## PERUMUSAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHANNYA

## Sodikin
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Email: sodikin.fh@umj.ac.id

## Abstrak
Ide  perumusan  hak  atas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  muncul  pada  saat amandemen  UUD  1945  yang  kedua.  Permasalahan  ini  muncul  dan  perlunya  dimuat dalam  ketentuan  UUD  1945  karena  perkembangan  kehidupan  dan  mobilitas  penduduk berakibat  pada  rusaknya  dan  tercemarnya  lingkungan  hidup.  Pembentuk  amandemem UUD  1945  berusaha  memasukan  isu  lingkungan  hidup  sebagai  hak  asasi  manusia sebagai  wujud  dari  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  sekaligus  juga perlindungan  hak  asasi  manusia.  Pada  akhirnya  rumusan  hak  atas  lingkungan  hidup yang baik dan sehat masuk dalam rumusan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan rumusan pasal tersebut sebagai norma dasar hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia.
Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Perlindungan .

## Abstract
The  idea  of  formulating  the  right  to  a  good  and  healthy  environment  emerged  during the second amendment to the 1945 Constitution. This problem arises and needs to be included in  the  provisions  of the  1945  Constitution  because  the  development  of  life  and mobility  of the population  results  in  damage  and  pollution  of  the  environment.  The  amendments  to  the  1945 Constitution seek to include environmental issues as human rights as a form of protection of the environment as well as protection of human rights. In the end, the formulation of the right to a good  and  healthy  environment  is  included  in  the  formulation  of  Article  28H  paragraph  (1)  of the  1945  Constitution  and  the  formulation  of  this  article  is  the  basic  legal  norm  for environmental protection and human rights.
Keyword: Human Rights, Environment, Protecting.

## 1. PENDAHULUAN
Hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  adalah  salah  satu  hak ekonomi sosial dan budaya yang disahkan oleh Majelis Umum PBB tahun 1966 yang mulai  berlaku  tahun  1976  melalui International Covenant  on  Economic,  Social  and Cultural Rigths (ICESCR). Pada mulanya  hak atas lingkungan hidup  yang baik  dan
sehat  ini  belum  mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah,  bahkan  dunia internasional  juga  belum  mengimplementasikan  prinsip  kovenan  PBB  tersebut.  Di Indonesia  melalui  reformasi  tahun  1998  mencoba  memperbaiki  kondisi  bangsa dengan amandemen UUD 1945. Hasil amandemen menempatkan demokrasi dan hak asasi  manusia  sebagai  perwujudan  dalam  kehidupan  berbangsa,  bernegara  dan bermasyarakat di  Indonesia. UUD 1945 hasil amandemen menempatkan  pasal-pasal hak  asasi  manusia  mendapatkan  porsi  yang  signifikan  yang  berbeda  dengan  UUD 1945  sebelum  amandemen  tidak  menempatkan  pasal-pasal  mengenai  hak  asasi manusia secara jelas.
Salah satu masalah hak asasi manusia adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  dengan  segala  ekosistemnya.  Lingkungan hidup  sebagai  wadah  kehidupan  manusia  di  era  globalisasi  sudah  mulai  rusak  dan tercemar.  Kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  hidup  sudah  di  luar  batas  daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu sendiri. Rusaknya lingkungan hidup menyebabkan gangguan kesehatan, polusi udara, dan ganggungan kehidupan lainnya yang  pada  akhirnya  kerusakan  lingkungan  hidup  itu  juga  melanggar  hak  asasi manusia. Oleh karena manusia berhak atas lingkungan yang sehat, bebas dari polusi dan  lain-lainnya,  maka  hak  asasi  manusi  dan  lingkungan  hidup  memiliki ketergantungan  satu  sama  lain.  Suatu  negara  harus  dapat  memberikan  pengaturan perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  agar  dapat  sekaligus  melindungi  hak  asasi manusia,  terutama  yang  berkaitan  dengan  masalah  hak  untuk  hidup,  hak  atas kesehatan,  dan  yang  lainnya.  Dengan  demikian,  perlindungan  hukum  terhadap  hak asasi  manusia  adalah  juga  salah  satu  cara  yang  paling  efektif  untuk  melindungi lingkungan hidup.
Oleh  karena  itu,  pada  saat  amandemen  UUD  1945  ada  ide  atau  gagasan tentang  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  itu  diatur  dalam  konstitusi Indonesia (UUD 1945). Permasalahan hak asasi  manusia yang begitu menguat pada era  reformasi  ini  menunjukkan  bahwa  masalah  hak  asasi  manusia  adalah  masalah kemanusiaan  yang  perlu  ada  aturannya  yang  tegas.  Gagasan  hak  atas  lingkungan hidup  tidak  serta  merta  merupakan  masalah  lingkungan  hidup  saja  yang  signifikan masuk  dalam  amandemen  UUD  1945,  tetapi  masalah  lingkungan  hidup  menjadi
bagian  dari  masalah  hak  asasi  manusia.  ”Karena  itu,  muncul  pemikiran  untuk menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat Undang-Undang Dasar” 1 .  Secara  eksplisit  para  perumus  amandemen  UUD  1945  menempatkan lingkungan  hidup  itu  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia.  Dengan  demikian,  apa yang  sebenarnya  hak  asasi  manusia  dan  lingkungan  hidup  itu,  dan  bagaimana hubungan  keduanya  serta  bagaimana  gagasan  hak  asasi  manusia  itu  dalam amandemen UUD 1945 termasuk perlindungan dan pemenuhannya.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  diskriptif  normatif  atau dapat  juga  dikatakan  penelitian  yuridis  normatif.  Philipus  M.  Hadjon,  menyatakan bahwa,  penelitian  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum  normatif  merupakan penelitian  yang  ditujukan  untuk  menemukan  dan  merumuskan  argumentasi  hukum melalui  analisis  terhadap  pokok  permasalahan. 2 Begitu  juga  menurut  Lili  Rasjidi: ”bahwa  metode  penelitian  hukum  yang  original  adalah  metode  penelitian  hukum normatif” 3 .  Oleh  karena  itu,  ”penelitian  hukum  (secara)  normatif,  yaitu  penelitian terhadap  kaidah  hukum  itu  sendiri” 4 ,  dalam  perumusan  hak  atas  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat  menurut  UUD  1945.  Begitu  juga  dilihat  dari  sudut penerapannya,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  berfokus  masalah,  yaitu permasalahan yang diteliti 5 didasarkan pada pemikiran atau gagasan tentang hak atas lingkungan  hidup  dalam  konstitusi  serta  upaya  perlindungan  dan  pemenuhannya. Adapun sumber data berasal dari peraturan perundang-undangan, artikel, dan buku.
