## HEGEMONi PEMiKiraN KEaGaMaaN: EtiKa POLitiK daLaM PErsPEKtif WaHdaH isLaMiYaH

## dwi Hartini
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email:dwihartini536@gmail.com
aBstraCt
This paper attempts to describe the typology model of the Islamic movement that develops in Indonesia which is often classified by observer, the typology of moderate Islamic movements, critical idealists, acoodatives, Islamic leftists, puritanical Islam, etc. So that available typology classifications can help understand the existence of Wahdah Islamiyah’s hegemony of thought. In this case, Wahdah Islamiyah is included in a puritanism movement, in its development of Wahdah Islamiyah seeks to transform the teachings of purification of Islamic shariah in socio-political life. Next, to see how Wahdah Islamiyah is with the ideology of revivalism which at first refused to implement the single principle of Pancasila, then adapted to the cycle of the political world in Indonesia which applies the single principle of Pancasila. Although it is stated that Wahdah Islamiyah is no longer an exclusive movement, its influence on exclusivity that is still very visible. In this context Wahdah Islamiyah prefers to be a rational movement.
Keywords: Hegemony, Thought, Political Ethics, Wahdah Islamiyah

## i. PENdaHULUaN
Cita-cita Islam pada hakikatnya merupakan cita-cita Al-Qur’an. Dalam kaitan ini Fazlur Rahman mengemukakan bahwa dasar ajaran Al-Qur’an ialah moral, yang memancarkan titik beratnya pada monoteisme dan keadilan sosial. Hukum moral tidak dapat diubah, ia merupakan “perintah” Tuhan; manusia tidak dapat membuat hukum moral: ia sendiri harus tunduk kepadanya, tunduk itu disebut “Islam” dan perwujudannya dalam kehidupan disebut “ibadah” atau pengabdian kepada Allah. Hal itu disebabkan bahwa tekanan Al-Qur’an terletak pada hukum moral, yakni Tuhan menurut Al- Qur’an dalam pandangan manusia pertama sekali ialah sebagai Tuhan Yang Maha Adil. Namun hukum moral dan nilai-nilai spiritual itu dapat diwujudkan, terlebih dahulu haruslah diketahui (Fazlur Rahman, 1992).
Bersamaan dengan krisis, kegagalan dan ketertinggalan atas dunia Barat yang kian menguat, kesadaran atas pencarian kemur- nian pun mencuat dan para intelektual Muslim terlibat dalam perbincangan tentang keterting- galan dunia Islam. Kegagalan yang nyaris
sempurna dalam berbagai aspek kehidupan yang menimpa kaum Muslim ini, di satu sisi melahirkan sikap curiga terhadap kultur Barat yang dianggap tidak cocok dengan kultur Islam oleh sebagian umatnya, dan di sisi lain juga mendorong tumbuhnya sikap apologetik di kalangan umat Islam. Sikap anti Barat ditunjukkan dengan penolakan atas segala isu dan konsep yang berasal dari Barat. Dalam waktu bersamaan sikap apologetik ditunjukkan dengan pernyataan kembali kepada teks ajaran Islam yang telah sempurna mengatur segala aspek kehidupan (Marhaeni, 2018).
Di tengah gencarnya upaya pemurnian ajaran Islam, gerakan pembaruan Islam pun atau tajdid (Rifyal Ka’bah, 1999) di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam sejarah umat Islam Indonesia. Awal abad XX menandakan sebuah perkembangan yang cukup menarik dalam proses terjadinya gerakan tajdid tersebut. Arus modernitas di dunia Islam juga sering dijadikan faktor penyebab bagi lahirnya gerakan-gerakan ekstrim. Modernitas menerjang dengan begitu cepat, dan sebagai sebuah kultur dominan, modernitas dengan nilai dan norma-norma baru telah meruntuhkan
banyak sisi nilai atau tradisi lama, baik yang berasal dari spirit keagamaan ataupun budaya- budaya lokal (M. Zaki Mubarak, 2007).
Wacana tentang pertarungan agama dan negara merupakan reaksi terhadap modernitas Barat. Dan salah satu ormas yang nampak memperjuangkan keruntuhan modernisasi barat tersebut adalah Wahdah Islamiyah dengan tujuannya pemurnian syariat Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk mengikuti alur tipologi pemikiran politik Wahdah Islamiyah yang menghegemoni dalam suatu ormas atau masyarakat, baik yang telah dijelaskan dalam penelitian-penelitian sebelumnya ataupun materi-materi baru yang penulis temukan dalam proses penulisan.
ii.  MEtOdE PENELitiaN
Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode ini melakukan eksplorasi data dengan memfokuskan pada aspek doktrin teks dan konteks-konteks yang terkait, serta dilakukan dengan menginterpretasikan teks-teks yang ada. Pada penelitian ini, teks yang dikaji adalah terkait etika politik dalam kerangka tauhid yang sering didengungkan oleh ormas Wahdah Islamiyah ataupun ormas-ormas lain. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran teks-teks terkait pemikiran Wahdah mengenai etika berpolitik, serta pendapat dari beberapa tokoh yang memiliki pengaruh pada masanya. Dilanjutkan dengan proses analisis data yang dilakukan melalui proses analisis teks, dan analisis praktik sosial politik. Melalui metode tersebut pemaparan terkait etika politik dalam perspektif Wahdah Islamiyah yang ada di Indonesia dapat dilakukan.

