## EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP OPERASIONAL BANK SYARI’AH
ROHMANIYAH ROSY A.P. ZANDRA

## Universitas Trunojoyo Madura Universitas Madura

## ABSTRACT
In this study, there are three research focus into the main study. First, how do DPS oversight  mechanisms.  Second,  what  are  the  factors  supporting  and  inhibiting  DPS supervision.  Third,  how  the  effectiveness  of  the  supervision  of  DPS  PT.  Prima  Sarana Mandiri Pamekasan. This study uses a qualitative approach with descriptive. Data source obtained  through  interviews  and  documentation. The  results  of  this  study indicate  that  in overseeing new product there are several steps being taken by the DPS, namely: first, DPS asked for an explanation to the board of directors of the new products that will be issued. Second,  check  if  the  new  product  in  accordance  with  Islamic  principles.  Third,  give  an opinion  on  the  sharia  new  product. In  determining  the  effectiveness  of  the  supervision  of DPS,  there  are  three  things  that  made  any  indication,  that  is  the  way  DPS  oversight, supporting  factors  and  obstacles  as  well  as  supervision  of  DPS  output.  How  do  DPS supervision  in  PT.  SRB  Sarana  Prima  Mandiri  are  in  accordance  with  the  system  of supervision that have been defined in the SEBI (Circular Letter of BI), ways are also aided by  the  many  contributing  factors  that  facilitate  DPS  oversight.  In  terms  of  output,  there were no operational products and products that come out of the principles of sharia, so the conclusion DPS oversight conducted in PT. SRB Sarana Prima Mandiri declared effective. Keywords : Monitoring, Sharia Supervisory Board, and Operations Bank Syariah.

## ABSTRAK
Dalam  penelitian  ini  terdapat  tiga  fokus  penelitian  yang  menjadi  kajian  utama. Pertama, bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS. Kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat pengawasan DPS. Ketiga, bagaimana efektivitas pengawasan DPS  PT.  Sarana  Prima  Mandiri  Pamekasan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  jenis  deskriptif.  sumber  data  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengawasi produk baru ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh DPS, yaitu: pertama, DPS meminta penjelasan kepada  direksi  mengenai  produk  baru  yang  akan  dikeluarkan. Kedua, memeriksa  apakah produk baru tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, memberikan pendapat syariah pada produk baru tersebut. Dalam menentukan efektif atau tidaknya pengawasan DPS ada tiga hal yang dijadikan indikasi, yaitu cara DPS melakukan pengawasan, faktor pendukung dan penghambat serta dari output pengawasan DPS. Cara pengawasan yang dilakukan DPS di  PT.  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri  sudah  sesuai  dengan  sistem  pengawasan  yang  sudah ditetapkan  dalam  SEBI  (Surat  Edaran  BI),  cara  tersebut  juga  dibantu  dengan  banyaknya faktor pendukung yang mempermudah DPS melakukan pengawasan. Dari segi outputnya, tidak    ditemukan  adanya  produk  maupun  operasional  produk  yang  keluar  dari  prinsip syariah,  sehingga  pada  kesimpulannya  pengawasan  yang  dilakukan  DPS  di  PT.  BPRS Sarana Prima Mandiri dinyatakan efektif.
Kata Kunci : Pengawasan, Dewan Pengawas Syariah, dan Operasional Bank Syariah .

## PENDAHULUAN
Kehadiran  perbankan  syariah  yang  berbasis  bebas  bunga  dinilai    oleh  para  pakar sebagai  sebuah  sistem  alternatif  dalam  mewujudkan  stabilitas  ekonomi  moneter  yang sesungguhnya.  Bank  syariah  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan menggunakan prinsip –prinsip syariah.
Pada masa orde baru, krisis moneter mengakibatkan banyak bank-bank konvensional mengalami kerugian, maka keberhasilan bank syariah bertahan dari krisis di tengah-tengah banyaknya penutupan bank-bank konvensional oleh bank sentral kemudian dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi opini publik tentang asumsi mereka terhadap perbankan  syariah.  Masyarakat  sering  kali  berasumsi  bahwa  ketahanan  bank  syariah  dari krisis moneter menjadi ukuran kepatutan sistem yang diperaktekan oleh  sebuah bank.
Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  guna  meluruskan  transaksi-transkisi  yang  dilakukan.  Dengan pengawasan yang baik, akan terciptalah bentuk-bentuk pengaplikasian produk syariah yang benar-benar  sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Dewan  syariah  Nasional.  Dalam upaya  memurnikan  pelayanan  institusi  keuangan  syariah  agar  benar-benar  sejalan  dengan ketentuan  syariah  Islam,  keberadaan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  mutlak  diperlukan. Dewan  Pengawas  Syariah  merupakan  lembaga  kunci  yang  menjamin  bahwa  kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka mengefektifkan  pelaksanaan  tugas  pengawas  syariah  diperlukan  upaya  peningkatan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang operasional perbankan, pengetahuan ekonomi  baik  pengetahuan  fiskal,  moneter, akuntansi  dan  lain  sebagainya  serta  intensitas keterlibatannya  dalam  menentukan  produk  baru  dan  program  sosialisasinya.  Hal ini  perlu dilakukan agar bank syariah terhindar dari riba dan berjalan sesuai dengan syariah Islam.
Fenomena  yang  terjadi  saat  ini  dalam  praktik  pengawasan  syariah  di  bank-bank syariah  di  Indonesia  adalah  peran  vital  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  belum  berjalan secara  optimal,  bahkan  sangat  jauh  dari  peran  yang  semestinya    dijalankan.  Banyak  dari Dewan  Pengawas  Sayariah  (DPS)  tidak  berperan  sama  sekali  dalam  mengawasi operasional  perbankan  syariah.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  Dewan  Pengawas  Syariah harus  mengawasi  dan  memeriksa  format  dan  akad  dalam  bank,  bagaimana  bank  syariah menjalankan restruksirisasi, reschedule, cara penetapan marjin, dan lain sebagainya.
Selain  dari  faktor  diatas,  untuk  mengoptimalkan  efektivitas  kinerja  pengawasan Dewan  Pengawas  Syariah  hendaknya  melakukan  pengawasan  bank  syariah  tidak  terpaku pada  konsep  syariah  yang  ada  pada  bank  syariah  tapi  juga  terhadap  pelaksanaan  konsep syariah  di  lapangan  dan  memaksimalkan  pengawasan.  Dewan  Pengawas  Syariah  baiknya didukung  oleh  pengetahuan  yang  mapan  tentang  oprasioanal  bank  yaitu  ilmu  fiqh muamalat dan ilmu ekonomi keuangan islam modern, hal ini perlu agar Dewan Pengawas Syariah  (DPS)  bisa  melakukan  pengawasan  tehadap  Bank  Syariah  secara  optimal.  Hal demikian  bertujuan  agar  peran  Dewan  Pengawas  Syariah  benar- benar  maksimal  dalam mengawasi  penerapan  konsep  syariah  terhadap  operasional  bank  syariah  di  PT  BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada PT BPRS  Sarana Prima Mandiri Pamekasan? (2) Apa saja faktor pendukung  dan  penghambat  efektivitas  pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah  pada  PT BPRS  Sarana  Prima  Mandiri  Pamekasan?  (3)  Bagaimana  efektivitas  Dewan  Pengawas
Syariah pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  (1)  Mengetahui  mekanisme  pengawasan Dewan  Pengawas  Syari’ah  pada  PT  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri  Pamekasan  (2) Mengetahui  faktor  pendukung  dan  penghambat  efektivitas  pengawasan  Dewan  Pengawas Syariah  pada  PT  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri  Pamekasan  (3)  Mengetahui  efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

## TINJAUAN PUSTAKA Audit Operasional
Menurut  Boynton,  Johnson,  Kell  (2003)  audit  operasional  adalah  “suatu  proses sistematis yang mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi organisasi yang berada  dalam  pengendalian  manajemen  serta  melaporkan  kepada  orang-orang  yang  tepat hasil-hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi perbaikan.”
