## Hasil Review Trade Policy Review Body WTO sebagai
Unilateral Act of an International Organization

## Putu George Matthew Simbolon
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia c.simbolon9@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  yang  dijelaskan  pada  artikel  ini  bertujuan  untuk  menyediakan  pemahaman  mengenai bagaimana  hasil  review  dari Trade  Policy  Review  Body (TPRB)  dapat  dikualifikasi  sebagai tindakan  sepihak  oleh  organisasi  internasional  ( unilateral  act  of  an  international  organization ). Artikel  ini  ditulis  dengan  menerapkan  metode  penelitian  normatif  melalui  pendekatan  doktrinal, konseptual  dan  kasus.  Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum  primer  dan sekunder.  Artikel  ini  terdiri  dari  tiga  bagian.  Bagian  pertama  membahas  tentang unilateral  act sebagai  salah  satu  hukum  internasional  yang  tidak  diatur  di  dalam Article  38  paragraph  (1)  ICJ Statute . Bagian kedua dari artikel ini  kemudian  menjelaskan tentang  kelemahan dari TPRB  yang membuat  organ  ini  tidak  dapat  bekerja  dengan  efektif  untuk  saat  ini.  Kemudian  bagian  ketiga menjelaskan  tentang  kalimat  yang  harus  digunakan  dalam  menyusun  materi  muatan  hasil  review TPRB agar produk tersebut dapat menjadi tindakan unilateral yang harus diterapkan oleh anggota WTO  dengan  iktikad  baik.  Berdasarkan  tiga  pembahasan  tersebut,  artikel  ini  menyarankan  agar hasil  review  TPRB  harus  dipandang  sebagai  tindakan  unilateral.  Pandangan  tersebut  dapat diwujudkan  melalui  diterapkannya  penyusunan  kalimat  imperatif  pada  laporan  yang  akan diterbitkan kepada anggota yang direview.
Kata kunci: Iktikad Baik; Organisasi Internasional; Review; Perdagangan; Tindakan Unilateral

## Abstract
This seeks to provide an understanding concerning the Trade Policy Review Body (TPRB) review perceived as a unilateral act of an international organization. The article is written based on the normative  method  through  the  application  of  doctrinal,  conceptual,  and  case  approaches. Furthermore,  this  article  is  also  written  by  gathering  primary  and  secondary  legal  sources.  The article  herein  consists  of  three  parts.  The  first  part  discusses  the  unilateral  act  as  the  source  of international law as one of the international law norms outside the Article 38 paragraph (1) ICJ Statute.  Meanwhile,  the  second  part  explains  the  weaknesses  of  TPRB  which  caused  this  organ unable  to  work  under  its  effective  means.  Furthermore,  the  third  part  explains  how  the  matters under the TPRB review outcome shall be conducted so that such a product can be qualified as a unilateral  act  applicable  by  WTO  members  under  good  faith.  Based  on  the  three  discussions therein, this article suggests that the TPRB review outcome shall be perceived as a unilateral act of  an  international  organization.  Such  perception  can  be  actualized  by  applying  imperative sentences in adopting the review outcome that will be issued for the reviewed member.
Keywords: Good Faith; International Organization; Review; Trade; Unilateral Act

## 1.  PENDAHULUAN
World  Trade Organization (WTO) merupakan perkumpulan  yang dibentuk untuk  tujuan  tertentu  berupa  liberalisasi  perdagangan  dunia.  Sejalan  dengan pernyataan tersebut, Organisasi internasional merupakan asosiasi yang terdiri dari negara dan/atau organisasi internasional, memiliki tujuan tertentu, dan dilengkapi organ  permanen.”  Organ  permanen  utama  WTO  adalah Ministerial  Conference , General Council , Dispute Settlement Body (DSB), dan Trade Policy Review Body (TPRB).  Lebih  lanjut,  TPRB  merupakan  organ  yang  menjamin  transparansi  dan pemahaman setiap anggota terhadap WTO Agreement . 1
Article  IV  paragraph  4  WTO  Agreement menjelaskan  bahwa  tanggung jawab  TPRB  dilaksanakan  oleh General  Council berdasarkan Trade  Policy Review  Mechanism (TPRM). 2 Bossche  dan  Zdouc  berpandangan  bahwa  TPRB merupakan alter  ego dari General  Council . 3 Tujuan  TPRB  terdapat  pada Annex 3A paragraph (i) WTO Agreement yang menyatakan bahwa TPRB dibentuk untuk meningkatkan  disiplin  dan  komitmen  WTO,  dan  melancarkan  sistem  melalui peningkatan  pemahaman  setiap  anggota  WTO  dalam  menerapkan  kebijakan  dan praktiknya.  Organ  ini  tidak  dibentuk  untuk  menyelesaikan  sengketa  atau memaksakan kewajiban tertentu. 4
Tujuan lain TPRB adalah untuk mencapai transparansi. Kata “transparansi” tersebut sejalan dengan Article X paragraph 1. General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT)  yang  mewajibkan  setiap  anggota  untuk  menjamin  kaidah  hukum perdagangannya  mudah  diakses  oleh  anggota  lainya,  dan  oleh  pelaku  usaha  dari setiap anggota WTO, ketentuan ini juga dikenal sebagai Prinsip Transparansi. 5
Rumusan  pada Annex  3A  WTO  Agreement telah  menunjukkan  niat  para negosiator  untuk  tidak  membuat  organ  memaksa. 6 Rumusan  tersebut  justru membuat  TPRB  menjadi  organ  yang  tidak  efektif.  Kewenangan  tersebut  diatur pada Annex  3C  paragraph  (i)  WTO  Agreement mengenai  review  periodik  setiap anggota  WTO  berdasarkan  jadwal  pada paragraph  (ii) ketentuan  ini.  Walaupun organ  ini  tidak  mampu  menerapkan  sanksi,  bagaimana  pembaruan  yang diperlukan  oleh  TPRB? 7 Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  artikel  ini memiliki  urgensi  berupa  hasil  TPRB  perlu  dikualifikasikan  sebagai  tindakan
1 Emily Jones and Christopher Adam, “New Frontiers of Trade and Trade Policy: Digitalization and Climate Change,” Oxford Review of Economic Policy 39, no. 1 (2023): 1–11.
2 Jan  Karlas  and  Michal  Parízek,  “The  Process  Performance  of  the  WTO  Trade  Policy  Review Mechanism: Peer‐Reviewing Reconsidered,” Global Policy 10, no. 3 (2019): 376–84.
3 Werner Bossche, Peter van den, and Zdouc, The Law and Policy of the World Trade Organization , 2022.
4 Dewangga  Dura  Dematar,  “WTO’s  Trade  Policy  Review  Mechanism  (TPRM)  and  Indonesia’s Compliance in Agriculture Sector,” Global South Review 1, no. 1 (2019): 82–96.
5 Robert  Wolfe,  “Exposing  Governments  Swimming  Naked  in  the  COVID-19  Crisis  with  Trade Policy Transparency (and Why WTO Reform Matters More than Ever),” COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won’t Work , 2020, 165.
6 David  J.  Kuenzel,  “Do  Trade  Flow  Respond  to  Nudges?  Evidence  from  the  WTO’s  Trade  Policy Mechanism,” WILEY 27, no. 3 (2019): 735–64.
7 Valentina Cararro, Thomas Conzelmann, and Hortense Jongen, “Fear of Peers? Explaining Peer and Public Shaming in Global Governance,” Cooperation and Conflict 54, no. 3 (2019): 335–55.
unilateral.  Artinya,  setiap  anggota  yang  direview  dapat  memahami  kebijakan perdagangan yang harus diperbaiki guna mencapai disiplin dan transparansi secara multilateral.
Dapat  dipahami  bahwa  TPRB  ditetapkan  sebagai  organ  yang  menjamin ketaatan  dan  pemahaman  anggota    WTO.  Namun  upaya  ini  sulit  dicapai  karena laporan TPRB yang tidak memuat unsur perintah. 8 Dalam menghubungkan jurang pemisah antara das solen dan das sein tersebut, artikel ini memuat tiga penjelasan berikut.  Bagian  pertama  meninjau unilateral  act sebagai  sumber  hukum internasional formiil diluar Pasal 38 ayat (1) International Court of Justice (ICJ) Statute . Bagian kedua membahas kritik terhadap kelemahan TPRB. Bagian ketiga membahas penataan ulang TPRB untuk menjamin kepatuhan setiap anggota WTO terhadap hasil review TPRB.
Penulisan  artikel  ini  didasari  oleh  penelitian  terdahulu  Dematar  mengenai ketidakefektivan  TPRB.  Dematar  menyarankan  bahwa  TPRB  harus  memiliki hubungan langsung dengan DSB dan harus mampu memerintahkan anggota WTO untuk  melaksanakan  kewajiban  tertentu.  Artikel  ini  memandang  bahwa  saran berupa  TPRB  harus  memiliki  hubungan  langsung  dengan  DSB  karena  tidak sejalan  dengan  tujuan  TPRB.  Walaupun  demikian,  artikel  ini  memahami  bahwa TPRB harus mampu memerintahkan setiap anggota WTO.
Penelitian  kedua  yang  diterapkan  adalah  penelitian  Kuenzel  mengenai pengaruh  hasil  review  TPRB  terhadap  anggota  yang  telah  di  review.  Kuenzel menjelaskan  bahwa  para  anggota  yang  direview  oleh  TPRB  kurang memperhatikan  penjelasan  mengenai  potensi  kerugian  dan  para  anggota  lebih suka  menyelesaikan  permasalahan  mereka  melalui  DSB. 9 Artikel  ini berpandangan bahwa penelitian terdahulu ini tidak preskriptif. Sehingga artikel ini mengemukakan solusi dari hasil penelitian terdahulu tersebut.
