## PERLINDUNGAN ASURANSI TERHADAP KAPAL POMPONG SEBAGAI ALAT PENGANGKUTAN NIAGA DI KOTA TANJUNG PINANG
Marnia Rani & Pery Rehendra Sucipta
Universitas Maritim Raja Ali Haji marniarani.thabrani@yahoo.co.id.&.pery_rehendra@yahoo.com

## ABSTRAK
Kecelakaan akibat tubrukan kapal pompong tujuan  Pelantar-Kampung  Bugis  dengan kapal  barang  KM  Trisakti  tujuan  Tanjung Batu-Tanjung  Unggat  yang  pernah  terjadi pada  Agustus  2014,  telah  berakibat  kapal pompong tenggelam. Serta terjadinya angin puting  beliung  yang  berakibat  terhadap tenggelamnya  kapal  pompong  tujuan Tanjungpinang-Pulau  Penyengat  pada Agustus  2016,  telah  menewaskan  hampir seluruh  penumpang  juga  menyebabkan kapal  tenggelam  dan  hancur.  Peristiwa terjadinya tubrukan kapal serta cuaca buruk tersebut  merupakan  risiko  yang  sangat mungkin  dihadapi  setiap  saat  oleh  pemilik kapal  pompong.  Untuk  mengatasi  risiko tersebut,  harus  ada  bentuk  perlindungan terhadap segala risiko yang mungkin terjadi terhadap kapal Pompong sebagai aset dan sumber penghasilan bagi pemiliknya. Salah satu bentuk pengalihan risiko kerugian yang mungkin terjadi adalah dengan mengguna- kan  mekanisme  asuransi.  Hasil  penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang kapal pompong sebagai objek asuransi dan skema perlindungan asuransi yang tepat bagi kapal pompong. Penelitian ini tergolong penelitian hukum  normatif-empiris/terapan  (applied normative law) dengan menggunakan data primer  dan  sekunder.  Pendekatan  masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (approach of legal
content  analisys).  Langkah-langkah  yang  ditempuh  adalah  dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan hukum normatif  yang  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder berdasarkan perumusan masalah, kemudian hasil analisis diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai jawaban dari rumusan masaah dalam penelitian ini.
Keyword: insurance, marine transportation
A.   Latar Belakang Masalah K arakteristik Provinsi Kepulauan Riau yang secara geografis terdiri dari pulau dan perairan laut memiliki 2.408 pulau besar dan kecil, yang 30 persen diantaranya belum bernama dan berpenduduk. Dengan kondisi geografis tersebut, sebagai sarana transportasi  dan  penunjang  bagi  mencari  nafkah  masyarakat setempat,  maka  transpotasi  laut  menjadi  hal  yang  mutlak. Dalam  masyarakat  pesisir  Kepulauan  Riau,  khususnya  dalam wilayah  Kota  Tanjungpinang,  kapal  yang  digunakan  sebagai transportasi tradisional oleh masyarakat setempat dinamakan dengan  sebutan  kapal  Pompong.  Pompong  sebagai  Kapal yang  digunakan  oleh  masyarakat  sebagai  sarana  transportasi penyeberangan antar pulau. Pompong tersebut berukuran 2- 5. GT. ( Gross  Tonnage ).  Kapal  motor  kecil  (pompong),  banyak digunakan  oleh  masyarakat  di  kawasan  pesisir  ( hinterland ),. dimana  lewat  sarana  ini,  masyarakat  menyeberang  dari  satu pulau.ke.pulau.lain.

## Tabel 1.
Data jumlah kapal motor kayu di Kota Tanjung Pinang
NO ARMADA PERIKANAN TAHUN (UNIT) 2011 2012 2013 2014 1 TANPA PERAHU 153 109 102
2 PERAHU TANPA MOTOR 710 820 710 665 3 MOTOR.TEMPEL 321 301 301 361 4 KAPAL MOTOR 410 352 393 394
Data : Ekspose kepala Bappeda Kota Tanjung Pinang dalam penilaian anugrah Pangripta Nusantara 2015
Kota Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau yang masih menggunakan dan menjaga eksistensi atau keberadaan sarana pengangkutan laut pelayaran-rakyat tradisional berupa pompong (kapal kayu). Salah satu wilayah yang dihubungkan dengan menggunakan. kapal. pompong. antara. lain. adalah. Pulau.Penyengat.
Pulau Penyengat terletak di Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi  Kepulauan  Riau.  Secara  geografis  wilayah Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 0º40’ LS dan 07º19’ LU serta antara 103º3’ BT sampai dengan 110º 00’ BT.
Letak. Pulau. Penyengat. yang. dikelilingi. oleh. perairan, membuat transportasi yang dipakai sampai saat ini menggunakan sarana perhubungan laut. Sarana ini merupakan satu-satunya alternatif bagi masyarakat yang  keluar  masuk  pulau  ini.  Alat  transportasi  laut yang  digunakan  berupa  kapal  motor  yang  dalam istilah  setempat  disebut  pompong.  Pompong  ini tersedia baik di pelabuhan Tanjungpinang maupun di pelabuhan Penyengat yang melayani penumpang.
Jalur laut yang menjadi wilayah berlayarnya kapal Pompong dari satu pulau ke pulau lainnya tersebut, bukan  tanpa  risiko  yang  mungkin  akan  terjadi  baik terhadap kapal Pompong sebagai aset kegiatan usaha pemiliknya.  Risiko  yang  mungkin  terjadi  pada  saat berlayar  di  laut  diantaranya,  kapal  tenggelam  yang bisa diakibatkan oleh situasi cuaca maupun tubrukan dengan. kapal. niaga. atau. dengan. kapal. lainnya. yang. sedang berlayar. Sifat kapal pompon yang terbuat dari kayu dan beroperasi di laut yang sarat akan bahaya, baik dari alam maupun dari manusia.

## Gambar 1.
Kapal Kapal Kayu (Pompong) di Masyarakat Pesisir Kota Tanjung Pinang
Pernah.terjadi.kecelakaan.kapal.pompong.tujuan. pelantar Kampung Bugis ke pelabuhan Pelantar Dua Kota Tanjungpinang tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2  Agustus  2014,  di  mana  kapal  yang  ditumpangi  6 penumpang. dan. 1. nakhoda. tenggelam. dikarenakan. mesin kapal pompong mati dan bersamaan dengan itu kapal barang (KM Trisakti) yang berlayar dari Tanjung Batu  menuju  Tanjung  Unggat  melaju  dari  sisi  kanan kapal  pompong  sehingga  menabrak  kapal  pompong tersebut hingga hancur. 1 Kecelakaan kapal akibat cuaca buruk anging putting beliung juga pernah terjadi pada tanggal 21 Agustus 2016 yang menewaskan sepuluh orang  penumpang  dan  dua  orang  luka-luka  serta
1 . http://batam.tribunnews.com/2014/08/02/kami- tenggelam-di-laut-karena-pompong  hancur-lebur ,diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 11:18 WIB.
Marnia Rani & Pery Rehendra Sucipta . Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong ...
tenggelamnya.kapal.pompong. 2
Untuk mengatasi risiko tersebut, harus ada bentuk perlindungan  terhadap  segala  risiko  yang  mungkin terjadi terhadap Kapal Pompong sebagai asset.Salah satu bentuk pengalihan risiko kerugian yang mungkin terjadi  adalah  dengan  menggunakan  mekanisme asuransi.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang  Pelayaran  tidak  mengatur  secara  eksplisit mengenai  jenis  Kapal  Pompong  sebagai  salah  satu sarana pengangkutan niaga melalui jalur laut. Padahal untuk  membuat  suatu  skema  asuransi  bagi  badan usaha di bidang perasuransian, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Asuransi  sebagai  mekanisme  pengalihan  risiko diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat  atas  kemungkinan  terjadinya  risiko kerugian  khususnya  terhadap  kapal  Pompong  yang merupakan  harta  benda  berharga  bagi  pemiliknya. Dengan  adanya  perlindungan  asuransi  terhadap Pompong,  kekhawatiran  akan  terjadinya  risiko kerugian akan berkurang manakala risiko itu dialihkan kepada jasa perusahaan asuransi. Selain itu juga dapat meningkatkan  peran  badan  usaha  asuransi  dalam berkontribusi  bagi  pembangunan  perekonomian bangsa  Indonesia.  Dengan  demikian  hasil  dari penelitian  ini  akan  mengarah  kepada  peningkatan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  peneliti mencoba  memberikan  batasan  bahasan  sehingga tidak  terlampau  luas  dalam  kesamaan  pandangan dalam  melakukan  penelitian.  Pembatasan  tersebut dengan  memberikan  judul “ Perlindungan  Asuransi Terhadap Kapal Pompong Sebagai Alat Pengangkutan Niaga di Kota Tanjungpinang.”
2 . http://www.tribunnews.com/nasional/2016/08/21/detik- detik-kapal-tenggelam-di-tanjung-pinang-yang-tewaskan-10- penumpangnya , diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 11:20 WIB.

