Annysa Subagyo, Nurliah Nurdin, Ratri Istania, M. Raihan Geminirwana (2023) Collaborative Governance dalam Relaksasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi, (8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 6, Juni 2023

## COLLABORATIVE  GOVERNANCE  DALAM  RELAKSASI  PEMUNGUTAN
PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN  BAGI  WAJIB  PAJAK  TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KOTA BEKASI
Annysa Subagyo 1 , Nurliah Nurdin 2 , Ratri Istania 3 , M. Raihan Geminirwana 4 1,2,3 Politeknik  STIA  Lembaga  Administrasi  Negara  Jakarta, 4 Badan  Pendapatan  daerah Kota Bekasi, Indonesia Email: annisa.subagyo@gmail.com , nurliahnurdin@stialan.ac.id , ratriistania@stialan.ac.id , mraihan275.mr@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  yakni  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang menyebabkan collaborative  governance dalam  relaksasi  pemungutan  PBB  bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi yang belum berjalan dengan baik dan  optimal.  Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah mixed method yaitu  model  pendekatan  penelitian  yang  mengkombinasikan  antara pendekatan  kualitatif  dan  pendekatan  kuantitatif.  Hasil,  Upaya  yang  dapat dilakukan agar collaborative governance dalam relaksasi pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak terdampak Covid-19 di Kota belum berjalan dengan baik  dan  optimal,  yaitu  memberikan  pemahaman  mengenai  manfaat  pembayaran PBB  yang  kembali  lagi  ke  masyarakat,  melakukan  sosialisasi  melalui  berbagai media  pembayaran  online  dan  offline,  membangun  kerja  sama  yang  baik  dengan stakeholders,  membuat  desain  institusional  yang  mengatur  kerja  sama  melalui Perjanjian  Kerja  Sama  (PKS)  antar stakeholders ,  melakukan  dialog  tatap  muka secara berkesinambungan dengan melibatkan seluruh stakeholders , membuat forum komunikasi berjenjang serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan collaborative governance dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi berjalan dengan baik dan optimal serta mencapai  target  penerimaan  PBB  yang  ditetapkan.  Kesimpulan, collaborative governance dalam relaksasi pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota belum berjalan dengan baik dan optimal, yaitu pada kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, proses kolaborasi tatap muka,  proses  kolaborasi  pemahaman  bersama  dan  proses  kolaborasi  hasil sementaranya.  Sedangkan  pada  proses  kolaborasi  membangun  kepercayaan  dan proses kolaborasi komitmen terhadap proses telah berjalan dengan baik.
Kata Kunci: Collaborative Governance; Pemungutan Pajak Bumi; Pandemi COVID-19

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  factors  that  cause  collaborative  governance  in relaxing UN collection for taxpayers affected by COVID-19 in Bekasi City which
has not run well and optimally. The research method used in this study is a mixed method, which is a research approach model that combines a qualitative approach and  a  quantitative  approach.  As  a  result,  efforts  that  can  be  made  so  that collaborative governance in relaxing the collection  of land and building taxes for taxpayers affected by Covid-19 in the City have not run well and optimally, namely providing  an  understanding  of  the  benefits  of  UN  payments  that  return  to  the community,  conducting  socialization  through  various  online  and  offline  payment media, building good cooperation with stakeholders,  create institutional designs that  regulate  cooperation  through  Cooperation  Agreements  (PKS)  between stakeholders,  conduct  face-to-face  dialogue  on  an  ongoing  basis  involving  all stakeholders,  create  tiered  communication  forums  and  conduct  monitoring  and evaluation  to  ensure  the  implementation of  collaborative  governance  in  relaxing UN  collection  for  taxpayers  affected  by COVID-19  in  Bekasi  City  runs  well  and optimally  and  achieves  the  UN  revenue  target  Set.  In  conclusion,  collaborative governance  in  relaxing  the  collection  of  land  and  building  taxes  for  taxpayers affected  by  COVID-19  in  the  City  has  not  run  well  and  optimally,  namely in  the initial  conditions,  facilitative  leadership,  institutional  design,  face-to-face collaboration  process,  collaborative  process  of  mutual  understanding  and collaboration  process  of  temporary  results.  While  in  the  collaboration  process building  trust  and the  collaboration  process,  commitment  to  the  process  has  run well.
Keywords: Collaborative Governance; Land Tax Collection; COVID-19 pandemic.

## Pendahuluan
Terjadinya pandemi corona virus di 2019 (Covid-19) akhir tahun 2019 yang tersebar secara  masif  dan  cepat  ke  seluruh  dunia  berdampak  pada  semua  sektor  kehidupan khusunya pada sektor kesehatan dan perekonomian (Aeni, 2021). Sehubungan dengan hal tersebut,  pemerintah  di  setiap  negara  meresponnya  dengan  memberlakukan  kebijakan pembatasan ruang gerak sosial untuk menekan penyebaran virus dengan saling menjaga jarak dan membatasi jumlah orang dalam suatu ruang publik (Muhandy et al., 2021).