1 Jimly Asshiddiqie, Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 168.
2 Philipus  M.  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  djamiati, Argumentasi  Hukum, Yogyakarta:  Gadjah  Mada Unversity press, 2005, hlm 3
3 Lili  Rasjidi  dan  Liza  Sonia  Rasjidi, Monograf:  Filsafat  Ilmu,  Metode  Penelitian,  Dan  Karya Tulis Ilmiah Hukum , Bandung, 2009, tanpa halaman.
4 Kuntana  Magnar, Hubungan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  Dengan  Presiden  Setelah Perubahan  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945:  Pencarian  Bentuk  dan  Isi ,  Disertasi,  Universitas Padjadjaran Bandung, 2006, hlm. 42.
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normative  –Suatu  Tinjauan  Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 5.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hubungan Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup
Masalah  hak  asasi  manusia  sebenarnya  sudah  lama  dibicarakan  dan dipermasalahkan  yaitu  sejak  adanya  umat  manusia  itu  sendiri.  Munculnya  hak asasi manusia bersamaan dengan lahirnya umat manusia itu sendiri, atau lahirnya hak  asasi  manusia  bersamaan  dengan  lahirnya  umat  manusia.  Sepanjang  sejarah kehidupan  umat  manusia,  yaitu  sejak  umat  manusia  mengenal  pergaulan  telah tercatat  banyak  kejadian  bahwa  seseorang  atau  segolongan  orang  mengadakan perlawanan  terhadap  golongan  lain  atau  penguasaan  untuk  memperjuangkan  apa yang  dianggap  menjadi  haknya.  Perlawanan  itu  timbul  apabila  terjadi  tindakan atau  perbuatan  pihak  lain  (biasanya  penguasa)  yang  dianggap  menyinggung perasaan,  menghambat  kebebasan  maupun  merendahkan  martabat  ( dignity ) seseorang.
Tindakan  atau  perbuatan  tersebut  dapat  terjadi  dalam  pergaulan  hidup, sebab  tanpa  berhubungan  antara  seseorang  dengan  lainnya,  maka  manusia  tidak akan  dapat  mengembangkan  cita,  rasa  dan  karsanya  sebagaimana  yang  telah menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia yang dikenal sekarang ini, baik yang telah dicantumkan dalam piagam-piagam tertentu atau dalam pasal- pasal  Undang-undang  Dasar  suatu  negara  maupun  yang  dirumuskan  dalam undang-undang, sudah diperjuangkan sejak timbulnya kelompok penguasa seperti raja-raja,  kepala-kepala  suku  dan  sebagainya.  Sejarah  perkembangan  umat manusia terus berjalan, apa yang dianggap merupakan hak-hak dasar manusia juga bertambah.  Sejak  abad  ke-13  apa  yang  diasumsikan  sebagai  hak-hak  dasar manusia  mulai  diperjuangkan  secara  gigih  dan  terorganisir.  Perjuangan  akan  hak asasi manusia terus bergerak hingga saat ini, dan substansi hak asasi manusia terus berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia itu sendiri.
Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau  hak  dasar 6 .  Dalam  arti  harfiah  ini,  maka  hak  asasi  manusia  merupakan  hak yang  bersifat  fundamental,  sehingga  keberadaannya  merupakan  suatu  keharusan,
6 Yudana dalam St. Harum Pujiarto, Hak Asasi Manusia di Indonesia Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan  Pancasila  dan  Permasalahannya  Dalam  Hukum  Pidana ,  Yogyakarta:  Universitas Atmajaya, 1993, hlm. 25.
tidak  dapat  diganggu  gugat,  bahkan  harus  dilindungi,  dihormati,  dan dipertahankan  dari  segala  macam  ancaman,  hambatan  dan  ganggugan  dari manusia lainnya. Begitu juga dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dipisahkan dari hakikat dan karena  itu  bersifat  suci 7 .  Menurut  Miriam  Budiardjo,  hak-hak  asasi  manusia sebagai  hak-hak  yang  dimiliki  manusia  yang  telah  diperolehnya  dan  dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat 8 . Oleh  karena  itu,  hak  asasi  manusia  merupakan  hak  yang  melekat  dalam diri  manusia sesuai  dengan harkat  dan martabatnya, baik  sejak dalam kandungan maupun  setelah  dilahirkan  ke  dunia,  tanpa  memandang  berbagai  jenis  perbedaan yang  terkait  dengan  segala  aspek  kehidupan  manusia.  Konsep  dan  substansi  dari hak asasi manusia itu sendiri terus berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat manusia  dalam  kehidupannya.  Salah  satu  hak  asasi  manusia  dalam  kajian  ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang kemudian diakui oleh dunia  internasional  melalui  kovenan  internasional  hak  ekonomi,  sosial  dan budaya.
