## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN

## Aplikasi E-faktur Dalam Aturan Pemusatan PPN
Dwiyanti 1 , Basri Musri 2
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1 Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 2

## Abstract
E-faktur still has many loopholes in VAT rules, one of which is the VAT centralization. This study aims to examine differences of how e-faktur applied before and after VAT centralization, the causes why it cannot accommodate the rules and motivate tax payers to delay tax payment. Qualitative method is used in this study to deeper analyze into phenomenon of e-faktur to VAT centralization where occur in PT X. The results show that the differences of VAT application before and after centralization lie in the number  of  user  administration  and  authority  to  issue  tax  invoice.  Identifying  tax  id  number  is  the problem that causes tax payers cannot make a correction tax report of data before centralization. The factor that motivates tax payers to delay tax payment trigger with conflict of interest among tax offices in order to reap tax revenue target.
Keywords. E-faktur, tax invoice, VAT centralization

## Abstrak
E-faktur masih memiliki banyak celah dalam aturan PPN, salah satunya adalah dalam aturan pemusatan PPN.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  bagaimana  penerapan  e-faktur  sebelum  dan  sesudah pemusatan, penyebab kenapa e-faktur tidak dapat mengakomodir aturan tersebut dan motivasi dari PKP menunda pembayaran pajak. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis lebih dalam fenomena dari  e-faktur  terhadap  pemusatan  PPN  yang  terjadi  di  PT  X.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa perbedaan penerapan e-faktur sebelum dan sesudah pemusatan terletak pada jumlah admin e-faktur dan kewenangan pembuatan faktur pajak. Identifikasi NPWP merupakan masalah yang menyebabkan PKP tidak dapat membuat SPT pembetulan atas data sebelum pemusatan. Konflik kepentingan antar KPP untuk mendapatkan penerimaan pajak, memotivasi PKP untuk menunda pembayaran pajak.
Kata kunci. E-faktur, faktur pajak, pemusatan PPN
Corresponding author. yantidwie84@gmail.com
How to cite this article. Dwiyanti, & Musri, B. (2019). Aplikasi E-faktur Dalam Aturan Pemusatan PPN, pada PT X. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan, 7 (2), 97-110. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/17080
History of article. Received: Februari 2019, Revision: Mei 2019, Published : Juli 2019

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  negara.  Karena  itu,  pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan  negara  dari  sektor  perpajakan dengan meminimalisasi terjadinya penyimpangan pajak. Menurut data Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  dalam (Baderi,  2017),  sebanyak  50%  kasus penyimpangan pajak didominasi oleh laporan  dengan  modus  faktur  pajak  palsu dengan  kerugian  pendapatan  negara  sekitar Rp  1,5  triliun  dari  100  kasus  faktur  pajak
palsu  di  tahun  2008  s.d  2013.      (Okoye  & Ezejiofor,  2014) menjelaskan  bahwa E- taxation dapat  meningkatkan  penghasilan pajak  dan  mengurangi  isu  penyimpangan pajak,  serta  dapat  mencegah  terjadinya praktik  korupsi  diantara  petugas  pajak.  E- faktur  merupakan  salah  satu  upaya  yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisasi  terjadinya  penyimpangan Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN).  Penerapan e-faktur  dilakukan  secara  bertahap  yakni pada  1  Juli  2014  diberlakukan  kepada  45 Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  tertentu  yang dipilih oleh DJP sebagai pilot project ; 1 Juli
2015  diberlakukan  untuk  semua  PKP  yang terdaftar di seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) wajib  pajak  besar,  di  Pulau  Jawa  dan  Bali; dan  1  Juli  2016  berlaku  untuk  seluruh Indonesia.  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia dalam (Baderi, 2017) menjelaskan bahwa  sebanyak  80,76%  dari  499  Wajib Pajak  (WP)  yang  terdaftar  di  Kanwil  wajib pajak  besar  terbukti  menggunakan  faktur pajak palsu pada tahun 2015 di mana e-faktur sudah  berlaku.  E-faktur  belum  sepenuhnya berhasil  meningkatkan  kepatuhan  WP khususnya  kepatuhan  penyetoran  PPN.  Hal ini  tercermin  dalam  penurunan  penerimaan PPN  pada  tahun  2016  yang  merupakan pertama kali sejak empat tahun terakhir.
Menurut Cahyadi dalam (Baderi, 2017), e-faktur  masih  memiliki  banyak  celah  yang perlu mendapatkan perhatian serius. Misalnya,  e-faktur  tidak  dapat  mendeteksi secara  simultan  masa  ke  masa  jumlah  lebih bayar  kompensasi  yang  benar,  dari  bulan sebelumnya  jika  dikompensasikan  ke  bulan berikutnya atau masa tertentu. Hal ini harus mendapatkan  perhatian  dan  penanganan yang  serius  dari  pihak developer e-faktur untuk  me-rekonstruksi  e-faktur  sehingga semakin  baik  dan  dapat  mengakomodir peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Tujuan awal e-faktur dibuat adalah untuk mengurangi  keberadaan  faktur  pajak  palsu atau tidak berdasarkan transaksi  sebenarnya (TBTS),  tetapi  malah  memunculkan  celah pada  aturan  lainnya  salah  satunya  adalah terkait  pemusatan.  Saat  ini  e-faktur  belum bisa mengakomodir pembetulan PPN cabang yang dilakukan di pusat setelah dilakukannya pemusatan  PPN.    DJP  sudah  banyak menerima laporan dari PKP-PKP yang tidak dapat  melakukan  pembetulan.  Padahal sebelum adanya e-faktur tidak ada masalah, banyak  laporan  bermunculan  ketika  ada  e- faktur,  terjadi  keributan  dalam  hal  teknis, selama  dua  tahun  ini  sejak  e-faktur diluncurkan. (Responden #4, 2018)
PT X, merupakan salah satu perusahaan yang  mengajukan  pemusatan  tempat  PPN terutang dan memperoleh persetujuan melalui  Surat  Keputusan  (SK)  pemusatan
dari  DJP  tanggal  1  Juli  2016.  PT  X, mengikuti Tax  Amnesty pada  bulan  Maret tahun  2017  sehingga  lebih  bayar  pajak sampai  dengan  masa  Desember  2015 diputihkan dan harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN serta membayar kekurangan bayar  sebesar  Rp888.244.853  dari  masa Januari  2016  s.d  Maret  2017  ke  negara. Adapun  masa  Januari  s.d  Juni  2016 merupakan  periode  sebelum  dilakukannya pemusatan dan data PPN milik PKP Cabang. Sedangkan  masa  Juli  2016  s.d  Maret  2017 adalah periode sesudah dilakukannya pemusatan.  Sesuai  dengan  SK  pemusatan dari  DJP  per  tanggal  1  Juli  2016  bahwa segala  administrasi PPN,  mulai dari pencatatan,  pembayaran  dan  pelaporan, harus  dilakukan  di  pusat.  Namun  demikian, PT  X  hanya  dapat  melakukan  pembetulan PPN melalui e-faktur pada masa Juli 2016 s.d Maret 2017 sebesar Rp 570.462.157. Sisanya sebesar Rp 317.782.696 untuk masa Januari s.d Juni 2016 ditunda pembayarannya karena masalah  teknis  e-faktur  yang  belum  dapat mengakomodir pembetulan PPN ini.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti perbedaan  penerapan  sistem  e-faktur  pada waktu  sebelum  dan  sesudah  dilakukannya pemusatan  PPN;  menganalisis  faktor-faktor yang menyebabkan sistem e-faktur tidak bisa mengakomodir  aturan  pemusatan  PPN; menganalisis faktor-faktor yang memotivasi PKP  menunda  pembayaran  pajak  dalam merespon permasalahan  penelitian ini;  serta mengetahui dampaknya terhadap PKP.

