Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2019.v3.i3.4125

## KEMISKINAN ANAK DI DKI JAKARTA: PENDEKATAN MULTIPLE OVERLAPPING DEPRIVATION ANALYSIS

## Adis Imam Munandar
adis.imam@ui.ac.id
Aji Wahyu Ramadhani Palupi Lindiasari Samputra
Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia

## ABSTRACT
Child poverty levels that are higher than population poverty indicate that children are more vulnerable to the effects of poverty. Children who grow up in poor households tend to not be able to enjoy a variety of basic rights and potentially inhibit their growth and development. The research aims to measure the level of deprivation of basic  rights  of  children  with  data  Susenas  DKI  Jakarta  Province.  The  analytical  method  used  with  Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA). The results showed that the largest deprivation rate experienced by children in DKI Jakarta Province was on the health dimension with 33.41%, followed by housing dimensions by 32.37%,  food  and  nutrition  dimensions  with  25.92%,  then  facility  dimensions  with  24.15  %,  education dimensions with 23.33%, and the lowest dimensions of child protection with 3.95%. The measurement of child poverty by the MODA method shows that there are 10.25% of poor children who are minimally deprived of 3 dimensions and 3.56% of poor children who are deprived of a minimum of 4 dimensions
Key words: child; multiple overlapping deprevation analysis; poverty

## ABSTRAK
Tingkat kemiskinan anak yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan penduduk menunjukkan anak lebih rentan terhadap dampak kemiskinan. Anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga miskin cenderung  tidak  dapat  menikmati  berbagai  hak  dasar  dan  berpotensi  menghambat  tumbuh kembangnya. Penelitian bertujuan untuk mengukur tingkat deprivasi hak-hak dasar anak dengan data Survei  Ekonomi  Sosial  Nasional  (Susenas)  Provinsi  DKI  Jakarta.  Metode  analisis  yang  digunakan dengan  Multiple  Overlapping  Deprivation  Analysis  (MODA)  dengan  6  dimensi  kemiskinan  anak meliputi perumahaan, fasilitas, makanan dan nutrisi, Pendidikan, perlindungan anak serta kesehatan . Hasil penelitian menunjukkan tingkat deprivasi terbesar yang dialami oleh anak di Provinsi DKI Jakarta adalah pada dimensi kesehatan  sebesar 33,41%, diikuti dimensi perumahan sebesar 32,37%, dimensi makanan dan nutrisi sebesar 25,92%, kemudian dimensi fasilitas sebesar 24,15%, dimensi pendidikan sebesar 23,33%, dan yang terendah dimensi perlindungan anak sebesar 3,95%. Pengukuran kemiskinan anak dengan metode MODA menunjukkan terdapat 10,25% anak miskin yang terdeprivasi minimal pada  3  dimensi  dan  3,56%  anak  miskin  yang  terdeprivasi  pada  minimal  4  dimensi.  Kondisi  ini menunjukkan kemiskinan anak di DKI Jakarta masih cukup tinggi.
Kata kunci: anak; multiple overlapping deprivation analysis ; kemiskinan

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  menjadi  permasalahan global yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia dalam beberapa dekade terakhir, (Fox et al., 2015; Guan, 2014; Huston, 2011). Pada
tahun  2000  sebanyak  189  negara  anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merespon berbagai  permasalahan  dan  kondisi  global yang  terjadi  dalam  Konferensi  Tingkat Tinggi (KTT) Milenium yang berlangsung di
Kemiskinan Anak di DKI Jakarta ... – Munandar, Ramadhani, Samputra 307
New  York  dan  menyepakati  sebuah  visi besar  bernama  Deklarasi  Milenium  yang bertujuan  untuk  memerangi  kemiskinan dengan  seluruh  dimensinya.  Visi  tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam delapan Tujuan Pembangunan Milenium atau Mille- nium Development Goals (MDGs) dan menjadi kerangka  pembangunan  menyeluruh  ber- bagai  negara  di  dunia  hingga  tahun  2015 (Fukuda-Parr, 2016).
Data tingkat kemiskinan Indonesia kon- disi september 2015 yang dihitung oleh BPS adalah sebesar 11,13 persen, masih jauh dari target  MDGs Indonesia  sebesar  7,55  persen di  akhir  periode.  Pemerintah  pada  tahun 2014  bahkan  sudah  menyadari  target  ter- sebut  tidak  akan  terwujud,  karena  capaian tingkat  kemiskinan  nasional  saat  itu  masih berada  pada  11,25  persen.  Beberapa  indi- kator di bidang lingkungan, serta indikator pembangunan  di  bidang  kesehatan  seperti Angka  Kematian  Bayi  (AKB),  Angka  Ke- matian  Ibu  (AKI),  Angka  Kematian  Balita, prevalensi  balita  dengan  gizi  buruk,  dan prevalensi HIV atau AIDS juga masih belum mampu  dicapai  sesuai  dengan  target  yang telah  ditetapkan  sebelumnya,  (Badan  Pusat Statistik, 2017).
Pada  akhir  periode  SDGs  tahun  2030 nanti,  target  pertama  yang  ingin  dicapai dunia  adalah  mengentaskan  kemiskinan ekstrim bagi penduduk yang masih memiliki pendapatan  kurang  dari  US  $1,25  per  hari. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian  target  tersebut  adalah  melalui pengukuran  tingkat  kemiskinan  ekstrim, yaitu  proporsi  penduduk  yang  berada  di bawah garis kemiskinan internasional. Sejak tahun 2005 Bank Dunia menggunakan ukur- an US $1,25 sebagai batas garis kemiskinan internasional  dengan  mempertimbangkan kemampuan  daya  beli  (Purchasing  Power Parity) (Badan Pusat Statistik, 2017).
Upaya  pengentasan  kemiskinan  dalam tujuan  pertama  SDGs  tidak  dapat  berjalan sendiri dengan tujuan SDGs lainnya, (Ishar- tono  dan  Raharjo,  2016).  Salah  satu  cara untuk  menyelesaikan  masalah  kemiskinan jangka  panjang  adalah  melalui  pembangu-
nan  manusia  sejak  usia  anak-anak  (Landi- yanto,  2018).  Kemiskinan  anak  secara  ber- tahap  menjadi  topik  yang  lebih  penting dalam  berbagai  diskusi kebijakan  publik  di Eropa,  (Alkire  dan  Apablaza,  2016).  Ke- miskinan anak adalah akar dari kemiskinan penduduk  dewasa  (Landiyanto,  2018),  dan menjadi  permasalahan  sosial  di  berbagai dunia  yang  berdampak  panjang  terhadap tumbuh  kembang  dan  kesejahteraan  anak (Huston, 2011), oleh karena itu SDGs mem- berikan  perhatian  khusus  pada  permasala- han anak sekaligus menjadikan anak sebagai inti  dari  agenda  pembangunan  berkelanju- tan, (Bachtiar, Rasbi, dan Fahmi, 2016).
Data BPS menunjukkan pada tahun 2016 tingkat kemiskinan anak usia 0 - 17 tahun di Indonesia adalah sebesar 13,31 persen, angka tersebut  lebih  tinggi  dibandingkan  tingkat kemiskinan  absolut  penduduk  secara  ke- seluruhan sebesar 10,86 persen. Kecenderu- ngan  tingkat  kemiskinan  pada  kelompok usia  anak  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  tingkat  kemiskinan  penduduk  se- cara  keseluruhan  dari  tahun  ke  tahun  me- nunjukkan anak-anak lebih rentan terhadap dampak kemiskinan, (Bapenas, 2013). Anak- anak yang  hidup dalam kemiskinan rentan mengalami berbagai deprivasi hak dasar di berbagai dimensi ( double vulnerable ).
Kajian kemiskinan anak telah dilakukan peneliti  terdahulu  (Call  dan  Voss,  2016; Cheung,  2015;  Daoud,  2015;  Mood  dan Jonsson,  2016;  Racine,  2016;  Rothwell  dan McEwen, 2017; Van Lancker dan Van Meche- len,  2015;  Wherry,  Kenney,  dan  Sommers, 2016;  Wimer et  al., 2016).  Dampak kemiski- nan  yang  dirasakan  oleh  anak  juga  me- nyentuh  berbagai  dimensi  kehidupan,  se- hingga mengukur secara ekonomi saja tidak- lah cukup untuk dapat menjelaskan kondisi kemiskinan anak, (Bapenas, 2013). Kemiski- nan anak secara luas bersifat multi-dimensi. pendekatan  multidimensional  telah  dilaku- kan peneliti terdahulu (Ge dan Wang, 2019; Musiwa,  2019;  Pasha,  2017;  Roelen,  2017; Roelen  dan  Notten,  2013;  Wang  dan  Man, 2019).  Alkire  and  Foster,  (2011)  mengenal- kan  pendekatan  non-moneter  yang  me-
308 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 3, September 2019 : 306 – 323
motret  kemiskinan  anak  melalui  pen- dekatan  deprivasi  hak-hak  dasar  anak  di berbagai  dimensi.  Metode  pengukuran  ke- miskinan  anak  multidimensi  yang  disebut dengan Multiple Overlapping Deprivation Ana- lysis (MODA). Kajian menggunakan MODA telah dilakukan peneliti terdahulu (Chzhen, de Neubourg, Plavgo, dan de Milliano, 2016; Chzhen, Gordon, dan Handa, 2018; Chzhen dan Ferrone, 2017; Ferrone dan de Milliano, 2018; Qi dan Wu, 2019).
Terdapat beberapa hal yang membeda- kan antara penelitian ini dengan penelitian- penelitian terkait kemiskinan anak terdahu- lu. Pada penelitian terdahulu secara umum memiliki  satu  tujuan  utama  antara  meng- ukur  kemiskinan  anak  baik  secara  moneter dan nonmoneter. Penelitian yang dilakukan oleh  Pusponegoro,  (2013)  dan  Landiyanto (2018).  sama-sama  menggunakan  pendeka- tan  nonmoneter  untuk  menghitung  tingkat deprivasi  hak  dasar  anak  secara  multi- dimensi,  namun  tetap  memiliki  perbedaan dengan  penelitian  ini.  Penelitian  ini  me- ngukur  kemiskinan  anak  melalui  metode MODA yang telah disesuaikan dengan kon- disi Indonesia dengan 6 dimensi berserta 15 indikatornya  ditambah  dengan  1  indikator keamanan anak sebagai indikator tambahan. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Landiyanto (2018)  mengukur  deprivasi  hak  dasar  anak menggunakan 6 dari 8 dimensi pada Metode Bristol. Perbedaan dengan penelitian Puspo- negoro (2013) juga terletak pada unit analisis yang  hanya  berfokus  pada  anak  balita  dari rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran terletak  pada  kuantil I  atau yang  termiskin saja, sedangkan konsep deprivasi hak dasar mencakup  setiap  anak  tanpa  memandang status ekonominya.
Terkait  dengan  unit  observasi  peneliti- an,  penelitian  Pusponegoro  (2013)  dan Bachtiar,  Rasbi  dan  Fahmi  (2016)  berfokus pada anak balita (usia 0-59 bulan), kemudian penelitian  dari  Lestari  (2014)  pada  anak menurut usia pendidikan yaitu 0 – 6, 7 – 11, dan 12 - 17 tahun, sementara penelitian Bape- nas  (2013)  serta  Landiyanto  (2018)  meng- gunakan anak secara umum yaitu usia 0 - 17
tahun,  sedangkan  penelitian  ini  melakukan analisis deprivasi hak dasar anak secara total sekaligus  membagi  berdasarkan  dua  kate- gori umur yakni 0 - 4 dan 5 – 17 tahun. Ber- dasarkan latarbelakang tersebut, maka tuju- an  dalam  penelitian  menganalisis  tingkat deprivasi  hak-hak  dasar  anak  di  Provinsi DKI Jakarta