## B.  Perumusan Masalah
Guna lebih mempertajam kerangka bahasan dan kajian,  maka  peneliti  memberikan  batasan  tersebut dengan  memberikan  rumusan  masalah  sebagai berikut:
1.  Apakah Kapal Pompong dapat memenuhi unsur- unsur sebagai objek asuransi yang memiliki resiko asuransi ?
2.  Bagaimanakah model skema pembiayaan asuransi bagi kapal pompong ?

## C.   Metode Penelitian

## 1.   Pendekatan Masalah
Penelitian  ini  tergolong  penelitian  hukum normatif-empiris/terapan (applied  normative  law) . dengan menggunakan data primer dan sekunder.Tipe penelitiannya  adalah  deskriptif  eksplanatoris,  yaitu memaparkan hasil peneltian dan pembahasan secara rinci,  lengkap,  komprehensif,  dan  sistematis  yang mudah dipahami.Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum ( approach of legal content analisys ).
Langkah-langkah. yang. ditempuh. dalam. pendekatan  normatif  analitis  substansi  hukum ( approach of legal content analisys ) sebagai berikut:
a.  Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan  hukum  normatif  yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan perumusan masalah.
b.  Menganalisis  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder yang telah ada, yang disesuaikan dengan perumusan masalah.
c.  Hasil analisis diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan  sistematis  sebagai  jawaban  dari  rumusan masaah dalam penelitian ini.

## 2.   Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer
Marnia Rani & Pery Rehendra Sucipta . Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong ...
dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer bersumber  dari  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yaitu:
a.  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
b.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
c.. Undang.Undang.Nomor.17.Tahun.2008.tentang. Pelayaran;
d.. Peraturan. Pemerintah. Nomor. 20. Tahun. 2010. Tentang Angkutan di Perairan.
Sumber  hukum  selanjutnya  adalah  Sumber Hukum  Sekunder  yang  bersumber  pada  literatur- literatur hukum di bidang asuransi dan pengangkutan. Selain data sekunder yang telah tersebut di atas, dalam penelitian  ini  akan  dilakukan  wawancaraterhadap pemilik pompong, Pihak Perusahaan Asuransi, Pihak Perbankan.  Wawancara  dilakukan  sebagai  bahan pendukung  dan  untuk  mevalidasi  data  yang  telah diperoleh peneliti.

## 3.   Analisis Data
Secara  umum,  metode  analisis  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analitis, yaitu  dengan  cara  menganalisis  data  sekunder yang  telah  dikumpulkan,  selanjutnya  dari  hasil yang  ditemukan  melalui  data  sekunder  kemudian dikomparisikan  dengan  hasil  wawancara  dari pemilik pompong, Pihak Perusahaan Asuransi, Pihak Perbankan.  Hasil  analisa  data  sekunder  dengan wawancara dianalisis secara kualitatif.

