## KAJIAN TENTANG KEWENANGAN PRA-PERADILAN DALAM MEMUTUS PENETAPAN TERSANGKA

## Oleh:
Wisnu Rustam Aji, Hardani Dyah Ayu P., dan Febri Rendragraha P.
A. PENDAHULUAN
Lembaga pra-peradilan sejatinya merupakan ruang “koreksi” bagi tindakan- tindakan yang telah dilakukan penegak hukum. Pada tahap pra-ajudikasi, penegak hukum dimungkinkan berbuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Perbuatan yang dilakukan penegak hukum bisa saja melanggar hak asasi manusia akan kemerdekaan, seperti penangkapan dan penahanan. Bagi tersangka, keluarga, atau kuasanya yang keberatan terhadap penangkapan dan penahanan dapat menguji hal tersebut lewat siang pra-peradilan.
Sebagai contoh peristiwa sidang pra-peradilan Komjen Pol. Budi Gunawan (BG) yang banyak menyita perhatian publik. Berdasarkan hasil persidangan pra-peradilan yang dihelat pada Senin, 9 Februari 2015, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perwakilan hukum KPK telah memenuhi kewajiban untuk menghadiri sidang pra-peradilan yang menempatkannya sebagai termohon pra-peradilan 1 . Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pra-peradilan mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka. BG beranggapan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah karena bukti permulaan yang dimiliki oleh KPK berupa LHA PPATK dan data elektronik tidak memenuhi syarat sebagai bukti permulaan.
Permohonan pra-peradilan BG memang tidak mempermasalahkan sahnya penangkapan atau penahanan, sebab memang tidak pernah ditangkap dan ditahan. Hanya mempermasalahkan penetapan dirinya sebagai tersangka yang kemudian dianggap sama halnya dengan proses penahanan sehingga ia tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Penetapan tersangka tidaklah masuk sebagai objek pra-peradilan yang disebutkan dalam undang-undang.
Namun, hakim yang mengadili pra-peradilan BG, Sarpin Rizaldi, dalam putusannya menyatakan permohonan BG merupakan wewenang pra-peradilan. Dari peristiwa yang dialami BG ini, ada satu peristiwa hukum in concreto yang menarik untuk ditelaah dalam spektrum hukum acara pidana sebagai bingkai wewenang pra-peradilan. Benarkah penetapan status tersangka menjadi kewenangan pra-peradilan? Ternyata KUHAP secara limitatif memberikan batasan ketat yang menjadi wewenang pra-peradilan.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah: bagaimana ratio decidendi (logika hukum) penetapan status tersangka dapat menjadi objek pra-peradilan?

## B. PEMBAHASAN
1. Pengertian Pra-Peradilan Menurut Pasal 1 Angka 10 KUHAP, pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a.  Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
1 http://www.negarahukum.com/hukum/penetapan-tersangka-bukan-wewenang- praperadilan.html.
b.  Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan.
c.  Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Pra-peradilan berdasarkan penjelasan tersebut hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, serta ganti rugi dan rehabilitasi. Pra-peradilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan, terutama dalam hal dilakukannya upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum, yang mana maksud dari pengawasan ini ialah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya, sebagai akibat dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, tersangka berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi.

