## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 2, Juli 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id

## Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia
Sita Nur Ramdhani Devi 1* , Al Qodar Purwo Sulistyo 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia
* Corresponding Author: sittarmdhanidevi@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 16/04/2024 "Perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing yang terkenal dari pelanggaran di Indonesia" merupakan penelitian yang sangat relevan mengingat pentingnya melindungi merek terkenal asing di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  menyelidiki  dan  menunjukkan  bahwa  sistem  pendaftaran  berkas pertama  di  Indonesia  dianggap  kurang  memberikan  tingkat  kepastian  hukum yang dibutuhkan oleh pemilik merek terkenal asing. Keadaan ini dapat menjadi masalah serius, terutama mengingat pentingnya kepastian hukum dalam menjaga Hak  Kekayaan  Intelektual.  Pengakuan  terhadap  status  istimewa  dan perlindungan  hukum  khusus  bagi  merek  terkenal  menjadi  fokus  utama  dalam penelitian ini, mencerminkan pemahaman akan nilai ekonomi yang terkandung dalam merek dan upaya yang ditempuh untuk melindunginya. Signifikansi merek dalam  dunia  bisnis  dianggap  sangat  besar.  Merek  terkenal  dapat  menciptakan persaingan  yang  sehat,  tetapi  sekaligus  dapat  menimbulkan  persaingan  yang tidak sehat dan peniruan produk. Dalam konteks ini, perlindungan merek dagang asing  melibatkan  dua  pendekatan,  yaitu  upaya  preventif  dan  represif, mencerminkan  kebutuhan  untuk  mencegah  pelanggaran  merek  sekaligus menindak  pelanggaran  yang  sudah  terjadi.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif ini adalah dengan mempertimbangkan peraturan  dan  norma  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap pemalsuan merek. Beberapa kendala yang diidentifikasi melibatkan keterbatasan akses informasi masyarakat, kesulitan yang dihadapi pemegang hak merek asing terkemuka  dalam  mengenali  pelanggaran  merek,  dan  adanya  tuntutan  hukum sosial.  Dampaknya  terlihat  pada  kerusakan  reputasi  produk,  di  mana  pemilik merek  asing  terkenal  dapat  mengalami  penurunan  citra  produknya  karena dianggap memiliki masalah.
Diterima, 13/06/2024
Dipublikasi, 01/07/2024
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemalsuan Merek, Merek Luar Negeri Terkenal.
Abstract Keywords: Legal Protection, Brand Counterfeiting, Famous Foreign Brands. "Legal protection of holders of well-known foreign trademarks from infringement in Indonesia" is very relevant research considering the importance of protecting well-known  foreign  trademarks  in  Indonesia.  The  aim  of  this  research  is  to investigate  and  show  that  the  first  file  registration  system  in  Indonesia  is considered to lack the level of legal certainty required by owners of well-known foreign  marks. This situation can be a serious problem, especially considering the  importance  of  legal  certainty  in  protecting  Intellectual  Property  Rights. Recognition  of  the  special  status  and  special  legal  protection  of  well-known brands  is  the  main  focus  of  this  research,  reflecting  an  understanding  of  the economic value contained in  brands and the efforts taken to protect  them. The significance of brands in the business world is considered enormous. Well-known brands can create healthy competition, but at the same time they can give rise to unhealthy  competition  and  product  imitation.  In  this  context,  the  protection  of foreign trademarks involves two approaches, namely preventive and repressive efforts,  reflecting  the  need  to  prevent  trademark  infringement  while simultaneously taking action against infringements that have already occurred. The  research  method  used  in  this  normative  juridical  legal  research  is  to
consider  regulations  and  norms  relating  to  legal  protection  against  brand counterfeiting. Some of the obstacles identified involve limited public access to information,  difficulties  faced  by  leading  foreign  trademark  rights  holders  in recognizing trademark infringement, and the existence of social legal claims. The impact can be seen in damage to product reputation, where owners of well-known foreign brands can experience a decline in their product image because they are considered to have problems.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  transportasi  telah  mendukung  globalisasi  hak kekayaan  intelektual.  Globalisasi  telah  membuka  pintu  bagi  produk  dan  layanan  untuk menembus batas-batas negara dan menciptakan peluang serta tantangan baru. Teknologi dan transportasi yang semakin canggih ini memungkinkan pergerakan barang dan informasi secara cepat dan efisien di seluruh dunia. Kelangsungan pertumbuhan ekonomi bergantung kuat pada stabilitas  konsumsi  masyarakat  dan  ditopang  oleh  pertumbuhan  pendapatan  di  sektor-sektor seperti pertanian, industri, dan jasa. 1 Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, seperti merek, globalisasi membawa implikasi besar. Produk dan merek yang telah dikenal secara lokal dapat dengan mudah menambah pasar global. Namun, dengan peluang ini juga muncul resiko seperti pemalsuan dan persaingan tidak sehat. Maka dari itu, pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual  menjadi  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  inovasi  dan  karya  intelektual menerima pengakuan dan perlindungan yang layak di tingkat global.
Penting untuk diingat bahwa mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi globalisasi juga  menimbulkan  tantangan  dalam  hal  harmonisasi  hukum  dan  kebijakan  Hak  Kekayaan Intelektual di tingkat Internasional. Upaya kolaboratif antara negara-negara dalam menyusun peraturan  dan  menjalankan  sistem  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  dapat  membantu mengatasi  permasalahan  ini  dan  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  adil  di  tingkat  global. Harapannya adalah bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi perdagangan global dapat memberikan keunggulan bagi negara-negara yang telah siap dan menerima berbagai produk barang dan jasa yang akan dipasarkan, serta bersaing secara internasional. Adaptasi terhadap sistem bisnis modern memerlukan penyesuaian dalam hal perlindungan hukum terhadap merek dagang produk yang diperkenalkan ke pasar.
Dalam  menghadapi  tantangan  ini,  perlu  untuk  memulai  diskusi  tentang  merek  dengan melakukan  analisis  rasionalisasi  ekonomi  dan  memberikan  justifikasi  hukum. 2 Sebaliknya, penilaian  terhadap  identitas  merek  seharusnya  menjadi  fokus  utama,  bukan  hanya  sebatas tindakan  administratif  yang  terbatas  seperti  pendaftaran  merek  atau  pembatalan  merek. Dampak dari sifat absolut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bahwa pemilik hak, baik itu pencipta,  penemu,  perancang, atau  pemegang  hak,  memiliki  hak eksklusif  untuk menguasai HKI tersebut selama periode waktu tertentu. Tidak diperbolehkan menggunakan hak tersebut tanpa  izin  resmi  dari  pemegang  hak,  kecuali  dalam  situasi-situasi  tertentu  yang  diatur  oleh undang-undang,  misalnya  melalui  keputusan  pengadilan  terkait  lisensi  wajib,  dengan  tetap
1 Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Agus Supriyo, et. All. (2020) Pendampingan Hukum UMKM Berbasis E- Commerce Di Desa Jarak, Kec. Wonosalam, Jombang. https://journal.um- surabaya.ac.id/HMN/article/view/4543 Hal. 24.
2 Anang  Dony  Irawan,  Al  Qodar  Purwo  Sulistyo,  et.  All.  (2022)  Pengaruh  Pandemi  Dalam  Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat. https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/1184 Hal. 254.
mempertimbangkan  hak  ekonomi  dari  pencipta,  penemu,  perancang,  atau  pemegang  hak tersebut. 3
Meskipun  telah  ada  banyak  regulasi  terkait  merek,  masih  banyak  pelanggaran  merek dagang  yang  terjadi.  Dalam  situasi  peniruan,  pelanggaran  hak  cipta,  atau  replikasi  reputasi transmisi serta hak kekayaan intelektual lainnya terjadi. Secara umum, Indonesia menerapkan sistem  konstitutif,  di  mana  merek  baru  mendapatkan  perlindungan  hukum  setelah  proses pendaftaran first to file. Walaupun demikian, penulis berpendapat bahwa sistem pertama kali mendaftar (first to file) tidak secara menyeluruh memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terkenalDalam pendaftaran merek, seharusnya merek yang memiliki persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek terkenal seharusnya tidak diterima. Sebagai hasil dari kapasitas intelektual, merek memegang peranan yang sangat penting bagi pelaku bisnis dalam mencapai keuntungan ekonomi.
