## URGENSI PENGATURAN HUKUM CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY DALAM DIMENSI ANTI PENCUCIAN UANG
Go Lisanawati Fakultas Hukum, Universitas Surabaya e-mail: go_lisanawati@staff.ubaya.ac.id
Erly Aristo
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya e-mail: vincent.erly@staff.ubaya.ac.id disampaikan 13/4/2021 – di -review 30/5/2021 – diterima 22/5/2022 DOI: 10.25123/vej.v8i1.4520

## Abstract
The issue of digitalized forms of payment systems has required adjustment from a State to accomodate and respond. One of the issues is concerning the use of virtual currencies, and  Central Bank Digital Currency. It requires the accomodative and responsive of the law instruments in Indonesia to arrange that issue. The payment systems ’ policy in Indonesia has not placed any issues of crypto/digital currency as  one  of  the  payment  methods.  Central  Bank  Digital  Currency  is  a  the  digital  form  of  fiat  money. Through the Bank Indonesia Regulation Number 18/40/PBI/2016 concerning Operation of Payments Transaction  Processing,  and  Bank  Indonesia  Regulation  Number 19/12/PBI/2017 concerning  the Implementation of Financial Technology, it can be understood that Indonesia remain bans the use of any  virtual  currency  as  payment  instruments.  Central  Bank  Digital  Currency  has  different  form  of virtual currencies which are not issued by the state, but it is remain called as virtual currencies. In fact, the use of virtual currencies has been exploited by money launderer to do laundering. Virtual currencies has no underlying asset or responsible authority or administrator, volatile, risky, and speculative. This article is a normative legal research method that will analyzed the direction in which Indonesian Law can headed Central Bank Digital Currency while the option has become more less for not response it. The result of this research has showed that it is urgently need for Bank Indonesia (as a central bank in Indonesia) to recognise Central Bank Digital Currency as payment’s instrument .
Keywords:
Payment Systems; Central Bank Digital Currency; Anti Money Laundering Regime; Legal Framework
Abstrak Permasalahan  mengenai  digitalisasi  sistem  pembayaran  membutuhkan  penyesuaian  dari  Negara untuk mengakomodasi dan merespon. Salah satu isu tersebut adalah terkait penggunaan mata uang virtual (mata  uang digital /mata  uang  krypto)  dan Central  Bank  Digital  Currency .  Untuk  ini diperlukan  instrumen  hukum  yang  akomodatif  dan  responsif  untuk  mengatur.  Kebijakan  sistem pembayaran di Indonesia belum menempatkan masalah uang digital ini sebagai salah satu metode pembayaran. Central Bank Digital Currency merupakan bentuk digital dari uang kertas. Melalui PBI No.  18/40/PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran,  dan  PBI  No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dipahami bahwa penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran dilarang di Indonesia. Central Bank Digital Currency memiliki berbagai bentuk mata uang kripto/digital/virtual yang tidak dikeluarkan oleh negara, tetapi tetap disebut sebagai mata uang virtual/maya uang krypto. Penggunaan mata uang virtual telah banyak dimanfaatkan oleh pencuci uang untuk melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Mata uang virtual tidak memiliki aset yang mendasari atau otoritas atau administrator yang bertanggung jawab, mudah berubah, berisiko, dan spekulatif. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif  yang  akan  menganalisis  ke  arah  mana  Hukum  Indonesia  dapat  merespon Central  Bank Digital  Currency ,  sementara  pilihannya  semakin  berkurang  untuk  tidak  meresponnya.  Hasil  dari penelitian ini menunjukkan keharusan Bank Indonesia untuk siap di dalam merespon Central Bank Digital Currency sebagai alat pembayaran di Indonesia.
Kata Kunci:
Sistem Pembayaran, Central Bank Digital Currency . Rezim Anti Pencucian Uang, Pengaturan Hukum

## Pendahuluan
Perkembangan dan peredaran uang digital tidak dapat dielakkan mengingat pertumbuhan ekonomi kreatif di seluruh dunia, termasuk di dalamnya menyentuh pada  munculnya  penggunaan Virtual  Currency ,  yang  di  dalam perkembangannya nanti  menyentuh  pada  banyak  hal  yang  bersifat debatable ,  dan  memerlukan kewaspadaan  di  dalam  upaya  pelaksanaannya.  Terkait  hal  ini,  dijelaskan bahsawanya kemunculan bisnis berbasis digital dan teknologi finansial (financial technology) sangatlah  dipengaruhi  karena  perkembangan  teknologi  di  bidang komunikasi  dan  informasi,  dan  juga  perubahan  gaya  hidup  masyarakat.  Hal  ini tentu  saja  membutuhkan  kehadiran  alat  pembayaran  yang  memiliki  keunggulan lebih terkait dengan kecepatan, keamanan, serta efisiensi. 1
Kehadiran  alat  pembayaran  tersebut  muncul  dengan  berbagai  penamaan, seperti virtual currency, digital currency, digital assets, crypto currency dan lain-lain. Inovasi  tersebut  perlu  direspon  mengingat  keberadaan  mata  uang-mata  uang tersebut disebut sebagai mata uang, tetapi dalam limitasi pengertian yang diakui secara resmi oleh negara-negara melalui otoritas keuangannya, serta sifat dari mata uang  tersebut  yang  belum  memiliki  kesamaan  karakteristik  sehingga  tetap memunculkan potensi dieksploitasinya oleh para pelaku kejahatan termasuk juga para cyber offender dan launderer .
Salah  satu  hal  yang  menjadi  perhatian  adalah  pada  pola  penggunaan  alat pembayaran  dalam  konteks  sistem  pembayaran  suatu  negara  terkait  dengan kehadiran mata uang-mata uang digital tersebut. Respon tersebut perlu ditekankan
1 Siaran  Pers  OJK:  Penerapan  Mata  Uang  Digital  Masih  Memerlukan  Kajian,  diakses  dari https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers- OJK-Penerapan-Mata-Uang-Digital-Masih-Perlu- Kajian/Siaran%20Pers%20OJK%20Penerapan%20Mata%20Uang%20Digital%20Masih%20P erlu%20Kajian.pdf, pada 17 Juli 2020
sekali  lagi  dalam  konteks  wacana  penerapan Central  Bank  Digital  Currency (selanjutnya  disebut  sebagai  CBDC)  ataupun  disebut  dengan Central  Bank Cryptocurrencies (selanjutnya  disebut  CBCC). Currencies tersebut  merupakan inovasi di bidang teknologi finansial, yang secara konsep akan membawa pengaruh yang  cukup  signifikan  pada  perekonomian  dan  stabilitas  sistem  keuangan  suatu negara.
Perkembangan  teknologi  dan  inovasi  yang  telah  memunculkan  berbagai mata uang dengan penamaan yang beragam seperti virtual currency , virtual assets , stable coin , digital currency , crypto currencies , digital assets , virtual assets. Inovasi perkembangan teknologi finansial telah menjadi cara masuk diadaptasinya “mata uang- mata  uang”  yang  dipandang  oleh  masyarakat  sebagai  sesuatu  yang menjanjikan, tetapi tidak jarang menjadi kekhawatiran Pemerintah melalui bank sentral sebagai lembaga yang harus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang  menggunakan  “mata  uang - mata  uang”  tersebut.  Konsep  uang  dari  “mata uang –mata uang” yang beredar pesat dalam berbagai bentuk dan rupa harus diuji dengan undang-undang yang mengatur mengenai mata uang tersebut di masing- masing  negara.  Namun  demikian  benar  adanya  bahwa  harus  dilakukan  kehati- hatian atas risiko- risiko yang menyertainya, dan memperkuat dengan rezim “ Cyber Security ”, “ Data Protection ” dan “ Anti Money Laundering ”.
Lebih  jauh,  penggunaan electronic  money (bukan  dalam  konteks  uang elektronik  sebagaimana  diakui  oleh  Pemerintah  Indonesia)  dan cryptocurrency menyisakan  permasalahan  mengenai  keterbatasan,  yang  akan  menjadi penghambat  di  dalam  implementasi  secara worldwide .  Pro  dan  kontra  tidak terhindarkan,  tetapi  juga  mengingat  semakin  maraknya  bermunculan  inovasi virtual  currency tersebut.  Salah  satu  hambatan  tersebut  adalah  pada  ketiadaan peran  otoritas  sentral  dari  perbankan  masing-masing  negara  untuk  melakukan kontrol  dan  intervensi.  Pada  perkembangannya  telah  dilakukan  pengkajian  akan kemungkinan penerapan CBDC dengan Distributed Ledger Technology (DLT) , dan diterbitkan oleh Otoritas Bank Sentral.
