ISSN :20fK -2563 IIUBT]NGATI  PEI\{DAPATAI\I ASLI  DAERAH  (PAD) I}Ai\i

## DANA ALOKASI T'MTiM  (DAID DENGAI\TBELANJA MODAL PADA KABUPATENIKOTA DI JAWA BARAT
Oleh:
, Ikin Solikin
(DosenProgram StadiAhotansi  Fahiltas Pendidikan Ekonomi & Bisnis UPI BHMN Bandung) lYidiawaty
(Alumni  Program StudiAkufiansi  Fafultas  Pendidik$, Ekonomi & Bisnis UPI BHMN Bondurrg)

## Abstrak
Belanja  modal  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pengadaan asset daerah  sebagai investasi,  dalam rangka pelaksanaan otonomi daeratr yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Akan tetapi hal ini belum terpenuhi  seutuhnya apabila  melihat  pada besarnya alokasi belanja modal yang belum terlalu tinggr dibandingkan  dengan  belanja lainnya, padahal  semakin banyak belanja modal maka semakin tinggi  pula produlrtivitas perekonomian. Hasil penelitian menggunakan  korelasi product moment  pearson dan korelasi  berganda  menun$ukkan batrwa PAD dan DAU memiliki hubungan  positif  yang kuat dengan belanja  modal. Hal ini berarti semakin tinggr PAD atau DAU yang diterima  maka smakin tinggi pula belanja modal  yang diketuarkan
Kata Kunci: Pendapatan  AsIi Ilaerah GS),I)ana Alokasi Umum (DAII), Belanja Modal, Keuangan  Daerah
Latar Belakang Penelitian Bela{a modal sebagai bentuk perubahan yang cukup  fundamental di dalam Anggaran Pendapatan dan Belar{a  Daerah (APBD) telah mulai dilakukan pasca reformasi dengan didasarkan pada peraturan-peraturan mengenai otonomi daerah terutama uu No 22/1999, uu No 2511999, PP No las2Daa, dan PP No 108/2000 (Ilalim, 2002:18). Sebelumnya di dalam APBD pengalokasian untuk jenis belanja berupa  investasi, diklasifikasikan  kedalam belanja  pembangunan.  I^ayaknya belanja pembangunan, belanja modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pengadaan asset daerah sebagai investasi, dalam rangka  membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang  pada  akhirnya  bernrjuan untuk meningkatkan kesejalrteraan masyarakat.
Armayani  (dalam Halim, 2004:237)  menyatakan  bahwa  peran punerintah di dalam pembangunan adalah sebagai  katalisator dan fasilitator,  karena pihak pemerintahlatr  yang lebih mengetahui sasaran tujuan  pembangunan yang akan dicapi. Sebagai pihak katalisator  dan fasilitator maka pemerintah daerah memerlukan sarana dan fasilitas  pendukung  yang direalisasikan melalui  bela4ia  modal guna meningkatkan pelayanan publik.
Tahl berile$  menunjukkan mengenai belanja modal secara garis besar Pemda Kabupaien dao Kota  di Jawa Bar* pada tahun 20[?:
Gambaran belanja modal  padaKabA(ota  di Jawa Barat  Tahun  Anggaran 2007 (dalam
Sumben Hasil audit BPK (data diolatr)
Pada tabel tersebut  dapat dilihat bagaimana  gambaran  belanja  modal  pada pada 25 Kab/I(ota di Jawa  Barat tahun 2007.  Rata-rata  belanja  modal  adalah 21,69P/o dari keselunrhan belanja  daeralu dengan rincian l0 pemda telah  melakukan  belanja modal diatas rata-rata dan sisanya yaitu 15 pemda yang melakukan  belaqia  modal dibawah  rata-rata.
Sebenarnya tidak ada ukuran  yang  mengharuskan  besamya  belaqia modal. Alokasi  belanja modal  disesuaikan dengan kebutuhan daeratr  akan  sarana dan  prasarana baik untuk kelancaran  tugas pernerintahan  maupun untuk fasilitas publik  (Halim dan Abdulla[ 2006:19). Apalag menurut Halim Q0a2:72) bahwa dengan  melakukan belanja modal akan menimbulkan konsekuensi  berupa penambahan biaya yang  bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Akan tetapi melihat keadaan tersebut juga dapat menimbulkan indikasi bahwa  Pemda lebih banyak  mengalokasikan belanjanya  pada ]umal AkuntansiRiset,  Prodi Akuntansi  UPL Vol. 1, No.2 1,ffi Rupiah) ilo. XABfiOTA BETAI*'A  iIODAL
