## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 63-78
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Transaksi Jual-Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bar)
Muhammad Asshidiq 1* , Muhammad Farid Alwajdi 2
1 2 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia *Corresponding Author: muhammad1800024384@webmail.uad.ac.id
Histori Artikel Abstrak Masuk:10 Feb 2023 Review: 3 Jun 2023 Diterima: 28 Agu 2023 Terbit: 28 Agu 2023 Tujuan  dari  penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana penerapan asas itikad baik dalam transaksi jual-beli tanah, dan lebih spesifik menganalisis tentang bagaimana penerapan asas itikad baik  antara penjual dan pembeli pada Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bar. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder dan tesier. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam transaksi jual-beli tanah dalam perkara putusan nomor  13/Pdt.G/2018/PN  Bar  menimbulkan sengketa karena pihak penjual tanah menyimpang dari asas itikad baik dengan cara memanfaatkan belum balik nama dari sertifikat tanah tersebut padahal salah satu pihak  dalam  perjanjian tersebut  sudah  menerapkan itikad baiknya dalam melaksanakan perjanjian dengan memberikan  hak  materiil  kepada  penjual  tanah tersebut. Kata Kunci: Itikad Baik; Jual-Beli Tanah; Perjanjian Jual Beli Tanah. Article’s History Abstract Received: 10 Feb 2023 Reviewed: 3 Jun 2020 Accepted: 28 Agu 2023 Published: 28 Agu 2023 The purpose of this study is to find out how the application of the principles of good faith in land transactions, and be more  specific  to analyze  how  the  application of  a  good faith principle between the  seller and  the buyer on rule number 13/ PDT. G/2018/ pn bar.The method of research used was normative-law research, with law enforcement approaches  and  case  approaches.  The  research  uses primary  and  secondary  and  tesier  legal  sources.  This study the authors concluded that in land transactions in case  number 13/ PDT. G/2018/  pn bar raised  the  issue because one party had deviated from the principle of good faith  in  buying  and  selling,  when  one  party  of  the agreement  already  applied  its  good  faith  in carrying out a covenant.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 63-78
Keywords: Good Faith; Sale and Purchase; Agreement.
All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Penyimpangan asas  itikad baik sering terjadi  diberbagai  daerah  di Indonesia, kasus  dalam putusan  nomor 13/Pdt.G/2018/PN  Bar, merupakan  kasus yang terjadi  akibat  dari  salah  satu  pihak  yang  menyimpang  dari  asas  itikad  baik. Jual-beli  dapat  terlaksana  jika  adanya  persetujuan  antara  dua  belah  pihak antara  pembeli  dan  penjual  kemudian  isi  dalam  perjanjiannya  harus  dapat dimengerti dan dipahami dan dilaksanakan  dengan itikad baik.
Pasal  1342  KUH  Perdata  dijelaskan  bahwa  apabila  kata-katanya  jelas,  tidak diperkenankan  untuk  menyimpang  dari  padanya  dengan  jalan  penafsiran yang  berarti  para  pihak  haruslah  melaksanakan  isi  perjanjian  sehingga memberi kepastian  dan tentunya diiringi dengan itikad baik para pihak dalam perjanjian tersebut (Sigit, 2016). Perjanjian jual-beli tanah juga harus memiliki subjek,  diantara  subjek  tersebut  terdapat  hak  dan  kewajiban  yang  harus dipenuhi  dan tanggung  jawab para  pihak, suatu  pihak  wajib melakukan atas suatu prestasi  (debitur), sedangkan  pihak lain merupakan pihak yang berhak atas  menerima  atas  suatu  prestasi  (kreditur),  namun  dalam  perjanjian transaksi  jual-beli  tanah  masih  banyak  pihak  yang  tidak  memenuhi kewajibannya  baik itu dari  pihak penjual  maupun pembeli dan  dalam hal ini tentunya  menyimpang  dari  asas  itikad  baik  itu  sendiri  saat  melaksanakan perjanjian  (Subekti, 1983)
Penulis  mengambil  contoh  kasus  dalam  Putusan  Gugatan  Perdata  Nomor 13/Pdt.G/2018/PN  Bar,  dalam  putusan  ini  telah  terjadi  sengketa  terhadap obyek tanah,  dikarenakan  salah satu  pihak antara  penjual  dan pembeli tidak menerapkan  asas  itikad  baik  itu  sendiri  dalam  melaksanakan  perjanjian, dibuktikan pada putusan ini penjual tanah menuntut pembatalan akta jual-beli obyek sengketa  dan  bersedia  mengembalikan  uang  pembeli  selaku  tergugat yang pada saat itu yaitu sebesar  Rp 800.000.000  (delapan  ratus juta rupiah), padahal  mereka  sudah  menikmati  uang  hasil  penjualan  obyek  sengketa tersebut  dengan  memanfaatkan  belum  balik  nama  obyek  sengketa  demi keuntungan  pribadi  penjual  karena  penggugat  selaku  penjual  mengetahui bahwa  harga  jual  obyek  sengketa  tanah  telah  naik  drastis  yaitu  sekitar  Rp 4.000.000.000  (empat  miliyar  rupiah)  maka  tentunya  penjual  tanah  akan sangat untung jika mendapatkan kembali obyek tanah tersebut.
Perjanjian wajib agar para pihak menerapkan asas itikad baik, baik dari tahap pra kontraktual sampai pasca kontraktual. Sesuai dengan  Pasal 1338 Ayat (3) KUH  Perdata  dijelaskan “Perjanjian -perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 63-78
itikad  baik”.  Itikad  baik  harus  ditunjukkan  oleh  pihak  pembeli  dengan  cara memenuhi hak penjual  dan melaksanakan  perjanjian  sesuai  dengan  Undang- Undang  yang  berlaku  dan  mengikuti  prosedur  jual-beli  tanah  sesuai ketentuan-ketentuan  yang  berlaku,  kemudian  penjual  dalam  transaksi  jual- beli  wajib  memberikan  obyek  yang  telah  dibayar  dalam  keadaan  obyek tersebut tidak dalam sengketa  atau jaminan instansi.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif,  penelitian  ini mengacu  pada  norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  putusan  pengadilan  serta  norma-norma  yang  berlaku  dan berkembang  dalam  masyarakat.  Soerjono  Soekanto  dalam  pembahasannya mengenai  hukum normatif yang menjadi tolak ukurnya adalah  dari sifat dan ruang lingkup disiplin  hukum, dimana disiplin diartikan sebagai sistem ajaran tentang  kenyataan  (Kumalasari,  2016).  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus  dilakukan  dengan mengkaji  Undang-Undang  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sudah ditangani  (Marzuki, 2017).
Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tesier. Bahan hukum primer berasal dari Undang-Undang dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder  berasal  dari  berbagai  jurnal,  buku,  dan  putusan  pengadilan, sedangkan  bahan  hukum tesier  yaitu bahan  hukum pelengkap  yang sifatnya memberikan penjelasan  terhadap  bahan hukum primer dan sekunder.  Bahan hukum  tersier  contohnya  seperti:  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI), ensiklopedia,  indeks komulatif dan seterusnya.

