Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## NOODWEER DAN NOODWEER EXCES TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Elvira Puspa Anggraeni 1 , Ahmad Mahyani 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: elvirapuspa14@gmail.com , mahyani.fh@untag-sby.ac.id

## Abstract
As  a  state  of  law,  Indonesia  is  obliged  to  implement  everything  based  on  the  applicable  rules.  No exception related to criminal acts, mistakes and also liability in accordance with applicable law. The material truth that is the value of a trial process will correlate with a person's criminal responsibility. One  of  them  is  in  the  case  with  Decision  Number:  867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel  on  behalf  of  the Defendant Fikri Ramadhan, who committed the murder of four FPI members in order to carry out his duties as members of the police. In order to look further into this case, the researcher formulates the problem formulation, namely how are the qualifications of noodweer and noodweer exces in criminal liability related to the crime of murder. This study uses normative legal research to find solutions to legal problems in this study. The conceptual approach and the legal approach are used by researchers as an approach method in this study. The results of this study found that Noodweer and Noodweer exces  have been regulated in Article 49 of  the Criminal Code. Noodweer and noodweer exces  have similarities in the sense of carrying out a self-defense because of an attack that is against the law, against the body, wealth and honor of morality to either yourself or others. While between the two there is a difference, in this case the noodweer exces case there is a great mental shock experienced by  the  perpetrator.  In  the  case  of  criminal  acts  in  the  a  quo  case,  the  murder  committed  by  the defendant falls into the category of self-defense and self-defense that goes beyond the limits. This is because at the time of the incident the defendant experienced a very large psychological shock due to the  threat  of  strangulation  and  the  pointing  of  a  firearm  made  by  the  perpetrator  against  the defendant and his partner, in their self-defense efforts.
Keyword : Noodweer, Noodweer excess, Murder.

## Abstrak
Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia wajib mengimplementasikan setiap hal didasarkan kepada aturan  yang  berlaku.  Tidak  terkecuali  terkait  dengan  tindak  pidana,  kesalahan  dan  juga pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebenaran materil yang menjadi nilai dari sebuah  proses  persidangan  akan  berkorelasi  dengan  pertanggungjawaban  pidana  seseorang.  Salah satunya ialah dalam perkara dengan Putusan Nomor: 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa Fikri Ramadhan, yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap empat anggota FPI dalam rangka melaksanakan tugasnya selaku anggota kepolisian. Guna melihat lebih jauh terkait kasus ini, peneliti merumuskan ke dalam rumusan masalah yakni bagaimana kualifikasi noodweer dan noodweer excess dalam  pertanggungjawaban  pidana  berkaitan  dengan  tindak  pidana  pembunuhan.  Penelitian  ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif guna mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang digunakan oleh peneliti sebagai metode pendekatan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya Noodweer dan Noodweer exces telah diatur di dalam KUHP Pasal 49. Noodweer dan noodweer exces memiliki kesamaan dalam arti melakukan sebuah pembelaan diri karena adanya penyerangan yang bersifat  melawan  hukum,  terhadap  tubuh,  kekayaan  dan  kehormatan  kesusilaan  kepada  baik  diri sendiri ataupun orang lain. Sedangkan antara keduanya terdapat perbedaan yang dalam hal ini kasus noodweer exces terdapat keguncangan jiwa yang hebat yang dialami oleh pelaku. Dalam kasus tindak pidana dalam perkara a quo pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa masuk  ke dalam kategori
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pembelaan  diri  dan  pembelaan  diri yang melampaui  batas.  Hal  ini  dikarenakan  pada  saat  kejadian terdakwa  mengalami  guncangan  kejiwaan  yang  sangat  besar  karena  ancaman  pencekikan  serta penodongan senjata api yang dilakukan oleh pelaku terhadap terdakwa dan rekannya, di dalam upaya pembelaan diri yang dilakukan.
Kata Kunci : Noodweer, Noodweer exces, Pembunuhan

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan aktivitas warga negara Indonesia seyogyanya didasarkan pada landasan legalitas  sebagaimana  secara  eksplisit  diatur  dalam  UUD  1945  Pasal  1  ayat  (3)  yang menyatakan  Indonesia  menjadikan  hukum  sebagai  landasan  dalam  segala  hal.  Urgensi diadakannya  hukum  guna  mewujudkan  keseimbangan  dengan  dasar  kehendak  dan keinsyafan individu dalam masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut bahw a “hukum dengan karakteristiknya  akan  mengatur  dan  memaksa  anggota  masyarakat  untuk  patuh  dan tertib” (Wantu, 2015).
Badan  Pusat  Statistik  Nasional  memberikan  data  mengenai  kejahatan  yang  terjadi pada rentang tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 pada catatan Publikasi Statistik Kriminal 2021,  dimana  pada  tahun  2018  terdapat  sebanyak  294.281  peristiwa,  sebanyak  269.324 peristiwa  pada  2019  dan  pada  2020  terjadi  247.218  kejadian.  Data  tersebut  menjelaskan bahwasanya kejahatan yang terjadi di Indonesia cenderung menurun pada dari tahun 2018 sampai  dengan  tahun  2020.  Tindak  pidana  pembunuhan  merupakan  tindak  pidana  yang rentan terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional “ pembunuhan yang  terjadi  di  Indonesia  pada  tahun  2020  mencapai  898  kasus ” (Direktorat  Statistik Ketahanan Sosial, 2021). Tingginya kasus tersebut tentu mengkhawatirkan karena berkaitan dengan hak hidup individu yang sekaligus menjadi hak dasar.