## 2. Ruang Lingkup
Dalam Bab X Bagian Kesatu mulai Pasal 79 sampai Pasal 83 KUHAP, pihak-pihak yang dapat mengajukan pra-peradilan adalah sebagai berikut:
a.  Tersangka atau keluarganya melalui kuasa hukum yang mengajukan gugatan pra- peradilan terhadap kepolisian atau kejaksaan di pengadilan atas dasar sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan.
b.  Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penyidikan.
c.  Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penuntutan.
d.  Tersangka atau pihak ketiga yang bekepentingan menuntut ganti rugi tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 81 KUHAP).
e.  Tersangka, ahli waris, atau kuasanya tentang tuntutan ganti rugi atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah, atau karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan (Pasal 95 Ayat (2) KUHAP).
3. Proses atau Mekanisme Pra-Peradilan
Pra-peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 78 Ayat (2) KUHAP). Acara pemeriksaan pra-peradilan dijelaskan dalam Pasal 82 Ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut: a.  Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
b.  Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan, baik dari tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang.
c.  Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat, dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan.
d.  Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
e.  Putusan pra-peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk diadakan pemeriksaan pra-peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
Berdasarkan penjelasan tersebut, ada beberapa permasalahan yang timbul dalam praktik yang kemudian justru menjadi kelemahan pra-peradilan, seperti 2 :
a.  Tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga pra-peradilan, seperti penggeledahan, penyitaan, dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran.
b.  Pra-peradilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, sementara tindakan penangkapan atau penahanan telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang pra-peradilan tidak dapat diadakan.
c.  Hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat formal dari suatu penangkapan atau penahanan dibandingkan dengan syarat-syarat materiilnya.
Selama ini banyak perdebatan di kalangan praktisi hukum berkenaan tentang pengawasan vertikal (antara penyidik dan calon tersangka), yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum ( vide Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI 1945) dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, termasuk dasar untuk menetapkan tersangka. Oleh karena itu, jika ada yang ditetapkan sebagai tersangka, padahal “bukti permulaannya” tidak mencukupi, tidak ada konfrontasi antara calon tersangka dan alat- alat bukti yang dikategorikan bukti permulaan, keadaan tersebut dapat dikategorikan pengabaian hak perlindungan hukum bagi tersangka. Hanya saja yang harus diperhatikan bahwa tidak dipenuhinya atau tidak diakomodasinya “hak atas perlindungan” tersangka dari persangkaan yang tidak wajar dalam forum pra-peradilan, tidak berarti tersangka akan kehilangan hak-haknya untuk melakukan perlawanan. Sebab, masih ada tempat untuk menguji persangkaan tindak pidana ini di forum pengadilan nantinya.
Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan ialah asas presumption of guilty yang secara deskriptif faktual menjadi dasar terhadap seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Makna praduga bersalah di sini adalah sifatnya deskriptif faktual yang disandarkan pada dua alat bukti permulaan. Alat bukti digunakan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya tersangka, termasuk cara memperoleh alat bukti (relevan atau tidak), harus bersesuaian dan mendukung ketentuan tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka sehingga seorang tersangka yang dinyatakan terduga “bersalah” tidak punya otoritas lain yang bisa memberikan kepastian selain hakim pengadilan, padahal hakim pra-peradilan merupakan hakim tunggal yang diberi kewenangan untuk mengadili, memeriksa, dan memutus kompetensi pra-peradilan atas terduganya orang sebagai pelaku tindak pidana.
2 http://www.bungbens.wordpress.com/2010/04/22/praperadilan/.
4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Lalu, bagaimana kaitan antara putusan pra-peradilan Hakim Sarpin berkenaan dikabulkannya permohonan pra-peradilan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi? Perubahan UUD 1945 mengakibatkan adanya perubahan kedudukan dan hubungan beberapa lembaga negara, penghapusan lembaga negara tertentu, dan pembentukan lembaga-lembaga negara baru. 3 Perubahan memang ditujukan pada penyempurnaan sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara. 4 Hal tersebut memang dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan negara agar lebih demokratis, seperti disempurnakannya sistem saling mengawasi dan mengimbangi ( checks and balances ). Salah satu perubahan konkret, yaitu mengenai kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum perubahan UUD 1945, kedudukan MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara ( die gesamte staatsgewalt liegt allein bei der Majelis ) 5 dan merupakan lembaga negara terpenting karena pada lembaga inilah kedaulatan rakyat menjelma. Setelah perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi.
Hubungan kelembagaan yang saling mengontrol dan mengimbangi tersebut tentunya memungkinkan terjadinya sengketa antarlembaga negara, khususnya yang terkait dengan kewenangan konstitusional. Oleh karena itu, menurut Asshidiqqie, dibutuhkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara. 6 Hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain diikat oleh prinsip checks and balances , yang mana lembaga-lembaga tersebut diakui sederajat, tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat adanya mekanisme hubungan yang sederajat itu, timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. Jika timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang diserahi tugas untuk memutus final atas hal itu. Dalam sistem ketatanegaraan yang telah diadopsikan dalam UUD 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan yang demikian dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yaitu melalui lembaga yang dibentuk tersendiri dengan nama Mahkamah Konstitusi. 7
Hal tersebut juga disampaikan Roestandi. Menurutnya, hal-hal yang mendorong dibentuknya Mahkamah Konstitusi, salah satunya, sebagai berikut: bertambahnya lembaga negara dan bertambahnya ketentuan sebagai akibat perubahan UUD 1945, menyebabkan potensi sengketa antarlembaga negara menjadi semakin banyak. Sementara itu, telah
3  Asshiddiqie, Jimly, “Konstitusi dan Amandemen Konstitusi”, makalah disampaikan pada Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 29 April 2006, hlm. 14.
4  Zoelva, Hamdan, “Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Menurut UUD 1945”, dalam Sutjipno, “Perubahan UUD 1945 Tahun 1999-2002” (dalam Bahasa Akademik, Bukan Politik , Jakarta: Konpress, November 2007), hlm. 224.
5  Pringgodigdo, Girindro, “Kebijaksanaan, Hirarkhi Perundang-undangan dan Kebijakan dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 16 November 1994, hlm. 5.
6  Merujuk Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Secara formal, Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2003.
7 Asshiddiqie, Jimly, “Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara”, Jakarta: Konpress, 2005, hlm. 2.
terjadi perubahan paradigma dari supremasi MPR ke supremasi konstitusi sehingga tidak ada lagi lembaga negara tertinggi (yang sebelumnya diduduki oleh MPR) yang memegang supremasi kekuasaan yang berwenang menyelesaikan sengketa antarlembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang netral untuk menyelesaikan sengketa tersebut. 8 Kewenangan penyelesaian sengketa tersebut, dalam praktik negara-negara sejak abad ke-20, menurut Palguna, memang lazimnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi karena lembaga negara inilah yang memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi ( the guardian of constitution ). Bahkan, kewenangan yang demikian harus dianggap ada, walaupun konstitusi tidak secara tegas menyatakannya. 9 Indonesia pun mengadopsi keberadaan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 10 Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.
Dalam Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni:
a.  menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ( judicial review ),
b.  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar ( disputes regarding state institution’s authority ),
c.  memutus pembubaran partai politik ( political party’s dissolution ), d.  memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ( disputes regarding general election’s result ), serta e.  wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut undang-undang dasar (pemakzulan atau impeachment ). 11

## 5. Pembahasan tentang Kewenangan Pra-Peradilan untuk Memutus Penetapan Tersangka
a.  Beberapa pandangan yang menyetujui kewenangan tersebut dengan asumsi bahwa: 1)  Ketentuan pra-peradilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan konstitusi karena KUHAP tidak memiliki checks and balances system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. 12
8 Roestandi, Achmad, “Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab”, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2005, hlm. 6.
9  Palguna, I Dewa Gede, “Mahkamah Konstitusi, Judicial Review , dan Welfare State , Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna”, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2008, hlm. 17.
10 Manan, Bagir, “Kekuasaan Kehakiman Indonesia”, dalam UU No. 4 Tahun 2004, Yogyakarta: FH UII, 2007, hlm. 31.
11  Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
12 http://news.metronews.com/read/2015/04/29/120556/kpk-hormati-..
2)  Pengajuan pra-peradilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang.
3)  Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata pra- peradilan ialah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.
b.  Beberapa pandangan yang tidak setuju dengan kewenangan tersebut bahwa: 1)  Tujuan pra-peradilan ialah melindungi hak asasi manusia. Hak asasi yang hendak dilindungi khususnya hak atas kebebasan ( right to liberty ) tersangka atau terdakwa. Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka menjalani pelibatan tindakan atau upaya paksa oleh negara berupa penangkapan dan/ atau penahanan, dan juga penyitaan dan penggeledahan yang dirasa membatasi kebebasannya. Pelaksanaan pelibatan upaya paksa tersebut harus dengan undang-undang karena dalam negara hukum pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya sah jika dilakukan dengan undang-undang ( vide Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945).
2)  Tidak ada kewenangan hakim komisaris untuk memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, setidak-tidaknya tidak disebut secara tegas, maka tidaklah dapat diterima bahwa dalam konsepsi pra-peradilan (yang notabene hakimnya bukan hakim komisaris) dikonstruksikan ada kewenangan hakim untuk memutus sah tidaknya penetapan tersangka.
3)  Bila KUHAP menganut Due Process Model pun dalam sistem peradilan pidananya, quad non , penetapan tersangka tidak termasuk dalam ruang lingkup pra-peradilan.
4)  Apabila prosedur penyidikan yang ditetapkan oleh hukum acara pidana sudah dilakukan dengan benar maka tanpa memasukkan penetapan tersangka menjadi kewenangan pra-peradilan sebenarnya sudah merupakan penegakan hak asasi manusia.
Penetapan tersangka bukanlah objek pra-peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Namun, karena undang-undang tersebut tidak memiliki checks and balances system , kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik . Tiadanya sistem tersebut juga berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu tujuan negara yang dituangkan dalam konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia. Jika kemudian dalam KUHAP tidak memiliki checks and balances system maka KUHAP betentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ini terhadap undang-undang dasar ( judicial review ) agar diperoleh kepastian hukum.
C. PENUTUP Hal tentang pra-peradilan tersebut secara limitatif umumnya diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sebenarnya, upaya pra-peradilan tidak hanya sebatas itu karena secara hukum ketentuan yang mengatur tentang pra-peradilan menyangkut juga tentang tuntutan ganti rugi, termasuk ganti rugi akibat adanya “tindakan lain” yang di dalam penjelasan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP
ditegaskan kerugian yang timbul akibat tindakan lain, yaitu kerugian yang timbul akibat pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum sehingga dalam konteks ini pra-peradilan lengkapnya diatur dalam Pasal 1 Butir 10 KUHAP Jo. Pasal 77 s/d 83 dan Pasal 95 s/d 97 KUHAP, Pasal 1 Butir 16 Jo. Pasal 38 s/d 46, Pasal 47 s/d 49, dan Pasal 128 s/d 132 KUHAP.
Dalam konteks ini, pra-peradilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, atau tentang permintaan ganti rugi atau rehabilitasi, tetapi juga upaya pra-peradilan dapat pula dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan ( vide Keputusan Menkeh RI No.: M.01.PW.07.03 Tahun 1982), atau akibat adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Perundang-undangan:
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Buku: Faisal Salam, Moch. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek . Bandung: Mandar Maju. Roestandi, Achmad. 2005. Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab . Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK. Zoelva, Hamdan. 2007. “Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Menurut UUD 1945”, dalam Sutjipno, Perubahan UUD 1945 Tahun 1999-2002 (dalam Bahasa Akademik, bukan Politik ), Jakarta: Konpress.
Pidato dan Makalah:
Asshiddiqie, Jimly. 2006. “Konstitusi dan Amandemen Konstitusi”, makalah disampaikan pada Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Pringgodigdo, Girindro. 1994. “Kebijaksanaan, Hirarkhi Perundang-undangan dan Kebijakan dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
Website : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e95ab11f2b6/praperadilan-penetapan- tersangka-tak-harus-selalu-dikabulkan
http://www.negarahukum.com/hukum/penetapan-tersangka-bukan-wewenang- praperadilan.html
http://www.kantorhukum-lhs.com/artikel?hukum=praperadilan-dalam-KUHAP http://www.scribd.com http://www.bungbens.wordpress.com/2010/04/22/praperadilan/ http://news.metronews.com/read/2015/04/29/120556/kpk-hormati-..

## BIODATA PENULIS
Dr. YB. IRPAN SH., MH. Lahir di Pati 15 Maret 1965 memperoleh gelar Drs dari FKIP Program Studi PKN Universitas Slamet Riyadi Surakarta Tahun 1992, S.H dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 1997, M.H dari sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta tahun 2001 dan Doktor diperoleh dari Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2016. Mempunyai profesi advokat pada kantor Advokat Dr YB Irpan,S.H.,M.H yang berkedudukan di Jl. Melati No 6 Purwosari Surakarta.

## ROSIANI NITI PAWITRI, SH.
Lahir di Sukoharjo, 27 November 1994. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Lulus Tahun 2016. Sekarang sedang menyelesaikan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan program studi Hukum Bisnis dan sebagai Asisten Advokat pada Kantor Advokat Dr. YB. Irpan, S.H., M.H. pada saat ini telah lulus S2 dan telah diterima sebagai Calon Hakim Peradilan Umum.

## DANANG ARI WIBOWO, SH., MH.
Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Mengajar Hukum Pidana, Praktek konsultan dan Bantuan Hukum serta Hukum dan Perubahan Sosial. Tinggal di Perum Griya Wonorejo D6 Rt 4 RW 16 Gondangrejo Karanganyar.Email: jihan.wibowo25@yahoo.com.

## IAN AJI HERMAWAN, SH., MH.
Lahir di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Lulus S1 FH Universitas Muhammadiyah Surakarta (2004). Lulus S2 dari Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2011). Saat ini menjadi staf pengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.

## NURUZZAMAN MS
Saat ini menjadi staf pengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.
WAHYU BENY MUKTI SETIYAWAN, SH., MH.
Lahir di Sragen, 24 Desember 1989. Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Batik Surakarta, mata kuliah yang diampu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Kriminologi.

## WISNU RUSTAM AJI, HARDANI DYAH AYU, dan FEBRI RENDRAGRAHA
Mahasiswa tahap akhir Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta makalah ini dibuat dalam rangka mengikuti lomba Debat Konstitusi yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2016.