## Hasil dan Pembahasan Itikad Baik dalam Jual-Beli Tanah
Itikad  baik  secara  obyektif  adalah  perjanjian  yang  dibuat  haruslah dilaksanakan  dengan mengindahkan  norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Berarti  perjanjian  itu harus  dilaksanakan  dengan  sedemikian  rupa  sehingga tidak  merugikan  masing-masing  pihak.  Sedangkan  secara  subyektif,  Itikad baik ada dalam sikap  batin atau  unsur yang ada  dalam diri seseorang,  itikad baik ini bisa  diartikan dengan  kejujuran  (Subekti,  1983). Iktikad baik  secara umum mengemukakan itikad baik merupakan niat dari pihak yang satu dalam sautu perjanjian untuk tidak merugikan pihak lain atau mitra janjinya dan juga tidak merugikan kepentingan  umum (Khalid, 2022).
Menurut  uraian Pasal 1338 ayat (3), itikad baik merupakan  hal yang penting untuk  dijadikan  dasar  dalam  melaksanakan  perjanjian.  Para  pihak  dalam melakukan  perjanjian  harus  memperhatikan  asas  itikad  baik,  karena  dalam perjanjian tersebut para pihak harus mengindahkan  norma-norma kapatuhan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 63-78
dan kesusilaan yang pada pointnya dalam melaksanakan suatu perjanjian para pihak harus didasari  kepercayaan atau keyakinan dan kemauan baik dari para pihak agar tercapainya tujuan perjanjian  (Budi Winarno, Khudzaifah Dimyati, 2021).
Konsep  beritikad  baik  dalam  hukum  kontrak  mengacu  pada  standar  moral subjektif  yang  didasari  pada  kejujuran  individual.  Setiap  individu  harus berpegang  teguh dan mematuhi janjinya. Hal ini itikad baik mempunyai fungsi yaitu  semua  kontrak  harus  ditafsirkan  dengan  itikad  baik,  menambah  dan membatasi,  serta  meniadakan.  Fungsi  ini  dapat  dipakai  hakim  untuk menambah  isi  perjanjian  dan  menambah  kata-kata  peraturan  perundang- undangan  terkait  dengan  perjanjian  jika  suatu  pelaksanaan  perjanjian  tidak adil  atau  terjadi  perubahan  keadaan  sehingga  salah  satu  pihak  dirugikan (Hamza, 2019).
Itikad baik terletak pada keadaan jiwa seseorang.  Niat dan kejujuran pada saat membuat  perjanjian.  Akan  tetapi  tidak  selalu  sifat  ini  ditemukan  pada tindakan  yang dilakukan  oleh pihak yang bersangkutan  dalam melaksanakan perjanjian.  Maka  dari  itu  diharapkan  agar  para  pihak  dalam  membuat perjanjian  menghindari  sikap  yang dapat  merugikan  pihak lain.  Oleh karena itu,  perlu  dicantumkan  ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  apabila  suatu perjanjian  dilakukan  dimuka  pejabat  yang  berwenang,  maka pihak  tersebut dianggap  beritikad baik (Sinilele, 2017).
Sehubungan  dengan  itikad  baik  sebagaimana  dalam  Pasal  1338  Ayat  (3) KUHPerdata, ada tiga fungsi utama itikad baik, yaitu (Simamora et al., 2015):
1. Fungsi  mengajarkan  bahwa kontrak harus ditafsirkan  menurut itikad baik (itikad baik sebagai  asas hukum umum), artinya kontrak harus  ditafsirkan secara patut dan wajar ( fair ).
2. Fungsi  menambah  atau  melengkapi  ( aanvullende  werking  van  de  geode trouw ), artinya  itikad baik  dapat  menambah  isi  atau  kata-kata  perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak secara tidak  tegas  dinyatakan  dalam  kontrak. Menurut  P.L Werry, hal  ini terkait dengan  pelaksanaan  kontrak sebagaimana  putusan  Hoge Roaad tanggal  10 Februari  1921  dalam  perkara  persaingan  antara  pengurus  firma  yang bertentangan  dengan  itikad baik, demikian pula dalam putusan Hoge Raad tanggal  13 Maret 1964, NJ 1964, 188, dalam perkara  pelaksanaan  kontrak penanggungan (borgtocht) yang mewajibkan kreditur untuk memperhatikan itikad baik dalam pelaksanaan  kontrak.
3. Fungsi  membatasi atau meniadakan  ( baperkende en dero gerende werking van  de  geode trouw ),  artinya  fungsi  ini  hanya  dapat  diterapkan  apabila terdapat  alasan-alasan  yang  amat  penting  ( allen in  spreekende gevallen ).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 63-78
Putusan  Hoge Raad yang membatasi atau  meniadakan  daya kerja kontrak dapat dicermati dalam kasus Stork v. N.V Haarlamshe Katoen Maatschappij ( Sarong Arrest ), HR 8 Januari 1926, NJ 1926, 203, Mark is Mark Arrest,  HR Januari  1931 serta  Saladin  v. Hollandsce  Bank Unie (HBU) Arrest,  tanggal 16  Mei  1967.  Hoge  Raad  dan  NBW  dalam  menerapkan  fungsi  ini  hanya terhadap  kasus-kasus  yang  pelaksanaan  menurut  kata-kata  kontrak tersebut  sungguh-sungguh  tidak  dapat  diterima  karena  tidak  adil.  Rasio penerapan  ini  dapat  dipahami  karena  merupakan  penyimpangan (perkecualian) terhadap asas pacta sun servanda .
Menurut  sistem common law Inggris  dikemukakan  oleh Sir  Anthony  Mason pada  perkuliahan  di  Universitas  Cambridge  pada  tahun  1993  yang mengatakan  bahwa  konsep itikad  baik mencakup tiga ajaran  yang berkaitan dengan  (Ainiah & Santoso, 2018):
1. Suatu  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  bekerjasama  dalam  mencapai tujuan kontrak (kejujuran terhadap  janji itu sendiri)
2. Pemenuhan standar perilaku terhormat
3. Pemenuhan standar, standard of contract yang masuk akal yang berkaitan dengan kepentingan  para pihak.

