Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska P-ISSN: 2085-7616; E-ISSN: 2541-0962 February 2023, Vol. 15 No. 1

## Tinjauan Yuridis Terhadap Permufakatan Jahat Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika Golongan 1
(Studi Putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2022/Pn Tjk)
Zainab Ompu Jainah 1 , Anggalana 2 , Inggit Setya Ningrum 3 zainab@ubl.ac.id, Universitas Bandar Lampung, Indonesia 1 anggalana@ubl.ac.id, Universitas Bandar Lampung, Indonesia 2 inggit.19211035@student.ubl.ac.id, Universitas Bandar Lampung, Indonesia 3

## Abstract

## Background:
Conspiracy is an act of two or more people who have agreed to commit a crime. Crimes that attract a lot of public attention, especially the Government of Indonesia, are narcotics crimes. Narcotics are substances or drugs derived from  plants  or  non-plants,  both  synthetic  and  semi-synthetic,  which  can  cause  a  decrease  or  change  in consciousness,  loss  of  feeling,  reduce  to  eliminate  pain,  and  can  lead  to  dependence.  Victims  of  narcotics themselves do not know their age, ranging from children, adolescents, adults, to the elderly, who are also targeted by  narcotics  criminals.  The  problem  in  this  study  is  what  are  the  causative  factors  and  how  are  the  judges' considerations  of  conspiracy  to  commit  criminal  acts  of  narcotics  class  1  study  on  the  decision  number: 146/Pid.Sus/2022/ PN Tjk.
Research Method:
The research method uses a normative juridical approach

## Findings:
Narcotics and psychotropic crime is one of the diseases that exist in society, crime originates from the community, by the community and the risks also affect the community, so the handling of the crime  must also involve the community, without the participation of all levels of society in an integrated manner it is impossible to deal with it successfully. Narcotics on the other hand are often used outside of medical and scientific interests, which in the end will become a danger for the user, and can also have an impact on the social order of life of society, nation and state.

## Conclusion:
Abuse of narcotics can lead to dependency syndrome if their use is not under the supervision and guidance of health workers who have the expertise and authority for this purpose. This is not only detrimental to abuse, but also has an impact on social, economic and national security, so that this is a threat to the life of the nation and state.
Keywords: Crime, Conspiracy, Narcotics, Class 1.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Permufakatan  jahat  merupakan  suatu  perbuatan  dua orang  atau  lebih  telah  sepakat  akan  melakukan  kejahatan. Kejahatan  yang  mengundang  banyak  perhatian  masyarakat terutama  Pemerintah  Indonesia  ialah  tindak  pidana narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Korban dari narkotika sendiri tidak mengenal usia  mulai  dari  anak-anak,  remaja,  dewasa,  hingga  lanjut  usia  pun  menjadi  sasaran  para  pelaku  kejahatan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini yakni apa saja faktor penyebab dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap permufakatan  jahat tindak pidana  narkotika golongan 1 studi putusan Nomor :  146/Pid.Sus/2022/ PN Tjk .
Metode Penelitian:
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif .

## Hasil Penelitian:
Kejahatan  narkotika  dan  psikotropika  adalah  salah  satu  penyakit  yang  ada  dalam  masyarakat,  kejahatan  yang berasal  dari  masyarakat,  oleh  masyarakat  dan  resikonya  juga  berakibat  kepada  masyarakat,  maka  penang gulangannya  juga  harus  mengikut  sertakan  masya  rakat,  tanpa  partisipasi  seluruh  lapisan  masyarakat  secara
terpadu mustahil penanggulangannya akan berhasil. Narkotika di sisi lain sering digunakan di luar kepentingan medis dan  ilmu pengetahuan,  yang pada akhirnya akan  menjadi  suatu bahaya  bagi  si pemakai, dan  juga dapat memberi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara.

## Kesimpulan:
Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Permufakatan Jahat, Narkotika, Golongan 1.
DOI : - Received :  December 2022 Accepted :  December 2022 Published :  February 2023 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Masyarakat  sebagai  makhluk  sosial  dalam  kehidupan  sehari-hari  memiliki  banyak keperluan,  agar  dapat  memenuhi  segala  keperluan  dengan  aman,  damai,  dan  tentram  tanpa adanya  gangguan  maka  masyarakat  membutuhkan  adanya  norma  serta  kaidah.  Norma  serta kaidah  yang  dijalankan  dengan  baik  memberikan  ketertiban  serta  kerukunan  di  lingkungan masyarakat. Sebaliknya apabila norma serta kaidah yang berlaku tidak dijalankan sebagimana mestinya maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.
Norma hukum adalah rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan, agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban  dan  keadilan  yang  biasanya  dibuat  oleh  lembaga  tertentu.  Aturan  ini  lazimnya tertulis yang diklasifikasikan dalam berbagai bentuk kitab Undang-Undang atau tidak tertulis berupa keputusan hukum pengadilan adat. Karena sebagian besar norma hukum adalah tertulis maka sanksinya adalah paling tegas jika dibandingkan norma lain dari mulai denda samapai hukuman  fisik  (penjara  atau  hukuman  mati). 1 Istilah  kaidah  berasal  dari  bahasa  Arab  yang berarti  tata  karma  atau  norma.  Kaidah  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  aturan-aturan  yang
1 Zainudin Hasan. 2019. Sosiologi Hukum,  Masyarakat, dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pengembangan . Universitas Bandar Lampung Press, Bandar Lampung, hlm. 59.