## iii. PEMBaHasaN
a.  Cikal Bakal Lahirnya Wahdah islamiyah Wahdah Islamiyah adalah sebuah Organisasi Massa (Ormas) Islam yang mendasarkan pemahaman dan amaliyahnya
pada  Al  Qur’an  dan  As  Sunnah  sesuai pemahaman As Salaf Ash-Shalih (Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah). Organisasi ini bergerak  di  bidang  da’wah,  pendidikan, sosial, kewanitaan, informasi, kesehatan dan lingkungan hidup. Organisasi ini pertama kali didirikan pada tanggal 18 juni 1988 M dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM), berdasarkan akta notaris Abdullah Ashal, SH No.20. Untuk menghindari kesan kultus individu terhadap KH. Fathul Muin Dg. Mangading (seorang ulama kharismatik Sulawesi Selatan yang di masa hidupnya menjadi pembina para pendiri YFM) dan agar dapat menjadi Lembaga Persatuan Ummat, pada tanggal 19 Februari 1998 nama YFM berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) yang berarti “Persatuan Islam” perubahan nama tersebut diresmikan berdasarkan akta notaris Sulprian, SH No.059 (https://Wahdah.or.id/). Sehubungan dengan adanya rencana untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam, YWI menambah sebuah kata dalam identitasnya menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) yang dimaksudkan agar dapat juga menaungi lembaga-lembaga pendidikan tingginya, berdasarkan Akta Notaris  Sulprian, SH No.055 tanggal 25 Mei 2000. Perkembangan Dakwah Wahdah Islamiyah yang sangat pesat dirasa tidak memungkinkan lagi lembaga Islam ini bergerak dalam bentuk yayasan, maka dalam Musyawarah YPWI ke-2, tanggal 1 Shafar 1422 H (bertepatan dengan 14 April 2002) disepakati dengan mendirikan organisasi massa (ormas) dengan nama yang sama, yaitu Wahdah Islamiyah (WI). Sejak saat itulah, YPWI yang merupakan cikal bakal berdirinya ormas WI disederhanakan fungsinya sebagai lembaga yang mengelola pendidikan formal milik Wahdah Islamiyah (Syarifuddin Jurdi, 2007). Awal dekade 1980-an, publik Indonesia diramaikan wacana pemerintah Pancasila sebagai asas tunggal. Organisasi dan partai politik pun mau tidak mau harus menerima
UU Nomor 3/1985 atau bubar. Peta politik bangsa dan negara semakin menunjukkan intensitas akomodatifnya terhadap umat Islam (hubungan antara umat Islam dan negara amat tegang. Banyak kelompok Islam terpojokkan saat itu, menolak asas tunggal dicap sebagai anti-pancasila) (Syarifuddin Jurdi, 2007). Kaum muda Islam Makassar melakukan serangkaian usaha-usaha kolektif agar dapat berpartisipasi dalam mendorong perubahan yang mendasar di tubuh umat Islam. Di berbagai tempat, masjid, dan kalangan kecil bergerak secara sendiri-sendiri dalam merespon kebijakan politik rezim yang menerapkan pancasila sebagi satu- satunya sumber identitas.  Kaum muda Islam Makassar,  terutama  yang  berafiliasi  dengan PII (Pelajar Islam Indonesia), sebagian HMI, serta sebagian lagi kalangan Muhammadiyah menyatakan penolakannya terhadap pancasila sebagai asas tunggal. Penolakannya tersebut tidak secara kelembagaan, tapi hanya elit- elit berpengaruh saja dari kalangan tersebut yang secara tegas menolak asas tunggal (Syarifuddin Jurdi, 2012).
Misalnya Muhammadiyah, secara kelembagaan tidak menolak asas tunggal pancasila, tapi beberapa kadernya memiliki sikap yang berbeda dengan lembaga dan mereka tidak lagi bergabung dengan Muhammadiyah dan memilih aktif di beberapa tempat. Menurut sebagian kaum muda Makassar, menerima pancasila sama dengan mengakui nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sekaligus menghilangkan sebagai sumber identitas, sumber nilai, dan sumber perjuangan dalam menggerakkan lembaga. Sementara para aktivis masjid yang menjadi cikal bakal berdirinya Wahdah juga bergolak mengenai isu pancasila sebagai dasar asas tunggal.  Penolakan  sebagian  jama’ah  masjid Ta’mirul  Masjid,  di  mana  kaum  muda  yang menjadi cikal bakal berdirinya Wahdah banyak beraktivitas, merupakan bagian integral dari banyak penolakan regional masyarakat Makassar atas asas tunggal. Mereka kala itu masih memperoleh pencerahan dari ulama
kharismatik,  yaitu  KH.Fathul  Mu’in,  mantan ketua Pimpinan Muhammadiyah Ujung Pandang dan merupakan ulama tawaduk dan istiqamah dalam menjalankan perintah agama (Syarifuddin Jurdi, 2006). Salah satu pertentangan internal terjadi dalam batang tubuh Muhammadiyah dari pengurus pusat hingga wilayah dan daerah pada pra dan pasca diberlakukannya azas tunggal. Berbeda dengan penetapan pada partai  nasional  yang  cenderung  fleksibel bahkan pragmatis dan jauh dari unsur dilematis, penetapan azas tunggal di ormas Islam menghasilkan kebimbangan bagi para pengurus. Di satu sisi, mereka harus memasukkan Pancasila sebagai tiket sah untuk naik bis yang bernama Indonesia. “Tanpa tiket ini kita tidak bisa naik bis tersebut” (Rusli Karim, 1986).
Dalam rangka menyikapi perkembangan isu azas tunggal, PP Muhammadiyah menyelenggarakan sejumlah pertemuan pada tingkat nasional, baik pertemuan rutin Pimpinan Pusat maupun pertemuan yang menghadirkan ketua-ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah guna merespons kebijakan azas tunggal. Setelah menunda pelaksanaan Muktamar ke-41 yang sedianya diadakan di Solo bulan Februari 1984 terkait RUU Organisasi Kemasyarakatan maka pada bulan Mei 1983 dilangsungkan Sidang Tanwir Muhammadiyah yang menghasilkan beberapa keputusan yakni ; pertama, Muhammadiyah setuju memasukkan Pancasila dalam Anggaran Dasarnya dengan tidak mengubah azas Islam. Kedua, mengingat bahwa masalah tersebut adalah masalah nasional, maka Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan lain- lain tidak dibenarkan untuk mengeluarkan atau mengambil sikap tentang masalah itu. Ketiga, pembahasan tentang masalah tersebut akan dilakukan dalam Muktamar ke-41 Muhammadiyah (Yusuf Abdullah Puar, 1986).
Akhirnya melalui Muktamar ke-41 yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 7-11 Desember 1985, Muhammadiyah menerima azas Pancasila (Syarifuddin Jurdi, 2012).
Fragmentasi sikap membawa implikasi bagi proses penarikan diri sejumlah individu dari struktur Muhammadiyah dan mendirikan gerakan sendiri, baik Abdullah Said yang kemudian mendirikan Pesantren Hidayatullah di Banjarmasin, maupun kalangan muda Muslim Makassar yang kemudian mendirikan Yayasan Fathul Muin atau yang dikemudian hari dikenal dengan Wahdah Islamiyah (Syarifuddin Jurdi, 2012).
Pertemuan, dialog, dan diskusi dilakukan. Mulanya bertemu dan berkumpul dengan nama “ Fitiyatu  Ta’mirul  Masjid ” (Pemuda Remaja  Masjid  Ta’mirul  Masjid),  dengan ketuanya Ustadz Anshar Amiruddin, wakil Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin, dan sekretaris Ustadz Muhammad Qasim Saguni serta pengurus lainnya adalah Ustadz Haris Abdurrahman. Kepengurusan ini sekalipun atas restu dan legitimasi dari pengurus, imam, dan mayoritas jama’ah masjid Ta’mirul Masjid, namun kepengurusan ini tidak memperoleh semacam restu dari pengurus Muhammadiyah cabang Makassar. Karena kesadaran sendiri, para pengurus lembaga baru ini membekukan lembaga tersebut sebagai penghormatan terhadap pengurus Muhammadiyah agar menghindari tuduhan membuat rumah di dalam rumah orang lain (Syarifuddin Jurdi, 2007).
Semangat untuk membentuk suatu halaqah,  jama’ah  atau  Wahdah  (organisasi) dalam lingkungan muda ini sangat kuat. Menurut Qasim Saguni, kaum muda Muslim pada waktu itu sangat resah dengan keadaan lembaga-lembaga Islam yang sudah tidak dapat lagi merespon aspirasi umat yang menghendaki adanya perbaikan tatanan dan struktur sosial. Menurut Muhammad Qasim Saguni, untuk merealisasikan ide tersebut, maka di lakukanlah pertemuan-pertemuan berkala. Hingga dalam pertemuan itu nantinya akan melahirkan keputusan bahwa peserta rapat menyetujui di bentuknya sebuah yayasan yang akan menjadi paying kegiatan dakwah, kegiatan sosial, dan kegiatan-
kegiatan pengkaderan lainnya (Syarifuddin Jurdi, 2012).
Menurut Muhammad Qasim Saguni, untuk merealisasikan ide tersebut, maka di lakukanlah pertemuan-pertemuan berkala. Hingga dalam pertemuan itu nantinya akan melahirkan keputusan bahwa peserta rapat menyetujui dibentuknya sebuah yayasan yang akan menjadi wadah pelaksanaan kegiatan dakwah, kegiatan sosial, dan kegiatan-kegiatan pengkaderan lainnya. Setelah para penggagasnya menyepakati untuk membentuk sebuah yayasan, maka yayasan itu harus diberi nama yang mudah di kenali pihak lain. Muhammad Qasim Saguni menceritakan bahwa penentuan nama yayasan tidak berlangsung alot karena “roh” dihadiri oleh sejumlah orang yang kini menjadi pengurus pusat Wahdah, yakni Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin, Ustadz Muhammad Qasim Saguni, dan Ustadz Hidayat  Hafidt,  muncul  nama  yayasan  yang akan dibentuk tersebut, yaitu Yayasan Fathul Mu’in Dg magading. Nama tersebut di ambil dari nama sang guru yakni Kyai Fathul Mu’in sementara Dg Magading dihilangkan dan berdiri pada tanggal 18 juni 1988 dengan Akta Notaris no. 20 (Syarifuddin Jurdi, 2012).
Keberadaannya  Yayasan  Fathul  Mu’in selalu dikaitkan dengan KH. Fathul Mu’in Dg Magading. Perubahan nama juga itu di dorong oleh semangat dan cita-cita gerakan dakwah Yayasan Fathul Mu’in yang begitu besar dan universal. Adanya nama ini di rasa perlu untuk dapat menampung semangat dan cita-cita tersebut untuk menegakkan Islam di muka bumi dan mempersatukan kaum Muslimin dalam kebenaran. Dalam musyawarah terpadu yang diadakan di Malino, disepakati untuk mengganti nama Yayasan Fathul Mu’in  menjadi  Yayasan  Wahdah  Islamiyah. Nama Yayasan Wahdah Islamiyah menurut Qasim Saguni merupakan sebuah nama yang memiliki makna “Persatuan Islam”. Jadi dapat di simpulkan bahwa Yayasan Wahdah Islamiyah menggantikan nama Yayasan Fathul Mu’in dengan beberapa pertimbangan
kemudian yayasan Wahdah Islamiyah didirikan menjadi suatu yayasan baru pada tanggal 19 Februari 1998 dengan Akta Notaris no. 059 (Syarifuddin Jurdi, 2012).
Pada tahun 2002, melalui Muktamar Wahdah, status Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah segera diganti menjadi ormas Islam. Dalam musyawarah besar ke-2 tanggal 1 Safar 1423 H./ 14 April 2002, para elite Wahdah dari berbagai cabang dan daerah yang berkumpul di Makassar telah menyepakati untuk mengubah istilah yayasan menjadi ormas. Dengan pertimbangan dasar yang menjadi acuan, “Lembaga Wahdah Islamiyah adalah organisasi dakwah dan kader diharapkan dapat meluas dan berkembang tidak hanya di Sulawesi Selatan (Makassar) saja, namun juga di seluruh propinsi di Indonesia. Dan dengan wadah yayasan, hal itu sulit diwujudkan karena yayasan tidak diperkenankan memiliki cabang Ormas Wahdah Islamiyah didirikan di Makassar pada tanggal 14 April 2002. Keberadaan Wahdah Islamiyah diketahui dan didukung penuh oleh pemerintah pusat hingga daerah yang di tandai dengan keluarnya surat keterangan terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar No. 220/3709-1/KKB/2002 tanggal 26 Agustus 2002, surat keterangan terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan No. 220/3709-1/BKS-SS, dan surat tanda terima keberadaan (Syarifuddin Jurdi, 2012).
Legalitas Formal Wahdah Islamiyah:
•  Akta Notaris Abdullah Ashal, SH No.20 tanggal 18 Juni 1988 di Makassar
• Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, di Jakarta No.57/D.III.2/VI/2008
•  Surat Keterangan Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan , No.220/465-I/BKB-SS
B.  tipologi Gerakan Wahdah islamiyah Aktivisme gerakan-gerakan Islam mengikuti pola-pola umum aktivisme gerakan Islam yang berkembang di belahan dunia dengan relikasi-replikasi tertentu, baik
dalam bentuk tarbiyah maupun aktivisme dalam arti yang luas. Wahdah Islamiyah memiliki corak tersendiri berkaitan dengan kecenderungan gerakannya. Gerakan WI tidak lahi menekankan corak lama yang menekankan nilai-nilai “ekslusivisme” Islam, tetapi memberi perhatian pada dinamika kehidupan masyarakat dengan terlibat aktiv dalam memecahkan persoalan-persoalan umat secara langsung (Syarifuddin Jurdi, 2012). Tipologi artikulasi Wahdah Islamiyah tidak dapat dimasukkan ke dalam model tipologi gerakan Islam yang berkembang di Indonesia  yang  seringkali  diklasifikasikan oleh para pengamat, tipologi gerakan Islam yang bercorak moderat, idealis kritis, akoodatif, kiri Islam, Islam puritan, dan  lain  sebagainya.  Meskipun  klasifikasi tipologi yang tersedia dapat membantu memahami eksistensi WI. Dalam kaitannya dengan tipologi ini, WI mendayung antara kecenderungan pada satu kutub bergeser pada kutub yang lain, dari eksklusif bergeser ke inklusif sesuai dengan prinsisp-prinsip gerakan Wahdah. Ini berbeda dengan kecenderungan umum gerakan transnasional yang tetap berjuang pada keyakinan ideologi gerakan seperti memperjuangkan tegakknya khilafah Islamiyah, Negara Islam atau usaha- usaha legal formal agama dalam kehidupan politik. Tipologi gerakan transnasional kadang-kadang termasuk dalam tipologi yang bercorak fundamentalis atau orientasi serba ideologis-simbolik-politik (Syarifuddin Jurdi, 2012). Tipologi artikulasi gerakan Islam memiliki corak yang beragam, tidak ditemukan model artikulasi yang disepakati bersama untuk mengartikulasi cita-cita social politiknya. Corak artikulasi antar gerakan Islam ditentukan oleh kultur/tradisi, tujuan dan manhaj suatu gerakan, dan Wahdah Islamiyah mengambil corak yang rasional. Gerakan Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia merupakan manifestasi keimanan dan panggilan agama untuk menegakkan
amar ma’ruf nahi munkar . Dengan memahami akar sejarah WI, maka gerakan ini pada dasarnya menerapkan bentuk aktivisme yang bersifat terbatas pada kalangan tertentu. Periode awal berdirinya Wahdah atau bernama Fathul Muin merupakana organisasi yang eksklusif. Kecenderungan eksklusivisme ini berlangsung antara proses “perpisahan” para aktivis yang mendirikan Yayasan fathul Muin atau Wahdah dngan Muhammadiyah sejak 1986 hingga perlembagaannya pada 1988, tahun inilah proses ekspansi gerakan diintensifkan kesejumlah basis, khususnya pelajar SMA di Makassar. Setelah itu, tahun 1991, ekspansi meluas dengan menggarap kegiatan keagamaan mahasiswa di kampus- kampus (Syarifuddin Jurdi, 2012). Inklusivisme mulai dikembangkan Wahdah dengan baik saat keberhasilan gerakan ini melakukan ekspansi dengan baik ke kampus-kampus yang ada di Makassar. Selain itu, aktivis dakwah ke berbagai daerah sebagaimana pengakuan Qasim Saguni bahwa kegiatan dakwah Wahdah mulain intensif dilakukan, teruma daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Pergeseran sikap dan kecenderungan “bergerak di bawah tanah” pada periode 1988-1991, karena kelompok ini salah satu yang menolak azas tunggal Pancasila ke orientasi yang lebih terbuka, seiring akomodasi negara terhadap Islam. Perubahan strategi dari orientasi yang bersifat “eksklusif” ke orientasi yang bersifat rasional inklusif didasarkan pada perubahan dalam struktur politik Indonesia (Syarifuddin Jurdi, 2012).
Kecenderungan dakwah Islamiyah dengan mene kankan pada pemurnian agama dan kembali pada nilai-nilai otentik Islam disosia- lisasi kan secara terbuka kepada masyarakat yang dipilih oleh gerakan Islam termasuk Wahdah. Orientasi ini untuk menghilangkan kesan eksklusif dan radikal, mayoritas dari gerakan Islam yang melakukan reformasi pemahaman keagamaan melalui suatu proses transformasi dalam masyarakat Muslim. Pilihan seperti ini ditempuh oleh berbagai
gerakan Islam di banyak negara seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Yordania, Jamiyyat al-Islah Kuwait, dan lain sebagainya. Sikap keterbukan dalam mensosialisasikan ajaran Islam mengindikasikan kuatnya pemahamn akan pentingnya keterlibatan aktiv dalam pemecahan masalah social politik umat Islam. Menghindari pilihan yang bersifat radikal eksklusif dalam berdakwah sebagai bentuk penerimaan atas perubahan orientasi kebijakan politik rezim berkuasa terhadap Islam. Bagi Wahdah, rezim berkuasa meski  tidak  menjalankan  syari’at  Islam dalam konstitusi Negara atau pemimpin- pemimpinnya tidak seluruhnya Muslim, tetapi kebijakannya tidak menindas umat Islam, tidak anti Islam, dan tidak memusuhi Islam, dapat diterima karena itu jauh lebih baik, daripada tidak ada pemimpin dan anarkis politik (Syarifuddin Jurdi, 2012).
Wahdah percaya bahwa aktivisme dalam proyek pemberdayaan umat dan pen cerahan sebagai investasi sosio-politik bagi tersedianya insfrastruktur yang akan mendukung terlaksananya nilai-nilai Islam pada level individu, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Kuatnya keyakinan tersebut membawa konsekuensi bagi pergeseran strategi dakwah, bagi Wahdah sikap pemerintah yang akomodatif terhadap Islam telah membuka ruang bagi proses perkembangan aktivitas dakwah dilingkungan birokrasi Negara. Inilah kondisi sosio-politik yang mendorong perkembangan aktivitas keagamaan Wahdah Islamiyah di Makassar (Syarifuddin Jurdi, 2012).
Suatu fakta historis menyebutkan bahwa kalangan Islam yang sejak awal menolak pemberlakuan azas tunggal pada tahun-tahun awal penerapan kebijakan ideology tersebut dikesankan sebagai kelompok “militant”. Meskipun tuduhan tersebut tidaklah sepe- nuh nya benar, barangkali awalnya muncul unsur-unsur militansi tersebut, tetapi dalam perkembangannya bergeser menjadi moderat. Wahdah Islamiyah hingga kini menerapkan sikap moderat dan akomodatif
dalam kaitan muamalah yang luas dan tidak dalam kaitannya dengan akidah dan ibadah. Urusan duniawiyah seperti sosial politik sepanjang itu kepentingan kemanusian dan kesejahteraan masyarakat akan diterima dengan positif (Syarifuddin Jurdi, 2012). Kondisi sosial politik yang menunjukkan kuatnya kecenderungan kooptasi agama oleh kekuasaan, juga praktek keagamaan yang hanya menonjolkan ritual-ritual semata dan tidak “bertanggungjawab” secara sosial telah memberi ruang munculnya gerakan Islam. Inilah yang hendak direspon oleh kebangkitan gerakan Islam, fenomena tersebut telah muncul dan berkembang sejak kebangkitan gerakan Islam di Nusantara. Ketika proses modernisasi berlangsung secara massif pada decade 1970-an yang ditandai dengan menguatnya gagasan-gagasan pembaruan Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Dawam Rahardjo, Ahmad Wahib, dan kawan- kawan, selain apa yang mereka publikasikan lewat tulisan yang dianggap terlalu sekuler, tetapi gagasan mereka dinilai sebagai upaya sekularisasi oleh kalangan Muslim seperti Prof. Rasyidi (Syarifuddin Jurdi, 2012).
Meskipun perkembangan itu mengindikasi adanya proses penguatan kuantitas Muslim terdidik yang melakukan transmisi dalam struktur birokrasi Negara, tapi tidak didu- kung oleh penguatan identitas dan penga- laman nilai-nilai Islam yang autentik, bahkan Islam seringkali dipergunakan sebagai alat legitimasi kaum elitenya dalam berkompromi dengan mengambil kebijakan, dalam konteks ini nilai-nilai tradisi Islam mengalami marginalisasi. Inilah konteks yang melegitimasi kemunculan dan perkembangan Wahdah Islamiyah untuk mengukuhkan kembali tradisi keagamaan sesuai dengan yang diteladankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta orang-orang saleh yang hidup setelah mereka. Penekanan pada ajaran fundamental menjadi ciri khas Wahdah periode kemunculannya. Ajaran Islam yang diprioritaskan Wahdah pada periode ini mencakup  konsep  inti  atau  syari’at  Islam
seperti syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Perhatian elite Wahdah pada aspek tersebut bukan tanpa alasan, menurut mereka umat Islam sudah tidak murni dalam mengamalkan ajaran Islam, banyak yang melakukan bid’ah dan lain sebagainya. Pemaknaan terhadap misi Islam yang esensial sebagai misi kemanusiaan merupakan bentuk yang bersifat substansi dari ajaran Islam. Dalam sejumlah doktrin Islam dapat ditemukan betapa agama ini memberi perthatian yang tinggi terhadap nilai kemanusian (Syarifuddin Jurdi, 2012).

## C.  Corak Pemikiran dalam Bidang Politik Wahdah islamiyah
Secara historis, WI berakar di Muhammadiyah  (Md)  faksi  Fathul  Mu’in Dg Magading, sosok penuh tauladan dan dikagumi  simpatisan  Md.  Remaja  Ta’mirul memandang  Md  kurang  syi’ar  Islam  dalam menjalankan motto Ahmad Dahlan, “hidup- hidupkan Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah”. WI memiliki lapisan pimpinan, kader, anggota dan simpatisan dengan disiplin tinggi sesuai dengan posisinya dan membingkai dengan doktrin-doktrin keagamaan, sehingga semua lapisan tunduk terhadap putusan pimpinan (Wakhid Sugiyarto, 2013).
Ideologinya adalah ahlusunnah wal jama’ah  (aswaja),  meski  di  dalamya  ada perbedaan memahami doktrin Islam yang kemudian melahirkan madzhab-madzhab fikih. Untuk menghindari tajamnya perbedaan, jalan satu-satunya adalah dengan metode yang sama, yaitu menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadits, baru ijtihad assalafusshalih. WI berposisi kritis, artinya jika seseorang telah mengimani Islam, ia harus melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan tidak taklid yaitu tidak memiliki argumen syar’i  sebagai  Muslim.  WI  menuntut  umat Islam kritis, bisa membedakan aqidah, kultur (furu’iyah),  budaya  dan  berjuang  dengan semangat  iqra’  secara  teks  dan  konteks. Dalam hal ini, WI bisa dikatakan sebagai ormas radikal, tetapi prakteknya sangat cair, dakwahnya santun dan komunikasi publiknya
sejuk. Menurutnya, jika komunikasinya baik dan sejuk, semua bisa menerima dan mungkin malah membantunya (Wakhid Sugiyarto, 2013). Wahdah Islamiyah, sebagaimana diakui sendiri oleh Rahmat Abdul Rahman (Ketua Lembaga Kajian dan konsultasi Syariah Wahdah Islamiyah Makassar) adalah gerakan dakwah  purifikasi  atau  pemurnian  dan penyucian sifat Tauhid dan akidah umat Islam dari segala kemusyrikan. Gerakan tersebut berbentuk seruan kepada segenap lapisan masyarakat agar menjalankan kalimat syahadat yang telah mereka ikrarkan secara konsisten. Wahdah Islamiyah menjadikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai manhaj dan dasar bagi pandangan dan gerakan purifikasinya. Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman dan pengertian agama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dan ulama salafus saleh yang terdiri sahabat, tabi’in dan tabi’it tabi’in (Marhaeni, 2018).
Pandangan ini sebagaimana ditegaskan dalam poin pertama misi organisasi Wahdah Islamiyah, yaitu sebagai lembaga dakwah yang mengembangkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang sesuai dengan  Al-Qur’an  dan  Sunnah  berdasarkan pemahaman para Salafussalih. Berkenaan dengan persoalan akidah Islam, Wahdah Islamiyah banyak merujuk pada kitab-kitab akidah atau tauhid dari ulama-ulama yang berhaluan  pemikiran  Salafi  atau  Wahabi. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Ustadz Syaibani yang juga Sekjen DPP Wahdah Islamiyah, kitab-kitab yang menjadi rujukan mereka dalam masalah akidah adalah kitab Ushul Tsalatsa dan Kitab Tauhid Karya Muhammad bin Abdul Wahab (Marhaeni, 2018). Salafi  atau  Wahabi  merupakan  gerakan puritan Islam yang paling menonjol dalam sejarah dan menjadi rujukan adalah gerakan- gerakan atau harakah-harakah Islam masa kini Pemikiran akidah kelompok Wahabi/ Salafi  berpedoman  pada  prinsip-prinsip
dasar, yakni: (a) menghidupkan ilmu-ilmu keIslaman ( al-ilmu ); (b) memurnikan tauhid dan memberantas kemusyrikan ( al-tauhid ); (c) menghidupkan sunnah dan memberantas bid’ah ( al-sunnah ); (d) pemurnian khazanah ilmu-ilmu keIslaman ( al-tasfiyah ); (e) menyebarkan ajaran Islam yang lurus ( al- dakwah ); (f) menganjurkan kebaikan dan mencegah kemunkaran ( amar ma’ruf nahi munkar ); (g) menegakkan hukum Allah dalam pemerintahan dan masyarakat ( tath biqus  syari’ah ); (h) membuka pintu-pintu ijtihad untuk menjawab masalah-masalah kontemporer umat ( al-ijtihad ); (i) membela agama Allah dan negeri-negeri Muslim dengan kekuatan senjata ( jihad  fi  sabilillah ); dan (j) mensucikan jiwa ( at-tazkiyah ) (AM. Waskito, 2012). Wahdah Islamiyah menekankan postulat pemikiran  purifikasinya  pada  pemurnian akidah dari unsur-unsur kesyirikan. Pemurnian Tauhid dan akidah Islam menjadi seruan prioritas dalam dakwah Wahdah Islamiyah. Pemurnian Tauhid merupakan ruh yang selalu ditiupkan ke dalam jiwa setiap kader dan aktivis Wahdah Islamiyah. Berpedoman kepada Rasulullah saw. yang memulai gerakan dakwah dengan penyadaran terhadap Kemahaesaan Allah Swt. untuk disembah, segenap permasalahan pada masa jahiliyah dihubungkan dengan kerusakan visi ketuhanan mereka yang berwujud pada kemusyrikan, sehingga perbaikan sistem bermasyarakat dimulai dari titik sentral tauhid dan akidah. Puritanisme atau tasfiyah Wahdah Islamiyah prinsipnya Al-Qur’an dan Sunnah sebagaimana puritanisme dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, dalam artian menjaga kemurnian agama, Wahdah Islamiyah bergerak di situ, dalam prinsip atau tsawabit, hal-hal yang sifatnya mahdah atau sifatnya tetap. Dewan Syariah (DPP) Wahdah Islamiyah berusaha menjaga ke murnian ajaran Islam dalam hal penyucian akidah umat (Marhaeni, 2018).