Pada peraturan perundang-undangan tentang pidana melarang secara tegas apabila meninggalnya  seseorang  karena  perbuatan  orang  lain.  Persoalan  tersebut  yang  kemudian membawa  diskursus  mengenai  tindak  pidana  pembunuhan  secara  utuh.  Penemuan kebenaran materil akan berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya akan “ menunjukkan  secara  jelas  mengenai  rangkaian  peristiwa  yang  terjadi  antara  pelaku  dan korban pembunuhan dalam rangka terjadinya tindak pidana pembunuhan ” (Mulyadi, 2012). Berkaitan  dengan  penemuan  tersebut,  maka  penegak  hukum  mampu  mengenakan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku.  Pertanggungjawaban  pidana  menjadi “ pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  atas  perbuatan  melawan  hukum  yang  telah dilakukan terhadap korban ” (Ali, 2001).
Persoalan  menarik  mengenai  tindak  pidana  pembunuhan  dapat  ditemukan  pada perkara  dengan  Putusan  Nomor:  867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel  dengan  Terdakwa  Fikri Ramadhan  (selanjutnya  disebut  sebagai  “Terdakwa”).  Terdakwa  diajukan  ke  pengadilan dengan dakwaan primair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwasanya telah dilakukan pembunuhan oleh Terdakwa  yang  dilakukan  terhadap  Anggota  FPI.  Konsekuensi  tindakan  yang  dilakukan Terdakwa  dengan  melakukan  pembunuhan  kepada  anggota  FPI  adalah  Terdakwa  harus dikenakan pertanggungjawaban pidana  sebagaimana hukum positif indonesia yang berlaku sebagaimana  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  ajukan  pada  dakwaannya.  Menentukan pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam perkara ini merupakan suatu hal yang rumit. Bahkan Van Hamel memberikan pandangan bahwa “guna menentukan pertanggungjawaban pidana  maka  dikaitkan  dengan  keadaan  psikis  dan  kemahiran/kemampuan  pelaku  tindak pidana ” (Hiariej,  2014).  Kondisi  psikis  dan  kemahiran/kemampuan  pelaku  kemudian berkaitan  dengan  alasan  penghapus  pidana  yang  memunculkan  dua  opsi  dalam  rangka pengenaan pertanggungjawaban pidana yakni dapat atau tidaknya Terdakwa pada perkara a quo dikenakan pertanggungjawaban pidana.
Memperhatikan  pada  perkara  pada  kali  ini  Majelis  Hakim  dalam  amar  putusannya diketahui  bahwa  tindak  pidana  telah  dilakukan  terdakwa  sebagaimana  diuraikan  pada dakwaan  primair,  namun  atas  dasar  alasan  pemaaf  dan  pembenar,  maka  putusan  majelis hakim menyatakan Terdakwa atas segala tuntutan hukumnya telah terlepas. Amar putusan yang  diberikan  dan  ditetapkan  oleh  Majelis  Hakim  terhadap  Terdakwa  menunjukkan  isu hukum mengenai noodweer dan noodweer excess kaitannya pada tindak pidana pembunuhan yang  dilakukan  oleh  Terdakwa.  Pengenaan  kondisi noodweer dan noodweer  excess bagi Terdakwa  menunjukkan  sisi  norma  samar,  dimana  identifikasi  akan  unsur-unsur  pasal tersebut sejatinya harus dilakukan penafisiran dan/atau penemuan hukum guna memberikan kejelasan  bagi  penerapannya. Noodweer  excess pada  dasarnya  memberikan  unsur  bahwa
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Terdakwa  dalam  perkara a  quo mengalami  goncangan  jiwa  yang  begitu  hebat  sehingga terjadilah  pembelaan  diri  melampaui  batas.  Pembuktian  mengenai  goncangan  jiwa  yang begitu hebat harus dapat didefinisikan dan dibuktikan secara ilmiah melalui sudut pandang keilmuan  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut.  Pembuktian  tersebut  menjadi  penting mengingat unsur goncangan jiwa yang begitu hebat memiliki peranan terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas. Hubungan yang muncul  yaitu dengan dinyatakannya seseorang memiliki  goncangan  jiwa  yang  hebat  pada  saat  kejadian,  maka  idapat  melakukan  tindakan yang melebihi serangan yang datang kepadanya.
