## TINJAUAN YURIDIS TENTANG ADAT PITI RAMBANG DAERAH SUMBA
Tollif Adih Pambudih 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: tolipadi620@gmail.com

## Abstract
Discussion  about  the  Sumba  regional  custom,  which  custom  is  this  In  an  era  that  is  increasingly developing with many laws and increasingly globalization, Indonesia is famous for its various tribes and customs, from Sabang to Merauke, its cultural culture and also the different regional languages, so sometimes  there  is  also  a custom  that  forces  its  citizens  to  continue to  follow  customary rules,  the custom is a marriage that requires a man to take or marry a woman, after the traditional ceremony is over, marrying or marrying the woman is not good according to some people, but instead of meeting a woman either on the street in front of the house or at the market, then the woman is immediately pulled and even carried to be brought to the man's house, even though it was without the knowledge of the female guardian, after arriving at the woman's house, the new woman was given know. That the child or family is living in a man's house is due to the piti ramban (forced marriage) custom. From the little picture above, the custom has violated various existing rules, namely human rights (human rights), marriage law, as well as criminal law and the laws that apply in Indonesia.
Keywords : Rights, marriage, crime, laws.

## Abstrak
Pembahasan tentang adat istiadat daerah Sumba, yang adat istiadatnya adalah ini Di era yang semakin berkembang  dengan  banyaknya  hukum  dan  semakin  globalisasi,  Indonesia  terkenal  dengan  berbagai suku dan adat istiadatnya, dari Sabang hingga Merauke, budaya budayanya dan juga bahasa daerah yang berbeda, sehingga terkadang ada juga ada kebiasaan yang memaksa warganya untuk terus mengikuti aturan  adat,    kebiasaan  adalah  pernikahan  yang  mengharuskan  seorang  pria  untuk  mengambil  atau menikahi seorang  wanita, setelah  upacara adat selesai, menikahi atau menikahi wanita itu  tidak  baik menurut beberapa orang, tetapi alih-alih bertemu dengan seorang wanita baik di jalan di depan rumah atau  di  pasar,  maka  wanita  tersebut  segera  ditarik  dan  bahkan  dibawa  untuk  dibawa  ke  rumah  pria, meskipun tanpa sepengetahuan wali wanita, setelah tiba di rumah wanita itu, wanita baru itu diberi tahu. Bahwa anak atau keluarga yang tinggal di rumah laki-laki adalah karena adat piti ramban (perkawinan paksa). Dari gambaran kecil di atas, adat istiadat tersebut telah melanggar berbagai aturan yang ada, yaitu hak asasi manusia (HAM), hukum perkawinan, serta hukum pidana dan hukum yang berlaku di Indonesia.
Kata kunci : Hak, pernikahan, kejahatan, hukum.

## PENDAHULUAN
Di era jaman yang semakin berkembang dengan banyak aturan hukum dan globalisasi yang kian berkambang, di Indonesia  terkenal akan beragam suku dan adatnya, dari sabang sampai  merauke,  kultur  budayanya  dan  juga  Bahasa  daerah  yang  berbeda-beda,  sehingga terkadang ada juga adat yang memaksa warganya untuk tetap mengikuti aturan aturan adat.
Piti rambang sendiri merupakan adat yang sudah di wariskan dari jaman nenek moyang orang sumba dan sangat melekat erat, namun meskipun telah di wariskan dari jaman nenek moyang,  di  era  perkembangan  jaman  ini  baik  dari  segi  hukum  dan  globalisasi  sangat
bertentangan dengan aturan aturan yang ada dan juga masih belum adanya aturan daerah yang membatasi praktik pitirambang yang berakibat bertentangan dengan hak asasi manusia, KUHP, perlindungan perempuan.
