 770.pdf . Utami, Indah Wahyu Puji. (2015). Monetisasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat  Jawa  Abad  XIX. Sejarah dan Budaya . Vol. 9, No. 1, (pp.51-62). Zakaria,  Mumuh  Muhsin.  (2011).  DInamika Sosial  Ekonomi  Priangan  Abad  Ke-19. Sosiohimaniora . Vol. 13, No. 1, (pp.96-
107), from: https://doi.org/10.24198/sosiohumanior a.v13i1.5464 .
Buku
Firmasnsyah,  Irman.  (2016). Soekaboemi  The Untold  Story  Kisah  di  Balik  Sejarah Sukabumi . Jakarta: Mer C Publishing. ______.  (2017). Kota  Sukabumi  Menelusuri Jejak Masa Lalu . Sukabumi: Paguyuban Soekaboemi Heritages.
Hendarti,  Latipah.  (2007). Menepis  Kabut Halimun:  Rangkaian  Bunga  Rampai Pengelolaan Sumberdaya Alam . Jakarta: Obor.
Jaya,  Ruyatna.  (2002). Sejarah  Sukabumi .
Tanpa  Tahun  Sukabumi:  Yayasan Pendidikan Islam.
Melly,  G.  Tan.  (1963). The  Chinese  of Sukabumi:  a  Study  in  Social  and Cultural  Accomodation .  New  York: Ithaca.
Neolaka,  Amos.  (2019). Isu-isu  Kritis Pendidikan:  Utama  dan  tetap  Penting Namun Terabaikan . Jakarta: Kencana. Raffles, Thomas Stamford. 2014. The History of Java . Yogyakarta: Narasi. Cet IV. Sunjayadi,  Achmad.  (2019). Pariwisata  di Hindia  Belanda 1891-1942 .  Jakarta: Gramedia.
Tim  ANRI.  (2013). Sukabumi  dalam  Arsip .
Jakarta: Arsip Nasional Republik
Indonesia.
Winarta,  Frans  H.  (2008).  No  More Discrimination  Againts  The  Chinese.
Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia . (pp.57-73). Singapore: Utopia Press.