## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA DENGAN MENGGUNAKAN KESAKSIAN PALSU

## Ikramina Yustika Barito
Universitas Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Email: geisgeiss@ymail.com
*Corresponding Author: Ikramina Yustika Barito
Abstract : This study aims to analyze the criminal liability of a Notary during the process of making a deed by using false witnesses by parties who want to get a profit. This research was conducted at the Regional Library of East Kalimantan, which is located in Samarinda City, the  research  method  used  is  a  normative  research  method,  using  a  law  approach,  a  case approach, and a conceptual approach. The result of  this study is that the Notary cannot  be held criminally responsible for making a deed based on false testimony or information from the  party  who  wants  to  seek  the  benefit,  this  can  happen  because  it  does  not  meet  the formulation  of  the  elements  of  the  criminal  act  of  forgery  as  contained  in  Article  266 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. A notary can  only  be  held  criminally  responsible  for  a  deed  made  by  him  based  on  what  he  saw, witnessed,  and  experienced  in  a  legal  act  if  the  notary  intentionally  made  a  fake  deed  that could harm the parties. Based on the results of the study, it can be concluded that a Notary cannot  be  held  criminally  responsible  if  the  elements  of  committing  a  criminal  act  are  not fulfilled, and related to a deed made using false witnesses, the deed is not  null and void  by law, the parties who are harmed by the existence of the deed must file a civil suit to the court to cancel the deed.

## Keywords: Notary; Deed Making; Criminal Liability; Witness
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  terkait  pertanggungjawaban  pidana terhadap seorang Notaris dalam proses pembuatan akta dengan menggunakan kesaksian palsu oleh  pihak  yang  ingin  mendapatkan  keuntungan.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Perpustakaan Daerah  Kalimantan  Timur  yang  terletak  di  Kota  Samarinda,  metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  Undang- Undang (Statue Approach), pendekatan kasus (Case Approach), serta pendekatan konseptual (Conseptual  Approach). Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Notaris  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana  terkait  pembuatan  akta  yang  berdasarkan  kesaksian  atau keterangan  palsu  dari  pihak  yang  ingin  mencari  keuntungan  tersebut,  hal  ini  bisa  terjadi karena  tidak  memnuhi  rumusan  unsur  tindak  pidana  pemalsuan  seperti  yang  terdapar  di dalam  Pasal  266  ayat  (1)  juncto  Pasal  55  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta yang dibuat olehnya berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya dalam suatu perbuatan hukum jika secara  sengaja  Notaris  tersebut  membuat  akta  palsu  yang  dapat  merugikan  para  pihak Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris tidak dapat
diminta pertanggungjawaban pidana jika unsur melakukan perbuatan pidana tidak terpenuhi, dan terkait akta yang dibuat dengan menggunakan saksi palsu, maka akta tersebut tidak batal demi  hukum,  para  pihak  yang  dirugikan  dengan  adanya  akta  tersebut  harus  mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut.
Kata Kunci: Notaris; Pembuatan Akta; Pertanggungjawaban Pidana; Saksi

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjamin  kepastian, ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga  negara.  Untuk  menjamin  kepastian, ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  dibutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  otentik mengenai  perbuatan,  perjanjian,  penetapan,  dan  peristiwa  hukum  yang  dibuat  dihadapan atau  oleh  Notaris.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  menjalankan  profesi  dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapartkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.
Jaminan  perlindungan  dan  jaminan  tercapainya  kepastian  hukum  terhadap pelaksanaan  tugas  Notaris  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Jabatan  Notaris).  Pasal  15  ayat  (1)  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  yang  menyatakan  bahwa:  “Notaris  berwenang  membuat  akta otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan  dalam  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan oleh undang-undang.”
Kehidupan seseorang terutama di kota besar sering kali bersentuhan dengan notaris, misalnya, kebutuhan akan rumah, pinjaman uang pada bank, perjanjian perkawinan, ataupun akibat  kematian,  semuanya  memerlukan  bantuan  dari  tangan  seorang  notaris.  Dengan meningkatnya kesadaran hukum dari masyarakat maka terbukalah gerbang menuju ke dunia notariat.  Orang  tidak  saja  semata-mata  membutuhkan  jasa  notaris,  tetapi  juga  ingin mendapatkan nasihat dari seorang notaris yang berkualitas profesional.
