Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i4.1177

## ANALISIS PERUBAHAN MODEL PELAYANAN PUBLIK ERA COVID-19
(Studi Kasus Pada Kantor Kecamatan Moyohulu Tahun 2021)
Dedi Supriadi 1* , Aldi Apriansyah2, Donatus Sae 3
1), 2) Universitas Teknologi Sumbawa*
3) STISIP Fajar Timur Atambua***
Dediadventure1@gmail.com

## Abstrak
Penelitian    ini  bertujuan      untuk    mengetahui    (1)    perubahan    model    pelayanan    publik    pada    masa pandemi  Covid-19  di  Kantor  Kecamatan  Moyohulu  tahun  2020,  (2)  faktor-faktor  yang  mempengaruhi perubahan  model  pelayanan  publik  pada  masa  pandemi  Covid-19  di  Kantor  Kecamatan  Moyohulu tahun2020. sedangkan Metode penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif.  Hasil  penelelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  di  Kantor  Kecamatan  Moyohulu,  dalam  segi pelayanan  tidak  terjadi  perubahan  yang  signifikan.  Prosedur,  standar  dan  prinsip  pelayanan  masih  sama seperti sebelum pandemi Covid-19, hanya  saja dengan penambahan penerapan protokol kesehatan  Covid- 19, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. (2) Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya  perubahan  model  pelayanan  publik  adalah  perubahan  organisasi  sebagai  faktor  internal dan  perubahan  sosial  sebagai  faktor  eksternal,  dikarenakan  keduanya  memiliki  kaitan  erat  dengan pelayanan  publik,  yakni    organisasi    sebagai    penyelenggara    dan    masyarakat    sebagai    pelanggan. Penelitiani ini berkontribusi terhadap isu pelayanan public pada era Vovid-19 dan upaya pelayanan yang dilakukan selama pandemi berlangsung khususnya pelayanan di lembaga pemerintahan.
Kata Kunci:  Pelayanan Publik, Covid-19 di Tahun 2020, Kecamatan Moyohulu.

## Abstract
This study aims to determine (1) changes in the public service model during the Covid-19 pandemic at the Moyohulu District Office in 2020, (2) the factors that influence changes in the public service model during the  Covid-19  pandemic  at  the  Moyohulu  District  Office  in  2020.  while  the  research  method  used  is descriptive research with a qualitative approach. The results of the research show that (1) at the Moyohulu District  Office,  there  is  no  significant  change  in  terms  of  service.  Procedures,  standards  and  service principles are still the same as before the Covid-19 pandemic, only with the addition of the implementation of the Covid-19 health protocol, namely wearing masks, washing hands and maintaining distance. (2) The factors that can cause changes in the public service model are organizational changes as internal factors and  social  changes  as  external  factors,  because  both  have  close  links  with  public  services,  namely  the organization as the provider and the community as the customer. This research contributes to the issue of public  services  in  the  Covid-19  era  and  the  service  efforts  carried  out  during  the  pandemic,  especially services in government institutions.
Keywords: Public Service, Covid-19 in 2020, Moyohulu District.

## PENDAHULUAN
Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 pertama kali diumumkan muncul di Wuhan- China,  pada 31 Desember 2019. Kemudian mulai menyebar  ke berbagai negara  di  belahan dunia sehingga  WHO  menetapkan Covid-19 sebagai  pandemi  global., update 20    Desember  2022
telah    terkonfirmasi    76,372,407    positif, 1,687,304  meninggal dunia,  dan 43,102,550 berhasil disembuhkan.  Sedangkan  di  Indonesia  pada    tanggal update yang    sama    telah  terkonfirmasi 664,930  positif,  19,880  meninggal  dunia,  dan  541,811  berhasil  disembuhkan  (World  Health Organization, www.who.int ).
Angka  kematian    yang    ditimbulkan    bukahlah    sesuatu  yang  dapat  di  anggap  remeh terlebih karena penyeberannya   begitu  cepat  dan  luas.  Berbagai lini  kehidupan pun terdampak oleh pandemi Covid-19 ini, Sosial, ekonomi hingga birokrasi. Demi   menekan   penyebaran   dan dampak    yang  ditimbulkan,  berbagai  negara  yang  terjangkit  dipaksa  untuk  terus  memutar  otak dalam  mengeluarkan    kebijakan-kebijakan    terbaik  bahkan      melakukan    berbagai    penelitian untuk dapat menemukan obat maupun penawarnya 1 .
Semua  Negara  berlomba-lomba  untuk  mmenyelsaikan  penyebaran  virus  ini  termasuk pemerintah Indonesia berupaya pencegahan dan penanganan  terhadap  merebaknya  angka  pasien di  sejumlah  daerah  di  Indonesia.  Pada  31  Maret  pemerintah  kemudian  menetapkan  Peraturan Pemerintah  No.21  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala    Besar    (PSBB)    dalam    rangka penanganan  Corona   Virus   Disease  2019 ( COVID-19 ),  Secara garis besarnya  yakni pemerintah melakukan lockdown (karantina  wilayah),  meliburkan  sekolah  dan  kerja  dengan  maksud meminimalisir   kegiatan  di  luar  rumah kemudian beralih ke sistem online . Pemberlakuan PSBB juga  berdampak  pada  aksesibilitas  pelayanan  publik.  Pada  16  Maret  2020  dikeluarkan  Surat Edaran  oleh  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (MenPAN-RB) Nomor  19  Tahun  2020  tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, memberlakukan work from home bagi para pegawai di Lingkungan Instansi Pemerintah 2 .
Kebijkan  PSBB  tidak  berjalan  dengan  begitu  baik  tetapi  berdampak  pada  lumpuhnya perekonomian,    angka    pengangguran    dan    PHK  meningkat  drastis,  oleh  karena  itu  pemerintah berupaya  meyakinkan  masyrakat  untuk  dapat  bersinergi    dengan Covid-19. Sedangkan  upaya kongkrit  yang  dilakukan  pemerintah  dengan    menetapkan  kebijakan yakni New  Normal.  New normal adalah  perubahan  perilaku  untuk  tetap  menjalankan  aktivitas  normal  namun  dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan.
Menteri      kesehatan      mengeluarkan      dua  surat  keputusan  sebagai  protokol  kesehatan untuk  penerapan New  Normal .  Pertama,  protokol  kesehatan    ditempat    kerja    perkantoran    dan
1 Aykac,  Burhan,  and  Hatice  Metin.  "The  future  of  public  organizations." Procedia-Social  and Behavioral Sciences 62 (2012): 468-472.
2 Barata, Atep Adya. Dasar-Dasar Pelayanan Prima . Elex Media Komputindo, 2003. Christensen, Tom,  Per  Lægreid,  and  Kjell  Arne  Røvik. Organization  Theory  and  the public  sector:  Instrument,  culture and myth . Routledge, 2020.
industry yang ditetapkan pada 20 Mei 2020. Kedua, protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan  fasilitas  umum  yang  ditetapkan  pada  19      Juli      2020.      Kedua      surat      keputusan      ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dengan mengeluarkan surat edaran terbaru tertanggal 4 September 2020.
Pemerintah  Provinsi  NTB  kemudian  menindaklanjuti  Surat  Edaran  MenPAN-RB  ini dengan  mengeluarkan  Surat  EdaranGubernur  tentang  Sistem  Kerja  Pegawai  Aparatur  Sipil Negara Menuju Tatanan Normal Baru. Di kutip dari situs suarantb.com, Lalu Hamdi menyatakan dalam  Surat  Edaran  Gubernur  yang  terbaru      mengatur  tentang  jumlah  pegawai  yang  dapat melaksanakan tugas  dinas    berdasarkan zonasi wilayah.   Maksimal  kehadiran  di  daerah  zona hijau      adalah      maksimal      100%.      Daerah  zona  kuning  maksimal  75%,  daerah  zona  oranye maksimal 50%, dan daerah zona merah maksimal 25%.
Di  Kabupaten    Sumbawa    Provinsi    Nusa  Tenggara    Barat,    status    kewaspadaan terhadap Covid-19 di daerah ini sudah  masuk zona  merah. Seperti  yang  dilansir  dari  situs  Suara NTB  yang  ditulis  oleh  H.  Hasan  Basri  22  Desember  2020,  menyatakan:  “  Saat  ini  dari  24 kecamatan  yang  ada,  20  kecamatan  diantara  berstatus  zona  merah.  Kecamatan    tersebut    yakni Sumbawa,   Labuhan Badas,    Lape,    Unter    iwis,    Alas, Plampang, Moyohulu,  Maronge,  Utan Alas   Barat,   Lopok, Empang,   Moyo    Hilir, Buer, Lantung, Moyo  Utara, Lenangguar, Tarano, Labangka dan Ropang.    Sedangkan    sisa    4    kecamatan    zona kuning  (resiko  rendah)  yakni kecamatan  Rhee, Batu   Lanteh,   Orong   Telu   dan   Lunyuk.
Berdasarkan data harian Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, total jumlah kasus  terkonfirmasi  di  Sumbawa update 21  Desember  2020  adalah  612  kasus  dengan  rincian 182    masih  positif,  38  meninggal  dunia,  dan  392  berhasil  disembuhkan.  Berdasarkan  Surat Edaran  Bupati  Sumbawa  Nomor  060/124/OPA  yang  diterbitkan  pada  tanggal  27  Maret  2020 tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  Upaya  Pencegahan  Penyebaran Covid-19 di  Lingkungan  Pemerintah    Kabupaten    Sumbawa    yang  merupakan  tindak  lanjut  dari Surat Edaran Gubernur  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor 060/125/ORG tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  Pemerintah  kecamatan  pun  dihimbau untuk merubah  model  pelayanan  publik  di  daerahnya untuk  dapat  memutus  rantai  penyebaran Covid-19 3 .    Era Covid-19 ini    membuat    birokrasi  kecamatan    Moyohulu    harus    mampu memanfaatkan  teknologi,  informasi  dan  komunikasi  di  sektor  pemerintahan  dengan  maksimal.
3 Jang,  Jeongyeon,  Dae  Woong  Lee,  and  Giheon  Kwon.  "An  analysis  of  the  influence  of organizational  justice  on organizational  commitment." International  Journal  of  Public  Administration 44.2 (2021): 146-154.
Karena  tidak  seperti  saat Covid-19 belum  ada,  di  era  ini  sebagian  besar  ASN  dialihkan  untuk melakukan tugas kedinasan dari rumah masing-masing, meskipun masih ada beberapa yang harus tetap  bekerja  di  kantor  sehingga  pelayanan  publik  dan  tugas  rutin  tetap  terlaksana  dengan  baik. Akibat  terbatasnya  ruang gerak karena  mengikuti protokol kesahatan, masyarakat tetap diberikan haknya sebagai warga negara untuk dilayani melalui layanan elektronik.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pelayanan Publik
Menurut  Creswell  pelayanan    publik    adalah    segala    kegiatan  pelayanan  yang dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 4 . Penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini adalah aparatur pemerintah yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 5 .
Dari  urean  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan  publik  adalah  berbagai  bentuk pelayanan  yang  diberikan  oleh  organisasi  penyedia  layanan  publik  yaitu  pemerintah,  baik  itu berupa barang, jasa ataupun administratif    yang   bertujan   untuk   memenuhi kebutuhan warga negara  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Maka  oleh  karena  itu,  pelayanan  publik  di Kecamatan  Moyohulu  harus  bisa  menyesuaikan  dengan  pola  pelayanan  di  tengah  pandemi  saat ini. Sebab, pola pelayanan dapat membentuk sebuah kebiasaan dari sebelumnya.