## TINJAUAN TEORETIS Kemiskinan
Todaro  dan  Smith,  (2015)  menjelaskan konsep  kemiskinan  melalui  tiga  komponen dasar  yang  dapat  dijadikan  sebagai  basis konseptual  dan  pedoman  praktis  dalam memahami  hasil  pembangunan  dan  erat kaitannya  dengan  kondisi  miskin  atau tidaknya seseorang, yaitu:
1. Kecukupan,  yakni  kemampuan  untuk memenuhi  berbagai  kebutuhan  dasar baik  menyangkut  makanan  (pangan), juga  semua  hal  yang  merupakan  ke- butuhan  manusia  secara  fisik,  seperti pakaian (sandang), rumah tempat tinggal (papan),  termasuk  kesehatan  dan  ke- amanan.
2. Jati  diri,  yakni  kemampuan  untuk  men- jadi  manusia  seutuhnya.  Jati  diri  tidak semata  diukur  dengan  material,  namun berupa  kemampuan  untuk  menghargai diri sendiri, serta memiliki motivasi atau dorongan  yang  muncul  dari  diri  sendiri untuk  terus  bergerak  maju,  merasa mampu untuk melakukan atau mengejar berbagai tujuan hidup.
3. Kebebasan dari sikap menghamba, yakni kemampuan  untuk  memilih  dan  me- nentukan  arah  dan  tujuan  hidup.  Ke- bebasan  dalam  hal  ini  secara  luas  juga dapat  diartikan  sebagai  kemampuan untuk  berdiri  tegak,  sehingga  tidak  di- perbudak oleh pengejaran berbagai aspek material dalam kehidupan.
Penghitungan  angka  kemiskinan  di Indonesia  dilaksanakan  oleh  BPS  dengan menggunakan  standar  garis  kemiskinan nasional.  BPS  mendefinisikan  penduduk miskin  sebagai  penduduk  yang  memiliki
Kemiskinan Anak di DKI Jakarta ... – Munandar, Ramadhani, Samputra 309
rata-rata  pengeluaran  perkapita  perbulan dibawah  garis  kemiskinan,  baik  untuk pengeluaran  makanan  maupun  non-maka- nan. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi  kebutuhan  dasar (basic  needs approach) dalam menentukan garis kemiskin- an, sehingga kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  makanan  dan nonmakanan  yang  didekati  dari  sisi  pe- ngeluaran.  BPS  menggunakan  data  yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran untuk mengukur tingkat kemiskinan.
Garis Kemiskinan merupakan total dari Garis  Kemiskinan  Makanan  (GKM)  dan Garis  Kemiskinan  Non  Makanan  (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutu- han  minimum  makanan  yang  disetarakan dengan  2.100  kilokalori  perkapita  perhari, sementara  GKNM  adalah  kebutuhan  mini- mum  untuk  perumahan,  sandang,  pendidi- kan dan kesehatan. Paket komoditi kebutu- han dasar makanan dalam Susenas diwakili oleh  52  jenis  komoditi  (padi-padian,  umbi- umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur- an, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak,  dan  lain-lain),  sedangkan  paket komo-  diti  kebutuhan  dasar  non  makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