Kebijakan tersebut menimbulkan dampak yang saling bertolak belakang, pada satu sisi  pemerintah  berusaha  menghentikan  penyebaran  virus  sedangkan  di  sisi  lainnya menyebabkan  resesi  perekonomian  secara  global  Rizqya  (2022)  sehingga  terjadi kontraksi pada pertumbuhan ekonomi di berbagai negara pada  tahun 2020 seperti yang terjadi pada negara-negara berikut; Perancis sebesar -9%, Meksiko sebesar -8,5%, Inggris sebesar -10%, Brasil sebesar -4,5%, Arab Saudi sebesar - 3,9%, Singapura sebesar -6%, Filipina  sebesar  -9,6%,  Malaysia  sebesar  -5,8%  dan  sebagainya  sedangkan  Indonesia sedikit  lebih  baik  diantara  negara-negara  di  ASEAN  lainnya  dengan  tingkat  kontraksi ekonominya  sebesar  -2,07%  yang  disebabkan  oleh  terjadinya  pelemahan  diberbagai sektor ekonomi karena terdampak pandemi COVID- 19.
Terjadinya  pelemahan  ekonomi  tersebut,  tentunya  juga  mengakibatkan  tidak tercapainya  sektor  penerimaan  pajak.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  RI Nomor   72  Tahun  2020, target  penerimaan  pajak  pada tahun  2020  adalah  sebesar Rp  1.198,8  triliun  sedangkan  ketercapaian  realisasi  penerimaannya  sebesar  Rp  1.070
triliun  atau  89,3%  dari  target  pajak  tahun  2020  sehingga  terjadi shortfall atau  kurang sebesar  Rp128,8  triliun  (Mulyati,  2021).  Kondisi  perekonomian  yang  demikian berdampak  pada  penurunan  pendapatan  masyarakat  bahkan  dapat  kehilangan pekerjaannya,  otomatis  berimbas  pada  semakin  menurunnya  daya  beli  masyarakat (Soeharjoto,  et.al,  2020)  sehingga  penurunan  penerimaan  sektor  pajak  tidak  dapat dihindari namun yang diperlukan adalah melakukan upaya agar penurunan tersebut tidak terlalu signifikan.
Disamping  hal  tersebut,  perlu  untuk  menjamin  keberlangsungan  sumber penerimaan  pajak  dengan  memberikan  kebijakan  insentif  pajak  kepada  wajib  pajak berupa pengurangan besarnya kewajiban pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah sebagai  respon  dari  pemerintah  atas  menurunnya  produktivitas  para  pelaku  usaha terdampak Covid-19. Manfaat yang diperoleh wajib pajak dalam kebijakan insentif pajak berupa penurunan tarif hingga pembebasan pajak adalah sebagai tambahan modal yang dapat digunakan oleh wajib pajak terdampak Covid-19 (Indahsari & Fitriandi, 2021).
Salah  satu  sumber  penerimaan  pemerintah  yang  berpotensi  cukup  besar  dalam meningkatkan local taxing power adalah pajak properti atau pajak bumi dan  bangunan (Monoarfa  et  al.,  2017).  Insentif  pajak  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  bagi  wajib pajak  terdampak  COVID-19  tersebut  mempunyai  dampak  negatif  maupun  positif, ditinjau dari dampak negatifnya yaitu berkurangnya pendapatan pemerintah yang dapat digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  dan  menjalankan  pemerintahan  (Bolnick, 2004). Namun demikian, ditinjau dari dampak positifnya dalam kondisi saat ini, untuk meringankan  kewajiban  perpajakan  masyarakat  dan  juga  untuk  mendorong  kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya.
Terkait kebijakan insentif dan relaksasi pajak yang digulirkan di Indonesia, tidak hanya  diberlakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  namun  juga  diberlakukan  oleh  Pemerintah Daerah.  Pemerintah  daerah  menjadikan  pajak  daerah  sebagai  salah  satu  dari  sumber pendapatan  daerah  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  seiring  dengan  diberlakukannya  otonomi  daerah  di Indonesia.
Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  memberikan  pengaruh  terhadap  kemandirian daerah  karena  dengan  adanya  realisasi  penerimaan  yang  tinggi  dapat  digunakan  oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerahnya sehingga kemandirian daerah  dapat  terwujud  tanpa  melibatkan  pemerintah  pusat  (Darmayasa  dan  Bagiada, 2013). Namun ketika fenomena COVID-19 melanda, pemerintah daerah merasa kesulitan dalam memenuhi target pajak daerah demikian juga hal nya dengan wajib pajak karena terdampak COVID-19.