## E.   Kerangka Teori
Keberadaan asuransi di Indonesia telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Asuransi yang hadir pada masa  bangsa  Indonesia  masih  bernama  Nederlands Indie tersebut, dalam rangka untuk menjamin usaha Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan. Karena Nederlands Indie adalah daerah jajahan, maka sistem  hukum  yang  berlaku  di  pemerintah  kerajaan Belanda  dengan  asas  konkordansi  berlaku  juga  di negara.jajahannya..
Keberadaan hukum asuransi di Indonesia berakar dari  Kodifikasi  Hukum  Perdata  ( Code  Civil ). dan. Hukum Dagang ( Code de Commerce ).pada.permulaan. abad  kesembilanbelas  semasa  pemerintahan  kaisar Napoleon di Perancis. Pada waktu itu, Hukum Dagang Belanda  hanya  memuat  pasal-pasal  mengenai asuransi  laut  sampai  diundangkannya  rancangan Kitab Undang-undang Hukum Dagang ( Wet Boek van Koophandel ). tahun. 1838. yang. memuat. peraturan- peraturan  mengenai  asuransi  kebakaran,  asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa. Sistem inilah yang juga dianut  untuk  Hindia  Belanda  dahulu  yang  sampai sekarang masih berlaku di Indonesia. 3
Istilah  asuransi  dan  pertanggungan  digunakan dalam.Undang-Undang.Nomor.2.Tahun.1992.Tentang. Usaha  Perasuransian.  Setelah  undang-undang  ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perausransian, isitilah  pertanggungan  sudah  tidak  digunakan  lagi, hanya memakai istilah asuransi saja.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  juga menggunakan  istilah  asuransi  dan  pertanggungan. Asuransi  atau  Pertanggungandalam  Pasal  246  KUHD adalah  suatu  perjanjian,  dengan  mana  seorang penanggung  mengikatkan  diri  kepada  seorang tertanggung,  dengan  menerima  suatu  premi,  untuk memberikan  penggantian  kepadanya  karena  suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,. yang. mungkin. akan. dideritanya. karena. suatu peristiwa yang tak tertentu. 4
Pengertian  Asuransi  atau  Pertanggungan dalam. Undang-Undang. Nomor. 2. Tahun. 1992. Tentang  Usaha  Perasuransian,adalah  perjanjian antara  2  (dua)  pihak  atau  lebih  dengan  mana  pihak penanggung. mengikatkan. diri. kepada. tertanggung. dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian  kepada  tertanggung  karena  kerugian, kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan  yang diharapkan,  atau  tanggung  jawab  hukum  kepada 3 . Wirjono.Prodjodikoro,.1986,. Hukum Asuransi di Indonesia ,. Intermasa, Jakarta, hlm. 15-17.
4 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  2000, Kitab  Undang- Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Pradnya. Paramita, Jakarta, hlm. 74.
Marnia Rani & Pery Rehendra Sucipta . Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong ...
pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang  timbul  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti, atau  untuk  memberikan  suatu  pembayaran  yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang.dipertanggungkan.
Setelah. Undang-Undang. Nomor. 2. Tahun. 1992. Tentang Usaha Perasuransiandicabut dan dinyatakan tidak berlaku, pengertian asuransi yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang  Perasuransian,langsung  menyatakan  bahwa asuransi  adalah  perjanjian  antara  dua  pihak,  yaitu perusahaan  asuransi  dan  pemegang  polis,  tidak  lagi dikatakan.antara.pihak.penanggung.dan.tertanggung..
Ditentukan  dalam  pasal  tersebut  bahwa  polis merupakan  dasar  bagi  penerimaan  premi  oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a.  Memberikan  penggantian  kepada  tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin. diderita. tertanggung. atau. pemegang. polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b.  Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya  tertanggung  atau  pembayaran yang  didasarkan  pada  hidupnya  tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau  didasarkan  pada  hasil  pengelolaan dana.
H.M.N  Purwosutjipto  menjelaskan  bahwa asuransi  merupakan  perjanjian  timbal  balik  antara penutup  (pengambil)  asuransi  dengan  penanggung, dimana  penutup  asuransi  mengikatkan  diri  untuk membayar  sejumlah  premi,  sedangkan  penanggung mengikatkan  diri  untuk  membayar  uang  yang jumlahnya  telah  ditetapkan  pada  saat  ditutupnya pertanggungan kepada penikmat dan didasarkan atas hidup dan matinya seseorang yang ditunjuk. 5
5 H.M.N  Purwosutjipto,  2003, Pengertian  Pokok  Hukum Dagang  Indonesia  Jilid  6, Djambatan,  Jakarta.  Hlm  10.  Dikutip dari  Rr.  Dijan  Widijowati,  2012, Hukum  Dagang, Penerbit  Andi, Yogyakarta, hlm. 194.
Berdasarkan  pengertian  asuransi  di  atas,  unsur- unsur suatu kegiatan perasuransian, terdiri dari:
a.  Adanya  pihak-pihak,  yaitu  perusahaan  asuransi dan pemegang polis;
b.  Adanya perjanjian;
c.  Adanya  risiko  atau  peristiwa  yang  tidak  pasti (Evenemen);
d.  Hak dan kewajiban pihak-pihak.
Pihak-pihak dalam kegiatan usaha perasuransian merupakan  subyek  hukum  pendukung  hak  dan kewajiban,  yaitu  perusahaan  asuransi  selaku pihak  Penanggung  dan  Pemegang  Polis  selaku pihak. Tertanggung.. Penanggung. dalam. kegiatan. perasuransian  harus  berstatus  sebagai  perusahaan badan  hukum.  Tertanggung  dapat  berstatus perseorangan, persekutuan atau badan hukum.
Penanggung  adalah  pihak  yang  bertanggung jawab  atas  segala  risiko  kerugian  atau  kehilangan keuntungan  yang  dimungkinkan  terjadi.  Karena Penanggung bersedia menerima risiko kerugian, maka Tertanggung mempunyai kewajiban membayar premi kepada.Penanggung..
Hubungan  yang  terjadi  antara  Penanggung  dan Tertanggung  tersebut  didasarkan  pada  perjanjian yang  tertuang  dalam  polis  standar.  Polis  asuransi merupakan  dasar  atau  bukti  bagi  para  pihak  bahwa telah  terjadi  perjanjian  atau  kesepakatan  antara Penanggung.dan.Tertanggung..
Asuransi di Indonesia merupakan salah satu ben- tuk lembaga keuangan bukan bank ( Nonbank Fiancial Institution ). Disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank,  karena  asuransi  melakukan  kegiatan  usaha  di bidang  jasa  keuangan  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat berharga dan  menyalurkan  kembali  dana  tersebut  kepada masyarakat dalam bentuk investasi.
Setiap  kegiatan  di  bidang  jasa  keuangan  pada dasarnya  didasarkan  pada  adanya  risiko  atau peristiwa  yang  mungkin  terjadi  pada  harta  benda milik seseorang. Risiko itu dapat berupa bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi, bahaya yang
Marnia Rani & Pery Rehendra Sucipta . Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong ...
berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia, risiko dapat bersifat pribadi, kekayaan, atau tanggung jawab, dan  risiko  tersebut  memiliki  peluang  menimbulkan kerugian. 6