## Kemiskinan Anak
Sebelum  dapat  mengukur  maka  perlu diperjelas  terlebih  dahulu  deefinisi  dan batasan  usia  anak  yang  dikeluarkan  oleh berbagai lembaga baik di Indonesia maupun internasional  terlihat  pada  Tabel  1. Definisi dan  batasan  usia  anak  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun atau dengan kata lain masih berada pada usia 0 – 17 tahun.
Kemudian  diperjelas  definisi  dari  ke- miskinan tersebut. Berikut beberapa definisi dari Lembaga dan ahli:
a. Kemiskinan  adalah  kondisi  kehilangan kesejahteraan (deprivation of well-being). (Hagenaars dan de Vos, 1988)
b. Kemiskinan  memiliki  berbagai  mani- festasi, termasuk kurangnya pendapatan, dan  sumber  daya  produktif  yang  cukup untuk  menjamin  penghidupan  yang berkelanjutan;  kelaparan  dan  malnutrisi; sakit;  terbatas  atau  kurangnya  akses  ke pendidikan  dan  layanan  dasar  lainnya; peningkatan  morbiditas  dan  mortalitas akibat penyakit; tunawisma dan peruma- han  yang  tidak  memadai;  lingkungan yang tidak aman; dan diskriminasi sosial dan  pengecualian.  Kemiskinan  juga  di- tandai  dengan  kurangnya  partisipasi pengambilan  keputusan  dan  kehidupan sipil, sosial, dan budaya (United Nations, 2015).
c. Kemiskinan  adalah  kondisi  seseorang atau sekelompok orang yang tidak mam- pu  memenuhi  hak-hak  dasarnya  untuk mempertahankan  dan  mengembangkan kehidupan  yang  bermartabat  (Bapenas, 2013).
d. Kemiskinan adalah kondisi deprivasi baik materi  dan  sosial  yang  menyebabkan seseorang  hidup  di  bawah  standar  ke- hidupan  yang  layak,  atau  kondisi  de- privasi  relatif  yang  dialami  seseorang dibandingkan  dengan  orang  lainnya  di dalam  masyarakat  (Haughton  dan Khandker, 2009).
e. Kemiskinan  adalah  suatu  kondisi  atau gambaran  dari  ketidakmampuan  se- seorang  untuk  memenuhi  berbagai  ke- butuhan  hidup  sesuai  dengan  berbagai ukuran  kehidupan  yang  selayaknya. Kebutuhan  tersebut  dapat  berupa  tidak terpenuhinya  tingkat  pendapatan  mini- mum, tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan,  perawatan  kesehatan,  dan kebutuhan  pokok  lainnya  (Todaro  dan Smith, 2015)
f. Kemiskinan  adalah  kondisi  ketidak mampuan  individu  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  minimal  untuk  hidup layak.  Penduduk  miskin  adalah  yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, baik untuk  pengeluaran  makanan  maupun
310 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 3, September 2019 : 306 – 323
non  makanan.  (Badan  Pusat  Statistik, 2017).
Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai dimensi  baik  moneter  dan  nonmoneter. Selain dari sisi pendapatan, kemiskinan juga dapat dilihat dari berbagai dimensi lainnya seperti  perumahan,  kesehatan,  pendidikan, termasuk tingkat partisipasi sosial. Kemiski- nan  juga  dapat  memiliki  ciri  yang  berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lainnya yang disebabkan antara lain karena adanya perbedaan  kepemilikan  sumber  daya  alam, sumber daya manusia, dan tata kelembagaan antar wilayah (Todaro dan Smith, 2015).
Pengukuran kemiskinan dengan meng- gunakan garis kemiskinan bermanfaat untuk mengukur  efek  dari  suatu  kebijakan  pem- berantasan  kemiskinan  atau  membanding- kan  seberapa  besar  dampak  dari  pem- bangunan  yang  dilaksanakan  oleh  peme- rintah dari waktu ke waktu (Suharno, 2008)
Bank Dunia menetapkan garis kemiski- nan internasional menggunakan kemampu- an  daya  beli  yang  dikonversi  dalam  US$ paritas  daya  beli  (Purchasing  Power  Parity atau  PPP).  Pada  umumnya  Bank  Dunia menggunakan dua ukuran garis kemiskinan, yakni  $US  1  PPP  dan  $US  2  PPP.  angka konversi  PPP  tersebut  bukanlah  nilai  tukar resmi  melainkan  paritas  daya  beli  atau banyaknya  uang  yang  dikeluarkan  untuk membelanjakan sejumlah barang dan jasa di masing-masing  negara  yang  setara  dengan harga US$ 1 di Amerika.
Jenis kemiskinan yang dibagi ke dalam tiga  hal  yakni  standar  pengukuran,  faktor penyebab,  dan  kondisi  keparahan  sebagai berikut:
a. Kemiskinan relatif dan kemiskinan abso- lut.  Pada  kemiskinan  relatif  standar  pe- nilaiannya  dapat  ditentukan  secara subyektif  oleh  masyarakat  setempat  dan dapat  berbeda  antar  wilayah  (bersifat lokal).  Pengukuran  kemiskinan  secara absolut  ditentukan  berdasarkan  standar kebutuhan  hidup  minimum  yang  di- perlukan,  baik  meliputi  kebutuhan makanan  dan  nonmakanan.  Standar  ke- butuhan hidup minimum tersebut biasa-
nya  dikonversi  dalam  ukuran  moneter atau uang, kemudian ditetapkan menurut ukuran absolut menjadi garis kemiskinan (poverty line). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan garis kemiskinan sebagai besaran nilai rupiah yang harus dikeluar- kan oleh seseorang dalam sebulan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar maka- nan  dengan  asupan  setara  2.100  kilo kalori  perkapita  perhari,  ditambah  de- ngan  kebutuhan  dasar  minimum  non makanan seperti pakaian, rumah tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transpor- tasi, serta kebutuhan individu dan rumah tangga  dasar  lainnya  (Badan  Pusat Statistik, 2017).
b. Kemiskinan  struktural  dan  kemiskinan kultural.  Kemiskinan  struktural  adalah kemiskinan yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan  dan  struktur  sosial  dalam masyarakat, seperti adat, budaya, daerah, dan  kelompok  sosial.  Kemiskinan  kultu- ral  adalah  kemiskinan  yang  biasanya disebabkan  karena  sikap  seseorang  atau kelompok  orang  di  dalam  masyarakat yang  tidak  mau  berusaha  untuk  mem- perbaiki  kondisi  kehidupannya,  meski- pun  sudah  ada  bantuan  dari  berbagai pihak  lain.  Kemiskinan  kultural  dapat juga  disebabkan  oleh  sistem  atau  tradisi yang  ada  di  masyarakat  sehingga  dapat terjadi turun temurun antar generasi.
Berbagai lembaga atau organisasi inter- nasional  yang  memiliki  perhatian  khusus terhadap  perlindungan  anak  terutama dalam  isu  kemiskinan  anak.  pendekatan pengukuran kemiskinan anak yaitu melalui pendekatan moneter dan nonmoneter. Pen- dekatan  moneter  melihat  kemiskinan  dari kemampuan rumah tangga untuk memenu- hi  kebutuhan  dasar,  sementara  pendekatan nonmoneter  melihat  kemiskinan  anak  me- lalui  terampasnya  berbagai  hak  dasar  anak seperti  kesehatan,  pendidikan,  asupan  gizi, perumahan, sanitasi, dan sebagainya. Anak- anak  dengan  tingkat  deprivasi  yang  parah kemungkinan  besar  juga  hidup  dalam kemiskinan absolut, karena dalam kebanya- kan kasus yang terjadi deprivasi kebutuhan
Kemiskinan Anak di DKI Jakarta ... – Munandar, Ramadhani, Samputra 311
dasar  yang  parah  selalu  adalah  akibat  dari kurangnya  sumber  daya  atau  pendapatan (Gordon et  al., 2003).  Situasi  demikian  me- mungkinkan  beberapa  anak  mengalami diskriminasi,  terutama  anak  perempuan yang  terdeprivasi  dalam  pendidikan,  per- kawinan  anak,  atau kekurangan gizi  akibat berbagai penyakit.
Seorang  anak  dinyatakan  menderita kemiskinan absolut hanya jika ia menderita setidaknya  dua  deprivasi  kebutuhan  dasar manusia, (Gordon et al., 2003). Delamonica et al. , (2006) melihat setidaknya ada tujuh aspek yang dapat memengaruhi keparahan depri- vasi  kemiskinan  anak  di  negara-negara berkembang, yaitu makanan yang cukup, air minum  yang  bersih,  fasilitas  sanitasi  yang layak,  perumahan,  kesehatan,  pendidikan, dan akses informasi. Delamonica et al. , (2006) kemudian  menetapkan  definisi  operasional dari kemiskinan anak dengan menggabung- kan antara income consumption poverty dan konsep  multidimensional  deprivation  yang
menetapkan seorang anak dikatakan miskin jika  tidak  dapat  menikmati  setidaknya  dua kebutuhan dasar mereka (makanan, fasilitas tempat  tinggal,  sanitasi,  akses  air  bersih, akses informasi, pendidikan, dan kesehatan).

## Kemiskinan Anak Multidimensi
Penghitungan  metode  MODA  yang  di kembangkan oleh UNICEF melalui De Neu- bourg et  al. ,  (2012)  menggunakan  rerangka konsep  berupa  Cross-Country  MODA  (CC- MODA)  yang  mengacu  pada  berbagai standar  internasional.  Penentuan  dimensi dan  indikator  terkait  kesejahteraan  anak mengacu pada berbagai hasil dan ketetapan dalam  Konvensi  Hak-Hak  Dasar  Anak (Reynaert,  Bouverne-De  Bie,  dan  Vande- velde,  2009).  Berbagai  dasar  tersebut  men- jadikan kerangka konsep CC MODA mampu menggambarkan  dimensi  penting  perkem- bangan  anak,  terlepas  dari  manapun  asal negara, ataupun status sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Berikut ini adalah kerangka
Gambar 1

## Rerangka Konsep CC-MODA
Sumber: De Neubourg et al., (2012)
312 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 3, September 2019 : 306 – 323
konsep CC-MODA pada Gambar 1. Rerang- ka  konsep  CC-MODA  tersebut  dapat  di- modifikasi  menjadi  National  MODA  (N- MODA)  menyesuaikan  kepentingan  di masing-masing negara. BPS bersama dengan UNICEF Indonesia kemudian memodifikasi rerangka  konsep  CC-MODA  menjadi  N- MODA  untuk  kepentingan  analisis  ke- miskinan  anak  di  Indonesia,  (Badan  Pusat Statistik, 2017). Pemilihan dimensi dan indi- kator pada MODA Indonesia telah melewati berbagai  kajian  literatur  yang  bersandar pada  Undang-Undang  Perlindungan  Anak, target RPJMN 2014 - 2019 dan SDGs. Meng- acu pada konsep MODA UNICEF dan mem pertimbangkan  ketersediaan  data  di  Indo- nesia,  rerangka kerja  MODA Indonesia  ter- diri  dari  enam  dimensi  dengan  mencakup lima belas indikator

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat kuantitatif eksplo- ratif  kemiskinan  anak  di  DKI  Jakarta.  Pe- nelitian  menggunakan  data  Susenas  Maret
2017  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  jumlah sampel  sebesar  5.062  rumah  tangga.  Total sampel  tersebut  selanjutnya  disaring  dan diperoleh  sampel  dengan  kategori  anak- anak usia 0 - 17 tahun sebanyak 5.076 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 1.219 orang anak dengan kategori usia 0  - 4 tahun, dan 3.857 anak dengan kategori usia 5 - 17 tahun. Se- telah  diperoleh  sampel  dengan  kategori anak-anak  selanjutnya  dilakukan  proses matching atau mencocokkan data setiap anak dengan karakteristik rumah tangga masing- masing anak.
Metode  analisis  dengan  dari  MODA menggabungkan berbagai dimensi kemiski- nan  yang  ada  menjadi  satu  indeks  yang dapat  didekomposisi  ke  dalam  setiap  sub kelompok  dan  dimensi,  sehingga  dapat menunjukkan seberapa besar kontribusi dari masing-masing  dimensi.  Dimensi  dan  indi- kator terlihat pada Tabel 1. Berikut ini adalah tahapan  dalam  melakukan  penghitungan hingga  analisis  dengan  metode  MODA sebagai berikut:

