## KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT NELAYAN
Masyhuri Imron 1

## Abstract
Most  fishermen live in poverty. They manifest in several dimensions: economic, social culture and politic. It  also cover both family poverty and physical infrastructure.
Many factors affected fishermen poverty. The first is their traditional gear, and the second is their dependence upon tengkulak (fish trader). In some cases, the existence of TPI (Fish Auction Place) contributes to impoverish them. For labour, this condition especially for labour fishermen make their life more difficult, because of  unjustice  producion sharingt.
To increase their income, developing fishing gear capacity is a necessity. Their dependence upon tengkulak  should also be minimized to develop fishermen bargaining position. It is also supported  by restructuration of share product system, to be more favorable to labours.
It is important  to make fishermen as a subject in development. It means that they should be invited to discuss their problem, as well as solutions based on their aspiratio, because development is not only in economic terms, but how to make the poor to be more human.

## Pendahuluan
Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. 2 Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.
Walaupun tidak ada data yang pasti, karena dalam sensus pekerjaan nelayan dimasukkan dalam kategori petani, namun diakui jumlah mereka cukup besar. Ini terkait dengan garis pantai Indonesia yang
1 Peneliti pada Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI.
2
Lihat definisi tentang nelayan yang dilakukan oleh Dirjen Perikanan Departemen
Pertanian, yang mendefinisikan nelayan sebagai  orang yang secara aktif melakukan pekerjaan operasi penangkapan binatang atau tanaman air dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Berdasarkan definisi ini, orang yang melakukan pekerjaan membuat perahu, mengangkut ikan, pedagang ikan, bahkan isteri dan anak nelayan bukan termasuk dalam kategori nelayan (Kusnadi, 2002: 1).
tergolong nomor dua terpanjang di dunia, yaitu sekitar 81.000 km (Apriliani, 1988: 41), dan sekitar 9.261 desa masuk dalam kategori desa pantai.
Beberapa literatur menyebutkan bahwa nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang tergolong miskin (Mubyarto, 1984; Imron, 2001; Masyhuri, 1999; Kusnadi, 2002). Bahkan menurut Retno dan Santiasih (1993: 137), jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain di sektor pertanian, nelayan (terutama buruh nelayan dan nelayan tradisional) dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin, walaupun tidak dapat dikatakan semua nelayan itu miskin.
Sebagaimana diketahui, nelayan bukanlah suatu entitas tunggal. Mereka terdiri dari beberapa kelompok, yang dilihat dari segi pemilikan alat tangkap dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.
Dari ketiga jenis nelayan tersebut, pada umumnya nelayan juragan tidak miskin. Kemiskinan cenderung dialami oleh nelayan perorangan dan buruh nelayan. Oleh karena kedua jenis kelompok nelayan itu jumlahnya mayoritas, maka citra tentang kemiskinan melekat pada kehidupan nelayan.
Citra kemiskinan nelayan itu sesungguhnya suatu ironi, mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, lebih luas daripada wilayah darat. Di dalam wilayah laut juga terdapat berbagai sumberdaya yang memiliki potensi ekonomi tinggi, yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya.
Kondisi yang dialami nelayan tentunya sangat memprihatinkan, karena nelayan merupakan ujung tombak pengelola perikanan di Indonesia. Mengingat laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sehingga lahan di daratan akan dirasakan semakin sempit, maka matapencarian sebagai nelayan diharapkan menjadi tumpuan harapan di masa depan. Untuk itu di masa depan masyarakat secara berangsur-angsur diharapkan terdorong untuk mengalihkan kegiatan ekonominya ke arah laut.
Adanya kemiskinan yang dialami oleh nelayan, pengalihan kegiatan ekonomi ke laut dikhawatirkan sulit terjadi, sebab para anak nelayan pun dikhawatirkan tidak tertarik lagi untuk menekuni pekerjaan kenelayanan. Jika hal itu terjadi, maka kegiatan di darat akan semakin padat, sedangkan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi akan terabaikan. Akibatnya potensi ekonomi yang terkandung  di dalamnya akan sia-sia.
Agar yang demikian itu tidak terjadi, dibutuhkan perhatian dari semua pihak terhadap nasib para nelayan. Perhatian itu tentunya bukan
sekedar dalam bentuk empati, melainkan lebih dari itu, yaitu mencari alternatif  yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

## Dimensi Kemiskinan Nelayan
Kemiskinan adalah suatu konsep yang cair , serba tidak pasti, dan bersifat multidimensional . Disebut cair, karena kemiskinan bisa bermakna subyektif, tetapi sekaligus juga bermakna obyektif. Secara obyektif bisa saja masyarakat tidak dapat dikatakan miskin, karena pendapatannya sudah berada di atas batas garis kemiskinan, yang oleh sementara ahli diukur menurut standard kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. 3 Akan tetapi, apa yang nampak secara obyektif tidak miskin itu bisa saja dirasakan sebagai kemiskinan oleh pelakunya, karena adanya perasaan tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonominya, atau bahkan dengan membandingkannya dengan kondisi yang dialami oleh orang lain, yang pendapatannya lebih tinggi darinya.
Walaupun banyak definisi tentang kemiskinan, namun secara umum dapat dikatakan bahwa istilah kemiskinan selalu menunjuk pada sebuah kondisi yang serba kekurangan.  Dalam kaitan itu, kondisi serba kekurangan itu bisa saja diukur secara obyektif, dirasakan secara subyektif, atau secara relatif didasarkan pada perbandingan dengan orang lain, sehingga melahirkan pandangan obyektif, subyektif dan relatif tentang kemiskinan. Selain itu, kondisi serba kekurangan juga bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi, melainkan juga dari segi sosial, budaya dan politik (Heru Nugroho, 1995:31).
Dalam dimensi ekonomi, kemiskinan sangat mudah dilihat dan menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, perumahan dan kesehatan. Dalam kaitannya dengan masyarakat nelayan, kemiskinan dalam dimensi ekonomi itu secara kualitatif dapat dilihat pada kondisi perumahan yang kumuh dengan perabotan yang seadanya, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan kesehatan yang rendah. Begitu pula kondisi pendidikan yang juga rendah. Adapun secara kuantitatif, kemiskinan yang dialami nelayan itu antara lain dapat dilihat pada pengakuan seorang buruh nelayan slerek 4 di Muncar, Jawa Timur, yang rata-rata pendapatan per bulannya hanya sekitar Rp 250.000,- - Rp 400.000,- per bulan (Imron, 2002:59). Bahkan beberapa nelayan mengaku pendapatannya lebih kecil dari itu.