Namun pemerintah daerah tetap berupaya untuk mendorong agar wajib pajak tetap melunasi  piutang  pajaknya  dengan  memberikan  relaksasi  pajak  daerah  selama  masa pandemi  dengan  tujuan  antara  lain  untuk  mendukung demand (belanja)  masyarakat, dukungan cashflow bagi sektor usaha yang terdampak COVID-19 serta untuk membiayai penanganan dan atau pemulihan kesehatan masyarakat karena terdampak COVID-19.
Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  salah  satu  dari  34  provinsi  di  Indonesia  dengan kepadatan  penduduk  terbanyak  pada  tahun  2020  yaitu  48.274.162  jiwa  (Kompas.com, 2021). Selain memiliki infrastruktur yang baik, perekonomian di Jawa Barat juga pesat perkembangannya. Hal itu menjadi alasan utama mengapa Jawa Barat menjadi salah satu provinsi  yang  menjadi  incaran  para  pendatang  terutama  untuk  Kota  Bekasi  yang berbatasan langsung dengan Ibukota DKI Jakarta yang merupakan tempat tujuan komuter paling  besar  di  Jabodetabek,  yakni  mencapai  2,1  juta  dalam  setiap  harinya  dan  Kota Bekasi menjadi wilayah dengan komuter (penglaju) terbesar kedua menuju Kota Jakarta setelah Kota Depok yaitu sebanyak 277.234 orang dalam setiap harinya (BPS, 2019).
Keberadaan komuter tersebut serta berkembangnya pertumbuhan penduduk Kota Bekasi  menjadi  memberikan  dampak  positif  terhadap  pembangunan  pemukiman  serta sektor-sektor lainnya di Kota Bekasi. Bertumbuhkembangnya pembangunan pemukiman penduduk tersebut sangat berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Bekasi, dalam 5 (lima) tahun terakhir, PBB selalu menempati ranking 3 (tiga) besar dari 9 (sembilan) jenis pajak daerah yang ada di Kota Bekasi selama tahun anggaran 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 dengan perolehan sebagai berikut:
Tabel 1 Ranking 3 (tiga) besar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi Tahun 2017 s.d. 2019
Sumber: Laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi T.A. 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 (data diolah oleh peneliti).
Berdasarkan  Tabel  1  tersebut  di  atas,  PBB  merupakan  salah  satu  jenis  pajak  yang mempunyai  kontribusi  yang  signifikan  dalam  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  pada Pemerintah Kota Bekasi. Namun demikian, ketika pandemi COVID-19 melanda, pemerintah dan masyarakat dibuat seakan tidak berdaya dalam menghadapi resesi ekonomi sehingga Pemerintah Kota  Bekasi  melalui  Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  sebagai leading  sector pengelolaan pendapatan daerah di Kota Bekasi mengeluarkan kebijakan pemberian relaksasi pajak bumi dan bangunan  kepada  wajib  pajak  daerah  di  Kota  Bekasi  dalam  rangka  meringankan  kewajiban
pembayaran  pajak  daerah  karena  terdampak  COVID-19,  diantaranya  berupa  pengurangan ketetapan  pokok  dan  penghapusan  denda  administrasi  PBB  atas  keterlambatan  dalam pembayarannya.
Untuk  mensukseskan  kebijakan  relaksasi  pemungutan  PBB  bagi  wajib  pajak  terdampak COVID-19  di  Kota  Bekasi,  Pemerintah  Kota  Bekasi  memahami  adanya  keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program  atau  kebijakan  sehingga  hal  tersebut  melatarbelakangi  pemerintah  untuk  melakukan kerjasama  dengan  berbagai  dalam  bentuk collaborative  governance ,  dimana  pemerintah melakukan  kolaborasi  antar  lembaga  publik  maupun  individu  dalam  suatu  proses  penyusunan kebijakan formal untuk memenuhi tujuan publik (Donahue dan Zeckhauser, 2011). Collaborative governance memfokuskan pada kebijakan dan adanya masalah publik sehingga dapat melibatkan banyak pihak ke dalam struktur pemerintahan untuk meningkatkan kapasitas dalam merespons berbagai  isu  yang  muncul  dengan  keterlibatan  publik  yang  proporsional.  Adapun stakeholder yang terlibat terkait kebijakan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 2 Peran stakeholder dalam kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi
Sumber: Penulis, 2022.