“Piti Rambang sendiri awalnya hanya di peruntukkan untuk keluarga bangsawan, karna dalam adat sumba terdapat belis yaitu dimana mengingat jumlah belis yang sangat banyak. Tetapi dalam perkembangan waktu yang kian semakin maju dan masyarakat yang semngakin tingkat ekonominya naik, perkawinan tersebut bukan lagi dari keluarga bangsawan melainkan dari keluarga biasa juga.” (KOMPAS, 2019)
Piti  Rambangatau  kawin  tangkap  adalah  tradisi  yang  dilegalkan oleh  masyarakat Sumba  sejak  zaman  dahulu.  Menurut  ajaran  Marapu proses  kawin  tangkap  ini  dapat dilakukan  dengan  persetujuan  orang  tua pihak  laki-laki  dan  perempuan.  Perempuan  yang menjadi palaingidi mawini adalah  perempuan  yang dihargai  pada  masa  lalu karena  pihak laki-laki  yang  akan  menikahinya  berasal  dari  keluarga  kaya  dan  akan memberikan belis sangat  besar.  Namun  Sebelum  dijemput  oleh  pihak  pria, perempuan  yang  akan  'ditangkap' oleh  pihak  pria    akan  didandani  terlebih  dahulu  dengan  pakaian  adat  lengkap  dari  daerah sumba dengan aksesoris seperti gelang yang tebuat dari  gading  dan juga  aneka  perhiasan lainya. Akan tetapi praktik  kawin  tangkap  yang sekarang   ini  malah lebih   mengarah kepada penculikan   dan pemaksaan perkawinan   membuat   kaum wanita di Sumba hidup dalam ketakutan.
Keberadaan       tradisi   kawin      tangkap   pada   masyarakat       Suku      Sumba  di  Nusa Tenggara  Timur masih ada dan terus dipraktekkan secara terus-menerus sampai sekarang. Pemaksaanperkawinan yang dialamiperempuan Sumbaberlapis yaitu kekerasaan fisik (diculik, ditarik, dipaksa,disekap, bahkan dipukul), secara seksual (bagian tu buh dipegang, dilecehkan bahkan diperkosa), secara psikologi (merasa terhina, tertekan, trauma dan tidak berharga), dan  secara  sosial (perempuan  yang    berhasil    melarikan    diri  yangdibantudengan  bantuan hukumdistigma    oleh    masyarakat  sebagai    perempuan    yang    sudah    terbuang)    yang menghasilkan    kekerasan    dan        ketidakadilan  terhadap    perempuan    yang  menyebabkan perempuan-perempuan  SukuSumbamerasa    sakit    dan  trauma  dalam  kurung  waktu  yang cukup lama.Masyarakat adat SukuSumba yang masih patriarki mendukung pelaku (pihak laki- laki) untuk  melakukan  perkawinan  tersebut,  budaya  tersebut seolah menempatkan status perempuan Sumba sebagai  kaum  yang  rendah  dan  rentan mengalami  berbagai macam
bentuk  kekerasan  fisik  dan  seksual.Kekerasan dalam kawin  tangkap  merupakan sebuah bukti  bahwa wanita sumba  tidak  bebas dalam menjalani kehidupan sendiri dan menentukan pilihan atas masa depan mereka sendiri. Kawin tangkap terbu kti memposisikan perempuan seperti  barang  atau  objek  negosiasi  dan  bukan  subjek    (manusia)    yang    dihargai    dan didengarkan    pendapat    dan    keinginannya    dalam    bagian        dari    budaya  Sumbayang dipraktikkan  oleh  masyarakat  secara  berulang.  Norma  dalam  praktik  kawin  tangkap  yang berkembang  dan  berlindung  dibalik  klaim  budaya  demi  menghindari  tindakan hukumyang melanggar hak asasi manusia yang dijalankan dalam nilai agama, sopan santun, dan kesusilaan di  kehidupan  masyarakat.  Nuansa  budaya  masih  dibenarkan  untuksuatu  tindakan premanisme,  hal  ini  karena  masyarakat  lebih  mematuhi  adat  yang  dianut  dari  pada hukumnegara.
Adapun  tahapan-tahapan penyelesaian kawin tangkap (Pitti Rambang)Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur yaitu:
1.)Tahapan   pencarian   adalah   tahapan   dimana   keluarga   perempuan mencari   anak perempuannya yang telah di culik yang berada di rumahpihak laki-laki
2.)Tahapan  tutup  malu  adalah  tahapan  dimana  keluarga  laki  -laki  akan  mengirirn  Wununp atau  juru  bicara  adat  yang  diutus  ke rumahpihak  perempuan  untuk  memberitahukan keluarga perempuan bahwa anak perempuan mereka telah berada dirumahkeluarga laki- laki    denganmembaca    seekor    kuda    dan    parang    yang    diserahkan  kepada    keluarga perempuan  sebagai  tanda  tutup  malu  keluarga  perempuan  karena  anak  perempuan mereka diculik.