Terakhir,  artikel  ini  menerapkan  penelitian  terdahuku  Lee,  Koo  dan  Kim mengenai  penerapan  metode text  mining dalam  memahami  hasil  review  TPRB. Penelitian  terdahulu  ini  menjelaskan  bahwa  hasil  review  TPRB  merupakan dokumen  yang kompleks  dan membingungkan.  Dengan menerapkan metode text mining maka  perubahan  pola  kebijakan  suatu  negara  dapat  lebih  mudah dipahami. 10 Artikel  ini  berpandangan  bahwa  penerapan  metode  ini  saja  tidaklah cukup  bagi  suatu  negara  untuk  memahami  hasil  dari  review  yang  dihasilkan TPRB.  Pembahasan  pada  artikel  ini  berpandangan  bahwa  penerapan  metode text mining harus dilengkapi  adanya kalimat perintah pada laporan TRPB.  Artikel ini bertujuan  untuk  menyediakan  pemahaman  mengenai  hasil  review  dari Trade
8 Dematar,  “WTO’s  Trade  Policy  Review  Mechanism  (TPRM)  and  Indonesia’s  Compliance  in Agriculture Sector.”
9 Kuenzel,  “Do  Trade  Flow  Respond  to  Nudges?  Evidence  from  the  WTO’s  Trade  Policy Mechanism.”
10 Gaeun Lee, Min Gyo Koo, and Eunhee Kim, “9.Lee-Kim-Koo_When-Text-Mining-Meets-WTO’s- Trade-Policy-Review,” Journal of International and Area Studies 28, no. 1 (2021): 163–78.
Policy  Review  Body (TPRB)  dapat  dikualifikasi  sebagai  tindakan  sepihak  oleh organisasi internasional ( unilateral act of an international organization ).

## 2. METODE
Artikel  ini  merupakan  hasil  dari  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan  doktrinal,  pendekatan  kasus  dan  pendekatan  konsep. 11 Pendekatan doktrinal  dilakukan  dengan  menerapkan  ketentuan  hukum  pada  perjanjian internasional berupa WTO Agreement berserta lampiranya yang terdiri dari Annex 1A tentang  Perdagangan  Barang  dan  Annex  3  tentang Trade  Policy  Review Mechanism .  Seluruh  perjanjian  multilateral  tersebut  berkaitan  dengan  isu  hukum yang telah dijelaskan di atas. Lebih lanjut, artikel ini juga menerapkan pendekatan kasus dengan menerapkan temuan hakim ICJ pada Kasus Deklarasi Kemerdekaan Kosovo dan Kasus Pengujian Nuklir yang telah dilakukan oleh Perancis. Terakhir, artikel ini menerapkan pendekatan konsep dengan mentransposisi pandangan para sarjana  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  pada  artikel  ini.  Adapun  bahan hukum  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  yaitu  bahan  hukum  primer berupa  perjanjian  internasional  dan  kasus  internasional  dan  bahan  hukum sekunder  berupa  buku  dan  artikel  jurnal  yang  berkaitan  dengan  permasalahan hukum sebagaimana dijelaskan di atas. 12

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Tinjauan  yuridis  terhadap unilateral  act sebagai  sumber  hukum internasional di luar Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional Argent  menjelaskan  bahwa  kepustakaan  hukum  internasional  pada umumnya selalu merujuk kepada ketentuan di dalam Article 38 ICJ Statute dalam menjelaskan  yang  di  maksud  dengan  sumber  hukum  internasional. 13 Paragraf  1 dari ketentuan ini menyatakan bahwa pengadilan berfungsi dalam memutus suatu sengketa  berdasarkan  hukum  internasional  dengan  menerapkan  perjanjian internasional  baik  yang  bersifat  umum  ataupun  khusus  yang  diterapkan  oleh negara  yang  bersengketa,  kebiasaan  internasional  sebagai  bukti  adanya  tindakan umum  yang  diterima  sebagai  hukum,  prinsip  hukum  umum  (yang  diakui  oleh bangsa-bangsa  yang  beradab),  dan  putusan  hakim  serta  ajaran  dari  sarjana terkemuka sebagai upaya dalam menentukan suatu kaidah hukum. 14
Di  samping  5  (lima)  sumber  hukum  tersebut,  Argent  juga  menjelaskan bahwa tindakan sepihak oleh negara ( unilateral act of a state ), tindakan unilateral oleh organisasi internasional ( unilateral act of an international organization ), dan softlaw juga  merupakan  jenis  kaidah  hukum  yang  dapat  dikualifikasikan  sebagai
11 Tahereh  Khademi  Adel,  Mohsen  Modir,  and  Mehdi  Ravanshadnia,  “An  Analytical  Review  of Construction  Law  Research,” Engineering,  Construction  and  Architectural  Management 29,  no.  5  (2022): 1931–45.
12 K Ibragimov, “Some Features of Modern Trends in Legal Research,” Science and Innovation 1, no. C5 (2022): 65–69.
13 Xinxiang Shi, “The Relationship between General Principles of International Law and Article 38(1) of the ICJ Statute: A Law of the Sea Perspective,” Marine Policy 148, no. 105427 (2023): 1–10.
14 Xinxiang Shi.
sumber  hukum  formal  dari  hukum  internasional. 15 Sebelum  membahas  bobot normatif  dari  tindakan  unilateral in  concreto tindakan  unilateral  oleh  organisasi internasional,  pembahasan  ini  menjelaskan  pentingnya  penerapan  kaidah  hukum internasional berdasarkan konsep sumber hukum oleh Kelsen. Argent menerapkan teori  tersebut  dalam  konteks  sumber  hukum  internasional  dengan  menyatakan bahwa  penerapan  hukum internasional dapat dikenal hanya dengan mengidentifikasi sumber hukum yang berkaitan dengan praktik tersebut. 16
Kahombo  mendefinisikan  tindakan  unilateral  sebagai  tindakan  yang dikeluarkan oleh suatu organ permanen dari organisasi internasional, dan tindakan tersebut  dinyatakan  valid  berdasarkan  perjanjian  internasional  yang  mendasari kewenangan  dari  organ  tersebut. 17 Dalam  konteks  perdagangan  multilateral, Nwoke  menyatakan  bahwa  tindakan  unilateral  merupakan  tindakan  sepihak  oleh negara  yang harus dikeluarkan sejalan dengan peraturan WTO agar perdagangan dunia  tidak  terancam. 18 Lowande  dan    Rogowski  kemudian  menjelaskan  bahwa tindakan  unilateral  merupakan  tindakan  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  yang berwewenang  berdasarkan  kekuasaan  politik,  dan  ruang  lingkup  dari  tindakan tersebut dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki oleh pihak tersebut. 19 Artikel ini merujuk  kepada  pandangan  para  sarjana  tersebut  dengan  menyatakan  bahwa tindakan unilateral merupakan suatu tindakan yang dapat dikeluarkan oleh subjek hukum  internasional  berupa  negara  atau  organ  permanen  dari  suatu  organisasi internasional,  yang  harus  sejalan  dengan  perjanjian  internasional  atau  instrumen hukum  yang  mendasari  kewenangan  dari  negara  atau  organisasi  internasional dalam mengeluarkan tindakan tersebut.
Artikel  ini  menjelaskan  yang  di  maksud  dengan  perjanjian  internasional terlebih  dahulu  sebelum  menguraikan  contoh  kasus  dalam  mana  tindakan unilateral berlaku sebagai kaidah hukum yang mengikat. Kaidah hukum ini perlu untuk  dijelaskan  karena  tindakan  unilateral  pada  umumnya  bersumber  dari perjanjian  internasional. Article  2  paragraph  1  VCLT  1969 menyatakan  bahwa perjanjian internasional  merupakan perjanjian tertulis,  yang dibentuk oleh negara dan tunduk kepada hukum internasional. 20 Verdross mengklasifikasikan perjanjian internasional  menjadi  empat  jenis  sebagai  berikut:  1.)  Perjanjian  yang  dibentuk untuk mempertahankan hukum dan ketertiban di wilayahnya; 2.) Perjanjian yang dibentuk  untuk  membuat  penduduk  pada  negara  tersebut  tertekan  untuk melakukan  suatu  perbuatan  atau  tidak  melakukan  suatu  perbuatan;  3.)  Perjanjian
15 Pierre  d’Argent, International  Law  Textbook:  Making  International  Law  Part  II (Louvain  :  UC Louvain & edX, 2021).
16 Argent.
17 Balingene  Kahombo,  “The  Western  Sahara  Cases  before  the  Court  of  Justice  of  the  European Union and International Law,” Chinese Journal of International Law 18, no. 2 (2019): 327–52.
18 Uchechukwu  Nwoke,  “Imposition  of  Trade  Tariffs  by  the  USA  on  China:  Implications  for  the WTO and International Trade Law,” Journal of International Trade Law and Policy 19, no. 2 (2020): 69–84.
19 Kenneth  Lowande  and  Jon  C  Rogowski,  “Presidential  Unilateral  Power,” Annual  Review  of Political Science 24 (2021): 21–43.