Berdasarkan  Tabel  1  di  atas,  terlihat  peran  antar stakeholder dengan  karakteristik  yang sesuai dengan kapasitasnya. Dalam implementasinya, collaborative governance yang terbentuk tersebut belum optimal  karena masih terdapat kesenjangan antara  target dengan realisasi  PBB dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi yang ditunjukkan dengan tidak tercapainya realisasi PBB atas targetnya pada tahun 2021 yaitu dengan realisasi  sebesar  Rp  448.920.284.130,-    dari  targetnya  sebesar  Rp  579.533.417.588,-  dan  juga pada tahun 2022 yaitu dengan realisasi sebesar Rp 448.969.624.648,- dari targetnya sebesar Rp 481.452.704.376,-  Tidak  tercapainya  realisasi  PBB  atas  targetnya  tersebut  terjadi  karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah, disamping hal tersebut juga masih adanya stigma oleh sebagian masyarakat bahwa membayar pajak merupakan bentuk penjajahan dan bukan kewajiban.
Identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu; (a) Adanya kesenjangan antara target dengan realisasi PBB dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota
Bekasi. (b) Kurangnya informasi mengenai kemanfaatan yang diperoleh kembali oleh masyarakat dari relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi. (c) Trust building masyarakat  terhadap  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bekasi  belum  terbentuk  dengan baik.  (d)  Belum  optimalnya  penerapan  nilai  dasar  yang  menjadi  karakteristik collaborative governance seperti  komunikasi  dua  arah  dan  berbagi  sumber  daya  antar  organisasi  perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Bekasi.
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, penulis merumuskan masalah penelitian ini  yaitu:  (a)  Mengapa collaborative  governance dalam  relaksasi  pemungutan PBB bagi wajib pajak  terdampak  COVID-19  di  Kota  Bekasi  belum  berjalan  dengan  baik  dan  optimal?  (b) Bagaimana  upaya  yang  dapat  dilakukan  agar collaborative  governance dalam  relaksasi pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi agar dapat berjalan dengan baik dan optimal?
Penelitian ini menggunakan collaborative governance model Ansell dan Gash (2007) yang menitikberatkan pada dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi orientatif yang terdiri atas  dimensinya  yaitu;  kondisi  awal,  kepemimpinan  fasilitatif,  desain  institusional  dan  proses kolaborasi. Pada model ini, pemerintah bukan sebagai peran utama namun masyarakatpun dapat menjadi  peran  utama  dalam  proses  kolaborasi  karena  adanya  keterlibatan civil  society dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  positif  berupa  upaya  yang dapat  dilakukan  agar collaborative  governance dalam  relaksasi  pemungutan  pajak  bumi  dan bangunan bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi dapat berjalan dengan baik dan optimal.

## Metode Penelitian
Penelitian ini memfokuskan pada collaborative governance dalam kebijakan relaksasi pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah mixed method yaitu model pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif (Cresswell, 2014:5).
Adapun  jenis  desain  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sequential  explanatory yaitu merupakan metode penelitian kombinasi yang dimulai dengan pendekatan kuantitatif dahulu kemudian  baru  dilakukan  pendekatan  kualitatif  (Sugiyono,  2015)  dan  model  urutan  priotitas ( priority  sequence  model )  yang  digunakan  adalah  quan+QUAL  (Tashakkori  dan  Teddlie, 2003:194).
Pada  data  kuantitatif,  teknik  pengumpulan  datanya  adalah  penulis  memberikan  kuesioner dengan menggunakan aplikasi google form yang berisi indikator pertanyaan sehubungan dengan collaborative  governance dalam  relaksasi  pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan.  Aplikasi  ini diberikan  kepada  responden  wajib  pajak  yang  sedang  mengurus  berkas  ataupun  melakukan pembayaran  PBB  di  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bekasi,  penggunaan  aplikasi  ini memudahkan  penulis  dalam  melakukan  perekaman  kuesioner  secara  online  dan  terjangkaunya biaya riset.
Adapun populasinya sebanyak 507 responden. Sampel data kuantitatif ditentukan dengan teknik simple random sampling serta dengan menggunakan rumus proporsi binomunal diperoleh sebanyak  62  (enam  puluh  dua)  responden  yang  merupakan  wajib  pajak  PBB  yang  datang  ke bagian pelayanan PBB di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi pada bulan Januari 2023. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut:
H0   :  diduga bahwa collaborative governance tidak akan berpengaruh pada relaksasi pemungutan
PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.
Ha  :  diduga bahwa collaborative governance akan berpengaruh pada relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.
Sedangkan  pada  data  kualitatif  yang  digunakan,  teknik  pengumpulan  datanya  dengan wawancara  semi-struktur  sehingga  diharapkan  dapat  mengeksplorasi  lebih  dalam  terhadap jawaban  narasumber  atas  setiap  pertanyaan  yang disampaikan  kepada key  informant penelitian dengan  menggunakan  panduan  wawancara  kepada  7 key  informant yang  berasal  dari stakeholders -nya. Adapun data yang diambil akan dianalisis untuk mendukung atau menentang proposisi yang diajukan oleh penulis, yaitu:
Proposisi0    : collaborative governance dalam  relaksasi    pemungutan  PBB  bagi  wajib  pajak terdampak  COVID-19   di  Kota   Bekasi   tidak   akan  optimal  bila stakeholders tidak mengimplementasikan seluruh dimensi yang ada.
Proposisi1    : collaborative  governance dalam   relaksasi   pemungutan  PBB bagi  wajib   pajak terdampak    COVID-19    di     Kota    Bekasi    akan     optimal  bila stakeholders mengimplementasikan seluruh dimensi yang ada.

## Hasil dan Pembahasan
Deskripsi Objek Penelitian

## Organisasi
Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Kota  Bekasi  terletak  di  Jalan  Ir.  H.  Juanda  Nomor 100, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Letaknya berada di komplek perkantoran Wali Kota lama Kota Bekasi. Adapun visinya adalah pengelola pendapatan daerah yang profesional dan Amanah dan misinya adalah sebagai berikut; (a) meningkatkan tata kelola pelayanan  pajak  daerah,  (b)  memantapkan  kinerja  kompetensi  aparatur  dan  organisasi,  (c) mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.
Aparatur pada Bapenda Kota Bekasi pada tahun 2022 sebanyak 406 orang yang terdiri atas 190 ASN dan 215 Non-ASN. Berdasarkan keseluruhan pegawai, terdapat 253 orang pegawai laki- laki  sementara  sisanya  merupakan  pegawai  perempuan  sebanyak  153  orang.  Dari  keseluruhan jumlah pegawai pada Bapenda Kota Bekasi apabila ditinjau dari jenis jabatan yaitu; untuk jabatan struktural sebanyak 28 orang dari 34 orang baik pejabat struktural maupun fungsional sedangkan untuk  jabatan  fungsional  sebanyak  6  orang  dari  34  orang  baik  pejabat  struktural  maupun fungsional (Data kepegawaian Bapenda Kota Bekasi Tahun 2022).

## Faktor-Faktor Penyebab Collaborative Governance Dalam Relaksasi Pemungutan PBB Bagi Wajib  Pajak  Terdampak  COVID-19  di  Kota  Bekasi  Belum  Berjalan  dengan  Baik  dan Optimal
Relaksasi pemungutan PBB di Kota Bekasi merupakan salah satu dari kebijakan relaksasi pajak  daerah  berupa  pengurangan  besaran  PBB  (pemberian  diskon), penghapusan  denda PBB, perpanjangan  tanggal  jatuh  tempo  PBB yang  diberlakukan  di  Kota  Bekasi.  Kebijakan  tersebut dilatarbelakangi  oleh  adanya  wajib  pajak  yang  terdampak  COVID-19  sehingga  diharapkan dengan  adanya  relaksasi  pemungutan  PBB  di  Kota  Bekasi  dapat  membantu  meringankan kewajiban  perpajakan  daerah  dari  wajib  pajak.  Selain  itu  juga,  adanya  kebutuhan  keuangan pemerintah yang akan digunakan untuk membangun daerahnya, menjalankan pelayanan publik ( public goods ), memulihkan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.
Berkenaan  dengan  relaksasi  pemungutan  PBB  di  Kota  Bekasi  tersebut,  Pemerintah  Kota Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi melakukan kerjasama dalam bentuk collaborative governance dengan beberapa aktor terkait baik pemerintah, swasta maupun tokoh masyarakat agar tercapai realisasi penerimaan PBB atas targetnya.
Penelitian  ini  menggunakan  uji  parsial  untuk  mengetahui  pengaruh collaborative governance dalam  relaksasi  pemungutan PBB  bagi  wajib pajak  terdampak COVID-19 di  Kota Bekasi.  Uji  parsial  pada  penelitian  ini  menggunakan  nilai level  of  significance <  0.05  dimana dapat dinyatakan berpengaruh parsial apabila nilai signifikansi < 0,05 atau thitung > ttabel. Untuk memperoleh nilai ttabel dapat menggunakan rumus df = n- 1 dimana n = 62 sehingga n = 62 – 1 = 61 diperoleh nilai ttabel = 1,999. Berikut merupakan hasil uji parsial pada penelitian ini:

## Tabel 3 Pengaruh collaborative governance dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib  pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi
Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS 23, 2023
Berdasarkan  tabel  3  di  atas,  telah  dilakukan  pengujian  regresi  sederhana  yang  dapat disimpulkan bahwa secara parsial Collaborative Governance memiliki pengaruh positif sebesar 0.334 dan  signifikan  terhadap  Relaksasi  Pemungutan  PBB karena  memiliki  nilai          thitung  yang lebih besar dari ttabel (4.183 > 1.999) dan memiliki nilai significance di bawah tingkat kesalahan (alpha)  sebesar  0,05  (0,000  <  0,05)  atau  dengan  kata  lain  H 0 ditolak  artinya Collaborative Governance terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap         Relaksasi Pemungutan PBB. Adapun hasil pengujian simultan F sebagai berikut:

## Tabel 4 Pengaruh Collaborative Governance terhadap Relaksasi Pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi
Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS 23, 2023
Tabel 4 di atas menunjukkan hasil pengujian simultan F dengan tingkat confident interval sebesar 95% dan tingkat kesalahan sebesar 5% dimana diketahui nilai Significance < 0,05 atau 0,000  <  0,05,  maka  H 0 ditolak  dan  atau  Ha diterima  yang  artinya  variabel collaborative governance yang  digunakan  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel relaksasi pemungutan PBB.