3.)Tahapan  masuk minta  adalah  tahapan  setelah  perkenalan  yang  berarti meresmikan  dan mengikat    hubungan  kekeluargaan    antara    pihak    laki    dan    perempuan    yang    bersifat melarang  berhubungan  dengan  pihak  lain,  karena  sudah  terjadi  kesepakatan  dari kedua pihak yang disatukan melalui adat.
4.)Tahapan  tikar  adat  yaitu  pihak  laki-laki  datang  dan  menyerahkan  helis  atau maskawin yang  telah  disepakati  bersama  yang  bermakna  bahwa  keluarga  laki-laki  telah  meminang pihak  perempuan  yaitu  bahwa  laki-laki  maupun  perempuan  telah  diikat  dan  dilarang secara  adat.Pihak  laki-laki  membawa  hewan,  parang  dan  emas  untuk  dibawa  ke  rumah wanita   dan   dari   keluarga   wanita   memberikan   kain/sarung,   hewan   sebagai   tanda kesepakatan jumlah helis.Emas (mumuli) adalah perhiasan khas adat perempuan sumba
yang  berbentuk  seperti  vagina  perempuan  sebagai  lambang  kesuburan.Hewan  yang diberikan  berupa  kuda, kerbau dan  babi  yang  bermakna dan  memiliki nilai  budaya  yang tinggi.  Dan  kain/sarung  berupa  kain  adat  khas  masyarakat  sumba  yang  didalam  ukiran kain tersebut melambang simbol-simboltertentu.
5.)Tahapan    agamaadalah    tahapan    dimana    yang    laki-laki    maupun    perempuan    sudah beragama, karena sebagian besar masyarakat Sumbamasih menganut aliran kepercayaan local moruyu maka langsung dilakukan tahapagama. (Jurnal Konstruksi Hukum, 2021)

## METODE PENELITIAN
Salah satu amanat tridarma perguruan tinggi adalah mengadakan kegiatan penelitian ilmiah.  Maka  kegiatan  melakukan  penelitian  hukum  merupakan  manifestasi  pelaksanaan salah satu amanat tridarma perguruan tinggi.Di Dalam penelitian ilmiah sebagai mana dibuat untuk  maksud  memperoleh  pengetahuan  yang  benar  tentang  suatu  objek  yang  diteliti berdasarkan serangkaian langkah-langkah yang diakui oleh komunitas ilmuwan sejawat dalam bidang  keahlian  (intersubjektif),  dengan  demikian  maka  penemuan  terhadap  hasil  dari penelitian ilmiah tersebut maka akan diakui sifat keilmiahannya (wetenschppelijkheid)  dan dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat dan  juga penelitian ini merupakan hal yang baru (nieuw moet zijn). (Jonaedi Efendi, 2020)
Dalam  melakukan  penelitian  ilmiah,  peneliti  harus  menggunakan  metode  karena penggunaan metode adalah merupakan ciri khas dari sebuah ilmu itu sendiri. Metode yang berarti  penyelidikan  yang  berlangsung  menurut  suatu  rencana  tertentu  yang  berarti menempuh  suatu  jalan  tertentu  untuk  mencapai  tujuan,  mengandung  arti  peneliti  tidak bekerja secara acak. Pada penelitian hukum, digunakan metode sekaligus bahasa hukum yang dapat dipahami oleh para sejawat sekeahlian dan setiap pengemban hukum.
Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk  memahami  suatu  subjek  atau  objek  penelitian,  sebagai  upaya  untuk  menemukan jawaban  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  dan  termasuk  keabsahannya. Sedangkan  pengertian  penelitian  adalah  proses  pengumpulan  data  dan  analisis  data  yang dilakukan  secara  sistematis  dan  secara  ilmiah  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu,  baik
bersifat  kuantitatif  maupun  kualitatif,  eksperimental  maupun  non-eksperimental,  interaktif maupun non interaktif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Piti rambang merupakan suatu tindak pidana
Jika di lihat dari segi hukum lain maka piti rambang sangat bertentangan dengan norma norma yang  ada.  Seperti  dalam  HAM,  hukum  Perkawinan,  perlindungan  perempuan,  Dalam  HAM sendiri  di  jelaskan  bahwa  Menurut  prof.  A.  Mansyur  Effendy  sebagaimana  dikutip  oleh  Dr. Nurul qamar, S.H.,M.H. menyatakan bahwa selama ini, Hak asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak atau dalam bahasa inggris disebut natural rights, human rights, dan fundamental rights. Dalam bahasa belanda dikenal dengan ground rechten, mense  rechten,dan  rechten  van  mens.  (Nurul,  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Negara  Hukum Demokrasi, 2013)
Hak-hak diatas adalah merupakan suatu  hak yang sangat melekat pada harkat dan martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang mana itu adalah  prinsipal sebagai anugerah Ilahi. hak-hak asasi manusi adalah merupakan hak-hak yang  dimiliki  oleh  manusia  menurut  kodratnya,  yang  mana  hak-hak  tersebut  tidak  bisa dipisahkan  dari hakekatnya.  Karena  itu  hak  asasi  manusia  adalah   bersifat  luwes  atau  suci. (Basri, 2000)
Declaration  Universal  of  Human  Rights  (DUHAM)  menjamin  hak  setiap  orang  yang  sudah dewasa untuk menikah dan berkeluarga sesuai dengan pasal 16 ayat 1, 2, 3 :
1. Laki-  laki  dan  wanita  yang  telah  dewasa,  tanpa  pembatasan  atas  dasar  perbedaan  ras, kebangsaan, dan  agama  mempunyai  hak  untuk  menikah  dan  mendirikan  rumah  tangga. Mereka mempunyai hak sejajar atau yang sama dalam pernikahan, selama pernikahan itu masih berlangsung dan belum ada perceraian.
2. Pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai.
3. Keluarga adalah suatu unit kelompok masyarakat yang alami dan asasi serta keluarag juga berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan dijamin perlindungan hukumnya..
Dalam perkawinan menurut Dr. Anwar Haryono SH, di dalam bukunya yang berjudul  Hukum Islam mengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dengan
seorang perempuan u ntuk membentuk keluarga bahagia” (Syahrani, 2006)
“Perkawinan  adalah  perilaku  makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  agar  senantiasa berkembang  biak.  Tuhan  juga  sengaja  menciptakan  segala  sesuatu  yang  ada  di  alam  atau dunia  ini  serba  berpasang-pasangan  dan  berjodoh-jodoh.  Manusia  diciptakan  dalam  jenis kelamin  yang  berbeda-beda,  yaitu  jenis  laki- laki  dan  jenis  perempuan.”  (Imam  Al  Ghozali, 1995)
Pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Ikatan lahir-batin yang dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tapi harus keduanya.
Suatu  ikatan  lahir  adalah  suatu  ikatan  yang  dapat  dilihat.  Mengungkapkan  yang  mana adanya  suatu  hubungan  hukum  antara  seorang  pria  dan  juga  seorang  wanita  untuk  hidup bersama, sebagai suami dan juga isteri, dengan kata lain yang mana  dapat disebut hubungan formil” .
”Sebaliknya,  suatu  ikatan  Bathin  adalah yang  mana  merupakan  suatu hubungan  yang tidak dapat di lihat atau tidak formil. Walau tidak dapat dilihat nyata, akan tetapi ikatan itu harus ada. di Karenakan tanpa adanya suatu ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh”.
Dari rumusan di atas  arti perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus didasarkan oleh ikatan lahir batin, tidak hanya batin atau lahir saja namun akan tetapi harus keduanya. Yang menjadi dasar hukum atau patokan dari  perkawinan di Indonesia adalah :
1. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan  melanjutkan  keturunan.  Adapun  bunyi  dari  Pasal  28B  Ayat  1  adalah  “Setiap  orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
3. Kompilasi  Hukum  Islam  melalui  instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Tanggal  10  Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).
Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa adalah:
a) Asas sukarela.
b) Partisipasi keluarga.
c) Perceraian dipersulit.
d) Poligami dibatasi secara ketat.
e) Kematangan calon mempelai.
f) Memperbaiki derajat kaum wanita.
Jika disederhanakan, asas dan prinsip perkawinan itu menurut Undang undang   No. 1 tahun 1974 ada enam :
1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya  perkawinan  sangat  tergantung  pada  ketentuan  hukum  agama  dan  kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami.