20 Argent, International Law Textbook: Making International Law Part II .
yang dibentuk untuk mengurangi kekuatan bersenjatanya agar tidak berdaya pada suatu  konflik  bersenjata;  dan  4.)  Perjanjian  internasional  yang  melarang  suatu negara untuk melindungi warganya yang berkedudukan di luar negeri. 21
WTO  Agreement sebagai  sumber  dari  hasil  review  TPRB  merupakan perjanjian internasional yang jatuh pada kategori kedua. Pandangan ini artikel ini sampaikan  karena  secara das  solen ,  hasil  review  TPRB  akan  otomatis  membuat anggota  WTO  yang  ditujukan  untuk  memaksa  pelaku  usahanya  untuk menyesuaikan  transaksi  bisnis  internasional  mereka  dengan  isi  dari  hasil  review tersebut.  Penerapan  dari  pengaturan  pada  hukum  WTO  ini  juga  dikenal  dengan istilah peer  pressure . 22 Dengan  memahami  konsep naming  and  shaming yang dikemukakan  oleh  Chayes  dan  Chayes,  artikel  ini  mengemukakan  bahwa mekanisme  ini  hanya  dapat  diterapkan  melalui  instrument  berupa  perjanjian internasional karena sifatnya yang tertulis. 23 Chayes dan Chayes juga menyatakan bahwa  mekanisme  ini  memuat  efek  yang  dapat  dirasakan  oleh  individu berdasarkan  tekanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  negaranya  dan  pemerintah negara  lain  berdasarkan  ketentuan  tertulis  pada  tindakan  unilateral  yang dikeluarkan  oleh  suatu  organisasi  internasional  berdasarkan  ketentuan  tertulis pada perjanjian internasional yang mendasarinya. 24
Lebih  lanjut,  artikel  ini  menerapkan  rumusan  kalimat  pada United  Nations Security  Council  Resolution  (UNSC)  1244  (1999) dalam  menjelaskan  tindakan unilateral  organisasi  internasional.  Paragraf  ke-10  dari  Resolusi  ini  memberikan kewenangan  kepada  Sekretaris  Jenderal  PBB  melalui  asistensi  oleh  organisasi internasional  yang  relevan,  dalam  menetapkan  kehadiran  sipil  di  Kosovo  guna mewujudkan  pemerintahan  sementara  bagi  Kosovo,  yang  memberikan  otonomi dalam  Republik  Federal  Yugoslavia. 25 Selain  itu,  ketentuan  ini  juga  memberikan kewenangan  bagi  Sekretaris  Jenderal  PBB  untuk  menyediakan  transisi pemerintahan  serta  menetapkan  perkembangan  dari  lembaga  yang  mampu  untuk menjamin  kehidupan  yang  damai  dan  normal  bagi  para  penduduk  Kosovo  pada saat yang bersamaan. 26
Berdasarkan  pernyataan  UNSC  yang  mengizinkan  Kosovo  untuk membentuk  suatu  kerangka  konstitusional,  dapat  dipahami  bahwa  rumusan kalimat  tersebut  tidak  hanya  memuat  unsur  hukum  nasional,  akan  tetapi  juga
21 Lauri  Mälksoo,  “Illegal  Annexation,  State  Continuity  and  Identity:  Concepts  and  Controversies,” Illegal Annexation and State Continuity , 2022, 11–43.
22 Cararro, Conzelmann, and Jongen, “Fear of Peers? Explaining Peer and Public Shaming in Global Governance.”
23 Hyun Jung Kim, “Inducing State Compliance with International Fisheries Law: Lessons from Two Case Studies Concerning the Republic of Korea’s IUU Fishing,” International  Environmental  Agreements: Politics, Law and Economics 19 (2019): 631–45.
24 Kim.
25 Marta Szpala, “Serbia-Kosovo Negotiations–Playing for Time under Pressure from the West. OSW Commentary Number 281| 21.08. 2018,” 2018.
26 Szpala.
memuat  unsur  hukum  internasional. 27 Pernyataan  ini  dapat  dikemukakan berdasarkan hipotesa yang menyatakan bahwa apabila rumusan yang didasari oleh Chapter  VII  United  Nations  Charter ini  tidak  mengandung  unsur  hukum internasional,  maka  mengapa  konformitas  dari  deklarasi  kemerdekaan  ini kemudian  dipertanyakan  oleh United  Nations  General  Assembly di  dalam International  Court  of  Justice? 28 Terhadap  komentar  sekaligus  pertanyaan tersebut,  pembahasan  ini  menerapkan paragraph  82  ICJ  Advisory  Opinion yang menjelaskan  pandangan  para  hakim  ICJ  terhadap UNSC  Resolution  1244 yang telah dipermasalahkan oleh UN General Assembly . 29
Pandangan  hukum  tersebut  dapat  ditemukan  pada paragraph  103  ICJ Advisory  Opinion .  Pada  paragraf  tersebut,  majelis  hakim  ICJ  merujuk  kepada paragraph 13 Resolution 1244 dengan menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo  telah  memberikan  kejelasan  bagi  rakyatnya  mengenai  masa  depan  dari negara  tersebut. 30 Rumusan  tersebut  mengindikasikan  bahwa  para  penggagas deklarasi  Kosovo  tidak  berupaya  untuk  mewujudkan  adanya  pemerintahan  yang bersifat  sementara,  melainkan  berupaya  agar  Kosovo  dapat  menjadi  negara  yang merdeka dan berdaulat. 31
Berdasarkan pendapat hukum ICJ tersebut, dapat dipahami bahwa deklarasi kemerdekaan  dari  Kosovo  yang  dilandasi  oleh UNSC  Resolution  1244 secara tidak  langsung  memberikan  kesempatan  bagi  entitas  tersebut  untuk  menjadi negara yang berdaulat. 32 Komentar ini juga sejalan dengan pendapat hakim ICJ di dalam paragraph  53  Advisory  Opinion ini  yang  antara  lain  menyatakan  bahwa mereka  tidak  dapat  menerima  pernyataan  bahwa  resolusi  ini  memuat  larangan bagi  para  perancang  naskah  kemerdekaan  Kosovo  dalam  menyatakan kemerdekaannya. 33 Selain  memiliki  keabsahan  berdasarkan  ketentuan  di  dalam perjanjian  internasional  yang  memberikan  kewenangan  kepada  organ  permanen yang melakukan tindakan tersebut, tindakan sepihak oleh organisasi internasional juga  dapat  dinyatakan  sah  berdasarkan  kaidah  hukum  substansial  yang  sejalan dengan tindakan tersebut. 34
Pernyataan  mengenai  validitas  dari  sumber  hukum  ini  dikemukakan berdasarkan  kalimat  pada  paragraf  ke  79-80  dari ICJ  Advisory  Opinion  on
27 Tero  Lundstedt,  “From  Kosovo  to  Crimea:  The  Legal  Legacies  of  the  Socialist  Federal Dissolutions,” 2020.
28 Gary  Wilson,  “Tamsin  Phillipa Paige, Petulant  and  Contrary:  Approaches  by  the  Permanent  Five Members  of  the  UN  Security  Council  to  the  Concept  of  ‘Threat  to  the  Peace’under  Article  39  of  the  UN Charter: Leiden & Boston: Brill Nijhoff, 2019, 330pp, $166 Hardback, ISBN: ,” Liverpool  Law  Review 42 (2021): 497–500.
29 Lundstedt, “From Kosovo to Crimea: The Legal Legacies of the Socialist Federal Dissolutions.”
30 Óscar Méndez Pérez, “Kosovo at Risk: From Local to Global,” Master in Geopolitics and Strategic Studies 19, no. 20 (n.d.): 1–25. 31 Pérez.
32 Pierre  d’Argent, International  Law  Textbook:  Upholding  Peace (Louvain  :  UC  Louvain  &  edX, 2021).
33 Argent.
34 Argent.
Kosovo . 35 Kedua  paragraf  ini  antara  lain  membahas  bagaimana  suatu  tindakan oleh  negara  tidak  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindakan  yang  dilarang,  apabila tindakan tersebut tidak sejalan dengan suatu larangan yang dirumuskan oleh rezim hukum internasional. 36 ICJ secara lebih konkret mengemukakan premis ini dengan menyatakan  bahwa  deklarasi  kemerdekaan  oleh  suatu  entitas  tidak  dapat dinyatakan  sebagai  tindakan  yang  dilarang  selama  tindakan  tersebut  tidak melanggar  ketentuan  pada Article  2  paragraph  4  UN  Charter. 37 Selain  itu, ICJ Advisory  Opinion  on  Kosovo juga  mengemukakan  bahwa  suatu  tindakan  berupa deklarasi  kemerdekaan  tidak  dapat  dinyatakan  sebagai  tindakan  yang  dilarang selama tetap sejalan dengan jus cogens . 38
Dengan  memahami  contoh  sekaligus  penjelasan  dari  validitas  tindakan unilateral  oleh  organisasi  internasional  tersebut,  maka  pembahasan  ini  akan mengambil  contoh  lain  yang  menjelaskan  adanya  keterkaitan  antara  tindakan unilateral  dengan  prinsip  iktikad  baik  dalam  hukum  internasional. 39 Dalam memeriksa kasus Selandia Baru v. Perancis  yang disebabkan oleh uji nuklir oleh Perancis,  ICJ  berpandangan  bahwa  tuduhan  atau  klaim  Australia  tidak  memiliki objek  lagi  dan  dengan  demikian,  pengadilan  tidak  terpanggil  dalam  menetapkan suatu  putusan. 40 Berdasarkan diktum  tersebut,  dapat  dipahami bahwa para hakim ICJ  menyatakan  bahwa  mereka  tidak  memiliki  kewenangan  dalam  mengadili sengketa  ini  atas  dasar  telah  hilangnya  objek  sengketa  tersebut  karena  pengujian nuklir tersebut telah Perancis akhiri. 41
Argent  dalam  mengomentari  kasus  ini  menjelaskan  bahwa  seluruh  jajaran dari pemerintah dari Perancis telah memuat deklarasi publik secara konsisten yang menyatakan  bahwa  pengujian  senjata  tersebut  dilakukan  untuk  yang  terakhir kalinya. 42 Pembahasan  ini  menanggapi  komitmen  pemerintah  Perancis  tersebut dengan  menyatakan  bahwa  walaupun  tindakan  ini  Perancis  tetapkan  sebagai janjinya terhadap diri sendiri, tindakan unilateral ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip  iktikad  baik  di  dalam Article  26  VCLT  1969 . 43 Ketentuan  tersebut
35 Argent.
36 Argent.
37 William  A  Schabas,  “Literature  Review  Article:  The  International  Court  of  Justice,” The International Court of Justice , 2020.
