## A s - S A B I Q U N

## Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
p-ISSN : 2656-4912 e-ISSN : 2656-4785
Terindeks : SINTA 5, Crossref, Garuda, Moraref, Google Scholar, dan lain-lain.

## EKSISTENSI KELEMBAGAAN ULAMA PEREMPUAN DI NUSA TENGGARA BARAT

## Jumarim
Universitas Islam Negeri Mataram jumarim@uinmataram.ac.id

## Abstract
This study aims to map the forms, strategies and impacts of social roles that have been carried out by PW Muslimat NU NTB and PW Aisyiyyah NTB. The data collection methods in this study  were intensive observation, in-depth  interviews and documentation. The process of data analysis in this study will be carried out in an on-going process in the field, so that it is easy to dig up missing data or confirm data that is still unclear. The results of the study show that  the  social  roles  that  have  been  carried  out  by  PW  Muslimat  NU  NTB  and  PW Aisyiyyah  NTB  in  gender  inequality  and  injustice  in  NTB  at  this  time  can  at  least  be reduced due to the hard work of Aisyiah and Muslimat NU with other groups, for example with  almost  equal  education  participation  rates.  between  men  and  women  at  the  SD/MI, SMP/MTS and SMA/SMK levels, even to the tertiary level. The consistency and continuity of the Aisyiah and Muslimat NU movements in boosting the dignity of women in NTB is something more than these two organizations compared to women's organizations that fall into the  category  of  NGOs  and  NGOs  which  tend  to  be  programmatic,  casuistic  and  highly dependent  on  donors.  Even  the  institutional  pattern  of  NGO  women's  groups  continues  to change according to the "internal needs" of the NGO group and the NGO itself or "external demands" from donor groups.
Keywords : Social Role, Muslimat NU NTB, Aisyiyyah NTB
Abstrak  : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memetakan  bentuk,  strategi  dan  dampak  peran sosial yang sudah dijalankan oleh PW Muslimat NU NTB dan PW Aisyiyyah NTB.  Metode pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  observasi  intensif  (intensive observation),  wawancara  mendalam  (indept  interview)  sekaligus  dokumnetasi (documentation).  Proses analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara sambil berproses  (on  going  procces)  di  lapangan,  agar  mudah  menggali  data  yang  kurang  atau mengkonfirmasi  data  yang  masih  samar.    Hasil  penelitian  menunjukkan  peran  sosial  yang sudah  dijalankan  oleh  PW  Muslimat  NU  NTB  dan  PW  Aisyiyyah  NTB  dalam ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender  di NTB saat ini  , minimal sudah dapat berkurang akibat  kerja  keras  Aisyiah  dan  Muslimat  NU  dengan  kelompok  lainnnya,  misalnya  dengan hampir  setaranya  antara  Angka  Partisipasi  Pendidikan  atara  laki  dan  perempuan  di  level SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK, bahkan ke tingkat perguruan tinggi.  Konsistensi  dan kesinambungan gerakan Aisyiah dan Muslimat NU dalam mendongkrak harkat dan martabat
perempuan  di  NTB  adalah  hal  yang  lebih  dari  ke  dua  organisasi  ini  dibandingkan  dengan organisasi  perempuan  yang  masuk  kategori  LSM  dan  NGO  yang  cenderung  programtik, kasuistis  dan  sangat  bergantung  pada  donor.  Bahkan  pola  kelembagaan  kelompok perempuan LSM/NGO pun terus berubah sesuai ―kebutuhan internal‖ kelompok LSM dan NGO itu sendiri atau ―tuntutan eksternal‖ dari kelompok donor.
Kata Kunci : Peran Sosial, Muslimat NU NTB, Aisyiyyah NTB

## PENDAHULUAN
Dinamika  teoritik  dan  gerakan  feminisme  terhadap  perubahan  sosial  mulai terasa  hasilnya  secara  signifikan  pada  bidang  kehidupan  yang    proses  atau  basis pengelompokan sosial di dalamnya bertumpu pada pilihan rasional-struktural seperti bidang sosial, politik dan ekonomi, sementara pada wilayah pilihan irrasional-kultural seperti  bidang  agama  dan  budaya  justru  cenderung  stagnan.    Bahkan  cenderung pemahaman  keagamaan  dinilai  sebagai  penghalang  terberat  bagi  terwujudnya  relasi sosial yang bebas dari segala bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender ( gender inequalities ).  Beragam  strategi  dan  agenda  telah  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  baik melalui regulasi dalam bidang pendidikan bahkan melalui kebijakan pengarusutamaan gender  ( gender  mainstreaming )  oleh  Kementerian  Agama  dan  kementerian  lainnya, namun hasilnyaa belum tanpak menggembirakan.
Beragam  studi  dan  evaluasi  terhadap  program mainstreaming  gender dalam bidang  keagamaan  terus  dilakukan,  namun  kesimpulan  umum  masih  menempatkan pendidikan  sebagai  dasar  dan  sumber  utama  pembentukan  wacana  keagamaan khususnya pendidikan agama baik melalui jalur formal, informal maupun non formal sebagai  sarang  kendala  sekaligus  sumber  kendalinya.  Pendidikan  agama  masih dikuasai oleh elite agama atau ulama yakni yang ditokohkan secara sosial atas dasar kepemilikannya  terhadap  ilmu  agama.    Secara  sosiologis  ulama  dapat  dijumpai  di setiap  kelompok  masyarakat  berdasarkan  suku,  etnis,  wilayah  bahkan  ideologi keagamaannya dengan beragam istilah seperti Kiyai (jawa), Anjengan (Sunda), Dato’ (sumatra Barat, Tengku (Aceh) dan Tuan Guru (Lombok). Secara biologis-sex, maka yang  menyandang  gelar  ulama  dengan  beragam  istilah  sosiologisnya  ini  adalah  laki- laki  tanpa  satupun  perempuan.  Artinya,  stagnannya  dinamika  teoritik  dan  gerakan
feminis dalam bidang agama disebabkan oleh kuatnya wacana keagamaan yang bias gender yang senantiasa diproduksi oleh ulama yang nota bene semuanya laki-laki.
Secara umum, Nasaruddin berkesimpulan bahwa al-Qur’an mengakui adanya perbedaan  ( distinction )  antara  laki-laki  dan  perempuan,  tapi  menolak  adanya pembedaan  ( discrimination )  antara  kedunya. 1 Penggunaan  kata al-dzakar dan al-untsa secara konsisten sebagai kata yang menunjukkan laki dan perempuan secara biologis atau sex dalam al-Qur’an adalah bukti adanya perbedaan, namun dengan banyaknya dan  beragamnya  kata  yang  dipergunakan  untuk  menunjukkan  makna  laki  dan perempuan dalam makna gender seperti al-rajul dan al-zawj untuk laki dan al-mar’ah , al-nisa ’  dan al-zawjah untuk  perempuan. 2 Konsep  dasar  tentang  keadilan  dan kesetaraan gender ini mengalami proses perubahan atau pergeseran ke arah tidak adil dan bias gender dalam sejarah Islam yang telah dibuktikan oleh Ruth Rodet melalui pemetaannya terhadap peran ulama Muslimah dalam pengembangan keilmuan pada setiap generasi. Menurut Rodet, pada masa Sahabat, jumlah dan kontribusi keilmuan dari  perempuan  muslimah  cukup  memadai  dan  berkualitas  baik  sebagai pengahafal, pengajar  dan  kolektor  naskah  al-Qur’an  maupun  sebagai  perawi  al-hadist.  Namun, pasca  generasi  kedua,  kuantitas  dan  kualitasnya  mengalami  pengurangan  secara drastis hingga abad XVII M. 3 Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan  doktrin  keagamaan  yang  mengatur  tentang  peran  dan  pola  relasi  antara laki-laki  dan  perempuan  dari gender  equality menjadi gender  inequality dalam  bentuk pembatasan bagi perempuan terhadap akses pendidikan. Akibatnya, Azyumardi Azra menyimpulkan bahwa kajian tentang ―ulama perempuan‖ masih sangat langka, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di wilayah-wilayah lain; Arabia, Asia, Afrika, India, dan sebagainya. 4
1 Dengan  kata  lain,  al-Qur’an  mendukung  konsep  kesetaraan  dan  keadilan  gender.  Hal  ini  menurut Nasaruddin  Umar,  dapat  ditemukan  dengan  lima  variable,  yaitu  (a)  laki  dan  perempuan  sama-sama sebagai hamba Allah (b) laki dan perempuan memilik fungsi sama sebagai khalifah Allah di muka bumi (c) laki dan perempuan sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordian dengan Allah (d) laki dan perempuan atau Adam dan Hawa sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis  (e) laki dan perempuan sama berpotensi meraih prestasi.Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: Paramadina, 1999) 247-264.
