## PERLINDUNGAN HUKUMBAGI PENGGUNA KLINIK  KECANTIKAN ESTETIKA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

## Siska Diana Sari
Universitas PGRI Madiun Email : siskadianasari@ymail.com
Naskah diterima: 11/10/2018 revisi: 31/10/2018 disetujui: 31/10/2018

## Abstrak
Bisnis klinik kecantikan berkembang pesat, namun penyelenggaraannya harus disertai pemenuhan  hak  dan  kewajiban  bagi  stakeholder  yang  terkait.    Artikel    ini  bertujuan  untuk membahas   perlindungan hukum  bagi  pengguna klinik   kecantikan estetika dalam perspektif hak  konstitusional  warga  negara.  Kajian  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  normatif  pada peraturan perundang-undangan dan referensi  tentang  klinik  kecantikan estetika  di  Indonesia. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hak  konstitusional  warga  negara  pada pelayanan  di  klinik  kecantikan  estetika  di  Indonesia  meliputi  hak  jaminan  perlindungan  dan kepastian hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yaitu dan 28H ayat  1  terkait  hak  kesehatan  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Tanggung jawabnya  terdapat  pada  pemerintah,  pemenuhannya  dengan  Instrumen  hukum  dan  lembaga negara  yang berwenang  pada tahapan perijianan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan klinik kecantikan estetika. Sedangkan klinik kecantikan estetika berkewajiban memenuhi perlindungan hukum terhadap kesalahan,  resiko, produk dan  profesional.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Klinik kecantikan estetika, Hak Konstitusional

## LEGAL PROTECTION FOR USERS OF AESTHETIC BEAUTY CLINICS IN THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS

## Abstract
Beauty  clinic  business  is  thriving,  but  its  must  be  accompanied  by  the  fulfilment  of rights  and  responsibilities  for  stakeholders.    This  article  is  legal  protection  for  users  of aesthetic  beauty  clinics  in  the  perspective  of  constitutional  rights  of  citizens.  The  study  was done by the method of normative qualitative on legislation and reference of aesthetic beauty clinics  in  Indonesia.  The  results  showed  that  the  protection  of  the  constitutional  rights  of citizens  on  service  at  the  clinic,  aesthetic  beauty  in  Indonesia  covering  rights  guarantee protection  and  legal  certainty  in  accordance  with  the  1945  Constitution  Article  28D paragraph  1  IE  and  28  h  paragraph  1  of  the  associated  rights  health  as  well  as  eligible medical  services.  There  are  responsibilities  on  the  Government,  its  fulfillment  with  the instruments  of  law  and  State  institutions  authorized  in  stages  perijianan,  organizing, coaching, supervision, monitoring and evaluation in aesthetic beauty clinics. While aesthetic beauty  clinics  shall  be  obliged  to  meet  legal  protection  against  errors,  risks,  products  and professionals.
Keywords: legal protection, Aesthetic Beauty Clinics, constitutional rights
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6  No 2  Oktober 2018, hal hal hal 140-154 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum, hal  ini  tercantum  jelas  dalam  Perubahan Keempat  UUD  1945  pada  tahun  2002, konsepsi Negara Hukum atau  “Rechtsstaat” yang  sebelumnya  hanya  tercantum dalam Penjelasan    UUD    1945,  dirumuskan dengan    tegas    dalam    Pasal    1    ayat    (3) yang  menyatakan,    “Negara    Indonesia adalah
Negara Hukum” (Jimly Asshiddiqqie,  2006:1–127).    Berdasarkan konsep  Negara  Hukum  itu,  idealnya  bahwa yang  harus  dijadikan    panglima  dalam dinamika    kehidupan    kenegaraan    adalah hukum, bukan  politik ataupun ekonomi.
Selain  menegaskan  tentang  negara hukum,  substansi  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 berisi  tentang  hak  dan  kewajiban  Warga Negara,  di  antara  hak  konstitusional  yang dijamin adalah hak mendapatkan perlindungan  hukum,  hak  kesehatan  serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan. Berkaitan  dengah  tiga  hak  tersebut    maka terdapat  amanat  dalam  konstitusi  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, yaitu :
1. Pasal  28D  ayat  (1)  yang berbunyi  “Setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang sama dihadapan hukum” . Maksud dari ayat  di  atas  adalah  setiap  warga  negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Serta setiap warga negara  berhak  untuk  mendapat  perlakuan dihadapan hukum yang adil dan sama untuk semua  warga  negara  tanpa  ada  perbedaan sedikitpun.
2.
Pasal  28H  ayat  (1),  yaitu  :
“Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Terkait  dengan  perlindungan  hukum, pelaksanaan  dan  penegakannya  ada  hak konstitusional  warga  negara  yang  harus
dipenuhi  oleh  negara  yaitu  hak  jaminan perlindungan  dan  kepastian  hukum  dan  hak kesehatan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemenuhan hak tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika perkembangan jaman, yaitu globalisasi yang merupakan  salah  satu  hal  yang  tidak  dapat dihindari  oleh  berbagai  bangsa/negara  di dunia,  termasuk  Indonesia.  Segala  yang terjadi  di  jaman  globalisasi  mempengaruhi pemenuhan  hak  tersebut,  semakin  banyak perkembangan  maka  semakin  banyak  juga tuntutan  akan  pemenuhan  hak.  Sebenarnya, globalisasi  bukanlah  sesuatu  yang  baru, semangat pencerahan eropa di abad pertengahan  yang  mendorong  pencarian dunia baru dapat  dikategorikan sebagai arus globalisasi. Salah satu penyebab  perubahan sosial dan perubahan hukum adalah globalisasi.
