## POLITIK HUKUM PAJAK DAERAH DI ERA OTONOMI SETELAH BERLAKU SISTEM DESENTRALISASI

## REGIONAL TAX LAW POLITICS IN THE ERA OF AUTONOMY FOLLOWING THE EFFECTIVENESS OF THE DECENTRALIZATION SYSTEM
Muja’hidah
Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Email : hendra3909@yahoo.com
Naskah diterima : 18/05/2013; direvisi : 13/06/2013; disetujui : 15/07/2013

## A bstrAct
The decentralization system impacts the change of the local tax regulation. Based on  the Law No 34 of 2000 on local tax and retribution, local government may determine new kind of taxes besides what  has established in this Law, but they must refer to the available criteria. Tax  as one of the important local incomes to finance either the government operation or local development and to support the accountable, real, and extant decentralization . After the Law No 34 of 2000 has been replaced by the law No 28 of 2009 on local tax and retribution, local government is not allowed to pick up tax other than what the law has determined. The basis of the tax and the discretion is extended.  To improve the tax accountability; this law stipulates that some parts of tax income should be allocated to finance activities relevant to such tax.
Keywords : Local Tax

## A bstrAk
Berlakunya  sistem  desentralisasi berimplikasi terhadap perubahan pengaturan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintahan  daerah dapat menetapkan jenis pajak baru selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini, tetapi harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.  Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Setelah undang-undang tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintahan daerah dilarang untuk memungut jenis pajak selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang  ini.  Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam undang-undang ini sebagian hasil penerimaan pajak dilaokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut.
Kata kunci: Pajak Daerah

## PENDAHULUAN
P erubAhAn Politik yAng ditandai dengan pergantian kepemimpinan nasional dari pemimpin  personal Soeharto  sebagai sim- bol  politik orde baru kepada B.J. Habibie pada 21 Mei 1998 telah membawa banyak perubahan  penting, di antara perubahan
itu adalah adanya kesediaan pusat melim- pahkan wewenang pemerintahan secara lebih “serius” kepada daerah-daerah. Pelim- pahan wewenang atau dikenal dengan isti- lah desentralisasi. Desentralisasi adalah pe- nyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh pemerintah  kepada daerah otonom untuk mengatur  dan mengurus  urusan  pemer-
Muja’hidah | Politik Hukum Pajak Daerah Di Era Otonomi Setelah Berlaku Sistem ............................ intahan  dalam sistem Negara Kesatuan Re- publik Indonesia. 1
Menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan sistem desentralisasi mempunyai konsekue- nsi terhadap keharusan untuk melakukan pemencaran kewenangan kepada daerah- daerah berdasarkan sistem desentralisasi, yang terwujud melalui pemberian oto- nomi kepada daerah-daerah dalam sistem penyeleng garaan pemerintahan negara. Pe- nyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pem bagian uru san pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. 2 Mem- bahas pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam bingkai negara kesatuan ( eenheidstaats, unitary state ) berhubungan dengan sistem rumah tangga. Menentu- kan  tugas dan wewenang antara pemerin- tah pusat dan daerah diperlukan adanya pertimbangan yang mendasari pembagian tugas dan wewenang tersebut, dan diharap- kan terjadi adanya keseimbangan antara wewenang pemerintah pusat dan daerah.
Desentralisasi merupakan  cara sebuah rezim  atau negara untuk menghadirkan suatu sistem  yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokratis, karena sebagian kewenangan telah diserahkan  kepada pemerintah lokal (daerah) untuk terlibat aktif dalam mersespon  hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat di daerah. 3 Akar kebijakan  desentralisasi yang paling kuat  adalah berupaya untuk menyatukan  simpul-simpul  kultural dalam rangka membangun Indonesia yang multi-kulturalisme yang selama ini terabaikan  dalam pembangunan bangsa. 4
Penyerahan kewenangan dari pemerin- tah pusat kepada pemerintahan daerah
1 Pasal angka 7 Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2 Ateng Syafrudin, Mengarungi Dua Samudera: Se- tengah Abad Pemikiran Seorang Pamongpraja & llmu- an Hukum Tata Pemerintahan, Bandung, Sayagatama, 2006, hlm. 322.
3 Ibid , hlm. 24.
4 Ibid . hlm. 29.
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota meng atur dan mengu- rus sendiri urusan pemerin tahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Ada- pun prinsip yang dianut Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 adalah: pertama, otonomi seluas-luas nya, nyata dan ber- tanggungjawab; kedua, penyelenggaraan yang ber orientasi ke pada peningkatan ke- sejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi daerah dengan pemerintah. 5 Prinsip ini yang kemudian di implementasikan ke dalam 2 (dua) tujuan utama dalam me- mandirikan daerah, yakni 6 : (1) Demokrati- sasi, yakni memerankan rakyat lokal secara maksimal dalam pengambilan kebijakan melalui wakil-wakilnya di legislatif daerah; (2) Optimalisasi pelayanan publik (pub- lic service) untuk mewujudkan bestuurzorg di setiap daerah otonom. Kedua tujuan ini yang hendak dicapai dalam desentralisasi kewenangan kepada daerah-daerah otonom.
Dalam era globalisasi  dan desentralisasi menjadi trend yang merambah  dihampir semua seluruh negara  di dunia termasuk Indonesia saat seiring berlakunya otonomi daerah secara aktif sejak 2001, pemahaman mengenai pajak daerah sebagai sumber pendanaan pelaksanaan  otonomi  daerah menjadi sangat penting, khusus bagi pe- jabat  agar dapat memahami  secara benar falsafah pajak daerah, tata cara penyusunan peraturan daerah sesuai kaidah perpajakan serta mengerti mengenai hak-hak  dan ke- wajiban pajak dalam melaksanakan keten- tuan pajak. 7 Pasal 157 Undang-Undang 32 Tahun 2004, ditegaskan bahwa “salah satu
5 Marbun, B.N, Otonomi Daerah 1945-2005 Proses & Realita: Perkembangan Otda, Sejak Zaman Colonial sampai naat ini, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm.170.
6 Suprin Na'a, Perda Dalam Perspektif  Peraturan Perundang-undangan , Palu, Tadulako University Press, 2004, hlm. 54.
7 Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, Jakarta, Yellow Printing, 2008, hlm. 1.