2 Ibid, xxi-xxiii.
3 Ruth Roded, Kembang Bulan Peradaban (Jakarta; Logos, 1995), 76.
4 Azyumardi  Azra,  Historiografi  Ulama  Perempuan  dalam Ulama  Perempuan  Indonesia ,  (ed)  Jajad Burhanuddin (Jakarta: PPIM, 2002) iii. Ahmad Salabi, History of Muslim Education , (Bairut:  tp., 1954)
Secara umum, perempuan Sasak mulai mendapatkan akses pendidikan agama Islam  pada  tahun  1943  ditandai  dengan  berdirinya  Nahdatul  Banat  Dakwah Islamiyyah  (NBDI)  di  Lombok. 5 Seorang  yang  menjadi  pimpinan  atau  pengasuh pondok  pesantren,  maka  secara  otomatis  sekaligus  menjadi  tokoh  agama  pada masyarakat Sasak di Lombok yang disebut tuan guru . Belum ada satupun perempuan di Lombok yang mendapatkan pridiket tuan guru , sekalipun tidak sedikit perempuan Sasak  memiliki  peran  yang  sama  dalam  bidang  sosial-keagamaan,  seperti;  menjadi pemimpin  lembaga  pendidikan,  pemimpin  organisasi  sosial  kemasyarakatan, pemimpin partai politik bahkan aktivis lembaga swadaya masyarakat.
Gelar  tuan  di  Lombok  identik  dengan  laki-laki,  karena  tak  satupun perempuan  sasak  yang  mendapatkan  gelar  sebagai  tuan  guru.  Sebagai  bentuk manifestasi  ulama  secara  sosiologis  di  Lombok,  maka  tuan  guru  yang  dimaksud adalah  spesifik  pada  figur  personal  yang  memiliki  pengaruh  luas  secara  sosial kemasyaratan.  Faktanya  tak  satupun  person  di  Lombok  yang  dapat  menjadi  dan disebut tuan guru sebagai refresentasi ulama tanpa melembagakan dirinya baik dalam bentuk organisasi sosial keagamaan maupun asosiasi pondok pesantren yang bersifat luas secara wilayahnya. 6 Apabila tidak dapat melembagakan dirinya, maka dia hanya mendapat  panggilan  sebagai  tuan  guru  untuk  even-even  tertentu  atau  insedentil, namun  tak  mampu  memproduksi  wacana  keagamaan  yang  akan  dipatuhi  publik secara luas.
Apabila hasil pemetaan oleh Ruth Rodet diperkuat dengan teori tentang tuan guru  yang  dikembangkan  oleh  Jamaluddin  tersebut  digunakan  untuk  melakukan pemetaan  peran  sosial  dalam  bidang  keagamaan,  khususnya  di  Lombok  –  Nusa Tenggara  Barat,  maka  ulama  tidak  hanya  didominasi  oleh  kaum  laki-laki  yang terlembaga  melalui jamiyyah  diniyyah ijtimaiyyah seperti  Nahrudlatul  Ulama,  Nahdlatul
46. Jonathan Berkey, The Transmission of Knowledg in Mediaval Cairo: A Sosial History of Islamic Education (Princeton: Princeton Universty Press, 1992) 170.
5 M. Noor, dkk, Visi Kebangsaan Relegius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tahun 1904-1997 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004) 58. Setelah berdirinya NBDI dan jumlah  pondok  pesantren  mengalami  perkembangan  secara  signifikan  dengan  rata-rata  membuka pesantren  putra  dan  pesantren  putri,  maka  akses  pendidikan  untuk  laki  dan  perempuan  dapat dikatakan terbuka dan setara,  baik sebagai peserta didik atau santri maupun sebagai tenaga pendidik atau ustadz dan ustadzah . 6 Baca; Jamaluddin, Sejarah Sosial Isla di Lombok Tahun 1740-1933 (studi Kasus terhadap Tuan Guru) ; Jakarta; Balitbang dan Diklat – Kemenag, 2011, hal. 125
Wathan  dan  Muhammadiyah,  melainkan  kaum  perempuanpun  banyak  yang  dapat dikategrikan  sebagai  ulama  melalui  peran  sosialnya  secara  terlembaga  melalui jamiyyah  diniyyah  ijtimaiyyah  khusus  kaum  perempuan  seperti  Muslimat  NU, Muslimat NW dan Aisyiah.
Sekiranya  ulama  perempuan  di  Lombok  Nusa  Tenggara  Barat  ada  melalui kelembagaan  ormas  PW  Muslimat  NU,  PW  Muslimat  NW  dan  PW  Aisyiyah  NTB bersamaan dengan adanya tuan guru yang melembagakan diri melalui ormas PW NU, PW  NW  dan  PW  Muhammadiyah  NTB,  kemudian  dikaitkan  kembali  dengan dinamika teoritik dan gerakan sosial feminis yang dinilai stagnan dalam mewujudkan tatanan  sosial  yang  berkeadilan  dan  kesetaraan  gender  khususnya  dalam  bidang keagamaan,  maka  pertanyaan  kritisnya  adalah  apakah  ulama  perempuan  melalui ormas  Muslimat  NU,  Muslimat  NW  dan  Asiysiyyah  NTB  memiliki  eksistensi  yang kuat,  mandiri  dan  independen  dalam  menegakkan  keadilan  dan  kesetaraan  gender? Atau  sebaliknya,  ada  secara  kelembagaan  namun  eksistensinya  masih  sebagai subordinasi kelembagaan organisasi payungnya masing-masing seperti PW Muslimat NU NTB dipayungi oleh PW NU NTB, PW Muslimat NW NTB dipayungi oleh PW NW  NTB  dan  PW  Aisyiyyah  NTB  dipayungi  oleh  PW  Muhammadiyah  NTB sehingga tidak independen dalam menentukan pikiran, sikap dan tindakannya.

## METODE PENELITIAN
Data  yang  digali  dalam  penelitian  ini  adalah  seputar  eksistensi  kelembagaan ulama perempuan di Lombok NTB baik menyangkut situasi sosial, politik, ekonomi, agama  dan  budaya  yang  menjadi  latar  historis  berdirinya  hingga  peran  sosial  yang dimainkan dari semenjak berdiri dan hingga sekarang. Sumber data dalam penelitian ini  adalah  pengurus  dan  dokumen  resmi  dari  masing-masing  ormas  sasaran  yang diperkuat  dengan  dokumen-dokumen  lain  yang  berkaitan  dengan  topic  penelitian. Penentuan  Muslimat  NU  dan  Aisyiyyah  sebagai  sasaran  penelitian  ini  dilakukan melalui purposive peneliti berdasarkan kriteria-kriteria yang disusun oleh peneliti secara deduktif.
