## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Strategi Pemberdayaan Desa Adat pada Era Globalisasi
I Nengah Suriata 1 * dan I Wayan Antara 2
1 Stispol Wirabhakti Denpasar, Bali-Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Tabanan, Indonesia
*Email Corespondence: suriata@gmail.com

## Abstract
As we know that the island of Bali is known as the Island of the Gods or the Island of a Thousand Temples. The majority of Balinese people are Hindus and they live in traditional village areas. Traditional villages in Bali have been heterogeneous from the start, when viewed in terms of caste/household, soroh or class. This heterogeneity  is  getting  higher,  due  to  the  migration  (migration)  of  non-Balinese  ethnic  groups  to  the  Bali area. They carry customs, traditions, culture, religion, and other ethnic identities. With globalization, global culture  can  freely  enter  Bali.  The  existence  of  this  condition  certainly  requires  empowerment  so  that traditional  villages  still  exist  in  the  midst  of  the  wave  of  globalization.  The  direction  of  empowerment  is  to develop  the  various  capitals  they  have,  without  ignoring  the  normative  principles  that  apply  to  the  Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), because Bali is part of the Republic of Indonesia. Likewise, global demands  cannot  be  ignored,  because  Bali  is  part  of  the  world.  In  this  context,  the  principle  of  pluralism becomes very important for traditional villages in Bali.
Keywords: traditional village; empowerment; pluralism

## Abstrak
Seperti kita ketahui bahwa Pulau Bali dikenal sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Masyarakat Bali mayoritas beragama Hindu dan mereka bertempat tinggal di dalam wilayah desa adat. Desa adat di Bali sejak semula  sudah  bersifat  heterogin,  kalau  dilihat  dari  segi  kasta/  wangsa,  soroh  atau  kelas.  Kehetroginan  ini menjadi  semakin  tinggi,  disebabkan,  karena  adanya  perpindahan  (migrasi)  etnik  non-Bali  ke  daerah  Bali. Mereka membawa adat-istiadat, tradisi, kebudayaan, agama, dan identitas etnik yang lainnya. Apabila dengan adanya  globalisasi,  maka  kebudayaan  global  leluasa  masuk  ke  Bali.  Adanya  kondisi  ini  tentu  memerlukan pemberdayaan  agar  desa  adat  tetap  eksis  ditengah-tengah  terpaan  gelombang  arus  globalisasi.  Arah pemberdayaan  adalah  dengan  mengembangkan  aneka  modal  yang  mereka  miliki,  tanpa  mengabaikan  asas normatif  yang  berlaku  bagi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  karena  Bali  adalah  bagian  dari NKRI.  Begitu  pula  tuntutan  Global  tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja,  karena  Bali  adalah  bagian  dari  dunia. Dalam konteks ini asas pluralisme manjadi amat penting bagi desa adat di Bali.
Kata Kunci: desa adat; pember dayaan; plur alisme
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
How  to  Cite : Suriata, I. N., & Antara, I. W. (2022). Strategi Pemberdayaan Desa Adat pada Era Globalisasi . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1): 60-66. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.7.1.2022.60-66

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 61

## Strategi Pemberdayaan Desa Adat pada Era Globalisasi
Desa  Adat  di  Bali  merupakan  komunitas  sosioreligius  sebagai  basis  bagi pengembangan identitas kultural masyarakat Bali yang bernafaskan Agama Hindu, dan atau kearifan  lokal  yang  tumbuh  dan  berkembang  melalui  pribumisasi.  Karena  itu,  setiap  desa adat  memiliki  kekahasan,  sesuai  dengan  dalil  desa,  kala,  patra.  Desa  adat  sebagai  sebuah komunitas,  tidak  saja  memiliki  wilayah-keruangan  yang  jelas  batas-batasnya,  tetapi  juga krama  -  kewargaan  lengkap  dengan  struktur  pengurusannya-keorganisasian.  Desa  adat memiliki  pula  tata  aturan  sistem  budaya  atau  superstruktur  ideologi  yang  memberikan pedoman  bertindak  bagi  warganya,  baik  dalam  menata  lingkungan  internal  maupun eksternal  guna mewujudkan masyarakat  yang shanti  - damai, terbebas dari konflik apalagi konflik  dengan  kekerasan.  Selain  itu,  sebagai  komunitas  religius,  desa  adat  memiliki sejumlah  pura,  terutama Tri  Kahyangan  Desa .  Tata  aturan  yang  mempedomani  hubungan antar  komponen  tersebut,  berlandaskan  dan  atau  bersumberkan  pada  ideologi Tri  Hita Karana ( Palemahan.  Pawongan,  Parhyangan ).  Dengan  adanya  kenyataan  ini  tidak mengherankan  jika  desa  adat  di  Bali  diberikan  label  sebagai  republik  kecil  (Covarrubias, 1972, Atmadja,1998).