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 346~355
pendapatan asli daerah adalah hasil pajak dan hasil retribusi.” Dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. 8
Politik hukum sebagai suatu bagian dari kebijakan  negara yang berkenaan dengan hukum atau peraturan perundang-undan- gan  yang berlaku dalam suatu negara dapat digunakan sebagai payung hukum ( legal umbrella ) dari semua kebijakan lembaga pemerintah. 9 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka  tulisan ini difokuskan un- tuk mengkaji politik hukum pajak di era otonomi daerah  setelah berlakunya desen- tralisasi.

## PEMBAHASAN
A.  Istilah dan Pengertian Politik Hukum
Sebelum membahas lebih jauh tentang politk hukum pajak daerah, terlebih dahulu akan diuraikan tentang istilah dan pengertian politik hukum. Dalam pustaka Belanda, disebut rechtpolitik 10 yang di- hubungkan  kebijakan  di bidang  hukum dan perundang-undangan untuk daerah jajahan Hindia Belanda pada waktu itu, yang kemudian dikenal dengan sebutan kebijakan  hukum yang digariskan secara sadar ( bewuste rechtspolitiek ). Dalam ke- pus takaan berbahasa Inggris ditemukan beberapa istilah yakni, political law; policy of the law; legal policy. Istilah political law sama dengan pengertian political science , yang berarti 11 The brench of the learning concerned with the study of the  principles and conduct of government. Olso termed political
8 Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Da- erah , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 1.
9 Mochtar Kusumaatmadja,  dan B.Arief Sidarta , Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ru- ang  Lingkup Berlakunya  Ilmu Hukum, Buku I , Bandung, Alumni, 2000, hlm. 53.
10 Ibid , hlm. 3.
11 Bryan A Garner, Black’s  Law Diktionary , St, Paul, MNN: West Group, 1999, hlm. 11 79.
law (hukum politik adalah suatu cabang ilmu yang  berkenaan dengan pengkajian mengenai prinsip-prinsip dan tindakan pemerintan. Pengertian ini juga dipakai untuk  studi ilmu hukum.
Politik hukum ( legal policy ) dalam arti  kebijakan negara ( public policy ) di bidang hukum harus dipahami  sebagai bagian  kebijakan sosial yaitu usaha setiap masyarakat/pemerintah untuk mening- katkan kesejahteraan  warganya disegala aspek kehidupan. Hal ini mengandung dua dimensi yang terkait satu sama lain yakni kebijakan kesejahteraan sosial ( social welfare policy ) dan kebijakan perlindungan sosial ( social defence policy ). Selanjutnya, politik hukum disebut juga sebagai aktivitas untuk menentukan  suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendaknya dipakai atau sebagai kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai  dan menerapkan nilai- nilai. 12 Untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. 13 Melalui politik per- undang-undangan atau terbatas hanya pada hukum tertulis saja. 14
Menurut Moh Kusnardi dan Bintan R. Saragih, politik hukum  adalah  suatu kebijakan yang diambil oleh negara me- lalui lembaganya atau pejabatnya untuk me netapkan hukum yang mana yang perlu diganti, diubah, dipertahankan  atau hukum tentang  apa yang perlu  diatur atau dikeluarkan  agar dengan kebijakan tersebut penyelenggaraan  negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik, tertib dan aman sehingga tujuan negara secara bertahap dan terencana dapat terwujud. 15 Sedangkan menurut Teuku Muhammad Radie, pernyataan kehendak penguasa
12 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sen- di-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum , Bandung, Alum- ni, 1986, hlm. 20.
13 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indo- nesia , Bandung, Alumni, 1983, hlm. 14. 14 van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta, Aksara, 1983, hlm. 145.