Lembaga  notaris  adalah  lembaga  kemasyarakatan  yang  dikenal  sebagai  notariat, yang  timbul  dari  kebutuhan  masyarakat  yang  menghendaki  adanya  alat  bukti  mengenai hubungan hukum yang ada dan/atau terjadi di antara mereka. Lembaga notaris dengan para pengabdinya  ditugaskan  oleh  kekuasaan  umum (openbaar  gezag), untuk  di  mana  dan apabila  undang-undang  mengharuskan  demikian  atau  dikehendaki  oleh  masyarakat, membuat  alat  bukti  tertulis  yang  mempunyai  kekuatan  otentik.  Dengan  demikian,  jabatan notaris  lahir  karena  kebutuhan  masyarakat,  bukan  jabatan  yang  sengaja  diciptakan  dan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat umum.
Akta  otentik  sebagai  alat  bukti  terkuat  dan  terpenuh,  mempunyai  peranan  penting dalam  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dalam  berbagai  hubungan bisnis,  kegiatan  di  bidang  perbankan,  pertanahan,  kegiatan  sosial,  dan  lain-lain,  diperlukan adanya  pembuktian  tertulis  berupa  akta  otentik.  Hal  ini  sejalan  dengan  perkembangan
tuntutan  akan  kepastian  hukum  dalam  berbagai  hubungan  ekonomi  dan  sosial,  baik  pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “akta notaris adalah  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  ini”.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  diketahui bahwa  salah  satu  akta  otentik  adalah  akta  notaris.  Dalam  menjalankan  tugas  dan kewajibannya, notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang  profesional.  Dalam  mewujudkan  dua  sisi  pekerjaan  yang  mengandung  banyak  risiko, diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi. Untuk  itu,  dalam  praktik,  notaris  diwajibkan  untuk  senantiasa  menjunjung  tinggi  hukum serta bertindak sesuai dengan sumpah jabatan.
Notaris sebagai pejabat  umum memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia,  karena  selain  kuantitas  notaris  yang  begitu  besar,  notaris  dikenal  masuk kelompok  elit  di  Indonesia.  Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik  dan  memiliki  posisi yang  strategis  dalam  memberikan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat  khususnya  bidang perikatan  yang  terjadi  karena  perjanjian.  Ruang  lingkup  pertanggungjawaban  notaris meliputi kebenaran formil atas akta yang dibuatnya. Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian notaris adalah suatu profesi mulia (nobile of icium). Disebut sebagai nobile of  icium dikarenakan  profesi  notaris  sangat  erat  hubungannya  dengan  kemanusiaan.  Akta yang  dibuat  oleh  notaris  dapat  menjadi  alas  hukum  atas  status  harta  benda,  hak  dan kewajiban  seseorang.  Kekeliruan  atas  akta  notaris  dapat  menyebabkan  tercabutnya  hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.
Notaris  juga  berperan  untuk  memberikan  nasihat  hukum  yang  sesuai  dengan permasalahan yang ada.  Apa pun nasihat hukum  yang diberikan notaris  kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta, tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang  bersangkutan,  dan  bukan  sebagai  keterangan  atau  pernyataan  notaris.  Dalam  praktik, kadang-kadang para pihak atau penghadap memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) kepada notaris.
Notaris  tidak  mengetahui  bahwa  keterangan  tersebut  adalah  keterangan  yang  palsu. Notaris menuangkan keterangan tersebut dalam bentuk akta notaris. Selanjutnya, pihak lain yang merasa dirugikan mempermasalahkan akta notaris tersebut, bahkan melaporkan notaris kepada  aparat  penegak  hukum  atas  dasar  melakukan  tindak  pidana.  Pasal  48  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  menegaskan  bahwa,  “isi  akta  tidak  boleh  diubah  atau  ditambah, baik  berupa  penulisan  tindih,  penyisipan,  pencoretan,  atau  penghapusan  dan  menggantinya dengan yang lain”.
Penerbitan akta yang tanpa sepengetahuan Pemohon mengindikasikan adanya tindak pidana  pemalsuan  surat,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP,  yang berbunyi:  “Barangsiapa  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutang,  atau  yang  diperuntukkan sebagai  bukti  dari  pada  sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk  memakai  atau  menyuruh  orang lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  palsu,  diancam  jika
pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian,  karena  pemalsuan  surat,  dengan  pidana penjara paling lama enam tahun.”