Pembangunan  negara-negara  di  dunia termasuk  di  Indonesia  saat  ini  tidak  lepas dari  pengaruh  Globalisasi    (KBBI  V). Globalisasi  yang menciptakan negara tanpa batas, pengaruh budaya dan gaya hidup serta hedonisme serta paham globalisme (Deliarnov, 2006: 201). Globalisasi ekonomi menurut  Gao  Shangquan  merujuk  pada meningkatnya saling ketergantungan ekonomi  akibat  semakin  berkembangnya perdagangan  berbagai  komoditas  dan  jasa yang  melewati  batas  negara,  aliran  modal internasional, dan semakin cepatnya penyebaran  teknologi  (Gao  Shangquan, 2000: 1). Globalisasi
merupakan keterkaitan dan kebergantungan antar bangsa  dan    manusia  di  seluruh  dunia melalui  perdagangan,  investasi,  perjalanan, budaya populer dan bentuk-bentuk  interaksi lain  sehingga  batas-batas  suatu  negara menjadi semakin sempit. Patients (consumers)  are  increasingly  interested  in being more involved in decisions about their health  and  increasingly  search  for  online health information (Nananda , 2014) Globalisasi menjadikan aspek kehidupan global dimana link menjadi tanpa batas,  salah  salah  satu  dampak  globalisasi
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6  No 2  Oktober 2018, hal hal hal 140-154 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
adalah budaya dan gaya hidup / life style, di antaranya  adalah  merawat  diri  baik  untuk perempuan  maupun  laki-laki,  dan  hal  ini disambut  baik  dan  dibaca  oleh  pemilik modal  untuk  memanfaatkan  kecenderungan merawat  diri  ini  dengan  membuka  klinik kecantikan (R Went, 1997: 35–59). Beberapa  tahun  terakhir  ini  di  Indonesia semakin  maraknya  berbagai  macam  klinik kecantikan diantaranya adalah Klinik kecantikan  estetika  Dr.  Affandi,  Natasha Skin  Centre,  London  Beauty  Centre,  Erha, dan  Larissa  yang  menjanjikan  produk perawatan kecantikan yang mampu menarik hati  konsumen.  Klinik  Kecantikan  adalah satu sarana pelayanan kesehatan rawat jalan yang  menyediakan  jasa  pelayanan  medik (konsultasi,  pemeriksaan,  pengobatan  dan tindakan  medik)  untuk  mengatasi  berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan  (estetika  penampilan)  seseorang, yang  dilakukan  oleh  tenaga  medik  (dokter, dokter  gigi,  dokter  spesialis  dan  dokter  gigi spesialis) sesuai keahlian dan kewenangannya  (Direktorat  Jenderal  Bina
Pelayanan  Medik.  Departemen  Kesehatan Republik Indonesia,
Pedoman Penyelenggaraan  Klinik  kecantikan  estetika Indonesia,  (Departemen  Kesehatan,  Jakarta, 2007).
The  global  skincare  market  is  divided into facial care (2/3 of the total sales), hand and body care and sun care. The success of this  segment  is  a  prerequisite  for  the prosperity  of  the  whole  beauty  industry. Although  the  economic  downturn  reduced the  growth  rate  here,  it  was  possible  to restore its prerecession growth in subsequent  years.  A  particularity  of  the Asian skincare markets is the leading role of face-whitening  products,  as  pale  skin continues  to  be  considered  the  beauty  ideal in  Asia.  Because  of  that  there  has  always been  strong  demand  for  skin  whiteners (Łopaciuk  A,  Łoboda  M.  Global  Beauty Industry  Trends  in  the  21st  Century.  Knowl Manag  Innov  Knowl  Learn [Internet]. 2013;1079–87. Available from:
http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961- 6914-02-4/papers/ML13-365.pdf).
Pertumbuhan  binsis  kecantikan  ini didasari oleh keinginan  wanita dan laki-laki metroseksual  di  Indonesia  untuk  tampil sempurna  sehingga  demi  mewujudkannya mereka  rela  membelanjakan  uang  demi membeli produk perawatan wajah dan tubuh yang  harganya  mahal.  Keinginan  untuk tampil  cantik/menawan    dan  terawat merupakan  kebutuhan  lahiriah  seorang manusia khususnya wanita. Bahkan perkembangan  jaman  yang  ada  tak  lagi berkata demikian, karena kini para pria juga seakan tak mau ketinggalan tampil rapi dan mempesona,  golongan  pria  yang  seperti  ini dinamakan  pria  metroseksual  (KBBI  V). Kenyataan  inilah  yang  mendorong  berbagai perusahaan  yang bergerak di  bidang Beauty And  Personal  Care  untuk  terus  berinovasi menciptakan  produk  berkualitas  yang  dicari konsumen untuk dapat memenangkan pasar.
Pada  tahun  2009,  bisnis  klinik kecantikan  nasional  mencatatkan  kinerja yang  cukup  tinggi,  baik  dari  segi  omzet, ekspor,  maupun  penyerapan  tenaga  kerja. Omzet  pada  tahun  2011  mencapai  Rp.  10,4 triliun  atau  tumbuh  16,9%  di  bandingkan dengan  2010  sebesar  Rp.  8,9  triliun. Menurut  analisis  Spire  Research  And Consulting,  dalam  beberapa  tahun  terakhir ini, di  Indonesia semakin marak munculnya beragam merek produk kecantikan, terutama produk perawatan kulit dan perawatan tubuh (http://sdhklinik.com/pertumbuhan-bisnis- klinik-kecantikan/ . diakses 16 Juni 2017).
Tren bisnis klinik kecantikan berkembang  pesat  di  berbagai  belahan dunia, termasuk Indonesia. Negara Indonesia secara umum diakui sebagai salah satu  wilayah  yang  mengalami  pertumbuhan paling  cepat  secara  global  untuk  kategori pasar  cosmetics  and  toiletries.  Bisnis  klinik kecantikan  di  Indonesia  sangat  luas  dan menjanjikan,  dengan  pertumbuhan  pangsa pasar  yang  juga  sangat  menjanjikan  dan menurut  survey  diperkirakan  naik  sekitar 10-17% per tahun
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6  No 2  Oktober 2018, hal hal hal 140-154 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
(http://sdhklinik.com/bisnis-klinik- kecantikan/ . diakses 16 Juni 2017).
Perkembangan  industri  kecantikan sekarang  ini  sangat  pesat.  Negara  negara maju  dan  berkembang  pun  mengikuti perkembangan  bisnis  industri  kecantikan yang  sangat  menjanjikan  bagi  perusahaan. Indonesia pun tak mau kalah. Perkembangan industri  di  Indonesia  sangat  berkembang dengan baik, bahkan Indonesia adalah salah satu  negara  potensi  besar  dalam  industri kecantikan  yang  pertumbuhannya  hingga tahun
2016 diperkirakan 20% (http://www.ekbis.sindonews.com, 2015.
Diakses 16 Juni 2017).
Klinik kecantikan seharusnya mengutamakan  kualitas  perawatan  yang telah  teruji  klinis  dari  pada  mengutamakan profit  tetapi  pasien  tidak  mendapatkan  hasil yang maksimal. Ini menyebabkan kebutuhan perlindungan  konsumen  semakin  perlu diperhatikan,  agar  pemilik  bisnis  dan pelakunya  tidak  hanya  memperdulikan profit  oriented  saja.  Apabila  tidak  segera dilakukan  dilakukan  perancangan  kontruksi model perlindungan hukum pengguna Klinik  kecantikan  estetika  dalam  perspektif perlindungan  hak  konstitusional  warga negara  yaitu  hak  kesehatan  dan  hak perlindungan konsumen, maka akan menimbulkan  masalah  yang  berlarut-larut sehingga membesar.