TOTALBELAI{.'A PERSEI{TASE B.TODAUTOTAL BELATUA 1 KAB.  BANDUNG 370,894,040.025.m 1,799.975.720.460.m m.61 2 KAB.  BEKASI 416.359.175.178.00 '1.140.876.442.3il m 36.49 3 KAB.  BOGOR 340.917.888.624.35 1.482.581.3m.792.92 nw 4 KAB.  CIAMIS 308.616.r87.(Ft.00 1.153.075.330.415.00 26.76 5 KAB.  CIANJUR m2.fl7.W.897.N 1.051.040.069.921.00 19.27 6 I(AB.  CIREBON 1*,254.7nW.Ao 1.0m3s8.560.8*r.00 15.68 7 KAB. GARI'T 218.555.522.123.00 1-133.154.783.M7.83 19.8 I KAB.INDRAMA\I' 217.In.4r.268..N 949.785,07&300.00 n.ffi I KAB.  KARAWANG 194.034.786.1&4.00 1.052.n6.593.083,00 18.44 10 KAB.  KUNINGAN 111.643.588.006.00 74.8m.418.217.14 14.9S 11 l(AB. ITAJALENGKA m1.ffi-24-1n.N EoE 033.721.367.00 u.u 12 KAB.  PURWAKARTA 78.309.819.378.00 570,061,280.567.00 13.74 13 KAB. SUBANG 193,916,99.045.00 894.949.537.97218 21.67 14 KAB.  SUKABUITII 188,217,80/.009.00 r,062715.047.125.56 17.71 15 KAB. SUIT,EDANG 99.994.029.492.00 784fi0.63r.360.00 12.79 16 KAB. TASIKIIiAIIYA 2n,324.556.866.00 939,716.887,681.m 24.19 17 KOTA  BANDUNG 232.007.682.250.00 1.552.886.614.168,00 14.94 18 KOTABANJAR 152.937.178.989.m 351.790.973.500.00 &.47 19 KOTA  BEKASI 308.046.5tX1.959.00 1,028,289.186.13't.00 29.96 N KOTABOGOR I 13.016.105.004.00 s82,735.392,917.00 19.39 21 KOTACIMAHI 1CI.817.999.547.00 439,563,980,694.80 n.95 n KOTACIREBON 90,168,311.282.00 495.436.497.4rc.m 18.20 23 KOTA  DEPOK 170.022.939.551.20 719,181,867.085.65 n.il 24 KOTASUIGBUMi 68.837.294.ffi.00 395.611.802.023.ff) t r.{u 25 KOTA TASIXI'AI.AYA 105.z0,333.865.00 534.6fft.U)1.674.17 19.78 RataRata r94,799,343.968.58 98.9fi2:m.8E6.89 2r.69
sektor-sektor yang kurang  diperlukan  dan lebih banyak digunakan  untuk  belanja rutin yang lqrang poduktif dibandingkan untuk  meningkatkan pelayanan publilq s"UuU Oari IOtrlo belanja daeratr ra?-nta hanya 2l,690/o yang digunakan *trt belanja modal untuk pengadaan  asset  sebagai investasi dalam rangka meningkatlcan pelayanan publik Berkaitan dengan pelayanan publilq  alokasi belanja modat merupakan  hal 'yang sangat penting untuk diperhatikan  karena akan meningkatkan  produktivitas perekonomian  daerah, Semakin banyak  belanja modal  maka  semakin tinggi pula produktivitas prekonomian karena belaqia  modal  berupa infra*nrktur jelas  beidampak pada  pertumbuhan  ekonomi  dan penciptaan lapangan kerja (Media hrdonesio, 20-05). Senada dengan hal tersebut }lariyanto dan Hari Adi (2006) menjelaskan  bahwa tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan  dapat  menciptakan efisiensi dan efeftitlls di berbagai sektor, produktifitas masyarakai  diharapkan  semakin tinggi dan pada gilirannya  terjadi peningkatan  pertumbuhan  ekonomi.
Akan tetapi dengan melihat fenomena  yang terjadl sepertinya alokasi  belar$a modal  belum sepenuhnya dapd terlaksana  bagi pemenuhan kesejahteraan publih sebab pengelolaan  belar$a  daerah terutama belanja  modal  masih  belum  teroientasi pada publik. Salatr satunya  disebabkan oleh pengelolaan belanja yang  terbentur dengan kepentingan golongan sernata  Keefer dan Khemani (dalm-Halim dan Abdullah, 200-6:18) menyatakan bahwa adanya kepentingan politft dai'tembaga  legislatif yang t"tli-b"t dalam  proses penyusunan anggarm menyebabkan alokasi telaqia modai terdistorsi dan sering tidak efektif dalam  memecahkan masatatr di masyarakai.  padahal menurut Pasal 66 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan  bahwa:  "Keuangan daerah dikelola secara tertib,  @at pada  peraturan  perundang-undangan,  efisien,-ekonomig gfektit transparan, dan  bertanggung jawab dengm memperhatikan keadilarl kepatuharl dan manfaat untuk masyarakat". IrU tersebut  mengisyaratkan kepada pimda untuk lengelgla keuangan daerah terutama  belanja modal s€cara efekti{ efisien, dan ekonomis deagan tujuan akhir untuk  meningkatkan  pelayanan masyarakat ; Akan lebih baikjika alokasi  belanja pemda di daeratr lebih banyak  digunakan untuk  belaqia modal yang beroriantasi publii(, sebab  sejak krisis ekonomi irelanda Indonesia pada tahun 1997 telah menyebabkan terjadinya ponunrnan  kapasitas fiskal {aerah yang berdampak  pada semakin  meningkatnya  kesenjangan fiskal yang  dihadapi daerah (Mardismo, 2aa2:167), dan diharapkan dengan ud^y, peningkatan alokaii belanja modal maka  akan  menstimulasi perekonomian  melalui'kegiatan-perekonomian yang produktif, yang  nantinya  akan berimplikasi pada peningkatan  peneiimaan daerah ryhiry€'a kapasitas fiskal dapat meningkat kernbali -dan keseqi*g* fiskal dapat diminimalisir.
Stine (dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007:4) juga menyatakan  bahwa 'penerimaan  pemerintah  hendaknya lebih banyak untuk program-program  layanan publik'. Pemda  hendaknya  dapat lebih  menyadari arti penting o*i p"*u*g*uo y*g diwujudkan melalui belanja  modal  terutama yang berori"ntusi pada pubdm"ogingat P*yl setiap  pengeluaran  terhadap  pelayanan publik  atan memterit<an pengemf,dian bagi daerah. Dan  bat*va seharusnya setiap  rupiatr yang dikeluarkan  oleh p-emerintah harus dapat menghasilkan nilai tambah bagi perekbnorri* daerah  dan kemakmuran masyarakat yang diindikasikan melalui  target yang bersifat kuntitatif (Saragih, 2003:81).
]umal AkuntansiRiset,  Prodi Akuntansi UpI, Vot. L, No.2
Dalam kontels pengelolaan keuangan daeralu kemampuan  pemerintah daerah sangat diperlukan  dalam menciptakan alokasi  belanja yang efektit efisien, dan ekonomis sesuai dengan  basis anggaran kinerja Selain itu pemerintah daerah pun harus memperhatikan  bahwa  kebijakan  alokasi  yang dibuatnya mampu memberikan manfaat terutama bagi publik. Pernyataan ini sesuai dengan konsep multi-term  ex:pndinne framework Offgfl yang disampaikan oleh Alleir dan Tommasi (dalam Halim dan AbdullatU  2006:18) yang menyatakan bahwa kebiiakan belaqia modal harus memperhatikan  kemanfaatan Qsefulness') dan kemampuan  keuangan pemerintah daerah (budget cqahility) dalam  pengelolaan  asset tersebut dalam jangka panjang. t{al ini Uerarti  bahwa dalam pengelolaan asset terkait dengan belanja  pemeliharaarq dan sumber pendapatan.
Beberapa hasil penelitian empiris  pun telah dilakukan untuk melihat keterkaitan antara  belanja modal dengan  sumber  pendapatan  daerah. Hasil penelitian Flariyanto dan tlari Adi (2006)  yang menyatalen  bahwa ada hubuagan positif antara alokasi  belanja  modal dengan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu hasil  penelitian Darwanto  dan Yustikasari juga menyatakan  hal yang sama yaitu adanya  hubungan positif PAD dan DAU dengan alokasi  belanja  modal. Kedua penelitian  tersebut dilakukan pada pernerintdr  Kabupaten/Ifuta  se-Jawa Bali.
Sehingga penyusun ingin mencoba kembali untuk melakukan  penelitian  tersebut dengan daerah penelitian  Kabupaten/I(ota  di Jawa Barat.

## Rumusan  Masalah
Berdasartan latar belakang  maka dapat dibuat nrmusan  masalah yaitu bagaimana hubungan PAD dan DAU dengan belaqia modal  pada Kabupaten/I(ota di Jawa Barat pada talrun 2007 baik  sec.ra parsial  maupun bersama-sama

## Kerangka Pemikiran
Menurut Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  32 Tatrun 2004  tentang Pemerintaiian  Daeratu bahwa yang  dimairsud dengan otonomi daerah  adalah  hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus  sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan  kewenangan  seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola"  mengatur, dan mengoptimalkan  sumber  dzya yang dimiliki daerah bagi kepentingan daeratr otonom.
Otonomi daerah yang telah dilaksanalon  sejak Januari 2001 lalu berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tatnm  1999  sebagaimana diubah  dengan UU No. 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah serta UU No 25 Tahun 1999 yang  diamandemen menjadi UU No. 33 Tahun 200/- yang mengatur  mengenai  perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, telah berimplikasi pada  berbagai  perubatran pokok yang dirasakan  oleh daeratr termasuk perubahan penting dalam pe,ngelolaan  anggaftLn daeralt (Haliq 2004;:221).
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 17 tahun  2003  tentang Keuangan Negara disebutkan  bahwa Anggaran  Pendapatan dan Belanja  Daeratr (APBD) adalah rencana  keuangan  tahunan  pemerintatr  daerah  yang disetujui oleh flewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan wujud pengelolaan  keuangan daerah yang ditetapkan jumal Akuntansi  Riset  Prodi Akuntansi  UPI, Vol. L, No. 2 168
Ikin Solikin & Widiawaty
setiap tahun  dengan Peraturan Daerah, Di dalam APBD ini terkandung banyak kepentingan publik yang menjadikan APBD ini sebagai alat yang sangat penting dalam pengelolaan  keuangan daeratr. Menurut Mardimro Q0A2:63) anggaran di dalam sektor publik penting karena  beberapa  alasan, yaitu : a. Anggaran  merupakan  alat bagi pemerintah  untuk mengarahkan  pembangunan sosial ekonomi,  meqiamin kesinambungan, dan meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat
b. Anggaran diperlukan  karena adanya kebutuhan  dan keinginan  masyarakat  yang tak terbatas  dan tenrs berkerrbang sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan  karena  adanya masalah keterbatasan sumaber daya (scarcity of r e s our c e s'), pilihan (c ln ice), dan trade  offs. c. Anggaran  diperlukan  untuk meyakinkan  bahwa  pemerintah  telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lemhga  publik  yang ada
Melihat peruran APBD yang begitu penting  terutama untuk meningkafl<an kesejahteraan  masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi, memberikan indikasi bahwa pengelolaaan APBD hanrslah dilalilkan socara tertib,  taat pada peratumn perundang-undangan, efisien, ekonomiq efektif, transparan, dan bertanggungiawab dengan memperhatikan asas keadilan,  kepatuhan, danmanfaatuntuk masyarakat, seperti yang  terhrang dalam Pasal 4 (l) PP No 58 Tahun 2005. APBD pada  hakekatnya  mencerminkan  bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan  daerahnya. APBD ini terdiri atas pendapatan, belanj4 dan pembiayaan (Halim,2{X}$. Adapun sumber-sumber  pokok keuangan daeratr terdiri dari PAD, danaperimbangan  yang tdiri dari DAU dan DAK, dan  pendapatan lainnyayang sah.  Sedangkan untuk pengeluaran diklasifikasikan  menurut  organisasi, fungsi dan jenis belanja
Halim  QN2:6$ menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah  {pAD) merupakan  semua penerimaan daeratr yang  berasal  dari  sumber  ekonomi asli daerah." Pendapatan Asli Daerah ini dipisalikarr ruenjadi pajak daerah, rehibusi daeratr, bagian laba  usaha  daeratr,  dan lain-lain  PAD yang sah. Sedangkan Dana Alokasi  Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBD yang  dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan  antar  daerah untuk membiayai  kebutuhan  pengeluaran  dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi. (Yani, 2004:110). Kedua sumber penerimaan ini memiliki karakteristik yang sama yaitu perannya dalam  membiayai pelaksanaan otonomi daeratr guna  mencapai fujuan utama penyelenggaraan otonomi daeratr yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan  perekonomian daeratr (Mardiasmq 2OO2:46), yang  realisasinya  dapat  diterapkan  pada pengalokasian  belanja modal guna  meningkatkan  pelayanan  pada  masyarakat  sehingga masyarakat dapat menjadi produktif dan nantinya dapat kembali  meningkatkan penerimaan  daeralr. Halim Q002:72)  mendefinisikan  belanja  modal sebagai berikut :
Belanja  modal  adalah  pengeluaran pmerintah daerah yang  manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau  kekayaan  daerah dan sela4iutrya  akan lnenambah biaya rutin seperti biaya  operasi  dan pemeliharaan.  Belanja modal  terbagi du4 yaitu I) Belanja publilq yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara |umal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPI,  Vol. 1, No. 2 1,69
langsung oleh masyarakat umum. Seperti pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian  alat transportasi  massq dan pembelian mobil ambulans.  2) Belanja  aparatur, yaitu belanja  yang manfaafiya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakaf, tetapi dirasakan secara  langsung oleh aparatur. Seperti pembelian kendaraan dinas, pembangrrnan  gedung pemerintahan, dan  pembangunan nrmah dinas. Belar{a modal dimaksudkan untuk mendapa*an asset tetap pemerintall yakni peralatarL pmbangunan,  infrastruktur, dan harta tetap lainnya (AMullah dan [Ialim, 2006:19) baik bagi  kepentingan publik mauprm  aparatur  sendiri. Sebab seperti yang telah  diungkaplon Halim QN2:72) bahwa betaqia modal yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah terbagi menjadi belanja publik dan  belanja  aparatur. Akan tetapi dalam rangka
pelayanan publilq  maka akan lebih  bliak  apabila pemda lebih mengutamakan belanja modal  yang  bersifrt publik. Belar$a ini dapat benrpa pembangunan dan perbaikan pada sektor-sektor  yang  memang sangat diperlukan daerah atau dengan kata lain pemerintah daerah harus  melakukan  skala  prioritas dalam penentuan belaqia modal seperti memprioritaskan  sektor  pendidikan, kesehataru fransportasi  yang  dapat  menstimulus produktivitas perekonomian baik dalam  jangka pendek  maupun untuk masa depaq sehingga pada a*tirnya dapat berdamd pada peningkatan  pendapatan  daerah. Dan jikapun Pemda  akan  melakukan  belanja modal bagi aparatur, maka hanrslatr untuk memingkatkan kinerja dalam rangka  pelayanan publilc Atau dengan kata lain, balma tujuan  akhimya adalah untuk pelayanan publik Harianto dan Hari Adi (2fi)6:5) menyebuftan hhwatsrsedianya infrashuktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas  masyarakat diharapkan  menjadi sernakin tinggi dan  pada gilirannya terjadi peningkatan  pertumbuhan  ekonomi. Siagian  (2003)  menyatakan  bahwa pada gilirannya pembangunan ekonomi yang  berhasil  akan berakibat positif pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan bemegara" Akan  tetapi pemerintah  daerah juga harus mempertimbangkan  mengenai kemampuan  daerah dalam menentukan alokasi  belanja sehingga diperlukan sikap efisiensi  anggaran di setiap peny-usunan anggaran. Apalagi dengan berdasar pada tecri bahwa asset  merupakan pembaasan asset yang tidak dapat semena-mena untuk dialokasikan.  Pada intinya pemerintah daerah harus dapat  memanfaatkan  uang  sebaik mungkin agar dapat menghasilkan  perbaikan pelayanan  kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan  masyarakat  (Sum  dalam Halim, 2004:259). tlal ini didukung  pula oleh Pamuji (dalam  Katro,  2005:138)  bahwa  'Pemda tidak akan dapat  melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya  yang  cukup untuk memberikan pelayanan  dan pembangunan...' &hioggq menurut Kaho (2fi)5:138)  untuk mernitiki keuangan yang  memadai  dengan  sendirinya  daeratr membufuhkan sumber keuangan yang cukup pula, dalam hal ini daerah  dapat mempelolehnya dengan beberapacara:
l) Ia dapat mengumpulkan dana dari pajak da€rah  yang sudah direstui  Pemerintah pusat. 2) Pemda  dapat melakukan  pinjaman dari pihak k"tigq pasar uang  atau bank atau melalui pemerintah pusat. 3) ikut ambil bagian dalam  pendapatan pajak sentral  yang dipungut da€rah, misalnya sekian  persen dari pendapatan  sentral tersebut. 4) Pemda dapat menambah tarif pajak sentral  tertentu,  seperti pajak kekayaan atau pajak pendapatan.  5) Pemda  dapat menerima bantuan atau zubsidi dari pemerintah pusat
Jumal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI, Vol. L, No. 2 174
Selama ini alokasi  belanja  modal  dipenuhi melalui penerimaan  dalam ApBD. Dalam psal 155 ayat I UU No 32 tahun 2004 dijelaskan  bahwa  *penyelenggaraan tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai  dari-dan utuJ-b"bun Tgryran pendapatan  dan  belanja  da€rah."  Sejalan  dengan hal tersebuq Mardiasmo Q002:135) menyatakan  bahwa untuk  membiayai pelaksanaan  asas desentralisasi maka pembiayaan  kegiatan-kegiatan  tersebut  bersumber dari APBD. Sumber-sumber fukok keuangan  tersebut  bersumber  dari PAD dan dana perimbangan  yang terdiri dari'DAU danDAIC PAD sebenamya merupakan andalan  utama  daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pernbiayaan  pembangunan (Saragih, 2003:55). Tetapi penerimaan  daerah dari unsur PAD saja belum *J*p* memeruhi kebutuhan daerah  apalagi  dengan penambahan wewenang  daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan  daerah (Saragih- 2003:49), sehingga daerai masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari pusar Dengan begrto maka'r*"* langsung le1da?at hubungan  antara  penerimaan  daerah melalui pai aan DAU dengan  aiokasi belanja modal untuk membiayai  kegiatan pemerintatr dalam  rangka i"f*r**n desentralisasi.
Studi mengtnai  hubungan antma PAD dan DAU dengan alokasi belanja m-o{af  sebenarnya telah banyak dilakukan melalui kajian secara empiris. penelitian AMullah dan Halim (2006)  menyebutkan bahwa ro-U"r pendaparan- daerah  berupa 11? -d* dana perimbangan  berpengaruh  terhadap  belanja iue*f, secara keselunrhan. fleskipun proporsi PAD maksimal hanya l0 yo dari total pendapatan daerah, I919E invl cukup besar terhadap  pengalokasian anggaran fetaufUh dan  Halim, 2006:19)- Lalu di dalam  lampiran PP No 24 tahun 200ilersirat bahwa pada dasarnya sebaqian  besar pendapatan  pemerintah bersumber dari pungutan pajak  dalam *rgfu memberikan pelayanan kepada  masyarakat. Dengan u"grto maka pAD memiliki hubungan dengan pengalokasian beranja *oa* terfait dengan pmbiayaan pembangunan  daerah"
Seperti PAD, ryaka DAU juga memiliki hubungan  dengan  alokasi  belanja modal. Holu-Eakin et al (dalam Hariyanto  dan Hari Adi; 2006) Lenyatakan bahwa terdapat keterkaitan  sangat erat antila ftansfer dari pemerintah iu*t d"ng betaqia modal.  Kernudian Gamkhq dan Oates (dalam Maimunatu  2006:5) **yutik* bahwa pengurangan jumlah transfer (czr in the federol grants)  menyebabkan p"nu*ran dalarn pengeluaran daerah. _ HaI ini mengindikasikan  bairwa Lrdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU, dengan alokasi ftngeluaran daerah melalui  alokasi belanja modal. Saragih  Q003:57)  prm mengemukakan  bahwa pengalaman empiris menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  daerall tidak mampu mengandalkan PAD untuk  membiayai  kebutuhan pengeluaranny4 sehingga hanrs mendapatkan dana dari pusat berupa DAU untuk *"*6iuyui pengeluaran daeif,. Hasil penelitian yang telah  dilakukan  pun  menunjukkan bagaimana hubungan 11? 9ry DAU dengan  belanja modal.  Seperti hasil penelitian Hariyinto dan Hari Adi (2006)  dan Darwanto  dan Yustikasari Q\O? yang  menyatakan  bahwa  ada hubungan positifantara  alokasi belanja modal dengan fan Aan DAU.