Sumber data utama dalam penelitian adalah para pelaku yang bersifat kolektif dalam beragam bentuk. Pernyataan pelaku yang sudah tiada namun dituangkan dalam dokumentasi  yang  tak  dibantah  kebenarannya  secara  internal.  Sedangkan  data-data pelengkapnya  dapat  berupa  kebijakan  tertulis  organisasi  maupun  dokumen  lainnya. Oleh  karena  itu  metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  metode observasi  intensif  (intensive  observation),  wawancara  mendalam  ( indept  interview ) sekaligus dokumnetasi ( documentation ).  Proses analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara sambil berproses (on going procces) di lapangan, agar mudah menggali data yang kurang atau mengkonfirmasi data yang masih samar.
Setelah  secara  keseluruhan  data  dianggap  cukup  dan  tervalidasikan  melalui empat  dari  tujuh  langkah  yang  dianjurkan  Moleong,  yakni;  triangulasi  sumber  dan metode,  kecukupan  referensi,  pengecekan  anggota  dan  pengayaan  dengan  sejawat, 7 maka tahapan penelitian akan diakhiri dengan proses pengambilan kesimpulan yang akan dilakukan dengan tehnik induktif-deduktif.

## HASIL PENELITIAN

## 1. Potret Muslimat NU NTB
Muslimat NU di NTB lahir dalam rentang waktu yang sangat panjang dengan berdirinya Muslimat NU di Pusat pada tahun 1946, karena sesungguhnya pada tahun 1946,  kondisi  NU  di  NTB  juga  belum  begitu  kokoh  sebagai  organisiasi, 8 kecuali setelah keluarnya NU dari Partai Masyumi pada tahun 1953 melalui Muktmarnya di Lampung.  NU  Provinsi  NTB  secara  oganisatoris  mandiri  baik  sbagai  jam’iyyah ijtima’iiah sekaligus jam’iyyah siyasiyyah lahir pada tahun 1954 dengan keluarnya SK 3 cabang NU di Lombok, yaitu Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Barat. Kehadiran  3  Cabang  NU  ini  menjadi  syarat  mutlak  bagi  PBNU  untuk  membentuk pengurus NU Wlayah NTB pada tahun 1954. Pembentukan dan pelantikan Pengurus NU NTB disertai dengan penujukkan  kader-kader perempuan sebagai pelopor atau
7 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2001) 75.
8 Wawancara dengan H, Ahmad Taqiuddin Mnsur, Ketua PW NU NTN, 14 Nopember 2014
cikal bakal kepengurusan Muslimat NU. 9 Semenjak status NU menjadi partai politik, baik  ketika  menjadi  partai  politik  mandiri  maupun  pada  saat  fusi  dengan  Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP),  status  Muslimat  NU  di  NTBbetul-betul  menjadi organisasi  onderbow  partai  politik  NU.  Karena  itu,  kepengurusan  Muslimat  NU  di NTB dalam kondisi demikian pun tidak sedinamis setelahnya, dimana ketua Muslimat NU adalah istri atau perempuan yang bisa diatur oleh pimpina partai NU. Muslimat NU NTB betul-betul menjadi pendulang suara bagi partai NU, namun belum banyak menikmati  hasilnya,  baik  saat  NU  menjadi  partai  politik  sendiri  maupun  pada  saat NU berfusi dengan PPP. Parahnya lagi, Muslimat NU NTB menjadi pendulang suara bagi  partai  NU,  sementara  Partai  NU  betul-betul  berposisi  hanya  menjadi  sumber dan  pendulang  suara  bagi  PPP,  tanpa  banyak  menikmati  hasilnya  secara kelembagaan. 10
Ketika  kebijakan  mono  loyalitas  yang  dikembangkan  oleh  rezim  orde  baru, maka kader-kader Muslimat NU di NTB banyak yang mengambil jalan selamat, yakni tidak menjadi pengurus Muslimat NU, terutama yang berada sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, mereka adalah bagian dari pihak yang harus tunduk atas kebijakan rezim orde baru untuk tetap mendukung dan memilih Golkar, sementara pada satu sisi  Muslimat  NU  yang  masih  double  fungsi;  sebagai  organisiasi  social kemasyarakatan  bersifat  keagamaan  ( jam’iyah  ijtima’iyyah )  dan  sebagai  underbow  NU sebagai Jam’iyyah  Siyasiyyah yang  berfusi  dengan  PPP.  Itu  sebabnya,  selama  NU  di NTB  masih  menjadi  Partai  Politik,  maka  selama  itu  pula  pengurus  dan  aktivis Muslimat  NU  NTB  lebih  dominan  dari  kalangan  politisi  saja.  Namun,  karena  tahu posisi Muslimat NU dalam Partai hanya sebatas underbow NU dan NU hanya bagian yang  tak  diuntungkan  dalam  PPP,  maka  sangat  sedikit  kader  Muslimat  NU  yang tertarik  untuk  menjadi  pimpinan  Muslimat  NU  NTB,  kecuali  yang  masih  ada hubungan keluarga dengan Pengurus partai NU. 11
9 Pemilu 1955, NU NTB sebagai partai baru, ternyata dapat menjadi partai no urut 3 dari perolehan suara  setelah  PNI  dan  Masyumi.  Ida  Bagus  Putu  Wijaya  Kusumah,  NU  Lombok  (1953-1984)  , Mataram, Penerbit Pustaka Lombok, 2010, hlm 67
10 Wawancara dengan Ahmad Taqiuddin Mansur, Ketua PWNU NTB, 25 Nopember 2014 di Mataram
11 Wawancara dengan Hj. Muna’ah Ahsyid, Aktivis Muslimat NU NTB selama Muslimat menjdi Underbow Partai NU dan sekarang menjadi Ketua Khimat Muslimat NU NTB.
Ketika    Muktmar  NU  ke  27  di  Situbondo  tahun  1984  yang  menetapkan Kebijakan strategis bagi perkembangan dan eksistensi NU, yaitu Kembali ke Khittah 1926.  Maksud  dari  kebijakan  kembali  ke  khittah  1926  adalah  menempatkan  posisi NU  sebagai Jam’iyyah  Diniyyah  Ijtima’iyyah dan  berhenti  sebagai Jam’iyyah  Diniyyah Siyasiyyah . Dengan kebijakan demikian, maka Kembali kader-kader Muslimat NU dari beragam  profesi  kembali  bangkit  dan  bersemangat  untuk  menghidupkan  kembali eksistensi  Muslimat  NU  NTB  dalam  menjalankan  Kiprahnya.  Dengan  demikian, maka  eksistensi  Muslimat  NU  NTB  sebagai  kelembagaan  Ulama  Perempuan  dapat dinilai dari masa ini yang diebabkan oleh kesadaran kader Muslimat NU NTB untuk menjadikannya  sebagai  wadah  bersama  untuk  membangkitkan  posisi  perempuan Ahlussunah  Wal  Jama’ah  yang  menjadi  mayoritas  sikap  keberagaaan  masyarakat NTB.  Dengan  demikian,  Periode  kelahiran  dan  keberadaan  Muslimat  NU  di  NTB masuk dalam periode orde Baru akhir.