Tinjauan Yuridis Terhadap Permufakatan Jahat Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2022/Pn Tjk)
Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Inggit Setya Ningrum
menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Dengan kata lain kaidah  adalah  petunjuk  hidup  yang  harus  diikuti.  Berdasarkan  makna  kaidah  tersebut  dapat dikatakan kaidah mempunyai fungsi  sebagai petunjuk kepada manusia bagaimana bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. 2
Norma  dan  kaidah  merupakan  dua  hal  yang  selalu  berjalan  beriringan  dan  saling melengkapi  satu  sama  lain.  Karena  dengan  adanya  norma  dan  kaidah  masyarakat  dapat menentukan cara berbuat serta bertingkah laku di lingkungan sosial. Kemajuan teknologi yang semakin  canggih  dan  modern  menimbulkan  banyak  perubahan  besar  di  dalam  tata  cara berprilaku masyarakat. Hal itu dapat terlihat dari menurunnya norma serta kaidah yang berlaku. Norma  serta  kaidah  yang  berlaku  sudah  mulai  melemah  dan  tidak  dijalankan  sebagaimana mestinya. Pada era globalisasi saat ini norma serta kaedah sudah sulit dijumpai di lingkungan masyarakat.  Norma  serta  kaedah  telah  tidak  lagi  dipatuhi  dan  dihormati  sehingga  banyak dijumpai tindak kejahatan dan pelanggaran.
Misdrijf atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum,  berarti  tidak  lain  daripada  “perbuatan  melanggar  hukum”. 3 Overtredingen atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. 4 Faktor penyebab maraknya tingkat kejahatan  yang  terjadi  di  Indonesia  disebabkan  perekonomian  yang  semakin  sulit dimasyarakat. Minimnya lapangan pekerjaan yang ada serta tingkat pendidikan yang rendah tak heran para pelaku tindak kejahatan tidak berpikir dua kali ketika melancarkan aksinya. Para pelaku tindak kejahatan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa mereka sadari perbuatan tersebut dapat berakibat fatal bagi korban. Salah satu  kejahatan yang marak dijumpai saat ini ialah permufakatan jahat. Permufakatan jahat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang saling berkompromi atau bersetuju untuk melakukan suatu tindak pidana.
Narkotika  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di  bidang  pengobatan  atau pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  di  sisi  lain  dapat  pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa  pengendalian  dan  pengawasan  yang  ketat  dan  seksama.Undang-Undang  Nomor  35
2 Fence M. Wantu. 2015. Pengantar Ilmu Hukum , Reviva Cendekia, Gorontalo, hlm. 12.
3 Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia . Refika Aditama, Bandung,hlm.
1.
4 Ibid , hlm. 33.
Tahun 2009 tentang Narkotika (sebelumnya UU  No. 22 Tahun 1997) hadir untuk mengatur segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan :
a. menjamin  ketersediaan  Narkotika  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi;
b. mencegah,  melindungi,  dan  menyelamatkan  bangsa  Indonesia  dari  penyalahgunaan Narkotika;
c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. menjamin  pengaturan  upaya  rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi  Penyalah  Guna  dan pecandu Narkotika.
Pada  awal  ditemukan  dan  dikembangkan  narkotika  hanyalah  untuk  pengobatan  serta penelitian. Namun seiiring berjalannya waktu narkotika mulai disalahgunakan oleh sebagian orang-orang yang tak bertanggung jawab hanya demi menikmati serta menghindari berbagai masalah yang terjadi tanpa memikirkan efek dikemudian hari. Permasalahan tentang narkotika merupakan kegiatan yang sering dijumpai disekitar masyarakat. Korbannya pun beragam mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Persoalan ini bukanlah hal biasa yang bisa dianggap remeh, masalah ini berdampak besar khususnya bagi generasi muda kedepannya jika tidak segera ditangani dengan baik. Oleh karena itu, narkotika bukanlah masalah individu yang terkena saja atau masalah negara. Namun narkotika merupakan permasalahan bersama yang harus dicari jalan keluarnya secara bersama-sama.
Kendala besar dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia adalah terlalu banyaknya orang yang akan terkena ancaman pidana jika undang-undang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Sering kali dijumpai beberapa kasus narkotika yang bisa hilang begitu saja dengan alasan yang dicari-cari oleh pihak berwenang dan oleh itu sendiri dengan menyatakan tes  urin  negatit,  masih  dalam  perawatan  rehabilitasi  dan  lain  sebagainya  sehingga  pada akhirnya kasus itu akan hilang dengan sendirinya. 5
Permasalahan narkotika sendiri, sudah menjadi fenomena umum dan kerap terjadi di masyarakat.  Kasusnya  yang  kian  hari  meningkat  menimbulkan  keprihatinan  sehingga  kasus narkotika  perlu  perhatiaan  serta  penanganan  yang  tepat.  Seperti  pada  kasus  dengan  putusan
5 Zainah Ompu Jainah. 2017. Budaya Hukum Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika . Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 4.
Tinjauan Yuridis Terhadap Permufakatan Jahat Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2022/Pn Tjk)

## Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Inggit Setya Ningrum
Nomor 146/Pid.sus/2022/PN Tjk, berawal dari  terdakwa Herlin Bin Dahlan bersama dengan saksi  Napoleon  Bin  Alm.  Barmawi  pada Rabu  tanggal  08  Desember  2021  sekira  jam  08.00 WIB  bertempat  di  Pintu  Tol  Simpang  Pematang  KM.  240,  Desa  Mulya  Agung,  Kecamatan Simpang  Pematang,  Kabupaten    Mesuji,  Provinsi  Lampung  dihentikan  oleh  Anggota  BNN Polda Lampung.
Penangkapan  terhadap  Herlin  Bin  Dahlan  dan  saksi  Napoleon  Bin  Alm.Barmawi ditemukan  barang  bukti  narkotika  2  (dua)  buah  plastik  bening  ukuran  besar  berisi  Kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya Herlin Bin Dahlan bersama saksi Napoleon  Bin  Alm.Barmawi  dibawa  ke  BNNP  Lampung  dan  dilakukan  pemeriksaan  lebih lanjut.  Bahwa  berdasarkan  surat  ketetapan  status  barang  sitaan  narkotika  nomor  :  B- 211/L.8.18/Enz.1/12/2021 status barang sitaan narkotika : 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar  berisi  Kristal  diduga  narkotika  jenis  sabu  dengan  bruto  keseluruhan  2.007,44  Gram, dimusnahkan  2.000,67  Gram,  disisihkan  6,77  Gram,  keperluan  pemeriksaan  Laboratorium guna untuk kepentingan pembuktian perkara tersangka.
Memperhatikan  Pasal  114  ayat  (2) jo Pasal  132  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan  bahwa  Herlin  Bin  Dahlan  terbukti  bersalah  secara  hak  dan  melawan  hukum melakukan  percobaan  atau  permufakatan  jahat  menjadi  perantara  dalam  jual  beli  narkotika golongan  I  bukan  tanaman  yang  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram.  Kemudian  menjatuhkan pidana kepada Herlin Bin Dahlan dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp4.490.000.000,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permaslahan dalam penelitian ini yaitu faktor penyebab  terjadinya  permufakatan  jahat  tindak  pidana  narkotika  golongan  1  Studi  Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan pertimbangan hakim terhadap permufakatan jahat tindak pidana narkotika golongan 1 Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  suatu  cara  atau  sistem  untuk  mengerjakan  sesuatu  secara sistematik dan metodologis, serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif ( Normative Legal Research ) dan empiris yaitu penelitian  hukum  kepustakaan  yang  mengacu  pada  norma  hukum  yang  terdapat  dalam
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum February 2023, Vol. 15 No.1
peraturan  internasional  dan  peraturan  perundang-undangan. 6 Fokus  kajiannya  adalah  hukum positif,  hukum  positif  yang  dimaksud  adalah  hukum  yang  berlaku  suatu  waktu  dan  tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat. 7

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. Pertimbangan Faktor Penyebab Terjadinya Permufakatan Jahat Tindak Pidana
Narkotika Golongan 1 Dalam Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk
Hukum  pidana  adalah  peraturan  hukum mengenai  pidana.Kata  “pidana”  berarti  hal yang  “dipidanakan”,  yaitu  oleh  instansi  yang  berkuasa  dilimpahkan  kepada  seorang oknum  sebagai  hal  yang  tidak  enak  dirasakannya  dan  juga  hal  yang  tidak  sehari-hari dilimpahkan.Tentunya  ada  alasan  untuk  melimpahkan  pidana  ini,  dan  alasan  ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik.Maka, unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”. 8
Di dalam istilah hukum pidana pada dasarnya tercakup beberapa pengertian. Pertama, adakalnya  istilah  hukum  pidana  bermakna  sebagai  hukum  pidana  materiil  ( substantive criminal  law ),  yaitu  aturan  hukum  yang  berisi  ketentuan  mengenai  perbuatan  yang dinyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik  sanksi  pidana  maupun  sanksi  tindakan.  Ketiga  hal  tersebut  dalam  khazanah  teori hukum pidana lazim disebut dengan perbuatan pidana ( criminal act ), pertanggungjawaban pidana ( criminal responsibilty/liability ), dan pidana atau tindakan ( punishment/treatment ). Kedua, istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukum pidana formil ( law of criminal procedure ), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidana materiil. Makna yang kedua ini disebut juga dengan hukum acara
6 Jimmly Asshiddiqie. 2005. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Konstiusi Press, Jakarta. hlm. 160.
7 Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , 2021, 1.1.
8 Andi Hamzah. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta,  Jakarta, hlm. 27.
Tinjauan Yuridis Terhadap Permufakatan Jahat Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2022/Pn Tjk)
Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Inggit Setya Ningrum
pidana.  Ketiga,  istilah  hukum  pidana  juga  diartikan  sebagai  hukum  pelaksanaan  pidana ( law  of  criminal  execution ),  yaitu  aturan  hukum  yang  berisi  ketentuan  mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana materiil itu harus dilaksanakan. 9
Berdasarkan  Pasal  88  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  disebutkan bahwa dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan  kejahatan.  Permufakatan  yang  sering  dijumpai  saat  ini  ialah  permufakatan jahat  pada  tindak  pidana  narkotika.  Pada  Pasal  1  Ayat  18  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  dijelaskan  yang  dimaksud  dengan  permufakatan  jahat perbuatan  dua  orang  atau  lebih  yang  bersekongkol  atau  bersepakat  untuk  melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi  konsultasi,  menjadi  anggota  suatu  organisasi  kejahatan  Narkotika,  atau mengorganisasikan suatu tindak pidana.
Masyarakat  Indonesia  bahkan  masyarakat  dunia  pada  umumnya  saat  ini  sedang dihadapkan  pada  keadaan  yang  sangat  mengkhawatirkan  akibat  maraknya  pemakaian secara illegal bermacam- macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat  maraknya  peredaran  gelap  narkotika  yang  telah  merebak  di  segala  lapisan masyarakat,  termasuk  di  kalangan  generasi  muda.  Hal  ini  akan  sangat  berpengaruh terhadap  kehidupan  bangsa  dan  negara  pada  masa  mendatang.  Narkotika  berpengaruh terhadap  fisik  dan  mental,  apabila  digunakan  dengan  dosis  yang  tepat  dan  di  bawah pengawasan  dokter  anastesia atau  dokter phsikiater  dapat  digunakan  untuk  kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. 10
Istilah  Narkoba  itu  sebenarnya  muncul  di  dalam  masyarakat  untuk  mempermudah mengingat-ingat yang diartikan sebagai Narkotika dan Obat-obat berbahaya atau terlarang. Secara umum sebenarnya Narkoba itu adalah singkatan dari Narkotika dan Bahan-bahan Berbahaya.Bahan-bahan berbahaya ini juga termasuk di dalamnya zat zat kimia, limbah- limbah beracun, pestisida atau lain-lainnya. 11
9 Mahrus ALI. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.
10 Zainab Ompu Jainah, Anggalana, & Rachmad Kurniawan. 2022 . Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika . Jurnal Pro Justitia, Vol. 3, No. 2
11 Heriadi Willy. 2005. Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, hlm. 4.
Dari pengertian tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama- sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintetis. Perbedaannya pada narkotika ada yang  berasal  dari  tanaman,  sedangkan  dalam  pengertian  psikotropika  tidak  disebutkan demikian.  Pada  psikotropika  pengaruhnya  tertuju  kepada  susunan  saraf  pusat  yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedang pada narkotika dalam  pengertiannya  tidak  menguraikan  pengaruh  seperti  itu,  akan  tetapi  langsung memberikan  hubungan  kausalitas,  bahwa  narkotika  dapat  menyebabkan  penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama menimbulkan akibat pada ketergantungan. 12
Kejahatan  narkotika  dan  psikotropika  adalah  salah  satu  penyakit  yang  ada  dalam masyarakat, kejahatan yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan resikonya juga berakibat  kepada  masyarakat,  maka  penang  gulangannya  juga  harus  mengikut  sertakan masya  rakat,  tanpa  partisipasi  seluruh  lapisan  masyarakat  secara  terpadu  mustahil penanggulangannya akan berhasil. 13
Narkotika  di  sisi  lain  sering  digunakan  di  luar  kepentingan  medis  dan  ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, dan juga dapat memberi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara. Hampir setiap Negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkotika, dan  menganggapnya  sebagai  suatu  kejahatan  berat,  terutama  bagi  penanaman  bibit, memproduksi, meracik secara illegal, dan para pengedar ataupun perantara. 14
Penyalahgunaan  narkotika  dapat  mengakibatkan  sindroma  ketergantungan  apabila penggunaannya  tidak  di  bawah  pengawasan  dan  petunjuk  tenaga  kesehatan  yang mempunyai  keahlian  dan  kewenangan  untuk  itu.  Hal  ini  tidak  saja  merugikan  bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. 15
12 Gatot Supramono. 2004. Hukum Narkoba Indonesia , Djambatan, Jakarta,hlm. 159.
13 Zainah Ompu Jainah. 2018 . Penegakan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Norkotika dan Psikotropika . Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 13, No. 1
14 Zainab Ompu Jainah. 2015. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I). Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 6, No. 1
15 Muhammad Arif Rinaldi Basri, Zainab Ompu  Jainah, & Indah Satria. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 4, No 1
Tinjauan Yuridis Terhadap Permufakatan Jahat Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2022/Pn Tjk)
Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Inggit Setya Ningrum
Berdasarkan  wawancara  dengan  bapak  Haris  Sutanto  selaku  penyidik  di  Badan Narkotika  Nasional  Provinsi  Lampung,  terdapat  beberapa  faktor  penyebab  pelaku melakukan permufakatan Jahat tindak pidana narkotika golongan 1 dalam putusan nomor: 146/Pid.Sus/2022/PN  Tjk  yakni  dikarenakan  adanya  hubungan  keluargaan  yang  terjalin antara terdakwa Herlin Bin Dahlan dengan terdakwa saksi Napoleon Bin Alm. Barmawi (yang  penuntutannya  dilakukan  secara  terpisah/ splitzing ).  Terdakwa  Herlin  Bin  Dahlan merupakan paman dari Napoleon Bin Alm. Barmawi. Hubungan kekeluargaan yang erat antara  paman  dengan  keponakannya  membuat  keduanya  saling  percaya  satu  sama  lain. Oleh karena itu, pada kasus ini terdakwa Herlin Bin Dahlan yang mengenalkan saudara KH kepada Napoleon Bin Alm. Barmawi kemudian atas kesepakatan bersama keduanya setuju  untuk  mengantarkan  narkotika  jenis  shabu  dari  kediaman  terdakwa  Herlin  Bin Dahlan  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  (OKU)  Timur  Provinsi  Sumatera  Selatan menuju Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.