## Jual-Beli Tanah
Menurut  hukum  perdata,  jual-beli  ialah  suatu  perjanjian  konsensuil  yang berarti  lahirnya  suatu  perjanjian  yang  sah  (mengikat  atau  mempunyai kekuatan  hukum) pada  saat  tercapainya  sepakat  antara  para  pihak  penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur  yang pokok yaitu barang dan harga. Pasal 1458  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  “Jual -beli  dianggap  telah  terjadi antara kedua pihak pada saat mereka telah mencapai sepakat  tentang barang dan  harga,  walaupun  barang  itu  belum diserahkan  maupun harganya  belum dibayar. ”
Menurut Pasal 1457 KUH Perdata jual-beli adalah perjanjian yang dimana satu pihak  (penjual)  mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  hak  atas  tanah kepada pihak yang lain (pembeli), kemudian pihak pembeli membayar harga tanah yang telah disepakati  bersama  (Chelda, 2013). Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA) mendasarkan  konsep pemikiran pada hukum adat yang berlaku di Indonesia. Hal itulah yang mendasari jual-beli bukan merupakan perbuatan  hukum yang merupakan perjanjian  obligator. Misalnya jual beli tanah menurut hukum adat menganut  asas “terang  dan tunai”. Terang berarti  perbuatan  hukum jual -beli tersebut  dilakukan  di  hadapan  pemimpin  adat  (pejabat)  yang  menangani masalah pertanahan  (tetua adat) atau dilakukan di hadapan  Pejabat Pembuat

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 63-78
Akta Tanah (PPAT), sedangkan tunai berarti peralihan hak dari penjual kepada pembeli terjadi pada saat pembayaran dari pembeli kepada penjual. Akta jual- beli yang ditandatangani  para pihak penjual dan pembeli membuktikan bahwa telah terjadi pemindahan  hak dari penjual kepada pembeli dengan  dilengkapi pembayaran  harganya,  telah  memenuhi  syarat  tunai  dan  nyata  perbuatan hukum  jual-beli  yang  dilakukan  (Hayati,  2016).  Peralihan  hak  atas  tanah dilakukan  dengan  konsep  hukum  adat.  Praktik  peralihan  hak  atas  tanah dilakukan  dengan  berbagai  cara, diantaranya  dilakukan  atau dilaksanakan  di hadapan  PPAT, atau dalam suatu  perjanjian  jual beli diatas  materai ataupun bahkan  hanya  berupa  kwitansi  saja.  Walaupun  hukum  tanah  nasional menganut  sistem  hukum adat,  namun  diatur  secara  tegas  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  bahwa jual- beli  atas  objek  tanah  harus  dilakukan  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang dalam hal ini adalah PPAT (Hayati, 2016). Wilayah yang belum cukup terdapat PPAT, maka camat sebagai  PPAT sementara,  yaitu camat yang diangkat  oleh Menteri  yang  berhubungan  dengan  penyelenggaraan  urusan  pemerintah khusus  pertanahan.  Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998  tentang  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang  diubah  menjadi Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  adalah  camat  yang  diangkat  menjadi  pejabat pembuat akta tanah sementara (Tampubolon & Djajaputra, 2019).
Syarat jual-beli tanah ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil:
1. Syarat materiil
a. Pembeli  berhak  membeli  tanah  yang  bersangkutan.  Pembeli  sebagai pihak  yang  menerima  hak  harus  memenuhi  syarat  untuk  memiliki tanah yang akan dibeli. Hal ini tergantung  pada hak apa yang ada pada tanah tersebut,  apakah hak milik, hak guna  bangunan,  atau hak pakai. Menurut  Pasal  21  UUPA,  yang  bisa  memiliki  hak  atas  tanah  hanya warga  Negara  Indonesia  tunggal  dan  badan-badan  hukum  yang ditetapkan pemerintah.
b. Penjual berhak menjual  tanah yang bersangkutan.  Pemegang  sah dari hak atas tanah tersebut merupakan pemilik yang berhak menjual tanah tersebut.  Jika  pemilik  tanah  tersebut  adalah  dua  orang  maka  yang mempunyai  hak  tanah  itu  adalah  kedua  orang  tersebut,  tidak  boleh seorang saja yang bertindak sebagai penjual.
c. Tanah hak yang bersangkutan  boleh diperjual-belikan  dan tidak sedang dalam  sengketa.  Jika  tanah  yang  diperjual-belikan  sedang  dalam sengketa,  maka  jual-beli  tanah  tersebut  tidak  sah.  Pihak  yang  tidak

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 63-78
mempunyai  hak  menjual  tanah  tersebut  maka  jual-beli  batal  demi hukum, atau sejak awal hukum menganggap  tidak pernah  terjadi jual- beli.
2. Syarat formal Setelah  persyaratan  materiil  terpenuhi  maka  PPAT akan  membuat  akta jual-beli, sebagaimana PP No. 24 Tahun 1997 sebagai  peraturan pelaksana dari  UUPA  telah  menetapkan  bahwa  setiap  perjanjian  yang  tujuannya memindahkan  hak atas  tanah  harus  dibuktikan  dengan  suatu  akta  yang dibuat  oleh  dan  di  hadapan  PPAT. Sebelum  akta  jual-beli  dibuat  PPAT, maka para pihak harus menyerahkan surat-surat  yang diperlukan  kepada PPAT, yaitu sertifikat  tanah  yang asli  dan  tanda  bukti pembayaran  biaya pendaftarannya.  Jika  tanahnya  belum  bersertifikat  maka  harus menunjukkan surat keterangan  bahwa tanah tersebut belum bersertifikat. Surat-surat  tanah  yang  memerlukan  penguatan  oleh  kepala  desa  dan camat,  dilengkapi  dengan  identitas  penjual  dan  pembelinya  yang diperlukan  untuk pembuatan sertifikat tanahnya setelah  dilaksanakannya jual-beli.  Setelah  akta dibuat  kemudian PPAT menyerahkan  akta tersebut kepada kantor pendaftaran tanah untuk pendaftaran  pemindahan hak atas tanah tersebut (Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997).
Sesuai  dengan  Pasal 23 Ayat (1) UUPA bahwa  setiap  peralihan  hak milik tanah  harus  didaftarkan  menurut  ketentuan-ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Pendaftaran  tanah  sebagai  pembuktian  yang  kuat serta sahnya  peralihan  dan pembebanan  hak tersebut. Peralihan  hak atas tanah  yang  didaftarkan  ke  kantor  pertanahan  merupakan  wujud  dari pemeliharaan  data (Wijayanti, 2017).

## Perjanjian dalam Jual-Beli Tanah
Kontrak  merupakan  suatu  janji  atau  seperangkat  janji-janji  dan  akibat pengingkaran  atau  pelanggaran  atasnya,  hukum memberikan  pemulihan atau  menetapkan  kewajiban  bagi  yang  ingkar  janji  disertai  sanksi  untuk pelaksanaannya.  Perjanjian  sebagai  suatu  peristiwa  ketika  seseorang berjanji  kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  pihak  saling  berjanji  untuk melaksanakan suatu hal (Niru Anita Sinaga, 2017).
Pelaksanaan  pembuatan  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Buku  III KUH  Perdata.  Tentang  perjanjian  dengan  objek  berupa  tanah  dapat dikaitkan dengan  Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan  bahwa suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu (Wijayanti, 2017):

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 63-78
1. Adanya  kata sepakat,  sepakat  mengikatkan  dirinya,  perjanjian  terjadi setelah  para  pihak  mencapai  tahap  sepakat.  Pada  dasarnya  di  dalam perjanjian  ada  pertemuan  atau  persesuaian  kehendak  para  pihak dalam  perjanjian  dan  saling  setuju  mengenai  perjanjian  tersebut, pernyataan  pihak  yang  menawarkan  dinamakan  tawaran  ( Offerte ), pernyataan  pihak  yang  menerima  penawaran  disebut  akseptasi ( acceptattie ).
2. Kecakapan  untuk  membuat  perjanjian,  Pasal  1329  KUH  Perdata menyatakan  bahwa  setiap  orang  adalah  cakap, kemudian  Pasal  1330 menyatakan  bahwa  ada  beberapa  orang  tidak  cakap untuk  membuat perjanjian  yaitu  orang  yang  belum  dewasa,  mereka  yang  berada dibawah  pengampuan,  dan  perempuan  dalam  pernikahan,  (setelah diundangkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  Pasal  31  Ayat  2  maka  perempuan  dalam  perkawinan dianggap  cakap hukum).
3. Adanya  suatu hal tertentu,  Pasal 1333 KUH Perdata menetapkan  suatu perjanjian  harus  mempunyai  pokok  suatu  benda  ( zaak )  yan  paling sedikit dapat ditemukan jenisnya. Suatu perjanjian  haruslah mengenai suatu  hal  tertentu  ( centainty of  terms ) dan  memiliki  objek  tertentu.
Suatu hal tertentu  merupakan  objek prestasi  perjanjian.  Isi perjanjian tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.
4. Kausa hukum yang halal atau adanya sebab yang halal, kata kausa yang diterjemahkan  dari  kata oorzaak (Belanda)  atau causa (latin)  bukan berarti sesuatu yang mendorong seseorang  untuk membuat perjanjian tapi lebih mengarah kepada isi dan tujuan perjanjian  itu sendiri. Pasal 1320  KUH  Perdata  yaitu  isi  perjanjian  itu  sendiri,  menggambarkan tujuan yang akan dicapai para pihak dalam perjanjian.
Adapun  perjanjian  dibedakan  menjadi  dua  macam  yaitu  (Hartana, 2016):
1. Perjanjian  Obligator,  yaitu  perjanjian  yang  mewajibkan  seseorang untuk memberikan atau membayar sesuatu.
2. Perjanjian Non  Obligator, yaitu  perjanjian  yang  tidak  mewajibkan seseorang  untuk memberikan atau membayar.
Hukum  perjanjian  terdapat  asas-asas  yang  harus  dipatuhi  dalam melaksanakan  perjanjian  tersebut,  yaitu  (Budiono  Herlien  dan Sebastian  Pompe 2010):
1. Asas Kebebasan  berkontrak ( freedom of contract )
2. Asas Konsensualisme