## Prinsip Pelayanan Publik
Berdasarkan    keputusan    MenPAN    Nomor    63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan    pelayanan    publik,  Penyelenggara  harus  memenuhi  beberapa  prinsip  sebagai berikut:
a. Kesederhanaan,  yaitu  prosedur  pelayanan  publik  yang  tidak  berbelit-belit,  mudah  dipahami  dan mudah dilaksanakan. Terlebih dalam masa pandemi, pelayanan yang tidak bisa lepas dari protokol kesehatan  harus  mampu  dikemas  sesederhana  mungkin  sehingga      tidak      menyulitkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik dari pemerintah.
b. Kejelasan, yaitu mencakup kejelasan dalam hal: 1) persyaratan teknis  dan administrasi pelayanan public;  2)  unit    kerja/pejabat    yang    berwewenang  dan  bertanggungjawab  dalam  memberikan pelayanan  dan  penyelesaian  persoalan/sangketa  dalam  pelaksanaan  pelayanan  public;  3)  rincian biaya  pelayanan  publik  dan  tata  cara  pembayaran;  4)  rincian    protokol    kesehatan    yang
4 Creswell, John W., and J. David Creswell. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches . Sage publications, 2017.
5 Fahmi,  Fahmi.  "Pengelolaan  Barang  Inventaris  Pemerintah  Daerah  di  Sekretariat  Daerah Kabupaten Poso." Katalogis 5.5.
diterapkan; dan 5) Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
c. Akurasi, yaitu produk layanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
d. Keamanan, yaitu proses dan produk pelayan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum serta rasa aman dari ancaman Covid-19 yang     berbahaya     bagi kesehatan masyarakat.
e. Tanggungjawab,  yaitu  pimpinan  penyelenggara  pelayanan  publik  atau  pejabat  yang  dirujuk bertanggungjawab  atas  penyelenggaraan  pelayanan  dan  penyelesaian  keluhan  persoalan  dalam pelaksanaan pelayanan publik.
f. Kelengkapan    sarana    dan    prasarana,    yaitu  tersedianya  sarana,  dan  prasarana  kerja,  peralatan kerja,  dan  pendukung  lainnya  yang  memadai    termasuk    penyedia    sarana  teknologi telekumunikasi  dan  informatika  (telematika)    serta    alat-alat    protokol  kesehatan Covid-19 yang memadai seperti tempat cuci tangan & handsanitizer.
g. Kemudahan  akses,  yaitu  tempat  dan  lokasi  serta  sarana  dan  pelayanan  yang  memadai,  mudah dijangkau  oleh  masyarakat  dan  dapat  memanfaatkan      teknologi  telematika  yang  sangat diperlukan  dalam  masa  pandemi  ini  demi  terputusnya  rantai  penyebaran Covid-  19 dan kesehatan masyarakat pun terjaga.
Dalam  kondisi  pandemi  berskala  nasional  bahkan  internasional  seperti  Covid -19 ini sangat  diperlukan  penyesuaian  model  pelayanan  publik  yang  mampu  menjaga  kesahatan  publik (masyarakat)   namun   dengan   sebisa    mungkin tetap  menjaga  prinsip  dasar pelayanan publik dan tetap  berorientasi  pada  terselenggarakannya Good   Governance .  Prinsip   pelayanan   yang sangat diperlukan oleh masyarakat di tengah pandemi ini adalah Keaamanan. Bukan sekedar rasa aman terhadap berkas yang diurus melainkan rasa aman terhadap Covid-19 yang  berbahaya bagi kesehatan masyarakat 6 .
New Normal Selama Covid 19.
Istilah New Normal lebih ditekankan pada perubahan budaya masyarakat   untuk   terbiasa berperilaku      hidup  sehat.  Kebiasaan  seperti  rajin  mencuci  tangan  dengan  sabun,  menggunakan masker saat berpergian  ke  luar  rumah,  menghindari kerumunan   massa,   serta   menjaga   jarak fisik ketika berinteraksi dengan orang lain. Kebiasaan-kebiasaan   baru   ini   menjadi   pola   hidup sehat  sesuai    dengan    protokol    untuk    menjadi    tatanan  normal  yang  baru  di  tengah  pandemi Covid-19. disamping   merubah     perilaku     atau     kebiasaan masyarakat,     New     Normal juga      merubah persepsi masyrakat terhadap   pelayanan   publik.    Sebagian   besar pelayanan
6 Kawiana,  I.  Gede  Putu,  et  al.  "The  influence  of  organizational  culture,  employee  satisfaction, personality,  and  organizational  commitment  towards  employee  performance." International  Research Journal of Management, IT and Social Sciences 5.3 (2018): 35-45.
publik  di  alihkan  secara  Online,  seperti  pelayanan    kesahatan    yang    tidak    terlalu    urgent dianjurkan    untuk    konsultasi    secara    online  saja,  pendidikan  di  berbagai  tingkat  pun  di alihkan  melalui    aplikasi    Whatsapp,    Zoom    atau    media  daring  lainnya,  dan-  pelayanan administratif oleh pemerintah  yang  sebagian  pegawainya  juga  di alihkan untuk bekerja melalui sistem daring.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya telah menyatakan bahwa Covid-19 yang telah  menjadi  pandemi  global  tidak  akan  bisa  hilang  dalam  waktu  singkat.  Jadi  masyarakat sebaiknya  mulai  membiasakan  diri  dengan  tatanan  normal  baru  sehingga  mampu  untuk  hidup berdampingan  dengan  situasi  pandemi  saat  ini.  Apabila  skenario New    Normal dapat    berjalan baik,    maka  diharapkan  seluruh  sektor  akan  dapat  dipulihkan  meski  tetap  dengan  protokol kesehatan dan kebersihan Covid-19.

## Perubahan Organisasi Publik
Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Kuipers,  Perubahan  adalah  sesuatu  yang  tidak  bisa dihindarkan    oleh    organisasi,    setiap    organisasi  pasti    akan    menghadapi    perubahan    baik disebabkan  oleh  faktor   eksternal   maupun internal. Faktor  eksternal biasanya  berkaitan dengan kekuatan  yang  mendorong  terjadinya  perubahan,  sedangkan  faktor  internal  bertepatan  dengan kebutuhan terhadap perubahan 7 .

## Perubahan Sosial
Menurut  Kingley  Davis,  perubahan  sosial  adalah  wujud  dari  perubahan  yang  terjadi pada  fungsi dan  struktur  suatu  masyrakat.  Sedangkan menurut   Emile   Durkheim,   perubahan sosial adalah perubahan yang timbul sebagai hasil dari faktor ekologis dan demografis. Kemudian menurut  Kurniawan 8 perubahan  sosial  adalah  perubahan  dalam  segi  fenomena  sosial  di  segala tingkat  kehidupan  manusia,  mulai  dari  individual  hingga  tingkat  dunia.  Adapun  menurut Naibaho 9 ,  perubahan      social  adalah  perubahan  struktur  sosial  dalam  organisasi  sosial  sehingga syarat dalam perubahan hidup itu adalah sistem sosial  dan,  perubahan  hidup  dalam  nilai  sosial dan budaya masyarakat. Jadi dapat disimpulkan perubahan sosial adalah perubahan struktur sosial yang terjadi di tengah lapisan masyrakat.
Perubahan sosial dapat disebabkan oleh berbagai faktor  mulai dari faktor  internal  hingga faktor eksternal.  Faktor  internal  meliputi bertambah dan berkurangnya  jumlah penduduk,  adanya berbagai penemuan baru,  konflik yang terjadi  di masyarakat,  dan terjadinya  revolusi.  Sedangkan
7 Kuipers,  Ben  S.,  et  al.  "The  Management  of  Change  in  Public  Organizations:  A  Literature Review." Public Administration 92.1 (2014): 1-20.
8 Kurniawan,  Teguh.  "Manajemen  Perubahan  Organisasi  Publik:  Mengatasi  Resistensi Perubahan." Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara (2019).
9 Naibaho,  Silvana,  Abdhy  Aulia  Adnans,  and  Eka  Danta  Jaya  Ginting.  "The  Influence  of Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behavior on Nurses at USU Hospital." International Journal of Progressive Sciences and Technologies 18.1 (2020): 189-195.
faktor  eksternal  dapat  berupa  faktor  alam  seperti  bencana  dan  peperangan,  kemudian  dapat  juga berupa-  pengaruh  dari  kebudayaan  lain 10 .    Dalam  kasus  pandemi  Covid-19,  pandemi  ini  dapat menjadi faktor eksternal penyebab perubahan sosial yang terjadi di lapisan masyarakat. Perubahan sosial  yang  terjadi  adalah  berubahnya  perilaku    dalam  masyarakat,  dimana    masyarakat  harus menaati   protokol   kesehatan 11 .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif    untuk  menggambarkan  dan mendeskripsikan  peristiwa  dan  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan  dan  menyajikan  informasi secara  tepat,  faktual,  dan akurat mengenai realitas  atau fenomenafenomena terkini  yang   terjadi di    lapangan.  Adapun  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data primer  dan  sumber  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  secara  langsung  di  lapangan  melalui wawancara      ataupun    observasi 12 .  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui  sumber  yang sudah  tersedia  seperti  dokumen,  buku,  jurnal  maupun  laporan  yang  mempunyai  kaitan  erat dengan  penelitian  yang  sedang  dilakukan.  Dalam  penelitian  ini  pengumpulan  data  dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Standar Pelayanan Publik pada Era Covid-19
Standar  pelayanan  publik  adalah  suatu  tolak  ukur  yang  menjadi  pedoman penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan  penilaian  kualitas  pelayanan  sebagai  janji      dari penyelenggara      pelayanan  kepada  masyarakat  untuk  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas 13 . Pedoman  standar  pelayanan  ini  memiliki  arti  yang  sangat  penting  untuk memberikan    kepastian pelayanan yang diberiakan kepada masyrakat sekitar.
Standar  pelayanan  di  kantor  Kecamatan Moyohulu  dikemas dalam istilah “ Maklumat Pelayanan.”  Maklumat  pelayanan  ini  di  tempel  di  dinding    kantor    Kecamatan  Moyohulu dalam  ukuran  cukup  besar  sehingga  mampu  menjadi  pengingat  bagi  penyelenggara  sekaligus
10 Nazir,  Sajjad,  et  al.  "Influence  of  organizational  rewards  on  organizational  commitment  and turnover intentions." Employee Relations (2016).
11 Noordin,  Fauziah,  et  al.  "Organizational  climate  and  its  influence  on  organizational commitment." International Business & Economics Research Journal (IBER) 9.2 (2010).
12 O’Connor, Peter J., Nerina L. Jimmieson, and Katherine M. White. "Too  Busy to Change: High Job  Demands  Reduce  the  Beneficial  Effects  of  Information  and  Participation  on  Employee Support." Journal of Business and Psychology 33.5 (2018): 629-643.
13 Van  Den  Hooff,  Bart,  and  Jan  A.  De  Ridder.  "Knowledge  sharing  in  context:  the  influence  of Organizational  Commitment,  Communication  Climate  and  CMC  Use  on  Knowledge  Sharing." Journal  of knowledge management (2004).
menjadi  jaminan  bagi  masyarakat  bahwa  masyarakat  akan  mendapatkan  pelayanan  yang berkualitas.
Gambar 1. Maklumat Pelayanan (2021)
Berikut isi maklumat pelayanan tersebut:
Kami Aparatur Sipil Negara Kecamatan Moyohulu Menyatakan Siap Melayani Masyarakat dengan “Cepat” Dalam Arti:
Cermat,  Cekatan  Dan  Terampil  Empati      terhadap      Masalah      yang  Dihadapi  Dalam Pelayanan Profesional, Tranfaran dan Nepotisme.
Maklumat  pelayanan  ini  telah  ada  jauh  sebelum Covid-19 muncul  dan  masih  menjadi pedoman sampai hari  ini.  saat Covid-19 terdapat satu standar yang muncul secara spontan dan harus  dipenuhi  oleh  penyelenggara  pelayanan,  yaitu    Sehat.  Penyelenggara  pelayanan    haruslah dalam  kondisi  yang  prima dan tidak terjangkit Covid-19 guna mampu memberi pelayanan secara optimal dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

## Prinsip Pelayanan Publik pada Era Covid-19
Prinsip  pelayanan  publik  telah  diterapkan  degan  baik  di  Kantor  Kecamatan  Moyohulu dalam era pandemi  Covid-19   ini.   Prinsip   -   prinsip pelayanan tersebut  berdasarkan keputusan MenPAN  Nomor  63  tahun  2003  yaitu:  kesederhanaan,  kejelasan,  kepastian  waktu,  akurasi, keamanan,  tanggungjawab,  kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  kemudahan  akses,  kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan.