Bagian – bagian penting dari definisi ini adalah sebagai berikut :
a. Proses  yang  sistematis.  Seperti  dalam  audit  laporan  keuangan,  audit  operasional menyangkut serangkaian langkah atau prosedur yang logis, tersruktur, dan terorganisasi.
b. Mengevaluasi  operasi  organisasi.  Evaluasi  atas  operasi  ini  harus  didasarkan  pada beberapa kriteria yang ditetapkan dan disepakati.
c. Efektivitas, efisiensi dan kehematan operasi. Tujuan utama dari audit operasional adalah membantu  manajemen  organisasi  yang  diaudit  untuk  meningkatkan  efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi.
d. Melaporkan  kepada  orang-orang  yang  tepat.  Penerima  laporan  audit  operasional  yang tepat adalah manajemen atau individu atau badan yang meminta audit.
e. Rekomendasi  perbaikan.  Tidak  seperti  laporan  audit  laporan  keuangan,  audit operasional  tidak  berakhir  dengan  menyajikan  laporan  mengenai  temuan. Pengembangan  rekomendasi,  sebanarnya,  merupakan  salah  satu  aspek  yang  paling menantang dalam jenis audit ini.
Tujuan Umum dari operasional audit adalah:
a. Menilai kinerja (performance) dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan.
b. Menilai  apakah  berbagai  sumber  daya  (manusia,  mesin,  dana,  dan  harta  lainnya)  yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien.
Menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan (objective) yang telah ditetapkan oleh top management. .
Ruang  lingkup  audit  operasional  menurut  Widjayanto,  Nugroho  (2001  :  19)  adalah “Audit  operasional  mencakup  tinjauan  atas  tujuan  perusahaan,  lingkungan  perusahaan, lingkungan perusahaan beroperasi, personalia dan kadangkala mencakup fasilitas fisik”.
Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup merupakan seluruh aspek manajemen (baik  seluruh  atau  sebagaian  dari  program/  aktivitas  yang  dilakukan),  tinjauan kebijaksanaan  operasinya,  perencanaan,  praktik  (kinerja),  hasil  dari  kegiatan  dalam mencapai  tujuan  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  audit  dilakukan  tidak  terbatas  hanya  pada masalah  akuntansinya  saja,  melainkan  dari  segala  bidang  yang  berhubungan  dengan perusahaan seperti kepegawaian.

## Tujuan dan Manfaat Audit Operasional
Keputusan  untuk  mengadakan  pemeriksaan  operasional  oleh  pihak  manajemen mempunyai  tujuan  dan  manfaat  bagi  perusahaan.  Tujuan  dari  pemeriksaan  operasional adalah  salah  satunya  dengan  melihat  sampai  mana  kemajuan  dari  perusahaan.  Setelah dilakukan audit operasional bisa dilihat oleh manajemen perusahaan apa saja keterbatasan
dari perusahaan yang di audit.
Menurut  Bayangkara,  IBK  (2008)  “Audit  operasional  bertujuan  untuk mengidentifikasi  kegiatan,  program,  dan  aktivitas  yang  masih  memerlukan  perbaikan, sehingga  dengan  rekomendasi  yang  diberikan  nantinya  dapat  dicapai  perbaikan  atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut”.
Dengan  tercapainya  tujuan  tersebut,  menurut  Tunggal,  Amin  Widjaya  (2000),  audit operasional memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut :
a. Memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan.
b. Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan dalam pengendalian.
c. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang diharapkan, rencana-rencana, prosedur serta persyaratan peraturan pemerintah.
d. Mengidentifikasi  area  masalah  potensial  pada  tahap  dini  untuk  menentukan  tindakan yang akan diambil.
e. Menilai efisiensi pengguna sumber daya.
f. Menilai  efektivitas  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  perusahaan  yang  telah ditetapkan.
g. Menyediakan tempat pelatihan personil dala fase operasi perusahaan

## Tahap-tahap Audit Operasional
Menurut  Bank  Indonesia  No.  1/6/PBI/1999  Tgl.  20  Desember  1999  tentang Penugasan  Direktur  Kepatuhan  dan  Penerapan  Standar  Pelaksanaan  Fungsi  Audit  Intern Bank Umum, pelaksanaan audit dapat dibedakan dalam 5 (lima) tahap kegiatan yaitu tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.
1.  Persiapan Audit.
Pelaksanaan  audit  harus  dipersiapkan  dengan  baik  agar  tujuan  audit  dapat  dicapai dengan cara efisien. Langkah yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan audit meliputi penetapan penugasan, pemberitahuan audit dan penelitian pendahuluan.
a. Penetapan  penugasan  audit  dimaksudkan  untuk  pemberitahuan  kepada  auditor  sebagai dasar  untuk  melakukan  audit  sebagaimana  ditetapkan  dalam  rencana  audit  tahunan bank. Penetapan penugasan disampaikan oleh kepala SKAI kepada ketua dan tim audit dalam  bentuk  surat  penugasan,  yang  antara  lain  menetapkan  ketua  dan  anggota  tim audit, waktu yang diperlukan serta tujuan audit.
b. Pelaksanaan  Auditor  Intern  harus  dilengkapi  dengan  surat  pemberitahuan  audit  dari SKAI,  yang  dapat  disampaikan  kepada  auditee  sebelum  atau  pada  saat  audit dilaksanakan.
c. Penelitian  pendahuluan  dimaksudkan  untuk  mengenal  dan  memahami  setiap  kegiatan atau  fungsi  Auditee  secara  umum  supaya  audit  dapat  difokuskan  pada  hal-hal  yang strategis.  Dalam  tahap  ini  Auditor  harus  mengenal  dengan  baik  aspek-aspek  dari Auditee  antara  lain  fungsi,  struktur  organisasi,  wewenang  dan  tanggung  jawab, kebijakan,  sistem  dan  prosedur  operasional,  risiko  kegiatan  dan  pengendaliannya, indikator keberhasilan, aspek legal dan ketentuan lainnya.
2.  Penyusunan Program Audit.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pendahuluan,  maka  disusun  program  audit.  Program audit harus:
a. Merupakan dokumentasi prosedur
bagi Auditor Intern dalam
mengumpulkan,menganalisis,  menginterpretasikan  dan  mendokumentasikan  informasi
selama pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk pemeriksaan yang akan datang;
b. menyatakan tujuan audit;
c. menetapkan  luas,  tingkat  dan  metodologi  pengujian  yang  diperlukan  guna  mencapai tujuan audit untuk tiap tahapan audit;
d. menetapkan jangka waktu pemeriksaan;
e. mengindentifikasi  aspek-aspek  teknis,  risiko,  proses  dan  transaksi  yang  harus  diuji, termasuk pengolahan data elektronik.
Adanya  program  audit  secara  tertulis  akan  memudahkan  pengendalian  audit selama tahap-tahap  pelaksanaan.  Program  audit  tersebut  dapat  diubah  sesuai  dengan  kebutuhan selama audit berlangsung.

## 3.  Pelaksanaan Penugasan Audit
Tahap  pelaksanaan  audit  meliputi  kegiatan  mengumpulkan,  menganalisis, menginterpretasikan  dan  mendokumentasikan  bukti-bukti  audit  serta  informasi  lain  yang dibutuhkan,  sesuai  dengan  prosedur  yang  digariskan  dalam  program  audit  untuk mendukung hasil audit. Proses audit meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup, kompeten dan relevan.
b. Memeriksa  dan  mengevaluasi  semua  bukti  dan  informasi  untuk  mendapatkan temuan dan rekomendasi audit.
c. Menetapkan  metode  dan  tehnik  sampling  yang  dapat  dipakai  dan  dikembangkan sesuai dengan keadaan.
d. Supervisi atas proses pengumpulan bukti dan informasi serta pengujian yang telah dilakukan.
e. Mendokumentasikan Kertas Kerja Audit.
f. Membahas hasil audit dengan Auditee.