Konsekuensi
Indonesia sebagai penganut konstitusionalisme adalah pemenuhan  hak  konstitusional,  globalisasi mempengaruhi  pemenuhan  hak  tersebut, semakin banyak perkembangan maka semakin banyak juga tuntutan akan pemenuhan hak. Pengguna klinik kecantikan estetika  merupakan  pihak  yang  harus dilindungi  hak  konstitusionalnya  disebut sebagai  pasien  atau  konsumen  kesehatan, karena  mendapatkan  pelayanan  kesehatan dan  produk  dan  jasa  di  klinik  tersebut. Berdasarkan Black’s Law Dictionary,
Consumer is a person who buys goods or  service  for  personal,  family,  or  house- hold  use,  wihy  no  intention  or  resale;  a
natural person who use product for personal rather  than  bussines  purpose (Bryan. A.Garner, 60).
Sedangkan  dalam Text  book  on consumer  Law,  ”consumer  is  one  who purchase  goods  or  service ”(David  Oughton and  John  Lowry,  1997:1-2).  Definisi tersebut  menghendaki  bahwa  konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi  selama  tidak  memiliki  kapasitas dan  bertindak  sebagai  produsen,  pelaku usaha dan atau pebisnis.
Namun  dibalik  pesatnya  pertumbuhan klinik  kecantikan  ternyata  terdapat  sisi negatifnya,  di  antaranya  adalah  di  saat konsumen  telah  terlanjur  membayar  mahal terhadap layanan produk dan jasa kecantikan  yang  telah  dibelinya,  namun ketika mengalami komplikasi dalam pemakaiannya yang malah semakin memperburuk  kondisi  kulit  konsumen.  Di antara  kasus  yang  pernah  terjadi  akibat klinik  kecantikan  adalah  meninggalnya mahasiswi  yang  bernama  Hilda  Pasman, pada  7  Agustus  2004,  di  sebuah  klinik kecantikan  di  daerah  Kebon  Jeruk,  Jakarta Barat (https://beautywithoutsurgery.wordpress.co m/2009/03/19/belajar-dari-kasus-hilda/. diakses  30  november  2015).  Korban meninggal  dunia  dikarenakan  dilakukan tindakan  suntik  silikon  kepada  tubuhnya dalam  kondisi  korban  sedang  sakit  demam tinggi. Sehingga korban kejang dan akhirnya meninggal dunia.
Kasus  yang  lain  adalah  Di  Klinik Marwah  Skincare  Jalan  Pangeran  Santri Nomor 60, Jalan Kebon Kol Nomor 52 dan Jalan  Terusan  11,  Kabupaten  Sumedang, Pada  30  November  2015  terjadi  tindak pidana  memproduksi  atau  mengedarkan sediaan  farmasi  yang  tidak  memiliki  ijin edar dan atau melakukan praktek kefarmasiaan tanpa keahlian dan kewenangan,  sebagaimana  dimaksud  pada Pasal  197  jo  Pasal  106  ayat  (1)  dan  atau Pasal  198  jo  Pasal  108  Undang-undang  RI Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6  No 2  Oktober 2018, hal hal hal 140-154 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
(http://www.indofakta.com/?read/huk/4515/ bbpom~bandung~diduga~tidak~serius~tang ani~kasus~klinik~marwah. diakses 30 November  2015).    Pelaku  telah  dipidana dengan  pidana  penjara  selama  15  (lima belas)  tahun  dan  denda  sebanyak  Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Kasus  selanjutnya  pada  22  November 2012, di klinik Indivara Aesthetic ditemukan adanya  penjualan  sediaan  farmasi  berupa kosmetik  yang  tidak  dilengkapi  dengan  ijin edar  dari  Balai  Pengawas  Obat-obatan  dan Makanan (BPOM) serta tidak bernotifikasi.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut maka  Peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum  Bagi  Pengguna  Klinik    Kecantikan
Estetika Dalam Perspektif Hak
Konstitusional  Warga  Negara.  Adapun rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah :
Bagaimanakah  konsep  perlindungan hukum  bagi  pengguna  klinik    kecantikan estetika  dalam  perspektif  hak  konstitusional warga negara?c

## METODE

## Jenis Penelitian
Metode yang  digunakan  melalui pendekatan empiris normatif yang dianalisis secara kualitatif, Analisis data pada penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui  pendekatan  kualitatif.  Menurut Soerjono  Soekanto  pendekatan  kualitatif adalah  cara  penelitian  yang  menghasilkan deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga  perlakuannya  yang  nyata  diteliti  dan dipelajari  sebagai  suatu  kesatuan  yang  utuh (Soerjono Soekanto, 2006). Metode kualitatif  sebagai  cara  penjabaran  data terhadap data-data tersebut berdasakan studi literatur  dan  hasil  temuan  di  lapangan (empiris).  Data  yang  diperoleh  tadi  disusun dalam  bentuk  pengumpulan  data,  kemudian reduksi  data/pengolahan  data,  kemudian sajian data dan selanjutnya diambil
kesimpulan/verifikasinya,  dilakukan  saling menjalin dengan proses pengumpulan data.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu  penelitian  bulan  Desember 2017-Agustus 2018. Penelitian ini dilaksanakan  di  beberapa  tempat  seperti  (a)
Perpustakaan  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta (b)
Perpustakaan MK (c)Perpustakaan Kementerian Kesehatan (d) Perpustakaan  Kementerian  Hukum  dan HAM  (e)  10  Klinik  kecantikan  estetika  di pulau jawa

## Target/Subjek Penelitian
Target/subjek  penelitian  ini    yakni terdiri dari(a) Penyelenggara klinik kecantikan  estetika  (b)  Pengguna  klinik kecantikan  estetika  (c)  Dinas  kesehatan Kota/Kabupaten (d) BPPT Kota/Kabupaten

## Prosedur
Penelitian ini dilakukan melalui beberapa  prosedur  yakni  dimulai  dari mengumpulkan  (a)  Kajian  pustaka  (b) Pengumpulan  data  (c)  Analisis  Data  (d) Penyusunan  laporan  dan  (d)  Diseminasi hasil penelitian

## Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data
Untuk penelitian doktrinal data primer yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah peraturan perundang-undangan terkait hukum  kesehatan.  sedangkan  data  sekunder meliputi  literatur,  buku,  makalah,  data elektronik, laporan penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan kebijakan hukum  kesehatana  Indonesia  yang  terkait dengan klinik kecantikan estetika.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  melakukan  penelitian  lapangan, yakni teknik pengumpulan data dengan cara peneliti  mengadakan  pengamatan  secara langsung  pada  sasaran  yang  diteliti  dan melakukan  pencatatan  secara  sistematik
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6  No 2  Oktober 2018, hal hal hal 140-154 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
dengan  menggunakan  instrumen  berupa pedoman observasi.

