## MODEL PENDIDIKAN PEREDAM PEMIKIRAN DAN GERAKAN RADIKAL BELAJAR DARI KUDUS
Moh Rosyid STAIN Kudus mrosyid72@yahoo.co.id

## Abstrak
Lembaga  pendidikan  yang  menghasilkan  generasi  terdidik  merupakan  tempat diandalkan  masyarakat  tumbuhnya  generasi  berakhlakul  karimah,  ramah,  santun, dan  menaati  peraturan  negara  dan  agama.  Akan  tetapi,  dalam  realitanya,  terdapat generasi  yang  terdidik  tapi  menjadi  pelaku  teroris.  Hal  ini  terjadi  karena kehidupannya  berada  di  lingkungan  (non-lembaga  pendidikan)  sangat  mewarnai pola  pikirnya.  Dengan  demikian,  lingkungan  sosial  ikut  besar  andilnya  dalam mencetak generasi yang radikal atau santun. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh lembaga  pendidikan  formal  dan  nonformal  adalah  mengubah  pola  pembelajaran yang  teks  book  menjadi  pendidikan  yang  turun  ke  lapangan  dengan  muatan  nilai- nilai toleransi intern dan antar-umat beragama. Perlu pula mewujudkan pendidikan Bela  Negara  yang  sedang  digarap  oleh  Kementerian  Pertahanan  RI  era  Presiden Jokowi-JK.  Pendidikan  toleran  dan  bela  negara  merupakan  bagian  dari  upaya menangkal nalar radikal sehingga pendidik perlu melahirkan kiat pembelajaran yang tidak  berkutat  pada  kelas  dan  teks,  perlu  pula  menggagas  pendidikan  yang mengedepankan  fakta  riil  sosial  sebagai  bahan  telaah.  Terjadinya  nalar  radikal karena  hidup  laksana  katak  dalam  tempurung  sehingga  sesuatu  yang  berbeda diidentikkan  dengan  kesalahan.  Perlunya  antar-elemen  sosial  dan  pemerintah menggugah  kesadaran  bahwa  pendidikan  sejati  adalah  pelaksanaan  pendidikan  di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, dan di lembaga pendidikan sebagai satu kesatuan, tidak hanya di lembaga pendidikan formal saja. Konsekuensinya, perlunya inovasi  pembelajaran  secara  bersama  dalam  mewujudkan  generasi  yang  terdidik dengan  potensi  cerdas  dan  berakhlak.  Kiat  pendidikan  perlu  mengedepankan pendidikan  toleran  agar  menjadi  generasi  yang  tidak  fanatis  dalam  menghadapi perbedaan  suku,  agama,  dan  strata  sosial  di  lingkungannya.  Upaya  ini  diperkuat dengan fakta bahwa jaringan teroris telah menjadi wabah penyakit akut di negeri ini. Bahkan,  pelaku  teror  mayoritas  generasi  yang  terdidik,  baik  pendidikan  formal maupun pendidikan keagamaan nonformal (keislaman).
Kata Kunci: pendidikan dan kesadaran menghadapi perbedaan

## Abstract
Educational  institutions  that  produce  educated  generation  is  a  place  of  reliance  on the  growth  of  generations  berakhlakul  karimah,  friendly,  courteous,  and  obey  the rules of the country and religion. However, in reality, there is an educated generation but  a  terrorist  actor.  This  happens  because  his  life  is  in  the  environment  (non-
educational  institutions)  are  coloring  his  mindset.  Thus,  the  social  environment contributes  to  the  creation  of  a  radical  or  polite  generation.  The  consequence  that must  be  done  by  formal  and  non  formal  education  institutions  is  to  change  the learning patterns that text book into education that comes to the field with the content of the values of internal tolerance and inter-religious people. It is also necessary to realize  the  education  of  Bela  Negara  which  is  being  worked  by  the  Ministry  of Defense RI era Jokowi-JK President. Tolerant education and state defenses are part of the effort to counter radical reasoning so that educators need to produce learning tips  that  do  not  dwell  on  class  and  text,  it  is  also  necessary  to  create  an  education that  puts  forward  the  real  facts  of  social  as  a  matter  of  study.  The  occurrence  of radical reasoning because life is like a frog in a shell so that something different is identified  with  error.  The  need  for  intergovernmental  and  social  elements  to  raise awareness  that  true  education  is  the  implementation  of  education  in  the  home environment, community environment, and in educational institutions as a whole, not only  in  formal  educational  institutions  only.  Consequently,  the  need  for  learning innovation  together  in  realizing  an  educated  generation  with  smart  and  moral potential. Educational tips need to promote tolerant education in order to become a fanatic generation in dealing with differences in ethnicity, religion, and social strata in their environment. This effort is reinforced by the fact that terrorist networks have become an epidemic of acute illness in this country. In fact, the majority of educated perpetrators  of  terror,  both  formal  education  and  non-formal  religious  education (Islamic).

## Keywords: education and awareness of differences

## A. Pendahuluan
Konstelasi  tata  dunia  yang  terus  memproduksi  perang,  kekerasan,  dan ketidakadilan  memberi  pesan  dan  pelajaran  berharga  bagi  kita  untuk  merawat kebhinekaan sebagai aset berharga. Perawatan dapat dilakukan dengan memupuk dan penyerbukan semua potensi perbedaan dengan dasar menyadari realitas yang berbeda, di  antaranya  dengan  pendidikan  toleransi.  Perbedaan  realitasnya  adalah  keniscayaan agar  bangunan  negara-bangsa  tak  terkoyak.  Kerja  besar  merajut  pengertian  dan kesepahaman  persatuan  dalam  keragaman  merupakan  panggilan  tugas  semua  pihak yang  pandai  mensyukuri  berkah  kemajemukan  sebagai  warisan  peradaban  dan ketatanegaraan  kita.  Hal  ini  ditanamkan  sejak  di  bangku  pendidikan.  Bekal  utama yang  kita  miliki  adalah  sikap  toleran,  solidaritas,  gotong  royong,  dan  bekerjanya

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
kearifan  lokal  yang  kesemuanya  tertanam  sejak  era  leluhur.  Akan  tetapi,  bangunan yang kokoh itu rentan disusupi virus negatif kehidupan sehingga muncul konflik yang diawali  adanya  kesenjangan  sosial  berdampak  ketidaksetaraan  sosial  dan ketimpangan ekonomi yang berdampak dominasi pihak tertentu atas pihak lain.
Dalam  konteks  Indonesia,  demokrasi  menjadi  pilihan  tata  perpolitikan nasional.  Konsekuensinya,  terpenuhinya  kepentingan  rakyat  sebagai  tolok  ukur utamanya.  Demokrasi  bukanlah  semata-mata  persoalan  sistem  politik,  melainkan pandangan  hidup  yang  diwujudkan  dalam  kehidupan  nyata,  terutama  soal  proses pembuatan  keputusan  yang  terkait  dengan  kehidupan  warga  negara.  Demokrasi dijadikan  kontrol  rakyat  atas  urusan  publik  dengan  berpijak  pada  tujuan  bernegara. Urusan publik mencakup soal kebijakan politik terkait kebutuhan dan pelayanan yang diterima warga negara dari negara. Era Reformasi menjanjikan masa depan bersama yang lebih baik. Akan tetapi, pada tataran realitas, sejauhmana keberpihakan negara pada  warga  negara,  khususnya  yang  berposisi  kurang  beruntung.  Dengan  demikian, sudah seharusnya kinerja pemerintah dievaluasi oleh publik. Kinerja pemerintah yang dievaluasi  dalam  naskah  ini  adalah  menjaga  kenyamanan  dan  keamanan  warganya. Kinerja tersebut dapat terpublikasikan atas peran media massa.
Menurut  Sirry,  berbagai  survei  menunjukkan  tingkat  intoleransi  agama  di dunia  naik  cukup  tajam.  Di  negara  Barat,  secara  nominal  mayoritas  beragama Kristen, lebih dari 50 persen berpandangan keagamaan yang eksklusivis. Begitu pula di Afrika dan Tiongkok yang mana perkembangan agama Kristen berkembang pesat, sekitar  80  persennya  eksklusif.  Di  negara  yang  mayoritas  muslim,  seperti  Indonesia dan  Turki  yang  dianggap  paling  moderat  pun,  65  persen  muslimnya  berpandangan eksklusif.  Dengan  demikian,  revitalisasi  (bangkitnya  umat  beragama  dalam beragama)  dikhawatirkan  menyebabkan  guncangan  pada  masa  depan  kehidupan. Maka ada solusi  yang ditawarkan publik dengan menyempitkan ruang gerak agama, yakni disingkirkan ke ruang privat saja. Dalihnya, semakin modern suatu masyarakat semakin  tidak  memberi  ruang  bagi  peran  publik  agama.  Dalam  pandangan  Sirry, eksklusifisme  agama  adalah  keyakinan  seseorang  bahwa  agamanya  adalah  satu-

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
satunya  jalan  menuju  keselamatan  dan  yang  lain  sesat.  Adapun  pluralisme  agama berpandangan  bahwa  semua  agama  sebagai  jalan  yang  sah,  sedangkan  pluralisme politik  merupakan  pemikiran  politik  yang  mengejawantah  dalam  institusi  yang mengakui hak-hak sipil dan politik warga secara sama, terlepas dari perbedaan suku, agama,  ras,  dan  antargolongan  (SARA).  Adapun  eksklusivisme  politik  tidak memperhatikan  netralitas  terhadap  isu  SARA,  tetapi  memihak  ideologi  tertentu, agama  tertentu,  atau  etnik  tertentu  dengan  menggunakan  mekanisme  paksaan  untuk mengeksklusi yang lain. Pandangan umum, orang yang eksklusif beragama tak akan pernah  menjadi  pluralis  dalam  politik  karena  eksklusifisme  politik  sebagai perwujudan eksklusifisme beragama dan pluralisme politik sebagai pluralisme agama. Benarkah  hubungan  keduanya  bersifat  kausalitas?  Intensitas  perjumpaan  dalam masyarakat  pluralis  berujung  pada  terkikisnya  eksklusifisme  beragama  sehingga pandangan keagamaan menjadi pluralis, tak ada lagi hambatan untuk menjadi pluralis secara  politik.  Semakin  intensnya  pergaulan  lintas  agama  dan  komunitas,  semakin terkikis  pandangan  yang  mengeklusi  yang  lain  dan  membuka  sikap  politik  yang pluralis.  Eksklusifisme  agama  tidak  sepenuhnya  bertolak  belakang  dari  pluralisme politik.  Minimal,  eksklusifisme  beragama  tak  dipandang  sebagai  biang  kerok eksklusifisme  politik  yang  tak  memberi  ruang  bagi  pemenuhan  hak  sipil  warga. Eksklusifisme  agama  dan  eksklusifisme  politik  tidak  bersifat  langsung  sebagaimana umum  dipersepsikan  (Sirry,  2016:7).  Eksklusif  merupakan  tahap  awal  munculnya benih-benih  radikal.  Bila  tak  terkontrol  maka  berpeluang  menjadi  pelaku  teroris meski pernah dididik di lembaga pendidikan agama yang formal dan nonformal.
Pelaku  teror  (kelompok  ekstrimis)  menurut  Syafii  Maarif,  tak  memiliki  visi tentang kehidupan  yang damai di bumi. Mereka lebih memendam angan dan igauan tentang  kehidupan  bersama  bidadari  di  alam  setelah  kematian  nanti.  Ini  merupakan teologi  sesat  karena  kehidupan  bahagia  di  akhirat  harus  dilalui  dengan  kehidupan yang saleh dan bermanfaat di muka bumi. Kegagalan sebagian orang yang menganut teologi  kekerasan  atas  nama  agama  ini  dalam  memahami  ajaran  agamanya  telah

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
menuntunnya  pada  perbuatan  konyol  melakukan  perusakan  dan  kebinasaan (2017:19).
Permasalahan  dalam  naskah  ini  adalah  faktor  apakah  yang  memicu tumbuhnya  gerakan  radikal?,  bagaimana  peta  teroris  di  Kudus?  dan  bagaimana urgensi  pendidikan  toleransi  sebagai  upaya  menangkal  radikalisme?  Manfaat  yang diharapkan  dengan  naskah  ini  adalah  untuk  memahami  faktor  yang  memicu tumbuhnya  gerakan  radikal  di  Kudus,  untuk  mengetahui  peta  teroris  di  Kudus,  dan urgensi pendidikan sebagai upaya menangkal radikalisme. Dipilihnya Kudus sebagai lokus  riset  dengan  pertimbangan,  pertama,  Kudus  dikenal  kota  santri  dan  banyak lembaga  agama  Islam  dan  ulama.  Akan  tetapi,  di  Kudus  pula  ada  oknum  pelaku teroris,  meski  tatkala  menjadi  pelaku,  mereka  statusnya  bukan  lagi  warga  Kudus, hanya saja, lahir di Kudus dan keluarganya di Kudus. Padahal mereka pernah dididik di lembaga keagamaan Islam di Kudus. Kondisi tersebut, tatkala mereka tewas akibat ulah  terornya,  mereka  dimakamkan  di  Kudus  yang  diawali  pro-kontra  oleh  warga Kudus,  meski  akhirnya  dimakamkan  pula  di  Kudus.  Padahal,  daerah  lain  yang menolak  pemakaman  pelaku  terror  meski  si  pelaku  lahir  dan  besar  di  daerah  itu. Penolakan dengan dalih citra negatif sebagai daerah dimakamkannya teroris.
Sikap  intoleransi  yang  kian  merebak  sehingga  muncul  keresahan  akibat maraknya  pemikiran  dan  perilaku  intoleran.  Hal  ini  memunculkan  gerakan  300 antropolog se-Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Antropolog untuk Indonesia yang  Bineka  Inklusif  (AUI)  bersuara.  Mereka  diterima  Presiden  Jokowi  di  Istana Merdeka Jakarta, Senin 16 Januari 2017. AUI beranggapan, bila kita gagal mengelola keberagaman,  usia  Indonesia  tinggal  10  tahun  lagi.  Ada  tiga  pangkal  persoalan intoleransi,  yakni  sejak  di  dunia  pendidikan  mulai  PAUD  hingga  perguruan  tinggi, adanya  ketimpangan  perekonomian  dan  kesejahteraan,serta  ketidakadilan  ekonomi. Di  sisi  lain,  kurikulum  pendidikan  agama  lebih  menekankan  hapalan  dan  ritual, kurang membahas permasalahan yang dihadapi siswa sehari-hari. Dampaknya, siswa mencari  informasi  dari  sumber  lain  seperti  teman  sebaya  atau  internet  yang  tak terjamin kebenarannya. Peningkatan mutu yang diterima guru dalam forum pelatihan

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
berupa  optimalisasi  metode  pembelajaran,  bukan  membahas  isu  kontemporer  dan jalan penyelesaian, seperti idealitas kehidupan lintas iman dan SARA, dsb.

