Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial
Dekki Umamur Ra’is 1 * 1 Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi email: deckyvanmaduro@gmail.com

## Abstract
The Village Law mandates village administration to realize good village governance. One indicator of the achievement of good village governance is the accountability of village government and the fulfillment of the rights of villagers. Accountability in practice has two mechanisms, namely vertical accountability and horizontal accountability. However, the two mechanisms are considered incapable of realizing good village governance because there are still loopholes for corrupt behavior in government. So there must be another mechanism, namely social accountability mechanisms. This study uses the method of a literature review. Data collection was carried out by extracting library sources that were relevant to the topic of study. Through the application of the principle of social accountability, village residents will be directly involved in supervising the administration of the village government and will hold them accountable for the policies and services that have been carried out by the village government. So that the application of social accountability can be a catalyst or tool in realizing good village governance.
Keywords : Social Accountability; Good governance; Village Administration

## Abstrak
UU Desa mengamanatkan kepada pemerintahan desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahn desa yang baik. Salah satu indikator ketercapaian pemerintahan desa yang baik adalah akuntabilitas pemerintahan desa dan pemenuhan hak-hak warga desa. Akuntabilitas dalam praktiknya memiliki dua mekanisme, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Namun, kedua mekanisme tersebut dianggap masih belum mampu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahn desa yang baik, karena masih ada celah terjadinya perilaku korup dalam pemerintahan. Sehingga harus ada mekasnime yang lain, yaitu mekanisme akuntabilitas sosial. Kajian ini menggunakan metode kajian pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui penggalian sumber kepustakaan yang relevan dengan topik kajian. Melalui penerapan prinsip akuntabilitas sosial, warga desa akan terlibat langsung untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan dan pelayanan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga penerapan akuntabilitas sosial bisa menjadi katalisator atau alat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
Kata Kunci : Akuntabilitas Sosial; Good Governance; Pemerintahan Desa
* Corresponding Author : Dekki Umamur Ra’is (deckyvanmaduro@gmail.com). Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Jalan Telaga Warna, Tlogomas Malang, Jawa Timur, 65144
Volume 5 No. 2 Tahun 2022
DOI: http://dx.doi.org/10.30742/jus.v5i2.2577
Received: 23 November 2022 Accepted: 28 November 2022 Publish: 30 November 2022
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi

## Pendahuluan
Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan amanat Ke- pada Desa untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Desa yang bisa dipertang- gungjawabkan (akuntabel), dikelola dengan baik (professional), terbuka (transparan), bersih, efek- tif dan efisien. Pinsip-prinsip itu adalah gambaran tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dimana indikator utamanya adalah transparansi, partisi- pasi, dan pertanggungjawaban (akuntabilitas). Pengelolaan pemerintahan desa yang baik me- merlukan keterlibatan semua pihak. Khususnya pihak yang secara politis dalam konteks demokra- si desa berada dalam posisi strategis. Jika melihat konteks ini, tentu warga desa memiliki posisi str- tategis dan tepat sebagai pihak yang sangat perlu untuk dilibatkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Modal penting peli- batan warga desa adalah memberikan akses infor- masi yang memadai dan seluas-luasnya. UU Desa secara tersirat juga memberikan mandat kepada Pemerintah Desa untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada warga desa. Maknanya, UU Desa menegaskan adanya hak warga desa untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemerin- tahan desa, seperti pelayanan pemerintaha desa, perencanaan pembangunan desa, pemberdayaan ekonomi desa dan pelaksanaanan pembangunan desa. Atas dasar itu, warga desa berhak untuk men- gawasi pelaksanaan proses pemerintahan desa. Hal tersebut dengan tegas diatur dalam UU terse- but beserta aturan turunannya. Warga desa berhak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah desa terkait dengan kinerja pemerintah desa da- lam memberikan pelayanan publik dan mereal- isasikan rencana pembangunan desa. Warga desa berhak untuk ikut berpartisipasi melakukan pen- gawasan guna memastikan bahwa pelayanan dan pelaksanaan pembangunan desa telah diberikan dan dilakukan secara adil, tepat, dan terukur kepa- da seluruh warga desa.
Selain itu, UU Desa juga memiliki tujuan untuk mendorong terwujudnya prakarsa (partisipasi) masyarakat desa dalam mengembangkan atau mengelola potensi dan aset desa yang dimilikin- ya sehingga bisa mewujudkan kemakmuran, kes- ejahteraan, dan kemandirian desa. Tujuan-tujuan tersebut memerlukan adanya prasyarat hubungan
yang kolaboratif dan dinamis antara kedua belah pihak, yaitu antara masyarakat desa di satu sisi dan pemerintah desa di sisi yang lain. Maka, dalam hal ini diperlukan adanya pemerintahan desa yang responsif dan masyarakat yang partisipatif.
Secara garis besar, dalam UU Desa menyebut- kan ada tiga jenis akuntabilitas, yaitu Akuntabilitas Birokratik, Akuntabilitas Fiskal, dan akuntabilitas sosial. Akuntabilitas Sosial bertujuan untuk me- mastikan pemerintah mengendalikan pemerin- tahannya secara bertanggung jawab. Fox (2020), menyebutkan bahwa akuntabilitas sosial sebagai countervailing power, yaitu bermacam-macam mekanisme yang digunakan untuk mereduksi atau menetralisir kekuasaan yang berlebihan yang di- miliki oleh penguasa. Dalam konteks pemerin- tahan desa, akuntabilitas sosial adalah keharusan untuk di praktikkan, mengingat dampak UU Desa yang memberikan kewenangan begitu besar kepa- da pemerintah desa untuk membangun dan men- gelola desanya.