Pada  hakikatnya  yang  dimaksud  dengan  CBCC/CBDC  berbeda  dengan berbagai virtual  currency yang  telah  beredar  saat  ini.  Sayuri  Shirai  dalam
laporannya  pada Asian  Development  Bank  Institute memberikan  pengertian “Central Bank Crypto Currency refers to “the liability of the balance sheets of central banks,  namely  money  created  by  a  central  bank  to  be  used  by  fulfilling  the  four functions of money... ” The amount of outstanding coins issued is much smaller than the amount of outstanding central bank notes in circulation due to smaller units.. . ” 2 . Istilah  CBCC  banyak  dipergunakan  secara  berpadanan  dan  bergantian  dengan CBDC.
Bank Indonesia selaku Bank Sentral di  Indonesia pada hakikatnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diatur dalam  Undang-Undang  yaitu  Undang-Undang  tentang  Bank  Indonesia  (yang selanjutnya disebut sebagai UU Bank Indonesia). Undang Undang Bank Indonesia telah  menetapkan  mengenai  pengertian  sistem  pembayaran  berikut  telah mendefinisikan  uang,  sekaligus  menjelaskan  tentang  tugas  bank  sentral.  Namun demikian  belum  mencakup  mengenai  perkembangan  terkait virtual  currency maupun CBDC. Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Bank Indonesia menentukan:
“Sistem Pembayaran  adalah  suatu  sistem  yang  mencakup  seperangkat aturan,  lembaga,  dan  mekanisme,  yang  digunakan  untuk  melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi”.
Berdasarkan ketentuan tersebut, elemen dalam sistem pembayaran meliputi:
- Suatu sistem;
- Mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme;
- Digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana;
- Guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Diskursus terkait cryptocurrencies masih debatable , sekaligus berarti bahwa eksistensi Central Bank Digital Currency harus menjadi kajian mendalam. Perihal tersebut,  Bank  Indonesia  sedang  melakukan  pengkajian  atas  dampak  baik  dan dampak buruk bila central bank crypto currencies diterapkan. 3
Penulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan
2 Sayuri Shirai, Money and Central Bank Digital Currency . ADBI Working Paper Series. ADBI, Japan, 2019, hlm. 2
3 Diakses dari https://economy.okezone.com, diakses tanggal 6 Agustus 2019
menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  dengan  menggunakan pendekatan  konseptual (conseptual approach) ,  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach), dan  memberikan  pendekatan  perbandingan (comparative approach) terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu terkait dengan sistem dan instrumen pembayaran, fungsi sentral bank, tindak pidana pencucian uang, dan mata  uang virtual .  Terkait  dengan  hal  ini,  Sulistiyowati  Irianto  dan  Shidarta menjelaskan  bahwa  “menghadirkan  pemahaman  metodologis  yang  kompleks seputar  penelitian  hukum  merupakan  upaya  yang  sangat  vital  dalam  diskursus ilmiah di kalangan komunitas disiplin hukum. Keinginan untuk menyerap hukum yang hidup (living law) atau kebutuhan untuk mengkritisi peraturan perundang- undangan,  misalnya,  tidak  mungkin  berjalan  apabila  penelitian  dan  penalaran hukum diperlakukan sekedar mengikuti sistem logika tertutup”. 4 Oleh karenanya hasil  yang  telah  didapatkan  melalui  studi  kepustakaan,  dilakukan  juga  dengan melakukan  klarifikasi,  yaitu  dengan  melakukan  wawancara  dengan focal  point institution , seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas kebutuhan pengaturan CBDC demi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Penulisan  ini  hendak  menganalisis  urgensi  pengaturan  hukum  terkait dengan CBDC di Indonesia, terlebih ditinjau dari sudut anti pencucian uang. Pada sudut  ini,  perkembangan  teknologi  dan  inovasinya  harus  selalu  dilakukan sinkronisasi,  harmonisasi,  serta  berintegrasi  dengan  berbagai  kebijakan  dan payung hukum yang berlaku. Pengaturan ini apabila disinergikan dengan peraturan hukum lainnya, khususnya dalam hal ini adalah pengaturan anti pencucian uang dan penguatan rezim anti pencucian uang. Undang-undang terkait pencucian uang dioperasionalisasikan  untuk  pengaturan  yang  lebih  umum  yang  mengancam stabilitas  perekonomian  negara  dan  integritas  sistem  keuangan,  dengan  apapun eksistensinya  apakah  berupa fiat  currencies , virtual  assets ,  ataupun  penamaan
4 Sulistiyowati  Irianto  &  Shidarta  (ed),  Metode  Penelitian  Hukum  Konstalasi  dan  Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. xiii
lainnya. Berdasarkan sudut pandang anti pencucian uang, “the future assets atau currencies” ini telah menjadi emerging threat yang harus segera diantisipasi.

## Pembahasan
Digital Currency dan/atau Cryptocurrencies Sebagai Mata Uang
Penyebutan cryptocurrencies atau virtual  currency atau digital  currency sebagai mata  uang  memerlukan  pengkajian  yang  mendalam,  mengingat  kriteria uang  haruslah  dipenuhi.  Beberapa  negara  sudah  mengatur  mengenai crypto currency dan  juga  membentuk regulation  technology  (RegTech) terkait  dengan kebutuhan  tersebut.  Regulasi  Indonesia  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (selanjutnya  disebut  BAPPEBTI)  juga memasukkan Bitcoin dan cypto currency sebagai aset.
PBI No. 20/6/PBI/2018 menegaskan bahwa uang elektronik harus memiliki unsur-unsur:  a.  diterbitkan  atas  dasar  nilai  uang  yang  disetor  terlebih  dahulu kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.  Terkait Taxonomy Uang  ( Taxonomy  of  money )  pada  hakikatnya didasarkan pada kata kunci: (i). Issuer (central bank or other) ; (ii). Form (electronic or physical) ; (iii). Accessibility (universal or limited) ; and (iv). Transfer mechanism (centralised or decentralised) 5
Keempat  kata  kunci  tersebut  haruslah  mampu  dielaborasikan  untuk menjawab  apakah  dapat  mata  uang  digital  tersebut  dikategorisasikan  sebagai sebagai  mata  uang  ( currency )  ataukah  tidak. Crypto  currency dengan  berbagai varian namanya belumlah dapat dikategorikan sebagai mata uang, demikian pula menurut  Indonesia.  Eksistensi crypto  currency telah  diterima  banyak  oleh masyarakat,  tetapi  belum  dapat  dinyatakan  sebagai  keseluruhan  masyarakat. Risiko-risiko  yang  masih  diyakini  belum  terselesaikan  adalah  pada  potensi
5 Christina Barontini and Henry Holden, No Proceeding with Caution – A survey on Central Bank Digital Currency: Monetary and Economic Department , Bank for International Serttlement, BIS Papers, 2019, hlm.1
eksploitasi  oleh launderer dan/juga  pelaku  kejahatan  siber,  sekaligus  juga  nilai fluktuatif yang belum dapat diintervensi oleh Negara.
Penggunaan  istilah Digital  Currency dimaknakan  pula  uang virtual .  Bank Indonesia  pada  siaran  pers  memilih  menggunakan  istilah Digital  Currency yang merujuk  pada virtual  currency ,  yang  didefinisikan  sebagai  “uang  digital  yang diterbitkan  oleh  pihak  selain  otoritas  moneter  yang  diperoleh  dengan  cara pembelian,  transfer  pemberian (reward) ,  atau mining (proses  menghasilkan sejumlah virtual currency baru, melibatkan proses matematika yang rumit). Uang digital ini dikeluarkan/dikontrol oleh komunitas pengembang serta digunakan dan diterima oleh anggota komunitas virtual ”. Dengan demikian yang diartikan sebagai virtual currency ini memiliki karakteristik cryptocurrencies karena dikeluarkan atau dikontrol oleh komunitas, atau selain otoritas moneter.
Mengenai Digital Currencies ini dijelaskan sebagai berikut:
Digital curriencies are money used on the internet. Digital money exists ony in the  digital  form.  It  doesn’t  have  any  physical  equi valent  in  the  real  world. Nevertheless, it has all the characteristics of traditional money. Just as classic fiat money, you can obtain, transfer or exchange it for another currency. You can  use  it  to  pay  for  the  goods  and  services,  such  as  mobile  and  internet communication,  online  stores  and  others.  Digital  currencies  don’t  have geographical or political borders; transactions might be sent from any place and received an any point in the world... 6
Digital currencies ini tidak memiliki ekuivalensi dengan bentuk fisik uang yang ada di  dunia  nyata,  namun  uang  digital  ini  dapat  dipergunakan  untuk  membayar pembelian barang dan jasa. Digital currencies di sini memiliki karakteristik uang tradisional, seperti classic fiat money .
