## PERAN KOPERASI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT TERPAPAR PADA KAWASAN RAWAN BENCANA DI WILAYAH KABUPATEN TUBAN

## Nihayatus Sholichah dan Mesak Paidjala
Universitas Dr. Soetomo Surabaya ninis.fadillah@gmail.com
Abstract
As the one of populist economy institute in Indonesia, cooperatives have been grown and developed almost in the most of territory in Indonesia. No exception, probability there are also many cooperatives within the disaster prone territories or region. So that the existence of cooperatives in disaster prone area will be the pedestal and hope of local society to come into play and help quickly to give stimulant recovery and society economy empowerment, in the moment when the societies get disaster.
Cooperative is one of institute that can participate together with society in the disaster risk management. As the institute that is established together and based on kinship, cooperatives are hoped be the nearest institute with citizen so that can result best solutions to overcome disaster problem.
There are various manners that can be done cooperatives to help the society to decrease the disaster impact; one of them is to prepare reserve stock for emergency needs. Because of still in the region that is prone of disaster, the stocks should be stored in the save place. These reserve stocks can be taken from SHU (effort remaining results) appropriated to the agreement, so that it can be given freely while wait the help from outsiders. So on the other word cooperatives have the function as the provider of emergency needs after disaster so the needs of victims (the societies around cooperative) can be fulfilled quickly.
Keywords: Cooperative, Economy Empowerment, Disaster Prone Region

## I.  PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang  Perkoperasian,  pasal  1  ayat  (1) menyatakan bahwa; Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi . Sedang landasan, azas dan tujuan di dalam pasal 2 dinyatakan bahwa; Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , dan pada pasal 3 dinyatakan bahwa; Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan , dengan tujuan yang dinyatakan pada pasal 4 bahwa; Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan .
Ini berarti, dengan berbekal landasan, azas dan tujuan tersebut, di manapun Koperasi berada dan beroperasi, keberadaannya akan menjadi tumpuan dan harapan dalam upaya peningkatan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar wilayah kerja koperasi. Dengan demikian, cukup beralasan jika di suatu daerah, di mana lembaga koperasi ada, masyarakat sebagai anggota dan atau masyarakat pada umumnya berharap kepada Koperasi untuk bisa membantu dan berperan di dalam menghadapi permasalahan ekonomi dan sosial, dalam upaya untuk penanggulangan, pengentasan dan upaya meminimalisir peningkatan kemiskinan. Seperti diketahui, penyebab timbulnya kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan sosial semata, banyak faktor lain yang saling berpengaruh. Kemiskinan juga bisa diakibatkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, kepemilikan lahan yang sempit, dan akses informasi serta akses
pasar yang sulit 1 . Terlepas dari penyebab tersebut di atas, kemiskinan merupakan kondisi krisis sosial yang dampaknya dapat menciptakan multiplier effect terhadap sendi- sendi kehidupan masyarakat. Krisis sosial dan tata kehidupan yang tidak normal, yang berdampak kepada kemiskinan bisa juga timbul di dalam suatu komunitas, ketika bencana –bencana alam, non alam, bencana social, dan atau kegagalan tehnologi- secara tiba-tiba datang melanda di suatu daerah dan kawasan tertentu dan secara mendadak dapat membuat komunitas atau masyarakat di kawasan terdampak bencana, menjadi miskin secara masal dalam waktu bersamaan. Bahkan, ketika bencana melanda, seringkali sarana prasarana publik yang tersedia menjadi tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Begitu juga kondisi dari lembaga-lembaga ekonomi rakyat seperti pasar dan perkoperasian yang berada di wilayah terpapar bencana, akan ikut menjadi korban, sehingga tidak berfungsi sebagaimana layaknya.
Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi kerakyatan di Indonesia telah tumbuh dan berkembang hampir disebagian besar daerah di Indonesia. Tidak terkecuali, kemungkinan Koperasi juga ada dan banyak beroperasi di daerah-daerah dan atau di wilayah dan kawasan yang rawan bencana, sehingga keberadaan Koperasi di kawasan rawan bencana akan menjadi tumpuan harapan masyarakat sekitar untuk dapat dengan cepat ikut berperan dan membantu memberikan stimulan pemulihan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, di saat masyarakat terpapar bencana. Koperasi, sebagai organisasi yang memiliki infrastruktur lengkap, seperti lembaga Pembina yang ada di Dinas Koperasi dan UKM, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/ kota, diperkirakan akan dapat membantu memberikan dukungan kepada Koperasi di daerah kerjanya dan atau di wilayah kawasan rawan bencana yang sedang menghadapi masalah, dengan memberikan pendampingan
1 John Kenneth Galbraith; The Nature of Mass Peverty , Harvard University Press, 1979.
untuk peningkatan peranan dalam upaya pemberdayaan kembali koperasi dan anggota koperasi maupun masyarakat umum disekitar wilayah kerjanya, untuk berbenah dan bangkit dari keterpurukan perekonomian masyarakat akibat terpapar bencana.