## Landasan Teori

## 1. Gerakan Radikal
Radikal  merupakan  gerakan  menghendaki  perubahan  secara  ekstrim,  deradikalisasi adalah  gerakan  berkebalikan  dengan  radikal  dan  deideologisasi  (melepaskan ideologi).  Menurut  Golese,  deradikalisasi  dengan  pendekatan  humanis, soul approach ,  dan  menyentuh  akar  rumput  (2009:122).  Paham  radikalisme  menjangkit semua  elemen  sosial,  termasuk  kalangan  mahasiswa  dan  sarjana.  Menurut  Bakti, gerakan radikal di kampus disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, latar belakang pemahaman  keagamaan  yang  tekstual  dan  sepotong-potong.  Biasanya  dari  kampus sekuler  (non-keagamaan)  mudah  terperangkap  oleh  fundamentalisme  dan eksklusivisme  keberagamaan,  terutama  dari  fakultas  sains.  Akan  tetapi,  perguruan tinggi bercorak keislaman (UIN/IAIN/STAIN) pun ada  yang terlibat. Hal ini karena adanya perubahan orientasi dan ekspansi keilmuan yang bersifat umum. Doktrin yang ditanamkan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  dengan  penguasa  zalim  ( thoghut )  yang tak wajib dipatuhi dan mesti diperangi. Kedua, faktor ketimpangan dan ketidakadilan sosial,  politik,  dan  ekonomi  yang  masih  mengakar  dalam  masyarakat.  Kelompok yang  tak  berdaya  mudah  disulut  dan  ditunggangi  oleh  kelompok  radikal.  Langkah yang perlu dilakukan, menurut Bakti, pertama, dirjen pendidikan tinggi bekerja sama dengan  perguruan  tinggi  membuat  program  bina  damai  keberagamaan  di  kampus, seperti  sosialisasi  pemahaman  yang  toleran,  inklusivisme,  multikulturalsime,  dan bahaya paham radikal sebagai upaya preventif. Kedua, merevitalisasi kurikulum dan mengevaluasi pengajaran setiap semester, terutama terkait mata kuliah  yang bersifat ideologis,  seperti  Pancasila,  pendidikan  kewarganegaraan,  dan  pendidikan  agama. Mata  kuliah  itu  selama  ini  berkutat  pada  aspek  kognisi,  belum  menyentuh  aspek afeksi  dan  sikap.  Ketiga,  kampus  bekerja  sama  dengan  organisasi  kemahasiswaan ekstrakampus yang relatif moderat dalam membantu mencairkan pemahaman gerakan radikalisme ditengarai akibat tumbuh suburnya organisasi lembaga dakawah kampus

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
yang  bersifat  eksklusif  (2016:7).  Hal  yang  perlu  digarisbawahi  dari  Bakti  bahwa perlunya  mengevaluasi  pengajaran  sehingga  naskah  ini  terfokus  pada  upaya mengevaluasi  proses  pembelajaran  agar  benih  radikalisme  tertangani  dengan pendekatan preventif.
Aksi  terorisme  tak  akan  berhenti  jika  program  pemberantasannya  masih menyisakan struktur kesempatan ( opportunity structure ) berseminya kembali ideologi radikalis-teroris.  Struktur  kesempatan  maksudnya  adalah  berbagai  kondisi  struktur yang  menyisakan  ruang  kosong  dan  dapat  memantik  kemunculan  ideologi radikalisme  terorisme.  Kemiskinan,  pengangguran,  kesenjangan  ekonomi,  deprivasi sosial-politik,  kebijakan  negara  yang  salah,  dan  konstelasi  geopolitik  global  adalah contohnya.  Dapat  pula  berbentuk  penciptaan  mitos  ‘kesyahidan’  baru  di  kalangan teroris  akibat  aksi  Densus  88.  Ada  aksi  ada  reaksi  sehingga  semakin  keras  tekanan pemerintah  pada  teroris,  semakin  keras  pula  resistensinya  (perlawanannya)  pada pemerintah  dengan  menyasar  pada  Densus  88  polri  dan  polisi  lainnya.  Dibutuhkan paradigma  baru  pemberantasan  teroris  yang  tak  hanya  mengandalkan  pendekatan keamanan, perlu program pengawasan ( surveillance ), deradikalisasi, pemulihan, dan inklusi  sosial  eks-narapidana  teroris  untuk  memutus  mata  rantai  reproduksi  ideologi teroris  dan  menghentikan  peluang  perekrutan  anggota  baru.  Perlunya  pemerintah menyinergikan institusinya  yang menjadi  garda depan program deradikalisasi dalam kebijakan  yang  terintegrasi.  Ada  kesan  tumpang  tindih  kelembagaan  seperti  Densus 88 polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN),  dan  Kemenkum  HAM.  Akibatnya,  setiap  unit  terkesan  berjalan  sendiri- sendiri.  Program  deradikaliasi  dan  pemberantasan  teroris  diarahkan  untuk memulihkan  kehidupan  sosial-ekonomi  para  eks-narapidana  teroris.  Kesulitan beradaptasi  dengan  masyarakat  karena  stigma  akibat  masyarakat  mengisolasi  diri takut  dikaitkan  dengan  teroris  atau  tertular  ideologinya  dan  kegagalan  ekonominya akan melapangkan jalan kembali terlibat dalam jaringan teroris (2016:7).

## 2.Deradikalisasi

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
Kegagalan  program  deradikalisasi  menurut  Kritianawati  disebabkan  oleh  (1) minimnya  keterlibatan  kelompok  acuan  dalam  aktivitas  program,  yakni  komunitas moderat,  kelompok  pendidikan  pro-toleransi,  dan  ormas  yang  peduli  pada kemajemukan,  (2)  lebih  berorientasi  pada  penyadaran  yang  individualis  dan  hanya menyentuh  individu  pelaku  teroris,  (3)  mengabaikan  fungsi  dan  peran  lembaga pendidikan, baik yang bersifat formal dan nonformal (2017:6).
Golese  (2009:67)  mendedahkan  bentuk  deradikalisasi  di  berbagai  negara. Pertama, Arab Saudi dengan perang melawan ide radikal ( war of ideas ) yang dianut kelompok teroris berhaluan Islam radikal dengan program rehabilitasi dan reedukasi. Hal ini kategori soft power approach dan pendekatan budaya ( cultural approach ), tak cukup dengan cara tradisional, membuat UU antiteroris, membentuk pasukan khusus antiteroris, menangkap pelaku dan memenjarakannya atau menghukum mati. Karena teroris  kategori  bahaya  laten  maka  diantisipasinya  dengan  program  pengenalan  diri ( early  dissemination  programs ).  Hal  tersebut  menandaskan  bahwa  teroris  perlu dilawan  dengan  ide,  sumber  ide,  dan  mencerahkan  penerima  ide  yakni  santri  dan komunitas pesantren, tidak dengan angkat senjata. Kedua , Yaman mengadakan dialog untuk merasionalkan pemikiran teroris, menumbangkan alasan dan sebab intelektual yang  dimiliki  teroris.  Ketiga,  Mesir  melawan  teroris  dengan  kontra  teroris  karena pergerakan  organisasi  jihad  tumbuh  di  lingkungan  universitas  Mesir  pertengahan tahun  1970-an,  sebagai  bagian  organisasi  kemahasiswaan.  Keempat , Singapura melawan  teroris  dengan  swadaya  masyarakat  yang  dikenal Religious  Rehabilitation Group beranggotakan  LSM  dan  komunitas  umat  Islam  Singapura  agar  melakukan perlawanan terhadap Jamaah Islamiyah Singapura, sebagai sumber dan wadah diskusi antara  pemerintah  dengan  perwakilan  komunitas  muslim  Singapura.  Kelima, Malaysia,  Kolombia,  Aljazair,  dan  Tajikistan  mengagendakan  deradikalisasi. Sebagaimana  Indonesia  dengan peningkatan  gerakan penangkapan, pencegahan, dan pemberantasan teroris ditangani ekstra oleh Satgas Bom Polri.

## B. Pembahasan

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139

## 1. Faktor Pemicu Gerakan Radikal Global
Perlawan muslim pada pihak lain dengan kekerasan dipicu oleh ragam kasus. Adanya genosida  yang  dilakukan  Khmer  Merah  dan  tragedi  Bosnia.  Genosida  oleh  rezim Khmer  Merah  (1975-1979)  menewaskan  2  juta  rakyat.  Kekejaman  sebagaimana kesaksian korban selamat, Meas Sokka (55 th) dalam pengadilan. Pelaku Nuon Chea (88 th) dan Khieu Samphan (83 th) divonis hukuman seumur hidup setelah menjalani 2  tahun  persidangan  karena  tuduhan  genosida  100.000-  500.000  etnis  minoritas Muslim  Cham  dan  20.000  orang  Vietnam  di  Kamboja.  Pembunuhan  dengan memenggal kepala dan agar tak terdengar jeritan, mereka meninggikan volume musik dengan keras untuk menyamarkan jeritan. Seusai membunuh, algojo berpesta minum anggur yang dicampuri organ korban terbunuh yang dikeringkan. Rata-rata sehari 20 korban  dibunuh  setelah  berminggu-minggu  disiksa  dan  dibiarkan  kelaparan. Pembunuhan juga pada bayi dan anak-anak dikubur secara masal oleh sipir ( Kompas , 22  Januari  2015).  Kekejaman  tentara  Serbia  Bosnia  1992-1995  dengan  membunuh 8.373  warga  muslim  Bosnia,  20  ribu  hingga  50  ribu  wanita  diperkosa,  dan  70  ribu warga  diusir  dari  desanya  pada  13  Juli  1995.  Tentara  yang  dikomandani  Ratko Mladik,  Franc  Kos,  Branimir  Manojlovic,  Stanko  Kojic,  dan  Vlatimir  Golijan menjadi  catatan  kelam  peradaban  dunia.  Korban  dikuburkan  di  makam  massal. Pembunuhan  bertujuan  menghancurkan  keseluruhan  atau  sebagian  kelompok,  etnis, dan  muslim  di  Bosnia  Herzegovina.  Tahun  2010  sebagai  peringatan  ke-15 pembantaian dengan pemakaman ulang korban  perang  yang teridentifikasi sebanyak 775  di  Potocari,  dekat  Srebenica.  Terdapat  6.066  korban  yang  digali  dari  kuburan massal  dikuburkan  kembali.  Srebenica  dinyatakan  PBB  sebagai  daerah  aman  dan wilayah pengungsian warga Bosnia 1992-1995, tetapi tentara Bosnia membantai pria dan anak lelaki muslim di kota itu ( Suara Merdeka, 12 Juli 2010). Perang di kawasan Balkan,  Eropa  Tenggara,  setelah  pasukan  perdamaian  KFOR  pimpinan  NATO memasuki Kosovo pada 12 Juni 1999 terjadi peperangan sepanjang dekade 1990-an. Terdapat  14.650  nyawa  belum  diketahui  kondisinya  sejak  konflik  bersenjata  di
Serbia,  Bosnia-Herzegovina,  Kroasia,  dan  Kosovo ( Kompas ,  31  Agustus  2010, hlm.3).
Dua  tokoh  paling  berkuasa  semasa  Perang  Bosnia  yang  berakhir  pada  1990, Radovan Karadzic dan Ratko Mladic untuk pertama kalinya Selasa, 28 Januari 2014 tampil bersama di Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia di Den Hag Belanda meski keduanya menolak dakwaan. Karadzic menghadapi 11 dakwaan, termasuk  genosida  yang  terkait  pembunuhan  massal  di  Srebenica  pada  Juli  1985. Kala  itu,  80.000  warga  Bosnia  yang  mayoritas  muslim  di  Kota  Srebenica  dibunuh secara  keji  oleh  unit  tempur  tentara  Republik  Srpska  di  bawah  komandan  Jenderal Ratko  Mladic.  Mladic  menolak  bersaksi  untuk  meringankan  Radovan  Karadzic. Karadzic  yang  semula  berprofesi  sebagai  dokter  dan  psikiater  ditangkap  di  Beograd pada  2008  setelah  13  tahun  dalam  pelarian.  Ia  pernah  memimpin  negara  Bosnia- Herzegovina  yang  dihuni  etnis  Serbia  murni  diyakini  berperan  besar  dalam pembantaian muslim Bosnia di Srebenica dan Sarajevo. Mladic ditangkap pada 2011 di Serbia Utara setelah 16 tahun dalam pelarian. Pasukan Bosnia-Serbia mengepung Sarajevo  selama  44  bulan,  mengusir  warga  muslim  dan  Kroasia,  dan  meneror penduduk sipil dengan bom dan tembakan jitu ( Kompas , 29 Januari 2011, hlm.9).
Konflik  dipicu  sentimen  kelompok  Serbia  yang  membalas  Bosnia  (muslim) yang dikenang sebagai perwujudan Imperium Turki Utsmani yang menduduki Serbia selama 500 tahun (Usman bin Erthogul sebagai pemimpin pertama Dinasti Utsmani). Wilayahnya  membentang  dari  Suriah  ke  Danube.  Turki  Utsmani  mampu mengembalikan  kejayaan  Islam  di  Arab  selama  7  abad,  mampu  menaklukkan Kerajaan Mamluk dan Kerajaan Romawi Timur (Byzantium). Di antara peninggalan Turki  berupa  Aya  Sofia  yang  semula  gereja  menjadi  masjid.  Pasca-konflik, dideklarasikan  Negara  Bosnia-Herzegovina  pada  15  Oktober  1991  terdiri  etnis muslim Bosnia 44 %, Ortodoks Serbia 31%, Katolik Kroasia 17%. Pada 29 Februari 1992  dilakukan  referendum  kemerdekaan  Bosnia-Herzegovina  yang  dimenangkan kelompok  Bosnia.  Referendum  diboikot  kelompok  Bosnia-Herzegovina  yang menghendaki  unifikasi  wilayah-wilayah  Serbia,  yang  mencakup  sebagian  Bosnia-