4.  Pelaporan Hasil Audit
Setelah  selesai  melakukan  kegiatan  audit,  Auditor  Intern  berkewajiban  untuk menuangkan  hasil  audit  tersebut  dalam  bentuk  laporan  tertulis.  Laporan  tersebut  harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi dan melalui proses penyusunan yang baik. Proses penyusunan laporan perlu dilakukan dengan cermat agar dapat disajikan laporan yang akurat dan bermanfaat bagi Auditee. Proses tersebut antara lain mencakup:
a. Kompilasi  dan  analisis  temuan  audit.  Temuan  audit  yang  akan  dituangkan  dalam laporan harus dikompilasi dan dianalisis tingkat signifikasinya.
b. Konfirmasi  dengan  Auditee.  Temuan  audit  harus  dikonfirmasikan  dengan  Auditee untuk diketahui dan dipahami.
c. Diskusi  dengan  Kepala  SKAI.  Temuan  audit  yang  sudah  dikompilasi  dan  dianalisis harus dilaporkan serta didiskusikan dengan Kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk.
d. Diskusi dengan Auditee. Diskusi ini dimaksudkan agar Auditee memberikan komitmen dan bersedia melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu yang dijanjikan.
e. Review  laporan.  Konsep  laporan  yang  disusun  oleh  tim  audit  direview  oleh  Kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk agar diperoleh keyakinan bahwa laporan tersebut telah lengkap dan benar.
5.  Tindak lanjut Hasil Audit
SKAI  harus  memantau  dan  menganalisis  serta  melaporkan  perkembangan pelaksanaan  tindaklanjut  perbaikan  yang  telah  dilakukan  Auditee.  Tindak  lanjut  tersebut meliputi  pemantauan  atas  pelaksanaan  tindak lanjut, analisis  kecukupan  tindak  lanjut  dan pelaporan  tindak  lanjut.  SKAI  harus  memantau  dan  menganalisis  serta  melaporkan perkembangan  pelaksanaan  tindaklanjut  perbaikan  yang  telah  dilakukan  Auditee.  Tindak
lanjut tersebut meliputi:
a. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus  dilakukan,  agar  dapat  diketahui  perkembangannya  dan  dapat  diingatkan  kepada Auditee  apabila  Auditee  belum  dapat  melaksanakan  komitmen  perbaikan  menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.
b. Analisis  kecukupan  tindak  lanjut.  Dari  hasil  pemantauan  pelaksanaan  tindak  lanjut, dilakukan  analisis  kecukupan  atas  realisasi  janji  perbaikan  yang  telah  dilaksanakan Auditee. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
c. Pelaporan  tindak  lanjut.  Dalam  hal  pelaksanaan  tindak  lanjut  tidak  dilaksanakan  oleh Auditee,  maka  SKAI  memberikan  laporan  tertulis  kepada  Direktur  Utama  dan  Dewan Komisaris untuk tindakan lebih lanjut.

## Efektivitas Kegiatan Perkreditan
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  efektivitas  mengacu  pada  pencapaian  tujuan. Jadi  sebenarnya  efektivitas  berhubungan  dengan  hasil  operasi.  Demikian  juga  dengan efektivitas kegiatan perkreditan di bank. Jika kita ingin untuk menilai efektivitas kegiatan perkreditan,  maka  kita  dapat  menilai  apakah  pelaksanaan  kredit  tersebut  telah  mencapai sasaran tertentu.
Kegiatan  perkreditan  merupakan  proses  pembentukan  asset  bank  yang  berisiko karena dimiliki oleh pihak luar yaitu debitur. Dalam upaya untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan perkreditan yang dijalankan bank maka bank harus menjamin bahwa kegiatan perkreditan  telah  berjalan  dengan  efektif  dimana  manajemen  telah  mampu  mencapai sasaran  kredit  yaitu  peningkatan  tingkat  kolektibilitas  kredit  ( performance  loan) dan penurunan jumlah kredit bermasalah (non performance loan ).
Menurut Siamat, Dahlan (2001) kredit bermasalah disebabkan karena penyimpangan dalam  pelaksanaan  kegiatan  kredit  dan  lemahnya  sistem  administrasi  dan  pengawasan (supervisi)  kredit.  Lemahnya  sistem  administrasi  dan  pengawasan  (supervisi)  kredit menyebabkan  kredit  yang  secara  potensial  akan  mengalami  masalah  tidak  dapat  dilacak secara dini, sehingga bank terlambat melakukan pencegahan.
Tinggi atau rendahnya tingkat kredit bermasalah sangat dipengaruhi oleh keefektifan kegiatan  perkreditan  yang  dijalankan  bank,  sehingga  tingkat  kredit  bermasalah  dapat digunakan sebagai alat analisa dalam menilai keefektifan kegiatan perkreditan.
Kolektibilitas/kualitas  kredit  adalah  penggolongan/pengelompokkan  nasabah  atau peminjam berdasarkan kemampuan nasabah/peminjam untuk membayar pokok dan bunga kredit yang telah diterimanya dari bank. Kualitas kredit menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yaitu :
1. Lancar,  merupakan  pembayaran  tepat  waktu,  perkembangan  rekening  baik  dan  tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
2. Dalam  Perhatian  Khusus,  dimana  terdapat  tunggakan  pembayaran  pokok  dan  atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kurang  lancar,  dimana  terdapat  tunggakan  pembayaran  pokok  dan  bunga  melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
4. Diragukan, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
5. Macet, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga melampaui 270 hari .
Non Performing Loan (NPL) merupakan kredit bermasalah yaitu kredit yang masuk ke dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia.  Besarnya  rasio  NPL  suatu  Bank  ditentukan  oleh kolektibilitas  kreditnya  karena  rasio  NPL  adalah  perbandingan  antara  kredit  yang  tidak lancar/bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan. Semakin rendah rasio NPL berarti semakin  baik  kualitas  NPL.  Jika  kredit  yang  diberikan  betul-betul tepat sasaran  dan  tepat guna,  maka  efektivitas  kegiatan  perkreditan  akan  tercapai  dengan  kata  lain  NPL  yang dicapai akan rendah yaitu di bawah standar maksimal, yaitu 5% (Kasmir, 2003).
Proses  perkreditan  yang  baik  diharapkan  dapat  menekan  NPL  sekecil  mungkin. Tingkat  NPL  sangat  dipengaruhi  oleh  kemampuan  bank  dalam  menjalankan  kegiatan perkreditan  dengan  baik,  yaitu  kegiatan  pemberian  kredit,  administrasi  dan  pelaporan termasuk  tindakan  pemantauan  ( monitoring )  setelah  kredit  disalurkan  dan  tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri yang berlokasi di Jalan KH.Agus Salim No. 20 Pamekasan.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu  data yang berbentuk  kata-kata,  bukan  dalam  bentuk  angka.  Dalam  penelitian  ini  sumber  datanya adalah data primer, yaitu hasil wawancara dengan pimpinan Bank Sarana Prima Mandiri, Ketua Dewan Pengawas Syariah, Anggota Dewan Pengawas Syariah, dan bagian Appraisal BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  teknik-teknik pengumpulan  data    yang  terdiri  dari  metode  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Metode  wawancara  adalah  cara  menghimpun  keterangan-keterangan  yang  dilaksanakan dengan  melakukan  tanya  jawab  lisan  sepihak  dengan  Direksi,  Ketua  Dewan  Pengawas Syariah, Anggota Dewan Pengawas Syariah, dan Appraisal dengan arah serta tujuan yang telah  ditentukan  dengan  pihak-pihak  terkait.  Pada  observasi  peneliti  berperan  sebagai pengamat  independen  dan  tidak  ikut  terlibat  dalam  proses  kegiatan  yang  diteliti.  Dengan kata  lain,  peneliti  hanya  melihat,  memperhatikan,  meninjau  dan  meneliti  objek  penelitian tersebut.  Sementara  studi  dokumen  merupakan  pelengkap  dari  teknik  pengumpulan  data observasi  dan  wawancara.  Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu. Dokumen  dalam  penelitian  ini  adalah  soft  copy  struktur  organisasi,  dan  profil,  dan produkPT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.
