## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 4 Nomor 1, November 2019 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN OLEH RUMAH BERNYANYI

## LEGAL PROTECTION AGAINST THE USE OF COPYRIGHT CONDUCTED BY A HOME SINGING STUDIO
Reza Jonatan Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : rezajo.abrahams@gmail.com
Yuldiana Seza Azis Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600 E-Mail: sheisya@unmus.ac.id
Naskah diterima :3 Oktober 2019 Direvisi : 13 Oktober 2019 Disetujui 25 November 2019

## Abstrak
Hak cipta lagu adalah hak yang harus diberikan perlindungan hukum oleh Pemerintah. Dalam hak cipta lagu terdapat aspek hak moral dan hak ekonomi. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum  untuk  melindungi  aspek  hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Namun,  hingga  kini  masih  sering terjadi  penyalahgunaan  hak  cipta  lagu  yang  dilakukan  oleh  rumah  bernyanyi.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah terhadap penyalahgunaan hak cipta lagu oleh rumah bernyanyi dan upaya hukum apa  yang dapat dilakukan oleh pencipta  lagu terhadap pemilik rumah bernyanyi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  metode  penelitian  normatif,  yang  di  mana  melihat  peraturan  perundang-undangan atau  dalam  pemasalahan  ini  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  sebagai pedoman terkait penggunaan hak cipta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bentuk perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  terkait  penyalahgunaan  hak  cipta  lagu  oleh  rumah bernyanyi meliputi dua aspek, yaitu aspek hak moral dan aspek hak ekonomi. perlindungan dalam aspek  moral  yang  diberikan  pemerintah  adalah  dengan  adanya  suatu  system  tentang  informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Sedangkan untuk perlindungan dari aspek hak  ekonomi  adalah  dengan  dibuatnya  suatu  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  untuk memungut  royalti  dari  pihak-pihak  yang  menggunakan  karya  cipta  lagu  tersebut.  Upaya  hukum yang dapat dilakukan ada dua yaitu upaya hukum litigasi dan upaya hukum non litigasi.
Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu, Perlindungan Hukum

## Abstract
Song copyright is a right that must be given legal protection by the Government. In song copyright there  are  aspects  of  moral  rights  and  economic  rights.  The  government  must  provide  legal protection  to  protect  aspects  of  moral  rights  and  economic  rights.  However,  until  now  there  are still often abuse of copyright songs performed by the singing house. This study aims to determine how  the  form  of  protection  provided  by  the  government  against  the  abuse  of  song  copyright  by singing  houses  and  legal  remedies  what  can  be  done  by  the  songwriter  for  singing  homeowners. This  research  was  conducted  using  normative  research  methods,  which  look  at  the  laws  and regulations or in this issue Law Number 28 Year 2014 Regarding Copyright as a guideline related to the use of copyright. Based on the results of research that has been done, the form of protection provided by the government related to the abuse of song copyright by singing houses includes two aspects,  namely  aspects  of  moral  rights  and  aspects  of  economic  rights.  protection  in  the  moral aspect  provided  by  the  government  is  the  existence  of  a  system  of  copyright  management information  and  electronic  copyright  information.  Whereas  for  protection  from  the  aspect  of economic rights is the creation of a National Collective Management Institute to collect royalties from parties who use the song's copyrighted works. There are two legal remedies that are litigation and non-litigation.
Keywords: Copyright, Songs, Legal Protection.
Copyright©2019jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A.   Latar Belakang
Manusia  diciptakan  mempunyai  beragam-ragam  talenta.  Tidak  hanya  satu  tapi  ada  yang mempunyai banyak talenta atau yang biasa kita sebut dengan multy talent . Ada  yang mempunyai talenta  bernyanyi,  ada  yang  bisa  bernyanyi  dan  berakting,  ada  yang  mempunyai  kelebihan  untuk menghibur  orang  lain,  juga  ada  orang  yang  mempunyai  bakat  untuk  menciptakan  suatu  karya, misalnya puisi, buku, karya fotografi, musik, lagu dan lain sebagainya.
Membahas  tentang  lagu  maka  tidak  lepas  dari  Hak  Cipta  karena  lagu  adalah  salah  satu bentuk  dari  hak  cipta.  Berbicara  hak  cipta  pastinya  akan  berkaitan  tentang  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual.  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  atau Intellectual  Property  RightsI  (IPRs) merupakan hak ekonomis  yang diberikan oleh hukum  kepada seorang pencipta atau  penemu  atas suatu hasil karya  dari  kemampuan  intelektual  manusia.  Definisi  tersebut  menjelaskan  bahwa  kekayaan intelektual merupakan suatu kreasi dari pemikiran yang meliputi: invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan 1 .
Cikal bakal Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia berasal dari perjanjian internasional yang  dibuat  pada  tahun  14  Juli  1967  dengan  tujuan  untuk  mendirikan  organisasi  Hak  Atas Kekayaan Intelektual sedunia yang kemudian lebih diketauhi dengan World Intellectual Property
1 Khoirul Hidayah, 2017, Malang, Setara Press, Hukum HKI , hal. 2
Organization ( WIPO ).  Kemudian  pada  15  April  1994  lahirlah  suatu  perjanjian  yang  berkaitan dengan  macam-macam  aspek  dari  HKI  ( Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights ). Dapat  dilihat  pada preambule dari  perjanjian  TRIP’s  ini  dinyatakan,  bahwa  TRIP’s  berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum yang diharapkan menjadi semakin baik lagi kepada HKI 2 . Hak  Cipta  merupakan  suatu  Law’s  Product  yang  berhubungan  pada  bidang  Hak  Kekayaan Intelektual. Hak Cipta sebagaimana diatur  dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang didalamnya mengatur tentang Pengertian Hak Cipta, Obyek dan Syarat Hak Cipta, Pendaftaran  Hak  Cipta,  Pembatalan  Hak  Cipta  dan  yang  lainnya  yang  bergerak  di  bidang  Hak Cipta.  Terulis  di  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  Cipta  berarti  kemampuan  olah  pikir  yang mempunyai  tujuan  untuk  mengadakan  sesuatu  yang  belum  pernah  ada  (baru);  angan-angan kreatif 3 .
Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tentang  Hak  Cipta,  para  pencipta  karya  termasuk  lagu mempunyai  hak  ekonomi  dan  hak  moral  yang  merupakan  hak  ekslusif  yang  hanya  dimiliki  oleh pencipta.  Hak  moral  adalah  hak  yang  dimiliki  pencipta  untuk  mencantumkan  namanya  dalam ciptaanya baik itu nama asli pencipta maupun nama samarannya, untuk mengubah judul lagu dan lain  sebagainya.  Sedangkan  hak  ekonomi  adalah  hak  untuk  memperbanyak,  menyebarluaskan, mendistribusikan  dan  lain  sebagainya.  Artinya  hanya  pencipta  saja  yang  boleh  memanfaatkan karyanya  untuk  kepentingan  komersial.  Pada  era  digital  sekarang  ini,  banyak  media  atau  wadah tempat  pencipta  mendistribusikan  hasil  karyanya  untuk  mendapat  keuntungan.  Bisa  lewat  dunia maya, bisa melalui aplikasi dan sebagainya.
Perkembangan industri  musik berkembang cukup pesat. Dulu jika kita ingin mendengarkan lagu atau musik kesukaan kita mesti jauh-jauh pergi ke tempat penjual kaset untuk membeli kaset lagu kesukaan. Sekarang kita hanya perlu mengunduh di melalui ponsel kita melalui aplikasi resmi secara berbayar. Dulu sebuah karya lagu dibuat  dan disimpan dalam bentuk  piringan hitam  yang cukup  besar  dan  memakan  banyak  tempat,  kemudian  berkembang  dan  berubah  jadi  berbentuk kaset  rekaman (tape). Kemudian  berubah  lagi  menjadi  bentuk  piringan  tapi  lebih  kecil  dan  lebih mudah dibawa ke mana-mana atau yang lazim kita kenal dengan CD (Compact Disc) . Kemudian menjadi  VCD (Video  Compact  Disc) ,  kemudian  berubah  lagi  menjadi  DVD (Digital  Versatile Disc) .
Dalam industri musik sudah banyak sekali kita dapati berbagai macam pembajakan ( pirate ), hal  tersebut  disebabkan  karna  kecanggihan  teknologi  yang  memungkinkan  untuk  menduplikat sebuah  karya  cipta  atau  parahnya  dapat  mengunduhnya  secara  bebas  di  dunia  maya.  Sehingga
2 Syafrinaldi, 2003, Sejarah dan Teori Perlindungan HKI, Almawarid edisi IX , hal 10
3 Tim Prima Pena, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Gitamedia Press, Jakarta, hal. 193
semua  orang  bisa  mengaksesnya  tanpa  perlu  mengeluarkan  biaya  sepeser  pun  untuk  membayar royalti kepada penciptanya, hal ini jelas merugikan si pencipta dalam hal ekonomi. Dengan terus bertambah tingginya jumlah pembajakan kepada karya insan musisi  Indonesia baik dalam bentuk kaset dan CD maka hak yang pada harusnya diterima oleh musisi justru beralih kepada tiap oknum pembajak tersebut. Total konsumsi musik rekaman di  Indonesia mencapai Rp 5 triliun per tahun. Namun, dari angka tersebut, 90% atau setara dengan Rp 4,5 triliun justru masuk ke kasnya oknum pembajak yang alhasil berdampak pada kerugian terhadap musisi 4 .
Karya-karya  yang  sudah  diciptakan  dalam  wujud  digital  memang  mudah  sekali  untuk digandakan  dan  sangat  sulit  sekali  untuk  dibedakan..  Kemudian  para  oknum  tersebut  pun  dapat melakukan  modifikasi  terhadap  hasil  duplikasi  dan  menyebarkannya ke  manapun melalui media apapun  dengan  tanpa  mengeluarkan  biaya  yang  banyak.  Pada  sisi  lain,  hal  tersebut  memang mempermudah  bagi  hampir  setiap  orang  untuk  menyalahgunakanr  hak  cipta  orang  lain  dalam jumlah  yang  sangat  besar,  sedangkan  di  sisi  lainnya  sangat  sulit  bagi  pecipta  untuk  dapat mengetahui terjadinya pelanggaran, bahkan untuk  mengenali, atau untuk melakukan suattu upaya hukum 5 .
Seiring dengan bertambah banyaknya jumlah manusia, semakin canggih juga perkembangan zaman.  Ilmu  pengetahuan  bertambah-tambah  dan  teknologi  bertambah  hebat  dari  masa  ke  masa. Sekarang  ini  tempat  hiburan  semakin  banyak,  karena  semakin  banyak  pula  hal  atau  tempat  yang bisa  dijadikan  objek  hiburan.  Termasuk  salah  satunya  adalah  rumah  bernyanyi  atau  yang  lebih dikenal sebagai tempat karaoke.
Di  tempat-tempat  karaoke  terdapat  ratusan  hingga  ribuan  lagu  dari  berbagai  Negara  dan berbagai jenis musik. Untuk dapat memasukkan lagu-lagu tersebut ke dalam daftar lagu di tempat karaoke, maka tempat tersebut harus meminta izin dari sang pencipta. Kemudian para pihak harus membuat perjanjian yang kemudian disebut sebagai perjanjian lisensi hak cipta.