Seperti diketahui, bahwa Bencana 2 : adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedang yang dimaksud Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sementara itu yang dimaksud dengan Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror . Pengertian bencana sebagaimana diuraikan di atas, khususnya untuk bencana alam, akhir- akhir ini sering terjadi dan melanda daerah- daerah di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang dikenal sebagai kawasan rawan bencana, karena Jawa Timur memiliki hampir seluruh jenis bencana alam ; Gempa bumi, Tsunami, Gunung Api, Banjir, Kekeringan, Angin topan, dan Tanah longsor, sehingga dalam peta kebencanaan banyak wilayah dikategorikan sebagai daerah rawan bencana. Kabupaten Tuban sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, tidak lepas dari kondisi ancaman dan kerawanan bencana. Data bencana yang paling sering dihadapi oleh Kabupaten Tuban adalah bencana Banjir.
2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Kebencanaan, Pasal 1.
Melihat kondisi dan situasi Kabupaten Tuban yang berada di dalam kawasan rawan bencana, maka tata kehidupan dari masyarakat dan lembaga koperasi yang ada, dalam setiap aktivitas dan usahanya diperkirakan akan sering menghadapi resiko terpapar bencana, yang setiap saat dapat terjadi. Pengalaman menunjukkan, pada saat bencana melanda, tata kehidupan yang sebelumnya normal, tenang, baik dan harmonis, berubah mendadak menjadi tidak menentu dan tidak lagi normal, karena terdampak oleh kerusakan phisik maupun non phisik serta kemungkinan adanya sebagian dari masyarakat yang harus pergi dan atau terpaksa pergi meninggalkan daerah asalnya untuk menjadi pengungsi.
Kondisi perubahan akibat terpapar bencana akan menciptakan dan membuat tata kehidupan normal menjadi tidak normal dan memunculkan kerentanan komunitas dalam berbagai hal. Ketidak normalan dalam tata kehidupan masyarakat antara lain dapat terjadi dalam berbagai aspek ; sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan mental phisikologis yang rentan, khususnya pada masa darurat, saat transisi darurat dan pada masa pasca bencana. Kehidupan tidak normal akibat dampak bencana tidak saja melanda masyarakat terpapar secara perorangan, tetapi juga melanda masyarakat secara komunal, phisik maupun non-phisik serta merusak tata kelembagaan yang ada, baik lembaga publik maupun ekonomi, seperti sarana prasarana layanan publik milik pemerintah, pengusaha dan atau milik masyarakat koperasi serta pasar sebagai lembaga ekonomi di daerah terpapar bencana.
Jika kondisi ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, munculnya pengangguran, kegiatan pendidikan terganggu, tingkat kesehatan masyarakat menurun, dan tingkat pendapatan menjadi rendah, yang tentu juga akan melanda lembaga Koperasi, masyarakat umum, atau masyarakat anggota koperasi itu sendiri. Jika kondisi di atas terus berlangsung dalam
jangka panjang, diduga akan menciptakan multiplier effect terhadap tata kehidupan dan perekonomian masyarakat secara luas, yang akhirnya akan mengganggu perekonomian dan pertumbuhan ekonomi daerah, ekonomi wilayah dan perekonomian regional. Permasalahan yang timbul dan menimpa masyakat akibat bencana, bagaimanapun harus diantisipasi dan diatasi dengan berbagai kebijakan dan program kerja oleh berbagai pihak terkait, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha pada dasarnya dapat dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan tahapan kegiatan dalam penanggulangan bencana, yakni tahapan ; Pra Bencana, Darurat/Kedaruratan, dan Pasca Bencana. Peranan terhadap kegiatan penanggulangan bencana dari berbagai pihak sangat diharapkan, terutama dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat, memulihkan tata kehidupan dan merehabilitasi kondisi kehidupan ke arah kehidupan yang lebih baik, khususnya dengan implementasi kebijakan dan/atau program kerja di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat terpapar bencana melalui kegiatan pendampingan peran pemberdayaan perekonomian masyarakat terpapar bencana di daerah-daerah rawan bencana.