## Tabel 1

## Dimensi dan Indikator MODA yang Digunakan dalam Penelitian
Dimensi Indikator Kriteria deprivasi 0-4 tahun 5-17 tahun 1. Perumahan 1. Luas  lantai perkapita tinggal  di  rumah  dengan  luas lantai  perkapita  kurang  atau sama dengan 7,2 m 2
tinggal  di  rumah  dengan  luas  lantai perkapita kurang atau sama dengan 7,2 m 2 2. Jenis  lantai terluas tinggal  di  rumah  dengan  jenis lantai dari tanah atau permukaan bumi lainya tinggal  di  rumah  dengan  jenis  lantai dari  tanah  atau  permukaan  bumi lainya 2. Fasilitas 3. Air  minum layak tidak  memiliki  akses  terhadap sumber air minum yang layak tidak memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak 4. Sanitasi layak tidak  memiliki  akses  terhadap fasilitas sanitasi yang layak tidak memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak 5. Bahan bakar memasak tinggal  di  rumah  tangga  yang memasak  dengan  bahan  bakar alami  (kayu  bakar,  arang,  dan sejenisnya ) tinggal  di  rumah  tangga  yang memasak  dengan  bahan  bakar  alami (kayu bakar, arang, dan sejenisnya ) 3.Makanan  dan nutrisi 6. Konsumsi kalori konsumsi  kalori  yang  kurang dari nilai MDER konsumsi kalori yang kurang dari nilai MDER 7. Proporsi lemak - konsumsi  lemak  lebih  dari  35% total konsumsi kalori 8. Pemberi ASI Anak  usia  0  -  23  bulan  yang tidak  diberikan  ASI  Eksklusif -
atau makanan tambahan sesuai umurnya 4. Pendidikan 9. Partisipasi Sekolah Anak  usia  3  -  4  tahun  yang tidak  mengikuti  pendidikan prasekolah Anak  usia  5  -  6  tahun  yang  tidak mengikuti  pendidikan  dasar  atau prasekolah sedangkan Anak usia 7 - 17 tahun yang tidak mengikuti pendidikan dasar atau menengah 10. Partisipasi sekolah sesuai umur - Anak  usia  7  -  17  tahun  yang  tidak sekolah atau bersekolah pada kelas/jenjang  yang  lebih  lambat  dari umurnya 5.  Perlindungan anak 11. Akta Kelahiran Anak usia 0 - 4 tahun yang tidak memiliki akte kelahiran. Anak  usia  5  -  17  tahun  yang  tidak memiliki akte kelahiran 12. Pernikahan usia anak Anak usia 10 - 17 tahun yang berstatus kawin atau pernah kawin 13. Pekerja anak Anak  usia  5  -  17  tahun  yang  bekerja atau  membantu  mencari  penghasilan dalam seminggu terakhir 14. Keamanan anak Mengalami tindak kekerasan Mengalami tindak kekerasan 6. Kesehatan 15. Jaminan Kesehatan tidak memiliki jaminan kesehatan tidak memiliki jaminan kesehatan 16. Imunisasi dasar lengkap Anak  usia  12  -  59  bulan  yang tidak  mendapatkan  imunisasi lengkap -
Sumber: De Neubourg et al., (2012)
(i) menentukan  dimensi  dan  indikator yang digunakan;
(ii) Menentukan  definisi  operasional  dari setiap indikator;
(iii) menentukan  batasan  atau  kriteria terdeprivasi  pada  setiap  indikator; tahap (i-iii) menggunakan tabel 1
(iv) Menghitung  persentase  anak  yang terdeprivasi  pada  setiap  indikator. dinyatakan  terdeprivasi  pada  level dimensi  jika  setidaknya  terdeprivasi pada satu indikator;
Cara  menghitung  headcount  ratio  (persen- tase  anak  terdepresiasi  pada  setiap  indi- kator), dengan formula sebagai berikut :
ℎ 𝑖,𝑟 = 𝑞 𝑖,𝑟 𝑛 𝑟
ℎ 𝑖,𝑟 : Headcount  ratio depresiasi  pada  indi- kator ke-i untuk kategori umur ke-r
𝑞 𝑖,𝑟 :  jumlah  anak  yang  terdeprivasi  pada indicator ke-i, untuk kategori umur ke- r 𝑛 𝑟 :    jumlah anak pada kategori umur ke-r
(v) Menghitung  persentase  anak  yang terdeprivasi pada setiap dimensi,
Menghitung  headcount  ratio  pada  setiap dimensi dengan formula sebagai berikut:
ℎ 𝑗,𝑟 = 𝑞 𝑗,𝑟 𝑛 𝑟
ℎ 𝑗,𝑟 :  Headcount  ratio  depresiasi  pada  di- mensi ke-j untuk kategori umur ke-r
𝑞 𝑗,𝑟 :  jumlah  anak  yang  terdeprivasi  se- tidaknya  pada  satu  indikator  dalam dimensi ke-j, untuk kategori umur ke-r
𝑛 𝑟 :   jumlah anak pada kategori umur ke-r
(vi) Melakukan  identifikasi  pada  union, intermediate, dan intersection
(vii) Menentukan  nilai  cut  off  untuk identifikasi anak miskin pada k dimensi;
Cara  identifikasi  deprivasi  multidimensi harus  didahului  dengan  identifikasi  depri- vasi pada setiap dimensi, karena tujuan dari
314 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 3, September 2019 : 306 – 323
pendekatan  multidimensi  dimaksudkan untuk mengidentifikasi berapa banyak anak yang  terdeprivasi  pada  2,3,…,d  dimensi. Seluruh  informasi  dari  setiap  dimensi selanjutnya  dapat  dikombinasikan  menjadi deprivasi  multidimensi  (overlapping)  dan dapat  ditampilkan  dengan  diagram  Venn Gambar 2.

## Gambar 2 Diagram Venn deprevasi pada
tiga dimensi terbesar Sumber: de Neubourg et al, (2012)
Nilai  headcount  ratio  untuk  anak  yang terdeprivasi  secara  multidimensi  dapat  di- identifikasi melalui tiga pendekatan sebagai berikut:
a. Union,  digunakan  jika  terdeprivasi minimal pada satu dimensi (0 < k ≤ 1)
b. Intersection,  digunakan  jika  terdeprivasi tepat sebanyak d dimensi (k = d)
c. Intermediate,  jika  terdeprivasi  minimal sebanyak d dimensi (0 < k < d),
dengan k merupakan nilai ambang batas dan d  adalah  banyaknya  dimensi  terdeprivasi. Semakin  tinggi  penggunaan  nilai  ambang batas  digunakan  untuk  melihat  berapa banyak anak dengan deprivasi yang semakin parah.
(viii) Menghitung  persentase  anak  miskin menggunakan metode MODA
Formula headcount ratio (H) sebagai berikut:
H = 𝑞 𝑘 𝑛
𝐻 : MODA Headcount ratio
𝑞 𝑘 :    Jumlah  anak  yang  terdeprivasi  pada  k dimensi
𝑛 :     jumlah anak pada kategori umur ke-r
Nilai  intensitas  deprivasi  (A)  dengan formula penghitungannya:
A = ∑ 𝐶 𝑘 𝑞𝑘 1 𝑞 𝑘 𝑥 𝑑
𝐴 :  rata-rata intensitas deprivasi
𝑐 𝑘 :  Banyak dimensi terdeprivasi pada anak secara MODA
𝑞 𝑘 :    Jumlah  anak  yang  terdeprivasi  pada  k dimensi
𝑑 :    banyaknya    dimensi  yang  digunakan (d=6)
(ix) Menghitung  nilai  Adjusted  Headcount Ratio (M0)
Formula Adjusted Headcount Ratio (M0)
Mo = H x A
M0 : Nilai adjusted MODA headcount ratio H   : MODA headcount ratio A   : rata-rata intensitas deprivasi

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Daerah  Khusus  Ibukota  (DKI)  Jakarta adalah satu dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia  dan  sekaligus  menjadi  Ibu  Kota Negara  Republik  Indonesia.  Jakarta  juga merupakan satu-satunya kota yang menjadi provinsi dengan menyandang status khusus berdasarkan  UU  Nomor  29  tahun  2007, sehingga seluruh kewenangan dan kebijakan terkait  pemerintahan  termasuk  pengang- garan  berada  pada  tingkat  provinsi.  Sejak tahun  2001  struktur  wilayah  administrasi Provinsi DKI Jakarta dibagi ke dalam enam wilayah  kota  dan  kabupaten  administrasi yaitu  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan, Kota  Administrasi  Jakarta  Timur,  Kota Administrasi  Jakarta  Pusat,  Kota  Adminis- trasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara,  dan  Kabupaten  Administrasi  Ke- pulauan Seribu, dengan total 44 kecamatan,
Kemiskinan Anak di DKI Jakarta ... – Munandar, Ramadhani, Samputra 315
dan  267  kelurahan.  Berdasarkan  SK  Guber- nur  Nomor  171  tahun  2007  luas  wilayah Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  bagian  daratan adalah 662,33 km 2 dan bagian lautan adalah 6.977,5 km 2 .
Pada  tahun  2017  jumlah  penduduk  di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data hasil proyeksi  penduduk  BPS  adalah  10.374.235 jiwa yang terdiri dari 5.202.815 laki-laki dan 5.171.420  perempuan,  dengan  laju  per- tumbuhan penduduk sebesar 0,94 persen per tahun.  Banyaknya  penduduk  DKI  Jakarta yang termasuk dalam kategori usia anak (0 – 17  tahun)  adalah  sejumlah  2.987.862  jiwa yang  terdiri  dari  928.643  anak  usia  0  –  4 tahun dan 2.059.219 anak usia 5 – 17 tahun.
Jakarta  sebagai  pusat  perekonomian, pemerintahan,  politik,  serta  kebudayaan  di Indonesia  memiliki  daya  tarik  yang  kuat bagi  penduduk  dari  daerah-daerah  lain
untuk  datang  ke  Jakarta.  Pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun tidak sebanding  dengan  luas  wilayah  yang  cen- derung  tetap,  kondisi  tersebut  menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia dengan  15.663  jiwa/km 2 (BPS  2017).  Besar- nya  jumlah  penduduk  DKI  Jakarta  di  satu sisi dapat menjadi modal dan sumber daya penggerak  jalannya  pembangunan,  namun jika tidak diatur dan dikelola dengan baik di sisi  lain  akan  menimbulkan  berbagai  per- masalahan  kependudukan  yang  rumit  ter- utama kemiskinan anak.
Kemisikanan  anak  di  Kota  Jakarata terlihat  pada  tingkat  deprivasi  hak  dasar terbesar yang dialami oleh anak-anak usia 0 – 17 tahun. Hasil analisis MODA di Provinsi DKI Jakarta terlihat pada Tabel 2.