Akuntabilitas sosial dalam pemerintahan desa secara paralel diwujudkan dalam rangka mengim- plementasikan amanat UU Desa. Akuntabilitas da- lam pelayanan, perencanaan pembangunan, pelak- sanaan pembangunan, dan pertanggungjawaban pemerintahan desa merupakan mandat legal dan landasan etis dari UU Desa. Guna mewujudkan semuanya, maka diperlukan kinerja pemerintah desa yang patuh dan taat terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu, juga perlu didukung oleh ketersediaan agen sosial ditingkat desa yang bisa terlibat aktif untuk memastikan nilai-nilai akuntabilitas sosial bisa dipraktikkan dengan baik.
Namun, harapan ideal mengenai penerapan akuntabilitas sosial di tingkat Desa hingga saat ini pada hakikatnya masih bersifat normatif belum menyentul hal-hal yang bersifat substantif dan esensial seperti yang diharapkan dalam UU Desa. Masih banyak tantangan yang dihadapi oleh desa untuk menerapkan akuntabilitas sosial dalam pranata pemerintahan desa. Tantangan utamanya terletak pada aktor desa seperti kepala desa, BPD, perangkat desa, dan masyarakat desa itu sendiri.
Hingga kini, diakui atau tidak, kapasitas an- ggota BPD yang masih belum optimal. Dalam pe- nelitian yang dilakukan Lembaga SMERU misaln- ya, masih banyak anggota BPD yang berperilaku pasif. Hal itu disebabkan kemampuan memahami tugas pokok dan fungsi lembanganya masih lemah (Bachtiar et al., 2019). Tupoksi BPD dijelaskan da-

## 110

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi
lam Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diuraikan sebagai tugas BPD dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, Pasal 32–50. Kondisi itu akan menyebabkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa berada dalam situasi yang rawan, dimana mekanisme pemerin- tahan desa akan terjebak dalam pusaran kekua- saan elit desa. Dampaknya akan menimbulkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran terhadap norma hukum. Dalam catatan KPK, seperti disam- paikan oleh Firli (2022), mengatakan bahwa hing- ga tahun 2022 sudah tercatat sebanyak 601 desa dimana ada sekitar 686 pihak perangkat desa dan kepala desa terlibat kasus korupsi.
Tantangan lainnya, adalah tingkat partisipasi masyarakat desa hingga saat ini masih tergolong rendah sehinga penyelenggaraan pmerintahan desa menjadi rentan dikelola tanpa pertanggu- njawaban yang jelas dan tertutup. Sebagaimana dikatakan oleh Joshi dan Houtzager (2012), ket- erlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan sangat penting. Tujuannya untuk memastikan bah- wa pemerintah dalam hal ini pemerintah desa men- jalankan pemerintahannya dengan penuh tanggu- ng jawab. Masalah lainnya yang cukup menantang hingga saat adalah masih belum adanya model akuntabilitas sosial desa yang bisa dilakukan se- cara berkelanjutan dan bisa diterapkan diseluruh desa yang ada di Indonesia.
Metode Kajian ini menggunakan metode kajian ke- pustakaan. Kajian dimulai dengan mengumpulkan sumber-sumber kajian yang relevan seperti buku, jurnal, laporan-laporan kajian lain, dan catatan- catatan lainnya yang relevan baik itu berupa video, foto, maupun audio.
Metode ini digunakan untuk menyusun kon- sep mengenai penerapan akuntabilitas sosial dalam pemerintahan desa yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam kajian ini. Ada- pun proses kajian ini meliputi pemilihan topik, Eksplorasi informasi, menentukan fokus kajian, mengumpulkan data informasi, menyiapkan pen- yajian data, dan menyusun hasil kajian.
Sedangkan instrumen penelitian dalam kajian ini adalah daftar check list klasifikasi bahan kaji - an, skema atau peta penulisan, dan format catatan kajian. Sementara, teknik analisis Data yang digu- nakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (Content Analysis). Analisis ini digunakan un-
tuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Kripendoff, 1993).

## Pembahasan
Untuk menjelaskan konsep akuntabilitas sosial, pertama, penting untuk memulai dengan definisi  akuntabilitas  yang  konkrit.  Akuntabilitas dapat  didefinisikan  sebagai  kewajiban  pemegang kekuasaan untuk mempertanggungjawabkan atau bertanggung jawab atas tindakan mereka. “Pe- megang kekuasaan” mengacu pada mereka yang memegang kekuasaan politik, keuangan atau ben- tuk lain dan termasuk pejabat di pemerintahan, perusahaan swasta, lembaga keuangan internasi- onal dan organisasi masyarakat sipil. Secara garis besar, akuntabilitas merupakan hubungan antara dua badan, di mana kinerja yang satu diawasi oleh yang lain. Maka, bisa dikatakan bahwa akuntabil- itas merupakan kewajiban pejabat publik untuk menginformasikan dan menjelaskan apa yang tel- ah atau sedang mereka lakukan terhadap mandat yang telah mereka terima serta kemampuan untuk menegakkan sanksi apabila mereka melanggar mandatnya.