Terkait  dengan  risiko  pencucian  uang,  dijelaskan  keterkaitan digital currencies dengan pencucian uang sebagai berikut:
“One aspect of cryptocurrencies that is of concern is its ability to be used for money  laundering  and  other  nefarious  purposes.  The  anonymity  associated with  cryptocurrencies  allows  it  to  be  used  as  a  medium  of  exchange  for criminal  organizations  and  sanctioned  governments.  The  blockchain  which
6 https://cointelegraph.com, diakses pada tanggal 21 November 2020
underlie cryptocurrencies often do not store personal data, so they offer no way to identity the individual or organization associate with it” 7 .
Kerentanan money  laundering dalam digital  currency adalah  pada anonymity ,  dan  hal  tersebut  dipergunakan  untuk  melakukan  pencucian  uang 8 . Lebih lanjut “ generates crime (theft) and counterfeiting, and is also the main vehicle for money laundering, tax evasion and terrorist financing ” 9 Dengan demikian salah satu yang membawa kendala pada masalah mata uang digital ini adalah kerentanan akan pencucian uang.
Apolline  Blandin  dkk  mempublikasikan  beberapa  penelitian  yang menjelaskan  mengenai  berbagai  hal  yang  terkait  dengan RegTech dan Crypto currencies .  Pada  laporan  hasil  penelitian  yang  berjudul: The  Global  Crypto  Asset Regulatory Landscape Study , dilaporkan bahwa:
“The fundamentally new characteristic of native -digital crypto assets lies in the incentive role that the token plays in a particular network: namely, if the token  were to  be  stripped  away,  would  the  network  still  function  properly? Such token may require distinct regulation compared to traditional assets” 10 .
Dengan demikian cryptocurrencies yang dimaknakan sebagai suatu token atau aset juga  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  pembayaran  atau  alat  tukar, token yang memiliki  fungsi,  serta  instrumen  investasi.  Hal  tersebut  harus  diikuti  dengan langkah  hukum  berupa  proses  legislasi  yang  diperlukan.  Terkait  dengan  proses legislasi, dijelaskan sebagai berikut:
“Some legislative attention is needed for a rational and consistent treatment of  visual  objects in  the future.  Generally,  until a  closer  examination of  their
7 Andrew  Tarpey,    The  Money  Laundering  Risk  of  Cryptocurrencies,  Article,  diakses  dari www.southpacgroup.com, pada tanggal 4 Agustus 2019, hlm. 2
8 Robby Houben and Alexander Snyers, Cryptocurrencies and Blockchain: Legal Context and implication for financial crime, money laundering and tax evasion , European Parliament, 2018, p.11, diakses dari
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurren cies%20and%20blockchain.pdf
9 Náñez Alonso, S.L.; Jorge-Vazquez, J.; Reier Forradellas, R.F., Central Banks Digital Currency: Detection of Optimal Countries for the Implementation of a CBDC and the Implication for Payment Industry Open Innovation . J. Open Innov.Technol. Mark. Complex.2021,7, 72.https://doi.org/10.3390/joitmc7010072
10 Apolline Blandin, et.al, The Global Crypto Asset Regulatory Landscape Study, The University of Cambridge: Judge Business Law, London , 2019, hlm. 17
property status by lawyer, court and legislatures, crypto assets will remain in a grey area within property law” 11
Tania  Ziegler  dkk  menjelaskan  bahwa  negara-negara  yang  sudah  melaksanakan menunjukkan  bahwa existing  regulatory-frameworks telah  mendorong  negara- negara  untuk  menuju  level  lebih  tinggi  dalam  melakukan  penetrasi  alternatif keuangan  dalam  level  nasional 12 .  Selanjutnya  Brian  Zhang  dkk  dalam  laporan penelitiannya  menjelaskan  mengenai Regulation  Technology (disebut  sebagai RegTech) .  Yang  dimaksud  dengan “RegTech is  an  increasingly  important  tool  for regulators  to  consider  as  they  innovate  and  promote  financial  inclusion” . 13 Pada hakikatnya RegTech merupakan  semua  teknologi  yang  digunakan  untuk  tujuan mengatur, baik dibuat oleh regulator, maupun mengatur sebuah institusi. RegTech menciptakan  peluang-peluang  untuk  cara  baru  meregulasikan  sektor  keuangan pada era digital . Hal tersebut pada hakikatnya didasarkan pada adanya tuntutan akan  perubahan  yang  global  di  dunia  sistem  pembayaran.  Untuk  itu,  Christina Barontini  dan  Henry  Holden mengingatkan  mengenai  perubahan  dalam  dunia pembayaran  saat  ini  mengalami  perubahan  yang  sangat  cepat.  Pengguna menghendaki  kecepatan  dan  kemudahan  di  dalam  hal  pembayaran,  yang  dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kebutuhan signifikan yang dipikirkan oleh negara-negara  untuk  menggantikan  sistem  bank  sentral  konvensional  menjadi digital bank crypto currency , yang tentu saja akan menggantikan uang konvensional dengan crypto currency . 14 Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, kebijakan di bidang moneter diperlukan adaptasi, adopsi, dan responsivitas. Permasalahan yang harus diselesaikan pula adalah bagaimana konsep currencies tersebut cocok dengan konsep di dalam undang-undang yang sudah mengaturnya.
Bank Indonesia dalam sikapnya melarang penggunaan virtual currency (baik dalam makna digital currency maupun cryptocurrencies ), dikarenakan risiko atau
11 Id, hlm.23
12 Tania  Ziegler,  et.al.,  Shifting  Paradigms:  The  4th  European  Alternative  Finance  Benchmarking Report. The University of Cambrigde: Judge Business Law, London , 2019, hlm 56
13 Bryan  Zhang,  et.al.,  Early  Lessons  on  Regulatory  Innovation  to  Enable  Inclusive  Fintech.  The University of Cambridge: Judge Business Law, London , 2019, hlm. 33
14 Supra No 5, hlm 1
sisi negatif dari virtual currency itu sendiri. Dijelaskan oleh Bank Indonesia, risiko atau sisi negatif tersebut adalah:
a. Nilai  tukarnya  sangat  fluktuatif,  kenaikan  sangat  tidak  wajar  sehingga rentan  terhadap  risiko  pengelembungan  ( bubble )  sehingga  berpotensi merugikan masyarakat.
b. Teknologi  yang  digunakan  dalam virtual  currency memungkinkan transaksi  secara pseudonymous sehingga  berpotensi  untuk  digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
c. Pihak  yang  memfasilitasi  masyarakat  dalam  perdagangan virtual currency (penyedia wallet dan exchange ) rentan terhadap serangan siber dan  minim  pengawasan  sehingga  tingkat  perlindungan  konsumen rendah. 15
Kementerian  Keuangan  Indonesia 16 melalui  lamannya  menjelaskan  lebih lanjut mengenai pelarangan mata uang virtual sebagai alat transaksi, yang intinya:
- penggunaan  mata  uang virtual sebagai  alat  transaksi  masih  tidak  memiliki landasan  formal,  khususnya  dengan  mengacu  pada  Undang  Undang  tentang Mata Uang, yang pada hakikatnya harus menggunakan mata uang Rupiah;
- ketiadaan  otoritas  yang  mengatur  dan  mengawasi  penggunaan  mata  uang virtual  tersebut  akan  menimbulkan  kerentanan  dipergunakannya  sebagi transaksi  ilegal,  pencucian  uang,  dan  pendanaan  terorisme  yang  akan merugikan masyarakat;
- ketidakjelasan underlying  asset yang  mendasari  nilainya,  memunculkan kemungkinan spekulasi pada transaksinya, dan risiko bubble
(penggelembungan nilai) yang akan merugikan masyarakat.