Desa  adat  sebagai  suatu  komunitas  tidak  mandeg,  melainkan  terus  mengalami perubahan  sosiobudaya,  antara  lain  disebabkan  oleh  adanya  pembangunan.  Pembangunan dapat  diartikan  sebagai  suatu  perubahan  terencana  dengan  cara  menyinergikan  aneka sumberdaya  di  lingkungan  desa  adat,  baik  sumberdaya  manusia,  sumberdaya  finansial, sumberdaya  intelektual  maupun  sumber  daya  teknologi  guna  mewujudkan  suatu  kondisi yang lebih baik, lebih berdaya, atau lebih bervitalitas daripada sebelumnya. Dalam konteks ini  maka  pemberdayaan  dan  pembangunan  secara  timbal  balik,  bermakna  sangat  penting, mengingat bahwa hanya dengan cara itulah, desa adat bisa mempertahankan eksistensinyta. Apalagi di era globalisasi, desa adat tidak saja menyatu dengan aneka komunitas lokal Bali (bisa  pula  Bali  sebagai  unit  budaya  lokal)  dan  komunitas  Nasional  Indonesia,  tetapi  juga dengan komunitas internasional atau menjadi bagian dari apa yang disebut kampung global ( Global village ).
Kondisi  ini  menimbulkan  implikasi  bahwa  desa  adat  tidak  bisa  menutup  diri  dari pengaruh  kebudayaan  dari  luar-kebudayaan  lokal,  nasional,  dan  global  Hal  ini  menuntut pemberdayaan  yang  kontinyu  dan  konsisten  agar  desa  adat  tetap  eksis  di  tengah-tengah terpaan  arus  globalisasi.  Berkenaan  dengan  itu  maka  menarik  dipertanyakan  tentang bagaimana  strategi  yang  ditempuh  dalam  rangka  pemberdayaan  desa  adat  dalam  rangka menjawab tantangan globalisasi. Tulisan ini mencoba menjawab permasalah tersebut lewat kajian pustaka.

## 2.  Hasil dan Pembahasan
Dalam rangka pemberdayaan desa adat di Bali ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yakni  strategi  pemberdayaan  dan  fungsi  awig-awig  desa  adat.  Untuk  lebih  jelasnya  kedua aspek ini dapat diuraikan sebagai berikut:

## Strategi Pemberdayaan Desa Adat
Pelaksanaan  strategi  pemberdayaan  desa  adat  sangat  erat  kaitannya  dengan Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan masyarakat. Hal ini sangat relevan dengan  pendapatnya  Mulyadi  dalam  bukunya,
Pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  dalam  pembangunan  masyarakat yang  menjadi  sasaran pelaksanaan kebijakan tersebut. Dinamika partisipasi
juga  dipandang  sebagai  salah  satu  indikator  keberhasilan pelaksanaan
desa mempunyai  peranan  yang  sangat  penting,  karena  masyarakat  dapat  berperan  bukan  saja sebagai obyek tetapi juga berperan sebagai subyek pembangunan.(Mulyadi,  2009 : 19)
Dengan  mengacu  pada  pendapat  diatas,  pemberdayaan  pada  dasarnya  adalah  suatu
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 62
Strategi Pemberdayaan Desa Adat pada Era Globalisasi
