## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Volume 4 Nomor 2, April 2020
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang
Supriadi Jufri * , Anwar Borahima, Nurfaidah Said
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail: supriadijufri21@gmail.com
Abstract: The purpose of this research is to find out and analyze the protection for the auction buyer of the execution of mortgage rights in good faith through the auction hall, as well as the responsibility in carrying out the mortgage rights auction execution. This research is a normative legal research using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the  study show that legal protection for auction buyers for execution of mortgage rights through the Auction Hall in good faith that VR and other auction regulations do not provide preventive legal protection. To control the object of the auction,  the  auction  winner  must  obtain  repressive  legal  protection  by  asking  the  court  for  help  to compensate for the object that could have been controlled by the auction winner. The Auction Office and the KPKNL are responsible for examining the completeness of the tender requirements documents and the formal  legality  of  the  subject  and  object  of  the  auction.  The  Bidding  Officer  is  also  responsible  for  the minutes  of  the  auction  as  an  authentic  deed.  Auction  Hall,  in  this  case  the  Auction  Officer  is  only responsible for formal truths, while material truths are the responsibility of the  Seller or Owner of the Goods.
Keywords: Execution; Mortgage right; Credit; Auction; Agreement
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meganalisis perlindungan bagi pembeli lelang eksekusi  hak  tanggungan  yang  beritikad  baik  melalui  balai  lelang,  serta  tanggung  jawab  dalam pelaksanaan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif (normative  legal  research)  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach), pendekatan  kasus  (cases  approach),  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  pembeli  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  melalui Balai  Lelang  yang  beritikad  baik  bahwa  VR  dan  peraturan  mengenai  lelang  lainnya  tidak  memberikan perlindungan  hukum  secara  preventif.  Untuk  menguasai  objek  lelang,  pemenang  lelang  harus mendapatkan  perlindungan  hukum  secara  represif  dengan  cara  meminta  bantuan  kepada  pengadilan untuk mengganti rugi atas objek yang seharusnya dapat dikuasai oleh pemenang lelang. Balai Lelang dan KPKNL  bertanggung  jawab  untuk  meneliti  kelengkapan  dokumen  dokumen  persyaratan  lelang  dan legalitas formal subjek dan objek lelang. Pejabat Lelang juga bertanggung jawab terhadap risalah lelang sebagai  akta  otentik.  Balai  Lelang,  dalam  hal  ini  Pejabat  Lelang  hanya  bertanggung  jawab  terhadap kebenaran yang bersifat formil, sedangkan kebenaran yang bersifat materil merupakan tanggung jawab dari Penjual atau Pemilik Barang.
Kata Kunci: Eksekusi; Hak Tanggungan; Kredit; Lelang; Perjanjian

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  sebagai  salah  satu  bagian  yang  terpenting  dari pembangunan  nasional,  merupakan  salah  satu  upaya  dalam  mewujudkan  Indonesia sebagai  negara  kesejahteraan  (welfare  state). 1 Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut, dibutuhkan  kekuatan  finansial  di  tengah  masyarakat.  Salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan masyarakat  adalah melalui kegiatan pinjam  meminjam  uang telah dilakukan sejak  lama  dalam  kehidupan  masyarakat  sebagai  alat  pembayaran.  Pihak  pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang  memerlukannya.Sebaliknya,  pihak  peminjam  berdasarkan  keperluan  atau  tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut 2
Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat rill. Sebagai perjanjian yang bersifar  prinsip,  maka  perjanjian  jaminan  adalah assessor -nya.  Ada  dan  berakhirnya perjanjian  jaminanbergantung  pada  perjanjianpokok.  Arti  rill  ialah  bahwa  terjadinya perjanjian  kredit  ditentukan  oleh  penyerahan  uang  oleh  bank  kepada  nasabah debitor. 3 Namun,  seiring  dengan  berkembangnya  zaman  yang  kemudian  diikuti  dengan berkembangnya kebutuhan manusia, dan semakin kompleksnya kehidupan bermasyarakat,  kegiatan  pinjam  meminjam  kini  sering  dipersyaratkan  dengan  jaminan atas  pelunasan  pinjaman. 4 Jaminan  utang  dapat  berupa  barang  (benda)  sehingga merupakan  jaminan  kebendaan  dan  atau  berupa  janji  penanggungan  utang  sehingga merupakan jaminan perorangan.Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang  jaminan. 5 Kegiatan  pinjam  meminjam  kini  juga  dituangkan  dalam  sebuah perjanjian tertulis sebagai alat bukti adanya sebuah peristiwa hukum yang dibuat untuk menghindari konflik hukum yang terjadi dikemudian hari.
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  pinjam-meminjam  uang,  maka  diperlukan  solusi hukum  bagi  adanya  lembaga  jaminan  agar  memberikan  kepastian  bagi  pengembalian pinjaman  tersebut.  Keberadaan  lembaga  jaminan  amat  diperlukan  karena  dapat memberikan  kepastian,  dan  perlindungan  hukum  bagi  penyedia  dana/kreditor  dan penerima  pinjaman  atau  debitor.    Jaminan  kebendaan  mempunyai  ciri-ciri  kebendaan dalam  arti  memberikan  hak  mendahului  di  atas  benda-benda  tertentu  dan  mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu tetapi hanya dijamin oleh harta  kekayaan  seseorang  lewat  orang  yang  menjamin  pemenuhan  perikatan  yang bersangkutan 6
Apabila  suatu  kredit  sudah  berkembang  menjadi  kredit  bermasalah,  maka  bank harus  segera  mencari  upaya-upaya  untuk  bisa  menyelamatkan  kredit  tersebut.Hal  ini dapat  dilakukan  jika  menurut  penilaian  bank,  kegiatan  usaha  debittor  masih  dapat dipertahankan  atau  bahkan  ditingkatkan. 7 Adapun  bentuk  penyelamatan  kredit  adalah
1 Alfitri.  (2016).  Ideologi  Welfare  State  dalam  Dasar  Negara  Indonesia:  Analisis  Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Konstitusi , 9 (3), 449-472.