## Teknik Analisis Data
Berdasarkan  keseluruhan  data  yang terkumpul  akan  dianalisa  dengan  model analisis  interaktif  ( interactive  model  of analysis )    dari  Miles  dan  Huberman, menurutterdapat tiga macam kegiatan analisis  data  kualitatif,  yaitu:  reduksi  data, display data, dan penggambaran kesimpulan.  Oleh  karena  penelitian  ini menggabungkan  jenis  penelitian  hukum doktrinal dan non-doktrinal, maka analisisnya  dipisahkan.  Untuk  penelitian hukum  doktrinal  menggunakan  analisis deduktif  sedangkan  penelitian  hukum  non- doktrinal menggunakan analisis induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  bagi  rakyat merupakan  konsep  universal,  dalam  arti dianut  dan  diterapkan  oleh  setiap  negara yang  mengedepankan  diri  sebagai  negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, “masing-masing negara mempunyai  cara  dan  mekanismenya  sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan  hukum  tersebut,  dan  juga sampai  seberapa  jauh  perlindungan  hukum itu  diberikan”  (Paulus  E.  Lotulung, 1993:123) .
Ada  dua  macam  perlindungan  hukum bagi  rakyat,  yaitu  perlindungan  hukum preventif  dan  represif.  Pada  perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan (inspraak)  atau  pendapatnya  sebelum  suatu keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk yang  definitif.  Artinya  perlindungan  hukum yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya  sengketa,  sedangkan  sebaliknya perlindungan  yang  represif  bertujuan  untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum  yang  preventif  sangat  besar  artinya
bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya  perlindungan  hukum  yang  preventif pemerintah  terdorong  untuk  bersikap  hati- hati  dalam  mengambil  keputusan  yang didasarkan pada diskresi.
Mengapa warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah?  Ada  beberapa  alasan,  yaitu Pertama,  karena  dalam  berbagai  hal  warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada  keputusan-keputusan  dan  ketetapan- ketetapan  pemerintah,  seperti  kebutuhan terhadap  izin  yang  diperlukan  untuk  usaha perdagangan, perusahaan atau pertambangan.  Oleh  karena  itu,  warga negara  dan  badan  hukum  perdata  perlu mendapat  perlindungan  hukum,  terutama untuk  memperoleh  kepastian  hukum  dan jaminan  keamanan,  yang  merupakan  faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha. Kedua, hubungan  antara  pemerintah  dengan  warga negara  tidak  berjalan  dalam  posisi  sejajar. Warga  negara  merupakan  pihak  yang  lebih lemah  dibandingkan  dengan  pemeirntah. Ketiga,  berbagai  perselisihan  warga  negara dengan  pemerintah  itu  berkenaan  dengan keputusan dan ketetapan, sebagai  instrumen pemerintah  yang  bersifat  sepihak  dalam melakukan  intervensi  terhadap  kehidupan warga  negara.  Pembuatan  keputusan  dan ketetapan yang didasarkan pada kewenangan  bebas  ( vrijebevoegdheid )  akan membuka  peluang  terjadinya  pelanggaran hak-hak  warga  negara.  Meskipun  demikian, bukan  berarti  kepada  pemerintah  tidak diberikan perlindungan hukum. Sebagaimana  disebutkan  Sjachran  Basah, perlindungan  hukum  terhadap  administrasi negara  itu  sendiri  dilakukan  terhadap  sikap tindaknya  dengan  baik  dan  benar  menurut hukum (Paulus E. Lotulung, 1993:123) Klinik kecantikan estetika Pengertian Klinik kecantikan estetika Pasal  1  Angka  1  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik, menyebutkan bahwa “Klinik adalah fasilitas
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6  No 2  Oktober 2018, hal hal hal 140-154 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan  yang  menyediakan  pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan  oleh  lebih  dari  satu  jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis 1 ”.
Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik, membedakan  klinik  menjadi  klinik  pratama dan klinik utama.  Klinik kecantikan estetika adalah  satu  fasilitas  pelayanan  kesehatan (praktik dokter perorangan atau berkelompok)  yang  bersifat  rawat  jalan dengan  menyediakan  jasa  pelayanan  medis seperti konsultasi, pemeriksaan, pengobatan, dan  tindakan  medis.  Untuk  mengatasi berbagai  kondisi  yang  terkait  kecantikan (estetika penampilan) seseorang yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai keahlian dan  kewenangannya  (Direktorat  Jendral Bina Pelayanan
Medik Kementerian Kesehatan RI, 2007: 6).
Tipe-Tipe Klinik kecantikan estetika Klinik Kecantikan dibagi dalam jenis/katagori dan tipe sebagai berikut : Klinik Kecantikan Kepemilikan Klinik kecantikan estetika
Penyelenggara  (Kepemilikan)  Klinik Kecantikan dapat dilakukan secara :
Perorangan dan Badan Hukum. Badan hukum yakni  Badan usaha  yang sah secara hukum  (Perseroan  Terbatas,  yayasan  atau koperasi)  Setiap  Klinik  Kecantikan  dan Klinik  Kecantikan  Spesialis  wajib  memiliki seorang  penganggung  jawab  teknis  medik dengan  latar  belakang  pendidikan  minimal dokter  (plus).  Klinik  Kecantikan  harus memasang  papan  nama  yang  minimal memuat  nama, katagori/tipe dan nomor izin klinik  kecantikan.  Klinik  kecantikan  wajib membantu  program  pemerintah  di  bidang pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat.
Iklan yang dilakukan oleh Klinik Kecantikan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat serta peraturan perundangan yang berlaku
Hubungan Hukum Antara Klinik kecantikan estetika Dan Pengguna
Hubungan hukum antara klinik kecantikan  dan  konsumen  tercipta  karena adanya perikatan.
Perjanjian  yang  tidak  memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum,  walaupun  diakui  oleh  para  pihak yang  membuatnya  .  Ilmu  hukum  mengenal dua jenis perjanjian, yaitu:
1)
Resultaatsverbintenis
Perjanjian  yang  berdasarkan  hasil kerja,  artinya  suatu  perjanjian  yang  akan memberikan  resultaat  atau  hasil  yang  nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
2)
Inspanningsverbintenis
Perjanjian  yang  berdasarkan  usaha yang  maksimal  (perjanjian  upaya,  artinya kedua  belah  pihak  berjanji  atau  sepakat untuk berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan) .
Berdasarkan  dua  jenis  perjanjian  di atas, maka pada dasarnya perjanjian sebagai dasar  hubungan  hukum  antara  konsumen dan  dokter  di  klinik  kecantikan  adalah perjanjian  terapeutik.  Perjanjian  terapeutik yaitu  sebuah  perjanjian  antara  dokter  dan pasien dimana masing-masing harus memenuhi syarat-syarat dalam aturan hukum. Perjanjian terapeutik dapat dikategorikan sebagai
perjanjian
inspanningsverbintenis, dimana klinik kecantikan  sebagai fasilitas  pelayanan kesehatan  dibidang  kecantikan  dituntut untuk  berusaha  maksimal  dan  sungguh- sungguh  dalam  melakukan  penyembuhan dengan  didasarkan  pada  standa  ilmu pengetahuan kedokteran yang baik.