Prinsip dasar demokrasi adalah bahwa warga negara memiliki hak untuk menuntut akuntabilitas dan aktor publik memiliki kewajiban untuk ber- tanggung jawab. Mulgan (2000) nyatakan, bahwa “mereka yang meminta pertanggungjawaban men- egaskan hak otoritas yang lebih tinggi atas mereka yang bertanggung jawab”. Pejabat pemerintah dan birokrat bertanggung jawab atas perilaku dan kin- erja mereka (Behn, 2001). Dengan kata lain, mere- ka dapat dan harus dimintai pertanggungjawaban untuk mematuhi hukum dan tidak menyalahgu- nakan kekuasaan mereka, dan melayani kepentin- gan umum secara efisien, efektif dan adil.
Dalam praktik demokrasi, ada dua jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Sistem akuntabilitas yang bersifat internal negara sering disebut sebagai me- kanisme akuntabilitas “horizontal” (Schedler et al. 1999). Seperti mekanisme politik, mekanisme, mekanisme administratif dan mekanisme hukum (Goetz dan Gaventa, 2001).
Dalam akuntabilitas vertikal, instrumen uta- ma pertanggungjawaban yang dapat digunakan oleh pemerintah desa adalah dengan melaporkan kinerja mereka melalui laporan pertanggungja- wa ban tahunan (atau dengan mekanisme lainnya
yang di atur dalam regulasi) kepada pemerintah- an yang ada di atasnya. Karena, di dalam UU Desa disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah pembina sekaligus pengawas bagi pemerintahan desa. Sementara, akuntabilitas horizontal pada pemerintahan desa adalah mekanisme checks and balances antar Lembaga desa, seperti pemerintah desa dengan BPD misalnya. Di dalamnya mencak- up kemampuan BPD untuk meminta pertanggu- ngjawaban kepada pemerintah desa secara politik (pengawasan politik) melalui perencanaan, pen- ganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Langkah-langkah akuntabilitas vertikal dan horizontal tidak cukup untuk memastikan bah- wa uang publik benar-benar dibelanjakan sesuai dengan peraturan dan standar yang ada dan untuk tujuan yang dimaksudkan. Maka kita memerlukan mekanisme akuntabilitas tambahan yang memu- ngkinkan partisipasi langsung masyarakat desa dalam proses akuntabilitas di luar dua mekanisme tersebut. Mekanisme tambahan tersebut kita se- but dengan akuntabilitas diagonal atau akuntabil- itas sosial.
Akuntabilitas sosial mengacu pada bentuk akuntabilitas yang muncul melalui tindakan warga negara dan organisasi masyarakat sipil yang ber- tujuan meminta pertanggungjawaban negara, ser- ta upaya pemerintah dan aktor lain (media, sektor swasta, donor) untuk mendukung dan merespons untuk tindakan ini (Lister, 2010). Akuntabilitas sosial merupakan “suatu pendekatan untuk mem- bangun akuntabilitas yang mengandalkan keterli- batan sipil, yaitu, di mana warga negara biasa dan/ atau organisasi masyarakat sipil yang berpartisi- pasi secara langsung atau tidak langsung dalam menuntut akuntabilitas” (Malena, Forster dan Singh, 2004).
Tujuan akuntabilitas sosial bukan untuk menggantikan tetapi untuk memperkuat dan me- lengkapi mekanisme akuntabilitas (horizontal dan vertikal) yang ada. Ini menegaskan bahwa prinsip dasar pengemban tugas (pejabat publik dan penyedia layanan) bertanggung jawab kepa- da pemegang hak (warga negara) dan menawar- kan serangkaian pendekatan dan alat yang kaya untuk menerapkan prinsip itu ke dalam praktik. Pendekatan akuntabilitas sosial dapat diterapkan di tingkat nasional hingga lokal dan dapat menar- getkan berbagai masalah dan proses tata kelola termasuk: berbagi informasi publik, pembuatan kebijakan dan perencanaan; analisis dan penelu-
suran anggaran publik, pengeluaran dan proses pengadaan; pemantauan dan evaluasi partisipatif terhadap pemberian layanan publik, serta peran pengawasan yang lebih luas, seperti tindakan an- ti-korupsi dan mekanisme penanganan pengad- uan.
Digram 0.1:
Akuntabilitas dan Masyarakat Sipil
Sumber: World Bank, 2004, State-society synergy for accountability: lessons for the World Bank, working paper 30
Ada perbedaan antara mekanisme akunt- abilitas sosial dan mekanisme akuntabilitas hori- zontal. Yang terakhir didasarkan pada kewajiban formal dari pengemban tugas untuk bertanggung jawab kepada atasannya atau parlemen dan mer- eka didukung oleh sanksi yang ditetapkan secara hukum yang idealnya mencegah, atau setidaknya menghukum penyalahgunaan jabatan. Karena bi- asanya tidak ada kewajiban formal dari pengem- ban tugas untuk bertanggung jawab kepada pub- lik, pelaporan semacam itu seringkali bersifat sukarela dan hanya dapat dirangsang dengan menggunakan tekanan sosial atau media.
