…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
POLA  KOMUNIKASI  DINAS  SYARIAT  ISLAM  KABUPATEN  ACEH  TAMIANG (IMPLEMENTASI, HAMBATAN DAN UPAYA)
Oleh Sanusi Ilyas 1 , Mursyidin Ar-Rahmany 2
1,2 IAIN Langsa Email: 1 sanusiilyas0@gmail.com
Article History: Received: 05-08-2023 Revised: 15-08-2023 Accepted: 08-09-2023
Abstract: Implementasi pola komunikasi dilaksanakan oleh  Dinas  Syari’ at  Islam  Kabupetan  Aceh  Tamiang belum direspon secara merata oleh masyarakat, hal ini dapat  dilihat  dari  kepatuhan  terhadap  penerapan syari’at  Islam  dari  100%  hanya  50%  persen  yang patuh  dan  menjalankan  syari’at  Islam.  Apalagi  di dearah  perbatasan  Aceh  dan  Sumatera  Utara. Sedangkan
hambatan komunikasi dalam mengimplemantasikan  syari’at  Islam  di  Kabupaten Aceh Tamiang adanya hambatan internal (dari dalam) dan  hambatan  ekternal  (dari  luar).  Upaya  Dinas Syariat  Islam  Kabupaten  Aceh  Tamiang  dapat  dinilai bahwa  sebahagian  besar  masyarakat  mengabaikan tulisan-tulisan  yang  ada.  Masyarakat  lebih  tersentuh dengan  menganut  tradisi  lisan,  sehingga  pola berbicara dengan cara hati ke hati, maka masyarakat semakin merasuk dalam jiwanya.
Keywords: Komunikasi, Implementasi, Hambatan dan Upaya

## PENDAHULUAN
Dalam pespektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan  manusia  karena  segala  gerak  langkah  kita  selalu  disertai  dengan  komunikasi. Anugerah  yang  diberikan  Allah  Swt  kepada  manusia  melalui  akal  dalam  kemampuan berkomunikasi  dan  berbahasa.  Secara  substantive  ilmu  komunikasi  Islam  sangat diharapkan  dapat  mendatangkan  kesejahteraan  bagi  umat  manusia  dalam  kehidupan sosialnya. Secara normative, komunikasi dalam Islam harus menggunakan dan menerapkan prinsip-prinsip  yang  dianjurkan  dalam  Alquran.  Prinsip  komunikasi  dalam  Islam  bukan hanya sekedar menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan dengan harapan perubahan sikap dan perilaku, tetapi lebih menekankan pada kemaslahatan dan kemuliaan antara komunikator dan komunikan. 3
1 IAIN Langsa
2 IAIN Langsa
3 Jannatun Nisa, Sterootip dan Prasangka dalam Komunikasi Antarbudaya Muslim Pribumi dan Etnis Cina (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), h. 68
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Menurut  ilmu  sosiologi  komunikasi  adalah  pernyataan  antar  manusia  sebagai  salah satu bentuk perwujudkan dari interaksi sosial. Dalam komunikasi terdapat adanya proses saling  hubungan  di  antara  manusia.  Hubungan  antar  manusia  menurut  syariat  Islam sebagai  dasar  dalam  melangsungkan  kehidupan  yang  harmonis.  Dimana  komunikasi sebagai  proses  penyampaian  pesan  dari  komunikator  kepada  komunikan.  Penyampaian pesan tersebut dapat dianggap efektif jika pesan yang disampaikan komunikator dimaknai sama oleh komunikan dan menimbulkan perubahan terhadap komunikan. 4
Kemudian  penegakan  syariat  Islam  di  Aceh  adalah  tanggung  jawab  bersama  antara pemerintah  dan  masyarakat  Aceh  secara  bersama-sama.  Hadirnya  lembaga-lembaga penegakan  syariat  Islam  di  Aceh  bukan  berarti  tugas  penegakan  syariat  Islam  hanya lembaga  pemerintah  saja.  Keberadaan  Dinas  Syariat  Islam,  Wilayatul  Hisbah  dan Mahk amah  Syar’iyah  di  Aceh  sangat  vital  dalam  efektifitas  penegakan  hukum  bernuansa syariat  di bumi  Serambi  Mekkah. Hal  ini  menjadikan  ketiga  lembaga  tersebut  tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses penegakan syariat Islam di Aceh, ketiga bersinergi guna  untuk  memastikan  keberlangsungan  syariat  Islam  di  Aceh  seperti  yang  telah diamanahkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). 5
Disamping ketiga lembaga tersebut, tentu masih ada lembaga penegak hukum lainnya di Aceh yang keberadaannya juga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lembaga tersebut adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Adat Aceh  (MAA).  Keberadaan  lembaga-lembaga  dalam  penegakan  Qanun  di  Aceh  diharapkan dapat  mendorong  efektifitas  penerapan  syariat  Islam  di  Aceh.  Mahkamah  Syar’iyah dibentuk untuk mendukung terselenggaranya penerapan syariat Islam di Aceh, dan resmi berdiri  h ari  selasa  4  maret  2003.  Mahkamah  Syar’iyah  di  Aceh  tidak  hanya  menanggani kasus-kasus  perdata  Islam  saja,  akan  tetapi  juga  menanggani  perkara-perkara  pidana (jinayat) selama telah ada Qanun yang mengaturnya. 6
Dari pembahasan tersebut, penulis ingin mengambarkan hasil penelitian yang penulis lakukan  dalam  penulisan  ini  yang  berhubungan  pola  komunikasi  Dinas  Syariat  Islam Kabupaten Aceh Tamiang dalam penegakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang. Yang dijelaskan  dalam penulisan  ini  yang berhubungan  dengan  implementasi  pola  komunikasi, hambatan  pola  komunikasi  dan  upaya  komunikasi  Dinas  Syariat  Islam  Kabupaten  Aceh Tamiang dalam penegakan syariat Islam. Pola komunikasi yang dibangun oleh Dinas Syariat Islam  Kabupaten  Aceh  Tamiang  ini  akan  mewujudkan  penegakan  syariat  Islam  secara sempurna di daerah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara.

## Implementasi Pola Komunikasi
Dinas  syariat  Islam  di  kabupaten  Aceh  Tamiang  tentu  diperlukan  pola  komunikasi yang baik dan efesien, komunikasi yang baik ialah bagaimana bisa mengimplementasikan pesan yang disampaikan kepada komunikan bisa diterima dengan efek yang positif dalam hal  mengimplementasikan  pesan-pesan  penerapan  dan  pelaksanaan  syariat  di  kabupaten Aceh  Tamiang.  Salah  satu  program  penerapan  dan  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh
4 Ibid,
5 Ali  Geno  Berutu, Formalisasi  Syariat  Islam  Aceh  Dalam  Tatanan  Politik  Nasional (Banyumas:  Pena Persada, 2020), h. 116-117
6 Ibid, h. 117-118
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Tamiang seperti wawancara kami dengan Bapak Effendi selaku kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tamiang di bawah ini.
