Iza Zaya, Wardah

## PEMBAYARAN PANJAR PADA PERJANJIAN JASA RIAS PENGANTIN AKIBAT
PANDEMI COVID-19

## (SUATU PENELITIAN DI RUMANTI MAKEOVER KOTA LHOKSEUMAWE)

## THE INITIAL PAYMENT ON BRIDAL MAKEUP SERVICE CONTRACT DUE TO COVID-19
PANDEMIC (A RESEARCH IN RUMANTI MAKEOVER LHOKSEUMAWE CITY)
Iza Zaya 1 , Wardah 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe Phang, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia E-mail: izaazayaa@gmail.com , wardah_fh@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Pasal 1464 KUHPerdata menjelaskan bahwa jika pembelian dilakukan dengan memberi uang  panjar,  maka  salah  satu  pihak  tak  dapat  membatalkan  pembelian  itu  dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Pemerintah Indonesia melalui Keppres  No.  12  tahun  2020  menetapkan  Covid-19  Sebagai  Bencana  Nasional. Penelitian  ini  mengkaji  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  bentuk  penerapan  risiko  panjar dan  penyelesaian  yang  dilakukan  para  pihak  yang  timbul  akibat  perjanjian  jasa  rias pengantin  akibat  Covid-19.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hak  dan  kewajiban para  pihak  yang  telah  membayar  panjar  pada  perjanjian  jasa  rias  pengantin  akibat pandemi  Covid-19  yaitu  pengguna  jasa  memenuhi  pembayaran  dan  penyedia  jasa melakukan  jasa  rias.  Adapun  penerapan  resiko  antara  para  pihak  yaitu  saling menanggung  kerugian.  Upaya  penyelesaian  pada  perjanjian  rias  pengantin  yang  telah membayar  panjar  akibat  pandemi  Covid-19  yaitu  pemberlakuan  panjar  yang  telah dibayarkan berlaku selama nya dalam bentuk panjar.
Kata Kunci: Covid-19, Jasa Rias, Panjar, Perjanjian.

## ABSTRACT
Article 1464 of the Indonesia Civil Code regulates that if a purchase was made through an initial payment, each one of the parties could not annul the purchase by ordering an obtainment  or  restoring  the  initial  payment  .  The  Indonesian  government  through  the Indonesia’s President’s Decision No.12 of 2020 has decided to consider Covid-19 as a national  disaster.  This  research  assessed  the  rights  and  obligations  of  the  parties,  the implementation  form  of  initial  payment’s  risk  and  the  settlement  process  which conducted  by  the  parties  that  occurred  due  to  the  bridal  make-up  service  agreement affected  by  the  Covid-19.  The  results  of  this  research  showed  that  the  rights  and obligations  of  the  parties  which  has  paid  the  initial  payment  on  the  bridal  makeup service contract due to the Covid-19 pandemic, namely the customer fulfill the payments and service providers perform makeup services.  The implementation of risk among the parties is to  bear  each other's  losses.  Efforts  to resolve the wedding  makeup contract that  has  paid  the  initial  payment  due  to  the  Covid-19  pandemic,  namely  the implementation  of  the  initial  payment  that  has  been  paid  is  considered  as  an  initial payment for as long as it is.
Keyword: Covid-19, Contract, Initial Payment, Makeup Service.
Iza Zaya, Wardah

## PENDAHULUAN
Pada zaman modern saat ini, perkembangan  arus  globalisasi  dunia  dan kerjasama  disegala  bidang  sangat  pesat. Dampak yang dirasakan akibat dari perkembangan  tersebut  salah  satunya  adalah dalam  sektor  ekonomi.  Dengan  perkembangan pesat  dalam  sektor  ekonomi  maka  berdampak pula  pada  perkembangan  perjanjian.  Suatu  hal yang menjadi penyebab timbul dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena pesatnya  kegiatan  usaha  yang  terjadi  dalam kehidupan  masyarakat  modern  dan  pesatnya transaksi yang dilakukan antar sesama masyarakat, antar pengusaha juga pemerintah.
