## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Kebijakan Lesspaper dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

## Manusia Provinsi Bali
I Gusti Agung Alit Krisnu Saputra
Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali-Indonesia
Email Corespondence: agungalitkrisnu@gmail.com

## Abstract
Lesspaper is a policy in the context of using paper efficiency, this is related to promotion services. Where promotion for state civil  servants is a form of agency appreciation for employees for what they have done, or related to achievements achieved by an employee, besides that it can also be a form of giving appreciation to employees for having done their job and responsibilities very well. Through this policy, it is hoped that promotion services will be effective, fast, and not take a long time, which is an advancement in technology related to digitalization. The purpose of this study was to find out how the  implementation  of  the  non-paper  policy  in  promotion  services  at  the  Bali  Provincial  Personnel  and  Resources Development Agency was also to find out what were the inhibiting factors in the implementation policy. The approach in this study uses a qualitative approach that can describe what has been studied. Through data collection by observation, interviews, and documentation. By presenting data in the form of data collection, data reduction, drawing conclusions, and assessing the validity of a data with triangulation techniques. The results of the study show that the implementation of the non-paper policy in promotion services in the Civil Service and Resource Development Section of the Province of Bali has not  been  carried  out  optimally,  because  there  is  still  the  implementation  of  the  old  policy,  namely  conventionally.  The inhibiting factors consist of communication, human resources and facility resources, as well as dispositions.
Keywords: policy implementation; paperless; promotion

## Abstrak
Lesspaper  merupakan  suatu  kebijakan  dalam  rangka  penggunaan  efisiensi  kertas,  hal  ini  berkaitan  dengan  pelayanan kenaikan  pangkat.  Dimana  kenaikan  pangkat  bagi  aparatur  sipil  negara  merupakan  sebagai  bentuk  apresiasi  instansi terhadap pegawai atas apa yang telah dilakukannya, atau berkaitan dengan prestasi yang diraih seorang pegawai, selain itu dapat  juga  menjadi  bentuk  dimana  pemberian  apresiasi  bagi  pegawai  karena  telah  melakukan  pekerjaan  dan tanggungjawabnya dengan sangat baik. Melalui kebijakan ini diharapkan dalam pelayanan kenaikan pangkat berlaku secara efektif, cepat, dan tidak menghabiskan waktu  yang lama dimana hal  ini  merupakan suatu kemajuan dari  teknologi  yang berkaitan  dengan  digitalisasi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  dari  kebijakan lesspaper dalam pelayana kenaikan pangkat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Bali selain itu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan lesspaper dalam pelayanan kenaikan pangkat ini. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan suatu pendekata kualitatif yang dapat mendeskripsikan dari apa yang  telah  diteliti.  Melalui  pengumpulan  data  secara  observasi,  wawancara,  serta  dokumentasi.  Dengan  penyajian  data secara  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penarikan  kesimpulan,  serta  menilai  keabsahan  suatu  data  dengan  teknik triangulasi. Hasil  penelitian menunjukan bahwa implementasi  kebijakan lesspaper dalam pelayanan kenaikan pangkat  di Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Bali belum terlaksana secara optimal hal ini dikarenakan masih  terdapatnya  pelaksanaan  kebijakan  yang  lama  yakni  secara  konvensional.  Faktor-faktor  penghambatnya  yakni teridiri dari komunikasi, sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas, serta disposisi.
Kata Kunci: implementasi kebijakan; paperless; kenaikan pangkat
How  to  Cite : Saputra, I, G, A, A, K. (2023). Kebijakan Lesspaper dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Public Inspiration: Jurnal Ad- ministrasi Publik, 8 (1): 35-41. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.8.1.2023.35-41
Kebijakan Lesspaper dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