Konsumen  klinik  kecantikan  merupakan pihak  yang  meminta  pertolongan  sehingga relatif  lemah  kedudukannya  dibandingkan dengan dokter sebagai  penyelenggara klinik
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6  No 2  Oktober 2018, hal hal hal 140-154 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
kecantikan.  Untuk  mengurangi  kelemahan tersebut,  maka  dikenal  prinsip informed consent , yaitu hak konsumen untuk mengizinkan  dilakukannya  suatu  tindakan medis. informed  consent diatur  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 585/
Men.Kes/Per/IX/1989  tentang  Persetujuan Tindakan  Medis.  Persetujuan  tindakan medis  ( informed  consent )  dalam  ketentuan ini  adalah  persetujuan  yang  diberikan  oleh konsumen  jasa  pelayanan  kesehatan  atau keluarganya atas dasar penjelesan mengenai tindakan  medis  yang  akan  dilakukan terhadap  konsumen  .Tujuan  dari informed consent adalah  agar  konsumen  mendapat informasi  yang  cukup  untuk  mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan.  Pada  dasarnya  perjanjian terapeutik harus didahului dengan informed consent . Sedangkan Produk pada klinik jasa kecantikan  ini  terdiri  dari  jasa,  obat  dan berupa kosmetik.

## Hak Konstitusional Warga Negara
Hak  konstitusional  warga  negara adalah  hak-hak  yang  bersangkutan  dengan konstitusi  negara  (KBBI  V:2018).  Hak konstitusional  warga  negara  yang  meliputi hak  asasi  manusia  dan  hak  warga  negara yang dijamin dalam UUD 1945 Pengguna klinik kecantikan estetika merupakan pihak yang harus dilindungi hak konstitusionalnya  disebut  sebagai  pasien atau konsumen kesehatan, karena mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan produk dan jasa di klinik tersebut.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik  Kecantikan Estetika Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara
Hak      konstitusional      warga negara      harus      di      jamin      dalam konstitusi  sebagai    bentuk    pengakuan HAM    serta    adanya    peradilan    yang
independen  tidak    terpengaruh    oleh penguasa    dan    segala    tindakan pemerintahan    harus  didasarkan  atas hukum.  Terkait  dengan  praktek  kkinik kecantikan  estetik,  perlindungan  hukum, pelaksanaan dan penegakan hak konstitusional  warga  negara  yang  harus dipenuhi oleh negara dan klinik kecantikan yaitu hak jaminan perlindungan  dan  kepastian  hukum  dan hak  kesehatan  serta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan. Hak-hak dan kebebasan  tersebut  ada  yang  tercantum dalam  UUD  1945  dan  ada  pula  yang tercantum  hanya  dalam  undang-undang tetap  memiliki  kualitas  yang  sama pentingnya secara konstitusional sehingga dapat disebut memiliki “constitutional  importance”  yang  sama dengan  yang  disebut  eksplisit  dalam UUD  1945  [11].  Sesuai  dengan  prinsip social  contract,  maka  setiap  hak  yang terkait  dengan  warga  negara  dengan sendiri bertimbal-balik dengan kewajiban negara  untuk  memenuhinya.  Demikian pula  dengan  kewenangan  konstitusional yang dimiliki oleh negara melalui organ- organnya  juga  bertimbal-balik  dengan kewajiban  konstitusional  yang  wajib ditaati  dan  dipenuhi  oleh  setiap  warga negara.
Perlindungan  dan  penegakan hak konstitusional merupakan
kewajiban semua pihak. Hak konstitusional  tidak  hanya  mencakup mengenai  hak,  tetapi  terkait  pula mengenai  kewajiban,  yaitu  kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai  hak  konstitusional  orang lain.  Sehingga  terdapat  pembatasan dan  larangan  dalam  pelaksanaan perlindungan  hak  asasi  konstitusional Pembatasan  yang  ditetapkan  melalui undang-undang  dimaksudkan  untuk menjamin pengakuan dan
penghormatan atas hak dan kebebasan orang  lain,  dan  untuk  memenuhi tuntutan.
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6  No 2  Oktober 2018, hal hal hal 140-154 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Perlindungan  hukum  pengguna pengguna  klinik  kecantikan  estetika dalam perspektif perlindungan hak konstitusional warga  negara adalah sebagai upaya perlindungan warga negara  sebagai  pasien  dan  konsumen dipandang secara materiil maupun formil semakin  terasa  penting,  mengingat  ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan  penggerak  bagi  produktifitas dan  efisiensi  produsen  atas  barang  atau jasa  yang  dihasilkan  dalam  rangka mengejar  dan  mencapai  kedua  hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak  langsung,  maka  konsumen  akan merasakan dampaknya (Edmon Makarim, 2003: 327).
Sudah  sejak  lama  perlindungan hukum  bagi  konsumen  hanya  didasarkan pada  doktrin  caveat  emptor,  yaitu  suatu paham tentang perlunya konsumen untuk senantiasa  berhati-hati,  karena  pelaku usaha    tidak  diwajibkan    untuk menunjukkan  cacat, kecuali jika diminta dan harus menyatakannya. Setiap transaksi  yang  terjadi    merupakan  hasil kesepakatan    antara  pihak  pelaku  usaha dan  pembeli  (konsumen).    Pelaku  usaha menyerahkan  barang  dan  konsumen membayar harga. Konsumen menanggung atas risikonya sendiri terhadap  suatu  barang  setelah  kewajiban pokok    masing-masing  pihak  telah terpenuhi secara timbal balik.
Banyaknya kerugian yang dialami pengguna atas pelayanan klinik kecantikan  yang  tengah  menjamur  ini mengharuskan  pemerintah  untuk  segera melakukan perancangan konstruksi
model  perlindungan  hukum  pengguna klinik kecantikan estetika dalam perspektif perlindungan hak
konstitusional  warga  negara.  Adanya BPSK  (Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen)  sebagai  perintah  Undang- Undang  belum  bisa  efektif  menjangkau masalah  perlindungan  kosumen  klinik kecantikan.  Keberadaan  BPSK  yang
terbatas  dan  tidak  selalu  ada  di  setiap Kota/Kabupaten dan pendanaannya dibebankan  kepada  APBD  (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
menyebabkan cukup beratnya pemerintah daerah  untuk  mendukung  eksistensi  dan efektifitas BPSK. Sebagian besar konsumen yang dirugikan akan meninggalkan pelayanan di klinik kecantikan, sedikit  yang berani menuntut dan mendatangi langsung untuk meminta kerugian pada klinik kecantikannya. Data yang  diperoleh  dari  website  Mahkamah tidak  cukup  banyak  putusan  pengadilan yang  terkait  klinik  kecantikan,  hanya berkisar  40-an  (empat  puluhan)  saja (https://putusan.mahkamahagung.go.id/m ain/pencarian/?q=klinik+kecantikan, diakses  tanggal  2  Februrari  2018). Masalah  yang  dialami  pengguna  klinik kecantikan  ini  seperti  gunung  es,  tidak muncul  dipermukaan,  tetapi  aslinya sangat besar.