Namun,  pada  nyatanya,  di  beberapa  tempat  karaoke,  lagu-lagu  yang  ada  di  dalam  daftar putar  didapatkan  secara  illegal.  Diunduh  dari  internet  dan  lain  sebagainya.  Contohnya  tempat Karaoke Inul Vizta di Manado yang ternyata melakukan pelanggaran hak cipta terhadap beberapa karya  lagu.  Para  pencipta  lagu  yang  diwakilkan  oleh  Lembaga  Manajemen  Kolektif  menggugat Inul  Vizta  ke  Pengadilan  Negeri  setempat.  Meskipun  dinyatakan  tidak  bersalah  oleh  Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, pihak penggugat melakukan upaya hukum luar biasa dan hasilnya Inul Vizta Manado dinyatakan bersalah melawan hukum.
4 www.Tirto.id diakses pada tanggal 13 Januari 2019
5 Naini, Yusran.  (2009). Hak Cipta  dan  Tantangannya di  Era  Cyber Space . Bogor:  Ghalia Indonesia, hal. 28
Selain Inul Vizta, tempat karaoke lain seperti Nav Karaoke, Happy Puppy dan Charly Family Karaoke juga pernah digugat atas dasar pelanggaran hak cipta karna menggunakan lagu-lagu tanpa izin  dari  pencipta.  Bila  tempat  karaoke  yang  mempunyai  nama  besar  saja  masih  rentan  terhadap penyalahgunaan  hak  cipta,  bukan  tidak  mungkin  tempat  karaoke  yang  kelas  menengah  dan  kecil mendapatkan lagu-lagu di tempat karaokenya secara illegal.
Dengan  semakin maraknya hal tersebut, maka harus  meningkat  pula pengawasan di bidang hukum  untuk  mengakomodir  dan  melindungi  hak  cipta.  Menurut  data  Persatuan  Artis  Penyanyi Pencipta  Lagu  dan  Pemusik  Republik  Indonesia  (PAPPRI)  pada  2013  menunjukkan,  kerugian yang diakibatkan dari pembajakan hak cipta mencapai Rp 4 triliun per tahun 6 .
Berdasarkan UUHC setiap pihak yang ingin memakai karya cipta lagu hasil karya orang lain maka  diwajibkan  untuk  meminta  izin  lebih  dulu  kepada  yang  memegang  hak  cipta  lagu  tersebut dan  harus  mengeluarkan  sejumlah  uang  sebagai  royalti  bila  lagu  tersebut  akan  digunakan  untuk kepentingan  komersial 7 .  Dijabarkan  bahwa  si  pencipta  memiliki  hak  penuh  terhadap  karya  ciptaan mereka.  Hanya  si  pencipta  yang  mempunyai  hak  untuk  mengkomersilkan  hasil  karyanya.  Pencipta berhak menerbitkan, mengandakan, mempublikasikan, mengumumkan ciptaannya untuk mendapatkan manfaat  ekonomi.  Bila  ada  orang,  kelompok  yang  ingin  menggunakan  karya  tersebut  untuk kepentingan ekonomi wajib memiliki izin dari pencipta.

## B.    Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah ada, bahwa penulis merumuskan beberapa rumusan masalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu kepada pemilik rumah bernyanyi.

## C. Metode

## Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  Skripsi  ini  adalah  Peneltian  Normatif.  Yaitu  suatu  penelitian  yang berfokus bahwa setiap kaidah dan norma  yang yang hidup di tengah-tengah masyarakat adalah sebuah  acuan  bagi  perilaku  setiap  orang.  Penelitian  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data sekunder,  baik  yang  berupa  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder  dan  tersier melalui  tahapan  penelitian  kepustakaan.  Maka  dengan  demikian  pendekatan-pendekatan  yang akan digunakan untuk menganalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.. PEMBAHASAN
6 www.Tirto.id diakses pada 13 Januari 2019
7 Lucia U  Rotinsulu, Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut UU  No 38 Tahun 2014, Vol V No 3 2016 hal 14

## A.  Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Sesuai Dengan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## 1.  Perlindungan Hukum Dalam Aspek Hak Moral Pencipta
Hak  moral  adalah  hak  yang  akan  terus  melekat  kepada  diri  seorang  pencipta  yaitu  hak yang  dimiliki  pencipta  untuk  mencantumkan  namanya  baik  nama  asli  maupun  nama samarannya,  mengubah  sebagian  atau  keseluruhan  judul  lagu,  mengubah  isi  lagu  dan  lain- lain.  Untuk  melindungi  hak  moral  maka  pemerintah  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah memaparkan cukup jelas bahwa lagu termasuk karya cipta yang dilindungi.
Berbicara tentang perlindungan hak moral maka membahas terkait perlindungan terhadap kehormatan,  harga  diri  dan  reputasi  pencipta  lagu.  Hak  moral  adalah  hak  ekslusif  yang melekat  dalam  diri  pencipta.  Artinya,  ketika  pencipta  berhasil  menghasilkan  suatu  karya cipta, maka pada karya tersebut melekat nama si pencipta. Hak moral tidak dapat dhapuskan selama  si  pencipta  tersebut  masih  ada  (hidup),  tetapi  dapat  dialihkan  dengan  cara  melalui wasiat atau cara-cara lainnya.
Itu  adalah  hak-hak  moral  yang  dimiliki  pencipta  lagu  atas  karyanya.  pencipta  bebas melakukan  apa  saja  terhadap  karyanya  asalkan  sesuai  dengan  aturan  dan  kepatutan  dalam masyarakat. Jika ada pihak yang mengambil dan menggunakan hak tersebut tanpa seizin dari pencipta maka hal tersebut merupakan suatu penyalahgunaan terhadap karya cipta dalam hal ini lagu yang sudah menjadi haknya pencipta lagu.
Artinya si pencipta lagu berhak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya dalam  lagu  yang  diciptakan  baik  untuk  lagu  yang  diciptakan  untuk  dirinya  sendiri  maupun lagu  yang  diciptakan  untuk  orang  lain.  Sering  kali  kita  dapati  bila  kita  melihat  atau mendengar  suatu  lagu  maka  nama  penciptanya  disebut  atau  dituliskan  dengan  jelas.  Hal tersebut  adalah  salah  satu  aspek  perlindungan  terhadap  hak  moral  bagi  si  pencipta. Pencantuman  nama  pencipta  dalam  setiap  karya  yang  digunakan  adalah  hal  penting  bagi kehormatan dan harga diri pencipta.