Sebagai sebuah gerakan puritanisme Islam, ideologi Wahdah Islamiyah sangat
dipengaruhi oleh ideologi gerakan revivalisme Islam sebagaimana tampak pengaruh tersebut pada kelompok Islam puritan lainnya di Indonesia. Menurut Syarifuddin Jurdi, pengaruh ideologi gerakan revivalis Islam terhadap pertumbuhan dan perkembangan gerakan Islam di Indonesia adalah; Pertama, Islam adalah pandangan hidup yang total dan lengkap. Kedua, kegagalan masyarakat Muslim disebabkan penyimpangan mereka dari jalan lurus Islam dengan mengikuti jalan sekuler Barat. Ketiga, Pembaruan masyarakat mensyaratkan kembali kepada Islam. Keempat, Untuk memudahkan dan meresmikan kekuatan total tatanan sosial Islam yang sejati, hukum-hukum yang terinspirasi dari Barat harus digantikan dengan hukum Islam yang merupakan satu-satunya cetak biru yang bisa diterima bagi masyarakat Muslim. Kelima, meski westernisasi dikecam tapi modernisasi tidak, ilmu pengetahuan dan teknologi diterima tapi keduanya harus ditundukkan di bawah akidah dan nilai-nilai Islam. Keenam, proses Islamisasi atau lebih tepatnya re-Islamisasi memerlukan organisasi-organisasi atau serikat-serikat yang berdedikasi dan terlatih (Marhaeni, 2018).
d.  Etika Politik dalam Pandangan Wahdah islamiyah Doktrin pada hakikatnya adalah pemahaman global terhadap Islam. Dari situ juga berarti muatan edukatif itu sendiri, yang diupayakan pembentukannya melalui metodologi dan sarana pendidikan ( wasilah tarbiyah ). Tujuan dari doktrin keagamaan adalah melahirkan generasi yang memahami Islam secara benar, meyakini ajaran nasionalisme dan kesatuan. Dalam dirinya ia hanya tegak di atas landasan aqidah. Sedangkan selain mukmin, yakni mereka yang tidak meyakini prinsip ini terkadang loyalitas ditegakkan  diatas  landasan  geografis,  ras, ataupun kelas. Dalam tafsir politik menurut Wahdah Islamiyah, dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang bermotif dan bermuatan politik dengan pendekatan strategi dan taktik
untuk meraih sebuah kemajuan dan menuju peradaban yang unggul dimasa depan. Hal tersebut terkait dengan doktrin social politik Islam yang ditafsir untuk kepentingan publik. Doktrin di atas telah menunjukkan adanya nilai-nilai doctrinal Islam yang sulit dilepaskan dari makna-makna politis. Atas dasar pemahaman yang totalitas tersebut kalangan Islam menyebut sebagai risalah teologis yang bermuatan politis. Pembicaraan Islam tentang kemerdekaan, kebebasan, keadilan, kesejahteraan, perdamaian, ideology, dan kekuasaaan. Nampaknya telah menegaskan betapa nilai-nilai Islam tersebut sangat menekankan adanya totalitas penjelasan akan kehidupan publik yang berkaitan dengan kepentingan bersama (Moh. Salim Adjufri, 2011).
Meskipun demikian, Wahdah tidak bisa melepaskan diri dalam kerangka pemahaman keagamaan yang bersifat totalitas. Suatu pemahaman umum mengenai din yang dikontruksi dalam bingkai religiositas, dimana din menjadi perekat kehidupan publik, kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konstribusi kalangan Islam. Di mana semangat perjuangan didesain dalam kerangka tauhid. Atas dasar ini kaum Muslimin mendasarkan pada dokrin teks Al- Qur’an: “sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang mukmin dengan imbalan surga untuk mereka” mereka berperang di jalan Allah. Adakalanya mereka membunuh, terbunuh, sesuai dengan janji sebenarnya dari Allah di dalam  Taurat,  Injil  dan  Al-Qur’an.  Siapakah yang lebih menepati janjinya selain dari Allah. Oleh karenanya bergembiralah dengan jenis jual beli yang kamu lakukan itu karena itulah kebenaran yang gilang-gemilang”. Redaksi ayat tersebut adalah sebagai berikut:
“Sesungguhnya  Allah  telah  membeli  dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan  memberikan  surga  untuk  mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh  atau  terbunuh.  (Itu  telah  menjadi) janji  yang  benar  dari  Allah  di  dalam  Taurat, Injil  dan  Al  Quran.  dan  siapakah  yang  lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka
bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar. (Qs. At-Taubah: 111).
Wahdah Islamiyah memahami konteks ayat di atas, sebagai sebuah “kontrak” di mana iman (tindakan meyakini Allah) bukan hanya sekedar konsep metafisika, melainkan konsep jual beli. Artinya manusia telah menukarkan makna hidupnya untuk ditukarkan untuk janji-janji Allah tentang kebahagiaan dan kemakmuran kehidupan surga diakhirat Wahdah menganggap, bahwa seluruh fasilitas yang kini dinikmati oleh umat manusia adalah suatu titipan atau pinjaman dari Allah. Untuk mengetahui nama diantara manusia tertentu yang pandai bersyukur dan mana yang tidak. Karena hakekat dari seluruh fasilitas tersebut dialah pemilik sebenarnya atas segalanya. Menurut Wahdah Islamiyah, Allah memegang tampuk kekuasaan atas segala yang ada di bumi dan yang ghaib. Allah memegang kedaulatan atas jiwa dan harta makhluknya. Ketika Allah hendak mencabut nyawa manusia, dengan mudah Allah akan lakukan meskipun manusia tersebut tengah berda dalam tampuk kekuasaan dan kekuatan. Tetapi ada daya jika Allah ingin, misalnya melenyapkan harta kekayaan, menjatuhkan kedudukan politiknya, dan merendahkan derajatnya. Karena Allah Maha segalanya (Moh. Salim Adjufri, 2011). Prinsip Wahdah Islamiyah dalam mengembangkan doktrin keagamaan telah meletakkan suatu konsep yang bersifat multi aspek. Wahdah sesuai dengan doktrin agama yang dipahaminya, mengehendaki manusia secara sadar dan sukarela dengan sengaja mengakui bahwa segala yang tersedia di muka bumi adalah milik Allah. Mereka yang sadar akan kekuasaan Allah akan menggunakan hartanya menurut kadar syari’at, menjalankan kekuasaannya secara adil dan bijaksana. Esensi hidup ini dalam pandangan Wahdah adalah kemuliaan akhlak, moral, kebersihan, dan keimanan. Yang paling baik dalam pandangan Allah adalah yang paling bertaqwa, bukan yang kaya, tinggi pangkat,
dan kedudukan, keturunan yang terhormat dan lain sebagainya (Moh. Salim Adjufri, 2011). Dalam hal ini, ada empat hal yang perlu ditegaskan, yaitu sebagai berikut Pertama , Tuhan telah menempatkan pada cobaan serius berdasarkan dua hal; 1) Dia membiarkan manusia bebas, tetapi setelah memberikan kebebasan. Dia ingin melihat apakah manusia mewujudkan yang benar atau tidak. Apakah dia tetap jujur kepada Tuhan, ataukah kehilangan akalnya dan berontak. Apakah dia bertindak laksana ksatria ataukah menginjak- injak nilai luhur dan mulai bermain-main dengan reka-daya fantastis sehingga membuat para malaikat mencucurkan air mata. 2) Dia ingin melihat apakah manusia siap menyerahkan kepercayaan kepada tuhan seperti menyerahkan jiwa hartanya untuk ditukarkan dengan apa yang disebut suatu janji yang akan terwujud di alam. Selanjutnya, apakah dia siap untuk menyerahkan dirinya serta semua yanga dimilikinya untuk ditukarkan dengan suatu janji diakhirat kelak. Kedua, bahwa keimanan terkandung pada ketaatan pada Allah yang terhimpun dalam doktrin atas pengakuan keimanan seseorang yang dikatakan mukmin. Karena itu, tidak ada seorang pun berhak mengahakimi orang lain sebagai kafir, mengusir dari keolompok umat, kecuali ada bukti.
