## PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

## THE SETTLEMENT FOR SHARIAH ECONOMY DISPUTES WITHIN RELIGIOUS COURT
Ahmad
Dosen Universitas HAMZAWI Lombok Timur,  Tahun 2000- Sekarang Email :ahmad968@gamail.com
Naskah dimuat : 25/08/2014; revisi : 29/10/2014; disetujui : 30/11/2014

## A bstrAct
This research aims to study the application of the article 49 letter (i) of Law No, 3/2006 toward the Competence of Religious Court within the shariah economy field, to study the settlement mechanism for shariah economy disputes in Religious Court as well as to analyzes the application of the article 49 letter (i) of Law No. 3/2006 in Religious Court rulings relating to shariah economy cases. This research uses three (3) approaches; firstly, statute approach is an approach that studies statutes and regulations relating to the authority of Religious Courts to settle the shariah economy disputes; second, conceptual approach is an approach that studies legal concepts and legal experts opinion relating to the syariah economy disputes; and the third, case approach is an approach that studies the religious court’s rulings that have permanent legal power relating to shariah economy cases. This research comes to conclusion that the article 49 letter (i) of Law No. 3/2006 has widely been implemented. The investigation mechanism using procedure of general civil law, and the implementation of the article have been introduced to the rulings with some constraints and limitation..

## Keywords : Settlement, Disputes, Economy, Shariah, Religious Court

## A bstrAk
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Terhadap Kompetensi Peradilan Agama, melakukan analisis tentang mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama, dan analisis terhadap pelaksanaan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 dalam putusan-putusan perkara ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama. Metode pendekatan yang digunakan pertama adalah Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama. Kedua Pendekatan konsep ( konseptual approach ) yakni pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dan ketiga pendekatan kasus ( Case Approach ) yaitu melalui kajian terhadap putusan-putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap dibidang ekonomi syariah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi dari pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2009 telah dilaksanakan. Mekanisme pemeriksaan dengan menggunakan hukum acara perdata umum, dan terhadap pelaksanaan dari pasal tersebut telah ada dalam putusan-putusan Pengadilan Agama dengan kendala dan keterbatasan yang masih ada.
Kata Kunci : Penyelesaian sengketa, ekonomi syariah, Pengadilan Agama.

## PENDAHULUAN
e koNomi s yari ’ aH adalah satu kesatuan tak terpisahkan dengan ajaran Islam yang komprehensif dan universal, sifat dan cak- upannya yang luas serta fleksibel khusus- nya di bidang mu’amalah sehingga dapat
Ahmad  | Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.......................................
diterapkan pada setiap komunitas terma- suk non muslim. 1 Secara historis eksistensi ekonomi syari’ah telah ada dan dipraktik- kan sejak eksisnya Islam di Nusantara. Se- dangkan secara yuridis formal ekonomi syariah diakui sejak 22 tahun silam, ditan- dai dengan berdirinya Bank Muamalah In- donesia tanggal 1 Mei 1992, merupakan Bank Islam pertama di Indonesia berbasis syariah sebagai salah satu bagian dari lem- baga pengelola kegiatan ekonomi syariah.
Ekonomi syari’ah di Indonesia ter- golong relatif baru, dibandingkan dengan industri-industri keuangan dan bisnis kon- vensional. Baru, tetapi dalam waktu yang relatif singkat, ia tumbuh dan berkembang sangat pesat, dan pada saat ini telah men- jadi bagian terpenting dan strategis sebagai salah satu motor penggerak roda perekono- mian Indonesia. 2
Pertumbuhan dan perkembangan eko- nomi syariah di Indonesia tidak hanya di- sektor bisnis financial atau perbankan, ter- masuk ragam dan jenis kegiatan eko nomi syariah mulai bermunculan seperti asuran- si syariah, pegadaian syariah. De ngan demikian ekonomi syariah telah menjadi bagian integral terhadap pem bangunan ekonomi Indonesia yang ter bukti mampu bertahan di tengah per ekonomian dunia sedang mengalami gejolak. Karena itu sistem ekonomi syariah harus diperkuat di Indo nesia. Demikian salah satu alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono men- canangkan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!) di lapangan Monumen Nasional Jakarta, Minggu 17 September 2013. 3
Perekonomian berbasis syari’ah harus diakui telah mengalami perkembangan pesat dan menggembirakan, yang ditandai
1 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah, Cet. 1, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm.4
2 Ibid
3 Adiwarman A. Karim, Perkembangan Ekonomi Syariah dan Potensi Sengketanya di Peradilan Agama , Majalah Peradilan Agama, Edisi 3, Des 2013-Feb 2014, Penerbit Dirjen Badilag MA-RI, 2013,  hlm.5
sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992,  pertumbuhan Perbankan Syari’ah meningkat tajam. Dari satu bank umum syariah dan 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi tiga bank umum syari’ah dan 17 bank umum yang membuka unit usaha syari’ah dengan 163 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu, dan 136 kantor kas, serta 90 BPRS pada akhir ta- hun 2005. 4
Kontribusi industri keuangan dan bisnis syari’ah memang pada mulanya masih kecil dibanding dominasi konvensional. Namun, tak bisa dipungkiri, tingkat pertum buhannya sangat pesat, dan terbuk- ti tetap eksis kendati dihantam krisis mon- eter, beberapa tahun ke belakang. Dari se- buah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting, diproyeksikan bahwa total asset bank syari’ah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850 % selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25 % tiap tahun nya. 5 Yang juga sangat menggembi- rakan, ragam bisnis berbasis ekonomi sya- riah pun bertambah luas. Bukan hanya bidang perbankan, tapi juga memasuki wilayah asuransi, pasar modal, saham, pegadaian, dan lain-lain.