Demikian  juga  dengan  lingkungan  hidup  dapat  dikatakan  adalah  jumlah semua  benda  dan  kondisi  yang  ada  dalam  ruang  yang  kita  tempati  yang mempengaruhi  kehidupan  kita 9 .  Selanjutnya  Munadjat  Danusaputro,  menyatakan bahwa lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia  dan  tingkah  perbuatannya,  yang  terdapat  dalam  ruang  tempat  manusia berada  dan  mempengaruhi  hidup  dan  kesejahteraan  manusia  dan  jasad  hidup lainnya 10 .  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  yang menyatakan  bahwa:  ”Lingkungan  hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya, yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri,  kelangsungan  perikehidupan  dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.
7 Kuntjoro  Purbopranoto, Hak-hak  Asasi  Manusia  dan  Pancasila ,  Jakarta:  Pradnya  Paramita, 1969, hlm. 18-19.
8 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia: 1981, hlm. 120.
9) Otto  Soemarwoto, Permasalahan  Lingkungan  HIdup ,  dalam  Seminar  Segi-segi  Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Binacipta, 1977, hlm. 12.
10) St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan , Buku I Umum, Jakarta: Binacipta, 1985, hlm. 32.
Dengan  demikian,  berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka  lingkungan hidup  merupakan  satu  kesatuan  ekologi  yang  juga  merupakan  suatu  daur kehidupan  ( recyling )  atau  suatu  ekosistem  dimana  manusia  ada  di  dalamnya. Ekosistem  yang  merupakan  suatu  hubungan  timbal  balik  antara  berbagai komponen  lingkungan  untuk  mendukung  keberlanjutan  lingkungan  hidup  atau ekologi  itu  sendiri.  Dalam  hubungan  yang  timbal  balik  ini,  diperlukan  adanya keseimbangan dan keselarasan ekologi, yaitu suatu keadaan bahwa makhluk hidup ada  dalam  hubungan  yang  harmonis  dengan  lingkungannya,  sehingga  terjadi keseimbangan dan keselarasan interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Dari  semua  makhluk  hidup,  manusialah  yang  paling  mampu  untuk  beradaptasi dengan  lingkungannya.  Apabila  manusia  tidak  mampu  dalam  menjaga  dan melindungi  lingkungan,  maka  terjadilah  pencemaran,  perusakan  dan  kerusakan lingkungan.  Pencemaran,  perusakan  dan  kerusakan  itulah  yang  menjadi  masalah bagi  hidup  dan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, komponen lingkungan hidup  yang  namanya  manusia  yang  dapat  melakukan  tindakan  pencemaran, perusakan dan kerusakan lingkungan hidup.
Hak  asasi  manusia  dan  lingkungan  hidup  memiliki  ketergantungan  satu sama  lain.  Negara  dapat  memberikan  pengaturan  perlindungan  terhadap lingkungan  hidup  yang  juga  sekaligus  melindungi  hak  asasi  manusia,  terutama yang  berkaitan  dengan  masalah  hak  untuk  hidup,  hak  atas  kesehatan,  gangguan atas  hak  milik  sampai  dengan  pemberian  perlindungan  bagi  masyarakat pedalaman. Lingkungan  hidup  dan hak asasi  manusia adalah dua hal  yang saling berhubungan  dan  dapat  saling  memperkuat  di  antara  keduanya.  Mengakui  hak asasi  manusia  berarti  juga  melindungi  lingkungan  hidup  dan  sekaligus  dapat digunakan  untuk  mencapai  pembangunan  yang  berkesinambungan  ( sustainable development )  sebagai  salah  satu  tujuan  pembangunan  Indonesia.  Hal  ini,  karena dengan  mengakui  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  adalah  cara  yang  potensial untuk melindungi lingkungan hidup.
Selanjutnya  apa  yang  terjadi  kemudian,  hak  manusia  untuk  mendapatkan kehidupan dan lingkungan yang baik dan sehat ( the right to healthy environment ) menjadi  dilanggar.  Pelanggaran  yang  demikian  akan  terus  terjadi,  apabila perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  tidak  dilakukan,  dan  justru  akan  dapat
mengakhiri  pemenuhan  standar  hak  asasi  manusia  itu  sendiri.  Dengan  demikian, dapat  dikatakan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  hak  asasi  manusia  adalah salah satu cara yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup.

## 2. Perumusan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Lingkungan  Hidup  Dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Gagasan  memuat  hak  asasi  manusia  dalam  Undang-Undang  Dasar sebenarnya sudah dirumuskan oleh para pendiri negara ( founding father ) pada saat merumuskan  UUD  sebagai  dasar  negara.  Rumusan  hak  asasi  manusia  tersebut kemudian  perlu  tidaknya  pengaturan  tentang  hak  asasi  manusia  dicantumkan dalam UUD. Hal ini terlihat perdebatan antara Soekarno dan Soepomo dengan M. Hatta dan M. Yamin pada saat Rapat BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 15  Juli  1945 11 .  Pada  akhirnya  pada  16  Juli  1945  perdebatan  dalam  BPUPKI menghasilkan  kompromi  sehingga  diterima  beberapa  ketentuan  dalam  UUD 12 . Hasil  kompromi  tersebut  kemudian  mencatumkan  pasal-pasal  tentang  hak  asasi manusia dalam UUD 1945 dan Indonesia menjadi Negara Republik dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya. UUD 1945 tersebut disahkan oleh PPKI pada tanggal 18  Agustus  1945  yang  memang  bersifat  singkat  dan  supel,  sehinggal  pasal mengenai  hak  asasi  manusia  yang  ada  di  dalamnya  tidak  banyak,  termasuk  hak atas lingkungan baik dan sehat tidak ditemukan dalam UUD 1945.