## QUALITY
Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
Herzegovina.  Kelompok  Bosnia-Serbia  didukung  pemerintah  Serbia  (pimpinan Slobodan Milosevic) dan tentara Yugoslavia ( Yugoslavia People’s Army ) menyerang Bosnia-Herzegovina  dengan  tujuan  membersihkan  wilayah  Serbia  yang  mencakup sebagian  Bosnia-Herzegovina.  Pasukan  PBB  di  antaranya  pasukan  Belanda  tak mampu  menahan  pasukan  Serbia.  Pada  27  Februari  2007  Mahkamah  Internasional menetapkan tragedi di  atas sebagai  genosida  (pembasmian etnis muslim) terbesar di Eropa  sejak  PD  II  dan  kejadian  pertama  yang  ditetapkan  sebagai  genosida  secara hukum.  Pada  16  Juli,  Pengadilan  Distrik  di  Den  Haag  Belanda  memutuskan  bahwa Belanda  bertanggung  jawab  atas  300  orang  yang  dibantai.  Belanda  dinilai  gagal melindungi warga etnis  Bosnia  atas pembantaian  yang dilakukan etnis Serbia. Hasil keputusan  Hakim  Larissa  Elwin  yang  hanya  bertanggung  jawab  300  orang  diprotes oleh keluarga korban. Pada April 2014, Pemerintah Belanda setuju membayar 20 ribu euro  kepada  kerabat  dari  3  orang  muslim  Bosnia  yang  dibunuh  setelah  pasukan penjaga  perdamaian  mengusir  mereka  dari  kompleks  PBB  ( Kompas ,  24  Agustus 2014).
Kroasia yang kini bergabung dengan Uni Eropa sejak Juni 2013 mengajukan tuduhan  genosida  pada  Belgrade  dan  Serbia  pada  1999.  Akan  tetapi,  Mahkamah Internasional PBB Selasa 3 Januari 2015 menyatakan bahwa Kroasia maupun Serbia sama-sama  tidak  terbukti  melakukan  genosida  selama  perang  di  Yugoslavia  pada 1991-1995  berdasarkan  voting  15  suara  hakim  menolak  dan  2  hakim  menyetujui adanya  genosida.  Kasus  tersebut  merupakan  bagian  dari  pecahnya  Yugoslavia menjadi  7  negara  bagian  akibat  perang  yang  menewaskan  13.000  jiwa  yang merupakan perang terbesar di Eropa sejak PD II dan 200.000 orang Serbia melarikan diri setelah pertempuran berakhir. Argumen penolakan hakim, tindakan pembersihan etnis mungkin menjadi bagian dari  genosida, namun hal itu akan dilakukan jika ada tujuan menghancurkan secara fisik kelompok yang menjadi target ( Suara Merdeka , 4 Februari 2015).
Ketegangan  yang  diderita  muslim  di  Amerika  pun  tak  terwujud.  Otoritas Washington,  Rabu  2  Juli  2014  menyatakan  meningkatkan  keamanan  di  beberapa

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
bandara  yang  mempunyai  penerbangan  langsung  ke  Amerika.  Di  tengah kekhawatiran  bahwa  teroris  mengembangkan  bom  baru  yang  bisa  diselundupkan  ke pesawat.  Para  pembuat  bom  dari  Nusra  Front,  cabang  Al  Qaeda  di  Suriah  dan  Al Qaeda di Semenanjung  Arab (AQAP)  yang berbasis di Yaman diperkirakan bekerja sama mengembangkan bahan peledak yang bisa menghindari deteksi sistem skrining bandara. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Jeh Johnson mengumumkan langkah yang  diambil  yakni  menambah  pemeriksaan  sepatu  dan  barang  milik  penumpang. Badan Keamanan Transportasi memberlakukan langkah menyongsong hari libur dan hari kemerdekaan AS 4  Juli 2014 ( Kompas , 4 Juli 2014). Otoritas Perancis Jumat 4 Juli 2014 mengikuti anjuran Amerika untuk memperketat pengecekan terhadap para penumpang dan barang bawaan yang masuk ke Eropa dan Timur Tengah, begitu pula Inggris. Hal ini terjadi di tengah pelarangan warga muslim Palestina dari Tepi Barat masuk  Jerusalem  Timur  untuk  Jumatan  pertama  pada  bulan  Ramadan  dan  lelaki Palestina  di  bawah  umur  50  tahun  masuk  kompleks  Masjid  Al  Aqsha  oleh  Israel ( Kompas , 5 Juli 2014). Pasca-pengeboman World Trade Center (WTC) pusat bisnis di  Amerika  pada  11  September  2001  masih  memunculkan  kecurigaan  Amerika terhadap  warga  muslim  dunia  dengan  program  kontraterorisme.  Kepolisian  New York  AS  merekrut  para  imigran  –sebagian  besar  muslim-  untuk  dijadikan  informan yang  memata-matai  aktivitas  di  kafe,  resto,  dan  masjid.  Para  imigran  tersebut berprofesi  sebagai  penjual  makanan  keliling  asal  Afganistan,  sopir  asal  Mesir,  dan pelajar  asal  Pakistan.  Sebagian  imigran  yang  dijadikan  informan  polisi  Amerika ditangkap  dalam  kasus-kasus  kecil  seperti  tiket  parkir.  Perekrutan  detektif  swasta tersebut sebagai upaya dini AS mengetahui pihak yang memberikan pandangan soal dunia terorisme ( Kompas ,12 Mei 2014).
Di tengah fakta tersebut, publik terutama muslim dunia mendapatkan produk penegakan hukum yang menyegarkan, yakni Dewan Negara, pengadilan administrasi tertinggi  di  Perancis,  Jumat  26  Agustus  2016  menangguhkan  larangan  pemakaian burkini  (baju  renang  perempuan  yang  menutupi  seluruh  tubuh)  di  kota  Villeneuve- Loubet, Perancis Tenggara. Dalih Dewan Negara, pelarangan itu jelas ilegal terhadap

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
kebebasan dasar. Otoritas lokal hanya bisa mengeluarkan kebijakan yang membatasi kebebasan  individu  jika  pemakaian  burkini  di  pantai  memunculkan  risiko  ancaman pada  ketertiban  masyarakat.  Semula,  dalih  pelarangan  didasarkan  alasan  bahwa pemakaian  burkini  bertentangan  dengan  UU  Perancis  soal  sekularisme.  Pelarangan itu menyusul serangkaian serangan mematikan kelompok militan di Paris.
Sidang Umum PBB di  New York 23 September 2010, Presiden  Iran saat itu Mahmud  Ahmadinejad  menegaskan  teori  konspirasi  serangan  teroris  11  September 2001  di  New  York  dan  Washington  bahwa  AS  terlibat  serangan  atau  membiarkan? Serangan  untuk  membalikkan  kemenangan  ekonomi  AS  dan  pengaruhnya  di  Timur Tengah  demi  menyelamatkan  rezim  Zionis.  Tatkala  Ahmadinejad  berpidato  pada Sidang  Umum  PBB  di  New  York  11  September  2010  perwakilan  AS,  Inggris, Swedia,  Australia,  Belgia,  Uruguay,  dan  Spanyol  keluar  dari  ruang  sidang  (Obama berpidato  pagi  hari,  Ahmadinejad  sore  harinya).  Ahmadinejad  meminta  PBB membentuk  tim  pencari  fakta  independen  menyelidiki  serangan  9  November  2001 dengan memaparkan 3 teori (1) teori konspirasi, serangan dilakukan organisasi teroris yang kompleks dan  amat kuat, bahkan menembus intelijen dan pertahanan AS  yang dilindungi  pejabat  AS,  (2)  segelintir  orang  pada  pemerintahan  AS  merancang serangan  untuk  membalikkan  perekonomian  AS  yang  menurun.  Mereka  ingin mencengkeramkan  kukunya  di  Timur  Tengah  dan  rezim  Zionis,  (3)  AS mengalokasikan  dana  80  miliar  dollar  AS  untuk  mempercanggih  senjata  nuklir ( Suara  Merdeka ,  25  September  2010).  Ketakutan  Barat  pada  Islam  bukan  tanpa alasan, muslim di Uni Eropa makin meningkat jumlahnya. Data 2009, 5 persen total penduduk  Uni  Eropa  (27  negara)  adalah  muslim.  Diperkirakan  2015  meningkat  dua kali lipat dan 2050 diperkirakan 20 persen (seperlima) karena imigrasi dan rendahnya tingkat  kelahiran  warga  kulit  putih  dan  meningkatnya  kelahiran  muslim  di  Eropa. Indikatornya  banyak  bayi  yang  bernama  islami  (Mohamed,  Adam,  Rayan,  Ayoub, Mehdi,  Amine,  Hamza,  dsb.).  Nama  Mohamed  digunakan  untuk  bayi  lelaki  di Belanda di Kota Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, dan Utrecht. Angkatan Udara AS tahun  2006  meriset  terkait  populasi  muslim  di  Eropa  bahwa  sekurangnya  15  juta

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
muslim di Uni Eropa dan ada kemungkinan mencapai 23 juta. Sementara warga kulit putih  akan  menjadi  minoritas  di  Birmingham  Inggris  tahun  2026.  Hasil  riset  lain menyatakan,  jumlah  warga  muslim  melebihi  nonmuslim  di  Perancis  dan  di  seluruh wilayah Eropa Barat pada pertengahan abad ini. Austria yang 90 persen penduduknya Katolik  abad  ke-20  akan  berubah  dan  tahun  2050  Islam  diperkirakan  menjadi mayoritas pada kelompok usia di bawah 15 tahun (Republika , 30 Desember 2010).
Mengantisipasi  pertumbuhan  jumlah  muslim  di  Eropa  karena  imigran  maka bangkitnya partai ekstrim kanan di Eropa sebagai upaya melestarikan warisan budaya Eropa yang bernuansa demokratik Kristen atau nasionalisme, sehingga muncul aliansi Pan-Eropa  (Inggris,  Norwegia,  Denmark,  Belanda,  Prancis,  Swiss,  Italia,  Austria, Bulgaria,  Hungaria,  Jerman,  Swedia).  Hal  ini  didukung  kemenangan  partai  ekstrim kanan  dalam  pemilu  parlemen,  seperti  Jobbik  di  Hungaria,  Front  Nasional  di Perancis,  Partai  Nasional  di  Inggris,  dan  pendirian  gerakan  aliansi  nasional  Eropa. Kelompok radikal ekstrem kanan di sejumlah negara Eropa mendapat dukungan dari kelompok liberal konservatif secara finansial ataupun politis. Pemimpin negara Eropa juga  memberi  kontribusi  bagi  berkembangnya  sikap  anti-imigran,  seperti  Perdana Menteri  Italia,  Silvio  Berlusconi  yang  menciptakan  koalisi  partai  sayap  kanan bernama Forza Italia. Mereka mengusir kaum Gipsi telebih dahulu sebelum hal yang sama  dilakukan  oleh  Presiden  Perancis,  Nicolas  Sarkozy.  Tahun  2000  Perancis mengusir  warga  Rumania  di  negaranya  dengan  ragam  dalih.  Tokoh  konservatif Bavaria, Horst Seehofer, menyerukan penangguhan imigran warga Turki  dan Timur Tengah ke Jerman karena dianggap tak mampu berintegrasi dengan budaya Jerman. Kecurigaan tak surut, sebuah masjid di Kota Eskilstuna, Swedia, Kamis 25 Desember 2014  dibakar,  5  dari  20  orang  yang  salat  dzuhur  dilarikan  ke  rumah  sakit  karena menghirup asap tebal. Pembakaran terjadi di tengah perdebatan soal imigran muslim di  Swedia  sejak  Desember  2013.  Sayap  kanan  yang  anti-imigran  mengusulkan pemotongan  anggaran  bagi  pencari  suaka  sampai  90  persen.  Mereka  menolak  pada Partai  Utama  yang  mempertahankan  kebijakan  liberal.  Pada  Desember  2013, kelompok  neo-nazi  menyerang  aksi  damai  anti-rasisme.  Di  Jerman,  gerakan  warga

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
Eropa Patriotik anti-islamisasi di Barat (Pegida) sejumlah 17.500 yang cemas karena ada 200.000 pengungsi  dari Timur Tengah khususnya Suriah mengungsi ke Jerman. Pegida mendemo imigran pada Senin 15 Desember 2014 di Dresden, Jerman bagian timur, meski Kanselir Jerman Angela Merkel mengecam karena Jerman memerlukan imigran untuk mengatasi ancaman krisis demografi akibat rendahnya kelahiran. Senin 5  Januari  2015  sekitar  18.000  pengunjuk  rasa  di  Dresden  turun  ke  jalan  memprotes fanatisme  dan  radikalisme  beragama.  Di  beberapa  kota  lebih  dari  22.000  orang beraksi  menentang  yang  anti-asing.  Munculnya  kelompok  militan  yang  berafiliasi (bergabung) dengan Al-Qaedah di Irak dapat dirunut jejaknya sejak invasi Inggris dan Amerika di Irak semasa Presiden AS George W Bush Maret 2003. Upaya ekstremis itu  untuk  melawan/membalas  pihak  yang  membantu  sekutu  (AS  dan  Inggris). Sebagaimana  upaya  kelompok  Al-Shehab  membunuh  50  warga  Mpeketoni  Kenya Timur  Minggu  15  Juni  2014,  sebagian  korban  menonton  bola  Piala  Dunia  di  Brazil via  tv.  Pengakuan  Al-Shehab,  serangan  membalas  keterlibatan  tentara  Kenya  yang ikut memerangi milisi di Somalia. Pada September 2013 tentara Al-Shehab dibunuh oleh  tentara  Kenya  yang  berkoalisi  dengan  22.000  tentara  Uni  Afrika,  pihak  Al- Qaeda 67 orang tewas, dan Al-Shehab membalasnya (Kompas , 17 Juni 2014).
Sejak  Pakistan  menggelar  operasi  militer  untuk  mengusir  kelompok  milisi Taliban  Pakistan  dan  militan  Uzbek  di  wilayah  Waziristan  Pakistan  Juni  2014, 350.000  warga  sipil  mengungsi  dan  mengantri  mendapat  izin  aparat  keamanan menuju ke  Bannu. Pakistan mengusir milisi karena serangan milisi terhadap  Bandar Udara  Internasional  Jinnah  di  Karachi (Kompas ,  23  Juni  2014).  Faktor  mengungsi karena  upaya  penyelamatan  diri  dan  keluarga  atas  arogansi  pemerintah  di  dalam negeri  karena  tak  menemukan  kenyamanan  hidup  di  negerinya,  meski  di  negara tujuan  diusir.  Pengungsi  Somalia,  Iran,  dan  Sudan  mencari  suaka  di  Australi dialihkan  ke  Papua  Nugini.  Pengungsi  menolak  penempatan  oleh  Australia  karena warga  Papua  pun  menolak  kedatangannya  dan  penempatan  di  Papua  secara permanen. Pengungsi mendemo dengan mogok makan. Di bawah pemerintahan Toni Abbott,  Australia  tak  mengizinkan  pengungsi  di  wilayahnya  karena  Australia

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
mewaspadai  teroris  dan  makin  meningkatnya  jumlah  orang  Australia  yang berhubungan  atau  terinspirasi  teroris.  Satu  hal  yang  harus  dipahami  bahwa  istilah ‘kelompok  teroris’  pada  dasarnya  klaim  Amerika  bagi  pihak  yang  tak  tunduk  atas arogansinya  sebagai  panglima  dunia.  Jadi,  kita  pun  terlanjur  menerima  anggapan Amerika  bagi  pihak  yang  menentang  kelalimannya.  Keberhasilan  julukan  karena peran  media  Barat  yang  disetir  kapitalis.  Kita  pun  latah  mengikuti  anggapan  yang salah. Padahal, eksisnya ekstrimis karena luka lama akibat arogansi sekutu di Timur Tengah tujuannya menghancurkan Islam dengan dalih membasmi teroris. Bila tak ada arogansi merampas ekonomi dan merusak kenyamanan muslim dunia, teroris pun tak akan ada.

## 2. Radikalisme Membidik Lembaga Pendidikan
Setiap jengkal waktu, muslim dunia harus siap menghadapi berita buruk yang sengaja dihembuskan oleh pihak yang mengadu domba. Tujuannya terjadi konflik atas nama agama.  Pada  Kamis  4  September  2014,  Menteri  Agama  Lukman  Hakim  Saifuddin melakukan tabayun (klarifikasi)  pada  Duta  Besar  Arab  Saudi  untuk  Indonesia Mustofa  bin  Ibrahim  al  Mubarok  di  Jakarta.  Klarifikasi  berkaitan  isu  pemindahan makam Nabi SAW oleh Pemerintah Arab Saudi. Jawaban Dubes sudah dapat diduga bahwa  hal  itu  isu  yang  tak  benar  adanya  pemindahan  makam  Nabi  dari  Masjid Nabawi  di  Madinah  ke  Makam  Baqi.  Dengan  demikian,  umat  Islam  tak  perlu merespon  berlebihan.  Bila  merespon  berlebihan,  dijadikan  umpan  empuk  pihak  lain untuk selalu memberi bahan provokasi. Mengapa selalu muncul isu bohong? Tujuan utamanya menghancurkan kekokohan muslim dunia dengan beragam cara. Serangan serupa secara massif disasarkan pada  anak didik di bangku sekolah. Tahun 2016, di Bandung  Jawa  Barat  dan  Jombang  Jawa  Timur  beredar  buku Kumpulan  Lembar Kerja Peserta Didik Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA. Buku tersebut dengan kutipan  ‘diperbolehkan  membunuh  orang  musyrik’.  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Semarang  menarik  buku  pendidikan  agama  Islam  dan  budi pekerti  untuk  siswa  kelas  XI  SMA/sederajat  karena  pada  halaman  170  poin  A menyebutkan “yang boleh dan harus disembah hanyalah Allah SWT dan orang yang

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
menyembah selain Allah SWT telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh”. Buku bagi sekolah  yang  menerapkan  kurikulum  2013.  Fakta  ini  menegaskan  bahwa  siswa  di sekolah  formal  (terutama  sekolah  umum)  menjadi  tarjet  utama  penyebaran  paham radikal.  Untuk  menghindari  adanya  konten  negatif  dalam  buku  yang  diperuntukkan bagi anak didik, Mendikbud melakukan tata kelola buku yang beredar, terutama buku pelajaran. Buku pendidikan agama yang mengandung ajaran intoleran dikhawatirkan menjadi  pintu  masuk  untuk  menyusupkan  pemahaman  keagamaan  radikal  dalam masyarakat.
Dalam aspek lain, dipicu kerisauan para guru agama karena muridnya menjadi aneh, Ciciek Farha meneliti di Jember tahun 2006 Religiusitas Kaum Muda: Studi di Tujuh  Kota bahwa  proses  konservatisasi  dapat  muncul  dari  institusi  sekuler  yakni sekolah  umum,  khususnya  di  tingkat  SLTA  melalui  kegiatan  keagamaan ekstrakulikuler  (EK),  di  bawah  bidang  ketakwaan  OSIS.  Pada  tahun  1980-an  EK keagamaan  lebih  bersifat  kultural  keagamaan  sebelumnya  berubah  menjadi  politik- ideologis  yang  melibatkan  lembaga  swadaya,  termasuk  alumni  dan  guru.  Menurut Ciciek,  hal  ini  ditengarai  antara  lain  sebagai  tanggapan  terhadap  politisasi  agama sejak  Orba.  Ciciek  mengingatkan  (1)  Dani,  pelaku  bom  bunuh  diri  di  Hotel  J.W. Marriot  Jakarta  tahun  2009  adalah  mantan  ketua  EK  Keagamaan  di  sekolah,  (2) kaderisasi  dan  kegiatan  keagamaan  di  sekolah  umum  menggunakan  metode  ‘cuci otak’ dikemas untuk menciptakan musuh bayangan dan kebencian kepada orang lain. Solidaritas  dibangun  berdasarkan  agama,  bukan  berdasarkan  kebangsaan  dan kemanusiaan.
Hasil  survei  Lembaga  Kajian  Islam  dan  Perdamaian  Oktober  2010-Januari 2011  pada  100  SMP  dan  SMA  umum,  59  sekolah  swasta,  dan  49  sekolah  negeri  di Jakarta  dan  sekitarnya,  dari  590  responden  guru  agama,  28,2  persen  menyatakan setuju  dan  sangat  setuju  atas  aksi  kekerasan  atas  nama  agama  dan  moral. Konservatisme  dan  radikalisme  atas  nama  agama  bergerak  seperti  bola  salju.  Hasil penelitian  Interfidei  Yogyakarta  memperlihatkan  proses  yang  sama  di  beberapa sekolah  umum  lain  ( Kompas ,  10  Juni  2011).  Rangkaian  fakta  tersebut  mengilhami

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
Asosiasi  Guru  Pendidikan  Agama  Islam  (AGPAI)  Jawa  Timur  merekomendasikan kepada  pemerintah  (Kemenag,  Kemendagri,  dan  pihak  terkait)  untuk  membentuk peraturan  pemerintah  (PP)  guna  menanggulangi  tumbuhnya  gerakan  Nasional  Islam Indonesia (NII) dan berfungsi membatasi gerakan radikalisme, terorisme, dan ajaran sesat di Indonesia. Rekomendasi ditandatangani oleh 150 anggota ( Republika , 13 Juni 2011,  hlm.12).  Penelitian  Wahid  Institute  (2016)  perihal  indicator  toleransi  dan kerukunan  sosial  keagamaan  di  komunitas  muda  menyebutkan,  ada  kecenderungan meningkat  37  persen  pandangan  anak  muda  (termasuk  siswa)  yang  mendukung praktik radikalisme. Dari 1.200 responden generasi muda yang di dalamnya juga anak musa siswa sekolah menengah, 15 persen setuju praktik pelarangan ibadah kelompok yang  dianggap  sesat  dan  minoritas,  12,5  persen  setuju  ideologi  Pancasila  diganti ideologi  agama.  Lebih  mengejutkan,  7,9  persen  setuju  dengan  tindakan  kekerasan atas  nama  agama.  Riset  Lembaga  Kajian  Islam  dan  Perdamaian  (LaKIP)  bahwa pandangan intoleran makin menguat di lingkungan guru pendidikan agama Islam dan pelajar.  Hal  ini  terbukti  dengan  dukungan  perusakan  dan  penyegelan  tempat  ibadah (guru  24,5  persen  dan  siswa  41,1  persen),  perusakan  rumah  atau  fasilitas  anggota keagamaan  yang  dituding  sesat  (guru  22,7  persen,  siswa  51,3  persen),  perusakan tempat  hiburan  malam  (guru  28,1  persen,  siswa  58,0  persen),  pembelaan  dengan senjata terhadap umat  Islam dari ancaman agama lain (guru 32,4 persen,  siswa 43,3 persen).