Adapun tahapan analisisnya adalah:
1. Cheking (Pengecekan)
Cheking (pengecekan),  dilakukan  dengan  memeriksa  kembali  lembar  transkrip wawancara  dan  observasi.  Tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  kelengkapan data atau informasi yang diperlukan dalam penyajian data, sehingga peneliti tidak akan mengalami kesulitan dan hambatan yang berarti pada saat melakukan penelitian.
2. Organizing (Pengelompokan)
Organizing (pengelompokan) dilakukan dengan memilah-milih atau mengklasifikasikan data sesuai dengan arah fokus penelitian dalam lembar klasifikasi  data sendiri,memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami  oleh  diri  sendiri  maupun  orang  lain.Dengan  demikian,  analisis  data  dapat berjalan dengan lancar.
3. Analisis Data Menganalisis dan membahas data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara.
4. Kesimpulan Setelah di analisis dan di bahas kemudian menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme Pengawasan DPS di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan Secara kadratiyah setiap  manusia  mempunyai  keinginan  dan  kecenderungan  yang berbeda, apalagi sebuah lembaga yang terdiri dari banyak unsur, tentu saja beraneka ragam keinginan    terdapat  di  dalamnya,    oleh  karena  itu  dibutuhkan  adanya  sebuah  aturan  yang mengatur keaneka ragaman keinginan tersebut, agar tidak terjadi suatu  pertentangan antara satu  keinginan  dengan  keinginan  yang  lain,  dan  akan  berakhir  pada  klaim  saling membenarkan  dirinya.  Aturanpun  sebenarnya  dianggap  belum  cukup  untuk  bisa mengantisipasi  terjadinya persoalan tersebut, tanpa adanya pengawasan terhadap tegaknya sebuah  aturan.  Hal  itu  tidak  terkecuali  dalam  dunia  perbankan,  seperti  dalam  persoalan bunga  nasabah  dan  pihak  bank  mempunyai  keinginan  yang  sangat  bertolak  belakang. Dalam funding misalnya,  pihak  bank  menginginkan  suku  bunga  yang  rendah  sedangkan nasabah  berharap  sebaliknya,  berbeda  lagi  dalam  hal lending, nasabah  menginginkan bunga  yang  rendah  sedangkan  pihak  bank  menginginkan  bunga  yang  tinggi  agar pendapatan yang diperoleh bank lebih besar.
Dalam  lembaga  keuangan  syariah  yang  diawasi  tidak  hanya  operasional  dan penjaminan terhadap hak-hak nasabah saja, akan tetapi juga ada  pengawasan khusus  oleh Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi kesesuaian produk-produknya dengan prinsip- prinsip syariah, agar dalam menjalankan operasionalnya tetap berada dalam aturan syariah. Pada  dasarnya  lembaga  keuangan  syariah  tidak hanya  berorentasi  pada keuntungan  dunia semata,  melainkan  juga  ada  keuntungan  akhirat  yang  juga  menjadi  orientasi  jangka panjangnya,  sehingga  lembaga  keuangan  syariah  tetap  harus  beroperasi  sesuai  dengan nama yang disandangnya, yang menitik beratkan pada kata syariah.
Tabel 1 Tabel Perbandingan Pelaksanaan Pengawasan NO Keterangan Surat Edaran BI (SEBI) No.15/22/DPBS /2013 Pengawasan Kriteria 1 Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Baru Pedoman Pengawasan Berpedoman pada SEBI Sesuai 2 Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Lama Pedoman Pengawasan Berpedoman pada SEBI Sesuai 3 Pengawasan Kerja Sama Dengan Bank Lain Pedoman Pengawasan Berpedoman pada SEBI Sesuai 4 Penentuan Biaya Administrasi Pedoman Pengawasan Tidak Berpedoman pada SEBI Kurang Sesuai 5 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Pedoman Pengawasan Berpedoman pada SEBI Sesuai 6 Efektivitas Pengawasan Pedoman Pengawasan Berpedoman pada SEBI Sesuai
Dalam melakukan pengawasan, DPS mengawasi kinerja bank secara langsung, untuk benar-benar memastikan apakah produk dan operasional produk yang diterapkan di BPRS
SPM  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  berikut  pernyataan  dari  Direktur  Utama  juga menguatkan pernyataan bahwa DPS datang secara langsung untuk mengawasi produk.
“Ya  pastilah  mbak  langsung  kesini  (SPM)  karena  kalau  tidak  diamati  secara langsung  kan  pengawasannya  gak  maksimal  dan  hasil    pengawasan  tersebut dilaporkan ke DSN (Dewan Syariah Nasional).”
( sumber kedua, Khuzaini, SH)
Berkenaan  dengan  struktur  pengawas,  ketua  DPS,  yang  dalam  hal  ini  akan  disebut sebagai sumber pertama menjelaskan bahwa di dalam struktur Dewan Pengawas Syariah di Sarana  Prima  Mandiri  Pamekasan  hanya  ada  ketua  dan  satu  orang  anggota  Dewan Pengawas Syariah:
“Iya  punya,  awalnya  hanya  saya  sendiri  tapi agar  lebih efektif  dalam  mengawasi di SPM  saya  mengajukan  kepada  direksi  untuk  penambahan  anggota.  Hitung-hitung kita bisa saling sharing dan kalau saya tidak bisa bisa diwakilkan oleh anggota saya. Jadi cuman ada ketua dan anggotanya satu.”
( sumber pertama , KH. Lailurrahman, Lc)

## 1. Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Baru
Dari segi objek yang diawasi, Dewan Pengawas Syariah  mengklasifikasikan produk yang  diawasinya  menjadi  dua,  yaitu  produk  baru  dan  produk  lama,  masing-masing  dari kedua  produk  tersebut  mempunyai  cara  (mekanisme)  pengawasan  yang  berbeda.  Untuk membuat  produk  baru  pihak  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri  Pamekasan  wajib  melaporkan sekaligus  meminta    pandangan  kepada  pihak  Dewan  Pengawas  Syariah  apakah  produk baru  tersebut  sesuai  dengan  prinsip  syariah  atau  tidak.  Setiap  kali  ingin  mengadakan produk  baru  sudah  menjadi  kewajiban  seorang  direksi  untuk  membicarakan  produk tersebut  dengan  Dewan  Pengawas  Syariah.  Apakah  sudah  dibenarkan  oleh  syariah  atau masih ada yang harus diperbaiki, setelah laporan itu diterima oleh pihak Dewan Pengawas Syariah,  kemudian  didiskusikanya  di  internal  Dewan  Pengawas  Syariah,  baru  setelah  itu hasil  kajian  Dewan  PS  disampaikan  kembali    kepada  direksi.  Jika  jawabannya  sesuai dengan syariah, maka rencana produk baru itu bisa dilanjutkan, tapi jika tidak dibenarkan oleh Dewan Pengawas Syariah, maka bank harus mengurungkan rencananya melanjutkan produk  tersebut,  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  anggota  Dewan  Pengawas  Syariah berikut ini.