## Tabel 2
Persentase Anak di DKI Jakarta yang Terdeprivasi Menurut Dimensi Dimensi 0-4 tahun  5-17 tahun  Total (0-17 tahun) 1. Perumahan 36,2% 31,2% 32,73% 2. Fasilitas 24,5% 24.0% 24,15% 3. Makanan dan nutrisi 28,8% 24,6% 25,92% 4. Pendidikan 32,8% 19,1% 23,33% 5. Perlindungan anak 3,7% 4,4% 3,95% 6. Kesehatan 65,5% 18,9% 33,41% Sumber: Data diolah
Terjadi  deprivasi  pada  dimensi  ke- sehatan  diikuti  oleh dimensi  perumahan  di urutan  dua,  dimensi  makanan  dan  nutrisi dan  yang  terendah  adalah  dimensi  per- lindungan anak yang terlihat pada Tabel 2. MODA  juga  menekankan  penghitungan tingkat  deprivasi  hak  dasar  anak  pada kelompok usia 0 - 4 tahun dan 5 - 17 tahun dengan  mempertimbangkan  adanya  per- bedaan  kebutuhan  dan  pengalaman  hidup yang dilalui  anak  pada dua  kelompok  usia tersebut.  Data  pada  Tabel  2  menunjukkan kondisi  tersebut  melalui  perbedaan  urutan tingkat  deprivasi  terbesar  yang  dialami keduanya.  Usia  0  – 4  tahun adalah  rentang umur  yang  dianggap  lebih  rentan  untuk
mengalami deprivasi, pada usia tersebut tiga hak  dasar  dengan  tingkat  deprivasi  yang terbesar  terjadi  pada  dimensi  kesehatan, disusul  dimensi  perumahan,  dan  dimensi pendidikan.
Deprivasi  kemiskinan  anak  di  Kota Jakarta  pada  dimensi  perumahan  tertinggi. Hal  ini  dimungkinkan  mahalnya  harga perumahaan  di  kota  besar  terutama  di Ibukota. Tingginya permintaan mengakibat- kan  harga  perumahan  melambung  tinggi. Hal ini juga memacu deprivasi pada fasilitas perumahan  sebesar  25,92%.  Kondisi  pe- rumahan  sebagai  sebuah  tempat  tinggal selayaknya  didukung  dengan  ketersediaan fasilitas  yang  bersih  dan  memadai  untuk
316 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 3, September 2019 : 306 – 323
menjaga kenyamanan hidup bagi penghuni- nya.  Ketidaklayakan  fasilitas  perumahan dapat  berpotensi  mengganggu  keamanan, kenyamanan,  dan  kesehatan  penghuninya terutama  anak-anak,  (Dockery et  al., 2010; Marcal dan Fowler, 2015) .
Rumah  yang  layak  merupakan  tempat anak-anak  tinggal  dan  beraktifitas  meng- habiskan  sebagian  besar  waktu  sehari-hari bersama keluarga. Kondisi perumahan yang baik akan mendukung  perkembangan anak yang  sehat  dan  membentuk  keluarga  yang kuat,  ((Dockery et  al., 2010;  Marcal  dan Fowler, 2015). Hasil penelitian SMERU and UNICEF, (2013) serta Hadiwidjaja, Paladines and  Wai-Poi,  (2013)  menyimpulkan  bahwa dimensi  perumahan  menjadi  salah  satu dimensi  dengan  tingkat  deprivasi  terparah yang dialami oleh anak-anak terutama anak miskin. Indikator pada dimensi perumahan merepresentasikan hak anak yang berkaitan dengan  fungsi  rumah  sebagai  tempat  yang selayaknya  nyaman  dan  aman  untuk  di- tinggali oleh seluruh anggota rumah tangga, termasuk  anak-anak.  Tinggal  berdesak- desakan  dalam  rumah  yang  sempit  akan berdampak  pada  terbatasnya  ruang  gerak dan  kenyamanan  anak  dalam  melakukan aktifitas  sehari-hari  seperti  belajar  dan bermain,  serta  berpengaruh  terhadap  per- kembangan  fisik,  emosi,  dan  kognitif  anak, (Marcal dan Fowler, 2015).
Kemiskinan  anak  di  DKI  Jakarta  me- miliki tingkat deprivasi makanan dan nustri- si  sebesar  25,92%.  Pada  deprivasi  makanan dan nutrisi terkait kualitas dan harga pangan yang  mampu  dijangkau  oleh  keluarga miskin.  Pemenuhan  makanan  dengan  ke- tercukupan  jumlah  kalori,  gizi,  dan  nutrisi yang seimbang selama masa bayi dan awal masa  kanak-kanak  sangat  penting  untuk mendukung  pertumbuhan,  kesehatan,  dan perkembangan  optimal  setiap  anak,  (Su- yanto,  2013).  Kebutuhan  asupan  makanan dan nutrisi yang seimbang adalah hak dasar anak  yang  semestinya  terpenuhi  demi kelangsungan hidup dan mendukung segala aktifitas  anak  sehari-hari.  Konsumsi  kalori dibutuhkan  manusia  untuk  menghasilkan
energi  yang  diperlukan  untuk  melakukan berbagai  aktifitas  sehari-hari.  Semakin  ber- tambah  usia  anak  dan  semakin  banyak aktifitas yang dikerjakan, maka jumlah asup- an kalori yang diperlukan juga akan semakin meningkat.  Data  jumlah  kalori  yang  di- konsumsi oleh setiap anggota rumah tangga atau masing-masing individu dibandingkan dengan  nilai  rata-rata Minimum  Dietary Energy Requirement (MDER) sebagai ukuran minimum konsumsi kalori yang dibutuhkan agar  seseorang  dapat  melakukan  aktivitas secara  normal,  sesuai  dengan  jenis  kelamin dan  usia  berdasarkan  ketetapan  dalam PERMENKES Nomor 75 tahun 2013. Seorang anak  dikatakan  terdeprivasi  apabila  meng- konsumsi rata-rata kalori perharinya kurang dari rata-rata MDER.
Hasil  perhitungan  tingkat  deprivasi pada  indikator  jumlah  kalori  yang  di- konsumsi  menunjukkan  bahwa  sebagian besar  anak-anak  di  DKI  Jakarta  telah mendapatkan  asupan  kalori  yang  cukup untuk  beraktfitas  sehari-hari  sesuai  dengan usianya,  namun  banyaknya  jumlah  anak yang  masih  terdeprivasi  pada  indikator tersebut  juga  perlu  tetap  mendapat  per- hatian  dari  pemerintah  mengingat  secara rata-rata  masih  ditemukan  satu  dari  lima anak usia 5 - 17 tahun (19,3 persen) yang me- miliki  angka  konumsi  kalori  di  bawah anjuran kebutuhan kalori minimum.
Kemiskinan  anak  di  DKI  terdeprivasi pada  dimensi  pendidikan  sebesar  23,33%. Kemiskinan anak di Pendidikan merupakan salah  satu  hak  dasar  anak  yang  penting dalam  mencetak  generasi  penerus  bangsa yang unggul, bekualitas, dan berdaya saing tinggi.  Pentingnya  pemenuhan  hak  dasar pendidikan adalah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan mutu kualitas manusia menjadi  sumber  daya  yang  handal  dan sejahtera, (Bima et al., 2017). Negara menjadi pihak  utama  yang  berkewajiban  menjamin pemenuhan hak dasar anak atas pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pada pasal  48  disebutkan  bahwa  negara  ber- tanggung  jawab  untuk  menyelenggarakan pendidikan  dasar  minimal  Sembilan  tahun