## Aspek Hukum Anti Pencucian Uang
Pada  suatu  sistem  finansial  yang  semakin  modern  maka  muncul  pula kemungkinan  tereksploitasi  oleh  para  penjahat.  John  Mc  Dowell  memberikan penjelasan yang pada hakikatnya menunjukkan pada suatu sistem keuangan yang modern, dalam rangka untuk memfasilitasi dan melaksanakan perdagangan secara
15 https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx, diakses tanggal 2 Juli 2018
16 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-peringatan-penggunaan- mata-uang-virtual-di-indonesia, diakses tanggal 19 Oktober 2020
sah, ternyata juga memungkinkan adanya pelaku kejahatan yang memerintahkan pentransferan jutaan dolar secara instan dengan menggunakan komputer pribadi dan  satelit.  Hal  tersebut  dikarenakan  pencucian  uang  bergantung  pada operasionalisasi dan sistem keuangan yang ada. Pilihan pelaku untuk melakukan pencucian  uang  lebih  bergantung  pada  kreativitas  dari  pelaku  sendiri. 17 Risiko money  laundering di  dalam  sistem  keuangan  yang  modern (modern  financial systems) sangat besar.
Terkait  dengan  ancaman  dari  keberadaan new  payment tersebut, money laundering atau  pencucian  uang menjadi  salah  satu macam  kejahatan  yang  akan mendapatkan kesempatan untuk semakin berkembang. Salah satu kasus kejahatan siber yaitu dengan adanya virus yang bernama Wannacry , yang muncul pada tahun 2017,  dengan  menggunakan  tebusan  yang  diminta  dalam  bentuk bitcoin .  Tidak dipungkiri  bahwa money  laundering atau  tindak  pidana  pencucian  uang  telah menjadi  salah  satu  aktivitas  utama  dari  organisasi  kejahatan  transansional  yang mencari  keuntungan. 18 Hasil-hasil  yang  didapatkan  dengan  tidak  sah  tersebut dimasukkan ke dalam sistem keuangan secara global, sehingga seolah menjadi hasil yang legitimate .
Terkait  dengan  ancaman  dari  keberadaan new  payment tersebut, money laundering atau  pencucian  uang menjadi  salah  satu macam  kejahatan  yang  akan mendapatkan  kesempatan  untuk  semakin  berkembang.  Hal  tersebut  sudah dibuktikan dari beberapa kasus terjadi. Selain kasus yang sudah dimaksudkan di atas  oleh  Bank  Indonesia,  yang  tidak  dapat  dilupakan  adalah  bagaimana  sinergi kejahatan ini dengan kejahatan siber, yaitu dengan adanya Malware yang bernama Wannacry ,  yang  muncul  pada  tahun  2017,  dengan  menggunakan  tebusan  yang diminta  dalam  bentuk  bitcoin. Financial  Action  Task Force (selanjutnya  disebut sebagai  FATF)  di  dalam  kajiannya  menjelaskan  kerentanan  pencucian  uang  atas perkembangan virtual Assets dalam kasus serangan siber wannacry yang beberapa
17 John Mc Dowell and Gary Novis, ‘The consequences of Money Laundering and Financial Crime ’ , Economic Perspectibe: The Fight Against Money  Laundering. Electronic Journal  of the Office  of International Information Program (IIP), U.S Department of State , 2001, hlm 5
18 Arief  Amrullah,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Money  Laundering:  Reorientasi  Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional. Malang, Bayumedia Publishing, 2004, hlm. 32
waktu  lalu  menarik  perhatian  bersama,  khususnya  dipergunakannya  mata  uang krypto  untuk  melakukan  kejahatan,  termasuk  pencucian  uang.  Kasus wannacry tersebut  menunjukkan  bagaimana  hukum  dalam  tujuannya  untuk  mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, khususnya  terkait  mata  uang cypto , cyber  crime ,  dan cyber  laundering haruslah diwujudnyatakan.  Penolakan  pengaturan  mengenai  mata  uang  krypto  haruslah dikaji karena akan menimbulkan kesulitan di dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Kekhawatiran  mengenai  dieksploitasinya  perkembangan  teknologi  dalam kegiatan pencucian uang (yang dikenal juga dengan cyber laundering ) menjadi satu alasan  yang  penting  untuk  dipertimbangkan  Bank  Sentral  untuk  meregulasi mengenai digital  currency ,  termasuk  mengenai  CDBC  ini.  Hanafi  Amrani menjelaskan bahwasanya dalam cyber laundering ini memiliki proses yang sama dengan pencucian uang konvensional. Hanya saja dana ilegal tersebut ditempatkan pada lembaga keuangan yang tidak diatur, dengan menggunakan kartu pintar atau koneksi  internet  berbasis  komputer. 19 Namun  demikian  di  dalam perkembangannya, Cyber  laundering ini  telah  meliputi new  payment  systems , dengan  penggunaan  teknologi  yang  berintegrasi  ke  dalam cyber  marketplace maupun cyber banking .
Salah  satu  pendekatan  di  dalam  rezim  anti  pencucian  uang  ini  adalah dikembangkannya compliance dari pihak-pihak yang disebut sebagai pihak pelapor dalam  anti  pencucian  uang.  Bank  Indonesia  yang  masih  melarang  segala  bentuk virtual  currencies tidak  menguntungkan  dari  sudut  pencegahan  pencucian  uang karena  pada  kenyataannya  publik  merespon  dengan  sangat  antusias  pada penggunaan  berbagai  macam virtual  currencies tersebut.  CBDC  yang  telah berkembangpun,  bukan  tidak  mungkin  telah  dipergunakan  secara  diam-diam. Banyak  negara  yang  telah  merespon  pengaturan  CBDC  tersebut,  dan perkembangan global tersebut akan menguntungkan money launderer apabila tidak
19 Hanafi Amrani, Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya  terhadap  Prinsip  Dasar  Kedaulatan  Negara,  Yurisdiksi  Pidana  dan  Penegakan Hukum , UII Press, Yogyakarta, 2015,  hlm. 50
diatur  di  Indonesia.  Dengan  penunjukan  pihak  pelapor  (vide  Pasal  17  ayat  (1) Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (selanjutnya  disebut  UU  No.  8  Tahun  2010)) sesungguhnya  telah  mengadaptasi  penunjukan  pihak  pelapor  terkait virtual currencies tersebut, dan harus tunduk pada mekanisme kepatuhan. Oleh karenanya pihak  pelapor  harus  melaksanakan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa.  Pada hakikatnya  penerapan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  oleh  PJK/PBJ  (Penyedia Jasa  Keuangan/Penyedia  Barang  dan  Jasa)  sangat  penting  untuk  mencegah digunakannya  PJK/PBJ  sebagai  sarana  pencucian  uang. 20 Dengan  demikian,  dari sudut  anti  pencucian  uang,  dengan  pengaturan  maka  pihak  pelapor  akan  diberi beban untuk melakukan dengan ketat prinsip mengenali pengguna jasa ini.
Eksistensi Central Bank Digital Currencies sebagai Instrumen Pembayaran di Indonesia, serta Urgensi Pengaturan Hukumnya
Permasalahan mengenai Central Bank Digital Currencies tidak saja berkaitan dengan  permasalahan cryptocurrencies ,  tetapi  juga  berkaitan  dengan  bagaimana model pengaturan dan eksistensi makna central bank dari suatu negara itu sendiri di  dalam  sebuah  keterhubungan  dengan  eksistensi central  bank dalam  tatanan Internasional.  Setiap  perkembangan  global  terkait  kebijakan  di  bidang  moneter akan  menunjukkan  sisi  inovasi,  sekaligus  kerentanannya,  yang  harus  direspon. Salah satu tantangan yang kemudian muncul adalah bagaimana bank sentral-bank sentral harus memikirkan ulang tentang strateginya.
Kehadiran crypto  stablecoin yang  muncul  sebagai  versi  digital  dari  uang kertas (fiat  currency) yang  telah  memberikan  setiap  orang  dengan  sebuah akses koneksi internet atas pilihan uang kertas dengan tanpa batasan. Mengenai Central Bank Cryptocurrencies dapat dipahami sebagai berikut:
The taxonomy defines a CBCC as an electronic form of central  bank money that can be exchanged in a decentralized manner known as peer-to-peer, meaning that transactions occur directly between the payer and the payee without the need for a central intermediary. The distinghuises CBCCs from other existing
20 Reda  Mathovani,  dan  R.  Narendra  Jatna,  Rezim  Anti  Pencucian  Uang  dan  Perolehan  Hasil Kejahatan di Indonesia, Malibu, Jakarta, 2011, hlm. 50
forms of electronic central bank money, such as reserves, which are exchanged in  a  centralised  fashion  across  accounts  at  the  central  bank.  Moreover,  the taxonomy  distinghuises  between  two  possible  forms    of  CBCC:  a  widely available,  consumer-facing  payment  instrument  targeted  at  retail transactions;  and  a  restricted-access,  digital  settlement  token  for  wholsale payment applications . 21
CBDC  sendiri  pada  hakikatnya  merupakan  eksitensi  digital  dari  uang  tunai  di dompet. Banyak perbedaan antara CBDC dengan uang tunai, tetapi dapat dimulai dengan pemahaman akan digital cash . Kevin Rooke menjelaskan untuk memahami penerapan digital  cash ,  maka  perlu  memahami  karakteristik  dari cash ,  yang dipergunakan sebagai pembayaran sehari-hari, yang meliputi:
- Everyone accepts it
- It is hard to counterfeit
- It can be exchanged directly (without involving a bank, payment processor, or government)
- Settlement  is  instant  and  final  (when  I  give  you  cash,  all  of  it  instantly becomes yours)
- There are no minimum or maximum purchase amounts andno witholdings periods 22
Bank Sentral-bank Sentral telah menyadari bahwa penggunaan cash sendiri sudah berkurang. Digital  cash tidak  akan  menggantikan cash itu  sendiri,  tetapi dikembangkan  sebagai  strategi  untuk  memperkuat  ekonomi  suatu  negara.  Hal tersebut  merupakan  inovasi  yang  lebih  stabil (stable) dan  serbaguna (versatile) .