Dengan  penjelasan  diatas,  maka  menunjukkan  adanya  norma  samar.  Sehingga membuat  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  ini  mengenai,  bagaimana  kualifikasi noodweer dan noodweer exces dalam pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

## METODE PENELITIAN
Proses mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum dari suatu peneletian disebut dengan metode penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif guna mencari pemecahan masalah  atas permasalahan hukum dalam penelitian ini (Nurhayati et al., 2021). Penelitian hukum normatif sejatinya ialah jenis penelitian yang hanya terfokus pada norma hukum, tanpa memperhatikan mengenai aksi dan penerapannya di dunia nyata ( law in  action ).  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Peter  Mahmud,  bahwa “ penelitian  hukum normatif  merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi ” (Marzuki, 2021). Untuk melakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan Peneliti gunakan sebagai data utama. Pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  undang-undang  digunakan  oleh  peneliti  sebagai metode pendekatan dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tindak pidana dalam Bahasa Belanda ialah strafbaaar feitt , tetapi secara formal dari terjemahan Belanda tersebut pemerintah Indonesia belum mengatur terjemahannya. Secara fleksibel muncullah perspektif ganda dan beberapa opini dalam bahasa lndonesia yaitu tindak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pidana,  perbuatan pidana, peristiwa pidana,  maupun delik. Bahkan digunakan istilah yang berbeda  didalam  berbagai  peraturan  perundangan.  Tindak  pidana  bisa  dikatakan  sebagai sebuah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan peraturan pidana, yang mana perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman dan dilakukan atas dasar kesalahan, yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Tindak pidana bisa dikatakan juga merupakan suatu tindakan yang diwajibkan atau dilarang  oleh  hukum  yang  apabila  diabaikan  ataupun  dilakukan,  maka  orang  yang mengabaikan atau melakukan hal tersebut dapat diancam pidana. Perbuatan pidana merujuk kepada diancam serta dilarangnya perbuatan dengan suatu pidana. Tingkah laku dan gerak- gerik  jasmani  seseorang  bisa  diistilahkan  sebagai  tindak  pidana.  Seseorang  yang  tidak berbuat,  juga  bisa  didefinisikan  sebagai  tindak  pidana  jika  tindakan  tidak  berbuatnya seseorang  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Karena  tidak  adanya penjelasan dari pembentuk undang-undang arti dari kalimat strafbaar feit , dengan demikian para ahli memberikan bebeberapa pendapat mengenai pengertian strafbaar feit tersebut.
Pendapat  dari  para  ahli  hukum  juga  sampai  saat  ini  belum  ada  keseragaman mengenai  apa  maksud  dari  tindak  pidana.  Van  Hamel  berpendapat  bahwa menselijke gedraging atau  kelakuan  orang  yang dijabarkan  dan diformulasikan  dalam  sebuah  regulasi yang  memiliki  melawan  hukum,  yang  sudah  seharusnya  dikenakan  pidana  ( strafwaardig ) serta dikerjakan dengan kesalahan merupakan pengertian dari tindak pidana. Dalam bukunya yang  berjudul  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Moeljatno  menyebutkan  bahwa  Simons mendenisikan  bahwa  “tindak  pidana  atau strafbaar  feit adalah  kelakuan  ( handeling )  yang bersifat melawan hukum yang diancam dengan pidana yang memiliki kaitan dengan orang yang  mampu  bertanggung  jawab  untuk  k esalahan  yang  dilakukan  olehnya” (Muchladun, 2015).
Setiap  tindakan  pidana  tersebut  haruslah  didasarkan  atas  fakta  dan  temuan  atas suatu  tindakan  ini  memiliki  kesalahan  ataupun  tidak.  Sebab  asas  dalam  hukum  pidana pertanggungjawaban  seseorang  didasarkan  atas  ada  atau  tidak  adanya  kesalahan.  Asas legalitas yang menjadi asas hukum pidana yang secara umum dikenal juga menjadi dokrtrin klasik lain yang menyatakan bahwa “ tidak ada sebuah pidana terhadap suatu perbuatan jika belum ada aturan mengenai tindakan tersebut ” (Widnyani et al., 2020).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Adanya  kealpaan  dan  juga  kelalaian  sangatlah  dimungkinkan  terjadi  pada  sebuah tindak  pidana  atas  kewajiban-kewajiban  yang  dianggap  oleh  banyak  orang  sepatutnya dijalankan. Secara pengertian kesengajaan ( dolus/opzet ) ialah bagian dari sebuah kesalahan. Dolus dari pelaku dibanding dengan kelalaian ( culpa ) memiliki keterkaitan kejiwaan yang lebih kental  atas  suatu  perbuatan.  Karenanya  apabila  dibandingkan  dengan  kelalaian  ancaman pidana terhadap sebuah kesengajaan nilainya jauh lebih berat. Sengaja memiliki arti bahwa seseorang  atas  sebuah  tindakan  dan  perbuatan  dirinya  menghendaki  dan  mengetahui  apa yang akan terjadi. Sekalipun definisi ataupun arti mengenai kesengajaan tidak dijelaskan di dalam KUHP sendiri, namun hal ini perlu adanya pertanggungjawaban atas sebuah tindakan yang terjadi karena dolus dan culpa .
Dalam hukum  pidana  pertanggungjawaban  biasanya  disebut dengan responsibility atau criminal liability . Pertanggungjawaban inilah yang nanti akan dipandang apakah sebuah perbuatan tindak pidana tersebut memenuhi syarat untuk dijatuhkan hukuman pidana atau tidak. Jika perbuatan pidana telah dilakukan, harus dikaji lebih lanjut apakah orang tersebut dapat  dituduh  melakukan  tindakan  tersebut  sehingga  dia  belum  tentu  dianggap  sebagai pelaku  tindak  kejahatan  berdasarkan  pertanggungjawabannya. “ Kesalahan  sendiri  dalam hukum  pidana  merupakan  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  dengan  kesengajaan  ( dolus atau culpa ) ” (Sitorus et al., 2021). Kesalahan dari seseorang tersebut harus memenuhi syarat- syarat berikut yakni (Tabaluyan, 2015):
1) Adanya tindak pidana yang bersifat melawan hukum
2) Cakap usia atau dapat dipertanggungjawab
3) Adanya dolus dan culpa
4) Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.