Selain itu,risiko yang dapat diasuransikan, harus memenuhi kiteria sebagai berikut:
a.  Dapat dinilai dengan uang;
b.  Harus  risiko  murni,  artinya  hanya  berpeluang menimbulkan kerugian;
c.  Kerugian  timbul  akibat  bahaya/peristiwa  tidak pasti;
d.  Tertanggung harus memiliki insurable interest;
e.  Tidak dilarang undang-undang dan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
Selain  risiko  asuransi,  yang  dapat  kepentingan yang diasuransikan juga adalah evenemen. Evenemen adalah  peristiwa  yang  menurut  pengalman  manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah  pasti  terjadi,  saat  terjadinya  itu  tidak  dapat ditentukan dan jugatidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan kerugian. 7
Peristiwa  yang  dapat  digolongkan  dalam pengertian  evenemen,  memiliki  ciri-ciri  sebagai berikut:
a.  Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian;
b.  Terjadinya  itu  tidak  diketahui,  tidak  dapat dipredikdi lebih dahulu
c.  Berasal dari faktor ekonomi, alam, dan manusia;
d.  Kerugian  terhadap  diri,  kekayaan  dan  tanggung jawab seseorang.
Untuk  mengatasi  risiko  kehilangan,  kerusakan, kerugian terhadap harta benda tersebut, maka teori tujuan  yang  berlaku  dalam  kegiatan  perasuransian adalah  teori  pengalihan  risiko.  Dengan  berlakunya teori  pengalihan  risiko,  masing-masing  pihak,  yakni penanggung. dan. tertanggung. memiliki. hak. dan.
6 Abdulkadir  Muhammad,  2011, Hukum  Asuransi  Indonesia Cetakan Kelima , Citra Aditya Bakti, hlm. 118-119.
7 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  2000, Kitab  Undang- Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Pradnya. Paramita,.Jakarta,.hlm..75.
kewajiban.  Teori  Pengalihan  Risiko  dalam  asuransi ( risk  transfer  theorie )  yang  menyatakan  bahwa, tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap. harta. kekayaan. miliknya. atau. terhadap. jiwanya.. Untuk. mengurangi. atau. menghilangkan. beban  risiko  tersebut,  pihak  tertanggung  berupaya mencari jalan dari pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dengan membayar sejumlah  premi.  Dalam  dunia  bisnis  perasuransian, yang  bersedia  menerima  pengalihan  risiko  tersebut adalah  Penanggung  yang  berstatus  perusahaan asuransi.
Perkembangan  bisnis  asuransi  begitu  sangat berkembang  karena  mekanisme  pengalihan  risiko yang  begitu  menarik  minat  masyarakat.  Pengalihan risiko  tersebut  dilakukan  dengan  sebuah  perjanjian yang  dibuat  oleh  pihak  yang  ingin  melindungi kepentingannya dengan pihak yang mau menanggung pengalihan  risiko  itu, 8 disebut  dengan  antara penanggung  dan  tertanggung  (Perusahaan  Asuransi dan Pemegang Polis).
Konsekwensi  dari  pengalihan  risiko  tersebut, maka berlaku teori tujuan asuransi yang kedua, yaitu pembayaran  ganti  kerugian.  Dalam  hal  tidak  terjadi peristiwa  yang  menimbulkan  kerugian  (evenemen), maka  tidak  ada  masalah  terhadap  risiko  yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa  bahaya  yang  mengancam  itu  sungguh- sungguh  terjadi.  Ini  merupakan  kesempatan  baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh  beberapa  tertanggung  yang  mengikatkan  diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi  peristiwa  yang  menimbulkan  kerugian  (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang  bersangkutan  akan  dibayarkan  ganti  kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. 9
Perjanjian  Asuransi  merupakan  salah  satu  jenis perjanjian  khusus  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang  (KUHD).  Sebagai  perjanjian,
8 Djoko Imbawani Atmadjaya, 2012, Hukum Dagang Indonesia: Sejarah,  Pengertian,  dan  Prinsip-prinsip  Hukum  Dagang, Setara. Press  Fakultas  Hukum  Universitas  Widyagama  Malang,  Malang, Hlm..313.
9. Ibid, hlm. 12-14.
Marnia Rani & Pery Rehendra Sucipta . Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong ...
maka  ketentuan  syarat-syarat  sah  suatu  perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga bagi perjanjian asuransi. 10
Ketentuan  KUHPdt,  mengatur  syarat-syarat sah  suatu  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPdt.  Menurut  ketentuan  pasal  tersebut,  ada empat syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para  pihak,  kewenangan  berbuat,  objek  tertentu, dan kausa yang halal, yaitu kesepakatan para pihak. Sedangkan  ketentuan  Pasal  251  KUHD  mengatur tentang  kewajiban  pemberitahuan  dari  tertanggung kepada  penanggung  kondisi  benda  yang  menjadi objek asuransi. 11
Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung meliputi kesepakatan mengenai benda yang menjadi objek  asuransi,  pengalihan  risiko  dan  pembayaran premi,  evenemen  dan  ganti  kerugian,  syarat-syarat khusus asuransi, dan pembuatan perjanjian asuransi yang disebut polis. Kewenangan berbuat, tertanggung dan  penanggung  wenang  melakukan  perbuatan hukum.yang.diakui.oleh.undang-undang.
Terjadinya  perjanjian  asuransi  didasarkan  pada kesepakatan.  Kesepakatan  dapat  didasarkan  pada teori. tawar-menawar. dan. teori. penerimaan.. Teori. tawar-menawar  menyatakan,  perjanjian  asuransi terjadi dan mengikat kedua pihak apabila penawaran dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan dari.pihak.yang.lain..Sedangkan.pada.teori.penerimaan. ( ontvangst  theorie ),  perjanjian  asuransi  mengikat tertanggung  dan  penanggung  dibuktikan  dengan perbuatan nyata atau dokumen perbuatan hukum.
Perjanjian asuransi harus mencantumkan benda yang menjadi objek kepentingan yang dimungkinkan memiliki  risiko  dapat  merugikan  tertanggung.  Objek tertentu  dalam  perjanjian  asuransi  dapat  berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta  kekayaan,  dapat  pula  berupa  jiwa  atau  raga manusia. Yang dicantumkan dalam perjanjian. Kausa yang  halal  adalah  isi  perjanjian  tidak  bertentangan
10 Abdulkadir  Muhammad,  2011, Hukum  Asuransi  Indonesia Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 49. 11 R.  Soebekti  dan  R.  Tjitrosudibio.  2000. Kitab  Undang- Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan. Pradnya. Paramita..Jakarta.
dengan  undang-undang,  kesusilaan,  dan  ketertiban umum. 12
Kepentingan  dalam  asuransi  juga  merupakan salah  satu  prinsip  yang  harus  diterapkan  dalam pembayaran  ganti  kerugian.  Sebagaimana  diatur dalam Pasal 250 KUHD, bahwa apabila seseorang telah mengadakan. perjanjian. pertanggungan,. dan. pada. saat  itu  ia  tidak  mempunyai  kepentingan  terhadap benda  yang  dipertanggungkan,  maka  penanggung tidak  wajib  mengganti  kerugian. 13 Ketentuan  Pasal 250 KUHD ini lebih dikenal dengan prinsip subrogasi yang diterapkan untuk kepentingan penanggung.