Bapak  Effendi  hasil  wawancara  dengan  peneliti  mengatakan  pertama  sekali  kami memberikan pemahaman tentang Syariat Islam, dalam hal ini kami telah menggangkat 50 orang  da’i  kecamatan  yang  ditugaskan  di kacamatan,  yang  terdiri  dari  213  desa,  33  desa sudah di isi oleh da’i perbatasan yang di angkat oleh Dinas Syari’at Islam Provinsi, sisanya 180 desa ini kam i bagi 50 orang, satu orang da’i ada yang 3 desa dan 4 desa. Da’i yang ada belum  memadai  melihat  daerah  yang  berbatasan  dengan  Sumatera  Utara  ini.  Program Gubernur Aceh penegakan dan pelaksanaan Syariat Islam ini mulai  dari perbatasan Aceh, penempatan  da’i - da’i  diperbatasan  ini  merupakan  program  prioritas  Dinas  Syariat  Islam Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam penegakan Syariat Islam ini kami meminta bantuan Polisi Wilyatul Hisbah (WH) untuk melakukan sosialisasi. WH di sini dibawah kepala Satuan Polisi Pamong  Praja  berbeda  dengan  WH  di  Kota  Langsa  yang  diposkan  dibawah  Dinas  Syariat Islam, jadi sebenarnya WH itu seperti yang diatur dalam UUPA, WH dibawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Memang kita telah mengusulkan kepada Pemerintah Aceh, WH bisa ditempatkan di bawan Dinas Syariat Islam, sehingga penegakan Syariat Islam berjalan dengan baik. 7
Kemudia peneliti juga mewawancarai bapak M. Fajar beliau mengatakan, pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Syari’at Islam dalam penerapan Syari’at Islam di Aceh Tamiang adalah pendekatan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Kita melihat bahwa tujuan dari syari’at Islam ini adalah pen yadaran masyarakat, melalui pembinaan-pembinaan agar ajaran  Islam,  agar  bisa  dilaksanakan  sesuai  dengan  tuntunan  Allah  dan  Rasul-Nya. Walaupun  demikian  ternyata  ada  pelaku  pelanggaran  Syariat  Islam  tetap  kita  melakukan penindakan  melalui  WH.  Agar,  tidak  meresahkan  masyarakat  yang  ada  di  Aceh  Tamiang. Karena kalau kita membiarkan maksiat meraja-rela dilakukan oleh masyarakat, ini sangat berbahaya  bagi  kelangsungan  pelaksanaan  syari’at  Islam  di  masa  yang  akan  datang  dan akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat secara umum. 8
Begitu juga hasil wawancara peneliti dengan bapak Effendi, beliau mengatakan Dinas Syariat Aceh Tamiang lebih menekankan pada sosialisasi pemahaman tentang Dinul Islam, karena  kalau  orang  sudah  memahami  Islam  itu  selamat,  selamat  dunia  dan  akhirat,  tidak perlu  penegakan  syariat  dengan  kekerasan,  kami  memberikan  pemahaman  kalau  anda memakai jelbab berarti saudara telah menyelamatkan dirinya sendiri, baik selamat didunia maupun  di  akhirat  telak,  tapi  kalau  ada  masyarakat  yang  melanggar  tetap  kami  tindak, pertama  dengan  teguran,  mengirim  surat,  dan  yang  terakhir  baru  dengan  penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. 9
Dalam  p elaksanaan  dan  penerapan  syari’at  Islam  di  kab upeten  Aceh  Tamiang merupakan  tanggung  jawab Dinas  Syari’ at  Islam  Provinsi  dan  Kabupeten/Kota  yang diamanatkan  oleh UUPA  dalam pelaksanaan  Syariat  Islam  Aceh.  Dalam mensosialisasikan Syari’at  di  Kabupeten  Aceh  Tamiang  tentu  tidak  terlepas  dari  pola  komunikasi  yang digunakan kepada masyarakat.
7 Effendi, Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tamiang , wawancara pada     tanggal 14 Juli 2014. 8 M.fajar, Kabid Penelitian dan Pengembangan Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tamiang. Wawancara tanggal, 16 Juli 2014.
9 Effendi, Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tamiang , wawancara pada     tanggal 5 Juli 2014.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Sebagaimana dikemuk akan Bapak Effendi bahwa Dinas Syari’at Islam berkerja sama dengan  Instansi  terkait  dalam  pelaksanaan  syari’at  Islam  di  kabupeten  Aceh  Tamiang diantaranya,  Kementerian  Agama,  MPU,  WH,  Polisi  dan  instansi  lain  yang  berhubungan dengan penegakan hukum, misalnya kejaksaan, pengadilan. 10
Bapak  Ayub  juga mengatakan,  dalam  penerapan  Syari’ at  Islam  misalnya  pada  saat razia di lapangan, kita melakukan koordinasi dengan mengundang anggota Kodim dari bina mitra  dan  POM,  untuk  memeriksa  anggota  TNI  yang  melanggar  syari’at  Islam,  Polisi  dari Satlantas  untuk  mengatur  lalu-lintas  di  jalan,  kemudian dari  MPU,  Dinas  Syari’at  Islam untuk pembinaan dan pengawasan. 11
Sedangkan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut, bahwa dalam  mengimplemantasikan  pola  komunikasi  dinas  syari’at  Islam  mengangkat  dai’ - da’i sebagai  komunikator  dalam  penyampaian  pesan  Islami,  baik  da’i  perbatasan  yang  di tugaskan  oleh  pemerintah  Provinsi  Aceh  maupun  dai-dai  yang  ditugaskan  oleh  Dinas Syariat  Islam  Aceh  Tamiang  itu  sendiri.  Para  da’I  inilah yang  melakukan  sosialisasi  dan pembinaan  dalam  pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang  kepada m asyarakat.  Dalam  mengoptimalkan  penerapan  syariat  Islam  Dinas  Syari’at  Islam Kabupaten  Aceh  Tamiang  juga  melibatkan  Instansi  lain  seperti  WH,  Polisi,  TNI,  dan  MPU dan  lainya.  Lembaga  inilah  berkerjasama  untuk  membantu  pelaksanaan  Syari’at  Islam  di Aceh Tamiang.
Begitu juga dengan Bapak M. Fajar yang mengatakan bahwa memang kita merasakan pandangan  masyarakat  terhadap  sosialisasi  syariat  Islam  kenapa  tidak  secara  langsung dijalankan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadist, dan harus sesuai dengan qanun yang dibentuk oleh pemerintah. Ini menjadi pelaksanaan syari’at Islam menjadi kurangnya dukungan  dari  masyarakat.  Tetapi  melalui  qanun  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  dengan tujuan  menyadarkan  masyarakat  untuk  menjalankan  syari’at  Islam  sebagai  landasan hukum, bukan berarti pemerintah mengabaikan Al-Quran dan Hadist tatapi, secara teknis pelaksanaan  sedikit  berbeda.  Misalnya  dalam  Al-Quran  dinyatakan  jikalau  seseorang mencuri maka hukumanya potong tangan, berzina hukumanya dirajam. Maka dalam qanun hukumanya di cambuk dengan rotan atau yang sejenisnya sesuai dengan ketentuan dalam qanun syariat Islam yang di buat oleh pemerintah Aceh. Secara umum pelaksanaan syari’at Islam belum berjalan sebagaimana yang diharapkan masih banyak kekurang secara teknis. Sosiali sasi  Syari’at  Islam  selama  ini  ialah  aturan  yang  dimuat  dalam  qanun  syari’at  Islam yang di buat oleh pemerintah Aceh. 12
Sedangkan  Bapak  Ayub  mengatakan,  kalau  kita  melihat  secara  umum  dari  seluruh kecamatan  yang  ada  di  kabupaten  Aceh  Tamiang  kepatuhan  terhadap  penerapan  syari’at Islam  dari  100%  hanya  50%  persen  mereka  yang  patuh  dan  menjalankan  syari’at  Islam. Apalagi di dearah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Dikarenakan jangkau jarak antara kabupeten  dan  perbatasan  lumawan  jauh,  sehingga  bagi  pelanggar  syari’at  Islam  di  sana kurang  terkontrol.  Misalnya  masyarakat  mengadakan  keyboard  malam  pada  saat  resepsi
10 M.fajar, Kabid  Penelitian  dan  Pengembangan  Dinas  Syari’at  Islam Kabupaten  Aceh  Tamiang. Wawancara tanggal, 4 September  2014.