## 3.Peta Teroris
Tiga  tantangan  dihadapi  umat  Islam  di  seluruh  dunia  untuk  dijawab,  yakni  sikap ketidakadilan,  persepsi  negatif  terhadap  Islam,  dan  aksi  terorisme.  Ketidakadilan yang masih berlangsung di tingkat dunia membuat umat Islam dan beberapa kalangan umat  lain  mengalami  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Termasuk  penderitaan  seperti kemiskinan,  kesenjangan,  dan  lain-lain  yang  masih  dirasakan  umat  Islam  di  seluruh dunia. Persepsi  yang tidak benar dari sebagian kalangan terhadap umat  Islam sering kali mudah menyimpulkan bahwa Islam adalah agama yang menyebarkan kekerasan. Ini  mengakibatkan  berjangkitnya  penyakit  islamofobia.  Aksi  terorisme  merupakan

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
bentuk  menjalankan  ajaran  Islam  yang  menyimpang  akidah  untuk  mencapai  tujuan mereka. Umat Islam harus berjuang untuk meraih keadilan dunia dengan cerdas dan tepat tanpa menimbulkan masalah baru yang justru merugikan Islam. Pelaku teroris di Indonesia  (nyaris)  90  persen  adalah  muslim.  Presiden  SBY  (saat  itu)  menandasan, agar  umat  dibimbing  untuk  dapat  menjalankan  ajaran  Islam  yang  benar.  Misalnya, apa  pengertian  jihad  yang  benar  menurut  Islam?  Apakah  benar,  ketika  membunuh saudara-saudaranya  yang  tidak  bersalah  itu,  surga  balasannya?  Termasuk melaksanakan  aksi  bunuh  diri.  Dengan  begitu,  persoalan  yang  timbul  akibat penyimpangan  pelaksanaan  ajaran  Islam  dapat  teratasi (Kompas ,  28  Juni  2011, hlm.4).
Sudah saatnya, tokoh agama, ulama, dan pemimpin organisasi kemasyarakatan Islam di Tanah Air untuk membimbing umatnya dalam menciptakan tatanan  kehidupan  bermasyarakat  yang  harmonis,  membangun  akhlak  mulia,  dan sikap positif dalam menghadapi tantangan global dengan merujuk pada al-Quran. Hal itu dibuktikan dengan perilaku yang damai, ramah, dan toleran. Pada era global yang penuh  dinamika  ini,  umat  Islam  wajib  menguasai  pemahaman  yang  utuh  terhadap nilai  keutamaan  universal  yang  bersumber  dari  alquran  dan  hadis.  Nilai  islami  dan spirit qurani perlu dijadikan rujukan pergaulan internasional, terutama di tengah arus pergeseran nilai, norma, dan perilaku kemanusiaan saat ini. Di sisi lain, eforia global di  antaranya  mengusung  prinsip  demokrasi,  sebagian  kita  latah  (menafsiri  tanpa kendali)  dan  merambah  dalam  berkeyakinan.  Hal  itu  berimbas  pada  diri  dan kelompok  dalam  berbuat  anarkis  dianggapnya  kebebasan  hingga  menyebabkan rusaknya  citra  agama.  Hal  ini  karena  tindakan  non-manusiawi  (non-islami)  hanya dengan menafsirkan nas secara tekstual sebagai pembenar dan tindakannya didukung semangat hiperfundamentalis. Jika dipotret ke belakang, gerakan fundamentalisme di negeri ini telah lama bercokol.
Pasca-proklamasi  kemerdekaan,  lahirlah  Gerakan  DI-TII  yang  selanjutnya menjelma  menjadi  NII  yang  berambisi  mendirikan  negara  Islam  di  NKRI.  Lahirnya gerakan  fundamentalis  dipengaruhi  oleh  pemikiran  yang  lahir  di  Timur  Tengah,

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
seperti  paham  radikal  Al-Ihwan  al-Muslimin  yang  didirikan  oleh  Hassan  Al-Banna dan  dikembangkan  oleh  Sayyid  Qutub  menyebar  melintasi  batas  dunia.  Mereka beranggapan  bahwa  negara  yang  tidak  menjalankan  syariat  Islam  dianggap pemerintahannya  kafir  dan  masyarakatnya  disebut  jahiliyah,  pemerintahan  tersebut wajib  diperangi.  Begitu  pula  gerakan  penegak  syariat  Islam  yang  dimotori Taqiyuddin  An-Nabhani  berasal  dari  Palestina  dengan  Hizbut  Tahrir-nya  dan Muhammad  bin  Abdul  Wahab  an-Najdi  yang  mengafirkan  pengikut  lainnya  (Syiah, Muktazilah,  Jabariyah,  dsb.)  karena  tak  sepaham  dengannya,  dalihnya  memurnikan ajaran  Islam.  Adapun  adanya  tuduhan  bahwa  ajaran  Wahabi  sebagai  pemicu terorisme  tak  berdasar  dengan  bukti  Taliban  beraliran  Islam  Sunni,  sedangkan  Al- Qiadah  beraliran  Wahabi.  Keduanya  bersatu  atas  dasar  satu  kepentingan  bersama. Istilah  aliran  Wahabi  diambil  dari  nama  Syeikh  Muhamad  bin  Abdul  Wahhab  bin Sulayman at-Tamimi al-Najdi, dari klan Tamim, dilahirkan di Uyaynah (Huraimilah), Najd  pada 1115-1206  H atau 1703-1791 M. Beliau telah menghafal al-Quran sejak usia  10  tahun  dan  mendalami  fikih  mazhab  Hambali.  Wilayah  Nejed  pertengahan abad  ke-12  H  nyaris  hancur  karena  khurafat  dan  bidah  mentradisi.  Pada  masa berkuasanya  Pangeran  Muhammad  Su’ud  (1139-1179  H)  beliau  diangkat  sebagai guru dan orang terhormat. Dakwah Abdul Wahhab dijadikan standar gerakan dakwah di seluruh wilayah Arab Saudi hingga kini.
Pelaku  anarkisme,  seperti  membunuh  dengan  dalih  pesan  agama,  merasa paling  benar  dan  pihak  lain  salah  karena  anggapannya  membawa  misi  suci  untuk menegakkan izzah Islam.  Munculnya  aliran  sesat,  terorisme,  dan  kemiskinan berpotensi  merusak  akidah  dan  akhlak  umat,  sehingga  perlu  penanganan  serius dengan  antisipasi  oleh  ulama  dan  umat  untuk  bertanggung  jawab  secara  moral, ubudiyah,  dan  syariah.  Citra  Islam  saat  ini  banyak  disalahpahami,  terutama  karena dianggap  lekat  dengan  kekerasan  bahkan  terorisme.  Hanya  umat  Islam  yang  bisa memperbaiki citra negatif tersebut dengan menampilkan praktik kehidupan yang cinta perdamaian,  bersahabat,  dan  prodemokrasi.  Citra  Islam  di  dunia  memiliki  wajah banyak.  Di  negara-negara  Timur  Tengah,  Islam  mempunyai  fungsi  politik  tinggi.

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
Sebuah partai, misalnya, kemungkinan memperoleh simpati publik jika menggunakan nama  Islam.  Kesan  tentang  Islam  sangat  bervariasi.  Bisa  jadi  mengesankan  citra positif,  negatif,  kekerasan  atau  bahkan  sangat  keras.  Hal  itu  dipengaruhi  oleh berbagai  faktor,  termasuk  berbagai  kesalahpahaman  tentang  Islam.  Jika  ingin memperbaiki  citra  itu,  umat  Islam  sepatutnya  bekerja  keras.  Jangan  selalu  bersikap reaktif dengan apa yang berlangsung di Barat dan menyederhanakan persoalan. Perlu dikembangkan  komunikasi  dengan  bahasa  internasional  yang  bisa  menghubungkan secara  baik  antara  Barat  dan  Timur.  Islam  dimengerti  dari  perilaku  mayoritas penganut  Islam  sendiri.  Tentang  persoalan  demokrasi,  misalnya,  Francois  Burghat melihat,  sebenarnya  umat  Islam  bisa  memperkuat  tafsir  ajaran  Islam  yang  sesuai dengan  prinsip-prinsip  demokrasi.  Mayoritas  umat  Islam  bisa  membuat ijmak atau kesepakatan  pada  tafsir  yang  lebih  moderat  dengan  menekankan  nilai-nilai kemanusiaan  universal.  Remy  Madinier  menilai,  Islam  di  Indonesia  tumbuh  dengan warna berbeda dibandingkan dengan situasi di dunia lain, terutama di wilayah Timur Tengah. Di  Indonesia,  Islam berkembang bersama budaya lokal dan menjadi bagian dari sejarah pembentukan negara-bangsa. Ekspresinya sangat beragam, mulai liberalis hingga  fundamentalis.  Indonesia  bisa  menjadi  sampel  menarik  bagi  negara  dengan penduduk  Muslim  yang  berusaha  menerapkan  demokrasi.  Muslim  di  Indonesia  mau mendukung  proses  demokratisasi.  Masyarakat  muslim  mengambil  nilai-nilai universal  dari  Islam  untuk  diserap  dalam  konstitusi  negara.  Semua  itu  dipengaruhi berbagai  hal,  termasuk  sekularisasi  yang  didorong  kelompok  Islam  moderat  seperti Nurcholish Madjid (almarhum).
Gerakan  reformasi  yang  sekarang  melanda  negara-negara  di  kawasan  Timur Tengah  sebenarnya  sudah  berlangsung  10  tahun  lalu  di  Indonesia.  Reformasi  di Indonesia  memperlihatkan  semangat  kaum  Muslim  untuk  menerapkan  demokrasi, kesetaraan laki-laki dan perempuan, serta kebebasan. Di tengah ketidakpastian situasi di  negeri  ini,  Islam  juga  menjadi  referensi  untuk  mencari  jalan  keluar.  Meskipun realitasnya,  penduduk  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  Islam,  menurut  Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, dr. Nalini M.Agung

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
SpKj, kondisinya kini terdapat perubahan perilaku berupa lebih mudah marah, main hakim  sendiri,  dan  mudah  terpancing  melakukan  kekerasan  sebagai  indikator buruknya  kondisi  kesehatan  mental  masyarakat  Indonesia.  Didukung  dengan  rasa tidak aman, cemas, dan depresi akibat kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan hukum, sosial, maupun ekonomi, dan ketidakpastian masa depan. Semua itu bersumber pada krisis  multidimensi,  frustasi,  konflik,  dan  sikap  saling  mencurigai  hingga  menjadi paranoid. Hal ini menimbulkan peningkatan angka kriminalitas, kekerasan, kenakalan remaja, korupsi, dan hukum rimba ( Kompas, 8 Juni 2011).

## 4. Pendidikan dan Terorisme di Kudus
Lembaga  pendidikan  agama  dan  keagamaan  bertanggung  jawab  mencetak  generasi yang  berpikir  tak  sempit  dalam  memahami  teks  ajaran  agama  agar  tidak  menjadi pelaku  teror.  Oknum  pelaku  teroris  (sebagian)  pernah  mengaji  di  pesantren.  Jika pesantren  tidak  membentengi  diri  dengan  perangkat  dan  stakeholdernya dikhawatirkan merusak kiprah pesantren  yang jumlahnya besar hanya karena kerikil kecil.  Perlunya  fokus  perihal  strategi  antisipasi  dan  tindakan  pencegahan  (preventif) terhadap  munculnya  embrio  teroris  yang  mana  sejak  peristiwa  Bom  Bali  pertama 2002, setidaknya 1.300  orang  Indonesia dipidana akibat terorisme, 900  di antaranya telah  menjalani  masa  hukuman  dan  kembali  ke  masyarakat.  Kondisi  ini,  Diplomat Australia,  Greg  Ralph,  bertanya  pada  pengasuh  Pesantren  Mahasiswa  An-Nur,  K.H Imam  Ghazali  Said  pada  Ahad,  5  Juni  2011.  Greg  menilai,  selama  ini  pesantren dikenal  di  luar  negeri  sebagai  lembaga  tradisional  yang  mampu  melahirkan  santri toleran,  tapi  mengapa  sekarang  ada  kadernya  yang  radikal?  Imam  Ghazali menjelaskan,  radikalisme  di  Indonesia  selalu  memiliki  keterkaitan  dengan  pesantren Ngruki  dan  cabang-cabangnya  di  seluruh  Indonesia  serta  sejumlah  pesantren  yang membawa paham Wahabi yang radikal di Indonesia ( Republika , 6 Juni 2011).
Dalam  konteks  kota  Kudus,  ada  90-an  ponpes.  Jumlah  tersebut  merupakan aset bangsa agar santri menjadi tokoh agama yang berpegang pada ajaran Nabi SAW yakni  santun,  tidak  anarkis,  sehingga  perlu  dibekali  dengan  pola  pikir  yang  tidak beku. Hal yang harus dipahami bahwa menjadi teroris setelah menjadi alumni. Hal ini