Syarat  perjanjian  asuransi  selanjutnya  adalah kewenangan  berbuat  pada  perjanjian  asuransi,  ada yang  bersifat  subjektif  dan  objektif.  Kewenangan subjektif,  kedua  pihak  telah  dewasa,  berakal  sehat, tidak  berada  di  bawah  pengampuan.  Kewenangan objektif, tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan objek asuransi. 14
Perjanjian asuransi harus dalam bentuk tertulis. Dalam praktik bisnis, perjanjian asuransi telah dibuat dalam bentuk baku ( standard contract ),.yakni.dalam. bentuk akta yang disebut Polis. Polis adalah surat yang dikeluarkan  oleh  Penanggung  sebagai  bukti  bahwa seseorang/suatu  perusahaan/suatu  badan  hukum telah  menutup  pertanggungan  dengan  perusahaan asuransi (pertangungan). 15
Hal ini berarti Polis merupakan alat bukti tertulis bahwa perjanjian asuransi telah terjadi. Pembuktian dan  syarat-syarat  khusus  dan  janji-janji  khusus asuransi  yang  menurut  undang-undang,  diancam batal jika tidak dimuat dalam polis, harus dibuktikan secara tertulis. 16
12 Abdulkadir Muhammad, 2011. Op. Cit, hlm.49-52.
13 . Baca. Marnia. Rani,. 2015,. Pengantar  Hukum  Bisnis, Umrah. Press,  Tanjungpinang,  hlm.  74-75,  sebagaimana  yang  dikutip dari  R.  Soebekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  2000, Kitab  Undang- Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Pradnya. Paramita, Jakarta, hlm. 74.
14 . Ibid, hlm..50-51.
15 C.S.T  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil,  2013, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,.Hlm..182.
16 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2000, Kitab Undang-Undang Hukum  Dagang  dan  Undang-Undang  Kepailitan  Pasal  255,  258 Ayat (1) dan (2), Pradnya.Paramita,.Jakarta,.hlm..75.
Marnia Rani & Pery Rehendra Sucipta . Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong ...
Setiap perjanjian, khususnya dalam hal ini adalah perjanjian asuransi, harus dilaksanakan dengan itikad baik  ( the  utmost  good  faith ).. Penanggung. hanya. dapat memperkirakan risiko dan menetapkan jumlah premi, bilamana kepadanya diberitahukan secara jujur semua fakta mengenai yang akan dipertanggungkan. Salah dalam memberikan keterangan, apalagi dengan sengaja  memberikan  keterangan  yang  salah  atau menyembunyikan fakta, merupakan alasan kuat bagi penanggung  membebaskan  diri  dari  memberikan pembayaran ganti rugi. 17
Teori.yang.kedua.yang.digunakan.untuk.mengkaji. rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  teori tentang.pengangkutan.laut.yang.diatur.dalam.Undang- Undang. Nomor. 17. Tahun. 2008. Tentang. Pelayaran.. Jenis-jenis pengangkutan niaga yang digunakan dalam pelayaran perdagangan melalui laut menurut Pasal 7 undang-undang  ini  meliputi,  angkutan  laut  dalam negeri,. angkutan. laut. luar. negeri,. angkutan. laut. khusus, dan angkutan laut pelayaran-rakyat.
Angkutan  yang  terkait  dengan  penelitian  ini adalah  jenis  Angkutan  Laut  Pelayaran-Rakyat  diatur dalam  Pasal  1  Angka  5  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran.  Angkutan  Laut Pelayaran-Rakyat  adalah  usaha  rakyatyang  bersifat tradisional  dan  mempunyai  karakteristiktersendiri untuk  melaksanakan  angkutan  di  perairandengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor,dan/ atau  kapal  motor  sederhana  berbendera  Indonesia dengan.ukuran.tertentu..
Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagai usaha  masyarakat  yang  bersifat  tradisional  dan merupakan  bagian  dari  usaha  angkutan  di  perairan mempunyai  peranan  yang  penting  dan  karakteristik tersendiri.  Kegiatan  angkutan  laut  pelayaran-rakyat dilakukan  oleh  orang  perseorangan  warga  negara Indonesia  atau  badan  usaha  dengan  menggunakan kapal  berbendera  Indonesia  yang  memenuhi persyaratan  kelaiklautan  kapal  serta  diawaki  oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia. 18
17 Amir, M.S, 2000, Seluk-Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri, PPM,.Jakarta,.hlm..77.
18 Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran.
Setiap  kapal  yang  dioperasikan  dalam  kegiatan pelayaran harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal  yang  disebut  Kelaiklautan  kapal.  Kelaiklautan Kapal menurut ketentuan Pasal 1 Angka 33 Undang- Undang. nomor. 17. Tahun. 2008. Tentang. Pelayaran,. adalah  keadaan  kapal  yang  memenuhi  persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari  kapal,  pengawakan,  garis  muat,  pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status  hukum  kapal,  manajemen  keselamatan  dan pencegahan.pencemaran.dari.kapal,.dan.manajemen. keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
Berdasarkan jenis-jenis angkutan niaga laut di atas, pompong  dalam  penelitian  ini  dapat  dikategorikan sebagai  jenis  kapal  Angkutan  Pelayaran  Rakyat, karena  memenuhi  Persyaratan  teknis  berukuran sampai  dengan  GT  500  (lima  ratus Gross  Tonnage ). dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu. 19
Tanggung  jawab  angkutan  sangat  luas.  Setiap pelaku  bisnis  perkapalan  wajib  mengasuransikan tanggung  jawabnya  untuk  menjamin  terjadinya kerugian  akibat  risiko  yang  terjadi  di  laut.  Tanggung jawab  tersebut  termasuk  terhadap  kerugian  hilang atau  rusaknya  kapal  peralatan  kapal  itu  sendiri. Asuransi terhadap kapal pada bisnis asuransi di sebut Asuransi Hull and Machinery. 20
Asuransi  menjadi  penting  bagi  pemilik  kapal khususnya  bagi  pompong,  karena  setiap  orang tidak  dapat  menduga  peristiwa  apa  yang  dapat terjadi  di  laut.  Jika  peristiwa  itu  membahayakan kapal,  penumpang,  muatan  barang,  dan  anak  buah kapal  ataupun  nakhoda,  dapat  berakibat  kerugian, kerusakan  ataupun  kehilangan  bagi  pihak-pihak terkait.  Atas  dasar  hal  tersebut  asuransi  diperlukan guna mengatasi bahaya risiko yang terjadi di laut.
Bahaya yang terjadi di laut disebut maritime perils yang.terdiri.dari. perils of the sea dan perils on the sea. Bahaya laut yang berupa perils of the sea berhubungan 19 Pasal  100  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2010 Tentang Angkutan di Perairan.
20 F.X. Sugiyanto, 2009, Hukum Asuransi Maritim: Protection & Indemnity (P & I) Insurance, Salemba Humanika, Jakarta, hlm.7.
Marnia Rani & Pery Rehendra Sucipta . Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong ...
dengan  peristiwa  yang  kebetulan  terjadi  ( incidental cause ) atau peristiwa yang tiak tertentu di laut yang bukan  merupakan  kejadian  biasa  (normal). Perils  of the sea contohnya adalah kapal terdampar, terkandas, tenggelam, dan lain-lain bencana yang mungkin terjadi ( which  may  happes ). Perils  on  the  sea merupakan. bahaya  laut  yang  bukan  diakibatkan  langsung  oleh kejadian yang terjadi di laut, yang meliputi kebakaran kapal,  bahaya  peperangan,  pembajakan  kapal, perampokan pencurian dan sebagainya. 21

