## Lembaga Negara : makna, kedudukan dan relasi
Muhtadi
Bagian Hukum Tata Negara Fak. Hukum Universitas Lampung email : muhtadi.1977@fh.unila.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  makna  lembaga  negara,  kedudukan  dan relasi  antar  lembaga  negara  menurut  UUD  Tahun  1945.  Menggunakan  data kepustakaan  disimpulkan  bahwa, pertama lembaga  negara  merupakan  organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan, kedua lembaga negara dapat  dibentuk  oleh  konstitusi,  Undang-undang  atau  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  rendah, ketiga, lembaga  negara  berkedudukan  di  pusat pemerintahan  dan  dapat  pula  di  daerah, keempat, Fungsi  dan  wewenang  dapat menentukan  kedudukan  lembaga  negara,  sehingga  terdapat  kelompok  lembaga negara  utama  (main  state  organt)  serta  lembaga  negara  bantu  (auxiliary  organt), dan kelima, relasi  antar  lembaga  negara  dapat  bersifat  hirarkis  struktural sebagaimana  doktrin  pembagian  kekuasaan  semasa  UUD  1945  sebelum perubahan,  dan  dapat  pula  secara  flat,  horizontal  yang  berada  dalam kesederajatan, dan berbeda karena wewenang belaka.
Kata kunci : Lembaga negara, kedudukan dan relasi

## I. Pendahuluan
Sebagai organisasi jabatan ( ambtenorganisatie ), 1 atau kekuasaan, 2 negara memiliki alat-alat kelengkapan  ( Die  Staatsorgane ). 3
Menurut Bagir Manan, dalam pengertian  ketatanegaraan  lembaga negara  atau  alat-alat  perlengkapan negara  hanya  terbatas  pada  organ negara yang menjadi unsur organisasi  negara  yang  bertindak untuk  dan  atas  nama  negara, 4 yang
1 Padmo  Wahjono, Negara  Republik Indonesia, Rajawali  Pers,  Jakarta,  1995, hlm. 45, dan hlm. 60.
2 Sri  Soemantri,  M, Ketetapan  MPR(S) Sebagai  Salah  Satu  Sumber  Hukum  Tata Negara, Remadja Karya CV, Bandung, hlm.
1. 3 Teuku  Amir  Hamzah,,  dkk, Ilmu  Negara;
Kuliah-kuliah Padmo Wahjono Pada
Fakultas  Hukum  UI  Jakarta, Indo  Hill  Co, Jakarta, 1996 , hlm. 48.
4 Bagir  Manan, Hubungan  Ketatanegaraan
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi  dengan  Komisi  Yudisial  (Suatu menentukan atau membentuk kehendak-kemauan negara ( staatswil )  serta  yang  ditugaskan oleh hukum dasar untuk melaksanakannya, 5 sehingga  disebut sebagai penyelenggara negara. 6 Sedangkan  dari  hubungan  antar lembaga tersebut melahirkan hubungan ketatanegaraan ( staatsrechtelijk ),  tetapi  dilain  pihak dapat pula lebih bersifat administratif ( administratief  rechtelijk ). 7 Untuk mengetahui  apakah  suatu  lembaga bertindak  untuk  dan  atas  nama negara  atau  sebaliknya,  lanjut  Bagir, ditentukan oleh tugas dan wewenang yang terdapat dalam aturan substantif
Pertanyaan?), Varia  Peradilan  Majalah Hukum  Tahun  ke  XXI  Nomor  244,  Maret, IKAHI, Jakarta, 2006, hlm. 5.
5 Padmo  Wahjono, Negara...,  Op.Cit., hlm. 60.
6 Bagir Manan, Hubungan Ketatanegaraan…, Op.Cit., hlm. 4.
7 Ibid.
lembaga  dimaksud. 8 Demikian  pula, meskipun secara faktual melaksanakan  fungsi  kenegaraan, tetapi  secara  prinsip  apabila  tugas dan wewenang organ tersebut merupakan pelimpahan dari pemegang kewenangan asli ( original power ), maka hubungan kelembagaan lebih bersifat derivatif. 9
Dengan  pendekatan  lain,  lembaga tersebut  sekedar  menjalankan  tugas dan  wewenang  tertentu  dari  alat perlengkapan  negara  yang  asli, sehingga  tidak  dapat  dikategorikan sebagai lembaga negara.