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
sangat  dipengaruhi  kondisi  lingkungan yang  sedang  dihadapi  di  luar pesantren/sekolah.  Dari  90-an  ponpes  tersebut,  ada  satu  pesantren  di  Kudus  yang alumninya  menjadi  teroris.  Lembaga  ini  tahun  1937  didirikan  oleh  KH  Abdul Mukhit,  alumni  Universitas  Al-Azhar,  Kairo,  Mesir.  Ketika  Mukhit  mengajar  para santri  dari  berbagai  pondok  pesantren  di  Kudus,  khususnya  Kudus  Kulon  (sekitar Menara  Kudus)  kemudian  digabungkan  dalam  satu  wadah  diberi  nama  Ma’ahid (berhimpunnya pondok) dengan sistem salaf (tradisional). Tahun 1957 Mukhit wafat digantikan  K.Ahmad  Zaini  Ihsan  dengan  mengembangkan  pendidikan  umum. Lembaga ini satu alumninya (dari ribuan alumni) tergabung dalam jaringan teroris di Indonesia setelah lama lulus, dialah Bagus Budi Pranoto alias Urwah. Urwah lahir di Dukuh  Klisat  Rt.8/Rw.1,  Desa  Mijen,  Kecamatan  Kaliwungu,  Kudus  tanggal  2 November  1978.  Ia  pelaku  bom  Kedubes  Australia  tahun  2004  divonis  7  tahun penjara  dan  mendapat  pembebasan  setelah  4  tahun  disel.  Ia  tertembak  mati  oleh Densus  88  Anti-teror  Polri  bersama  Noordin  M  Top,  Aris  Sudarso  alias  Aji  alias Suparjo  Dwi  Anggoro,  dan  Susilo  alias  Adib  di  Kampung  Kepuhsari  Rt.3/Rw.11, Kelurahan  Mojosongo,  Kecamatan  Jebres,  Solo  tanggal  16  September  2009.  Urwah alumni  Madrasah  Diniyah  Muawanatul  Muslimin  Kauman  Kudus,  Madrasah Ibtidaiyah  (MI)  Ma’rifatul  Ulum  I,  Mijen,  Kaliwungu,  Kudus  tahun  1989.  Ia melanjutkan jenjang SLTP dan nyantri di Ponpes Ma’ahid Kudus. Tahun 1991-1997 nyantri  di  Ponpes  Al-Muttaqin,  Desa  Sowan  Kidul,  Kecamatan  Kedung,  Kabupaten Jepara  selama  6  tahun.  Tersangka  bom  Hotel  JW  Marriott  dan  Ritz  Carlton  17  Juli 2003  (buronan  bersama  Syaifuddin  Zuhri,  M.Syahrir,  dan  Sudarso)  dan menyembunyikan Azhari dan Noordin M.Top, divonis 3 tahun 6 bulan yang akhirnya dibebaskan.  Pindah  sejak  Januari  2007  menjadi  warga  Dukuh  Bantarejo  Rt.1/IV, Desa Kadokan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo setelah kawin dengan Rina Yuni  Astuti,  berprofesi  sebagai  da’i  di  masjid  Al-Hikmah,  Dukuh  Buntarejo. Sebelumnya  mengajar  bahasa  Arab  tahun  1998  (selama  setahun)  di  Ponpes  Islam Nurul  Huda  Dukuh  Kedung  Jampang,  Desa  Karangreja,  Kecamatan  Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah.

## QUALITY
Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
Perlunya dipahami bahwa mata rantai teroris dapat menyebar melalui jaringan almamater,  kekerabatan,  dan  interaksi  sosial,  sehingga  pesantren  sebagai kawah candra dimuka pendidikan  keagamaan  perlu  mengantisipasi  diri  dengan  memahami sepak  terjang  embrio  teroris.  Di  sisi  lain,  respon  masyarakat  Kudus  terhadap pemakaman  pelaku  teroris,  Urwah  di  Kudus,  muncul  pro  (setuju)  yang  ditafsiri publik,  teroris  dibenarkan,  melaksanakan  pesan  islami  (jihad)  dan  kontra  (tidak setuju)  dipahami  melanggar  prinsip  Islam  karena  sebagai  pembunuh.  Pro-kontra merupakan  respon  publik  terhadap  teroris,  meskipun  akhirnya  warga  menerima pemakaman  karena  adanya  negosiasi  berbagai  pihak.  Bagi  yang  menerima  berdalih bagaimana pun dia pernah tinggal di Klisat, Mijen, Kudus.
Penerimaan  difasilitasi  Kades  Mijen,  Kaliwungu,  Kudus  (Rapat  Muspika  di Balai Desa Mijen pukul 14.45 s.d 17.00 WIB difasilitasi Kades Mijen, H.Sujono KS, dihadiri  Camat  Kaliwungu,  Eko  Dwi  Djatmiko,  Kapolsek  Kaliwungu,  Tugiyanto, Danramil  Kaliwungu,  Kapten.Inf.  Harjono,  Karangtaruna  dan  BPD  Desa  Mijen. Keluarga  menandatangani  surat  pernyataan  bermaterai  yang  memutuskan  bahwa jenazah  Urwah  dapat  dimakamkan  di  Desa  Mijen  bila  (1)  pihak  keluarga  menjamin keamanan  kepada  pihak  yang  kontra  atau  keamanan  selama  proses  pemakaman,  (2) pihak  keluarga  melarang  pihak  yang  tidak  berkepentingan  langsung,  seperti kelompok  jamaah  dari  Solo  untuk  melayat,  (3)  tak  memasang  spanduk  maupun karangan  bunga  yang  bertuliskan  pahlawan  jihad  atau  tulisan  lain  yang  memicu konflik, (4) pemakaman secara sederhana.
Adapun pihak yang menolak pemakaman dimotori Ketua Karangtaruna, Mbar Sidi,  Ketua  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  Desa  Mijen  berdasarkan  rapat  anggota BPD  di  balai  desa  berjumlah  9  orang,  8  menolak  dan  satu  abstain.  Pihak  pendemo menolak  (akan  menghadang)  jika  jenazah  dimakamkan  di  desanya  dengan  alasan bukan  lagi  penduduk  Klisat  dan  khawatir  desa  dicap  sebagai  sarang  teroris. Penolakan  juga  dimotori  oleh  Sukis  Jiwantomo,  Forum  Masyarakat  Cinta  Damai, Ketua MUI Kudus, H.Syafiq Nashan (almarhum). Pemerintah diharapkan mencarikan tempat  pemakaman  Urwah  yang  bebas  konflik  karena  munculnya  penolakan  dan

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
penerimaan.  Jika  masih  ada  keinginan  yang  bertolak  belakang,  pemerintah  diminta turun  tangan  untuk  mencari  jalan  keluar.  Pro-kontra  direspon  oleh  Plt.  Ketua  MUI Kota  Solo,  Zainal  Abidin  Adnan,  kedua  jenazah  teroris,  Hadi  Sosilo  (Adib)  dan Urwah,  keduanya  berhak  dimakamkan  yang  dipilih  keluarganya,  apalagi  mereka muslim.  Manusia  yang  sudah  meninggal  wajib  dimakamkan,  pihaknya mempertanyakan  orang  yang  menolak  pemakaman  melanggar  HAM  ( Jawa  Pos ,  26 September 2009).
Menurut  anggota  MUI  Jateng,  K.Tamam  Qaolani,  apapun  statusnya,  asalkan jenazah  muslim  berhak  dimakamkan  layaknya  muslim  dan  sengketa  pemakaman jenazah  teroris  menjadi  kewenangan  pemerintahan  setempat.  Solusinya,  makam khusus teroris ( Suara Merdeka , 23 Oktober 2010). Akhirnya, Urwah dimakamkan di Kudus  dianggap  asli  warga  Kudus.  Hal  ini  menandaskan  bahwa  respon  masyarakat santri, jika tidak diantisipasi menimbulkan pola pikir yang seakan-akan membenarkan bahwa teroris pun diterima masyarakat, maknanya teroris tidak selalu dianggap salah oleh masyarakat. Begitu pula, Zaenuri, 30 tahun ditembak mati oleh Densus 88 Rabu 8 Mei 2013 dan dimakamkan pada 24 Mei 2013 di Desa Klumpit, Rt.1/5 Kec Gebog, Kudus.  Adapun  Bayu  Setianto  alias  Harun  tewas  ditembak  Densus  88  di  Dusun Kembaran, Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, dimakamkan di makam umum ploso  Desa  Hadipolo,  Kecamatan  Jekulo,  Kudus  Jumat  24  Mei  2013.  Pemakaman Bayu  Setianto  dan  Zainuri,  kedua  teroris  ditembak  Densus  88  di  Kebumen  pada  8 Mei 2013. Bayu warga Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus semula ditolak pemakamannya di  Hadipolo  karena  keluarga  menyerahkan  pemakaman  pada  Tim  Pembela  Muslim, warga  menghendaki  pemakaman  oleh  pihak  desa.  Pada  24  Mei  2013  jenazah dimakamkan di Hadipolo. Tak bedanya jenazah Zainuri warga Desa Klumpit Rt.1/5, Gebog, Kudus akhirnya dimakamkan di Klumpit pada 1 Juni 2013. Antara perjanjian prapemakaman  dengan  realitas  tak  sama  karena  yel-yel  menganggap  teroris  laksana pahlawan menjadi pemandangan baru pemakaman di Kudus. Idealnya Kudus tak lagi menjadi  sarang  pemakaman  teroris  jika  ingin  nihil  dari  konflik.  Embrio  teroris  dan jaringannya  di  Kudus  diduga  masih  bercokol  di  berbagai  daerah  (sebagaimana  data

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
yang  digali  penulis)  sehingga  perlu  kesigapan  antarelemen  masyarakat  dan pemerintah.  Keberadaan  oknum  teroris  (diakui  atau  tidak)  membawa  nama  buruk Kudus apalagi dijuluki kota santri.

## 5.Mata Rantai Teroris
Adanya data bahwa pelaku teroris merangkai melalui jalur keluarga karena dendam. Sebagaimana Farihin -pelaku pengeboman Kedutaan Besar Filipina- ayahnya pernah terlibat peristiwa pengeboman Cikini tahun akhir tahun 1950-an. Begitu pula saudara dari  Farihin  terlibat  pengeboman  di  Atrium  Senin,  Jakarta  dan  adik  Farihin  terlibat pengeboman gereja di Poso. Al Gozi yang pernah melihat langsung bahwa bapaknya ditembak oleh aparat keamanan karena ikut dalam Komando Jihad. Pada 24 Oktober 2015 ada 30 WNI asal Jawa Tengah yang dideportasi pemerintahan Malaysia karena transit di Malaysia dan akan bergabung dengan ISIS di Suriah, 5 orang di antaranya warga Kudus. Sebelumnya,  Densus  88  juga  menyergap  hidup-hidup  Abu  Thalut (menikahi  warga  Kudus)  pada  10  Desember  2010  di  Dukuh  Pondok  Rt.4/3,  Desa Bae,  Kecamatan  Bae,  Kudus.  Kini  telah  bebas  dan  menyadari  kesalahannya  bahkan menjadi  orang  yang  menolak  keberadaan  ISIS.  Eka  Zumi  Astuti,  mahasiswi  PT  di Semarang  warga  Kudus  Rt  4/IV  Desa  Jati  Kulon,  Jati,  Kudus  (diduga)  korban  NII, pernah ditahan Mapolrestabes Semarang.
Dalam konteks lain, bila pemakaman teroris di Kudus mereda setelah berlalu, masyarakat  Kudus  menolak  hal-hal  yang  berseberangan  dengan  Islam,  seperti penggunaan tempat ibadah yang tak prosedural dan aliran sesat. Konflik antara warga Desa  Getas  Pejaten,  Kec.Jati,  Kudus  karena  pemanfaatan  rumah  toko  (ruko)  di gedung  IPIEMS  jl.Agus  Salim  dijadikan  gereja  pimpinan  pendeta  F.  Iskandar Wibawa  karena  dianggap  salah  fungsi.  Respon  Bupati  Kudus,  menerbitkan  surat Nomor  450/7777/11/2006  tanggal  23  November  2006  agar  menghentikan  ruko sebagai tempat ibadah, aparat Polres disiagakan ( Radar Kudus , 27 November 2006).
Jamaah dzikrussholikhin pimpinan  Nur  Rokhim  Rt.06/I1,  Desa  Golantepus,
Kecamatan  Mejobo,  Kudus,  mengaku  bertemu  malaikat  akibat  ketaatannya  dzikir setiap malam. Suatu malam ditemui cahaya mengajak ruhnya bersinggah pada rumah