Muslimat  NU  NTB  baru  mulai  dapat  dilihat  peran  sosialnya  secara  jernis, sistematis  dan  rapi  pasca  Muktamar  NU  yang  menegaskan  kembalinya  NU  ke Khittah  1926  di  Situnbodo  pada  tahun  1984.  Mulsimat  NU  NTB  melalui  segenap perangkatnya  bergerak  secara  sistematis  dalam  beragam  bidang  dan  aspek  terutama menyangkut peningkat harkat dan martabat perempuan NU, khusus di NTB melalui;
a. Peningkatan  SDM  kader  Muslimat  NU  melalui  beragama  workshop, pelatihan dan diskusi bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama unsur pemerintah  dan  NGO.  Program  ini  berorientasi  pada  pemberian pengetahuan, kertermpilan sekalgus sikap kader Muslimat NU Yang sadar pendidikan  tanpa  harus  ada  perbedaan  antara  laki  dan  perempuan, termasuk program Pemberangtasan Buta Huruf dan keaksaraan fungsional b. Peningkatan sumberdaya manusia calon-calon kader Muslimat NU dengan membangun, menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan baik formal maupun  informal  seperti  Raudhatul  Atfal  (RA),  TK,  TPA  dan  TPQ, dengan terntuknya Ikatan Guru Raudhatul Atfal (IQRA)
c. Bidang  Kesehatan  dan  kesejehteraan  melalui  pantai-pantai  asuhan  yang dikelola Muslimat NU di level cabang dan anak cabang.
d. Menguatkan  kelompok  kelompok  majelis  ta’lim  yang  dekelola  langsung oleh Lembaga Dhidmat Muslmat NU.
e. Turut serta memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam hal perumusan kebijakan yang berpihak dan adil gender
f. Membangun  jejaring  dengan  kelompok-kelompok  aktivis  perempuan  di NTB melalui Yayasan-yayasan yang menjadi perangkat langsung Muslimat NU. 12

## 2. Potret Aisyiah NTB
Jarak  kelahiran  Aisyiah  pusat  dengan  Asyiah  NTB  cukup  panjang,  bahkan berdasarkan pemetaan Mufidah tentang gerakan perempuan Nusantra antara Aisyiah Pusat  berada  pada  periode  kedua,  sementara  Aisyiah  di  NTB  ada  pada  period  ke enam,  yaitu  periode  Orde  baru.  PW  Aisyiah  NTB  eksis  secara  kelembagaan  pada tahun 1970, yang didahului eksistensinya oleh 3 Asiyiah Daerah kabupaten, masing- masing  Kabupaten  Lombok  Barat,  Kabupaten  Sumbawa  dan  Kabupaten  Bima.
Keberadaan Wilayah lebih belakang dibandingkan daerah, semata-mata  aturan main kelembagaan  Asyiah,  dimana  pimpinan  wilayah  baru  dapat  dibentuk  oleh  pimpinan pusat, apabila di suatu wilayah setidaknya sudah terdapat 3 pengurus daerah. 13
Perbedaan peride kelahiran tentu saja terjadi perbedaan tantangan dan strategi dakwahnya.  Secara  umum  tantangan  terbesar  perempuan  pada  masa  Orde  baru adalah  keterbelakangan  perempuan  dari  sisi  peran  social,  politik  dan  budaya.  Oleh karena  itu,  di  paruh  ke  dua  rezimnya,  Soeharto  menjalankan  konsep Woment  in Development yang  ditandai  dengan  ada  Menteri  khusus  yang  menangani  urusan perempuan  dalam  kabinetnya.  Dampaknya  meluas  ke  pembentukan  organisasi perempuan yang menjadi subordinat instansi pemerintah seperti Dharma Wanita, TP PKK, dan lain-lain. Perempuan memang mulai keluar dari rutinitas domistiknya, bisa berorganisasi  sekalipun  sebagai  subordinat  organisasi  kaum  bapak,  atau  sudah  ada
12 Wawancara  dengan  Hj.  Sri  Banun  Muslim,  Ketua  Muslimat  NU  NTB  tanggal  4  Desember  2014 ddan Wawancara dengan Hj. Muna’ah Ahsyid, Ketua Khidmat NU tanggal 8 Desember 2014 beserta dokumen-dokumen Hasil Konfrensi Wilayah Muslimat NU NTB semenjak tahun 1990-an – hingga 2000-an di Kantor PWNU NTB.
13 FGD dengan PW Aisyiah NTB, 5 Desember 2014 di Mataram
akses  untuk  tampil  dalam  pekerjaan  public,  namun  urusan  dosmistik  sudah dikodratikan, sehingga berujung pada double burden (beban ganda) bagi perempuan.
Sekalipun  jarak  rentang  antara  pendirian  Asyiah  Nasional  dengan  Asyiah NTB,  namun  substansi  issunya  tak  bergesar  yakni  seputar  pengorganisasian perempuan  untuk  keluar  dari  TBC  (takhayyul,  Bd’ah  dan  Churafat).  Istilah  TBC memang  gencar  sekali  pada  era  70-an  sehingga  tidak  jarang  antara  organisasi modernis dan tradisional agak berjarak dengan issu ini. Namun, menurut PW Aisyiah NTB sampai dengan saat ini mandate utama Asiyiah adalah membrantas TBC dalam makna  kontemporernya  seperti  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  perdagangan perempuan,  buruh  migrant  terutama  TKW,  dan  sebagainya.  Sesungguhnya  tidak terjadi  perbedaan  issu  antara  Aisyiah  pusat  dan  Aisyiah  daerah  NTB,  terutama masalah-masalah  yang  menjadi  konsern  kehadiran  Aisyiah,  yakni  seputar  nasib perempuan  yang  termarginal  dan  dengan  strategi  yang  masih  sama,  yakni pengembangan  lembaga  pendidian  dengan  actor  utamanya  pada  peserta  didik perempuan. 14
Komitemen  Aisyiah  NTB  untuk  menjadikan  eksistensi  kelembagaannya sebagai media dakwah Islamiyyah denga meteri dari Allah untuk dan oleh perempuan –  permpuan  terdidik,  maka  dapat  dilihat  dari  terbentuknya  struktur  Aisyiah  di  level kabupaten seluruh NTB dan Pengurus Aisyiah di Level Kecamatan. Hingga saat ini, Pimpinan  daerah  Aisyiah  (PDA)  se  NTB  terdiri  dari  10  PDA;  Mataram,  Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima,  Kabupaten  Sumbawa  Barat  dan  Kabupaten  Lombok  Utara.  Pada  level pimpinan  Wilayah,  juga  terdiri  dari  bebera  majelis  sebagai  pelaksana  program organisasi. 15
Amal  usaha,  program  dan  kegiatan  ini  dijabarkan  melalui  struktur  Asyiah dari tingkat Pusat hingga Ranting. Masing struktur memiliki pengurus dan perangkat kerja  dalam  bentuk  Majelis  dan  Lembaga.  Majelis  yang  menjadi  perangkat  kerja Aisyiah dengan tupoksinya masing – masing adalah sebegai berikut;
14 FGD dengan PW Asyiah NTB, tanggal 5 Desember 2014 di Mataram
a. Majelis Tabligh; Berungsi  untuk  merealisasikan  prinsip  dan  tujuan dakwah  Aisyiyah  yang  bergerak  dalam  urusan  kajian  Islam  kontekstual, dakwah  dan  pengamalan  Islam.  Mendesian  dan    mengembangkan gerakan-gerakan  Dakwah  Islam  dalam  seluruh  aspek  kehidupan, menguatkan  kesadaran  keagamaan  masyarakat,  mengembangkan  materi, strategi dan media dakwah, serta meningkatkan kualitas mubalighat.
b. Majelis Kesejahteraan Sosial; Pemahaman tentang kesejahteraan sosial yang diperjuangkan Aisyiyah adalah terciptanya suatu   kondisi ideal dari tata kehidupan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghaffur , yaitu suatu  kehidupan  bahagia  sejahtera  penuh  limpahan    rahmat  dan  nikmat Allah SWT. di dunia dan akhirat.
c. Majelis Kesehatan Dan Lingkungan Hidup; Sebagai organisasi sosial, masalah  kesehatan  dan  lingkungan  hidup  telah  menempati  posisi  yang sangat  serius  dalam  gerakan  Aisyiyah.  Dengan  misi  sebagai  penggerak terwujudnya  masyarakat  dan  lingkungan  hidup  yang  sehat,  Aisyiyah kemudian  mengembangkan  pusat  kegiatan  pelayanan  dan    peningkatan mutu  kesehatan  masyarakat  serta  pelestarian  lingkungan  hidup  melalui pendidikan dan pelayanan.
d. Majelis  Pendidikan  Dasar  Dan  Menengah; Sejalan  dengan pengembangan  pendidikan  yang  menjadi  salah  satu  pilar  utama  gerakan Aisyiyah,  majetis  ini  mengembangkan  visi  pendidikan  Aisyiyah  yang berakhlak  mulia  untuk  umat  dan  bangsa.  Dengan  tujuan  memajukan pendidikan  (formal,  non  formal  dan  informal)  serta  mencerdaskan kehidupan  bangsa  hingga  terwujud  manusia  muslim  yang  bertakwa, berakhlak  mulia,  cakap,  percaya  pada  diri  sendiri,cinta  tanah  air  dan berguna  bagi  masyarakat  serta  diridhai  Allah  SWT,  Majetis  ini mengembangkan  dan  menangani  masalah  pendidikan  dari  usia  pra  TK sampai Sekolah Menengah Umum dan keguruan.
e. Majelis  Ekonomi  : Sebagai  organisasi  perempuan  yang  bergerak  dalam bidang  keagamaan  dan  kemasyarakatan,  Aisyiyah  diharapkan  mampu menunjukkan  komitmen  dan  kiprahnya  untuk  memajukan  kehidupan masyarakat khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan
ketenagakerjaan.    Majelis  ekonomi  bergerak  di  bidang  pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah serta pengembangan-pengembangan ekonomi kerakyatan.
f. Majelis  Pendidikan  Kader; Majetis  ini  menangani  masalah  kaderisasi dan  pengembangan  sumber  daya  kader  di  lingkungan  Angkatan  Muda Muhammadiyah  Putri  secara  integratif  dan  professional  yang  mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah amar makruf nahi mungkar menuju masyarakat madani.
g. Majelis  Pendidikan  Tinggi  : Sejalan  dengan  perkembangan  dunia pendidikan  serta  pendidikan  Aisyiyah  khususnya,  majelis  ini  bertugas untuk  membina,  mengkoordinasikan  Perguruan  Tinggi  Aisyiyah  di seluruh  Indonesia,  serta  memberikan  bahan  pertimbangan  guna menentukan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  bidang  pendidikan  tinggi Aisyiyah. 16
Disamping beberapa majelis, Aisyiah juga memiliki beberapa bentuk lembaga sebagai perangkat kerja, antara lain; Lembaga Penelitian Dan Pengembangan,   Lembaga  Kebudayaan,  Lembaga  Hubungan  Organisasi,  Hukum Dan  Advokasi  (LHOHA),  Lembaga  Humas  Dan  Penerbitan.  Namun  dari  sekian banyak  majelis  dan  lembaga,  Aisyiah  NTB  yang  eksistensinya  secara  kelembagaan formal di NTB diawali tahun 1970-an, hanya Mejelis Lembaga Pendidikan tinggi yang belum  terwujud  program  dasarnya,  yakni  mengkoordinair  peguruan  tinggi  yang dikelola  organisasi  Aisyiah,  karena  di  NTB  belum  satupun  perguruan  tinggi  yang langsung dikelola oleh Asiyiah NTB. 17
16 Diakses dari website resmi PP Muhamadiyah, taggal 12 Nopember 2014
17 FGD dengan PW Aisyiah NTB, tanggal 5 Desember 2014

## PEMBAHASAN
1. Konteks  Kelahiran  Ulama  Perempuan  di  NTB  &  Relevansinya Dengan Konteks Kekinian NTB
Muslimat  NU  dan  Aisyiah  sebagai  refresentasi  kelembagaan  Ulama Perempuan  di  NTB  memiliki  karekter  yang  sama  dari  sisi  rekrutmen, eksistensi  dalam  kelembagaan  organsiasi  induknya,  struktur  organisasi  dan permusyawaratannya.  Keduanya  sama-sama  organiasi  social  kemasyarakatan yang  bersifat  keagamaan.  Kelahirannya  juga  tidak  murni  tindakan  dan kehendak  kuam  perempuan,  melainkan  kolaborasi  antar  kehendak  kaum perempuan dan dukungan laki-laki.
Aisyiah  secara  nasional  merupakan  wadah  yang  diprakarsai  laki-laki pimpinan  Muhammadiyah  sebagai  jawabatan  atas  keertidasan  kaum perempuan  dari  aspek  kehidupan  social,  ekonomi,  dan  budaya.  Sedangkan MUslimat NU, sekalipun dorongan kaum peempuan NU untuk membentuk MUslimat begitu keras, dari Kongres NU ke Kongres berikut, namun juga tak kunjung  berhasil  mempengaruhi  sikap  pengurus  NU  yang  masih  memdang perempuan  sebagai  makluk  kedua.  Namun,  disetiap  generasi  pasti  ada kelompok yang berbeda cara pandangnya. Beberapa kiyai besar yang menjadi pimpian  NU, ikut berjuang mendorong Kongres NU mengakui keberadaan Perempuan  NU  sebagai  anggota  NU  dan  sekaligus  memeberikannya kelembagaan otonomo.
Sekalipun  secara  nasional,  waktu  kelahiran  kedua  organisasi perempuan ini cukup mencolok, namun di NTB hampir bersamaan eksisnya sebagai  kelompok  organisasi  social  bersifat  kemasyarakatan,  yakni  pada  saat Orde  baru  menjalakan  politik  institusionalisasi  peranan  wanita  melalui  ada kementerian  khusus  dan  selanjutnya  dibentuk  beberapa  organisasi  khusus pula hingga ke level perintahan paling bawah. Sekalipun, kelahiran Aisiah dan Mulimat  NU  di  NTB  pada  era  orde  baru  dengan  teori  Women  in Develeopment  (wanita  dalam  pembanguan),  namun  sesungguhnya  kondisi permepuan di NTB masih sangat memperihatinkan dari aspek social, budaya, agama,  ekonomi,  politik  dan  sebagainya.  Tingkat  pendidikan,  kesehatan,
kesejahteraan social perempuan NTB masih sangat memperihatinkan. Bahkan hingga  kini,  tingkat  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang  menjadi barometer  dalam  menilai  kulaitas  pembangunan  di  beberapa  Daerah,  NTB masih dalam posisi urutan ke dua dari bawah, keseluruhan provinsi NTB.

## 2. Respon dan Peran Sosial Ulama Perempuan di NTB
Banyak  kalangan  terutama  aktivis  perempuan  justru  menyepelekan keberadaan  organisasi-organisasi  perempuan  seperti  Aisyiah  dan  Muslimat NU  sebagai  agen  perubahan  bagi  nasib  kaum  perempuan.  Mereka memandang,  keberadaan  organisasi  Aisyiah  dan  Muslimat  NU,  disatu  sisi, merupakan  organisasi  bawahan  dari  NU  dan  Muhammadiyah,  dan  pada  sisi yang  lain,  kedua  organisiasi  ini  terlalu  birokratis  dan  procedural.  NU  dan Muhammadiyah,  oleh  beberapa  aktivis  Perempuan  justru  dinilai  sebagai institusi social keagamaan yang turutserta melestarikan berbagai kondisi social yang mendukung terwujudnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. 18
Kritik ekternal terhadap keberadaan kedua lembaga ulama perempuan ini, Asiyiah dan Muslimat NU, kalau dilihat dari konteksnya mungkin juga ada benarnya, dimana Aisyiah dan Muslimat NU memang telrihat tidak progressif dalam  menanggapi  Bergam  isus-issu  ketidaksetaraan  dan  keadilan  gender kekinian seperti kondisi perempuan yang diperlakukan tidak adil dalam rumah tangganya,  kasus  TKI  prempuan  yang  diperkosa  majikannya  di  daerah kerjanya  di  Luarn  negeri,  dan  sebagainya.  Namun,  disisi  lain,  sesungguhnya dengan gemuknya struktur organisasi ini, maka cara kerjaya uga sistematis dan stagnan.  Mislanya,  Muslimat  NU  dan  Aisyiah  NU  melakkukan  pendidikan kritis,  pengorgaisasian  warga  melalui  strukturnya  yang  sudah  rapi  serta perangkat  kelembagaannya  yang  lainnya.  Agenda  mereka  hampir  bersifat establish  melalui  lembaga  pendidikan  formal  dan  informal,  baik  sekolah, majelis  taklim  dan  sebagainya.  Strategi  yang  mereka  lakukan,  memang  tidak cenderung  menyerang,  apalagi  main  publikasi,  melainkan  cenderung  melihat akar masalahnya, yakni pendidikan.