## KAJIAN PUSTAKA

## Technology Acceptance Model
Teori  yang  ditemukan  oleh  (Davis, 1989), Technology Acceptance Model (TAM)  menyatakan  bahwa  kegunaan  suatu sistem  dan  kemudahan  untuk  digunakan, akan  mempengaruhi  keinginan  seseorang untuk  menggunakan  suatu  sistem  yang kemudian akan mempengaruhi perilaku dari penggunaannya.

## Gambar 1
Technology Acceptance Model
Pengguna  atau user mengharapkan sistem yang baru digunakannya memberikan kemudahan  sehingga  tidak  perlu  berusaha, dan sangat membantunya dalam meningkatkan  efisiensi dan efektifitas kinerjanya. (OLAOYE & ATILOLA, 2018) Azmi et  al dalam  (Ben,  2015)  meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan  sistem e-filing oleh  pembayar pajak  di  Malaysia  dengan  menggunakan TAM.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan peningkatan dari
sistem e-filing
meningkatkan  persepsi  pembayar  pajak terhadap sistem tersebut dalam hal kemudahan  untuk  digunakan,  kegunaannya dan manfaatnya sehingga untuk mengurangi risiko  dari  sistem  sangat  penting  untuk meningkatkan adopsi sistem e-filing . Kemudian  Sharma et  al dalam  (Ben,  2015) juga menggunakan TAM untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan  terhadap  sistem  informasi  baru di  India.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan bahwa  penerimaan  sistem  informasi  baru dapat  ditingkatkan  dengan  fokus  terhadap persepsi  kemudahan  untuk  digunakan, persepsi  kegunaannya,  kredibilitasnya  dan kesadaran terhadap komputerisasi.
Penelitian  ini  menggunakan  TAM dengan  pertimbangan  bahwa  suatu  sistem yang  diciptakan  seharusnya  memberikan kemudahan  kepada  penggunanya  dalam menjalankan  pekerjaan.  Bila  dihubungkan dengan permasalahan penelitian ini maka e- faktur  yang  diciptakan  oleh  DJP  untuk mempermudah  administrasi  PPN,  sudah seharusnya  dapat  memberikan  kemudahan kepada  PKP  dalam  menjalankan  kewajban perpajakan,  yaitu menghitung, menyetorkan dan melaporkan PPN.

## Theory of Planned Behavior
(Ajzen, 1991) menjelaskan faktor utama yang  menentukan  perilaku  individu  dalam memutuskan  suatu  tindakan  adalah  dari maksud  atau  intensi  individu  atau  pihak  itu sendiri. Intensi memberikan motivasi kepada individu  untuk  bertindak.  Akan  tetapi, pelaksanaan suatu tindakan juga dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  non  motivasional seperti  tersedianya  kesempatan  dan  sumber daya seperti keahlian dan uang.

## Gambar 2
Theory of Planned Behavior
(Ben, 2015) menyatakan bahwa Theory of planned behavior dalam konteks pembayar pajak fokus pada moral dan etika yang dimilikinya. Teori menjelaskan bahwa meskipun deteksi atas ketidakpatuhan rendah,  pembayar  pajak  tetap  akan  patuh pajak. Disisi lain, teori ekonomi menekankan bahwa  peningkatan  audit  dan  penalti merupakan  solusi  atas  masalah  kepatuhan. Yong  dan  Hooper  dalam  (Ben,  2015) mengidentifikasi  sembilan  variabel  yang mempengaruhi  kepatuhan  pajak  yaitu  tarif pajak, pemeriksaan pajak, persepsi terhadap pengeluaran  pemerintah,  peran  dari  otoritas pajak,  kemudahan  dalam  pengembalian pajak dan administrasi, kemungkinan terdeteksi,  kesadaran  terhadap  perlawanan dan pinalti, dan masalah keuangan. Pertimbangan  dalam  menggunakan  teori  ini karena keterkaitan dengan masalah penelitian di  mana PKP yang pada awalnya memiliki  rencana  untuk  berperilaku  patuh terhadap  pajak,  yaitu  dengan  melakukan kewajiban  menghitung,  menyetorkan  dan melaporkan PPN, termotivasi untuk
Perceived Usefulnes s Perceived ease of used Intention to use
menunda  kewajiban  perpajakannya  karena adanya  masalah  dalam  penerapan  sistem  e- faktur  yang  berkaitan  dengan  pemusatan tempat  PPN  terutang.  Karena  itu,  teori  ini merupakan  salah  satu  teori  yang  digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## E-faktur
(Direktur Jenderal Pajak, 2014)
menjelaskan  definisi  e-faktur  adalah  faktur pajak yang memiliki bentuk elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang  disediakan  dan/atau  ditentukan  oleh DJP. E-faktur diwajibkan kepada PKP  yang telah  ditetapkan  melalui  keputusan  DJP.  E- faktur dilengkapi dengan petunjuk penggunaan  yang  merupakan  bagian  dari aplikasi e-faktur.  Dalam surat pengumuman yang  dikeluarkan  oleh  DJP  nomor  peng- 3/PJ.02/2014 dijelaskan bahwa untuk menggunakan layanan elektronik, PKP harus memiliki sertifikat eletronik. Untuk mendapatkan  sertifikat  elektronik,  PKP harus mengajukan permintaan dan menyetujui  syarat  dan  ketentuan  yang ditetapkan  oleh  DJP.  Layanan  perpajakan elektronik yang dapat digunakan berupa:
a. Layanan permintaan nomor seri faktur pajak melalui website yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP.
b. Penggunaan  aplikasi  atau  sistem elektronik  yang  ditentukan  dan  atau disediakan  oleh  DJP  untuk  membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur.
Lebih  lanjut  dalam  pasal  11  (Direktur Jenderal Pajak, 2014) menjelaskan bahwa e- faktur  harus  mendapatkan  persetujuan terlebih  dahulu  dari  DJP  melalui  proses pengunggahan  ( upload )  dalam  aplikasi  atau sistem elektronik e-faktur, sepanjang nomor seri faktur pajak yang digunakan merupakan pemberian dari DJP. Sebagaimana dijelaskan dalam  siaran  pers  DJP  tertanggal  25  Juni 2015 bahwa pemberlakukan e-faktur merupakan wujud peningkatan layanan DJP bagi PKP yang dimaksudkan untuk memberikan  kemudahan,  kenyamanan  dan keamanan  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakan  khususnya  pembuatan  faktur
pajak.  Adapun  manfaat  e-faktur  bagi  PKP secara spesifik adalah:
1. tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik;
2. e-faktur pajak tidak diharuskan untuk dicetak  sehingga  mengurangi  biaya kertas, biaya cetak dan biaya penyimpanan;
3. aplikasi  e-faktur  pajak  satu  kesatuan dengan aplikasi e-SPT, sehingga lebih memudahkan  pelaporan  SPT  masa PPN; dan
4. permintaan  nomor  seri  faktur  pajak disediakan  secara  online  via  website DJP, sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
(Nchuchuwe  &  Ojo,  2017)  dalam penelitiannya menemukan bahwa e taxation system mengurangi  sikap  tidak  peduli  dan tidak  patuh  dari  pembayar  pajak  dalam menunaikan kewajiban pajak mereka kepada negara. Penelitiannya di negara bagian Lagos menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang mengalami  digitalisasi  beroperasi  secara efektif dan efisien. Misalnya sistem pembayaran pajak elektronik
meminimalisasi  potensi  dari  wajib  pajak untuk melakukan penyimpangan atau penghindaran pajak.

