## PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KECAMATAN MALUNDA
Jamaluddin 1 Andriani 1
Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: jamaluddin19@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the Improvement of the Performance of Civil Servants as the implication of Law Number  5 concerning the State Civil Apparatus  in  the  Malunda  District  Office.  The  study  used  descriptive qualitative  methods  to  make  a  description  of  facts,  certain  characteristics systematically, factually, and accurately. The results of the study show that the level of work discipline of the State Civil Apparatus employees at the Malunda  Sub-District  Office  is  still  far  from  the  standard.  Factors  that influence  performance  and  performance  improvement  in  carrying  out services  are  internal  motivation,  employee  knowledge,  and  employee welfare.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Peningkatan  Kinerja Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  implikasi  Undang-undang  Nomor  5 tentang  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kantor  Kecamatan  Malunda. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk membuat penggambaran  fakta,  ciri-ciri  tertentu  secara  sistematis,  faktual,  dan akurat.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  tingkat  disiplin  kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Malunda masih jauh dari  standar.  Faktor  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  dan peningkatan  kinerja  dalam  melaksanakan  pelayanan  yaitu  motivasi internal, pengetahuan karyawan, dan kesejahteraan karyawan.
Kata Kunci; Peningkatan Kinerja, Motivasi Internal, Aparat Sipil.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing daerah  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan. Kekhasan  amanat  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  bahwa  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah
2 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
dipandang  perlu  untuk  menekankan  pada  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) dalam mewujudkan  pembangunan  daerah  yang  desentralistik  dan  demokratis (Istanto, 2009).
Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan  tugas  pembangunan  tertentu,  pegawai  ASN  harus  memiliki  profesi  dan manajemen  yang  berdasarkan  pada sistem  merit atau  perbandingan  antara kualifikasi,  kompetensi,  dan  kinerja  yang  dibutuhkan  oleh  jabatan  dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan,  penempatan,  dan  promosi  pada  jabatan,  yang  dilaksanakan secara  terbuka  dan  kompetitif,  sejalan  dengan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik.
Dalam  pelaksanaan  manajemen  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:
a. Nilai dasar;
b. kode etik dan kode perilaku;
c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan public;
d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e. kualifikasi akademik
f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
g. profesionalitas jabatan
Selain  dari  itu  pegawai  Apatur  Sipil  Negara  memiliki  fungsi  yang  telah diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut:
a. Pelaksana kebijakan publik.
b. Pelayan publik.
c. Perekat dan pemersatu bangsa.
Tugas Pegawai ASN yakni:
a. Melaksanakan  kebijakan  publik  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
c. Mempererat  persatuan  dan  kesatuan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Peran  pegawai  ASN  sebagai  perencana,  pelaksana,  dan  pengawas penyelenggaraan  tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan  nasional melalui  pelaksanaan  kebijakan  dan  pelayanan  publik  yang  profesional,  bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Salah  satu  permasalahan  yang  terjadi  di  Kantor  Camat  Malunda Kabupaten  Majene  yang  juga  merupakan  permasalahan  hampir  di  semua
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018 | 3 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
lembaga  atau  instansi  pemerintahan  adalah  munculnya  keluhan  dan ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  yang  tidak  maksimal.  Bahwa kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  masih  memprihatinkan,  masih  buruknya kinerja  PNS  diketahui  dari  masih  tingginya  persentase  keterlambatan  masuk kerja  dan  pelaksanaan  tugas  yang  tidak  sesuai  standar  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun  2010  tentang  disiplin  PNS  yang dikeluarkan  pemerintah  sebagai  petunjuk  teknis  tentang  disiplin  keja  PNS sehingga menjadi acuan pelaksnaan di Lapangan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  kualitatif . Menurut Usman dan Akbar (2004: 4) penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

## Populasi Dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang  mempunyai  kuantitas  dan  krakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian  ini  adalah  semua  pegawai  yang  merupakan  aparat  Kecamatan Malunda Kabupaten Majene yang berjumlah 21 orang.