Lebih  lanjut  Haris  Sutanto  selaku  penyidik  di  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Lampung  menjelaskan  bahwa  faktor  lain  yang  menyebabkan  terjadinya  permufakatan jahat  tindak  pidana  narkotika  golongan  1  yaitu  uang  yang  akan  diberikan  sangat menjanjikan.  Sebagaimana  kasus  kedua  terdakwa  yakni  Herlin  Bin  Dahlan  dengan Napoleon Bin Alm. Barmawi yang dijanjikan saudara KH akan diberikan upah mengantar barang  narkotika  yakni  uang  sebesar  Rp20.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupiah)  apabila berhasil  mengantarkan  barang  narkotika  jenis  shabu  ke  tempat  tujuan  yang  telah ditentukan sebelumnya. Sebagai jaminan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah saudara KH berikan terlebih dahulu. Hal demikian membuat kedua terdakwa yakni Herlin Bin Dahlan dan Napoleon Bin Alm. Barmawi bersepakat dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan misi yang telah saudara KH atur demi mendapatkan sisa uang yang telah  dijanjikan  sebelumnya.  Berdasarkan  keterangan  kedua  terdakwa  aksi  seperti  ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, kejadiannya tersebut terjadi sekitar bulan September 2021 dimana kedua terdakwa berhasil mengantarkan 1 (satu) buah bungkus narkotika jenis shabu-shabu  ke  Lampung  dengan  upah  sebesar  Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah) namun aksi keduanya berhasi lolos dan lancar. Hal itu membuat kedua terdakwa percaya diri atas aksi yang akan mereka laksanakan.
Bapak Haris Sutanto selaku penyidik di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung juga  menjelaskan  hal-hal  atau  faktor-faktor  lain  yang  menyebabkan  terjadinya
permufakatan jahat tindak pidana narkotika golongan 1 ini yaitu faktor ekonomi dimana kedua  terdakwa  yakni  Herlin  Bin  Dahlan  serta  saksi  Napoleon  Bin  Alm.  Barmawi mengalami  sebuah  permasalah  ekonomi  yaitu  terjerat  hutang  yang  menyebabkan keduanya tanpa berpikir panjang langsung mengambil tindakan secara cepat agar hutang tersebut  cepat  terselesaikan  dan  tertutupi.  Namun,  tanpa  memikirkan  dampak  yang ditimbulkan  dari  tindakan  tersebut.  Hal-hal  di  atas  lah  yang  memicu  terdakwa  umtuk melakukan permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika Golongan 1.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Hendro  Wicaksono  sebagai  Hakim Pengadilan  Negeri  Kelas  1  A  Tanjung  Karang  yang  pada  waktu  itu  bertindak  sebagai Hakim  ketua  yang  menangani  perkara  menjelaskan  faktor  penyebab  terjadinya permufakatan jahat pada kasus tindak pidana golongan 1 yaitu bahwa terdakwa dalam hal ini  Herlin  Bin  Dahlan  bersama  saksi  Napoleon  Bin  Alm.  Barmawi  sama-sama menginginkan uang yang dijanjikan oleh saudara KH. Sebagaimana jaminan diawal yang diberikan oleh saudara KH adalah uang masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai  modal  dan  biaya  operasional.  Selanjutnya  setelah  barang  narkotika  jenis  shabu tersebut  berhasil  terkirim  saudara  KH  menjanjikan  uang  total  sebesar  Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kedua terdakwa.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  faktor  penyebab  terjadinya permufakatan  jahat  tindak  pidana  narkotika  golongan  1  dalam  putusan  nomor: 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk dengan terdakwa Herlin Bin Dahlan karena adanya faktor-faktor yang timbul dari dalam diri terdakwa (internal) yaitu faktor ekonomi di mana terdakwa terjerat hutang sehingga terdakwa menginginkan uang yang dijanjikan oleh saudara KH. Kemudian  faktor  yang  timbul  dari  luar  diri  terdakwa  (eksternal)  yaitu  faktor  keluarga dalam hal ini terdakwa Herlin Bin Dahlan  yang merupakan paman dari saksi Napoleon Bin  Alm.  Barmawi  mempengaruhi  keponakannya  untuk  melakukan  permufakatan jahat tindak  pidana  narkotika.  Faktor  selanjutnya  ialah  upah  sebesar  Rp20.000.000,00  (dua puluh  juta  rupiah)  yang  akan  diberikan  oleh  saudara  KH  apabila  terdakwa  berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu.

## 3.2. Penerapan Pertimbangan Hakim Terhadap Permufakatan Jahat Tindak Pidana
Narkotika Golongan 1 Dalam Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2022/PN Tjk
Putusan hakim merupakan yang tertinggi dari suatu perkara yang sedang di periksa dan  diadili  oleh  hakim.  Hakim  memberikan  keputusannya  mengenai  hal-hal  sebagai
Tinjauan Yuridis Terhadap Permufakatan Jahat Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2022/Pn Tjk)
Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Inggit Setya Ningrum
berikut, keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang  dituduhkan  kepadanya.  Keputusan  mengenai  hukumnya,  apakah  perbuatan  yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat  di  pidana.  Keputusan  mengenai  pidananya,  apabila  terdakwa  memang  dapat  di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Ketentuan  hukum  yang  selalu  ketinggalan  dibandingkan  dengan  kebutuhan  dan perkembangan masyarakat mengharuskan Hakim untuk melakukan sebuah kajian hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum. Berdasarkan teori Ahmad Rifai, Konsepsi hakim dalam melakukan penafsiran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori yaitu teori penemuan hukum yang heteronom dan teori penemuan hukum yang otonom. Perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada sejauh mana hakim terikat pada ketentuan hukum  tertulis.  Teori  penemuan  hukum  heteronom  lebih  menempatkan  hakim  sebagai corong undang-undang sedangkan teori penemuan hukum otonom menempatkan hakim pada  satu  kebebasan  untuk  memahami  dan  mengkaitkan  hukum  sesuai  perkembangan masyarakat. 16
Di dalam membuat suatu putusan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, Hakim melakukan beragam pendekatan yang oleh Penulis dirangkum ke dalam 6 (enam) Teori Penjatuhan Putusan, sebagaimana disampaikan oleh Mackenzie, yaitu:
a) Teori  Keseimbangan  Putusan  Hakim  mempertimbangkan  keseimbangan  antara syarat-syarat  di  dalam  Undang-Undang  dan  kepentingan  pihak-pihak  yang berkaitan  dengan  perkara  tersebut,  misalnya  korban,  masyarakat,  ataupun  pihak Penggugat/Tergugat.
b) Teori Pendekatan Seni dan Intiusi Putusan Hakim lebih mempertimbangkan instink atau  intuisi  dibanding  pengetahuan  Hukum,  sekalipun  di  dalam  Hukum  Acara Pidana dikenal sitem pembuktian secara negatif.
c) Teori  Pendekatan  Keilmuan  Putusan  Hakim  yang  mendahulukan  dasar  ilmu pengetahuan  dibandingkan  dengan  instik  atau  intuisi.  Biasanya  pertimbangan Hakim  dalam  putusannya  dipenuhi  oleh berbagai  macam teori  dan  doktrin  yang berkaitan.
16 Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif . Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 19
d) Teori Pendekatan Pengalaman Putusan Hakim yang didasarkan pada pengalaman dan jam terbang seorang Hakim dalam memutus suatu perkara. Semakin tinggi jam terbangnya,  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  pemahaman  Hakim  akan  variasi hukum.
e) Teori Ratio Decidendi Putusan Hakim yang mempertimbangkan landasan filsafat yang  mendasar.  Dalam  hal  ini,  Hakim  terlebih  dahulu  akan  mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara tersebut lalu menemukan ketentutan peraturan perundang-undangan yang tepat untuk dijadikan landasan hukum.
f) Teori  Kebijaksanaan  Putusan  Hakim  yang  pada  mulanya  berkenaan  dengan Perkara  Anak.  Teori  ini  mengandung  sebuah  pokok  pemikiran  bahwa  di  dalam suatu  tindak  pidana,  Pemerintah,  Masyarakat,  Keluarga  (Orang  Tua)  juga seharusnya ikut bertanggung jawab dalam membina dan membimbing sang anak, sehingga putusan pemidanaan tidak menjadi relevan untuk dikedepankan. 17
Dalam teori pertimbangan hakim menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak klimaks  dari  suatu  perkara  yang  sedang  diperiksa  dan  diadili  oleh  hakim.  Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:
1. Keputusan  mengenai  peristiwanya,  apakah  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan  mengenai  hukumnya,  apakah  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. 18
Berdasarkan hasil wawancara denga ibu Ilsye Haryanti selaku Jaksa Penuntut Umum yang  menangani  perkara  putusan  nomor:146/Pid.Sus/2022/PNTjk  di  Kejaksaan  Negeri Bandar  Lampung  Mengatakan  dalam  menuntut  setiap  orang  seorang  Jaksa  Penuntut Umum memiliki pedoman internal tersendiri mengenai tuntutan. Beliau menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sebagaimana telah diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. adalah telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana narkotika golongan 1. Sebelum memberikan tuntutan pidana terhadap terdakwa Herlin Bin Dahlan seorang jaksa penuntut umum memiliki hal-hal yang kemudian di jadikan pertimbangan
17 Ibid , hlm.20
18 Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana . Alumni. Bandung. hlm. 74
Tinjauan Yuridis Terhadap Permufakatan Jahat Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2022/Pn Tjk)
Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Inggit Setya Ningrum
dalam  tuntutan  pidana  yakni  terdapat  hal-hal  yang  memberatkan  serta  meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan dikarenakan perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah  dalam  memberantas  penyalahgunaan  narkotika  serta  perbuatan  terdakwa meresahkan  masyarakat.  Kemudian  hal  yang  meringankan  perbuatan  terdakwa  adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali, terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan terdakwa tidak pernah dihukum.
Lebih lanjut ibu Ilsye Haryanti selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar  Lampung  menjelasakan  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku permufakatan jahat tindak pidana narkotika golongan 1 pada saat itu salah satunya berdasarkan pada isi inti tuntutan jaksa penuntut umum antara lain:
1. Menyatakan  terdakwa  Herlin  Bin  Dahlan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “melakukan  percobaan  atau  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana narkotika  dan  prekursor  narkotika  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli, menukar  atau  menyerahkan  narkotika  golongan  I  dalam  bentuk  tanaman  yang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Herlin Bin Dahlan selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp4 milyar 490 juta rupiah subsidair bulan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
Ibu  Ilsye  Haryanti  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Bandar Lampung  menjelaskan  bahwa  yang  menjadi  dasar  Jaksa  Penuntut  Umum  menuntut terdakwa  dengan  Pasal  114  ayat  (2)  Jo.  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  adalah  karena  adanya  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Hal tersebutlah yang menjadi
dasar Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara  selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan  dengan  perintah  terdakwa  tetap  ditahan  dan  denda  Rp  4  milyar  490  juta  rupiah subsidair bulan 3 (tiga) bulan.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menangani kasus permufakatan jahat tindak pidana  narkotika  golongan  1  dalam  putusan  nomor:146/Pid.Sus/2022/PNTjk.  Beliau menjelaskan  bahwa  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yaitu dimuat dalam bagian menimbang majelis hakim antara lain : Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Setiap orang;
2. Tanpa  hak  atau  melawan  melakukan  percobaan  atau  permufakatan  jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
Selanjutnya  keterangan  saksi-saksi  dihubungkan  dengan  keterangan  terdakwa dipersidangan diketahui jika terdakwa tidaklah memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut.  Berdasarkan  pertimbangan  unsur-unsur  di  atas,  Majelis  Hakim  berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-  Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika sebagaimana  dakwaan  Alternative  Pertama  Penuntut  Umum  dan  pertimbangan  tersebut telah  didukung  oleh  sedikitnya  dua  alat  bukti  yang  sah  sesuai  Pasal  183  Jo.  Pasal  184 KUHAP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan  pemaaf,  sehingga  menimbulkan  keyakinan  bagi  Majelis  Hakim  akan  kesalahan terdakwa,  untuk  itu  maka  terdakwa  harus  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  dalam dakwaan Alternative Pertama tersebut.
Tinjauan Yuridis Terhadap Permufakatan Jahat Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2022/Pn Tjk)
Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Inggit Setya Ningrum
Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,  maka  harus  dijatuhi  pidana  yang  setimpal dengan  kesalahannya  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan.  Terdakwa  telah  dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP,  maka  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  terdakwa tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan.  Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjelaskan bahwa terhadap perkara a quo  perkara  nomor:146/Pid.Sus/2022/PN  Tjk  terdakwa  atas  nama  Herlin  Bin  Dahlan terbukti bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar  atau menyerahkan  narkotika  golongan  1  yang  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram.  Dengan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Bapak  Hendro  Wicaksono  selaku  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang menjelaskan  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yaitu hakim menilai antara terdakwa Herlin Bin Dahlan dan saksi Napoleon Bin Alm. Barmawi serta saudara KH telah memiliki persamaan kehendak  yang  selanjutnya  dilanjuti  dengan  melakukan  suatu  permufaktan  jahat  tindak pidana  narkotika.  Kemudian  hakim  menilai  bahwa  terdakwa  Herlin  Bin  Dahlan  dan Napoleon  Bin  Alm.  Barmawi  sama-sama  menjadi  perantara  dalan  jual  beli  narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu dikarenakan adanya uang yang dijanjikan oleh saudara KH.
Lebih  lanjut  Bapak  Hendro  Wicaksono  selaku  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri Tanjung Karang menyebutkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak  pidana  yaitu  dinilai  dari  berat  maupun  ringannya  suatu  tindak  pidana  yang dilakukan oleh seorang terdakwa, dimana dalam hal ini Herlin Bin Dahlan telah melakukan suatu  tindak  pidana  menjadi  perantara  jual  beli  narkotika  golongan  1  jenis  shabu. Selanjutnya  hal-hal  yang  dapat  menjadi  pertimbangan  seorang  hakim  dalam  memutus suatu perkara yakni terdakwa mengakui kesalahan yang ia perbuatan, kemudian apakah terdakwa  tersebut  telah  menikmati  atau  belum  hasil  dari  tindak  pidana  yang  terdakwa lakukan. Dalam perkara Herlin Bin Dahlan hakim menilai bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasilnya. Hal tersebut terlihat dari fakta-fakta  di persidangan yang menyatakan
bahwa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) yang dijanjikan oleh saudara KH belum  sempat  dinikmati  oleh  terdakwa  Herlin  Bin  Dahlan.  Serta  pertimbangan  hakim selanjutnya dilihat dari kondisi keluarga terdakwa di mana Herlin Bin Dahlan merupakan seorang  kepala  keluarga  yang  memiliki  suatu  kewajiban  untuk memberi  nafkah  kepada keluarganya yakni anak-anak beserta isterinya.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa yang menjadi pertimbangan hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  permufakatan  jahat  tindak  pidana narkotika  golongan  1  adalah  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  secara berturut-turut  berupa  keterangan  saksi-saksi,  petunjuk,  keterangan  terdakwa,  surat  dan barang bukti. Kemudian hakim menilai terdakwa Herlin Bin Dahlan, saksi Napoleon Bin Alm.  Barmawi  dan  saudara  KH  telah  memiliki  persamaan  kehendak  untuk  melakukan suatu tindak pidana narkotika jenis shabu. Selanjutnya hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim  adalah  keadaan  yang  memberatkan  terdakwa  di  mana  perbuatan  terdakwa bertentangan  dengan  program  pemerintah  dalam  upaya  memberantas  peredaran  dan penyalahgunaan  narkotika.  Keadaan  yang  meringankan  terdakwa  ialah  terdakwa mengakui  perbuatannya  dan  terdakwa  belum  pernah  dihukum.  Hal  tersebut  menjadi pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  10  (sepuluh)  tahun  penjara  dan  denda Rp4.490.000.000,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

## 4. KESIMPULAN
Faktor penyebab terjadinya permufakatan jahat tindak pidana narkotika golongan 1 dalam  putusan  nomor:  146/Pid.Sus/2022/PN  Tjk  dengan  terdakwa  Herlin  Bin  Dahlan karena  adanya  faktor-faktor  yang  timbul  dari  dalam  diri  terdakwa  ( internal) yaitu  faktor ekonomi  di  mana  terdakwa  terjerat  hutang  sehingga  terdakwa  menginginkan  uang  yang dijanjikan oleh saudara KH. Kemudian faktor yang timbul dari luar diri terdakwa ( eksternal ) yaitu faktor keluarga dalam hal ini terdakwa Herlin Bin Dahlan yang merupakan paman dari saksi  Napoleon  Bin  Alm.  Barmawi  mempengaruhi  keponakannya  untuk  melakukan permufakatan  jahat  tindak  pidana  narkotika.  Faktor  selanjutnya  ialah  upah  sebesar Rp20.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupiah)  yang  akan  diberikan  oleh  saudara  KH  apabila terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu.
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  permufakatan jahat  tindak  pidana  narkotika  golongan  1  adalah  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam
Tinjauan Yuridis Terhadap Permufakatan Jahat Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2022/Pn Tjk)
Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Inggit Setya Ningrum
persidangan  secara  berturut-turut  berupa  keterangan  saksi-saksi,  petunjuk,  keterangan terdakwa, surat dan barang bukti. Kemudian hakim menilai terdakwa Herlin Bin Dahlan, saksi  Napoleon  Bin  Alm.  Barmawi  dan  saudara  KH  telah  memiliki  persamaan  kehendak untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana  narkotika  jenis  shabu.  Selanjutnya  hal-hal  yang menjadi  pertimbangan  hakim  adalah  keadaan  yang  memberatkan  terdakwa  di  mana perbuatan terdakwa bertentangan dengan  program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika.  Keadaan  yang  meringankan  terdakwa  ialah terdakwa  mengakui  perbuatannya  dan  terdakwa  belum  pernah  dihukum.  Hal  tersebut menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  10  (sepuluh)  tahun  penjara  dan denda Rp4.490.000.000,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

## 5. REFERENSI
Adistie,  Novelia;  Anwar,  Jarkasi.  Hubungan  Keabsahan  Pengalihan  Piutang  (Cessie)  Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , 2021, 1.1.
Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif . Sinar Grafika. Jakarta.
Andi Hamzah. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta. Jakarta.
Fence M. Wantu. 2015. Pengantar Ilmu Hukum , Reviva Cendekia, Gorontalo.
Gatot Supramono. 2004. Hukum Narkoba Indonesia , Djambatan, Jakarta
Heriadi  Willy.  2005. Berantas  Narkoba  Tak  Cukup  Hanya  Bicara, Kedaulatan  Rakyat, Yogyakarta.
Jimmly  Asshiddiqie.  2005.  Konstitusi  Dan  Konstitusionalisme  Indonesia.  Konstiusi  Press, Jakarta.
Mahrus ALI. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta.
Muhammad  Arif  Rinaldi  Basri,  Zainab  Ompu  Jainah,  &  Indah  Satria.  2021. Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Tanpa  Hak  Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 4, No 1
Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana . Alumni. Bandung.
Wirjono  Prodjodikoro.  2003. Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia .  Refika  Aditama, Bandung.
Zainab  Ompu  Jainah,  Anggalana,  &  Rachmad  Kurniawan.  2022 .  Penerapan  Sanksi  Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika . Jurnal Pro Justitia, Vol. 3, No. 2
Zainab Ompu Jainah. 2015. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I). Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 6, No. 1
Zainab Ompu Jainah. 2018 . Penegakan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Norkotika dan Psikotropika . Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 13, No. 1
Zainah Ompu Jainah. 2017. Budaya Hukum Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika . Rajagrafindo Persada, Depok.
Zainudin Hasan. 2019. Sosiologi Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pengembangan . Universitas Bandar Lampung Press, Bandar Lampung.