11 Ayub, Kasie Penegakan Kebijakan Daerah dan Syari’at Islam SATPOL PP dan WH Kabupaten  Aceh Tamiang . wawancara , tanggal, 26 September 2014.
12 M.Fajar, Kabid  Penelitian  dan  Pengembangan  Dinas  Syari’at  Islam Kabupaten  Aceh  Tamiang. Wawancara tanggal, 16 Juli 2014.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
pernikahan anaknya, disana mereka melakukan joget-joget, kemudian mabuk-mabukan dan sebagainya.  Kita  melakukan  pendekatan  dengan  pihak  rumah  yang  menyelenggarakan keyboard tersebut melalui datok penghulu dan imam yang ada dikampung tersebut. Ketika kegiatan  tersebut  tetap  dilanjutkan  kami  sebagai  WH  tidak  bisa  menghentikannya  secara paksa, dikawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena yang kita larang tersebut adalah  orang-orang  mabuk  yang  sedang  teler  atau  tidak  sadarkan  diri.  Dari  pelanggar syari’at  Islam yang  telah  dilakukan  sebagian  besar  dari  mereka  tidak  tahu  melanggar syari’at  Islam,  begitulah  kondisi  dilapangan  pada  saat  pelanggar  qanut  syari’at  Islam  di Aceh Tamiang. 13
Dalam  mewujudkan  i mpelentasi  pola  komunikasi  yang  diterapkan  oleh  Da’i  dalam menyampaian  pesan  Islami  kepada  masyarakat  yaitu  pada  saat  pegajian  rutin  yang dilaksanakan  oleh  masyarakat  di  kampung  di  balai  pengajian  oleh  kelompok  masyarakat setempat  lebih  kurang  20  orang  setiap  kampung.  Sebelumnya  masyarakat  merasa  biaya pengajian  menjadi  beban  dalam  mengikuti  pengajian,  sekarang  da’i  di  biayai  oleh pemerintah.  Jadi  masyarakat  tidak  ada  alasan  lagi  untuk  tidak  mengikuti  pengajian  yang dilaksanakan  di  kampung- kampung  mereka.  Untuk  pelaksanaan  syari’at  Islam  ini  tidak berjalan  dengan  baik  kalau  masyarakat  itu  sendiri  tidak  memahami  tentang  Islam.  Jadi masyarakat harus diberikan pemahaman, penyadaran ten tang syari’at Islam, karena selama ini terkesan syari’at Islam di Aceh menakutkan bagi masyarakat sebab lebih fokus kepada hukuman cambuk bagi pelanggar. Tetapi maknanya bukan seperti itu, kami mengupayakan bagaimana  masyarakat  lebih  diarahkan  kepada  pendekatan  pendidikan  agamanya  seperti yang kita laksanakan melalui para da’i dan ustad -ustad untuk mengajarkan mereka tentang Islam,  baik  terkait  dengan  ibadah  shalat,  puasa,  zakat,  dan  syari’at  Islam  secara menyeluruh.  Sehingga  mereka  mengetahui  apa  Islam  itu  sebenarnya  dan  secara  sadar mereka bisa menjalankan syari’at Islam secara kaffah. 14
Dinas  Syari’ at  Islam  Kabupaten  Aceh  Tamiang  secara  struktural  organisasi  di dalamnya memiliki empat bidang yang menangani tugas fungsi yang berbeda-beda namun merupakan satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Adapun bidang-bidang tersebut adalah: pertama, Bidang  Dakwah  dan  Peribadatan; kedua, Melaksanakan  kegiatan  PHBI; ketiga, Bidang  Bina  Sumber  Daya  Manusia; keempat, Perekrutan  dan  contoling  da’i kecamatan; kelima, Bidang  Penelitian  dan  Pengembangan;  dan keenam, Bidang Pengawasan.
Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  diatas  menunjukkan  implementasi pola komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Syari’at Islam dalam pelaksanaan syari’at Islam kurang  memadai,  terlihat  dari  pandangan  masyarakat  terhadap  sosialisasi  syariat  Islam pada  produk  hukum  yang  dit erapkan,  mereka  beranggapan,  syari’at  Islam  yang diberlakukan di Aceh tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Al- Qur’an dan Hadist, mereka berasumsi bahwa qanun yang diterapkan saat ini adalah kepentingan pemerintah semata  dan  juga  belum  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  Aceh  secara  umum  dan khususnya  masyarakat  Aceh  Tamiang.  Implementasi  pola  komunikasi  yang  dilaksanakan
13 Ayub, Kasie  Penegakan  Kebijakan  Daerah  dan  Syari’at Islam  SATPOL  PP  dan  WH Kabupaten  Aceh Tamiang . wawancara, tanggal, 26 September 2014.
14 M.fajar, Kabid  Penelitian  dan  Pengembangan  Dinas  Syari’at  Islam Kabupaten  Aceh  Tamiang. Wawancara tanggal, 16 Juli 2014.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
oleh  Dinas  Syari’at  Islam  Kabupetan  Aceh  Tamiang  belum  direspon  secara  merata  oleh masyarakat,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kepatuhan  te rhadap  penerapan  syari’at  Islam  dari 100%  hanya  50%  persen  mereka  yang  patuh  dan  menjalankan  syari’at  Islam.  Apalagi  di dearah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara.