Sesuai dengan pengertian yang telah dijabarkan di atas mengenai alasan pembenar, ada dua hal yang wajib pada sebuah alasan pembenar, yaitu:
1) Menurut Memorie van Toelichting hapusnya sifat melawan hukum, dicantumkannya unsur ialah  mencegah  terjadinya  kemungkinan  seseorang  yang  menggunakan  dan  membela haknya  akan  dipidana  oleh  perbuatannya.  Menurut  para  ahli  hukum,  dalam  hal  ini melawan  hukum  memiliki  arti  dan  juga  pengertian  sebagai  tindakan  tanpa  wewenang ataupun  tanpa  hak  jika  tercantum  suatu  unsur  melawan  hukum  pada  suatu  rumusan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
tindak pidana. D. Simons adalah salah satu ahli yang menjabarkan mengenai hal tersebut mengatakan bahwa, “berdasarkan pendapat umum, tanpa hak sendiri didefiniskan sebagai melawan hukum”. Dalam alasan pembenar, Un dang-Undang memberi pengecualian atas sifat melawan hukum menjadi terhapuskan karena terdapat alasan-alasan tertentu yang menghapuskannya.  Salah  satunya  ialah  melaksanakan  perintah  Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam pasal 50 KUHP.
2) Perbuatan terbagi menjadi dua bentuk yakni perbuatan pasif dan perbuatan aktif. Setiap gerakan  otot  yang  diadakan  dan  dikehendaki  sehingga  terjadi  sebuah  akibat  disebut dengan perubatan aktif.
Moeljatno  memparkan  bahwa  dalam  arti  hukum  pidana  beberapa  hal  bukanlah merupakan perbuatan sehungga juga tidak ada tindak pidana di dalamnya, yakni:
a. Sikap  jasmani  seseorang  yang  tindakannya  tidak  dikehendaki  oleh  dirinya,  karena terdapat  paksaan  paksaan  dari  orang  lain,  poin  inilah  yang  pada  muaranya  tidak dikelompokkan dalam arti kelakuan;
b. Gerakan spontanitas dan refleks juga bukanlah kelakuan;
c. Sikap  tubuh  saat  keadaan  tidak  sadarkan  diri  seperti  mengigau,  mabuk  atau  dalam pengaruh hipnotis juga tidak dapat dikelompokkan sebagai bentuk kelakuan. Perbuatan pasif adalah sikap fisik yang berdiam diri saja dan merupakan sikap tidak berbuat untuk tidak melakukan gerak sebagaimana ditentukan oleh hukum. Dalam alasan pembenar, perbuatan  pidana  ini  membuat  sifat  melawan  hukumnya  dihapuskan  (Zanuardi  et  al., 2015).
Regulasi Noodweer dan Noodweer Exces
Dalam    Kitab    Undang-undang    Hukum    Pidana    atas    dasar    pembelaan    diri    atau pembelaan  terpaksa ( noodweer ) suatu tindak  pidana  yang  dilakukan tidak  dapat  dipidana.
Berdasarkan  pasal  49  KUHP  (1)  menyatakan bahwa,  “ Barangsiapa  terpaksa  melakukan perbuatan  untuk  pembelaan,  karena  ada  serangan  atau  ancaman  serangan  seketika  itu melawan hukum, terhadap diri maupun orang lain, tidak dipidana.” Hal ini dikarenakan dalam keadaan  yang  mengancam  lagipun  terdesak  yang  sehingga  membahayakan  orang  lain ataupun  keselamatan  dirinya  termasuk  kedalam  konsep  pembelaan  terpaksa  dilakukan seseorang. Jika keadaannya memberikan ancaman yang “ sangat berbahaya atas kehormatan,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kekayaan, serta materi tindakan pembelaan diri bukan hanya dapat dilakukan atas diri sendiri melainkan juga, pembelaan tersebut juga dapat diterapkan untuk membela orang lain juga ” (Agung et al., 2021).
Selain itu, noodweer exces ialah “perbuatanya melampaui batas akibat kegoncangan jiwa  yang  hebat” (Hamzah,  2008). Noodweer  Exces atau  pembelaan  terpaksa  melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUH Pidana menyatakan bahwa, “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman ser angan itu, tidak dipidana”. Noodweer exces diperkenankan oleh Undang- undang, apabila karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat akibat ancaman atau serangan. Kualifikasi  Pemberian Noodweer dan Noodweer  Exces Terdakwa  Tindak  Pidana Pembunuhan
Noodweer atau  pembelaan  terpaksa  ini  diterjemahkan  oleh  Badan  Pembinaan Hukum  Nasional  dengan  definisi  “Tindak  pidana,  barang  siapa  melakukan  perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat  pada  saat  itu  melawan  hukum”. Namun  tetap  memungkinkan  untuk  pelaku  dapat dijatuhi  pidana  atas  pembelaan  diluar  syarat-syarat  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP.  Syarat syarat tersebut menjabarkan bahwasanya jika seseorang mengupayakan pembelaan terpaksa haruslah mencakup sebagai berikut:
1) Harus adanya sebuah serangan, namun pembelaan diri tidak dapat dilakukan pada semua  jenis  serangan,  pembelaan  diri  ini  baru  boleh  dilakukan  jika  serangan tersebut memenuhi syarat- syarat:
a) Ancaman  dari  serangan  tersebut  bersifat  tiba  tiba  dan  mendadak ( ogenblikkelijk of on mid delijk dreigen );
b) Bersifat hukum serangan yang diterima ( wederrech-telijk aanranding ).