Tapi,  pencipta  juga  diperbolehkan  untuk  tidak  mencantumkan  namanya  pada  karya ciptanya. Hal  tersebut adalah hal  yang sah-sah saja. Pasti pernah dijumpai ada sebuah lagu yang  tidak  disebutkan  nama  pencipta  atau  pengarangnya.  Biasanya  nama  penulis  atau pengarangnya  ditulis  dengan  huruf  “NN”  atau  yang  dikenal  dengan  kepanjangan  dari No Name. ada  juga  yang  menuliskan  kata  “ Unknown” yang  artinya  tidak  diketahui  atau  tidak dikenal.
Namun  yang  jadi  permasalahan  adalah  sering  sekali  lagu-lagu  yang  dinyanyikan  ulang oleh orang lain tapi tidak mencantumkan nama dari pencipta. Sering ditemukan pihak-pihak yang  meng cover lagu  orang  lain  tapi  tidak  mencantumkan  nama  pencipta.  Bahkan  tidak melakukan  permintaan  izin  dari  pencipta  untuk  menggunakaan  lagu  tersebut.  Dengan  kata lain hak moral dari pencipta sudah disalahgunakan oleh pihak lain.
Kemudian  penulis  lagu  berhak  juga  untuk  menggunakan  nama  aliasnya  atau  nama samarannya  pada  lagu-lagu  yang  diciptakannya.  Hal  tersebut  tidak  jadi  masalah.  Bahkan tidak sedikit pencipta lagu menuliskan nama samarannya pada lagu ciptaannya. Hal tersebut tidak menjadi masalah dan diperbolehkan asalkan menggunakan nama samaran yang patut.
Poin  selanjutnya  adalah  pencipta  boleh  mengubah  lagunya  asalkan  masih  sesuai  dengan kapatutan dalam masyarakat. Lagu yang diciptakan pencipta dapat diubah dengan bebas oleh pencipta  dengan  tujuan  dan  maksud  yang  jelas  selama  hal  tersebut  masih  dalam  kepatutan. Tapi  pernah  terjadi  kasus  yang  di  mana  pihak  lain  mengubah  lagu  pencipta  untuk kepentingan politik tanpa adanya izin  terlebih dahulu  kepada si  pencipta. Hal  tersebut  jelas merupakan suatu bentuk penyalahgunaan.
Serta  bila  ada  perubahan  seperti  modifikasi  terhadap  lagu  yang  dibuat  ulang  atau  dapat dikatakan  diaransemen  ulang  oleh  seseorang  yang  bukan  penciptanya,  tetap  nama  pencipta asli harus dituliskan dan dicantumkan. Artinya, pihak lain boleh dengan bebas menggunakan lagu  pencipta  maupun  memodifikasi  lagu  tersebut  tentu  dengan  izin  pencipta  serta mencantumkan nama pencipta pada aransemen lagu yang sudah dimodifikasi.
Poin-poin di atas adalah beberapa contoh-contoh  penyalahgunaan hak cipta dalam aspek hak  moral.  Bentuk  penyalahgunaan  hak  moral  berbeda  dengan  hak  ekonomi  yang  lebih bertujuan  untuk  kepentingan  komersil.  Bentuk  perlindunganya  pun  berbeda.  Nah,  untuk memberikan  perlindungan  dalam  aspek  hak  moral  pemerintah  dalam  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Pasal  6  mengatakan  bahwa  pencipta  dapat memiliki informasi manajemen hak cipta dan atau informasi elektronik hak cipta.
Informasi  manajemen  hak  cipta  adalah  sejumlah  informasi  yang  berhubungan  dengan aspek-aspek  yang  terkait  dalam  hak  cipta  atas  suatu  karya.  Dalam  Pasal  7  dijelaskan informasi-informasi  yang  terkait  dengan  suatu  karya  cipta,  antara  lain  meliputi  informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta.
Jadi,  informasi  manajemen  hak  cipta  ini  merupakan  suatu  solusi  yang  diberikan pemerintah  agar  terjaga  dan  terjaminnya  hak  moral  si  pencipta  tersebut.  Dalam  ayat  1 disebutkan bahwa informasi yang ada di informasi manajemen hak cipta adalah untuk dapat mengidentifikasi tentang keorisinilan suatu karya. Artinya bila seseorang ingin menggunakan
karya  orang  lain  maka  dengan  mengakses  informasi  manajemen  hak  cipta  dan  informasi elektronik  hak  cipta,  orang  tersebut  akan  mengetahui  semua  informasi  tentang  karya tersebut. Misalnya seperti nama pencipta (baik nama asli maupun nama samaran), nomor hak cipta, kode dan lain sebagainya.
Diharapkan hal tersebut mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat terutama kalangan pencipta lagu yang sudah mengeluarkan banyak karyanya maupun mereka-mereka yang berniat untuk membuat suatu karya lagu dan mengembangkan bakatnya dalam industri musik.
Penyalahgunaan hak cipta lagu yang dilakukan oleh rumah-rumah bernyanyi tidak terlalu berdampak besar bagi hak moral, tetapi lebih kepada hak ekonomi si pencipta. Hal tersebut dikarenakan  dalam  rumah  bernyanyi  nama  penulis  maupun  pencipta  lagu  sudah dicantumkan  dengan  baik  dan  benar.  Hanya  saja  tidak  adanya  izin  terlebih  dahulu  kepada pihak-pihak terkait atau si pemilik lagu terlebih dahulu.