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi  tersebut.  Pada  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  teknik  sampling jenuh.  Sampling  jenuh  adalah  teknik  penentuan  sampel  bila  semua  anggota populasi  digunakan  sebagai  sampel,  sampel  yaitu  sebahagian  PNS  dan sebahagian  PTT  pada  Kantor  Kecamatan  Malunda  Kabupaten  Majene  yang berjumlah 21 orang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kinerja Pegawai Negeri Sipil Negara
Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan pegawai ASN. Pegawai ASN  diserahi  tugas  untuk  melaksanakan  tugas  pelayanan  publik,  tugas pemerintahan,  dan  tugas  pembangunan  tertentu.  Tugas  pelayanan  publik dilakukan  dengan  memberikan  pelayanan  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN.
Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka
penyelenggaraan  fungsi  umum  pemerintahan  meliputi;  pendayagunaan kelembagaan; kepegawaian; dan ketatalaksanaan. Sedangkan manajemen PNS meliputi;  penyusunan  dan  penetapan  kebutuhan;  pengadaan;  pangkat  dan
4 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya):
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
jabatan; pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja; penggajian  dan  tunjangan;  penghargaan;  disiplin;  pemberhentian;  jaminan pensiun dan jaminan hari tua; serta perlindungan.
Dalam  upaya  menjaga  netralitas  ASN  dari  pengaruh  partai  politik  dan untuk  menjamin  keutuhan,  kekompakan,  dan  persatuan  ASN,  serta  dapat memusatkan  segala  perhatian,  pikiran,  dan  tenaga  pada  tugas  yang dibebankan,  ASN  dilarang  menjadi anggota  dan/atau  pengurus  partai  politik. Untuk  meningkatkan produktivitas  dan  menjamin  kesejahteraan  ASN,  dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan  layak  sesuai  dengan  beban  kerja,  tanggung  jawab,  dan  resiko pekerjaannya. Selain itu, ASN berhak memperoleh jaminan sosial.
Sesuai dengan pengamatan langsung yang dilakukan penulis pada Kantor Kecamatan  Malunda  terlihat  bahwa  tidak  semua  Pegawai  Negeri  Sipil memahami  adanya  Undang-undang  baru  tentang  ASN,  sehingga  masih bertanya-tanya  apakah  ASN  itu  telah  menjadi  aturan  yang  paten  bagi  PNS, dan  bagaimana  implikasinya  terhadap  Pegawai  Negeri.  Dan  juga  apakah pelaksanaannya sama dengan Undang-undang sebelumnya. Berikut wawancara penulis kepada salah seorang pegawai di Kec. Malunda, menyatakan bahwa:
”Saya  belum  tahu  persis  bagaimana  Undang-undang  ASN  yang  ada sekarang,  karena  menurut  yang  saya  dengar  pada  saat  sosialisasi  tentang implementasi  UU  ASN,  meliputi  PNS,  TNI/POLRI  dan  semua  Lembaga Pemerintah  yang  ada  dan  diakui  berdasarkan  Undang-undang  ini.” ( Wawancara, 10 Pebruari 2017)
Lain  lagi  yang  disampaikan  oleh  salah  satu  pegawai  yang  juga  sempat diwawancarai, mengatakan bahwa:
“Sebenarnya  Undang-undang  ASN  sangat  bangus  keberadaannya,  karena semua pegawai yang akan menduduki jabatan dan atau akan dipromosikan harus  uji  kompetensi,  bahkan  Bupati  ataupun  Gubernur  melakukan  lelang jabatan.” ( Wawancara , 10 Pebruari 2017)
Setelah melakukan wawancara terhadap 2 pegawai, penulis menanyakan jumlah  pegawai  yang  tempat  tinggalnya  jauh  dari  lokasi  kantor  (±  10  km) kepada  Kepala  Seksi  Ketentraman  dan  Ketertiban  yang  menyatakan  bahwa dari 21 pegawai Kantor Kecamatan Malunda terdapat 5 pegawai atau (23,8 %) yang  bertempat  tinggal  di  atas  10  km  dari  lokasi  kantor,  dan  ke  5  pegawai tersebut  merupakan  pegawai  yang  tidak  menepati  jam  masuk  kantor. Sedangkan  3  pegawai  lainnya  memiliki  tempat  tinggal  tidak  jauh  dari  lokasi kantor,  namun  mereka  sengaja  terlambat  masuk  kantor.  Alasan  yang dikemukakan pegawai mulai dari tempat tinggal (rumah) yang jauh dari kantor dan tidak memiliki kendaraan pribadi atau dinas, merupakan alasan yang tidak
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018 | 5 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
mendasar  dan  tidak  sesuai  dengan  peraturan  disiplin  kerja  yang  berlaku  bagi pegawai  negeri  sipil.  Sebagai  seorang  pegawai  harus  hadir  tepat  waktu sebagaimana jam kerja yang telah ditetapkan dan diawali dengan pelaksanaan apel pagi.