Dalam  perjalanan  sejarah  kemudian,  Negara  Indonesia  berubah  bentuk negara  menjadi  Negara  Serikat  dengan  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat (RIS)  1949  dan  Undang-Undang  Dasar  Sementara  (UUDS)  1950 13 setelah Indonesia  menjadi  negara  dengan  sistem  parlementer.  Kedua  konstitusi  tersebut berlaku selama sekitar 10 tahun (1949 – 1959), yang memuat pasal-pasal tentang HAM  yang  lebih  banyak  dan  lebih  lengkap  dibandingkan  dengan  UUD  1945, bahkan  bisa  dikatakan  bahwa  kedua  UUD  tersebut  mendasarkan  ketentuan-
11 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama , (Jakarta: Yayasan  Prapanca,  1959),  hlm.  296-301.  Saafroedin  Bahar  dan  Nannie  Hudawati, eds,  Risalah  Sidang Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  –  Panitia  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  28  Mei  1945  –  22  Agustus  1945 ,  Jakarta:  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia, 1998, hlm. 276 – 324.
12 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia , Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 29.
13 Soepomo, Undang-Undang  Dasar  Sementara  Republik  Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita, 1974, hlm.
ketentuan  yang  berkaitan  dengan  HAM-nya  sesuai  dengan  Pernyataan  Umum tentang HAM PBB ( Universal Declaration of Human Rights ) yang mulai berlaku pada  tanggal  10  Desember  1948 14 .  Kedua  Konstitusi  yaitu  Konstitusi  RIS  dan UUDS 1950 tersebut memuat lebih banyak tentang hak asasi manusia, termasuk di dalamnya juga memuat pasal-pasal tentang hak atas lingkungan hidup.
Dalam  perjalanan  sejarah  kehidupan  kenegaraan  berikutnya,  yaitu  era reformasi  dengan  menguatnya  hak  asasi  manusia  dan  melalui  amandemen  UUD 1945,  masalah  hak  asasi  manusia  mendapatkan  porsi  yang  pertama  selain demokratisasi.  Pada  akhirnya  amandemen  UUD  1945  dilaksanakan  juga  yang terbagi  dalam  empat  kali  amandemen.  Amandemen  yang  pertama  tahun  1999, kemudian kedua tahun 2000, ketiga tahun2001 dan keempat tahun 2002.
Pembahasan mengenai masalah hak asasi manusia sudah disinggung dalam Rapat PAH III BP MPR RI ke-2. Rapat yang diketuai M. Amien Rais mengusung agenda  Pemandangan  Umum  Fraksi  tentang  materi  Sidang  Umum  MPR  sesuai Bidang Tugas PAH BP MPR. Dalam Pemandangan Umum Fraksi tentang Materi Sidang  Umum,  Vincent  Radja  dari  F-KKI  menyinggung  masalah  hak  asasi manusia  agar  dipertegas  secara detail  dalam  UUD 1945 15 . Perubahan UUD 1945 mengenai hak asasi manusia dalam pembahasan PAH III BPR MPR Tahun 1999. Jadi, amandemen UUD 1945 mengenai hak asasi manusia pada tahun 1999.
Menurut Vincent Radja dari F-KKI:
...  masalah-masalah  HAM  perlu  dipertegas  secara  detail  dalam  Undang-Undang Dasar  1945  sehingga  bangsa  Indonesia  yang  mempunyai  dasar  filosofi  Pancasila dapat lebih beradab 16 .
Selanjutnya, Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan pandangan umum fraksinya mengenai masalah HAM.
...  yang  kesembilan,  perluasan  HAM.  Sebab  apa  yang  tercantum  dalam  Undang- Undang Dasar 1945 kita sangat sumir terhadap Declaration of Human Rights . Kita sadari memang HAM itu lahir sesudah Republik ini lahir 17 .
14 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia , Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 2005, hlm. 9 – 10.
15 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan MK RI, 2010, hlm. 213.
16 Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, Risalah  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (1999-2002)  Tahun  Sidang  1999 ,  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  MPR-RI,  2008, hlm. 22.
Fraksi-fraksi  yang  lain  juga  sama  menyampaikan  pandangan  umum tentang  perubahan  pasal  hak  asasi  manusia,  termasuk  perlunya  ketentuan  yang lebih rinci mengenai hak asasi manusia. Begitu juga dalam rapat ketiga PAH I BP MPR yang dilaksanakan pada 6 Desember 1999 yang diketuai oleh Jakob Tobing, bahwa  tiap-tiap  fraksi  melalui  juru  bicaranya  membacakan  kata  pengantar  dan pandangan umum yang terkait dengan masalah hak asasi manusia. Pada umumnya fraksi-fraksi  memberikan  pernyataan  tentang  perubahan  pasal  hak  asasi  manusia, pemahaman  hak  asasi  manusia  dan  perlunya  hak  asasi  manusia  itu  diatur  lebih rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pada  masa  sidang  berikutnya,  yaitu  rapat  PAH  I  BP  MPR  yang  ke-17 mengundang  kelompok  profesional  yaitu  Ikatan  Sarjana  Ekonomi  Indonesia (ISEI)  dan  Kamar  Dagang  Indonesia  (Kadin),  dan  juga  diundang  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI) dan Pusat Bantuan Hukum dan HAM Indonesia  (PBHI).  Salah  seorang  perwakilan  ISEI,  Ichsan  Tanjung  menjelaskan pengaruh demokrasi dan hak asasi terhadap ekonomi, yaitu:
...  perkembangan  berikutnya  yang  luar  biasa  di  dalam  masalah  demokrasi  dan HAM  ini  juga  mempengaruhi  ekonomi.  Misalnya  saja  mana  mungkin  hal-hal  ini timbul kalau negara itu yang menguasai ekonomi. Karena negara itu lebih kurang sama dengan kekuasaan. Dan negara kalau dengan kuasanya luar biasa mengatur ekonomi  maka  HAM  dengan  demokrasinya  ini  pasti  akan  ya  katakanlah dipengaruhi di sana sini, sesuai dengan maksud yang berkuasa.
Dalam ekonomi kita mengalami hal yang luas biasa... 18 .
Selain  itu,  ia  memberi  contoh  isu  lingkungan  yang  berkembang  di Indonesia.
Kita mendengar bagaimana hasil-hasil hutan kita juga akan terkena hal  semacam itu. Jadi,  akan ada ecolabelling  di  negara-negara Eropa semacam  itu. Dan jangan kaget  kalau  produksi  kita  akan  dipertanyakan  berdasakan  input-input  yang disampaikan  oleh  LSM  di  sini  ke  luar  negeri  bahwa  itu  diproduksi  secara melanggar  HAM  entah  upahnya,  entah  fasilitas  ini  itu,  kesehatan,  wanita  hamil masih dipekerjakan. Saya kira contoh-contohnya akan semakin banyak.
Jadi, yang kami mau garis bawahi di sini bahwa Bapak Ibu sekalian ekonomi pun tidak  bisa  lepas  dari  HAM  dan  demokrasi.  Itu  juga  satu  alasan  mengapa  kita memandang  ada  yang  tidak  benar,  kalau  itu  dipercayakan  pada  penyelenggara
17 Ibid ., hlm. 24.
18 Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, Risalah  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Dua , Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008, hlm. 205.
negara  yang  sangat  berkuasa  dan  bisa  memainkan  banyak  hal.  Jadi,  diserahkan kepada swasta tetapi dengan asumsi dasar hukum harus berlaku, dan dalam rangka memberlakukan  hukum  ini  kita  jangan  keder  dengan  LSM,  banyak  fungsinya mereka itu 19 .
Hendardi dari PBHI dalam kesempatan yang lain memberikan pandangan, terutama  mengenai  pentingnya  pasal-pasal  yang  mengatur  hak  asasi  manusia masuk dalam Undang-Undang Dasar.
...Konstitusi Republik Indonesia harus ditata dan dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi sumber hukum bagi kedaulatan rakyat atas negara.
Masalah kedua adalah tentang tujuan diselenggarakan negara. Konstitusi RI harus dengan jelas merumuskan apa gerangan yang menjadi tujuan tertinggi negara RI. Posisi  kami  dalam  hal  ini  adalah  negara  adalahs  ekadar  sebuah  organisasi  kuasa yang  dibentuk  untuk  melayani  dan  memenuhi  kepentingan  serta  hak-hak  warga. Karena Indonesia adalahs ebuah negeri yang didiami oleh masyarakat yang sangat majemuk. Maka  penyelenggaraan  demokrasi haruslah  menjadi  tujuan penyelenggaraan negara...
PBHI merekomendasikan paling kurang konstitusi RI harus mendefinisikan secara rinci dan menjamin secara eksplisit hak-hak dasar warga negara berikut ini:
1. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi;
2. Jaminan atas Kebebasan pribadi;
3. Kesetaraan dihadapan hukum;
4. Kebebasan berkeyakinan agama hati nurani dan kepercayaan;
5. Kebebasan mengeluarkan pendapat;
6. Kebebasan berkumpul dan beriserikat;
7. Hak atas domisili dan kebebasan berpindah tempat;
8. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak; serta 9. Hak atas property dan warisan 20 .
Dalam rapat PAH I BP MPR-Ri ke-42, tanggal 12 Juni 2000 yang diketuai Jakob Tobing, diagendakan pembahasan rumusan Bab X mengenai Warga Negara. Pembahasan  mengenai  Warga  Negara  banyak  terkait  dengan  masalah  hak  asasi manusia.  Beberapa  usulan,  salah  satunya  seperti  yang  disampaikan  oleh Muhammad  Ali  dari  F-PDIP  menyampaikan  usulan  fraksinya  yang  meliputi perubahan penomoran bab dan isi pasal tentang hak asasi manusia.
... Pimpinan dan anggota PAH I yang kami hormati. Dengan dasar pemikiran yang kami  sampaikan  tadi  maka  mengenai  Bab  XI  ini  kami  mengajukan  usulan perumusan sebagai berikut, jadi dari PDIP menggunakan Bab XI bukan X.

## Bab XI
19 Ibid .
20 Ibid .
”Warga negara, Penduduk dan Lingkungan Hidup” Pasal 34, Ayat (1)... Ayat (10) ”Negara wajib memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur dengan undang-Undang” 21 .
Berikut ini usulan isi pasal-pasal hak asasi manusia yang diusulkan F-KB melalui Syarief Muhammad Alaydarus.
...  Karena  itu  fraksi  kami  dari  Fraksi  Kebangkitan  Bangsa  mengajukan  usul penambahan  bab  tersendiri  berkenaan  dengan  hak  asasi  manusia.  Apa  yang  akan kami  sampaikan  sekaligus  untuk  menyempurnakan  draft  mentah  yang  sempat kami sampaikan pada hari kemarin.
Pasal-pasal berkenaan dengan hak asasi manusia yang ingin kami ajukan, apakah ini pasal atau ayat nantinya.
1. ...
2. Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  dan martabatnya.  Dalam  istilah  agama  dikenal  dengan  istilah hifzhum  nasl , perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan individu.
3. ...
4. Setiap orang berhak memperoleh jaminan perlindungan hak milik pribadi ( hifzhul mal ).
5. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ( hifzhul kasb ).
6. ...
7. Setiap orang berhak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak.
8. ... 22
Asnawi Latief dari F-PDU mengajukan draf usulan isi pasal mengenai hak asasi manusia, yang selanjutnya meneruskan penyampaian usulan mengenai pasal- pasal.
... Pasal berikutnya, ayat (1): ”Setiap orang berhak atas kehidupan yang layak baik untuk  dirinya  dan  keluarganya”.  Ayat  (2):  ”Setiap  orang  berhak  mendapatkan ruang dan lingkungan hidup yang sehat” 23 .