Koperasi sebagai badan usaha beranggotakan orang-seorang atau badan hukum, merupakan lembaga yang dapat melaksanakan kegiatan pendampingan dan peningkatan peran bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat anggota koperasi maupun masyarakat umum yang terpapar dan tinggal di daerah rawan bencana. Adapun koperasi yang dipilih adalah 1) Koperasi Simpan Pinjam “Sumber Hidup” di Desa Penidon, Kecamatan Plumpang 2) Koperasi Wanita “Bina Sejahtera” Gedongombo Kecamatan Semanding, dan 3)  Koperasi  Wanita  “Bina  Sejahtera”  di  Desa Ngadipuro Kecamatan Widang.

## II.  TINJAUAN PUSTAKA
A.  Pengertian Pemberdayaan
Pemberdayaan secara etimologis, berasal dari kata “berdaya” yakni bentuk upaya revitalisasi masyarakat sebagai aktor penting dalam pemerintahan. Pergeseran paradigma dari government menuju governance berimplikasi pada munculnya dua aktor lain selain negara ( state )  seperti  masyarakat  ( society )  maupun kelompok intermediari yakni media dan partai politik menjadikan konteks pemberdayaan menjadi penting (Peter, 2000) 3 . Adapun makna pemberdayaan ( empowering )  dalam  bahasa Indonesia serapan ditulis empowerisasi, yang pada dasarnya adalah memberikan power kepada masyarakat untuk menjadikan entitas ini sebagai aktor yang perlu diperkuat eksistensi dan posisinya.
Upaya pemberdayaan sudah ada sejak tahun 1980 bersamaan dengan diseminasi gagasan good governance di seluruh dunia. Untuk kasus Indonesia, gaung pemberdayaan baru mulai pada sekitar akhir tahun 2006. Dalam hal ini ada dua kecenderungan mendasar terhadap munculnya pemberdayaan; Pertama , Kecenderungan primer, yakni munculnya limitas kapasitas yang dimiliki negara dalam fungsi kontrol maupun regulator sehingga diperlukan adanya kekuatan ekstra parlemen independen untuk mengontrol. Ke dua ; Kecenderungan sekunder adalah perlunya penguatan kapasitas yang diperlukan oleh masyarakat dalam memperkuat kapasitas instusionalisasinya sebagai aktor yang berdaya. Maka penyebutan Community (komunitas) merupakan bentuk masyarakat berdaya yang mampu independen dan terinstitusionalisasi secara kolektif. Dari sisi sosiologis, terdapat tiga makna pemberdayaan ; 1) Enabling , kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk bisa memperkuat kemandirian secara pribadi maupun  kolektif.  2) Empowering , yakni suatu kondisi yang memberi kekuatan penggerak bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya  sendiri,  3) Supporting ,
yakni kondisi yang mendukung masyarakat menemukan potensinya untuk didayagunakan semaksimal mungkin. Dalam konteks ini, pemberdayaan sering juga disebut alternative development , yang kemudian menjadikan makna dari pemberdayaan berkembang ke berbagai hal seperti community development karena upaya pembangunan mengarah pada manusia ( people centered development ).  Di mana Community development pada dasarnya merupakan istilah teknis yang mendeskripsikan model pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sinergisitas dengan pihak lain. Kondisi ini menjadikan konteks relasi dalam komunitas menjadi penting untuk memperkuat jejaring dan lain sebagainya, sehingga secara garis besar, konteks pemberdayaan yang dilakukan di dalam community development pada dasarnya bersifat charity karena hanya menstimulus adanya motivasi “berdaya” dari setiap anggota masyarakat. Namun dalam perkembangannya, justru konteks charity berubah menjadi grant akibat empowerisasi itu sendiri, yang pada akhirnya mengalami transformasi dari sekadar berbasis social capital ke arah economic capital . Kondisi dan perkembangan itulah yang kemudian menjadikan konteks pelayanan ( services )  kemudian  berkembang  dari  tujuan dan arah yang semula non  profit berubah menuju profit oriented dengan berbasis kondisi sosial masyarakat itu sendiri. Ginanjar K 4 , menyatakan bahwa; Konsep pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya kegagalan dan harapan.
Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model pembangunan ekonomi dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan berkelanjutan. Di sisi lain, harapan muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai- nilai demokrasi, persamaan gender, serta pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat
4 Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan: Teori, Kebijaksanaan, dan Penerapan, 1997
lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi ; P ertama , menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang ( enabling ). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena jika demikian masyarakat itu akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi dimiliki serta upaya mengembangkannya. K edua , memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat ( empowering ).  Dalam  rangka  ini  diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, menyangkut penyediaan  berbagai  masukan  (input)  dan pembukaan akses ke berbagai peluang ( opportunities ) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan, upaya pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber kemajuan ekonomi seperti ; modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat lemah. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya penguatan individu anggota masyarakat,
tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai budaya modern, kerja keras, hemat, keterbukaan, dan akuntabilitas adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan, termasuk pembaharuan institusi sosial dan integrasinya ke dalam kegiatan pembangunan dan peranan masyarakat itu sendiri. K etiga , memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Perlindungan dan keberpihakan kepada yang lemah merupakan dasar dalam konsep pemberdayaan. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan upaya pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.

## B.  Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan berperan mewujudkan konsep masyarakat belajar atau concept of societal learning dengan cara mempertemukan antara pendekatan t op down approach dengan pendekatan bottom-up approach yang pada dasarnya kontradiktif. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktur yang harus muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Proses perubahan tersebut berlangsung secara alamiah dengan asumsi setiap anggota masyarakat sebagai pelaku-pelaku sosial ikut dalam proses perubahan tersebut.
Dalam arti luas, pengertian pemberdayaan dapat diterjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan dalam  konsep  (wacana)  politik  menurut Dahl  (1963:50) 5 merupakan kekuatan yang menyangkut kemampuan seseorang (pihak pertama)  untuk  mempengaruhi  orang  lain (pihak kedua) yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak kedua. Pemberdayaan memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif, dalam konteks pemberdayaan, masyarakat harus diberdayakan untuk merumuskan sendiri
5 Dahl. 1963. Democracy and Its Critics.
melalui sebuah proses pembangunan konsensus di antara berbagai individu dan kelompok sosial yang memiliki kepentingan dan menanggung resiko langsung ( stakeholders ) akibat proses atau intervensi pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan fisik, yang berisikan arah, tujuan, cara dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Sasaran program pemberdayaan masyarakat mengarah pada penduduk miskin dan perempuan, yang kebanyakan penganggur menyebabkan mereka sadar, yakin dan percaya diri untuk dapat berusaha. Dengan begitu, maka mereka akan berusaha menampilkan apa yang dapat diperbuat dan diusahakan dan nantinya dapat dikerjakan bersama. Berawal dari hal sederhana, maka semangat masyarakat dalam membangun, walaupun dengan cara dan pemahaman mereka sendiri sendiri, akan terus berlanjut dan keberdayaan masyarakat dalam artian mandiri tanpa menggantungkan terhadap pemerintah akan tercapai. Kondisi seperti di atas, akan membuat masyarakat merasa nyaman, tenteram dan dihargai, sehingga iklim berusaha akan terjaga dan semangat membangun terus terpelihara di dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari peran serta kelompok masyarakat yang harus dan terus didampingi oleh pihak pemberdayaan. Pemberdayaan yang akan dilakukan memerlukan langkah-langkah riil dalam penanganannya, langkah untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut. 1)  Membentuk iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.
2)  Menyadarkan masyarakat untuk berkembang. Proses ini dilakukan dengan mengajak masyarakat mengenal wilayahnya melalui survey dan analisis. Proses ini disebut dengan participatory survey dan participatory analysis . 3)  Memotivasi masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat menggambarkan dan merencanakan wilayah, disebut participatory design and planning . Pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat
secara psikologis akan membentuk rasa keberpihakan kepada masyarakat.
4)  Memperkuat potensi yang ada, dilakukan dengan mengorganisasi masyarakat dalam kelompok/komunitas yang dikembangkan dengan memberikan masukan/input serta membuka berbagai peluang berkembang sehingga masyarakat semakin berdaya. Secara aplikatif pemberdayaan ( empowerment ) terhadap kelompok masyarakat bawah dan menengah, dapat dilakukan  dengan  2  (dua)  hal  sebagai berikut. 1.  Penguatan akses ( accesibilty empowerment ). 2.  Penguatan teknis ( technical empowerment ).

## C.  Langkah-Langkah Pemberdayaan
Pemberdayaan ( empowerment )  diartikan sebagai kegiatan memberikan power kepada masyarakat agar menjadi entitas yang memiliki kekuatan dalam eksistensi posisi  di  lingkungannya.  Ada  3  (tiga)  kunci pemberdayaan yang dapat dilakukan (Ken Blancard, 2002) 6 , yakni;
1)  Berbagi informasi akurat dengan setiap orang adalah kunci awal untuk memberdayakan kelompok sasaran, dengan: a) Membiarkan orang memahami situasi  yang  sebenarnya  terjadi,  b) Membangun kepercayaan di seluruh target  pemberdayaan,  c)  Menghilangkan pemikiran hirarkis tradisional, d) Membantu orang menjadi lebih bertanggungjawab, dan e) Mendorong orang untuk bertindak seperti pemberdayaan.
2)  Menciptakan otonomi melalui batas wewenang  kerja,  dengan  langkah;  a) Membangun otonomi atas dasar sharing informasi,  b)  Melakukan  klarifikasi  Visi/ tujuan dengan meminta masukan dari setiap  orang  obyek  pemberdayaan,  c) Membantu menterjemahkan Visi ke dalam peran  dan  sasaran  pemberdayaan,  d) Menentukan nilai-nilai dan aturan yang mendasari tindakan yang dikehendaki,
6 Ken Blancard,; Empowerment, Takes More Than a Minute , 2 nd Edition, Penerbit Amara Books, Yogjakarta, 2002
karena jika nilai-nilai jelas maka pembuatan keputusan akan lebih mudah, e) Mengembangkan struktur dan prosedur yang dapat memberdayakan orang, dan f) Mengingatkan semua orang yang menjadi obyek, bahwa pemberdayaan merupakan suatu perjalanan.
3)  Mengganti pemikiran hirarkis dengan tim mandiri, dengan mengajarkan kepada orang lain segala sesuatu yang dapat mereka lakukan agar tidak tergantung, untuk itu perlu ; a) Tim yang berdaya agar dapat berbuat lebih banyak dibanding individu yang berdaya, b) Orang tidak mulai dengan pengetahuan tentang bagaimana bekerja dalam tim mandiri, mereka akan berdaya secara langsung dalam sebuah team,  c)  Ketidak  puasan  harus  disadari merupakan langkah alami dalam proses pemberdayaan,  d)  Setiap  orang  harus dilatih  ketrampilan-ketrampilan  Tim,  e) Komitmen dan dukungan harus berasal dari atasan atau pihak pemberdaya, f) Tim yang memiliki informasidan ketrampilan dapat menggantikan pemikiran yang lama.

## III. METODOLOGI
Untuk mengupas peran koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat terpapar pada kawasan rawan bencana yang ada di wilayah Tuban, digunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan serta mengevaluasi peran dari 3 koperasi terpilih yaitu  1)  Koperasi  Simpan  Pinjam  “Sumber Hidup” di Desa Penidon, Kecamatan Plumpang 2)  Koperasi  Wanita  “Bina  Sejahtera” Gedongombo Kecamatan Semanding, dan 3)  Koperasi  Wanita  “Bina  Sejahtera”  di  Desa Ngadipuro Kecamatan Widang.
Data yang dibutuhkan meliputi data primer dan/atau data sekunder yang berhubungan dengan Peran Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah Kabupaten Tuban. Data Primer di fokuskan pada penjelasan dan pendapat informan tentang
peran Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana, sedangkan data sekunder berupa dokumen atau arsip yang berkaitan dengan ke 3 Koperasi tersebut.

## IV. PEMBAHASAN A.  Peran Koperasi dalam Pengurangan Resiko Bencana
Dalam mengurangi risiko bencana sebaiknya dipersiapkan secara matang dan menyeluruh. Keselamatan jiwa memang penting, namun yang tidak kalah penting adalah menjaga keberlangsungan hidup ke depannya termasuk memastikan keberlanjutan pendapatan pasca bencana. Setelah terjadi bencana biasanya warga akan kehilangan pendapatan rutinnya sehingga mereka sangat tergantung terhadap bantuan selama beberapa waktu Dampak dari bencana itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung . Dampak langsung adalah kerusakan sebagian atau total suatu aset seseorang atau kelompok. Dampak tidak langsung muncul setelah bencana terjadi, salah satunya adalah mempengaruhi keadaan ekonomi korban seperti misalnya terganggunya akses jalan dan informasi yang menghambat kegiatan perekonomian.
Oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga untuk membantu masyarakat dalam mengelola risiko bencana. Koperasi adalah salah satu lembaga yang dapat berpartisipasi bersama masyarakat dalam hal pengelolaan risiko bencana. Sebagai lembaga yang didirikan secara bersama-sama dan berasaskan kekeluargaan, koperasi diharapkan menjadi lembaga yang terdekat dengan warga sehingga bisa menghasilkan solusi terbaik untuk mengatasi masalah kebencanaan. Koperasi di sini diartikan sebagai sebuah bentuk usaha dengan jenis bermacam-macam seperti koperasi simpan pinjam, koperasi tani, dan koperasi konsumsi. Koperasi dengan dukungan beberapa pihak terkait dapat meningkatkan kapasitas kemampuan
masyarakat untuk meminimalkan risiko ekonomi akibat bencana. Kesadaran akan bencana perlu ditanamkan dalam pola pikir masyarakat disekitar wilayah kerja Koperasi / KUD Ketergantungan terhadap satu jenis mata pencaharian menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko bencana. Karena itu diperlukan keterampilan tambahan bagi masyarakat agar memiliki pilihan untuk melakukan pekerjaan alternatif. Pekerjaan alternatif ini sebaiknya merupakan pekerjaan yang memiliki risiko relatif kecil terhadap bencana sehingga diharapkan tetap akan memberikan penghasilan meski terjadi bencana. Pekerjaan alternatif ini sangat beragam sesuai dengan kondisi lingkungan serta jenis bencana yang kemungkinan terjadi. Koperasi sebagai salah satu sumber penyedia modal bagi masyarakat memiliki kepentingan dalam hal ini. Kemampuan anggotanya dalam mengelola risiko usaha akan mempengaruhi besar kecilnya risiko pembiayaan yang dihadapi koperasi tersebut.
Untuk menghadapi kemungkinan terburuk akibat bencana juga dibutuhkan dana cadangan. Masyarakat perlu mengalokasikan sebagian penghasilan mereka untuk kebutuhan darurat seperti saat terjadi bencana. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan tabungan. Di sini peran koperasi juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran menabung. Bagi masyarakat, tabungan dapat menjadi jaminan tersedianya kebutuhan darurat pasca bencana. Bagi koperasi, tabungan dapat menjadi salah satu sumber dana pembiayaan yang akan disalurkan ke masyarakat. Dalam hal penyaluran pembiayaan, hendaknya koperasi melakukan  diversifikasi  sehingga  penyaluran pembiayaan tidak terfokus pada satu jenis usaha atau daerah saja. Ada beragam cara yang dapat dilakukan koperasi untuk membantu masyarakat dalam mengurangi dampak bencana, salah satunya adalah dengan menyediakan stok cadangan untuk kebutuhan darurat. Karena masih dalam wilayah yang rentan bencana, sebaiknya stok
disimpan di tempat yang aman. Stok cadangan ini dapat diambil dari sebagian SHU (Sisa Hasil Usaha) sesuai kesepakatan, sehingga nantinya dapat dibagikan secara gratis sambil menunggu datangnya bantuan dari pihak luar. Jadi dengan kata lain koperasi berfungsi sebagai penyedia kebutuhan darurat pasca bencana sehingga kebutuhan korban (masyarakat sekitar koperasi) dapat segera terpenuhi. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah kerjasama antar koperasi. Koperasi tidak dapat menjalankan usahanya secara maksimal tanpa dukungan dari pihak luar termasuk koperasi lain. Terkait dengan pengelolaan bencana, kerjasama antar koperasi dilakukan untuk membantu koperasi yang terdampak bencana. Secara umum, koperasi yang surplus bisa membantu  koperasi  yang  defisit.  Surplus  di sini dapat diartikan banyak hal seperti modal maupun barang. Sebagai contoh, suatu koperasi simpan pinjam bisa menyalurkan surplus dananya kepada koperasi di daerah bencana yang  sedang  mengalami  defisit  pendanaan dengan perjanjian khusus. Modal di sini juga dapat berarti modal pengetahuan, yang memungkinkan terjadinya transfer ilmu antar koperasi sesuai pengalaman masing-masing dalam hal ini adalah terkait pengelolaan risiko bencana. Kerjasama antar koperasi memang sangat dibutuhkan dalam terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sehingga dapat bertahan dari segala bencana.