Berdasarkan data statistik perbankan syari’ah Bank Indonesia sampai dengan Desember 2011 pertumbuhan industri per- bankan syari’ah luar biasa dengan total asset 140, 0 triliun. Rating dari Islamic Fina nce  Country  Index menempatkan industri perbankan syari’ah Indonesia be r ada pada posisi ke empat di bawah Iran, Arab Saudi, dan Malaysia yang menjadi pe meran utama bagi keuangan syari’ah
4 Wahyu Wiryono, Penyelesaian Sengketa Bank Syari’ah , makalah dalam Pelatihan Penyelesaian Sengke- ta Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tanggal 8 Juli 2006.
5 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan. (Jakarta: The International, Institute of Islamic Thought Indonesia), 2003, hlm.29.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
476~488
global. 6 Dan hingga November 2013, ter- catat ada 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 156 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jaringan kantor yang mencapai 2.574 kantor. Bahkan dengan kapasitas ekonomi Indonesia yang jauh lebih besar dari  Malaysia, Iran, dan bahkan Saudi di- perkirakan menempatkan Indonesia men- jadi satu-satunya negara yang dianggap mewakili nilai-nilai ekonomi syariah di an- tara lima besar ekonomi dunia pada dua dekade ke depan. 7
Dengan semakin luas dan beragamnya pola bisnis berbasis ekonomi syari’ah, maka aspek perlindungan dan kepastian hukum dalam penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di setiap Lembaga dan transaksi ekonomi Syari’ah menjadi sangat urgen diupayakan implementasinya. Karena pada tataran pelaksanaan transaksi bisnis ekonomi Syari’ah tidak menutup ke- mungkinan terjadinya penyimpangan-pe- nyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam koridor masyarakat yang sadar hu- kum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntut menuntut satu sama lain, yang mengakibatkan kuantitas dan kom pleksitas perkara-perkara bisnis sya- ri’ah akan sangat tinggi dan beragam.
Dan bila hal tersebut di atas terjadi, kemana dan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya. Apakah melalui jalur pengadilan atau luar peng- adilan. Dan apabila para pihak menempuh jalur pengadilan ( litigasi ), lembaga per- adilan mana yang memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara tersebut. Karena berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dalam Negara hukum Indo- nesia dikenal ada empat badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama,
6 Lihat Jurnal Mimbar Hukum, Penerbit Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Edisi Nomor 75, 2012.
7 Adiwarman A. Karim, Op. Cit, hlm.6.
Pe r adilan Tata Usaha Negara dan Per- adilan Militer.
Berdasarkan uraian di atas, maka tu- lisan ini difokuskan untuk mengkaji perso- alan Implementasi pasal 49 huruf (i) Un- dang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Terha- dap Kompetensi Peradilan Agama Bidang Ekonomi Syari’ah,  mekanisme pe nyele- saian sengketa ekonomi syari’ah di Penga- dilan Agama,  dan pelaksanaan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam putusan-putusan per kara eko- nomi syari’ah di Pengadilan Agama.
Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hu- kum normatif disebut juga penelitian dok- trinal. Penelitian hukum normatif seperti ini yang biasa disebut penelitian hukum sebagai peraturan perundang-undangan ( law in books ) dan hukum sebagai kaidah atau norma sebagai patokan dalam berting- kah laku. 8 Yakni mengkaji hukum positif dan asas-asas hukum, serta aspek teoritis- nya.