Perlindungan  pengguna  klinik kecantikan  ini  menjadi  sangat  penting karena penyelenggaraan klinik kecantikan  seharusnya  sesusai  dengan pedoman  tentang  penyelenggaraan  kinik kecantikan  estetik  di  Indonesia,  akan tetapi  kondisi  yang  terjadi  sekarang terkait  perlindungan  hukum  pengguna pengguna  klinik  kecantikan  estetika dalam perspektif perlindungan hak konstitusional warga  negara  adalah pelayanan  di  klinik  kecantikan  yang meliputi:
1. Tenaga medis yang berwenang
2. Jenis pelayanan/tindakan medis
3. Alat yang digunakan
4. Penggunaan  tenaga  nuklir,  bahan kimia,  Obat-obatan  dan  produk kosmetik
5. Legalitas  lembaga  pelatihan  klinik kecantikan
6. Perijinan dan pengawasan operasional klinik kecantikan
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6  No 2  Oktober 2018, hal hal hal 140-154 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
7. Tanggungjawab  klinik  kecantikan apabila  ada  kondisi  yang  tidak sesuai yang diharapakan.
Kondisi  tersebut  menyebabkan semakin mendesaknya kebutuhan terhadap  perlindungan  hukum  pengguna pengguna  klinik  kecantikan  estetika, karena  semakin  banyaknya  bisnis  klinik kecantikan.  Kebutuhan    perlindungan konsumen  atas  jasa  pelayanan  kesehatan klinik kecantikan estetis berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional,  yaitu  hak  kesehatan  dan hak  perlindungan  konsumen.  Sekalipun kebutuhan  akan  klinik  kecantikan  ini termasuk  kebutuhan  kesehatan  tersier, akan  tetapi  saat  ini  sangat  berkembang pesat dan kebutuhan akan klinik kecantikan ini sangat meningkat.
Pemerintah seharusnya melihat ini sebagai  suatu  prospek  bisnis  yang  baik tetapi  juga  peringatan  untuk  lebih meningkatkan proteksi terhadap konsumen,  terutama  di  saat  terjadinya kerugian/  kejadian  yang  tidak  diharakan konsumen  ketika  dana  tau  setelah mendapatkan pelayanan di klinik kecantikan.
Sebagaimana  kita  ketahui  dari kota  besar  sampai  kota  kecil  saat  ini banyak  sekali  klinik-klinik  kecantikan. Hal  ini  harus  diimbangi  dengan  jaminan perlindungan  hukum  terhadap  pengguna klinik  kecantikan  tersebut.  Konsumen dalam perspektif ini adalah warganegara, yang secara normatif memperoleh perlindungan hak-hak konstitusional menurut  UUD  1945.    Diantara  hak-hak konstitusional yang paling relevan adalah ketentuan  Pasal    28H  ayat  (1)  yang mengatur  bahwa  “ Setiap  orang  berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan. ”  Ketentuan  Undang-Undang kemudian  menegaskan  bahwa  setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak
memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya,  dan  negara  bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat  bagi  penduduknya  (UU  No.  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan).  Dalam konteks ini, hak atas kesehatan mempunyai  ruang  lingkup  yang  lebih luas, ia tidak hanya menyangkut hak atas individu  saja,  tetapi  meliputi  semua faktor yang memberi konstribusi terhadap  hidup  yang  sehat  ( healthy  self ) terhadap individu, seperti masalah lingkungan,  nutrisi,  perumahan  dan  lain- lain.  Sementara  hak  atas  kesehatan  dan hak  atas  pelayanan  kedokteran  yang merupakan hak-hak pasien, adalah bagian yang  lebih  spesifik  dari  hak  atas kesehatan .
Konstitusionalitas  hak  kesehatan dapat  pula  dikaitkan  dengan  pemahaman bahwa kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan  suatu  bangsa.  Kesehatan adalah  salah  satu  kebutuhan  dasar manusia.  Begitu  pentingnya,  sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segala-galanya,  tanpa  kesehatan  segala- galanya  tidak  bermakna  (Fheriyal  Sri Isriawaty, 2015:3)
Perlindungan  pengguna    klinik kecantikan  estetika  menjadi  penting Karena semakin banyak dan berkembangnya  bisnis  klinik  kecantikan, dan banyak timbulnya masalah dan kasus terkait  penyelenggaraannya,  akibat  dari pelaksanaan  tindakan  yang  tidak  sesuai peraturan-perundang-undangan yang terkait.  Hal  ini  menimbulkan  kebutuhan perlindungan  terhadap  resiko  kesehatan yang  ditimbulkan  dari  kerugian  atas pelayanan di klinik kecantikan yang tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  hukum  kesehatan dan  hukum  perlindungan  konsumen. Negara  menjadi wajib memberikan perlindungan  terkait  pelaksanaan  hak konstitusional  atas  perlindungan  hukum dan  hak  atas  kesehatan,  agar  pelaku bisnis  klinik  kecantikan  mentaati  segala
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6  No 2  Oktober 2018, hal hal hal 140-154 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
aturan  yang  berlaku  yang  terkait  dengan pelaksanaannya,
meningkatkan
tanggungjawab  sebagai  pelaku  usaha terhadap konsumennya.
Penyelenggaraan klinik
kecantikan  estetika  idealnya  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada  pengguna  klinik  kecantikan estetika dengan pengaturan dan kelembagaan yang baik.
Roscoe  Pound's  opinion  "law  is  the tool  of  social  engineering"  provides the basis,  that is,  the law is  used as a means  of  social  change,  the  law  must play  an  active  role  in  engineering social  change  in  society,  so  the  law must  be  a  driving  force  in  the direction of social change to be better than  Before.  The  Developmental  Law Theory developed by Muchtar Kusumaatmaja  based  on  the  Roscoe Pound  theory  provides  the  basis  for the  functioning  of  the  law  as  a "Community  Renewal  Tool" (Janssens
H, Vanderschueren DMOI. Endocrinological  aspects  of  aging  in men:  is  hormone  replacement  of beneﬁt? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2000).