18 Diskusi-dikusi  kecil  Peneliti  dengan  aktivis  perempuan  di  secretariat  JMS  Lobar,  tanggal  15 Nopember 2014
Bagi  Aisyiah  dan  Muslimat  NU,  ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan gender  di  NTB  saat  ini,  minimal  sudah  dapat  berkurang  akibat  kerja  keras Aisyiah  dan  Muslimat  NU  dengan  kelompok  lainnnya,  misalnya  dengan hampir  setaranya  antara  Angka  Partisipasi  Pendidikan  atara  laki  dan perempuan  di  level  SD/MI,  SMP/MTS  dan  SMA/SMK,  bahkan  ke  tingkat perguruan  tinggi. 19 Konsistensi  dan  kesinambungan  gerakan  Aisyiah  dan Muslimat NU dalam mendongkrak harkat dan martabat perempuan di NTB adalah  hal  yang  lebih  dari  ke  dua  organisasi  ini  dibandingkan  dengan organisasi perempuan yang masuk kategori LSM dan NGO yang cenderung programtik,  kasuistis  dan  sangat  bergantung  pada  donor.  Bahkan  pola kelembagaan  kelompok  perempuan  LSM/NGO  pun  terus  berubah  sesuai ―kebutuhan  internal‖  kelompok  LSM  dan  NGO  itu  sendiri  atau  ―tuntutan eksternal‖ dari kelompok donor.
Aisyiah  dan  Muslimat  NU  NTB  segagai  dua  organisasi  perempuan tetap  mempertahankan  struktur  kelembagaannya,  bentuknya  sebagai organisasi  social  kemasyarakatan  (ormas)  yang  bersifat  keagamaan  dengan posisinya  yang  tetap  sebagai  bagian  dari  organisasi  induknya  –yang notabene—organisasi laki-laki, namun dalam hal menjwab tantangan ekternal, seperti  tuntutan  kebijakan  pemerintah  maupun  Donor  yang  mensyaratakan kerjasamanya  dengan  lembaga  yang  berbadan  hokum,  maka  Muslimat  NU justru  melakukan  modefikasi  kelembagaannya  dengan  menambah  perangkat kerja kelembagaan berupa perangkat yang berbadan hokum berupa Yayasan.
Diakui  oleh  kedua  lembaga  perempuan  ini,  bahwa  tantangan  besar juga  dalam  mewujudkan  tatanan  yang  berksetaraan  dan  berkeadilan  gender adalah  isu-issu  yang  berkaitan  dengan  paham  keagamaan  seperti  tafsir poligami  yang  masih  seenaknya  laki-laki,  tafsir  tentang  laki-laki  sebagai pemimpin  baik  dalam  rumah  tangga  maupun  bidang  public  dan  seterusnya. Mereka  juga  mengakui  bahwa  berkembangnya  pemahaman  demikian  tidak lepas dari peran tokoh-tokoh agama yang  bias gender, dan biasnya laki-laki. Namun demikian, bukan berarti Aisyiah dan Muslimat NU mengamini tafsir
19 Wawancara dengan Hj. Sribanun Muslim, Ketua Musliat NU, tanggal 5 Desember 20014 dan FGD dengan PW Asiyiah NTB tanggal 5 Desember 2014
yang  demikian,  hanya  saja  cara  dan  strategi  menentangnya  dengan  cara hal , bukan  dengan lisan. Disinilah perbedaan  mendasar  antara  Ormas  permepuan dan LSM perempuan dalam menanggapi wacana dan issu bias gender. Ormas keagamaman,  Aisyiah  dan  Muslimat  NU  cenderung  melalui  tindakan  nyata berupa  penyelenggaran program  yang  konstinyu  seperti  lembaga pendidikan formal,  informal  bahkan  melalui  usaha-usaha  social  lainnya  seperti  pantai asuhan, majelis ta’lim dan sebagainya, sedangan perempuan LSM cenderung dengan  cara  yang  aga  progressif  berupa  advokasi;  publsing  media  dan  aksi demontrasi. 20
3. Tatakelola  Kelembagaan  Ulama  Perempuan  dan  Relasinya  dengan Organisasi Induknya dan Organisasi Lainnya
Muhammadiyah  dan  atau  Nahdlatul  Ulama  yang  lahir  atas  iniasiatif kaum  laki-laki  adalah  hal  yang  wajar,  sebab  mereka,  kaum  laki-laki, sesungguhnya  telah  lam  mendapatkan  kenikmatan  berupa  peluang  untuk mengenyam  pendidikan.  Mendirikan  organisasi,  bagi  laki-laki,  tentu  tidaklah menjadi  tantangan  mendasar,  tetapi  mendirikan  organisasi  perempuan  oleh perempuan  untuk  perempuan,  di  saat  perempuan  sedikipun  diberikan  celah akses untuk mengenyam pendidikan.
Dengan kondisi demikian, maka tidak menjadi masalah kalau Asiyiah sebagai  organisasi  perempuan  yang  modern  saat  ini  justru  diprakarsai  dan dinisiaisi  secara  penuh  oleh  laki-laki,  yaitu  para  pendiri  Muhammadiyah. Namun,  fasilitasi  pendirian  Aisyiah  oleh  pimpinan  Muhammadiyah  yang notabena laki-laki, bukan bermaksud mensobordinasi perempuan, melainkan tulus  untuk  memberdayakan  perempuan.  Hal  ini  terbukti  dengan  agenda pendahuluannya, yakni pendirian lembaga pendidikan yang pesertanya adalah perempuan-perempuan  belia  yang  sama  sekali  tak  memiliki  akses  terhadap pendidikan oleh factor budaya, agama dan ekonomi. Kelompok pengajian ini disebut sapa  trasna. Ketiak  peserta  pengajian  sapa  tresna  dianggap  memadai
20 Obeservasi peneliti dari berbagai kegiatan Ormas  perempuan dan Organisiasi LSM perempuan di NTB.
kapasitasnya  dari  sisi  keilmuan,  keterampilan  dan  kepemimpinan,  maka diajaklah  beremubuk  untuk  membentuk  oganisasi  perempuan  yang diberinama Asiyiah. Aisyiah dengan demikian resmi diprakarsai dan didirikan oleh  Pimpinan  Muhammadiyah,  namuan  kemampuan  perempuan  – perempuan tersebut dapat menjadikan asiyiah menjadi organisasi perempuan modern  yang  berkembang  dengan  pesat.  Atas  kondisi  demikian,  Aisyiah  -- hingga saat ini—disatu sisi tetap menjadi bagian Muhammadiyah, yang segala aktivitas  dan  agenda  strategis  Aisyiah  tidak  boleh  bertentangan  dengan keputusan  forum  persmusyawaratan  tertinggi  Muhammadiyah,  namun  pada sisi lain Asiyiah juga tetap berusaha agar dalam pengambilan keputusan dalam forum  permusyawaratan  Muhammadiyah,  Aisyiah  ada  di  dalmnya  dan menjadi  bagian  dari  pihak  yang  mengabil keputusan  tersebut.  Atas  tuntutan demikian,  maka  Muhamamdiyahpun  mengakomodirnya  dengan  menetapkan Aisyiah  sebagai  organisasi  otonom  khusus  (ORTOMSUS),  dimana  setiap pimpinan  Asyiah  secara  otomaticalla  (ex-officio)  menjadi  pimpinan Muhamamdiyah sesuai jenjang dan level kepemimpinannya.
Hal  sama,  namun  sedikit  berbeda  adalah  Muslimat  NU,  dimana kehadirannya merupakan penuh perjuangan kaum perempuan NU,yang didik berserikat  secara  tidak  sadar  oleh  pengurus  NU.  Sebab,  dari  semenjak berdirinya  NU  tahun  1926  sampai  1940-an  sama  skali  tetap  berpendirian, bahwa perempuan tidak layak mendapatkan pendidikan apalagi berorganisasi. Namun,  karena  posisinya  sebagai  istri  atau  nyai,  yang  selalu  ikut  dalam pertemuan-pertemuan  pengurus  NU,  yang  notabe,  suaminya.  Proses-proses perkumpulan  tak  disengaja  inilah  mulai  muncul  kesadaran  akan  pentingnya keterlibatan  perempuan  dalam  bergam  aktivistas  social,  politik  dan  budaya. Semakin,  sering  perempuan  ini  ikut  bertemu,  maka  semakin  kuat  pula  issu dan wacananya untuk meminta menjadi bagian penting dalam NU, sehingga atas fasilitasi laki-laki yang juga menjadi kiyai berpengaruh dalam NU, melalui Muktamar  NU  di  Menes  –  perempuan  diakui  sebagai  anggota  NU  yang disebut  Nahdlatl  Oelama  Muslimat  (NOM),  namun  pada  Muktamar  tahun 1946  di  Surabaya,  maka  naik  statusnya  dari  sekadar  diakui  sebagai  anggota
menjadi  kebilehannya  menjadi  pengurus  NOM,  dan  pada  tahun  1952,  NU memutuskan bahwa NOM adalah badan otonom NU yang diberinama baru menjadi  Muslimat  NU.  Kehadiran  Muslimat  NU  baik  sebagai  organisasi perempuan yang berskala nasional dan modern di Indoensia maupun sebagai organisasi  badan  otonom  NU,  tak  lepas  dari  uluran  tangan  kaum  laki-laki yang memang memiliki kepedulian terhadap nasib perempuan.
Dengan  demikian,  Muslimat  NU  maupun  Asyiah  adalah  organisasi perempuan  modern  yang  bersifat  keagamaan  dan  berskala  nasional  di Inoenesia,  yang  semenjak  berdirinya  beriringan  dengan  kemerdkaan  bangsa dan  negera  Kesatuan  Republik  Indonesia  hingga  kini  masih  tetap  eksis bahkan  semakin  menemukan  bentuknya  yang  lebih  simple  dan  lincah. Padahal  kalau  mengacu  pada  teori  organisasi  Nirlaba  yang  secara  alamiah akan  mengalami  pase-pase  yang  disamakan  denganpase  kelahiran  manusia; mulau  pase  bayi  dalam  kandungan  atau  organisasi  dalam  cita-cita,  pase melahirkan, pase membentuknya, pase mungil dan menyenangkan, pase awal yang serba semangat, lincah dan energik, pase dewasa yang cenderung stabil, pase  birokratis  dengan  pola  kerja  yang  kelas,  mapan  dan  akkhirnya  semua bersikap menjadi manager, dan terakhri pase berumah tangga atau mengahiri masa lajangnya, pase kolaborasi, regenerasi dan konflik. 21
Berdasarkan  teori  ini,  Aisyiah  dan  Muslimat  NU  adalah  organisasi nirlaba, tidak mencari profit atau keuntungan material, namun di lihat dari sisi usianya  sudah  masuk  melampaui  usia  manusia,  dan  kondisi  organisasinya masih  sehat,  dinamis  dan  energik.  Hal  ini  disebabkan  oleh  periodesasi kepengurusan,  kaderisasi  yang  terus  berjalan  serta  program  yang  terus berkembang.  Bahkan,  teori  Organisasi  nirlaba  di  atas  cukup  efektif  untuk memotret  kondisi  organisasi  perempuan  berbentuk  LSM,  yang  hampir  rata- rata  tidak  ada  yang  mampu  bertahan  melampau  separo  dari  usia  kedua organisasi perempuan seperti Aisyiah dan Muslimat NU.
Ke-eksis-an kedua lembaga ini sesungguhnya terletak pada posisinya yang hebat, disatu sisi ada organisasi induk yang menaungi, minimal sebagai
21 Tim Penulis, Panduan Organisasi Nirlaba , Jakarta, P3M, 1990, hal. 15
lembaga advice, yaitu Muhammadiyah bagi Aisyiah dan Nadhlatul Ulama bagi Muslimat NU, namun pada sisi lain sesungguhnya Aisyiah adalah OTUMSUS di  Muhammadiyah  dan  Muslimat  NU  adalah  Badan  Otonom,  yang  dalam AD/ART  NU  tidak  disepesifikkan  dengan  organisasi  otonom  lainnya, melainkan  dari  sis  kewenangannya  hampir  setara  dengan  NU,  dimana Mulimat NU memiliki lembaga pendidikan sendiri, memiliki Yayasan sendiri bahkan  memiliki  lembaga-lembaga  yang  jumlahnya  banyak  sekali.  Otonomi Muslimat  dalam  di  dalam  tubuh  NU  hanya  sebatas  ikatan  idelogis  dan pemaknaan symbol ―NU‖ dibelakang nama Muslimat.
Keberadaan  Aisyiah  dan  Muslimat  NU  dalam  struktur  organisasi Induknya  sebenarnya  sama,  dimana  Aisyiah  disebut  sebagai  organisasi Khusus  akibat  dari  status  ketau  Aisyiah  yang  ex-officeo  Pimpinan Muammadiyah sesuai jenjang dan level pimpinannya, maka dalam AD/ART NU  juga  disebutkan,  bahwa  masing-masing  Ketua  Badan  Otonom  NU beserta  ketua Lembaga dan Lanjah di lingkungan NU adalah Anggota Pleno dari  pengurus  NU  sesuai  level  dan  jenajng  strukturnya.  Hanya  saja, perjuangan organisasi perempuan NU terasuk kader-kader NU yang feminis belum  berhasil  memperjuangkan  perempuan  NU  untuk  mmasuk  menjadi dalam struktur syuriah pada semua level dan jenajng pimpinan. Syuriah adalah symbol kelembagaan ulama dalam tubuh NU.
Ketika  perempuan  tidak  dapat  masuk  menjadi  bagian  dalan  struktur syuriah,  maka  NU  belum  mengakui  keberadaan  perempuan  sebagai  ulama. Justru  kader-kader  perempuan  NU  yang  jusru  bergerak  mewujudkan  ulama perempuan  melalui  beragam  kelembagaan  perempuan  LSM  dan  publikasi. Rahima  adalah  salah  satu  contoh  LSM  perempuan  yang  pegiatnya  adalah kader-kader perempuan NU, dan saat ini konsern dengan program penguatan Ulama  Perempuan.  Anehnya,  tidak  sedikit kiyai-kiyai  kahrismatik  NU  justru sangat  getol  menjadi  bagian  dari  program  penguatan  ulama  perempan  yang diprogramkan  oleh  Rahima  seperti  KH.  Husain,  KH.  Faqhuddin  Abdul Qadir, dan sebagainya.