Kemiskinan Anak di DKI Jakarta ... – Munandar, Ramadhani, Samputra 317
bagi  seluruh  anak  tanpa  terkecuali.  Ber- dasarkan hasil pengolahan data, banyaknya anak usia 3 - 4 tahun di Provinsi DKI Jakarta yang terdeprivasi pada indikator partisipasi prasekolah.  Data  tersebut  menunjukkan bahwa sepertiga anak usia 3 - 4 tahun di DKI Jakarta  belum  mendapatkan  pendidikan prasekolah.  Penyebab  utamanya  adalah pada  pamahaman  orang  tua  yang  belum merasa perlu untuk mengirim anak mereka ke pendidikan prasekolah pada rentang usia tersebut,  orang  tua  juga  menjadi  pihak utama  yang  mengetahui  dan  memutuskan kapan  anaknya  siap  untuk  mengikuti  pen- didikan prasekolah.
Berdasarkan data maka secara keseluru- han banyaknya anak di Provinsi DKI Jakarta yang terdeprivasi pada indikator partisipasi sekolah.  Hasil  perhitungan  indikator  parti- sipasi sekolah di Provinsi DKI Jakarta mem- berikan gambaran kondisi yang cukup baik terutama untuk anak usia sekolah formal (5 – 17 tahun). Lebih dari 93 persen anak usai 5 –  17  tahun  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dapat menikmati  layanan  pendidikan  baik  di tingkat  sekolah  dasar,  tingkat  menengah pertama,  dan  tingkat  menengah  atas  atau yang  sederajat.  Kondisi  tersebut  didukung dengan  data  Angka  Partisipasi  Sekolah (APS) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 untuk tingkat  SD/MI/sederajat  adalah  sebesar 99,67  persen,  tingkat  SMP/MTs/sederajat sebesar 97,64, dan tingkat SMA/MA/SMK/ sederajat  sebesar  71,50  persen.  Baiknya angka  partisipasi  sekolah  di  Provinsi  DKI Jakarta secara umum menunjukkan semakin terbukanya peluang anak dalam mengakses pendidikan  di  setiap  jenjangnya,  meskipun masih terdapat pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan parti- sipasi sekolah terutama di jenjang menengah atas yaitu SMA/MA/SMK/sederajat.
Deprivasi  kemiskinan  anak  pada  di- mensi  perlindungan  anak  terendah  sebesar 3,95%.  Ini  menunjukkan  pada  dimensi  ini kepedulian  terhadap  keamanan  cukup tinggi.  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data terdapat 0,5 persen anak di DKI Jakarta yang terdeprivasi pada indicator keamanan anak.
Jumlah  tersebut  setara  dengan  14.583  anak yang  pernah  menjadi  korban  tindak  ke- jahatan  dengan  total  peristiwa  kejahatan sebanyak  16.709  kasus  dalam  satu  tahun terakhir.  Undang-Undang  Nomor  35  tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 44, 45, 45B,  dan  64  juga  mengatur  tentang  ke- wajiban pemerintah bersama dukungan dan peran serta masyarakat dalam menyediakan fasilitas  dan  pelayanan  kesehatan  yang komprehensif  bagi  seluruh  anak  tanpa  ter- kecuali.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  mengatur bahwa bahwa perlindungan anak dimaksud- kan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak agar  dapat  hidup,  tumbuh,  dan  berparti- sipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat dan  martabatnya,  termasuk  pula  untuk memberikan  perlindungan  dari  kekerasan dan  diskriminasi.  Masa  anak-anak  adalah masa  untuk  tumbuh  dan  berkembang dengan cara bermain, belajar, bersosialisasi, mengembangkan  bakat,  mengenal  hal-hal yang diminati demi meraih cita-cita di masa depan,  oleh  karena  itu  sudah  semestinya anak  mendapatkan  dukungan  dan  per- lindungan  dari  hal  apapun  yang  dapat menghalangi tumbuh kembang anak secara optimal.  Penambahan  indikator  keamanan anak  akan  melengkapi  analisis  penelitian pada  aspek  utama  yakni  kesejahteraan (prosperity) dan keamanan (security).
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data, banyaknya  anak  di  Provinsi  DKI  Jakarta yang terdeprivasi dalam indikator kepemili- kan akta kelahiran adalah sebanyak 3 persen. Besarnya  deprivasi  jika  dilihat  dari  ke- lompok usia menunjukkan terdapat 2 persen anak usia 5-17 tahun di Provinsi DKI Jakarta yang belum memiliki akta kelahiran, angka tersebut  lebih  kecil  dibandingkan  dengan deprivasi  pada  anak  usia  0-4  tahun  yang mencapai  5,2  persen.  Hasil  hitungan  indi- kator  tersebut  secara  umum  menunjukkan semakin  meningkatnya  kesadaran  pendu- duk  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  men- catatkan  kelahiran anak,  namun di  sisi  lain apabila  diamati  lebih  dalam  data  tersebut juga menunjukkan kecenderungan perilaku
318 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 3, September 2019 : 306 – 323
tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Perbedaan  banyaknya  persentse  anak  yang belum  memiliki  akte  pada  usia  0  – 4  tahun yang lebih tinggi dibandingkan anak usia 5 - 17  tahun  menunjukkan  masih  adanya ke- cenderungan  orang  tua  untuk  tidak  segera mengurus akta kelahiran sesaat setelah anak dilahirkan. Sebagian orang tua baru merasa perlu  untuk  mencatatkan  kelahiran  ketika terdesak  dengan  persyaratan  terkait  pe- layanan dasar  yang menyaratkan anak me- miliki  akta  kelahiran  seperti  pendaftaran sekolah.  Kondisi  tersebut  terlihat  dari  pe- nurunan  persentase  anak  yang  terdeprivasi sejalan  dengan  bertambahnya  usia  anak mendekati  masa  pendafaran  sekolah  dasar di  usia  5  hingga  7  tahun.  Pengukuran  ke- misikinan anak di Jakarta juga dapat diukur dari  mengalami  terdeprivasi  satu  hingga enam  dimensi  yang  terjadi.  Salah  satu  cara yang  dapat  digunakan  untuk  mengetahui hubungan  atau  irisan  deprivasi  antar  di- mensi adalah melalui Diagram Venn. Peng- gunaan  Diagram  Venn  juga  dapat  meng- gambarkan  kondisi  saling  tumpang  tindih dari  deprivasi  antar  dimensi  yang  dialami oleh anak-anak. Tiga dimensi deprivasi ter- besar pada anak usia 0 – 4 tahun terdiri dari dimensi  kesehatan,  dimensi  perumahan, serta  dimensi  pendidikan,  sementara  tiga dimensi deprivasi terbesar pada anak usia 5 -  17  tahun  adalah  dimensi  perumahan, dimensi makanan dan nutrisi, serta dimensi fasilitas terlihat Gambar 3.