Sesuai jenis penelitian ini adalah peneli- tian normatif, maka ada beberapa pendeka- tan yang dipergunakan,  Pertama, Pendeka- tan perundang-undangan ( statute appro- ach ) yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah yakni Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Un- dang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Ten- tang Perbankan syari’ah dan putusan Mah- kamah Konstitusi Nomor : 93/PUU- X/2012, tanggal 29 Agustus 2013, UU No. 30 Tahun 1999 Tentang ADR dan Alter- natif Penyelesaian Sengketa, Perma No. 8 Tahun 2008 dan Perma No. 8 Tahun 2010 dan Fatwa DSN.
8 Amiruddin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Cetakan ke- enam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,  hlm 118.
Ahmad  | Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.......................................
Kedua, Pendekatan konsep ( konseptual approach ) yakni pendekatan dengan meng- kaji konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni konsep tentang teknik dan prosedur pe- nyelesaian sengketa ekonomi syari’ah khu- susnya penyelesaian secara litigasi yaitu melalui Peradilan Agama.
Dan ketiga, yaitu pendekatan kasus ( Case Approach ) Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus- kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argu- mentasi dalam memecahkan isu  hukum yang dihadapi.

## PEMBAHASAN

## A. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan
Agama
Eksistensi Peradilan Agama, merupakan conditio sine qua non , yaitu sesuatu yang mutlak adanya bagi ummat Islam Indone- sia. Sepanjang ada ummat Islam, sepanjang itu pula Peradilan Agama ada, meskipun pada awalnya masih dalam bentuk dan cor- ak yang sederhana dan nama yang berbe- da-beda. Karena itu, dalam dinamika per- jalanan sejarah Indonesia, keberadaan Per- adilan Agama bukan sesuatu yang baru. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak masa kerajaan-kerajaan Islam nusantara, Peradilan Agama telah men- jalankan fungsinya yang tidak hanya terba- tas pada perkara-perkara keperdataan, teta- pi juga perkara pidana. 9
9 H. Zaenal Aripin, 130 Tahun Peradilan Agama Dari Serambi Mesjid ke Serambi Dunia, Dirjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Jakarta, 2012, hlm.1.
Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Ta- hun 1989 tentang Peradilan Agama, mena- ndai berakhinrnya label Peradilan Agama sebagai Pengadilan quasi atau setengah pengadilan menjadi benar-benar sebagai “ court of law ”. 10 Sekaligus menjadi indika- tor bahwa Peradilan Agama telah memiliki landasan yuridis atau Undang-undang yang lebih maju dari peraturan perundang- undangan yang telah ada sebelumnya.
Perubahan signifikan yang terjadi terh- adap Peradilan Agama adalah setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai pertambahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kecuali berkaitan dengan makin kuat dan kokohnya keberadaan Peradilan Agama, tetapi yang terpenting adalah ad- anya perluasan kewenangan mutlak atau kompetensi absolut bagi Peradilan Agama sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Warta; c. Wasiat; d.hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. Ekonomi syari’ah. 11
B.  Hukum Materiil Dan Formil Peradilan Agama Bidang  Ekonomi Syari’ah
a . Hukum materiil
Yang dimaksud dengan hukum matériel adalah hukum yang memuat peraturan-per aturan yang mengatur kepentingan-ke- pentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan-laran- gan. 12 Berkaitan dengan penyelesaian Sen- gketa ekonomi syariah di Pengadilan
10 Court Of Law adalah Pengadilan Negara yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan secara penuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan.
11 Pasal 49 ayat (1), Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, Op.Cit.
12 http://cendekiaulung.blogspot.com/2013/03/hu- kum-materiil-dan-hukum-formil
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 476~488
Agama, maka selain diperlukan SDM yang mum  puni, juga hukum materiil yang me- madai yang bisa depedomani oleh para ha- kim Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
Keadaan sampai dengan penelitian ini dilakukan, hukum materil bidang ekonomi syariah masih sangat terbatas, yang ada ba- ru Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sementara itu sesuai kaidah, pengadilan ti- dak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada peraturan atau sumber hukum yang jelas tentang hal itu. Hakim wajib menggali hukum-hukum yang hidup diten- gah masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa ke- adilan yang hidup dalam masyarakat”. 13
Dalam rangka pemeriksaan ekonomni syariah di Pengadilan Agama dan guna mengantisifasi semakin banyaknya sengke- ta ekonomi syariah yang masuk di Penga- dilan Agama, maka sumber-sumber hukum materil yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam memerikisa ekonomi syariah sepanjang yang dapat berupa, yaitu : 14
1.  Al-Qur’an dan Hadis-Hadis Rasulullah SAW.
2.  Peraturan Perundang-udangan. Sepeti : UU No. 7 Tahun 1992 tentang Per- bankan, UU. No. 10 Tahun 1998 ten- tang UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankkan Syariah, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir/ tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, dll.