II. Perkembangan lembaga negara Secara klasik, alat perlengkapan negara dalam fungsinya  sebagaimana  dimaksud doktrin trias politika dengan variasinya 10 terbagi dalam tiga cabang  kekuasaan  negara yang terpisah karena fungsi atau wewenangnya, atau catur-praja
sebagaimana dimaksud C. van
Vallenhoven yang meliputi (i) fungsi regeling (pengaturan),  (ii)  fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan), (iii) fungsi rechtsspraak (peradilan),  dan  (iv) fungsi politie (ketertiban dan keamanan). 11 Serta dwi praja ( dichotomy )  yang  meliputi  pembuat kebijkan ( policy making ) dan pelaksana kebijakan ( policy executing ). 12 Apabila dikaitkan dengan yuridis ketatanegaraan,
menurut  Padmo  Wahjono  persoalan
8 Ibd., hlm. 5.
9 Ibid.
10 Padmo Wahjono, Negara..., Op.Cit.
11 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  & Konsolidasi…, Op.Cit., hlm. 32.
12 Ibid., Padmo  Wahjono, Negara …,
Op.Cit., hlm. 60.
alat  perlengkapan  negara  tersebut meliputi  bentuk,  susunan,  tugas,
wewenang, dan bagaimana pembentukannya. 13 Meskipun demikian, alat perlengkapan  negara  sebagaimana dimaksud doktrin trias politika dalam negara  hukum  modern  kekinian menurut  Jimly  Asshiddiqie  sudah tidak  relevan,  dan  ditinggalkan, sehingga  pengertian  organ  atau lembaga negara setidaknya mencakup lima hal : Pertama,… setiap individu yang menjalankan fungsi law- creating dan law-applying . Kedua ,… individu  yang  menjalankan  fungsi law-creating atau law-applying dan juga  mempunyai  posisi  sebagai  atau dalam  struktur  jabatan  kenegaraan,
atau jabatan pemerintahan. Ketiga ,…
badan atau organisasi yang menjalankan fungsi law-creating dan/atau law-applying dalam kerangka struktur dan sistem ketatanegaraan  atau  pemerintahan.
Termasuk  di  dalamnya  lembaga negara  yang  dibentuk  dengan  UUD, UU,  Peraturan  Presiden,  ataupun oleh keputusan-keputusan yang tingkatannya  lebih  rendah,  baik  di tingkat  pusat  ataupun  di  daerah. Keempat , … lembaga-lembaga negara  yang  dibentuk  berdasarkan UUD,  UU,  atau  oleh  peraturan  yang lebih  rendah.  …  mencakup  pula lembaga  tingkat  pusat  dan  lembaga negara  tingkat  daerah,  dan kelima adalah  lembaga  negara  tersendiri, yang kewenangannya ditentukan secara  konstitusional  dalam  UUD sehingga  dapat disebut sebagai lembaga  negara  tinggi,  atau  dapat disebut sebagai alat-alat
13 Ibid., hlm. 60-61.
perlengkapan  negara  yang  utama ( main organs ). 14
Disamping pendekatan tersebut, kelembagaan negara menurut  Jimly  Asshiddiqie  dapat dilihat  dengan  teori  tentang  norma sumber legitimasi, yaitu: Apa bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau yang memberikan  kewenangan  kepada lembaga  negara  itu  berkait  dengan siapa  yang  merupakan  sumber  atau pemberi kewenangan terhadap lembaga  negara  yang  bersangkutan.
15
Berdasarkan  teori  dimaksud, lembaga negara dikelompokkan menjadi  lembaga  negara  di  tingkat pusat 16 dan lembaga daerah. 17 Adapun  lembaga  negara  ditingkat pusat  dikategorikan  menjadi  empat kelompok, yaitu : 1) Lembaga yang dibentuk berdasarkan  UUD  yang  diatur 14 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  & Konsolidasi…, Op.Cit., hlm. 40-42.