38 Diriba Adugna Tulu and Y A Alemu, “A Critique on the Concept of Jus Cogens and Its Substantive Content in International Law: A Brief Overview,” International Affairs and Global Strategy 84 (2020).
39 Duncan B Hollis, “Preface and Introduction to the Second Edition of the Oxford Guide to Treaties,” 2020.
40 Margaret A Young and Hilary Charlesworth, “Australian Encounters with the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice,” Melbourne Journal of International Law 21, no. 3 (2021): 698–725.
41 Rozemarijn J Roland Holst, “Taking the Current When It Serves: Prospects and Challenges for an ITLOS  Advisory  Opinion  on  Oceans  and  Climate  Change,” Review  of  European,  Comparative  & International Environmental Law , 2023.
42 Roland Holst.
43 Young  and  Charlesworth,  “Australian  Encounters  with  the  Advisory  Jurisdiction  of  the International Court of Justice.”
menyatakan  bahwa  setiap  perjanjian  yang  mengikat  para  pihaknya,  harus dilaksanakan berdasarkan iktikad baik. 44
Walaupun  ketentuan  di  atas  merupakan  kaidah  hukum  yang  berlaku  dalam penerapan suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu subjek hukum internasional vis-à-vis subjek  hukum  internasional  lainya,  penjelasan  ini  juga sejalan dengan pandangan hakim ICJ sebagai berikut.  Bahwa pada paragraf ke-46 dari putusan ICJ terhadap sengketa antara Australia dan Selandia Baru v Perancis, majelis hakim perpandangan bahwa bahwa salah satu prinsip dasar yang mengatur tentang pembentukan dan penerapan dari kewajiban hukum adalah prinsip iktikad baik. 45 Lebih  lanjut,  kepercayaan  dan  kepercayaan  diri  merupakan  hal  yang inheren dalam kerja sama internasional, terutama pada era dalam mana kerja sama di berbagai bidang bersifat sangat esensial. 46 Seperti halnya dengan prinsip pacta sunt  servanda pada  hukum  perjanjian  internasional  didasari  oleh  iktikad  baik, demikian  jugalah  sifat  mengikat  dari  kewajiban  internasional  yang  muncul  dari tindakan unilateral ( unilateral act ). 47 Oleh karena itu, negara yang berkepentingan dapat  menempatkan  pengakuan  atas  deklarasi  unilateral  tersebut  dan menempatkan kepercayaan diri serta menjamin bahwa kewajiban tersebut dengan demikian telah dibentuk dan dihormati. 48
Berangkat  dari  penjelasan  di  atas,  artikel  ini  berpandangan  bahwa  selain harus  didasari  oleh  ketentuan  yang  memberikan  kewenangan  bagi  suatu  subjek hukum  internasional  dalam  membuat  tindakan  unilateral  dan  sejalan  dengan jus cogens ,  tindakan  unilateral  juga  harus  sejalan  dengan  prinsip  iktikad  baik  yang mendasari  prinsip pacta  sunt  servanda . 49 Asshidiqie  menerapkan  pandangan Kelsen  dengan  menyatakan  bahwa  norma  hukum  internasional  yang  dapat dikategorikan  sebagai  norma  dasar  (juga  dikenal  dengan  istilah jus  cogens atau peremptory  norm )  yang  antara  lain terdiri  dari:  1.)  Larangan  terhadap  genosida;
2.) Larangan terhadap kejahatan kemanusiaan; 3.) Larangan terhadap penyiksaan dan  tindakan  yang  mendegradasi  manusia;  dan  Larangan  terhadap  agresi. 50 Jus cogens merupakan  kaidah  hukum  yang  tidak  dapat  dikesampingkan  dalam keadaan  atau  merupakan  lawan  dari jus  dispositivum selaku  kaidah  yang  dapat dikesampingkan. 51 Schutter menyatakan bahwa setiap kaidah hukum internasional
44 Munir Fuady, Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theories) (Jakarta: Kencana , 2020).
45 Young  and  Charlesworth,  “Australian  Encounters  with  the  Advisory  Jurisdiction  of  the International Court of Justice.”
46 Sadhna  Mishra,  “Security  Council  WPS  Agenda:  Measuring  Progress  and  Challenges,” Multidisciplinary Current Research , 2022, 15.
47 Young  and  Charlesworth,  “Australian  Encounters  with  the  Advisory  Jurisdiction  of  the International Court of Justice.”
48 Roland  Holst,  “Taking  the  Current  When  It  Serves:  Prospects  and  Challenges  for  an  ITLOS Advisory Opinion on Oceans and Climate Change.”
49 Lloyd  T  Chigowe,  “Allies  or  Foes?  A  Review  of  the  Relationship  between  the  International Criminal Court and the United Nations Security Council,” Netherlands International Law Review 67 (2020): 403–25.
50 Jimly Asshidiqie, Teori Hierarki Norma Hukum (Jakarta : Konstitusi Press, 2020).
51 Pierre  d’Argent, International  Law  Textbook:  Applying  International (Louvain  :  UC  Louvain  & edX, 2021).
yang dikategorikan sebagai jus cogens memiliki sifat yang erga omnes atau harus ditaati  oleh  setiap  masyarakat  internasional,  akan  tetapi  tidak  semua  kaidah hukum yang bersifat erga omnes merupakan jus cogens . 52
Dalam  mengomentari  berlakunya  prinsip  iktikad  baik,  Fuady  berpendapat bahwa iktikad baik merupakan dasar hukum utama bagi berlakunya prinsip pacta sunt servanda yang dapat diwujudkan oleh suatu pihak dengan tidak berprasangka kepada pihak lain pada perjanjian tersebut. 53 Kelsen menyatakan bahwa pacta sunt servanda merupakan  salah  satu  norma  dasar  atau jus  cogens dari  hukum internasional. 54 Merujuk kepada Article 26 VCLT 1969 sebagaimana dijelaskan di atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  prinsip  iktikad  baik  juga  merupakan  norma dasar  pada  hukum  internasional  yang  tidak  dapat  dikesampingkan.  Berdasarkan serangkaian  penjelasan  tentang  tindakan  unilateral  tersebut,  pembahasan  ini menguraikan  elemen  dari  tindakan  unilateral  sebagai  melalui  penjelasan  sebagai berikut.
Empat elemen yang eksis di dalam tindakan unilateral sebagai suatu sumber hukum internasional adalah sebagai berikut: 1.) Tindakan tersebut dilakukan oleh negara  atau  organisasi  internasional;  2.)  Tindakan  tersebut  didasari  oleh  kaidah hukum  yang  mendasari  suatu  negara  atau  organisasi  internasional  dalam melakukan  tindakan  tersebut;  3.)  Tindakan  tersebut  tidak  boleh  bertentangan dengan jus cogens ; dan 4.) Tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan iktikad baik. Keempat elemen ini akan diuraikan pada pembahasan ketiga dari artikel ini guna mengoptimalisasi eksistensi TPRB selaku organ permanen WTO.
3.2  Kelemahan  dari  TPRM  pada  saat  ini  sebagai  organ  yang  menjamin transparansi  dari  setiap  anggota  WTO  dan  Kritik  Penulis  terhadap Kelemahan Tersebut
Perlu di jelaskan bahwa TPRB merupakan organ yang telah digagaskan oleh para  negosiator  GATT  sebelum  diadopsinya Marrakesh  Agreement . 55 Dalam menjelaskan  sejarah  dari  beberapa  putaran  dagang  sebelum  diadopsinya WTO Agreement ,  Fahrazi  menjelaskan  bahwa  pada  tahun  1989,  salah  satu  keputusan yang  dicapai  dalam Mid-term  Review  Montreal yang  dianggap  baik  adalah diadopsinya Trade  Policy  Review  Mechanism sebagai  hasil  perundingan  dari Functioning  of  GATT  System . 56 Sejalan  dengan  penjelasan  tersebut,  pembahasan ini menjelaskan bahwa bahwa TPRB merupakan organ yang lahir terlebih dahulu
52 Olivier  de  Schutter, International  Human  Rights  Law  Textbook:  What  Are  Human  Rights? (Louvain: edX & UC Louvain, 2021).
53 Munir Fuady, Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theories) . 54 Shoji  Matsumoto, Jus  Cogens  and  the  Right  to Self-Determination:  Falsifiability  of  Tests (Policy Center for the New South, 2020).
55 Mahfud  Fahrazi, Hukum  Dagang  Internasional:  Optimalisasi  Sistem  Hukum  Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Di Indonesia (Bandung : Refika Aditama, 2020).