aktivitas  maupun  proses  (bisa  dilakukan  lewat  pembangunan  yang  dirancang  secara sistematis  oleh  dewan  desa  atau  prajuru  desa  adat)  untuk  menjadikan  desa  adat  lebih memiliki,  data,  kekuatan,  kemampuan,  atau  taksu  dalam  mempertahankan  eksistensinya. Pemberdayaan  melibatkan  berbagai  komponen  dan  strategi  agar  proses  bisa  berlangsung secara  baik.  Hal  itu  dapat  digambarkan  pada  bagan  1  sebagai  berikut.  Dengan  mengacu kepada  bagan,  dapat  dijelaskan  bahwa  subyek  dan  sekaligus  obyek  pemberdayaan  adalah krama desa adat. Karena mereka adalah aktor dan sekaligus sebagai tiang penyangga bagi kelangsungan  hidup  desa  adat,  Sebagaimana  yang  berlaku  di  Bali  krama  desa  adat,  dapat dipilahkan  menjadi  dua,  yakni  krama  muwed  dan  krama  tamiu. Krama muwed ada  yang berstatus krama  ngarep (dewan  desa), krama  ngele ,  dan  ada  pula  krama  yang  merantau (tamiu  di  desa  adat  lainnya).  Sedangkan  krama  tamiu,  bisa  berasal  dari  Bali  -  orang  Bali, bisa  pula  orang  dari  luar  Bali,  misalnya  Jawa,  Madura,  Batak,  Lombok,  dll.  Warga  tamiu non-Bali,  tidak  saja  berbeda  kesukubangsaannya,  tetapi  sering  pula  berbeda  agamanya (Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Kong Huchu, dll.).

## Diagram 1

## Komponen-Komponen, Proses, dan Strategi Pemberdayaan Desa Adat
Perbedaan ini menimbulkan implikasi bahwa warga desa adat, semakin heterogin atau pluralistik, dilihat dari sukubangsa maupun agama. Pola ini tampak pada desa-desa adat di Bali  terutama  diperkotaan,  dibangun  kompleks  perumahan  yang  warganya  berasal  dari berbagai  daerah, kesukubangsaan, dan  agama. Sebagaimana lazimnya pada desa-desa adat di  Bali,  memiliki  pula  perbedaan  warga  atas  dasar  wangsa,  soroh  pendidikan,  pekerjaan, kelas,  dan  lain-lain.  di  Kepluralistikan  tidak  sekedar  bahwa  kita  berbeda  dengan  mereka. Melainkan bisa pula menimbulkan perbedaan kepentingan atau pemaknaan terhadap sesuatu (misalnya  tata  aturan)  dalam  wadah  desa  adat.  Dalam  konteks  pemberdayaan  desa  adat, maka  kepluralistikan  memerlukan  perhatian  mengingat  bahwa  di  satu  sisi  kepluralistikan bisa  memberikan  berkah  asas  rua  bhineda,  Bhineka  Tunggal  Ika,  namun  disisi  yang  lain, jika desa adat tidak mampu mengembangkan manajemen konflik, maka kepluralistikan bisa
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 63
Strategi Pemberdayaan Desa Adat pada Era Globalisasi
menimbulkan musibah (Atmadja, 2003).
Pemberdayaan  desa  adat  harus  pula  diarahkan  pada  kemampuan  untuk  menjawab tantangan dari tiga lingkungan yang terkait dan atau mengitarinya, yakni lingkungan lokal, lingkungan nasional, dan lingkungan global. Lingkungan lokal adalah masyarakat desa adat di  sekitar  suatau  desa  adat.  Sesuai  dengan  asas  desa,  kala,  patra,  bisa  jadi  mereka kebudayaan maupun kebisaan lokal yang berbeda daripada kebiasaan yang berlaku di desa adat lainnya. Secara berbeda struktur ketatanegaraan setiap desa adat merupakan bagian dari NKRI. NKRI memiliki kebudayaan tersendiri, yakni kebudayaan nasional. Setiap desa adat merupakan pula bagian dari masyarakat dunia. Bahkan, sejalan dengan adanya globalsiasi, maka  setiap  desa  adat  (Bali,  Indonesia)  tercakup  ke  dalam  apa  yang  disebut  desa  global ( Global Village ). Masyarakat dunia terutama negara-negara pendukung utama globalisasi - negara  kapitalisme  global,  yakni  Amerika  Serikat,  Inggris,  Jepang,  dll,  mengembangkan kebudayaan mendunia yang disibut kebudayaan global.