15 Ibid., hlm. 50.
16 Ibid.
17 Ibid., hlm.  53-54.  Lembaga-lembaga daerah  tersebut  adalah  :  1)  Dibentuk  UUD, UU,  Peraturan  Pemerintah  atau  Peraturan Presiden  yang  anggotanya  diangkat  dengan Keputusan  Presiden;  2)  Dibentuk  dengan
Peraturan  Pusat  atau  Peraturan  Daerah
Provinsi  dan  anggotanya  ditetapkan  dengan
Keputusan  Presiden  atau  Pejabat  Pusat;  3) Kewenangannya  diatur  dalam  Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggotanya  dilakukan  dengan  Keputusan Gubernur; 4) Dibentuk berdasarkan Peraturan  Gubernur  yang  pengangkatan anggotanya  ditetapkan  dengan  Keputusan Gubernur; 5) Dibentuk berdasarkan Peraturan  Gubernur  yang  pengangkatan anggotanya  ditetapkan  Keputusan  Bupati atau Walikota; 6) Dibentuk dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  yang pengangkatan anggotanya dengan Keputusan Bupati/Walikota; dan 7) Dibentuk dengan Peraturan Bupati/Walikota yang anggotanya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati/Walikota.
dan  ditentukan  lebih  lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan  Pemerintah,  Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. 2) Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan  Pemerintah,  Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. 3) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden  yang  ditentukan  lebih lanjut Keputusan Presiden. 4) Lembaga yang dibentuk berdasarkan  Peraturan  Menteri yang  ditentukan  lebih  lanjut dengan  Keputusan  Menteri  atau keputusan  pejabat  di  bawah Menteri. 18
III. Pemisahan Kekuasaan ( separation  of  power )  atau Pembagian Kekuasaan ( distribution atau division  of power )  dan  Prinsip  Saling Imbang, Saling Kontrol ( Checks and balances) . Teori  pemisahan  kekuasaan (s eparation of power) atau pembagian  kekuasaan  ( distribution atau division of power ) pada prinsipnya  merupakan  anti-tesa  dari kemustahilan penerapan paham kedaulatan  negara  dari  Jean  Bodin (1530-1596) dan kedaulatan raja dari Thomas Hobbes. Kedaulatan menurut  Bodin  diartikan  sebagai summa in cives at subditod legibusque soluta potestas
(kekuasaan  tertinggi  yang  mengatasi warga  negara,  anak  buah  dan
18 Ibid., hlm. 50-51.
undang-undang).  Sedangkan  Hobbes menempatkan  raja  sebagai  sentral segala  kekuasaan,  dan  karenanya  ia menjadi absolut, mutlak kehendaknya,  dan  rakyat  menjadi bagian kekuasaan. 19 Pandangan Bodin  selanjutnya  dikembangkan
Jean  Jacques  Reousseau  (1712- 1778),  John  Austin,  dan  Jeremy Bentham, namun menurut Montesquieu  adalah  mitos  belaka. 20
Sedangkan  kemutlakan  raja  yang diagungkan  Hobbes,  oleh  Locke disebut  sebagai  pemikiran  ceroboh yang akan melahirkan tindakan  yang dapat merampas hak hidup,
kemerdekaan  dan  hak  milik  yang melahirkan  status  politik  sebagai hak-hak  alamiah  manusia. 21 Untuk melindungi kepentingan itu, menurut
Locke kekuasaan negara harus
terpencar  dan  terpisah  dalam  tiga organ.  Yaitu , kekuasaan  pembuat undang-undang (legislatif), kekuasaan menjalankan dan mempertahankan undang-undang, termasuk melakukan peradilan (eksekutif),  dan  kekuasaan  federatif, yang menjalankan kekuasaan selebihnya dari dua cabang sebelumnya. 22
Gagasan  pemisahan  kekuasaan itu sendiri menurut Locke adalah :
”The  Three  organs  of  state must  not  get  into  one  hand...  it  may be  too  great  a  temptation  to  human frailty, apt to graps at power, for the same  who  have  the  power  making laws, to have also in their the power to  execute  them,  whereby  they  may exempt themselves from obedience to
19 Jimly Asshiddiqie, Konsitusi dan Konstitusionalisme..., Op.Cit., hal. 101.
20 Ibid., hlm. 104.
21 Ni’matul  Huda, Lembaga  Negara  Dalam Masa  Transisi  Demokrasi,  UII  Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 66. 22 Ibid., hlm. 69-70.