Demikian pula dengan adanya kebutuhan pengaturan mengenai CBDC.
Bank  of  International  Settlement (selanjutnya  disebut  BIS)  merupakan perwakilan negara-negara dari seluruh dunia dengan akun bersama sebesar 95% dari total Gross Domestic Product (GDP) dunia. Kantor pusat BIS berada di Basel, Swiss, dan memiliki 2 kantor perwakilan yaitu di Hong Kong SAR dan Mexico City. BIS  memiliki  misi,  yaitu: “to  serve  central  banks  in  their  pursuit  of  monetary  and financial stability, to foster international cooperation in those areas and act as a bank
21 Morten  Bench  and  Rodney  Garrat.,  Central  Bank  Cryptocurrencies,  BIS  Quarterly  Review , September  2017,  hlm.  56,  diakses dari  https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709f.pdf  pada 6Agustus 2019
22 https://www.kevinrooke.com/post/what-are-central-bank-digital-currencies, diakses tanggal 25 Oktober 2020
for central banks” . Dengan demikian BIS bertindak selaku bank untuk bank sentral di  dalam  perwujudan  stabilitas  moneter  dan  keuangan.  Bank  Indonesia  masuk sebagai  salah  satu  member  dari  BIS.  BIS  memperkenalkan  mengenai cryptocurrencies . Cryptocurrencies baru  muncul  setiap  hari.  Morten  Bech  dan Rodney Garratt menjelaskan sebagai berikut:
Our starting point for defining CBCC is a report on cryptocurrencies published in  2015  by  the  committee  on  Payments  and  Market  Infrastructures  (CPMI (2015)).  This  report  sought  to  provide  a  definition  of  the  new  class  of currencies represented by bitcoin and altcoins (alternativies to bitcoin) that had  emerged  using  the  same  technology.  The  report  identifies  three  key characteristic of cryptocurrencies: they are electronic;  are not the liability of anyone; and feature peer-to-peer exchange.
Cryptocurrencies  utilise  DLT  to  allow  remote  peer-to-peer  transfer  of electronic value in the absence of trust between contracting parties. Usually, electronic representations of money, such as bank deposits, are exchanged via centralised  infrastructures,  where  a  trusted  intermediary  clears  and  settles transactions.  Previously,  peer-to-peer  exchange  was  restricted  to  physical forms of money. 23
Penjelasan tersebut memberikan gambaran mengenai karakteristik cryptocurrencies yang berkembang setiap harinya. The committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) sebagaimana dirujuk oleh Morten Bech dan Rodney Garratt  tersebut  di  atas  ternyata  menggunakan  instilah Digital  Currencies .  Pada siaran  pers  yang  dilakukan,  CPMI  menjelaskan  bahwasanya  Inovasi  di  dalam wilayah pembayaran dapat memiliki implikasi yang sangat penting bagi keamanan dan efisiensi dari sistem keuangan dan harus dimonitor oleh bank sentral.
Setiap  uang digital tentu  saja  memiliki  kekuatan  dan  kelemahan,  tetapi dapat menjadi kelemahan dan kekuatan bagi masing-masing uang digital . Beberapa masalah tersebut meliputi ada atau tidaknya pihak-pihak yang bertanggung jawab kepada  negara  atau  tidak,  bagaimana  proses  apabila  terjadi  kekeliruan  atau pembatalan,  permasalahan confidentiality , data hacked ,  atau  transfer  data  pada sistem-sistem tersebut, serta kerentanan penipuan.
Namun  demikian  sistem  sentralisasi  dan  desentralisasi  ini ternyata dapat dikombinasikan  penggunaannya.  Hal  ini  dijelaskan  oleh cointelegraph sebagai
berikut:
“ As reported by Forbes, more than two bln people are unbanked or do not have access to bankservices. There are over five bln people that use mobile phones, and  this  number  is  growing  rapidly.  Thus,  the  banking  system  can  be implemented into the mobile network to provide services to more people. Using cryptocurrency and blockchain, you can enjoy all the benefits of transparency, security and decentralization. With digital money, you get controlling body, a number of digital wallets and regulation base ” . 24
Memahami hal tersebut, ternyata inovasi-inovasi yang berkembang juga menyadari adanya  kerentanan.  Oleh  karenanya  dikombinasikan  antara  sentralisasi  dan desentralisasi.  Cara  bekerja Telcoin sebenarnya  dengan  menggunakan mobile operators dan e-wallets secara  global.  Hal  ini  memungkinkan  pengguna  untuk menjangkau  pengguna  secara  lebih  luas  dengan  layanan  nirsentuh.  Dengan demikian  hal  ini  dapat  menjadi  pertimbangan  ke  depan  untuk  mengembangkan cryptocurrencies atau uang digital secara tersendiri.
Upaya  pemberlakuan  CBDC  telah  dilaksanakan  oleh  beberapa  negara. Terkait hal itu, Agustín Carstens, General Manager Bank of International Settlement , dalam sambutannya menyatakan:
“ If  societies  want  digital  money,  the  first  fork  in  the  road  is  the  choice  of operational architecture. Should the payment system rely on a trusted central authority (such as the central bank) to ensure integrity and finality? Or could it  be  based  on  a  decentralised  governance  system,  where  the  validity  of  a payment  depends  on  achieving  consensus  among  network  participants  on what counts as valid payments? ” 25
Penting  bagi  negara  untuk  menentukan  bentuk  sistem  pembayaran  yang dikehendaki, termasuk di dalamnya tentang CBDC. BIS dalam survey pada 65 Bank Sentral di seluruh dunia menunjukkan bahwa 86% dari bank sentral tersebut saat ini melakukan riset eksperimen terkait CBDC, baik wholesale maupun retail . 26 CBDC ditekankan lebih pada concepts/pilot, safety, dan robustness menjadi kunci utama yang  diperhatikan  pada  masalah  CBDC  ini. 27 Selanjutnya  ditambahkan  oleh  BIS
24 https://cointelegraph.com, diakses pada tanggal 21 November 2020
25 https://www.bis.org/speeches/sp210127.pdf, diakses pada 24 April 2021, hlm.4
26 Id, hlm 8
dalam konteks penurunan penggunaan uang tunai dan kurangnya akses universal ke  sistem  perbankan,  banyak  bank  sentral  melihat  CBDC  sebagai  sarana  untuk memastikan  bahwa  masyarakat  mempertahankan  akses  ke  pilihan  pembayaran yang  aman.  CBDC  diterbitkan  secara  publik  untuk  melengkapi  uang  tunai,  dan secara khusus bank sentral melihat peluang dalam teknologi digital , paling tidak untuk  meningkatkan  efisiensi pembayaran  dan  terkait  inklusi  keuangan.  Dengan demikian terkait CBDC, pertanyaannya bukan lagi pada “Apakah kita membutuhkan mata uang digital?” melainkan "Dapatkah bank sentral menangkap peluang untuk apa  yang  bisa  menjadi  representasi  uang  bank  sentral  yang  unggul  secara teknologi? 28 BIS  memberikan  penekanan  pada  kemampuan  bank  sentral  untuk menangkap peluang, yang tentu saja akan meletakkan negara dengan keunggulan teknologinya.