Slamet  Effendy  Yusuf  dari  F-PG  menyatakan  bahwa  UUD  1945  belum memberikan  arahan  yang  jelas  dan  terperinci  mengenai  hak  asasi  manusia. Selanjutnya mengusulkan hal-hal yang menyangkut hak asasi manusia yang perlu diatur  dalam  konstitusi.  Slamet  Effendy  Yusuf  isi  pasal-pasal  tentang  hak  asasi manusia secara terinci, adapun hak atas lingkungan tercantum dalam Pasal 36.
21 Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, Risalah  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945 (1999-2002)  Tahun  Sidang  2000  Buku  Lima ,  Jakarta:  Sekretariat Jenderal  MPR- RI, 2008, hlm. 325.
22 Ibid ., hlm. 380 – 381.
23 Ibid ., hlm. 387.
Ayat (1) ”Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin”. Ayat (2) ”Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Ayat  (3)  ”Setiap  orang  berhak  untuk  bertempat  tinggal  serta  berkelakuan  yang layak”.
Ayat  (4) ”Setiap orang  berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus  di masa kanak-kanak, di hari tua dan apabila menyandang cacat”.
Ayat  (5)  ”Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan  dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.
Ayat (6) ”Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.
Ayat  (7)  ”Setiap  orang  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan” 24 .
F-PPP  melalui  Alihardi  Kiaidemak  memberikan  pendapatnya  tentang usulan Bab (ditentukan kemudian) Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari beberapa pasal:
1. ...
13. Setiap warga negara berhak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak dan sehat.
Pembahasan-pembahasan  dalam  PAH  I  dirumuskan  menjadi  sebuah naskah  rancangan  perubahan  UUD  1945.  Hasil  rumusan  rancangan  dari  PAH  I diputuskan  menjadi  usul  BP  MPR  yang  diajukan  ke  Sidang  Tahunan  MPR  RI Tahun 2000 yang kemudian membentuk  alat kelangkapan Majelis.  Di antara alat kelengkapan  Majelis  berupa  Komisi  Majelis,  terdapat  Komisi  A  yang  khusus bertugas  membahas  rancangan  putusan  dari  BP  MPR  tersebut  tentang  perubahan UUD 1945.
Dalam  rapat  Komisi  A  membahas  mengenai  usulan-usulan  yang  berasal dari naskah rancangan perubahan UUD mengenai HAM dari berbagai pihak dalam PAH I BP MPR untuk dimasukkan atau tidak dalam rumusan pasal-pasal hak asasi manusia. Usulan-usulan yang dibahas dalam rapat I sampai V Komisi A kemudian disimpulkan  pada  Rapat  VI  Komisi.  Pemipimpin  Rapat  Komisi  A  yaitu  Hamdan Zoelva menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
... dan seluruh usulan-usulan kemarin ada yang kita tampung di sini, ada juga yang mungkin  tidak,  karena  setelah  kita  diskusi  dengan  panjang  ternyata  kita  sepakati seperti ini. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, apa perlu saya bacakan.
Bab XA
24 Ibid ., hlm. 396-399.

## Hak Asasi Manusia
Pasal 28 (A): ...
Pasal  28H  ayat  (1)  ”Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  bathin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” 25 .
Setelah melewati rangkaian perdebatan dan interupsi, pada akhirnya Ketua Rapat,  Hamdan  Zoelva  mencoba  merumuskan  dan  mengusulkan  agar  konsep HAM  dapat  terlebih  dahulu  disetujui  oleh  peserta  rapat.  Akhirnya  seluruh  fraksi yang ada di Komisi A menyetujui hasil ini, seperti dikatakan Hamdan Zoelva. ... Dengan demikian, seluruh fraksi sudah menyetujui rumusan bab mengenai Hak Asasi Manusia ini dengan beberapa tambahan dan penyempurnaan yang juga kita sudah  sepakati  bersama.  Perbedaan-perbedaan  yang  ada  sudah  disampaikan selesaikan  dengan  arif  dengan  semangat  kebersamaan  kita  demi  bangsa  dan negara... 26 .
Selanjutnya  hasil  pembahasan  Komisi  A  dilaporkan  ke  Rapat  Paripurna Sidang  Tahunan  MPR  yang  berlangsung  dari  7  –  18  Agustus  2000.  Akhirnya rancangan  perubahan  tersebut  disetujui  untuk  diputuskan  pada  Rapat  Paripurna Sidang Tahunan MPR-RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000.
Pada  akhirnya  rumusan  hak  atas  lingkungan  masuk  dalam  Bab  yang mengatur  hak  asasi  manusia,  yaitu  Bab  XA  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  dimulai  dari  Pasal  28A  sampai  Pasal  28J. Adapun  pasal  yang  khusus  mengenai  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat adalah Pasal 28H ayat (1).
Ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 merupakan hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, yang juga mendapatkan perlindungan hukum. Begitu juga setiap orang yang  memperjuangkan  hak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat  tidak dapat  dituntut  secara  pidana  maupun  digugat secara perdata.
3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat
25 Ibid ., hlm. 514 – 517.
26 Ibid ., hlm. 535.
Upaya implementasi dari ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sebagai wujud dari perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  di  antaranya  adalah  Undang- undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM  meskipun  lahir  sebelum  amandemen  UUD 1945  telah  menentukan  adanya  hak  atas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  yaitu dalam Pasal 9 ayat (3): ” Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.  Adanya  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  dalam  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  didasarkan  karena  lingkungan  sudah  semakin rusak  yang  mengakibatkan  terganggunya  kelangsungan  hak  untuk  hidup  yang dimiliki  oleh  setiap  manusia.  Dengan  demikian,  dapat  juga  dikatakan  bahwa lahirnya Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena perkembangan kehidupan manusia terhadap  lingkungannya,  yang  sudah  semakin  rusak  sebagai  akibat  kegiatan  atau usaha yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup.
Setelah  amandemen  UUD  1945  keempat  tahun  2002  selesai,  dan kehidupan  umat  manusia  membutuhkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat, maka sebagai implementasi dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, lahirlah Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Dalam  Undang-Undang  ini  ditentukan  dengan  rinci  tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu Pasal 65 dan 66. Begitu juga penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  terutama  poin  satu dengan  tegas  menyatakan:  ”Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menyatakan    bahwa    lingkungan    hidup    yang    baik    dan    sehat merupakan  hak  asasi  dan  hak  konstitusional  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia. Oleh    karena    itu,    negara,    pemerintah,    dan  seluruh    pemangku    kepentingan berkewajiban  untuk melakukan  perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup dalam  pelaksanaan    pembangunan    berkelanjutan  agar  lingkungan    hidup Indonesia  dapat  tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain”.
Selain itu, ketentuan mengenai perlindungan lingkungan hidup sebagai hak asasi  manusia  ( human  rights )  secara  internasional  diatur  dalam  Piagam Perserikatan  Bangsa-Bangsa  yaitu Universal  Declaration  of  Human  Rights  1948
(Piagam  PBB)  yang  salah  satu  tujuannya  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  menyatakan: promoting  and  encouraging  respect  for  human  rights  and  for  fundamental freedoms  for  all  without  distinction  as  to  race,  sex,  language,  or  religion . Ketentuan tersebut  sebenarnya bukan mengatur secara khusus  mengenai  hak atas lingkungan hidup, tetapi mengatur masalah hak asasi manusia secara umum.
Tujuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Piagam  PBB  diperkuat  lagi melalui  Piagam  ECOSOC  ( The  Charter  of  the  Economis  and  Social  Council) . Pasal  62 ayat  2  ECOSOC  menyatakan: recommendations  for  the  purpose  of promoting respect for, and observance of human rights and fundamental freedom for  all .  Deklarasi  ini  kemudian  diikuti  dengan  ditetapkannya International Covenant  on  Civil  and  Practical  Right yang  selanjutnya  dikenal  dengan  ICCPR dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rigths yang disebut dengan  ICESCR  melalui  Resolusi  Majelis  umum  PBB  No.  2000  A  (XXI)  pada tanggal 16 Desember 1966.
Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat  internasional,  menghormati, menghargai,  dan  menjunjung  tinggi  prinsip  dan  tujuan  Piagam  Perserikatan Bangsa- Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah  mengesahkan International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural Rights (Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya). Instrumen internasional tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  sesuai  dengan  sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan  martabat  manusia  dan  yang  menjamin  persamaan  kedudukan  semua  warga negara  di  dalam  hukum,  dan  keinginan  bangsa  Indonesia  untuk  secara  terus menerus  memajukan  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  Pemerintah  Indonesia  membentuk  Undang-Undang tentang  Pengesahan International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural Rights (Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya). Undang-undang  yang  dimaksud  adalah  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2005 tentang  Pengesahan International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural Rights (Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya).
Pertimbangan  Indonesia  untuk  menjadi  Pihak  pada International  Covenant  on Economic,  Social  and  Cultural  Rights (Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya)  karena  Indonesia  adalah  negara  hukum  dan  sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM,  UUD  1945  sudah  memuat  beberapa  ketentuan  tentang  penghormatan HAM yang sangat penting termasuk UUD 1945 hasil amandemen.
Keempat dokumen (yaitu UUD 1945, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  HIdup,  Undang-undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang juga sekaligus sebagai bentuk perlindungan, pemenuhan dan juga penghormatan. Oleh karena  hak  asasi  manusia  yang  berkaitan  erat  dengan  masalah  lingkungan  hidup terutama  hak  yang  terkait  dengan  generasi  ketiga  HAM  yaitu solidarity  rights . Hak  ini  termasuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  bersih  ( right  to  a  clean environment ) 27 . Hak ini dapat dibagi lagi menjadi hak untuk hidup, hak mendapat kehidupan yang baik dan sehat, hak untuk mendapatkan kesehatan serta hak untuk mendapatkan  kebebasan  atas  harta  benda,  dan  juga  perlindungan  terhadap indigenous people / local community 28 .
Oleh karena itu sebagai wujud dari adanya hak untuk hidup, hak mendapat kehidupan yang baik dan sehat, hak untuk mendapatkan kesehatan serta hak untuk mendapatkan  kebebasan  atas  harta  benda,  dan  juga  perlindungan  terhadap indigenous  people / local  community, selain  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor 32  Tahun  2009,  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  dan  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2005  juga  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  lainnya sebagai implementasi dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Peraturan  perundang-undangan  yang  dimaksud  adalah  Undang-undang Nomor  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular  yang  tujuannya  adalah untuk  melindungi  penduduk  dari  malapetaka  yang  ditimbulkan  wabah  sedini
27 Willem  van  Genungten,  Human  Rights  Reference  Handbook,  Netherlands  Ministry  of Foreign Affairs, Human Rights, Good Governmence and Democratization Department, 1999, hlm. 18.
28 Hak masyarakat pedalaman/asli atas lingkungannya.
mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran yang tujuannya pemanfaatan  tenaga  nuklir  bagi  kesejahteraan  hidup  rakyat  banyak  harus dilakukan  dengan  upaya-upaya  untuk  mencegah  timbulnya  bahaya  radiasi terhadap  pekerja,  masyarakat,  dan  lingkungan  hidup.  Undang-undang  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan tujuan pemerintah dan pemerintah daerah wajib  melaksanakan  pengawasan  kehutanan.  Undang-undang  Nomor  4  Tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dengan  tujuan  memberi manfaat  ekonomi  dan  sosial  yang  sebesar-besar  bagi  kesejahteraan  rakyat Indonesia.  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah yang memberi manfaat agar pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan  terpadu  dari  hulu  ke  hilir  agar  memberikan  manfaat  secara  ekonomi,  sehat bagi  masyarakat,  dan  aman  bagi  lingkungan,  serta  dapat  mengubah  perilaku masyarakat.  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  karena keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,spritual  maupun  sosial  yang memungkinkan  setiap  oranguntuk  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis. Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  karena  pangan  pangan merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  yang  paling  utama  dan  pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Undang-undang Nomor 11  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman,  sehingga  negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan  perumahan  dan  kawasan  permukiman  agar  masyarakat  mampu bertempat  tinggal  serta  menghuni  rumah  yang  layak  dan  terjangkau  di  dalam perumahan  yang  sehat,  aman,  harmonis,  dan  berkelanjutan  di  seluruh  wilayah Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam  penyelenggaraan  peternakan  dan  kesehatan  hewan  upaya  pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan dan produk hewan, pencegahan  penyakit  hewan  dan  zoonosis,  penguatan  veteriner,  persyaratan  halal bagi produk hewan, yang dipersyaratkan.
Perkembangan  pemajuan  hak  asasi  manusia  sekarang  ini  akan  terus dilakukan  sehubungan  dengan  arus  glabalisasi  dengan  tuntutan  pemenuhan  hak
asasi  manusia  yang  semakin  kuat.  Perlindungan,  pemenuhan  dan  penghormatan hak asasi manusia termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akan terus diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

## 4. PENUTUP
Gagasan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat baru dipikirkan pada saat  amandemen  UUD  1945.  Pemikiran  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat ini muncul untuk pertama kalinya pada rapat PAH I BP MPR yang ke-17 yang mengundang  kelompok  profesional  yaitu  Ikatan  Sarjana  Ekonomi  Indonesia  (ISEI) dan  Kamar  Dagang  Indonesia  (Kadin),  dan  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum Indonesia (YLBI) dan Pusat Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI). Gagasan hak atas lingkungan yang baik  dan sehat  ini  kemudian disahkan menjadi  Pasal  28H ayat  (1).  Pemikiran  dimuatnya  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat sebagai  upaya  untuk  melindungi  lingkungan  dari  kerusakannya,  karena  kerusakan dan  pencemaran  lingkungan  hidup  juga  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia. Upaya implementasi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sebagai wujud dari perlindungan dan  pemenuhan  hak  atas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  terdapat  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM  dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial  dan  Budaya,  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  lahir  karena kebutuhan  hak  atas  lingkungan  baik  dan  sehat  serta  sebagai  akibat  perkembangan perekonomian dengan segala pembangunannya mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup.
Sebagai  saran,  maka  perlindungan,  penghormatan  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia  termasuk  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  dapat  dilakukan oleh  semua  pihak  (stakeholder),  termasuk  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi maupun  pemerintah  kabupaten/kota.  Oleh  karena  hak  atas  lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat  berkaitan  dengan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  ada  di  daerah, maka  pemeirntah  baik  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  maupun  pemerintah kabupaten/kota  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  atau  lingkungan  juga  harus memperhatikan  perlindungan,  penghormatan  dan  pemenuhan  hak  atas  lingkungan yang baik dan sehat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arinanto, Satya, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia , Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 2005.
Asshiddiqie, Jimly, Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Jakarta: Rajawali Press, 2009.
Bahar, Saafroedin dan Nannie Hudawati, eds, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha- Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  –  Panitia  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  28  Mei  1945  –  22  Agustus  1945 ,  Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.
Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia: 1981.
Danusaputro, Munadjat. Hukum Lingkungan , Buku I Umum, Jakarta: Binacipta, 1985.
Genungten,  Willem van, Human Rights  Reference Handbook , Netherlands Ministry of Foreign  Affairs,  Human  Rights,  Good  Governmence  and  Democratization Department, 1999.
Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum Yogyakarta: Gadjah Mada Unversity press, 2005.
Hardjowirogo, Marbangun, Hak-hak Manusia , Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.
Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia , Jakarta: Bina Aksara, 1984.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia ,  Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan MK RI, 2010.
Magnar,  Kuntana, Hubungan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  Dengan  Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Pencarian Bentuk dan Isi , Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2006.
Pujiarto,  Harum,  St., Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  Suatu  Tinjauan  Filosofis Berdasarkan  Pancasila  dan  Permasalahannya  Dalam  Hukum  Pidana , Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1993.
Purbopranoto,  Kuntjoro, Hak-hak  Asasi  Manusia  dan  Pancasila ,  Jakarta:  Pradnya Paramita, 1969.
Rahardjo,  Djoko,  Pembahasan  Makalah  Prof.  Mariam  Budiardjo,  berjudul  “Konsep Barat dan Non-Barat Mengenai Hak Asasi Manusia” Seminar Sehari Hak Asasi Manusia oleh Perguruan Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Juni 1994.
Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi, Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum , Bandung, 2009.
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, Risalah  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (1999-2002)  Tahun  Sidang  1999 ,  Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008.
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, Risalah  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (1999-2002)  Tahun  Sidang  2000  Buku  Dua , Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008.
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, Risalah  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (1999-2002)  Tahun  Sidang  2000  Buku  Lima , Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normative  –Suatu  Tinjauan Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
Soepomo, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia , Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1974.
Soemarwoto, Otto, Permasalahan Lingkungan HIdup , dalam Seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Binacipta, 1977.
Sunggono,  Bambang  dan  Aries  Harianto, Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia , Bandung: Mandar Maju, 1994.
Yamin,  Muhammad, Naskah  Persiapan  Undang-Undang  Dasar  1945,  Jilid Pertama , Jakarta: Yayasan Prapanca,