Ketiga, iman merupakan pembeda antara jalan hidup Islam dengan yang tidak Islam. Bagi Muslim yang telah meletakkan kehidupan kepada Allah dengan menyerahkan diri sepenuhnya, maka ketaatan dan ketundukan hanya padanya dalam sebuah tindakan. Kalaupun ada tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan Allah itu dianggap sebagai tindakan durhaka atau karena kelalaiannya terhadap  syari’at. Keempat, kehendak Allah adalah wajib diikuti oleh setiap manusia, Al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  meruakan tuntunan hidup umat Islam. Jika manusia memahami dengan jujur dan rasional “kontrak” politiknya dengan Allah, maka ia harus senantiasa menjalankan kehidupannya
atas dasar petunjuk Allah. Tidak berpijak atau  berpaling  dari  ketentuan  syari’at  dan senantiasa menyebarkan kebaikan, keadilan, kedamaian, dan terus menerus berjuang menegakkan amar ma’ruf nahi munkar (Moh. Salim Adjufri, 2011). Selain itu, ada beberapa hal pokok yang menjadi perhatian Wahdah Islamiyah dalam soal kepemimpinan. Wahdah menghendaki pemimpin nasional merupakan laki-laki yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. dan menolak perempuan sebagai presiden. Meskipun sikap ini nampak temporal, tetapi pada dasarnya mengandung makna teologis yang dalam. Karena hal itu, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang ditafsirkan sendiri, atau tafsir umum di kalangan Islam mengenai doktrin tentang kepemimpinan, termasuk yang dianut Wahdah Islamiyah. Dilema kepemimpinan di kalangan umat Islam telah mendorong sebagian umat untk melakukan berbagai tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang hadir sebagai elit Islam dalam suatu momen politik, tanpa melewati proses pembinaan dan tarbiyah yang memadai. Akibatnya, mereka menjadi pemimpin yang bersifat temporal dan simbolik. Masalah kepemimpinan bukanlah faktor yang krusial dikalangan Wahdah, tetapi kekuatan doktrin, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Islam jauh lebih diutamakan. Persoalan kepemimpinan dalam rangka penafsiran teks untuk diteruskan kepada anggota tetap memiliki posisi sendiri dalam lembaga Wahdah Islamiyah. Doktrin yang dihasilkan dalam kepemimpinan yang baik, akan membawa kekuatan tersendiri bagi proses kolaborasi Wahdah dengan pergeseran global dan pengikisan nilai-nilai cultural yang berakibat melemahnya praktek kehidupan keagamaan yang mencerminkan nilai-nilai transendental. Pemimpin dalam pandangan Wahdah tetap sebagai kekuatan penggerak organisasi atau masyarakat (Moh. Salim Adjufri, 2011).

## E.  Pengaruh ideologi Hingga Konstruksi sosio-politik
Pengaruh kuat ideologi gerakan revivalis Islam Timur Tengah terhadap pertumbuhan dan perkembangan gerakan Islam di Indonesia tampak dalam hal-hal berikut; pertama , Islam adalah pandangan hidup yang total dan lengkap. Agama integral dengan politik, hukum, dan masyarakat. Kedua , kegagalan masyarakat-masyarakat Muslim disebabkan oleh jalan sekular barat, dengan ideologi dan nilai-nilai yang sekular, materialisme. Ketiga , pembaruan masyarakat mensyaratkan kembali kepada Islam, sebuah reformasi atau revolusi religio-politik, yang mengambil inspirasinya  dari  al-Qur’an  dan  gerakan besar Islam yang pertama dipimpin oleh Nabi Muhammad.
Keempat , untuk memulihkan kekuatan dan meresmikan tatanan sosial Islam sejati, hukum-hukum berinspirasi barat harus digantikan dengan hukum Islam, yang merupakan satu-satunya cetak biru yang bisa dierima di masyarakat Muslim. Kelima , meski westernisasi masyarakat dikecam, tetapi modernisasi tidak. Ilmu dan teknologi diterima, walaupun keduanya harus ditundukkan dibawah akidah dan nilai-nilai Islam demi menjaga dari westernisasi dan sekularisasi masyarakat Muslim. Keenam , proses Islamisasi, atau lebih tepatnya reIslamisasi, memerlukan organisasi- organisasi atau serikat-serikat Muslim yang berdedikasi dan terlatih, yang dengan contoh dan kegiatan mereka, mengajak orang lain untuk lebih taat dan organisasi orang-orang Muslim yang ingin berjihad melawan korupsi dan ketidakadilan social (Syarifuddin Jurdi, 2012). Gerakan Islam modern yang berkembang di Indonesia sejak abad ke-20, hampir semuanya terinspirasi oleh gerakan kebangkitan Islam yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dengan gerakan wahabinya yang bertujuan melakukan pemurnian syari’at atau ideologi Islam yang telah banyak mengalami modifikasi dan perubahan, baik Karen akibat
dari kolonialisme maupun akibat lain dari modernisasi. Ideologi gerakan revivalis tentu menjadi sumber inspirasi Muhammadiyah pada 1912, persi pada 1923 dan NU pada 1926 yang berusaha untuk memurnikan ajaran Islam, meski tidak semua gerakan itu mengikuti Abdul Wahab dalam arti literal (Syarifuddin Jurdi, 2012).
Gerakan Islam yang berkembang dewassa inipun dipengaruhi oleh ideologi seperti itu termasuk Wahdah Islamiyah dengan mengajak kembali kepada nilai-nilai otentik Islam dan tidak mengikuti barat dengan membabi buta. Bagi Wahdah, umat Islam harus hidup sesuai dengan hakikat sejati agama Islam, mengikuti perintah Allah dan Sunnah Nabi dengan istiqamah, model hidup seperti ini dinyatakan oleh Hourani yang akan memperkokoh kekuatan Islam untuk melawan tantangan eksternal (Albert Hourani, 1983). Jika mengikuti corak revivalis Abdul Wahab, maka seluruh tatanan modernisasi hasil karya barat akan dipersoalkan, tatanan politik hegemonik barat yang dominan menjadi “musuh” Islam. Tetapi tidak semua gerakan Islam termasuk Wahdah yang mengambil sikap “ekstrem” dalam menanggapi modernitas yang penuh paradoks (Syarifuddin Jurdi, 2012).