56 Fahrazi.
apabila dibandingkan dengan DSB yang baru lahir pada tahun 1990 sebagai salah satu hasil dari dilakukannya pertemuan Brussel. 57
Zaky menjelaskan keberadaan TPRB dengan berpandangan bahwa organ ini merupakan salah satu organ yang diberikan tanggung jawab oleh General Council yang terdiri dari setiap anggota WTO. 58 Pandangan ini sejalan dengan kewajiban General  Council untuk melaksanakan fungsi  dari  dua organ subsider WTO  yang penting yaitu DSB dan TPRB. 59 Bossche dan Zdouc mengemukakan pendapatnya tentang  TPRB  dengan  menyatakan  bahwa  baik  DSB  maupun  TPRB  merupakan alter  ego dari General  Council . 60 Berdasarkan  pandangan  para  sarjana  tersebut dan  berdasarkan Article  IV  para  4  WTO  Agreement ,  dapat  dijelaskan  bahwa TPRB  pada  dasarnya  merupakan  organ  yang  berbeda  dengan General  Council , walaupun  perwakilan  terakreditasi  dari  setiap  anggota  WTO  yang  menghadiri pertemuan General Council dan pertemuan TPRB pada dasarnya sama. 61
Sebagai  organ  permanen,  TPRB  memiliki  kompetensi  dalam  melakukan review  periodik  terhadap  setiap  kebijakan  perdagangan  dan  praktik  dari  setiap anggota  WTO. 62 Dalam  melaksanakan  pekerjaannya,  TPRB  mendasarinya berdasarkan  dua  dokumen  berupa full  report atau  laporan  yang  diberikan  oleh anggota  WTO  yang  akan  di  review. 63 Selain  itu,  TPRB  juga  melaksanakan pekerjaannya  berdasarkan  laporan  yang  diberikan  oleh  sekretariat  WTO  yang disediakan  oleh  anggota  WTO  yang  berkepentingan  terhadap  review  periodik yang  dilakukan  terhadap  anggota  yang  akan  di  review. 64 Dengan  memahami terminologi  yang  dimuat  oleh Annex  3  WTO  Agreement ,  pembahasan  ini menjelaskan  hasil  review  periodik  secara  lebih  rinci  dengan  mengutip  3  (tiga) kalimat pertama pada Annex 3C paragraph (ii) WTO Agreement yang menyatakan bahwa:  “ The  trade  policies  and  practice  of  all  Members  shall  be  subject  to periodic  review.  The  impact  of  individual  Members  on  the  functioning  of  the multilateral  trading  system, defined in  terms of  their share of  world  trade in  the recent representative period, will be the determining in deciding on the frequency of  reviews.  The  first  four  trading  entities  so  identified  (counting  the  European Communities as one) shall be subject to review every two years. The next 16 shall be reviewed every four  years.  Other Members  shall  be reviewed every six years, except that a longer period may be fixed for least-developed country Members .” 65
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  para  pembentuk Annex  3  WTO  Agreement menentukan  jadwal  dan  tenggang  waktu  review  dari
57 Karsten  Steinfatt,  “Trade  Policies  for  a  Circular  Economy:  What  Can  We  Learn  from  WTO Experience?,” 2020.
58 Muhammad Reza Syarifudiin Zaki, Hukum Perdagangan Internasional (Jakarta: Kencana, 2021).
59 Wolfe,  “Exposing  Governments  Swimming  Naked  in  the  COVID-19  Crisis  with  Trade  Policy Transparency (and Why WTO Reform Matters More than Ever).”
60 Bossche, Peter van den, and Zdouc, The Law and Policy of the World Trade Organization . 61 Jones and Adam, “New Frontiers of Trade and Trade Policy: Digitalization and Climate Change.”
62 Zaki, Hukum Perdagangan Internasional .
63 Lee, Koo, and Kim, “9.Lee-Kim-Koo_When-Text-Mining-Meets-WTO’s-Trade-Policy-Review.”
64 Lee, Koo, and Kim.
65 Lee, Koo, and Kim.
setiap  anggota  WTO  dengan  memperhitungkan  kekuatan  ekonomi  dari  setiap anggota  WTO  yang  akan  di  review  tersebut. 66 Adapun  amandemen  terhadap Annex  3C  WTO  Agreement yang  berlaku  efektif  sejak  1  Januari  2019  yang kemudian  mengubah  tenggang  waktu  dari  review  periodik  ini. 67 Perubahan tersebut  adalah sebagai  berikut: 1.) Empat  entitas pertama  yang pada awalnya di review setiap dua tahun tersebut, kemudian di review setiap tiga tahun; 2.) Enam belas  anggota  berikutnya  yang  awalnya  di  review  setiap  empat  tahun  menjadi  di review setiap lima tahun; dan 3.) Anggota lain yang awalnya direview setiap enam tahun, kemudian direview setiap tujuh tahun, kecuali terhadap negara kurang maju yang dapat direview berdasarkan periode yang lebih lama. 68
Sebagai  organ  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  transparansi  dan menjamin  pemahaman  tentang  seluruh  ketentuan  di  dalam WTO  Agreement , TPRB  memiliki  beberapa  kelemahan  yang  bersifat  mendasar.  Kelemahan mendasar pertama dari TPRB artikel ini kutip dari hasil penelitian Dematar yang menyatakan  bahwa  hasil  review  TPRB  tidak  diterima  dengan  serius  oleh  setiap anggota  WTO  yang  telah  direview. 69 Kelemahan  mendasar  kedua  dari  organ permanen  ini  dapat  ditemukan  pada  hasil  penelitian  Kuenzel  yang  menyatakan bahwa  organ  ini  tidak  mampu  menghasilkan  laporan  yang  benar-benar  dapat dipahami oleh anggota WTO baik saat mereka berperan sebagai negara eksportir ataupun negara importir, dan WTO secara keseluruhan tidak memanfaatkan organ ini  sebagai  upaya  untuk  menegakan  aturan  mereka. 70 Terakhir,  artikel  ini menjelaskan  kelemahan  dasar  ketiga  TPRB  berdasarkan  penelitian  Ghosh  yang menyatakan bahwa anggota WTO pada umumnya benar-benar mengabaikan hasil review  TPRB  dan  memutuskan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  mereka melalui mekanisme penyelesaian sengketa atau DSB. 71
Dalam menjelaskan rincian dari kelemahan pertama TPRB, pembahasan ini menerapkan  pandangan  Dematar  yang  menyatakan  bahwa  organ  ini  tidak ditetapkan  untuk  menegakkan  kewajiban  tertentu  di  dalam WTO  Agreement . 72 Dematar  juga  menjelaskan  bahwa  TPRB  hasil  review  dari  dokumen  yang  TPRB keluarkan tidak dapat digunakan sebagai referensi untuk menyelesaikan sengketa melalui Dispute  Settlement  Understanding (DSU). 73 Sehingga  dapat  dipahami bahwa  TPRB  pada  dasarnya  hanya  berperan  sebagai  sarana  bagi  setiap  anggota
66 Putu George Matthew Simbolon and Angel Damayanti, “Indonesian Trade Policy in Adjusting the 2020  WTO’s  Trade  Policy  Review,” Jurnal  Hubungan  Internasional 12,  no.  1  (June  2023):  76–87, https://doi.org/10.18196/jhi.v12i1.18038.
67 Simbolon and Damayanti.
68 Simbolon and Damayanti.
69 Dematar,  “WTO’s  Trade  Policy  Review  Mechanism  (TPRM)  and  Indonesia’s  Compliance  in Agriculture Sector.”
70 Kuenzel,  “Do  Trade  Flow  Respond  to  Nudges?  Evidence  from  the  WTO’s  Trade  Policy Mechanism.”
71 Kuenzel.
72 Dematar,  “WTO’s  Trade  Policy  Review  Mechanism  (TPRM)  and  Indonesia’s  Compliance  in Agriculture Sector.”
73 Dematar.
WTO dalam melakukan studi mengenai ketentuan pada WTO Agreement . 74 Peran TPRB secara das sein tersebut tentunya tidak sejalan dengan cita-cita TPRB pada Annex  3A  WTO  Agreement yang  pada  intinya  untuk  meningkatkan  disiplin  dan pemahaman setiap anggota WTO terhadap isi dari WTO Agreement .
Kelemahan kedua TPRB sebagai pengawas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh  setiap  anggota  WTO  adalah  tidak  mampunya  TPRB  untuk  mempengaruhi kebijakan  perdagangan  dari  setiap  anggota  WTO  yang  telah  di  review.  Kuenzel mengemukakan  pendapatnya  ini  berdasarkan  data  yang  ia  kumpulkan  dari beberapa  dokumen  GATT  dan  WTO  sejak  tahun  1989-2019  yang  menunjukkan tidak adanya bukti  empiris  yang menunjukkan pengaruh dari hasil review TPRB terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap anggota WTO. 75 Hasil penelitian yang  Kuenzel  telah  lakukan  ini  juga  menunjukkan  bahwa  hasil  review  tersebut tidak  dapat  dijadikan  suatu  upaya  efektif  untuk  meningkatkan  arus  perdagangan pada  sektor  agraria. 76 Lebih  lanjut,  ia  menegaskan  pandangannya  dengan menyatakan  bahwa  hasil  review  yang  dilakukan  oleh  TPRB  hanya  dianggap berdampak positif terhadap perdagangan bilateral apabila: 1.) Negara yang sedang di  review  tidak  memperlasahkannya  akan  terjadinya  kerugian  perdagangan;  2.) Negara  yang  menyerahkan  kebijakannya  memiliki  kepentingan  tertentu  berupa ingin  menyelesaikan  permasalahannya  dengan  negara  importir;  3.)  Negara  yang menyerahkan  kebijakannya  ingin  melakukan  review  terhadap  kebijakannya  yang tidak mencangkup perdagangan di bidang manufaktur kimia. 77
Kelemahan  yang  ketiga  dari  organ  permanen  ini  adalah  adanya ketidakpercayaan dari para anggota WTO terhadap hasil review yang dikeluarkan oleh  organ  ini.  Ketidakpercayaan  tersebut  menyebabkan  pengabaian  terhadap hasil  kerja  dari  organ  permanen  ini,  dengan  asumsi  bahwa  WTO  memiliki mekansime  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  digunakan  untuk  menjamin ketaatan dari anggota yang melanggar WTO Agreement . 78 Premis ini didasari oleh pandangan Ghosh  yang  menyatakan bahwa sejarah dari pengawasan  yang TPRB lakukan  telah  menunjukkan  bahwa  para  anggota  WTO  sukar  dalam  melakukan kerja  sama  melalui  forum  ini  atas  dasar  adanya  asumsi  bahwa  mekanisme  kerja sama  ini  dapat  berujung  kepada  timbulnya  sengketa. 79 Selain  itu,  Kurangnya sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  negara  berkembang  menyebabkan  para  anggota
74 Kuenzel,  “Do  Trade  Flow  Respond  to  Nudges?  Evidence  from  the  WTO’s  Trade  Policy Mechanism.”
75 Kuenzel.
76 Kuenzel.
77 Karlas  and  Parízek,  “The  Process  Performance  of  the  WTO  Trade  Policy  Review  Mechanism: Peer‐Reviewing Reconsidered.”
78 Kuenzel,  “Do  Trade  Flow  Respond  to  Nudges?  Evidence  from  the  WTO’s  Trade  Policy Mechanism.”
79 Karlas  and  Parízek,  “The  Process  Performance  of  the  WTO  Trade  Policy  Review  Mechanism: Peer‐Reviewing Reconsidered.”
tersebu  lebih  mempercayai  organ  pengawas  atau  mekanisme peer  review yang telah mereka tetapkan pada tingkat regional atau bilateral. 80
Artikel  ini  menanggapi  tiga  kelemahan  TPRB  tersebut  melalui  penjelasan sebagai  berikut.  Warouw  berpendapat  bahwa  terbentuknya  perjanjian  regional  di antara setiap anggota WTO harus direspons  melalui pembentukan kaidah hukum baru  yang  mampu  menyesuaikan  keberadaan  WTO vis-à-vis keberadaan  dari komunitas regional tersebut. 81 Selain itu, Warouw juga berpendapat bahwa kaidah hukum  yang  baru  tersebut  harus  mampu  memuat  ketentuan  yang  mampu mengintegrasikan  ketentuan  yang  berlaku  secara  multilateral  dengan  ketentuan pada  tingkat  regional  melalui  mekanisme  kerja  sama  antar  para  pemerintah,  dan aktor non pemerintahan seperti perusahaan multinasional dan Non-Governmental Organization . 82 Walaupun  pembahasan  ini  tidak  sepenuhnya  menerapkan pandangan  tersebut,  pandangan  Warouw  ini  tetap  dapat  diterapkan  sebagai landasan  dalam  menjelaskan  pembaruan  seperti  apa  yang  harus  dilakukan  oleh para  anggota  dalam  mereformasi  TPRB  guna  mengatasi  kelemahan-kemahan yang  telah  dijelaskan  di  muka.  Implementasi  dari  pandangan  Warouw  tersebut dipaparkan  pada  pembahasan  ketiga,  guna  menemukan  implikasi  praktik  dari penataan  ulang  TPRB  yang  dapat  mempengaruhi  pembentukan  dan  penerapan dari kebijakan perdagangan dari anggota WTO yang telah direview melalui organ permanen ini.
3.3.  Penataan  ulang  ketentuan  di  dalam Annex  3  WTO  Agreement dalam menjamin kepatuhan setiap anggota WTO
Sebagai  organ  yang  berperan  sebagai  pengawas  setiap  anggota  WTO,  Lee, Koo  dan  Kim  berpendapat  bahwa  TPRB  pada  dasarnya  didesain  untuk meningkatkan kesadaran dari setiap anggota WTO dalam menyesuaikan kebijakan perdagangannya  dengan WTO  Agreement serta  untuk  mempromosikan  dan menjamin  pertanggungjawaban  dan  transparansi  dari  setiap  anggota  WTO. 83 Dalam  menerangkan  keberadaan  TPRB  pada  saat  ini,  pembahasan  ini  merujuk kepada  pandangan  Carraro,  Conzelmann  dan  Jongen  yang  menyatakan  proses peer  review yang WTO lakukan merupakan instrumen  yang menerapkan metode naming  and  shaming . 84 Ketiga  pakar  ini  juga  menjelaskan  lebih  lanjut  bahwa rekomendasi  yang  TPRB  berikan  pada  dasarnya  bersifat  umum  dan  sangat variatif.  Selain  itu,  TPRM  tidak  menyediakan  bagaimana  suatu  anggota  yang berkepentingan  dapat  menindaklanjuti  hasil  review  tersebut  terhadap  suatu anggota. 85
80 Karlas and Parízek.
81 Adolf  Warouw,  “Sistem  Perdagangan  Multilateral  Dalam  Kerangka  WTO  Suatu  Observasi Terhadap  ‘Rule-Based  System,’” Indonesian  Journal  of  International  Law 1,  no.  2  (July  2004), https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.2.404.
82 Warouw.
83 Lee, Koo, and Kim, “9.Lee-Kim-Koo_When-Text-Mining-Meets-WTO’s-Trade-Policy-Review.”
84 Cararro, Conzelmann, and Jongen, “Fear of Peers? Explaining Peer and Public Shaming in Global Governance.”
85 Cararro, Conzelmann, and Jongen.
Sebelum  menjelaskan  hal-hal  yang  harus  diperbarui  oleh  TPRB, pembahasan ini menjelaskan terlebih dahulu keberhasilan yang telah dicapai oleh organ ini. Lee, Koo dan Kim menjelaskan bahwa TPRB telah membawa dampak yang  efektif  kepada  setiap  anggota  WTO  melalui  pengawasan  dan  pemberian arahan  yang  tidak  bersifat  kontensius. 86 Penerapan  dari  mekanisme  ini  dapat mengarahkan  setiap  anggota  WTO  untuk  menaati  kewajibannya  di  dalam WTO Agreement . 87 Oleh karena  itu, pembahasan ini merujuk  kepada pandangan  ketiga sarajana  tersebut  dengan  menjelaskan  bahwa  penerapan  dari  TPRM  pernah dianggap sebagai mekanisme yang pada umumnya bersifat efektif. 88
Namun,  dengan  adanya  penelitian  terdahulu  yang  menunjukkan  bahwa organ  ini  tidak  berjalan  efektif  dalam  tatanan  praktik  saat  ini,  maka  dapat dipahami  bahwa  keefektifan  dari  TPRB  tersebut  tidak  sepenuhnya  selalu relevan. 89 TPRM  dalam  hal  ini  dapat  berperan  sebagai  forum  untuk  melakukan diskusi  non-kontensius  dan  sebagai  forum  yang  membantu  setiap  anggota  WTO untuk  bersikap  totalitas  dalam  menyesuaikan  kebijakan  perdagangan  mereka dengan WTO  Agreement . 90 Artikel  ini  merespons  pandangan  tersebut  melalui pernyataan sebagai berikut.
Perlu  dipahami  bahwa  WTO  harus  menegaskan  bahwa  hasil  review  yang TPRB  keluarkan  terhadap  anggota  WTO  yang  telah  di  review  harus  dianggap sebagai  tindakan  unilateral  dari  organisasi  internasional. 91 Pandangan  ini  dapat dikemukakan  dengan  merujuk  kepada  muatan  dari UNSC  Resolution  Number 1244  yang  menyatakan  bahwa  resolusi  tersebut  dikeluarkan  berdasarkan kewenangan dari UN Security Council dalam Chapter VII UN Charter . 92 Adanya konsep berupa suatu norma merupakan norma  yang sah berdasarkan norma yang lebih  tinggi  ini  didasari  oleh  pendapat  Kelsen  yang  menyatakan  bahwa  hukum merupakan  suatu  perintah  yang  bersumber  dari  perintah  yang  lebih  tinggi. 93 Pembahasan ini juga merujuk kepada pandangan Argent yang menyatakan bahwa berlakunya unilateral  act menunjukkan  keadaan  tertentu  yang  membuat  hukum internasional memiliki sifat yang subordinatif. 94
Selain  berdasarkan  validitasnya,  hasil  review  dari  TPRB  juga  dapat dikualifikasi  sebagai  tindakan  unilateral  berdasarkan  hasil  perbandingan  antara rumusan  kalimat  pada UNSC  Resolution di  atas,  dengan  rumusan  kalimat  pada salah  satu  hasil  review  TPRB  sebagai  berikut.  Pembahasan  ini  mengutip  hasil review  yang  diterbitkan  oleh  TPRB  terhadap  Indonesia  sebagaimana  di  muat
86 Lee, Koo, and Kim, “9.Lee-Kim-Koo_When-Text-Mining-Meets-WTO’s-Trade-Policy-Review.”
87 Lee, Koo, and Kim.
88 Lee, Koo, and Kim.
89 Bernard M Hoekman and Laura Puccio, “EU Trade Policy: Challenges and Opportunities,” 2019.
90 Kym Anderson, “Trade-Related Food Policies in a More Volatile Climate and Trade Environment,” Food Policy 109 (2022): 102253.
91 Argent, International Law Textbook: Upholding Peace .
92 Mishra, “Security Council WPS Agenda: Measuring Progress and Challenges.”
93 Jimly Asshidiqie, Teori Hierarki Norma Hukum .
94 Argent, International Law Textbook: Making International Law Part II .
dalam Paragraph 2.17. WT/TPR/S/401 yang menyatakan bahwa: “ The regulatory framework  consists  of:  the  Constitution,  decrees  of  the  People’s  Consultative Assembly;  laws;  government  regulations  substituting  laws;  ministerial regulations;  Presidential decrees;  provincial/regional  regulations;  and regency/city  regulations.  Law  No.  7  of  2014  grants  the  Government  authority  to intervene in international trade by: restricting exports to ensure local demand is met;  guaranteeing  the  supply  for  raw  materials  for  domestic  industries;  dan preparing the country for large price increases in global commodities markets .” 95
Berdasarkan  kutipan  hasil  review  TPRB  terhadap  Indonesia  di  atas,  dapat dijelaskan  bahwa  kalimat  yang  digunakan  di  dalam  hasil  review  ini  merupakan kalimat deskriptif. Berbeda dengan hasil materi muatan dari paragraph 10 UNSC Resolution  1244 yang  bersifat  imperatif. 96 Agar  hasil  review  TPRB  dapat sepenuhnya  dikualifikasikan  sebagai  tindakan  unilateral,  maka  TPRB  melalui sekretariat WTO harus merumuskan hasil reviewnya terhadap suatu anggota WTO dengan  memuat  beberapa  arahan  yang  mengandung  kalimat  yang  bersifat imperatif. 97 Perumusan hasil review tersebut  tentunya tidak perlu disertai  dengan diberikannya  TPRB  kewenangan  untuk  memaksa  anggota  WTO  yang  telah  di review untuk menaati serangkaian rumusan tersebut. 98
Alasan  mengapa  hasil  review  tersebut  tidak  perlu  disertai  dengan  upaya penegakan  oleh  TPRB  artikel  ini  jelaskan  sebagai  berikut.  Chayes  dan  Chayes berpandangan  bahwa  negara  hanya  akan  tunduk  kepada  hukum  internasional in concreto perjanjian  internasional  apabila  negara  tersebut  memiliki  kesanggupan dalam  menaati  peraturan  tersebut. 99 Dengan  memahami  bahwa  hasil  review  dari TPRB bersifat umum, maka pembahasan ini membantah pendapat Dematar yang menyatakan  bahwa  TPRB  harus  dihubungkan  dengan  DSB  guna  menjamin ketaatan dari anggota WTO. 100 Pemahaman ini juga menjadi landasan bagi artikel ini  untuk  menerapkan  pandangan  Chayes  dan  Chayes  yang  menyatakan  bahwa setiap  anggota  WTO  perlu  menaati  hasil  review  TPRB  karena  tindakan  berupa menaati suatu perjanjian akan jauh lebih efektif dibandingkan harus mengeluarkan sumber daya yang diperlukan bersengketa di DSB. 101
Secara  lebih  lanjut,  pembahasan  ini  juga  membantah  pandangan  Dematar berdasarkan penafsiran secara historis dengan menerapkan travaux préparatoires dari WTO  Agreement yang  sejalan  dengan Article  32  VCLT  1969 . 102 Ketentuan
95 Simbolon  and  Damayanti,  “Indonesian  Trade  Policy  in  Adjusting  the  2020  WTO’s  Trade  Policy Review.”
96 Argent, International Law Textbook: Upholding Peace . 97 Karlas  and  Parízek,  “The  Process  Performance  of  the  WTO  Trade  Policy  Review  Mechanism: Peer‐Reviewing Reconsidered.”
98 Mercedes  Rosello,  “IUU  Fishing  as  Compliance  Mechanism,” IUU  Fishing  as  a  Flag  State Accountability Paradigm , 2021, 100–126.
99 Dematar,  “WTO’s  Trade  Policy  Review  Mechanism  (TPRM)  and  Indonesia’s  Compliance  in Agriculture Sector.”
100 Dematar.
101 Rosello, “IUU Fishing as Compliance Mechanism.”
102 Argent, International Law Textbook: Applying International .
tersebut antara lain menyatakan bahwa risalah dari pembentukan suatu perjanjian internasional  dapat  diterapkan  sebagai  pelengkap  dalam  menafsirkan  suatu perjanjian  apabila  makna  dari  suatu  perjanjian  kemudian  menjadi  ambigu  atau hasil  penafsiran  suatu  perjanjian  tersebut  kemudian  menjadi  tidak  masuk  akal. 103 Berdasarkan  risalah  dari Annex  3  WTO  Agreement pada  tanggal  29  November 1989,  dapat  dipahami  bahwa  TPRM  merupakan  mekanisme  yang  dibentuk  atas dasar  adanya  hubungan  yang  erat  antara  pembangunan  dengan  perdagangan internasional. 104 Berbeda  dengan  risalah  dari Annex  2  WTO  Agreement pada tanggal  27  April  yang  kemudian  mengarahkan  para  negosiator WTO  Agreement untuk  menetapkan  DSB  sebagai  organ  yang  berfungsi  untuk  menyelesaikan sengketa antar anggota WTO. 105
Dengan  memahami  dua  risalah  di  atas,  dapat  dikemukakan  bahwa memberikan  kewenangan  memaksa  kepada  TPRB  bukan  merupakan  solusi  yang tepat. Hal ini disebabkan oleh sifat dari TPRB sebagai organ yang dibentuk bukan dengan  tujuan  menyelesaikan  sengketa  ataupun  guna  memaksa  suatu  anggota WTO  untuk  menaati  kewajiban  tertentu  di  dalam WTO  Agreement . 106 Adapun alternatif  dari  reformasi  TPRB  yang  dapat  dilakukan  selain  atribusi  kewenangan memaksa  yaitu dengan mengubah bentuk kalimat  yang digunakan di dalam hasil review TPRB sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sehingga setiap anggota dapat menerapkannya  berdasarkan  iktikad  baik  ketika  berinteraksi  dengan  anggota WTO lain yang berkepentingan dengan anggota tersebut.
Sebelum menutup pembahasan ini, perlu ditekankan kembali  bahwa TPRB merupakan alter  ego dari General  Council . 107 Penekanan  ini  didasari  oleh kewajiban dari setiap anggota WTO untuk menetapkan kebijakan perdagangannya berdasarkan  hasil  review  dari  organ  ini. 108 Apalagi  ditambah  oleh  adanya ketentuan yang mewajibkan setiap anggota WTO untuk melakukan review dan di review  di  dalam  forum  ini. 109 Sudah  selayaknya  bagi  setiap  anggota  WTO  untuk saling  menghormati  melalui  organ  ini  dan  menentukan  kebijakan  perdagangan mereka masing-masing berdasarkan hasil review TPRB. 110
Dengan  melakukan  pengaturan  ulang  institusional  berupa  perubahan  pola kalimat  pada  hasil  review  TPRB,  maka  setiap  anggota  WTO  dapat  memahami sekaligus  mentaati  hasil  review  yang  dilakukan  oleh  organ  permanen  ini. Pengaturan  ini  memiliki  implikasi  praktis  berupa  setiap  anggota  WTO  dapat
103 Argent.
104 Bossche, Peter van den, and Zdouc, The Law and Policy of the World Trade Organization .
105 Bossche, Peter van den, and Zdouc.
106 Dematar,  “WTO’s  Trade  Policy  Review  Mechanism  (TPRM)  and  Indonesia’s  Compliance  in Agriculture Sector.”
107 Bossche, Peter van den, and Zdouc, The Law and Policy of the World Trade Organization . 108 Yi Cheng et al., “Global Action on SDGs: Policy Review and Outlook in a Post-Pandemic Era,” Sustainability 13, no. 11 (2021): 6461.
109 Karlas  and  Parízek,  “The  Process  Performance  of  the  WTO  Trade  Policy  Review  Mechanism: Peer‐Reviewing Reconsidered.”
110 Ye  Tong,  “Literature  Review  in  International  Trade  Forecasting  Based  in  Machine  Learning Method,” in SHS Web of Conferences , vol. 154 (EDP Sciences, 2023), 03025.
memahami isi dari hasil review TPRB yang bersifat kompleks sehingga kebijakan perdagangan  atau  peraturan  domestik  dari  anggota  yang  telah  direview  tersebut dapat  disesuaikan  dengan  ketentuan  pada WTO  Agreement yang  telah  dibahas pada  sesi peer  review yang  telah  mereka  ikuti.  Penyesuaian  terhadap WTO Agreement ini  tentunya  dapat  dilakukan  dengan  mengubah  aturan  domestik  dari anggota  tersebut  atau  dengan    menerapkan  aturan  domestik  tersebut  secara  non- diskriminatif  dan  transparan.  Adanya  kalimat  perintah  yang  didasari  oleh  tujuan dibentuknya  TPRB  pada Annex  3A  WTO  Agreement tersebut  tentunya  akan membuat para anggota yang di review akan bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam  menyeimbangkan  kepentingan  nasional  mereka  dengan  kewajiban  mereka berdasarkan WTO Agreement .

## 4. PENUTUP
Artikel  ini  berpandangan  bahwa  hasil  review  TPRB  hanya  dapat dikualifikasikan  sebagai  tindakan  unilateral  oleh  organisasi  internasional  apabila laporan  tersebut  juga  disertai  dengan  kalimat  perintah  yang  jelas.    Pada  saat  ini, TPRB sebagai salah satu organ permanen tidak terlepas dari berbagai kelemahan sebagaimana dijelaskan pada artikel ini. Sebagai antitesis dari kelemahan tersebut, artikel  ini  mentransposisi  konsep  tindakan  unilateral  sebagai  solusi  dari  kurang efektifnya  TPRB  dalam  mempromosikan  transparansi  bagi  setiap  anggota  WTO dan  memberikan  pemahaman  mengenai  isi  dari WTO  Agreement .  Dengan menggubah  pola  kalimat  yang  digunakan  dalam  menyusun  hasil  review  TPRB, maka setiap anggota WTO dapat memanfaatkan hasil review tersebut berdasarkan iktikad baik saat berinteraksi dengan anggota WTO yang berkepentingan apabila kebijakan yang telah disesuaikan tersebut dipertanyakan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  Kym.  “Trade-Related  Food  Policies  in  a  More  Volatile  Climate  and  Trade Environment.” Food Policy 109 (2022): 102253. Argent,  Pierre  d’. International  Law  Textbook:  Applying  International .  Louvain  :  UC Louvain & edX, 2021.
———. International  Law  Textbook:  Making  International  Law  Part  II .  Louvain  :  UC Louvain & edX, 2021.
———. International  Law  Textbook:  Upholding  Peace .  Louvain :  UC  Louvain  &  edX, 2021.
Bossche,  Peter  van  den,  and  Zdouc,  Werner. The  Law  and  Policy  of  the  World  Trade Organization , 2022.
Cararro,  Valentina,  Thomas  Conzelmann,  and  Hortense  Jongen.  “Fear  of  Peers? Explaining  Peer  and  Public  Shaming  in  Global  Governance.” Cooperation  and Conflict 54, no. 3 (2019): 335–55.
Cheng, Yi, Haimeng Liu, Shaobin Wang, Xuegang Cui, and Qirui Li. “Global Action on SDGs: Policy Review and Outlook in a Post-Pandemic Era.” Sustainability 13, no. 11 (2021): 6461.
Chigowe,  Lloyd  T.  “Allies  or  Foes?  A  Review  of  the  Relationship  between  the International  Criminal  Court  and  the  United  Nations  Security  Council.” Netherlands International Law Review 67 (2020): 403–25.
Dematar,  Dewangga  Dura.  “WTO’s  Trade  Policy  Review  Mechanism  (TPRM)  and
Indonesia’s  Compliance  in  Agriculture  Sector.” Global  South  Review 1,  no.  1 (2019): 82–96.
Fahrazi,  Mahfud. Hukum  Dagang  Internasional:  Optimalisasi  Sistem  Hukum  Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Di Indonesia . Bandung : Refika Aditama, 2020.
Hoekman,  Bernard  M,  and  Laura  Puccio.  “EU  Trade  Policy:  Challenges  and Opportunities,” 2019.
Hollis, Duncan B. “Preface and Introduction to the Second Edition of the Oxford Guide to Treaties,” 2020.
Ibragimov,  K.  “Some  Features  of  Modern  Trends  in  Legal  Research.” Science  and Innovation 1, no. C5 (2022): 65–69.
Jimly Asshidiqie. Teori Hierarki Norma Hukum . Jakarta : Konstitusi Press, 2020.
Jones,  Emily,  and  Christopher  Adam.  “New  Frontiers  of  Trade  and  Trade  Policy: Digitalization and Climate Change.” Oxford Review of Economic Policy 39, no. 1 (2023): 1–11.
Kahombo,  Balingene.  “The  Western  Sahara  Cases  before  the  Court  of  Justice  of  the European Union and International Law.” Chinese Journal of International Law 18, no. 2 (2019): 327–52.
Karlas,  Jan,  and  Michal  Parízek.  “The  Process  Performance  of  the  WTO  Trade  Policy Review  Mechanism:  Peer‐Reviewing  Reconsidered.” Global  Policy 10,  no.  3 (2019): 376–84.
Khademi  Adel,  Tahereh,  Mohsen  Modir,  and  Mehdi  Ravanshadnia.  “An  Analytical Review  of  Construction  Law  Research.” Engineering,  Construction  and Architectural Management 29, no. 5 (2022): 1931–45.
Kim, Hyun Jung. “Inducing State Compliance with International Fisheries Law: Lessons from  Two  Case  Studies  Concerning  the  Republic  of  Korea’s  IUU  Fishing.” International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 19 (2019): 631–45.
Kuenzel, David J. “Do Trade Flow Respond to Nudges? Evidence from the WTO’s Trade Policy Mechanism.” WILEY 27, no. 3 (2019): 735–64. Lee,  Gaeun,  Min  Gyo  Koo,  and  Eunhee  Kim.  “9.Lee-Kim-Koo_When-Text-Mining- Meets-WTO’s-Trade-Policy-Review.” Journal  of  International  and  Area  Studies 28, no. 1 (2021): 163–78.
Lowande,  Kenneth,  and  Jon  C  Rogowski.  “Presidential  Unilateral  Power.” Annual Review of Political Science 24 (2021): 21–43.
Lundstedt, Tero. “From Kosovo to Crimea: The Legal Legacies of the Socialist Federal Dissolutions,” 2020.
Mälksoo,  Lauri.  “Illegal  Annexation,  State  Continuity  and  Identity:  Concepts  and Controversies.” Illegal Annexation and State Continuity , 2022, 11–43. Matsumoto,  Shoji. Jus  Cogens  and  the  Right  to  Self-Determination:  Falsifiability  of Tests . Policy Center for the New South, 2020.
Mishra, Sadhna. “Security Council WPS Agenda: Measuring Progress and Challenges.” Multidisciplinary Current Research , 2022, 15.
Munir Fuady. Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theories) . Jakarta: Kencana , 2020. Nwoke, Uchechukwu. “Imposition of Trade Tariffs by the USA on China: Implications for  the  WTO  and  International  Trade  Law.” Journal  of  International  Trade  Law and Policy 19, no. 2 (2020): 69–84.
Pérez,  Óscar  Méndez.  “Kosovo  at  Risk:  From  Local  to  Global.” Master  in  Geopolitics and Strategic Studies 19, no. 20 (n.d.): 1–25.
Roland  Holst,  Rozemarijn  J.  “Taking  the  Current  When  It  Serves:  Prospects  and Challenges  for  an  ITLOS  Advisory  Opinion  on  Oceans  and  Climate  Change.”
Review of European, Comparative & International Environmental Law , 2023.
Rosello,  Mercedes.  “IUU  Fishing  as  Compliance  Mechanism.” IUU  Fishing  as  a  Flag
State Accountability Paradigm , 2021, 100–126.
Schabas, William A. “Literature Review Article: The International Court of Justice.” The International Court of Justice , 2020. Schutter,  Olivier  de. International  Human  Rights  Law  Textbook:  What  Are  Human Rights? Louvain: edX & UC Louvain, 2021.
Simbolon,  Putu  George  Matthew,  and  Angel  Damayanti.  “Indonesian  Trade  Policy  in Adjusting the 2020 WTO’s Trade Policy Review.” Jurnal Hubungan Internasional 12, no. 1 (June 2023): 76–87. https://doi.org/10.18196/jhi.v12i1.18038.
Steinfatt,  Karsten.  “Trade  Policies  for  a  Circular  Economy:  What  Can  We  Learn  from WTO Experience?,” 2020.
Szpala,  Marta. “Serbia-Kosovo  Negotiations–Playing  for Time  under  Pressure  from  the West. OSW Commentary Number 281| 21.08. 2018,” 2018.
Tong,  Ye.  “Literature  Review  in  International  Trade  Forecasting  Based  in  Machine Learning Method.” In SHS Web of Conferences , 154:03025. EDP Sciences, 2023. Tulu, Diriba Adugna, and Y A Alemu. “A Critique on the Concept of Jus Cogens and Its
Substantive Content in International Law: A Brief Overview.” International Affairs and Global Strategy 84 (2020).
Warouw,  Adolf.  “Sistem  Perdagangan  Multilateral  Dalam  Kerangka  WTO  Suatu Observasi  Terhadap  ‘Rule-Based  System.’” Indonesian  Journal  of  International Law 1, no. 2 (July 2004). https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.2.404.
Wilson,  Gary.  “Tamsin  Phillipa  Paige,  Petulant  and  Contrary:  Approaches  by  the Permanent Five Members of the UN Security Council to the Concept of ‘Threat to the  Peace’under  Article  39  of  the  UN  Charter:  Leiden  &  Boston:  Brill  Nijhoff, 2019, 330pp, $166 Hardback, ISBN: .” Liverpool Law Review 42 (2021): 497–500. Wolfe, Robert. “Exposing Governments Swimming Naked in the COVID-19 Crisis with Trade  Policy  Transparency  (and  Why  WTO  Reform  Matters  More  than  Ever).” COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won’t Work , 2020, 165. Xinxiang  Shi.  “The  Relationship  between  General  Principles  of  International  Law  and Article  38(1)  of  the  ICJ  Statute:  A  Law  of  the  Sea  Perspective.” Marine  Policy 148, no. 105427 (2023): 1–10.
Young, Margaret A, and Hilary Charlesworth. “Australian Encounters with the Advisory Jurisdiction  of  the  International  Court  of  Justice.” Melbourne  Journal  of International Law 21, no. 3 (2021): 698–725. Zaki,  Muhammad  Reza  Syarifudiin. Hukum  Perdagangan  Internasional .  Jakarta: Kencana, 2021.