## F.  Pembahasan

## 1.  Kapal Pompong sebagai Objek Asuransi
Asuransi  merupakan  perjanjian.  Sebagai perjanjian,  asuransi  harus  memenuhi  unsur-unsur sahnya suatu perjanjian. Salah satu sahnya perjanjian adalah adanya objek tertentu. Objek tertentu dalam suatu perjanjian adalah benda. Benda sebagai objek dalam perjanjian asuransi dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa dan raga manusia. 22
Benda  yang  dijadikan  sebagai  objek  asuransi adalah. harta. kekayaan. yang. mempunyai. nilai. ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda  asuransi  selalu  berwujud,  misalnya  gedung pertokoan,  rumah,  kapal.  Benda  asuransi  selalu diancam oleh bahaya atau peristiwa yang terjadinya itu tidak pasti. Ancaman bahaya itu mungkin terjadi yang  mengakibatkan  benda  asuransi  dapat  rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya. 23
Kapal  pompong  dalam  penelitian  ini  dapat dijadikan  objek  asuransi  dengan  melihat  nilai/harga beli  dari  Kapal  Pompong.  Hasil  wawancara  peneliti pada sepuluh pemilik pompong, harga Kapal pompong yang dibeli berada diharga dua puluh juta untuk kapal kayu tanpa mesin, mencapai enam puluh jutaan bila telah dilengkapi mesin dan perlengkapan lain seperti
21 Radiks Purba, 1998, Asuransi Angkutan Laut ,.Rineka.Cipta,. Jakarta,.hlm..75-76.
22 Abdulkadir  Muhammad,  2011, Hukum  Asuransi  Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 51.
23 . Ibid, .hlm..87.
tenda.penutup.dan.yang.lainnya. 24
Kapal pompong juga merupakan harta kekayaan yang.dijadikan.alat.untuk.menyelenggarakan.kegiatan. pengangkutan  oleh  pemiliknya.  Kapal  pompong sebagai alat pengangkutan memiliki risiko bahaya yang dapat menimpanya ketika sedang menyelenggarakan kegiatan  pengangkutan  dari  Dermaga  Penyengat ke. Pulau. Penyengat.. Bahaya. yang. dapat. menimpa. kapal  Pompong  adalah  tubrukan  kapal,  bencana alam  seperti  angin  puting  beliung,  yang  peristiwa tersebut dapat mengakibatkan kapal tenggelam dan berdampak pada hilangnya sumber penghasilan bagi pemilik.kapal.pompong.
Peristiwa kapal pompong tenggelam akibat angin kencang dan gelombang besar ini pernah terjadi pada tanggal 21 Agustus 2016. Sebuah kapal pompong yang merupakan  angkutan  pelayaran-rakyat  tradisional masyarakat  Kepulauan  Riau  tenggelam  di  perairan laut  yang  berangkat  dari  Tanjungpinang  menuju Pulau Penyengat. Lima belas penumpang meninggal dunia.dan.dua.orang.menderita.luka-luka. 25 .Selain.itu. juga. pemilik. pompong. mengalami. kerugian. materiil. berupa tenggelamnya kapal pompong sebagai sumber penghasilan keluarga.
Peristiwa tenggelamnya kapal pompong ini harus dapat  dijadikan  pelajaran  bagi  para  pihak  untuk dapat  mengasuransikan  Kapal  Pompong,  agar  risiko kerugian kehilangan harta kekayaan sebagai sumber penghasilan  dapat  dialihkan  pada  perusahaan asuransi,  dengan  begitu  kepal  pompong  yang  telah hancur  dapat  mendapatkan  ganti  kerugian  guna membeli kapal pompong baru.
Dengan  demikian,  syarat  harta  kekayaan  dapat dijadikan  objek  asuransi  mempunyai  nilai  ekonomi, terpenuhi  pada  Kapal  Pompong,  mengingat  kapal Pompong  merupakan  sumber  penghasilan  bagi  bagi pemilik pompong. Sedangkan syarat adanya peristiwa yang  mungkin  dapat  mengakibatkan  kerugian  serta
24 Hasil  wawancara  dengan  pemilik  kapal  pompong  Bapak Zaidan pada tanggal 9 Desember 2018.
25 https://nasional.tempo.co/read/797931/17-korban-kapal- tenggelam-di-tanjung-pinang-ditemukan/full&view=ok,  diakses pada tanggal 7 desember 2018 pukul 14.:51.
Marnia Rani & Pery Rehendra Sucipta . Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong ...
hilangnya sumber penghasilan bagi pemilik pompong juga  terpenuhi,  karena  ancaman  bahaya  yang  bisa kapanpun.terjadi.pada.kapal.pompong.
Sebagai alat pengangkutan, kapal pompong harus memenuhi  persyaratan  untuk  dapat  menyeleng- garakan  kegiatan  pengangkutan.  Menurut  penulis, kapal  pompong  dapat  dikategorikan  sebgai  apal angkutan  pelayaran-rakyat.  Angkutan  pelayaran- rakyat. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat  yang  bersifat  tradisional  dan  mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di. perairan. dengan. menggunakan. kapal. layar,. kapal. layar  bermotor,  dan/atau  kapal  motor  sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. 26
Kapal pompong sebagai alat pengangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.. Penyelenggaraannya. dilakukan. oleh. orang. perseorangan  warga  negara  Indonesia  atau perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat.(2).Undang-Undang.Nomor.17.Tahun.2008. Tentang Pelayaran;
b.  Sertifikat  Keselamatan/Kelaiklautan  ( certificate of seaworthiness ). Berdasarkan hasil wawancara dengan. pemilik. pompong. dari. Penyengat,.kapal. pompong,  kapal  pompong  memiliki  Sertifikat Keselamatan  untuk  berlayar  menyelenggarakan kegiatan pengangkutan; 27
c.. Syarat. ukuran. kapal,. yakni. kapal. pompong. merupakan  kapal  motor  berukuran  GT  5 (lima. gross  tonnage ).  Untuk  syarat  kapal  layar tradisional hanya digerakkan sepenuhnya dengan tenaga  angin.  Sedangkan  syarat  ukuran  kapal angkutan  pelayaran  rakyat  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  54  ayat  (3) juncto ayat  (2)  huruf  b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan  Laut,  untuk  jenis  kapal  layar  motor berukuran  tertentu  mempunyai  syarat  ukuran GT500  (limaratus gross  tonnage ).  Kapal  motor
26 Pasal  1  Angka  5  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 Tentang.Pelayaran.
27 Salinan sertifikat keselamatan/ certificate oc seaworthiness terlampir.
dengan  ukuran  tertentu  mempunyai  syarat ukuran. paling. kecil. GT. 7. (tujuh. gross  tonnage ). dan  paling  besar  GT  35  (tiga  puluh  lima gross tonnage ) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (4) juncto ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  93  Tahun  2013  Tentang Penyelenggaraan  dan  Pengusahaan  Angkutan Laut..
Berdasarkan  ketiga  persyaratan  untuk  angkutan pelayaran-rakyat  di  atas,  syarat  ukuran  kapal  yang tidak  memenuhi  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor. 93. Tahun. 2013. Tentang. Penyelenggaraan. dan Pengusahaan Angkutan Laut, yaitu ukuran kapal, yang mana kapal pompong bukanlah jenis kapal layar tradisional  dengan  tenaga  angin,  bukan  pula  masuk dalam  kategori  jenis  kapal  layar  motor  berukuran GT500  maupun  jenis  kapal  motor  berukuran  paling besar  GT  35  dan  paling  kecil  GT7,  karena  kapal pompong adalah kapal motor berukuran GT 5.
Selain  harus  memenuhi  syarat  sebagai  kapal angkutan  pelayaran-rakyat,  sebagai  objek  perjanjian asuransi, kapal pompong juga harus memenuhi syarat sebagai objek asuransi. Suatu benda dapat dijadikan objek  asuransi  apabila  terdapat  kepentingan  dari orang  yang  mengasuransikan  (baca  :  tertanggung), terhadap benda yang akan diasuransikan.
Menurut teori kepentingan. Pada benda asuransi melekat  hak  subjektif  yang  tidak  berwujud.  Karena benda  asuransi  dapat  rusak,  hilang,  musnah,  atau berkurang  nilainya,  maka  hak  subjektif  juga  dapat rusak,  hilang,  musnah,  atau  berkurang  nilainya. Dalam  literatur  hukum  asuransi,  hak  subjektif  ini disebut  kepentingan  ( interest ).  Kepentingan  itu sifatnya absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti ke mana saja benda asuransi itu  berada.  Kepentingan  itu  harus  sudah  ada  pada benda  asuransi  pada  saat  asuransi  diadakan  atau setidak-tidaknya  pada  saat  terjadi  peristiwa  yang menimbulkan kerugian (evenemen). 28
Kepentingan dimaksud menurut ketentuan Pasal 268 KUHD harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 29
28 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, 2011,.hlm..87.
29 . . Ibid ,.hlm..88.
Marnia Rani & Pery Rehendra Sucipta . Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong ...
a.  Harus  ada  pada  setiap  asuransi  (Pasal  250 KUHD);
b.  Harus dapat dinilai dengan uang;
c.  Harus diancam oleh bahaya;
d.  harus tidak dikecualikan oleh undang-undang.
Kepentingan  pemilik  kapal  pompong  pada kapal  pompong,  sehingga  kapal  pompomg  dapat dijadikan  objek  asuransi  adalah  pada  bahaya  yang mungkin  terjadi  pada  kapal  pompong,  misal  kapal tenggelam  karena  tubrukan  kapal  atau  bencana angin  puting  beliung.  Jika  kapal  tenggelam,  maka akan mengakibatkan kehilangan sumber penghasilan, karena  kapal  pompong  dijadikan  sebagai  alat  untuk mencari nafkah bagi pemiliknya.
Berdasarkan  unsur-unsur  yang  pada  Pasal  250 KUHD di atas, dapat disimpulkan pada dasarnya apabila mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor. 93. Tahun. 2013. Tentang. Penyelenggaraan. dan  Pengusahaan  Angkutan  Laut,  Kapal  Pompong tidak dapat dijadikan sebagai objek asuransi, karena walapun bernilai secara ekonomi (dapat dinilai dengan uang), meng2ingat harga beli yang cukup tinggi dan dijadikan sumber penghasilan bagi pemilik pompong, mempunyai  sertifikat  keselamatan/ certificate of  seaworthiness ,  namun  tidak  memenuhi  unsur persyaratan ukuran kapal.
Risiko bahaya (evenemen) yang.dapat.mengancam. kapal pompong yang dapat berakibat kerugian berupa kehilangan  sumber  penghasilan  sama  besarnya dengan risiko yang dihadapi jenis kapal besar lainnya. Namun  karena  kondisi  kapal  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan,  membuat kapal  pompong  menjadi  sulit  untuk  dijadikan  objek perlindungan asuransi oleh perusahaan asuransi.

## 2.  Model Skema Pembiayaan Asuransi Bagi Kapal Pompong
Kecelakaan  kapal  di  laut  bisa  terjadi  pada siapapun, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial berupa  kehilangan  sumber  penghasilan. 30 . Untuk. itu. 30 Johnson, T. L. (1996). Fishing Vessel Insurance--how Much is Enough?. Fairbanks: Alaska Sea Grant College Program.
perlindungan  asuransi  bagi  kapal  pompong  sebagai alat  pengangkutan  bagi  masyarakat  Tanjungpinang merupakan  kebutuhan  yang  tidak  terelakkan. Namun permasalahannya adalah apakah perusahaan asuransi  yang  ada  di  Kota  Tanjungpinang  memiliki skema penawaran asuransi bagi Kapal Pompong yang berbahan dasar kayu, sementara bahaya pelayaran di laut  tidak  hanya  dapat  menimpa  kapal-kapal  besar, tetapi  juga  kapal-kapal  tradisional  yang  berbentuk seperti kapal pompong.
Asuransi  bagi  kapal  pompong  yang  merupakan jenis  angkutan  pelayaran-rakyat  yang  bersifat tradisional, sudah suatu keniscayaan mengingat kapal pompong  selain  bernilai  ekonomi  karena  harga  beli yang relatif mahal juga digunakan sebagai alat untuk mencari  penghasilan  oleh  pemiliknya,  serta  rentan dapat  terkena  bahaya  akibat  dari  tubrukan  kapal  di laut maupun cuaca buruk yang dapat mengakibatkan kapal tenggelam, sehingga berdampak pada hilangnya sumber penghasilan dari pemilik pompong.
Asuransi kapal dalam bisnis perasuransian pada dasarnya  termasuk  dalam  lingkup  jenis  asuransi laut. ( marine  insurance ).. Marine  Insurance yang. berkembang  saat  ini  ada  beragam  jenisnya,  seperti asuransi  kargo,  asuransi  penumpang,  asuransi pencemaran kapal laut, asuransi kerangka kapal, dan yang.lainnya.
Hasil  wawancara  peneliti  pada  perusahaan asuransi PT Jasindo (Persero), untuk skema asuransi laut,  kepala  cabang  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN) yang bergerak dalam usaha perasuransian ini menyatakan bahwa, skema asuransi yang ditawarkan di bisnis asuransi laut yang berkembang saat ini, pada umumnya  lebih  mengutamakan  asuransi  kargo  dan kerangka.laut..
Jasindo  menyediakan  dua  jenis  produk  asuransi yang  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan perlindungan  kerugian  atas  kecelakaan  maupun konsekuensi yang timbul dari aktivitas pelayaran dan kegiatan-kegiatan  pendukungnya.  Dengan  jaminan yang  mencakup  kerugian  karena  kerusakan  fisik maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
Marnia Rani & Pery Rehendra Sucipta . Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong ...
Adapun detail penawaran asuransi yang ditawarkan pada Jasindo meliputi Hull and Machinery Insurance . (Asuransi  Rangka  Kapal), Builders  Risks  Insurance ,. Terminal  Operator  Liability,  Ship  Repairer  Liability ,. Container Insurance ,. Protection and Indemnity .(P&I). dan. Wreck  and  Removal  Insurance . 31 Berdasarkan jenis-jenis  penawaran  asuransi  di  bidang  kelautan yang ada pada Jasindo tersebut, untuk asuransi kapal tidak termasuk dalam lingkup perlindungan asuransi.
Penelitian juga dilakukan pada PT Asuransi Sinar Mas Tanjungpinang. Perusahaan asuransi ini memiliki skema marine  insurance yang  meliputi Marine Hull,Marine Cargo, dan Simas Kapal. 32 Dari ketiga jenis asuransi  tersebut,  yang  paling  memungkinkan  bagi kapal pompong adalah Simas Kapal, jenis asuransi yang memberikan jaminan terhadap kapal dari kerusakan yang disebabkan oleh bahaya laut, termasuk tabrakan serta polusi yang diakibatkan tumpahnya bahan bakar kapal.ke.laut.
Namun  asuransi  Simas  Kapal  ini  hanya  diper- untukkan  bagi  kapal  tunda  dan  tugboat  serta  kapal besi  sejenis  dibawah  GT  3.500.  Sedangkan  kapal pompong  berukuran  GT  5  (lima gross  tonnage ). dan  hal  ini  membuat  perusahaan  asuransi  seperti Jasindo  dan  Sinar  Mas  menolak  untuk  memberikan penawaran asuransi terhadap kapal pompong karena kapal pompong terbuat dari kayu yang mudah rusak, seandainya  jenis  kapal  tradisional  ini  menjadi  kapal besi,  pihak  Jasindo  akan  mempertimbangkan  untuk memberikan  perlindungan  asuransi  terhadap  kapal pompong. 33
Selain  itu,  Jasindo  menyatakan  bahwa  kemung- kinan  pemberian  penawaran  perlindungan  asuransi dapat  dilakukan  kepada  Kapal  Pompong  melalui skema  asuransi  nelayan  yang  preminya  tidak  terlalu mahal  yakni  Rp  175.000,00  yang  preminya  seratus persen dibayar pemerintah.
31 . http://www.jasindo.co.id/product/korporasi/bidang- kelautan-marine-insurance,  diakses  pada  tanggal  6  Desember 2018.pukul.13.57.
32 https://www.sinarmas.co.id/produk/pengangkutan/simas- kapal, diakses pada tanggal 6 Desember 2018 pukul 14.27.
33 Hasil wawancara dengan PT Jasindo Cabang Tanjungpinang.
Mengingat  risiko  bahaya  yang  dihadapi  kapal pompong selama melakukan kegiatan pengangkutan di  laut,  terlebih  lagi  telah  pernah  ada  peristiwa tenggelamnya  kapal  pompong,  sudah  semestinya perusahaan  asuransi  memiliki  skema  perlindungan asuransi bagi jenis kapal tradisional seperti ini.

## G.   Kesimpulan dan Saran

## 1.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a. Secara. nilai. ekonomi,. kapal. pompong. dapat. dijadikan  objek  asuransi  dengan  melihat  nilai/ harga  beli  dari  Kapal  Pompong  yang  mencapai enam  puluh  jutaan  bila  telah  dilengkapi  mesin dan  perlengkapan  lain  seperti  tenda  penutup dan.yang.lainnya..Selain.itu,.kapal.pompong.juga. merupakan. harta. kekayaan. yang. dijadikan. alat. untuk.menyelenggarakan.kegiatan.pengangkutan. oleh  pemiliknya.  Kapal  pompong  sebagai  alat pengangkutan memiliki risiko bahaya yang dapat menimpanya  ketika  sedang  menyelenggarakan kegiatan pengangkutan dari Dermaga Penyengat ke  Pulau  Penyengat.  Dengan  demikian,  syarat harta  kekayaan  dapat  dijadikan  objek  asuransi mempunyai nilai ekonomi, terpenuhi pada Kapal Pompong,.mengingat.kapal.Pompong.merupakan. sumber penghasilan bagi bagi pemilik pompong. Sedangkan syarat adanya peristiwa yang mungkin dapat  mengakibatkan  kerugian  serta  hilangnya sumber  penghasilan  bagi  pemilik  pompong juga  terpenuhi,  karena  ancaman  bahaya  yang bisa  kapanpun  terjadi  pada  kapal  pompong. Kapal  pompong  sebagai  alat  pengangkutan juga  memenuhi  syarat  sebagai  penyelenggara pengangkutan. niaga. dilakukan. oleh. orang. perseorangan  warga  negara  Indonesia,  dan memilikiSertifikat Keselamatan/Kelaiklautan
( certificate  of  seaworthiness ).. Namun. kapal. pompon  tidak  memenuhi  syarat  ukuran  kapal untuk jenis kapal layar motor berukuran tertentu mempunyai syarat ukuran GT500 (limaratus gross
Marnia Rani & Pery Rehendra Sucipta . Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong ...
tonnage ).  Kapal  motor  dengan  ukuran  tertentu mempunyai syarat ukuran paling kecil GT 7 (tujuh gross tonnage ) dan paling besar GT 35 (tiga puluh lima. gross tonnage ), sedangkan kapal pompong berukuran GT 5 (lima gross tonnage )..
b. Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  pada perusahaan asuransi PT Jasindo  (Persero)kepala cabang  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN), model  skema  pembiayaan  asuransi  Bagi Kapal  Pompong,  yang  bergerak  dalam  usaha perasuransian  ini  menyatakan  bahwa,  skema asuransi yang ditawarkan di bisnis asuransi laut yang berkembang saat ini, pada umumnya lebih mengutamakan  asuransi  kargo  dan  kerangka laut.  Jasindo  menyediakan  dua  jenis  produk asuransi  yang  bertujuan  untuk  memberikan jaminan  perlindungan  kerugian  atas  kecelakaan maupun  konsekuensi  yang  timbul  dari  aktivitas pelayaran.dan.kegiatan-kegiatan.pendukungnya.. Dengan jaminan yang mencakup kerugian karena kerusakan fisik maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Jasindo menyatakan bahwa kemungkinan pemberian penawaran perlindungan asuransi dapat dilakukan kepada Kapal Pompong melalui  skema  asuransi  nelayan  yang  preminya tidak  terlalu  mahal  yakni  Rp  175.000,00  yang preminya  seratus  persen  dibayar  pemerintah. Penelitian juga dilakukan pada PT Asuransi Sinar Mas  Tanjungpinang.  Perusahaan  asuransi  ini memiliki skema marine insurance yang meliputi Marine  Hull,Marine  Cargo, dan  Simas  Kapal. Dari  ketiga  jenis  asuransi  tersebut,  yang  paling memungkinkan bagi kapal pompong adalah Simas Kapal,  jenis  asuransi  yang  memberikan  jaminan terhadap  kapal  dari  kerusakan  yang  disebabkan oleh bahaya laut, termasuk tabrakan serta polusi yang diakibatkan tumpahnya bahan bakar kapal ke  laut.Namun  asuransi  Simas  Kapal  ini  hanya diperuntukkan  bagi  kapal  tunda  dan  tugboat serta  kapal  besi  sejenis  dibawah  GT  3.500. Sedangkan kapal pompong berukuran GT 5 (lima gross tonnage ) dan hal ini membuat perusahaan asuransi seperti Jasindo dan Sinar Mas menolak
untuk memberikan penawaran asuransi terhadap kapal  pompong  karena  kapal  pompong  terbuat dari  kayu  yang  mudah  rusak,  seandainya  jenis kapal tradisional ini menjadi kapal besi.

## 2.   Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, penelitia memberi saran sebagai berikut :
a. Perlu. ada. peran. pemerintah. dalam. mendorong. dan  memberikan  insentif  kepada  pemilik  kapal pompon  melalui  sebuah  aturan,  agar  kapal pompon  dapat  memenuhi  syarat  sebagai  objek perlindungan asuransi, terutama dari segi ukuran kapal  pompong,  sehingga  perusahaan  asuransi dapat  mempertimbangkan  menjadikan  kapal pompon sebagai objek perlindungan asuransi;
b. Mendorong pemerintah untuk memberikan upaya dikeluarkannya sebuah aturan yang diperuntukkan bagi perusahaan asuransi agar dapat memberikan skema  penawaran  perlindungan  asuransi  bagi kapal pompon  sebagai alat pengangkutan niaga yang  menjamin  keselamatan  penumpang  dan mengurangi  risiko  terjadinya  kerugian  finansial bagi pemilik kapal pompong.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir, M.S, 2000, Seluk-Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri, PPM,.Jakarta.
Atmadjaya,  Djoko  Imbawani.  2012. Hukum  Dagang Indonesia:  Sejarah,  Pengertian,  dan  Prinsip- prinsip  Hukum  Dagang .  Setara  Press  Fakultas Hukum  Universitas  Widyagama  Malang. Malang..
Daniel, F.Aling. 2008. Tinjauan Yuridis Tentang Kapal Laut  Sebagai  Objek  Jaminan .  Karya  Ilmiah Universitas  Sam  Ratulangi.  Fakultas  Hukum. Manado..
H.M.N Purwosutjipto. 2003. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6. Djambatan. Jakarta.
Marnia Rani & Pery Rehendra Sucipta . Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong ...
Johnson,  T.  L.  (1996). Fishing  Vessel  Insurance--how Much is Enough?. Fairbanks: Alaska Sea Grant College.Program.
Kansil,  C.S.T.  dan  Christine  S.T.  Kansil  2013. Pokok- Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua .Sinar Grafika. Jakarta.
Muhammad,  Abdulkadir.  2011. Hukum  Asuransi Indonesia . Citra Aditya Bakti. Bandung.
Purba, Radiks. 1998. Asuransi Angkutan Laut ..Rineka. Cipta..Jakarta.
Prodjodikoro,. Wirjono.. 1986. Hukum  Asuransi  di Indonesia. Intermasa. Jakarta.
Rr.  Dijan  Widijowati.  2012. Hukum  Dagang. Penerbit Andi. Yogyakarta.
R. Subekti dan R. Tjitrodusibio. 2000. Kitab Undang- Undang  Hukum  Dagang  dan  Undang-Undang Kepailitan ..Pradnya.Paramita.Jakarta.
Sugiyanto,  F.X.  2009. Hukum  Asuransi  Maritim: Protection  &  Indemnity  (P  &  I) . Insurance ..
Salemba Humanika. Jakarta.
Undang-Undang. Nomor. 17. Tahun. 2008. Tentang. Pelayaran.
http://www.jasindo.co.id/product/korporasi/bidang- kelautan-marine-insurance,  diakses  pada tanggal 6 Desember 2018 pukul 13.57 WIB.
https://www.sinarmas.co.id/produk/pengangkutan/ simas-kapal, diakses pada tanggal 6 Desember 2018 pukul 14.27 WIB.
http://batam.tribunnews.com/2014/08/02/kami- tenggelam-di-laut-karena-pompong. hancur- lebur, diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 11:18 WIB.
http://www.tribunnews.com/nasional/2016/08/21/ detik-detik-kapal-tenggelam-di-tanjung- pinang-yang-tewaskan-10-penumpangnya, diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 11:20 WIB.
https://nasional.tempo.co/read/797931/17- korban-kapal-tenggelam-di-tanjung-pinang-
ditemukan/full&view=ok, diakses pada tanggal 7 desember 2018 pukul 14:51.
Marnia Rani & Pery Rehendra Sucipta . Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong ...