Page 119

## IMPLEMENTASI PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI INDONESIA

## Dian Khoreanita Pratiwi
Universitas Sahid Jakarta diankhoreanita@gmail.com

## ABSTRAK
Perompakan (Piracy) marak  terjadi  di  jalur-jalur  strategis,  seperti  jalur  perdagangan internasional  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  perairan  internasional.  Prinsip  yurisdiksi universal  dapat  digunakan  oleh  suatu  negara  dalam  memberantas piracy ini,  hal  tersebut  telah ditegaskan  dalam  Konvensi  Hukum  Laut  1982  (UNCLOS  1982)  dan  Indonesia  telah meratifikasinya.  Namun  perompakan  dan  perampokan  laut masih  menjadi  isu  yang  tidak terselesaikan.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bentuk  implementasi pemerintah terhadap prinsip yurisdiksi universal mengenai pemberantasan kejahatan perompakan laut  di  Indonesia  dan  untuk  mengetahui  langkah-langkah  preventif  yang  dilakukan  pemerintah dalam  melindungi  kapal  berbendera  Indonesia  di  suatu  perairan  wilayah  yang  rawan  terhadap perampokan  bersenjata.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian  hukum  empiris dengan menggunakan metode ground theory research . Pada penelitian ini juga didukung dengan data  sekunder  melalui  studi  kepustakaan.  Teknik  analisa  data  menggunakan  analisis  data kualitatif  dalam  bentuk  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  adalah  dengan  adanya  Pasal  4  KUHP Indonesia  sudah  dapat  menerapkan  yurisdiksi  universalnya  namun  dalam  melaksanakan  hal tersebut perlu adanya pertimbangan keamanan dan ketersediaan sumber daya. Langkah-langkah preventif yang telah dilakukan Pemerintah untuk mencegah terjadinya perampokan laut wilayah adalah  dengan  membentuk  Tim Western  Fleet  Quick  Response dan  membangun  kerja  sama dengan  negara  sekitar  dalam  mengamankan  wilayah  perbatasan. Kata  Kunci :  Yuridiksi, Universal, Pemberantasan, Perompakan, Laut

## ABSTRACT
Piracy  occurs  in  strategic  routes,  such  as  international  trade  routes  or  better  known  as international  waters.  The  principle  of  universal  jurisdiction  can  be  used  by  a  country  in combating  this  piracy,  it  has  been  affirmed  in  the  1982  Sea  Law  Convention  (UNCLOS  1982) and  Indonesia  has  ratified  it.  But  piracy  and  sea  burglary  remain  an  unresolved  issue.  The purpose  of  this  research  is  to  know  the  form  of  government  implementation  to  universal jurisdiction  principle  about  eradication  of  maritime  piracy  crime  in  Indonesia  and  to  know preventive  steps  undertaken  by  the  government  in  protecting  Indonesian-flagged  vessels  in  a territorial  waters  prone  to  armed  robbery.  This  research  is  done  by  empirical  law  research
Page 120
method by using ground theory research method. In this study also supported by secondary data through  literature  study.  Data  analysis  technique  used  qualitative  data  analysis  in  the  form  of descriptive.  The  result  of  this  research  is  that  Article  4  of  Indonesian  Criminal  Code  has  been able to apply its universal jurisdiction but in doing so it is necessary to consider the security and availability  of  resources.  The  preventive  measures  that  the  Government  has  taken  to  prevent regional  maritime  robberies  are  to  establish  the  Western  Fleet  Quick  Response  Team  and establish  cooperation  with  the  surrounding  country  in  securing  the  border  areas.  Keywords: Jurisdiction, Universal, Eradication, Piracy, Sea

## A. PENDAHULUAN
Laut lepas Perompakan merupakan suatu masalah yang sering terjadi hingga saat ini. Perompak marak terjadi di jalur-jalur strategis, seperti jalur perdagangan internasional atau yang lebih dikenal dengan istilah perairan internasional. Jalur ini selalu dilalui oleh kapal-kapal  yang  memuat  barang-barang  dagangan,  sehingga  hal  ini  dimanfaatkan  oleh perompak untuk mencuri kargo atau menyandera para awak dengan tujuan mendapatkan uang tebusan dari pemilik kapal.  Laut  Cina Selatan, Selat Malaka, lepas  pantai Somalia dan  Samudera  Hindia  yang  lebih  luas,  serta  lepas  pantai  Afrika  barat  dan  tengah merupakan  bagian  laut  yang  rawan  terjadi  perompakan  dan  perampokan  bersenjata (armed robbery).
Berdasarkan hukum  internasional, dibedakan istilah perompakan  (piracy)  dengan perampokan  bersenjata  (sea/armed  robbery).  Perompakan  (piracy)  adalah  kejahatan berupa  tindakan  kekerasan  atau  penahanan  yang  tidak  sah,  atau  setiap  tindakan pembinasaan  yang  dilakukan  untuk  kepentingan  pribadi,yang  terjadi  di  laut  lepas, sedangkan  kejahatan  yang  terjadi  di  laut  wilayah  dinamakan  dengan  sea/armed  robbery atau  perampokan.  Hal  ini  tentu  mempengaruhi  mengenai  kewenangan  untuk memberantas  kejahatan  tersebut  atau  yurisdiksi  apa  yang  berlaku  terhadap  kejahatan tersebut.
Baru-baru  ini  kapal  dagang  berbendera  Indonesia  dirampok  oleh  perampok Filipina  yang  diketahui  merupakan  kelompok  Abu  Sayyaf  yakni  kelompok  milisi  Islam garis  keras  yang  bermarkas  di  sekitar  kepulauan  selatan  Filipina.  Hal  ini  menjadi pertanyaan  kembali  bagaimana  pemerintah  melindungi  warga  negaranya  di  wilayah negara  lain.  Kasus  ini  sangat  tidak  mudah  bagi  awak  dan  keluarganya,  kekhawatiran selalu  menghantui  mereka,  ini  merupakan  tambahan  catatan  kelam  bagi  keselamatan pelayaran  Indonesia,  yang  seharusnya  pelayar  atau  awak  buah  kapal  dilindungi  dan dijamin  keselamatannya  oleh  pemerintah  Indonesia  sebagaimana  tercantum  dalam konstitusi Indonesia.
Page 121
Mengenai  perompakan  hukum  internasional  menganggap  itu  sebagai  kejahatan terhadap umat manusia (homo homini lupus).  Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum  Pidana  Internasional  II”  Romli  Atmasasmita  menyatakan  bahwa  kejahatan internasional adalah kejahatan yang termasuk yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International  Criminal  Court),  seperti  genosida,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, kejahatan  perang  dan  agresi  (pasal  5  Statuta  ICC),  dan  beberapa  kejahatan  lain  seperti perompakan,  pembajakan  diatas  pesawat  udara,  pemalsuan  mata  uang,  narkotika  dan terorisme.    Sehingga  dapat  dikatakan  disini  bahwa  perompakan  merupakan  kejahatan internasional.
Pada  kejahatan  internasional  berlaku  prinsip  yurisdiksi  universal  untuk memberantas  kejahatan  tersebut.  Berdasarkan  prinsip  ini  setiap  negara  memiliki yurisdiksi  untuk  mengadili  pelaku  kejahatan  internasional  yang  dilakukan  dimanapun tanpa  memperhatikan  kebangsaan  pelaku  maupun  korban.  Dasar  pemikiran  munculnya prinsip  ini  adalah  adanya  anggapan  bahwa  kejahatan  yang  dilakukan  merupakan kejahatan  bagi  seluruh  umat  manusia,  dan  merupakan  kehendak  bersama  untuk menumpas  kejahatan  tersebut,  sehingga  diperlukan  kerjasama  bagi  seluruh  negara. Berdasarkan  hal  tersebut  tuntutan  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  terhadap  pelaku adalah  atas  nama  seluruh  masyarakat  internasional.  Mengenai  yurisdiksi  universal  ini juga  disebutkan  dalam  Pasal  100  UNCLOS  yakni  meminta  agar  negara-negara bekerjasama sepenuhnya dalam pemberantasan perompakan di laut lepas atau tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara.
Namun  terdapat  beberapa  syarat  jika  suatu  negara  ingin  menerapkan  prinsip yurisdiksi  universalnya  yaitu,  1)  negara  tersebut  memiliki  ketentuan  dalam  hukum nasionalnya  untuk  mengadili  si  pelaku  kejahatan  internasional  dalam  hal  ini  adalah perompak,  2)  Kejahatan  yang  dilakukan  termasuk  kejahatan  internasional.  Jika  suatu negara  tidak  memiliki  aturan  untuk  mengadili  pelaku  kejahatan  internasional,  tentu  ia tidak  bisa  menggunakan  haknya  yang  telah  diberikan  oleh  hukum  internasional  berupa kewenangan  mengadili  pelaku  kejahatan  internasional  tersebut.  Hal  ini  hanya meperpanjang  budaya  impunitas  yang  terjadi  terhadap  pelaku  perompakan,  sedangkan perompakan memiliki dampak yang meluas bagi keamanan masyarakat internasional.
Hukum  internasional  telah  memberikan  kewenangan  kepada  setiap  negara  untuk mengadili pelaku perompakan, yakni dengan adanya prinsip yurisdiksi universal, namun jika  negara  tidak  menggunakan  kewenangan  itu  maka  sama  saja  dengan  membiarkan perompakan terjadi dan mengancam keamanan pelayaran setiap negara. Sehingga melalui penelitian ini akan diketahui bentuk implementasi pemerintah terhadap prinsip yurisdiksi universal  yang  telah  diberikan  oleh  hukum  internasional  dan  langkah-langkah  preventif yang dilakukan pemerintah untuk melindungi atau mencegah terjadinya perampokan bagi kapal  berbendera  Indonesia  di  suatu  laut  wilayah  asing  yang  merupakan  zona  rawan perampokan (armed robbery). Dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan
Page 122
permasalahannya  sebagai  berikut:  1)Bagaimanakah  implementasi  prinsip  yurisdiksi universal  mengenai  pemberantasan  kejahatan  perompakan  laut  di  Indonesia?  2) Bagaimanakah  langkah  preventif  pemerintah  dalam  melindungi  kapal  berbendera Indonesia  di  suatu  perairan  wilayah  asing  yang  rawan  terhadap  perampokan bersenjata/armed robbery?
Yurisdiksi  negara  berarti  kekuasaan  atau  kewenangan  dari  suatu  negara  untuk menetapkan dan memaksakan (to declare and to enforce) hukum yang dibuat oleh negara atau  bangsa  itu  sendiri.  Sepanjang  menyangkut  perkara  pidana  ada  beberapa  prinsip yurisdiksi  yang  dikenal  dalam  hukum  internasional  yang  dapat  digunakan  oleh  negara untuk  mengklaim  dirinya  memiliki  judicial  jurisdiction:    yurisdiksi  territorial,  Menurut prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di  dalam  wilayah  atau  teritorialnya.  Prinsip  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  dari kedaulatan  yang  dimiliki  negara,  dengan  prinsip  ini  suatu  negara  memiliki  kewenangan untuk  menghukum  warga  negaranya  dan  juga  warga  negara  asing  yang  melakukan kejahatan  atau  pelanggaran  di  dalam  wilayahnya,  prinsip  ini  merupakan  alasan  utama yang  dijadikan  dasar  bagi  negara  untuk  mengadili  suatu  perkara,  selanjutnya  yurisdiksi nasionalitas,  Suatu  negara  dapat  mengakatakan  bahwa  ia  memiliki  yurisdiksi  atas  suatu persoalan,  berdasarkan  pada  faktor  kebangsaan  yang  dimiliki  oleh  pihak-pihak  yang terkait  dalam  persoalan  tersebut  merupakan  prinsip  yurisdiksi  yang  lebih  tua dibandingkan  dengan  prinsip  teritorial.  Pasal  2  dari Hague  Convention  on  Certain Questions  Relating  to  the  Conflict  of  Nationality  Laws menyatakan  tentang  penentuan kewarganegaraan seseorang yaitu sebagai berikut : “any question as to whether a person possesses the nationality of a particular State shall be determined in accordance with the law  of  the  State” ,  jadi  kewarganegaraan  seseorang  akan  ditentukan  sesuai  hukum negaranya  sendiri  dan  merupakan  kewenangan  dari  suatu  negara  untuk  mengurusi persoalan yang terkait dengan nasionalitas.
Secara  umum  persoalan  yang  terkait  dengan  kebangsaan  didasarkan  pada hubungan  terhadap  negara  yang  bersangkutan.  Keterkaitan  tersebut  bisa  disebabkan karena  dilahirkan  diwilayah  negara  tersebut (jus  soli) atau  bisa  juga  karena  keturunan atau  orangtuanya  warga  negara  dari  negara  tersebut (jus  sanguinis) dan  yurisdiksi universal  Berdasarkan  prinsip  ini  setiap  negara  memiliki  yurisdiksi  untuk  mengadili pelaku  kejahatan  internasional  yang  dilakukan  dimana  pun  tanpa  memperhatikan kebangsaan  pelaku  maupun  korban.  Dasar  pemikiran  munculnya  prinsip  ini  adalah adanya  anggapan  bahwa  kejahatan  yang  dilakukan  merupakan  kejahatan  bagi  seluruh umat  manusia  dan  merupakan  kehendak  bersama  untuk  menumpas  kejahatan  tersebut. Perlunya  kerjasama  antar  negara  dalam  memberantas  kejahatan  ini,  sehingga  tuntutan
Page 123
yang dilakukan oleh suatu  negara terhadap pelaku adalah  atas nama seluruh masyarakat internasional. Karakteristik yurisdiksi universal, diantaranya adalah : 1
(1) Setiap negara berhak untuk melaksanakan yurisdiksi universal. Frase “setiap negara” mengarah hanya pada negara yang merasa bertanggung jawab untuk turut serta secara aktif menyelamatkan masyarakat internasional dari bahaya yang ditimbulkan oleh serious crime , sehingga merasa wajib untuk menghukum pelakunya. Rasa bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan dengan tidak adanya niat untuk melindungi pelaku dengan memberikan safe heaven dalam wilayah negaranya. (2) Setiap negara yang ingin melaksanakan yurisdiksi universal tidak perlu mempertimbangkan siapa dan berkewarganegaraan apa pelaku juga korban dan dimana serious crime dilakukan. Dengan kata lain dapat dikatakan tidak diperlukan titik pertautan antara negara yang akan melaksanakan yurisdiksinya dengan pelaku, korban dan tempat dilakukannya kejahatan itu sendiri. Satu-satunya pertimbangan yang diperlukan adalah apakah pelaku berada di
wilayahnya atau tidak, karena tidak mungkin suatu negara bisa melaksanakan yurisdiksi universal bila pelaku tidak berada di wilayahnya. Akan merupakan pelanggaran hukum internasional bila negara memaksa menangkap seseorang yang berada di wilayah negara lain. (3) Setiap negara hanya dapat melaksanakan yurisdiksi universalnya terhadap pelaku serious crime atau yang lazim disebut international crime . Berdasarkan karakteristik yang telah disebutkan, dapat ditegaskan bahwa yurisdiksi universal tidak memerlukan hubungan nasional antara pelaku, korban, dan tindak pidana tersebut. Pelaksanaan yurisdiksi universal hanya pada kejahatan-kejahatan internasional. Indonesia mengatur mengenai yurisdiksi universal ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya.
Penelitian  ini  merupakan  tipe  penelitian  hukum  empiris  dengan  menggunakan metode  grounded  theory  research,  dalam  melakukan  penelitian  metode  tersebut  untuk menyusun  hipotesa  dengan  berdasar  dari  konsep,  ide  dan  lainnya  untuk  memverifikasi dari  hipotesa  membandingkan  hasil  penelitian,  dengan  melihat  apa  yang  terjadi selanjutnya  dan  bagaimana  mencari  pemecahan  masalahnya.  Pada  penelitian  hukum empiris ini, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau melakukan pengukuran terhadap efektivitas suatu peraturan.
B. PEMBAHASAN 1. Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia
Dasar-dasar  utama  bagi  suatu  negara  untuk  mengklaim  yurisdiksi  adalah  dengan mendasarkan pada alasan wilayah dan kebangsaan. Terdapat beberapa prinsip  yurisdiksi dalam  hukum  internasional,  diantaranya  prinsip  yurisdiksi  teritorial,  prinsip  teritorial
1 Sefriani, op.cit ., hlm. 245.
Page 124
subjektif,  prinsip  teritorial  objektif,  prinsip  nasionalitas  aktif,  prinsip  nasionalitas  pasif dan  prinsip  universal.    Prinsip  nasionalitas  aktif  memberikan  yurisdiksi  kepada  negara berdaulat  untuk  menindak  lanjuti  warganegaranya  yang  melakukan  kejahatan  di  luar negeri sedangkan prinsip nasionalitas pasif kebalikan dari prinsip nasionalitas aktif yakni negara  berdaulat  memiliki  kewenangan  terhadap  warga  negaranya  yang  menjadi  korban kejahatan yang dilakukan orang asing di luar negeri.
Sebelum  membahas  tentang  yurisdiksi  negara  Indonesia  terlebih  dahulu  akan dibahas tentang hubungan antara kedaulatan negara dengan yurisdiksi negara. Kedaulatan negara  merupakan  kekuasaan  tertinggi  dari  suatu  negara  yang  berarti  diatas  kedaulatan tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi.   Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menandakan  bahwa  negara  tersebut  adalah  negara  merdeka  atau  tidak  tunduk  pada kekuasaan  negara  lain,  kedaulatan  negara  itu  sendiri  dibatasi  oleh  hukum,  baik  hukum nasional  maupun  hukum  internasional.  Kedaulatan  yang  dimiliki  oleh  negara  tersebut pada  dasarnya  mengandung  dua  aspek,  yakni  aspek  internal  dan  aspek  eksternal.  Aspek internal  yaitu berupa kekuasaan tertinggi  suatu  negara untuk  mengatur segala sesuatu  di dalam  batas-batas  wilayahnya  dan  aspek  eksternal  adalah  kekuasaan  tertinggi  suatu negara  untuk  mengadakan  hubungan  dengan  anggota  masyarakat  internasional  maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayahnya, sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu.
Berdasarkan  kedaulatannya  itu,  maka  lahirlah  yurisdiksi  (kekuasaan  atau kewenangan)  negara  untuk  mengatur  kepentingannya  baik  dari  aspek  intern  maupun aspek  ekstern.  Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  berdaulat,  dengan  demikian Indonesia  memiliki  yurisdiksi  terhadap  masalah  intern  maupun  masalah  ekstern  negara Indonesia  itu  sendiri.  Indonesia  pada  bulan  Maret  2016  Kapal  berbendera  Indonesia dirompak  oleh  perompak  Filipina  yang  diketahui  merupakan  kelompok  Abu  Sayyaf. Kapal  Tunda  Brahma  dan  kapal  tongkan  Anand  dibajak  di  perairan  Tawi-tawi  Filipina Selatan,  dimana  yurisdiksi  yang  berlaku  adalah  yurisdiksi  negara  Filipina,  motif  pelaku adalah  uang  tebusan,  hal  ini  mengingatkan  kita  pada  kejadian  perompakan  kapal MV.Sinar Kudus yang terjadi di lepas pantai Somalia pada 2011 lalu.
Kapal MV. Sinar Kudus milik PT. Samudera Indonesia dirompak oleh perompak Somalia di  perairan internasional Laut  Arab, sekitar 60 mil  dari batas perairan Somalia. Kapal  ini  merupakan  kapal  dagang  yang  bertujuan  ke  Rotterdam,  Belanda,  tanpa didampingi dengan kapal perang Indonesia (TNI AL). Perairan Somalia merupakan jalur perdagangan dunia yang sering dilewati oleh kapal-kapal asing, di perairan ini pula sering terjadinya perompakan yang sudah berlangsung sejak lama, dan patutnya perompakan ini dapat  dicegah  atau  bahkan  diberantas  dengan  kerjasama  dari  setiap  negara.  Begitu  juga dalam  halnya  kapal  Thundra  Brahma  yang  dirompak  di  perairan  Tawi-tawi  dimana perairan  tersebut  juga  rawan  perompakan.  Menurut  Kepala  Bidang  Perundingan  Batas
Maritim  dan  Penyelesaian  Sengketa  Bapak  Sora  Lokita  ,  apa  yang  terjadi  di  perairan Tawi-tawi  berbeda  dengan  apa  yang  terjadi  di  perairan  lepas  pantai  Somalia,  perbedaan itu terletak pada negara Somalia yang memang pada saat itu sebagai Fail State sehingga tidak  ada  pemerintahan  yang  efektif  disana,  sedangkan  Filipina  merupakan  negara  yang memiliki  pemerintahan  yang  efektif,  sehingga  sepatutnya  dapat  menyelesaikan  kasus pembajakan laut tersebut, hanya saja menurut Bapak Sora Lokita tidak ada kemauan dari pemerintahan Filipina untuk menuntaskan masalah tersebut hingga pembajakan tetap saja terjadi. Menurutnya dibutuhkan kerjasama secara koordinatif di wilayah tersebut.
Pada dasarnya secara hukum internasional apa yang terjadi di perairan Tawi-tawi dan lepas pantai Somalia memang berbeda yurisdiksi, sehingga dikenal istilah Piracy dan Sea/armed  Roberry.  Definisi  Piracy  dalam  Pasal  101  UNCLOS  1982    adalah  : a)  any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or aircraft and directed : (i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or  aircraft;  (ii)  against  a  ship,  aircraft,  persons  or  property  in  a  place  outside  the jurisdiction of any state;b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with the knowledge of facts making it a private ship or aircraft; and c) any act inciting or of intentionally facilitating an act described in sub paragraph (a) or  (b). Definisi  tersebut  diatas  memberikan  pengertian  bahwa  dikategorikan  “piracy”  adalah setiap  tindakan  kekerasan  atau  penahanan,  atau  setiap  tindakan  pembinasaan  yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, oleh awak kapal atau penumpang sebuah kapal atau pesawat  udara  swasta,  dan  kejadian  tersebut  terjadi  di  laut  lepas,  atau  di  luar  yurisdiksi suatu  negara,  Apabila  tindakan  tersebut  terjadi  di  perairan  pedalaman,  perairan kepulauan,  dan  laut  teritorial  suatu  negara  maka  tindakan  tersebut  bukan  tergolong “piracy” melainkan sea/armed robbery. Pasal 101 menekankan bahwa dikatakan sebagai Piracy  atau  perompakan  apabila  tindakan  tersebut  terjadi  di  laut  lepas  atau  di  luar yurisdiksi  negara  manapun.  Penegakan  peraturan  di  laut  lepas  diserahkan  pada  negara bendera dari suatu kapal, kecuali terhadap kejahatan-kejahatan yang tergolong kejahatan bersama  seperti  perompakan  dan  perdagangan  budak  tiap  negara  memiliki  yurisdiksi untuk mengadili kejahatan tersebut (yurisdiksi universal).
Yurisdiksi universal yang diterapkan pada kejahatan perompakan ini memiliki arti bahwa  setiap  negara  berhak  untuk  menangkap  perompak (pirate) di  laut  lepas  dan menghukum mereka tanpa memandang kebangsaan serta tempat dilakukannya kejahatan tersebut.    Yurisdiksi  universal  menurut  Amnesti  Internasional  adalah  yurisdiksi  dimana pengadilan  nasional  manapun  dapat  menginvestigasi,  menuntut  seseorang  yang  dituduh melakukan  kejahatan  internasional  tanpa  memperhatikan  nasionalitas  pelaku,  korban maupun hubungan lain dengan negara dimana pengadilan itu berada.
Ciri    pokok  suatu  perbuatan  atau  tindakan  dapat  dikatakan  sebagai  kejahatan internasional adalah perbuatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai
pelanggaran  terhadap  kepentingan  masyarakat  internasional  atau  “delicto  jus  gentium”, dan  memenuhi  persyaratan  bahwa  kejahatan  yang  dimaksud  memerlukan  penanganan secara  internasional.  Terhadap  pelaku  kejahatan  internasional  setiap  negara  berhak  dan berkewajiban  untuk  menangkap,  menahan  dan  menuntut,  serta  mengadili  pelaku kejahatan  tersebut  dimanapun  kejahatan  itu  dilakukan.      Yurisdiksi  universal  dalam hukum internasional bertujuan untuk menghapuskan fenomena pengampunan (impunity) bagi pelaku kejahatan tertentu.
Hukum Pidana Internasional memiliki beberapa asas dalam menentukan yurisdiksi mengadili  suatu  kejahatan  internasional,  yakni  asas  au  dedere  au  punere  dan  asas  au dedere  au  judicare.  Asas  au  dedere  au  punere  mengandung  arti  bahwa  terhadap  pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara dimana kejahatan itu terjadi (locus delicti),  yakni  dalam  batas  teritorial  negara  tersebut  atau  diekstradisikan  kepada  negara peminta  yang  memiliki  yurisdiksi  untuk  mengadili  pelaku  tersebut.    Asas  au  dedere  au judicare  adalah  asas  yang  menyatakan  bahwa  setiap  negara  berkewajiban  untuk melakukan  kerja  sama  dengan  negara  lain  dalam  menangkap,  menahan,  menuntut  serta mengadili pelaku tindak pidana internasional.
Indonesia  sebagai  negara  yang  berdaulat  berhak  menggunakan  yurisdiksinya karena  perompakan  termasuk  kedalam  kejahatan  yang  telah  diakui  oleh  komunitas internasional sebagai persoalan internasional, sehingga prinsip universal berlaku terhadap kejahatan  tersebut,  Pasal  4  KUHP  menyebutkan  bahwa  ketentuan  pidana  dalam perundang-undangan  Indonesia  berlaku  bagi  setiap  orang  yang  di  luar  Indonesia melakukan kejahatan diantaranya adalah pembajakan laut sebagaimana diatur dalam pasal 438,444  sampai  dengan  446  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  dan Indonesia  berhak  untuk  mengadili  pelaku  kejahatan  ini,  dengan  begitu  Indonesia  tidak hanya  melindungi  kepentingan  mereka  sendiri,  melainkan  juga  kepentingan  seluruh negara.
Namun  menurut  Kepala  Bidang  Perundingan  Batas  Maritim  dan  Penyelesaian Sengketa  Bapak  Sora  Lokita    pendampingan  kapal  dagang  di  perairan  laut  lepas  yang rawan perompakan belum menjadi prioritas utama Pemerintah, hal ini juga terkait dengan resources  yang  ada.  Bapak  Taufiq  Arif  sebagai  Angkatan  laut  yang  juga  pernah ditugaskan di Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa Indonesia tidak mengadili atau menggunakan  yurisdiksi  universalnya  pada  saat  kasus  perompakan  Somalia  karena  hal tersebut  akan  memperuncing  dan  berpotensi  menimbulkan  masalah  lainnya.  Tujuan utama angkatan laut pada saat  itu  adalah menyelamatkan sandera, dan itu berhasil tidak ada  sandera  yang  cacat  atau  terbunuh.  Menurutnya  hal  tersebut  adalah  langkah  paling bijak dilaksanakan dengan menangani masalah tanpa menimbulkan masalah lagi.
Page 127
2. Langkah Preventif Pemerintah dalam Melindungi Kapal Berbendera Indonesia Di Suatu Perairan Wilayah Asing yang Rawan Terhadap Perampokan

## Bersenjata/Armed Robbery
Dua  buah  kapal  berbendera  Indonesia  yang  membawa  batu  bara  dibajak  oleh kelompok  Abu  Sayyaf  di  perairan  Tawi-tawi  Filipina  pada  tanggal  26  Maret  2017. Sepuluh warga negara Indonesia turut disandera akibat pembajakan terhadap kapal tunda Brahma  12  dan  kapal  Tongkang  12  yang  membawa  7.000  ton  batu  bara.  Saat  dibajak, kedua kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina  Selatan.  Pembajakan  yang  terjadi  di  perairan  Tawi-tawi  dikenal  dengan  istilah sea/armed  robbery,  terhadap  kejahatan  tersebut  yang  memiliki  yurisdiksi  mengadili adalah  negara  dimana  kejahatan  itu  dilakukan  yaitu  Filipina,  sehingga  Indonesia  tidak dapat  ikut  campur  dalam  proses  penangkapan  maupun  mengadili  pelaku  pembajakan tersebut,  yang  dapat  Indonesia  lakukan  hanyalah  melakukan  diplomasi  dengan pemerintah Filipina untuk memastikan warganegaranya dalam kondisi baik.
Kapal kargo Maersk Alabama merupakan kapal berbendera Amerika Serikat yang juga pernah dirompak oleh perompak Somalia di Teluk Aden sama halnya dengan kapal mv. Sinar Kudus. Kapal tersebut membawa bahan makanan pesanan Organisasi Bantuan Pangan  PBB.  Mereka  berangkat  dari  Oman  menuju  Kenya.  Richard  Phillips  adalah kapten kargo Maersk Alabama yang disandera oleh para perompak Somalia pada tanggal 8  April  2009.  Sesuai  prosedur  keamanan  kapal  jika  dibajak,  para  awak  kapal  segera menuju ke “ruang  aman”, yang hanya diketahui oleh kapten dan awaknya. Awak kapal juga  mematikan  mesin,  agar  kapal  kargo  itu  tak  bisa  jalan.  Phillips  bahkan  sempat mengacaukan  sinyal  komunikasi  dan  radar.    Akibatnya,  kapal  tak  bisa  dilacak  kawanan perompak lain yang menunggu di “kapal induk” maupun di pantai. Sejauh yang diketahui oleh  Kepala  Bidang  Perundingan  Batas  Maritim  &  Penyelesaian  Sengketa,  kapal Indonesia  belum  dibekali  dengan  “ruang  aman”  tersebut,  menurutnya  dapat  saja  untuk menghalau  perompak  suatu  kapal  dibekali  dengan  water  canon,  namun  tentu  itu  akan memberatkan  pihak  pemilik  kapal  jika  kelengkapan  water  canon  tesebut  dijadikan sebagai salah satu syarat perizinan kapal. Untuk saat ini langkah preventif yang dilakukan berdasarkan  kesepakatan  ketiga  negara  yaitu    melaksanakan  joint  patrol,  coordinated patrol, dan patroli konvoi. Deputi satu bidang kedaulatan maritim memiliki ide kerjasama navy  to  navy  visit,  yang  jadwal  kunjungannya  disesuaikan  dengan  jadwal  kapal  dagang melintasi  perairan  tersebut,  sehingga  dapat  pula  mengantisipasi  perampokan    atau sea/armed robbery yang mungkin terjadi.
Berbeda  dengan  pendapat  yang  diberikan  oleh  Paban  V  Srenal  Kolonel  Laut Bapak taufiq Arif, beliau mengatakan bahwa ruang aman, water canon sudah merupakan SOP internasional yang harus dipatuhi sehingga cukup dengan melengkapi standarstandar internasional  tersebut  seperti  adanya  radar  dan  tombol  darurat  yang  dapat  digunakan ketika dalam keadaan darurat sudah cukup untuk mengamankan kapal dari perampokan,
Page 128
karena  nantinya  jika  tombol  darurat  ditekan  akan  memberitahukan  ke  pangkalan- pangkalan militer terdekat bahwa telah terjadi perampokan bersenjata di wilayah tersebut, terbukti dengan selat malaka yang sudah bersih dari perompakan dengan adanya Western Fleet  Quick  Response.  Indonesia  lebih  menyarankan  kepada  kapal-kapal  dagang  untuk melengkapi  syarat-syarat  komunikasi  ataupun  dokumen  yang  sudah  menjadi  standar internasional,  karena  pada  dasarnya  dengan  mentaati  SOP  internasional  tersebut  sudah cukup untuk mengamankan kapal-kapal dari perompakan.
Langkah yang dilakukan pemerintah setelah kejadian Kapal tunda Brahma 12 dan kapal  tongkang  Anand  12  adalah  dengan  memperkuat  kerjasama  regional  antar  tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam pengamanan di perairan perbatasan dan wilayah sekitar. Dalam mengatasi masalah perompakan dan penyanderaan di perairan Filipina  terutama  perompakan  dan  penyanderaan  terhadap  kapal  dan  ABK  berbendera Indonesia  maka  diperlukan  kerjasama  antara  Indonesia  dan  Filipina  yang  melibatkan militer kedua negara. Beberapa kerjasama yang secara langsung maupun  tidak langsung berkaitan  dalam  penanggulangan  perompakan    antara  Indonesia-Filipina  adalah  Patroli Terkoordinasi  Filipina–Indonesia (Patkor Philindo) yang dilaksanakan oleh TNI AL dan Republic  Philipine  Navy/RPN  di  perairan  perbatasan  laut  kedua  negara  yang  bertujuan untuk mengamankan perbatasan laut masing-masing negara.
Patkor  ini  dilaksanakan  secara  temporer  dan  hanya  1  (satu)  kali  dalam  setahun dengan durasi waktu selama 20 hari serta belum memiliki Standart Operating Prosedures (SOP) sebagai  pedoman  bagi  unsur di  lapangan dalam melaksanakan Patkor. Salah satu yang mendasari  kerjasama Patkor ini adalah Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2007 tanggal  10  April  tentang  pengesahan  persetujuan  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina  tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan.
Dengan  adanya  patrol  koordinasi  antar  Filipina,  Indonesia  dan  Malaysia  maka masing-masing negara berpatroli di kawasan atau yurisdiksinya masing-masing, sehingga untuk  mendukung  program  ini  perlu  adanya  penambahan  Alutsista  berupa  penambahan kapal  perang  yang  dilibatkan  dalam  menjaga  perairan  perbatasan  Indonesia–Filipina, kemudian demi tercapainya efisiensi perlu untuk menambah atau membangun sarana dan prasarana  pangkalan  Pangkalan  sebagai  pendukung  bagi  kekuatan  laut  khususnya mendukung  4R  (Bekal  Ulang/Refuel,  Perbaikan/Repair,  Rekreasi/Recreation  dan Istirahat/Rest) kapal perang. Maka pembangunan sarana dan prasarana pangkalan adalah sebagai  bagian  dalam  rangka  menegakkan  kedaulatan  negara  di  laut  dengan  cara pertahanan  negara  dan  penangkalan,  menyiapkan  kekuatan  untuk  persiapan  perang, menangkal  setiap  ancaman  militer  melalui  laut,  dan  menjaga  stabilitas  keamanan kawasan.  Kerjasama  Patroli  Terkoordinasi  antara  Indonesia–Filipina    (Philindo)  yang dilaksanakan setiap tahun oleh TNI AL dengan Republic Philipine Navy (RPN)  mampu menjaga  hubungan  baik  antara  kedua  negara.  Perairan  perbatasan  Indonesia–Filipina  –
Malaysia  khususnya  di  sekitar  perairan  Kepulauan  Sulu  masih  rawan  terhadap  ancaman perompakan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  Abu  Sayaf  karena  masih  ada  faktor keterbatasan  yaitu;  1)  Alokasi  kekuatan  yang  dilibatkan  dalam  pengamanan  perbatasan Indonesia–Filipina  bukan  berdasarkan    seberapa  besar  jumlah  personelnya,  namun berdasarkan  alokasi  kapal  perang  (KRI)  yang  dihadapkan  dengan  panjang  perairan perbatasan Indonesia–Filipina. 2) Area Operasi yang dilaksanakan dalam Patkor Philindo saat  ini  sekitar  120  Nm  (hanya  1/5  dari  sekitar  600  Nm  panjang  perairan  perbatasan kedua  negara)  belum  meng-cover  seluruh  perairan  perbatasan  Indonesia–Filipina.  3) Standard Operating Procedure–SOP sangat dibutuhkan bagi unsur pelaksana di lapangan, karena sebagai panduan dalam melaksanakan Patkor di perairan perbatasan Indonesia– Filipina.
Hak  pengejaran  seketika (Hot  Pursuit) adalah  prinsip  yang  dirancang  untuk memastikan bahwa kapal yang telah melanggar aturan negara pantai tidak dapat lolos dari hukuman  dengan  melarikan  diri  ke  laut  lepas.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  keadaan tertentu  didefinisikan  negara  pantai  dapat  memperpanjang  yurisdiksinya  ke  laut  lepas untuk  mengejar  dan  menahan  sebuah  kapal  yang  diduga  melanggar  hukumnya.  Hak pengejaran seketika ini diatur dalam pasal 111 UNCLOS 1982. Hal berbeda yang terjadi pada perompakan di Somalia, dimana mereka melakukan aksinya di laut lepas, dan segera mengamankan  diri  ke  wilayah  teritorialnya  jika  mereka  terancam.  Sistem  hukum nasionalnya  yang  lemah  mengakibatkan  pemerintah  Somalia  tidak  dapat  menangani perompakan ini.

## C. Kesimpulan
Implementasi  prinsip  yurisdiksi  universal  mengenai  pemberantasan  kejahatan perompakan  laut  di  Indonesia  tertuang  dalam  Pasal  4  KUHP,  syarat  untuk  dapat melaksanakan  yurisdiksi  universal  adalah  kejahatan  tersebut  terjadi  di  luar  yurisdiksi negara  mananpun  dan  yang  berwenang  melakukan  penangkapan  hanyalah  kapal  perang atau kapal publik yang diberi kewenangan untuk itu. Indonesia sudah memiliki landasan hukum untuk menggunakan yurisdiksi universalnya, hanya kapal perang Indonesia tidak dapat  selalu  berpatroli  di  kawasan  rawan  perompakan  tersebut,  hal  ini  terkait  dengan resouces  yang  ada.  Pada  kasus  kapal  Sinar  Kudus  Indonesia  tidak  menggunakan kewenangan mengadilinya, karena Indonesia lebih mempertimbangkan keselamatan awak kapal.  Langkah-langkah  preventif  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  melindungi  kapal berbendera  Indonesia  di  suatu  perairan  wilayah  yang  rawan  terhadap  perampokan bersenjata  adalah  dengan  melakukan  koordinasi  dengan  negara  lain  untuk  memberikan perlindungan  dan  keamanan  maritim  di  masing-masing  wilayahnya,  mensinergiskan
Page 130
instansi-instansi  yang  terkait  dalam  menjaga  kemanan  maritim,  melengkapi  seluruh dokumen  dan  komponen  kapal  sesuai  dengan  SOLAS  Convention.  Selain  itu,  dalam mencegah terjadinya perampokan bersenjata di perairan wilayah asing Indonesia Filipina dan  Malaysia  telah  melakukan  kerjasama  coordinated  patrol  di  masing-masing  wilayah atau yurisdiksinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Boer mauna, Hukum Internasional ,PT.alumni, Bandung, 2005.
I  Wayan  Parthiana, Pengantar  Hukum  Internasional ,  Edisi  Pertama,  Mandar  Maju  Bandung, 1990
Jawahir  Thontowi  dan  Pranoto  Iskandar, Hukum  Internasional  Kontemporer ,  PT.Refika Aditama, Bandung, 2006.
Melda Kamil Ariadno, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup , Diadit Media, Jakarta, 2007.
Romli  Atmasasmita, Pengantar  Hukum  Pidana  Internasional  II ,  PT.  Hecca  Mitra  Utama, Jakarta, 2004.
Sefriani, Hukum Internasional , Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI Press, 2005
Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional 1 , Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika,Jakarta, 2001.
Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2009.