Untuk pengujian koefisien determinasi (R²) diperoleh hasil sebagai berikut:

## Tabel 5 Hasil Pengujian Koefisien Korelasi
Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS 23, 2023. Pada  Tabel  5  di  atas  diketahui  besarnya  korelasi  (R)  sebesar  0,475  yang  berarti  terdapat korelasi/hubungan  yang  Cukup  antara  variabel  independent  yakni Collaborative  Governance dengan variabel dependennya yakni Relaksasi Pemungutan PBB dikarenakan nilai 0.475 berada diantara  rentang  0.400  –  0.599.  Selanjutnya  untuk  mengetahui  besarnya  kontribusi  pengaruh collaborative  governance  terhadap  relaksasi  pemungutan  PBB  bagi  wajib  pajak  terdampak COVID-19 di Kota Bekasi, dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R 2 ) berikut ini:
Tabel 6 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)
Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS 23, 2023
Pada  Tabel  6.  di  atas,  besarnya  R-squared  adalah  sebesar  0.226  atau  22.6%  yang  berarti variabel  bebas Collaborative  Governance dapat  memberikan  kontribusi  pengaruh  atau  mampu menjelaskan  sebesar  22.6%  kepada  variabel  relaksasi  pemungutan  PBB.  Berdasarkan  seluruh penjelasan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  keputusan  atas  hipotesis  yang  telah  diuji  adalah sebagai berikut: diduga  bahwa collaborative  governance akan berpengaruh    pada  relaksasi pemungutan   PBB    bagi     wajib   pajak   terdampak  COVID-19 di Kota Bekasi (Ha dapat diterima).
Penulis  menganalisis  faktor-faktor  penyebab  mengapa collaborative  governance dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik dan optimal, yaitu sebagai berikut:
1.  Kondisi  awal  terbentuknya collaborative  governance pada  relaksasi  pemungutan  PBB  bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi belum optimal karena adanya keterbatasan sumber daya, tidak semua tokoh masyarakat terbiasa dengan penggunaan media online serta belum memahami kemanfaatan dari pembayaran PBB yang kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk apa saja, belum mengatur mengenai insentif yang diberikan, tingkat pemahaman aktor yang tergabung dalam collaborative governance berbeda-beda terhadap kebijakan  yang telah diberlakukan tersebut.
2.  Belum  optimalnya  kepemimpinan  fasilitatif  dari  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bekasi karena  belum  secara  proaktif  melibatkan  seluruh stakeholders terutama  pada  organisasi
perangkat daerah lain yang menyelenggarakan pelayanan publik dan tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusannya.
3.  Belum tersedianya desain institusional yang mengatur bagaimana pola, bentuk maupun model kolaborasi antar pemerintah dan swasta. Desain institusional pada collaborative governance yang  tersedia  hanya  mengatur  mengenai  kerja  sama  dalam  penerimaan    pajak  dan  retribusi daerah dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bapenda Kota Bekasi dengan Bank Jawa Barat Banten (BJB) dan kerjasama dalam pengelolaan PBB (pendataan dan penagihan) antara Bapenda Kota Bekasi dengan Kecamatan yang berada di wilayah Kota Bekasi dalam bentuk Keputusan Wali Kota Bekasi.
4.  Pada  proses  kolaborasi  dialog  tatap  muka,  belum  optimal  karena  belum  mengakomodir berbagai  aspirasi  dari  masyarakat  yang  menghendaki  adanya  perbaikan  pelayanan  dasar terutama yang menyangkut kesehatan dan bantuan sosial saat pandemi berlangsung.
5.  Pada  proses  kolaborasi  membangun  kepercayaan,  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  telah terjalin komunikasi secara berkesinambungan dan kesamaan tujuan antar stakeholders .
6.  Pada proses kolaborasi pemahaman bersama, masih diperlukan perbaikan lebih lanjut karena belum  tersedianya  forum  berjenjang  yang  dilaksanakan  secara  rutin  dan  belum  optimalnya kegiatan sosialisasi relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 yang dilakukan oleh aparatur Bapenda Kota Bekasi.
7.  Pada proses kolaborasi komitmen bersama dalam collaborative governance -nya telah terjalin dengan baik dimana masing-masing stakeholders telah menjalankan perannya masing-masing sesuai tanggung jawabnya.