Pasal  264  ayat  (1)  ke-1  KUHP  menyatakan  bahwa,  “pemalsuan  surat  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  delapan  tahun,  jika  dilakukan  terhadap  akta-akta otentik”. Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika notaris dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  terbukti  melakukan  pelanggaran,  maka  notaris  dapat dikenai  atau  dijatuhi  sanksi,  berupa  sanksi  administrasi,  dan  kode  etik  jabatan  notaris,  dan sanksi-sanksi  tersebut  telah  diatur  sedemikian  rupa,  baik  sebelumnya  dalam  Peraturan Jabatan  Notaris,  dan  sekarang  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Kode  Etik Jabatan Notaris, namun  tidak mengatur  adanya sanksi pidana terhadap notaris. Jika notaris melakukan  tindak  pidana,  maka  tentu  saja  dapat  diminta  pertanggungjawaban  di  bawah hukum  pidana,  namun  hal  yang  menjadi  permasalahan  terkait  dengan  tugas  notaris  adalah pembuatan akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu, seperti yang terjadi di Kota Bandung  dimana  Tuan  C  telah  memberikan  keterangan  palsu  kepada  para  pihak  dan  juga Notaris selaku pembuat Akta Surat Kuasa untuk menjual.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian kepustakaan (library legal study) . “Soerjono soekamto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  Pustaka  atau  data  sekunder  saja,  dan  meliputi  aspek  yang  lebih  luas  yaitu  segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian  ini  adalah  pendekatan  melalui  undang-undang  ( Statue  aproach ),  yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan  isu  hukum  yang  ditangani.  Dan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  buku-buku yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2014  tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertanggungjawaban  Pidana  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Dibuat  Berdasarkan Keterangan Palsu
Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika  ia  mempunyai  kesalahan  dalam  melakukan  tindakan  pidana  tersebut.  Kapan  seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban  pidana.  Seseorang  mempunyai  kesalahan  bilamana  pada  waktu melakukan  tindak  pidana,  dilihat  dari  segi  kemasyarakatan  ia  dapat  dicela  oleh  karena perbuatan tersebut.
Seorang notaris bisa saja terlibat dalam pertanggungjawaban pidana dan mungkin saja dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  apabila  memenuhi  unsur-unsur  yang  dilarang menurut  hukum.  Adanya  kemampuan  bertanggungjawab  pada  si  pembuat,  hubungan  batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.
Syaratnya seseorang, dalam hal ini notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab  dengan  peserta  lainnya  di  dalam  mewujudkan  tindak  pidana,  hal  ini  jika dipandang  dari  sudut  subjektif  terdapat  dua  syarat  yaitu  adanya  kesengajaan  dengan  tindak pidana  yang  hendak  diwujudkan  dan  adanya  kesengajaan  seperti  mengetahui  antara  dirinya dengan  peserta  lainnya,  dan  bahkan  dengan  apa  yang  diberbuat  oleh  peserta  lainnya. Dipandang  dari  sudut  objektif,  syarat  seorang  notaris  disebut  ikut  terlibat  dan  ikut bertanggungjawab  dengan  peserta  lainnya  di  dalam  mewujudkan  tindak  pidana  ialah  bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud  perbuatan  orang  itu  secara  objektif  ada  perannya/pengaruh  positif  baik  besar  atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.
Sudut  objektif  lebih  menitikberatkan  pada  wujud  perbuatan  apa  serta  sejauh  mana peran  dan  andil  serta  pengaruh  positif  dari  wujud  perbuatan  itu  terhadap  timbulnya  tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.
Seorang  notaris  untuk  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana,  maka  harus memenuhi  unsur-unsur  antara  lain  melakukan  tindak  pidana,  dalam  hal  ini  seorang  notaris diduga  melakukan  tindak  pidana  yang  menyebabkan  terbitnya  akta  notaris  yang  didasarkan pada  keterangan  palsu.  Tanpa  adanya  tindak  pidana,  tidak  mungkin  seorang  notaris  dapat dimintai  pertanggungjawaban  berdasarkan  hukum  pidana.  Unsur  yang  lain  yaitu  memiliki kemampuan  untuk  bertanggung  jawab,  untuk  dapat  diminta  pertanggungjawaban  di  bawah hukum  pidana,  seorang  notaris  harus  memiliki  kemampuan  untuk  bertanggung  jawab, sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  salah  satu  syarat  untuk  adanya  kesalahan dalam  arti  luas  adalah  adanya  kemampuan  bertanggung  jawab,  yang  hakikatnya  merupakan keadaan  batin  pelaku,  yaitu  keadaan  batin  yang  sedemikian  rupa  sehingga  menjadi  dasar pembenar  untuk  penjatuhan  pidana,  hal  ini  berarti  seseorang  dapat  diminta pertanggungjawaban  di  bawah  hukum  pidana  apabila  orang  tersebut  dianggap  mampu bertanggung  jawab,  ketentuan  ini  juga  berlaku  bagi  notaris,  artinya  seorang  notaris  dapat diminta  pertanggungjawaban  pidana  jika  ia  memiliki  kemampuan  untuk  bertanggung  36 jawab,  dan  apabila  ia  berkehendak,  mempunyai  tujuan  dan  kepentingan  untuk  terwujudnya tindak pidana tersebut.