Salah  satu  upaya  yang  perlu  dilakukan  oleh  Camat  Malunda  agar  para pegawai selalu tepat hadir pada saat jam kerja berlangsung yaitu memberikan kredit  kendaraan  kepada  pegawai  yang  disesuaikan  dengan  tingkat  gaji  atau penghasilan  yang  diterima  pada  setiap  bulannya.  Dengan  adanya  kendaraan yang dimiliki oleh pegawai diharapkan tidak ada lagi pegawai yang terlambat hadir pada jam kerja seperti hari-hari sebelumnya.
1. Berada di Tempat pada Saat Jam Kerja
Pegawai  Kantor  Kecamatan  Malunda  pada  jam  kerja  berlangsung terlihat bahwa pegawai belum menyadari sepenuhnya akan tugas dan tanggung jawabnya  sebagai  pelayan masyarakat.  Dari  hasil  pengamatan  langsung  yang dilakukan  penulis,  dari  21  pegawai,  terlihat  9  pegawai  (42,8  %)  yang  tidak berada di kantor pada saat jam kerja berlangsung, padahal sebelumnya mereka mengikuti  apel  pagi  namun  setelah  itu  mereka  tidak  berada  di  tempat  untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu pula waktu istirahat yang telah ditetapkan pada  pukul  12.00  s/d  13.00  wita  tidak  digunakan  dengan  baik  karena  ada  7 pegawai (33,3%) yang kembali pada saat pelaksanaan apel sore dan terdapat 8 pegawai  (38%)  yang  langsung  pulang  sebelum  mengikuti  apel  sore.  Untuk mengetahui penyebab dan ketidak beradaan beberapa pegawai pada jam kerja, penulis  mengadakan  wawancara  dengan  seorang  staf  (Ramliadi)  menyatakan bahwa:
“Saya terkadang tidak bisa melaksanakan tugas, disebabkan karena faktor kemalasan. Tugas dan fungsi saya kadang tidak nyambung dengan pikiran saya,  apalagi  kurangnya  sarana  kerja  seperti  komputer  yang  hampir bergantian  menggunakannya  karena  tidak  semua  ruangan  staf  ada computer. Lebih baik kami mengurus apa yang dapat kami urus dan kalau memang  waktunya  pulang  baru  saya  pulang  kantor.”  ( Wawancara ,  12 Pebruari 2017)
Hasil  wawancara  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  yang  menyebabkan pegawai tidak betah bekerja di kantor yaitu kurang tersedianya fasilitas, yang dapat  digunakan  untuk  melakukan  pekerjaan.  Untuk  mengatasi  ini  perlu penambahan sarana kerja seperti computer. Dan apabila hal ini dapat teratasi dan  pegawai  masih  meninggalkan  tempat  pada  saat  jam  kerja  berlangsung, maka Camat  perlu  memberi  sanksi  disiplin  bagi  pegawai  yang  tidak  mentaati peraturan yang berlaku.