8.  Pada proses kolaborasi hasil sementara adalah collaborative governance belum dilaksanakan dengan  sepenuhnya.  Aktor  yang  berasal  dari  pemerintah  seperti  Kecamatan  dan  Kelurahan proaktif dalam kolaborasinya sedangkan organisasi perangkat daerah lainnya pasif dan untuk aktor yang berasal dari luar pemerintah seperti swasta proaktif dalam kolaborasinya sedangkan untuk tokoh masyarakat belum begitu aktif dalam kolaborasinya.
Berdasarkan  beberapa  poin  penting    di  atas,  terdapat  permasalahan  yang  paling  banyak ditemui  sehubungan dengan collaborative  governance dalam  relaksasi  pemungutan  PBB  bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik dan optimal, yaitu pada kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, proses kolaborasi tatap muka, proses  kolaborasi  pemahaman  bersama  dan  proses  kolaborasi  hasil  sementaranya.  Sedangkan pada proses kolaborasi membangun kepercayaan dan proses kolaborasi komitmen terhadap proses telah berjalan dengan baik.
Sehubungan  dengan  penjelasan  tersebut,  maka  keputusan  atas  preposisi  yang  telah  diuji adalah sebagai berikut; collaborative  governance dalam  relaksasi  pemungutan  PBB  bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi akan optimal bila stakeholders mengimplementasikan seluruh dimensi yang ada (preposisi1).
Upaya  yang  Dapat  Dilakukan  Agar  Collaborative  Governance  dalam  Relaksasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Terdampak COVID-19 di Kota Bekasi Agar Dapat Berjalan dengan Baik dan Optimal
Collaborative  governance sebagai  proses  kerja  sama  saling  membutuhkan  dan menguntungkan  dimana  melibatkan stakeholders swasta  dan  masyarakat  sejak perencanaan  hingga  mencapai  target  kolaborasi  (Irawan,  2017). Collaborative governance dihadirkan untuk mempermudah proses pelaksanaan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi agar dapat berjalan optimal. Namun, dalam implementasinya masih banyak terdapat kekurangannya seperti yang telah dijelaskan oleh penulis di atas tersebut.
Pada tahap kondisi awal terbentuknya collaborative governance , Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini adalah Bapenda Kota Bekasi sebagai pembuat kebijakan relaksasi pemungutan  PBB  bagi  wajib  pajak  terdampak  COVID-19  di  Kota  Bekasi  dapat memberikan pemahaman mengenai kemanfaatan dari membayar PBB yang kembali lagi ke  masyarakat  dalam  berbagai  bentuk  pelayanan  dasar  dan  pelayanan  umum  untuk publik,  pembangunan  sarana  dan  prasarana,  kesejahteraan  masyarakat, recovery kesehatan masyarakat terdampak COVID-19 dan sebagainya.
Adanya  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan  fasilitas  yang  terdapat  pada stakeholders  tokoh  masyarakat  dapat  diberikan  sosialisasi  oleh  aparatur  Bapenda yang berada  di  UPTD  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  pada  masing-masing  Kecamatan  di  Kota Bekasi  bersama  dengan  aparatur  Kelurahan  dan  Kecamatan  setempat  termasuk  juga diantaranya  memberikan  edukasi  penggunaan  media  pembayaran  PBB  online  (sistem POS  PBB, mobile  banking ,  tokopedia,  shopee,  dompet  digital,  gojek  dan  sebagainya), pembayaran offline melalui bank persepsi yang telah ditunjuk seperti BJB, BNI’46, BRI, Bank Mandiri atau melalui alfamart, indomaret dan Kantor POS.
Kemudian  juga  melakukan  edukasi  penggunaan  aplikasi  zoomeeting  dan sebagainya  serta  memfasilitasi  dengan  upaya  jemput  bola  melalui  himbauan  dan penagihan aktif  seperti  operasi  sisir  PBB  langsung  kepada masyarakat  yang  dilakukan dengan  menggunakan  mobil  kas  keliling  dari  bank  persepsi.  Bapenda  Kota  Bekasi sebagai leading  sector pemungutan  PBB  di  Kota  Bekasi  juga  berperan  dalam kepemimpinan fasilitatifnya sebagai mediator komunikasi antar stakeholders -nya.
Bapenda  Kota  Bekasi  harus  dapat  membangun  suatu  hubungan  kerja  sama kolaborasi  yang  baik  dengan  organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  lainnya  yang  juga menyelenggarakan  pelayanan  publik  untuk  turut  serta  mensukseskan  relaksasi pemungutan  PBB  bagi  wajib  pajak  terdampak  COVID-19  di  Kota  Bekasi  serta melibatkan secara proaktif tokoh masyarakat, bank persepsi, media massa setempat.