the law make, and suit the law, both in  its  making  and  execution,  to  their own private advantage”. 23 Oleh Ni’matul Huda, penggalan  anak  kalimat ...  it  may  be too great ...advantage..., diterjemahkan sebagai : “...akan  menjadi  cobaan  yang sangat berat bagi kelembagan manusia untuk memegang kekuasaan kalau  orang-orang  yang  memiliki kekuasaan  untuk  membuat  hukum, juga  memiliki  kekuasaan  untuk melaksanakannya,  karena  mereka akan mengecualikan diri mereka dari ketaatan  mematuhi  hukum  yang mereka  buat  sendiri,  dan  mereka akan mencoba membuat dan melaksanakan hukum  yang melayani kepentingan  pribadi  mereka  dan melawan  kepentingan  masyarakat pada umumnya,
sehingga bertentangan  dengan  tujuan  dari masyarakat  dan  pemerintahan  itu sendiri.” 24
Kekuasaan negara yang terpusat  pada  satu  organ  tunggal dengan menggabungkan fungsi- fungsi  kenegaraan  memiliki  potensi lebih  besar  untuk  disalahgunakan ( abuse  de  droit ,  atau mesbruik  van recht ),  atau  dilaksanakan  dengan sewenang-wenang  ( arbitrary, atau willekeur ),  atau  dilaksanakan  secara melampaui kewenangannya ( detournement de pouvoir ). 25
Sehingga pemencaran kekuasaan
23 Michael T. Molan, Constitutional
Law:The  Machinery  of  Government, 4 th Edition,  Old  Bailey  Press,  London,  2003, hlm. 63-64.
24 Ni’matul Huda, Op.Cit., hlm. 67.
25 Bagir  Manan, Kedudukan  Penegak Hukum,….Op.Cit., hlm.  9,  lihat  juga  Yan Pramudya  PUSPA, Kamus  Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm.  306. Lihat juga Marjanne  Termorshuizen, Kamus  hukum Belanda-Indonesia, Jambatan, Jakarta, 1993, hlm. 98 dan hlm.540.
negara ke dalam cabang-cabang yang saling  terpisah  dan  kesederajatan kedudukan satu sama lainnya merupakan pendekatan yang diharapkan  dapat  menghilangkan, atau  setidaknya  mengurangi  nafsu kekuasaan  yang  cenderung  dapat disalahgunakan  pribadi-pribadi  yang kebetulan  sedang  memangku  jabatan tersebut,  sehingga dapat  dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik- baiknya. 26 Atas  dasar  demikian, Montesquieu  yang  mengembangkan pandangan Locke melakukan pemisahan  kekuasaan  berdasarkan fungsi  organ  dalam  negara.  Akan tetapi  dibandingkan  dengan  Locke yang menggabungkan kekuasaan peradilan dalam kekuasaan eksekutif, maka  Montesquieu  yang  memiliki latar  belakang  sebagai  hakim  dan merasakan kuatnya intervensi eksekutif, memandang pelaksana yudisial  harus  dipisahkan  secara tegas dari eksekutif, tetapi menggabungkan  kekuasaan  federatif sebagai  bagian  wewenang  eksekutif, sehingga organ federatif tidak berdiri sendiri.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie gagasan  pemisahan  kekuasaan  yang terpencar dalam doktrin trias politika Montesquieu adalah bahwa :
“... In  every  government,  there are  three  sorts  of  powers:  the legislative; the executive in resfect to things  dependent  on  the  law  of nations;  and  the  executive  in  regard to  materrs  that  depend    on  civil law. 27
26 Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah…, Op.Cit., hal. 12, lihat juga Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme …, Op.Cit., hlm. 59.
27 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  dan
Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi ,  Konstitusi  Press,  Jakarta,  2006,
Adapun  dimaksud  kekuasaan yudisial  ( la  puissance  de  juger, atau judicial  power) dalam  pandangan Montesquieu  tersebut,  menurut  Lee Cameron McDonald tidak lain adalah the  executive  in  regard  to  matters that  depend  on  the  civil  law, yaitu cabang  kekuasaan  eksekutif  yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil. 28 Namun demikian, doktrin pemisahan  kekuasaan  yang  benar- benar bersifat multak dalam perkembangan  sistem  pemerintahan negara tidaklah memiliki keseragaman  corak,  dan  bahkan kemudian tidak menjadi absolutisme, dalam kelembagaan, maupun kewenangannya, melainkan
bergantung  kepada  praktik  politik, kebiasaan dan prinsip-prinsip hukum negara  bersangkutan.  Kenyataan  ini oleh John Marshal nyatakan sebagai :
“ The  phrase  „separation  of power‟  is,  however,  one  of  the  most confusing  in  the  vocabulary  of political and constitutional thougt. It has been used with variying implications by historian and political scientist”. (Ungkapan pemisahan
kekuasaan  merupakan  salah  satu yang  paling  membingungkan  di dalam kosakata pemikiran politik dan konstitusional.  Ungkapan  pemisahan kekuasaan  tersebut  telah  digunakan dengan  berbagai  implikasi  oleh  para sejarawan dan ilmuwan politik). 29 Disamping itu, gagasan pemisahan  kekuasaan  sejak  semula disadari  dapat  menciptakan  arogansi masing-masing  cabang  kekuasaan, sehingga  untuk  menghindari  tirani
hlm.  35,  lihat  juga  Michael  T.  Molan, Constitutional Law.., Op.Cit. hlm. 64.
28 Ibid.
29 Ni’matul  Huda, Lembaga  Negara..., Op.Cit., hlm. 65.
kelembagaan,  ataupun  pengisolasian antara cabang negara, disertai prinsip pembatasan  yang  menjamin  bahwa diantara  cabang-cabang  kekuasaan tidak saling melampaui wewenangnya melalui sistem pengawasan dan keseimbangan ( checks and balances ). 30 Menurut L. Berman sebagaimana dikutip Hendra Nurtjahjo,  doktrin  trias politika  yang menjalankan checks  and  balances adalah :
“System  that  ensure  that  for every  power  in  government there  is  an  equal  and  opposite power  placed  in  separate branch to restrain that force … checks  and  balances  are  the constitutional controls whereby separate branches of government have limiting powers  over  each  others  so that  no  branch  will  become supreme.” “Sistem yang  memastikan bahwa  setiap  kekuasaan  di pemerintahan  adalah  sederajat dan oposisi berada pada cabang terpisah  untuk  mengendalikan kekuasaan itu.... saling mengawasi  dan  mengimbangi merupakan kontrol konstitutional  dimana  cabang yang  terpisah  dari  pemerintah mempunyai  kekuasaan  terbatas melingkupi  kekuasaan  lainnya sehingga  tidak  akan  terdapat cabang kekuasaan tertinggi." 31
Dengan  demikian, separation of  power lebih  bersifat  horizontal yang  memisahkan  cabang-cabang
30 Miriam  Budiardjo, Dasar-dasar  Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta , 2002, hlm. 153.
31 Hendra Nurtjahjo, Ilmu Negara;
Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen ,  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2005, hlm. 72.
kekuasaan negara dalam kesederajatan  kedudukan  dan  saling mengimbangi ( checks and balances ), sehingga masing-masing cabang kekuasaan tidak saling menggerogoti ataupun  terisolasi  dari  yang  lain. 32
Sedangkan distribution atau division of  power bersifat  vertikal  yang membagi-bagi kekuasaan negara kepada  organ  tinggi  negara  dibawah pemegang kedaulatan tertinggi. 33 Perkembangan  negara  hukum dari klasik ke modern ( klassiekerechsstaat ke modernrechsstaat , dari Nacht-
wakerstaat menuju welfaarstaat ) dengan menempatkan negara sebagai penanggungjawab umum kesejahteraan  warganya  merupakan salah  satu  faktor  yang  menjadikan penerapan trias politika oleh berbagai negara  tidak  lebih  sebagai  doktrin dasar  dalam  penyelenggaraan  negara yang  tidak  terkumpul  pada  satu organ  belaka.  Dengan  demikian, menjadi conditio sine  quo  non perkembangan alat perlengkapan negara  dengan  pertumbuhan  negara yang  semakin  kompleks,  sehingga organ-organ negara di- create melalui konstitusi –dan peraturan perundang- undangan  di  bawahnya-  tidak  lagi terbatas  pada  doktrin  trias  politika, melainkan  kemudian  muncul  dan berkembang alat perlengkapan negara  lainnya  baik  dalam  wujud sebagai  institusi  tambahan  ( state auxiliuries ),
badan-badan
32 Ranny  Emmilia, Mekanisme  Pengawasan dan  Pengimbangan  dalam  Hubungan  Antar Lembaga Tinggi Negara, dalam Eko Bambang  Subiantoro,  Indah  Nataprawira, dan  Suryo  Aribowo  (editor), Menggagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan, CPPS Paramadina dan Partnership  for  Governance  Reforma  in Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 58.
33 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme …, Op.Cit., hlm. 133.
independen ( independen state bodies
atau self  regulatory  bodies ), state enterprise dan  lain-lain, 34 yang sekaligus menegaskan ketidakrelevanan kekinian pemisahan secara  ekslusif  dalam  salah  satu  dari ketiga fungsi kekuasaan negara. 35
IV. Simpulan
1. Lembaga negara merupakan organisasi  pemerintahan  yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan; 2. Lembaga  negara  dapat  dibentuk oleh  konstitusi,  Undang-undang atau peraturan perundnag- undangan yang lebih rendah;
3. Lembaga  negara  berkedudukan di  pusat pemerintahan dan dapat pula di daerah.
4. Fungsi  dan  wewenang  dapat menentukan kedudukan lembaga negara, sehingga terdapat kelompok lembaga negara utama (main state organt) serta lembaga  negara  bantu  (auxiliary organt);
5. Relasi  antar  lembaga  negara dapat  bersifat  hirarkis  strktural sebagaimana  doktrin  pembagian kekuasaan  semasa  UUD  1945
sebelum  perubahan,  dan  dapat pula  secara  flat,  horizontal  yang berada  dalam  kesederajatan,  dan berbeda karena wewenang
belaka.

## Daftar Pustaka
Padmo  Wahjono,  1995, Negara Republik  Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
Sri  Soemantri  m,  1987, Ketetapan MPR(S)  Sebagai  Salah  Satu
34 Hendra Nurtjahjo ,Op.Cit., hlm. 63.
35 Jimly  Asshidiqie, Perkembangan  dan Konsolidasi... Op.Cit. , hlm. ix.
Sumber  Hukum  Tata  Negara, Remadja Karya CV, Bandung 1
Teuku  Amir  Hamzah,  dkk,  1996,
Ilmu  Negara;  Kuliah-kuliah Padmo Wahjono Pada Fakultas  Hukum  UI  Jakarta, Indo Hill Co, Jakarta
Varia  Peradilan  Majalah  Hukum
Tahun  ke  XXI  Nomor  244, Maret, 2006,  IKAHI, Jakarta.
Ni’matul  Huda, Lembaga  Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 66. Michael T. Molan, 2003, Constitutional Law:The Machinery  of  Government, 4 th Edition,  Old  Bailey  Press, London Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi  Lembaga  Negara Pasca  Reformasi ,  Konstitusi Press, Jakarta
_______________,  2005. Format Kelembagaan  Negara  dan Pergeseran Kekuasaan dalam  UUD  1945 ,  UII
Press, Yogyakarta.
Miriam  Budiardjo,  2002, Dasar- dasar  Ilmu  Politik, Gramedia, Jakarta
Hendra Nurtjahjo, 2005, Ilmu Negara;  Pengembangan  Teori Bernegara dan Suplemen ,
RajaGrafindo Persada, Jakarta
Suryo  Aribowo  (editor), Menggagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga  Kepresidenan, CPPS Paramadina dan Partnership for Governance Reforma in Indonesia, Jakarta.