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 63-78

## 3. Asas Kepastian  Hukum
4. Asas Itikad baik ( good faith/geode trouw )
5. Asas Kepribadian  ( personality )
Para  pihak  ketika  membuat  atau  melaksanakan  perjanjian  harus mematuhi  asas-asas  hukum  perjanjian  agar  dalam  terlaksananya perjanjian  tersebut  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan  pasca  kontrak tersebut.  Hal ini dalam rangka  agar tidak terjadi  cacat pada  perjanjian yang  dapat  menimbulkan  sengketa  dan  membatalkan  perjanjian tersebut.
Perjanjian  lahir  karena  persetujuan  antara  kedua  belah  pihak  dan harus  dilaksanakan  dengan  baik  dan  jujur.  Perjanjian  tersebut  ada suatu  hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  kedua  belah  pihak  yang menimbulkan  hak  di satu  pihak  dan  kewajiban  di  pihak  lain.  Karena adanya  hubungan  hukum  antara  kedua  belah  pihak  tersebut  maka pihak  yang  dibebani  kewajiban  tersebut  tidak  memenuhi  kewajiban nya maka pihak yang lain yang mempunyai hak dapat melakukan upaya tuntutan hukum agar kewajiban dapat terpenuhi.

## Analisis Penulis
Menurut  penulis  dalam  Putusan  Nomor  13/Pdt.G/2018/PN  Bar, pembeli  tanah  selaku  tergugat  sudah  beritikad  baik  dalam melaksanakan  perjanjian  karena sudah  mematuhi norma-norma yang berlaku,  yaitu  norma-norma  kepatutan  dan  kesusilaan.  Artinya, perjanjian  itu  harus  dilaksanakan  dengan  baik  sehingga  tidak merugikan  masing-masing  pihak.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  pembeli tanah  tersebut  yaitu  Hj.  Rohani  Asta  yang  sudah  memenuhi kewajibannya  sebagai  pembeli  tanah  dengan  membayar  harga  yang disepakati  pada  saat  itu  dan  melakukan  pembelian  tanah  tersebut sesuai  dengan  prosedur,  yaitu  dilakukan  di  hadapan  pejabat  yang berwenang  dalam  hal  ini  camat  sebagai  PPAT.  Hal  tersebut  patut dijadikan alasan untuk dilindungi secara hukum.
Pada  Putusan  Perdata  Gugatan  Nomor  13/Pdt.G/2018/PN  Bar, berdasarkan  asas  itikad  baik  dalam  penerapannya  disini  pembeli selaku tergugat dapat disebut sebagai pembeli yang beritikad baik. Hal ini  dibuktikan  dengan  fakta-fakta  di  persidangan  dan  pertimbangan hakim yang menyebutkan  bahwa karena jual-beli  terhadap  tanah  dan bangunan  tersebut  dilakukan  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang dalam  hal  ini  PPAT,  maka  Hj.  Rohani  Asta  (Tergugat  III

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 63-78
Konvensi/Penggugat  Rekonvensi),  dapat  dikatakan  sebagai  pembeli yang beritikad baik, dan harus dilindungi  secara hukum.
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  tersebut  di  atas  menurut  penulis, Perjanjian  yang  dibuat  antara  penjual  dan  pembeli  pada  Putusan Nomor  13/Pdt.G/2018/PN  Bar,  dikatakan  sah  karena  memenuhi syarat  formil,  yaitu  dilakukan  atau  dibuat  di  hadapan  PPAT dan  di hadapan  dua saksi dan telah  memenuhi asas  hukum adat yaitu terang dan tunai. Penyerahan hak atas tanah dilakukan  di hadapan  PPAT dan pembayarannya  dilakukan  secara  tunai.  Walaupun  di dalam  putusan tersebut  yang  bertindak  sebagai  PPAT adalah  Camat  yang  berada  di daerah Kabupaten Barru. Namun, hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan Jabatan  Pembuat  Akta Tanah  sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016  tentang  Perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998  tentang  Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Camat dapat ditunjuk sebagai PPAT oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agrarian/pertanahan  apabila  dalam  wilayah  tersebut  belum  cukup terdapat  PPAT  untuk  melayani  masyarakat  dalam  pembuatan  akta, dalam hal ini camat ditunjuk sebagai PPAT sementara.
Menurut penulis  asas itikad baik merupakan  asas yang sangat  penting atau  perlu  dijadikan  dasar  dalam membuat perjanjian  dan  juga  tetap diterapkan  pada  saat  perjanjian  tersebut  dilaksanakan  sampai perjanjian  tersebut  selesai  dilaksanakan.  Hal  ini  dilakukan  dalam rangka  menciptakan  rasa  keadilan  bagi  para  pihak  yang  melakukan perjanjian  sehingga  tidak ada pihak yang dirugikan  dalam perjanjian.
Latar belakang sengketa tanah dalam Putusan Nomor
13/Pdt.G/2018/PN  Bar, adalah  tindakan  penggugat  itu sendiri  selaku penjual  tanah  obyek  sengketa  yang  memanfaatkan  keadaan  pembeli atas  belum  terbalik  namanya  sertifikat  dari  obyek sengketa  tersebut padahal  penggugat  selaku  penjual  tanah  sudah  menikmati  hasil penjualan  tanah  tersebut  jauh  hari  sebelum  melakukan  tuntutan. Menurut penulis,  Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bar, penjual selaku penggugat  justru menyimpang dari asas itikad baik, karena dalam melaksanakan perjanjian pihak penjual sudah tidak jujur dan  tidak  menandatangani  proses  administrasi  balik  nama  sertifikat obyek sengketa.  Sebaliknya,  penjual tanah  justru memanfaatkan celah atas belum balik nama atas sertifikat obyek sengketa tersebut. Pembeli tanah  selaku  tergugat  tidak langsung  membalik nama  sertifikat  pada

