## PENGUPAHAN  YANG   MELINDUNGI   PEKERJA/BURUH

## SUNARNO,SH.  MHum

## Dosen Fakultas Hukum UNISRI

## Abstraksi
Penyebab  utama  terjadinya  perselisihan  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha didominasi  oleh  masalah  pengupahan,  meskipun  landasan  hubungan  perburuhan  kita  adalah Hubungan Industrial Pancasila. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa  peraturan. Semua peraturan tersebut sebagai pelaksana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 yang sifatnya imperative, oleh karenanya setiap pelanggaran dapat dijatuhi sanksi berupa  denda,  pidana  kurungan  ,  atau  pidana  penjara.  Sanksi  ini  dimaksudkan  agar  pengusaha betul-betul  memperhatikan  masalah  upah.    Ada  beberapa  kebijakan  pengupahan  yang melindungi pekerja/buruh, antara lain upah minimum dan upah kerja lembur Dasar perhitungan upah minimum dan upah lembur adalah upah pokok dan tunjangan tetap.
Penangguhan  upah  minimum  kepada  gubernur,  sedangkan  masalah  perbedaan  besarnya  upah lembur diajukan ke lembaga pengawas ketenagakerjaan.

## Kata kunci: pengupahan dan melindungi

## PENDAHULUAN
Selama  ini  penyebab  utama  terjadinya  perselisihan  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha didominasi oleh masalah pengupahan, sedangkan permasalahan  yang disebabkan oleh yang lain hanya  sebagian  kecil.  Perselisihan  pengupahan  tersebut  terjadi  karena  upaya  pengusaha  untuk meningkatkan  upah  pekerja/buruh  masih  kurang.  Hal  ini  terbukti  dari  masih  banyaknya pengusaha  yang  membayar  upah  di  bawah  ketentuan  upah  minimum  yang  ditetapkan  oleh pemerintah.  Padahal  landasan  hubungan  perburuhan  di  Indonesia  yaitu  Hubungan  Industrial Pancasila (HIP) yang lebih menonjolkan prinsip partnership antara pekerja/buruh dan pengusaha. Karena  besarnya  perhatian  pemerintah  terhadap  pengupahan  ,  maka  dalam  Pasal  185  Undang Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dinyatakan  bahwa  pengusaha  yang membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah  minimum  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda  paling  sedikit  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Keadaan  tersebut  di  atas  jika  tidak  mendapat  perhatian  yang  serius  dapat  merusak  kondisi kerja  dalam  perusahaan  yang  dapat  berdampak  negative  pada  kegiatan  ekonomi.  Bahkan  jika
masalah tersebut beruntum  dapat berdampak global yaitu dapat berpengaruh terhadap perhatian investor asing yang akan menanamkan modal di Indonesia.
Sementara  itu,  ada  anggapan  bahwa  upah  bagi  pekerja/buruh  seringkali  merupakan  satu- satunya  bekal  hidup  baginya  dan  keluarganya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  berupaya  mengatur pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh sebagai jaminan bahwa upah itu benar-benar akan dibayarkan  oleh  pengusaha  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  dan  diterima  oleh  pekerja/buruh sendiri. Di bidang pengupahan, Pasal 88 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 menjamin agar setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak bagi kemanusiaan. Ada beberapa kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh menurut pasal tersebut, namun dalam tulisan ini hanya sebagian yang akan dibahas, yaitu: upah minimum, dan upah kerja lembur.
Masalahnya  adalah:  Apakah  sistem  pengupahan  khususnya  upah  minimum  dan  upah  kerja lembur sudah dapat menyejahterakan pekerja/buruh?