Akta  notaris  sebagai  akta  otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan kebenaran atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Apabila ada pihak  yang  meragukan  kebenaran  isi  akta  tersebut,  maka  pihak  tersebut  yang  wajib membuktikan ketidak benaran isi akta tersebut.
Penilaian  terhadap  akta  notaris  harus  dilakukan  dengan  asas  praduga  sah.  Asas  ini dapat digunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notraris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut  tidak  sah  harus  dengan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri.  Selama  dan sepanjang  gugatan  berjalan  sampai  dengan  ada  putusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.
Notaris dapat saja lepas dari tanggung jawab hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang  cacat  hukum  tersebut  disebabkan oleh  kesalahan pihak lain,  atau keterangan  atau
bukti  surat  yang  disampaikan  oleh  klien.  Mengenal  bentuk-bentuk  penyebab  cacat  hukum yang  bukan  kesalahan  notaris,  misalnya  adanya  identitas  palsu,  seperti  Kartu  Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Surat Keterangan Ahliwaris, Sertifikat, Perjanjian, Surat Keputusan,  BPKB,  Surat  nikah,  akta  kelahiran  dan  lain-lain.  Dokumen  tersebut  pada umumnya menjadi acuan notaris dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pejabat umum yang ditugasi mewakili negara dalam pembuatan akta autentik.
Dokumen-dokumen  yang  notabene  merupakan  produk  hukum  institusi  negara  dapat dengan  mudah  dipalsukan,  maka  hal  tersebut  sangat  merugikan  banyak  pihak,  termasuk profesi  jabatan  notaris.  Semakin  mudah  dokumen  dipalsukan  berarti  semakin  besar kemungkinan  notaris  terseret  kasus  hukum,  karena  notaris  hanya  mendasarkan  pembuatan akta  pada  kebenaran  dokumen  saja  atau  kebenaran  formal,  sedangkan  kebenaran  material berada pada para pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada notaris. Apabila keterangan  yang  disampaikan  kepada  notaris  palsu  atau  dokumen  yang  diberikan  kepada notaris palsu, atau salah satu pihak memberikan keterangan palsu maka akta dan pengikatan yang dibuat dihadapan notaris  tidak berarti palsu. Apa yang disampaikan  kepada notaris itu mengandung  kebenaran,  sedangkan  fakta  kebohongan  yang  disampaikan  oleh  penghadap bukan  kewenangan  dan  bukan  tanggungjawab  notaris,  karena  akta  notaris  tidak  menjamin bahwa  pihak-pihak  berkata  benar,  tetapi  yang  dijamin  oleh  akta  notaris  adalah  pihak-pihak benar berkata seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka, sehingga apabila terjadi masalah dalam aspek materialnya seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap para  pihak  yang  sengaja  memberikan  dokumen  atau  keterangan  palsu  kepada  notaris,  dan bukan sebaliknya notaris yang dipersalahkan. Bahkan dalam kenyataannya proses hukumnya tidak  hanya  berhenti  pada  tahapan  tersebut,  notaris  umumnya  juga  ikut  dituduh  berkolusi dengan para penghadap untuk menerbitkan akta notaris palsu.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  aspek  material  suatu  akta  notaris  adalah  kepastian tentang materi suatu akta, yaitu apa yang dituangkan dalam akta merupakan pembuktian yang sah  terhadap  pihak-pihak  yang  membuat  akta  atau  pihak  yang  mendapat  hak  dan  berlaku untuk  umum.  Keterangan  atau  pernyataan  yang  dimuat  dalam  akta  pejabat  atau  keterangan para  pihak  yang  diberikan  atau  disampaikan  dihadapan  notaris  harus  memiliki  unsur kebenaran  terhadap  apa  yang  tercantum  dalam  akta.  Jika  keterangan/pernyataan  para penghadap tersebut tidak benar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak itu sendiri. Dengan demikian, isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai  alat bukti yang sah untuk atau di antara para pihak, para ahli waris, dan para penerima hak.