## 2.  Perlindungan Hukum Dalam Aspek Hak Ekonomi Pencipta
Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Pasal  8  disebutkan bahwa hak ekonomi adalah hak ekslusif yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi  atas  ciptaannya.  Jadi  hak  yang  dimiliki  oleh  pencipta  untuk  mendapatkan keuntungan secara ekonomi atas hasil karya yang sudah mereka ciptakan.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  maka  si  pencipta  dapat  dengan  bebas  menghasilkan ekonomi baik dengan cara menerbitkan karyanya, menggandakan atau memperbanyak untuk dipasarkan,  mengumumkan  ciptaannya  serta  menyewakan  ciptaannya  kepada  siapa  saja asalkan tidak menyalahi aturan dan melanggar norma-norma yang ada.
Masih  dalam  Pasal  9,  pada  ayat  2  dan  3  dikatakan  bahwa  apabila  seseorang  ingin menggunakan  karya  cipta  dalam  hal  ini  lagu  maka  harus  terlebih  dahulu  mengantongi  izin dari si pencipta. Apabila tidak ada izin maka tidak diperbolehkan untuk  menggunakan lagu tersebut untuk kepentingan komersial. Seperti melakukan penggandaan lagu, menjual untuk kebutuhan ekonomi dan sebagainya.
Dalam hak  cipta ada 3 bentuk  pelanggaran  yang  sering sekali dilakukan  dan berdampak langsung dengan hak ekonomi dari pencipta, yaitu:
1. Plagiarism (plagiat)
Plagiat sering sekali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak jauh dari lingkungan  rumah  kita  sendiri.  Plagiat  dalam  hal  lagu  biasanya  adalah  pelanggaran yang  dibuat  dalam  bentuk  kaset  (CD)  yang  sama  persis  dengan  album  asli  yang
diterbitkan oleh pencipta aslinya dan digandakan dalam jumlah yang banyak dengan harga yang berbeda jauh dari harga aslinya. Misalnya kaset-kaset lagu yang biasanya berisikan lagu-lagu milik salah seorang penyanyi yang dijual di pinggir-pinggir jalan dengan  harga  murah.  Namun  dalam  lagu  sering  juga  disebut  plagiat  apabila  lagu tersebut  memiliki  kesamaan  yang  cukup  persis  dengan  lagu-lagu  lain  yang  sudah diciptakan terlebih dahulu oleh penciptanya. Hal ini sering sekali terjadi tidak hanya di industri musik Indonesia tetapi di Negara-negara lain masih cukup sering terjadi.
2. Pirate (pembajakan)
Tidak  jauh  berbeda  dengan  plagiat,  pembajakan  merupakan  suatu  pelanggaran  di mana  dilakukan  dengan  cara  memperbanyak  suatu  karya  rekaman  serta  merangkum banyak lagu dari banyak album yang telah dilindungi hak ciptanya untuk diperbanyak demi kepentingan ekonomi. Misalnya saja pembajakan kumpulan lagu dari beberapa artis yang dijadikan satu dan dijual dalam bentuk kaset dan dijual di pasaran. Sering dikenal dengan kaset-kaset Mp3 dan Mp4.

## 3. Bootleg
Bootleg lebih  sering  dilakukan  ketika  sedang  acara  konser  berlangsung  dan  pihak penyanyi tidak mengizinkan ada yang diperbolehkan untuk merekam lagu-lagu yang dibawakan pernyanyi di atas panggung.
Pemerintah  sudah  mengeluarkan  upaya  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  karya cipta lagu  yang diciptakan oleh para pencipta. Terutama dalam perlindungan hak ekonomi. Namun,  pada  nyatanya  masih  banyak  sekali  ditemukan  penyalahgunaan  yang  dilakukan pihak-pihak  lain  terhadap  karya  cipta  lagu  orang  lain.  Pada  kasus  yang  diuraikan  di  latar belakang  di  mana  rumah  bernyanyi  masih  sering  didapati  tidak  memiliki  izin  untuk mengumumkan  lagu-lagu  pencipta  sebagai  lagu  yang  ada  di  dalam  daftar  putar  rumah bernyanyi.
Dalam Pasal 8 Ayat 1 Poin G disebutkan dengan jelas bahwa mengumumkan karya cipta dalam hal ini lagu termasuk ke dalam hak ekslusif si pencipta. Artinya harus ada proses izin yang  dilewati  oleh  rumah  bernyanyi  untuk  dapat  mengumumkam  lagu-lagu  tersebut sebagaimana  tertulis  dalam  pasal  9  ayat  2  dan  3.  Bila  tidak  maka  hal  tersebut  dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan hak cipta.
Sama seperti kasus yang terjadi antara rumah bernyanyi Inul Vizta dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai pemegang hak untuk memberikan izin pengumuman yang dilakukan oleh rumah-rumah bernyanyi. Rumah Bernyanyi Inul Vizta kedapatan tidak mempunyai izin tersebut. Maka hal tersebut adalah termasuk penyalahhgunaan hak cipta.
Bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi adalah dengan diciptakannya sebuah lembaga yang akan menangani  dan mengatasi permasalahan tekait tata cara dan prosedur izin  untuk memanfaatkan  hak  cipta  lagu  orang  lain  untuk  kepentingan  komersial.  Lembaga  tersebut bernama  Lembaga  Manajemen  Kolektif  (LMK).  Dasar  hukum  pembuatan  lembaga manajemen  kolektif  dapat  dilihat  dalam  UUHC  Pasal  1  angka  22  lembaga  manajemen kolektif  adalah  institusi  yang  berbentuk  badan hukum nirlaba  yang  diberi  kuasa  oleh pencipta,  pemegang  hak  cipta,  dan/atau  pemilik  hak  terkait  guna  mengelola  hak  ekonomi mereka  dalam  bentuk  menghimpun  dan  mendistribusikan  royalti.  Jadi,  rumah  bernyanyi yang  ingin  menggunakan  karya  cipta  penyanyi-penyanyi  yang  ada  maka  terlebih  dahulu untuk  meminta  izin  dari  LMK  dengan  membuat  perjanjian  yang  di  mana  berisikan  tentang kesepakatan antara izin menggunakan lagu dan pembayaran sejumlah royalti kepada LMK.
Dilansir  dirjen  hki,  LMKN  mempunyai  tugas  untuk  melakukan  suatu  pengawasan  dan koordinasi  pengumpulan  royalti  pada  tempat-tempat  umum  yang  dalam  kegiatannya memakai  dan  menggunakan  musik  misalnya  seperti  rumah  bernyanyi,  pentas  seni  (TIM), kafe-kafe  yang  di  mana  nantinya  mereka  harus  membayar  sejumlah  uang  sebagai  royalti sesuai  dengan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  LMKN.  Nantinya  uang  yang  dikumpukan  dari tiap-tiap  rumah  bernyanyi  kemudian  akan  disalurkan  kepada  pencipta  lagu.  Salah  satu lembaga manajemen kolektif yang berada di bawah naungan LMKN adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia. YKCI sudah bekerja sama dengan kurang lebih ribuan penyanyi dan ribuan lagu-lagu yang ada di Indonesia.
Untuk itu perlu adanya peningkatan pengawasan oleh LMK agar perlindungan hak cipta lagu  lebih  dapat  diawasi  supaya  ke  depannya  karya  cipta  lagu  lebih  terlindungi  dengan baik..

## B.    Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pencipta Lagu Kepada Pemilik Rumah Bernyanyi
1.  Upaya Hukum Non-Litigasi
Upaya hukum non-litigasi adalah upaya menyelesaikan suatu perkara melalui cari di luar persidangan.  Artinya  usaha  agar  mendapatkan win-win  solution bagi  para  pihak  yang bersengketa.  Cara  untuk  mendapatkan win-win  solution adalah  dengan  menghindari  proses persidangan di pengadilan karena jika melalui pengadilan maka hanya ada salah satu pihak yang  merasa  menang,  bukan  keduanya.  Dalam  UUHC  Pasal  95  Ayat  1  disebutkan  dengan tegas  bahwa  penyelesaian  sengketa  terkait  hak  cipta  dapat  dilakukan  melalui  alternative penyelesaian sengketa ( alternative dispute resolution ), arbitrase atau pengadilan.
Dapat dilihat dalam UU No 30 tahun 1999 pada Ayat 1 Angka 10 dituturkan bahwa arti dari alternative dispute resolution adalah lembaga-lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat  melalui prosedur  yang sudah didapati kesepakatan antara para pihak,  yaitu proses penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dengan  cara-cara  berikut  antara  lain:  mediasi, konsultasi, konsiliasi, negosiasi dan penilaian ahli.
1. Mediasi
Mediasi adalah pertemuan para pihak untuk menyelesaikan sengketa di mana ada pihak ketiga  yang  netral  dan  tidak  memihak  dari  kedua  belah  pihak.  Pihak  ketiga  tersebut disebut  dengan  mediator.  Mediator  tersebut  menjadi  penengah  untuk  mencari  jalan keluar  yang  sama-sama  menguntungkan  ( win-win  solution )  bagi  kedua  belah  pihak yang bersengketa.
2. Konsultasi
Konsultasi  adalah  cara  yang  digunakan  para  pihak  yang  bersengketa  dengan  cara masing-masing  pihak  pergi  untuk  bertemu  dan  meminta  pendapat  kepada  orang  yang dianggap  lebih  mengerti  (konsultan).  Kemudian  setelah  mendapatkan  pendapat  dari konsulan maka para pihak kembali bertemu untuk mencari jalan keluarnya
3. Konsiliasi
Konsiliasi  adalah  langkah  yang  ditempuh  para  pihak  yang  sedang  menghadapi sengketa  untuk  meminta  pihak  ketiga  atau  biasa  disebut  dengan  konsiliator  untuk membantu  mencari jalan tengahnya.  Bedanya dengan mediasitor, konsiliator bersikap lebih aktif dalam jalannya diskusi untuk dapat mendapatkan win-win solution .
4. Negosiasi
Negosiasi berbeda dengan mediasi dan konsiliasi yang melibatkan adanya pihak ketiga. Dalam negosiasi para pihak tidak menggunakan pihak ketiga tetapi berdiskusi dengan terbuka antara satu sama lain guna menyelesaikan sengketa agar dapat mencari solusi yang terbaik bagi kedua pihak.
5. Pendapat Ahli
Pendapat  dari  ahli  adalah  para  pihak  meminta  pendapat  dari  para  ahli  terkait permasalahan  yang  sedang  mereka  hadapi  agar  dapat  menemukan  solusi  terbaik  bagi semua pihak.
Dari penjabaran di  atas ada 5 jenis alternative dispute resolution . Artinya ada beberapa cara  yang dapat  ditempuh  di  luar jalur pengadilan. Alangkah baiknya dalam  permasalahan penyalahgunaan hak cipta lagu, maka para pihak lebih baik duduk berembuk bersama-sama
untuk  mendapatkan  solusi  terbaik  bagi  kedua  belah  pihak.  Upaya  hukum  non-litigasi memakan  waktu  yang  relatif  lebih  singkat  dibandingkan  jalur  litigasi  lewat  proses persidangan  yang  memakan  waktu  berminggu-minggu  bahkan  bisa  dalam  hitungan  bulan. Terlebih rumah bernyanyi adalah suatu usaha yang harus beroperasi setiap harinya, apabila terjadi  sengketa  antara  pencipta  lagu  dan  rumah  bernyanyi  lebih  baik  diselesaikan  melalui jalur  di  luar  pengadilan.  Jadi,  pencipta  lagu  dapat  mendapatkan  biaya  ganti  rugi  yang setimpal dengan kerugian yang diderita, serta rumah bernyanyi dapat membayar biaya ganti rugi dan melanjutkan usaha rumah bernyanyi dan dapat memulihkan nama baik dan image rumah bernyanyi tersebut. Dengan kata lain kedua belah pihak akan mendapatkan win-win solution .

## 2.  Upaya Hukum Litigasi
Upaya hukum litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses peradilan. Bila ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  atas  karya  ciptanya  maka  dapat  langsung  mengajukan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kitab Hukum  Perdata  Pasal  1365  yang  mengatakan  bahwa:  apabila  ada  perbuatan  yang  ternyata melanggar  hukum  yang  menimbulkan  dan  menyebabkan  kerugian  bagi  orang  lain  maka diwajibkan kepada orang yang dianggap merugikan tersebut untuk membayar kerugian yang ditimbulkan.  Bila  terjadi  pelanggaran  tersebut  maka  harus  ada  sanksi  yang  ditetapkan  oleh hukum.  Biasanya  sanksi  yang  diberikan  adalah  ganti  rugi  kepada  pihak-pihak  yang bersangkutan yang dianggap telah melakukan pelanggaran karya cipta, menghentikan proses kegiatan  seperti  memperbanyak,  mengedarkan  serta  penjualan  dan  dimusnahkannya  barang tersebut yang berasal dari penjualan karya cipta orang lain secara illegal.
Dalam hal ini bila seorang pencipta merasa karyanya telah dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan  ekonomi  yang  mempunyai  nilai  komersil  maka  dapat  mengajukan  gugatan melalui LMK di mana tempat pencipta tersebut bernaung. Biasanya dalam perjanjian antara si pencipta dengan LMK ada klausul yang menyatakan bahwa LMK akan bertindak sebagai kuasa untuk melakukan gugatan apabila terjadi sengketa.
Setelah  melakukan  diskusi  dengan  LMK  dan  pihak  yang  terkait  maka  LMK  akan melayangkan  gugatan  ke  Pengadilan.  Untuk  sengketa  terkait  hak  cipta  maka  sesuai  dengan Pasal 95 ayat 2 UUHC yang mengatakan bahwa:
“Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga” Maka pihak penggugat harus melakukan register dan berkas gugatan ke Pengadilan Niaga setempat  sesuai  dengan  daerah  masing-masing.  Selain  pengadilan  Niaga  maka  pengadilan tersebut tidak berwenang untuk menangani sengketa tersebut. Hal tersebut diatur secara jelas
dan  terperinci  mulai  dari  awal register sengketa  hingga  pembacaan  putusan  di  Pengadilan Niaga dalam UUHC Pasal 100, Pasal 101, hingga Pasal 104.
Apabila pihak penggugat maupun tergugat merasa belum terpuaskan atas putusan hakim pada tingkat pertama maka penggugat dapat mengajukan upaya hukum luar biasa atau kasasi ke  Mahkamah  Agung.  Berbeda  dengan  upaya  hukum  yang  lain,  dalam  sengketa  hak  cipta tidak ada tingkat banding namun langsung kepada tingkat kasasi.
Namun  untuk  sengketa  penyalahgunaan hak  cipta oleh  rumah bernyanyi, pencipta  yang merasa  karya  cipta  lagunya  digunakan  tanpa  izin  dan  merugikan  pihak  pencipta,  maka pencipta  atau  dalam  hal  ini  LMK  yang  sebagai  penggugat  dapat  meminta  putusan  sela kepada pengadilan niaga untuk memberhentikan sementara rumah bernyanyi tersebut. seperti yang tertulis dalam UUHC Pasal 99 ayat 3.
Seperti  halnya  dengan  kasus  Yayasan  Karya  Cipta  Indonesia  yang  melakukan  gugatan terhadap  rumah  bernyanyi  Inul  Vizta  yang  ada  di  Manado.  Mereka  merasa  jalur  hukum litigasi  adalah  jalan  yang  terbaik  karena  tidak  ada  itikad  baik  dari  pihak  rumah  bernyanyi Inul  Vizta  untuk  melakukan  permohonan  maaf  dan  memberikan  biaya  ganti  rugi  kepada pencipta yang karyanya mereka gunakan untuk mendapatkan keuntungan.
Pada awalnya gugatan  yang diajukan oleh Yayasan Karya Cipta  Indonesia diterima oleh Pengadilan Niaga Makassar. Namun pihak rumah bernyanyi Inul Vizta kemudian melakukan kasasi  kepada  Mahkamah  Agung  hingga  akhirnya  pihak  Mahkamah  Agung  membatalkan putusan  Pengadilan  Niaga  tersebut  dan  menyatakan  bahwa  Inul  Vizta  tidak  melakukan penyalahgunaan  hak  cipta.  Namun  pihak  Yayasan  Karya  Cipta  Indonesia  akhirnya mengajukan  peninjauan  kembali  yang  pada  akhirnya  mengabulkan  gugatan  mereka  dan akhirnya  kembali  memutuskan  rumah  bernyanyi  Inul  Vizta  terbukti  bersalah  karena melakukan  penyalahgunaan  hak  cipta  dalam  hal  pengumuman  ( performing). Hanya  saja selama  proses  persidangan  berlangsung  Yayasan  Karya  Cipta  Indonesia  tidak  meminta putusan sela agar rumah bernyanyi tersebut dihentikan sementara.
Jadi,  itu  adalah  langkah-langkah  atau  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  pencipta lagu  kepada  pemilik  rumah  bernyanyi  apabila  pihaknya  merasa  karya  cipta  lagu  mereka yang  digunakan  tanpa  seizin  mereka  yang  kemudian  digunakan  untuk  kepentingan  yang mendatangkan  hasil  dari  segi  ekonomi.  Apabila  terbukti  melakukan  penyalahgunaan  hak cipta  maka  rumah  bernyanyi  tersebut  wajib  untuk  membayar  kerugian  yang  ditimbulkan bagi  pencipta.  Bila  rumah  bernyanyi  ingin  menggunakan  karya  lagu  dari  pencipta  maka harus mendapatkan izin  terlebih dahulu  kepada pencipta lagu  yang diwakilkan oleh  LMK. Agar  pencipta  lagu  merasa  hak-haknya  dilindungi  dan  rumah  bernyanyi  sebagai  pengguna
merasa  aman  untuk  mengumumkan  lagu-lagu  pencipta  yang  ada  di  rumah  bernyanyi masing-masing.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum bagi pencipta lagu atau pemegang hak cipta lagu mencakup dua aspek, yaitu aspek hak moral dan aspek hak ekonomi. Dalam aspek hak moral pemerintah memberikan bentuk  perlindungan  dengan  dibuatnya  suatu  sistem  informasi  manajemen  hak  cipta  dan informasi  elektronik  hak  cipta.  Suatu  sistem  yang  memuat  semua  informasi  tentang  karya  cipta tersebut.  Misalnya  seperti  nama  pencipta  lagu  (baik  nama  asli  maupun  nama  samaran),  nomor hak cipta lagu, kode lagu dan informasi lainnya yang menjadi bagian dari suatu karya cipta lagu. Sedangkan  dalam  perlindungan  aspek  hak  ekonomi  pemerintah  membuat  suatu  lembaga  yang bernama  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  yang  menjadi  wadah  bagi  para  pencipta  lagu untuk mendaftarkan hak cipta lagu mereka. Agar mereka mendapatkan hak ekonomi mereka atas karya cipta lagu yang sudah mereka ciptakan yang disebut dengan royalti.
Upaya hukum bagi si pencipta dan si pemegang cipta ada dua. Upaya hukum yang pertama yaitu  upaya  hukum  non  litigasi,  di  mana  permasalahan  tersebut  diselesaikan  dengan  proses  di luar  pengadilan  atau  proses  persidangan  pada  umumnya.  Para  pihak  terkait  dapat  berdiskusi dengan  baik  secara  langsung  atau  bahkan  dengan  memakai  jasa  pihak  ketiga  atau  dengan mediator, negosiator dan konsiliator. Upaya hukum kedua adalah upaya hukum litigasi, di mana permasalahan  penyalahgunaan  hak  cipta  tersebut  diselesaikan  dengan  melalui  persidangan. Hingga kemudian hakim yang akan memutuskan permasalahan tersebut.
Untuk menjamin bentuk perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta lagu maka alangkah baiknya bagi pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Serta mendaftarkan lagu-lagu yang sudah memilik hak cipta ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar dapat memerikan jaminan terhadap aspek hak moral dan aspek hak ekonomi.
Kemudian bila ada pencipta atau pemegang hak cipta merasa ada orang lain atau pihak lain yang  menggunakan  karya  ciptanya  tersebut,  maka  dapat  melakukan  upaya  hukum  baik  secara litigasi  dan non-litigasi  dengan menggunakan  cara mediasi,  konsiliasi,  negosiasi,  pendapat  ahli dan  arbitrasi.  Dengan  tujuan  agar  si  pemilik  hak  cipta  atau  pemegang  hak  cipta  bisa mendapatkan kembali hak-hak atas karya ciptanya sebagaimana yang tertuang dalam UUHC.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisumarto,  Harsono,  2000, Hukum  Perusahaan  Mengenai  Hak  Atas  Kepemilikan  Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek). Bandung: Mandar Maju
Ali, Achmad, 2008, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta PT Gunung Agung Tbk
Amriani, Nurnaningsih, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Grafindo Persada, Jakarta
Arto,  Mukti,  1998, Praktek  Perkara  Perdata  PAda  Pengadilan  Agama, cetakan  kedua, Yogjakarta: Pustaka Pelajar
Budiono,   Herlien  2 0 1 1 Ajaran  umum  hukum  perjanjian  dan  penerapannya  dibidang kenotariatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
Djumahana,  M,  2003, Hak  Milik  Intelektual  Sejarah  Teori  dan  Prakteknya  di  Indonesia,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Fuady, Munir, 2011, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung, Citra Aditya Bakti
Hidayah, Khoirul, 2017, Hukum HKI , Malang, Setara Press
Kelompok  Kerja  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Mahkamah  Agung  RI,  2016, Buku  Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, BerdasarkanPeraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
Komariah, Hukum Perdata,  2002 , Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Krisnawati,  Andriana  dan  Gazalba  Saleh,  2004, Perlindungan  Hukum  Varietas  Baru  Tanaman, Jakarta: PT Grafindo Persada
Marbun, B.N, 2009, Membuat Perjanjian yang Aman & Sesuai Hukum, Jakarta, Puspa Swara Mayana, Ranti Fauza, 2004, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia, Jakarta: Gramedia Miru,  Ahmad,  &  Sutarman  Yodo,  2011, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada
Muhammad, Abdulkadir 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti Muljadi,  Kartini  &  Gunawan  Widjaja,  2002, Perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian ,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
Munandar,  Sally  Sitanggang,  2011, Mengenal  HAKI-Hak  Kekakayaan  Intelektual, Jakarta: Erlangga
Nainggolan,  Bernard,  2011, Pemberdayaan  Hukum  Hak  Cipta  dan  Lembaga  Manajemen Kolektif, Bandung: Penerbit PT. Alumni
Riswandi,  Budi  Agus  dan  Siti  Sumartinah,  2006, Masalah-Masalah  HAKI  Kontemporer , Yogyakarta: Gitanagari
Saidin, OK, 2010, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta, PT Grafindo Persada
Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, Sinar Grafika
Sutantio  Retno  Wulan  2009, Hukum  Acara  Perdata, cetakan  kesebelas,  Bandung:  CV.  Mandar Maju
Yusran,  Naini,  2009, Hak  Cipta  dan  Tantangannya  di  Era  Cyber  Space .  Bogor:  Ghalia Indonesia