"Kalau  ingin  membuat  produk  baru  maka  pihak  direksi  wajib  menyampaikan  pada DPS  untuk  dimintai  pendapatnya  apakah  produk  baru  itu  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  syariah,  kemudian  DPS  melakukan  rapat  khusus  untuk  membahas  apakah produk  itu  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  jawabannya  kemudian  disampaikan  pada pihak direksi, mungkin saja jawabanya sesuai, mungkin juga ada catatan-catatan dari produk itu atau mungkin dinyatakan ditolak,  jika produk baru tersebut belum diatur dalam  fatwa  DSN  maka  DPS  meminta  penjelasan  pada  DSN.  baru  kemudian disampaikan pada direksi"
( sumber ketiga , Dr. Moh. Zahid, M.Ag)
Dalam mengawasi produk baru di BPRS Sarana Prima Mandiri ada beberapa langkah yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana berikut:
a. Direksi  meminta  penjelasan  kepada  Dewan  Pengawas  Syariah  mengenai    akad  yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan. Penentuan akad yang akan dipilih untuk  digunakan  dalam produk  baru  sangat  menentukan  terhadap  kesyari'an  dari  suatu
perbankan oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah harus benar-benar memperhatikan akad  tersebut  agar  bank  yang  diawasinya  tidak  melakukan  kegiatan  yang  tidak dibenarkan  oleh  syariah.  Penjelasan  dari  Direksi  akan  membantu  Dewan  Pengawas Syariah untuk mengkaji secara mendalam tentang produk baru tersebut.
b. Memeriksa  apakah  akad  yang  digunakan  dalam  produk  baru  tersebut  telah  terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tembusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Apabila  terdapat  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN),  maka  Dewan  Pengawas Syariah  akan  menganalisa  kesesuaian  antara  akad  yang  digunakan  dalam  produk  baru dengan  fatwa  DSN.  Namun  apabila  belum  terdapat  dalam  fatwa  Dewan  Syariah Nasional,  maka  Dewan  Pengawas  Syariah    akan  meminta  kepada  Dewan  Syariah Nasional (DSN) untuk memberikan fatwa tentang akad pada produk baru tersebut.
c. Me -review sistem  dan  prosedur  produk  baru  yang  akan  dikeluarkan  terkait  dengan pemenuhan  prinsip  syariah.  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  me -review prosedur produk baru ini dengan dengan meneliti setiap tahapan yang  disyaratkan dalam produk tersebut.
d. Memberikan  pendapat  syariah  atas  produk  baru  yang  akan  dikeluarkan.  Pendapat Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  merupakan  hasil  akhir  dari  rangkaian  penelitian  atas produk  baru  Bank  Syariah.  Pendapat  syariah  diberikan  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah setelah  melakukan  rapat  antara  ketua  Dewan  Pengawas  Syariah  dan  anggotanya. Apabila sudah sesuai dengan prinsip syariah maka produk tersebut dikeluarkan apabila tidak sesuai prinsip syariah maka tidak boleh dikeluarkan.
Selama  beberapa  tahun  PT  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri  tidak  mengadakan  produk baru,  namun  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri  aktif  melakukan  pengembangan  terhadap produk-produk  yang  sudah  ada,  dalam  pengembangan  produk  tersebut  akan  ada  kegiatan baru  yang  sebelumnya  tidak  ada  di  bank  Sarana  Prima  Mandiri.  Dalam  mengawasi kegiatan  baru  tersebut  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  melakukan  langkah-langkah pengawasan  seperti  yang  dijelaskan  di  atas.  Contohnya  ketika  PT  BPRS  Sarana  Prima Mandiri    akan  mengadakan  kerja  sama  dana  talangan  haji  dengan  bank  lain,  Dewan Pengawas Syariah  (DPS)  meminta  penjelasan  kepada  direksi tentang  kerja  sama  tersebut, pertama  tentang  produk  apa  yang  akan  disepakati  dalam  kerja  sama,  kedua  Dewan Pengawas Syariah (DPS) menanyakan bagaimana bentuk kerja samanya, setelah itu Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  memeriksa  produk  tersebut  apakah  dibenarkan  oleh  syariah dengan cara dicocokkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Setelah melakukan pengkajian  ternyata  produk  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  syariah      ,maka  Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempersilahkan melanjutkan kerja sama tersebut.
Tahapan-tahapan  pengawasan  terhadap  produk  baru  yang  dilakukan  Dewan Pengawas  Syariah  di  PT  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri  sesuai  dengan  ketentuan pengawasan  yang  diatur  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  15/22/DPbS.  Dimana setiap  lembaga  keuangan  syariah  yang  akan  mengadakan  produk  baru  atau  aktivitas  baru harus  mengkonsultasikannya  kepada  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS),  kemudian  Dewan Pengawas  Syariah  meminta  penjelasan  kepada  direksi  tentang  produk  dan  aktivitas  baru tersebut,  kemudian  Dewan  Pengawas  Syariah  memeriksa  kesesuaiannya  dengan  prinsip syariah,  setelah  itu  Dewan  Pengawas  Syariah  melaporkan  hasil  pemeriksaannya  kepada Direksi. Jika hasilnya menyatakan bahwa produk atau aktivitas baru tersebut sesuai dengan prinsip  syariah,  maka  Dewan  Pengawas  Syariah  mempersilahkan  untuk  melanjutkan produk  tersebut.  Apabila  hasilnya  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah  maka  Dewan Pengawas Syariah akan melarang untuk melanjutkan produk tersebut.
Sebelum lembaga keuangan syariah berkembang pesat di indonesia, Dewan Pengwas Syariah diberi kewenangan oleh Dewan Syariah Nasional untuk memberikan fatwa syariah pada  produk  baru  atau  transaksi  yang  ada  di  lembaga  yang  diawasinya,  namun  otoritas tersebut ditarik oleh DSN, untuk menghindari pertentangan satu produk antara bank yang satu  dengan  bank  lainnya,oleh  karena  itu  jika  ada  bank  ingin  membuat  produk  baru sedangkan  produk  tersebut  belum  ada  dalam  fatwa  DSN  maka  Dewan  Pengawas  Syariah harus meminta Fatwa DSN tentang produk tersebut terlebih dahulu.

## 2. Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Lama
Untuk  mengawasi  produk  yang  sudah  lama  berjalan  di  PT  BPRS  Sarana  Prima Mandiri Dewan Pengawas Syariah (DPS) setiap bulan atau sampai tiga kali datang secara langsung untuk mengawasi terhadap produk yang ada di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan,  ada  beberapa    tahapan  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  untuk mengawasi produk lama, yaitu:
a. Pengumpulan Data
Dalam  melakukan  pengumpulan  data  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)    mengawasi keseluruhan  transaksi  yang  ada,  karena  transaksi  yang  terjadi  di  PT  BPRS  Sarana  Prima Mandiri  relatif  banyak.  Dewan  Pengawas  Syariah  hanya  mengambil  beberapa  transaksi saja  untuk  dijadikan  sampel,  transaksi  itulah  yang  dikaji  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS)  untuk  ditinjau  kesesuaiannya  dengan  prinsip  syariah.  Dewan  Pengawas  Syariah meminta pihak bank untuk menjelaskan tentang penerapan beberapa transasksi yang sudah dijadikan sampel serta dilengkapi dengan bukti-bukti dalam bentuk dokumen.
Kedua  data  tersebut  dikumpulkan  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  untuk dibandingkan  antara  hasil  penjelasan  pihak  Sarana  Prima  Mandiri  (wawancara)  dengan bukti-bukti  transaksi  yang  ada  dan  dokumen  lainnya,  karena  tidak  semua  yang disampaikan  direksi  atau  staf  PT  BPRS  SPM  waktu  wawancara  terjamin  kebenarannya. Dalam  akad murabahah misalnya  Dewan  Pengawas  Syariah  meminta  beberapa  dokumen yang berkaitan seperti pengajuan pembiayaan, RAB (rencana anggaranbelanja), serta bukti pencairanya .
Langkah  pengumpulan  data  yang  ditempuh  Dewan  Pengawas  Syariah  ini  sudah cukup  efektif  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  operasional  yang  terjadi  di  PT BPRS  SPM,  dari  data  tersebut  Dewan  Pegawas  Syariah  akan  mempunyai  gambaran bagimana  penerapan  prinsip  syariah  yang  ada  di  PT  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri.  Data yang  diperoleh  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  menjadi  modal  awal  untuk  melakukan tahapan  berikutnya,  keabsahan  dari  data  tersebut    sangat  mempengaruhi  pada  tahapan- tahapan berikutnya, sehingga  jika data yang diperoleh masih diragukan validasinya maka akan  mempengaruhi  pada  keputusan  yang  akan  diambil  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah. Oleh  karena  itu,  Dewan  Pengawas  Syariah  tidak  hanya  mewawancarai  direksi  saja melainkan  juga  melibatkan  beberapa  staf  bank  Sarana  Prima  Mandiri  Pamekasan  sebagai bentuk upaya mengklafikasi apa yang sudah disampaikan Direksi.
b. Mereview  Data yang diperoleh.
Langkah kedua yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengadakan rapat internal Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengwas Syariah di PT BPRS SPM terdiri  dari  dua  orang,  yaitu  KH.  Lailur  Rahman,  Lc  sebagai  ketua  dan  Dr.  Moh.  Zahid, M.pd  seebagai  anggota.  Hasil  temuan  dilapangan  yang  diperoleh  dengan  wawancara  dan pengumpulan  dokumen-dokumen  kemudian  direveiw  atau  dibahas  kembali  di  internal Dewan Pengawas Syariah untuk ditinjau kesesuaian data tersebut dengan prinsip syariah.
Untuk  menjalankan  tugasnya  dengan  maksimal  sebagaimana  yang  diinginkan  oleh Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  dalam  keputusan  DSN-MUI  No.03.Tahun  2000  "Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang telah difatwakan oleh DSN". Dewan Pengawas Syariah  melakukan  analisa  terhadap  data  yang  dikumpulkan  berdasarkan  wawancara  dan pengumpulan  dokumen  di  PT  BPRS  SPM,  apakah  temuan  Dewan  Pengawas  Syariah  di lapangan sesuai dengan yang difatwakan oleh DSN atau justru menyimpang, jika ternyata terdapat transaksi yang tejadi di PT BPRS SPM tidak sesuai dengan prinsip syariah maka Dewan  Pengawas  Syariah  dengan  tegas  melakukan  peringatan  dan  tegas  kepada  pihak bank .
c. Pembuatan Laporan
Dewan  Pengawas  Syariah  membuat  laporan  dari  hasil  pengawasanya  di  PT  BPRS SPM. Laporan dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) setiap satu semester satu kali. Laporan  tersebut  merupakan  keseluruhan  hasil  dari  pengawasan  yang  dilakukan  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  setiap  bulan.  Sebagaimana  yang  dipaparkan  sebelumnya  bahwa setiap  satu  bulan  Dewan  Pengawas  Syariah  mengadakan  rapat  untuk  mereview    hasil temuannya  di  lapangan,  temuan  setiap  bulan  itu  kemudian  dikumpulkan  dan  diformat menjadi  sebuah  laporan.  Namun,  berdasarkan  pengakuan  Dewan  Pengawas  Syariah sebelum  membuat    laporan  Dewan  Pengawas  Syariah  mengadakan  rapat  dengan manajemen  bank  untuk  mengevaluasi  setiap  kegiatan  yang  telah  dilakkukan  PT  BPRS SPM,  ketika  dalam  hasil  pengawasannya  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  menemukan pelanggaran  yang  dilakukan  pihak  bank,  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  akan mengevaluasi  pelanggaran  tersebut.  Setelah  semuanya  sudah  selesai  tidak  ada  masalah kemudian  laporan  disampaikan  pada  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  dan  tembusannya disampaikan pada DSN-MUI, Komisaris, dan Direksi

## 3. Kerja Sama PT BPRS Sarana Prima Mandiri dengan Bank Lain
Pengawasan  yang  dilakukan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  juga  dibuktikan  saat PT  BPRS  SPM  melakukan  kerja  sama  dana  talangan  haji  dengan  bank  lain,  yaitu  bank Jatim  Syariah.  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  mempertanyakan  produk  apa  yang  akan disepakati  dalam  kerja  sama  serta  bagaimana  proses  kerja  samanya  apakah  sudah  sesuai dengan prinsip syariah. Setelah itu pihak bank menjelaskan bahwa produk yang disepakati dalam  kerja  sama  adalah  dana  talangan  dana  haji,  kemudian  Dewan  Pengawas  Syariah meminta  waktu  untuk  mempertimbangkan  kerja  sama  tersebut  dengan  pertimbangan syariah.  Karena,  tidak  ditemukan  adanya  penyimpangan  dari  prinsip  syariah  kerja  sama tersebut  dipersilahkan  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  .  Dewan  Pengawas  Syariah tidak  menginginkan  PT  BPRS  SPM  menyediakan  produk  yang  dilarang  oleh  syariah sekalipun  bukan  produk  Sarana  Prima  Mandiri  sendiri,  jika  bentuk  kerja  samanya  yang kurang sesuai dengan prinsip syariah, maka Dewan Pengawas Syariah mengarahkan pada cara yang dibenarkan oleh prinsip syariah.
Selain  produk  Sarana  Prima  Mandiri  sendiri  ada  produk  bank  lain  yang  disediakan oleh Sarana Prima Mandiri dalam bentuk kerja sama, akan tetapi meskipun bukan produk Sarana  Prima  Mandiri,  Dewan  Pengawas  Syariah  tetap mengawasi  langkah-langkah  yang dilakukan  oleh  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri  dalam  kerja  sama  tersebut,  termasuk  dalam kerja  sama  menawarkan  talangan  dana  haji.  Dalam  hal  ini  langkah  pengawasan  yang dilakukan  Dewan  Pengawas  Syariah  hampir  sama  dengan  pengawasan  yang  dilakukan pada  produk  baru,  karena  sebelumnya  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri  belum  pernah melakukan kegiatan tersebut. Pertama Dewan Pengawas Syariah minta penjelasan kepada
direksi  tentang  produk  apa  yang  akan  disepakati  dalam  kerja  sama  tersebut,  setelah  itu melakukan pengkajian terhadap produk yang disepakati  dalam kerja sama apakah produk bank  lain  tersebut  sesuai  dengan  prinsip  syariah  atau  tidak,  jika  tidak  sesuai  dengan syariah,  maka  DPS  akan  tegas  menyampaikan  kepada  pihak  Direksi  bahwa  kerja  sama tersebut  tidak  boleh  dilanjutkan,  karena  melanggar  prinsip    syariah.  Jika  tidak  melanggar syariah,  Dewan  Pengawas  Syariah  akan  mempersilahkan  kerja  sama.  Tidak  cukup  disitu Dewan  Pengawas  Syariah  masih  mempertanyakan  seperti  apa  bentuk  kerja  samanya apakah  sudah  sesuai  dengan  prinsip  syariah  atau  sebaliknya,    jika  sesuai  dengan  prinsip syariah,  maka  Dewan  Pengawas  Syariah  tidak  melakukan  pengkajian  lagi  dan mempersilahkan  kerja  sama  itu,  akan  tetapi  jika  tidak  sesuai  dengan  syariah  maka  akan diarahkan pada bentuk kerja sama yang lebih baik yang diperbolehkan oleh syariah.
Sebagai  institusi  yang  independen  serta diharapkan  dapat  mengupayakan penerapan prinsip  syariah  di  Lembaga  Keuangan  Syariah, DPS  tidak  hanya  mempunyai  tugas untuk mengawasi  operasional  bank  saja,  melainkan  juga  harus  mengarahkan  bank  yang diawasinya jika didalamnya terdapat praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada BPRS  SPM,  Dewan  Pengawas  Syariah  pernah  mengarahkan  pihak  bank  tentang bagaimana  cara  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri  memungut  biaya  administrasi  baik  dalam founding maupun lending, karena  dalam  penerapannya  pengambilan  biaya  administrasi yang  dilakukan  di  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri  dirasa  kurang  sesuai  dengan  prinsip syariah,  terutama  dalam lending. Administrasi  yang  dibebankan  pada  nasabah  biasanya disesuaikan dengan besar-kecilnya pinjaman yang dibutuhkan nasabah.
Dari  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  DPS  melakukan  pengawasan  atas penerapan prinsip syari'ah pada BPRS SPM Pamekasan  dalam beberapa tahapan, yaitu :
1. Untuk  membuat  produk  baru  pihak  Direksi  meminta  pendapat  Dewan  Pengawas Syariah  terlebih  dahulu  apakah  produk  tersebut  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  setelah itu  Dewan  Pengawas  membahas  produk  tersebut  dan  hasil  dari  pembahasannya disampaikan kepada pihak Direksi jika layak maka produk dikeluakan.
2. Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk lama, yaitu:
a. Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  merupakan  tahap  awal  dalam  pengawasan  yang  dilakukan oleh  Dewan  Penhgawas  Syariah  (DPS).  Pengumpulan  data  dilakukan  setiap  kali anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  mengunjungi  kantor  BPRS  Sarana  Prima Manndiri.
b. Mereview  Data yang diperoleh.
Setelah  semua  data  dikumpulkan,  bukti-bukti  transaksi  dan  hasil  wawancara sudah ada, kemudian DPS mengadakan rapat internal untuk melakukan pemeriksaan secara  detail  dan  komprehensif    terhadap  data  yang  sudah  ada.  Pemeriksaan dilakukan  dengan  cara  menganalisa  keterangan  dari  hasil  wawancara  dengan  pihak bank  mengenai  pelaksanaan  produk  bank  terkait  pemenuhan  prinsip  syari'ah  dan kesesuaiannya  terhadap  fatwa  DSN-MUI.  Selain  itu,  DPS  memeriksa  berkas  akad yang  dijadikan  sampel,  dari  berkas  tersebut  diteliti  mengenai  kelengkapan  syarat- syarat akad dan pemenuhan prinsip syariahnya.
Selanjutnya  dokumen-dokumen  itu  dicocokan  dengan  hasil  wawancara,  dari perbandingan  dokumen  dengan  hasil  wawancara  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) dapat mengetahui bagaimana implementasi dari berbagai produk syariah di lapangan. Setelah  melakukan  pemeriksaan  Dewan  Pengawas  Syariah  kemudian  merumuskan hasilnya  dalam  bentuk  tulisan,    jika  ditemukan    penyimpangan  dari  prinsip  syariah dalam operasional produknya, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan peneguran
kepada  petugas  yang  bersangkutan  dan  menanyakan  kenapa  langkah  tersebut dilakukan, serta memberikan arahan dan solusi agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali.  Akan  tetapi  di  PT  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri  sendiri  jarang  ditemukan kasus semacam itu.
c. Pembuatan Laporan
Rumusan  hasil  rapat  yang  dilakukan  tiap  enam  bulan  itu  kemudian  diformat menjadi  Laporan  Pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah.  Laporan  ini  disampaikan kepada  BI  dan  tembusannya  kepada  DSN-MUI,  komisaris,  dan    direksi.  Laporan tersebut  disampaikan  setiap  semester.  Hal  itu  disampaikan  oleh  anggota  Dewan Pengawas Syariah.
3. Biaya administrasi di BPRS Sarana Prima Mandiri di sesuaikan dengan biaya riil yang diperlukan  dalam  proses  transaksi  seperti  biaya  buku  tabungan.  Jadi  ditentukan  oleh besar kecilnya pembiyaan yang dikeluarkan.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pengawasan DPS
Dalam  menjalankan  tugasnya  mengawasi  operasional  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri, merupakan hal yang  lazim jika dalam perjalanannya Dewan Pengawas Syariah mengalami kemudahan  dan  kesulitan,  karena  adanya  faktor  pendukung  dan  penghambat  sudah menjadi keniscayaan.
Faktor pendukung yang mempermudah Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan, disampaikan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah KH. Lailurrahman, Lc.
"Yang  mempermudah  kami  mengawasi  aktivitas  SPM  itu  pertama  memang  karena keikhlasan  baik  dari  pihak  SPM  maupun  dari  pihak  DPS,  terutama  dari  pihak penguasa  disana,  direksi  dan  pemilik  modalnya.  Kalau  misalkan  masih  ada  yang belum  ikhlas  itu  wajar,  itu  ujian  mbak.  Tapi  alhamdulilah  para  penguasanya diberikan  keikhlasan  oleh  Allah,  mereka  mau berbakti  pada  umat  melalui  ekonomi, jadi  kita  bisa  bekerja  sama  dengan  baik,  firman  Allah  apabila  ada  dua  orang bersyirkah dalam kebaikan maka Allah ada didalamnya, kalau ada yang hianat salah satunya  maka  Allah akan  keluar,  alhamdulilah  direksinya  punya  ruh  pejuang.  Yang kedua,  ke-ilmuan  karena  tanpa  pengetahuan  tidak  akan  bisa  berjalan  dengan  baik, para pelaksana di SPM tidak akan bisa melakukan apa yang harus dia lakukan kalau tidak  punya  ilmu,  sekalipun  sudah  kami  beri  arahan  dia  tidak  akan  nyambung, bagaimana  pengelolaan  yang  sesuai  dengan  syariah  mereka  tidak  tahu.  Di  SPM petugasnya  sudah  disesuaikan  dengan  kemampuan  dan  pengetahuannya  masing- masing.  Yang  ketiga,  usaha  yang  sungguh-sungguh.  Ikhtiar,  Niat  awalnhya  saja sudah  baik  jadi  untuk  selanjutnya  terus  diupayakan  agar  tetap  sesuai  dengan keinginan  awal.  Alhamdulilah  direksi  sangat  antusias  untuk  terus  membenahi kekurangan-kekurangan yang ada di SPM. "
( sumber pertama , KH. Lailurrahman, Lc)
Disamping  faktor  pendukung  yang  telah  dipaparkan  di  atas  dalam  menjalankan tugasnya  mengawasi  operasional  bank,  Dewan  Penngawas  Syariah  juga  mengalami kendala yang menghambat pada tugas dan tanggung jawabnya
“Kendala  dari  penghambat  penhgawasan  ini  disebabkan  oleh  kebijakan  BI  yang belum  sepenuhnya  bisa  dibilang  syariah,  dalam  akad murabahah rata-rata menyertakan  akad wakalah karena  nasabah  sendiri  yang  diminta  untuk  mencari barang  yang  dibutuhkan.  Nah  dalam  prakteknya  bank  kadang  banyak  yang  tidak sesuai  dengan  syariah,  secara  prinsip  syar'i  kan  calon  pembeli  itu  (nasabah)
membelikan  barang  yang  dimaksud  sebagai  wakil  dari  pihak  bank,  setelah  dapat barangnnya  diberikan  ke  bank  dengan  dijelaskan  harganya  berapa,  setelah  itu  baru diakad murabahah ,  kendala  yang  signifikan  dalam  kasus  ini  adalah  ketika  uang sudah  dikeluarkan  oleh  pihak  bank  padahal  itu  untuk wakalah ,  transaksi  tersebut sudah dianggap akad murabahah nya, itu artinya ada dua transaksi sekaligus padahal seharusnya  terpisah  antara  akad wakalah dan  akad murabahah .  Setelah  barang  itu secara  prinsip  milik  bank,  baru  bank  itu  menjual  barang  tersebut  kepada    nasabah dengan akad murabahah dengan menambah keuntungan  yang diminta. Sistem yang mengatur  hal  ini  belum  ada  dalam  perbankan  syariah  sehingga  menyikapi  hal  itu kami minta kepada SPM untuk minimalnya ada pernyataan dari nasabah kepada bank terkait tugasnya sebagai wakil dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut, itupun sebenarnya belum sepenuhnya syar'i."
( sumber kedua, Khuzaini, SH)
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat dari efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah, yaitu:
1. Faktor pendukung dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah bank yang di awasi oleh Dewan  pengawas  Syariah  masih  tergolong  kecil  itu  mempermudah  DPS  menjangkau dalam hal pengawasan.