Selain itu, warga negara atau organisasi mas- yarakat sipil biasanya tidak memiliki mekanisme untuk memberikan sanksi atas penyalahgunaan jabatan. Agar akuntabilitas sosial efektif dalam mendisiplinkan penyalahgunaan jabatan oleh pengemban tugas, hal itu tergantung pada tinda- kan korektif selanjutnya yang diambil oleh pe- merintah sendiri melalui salah satu dari dua me- kanisme akuntabilitas lainnya. Akuntabilitas sosial dengan demikian memiliki fungsi signaling yang kuat terutama jika media terlibat aktif dalam me- ngungkap penyalahgunaan jabatan. Penting untuk disadari bahwa akuntabilitas sosial tetap saling
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi
melengkapi dan bergantung pada bentuk akunt- abilitas lain agar efektif dan tidak dapat menggan- tikan mekanisme lain tersebut.
Perbedaan lain antara akuntabilitas sosial dan akuntabilitas hukum dan politik adalah bahwa tujuan peningkatan akuntabilitas sosial lebih luas daripada akuntabilitas hukum dan politik. Ketiga bentuk akuntabilitas mempromosikan praktik pe- merintahan yang baik dengan mengurangi peny- alahgunaan jabatan dan dengan demikian mening- katkan kepercayaan dan keyakinan warga negara sebagai lembaga yang sah.
Karena akuntabilitas sosial bertujuan untuk mengubah hubungan antara mereka yang me- merintah dan mereka yang diatur, atau mereka yang menyediakan dan menerima layanan, ia juga memiliki fungsi pemungkin yang kuat. Dengan membuat atau menahan para pengemban tugas dan penyedia layanan bertanggung jawab kepa- da publik, ini memperkuat (atau kadang-kadang bahkan menetapkan) gagasan bahwa mereka yang memerintah hanya dapat melakukannya ber- dasarkan mandat yang diberikan kepada mereka (langsung atau tidak langsung) oleh para pemilih dan bahwa mandat dapat ditarik kembali atau diu- bah. Di sisi lain, akuntabilitas sosial yang lebih baik mengumpulkan suara rakyat dan membantu men- gubah “subjek” pasif menjadi “warga negara” aktif dan memberi mereka alternatif untuk bergerak melampaui protes dan terlibat secara konstruktif dengan pemerintah.
Akuntabilitas sosial yang lebih baik bukan hanya mekanisme untuk menghukum dan men- gendalikan penyalahgunaan jabatan. Jika diterap- kan secara konstruktif dan dilembagakan dalam prosedur dan perilaku reguler pemerintah, khu- susnya di pemerintahan desa, ini juga merupakan sarana untuk menyusun komunikasi antara pe- merintah desa dan warganya dan dapat berkon- tribusi pada perubahan hubungan antara kedua pihak, dari “produsen-konsumen”. Mereka dapat bekerja sama untuk meningkatkan layanan (pro- duksi bersama).
Maka, disini bisa dikatakan bahwa akuntabil- itas sosial merupakan sesuatu pendekatan guna menciptakan akuntabilitas yang bertumpu pada keikutsertaan masyarakat desa, yakni masyarakat umum dan/atau kelompok warga biasa yang ikut serta dengan cara langsung ataupun tidak langsung dalam menuntut akuntabilitas. Metode akuntabilitas sosial dapat dimulai dan didukung
oleh negara, warga negara atau keduanya, tetapi seringkali mereka didorong oleh permintaan dan beroperasi dari bawah ke atas.
Pentingnya Akuntabilitas Sosial di Desa Ada tiga argumen utama yang mendasari pentingnya akuntabilitas sosial – tata kelola pe- merintahan desa yang lebih baik, peningkatan efektivitas pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pertama, masalah pemerintahan. Seperti kita pahami, akuntabilitas pejabat publik adalah lan- dasan pemerintahan yang baik dan prasyarat un- tuk demokrasi yang efektif. Saat ini, ketika gagasan tentang hak dan tanggung jawab warga negara berkembang dan meluas, hubungan antara warga negara dan pemerintah mereka dicirikan oleh apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai “krisis legitimasi” (Gaventa, 2002) atau “krisis pemerin- tahan” (Paulus 2002).
Akuntabilitas sosial bisa berkontribusi pada kenaikan daya guna pembangunan. Tentang ini dapat digapai dengan penyampaian layanan pub- lik yang lebih baik dan konsep kebijakan yang lebih pas. Di banyak negara, lebih- lebih negara berkembang, negara gagal membagikan layanan yang bernilai terhadap warganya sebab permas- alahan yang bermacam-macam, misalnya: misalo- kasi sumber daya, kebocoran atau penyelewengan, insentif yang lemah, ataupun minimnya desakan yang diartikulasikan. Di banyak negara, lebih- leb- ih negara berkembang, negara gagal membagikan layanan yang bernilai terhadap warganya sebab permasalahan yang bermacam-macam, misalnya: misalokasi sumber daya, kebocoran atau penyele- wengan, insentif yang lemah, ataupun minimnya desakan yang diartikulasikan.
Demikian pula, pemerintah kerap merumus- kan kebijakan dengan cara diskresi dan tidak transparan yang berlawanan dengan kebutuhan serta prioritas faktual warga miskin di desa. Per- masalahan ini dilanggengkan sebab 3 golongan pemeran kunci dalam kebijakan publik dan pem- buat kebijakan. Faktor rantai pemberian layanan, faktor fasilitator layanan dan faktor warga neg- ara memiliki tujuan dan insentif yang berbeda (terkadang bertentangan). Ditambah lagi adanya asimetri informasi dan kurangnya komunikasi. Dengan menamba ketersediaan data untuk warga desa, menguatkan suara masyarakat desa, mem- publikasikan perundingan serta diskusi antara ketiga golongan pelaku serta menciptakan insentif
buat peningkatan kapasitas, sehingga sistem akunt- abilitas sosial bisa menaikkan daya guna pemberi- an layanan serta membuat pengambilan keputusan publik jadi lebih positif. Harapannya, kebijakan dan pemberian layanan menjadi partisipatif, pro-poor, dan transparan. Karena orang miskin paling ber- gantung pada layanan pemerintah dan paling tidak diberikan kesempatan untuk meminta pertanggung- jawaban pejabat pemerintah, merekalah yang akan paling diuntungkan dari inisiatif akuntabilitas sosial ini. Terakhir, akuntabilitas sosial dapat mengarah pada pemberdayaan, khususnya masyarakat mi- skin.  Meskipun  tidak  ada  definisi  tunggal  tentang pemberdayaan, secara luas, pemberdayaan dapat dipahami sebagai perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Beberapa Penelitian menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat miskin terhadap pemerintah sebagian besar berkaitan dengan ma- salah daya tanggap dan akuntabilitas. Orang-orang miskin melaporkan bahwa lembaga-lembaga nega- ra “seringkali tidak responsif dan tidak bertanggung jawab kepada orang miskin” dan “tidak bertanggu- ng jawab kepada siapa pun atau hanya bertanggung jawab kepada orang kaya dan berkuasa” (Narayan et al. 2000). Dengan memberikan informasi pent- ing tentang hak dan hak dan meminta umpan balik secara sistematis dari orang miskin di desa, maka mekanisme akuntabilitas social telah menyediakan sarana untuk meningkatkan dan mengumpulkan su- ara kelompok yang kurang beruntung dan rentan di desa. Suara yang diperkuat ini akan memberdayakan masyarakat miskin dan meningkatkan kemungkinan respons yang lebih besar dari pemerintah terhadap kebutuhan mereka (Gillis dan Sicat, 2001).

## Tanggung jawab Desa Mewujudkan Pemerintah- an Desa yang Baik
Asas pengelolaan pemerintahan desa telah dite- gaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa asas pengelolaan pemerintas desa harus ter- buka, efektif, akuntabilitas, efisien, dan partisipatif. Dalam perspektif hak, asas keterbukaan mengand- ung konsekuensi untuk melakukan pemenuhan hak warga desa atas informasi (right to know). Dari sini bisa dipahami bahwa warga desa sangat memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, sedang dilakukan oleh pemerintah desa, maupun yang tel- ah dilakukan oleh pemrintah desa. Warga desa ha- rus mengetahui proses perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya. Karena itu, pemerintah desa wajib memberikan informasi yang dibutuhkan memalui saluran komunikasi yang bisa diakses oleh publik atau disepakati oleh warga desa. Harapannya, dengan bekal informasi yang di- miliki oleh warga desa, maka akan ada dorongan dari warga desa untuk terus terlibat dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Konsep ini bisa disebut sebagai right to involve (terlibat dalam pembangu- nan). Mekanisme ini bisa dilakukan oleh desa me- malui proses mengundang atau memberikan ruang kesukarelaan untuk terlibat bagi siapapun warga desa, baik itu kelompok marjinal, difabel, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok perempuan.
Salah satu sayarat mutlak pemerintahan desa yang baik adalah mekanisme pertanggungjawaban. Setiap apapun yang dilakukan oleh pemerintah desa harus atau dapat dipertanggungjawabkan (audited) kepada warga desa selaku pemberi mandat dan pe- megang kedaulatan desa. Pertanggung jawaban bisa dilakukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan pemerintah daerah atau pemerintah(supra desa). Dalam hal ini, kita sebut sebagai konteks right to claim (hak untuk melakukan klaim) atas seluruh kebijakan dan capaian kerja pemerintahan desa.
Diagram 0.1: Tata Kelola pemerintahan Desa yang Baik Dalam Persfektif Hak
Sumber: Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial Di Desa. Direktorat jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (2019)
http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi

## Akuntabiilitas Sosial dan Agenda Inklusivitas
Desa Ciri-ciri adanya akuntabilitas sosial dalam sistem tata pemerintahan Desa adalah keetika wu- jud sikap prakarsa dan munculnya kesukarelaan warga Desa untuk melakukan kontrol terhadap pe- merintahan Desa, Ciri lainnya adalah pemerintah desa siap dan bersedia untuk bertanggungjawab kepada warganya, terkait dengan tindakan-tinda- kan yang telah dilakukan dan capaian prestasi ker- ja mereka dalam mengelola dan penyelenggarakan pemerintahan desa.
Akuntabilitas sosial dalam latar belakang pembangunan desa bisa dinilai melalui adan- ya kontrol yang kuat, adanya partisipasi, hingga dorongan untuk memastikan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan dan anggaran pem- bangunan desa bisa terukur dan dipertanggung- jawabkan kepada warganya sesuai dengan indika- tor yang telah ditetapkan dalam produk hukum desa. Ukuran capaian kinerjanya bisa berupa kes- esuaian antara pendapatan dengan belanja atau pengeluaran. Ukuran lainnya bisa berupa hasil, dampak, dan kesesuaian penerima manfaat dari program yang telah ditetapkannya.
Seperti di jelaskan di atas, Gagasan akunt- abilitas sosial terkait dengan sejumlah konsep dan agenda utama. Mekanisme akuntabilitas sosial memiliki peran kunci dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperdalam demokra- si. Akuntabilitas sosial kadang-kadang disebut se- bagai “sisi permintaan pemerintahan yang baik”, karena didasarkan pada keterlibatan aktif warga negara dalam menuntut akuntabilitas kepada pe- jabat publik. Akuntabilitas sosial mencoba untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dengan mem- perkuat keterlibatan warga negara dan respon publik dari negara dan perusahaan.
Akuntabilitas sosial juga memiliki potensi yang kuat untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui rancangan kebijakan yang lebih berpihak pada kaum miskin, penyampaian layanan yang lebih baik, dan pemberdayaan. Be- berapa mekanisme akuntabilitas sosial telah se- cara khusus dikembangkan untuk digunakan oleh penduduk miskin (dan/atau buta huruf) dan banyak di antaranya berfokus pada isu-isu prior- itas penting bagi penduduk miskin desa (seperti layanan kesehatan masyarakat, pendidikan, air dan sanitasi). Namun, seperti disebutkan di atas, upaya terus-menerus diperlukan untuk memastikan bah-
wa prakarsa akuntabilitas sosial secara efektif me- layani kebutuhan prioritas orang miskin, termasuk mekanisme untuk mengatasi hambatan potensial untuk partisipasi efektif mereka dan, idealnya, me- mungkinkan orang miskin untuk menjadi “penge- mudi”.
Akuntabilitas sosial juga memiliki kekuatan terhadap pengarus utamaan gender di desa. Per- empuan secara sistematis kurang terwakili di seti- ap tingkat pemerintahan di hampir setiap negara di seluruh dunia termasuk di desa-desa di Indonesia. Situasi marjinalisasi politik ini melemahkan kapa- sitas perempuan untuk mempromosikan kepentin- gan mereka dan membela hak-hak mereka visà-vis pemerintah. Mekanisme akuntabilitas sosial, kare- na sifatnya dari bawah ke atas, inklusif, dan dig- erakkan oleh permintaan, maka ini akan mening- katkan kemampuan perempuan untuk membuat suara mereka semakin didengar sehingga mem- berikan pengaruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
Penerapan akuntabilitas sosial juga memiliki potensi besar untuk memberikan perhatian terha- dap kebutuhan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak berkebutuhan khusus maupun remaja berkebutuhan khusus di desa.
Akuntabilitas sosial juga dapat dipahami se- bagai bentuk keterlibatan sipil tertentu, di mana warga negara terlibat dengan negara untuk tujuan meminta pertanggungjawaban pejabat publik. Konsep akuntabilitas sosial erat kaitannya dengan gagasan kewarganegaraan yang berkembang yang memberikan penekanan tambahan pada hak, per- an, dan tanggung jawab warga negara yang men- garah pada peningkatan harapan dan keterlibatan warga negara.
Akuntabilitas sosial erat kaitannya dengan pendekatan pembangunan berbasis hak. Kewa- jiban pejabat pemerintah untuk bertanggung jawab kepada warga negara, merangkul gagasan warga negara dan memberikan informasi yang menjadi haknya. Dalam praktiknya, ini sering diabadikan dalam konstitusi negara, khususnya yang menga- tur tentang hak asasi manusia. Akuntabilitas sosial menawarkan mekanisme untuk mengawasi seka- ligus melindungi hak-hak tersebut. Konsep akunt- abilitas sosial menekankan pentingnya hak warga negara, tujuannya memastikan bahwa pemerintah bertindak demi kepentingan rakyatnya.
Konsep akuntabilitas sosial terkait erat dengan konsep partisipasi. Partisipasi warga
http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial
negaralah yang membedakan akuntabilitas sosial dari mekanisme akuntabilitas konvensional. Mis- alnya, keterlibatan warga desa dalam analisis dan/ atau merumuskan anggaran pembangunan desa. Dengan memantau kinerja pemerintah, menuntut dan meningkatkan transparansi, serta mengung- kap kegagalan dan kesalahan pemerintah, maka mekanisme akuntabilitas sosial akan menjadi alat yang ampuh untuk melawan korupsi. Dalam ban- yak kajian, telah menunjukkan bahwa satu-satun- ya perlindungan yang benar terhadap korupsi sek- tor publik adalah partisipasi masyarakat dengan melakukan pengawasan secara aktif dan berke- lanjutan atas tindakan pemerintah.
Mekanisme akuntabilitas sosial juga dapat me- lengkapi agenda reformasi sektor publik di tingkat desa. Dengan mekanisme yang sudah disepakati bersama, maka pemerintah desa akan memiliki kemampuan mengelola aspirasi masyarakat desa, memahami aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa, dan meningkatkan akunt- abilitas layanan public di tingkatan desa. Me- kanisme akuntabilitas sosial telah terbukti sangat berguna dalam konteks pengelolaan kekuasaan, membantu memperkuat hubungan antara warga desa dengan pemerintahnya dan membantu otor- itas lokal dan penyedia layanan menjadi lebih re- sponsif dan efektif.
Akuntabilitas sosial menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manu- sia di desa. Pelaku utama dalam akuntabilitas so- sial adalah masyarakat desa. Dengan membekali mereka melalui seperangkat keahlian dan pema- haman untuk bepartisipasi dan mengawasi pros- es penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pen- ganggarannya, maka, secara tidak langsung desa telah memberikan ruang kepada masyarakat desa untuk menyuarakan kepentingan politik desanya. Sehingga secara otomatis sumber daya mereka se- makin berkembang.
Dengan menerapkan perilaku akuntabili- tas sosial dalam pemerintahan desa, maka akan menghasilkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Governance). Sehingga bisa mengurangi adanya potensi perilaku korup dan ti- dak bertanggungjawab dalam pemerintahan desa. Pemerintah desa bisa mengelola pemerintahan desa secara akuntabel, transparan dan responsif karena diawasi oleh warga desa. Melaluinya, war- ga desa bisa terus mendorong pemerintah desa
untuk semakin baik, terbuka, dan bertanggung- jawab.
Akuntabilitas sosial bisa menjadi salah satu penjamin yang baik terwujudnya kualitas pe- layanan publik kepada masyarakat desa. An mas- yarakat akan selalu memastikan bahwa hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayananan sudah terpenuhi dan tepat.

## Prinsip dan Prasyarat Akuntabilitas Sosial
Mewujudkan akuntabilitas sosial di desa memerlukan pra syarat dan penerapan prinsip akuntabilitas sosial. Maka harus dipastikan prin- sip-prinsip tersebut dijalankan dan pra syarat dipenuhi. Adapun prinsip-prinsipnya antara lain: Keterukuran, Katerbukan, Partisipatoris, respon- sif gender, inklusif, dan pertanggungjawaban.
Keterukuran disini bermakna bahwa dalam menetapkan kebijakan dan mengelola aset desa beserta keuangan waktu pelaksanaannya harus sesuai, bisa dinilai ukuran kerjanya, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedang- kan Partisipatoris dan keterbukaan bermakna bahwa dalam menetapkan kebijakan dan men- gelola keuangan beserta aset desa harus disam- paikan kepada warga desa sehingga memungk- inkan terjadinya keterlibatan waga desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan per- tanggunggjawaban. Sementara, yang dimaksud dengan responsif gender dan Inklusif bermakna dalam menetapkan kebijakan dan mengelola aset beserta keuangan harus mengakomodir keingi- nan, harapan, serta kebutuhan yang berlainan an- tara pria serta wanita, dan kelompok- kelompok rentan.  Terakhir, kebertanggungjawaban. Mak- nanya, bahwa penentuan prosedur keuangan ser- ta aset Desa wajib ditelaah serta disetujui bersama oleh kepala Desa, BPD serta penduduk Desa. Pen- gelolaan keuangan serta aset Desa oleh penguasa Desa wajib bisa dipantau serta diawasi oleh BPD bersama- sama dengan masyarakat Desa. Penen- tuan peraturan dan pengelolaan keuangan serta aset Desa harus dapat diaudit dengan cara admin- istratif oleh Instansi yang berhak serta instansi pengawasan yang lain.
Adapun pra syarat yang harus dipenuhi yak- ni sejumlah pra kondisi sosial politik dan budaya desa yang harus didorong untuk dipraktikkan da- lam pemerintahan desa agar prinsip-prinsip di atas bisa diterapkan. Pertama, pra kondisi poli-
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial
tik. Pemerintah desa harus memastikan bahwa demokrasi permusyawaratan dan demokrasi perwakilan dalam tata kelola pemerintahan Desa telah berjalan baik. Kedua, sosial-budaya. Pemer- intah desa harus menegaskan kepada warga desa bahwa akuntabilitas sosial adalah bagian tak ter- pisahkan dari adat istiadat dan budaya Desa se- tempat. Ini penting untuk memastikan terjadinya kohesi sosial antara warga desa dengan pemerin- tahan desa.

## Akuntabilitas sosial dalam Regulasi Desa
Mekanisme akuntabilitas vertikal dan hori- zontal telah diatur dalam sejumlah regulasi yang mengatur tentang pemerintahan desa. Akuntabili- tas vertikal salah satunya di atur dalam Permend- agri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Pasal 70 ayat 1 disebutkan bahwa Kades menyampaikan LPJ-Realisasi APBDesa ke- pada Bupa/Walikota setiap akhir tahun anggaran. LPJ disampaikan 3 bulan setelah akhir tahun an- ggaran melalui Perdes APBDesa-R. Adapun Lam- piran Perdes terdiri dari: Laporan Keuangan (Realisasi APBDesa & CALK), Laporan Realisasi Kegiatan, Daftar program sektor, dan program daerah serta program lainnya yang masuk ke desa.
Sementara, untuk akuntabilitas horizontal diatur dalam Permendesa No. 17/2019 tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pember- dayaan Masyarakat Desa. Pada Pasal 70 Kepala Desa berkewajiban untuk menyusun & menyam- paikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksa- naan Kegiatan Pembangunan Desa dalam Musdes. Kepala Desa juga berkewajiban untuk member- ikan tanggapan atas masukan peserta Musdes. Musdes Pertanggungjawaban diselenggarakan se- tiap akhir tahun angagran. Kemudian Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas LPJ Kepala Desa, diikuti denga BPD untuk meny- usun Berita Acara Musdes LPJ Kepala Desa.
Mekanisme lainnya juga diatur dalam Per- mendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Pasal 72 disebutkan bah- wa LPJ-Realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi; Informa- si tersebut memuat Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Realisasi Kegiatan, Kegiatan yang belum selesai/dak telaksana, Sisa Anggaran, dan Alamat Pengaduan.

## Kesimpulan
Lahirnya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tel- ah mengamanatkan kepada desa untuk mewujud- kan tata kelola pemerintahn desa yang baik yaitu profesional, akuntabel, transparan, partisipatoris, efisien,  efektif,  inklusif,  dan  bisa  dipertanggung - jawabkan kepada masyarakat desa. Untuk mewu- judkan itu salah satu syaratnya adalah penerapan akuntabilitas.
Namun, akuntabilitas tersebut tidak bisa dip- raktekkan hanya melalui mekanisme dua arah seperti pada umumnya, yaitu akuntabilitas ver- tikal dan horizontal. Kedua mekanisme tersebut dianggap belum cukup mampu untuk memwujud- kan amanat UU Desa, karena masih memungkink- an terjadinya perilaku korup dan perilaku tidak bertanggung jawab lainnya dari pemerintahan desa, sehingga perlu ada mekanisme akuntabilitas lain, yaitu akuntabilitas diagonal atau akuntabili- tas sosial.
Akuntabilitas sosial dalam praktiknya ber- fokus pada warga desa selaku aktor utamanya. Dengan warga desa sebagai aktornya, diharapkan akan menjadi penguat yang tepat guna mewujud- kan amanat UU Desa. Warga desa adalah pemilik mandat sekaligus pemilik langsung kedaulatan desa sehingga bisa terlibat langsung untuk meren- canakan, melaksanakan, mengawasi, dan meminta pertanggung jawaban kepada pemerintah desa.
Warga Desa sebagai pemilik, memiliki sejum- lah hak yang harus dipenuhi oleh desa. Hak-hak tersebut diantaranya hak untuk meminta pertang- gung jawaban, hak untuk terlibat, dan hak untuk mendapatkan informasi. Hak-hak tersebut dija- min oleh Undang-undang sehingga pemerintah desa harus memenuhinya. Pemerintah desa harus bertanggung jawab kepada warga desa atas sega- la tindakannya dan siap menerima sanksi hukum jika menyalahgunakan tanggung jawab dan ke- wenangannya.
Namun, hal tersebut akan terwujud jika pe- merintah desa bersedia dan bersungguh-sun- guh untuk menerapkan akuntabilitas sosial da- lam pemerintahan desanya serta bersedia untuk memberikan ruang kepada warga desanya untuk terlibat. Pemerintah desa perlu dikuatkan kapasi- tasnya untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas sosial. Pemerintah desa harus mulai untuk melakukan prakondisi politik, sosial dan budaya guna mewujudkan akuntabilitas
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial
sosial. Akuntabilitas sosial adalah kewajiban yang harus dipraktikkan dalam pemerintahan desa. Selain karena tuntutan regulasi, akuntabilitas so- sial merupakan alat untuk saling mengawasi dan bekerjasama dalam membangun desa. Secara ke- seluruhan, akuntabilitas sosial merupakan salah satu cara untuk menguatkan demokrasi desa guna mencapai tata kelola pemerintahan desa yang baik.

## Daftar Pustaka
Bachtiar, Palmira Permata, Asep Kurniawan, Rendy Adriyan Diningrat, Gema Satria Mayang Sedyadi, dan Ruhmaniyati (2019) ‘Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Laporan Endline.’ Draf Laporan Penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.
Behn (2001) further distinguishes ‘fairness’ and ‘financial’ from performance accountability Fox, J. (2020). Contested terrain: International development projects and countervailing power for the excluded. World Development , 133 , 104978. Gillis, M., Shoup, C., & Sicat, G. P. (2001). World development report 2000/2001-attacking poverty . The World Bank. Goetz, A. M., & Gaventa, J. (2001). Bringing citizen voice and client focus into service delivery.
Joshi, A., & Houtzager, P. P. (2012). Widgets or watchdogs? Conceptual explorations in social accountability. Public Management Review , 14 (2), 145-162.
Lister, S. (2010). Fostering Social Accountability: From Principle to Practice–A Guidance Note. New York: United Nations Development Programme . Malena, C., & Forster, R. (2004). Social Accountability An introduction to the concept and emerging practice.
Mulgan, R. (2000). ‘Accountability’: an ever-expanding concept?. Public administration , 78 (3), 555-573.
Narayan, D., Chambers, R., Shah, M. K., & Petesch,
P. (2000). Voices of the Poor: Crying out for Change . New York: Oxford University Press for the World Bank.
Schedler, A., Diamond, L. J., & Plattner, M. F. (Eds.).
(1999). The self-restraining state: power and accountability in new democracies . Lynne Rienner Publishers.