## B.  Peran Koperasi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Fasilitasi Program Dana Bergulir.
Kondisi usaha koperasi yang berada di daerah rawan bencana di Kabupaten Tuban, secara rata-rata berjalan baik dan menjalankan usaha sesuai kaidah usaha perkoperasian. Akan tetapi ditinjau dari skala usaha rata- rata  dari  3  (Tiga)  koperasi  terpilih  masih berada dalam skala usaha relatif kecil dan lemah, sehingga untuk dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terpapar di kawasan rawan bencana, masih perlu diberikan pendampingan ke arah peningkatan
peran koperasi, khususnya pada masa-masa terjadi bencana. Karena ketikaterjadi bencana yang melanda kawasan di mana koperasi beroperasi, dapat diduga dampak bencana akan berpengaruh kepada sarana prasarana serta kegiatan usaha koperasi dan perekonomian masyarakat anggota koperasi dan masyakat umum lainnya, baik dari sisi produksi, volume usaha, ketersediaan bahan baku maupun ekonomi rumah tangga. Model pemberdayaan ekonomi melalui Fasilitasi Perkuatan Usaha Program Dana Bergulir, sebagai berikut.
1)  Arah pemberdayaan ekonomi masyarakat terpapar yang tinggal di daerah rawan bencana, baik ekonomi rumah tangga, ekonomi anggota koperasi dan ekonomi masyarakat umum yang berada di sekitar wilayah kerja koperasi, dengan kegiatan  antara  lain;  1)  Identifikasi masalah kebutuhan pemberdayaan untuk masyarakat  terpapar  bencana,  2)  Analisis kebutuhan pemberdayaan, meliputi analisis Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring terhadap anggota koperasi dan atau masyarakat pengusaha kecil yang terpapar bencana dan berada di wilayah kerja  koperasi,  3)  Peningkatan  peran koperasi  yang  diperlukan,  4)  Penyusunan rencana aksi sebagai pedoman apabila terjadi bencana.
2)  Fokusnya adalah pengelolaan usaha, meliputi ; Manajemen Kredit, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Pemasaran. Di mana untuk pendampingan ; a) Manajemen Kredit, diperlukan mengingat ke tiga koperasi yang dipilih merupakan koperasi dengan bidang usaha Simpan Pinjam (KSP). Pendampingan meliputi kegiatan analisis kredit, analisis sumber dana dan analisis harga,  b)  Manajemen  Keuangan,  meliputi pengelolaan Arus Kas, Piutang dan Hutang serta Laporan Keuangan dan analisisnya, c) Manajemen Pemasaran, meliputi upaya dan cara untuk meningkatkan volume usaha, peningkatan pangsa pasar dan perluasan pasar dan segmennya (penetrasi
pasar)  dan  perluasan  jaringan  pelanggan serta jaringan usaha.

## C.  Pengembangan Usaha Koperasi Melalui Layanan Bimbingan Tehnis
Peran Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah Kabupaten Tuban juga dilaksanakan melalui Layanan Bimbingan Tehnis. Mengingat arahnya ke pemberdayaan ekonomi masyarakat terpapar bencana, maka bimbingan tehnis yang diberikan disesuaikan, yakni ke arah tehnis menangani masyarak anggota koperasi dan masyarakat umum yang terdampak bencana untuk dapat kembali pulih, yakni lebih kepada tehnis analisis masalah dan kebutuhan permodalan, penyediaan dan pemenuhan bahan baku, peningkatan kapasitas serta penambahan modal melalui dana bergulir untuk para anggota dan atau antar koperasi, dikaitkan dengan masalah manajemen perkreditan dan atau pengelolaan simpan pinjam. Bimbingan tehnis untuk pemasaran menyangkut tehnis-perhitungan pangsa pasar, strategi penetrasi pasar, peningkatan pangsa pasar, peningkatan jaringan pelanggan dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Termasuk di dalam bimbingan tehnis ini juga diberikan pendampingan dalam hubungan dengan ; promosi, dan perhitungan harga ( pricing )  kredit  atau  pinjaman  dan  simpanan. Kegiatan pendampingan pola bimbingan tehnis juga diberikan dalam hal cara melakukan analisis lingkungan usaha koperasi untuk mendeteksi dan mengetahui adanya tantangan dan ancaman usaha yang dihadapi dan kelemahan serta kekuatan yang dimiliki koperasi (SWOT Analysis).

## V. PENUTUP
Berdasarkan uraian yang menyangkut Peran Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah Kabupaten Tuban, maka sebagai penutup dapat disampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai

## berikut.

## A.  Kesimpulan
1)  Peran Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah Kabupaten Tuban mendapatkan respon positif dari Koperasi terpilih, anggota koperasi dan masyarakat di sekitar usaha koperasi dimana masyarakat anggota koperasi dan lembaga koperasi yang dipilih sebagai sampel kegiatan pendampingan peran dan pemberdayaan masih berharap pola dan kegiatan pendampingan untuk dilanjutkan dengan waktu yang lebih lama. 2)  Sosialisasi menyangkut kebencanaan menjadi bahan yang menarik bagi para peserta kegiatan pendampingan dan pemberdayaan karena merupakan hal baru yang selama ini, hampir setiap tahun mereka alami, yakni terpapar dan terdampak bencana banjir namun belum banyak mengerti bagaimana cara mengenal dan menghadapi resiko dan ancaman bencana yang terjadi dan menimpa daerah sekitar mereka berada.