Hubungan perjanjian tersebut pada umumnya  diawali  dengan  negosiasi  antara kedua  belah  pihak,  sehingga  terbentuklah  suatu perikatan  yang  dimana  lahir  karena  adanya suatu  perjanjian.  Salah  satu  kegiatan  ekonomi yang  melahirkan  perjanjian  adalah  jasa  rias pengantin.  Jasa  rias  pengantin  merupakan  salah satu  bisnis  bidang  jasa  yang  terkena  dampak dari  bencana  pandemi  Covid-19.  Dampak  ini merupakan  akibat  dari  adanya  larangan  untuk mengumpulkan  masa  baik  dilingkungan  sendiri maupun umum, yang mengakibatkan banyaknya pengguna jasa rias pengantin memutuskan untuk menjadwalkan  ulang  pernikahan  mereka,  baik acara  akad  juga  resepsi.  Yang  mana  keputusan itu  berakibat  pada  jalannya  suatu  perjanjian
antara pengguna jasa rias pengantin dengan jasa rias pengantin.
Menurut  M.  Yahya  Harahap  Perjanjian adalah  hubungan  hukum  mengenai  hukum kekayaan  diantara  2  (dua)  orang  ataupun  lebih, yang  memberikan  hak  kepada  satu  pihak  dan kewajiban  pada  pihak  lain  atas  suatu  prestasi (M.Yahya Harahap, 1986:6).
Berdasarkan  Pasal  1234  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perikatan  ialah  untuk  menyerahkan  sesuatu, melakukan  sesuatu,  ataupun  tidak  melakukan apa-apa.  Pasal  1320  KUHPerdata  menyebutkan syarat perjanjian, yakni: terdapatnya kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  dirinya, kecakapan  dalam  melakukan  perikatan,  suatu hal tertentu  dan suatu sebab yang halal.
Dengan melengkapi syarat ini, masyarakat bisa  mengikat  dirinya  dengan  perjanjian  apa saja,  baik  yang  telah  ada  ataupun  yang  belum ada  aturannya  dalam  KUHPerdata  selama perjanjian  itu  tidak  berbenturan  terhadap  uu, ketertiban  umum,  serta  kesusilaan  (Lukman, 2012:26).
Jasa  rias  pengantin  merupakan  salah  satu bidang  jasa yang  menyediakan  jasa  dibidang pernikahan,  yang  secara  pribadi  membantu calon pengantin mempersiapkan segalanya yang berkaitan dengan acara tersebut supaya berjalan
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 40-50.
Iza Zaya, Wardah
lancar sesuai dengan yang diharapkan (Sumarsono, 2008:101).
Umumnya  dalam  mengikat  diri  dengan jasa  rias  pengantin,  ada  ketentuan  yang dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  yakni  pemberi jasa yang bernama panjar, panjar ialah sejumlah uang  yang  dibayarkan  lebih  dulu  sebagai  tanda jadi pembelian, panjar, persekot .
Pada  prateknya  panjar  bisa  menjadi masalah  baru  ketika  ada  salah  satu  dari  pihak yang  mengikat  dirinya  dalam  sebuah  perjanjian ingin  menarik  diri  dari  perjanjian  tersebut. Apalagi  pada  masa  pandemi  dimana  kedua pihak  tidak  dapat  menjalankan  hak  dan kewajibannya.  Menyebabkan  adanya  keinginan dari pengguna jasa rias pengantin untuk menarik kembali  panjar  yang  telah  mereka  serahkan sebelumnya.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19
Sebagai  Bencana  Nasional  menyatakan  bahwa bencana  non  alam  yang  disebabkan  oleh pandemi Covid-19 sebagai  bencana  nasional.
Maka  berdasarkan  peraturan  tersebut,  wabah pandemi Covid-19 merupakan overmacht (keadaan memaksa).
Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi  secara  luas  di    dunia.  Penyakit  ini  telah menjadi  permasalahan  (Winarno,  2020:3). WHO  secara  resmi  menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020.
Wabah Covid-19 tidak  dapat  menjadi alasan overmahct jika  prestasi  dalam  perjanjian bisa ditunda hingga penyelenggaraan Pernikahan bisa dilaksanakan setelah pemerintah mengizinkan. Overmahct merupakan  suatu  alasan  dalam  membebaskan debitur dari kewajiban  melaksanakan  ganti rugi terhadap  wanprestasi  yang  dikemukakan  oleh pihak kreditur (Subekti, 2005:55).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  ialah penelitian empiris/sosiologis untuk  mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yakni dengan menghubungkan  hukum  kepada  usaha  dalam mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1) Hak & Kewajiban yang Timbul Terhadap  Panjar  pada  Perjanjian  Rias Akibat Pandemi Covid-19
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan pemilik  jasa  rias  pengantin  Rumanti  Makeover adalah bahwasannya perjanjian kerja sama antar Rumanti  Makeover  dengan  pengguna  jasa  rias pengantin merupakan perjanjian untuk menyediakan  jasa  rias  pengantin  saat  hari pernikahan  pada  tanggal  dan  hari  yang  telah disepakati  bersama  antar  dirinya  dengan pengguna jasa rias pengantin dalam tahun 2020
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 40-50.