3.  Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional
13 Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, perubahan atas UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman . 14 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, G hlmia Indonesia, Cet. 1, Bogor, 2010, hlm.21-30.

## (DSN) MUI
4.  Kitab-Kitab Al-Fiqhiyah
5.  Kearifan Lokal (Hukum Adat)
6.  Yurisprudensi Mahkamah Agung
b.  Hukum Formil
Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Formil atau Hukum Acara Perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang me- nentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum materiil. 15
Berdasarkan Pasal 54 UU Nomor 7 Ta- hun 1989, Hukum Acara yang berlaku pa- da Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. 16 Pengadilan Agama belum memiliki Hukum Acara Ekonomi Syariah, sehingga pada se- tiap pemeriksaan perkara ekonomi syariah masih tetap berpedoman kepada hukum acara perdata umum, seperti HIR, RBg. RV, BW, IR, Wv.k, dan lain-lain.
1. Asas-Asas Hukum Acara (Formil) Per- adilan Agama Dalam Menyelesaikan Seng keta Ekonomi Syariah
Hakim dalam setiap pemeriksaan perkara-perkara ekonomi syariah, hen- daknya senantiasa berpedoman kepada asas-asas yang telah ditetapkan dalan hukum acara Peradilan Agama. Adapun asas-asas yang dimaksud tersebut seb- agai berikut : 17
a.  Asas Ketuhanan
15 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, hlm.2.
16 Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
17 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, G hlmia Indonesia,  Pasal 4 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, jo. Pasal 58 Ayat (1) UU No. 7 Cet. 1, Bogor, 2012, hlm.31-40.
Ahmad  | Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.......................................
b.  Asas Personalitas Keislaman
c.  Asas Kebebasan
d.  Asas Hakim Bersifat Pasif
e.  Asas Sidang Terbuka untuk Umum f. Asas Equality
g.  Asas Beracara Dikenakan Biaya
h.  Asas Fleksibilitas
i.  Asas Perdamaian
2.  Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Islam)
Adapun prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah dasar pokok yang membangun kerangka ekonomi Islam, yaitu : 18
a.  Kerja ( recource utilization ) b.  Efisiensi ( efficiency )
c.  Kerjasama ( cooporation ) d.  Asas Kebebasan ( freedom )
e.  Pelembagaan Zakat
f.  Pengharaman Riba
g. Pelarangan Gharar Dan Maysir (pe- nipuan)
h.  Pelarangan Yang Haram
i.  Persaingan ( competition )
3. Bentuk-Bentuk Dan Karakteristik Sengketa Ekonomi Syariah
Secara garis besar dapat dikemuka- kan ragam dan bentuk serta karakateris- tik sengketa ekonomi syariah karena ad- anya pengingkaran atau pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati ber- sama, yaitu: 19
a.  Kelalaian pihak bank untuk mengem- balikan dana titipan nasabah alam akad wadi’ah .
b. Bank mengurangi nisbah keuntun- gan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad mudhora- bah .
18 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, Ekonomi Islam, PT. RajaGrafindo Persada, Ed.1, Jakarta, 2008, hlm.65-72.
19 Ahmad Mujahidin, Op.Cit . hlm.41-42.
c. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syariat Islam yang bersumber dari dana pin- jaman bank syariah, akad qirat dan lain-lain.
Sedangkan sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga), yaitu: 20
1. Sengketa di bidang ekonomi syariah an- tara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahn- ya.
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dengan pem- biayaan syariah.
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah an- tara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebut- kan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Mekanisme Proses Pemeriksaan Eko- nomi Syariah di Pengadilan Agama.
Proses pemeriksaan perkara ekono- mi syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
a.  Pra Persidangan, meliputi :
Pendaftaran Perkara, Penetapan Ma - jelis Hakim (PMH), Penetapan Pe- nun jukan Panitera Pengganti dan
Juru sita Pengganti, Penetapan Hari Si- dang (PHS), Pemanggilan Para pihak.
b. Tahapan-Tahapan Pemeriksaan Per- kara Ekonomi Syariah di Ruang Per- sidangan, yaitu :
Perdamaian, Pembacaan Surat Guga- tan, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Pembuktian Perkara Ekonomi Sya- riah, Kesimpulan, Pembacaan Putu- san.