Setiap pelaku bisnis berusaha menjadikan merek produknya sebagai simbol kualitas yang superior,  dikenal  secara  luas,  dan  diminati  oleh  konsumen.  Tujuannya  adalah  menciptakan perbedaan yang jelas antara merek dagang mereka dengan merek dagang yang diproduksi oleh perusahaan  lain. 4 Membangun  merek  yang  memiliki  daya  pembeda  bukanlah  tugas  yang mudah,  karena  membutuhkan  kreativitas,  waktu,  dan  investasi  dana.  Oleh  karena  itu,  pihak yang  telah  berupaya  membangun  merek  perlu  memperoleh  perlindungan  hukum.  Merek dagang memiliki peran yang sangat signifikan dalam sektor industri dan bisnis, terutama dalam konteks  litigasi  merek  dagang.  Pemanfaatan  merek  terkenal  saat  ini  semakin  umum  karena menjanjikan  keuntungan  yang  besar  jika  dibandingkan  dengan  mengandalkan  merek  yang kurang dikenal. 5 Terlebih lagi, dalam situasi krisis ekonomi, terjadi banyak kasus perpaduan antara  produk  merek  terkenal  dengan  produk  bajakan,  karena  kemiripan  fisiknya  dengan barang asli.
Banyak industri memilih menggunakan merek terkenal untuk produk mereka, dan salah satu  alasannya  adalah  kemudahan  dalam  pemasaran.  Selain  itu,  perusahaan  tidak  perlu khawatir tentang registrasi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau mengeluarkan biaya besar untuk membangun citra merek pada produk. Tidak perlu mendirikan departemen penelitian  dan  pengembangan  untuk  terus  menghasilkan  produk  terkini.  karena  mereka cenderung  meniru  produk  orang  lain  dan  seringkali "distributor" bersedia  menjual  produk tiruan  tersebut  untuk  keperluan  pemasaran.  Secara  finansial,  pemanfaatan  merek  terkenal membawa  keuntungan  yang  signifikan,  dan  kenyataan  di  lapangan  mendukung  klaim  ini. Faktor ini diperkuat oleh keterbatasan daya beli konsumen yang tetap mengikuti trend . Suatu karya  dapat  memperoleh  perlindungan  hak  cipta  jika  ide  tersebut  telah  berwujud,  dan keasliannya tetap terjaga. Hal ini mencerminkan prinsip dasar dalam konsep perlindungan hak cipta. 6
3 Dr. Yulia, S.H., M.H. (2018) Buku Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual. 24-25.
4 M. Rasyid, Hj. Yunial Laily, Sri Handayani, et. All. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era
Perdagangan Bebas di Indonesia. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/60 ; hal. 1-14.
5 Erni Shinta Y Sitanggang, S.T., M.T. et. All. (2020) Buku Panduan HKI (Hak Cipta dan Paten) 2020. hal. 11- 12.
6 Dr.  Dwi  Suryahartati,  S.H,  M.Kn.,  Nelli  Herlina, S.H.,  M.H,  et.  All. (2022).  Buku  Ajar  Hukum  Kekayaan Intelektual. https://unjapublisher.unja.ac.id/buku-ajar-hki/ ; hal. 1-173.
Dengan berlalunya waktu, fungsi merek telah berkembang menjadi alat promosi (Means Off Trade Promotion) bagi produsen atau pengusaha yang terlibat dalam perdagangan barang dan  jasa.  Secara  internasional,  merek  sering  digunakan  sebagai  sarana  untuk  menjaga  citra positif  di  mata  konsumen.  Fungsi  merek  sebagai  simbol  membantu  pedagang  dalam memperluas  pangsa  pasarnya  di  pasar  internasional  dan  juga  menjaga  posisi  mereka  di dalamnya.  Fungsi  merek  di  Indonesia  mencakup  peran  sebagai  alat  untuk  mendorong pertumbuhan industri,  menciptakan  perdagangan  yang  sehat,  dan  memberikan  manfaat  bagi semua pihak. CAFI (Commercial Advisory Foundation in Indonesia) mengakui bahwa paten dan merek dagang memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi Indonesia, terutama terkait dengan perkembangan industri dalam konteks penanaman modal.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  hukum  ini  mengangkat  permasalahan  mengenai  bagaimana  bentuk perlindungan hukum terhadap merek yang di palsukan di Indonesia dan Bagaimana penegakan hukum  tewrhadap  pelanggaran  merek Passing-Off di  Indonesia.  Penulisan  hukum  ini mengadopsi  metode  penelitian  Yuridis  Normatif.  Data  yang  digunakan  bersifat  sekunder, melibatkan referensi dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil seminar, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan isu yang dibahas. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  memberikan  analisis  yang  rinci,  jelas,  dan  komprehensif  mengenai perlindungan  hukum  terhadap  Merek  Dagang  Asing  terkait  dengan  praktik  Pemboncengan Reputasi Passing-Off dalam  proses  pendaftaran  merek  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini mengindikasikan bahwa regulasi perlindungan merek terkenal di Indonesia mencakup dimensi nasional dan internasional. 7
Di tingkat nasional,  terdapat ketentuan hukum yang mengatur merek, seperti Undang- Undang  Merek  Nomor  21  Tahun  1961,  Undang-Undang  Merek  Nomor  19  Tahun  1992, Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1992, dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk melindungi merek. Manfaat dari tindakan pemboncengan reputasi, yang juga dikenal sebagai nama baik, dapat mengakibatkan tindakan  penipuan  atau  penyesatan. Passing-Off ,  dalam  konteks  ini,  menargetkan  merek terkenal,  menciptakan  kesan  persamaan  pada  intinya  saja,  menghasilkan  kekeliruan  dan memberikan impresi seolah-olah merek tersebut sudah dikenal, menjadi objek dari tindakan Passing-Off . Banyaknya kasus perselisihan merek yang terkait dengan tindakan pemboncengan reputasi atau Passing-Off di Indonesia menjadi sorotan.
Kasus-kasus  ini  tidak  hanya  mencakup  pelanggaran  merek,  tetapi  juga  melibatkan pelanggaran hak kekayaan intelektual secara keseluruhan. Pelanggaran terhadap merek asing yang  terkenal  sering  kali  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  di  Indonesia,  menimbulkan  kerugian bagi pemilik merek dari negara asalnya. 8 Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, diperlukan  lampiran  etiket  merek  yang  telah  dicetak  di  atas  kertas.  Meskipun  banyak permohonan  pendaftaran  merek  yang  hanya  menampilkan  etiket  merek  dalam  bentuk  huruf
7 Wahyuni, Santi Dwi, et. All. (2020) Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terhadap Passing-Off Terkait Public Misleading di Indonesia. http://lib.unnes.ac.id/41825/1/8111416122.pdf Hal. 5-6.
8 Dwi Rahayu, Al Qodar Purwo Sulistyo, et. All. (2022) Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan Di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia. https://jurnal.iain- padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/5736 Hal. 2.
standar  dengan  warna  hitam  dan  putih,  sebaiknya  etiket  merek  yang  dilampirkan mencakup seluruh variasi warna dan elemen merek yang sesuai dengan penggunaan sebenarnya. Menurut ketentuan  dalam  Undang-Undang  Merek,  etiket  diharapkan  mencerminkan  atau  mewakili merek yang terdapat pada barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan, sebagaimana yang dapat ditemui oleh konsumen dalam aktivitas perdagangan barang atau jasa.
Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 61 ayat (2) huruf b dari Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek.  Jika  permohonan  tersebut  disetujui oleh  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Ditjen  HKI),  maka  merek  akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan tampilan yang diajukan dalam permohonan tersebut.  Penghapusan  pendaftaran  merek  dari  Daftar  Umum  Merek  bisa  dilakukan  atas prakarsa Ditjen HKI atau oleh pihak ketiga melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga. Gugatan ini didasarkan pada alasan ketidakpenggunaan (Non-Use), di mana pemakaian merek dalam  kegiatan  komersial  tidak  sesuai  dengan  tampilan  merek  yang  terdaftar,  sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  merek  asing  yang  dipalsukan  di Indonesia.  Dalam  dunia  perdagangan  barang  atau  jasa,  peran  merek  sangat  penting  sebagai bentuk karya intelektual yang memiliki dampak besar dalam memfasilitasi dan meningkatkan proses perdagangan. Pentingnya penggunaan merek menjadi faktor utama kesuksesan sebuah perusahaan  dalam  meningkatkan  aktivitas  perdagangan  dan  meraih  kemenangan  dalam persaingan di pasar sasarannya. Merek memiliki nilai strategis yang signifikan bagi produsen maupun konsumen. 9 Merek  memiliki  peran  sebagai  bagian  dari  hasil  karya intelektual  yang memiliki  nilai  ekonomi  dan  berfungsi  sebagai  simbol  atau  tanda  identifikasi  produk  yang dihasilkan  oleh  sebuah  badan  usaha  atau  perusahaan,  memungkinkan  pengenalan  oleh masyarakat sebagai konsumen terhadap produk tersebut.
Dalam dunia persaingan usaha, merek memiliki peran strategis dalam membedakan suatu produk dari produk lainnya yang mungkin serupa secara bentuk namun dihasilkan oleh entitas yang  berbeda.  Merek,  ketika  dihasilkan  oleh entitas  yang  berbeda,  tidak  hanya memberikan kemudahan  bagi  konsumen  dalam  mengidentifikasi,  tetapi  juga  menjadi  simbol  harga  diri. Orang yang telah terbiasa dengan suatu merek cenderung memilih dan menggunakan produk dari merek tersebut karena kepercayaan jangka panjang, kualitas yang diakui, dan faktor-faktor lainnya. Karenanya, peran merek sebagai penjamin kualitas menjadi semakin jelas, terutama dalam konteks produk-produk yang telah membangun reputasi positif. Dengan reputasi yang baik, merek minimal memperoleh perlindungan yang memadai untuk mendukung terciptanya persaingan  usaha  yang  sehat,  terutama  dalam  konteks  penggunaan  merek  pada  produk dagang. 10
9 Rahmadany Jiyan Puspitasari, Al Qodar Purwo Sulistyo, et. All. (2022) Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Online Shop dengan Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2088 Hal. 145.
10 Wiwik Afidah, Anang Dony Irawan, et. All. (2021) Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa  Label  Halal  di  Indonesia. https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/12188/7792 Hal. 266.
Dalam  substansi,  Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat  dijelaskan  sebagai  hak  kepemilikan terhadap  karya-karya  yang  timbul  atau  dihasilkan  dari  kemampuan  intelektual  manusia  di bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Perlindungan  terhadap  karya  intelektual  dalam konteks  sistem  Hak  Kekayaan  Intelektual  merujuk  pada  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh negara  kepada  individu,  kelompok,  atau entitas  tertentu  untuk memiliki,  menggunakan,  dan memperoleh  manfaat  dari  karya  intelektual  yang  termasuk  dalam  cakupan  hak  kekayaan intelektual  tersebut.  Merek  memiliki  nilai  tinggi  dalam  kerangka  Hak  Kekayaan  Intelektual karena  merek  terkait  dengan  mutu  dan  keinginan  konsumen  terhadap  suatu  produk  atau layanan. Keberadaan merek dapat menjadi daya tarik bagi konsumen untuk menggunakan atau mengonsumsi suatu produk. Elemen yang tidak terlihat pada merek dapat membentuk loyalitas dari pengguna atau konsumen terhadap merek tersebut.
Hal  ini  melibatkan  hak  kepemilikan  immaterial  yang  melekat  dalam  merek. 11 Perlindungan hak-hak konsumen dimulai dengan melindungi konsumen dari barang dan jasa yang  berkualitas  rendah  atau  berbahaya,  hingga  mengatur  izin,  administrasi,  dan  sertifikasi produk.  Pengetahuan  masyarakat  Indonesia  mengenai  hak-hak  sebagai  konsumen  masih terbatas, sehingga mereka rentan tertipu oleh promosi, iklan, dan reklame produk. Semangat konsumtif  yang  berlebihan  di  masyarakat  Indonesia  memberikan  kesempatan  bagi  pelaku usaha untuk memasarkan produknya dengan cara-cara yang tidak sehat. Sebelum tahun 1999, dalam  praktiknya,  hukum  positif  Indonesia  tidak  mengakui  istilah  "konsumen".  Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hukum positif Indonesia berusaha menggunakan beberapa istilah yang terkait dengan konsumen. Penggunaan berbagai istilah ini berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen, namun hingga saat itu, belum terdapat kejelasan dan kepastian hukum mengenai hak-hak konsumen.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menggunakan istilah "setiap orang" untuk merujuk kepada individu yang menggunakan, memakai, atau memanfaatkan jasa kesehatan dalam konteks konsumen. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 1, Pasal 3, 4, 5,  dan  Pasal  46.  Istilah  "masyarakat"  yang  digunakan  dalam  undang-undang  tersebut diasumsikan  sebagai  konsumen  dan  dijelaskan  dalam  Pasal  9,  10,  dan  Pasal  21.  Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat beberapa istilah yang terkait dengan konsumen, seperti pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan lain-lain. Sementara itu, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  menyebut  istilah  tertanggung  dan  penumpang.  Di bawah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  istilah  konsumen  diakui  dan  didefinisikan  sebagai  setiap pemakai  atau  pengguna  barang  dan  jasa, baik  untuk  kepentingan  diri  sendiri  maupun  untuk kepentingan pihak lain.
Istilah  "konsumen"  berasal  dari  kata  "consumer"  dalam  Bahasa  Inggris,  yang  secara harfiah berarti setiap orang yang menggunakan barang (berlawanan dengan produsen). Kamus Bahasa  Inggris-Indonesia  juga  mengartikan  "consumer"  sebagai  pemakai  atau  konsumen. Definisi dalam kamus umum Bahasa Indonesia menyebut konsumen sebagai lawan produsen, yaitu  pemakai  barang-barang  hasil  industri,  bahan  makanan,  dan  sebagainya.  Konsumen dijelaskan  sebagai  seseorang  yang  menggunakan  produk  untuk  keperluan  pribadi  daripada
11 Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H., Dr. Y. Djoko Suseno, M.SI., Dr. Sutoyo, M.PD. (2018) Buku Ajar Hukum Atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan Terhadap Industri Kecil Menengah. Hal. 24-25.
keperluan bisnis. Dalam buku teks tentang hukum konsumen, konsumen didefinisikan sebagai Seorang yang melakukan pembelian barang atau jasa. Definisi ini bertujuan untuk menyatakan bahwa konsumen adalah setiap individu yang memerlukan perlindungan ketika tidak memiliki kapasitas yang setara dengan produsen, pelaku usaha, atau pebisnis.
Inosentius Samsul menjelaskan bahwa konsumen dapat diidentifikasi sebagai pengguna akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan  undangan.  Mariam  darus  badrul  zaman  memberikan  definisi  Konsumen  didefinisikan dengan  mengadopsi  pengertian  yang  digunakan  oleh  kepustakaan  Belanda,  yaitu  "Semua individu yang secara konkret dan nyata menggunakan barang dan jasa." Umumnya, Para ahli hukum  sepakat  bahwa  konsumen  dapat  didefinisikan  sebagai  pemakai  terakhir  dari  suatu barang  atau  jasa  yang  diserahkan  oleh  pengusaha.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  konsumen  merujuk  kepada  setiap individu yang menggunakan barang atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi,  keluarga,  orang  lain,  atau  makhluk  hidup  lainnya,  dan  bukan  untuk  tujuan perdagangan.