2)  Sebuah  serangan  balik  diharuskan  dilakukan  sebagai  sebuah  pembelaan  diri namun  nyatanya  tidak  semua  pembelaan  diri  yang  kita  lakukan  merupakan noodweer ,  terdapat  syarat  yang  harus  terpenuhi  sehingga  dapat  dikatakan sebagai sebuah noodweer , yakni:
a) Merupakan sebuah keharusan upaya pembelaan yang dilakukan tersebut;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
b) Menjadi  sebuah  pembelaan  terpaksa,  upaya  pembelaan  yang  dilakukan tersebut; atau
c) Ialah  pembelaan  atas  diri  kita  sendiri  maupun  diri  orang  lain,  untuk  benda maupun kehormatan, upaya pembelaan yang dilakukan tersebut.
Sebagaimana ditetapkan pada pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila mendapatkan sebuah penyerangan  yang  bersifat  melawan  hukum  dari  seseorang  atas  kepentingan-kepentingan hukum tertentu, maka suatu pembelaan terhadap serangan tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan  untuk  dilakukan,  sekalipun  usahanya  tersebut  dapat  mengakibatkan  kerugian bagi kepentingan hukum penyerangannya.
Sebagai contoh adalah saat seseorang tengah mendapatkan ancaman oleh orang lain untuk  ditembak  menggunakan  sebuah  pistol  atau  mendapat  ancaman  untuk  ditusuk tubuhnya menggunakan sebilah pisau, maka tindakan perlawanan yang dilakukan oleh orang tersebut kepada penyerangnya dapat dibenarkan, salah satu bentuk perlawanan yang bisa dilakukan ialah menepis lengan si penyerang yang membawa senjata api atau sebilah pisau tersebut  agar  senjata  api  atau  pisau  yang  dimiliki  penyerang  terlepas  dari  penguasaannya dengan  mempergunakan  sepotong  kayu  atau  sebatang  besi.  Meskipun  upaya  pemukulan tersebut mengakibatkan tangan dari penyerang mengalami luka dan kesakitan, atau bahkan membuat  pelaku  penyerangan  harus  terbunuh  apabila  perbuatannya  sudah  mengarah kepada ancaman yang merenggut nyawanya.
Jika pada umumnya cara tersebut merupakan sebuah kejahatan tindak pidana yang dilarang  oleh  undang-undang,  namun  dalam  kondisi  semacam  ini  untuk  menghilangkan serangan tersebut perlu meminta tolong kepada orang lain dalam konteks ini pihak berwajib ataupun penguasa. Tetapi dalam kondisi mendesak atau darurat seperti ini Pasal 49 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa hal ini merupakan sebuah bentuk dari perlawanan dan pertahanan diri yang tergolong dalam pembelaan diri. Hal ini dikarenakan usaha untuk meminta bantuan kepada pihak berwajib tidak dimiliki oleh orang tersebut pada saat itu dengan demikian tanpa pertolongan  dari  instrumen  negara,  usaha  yang  ia  lakukan  dapat  dikatakan  tepat  untuk menghilangkan secara mandiri upaya penyerangan tersebut (Andriani & Aji, 2022).
Selain noodweer (pembelaan terpaksa) ada juga yang yang disebut dengan noodweer exces (pembelaan terpaksa melampaui batas). Noodweer exces diatur dalam pasal 49 ayat 2
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
KUHP. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwasanya  seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa  melampui  batas  saat  itu  juga  karena  adanya  serangan  ataupun  ancaman  yang mengakibatkan keguncangan jiwa pada orang tersebut.
Ketika melakukan pembelaan diri terdapat batas-batas di dalam hukum positif yang tidak boleh dilewati, asas pembelaan diri atau asas noodweer merupakan asas keseimbangan.
Dalam pembelaan diri yang dilakukan atas diri sendiri, kehormatan, kekayaan ataupun orang lain harus dilakukan dengan berimbang serta setara dengan ancaman yang diterima. Dalam melakukan  pembelaan  atas  serangan  yang  menimpanya,  seseorang  tidak  diperkenankan untuk  berlebihan.  Untuk  itu,  jika  ia  memiliki  kemampuan  dan  kesempatan  guna  kabur melarikan  diri,  lebih  dianjurkan  seseorang  untuk  melarikan  diri  atau  menghindar.  ketika terjadi “goncangan jiwa” pembelaan diri yang dilakukan seseorang dikecualikan untuk asas keseimbangannya sehingga sebagaimana diatur oleh pasal 49 ayat 2 KUHP. Namun, maksud dari “goncangan jiwa” memiliki berbagai penafsiran dari banyak pihak. Salah satu tokoh yang memberikan  pendapatnya  adalah  Prof.  Satochid  Kartanegara.  Dalam  pendapatnya  beliau menyatakan bahwa goncangan jiwa ialah kondisi dimana jiwa sangat tertekan. Pendapat lain disampaikan  oleh  Tiraamidjaja,  yang  mana  dalam  tafsirannya  disebut  sebagai  “gerak  jiwa yang  sangat”.  Sedangkan  Utrecht  memberikan  definisi  goncangan  jiwa  sebagai  “perasaan panas  hati  yang  sangat”.  Dan  yang  terakhir  adala h  marapaung  yang  memberikan  definisi goncangan jiwa sebagai “kondisi dimana seseorang tidak normal dalam berfikir”. Perbedaan penafsiran  ini  menjadikan  peneliti  memberikan  uraian  mengenai  unsur  yang  harus  ada  di dalam sebuah Noodweer excess yaitu:
1. Melakukan pembelaan yang melampaui batas dari yang diperlukan.
Unsur  ini  bisa terjadi  diakibatkan  oleh fakta  bahwasanya  untuk  melakukan  pembelaan  diri diperlukan  alat  yang  lebih  keras  dari  benda  yang  digunakan  oleh  pelaku  penyerangan sehingga orang tersebut memiliki kesempatan untuk melarikan diri.