## 1.  Pendahuluan
Hal yang sangan penting untuk dilakukan merupakan peningkatan kualitas pelayanan oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  selanjutnya disebut dengan PNS. Terhadap pelayanan kepada masyarakat tersebut ASN memiliki posisis strategis dengan suatu pelayanan yang profesional, jujur, adil, dan merata. Sehingga hal ini menjadi  fokus  utama  bagi  pemerintah  dalam  melaksanakan  pelayanan  kepada  masyarakat dengan kualitas yang tinggi. Sehingga perlunya pegawai yang berintelektual, disiplin, serta memiliki moral yang tinggi dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka  menciptakan  suatu  pelayanan  publik  yang  baik  maka  peran  ASN  sangat  penting dalam  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  dan  pelayanan  yang  meningkat disetiap harinya.
Kebijakan-kebijakan  yang  berlaku  di  masyarakat  beragam  jenisnya  mulai  dari kebijakan  ekonomi,  kebijakan  politik,  kebijakan  sosial  budaya  serta  lainnya.  Tidak  semua orang  dapat  menerima  suatu  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  bisa  jadi  terdapat masyarakat  yang  mendukung  atau  bahkan  yang  bertentangan  dengan  suatu  kebijakan tersebut.  Sehingga  ASN  menjadi  kunci  daripada  keberhasilan  dari  suatu  kebijakan  yang dibuat  pemerintah  bersangkutan.  Pemerintah  dalam  hal  ini  diharapkan  mampu  untuk membangun  suatu  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  hal  ini  dapat  terwujud  jika sumber daya manusianya dapat mendukung sehingga diperlukan ASN dengan intelektualitas dan kinerja  yang tinggi.  Selain itu demi mewujudkan suatu  pemerintahan  yang baik  maka diperlukan  suatu  kualitas  pelayanan  public  yang  sangat  baik  pula.  Salah  satunya  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali memiliki suatu visi misi yang berkaitan dengan pemberian pelayanan public secara rensponsif kepada pegawai dan  instansi  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Bali.  Dimana  salah  satu  upaya  dalam pelaksanaan  pelayanan  publik  kepada  pegawai  yang  dilakukan  merupakan  dengan pemberian suatu reward yakni berupa kenaikan pangkat.
Peraturan  Pemerintah  No.  12  Tahun  2002  atas  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa “ pangkat bagi  pegawai  negeri  merupakan  kedudukan  yang  menunjukkan  tingkat  seorang  pegawai negeri  sipil  dalam  rangkaian  susunan  kepegawaian  dan  digunakan  sebagai  dasar penggajian ”. Sehingga  kenaikan  suatu  pangkat  sangat  berhubungan  erat  terhadap pendidikan, pelatihan kerja, serta suatu kenaikan penghasilan. Berdasarkan data dari Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali pada periode 1 April 2022, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan pelayanan kenaikan pangkat dapat dilihat pada table 1.
Namun  saat  ini  proses  pelayanan  kenaikan  pangkat  pada  Badan  dan  Kepegawaian Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Provinsi  Bali  dilaksanakan  secara  online  semenjak dikeluarkannya  Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  18  Tahun  2010. Penerapan secara online ini dilakukan untuk  menghindari  terjadinya suatu korupsi,  kolusi, dan  nepotisme  serta  untuk  bentuk  mempermudah  urusan  pemerintahan  yang  dilakukan secara online .  Maka  hal  ini  akan  berkaitan  dengan  Surat  Edaran  dari  Kepala  Badan Kepegawaian  Negara  Nomor  231/KR.X.K/VI/2019  tanggal  13  Mei  2019  terkait  dengan “ pelayanan  kepegawaian  berbasis lesspaper yaitu  pelayanan  yang  meminimalisir penggunaan kertas dalam berkas usul pelayanan kepegawaian guna meningkatkan efisiensi dalam pelayanan. ”
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Kebijakan Lesspaper dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
NO JENIS KP PANGKAT JUMLAH 1 Kenaikan Pangkat Reguler/Otomatis Jabatan Pelaksana I/d 2 II/a 2 II/b 8 II/c 6 II/d 78 III/a 17 III/b 137 III/c 12 III/d 44 IV/a 5 JUMLAH 311 2 Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu II/d 123 III/a 7 III/b 142 III/c 97 III/d 126 IV/a 104 IV/b 112 IV/c 57 IV/d 6 JUMLAH 774 3 Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural III/d 5 IV/a 18 IV/b 5 IV/c 1 JUMLAH 29 4 Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan/Transformasi III/b 1 III/c 4 III/d 14 IV/a 19 JUMLAH 38 NO JENIS KP PANGKAT JUMLAH 5 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah III/a 6 JUMLAH 6 JUMLAH TOTAL 1.158
Tabel 1 : Data Layanan Kenaikan Pangkat Pns Pemerintah Pr ovinsi Bali Periode 1 April 2022
Penggunaan  sistem  online  serta lesspaper ini  bertujuan  untuk  efisiensi  dan mempercepat  proses  kenaikan  pangkat  seorang  ASN.  Sehingga  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( good and clean government) . Selain suatu kemudahan akses yang diberikan dalam penggunaan lesspaper ini masih terdapat suatu kendala lainnya terkait  dengan  input  scan  berkas  yang  tidak  lengkap  ataupun  berkas  berkas  yang  diinput tidak sesuai dengan persyaratan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti terkait pelayanan kenaikan  pangkat  berbasis lesspaper dan  memfokuskan  objek  penelitian  di  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.

## 2.  Konsep Teori

## Konsep Kebijakan
Kebijakan merupakan suatu rangkaian yang berkaitan dengan konsep dan asas dimana hal tersebut menjadi suatu pedoman serta dasar rencana dalam melakukan suatu prencanaan dan  pelaksanaan  dalam  bekerja.  Menurut  Suharto  (2010:7) “ Kebijakan  adalah  suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara  terencana  dan  konsisten  dalam  mencapai  tujuan  tertentu. ” Sehingga  kebijakan merupakan suatu pemahaman terhadap pemerintah mengenai suatu tindakan yang dilakukan pemerintah  dalam  upaya  mencapai  suatu  tujuan  yang  diharapkan.  Kebijakan  tersebut berfungsi untuk mengatur serangkaian kehidupan dari masyarakat secara luas dalam suatu daerah. Sehingga pemahaman kebijakan inilah yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan
Kebijakan Lesspaper dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
suatu kebijakan public atau biasa disebut ( public policy ).
Menurut  Wibawa  dkk,  (2006:  15)  menyatakan “ kebijakan  publik  adalah  keputusan yang  dibuat  negara,  khususnya  pemerintah,  sebagai  strategi  untuk  merealisasikan  tujuan negara  yang  bersangkutan. ” Sehingga  dalam  pelaksanaannya  suatu  kebijakan  publik hendaknya  tidak  boleh  bertentangan  terhadap  suatu  nilai-nilai  sosial  yang  berkembang dalam masyarakat.  Pada dasarnya kebijakan merupakan sarana pemecahan masalah dalam suatu  masyarakat  sehingga  diharapkan  tidak  bertentangan  dengan  nilai  yang  berkembang dalam  suatu  masyarakat  sehingga  tidak  terjadi  suatu  hambatan  dalam  pelaksanaan  suatu kebijakan tersebut.

## Lesspaper dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat
Lesspaper merupakan suatu upaya dalam rangka mengurangi penggunaan terhadap suatu  kertas  dimana  dalam  hal  ini  dimaknai  sebagai  pengurangan  bukan  berarti  tidak menggunakan  kertas  sama  sekali.  Apabila  dihubungkan  dengan  administrasi  perkantoran rasanya sangat tidak mungkin untuk tidak menggunakan kertas sama sekali dalam dokumen administratif  perkantoran.  Hal  ini  merupakan  bentuk  kemajuan  serta  penerapan perkembangan  teknologi  yang  ada  dengan  juga  menghindari  penggunaan filling  cabinet sebagai tempat penyimpanan arsip dan merupakan pekerjaan yang memakan waktu terlalu lama.
Deputi  Bidang  Sistem  Informasi  Kepegawaian  BKN,  Iwan  Hermanto  menjelaskan bahwa “ less-paper yang  diartikan  dalam  layanan  Kenaikan  Pangkat  (KP),  yakni  dengan mengurangi  persyaratan  administratif  yang  sebelumnya  masih  memerlukan  banyak dokumen, kini diminimalisasi. ” Pelayanan kenaikan pangkat dengan lesspaper ini bertujuan untuk  efisiensi  dokumen  yang  harus  digunakan  dalam  pengajuan  suatu  kenaikan  pangkat sebagai  syarat  administratif.  Dampak  yang  ditimbulkan  merupakan  efisiensi  waktu  serta proses penetapan dan pengusulan dapat berjalan dengan cepat dan singkat namun tetap pada prosedur yang kompleks.

## 3.  Metode
Penelitian  ini  menggunakan  suatu  pendekatan  kualitatif  yakni  menggambarkan  serta mendeskripsikan  dari  apa  yang  telah  diamati  yang  dituangkan  dalam  kata-kata  secara beruntut  dan  detail  dimana  penelitian  ini  berlokasi  di  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Provinsi  Bali  dengan  menganalisis  implementasi kebijakan lesspaper berkaitan  dengan  kenaikan  pangkat  di  instansi  yang  bersangkutan. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu bahan primer, bahan sekunder,serta  bahan  tersier.  Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan purposive sampling yakni menggunakan informan yang menjadi pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi  Bali. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui suatu observasi,wawancara, dan dokumentasi hal ini bertujuan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian  yang akurat. Dimana hasil dari penelitian tersebut nantinya dianalisi dengan  menggunakan  analisis  data  kuallitatif  yakni  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian  data,  selanjutnya  dilakukan  suatu  penarikan  kesimpulan  serta  mengecek keabsahan data dengan teknik triangulasi data.

## 4.  Pembahasan

## Implementasi Kebijakan Lesspaper dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
Tujuan dilakukannya suatu kenaikan pangkat adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja  pegawai  dalam  menjalankan  tugasnya  serta  tanggungjawabnya  selain  itu  hal  ini dapat  memotivasi  pegawai  dalam  meningkatkan  kualitas  kerjanya.  Pelayanan  kenaikan pangkat  dengan  menggunakan  kebijakan lesspaper merupakan  suatu  upaya  dalam  rangka mewujudkan tujuan pemerintah yang baik dan bersih ( good and clean governance ). George
Kebijakan Lesspaper dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
Edward  III  (Winarno,  2008:174)  mengemukakan  bahwa “ terdapat  faktor  yang  dapat mempengaruhi suatu kebijakan yakni berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. ”
Faktor komunikasi sangat mempengaruhi suatu implementasi daripada kebijakan, hal ini  berkaitan  dengan  ketika  seseorang  sudah  mengetahui  apa  yang  dikerjakan  maka kebijakan tersebut  akan  berjalan secara efektif.  Hal  ini sejalan dengan tujuan-tujuan suatu kebijakan  dapat  dipahami  oleh  masyarakat  secara  luas.  Kebijakan lesspaper merupakan suatu  kebijakan  baru,  dimana  sebelumnya  pelayanan  kenaikan  pangkat  tersebut menggunakan  suatu  kertas  secara  berlebihan.  Pelaksanaan  kebijakan lesspaper terkait dengan pelayanan kenaikan pangkat dapat dikatakan belum optimal, karena dengan sistem kebijakan  yang  baru  maka  harus  terdapat  proses  adaptasi  perubahan  cara  kerja  dari  yang sebelumnya  secara  konvensional  menjadi online .  Hal  ini  juga  dikarenakan  belum  terdapat suatu  sosialisasi  tentang  bagaimana  mekanisme  pelaksanaan  kebijakan lesspaper dalam pelayanan  kenaikan  pangkat  dimana  masalah  yang  sering  terjadi  merupakan  berkaitan dengan salah inputnya suatu dokumen dalam pengusulan kenaikan pangkat tersebut. Selain itu yang menjadi pemegang utama kendali merupakan ASN yang masih belum aktif dalam memantau segala berkas yang diperlukan untuk pelayanan kenaikan pangkat tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi  Bali  para  ASN  tidak  hanya  dalam  satu  golongan  umur,  namun  terdapat  berbagai golongan umur, tidak terhindari berkaitan dengan masih banyaknya ASN yang sudah lanjut usia  sehingga  hal  ini  menjadi  kendala  dalam  penggunaan  teknologi,  tidak  semudah bagaimana ASN usia muda dalam cepat memahami perkembangan teknologi.
Sumber  daya  menjadi  hal  yang  penting  dalam  implementasi  kebijakan lesspaper dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  sumber  daya  manusia  maupun  fasilitas  penunjang. Pengimplementasian kebijakan ini berkaitan dengan bagaimana sumber daya manusia dalam memanfaatkan  perkembangan  teknologi,  sehingga  apabila  terdapat  beberapa  sumber  daya yang  tidak  memahami  dalam  penggunaan  sistem  ini  hal  itulah  yang  menyebabkan  tidak berlaku  efektifnya  pelaksanaan  kebijakan lesspaper. Selain  itu  fasilitas  penunjang  juga mempengaruhi terkait  dengan sistem online yang sering mengalami error system tentunya hal  ini  berada  diluar  kendali  manusia  yang  bersnagkutan.  Dengan  adanya  kebijakan lesspaper ini  maka  proses  pengusulan  kenaikan  pangkat  menjadi  lebih  mudah  karena dilakukannya digitalisasi dan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Belum maksimalnya pelaksanaan  suatu  kebijakan  ini  perlu  dilakukan  suatu  evaluasi  serta  sosialisasi  pelatihan dalam  melakukan  suatu  kebijakan lesspaper dalam  rangka  kenaikan  pangkat  yang  lebih berefisiensi.

## Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Lesspaper Pelayanan Kenaikan Pangkat
Komunikasi
Pada  pelaksanaannya  masih  terdapat  kendala  yang  dialami  oleh  ASN  dalam melakukan  kebijakan lesspaper ini  hal  ini  diakrenakan  kurangnya  komunikasi  yang berkaitan  dengan  pelatihan  maupun  sosialisasi  dari  kebijakan lesspaper ini.  Selain  itu dengan  kecanggihan  dan  kemajuan  teknologi  ini  tidak  dapat  dilakukan  hanya  dengan sosialisasi  sesekali  saja  namun  pelru  dilakukannya  suatu  pelatihan,  mengingat  ASN  tidak hanya berasal dari satu golongan umur, tetapi terdapat juga golongan umur sudah lanjut usia sehingga membutuhkan suatu pelatihan lebih ekstra dalam pelaksanaan kebijakan lesspaper ini.

## Sumber Daya
Penghambat  berdasarkan  sumber  day  aini  terbagi  menjadi  dua  yakni  sumber  daya manusia dengan sumber daya fasilitas. Berdasarkan sumber daya manusia, pegawai belum sepenuhnya  mampu  memahami  prosedur  serta  mekanisme  dari  kebijakan lesspaper dalam proses  pelayanan  kenaikan  pangkat  dimana  masih  seringnya  juga  terjadi  kesalahan  dalam
Kebijakan Lesspaper dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
penginputan atau scan berkas yang diperlukan. Selain itu berdasarkan sumber daya fasilitas masih  seringnya  terjadi system  error yang  disebabkan  diluar  kendali  manusia  sehingga memperlambat proses pengusulan kenaikan pangkat tersebut.
Disposisi
Berkaitkan dengan sikap serta komitmen dari para pegawai, hal ini berkaitan dengan pemahaman  terhadap  proses  pelayanan  publik  serta  kelengkapan  berkas.  Masih  sering terjadi  informasi  yang  kurang  valid  terkait  dengan  bagaimana  sasaran  kinerja  pegawai (SKP)  dengan  kategori  baik  tersebut  belum  jelas  nilainya,  dimana  hal  tersebut  menjadi syarat suatu kenaikan pangkat.

## 5.  Simpulan
Kebijakan lesspaper merupakan  suatu  kebijakan  yang  sangat  inovatif  hal  ini  juga berdasarkan pada kemajuan digitalisasi, yang menyebabkan efisiensi kerta dan waktu dalam melaksanakan suatu pelayana publik berkaitan dengan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat merupakan  suatu  hal  sebagai  bentuk  apresiasi  terhadap  ASN  atas  pekerjaan  yang  telah dilakukan  ataupun  prestasi  yang  diraih  dan  atas  keberhasilannya  dalam  melakukan  suatu tanggungjawabnya. Dimana kebijakan lesspaper ini memudahkan para pegawai ASN yang ingin  melakukan  pelayanan  kenaikan  pangkat  menjadi  lebih  cepat  dan  dapat  dilakukan secara online, namun  yang  harus  dipahami  bahwa  kebijakan  ini  hanya  mengurangi penggunaan kertas bukan berarti tanpa menggunakan kertas sama sekali.
Implementasi kebijakan l esspaper di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  Manusia  Provinsi  Bali  belum  terlaksana  secara  maksimal  hal  ini  disebabkan  masih terdapatnya  pelayanan  kenaikan  pangkat  yang  dilakukan  secara  konvensional  atau  dengan sistem  lama.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yakni  komunikasi  berkaitan  dengan belum  terlaksananya  sosialisasi  dan  pelatihan  daripada  kebijakan lesspaper ini  sehingga masih  banyak  kebingungan  yang  dirasakan  pegawai  dalam  melaksanakannya,  selain  itu terdapat  dari  sumber  daya  manusia  yang  belum  memahami  bagaimana  prosedur  serta mekanisme  dalam  pelaksaannya  ditambah  lagi  dengan  sistem  yang  masih  sering error. Sehingga  dalam  pelaksanaan  kebijakan  ini  harus  masih  terdapat  evaluasi  serta  sosialisasi mendalam  terkait  bagaimana  prosedur  serta  mekanisme  mengenai  kebijakan lesspaper ini dalam pelayanan kenaikan pangkat.

## Daftar Pustaka
Arvia,  O.  (2018).  Manajemen  sumber  daya  aparatur  sipil  negara  (ASN)  dalam  rangka  reformasi birokrasi  di  badan  kepegawaian  pendidikan  dan  pelatihan  daerah  (BKPPD)  Kota Pekalongan ( Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science ).
Gusta, B. W. (2017). Prosedur Kenaikan Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kota Semarang ( Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences ).
Moonti, R. M., Ismail, N., Karepoan, J. K., & Djanggih, H. (2018). Pelaksanaan Pengukuran Prestasi  Kerja  Terhadap  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  Dinas  Pertanian  Provinsi Gorontalo. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 12 (2), 151-161.
Nurmayanti,  N.,  Parida,  M.,  &  Yuansyah,  M.  R.  (2022).  Sistem  Pendukung  Keputusan Kelayakan  Kenaikan  Pangkat  Jabatan  Fungsional  (ASN)  Metode  Topsis. Jurnal Informasi dan Komputer , 10 (1), 89-96.
Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Rovinus  Laka  Knaofmone,  Agustinus  Longa  Tiza,  Marthen  Patiung  (2021). “ Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis Berbasis Less-Paper di BKD Kab.
Kebijakan Lesspaper dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
TTU ” Vol 1 No 2 (2021): JAD (Jurnal Admnistrasidan Demokrasi) Mei 2021
Savitri,  Dessy  (2020). “ Implementasi  Sistem   Kenaikan  Pangkat  Otomatis (KPO)  Berbasis  Online pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Kota Medan ” Universitas Sumatra Utara
Sefira  Wardany  (2018). “ Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat ” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Simanjuntak,  C.  A.  M.  (2022).  Kebijakan  Kenaikan  Pangkat/Golongan  Aparatur  Sipil  Negara  di Pemerintahan  Daerah  Berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia  (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.
Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor D.26-30/V.79-5/99 perihal Penetapan Kenaikan Pangkat dan  Pensiun  Pegawai  Negeri  Sipil  setelah  diundangkannya  Peraturan  pemerintah  Nomor  11 Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Wandira,  N.  T.,  &  Santoso,  T.  (2022).  Pelayanan  Kenaikan  Pangkat  Melalui  Aplikasi  Sistem Pengelolaan  Kenaikan  Pangkat  Studi  di  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo. In Seminar Nasional Hasil Skripsi (Vol. 1, No. 01, pp. 96-100).