2 M.  Bahsan.  2007. Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia .  PT.Rajagrafindo Persada: Jakarta. hal.1.
3 Hermansah.  2005. Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia .  Kencana  Prenada  Media  Group:  Jakarta. hal. 71.
4 Herowati  poesoko.  2003. Dinamika  Hukum  parate  executie  objek  hak  tanggungan.  Aswata: Yogyakarta. hal.1-2.
5 Ibid. hal.2.
6 H. Salim. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di  Indonesia. PT.Rajagrafindo Persada: Jakarta. hal. 23 .
7 Thomas Suyatno. 1990. Dasar-Dasar Perkreditan . Gramedia: Jakarta. hal. 115.
dengan  penjadwalan  kembali  ( rescheduling), penataan  kembali  ( restructuring), dan persyaratan  kembali  ( reconditioning) .  Namun  apabila  kredit-kredit  sudah  berkembang menjadi  kredit  macet,  maka  pihak  bank  selaku  kreditor  dituntut  untuk  melakukan tindakan-tindakan  guna  menarik  kredit  macetdari  debittor,  dapat  dilaksanakan  baik melalui proses hukum ( litigasi) maupun diluar hukum ( non litigasi) . 8
Sehubungan  dengan  itu,  untuk  mengurangi  kerugiannya,  bank  harus  segera menangani kredit bermasalah yang dihadapinya melalui pedoman dan prosedur tertulis yang  ditetapkan  oleh  peraturan  interennya.Kebijakan  penanganan  kredit  bermasalah sangat  berkaitan  pula  dengan  kondisi  masing-masing  bank. 9 Setelah  kredit  macet tersebut tidak bisa diselamatkan dengan prosedur di atas, jalan terakhir yang ditempuh adalah  pelaksanaan  eksekusi  jaminan.  Eksekusi  perdata  adalah  pelaksanaan  untuk berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu  berdasarkan  atas  kesepakatan bersama. 10 PelaksanaanEksekusi Hak Tanggungan memberikan kewenangan kepadapemegang  Hak  Tanggungan  pertama  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan ataskekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan piutangnyadari hasilpenjualan tersebut.
Dalam  eksekusi  hak  tanggungan  melalui Parate  eksekusi proses  lelang  secara langsung  ke  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  untuk  proses  lelang tersebut  kepada  Kepala  Kantor  Pelayanan  KekayaanNegara  dan  Lelang  KPKNL, Eksekusi  berdasarkan  titel  eksekutorial  proses  lelang  melalui  penetapan  pengadilan dalam  proses  lelang  tersebut  pemohon  lelang  mengajukan  lelang  kepada  ketua pengadiilan  negeri  wilayah  kedudukan  pemohon  lelang,  dan  eksekusi  secara  dibawah tangan  berdasarkan  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  pemberi  dan  pemegang  Hak Tanggungan  dalam  hal  ini  penjualan  atas  tanah  yang  dijadikan  sebagai  jaminan  dan dibebani  dengan  hak  tanggungan  oleh  kreditor  sendiri  secara  langsung  kepada  orang atau  pihak  lain  yang  berminat,  tetapi  dibantu  juga  oleh  pemilik  tanah  dan  bangunan yang dimaksud. 11
Dalam  praktiknya  lelang  eksekusi  hak  tanggungan,  yaitu    lelang Parate  eksekusi langsung  mendaftar  pada  balai  lelang  yang  seharusnya  didaftarkan  Kantor  Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang  KPKNL.Pembeli lelang adalah orang atau badan hukum atau  badan  usaha  yang  mengajukan  penawaran  tertinggi  dan  disahkan  sebagai pemenang  lelang  oleh  pejabat  lelang.  Peralihan  hak  atas  tanah  melalui  lelang merupakan perbuatan hukum yang sahselama memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan  perundang-undangan.Berdasarkan  ketentuan  Pasal  41  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997Tentang  Pendaftaran  Tanah,  bahwa  peralihan  hak melalui  pemindahan  hak  denganlelang  hanya  dapat  didaftar  jika  dibuktikan  dengan kutipan risalah lelang yangdibuatoleh Pejabat Lelang. 12 Menurut Anwar Borahima 13 jika 8 Siswanto  Sutojo.1997. Menangani  Kredit  Bermasalah  Konsep  Teknis  dan  Kasus. Pustaka  Binaman Preessindo:Jakarta . hal. 170.
9 Ibid , hal. 101-102 10 M.Yahya  Harahap.  1998. Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata. Gramedia: Jakarta, hal. 2.
11 Irma  Devita  Purnamasari.  2014. Kiat-Kiat  Cerdas,  Mudah,  dan  Bijak  Memahami  Masalah  Hukum Jaminan Perbankan . Kaifa: Bandung, hal, 61-63
12 Peraturan  Menteri  Keuangan  no:  27/PMK.06/2016  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  Pasal  1 angka 6
13 Hasil  wawancara  dengan  Prof.  Dr.  Anwar  Borahima,  S.H.,  M.H.  salah  seorang  ahli  hukum  yang juga Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dimana beliau menerangkan tentang Balai Lelang tidak berwenang melakukan lelang eksekusi hak tanggungan
lelang  Parate  eksekusi  yang  dilaksanakanmelalui  balai  lelang  kemudian  telah  ada pemenang lelang atau pembeli lelang akan tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang ada atau bukan instansi yang berwenang melakukan maka lelang yang  tidak sah atau badal demi  hukum  jadi  lelang  tersebut  tidak  ada.  Kriteria  pembeli  yang  beritikad  baik  yang perlu  dilindungiberdasarkan  Pasal  1338  ayat  (3)  KHUPerdata  adalah  melakukan  jual beli  atas  objek  tanah  tersebut  dengan  tatacara/prosedur  dan  dokumen  yang  sah sebagaimana  telahditentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  salah  satunya  yaitu pembelian tanah melaluipelelangan umum. 14

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusuan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang Yang Beritikad Baik
2. Bagaimana Tanggung Jawab Balai Lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  ( normative  research ). 15 Jenis penelitian  normatif  ini  pada  dasarnya  merupakan  pendekatan  hukum  normatif  yang didukung dengan data empiris. Perpaduan ini karena yang diteliti adalah permasalahan mengenai  hal-hal  yang bersifat  yuridis  dan kenyataan yang  ada mengenai pelaksanaan lelang  eksekusi  hak  tanggungan  melalui  balai  lelang.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( cases approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1.    Perlindungan  Hukum  Pembeli  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Melalui Balai Lelang Yang Beritikad Baik
Perjanjian kredit harus diperhatikan oleh bank selaku kreditor maupun oleh nasabah selaku  debitor  karena  perjanjian  kredit  merupakan  perjanjian  pokok  dan  mempunyai fungsi yang sangat  penting. Dengan adanya perjanjian kredit sebagai  perjanjian pokok maka  dapat  diikuti  dengan  perjanjian  tambahan  seperti  perjanjian  jaminan.  Perjanjian jaminan adalah perjanjian accesoir (tambahan) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok untuk menjamin hak-hak kreditor apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasi. Salah satu  lembaga  jaminan  yang  sering  digunakan  dalam  praktek  pemberian  kredit  yaitu lembaga jaminan hak tanggungan. 16
Dalam  lelang  eksekusi,  kebanyakan  barang  dilelang  tanpa  kesukarelaan  dari pemilik  barang  dan  seringkali  banyak  pihak  yang  berkepentingan  terhadap  barang
14 Rumusan  Surat  Edaran  nomor  4  tahun  2016  TentangPemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno KamarMahkamah  Agung  Tahun  2016  Sebagai  PedomanPelaksanaanTugas  Bagi  Pengadilan    dalam rumusan  perdata  umum  nomor  4  mengenai    pembeli  beriktikad  baik  sebagaimanatercantum  dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober2014 pada huruf a
15 Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki 2) . Jakarta: Kencana. Hlm. 93.
16 Rachmadi  Usman.  2001. Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia .  Ctk.  Pertama.  Gramedia Pustaka Tama: Jakarta. hal. 263.
tersebut  tidak  menginginkan  lelang,  sehingga  dalam  praktek  terdapat  para  pihak  yang merasakan  kepentingannya  terganggu  dengan  adanya  pelaksanaan  lelang.  Pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu berkaitan dengan lelang atas suatu objek lelang, akan  mengajukan  gugatan  di  pengadilan,  untuk  memperjuangkan  haknya  yang  terkait dengan objek yang dilelang.
Lelang  eksekusi  merupakan  pelaksanaan  penjualan  lelang  secara  umum  terhadap hak  tanggungan  ketika  debitor  telah  ingkar  janji.  Lelang  eksekusi  terhadap  obyek  hak tanggungan didasarkan pada sertifikat hak Tanggungan yang memuat irah-irah “DEMI KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA”  yang kekuatannya sama dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum  yang tetap apabila  debitor  cidera  janji  maka  penerima  fidusia  berhak  untuk  menjual  benda  yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya.
Bank  selaku  kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum. Eksekusi  jaminan  secara  langsung  melalui  lelang  ini  merupakan  salah  satu  daya  tarik Undang-Undang  Hak  Tanggungan  karena  prosesnya  jauh  lebih  cepat  dibandingkan dengan  proses  eksekusi  pada  umumnya.  Demikian  pula  dengan  Bank-bank  Swasta, masih  dijumpai  adanya  keraguan  untuk  memanfaatkan  Pasal  6  Jo  Pasal  11  Ayat  (2) huruf  e  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  yang  menyatakan  bahwa  “ apabila  debitor cidera  janji,  kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan  Pertama  mempunyai  hak  untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum ”.
Terkait pelaksanaan eksekusi hak tanggungan melalui Balai Lelang juga didukung oleh hasil wawancara penulis dengan I Wayan Subadra, selaku Kepala Bidang Lelang, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat yang menyatakan bahwa KPKNL  telah  melaksanakan  paratee  eksekusi  berdasarkan  Pasal  6  UUHT  dan  juga eksekusi  melalui  fiat  Ketua  Pengadilan  Negeri,  tergantung  dari  permintaan  kreditor akan  tetapi  dalam  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  lebih  banyak  menggunakan  parate eksekusi. 17
Pernyataan lain didukung oleh wawancara penulis dengan Muhammad Nur Huseng selaku  Kepala  Seksi  Bimbingan  Lelang  I,  Kantor  Wilayah  DJKN  Sulawesi  Selatan, Tenggara  dan  Barat  yang  menyatakan  bahwa  Penjualan  lelang  akan  dilakukan  oleh KPKNL  berdasarkan  perintah  Kepala  KPKNL.  Pada  umumnya  yang  dilelang  adalah obyek milik penanggung utang, salah satunya tanah. 18 Menurut I Wayan Subadra selaku Kepala  Bidang  Lelang,  Kantor  Wilayah  DJKN  Sulawesi  Selatan,  Tenggara  dan  Barat bahwa pelaksanaan eksekusi lelang melalui beberapa tahap antara lain: 19
a. Tahap Pertama
KPKNL menerima permohonan lelang dan syarat-syarat  kelengkapan  dokumen yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak  pemohon  lelang.  Pada  saat  pengajuan  permohonan lelang  tersebut,  bisa  saja  persyaratan  kelengkapan  dokumen  belum  sepenuhnya dilengkapi oleh pihak pemohon lelang, namun demikian KPKNL disini memberikan kesempatan  untuk  melengkapi  semua  persyaratan  tersebut  dalam  waktu  3  hari
17 Wawancara  dengan  I  Wayan  Subadra,  selaku  Kepala  Bidang  Lelang,  Kantor  Wilayah  DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, tanggal 28 November 2019.