## B. Rekomendasi
1)  Agar kegiatan permberdayaan, khususnya untuk obyek kegiatan di daerah rawan bencana dapat dijadwalkan dan dijadikan agenda rutin dan bersifat reguler dalam rangka kegiatan sosialisasi dan pengurangan resiko bencana dapat dilaksanakan oleh pihak terkait dengan masalah kebencanaan, bagi koperasi dan masyarakat sekitarnya, mengingat Kabupaten Tuban , merupakan salah satu wilayah yang dikenal dengan bencana banjir.
2)  Pengembangan usaha koperasi, khususnya untuk koperasi terpilih dalam kegiatan pendampingan yang bergerak di bidang Simpan Pinjam (KSP) ke arah koperasi serba usaha (KSU) agar menjadi perhatian pihak- pihak terkait dan kompeten karena dari hasil monitoring dan evaluasi diperoleh
data adanya koperasi yang mengalami perkembangan kinerja usaha relatif pesat, yang perlu perhatian untuk pengembangan sesuai aspirasai dari pengurus dan beberapa anggota koperasi yang menghendaki koperasi dapat berkembang ke arah KSU, agar dapat meningkatkan peran di dalam melayani dan memberdayakan ekonomi masyarakat terpapar bencana di sekitar lokasi usaha koperasi itu sendiri.
3)  Pelatihan Komputerisasi perlu diberikan bagi para pengurus koperasi, demi kelancaran tugas. Sebagai tindak lanjut dari pelatihan mengenai komputerisasi perlu di tambahkan dengan pelatihan mengenai Akuntansi/Keuangan sehingga lebih memudahkan bagi pengurus dalam membuat Laporan Keuangan.
4)  Mendorong pemerintah daerah atau Dinas dan Badan terkait agar melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas masyarakat di 3 desa terpapar bencana khususnya bencana banjir yang terjadi setiap Tahun, dengan pelatihan dan simulasi penanganan bencana dan penguatan peran Koperasi yang ada di daerah rawan bencana.
5)  Harapan terbesar bagi ke 3 koperasi adalah adanya bantuan selain hibah, yaitu berupa bantuan bibit atau pupuk. Sehingga para anggota koperasi yang sebagian besar adalah petani tidak kesulitan untuk mendapatkan pupuk dan benih pada saat masa tanam tiba.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman.  (2009).  “Penerima  Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan”.
Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya. (2010). Kebijakan Pengembangan Kawasan
Minapolitan sebagai Langkah DKP dalam Mendukung Pengembangan
Wilayah,. Jakarta: Kementerian Perikanan dan Kelautan.
Dahl. 1963. Democracy and Its Critics.
Eko Budi Santoso; Manajemen Resiko Bencana Banjir Kali Lamong Pada Kawasan Peri-Urban Surabaya-Gresik Melalui Pendekatan Kelembagaan, Jurnal Penataan Ruang, Volume 8, Nomor 2, 2013
Giddens, Anthony.(2010); Government Policy on Poverty Alleviation . Jakarta: Kemenkokesra. Satria, A. (2010).
Governance, Politics, and The State London: Palgrave Macmillan
Ken Blancard,; Empowerment, Takes More Than a Minute , 2 nd Edition, Penerbit Amara Books, Yogjakarta, 2002
Smith, Keith and Petley, David N. ; Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster . Fifth Edition. Routledge. New York, NY. 2009.
Teori Strukturasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. KPI Mina Soka Makmur. (2009). “Proposal PNPM-KP: Sarana dan Pembesaran Ikan Nila”. Sleman: KPI Mina Soka Makmur. Pemerintah Desa Purwomartani. (2010).
Peters, B.Guy. 2000. The Politics of Bureaucracy, London : Routledge
Poernomo, S.; Minapolitan untuk Memerangi Kemiskinan, http://www.antaranews.com /artikel/ minapolitan-untuk-memerangi- kemiskinan.htm>.Diakses 13 Juli 2010. Royat, S. (2007).