Hubungan  atau  kontak  budaya  antara  desa  adat  dengan  ketiga  lingkungan  tersebut mengakibatkan adanya pengenalan dan atau aliran budaya ke desa adat, yakni budaya lokal, budaya  nasional,  dan  budaya  global.  Misalnya,  tari  pergaulan  joged  bumbung  -  budaya lokal,  bisa  saja  pentas  di  desa  adat.  Begitu  pula  kebudayaan  nasional,  misalnya  Bahasa Indonesia, sistem hukum nasional, sistem pendidikan nasional, dll, mau tidak mau, masuk ke  desa  ada,  melalui  sekolah,  media  komunikasi  kebudayaan  (surat  kabar,  radio,  TV,  HP, dll) sistem birokrasi, dll. Hal yang sama berlaku pula bagi kebudayaan global. Kebudayaan global masuk ke desa adat lewat media komunikasi kebudayaan (tayangan dll. iklan di TV), sekolah (bahasa Inggris, Jepang, Cina, Jerman, Prancis, dll). Pasar, dan lain-lain.
Kebudayaan global memerlukan pencermatan, karena di dalamnya membuat berbagai unsur budaya yang bisa berdampak negatif bagi desa adat. Ada berbagai unsur kebudayaan global  yang  memerlukan  pencermatan,  yakni  Agama  Pasar  (budaya  pasar)  yang mengakibatkan adanya pasarisasi, moneterisasi dan konsumenrisme, budaya tontonan yang melahirkan  wajahisme  dan  penampilanisme  (Atmadja,  2005).  Masuknya  unsur-unsur budaya global mengakibatkan perubahan sosial budaya yang amat cepat dan kompleks pada masyarakat  Bali.  Hal  ini  melahirkan  apa  yang  disebut  Zaman  Kaliyuga,  Zaman  Edan. Zaman Nungkalik, Zaman Duit, Zaman Globalisasi, Zaman Informasi, Zaman Postmodern, Zaman Budaya Elektrik, atau Zaman Postindustri (Atmadja, 2005). :Label ini memberikan petunjuk bahwa zaman ini memiliki dimensi sosiokultural yang luas dan kompleks, dilihat dari  aspek  substantif  yang  mencirikannya.  Karena  itu,  sulit  menemukan  kata  atau  istilah yang tepat untuk melabelinya, sehingga tidak mengherankan jika orang menamainya secara berbeda-beda, sesuai dengan sudut pandangnya.
Berdsarkan gagasan di atas dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan desa adat perlu diarahkan  pada  pencapaian  dua  sasaran  utama,  yakni  pertama,  mewujudkan  ketangguhan agar desa adat mampu memecahkan masalah internal, yakni kepluralistikan. Untuk itu, desa adat,  harus  mampu  mengembangkan  manajemen  konflik  dalam  bentuk  negosiasi, akomodasi, dan rekonsiliasi, dengan berlandaskan pada aspek-aspek di  dalam ideologi  Tri Hita  Karana,  yakni  tat  twam  asi,  ahimsa,  menyama  beraya,  dll.  Kedua,  memupuk ketangguhan  agar  desa  adat  mampu  menjawab  tantangan  budaya  global.  Hal  ini  sangat penting,  karena  budaya  global  bisa  menimbulkan  dampak  yang  tidak  diinginkan  pada masyarakat Bali. Misalnya, semakin banyak orang Bali kehilangan budaya rungu (mati iba hidup  kae),  mendewakan  uang,  lapar  akan  kekuasaan,  menempatkan  pasar,  mall,  dan supermarket tak ubahnya seperti tempat suci, hedonik ngulurin indria), suka pamer (budaya katibambungan,  budaya  tontonan),  egoisme,  dll.  Dalam  rangka  mewujudkan  sasaran  itu uang  sangat  penting  sehingga  tidak  mengherankan  jika  banyak  orang  mendewakan  uang, Hal ini didorong orang mencari uang secara instan, dengan mengabaikan asas normatif atau Dharma sehingga urutan Catur Warga berubah tidak lagi Dharma, Artha, Kama dan Moksa, melainkan menjadi Artha, Kama, Dharma dan Moksa (Atmadja, 2005).
Desa  adat  harus  memiliki  kekuasaan  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Untuk  itu,
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 64
Strategi Pemberdayaan Desa Adat pada Era Globalisasi
desa  adat  perlu  mengembangkan  dan  atau  meneguhkan  modal  yang  mereka  miliki,  yakni modal sosial (adat istiadat, kebiasaan aturan informal yang luhur), dan modal agama (ajaran Agama Hindu), ditambah dengan asas yang terkait dengan falsaah/ ideologi Tri Hita Karana (misalnya  asas menyama  beraya penting  untuk  mengurangi  kehilangan  budaya  rungu). Namun,  perlu  disadari  bahwa  sesuai  dengan  asas rwa  bhineda ,  maka  tidak  semua  budaya global  bersifat  negatif,  melainkan  ada  pula  yang  bersifat  positif  -  fungsional  bagi kebudayaan  Bali.  Dalam  konteks  ini  dia  bisa  diterima  guna  menambah  pembendaharaan kebudayaan kita. Hanya saja, penerimaan terhadap budaya global tidak mesti harus diterima secara memfoto copy, melainkan bisa diolah, lewat negosiasi, akomodasi atau pribumisasi melahirkan local genius . Dalam proses ini, maka dasar pertimbangannya adalah kesuciannya dengan modal sosial, modal agama, modal ekonomi (daya beli atau biaya yang dibutuhkan untuk mengadopsi suatu produk global), dan falsaah/ ideologi Tri Hita Karana.
Dalam rangka pemberdayaan desa adat maka setiap desa adat telah memiliki berbagai modal,  yakni  modal  sosial  (adat  istiadat,  kebiasaan,  tata  aturan  informal,  jaringan  sosial), modal  ekonomi  (kekayaan  uang,  tanah,  barang,  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  bisa diposisikan  sebagai  lembaga  keuangan  desa  adat),  modal  politik  agama  (Agama  Hindu). Modal  ini  harus  dikembangkan  agar  bsia  menjawab  tuntutan  (struktur  kekuasaan  yang terlembagakan  pada  sistem  kepengurusan),  dan  modal  zaman.  Dalam  konteks  inilah  desa adat bisa menambahlan aneka modal tersebut dengan modal lain,  yakni  modal iptek (ilmu pengetahuan  dan  teknologi).  Misalnya  modal  politik  dipadukan  dengan  sistem  politik modern antara lain budaya demokrasi guna memperkuat budaya demokrasi tradisional yang dianut oleh desa adat. LPD sebagai lembaga keuangan desa adat dilengkapi dengan system manajemen  akuntasi  (komputerisasi)  sehingga  LPD  memiliki  kekuatan  yang  andal  dalam menjaga eksistensinya.
Pemertahanan  dan  pengembangan  aneka  modal  tersebut  tidak  bisa  sepenuhnya diserahkan  kepada  pengurus  atau  prajuru  desa  adat,  melainkan  memerlukan  kerja  sama antarsesama  krama  desa  adat,  baik  karama  muwed  atau  krama  tamiu.  Setiap  krama  harus memberikan  masukan  bagi  penguatan  modal  tersebut,  yakni  dalam  bentuk  masukan finansial,  material  dan  atau  masukan  informasial.  Pemberian  masukan  dilakukan  secara partisipatif  (paruman  desa  adat),  disertai  dengan  pemberian  peluang  untuk  melakukan dialog,  negosiasi  atau  akomodasi  terhadap  silang  pendapat  yang  mungkin  ada,  sehingga semua orang merasa diorangkan, yang sekaligus berarti bisa menumbuhkan rasa memiliki di kalangan krama desa adat. Jika kesemuanya ini bisa dilakukan secara baik
dan  benar,  maka  tidak  saja  berarti  krama  desa  adat  berpartisipasi  dalam menumbuhkembangkan  aneka  modal  yang  dimiliki  oleh  desa  adat,  tetapi  bisa  pula memberikan sumbangan bagi pembentukan keswadayaan desa adat. Di dalamnya mencakup keswadayaan dalam bidang politik (bebas dari campur tangan sistem kepolitikan di luar desa adat  dan  atau  yang  bersifat  supradesa).  Keswadayaan  dalam  bidang  ekonomi  (tidak tergantung pada pihak luar dalam urusan pembiayaan suatu program), keswadayaan dalam bidang sosial (tetap bisa mempertahankan adat istiadat, kebiasaan, dan jaringan sosial yang menunjang  kelangsungan  hidup  desa  adat),  dan  keswadayaan  dalam  bidang  budaya  (desa adat bebas mengembangkan kebudayaan yang dimilikinya) (Verhagen, 1996). Keswadayaan ini sangat penting, mengingat desa adat adalah sebuah republik kecil yang otonom dengan berlandaskan  dan  atau  bertujuan  untuk  mewujudkan Tri  Hita  Karana .  Selanjutnya  kalau dijabarkan secara lebih lanjut, pemberdayaan desa adat memiliki tujuan untuk;
Memperkuat kemandirian desa adat sebagai basis kemandirian NKRI.
Memperkuat posisi desa adat sebagai subyek pembangunan;
Mendekatkan perencanaan pembangunan ke krama desa adat;
Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di desa adat;
Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 65
Strategi Pemberdayaan Desa Adat pada Era Globalisasi
adat;
Menggairahkan ekonomi dan penghidupan krama desa adat;
Memberikan  kepercayaan,  tanggungjawab  dan  tantangan  bagi  desa  adat  untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa adat;
Menempa kapasitas desa adat dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
Membuka  arena  pembelajaran  yang  sangat  berharga  bagi  pemerintah    desa  adat, lembaga-lembaga desa adat dan krama desa adat.
Merangsang tumbuhnya partisipasi krama desa adat.

## Fungsi Awig-Awig Dalam Mengatur Desa Adat Di Bali
Menurut Wayan P. Windia yang dikutif oleh Widia, dalam bukunya Cara Mudah Me- mahami Desa Adat Di Bali: Dalam Perspektif Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019. menyatakan bahwa: “ Masyarakat Bali terikat oleh norma-norma hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka, baik berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis be- rasal  dari  negara  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  Republik  Indonesia.  Se- dangkan hukum tidak tertulisnya yang berlaku untuk masyarakat Bali besumber pada kebia- saan-kebiasaan  masyarakat  Bali  yang  disebut Dresta ” (Widia,  2022  :3). Jadi  dengan demikian sudah jelas, bahwa dalam rangka mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh desa-desa  adat  di  Bali,  pedoman  bertindak  amat  penting.  Sebagaimana  yang  berlaku  pada desa  adat  di  Bali,  pedoman  bertindak  tersebut  berbentuk  agama,  yakni  Agama  Hindu  dan adat-istiadat.  Walaupun  secara  tekstual  adat  dan  Agama  Hindu  bisa  dibedakan,  namun secara  kontekstual  acapkali  sulit  membedakannya.  Pedoman  bertindak  tersebut  ada  yang lisan yang disebut sima, kebiasaan atau dresta , dan ada pula yang tertulis yang disebut awig- awig desa adat.
Dalam  konteks  kekinian  awig-awig  desa  adat  merupakan  pedoman  bertindak  yang paling  kuat  posisinya,  jika  dibandingkan  dengan  pedoman  bertindak  lainnya  yang  bersifat lisan.  Dia  bisa  dipandang  sebagai  undang-undang  dasar  bagi  suatu  desa  adat.  Berkenaan dengan itu baik dalam penyusunan maupun penafsiran pasal-pasal, ayat-ayat maupun butir- butir  yang  tercantum  di  dalam  awig-awig  desa  adat  perlu  memperhatikan  aspek-aspek sebagai berikut :
Berlandaskan  pada  ajaran  Agama  Hindu,  karena  desa  adat  adalah  ruang  bagi penumbuhkembangan Agama Hindu. Desa adat adalah pesemaian bagai Agama Hindu.
Menjungjung tinggi falsaah Tri Hita Karana . Desa adat merupakan pengejawantahan dari falsafah Tri Hita Karana .
Tidak  bertentangan  dengan  tata  aturan  atau  perundang-undangan  yang  berlaku  pada NKRI, karena desa adat adalah bagian dari NKRI.
Bersifat  transformatif  dan  antisipasif,  yakni  membawa  suatu  perubahan  ke  arah masyarakat yang lebih baik, yakni perubahan untuk mewujudkan masyarakat yang shanty.
Akomodatif, yakni menyelesaikan segala perbedaan secara musyawarah dan dialogis guna mendapatkan solusi/ titik temu atas perbedaan yang ada.
Adaptif.  Pemaknaan  atau  penafsiran  atas  awig-awig  desa  adat  mengikuti  desa,  kala, patra  mengingat  bahwa  terjadinya  dinamika  perubahan  merupakan  bagian  dari  kehidupan manusia.
Penyelenggaraan  hukum  adat  Bali  itu  jelas  tampak  dalam  kehidupan  masyarakat hukum  adat,  akni  kehidupan  masyarakat  sebagai  krama  desa  adat  sebagai  masyarakat persekutuan hukum atas keerikatan territorial dimana mereka bermukim dan menjalani ke- hidupannya  (Widia:  5).  Dalam  rangka  mewujudkan  sasaran  tersebut  diperlukan  pola berpikir  yang  jernih  dan  terbebas  dari  semangat  kekitaan  dan  kemerekaan.  Semua  orang
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 66
Strategi Pemberdayaan Desa Adat pada Era Globalisasi
harus terfokus pada semangat kekitaan, dimana desa adat adalah wadahnya.

## 3.  Simpulan
Berdasarkan  paparan  diatas  maka  dapat  dikemukan  bahwa  antara  pembangunan  dan pemberdayaan  memiliki  hubungan  timbal  balik,  saling  melengkapi  dalam  konteks menumbuhkan daya, kekuatan, atau ketangguhan desa adat untuk mengatasi hambatan, dan tantangan  yang  mereka  hadapi.  Hambatan  dan  tantangan  tersebut  bisa  berasal  dari tumbuhnya  sendiri,  yakni  kepluralistikan  dan  hambatan  dan  tantangan  dari  luar,  terutama pengaruh budaya global. Desa adat harus mampu mengatasi masalah ini dengan berpegang pada suatu asas, modal dan melalui proses tertentu. Tujuannya tidak sekedar agar desa adat memiliki  daya  tahan  tetapi  juga  kemampuan  berswadaya  dalam  rangka  mewujudkan  cita- cita  idealnya  yang  terumus  dalam  ideologi Tri  Hita  Karana .  Tercapainya,  memerlukan kemandirian,  kerja  sama,  bersinergi  antarsemua  karama  desa  adat,  termasuk  didalamnya prajurunya.
Berdasarkan  paparan  di  atas  dapat  dikemukakan  beberapa  saran,  pertama, pemberdayaan desa adat harus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat bahwa Bali terus mengalami perubahan sosial sejalan dengan adanya globalisasi Kedua, arah pemberdayaan adalah  bagaimana  menciptakan  pluralisme,  karena  globalisasi  menyatu  dengan kepluralismean.  Ketiga,  pemberdayaan  harus  tetap  mengacu  pada  modal  budaya  yang dimiliki oleh masyarakat Bali sehingga masyarakat Bali tidak kehilangan identitas kultural mereka.

## Daftar Pustaka
Atmadja, N.B.1998. Memudannya Demokrasi Desa : Kasus Pengelolaan Tanah Adat, Konversi, dan Implikasi Sosial dan Politik di Desa Adat Julah, Buleleng, Bali (Disertasi Doktor Antropologi yang tidak diterbikan pada Universitas Indonesia, Jakarta).
Atmadja, N.B. 2003, Manajemen Konflik pada Desa Adat Multietnik di Kabupaten Buleleng, Bali,
Singaraja, IKIP Negeri Singaraja.
Atmadja,  N.B.  2005,  Bali  pada  Era  Globalisasi  Pulau  Seribu  Pura  Tidak  Seindah  Penampilannya.
Singaraja.
Carvarrubias, M. 1972. Island of Bali . Kuala Lumpur. Oxford Universitas Press, Verhagen, K. 1996. Pengembangan Keswadayaan Pengalaman LSM di Tiga Negara (Makmur Keliat Penerjemah). Jakarta : PT. Penebar Semangat.
Pustaka.
Widia, I Ketut. 2022. Cara Mudah Memahami Desa Adat Di Bali: Dalam Perspektif Perda Bali No- mor 4 Tahun 2019. Mangupura Badung. CV Putra Mas Mesari.