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 63-78
saat  transaksi,  karena  menimbang  bahwa  penjual  adalah  sudah termasuk  dari  bagian  keluarga  pembeli,  jadi  tergugat  juga  tidak menyangka akan muncul gugatan.
Penjual  selaku  penggugat  ingin  mengambil  keuntungan  pribadi  dan memanfaatkan celah belum balik nama sertifikat dengan pertimbangan tanah pada tahun 2018 harganya sudah naik drastis. Akan lebih untung jika  penggugat  selaku  penjual  mendapatkan  kembali  obyek tersebut. Hal  ini  dibuktikan  di  dalam  persidangan  pada  Putusan  Nomor 13/Pdt.G/2018/PN  Bar, yang mengatakan:
1. Halaman  18 dari  51  Putusan  Gugatan  Nomor 13/Pdt.G/2018/PN
Bar.  Mengatakan  bahwa  “Tentang hal  ini,  para  penggugat sebenarnya  hanya  mencoba  mengambil  manfaat  dan  keuntungan secara melawan hak. Yaitu dengan memanfaatkan celas atas belum balik nama obyek sengketa pasca terjadi jual-beli pada tahun 2008. Melalui  situasi  ini, para  penggugat  ingin  memperoleh keuntungan dengan  cara para  penggugat  mengembalikan  uang  hasil penjualan awal  obyek  sengketa  (tahun  2008)  yaitu  sejumlah  Rp.  800.  000. 000,-  (delapan  ratus  juta  rupiah)  kepada  tergugat  III  dan  atau tergugat  III  akan  membeli  kembali  obyek  sengketa  dengan menggunakan asumsi harga jual yang sekarang (tahun 2018) senilai Rp. 4. 000. 000. 000,- (empat miliar rupiah)”.
2. Halaman  18  dari  51  Putusan  Gugatan  Perdata  Nomor 13/Pdt.G/2018/PN  Bar.  Mengatakan  bahwa  “Tindakan  para penggugat  yang tidak mau membantu/tidak  mau bertanda  tangan dalam  proses  administrasi  balik  nama  Sertifikat  Hak  Milik  atas obyek sengketa  jelas sangat merugikan pihak tergugat  III”.
Berdasarkan  fakta-fakta  di  persidangan,  penulis  mengambil  poin dari  pertimbangan  hakim yang menunjukkan  penyimpangan  asas itikad  baik  dari  penggugat  selaku  penjual  tanah.  Dalam pertimbangannya  tersebut hakim mengatakan:
1. Menimbang,  bahwa  seharusnya  apabila  Para  Penggugat Konvensi/Para  Tergugat  Rekonvensi tidak menyetujui jual-beli tanah  obyek  sengketa  tersebut,  seharusnya  sudah  dilakukan sejak lama, karena sebagai  saudara  kandung  mereka selama ini terus berhubungan  silaturahmi, oleh karenanya adalah hal yang mustahil apabila  selama ini Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui kalau yang membeli tanah obyek sengketa adalah Hj. Rohani Asta (Tergugat III

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 63-78
Konvensi/Penggugat  Rekonvensi)  yang  kebetulan  adalah  ibu mertua dari H. Ibrahim (Tergugat II Konvensi);
2. Menimbang,  bahwa disamping  itu setelah  uang hasil  penjualan obyek sengketa pada tahun 2008 dinikmati oleh para Penggugat
Konvensi/Para  Tergugat  Rekonvensi,  10  (Sepuluh)  tahun kemudian para Penggugat Konvensi/Para  Tergugat Rekonvensi bersedia  mengembalikan  uang  tersebut  pada  tergugat  III Konvensi/Penggugat  Rekonvensi  (Posita  gugatan  point  6), dengan  alasan  bahwa  mereka  tidak  menyetujui  kalau  yang membeli tanah obyek sengketa adalah Hj. Rohani Asta (Tergugat III Konvensi/Penggugat  Rekonvensi),  dan  mereka  menyetujui kalau  yang  membeli  adalah  H.  Ibrahim  Ahmad  (Tergugat  III Konvensi)  salah  satu anak  dari Alm H. Ahmad  Laoki dan  Almh Hj.  Sabriah  Dollah,  terhadap  hal  ini  maka  Majelis  hakim beranggapan  bahwa perbuatan  para Penggugat  Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan  menurut hukum;
3. Menimbang,  bahwa  dengan  ditandatanganinya  surat  kuasa menjual  oleh  anak-anak  Alm.  H.  Ahmad  Laoki  dan  Almh.  Hj,
Sabriah  Dollah dapat  dikatakan  bahwa pada  waktu itu mereka menyetujui  bahwa  saudara  mereka  yaitu  H.  Ahmad  Yani (Tergugat  I Konvensi) mewakili anak-anak  dari Alm. H. Ahmad Laoki dan Almh Sabriah Dollah untuk melakukan transaksi jual- beli  terhadap  tanah  dan  bangunan  obyek  sengketa, sebagaimana  tercantum  dalam surat  kuasa  menjual (bukti T.I- III.5);
4. Menimbang,  bahwa  disamping  itu  sebelum  melakukan tandatangan  Para Penggugat  tentunya melihat, bahwa Tergugat II Konvensi  (H.  Ibrahim  Ahmad)  adalah  termasuk  pihak  yang memberikan  kuasa  menjual  kepada  Tergugat  1  Konvensi  (H. Ahmad  Yani),  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa alasan  para  Tergugat  Konvensi/Para  Tergugat  Rekonvensi menyatakan,  bahwa  kesepakatan  pada  waktu  itu  yang  akan membeli  tanah  dan  bangunan  peninggalan  orang  tua  mereka adalah  Tergugat  II Konvensi  H.  Ibrahim  Ahmad  bukannya  Hj. Rohani  Asta  (Tergugat  III  Konvensi/Penggugat  Rekonvensi), adalah tidak benar dan hanyalah alasan belaka;
5. Menimbang,  bahwa  karena  jual-beli  terhadap  tanah  dan bangunan  tersebut  dilakukan  di  hadapan  pejabat  yang berwenang dalam hal ini PPAT, maka Hj. Rohani Asta (Tergugat

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 63-78
III Konvensi/Penggugat  Rekonvensi),  dapat  dikatakan  sebagai pembeli  yang  beritikad  baik,  dan  harus  dilindungi  secara hukum;
6. Menimbang,  bahwa  meskipun  Para  Penggugat  Konvensi/Para Tergugat  Rekonvensi  kecuali Penggugat  III Konvensi/Tergugat III  Rekonvensi  di  persidangan  menyangkal  telah  melakukan tandatangan  dalam surat kuasa  menjual, namun kenyataannya mereka  pada  waktu  itu  tetap  menerima  uang  hasil  penjualan tanah obyek sengketa, maka kebenaran  terhadap penyangkalan tandatangan  perlu dipertanyakan.
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  tersebut  menurut  penulis dalam Putusan Gugatan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bar, telah  terjadi  penyimpangan  asas  itikad  baik  itu  sendiri  oleh penjual  pada  tahap  pasca  kontraktual.  Dapat  dilihat  dengan sikap  penjual  yang  tidak  jujur  dengan  mengatakan  jual-beli tersebut  tidak  sah  karena  yang  membeli  tersebut  bukanlah saudara  kandungnya  sendiri  dan  tidak  sesuai  kesepakatan.
Padahal  saat  itu mereka  selaku  penjual  tanah  setuju  jika yang membeli tanah tersebut  adalah Hj. Rohani Asta selaku tergugat itu  sendiri  dibuktikan  dengan  adanya  surat  kuasa  penjualan tanah  tersebut  yang  ditandatangani  oleh  para  penggugat  itu sendiri. Para  pihak  pada  tahap  pasca  kontraktual  ini  harus  bertindak berdasarkan  nilai  kepatutan.  Penjual  (penuntut)  harusnya menerapkan  itikad  baiknya  untuk  mau  menandatangani sertifikat obyek sengketa, karena pembeli (tergugat) juga sudah melaksanakan  atau  memenuhi  kapasitasnya  sebagai  pembeli yang  beritikad  baik  karena  sudah  mengikuti  perjanjian  sesuai dengan  yang  disepakati  dan  juga  sudah  memenuhi kewajibannya sebagai  pembeli dengan memberikan hak kepada para penggugat  dengan membayar harga yang telah disepakati. Pertimbangan-pertimbangan  hakim  tersebut  berdasarkan fakta-fakta  yang  didapat  dalam  proses  persidangan  pada Putusan  13/Pdt.G/2018/PN  Bar.  Hakim  mempertimbangkan bahwa dalil-dalil penggugat  dalam gugatan  hanya alasan belaka dan  Majelis  hakim  beranggapan  bahwa  perbuatan  para Penggugat  Konvensi/Para  Tergugat  Rekonvensi  tidak  dapat dibenarkan  menurut  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  setelah

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 63-78
menikmati hasil penjualan  obyek sengketa  10 (sepuluh)  tahun yang  lalu  sebelum  gugatan  didaftarkan  kemudian  penggugat selaku pembeli bersedia  mengembalikan  uang tersebut  kepada tergugat  dengan  alasan  mereka  tidak  menyetujui  jika  yang membeli  obyek  sengketa  tersebut  adalah  Hj.  Rohani  Asta (Tergugat III).
Menurut  penulis  pertimbangan  hakim ini sudah  sesuai  dengan ketentuan  Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata, karena melindungi dan  mempertahankan  hak dari  pembeli yang  bertikad  baik  itu sendiri, perlindungan  hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian apabila  perjanjian  pengikatan  jual-beli  tersebut  dibuat  di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini PPAT, ketentuan yang  terdapat  dalam  Pasal  1338  KUHP  yang  berlaku  sebagai Undang-undang  para  pihak.    Menurut  Satjipto  Raharjo, perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman terhadap  Hak Asasi  Manusia  (HAM) yang dirugikan  orang  lain dan perlindungan  itu diberikan  kepada  masyarakat agar  dapat menikmati  semua  hak-hak  yang  berikan  oleh  hukum (Hamdaliah, 2016).
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hakim tersebut  dan berdasarkan  fakta-fakta  dalam  persidangan  serta  putusan, penulis  menyimpulkan bahwa  Hakim Pengadilan  Negeri  Barru dalam  membuat  putusan  di  dalam  Putusan  Perdata  Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN  Bar sudah tepat.

## Kesimpulan
Penerapan asas itikad baik dalam transaksi jual-beli tanah pada Putusan  Nomor  13/Pdt.G/2018/PN  Bar  pembeli  tanah  sudah menerapkan  asas  itikad  baik  dalam  melaksanakan  jual-beli tanah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  niat  baik  yang  dilakukan pembeli  tanah  dengan  membayar  harga  tanah  sesuai  dengan kesepakatan  dan  dilaksanakan  di  hadapan  pejabat  yang berwenang  dalam  hal  ini  PPAT Kecamatan  Mallusetasi.  Akar masalahnya  menyimpang  asas  itikad  baik  dari  pihak  penjual tanah hal ini dibuktikan  dengan  sikap penjual  tanah yang tidak jujur dalam memberikan keterangan  dan menuntut pembatalan akta jual-beli dan menuntut jauh hari setelah terlaksananya jual- beli.  Padahal  mereka  sudah  menikmati  hasil  penjualan  tanah tersebut, kemudian dalam mengambil keputusan terlihat hakim

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 63-78
memperhatikan  aspek  itikad  baik dan  itikad  tidak  baik. Itikad tidak baik penjual tanah dengan memanfaatkan cela atas belum balik nama sertifikat obyek sengketa  pasca  terjadinya  jual-beli pada tahun 2008. Hakim diberi wewenang oleh Undang-undang untuk  mengawasi  dan  menilai  pelaksanaan  perjanjian  jika terjadi  selisih  tentang  pelaksanaan  perjanjian  dengan  itikad baik  (kepatutan  dan  kesusilaan).  Hakim  dalam  pertimbangan hukum  harusnya  memiliki  tafsir  yang  mendalam  mengenai makna itikad baik yang tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata,  yang  digunakan  hakim  dalam  menilai  adanya  itikad baik dalam  perkara  sengketa  tanah  atau  pelaksanaan  jual-beli tanah adalah standar obyektif yang mengacu pada perilaku para pihak  dalam  melaksanakan  perjanjian  dan  penilaian  terhadap isi perjanjian  jual-beli  tanah  harus  didasarkan  pada  kepatutan dan rasional

## Referensi
Ainiah,  Z.,  &  Santoso,  L.  (2018).  Implikasi  Asas  Itikad  Baik  Dalam  Akad Murabahah  Di  Perbankan  Syariah. An-Nisbah:  Jurnal Ekonomi  Syariah , 4 (2).
Budi Winarno, Khudzaifah Dimyati, & K. W. (2021). Penerapan Asas Itikad Baik pada Perjanjian Lisan (Non Kontraktual) dalam Transaksi antar Pedagang dengan Penyuplai Barang di Pasar Klewer. Litbang Sukowati , 4 (2), 88. Budiono  Herlien,  dan,  Sebastian  Pompe,  E.  E.  (2010). Penjelasan  Hukum tentang Kebatalan Perjanjian . National Legal Reform Program (NLRP). Chelda, A. S. (2013). Tinjauan Yuridis Perjanjian  Jual-Beli Tanah antara Orang Tua dan Anak (dari Sisi Pasal 1320 KUH Perdata). Journal of Law , 2 (1), 25. Hamdaliah.  (2016). Perlindungan  Hukum Bagi Pihak Pembeli yang Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah. LamLaj , 1 (2), 150 – 169. Hamza, Y. A. (2019).  Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian  Kerja Outsourcing.
MMeraja Journal , 2 (2), 7 – 8.
Hartana. (2016). Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016. Jurnal Komunikasi Hukum ,
2 (2), 10.
Hayati,  N.  (2016).  Peralihan  Hak  dalam  Jual-Beli  Hak  Atas  Tanah  (Suatu Tinjauan  terhadap  Perjanjian  Jual-Beli dalam  Konsep  Hukum Barat  dan Hukum  Adat  dalam  Kerangka  Hukum  Tanah  Nasional). Lex  Jurnalicia ,
13 (3), 279.
Khalid,  A. (2022). Analisis  Itikad Baik sebagai  Asas  Hukum Perjanjian. Jurnal Legal Reasoning , 5 (1), 41 – 53.
Kumalasari,  Y. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Pihak Pembeli Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah Bengkok . 12 – 13.
Marzuki, M. P. (2017). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group. Niru  Anita  Sinaga,  N.  S.  (2017).  Hal-Hal  Pokok  dalam  Pembuatan  Suatu

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 63-78
Kontrak. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 7 (2), 5 – 6. Sigit, I. (2016). Urgensi Hermeneutika dalam Hukum. Spektrum Hukum , 13 (2), 182 – 183.
Simamora, N. A., Kamello, T., Sembiring, R., & Leviza, J. (2015). Asas Itikad Baik Dalam  Perjanjian  Pendahuluan  (Voor  Overeenkomst)  Pada  Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negri Simalungun No 37/PDT/PLW/2012/SIM). USU Law Journal , 3 (3), 84 – 96. Sinilele, A. (2017). Tinjauan Hukum terhadap Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah. Jurisprudentie , 4 (2), 78.
Subekti. (1983). Hukum Perjanjian . Citra Aditya Bakti. Tampubolon, N., & Djajaputra, G. (2019). Tanggung Jawab Camat Sebagai  Ppat Sementara  Dalam  Hal  Menandatangani  Akta  Jual  Beli  (Contoh  Kasus Nomor Putusan  44/Pdt.G/2014/Pn  Kwg). Jurnal Hukum  Adigama , 1 (2), 850.
Wijayanti, P. (2017). Hukum Tanah Nasional disusun bumi , air , ruang angkasa ialah hukum Hukum Tanah Nasional  perlu Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 harus dibuktikan dengan. Diponegoro Law Journal , 6 (2), 1 – 19.