## KESIMPULAN
Dari  beragam  paparan  data  diatas,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sesuai rumusan msalah penelitian ini, yaitu antara lain;
1. Kelahiran  Asiyiah  NTB  dan  Muslimat  NU  di  NTB  sangat  bergantung  pada kebijkaan  pimpinan  pusat  masing-masing,  dengan  memenuhi  prosedur- prosedur tetap, yaitu minimal telah terbentuk Muslimat NU atau Aisyiah di 3 Cabang  dalam  satu  Provinsi.  Terpenuhinya  persyaratan  minimal  dalam pembentukan  Aisyiah  dan  Muslimat  NU  di  NTB  tidak  lepas  dari  usaha kolektif  antara  kader-kader  perempuan  Muhammadiyah  dan  NU  didukung dan  difasilitasi  oleh  Pimpian  Muhamamdiyah  dan  NU  NTB.  Kondisi demikian tidak jauh berbeda dengan kondisi historis pembentukan Muslimat NU dan Aisyiah di Pusat. Bahwa dengan demikian, maka percepatan advokasi dan  pemberdayaan  perempuan  tidak  bisa  lepas  antara  sinergi  aktivis perempuan  dengan  aktivis  laki-laki  yang  memiliki  kesepahaman  yang  sama dalam  hal  mewujudkan  tatanan  social  yang  berkesetaraan  dan  berkeadilan gender. Saling meninggalkan apalagi saling vis a vis antara keduanya jusru akan menjadi boomerang panjang dalam menggapai tujuan final. Kebersediaan dan keberterimaan  permepuan-perempuan  di  NTB  termasuk  kaum  laki-laki terhadap eksistensi Aisyiah dan Muslimat NU hingga level grassroot melalui beragam  program,  termasuk  program  dakwah,  muballig  dan  majelis  ta’lim, justru menjadi bukti bahwa Aisyiah dan Muslimat NU NTB adalag refsentasi kelembagaan Ulama perempuan di NTB
2. Keberadaan  Aisyiah  dan  Muslimat  NU  dalam  struktur  organisasi  Induknya sebenarnya  sama,  dimana  Aisyiah  disebut  sebagai  organisasi  Khusus  akibat dari  status  ketau  Aisyiah  yang  ex-officeo  Pimpinan  Muammadiyah  sesuai jenjang  dan  level  pimpinannya,  maka  dalam  AD/ART  NU juga  disebutkan, bahwa  masing-masing  Ketua  Badan  Otonom  NU  beserta    ketua  Lembaga dan Lanjah di lingkungan NU adalah Anggota Pleno dari pengurus NU sesuai level  dan  jenajng  strukturnya.  Hanya  saja,  perjuangan  organisasi  perempuan NU  terasuk  kader-kader  NU  yang  feminis  belum  berhasil  memperjuangkan perempuan  NU  untuk  mmasuk  menjadi  dalam  struktur  syuriah  pada  semua
level dan jenajng pimpinan. Syuriah adalah symbol kelembagaan ulama dalam tubuh NU.
3. Bagi Aisyiah dan Muslimat NU, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di NTB saat ini, minimal sudah dapat berkurang akibat kerja keras Aisyiah dan Muslimat NU dengan kelompok lainnnya, misalnya dengan hampir setaranya antara  Angka  Partisipasi  Pendidikan  atara  laki  dan  perempuan  di  level SD/MI,  SMP/MTS  dan  SMA/SMK,  bahkan  ke  tingkat  perguruan  tinggi.
Konsistensi  dan  kesinambungan  gerakan  Aisyiah  dan  Muslimat  NU  dalam mendongkrak harkat dan martabat perempuan di NTB adalah hal yang lebih dari  ke  dua  organisasi  ini  dibandingkan  dengan  organisasi  perempuan  yang masuk  kategori  LSM  dan  NGO  yang  cenderung  programtik,  kasuistis  dan sangat  bergantung  pada  donor.  Bahkan  pola  kelembagaan  kelompok perempuan  LSM/NGO  pun  terus  berubah  sesuai  ―kebutuhan  internal‖ kelompok  LSM  dan  NGO  itu  sendiri  atau  ―tuntutan  eksternal‖  dari kelompok donor.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Amin, Metodologi  Penelitian  Agama;  Pendekatan  Multidisipliner ,  Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006
Atho,  M.  Mudzhar, Pendekatan  Studi  Islam  Dalam  Teori  Dan  Praktek ,  Yogayakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
Amal, Siti Hidayati, Beberapa Perspektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Wanita, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1995
Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  NU  hasil  Muktamar  Ke  32  di Makassar
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Muhammadiyah Azis DY, Aceng Abdul, 2003, Kiprah Nahdlatul Ulama dalam Bidang Pendidikan , dalam LP. Ma’arif NU Pusat, NU: Dari Ulama untuk Indonesia (Jakarta, 20 Desember) Alfons  Van  der  Kraan, Lombok,  Penaklukan,  Penjajahan  dan  Keterbelakangan ,  (terj)  M. Donny Supanra, Mataram Lengge, 2009
Anak Agung Ketut Agung, Kupu-Kupu Kuning Yang Terbang Di selat Lombok, Lintasan Sejarah Kerajaan Karangasem (1661-1950) , Denpasar, Upada Sastra, 1991 Budiman,  Arief,  Pembagian  Kerja  secara  Seksual,  Sebuah  Pendekatan  Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat, Jakarta: Gramedia. 1981,
Burhanudin, jajat (ed), Ulama Perempuan Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2002,
Bayu Windia, Manusia Sasak Bagaimana Menggaulinya? , Yogyakarta: Genta Press, 2006 Bruinessen, Martin van, 1994, NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru , terj. Farid Wajidi (Yagyakarta: LKiS)
Djuwita, Warni, Potret Ulama Perempuan Sasak, ULUMUNA, Edisi 13 tahun 2003. Doyle  Paul  Johnson, Teori  Sosiologi  Klasik  dan  Modern ,  Diindonesiakan  oleh  Robert M.Z. Lawang, Jakrata, Gramedia, cet. III, 1994
Erni  Budiwanti,  Islam  Sasak;  Wetu  Telu  Versus  Waktu  Lima,  terj.  Noorcholis  dan Hairus Salim (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 1.
Fath.  Zakaria, Mozaik  Budaya  Orang  Mataram, (Mataram:  Yayasan  Sumurmas  Al- Hamidy, 1998)
Farid  Masdar  Mas’udi,  Islam  Dan  Hak-Hak  Reproduksi  Perempuan,  Bandung: Mizan, 1996.
Fathurrahman Zakaria, Mozaik Budaya Orang Mataram ; Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998
Mansour  Fakih,  dkk,  Membincang  Feminisme  Diskursus  Gender  Perspektif  Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1994
Gde Suparman, Babad Praya , Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994
--------------------, Babad  Sakra ,  Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, 1994
--------------------, Dulang  1  Perkawinan ,  (Mataram:  Lembaga  Pembakuan  dan PenyebaranAdat Sasak, 1995)
---------------------, Titi  Tata  Adat  Perkawinan  Sasak,  Kepembayunan  Lan  Candrasengkala (Mataram:  Lembaga  Pembukuan  dan  Penyebaran  Adat  Sasak  Mataram Lombok, 1988).
Andree  Feillard;  NU,  Vis-à-vis  Negara.  Pencarian  Visi,  Bentuk  dan  Makna,
(Yogyakarta, LkiS).
Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Muslimat NU Tahun 2010-2015
Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Aisyiyyah Moleong, J,  Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung; Rosdakarya, 2002)
Keputusan-keputusan Konfresi Wilayah Muslimat NU NTB Keputusan-keputusan Konfresi Wilayah Aisyiyyah NTB Taqiuddin, Ahmad, Sejarah NU Lombok,