5. Analisis Terhadap Implementasi Pasal 49 huruf (i) UU NO. 3 Ta   hun 2006 Me-
20 Ibid , hlm.43.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 476~488
lalui Pendekatan Kasus Pada Putusan- Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pen- gadilan Agama.
a. Analisis Terhadap Implementasi pas- al 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006.
Sudah 8 tahun berlalu, Pengadilan Agama diberikan kewenangan abso- lut untuk menangani perkara eko- nomi syariah. Akan tidak menun- jukkan adanya peningkatan volume perkara ekonomi syariah yang ditan- gani oleh
Pengadilan Agama. Berdasarkan data statistik Perkara di Lingkungan Pera- dilan Agama tahun 2012, 21 laporan tahunan Peradilan Agama tahun- tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2006, dan dari Direktori Pu- tusan Mahkamah Agung RI, jumlah perkara ekonomi syariah yang terdaf- tar di Pengadilan Agama sebanyak 35 perkara, 0, 00 % dari jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama
21 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mah- kamah Agung RI, Himpunan Statistik Perkara di Ling- kungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia , 2013.
sejak tahun 2006 sampai dengan ta- hun 2013 tercatat sejumlah 2.196.217 perkara (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Himpunan Statistik Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Selu- ruh Indonesia, 2013), se dang kan dari jumlah satker Peng adilan Agama se- luruh Indonesia sebanyak 359 satker, baru hanya 16 atau 4, 5 % Pengadi- lan Agama yang pernah menangani sengketa ekonomi syariah (http://pu- tusan.mahkamah agung.go.id/direk- tori/perdata-agama/ekonomi-syariah)
Berdasarkan data statistik per kara ekonomi syariah di atas, penulis melakukan pengamatan dan pene- litian secara random terhadap 20 putusan akhir Pengadilan Agama dari tahun 2006 - 2013 yang dija- dikan sampel penelitian dan telah berkekuatan hukum tetap ( in kracht ), yaitu :
No. Nomor Perkara dan Para Pihak Tanggal Putus Jenis Sengketa Jenis Putusan 1 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt Nasabah Vs Bank Bukopin Cab. Syari’ah Bukittinggi 05-09-2007 Wanprestasi akad murabahah dikabulkan 2 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg Nasabah Vs Bank Syariah 07-03-2007 Wanprestasi akad musyarakah dicabut 3 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg Nasabah Vs BPR Syariah 25-01-2007 Wanprestasi akad murabahan Dicabut 4 1047/Pdt.G/2006/Pa.Pbg PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira Vs Nasabah 29-01-2007 Wanpretasi Akad mudharabah dikabulkan 5 792/Pdt.G/2009/PA.JP Bank Syariah Mandiri Vs Majelis Arbiter Basyarnas 10-12-2009 Pembatalan Putusan Basyarnas dikabulkan
Ahmad  | Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama....................................... 6 419/Pdt.G/2008/PA.SEL PT. BPR Syariah Tulen Amanah Vs Nasabah 02-03-2009 Wanprestasi akad murabahah Tidak berwenang 7 1221/Pdt.G/2009/PA.JS BMI Vs PT. Asuransi Takaful Umum 04-08-2010 Wanprestasi akad asuransi Tidak diterima 8 3066/ Pdt.G/ 2009/ PA.Bdq Nasabah Vs PT. Bank Syariah 11-10-2010 Wanprestasi akad mudharabah Tidak diterima 9 882/Pdt.G/2010/PA.Sit PT. BPR Syariah Vs Nasabah 26-01-2011 Wanprestasi akad mudharabah dikabulkan 10 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl Nasabah Vs KSU Bait Mal wa Tamwil 17-10-2011 Wanprestasi akad mudharabah Tidak diterima 11 318/Pdt.G/2011/PA.Btl KSU BMT Bina Sejahter Mandiri Vs Nasabah 27-12-2011 Wanprestasi akad mudharabah dikabulkan 12 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg BPRS Buana Mitra Perwira Vs Nasabah 19-01-2012 Wanprestasi akad mudharabah Dikabulkan 13 47/Pdt.G/2012/PA.Yk BMT Vs BPRS 28-06-2012 Wanprestasi akad mudharabah Tidak diterima 14 303/Pdt.G/2012/PA.Yk Nasabah Vs PT. Bank Mega Syariah 07-08-2012 Wanprestasi akad Murabahah Tidak berwenang 15 0328/Pdt.G/2012/ PA.Btl. Nasabah VS BTN Kantor Cabang Syari’ah Yogyakarta 26-11-2012 Wanprestasi akad mudharabah Tidak berwenang 16 213/Pdt.G/2012/PA.JP Nasabah Vs Bank Syariah Mandiri 04-12-2012 Wanprestasi akad mudharabah Tidak diterima 17 291/Pdt.G/2012/PA.Gtlo Nasabah Vs Bank Mega Syariah Cab. Gorontalo 28-12-2012 Wanprestasi akad mudharabah Tidak berwenang 18 1731/Pdt.G/2012/PA Mlg Nasabah Vs PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang 13-06-2013 Wanprestasi akad mudharabah Tidak berwenang 19 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn Istri nasabah Vs Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan 18-06-2013 Wanprestasi akad mudharabah dikabulkan