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.
Komitmen  Negara  Indonesia  untuk  menghapuskan  pemaksaan  perkawinan  adalah  sudah sangat  jelas,  sebagaimana  yang  tertuang  didalam  berbagai  produk  hukum  dan  juga perundang-undangan  yang telah dijelaskan  di  atas.  selanjut, dalam  Pasal  5  Ayat  1  Undang- Undang No. 7 Tahun 1987 dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against  Women  (CEDAW)  di  mana    Negara  sangat berkomitmen  untuk  “mengambil suatu tindakan-tindakan yang tepat guna untuk mengubah semua pola-pola pikir, tingkah laku sosial dan budaya para laki-laki dan juga perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan dari prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan serta semua praktik lain yang didasarkan atas pemikiran tentang adanya inferioritas atau superioritas salah satu gender.
Ada satu khasus yang di proses oleh kepolisian Nusa Tenggara timur Kb. Sumba Barat Daya tentang Piti rambang atau kawin tangkap.
Siaran Pers Nomor: B- 049 /SETMEN/HM.02.4/03/2021
Jakarta (07/03) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga memberikan apresiasi tinggi terhadap Kapolres Sumba Barat Daya beserta jajaran  aparat  kepolisian  di  Polres  Sumba  Barat  Daya  ,  Nusa  Tenggara  Timur  yang  dengan
cepat  memproses  laporan  pengaduan  dari  keluarga  korban  kawin  tangkap  di  Kecamatan Wewewa  Selatan,  Sumba  Barat  Daya  dan  menangkap  3  (tiga)  pelaku  penculikan  serta menjadikan  mereka  tersangka.  Menteri  Bintang  berharap  aparat  kepolisian  dapat  segera memproses kasus tersebut hingga tuntas dan menangkap 5 (lima) pelaku lainnya yang masih dalam pengejaran.
Kasus yang menimpa korban SIK (21thn) pada Rabu 3 Maret 2021, kini ditangani oleh Polres Sumba Barat Daya dan harus melibatkan Polsek Wewewa Selatan tempat domisili korban dan Polsek Wewewa Timur, tempat domisili para pelaku yang menurut laporan adik korban dan saksi  mata  berjumlah  8  (delapan)  orang.   Polisi  saat  ini  telah  menahan  3  pelaku.  Menteri Bintang berterimakasih kepada adik korban serta tetangga korban yang berani melaporkan kasus  ini  ke  aparat  kepolisian.  Keberanian  dan  reaksi  cepat  adik  korban  untuk  melapor diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat setempat untuk tidak ragu-ragu melapo rjika melihat ke jadian kawin culik di lingkungan mereka.
(https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3083/menteri-pppa-sesalkan- praktek-kawin-tangkap-terjadi-lagi-di-sumba-barat-daya)
Pada pasal 10 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”
Syarat mengenai kehendak bebas dari calon suami dan calon istri ditegaskan di dalam pasal 6 Ayat  1  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Komitmen  Negara  untuk  memastikan perempuan dapat memasuki perkawinan dengan persetujuan/kehendak bebas juga menjadi bagian  dari  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984.
Sebagai tindakan melawan hukum, sesuai Pasal 332 Ayat 2 KUHP,  pelaku kawin tangkap ini dapat dipidana hingga sembilan tahun penjara. Sementara untuk perampasan kemerdekaan, sesuai  pasal  333,  pelaku  diancam  dengan  pidana  hingga  12  tahun  penjara. (https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-atas- praktik-kawin-tangkap-di-sumba-24-juni-2020)
Adapun tugas dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 adalah:
a. menyebarluaskan  pemahaman  atas  segala  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan Indonesia  dan  upaya-upaya  pencegahan dan penanggulangan  serta penghapusan  segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
b. melaksanakan  pengkajian  dan  penelitian  terhadap  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  serta  berbagai  instrumen  internasional  yang  relevan  bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.
c. melaksanakan  pemantauan,  termasuk  pencarian  fakta  dan  pendokumentasian  tentang segala  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia perempuan serta penyebarluasan hasil.
d. pemantauan  kepada  publik  dan  pengambilan  langkah-langkah  yang  mendorong pertanggungjawaban dan penanganan
e. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta  organisasi-organisasi  masyarakat  guna  mendorong  penyusunan  dan  pengesahan kerangka  hukum  dan  kebijakan  yang  mendukung  upaya-upaya  pencegahan  dan penanggulangan  segala  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  Indonesia  serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.
Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda strafrecht Straf berarti pidana, dan recht berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk penger tian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari bahasa Belanda.
Hukum pidana tersebut mencakup:
1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. (rammelink, 2003)
Soedarto juga memberi pengertian berkaitan dengan hukum pidana, sebagai hukum adalah hukum  yang  berisikan  aturan  dengan  sifat  mengikatkan  kepada  setiap  perbuatan  yang
memenuhi  syarat  tertentu  dan  dari  perbuatan  tersebut  memberikan  akibat  yakni  berupa pidana. Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai adalah setiap aturan hukum  yang  berisikan  tentang  setiap  tindakan  apa  saja  seharusnya  dijatuhkan  pidana  dan bentuk hukuman yang sesiai. (Sastrawidjaja, 1990)
Lebih  lanjut  Soedarto  mennambahakn  bahwa  sejalan  dengan  pengeritian  hukum pidana, maka tidak terlepas KUHP memuat 2 (dua) hal pokok, yakni :
a.  Melukiskan  perbuatan-perbuatan  orang  yang  diancam  hukum  pidana,  haltersebut memiliki  arti  KUHP  menetapkan  syarat-syarat  tertentu  yang  apabila  syarat-syarat tersebut  terpenuhi  akan  memungkinkan  pengadilan  menjatuhkan  pidana.  Oleh karenanya  negara  harus  mempublikasikan  kepada  masyarakat  dan  juga  kepada  para penegak  hukum  berkaitan  dengan  perbuatan  apa  saja  yang  dilarang  dilakukan  oleh hukum dan siapa subjek yang dapat dipidana.
b. KUHP dalam hal ini menetapkan serta mengumumkan konsekuensi seperti apa yang akan diterima bagi orang yang melakukan perbatan yang dilarang oleh hukum tersebut. (Ilyas, 2012)

## KESIMPULAN
Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Piti rambang  merupakan  suatu tindak  pidana  yang  dapat  di  proses  secaa  hukum  pidana dikarnakan  Pitirambang  bertentangan  dengan  semua  jenis  produk  hukum  atau  aturan hukum  yang  berlaku  di  indonesia,  seperti  hukum  Perkawinan,  Hak  Asasi  Manusia, Perlindungan perempuan dan hukum pidana dimana seorang wanita culik di bawa secara paksa tanpa persetujuan orang tua/ wali untuk menikah dengan laki-laki yang ia tidak sukai bahkan tidak iya kenali.
2. Yang  menjadi  dasar  piti  rambang  merupakan  suatu  tindak  pidana    adalah  di  mana pitirambang melanggar atau bertentangan dengan berbagai hukum dan pasal yang berlaku yaitu tentang perkawinan yang sah Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1, pasal 10 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 332 Ayat 2 KUHP membawa lari seorang wanita di ancam 9 Th penjara dan pasal 333 KUHP merampas kemerdekaan seseorang, dimana haknya untuk menolak dan memilih pasangan tidak di berikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Basri, H. (2000). Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum menurut KUHP. (n.d.).  https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan- atas-praktik-kawin-tangkap-di-sumba-24-juni-2020.
(n.d.). https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3083/menteri-pppa- sesalkan-praktek-kawin-tangkap-terjadi-lagi-di-sumba-barat-daya.
Ilyas,  A.  (2012).  Asas-asas  Hukum  Pidana.  Yogyakarta:  Rangkang  Education  Yogyakarta  &
PuKAP Indonesia.
(2019). KOMPAS.
Nurul,  Q.  (2013).  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Negara  Hukum  Demokrasi.  Jakarta  timur:  sinar gersig.
rammelink,  J.  (2003).  Hukum  Pidana  Komentar  atas  Pasal  Terpenting  dari  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana. halm 1.
Sastrawidjaja, S. (1990). Hukum Pidana CV. Jakarta: CV. Armico.
Sianturi, S. (1986). Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya. Jakarta: Alumni. Syahrani, R. (2006). Seluk beluk Asas-asas hukum perdata. Banjarmasin. wirjono, P. (1989). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, 1.