2. Adanya goncangan jiwa yang terjadi dengan hebat.
Noodweer exces yang diakibatkan oleh goncangan jiwa, sebagaimana tertuang pada pasal 49 ayat 2 KUHP, R. Soesilo memberikan contoh yakni saat istrinya diperkosa oleh orang lain seorang agen polisi, lantas mengeluarkan pistolnya yang dimiliki olehnya dan ditembakkan kepada  orang  itu  berulang  kali  pada  orang  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  atas  pembelaan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
darurat  orang  tersebut  telah  melampaui  batasan,  karena  pada  umumnya  seseorang  itu akan  menghentikan  tindakan  yang  ia  lakukan  serta  kabur  melarikan  diri  dengan  hanya melakukan  penembakan  sekali  saja.  Agen  polisi  tersebut  tidak  dapat  dikenakan  dan dijatuhi  hukuman  atas  tindakan  yang  dirinya  perbuat  apabila  hakim  menyatakan  di hadapan  persidangan,  bahwa  usahanya  tersebut  yang  melewati  batas-batas  tersebut dikarenakan amat sangatnya orang tersebut marah.”
3. Hubungan kausalitas antara gocangan jiwa dengan serangan.
Noodweer excess sebagaimana yang telah dijabarkan, meskipun memberikan efek kerugian terhadap orang lain serta sifat melanggar hukumnya tidak dapat dihilangkan, namun untuk kondisi seseoraang tengah mengalami guncangan jiwa, hal ini bisa menjadi alasan pemaaf serta  alasan  pembenar  sehingga  dapat  terjadinya  hapusnya  pidana,  dengan  demikian terbebas dari tuntutan terhadap pihak yang membela diri tersebut (Haq et al., 2020).
Dijelaskan bahwa sebagaimana pembelaan darurat mengenai pembelaan diri dalam artian noodweer exces , dalam kasus ini harus ada serangan seketika itu juga yang mendadak atau  mengancam.  Kategori  “melampaui  batas  pembelaan  yang  perlu”  dapat  disematkan kepada  mereka  yang  melakukan  pembelaan  menggunakan  senjata  api  padahal  sejatinya dengan  hanya  melakukan  pemukulan  menggunakan  kayu  pembelaan  diri  yang  dilakukan olehnya  sudah  dapat  menyelamatkan  dirinya.  Asalkan  disebabkan  oleh  serangan  itu mengakibatkan guncangan perasaan yang hebat, pelampauan batas yang dilakukan ini oleh undang-undang  diperkenankan.  Perasaan  sangat  marah  merupakan  salah  satu  contoh guncangan perasaan yang hebat.
Andi  Hamzah  dalam  pendapatnya  mengatakan  bahwa Noodweer dan Noodweer exces memiliki  persamaan  dan  perbedaan.  Kesamaan  antara  keduanya  ialah  adanya penyerangan yang dilakukan secara melawan hukum, atas kehormatan, kekayaan, kesusilaan dan tubuh kepada baik untuk pribadi sendiri maupun orang lain. Sedangkan antara keduanya perbedaan  yang  ada  yakni,  dalam  kasus noodweer  exces terdapat  keguncangan  jiwa  yang hebat  yang  dialami  oleh  pelaku.  Oleh  karena  itu,  hanya  orangnya  tidak  dipidana  karena guncangan  jiwa  yang  hebat,  perbuatan  membela  diri  melampaui  batas  yang  ia  lakukan tersebut  tetap  melawan  hukum.  Lebih  lanjut noodweer  exces ini  berubah  menjadi  dasar
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pemaaf  sedangkan  untuk noodweer karena  melawan  hukumnya  tidak  ada  dikategorikan sebagai dasar pembenar.
Dalam perjalanannya dengan memperhatikan seluruh hal pada peristiwa-peristiwa perlu ditinjau satu persatu setiap kejadian apakah hal tersebut bisa dikatakan masuk ke dalam lingkup  pembelaan  terpaksa,  yang  harus  menentukan  hingga  titik  manakah  diperlukannya tindakan membela diri ialah rasa keadilan. Serta yang menjadikan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan menjadi halal ialah rasa keadilan ( noodweer ) tersebut.
Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan noodweer atau pembelaan terpaksa dapat  diambil  sebuah  kesimpulan  bahwa, noodweer atau  pembelaan  terpaksa menitikberatkan  pada  upaya  pertahanan  diri  atau  pembelaan  ketika  terdapat  sebuah ancaman  yang  datang  kepadanya  yang  dilakukan  oleh  seseorang  saat  itu  juga.  Dalam persidangan, diserahkan kepada hakimlah keberlakuan pembelaan terpaksa atau noodweer . Apakah  suatu  perbuatan  termasuk  lingkupnya  atau  tidak,  hakimlah  yang  menguji  dan memutuskan  dengan  ditinjau  didasarkan  pada  satupersatu  peristiwa  hukum  yang  terjadi (Dumgair, 2016).