Kaum revivalis Indonesia meyakini bahwa kebangkitan kembali Islam merupakan keniscayaan politik, ini tidak terkait dengan reaksi terhadap Barat, tetapi sebagai suatu proses pembaharuan (tajdid) yang selalu berjalan dan berubah sesuai dengan tradisi yang berlanjut terus dalam sejarah Islam (John L. Esposito, 1984). Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa gerakan revivalis sebagai respon atas kemiskinan, dan ketidakadilan, karena modernisasi hanya menguntungkan sedikit orang. Menurut Jurdi, kebangkitan Wahdah Islamiyah di Indonesia tidak terinspirasi oleh Iran, tetapi Iran menjadi bukti proses kebangkitan Islam dalam merespon dan menanggapi modernitas dan rezim yang korup (Syarifuddin Jurdi, 2012). Wahdah Islamiyah bukanlah bagian dari gerakan tarbiyah yang berkembang di
Indonesia, tetapi gerakan Islam Indonesia kontemporer yang berwatak dan berkarakter Indonesia, meski dalam beberapa hal memiliki kemiripan dengan gerakan tarbiyah. Tradisi tarbiyah dalam Wahdah murni dari proses internalisasi nilai-nilai Islam dan metode tarbiyah bukanlah eksklusif milik gerakan Islam tertentu, karena konsep tarbiyah merupakan konsep umum gerakan Islam. Tarbiyah merupakan cara efektif untuk mentransformasikan ajaran agama kepada umat. Sistem tarbiyah menjadi dasar bagi konstruksi lembaga dalam mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosio-politik bangsa dimasa depan. Melalui sistem ini WI memiliki dua target, yaitu: 1) target yang bersifat normative yakni suatu proses penyiapan manusia shaleh, dapat bertindak dan berbuat sesuai nilai-nilai Islam yang autentik, serta terintegrasinya ucapan, perbuatan, dan orientasi tujuan gerakan dalam tiap diri kader. 2) target sosio- politik yakni upaya menciptakan kondisi atau lingkungan yang kondusif bagi manusia untuk dapat hidup secara lurus, penuh dengan kedamaian dan kasih sayang sesama manusia (Syarifuddin Jurdi, 2012).
iV. PENUtUP
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Wahdah Islami yah adalah sebuah ormas yang lahir karena ketidaksepakatannya terhadap pem- ber la kuan azas tunggal Pancasila. Ormas ini pada awalnya merupakan para anggota dari Muhammadiyah yang membentuk majelis baru  dengan  nama  yayasan  Fathul  Mu’in karena musyawarah yang mereka lakukan di  masjid  Fathul  Mu’in  Makassar.  Doktrin utama dari Wahdah adalah membangkitkan kembali  syari’at  Islam  yang  dianggap  nilai- nilai di dalamnya mulai tergerus oleh arus modernisasi barat.
Meskipun gerakan WI disebut sebagai gerakan yang mengalami pergeseran tipologi pemikiran dari eksklusif menjadi inklusif dan lebih tebuka dalam upaya pemurnian
syari’at Islam, namun sebagai sebuah gerakan puritanisme Islam, ideologi Wahdah Islamiyah sangat dipengaruhi oleh ideologi gerakan revivalisme sebagaimana tampak pengaruh tersebut pada kelompok Islam puritan lainnya di Indonesia. Pengaruh ideologi tersebutlah yang kemudian menghegemoni proses inter- nalisasi dan perkembangan WI. Sistem tarbiyah menjadi dasar bagi konstruksi lembaga dalam mempersiapkan diri untuk ber par tisipasi  mentransformasikan  ajaran agama kepada umat dalam kehidupan sosio- politik.
Namun demikian, karena disebut sebagai gerakan puratisme yang dipengaruhi ideologi revivalis inilah yang menyebabkan gerakan Wahdah Islamiyah terkadang masih terlihat sebagai gerakan dengan pemikirannya yang bersifat eksklusif. Sehingga tidak jarang masyarakat menyebutnya sebagai gerakan radikal dan fundamental. Hal tersebut karena memang pada awalnya gerakan tersebut merupakan gerakan yang eksklusif, maka boleh jadi keterpengaruhan terhadap sifat dasarnya pun cenderung mendominasi.

## daftar PUstaKa
Adjufri, Moh. Salim. (2011). Wahdah Islamiyah di Gorontalo (Studi Tentang Corak Pemikiran dan Respon Masyarakat) . Jakarta: Kementerian Agama RI.
Esposito, John L. (ed.). (1984 ). “Pengantar” dalam Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses,  dan  Tantangan . Jakarta: Rajawali Pers.
_____________. Islam Warna Warni .
Harun, Lukman. (1986 ). Muhammadiyah dan Azas Pancasila . Jakarta: Panjjimas.
Hourani, Albert. (1983). Arabic  Thought  in the  Liberal  Age  1789-1939 . Cambridge:
Cambridge University.
Jurdi, Syarifuddin. (2006). Islam  dan  Politik Lokal . Yogyakarta: Pustaka Cendekia Press.
______________. (2007). Sejarah  Wahdah Islamiyah. Jakarta: Kreasi Wacana.
_______________. (2012). Wahdah  Islamiyah Dan  Gerakan  Transnasional,  (Hegemoni, Kompromi,  dan  Kontestasi  Gerakan  Islam Indonesia). Yogyakarta: Labsos UIN Suka. Ka’bah, Rifyal. (1999). Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Universitas Yasri.
M, Marhaeni Saleh. (2018). Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan Puritanisme Islam Di Kota Makassar, Jurnal Aqidah-Ta Vol. IV No. 1.
Mubarak, M. Zaki. (2007). Genealogi  Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
Puar, Yusuf Abdullah. (1986). Perjuangan dan  Pengabdian  Muhammadiyah . Jakarta: Pustaka Antara.
Rahman, Fazlur. (1979). Islam. Chicago & London: University of Chicago Press.
Rais, Amien. (1986). “Kata Pengantar”, dalam Rusli Karim (ed.), Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentar . Jakarta: Rajawali Press.
Saleh, Sonoaji. (1992). Islam . Terj. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sugiyarto, Wakhid. (2013). Al Wahdah Al Islamiyah: Radikalisme Dan Komitmen Kebangsaan, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 12, No. 1.
Waskito, AM. (2012). Bersikap  Adil  Kepada Wahabi:  Bantahan  Kritis  dan  Fundamental Terhadap  Buku  Propaganda  Karya  Syaikh Idahram . Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
https://Wahdah.or.id/
-