## Pemusatan Tempat PPN Terutang
Dalam  konteks  PPN  di  Indonesia, pemusatan adalah memindahkan administrasi  dan  kewajiban  perpajakan  ke suatu  lokasi  usaha  PKP,  yang  mana  belum tentu  lokasi  tersebut  adalah  kantor  pusat usaha  PKP  sesuai dengan  ketentuan perpajakan  yang  berlaku.  (Pohan,  2013) menjelaskan bahwa pemusatan PPN terutang pada  dasarnya  adalah  fasilitas  yang  dapat dimanfaatkan oleh PKP. Penghematan biaya administrasi dan pengaturan yang lebih baik atas arus kas perusahaan dalam melaksanakan  hak  dan  kewajiban  di  bidang PPN, dapat dicapai dengan adanya pemusatan. Dengan tujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan, (Direktur Jenderal Pajak, 2010) menyatakan bahwa  dengan  kriteria  tertentu  wajib  pajak

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
yang mempunyai dua atau lebih tempat usaha dapat  mengajukan  pemusatan  tempat  PPN terutang  kepada  Kanwil  DJP  setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Sesuai  dengan  KEP-335/PJ/2002, pemusatan  otomatis  dapat  dilakukan kepada  PKP  yang  terdaftar  di  KPP wajib  pajak  besar.  Jika  PKP  tersebut memiliki dua atau lebih tempat usaha. Tempat kegiatan usaha  yang menjadi tempat terutang pajak hanya di tempat PKP  dikukuhkan  oleh  KPP  wajib pajak besar.
b. PKP  yang  tempat  PPN  terutangnya lebih  dari  satu,  selain  PKP  yang terdaftar  di  KPP  wajib  pajak  besar, dapat  memilih  satu  tempat  sebagai tempat  pemusatan  PPN  terutang. Pemberitahuan  secara  tertulis  kepada Kepala  Kanwil  dengan  tembusan kepada  Kepala  KPP  yang  wilayah kerjanya  mencakup  tempat-tempat PPN  terutang  yang  akan  dipusatkan, harus disampaikan oleh PKP. Persetujuan  pemusatan  PPN  terutang akan  diberitahukan  melalui  surat  ketetapan yang  diterbitkan  oleh  Kanwil  setempat. Tembusan surat ketetapan itu akan dikirimkan  oleh  Kanwil  kepada  KPP  di wilayah tempat usaha PKP berada yang ingin dipusatkan.  Sebagai  tindak  lanjut  dari  surat ketetapan  tersebut  KPP  harus  melakukan proses  pencabutan  Nomor  Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) atas tempat usaha  wajib  pajak  yang  tercantum  dalam surat  ketetapan  di  wilayahnya.  Karena  itu, pada akhirnya status PKP hanya dimiliki oleh tempat  usaha  wajib  pajak  yang  diajukan untuk dijadikan lokasi pemusatan. Pencabutan  NPPKP  tidak  menghilangkan kewajiban perpajakan.

## Kerangka Penelitian
E-faktur  merupakan  suatu  sistem  pajak secara  elektronik  yang  digunakan  untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam  melakukan  administrasi  PPN.  Dalam perjalanannya  ditemukan  bahwa  e-faktur masih  memiliki  banyak  celah,  beberapa  hal ditemukan  belum  dapat  diakomodir  oleh  e-
faktur  salah  satunya  adalah  aturan  fasilitas pemusatan  tempat  PPN  terutang.  PKP  yang melakukan  pemusatan  dan  kemudian  ingin melakukan  pembetulan  PPN  atas  data  yang berada  di  lokasi  yang  telah  dipusatkan, menghadapi  permasalahan  teknis  e-faktur. PT  X  yang  merupakan  unit  analisis  dari penelitian  ini,  memutuskan  untuk  menunda kewajiban  perpajakan  dalam  merespon permasalahan e-faktur tersebut. Berdasarkan permasalahan penelitian dan studi kepustakaan  yang  telah  dijelaskan  di  atas maka  kerangka  penelitian  ini  dibuat  untuk memvisualisasikan  akar  masalah  yang menyebabkan e-faktur tidak dapat mengakomodir  aturan  pemusatan  tempat PPN  terutang  dan  mendorong  PKP  menjadi tidak patuh pajak.

## Gambar 3 Kerangka Penelitian

## METODE PENELITIAN Strategi dan Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi  kasus.  Menurut  (Stake,  1995)  studi kasus  adalah  studi  untuk  meneliti  keunikan dan  kerumitan  dari  suatu  kasus  tunggal dalam  rangka  memahami  aktivitas-aktivitas yang  ada  di  dalamnya.  Selaras  dengan definisi  tersebut,  penelitian  ini  ingin menggali  fenomena  yang  terjadi  pada  e- faktur  lebih  dalam.  Studi  kasus  yang digunakan adalah single case study di mana hanya  ada satu  fenomena  yang diteliti  yaitu akar  masalah  dari  e-faktur  yang  tidak  bisa mengakomodir  aturan  fasilitas  pemusatan tempat PPN terutang. Penelitian ini menggunakan single  unit  analysis yaitu  PT X.    Dalam    (Yin,  2014)  dijelaskan  bahwa
Root Causes
Efaktur tidak dapat mengakomodir pemusatan PPN PKP tidak patuh pajak
Dwiyanti 1 , Basri Musri 2 / Aplikasi E-faktur Dalam Aturan Pemusatan PPN, pada PT X
studi kasus sama seperti experiment di mana tujuan dari penelitian adalah untuk memperluas  dan  men-generalisasi  teori ( analytic generalization ) dan bukan berdasarkan  pada  frekuensi  ( statistical generalization ).  Karena  itu,  penelitian  studi kasus  tidak  melihat  dari  seberapa  banyak jumlah  populasi  ataupun sample yang digunakan.
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  kualitatif.  Baik  dari  sisi desain,  pengumpulan  data,  dan  analisa  data menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut  (Creswell,  2014),  pendekatan kualitatif  digunakan  untuk  melihat  dan mengungkapkan suatu fenomena, menemukan  pemahaman  yang  mendalam tentang  suatu  masalah  yang  dihadapi,  yang tampak  dalam  bentuk  data  kualitatif,  baik berupa  gambar,  kata,  maupun  kejadian. Penelitian  ini  menggunakan  data  berbentuk text-based yang dikonfirmasi dengan menggunakan data hasil interview, karena itu metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini.

## Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  primer  dan  sekunder berbentuk text-based yang diperoleh melalui instrumen  penelitian  yaitu  dokumentasi  dan wawancara.  Instrumen  penelitian  lain  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dokumentasi,  yang  mana  digunakan  untuk menggali informasi  dari  dokumen-dokumen terkait  dengan  permasalahan  penelitian seperti  SPT,  surat-menyurat  antara  PT  X dengan KPP, alur proses dari pelaporan PPN melalui  sistem  e-faktur  dan  dokumen lainnya.  Pemahaman  yang  mendalam  untuk menjawab  pertanyaan  penelitian  didapat berdasarkan  penjelasan  melalui  wawancara. Pertanyaan yang ditanyakan dalam wawancara  adalah open-ended  questions yang  telah  melalui  proses piloting sebelum wawancara dilakukan, tujuannya untuk lebih
meyakinkan  jika  struktur  pertanyaan  dapat dimengerti oleh responden. Jumlah responden  dalam  penelitian  ini  dibatasi hanya  sampai  dengan  empat,  karena  bila interview dilakukan  kepada  responden kelima  maka  informasi  yang  didapatkan sudah  bersifat saturated sehingga  tidak memberikan value added bagi penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Manager Tax & Accounting PT X, Account Representative KPP Pratama Lokasi, Account
Representative KPP Pratama Pusat dan Staf dari Direktorat Peraturan Perpajakan I Subdit PPN.

## Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  data  dianalisis secara kualitatif dengan melakukan thematic analysis dan constant comparative analysis . Dalam  (Braun  et.al,  2019)  didefinisikan thematic analysis adalah metode analisis data yang  digunakan  untuk  memperoleh pattern atau tema dari satu topik atau fenomena dari serangkaian  data  yang  bersifat  kualitatif. Karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah text based dengan teknik pengumpulan  melalui  dokumentasi  dan wawancara dengan pertanyaan yang bersifat open-ended maka thematic  analysis dipilih sebagai  salah  satu  cara  untuk  menganalisis tema-tema apa saja yang muncul dalam topik permasalahan penelitian ini.
Wawancara dilakukan dengan empat pihak  yang  berasal  dari  dua  lingkup organisasi yang berbeda dengan tujuan untuk membandingkan  jawaban  dari  responden yang satu dengan responden lainnya. Karena itu, constant  comparative  analysis dipilih sebagai  metode  analisis  data  bersamaan dengan thematic  analysis. Dalam  (Shauki, 2018), constant comparative analysis didefinisikan  sebagai  metode  analisis  data yang  komprehensif  dari thematic  analysis. Tujuannya untuk memeriksa konsistensi dari topik jawaban responden dan membandingkannya dengan jawaban
responden  lain.  Selain  itu,  beberapa  data yang  didapatkan  dari  hasil interview juga dilakukan cross-check dengan  informasi yang  didapatkan  dari  hasil  dokumentasi. Tujuannya  untuk  memverikasi  kebenaran dari jawaban yang diberikan oleh responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Temuan
Hasil  analisis  atas  dokumen  SPT  PPN PT X dari masa Januari sampai dengan Juni 2016,  memperoleh  data  bahwa  ada  sebesar Rp 317.782.696 kurang bayar atas SPT masa PPN yang akan dibetulkan akibat dari adanya pemutihan lebih bayar pajak sampai dengan tahun  2015  konsekuensi  dari  program Tax Amnesty yang diikuti oleh PT X. Kemudian, berdasarkan  hasil  analisis  dokumen  surat pencabutan PKP, diperoleh informasi bahwa status PKP PT X di cabang telah dicabut satu bulan setelah terbitnya SK Pemusatan PPN.
Selain  itu,  PT  X  mengirimkan  surat kepada  KPP  Pratama  Pusat  yang  isinya mengenai  permintaan  petunjuk  bagaimana melaporkan  SPT  masa  PPN  atas  data sebelum  pemusatan  di  e-faktur.  Pembuatan surat  ini  disebabkan  oleh  diterimanya  surat himbauan  baik  dari  KPP  Pratama  Pusat maupun  Cabang  yang  menghimbau  PT  X untuk  melakukan  pembetulan  PPN  dan menyetorkan  kompensasi  PPN  sampai dengan  tahun  2015  yang  diputihkan.  Surat balasan dari KPP Pratama Pusat menjelaskan bahwa  pelaporan  SPT  PPN  memang  harus dilakukan secara elektronik melalui e-faktur dan apabila PT X mengalami kesulitan teknis dapat menghubungi helpdesk e-faktur.
Alur  proses  pelaporan  PPN  melalui sistem  e-faktur  yang  diperoleh  dari  internet memberikan  gambaran  mengenai  tahapan- tahapan  yang  harus  dilakukan  oleh  PKP dalam menggunakan e-faktur sebagai berikut:

## Gambar 4 Alur Penerapan E-faktur
Instrumen  penelitian  selanjutnya  yang dilakukan  adalah  wawancara.  Wawancara dilakukan  kepada  empat  responden.  Pada mulanya responden yang ingin diwawancarai adalah  Manager Tax & Accounting PT  X (Responden 1), Account Representative KPP Pratama  Pusat  (Responden  2), Account
Representative
KPP Pratama Lokasi (Responden  3)  dan  Staf  dari  Direktorat Peraturan Perpajakan I Subdit PPN (Responden 4). Namun,
Account Representative KPP  Pratama  Pusat  tidak bersedia  karena  merasa  tidak  menguasai permasalahan sistem e-faktur maka wawancara dialihkan kepada Staf Pengawasan  dan  Konsultasi  (Waskon)  I  di KPP  Pratama  Pusat.  Pengalihan  wawancara ini  merupakan  rekomendasi  dari Account Representative KPP Pratama Pusat. Berdasarkan  hasil thematic dan contant comparative analysis , temuan pertama yaitu mengenai  perbedaan  penerapan  sistem  e- faktur  sebelum  dan  sesudah  pemusatan tempat PPN terutang.

## Tabel 1
Perbedaan Penerapan E-faktur Sebelum dan Sesudah Pemusatan PPN
PKP melakukan penyerahan barang/jasa PKP memasukan data faktur pajak ke aplikasi e- faktur PKP melaporkan faktur pajak kepada DJP via e- faktur secara online DJP memberikan persetujuan atau approval atas faktur pajak PKP dapat cetak faktur pajak dalam bentuk kertas maupun pdf PKP membuat SPT PPN dalam aplikasi e-faktur PKP melaporkan SPT PPN langsung ke KPP atau via e-filling KPP membuat tanda terima untuk SPT masa PPN DJP melakukan pengelolaan data e-faktur untuk pelayanan dan pengawasan
Perbedaan  penerapan  e-faktur  pada waktu sebelum dan sesudah pemusatan PPN tidak  jauh  berbeda  sebagaimana  yang dikatakan oleh (Responden #2, 2018):
“Pada  intinya  sih  sama  dengan maksudnya  kan ini perbedaannya terkait dengan  aplikasi  doang  pasti  aturannya masih  mengikut….misalnya  kalau  dia mengajukan  pemusatan  maka  yang  bisa membuat  faktur  pajaknya  itu  adalah pusatnya sedangkan cabangnya gak bisa. Sedangkan  kalau  dia  tidak  mengajukan istilahnya  cabangnya  bisa  membuat faktur  pajak  maka  aplikasinya  harusnya juga  mendukung  untuk  bisa  membuat faktur pajak di cabangnya tersebut.”
Dan  juga  sebagaimana  yang  dikatakan oleh (Responden #3, 2018):
“Teknis  penerapan  efaktur  tidak  ada perbedaan untuk WP PKP yang melakukan  pemusatan  baik  sebelum maupun setelah pemusatan. Perbedaannya setelah pemusatan, admin efaktur  cukup  satu  yaitu  berada  pada PKP  yang  menjadi  pusat  dan  terjadi sentralisasi penerbitan faktur pajak….”
Temuan  selanjutnya,  berdasarkan  hasil thematic analysis maka tema yang diperoleh sebagai penyebab dari permasalahan e-faktur sehingga tidak dapat mengakomodir fasilitas pemusatan  tempat  PPN  terutang  ada  dua yaitu:
Gambar 5 Root Causes
Pertama, e-faktur mengidentifikasi NPWP  yang  berbeda  sebagai  entitas  yang berbeda  pula  walaupun  perbedaan  tersebut hanya 1 digit. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Responden #1, 2018) :
“…..E-faktur itu belum ter-integrasi mba.
Cuma  upload  faktur  pajak  PK  dan  PM yang  harus  minta  approve  dari  DJP secara online.  16 digits  NPWP itu kalau beda  ya  dianggap  entitas  yang  berbeda juga….”
Perbedaan 6 digit terakhir antara NPWP Pusat  dan  Cabang  menyebabkan  e-faktur pusat  tidak  mengenali  faktur  pajak  yang masih menggunakan NPWP Cabang sebagai bagian  dari  entitas,  sebagaimana  yang dikemukakan oleh (Responden #1, 2018) :
“….faktur-faktur  pajak  yang  masih menggunakan  NPWP  cabang  kalau diinput  di  program  e-faktur  pusat  dan terus diupload, direject sama server DJP, keterangannya tidak dikenali, bukan PKP e-tax.”

## Gambar 6 Detail NPWP Pusat dan Cabang
Kedua, adanya perubahan aturan mengenai  pemusatan  tempat  PPN  terutang sebagaimana  disampaikan  oleh  (Responden #3 dan #4, 2018).

## Tabel 2 Perubahan Aturan Pemeriksaan Dalam
Rangka Pemusatan PPN
Identifikasi NPWP Perubahan aturan mengenai pemusatan
Temuan  selanjutnya  mengenai  hal-hal yang memotivasi perubahan perilaku dari PT X dalam merespon masalah pemusatan PPN Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Responden #1, 2018) yaitu:
“…..masalahnya  waktu  di  bulan  Jan  s.d Juni 2016, data faktur pajaknya kan pada waktu  itu  masih  pakai  NPWP  cabang karena  belum  pemusatan....Jadi  kalau nanya  ke  AR  di  KPP  cabang  bilangnya harus dibetulkan disana karena waktu itu belum  pemusatan  masih  di  cabang. Sebaliknya  AR  di  KPP  pusat  bilangnya harus  dibetulkan  di  KPP  pusat  karena sudah  pemusatan  jadi  administrasi semuanya pindah ke pusat semua.”
Ketidakjelasan informasi yang diperoleh menyebabkan  PT  X  tidak  mau  mengambil risiko  terjadinya  kemungkinan  pembayaran yang sudah dilakukan dipertanyakan karena salah tempat pembayaran sehingga mengganggu cash  flow perusahaan  di  masa depan,  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh (Responden #1, 2018)
“Kami  gak  mau  ambil  risiko  mba,  gak mau  kedepannya  malah  dipersulit  oleh petugas  pajak.  Jadi  semua  mau  kami lakukan  sesuai  prosedur  yang  ada….ya berilah  kami  petunjuk  secara  resmi tertulis  sehingga  di  masa  depan  gak
timbul  pertanyaan  dan  masalah…  sudah bayar  jenis  pajak  ini  dianggap  tidak bayar, jadi disuruh bayar lagi…. Lah ini kan jadi masalah nantinya buat cash flow perusahaan…. Kalau bisa dibayar besok kenapa harus sekarang….”

## Gambar 7 Penyebab Perubahan Perilaku PT X
Berdasarkan hasil constant comparative analysis ,  dampak  dari  perilaku  yang dilakukan  oleh  PT  X  atas  merespon permasalahan e-faktur ini adalah pemeriksaan  pajak.  Sebagaimana  yang dikemukakan oleh (Responden #3, 2018):
“….Setelah  keputusan  pemusatan  telah terbit,  maka  PKP  cabang  tersebut  harus dicabut.... Sehingga menjadi data tersebut yang  hanya  bisa  diselesaikan  lewat penetapan dari kantor pajak (pemeriksaan).”
Pernyataan  di  atas  dikonfirmasi  oleh pernyataan  dari  (Responden  #4,  2018) sebagai berikut:
“….sebenarnya  mau  ngga  mau  WP tersebut  tidak  bisa  melakukan  self- assessment  dia  artinya  dia  tidak  bisa melakukan pembetulan sendiri mau tidak mau  kalau  mau  nutup  case  ini  adalah KPP harus melakukan pemeriksaan….cuman  memang  terkait dengan  sanksi  dan  lain-lain  ada  upaya hukum yang bisa ditempuh misalkan ada untuk  penghapusan  sanksi  pengurangan sanksi….sanksi  yang  bukan  karena kesalahan WP ya kita punya sarana untuk itu di pasal 16 atau pasal 36 KUP….tapi sekali lagi kan untuk pasal 16 dan 36 kan kewenangan di kanwil….”
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum  dipusatkan  WP cabang  atau  WP  yang  akan dipusatkan,  KPP  nya  akan melakukan  pemeriksaan  uji kepatuhan
yang
menghasilkan  produk  Surat Ketetapan  Pajak  (SKP), artinya  sebelum  dipusatkan benar-benar dipastikan semua kewajiban perpajakan  tidak  ada  lagi yang menggantung. Sejak tahun 2012 berdasarkan  PP  nomor  1 tahun 2012, WP yang ingin melakukan pemusatan cukup melakukan pemberitahuan kepada Kantor Wilayah DJP dimana  tempat  lokasi  yang ingin  ditetapkan  sebagai pemusatan PKP. Pemeriksaannya berubah menjadi pemeriksaan tujuan lainnya  di  mana  hanya sekedar  untuk  mencabut PKP sehingga tidak memeriksa hak dan kewajiban. Jangka  waktu  pemeriksaan paling lama 12 bulan Begitu  ada  SK  pemusatan maka  berarti  PKP  dicabut. Jangka waktu proses pemusatan  adalah  14  hari kerja  dan  berlaku  1  bulan berikutnya.
Konflik kepentingan antar KPP Cash Flow Menunda Pembayara n Pajak

## Diskusi
Penerapan  Sistem  E-faktur  Sebelum Pemusatan Tempat PPN Terutang.
Berdasarkan  Gambar  4  dapat  terlihat bahwa  alur  proses  administrasi  dengan menggunakan  e-faktur  menekankan  pada elektronisasi  administrasi  dan  integrasi  data PKP  dengan  DJP.  Pembuatan  faktur  pajak yang  sebelum  adanya  e-faktur  dilakukan secara terpisah dari program pelaporan pajak dengan menggunakan software office seperti word dan excel . Melalui sistem atau aplikasi e-faktur  data  faktur  pajak  yang  diinput tersebut  dapat  dicetak  menjadi  faktur  pajak elektronik  yang  sudah  tidak  memerlukan tanda  tangan  lagi  dan  dapat  pula  langsung masuk ke dalam format SPT untuk pelaporan PPN.  Selain  itu,  elektronisasi  juga  dapat dilihat  pada  proses  pelaporan  SPT  yang sudah  bisa  secara  online  melalui  e-filling. Berkaitan dengan integrasi data, seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang bahwa tujuan  dari  diciptakannya  e-faktur  adalah untuk  meminimalisir  adanya  faktur  pajak TBTS.  Melalui  sistem  e-faktur,  semua  data faktur  pajak  baik  faktur  pajak  keluaran maupun  faktur  pajak  masukan  untuk  dapat masuk  ke  dalam  SPT  harus  disetujui  secara online oleh DJP terlebih dahulu.
Selaras  dengan  teori  TAM  yang dikemukakan  oleh  (Davis,  1989)  bahwa suatu  sistem  baru  diciptakan  harus  bersifat mudah  untuk  digunakan  dan  memiliki manfaat  dalam  memudahkan  pengguna mengerjakan  pekerjaannya.  Hal  ini  sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (OLAOYE  &  ATILOLA,  2018)  yang menyatakan  bahwa  harapan  dari  pengguna sistem  baru  adalah  sistem  tersebut  dapat memberikan mereka kemudahan tidak perlu berusaha  lebih  namun  efisiensi  serta efektifitas kinerja tetap meningkat.
Penerapan sistem e-faktur pada saat PKP tidak atau belum melakukan pemusatan PPN seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2 terjadi secara  desentralisasi.  Setiap  lokasi  usaha PKP  masing-masing  memiliki  sistem  e-
faktur  tersendiri.  Setiap  lokasi  usaha  baik pusat  maupun  cabang  berstatus  PKP sehingga memiliki kewajiban untuk menghitung,  menyetorkan  dan  melaporkan PPN. Karena itu disebutkan jika pada waktu sebelum pemusatan, admin e-faktur dari satu entitas lebih dari satu  sesuai  dengan jumlah lokasi tempat usaha yang dimilikinya.
Penerapan Sistem E-faktur Setelah Pemusatan Tempat PPN Terutang
Penerapan  e-faktur  setelah  pemusatan PPN  sama  dengan  yang  digambarkan  pada Gambar  4.  Baik  sebelum  maupun  setelah pemusatan  tidak  ada  perbedaan  yang signifikan  dalam  alur  proses  penerapan sistem e-faktur. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Tabel 1, perbedaan e-faktur sebelum  dan  setelah  pemusatan  PPN  hanya terletak  pada  jumlah  admin  e-faktur  dan status  administrasi  pembuatan  faktur  pajak. Setelah  tempat  PPN  terutang  dipusatkan maka  administrasi  faktur  pajak  berada  di pusat, karena itu status PKP dari lokasi usaha yang  telah  dipusatkan  dicabut,  sehingga admin e-faktur hanya ada satu yaitu di pusat. Administrasi dan kewajiban perpajakan atas PPN  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh masing-masing lokasi tempat usaha, menjadi berpindah ke pusat termasuk dalam penerbitan faktur pajak. (Responden #2 dan #3, 2018).
Fasilitas pemusatan PPN diberikan oleh DJP kepada WP dalam rangka mempermudah administrasi perpajakan. (Pohan, 2013) menyatakan bahwa pemusatan PPN terutang pada dasarnya adalah fasilitas yang  dapat  menghemat  biaya  administrasi dan  pengaturan cash  flow perusahaan  yang lebih  baik  dalam  melaksanakan  hak  dan kewajiban  di  bidang  PPN.  Hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Allan  et  al.,  2009)  di Kanada menunjukkan pemusatan pajak dapat menciptakan  terjadinya  harmonisasi  sistem pajak karena administrasi hanya berada pada satu tempat sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efisien.
Faktor-Faktor  yang  Menyebabkan  E- faktur Tidak Bisa Mengakomodir Fasilitas Pemusatan Tempat PPN

## Terutang
Gambar  5  menjelaskan  bahwa  terdapat faktor utama yang menyebabkan pemusatan PPN tidak dapat diakomodir dalam sistem e- faktur dan menjadi akar masalah munculnya permasalahan  teknis  ini.  (Responden  #1, 2018) menjelaskan bahwa e-faktur mengidentifikasi entitas berdasarkan NPWP walaupun  perbedaannya  hanya  1digit  pada baris  terakhir.  NPWP  pusat  dan  cabang sebagaimana yang dijabarkan pada Gambar 6 memiliki  perbedaan  pada  6  digit  terakhir yaitu kode KPP tempat lokasi usaha terdaftar dan  kode  yang  menjelaskan  status  WP tersebut  apakah  pusat  atau  cabang.  Ketika sebelum  dilakukan  pemusatan  administrasi faktur  pajak  menggunakan  NPWP  masing- masing.  Kemudian,  dilakukan  pemusatan yang  menyebabkan  identitas  PKP  yang tersisa hanya dimiliki oleh pusat. Karena itu, ketika  ada  data  PPN  di  mana  administrasi faktur pajaknya masih menggunakan NPWP cabang,  sementara  status  tempat  PPN terutang  telah  dipusatkan  maka  sistem  e- faktur pusat tidak dapat mengenali data PPN tersebut  sebagai  satu  kesatuan.  Menurut (Responden #1, 2018) data faktur pajak yang dicoba  untuk  diinput  ke  dalam  sistem  e- faktur  pusat  ketika  dilakukan  proses  upload ke  server  DJP  atau  permintaan  approval, maka  hasilnya  adalah reject atau  tidak dikenali  sehingga  tidak  dapat  masuk  ke dalam pelaporan SPT PPN.
Untuk  mencegah  terjadinya  kendala teknis pelaporan PPN seperti dalam permasalahan penelitian ini seharusnya dapat diantisipasi  mulai  dari  proses  pengajuan pemusatan  tempat  PPN  terutang  oleh  PKP. Hal  ini  dimaksudkan  agar  setelah  SK pemusatan PPN terbit, kemungkinan terjadinya  pembetulan  kecil  atau  tidak  ada sama  sekali.  Sebagaimana  telah  dijelaskan dalam Sub-bab dokumentasi bahwa terbitnya SK pemusatan PPN diikuti dengan dicabutnya status PKP dari cabang. Pencabutan status PKP ini harus berdasarkan hasil  pemeriksaan.  (Responden  #3  dan  #4,
2018) mengungkapkan bahwa terjadi perubahan aturan pemeriksaan sebagaimana dijabarkan  pada  Tabel  2.  Perubahan  aturan ini memang dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat DJP dalam memberikan jawaban atau keputusan disetujui atau tidaknya pengajuan pemusatan PPN  oleh  WP.  Namun,  membuka  peluang terjadinya  masalah  teknis  pelaporan  PPN melalui  e-faktur  di  kemudian  hari  karena pemeriksaan  tidak  secara  tuntas  dilakukan. Jenis pemeriksaan berubah dari pemeriksaan uji  kepatuhan  menjadi  tujuan  lain.  Lama waktu  pemeriksaan  pun  berkurang  dari paling  lama  dilakukan  selama  12  bulan menjadi  14  hari.  Tidak  ada  yang  salah dengan  perubahan  aturan  pemeriksaan  ini selama sistem yang dimiliki oleh DJP dapat mengakomodir  setiap  aturan  perpajakan yang ada.
Sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Nchuchuwe  &  Ojo,  2017) yang  menyimpulkan  bahwa  sistem  pajak elektronik meminimalisasi potensi dari wajib pajak  untuk  melakukan  penyimpangan  atau penghindaran pajak. Hal ini  selaras dengan penelitian  dari  (Okoye  &  Ezejiofor,  2014) yang  menjelaskan  bahwa E-taxation dapat meningkatkan penghasilan pajak dan mengurangi  isu  penyimpangan  pajak.  Sama dengan  kedua  penelitian  terdahulu  di  atas, penggunaan  e-faktur  dimaksudkan  untuk mengurangi  terjadinya  penyimpangan  pajak yang  disebabkan  oleh  faktur  pajak  TBTS sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  (Baderi, 2017). Namun demikian, kehadiran e-faktur ternyata  masih  jauh  dari  sempurna  dan memunculkan  celah  pada  aturan  lainnya. (Responden #4, 2018) mengutarakan bahwa aturan pemusatan tempat PPN terutang yang ketika sebelum ada e-faktur tidak mengalami masalah,  setelah  adanya  e-faktur  muncul banyak keributan teknis yang hingga saat ini masih menjadi konsen DJP.
Faktor-faktor  yang  Memotivasi  PKP Melakukan Penundaan Pembayaran Pajak
Kurang bayar PPN sebesar Rp 317.782.696  merupakan  konsekuensi  dari
keikutsertaan  PT  X  dalam  program tax amnesty ,  yang  menghapuskan  kompensasi lebih bayar PPN sampai dengan tahun 2015 sehingga  mengharuskan  PT  X  untuk melakukan pembetulan SPT masa PPN mulai dari  bulan  Januari  2016.  Sejak  awal  PT  X berencana untuk membayar dan melaporkan kekurangan  bayar  tersebut.  Hasil  analisis dokumentasi SPT masa PPN PT X dari masa Januari  2016  sampai  dengan  Maret  2017, mengindikasikan  PT  X  merupakan  WP patuh,  di  mana  masa  Juli  2016  sampai dengan  Maret  2017  yang  tidak  mengalami kendala  pelaporan  dalam  e-faktur,  sudah ditunaikan  pembayaran  dan  pelaporan  SPT PPN pembetulannya di tahun 2017.
Kendala  pelaporan  PPN  ini  merupakan hal  yang  diluar  kendali  PT  X.  PT  X  hanya menginginkan  panduan  resmi  dari  KPP mengenai  bagaimana  seharusnya  pelaporan pembetulan PPN ini dilakukan. Sebagaimana dikemukakan  oleh  (Responden  #1,  2018) bahwa terjadi konflik kepentingan antar KPP demi  mendapatkan  penerimaan  pajak.  Baik KPP  pusat  maupun  cabang  sama-sama memberikan  himbauan  kepada  PT  X  untuk segera  menyetorkan  kurang  bayar  pajak tersebut  ke  KPP  mereka  masing-masing. Kejadian  ini  membuat  PT  X  tidak  mau mengambil risiko di kemudian hari dipersulit oleh petugas pajak di mana akan membebankan cash  flow perusahaan.  Hal inilah  yang  kemudian  memotivasi  PT  X untuk  menunda  pembayaran  kurang  bayar sebesar  Rp  317.782.696,-  sampai  dengan adanya  panduan  resmi  secara  tertulis  dari KPP sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari terhadap PT X.  (Ben,  2015)  di  dalam  penelitiannya mengatakan  bahwa  wajib  pajak  patuh  akan tetap  patuh  meskipun  deteksi  kepatuhan pajak rendah. Kemudian, Theory of planned behavior yang  dikemukakan  oleh  (Ajzen, 1991) menyatakan bahwa pelaksanaan suatu tindakan  juga  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor  non  motivasional  seperti  tersedianya kesempatan dan sumber daya. Hal ini selaras dengan  perilaku  PT  X  dalam  merespon permasalahan  e-faktur  atas  pemusatan  PPN
ini,  di  mana  tidak  adanya  sarana  untuk melakukan pembetulan PPN dalam sistem e- faktur  telah  merubah  perilaku  PT  X  untuk melakukan penundaan pembayaran pajak.
Dampak Permasalahan

## E-faktur terhadap PKP
Permasalahan  e-faktur  yang  tidak  bisa mengakomodasi  aturan  pemusatan  PPN secara tidak langsung mendorong terjadinya ketidakpatuhan pajak. Sistem self-assesment yang merupakan salah satu hak dari WP tidak dapat  diberikan  oleh  DJP  melalui  sistem  e- faktur.  Sehingga  permasalahan  e-faktur  ini menimbulkan  risiko  pemeriksaan  pajak kepada  PKP  atau  WP  yang  mengalaminya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Responden  #3  dan  #4,  2018)  bahwa  tidak ada jalur lain selain jalur pemeriksaan  yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan  ini.  Terkait  dengan  sanksi pajak  yang  timbul  dari  pemeriksaan  pajak dapat diajukan penghapusan atau pengurangan  melalui  upaya  hukum  sesuai dengan  pasal  16  atau  36  dalam  Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan.
Keberhasilan  dari  upaya  hukum  ini tergantung  dari  keputusan  kanwil  yang menanganinya.  Namun  demikian,  menurut (Responden  #1,  2018)  terjadinya  kurang bayar  atas  pembetulan  PPN  ini  disebabkan karena konsekuensi dari keikutsertaan PT X dalam program Tax Amnesty yang diselenggarakan  oleh  pihak  DJP  sendiri. Sehingga sanksi apapun yang timbul karena pemutihan lebih bayar pajak sampai dengan tahun  2015,  seharusnya  tidak  dikenakan sanksi  apapun  baik  berupa  bunga  maupun denda.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Sistem  e-faktur  diciptakan  oleh  DJP untuk mengurangi terjadinya penyimpangan pajak  melalui  faktur  pajak  TBTS.  Namun, terjadi  banyak  celah  dalam  aturan  lainnya salah  satunya  adalah  aturan  pemusatan tempat PPN terutang. Penelitian ini bertujuan untuk  melihat  bagaimana  alur  proses

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
penerapan  sistem  e-faktur  ketika  sebelum dan  sesudah  pemusatan  PPN,  faktor-faktor yang  menyebabkan  e-faktur  tidak  dapat mengakomodasi  aturan  pemusatan  PPN, faktor-faktor  yang  merubah  perilaku  PKP dalam  merespon  masalah  e-faktur  ini,  serta dampak yang akan dihadapi oleh PKP  yang mengalami  permasalahan  ini.  Berdasarkan hasil  analisis  yang  dilakukan  terhadap temuan-temuan  yang  diperoleh  dari  analisis dokumentasi  dan  wawancara,  menunjukkan bahwa:
1. Perbedaan  penerapan  sistem  e-faktur ketika  sebelum  dan  setelah  pemusatan sangat  tipis  sekali  yaitu  hanya  pada kewenangan  pembuatan  faktur  pajak yang  semula  dilakukan  oleh  masing- masing  lokasi  usaha  menjadi  hanya  di pusat  saja.  Karena  itu,  administrasi  e- faktur  yang  semula  jumlahnya  sama dengan  lokasi  usaha  WP  menjadi  hanya tinggal 1, sesuai dengan status PKP yang hanya  dimiliki  oleh  pusat,  karena terbitnya SK pemusatan akan diikuti oleh pencabutan  PKP  dari  lokasi  usaha  WP yang  telah  dipusatkan.  Kehadiran  e- faktur memang memberikan kemudahan kepada  PKP  dalam  administrasi  PPN  di mana  setiap  data  faktur  pajak  yang diinput ke dalam e-faktur dapat langsung masuk ke dalam format SPT PPN untuk pelaporan, dan format faktur pajak yang sebelum  adanya  e-faktur  dibuat  dengan software terpisah seperti Microsoft office . Selain  itu,  faktur  pajak  yang  terbit  dari sistem e-faktur sudah tidak memerlukan tanda tangan lagi.
2. Faktor yang menyebabkan e-faktur tidak bisa  mengakomodasi  aturan  pemusatan tempat  PPN  terutang  ini  ada  2  yaitu masalah  identifikasi  NPWP  dan  adanya perubahan  aturan  pemeriksaan  dalam rangka  pemusatan  PPN.  Pertama,  e- faktur  mengidentifikasi  entitas  PKP berdasarkan 16 digit NPWP, artinya satu digit  saja  berbeda  maka  identitas  tidak dikenali.  Ketika  WP  akan  membetulkan data  faktur  pajak  cabang  sebelum pemusatan dan data tersebut dimasukkan
ke  dalam  sistem  e-faktur,  e-faktur menolaknya.
Kedua, adanya perubahan aturan pemeriksaan  di  mana  yang  semula jenisnya  adalah  menguji  kepatuhan menjadi pemeriksaan tujuan lain.
Perubahan  ini  menyebabkan  durasi pemeriksaan  menjadi  lebih  sedikit  yaitu dari maksimal 12 bulan menjadi 14 hari sehingga tidak tuntas pemeriksaannya.
3. Perubahan  perilaku  dari  PKP  dalam  hal ini  adalah  PT  X  disebabkan  adanya konflik  kepentingan  antar  KPP  demi mendapatkan  penerimaan  pajak.  PT  X tidak mau mengambil risiko di kemudian hari yang diyakininya dapat mengganggu cash  flow perusahaan.  Karena  itu, sebelum  ada  informasi  resmi  secara tertulis  dari  KPP  mengenai  bagaimana seharusnya  pembayaran  dan  pelaporan atas pembetulan PPN ini dilakukan maka kewajiban pajak ini akan ditunda.
Jadi,  masih  banyak  celah  yang  harus diperbaiki  oleh  DJP  dalam  sistem  e-faktur. Elektronisasi  pajak  yang  seharusnya  dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak justru malah mendorong terjadinya ketidakpatuhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  (1991).  The  theory  of  planned behavior. Organizational  Behavior and  Human  Decision  Processes ,
50 (2), 179–211.
Allan, J. R., Courchene, T. J., & Leuprecht, C.  (2009). Transitions :  fiscal  and political  federalism  in  an  era  of change . Canada:  the  state  of  the federation . Retrieved from http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9
781553391890.pdf
Baderi,  F.  (2017).  Pengaruh  e-Faktur Terhadap  Kepatuhan  WP.  Retrieved from http://www.neraca.co.id/article/92440 /pengaruh-e-faktur-terhadap- kepatuhan-wp
Ben, N. (2015). the Effect of Intergrated Tax
Management System on Tax Compliance  By  Small  and  Medium
Enterprises  in  the  Central  Business District  ,  Nairobi  County  By  Maina Ben  Ngigi  a  Research  Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  for  the  Award  of, (November).
Braun, V., Clarke, V., Hayfield, N., & Terry,
G. (2019). Thematic analysis. Handbook  of  Research  Methods  in Health Social Sciences , 843–860.
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design :
Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed
Methods Approaches . Thousand Oaks: Sage Publications.
Davis,  F.  D.  (1989).  Perceived  usefulness, perceived  ease  of  use,  and  user acceptance of information technology. MIS Quarterly , 319–340.
Direktur  Jenderal  Pajak.  Penetapan  satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak pertambahan  nilai  terutang  (2010). Direktorat Jenderal Pajak.
Direktur Jenderal
Pajak. Tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik (2014).
Direktorat Jenderal Pajak.
Nchuchuwe, F. F., & Ojo, D. A. (2017). E- governance,  revenue  generation  and public service delivery in Nigeria: An overview  of  the  e-taxation  system  in Lagos state.
Okoye,  P.  V.,  &  Ezejiofor,  R.  (2014).  The impact  of  e-taxation  on  revenue generation in Enugu, Nigeria. International  of  Advanced  Research ,
2 (2), 449–458.
Olaoye, C. O., & Atilola, O. O. (2018). Effect of  E-Tax  Payment  on  Revenue Generation  in  Nigeria. Journal  of
Accounting , 4 (2), 56–65.
Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan :  Strategi  Perencanaan Pajak dan Bisnis . Jakarta: Gramedia.
Shauki, E. R. (2018). “Research Instruments in Case Study and the Role of Researcher”, Handout, Case Writing and Methodology, ECAM 809303, (Elvia R. Shauki, PhD) University of Indonesia, April 2018, Print.
Stake,  R.  E.  (1995). The  art  of  case  study research . Sage.
Yin,  R.  K.  (1998).  The  abridged  version  of case  study  research:  Design  and method.