Sayuri Shirai memberikan penjelasan terkait CBDC sebagai berikut:
The International Monetary Fund (IMF) has begun to examine the potential innovative nature of digital coins and has supported CBDC proposals. Christine Lagarde, the former managing director of the IMF, for example, urged central banks  in  November  2018  to  consider  CBDCs,  since  they  could  satisfy  public policy  goals,  including  financial  inclusion,  security  and/or  customer protection, and privacy in payments. 29
IMF  mendorong  Bank  Sentral-Bank  Sentral  untuk  memandang  urgen  untuk mempertimbangkan CBDC karena diyakini CBDC dapat memenuhi tujuan kebijakan publik,  termasuk  inklusi  finansial,  keamanan  dan/atau  perlindungan  konsumen, berikut  kerahasiaan  dalam  pembayaran.  Feng  Zhu  kemudian  memberikan pendapat  bahwasanya  banyak  bank  sentral  melakukan  eksplorasi  atas  prospek denominasi CBDC dalam bentuk unit mata uang nasional. Beberapa di antaranya adalah project  Jasper dari Bank  of  Canada , joint  project  Stella dari Bank  of  Japan dengan the European Central Bank , Project Ubin dari Orotitas Keuangan Singapura, project  e-krona dari Sveriges  Riksbank ,  serta Project  Inthanon dari Bank  of
28 Id
29 Sayuri Shirai, Money and Central Bank Digital Currency” dalam Central Bank Digital Currency and FinTech in Asia, edited by Marlene Amstad, Bihong Huang, Peter J. Morgan, and Sayuri Shirai, Asian Development Bank Institute , 2019, hlm. 27
Thailand . 30 Feng Zhu menjelaskan lebih rinci mengenai project yang dilakukan oleh People’s Bank of China (PBOC) terkait CBDC ini. Bahwasanya penjajakan mengenai kemungkinan  penerapan  CBDC  dimulai  sejak  2014.  Mata  uang  digital  ini diharapkan dapat mengurangi biaya sirkulasi uang kertas, sekaligus meningkatkan kontrol  atas  pasokan  uang.  Selanjutnya  pada  tahun  2019,  PBOC  menyatakan “almost  ready” untuk  penerbitan  mata  uang  digital  tersebut.  PBIC  mendasarkan pada  sistem  dua  tingkat,  yaitu  PBOC  akan  menyediakan  uang  digital,  sementara bank dan lembaga lain mendistribusikan ke masyarakat umum. PBOC mewajibkan bagi  lembaga  tersebut  memiliki  cadangan  sebanyak  100%  dengan  PBOC.  CBDC tersebut  menyerupai cryptocurrency hanya  dalam  cara  yang  terbatas,  tidak mengandalkan blockchain sebagai kehati-hatian dalam penerbitan CBDC. 31 Project CBDC  dari  PBOC  disebut  sebagai Digital  Currency  Electronic  Payments (disebut DCEP). Yaya J. Fanusie and Emily Jin menjelaskan mengenai keberhasilan project DCEP yang akan mulai tersedia pada tahun 2022. PBOC menekankan bahwasanya mata uang baru tersebut akan melindungi data pribadi antar pengguna, tetapi Bank sentral  akan  mampu  menganalisis  transaksi  untuk  mengidentifikasikan  pelaku kejahatan. 32 The  Wallstreet  journal melaporkan  versi  mata  uang  baru,  China mempunyai alat untuk memantau ekonomi dan rakyatnya. Selain itu yuan digital dirancang  agar  dapat  digunakan  sebagai  instrumen  pembayaran  internasional, tidak terikat pada sistem keuangan global, dan dapat menghilangkan anonomitas yang  selama  ini  dimiliki  oleh  bitcoin. 33 Memperhatikan  penjelasan-penjelasan kesiapan  Bank  Sentral  China  sesungguhnya  dapat  menjadi  pendorong  bagi  Bank Indonesia selaku Bank Sentral untuk memilih untuk mulai melakukan pengaturan
30 Feng Zhu, “Money and Finance in the Digital Age: Some New Developments” dalam Central Bank Digital Currency and FinTech in Asia, edited by Marlene Amstad, Bihong Huang, Peter J. Morgan, and Sayuri Shirai, Asian Development Bank Institute , 2019, hlm. 135
31 Id
32 Yaya  J.  Fanusie  and  Emily  Jin, China’s  Digital  Currency  Adding  Financial  Data  To  Digital Authoritarianism, Energy, Economic & Security, Bulletin, January 2021, hlm. 11
33 James T. Arredy, China Creates Its Own Digital Currency, a First for Major Economy, diakses dari: https://www.wsj.com/articles/china-creates-its-own-digital-currency-a-first-for-major- economy-11617634118 , tanggal 5 Juni 2021
hukumnya. Berdasarkan aspek anti pencucian uang,  ketiadaan pengaturan CBDC akan  memberikan  keuntungan  dengan  adanya  kontrol  negara  atas  penggunaan mata  uangnya.  Hal  ini  akan  memudahkan  untuk  mengawasi  manakala  terdapat upaya-upaya pencucian uang yang menggunakan mata uang elektronik tersebut.
Setiap  perkembangan  pasti  memiliki  risiko.  Namun  mengingat perkembangan  yang  semakin  global  dengan  ancaman  kejahatan  yang  semakin kompleks  yang  membuat  negara-negara  harus  memikirkan  dan  memilih  ikut meregulasi  atau  tidak,  mengikuti  perkembangan  atau  hanya  melarang. Permasalahan digital currencies dan berbagai penamaan lainnya telah berada pada tahap yang sudah tidak dapat diabaikan dengan cara hanya melarang. Sementara kenyataannya pelarangan itu tidak diikuti dengan upaya lain yang menutup situs- situs market online yang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode.
Terkait dengan risiko pencucian uang, sesungguhnya dipahami dengan sifat anonymity dari virtual  currency .  Ternyata  pada  CBDC, anonymity tersebut  juga sangat  rentan  muncul. European  Central  Bank  Eurosystem dalam  penjelasannya menegaskan pada adanya Users’ address di mana untuk setiap penggunanya (user) is on-boarded by an intermediary (perantara). Intermediary tersebut menyediakan identitas  dengan  samaran (pseudonymous  identities) yang  dipergunakan  sebagai alamat  jaringan  untuk  pembayaran  CBDC.  Selain  itu  terkait  dengan anonymity vouchers ,  pengguna  dapat  menggunakan  dengan  bebas  karena  otoritas  anti pencucian uang tidak dapat melihat transaksi data yang dilakukannya 34 .
Dalam perspektif pencucian uang yang dilandaskan pada  UU No. 8 Tahun 2010, pada hakikatnya mengupayakan pencegahan atas eksploitasi virtual currency sebagai  media  pencucian  uang.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bagian sebelumnya, virtual currency dalam berbagai bentuknya yang anonymous menjadi daya tarik untuk melakukan pencucian uang. Perbuatan-perbuatan terkait dengan penggunaan virtual  currency dan/atau  CBDC  dalam  perspektif  UU  No.  8  Tahun 2010,  pada  hakikatnya  merupakan  perbuatan  yang  diletakkan  pada  adanya
34 European Central Bank Eurosystem, Exploring Anonymity in Central Bank Digital Currencies, In Focus Issue No.4, December 2019 , hlm.  7
transaksi, yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi dua pihak atau lebih  (vide  Pasal  1  angka  3).  Transaksi  ini  menjadi underlying .  Pasal  1  angka  4 menegaskan  mengenai  transaksi  keuangan,  yang  meliputi  berbagai  perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dengan menggunakan uang. Muncul permasalahan di sini adalah Pemerintah Indonesia belum mengatur apakah virtual currency sebagai mata uang, tetapi bila virtual currency dalam bentuk CBDC maka  akan  otomatis  menjadi  uang  rupiah.  Dengan  demikian  menjadi  suatu kebutuhan mendesak untuk dilakukan pengaturan akan virtual currency dan/atau CBDC.
Selain itu untuk melakukan upaya kontrol atas penggunaan virtual currency maka  pihak  pelapor  (vide  Pasal  17  ayat  (1))  tetap  diberikan  kewajiban  untuk melakukan Customer  Due  Diligence dan/atau Enhance  Due  Diligence. Para  pihak pelapor  tersebut  harus  membuat  pedoman  untuk  pelaporan  dan  kepatuhannya sebagaimana  diamanatkan  di  dalam  ketentuan  Pasal  31  dan  Pasal  32  UU  No.  8 Tahun  2010.  Namun  pemerintah,  dalam  hal  ini  Bank  Indonesia  harus  merespon pengaturan atas CBDC tersebut.
Di  Indonesia,  pembentukan  CBDC  dapat  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia. Sebagaimana kewenangan Bank Indonesia di Pasal 15 ayat (1) huruf c UU BI, Bank Indonesia  dapat  menetapkan  alat  pembayaran  baru  berupa  CBDC.  Dengan ditetapkannya  CBDC  oleh  Bank  Indonesia  sebagai  alat  pembayaran,  penggunaan virtual  currency dapat  dibatasi  pada  CBDC  saja  sehingga  penggunaan  tidak  lagi menimbulkan  risiko.  Namun  pembentukan  CBDC  oleh  Bank  Indonesia  harus memperhatikan  Pasal  19  UU  Bank  Indonesia,  dalam  pasal  tersebut  dinyatakan bahwa  Bank  Indonesia  berwenang  menetapkan  macam,  harga,  ciri  uang  yang dikeluarkan,  bahan  yang  digunakan  dan  tanggal  mulai  berlakunya  sebagai  alat pembayaran  yang  sah.  Kewenangan  penetapan  macam  uang  tersebut  hanya dibatasi pada uang kertas dan uang logam saja. Oleh sebab itu perlu terlebih dahulu perlu  diatur  terkait  jenis  baru  dari virtual  currency dalam  kewenangan  Bank Indonesia untuk dapat membentuk CBDC di Indonesia. Bank Indonesia juga harus terlebih dahulu mempersiapkan aturan-aturan terkait penggunaan CBDC sebagai alat  pembayaran  dan  sistem  pembayaran  menggunakan  CBDC  di  Indonesia.
Peraturan-peraturan  tersebut  harus  terlebih  dahulu  ditetapkan  agar  saat  CBDC terbentuk, CBDC dapat langsung digunakan masyarakat tanpa menimbulkan suatu permasalahan.  Dengan  dilakukannya  pengaturan  maka  dapat  menjamin terwujudnya  kepastian  hukum  mengenai  penggunaan  mata  uang  digital,  yang sekaligus  tujuan  terkait  dengan  keadilan  hukum  dan  kemanfaatan  hukum  akan dapat diwujudkan.
Selain mempersiapkan masalah legalitas aturan untuk pembentukan CBDC, perlu juga dipersiapkan infrastruktur teknologi yang memadai. Hal ini disebabkan CBDC membutuhkan infrastruktur teknologi yang berbeda dari pencetakan uang yang  sudah  ada  sebelumnya.  Tidak  semua  negara  mempunyai  infrastrukur teknologi yang dibutuhkan untuk membuat suatu virtual currency , untuk itu Bank Indonesia  harus  mencari  dan  mendatangkan  infrastruktur  teknologi  untuk pembentukan  CBDC  dari  negara  yang  telah  mempunyai  teknologi  tersebut. Pengadaan teknologi untuk pembentuk CBDC juga harus memperhatikan tenaga- tenaga  ahli  di  Indonesia  yang  dapat  menggunakan  teknologi  tersebut  untuk membentuk CBDC.
Saat ini ada dua macam sikap yang diambil oleh dua lembaga bank dan non bank. Bank Indonesia dalam siaran pers jelas melarang mengenai bentuk apapun dari virtual currency terkait dengan penggunaan sebagai instrumen pembayaran.
Namun  demikian  BAPPEBTI  di  dalam  peraturannya  mengijinkan  digunakannya Crypto  assets sebagai  perdagangan  berjangka  komoditi.  Namun  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) yang menaungi BAPPEBTI memberikan pandangan bahwa semua penggunaan crypto adalah tidak diperkenankan. Ketiga sikap ini tidak dapat begitu saja  dinyatakan  saling  bertentangan  atau  inkonsistensi,  karena  masing-masing memiliki  kewenangan  pengaturannya  tersendiri  dengan  berbagai  dampak  dan risikonya.  Selaku  Bank  Sentral,  Bank  Indonesia  memiliki  tanggung  jawab  yang sangat  besar  di  dalam  stabilitas  ekonomi  dan  moneter  Segala  kebijakan  yang diambil  beserta  dengan  perangkat  hukumnya  haruslah  yang  memberikan kestabilan moneter baik mikro maupun makro.
Cryptocurrency dan Digital Currency (Virtual Currency) tidak menggunakan media server maupun chip dalam penyimpanannya. Cryptocurrency juga bukan e-
commerce  wallet ,  karena  pada  skim wallet , provider  Fintech harus  menyediakan escrow account dan bertindak sebagai agen untuk memfasilitasi pembayaran antara pembeli dan penjual, termasuk melakukan upaya penyelesaian sengketa. 35
Seluruh  penyelenggara  teknologi  finansial  untuk  memproses  seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan menggunakan virtual currency. Pelarangan yang dilakukan Bank Indonesia pada virtual currency dikarenakan pemilikan virtual currency sangat berisiko, mengingat pada virtual currency tidak ada otoritas yang bertanggung  jawab  dan  tidak  ada  administrator  resmi.  Penyelenggara virtual currency pun tidak masuk sebagai penyelenggara sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 maupun sebagai penyelenggara teknologi finansial sebagaimana diatur dalam PBI No. 19/12/PBI/2017.
Ketiadaan  otoritas  yang  bertanggung  jawab  pada virtual  currency bukan menjadi  satu-satunya  alasan  pelarangan  yang  dilakukan  Bank  Indonesia. Pelarangan dari Bank Indonesia juga didasarkan pada tidak adanya underlying asset yang menjadi dasar penentuan harga virtual currency . Berbeda dengan mata uang asing,  karena  tidak  adanya underlying  asset pada virtual  currency menyebabkan harga pada virtual currency sangat fluktuatif sehingga tidak dapat menjadi acuan dalam penentuan nilai konversi virtual currency tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa mata uang asing masih boleh diproses sebagai sistem pembayaran, sedangkan virtual currency dilarang untuk diproses sebagai sistem pembayaran di Indonesia.  Harga  yang  fluktuatif  pada virtual  currency menyebabkan  rentannya virtual currency terhadap risiko penggelembungan ( Bubble ) dan rawan digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Dari sini  tampak  jelas  bahwa  Bank  Indonesia  melarang  penggunaan virtual  currency didasarkan  pada  ketidakjelasan provider yang  bertanggung  jawab  dalam virtual currency dan besarnya risiko dalam penggunaan cryptocurrency . Berdasarkan hal- hal  tersebut,  Bank  Indonesia  melarang  penggunaan virtual  currency sebagai  alat pembayaran  atau  tidak  diakui  sebagai  mata  uang  di  Indonesia.  Larangan  Bank
35 Camila  Amalia,  Kerangka  Pengaturan Crypto  Currency dalam  mencapai  Tujuan  Regulator  di Sektor Jasa Keuangan , Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 16, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 68
Indonesia  sendiri  telah  memberikan  jawaban  atas  kedudukan virtual  currency sebagai alat pembayaran berupa mata uang di Indonesia.  Namun demikian studi literatur  menunjukkan  bahwasanya  masih  sangat  dimungkinkan  kerentanan- kerentanan  tersebut  diatasi  dengan  pemilihan  model  CBDC  yang  tepat  berikut perangkatnya.
Sesungguhnya pengaturan CBDC membawa keuntungan bagi Bank Sentral. Keuntungan  dari  rupiah  digital  antara  lain  biaya  operasional  dan  transaksi  yang lebih rendah, terutama di daerah terpencil di mana distribusi uang fisik terbebani oleh masalah infrastruktur. Rupiah virtual , dapat disimpan di smartphone , kartu, atau  e- wallet dan  karenanya  memiliki  tingkat  efisiensi  yang  jauh  lebih  tinggi. 36
Penjelasan  ini  menjadi  salah  satu  keuntungan  yang  harus  dipertimbangkan  oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan pengaturan terkait CBDC.
Kesiapan  masyarakat  untuk  menggunakan  CBDC  juga  harus  menjadi perhatian Bank Indonesia apabila mau membentuk CBDC. Hal ini dikarenakan di Indonesia  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  tersentuh  teknologi. Pembentukan  CBDC  tidak  boleh  sampai  merugikan  bagi  kelompok  masyarakat tersebut.  Karena  CBDC  malah  dapat  menggerus  penggunaan  uang  konvensional yang menyebabkan kelompok yang tidak bisa menggunakan CBDC akan kesulitan dalam  melakukan  transaksi  keuangan. The  pace  at  which  cash  is  disappearing in Sweden  has authorities worried because  many people,  particularly  the  elderly  and vulnerable groups, don’t have access to digital currency. 37
CBDC  di  dalam  segala  kekurangan  dan  kelebihannya  nampaknya    tidak memberikan opsi kepada Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk tetap tidak merespon kebutuhan tersebut. Bank Indonesia harus bekerjasama dengan PPATK, Unit  Siber  ataupun  Badan  Sandi  dan  Siber  Negara  karena  harus  dicegah kemungkinan  eksploitasinya  oleh  pelaku  kejahatan  siber.  Namun  apabila  tidak diatur, kerentanan akan pencucian uang akan semakin mengancam.
36 “Bank  Indonesian  studies  the  Use  of  Central  Bank  Digital  Currency” ,  diakses  dari: https://www.indonesia-investments.com/finance/financial-columns/bank-indonesia-studies-the- use-of-central-bank-digital-currency/item8570 , pada 6 Februari 2020
37 Diakses  dari  https://www.raconteur.net/finance/cryptocurrency/digital-currencies-cbdcs/, tanggal 23 Desember 2020

## Penutup
Pembentukan dan pengaturan hukum tentang CBDC menjadi sangat urgen di dalam perspektif pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sekaligus pendanaan terorisme. Virtual Currency yang semakin masif berkembang (termasuk  di  dalamnya  CBDC),  tentu  saja  membutuhan  responsivitas  dari  Bank Sentral negara-negara mengingat aspek persaingan global, sekaligus inovatif dan kompetitif.  Hal  ini  juga  diperlukan  sebagai  penopang  ekonomi  dan  kebijakan moneter suatu negara. Pembentukan CBDC di Indonesia dapat dilakukan oleh Bank Indonesia.  Hal  tersebut  tentu  saja  didasarkan  pada  kewenangan  Bank  Indonesia sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c UU BI, Bank Indonesia dapat menetapkan alat pembayaran baru berupa CBDC.
Dengan ditetapkannya CBDC oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran, penggunaan virtual currency dapat dibatasi pada CBDC saja sehingga penggunaan tidak  lagi  menimbulkan  risiko.  Namun  pembentukan  CBDC  oleh  Bank  Indonesia harus memperhatikan Pasal 19 UU Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia  berwenang  menetapkan  macam,  harga,  ciri  uang  yang  dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah,  dimana  kewenangan  penetapan  macam  uang  tersebut  hanya  dibatasi  pada uang kertas dan uang logam saja. Oleh sebab itu perlu terlebih dahulu perlu diatur terkait jenis baru dari virtual currency dalam kewenangan Bank Indonesia untuk dapat membentuk CBDC di Indonesia. Bank Indonesia juga harus terlebih dahulu mempersiapkan aturan-aturan terkait penggunaan CBDC sebagai alat pembayaran dan sistem pembayaran menggunakan CBDC di Indonesia.
Saran  yang  dapat  diberikan  terkait  dengan  hal  ini  adalah  melakukan pengaturan secara tegas tentang cryptocurrency dan/atau digital currency sehingga tidak  menimbulkan  kerancuan  di  masyarakat.  Selain  itu  Bank  Indonesia  selaku bank sentral di Indonesia hendaknya segera melakukan rekonseptualisasi sistem pembayaran  dan  tentang  uang  yang  sudah  ada  pengaturannya  di  dalam  hukum positif di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Buku-Buku: Arief  Amrullah,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Money  Laundering :  Reorientasi kebijakan  Penanggulangan  dan  Kerjasama  Internasional.  Malang, Bayumedia Publishing, 2004
Asian Development Bank Institute, “Central Bank Digital Currency and FinTech in Asia” , edited by Marlene Amstad, Bihong Huang, Peter J. Morgan, and Sayuri Shirai, Asian Development Bank Institute, 2019
Hanafi  Amrani,  Hukum  Pidana  Pencucian  Uang:  Perkembangan  Rezim  Anti Pencucian  Uang  dan  Implikasinya  terhadap  Prinsip  Dasar  Kedaulatan Negara,  Yurisdiksi  Pidana  dan  Penegakan  Hukum,  UII  Press,  Yogyakarta,
2015
Reda Mathovani, dan R. Narendra Jatna, Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia, Malibu, Jakarta, 2011
Sulistiyowati  Irianto  &  Shidarta  (ed),  Metode  Penelitian  Hukum  Konstalasi  dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
Artikel Dalam Jurnal dan Buletin:
Apolline  Blandin,  et.al,  The  Global  Crypto  Asset  Regulatory  Landscape  Study,  The University of Cambridge: Judge Business Law, London, 2019
Bryan  Zhang,  et.al.,  Early  Lessons  on  Regulatory  Innovation  to  Enable  Inclusive Fintech. The University of Cambridge: Judge Business Law, London, 2019 Camila  Amalia,  Kerangka  Pengaturan  Crypto  Currency  dalam  mencapai  Tujuan Regulator di Sektor Jasa Keuangan, Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 16, No. 1, Januari-Juni 2019
Christina  Barontini  and  Henry  Holden,  No  Proceeding  with  Caution – A  survey  on Central Bank Digital Currency: Monetary and Economic Department, Bank for International Serttlement, BIS Papers, 2019
European  Central  Bank  Eurosystem,  Exploring  Anonymity  in  Central  Bank  Digital Currencies, In Focus Issue No.4, December 2019,
John  Mc  Dowell,  and  Gary  Novis,  ‘The  consequences  of  Money  Laundering  and Financial Crime’, Economic Perspective: The Fight Against Money Laundering. Electronic Journal of the Office of International Information Program (IIP), U.S Department of State, 2001
Náñez  Alonso,  S.L.;  Jorge-Vazquez,  J.;  Reier  Forradellas,R.F.,  Central  Banks  Digital Currency:Detection  of  Optimal  Countries  forthe  Implementation  of  a  CBDC andthe  Implication  for  Payment  Industry  Open  Innovation.  J.  Open  Innov. Technol. Mark. Complex.2021,7, 72. https://doi.org/10.3390/joitmc7010072
Sayuri Shirai, Money and Central Bank Digital Currency, ADBI Working Paper Series, ADBI: Japan, 2019
Tania  Ziegler,  et.al.,  Shifting  Paradigms:  The  4th  European  Alternative  Finance Benchmarking  Report.  The  University  of  Cambrigde:  Judge  Business  Law, London, 2019
Yaya  J.  Fanusie  and  Emily  Jin,  China’s  Digital  Currency  Adding  Financial  Data To Digital Authoritarianism, Energy, Economic & Security, Bulletin, January 2021

## Web Dokumen:
Andrew Tarpey, The Money Laundering Risk of Cryptocurrencies, Article, diakses dari www.southpacgroup.com, pada tanggal 4 Agustus 2019 James T. Arredy, China Creates Its Own Digital Currency, a First for Major Economy, diakses dari: https://www.wsj.com/articles/china-creates-its-own-digital- currency-a-first-for-major-economy-11617634118, tanggal 5 Juni 2021 Morten Bench and Rodney Garrat., Central Bank Cryptocurrencies, BIS Quarterly Review, September 2017, diakses dari https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709f.pdf  diakses pada 6 Agustus 2019
Robby Houben and Alexander Snyers, Cryptocurrencies and Blockchain: Legal Context and implication for financial crime, money laundering and tax evasion, European Parliament, 2018, diakses dari https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on% 20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf
Siaran Pers OJK: Penerapan Mata Uang Digital Masih Memerlukan Kajian, diakses https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran- pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Penerapan-Mata-Uang-Digital- Masih-Perlu- Kajian/Siaran%20Pers%20OJK%20Penerapan%20Mata%20Uang%20Digi tal%20Masih%20Perlu%20Kajian.pdf https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran- pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Penerapan-Mata-Uang-Digital- Masih-Perlu- Kajian/Siaran%20Pers%20OJK%20Penerapan%20Mata%20Uang%20Digi tal%20Masih%20Perlu%20Kajian.pdf https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_200418.aspx, 2018 https://www.bis.org/speeches/sp210127.pdf https://cointelegraph.com https://economy.okezone.com https://www.kevinrooke.com/post/what-are-central-bank-digital-currencies https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-peringatan- penggunaan-mata-uang-virtual-di-indonesia,
https://www.raconteur.net/finance/cryptocurrency/digital-currencies-cbdcs/ https://www.indonesia-investments.com/finance/financial-columns/bank- indonesia-studies-the-use-of-central-bank-digital-currency/item8570, pada 6 Februari 2020

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia,  yang  kemudian diubah  dengan  UU  No.  3  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, yang kemudian diubah UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Perbuahan  Kedua  Atas
Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  menjadi Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang PBI No. 20/6/PBI/2018  tentang Uang elektronik PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Pelaksanaan Proses Transaksi Pembayaran PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial