Hartanto, D. (2021). Pembangunan Pertanian di Kabupaten Simalungun pada Masa Orde Baru. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial . 5 (2), 216-224. *CORRESPONDANCE AUTHOR: dh.hartanto14@gmail.com | DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v5i2.4080
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN PADA MASA ORDE BARU

## Deni Hartanto*
Program Studi Magister Ilmu Sejarah Universitas Sumatera Utara, Indonesia

## Abstract

## Abstrak
This article discusses the history of agricultural development in Simalungun Regency. This research uses historical research methods, so that it will produce a scientific work. This research consists of four stages, namely heuristics, verification or source criticism, interpretation, and historiography. The New Order era program through the Repelita is expected to be able to improve advanced, efficient and resilient agriculture. The New Order  era  of  agricultural  development  put  forward  the characteristics  of  renewal  by  means  of  agricultural mechanization. Agricultural institutions in Simalungun which are managed by the government grow and develop rapidly to all  corners  of  the  region.  However,  these  efforts  did  not succeed in raising the standard of living of farmers. In the end, agricultural  development  in  Simalungun  resulted  in  the conversion of agricultural land from rice to non-agricultural crops.  In  addition  to  community  factors,  the  central government's  efforts  to  develop  the  pattern  of  people's nucleus plantations in upland rice-producing areas are the cause.
Artikel ini membahas sejarah pembangunan pertanian di Kabupaten  Simalungun.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian sejarah, sehingga akan menghasilkan suatu karya yang bersifat ilmiah. Penelitian ini terdiri dari empat  tahapan,  yakni  heuristik,  verifikasi  atau  kritik sumber,  interpretasi,  dan  historiografi.  Program  masa Orde  Baru  melalui  Repelita  diharapkan  mampu meningkatkan pertanian yang maju, efisien dan tangguh.
Masa Orde Baru pembangunan pertanian mengedepankan ciri pembaruan dengan cara mekanisasi pertanian.  Lembaga  pertanian  di  Simalungun  yang dikelola oleh tumbuh dan berkembang dengan pesat ke seluruh  pelosok  wilayah.  Namun,  usaha  tersebut  tidak berhasil menaikkan taraf kehidupan petani. Pada akhirnya pembangunan pertanian di Simalungun terjadi konversi lahan  pertanian  dari  padi  ke  tanaman  non  pertanian. Selain faktor masyarakat, usaha pemerintah pusat dalam mengembangkan pola Perkebunan Inti Rakyat di daerah penghasil padi ladang menjadi penyebabnya.
Keywords: Agricultural Development; Repelita; Simalungun. Kata  Kunci:  Pembangunan  Pertanian;  Repelita; Simalungun.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  pertanian  memiliki  peranan  penting  dalam  perekonomian  yang  maju,  efisien,  dan tangguh.  Upaya  tersebut  mengutamakan  konsep  mikro  dan  makro  yang  berkaitan  dengan  sektor- sektor  di  luar  pertanian,  seperti  pada  bidang  industri,  transportasi,  perdagangan  dan  keuangan. Pembangunan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu  dan  hasil  produksi,  pendapatan  dan  taraf hidup  petani,  peternak  dan  nelayan,  memperluas  lapangan  kerja  dan  kesempatan  berusaha,  serta menunjang pembangunan industri dan meningkatkan ekspor (Mubyarto, 1989, p. 284).
Di  Indonesia,  pertanian  terdiri  atas  pangan,  peternakan,  perkebunan,  dan  perikanan. Sementara  itu,  unsur  sub-sektor  perkebunan  sebagai  pendukung  terkait  usaha  konversi  pertanian pangan ke perkebunan. Tujuannya adalah mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup para petani.  Jika  segala  bidang  sudah  terpenuhi,  maka  dampak  baik  yang  diberikan  dari  pembangunan pertanian  Indonesia.  Salah  satunya  adalah  terpenuhinya  kewajiban  negara  dalam  menjamin ketahanan pangan dan kemandirian pangan dalam negeri (Soetrisno, 2002, p. 12).
Pada  masa  Orde  Baru,  program  pembangunan  ditujukan  terkait  ketertinggalan  ekonomi dengan  aspek  pertanian  pangan.  Dalam  sub-sektor  ini,  pemerintah  melaksanakan  program pembangunan yang dikenal dengan revolusi hijau (Sumodiningrat and Koentjoro, 1990). Program ini dikemas  melalui  Repelita  (Rencana  Pembangunan  Lima  Tahun).  Program  ini  dirancang  sebagai tonggak program kerja nasional yang disusun sejak 1969 berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLI tahun 1968 yang dibentuk bersama Kabinet Pembangunan dengan tugas pokok melaksanakan Panca Krida. Pemerintah  menyusun  suatu  rencana  pembangunan  yang  dituangkan  dalam  Repelita  I.  Dalam praktiknya menggunakan biaya dari APBN sebagai sumber pembiayaan nasional (Indonesia, 2010, p. 2).
Rasa  puas  berlebihan  pasca  ditetapkan  sebagai  negara  yang  berhasil  swasembada  oleh  FAO ( Food  and  Agriculture  Organization )  tidak  diiringi  dengan  keseriusan  yang  berkelanjutan.  Atas kondisi inilah muncul pemikiran untuk mengkaji kembali pola pembangunan pertanian yang tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Dengan harapan mampu membangun hubungan yang saling bersinergi antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pembangunan pertanian (Mahmuddin, 2013).
Khusus  pembangunan  pertanian  di  Simalungun,  pemerintah  Sumatera  Utara  selalu memasukkan berbagai proyek yang berkaitan. Salah satunya adalah irigasi untuk mendukung penuh proses  intensifikasi  pertanian  padi  di  Simalungun.  Program  ini  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan air di lahan persawahan yang diambil dari Sungai Bahbolon. Perhatian pemerintah pusat terhadap dalam bidang pertanian pangan, bukan hanya suatu upaya mengintroduksi pertanian saja. Hal  ini  melanjutkan  sistem  intensifikasi  atau  ekstensifikasi  beberapa  peninggalan  pertanian  yang telah ada pada masa sebelumnya.
Perubahan  perladangan  menjadi  persawahan  tentu  membawa  perubahan  besar  pada  kultur sosial  budaya  di  Simalungun.  Mereka  terpinggirkan  dengan  sistem  pembaharuan  pertanian  yang berlangsung  pada  masa  Orde  Baru.  Pada  isu  lain,  adanya  perbedaan  antara  Simalungun  Atas  dan Simalungun Bawah terkait wilayah geografis dan syarat sosial. Adanya anggapan orang Simalungun Atas  merupakan  penduduk  asli  yang  mengadopsi  pertanian  ladang  ( holtikultura ).  Sedangkan, Simalungun Bawah mayoritas dihuni oleh orang-orang pendatang identik dengan pertanian sawah atau  perkebunan  (Saragih,  1989,  pp.  40 – 60).  Masalah  politik  juga  memunculkan  dampak  pada sebagian petani yang mulai beralih ke sistem pertanian gaya baru dan mengedepankan modernisasi. Bahkan, di akhir masa Orde Baru terdapat upaya meninggalkan pertanian (Mahmuddin, 2013).

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Sejarah, sehingga akan menghasilkan suatu karya yang bersifat ilmiah. Metode itu sendiri berarti suatu cara, prosedur atau teknik untuk mencapai sesuatu tujuan  secara  efektif  dan  efisien  (Daliman,  2012,  p.  27).  Metode  ada  hubungannya  dengan  suatu prosedur,  proses,  atau  teknik  sistematis  dalam  penyelidikan  suatu  disiplin  ilmu  tertentu  untuk mendapatkan bahan-bahan yang diteliti. Penelitian menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari empat  tahapan.  Tahapan  pertama  adalah  heuristik  diartikan  sebagai  tahap  pencarian  dan pengumpulan  sumber-sumber  berupa  data-data  dan  materi  yang  bermuatan  informasi  ataupun eviden (bukti) sejarah. Data yang akan dikumpulkan berupa data tentang pembangunan pertanian, program  Repelita,  dan  Simalungun.  Oleh  karena  itu  pengumpulan  sumber-sumber  dibagi  menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder (Kuntowijoyo, 2001, p. 91).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembangunan Pertanian Masa Orde Baru di Kabupaten Simalungun
Pembangunan pertanian merupakan suatu usaha untuk selalu menambah produk pertanian tiap  konsumen  dan  meningkatkan  pendapatan  dan  produktivitas  usaha  petani.  Hal  tersebut dilakukan  dengan  cara  menambah  modal  dan  kemampuan  serta  memperbesar  campur  tangan manusia  dalam  perkembangbiakan  tumbuhan  dan  hewan.  Penambahan  produksi,  pendapatan maupun  produktivitas  dilakukan  secara  terus-menerus.  Apabila  proses  tersebut  terhenti,  maka pembangunan yang sedang berjalan secara otomatis berhenti (Yuwono, 2011, p. 15).
Pendekatan bidang ekologi dalam pertanian memiliki tujuan untuk mencapai spesifikasi yang jelas antara hubungan manusia dengan kegiatan manusia itu sendiri, transaksi biologis, dan proses alam  tertentu.  Kemudian,  ekosistem  mampu  mengerucut  menjadi  satu  hal  yang  sering  disebut dengan ketergantungan dengan alam sekitar.  Muncul anggapan bahwa pada akhir setiap proses kerja sudah  dibayangkan  oleh  pekerja  itu.  Dengan  hasil  itu  sudah  ada  secara  ideal  dalam  angan-angan. Manusia  tidak  saja  menghasilkan  suatu  perubahan  bentuk  pada  bahan-bahan  alam,  ia  juga mewujudkan ( verwirklicht ) maksudnya sendiri pada bahan-bahan itu (Bernstein, 2019, p. 18).
Munculnya istilah padi ladang maupun padi sawah juga berkaitan dengan konsep pendekatan sebuah ekologi. Setiap bentuk pertanian merupakan suatu usaha untuk mengubah ekosistem tertentu sehingga  dapat  menaikkan  arus  energi  ke  manusia.  Persawahan  mencapai  hal  ini  dengan  cara mengolah  kembali  alam  sekitar,  sedangkan  perladangan  dengan  cara  meniru  alam  sekitar. Kemunculan  ekologi  budaya  yang  baru  tanpa  disadari  memunculkan  organisasi  kekerabatan, pembagian  kerja  menurut  jenis  kelamin,  bentuk  struktur  desa  dan  pelapisan  masyarakat  yang berdampingan dengan proses ekologi yang terjadi di alam (Geertz and Supomo, 1983, p. 16).
Sebagai  usaha  memperbaiki  pertanian  yang  ada,  pemerintah  Orde  Baru  memperkenalkan Badan Pengendali Bimbingan Massal (BP Bimas) kepada masyarakat petani di Indonesia. Program ini berada  di  bawah  Departemen  Pertanian,  dengan  tugas  pokok  untuk  meningkatkan  produksi  padi. Begitu pula dengan adanya Badan Benih Nasional yang dibentuk tahun 1971. Lembaga nonstruktural ini  di  bawah  koordinasi  Menteri  Pertanian,  dengan  tugas  utama  meningkatkan  penyediaan  dan distribusi benih padi varietas unggul dengan potensi hasil tinggi (Suryana, 2008, p. 7).
Usaha-usaha  penyempurnaan  pengaturan  penyuluhan  terjadi  pada  masa  pada  kurun  waktu 1963-1974.  Institut  Pertanian  Bogor  melakukan  suatu  proyek  penyuluhan  guna  meningkatkan produksi  padi  dengan  penerapan  panca  usaha  lengkap  di  Kabupaten  Karawang.  Hasilnya  usaha tersebut  meningkatkan  hasil  produksi  dua  kali  lipat  dari  sebelumnya.  Kebijakan  ini  kemudian berlanjut  pada  masa  tanam  1964/1965  dilanjutkan  dengan  nama  Demontrasi  Massal  (DEMAS)  dan diperluas lagi pada tahun 1965/1966. Proyek ini berubah namanya menjadi Bimbingan Massal SSBM atau  BIMAS  SSBM  yang  akhirnya  menjadi  sistem  Simas.  Setelah  mengalami  perbaikan-perbaikan lewat: Bimas Berdikari, Biasa, Baru, Gotong Royong, dan yang disempurnakan.
Pelaksanaan  Bimas  dan  Inmas  di  Simalungun  merupakan  penetapan  yang  dilakukan  oleh Gubernur  dengan  jabatan  ketua  badan  pembina.  Atas  usul  Bupati/Ketua  badan  pelaksana,  maka dibentuklah  Unit  Desa  yang  dalam  pelaksanaannya  dikenal  dengan  Opsdema  (Operasi  Desa Makmur). Di Simalungun, kegiatan ini memiliki target yang ingin di capai adalah 3000 Ha padi sawah. Meskipun begitu, padi ladang (Gogo) tetap mendapatkan porsi target penanaman lebih dari 1000 Ha. Rencana tersebut dilakukan, untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pertanian tahun 1970.
Berdasarkan  catatan  sejarah,  Simalungun  mengalami  perubahan  bidang  pertanian  padi  sejak zaman kolonialisme masuk ke Simalungun. Perubahan tersebut terlihat dari pola pertanian ladang menjadi  pertanian  sawah.  Oleh  sebab  itu,  cara  pengolahan  tanah  bibit/benih  juga  mengalami
perubahan yang signifikan. Begitu juga peralatannya yang juga mengikuti jenis kebutuhan alamnya. Hingga tahun 1968, para petani di Simalungun masih memilih padi jenis lokal seperti: jenis Ramos, Jongkong, dan sebagainya yang memerlukan masa tanam lebih kurang 180 hari. Padi lokal ini dinilai sangat tahan terhadap hama namun tidak terhadap hama tikus. Namun, kelemahannya para petani hanya dapat panen satu kali dalam satu tahun. Pasca tanam 180 hari berikutnya, mereka menanam tanaman palawija, seperti; jagung, kacang tanah, kedelai dan sebagainya (Nurhamidah, 2004, p. 17).
Pada tahun 1968-1969, pemerintah menganjurkan kepada para petani agar menanam padi jenis unggul  dalam  rangka  meningkatkan  produksi  beras.  Pada  kurun  waktu  tersebut  padi  unggul  yang telah dikembangkan adalah padi jenis PB-5 dan PB-8. Padi jenis ini dapat dipanen pada usia tanam 100  hari  sehingga  memungkinkan  para  petani  dapat  menanam  padi  dua  kali  dalam  satu  tahun. Berbeda dengan padi lokal sebelumnya, maka kesempatan menanam tanaman komersial (palawija) tidak dapat dilakukan (Yuwono, 2011, p. 17).
Pada  awal  musim  tanam  padi  unggul,  para  petani  umumnya  belum  mengenal  pupuk  kimia. Selain masih terbiasa dengan pemupukan alamiah secara turun temurun, biaya yang dikeluarkan juga relatif  lebih  murah  dan  mudah  didapatkan.  Namun  seiring  waktu,  para  petani  dianjurkan  untuk menggunakan  pupuk  kimia  yang  berdampak pada  teknik  pertanian jenis  baru.  Penggunaan  pupuk kimia menuntut petani untuk teliti dan paham tentang cara penggunaannya serta tepat dan teratur. Pemupukan  yang  tidak  tepat  dan  sempurna  mengakibatkan  panen  yang  tidak  baik.  Hal  tersebut merupakan  implikasi  yang  logis  dari  penggunaan  suatu  temuan  baru  dari  hasil  teknologi  modern. Selain  itu,  pemberantasan  hama  juga  harus  dilakukan  dengan  sempurna  dan  teratur.  Tujuannya untuk mempertahankan padi jenis PB-5 dan PB-8 yang sangat peka terhadap hama wereng.
Pada  tahun  1972,  Kabupaten  Simalungun  diperkenalkan  varietas  padi  jenis baru  yang  dikenal dengan  C-4.  Program  Pelita  ini  di  distribusikan  ke  daerah-daerah  yang  dilanda  kemarau  panjang. Program ini sebagai bagian dari skema untuk mempertahankan dan menambah produksi beras. Hal yang  sama  juga  dilakukan  ketika  terjadi  kemarau  panjang  tahun  1977  dan  pemerintah mengintroduksikan varietas padi IR-26 dan IR-36 (Yuwono, 2011, p. 62).
Pada tahun 1974, melalui Dinas Pertanian pemerintah berusaha menyediakan 30 ton bibit padi IR-26  yang  didistribusikan  ke  beberapa  daerah  Bimas    di  Sumatera  Utara  yaitu:  Simalungun,  Deli Serdang, Langkat, dan Asahan. Pemerintah terus mencoba meyakinkan para petani untuk tidak ragu menggunakan bibit unggul. Bibi ini dinilai jauh lebih baik serta memiliki daya tahan terhadap hama maupun  perubahan  iklim  yang  ada  di  Simalungun.  Jika  di  lihat  secara  kronologis,  semenjak diperkenalkan secara bertahap IR-28, IR-34, IR-36, IR-38, IR-54, IR-64 dan IM V memiliki produksi tinggi  dan  resistensi  terhadap  wereng.  Usaha  mengintroduksi  varietas  padi  jenis  unggul  dilakukan secara  bersamaan  di  provinsi  Sumatera  Utara,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  dan  Bali (Oudejans, 2006, p. 63).
Pada  pelaksanaannya,  beberapa  wilayah  di  luar  Simalungun  menolak  program  pembaharuan dari pemerintah. Hal ini disebabkan pasca penggunaan jenis benih C-4, petani mengalami gagal panen secara  besar-besaran.  Hampir  sebagian  besar  petani  di Perbaungan  dan  sekitarnya  juga  merasakan kecewa.  Adanya  serangan  hama  menyebabkan  mengalami  kerugian  hingga  ratusan  juta  rupiah. Kekecewaan  mereka  bertambah  saat  pemerintah  mengabaikan  kondisi  mereka.  Setelah  kejadian tersebut sebagian petani memilih untuk menggunakan budi daya bibit lokal.
Pada  tahun  1975,  pemerintah  melalui  Direktorat  Perlindungan  Tanaman  Pangan  membentuk tim sub-dinas cadang di tingkat provinsi dan kabupaten. Tujuan pembentukan ini agar permasalahan yang terjadi pada tahun 1970-an tidak terulang kembali. Mereka melakukan penelitian tentang cara- cara pengendalian alternatif terhadap hama wereng yang menyerang tanaman padi. Menariknya, tim
pemantau  menemukan  wereng  punggung  putih  ( sogatella  furcifera )  yang  menghabisi  padi  di beberapa kabupaten Sumatera Utara (Oudejans, 2006, pp. 59 – 60).
Pada Repelita II dan III, pemerintah Sumatera Utara mencanangkan sebuah program Rice Estate . Suatu  program  yang  menggunakan  metode  perluasan  pertanian  sawah,  namun  berada  di  dataran tinggi. Dalam usaha yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang memperhatikan sifat tanaman padi hydrophyt, ketinggian tempat ±500 mdpl dan sarana pengairan dan luas pertanaman. Oleh sebab itu, untuk dapat membina Rice Estate diperlukan lahan ribuan Ha yang disertai sistem pengairan yang baik pula. Di Simalungun lokasi yang pilih adalah Negeri Dolok dengan luas lahan 3000 Ha. Meskipun terjadi kegagalan dalam proses awal penggunaan benih, pemerintah berusaha melakukan perbaikan dan penelitian secara berlanjut. Sehingga pada tahun-tahun selanjutnya terjadi peningkatan panen dari produktivitas pertanian padi di Simalungun (NN, 1976, p. 212).

## Faktor Gagalnya Pembangunan Pertanian di Kabupaten Simalungun Masa Orde Baru
Rangkaian  kegiatan  pertanian  di  Simalungun  yang  terdiri  dari  persiapan  pra  tanam  hingga kegiatan  pasca  panen.  Bagi  pemerintah,  terkait  yang  dibutuhkan  oleh  petani  harus  menjadi  suatu program yang diutamakan. Ketika petani membutuhkan pasokan air, maka program tersebut tertuang dalam Repelita I yang memuat tentang program irigasi dan sarana pendukungnya. Begitu pula dengan benih,  pupuk,  penangkal  hama,  dan    program  pasca  panen. Namun,  di  lapangan  muncul  berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Bagi para petani, fasilitas yang diberikan pemerintah terkesan memaksa.  Hal  ini  terlihat  pada  pra-tanam  hingga  masa  menjelang  tanam,  petani  harus  terbiasa dengan teknologi yang terbarukan (Sumodiningrat and Koentjoro, 1990, p. 149).
Desain  pembangunan  yang  sentralistik  dan  perlakuan  seragam  membuat  petani membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  beradaptasi.  Kelebihannya  di  Simalungun  pengerjaan pertanian sawah kebanyakan orang-orang dari  Suku Toba dan Jawa  yang  sudah lama menetap. Ini merupakan suatu politik pembangunan dalam motif identitas dan merupakan hasil budaya sejak masa kolonial.  Hanya  sedikit  persentase  orang  Simalungun  asli  yang  menjadi  petani  padi  sawah.  Dalam upaya mengintroduksi petani Simalungun dengan varietas benih baru, pemupukan, pembasmi hama, pemakaian  traktor  dan  memunculkan huller-huller pengganti Losung (lesung).  Hal  ini menjadikan adanya pergeseran budaya dan memunculkan ketergantungan yang sangat tinggi. Adapun pergeseran bentuk usaha tani sebagai berikut:
1. Perubahan teknis berbasis Industri
2. Pembentukan pasar global dan pembagian kerja dalam budidaya pertanian, terutama pangan pokok,
3. Pembentukan sektor pertanian sebagai objek kebijakan (Bernstein, 2019, pp. 5 – 15).
Bagi  petani  yang  tidak  memiliki  modal  untuk  membeli  alat-alat  pertanian,  mereka menggunakan jasa penyewa alat-alat. Hal ini dilakukan dari proses awal penanaman hingga tumbuh. Petani  membayar  dengan  upah  atau  gabah  pada  saat  panen.  Untuk  sewa  alat  membajak  sawah, penyewa harus mengeluarkan 4 kaleng gabah kering (per kaleng mencapai berat 16 kg) untuk sawah seluas 400 M 2 . Dengan luas lahan tersebut, petani memerlukan sebanyak 64 kg gabah kering. Namun sewa upah alat ini mengalami kenaikan menjadi 5 kaleng padi (seberat 80 kg dan serentak dilakukan oleh para pemilik bajak. Bentuk usaha tani ini memiliki aturan-aturan  yang tidak mengikat, tetapi dilaksanakan  berdasarkan  kesepakatan  bersama.  Saat  ini  para  petani  kaya  juga  mulai memperkerjakan mandor untuk melakukan pengawasan terhadap sawah-sawahnya.
Pada  masa  setelah  tanam  berbagai  bentuk  perawatan  juga  menjadi  perhatian  yang  sangat penting.  Peran  dari  bahan-bahan  perangsang  tanaman  hingga  pencegahan  terhadap  hama mendapatkan  perhatian  lebih.  Di  Simalungun  hama  wereng  dan  tikus  menjadi  musuh  utama  bagi
pertanian  padi.  Di  sini  petani  mulai  membandingkan  jenis  padi  lokal  yang  lebih  tahan  dan  tidak rentan  oleh  hama.  Begitu  pula  dengan  tumbuh  kembangnya  pertanian,  sangat  memerlukan pemupukan  yang  tepat.  Alhasil,  pengeluaran  petani  bertambah  untuk  membeli  pupuk  kimia  dan pestisida  tidak  dapat  dikesampingkan  lagi.  Alternatifnya,  petani  mengharapkan  kredit  agar meningkatkan  hasil  pertanian  dan  terbebas  dari  hama-hama.  Namun,  tidak  jarang  para  petani merasakan  pelayanan  kelembagaan  tersebut  sulit  diperoleh  tepat  pada  waktunya.  Kelompok  tani, Kredit Usaha Tani (KUT) dan KUD dianggap belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik.
Sementara itu, bantuan modal dari pemerintah sangat diperlukan oleh petani. Kenyataannya, mekanisme pencairan KUT masih berbelit-belit. Hal ini yang dirasakan oleh petani kecil di pedesaan yang belum bisa menikmati sepenuhnya. Bagi petani yang terbelit hutang, memunculkan kecemasan sendiri pada saat menjelang panen. Meskipun adanya jaminan dari Bank Indonesia yang menanggung 50% melalui pelayanan kredit tidak serta-merta menghilangkan rasa cemas tersebut. Harga jual gabah yang tidak stabil dari waktu ke waktu, memunculkan persepsi cemas menanti panen (Nurhamidah, 2004, pp. 6 – 8).
Perbandingan rasio yang diberikan berdasarkan target rencana kerja Repelita I Sumatera Utara adalah  220  Kg/G.K  untuk  satu  jiwa/tahun  (Pertanian,  2002,  pp.  102 – 104). Jika  tahun  1980  jumlah penduduk  759.024  jiwa,  maka  kebutuhan  beras  di  tahun  tersebut  hanya  166.985  Ton/G.K.  Pada kenyataannya hasil produksi mencapai 300.725 Ton/G K. Pada tahun  1990 dengan jumlah penduduk sebanyak 803.363 jiwa, maka kebutuhan beras 176.740 Ton/GK dengan penghasilan panen mencapai 389.603 Ton/GK. Dengan hasil tersebut tentunya dapat menutupi kebutuhan pangan di kabupaten. Ini merupakan hasil yang sangat bagus, bahkan berhasil surplus beras dengan ± 133.740 Ton.
Berdasarkan  data  di  atas,  produksi  dan  cadangan  beras  di  Simalungun  masih  aman.  Akan tetapi,  terdapat  selisih  yang  besar  terhadap  perbandingan  jumlah  gabah  kering  dan beras.  Besaran pengeluaran  beras  berbanding  terbalik  dengan  surplus  gabah  kering  yang  dikeluarkan  oleh  Sub- Dolog.  Contohnya  pada  tahun  1980,  pengeluaran  Bulog  sesuai  dengan  Sub-Dolog  di  Simalungun mendistribusikan  beras  sebanyak  10.360,7026  Ton.  Pengeluaran  tersebut  sudah  termasuk  Operasi Pasar sebanyak 4.746,9216 Ton. Jika dibandingkan dengan jumlah produksi beras pada tahun tersebut, masih terdapat kekurangan sebanyak 123.379 Ton beras. Untuk memenuhi kekurangannya dilakukan impor  beras  dari  kabupaten  terdekat.  Hitungan  tersebut  sudah  termasuk  hasil  konversi  hitungan gabah dalam bentuk beras (NN, 1981).
Surplus yang terjadi di atas hanya berlaku pada jumlah penduduk yang tercatat di dinas terkait. Sementara, pemerintah masih menggunakan beras sebagai biaya pengganti honorarium bulanan bagi para  pekerja  di  berbagai  instansi  pemerintahan.  Dengan  kata  lain,  realisasi  penyaluran  beras mengakibatkan  penggunaan  beras  di  Kabupaten  Simalungun  membesar  dan  kekurangan  pasokan. Penyaluran  beras  berlaku  untuk  ABRI,  POLRI,  PNP/PTP,  operasi  pasar,  bencana  alam  dan  catu karyawan  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  yang  berlaku.  Akibatnya  beban  tunjangan  beras pegawai yang dikeluarkan oleh Bulog sebenarnya lebih besar dari pengeluaran untuk operasi pasar yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat di Simalungun.
Pada  kurun  tahun  1980-an  hingga  1998,    muncul  dualisme  di  lahan  pertanian  dengan permasalahan  yang  berbeda-beda  di  Simalungun.  Adanya  perluasan  perkebunan  rakyat  terus mengalami  peningkatan  yang  signifikan.    Bersamaan  dengan  itu,  pemerintah  tengah  gencar- gencarnya membangun pertanian beras untuk swasembada pangan. Munculnya perkebunan kelapa sawit milik rakyat menjadi suatu praktik pengalihan lahan. Secara umum, terdapat beberapa faktor penyebab  terjadinya  konversi  lahan  tersebut. Pertama ,  faktor  yang  disebabkan  adanya  dinamika pertumbuhan  kota,  demografi  dan  ekonomi. Kedua ,  faktor  yang  disebabkan  oleh  kegiatan  sosial ekonomi dari rumah tangga pertanian itu sendiri sebagai pengguna lahan. Ketiga ,  faktor kebijakan
yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  maupun  daerah  terkait  perubahan  fungsi  lahan  pertanian (wawancara dengan Bapak Tuahman Saragih, 23 Juli 2020 di Pematang Siantar )
Fenomena terpuruknya para petani juga disebabkan realitas ketergantungan terhadap harga pasar. Sementara, naik-turunnya harga dipengaruhi sistem produksi dan pendistribusian hasil-hasil pertanian.  Kebijakan  negara  untuk  mengontrol  perubahan  pasar  kurang  efektif  dalam  mendorong sektor  pertanian  untuk  terus  berada  di  posisi  harga  yang  kuat.  Hal  ini  terjadi  di  seluruh  pertanian Indonesia,  termasuk  Kabupaten  Simalungun.  Tidak  adanya  kestabilan  harga  yang  berpihak  pada petani, berdampak pada taraf kehidupan dan keberlangsungan hidup petani.
Bagi  petani-petani  di  Simalungun,  konflik  kepentingan  kekuasaan  pemerintah  daerah  juga berpengaruh  terhadap  perubahan  fungsi  tanah  pertanian.  Di  satu  sisi,  pemerintah  daerah  harus memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian padi. Disusul dengan pengembangan sektor industri perkebunan, jasa dan properti. Namun, disisi lain juga harus mempertahankan keberadaan dan  kelangsungan  sektor  pertanian  pangan.  Bahkan,  pasca  reformasi  pemerintah  kabupaten  harus mendukung  kebijakan  pembangunan  permukiman  kota  baru.  Di  sini  peran  pemerintah  menjadi tonggak utama dalam perizinan perubahan fungsi lahan di setiap sektor. Hal ini juga berlaku terhadap konversi lahan pertanian untuk perumahan. Pemerintah setempat yang berhak mengeluarkan surat izin mendirikan bangunan.
Perkembangan  perekonomian  dan  kependudukan  berimplikasi  terjadinya  konversi  lahan pertanian  sangat  tinggi.  Simalungun  merupakan  lumbung  beras  kedua  setelah  Deli  serdang,  pada akhirnya  sangat    memprihatinkan.  Lahan-lahan  produktif  yang  dulunya  kebanggaan  masyarakat, perlahan berubah fungsi menjadi puing-puing beton perumahan serta tanaman keras lainnya. Kondisi ini mengkhawatirkan masa depan petani dan sistem pertanian yang terkenal yang sudah dibangun sejak lama ini.
Kasus internal yang terjadi di Simalungun disebabkan semakin banyaknya keturunan petani memilih  untuk  menempuh  dunia  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Namun,  pasca  menyelesaikan pendidikan  kebanyakan  dari  mereka  memiliki  pandangan  bahwa  pertanian  padi  tidak menguntungkan  dan  dianggap  memiliki  derajat  yang  rendah.  Seiring  waktu,  beberapa  lahan pertanian  tidak  lagi  ditanami  oleh  petani  atau  bagi  pemilik  lahan  untuk  menanam  padi.  Mereka memilih alternatif untuk memberikan tanah pertaniannya kepada para penyewa lahan.
Upaya pemerintah Simalungun dalam menjalankan peraturan dan ketetapan, dapat terlaksana secara  konsisten.  Pelaksanaan  tersebut  dilihat  dari  berbagai  perencanaan  dan  tata  ruang  wilayah. Pemerintah daerah juga melaksanakan dan berbagai bentuk program dari pemerintah pusat. Hanya saja dalam setiap pelaksanaan, belum terkontrol dengan baik dan dievaluasi dengan saksama. Bahkan beberapa  peraturan  terjadi  timpang  tindih  dengan  kebijakan  pemerintah  pusat.  Seperti  halnya program  Menteri  Pertanian  melalui  sub  sektor  perkebunan  yang  tumpang  tindih  dengan  program perluasan bidang pangan. Padahal pemerintah tengah gencar-gencarnya mengejar target swasembada beras.
Keluarnya  peraturan  menteri  pertanian  tentang  Perkebunan  Inti  Rakyat  (PIR)  tentu  juga berpengaruh  dengan  pertanian  bidang  pangan.  Program  tersebut  juga    berdampak  pada  Program Bimas yang sedang dilakukan di Simalungun. Meskipun, program ini mendukung sistem pertanian padi  sawah,  seharusnya  pemerintah  tidak  mengesampingkan  pertanian  padi  ladang  karena produksinya stabil. Sistem padi ladang juga dapat mendongkrak kestabilan pangan bagi negara. hal ini terlihat dari kemandirian petani yang tidak terlalu bergantung pada pasokan beras milik negara.
Perkebunan  Inti  Rakyat  kebanyakan  dilakukan  di  eks-lahan  pertanian  padi  ladang  yang berdampak bagi para petani. Mereka bisa menyimpan padi secara mandiri di lumbung-lumbung padi milik masyarakat. Terdapat dua bagian pelaksana yaitu PIR Berbantuan dan Swadana. PIR Berbantuan
dilaksanaan  perkebunan  yang  berasal  dari  luar  negeri  dan  sebagian  dana  dari  dalam  negeri. Sedangkan, PIR Swadana merupakan program yang dananya bersumber dari dalam negeri dan sudah diatur  di  dalam  Surat  Keputusan  Menteri  Pertanian  No:  310/Kpts/Org/4/1981.  Fokus  PIR  ini  dibagi menjadi  2  (dua)  yaitu  PIR  Lokal  dan  Khusus.  PIR  Lokal  adalah  anggotanya  terdiri  dari  penduduk setempat  yang  statusnya  memiliki  hak  tanah.  Nantinya  tanah  ini  akan  dipakai  pihak  pengelola membangun  perkebunan  ekspor  dan  pangan.  Sedangkan,  PIR  Khusus  beranggotakan  para transmigran  yang  bergerak  pada  bidang  perkebunan  seperti;  sawit,  karet  dan  coklat  (K.Nasution, 2000, p. 109).
Di Simalungun, perkebunan dengan pola PIR disebut dengan PIR-Bun. Contoh PIR ini terdapat di Kecamatan Bandar yang masyarakatnya  banyak mengikuti program tersebut. Dahulunya, wilayah ini  merupakan  lahan  dengan  jenis  pertanian  padi  darat  atau  padi  ladang.  Saat  memasuki  musim penghujan, maka lokasi yang tergenang air ditanami dengan padi sawah (wawancara dengan Bapak Sakri  Ahmad.  Selasa,  14  April  2020  di  Bandar  Masilam).  Setelah  tahun  1982,  banyak  lahan  warga berubah  menjadi  perkebunan  kelapa  sawit.  Jika  sebelumnya  penduduk  dapat  menghemat  biaya pengeluaran  kebutuhan  hidup  selama  satu  tahun  dengan  cara  menanam  padi.  Dengan  semakin luasnya  areal  PIR-Bun,  perlahan  akses  sumber  kehidupan  mulai  berkurang  dan  hilang  (wawancara dengan Bapak Parno, 14 April 2020 di Bandar Masilam).
PIR-Bun  merupakan  sistem  pertanian  yang  menganut  dan  menggunakan  sistem  kontrak. Pihak-pihak  yang  terlibat  merupakan  petani,  perusahaan  agroindustri,  pihak  pemerintah  dan perbankan.  Pihak  perkebunan  menyiapkan  dan  mengeluarkan  segala  bentuk  dana  mulai  dari penanaman hingga pemupukan. Namun, para peserta mereka tetap membayar subsidi ketika musim panen. Peran pemerintah dan perbankan adalah memberikan dua opsi pembayaran yaitu, kredit dan non kredit. Petani di Simalungun yang menjalin kerjasama dengan pihak pengelola memilih untuk membayar  secara  kredit.  Opsi  ini  dipilih  karena  keterbatasan  biaya,  sehingga  para  petani  akan membayar setelah masa panen dan menghasilkan keuntungan.
Dalam program yang disepakati dalam perkebunan PIR adalah kelapa sawit. Hal ini menjadi periode baru bagi petani menjadi buruh perkebunan. Sifat yang memerlukan  perawatan dan biaya ekstra mengakibatkan para petani tidak sanggup mengelolanya secara mandiri. Ditambah lagi untuk mendapatkan  hasil  juga  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama.  Untuk  mengatasi  permasalahan tersebut segala bentuk biaya ditangung oleh pihak pengelola mulai dari pembersihan ladang, bibit, pupuk, hingga proses panen. Sedangkan, para petani menjadi buruh harian lepas, seperti merawat, memupuk, menanam pohon baru dan lain-lain. Dengan menjadi buruh mereka dapat menghasilkan upah yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Para buruh ini di koordinator oleh seorang mandor yang ditunjuk dari kelompok petani yang tanahnya dipakai untuk proyek PIR. Para mandor memiliki pengaruh lebih dan mendapat tugas memegang gaji buruh yang ladangnya menjadi Proyek PIR-Bun.
Sementara  itu,  untuk  meminimalisir  pengeluaran,  pihak  pengelola  menambah  pekerjaan petani  sebagai  buruh  kebun.  Nantinya,  mereka  menanam  tanaman  pangan  dipinggir-pinggir perkebunan milik PIR demi menutupi kebutuhan hidup mereka. Ini merupakan suatu hal yang tidak wajar,  sebab  bekerja  di  tanah  miliknya  sendiri  dan  diposisikan  sebagai  pekerja  untuk  mengelola perkebunan. Setelah kelapa sawit menghasilkan buah, pihak PIR yang mengambil dan menghargai buahnya. Petani hanya menikmati hasil panen setelah dipotong kredit. Kendati begitu, mereka tetap mendapat  hasil  upah  dari  bekerja  sebagai  buru  kebun  di  perkebunan  inti  (wawancara  dengan  Ibu Supinah (eks- Buruh perkebunan PIR-Bun), Kamis, 13 Agustus 2020 di Bandar Masilam).
Beberapa penduduk yang memiliki modal, biasanya mereka melunasi tanahnya dengan cara membayar  kontan  ke  pihak  PIR-Bun.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mengambil  kembali sertifikat atau hak tanah miliknya. Sedangkan, mereka yang tidak beruntung harus tetap menikmati sisa-sisa  hasil  kredit.  Hal  ini  berlangsung  hingga  berhasil  melunasi  cicilan  secara  keseluruhan.
Namun, tidak adanya keterbukaan mengenai kredit dan biaya hasil panen menjadi penyebab utama masyarakat  larut  dalam  ketidakpastian  dan  kesengsaraan.  Hingga  akhir  masa  Orde  Baru,  konversi lahan  perladangan  dengan  perkebunan  sawit  masih  dapat  ditemukan  hingga  saat  ini.  Setelah  padi berganti  menjadi  kelapa  sawit,  tidak  ada  lagi  penduduk  yang  menanam  jenis  pertanian  pangan tanaman di wilayah tersebut.

## SIMPULAN
Peran  pembangunan  dalam  mengatasi  peningkatan  beras  di  Simalungun,  dalam  praktiknya  petani tidak mampu meningkatkan kesejahteraannya. Perkembangan sektor modern sebagai reaksi terhadap permintaan pasar ekspor, bagi petani tidak memberikan dampak pada ekonomi lokal. Alhasil, segala bentuk  pembaruan  yang  lakukan  oleh  pemerintah  Orde  Baru  pada  bidang  pertanian  juga  harus ditinjau kembali. Teknologi dan pola berpikir masyarakat juga harus di bimbing untuk kepentingan bersama. Tidak heran jika petani di Simalungun yang masih bisa dikatakan sebagai petani kalangan peasant yang hanya  menjadi  seorang  petani  kecil  dan  ketika  memasuki  masa  Orde  Baru  yang digadang-gadang  sebagai  pelaku  pembaharuan  ternyata  belum  juga  berhasil  dinaikkan  ke  derajat yang lebih tinggi.

## REFERENSI
Bernstein, H. (2019). Dinamika Kelas Dalam Perubahan Agraria (S. A. H. Dian Yanuardy, Muntaza, trans.). Yogyakarta: INSISTPress, ISS, ICAS, dan Sajogyo Institute. Daliman. (2012). Metode Penelitian Sejarah . Yogyakarta: Penerbit Ombak. Geertz, C., and Supomo, S. (1983). Involusi Pertanian : Proses Perubahan Ekologi di Indonesia . Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
Indonesia, K. P. (2010). Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia (1999-2009) . Jakarta: Badan Ketahanan Pangan,.
K.Nasution, C. (2000). Hukum Agraria . Medan: Fakultas Hukum UISU.
Kuntowijoyo. (2001). Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Bentang Budaya.
Mahmuddin, M. (2013). Paradigma Pembangunan Pertanian: Pertanian Berkelanjutan Berbasis Petani Dalam Perspektif Sosiologis. Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) , 3 (1), 59 – 76. Mubyarto. (1989). Pengantar Ekonomi Pertanian . Jakarta: LP3ES.
NN. (1976). Sumatera Utara Membangun . Sumatera Utara: Pemerintah Daerah Sumatera Utara. NN. (1981). Buku Statistik Tahunan: Kabupaten Simalungun Dalam Angka Tahun 1980 . Pematang Siantar: Biro Statistik.
Nurhamidah. (2004). Sejarah Perkembangan Sistem Pertanian Desa Bajadolok . Medan: Universitas Sumatera Utara. Oudejans, J. H. M. (2006). Perkembangan Pertanian di Indonesia (E. Martono, trans.). Yogyakarta: UGM Press. Pertanian, D. (2002). Profil Pembangunan Pertanian Menjelang 100 Tahun Indonesia . Jakarta: Departemen Pertanian. Saragih, H. (1989). Zending di Tanah Batak: Studi Tentang Konversi di Kalangan Masyarakat Simalungun 1903 - 1942 . Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Soetrisno, L. (2002). Paradigma Baru Pembangunan Pertanian: Sebuah Tinjauan Sosiologis . Yogyakarta: Kanisius.
Sumodiningrat, G., and Koentjoro, M. (1990). Strategi Pembangunan Pertanian dan Industri . Jakarta: LP3ES.
Suryana, A. (2008). Menelisik ketahanan pangan, kebijakan pangan, dan swasembada beras. Pengembangan Inovasi Pertanian , 1 (1), 1 – 16. Yuwono, T. (2011). Pembangunan Pertanian Membangun Kedaulatan Pangan . Yogyakarta: UGM Press.
Copyright Holder ©Deni Hartanto | Copyright Year 2021 Licence URL https://creativecommons.org/licenses/by/4.0