3 Ukuran kemiskinan yang obyektif (kemiskinan absolut) tersebut antara lain dikemukakan oleh Sayogya, dengan mengklasifikasikan kelompok miskin menjadi tiga kategori, yaitu: kelompok paling miskin, yaitu yang mempunyai pendapatan per kapita per tahun beras sebanyak 240 kg atau kurang, kelompok miskin sekali, yang memiliki pendapatan per kapita  per tahun beras sebanyak 240 – 360 kg, dan kelompok  miskin yang memiliki pendapatan per kapita  360 – 480 kg beras.
4 Slerek adalah alat tangkap jenis purse seine yang digunakan oleh nelayan Muncar, dan pengoperasiannya menggunakan dua perahu ukuran antara 20 – 30 GT.
Dalam dimensi sosial budaya, kemiskinan memang tidak dapat dihitung dengan angka-angka, namun muncul dalam bentuk budaya kemiskinan. Lewis (Djamaludin Ancok, 1995:165) misalnya, menyatakan adanya respon tertentu yang dilakukan oleh masyarakat miskin dalam menyikapi hidup, seperti boros dalam membelanjakan uang, mudah putus asa, merasa tidak berdaya, dan apatis. Walaupun tidak seluruhnya benar, kondisi yang demikian itu juga dialami oleh masyarakat nelayan. Kecenderungan untuk membeli barang-barang konsumtif pada saat banyak ikan hasil tangkapan yang diperoleh paling tidak telah mendukung kebenaran tesis yang dikemukakan oleh Lewis tersebut. Kecenderungan semacam itulah yang oleh sementara pihak dipandang sebagai sikap boros, karena tidak menyimpan kelebihan uangnya untuk tabungan yang bisa digunakan pada saat musim paceklik. 5
Begitu pula sikap apatis terhadap program-program pemerintah juga melanda kehidupan nelayan, karena terlalu sering dieksploitasi oleh pihak luar untuk kepentingan mereka. 6 Akibatnya mereka sulit untuk percaya terhadap program-program yang diperkenalkan, baik itu oleh pemerintah ataupun oleh pihak lain, kecuali sudah terbukti membawa manfaat bagi mereka. Ini terjadi karena banyak program yang selama ini tidak membawa implikasi bagi perbaikan ekonomi mereka. Perasaan tidak berdaya juga muncul di kalangan ini, terutama dalam menghadapi ulah para pedagang ikan yang menentukan harga secara sepihak.
Adapun dalam dimensi sosial politik, kemiskinan muncul dalam bentuk terpinggirnya kelompok miskin dalam struktur sosial yang di bawah, dan tidak dilibatkannya mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dalam masyarakat nelayan, hal itu muncul dengan termarginalisasinya kelompok ini, sehingga tidak mempunyai akses misalnya terhadap lembaga keuangan. Begitu pula dalam program-program untuk perbaikan kelompok ini, mereka tidak punya akses untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depannya, karena penentuan program biasanya dilakukan oleh orang luar yang merasa tahu atas permasalahan mereka; walaupun secara riil masyarakat miskin itulah yang sebetulnya merasakan dan tahu persis permasalahan yang dihadapi.
Dilihat dari lingkupnya, kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan juga bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan
5 Sebutan boros itu sendiri memang mengundang perdebatan, karena pembelian barang yang sifatnya konsumtif, seperti barang-barang elektronik, itu sebenarnya merupakan keinginan lama yang selalu tertunda karena tidak adanya dana. Dengan demikian akumulasi kebutuhan yang ditahan sekian lama itu baru bisa terpenuhi pada saat ada hasil yang cukup besar. Jika itupun dianggap boros, sama saja dengan orang miskin tidak boleh membeli sama sekali barang-barang di luar kebutuhan pokoknya. Dengan kata lain, apa yang oleh orang luar dianggap sebagai sikap boros, pada dasarnya adalah suatu kompensasi psikhologis dari kesengsaraan hidup yang dialami oleh orang miskin.
6 Eksploitasi itu misalnya dalam bentuk mark up harga alat tangkap bantuan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, sehingga nelayan harus membayarnya dengan harga yang lebih tinggi daripada yang seharusnya.
prasarana dan kemiskinan keluarga. Kemiskinan prasarana dapat dilihat pada prasarana fisik yang tersedia di desa-desa nelayan, yang pada umumnya masih sangat minim, seperti tidak tersedianya air bersih, jauh dari pasar, dan tidak adanya akses untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai dengan harga standard. Kemiskinan prasarana itu secara tidak langsung juga memiliki andil bagi munculnya kemiskinan keluarga. Tidak tersedianya air bersih misalnya, memaksa keluarga untuk mengeluarkan uang untuk membeli air bersih, yang berarti mengurangi pendapatan mereka. Atau jika tidak membeli, mereka terpaksa harus membuang waktu untuk mendapatkan air bersih, yang berarti mengurangi waktu yang dimiliki untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Begitu pula lokasi yang jauh dari pasar, membuat mereka harus mengeluarkan ongkos yang lebih besar untuk menjual hasil tangkapan, atau harus merelakan hasil tangkapannya dibeli oleh tengkulak dengan harga murah bahkan di bawah harga pasar. Pos pengeluaran untuk bahan bakar pengoperasian perahu juga membesar karena tidak memiliki akses pembelian bahan bakar secara langsung ke tempat-tempat penjualan resmi. Karena itu kemiskinan prasarana bisa mengakibatkan keluarga yang berada di garis kemiskinan ( near poor) bisa merosot ke dalam kelompok keluarga miskin.
Chambers, sebagaimana yang dikutip oleh Loekman Soetrisno (Loekman, 1995:19), menyebutkan adanya dua hal utama yang terkandung dalam kemiskinan, yaitu kerentanan dan ketidak-berdayaan, yang sering mengakibatkan orang miskin menjadi lebih miskin. Dengan kerentanan yang dialami, orang miskin akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat. Ini dapat dilihat pada nelayan perorangan misalnya, mengalami kesulitan untuk membeli bahan bakar untuk keperluan melaut, karena sebelumnya tidak ada hasil tangkapan yang bisa dijual, dan tidak ada dana cadangan yang bisa digunakan untuk keperluan yang mendesak. Belum lagi jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit. Hal yang sama juga dialami oleh nelayan buruh, mereka merasa tidak berdaya di hadapan para juragan yang telah mempekerjakannya, walaupun bagi hasil yang diterimanya dirasakan tidak adil.
Beberapa faktor dan situasi tersebut telah membuat terpuruknya masyarakat nelayan dalam jerat kemiskinan. Hal lain yang juga memperparah keadaan mereka adalah adanya keterbatasan teknologi kenelayanan, terjeratnya  mereka dalam hutang, dan adanya keterbatasan dalam pemasaran hasil tangkapan.

## Keterbatasan Teknologi Sebagai Pemicu Awal Kemiskinan
Satu hal penting dalam kehidupan nelayan adalah teknologi penangkapan, baik dalam bentuk alat tangkap maupun alat bantu penangkapan (perahu). Ketergantungan nelayan terhadap teknologi penangkapan itu sangat tinggi, karena selain kondisi sumberdaya perikanan yang bersifat mobile ,  yaitu mudah berpindah dari satu tempat ke tempat
yang lain, juga untuk menangkapnya nelayan perlu sarana bantu untuk dapat bertahan lama hidup di atas air (Acheson, 1981: 276).
Dari segi jenisnya, teknologi penangkapan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu yang bersifat tradisional dan modern. Ukuran modernitas itu bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan (Husein Sawit 1988: 67-87). Selain itu, wilayah tangkap juga menentukan ukuran modernitas suatu alat. Teknologi penangkapan yang modern akan cenderung memiliki kemampuan jelajah sampai di lepas pantai ( off shore) , sebaliknya yang tradisional wilayah tangkapnya hanya terbatas pada perairan pantai. Penggunaan teknologi yang berbeda itulah yang memunculkan konsep nelayan tradisional dan nelayan modern.
Tidak dipungkiri, sebenarnya para nelayan akan selalu berusaha untuk memaksimalkan pendapatannya melalui usaha peningkatan teknologi. Dengan demikian, pemilikan teknologi yang eksploitatif sifatnya, yaitu yang paling efektif dan efisien bisa dikatakan merupakan obsesi dari setiap orang yang menekuni pekerjaan sebagai nelayan. Akan tetapi, hal demikian tidak selamanya bisa dilakukan. Hal ini karena terkait dengan faktor modal yang relatif besar, yang sangat mempengaruhi tingkat teknologi yang dimiliki oleh nelayan. Nelayan yang memiliki modal besar akan dapat membeli alat tangkap yang lebih bervariasi dengan tingkat eksploitasi yang lebih besar dibandingkan nelayan dengan modal yang kecil. Lebih parah lagi jika nelayan itu tidak punya modal, justru akan menempatkannya dalam posisi hanya sebagai buruh nelayan.
Pada umumnya para nelayan masih mengalami keterbatasan teknologi penangkapan. Dengan alat tangkap yang sederhana, wilayah operasi pun menjadi terbatas, hanya di sekitar perairan pantai. Selain itu juga ketergantungan terhadap musim sangat tinggi, sehingga tidak setiap saat nelayan bisa turun melaut, terutama pada musim ombak, yang bisa berlangsung sampai lebih dari satu bulan. Akibatnya, selain hasil tangkapan menjadi terbatas, dengan kesederhanaan alat tangkap yang dimiliki, pada musim tertentu tidak ada hasil tangkapan yang bisa diperoleh. Kondisi ini merugikan nelayan, karena secara riil rata-rata pendapatan per bulan menjadi lebih kecil, dan pendapatan yang diperoleh pada saat musim ikan akan habis dikonsumsi pada saat paceklik.
Masalah lain yang dihadapi dengan teknologi yang sederhana tersebut adalah sifat sumberdaya perikanan, yang merupakan sumberdaya milik umum ( common property resources) (Wantrup dan Bishop, 1986) . Dengan konsep kepemilikan yang seperti itu, yang mengandung arti bahwa sumberdaya itu bukan milik siapa-siapa, karena tidak ada seorangpun yang berhak menguasainya, namun di sisi lain sumberdaya yang demikian mengandung arti bahwa semua orang memiliki hak untuk mengeksploitasinya. Akibatnya adalah setiap orang akan berlomba untuk melakukan penangkapan sumberdaya perikanan sebanyak-banyaknya, karena jika itu tidak dilakukan, sumberdaya yang sama akan ditangkap pula
oleh orang lain. Akibatnya persaingan antara para nelayan dalam memperebutkan sumberdaya tidak dapat dielakkan. Karena itu dalam bidang perikanan berlaku prinsip first come first own . Artinya, siapa yang datang paling dulu maka dialah yang paling berpeluang untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak di tempat itu. Akibat dari perebutan sumberdaya itu maka nelayan dengan teknologi yang lebih rendah cenderung akan kalah dalam persaingan.
Selain rendahnya teknologi penangkapan yang dimiliki oleh nelayan pada umumnya, hal lain yang dihadapi oleh nelayan adalah tidak semua nelayan memiliki alat tangkap. Bagi nelayan yang demikian, tidak ada alternatif lain kecuali harus bekerja pada orang lain yang membutuhkan tenaganya yaitu menjadi buruh nelayan. Permasalahannya adalah selain minimnya hasil tangkapan dengan alat tangkap sederhana, sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para juragan juga cenderung kurang menguntungkan nelayan buruh.
Dalam beberapa kasus, dan ini yang paling sering terjadi, bagi hasil itu dilakukan dengan sistem fifty-fifty, yaitu sesudah hasil tangkapan dijual dan dikurangi untuk biaya operasi, sisanya dibagi dua antara buruh nelayan dengan juragannya. Sistem bagi hasil seperti itu sepintas memang kelihatan adil. Namun jika dicermati lebih jauh sistem bagi hasil yang demikian sebetulnya sangat timpang. Memang benar nelayan buruh dapat bagian setengah seperti yang diperoleh juragan, tetapi pada nelayan buruh, pendapatan yang setengah itu harus dibagi lagi dengan banyaknya anggota yang ada. Jika dalam satu kelompok penangkapan terdiri dari enam anggota, maka dapat dipastikan bahwa pendapatan buruh hanyalah seperenam dari pendapatan juragan. Artinya, semakin besar anggota kelompok penangkapan yang dimiliki, maka ketimpangan dalam bagi hasil itu semakin besar.