15 Moh Kusnardi, dan Bintan S. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945 , Jakar- ta, Gramedia, 1978, hlm. 15.
Muja’hidah | Politik Hukum Pajak Daerah Di Era Otonomi Setelah Berlaku Sistem ............................ negara mengenai hukum  yang berlaku di wilayahnya  ( ius constitutum ) dan mengenai arah  perkembangan  hukum yang dibangun ( ius constituendum ). 16
Oleh karena itu, Sunaryati Hartono me- ng artikan istilah hukum nasional  se bagai hukum  yang cita-citakan  atau con sti- tuendum, maka  beliau selalu  berpendirian bahwa untuk membangun atau mewujud- kan  hukum nasional yang yang belum sepenuhnya terwujud  itu diperlukan  pe- mikiran yang sistematik, visioner dan futuristik. 17 Politik secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum ( legal policy ) yang akan atau dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian  tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat kekuatan yang ada  di belakang  pembuatan dan penegakan  hukum itu. 18 Abdul Hakim Garuda  Nusantara, mendefenisikan   bahwa pengertian politik hukun juga bervariasi, namun dengan meyakini adanya  persamaan substantif antar berbagai pengertian  yang ada, studi ini mengambil pengertian bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah  dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: per tama, pembangunan hukum yang ber- intikan pembuatan dan pembaharuan  ter- hadap materi-materi hukum agar dapat seseuai dengan kebutuhan; kedua, pelak- snaan kebutuhan hukum  yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para  penegak hukum. 19
Berdasarkan  beberapa  pandangan  di atas maka ciri politik  hukum dapat disebut- kan sebagai berikut:
16 Teuku Mohammad Radie dikutip H.A. Muliadi, Politik Hukum ,  Jakarta,  Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan , Universitas Jayabaya, 2010, 1-2.
17 Sunaryati Hartono, Beberapa Pemikiran  Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia , Ban- dung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 13.
18 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia 1998, hlm. 2
19 Ibid. hlm. 9
1. Adanya suatu kebijakan dasar, yang diaplikasikan  dari UUD 1945  kepada peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Adanya sutu bentuk hukum, yang men- jelma  dalam berbagai  tata urutan peraturan perundang-undangan  ( ius constitutum ).
3. Adanya suatu isi hukum, yang yang menjelma dalam  berbagai materi muatan peraturan perundang-undangan ( ius cons- titutum ) berupa asas/prinsip, kaidah/ norma,  garis   haluan  sebagai  pedoman dalam kehidupan bermasyarakat,   ber- bangsa  dan bernegara  yang bersumber dari cita  hukum  yang lebih  tinggi yaitu Pancasila, Pembukaan  UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945.
4. Adanya hukum  yang dibentuk, yang menjelma dalam berbagai rancangan per- aturan perundang-undangan ( ius constitu- endum ).
5.  Adanya hukum yang akan dibentuk, yang menjelma  dalam negara  yang membuat dan menetapkan  kebijakan tersebut dalam hal ini  pemerintah  (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat ( legislatif ).
6. Adanya arah hukum, yang menjelma dalam pola yang harus diikuti  atau dipakai dalam pembuatan peraturan  perundang- undangan yaitu odifikasi, ratifikasi, pluralisme, harmonisasi, konkordansi atau rancangan peraturan perundang- undangan yang baru  ( new legal drafting ).
7.  Adanya suatu bentuk politik  hukum yang jelas  dan  pasti  yang  menjelma  dalam berbagai bentuk  peraturan perundang- undangan.
8.  Adanya  suatu  penentuan   dan  pe ngem- bangan   nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat, yang  tertata  secara  sistema- tis  dalam berbagai peraturan perundang- undangan.
9.  Adanya  tujuan  dan cita-cita  politik hukum yang   hendak   dicapai,  yaitu  untuk