6 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
2. Mengikuti Apel Pagi dan Apel Sore.
Pelaksanaan  apel  pagi  pada  Kantor  Kecamatan  Malunda  dilaksanakan pada jam 07.30 wita dan apel sore pada jam 16.00 Wita. Hari Jumat apel pagi jam 08.00 wita, dan apel sore jam 15.30 wita. Sesuai pengamatan penulis pada kesempatan  yang  lain  ditemukan  bahwa  dalam  pelaksanaan  apel  pagi  pada Kantor Kecamatan  Malunda  terlihat  tidak  semua  pegawai  dapat  hadir  untuk mengikuti apel pagi. Dari pengamatan penulis terlihat ada 7 pegawai (33,3 %) yang datang setelah apel pagi dilaksanakan namun mereka tetap melaksanakan tugas  seperti  biasanya.  Untuk  mengetahui  penyebab  dari  ketidakikutsertaan pegawai  dalam  apel  pagi,  penulis  melakukan  wawancara  dengan  seorang pegawai (M. Irdan) yang tidak ikut apel pagi menyatakan:
“Saya  terlambat  untuk  ikut  apel  pagi  karena  rumah  saya  jauh.  Saya berusaha  untuk  bisa  hadir  ikut  apel  pagi  karena  angkutan  umum  juga kurang.  Terkadang  menunggu  sangat  lama  dan  akhirnya  terlambat  masuk kantor.” ( wawancara , 12 Pebruari 2017)
Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa pegawai tidak serius dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai seorang pegawai negeri alasan seperti  di atas tidak  dapat  ditoleransi,  PNS  diwajibkan  untuk  hadir  tepat  waktu  untuk mengikuti  apel  pagi  sebelum  melaksanakan  pekerjaan.  Sebagaimana  dengan, pelaksanaan apel sore terlihat bahwa 12 pegawai (57,1 %) sudah meninggalkan kantor sebelum mengikuti apel sore.

## Tanggung Jawab Pegawai ASN dalam Melaksanakan Tugas
Suatu tugas yang dilaksanakan diperlukan adanya rasa tanggung jawab dalam  penyelesaiannya.  Rasa  tanggung  jawab  ini  dapat  dilihat  dari kedisiplinan dan kesungguhan pegawai dalam bekerja pada suatu instansi atau organisasi.  Kesungguhan  dalam  bekerja  dapat  dinyatakan  dalam  hal penyelesaian  suatu  pekerjaan  baik  dari  segi  ketepatan  waktu  penyelesaian tugas,  sesuai  prosedur  kerja  maupun  dalam  hal  mengutamakan  kepentingan dinas dari pada kepentingan pribadi.
Untuk  mengetahui  rasa  tanggung  jawab  pegawai  Kantor  Kecamatan Malunda dalam melaksanakan tugasnya akan diuraikan sebagai berikut:
1. Penyelesaian Tugas Tepat pada Waktunya.
Pegawai  Kantor  Kecamatan  Malunda  dalam  melaksanakan  tugasnya belum  sepenuhnya  menepati  waktu  yang  telah  dijanjikan  kepada masyarakat sebagai  penerima  layanan.  Masih  ada  2  pegawai  (5,1  %)  yang  mengulur-ulur waktu  untuk  menyelesaikan  suatu  pekerjaan.  Contohnya  untuk  pengurusan rekomendasi  pembuatan  kartu  keluarga  yang  seharusnya  diselesaikan  hanya satu hari, namun bisa menjadi tiga hari untuk menyelesaikannya.
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018 | 7 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
Dalam  suatu  wawancara  dengan  seorang  warga  yang  mengurus  kartu keluarga menyatakan:
“Saya sudah tiga hari mengurus kartu keluarga, tapi sampai tiga kali saya cek, namun belum selesai juga. Mereka di sini sepertinya tidak serius untuk melayani warga yang berurusan padahal warga sangat membutuhkan untuk berbagai kepentingan.” ( Wawancara , 15 Pebruari 2017)
Untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi  kendala  dalam  pengurusan  kartu keluarga  tersebut,  penulis  menanyakan  langsung  kepada  Kepala  Seksi Pelayanan Umum (Sunarja) dengan menyatakan bahwa:
“Kendala dalam penyelesaian urusan administrasi termasuk kartu keluarga dan  lainnya  biasanya  terjadi  karena  habisnya  blangko,  sehingga  harus menunggu  beberapa  hari  untuk  pembuatannya.”  ( Wawancara ,  15  Pebruari 2017)
Dari pernyataan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa antisipasi atas habisnya  blangko  yang  diperlukan  dalam  suatu  urusan  administrasi  tidak mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Keadaan yang demikian ini dapat merugikan masyarakat dari segi waktu karena harus berulang-ulang datang ke kantor untuk satu urusan, apalagi masyarakat yang rumahnya jauh dari lokasi kantor.
2. Bekerja Sesuai dengan Prosedur yang Berlaku.
Beberapa  pegawai  pada  Kantor  Kecamatan  Malunda  berusaha  agar setiap  tugas  yang  dikerjakan  termasuk  melayani  masyarakat  sesuai  dengan prosedur  kerja  yang  telah  ditetapkan.  Namun  ada  pula  yang  melakukan tugasnya  di luar  prosedur  yang  berlaku.  Pada kesempatan  yang  sama  penulis mewawancarai seseorang anggota LSM (Sukur) menyatakan bahwa:
“Saya beberapa kali datang berurusan di kantor kecamatan ini dan melihat khususnya  pembuatan  KTP,  apabila  orang  yang  datang  berurusan mengenal petugas di tempat ini, maka tidak perlu membawa pengantar dari Lurah atau kepala kampung. Cukup menulis nama dan alamat pada secarik kertas dan dalam waktu yang tidak lama KTP telah selesai. Selain itu pula biaya yang diberikan melebihi tarif yang telah ditentukan. ( Wawancara , 15 Pebruari 2017)
Kejadian  seperti  ini  membutuhkan  perhatian  dari  Camat  Malunda sebagai  pimpinan  untuk  menata  kembali  setiap  tugas  yang  dilakukan bawahannya  agar  berjalan  sesuai  dengan  prosedur  kerja  yang  berlaku  dengan tujuan membantu masyarakat dalam setiap urusan yang dilakukannya.
8 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
3. Mengutamakan Kepentingan Negara (Dinas)
Dalam  hal  ini  peran  Camat  sebagai  pimpinan  sangat  diperlukan  untuk membina  PNS  agar  pola  tingkah  laku  mereka  dalam  melaksanakan  tugasnya sebagai  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat  benar-benar  lebih  mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan pribadi maupun golongan.

## Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Disiplin  Kerja  dalam  Melaksanakan
Pelayanan Pemerintahan.
Untuk melaksanakan pelayanan pemerintahan pada Kantor Kecamatan Malunda  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  disiplin  kerja  dalam melaksanakan pelayanan yaitu:
1. Motivasi Kerja
Seorang pegawai akan setia dan semangat dalam melaksanakan tugasnya apabila  merasa  termotivasi.  Sumber  motivasi  ini  datangnya  dari  diri  pegawai itu  sendiri.  Apabila  sesuatu  yang  diinginkan  dapat  tercapai  dan  merasa  puas dengan hasil kerja yang diperoleh serta memiliki prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya.
2. Kepuasan Kerja
Dalam  melaksanakan  penelitian  pada  Kantor  Kecamatan  Malunda penulis  berusaha  untuk  mengetahui  tingkat  kepuasan  kerja  pegawai  dalam melaksanakan  tugasnya  dengan  cara  mewawancarai  seorang  pegawai (Kamaruddin) yang menyatakan:
“Di satu sisi saya merasa puas khususnya dalam melaksanakan tugas karena setiap  pekerjaan  dapat  kami  selesaikan  dengan  baik  dan  tingkat kesalahannya rendah, sehingga tidak mendapat teguran dari atasan. Namun di sisi lain dalam hal tingkat kesejahteraan, kami belum dapat mengatakan puas  dari  hasil  kerja  karena  kami  belum  memiliki  fasilitas  yang  dapat menunjang kelancaran tugas kami.” ( Wawancara , 27 Pebruari 2017).
3. Prestasi Kerja yang Dicapai
Untuk mengetahui prestasi kerja yang telah dicapai oleh pegawai Kantor Kecamatan  Malunda  dalam  melaksanakan  tugasnya,  penulis  melakukan wawancara dengan Pak Sekcam Pak Syamsul, S.Sos yang menyatakan bahwa:
“Prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai cukup baik di mana dalam setiap pekerjaan para pegawai boleh sukses dalam menyelesaikan tugasnya. Selain itu pula para pegawai dapat menunjukkan perilaku yang baik, kerja sama, loyalitas,  dedikasi  dan  partisipasi  yang  tinggi  dalam  unit  kerja.  Dan  juga sudah  ada  yang  mendapatkan  penghargaan  dari  Pemerintah  sebagai pegawai yang memiliki kinerja yang baik.” ( Wawancara , 27 Pebruari 2017)
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018 | 9 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
Pernyataan  Sekcam  di  atas  menunjukkan  bahwa  prestasi  kerja  yang telah  dicapai  oleh  pegawai  pada  Kantor  Kecamatan  Malunda  cukup  tinggi dimana  adanya  kesuksesan  dalam  setiap  penyelenggaraan  kegiatan.  Namun kenyataan  menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kegiatan  masih  ada pegawai  yang  belum  menunjukkan  disiplin  kerja  yang  baik  dalam melaksanakan  pelayanan  kepada masyarakat.  Dengan  demikian  perlu  adanya pembinaan  secara  berkesinambungan  kepada  pegawai  agar  dapat  mencapai prestasi  kerja  yang  berkualitas  demi  menunjang  disiplin  kerja  dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

## KESIMPULAN
Tingkat  disiplin  kerja  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  pada  Kantor Camat Malunda masih jauh dari semestinya. Beberapa aspek yang masih lemah adalah belum mentaati tata tertib, belum memiliki rasa tanggung jawab yang besar,  tidak  menepati  ketentuan  jam  kerja,  melaksanakan  tugasnya  terkesan tidak  sungguh-sungguh  dan  mengulur-ulur  waktu  dalam  menyelesaikan  suatu pekerjaan.  Sedangkan  dalam  hal  rasa  kesetiakawanan,  mereka  saling membantu dalam melaksanakan tugas, kerja sama yang baik antara pegawai. Aspek  pelayanan  belum  maksimal  hasilnya,  kejelasan  informasi  serta keterbatasan fasilitas penunjang.
Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  prestasi  kerja  dan  peningkatan kinerja  dalam  melaksanakan  pelayanan  pemerintahan  yaitu  motivasi  yang bersifat internal, pengetahuan pegawai dan kesejahteraan pegawai. Dari ketiga faktor  yang  ada,  faktor  kesejahteraan  pegawai  sangat  mempengaruhi  disiplin kerja  dalam  melaksanakan  pelayanan,  sebab  faktor  ini  merupakan  hal  yang langsung dirasakan oleh setiap pegawai dalam suatu instansi/organisasi dimana ia bekerja

## SARAN
Bahwa  untuk  meningkatkan  kinerja  Pegawai  ASN,  Camat  perlu memantau  setiap  saat.  Setiap  pelaksaan  rapat  koordinasi  penting mensosialisasikan  tugas-tugas  Pegawai  ASN  serta  menegaskan  tugas  yang dilaksanakan  bawahannya.  Apabila  pegawai  tidak  mentaati  tata  tertib  yang berlaku maka sebagai pimpinan harus bertindak tegas dan berani memberikan hukuman disiplin agar pegawai lainnya tidak melakukan kesalahan yang sama. Bagi  pegawai  yang  tempat  tinggalnya  jauh  dari  lokasi  kantor  agar  diusulkan untuk  dipindahkan  (mutasi)  ke  kantor  yang  lebih  dekat.  Camat  dapat mengusulkan  kepada  Bupati  Majene  untuk  meninjau  kembali  ketentuan  jam kerja  yang  berlaku  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Majene  yaitu  jam masuk dan pulang kantor jam 07.30-14.30 Wita menjadi jam 08.00-16.00 Wita, dengan  tujuan  agar  tidak  ada  lagi  pegawai  yang  beralasan  untuk  terlambat
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
masuk  kantor.  Untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  pegawai  terhadap masyarakat perlu adanya fasilitas yang memadai dan memberikan kesempatan kepada  pegawai  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  melalui izin belajar pada perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Majene.

## DAFTAR PUSTAKA
Bacal. 1994. Filsafat Administrasi . Jakarta; Gunung Agung.
Bejo, Siswanwanto Satrohadiwiryo. 2002. Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil . Jakarta: Bumi Aksara.
Suriyaningrat,  Bayu.  1981. Wewenang,  Tugas,  dan  Tanggung  Jawab  Camat. Jakarta: Patco.
Costello.  1994. Kinerja  Terjemahan  dari  Performance .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Donelly.  1994. Pemimpinan  dan  Kepemimpinan .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Griffin. 1987. Filsafat Administrasi . Jakarta: Gunung Agung.
Hasibuan,  S.P.  Malayu.  2009. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  Jakarta:
Bumi Aksara.
Hersey.  1993. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada
Hendiyat. 1998. Filsafat Administrasi . Jakarta: Gunung Agung.
Hunt. 1991. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara.
Istanto, 2009. Kepemimpinan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kartono,  Kartini.  2005. Pemimpin  dan  Kepemimpinan .  Jakarta:  Rajawali Press.
Noe, 1999. Pemimpin dan Kepemimpinan . Jakarta: Raja Grafindo Persada
Schwartz. 1999. Perkembangan Pemeintah Daerah , cet. 2; Yogyakarta: Liberty.
Stolovitch. 1992. Pemimpin dan Kepemimpinan . Jakarta: Rajawali.
Milles,  B.  Mattew  dan  Huberman.  A.  Michael.  1992.  Terjemahan  Tjejep Roehadi Rohidi. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
Siagian, Sondang. 2004. Filsafat Administrasi . Jakarta: Gunung Agung.
Sigit. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Raja Grafindo Persada Singgih,  Santoso.  2006. Statistik  Parametrik .  Jakarta:  Penerbit  Elex  Media Komputindo PT Gramedia.
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018 | 11 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
Susanto  A.B  dan  Koesnadi  Kardi.  2003. Pemimpinan  dan  Kepemimpinan . Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Akbar,  Usman.  2004. Sumber  Daya  Manusia  untuk  Perusahaan .  Jakarta: Rajawali.
Pramuji,  S.  2001. Kepemimpinan  Pemerintahan  di  Indonesia .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Prijodarminto,  Soegeng.  1994. Disiplin  Kiat  Menuju  Sukses .  Jakarta:  Pradya Paramita.
Thoha, Miftah. (1995). Kepemimpinan dalam Manajemen . Jakarta: Rajawali.
Winardi. 2000. Kepemimpinan dalam Manajemen . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Veitzal,  Rivai.  2005. Sumber  Daya  Manusia  untuk  Perusahaan .  Jakarta: Rajawali.
Peraturan dan Perundang-Undangan:
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.