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
mewah, cahaya dianggap malaikat. Sebagian warga menganggap aliran sesat, suasana desa memanas,  aparat desa dan kepolisian mendamaikan kedua belah pihak di balai desa  setempat  ( Radar  Kudus ,  4  dan  8  September  2007).  Tetapi  mengapa  dalam  hal pelaku teroris, mayoritas masyarakat Kudus pasif? Diduga karena, pertama, karakter masyarakat  Kudus  permisif,  aksinya  muncul  jika  ada  lokomotif  atau  penggerak (sebagaimana  dicontohkan  peran  Ketua  Karangtaruna  dan  BPD  Desa  Mijen, Kaliwungu, Kudus). Kedua, lebih berorientasi pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga terorisme  dipandang  sambil  lalu.  Ketiga,  perlunya  pendalaman  kaitannya  analisis faktor,  mengapa  pelaku  teroris  tidak  mendapatkan  perhatian  ekstra,  sebagaimana aliran  sesat  atau  penggunaan  tempat  ibadah  yang  menyalahi  prosedur?  Hingga sekarang pun, embrio kecil penolakan teroris di Kota Kudus sirna di tengah dinamika. Keempat,  ulama  memiliki  andil  dalam  mewarnai  respon  umat  yakni  antara  pro  dan kontra memandang pemakaman teroris tapi kurang mereaksi.
Diduga  adanya  indikasi  bahwa  para  teroris  berjejaring  dengan  Ponpes,  di antaranya Ponpes Al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, yang pernah dipimpin Ustad Abu Bakar Ba’asyir (kini disel di Nusakambangan) dicurigai sarang teroris. Dalam tubuh pesantren  tersebut  muncul  dua  kelompok  orientasi,  konservatif  fundamentalis  dan moderat  (Fuaduddin  dan  Soemanto,  2007). Image  tersebut  menambah  citra  kelam dunia  pesantren.  Bukti  riil  menangkis  image  tersebut  perlu  memberi  pemahaman secara  utuh  bagi  komunitas  pesantren  tentang  teroris  dan  faktor  yang  menimbulkan tumbuhnya  teroris,  agar  tercipta  generasi  yang  alim,  agamis,  berbudaya,  dan berperadaban  dengan  cara  ‘didekati’  dengan  bijak,  tidak  hanya  obyek  kecurigaan. Pemahaman  yang  muncul  bahwa  teroris  memiliki  misi  menentang  negara  karena kedzalimannya  terhadap  umat  Islam  dan  ingin  mengubah  dasar  negara.  Meskipun embrio penentang Pancasila, ternyata bukan domain pesantren, tetapi merambah pada perguruan  tinggi  umum  dan  agama.  Sebagaimana  terdapat  di  wilayah  Kabupaten Salatiga,  Jateng  dengan  eksisnya  NII  meskipun  taraf  merayap  ( Jawa  Pos ,  28  Mei 2010). Jika hal ini tak diantisipasi, kekuatan teroris (di antaranya menegakkan syariat Islam) akan semakin kokoh.

## 6. Kendala Pemberantasan Teroris
Radikalisme  di  manapun  dan  kapan  pun  selalu  menjadi  masalah  dalam  kehidupan suatu  bangsa.  Lebih-lebih  ketika  radikalisme  berwujud  aksi  kekerasan  yang merugikan  kehidupan  bersama  seperti  konflik  fisik,  teror  atau  terorisme,  hingga perang  terbuka.  Apa  pun  alasan  atau  motifnya,  termasuk  atas  dorongan  keyakinan agama atau membela paham tertentu, radikalisme tetap bermasalah (Nashir, 2017:25). Dalam  realitanya,  tantangan  pemberantasan  teroris  di  Indonesia  menurut  Golose berupa (1) memerangi pola pikir radikal, (2) radikalisasi terjadi secara sistematis dan terorganisasi  (pemikiran  radikal  di  masyarakat,  perekrutan  anggota  teroris,  (3) kemampuan  bermetamorfosa  dengan  organisasi  teroris,  seperti  Majelis  Mujahidin Indonesia  (MMI),  Laskar  Jundullah,  Komite  Penanggulangan  Krisis  (KOMPAK), Fakta  (Forum  Anti  Gerakan  Pemurtadan)  Palembang,  (4)  pemberantasan  teroris menitikberatkan  hukum  pidana  (yang  lemah  prakteknya,  khususnya  pemenjaraan), dan (5) kontroversi dalam masyarakat mengenai teroris dan gerakan radikal, dianggap pahlawan  (syuhada,  mujahid)  satu  sisi  dan  merusak  kenyamanan  sosial  sisi  lainnya (2009:35-58).  Dengan  demikian,  peta  telaah  meliputi  pertama,  memformulasikan strategi  antisipatif  munculnya  embrio  teroris  oleh  komunitas  pesantren.  Strategi  ini berpijak  dari  desain  deradikalisasi  yang  dilakukan  pemerintah.  Kedua,  bentuk  aksi nyata melawan teroris dengan pendekatan interdisipliner. Menurut Golese (2009:109) dengan (a) pemahaman terhadap penyebab terjadinya  radikalisme dan terorisme, (b) pendidikan  yang  rendah  dan  pengajaran  yang  dogmatis,  (c)  krisis  identitas  dan pencarian motivasi hidup, perekonomian  yang kurang memadai, keterasingan secara sosial  dan  budaya,  keterbatasan  akses  politik,  solidaritas  antara  sesama  umat  yang tinggi,  dualisme  aspirasi  masyarakat,  pemahaman  terorisme  sebagai  permasalahan perspektif agama, sosial budaya, sejarah dan politik, keamanan dan kestabilan negara, perspektif  hubungan  organisasi  dan  hubungan  internasional,  perspektif  hukum, psikologi,  komunikasi  dan  teknologi  informasi,  sinergi  multipihak  dalam pemberantasan  teroris,  peran  cendikiawan  dari  berbagai  ilmu,  badan  atau  lembaga pemerintah, LSM, Ormas, media massa, pihak swasta, dan keluarga.

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
7. Mewujudkan Pendidikan Toleran sebagai Upaya Menangkal Radikalisme Sebagai  ilustrasi,  seorang  perempuan  Rochom  P’ngieng  hilang  saat  masih  kanak- kanak  pada  tahun  1989  ketika  mengembalakan  kerbau  di  belakang  rumahnya  di Distrik O’yadao, dekat hutan Kamboja. Jaraknya sekitar 600 km di sebelah timur laut Kota Phnom Penh, Provinsi Ratanakkiri, kawasan terpencil dan berbatasan langsung dengan  hutan  liar  Kamboja.  Tahun  2007,  dia  ditemukan  ketika  berusaha  mencuri makanan  warga  petani  dalam  kondisi  membungkuk  seperti  monyet,  mengais-ngais tanah. Lantas ia dibawa pulang dalam kondisi telanjang. Perempuan yang berusia 29 tahun  menghabiskan  waktu  18  tahun  hidupnya  di  hutan  dan  ditemukan  berjarak sekitar 100 m dari rumahnya. Kemudian ia menghilang lagi dan ditemukan di sebuah jamban  (toilet  alami)  di  luar  rumah  sekitar  100  m  dari  rumahnya.  Ia  ditemukan seorang penduduk desa di dasar sebuah liang dalam, yang merupakan sumur yang tak dipakai  lagi  dan  dijadikan  sebuah  jamban  sedalam  10  m.  Tubuhnya  terendam  (11 hari)  oleh  tinja  hingga  setinggi  dadanya.  Orang  Kamboja  menjulukinya  ’perempuan hutan’  dan  ’gadis  setengah  binatang’.  Sejak  bergabung  kembali  dengan  masyarakat, dia  berulang  kali  terkena  penyakit  setelah  menolak  makanan.  Sebelum  menghilang, Rochom belum bisa berbicara, kecuali beberapa kata. Namun ia mengerti jika diajak bicara oleh anggota keluarga (Kompas , 8 Juni 2010, hlm.10).
Gambaran  riil  tersebut  menandaskan  bahwa  siapa  pun  yang  berada  dalam lingkungan  dengan  ’warna’  tertentu  besar  peluangnya  berperilaku  sebagaimana tradisi  di  lingkungan  tersebut.  Begitu  pula,  bila  seorang  anak  sejak  kecil  hingga dewasa berada di lingkungan yang tidka toleran, tentu akan menjadi pelaku intoleran karena  perilaku  itu  dianggap  hal  wajar.    Di  sisi  lain,  terjadinya  konflik  intern  dan antar-umat  beragama  di  negeri  ini  diakibatkan  oleh  pemahaman  yang  sempit  oleh sebagian umat beragama terhadap agamanya dan agama yang dipeluk pihak lain. Hal ini  bila  tidak  disikapi  dengan  langkah  bijak  secara  riil  oleh  berbagai  elemen masyarakat  dan  pemerintah,  maka  konflik  berkepanjangan  antar  dan  intern-umat beragama menjadi penyakit akut. Dengan demikian, perlu upaya yang bersumber dari lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan. Pendidikan Islam yang toleran harus

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
diwujudkan dengan cara, pertama, seringnya dialog  antar-umat agama dengan bekal kesadaran tinggi. Hal ini sebagai modal awal untuk mewujudkan kehidupan toleran. Tentunya  diawali  dengan  interaksi  intensif,  positif,  dan  akrab  antar-umat  beragama. Terdapat  realitas  yang  menarik  kaitannya  dengan  respon  publik  yang  resisten terhadap  Islam  radikal.  Masyarakat  menilai,  keberadaan  kelompok  radikal aktivitasnya mengakibatkan munculnya citra negatif terhadap agama dan umat Islam, bahkan  sangat  sedikit  anggota  masyarakat  yang  bersedia  mendukung  kelompok radikal.  Dialog  lintas  agama  jangan  hanya  berlangsung  di  tingkat  elit  dan  bersifat retorika,  tetapi  dikembangkan  hingga  menjadi  gerakan  masyarakat  awam  dan menciptakan  kerukunan  dalam  kehidupan  nyata.  Inti  penting  untuk  mengurangi ketegangan  atau  konflik  antarumat  beragama.  Wacana  dialog  lintas  agama  sudah didengungkan  oleh  pemerintah  dan  tokoh  agama  di  Indonesia.  Namun,  selama  itu, konflik  dan  kekerasan  atas  nama  agama  masih  berlangsung  karena  dialog  itu  masih menjadi  wacana  elit.  Data  menandaskan  bahwa  konflik  antar  dan  intern  umat beragama menjadi ‘tradisi’ di negeri ini.
Kedua, meminimalisasi pemicu terjadinya konflik antar-umat beragama yang bersumber  dari  penggunaan  atau  pemanfaatan  tempat  ibadah  yang  ‘over’  karena mengganggu  kenyamanan  publik.  Perlu  diingat,  data  Kemenag  Kudus,  akhir  tahun 2014 di Kudus terdapat 658 bangunan masjid, 22 gereja Kristen, 4 gereja Katolik, 11 wihara,  3  kelenteng,  dan  1.928  musala.  Adapun  data  tempat  ibadah  di  Kudus  tahun 2016  berdasarkan  data  dari  Badan  Musyawarah  antargereja  (Bamag)  ada  40  gereja Kristen  (sebelumnya  22  gereja),  1.928  musala,  658  masjid,  4  gereja  Katolik,  11 wihara, 3 kelenteng. Dengan demikian,  ‘aksi’  yang dilakukan oleh pelaku ibadah di tempat ibadah harus menghormati sesama dengan cara tidak menggunakan pengeras suara  berlebihan.  Kebutuhan  sebagai  sesama  umat  manusia  meski  berbeda  agama diwujudkan  dalam  kehidupan  nyata  sehingga  bila  terdapat  bintik-bintik  konflik segera tertangani karena tercipta saling menyadari.
Ketiga, disepakati meskipun tak tertulis bahwa hal-hal yang didialogkan tidak berada pada wilayah teologi atau ajaran agama tetapi mendialogkan kebutuhan hidup

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
yang  berbasis  kemanusiaan.  Pesan  ayat  ini  tidak  untuk  didialogkan.  Al- Maidah:17“sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata: sesungguhnya Allah itu ialah  Al-Masih  putera  Maryam”.  Ayat  18  ‘orang  Yahudi  dan  Nasrani  mengatakan: Kami  ini  adalah  anak-anak  Allah  dan  kekasih-Nya.  Kamu  adalah  bukan  anak  Allah dan bukan kekasih-Nya, tetapi manusia biasa”. Dalam al-Maidah 72 ”Sesungguhnya telah  kafirlah  orang  yang  berkata:  Sesungguhnya  Allah  ialah  Al  Masih  putera Maryam”,  padahal  Al  Masih  (sendiri)  berkata:  ”Hai  Bani  Israel,  sembahlah  Allah SWT  Tuhanku  dan  Tuhanmu”.  Sesungguhnya  orang  yang  mempersekutukan (menduakan) sesuatu dengan Allah maka pasti Allah SWT mengharamkan kepadanya surga  dan  tempatnya  ialah  neraka,  tidaklah  ada  bagi  orang  zalim  seorang  penolong. Al-Maidah  73  ”Sesungguhnya  kafirlah  orang  yang  mengatakan  bahwasanya  Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih”. Al- Maidah 75 ”Al Masih putera Maryam (Isa) hanyalah seorang rasul”.
Keempat,  melaksanakan  sembilan  konsep  pembelajaran  demokratis;  yakni menyertakan  nilai  demokrasi  dalam  proses  pembelajaran  berupa  (1)  pembelajaran yang  memberikan  perlindungan  terhadap  pelaku  hukum,  mewujudkan  kebebasan berpendapat  dan  berorganisasi/berserikat,  mengedepankan  musyawarah  mufakat dalam proses pembelajaran, memberikan pemahaman dengan cara tidak memaksakan kehendak  pendidik,  menghormati  perbedaan  pendapat  dalam  proses  pembelajaran, selalu memberikan motivasi kepada peserta didik  yang belum siap menerima materi ajar  atau  yang  belum  memahami  materi  ajar,  memberikan  kebebasan  berekspresi dengan  batasan  tidak  melanggar  norma  agama,  norma  hukum,  norma  sosial,  dan norma  akademik,  (2)  pendidikan  menerapkan  nilai  humanis  maksudnya  adalah pendidikan  yang  memanusiakan  manusia  dengan  cara  memahami  kekurangan  dan kelebihan  potensi  yang  dimiliki  tiap  individu,  (3)  mengaplikasikan  ruh  pendidikan yakni  hubungan  komunikatif  antara  peserta  didik  dengan  pelaku  pendidikan  di  saat (masih)  aktif  menjadi  sivitas  akademika  ataupun  telah  lulus,  (4)  mengedepankan

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
konsepsi  pendidikan  bermartabat  yakni  menghormati  keberadaan  peserta  didik sebagai manusia yang berpotensi maju, berkembang, bahkan mundur dari sisi prestasi dan lainnya, (5) mengaktualisasikan pendidikan multikultural yakni pendidikan yang menghormati  perbedaan  suku,  ras,  dan  kelompok,  (6)  pembelajaran  yang  tidak mendeskriditkan,  mengerdilkan,  dan  tidak  berprasangka  buruk  terhadap  potensi perempuan (tidak bias jender), (7) mengaktualisasikan pendidikan yang pluralis yakni menghormati  peserta  didik  dan  pelaku/penyelenggara  pendidikan  meskipun  berbeda agama  dan  keyakinan,    (8)  pendidikan  yang  tidak  melakukan  kekerasan,  baik kekerasan  secara  fisik  ataupun  psikis  yang  dilakukan  oleh  pendidik  kepada  peserta didik,  peserta  didik  terhadap  pendidik,  penyelenggara  pendidikan  terhadap  peserta didik  atau  pendidik,  sedangkan  kekerasan  fisik  seperti  menampar,  mencubit,  dsb., adapun  kekerasan  psikis  seperti  mendeskriditkan,  mencemooh,  dsb.,  dan  (9) pendidikan  yang  mengedepankan  nilai  hak  asasi  manusia  (HAM)  meliputi  hak-hak yang  diturunkan  Tuhan  kepada  hamba-Nya  antara  lain  hak  hidup,  hak  berpendapat, hak untuk pandai, hak beragama, dsb.
Bila  dikaitkan  dengan  terorisme,  radikalisme  bukan  proses  yang  instan  dan sederhana,  prosesnya  kompleks  dimulai  dari  pengenalan,  identifikasi  diri, indoktrinasi,  radikalisasi  hingga  tindakan  teror  (  Agus  SB,  2016:21).  Dengan demikian,  pendidikan  berperan  sebagai  penangkal  awal  agar  benih-benih  terorisme teratasi  dan  terantisipasi.  Pihak  yang  bertanggung  jawab  antara  lain  Kemenag  dan Dikbud,  tokoh  agama,  pendidik  dan  instansi  pemerintah  sipil/militer  berkoordinasi antar-aparaturnya  secara  padu  dalam  bentuk  forum  komunikasi  intensif,  bukan  saat terjadinya  korban.  Kenyamanan  hidup  warga  merupakan  kebutuhan  primer  sebagai tanggung jawab negara berpijak pada UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik  Sosial.  Pasal  10  Pemerintah  dan  Pemda  membangun  sistem  peringatan  dini mencegah konflik di daerah yang diidentifikasi berpotensi konflik; dan/atau perluasan konflik  di  daerah  yang  sedang  konflik.  Sistem  peringatan  dini  berupa  penyampaian informasi  mengenai  potensi  konflik  atau  terjadinya  konflik  melalui  media komunikasi.  Pasal  11  membangun  sistem  peringatan  dengan  riset  dan  pemetaan

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
wilayah potensi konflik secara cepat akurat; penyelenggaraan diklat; peningkatan dan pemanfaatan  modal  sosial;  dan  penguatan  dan  pemanfaatan  fungsi  intelijen.  Dari aspek  agama,  berpijak  pesan  Nabi  SAW  terdapat  4  sendi  stabilitas,  ilmunya ulama/cendekiawan/intelektual,  adilnya  penguasa,  dermanya  si  kaya,  doanya  fakir miskin. Bila salah satu sendi tak berfungsi yang terjadi instabilitas kehidupan. Ulama sebagai  pewaris  ilmu  pendahulu  bertugas  mengajak  publik  menuju  jalan  kebajikan dan tanggalkan jalan kemunkaran dengan fatwa dan tulisannya. Dari aspek akademik, pemda  perlu  menggandeng  akademisi  untuk  memetakan  dan  meriset  keberadaan embrio teroris agar tertangani dan terdeteksi sedari dini. Semoga tak ada lagi teroris dan  tak  ada  lagi  pemakaman  korban  karena  sebagai  teroris  di  Kudus.  Berdasarkan Konvensi  PBB,  hanya  ada  tiga  isu  kejahatan  yang  termasuk  dalam  indikator terorganisasi dan membutuhkan badan khusus yakni korupsi, narkoba, dan terorisme.

## 8.Pendidikan Bela Negara seagai Alternatif Utama
Kementerian  Pertahanan  RI  merancang  pelatihan  bela  negara  untuk  berbagai komponen bangsa dan ormas. Tujuannya adalah (1) menanamkan ideologi Pancasila dan  menjaga  keberagaman  bangsa,  (2)  cinta  Tanah  Air,  dan  (3)  menjaga  dan pemahaman  yang  sama  tentang  Pancasila  dan  keberagaman  bangsa.  Program  bela negara bernilai strategis  dalam menghadapi spektrum ancaman perang modern  yang memanfaatkan  teknologi  di  era  teknologi  informatika  perang  bersifat amorf (tak berbentuk).  Sebagaimana  perang  ekonomi  diwarnai  dengan  pertarungan  nilai.  Bela Negara  bukanlah  militerisasi.  Sistem  pertahanan  negara  adalah  integrasi  antar- komponen  bangsa,  bukan  berarti  sama-sama  mengangkat  senjata.  Batas  antara  bela negara  dengan  militerisasi  tertuang  dalam  UU  Nomor  3  Tahun  2002  tentang Pertahanan  Negara  pada  penjelasan  Pasal  9  bahwa  upaya  bela  Negara  adalah  sikap dan  perilaku  warga  Negara  yang  dijiwai  oleh  kecintaannya  kepada  NKRI  yang berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945  dalam  menjamin  kelangsungan  hidup  bangsa dan  Negara.  Bela  Negara  tak  ada  kaitannya  dengan  latihan  memegang  senjata  atau militerisasi/latihan  militer.  Bela  Negara  adalah  hak  warga  negara  untuk  membina kesadaran berbangsa, bukan untuk kombatan, dan negara memfasilitasinya untuk bela

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
negara. Bentuk bela negara berbeda antara berbagai elemen masyarakat. Bela Negara bila  hanya  dilaksanakan  oleh  militer  sehingga  memunculkan  ketidakpercayaan  sipil pada militer. Militer pun tak percaya atas kemampuan sipil melaksanakan pertahanan negara. Hak tiap warga Negara untuk terlibat dalam upaya bela negara diatur dalam UUD  1945  Pasal  27,  30,  dan  Pasal  31.  Program  Bela  Negara  harapannya  bila  ada kebutuhan darurat terhadap ancaman pertahanan Negara, para kader bisa dikerahkan. Arah  yang  diharapkan  dengan  Bela  Negara  di  antaranya  menyikapi  perkembangan munculnya  populisme,  yakni  paham  anti-kemapanan  yang  cenderung  menutup  diri dengan karakter nasionalisme sempit. Populisme di antara cirinya adalah xenophobia, anti-asing,  dan  irasional.  Ide  dasar  populisme  adalah  tak  percaya  kepada  elite  atau lembaga Negara.
Isu  sentral  dunia  kini,  yakni  nasionalisme  atau  proteksionisme,  korporatisasi perusahaan  dan  negara.  Populisme  bagian  dari  gerakan  mundur  di  era  globalisasi yang sempit dalam memandang arah kehidupan, seperti chauvinisme, nativisme, dan keagamaan  yang  sempit  sehingga  antikemajemukan.  Populisme  timbul  akibat neoliberalisme yang direspon akibat kesenjangan yang ditimbulkan oleh kapitalisme. Empat pilar demokrasi, yakni media massa yang bebas dan tak memihak, masyarakat sipil  yang kuat, parpol  yang benar, dan penegakan hukum. Keberhasilan  pendidikan bela  negara  diharapkan  tak  terjadi  pelanggaran  hukum  atas  perundang-undangan karena  ketidaktahuan  pelaku.  Sebagaimana  dialami  FN  (20  tahun)  yang  membawa bendera  Merah  Putih  dengan  coretan  dan  gambar  dua  pedang  disilang  berwarna hitam. Hal ini saat FN berunjuk rasa di depan Markas Besar Polri di Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan Senin, 16 Januari 2017. FN ikut dalam unjuk rasa yang digelar Front Pembela  Islam  (FPI)  untuk  menuntut  pencopotan  Kapolda  Jabar  dan  Mentro  Jaya. Hal  ini  melanggar  Pasal  68  UU  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Lambang  Negara yang  berbunyi  “setiap  orang  yang  mencoret,  menulisi,  menggambari,  atau  membuat rusak  lambang  negara  dengan  maksud  menodai,  menghina,  atau  merendahkan kehormatan lambang negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

## QUALITY Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139

## C. Simpulan
Nalar  pikir  radikal  dalam  konteks  agama  sangat  membahayakan  kehidupan berbangsa  di  mana  pun  dan  kapan  pun.  Lembaga  pendidikan  memiliki  peran  besar dalam  menetralisasi  agar  nalar  radikal  tidak  liar.  Akan  tetapi,  didatarkan  menjadi generasi yang toleran dan santun, menaati aturan negara dan agama dengan benar dan utuh.  Realitanya,  gerakan  radikalisme  dan  terorisme  selalu  tumbuh  tanpa  henti. Kondisi  ini  memerlukan  upaya  riil  dan  tepat  dari  dunia  pendidikan  yang  mencetak generasi  anak  bangsa.  Upaya  dapat  dilakukan  dengan  mewujudkan  pendidikan toleran, terutama melaksanakan sembilan konsep pembelajaran demokratis. Hal yang utama pula yakni mewujudkan konsep pendidikan bela negara yang dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan RI era Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla. Realisasi program bela  negara  di  tengah  masyarakat  dan  di  dunia  pendidikan  formal  dan  formal  perlu realisasi.  Harapannya,  kesenjangan  antara  harapan  pemerintah  agar  warga  negara mencintai  negaranya  (nasionalis)  benar-benar  terwujud.  Tingginya  kecintaan  warga negara terhadap negaranya merupakan benteng utama menangkal terorisme.

## Daftar Pustaka
Bakti,  Agus  Surya.  (2016). Deradikalisasi  Dunia  Maya  Mencegah  Simbiosis Terorisme dan Media . Daulat Pess: Jakarta. Bakti, Andi Faisal. (2016). Tangkal Radikalisme Kaum Intelektual. Kompas, Rabu 23 Maret.
Fuaduddin  dan  Soemanto.  (2007). Melacak  Nalar  Radikalisme  Kasus  Pesantren  Al- Mukmin  Ngruki. Puslitbang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan,  Depag RI: Jakarta.
Golose, Petrus Reinhard. (2009). Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach, dan  Menyentuh  Akar  Rumput. Yayasan  Pengembangan  Kajian  Ilmu Kepolisian: Jakarta.
Kristianawati, Ari. (2017). Deradikalisasi dari Sekolah. Kompas , Sabtu 17 Juni. Maarif,  Ahmad  Syafii.  (2017). Mencari  Akar  Ekstremisme-Terorisme dalam Pengantar  Buku Reformulasi  Ajaran  Islam Jihad,  Khilafah,  dan
Terorisme . Azyumardi Azra, dkk. Mizan: Bandung.

## QUALITY
Volume 5, Nomor 1, 2017: 104-139
Nashir,  Haedar.  (2017). Moderasi  sebagai  Jalan  Ketiga dalam  Pengantar  Buku Reformulasi  Ajaran  Islam Jihad,  Khilafah,  dan  Terorisme .  Azyumardi Azra, dkk. Mizan: Bandung.
Sirry, Mun’im. (2016). Eksklusivisme Agama dan Pluralisme Politik. Kompas , Sabtu 4 Juni.