Untuk dapat membangun suatu hubungan collaborative governance yang optimal perlu  adanya  desain  institusional,  dalam  hal  ini  adalah  tersedianya Memorandum  of Understanding (MoU)  atau  Perjanjian  Kerja  Sama  (PKS)  antar stakeholders yang mengatur  mengenai  bagaimana  bentuk  kerja  sama  kolaborasinya,  tugas  dan  fungsinya dari  masing-masing  stakeholders,  insentif  yang  diberikan  sehingga  dapat  terwujud collaborative governance dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi yang baik dan optimal.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis statistik dan deskriptif dengan pendekatan mixed method yang  telah  dilakukan  di  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bekasi,  dapat disimpulkan sebagai berikut:
Collaborative governance dalam relaksasi pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak terdampak Covid-19 di Kota belum berjalan dengan baik dan optimal, yaitu pada kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, proses kolaborasi tatap  muka,  proses  kolaborasi  pemahaman  bersama  dan  proses  kolaborasi  hasil
sementaranya.  Sedangkan  pada  proses  kolaborasi membangun  kepercayaan  dan  proses kolaborasi komitmen terhadap proses telah berjalan dengan baik.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  agar Collaborative  governance dalam  relaksasi pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan  bagi  wajib  pajak  terdampak  Covid-19  di  Kota belum  berjalan  dengan  baik  dan  optimal,  yaitu  memberikan  pemahaman  mengenai manfaat  pembayaran  PBB  yang  kembali  lagi  ke  masyarakat,  melakukan  sosialisasi melalui berbagai media pembayaran online dan offline , membangun kerja sama yang baik dengan stakeholders ,  membuat  desain  institusional  yang  mengatur  kerja  sama  melalui Perjanjian  Kerja  Sama  (PKS)  antar stakeholders ,  melakukan  dialog  tatap  muka  secara berkesinambungan dengan melibatkan seluruh stakeholders , membuat forum komunikasi berjenjang  serta  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  untuk  memastikan  pelaksanaan collaborative governance dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19  di  Kota  Bekasi  berjalan  dengan  baik  dan  optimal  serta  mencapai  target penerimaan PBB yang ditetapkan.

## BIBLIOGRAFI
Aeni,  N.  (2021).  Pandemi  covid-19:  Dampak  kesehatan,  ekonomi,  &  sosial.  Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK, 17(1), 17–34.
Bolnick,  B.  (2004).  Effectiveness  and  Economic  Impact  of  Tax  Incentives  in  SADC
Regions. Technical Report submitted to USAID/RCSA.
Creswell., J.W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Donahue,  Zeckhauser.  (2011).  Collaborative  Governance:  Provate  Roles  For  Public Goals in turbulent times. New Jersey: Princenton University Press.
Indahsari,  D.  N.,  &  Fitriandi,  P.  (2021).  Pengaruh  kebijakan  insentif  pajak  di  masa pandemi Covid-19 Terhadap penerimaan PPN. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 3(1), 24–36.
Irawan,  D.  (2017).  Collaborative  governance  (studi  deskriptif  proses  pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di kota surabaya). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 5(3), 1–12.
Kompas.com.  2021.  Sri  Mulyani  Sebut  Ekonomi  Global  Alami  Kontraksi  Terburuk dalam 150 Tahun Terakhir. Diakses dari Internet, https://money.kompas.com/read/2021/04/06/153706626/sri-mulyani- sebut-ekonomi-global-alami-kontraksi-terburuk-dalam-150-tahun .
Mulyati, D. 2021. Kinerja Fiskal: Penerimaan Pajak 2020 Minus 19,7%, Ini Datanya . https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-2020-minus-197-ini-data-lengkapnya-
26766 . Diakses dari internet.
Monoarfa, L., Karamoy, H., & Ilat, V. (2017). Analisis Tata Kelola Pajak Bumi Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow.  JURNAL  RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL", 8(1).
Muhandy,  R.  S.,  Rohmah,  M.  N.,  Yusuf,  M.,  &  Iribaram,  S.  (2021).  POTRET PENERAPAN SOSIAL DISTANCING DALAM MEMUTUS RANTAI COVID-19. Jurnal Sosial Humaniora, 12(2), 128–140.
Rizqya,  S.  N.  (2022).  Dampak  Kebijakan  Publik  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Saat Krisis Pandemi COVID- 19. Jurnal Politique, 2(1), 13–26.
Sugiyono, M. (2015). penelitian & pengembangan (Research and Development/R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta.
Tashakkori,  A.,  &  Teddlie,  C.  (2003).  Handbook  of  Mixed  Methods  in  Social  and Behavioral Research. Thousand Oaks: Sage.

## Copyright holder:
Annysa Subagyo, Nurliah Nurdin, Ratri Istania, M. Raihan Geminirwana (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: