## PENDAHULUAN
Sarana dan prasarana jalan raya bagi kehidupan masyarakat memiliki anti yang cukup penting, di camping dapat berfungsi menghubungkan
antar  kota  yang  satu  dengan  kota yang  lainnya,  antar  kabupaten,  antar kecamatan dan antar  kelurahan/ desa yang satu dengan yang lainnya, maka jalan  raya  memberikan  pula  dampak yang  positif  dalam  menggerakan roda perekonomian daerah.
Dengan semakin meningkatnya frekuensi penggunaan jalan raya bagi mobilitas  angkutan  orang  ataupun penumpang  dan  bagi  pejalan  kaki, baik  untuk  kepentingan  umum, pribadi  maupun  tujuan  komersil. Menuntut  perlu  adanya  penataan dalam  satu  ketentuan  sistem  yang dilakukan  dengan  mengintegrasikan unsurunsur  yang  terdiri  dari jaringan transportasi  jalan,  kenderaan  beserta pengemudinya,  perangkat  peraturan perundang- undangan yang mendukung,  prosedur  dan  metoda pengawasan  yang  cukup  efektip, sehingga  terwujud  suatu  totalitas yang utuh, tertib, teratur, suiergis dan terarah  kepada  bidang  sasaran  yang diharapkan pemerintah dan masyarakat, demi tercapainya keselamatan  dan  keamanan  dalam berlalu lintas di jalan raya.
Namun  demikian  tidak  dapat dipungkiri  penggunaan  transportasi
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
jalan  walaupun  belum  menunjukkan tingkat  yang  mengkhawatirkan  dan mencemaskan, kecelakaan lalu lintas di  jalan  raya  seringkali  tidak  dapat dihindari, baik korbannya  meninggal maupun  korbannya  mengalami  luka- luka berat dan ringan, selain korbannya menderita kerugian materil maupun moril. Dengan adanya kecelakaan lalu lintas  di  jalan  raya,  baik  kecelakaan lalu  lintas  jalan  yang  korbannya meninggal maupun korbannya mengalami luka- luka berat dan luka ringan  serta  menderita  kerugian materil maupun moril, maka terhadap terjadinya pelanggaran kecelakaan lalu lintas perlu
dilakukan  penyidikan  oleh  penyidik kepolisian setempat.
Penyidik  yang  mengetahui, menerima  laporan  atau  pengaduan tentang  dugaan  kuat  terjadinya  suatu pelanggaran kecelakaan lalu lintas di jalan  raya  yang  korbanya  menderita luka- luka berat dan bahkan ada yang meninggal  dunia,  penyidik  wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan_  Tujuannya  adalah  untuk mencari, menemukan
dan
mengumpulkan  bukti,  yang  dengan bukti  dapat  membuat  terang  suatu tindak  pidana,  guna  menentukan tersangkanya.
Dalam  melakukan  penyidikan, untuk  mengumpulkan  bukti-bukti yang  diperlukan  penyidik  diberi kewenangan  melakukan  tindakan tertentu, sehingga dapat

## PERTIMBANGAN YURIDIS PENYIDIK DALAM MENGHENTIKAN PENYIDIKAN PERKARA PELANGGARAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI
Islah 1

## Abstract
A high accident rate makes investigators do not process all the events , but nothing  stopped  the  investigation  of  course  no  juridical  considerations  in  this regard  besides  humanitarian  consideration  also  the  interests  of  justice  for  the people of Indonesia
Keyword : high accident, juridical consideration
menyelesaikan  penyidikan  itu  dan siap  untuk menyerahkan  berita acara kepada  penuntut  umum.  Sudah barang tentu kewenangan itu disesuaikan secara kasuistis, termasuk  untuk  melakukan  tindakan di tempat kejadian perkara dan sudah menemukan  dugaan  kuat  tersangka serta  saksi-saksi  yang  diperlukan, maka penyidik berhak untuk memanggil  tersangka  dan  saksi, sampai  dengan  tindakan  lain  yang diperlukan  bersifat  memaksa,  seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Suatu  hal  yang  cukup  penting diperhatikan dalam melakukan penyidikan  adalah  tugas  kepolisian selaku  penyidik  membuat  Berita Acara  Pemeriksaan  (BAP).  Dalam penyusunan  dan  pembuatan  Berita Acara Pemeriksaan harus diperhatikan mekanisme yang dikehendaki  dalam  ketentuan  pasal8 ayat (1)  KUHAP,  yaitu Berita Acara Pemeriksaan  harus  memenuhi  syarat formal yang berisikan tentang identitas  tersangka,  yaitu  nama, tempat  dan  tanggal  lahir,  umur, pekerjaan,  alamat  dan  lainnya.  Di samping dalam berita acara pemeriksaan  memuat  syarat  formal, dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat kepolisian memuat pula syarat materil, yaitu mengenai urutan kejadian ataupun peristiwa pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan tersangka, kemudian pasal-  pasal  yang  disangkakan  kepa- da  tersangka,  mengenai  waktu  dan tempat kejadian itu dilakukan tersangka. Dalam  melakukan  penyidikan suatu perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang dilakukan kepolisian  dituntut  sikap  kehati- hatian  dan  tidak  ceroboh.  Hal  ini penting
untuk meminimalkan terjadinya kesalahan- kesalahan
sekecil
apapun, sebab akan berdampak  negatip  dikhawatirkan akan  dapat  membebaskan  tersangka dari  segala  tuntutan  hukum  ataupun tersangka dapat dihentikan penuntutannya oleh penuntut umum.
Dalam praktek di wilayah Kota Jambi,  walaupun  sebagian  besar kepolisian  selaku  penyidik  sudah dapat  melakukan  penyidikan  dalam perkara  pelanggaran  kecelakaan  lalu lintas  secara  baik  dan  benar  dan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis,  sehingga  dapat  menghukum tersangka  sesuai  dengan  perbuatan yang disangkakan dan dilakukannya, untuk  menegakan  keadilan  dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Namun  demikian  di  dalam kenyataannya  tidak  tertutup  ke- mungkinan masih ditemui permasalahan yang dihadapi kepolisian  selaku  penyidik  dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka,  tidak  selamanya  perkara pelanggaran  lalu  lintas  di  jalan  raya yang  dilakukan  proses  pemeriksaan di  tingkat  penyidikan  dapat  diterus- kan dan dilimpahkan penuntut umum ke  sidang  pengadilan  setempat. Adakalanya  juga  karena  lemahnya alat bukti pendukung yang ada dalam suatu perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan,  penyidik  dapat  saja melakukan  penghentian  penyidikan (SP3) dalam suatu perkara pelanggaran  lalu  lintas  terhadap tersangka yang bersangkutan.
Dari  pemaparan  yang  telah diuraikan  secara  jelas  di  atas, sehingga  penulis  merasa  tertarik untuk membahas masalah ini dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan  Karya  Ilmiah,  dengan judul "Pertimbangan Yuridis Penyidik Dalam Menghentikan Penyidikan Perkara Pelanggaran Kecelakaan  Lalu  Lintas  di  Wilayah
Hukum Polresta Jambi".

## PERUMUSAN MASALAH
Sesuai  dengan  judul  di  atas penulis  membatasi  tulisan  dengan rumusan  masalah,  Apakah  yang menjadi pertimbangan yuridis penyidik dalam menghentikan penyidikan perkara pelanggaran kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah hukum Polresta Jambi ? Pengertian Penyidikan Sebagai gambaran untuk mengetahui batasan pengertian penyidikan,  ada  baiknya  penulis kutip  beberapa  pendapat  ahli/sarjana sebagai landasan berpijak yang dapat dijadikan  bahan  analisis,  antara  lain pendapat  yang  dikemukakan  oleh  R.
Soesilo : Penyidikan adalah suatu kegiatan  penyidik  melakukan penyelidikan menurut cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, untuk
mengumpulkan bukti yang dengan  bukti  tersebut  dapat membuat terang tentang tindak pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya. Sedangkan  menurut  Dr.  Andi Hamzah,  SH  dan  Irdan  Dahlan, "Penyidikan  adalah  bagian  yang tidak  dapat  dipisahkan  dari  tugas penyidik,  karena  ia  merupakan  salah satu  metode  dari  penyidikan,  untuk mengumpulkan fakta dan bukti-bukti berkaitan  dengan  kegiatan  yang terjadi untuk menentukan tersangkanya".
Sementara  itu,  M.  Yahya Harahap, SH :
Penyidikan  ialah  serangkaian kegiatan  penyelidikan,  yang  berarti serangkaian  tindakan  mencari  dan menemukan  sesuatu  keadaan  atau peristiwa  yang  berhubungan  dengan kejahatan  dan  atau  pelanggaran  atau yang  diduga  sebagai  perbuatan tindak pidana 3
Di  dalam  ketentuan  pasal  1
ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1981,  tentang  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan : Penyidikan  adalah  serangkaian tindakan  penyidik  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang  ini  untuk  mencari serta  mengumpulkan  bukti  yang dengan  bukti  itu  membuat  terang tentang  tindak  pidana  yang  terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Dari  batasan  definisi  yang dipaparkan di atas, sehingga dapatlah diketahui  secara  jelas,  lengkap  dan sistematis unsur-unsur yang terkandung  di  dalam  pengertian penyidikan, adalah :
1. Serangkaian  tindakan  penyidik dalam  hal  dan  menurut  cara  yang ditentukan undang-undang,
2. Untuk  mencari,  menemukan  dan mengumpulkan  fakta  dan  bukti- bukti dari sesuatu keadaan ataupun peristiwa yang berhubungan  dengan  kejahatan ataupun pelanggaran ataupun yang  diduga  sebagai  perbuatan tindak pidana,
3. Untuk  membuat  terang  terjadinya guna menentukan tersangkanya.
Kewenangan Melakukan Penyidikan Sesuai  dengan  ketentuan  pasal 6  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1981,  tentang  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), disebutkan penyidik terdiri dari : 1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2. Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil tertentu  yang  diberi  wewenang khusus oleh Undang-undang". Pejabat Kepolisian negara Republik  Indonesia  yang  dapat ditunjuk dan diangkat sebagai penyidik, haruslah memenuhi persyaratan kepangkatan sebagaimana  yang  digariskan  dalam
ketentuan  pasal  2  dan  3  Peraturan
Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983, tentang Kepangkatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : 1.  Pejabat penyidik penuh ; a. Sekurang-kurangnya berpangkat  pembantu  letnan dua polisi,
b. Berpangkat  bintara  di  bawah pembantu  letna  dua  polisi, apabila  dalam  suatu  sektor
kepolisian  tidak  ada  pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua polisi,
c. Ditunjuk  dan  diangkat  oleh kepala kepolisian negara
Republik Indonesia. 2.  Penyidik pembantu ;
a. Sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi,
b. Pegawai  negeri  sipil  dalam lingkup kepolisian negara dengan syarat sekurang-
kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan II/a), c. Diangkat oleh kepala kepolisian  negara  Republik Indonesia  atas  usul  komandan/ pimpinan  kesatuan  masing- masing. Khusus mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian negara Republik  Indonesia  menjadi  pejabat penyidik  pembantu,  pegawai  negeri sipil yang bersangkutan harus memiliki  keahlian  khusus  dalam bidang  tertentu,  tanpa  memiliki keahlian  khusus  tersebut,  tidak  ada alasan  untuk  mengangkat,  seperti ahli  dalam  bidang  kimia,  patologi dan lainnya. Kenyataan ini ditegaskan  M.  Yahya  Harahap,  SH adalah : Penyidik pembantu bukan mesti  dari  Polri,  tetapi  bisa diangkat  dari  pegawai  negeri sipil di lingkungan Polri sesuai dengan  keahlian  khusus  yang
dimilikinya. Apabila yang demikian  tidak  diangkat,  hal ini  mungkin  dapat  menajdi penghambat dalam pelaksanaan penyidikan, mengingat  di  kalangan  Polri sendiri  sangat  langkah  mereka yang memiliki keahlian khusus tersebut, itulah motivasi diangkatnya penyidik pembantu  dari  pegawai  negeri sipil di lingkungan Polri. Selain penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, dapat juga diangkat sebagai  penyidik  sesuai  dengan ketentuan  pasal  6  ayat  (1)  KUHAP, adalah  pejabat  pegawai  negeri  sipil tertentu  yang  diberi  wewenang khusus,  seperti  di  dalam  ketentuan pasal  36  Undang-undang  Nomor  3 Tahun 1982, tentang Undang-undang Wajib  Daftar  Perusahaan  pasal  31
Undang-undang Nomor 1985, tentang  Undang-undang  Perikanan, pasal  59  Undang-undang  Nomor  8 Tahun 1999, tentang Undang-undang Perlindungan  Konsumen,  pasal  77 Undang-undang  Nomor  41  Tahun 1999, tentang Undang-undang Kehutanan dan lainnya. Penyidik  pegawai  negeri  sipil tertentu  yang  diberi  wewenang  pasal 6  ayat  (1)  KUHAP  dan  di  berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan  pengawasan  penyidik  Polri. Selain itu, untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu  dan  memberikan  bantuan penyidikan yang diperlukan (pasa1207 ayat (1) KUHAP). Demikian pula penyidik
pegawai  negeri  sipil  tertentu,  harus melapor kepada penyidik Polri tentang  dugaan  kuat  adanya  suatu tindak  pidana  ataupun  pelanggaran
yang  disidik,  dan  setelah  selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan diserahkan kepada penyidik  Polri.  Penyidik  Polrilah yang  berhak  menindak  lanjuti  dan meneruskan berkas perkaranya untuk dilimpahkan  kepada  penuntut  umum (pasal 107 ayat (3) KUHAP). Pertimbangan  Yuridis  Penyidik Dalam  Menghentikan  Penyidikan Perkara  Pelanggaran  Kecelakaan Lalu Lintas
Tidak  semua  jenis  perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas di jalan  raya  yang  masuk  dan  diperiksa serta  diproses  penyidik  diajukan  dan dilimpahkan kasusnya pada penuntut umum  Kejaksaan  Negeri  Jambi, untuk  diajukan  dan  dilimpahkan proses penyelesaiannya pada pengadilan negeri setempat. Adakalanya  kasus  kecelakaan  lalu lintas tersebut dihentikan penyidikannya  yang  dilakukan  oleh Kepolisian Resort Kota Jambi dengan  berbagai  dalih  dan  alasan dalam prakteknya. Adapun  dasar  pertimbangan yuridis penyidik menghentikan penyidikan  pelanggaran  kecelakaan lalu  lintas  yang  tidak  diteruskan pelimpahan kasusnya kepada penuntut  umum  Kejaksaan  Negeri Jambi,  menurut  Kompol  Pria  Budi, SIK,MH, disebabkan yaitu : Perkara pelanggaran kecelakaan  lalu  lintas  yang diproses  dan  diperiksa  oleh penyidik  Kepolisian  Resort Kota  Jambi  yang  diterima, dilaporkan dan diadukan adakalanya tidak terdapat cukup  bukti  yang  sah  dan meyakinkan,terkadang  setelah dilaporkan perkaranya tersangkanya  melarikan  diri dan  belum  tertangkap  yang memakan  waktu  yang  kian cukup  lama  dan  persoalan lainnya yang kesemuanya
dapat  menyebabkan  penyidik untuk  melakukan  penghentian penyidikan dengan mengeluarkan surat SP3. Berdasarkan  pendapat  di  atas, dapat  diketahui  secara  jelas  bahwa dasar  pertimbangan  yuridis  penyidik untuk menghentikan penyidikan perkara  pelanggaran  kecelakaan  lalu lintas  dengan  mengeluarkan  surat SP3  dalam  praktek  dalam  suatu perkara,  dapat  disebabkan  karena perkara  yang  diproses  dan  diperiksa oleh  penyidik  Kepolisian  Resort
Kota Jambi yang diterima, dilaporkan  dan  diadukan  adakalanya tidak  terdapat  cukup  bukti  yang  sah dan  meyakinkan.  Artinya,  dalam proses  pemeriksaan  hanya  ada  satu alat bukti saja padahal yang dikehendaki  oleh  Undang-undang, minimal  dilengkapi  dengan  2  (dua) alat bukti yang sah dan meyakinkan.
Kenyataan  ini,  ditegaskan  oleh Malawarman,  yang  menyatakan  : "Saya  dibebaskan  dan  dihentikan penyidikan,  lantaran  saya  tidak terdapat  cukup  bukti  yang  sah  dan meyakinkan telah
melakukan pelanggaran  kecelakaan  lalu  lintas terhadap  Rush,  yang  melaporkan kasusnya  pada  penyidik  Polresta Jambi". Permasalahan lainnya dihentikannya penyidikan disebabkan terkadang setelah dilaporkan  perkara  kecelakaan  lalu lintas  tersangkanya  melarikan  diri dan belum tertangkap, lama kelamaan  kasus  pidana  tersebut dapat  dihentikan  penyidikannya  oleh penyidik Polresta Jambi. Sedangkan pertimbangan
yuridis  penyidik  lainnya  dalam menghentikan  penyidikan  perkara pelanggaran  kecelakaan  lalu  lintas,
menurut Briptu Ikos Febriadi :
Tersangka  yang  diproses  dan diperiksa penyidik untuk dilimpahkan berkas perkaranya
pada  penuntut  umum  telah meninggal dunia, sehingga dapat  mengakibatkan  dihen- tikannya  penyidikan  terhadap perkara yang bersangkutan untuk diteruskan dan dilimpahkan  pada  penuntut umum. Apabila  ditelaah  dari  pendapat
di  atas,  menunjukkan  bahwa  dasar pertimbangan yuridis penyidik dalam menghentikan  penyidikan  perkara pelanggaran  kecelakaan  lalu  lintas, disebabkan tersangka yang dilakukan proses pemeriksaan nya oleh penyidik  meninggal  dunia,  sehingga dengan meninggalnya tersangka dapat  menyebabkan  kasusnya  dapat dihentikan penyidikannya oleh penyidik  Kepolisian  Resort  Kota Jambi. Sedangkan  permasalahan  lain dihentikannya penyidikan dalam perkara  pelanggaran  kecelakaan  lalu lintas,  dapat  disebabkan,  menurut Aipda Darmansyah, dapat disebabkan : Perbuatan  yang  sama  pernah diputus  oleh  hakim  pengadilan setempat,  sehingga  kasusnya tidak  dapat  diteruskan  untuk diperiksa dan diproses penyidik  dilimpahkan  pada penuntut  umum  atau  terkenal dengan  sebutkan  'nebis  in idem'. Permasalahan lain dihentikan  penyidikan  dapat disebabkan karena perkara yang  ditanggani  sudah  lewat waktu (kadaluarsa) untuk kasus-  kasus  tertentu,  sehingga demi Undang- undang kasusnya  tidak  dapat  diproses dan diperiksa penyidik. SIMPULAN
Pertimbangan  yuridis  penyidik dalam menghentikan penyidikan perkara  pelanggaran  kecelakaan  lalu lintas  di  wilayah  hukum  Polresta
Jambi,  disebabkan  berbagai  faktor, baik  karena  ketidak  lengkapan  alat bukti yang disangkakan dan diajukan,  tersangkanya  melarikan diri,  penyidikan  sudah  kadaluarsa (lewat  waktu),  perkaranya  sudah pernah  diputus  (nebis  in  idem) maupun tersangkanya meninggal dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku : R.  Soesilo.  1991. KUHP  serta komentar-komentarnya .
Politea, Bogor.
Andi  Hamzah  dan  Irdan  Dahlan.
1987. Surat Dakwaan . Alumni, Bandung.
M.  Yahya  Harahap.  2007. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pemutusan  Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-undangan :
Republik  Indonesia  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP). Republik  Indonesia  Undang-undang Nomor  3  Tahun  1982  tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Republik  Indonesia  Undang-undang Nomor  9  tahun  1985  tentang Perikanan.
Republik  Indonesia  Undang-undang
Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Republik  Indonesia  Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Republik Indonesia Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun 1983 tentang Kepangkatan Penyidik  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.