Sistem bagi hasil yang timpang itu pada kasus-kasus tertentu masih diperparah dengan kewajiban nelayan untuk ikut serta menanggung penggantian alat baru, jika terjadi kerusakan. Ini dapat dilihat pada sistem bagi hasil yang diterapkan pada perahu slerek di Muncar misalnya, jika terjadi kerusakan mesin ataupun jaring, dan ternyata tidak dapat diperbaiki, maka anggota slerek harus ikut menanggung setengah bagian dari harga pembelian mesin atau jaring yang diganti (Imron, 2002:59). Hal yang sama juga terjadi pada nelayan purse seine di Rembang. Lebih dari itu, para buruh purse seine di Rembang juga harus ikut menanggung biaya penyusutan alat tangkap yang dimiliki oleh juragan (Imron, 2002:80).
Hal itu tentu saja tidak fair, karena alat yang dibeli itu sepenuhnya menjadi milik juragan, dan para buruh tidak ikut memilikinya. Dengan pembebanan penggantian alat baru, ditambah dengan keharusan untuk menanggung biaya penyusutan yang tentunya masuk ke kantong juragan, maka pendapatan para buruh akan menjadi semakin kecil, sebaliknya pendapatan juragan akan semakin besar. Itulah sebabnya kondisi ekonomi antara nelayan juragan dan buruh terdapat kesenjangan yang sangat besar.
Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, selain perlu perbaikan cara bagi hasil, para buruh nelayan perlu dibantu untuk dapat memiliki alat tangkap sendiri. Sedangkan para nelayan tradisional yang bersifat perorangan, juga perlu dibantu agar dapat meningkatkan alat tangkapnya. Jika itu tidak dilakukan, maka kedua kelompok nelayan tersebut akan sulit meningkatkan pendapatannya, karena terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Lingkaran kemiskinan itu dapat digambarkan sebagai berikut. Karena miskin, buruh nelayan tidak dapat membeli alat tangkap, dan nelayan perorangan tidak dapat meningkatkan kualitas alat tangkapnya. Akibatnya, pendapatan buruh nelayan akan tetap rendah karena tergantung pada bagi hasil yang timpang, dan pendapatan nelayan perorangan juga rendah karena hasil tangkapan yang sedikit. Pendapatan yang rendah itu selanjutnya menyulitkan mereka untuk dapat menyisihkan uang untuk membeli alat tangkap dengan tingkat eksploitasi yang tinggi.

## Skema Lingkaran Kemiskinan Nelayan

## Jeratan Hutang Sebagai Roda Penggerak Kemiskinan
Pada umumnya terdapat kesadaran yang dimiliki oleh nelayan, bahwa untuk meningkatkan pendapatan maka usaha pertama yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan teknologi kenelayanan. Peningkatan teknologi itu dilakukan melalui dua cara, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi alat tangkap berarti nelayan perlu memiliki alat tangkap yang tingkat eksploitasinya lebih tinggi daripada alat tangkap yang telah dimiliki. Sedangkan ekstensifikasi berarti nelayan perlu
Alat tangkap sederhana Hasil tangkapan Pendapatan rendah Tidak mampu membeli alat yang sedikit lebih eksploitatif
memperbanyak jenis alat tangkap yang dimiliki, sehingga bisa menangkap berbagai jenis sumberdaya.
Kemampuan untuk meningkatkan peralatan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seorang nelayan. Sesuai dengan kondisi ekonominya, peralatan yang mampu dibeli adalah peralatan yang sederhana, atau bahkan mungkin tidak mampu membeli peralatan tangkap sama sekali, sehingga menempatkan kedudukannya tetap sebagai buruh nelayan. Karena itu untuk mengembangkan variasi alat tangkap yang dimiliki bukan hal yang mudah dilakukan. Akibatnya, kemampuan untuk meningkatkan hasil tangkapan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini mengakibatkan nelayan mengalami kesulitan untuk dapat melepaskan diri dari kemiskinan, karena kemiskinan yang dialami oleh para nelayan tersebut telah menjadi semacam lingkaran setan .
Beberapa pilihan ditempuh nelayan dalam menghadapi kemiskinannya. Pilihan pertama adalah tetap bertahan sebagai nelayan, dengan menggunakan alat tangkap yang telah dimilikinya. 7 Pilihan pertama ini membawa akibat yang serius, yaitu produktivitas penangkapan tidak bisa ditingkatkan, sehingga nelayan tetap terjebak dalam kungkungan kemiskinan. Pilihan kedua dilakukan dengan cara berusaha meningkatkan produktivitasnya, baik melalui cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi. Pilihan kedua ini pada umumnya sulit dilakukan, karena keterbatasan modal. Oleh karena itu, pilihan ketiga sangat terbuka bagi nelayan, yaitu berusaha meningkatkan produktivitas dengan cara yang dianggap murah, tetapi tingkat eksploitasinya sangat tinggi. Celakanya, pilihan ini cenderung merusak lingkungan, karena dilakukan dengan pengeboman ataupun penggunaan potassium.
Bagi nelayan yang tidak mungkin untuk memilih ketiga opsi tersebut, mereka cenderung akan memilih opsi keempat, yaitu selain tetap sebagai nelayan, juga mencari pekerjaan alternatif lain, sehingga pendapatannya diharapkan dapat meningkat. Akan tetapi, tidak semua nelayan dapat melakukan kedua jenis kegiatan itu secara bersamaan. Hal ini karena pekerjaan di laut sudah banyak menyita waktu, sehingga menyulitkannya untuk melakukan pekerjaan lain di darat; kecuali jika dilakukan di musim paceklik, di saat mereka sedang tidak melakukan kegiatan melaut. Oleh karena itu, bagi nelayan yang demikian, mereka akan meninggalkan sama sekali pekerjaan sebagai nelayan, dan beralih ke pekerjaan lain di darat, walaupun tidak jarang bekerja di darat juga berakhir dengan keputus-asaan, karena mereka pada umumnya tidak memiliki keahlian untuk itu. Akibatnya pekerjaan darat yang bisa mereka lakukan umumnya juga terbatas pada pekerjaan kasar, seperti menjadi tukang becak, tukang batu, serta pekerjaan lain yang sejenis, yang hasilnya tidak lebih besar dibandingkan jika tetap sebagai nelayan.
7 Bagi buruh nelayan, itu berarti harus menerima posisinya dengan penuh kepasarahan, dengan  tetap sebagai buruh nelayan, walaupun dengan penerimaan yang seadanya.