## Gambar 3
Dimensi Deprivasi Terbesar Kelompok Usia di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Sumber: Data diolah
Penghitungan  tingkat  deprivasi  multi- dimensi bertujuan untuk mengetahui berapa banyak  anak  yang  mengalami  deprivasi pada  beberapa  dimensi  sekaligus  secara bersamaan.  Besarnya  tingkat  deprivasi multidimensi yang dialami oleh anak di DKI Jakarta  secara  umum  berkisar  antara  0 hingga  6  dimensi  dengan  kecenderungan terbesar  berada  pada  1  atau  2  dimensi  dan semakin rendah yang menuju pada 5 atau 6 dimensi  sekaligus.  Data  persentase  anak menurut banyaknya dimensi deprivasi yang dialami seperti yang tersaji pada Gambar 4.
Bila  dianalisis  lebih  lanjut  dengan  cara mengakumulasikannya,  sehingga  diketahui berapa  banyak  anak  di  DKI  Jakarta  yang terdeprivasi  pada  minimal  1  hingga  6 dimensi.  Anak  yang  mengalami  deprivasi pada  6  dimensi  sekaligus  sudah  tentu  ter- deprivasi pada seluruh dimensi hak dasar di bawahnya. Semakin banyak jumlah minimal dimensi  deprivasi  yang  diterapkan  maka banyaknya  anak  yang  terdeprivasi  akan semakin  sedikit,  begitu  pula  sebaliknya. Tabel 3 di bawah menampilkan perhitungan dari  tingkat kemiskinan anak dengan meto- de MODA atau yang disebut dengan adjusted MODA.
Tingkat  deprivasi  kumulatif  merupa- kan  persentase  anak  yang  terdeprivasi menurut jumlah minimal dimensi deprivasi, sedangkan  rata-rata  intensitas  deprivasi adalah kedalaman deprivasi yang mengukur seberapa parah deprivasi yang dialami oleh anak  yang  terdeprivasi  secara  MODA. Perkalian antara tingkat deprivasi kumulatif (H) dengan rata-rata intensitas deprivasi (I) akan  menghasilkan  nilai  adjusted  MODA (Mo).  Nilai  dari  adjusted  MODA  tersebut merupakan  tingkat  kemiskinan  anak  yang dihasilkan dari metode MODA. Interpretasi dari nilai adjusted MODA menunjukkan besar- nya tingkat kemiskinan anak sesuai dengan minimal  jumlah  dimensi  yang  digunakan ketika mendefinisikan kemiskinan anak.
Metode  MODA  dapat  menghasilkan informasi terkait  pengukuran kesejahteraan anak secara komprehensif.
Gambar 4
Persentase Anak di Provinsi DKI Jakarta yang Terdeprivasi Berdasarkan Dimensi Kumulatif
Sumber: Data diolah
Tabel 3 Tingkat Kemiskinan Anak di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Metode MODA Tahun 2017 Cut off Tingkat deprivasi kumulatif (H) Rata-rata intensitas deprivasi (I) Adjusted MODA (Mo) 0 - 4 tahun 5 - 17 tahun Total 0 - 4 tahun 5 - 17 tahun Total 0 - 4 tahun 5 - 17 tahun Total k ≥ 1 90.31 68.86 75.52 0.36 0.29 0.32 32.15 20.19 23.90 k ≥ 2 62.36 34.86 43.41 0.44 0.42 0.43 27.50 14.53 18.56 k ≥ 3 29.68 13.41 18.47 0.56 0.55 0.55 16.61 7.38 10.25 k ≥ 4 8.82 3.42 5.10 0.70 0.70 0.70 6.18 2.38 3.56 k ≥ 5 1.58 0.57 0.89 0.85 0.84 0.85 1.35 0.48 0.75 k = 6 0.20 0.04 0.09 1.00 1.00 1.00 0.20 0.04 0.09
sumber : diolah dari Susenas Maret 2017, BPS
MODA  tidak  hanya  menyajikan  infor- masi  terkait  banyaknya  anak  yang  ke- hilangan  hak  dasarnya  baik  secara  dimensi maupun  multidimensi,  di  sisi  lain  MODA juga  dapat  digunakan  untuk  menghitung tingkat  kemiskinan  anak  seperti  yang dihasilkan oleh pendekatan moneter melalui ukuran  garis  kemiskinan.  Berbeda  dengan pendekatan moneter, kemiskinan anak pada MODA dihitung melalui pendekatan depri- vasi  hak  dasar  yang  lebih  cocok  dengan kondisi kemiskinan yang dialami anak. Hasil
penghitungan  kemiskinan  anak  dengan metode MODA juga memiliki kelebihan lain yaitu  fleksibilitas  atau  keleluasaan  bagi pengambil  kebijakan  atau  pengguna  data untuk  menentukan  batas  minimal  jumlah dimensi  deprivasi  yang  digunakan  sebagai definisi dari anak miskin.
Interpretasi  dari  nilai adjusted MODA menunjukkan  besarnya  tingkat  kemiskinan anak sesuai dengan minimal jumlah dimensi yang  digunakan  ketika  mendefinisikan  ke- miskinan  anak.  Sebuah  contoh jika  peng-
320 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 3, September 2019 : 306 – 323
ambil  kebijakan  atau  pengguna  data  me- nerapkan  konsep  anak  miskin  adalah  anak yang terdeprivasi minimal pada tiga dimensi hak dasar (k ≥ 3), maka tingkat kemiskinan anak  di  Provinsi  DKI  Jakarta  pada  tahun 2017  adalah  sebesar  10,25  persen.  Sama halnya  ketika  pengambil  kebijakan  atau pengguna  data  menerapkan  konsep  anak miskin adalah anak yang terdeprivasi mini- mal pada empat dimensi hak dasar (k ≥ 4), maka  tingkat  kemiskinan  anak  di  Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 adalah sebesar 3,56 persen. Kondisi tersebut berlaku untuk ke  enam  dimensi  dan  dapat  disesuaikan dengan  kebutuhan  para  pengambil  kebija- kan ataupun pengguna data.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Tingkat  deprivasi  hak-hak  dasar  yang dialami  oleh  anak  di  Provinsi  DKI  Jakarta adalah  pada  dimensi  kesehatan  sebanyak 33,41  persen,  diikuti  dimensi  perumahan sebanyak  32,37  persen  di  urutan  kedua, dimensi makanan dan nutrisi sebanyak 25,92 persen  di  urutan  tiga,  kemudian  dimensi fasilitas  sebanyak  24,15  persen  di  urutan empat,  dimensi  pendidikan  sebanyak  23,33 persen  di  urutan  lima,  dan  yang  terendah adalah dimensi perlindungan anak sebanyak 3,95  persen.  Tingkat  deprivasi  pada  kelom- pok  anak  usia 0  -  4  tahun  menggambarkan kondisi  yang  lebih  parah  dengan  deprivasi terbanyak pada dua, satu, dan tiga dimensi dibandingkan  anak  kelompok  usia  5  –  17 tahun  yang  mayoritas  hanya  terdeprivasi pada  satu  dan  nol  dimensi.  Tiga  dimensi deprivasi terbesar pada anak usia 0 - 4 tahun adalah pada dimensi kesehatan, perumahan, dan pendidikan, sementara pada anak usia 5 – 17 tahun adalah pada dimensi perumahan, makanan dan nutrisi, dan fasilitas.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  dari  pe- nelitian adalah sebagai berikut:
Pertama:  Upaya  penyelesaian  masalah kemiskinan  anak  di  Provinsi  DKI  Jakarta dapat  dimulai  dengan  memprioritaskan
penanganan  masalah  pada  dimensi  dengan tingkat  deprivasi  yang  besar.  Rendahnya tingkat  imunisasi  dasar  lengkap  pada  anak usia 0 – 4 tahun dapat ditingkatkan dengan memperbanyak  pelayanan  imunisasi  dasar secara  gratis  yang  disertai  upaya  edukasi dan  sosialisasi  kepada  para  orang  tua dengan  melibatkan  partisipasi  para  tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh masya- rakat lainnya. Perbaikan kondisi perumahan dapat  dilakukan  dengan  memperbanyak pembangunan  hunian  vertikal  atau  rumah susun  dengan  fasilitas  pendukung  yang lengkap,  layak,  dan  memadai  serta  di- khususkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah  ke  bawah  yang  belum  memiliki rumah sendiri.
Kedua:  Data  tingkat  kemiskinan  anak yang dihasilkan dalam penelitian dapat ber- manfaat  bagi  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  terutama  untuk  memetakan  per- masalahan  kemiskinan  anak,  merumuskan formulasi  kebijakan,  serta  sebagai  dasar dalam perencanaan anggaran program-pro- gram prioritas terkait penyelesaian masalah kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta.
Ketiga:  Penelitian  ini  menggunakan MODA Nasional yang bersifat umum untuk seluruh  Provinsi  di  Indonesia,  sehingga belum  dapat  mengakomodir  indikator- indikator  tertentu  yang  menjadi  karakte- ristik khusus dari suatu daerah. Diharapkan ke depan dapat disusun MODA untuk setiap daerah dengan memasukkan indikator yang menjadi  ciri  khusus  dari  masing-masing daerah.
Keempat:  Penelitian  ini  menyediakan banyak informasi terkait deprivasi hak dasar anak melalui data pada tingkat indikator, di- mensi,  dan  multidimensi  yang  bermanfaat dalam  memetakan  berbagai  prioritas  per- masalahan  baik  untuk  pengambilan  kebija- kan juga untuk penelitian selanjutnya. Besar- nya  tingkat  deprivasi  pada  masing-masing indikator juga dapat diuji besaran pengaruh- nya  terhadap  kemiskinan  anak,  lebih  jauh lagi kondisi deprivasi pada tingkat wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta juga menarik untuk diteliti apakah masing-
Kemiskinan Anak di DKI Jakarta ... – Munandar, Ramadhani, Samputra 321
masing wilayah memiliki pola dan karakter- istik  kemiskinan  anak  yang  sama  atau  ber- beda-beda.
Keterbatasan  penelitian  ini  belum  me- masukan  faktor-faktor  karakteristik  rumah tangga yang signifikan memengaruhi status kemiskinan  anak  di  Provinsi  DKI  Jakarta seperti  pendidikan  kepala  rumah  tangga, status  bekerja  ibu,  dan  jumlah  anggota rumah  tangga  yang  juga  berdampak  pada kemiskinan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Alkire,  S.,  dan  Apablaza,  M.  2016.  Multi- dimensional  poverty  in  Europe  2006– 2012: Illustrating a methodology. Oxford Poverty and Human Development Initiative Working Papers , 1–20.
Alkire,  S.,  dan  Foster,  J.  2011.  Understan- dings and Misunderstandings of Multi- dimensional  Poverty  Measurement Acknowledgements  (No.  43). Retrieved from http://ophi.qeh.ox.ac.uk/
Bachtiar, N., Rasbi, M. J., dan Fahmi, R. 2016.
Analisis  Kemiskinan  Anak  Balita  Pada Rumah  Tangga  di  Provinsi  Sumatera Barat. Jurnal  Kependudukan  Indonesia 11(1): 29–36.
Badan  Pusat  Statistik.  2017. Analisis  ke- miskinan anak dan deprivasi hak-hak dasar anak di Indonesia . Badan Pusat Statistika. Jakarta.