Bahwa mengenai tindak pidana pembunuhan pada perkara dengan Putusan Nomor: 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel  atas nama  Terdakwa  ialah  sebuah  upaya hukum  yang  dilakukan oleh  dirinya  selaku  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  terhadap  anggota  FPI  yang tertangkap tangan melakukan upaya penyerangan pada mobil yang dikendarai oleh petugas. Pada saat itu Terdakwa tengah melaksanakan tugas selaku anggota Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Tugas yang jelas. Dalam kejadian ini empat anggota FPI harus meregang nyawa saat  ingin  melakukan  pengeroyokan  kepada  terdakwa  selaku  petugas  kepolisian  di  Toll Cikampek Kerawang Jawa Barat KM 51,200. Keempat anggota FPI tersebut ialah Sdr. Ahmad Sofiyan Als Ambon, Sdr. Suci Khadavi Als Dafi, Sdr. Luthfil Hakim, dan Sdr. M Reza.
Dalam peristiwa tersebut, diketahui fakta bahwa pada saat meninggalkan terjadilah perlawanan oleh para pelaku ke petugas Rest Area Km 50. Dalam kejadian tersebut terjadi tindakan  pencekikan  oleh  salah  satu  pelaku  kepada  salah  satu  petugas  yang  melakukan interogasi.  Salah  satu  pelaku  lain  melakukan  perebutan  senjata  yang  dimiliki  oleh  petugas tersebut, yang seketika itu berteriak "Bang Tolong Bang Senjata Saya", untuk meminta tolong kepada  petugas  lainnya.  mendengar  teriakan  tersebut  seketika  petugas  lain  yang  berada
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
disamping sopir langsung berbalik badan dan langsung melepaskan tembakan kepada pelaku Tindakan  tersebut  dilakukan  oleh  pelaku  karena  mereka  menganggap  bahwa  jiwa  dan keselamatan  mereka  tengah  mendapatkan  ancaman  sehingga  tindakan  tegas  terukur dilakukan  oleh  kepada  para  pelaku.  Pada  saat  ini  kejadian  berlangsung  secara  cepat  yang kemudian membuat petugas menepikan mobil yang dikendarainya untuk mengecek keadaan dan melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan.
Kejadian  tewasnya  keempat  orang  anggota  FPI  ini  tidak  bisa  dipisahkan  atau mempunyai " causalitiet relevantie " dengan kejadian lain yang terjadi di ruas JI. International Kerawang  Barat.  Dimana  pada  kejadian  tersebut  terdapat  adegan  kejar  mengejar  antara mobil dari pelaku dengan petugas. Yang mana saat mobil petugas berusaha menyalip, pelaku yang berada di dalam mobil seketika itu langsung mengarahkan senjata api kepada petugas. Dalam  kejadian  tersebut  petugas  yang  menyadari  adanya  ancaman  tersebut  seketika langsung melakukan penembakan terlebih dahulu kepada pelaku.
Berdasarkan kejadian tersebut bisa dilihat bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan penghadangan terhadap pelaku di ruas JI. International Kerawang Barat  telah  dilakukan  berdasarkan  perintah  undang-undang  dalam  hal  ini  surat  perintah. Selanjutnya dalam kejadian tembak menembak di ruas jalan tersebut juga dilakukan sebagai bentuk  perlawanan  diri,  begitupun  tindakan  penembakan  yang  dilakukan  oleh  petugas  di mobil  polisi  kepada  pelaku  yang  mencoba  merampas  senjata  dan  melawan  petugas  bisa dikategorikan sebagai tindakan membela diri yang dilakukan untuk melindungi diri pada saat kondisi terdesak.
Hal ini diamini oleh pendapat para ahli di muka persidangan dimana menurut ahli selaku guru Besar dan Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, yakni Prof.  Dr.  Agus  Surono,  S.H.,  M.H.,    dengan  memperhatikan  kronologi  yang  terjadi  pada perkara ini terdapat unsur-unsur ketentuan Pasal 49 ayat (1) yang telah terjadi yang meliputi:
a. Adanya sifat terpaksa dari pembelaan tersebut;
b. untuk mencegah kesusilaan, kehormatan, kekayaan, baik itu diri sendiri maupun orang lain adalah alasan pembelaan dilakukan;
c. Pada saat itu terdapat ancaman dan serangan yang sekejap atau sangat dekat;
d. Serangan tersebut bersifat melawan hukum;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Komnas  HAM  sendiri  menyatakan  bahwasanya  dalam  perkara  ini  memang  benar kematian empat orang anggota FPI ini diakibatkan oleh kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian.  Dan  mengingat  ketentuan  KUHP  mengenai  alasan  pembenar  dan  pemaaf  yang menghapus  "melawan  hukum",  terdapat  fakta  bahwasanya  pada  kejadian  tersebut  aparat Kepolisian  yang  melindungi  diri  mereka  saat  tengah  menjalankan  tugas.  Merujuk  Pasal  48 KUHP,  Moeljatno dalam  pendapatnya  menegaskan  bahwa  adanya  daya paksa  ( overmacht ) yang dialami oleh seseorang akan menjadikan dirinya tidak dapat dipidana. Daya paksa dalam hal ini ialah ialah tindakan pencekikan dan upaya perebutan senjata api yang dimiliki petugas oleh pelaku (Damanik & Rini, 2021).