Nelayan yang memilih opsi kedua, yaitu berusaha meningkatkan produktivitas kenelayanan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi alat tangkap, satu-satunya jalan yang ditempuh untuk menutupi kekurangan modal adalah dengan mencari modal pinjaman. Namun untuk mendapatkan pinjaman bukan hal yang mudah, karena lembaga keuangan yang resmi seperti BRI tidak cukup membuka akses pada nelayan untuk mendapatkan modal dalam pengadaan alat tangkap, karena ketiadaan agunan. 8 Karena itu jalan yang ditempuh oleh nelayan adalah mencari pemilik modal yang mau meminjamkan modalnya kepada nelayan, walaupun tanpa harus menyediakan agunan. Ironisnya, mereka adalah para pedagang ikan yang tentu saja mengharapkan keuntungan dari peminjaman uang yang diberikan.
Banyak kasus menunjukkan bahwa keuntungan yang ingin diraih dari para nelayan itu bukan pada bunga atas pinjaman, melainkan pada upaya mendapatkan komoditi ikan dengan cara yang mudah dan dengan harga yang murah. Hal itu dilakukan dengan cara pemilik modal ( money lender) mengharuskan nelayan peminjam untuk menjual ikan hasil tangkapan kepadanya, dan penentuan harga ikan dilakukan secara sepihak, dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar.
Menghadapi situasi demikian, nelayan peminjam tidak bisa berbuat lain kecuali mengikuti keinginan pemilik modal. Hanya dengan cara itulah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan dana. Pelanggaran terhadap hal itu bisa membawa akibat yang serius, yaitu alat tangkap disita, atau nelayan diharuskan melunasi pinjamannya dengan segera. Keadaan seperti itu menempatkan nelayan peminjam berada pada posisi yang lemah.
Adanya keharusan untuk menjual hasil tangkapan ke pemilik modal yang telah meminjamkan uangnya, di satu sisi memang menguntungkan nelayan peminjam, karena hal itu berarti adanya kesiapan dari pemilik modal untuk menampung penjualan hasil laut dari nelayan peminjam. Dengan demikian nelayan peminjam tidak mengalami kesulitan untuk menjual hasil tangkapannya, karena sudah ada yang menampungnya. Bagi nelayan, kemudahan menjual hasil tangkapan itu merupakan hal penting, karena di samping sifat ikan yang tidak tahan lama, terbatasnya waktu yang dimiliki telah mengakibatkan para nelayan pada umumnya mengalami kesulitan untuk menjual sendiri hasil tangkapannya ke pasar. Konsekwensi dari keadaan itu, tidak ada posisi tawar dari nelayan terhadap apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal, kecuali menjual  hasil tangkapan yang lebih murah bahkan di bawah harga pasar. Keadaan itu pula yang menyebabkan pendapatan nelayan peminjam sulit berkembang dengan maksimal.
8 Bukan berarti bahwa BRI tidak mau memberikan pinjaman kepada nelayan, tetapi seperti halnya kelompok masyarakat yang lain, pinjaman itu hanya diberikan jika nelayan memberikan agunan untuk jaminan kredit. Agunan itulah yang pada umumnya tidak dimiliki oleh nelayan tradisional.
Untuk memaksimalkan keuntungan, para nelayan peminjam, terutama yang sudah  meningkat statusnya sebagai juragan pemilik perahu, kadang juga merangkap sebagai pedagang perantara. Proses ekonomipun terulang yaitu adanya keharusan untuk menjual hasil tangkapan perahu kepadanya, yang nantinya akan dijual kepada pedagang yang telah meminjami modal. Mekanisme mencari untung seperti itu menyebabkan jumlah nilai rupiah penjualan hasil laut dari para awak perahu menjadi lebih kecil, sehingga pembagian hasil yang diterima oleh para awak perahu menjadi lebih rendah.
Melihat kondisi tersebut, jelas bahwa yang paling dirugikan dengan peminjaman modal kepada pedagang adalah para nelayan pada lapisan paling bawah. Bagi mereka, praktek peminjaman uang yang dilakukan oleh juragan telah menjadi poverty rackets (roda penggerak kemiskinan), sehingga menjerat mereka dalam kesulitan ekonomi yang lebih dalam. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh para pemilik modal dalam usaha memaksimumkan keuntungan, telah dilakukan dengan cara menarik kerugian dari para nelayan. Mengacu pada pendapat Scott (1981:239), ini menunjukkan bahwa telah terjadi praktek eksploitasi dari pemilik modal terhadap nelayan peminjam. 9
Walaupun hubungan antara nelayan peminjam dengan pemilik modal diwarnai oleh unsur eksploitasi, namun adanya bantuan pinjaman maka ekonomi mereka juga meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya, pada saat masih menjadi buruh nelayan atau menjadi nelayan perorangan. Oleh karena itu walaupun harga jual hasil laut dari nelayan peminjam ke pemilik modal ditentukan secara sepihak dengan harga yang relatif rendah, namun para buruh nelayan tetap mengharapkan untuk mendapatkan bantuan pinjaman dari pemilik modal (walaupun itu tidak mudah). 10 Hanya dengan cara demikian mereka dapat meningkatkan statusnya menjadi juragan, yang berarti akan dapat meningkatkan status ekonomi mereka.
Kondisi yang dialami oleh para buruh nelayan itulah yang memunculkan sosok nelayan sebagai nelayan miskin, karena sebagian besar nelayan adalah mereka yang berstatus sebagai buruh nelayan, atau sebagai nelayan perorangan, dengan alat tangkap tradisional. Sementara nelayan juragan (yang meningkat statusnya karena pinjaman modal), adalah nelayan yang tetap tidak mengalami kemandirian, karena hidup matinya tergantung pada pemilik modal. Untuk itu seorang juragan
9 Menurut Scott praktik eksploitasi itu terjadi jika salah satu pihak yang berhubungan telah menarik keuntungan secara tidak adil atau secara tidak wajar sehingga merugikan pihak yang lain.
10 Memang tidak setiap nelayan bisa memperoleh pinjaman dengan mudah dari pemilik modal, karena pemilik modal biasanya hanya mau meminjamkan uangnya kepada nelayan yang dianggap bisa dipercaya. Karena itu biasanya diperlukan seorang penjamin yang memiliki hubungan dekat dengan pemilik modal, yang dapat meyakinkan kepada pemilik modal bahwa orang itu betul-betul bisa dipercaya.
terpaksa mengorbankan sebagian pendapatan yang seharusnya diperoleh kepada pemilik modal. Kondisi kemiskinan yang dialami, didukung oleh tidak adanya akses terhadap lembaga keuangan yang dimiliki oleh para nelayan, maka para nelayan sebetulnya telah siap untuk dieksploitasi oleh pemilik modal  (Edy Susilo, 1986:4). Kesiapan untuk dieksploitasi itulah yang mengakibatkan tetap terjalinnya hubungan yang baik antara para nelayan dengan pemilik modal.