## Prinsip Kesederhanaan
Prosedur  pelayanan  yang  diberikan  di  kantor  Kecamatan  terbilang  sangat  sederhana. Pelayanan  yang  disediakan  disini  ialah  berupa  pengesahan,  pengesahan  terhadap  dokumen permohonan  yang  diajukan  oleh  masyarakat 14 .  Sehingga  dapat  dikatakan  Kecamatan  berperan sebagai  jembatan  yang  harus  dilewati  masyarakat  untuk  mendapatkan  produk  (KTP,KK,  dan sebagainya) yang nantinya akan- -dihasilkan di Kabupaten. Seperti  yang  dikatakan  oleh  Bapak
14 Wibowo, Ichsan Ari, and Retno Kusumastuti. "SWOT Analysis in SMART ASN Development: A  Case  Study  of  HR  Development  at  the  Ministry  of  Manpower  of  Indonesia." Budapest  International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences 5.2 (2022): 12462-12474.
Pawanari,  S.Ag  selaku  Kepala  Seksi  Pelayanan  di  Kantor  Kecamatan      Moyohulu      pada      sesi wawancara Rabu, 9 Juni 2021:
“Jadi begini,  di Kecamatan itu  hanya pengesahan  saja.   Sedangkan pembuatannya  (  KTP,  KK, dan lain sebagainya ) itu di Kabupaten. “ ( 9/6/2021)
Misalnya  dalam  pembuatan  KTP  (Kartu  Tanda  Penduduk).  Tahap  awal  masyarakat mengajukan permohonan ke Desa untuk pembuatan KTP. Di Desa masyarakat akan dibantu untuk melengkapi  dokumen  persyaratan  yang  harus  di  lengkapi,  setelah    lengkap    kemudian    tahap kedua  masyarakat  pergi  ke  kecamatan  untuk  mendapatkan  pengesahan  (  dalam  bentuk  tanda tangan/stempel  Camat  yang  berwenang) terhadap dokumen persyaratan yang telah dipersiapkan, sehingga  dokumen  permohonan  dapat  diterima  lalu  pembuatan  KTP  pun  dapat  diproses  di Kabupaten.
Seperti  yang  diutarakan  oleh  Ibu  Esti  (P,  25)  selaku  salah satu  masyarakat  yang  pernah menerima pelayanan di Kantor Kecamatan Moyohulu selama pandemi:
“Saya  ke  (Kantor)  Camat  minta  tanda tangan saja untuk ngurusKTP  “  (11/6/2021 )
Kasarnya,    masyarakat    pergi    ke    Kantor  Kecamatan  hanya    untuk    meminta    tanda tangan dari Camat yang berwenang. Tanda tangan yang dimaksud bisa berupa stempel pengesahan yang  diberikan  oleh  petugas  pelayanan  tanpa  harus  bertemu  Camat  yang  berwenang  secara langsung.

## Prinsip Kejelasan
Persyaratan  teknis  dan  administrasi  untuk  mendapatkan  pengesahan  di  Kecamatan  telah disosialisasikan    secara    langsung    ke  setiap    desa  sehingga  persyaratan  teknis  dan  administarsi tersebut    dapat  diperoleh  di  desa  masing-masing  dengan    mudah.    Hal  ini  dituturkan-  oleh Bapak  Darmo  Sugondo,  S.Ap  selaku  Kepala  Subbangian  Umum  dan  Kepegawaian,  dalam  sesi wawancara yang sama:
“Semua  persyaratan  administrasi  langsung  di  sosialisasikan  ke  Desa.  Jadi  untuk  lebih jelasnya bisa ditanyakan langsung ke Desa“ ( 9/6/2021 )
Jadi  bagi  masyarakat  yang  ingin  mengakses  pelayanan  administratif  seperti  pembuatan KTP,  KK  dan  sebagainya,  dapat  langsung  mengajukan  permohonan  ke  Kantor  Desa  masing- masing. Aparatur   Desa   akan   memberitahukan   dengan jelas  persyaratan apa  saja  yang perlu dilengkapi sebelum meminta pengesahan ke Kantor Kecamatan.
Gambar 2. Loket Pelayanan (2021)
Kemudian untuk unit  kerja/pejabat yang berwenang dalam memberikan pelayanan sesuai bidangnya    telah    di    labelkan    dengan    jelas    di  Kantor  Kecamatan  Moyohulu.  Label  yang dimaksud dapat diperhatikan di Gambar 2 Loket Pelayanan di atas yang dipotret secara langsung saat  melakukan  observasi  di  kantor  Kecamatan Moyohulu tahun 2021. Gambar ini bisa menjadi acuan karena tata ruang Kantor Kecamatan masih sama sejak sebelum pandemi Covid-19 muncul

## Prinsip Kepastian Waktu
Kepastian    waktu    diberikan    dalam    bentuk    jam  buka  dan  tutup  pelayanan  yang  pasti yaitu  buka jam  8  pagi  dan  tutup  pada  jam  4.30  sore,  dalam  lima    hari    kerja    yaitu    hari    senin hingga  hari jum’at. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak DarmoSugondo, S.Ap :
“  Kantor  buka  jam 8  dan tutup jam 4.30. Kalau sabtu minggu itu libur. Ini sudah ketentuan dari pusat “ ( 9/6/2021 ) Kata Bapak Darmo Sugondo, S.Ap
Masyarakat  yang  datang  untuk  mendapatkan  pelayanan,  selama  memenuhi  persyaratan teknis  dan  administrasi  yang  telah  didapatkan  di  Desa  serta    mematuhi    protokol    kesehatan Covid-19 ,  akan  langsung  dilayani  saat  itu  juga  dan  mendapatkan  pengesahan  tanpa  harus menunggu hari esok.

## Prinsip Keamanan
Dilihat  dari  maklumat    pelayanan  yang    menjadi  pedoman  aparatur  dalam menyelenggarakan  pelayanan,      terdapat      poin  “taat      dan      patuh  terhadap  aturan  hukum  yang berlaku  menjadi  pedoman“.  Sehingga  bisa  diyakini  bahwa  penyelenggara      dalam     memberikan pelayanan akan   tetap   berpedoman   pada    hukum   yang berlaku, termasuk hukum dan aturan terkait  pandemi Covid-19. Protokol    kesehatan  diterapkan  dengan  cukup  baik  di  Kantor Kecamatan  Moyohulu.  Memakai  masker  merupakan  suatu  kewajiban  untuk  memasuki  kantor Kecamatan  baik  bagi  penyelenggara  maupun  masyarakat.  Di  kantor  Kecamatan  juga  disediakan tempat  cuci  tangan  untuk  menunjang terlaksananya  protokol kesehatan dasar Covid-19 . Sebagai acuan, Bapak Darmo Sugondo, S.Ap menyatakan:
“Disini  wajib  untuk  memakai  masker. Kami  (  penyelenggara   )  ataupun masyarakat   harus pakai   masker   kalau masuk ke kantor “ ( 9/6/2021 )
Kemudian  ditambahkan  oleh  Bapak  Pawanari,  S.Ag  dalam  sesi  wawancara  yang  sama, mengatakan :
“Kalau ada yang tidak memakai masker kita suruh tunggu di luar “ (9/6/2021) “
Jadi  kalau  ada  masyarakat  yang  tidak  memakai  masker,  pelayanan  tetap  diberikan  namun dengan syarat masyarakat tersebut harus menunggu di luar.

## Prinsip Tanggungjawab
Meskipun  Bapak  Darmo  Sugondo  mengatakan  bahwa  bagi  yang  tidak  memakai  masker akan  disuruh  menunggu  diluar,  bukan  berarti  masyarakat  serta  merta  diusir  begitu  saja. Masyarakat  akan  tetap  dilayani  namun  dengan  menunggu  di  luar  (  di  teras)  kantor  selama dokumen  (  persyaratan  teknis  dan  administrasi  )  yang  dibawa  diproses-  dan  disahkan  oleh penyelenggara di dalam kantor.  Hal ini seirama dengan pernyataan Bapak Darmo Sugondo, S,Ap dibawah ini:
“Selama   persyaratan   administrasi   yang dibawa lengkap, ya akan tetap dilayani. Terkecuali jika ada persyaratan yang masih belum lengkap baru kita  pulangkan lagi ke Desa  untuk  melengkapi persyaratan tersebut “ ( 9/6/2021 )
Dengan begitu  protokol kesehatan tetap  terjaga dan hak  masyarakat tetap  diberikan serta tanggungjawab penyelenggara pun terpenuhi.

## Prinsip Kelengkapan Sarana danPrasarana
Penyelenggaraan  pelayanan  sudah  dilengkapi  dengan    komputer    serta    Wi-Fi,    bahkan protokol kesehatan.  Akses  pelayanan  online  pun disediakan melaui platform Whatsapp. Namun untuk kelengkapan sarana dan prasarana protokol kesehatan Covid-19 masih belum lengkap, yang tersedia  di kantor  Kecamatan hanyalah tempat  mencuci tangan yang seadanya saja  seperti  yang terlihat  di Gambar  3  Tempat Cuci Tangan Pengunjung di bawah ini.
Gambar  3. Tempat  Cuci  Tangan  Pengunjung(2021)
Sedangkan alat  pengukur  suhu  tubuh dan handsanitizer  masih  belum disediakan.  Hal  ini dibenarkan oleh pernyataan bapak Darmo Sugondo, S.Ap : “Protokol kesehatan sudah diterapkan disini.  Tapi  yah  memang  untuk kelengkapan alat-alatnya masih belum lengkap “ ( 9/6/2021).
Meski  sarana  dan  prasarana  protokol  kesehatan  masih  terbatas  namun  masyarakat  tetap mendapatkan  rasa  aman  karena  protokol kesehatan dasar  yakni  memakai masker,  cuci tangan, dan menjaga jarak, telah diterapkan dengan  cukup  baik.  Ruang  tunggu  yang disediakan cukup luas sehingga masyarakat yang datang secara bersamaan dapat menjaga jarak dengan sendirinya.

## Prinsip Kemudahan Akses
Dari  segi  tempat/lokasi,  Kantor  Kecamatan  Moyohulu  sangat  mudah  dijangkau  oleh masyarakat karena berada tepat disamping jalan raya, tepatnya di Jalan Pemuda, Desa Semamung.
Gambar 4. View Dari Samping Jalan Raya (2021)
Kemudian  dari  segi  pelayanan  juga  dapat  di  akses  dengan  mudah,  tanpa  harus mengeluarkan  biaya  masyarakat  bisa  mendapatkan  pelayanan  pengesahan  di  Kantor  Kecamatan. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan catatan persyaratan teknis atau dokumen permohonan yang dibawa dari Desa sudah lengkap. Seperti yang  dikatakan  oleh  Bapak  Darmo Sugondo, S.Ap :
“kalau disini (di Kecamatan) nggak ada biaya apapun. Semuanya gratis.” (9/6/2021 )
Melayani  masyarakat  merupakan  kewajiban  pemerintah  sehingga  sudah    sepatutnya masyarakat  tidak  dipungut  biaya  apapun.  Jika  Kecamatan  memungut  biaya  untuk  memberikan pengesahan kepada masyarakatnya maka mereka sudah menzalimi hak masyarakat.

## Prinsip Kedisiplinan, Kesopanan, danKeramahan
Dilihat  dari  segi  kerapihan  berpakaian  ketika  masuk  kantor,  dapat  dikatakan  aparatur Kecamatan    sudah    disiplin.    Namun    jika    dilihat  dari    segi    kehadiran    di    Kantor,    aparatur Kecamatan masih belum bisa dikatakan disiplin.
Gambar 5. Suasana Loket pelayanan (2021)
Seperti  yang  terlihat  pada  gambar  di  atas,  banyak  aparatur  yang  tidak  masuk  kerja terutama yang bertugas pada loket pelayanan. Bahkan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pun tidak dapat  memastikan kapan  mereka  akan  masuk kerja.  Apakah mereka  akan  masuk kerja tapi datang ke Kantor telat atau mereka memang tidak akan masuk kerja sama sekali hari itu. Hal ini  dikuatkan  oleh  pernyataan  Bapak  Pawanari,  S.Ag  ketika  ditanyai  mengenai  beban  kerja aparatur  dalam    sistem    kerja    shift    yang    menjadi    sistem  kerja  aparatur  pada  tahun  2020, menyatakan :
“Tidak  ada  (anggota)  yang  komplain,  jadi  nggak  mungkin  terbebani.  Malahan  senang  (dengan system kerja shift), mereka masuk kantor saja jarang“ (9/6/2021 )
Namun  tidak  semua  aparatur  yang  tidak  masuk  kerja  harus  dikatakan  “  bolos  “  kerja. Beberapa  diantaranya  tidak  masuk  kantor  karena  memang  memiliki  tugas  lain  di  luar  kantor. Seperti penuturan Bapak Darmo Sugondo, S.Ap:
“Saya kurang tau sih kapan dia (seorang yang tidak masuk kerja) masuk kantor. Soalnya ada tugas lain juga di luar kantor“ (9/6/2021)
Terlebih  dalam  kondisi  pandemi  seperti  ini  Kecamatan  akan  disibukkan  dengan pemantauan  ke  setiap  desa  guna  mencegah  penyebaran Covid-19 di  Kecamatan  Moyohulu sehingga  Kecamatan harus  mengirim aparaturnya  bertugas  di  luar kantor  untuk pemantauan dan penanggulangan Covid-19 . Suasana kantor yang sepi bukanlah sesuatu yang buruk sebenarnya, hal ini  bagus  untuk  mencegah  terjadinya  kerumunan  di  Kantor  Kecamatan.  Meski  begitu  tidak mengubah fakta bahwa sebagian aparatur masih belum disiplin waktu dalam hal masuk kerja.
Kemudian untuk tingkat kesopanan dan keramahan aparatur bisa di katakana sangat baik. Hal  ini  didapatkan  dari  hasil  observasi  di  Kantor  Kecamatan  Moyohulu.  Ketika  ada  masyarakat yang  masuk  dan  kebingungan,  aparatur  yang  ada  akan  langsung  mengarahkan  dan  menanyakan keperluannya  apa  sehingga  masyarakat  tersebut dapat dilayani sesuai keperluan.
Hal  ini  juga  selaras  dengan  jawaban  Ibu  Esti  (P,25)  selaku  masyarakat  ketika  ditanya mengenai kesopanan dan keramahan petugas pelayanan :
“Iya sopan dan ramah. Saya disapa (dipersilakan) dan ditanyaasalnya dari mana“ (11/6/2021 )

## Prinsip kenyamanan
Di Kantor Kecamatan disediakan ruang tunggu dengan kursi yang berjejer  rapi. Di ruang tunggu  disediakan  pula  satu  buah  TV  sehingga  masyarakat  tidak  akan  jenuh  ketika  menunggu apabila sedang dalam antrean panjang. Namun di dalam masa pandemi ini sepertinya TV ini tidak pernah diperlukan karena  menurut  kesaksian Bapak Darmo Sugondo,  S.Ap dan Bapak Pawanari, S.Ag,  intensitas  pengunjung  menurun 25% selama pandemi ini. Masyarakat jarang bahkan   tidak pernah     datang      beramai-ramai,  paling  banyak  yang  datang  bersamaan  hanya  dua,  tiga,  hingga empat orang saja. Berikut pernyataan Bapak Darmo Sugondo, S.Ap
“Untuk  intensitas  pengunjung  itu menurun,  sekitar  25%  dalam  masa pandemi “ (9/6/2021).
Kemudian ditambahkan oleh Bapak Pawanari, S.Ag :
“Kalau ramai sih nggak pernah, paling banyak hanya dua sampai empat orang saja yang  datang bersamaan.  Kalau  rapat  adaaula  khususnya  di  belakang  (  Kantor  )  “  (9/6/2021 )
Di  depan  kantor  juga  terdapat    tanaman    dan  bunga-bunga  indah  yang  dapat  menambah kenyamanan masyarakat sebelum memasuki ruang pelayanan.
Gambar 6. Suasana Ruang Tunggu (2021)
“  Nggak  mungkin  bosan.  Seberapa  lama sih  minta  tanda  tangan  doang.  Sebentar kok “ ( 11/6/2021 )
Pelayanan  yang  tidak  begitu  lama,  halaman  yang  indah  dipandang,  serta  suasana  kantor yang kondusif  tidak  akan  menumbuhkan  kejenuhan dan mengurangi kenyamanan masyarakat. Kunjungan Masyarakat dalam Mengakses Pelayanan di Kantor Kecamatan Moyohulu Tahun 2020
Sebagai  referensi  data  kunjungan  masyarakat  yang  tercatat  selama  tahun  2020  di  buku keterangan akses pelayanan Kantor Kecamatan Moyohulu:
Gambar 7. Total Akses Pelayanan per Bulan
Menurut  Bapak  Alimudin,  SA  selaku  aparatur  diKantor  kecamatan  Moyohulu, menyatakan:
“Kunjungan  masyarakat  tidak  semuanya  tercatat.  Untuk  yang  tercatat  bisa  dilihat  di  buku    ini (buku  keterangan  akses pelayanan ).  Sedangkan yang tidak tercatat kita   gk  tau  kunjungannya berapa.  Pasti udah lupa. “ ( 11/8/2021 )
Oleh karena kunjungan yang tidak tercatat tidak diketahui  pasti  berapa  jumlahnya,  maka yang  akan  menjadi  referensi  hanyalah  kunjungan  yang  tercatat.  Masyarakat  yang  mengakses pelayanan  yang  tercatat  di  buku  keterangan  akses  pelayanan  di  Kantor  Kecamatan  Moyohulu tahun  2020  adalah  total  554  Orang.  Pelayanan  yang  paling  banyak      diakses      adalah permohonan    pindah,dengan   puncak   akses   pada   bulan   Septemberyakni sebanyak 59  kali akses. Ditambah dengan akses pelayanan lain, bulan September menjadi bulan  dengan  kunjungan terbanyak  selama  tahun 2020 yaitu total 77 kunjungan yang jika dirata- ratakan bisa diasumsikan hanya  terdapat  2  hingga3  kunjungan  per-hari.  Jumlah  ini  terbilang  cukup sedikit  sehingga  bisa dipastikan  kondisi  KantorKecamatan setiap harinya tetaplah kondusif.
Pandemi  Covid-19  membuat  pemerintah  terpaksa  harus  membuat  kebijakan  yang  benar- benar membatasi  ruang  gerak   masyarakat.   Salah satunya  kebijakan protokol kesehatan Covid- 19.  Banyak    masyarakat    yang    terpaksa    harus  menundah  acara-acara  yang  berpotensi menimbulkan  kerumunan  yang  salah  satunya ialah   resepsi   pernikahan.   Berdasarkan   data tercatat  di  buku  keterangan  akses  pelayanan  dispensasi  nikah  maka  setidaknya  terdapat  99 pasangan  yang  melangsungkan  acara  perkawinan  selama  tahun  2020.  Pada  awal  tahun  2020  , masyarakat  yang  melangsungkan  pernikahan  sangatlah    sedikit,    paling    banyak    8    pernikahan yang dilangsungkan pada bulan maret, bulan pertama masuknya Covid-19 di Indonesia.
Kemudian  pada  bulan  April  dan  Mei  masyarakat  diberhentikan  secara  total  untuk melangsungkan acara pernikahan. Pada bulan ini hanya terdapat dua jenis pelayanan yang tercatat yang  diakses  oleh  masyarakat,  yakni  dua  akses  pelayanan  SKTM  dan  dua  puluh  tujuh  akses
pelayanan  permohonan    pindah.    Pelaynan    permohonan  pindah  masih  lumayanan  banyak  yang diakses  oleh  masyarakat  kemungkinan  karena  perpindahannya  hanya  bersifat  domestik  yakni perpindahan      dari      desa      ke      desa      di      dalam  Kecamatan  Moyohulu.  Sedangkan  pelayanan seperti  pembuatan  KTP   dan  KK   harus dilanjutkan ke Kabupaten,  dimana  pada  Maret hingga Mei Covid-19 sedang  hangat-hangatnya  masuk  ke  Indonesia  sehingga  pada  rentang  waktu  ini pemerintah  sedang  disibukkan        dengan  pembuatan  kebijakan-kebijakan  untuk penanggulangan Covid-19 mulai   dari   PSBB hingga New Norma yang diberlakukan lebih ketat di Kabupaten.
PSBB  dirasa  tidak  berjalan  dengan  begitu  baik  sehingga  pelan-pelan  mulai  bertransisi pada  penerapan New  Normal. Setelah  penerapan  New  Normal,  pada  Juni  barulah  masyarakat mulai  sedikit      demi      sedikit      kembali      melangsungkan  acara-acara  adat  serta  mengakses pelayanan  di  Kantor  Kecamatan  yang  tentunya  dalam  batasan  kebijakan  penerapan  protokol kesehatan Covid-19.
Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Perubahan  Model  Pelayanan          Publik  di  Kantor Kecamatan Moyohulu pada Era Covid-19

## Keadaan Sosial Masyarakat Moyohulu
Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan pada  kondisi sosial suatu masyarakat di berbagai  wilayah  di  seluruh  belahan  dunia,  termasuk  di  Kabupaten  Moyohulu.  Mengenakan masker  sudah  seharusnya  menjadi  gaya  hidup  yang  harus  dibiasakan  di  masa  pandemi  ini. Namun  kenyataannya,  tidak  sedikit  masyarakat  yang  masih  apatis  terhadap  perubahan.  Lebih luas lagi, di Indonesia banyak orang yang enggan memakai masker, tidak mau divaksin, bahkan menganggap Covid-19 hanyalah konspirasi.
Sikap apatis sebagian masyarakat Moyohulu yang enggan memakai masker terlihat jelas di  jalanan,  SPBU  dan  tempat-tempat  pribadi  yang  tidak  memiliki  aturan  resmi  mengenai penggunaan masker, seperti di minimarket (alfamart), pegadaian, warung dan sebagainya. pada. Namun masyarakat akan terlihat sangat “akrab” dengan masker ketika berada di  tempat-tempat yang  diwajibkan  memakai  masker  untuk  masuk  ke  tempat  tersebut,  misalnya  di  Kantor Kecamatan  Moyohulu  dan  acara/  perayaan  yang  dipantau  langsung  oleh  Bhabinkamtibmas, Babinsa, atau desa. pejabat pemerintah.
Masyarakat  Kecamatan  Moyohulu  masih  sangat  kental  dengan  adat  dan  budaya Sumbawa,  semangat  gotong  royong  masyarakat  masih  sangat  besar  terutama  saat  saling membantu  dalam  melakukan  persiapan  saat  keluarga,  saudara,  atau  tetangga  akan mengadakan  acara  seperti  pernikahan,  syukuran,  kematian  khotbah  dan  acara.  acara  besar lainnya.  Sayangnya  di  masa  pandemi  hal  ini  menjadi  sesuatu  yang  negatif  karena  banyak orang  yang  acuh  tak  acuh  menggunakan  masker  saat  berkerumun  dalam  mempersiapkan
acara.  Seperti  yang  diakui  salah satu  warga  Desa Mokong  yang  aktif membantu  persiapan acara di desanya, Ibu Rukiyah (F.50) mengatakan:
“(Dalam mempersiapkan acara) iya banyak yang tidak pakai masker, tapi ada beberapa yang  tetap pakai  masker.  Kalau  saya  pas bantu bantu juga nggak pakai masker, kecuali  kalau  sudah  acara (utama)  baru rata-rata pakai masker semua “ (26/6/2021)
Untuk  dapat  melangsungkan  acara  besar  yang  dapat    menyebabkan    kerumunan membutuhkan  izin  dari  pemerintah  Desa  dan  juga  pemerintah  Kecamatan.  Akan  diberikan  izin dengan syarat protokol  kesehatan  harus  diterapkan  dan menekan sebisa mungkin jumlah massa yang  menghadiri.  Masyarakat  cukup  patuh  terhadap  protokol  kesehatan  dan  memakai  masker ketika  acara  dilaksanakan.  Meski  tetap  saja  ada  sebagian  kecil  masyarakat,  yang  tidak  memakai masker ketika acara utama dilaksanakan.

## Perubahan Organisasi
Pandemi  Covid-19  menjadi  faktor  eksternal  yang  mendorong  terjadinya  perubahan  pada organisasi  pemerintahan  karena  ancaman  kesehatan  manusia  yang  berada  di  dalam  organisasi tersebut.  Kebutuhan  akan  perubahan  membawa  pengaruh  pada  berubahnya  sistem  kerja  organisasi dan pola perilaku ( kebiasaan ) manusia yang terlibat di dalamnya.
Ada  3  (tiga)  tahapan  dalam  proses  perubahan  organisasi  yang  dijelaskan  oleh Robbins, yaitu Unfreezing, Moving, dan Refreezing. Selama ini Kantor Kecamatan Moyohulu baru melalui 2 (dua) tahapan yaitu Pencairan dan Pemindahan. Pada tahap Unfreezing sebagai tahap  awal  perubahan,  terjadi  konflik  antara  faktor-faktor  yang  mendorong  perubahan  dan yang  menentang  perubahan.  Covid-19  sebagai  pandemi  di  seluruh  dunia  tentunya  menjadi faktor  pendorong  yang  sangat  kuat  untuk  perubahan  sehingga  menggerakkan  organisasi  ke perilaku  dan  sistem  baru.  Kemudian  organisasi  mencapai  tahap  Moving,  yaitu  tahap  belajar. Pada tahap ini anggota organisasi diberikan informasi baru, serta model dan sistem kerja baru. Organisasi  tidak  mencapai  tahap  Refreezing  karena  model  dan  sistem  kerja  yang  baru  tidak dibekukan.  Perubahan  yang  terjadi  tidak  dibekukan  karena  perubahan  yang  dilakukan diharapkan tidak dapat diimplementasikan dalam jangka panjang oleh organisasi tetapi hanya pada masa pandemi Covid-19.

## Sistem Kerja Aparatur
Sistem Kerja Aparatur di Kantor Kecamatan Moyohulu pada era Covid-19 telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Bupati Sumbawa No.060/124/OPA yang diterbitkan tanggal 27 Maret 2020, tentang penyesuaian sistem kerja ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Surat Edaran ini direspon oleh  Pemerintah  Kecamatan  Moyohulu  dengan menerapkan  Sistem  Shift  Kerja  secara  bergilir.
Sistem  shift  kerja  mulai  dijalankan  di  Kantor  Kecamatan  Moyohulu  sejak  April  2020  hingga Februari 2021.
Metode  shift  kerja  dijalankan  dengan  membagi aparatur Kantor Kecamatan Moyohulu menjadi 2 (dua) tim,  yakni 50:50 ( lima puluh banding lima puluh) dimana setengah dari seluruh pelaksana  (  aparatur  )  di  Kantor  Kecamatan  Moyohulu  masuk  kerja  dalam  satu  hari full dan setengahnya lagi masuk kerja di hari setelahnya. Lebih sederhananya,   setengah   aparatur   masuk hari senin,  setengahnya  lagi  masuk hari selasa,  begitu seterusnya  dalam 5  (lima)  hari  masa  aktif kerja dalam 1 (satu) minggu. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Darmo Sugondo, S.Ap di bawah ini:
“Iya  pada  tahun  2020  kita  pakai  sistem  pembagian    kerja.    Sebagian    masuk    kerja  hari    ini sebagian  masuk  kerja  hari besoknya.   Begitu   seterusnya,   semacam shift gitu lah…
Sistem ini kita pakai sejak April 2020 sampai februari kemarin“ (9/6/2021 ). Sistem shift kerja ini sebenarnya mengurangi masa produktif para aparatur yang sebelumnya bekerja selama lima hari masa aktif kerja dalam satu minggu sekarang hanya tiga hari masa kerja bahkan ada yang dua hari  masa  aktif  kerja  dalam  satu  minggu.  Namun  dilain  sisi  juga  menambah  beban  pekerjaan bagi mereka  yang masuk kerja  karena  harus membantu  pekerjaan yang tidak masuk  kerja  hari itu.  Jika dilihat  dari  isi  Surat Edaran  Bupati  Sumbawa  No. 060/124/OPA yang menjadi  acuan, seharusnya  setengah  aparatur  yang  masuk  kerja  di  hari  tersebut,  bekerja  dari  rumah,  namun yang setengah aparatur yang tidak masuk kerja tersebut hanya bersantai di rumahnya sedangkan pekerjaan  kantor  di  hari  itu  di  back  up  oleh  setengah  aparatur  yang  masuk  kerja,  seperti  yang dituturkan  oleh  Bapak  Pawanari,  S.Ag sebagai  Kepala  Seksi  Pelayanan  di-  Kantor  Kecamatan Moyohulu,  dalam  wawancara  pada  hari  Rabu,  9Juni  2021,  ketika  ditanya  mengenai  prosedur kerja bagi aparatur yang bekerja dari rumah, beliau menjawab:
“ya kerjaan mereka santai, tidak ada kerja di rumah. ” ( 9/6/2021 )
Kemudian  ditambahkan  oleh  Bapak  Darmo  Sugondo,  S.Ap  selaku  Kepala  Subbagian Umum dan Kepegawaian, dalam sesi wanwancara yang sama “karena pekerjaan mereka (yang tidak masuk kerja) sudah di back up oleh karyawan yang  masuk kerja hari itu “ tutur beliau. ( 9/6/2021 )
Sistem shift kerja  ini tidak berlaku bagi Camat selaku  pemimpin  organisasi  Kecamatan Moyohulu  dan  juga  bagi  Sekcam  (  Sekretaris  Camat  )  yang  masuk  kantor  setiap  hari.  Seperti yang dikatakan oleh Bapak Darmo Sugondo, S.Ap:
“…terkecuali Pak Camat dan Pak SekCam mereka masuk tiap hari “ ( 9/6/2021 )
Camat  harus  masuk  kerja  setiap  hari  karena  sebagai  seorang  pemimpin  harus  menjadi garda  terdepan    untuk    memastikan    masyarakat  Moyohulu  tetap  medapatkan  hak  mereka  untuk menerima pelayanan meski dalam masa darurat pandemi sekalipun.
Sistem kerja  shift  bertahan hingga  bulan Februari 2021, setelahnya semua aparatur mulai masuk seperti biasa tanpa ada pembagian jadwal. Tidak adanya  pemberitahuan  lebih  lanjut  dari pemerintah  kabupaten  mengenai  Surat  Edaran  Bupati  Sumbawa  No.  060/124/OPA  membuat pemimpin  (Camat)  bersama  aparatur  Kecamatan  Moyohulu  mengambil  keputusan  untuk memberhentikan sistem shift  kerja yang telah dijalankan   kurang   lebih   selama   setahun   ini. Sesuai    dengan    jawaban    pak    Darmo    Sugondo  ketika  ditanya  mengenai  alasan diberhentikannya sistem shift ini, beliau menjawab :
“  ini  keputusan  internal  kami,  karena  tidak  ada  pemberitahuan  lebih  lanjut  dari  Pemerintah Kabupaten sampai kapan penyesuaian sistem kerja dipakai, jadi Pak Camat mengambil keputusan untuk memberhentikan saja sistem pembagian kerja   dan  masuk  seperti  biasa   saja. “ (9/6/2021)
Pengambilan  keputusan  secara  mandiri  ini  menunjukkan  bahwa  Kecamatan  tidak  lah apatis terhadap keputusan pemerintah lebih tinggi yang menjadi agen perubahan. Kecamatan pun menunjukkan  bahwa    mereka    mampu  berpartisipasi  dan  ambil  adil  terhadap  perubahan  dalam instansi/organisasi    Kecamatan.      Hal    ini  juga  menunjukkan  adanya  rasa  peduli  pemimpin (Camat)  kepada  anggotanya.  Meski  para  anggota  tidak  ada  yang  menyampaikan  keluhan mengenai  sistem  kerja    shift    ini,    namun  pemimpin  paham  dengan  beban  kerja  para  anggota yang bertambah menjadi lebih padat karena harus melakukan backup pekerjaan para anggota yang tidak masuk hari itu karena pembagian jadwal.

## Budaya Organisasi
Secara    sederhana    budaya    organisasi    dapat  diartikan  sebagai  karakteristik  ataupun pedoman yang   dipegang   dan   diterapkan   oleh   setiap anggota   organisasi.   Menurut   Schein (2010)  dalam  bukunya  “ Organizational  Culture  and  Leadership “    diuraikan    bahwa    budaya adalah  pola  asumsi  dasar  yang  diciptakan,  ditemukan  ataupun  dikembangkan  oleh  kelompok tertentu  sebagai  pembelajaran  untuk    mengatasi    masalah  eksternal    dan    integrasi    internal secara  formal serta terlaksana dengan baik.
Budaya  organisasi  Kantor  Kecamatan  Moyohulu  timbul  untuk  mengatasi  masalah  yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yaitu dalam bentuk pedoman bagi aparatur untuk menaati dan menerapkan  protokol  kesehatan Covid-19 .  Setiap  aparatur  yang  masuk  kantor  diwajibkan  untuk menggunakan  masker  serta rutin  mencuci  tangan ketika  berada  di  kantor. Protokol  kesehatan ini sangat  penting untuk dijadikan sebuah budaya, sebuah pedoman yang harus  dipegang teguh oleh aparatur  kecamatan,  karena  jika  mereka  saja  tidak  dapat  menjaga  kesehatan  mereka  sendiri, mereka  juga  tidak  akan  bisa  menjaga  kesehatan  masyarakat  yang  wajib  untuk  diberikan  haknya dalam bentuk sebuah pelayanan yang sesuai dengan standar dan prinsip pelayanan publik.

## KESIMPULAN
Dalam  segi  pelayanan  tidak  terjadi  perubahan  yang  signifikan.  Terjadi  perubahan  pada tingkat organisasi dan juga pada masyarakat sosial sebagai faktor pendorong terjadinya perubahan model  pelayanan  publik,  organisasi  (instansi)  Kecamatan  Moyohulu  membuktikan  bahwa  ia mampu mempertahankan prosedur, standar dan prinsip pelayanan, serta beradaptasi dengan tatanan baru  meskipun  harus  mengubah  model  pelayanan  Standar  dan  prinsip  pelayanan  yang  diberikan kepada  masyarakat  Kecamatan  Moyohulu  Prosedur  masih  sama  seperti  sebelum  pandemi  Covid- 19,  hanya  saja  dengan  penambahan  penerapan  protokol  kesehatan  Covid-19,  yakni  memakai masker,  mencuci  tangan  dan  menjaga  jarak.  Faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya perubahan  model  pelayanan  publik  adalah  perubahan  organisasi  sebagai  internal  dan  perubahan sosial sebagai faktor eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA
Aykac,  Burhan,  and  Hatice  Metin.  "The  future  of  public  organizations." Procedia-Social  and Behavioral Sciences 62 (2012): 468-472.
Barata, Atep Adya. Dasar-Dasar Pelayanan Prima . Elex Media Komputindo, 2003.
Christensen,  Tom,  Per  Lægreid,  and  Kjell  Arne  Røvik. Organization  Theory  and  the  public sector: Instrument, culture and myth . Routledge, 2020.
Creswell, John W., and J. David Creswell. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches . Sage publications, 2017.
Fahmi,  Fahmi.  "Pengelolaan  Barang  Inventaris  Pemerintah  Daerah  di  Sekretariat  Daerah Kabupaten Poso." Katalogis 5.5.
Jang,  Jeongyeon,  Dae  Woong  Lee,  and  Giheon  Kwon.  "An  analysis  of  the  influence  of organizational  justice  on  organizational  commitment." International  Journal  of  Public Administration 44.2 (2021): 146-154.
Kawiana,  I.  Gede  Putu,  et  al.  "The  influence  of  organizational  culture,  employee  satisfaction, personality, and organizational commitment towards employee performance." International Research Journal of Management, IT and Social Sciences 5.3 (2018): 35-45.
Kuipers,  Ben  S.,  et  al.  "The  Management  of  Change  in  Public  Organizations:  A  Literature Review." Public Administration 92.1 (2014): 1-20.
Kurniawan,  Teguh.  "Manajemen  Perubahan  Organisasi  Publik:  Mengatasi  Resistensi Perubahan." Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara (2019).
Naibaho,  Silvana,  Abdhy  Aulia  Adnans,  and  Eka  Danta  Jaya  Ginting.  "The  Influence  of Organizational  Commitment  on  Organizational  Citizenship  Behavior  on  Nurses  at  USU Hospital." International  Journal  of  Progressive  Sciences  and  Technologies 18.1  (2020): 189-195.
Nazir,  Sajjad,  et  al.  "Influence  of  organizational  rewards  on  organizational  commitment  and turnover intentions." Employee Relations (2016).
Noordin,  Fauziah,  et  al.  "Organizational  climate  and  its  influence  on  organizational commitment." International Business & Economics Research Journal (IBER) 9.2 (2010).
O’Connor, Peter J., Nerina L. Jimmieson, and Katherine M. White. "Too Busy to Change: High Job  Demands  Reduce  the  Beneficial  Effects  of  Information  and  Participation  on Employee Support." Journal of Business and Psychology 33.5 (2018): 629-643.
Van  Den  Hooff,  Bart,  and  Jan  A.  De  Ridder.  "Knowledge  sharing  in  context:  the  influence  of Organizational  Commitment,  Communication  Climate  and  CMC  Use  on  Knowledge Sharing." Journal of knowledge management (2004).
Wibowo, Ichsan Ari, and Retno Kusumastuti. "SWOT Analysis in SMART ASN Development: A Case  Study  of  HR  Development  at  the  Ministry  of  Manpower  of  Indonesia." Budapest International  Research  and  Critics  Institute  (BIRCI-Journal):  Humanities  and  Social Sciences 5.2 (2022): 12462-12474.