Klinik kecantikan estetika idealnya  memberikan  pelayanan  dan produk  kosmetik  yang  aman  bagi pengguna, sesuai dengan pedoman penyelenggaraan klinik kecantikan
estetika di Indonesia dan Regulation (EC)
No 1223/2009 Of The European
Parliament  And  Of  The  Council  of 30 November 2009 on cosmetic products,
Article 9:
Cosmetic  products  should  be  safe under normal or reasonably foreseeable  conditions  of  use.  In particular,  a  riskbenefit  reasoning should  not  justify  a  risk  to  human health (Regulation (EC) No 1223/2009 Of The European
Parliament  And  Of  The  Council  of 30 November  2009  on  cosmetic products: 1). Regulasi tentang klinik
kecantikan  secara  khusus  sudah  diatur dalam  Pedoman  Penyelenggaraan  Klinik kecantikan  estetika  dari  Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia,  dan secara  umum  ada  peraturan  lain  yang terkait  dengan  hukum  kesehatan  dan perlindungan
konsumen.
Penyelenggaraan  klinik  kecantikan  di Indonesia diliputi kedua hukum tersebut.
Pengaturan klinik kecantikan dalam  hukum  kesehatan  yaitu  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktik  Kedokteran  (kewenangan  dokter yang berpraktrek), Pedoman Penyelenggaraan Klinik kecantikan estetika  dari  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2007, Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan (tanggungjawab pemerintah  atas  pemenuhan  hak  sehat), Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1996  tentang  Tenaga  Kesehatan  (terkait tenaga pelaksana yang berwenang, beautician,  perawat,  apoteker),  Peraturan Presiden  Nomor  72  Tahun  2012  tentang Sistem  Kesehatan  Nasional  (dasar-dasar pembangunan kesehatan nasional), Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 363/Menkes/Per/IV/1998
tentang
Pengujian  dan  Kalibrasi  Alat  Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan, Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 269/Menkes/Per/III/2008  tentang  Rekam Medis  (pencatatan  riwayat  pengguna klinik),  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  290/Menkes/Per/III/2008  tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
(diperlukan  apabila  ada  tindakan  medis beresiko  tinggi  dan  invasive),  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium  Klinik,  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  001  Tahun  2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6  No 2  Oktober 2018, hal hal hal 140-154 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Kesehatan  Perorangan  (apabila  ada komplikasi  atau  keadaan  kulit  yang memburuk),
Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia  Kedokteran,  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi  Tenaga  Kesehatan,  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang    Klinik,  Peraturan  daerah provinsi  dan  kota  /  kabupaten  terkait perijinan dan operasional klinik
kecantikan
Pengaturan  terkait  dengan  klinik kecantikan di dalam
hukum perlindungan konsumen diantaranya
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang
perlindungan konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional,  Peraturan  Presiden  Nomor 80/2017  Tentang  Badan  Pengawas  Obat dan Makanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010  tentang Notifikasi  Produk,  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan  Konsumen  dan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 59  Tahun  2001  tentang  Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Hasil  penelitian,  tanggungjawab
pemenuhan  hak  konstitusional  yang meliputi praktik klinik kecantikan estetika  dan  itu  jatuh  pada  pemerintah selaku pembuat aturan sekaligus mengurusi penyelenggaraan klinik kecantikan  estetika  dan  tanggungjawab yang  paling  inti  terdapat  pada  pihak klinik kecantikan estetika yang melakukan praktik dan pelayanan. Berdasarkan  pedoman  penyelenggaraan klinik kecantikan estetika yang diterbitkan  oleh  Direktorat  Jenderal Klinik kecantikan estetika,
tanggungjawab pemerintah terhadap praktik klinik kecantikan estetika terletak pada perinjinan, pembinaan, pengawasan, monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan penyelenggaraan  klinik  kecantikan  agar menjamin pelayanan yang baik.
Bentuk  tanggungjawab  pemerintah lainnya ada pada Kementrian Perindustrian  dan  Perdagangan  terkait produksi  obat  dan  kosmetik  serta  alat yang digunakan, Badan Pengawas
Tenaga  Nuklir  (Bapeten)  terkait  adanya penggunaan tenaga nuklir yang digunakan,  Badan  Pengawas  Obat  dan
Makanan (BPOM) terkait peredaran obat dan kosmetiknya, Majelis Ulama
Indonesia  (MUI)  terkait  status  halal  obat dan zat yang digunakan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional
(BPKN)  terkait  perlindungan  konsumen, Badan  Peradilan  umum  dan    Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) untuk penyelesaian sengketanya, dan  Badan  Pelayan  Perijinan  Terpadu Satu  Pintu  (BPTSP)  untuk  perijinan  dan Dinas  Kesehatan  untuk  pengawasan  dan pembinaan di tingkat kota / kabupaten.
Berdasarkan Undang-Undang
Perlindungan  Konsumen,  Pasal  19-21 tanggungjawab  pelaku  usaha  klinik kecantikan  terdiri  dari  tanggungjawab klinik  kecantikan  estetika  yang  pertama adalah tanggungjawab berdasarkan kesalahan,  apabila  terjadi  kesalahan prosedur  dalam  diagnose,  tindakan  dan obat  yang  diberikan,  maka  pelaku  usaha klinik kecantikan harus
bertanggungjawab  atas  kerugian  yang dialami konsumen, yang kedua tanggungjawab  resiko atas tindakan yang akan  dilakukan,  misalkan  tindakan  yang akan  menimbulkan  efek  samping  seperti laser  atau  tindakan  media  operatif lainnya,  yang  ketiga  tanggung  jawab produk  yaitu  obat  dan  zat  yang didapatkan  selama  perwatan  di  klinik kecantikan  dan  yang  keempat  adalah tanggungjawab  professional  yang  berarti
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6  No 2  Oktober 2018, hal hal hal 140-154 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
adanya tenaga kesehatan yang berwenang yang dapat melakukan tindakan di  klinik kecantikan estetika.
Hasil penelitian menunjukkan
hamper seluruh klinik kecantikan estetika yang  diteliti  memper]kerjakan  tenaga pelaksana  pelayanan  mediknya  adalah dokter yang tidak mempunyai kompetensi untuk tindakan medik tertentu  (tindakan  spesialistik),  jenis pelayanan  di  klinik  kecantikan  yaitu suntikan  dan  infus  pemutih,  perawatan dan  pengobatan  acne,  pelangsingan  dan pembentukan  tubuh  ( body  slimming  / firming), chemical peeling, microdermabrasi,  jet  peel,  cauter,  terapi oksigen, mesoterapi, LAT, jenis peralatan di  klinik  kecantikan  yaitu alat  slimming, cauter,  mikrodermabrator, Laser,  IPL dan alat kecantikan berteknologi mutakhir,  homogenitas  zat  kimia  yang dicampurkan dalam krim/obat,  mayoritas memakai merkuri dan hidroqiunon sebagai  pencerah  kulit  instan,  rekam medik  dan  informed  consent  yang  tidak tertib, instansi Pemerintah yang memberikan ijin opersional klinik kecantikan  tidak  sinkron  dengan  daerah lain.  Kondisi  ini  tentu  merugikan konsumen, misalnya bahaya merkuri:
Mercury  is  a  metal  that  is  a  liquid  at room  temperature.  Mercury  has  a  long and  interesting  history  deriving  from  its use  in  medicine  and  industry,  with  the resultant  toxicity  produced.  In  high enough  doses,  all  forms  of  mercury  can produce  toxicity.  The  most  devastating tragedies  related  to  mercury  toxicity  in recent history include Minamata Bay and Niagata, Japan in the 1950s, and Iraq in the  1970s.  More  recent  mercury  toxicity issues  include  the  extreme  toxicity  of  the dimethylmercury  compound  noted  in 1998,  the  possible  toxicity  related  to dental  amalgams,  and  the  disproved relationship between vaccines and autism related  to  the  presence  of  the  mercury-
containing preservative, thimerosal (John 2007:237)

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Perlindungan  hukum  pengguna  klinik kecantikan  estetika  berdasarkan  perspektif hak  konstitusional  warga  negara  meliputi tanggung  jawab  negara  dan  penyelenggara klinik  kecatikan  estetika.  Adapun  hak konstitusional  yang  harus  dilindungi  adalah hak mendapatkan pekayanan kesehatan, dan jaminan perlindungan hukum apabila terjadi keadaan  yang  tidak  sesuai  dengan  harapan pengguna.

## Saran Pemerintah
Segera  melakukan  peninjauan  kembali terkait  dasar  hukum  penyelenggaraan  klinik kecantikan  estetika  di  daerah,  karena pedoman  penyelenggaraan  yang  ada  hanya berupa  pedoman,  yang  tingkat  kualitas produk  hukumnya  tidak  memiliki  kekuatan hukum yang kuat.
Perlu  ditingkatkan  lagi  menjadi  produk perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  lagi, minimal  Peraturan  Menteri.  Selain  itu  juga konsideran  di  dalam  pedoman  tersebut sebagian  besar  telah  dirubah  sehingga  tidak relevan lagi untuk diberlakukan saat ini.
Perlunya  edukasi  kosmetik  aman  dan sehat  kepada  masyarakat  di  daerah  agar meningkatkan  pengetahuan  tentang  produk dan pelayanan klinik kecantikan estetika.
Pemerintah Daerah
BPPT agar lebih ketat dalam memberikan  ijin  penyelenggaraan  klinik kecantikan estetika. Dinas Kesehatan melakukan  pengawasan  dan  kontrol  secara rutin dan berkala sesuai peraturan perundang-undnagan yang berlaku.
Penyelenggara klinik kecantikan estetika Hendaknya  lebih  mentaati  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  hukum kesehatan dan perlindungan konsumen yang terkait  penyelenggaraan  klinik  kecantikan estetika.
Masyarakat
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6  No 2  Oktober 2018, hal hal hal 140-154 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Harus  mau  mempelajari  dahulu  tentang pelayanan  klinik  kecantikan  yang  baik  dan aman  agar  meminimalisir  kerugian  yang tidak  diharapkan  ketika,  ataupun  setelah perawatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bryan.  A.Garner. Black  Law  Dictionary .
London: Linguaphone Institute Limited.
David  Oughton  and  John  Lowry.  (1997).
Textbook an Consumer Law . London: Blackstone Press Limited.
Deliarnov. (2006). Ekonomi Politik . Jakarta: Erlangga.
Direktorat  Jenderal  Bina  Pelayanan  Medik.
Departemen  Kesehatan  Republik Indonesia. (2007). Pedoman Penyelenggaraan  Klinik  kecantikan estetika Indonesia . Jakarta:
Departemen Kesehatan.
Edmon Makarim. (2003). Kompilasi Hukum Telematika . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Fheriyal  Sri  Isriawaty,  “ Tanggung  Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan  Masyarakat  Berdasarkan Undang  Undang  Dasar  Negara Republik    Indonesia  Tahun  1945” ,
Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal  Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015
Gao Shangquan. (2000). Economic Globalization:  Trends,  Risks  and Risk  Prevention ,  Economic  and
Social  Affairs,  CDP  Background Paper No. 1, ST/ESA/2000/CDP/1,
http://sdhklinik.com/bisnis-klinik- kecantikan/ . diakses 16 Juni 2017
http://sdhklinik.com/pertumbuhan-bisnis- klinik-kecantikan/  .  diakses  16  Juni 2017
http://www.ekbis.sindonews.com,
2015.
Diakses 16 Juni 2017
http://www.indofakta.com/?read/huk/4515/ b bpom~bandung~diduga~tidak~seriu s~tangani~kasus~klinik~marwah. diakses 30 November 2015.
https://beautywithoutsurgery.wordpress.com /2009/03/19/ belajar-dari-kasus- hilda /. diakses 30 november 2015. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metrosek sual . Diakses 16 Juni 2017
https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/ pencarian/?q=klinik+kecantikan
Indra  Perwira,  “ Kesehatan  Sebagai  Hak Asasi  Manusia”,  dalam  Bagir Manan, et.al., Dimensi-Dimensi Hukum  Hak  Asasi  Manusia ,  PSKN FH  UNPAD,  Bandung,  2009.,  hlm. 138.
Janssens H, Vanderschueren DMOI. (2000).
Endocrinological aspects of aging in men:  is  hormone  replacement  of beneﬁt? Eur  J  Obstet  Gynecol Reprod Biol.
Jimly  Asshiddiqie.  (2005). Konstitusi  And Konstitusionalisme  Indonesia,  Edisi Revisi . Jakarta: Konstitusi Press.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  (2014).
Jakarta:PT Gramedia
Łopaciuk  A,  Łoboda  M.  Global  Beauty Industry Trends in  the 21st  Century. Knowl  Manag  Innov  Knowl  Learn [Internet].  2013;1079–87.  Available from: http://www.toknowpress.net/ISBN/9 78-961-6914-02-4/papers/ML13- 365.pdf
Mercury  Exposure  and  Public  Health.  Jack C.  Clifton  II,  MD,  MS  Email  the author  MD,  MS  Jack  C.  Clifton. Great  Lakes  Center  for  Children's Environmental  Health,  John  H. Stroger,  Jr.  Hospital  of  Cook County,  Chicago,  IL,  USA.  April
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6  No 2  Oktober 2018, hal hal hal 140-154 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
2007Volume  54,  Issue  2,  Pages 237.e1–237.e45.  journal  Pediatric Clinics of North America
Nananda  Col  Rosaly  Correa-de-Araujo. (2014). Consumers  and  Clinical Decision  Support ,  Clinical  Decision Support (Second Edition). The Road to Broad Adoption.
Paulus  E.  Lotulung.  (1993). Beberapa Sistem  tentang  Kontrol  Segi  Hukum terhadap Pemerintah . Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia tentang Klinik.
R  Went.  (1997).  “ Globalization:  Myths,
Reality  And  Ideology:  The  Eu  In  A Globalized  World” .    26(3)  Int’l  J. Political Economy.
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
UUD 1945