## Masalah Pemasaran: Sisi Lain Langgengnya Kemiskinan
Produksi hasil laut yang diperoleh nelayan hanya akan memiliki nilai lebih apabila tidak hanya digunakan untuk dimakan, melainkan juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu masalah pemasaran merupakan aspek penting dalam kehidupan nelayan. Permasalahannya adalah akses terhadap pasar sering tidak dimiliki oleh para nelayan, terutama yang tinggal di pulau-pulau kecil. Sementara itu, kondisi ikan yang mudah busuk, merupakan masalah besar yang dihadapi para nelayan. Dalam kondisi yang demikian maka peranan tengkulak (pedagang ikan) menjadi sangat besar dalam kehidupan para nelayan.
Di pulau-pulau kecil, keberadaan tengkulak bukan hanya berfungsi sebagai pembeli hasil laut, melainkan juga menjual berbagai kebutuhan para nelayan, baik kebutuhan alat tangkap, maupun kebutuhan hidup sehari-hari, seperti gula, kopi, teh dan rokok. Ketergantungan pada tengkulak itu membuat posisi nelayan menjadi lemah. Lemahnya posisi nelayan itu sering dimanfaatkan oleh para tengkulak untuk membeli ikan dengan harga murah, dan mereka akan menjualnya dengan harga mahal. Sebaliknya, tengkulak menjual kebutuhan sehari-hari kepada nelayan dengan harga yang mahal.
Salah satu harapan untuk menangani masalah pemasaran ini adalah keberadaan TPI yang siap membantu nelayan dalam memasarkan ikan hasil tangkapannya. Apalagi dengan sistem lelang yang dilakukan, diharapkan harga jual ikan bisa terangkat lebih tinggi.
Walaupun sudah ada TPI di beberapa, namun harapan untuk dapat mendongkrak harga ikan tidak dapat terwujud, karena tidak berjalannya sistem lelang. Banyak kasus yang menunjukkan hal ini. Di beberapa tempat di wilayah Cirebon misalnya, TPI hanya berfungsi sebagai pasar ikan, tempat para bakul ikan dan nelayan melakukan transaksi penjualan ikan, tanpa ada lelang yang menyertai (Imron, 2001: 46; 73). Begitu pula di Rembang, kejadiannya juga tidak jauh berbeda (Imron, 2002: 100). Hal yang sama diyakini terjadi juga di beberapa daerah lain, apa lagi di luar Jawa. Karena itu di banyak tempat keberadaan TPI belum dirasakan manfaatnya oleh nelayan. Selain itu, dalam banyak kasus, keberadaan TPI justru lebih sering membebani nelayan daripada membantu. Hal ini karena walaupun tidak mengadakan lelang, namun retribusi tetap dipungut dari nelayan. Akibatnya adalah  dengan keberadaan TPI maka pendapatan nelayan justru menjadi berkurang.

## Strategi Alternatif  Pengentasan Kemiskinan
Upaya pengentasan kemiskinan hanya dapat memiliki hasil yang optimal apabila dilakukan dengan cara melakukan perbaikan secara langsung terhadap sumber-sumber terjadinya kemiskinan ( direct attack) (Heru Nugroho, 1995:34) . Itu berarti bahwa selain mengenal penyebab kemiskinan yang dialami oleh masyarakat, perencanaan pembangunan juga perlu melibatkan masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan. Ini karena merekalah yang mengetahui secara persis permasalahan yang dihadapi.
Banyak kasus pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan menjadikan masyarakat nelayan sebagai obyek. Ini dilakukan misalnya dalam bentuk pemberian bantuan (yang sebenarnya adalah pinjaman yang harus dibayar oleh nelayan) alat tangkap yang tidak mengacu pada kebutuhan nelayan, melainkan merupakan paket yang sudah ditentukan dari atas, dan cenderung seragam antar berbagai daerah. Dengan sistem bantuan yang sifatnya top down itu mengakibatkan alat bantuan menjadi tidak efektif.
Sebenarnya tidak ada yang salah dengan paket-paket bantuan. Akan tetapi, mestinya jenis bantuan itu tidak semata-mata ditentukan dari atas, melainkan didasarkan atas dialog dengan masyarakat setempat. Dengan cara demikian, nelayan diposisikan sebagai subyek dalam pembangunan perikanan, sehingga jenis bantuan yang diberikan akan betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan oleh nelayan.
Permasalahan lain adalah bantuan alat tangkap sering terbatas untuk penangkapan pantai. Hal ini tidak banyak membantu para nelayan, karena kondisi perairan pantai pada umumnya sudah over exploited , terutama di wilayah perairan Pulau Jawa. Ini dapat dilihat misalnya pada hasil penelitian di Cirebon, Rembang, Cilacap dan Muncar (Banyuwangi), yang menurut pengakuan masyarakatnya hasil tangkapan mereka dengan alat tangkap yang sama, semakin lama semakin menunjukkan kecenderungan menurun. Oleh karena itu, di masa depan, kegiatan perikanan perlu didorong dengan pengembangan teknologi penangkapan lepas pantai.
Permasalahan memang akan muncul berkaitan dengan hal tersebut, terutama bagi nelayan yang terbiasa dengan pola penangkapan one day fishing . Oleh karena itu pembinaan sangat diperlukan, terutama dalam bentuk  pendampingan, sehingga secara bertahap nelayan bisa berubah dari pola yang selama ini dilakukannya.
Permasalahan yang terkait dengan produksi memang merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh nelayan, selain masalah pemasaran. Untuk mengatasi permasalahan itu, nelayan berusaha melakukan terobosan untuk meningkatkan pendapatan, dengan cara mengandalkan tengkulak untuk memasarkan hasil tangkapannya, dan meminjam uang kepada pemilik modal untuk pengadaan alat tangkap. Akan tetapi, ternyata berbagai upaya yang dilakukan oleh nelayan untuk
meningkatkan kesejahteraannya telah menjebak mereka dalam ketergantungan dengan pihak lain, sekaligus menempatkannya pada posisi yang lemah. Karena itu perlu uluran tangan dari pihak lain untuk membantu mengatasi permasalahan nelayan, dan tidak membiarkan mereka untuk berjuang mengatasi permasalahannya sendiri. Berkaitan dengan itu beberapa langkah strategis diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Langkah utama yang perlu dilakukan adalah menempatkan nelayan dalam posisi yang seimbang dengan pihak pedagang ikan. Untuk itu ketergantungan nelayan terhadap tengkulak (pedagang ikan) perlu dikurangi, karena terbukti bahwa ketergantungan itu menyebabkan kemampuan tawar dari nelayan menjadi rendah.
Ketergantungan itu terjadi karena adanya pinjaman yang diberikan oleh tengkulak. Karena itu diperlukan keberadaan suatu lembaga yang mampu menggantikan peran yang selama ini dilakukan oleh tengkulak, sehingga nelayan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus meminjam kepada tengkulak.
Beberapa fungsi yang perlu dilakukan oleh lembaga itu adalah: menutup hutang nelayan kepada tengkulak dan mengalihkan pinjaman itu sebagai pinjaman kepada lembaga, dan memberikan kredit kepada nelayan. Kebutuhan nelayan itu, selain untuk modal pengadaan alat tangkap juga untuk biaya operasi penangkapan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain, tentunya kredit diberikan untuk ketiga hal tersebut. Kredit itu selain diberikan dalam bentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang, seperti peralatan alat tangkap, maupun kebutuhan sehari-hari seperti gula, kopi, bahan bakar, dan sebagainya.
Untuk menjamin agar pinjaman yang diberikan kepada nelayan dapat terbayar, lembaga juga perlu mengadakan pembelian hasil tangkapan. Nelayan peminjam tidak boleh menjual hasil tangkapannya ke orang lain. Dengan demikian fungsi yang dilakukan oleh tengkulak, betul- betul dapat dilakukan oleh lembaga. Bedanya, jika tengkulak membeli ikan dari nelayan peminjam dengan harga yang ditetapkan secara sepihak, maka lembaga membelinya sesuai dengan harga pasar. Dengan cara demikian, maka pembayaran hutang dari nelayan dapat dilakukan melalui pemotongan secara bertahap pada saat pembelian.
Dalam prakteknya fungsi pemasaran itu dapat dilakukan melalui kerjasama dengan para tengkulak. Untuk itu biarkanlah nelayan tetap menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak, dan pembayaran angsuran pinjaman dilakukan melalui tengkulak. Hal ini tidak merugikan nelayan, karena tanpa adanya pinjaman terhadap tengkulak, tengkulak akan membeli hasil tangkapan sesuai dengan harga pasar. Untuk itu perlu ada kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan kepada tengkulak, misalnya dalam bentuk pemberian kredit untuk menambah modal mereka.
Fungsi pemasaran oleh lembaga tersebut perlu dilakukan jika di wilayah itu tidak terdapat TPI. Jika sudah ada, lembaga itu cukup
bekerjasama dengan TPI, dan pembayaran angsuran dilakukan pada saat nelayan menjual hasil tangkapannya melalui TPI. Agar nelayan tertarik menjual hasil tangkapannya ke TPI, maka TPI perlu benar-benar melaksanakan fungsi lelang untuk meningkatkan harga jual dari nelayan.
Untuk melaksanakan keseluruhan fungsi tersebut, lembaga tentunya membutuhkan biaya yang besar. Untuk itu, selain dibutuhkan pembinaan manajerial, juga diperlukan bantuan dana dari pemerintah.
Selain itu, untuk memperbaiki pendapatan para buruh nelayan, maka para buruh perlu ditingkatkan statusnya menjadi juragan. Karena itu orientasi bantuan ke depan diberikan kepada kelompok-kelompok nelayan yang anggotanya terdiri dari para buruh nelayan. Dengan cara demikian kesenjangan di antara mereka dapat dihilangkan, karena di dalam kelompok tidak ada lagi istilah buruh dan juragan. Untuk itu dalam setiap bantuan alat tangkap yang diberikan perlu disertai dengan bimbingan manajemen keuangannya.
Adanya ketimpangan pendapatan nelayan yang masih berstatus sebagai buruh dengan nelayan pemilik, maka diperlukan aturan yang mengatur sistem bagi hasil. Walaupun sebetulnya sudah ada Undang- Undang No. 16/1964 tentang bagi hasil perikanan, namun selain belum dipraktekkan di lapangan, UU itu masih perlu ditinjau kembali, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya keadilan bagi buruh nelayan. Untuk itu pula UU perlu mengatur bagian minimal yang harus diterima setiap buruh nelayan, dibandingkan yang diterima oleh juragan.
Dalam beberapa kasus, untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak imbang dengan nelayan dari luar daerah yang memiliki peralatan yang lebih tinggi, perlindungan terhadap nelayan lokal perlu dilakukan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka sumberdaya yang ada di suatu wilayah dikhawatirkan akan habis dikuras oleh nelayan pendatang, sementara nelayan lokal tidak bisa berbuat apa-apa.
Diakui bahwa pemerintah telah menerapkan sistem zonasi wilayah penangkapan, sehingga kepentingan nelayan tradisional dapat terlindungi (Ary Wahyono dkk., 2000: 83-84). Akan tetapi, dalam prakteknya pelanggaran masih saja sering terjadi tanpa ada tindakan yang berarti, dan nelayan tradisional tidak berdaya untuk mencegahnya, karena tidak ada aturan hukum yang melindunginya. Untuk itu perlu diberikan hak kepada nelayan lokal untuk mengelola wilayah laut yang ada di dekat desa mereka.

## Kesimpulan
Kehidupan nelayan identik dengan kemiskinan. Ini terutama dialami oleh buruh nelayan dan nelayan perorangan. Kemiskinan itu muncul bukan hanya dalam bentuk ekonomi, melainkan juga dalam dimensi sosial, budaya bahkan politik. Selain itu kemiskinan juga bukan hanya dalam lingkup keluarga, melainkan juga dalam lingkup desa, yang terwujud dalam bentuk kemiskinan prasarana.
Satu hal yang menjadi penyebab utama bagi munculnya kemiskinan yang dihadapi nelayan adalah keterbatasan teknologi penangkapan. Dengan teknologi yang terbatas, maka ketergantungan terhadap musim menjadi sangat tinggi, dan wilayah tangkapnya juga terbatas. Akibatnya hasil tangkapan juga terbatas. Selain itu, kondisi sumberdaya perikanan yang bersifat milik umum telah mengakibatkan terjadinya persaingan dalam memperebutkan sumberdaya, sehingga para nelayan tradisional itu akan selalu kalah dalam persaingan. Kondisi inilah yang mengakibatkan pendapatan nelayan menjadi rendah. Keadaan itu menjadi lebih buruk pada buruh nelayan, yang mengandalkan pada bagi hasil yang diperoleh dari para juragan. Dengan sistem bagi hasil yang cenderung timpang, maka kesenjangan pendapatan antara buruh nelayan dengan juragannya juga tidak dapat terhindarkan.
Ketergantungan pada tengkulak merupakan permasalahan lain yang dihadapi oleh nelayan. Akibatnya posisi tawar (bargaining position) yang dimiliki oleh nelayan sangat rendah, sehingga hasil tangkapan yang dijual oleh nelayan juga dihargai lebih rendah daripada harga pasar. Dengan demikian pendapatan yang diterima oleh nelayan juga rendah. Walaupun di beberapa tempat sudah ada TPI sehingga diharapkan dapat mengkatrol harga ikan, namun dalam prakteknya keberadaan TPI justru banyak yang menjadi beban nelayan, karena pungutan retribusi yang dilakukannya, padahal lelang tidak berjalan.
Berbagai upaya dilakukan oleh nelayan untuk meningkatkan pendapatan. Celakanya, upaya mereka untuk melepaskan diri dari kemiskinan itu justru sering menjebak mereka dalam kemiskinan yang lebih dalam. Ini terjadi karena tidak adanya akses terhadap lembaga keuangan, sehingga kebutuhan dana hanya bisa diperoleh melalui para pemilik modal, yang tidak lain adalah para tengkulak. Akibatnya mereka tidak memiliki kebebasan lagi menjual ikan kepada tengkulak yang diinginkan, sehingga hasil tangkapannya dibeli lebih rendah.
Adanya kondisi seperti itu, tidak ada cara lain untuk mengentaskan kemiskinan nelayan kecuali dengan uluran tangan dari pihak luar. Untuk itu, langkah utama yang perlu dilakukan adalah mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak, sehingga nelayan dan pedagang ikan berada dalam posisi yang seimbang. Karena itu, keberadaan suatu lembaga yang mampu menggantikan peran yang selama ini dilakukan oleh tengkulak sangat diperlukan. Lembaga ini juga berfungsi menyalurkan pinjaman untuk peningkatan teknologi kenelayanan. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan buruh nelayan, maka perbaikan sistem bagi hasil perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan perangkat aturan yang mendukungnya, yang bisa lebih menjamin terwujudnya keadilan dalam sistem bagi hasil.
Tidak kalah pentingnya dalam pengembangan nelayan adalah bagaimana menjadikan nelayan sebagai subyek dari setiap program pengembangan. Itu berarti bahwa mereka perlu diajak serta untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi, serta mencari alternatif
pemecahannya. Hal ini perlu dilakukan karena merekalah yang lebih tahu dan merasakan permasalahan yang dihadapi. Adapun tugas pihak luar adalah membantu agar alternatif pemecahan itu bisa dilaksanakan, di samping mencari alternatif-alternatif lain yang belum ditemukan, untuk didiskusikan dengan  para nelayan.
Dengan cara yang demikian, maka mengembangkan masyarakat nelayan bukan saja bermakna meningkatkan pendapatannya, melainkan juga membantu meningkatkan harga diri nelayan. Hal ini penting karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Goulet, mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan bukan saja terkait dengan masalah penopang hidup ( life sustenance) , melainkan juga dengan masalah harga diri (self esteem) dan kebebasan (freedom). Semua itu dimaksudkan agar orang miskin itu bisa menjadi lebih manusiawi ( in order to be more human) (Goulet, 1973:124).

## Daftar Pustaka
Acheson, James M. 1981,    “Anthropology of Fishing” , dalam Annual Review of Anthropology , 10: 275- 316.
Ancok, Djamaludin, 1995, Pemanfaatan Organisasi Lokal untuk Mengentaskan Kemiskinan, dalam Awan Setya Dewanta, dkk, (ed): Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Yogyakarta, Aditya Media.
Apriliani Soegiarto, 1988, Pemanfaatan Sumberdaya Laut Menjelang Tahun 2000, dalam John Pieris (ed): Strategi Kelautan: Pengembangan Kelautan dalam Perspektif Pembangunan Nasional. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
Edi Susilo, 1987, Kedudukan Nelayan di Antara Tengkulak dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Suatu Tinjauan Teoritik. Makalah  untuk Seminar  Nasional Ilmu- Ilmu Sosial oleh HIPIIS di Ujung Pandang, 15-19 Desember 1986.
Goulet, D, 1973, The Cruel Choice: a New Concept in the Theory of Development. New York, Atheneum.
Heru Nugroho, 1995, Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pemberdayaan, dalam Awan Setya Dewanta, dkk, (ed): Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Yogyakarta, Aditya Media.
Husein Sawit, M., 1988, Nelayan Tradisional Pantai Utara Jawa: Dilema Milik Bersama, dalam Masyarakat Indonesia, No. 15 hal 67-87. Jakarta, LIPI.
Ary Wahyono dkk, 2000, Pengelolaan Sumberdaya Laut secara Terpadu: Analisis Kebijakan Pemerintah. Jakarta, PMB-LIPI
Imron, Masyhuri (ed) 2001, Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Yogyakarta, Media Pressindo.
Imron, Masyhuri (ed), 2002, Pengelolaan Sumberdaya Laut secara Terpadu: Masyarakat Nelayan dan Negosiasi Kepentingan. Jakarta, PMB-LIPI.
Kusnadi, 2002, Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan. Yogyakarta, LKiS.
Loekman Soetrisno, 1995, Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan, dalam Awan Setya Dewanta, dkk, (ed): Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Yogyakarta, Aditya Media.
Masyhuri, 1999, Ekonomi Nelayan dan Kemiskinan Struktural, dalam Masyhuri (ed): Pemberdayaan Nelayan Tertinggal dalam Mengatasi Krisis Ekonomi: Telaahan terhadap sebuah Pendekatan. Jakarta, Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.
Mubyarto, et. al., 1984, Nelayan dan  Kemiskinan:  Studi  Ekonomi Antropology di Desa Pantai . Jakarta, Rajawali
Retno Winahyu dan Santiasih, 1993, Pengembangan Desa Pantai, dalam Mubyarto dkk., Dua Puluh Tahun Penelitian Pedesaan. Yogyakarta, Aditya media.
Scott, James C., 1981, Moral  Ekonomi  Petani: Pergolakan  dan Subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta, LP3ES.