Volume 4 No. 1 November 2023 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v4i1.978

## QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 51

## Model Investasi Dana Haji dalam Pengembangan Aset Wakaf di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah
Siska Lis Sulistiani 1 , Rahmi Edriyanti 2 , Iskandar Ibrahim 3
1 Universitas Islam Bandung, Indonesia
2 Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia.
3 Waqf Center for Indonesian Development & Studies (WaCIDS)

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Article history: Submitted Oct, 31 2023
Accepted Nov, 1 2023
Published Nov, 30 2023 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model investasi dana haji dalam pengembangan aset wakaf berupa tanah dan bangunan yang strategis di Indonesia menurut  maqashid syariah.  Metode yang digunakan  adalah  yuridis normatif, dengan menggunakan jenis dan sumber data hukum. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, sehingga diharapkan dapat menganalisis dan menemukan taraf sinkronisasi antara model yang dimaksud dengan maqashid syariah. Hasil penelitian ini adalah dalam UU
No.34/2014  tentang pengelolaan keuangan haji, bahwa dana haji dapat diinvestasikan dalam berbagai sektor. Aset wakaf di Indonesia sangat potensial,  hanya saja tidak sedikit yang belum optimal dikarenakan kurangnya pendanaan untuk mengembangkannya. Dalam maqashid syariah  yang telah dikembangkan konsep maqashid syariah lainnya, diantaranya hifzhul ummah atau hifzh al-maal fi al-mashlahah al- ammah al-ummah , menjadikan bahwa dana haji yang berasal dari umat ini agar dapat juga memberikan kemaslahatan melalui wakaf.
Keywords:
Aset Wakaf
Dana Haji
Investasi Maqashid Syariah

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi covid 19 di Indonesia sudah masuk tahun ke empat, pada 2 tahun pertama pasca covid terjadi 2 kali tertundanya pemberangkatan ibadah haji ke tanah suci bagi kaum muslimin dari seluruh dunia khususnya di Indonesia. Konsekuensi logis dari tertundanya pemberangkatan ibadah
Volume 4 No. 1 November 2023 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v4i1.978

## QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 52
haji adalah bertambahnya endapan dana jamaah haji yang semakin tahun semakin  banyak. Per Mei 2021 disampaikan ketua BPKH bahwa dana haji mencapai 150 Triliun 1 .
Gambar 1.1 Saldo Kelola Dana Haji 2
Besarnya dana haji tesebut dikelola oleh sebuah badan khusus yang disebut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).  BPKH bertanggung jawab untuk mengelola dana haji, dan berdasarkan undang-undang  diperbolehkan melakukan investasi. Pengertian investasi keuangan haji adalah  aktivitas menempatkan dana BPKH pada kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah dan aturan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan setelah
1 Agustiyanti, “Ribut Dana Haji Untuk Infrastruktur, Bagaimana BPKH Mengelolanya Artikel Ini Telah Tayang Di Katadata.Co.Id Dengan Judul ‘Ribut Dana Haji Untuk Infrastruktur, Bagaimana BPKH Mengelolanya?’ , Https://Katadata.Co.Id/Agustiyanti/Finansial/60c6ca9fb19f2/Ribut,” 2021, https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/60c6ca9fb19f2/ribut-dana-haji-untuk- infrastruktur-bagaimana-bpkh-mengelolanya.
2 BPKH, “Saldo-Dana-Haji-Capai-Rp-14915-Triliun-per-Maret-2021-by- Katadata,” Kata data, 2021, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/07/saldo-dana-haji-capai-rp- 14915-triliun-per-maret-2021#.
Volume 4 No. 1 November 2023 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v4i1.978

## QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 53
melakukan kajian atas potensi risiko dan manfaat yang akan didapat sebagai efek dari aktivitas bisnis tersebut 3 . Akan tetapi besaran dana haji yang ada hingga tahun 2021, tidak sejalan dengan  kondisi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Setidaknya hal tersebut tergambar pada data kemiskinan BPS pada Maret 2021 yaitu 27,54 juta orang 4 .  Islam mengatur tentang harta dan keuangan, tidak hanya aspek hukum kepemilikan akan tetapi juga mengatur etika hidup bermasyarakat dengan adanya kepedulian sosial dari dana umat yang sangat besar tersebut. Salah satu aspek akad muamalah yang dapat digunakan untuk memberdayakan sektor keuangan sosial adalah wakaf. Aset wakaf di Indonesia sangat potensial salah satunya aset berupa tanah dan bangunan. Di tahun 2020, data tanah wakaf yang bersertifikasi di Indonesia menurut BWI yang bersumber dari BPN terdapat 134.237 bidang tanah dengan luas tanah 111.481.173 meter persegi 5 . Maqashid syariah merupakan bagian dari sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam yang mencoba mengggali hikmah dari penerapan hukum dalam kehidupan khususnya dalam bidang sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Maqashid syariah yang dikembangkan oleh Imam Syatibi 6 kemudian juga terus dikembangkan oleh para ulama hingga hari ini. Dalam hal ini investasi dana haji mendapatkan peluang untuk dapat dikembangkan bersama instrumen wakaf. Jumlah penempatan dana investasi haji di tahun 2020 pada tabungan/deposito terjadi penurunan menjadi 30% dan memindahkan bagian tersebut pada investasi langsung dan sukuk 7 . Maka dari hal tersebut penelitian ini bermaksud menggali terkait potensi kolaborasi investasi dana haji dan wakaf dalam pendekatan teori maqashid syariah. Adapun terkait penelitian sejenis yang telah dipublikasikan adalah ‘sinergi pengelolaan dana haji dan aset wakaf untuk mendorong tercapainya kemaslahatan umat’ 8 , ‘analisis kelayakan investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur dan tingkat imbal hasil
3 Beny Witjaksono, “Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” Jurnal Performance , 2020. 4 BPS, “Data Kemiskinan Maret 2022,” 2021, https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut- provinsi.html.
5 Kementrian Agama RI, “Data Tanah Wakaf,” 2021, http://siwak.kemenag.go.id/.
6 Abu Zahro, Muhadharat Fi Al-Waqf (Bairut: Daarul Fikr, 1971). 7 Witjaksono, “Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).”
8 Lisa Listiana, “Sinergi Pengelolaan Dana Haji Dan Aset Wakaf Untuk Mendorong Tercapaianya Kemaslahatan Umat,” 2018.
Volume 4 No. 1 November 2023 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v4i1.978

## QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 54

## BPKH
9 , ‘tinjauan hukum islam terhadap problematika investasi haji pada masa pandemi virus covid 19 10 .  Dan ‘ Integrasi Wakaf dan Investasi Dana Haji menurut Hukum Positif dan Hukum Islam’ 11 dari penelitian akhir tersebut hanya melakukan analisis normatif secara umum  dandari hasil studi literatur yang dilakukan belum ada yang membahas secara spesifik model  investasi dana haji dalam bingkai teori  maqashid syariah  di Indonesia. Karenanya perlu  dilakukan pendekatan maqashid syariah sebagai salah satu metode pendekatan hukum Islam yang mengutamakan aspek maslahat dalam sendi kehidupan manusia yang sesuai syariah dan zaman.

## 2. METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum  doktrinal atau yuridis normatif, untuk mengetahui tingkat kesesuaian hukum melalui  teori    maqashid syariah. Kemudian data dikumpulkan dengan metode studi literatur . Data tersebut meliputi data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait keuangan haji, Al-qur’an, hadis, kitab-kitab terkait maqashid syariah. Data hukum sekunder berupa jurnal, prosiding, artikel ilmiah terkait. Kemudian data tersebut dianalisis dengan metode deskripsi analisis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengertian Dana Haji, wakaf dan Maqashid syariah
Berdasarkan UU No. 34/2014 dana haji dapat diartikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.
Secara bahasa asal kata wakaf adalah dari waqafa yang berarti berhenti atau menahan 12 .  Definisi wakaf menurut jumhur ulama adalah  aktifitas menahan bagi orang yang berwakaf (waqif) terhadap harta yang diwakafkan (mauquf) untuk kepentingan umum dan kebaikan dalam rangka taqarrub
9 Witjaksono, “Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).”
10 Abdur Rahman Adi Saputra Dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19 Abdur,” El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2020), http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12829. 11 Siska Lis Sulistiani, “Integrasi Wakaf Dan Investasi Dana Haji Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 01 (2023).
12 Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayyumi Al-Muqri, Al-Misbahul Munir (Beirut: Maktabah Lebanon, 1978).
Volume 4 No. 1 November 2023 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v4i1.978

## QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 55
kepada Allah SWT 13 .  Wakaf dapat diartikan juga sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pewakaf dengan memberikan harta wakaf kepada pihak pengelola agar dapat dimanfaatkan dan memberikan hasil selamanya atau pun dalam jangka waktu tertentu. Status kepemilikan juga berubah menjadi milik Allah, bukan milik pribadi lagi 14 . Selanjutnya, istilah maqashid memiliki arti yaitu tujuan-tujuan. Sedangkan,  maqashid syariah  diartikan sebagai tujuan-tujuan menurut aturan Islam. Maqashid syariah juga dapat disebut sebagai falsafah at-tasyri’ (tujuan berdasarkan regulasi yang normatif 15 . Di masa awal perkembangan Islam, istilah maqashid  belum mendapatkan banyak perhatian dari para ulama karena maqasid  lebih dianggap sebagai warisan hukum madzhab. Bahkan, hingga saat ini kebanyakan buku Ushul Fiqh tidak menerangkan terkait maqashid syariah. Walaupun ia merupakan ilmu hukum tersendiri, ia memiliki relevansi yang jelas dengan ijtihad, namun ia tidak diperlakukan seperti dalam eksposisi konvensional teori ber- ijtihad. Perumusan teori maqashid syariah  masih tetap belum berkembang hingga abad ketiga Hijriah secara signifikan sampai Imam Ghazali dan Imam Shatibi membahasnya. Pada awal abad ke-4 H, istilah maqashid  menjadi populer disebut di dalam buku karangan Abu 'Abd-Allah al-Tirmidzi al-Hakim dan Imam al-Haramaynal-Juwayni. Dimana, dijelaskan bahwa maqashid terbagi ke dalam 3 aspek yaitu: dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat kepada publik. Ide-ide dari al-Juwayni dikembangkan dan dikritis oleh muridnya yakni Abu Hamid Al-Ghazali yang dengan tegas menjelaskan  bahwa syariat mengejar lima dasar  tujuan  yaitu  kehidupan, kecerdasan, iman, garis keturunan dan harta,  yang semuanya  harus dilindungi sebagai prioritas mutlak. Hal senada juga diterangkan oleh Syatibi 16 .

## B. Dasar Hukum Investasi Dana Haji di Indonesia
Dana haji  adalah  dana yang disetorkan  oleh calon jamaah haji Indonesia untuk biaya pendaftaran agar mendapatkan porsi keberangkatan. Hal tersebut biasanya juga disebut dengan dana awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Pengelolaan BPIH mempunyai badan khusus yang telah diatur oleh negara untuk dapat terselenggakannya ibadah haji yang yang baik dan teratur. Peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah memuat
13 Fadhila Shaffa Luthfie, Helza Nova Lita, And Nun Harrieti, “Crowdfunding Waqf Model: Perlindungan Hukum Dana Wakaf Yang Dikumpulkan  Melalui Platform Crowdfunding,” Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2022). 14 Aulia febriana Dkk, Regulasi Pengelolaan Wakaf ( Perbandingan Indonesia Dan Brunei Darusalam) (Pekalongan: NEM, 2022). 15 Siska Lis Sulistiani, Wakaf  Uang :  Hukum  Dan  Pengelolaanya  Di
Indonesia (Bandung: Sinar Grafika, 2022).
16 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Washâya Wa Al-Waqf Fi Al-Fiqh Al-Islâmi (Bairut: Daarul Fikr, 1998).
Volume 4 No. 1 November 2023 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v4i1.978

## QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 56
mengenai penyelenggaraan ibadah haji termasuk juga peraturan mengenai kegiatan pengelolaan uang (dana) calon Jamaah haji.
Berdasarkan  UU Penyelenggaraan Ibadah Haji No. 13/2008, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2009, menyebutkan beberapa prinsip penyelenggaraan ibadah haji yaitu:
1) Mengedepankan kepentingan  jamaah; memberikan rasa keadilan dan kepastian; efisiensi dan efektivitas; transparansi dan akuntabilitas; profesionalitas dan nirlaba.
2) Dibentuk Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) sebagai perbaikan regulator dan operator di tangan Pemerintah;
3) Hak dan kewajiban jamaah haji;
4) Mekanisme pengelolaan BPIH sejak perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan pelaporan. Di samping itu neraca laporan BPIH diumumkan kepada masyarakat melalui media nasional.
UU Penyelenggaraan Ibadah Haji No. 13/2008 menjadi dasar hukum dalam pengelolaan dana haji di Indonesia. Dana haji yang dimaksud dalam undang-undang ini disebut dengan Dana Abadi Umat  (DAU), yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.  Sedangkan pengelola dana haji ini disebut dengan Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU).
Pada praktiknya, UU No. 13/2008 belum mampu mengakomodir pengelolaan dana haji yang  begitu besar dan terus bertambah setiap tahunnya. Peningkatan jumlah tunggu yang mengakibatkan terjadi penumpukan akumulasi dana haji juga menjadi salah satu pertimbangan untuk mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tentang pengelolaan keuang haji.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka lahirlah UU  Pengelolaan Keuangan Haji No.  34/2014.  Pada Pasal 48 Ayat 2 UU  Pengelolaan Keuangan Haji No.  34/2014  mengharuskan pengelolaan dana haji dengan prinsip syariah dengana adanya aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Kemudian dalam Pasal 49 Ayat 1 juga disebutkan bahwa investasi dana haji dapat dilakukan atas persetujuan dewan pengawas BPKH. Selain itu, ada beberapa pasal lain dalam UU No.34/2014 yang menjadi dasar hukum BPKH dalam melakukan investasi (lihat tabel 1.).
Volume 4 No. 1 November 2023 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v4i1.978

## QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 57
Tabel 1
Pasal Terkait dengan Investasi Keuangan Haji No Pasal dalam UU No.34/2014 Keterangan 1 Pasal 13 dan Pasal 49  Rencana dan penempatan investasi keuangan haji harus mendapat persetujuan dewan pengawas 2 Pasal 20 s/d 33 Wewenang BPKH dalam menempatkan investasi dana haji dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain 3 Pasal 46 Prinsip pengelolaan investasi 4 Pasal 48 Penempatan dan bentuk investasi keuangan haji 5 Pasal 53 Pertanggung jawaban Anggota bandan pelaksana dan aggota dewan pengawas terhadap kerugian atas penempatan investasi keuangan haji 6 Pasal 55 Koordinasi dengan kementerian atau lembaga lain dalam berinvestasi Sebelum dikelola BPKH investasi dana haji masih terbatas seperti: deposito berjangka yang berbasis syariah serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN)  didasarkan pada  Permen  Agama No.  23/2011.  Setelah dikelola BPKH terdapat perluasan yaitu dapat diinvestasikan pada  surat berharga syariah, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

## C. Kelembagaan BPKH
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga hukum publik yang mempunyai kewenangan mengelola keuangan haji di Indonesia yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan UU  No.34/2014 dan Perpres  No. 110/2017. Untuk mekanisme pelaksanaannya pula diterbitkan PP No.  5/2018 yang memuat tugas dan tanggung jawab BPKH termasuk melakukan investasi dana haji.
Menurut UU No.35/2014, BPKH bertugas menerima,
mengembangkan, mengatur pengeluaran, dan bertanggungjawab atas keuangan haji yang telah dihimpun dari calon jamaah haji, serta  mengelola investasi keuangan haji yang sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, aman dan bermanfaat. Badan ini juga dapat bekerjasama dengan lembaga lain dalam pengelolaan keuangan haji. Selain itu  BPKH  wajib  mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat.
Pada Pasal 9 Keputusan Presiden No. 110 Tahun 2017 bahwa fungsi, tugas, dan kewenangan Badan Pelaksana (BP) BPKH mempunyai fungsi
Volume 4 No. 1 November 2023 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v4i1.978

## QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 58
perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji. Selain itu, dalam Pasal 10  sampai dengan Pasal 17 disebutkan BPKH  bertugas merumuskan kebijakan, menyiapkan rencana strategis, dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji.
Adapun keanggotaan BPKH berdasarkan  Kepres  No.  74/2017 disebutkan terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang masing-masing terdiri dari tujuh orang. Keanggotaannya merupakan representasi dari unsur pemerintah, masyarakat,dan professional. Penetapan keanggotaan BPKH harus melalui persetujuan DPR dan melalui seleksi yang cukup ketat.
Secara kuantiti dan stuktural, BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. Badan pelaksana paling sedikit terdiri atas lima orang anggota  yang berasal dari unsur profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota  badan  pelaksana diangkat untuk jangka waktu selama lima tahun. Sedangkan dewan pengawas terdiri dari tujuh orang anggota yang berasal dari unsur professional. Komposisi dewan pengawas terdiri atas dua orang dari unsur pemerintah dan lima orang dari unsur masyarakat. Anggota dewan pengawas dari unsur pemerintah dari atas satu orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan satu orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan keuangan. Sedangkan anggota dewan pengawas dari unsur masyarakat dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.

## D. Model Investasi Dana Haji Dan Aset Wakaf di Indonesia
Investasi dalam Islam  merupakan bagian dari lingkup muamalah 17 yaitu tasharaful maal (pemanfaatan harta) yang tidak hanya dapat dihabiskan materilnya akan tetapi juga dapat lebih produktif dan mendatangkan manfaat lebih. Akan tetapi dalam berinvestasi berlaku juga kaidah fiqh muamalah secara umum yaitu:
ﳌا ﰲ ﻞﺻٔ�ٔأ

## �ﻣﺎﻌ ﺎﻬﳝﺮﲢ ﲆ� ﻞﯿﻟ�ا لﺪﯾ ﱴﺣ ﺔ��ٕﻻا
“ Ashal dalam bidang muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya”
Dari hal tersebut menandakan bahwa standar pengembangan investasi dalam ekonomi Islam tidak boleh bertentangan dengan syariah itu tersendiri, walaupun pada hakikatnya kemaslahatan menjadi kunci yang utama dalam sektor pengembangan ekonomi. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim bahwa:
17 Inti Ulfi Sholichah, “Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” Syar’ie 3 (2020).
Volume 4 No. 1 November 2023 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v4i1.978

## QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 59
دﺎﻌﳌاو شﺎﻌﳌا ﰲ دﺎﺒﻌﻟا ﱀﺎﺼﻣو ﲂﳊا ﲆ� ﺎﻬﺳﺎﺳٔأو ﺎﻫﺎﻨبﻣ ﺔﻌﯾﴩﻟا “ bangunan dan dasar dari Syariah yaitu atas hukum dan kemaslahatan ibadah dalam kehidupan dan materi”
Dan salah satu pengembangan paradigma maqashid syariah  yang 5 ( maqashid syariah al-khomsah) salah satunya adalah hifdzul maal yang tidak hanya semata-mata menjaga materi atau harta sehingga berkembang menuju at-tanmiyyatul iqtishadiyah (pertumbuhan ekonomi) 18 , hal tersebut berdasarkan maqaashid al-khoshoh (kemaslahatan secara khusus) dalam menjaga keberlangsungan harta umat khususnya dalam bentuk dana haji yang harus di jaga demi kemaslahatan.
Investasi dalam maqashid  syariah tidak hanya berorientasi pada aspek keuntungan saja ( profit oriented) akan tetapi pada aspek kemaslahatan atau bahkan kesejahteraan ( falah) sebagai cita-cita dalam pengembangan ekonomi Islam. Oleh karena itu, sebagai salah satu pengembangan dari maqashid al-khosoh yaitu hifdzul al-maal yaitu attanmiyyatul iqtishadiyah perlu dijaga beberapa aspek madiyahnya atapun muamalah adabiyahnya.
Gambar 3.1
Investasi dalam kerangka maqashid syariah Investasi dana haji di Indonesia merupakan dana umat Islam yang sangat besar yang disalurkan melalui perbankan syariah yang ditunjuk resmi dan dikelola oleh BPKH . Dana haji yang setiap tahun bertambah, merupakan aset yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi semua pihak dan menghadirkan kesejahteraan. Berdasarkan falsafah, tujuan dan fungsi wakaf.
18 Sanuri, “Al-Tanmiyyah Al-Iqtisadiyyah (Economic Development) As A Moral-Philosophical Basis For The Prospect Of Indonesian Syariah Bank Within The Asean Economic Community Era,” The Third International Conference On Enterpreneurship 2 (2018): 15.

## • investasi pada sektor halal
• pengelolaan investasi sesuai akad yang shohih
madiyah • terbebas dari gharar, tadlis, riba adabiyah hifdzul al- maal ---- attanmiyyatul iqtishadiyah
Volume 4 No. 1 November 2023 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v4i1.978

## QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 60
Gambar 3. 2 Falsafah, tujuan, dan fungsi wakaf Berdasarkan Pasal 2 UU Pengelolaan Keuangan Haji No. 34/2014 bahwa keuangan haji perlu dikelola dengan berasaskan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba , transparan dan akuntabel. Prinsip manfaat yang dimaksud yaitu pengelolaan Keuangan Haji harus memberikan manfaat atau maslahat bagi Jamaah Haji dan umat Islam. (Penjelasan Pasal 2 Huruf c UU No. 34/2014). Selain itu, Dana Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid. (Penjelasan Pasal 46 Ayat 3 UU No. 34 Tahun 2014) Nilai manfaat adalah keuntungan atau imbal hasil dari investasi. Nilai manfaat investasi dapat dibukukan dengan menggunakan acuan ( benchmark ) rata-rata tingkat imbal hasil pasar, mark to market, atau cara lain yang sesuai ketentuan. Nilai manfaat Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji. (PP No.5 Pasal 14 Ayat 1  Tahun 2018). Pengembangan Keuangan Haji dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi. (PP No.5 Pasal 14 Ayat 2 Tahun 2018)
Aspek keamanan maksudnya adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko antara lain risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional. (Penjelasan Pasal 46 Ayat 3 UU No. 34 Tahun 2014
Adapun terkait wakaf, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta  benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksud meliputi : hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi tanah yang sudah maupun yang belum terdaftar dan hak milik atas satuan
• Ijtihadi.
• Qiyasi.
•terjaga inti wakaf dan mengembangkan hasilnya.
Falsafah
• Maslahah.
• Kemanfaatan sebesar-besarnya. • menjaga harta wakaf. tujuan
•Ibadah.
•sosial.
•pendidikan. •ekonomi.
fungsi
Volume 4 No. 1 November 2023 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v4i1.978

## QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 61
rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Maka sudah seharusnya wakaf dikelola secara produktif untuk mencapai kesejahteraan umum, oleh karena itu nazhir wakaf seharusnya dapat membangun kemitraan serta bekerjasama dengan lembaga profesional, dan dalam kerangka aturan standar wakaf yaitu menjaga aset wakaf dan mengembangkan manfaatnya sehingga jaminan terkait perlindungan aset inti wakaf harus dijaga untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar dan berkesinambungan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH) Pemanfaatan Dana Tabungan Haji dapat dilakukan jika diinvestasikan melalui kerjasama dalam rangka pengembangan aset wakaf secara produktif. Sehingga pada prinsipnya sinergi  pengelolaan dana haji dan aset wakaf dapat dilakukan oleh BPKH dengan melakukan penempatan investasi dana haji pada bisnis yang dijalankan oleh lembaga wakaf mitra 19 . Dalam Pasal 5 UU Wakaf No. 41/2004 bahwa Wakaf  dapat melahirkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Selanjutnya dalam Pasal 22 UU Wakaf bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
a. sarana dan kegiatan ibadah;
b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 30 Ayat 2 PP No.5/2018 bahwa Investasi langsung dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan cara:
a. Memiliki Usaha Sendiri;
b. Penyertaan Modal;
c. Kerja Sama Investasi;
d. Investasi Langsung Lainnya.
Investasi lainnya adalah investasi yang tidak termasuk kelompok investasi Surat Berharga Syariah, investasi Emas, dan investasi Langsung (Pasal 22 Ayat 1 PBKH No.5 Tahun 2018). Sehingga peluang wakaf produktif dapat memiliki akses untuk diintegrasikan dengan dana haji dengan mempertimbangkan PP No. 5 Tahun 2018, karena  BPKH telah menetapkan rencana penempatan dan investasi dana haji.
19 Listiana, “Sinergi Pengelolaan Dana Haji Dan Aset Wakaf Untuk Mendorong Tercapaianya Kemaslahatan Umat.”
Volume 4 No. 1 November 2023 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v4i1.978

## QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 62
Sebagai gambaran, pada tahun 2017, dana haji hanya ditempatkan pada dua instrumen investasi, yaitu tabungan/ deposito (65%) dan Sukuk (35%). Pada tahun 2018, mengacu pada PP No. 5 Tahun 2018, BPKH merencanakan adanya diferensiasi investasi dana haji pada emas (5%), investasi langsung (15%), dan investasi lainnya (10%). Potensi tersebut dapat menjadi akses yang berharga bagi para pengelola wakaf untuk dapat mengembangkan aset wakaf berupa tanah ataupun bangunan yang hari ini kesulitan dari sisi pengembangannya karena terhambat biaya.
Sebagai  salah satu model integrasi pengelolaan wakaf produktif dengan dana haji yaitu Gedung Imara Wakaf di Kuala Lumpur, Malaysia yang didirikan di atas tanah wakaf. Dalam proses pembangunannya Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan selaku nazhir bekerjasama dengan Yayasan Tabung Haji sebagai penyedia pembiayaan. Diresmikan menara tersebut pada Oktober 2011, dan disewakan sepenuhnya oleh Bank Islam Malaysia Berhad kemudian hasilnya diperuntukan bagi para mustahik wakaf. Badan Pengelola Keuangan Haji dapat mencontoh pengembangan pembangunan akomodasi daerah wisata seperti perhotelan atau restoran diatas tanah wakaf dengan model pembangunan Gedung Imara Wakaf dan Hotel Utsman bin Affan sehingga dana haji tidak hanya mengendap tapi dapat bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan umat 20 . Dari  contoh bentuk pengembangan aset wakaf berupa uang yang diitegrasikan dengan sektor bisnis islam lainnya banyak menghasilkan model seperti diintegrasikan dengan sektor pendidikan yang banyak dilakukan di Indonesia berkembang banyak sekolah, madrasah, pesantren dan perguruan tinggi lainnya yang dibangun diatas aset wakaf. Ataupun intergasi dengan sektor pariwisata syariah yang dicontohkan adanya hotel dan pusat perbelanjaan yang dibangun dari aset wakaf baik wakaf bergerak ataupun tidak bergerak. Adapun model kerangka dari dana haji yang dapat dikolaborasikan dengan wakaf digambarkan dengan gambar berikut:
20 I Mustofa, D Santoso, and U Rosmalinda, “Manajemen Wakaf Uang Untuk Pengembangan Sektor Pendidikan,” : : Studi Komperatif Di … , 2020.
Volume 4 No. 1 November 2023 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v4i1.978

## QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 63
Gambar 3.3 Model Investasi Dana Haji dan Aset Wakaf
Dari gambar tersebut memperlihatkan tentang banyaknya peluang proyek pengembangan wakaf yang perlu dilakukan dan di support dengan dana yang tidak sedikit. Banyak proyek pengembangan wakaf yang terkendala oleh aspek pembiayaan, sehingga dana haji yang begitu besar dan potensial seharusnya dapat dimanfaatkan melalui wakaf, karena wakaf menjanjikan inti dari aset wakaf tidak boleh hilang ataupun musnah, keberlangsungan dana haji tersebut dapat diinvestasikan dalam projek pengembangan wakaf yang bermanfaat bagi umat dan menguntungkan. Dalam kerangka teori maqashid syariah yaitu dimana hifdz maal dalam hal menjaga harta umat berupa harta dana haji dan menjaga harta berupa aset wakaf dapat dilakukan secara bersama-sama untuk dapat menghasilkan multi effect yang bermanfaat dan berkelanjutan.

## E. KESIMPULAN
Investasi dalam maqashid  syariah tidak hanya berorientasi pada aspek keuntungan saja ( profit oriented) akan tetapi pada aspek kemaslahatan atau bahkan kesejahteraan ( falah) dalam hal tasharaful maal (pemanfaatan harta) . Selain itu, salah satu pengembangan paradigma maqashid syariah yang 5 ( maqashid syariah al-khomsah) salah satunya adalah hifdzul maal yang berkembang menjadi at-tanmiyyatul iqtishadiyah (pertumbuhan ekonomi). hal tersebut berdasarkan maqashid al-khoshoh (kemaslahatan secara khusus) dalam menjaga keberlangsungan harta umat khususnya dalam bentuk dana haji yang harus di jaga demi kemaslahatan.
Dana haji yang setiap tahun bertambah, merupakan aset yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi
Volume 4 No. 1 November 2023 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v4i1.978

## QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 64
semua pihak dan menghadirkan kesejahteraan. Berdasarkan falsafah, tujuan dan fungsi wakaf. Berdasarkan Hasil ijtima ulama IV komisi b-2 fatwa MUI tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH) Pemanfaatan Dana Tabungan Haji dapat dilakukan jika diinvestasikan melalui kerjasama dalam rangka pengembangan aset wakaf secara produktif. Sehingga pada prinsipnya sinergi  pengelolaan dana haji dan aset wakaf dapat dilakukan oleh BPKH dengan melakukan penempatan investasi dana haji pada proyek pengembangan aset wakaf yang dilakukan mitra dalam hal ini adalah nadzhir wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustiyanti. “Ribut Dana Haji Untuk Infrastruktur, Bagaimana BPKH Mengelolanya Artikel Ini Telah Tayang Di Katadata.Co.Id Dengan Judul ‘Ribut Dana Haji Untuk Infrastruktur, Bagaimana BPKH Mengelolanya?’ , Https://Katadata.Co.Id/Agustiyanti/Finansial/60c6ca9fb19f2/Ribut,
” 2021. https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/60c6ca9fb19f2/ribut- dana-haji-untuk-infrastruktur-bagaimana-bpkh-mengelolanya. Al-Muqri, Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayyumi. Al-Misbahul Munir . Beirut: Maktabah Lebanon, 1978.
Amdar, Fikri Haekal, and Muhammad Basywar. “Integrasi-Interkoneksi Hukum Ekonomi Bangsa Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Pemikiran Oni Sahroni.” Al-Kharaj 1, no. 1 (2021). https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1524. BPKH. “Saldo-Dana-Haji-Capai-Rp-14915-Triliun-per-Maret-2021-by- Katadata.” Kata data, 2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/07/saldo- dana-haji-capai-rp-14915-triliun-per-maret-2021#.
BPS. “Data Kemiskinan Maret 2022,” 2021. https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk- miskin-menurut-provinsi.html.
Dkk, Abdur Rahman Adi Saputra. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19 Abdur.” El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2020). http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12829.
Dkk, Aulia febriana. Regulasi Pengelolaan Wakaf ( Perbandingan Indonesia Dan Brunei Darusalam) . Pekalongan: NEM, 2022.
Listiana, Lisa. “Sinergi Pengelolaan Dana Haji Dan Aset Wakaf Untuk Mendorong Tercapaianya Kemaslahatan Umat,” 2018.
Luthfie, Fadhila Shaffa, Helza Nova Lita, and Nun Harrieti. “Crowdfunding Waqf Model: Perlindungan Hukum Dana Wakaf Yang Dikumpulkan Melalui Platform Crowdfunding.” Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum 6,
Volume 4 No. 1 November 2023 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v4i1.978

## QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 65
no. 1 (2022).
Mustofa, I, D Santoso, and U Rosmalinda. “Manajemen Wakaf Uang Untuk Pengembangan Sektor Pendidikan.” : : Studi Komperatif Di … , 2020. RI, Kementrian Agama. “Data Tanah Wakaf,” 2021. http://siwak.kemenag.go.id/.
Sanuri. “Al-Tanmiyyah Al-Iqtisadiyyah (Economic Development) As a Moral-Philosophical Basis for The Prospect of Indonesian Syariah Bank Within The Asean Economic Community Era.” The Third
International Conference on Enterpreneurship 2 (2018): 15. Sholichah, Inti Ulfi. “Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” Syar’ie 3 (2020). Siska Lis Sulistiani. Wakaf Uang : Hukum Dan Pengelolaanya Di Indonesia . Bandung: Sinar Grafika, 2022. Sulistiani, Siska Lis. “Integrasi Wakaf Dan Investasi Dana Haji Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 01 (2023).
Wahbah Az-Zuhaili. Al-Washâya Wa Al-Waqf Fi Al-Fiqh Al-Islâmi . Bairut: Daarul Fikr, 1998. Witjaksono, Beny. “Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).” Jurnal Performance , 2020.
Zahro, Abu. Muhadharat Fi Al-Waqf . Bairut: Daarul Fikr, 1971.