Jumal  Akuntansi Riset, Prodi  Akuntansi  UpI, Vot. 1, No. 2 171
Ikin Solikin & Widiawaty
ISSN : zAfK -2563

## METODE PEI\TELITIAN
Penelitian ini merupakan  penelitian kuantitatil dengan menggunakan  metode verifikatif atau penelitian  yang ditinjau dari tujuan. Adapun  tujuan  penelitian ini adalah untuk meneliti kembali  penelitian  yang  telah  dilakul@n sebelumnya Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan pengumpulan  data  sekunder melalui teknik telaah dokumen
Teknik sampel yang digunakan  adalah rnnprobability sompling sampling jenuh Pada penelitian ini, semua anggota populasi  yang akan diiadikan  sampel adalah LRA 25 Kabupaten/I(ota Di Jawa Barat pada Tahun Anggaran OA) 2007. Sebenarnya pada tahun 2007, Jawa Barat  telah memiliki 26 Kab/Kota akan tetapi karena kabupaten terakhir yaitu Kab.  Bandung  Barat baru didirikan pada 20A7 maka belum termasuk  ke dalam  populasi ini. Pemilihan TA 2007 dilal<r*an karena pada tahrm  tersebut sudalr mulai dilaksanakannya Permendagri Nomor 13 Tatrun  2006 tentang pedoman pengelolaan  keuangan daerah yang kini diubah menjadi  Permendagri  Nomor  59 Tatrun 2W7
Variabel independen dalam penelitian ini adalah PAD dan DAU yang  diukur dari jumlah realisasi PAD dan DAU TA 2A07.  Sedangkan variabel  dependen adalatr belanja  modal  yang  diukur dari realisasi belanja modal TA 2W7 . Penelitian ini menggunakan teknik statistik deslaiptif karena tidak memerlukan isasian. Adapun t€knik  statistik yang digunakan  adalah korelasi pnrduct momen  pearson untuk menghitung  hubungan PAD dan DAU dengan belanja  modal s@ara individual. Dan korelasi berganda untuk menghitung hubungan PAD dan DAU dengan belanja modal secara bersama-sama
IIasiI  Penelitian Hubungan PAD dengan belanja modal Untuk menghitung besamya korelasi  antam PAD dengan belanja  modal secam lebih jelas maka digunakan  rumus analisis korelasi linier prodrct fiomenpearson Hasil pengolahan  data  pada ta-trel menunjuk-kan koefisien korelasi linier PAI) dengan alokasi belaqia modal sebesar 0.612.  Berdasarkan *riteria pengujian hipotesis bahwa  hipotesis  penelitian  diterima jika koefisien  korelasi (p):0.00 dan jika koefisien korelasi (p) < 0.60 maka  hipotesis penelitian  ditolak. Pada penelitian ini, karena koefisien  korelasi  menunjukkan nilai 0.612  maka  hipotesis  penelitian diterima,  artinya terdapat  hubungan positif yang kuat  antara PAD dengan belanja  modal di Kabupaten dan Kota di Jawa  Barat  pada tatrun 2007.
Koefisien Korelasi Linier Sederhana PAD DAU B.ltfl3DAL PAD Pearson Conddion sb. e-k hd) N
DAU Pearson Cordalion
Sis. (2-h.led) N
B.MODAL Pearson Coneldion Sb. e{aibd} N 1 25 .fi1n .032 25
.612n .001 % .€10 .fri2 25 1
25
.630(*)
.m1
25
.612n
.001
25 .630(*)
.001 25 1 25
|urnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPL Vol. 1, No. 2 172
Ikin Solildn & Widiawaty
Hubungan DAU dengan belanja modal Untuk menghitung besamya korelasi  antara PAD dengan betaqia  modal dengan lebih jelas maka digunakan runus analisis korelasi hnier product ,nomen pearson, Pada tabel tersebut diketahui  bahwa  besarnya koefisen korelasi antara DAU dan belanja modal adalah sebesar 0.630, yang berarti bahwa hipotesis  penelitian ini diterima, yaitu  terdapat hubungan positif yang  kuat  antara DAU dengan alokasi belanda modal.
Koefisien Korelasi
Hasil pengolahan data pada tabel di atas  menunjukftan bahwa koefisien korelasi  berganda  antara PAD dan DAU dengan alokasi  belanja modal adalah 0.734. Berdasarkan kriteria pengujian  hipotesis  bahwa  hipotesis  penelitian  diterima jika koefisien korelasi (p) > 0.60 dan jika koefisien korelasi (p) S O.OO maka hipotesis penelitian  ditolak. Pada penelitian ini, karena koefisien korelasi berganda menunjukkan nilai 0.734 maka hipotesis penelitian  diterima,  artinya  terdapat  hubungan positif yang kuat anhra PAD dan DAU dengan belanja modal di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat pada tahun 2AA7.

## Pembahasan
Ilubungan PAD dengan Belanja Modal Selama ini PAD merniliki  peran untuk membiayai  plaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan  utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingrn meningkatkan  pelayanan publik dan memqiukan  perekonomian  daerah  (Mardiasmo, 2002:45).  Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebu! Pernda melakukan berbagai cara dalam  meningkatkan  pelayanan publilq  yang salah  satunya dilakukan  dengan  melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.
Pada penelitian ini memberikan hasil  bahwa  terdapat  hubungan positif yang kuat antara PAD dengan belar{a modal. Hasil  penelitian ini serupa  dengan  hasil penelitian  Daryanto dan Yustikasari Qw7) yang  menyatakan bahwa terdapat Positif dan signifikan  antara PAD  dengan belanja  modal. Hal ini dapat diartikan  bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerinhh atas belanja modal pun akan semakin tinggt. Selain itu, ternuan tersebut juga mengindikasikan  bahwa besarnya PAI) menjadi salah  satu faklor pnentu dalam menetukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tatrun 2005  tentang  pengelolaan  keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun  sesuai dengan  kebufuhan  penyelenggaraan  pemerintahan dan |urnal Akuntansi Riset, Prodi  Akuntansi  UPI, Vol. 1, No. 2 179
Hubungan PAD dan DAU dengan belanja modal
Sff. Eror
of he Eslirrpb 6708858 s,l.5284
0
kemampuan pendapatan  daerah. Mirya disetiap peq/usunan APBD jika Pemda akan mengalokasikan  belanja modal maka  hams  benar-benar  disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan  mempertimbangkan PAD yang diterima.  Besar kecilnya  belanja modal akan ditentukan dari besar  kecilnya PAD. Sehingga jika Pemda ingin meningkatkan pelayanan publik  dan kesejahteraan  masyarakat dengan jalan meningkatkan  belanja modal,  maka Pemda harus hrusaha keras untuk  menggali  PAD  yang sebesar-besarnya
Hubungan DAU dengan Belania Modal PAD sebenamya merupakan andalan utama  daerah untuk mendukrmg penyelenggaraan pernerintalran dan pembiayaan  pembangunan (Saragih, 2003:55). Tetapi  penerimaan  daerah dari unsur PAD saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penanrbahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi  daerah  (Saragih,  2003:49)  sehingga  daerah masih  tetap membutuhkan bantuan dau dana yang berasal dari pusat. Bantuan pusat ini biasa disebut dengan Dana Alokasi  Umum (DAU). tlasil penelitian  menunjukkan  bahwa DAU memiliki hubungan positif yang kuat  dengan  belanja  modal. Hal ini dapat diartikan  bahwa semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka  akan  semakin tingg pula belaqia  modal  yang akan dibelanjakao. Hasil penelitian ini serupa  dengan  penelitian  Daryanto  dan Yustikasari Q0O7) yaong menyatakan bahwa terdapat  hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Holtz-Eakin et al (dalam Hariyanto dan Hari Adi, 2005) pun menyabkan batrwa terdapat keterkaitan  sangat erat antara  transfer dari pemerintah  pusat dengan belanja modal. Kemudian Gamkhar dan Oates (dalam Maimunatl 2006:5)  juga menyatakan bahwa pengurEmgan jumlah transfer (cut in the federal gr@ts) menyebabkan penunrnan dalam pengeluaran  daerah. Hal ini mengindikasikan  bahwa terdapat  hubungan  antara  pemberian  dana transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU, dengan alokasi  pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal" Hubungan positif  yang kuat antara DAU dengan belaqia modal ini dapat dipaFrami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerahr yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik -yang direalisasikan melalui  belanja modal- juga ikut dibiayai  oleh DAU tersebut.  Bahkan Abdullah dan Halim QAM:26)  menyatakan  bahwa pendapatan  dari  pemerintah pusat  berupa dana perimbangan di pemerintah daerah di lndonesia  merupakan  sumber  pendapatan  utarna dalam APBD. Sayangnya kontribusi DAU terhadap  belanja  modal  masih belum efektif sehingga masih banyak daerah yang belum merata  pembangunannya juga masih kurangnya  pelayanan publik sehingga kesejahteraan  masyarakat pun belum efektif (masih  banyaknya masyarakat dibawatr garis kemiskinan, belum meratanya fasilitas pendidikan  dan kesehatan, sektor usaha kecil masih  terabaikan  <ontoh PKL).
Hubungan PAD  dan DAU dengan Belanja Modal PAD dan DAU merupakan  sumber pndapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan  pelayanan publik dan memajukan  perekonomian daerah (Mardiasmq 2W2:46).  Berdasarkan  penelitian dapat diketatrui  bahwa PAD dan DAU memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja |urnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI, Vol. 1, No. 2 L74
Todul. Hal ini dapat diartikan bahwa  semakin tingg  pAD dan DAU yang didapat daerah  maka akan semakin tinggi pula bolanja modal  yang dikeluarkan  daerah.' Kedua srrmber  pendapatan daerah ini memang sulit untuk dipisatrkan. Pemerintah daerah belum  mampu  mengandalkan PAf)-nya sendiri untuk membiayai desentralisasi. Begitu pun dengan pemerintatr pusat yang tidak  mau sepenuhnya memberikan DAU karena  akan  menambah keterganfungan daerah  kepada pusat Kombinasi  kedua  sumber pendapatan ini -jika melihat kepada hasil penelitian- maka akan  menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi daerah  guna meningkafl<an belanja modal. Semakin tinggr PAD disertai dengan sematin meningkatnya DAU akan meningkatkan belanja modal daerah.  Sebab  daerah akan memiliki pendapatan yang besar sehingga belaqia pun dapt ikut ditingkatkan- Meskipun pada kenyataannya peningkatan  PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan DAU, sebab melihat bahwa penentuan DAU ikut ditentukan pula oleh  besamya PAD @P No 55 tahun 2005 tentang  dana perimbangan).

## Simpulan
a. Hasil penelitian mengenai  hubungan PAD dengan belanja  modal menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0.612. Hal ini berarti hipotesis diterima yaitu terdapat hubungan positifyang kuat antara PAD dengan belanja modal.
b. Hasil penelitian mengenai  hubungan DAU dengan belanja modal menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0.630. Hal ini juga berarti  hipotesis  penelitian  diterima yaitu terdapat hubungan positif yang kuat antara DAU dengan belanja modal. c. Berdasarkan penelitian  mengenai  hubrmgan PAD dan DAU dengan blanja modal dapat diketahui bahwa koefisien  korelasi berganda  adalatr 0.734. Hal ini berarti hipotesis penelitian  diterima yaitu bahwa PAD  dan DAU  memiliki hubungan positif yang kuat dengan  belaqia modal.

## Saran
a' Sebaiknya Perrda merr-prioritaskan anggaran untuk kepentingan publik dengan  cara meningkatkan  alokasi  belanja modal  untuk  kepentingan public b. Sebaiknya Pemda terus meningkatkan PAD  dibandingkan dengan DAU, sebab PAD merupakan tolak ukur kemandirian  daerah. Salah  satu cara meningkatkan  PAD dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Dengan tinggrnya PAD tersebut maka  akan  semakin mengurangi ketergantungan  pemerintah daerah terhadap  bantuan  pusat.
g. Dharapkan akan ada penelitian  laqiutan  terutama untuk meneliti mengenai bagaimana hubungan ataupun  pengaruh dari tingginya  belaqia modal terhadap  aspek lainnya  @isa terhadap pendapatan daerah  maupun  belanja  lainnya), dengan menggunakan  rentang  data  yang lebih lama sehingga dapat diketahui  peningkatan maupun Fnurunannya.
]urnal Aktrntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPI, Vol. L, No. 2 175
Ikin Solildn & Widiawaty
ISSN :20136'2563
Daftar Pustaka AMul, Halim. QN4). Bunga Ranpai Mutoiemen Keuangon Daerah.  Jogiakarta:  UPP

## AMPYKPN
Abdul, Halim.  (2000. Bunga Ronpai Pengelolaan  Keuangon Dwah. Jogiakarta:  UPP

## AMPYKPN
]
AMul,  Hafm. Q002). Ahmtansi Keuongan  Daerah. Jakarh: Salemba Empat AMullatu  Sukriy dan Abdul Halim. (2006).*Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daeratr dalam Hubungannya dengan Belaqia Pemeliharaan  dan Sumber  Pendapatan" . Jwrlol Ahntfrtsi Pemerifiah. Vol.2  No.2 Hal 17-32 Arikunto, Suharsimi.  (1996). Prosedur Pewlitian-Suaa Pendekaon Prafuek-.Jal<ar@;:. PT. RinekaCipta Badan  Pemeriksa Keuangan. QM7). Lapron Hasil Pemeribaan  Laporm Keaangwt TA 20A7. Bandung:  Perwakilan  BPK RI Darwantq dan Yustikasari.  (2007).  "Penganrh  Pertumbuhan  Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,  dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja Modal". Simposiwn  Nasiorwl Akntansi. Juli. Makasar Editorial Media Indonesia Mengenjot Belanja Modal. Edisi 25 Agustus 2008.
[Orrline]. Tersedia: http:/Arww.media-indonesia.com. Html [26 April 20(D] Hariyato, dan Priyo Hari Adi. (2006). "Hubungm antara Dana Alokasi Umum, Belaqia Modal, Pendapatan Asli Daerah,  dan Pendapatan Per Kapita".  Sbipsi. Salatiga: Fakultas Ekonomi Universitas  Kristen Satya Wacana Hasan, Iqbal. (2003).  Pokok-Pokok Materi  Stdistika I (Statistik Desbiptifl. Jakarta: PT
Bumi  Aksara
Indriantoro, Nur.,dan  Bambang Supomo. Q0A4. Metodologi Penelition Bisnis. Yogyakarta: Penerbit  BPFE Kaho, Josef Riwu. (2005).  Prospek  Otornmi  Daerah.lal<afia: Raja Grafindo Persada Mardiasmo. Q0O2).  Otanomi don Mwtajoemen  Keuongan Daerah. Yogyakarta: PenerbitANDI ldardiasmo (2004). Ahntansi Sefuor Publik. Yogyakara: PenerbitANDI Moch. Nazir.  (2003). Metode  Penelition. Jakarta: Ghalia  Indonesia Mutiara,  Maimunah. (2006). '?llpaper Effect pada Dana Alokasi Umum  @AU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap  Belanja  Daerah  pada Kabupaten/I(ota di Pulau  Sumatera". Simpnsium Nasionol Ahntmsi. Agustus. Padang Saragih, Juli Panglima. (2003). Desentralisasi Fiskal don Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia  Indonesia Pemprov Jawa Barat.  (2009). Sekilas Jabor. [OnlineJ, Tersedia: http://wwwjabarprov.eo.id. Hfinl I I 0 Juni  20091 Siagian,  Sondang P. (2003).  Administrasi  Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya).  Jakarta: PT Bumi  Aksara Sudjana (1996).  Statistika Unn*Ekorumi dorNiagal Bandung:  Tarsito (1997).  Statistika Untak Ekonomi don NiagaZ. Bandung: Tarsito Sugiyono.  (2W2).  Metode Perelitian Bisnis. Bandung:  Penerbit CV Alfabeta Sugiyono.  (2000).  Statistik Untuk Perelition. Bandung:  Penerbit  CV Alfabeta Umar,  Husein.  (2004). Metode Penelition Untuk Sbipsi  dan Tesis  Bisnis.  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada
|urnal Akuntansi Riset, Prodi  Akuntansi  UPI, VoL L, No. 2 176
Ikin Sotldn & Widiawaty
Waluyo. dan Wirawan B llyas. (2003). Perpajakan  Indonesia.Jakarta: Salemba Empat Yani, Ahmad. (2004). Hubungon l{euoryot Antua Pemerintah Pusat  don Doerah di Indonesia. Jakartil PT Raja Grafindo Persada

## Peraturan-Peraturan
Uldang-Undang No. 17 Tahun  2003 Tentang  Keuangan Negara Undang-Undang  No. 32 Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  No. 33 Tahun 20A4 TentatgPerimbangan  Keuangan Antara Pusat Dan Daerah
Undang-UndangNo. 34 Tahun  2000 Tentang Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintahan PP No. 55 Tatrun 2005 tentang Dana Perimbangan PPNo. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perpres No. 104 tahun 2006  tentang DAU Provinsi, Kabupaten, dan Kota  Tahun Tahun 2007
Permendagri No. 13 Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubatr menjadi  Permendagri No.  59 Tahun ZOOT
]urnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UpI, Vol. L, No. 2 177