2. Faktor penghambat dari efektivitas pengawasan salah satunya kebijakan BI yang belum sepenuhnya  bisa  dibilang  syariah  dan  petugas  Bank  yang  yang  mendengarkan  saran Dewan Pengawas Syariah.

## Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
Efektivitas  pengawasan  yang  dilakukan  Dewan  Pengawas  Syariah  menurut pengakuan  Dewan  Pengawas  Syariah  sendiri  sudah  dianggap  efektif.  Untuk  bisa memastikan  apakah  pengawasan  yang  dilakukan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  sudah efektif  atau  tidak  dapat  memperhatikan  beberapa  hal  diantaranya,  yaitu  bagaimana  cara Dewan  Pengawas  Syariah  melakukan  pengawasan  (sebagai  proses  dari  tahapan pengawasan),  apa  saja  faktor  pendukung  dan  penghambatnya,  dan  output  pengawasan Dewan Pengaswas Syariah (DPS).
Dalam  melakukan  pengawasan  sebenarnya  Bank  Indonesia  sudah  memberikan pandangan  kepada  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  tentang  bagaimana  cara  melakakuan pengawasan  yang  baik  melalui  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI).  Apabila  Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan di PT BPRS SPM sudah menyesuaikan dengan SEBI maka outputnya akan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, dalam artian pengawasan yang dilakukan DPS dianggap efektif.
Dilihat  dari  teknik  pengawasan  yang  dilakukan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) sudah  sesuai  dengan  teknis  pengawasan.  Jika  mengacu  pada  pedoman  pengawasan  yang diatur  dalam  SEBI,  tahapan-tahapan  pengawasan  yang  dilakukan  Dewan  Pengawas Syariah  di  PT  BPRS  SPM  sebagaimana  yang  dipaparkan  diatas  tidak  ditemukan pertentangan semuanya sesuai dengan SEBI. Menurut pandangan peneliti cara pengawasan yang  telah  dilakukan  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  di  PT  BPRS  SPM  sudah  dianggap akurat.
Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  juga  dibantu  dengan  sikap  bank  yang  sangat terbuka,  tidak  ada  hal  yang  ditutup-tutupi  oleh  bank,  bank  mempersilahkan  Dewan Pengawas  Syariah  melakukan  pengawasan  pada  PT  BPRS  SPM  dari  hal  apapun , bahkan
ketika  bank  ragu  dengan  hal  yang  dilakukan  bank  biasanya  dikonsultasikan  pada  Dewan Pengawas Syariah.
Dari  banyaknya    faktor  pendukung  yang  membantu  pengawasan  Dewan  Pengawas Syariah, peneliti menyatakan bahwa pengawasan Dewan Pengawas Syariah akan berjalan efektif,  karena  PT  BPRS  SPM  masih  terbilang  kecil,  jadi  pengawasan  Dewan  Pengawas Syariah sangat terjangkau, yaitu dikantor pusat dan di cabangnya di bangkalan dan untuk mengawasi kedua tempat itu dirasa tidak terlalu sulit bagi Dewan Pengawas Syariah.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Dewan  Pengawas  Syariah  melakukan  pemgawasan  -dua  produk,yaitu  produk  baru  dan produk  lama.  Sebelum mengeluarkan  produk  baru Direksi  meminta  pandangan  kepada Dewan  Pengawas  Syariah.  Apabila  sudah  sesuai  dengan  prinsip  Syariah  dan  fatwa Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  yang  merupakan  tembusan  dari  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  maka  produk  tersebut  layak  dikeluarkan.  Untuk  produk  lama  Dewan Pengawas  Syariah  mengawasi  setiap  bulan  dan  hasilnya  dilaporkan  secara  tertulis  ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional, Direksi dan Komisaris.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat
a. Faktor Pendukung
Setidaknya  ada  lima  faktor  yang  mempermudah  Dewan  Pengawas  Syariah  melakukan pengawasan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri sebagaimana berikut:
1) Adanya integritas yang tinggi dari para petinggi BPRS Sarana Prima Mandiri.
2) Hubungan  Dewan  Pengawas  Syariah  dengan  direksi  yang  baik,  seolah-olah hubungan kiai dengan santri.
3) PT  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri  hanya  mempunyai  satu  kantor  cabang.  Hal  ini mempermudah Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pengawasan.
4) Pihak  PT  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri  sangat  terbuka  pada  Dewan  Pengawas Syariah, tidak ada informasi yang ditutup-tutupi dari Dewan Pengawas Syariah.
b. Faktor Penghambat
1) Terdapat  sebagian  petugas  yang  mementingkan  kepentingan  pribadinya  di  atas kepentingan bank.
2) Penghambat  lainnya  kadang  dari  kebijakan  Bank  Indonesia  (BI)  yang  belum sepenuhnya syariah.
3. Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dilihat dari teknik pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah sesuai  dengan  teknis  pengawasan  dan  pengawasan  yang  baik.  Sebagaimana  yang dipaparkan  peneliti  pada  bagian  sebelumnya,  bahwa  pengawasan  DPS  dipermudah dengan  adanya  beberapa  faktor  pendukung.  Begitu  pula  ketika  dilihat  dari  outputnya, tidak ditemukan transaksi dan kegiatan yang keluar dari prinsip syariah. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah di PT BPRS SPM berjalan dengan efektif.

## Saran
1. Sebaiknya Dewan Pengawas Syariah (DPS) membuat jadwal khusus masuk kantor yang bisa dijadikan acuan untuk datang ke PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, sehingga Dewan Pengawas Syariah (DPS) datang ke kantor dengan rutin dan tidak hanya datang secara kondisional,  dengan  begitu  diharapkan  pengawasan  yang  dilakukan  Dewan  Pengawas Syariah (DPS) akan lebih maksimal.
2. Untuk  menambah  tingkat  kesyariahan  setiap  lembaga  keuangan  syariah  yang  ada  di Indonesia,  hendaknya  Dewan  Pengawas  Syariah  PT.  BPRS  Sarana  Prima  Mandiri mengawali  memberikan  masukan  kepada  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  untuk mengupayakan  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  di  setiap  kantor  cabang lembaga  keuangan  syariah  di  tiap-tiap  Kabupaten,  pasalnya  ketika  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS)  hanya  terdapat  di  kantor  pusat  saja,  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) merasa kesulitan untuk menjangkau seluruh kantor cabang yang dimiliki bank tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2001. Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik. Gema  Insani: Jakarta.
Hersey,  Paul  &  Blanschard. Manajemen  Perilaku  Organisasi : Pendayagunaan  Sumber daya Manusia . Rineka Cipta: Jakarta.
Huberman,  Michael  &  Mattew.  B  miles.  1992.  Edisi  terjemah. Analisis  Data  Kualitatif. UI-Press: Jakarta.
Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000.
Makmur.  2011. Efektivitas  Kebijakan  Kelembagaan  Pengawasan. Refika  Aditama: Bandung.
Nurhikmah,  Iik.  2005. Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Terhadap  Produk  Operasional Bank Syariah (Study Kasus PT Bank Muamalat Indonesia Tbk).
Pasal 21 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Peraturan  BI  No.  6/17/PBI/2004  tentang  Bank  umum  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan prinsip syariah.
Peraturan  BI  No.  4/1/PBI/2002  Perubahan  kegiatan  usaha  bank  umum  konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah.
Peraturan BI pasal 1 ayat ( 9 ) Tentang Perbankan Syariah.
Soetopo, Hendyat. 2010. Perilaku Organisasi . PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
Steers, Richard M.  1985. Efektrivitas Organisasi. Erlangga: Jakarta
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. ALFABETA: Bandung .
Surat  Edaran  BI  No.15/22/DPBS/2013  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.
UU. Perbankan Syari’ah Pasal 19 ayat 1.
UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 tentang Kegiatan usaha BPRS.
Wirdiyaningsih. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Prenada Media: Jakarta.