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 346~355
menjamin kepentingan masyarakat  dan kepentingan perseorangan secara pasti dan adil.
10.Berlaku dan mengikat secara umum, baik bagi  masyarakat  maupun  para pembuatnya di seluruh wilayah  Indonesia, baik pusat maupun daerah. 20
Objek ilmu  politik hukum  adalah hukum, yaitu hukum yang berlaku sekarang, yang berlaku diwaktu yang lalu, maupun yang seharusnya  berlaku diwaktu yang akan datang. Sedangkan  yang dipakai untuk mendekati atau mempelajari objek politik hukum adalah praktis inilah bukan teoritis ilmiah. 21

## B.  Istilah, Pengertian Pajak dan Pajak
Daerah
Istilah  pajak merupakan  terjemahan dari bahasa asing yaitu belasting (Belanda), 22 tax, fiscal (Inggris), 23 steuer (Jerman). 24 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pajak diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. 25 Menurut PJA Adriani, pajak adalah iuran kepada  negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung dengan
20 H.A. Muliadi, Politik Hukum , Jakarta,  Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan , Universitas Jayabaya, 2010, hlm. 20.
21 Ibid , hlm. 4.
22 Wojowasito  S, Kamus  Umum Belanda Indonesia , Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, hlm. 65.
23 John  M. Echosls dan Hassan  Shadily, Kamus In- ggris Indonesia , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 580.
24 Chidir Ali, Hukum Pajak Elementer , Bandung, Eresco, 1993, hlm. 31.
25 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa  Indo- nesia (Edisi Ketiga),  Jakarta,  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995, hlm. 812.
tugas negara  untuk menyelenggarakan pemerintahan. 26
Dasar konstitusional pemungutan pa- jak di Indonesia diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang ber- sifat memaksa untuk keperluan negara dia- tur dengan undang-undang”. Konse kuensi dari bunyi Pasal tersebut memberikan pema- haman bahwa negara me miliki kewajiban untuk membentuk aturan hukum yang berbentuk peraturan per pajakan. Aturan hukum di bidang perpajakan yang berben- tuk peraturan per pajakan yang dibuat oleh negara  berdasarkan prosedur yang ditetap- kan oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana akhirnya “melahirkan” hukum pajak nasional. 27
Ada dua tingkatan pajak berlaku di Indonesia, ada pajak nasional atau pusat dan pajak daerah. Adanya konsekuensi bahwa dasar pemungutan pajak nasional (pusat) adalah hukum pajak nasional diatur dalam undang-undang sedangkan  dasar pemungutan pajak daerah adalah hukum pajak daerah diatur dalam peraturan daerah. Berdasarkan kewenangan pemungutannya pajak dibagi ke dalam pajak pusat (pajak negara) dan pajak-pajak daerah. Pemungutan perda pajak di daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam  konsideran menimbang huruf c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa “pajak daerah dan  retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan  daerah yang penting guna membiayai  pelaksanaan pemerintahan daerah.” Kepala daerah diberikan keleluasan/kebebasan ataupun kemandirian untuk mengatur, dalam artian mempersiapkan membuat ataupun mem- bentuk, dan menetapkan peraturan sendiri
26 Santoso Brotodihardjo, Pengantar Hukum ..., Op. Cit , hlm. 13. 27 Adrian Sutedi, Op. Cit , hlm. 13.
Muja’hidah | Politik Hukum Pajak Daerah Di Era Otonomi Setelah Berlaku Sistem ............................ dalam bentuk peraturan  daerah (perda) sebagai dasar bagi pelaksanaan  kewenangan yang secara  atributif  diberikan oleh undang-undang kepada daerah. 28
Berdasarkan  Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa:
“Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Rochmat Soemitro  merumuskan  bahwa ”pajak lokal atau pajak daerah ialah ialah yang dipungut  oleh daerah-daerah  swatan- tra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten, dan sebagainya”. 29 Siagian berpendapat pa- jak daerah adalah “pajak negara yang dis- erahkan kepada daerah  dan dinyatakan seb- agai pajak daerah dengan undang-undang”. 30
Berbeda Josep Riwu Kaho menyatakan bahwa “peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas daerah untuk membiayai pengeluaran  rutin  dan surplusnya  digu- nakan untuk public investment ”. 31
Beberapa  pendapat tersebut di atas, pa- jak negara yang diserahkan kepada daerah untuk memungut pajak daerah berdasar- kan  peraturan perundang-undangan guna membiayai pembangunan daerah. Sejalan dengan tujuan didirikannya Negara Kesatu-
28 I Gde  Pantja  Astawa, Dinamika Otonomi da- lam Kerangka Negara Hukum (Jurnal), Jentera, Edisi 3 Tahun II, Nopember, 2004, hlm. 42.
29 Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan , Ban- dung, Eresco, 1982, hlm. 29.
30 Siagian  A, Pajak Daerah SebagAI Sumber Keuan- gan  Daerah , Jakarta, Institut Ilmu Pemerintahan, (tanpa tahun penerbit), hlm. 2.
31 Josep Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Ne- gara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Raja- wali Press, Jakarta, 2005. hlm.  33.
an Republik Indonesia, sebagaimana secara eksplisit  dalam pembukaan Undang-Un- dang Dasar 1945 adalah Negara  Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan  tersebut Pemer- intah Negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kese- jahteraan umum, mencerdaskan kehidupan rakyat, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, per- damaiaan abadi dan keadilan sosial. Senada yang dikemukakan Bagir Manan 32 bahwa baik dari sudut paham  materiil dari de- mokrasi  maupun negara kesejahteraan, fungsi utama  pemerintahan  bukan sekedar pemberi  ketertiban  dan keamanan, melain- kan sebagai penyelenggaraan  kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
C.  Politik Hukum Pajak Daerah
Sesuai bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip negara hukum  sangat terkait  den- gan asas legalitas, yaitu setiap perbuatan pemerintah sebagai penyelenggara  pemer- intahan  di daerah dan rakyat  harus ber- dasarkan  kepada norma hukum yang telah ditentukan. Salah satu asas yang berlaku dalam negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas ini mengandung  pengertian bahwa semua  tindakan  negara harus  di dasarkan  dan dibatasi oleh hukum. Negara hukum Indonesia bukanlah negara hukum dalam pengertiannya  yang sempit, melain- kan negara kemakmuran  yang berdasarkan hukum yang dilandasi  Pancasila, baik  seb- agai  dasar negara maupun  sebagai sumber dari segala sumber hukum, dengan meno- lak absolutisme dalam segala bentuknya. 33
Indonesia sebagai negara hukum, oleh karena itu diwajibkan mengatur bidang
32 Bagir Manan, Menyongsong Otonmi, Op.Cit ,
33 Sjachran Basah , Eksistensi dan Tolok Ukur  Badan Peradilan  Administrasi di Indonesia ,  Bandung,  Alumni, 1985, hlm. 147.

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 346~355
per pajakan  berdasarkan atas hukum, maka segala tindakan termasuk bidang per- pajakan  harus  didasarkan  atas aturan hukum.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut, peng aturan pajak harus dibuat sesuai proses pembuatan undang-undang. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dinyatakan bahwa “segala pajak dan pungutan lain yanng bersifat memaksa untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Berdasarkan Pasal ter- sebut maka ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah.
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (selanjutnya  ditulis Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah). Norma-norma yang me- ngatur tentang pajak daerah  telah di- tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000). bahwa dengan ber - lakunya Undanmg-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang  Nomor 25btahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan  memberikan ke wenangan  yang lebih luas,nyata, dan bertanggungjawab  kedapa daerah;
Selanjutnya dalam Undang-undang ini, antara lain disebutkan  bahwa kewenangan  provinsi  untuk memungut jenis pajak daerah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah, Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; Bea balik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; Pajak pengambilan  dan
pemanfaatan  air di bawah tanah  dan air permukaan. Kewenangan kabupaten/ kota  untuk memungut jenis pajak diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34  Tahun 2000 adalah Pajak hotel; Pajak restoran;Pajak hiburan; Pajak reklame; Pajak penerangan jalan; Pajak pengambilan bahan galian golongan c; Pajak parkir.
Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang  Pajak Daerah dan retribusi Daerah, yang dinyatakan pula  bahwa dalam peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain ditetapkan  dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria yaitu, Bersifat pajak dan bukan retribusi; Objek pajak terletak  atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota  yang bersangkutan  dan mempunyai  mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat  di wilayah daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan; Objek dan dasar pengenaan  pajak  tidak bertentangan dengan  kepentingan umum; Objek pajak bukan merupakan  objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat; Potensinya memadai; Tidak memberikan  dampak ekonomi dampak ekonomi yang negatif; Memperhatikan  aspek keadilan  dan ke mampuan masyarakat; Menjaga ke- lestarian lingkungan.
Secara eksplisit pemerintahan kabu- paten/kota  diberikan kewenangan untuk menetapkan tujuh jenis pajak daerah dan dapat menetapkan jenis pajak baru akan tetapi harus memenuhi  kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam undang- undang ini. Jenis pajak baru tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/ kota berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, banyak menimbulkan masalah  karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Muja’hidah | Politik Hukum Pajak Daerah Di Era Otonomi Setelah Berlaku Sistem ............................
Kemudian berdampak pada perda-perda pajak yang dibatalkan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah
Politik hukum dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah  yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah-daerah. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Selanjutnya kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi dan pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak yang dapat dipungut di provinsi dan kabupaten/ kota adalah, Jenis pajak provinsi  terdiri; Pajak Kendaraan bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Per- mukaan; dan Pajak Rokok. Jenis pajak ka bu paten/kota terdiri atas: Pajak Ho- tel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; PajakMineral Bukan  Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan ; dan Bea Perolehan Hak Ataas Tanah dan Bangunan. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak selain telah ditetapkan dalam undang-undang ini.
Meningkatkan akuntabilitas pe- nge naan pungutan, dalam undang- undang ini sebagian hasil penerimaan pajak dilaokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak ter sebut. Pajak Penerangan Jalan se- bagian dialokasikan untuk membiayai
kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Pajak Penerangan Jalan se- bagian dialokasikan untuk  membiayai penerangan jalan, Pajak Kendaraan ber- motor  sebagian  dialokasikan  untuk mem bangun dan/atau pemeliharaan  jalan serta  peningkatan  modal dan srana  tran- sportasi umum, dan  Pajak Rokok  sebagian dialokasikan  untuk membiayai  pelayanan kesehatan  masyarakat dan penegakkan hukum.
Meningkatkan efektivitas pengawa- san pungutan daerah, mekanisme pe- ng awasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap  peraturan daerah tentang pajak daerah retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus men da- pat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah. Selain itu,  terhadap  daerah menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah  dan retribusi  daerah  yang me- langgar  ketentuan  peraturan per undang- undangan yang lebih tinggi  akan di- kenakan  sanksi berupa  penundaan  dan/ atau pemotongan  dana alokasi  umum dan/atau  dana bagi hasil  atau restitusi.
Pengaturan pajak daerah  berdasar- kan UU No.28 Tahun 2009,  diharapkan kemampuan  daerah untuk membiayai ke- butuhan pengeluaraannya semakin besar karena daerah dapat dengan  mudah me - nyesuaikan pendapatnya sejalan dengan adanya peningkatan  basis pajak  d aerah dan   diskersi  dalam penetapan  tarif. Di pihak lain dengan tidak memberikan kewenagan kepada daerah untuk mene- tapkan jenis pajak dan retribusi baru yang akan memberikan  kepastian  bagi masyarakat  dan dunia usaha yang akan memberikan kepastian  bagi masyarakat dan dunia usaha  yang pada gilirannya di- harapkan dapat  meningkatkan  kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## SIMPULAN

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 346~355
Setelah berlaku sistem desentralisasi, maka undang-undang pajak daerah dise- suaikan dengan sistem yang dianut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintahan daerah dapat menetapkan jenis pajak baru selain yang  telah ditetapkan dalam undang-undang ini, tetapi harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah menekankan prinsip- prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keaneka- ragaman daerah. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pe- merintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.
Setelah undang-undang tersebut diganti- kan dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintahan daerah di larang untuk memungut jenis pajak selain yang telah ditetapkan dalam undang- undang  ini. Basis pajak diperluas,  dan di skersi dalam  pe netapan tarif. Untuk me ningkatkan  akun ta bilitas  pengenaan pu ngutan, dalam undang-undang ini se- bagian hasil penerimaan pajak dilaokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk membi- ayai  kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut.  Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan, Pajak Kendaraan bermotor  sebagian dialokasikan untuk membangun dan/atau pemeliharaan  jalan  serta  peningkatan modal dan srana  transportasi umum, dan Pajak Rokok  sebagian dialokasikan  untuk membiayai  pelayanan  kesehatan  masyara- kat dan penegakan hukum.

## Daftar Pustaka

## 1. Buku dan Jurnal
Ateng Syafrudin, Mengarungi Dua Samudera: Setengah Abad Pemikiran Seorang Pamongpraja  llmuan Hukum Tata Pemerintahan, Bandung, Sayagatama, 2006.
Chidir Ali, Hukum Pajak Elementer , Bandung, Eresco, 1993.
Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi, Politik  Perpajakan Membangan Demokrasi Negara , Yogyakarta, UII Press, 2005.
H.A. Muliadi, Politik Hukum, Jakarta, Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan , Universitas Jayabaya.
I Gde  Pantja  Astawa, Dinamika Otonomi dalam Kerangka Negara
Hukum (Jurnal), Jentera, Edisi 3 Tahun II, Nopember, 2004.
Josep Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
Mochtar Kusumaatmadja,  dan B.Arief Sidarta , Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang  Lingkup Berlakunya  Ilmu Hukum, Buku I , Bandung, Alumni, 2000.
Moh Kusnardi, dan Bintan S. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan
Muja’hidah | Politik Hukum Pajak Daerah Di Era Otonomi Setelah Berlaku Sistem ............................
Menurut Sistem UUD 1945 , Jakarta, Gramedia, 1978.
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia 1998.
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum , Bandung, Alumni, 1986.
Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan , Bandung, Eresco, 1982.
Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia , Bandung, Alumni, 1984.
Siagian  A, Pajak Daerah SebagAI Sumber Keuangan  Daerah , Jakarta, Institut Ilmu Pemerintahan, (tanpa tahun penerbit).
Sunaryati Hartono, Beberapa Pemikiran  Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011.
Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia , Jakarta, Yellow Printing, 2008.
van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta, Aksara, 1983.

## 2. Kamus
A Garner, Black’s  Law Diktionary , St, Paul, MNN: West Group, 1999.
John  M. Echosls dan Hassan  Shadily, Kamus Inggris Indonesia , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998.
Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa  Indonesia (Edisi Ketiga), Jakarta,  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995.
Wojowasito  S, Kamus  Umum Belanda Indonesia , Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

## 3. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.