## Akibat  Hukum  Yang  Timbul  Terhadap  Akta  Notaris  Yang  Didasarkan  Pada Keterangan Palsu
Kedudukan  akta  notaris  yang  didasarkan  pada  keterangan  atau  pernyataan  palsu tersebut, tidak serta merta menyebabkan akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum adalah apabila ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan  membatalkan  akta  notaris,  dengan  alasan  bahwa  notaris  terbukti  melakukan  suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian, hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang akan  menempatkan  notaris  sebagai  terpidana,  atas  akta  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan notaris  yang  bersangkutan  adalah,  mengajukan  gugatan  secara  perdata  untuk  meminta pembatalan akta tersebut.
Keabsahan  akta  autentik  yang  dibuat  Notaris  harus  memenuhi  syarat  sebagaimaana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Syarat tersebut, yaitu, akta harus dibuat oleh atau di  hadapan  seorang  pejabat  umum,  akta  itu  harus  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan undang-undang,  dan  pejabat  umum  atau  di  hadapan  siapa  akta  itu  dibuat  harus  mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.
Pasal  38  UUJN  menentukan  sebuah  akta  autentik  harus  mengikuti  ketentuan  yang disyaratkan undang-undang. Dimana setiap akta terdiri dari awal akta, badan akta, dan akhir atau  penutup  akta.  Awal  akta  atau  kepala  akta  memuat:  judul  akta,  nomor  akta,  jam,  hari, tanggal, nulan dan tahun, dan nama lengkap serta tempat kedudukan Notaris yang membuat akta.  Badan  akta  memuat:  nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  kewarganegaraan, pekerjaan/jabatan,  kedudukan  tempat  tinggal  para  penghadap  dan/atau  orang  yang  mereka wakili,  keterangan  mengenai  kedudukan  bertindak  penghadap,  isi  akta  yang  merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan, dan nama lengkap, tempat tanggal lahir dan pekerjaan, jabatan dan kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
Sedangkan  akhir  akta  memuat:  uraian  tentang  pembacaan  akta,  uraian  tentang penandatanganan  daan  tempat  penandatanganan  atau  penterjemahan  akta  jika  ada,  nama lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir  serta  pekerjaan,  jabatan,  kedudukam  dan  tempat  tinggal dari tiap-tiaap saksi akta, dan uaraian tentang ada ataau tidak adaanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian serta jumlah perubahannya. Tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut  dapat  mengakibatkan  akta  autentik  itu  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
Pasal  1869  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  suatu  akta  yang  karena  tidak  berkuasa atau  tidak  cakapnya  pegawai  yang  berwenang  membuat  akta  autentik  ataau  karena  suatu cacat  dalam  bentuknya,  tidak  dapat  diperlakukan  sebagai  akta  autentik  namun  hanya mempunyai kekuataan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.
Notaris  yang  telah  memastikan  bahwa  para  penghadap  yang  datang  dengan  maksud mengadakan perjanjian, yang berarti telah sepakat dan atas kehendaknya sendiri, cakap dalam membuat  suatu  perjanjian  dan  berwenang  untuk  itu,  adanya  objek  yang  diperjanjikan,  dan karena  kausa  yang  halal,  dan  dibuat  dalam  bentuk  akta  autentik  yang  ditentukan  undang- undang  maka  akta  yang  dibuat  adalah  akta  autentik  dan  mempunyai  kekuatan  pembuktian yang  sempurna,  dan  terhadap  akta  notaris  yang  didasarkan  pada  keterangan  palsu,  tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan  dengan  keberadaan  akta  seperti  itu  harus  mengajukan  gugatan  perdata  ke pengadilan  untuk  membatalkan  akta  tersebut.  Akta  tersebut  akan  batal  apabila  telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

## KESIMPULAN
Notaris  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  terkait  dengan  pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak  pidana  pemalsuan  atau  tindak  pidana  penipuan.  Akan  tetapi  notaris  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana  terhadap  akta  pejabat  jika  secara  sengaja  atau  lalai  notaris membuat akta palsu, sehingga merugikan pihak lain.
Terhadap  akta  notaris  yang  dibuat  berdasarkan  keterangan  palsu  tidak  dengan sendirinya  mengakibatkan  akta  tersebut  menjadi  batal  demi  hukum.  Para  pihak  yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofur  Anshori.  (2009). Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  dan Etika . Yogyakarta: UII Press G.H.S. Lumban Tobing. (1982). Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga.
Herlien  Budiono.  (2007). Notaris  dan  Kode  Etiknya. Medan: Upgrading  &  Refreshing Course.
Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. (2004). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang  Nomor2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.