## Hambatan Pola Komunikasi
Hambatan  komunikasi  merupakan  suatu  hal  yang  menggangu  proses  komunikasi yang  sedang  dilaksanakan,  baik  dalam  bentuk  psikologi,  sosiokultural  maupun  secara mekanis, hambatan tersebut dapat menghalagi terlaksananya implementasi syariat Islam di Kabupaten  Aceh  Tamiang.  Dalam  implementasi  syari’at  Islam  di  Aceh  Tamiang  kepad a masyarakatnya sudah tentu terdapat hambatan seperti dalam wawancara peneliti dengan Bapak Effendi sebagai berikut:
Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  bapak  Effendi  mengatakan  hambatan  kita selama ini ialah dalam pelaksanaan pasti ada yang tidak suka terhadap penerapan ini, yaitu mereka- mereka  yang  melanggar  syari’at  Islam,  tetapi  lebih  banyak yang  suka  bisa  dilihat dari segi pakaian banyak yang memakaikan jelbab ketimbang yang tidak pakai, begitu juga kendala  mengenai  terbatasnya  anggaran  yang  berikan  oleh  pemerintah  kepada  Dinas Syariat  Islam  (DSI)  Kabupaten  Aceh  Tamiang.  Kemudian  dari  segi  personil  WH  sangat terbatas dalam hal ini dari segi penegakan kita kekurangan personil dan kewenangan yang dimiliki oleh WH untuk menangkap dan menyidik terhadap para pelaku pelanggar Syari’at Islam.  Dari  segi  sumber  daya  manusia  atau  staf  yang  ada  di  DSI  sendiri  kebanyakan  dari Dinas  Pendidikan  yang  latar  belakang  pendidikanya  guru,  kedepan  kita  berharap  tenaga PNS yang ada pada lembaga ini berasal dari Sarjana Hukum Islam mereka lebih memahami dan profesional mengenai dengan pelaksanaan dan penerapan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang. Pada tahun 2014 ini kebanyakan dari da’i kecamatan yang ditempatkan di desa-desa  sudah  habis  masa  kontraknya.  Kami  merencanakan  imam-imam  yang  ada  di kampung-kampung  tidak  hanya  menjadi  imam  shalat  saja,  tetapi  mereka  bisa  menjawab permasalahan-permasalahan  di  masyarakat  baik  dari  pemahaman  tentang  keagamaan maupun  persoalan  yang  dihadapi  masyarakat.  Kemudian  segi  pendidikan  keagamaan  ada ketimpangan  dari  segi  pendidikan  dayah  dan  madrasah.  Dayah  ini  lebih  banyak  di pingiran/dipesisir  ketimbang  dahulu,  kedepan  kita  seimbangkan  agar  antara  pendidikan agama  dan  umum  bisa  lebih  seimbang,  guru-guru  agama  yang  kekurangan  jam mengajarnya  bisa  di  isi  pada  madrasah-madrasah  yang  kekurangan  jam  pelajaran keagamaannya,  mereka  ini  kita  SK  kan  untuk  memenuhi  jam  mengajarnya,  ada  juga  kita memanfaatkan  guru-guru  agama  di  sekolah-sekolah  yang  sudah  sertifikasi  yang  jam mengajarnya  kurang  dari  24  jam  salama  seminggu  kita  manfaatkan  mereka  pada madrasah/dayah dengan mengajarkan mengaji dan pendidikan akhlak pada mereka. 15 Telah menjadi suatu hal yang wajar bahwa setiap instansi, baik pemerintah ataupun non pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan akan mengalami atau  menemukan  hambatan-hambatan  dan  biasanya  pula  hambatan  itu  muncul  ada  yang dari  dalam  dan  ada  pula  yang  muncul  dari  luar,  maka  dalam  persoalan  implementasi Syari’at  Islam,  Dinas  Syari’at  Islam  Kabupaten  Aceh  Tamiang  menemukan  hambatan - hambatan tersebut, di antaranya:
15 Effendi, Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tamiang , wawancara pada     tanggal 5 Juli 2014.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
1. Hambatan Internal (dalam)
Ad apun  yang  menjadi  hambatan  dari  dalam  adalah:  (a)  Dinas  Syari’at  Islam  Aceh Tamiang  belum  memiliki  tenaga  aparatur  kepegawaian  yang  handal  secara  maksimal. Artinya, dalam merancang dan menata program serta melaksanakan program kerja untuk di  implementasikan  ke  masyarakat  kurang  mampu  untuk  menterjemahkan  atau menganalisa  sehingga  belum  memenuhi  hasil  sebagaimana  yang  diharapkan;  (b)  Dinas Syari’at  Islam  Aceh  Tamiang  memiliki  personil  pegawai  dengan  jenjang  pendidikan  dan latar  belakang  yang  berbeda-beda.  Maka  selalu  terjadi  silang  pendapat  dalam mengimplementasikan Syari’at Islam ke tengah -tengah masyarakat; (c) Tidak permanennya posisi jabatan yang dimiliki oleh personil pegawai Dinas Syari’at Islam Aceh Tamiang dan selalu  silih  berganti  personilnya  dalam  menempati  posisi  jabatan  struktural  tersebut, menyebabkan  program  yang  sudah  direncanakan  tidak  jadi  terlaksana.  Walaupun terlaksana  akan  tetapi  dilaksanakan  oleh  personil  yang  berbeda;  (d)  Tidak  maksimalnya pengawasan  dan  implementasi  Syari’at  Islam  yang  d icanangkan  ke  tengah-tengah masyarakat  dikarenakan  perangkat  struktural  pengawasan  di  Dinas  Syari’at  Islam,  yakni Polisi  Wilayatul  Hisbah  (POL  WH)  sudah  disatukan  dengan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja (Satpol  PP);  dan  (e)  Minimnya  sarana  dan  prasarana  yang  diberikan  dalam  setiap pelaksanaan Syari’at Islam. Walaupun programnya sudah disampaikan dan diajukan. 16 Kendala  sekarang  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Sy ari’at  Islam  (DSI)  dalam  penegakan qanun  dilapang  tidak  bisa  secara  langsung  menggerakkan  WH  untuk  mensosialisasikan Syari’at  Islam,  tetapi  kita  harus  mengirim  surat  dahulu  ke  kepala  Kantor  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dan  WH  atau  dengan  kata  lain  kita  harus  berkoordinasi  dengan  instansi tersebut.  Kalau  dulu  WH  di  bawah  Dinas  Syari’at  Islam,  sehingga  kita  lebih  cepat menggerakkan mereka untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Harapan kami WH bisa  dikembalikan  di  bawah  DSI  sehingga  penegakan  syari’at  Is lam  jauh  lebih  baik  dan efektif. 17 Ketua  Da’ i  Hambatan  kami  bisa  dikatakan  tidak  begitu  signifikan,  hanya  persoalan tempat  tinggal  dan  lokasi  kampung  yang  sulit  untuk  kami  jangkau.  Mengingat  letak kampungnya, antara dusun satu dengan dusun lainnya yang sangat berjauhan. Sementara budaya masyarakat yang telah menjadi kebiasaan bagi mereka, seperti kenduri di tempat yang dinggap kramat atau kenduri tolak bala dipersimpangan jalan dan itu dianggap benar, maka ini merupakan bahan materi bagi kami untuk kami diskusikan secara face to face agar terbuka dan secara perlahan dapat berubah. 18
Kendala  lain  yang  kami  hadapi  selama  ini  ialah  kurangnya  fasilitas  misalnya kendaraan  operasional  belum  memadai,  terbatasnya  personil  WH,  kurang  profesionalnya petugas WH yang ada dikarenakan mereka berasal dari sekolah-sekolah umum yang belum memahami ter hadap pelaksanaan syari’at Islam. Dari berbagai kendala ini perlu diadakan pelatihan-pelatihan  dan  pendidikan  terhadap  personil  WH  sehingga  mereka  bisa
16 Hasil Wawancara dengan Effendi Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada Tanggal 14 Juli 2014.
17 M.fajar, Kabid  Penelitian  dan  Pengembangan  Dinas  Syari’at  Islam Kabupaten  Aceh  Tamiang. Wawancara tanggal, 16 Juli 2014.
18 Mukhtaruddin Ketua Da’i Perbatasan Provinsi Aceh Kabupaten  Aceh  Tamiang,  wawancara  tanggal,  17 Juli 2014
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
memahami apa yang harus dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh qanun syariat Islam  yang  telah  diterapkan  di  Aceh  khususnya  Aceh  Tamiang.  Kemudian  dukungan masyarakat  terhadap  penegakan  syari’at  Islam  ini  sangat  kurang  sekali,  sehingga penegakan syari’at Islam yang benar mereka menggangap itu salah. 19

## 2. Hambatan Eksternal (luar)
Di  samping  hambatan  dari  dalam  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Syariat  Islam  dalam mengimplementasikan Syari’ at Islam di tengah-tengah masyarakat juga memiliki hambatan yang datangnya dari luar, seperti:
a. Geografis
Kondisional  geografis  di  Aceh  Tamiang  sangat  sulit  untuk  di  jangkau  dalam  waktu yang singkat karena letak yang sangat jauh dari Ibu Kota Kabupaten  dan Kabupaten Aceh Tamiang  merupakan  pintu  masuk  keluarnya  warga  dari  berbagai  daearah.  Kondisi kampungnyapun  juga  berbeda-beda  antara  satu  kampung  dengan  kampung  lainnya. 20 Bahkan  menurut  Mukhtaruddin  kalau  musim  hujan  kondisi  salah  satu  kampung  tersebut seperti kubangan lumpur dan kalau musim panas, maka debunya berterbangan. 21
Pantauan  dan  pengawasan  terhadap  penerapan  Syari’at  Islam  yang  tidak  mungkin dilakukan  secara  maksimal.  Artinya  tidak  dapat  dideteksi  bahwa  kampung  “A”  telah melaksanakan  Syari’at  Islam  secara kaffah dan  Kampung  “B” banyak  melakukan pelanggaran atau belum sepenuhnya melaksanakan Syari’at Islam. Mengingat antara jarak satu  Kecamatan  dengan  Kecamatan,  antara  Kampung  dengan  Kampung  lain  yang  benar- benar tidak dapat dilakukan secara cepat. Jangankan untuk hal itu, di tingkat Kampung saja sulit untuk ditempuh antara sesama Dusunnya. Walaupun kondisional ini tidak seluruhnya seperti ini yang terdapat dalam wilayah Aceh Tamiang. 22
WH  Hambatan  pertama  dalam  sosialisasi  qanun  syariat  Islam  ini  ialah  kurangnya pemahaman  masyarakat  terhadap  syari’at  Islam,  sedikitnya  persantren -pesantren  di daerah perbatasan, mudahnya masuk orang-orang yang melakukan maksiat dari Sumatera Utara  misalnya  prostitusi,  perjudian,  minuman  keras,  dan  lain  sebagainya,  dikarenakan berbatasan  dengan  Sumatera  Utara,  apa  yang  dilakukan  di  perbatasan  Sumatera  Utara sangat  mudah  masuk  ke  Aceh  Tamiang  secara  bebas,  jikalau  petugas  tidak  melakukan pengawasan secara intensive. Kami sabagai WH sangat mengharapkan peran para da’I - da’i perbatasan  dan  penyuluh-penyuluh  agama,  ustad-ustad  dan  imam  gampung  yang berbatasan  dengan  Sumatera  Utara,  untuk  memberikan  pemahaman  agama  kepada masyarakat yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. 23

## b. Budaya Masyarakat
Sementara  ini  yang  dianggap  menjadi  hambatan  terbesar  adalah  belum  adanya kesamaan persepsi diantara semua komponen masyarakat yang mendiami Aceh Tamiang. Artinya  budaya  berfikir  dan  bertindak  terhadap  implementasi  Syari’at  Islam  sering
19 Ayub, Kasie  Penegakan  Kebijakan  Daerah  dan  Syari’at  Islam  SATPOL  PP  dan  WH Kabupaten  Aceh Tamiang . wawancara, tanggal, 26 September 2014.
20 Effendi, Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tamiang , wawancara pada     tanggal 5 Juli 2014
21 Hasil Wawancara dengan Mukhtaruddin Ketua Da’i Perbatasan Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tamiang pada Tanggal 8 Juli 2014.
22 Effendi, Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tamiang , wawancara pada     tanggal 5 Juli 2014.
23 Ayub, Kasie  Penegakan  Kebijakan  Daerah  dan  Syari’at  Islam  SATPOL  PP  dan  WH Kabupaten  Aceh Tamiang . wawancara, tanggal, 26 September 2014.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
terjadinya kekeliruan dalam pemahaman masyarakat. Budaya ini sudah lama berkembang di  Aceh  Tamiang  bahkan  dapat  dikatakan  sudah  mendarah  daging.  Kemajemukan  warga masyarakat  yang  berdomisili  di  Aceh  Tamiang  dengan  berbagai  suku  telah  menunjukan eksistensi yang ditampilkan seb elum pemberlakuan Syari’at Islam di Aceh. Lihat saja dari sisi  pesta  perkawinan,  nikahnya  secara  Islam  tapi  pada  saat  melaksanakan  pesta  sudah berubah menjadi pesta adat yang dianutnya bahkan jauh dari nilai-nilai Islam.
Berbagai  macam  budaya  yang  telah  mengakar  di  Aceh  Tamiang  notabenenya  yang tidak  sesuai  dengan  ajaran  Islam  masih  terus  berlangsung,  seperti  budaya  kenduri  di tempat-tempat  yang  dianggap  keramat,  kenduri  tolak  bala  di  persimpangan  jalan  dengan tujuan  pembersihan  kampung  dari  gangguan  roh-roh  jahat  dan  menyajikan  sesajen  pada saat  masuknya  bulan  suci  Ramadhan  yang  dianggap  bahwa  arwah  dari  salah  seorang keluarganya hadir di rumah.
Pergeseran  nilai  budaya  dari  sisi  pergaulanpun  telah  menunjukan  yang sangat  ironi bagi Dinas Syari’at Islam dan s ulit untuk mengatasinya. Di mana pergaulan remaja, pemuda bahkan  orang  tua  sekalipun  hampir  tidak dapat  di  kontrol  lagi.  Nuansa  ini  setiap  harinya ditampilkan oleh sebahagian besar warga masyarakat Aceh Tamiang. Pola hidup ini sampai masuk  ke  dalam rumah-rumah  warga  yang  terkadang  tanpa  ada pengendalian  dari  orang tua. Kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan Syari’at Islam pun terabaikan.