Bapenas. 2013. National report Indonesia Child Poverty  and  Disparities  in  Indonesia: Challenges for Inclusive Growth . Jakarta. Bima, L., Nurbani, R., Diningrat, R., Marlina, C.,  Hermanus,  E.,  dan  Lubis,  S.  2017. Urban Child Poverty and Disparity: The Unheard  Voices  of  Children  living  in Poverty.  Retrieved  from http://smeru. or.id/sites/default/files/publication/ucpd201 7.pdf
Call,  M.  A.,  dan  Voss,  P.  R.  2016.  Spatio- temporal dimensions of child poverty in America,  1990–2010. Environment  and Planning  A:  Economy  and  Space 48 (1): 172–191.
Cheung,  K.  C.  K.  2015.  Child  Poverty  in Hong  Kong  Single-Parent  Families.
Child  Indicators  Research 8 (3):  517–536. https://doi.org/10.1007/s12187-014- 9256-4
Chzhen, Y., de Neubourg, C., Plavgo, I., dan de  Milliano,  M.  2016.  Child  Poverty  in the  European  Union:  the  Multiple Overlapping Deprivation Analysis Approach  (EU-MODA). Child  Indicators Research 9 (2): 335–356. https://doi.org/ 10.1007/s12187-015-9321-7
Chzhen,  Y.,  dan  Ferrone,  L.  2017.  Multi- dimensional  Child  Deprivation  and Poverty  Measurement:  Case  Study  of Bosnia  and  Herzegovina. Social  Indi- cators Research 131(3): 999–1014. https:// doi.org/10.1007/s11205-016-1291-8 Chzhen, Y., Gordon, D., dan Handa, S. 2018. Measuring  Multidimensional  Child Poverty  in  the  Era  of  the  Sustainable Development  Goals. Child  Indicators Research 11:  707–709.  https://doi.org/ 10.1007/s12187-017-9490-7 Daoud,  A.  2015.  Quality  of  Governance, Corruption and Absolute Child Poverty in  India. Journal  of  South  Asian Development 10(2): 148–167. https://doi. org/10.1177/0973174115588844
De  Neubourg,  C.,  Chai,  J.,  de  Milliano,  M., Plavgo, I., dan Wei, Z. 2012. Step-by-step guidelines  to  the  multiple  overlapping deprivation  analysis  (MODA).  UNICEF Office of Research Working Paper (No. WP- 2012-10).  Florence:  UNICEF  Office  of Research-Innocenti.
Delamonica, E., Minujin, A., Davidziuk, A., dan Gonzalez, E. D. 2006. Chlidren Living in  Poverty:  Overview  of  Definitions, Measurements and Policy . Retrieved from https://www.unicef.org/socialpolicy/f iles/Children_Living_In_Poverty.pdf Dockery,  A.  M.,  Kendall,  G.,  Li,  J.,  Mahen- dran, A., Ong, R., dan Strazdins, L. 2010. Housing  and  children’s  development and wellbeing: a scoping study authored by  (No.  149).  Retrieved  from https:// pdfs.semanticscholar.org/17c2/7787acd9ecf 495729e6cd9e9587f2ea0d839.pdf
Ferrone,  L.,  dan  de  Milliano,  M.  2018.
Multidimensional Child Poverty in three
322 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 3, September 2019 : 306 – 323
Countries  in  Sub-Saharan  Africa. Child Indicators Research 11 (3): 755–781. https:
//doi.org/10.1007/s12187-017-9487-2 Fox, L., Wimer, C., Garfinkel, I., Kaushal, N., Nam, J., dan Waldfogel, J. 2015. Trends in deep poverty from 1968 to 2011: The influence  of  family  structure,  employ- ment  patterns,  and  the  safety  net. RSF Journal of The Social Sciences 1 (1): 14–34.
Fukuda-Parr, S. 2016. From the Millennium Development  Goals  to  the  Sustainable Development  Goals:  shifts  in  purpose, concept,  and  politics  of  global  goal setting  for  development. Gender  and Development 24(1): 43–52.
Ge, T., dan Wang, L. 2019. Multidimensional child  poverty,  social  relationships  and academic  achievement  of  children  in poor  rural  areas  of  China. Children  and Youth  Services  Review 103 :  209–217. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2
019.06.007
Gordon,  D.,  Nandy,  S.,  Pantazis,  C.,
Pemberton,  S.,  dan  Townsend,  P.  2003. The distribution of child poverty in the developing  world.  In Centre  for  Inter- national Poverty Research . Retrieved from https://dds.cepal.org/infancia/guia- para-estimar-la-pobreza-infantil/ bibliografia/capitulo-II/Gordon
Guan,  X.  2014.  Poverty  and  anti-poverty measures in China. China Journal of Social Work 7 (3):  270–287.  https://doi.org/10. 1080/17525098.2014.962758
Hadiwidjaja, G., Paladines, C., dan Wai-Poi, M. 2013. The Many Dimensions of Child Poverty  in  Indonesia:  Patterns,  Diffe- rences  and  Associations. Child  Poverty and  Social  Protection  Conference ,  63–83. SMERU. Jakarta. Hagenaars,  A.,  dan  de  Vos,  K.  1988.  The Definition and Measurement of Poverty. The  Journal  of  Human  Resources 23(2): 211–221.
Haughton,  J.,  dan  Khandker,  S.  R.  2009. Handbook on poverty and inequality . World Bank Publications. Washington DC. Huston, A. C. 2011. Children in poverty: Can public  policy  alleviate  the  consequen-
ces? Family Matters (87): 1–21.
Ishartono,  dan  Raharjo,  S.  T.  2016.  Sustai- nable  Development  Goals  (SDGs)  dan Pengentasan Kemiskinan. SHARE: Social Work Journal 6(2): 159–167. Landiyanto,  E. A. 2018. Comparison  of  Diffe- rent  Child  Poverty  Measures:  Empirical Evidence  from  Indonesia .  University  of Bristol.
Lestari, N G A. 2014. Situasi Kemiskinan Anak di  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2012  dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya .
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Jakarta. Marcal,  K.,  dan Fowler,  P.  J.  2015.  Housing and Child Well-Being. In Center for Social Development Research (No. CSD Research Brief 15-40).
Mood, C., dan Jonsson, J. O. 2016. Trends in Child Poverty in Sweden: Parental and Child  Reports. Child  Indicators  Research 9 (3): 825–854.
Musiwa, A. S. 2019. Multidimensional child poverty  in  Zimbabwe:  Extent,  risk patterns  and  implications  for  policy, practice and research. Children and Youth Services  Review , 104 .  https://doi.org/
10.1016/j.childyouth.2019.104398
Pasha, A. 2017. Regional Perspectives on the Multidimensional Poverty Index. World Development 94 :  268–285.  https://doi. org/10.1016/j.worlddev.2017.01.013
Permenkes  RI.  2013. Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan  Bagi  Bangsa  Indonesia.
Kemenkes RI. Jakarta.
Pusponegoro, N. H. 2013. Kemiskinan Anak Usia  Kurang  dari  Lima  Tahun  pada Rumah  Tangga  dengan  Rata-Rata Pengeluaran yang Terletak pada Kuantil Pertama Tahun 2008-2010 di Indonesia. Child  Poverty  and  Social  Protection Conference : 1–21. SMERU. Jakarta.
Qi,  D.,  dan  Wu,  Y.  2019.  Comparing  the Extent  and  Levels  of  Child  Poverty  by the  Income  and  Multidimensional Deprivation  Approach  in  China. Child
Indicators  Research 12 (2):  627–645.
https://doi.org/10.1007/s12187-018-
Kemiskinan Anak di DKI Jakarta ... – Munandar, Ramadhani, Samputra 323
9544-5 Racine,  A.  D.  2016.  Child  Poverty  and  the Health Care System. Academic Pediatrics
16:  S83–S89.  https://doi.org/10.1016/ j.acap.2015.12.002
Reynaert,  D.,  Bouverne-De  Bie,  M.,  dan Vandevelde,  S.  2009.  A  review  of  chil- dren’s  rights  literature  since  the  adop- tion  of  the  United  Nations  Convention on  the  Rights  of  the  Child. Childhood 16 (4):  518–534.  https://doi.org/10. 1177/0907568209344270
Roelen,  K.  2017.  Monetary  and  Multi- dimensional  Child  Poverty:  A  Contra- diction  in  Terms? Development  and Change 48(3): 502–533. https://doi.org/ 10.1111/dech.12306
Roelen, K., dan Notten, G. 2013. The Breadth of Child Poverty in Europe: An Investi- gation  into  Overlap  of  Deprivations. Poverty dan Public Policy 5 (4): 319–335.
Rothwell,  D.  W.,  dan  McEwen,  A.  2017. Comparing  Child  Poverty  Risk  by Family  Structure  During  the  2008 Recession. Journal of Marriage and Family
79 (5):  1224–1240.  https://doi.org/10. 1111/jomf.12421
SMERU, dan UNICEF. 2013. Urgensi Penang- gulangan  Kemiskinan  Multidimensi  pada Anak  di  Indonesia .  Retrieved  from  http: //www.smeru.or.id/sites/default/file s/publication/childpoverty_ind.pdf Suharno.  2008. Metode  Pengukuran  Kemiski- nan:  Garis  Kemiskinan  di  Indonesia . Yogyakarta.
Suyanto,  B.  2013.  Perlindungan  sosial  bagi anak-anak  miskin  di  perkotaan. Child Poverty  and  Social  Protection  Conference , 1–18.  Retrieved  from  http://www. smeru.or.id/cpsp/Paper,  Abstact,  CV/ 0104_Bagong-paper.pdf
Todaro,  M.  P.,  dan  Smith,  S.  C.  2015. Economic  development (12th  Editi). Pearson Education. New York. United  Nations.  2015. The  Millennium Development Goals Report 2015 . Geneva. Van  Lancker,  W.,  dan  Van  Mechelen,  N. 2015. Universalism under siege? Explo- ring  the  association  between  targeting, child  benefits  and  child  poverty  across 26  countries. Social  Science  Research 50 : 60–75.
Wang,  Z.,  dan  Man,  X.  2019.  Child  income poverty in China from 2005 to 2015: The application  and  decomposition  of  the FGT indexes. Children and Youth Services Review 101: 70–79.
Wherry, L. R., Kenney, G. M., dan Sommers,
B.  D.  2016.  The  Role  of  Public  Health Insurance  in  Reducing  Child  Poverty.
Academic Pediatrics 16: S98–S104.
Wimer, C., Nam, J., Waldfogel, J., dan Fox, L. 2016. Trends in Child Poverty Using an Improved Measure of Poverty. Academic Pediatrics 16:  S60–S66.  https://doi.org/
10.1016/j.acap.2016.01.007
Undang-Undang  RI.  2002. Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
___. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia No.  29  Tahun  2007  tentang  Pemerintah Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indoneisa. Sekretariat Negara RI. Jakarta. ____.2014. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak. Sekretariat Negara RI. Jakarta.