18 Wawancara  dengan  Muhammad  Nur  Huseng  selaku  Kepala  Seksi  Bimbingan  Lelang  I,  Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, tanggal 28 November 2019.
19 Wawancara  dengan  I  Wayan  Subadra,  selaku  Kepala  Bidang  Lelang,  Kantor  Wilayah  DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, tanggal 28 November 2019.
sebelum  pelaksanaan  lelang,  bahwa  semua  dokumen  persyaratan  lelang  tersebut harus sudah lengkap. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan waktu yang  cukup  kepada  Pejabat  Lelang  untuk  membuat  bagian  Kepala  Risalah  Lelang dalam  kurun  waktu  tersebut,  apabila  pada  tanggal  yang  telah  ditentukan  pemohon lelang tetap belum melaksanakan kewajibannya untuk melengkapi semua persyaratan dokumen  yang  diminta  oleh  KPKNL,  maka  pelaksanaan  lelang  tersebut  oleh  pihak Pejabat Lelang akan ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
b. Tahap Kedua
KPKNL  akan  meneliti  semua  berkas  permohonan  lelang  tersebut  dan  setelah memperoleh  keyakinan  atas  legalitas  dari  pihak  yang  mengajukan  permohonan lelang  dan  barang  yang  akan  dimintakan  untuk  dilelang.  Selanjutnya  KPKNL  akan mengajukan  jadwal  pelelangan  yang  meliputi  waktu  dan  tempat  pelaksanaan  lelang yang akan dilaksanakan, yang sebisa mungkin hal tersebut sesuai dengan keinginan dari  pihak  pemohon  lelang  selaku  penjual  barang  jaminan  tersebut,  jadwal  lelang tersebut akan disampaikan oleh KPKNL kepada pemohon lelang.
c. Tahap Ketiga
Setelah  jadwal  tersebut  diberitahukan  kepada  pemohon  lelang,  KPKNL  segera mengadakan  pengumuman  lelang  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Pengumuman lelang  tidak  boleh  jatuh  pada  hari  Minggu.  Setiap  penjualan  secara  lelang  wajib didahului  dengan  Pengumuman  Lelang  yang  dilakukan  oleh  Penjual  (Pemohon), adapun  tujuan  dari  pengumuman  lelang  tersebut  agar  diketahui  masyarakat  luas (upaya  pengumpulan  peminat),  sehingga  bagi  yang  berminat  dapat  menghadiri pelaksanaan  lelang  dan  dapat  memberi  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk melakukan Verzet / bantahan dari pihak yang dirugikan terhadap pelaksanaan lelang tersebut.
Dalam  hal  lelang  eksekusi  telah  dilaksanakan  dan  perlu  untuk  dilakukan pelelangan  yang  kedua  karena  obyek  lelang  tersebut  tidak  laku  terjual  maka ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 27/PMK.06/2016 menjelaskan  apabila  barang  tidak  bergerak,  maka  pengumuman  dilakukan  2  (dua) kali,  jangka  waktuPengumuman  Lelang  pertama  ke  pengumuman  lelang keduaberselang  15  (lima  belas)  harikalender  dan  diatur  sedemikian  rupa  sehingga pengumuman  lelang  kedua  tidak  jatuh  pada  harilibur  atau  hari  besar,  pengumuman pertama dapat dilakukan melaluiselebaran, tempelan yang mudah dibaca olehumum, dan/atau  melalui  media  elektronik  termasukinternet,  namun  demikian  dalam  hal dikehendakioleh  penjual,  dapat  dilakukan  melalui  surat  kabarharian,pengumuman kedua  harus  dilakukan  melalui  suratkabar  harian  dan  dilakukan  paling  singkat 14(empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaanlelang. hari besar.
d. Tahap Keempat
Setelah  dilaksanakan  pengumuman  lelang,  dan  diperoleh  beberapa  peminat lelang  yang  ingin  menjadi  peserta  lelang  harus  terlebih  dahulu  menyetorkan  uang jaminan lelang. Dalam setiap pelaksanaan lelang, untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap peserta harus menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang yang besarnya uang jaminan  tersebut  telah  ditentukan  oleh  pihak  penjual,  dengan  memperhatikan  saran dari KPKNL.
e. Tahap Kelima
Setelah  terkumpul  beberapa  peserta  lelang  maka  pelelangan  tersebut  dapat segera  dilaksnakan,  dan  pelaksanaan  lelang  tersebut  dipimpin  oleh  Pejabat  Lelang yang dapat dibantu oleh pemandu lelang. Selama pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang membagikan  Formulir  penawar  harga  obyek  lelang  kepada  peserta  lelang  yang ditentukan  berdasarkan  nilai  limit  yang  telah  ditetapkan  oleh  penjual,  dan  peserta yang telah mengajukan harga tertingi dan telah mencapai nilai limit ditunjuk sebagai pemenang  lelang.  Sistem  penawaran  dalam  pelaksanaan  lelang  ditentukan  oleh Kepala  KPKNL  dengan  memperhatikan  usul  dari  pihak  penjual,  cara  penawaran yang  ditetapkan  harus  diumumkan  di  depan  calon  pembeli  sebelum  lelang dilaksanakan.  Setelah  diperoleh  pemenang  lelang  maka  pejabat  lelang  kemudian menagih  dan  menerima  pembayaran  harga  lelang  berikut  bea  lelang,  uang  miskin, dan pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang belaku.
f. Tahap Keenam
Setelah  pemenang  lelang  melunasi  semua  pembayaran  termasuk  semua pungutan-pungutan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  selanjutnya Pejabat  Lelang  menyelesaikan  pembuatan  minuta,  salinan,  kutipan  dan  petikan risalah  lelang.  Khusus  untuk  petikan  risalah  lelang  barang  tidak  bergerak ditandatangani  oleh  pembeli.Dalam Black‟s  Law  Dictionary yang  dimaksud  itikad baik  atau good  faith adalah: A  state  of  mind  consisting  in  (1)honesty  in  belief  or purposes. (2) faithfulness to one‟s duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage . 20
Secara  teoritis,  pembeli  beritikad  baik  akan  dilindungi  berdasarkan  kedudukan berkuasanya  yang  beritikad  baik  tersebut  berdasarkan  pasal-pasal  dalam  KUHPerdata yang  telah  disebutkan  di  atas.Sebagaimana  yang  tertera  dalam  pasal  584  KUHPerdata itikad  baik  itu  ada  apabila  hak  kebendaan  tersebut  diperoleh  melalui  salah  satu  cara untuk  memperoleh  hak  milik,  dimana  dari  pasal  tersebut  diketahui  bahwa  beberapa peralihan hak milik yang ada tersebut tidaklah lepas dari keberadaan hukum perjanjian dalam  KUHPerdata  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata  menyatakan  bahwa:  “Suatu perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik”.  Pasal  ini  bertujuan  mencegah perbuatan yang tidak patut dan yang bertentangan dengan hukum. 21
Berdasarkan  hal  tersebut  terlihat  bahwa  hukum  memberikan  perlindungan  kepada pembeli beritikad baik untuk menguasai benda yang dimilikinya dengan itikad baik dan memperoleh  manfaat  dari  benda  tersebut  sebagai  akibat  dari  kedudukan  berkuasanya atas  benda  tersebut  selama  ia  tidak  dibuktikan  lain  di  muka  pengadilan  atas  itikad baiknya tersebut.
Hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis dengan A. Lola Rosalina S.H selaku pejabat  lelang  kelas  II  yang  menyatakan  bahwa  Perlindungan  hukum  bagi  pemenang lelang  memang  begitu  sangat  diperlukan.  Adapun  definisi  dari  perlindungan  hukum tersebut adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  supaya  dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Maksudnya ialah dapat dilaksanakan
20 Bryan A. Garner. 2009. Black’s Law Dictionary . ed. ke-9. USA: Thompson Reuters.
21 Djaja S. Meliala. 1987. Masalah Itikad Baik Dalam KUH Perdata . Binacipta: Bandung.hal 9.
untuk  merealisasi  perlindungan  yang  mempunyai  sifat  antisipatif  dan  prediktif,  bukan hanya sekedar fleksibel dan adaptif. 22
Terkait Perlindungan hukum bagi pembeli lelang eksekusi hak tanggungan selama ini  tidak  memberikan  perlindungan  hukumsecara  preventif  kepada  pemenang  lelang artinya bahwa Vendu Reglement yang menjadi dasar hukum utama lelang di Indonesia, dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  106/PMK.06/2013  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  93/PMK.06/2010  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Lelang  belum  ditemukan  adanya  perlindungan  hukum  kepada  pemenang  lelang eksekusi hak tanggungan. Risalah lelang tidak memberikan perlindungan hukum kepada pemenang  lelang  atas  penguasaan  objek  lelang.  Perlindungan  hukum  secara  represif diberikan  oleh  HIR  dalam  hal  pengosongan  objek  lelang  dapat  meminta  bantuan Pengadilan  Negeri  dan  apabila  terjadi  bantahan  pemenang  lelang  dapat  mengajukan upaya hukum berupa banding dan kasasi.
Berdasarkan  perlindungan  hukum  terkait  pembeli  lelang  di  balai  lelang  yang beritikad baik mengalami perkembangan yang positif bagi pembeli lelang yaitu dengan dikeluarkannya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  sebagai  hasil  rapat  pleno untuk  membahas  permasalahan  hukum  oleh  Mahkamah  Agung  terkait  dengan pembelian  lelang  yang  dibeli  oleh  pihak  yang  memiliki  itikad  baik.  Pada  tahun  2012 dikeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada poin  9  dijelaskan  bahwa  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  pembeli  yang  beritikad baik,  meskipun  setelah  terjadinya  peralihan  hak  diketahuibahwa  penjual  adalah  orang yang tidak berhak.
Kemudian  pada  tahun  2016,  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Surat  Edaran Nomor  4  Tahun  2016  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  .Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam  poin  4  rumusan  hukum  kamar  perdata  mengatur  mengenai  kriteria  pembeli beritikad  baik  yang  perlu  dilindungi.  Hal  ini  menjelaskan  kriteria  pembeli  yang dianggap  memiliki  itikad  baik  dalam  melakukan  pembelian  lelang,  sehingga  sangat positif bagi  semua pembeli  lelang yang berkaitan dengan tanah, dan khususnya sangat penting bagi perkembangan peraturan mengenai tanah di Indonesia.Pelaksanaan Lelang di dilaksanakan melalui enam tahapan pelaksanaan, yaitu:
a. Pelaksanaan Tahap Persiapan Lelang.
b. Pelaksanaan Tahap Pelaksanaan Lelang.
c. Pelaksanaan Tahap Pembayaran.
d. Pelaksanaan Tahap Penyerahan Dokumen Pemilikan Barang.
e. Pelaksanaan Tahap Pembuatan Risalah Lelang.
f. Pelaksanaan Tahap Administrasi Perkantoran dan Peraturan. 23
Menurut Dr. Agus Rusianto, S.H.,M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam wawancara penulis mengatakan bahwa Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang berarti adanya kepastian hukum hak pemenang lelang atas obyek yang dibelinya melalui  lelang.  Dalam  proses  lelang  yang  telah  dilakukan  akan  menimbulkan  akibat hukum  yaitu peralihan hak obyek lelang dari penjual kepada pemenang lelang.Risalah
22 Wawancara dengan A. Lola Rosalina S.H, S.H selaku pejabat lelang kelas II, tanggal  10 Deseember 2019.
23 Octavian Imam Renaldy. 2010. Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dumai Provinsi Riau Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
lelang  tidak  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pemenang  lelang.  Pada dasarnya  pembeli  lelang  harus  lindungi  karena  pembeli  tersebut  adalah    pembeli  yang beritikad  baik  kecuali  ada  yang  membuktikan  sebaliknya.  Jika  adanya  pembatalan lelang  eksekusi  hak  tanggungan  oleh  putusan  pengadilan  mengakibatkan  pemenuhan hak  preferen  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada  kreditur  pemegang  hak tanggungan melalui lelang eksekusi menjadi tidak memiliki kepastian hukum. 24
Pembeli  lelang  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  secara preventif  dan  represif.  Perlindungan  preventif  pada  pemenang  lelang  tidak  diatur  di dalam  VR  dan  peraturan  lelang  lainnya.  Perlindungan  represif  terhadap  pemenang lelang eksekusi hak tanggungan terdapat dalam Pasal 200 Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya  disebut  HIR)  dan  Pasal  218 Rechtreglement  voor  de  Buitengewesten (selanjutnya disebut RBG).
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  VR  dan  peraturan  mengenai  lelang lainnya  tidak  memberikan  perlindungan  hukum  secara  preventif.  Untuk  menguasai objek lelang, pemenang lelang harus mendapatkan perlindungan hukum secara represif dengan cara meminta bantuan kepada pengadilan untuk mengganti rugi atas objek yang seharusnya dapat dikuasai oleh pemenang lelang.

## 2.    Tanggung  Jawab  Balai  Lelang  Dalam  Pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  Hak Tanggungan
Peraturan  hukum  mengenai  hak  tanggungan  adalah  suatu  perangkat  hukum  yang digunakan  ketika  terjadinya  perikatan  (kesepakatan)  pinjam  meminjam  uang  antara peminjam (debitor) dengan pemberi pinjaman (bank). Didalam prakteknya calon debitor mengajukan  permohonan  pinjaman  kepada  bank  dengan  menyertakan  segalan  bentuk surat-surat,  yaitu  identitas  peminjam,  jaminan  pinjaman  berupa  Akta  kepemilikan  atas tanah  dan  bangunan  serta  surat-surat  perizinan  usaha  jika  debitornya  adalah  badan hukum. Jika menurut bank permohonan yang diajukan oleh debitor memenuhi kriteria, maka terjadilah kesepakatan pemberian fasilitas kredit kepada debitor.
Dalam  suatu  pelelangan  ada  beberapa  pihak  yang  berkaitan  dalam  proses pelelangan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  yaitu  :  Pemohon  lelang  atau  pemilik barang,  KPKNL/  Balai  Lelang,  Pejabat  Lelang,  Instansi  lain  yang  berkaitan  dengan lelang,  dan  Peserta  lelang/  Pembeli.Dalam  proses  pelelangan  tidak  terlepas  antara Pejabat lelang dan KPKNL dimana dilihat dari bagan organisasi KPKNL bahwa Pejabat lelang yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional menjalankan tugas sesuai dengan surat  tugas  penunjukan  Pejabat  Lelang  oleh  Kepala  Seksi  Pelayanan  lelang  yang ditandantangani  oleh  Kepala  KPKNL.  Dari  situ  dapat  dilihat  bahwa  seorang  Pejabat Lelang hanyalah sebagai pelaksana apa yang ditugaskan oleh suatu instansi kepadanya. Jadi  apabila  terdapat  suatu  gugatan  terhadap  Pejabat  Lelang  yang  berkaitan  denag proses  pelelangan,  maka  KPKNL  juga  harus  mengetahui  pihak  mana  yang  harus bertanggung jawab sebagai suatu instansi yang menaunginya.
Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Lelang  yang  menyatakan  bahwa  Pejabat  Lelang  kelas  I  berwenang  untuk melaksanakan  lelang  untuk  semua  jenis  lelang  atas  permohonan  penjual  atau  pemilik barang, sedangkan untuk Pejabat Lelang Kelas II yang berwenang melaksanakan lelang noneksekusi sukarela atas permohonan balai lelang atau penjual/pemilik barang.
24 Wawancara  dengan  Dr.  Agus  Rusianto,  S.H.,M.H.  selaku  hakim  perdata  Pengadilan  Negeri Makassar, tanggal 13 desember 2019.
Menurut  Muhammad  Nur  Huseng,  selaku  Kepala  Seksi  Bimbingan  Lelang  I, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat yang mengatakan bahwa Kewajiban Pejabat Lelang selaku perantara terhadap penjual maupun pembeli bertindak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya, serta memberikan informasi yang penting yang diketahuinya.  Pejabat  lelang  harus  berhati-hati  dalam  melaksanakan  lelang  baik  untuk kepentingan  penjual  maupun  kepentingan  pembeli  serta  membrikan  informasi  yang sejelas-jelasnya termasuk tentang barang atau objek kepada pembeli. 25
Kedudukan  Pejabat  Lelang  Kelas  I  sebagai  pejabat  fungsional  dilingkungan KPKNL  sesuai  penjelasan  pada  pembahasan  pertama  yang  mana  Pejabat  Lelang bertugas  berdasarkan  surat  penugasan  dari  seksi  pelayanan  lelang  dan  disahkan  oleh Kepala  KPKNL  sehingga  apabila  terjadi  gugatan  dari  pihak  ketiga  dalam  pelaksanaan lelang maka KPKNL juga harus ikut bertanggung gugat, begitupun jika Pejabat Lelang dalam  menjalankan  tugas  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  lelang  maka  sanksi juga  akan  diberikan  oleh  instansinya  sesuai  dengan  kesalahan  yang  dilakukannya bahkan  sampai  dengan  sanksi  pemberhentian.  Pejabat  Lelang  berkewajiban  untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang berkaitan serta harus menjaga ketertiban selama pelaksanaan lelang.
Permasalah lelang terjadi  setelah terjadinya pelaksanaan lelang dimana sering kali pihakpihak lain yang merasa dirugikan melakukan gugatan. Kebanyakan kasus gugatan terhadap  KPKNL  adalah  terhadap  pelaksanaan  lelang  yang  berkaitan  dengan  Hak Tanggung,  permasalah  yang  sering  terjadi  diantaranya  mengenai  permasalahan  uang jaminan  lelang,  harga  lelang,  pelaksanaan  lelang  terhadap  objek  yang  berpenghuni, pengosongan  objek  lelang  berupa  tanah  dan/atau  bangunan,  kepengurusan  Surat Keterangan Tanah dan perubahan nilai limit.
Tanggung  Jawab  Balai  Lelang  atas  Pelaksanaan  lelang  yang  dilakukan dihadapannya  dapat  berupa  segala  Perselisihan  yang  mungkin  timbul  pada  saat pelaksanaan lelang ini akan diselesaikan dandiputuskan pada hari ini juga oleh Pejabat Lelang  .  Ini  berarti  bentuk  pertanggung  jawaban  Pejabat  Lelang  untuk  menyelesaikan persoalan  lelang  adalah  harus  pada  hari  pelaksanaan  lelang.  Namun  Permasalahan  ini timbul  bukan  pada  saat  pelaksanaan  lelang,  tetapi  setelah  selesai  pelaksanaan  lelang, karena  permasalahan  ini  muncul  bukan  pada  hari  pelaksanaan  lelang.  Tetapi  secara moral  Pejabat  Lelang  Kelas  tetap  bertanggung  jawab  untuk  menyelesaikan permasalahan  ini,  termasuk  melakukan  mediasi  dengan  jalan  musyawarah,  sampai masalah tersebut benar-benar tuntas. Namun yang pasti kekeliruan pejabat lelang bukan terletak  pada  keadaan  fisik  obyek  lelang,  tetapi  semata-mata  terletak  pada  legalitas yuridis yaitu keabsahan barang yang tidak dimiliki.
Sebagai  lembaga  yang  menyelenggarakan  kegiatan  jual  beli  lelang,  KPKNL memiliki tugas tanggung jawab serta hak yang telah diatur secara tegas dalam Undang- undang.Balai  Lelang  atau  KPKNLdalam  hal  ini  Pejabat  Lelang  bertanggung  jawab terhadap  kebenaran  yang  bersifat  formil,  sedangkan  kebenaran  yang  bersifat  materil merupakan tanggung jawab dari Penjual atau Pemilik Barang.Pelaksanaan lelang yang dilakukan  oleh  KPKNL,  harus  memenuhi  asas-asas  lelang  yang  bersifat  adil,  terbuka, menjamin  kepastian  hukum,  efisiensi  dan  akuntabel.  KPKNL  sebagai  penyelenggara lelang  harus  bisa  memberikan  pelayanan  yang  optimal  kepada  masyarakat  dalam  hal jasa lelang. KPKNL berperan sebagai  perantara  antara penjual dan pembeli yang akan melakukan jual beli secara lelang.
25 Wawancara  denganMuhammad  Nur  Huseng,  selaku  Kepala  Seksi  Bimbingan  Lelang  I,  Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, tanggal 28 November 2019.
Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang yang  merupakan  perwakilan  dari  KPKNL.  Mengenai  tanggung  jawab  telah  di  atur  di dalam  Pasal  16  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016  bahwa Penjual/Pemilik  Barang  bertanggung  jawab  terhadap  keabsahan  kepemilikan  barang, keabsahan  dokumen  persyaratan  lelang,  penyerahan  barang  bergerak  dan/atau  barang tidak  bergerak,  dan  dokumen  kepemilikan  kepada  Pembeli.  Penjual/Pemilik  Barang bertanggungjawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak  dipenuhinya  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  lelang.  Penjual/Pemilik Barang  bertanggung  jawab  atas  tuntutan  ganti  rugi  terhadap  kerugian  yang  timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang. Sehingga dalam hal ini KPKNL tidak dapat diminta pertanggungjawaban, karena KPKNL hanya bertindak atas permintaan Penjual atau Pemilik Barang sebagai penyelenggara lelang.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (UUPA)  sebagai  induk  peraturan  perundang-undangan  tentang  segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan  tanah,  tidak  mengatur  secara  tegas  tentang  hak  tanggungan. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  51  UUPA  menyatakan  bahwa  “Hak  Tanggungan  yang dapat  dibebankan  pada  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  dan  Hak  Guna  bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan undangundang”. Dengan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  hak  Tanggungan  diharapkan akan  memberikan  suatu  kepastian  hukum  tentang  pengikatan  jaminan  dengan  tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut sebagai jaminan yang selama ini  pengaturannya  menggunakan  ketentuan-ketentuan Creditverband dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 26
Terkait  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  pembeli  atau  pemenang  lelang yang tidak dapat menguasai objek lelangnya seperti yang di ungkapkan oleh Dr. Agus Rusianto,  S.H.,M.H.  selaku    hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar  dalam  wawancara dengan penulis  bahwa  bagi  pemenang lelang yang tidak dapat  menguasai  objek lelang dapat  menempuh  upaya  hukum  secara  persuasif,  bilamana  tindakan  secara  persuasif tersebut mengalami kegagalan maka untuk langkah selanjut nya pemenang lelang dapat mengajukan  permohonan  kepada  ketua  Pengadilan  Negeri  setempat  untuk  dapat melakukan  pengosongan  terhadap  objek  lelang  yang  telah  dimenangkan  melalui pelaksanaan  lelang  yang  dilakukan  oleh  KPKNL  setempat.  Pengosongan  ini berdasarkan dengan adanya Risalah lelang yang telah di keluarkan oleh KPKNL. 27
26 Zulheriyanto. 2013. Pembaharuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Dalam Pemasangan  Hak  Tanggungan(Studi  Kasus  di  Kota  Bukittinggi). MINUTA  Jurnal  Ilmiah  Hukum Kenotariatan Program MKN Fakultas Hukum UNAND. hal. 99.
27 Wawancara  dengan  Dr.  Agus  Rusianto,  S.H.,M.H.  selaku    hakim  perdata  Pengadilan  Negeri Makassar, tanggal 13 Desember 2019.

## E. PENUTUP
Perlindungan  hukum  terhadap  pembeli  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  melalui Balai  Lelang  yang  beritikad  baik  bahwa  VR  dan  peraturan  mengenai  lelang  lainnya tidak memberikan perlindungan hukum secara preventif. Untuk menguasai objek lelang, pemenang  lelang  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  secara  represif  dengan  cara meminta bantuan kepada pengadilan untuk mengganti rugi atas objek yang seharusnya dapat  dikuasai  oleh  pemenang  lelang.  Balai  Lelang  dan  KPKNL  bertanggung  jawab untuk meneliti kelengkapan dokumen dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang. Pejabat Lelang juga bertanggung jawab terhadap risalah lelang sebagai  akta  otentik.  Balai  Lelang  dalam  hal  ini  Pejabat  Lelang  hanya  bertanggung jawab  terhadap  kebenaran  yang  bersifat  formil,  sedangkan  kebenaran  yang  bersifat materil  merupakan  tanggung  jawab  dari  Penjual  atau  Pemilik  Barang.  Diperlukan instrument hukum bagi pemerintah berupa Peraturan Menteri Keuangan yang berkenaan dengan  perlindungan  hukum  secara  preventif  terhadap  pemenang  atau  pembeli  lelang mengingat belum ada peraturan yang secara tegas mengenai perlindungan hukum.

## Referensi
Ahmadi  Miru  dan  Sakka  Pati.  2016. Hukum  Perikatan  Penjelasan  Makna  Pasal  1233 sampai 1456 BW. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Alfitri.  2016.  Ideologi  Welfare  State  dalam  Dasar  Negara  Indonesia:  Analisis  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Terkait  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional. Jurnal Konstitusi , 9 (3), 449-472.
Anshori  Ilyas,  Muhammad  Ilham  Arisaputra,  Mustafa  Bola,  dan  Dian  Utami  Mas Bakar. 2017. Kontrak Publik . Makassar: UPT Unhas Press.
Bryan A. Garner. 2009. Black’s Law Dictionary . ed. ke-9. USA: Thompson Reuters.
H. Salim.2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. PT.Rajagrafindo Persada: Jakarta.
Hermansah.  2005. Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia .  Kencana  Prenada  Media Group: Jakarta.
Herowati  Poesoko.  2003. Dinamika  Hukum  parate  executie  objek  hak  tanggungan. Aswata: Yogyakarta.
Irma  Devita  Purnamasari.  2014. Kiat-Kiat  Cerdas,  Mudah,  dan  Bijak  Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan . Kaifa: Bandung.
M.  Bahsan.  2007. Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia . PT.Rajagrafindo Persada: Jakarta.
M.Yahya  Harahap.  1998. Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata. Gramedia: Jakarta.
Octavian Imam Renaldy. 2010. Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  Dan  Lelang  (KPKNL)  Dumai  Provinsi  Riau  Dalam  Perspektif  Hukum Administrasi Negara. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm. 93.
Rachmadi  Usman.  2001. Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia .  Ctk.  Pertama.
Gramedia Pustaka Tama: Jakarta.
Siswanto  Sutojo.1997. Menangani  Kredit  Bermasalah  Konsep  Teknis  dan  Kasus. Pustaka Binaman Preessindo:Jakarta .
Zulheriyanto.  2013. Pembaharuan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan (SKMHT)  Dalam  Pemasangan  Hak  Tanggungan(Studi  Kasus  di  Kota Bukittinggi).  Jurnal  MINUTA : Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan  Fakultas Hukum Universitas Andalas .

## Sumber lainnya:
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  189/PMK.06/2017  tentang  Pejabat  Lelang  Kelas II.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor:  27/PMK.  06/2016,  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor:  158/PMK  .06/  2013  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Memteri  Keuangan  Nomor  174/PMK.06/2010  tentang Pejabat Lelang Kelas I.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor:  113/PMK.  06/  2019  tentang Balai Lelang.
Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.