M.  Fajar  menambahkan  bahwa  hambatan  dari  budaya  masyarakat  memang  sulit dihindari  dalam  pelaksanaan  Syari’at  Islam  di Aceh  Tamiang  ini.  Masyarakat  sudah  lebih cenderung  dengan  kebiasaannya  dan  berat  langkah  untuk  diajak  ke  pengajian-pengajian yang  dilaksanakan  di  kampung  tempat  tinggalnya. 24 Fachruddin,  AS  langsung mengaminkan, sebahagian masyarakat terutama anak remaja dan muda-mudinya memiliki rasa  malu  dan  sangat  enggan  jika  di  ajak  untuk  ikut  dalam  pengajian  dengan  berbagai alasan yang dilontarkan untuk menolak ajakan ini. Padahal tanpa dipungut biaya apapun. Akan  tetapi  jika  diajak  untuk  hal-hal  yang  sifatnya  hura-hura,  maka  tanpa  dimintapun mereka langsung berpartisipasi aktif melaksanakannya. 25
Jalur lintas keluar masuknya warga dari daerah luar, kemajemukan warga dan budaya adat  kebiasaan  yang  sudah  mengakar  semakin  sinergik  dengan  arus  globalisasi  di  Aceh Tamiang.  Bagai  gayung  bersambut,  masyarakat  tanpa  memiliki  benteng  dan  filter  dalam dirinya  langsung  menampung  secara  suka  rela  dan  suka  cita  dengan  datangnya  arus globalisasi. Mulai dari sisi cara berpakaian, bergaul dan berkomunikasi yang menunjukan betapa  tragisnya  untuk  diskusikan.  Sisi  negatif  lebih  tersalurkan  daripada  sisi  positifnya dari  derasnya  arus  globalisasi  ini,  mulai  dari  media  (baik  media  cetak  ataupun  media elektronik)  dengan  memberitakan  dan  mempertontonkan  sesuatu  yang  selalu  vulgar  dan jarigan informasi yang tiada batas dapat diakses melalui jaringan internet.
Berdasarkan  hasil  penelitian  seperti  yang  telah  diuraikan  tersebut,  hambatan komunikasi  dalam  mengimplemantasikan  syari’at  Islam  di  kabupaten  Aceh  Tamiang antaranya, hambatan  internal yaitu:  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  yang  Profesional pada  Dinas  Syari’a t  Islam  itu  sendiri  begitu  juga  dengan  personil  WH,  sehingga  dalam
24 Hasil  Wawancara  dengan  M.  Fajar  Kepala  Bidang  Penelitian  dan  Pengembangan  Dinas  syari’at  Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada Tanggal 7 Juli 2014.
25 Hasil Wawancara dengan Fachruddin, AS Da’i Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang pada Tanggal 8 Juli 2014.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
menjalankan tugas mereka belum memahami apa yang sebenarnya yang harus dilakukan di lapangan  pada  saat  menjalankan  tugas.  Hambatan  lain  yang  dihadapi  oleh  dinas  Syari’at Islam  adalah  ketika  mengimplementasikan  program-program  yang  telah  direncanakan yang  berkaitan  dengan  penegakan  syari’at  Islam  mereka  harus  berkoordinasi  dengan Kepala  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (SATPO.PP  dan  WH),  hal  ini  menjadi  sedikit kendala karena WH di bawah mereka.
Kemudian hambatan ekternal dalam pelaksanaan syari’at Islam ialah kondisi georafis yang  jauh  dari  kota  sehingga  pengawasan  terhadap  syari’at  Islam  di  perbatasan  menjadi kurang  terjangkau.  Da’i - da’i  yang  ditempatkan  di  kampung -kampung  yang  di  daerah perbatasan antara tempat tinggalnya sangat jauh antara desa yang satu dengan desa yang lainya sehingga, pembinaan keagamaan kepada masyarakat belum maksimal.

## Upaya Pola Komunikasi
Upaya  Dinas  Syari’ at  Islam  Kabupaten  Aceh  Tamiang  dalam  mengatasi  hambatan dalam  implamentasi  syari’at  Islam  tidak  terlepas  dari  pola  komunikasi  yang  diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Dinas Syari’at Islam.
Bapak Effendi  mengatakan  Dinas  Syari’at  Islam  kabupaten  Aceh  Tamiang  ada subbagian  dayah  dan  madrasah  dan  kami  menyahuti program  Gubernur  mengaji  ba’da magrib,  sudah  disiapkan  sebanyak  48  orang  guru  gaji  dan  kami  angkat  lagi  sekitar  612 orang yang dibayar insentive oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, supaya anak-anak kita mengaji al- Qur’an dan pendidikan aqhlak, jadi semua ini kita pagar anak -ananya, orang tuanya  ini  memang  belum  maksimal,  sekurang-kurangnya  kita  sudah  mulai  menerapkan syariat  Islam  kami  tidak  memberikan  ancaman  tetapi  memberikan  ilmu,  agar  mereka mengetahui tentang Islam, kalau dia nanti menjadi pedangang, pedangan yang jujur, kalau dia  menjadi  nelayan,  nelayan  yang  baik,  kalau  menjadi  politikus,  politikus  yang  tidak menipu  rakyatnya.  Kita  setiap  tanggal  17  setiap  bulan  semua  PNS  apel  setelah  apel  kita mengaji,  ustadnya  ganti-ganti  ada  yang  dari  Banda  Aceh,  Medan,  jadi  ini  kegiatan  kami selama ini dalam penera\ pan syari’at Islam di Aceh Tamiang. 26
Upaya  dinas  syari’at  Islam  terhadap  persepsi masyarat  tentang  pelaksanaan  syari’at Islam yang menakutkan selama ini di Aceh Tamiang adalah apa yang kami lakukan memalui para  da’i - da’i  yang  ditempatkan  b aik  di  perbatasan  maupun  di  kampung  di  seluruh  Aceh Tamiang  ini  merupakan  salah  satu  pola  komunikasi  untuk  menghilangkan  image  tentang syari’at Islam tersebut. Agar masyarakat beranggapan syai’at Islam ini bukan sesuatu yang harus  ditakuti.  Kita  memberikan  pemahaman,  dan  pembinaan  tentang  pendidikan keagamaan kepada mereka. 27
Upaya ketua dai yang telah dan akan kami lakukan adalah melalui pendekatan secara pribadi-pribadi  dengan  warga  masyarakat  dan  biasanya  hal  itu  kami  lakukan  pada  saat
26 Effendi, Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tamiang , wawancara pada tanggal, 5 Juli 2014.
27 M.fajar, Kabid  Penelitian  dan  Pengembangan  Dinas  Syari’at  Islam Kabupaten  Aceh  Tamiang. Wawancara tanggal, 16 Juli 2014.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
selasai  shalat  berjama’ah,  kesempatan  ini  kami  manfaatkan  untuk  bercerita  dan menyampaikan tentang Syari’at Islam. 28
Upaya WH Kita melakukan system Sip, ada yang tugasnya malam ada juga yang siang hari,  jam  tugas  ada  yang  8  jam  ada  juga  24  jam,  ada  jug  sebagian  mereka  kita  kirim  ke kampung-kampung  untuk  menjadi  khatib- khatib  pada  saat  hari  jum’at  kita  sesuaikan  jam kerta sesuai dengan kemampuan personil masing-masing sehingga kekurang bisa ditutupi. Kemudian ada juga pelatihan fisik ke SPN Seulawah untuk melakukan pelatihan secara fisik dan  mental  juga  kita  kirimkan  studi  banding  ke  kabupaten  yang  lain  misalnya  ke  Kota Langsa, Aceh Timur. 29
Dari  berbagai  kendalah  yang  dihadapi  oleh  dinas  syari’at  islam  dan  Polisi  Wilayatul Hisbah  dapat  diatas  dengan  mengupayakan  atau  memanfaatkan  situasi  dan  kondisi  yang ada misalnya diberikan pelatihan-pelatihan terhadap Pegawai Dinas Syariat Islam maupun Kepada  WH,  agar  mereka  dapat  mengetahui  apa  yang  harus  mereka  lakukan  pada  saat melaksanakan  tugas.  Upaya  lain  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Syari’at  Islam  adalah  dengan menghilangkan image yang menakutkan kepada masyarakat melalui para da’i. Dari beberapa uraian tersebut, maka ada beberapa hal yang dapat diupayakan dalam menerapkan syari‘at Islam di Aceh Tamiang, di antaranya :
1) Menciptakan  kesadaran  dan  meningkatkan  pemahaman  bagi  masyarakat  melalui pola pembekalan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Syari’at Islam secara langsung atau melalui para da’i yang telah di tempatkan di berbagai kampung dalam wilayah  Aceh  Tamiang ,  baik  da’i  yang  ditugaskan  dari  Provinsi  Aceh  maupun  da’i hasil  rekrutmen  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Aceh  Tamiang  yang  diserahkan kepada  Dinas  Syari’at  Islam.  Upaya  ini  sedang  dan  akan  terus  terlaksana  dengan menitik beratkan pada:
a. Mengaktifkan  kembali  pusat-pusat  kegiatan  keagamaan  di  kampung-kampung, seperti  Masjid,  Meunasah  (Mushalla),  Dayah  (pesantren),  Taman  Pendidika  Al- Qur’an (TPA), dan Madrasah -madrasah. Ini terus diupayakan difungsikan, maka kejayaan Aceh sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara akan terulangi kembali. Di  tempat- tempat  tersebut,  diadakan  sosialisasi  penerapan  syari‘at  Islam. Dengan  kata  lain,  perlu  diadakan  berbagai  kegiatan  atau  halaqah  yang melibatkan semua unsur masyarakat Aceh. Dengan demikian, ketika penerapan syari’at  I slam  di  Aceh,  rakyatnya  akan  semakin  siap.  Sebab,  selain  sebagai tuntutannya  harus terpenuhi,  rakyat  Aceh  telah  mempunyai  pola  kesepahaman yang sama dalam memandang Syari‘at Islam.
b. Mendidik kader-kader muda Islam melaului pelatihan-pelatihan dan pembekalan yang rutin dilaksanakan. Seperti Hafalan Qur’an, Khatib dan Imam. Program ini merupakan  program  prioritas  Dinas  Syari’at  Islam  Aceh  Tamiang  serta  Dinas Syari’at Islam telah mencanangkan bagi pemuda yang mampu Tahfiz Qur’an akan diberikan  insentif  sesuai  menurut  banyaknya  hafalan  yang  dimiliki  dan  juga mengangkat  pemuda  tersebut  menjadi  Imam  Masjid  di  setiap  Kampungnya
28 Mukhtaruddin Ketua Da’i Perbatasan Provinsi Aceh Kabupaten  Aceh  Tamiang,  wawancara  tanggal,  17 Juli 2014
29 Ayub, Kasie Penegakan Kebijakan Daerah dan Syari’at Islam SATPOL PP dan WH Kabupaten  Aceh Tamiang . wawancara , tanggal, 26 September 2014.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
masing- masing. Pembinaan ini bekerjasama dengan da’i yang ditempatkan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
c. Membangun  lembaga-lembaga pendidikan  Islam.  Dalam  hal  ini,  Dinas  Syari’at Islam  Aceh  Tamiang  berperan  aktif  untuk  membantu  pembangunan  fisik lembaga  tersebut,  baik  melalui  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).
2) Mewujudkan suasana masyarakat yang gemar dengan aktivitas keagamaan, baik di lingkungan  Pemerintah  Daerah  maupun  lingkungan  masyarakat  luas.  Upaya  ini dimaksudkan  agar  setiap  program  dan  pelaksanaan  kegiatan  keislaman  dapat diikutin secara aktif, seperti pengajian rutin bulanan yang dilaksnakan setiap tanggal 17  di  jajaran  pegawai  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Aceh  Tamiang,  Peringatan Hari-hari  Besar  Islam  yang  telah  teragendakan  pertahunnya,  dan  Musabaqah Tilawatil  Qur’an  (MTQ)  di  setiap  tingkatannya  serta  seluruh  paket  kegiat an keagamaan yang diamanahkan Pemerintah Daerah kepada Dinas Syari’at Islam.
3) Selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga lain dalam pelaksanaan dan penerapan  Syari’at  Islam.  Baik  lembaga  Pemerintah  maupun  lembaga  lain  yang berkompeten.  Dinas  Sya ri’at  Islam  Aceh  Tamiang  tidak  mungkin  mampu  menjwab semua  agenda  penerapan  dan  atau  pemberlakuan  Syari’at  Islam,  karenanya  kerja sama  selalu  diupayakan,  seperti  terindikasi  adanya  pemahaman  atau  pengamalan agama  yang  menyimpang  (sesat),  penanggulan  beredarnya  Minuman  Keras, maraknya  Perjudian  dan  menjamurnya  Khalwat  (mesum).  Dalam  penanggulangan ini koordinasi dan kerja sama yang sering dilakukan oleh Dinas Syari’at Islam adalah dengan  instansi/lembaga  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Polisi  Wilayatul  Hisbah (Satpol  PP  dan  Pol.  WH).  Mengingat  di  lapangan  yang  memiliki  wewenang  adalah lembaga  tersebut.  Sementara  dinas  Syari’at  Islam  hanya  sebagai  mediator  dan fasilitator  pelakanaannya,  eksikutornya  adalah  lembaga  tersebut.  Pada  persoalan lain  juga  sering  berkoordinasi  dengan  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU) terutama  dalam  menanggulangi  penyebaran  aliran  atau  paham  keagamaan  yang menyimpang dari ajaran Islam. 30
Apabila  kita  melihat  bahwa,  penerapan  syariat  Islam  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang masih terlampau muda, karena pembentukan program dan pelaksanaan belum sepenuhnya tersebar luas  lebih-lebih masyarakat  pinggiran.  Pelaksanaan program  Dinas  Syariat  Islam Aceh  Tamiang  masih  banyak  terkendala  yang  Dinas  Syariat  Islam  dan  WH  masih  sangat mengalami  kewalahan  pertama  dihadapi  oleh  Dinas  Syariat  Islam  Aceh  Tamiang  adalah penuh aman dan kebudayaan masyarakat yang tidak tersentuh dengan syariat Islam.
Karena  itu  metode  yang  dihadapi  dalam  sosialisasi  Syariat  Islam  adalah  dengan menyentuh  hati  atau  secara  persuasive.  Namun  sebelumnya  pernah  diterapkan  sistem interisasi  atau  dengan  kata  lain,  penerapan  syariat  Islam  dengan  cara  keras  dan  tegas (bukan  kekerasan),  namun  metode  ini  berhasil  bahkan  mendapat  cemoohan  terhadap terhadap petugas.