Dalam putusan dalam perkara ini majelis hakim atas opini yang telah dijabarkan oleh para  ahli  menyatakan  bahwasanya  terdakwa  atas  nama  Fikri  Ramadhan  terbukti  sudah menjalankan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Namun di dalam dakwaan  yang  diterimanya,  majelis  hakim  melihat  bahwa  tindakan  terdakwa  merupakan sebuah upaya pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang bersifat melampaui batas. Berdasarkan  penjabaran  di  atas  menjadikan  terdakwa  tidak  dapat  dihukum  pidana  dan dilepaskan dari segala tuntutan yang diterimanya.

## KESIMPULAN
Tindak  pidana  secara  hemat  ialah  perbuatan  yang  dilarang  karena  bertentangan  dengan peraturan  pidana,  yang  mana  perbuatan  tersebut  dapat  diancam  dengan  hukuman  dan dilakukan atas dasar kesalahan, sehingga harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai sebuah pandangan apakah sebuah perbuatan tindak pidana tersebut telah memenuhi syarat untuk dijatuhkan hukuman pidana atau tidak. Akan tetapi tidak semua tindak pidana bisa dikatakan sebagai sebuah tindak pidana, hal ini dikarenakan terdapat alasan penghapus pidana yang terdiri dari alasan pemaaf dan alasan pembenar.  Terkait  dengan  alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf  akan  berkaitan  dengan noodweer dan noodweer exces . Noodweer dan Noodweer exces telah diatur di dalam Pasal 49 KUHP. Noodweer dan noodweer exces memiliki kesamaan dalam arti melakukan sebuah pembelaan diri karena adanya serangan yang melawan hukum, terhadap tubuh, harta benda dan kehormatan kesusilaan kepada diri sendiri atau orang lain. Sedangkan antara keduanya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
terdapat  perbedaan  yang  dalam  hal  ini  kasus noodweer  exces terdapat  keguncangan  jiwa yang  hebat  yang  dialami  oleh  pelaku.  Keguncangan  jiwa  yang  hebat  merupakan  kondisi dimana  jiwa  tekanan  yang  sangat  kuat.  Dalam  kasus  tindak  pidana  dalam  perkara a  quo pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan sebuah tindakan usaha perlawanan yang masuk ke dalam kategori noodweer dan noodweer exces. Hal ini dikarenakan pada saat kejadian  terdakwa  mengalami  guncangan  kejiwaan  yang  sangat  besar  karena  ancaman pencekikan serta penodongan senjata api yang dilakukan oleh pelaku terhadap terdakwa dan rekannya, di dalam upaya pembelaan diri yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, A. A. G., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa. Jurnal Interpretasi Hukum ,
2 (1), 2 – 7. Ali, M. (2001). Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika.
Andriani,  A.,  &  Aji,  A.  B.  W.  (2022).  PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  BAGI  KORBAN KEJAHATAN  BEGAL  YANG  MELAKUKAN  PEMBELAAN  DIRI  SECARA  DARURAT  . Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana , 6 (1), 1 – 13.
Damanik, J., & Rini, N. S. (2021). ANALISIS TERHADAP PENYELIDIKAN KOMNAS HAM TENTANG PERISTIWA  KEMATIAN  ENAM  ORANG  LASKAR  FPI  (The  Analysis  of  KOMNAS  HAM Investigation Concerning The Death Incident of Six Pa ramilitary Member of FPI). Jurnal HAM , 12 (1), 165 – 178.
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. (2021). Statistik Kriminal 2021. E-Book .
Dumgair,  W.  (2016).  PEMBELAAN  TERPAKSA  (NOODWEER)  DAN  PEMBELAAN  TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER AXCES) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA. Lex Crimen , 5 (5). Hamzah, A. (2008). Asas-asas Hukum Pidana (Cetakan 3). Rineka Cipta.
Haq,  I.,  Wahidin,  W.,  &  Saidah,  S.  (2020).  Melampaui  Batas  (Noodewwr  Exces)  dalam Membela  Diri;  Studi  Perbandingan  Antara  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Positif. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab , 2 (1).
Hiariej, E. O. S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Cahaya Atma Pustaka.
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana.
Muchladun,  W.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 3 (5).
Mulyadi, L. (2012). Hukum Acara Pidana Indonesia (Cet. 4). Citra Aditya Bakti.
Nurhayati,  Y.,  Ifrani,  &  Said,  M.  Y.  (2021).  METODOLOGI  NORMATIF  DAN  EMPIRIS  DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM. Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI) , 2 (1).
Sitorus,  N.  T.,  Siregar,  F.  R.,  &  Frensh,  W.  (2021).  Penetapan  Tersangka  Terhadap  Korban Tindak  Pidana  Pencurian  Yang  Melakukan  Pembelaan  Terpaksa  (Noodweer)  Dalam Hukum Pidana Indonesia. Riau Law Journal , 5 (2), 227 – 239.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Tabaluyan, R. R. (2015). PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS MENURUT PASAL 49 KUHP. Lex Crimen , 4 (6), 26 – 35. Wantu, F. M. (2015). Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan I). UNG Press.
Widnyani, lda A. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapus Pidana . Jurnal Preferensi Hukum , 1 (1), 195 – 200.
Zanuardi,  D.,  Navianto,  I.,  &  Istiqomah,  M.  (2015).  ALASAN  PENGHAPUS  PIDANA  BAGI KORBAN  YANG  MELAKUKAN  TINDAK  PIDANA  KARENA  DIPAKSA  DALAM  UNDANG- UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .