## POLEMIK MASYARAKAT RIAU  DAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TER- HADAP PERKEMBANGAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI RIAU

## I Dewa Ayu Putri Wirantari
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12, Peguyangan Denpasar E-mail: wirantari1992@gmail.com
Abstrak - Meningkatnya permintaan pasar dunia terhadap konsumsi minyak sawit (CPO) menyebabkan pemerintah terus menerus memperluas perkebunan sawit. Riau menjadi provinsi yang memiliki luasan perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Luas perkebunan sawit di Indonesia adalah 13,5 juta ha, dimana 2,9 juta ha ada di riau.1 Hal ini tentun- ya memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat di daerah provinsi Riau.Salah satu dampak positif bagi masyarakat Riau dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit adalah meningkatnya pendapatan dan terbukanya lapangan pekerjaan. Dampak negatifn- ya adalah perluasan dilakukan dengan cara membakar dan menebang hutan, yang efeknya sungguh luar biasa. Seperti yang terjadi pada tahun 2014 lalu, ketika terjadi pembakaran hutan secara besar-besaran yang dilakukan di provinsi riau mengakibatkan polusi asap yang teramat sangat menyesakkan. Efek asap tersebut tidak hanya dirasakan di daerah Riau saja melainkan daerah lain dan bahkan negara tetangga juga ikut merasakan dampak dari pembakaran hutan ini. Dari polusi asap tersebut banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, mulai dari banyaknya masyarakat yang terjangkit penyakit ISPA, tidak dapat keluar rumah, sekolah, ataupun bekerja, seluruh akses keluar daerah baik darat, laut, maupun udara tertutup akibat tebalnya asap yang menggaggu jarak pandang, yang kesemuanya berujung merugikan masyarakat baik sektor-sektor seperti pendidikan hing- ga sektor ekonomi
Kata kunci : Minyak, Sawit ISPA, Riau
Abstract - The increasing world demand for palm oil (CPO) has caused the government to continue expanding palm oil plantations. Riau is the province with the largest oil palm plantation in Indonesia. The area of oil palm plantations in Indonesia is 13.5 million ha, of which 2.9 million ha are in riau.1 This certainly has an impact for the people in Riau province. One positive impact for the people of Riau with the development of oil palm plantations is the increase in income and the opening of employment. The negative im- pact is that the expansion is done by burning and cutting down the forest, whose effect is remarkable. As happened in the year 2014, when massive forest fires committed in Riau province resulted in excessive smoke pollution. The smoke effects are not only felt in Riau area but also other regions and even neighboring countries also feel the impact of this forest burning. From the pollution of the smoke is a lot of losses felt by the community, ranging from the many people who contracted the disease ARI, can not leave the house, school, or work, all access outside the area of land, sea or air covered by the thick smoke that menggagga visibility, all of which lead to disadvantage of the community, such as education sector to economic sector.
Keywords : Oil, ISPA, Coconut, Riau
I Dewa Ayu Putri Wirantari

## PENDAHULUAN
Meningkatnya permintaan pasar dunia terhadap konsumsi minyak saw- it (CPO) menyebabkan pemerintah terus menerus memperluas perkebunan sawit. Riau menjadi provinsi yang memiliki lu- asan perkebunan sawit terbesar di Indone- sia. Luas perkebunan sawit di Indonesia adalah 13,5 juta ha, dimana 2,9 juta ha ada di riau.1 Hal ini tentunya memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat di daer- ah provinsi Riau. Salah satu dampak posi- tif bagi masyarakat Riau dengan perkem- bangan perkebunan kelapa sawit adalah meningkatnya pendapatan dan terbukanya lapangan pekerjaan. Tidak dapat dipungki- ri kelapa sawit merupakan komoditi yang tergolong memberikan perolehan peng- hasilan yang besar, maka dari itu bukan hal yang mencengangkan jika masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan bisnis dibidang perkebunan sawit. Dampak negatifnya adalah perluasan dilakukan dengan cara membakar dan menebang hutan, yang efeknya sungguh luar biasa. Seperti yang terjadi pada tahun 2014 lalu, ketika terjadi pembakaran hutan secara be- sar-besaran yang dilakukan di provinsi riau mengakibatkan polusi asap yang teramat sangat menyesakkan. Efek asap tersebut tidak hanya dirasakan di daerah Riau saja melainkan daerah lain dan bahkan negara tetangga juga ikut merasakan dampak dari pembakaran hutan ini. Dari polusi asap tersebut banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, mulai dari banyaknya masyarakat yang terjangkit penyakit ISPA, tidak dapat keluar rumah, sekolah, ataupun bekerja, seluruh akses keluar daerah baik darat, laut, maupun udara tertutup akibat tebalnya asap yang menggaggu jarak pan- dang, yang kesemuanya berujung meru- gikan masyarakat baik sektor-sektor seper- ti pendidikan hingga sektor ekonomi. Efek dari penebangan hutan juga dirasakan den- gan datangnya banjir, karena sudah tidak ada lagi yang mampu menyerap air ketika musim hujan datang akibat pohon-pohon yang telah di tebang. Selain itu, peralihan lahan yang tadinya untuk lahan pangan diubah menjadi lahan perkebunan sawit tentunya turut mengurangi jumlah pangan itu sendiri. Perluasan perkebunan kelapa sawit seharusnya dipikirkan secara matang terlebih dahulu oleh pemerintah. Apabila
pembakaran, penebangan dan alih fungsi hutan ini terus berlanjut maka kita akan kehilangan paru-paru dunia, karena hutan merupakan paru-paru dunia yang meng- hasilkan oksigen untuk kita hirup dan ber- nafas agar tetap hidup di dunia ini.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah  Bagaimana peran pemerintah dan bagaimana dinamika masyarakat di provinsi Riau?

## PEMBAHASAN
Gambaran Umum dan Kondisi daerah di Provinsi Riau Gambaran umum dan kondisi daerah di Provinsi tercermin dari beberapa aspek yang meliputigeomorfologi, demogra- fi,  ekonomi  dan  sumberdaya  alam,  sosial budaya dan politik, prasarana dan sarana, wilayah dan tata ruang, serta pemerintah- an.
Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Provinsi Riau secara geografis terletak pada posisi 01°005’00” LS – 02°025’00” LU dan 100°000’00” – 105°005’00 BT. Provinsi Riau setelah dimekarkan tercatat 107.932,71 km2, dimana 80,11% diantara- nya merupakan wilayah daratan sedang- kan 19,89% diantaranya lautan/perairan. Menurut kondisi geomorfologinya daratan Riau dapat dibedakan antara wilayah ba- gian Timur yang didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 me- ter d.p.1; wilayah bagian Tengah merupa- kan dataran bergelombang; dan wilayah bagian Barat merupakan dataran berbukit yang dibentuk oleh gugusan Bukit Barisan. Kondisi geomorfologi tersebut menempat- kan wilayah Riau bagian Timur berfung- si sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian Barat yang merupakan hulu dari 15 sungai yang mengalir di Provinsi Riau yang bermuara di pantai Timur,4 sungai diantaranya memiliki arti penting sebagai prasarana perhubungan,yakni sungai Siak dengan panjang ±300Km dan kedalaman 8-12 meter, Sungai Rokan sepanjang ±400 Km dengan kedalaman 6-8 meter, Sun- gai Kampar sepanjang 400 Km dengan kedalaman ±6 meter, dan Sungai Indragiri sepanjang ±500Km dengan kedalaman 6-8
I Dewa Ayu Putri Wirantari
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
meter. Wilayah Riau bagian Timur yang merupakan dataran rendah menjadi rent- an terhadap bencana banjir dan genangan sebagaimana yang selama ini berlangsung secara berkala. Kawasan di bagian Timur sebagian besar merupakan lahan gambut yang ber- bentuk oleh penimbunan bahan organik pada lahan yang cendrung tergenang den- gan luas sekitar 4,8 juta Ha, terdiri dari rawa gambut air tawar dan rawa gambut pasang-surut.Walaupun lahan gambut ber- sifat miskin unsur hara esensial, namun memiliki kemampuanuntuk menyimpan dan mengatur aliran air permukaan.Ke- cenderungan penurunan luas lahan gambut dikawasan bagian Timur merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang harus diatasi, terutama untuk mempertahankan fungsinya sebagai kawasan retensi air. Kondisi geologi Riau didomina- si oleh bantuan sedimen Kuarter dengan sisipan bantuan sedimen Tersier di ba- gian Barat dan Selatan.Struktur geologi memiliki lipatan yang umumnya berada di wilayah Barat sepanjang Bukit Barisan, serta patahan aktif yang tersebar mulai dari bagian Barat sekitar Bukit Barisan hingga bagian Tengah dan Selatan.Ditinjau dari potensi bencana alam geoligi,sebagian be- sar wilayah Provinsi Riau bagian Tengah dan Barat termasuk zona lipatan (folded zone).Kemungkinan terjadi gempa bumi di bagian Barat dipengaruhi oleh keaktifan volkonis di daerah Sumatera Barat.Sedang potensi gerakan tanah relative kecil karena wilayah Provinsi Riau umumnya datar, ke- cuali di sebagian wilayah Barat yang mer- upakan bagian dari Bukit Barisan. Posisi  geografis  yang  strategis  dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Riau selain berpotensi mening- katkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga memberikan tantangan bagi pemerintahan Provinsi untuk memi- liki lingkungan hidup yang lestari. Da- lam konteks tersebut, maka keberadaan instansi yang secara khusus membidangi lingkungan hidup; peran serta seluruh sat- uan kerja,masyarakat,dan dunia usaha da- lam pengelolaaan lingkungan; serta terse- dianya pranata dan perangkat pengaturan pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan dapat menjadi modal utama dalam penyelenggaraan pemban- gunan yang berwawasan lingkungan di
Provinsi Riau.
Demografi Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 mencatat jumlah penduduk Provinsi Riau tanpa Provinsi kepulauan Riau sebesar 3.755.485 jiwa dengan distribusi 56,7% tinggal diperkotaan dan 43,3% bermukim di perdesaan. Survei Sosial Ekonomi Na- sional mencatatjumlah penduduk tahun 2005 meningkat menjadi 4.614.930 jiwa. Jumlah PendudukProvinsi Riau pada tahun 2006 adalah 6.369.600 jiwa terdiri dari la- ki-laki dan perempuan.Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk seti- ap tahun cenderungstabil dengan rata-rata 4,01 persen per tahun yang sangat dipen- garuhi oleh migrasimasuk. Jika rata-rata laju pertambahan penduduk tersebut tidak dapat dikurangi, makapada tahun 2025, jumlah penduduk Provinsi akan menjadi sekitar 12 juta orang, ataubertambah seki- tar 34 persen dari tahun 2006. Fenomena distribusi kependudukan menunjukkan bahwa pertambahan pen- duduk perkotaan meningkat lebih dari dua kali lipat penduduk perdesaan. Gejala tersebut selaindisebabkan oleh perubahan kawasan perdesaan menjadi perkotaan se- cara fisik danfungsional, juga memberikan indikasi bahwasanya kebijakan pemban- gunan selama itulebih berorientasi pada kawasan perkotaan.Di samping itu, indus- trialisasi telah memacupembangunan fasil- itas secara fisik maupun non fisik pada be- berapa kawasan yangmengubah rona fisik perdesaan menjadi perkotaan.
1.  Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja Angkatan kerja di Provinsi Riau pada tahun 2005 berjumlah 2.515.722 orang atau66,9% dari jumlah penduduk, terdiri atas 52,5% angkatan kerja laki-la- ki dan 47,5%perempuan. Berdasarkan jumlah penduduk, angkatan kerja Provin- siRiau pada tahun2007 diprakirakan seki- tar 2.008.813 orang. Bagian terbesar pen- duduk bekerja padakegiatan pertanian (52,2%) perdagangan, rumah makan dan hotel (13,7%), jasa-jasa(12,6%), perkebu- nan (18,5%), perdagangan (17,4%), dan konstruksi (8,1%). Yangterendah adalah lapangan usaha lainnya yang mencatat ba- gian sebesar 0,1%.Tingginya angka migra- si masuk memberikan implikasi terhadap kesempatan kerjayang semakin terbatas
I Dewa Ayu Putri Wirantari
bagi penduduk setempat.Sejalan dengan otonomi daerah, makapeluang bekerja di- prioritaskan bagi tenaga kerja tempatan dalam rangka meningkatkanperan serta penduduk setempat dalam pembangunan daerah.

## 2. Pendidikan
Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Provinsi telah meningkat secara nyata jumlah penduduk yang tamat SLTP dan SLTA sehingga angka partisipasi pendi- dikan (APK) untuk SD/MI telah menca- pai 108,45, SMP/MTs sebesar 98,44 dan SMA/SMK/MA sebesar 76,10 pada tahun 2008. Namun, tidak dapat dipungkiri mutu sumberdaya manusia relative masih rendah, terutama pada sektor pertanian, merupakan salah satu permasalahan yang cukup mendasar dan serius dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pada Agustus 2007 terdapat sekitar 48,8% dari jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas berada di sektor pertanian, yang pada um- umnya tingkat pendidikan masih di bawah SMP/sederajat. Kondisi ini menyebabkan rendahnya daya serap teknologi di sektor pertanian, kurang berkembangnya inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan us- ahanya dan melakukan diversifikasi sum- ber pendapatan bagi rumah tangga perta- nian, sehingga untuk mengatasi kendala tersebut peran mediator dalam hal ini pen- yuluh pertanian menjadi sangat penting guna memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Setidaknya, ada 2 (dua) hal yang menyebabkan ketertinggalan di bidang pendidikan. Pertama, adalah ketersediaan dan sebaran sarana dan prasarana pendi- dikan.Distribusi sekolah masih memerlu- kan perbaikan.Ada beberapa permukiman yang memiliki jarak yang relative jauh ke sekolah.Di samping itu, fasilitas yang ada juga cenderung semakin tidak terpeliha- ra, khususnya pada daerah-daerah peda- laman dan pulau-pulau.Kedua, kenyata- annya, masyarakat memilik keterbatasan untuk menyekolahkan anaknya karena keterbatasan akses ke sekolah dan faktor keuangan. Data Susenas 2005 menunjuk- kan kebanyakan penduduk Provinsi Riau hanya tamat Sekolah Dasar, yaitu seban- yak 1.219.543 atau 33,77% dan tidak punya ijazah (tidak tamat SD) sebanyak
826.517 jiwa atau 22,88%. Kemudian jika ditinjau dari infrastruktur pendidikan di seluruh Provinsi Riau sudah merata walau- pun jumlah SD sebesar 2.856 buah, jauh melebihi jumlah SLTP 367 buah maupun SMU 123 buah. Dari data ini sudah meng- gambarkan bahwa faktor ketersediaan sa- ranadan prasarana ditingkat SD yang lebih banyak juga memicu terbatasnya tingkat- pendidikan, disamping faktor ekonomi.
3. Kesehatan Mengacu pada indikator IPM (Hu- man Development Index, UNDP), maka kondisikesehatan masyarakat sebagai salah satu komponen IPM di Provinsi Ri- aumenunjukan peningkatan. Pada ahun 1999 IPM Provinsi Riau tercatat sebesar 67,8;tahun 2002 menjadi 68,1; dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 73,6 pada skalanasional (Bappenas dan UNDP), IPM Provinsi Riau berada pada peringkat ke ti- ga,setelah DKI Jakarta (76,1) dan Sulawe- si Utara (74,2). Angka harapan hidup tercatat sebe- sar 69,8 tahun pada tahun 2004 meningkat menjadi 70,7 tahun pada tahun 2005. An- gka  harapan  hidup  meningkat  signifikan dibandingkan tahun 1990 sebesar 65,0 dan tahun 1996 sebesar 67,8. Indikatorkeseha- tan secara keseluruhan menunjukkan per- baikan kualiatas, antara lain lamawaktu sakit, jumlah penduduk yang berobat, dan pertolongan persalinan oleh tenagamedis. Selain itu, angka kematian kasar (CDR) angka kematian bayi (IMR) jugamenun- jukkan penurunan. Kota Pekanbaru mencatat IPM tert- inggi, yaitu 75,9 pada tahun 2005 diikuti oleh KotaDumai, sedang IPM terendah tercatat Kabupaten Rohan Hilir sebesar 68,6. Hal inisekaligus menunjukkan ke- senjangan pembangunan manusia di ka- wasan perkotaandan perdesaan, dimana komponen-komponen pembentuk IPM, yaitu angka harapanhidup, angka melek huruf, dan indeks daya beli di perkotaan rata-rata lebih tinggidibandingkan di per- desaan. Kondisi perekonomian Provinsi Riau dan kecenderungan perkembangan- nya padadasarnya didukung oleh sumber daya alam (resources base economy) yang dimilikiseperti perkebunan, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan energi. Denganpotensi sumber daya alam yang be-
I Dewa Ayu Putri Wirantari
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
sar tersebut, maka pengelolaan yang efek- tif dan efisienakan memperkokoh struktur perekonomian Provinsi Riau. Disamping hal tersebut Kekayaan sumber daya pesi- sir dan kelautan juga menjadi penting bagi perkembangan perekonomian pada masa mendatang melalui kegiatan perikanan, wisata bahari, pertambangan dan jasa ke- lautan seperti kepelabuhan dan lainnya. Kondisi tersebut dapat ditunjukan oleh hal-hal sebagai berikut: 1)  Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tampa migas yang cukup tinggi yai- tu mencapai rata-rata 8,28% per ta- hun selama periode tahun 2000-2004 dengan laju pertumbuhan yang cuk- up stabil dan cendrung meningkat. LPE dengan migas dengan LPE tan- pa migas memiliki kecendrungan yang serupa, namun dengan laju leb- ih rendah karena laju pertumbuhan sektor pertambangan sangat rendah, yaitu 1,27% per tahun. LPE Provin- si Riau tanpa migas lebih tinggi dibandingkan rata-rata Nasional. Jika pada tahun 2003 LPE Provinsi Riau tercatat sebesar 8,17% tahun 2005 sebesar 8,54% dan tahun 2006 sebe- sar 8,66%; LPE Nasional mencatat 5,69% pada tahun 2003, 6,48% pada tahun 2005, dan 6,04% pada tahun 2006.
2)  Struktur perekonomian dengan migas selaa periode 2003-2005 didominasi oleh olehsektor pertambangan, yaitu rata-rata sebesar 41-44%, diikuti oleh sektor pertaniansebesar 21,70% dan sektor industry pengelolahan sebesar 20,06% pada tahun 2005.Strtuktur perekonomian tampa migas didomi- nasi oleh sektor pertanian, yaitu se- besar38,17% pada tahun 2005, diiku- ti oleh sektor industry pengelolahan sebesar 31,86%dan sektor perdagan- gan dan jasa sebesar 11,54% Sektor pertanian dibentuk oleh subsektor- pertanian tanaman pangan, perkebu- nan, kehutanan,perikanan, dan peter- nakan.
3)  Pada tahun 2003 PDRB per kapita atas dasar harga konstan tanpa migas tercatatsebesar Rp 6,40 juta, tahun 2004 sebesar Rp 6,83 juta, dan tahun 2006 sebesar Rp7,60 juta; sedangkan migas pada tahun 2003 tercatat sebe- sar Rp16,50 juta, tahun2004 sebesar
Rp 16,64 juta, dan tahun 2006 sebe- sar Rp 17,50 juta. Pendapatan perka- pita atas dasar harga konstan tanpa migas pada tahun 2003 sebesar Rp 5,85 juta;sedangkan tahun 2004 se- besar Rp 6,25 juta, dan tahun 2005 sebesar Rp 6,64 juta;sedangdengan migas tahun 2003 sebesar Rp15,09 juta, tahun 2004 sebesar Rp15,21ju- ta, dan tahun 2005 sebesar Rp 15,71 juta.
4)  Neraca perdangan luar negeri den- gan migas selama periode 2003-2005 menunjukanposisi surplus, karena nilai ekspor lebih besar dibanding- kan nilai impor. Lajuperkembangan perdagangan luar negeri mengalami fluktuasi yang berkepanjanganantara tahun 2000-2005 ditandai pertum- buhan positif dan negative secara bergantian.Pada tahun 2005 tercatat pertumbuhan impor hingga 162,61% disebabkan olehpermintaan migas domestik yang cendrung meningkat. Pada tahun 2003 kegiatanekspor-im- por masih dilakukan melalui Bat- am dan Bintan, di samping pelabu- hanDumai, Buatan,Sungai pakning, Perawang, Pekanbaru, dan Kuala Enok. Komoditidengan nilai ekspor tertinggi adalah minyak bumi, crude palm oil, pulp and paper,crumb rub- ber, kertas dan barang dari kertas, minyak kelapa/kelapa, kayu lapis, dankayu olahan, Tumbuhnya indus- tri pengelolaaan minyak sawit men- jadi bahan setengahjadi (CPO) telah meningkatkn nilai ekspor.
5)  Perkembangan investasi selama ta- hun 2000-2005 relatif belum stabil dan berfluktuasisetiap tahunnya. Laju pertumbuhan investasi rata-rata sela- ma periode 2000-2005adalah sebesar 4,56%. Peranan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi ProvinsiRiau nyatanya  cukup  signifikan,  yakni sebesar 25,12%. Realisasi investasi PMDNpada tahun 2006 meningkat hingga lima kali lipat dibandingkan tahun 2005, sedangPMA hingga sep- uluh kali lebih besar. Distribusi in- vestasi. PMDN menurutKabupaten/ Kota menunjukan bahwa Kabupaten Kampar, Bengkalis, dan IndragiriHu- lu merupakan wilayah yang memiliki nilai investasi terbesar. Sedang nilai
I Dewa Ayu Putri Wirantari
realisasiPMA terbesar berada pada Kabupaten Bengkalis, Kota Pekan- baru, Kabupaten Siak,dan Kota Du- mai.
6)  Pembangunan perkebunan selama ini telah meningkat pendapatan asli Daerah Riaudan mampu mendorong perkembangan secara lebih luas, sep- erti Perdagangan,Industri, Jasa, In- vestasi, dan membuka kesempatan kerja.
7)  Terbukanya pasar domestik dan regional bagi produk hortikultu- ra telah mendorongperkembangan sektor transportasi dan kesempa- tan usaha lain.

## LUAS PERKEBUNAN
Sumber: Dinas pertanian kontroversi pengembangan perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut
Lahan perkebunankelapa saw- it sangat berkembang dengan pesat, baik pada lahan mineral ataupun lahan gambut dalam tahun 2005 sampai dengan 2010 laju pertumbuhan dilahan gambut sudah mengalami peningkatan dua kali lipat dari (130.620 ha) dari periode sebelumnya sekitar ( 65.614 ha) Kompetensi penggunaan lahan se- makin meningkat dikarenakan semakin banyak permintaan terhadap baku yang menyebabkan meningkatnya intensitas penggunaan lahan , perluasan perkebunan kelapa sawit terjadi hampir semua pengu- naan lahan lain seperti lahan hutan, semak belukar, maupun lahan pertanian, lahan pertanian yang cenderung digunakan rela- tif tinggi untuk pengembangan satu unit pabrik minyak kelapa sakit biasanya di- gunakan lahan seluas (6000 sampai den- gan 7000 ha) untuk memasok tandan buah segar yang digunakan untuk pengelolaan minyak sawit.
Sumber: Dinas pertanian kontroversi pengembangan perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut
Lahan yang digunakan dalam perkembangan kelapa sawit. Luas lahan karet dan pertanian campuran, sawah dan tegalan di Pulau Sumatra, Kalimantan dan Papua.

## PERAN PEMERINTAH
Isu yang terkait dengan perkem- bangan kelapa sawit di Indonesia dimana yang disebut sebagai kelapa sawit tidak ra- mah lingkungan dan berhembus isu bahwa Indonesia adalah salah satu yang paling ter- banyak menyumbang kerusakan lingkun- gan akibat mem produksi sawit. Kemen- terian Pertanian melakukan kampanye greenvproduct (produk ramah lingkungan) kelapa sawit ke Eropa yaitu Spanyol dan Perancis untuk mengantisipasi isu negat- if tentang komoditas sawit terkait dengan masalah lingkungan. Pemerintah berharap dengan hadirnya ISPO ini sebagai sebuah bentuk baru perundang undangan menge- nai kelapa sawit, diharapakan setiap pen- gusaha maupun stakeholder dalam sektor tersebut menyambut baik dengan hadirn- ya ISPO tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri juga menegaskan bahwa kebijakan internasional seperti halnya RSPO, tetap diijinkan untuk terus dilaksanakan tetapi hanya bersifat tidak wajib atau mandatory . Untuk itulah, para pengusaha dan pemilik perkebunan kelapa sawit Indonesia di wa- jibkan untuk memiliki dan mengantongi sertifikasi dari ISPO.
I Dewa Ayu Putri Wirantari
SIMPULAN Pelaksanaan pemerintahan daerah se- harusnya berbasis pada identitas daerah yang merupakan modal spiritual (modal utama) dari suatu pembentukan tatanan. Modallainn- ya adalah modal sosial (Interkoneksitas) dan modal  fisik  (antara  lain  berupaketersediaan sumberdaya alam dan lingkungan yang sehat) pendekatan perencanaanpembangunan daer- ah secara berkesinambungan dan berkelan- jutan, konsisten padadokumen perencanaan, selama ini tidak dilaksanakan sepenuhnya. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, Penyelenggaraan programpembangunan hampir tidak per- nah mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dicantumkanpada dokumen perencanaan tersebut, karena pembangunan lebih diarti- kan  sebagaikegiatan  fisik  untuk  mencapai sasaran-sasaran  yang  bersifat  fisik  pula,  bu- kanpembangunan manusia (dalam arti sebe- narnya) dan kelembagaannya yang lebihber- dimensi budaya. Pendekatan pembangunan berbasis identitas sudah asing lagi paraperen- cana, pembangunan lebih banyak dimengerti sebagai pembangunan fisik yang bebasnilai, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan budaya. Kedua, keterbatasan wawasan paraperencana pada khususnya dan aparat pemerintah meli- hat pembangunan sebagai kegiatanfisik untuk mencapai tujuan yang pada umumnya berdi- mensi fisik pula. Laju perubahandalam sistem perencanaan yang relatif sangat cepat (teruta- ma dalam era reformasi)membuat aparat be- lum mampu menyesuaikan diri. Di samping itu, sistem perencanaan yang diketengahkan belum sepenuhnya bebas dari cacat (metodol- ogis, hukum dan lainnya). Ketiga, budaya dan kearifan lokal telah terkikis oleh kehidupan masyarakat yang hampir melupakan nilai- nilai budayanya secara murni, menggeser pemahaman nilai religius menjadi matrialis- tis. Kehidupan sehari-hari masyarakat ham- pir tidak dinafasi lagi oleh spirit budayanya. Identitas komunitas (termasuk identitas lem- baga-lembaga) kemasyarakatan tradisional pada dasarnya tidak kuat. Keempat, persepsi masyarakat dan kalangan aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya benar tentang fung- si dari identitas daerah. Hal tersebut terutama disebabkan oleh karena pola pengelolahan pemerintah dan pembangunan yang berbasis identitas masih relatif baru. Di bidang poli- tik, kecenderungan yang sama juga terjadi. Lembaga-lembaga politik dalam bentuk par- tai politik berkembang sangat pesat dilihat
dari sisi jumlah.Hampir semua partai politik memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan di mayoritas kabupaten. Walaupun, ada ke- cenderungan bahwa partai-partai tersebut be- lum mampu menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara optimal, karena belum dilaksanakan pendidikan politik secara baik, apalagi menumbuhkan budaya politik yang demokratis sesuai nilai-nilai Budaya Lokal. Organisasi sosial politik belum mam- pu memberikan suasana yang kondusif dan cenderung memecah belah kekerabatan yang ada dimasyarakat, namun fenomena ini mer- upakan suatu proses pendewasaan berpolitik masyarakat. Kelembagaan daerah yang ber- wujud dalam struktur organisasi, masih belum menganut prinsip efesiensi dan efektivitas se- hingga dalam operasionalnya, aparatur cend- erung tidak mampu transparan dan akuntabel dalam pelayanannya. Hal ini seiring dengan tingkat kualitas aparatur pemerintah daerah yang masih harus digenjot untuk dapat beker- ja secara professional.Kaitan lainnya karena rekruitmen dan penempatan jabatan structural belum sepenuhnya berdasarkan pada kompe- tensi seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jenderal Perkebunan (Kemen- terian Pertanian) Diakses Oktober 29, 2014, dari Direktorat jenderalP- erkebunan:http://ditjenbun.deptan. go.id/index.php/component/content/ article/36-news/204-wamentanpimp- in-pertemuan-persiapan-ujilapang-kon- sep-sertifikasi-ispo.html
Harian Riau Pos, “Perusahaan Sawit Wajib Miliki  Sertifikat  ISPO”,  diterbitkan Senin, 03 Desember 2012.
Sulistyanto, A. I., & Akyuwen, R. (2010). Di- namika Produksi dan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gad- jah Mada.
Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, “Me- nimbang Relevansi Sertifikasi RSPO”, Jurnal Warta Penelitian dan Pengem- bangan Pertanian, Volume 31, Nomor 6, 2009, hal. 10
Kampanye negative kelapa sawit Indonesia” dalam Jurnal Warta Ekspor:DJPEN/ MJL/002/06/2011 Edisi Juni.
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018