Karena demikian Dinas Syariat merubah pola mulai menyusun program, pelaksanaan program  sampai  evaluasi  program.  Pola  yang  digunakan  adalah  dengan  mengajak  secara persuasive  mulai  sosialisasi  sampai  antisipasi.  DSI  dan  WH  melakukan  hal  ini  secara
30 Effendi, Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tamiang , wawancara pada tanggal, 5 Juli 2014.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
bersamaan  agar  penerapan  ini  berhasil  dengan  baik.  Untuk  lebih  berhasil  lagi  Atam memposisikan  da’i - da’i,  baik  diperbatasn  maupun  daerah -daerah  tertinggal  dengan pemahaman keagamaan. Kedatangan para d a’i sangat membantu penerapan syariat islam di Aceh Tamiang. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Effendi bahwa peran yang dijalankan oleh para da ’ i sangat membantu program kedinasan. 31
Demikian  juga  metode  yang  dikembangkan  oleh  DSI  Atam  dan  WH  sesuai  dengan teori massa, yang memandang pengaruh atau efek media dalam bentuk langkah-langkah. 32 Dinas  Syari’at  Islam  Kabupaten  Aceh  Tamiang  melakukan  sosialisasi  bukan  hanya lisan, bahkan dengan tulisan atau media-media publik yang dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat.  Kekurangan  metode  komunikasi  massa  ini,  bahwa  media  yang  berkembang dalam  masyarakat  tidak  semua  masyarakat  mau  membaca,  namun  lebih  banyak masyarakat  yang  tidak  mau  membaca  hanya  segelintir  masyarakat  yang  mau  membaca. Sekalipun  Wilbur  Schramm  dan  Parter  1982  mengembangkan  teori  massa  ini  dengan menamakan dengan teori peluru perak (mereng), bahwa media bekerja seperti peluru yang dibidkkan secara akurat, peluru akan menembus sasaran. 33
Namun  menurut  penulis  pendapat  Schramm  dan  Parter  ini  belum  sesuai  dengan kondisi  masyarakat  Aceh  secara  umum  dan  Atam  khususnya.  Sebagai  mana  dijelaskan  di atas,  bahwa  sebahagian  besar  masyarakat  mengabaikan  tulisan-tulisan  yang  ada. Masyarakat lebih tersentuh dengan menganut tradisi lisan, sehingga pola berbicara dengan cara hati ke hati, maka masyarakat semakin merasuk dalam jiwanya.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  diatas,  dengan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  pola komunikasi  yang  dilakukan  oleh  D inas  Syari’at  Islam  dalam  pelaksanaan  syari’at  Islam kurang  memadai,  terlihat  dari  pandangan  masyarakat  terhadap  sosialisasi  syariat  Islam pada  produk  hukum  yang  diterapkan,  mereka  beranggapan,  syari’at  Islam  yang diberlakukan di Aceh tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Al- Qur’an dan Hadist, mereka berasumsi bahwa qanun yang diterapkan saat ini adalah kepentingan pemerintah semata  dan  juga  belum  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  Aceh  secara  umum  dan khususnya  masyarakat  Aceh  Tamiang.  Implementasi  pola  komunikasi  yang  dilaksanakan oleh  Dinas  Syari’at  Islam  Kabupetan  Aceh  Tamiang  belum  direspon  secara  merata  oleh masyarakat,  hal  ini  dapat  dilihat  dari kepatuhan  terhadap  penerapan  syari’at  Islam  dari 100%  hanya  50%  persen  mereka  yang  pat uh  dan  menjalankan  syari’at  Islam.  Apalagi  di dearah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara.
Kemudian  hambatan  komunikasi  dalam  mengimplemantasikan  syari’at  Islam  di kabupaten  Aceh  Tamiang  antaranya, hambatan  internal yaitu:  kurangnya  Sumber  Daya Manusia yang Profesional pada Dinas Syari’at Islam itu sendiri begitu juga dengan personil WH,  sehingga  dalam  menjalankan  tugas  mereka  belum  memahami  apa  yang  sebenarnya yang  harus  dilakukan  di  lapangan  pada  saat  menjalankan  tugas.  Hambatan  lain  yang
31 Effendi, Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tamiang , wawancara pada tanggal, 5 Juli 2014.
32 Josoph A. Devito, Komunikasi Antar Manusia, ed. V, (Tangerang: Karisma Pulbishing Group, 2011), h. 583.
33 Josoph A. Devito, Komunikasi Antar Manusia, ed. V, (Tangerang: Karisma  Pulbishing Group, 2011), h. 583
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
dihadapi oleh dina s Syari’at Islam adalah ketika mengimplementasikan program -program yang  telah  direncanakan  yang  berkaitan  dengan  penegakan  syari’at  Islam  mereka  harus berkoordinasi dengan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPO.PP dan WH), hal ini  menjadi  sedikit  kendala  karena  WH  di  bawah  mereka.  Kemudian  hambatan ekternal dalam  pelaksanaan  syari’at  Islam  ialah  kondisi  georafis  yang  jauh  dari  kota  sehingga pengawasan  terhadap  syari’at  Islam  di  perbatasan  menjadi  kurang  terjangkau.  Da’i - da’i yang  ditempatkan  di  kampung-kampung  yang  di  daerah  perbatasan  antara  tempat tinggalnya sangat jauh antara desa yang satu dengan desa yang lainya sehingga, pembinaan keagamaan kepada masyarakat belum maksimal.
Serta  Dinas  Syari’at  Islam  Kabupaten  Aceh  Tamiang  melakukan  sosialisas i  bukan hanya  lisan,  bahkan  dengan  tulisan  atau  media-media  publik  yang  dapat  dibaca  dan dipahami oleh masyarakat. Kekurangan metode komunikasi massa ini, bahwa media yang berkembang  dalam  masyarakat  tidak  semua  masyarakat  mau  membaca,  namun  lebih banyak  masyarakat  yang  tidak  mau  membaca  hanya  segelintir  masyarakat  yang  mau membaca.  Dan  sebahagian  besar  masyarakat  mengabaikan  tulisan-tulisan  yang  ada. Masyarakat lebih tersentuh dengan menganut tradisi lisan, sehingga pola berbicara dengan cara hati ke hati, maka masyarakat semakin merasuk dalam jiwanya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ali  Geno  Berutu,  Formalisasi  Syariat  Islam  Aceh  Dalam  Tatanan  Politik  Nasional, Banyumas: Pena Persada, 2020
[2] Ayub,  Kasie  Penegakan  Kebijakan  Daerah  dan  Syari’at  Islam  SATPOL  PP  dan  WH Kabupaten Aceh Tamiang. wawancara, tanggal, 26 September 2014.
[3] Effendi,  Kepala Dinas Syari’at  Islam Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada tanggal 14 Juli 2014.
[4] Hasil Wawancara dengan Fachruddin, AS Da’i Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang pada Tanggal 8 Juli 2014.
[5] M.fajar,  Kabid  Penelitian  dan  Pengembangan  Dinas  Syari’at  Islam  Kabupaten  Aceh Tamiang. Wawancara tanggal, 16 Juli 2014.
[6] Mukhtaruddin Ketua Da’i Perbatasan Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara tanggal, 17 Juli 2014
[7] Jannatun  Nisa,  Sterootip  dan  Prasangka  dalam  Komunikasi  Antarbudaya  Muslim  Pribumi dan Etnis Cina, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021
[8] Josoph  A.  Devito,  Komunikasi  Antar  Manusia,  ed.  V,  (Tangerang:  Karisma  Pulbishing Group, 2011