Regulasi  perlindungan  merek  terkenal  di  Indonesia  mencakup  dua  tingkatan,  yaitu wilayah nasional dan internasional. Pada tingkat nasional, aturannya diatur melalui beberapa undang-undang  tentang  merek,  seperti  Undang-Undang  Merek  Nomor  21  Tahun  1961, Undang-Undang  Merek  Nomor  19  Tahun  1992,  Undang-Undang  Merek  Nomor  14  Tahun 1997, dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang saat ini menjadi dasar hukum untuk  perlindungan  merek. 12 Di  Indonesia,  perlindungan  hukum  untuk  suatu  merek  berlaku setelah  merek  tersebut  terdaftar  di  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Rahasia Dagang merupakan bidang HKI yang sebelumnya memang telah diatur dalam kategori hukum yang  lain  Bersama  hukum  tentang  rahasia  negara,  hukum  tentang  rahasia  pribadi,  hukum tentang  rahasia  hak  karya  cipta.  Namun  sekarang  WIPO (World  Intellectual  Property Organization) menambahkan Rahasia Dagang ini dalam deretan HKI khususnya hak kekayaan industial. 13
Pengaturan  secara  internasional  dapat  ditemui  dalam  peraturan-peraturan  seperti The Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights  (TRIPS)  within  the framework of the World Trade Organization (WTO). Dalam proses mengajukan permohonan pendaftaran merek, ada persyaratan untuk menyertakan etiket merek yang telah dicetak di atas kertas. Meskipun umumnya permohonan pendaftaran merek menampilkan etiket merek dengan huruf standar dalam warna hitam dan putih, disarankan agar etiket merek yang dilampirkan mencakup  seluruh  variasi  warna  dan  elemen  merek  sesuai  dengan  penggunaan  sebenarnya. Berdasarkan Undang-Undang Merek, etiket merek harus mencerminkan atau mewakili merek yang  sesuai,  ditempatkan  pada  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan  dan  diperdagangkan, sebagaimana yang dijumpai oleh konsumen dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Ketentuan  ini  terdapat  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  d  dan  Pasal  61  ayat  (2)  huruf  b Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek.  Jika  permohonan  disetujui  oleh
12 Alvio  Ardianto  Wicaksono,  Budi  Santoso,  Rinitami  Njatrijani,  et.  All.  (2021)  Pelaksanaan  Perlindungan Hukum  Terhadap  Merek  Dagang  Asing  Dari  Tindakan  Pemboncengan  Reputasi (Passing-Off) Dalam Penamaan Merek di Indonesia. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15750 Hal. 5.
13 Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H., Dr. Almusawir, S.H., M.H. et. All. (2021) Buku Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek. Hal. 13.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), maka merek akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan tampilan yang diajukan dalam permohonan. Penghapusan merek  dari  Daftar  Umum  Merek  dapat  dilakukan  oleh  inisiatif  Ditjen  HKI  atau  oleh  pihak ketiga melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, yang didasarkan pada ketidakpenggunaan (Non- Use)  karena  penggunaan  merek  dalam  kegiatan  komersial  yang  tidak  sesuai  dengan pendaftaran merek tersebut. Ketentuan ini termasuk dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2001  tentang  Merek.  Untuk  pendaftaran  Merek  terkenal  asing,  dapat  dilakukan dengan hak prioritas, yaitu pendaftaran yang diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek pertama kali diterima di negara lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Selain  itu,  opsi  lain  adalah  melakukan  pendaftaran  biasa  apabila  jangka  waktu pendaftaran dengan hak prioritas sudah lewat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pentingnya merek sangat signifikan dalam konteks perdagangan, terutama setelah merek tersebut diakui sebagai merek terkenal. Merek tersebut menjadi inti atau identitas utama dari suatu produk, mencerminkan  nilai  yang  tinggi  sebagai  aset  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  merek  tersebut  menjadi  suatu  keharusan,  sebagai  bentuk jaminan  hukum  bagi  investor  asing  dan  untuk  menjaga  reputasi  Indonesia  dalam  berbagai perjanjian,  seperti  TRIP'S,  WTO,  dan  kesepakatan  internasional  lainnya.  Dalam  ranah Perundang-Undangan tentang merek, terutama Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 yang  digabungkan  dengan  Undang-Undang  Merek  Nomor  14  Tahun  1997  dan  Undang- Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.
Proses pendaftaran merek diatur berdasarkan prinsip konstitutif atau prinsip first to file. Artinya, sebuah merek akan mendapatkan perlindungan hukum setelah berhasil didaftarkan. Oleh karena itu, pendaftaran merek dianggap sebagai suatu kewajiban yang perlu dipenuhi. 14 Secara  umum,  hambatan  dalam  sistem  pendaftaran  ini  dapat  timbul terutama  terkait  dengan pemilik  merek  terkenal.  Pemohonan  yang  berasal  dari  pemilik  merek  terkenal  sering  kali dihadapi dengan penolakan dari pihak Direktorat Merek, sebab merek-merek tersebut mungkin telah terdaftar lebih dulu oleh individu atau entitas lain yang tidak memiliki hak sah, dengan tujuan  yang  kurang  baik  untuk  memanfaatkan  popularitas  merek  asli  tanpa  usaha  yang sebanding untuk mendapatkannya. Secara umum, hambatan dalam sistem pendaftaran ini dapat timbul terutama terkait dengan pemilik merek terkenal.
Pemohonan  yang  berasal  dari  pemilik  merek  terkenal  sering  kali  dihadapi  dengan penolakan dari pihak Direktorat Merek, sebab merek-merek tersebut mungkin telah terdaftar lebih  dulu  oleh  individu  atau  entitas  lain  yang  tidak  memiliki  hak  sah,  dengan  tujuan  yang kurang  baik  untuk  memanfaatkan  popularitas  merek  asli  tanpa  usaha  yang  sebanding  untuk mendapatkannya. Merek terkenal adalah merek yang telah membangun reputasi yang sangat baik, yang secara alami memberikan keunggulan dalam strategi pemasaran. Karena merek ini menjadi favorit utama konsumen dan memiliki nilai jual yang tinggi, kehadiran merek terkenal
14 Edy Santoso, et. All. (2016) Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara. https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/4659 Hal. 3.
menjadi  suatu  aset  yang  sangat  berharga  bagi  pemiliknya. 15 Proses  penciptaan  dan pengembangan  merek  hingga  mencapai  tingkat  ketenaran  tidak  dapat  dicapai  secara  mudah dan tentu saja memerlukan investasi finansial yang substansial.
Setiap  upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  reputasi  merek  tersebut  seharusnya dihargai  dan  mendapatkan  perlindungan  dari  tindakan  tidak  jujur  oleh  pihak  yang  berusaha memanfaatkan prestise merek tersebut untuk keuntungan pribadi mereka.
Dasar untuk menggugat kesamaan merek dapat ditemukan pada beberapa faktor, termasuk: 1. Nama merek yang sama.
2. Kesamaan jenis barang.
3. Menurut Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997, Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemilik merek terkenal yang belum terdaftar memiliki  hak  untuk  mengajukan  gugatan  pembatalan  pendaftaran  merek  dengan melakukan pendaftaran  merek  terlebih  dahulu  di  kantor  merek.  Proses  selanjutnya,  gugatan  ini  dapat diajukan  ke  Pengadilan  Niaga,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  68  ayat  (3)  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001.
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, disebutkan dalam Pasal 69 ayat (2) bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila  merek  tersebut  seharusnya  tidak  dapat  didaftarkan  karena  mengandung  unsur-unsur yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. 16 Pertimbangan terkait  Pasal  69  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001,  bersama  dengan penjelasannya,  mencerminkan  pelaksanaan  prinsip  yang  terdapat  dalam  Pasal  6  bis  (3) Konvensi Paris. Ketentuan ini secara jelas menyatakan bahwa tidak ada batasan waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek jika gugatan tersebut diajukan dengan niat yang  tidak  baik. 17 Pemilik  merek  terkenal,  sesuai  dengan  peraturan  dalam  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, memiliki alternatif untuk mengambil tindakan inisiatif sesuai dengan Pasal 68.
Pasal ini mengatur mengenai gugatan yang bertujuan untuk membatalkan pendaftaran merek, dan gugatan semacam itu dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terkait.
Dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  diatur  bahwa  permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila terdapat kesamaan secara prinsip atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar oleh pihak lain, terutama jika pendaftaran tersebut telah terlebih dahulu dilakukan untuk barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang sama. Ketentuan tambahan pada Pasal 2 dan 3 menambahkan bahwa aturan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) huruf b dapat diterapkan pada barang dan jasa yang berbeda jenis. Di Indonesia, perlindungan terhadap merek dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Perlindungan Preventif:
15 Salsabilla Cahyadini Indira Putri, Mercy M. M. Setlight, Anastasia E. Gerungan, et. All. Prinsip First To File Dalam Pendaftaran
Merek Dagang di Indonesia. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47918 Hal. 7.
16 Agung Sujatmiko, et. All. (2020) Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off Dalam Hukum Merek. https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/183/pdf/18285 Hal. 53.
17 Achmad  Peter  Viney,  NG.  S.H.  (2019)  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Asing  di  Indonesia. https://media.neliti.com/media/publications/10558-ID-perlindungan-hukum-terhadap-merek-asing-di- indonesia-studi-kasus-sengketa-merek.pdf Hal. 4-5.
Perlindungan  preventif  melibatkan  langkah-langkah  perlindungan  yang  diambil sebelum terjadinya pelanggaran terhadap merek, yang diperoleh melalui proses pendaftaran. Pendaftaran merek bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap merek yang terdaftar, baik  untuk  penggunaan,  perpanjangan,  penerusan  hak,  dan  penghapusan.  Selain  itu, pendaftaran merek juga menjadi bukti dalam kasus sengketa pelanggaran merek terdaftar. Undang-Undang  Merek  mengatur  dua  metode  pendaftaran  merek,  yaitu  melalui  hak prioritas  atau  pendaftaran  biasa.  Pendaftaran  dengan  hak  prioritas  digunakan  untuk melindungi  merek  asing  atau  terkenal  dari  luar  negeri  agar  terhindar  dari  potensi pelanggaran merek. Metode ini bermanfaat ketika pemilik merek dari luar negeri atau merek terkenal  tidak  segera  mendaftarkan  mereknya  di  Indonesia,  sehingga  dapat  mengurangi risiko pendaftaran oleh pihak lain untuk produk serupa.
2. Perlindungan Represif:
Perlindungan represif diberikan ketika terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non litigasi atau litigasi. Dalam penyelesaian secara non litigasi, pemilik merek dapat memilih lembaga penyelesaian sengketa lain sesuai dengan Pasal 84 Undang- Undang  Merek.  Arbitrase  atau  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dapat  menjadi  pilihan selain  gugatan  atas  pelanggaran  merek.  Alasan-alasan  untuk  mengajukan  gugatan pembatalan  pendaftaran  merek,  sesuai  dengan  Pasal  68  ayat  (1)  dan  Pasal  4,  5,  dan  6 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, memungkinkan pemilik merek yang tidak terdaftar  mengajukan  gugatan  pembatalan  pendaftaran  merek  setelah  mengajukan permintaan  pendaftaran  merek  terkenal  yang  belum  didaftarkan.  Langkah  ini  sebaiknya diambil bersamaan dengan mengajukan gugatan pendaftaran merek tersebut ke Pengadilan Niaga, sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
Apabila terdapat tindakan hukum terhadap pihak lain yang menggunakan Merek tanpa hak,  terutama  jika  terdapat  persamaan  pokok  atau  keseluruhan  untuk  barang  dan  jasa  yang sejenis,  pemilik  merek  berhak  untuk  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  atau  meminta  perintah penghentian  atas  semua  perbuatan  penggunaan  Merek  tersebut.  Tindakan  penggunaan  yang tidak  sah,  penyalahgunaan,  atau  pemboncengan  terhadap  Merek  oleh  pihak  yang  tidak memiliki  hak,  dapat  mengakibatkan  pengajuan  gugatan,  yang  dapat  diajukan  ke  Pengadilan Niaga.  Merek  yang  dikenal  memiliki  reputasi  tinggi,  sehingga  secara  alami  memberikan kekuatan  pemasaran  yang  tinggi.  Merek  ini  menjadi  pilihan  utama  bagi  konsumen  yang menghargai nilai tinggi, menjadikannya aset berharga bagi pemilik merek. Menciptakan dan membuat sebuah merek menjadi terkenal bukanlah tugas yang mudah, melainkan memerlukan investasi yang signifikan.
Seluruh  usaha  yang  dilakukan  untuk  mengembangkan  merek  seharusnya  diakui  dan mendapatkan perlindungan dari tindakan tidak jujur pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan prestise merek untuk meraih keuntungan. Dalam kerangka perundang-undangan merek yang telah mengalami pembaruan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sejalan dengan Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun  2001,  pendaftaran  merek  diatur  dengan  prinsip first  to  file. Dengan  kata  lain,  suatu merek  akan  memperoleh  perlindungan  hukum  setelah  berhasil  didaftarkan.  Oleh karena  itu,
pendaftaran merek dianggap sebagai suatu kewajiban. 18 Ketika masalah muncul dalam sistem pendaftaran, terkadang pemilik merek terkenal menghadapi kendala.
Permohonan  dari  pemilik  merek  terkenal  sering  kali  ditolak  oleh  Direktorat  Merek, karena  merek-merek  tersebut  telah  terdaftar  terlebih  dahulu  oleh  pihak-pihak  yang  tidak berhak, dengan niat kurang baik untuk memanfaatkan ketenaran merek asli tanpa usaha yang layak untuk mendapatkannya. Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika merek tersebut seharusnya tidak dapat didaftarkan karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan  dengan  moralitas  agama,  kesusilaan,  atau  ketertiban  umum.  Penjelasan  dalam Pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa "bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum memiliki arti yang sama dengan penjelasan Pasal 5 huruf a, termasuk itikad tidak baik yang bertentangan dengan ketertiban umum."
Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, suatu merek dianggap terkenal apabila:
1. Tingkat pengetahuan umum masyarakat terkait merek tersebut di bidang usaha terkait.
2. Reputasi merek tersebut terkenal yang diperoleh melalui kampanye promosi yang intensif dan meluas.
3. Terdapat investasi oleh pemilik merek tersebut di beberapa negara di dunia.
4. Adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.
Jika data tersebut dianggap kurang memadai, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk memerintahkan lembaga independen untuk melakukan penelitian dengan maksud untuk menentukan  apakah  suatu  merek  dianggap  terkenal  atau  tidak.  Kesimpulan  dari  penelitian tersebut  kemudian  dapat  menjadi  dasar  untuk  menolak  pendaftaran  atau  tindakan  hukum lainnya. 19 Bagaimana pelaksanaan hukum terkait pelanggaran merek Passing-Off di Indonesia? Merek merupakan simbol yang digunakan oleh pedagang untuk menandakan kepemilikan atas jenis tertentu barang. Pemilik atau pedagang tersebut tidak diwajibkan untuk secara langsung memproduksi barang-barang tersebut, tetapi memiliki hak untuk menggunakan merek selama barang-barang tersebut berada dalam kegiatan perdagangan. Merek memiliki nilai ekonomis yang penting bagi produsen.
Selain  berperan  sebagai  alat  untuk  membedakan  produk  dari  produk  sejenis  yang diproduksi oleh perusahaan lain, merek juga bertujuan membentuk citra perusahaan, terutama dalam konteks kegiatan pemasaran. Perlu diingat bahwa merek tidak dapat beroperasi secara independen  dan  harus  terkait  dengan  barang  atau  jasa  yang  diperdagangkan.  Dalam  proses pendaftaran merek, setiap permohonan harus secara jelas menyebutkan jenis barang atau jasa tertentu  yang  akan  menggunakan  merek  tersebut. 20 Di  Indonesia,  pengelompokan  kategori
18 Samariadi,  et.  All.  (2020)  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal  Dari  Tindakan Passing  Off Berdasarkan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 Tentang Merek. https://media.neliti.com/media/publications/34241-ID-perlindungan-hukum-terhadap-merek-terkenal-dari- tindakan-passing-off-berdasarkan.pdf Hal. 2.
19 Nanda Resa Nur Aliska, Christine S.T. Kansil, et. All. (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang  Tidak  Terdaftar  di  Indonesia  Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  7  K/PDT.SUS-HKI/2018 https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10295001_4A230222113007.pdf Hal. 6-7.
20 Zaenal  Arifin,  Muhammad  Iqbal,  Et.  All.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Yang  Terdaftar. https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A052/20201117093157-PERLINDUNGAN-HUKUM- TERHADAP-MEREK-YANG-TERDAFTAR.pdf Hal. 7.
barang  atau  jasa  dikenal  sebagai  klasifikasi  barang  atau  jasa.  Klasifikasi  ini  terkait  dengan proses  pendaftaran  merek  dan  mengikuti  sistem  klasifikasi  Internasional  yang  merupakan bagian dari perjanjian Nice . Sejarah peraturan mengenai merek di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan  Hindia  Belanda  dengan  diberlakukannya "Reglement  Industrieele  Eigendom Tahun 1912" (Peraturan Hak Milik Industri 1912).
Setelah  era  kemerdekaan,  Indonesia  berusaha  untuk  memperkuat  perlindungan  merek dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 mengenai Merek Perusahaan dan Merek  Perniagaan  (UU  Merek  1961).  Pada  tahun  1992,  terjadi  pengenalan  peraturan  baru terkait merek, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai efektif berlaku pada tanggal 1 April 1993. Pada tanggal 7 Mei 1997, diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997  yang mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992  tentang  Merek.  Selanjutnya,  UU  Nomor  14  Tahun  1997  di  revisi  dan  digantikan  oleh Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek,  yang  diundangkan  pada  1  Agustus 2001  dan  masih  berlaku  hingga  saat  ini.  Salah  satu  motivasi  Indonesia  dalam  merevisi peraturan  mereknya  adalah  untuk  menyesuaikan  dengan  peraturan  dan  hukum  internasional yang mengatur merek, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Paris.
Perubahan  signifikan  dalam  undang-undang  merek  terutama  terfokus  pada  sistem pendaftaran merek, beralih dari sistem deklaratif (first to use principle) yang diterapkan oleh Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1961,  menjadi  sistem  konstitutif (first  to  file  principle). Proses pendaftaran merek sering kali memiliki risiko pendaftaran yang tidak sah oleh pihak yang memiliki niat kurang baik. Pendaftaran yang tidak sah ini seringkali terjadi pada merek yang terkenal, di mana reputasi yang dimiliki oleh merek tersebut menjadi daya tarik bagi pihak yang  berniat tidak  baik  untuk mencapai keuntungan  dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan  dari  reputasi  merek  tersebut.  Meskipun  reputasi  ini  bersifat  tidak  berwujud (intangible), Namun,  merek  bukan  hanya  menjadi  kebutuhan  esensial  bagi  pemiliknya, melainkan juga menjadi aset berharga bagi pemilik merek dan masyarakat secara keseluruhan.
Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum  menjadi  suatu  keharusan  untuk  memastikan keberlanjutan  dan  keutuhan  reputasi  merek  tersebut.  Dokumen  Perjanjian  Nice  di administrasikan  oleh  WIPO  (Organisasi  Kekayaan  Intelektual  Dunia)  dan  memuat  sistem klasifikasi  yang  memfasilitasi  identifikasi  dan  pendaftaran  merek  secara  internasional. Klasifikasi barang atau jasa ini membantu memudahkan pemohon merek dan pihak berwenang untuk  memahami  dan  mengelompokkan  produk  atau  layanan  dalam  kategori  yang  sesuai, sehingga  mempermudah  proses  pendaftaran  dan  perlindungan  merek.  Dengan  menerapkan prinsip-prinsip  tersebut,  kedaulatan  dan  kewibawaan  negara  semakin  diperkuat,  dan  hal  ini sejatinya mencerminkan esensi dari sistem ekonomi berlandaskan Pancasila. 21 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kerangka kehidupan masyarakat zaman modern saat ini telah menjadi bagian yang integral dari setiap aspeknya.
Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga diperkenalkan pada abad ke-20 dan awal abad  ke-21  melalui  perjanjian  internasional  antarnegara,  terutama  melalui Agreement Establishing  the  World  Trade  Organization (Perjanjian  Pendirian  Organisasi  Perdagangan Dunia),  yang  sering  disebut  sebagai "WTO  Agreement," bersama  dengan  segala  perjanjian
21 Achmad  Hariri,  et.  All.  (2021)  Rekontruksi  Ideologi  Pancasila  Sebagai  Sistem  Ekonomi  Dalam  Perspektif Welfare State. https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/2447 Hal. 33.
internasional  yang  terkait.  Kekayaan  Intelektual  merujuk  pada  kepemilikan  yang  tidak memiliki  bentuk  fisik,  dapat  dikelompokkan  sebagai  entitas  tidak  berwujud  dan  entitas berwujud. Keterkaitan Kekayaan Intelektual dengan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berkaitan dengan hak milik immaterial yang dijelaskan dalam konteks entitas.  Pasal  499  KUHPerdata  dengan  tegas  mengacu  pada  definisi  entitas  sebagai  segala barang dan hak yang dapat dimiliki oleh hak milik.
Apabila  dikaitkan  dengan  Pasal  503  dan  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata), Kekayaan Intelektual bisa dikelompokkan sebagai entitas tidak berwujud dan entitas bergerak. Entitas bergerak yang tidak berwujud bersifat abstrak, karena kendati tidak dapat dilihat secara fisik, pemilik masih dapat merasakan manfaatnya, yang diinterpretasikan sebagai  Kekayaan  Intelektual.  Dalam  konteks  potensi  terjadinya Passing-Off dalam penggunaan  nama  perusahaan,  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  apabila  seseorang tanpa  niat  baik  berniat  untuk  melakukan  tindakan Passing-Off terhadap  suatu  merek,  orang tersebut  dapat,  tanpa  melanggar  hukum,  mendirikan  suatu  perseroan  terbatas  dengan menggunakan nama yang secara prinsip memiliki kesamaan dengan merek tersebut. Setelah itu, orang tersebut dapat mendaftarkan nama perusahaannya sebagai merek . 22
Tentang konsep Passing-Off , terutama dalam konteks perlindungan merek di Indonesia. Keberadaan  perlindungan Passing-Off menjadi  penting.  Sebelumnya,  di  Indonesia, pemahaman mengenai Passing-Off tidak begitu umum dan terbatas pada pemahaman bahwa itu melibatkan penyalahgunaan merek terkenal. Negara-negara dengan sistem Common Law , seperti  Inggris,  Australia,  Malaysia,  dan  Amerika  Serikat,  telah  mengakui  dan  mengatur Passing-Off sebagai  bentuk  tindakan  persaingan  tidak  sehat  dalam  dunia  perdagangan  atau bisnis. Passing-Off merujuk pada  tindakan persaingan tidak sehat yang melibatkan peniruan atau  penyerupaan  merek  yang  telah  membangun  reputasi  baik.  Setiap  merek  diharapkan memiliki keunikan, dan seharusnya tidak memiliki kemiripan esensial atau keseluruhan dengan merek lain. Tujuan Larangan Kesamaan Merek adalah Larangan terhadap persamaan esensial atau  keseluruhan  antara  merek  bertujuan  untuk  melindungi  Pemegang  Hak  atas  Merek  dan konsumen.
Merek  menjadi  unsur  kunci  dalam  perdagangan,  memberikan jaminan  kualitas  barang atau jasa, dan menciptakan reputasi positif bagi perusahaan. Peran Merek dalam Perdagangan pengusaha diwajibkan memiliki merek sebagai upaya menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang atau jasa. Merek memainkan peran kunci dalam penilaian konsumen terhadap produk atau layanan, membentuk kepercayaan konsumen untuk memilih produk atau layanan yang ditawarkan. Perlindungan Pemerintah memegang peran penting dalam melindungi merek dari  tindakan  persaingan  tidak  jujur,  seperti Passing-Off .  Perlindungan  ini  mencakup pencegahan pihak lain menawarkan produk atau layanan mereka seolah-olah itu milik mereka sendiri,  yang  dapat  merugikan  pemilik  merek.  Dengan  memahami  pentingnya  perlindungan Passing-Off ,  baik  pemilik  merek  maupun  konsumen  dapat  diuntungkan,  dan  ini  juga menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan etis.
22 Kimham  Pentakosta.  (2020)  Tindakan Passing  Off Terhadap  Merek  Dalam  Pemakaian  Nama  Perseroan Terbatas Di Indonesia. https://www.neliti.com/id/publications/539854/tindakan-passing-off-terhadap-merek- dalam-pemakaian-nama-perseroan-terbatas-di-i hal. 4-5.
Passing-Off merujuk  pada  tindakan  atau  perilaku  yang  dilakukan  oleh  individu  atau entitas  hukum  yang  bertujuan  untuk  mencapai  keuntungan  dengan  cara  yang  tidak  fair, melibatkan praktik-praktik yang tidak etis dalam dunia bisnis, melanggar norma-norma moral, dan terkait dengan aspek-aspek kekayaan intelektual, terutama dalam konteks hukum merek. Perlunya  perhatian  serius  dari  pemerintah  terhadap  regulasi Passing-Off disebabkan  oleh kerugian signifikan yang dapat ditimbulkan bagi pelaku usaha atau pemilik sah merek. Doktrin Passing-Off tidak hanya bertujuan melindungi pemegang hak merek dari pencemaran reputasi, tetapi juga berupaya melindungi masyarakat agar tidak tertipu atau salah memilih produk. Jika terjadi Public  Misleading ,  kerugian  juga  akan  dialami  oleh  masyarakat  karena  terjadi kesalahpahaman mengenai suatu produk, menyebabkan perbedaan dalam kualitas barang dan jasa yang diharapkan.
Dengan  kata  lain,  Kualitas  barang  atau  jasa  yang  diterima  oleh  konsumen  tidak  dapat dipastikan keamanannya. 23 Tentu saja, situasi ini merugikan baik konsumen maupun pemegang hak merek secara bersamaan. Perbedaan antara Sistem Hukum Common Law dan Civil Law , terutama konsep Passing-Off yang melibatkan pemboncengan reputasi, merupakan ide yang diakui dalam sistem hukum Common Law . Sementara dalam sistem hukum Civil Law , konsep Passing-Off tidak ada. Pemboncengan reputasi terjadi ketika seseorang menyajikan barangnya seolah-olah merupakan milik pihak lain yang sudah dikenal dan memiliki reputasi baik, atau setidaknya memiliki keterkaitan dengan pihak tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat umum dan merugikan pihak terkait.  Regulasi mengenai Passing-Off dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur penolakan permohonan pendaftaran  merek  terhadap  merek  yang  memiliki  kesamaan  pada  dasarnya  atau  secara keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar atau terkenal untuk produk sejenis.
Meskipun pengaturan ini tidak secara tegas menjelaskan batasan persamaan pada dasar atau  secara  keseluruhan,  hal  ini  dapat  menimbulkan Public  Misleading yang  merugikan pemegang merek dan konsumen. Potensi kerugian yang timbul akibat Passing-Off melibatkan Public  Misleading yang  dapat  merugikan  pemegang  merek  dengan  hilangnya  kepercayaan konsumen terhadap kualitas barang dan jasa yang ditawarkan. Konsumen dapat merasa kecewa dengan kualitas produk atau layanan yang tidak sesuai dengan harapan, menciptakan kerugian dari  perspektif  konsumen  juga.  Meskipun  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis menyamakan Passing-Off dengan  pendaftaran  merek  yang  memiliki  unsur  kesamaan, pengaturannya masih bersifat abstrak dan membutuhkan batasan yang lebih jelas. Oleh karena itu,  tujuan  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam mengenai  batasan Passing-Off, terutama  karena  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi Geografis tidak mengaturnya secara khusus .
Pengembangan  batasan Passing-Off dalam  rangka  melindungi  pemegang  merek  dan konsumen, penelitian lebih lanjut diarahkan pada pengembangan batasan yang lebih spesifik untuk  mencegah Public  Misleading .  Ini  melibatkan  evaluasi  persamaan  inti  merek,  dengan mempertimbangkan kemiripan yang muncul dari unsur yang paling mendominasi antara satu
23 Tareq  Jati  Pamungkas,  Achmad  Hariri,  et.  All.  (2022) Tanggung  Jawab  Negara  dalam  Pemenuhan  Jaminan Sosial Persepektif Welfare State. https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/download/15198/7598 Hal. 273.
merek dengan yang lain. Meskipun undang-undang mungkin dirumuskan dengan kata-kata dan terminologi  yang  tegas,  ada  potensi  untuk  memberikan  penafsiran  yang  bervariasi,  bahkan dapat menimbulkan keraguan. 24 Menurut ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016, evaluasi terhadap kesamaan inti merek memperhitungkan kesamaan  yang  berasal  dari  unsur  yang  mendominasi,  baik  dalam  hal  bentuk,  penempatan, penulisan, atau kombinasi unsur, termasuk kesamaan dalam bunyi ucapan.
Hal  ini  memberikan  panduan  lebih  terperinci  dalam  menilai  persamaan  antara  merek. Berdasarkan pada pasal 1 nomor 2 UUPK menjelaskan mengenai pengertian konsumen yaitu bagi individu yang telah memakai suatu barang/jasa dimana setiap masyarakat dapat memiliki suatu  kepentingan  terhadap  individu  yang  lain  dan  tidak  memperdagangkan  barang/jasa tersebut. 25 Hak-hak konsumen, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999,  melibatkan  hak  untuk  memperoleh  kompensasi dan  ganti rugi, memilih barang, menerima barang dan jasa yang sesuai, menerima informasi yang benar, serta  pelayanan  tanpa  adanya  diskriminasi.  Dasar  hukum  perlindungan  konsumen  merujuk pada Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dengan  tujuan  memberikan  rasa  aman  kepada  konsumen  dalam  pemenuhan  kebutuhan hidupnya.Asas  Perlindungan  Konsumen  dalam  UUPK  Asas  perlindungan  konsumen  diatur dalam Pasal 2 UUPK ayat 8 Tahun 1999, yang menekankan bahwa perlindungan konsumen harus bersifat tidak berat sebelah dan adil. 26
Pengembangan  batasan Passing-Off ,  penilaian  persamaan  merek,  serta  hak  dan  asas perlindungan konsumen menjadi fokus penting untuk memastikan bahwa hukum memberikan perlindungan  yang  efektif  terhadap  kepentingan  para  pemegang  merek  dan  konsumen. 27 Nampaknya, meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak secara tegas membahas perbuatan Passing-Off atau pemboncengan reputasi, substansialnya dianggap setara dengan pendaftaran merek yang memiliki unsur persamaan baik pada substansi maupun secara keseluruhan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 17 dalam Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  67  Tahun  2016,  yang  menekankan  penilaian  kesamaan substansial dengan mempertimbangkan unsur yang mendominasi. Ini memberikan dasar yang jelas untuk mengevaluasi sejauh mana kemiripan antara dua merek.
Ini mencakup sejumlah aspek, termasuk namun tidak terbatas pada bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi unsur, dan bahkan kesamaan dalam bunyi ucapan yang terdapat dalam merek  tersebut. 28 Dengan  adanya  peraturan  ini,  dapat  dilihat  bahwa  hukum  di  Indonesia berusaha untuk melindungi pemegang merek dan konsumen dari potensi kerugian yang dapat timbul akibat perbuatan Passing-Off atau pemboncengan reputasi. Meskipun secara langsung tidak diatur, namun melalui penilaian persamaan yang cermat, hukum menciptakan landasan
24 Faisal Azis Muttaqien, Anang Dony Irawan, et. All. (2021) Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui  Media  Sosial  Era  Pandemi  Covid-19. https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/12016 Hal. 309
25 Maya Novira Purwanti, Achmad Hariri, et. All. (2022) Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak  Goreng  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/15055/9252 Hal. 4-5.
26 Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. et. All. (2021) Buku Hukum Perlindungan Konsumen. Hal. 13.
27 Zulham, S.HI., M.Hum. et. All. (2013) Buku Hukum Perlindungan Konsumen. Hal. 35.
28 Kaharudin  Putra Samudra, Anang Dony Irawan, et. All. (2022). Bentuk  Pengukuhan Identitas Nasional Di Tinjau Berdasarkan Sudut Pandang Hukum. http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/6885 hal. 41.
untuk mencegah adanya kesalahan dan kebingungan di kalangan konsumen serta melindungi reputasi merek. Perlindungan terhadap suatu karya secara otomatis timbul begitu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk konkret. Pendaftaran karya tidak dianggap sebagai suatu keharusan untuk  mendapatkan  hak  cipta.  Meskipun demikian,  Pencipta atau  pemegang  hak cipta  yang mendaftarkan karyanya akan menerima sertifikat pendaftaran sebagai bukti awal di pengadilan dalam situasi sengketa terkait karya tersebut.
Hak  cipta  tidak  diberikan  pada ide  atau konsep,  melainkan  pada  karya  yang  memiliki bentuk  yang  unik,  bersifat  personal,  dan menunjukkan  orisinalitas  sebagai  hasil  kreasi  yang timbul  dari  kemampuan,  kreativitas,  atau  keahlian,  sehingga  karya  tersebut  dapat  dilihat, dibaca, atau didengar. 29

## KESIMPULAN
Lingkup  Nasional  dan  Internasional  pada  Perlindungan  merek  terkenal  di  Indonesia mencakup  aspek  nasional  dan  internasional.  Pengaturan  nasionalnya  terdapat  dalam serangkaian  undang-undang  tentang  merek,  yang  mencakup  Undang-Undang  Merek  Nomor 21  Tahun  1961,  Undang-Undang  Merek  Nomor  19  Tahun  1992,  Undang-Undang  Merek Nomor  14  Tahun  1997,  dan  Undang-undang  Merek  Nomor  15  Tahun  2001.  Dasar  Hukum Merek pada Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menjadi dasar hukum utama yang mengatur perlindungan merek di Indonesia. Perlindungan hukum berlaku setelah pendaftaran merek tersebut di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran Merek terkenal asing  dapat  menggunakan  pendaftaran  dengan  hak  prioritas.  Pendaftaran  ini  dapat  diajukan paling lama 6 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain. Alternatifnya, dapat menggunakan pendaftaran biasa jika jangka waktu  pendaftaran  dengan  hak  prioritas  telah  lewat.  Seluruh  rangkaian  proses  ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek terkenal, baik dalam konteks nasional  maupun  internasional.  Hal  ini  juga  menggambarkan  upaya  untuk  memfasilitasi pendaftaran merek terkenal asing di Indonesia dengan memberikan opsi pendaftaran dengan hak prioritas.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Peter Viney, N. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing di Indonesia.
Jurnal Hukum, IV (6), 1-24. Retrieved Januari 23, 2021
Anang  Dony  Irawan,  &  Al  Qodar  Purwo  Sulistyo.  (2022).  Pengaruh  Pandemi  Dalam Menciptakan  Ketimpangan  Sosial. Jurnal  Citizenship  Virtues ,  251-262.  Retrieved September 27, 2022
Arifin,  Z.,  &  Muhammad  Iqbal.  (2021,  Desember).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek Yang Terdaftar. Jurnal Hukum , 1-19. Retrieved Desember 23, 2021
Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H, Dr. Y. Djoko Suseno, M.SI., & Dr. Sutoyo, M.PD. (2018). Buku Ajar Hukum Atas Kekayaan Intelektual (Vol. III). Unisri Press. Retrieved Oktober 2018
DR. Dwi Suryahartati, S. M., & Nelli Herlina, S.H., M.H. (2022). Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual. (S. M. Windarto, Ed.) UNJA. Retrieved Oktober 2022
29 Mujiyono, Feriyanto, et. All. (2017) Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. Hal. 12-13.
Dr. Hulman Panjaitan, S. M. (2021). Buku Hukum Perlindungan Konsumen. (H. Marluga, Ed.) Retrieved 2021 Dr. Yulia, S. M. (2015). Buku Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual. Unimal Press. Retrieved 2015
Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H., & Dr. Almusawir, S.H., M.H. (2021). Buku Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek. (Indah, Ed.) Farha Pustaka. Retrieved Oktober 2021
Dwi Rahayu, & Al Qodar Purwo Sulistyo. (2022). Analisis implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan  Di  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia. Jurnal  Hukum Ekonomi, 8 (1), 1-30. Retrieved Juni 1, 2022, from http://jurnal.iain- padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia
Erni  Shinta  Y  Sitanggang,  S.  M.  (2020). Buku  Panduan  HKI  (Hak  Cipta  dan  Paten) (Vol. VIII). Retrieved Agustus 21, 2020
Faisal Azis Muttaqien, & Anang Dony Irawan. (2021, September). Penerapan Hukum Pidana Penyebaran  Berita  Hoax  Melalui  Media. Media  of  Law  and  Sharia,  2 (4),  1-11. doi:10.18196/mls.v2i4.12016
Hasibuan, K., Ok Saidin, Jelly Leviza, & Chairul Bariah. (2022). Perlindungan Hukum Merek Terkenal  Terhadap  Perbuatan  Pemboncengan  Reputasi. Locus  Journal  of  Academic Literature Review, 1 (5), 1-8. Retrieved Oktober 5, 2022
Kaharudin  Putra  Samudra,  &  Anang  Dony  Irawan.  (2022).  Bentuk  Pengukuhan  Identitas Nasional Di Tinjau Berdasarkan Sudut Pandang Hukum. Jurnal Pahlawan, V (1), 38-45. Retrieved 2022
Kamila, P. (2022). Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia. Jurnal Notarius, 1 (2), 1-10. Retrieved Juli- Desember 2, 2022
Masdurohatun, A. (2013). Hak Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia (Vol. VIII). Retrieved Agustus 17, 2013
Maya Novira Purwanti, & Achmad Hariri. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, II . doi:http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
Mohammad Buchori Muslim, & Achmad Hariri. (2023). Peran Pemerintah Dalam Mereduksi Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Daerah. Bagian  Hukum  Administrasi  Negara ,  63-74. doi:http://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.23442
Mujiyono,  &  Feriyanto.  (2017). Buku  Praktis  Memahami  dan  Cara  Memperoleh  Hak Kekayaan Intelektual (Vol. VI). (surono, Ed.) Retrieved April 6, 2017 Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S. M. (2013). Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Vol. III). 2013. Retrieved Oktober 23, 2013
Puspitasari,  R.  J.,  &  Al  Qodar  Purwo  Sulistyo.  (2022).  Perlindungan  Hukum  bagi  Korban Penipuan Online Shop dengan Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jurnal Hukum Eksaminasi, 1 (4), 144-151. Retrieved Oktober 2022
Salsabilla  Cahyadini  Indira  Putri,  Mercy M.  M.  Setlight, &  Anastasia  E.  Gerungan.  (2023). Prinsip First  To  File Dalam  Pendaftaran  Merek  Dagang  Di  Indonesia. Lex  Privatum, XI (4), 1-8. Retrieved Mei 4, 2023
Samariadi. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Passing Off Berdasarkan Uundang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Jurnal Hukum, V (5), 1-15. Retrieved Desember 2020
Santi  Dwi  Wahyuni.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Pemegang  Merek  Terhadap Passing  Off Terkait Public Misleading di Indonesia. III (3), 1-168. Retrieved Januari 12, 2020
Santoso, E. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Keamanan dan Kedaulatan Negara. Jurnal Rechts Vinding,
V (1), 1-18. Retrieved April 15, 2016
Satria  Unggul  Wicaksana  Prakasa,  &  Agus  Supriyo.  (2020,  April).  Pendampingan  Hukum UMKM  Berbasis  E-Commerce  Di  Desa  Jarak,  Kec.  Wonosalam,  Jombang. Jurnal Pengabdian  Masyarakat ,  1-8.  Retrieved  April  2020,  from  http://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/HMN
Sujatmiko, A. (2019). Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off Dalam Hukum Merek. Jurnal Hukum, 5 (02), 1-19. Retrieved Agustus 12, 2019
Tareq Jati Pamungkas, & Achmad Hariri. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan  Sosial  Persepektif Welfare  State. Media  Of  Law  And  Sharia,  3 (3),  270-283. doi:http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198
Wiwik  Afidah,  &  Anang  Dony  Irawan.  (2021).  Perlindungan  Konsumen  Terkait  Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 19 (2), 1-18. Retrieved Oktober 2, 2021
Yohan Prawira Pakpahan, & Imam Haryanto. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip Use In Commerce. Jurnal Hukum Bisnis dan Iinvestasi , 022-035. doi:10.28932/di.v12i1.3337 Zulham, S. M. (2013). Buku Hukum Perlindungan Konsumen. Kencana Prenada Media Group. Retrieved February 2013