Iza Zaya, Wardah
sebelum  adanya  pandemi Covid-19 pada  bulan maret tahun 2020.
a) Hak  pengguna  jasa/pengguna  jasa  rias pengantin:
1. Pengguna jasa berhak menentukkan tanggal dan tempat pelaksanaan perjanjan.
2. Pengguna  jasa  berhak  atas  jasa  rias pengantin yang sesuai dengan kesepaktan.
3. Penggguna jasa berhak atas alat dan bahan jasa rias pengantin yang terjamin kebersihan dan kualitasnya.
4. Pengguna  jasa  berhak  atas  merek makeup yang sesuai dengan kesepatakan bersadarkan jumlah pembayaran.
b) Kewajiban pengguna jasa/pengguna jasa rias pengantin:
1. Menyerahkan  panjar  sebesar  20%  dari keseluruhan biaya jasa rias.
2. Menyediakan ruangan yang cukup untuk penyedia jasa saat melakukan jasa rias.
3. Melakukan pemenuhan pembayaran terhadap perjanjian jasa rias.
4. Melakukan  sejumlah  pembayaran  sesuai dengan  merek makeup yang  telah
disepakati  bersama,  karena  semakin bagus  merek makeup ,  maka  harga  jasa rias pun mengikuti.
c) Hak penyedia jasa;
1. Menerima penyerahan panjar dari pengguna  jasa  rias  pengantin  sebesar 20% saat awal mula melakukan perjanjian.
2. Mendapatkan  ruangan  yang  cukup  saat melaksanakan jasa rias.
3. Mendapatkan  pembayaran  penuh  saat pelaksanaan jasa rias selesai.
4. Panjar  menjadi  milik  penyedia  jasa  rias bila  ada  pembatalan  dari  pengguna  jasa rias pengantin.
5. Mendapatkan sejumlah pembayaran terhadap  merek makeup yang  sesuai dengan permintaan  pengguna jasa rias.
d) Kewajiban penyedia jasa:
1. Mendatangi  langsung  sesuai  dengan tanggal dan tempat yang sudah ditentukan oleh para pihak untuk.
2. Menyiapkan  alat  dan  bahan  jasa  rias dengan kuliatas layak pakai dan terjamin kebersihannya.
3. Melakukan  jasa  rias  sesuai  dengan permintaan pengguna jasa rias pengantin dalam perjanjian.
4. Menggunakan  merek makeup yang sesuai dengan permintaan dan pembayaran  yang  telah  dilakukan  oleh pengguna jasa rias.
Perjanjian  yang  sah  ialah  perjanjian  yang memenuhi  syarat-syarat  yang  sudah  ditetapkan oleh  aturan.  Demikian  juga  halnya  perjanjian yang  ada  di  Rumanti Makeover dengan pengguna jasa rias pengantinnya yang menyebabkan lahirnya suatu perikatan beriringan  dengan  lahirnya  hak  dan  kewajiban antar para pihak dalam suatu perjanjian.
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 40-50.
Iza Zaya, Wardah
Hak  dan  kewajiban  antara  penyedia  jasa dan  pengguna  jasa  rias  pengantin  sudah disepakti  bersama  saat  lahirnya  kata  sepakat diatara  mereka,  walau  yang  terjadi  dilapangan tidak ada kontrak tertulis selain bukti bayar atau biasa  disebut  dengan  istilah bon, namun  secara garis besar perjanjian yang beruoa kontrak lisan dianggap  sah  selayaknya  kontrak  yang  tertulis, seperti  yang  tertuang  dalam  pasal  1320 KUHPerdata,  bahwa  tidak  ada  sama  sekali kewajiban  agar  suatu  perjanjian  dibuat  secara tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara  hukum.  Apalagi  dalam  prakteknya  yang terjadi  antara  penyedia  jasa  rias  pengantian dengan  calon  pengantin  tentu  memiliki  bukti pertinggal  yang  menandakan  telah  terjadinya suatu transaksi.
Hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak dijelaskan  sebagai  berikut:  Dalam  melakukan transaksi  perjanjian  dengan  jasa  rias  pengantin Rumanti  Makeover,  pihak  penyedia  jasa  rias pengantin  memberlakukan  adanya  pembayaran uang panjar sebagai tanda jadi terdahulu sebesar 20%  dari  harga  keseluruhan.  Dimana  fungsi panjar  adalah untuk  menunjukkan kesungguhan dari  pengguna  jasa  rias  pengantin  dalam melakukan perjanjian, guna menghindari adanya wanprestasi juga memimalisir terjadinya kerugian  apabila  suatu  ketika  dari  pihak pengguna  jasa  rias  pengantin  tidak  memiliki itikad  baik  untuk  tetap  melanjutkan  perjanjian. Sehingga  antar  para  pihak  yang  mengikat dirinya dalam perjanjian mempunyai ikatan dan
rasa  terjamin  atas  transaksi  yang  akan dilakukan.
Hak  dan  kewajiban  yang  timbul  pada perjanjian  antara  Penyedia  jasa  rias  pengantin dengan  pengguna  jasa  rias  pengantin  adalah kedua belah pihak wajib melaksanakan kewajibannya  masing-masing.  Yang  dimana pihak  Rumanti  Makeover  yang  telah  menerima haknya berupa  pembayaran panjar sebesar 20% memiliki  kewajiban  mendatangi  kediaman pengantin  pada  tanggal  dan  hari  yang  telah disepakati  untuk  melakukan  tugasnya  yaitu merias  dan  menyiapakan  kebutuhan  dari pengantin  wanita.  Setelah  selesai  memenuhi tugasnya  dalam  merias  pengantin,  pihak  perias berhak  menerima  pemenuhan  pembayaran  dari pihak  pengguna  jasa  rias  pengantin  yang  mana itu  merupakan  kewajiban  dari  pengguna  jasa rias  pengantin  untuk  memberikan  hak  perias setelah  pengguna  jasa  rias  pengantin  terpenuhi haknya oleh perias pengantin.
Pada  kenyataannya  tidak  ada  yang  dapat memprediksi  bahwa  Pandemi Covid-19 turut hadir  di  Indonesia,  dengan  adanya  pandemi virus  corona  di  Indonesia  yang  menyebabkan lahirnya  larangan  dari  pemerintah  untuk  tidak mengadakan  kegiatan  sosial  apapun  yang menyebabkan  keruman  massa  termasuk  resepsi keluarga.  Peraturan  tersebut  tentu  menyebakan dilematis  antar  penyedia  jasa  rias  pengantin dengan  pengguna  jasa  rias  pengantin,  peraturan tersebut membuat kedudukan anatara
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 40-50.
Iza Zaya, Wardah
keduabelah pihak tidak bisa memenuhi perjanjian yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Saat mengetahui adanya larangan tersebut, seluruh pengguna jasa rias pengantin dari pihak Rumanti Makeover melakukan sebuah negoisasi dengan penyedia jasa untuk dapat membatalkan pernikahan dan dapat  menerima kembali  panjar yang telah mereka serahkan sebelumnya.
Dalam  sebuah  wawancara  dengan  Epa Anggraini terkait dengan permintaannya kepada Rumanti  Makeover  untuk  mengembalikan panjar  yang  telah  ia  serahkan  sebelumnya, beliau  mengatakan  bahwa  “Saya  melakukan komunikasi  dengan  ibu  Ida  terkait  apakah panjar  yang  telah  saya  serahkan  bisa  saya dapatkan  kembali,  saya  memilki  alasan  yang cukup kuat mengapa saya memilih mundur dari kesepakatan  kami,  karena  calon  suami  saya bekerja  di  kajang,  Malaysia  merasa  kesulitan untuk kembali ke Indonesia karena pemberlakuan  karantina  wajib  selama  masa pandemi  Covid-19  yang  ditetapkan  oleh Kementrian Kesehatan Malaysia (KKM)  adalah selama  14  hari.  Selain  dari  tidak  cukupnya waktu  untuk  karantina  karena  masa  cuti  kerja hanya  diberi  9  hari,  juga  alasan  utama  lainnya ialah  biaya  yang  sangat  besar  yang  perlu dikeluarkan calon suami karena harus karantina selama  14  hari.  Ditambah  lagi  adanya perubahan  peraturan  protokol  kesehatan  yang tidak  menentu  menyabkan  kami  memilih  untuk mengundurkan  jadwal  pernikahan  kami  yang sebelumnya direncanakan maret 2020”.