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
476~488 20 4561/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg Nasabah Vs PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk. kantor cabang syariah malang 02-09-2013 Pembatalan Pelelangan dan Pembiayaan Musyarakah Tidak berwenang
Dari 20 putusan tersebut dapat dike- lompokkan menjadi 4 kualifikasi putusan, yaitu sebagai berikut :
1. Pengadilan Agama mengabulkan gu- gatan penggugat, sebanyak 35% (7 perkara);
2. Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili, sebanyak 30%(6 perkara);
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima niet onvankelijk everk- laard ), sebanyak 25% (5 perkara);
4. Penggugat mencabut perkara sebelum putusan, sebanyak 10% (2 perkara).
5.  Dari empat kualifikasi putusan tersebut, jika kelompokkan menjadi dua, maka sebanyak 65%(13 perkara) gagal dan hanya 35% berhasil.
6. Hal lain yang dapat ditemukan dalam sampel di atas adalah terdapat sebanyak 90% (18 perkara) adalah sengketa per- bankan syariah, dan hanya sebanyak 10% (2 perkara) sengketa ekonomi sya- riah diluar perbankan syariah, dan pada umumnya penyelesaian sengketa ekono- mi syariah pada lembaga perbankan sya- riah oleh Pengadilan Agama diputus dengan putusan Pengadilan Agama ti- dak berwenang mengadili yang berkai- tan langsung dengan masalah kompe- tensi absolut Pengadilan Agama.
Dari uraian di atas nampak jelas, bahwa bila dibandingkan dengan jumlah perkara keseluruhan yang ditangani Pengadilan Agama yang dari tahun ke tahun mening- kat, maka jumlah perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama ter- bilang sangat minim. Sementara pertumbu- han dan perkembangan ragam jenis kegi- tan ekonomi syariah sangat signifikan.
Minimnya perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama, menurut penulis bukan semata-mata disebabkan ti- dak ada masalah, akan tetap terdapat ban- yak faktor yang menpengaruhi,       yaitu :
1. Sosialisasi segala peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan eko- nomi syariah tidak dilaksanakan secara maksimal, seperti :
a.  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
b.  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008
c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alterna- tif Penyelesaian Sengketa.
d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 dan Nomor 10 Tahun 2010.
e. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
2. Adanya disharmonisasi peraturan- peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
Sedikitnya ada lima (5) peraturan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekono- mi syariah sebagaimana diuraikan pada poin pertama di atas, akan tetapi dari per- aturan-peraturan tersebut menurut hasil penelitian penulis kurang saling mendu- kung bahkan telah terjadi tumpang tindih dan ketidak harmonisan satu dengan lain- nya.
C. Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama Bidang Perkara Ekonomi Syariah
Dari 20 putusan Pengadilan Agama yang penulis jadikan sampel, dua dianta- ranya manarik untuk dianalisis dan kritisi baik dari segi penerapan hukum acara maupun kompetensi absolutnya. Yang per-
Ahmad  | Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.......................................
tama adalah putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3066/Pdt.G/2009/PA. Bdg, dan yang kedua putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0303/ Pdt.G/2012/PA.Yk.
1.  Berkaitan dengan Hukum Acara
Berkaitan dengan pemeriksaan perkara nomor : 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg yang di- ajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Bandung. Menurut hasil kajian dan analisis penulis proses pemeriksaan majelis hakim telah sesuai dengan hukum acara perdata yang dipedomani. Seluruh tahapan pemeriksaan dipersidangan telah dilaksanakan, di mana pada persidangan pertama sesuai ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg. Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Prinsi usaha damai bersifat imperatif jika tidak dilakukan oleh hakim berakibat putusan batal demi hu- kum. 22 Termasuk keharusan para pihak menempuh upaya mediasi sebelum pokok perkara diperiksa, sesuai ketentuan Per- aturan Mahkamah Agung (PERMA) No- mor 1 Tahun 2008.
Sama halnya dengan pemeriksaan terha- dap perkara Nomor 0303/Pdt.G/2012/ PA.Yk. Pengadilan Agama Yogyakarta juga telah menerapkan dan tetap berpedoman kepada hukum acara perdata yang berlaku. Hanya saja Pengadilan Agama Yogyakarta tidak sampai kepada seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara di persidan- gan, sebab sebelum masuk kepada pokok perkara, majelis telah menjatuhkan putu- san dengan amar Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili dengan per- timbangan hukum terdapatnya klausul arbitrase dalam akad perjanjian yang buat antara Penggugat dengan Tergugat walau- pun pihak Tergugat tidak mengajukan ke- beratan (eksepsi).
22 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama, Pustka Kartini, Jakarta, 1990, hlm.239.
Walaupun dari segi penerapan hukum acaranya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, akan tetapi dari segi asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak terpenuhi secara baik. Sebab sejak didaftarkan perkara nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 03 De- sember 2009. Pengadilan Agama baru bisa menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Ok- tober 2010. Jadi untuk memutuskan 1 perkara ekonomi syariah membutuhkan waktu 11 bulan, hampir 1 tahun. Ini bu- kan waktu yang pendek, sangat tidak efisien dalam dunia bisnis. Termasuk pemeriksaan terhadap perkara nomor 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk. hanya sekedar menyatan “Pengadilan Agama tidak ber- wenang” majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta membutuhkan waktu sampai 3 bulan atau 90 hari.
Keadaan tersebut tentu saja bukan se- mata-mata kerena lambannya atau tidak cerdasnya sebagian hakim dalam memerik- sa perkara bidang ekononi syariah, juga di- karenakan masih sangat minimnya hukum materil yang berkaitan dengan ekonomi syariah diperparah lagi dengan belum ad- anya sampai sekarang Hukum Acara Eko- nomi Syariah.
2. Berkaitan dengan Kewenangan Meng- adili
Perkara nomor : 3066/Pdt.G/2009/PA. Bdg. dan 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk. ked- uanya adalah perkara sengketa ekonomi syariah yang melibatkan nasabah dan lem- baga perbankan syariah, jenis akad yang diperjanjikan adalah murabahah, sedang- kan bentuk tuntutannya juga sama adalah mengenai wanprestasi atau cedera janji.
Dalam kedua akad perjanjian yang dibuat antara nasabah dan pihak per- bankan, yaitu baik yang terdapat dalam perkara nomor : 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg. maupun nomor : 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk. masing-masing mencantumkan klausul ar-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
476~488
bitrase, dan dalam proses pe meriksaannya salah satu pihak dari kedua perkara terse- but tidak mengajukan eksepsi. Akan tetapi dalam memberikan putusan berbeda, di mana putusan Pengadilan Agama Bandung menerima dan memeriksa perkara tersebut kerena merupakan kewenangan Peng- adilan Agama, sementara Pengadilan Aga- ma Yog yakarta menyata kan pemeriksaan perkara nomor 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk. di putus dengan menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang.
Menurut analisis hasil penelitian penu- lis, bahwa terjadinnya perbedaan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ekonomi syariah yang sama-sama mencan- tumkan klausul arbitrase adalah disebab- kan adanya perbedaan sudut pandang dalam memahami dan menerapkan klausul arbitrase. Ada dua aliran yang berkembang berkaitan dengan permasalahan apakah klausul arbitrase mengenyampingkan kom- petensi pengadilan atau tidak. 23
Aliran Pertama berpendapat, klausul arbitrase  adalah pacta sunt servanda . Kare- na itu semua perjanjian yang sah akan mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak. Sedangkan Aliran Kedua berpendapat bahwa klausul arbitrase bukan publik order . Karena itu klausul ar- bitrase tidak mutlak menghilangkan ke- wenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dalam perjanjian. Jadi para pihak tetap memiliki kebebasan untuk mengajukan sengketa yang timbul ke pengadilan, dan pengadilan berwenang sepenuhnya menerima, memer- iksa dan mengadili sepanjang pihak lawan tidak mengajukan eksepsi atau bentahan.
Jadi putusan Pengadilan Agama Band- ung maupun Pengadilan Agama Yogyakar- ta tersebut sama-sama benar dan memiliki dasar. Akan tetapi menurut penulis bukan
23 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, G hlmia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.126.
soal benar atau salahnya, tapi menyangkut kebutuhan hukum masyarakat yang harus dikedepankan. Hukum itu tidak hanya ada dalam undang-undang, hukum hidup itu seiring dengan kebutuhan dan perkemban- gan masyarakat. Oleh sebab itu hakim dalam memeriksa dan memutus tidak me- makai kacamata kuda dan tidak terjebak dengan hukum yang tertulis dalam un- dang-undang, hakim wajib menggali dan mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat.
Hal lain yang mesti menjadi bahan per- timbangan, menurut penulis terhadap ked- ua putusan tersebut, selain melihat dari segi pemenuhan kebutuhan dan keman- faatan hukum masyarakat, sakaligus dalam rangka mengenalkan eksistensi kewenan- gan Peradilan Agama dan membangun ke- percayaan masyarakat terhadap ke siapan serta kredibilitas Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, maka pendapat aliran yang kedua tentang klausul arbitrase adalah lebih  tepat diter- apkan dan ditetapkan menjadi hukum acara ekonomi syariah yang dapat di- pedomani oleh seluruh hakim Peradilan Agama.

## KESIMPULAN
Implementasi Pasal 49 Huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, telah dilaksanakan di Pengadilan Agama terbukti dari adanya sekitar 35 putusan. Implementasi terhadap kompetensi tersebut belum maksimal, karena norma-norma hukum yang terkait masih kurang, kualitas sumber daya (ha- kim) belum memadai serta pemahaman publik yang belum merata. Kemudian.
Mekanisme penyelesaian sengketa eko- nomi syariah di Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu Pertama, Pra Per- sidangan meliputi Perdaftaran Perkara, Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita, Penetapan
Ahmad  | Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.......................................
Hari Sidang, serta Pemanggilan Para Pi- hak. Kedua,
Pemeriksaan di Ruang Persidangan di- awali dengan mendamaikan dan me- mediasi para pihak, Pembacaan Surat Gugatan, Jawaban Tergugat, Reflik Peng- gugat,  Duplik Tergugat, Pembuktian,  Kes- impulan,   Musyawarah Majelis, dan terka- hir Pembacaan Putusan. Selain itu terkait dengan
Pelaksanaan pasal 49 huruf (i) dalam putusan-putusan ekonomi syariah di Pen-
gadilan Agama telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, seperti terhadap putu- san Pengadikan Agama Bandung nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor. 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk. Adanya perbe- daan dalam menjatuhkan putusan terha- dap kedua jenis perkara yang sama-sama berkaitan dengan sengketa wanprestasi terhadap akad yang telah disepakati, itu disebabkan adanya perbedaan penfsiran dari kedua majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

## Dafatar Pustaka
Achmad Ali, Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Cet. 1, Vol.1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009)
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan. (Jakarta: The International, Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003)
Adiwarman A. Karim, Perkembangan Ekonomi Syariah dan Potensi Sengketanya di Peradilan Agama, Majalah Peradilan Agama, Edisi 3,  Des 2013-Feb 2014, Penerbit Dirjen Badilag MA-RI, 2013)
Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Ghalia Indonesia,
Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Ghalia Indonesia, Cet. 1, Bogor, 2010
Amiruddin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke- enam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Court Of Law adalah Pengadilan Negara yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan secara penuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan.
Departeman Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat,  PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Himpunan Statistik Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia, 2013)
H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013)
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 476~488
H. Zaenal Aripin, 130 Tahun Peradilan Agama Dari Serambi Mesjid ke Serambi Dunia, Dirjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Jakarta, 2012)
http://cendekiaulung.blogspot.com/2013/03/hukum-materiil-dan- hukum-formil
http://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/perdata-agama/ ekonomi-syariah
Lalu Husni 2, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004)
Lihat Jurnal Mimbar Hukum, Penerbit Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Edisi Nomor 75, 2012)
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah, Cet. 1, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal. 4
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, Ekonomi Islam, PT. RajaGrafindo Persada, Ed.1, Jakarta, 2008)
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008)
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1982)
Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000) Wahyu Wiryono, Penyelesaian Sengketa Bank Syari’ah, makalah dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tanggal 8 Juli 2006)
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama, Pustka Kartini, Jakarta, 1990)