Atas  dasar  alasan  tersebutlah  mengapa pengguna  jasa  rias  pengantin  merasa  berhak untuk  meminta  kembali  panjar  yang  telah mereka  serahkankan,  karena  mereka  juga merasa  tidak  memiliki  kesalahan  apapun  dalam situasi  seperti  ini.  Tentu  hal  ini  memberatkan pihak  penyedia  jasa,  karena  panjar  yang  sudah dibayarkan  oleh  pengguna  jasa  rias  pengantin baik  yang  secara  penuh  atau  sebagian  telah digunakan  oleh  penyedia  jasa  untuk  mengatur bagian operasional mereka, mulai dari memberikan  upah  kepada  karyawan-karyawan sebagai  hak  mereka,    serta  membeli  alat-alat tertentu  yang  dibutuhkan  untuk  melengkapi sebuah konsep dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan  sesuai  dengan  keingan  pengguna jasa rias pengantin tersebut.
Seperti  dalam  perkara  yang  lain,  yaitu dengan  Yuni  Hijriyana,  dalam  wawancara beliau menyampaikan bahwa memiliki keinginan  yang  sama  agar  panjar  yang  telah  ia serahkan dapat kembali padanya. Ibu Yuni yang merupakan  seorang  tenaga  kesehatan  di  kota Lhokseumawe,  menerangkan  bahwa  selain adanya larangan mengadakan respesi oleh pihak gampoeng dan  pemerintahan  setempat,  ia  juga tidak  memiliki  izin  dari  atasannya  untuk melaksanakan  resepsi  dalam  waktu  dekat, karena  adanya  ikatan  nurani  antar  tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pada penanggulangan  penyebaran  pandemi Covid-19
di
masyarakat setempat.
Karena mempertimbangkan alasan tersebut, maka pihak
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 40-50.
Iza Zaya, Wardah
yang  bersangkutan  memilih  untuk  cancel perjanjian  dengan  Rumanti  Makover  dan meminta  kembali  panjar  yang  telah  diserahkan, namun  Rumanti  memiliki  kebijakan  tersendiri yaitu  atas  alasan  apapun  panjar  tidak  kembali, akan  tetapi  Rumanti  bersedia  apabila  pihak pengguna jasa rias pengantin ingin mengundurkan jadwal hingga aturan pemerintah mengizinkan  kembali  masyarakat  menjalankan resepsi.
Pihak Rumanti Make Over juga menjelaskan  kepada  para  pengguna  jasa  rias pengantin untuk dapat mengerti dan memaklumi suatu  kejadian  yang  sama-sama  tidak  disangka oleh  kedua  pihak,  karena  bila  membahas kerugian,  tentu  kerugian  ini  bukan  hanya dirasakan  oleh  pihak  pengguna  jasa  rias pengantin tapi juga dari pihak perias itu sendiri. Mengingat sejak awal Rumanti Make Over telah memberitakan  bahwa  uang  panjar  tidak  bisa dikembalikan,  menguatkan  pilihan  mereka untuk  tidak  mengembalikan  panjar  tersebut kepada pengguna jasa rias pengantin.
Pihak  Rumanti  Make  Over  juga  tidak serta-merta menganggap panjar itu hangus, akan tetapi pihaknya memberikan pilihan
bahwasannya  perjanjian  rias  pengantin  tetap dilaksanakan dan diteruskan seperti kesepakatan awal  bila  mana  pemerintah  telah  mengizinkan kembali adanya kegiatan resepsi keluarga/resepsi  pernikahan.  Solusi  tersebut mereka berikan agar tidak adanya kerugian yang
dialami  baik  bagi  pengguna  jasa  rias  pengantin juga bagi penyedia jasa.
Ketentuan diatas berlaku baik bagi 3 (tiga) pengguna  jasa  rias  pengantin  lainnya,  yaitu pengguna  jasa  rias  pengantin  atas  nama  Tya, Halimah  dan  Rina.  Mereka  sepakat  untuk  tetap melaksanakan  perjanjian  dengan  kesepakatan awal yang telah mereka sepakati bersama. Peran panjarlah yang menjadi alasan mereka bertahan, karena  menganggap  mereka  akan  mengalami kerugian  yang  lebih  lagi  jika  mereka  memilih mundur  dari  perjanjian.  Ketiga  pengguna  jasa rias  pengantin  ini  sepakat  untuk  melakukan resepsi  saat  peraturan  pemerintah  mengenai larangan  resepsi  telah  di  kendorkan,  dan  pihak Rumanti Makeover dengan senang hati menyanggupi.  Dan  dari  kesepakatan  tersebut, pelaksanaan perjanjiaan itu kembali di terlaksana  dengan  baik  di  bulan  Oktober  2020, dimana  pemerintah  telah  memberi  izin  atas penyelenggaraan kegiatan berskala besar, misalnya  pernikahan,  pesta,  festival,  konferensi hingga  konser  musik  meski  pandemi Covid- 19 belum usai. Izin akan diberikan asal protokol kesehatan dipatuhi.
2) Bentuk  dan  Penerapan  Risiko  Panjar Jasa  Rias  Pengantin  Akibat  Pandemi

## Covid-19
Risiko termasuk bagian keadaan memaksa, maknanya beban yang perlu diterima oleh pihak-pihak yang berkaitan pada perikatan. Risiko dalam teori hukum disebut dengan istilah
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 40-50.
Iza Zaya, Wardah
resicoleer (ajaran  tentang  risiko). Resicoleer ialah  beban  yang  perlu  ditanggung  oleh  pihak- pihak ataupun salah satu pihak yang mengerjakan  kesalahan  dan  bertentangan  dari perjanjian tanpa adanya unsur kesengajaan.
Risiko  merupakan  kewajiban  memikul kerugian  sebab peristiwa  diluar kesalahan salah satu  pihak.  Mengenai  siapa  yang  perlu menanggung  risiko  dalam  hal  ada  Keadaan Memaksa dapat dirinci sebagai berikut:
a) Risiko  pada  perjanjian  sepihak  ditanggung oleh kreditur (Pasal 1245 KUHPerdata).
b) Perikatan untuk memberikan barang tertentu,  yang  menanggung  risiko  ialah kreditur.  Debitur  diwajibkan  membayar ganti  rugi,  bila  barangnya  musnah  setelah debitur  lalai  untuk  menyerahkannya.  Akan tetapi, debitur bisa dibebaskan dari kewajibannya,  apabila  bisa  membuktikan jika  barangnya  tetap  akan  musnah  meski  ia menyerahkannya  tepat  waktu  (Pasal  1237 dan Pasal 1444 KUHPerdata).
c) Apa yang didapati debitur sebagai penggantian dari barang  yang musnah  perlu diserahkan  kepada  kreditur  (Pasal  1445 KUHPerdata).
d) Jika  barang  tertentu,  yang  sudah  dijanjikan untuk  ditukar  musnah  di  luar  kesalahan pemiliknya,  maka  persetujuan  dianggap gugur  dan  pihak  yang  sudah  memenuhi persetujuan  bisa  menuntut  kembali  barang yang  sudah  ia  serahkan  ketika  tukar- menukar (Pasal 1545 KUHPerdata).
e) Apabila  barang  yang  disewakan  musnah sama  sekali  dalam  masa  sewa  dikarenakan suatu  kejadian  yang  tidak  sengaja,  maka persetujuan  sewa  gugur  demi  hukum. Apabila  barang  yang  berkaitan  hanya sebagian  musnah,  maka  penyewa  bisa menentukan  berdasarkan  keadaan,  akan meminta  pengurangan  harga  atau  akan meminta  pembatalan  persetujuan  sewa, tetapi  dalam  kedua  hal  itu  ia  tidak  berhak atas  ganti  rugi  (Pasal  1553  KUHPerdata) (Hidayat, 2020:25).
Pemerintah sudah menetapkan jika pandemi Covid-19 sebagai  bencana  nasional, akibat  dari  penetapan  tersebut,  pandemi Covid- 19 telah  memenuhi  unsur-unsur  dari  suatu peristiwa  diluar  kendali  manusia  yang  tidak dapat  di  duga  saat  para  pihak  membuat perikatan,  atau  biasa  disebut  dengan  istilah overmahct.
Sebab  dan  unsur  yang  dapat  menjadikan sebuah  peristiwa  menjadi  alasan overmahct harus diperhatikan secara seksama baik dinyatakan  dengan  tegas  ataupun  tidak  pada perjanjian, bukan hanya semata mengai peristiwanya, akan tetapi juga harus diperhatikan  pelaksanaan  prestasinya,  artinya adalah  jika  suatu  prestasi  pada  perjanjian sebenarnya  dapat  dikerakan  dengan  cara  lain, maka  sebenarnya  wabah Covid-19 tidak  bisa menjadi alasan overmahct . Seperti pada perkara ini,  cara  lain  yang  bisa  diterapkan  adalah dengan  menunda  pelaksanaan  perjajian,  karena
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 40-50.
Iza Zaya, Wardah
ini  merupakan overmacht  relative bukan overmahct absolute yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian.
Dari  pernyataan  tersebut,  kita  dapat mengetahui bentuk dari penerapan risiko panjar adalah  kewajiban  dalam  menanggung  kerugian yang  muncul  dari  suatu  peristiwa  di  luar kesalahan  para  pihak  yang  membuat  perikatan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Darmawan,  terikait  penerapan  risiko  dalam masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:
“Manusia  itu  tidak  menjangkau  apa yang  terjadi  kedepannya,  karena  ini termasuk  overmahct  relative  ini  memberi celah  manusia  untuk  bisa  berbuat  tapi memiliki  resiko  sangat  tinggi.  Seperti dalam  perkara  ini,  bila  resepsi  pernikahan tetap  dilanjutkan,  ini  dapat  mendulang berbagai  resiko  yang  besar,  bisa  saja pengantin  jadi  terkena  virus  Covid-19 karena  memaksakan  kehendaknya  untuk tetap  melangsungkan  pernikahan  pada masa  pandemi,  bisa  juga  berbuah  resiko pembubaran oleh aparat kepolisian  karena mengundang kerumunan”.
Beliau  menuturkan  tidak  serat  merta tanggung  jawab  resiko  itu  timbul,  apabila keduanya  sama-sama  bertikad  baik  baik  dan tetap berkomitmen dalam memenuhi kewajiban, maka  segala  resiko  itu  ditanggung  oleh  kedua belah pihak.

## 3) Upaya  Penyelesaian  yang  Dilakukan
Para Pihak untuk Mengetasi Permasalahan Panjar Jasa Rias
Pengantin Akibat Pandemi Covid-19
Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh para pihak terkait dengan penerapan panjar dalam suatu perjanjian adalah dengan memperhatikan  kembali  klausula  perjanjian, apakah  didalam  didalam  klausula  perjanjian dimuat  apabila  terjadi  sesuatu  diluar  kendali manusia,  maka  saling  mengembalikan,  apabila tidak terdapat dalam klasula maka kembali pada peraturan.  Berdasarkan  peraturan,  ini  berkaitan dengan  risiko,  ditangan  siapa  risiko  itu  berada, maka dialah yang bertanggung jawab atas risiko tersebut.  Karena  pandemi  ini  sebuah  peristiwa yang  tidak  tertuga  dan  menyebabkan  kerugian bagi keduanya, maka risiko seharusnya ditanggung  bersama.  Tapi  apabila  kita  dapat meramalkan suatu peristiwa itu terjadi, maka itu bukan disebut resiko.
Oleh sebab itu, semua kembali keperaturan,  apabila  terjadi  risiko  akibat  dari sebuah  peristiwa  yang  tidak  dapat  diramalkan, seperti  Tsunami  2004  menyebabkan  suatu peristiwa  tersebut  telah  memenuhi  unsur force majeure . Jadi akibat hukum dari force majeure/ keadaan  memaksa /  overmatch adalah  risiko . Risiko adalah  kewajiban  dalam  menanggung kerugian yang timbul dari suatu peristiwa di luar kesalahan para pihak yang membuat perikatan.
Apabila  pada  pemenuhan  prestasi  tidak berdasarkan dengan kesepakatan, maka disitulah lahirnya tanggung jawab. Oleh sebab itu semua kembali  kepada  kesepakatan  pada  Pasal  1338 KUHPerdata,  Semua  persetujuan  yang  dibuat berdasarkan uu berlaku sebagai uu  bagi mereka
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 40-50.
Iza Zaya, Wardah
yang  membuatnya.  Persetujuan  itu  tidak  bisa ditarik  kembali  selain  dengan  kesepakatan kedua belah pihak, ataupun karena alasan-alasan yang  ditetapkan  oleh  uu.  Persetujuan  harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Alternatif  lain  penyelesaian  perkara  ini berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Ibu Hazain  selaku  ketua  perkumpulan  Make  Up Artist Aceh, beliau menuturkan bahwa, penyelesaian  perkara  panjar  dalam  masa pandemi Covid-19 adalah  dengan  membuat kebijakan  bahwa  panjar  tetap  berlaku  sampai kapanpun. Terkait ketentunan tidak ada pengembalian  panjar  memang  sudah  jelas tertulis  secara  pasti  di  profil instagram dari ketua  MUA  provinsi  Aceh,  setiap  melakukan perjanjian  rias  pengantin,  pengguna  jasa  rias pengantin  wajib  menyerahkan  panjar,  apabila pengguna jasa rias pengantin men- cancel , risiko ditangggung pengguna jasa rias pengantin yaitu berupa panjar dianggap hangus.
Seiring dengan adanya pandemi, kebijakan  yang  diterapkan  juga  berubah,  walau masih  tetap  pada  pendirian  bahwa  panjar  tidak kembali, setidaknya langkah yang diambil untuk memberlakukan panjar tetap berlaku sepanjang, sangat  meminilisir  kerugian  dan  perselisahan yang  terjadi  antara  para  pihak,  karena kesepakatan tersebut telah disepakati oleh kedua belah  pihak  secara  terbuka.  Apabila  diwaktu mendatang  ada  kejadian  serupa,  penyedia  jasa dapat  memberlakukan  ketentuan  tersebut  dan pengguna  jasa  merasa  cukup  terjamin  atas
penyerahan  panjar  yang  telah  ia  berikan.  Ini merupakan  langkah  solutif  untuk  para  pihak dalam  melangsukan  dan  melaksakan  suatu perjanjian bila nantinya da suatu peristiwa yang tidak  dapat  diduga  oleh  para  pihak  terjadi kembali.

## SIMPULAN
Hak  dan  kewajiban  yang  berlaku  antara penyedia jasa dengan pengguna jasa merupakan kesepakatan  para  pihak  dalam  suatu  kontrak perjanjian,  baik  yang  tertulis  ataupun  tidak tertulis.  Hak  dan  kewajiban  dapat  berupa pemenuhan  pembayaran  bagi  pihak  penyedia jasa  setelah  penyedia  jasa  melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan bersama.
Bentuk  penerapan  risiko  panjar  akibat terjadinya  pandemi Covid-19 diperlukan penilaian  lebih  mendalam  untuk  menggunakan peristiwa  ini  sebagai  keadaan  memaksa  atau hanya sekedar untuk menghindar dari pemenuhan  kewajiban  atau  pembatalan  atas gugatan  dari  kreditur.  Penerapannya  harus merinci.  Kecuali  apabila  di  dalam  kontrak dengan  jelas  mencantumkan  bahwa  pandemi salah  satu  dari Overmahct .  Apabila  tidak dinyatakan  tegas  pada  perjanjian,  maka  yang wajib  diperhatikan  ialah  prestasinya,  bukan semata peristiwanya.
Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh  para  pihak  adalah  mediasi  melalui jalan kekeluargaan dengan mengetahui
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 40-50.
Iza Zaya, Wardah
bahwa Overmahct bersifat  sementara,  maka hal ini hanya menunda kewajiban debitur dan tidak  bisa  untuk  mengakhiri  perjanjian
kecuali  disepakati  lain  oleh  para  pihak  serta dapat pula membawanya ke lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Lukman Santoso, 2012, Hukum Perjanjian Kontrak , Yogyakarta: Cakrawala.
Sumarsono, 2008, Pengantar Semantik . Yogyakarta: Gramedia.
Winarno, F.G, 2020, Covid-19 Pelajaran Berharga dari Sebuah Pandemi , Jakarta: Gramedia.
Yahya Harahap, M, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian , Bandung: Alumni.

## Journal
Muhammad F Hidayat, Desi Sommaliagustina, 2020, “Implikasi Yuridis Penetepan Covid-19 Sebagai  Bencana  Nasional  dalam  Pelaksanaan  Kontrak”, Jurnal  Selat ,  Volume  8  8 Nomor.

## Kitab Perundang-Undangan

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana Non-alam  Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019  ( Covid-19 )  Sebagai  Bencana Nasional.