## A. Upah Minimum
Upah  minimum  adalah  upah  bulanan  terendah  yang  terdiri  dari  upah  pokok  termasuk tunjungan  tetap.  Sejak  disahkannya  pengaturan  tentang  upah  minimum,  yang  terakhir  diatur dalam  Permenaker  Nomor  PER-01/MEN/99,  penetapan  upah  minimum  mengalami  perubahan yang signifikan dari pengaturan sebelumnya, yang semula penetapannya berdasarkan satuan hari, telah diperbarui menjadi satuan bulanan. Dengan demikian tidak timbul lagi masalah upah bagi pekerja  yang bulanan untuk pembayaran upah pada hari-hari istirahat dan pada hari libur resmi (Mohd. Syaufii Syamsuddin, 2004:117)

## 1. Cara Menetapkan Upah Minimum
Konsepsi  penetapan  upah  minimum  dimaksudkan  sebagai  jaring  pengaman  agar  upah pekerja/buruh  tidak  terus  turun  semakin  rendah  sebagai  akibat  tidak  seimbangnya  pasar  kerja. Penetapan  upah  minimum  bukanlah  dijadikan  sebagai  upah  standar  di  perusahaan,  akan  tetapi upah  terendah  yang  wajib  dibayar  pengusaha  di  perusahaannya.  Upah  minimum  ditujukan terhadap  pekerja  yang  baru  diterima  dengan  pendidikan  dan  jabatan  terendah,  yang  belum mempunyai  pengalaman  kerja,  merupakan  pekerja  pemula,  dan  baru  pertama  sekali  memasuki pasar kerja. Pemberlakuan upah minimum ditujukan kepada semua pekerja/buruh baru, termasuk
yang  bekerja  dengan  masa  percobaan,  dan  hanya  boleh  diberikan  kepada  pekerja  yang  bekerja kurang  dari  satu  tahun.  Sedangkan  pekerja  yang  diatas  satu  tahun,  upahnya  dirundingkan bersama antara pengusaha dan pekerja/serikat pekerja.
Tujuan pemerintah, dalam hal ini adalah gubernur, dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan  Pengupahan  Provinsi  dan/atau  bupati/walikota  menetapkan  upah  minimum  untuk mewujudkan  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  dengan memperhatikan  produktivitas  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  kebijakan  upah  minimum, diharapkan  akan  diperoleh  suatu  jumlah  penerimaan  atau  pendapatan  pekerja/buruh  yang  layak dari  hasil  pekerjaannya  sehingga  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup  pekerja  dan  keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi,  dan  jaminan  hari  tua.  Upah  minimum  dapat    terdiri  atas  upah  minimum  berdasarkan wilayah provinsi atau pun kabupaten/kota dan upah miminmum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi  atau  kabupaten/kota.  Upah  minimum  sektoral  dapat  ditetapkan  untuk  kelompok lapangan  usaha  beserta  pembagiannya  menurut  klasifikasi  lapangan  usaha  Indonesia  untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.(Pasal 88 s.d. 89 UU No. 13 Tahun 2003).
Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan, yang tatacara penangguhannya diatur dalam Keputusan Menakertrans No. 23l/Men/2003 tentang Tatacara  Penagguhan  Pelaksanaan  Upah  Minimum.  Penangguhan  ini    dimaksudkan  untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun  waktu  tertentu.  Apabila    penangguhan  tersebut  berakhir,    maka  perusahaan  yang bersangkutan  wajib  melaksanakan  upah  minimum  yang  berlaku  pada  saat  itu  tetapi  tidak  wajib membayar  pemenuhan  ketentuan  upah  minimum  yang  berlaku  pada  waktu  diberikan penangguhan. Jika ada  penolakan atau persetujuan atas permohonan penangguhan yang diajukan oleh  pengusaha,  diberikan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  satu  bulan  terhitung  sejak diterimanya permohonan penanguhan secara lengkap oleh gubernur. Jika jangka waktu berakhir dan  belum  ada  keputusan  dari  gubernur,  permohonan  penangguhan  yang  telah  memenuhi persyaratan  dianggap  telah  disetujui.  Selama  permohonan  penangguhan  masih  dalam  proses penyelesaian,  pengusaha  yang  bersangkutan  tetap  membayar  upah  sebesar  upah  yang  biasa diterima  pekerja.  Sebaliknya,  apabila  permohonan  penangguhan  ditolak  gubernur,  upah  yang
diberikan  oleh  pengusaha  kepada  pekerja/buruh  sekurang-kurangnya  sama  dengan  upah minimum yang berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya ketentuan upah minimum yang baru.
Pengusaha  wajib  menyusun  struktur  dan  skala  upah  dengan  memperhatikan  golongan, jabatan,  masa  kerja,  pendidikan,  dan  kompetensi.  Penyusunan  struktur  dan  skala  upah dimaksudkan  sebagai  pedoman  penetapan  upah  sehingga  terdapat  kepastian  upah  tiap pekerja/buruh  serta  untuk  mengurangi  kesenjangan  antara  upah  terendah  dan  upah  tertinggi  di perusahaan  yang  bersngkutan.    Secara  berkala,  dengan  memperhatikan  kemampuan  perusahaan dan  produktivitas,  pengusaha  harus  melakukan  peninjauan  upah.  Peninjauan  upah  dilakukan untuk  penyesuaian  harga  kebutuhan  hidup,  prestasi  kerja,  perkembangan  dan  kemampuan perusahaan.
Pengaturan  pengupahan,  meskipun  ditetapkan  atas  kesepakatan  antara  pengusaha  dan pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  buruh,  tidak  boleh  lebih  rendah  dari  ketentuan pengupahan  yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pengaturan pengupahan  tersebut  lebih  rendah  atau  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan, kesepakatan  tersebut  batal  demi  hukum,  dan  pengusaha  wajib  membayar  upah  pekerja/buruh menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Lebih  tegas  lagi  dinyatakan  dalam  pasal 185  UU No. 32 Tahun 2003 bahwa pengusaha yang membayar upah lebih rendah daripada upah minimum  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dikenakan  sanksi  pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 400.000.000,00.

## 2. Upah Yang Harus Dibayar
Menurut  Pasal  93  ayat  (1)  UU  No.  13  Tahun  2003  bahwa  upah  tidak  dibayar  apabila pekerja/buruh  tidak  melakukan  pekerjaan.  Ketentuan  ini  merupakan  asas  yang  pada  dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh, kecuali apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya. Ketentuan ini tidak berlaku, artinya pengusaha wajib membayar upah apabila:
a. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan.
Sakit  harus  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dokter.  Pengertian  sakit  tentunya  tidak termasuk sakit karena kecelakaan kerja, sebab masalah kecelakaan kerja  sudah diatur tersendiri yaitu dalam UU No. 3 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Pada  umumnya  pekerja/buruh  yang  sakit  berkepanjangan,  Pasal  93  ayat  (3)  UU  No.  13 Tahun 2003 mengatur sebagai berikut: (a) untuk empat bulan pertama dibayar 100% dari upah, (b) untuk empat bulan kedua dibayar 75% dari upah, (c) untuk empat bulan ketiga dibayar 50% dari upah, dan (d) untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
b.Pekerja /buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya Khusus terhadap pekerja/buruh wanita, untuk melindungi kodratnya, apabila sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, tidak wajib bekerja, dengan  syarat  pekerja/buruh  wanita  tersebut  harus  memberitahukan  hal  tersebut  kepada pengusaha. Selanjutnya  menurut Pasal 82 UU  No. 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa mengenai pekerja/buruh  wanita  yang melahirkan berhak memperoleh istirahat selama satu setengah bulan sebelum  saatnya  melahirkan  anak  dan  satu  setengah  bulan  sesudah  melahirkan  menurut perhitungan dokter kandungan. Demikian juga untuk pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat satu setengah bulan atau sesuai dengan surat keterangan  dokter  kandungan  atau  bidan.  Apakah  pekerja/buruh  perempuan  yang  diatur  dalam Pasal 82 tersebut mendapatkan upah, tidak diatur dalam undang-undang ini. Pasal 93 UU No. 13 Tahun  2003  hanya  mengatur  bahwa  pekerja/buruh  perempuan  yang  sakit  pada  masa  haid  yang meskipun tidak masuk bekerja namun tetap berhak atas upah.
Kami  berpendapat,  bahwa  setiap  pekerja/buruh  wanita  yang  sakit  belum  tentu  pasti mendapatkan  upah,  harus  dilihat  sesuatu  hal  yang  menyebabkan  pekerja/buruh  wanita  tersebut sakit.  Pekerja/buruh    kehilangan  haknya  atas  upah  itu  hanya  bila  sakitnya  terjadi  karena kesengajaannya  atau  karena  kelakuan  yang  tidak  senonoh  Seorang  pekerja/buruh  wanita menggugurkan kandungan dapat dipandang sebagai sakit yang disengaja. Seorang pekerja/buruh wanita yang belum kawin dan melahirkan anak, pada umumnya dipandang sebagai sakit karena kelakuan  tidak  senonoh.  Pekerja/buruh  juga  dapat  kehilangan  haknya  atas  upah  jika  sakitnya adalah  dari  cacad  badan  yang  pada  waktu  pembuatan  perjanjian  kerja,    pekerja/buruh  dengan sengaja memberikan keterangan palsu kepada pengusaha.
c. Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh:
1) menikah, dibayar untuk selama tiga hari;
2) menikahkan anaknya, dibayar untuk selama dua hari;
3) mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama dua hari;
4) membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama dua hari;
5) isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama  dua hari;
6) suami  atau  isteri  atau  anak  atau  menantu  atau  orang  tua  atau  mertua,  dibayar  untuk selama dua hari;
7) anggota keluarga dalam satu rumah tangga meninggal dunia, dibayar untuk selama satu hari;
d.  Pekerja/burh  tidak  dapat  melakukan  pekerjaannya  karena  sedang    menjalankan kewajiban terhadap Negara;
UU No. 13 Tahun 2003 tidak mengatur secara terperinci mengenai upah pekerja/buruh yang sedang    menjalankan  kewajiban  terhadap  Negara.  Oleh  karena  itu,  kita  dapat  merujuk  pada  PP No.  8  Tahun  1981  tentang  Upah.  Dalam  peraturan  pemerintah  ini  dijelaskan  bahwa  pengusaha wajib  membayar  upah  yang  biasa  dibayarkan  kepada  buruh  yang  tidak  dapat  melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban Negara, misalnya: wajib militer, pemilihan umum,  serta  tugas  dan  kewajiban  lainnya  yang  diatur  dengan  peraturan  perundang-undangan, selama  tidak  lebih  dari  satu  tahun.  Pembayaran  upah  kepada  pekerja/buruh  yang  sedang melakukan  kewajiban  terhadap  Negara  dilakukan  apabila:  (a)  negara  tidak  melakukan pembayaran,  atau    (b)  negara  membayar  kurang  dari  upah    yang  biasa  diterima  oleh Pekerja/buruh, dalam hal ini maka pengusaha wajib membayar kekurangannya.
e. Pekerja/buruh  tidak  dapat  melakukan  pekerjaannya  karena  menjalankan  ibadah  yang

## diperintahkan agamanya;
Pengertian  menjalankan  kewajiban  ibadah  menurut  agamanya  adalah  melaksanakan kewajiban  ibadah  menurut  agamanya  yang  telah  diatur  dengan  peraturan  perundang-undangan. Menurut  PP  No.  8  Tahun  1981,  buruh  yang  menjalankan  ibadah  menurut  agamanya  lebih  dari tiga  bulan  dan  dalam  menjalankan  ibadah  tersebut  lebih  satu  kali,  pengusaha  tidak  diwajibkan membayar upah.
f. Pekerja/buruh  bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak  mempekerjakannya,  baik  karena  kesalahan  sendiri  maupun  halangan  yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
Pekerja/buruh  tidak  kehilangan  haknya  atas  upah  yang  telah  ditentukan  menurut  jangka waktu,  jika  ia  telah  bersedia  melakukan  pekerjaan  yang  dijanjikan,  tetapi  majikan  tidak menggunakannya, baik karena salahnya sendiri maupun bahkan karena halangan yang kebetulan mengenai dirinya sendiri.
Jika  upah  berupa  uang  ditetapkan  secara  lain  dari  menurut  jangka  waktu,  buruh  tetap  pula berhak  atas upahnya, dengan pengertian bahwa sebagai upah harus diambil upah rata-rata  yang seharusnya dapat diperoleh buruh seandainya ada cukup pekerjaan (Iman Soepomo, 1968:90).
Pengertian  halangan  yang  secara  kebetulan  dialami  oleh  pengusaha,  tidak  termasuk kehancuran atau musnahnya perusahaan beserta peralatan  yang dikarenakan oleh bencana alam, kebakaran  atau  peperangan    sehingga  tidak  memungkinkan  lagi  perusahaan  tersebut  berfungsi atau menjalankan kegiatannya .force mayeure  (Penjelasan Pasal 8 PP No. 8 Tahun 1981).
Halangan ini harus terletak dalam lingkungan risiko perusahaan. Sakitnya seorang pengusaha atau  meninggalnya  pengusaha  adalah  halangan  dari  pihak  pengusaha,  demikian  juga  misalnya hujan lebat. Akan tetapi, tidak datangnya bahan-bahan pokok karena terhalang banjir, bukanlah halangan termaktub di atas. Demikian juga peratran-peraturan impor yang menghambat.

## g. Pekerja/buruh melakukan hak istirahat;
Berdasar  pada  Pasal  79  UU  No.  13  Tahun  2009,  pengusaha  wajib  memberi  waktu  istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
Waktu istirahat dan cuti yang dimaksud meliputi:
1) istirahat  jam  kerja,  sekurang-kurangnya  setengah  jam  setelah  bekerja  selama  empat  jam terus-menerus  dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
2) istirahat  mingguan  satu  hari  untuk  enam  hari  kerja  dalam  satu  minggu  atau  dua  hari  untuk lima hari kerja dalam satu minggu;
Sejak  disahkan  Permenaker  No.  PER-0l/MEN/99  bagi  pekerja/buruh  bulanan  tidak  ada masalah  upah  pada  hari-hari  istirahat  dan  pada  hari  libur  resmi,  karena  yang  semula penetapannya berdasarkan satuan hari, telah diperbaharui menjadi satuan bulanan.
3) cuti  tahunan  sekurang-kurangnya  dua  belas  hari  kerja  setelah  pekerja/buruh  yang bersangkutan bekerja selama dua belas bulan secara terus-menerus; dan
4) istirahat  panjang  sekurang-kurangnya  dua  bulan  dan  dilaksanakan  pada  tahun  ketujuh  dan kedelapan  masing-masing  satu  bulan  bagi  pekerja/buruh  yang  telah  bekerja  selama  enam tahun  secara  terus-menerus  pada  perusahaan  yang  sama  dengan  ketentuan  pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya selama dua tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja enam tahun.  Selama menikmati istirahat panjang, menurut  Kepmenakertrans  No.  51/MEN/IV/2004,  besarnya  gaji  yang  dapat  diterima  oleh pekerja/buruh untuk tahun ketujuh dan tahun kedelapan berbeda. Pada istirahat panjang tahun ketujuh  pekerja/buruh  berhak  atas  upah  penuh,  sedangkan  pada  istirahat  panjang  tahun kedelapan pekerja/buruh hanya menerima kompensasi hak istirahat tahunan sebesar setengah bulan  upah.Perlu  diingat  bahwa  hak  istirahat  panjang  baru  berlaku  bagi  pekerja/buruh  jika sebelumnya  telah  diatur  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian  kerja bersama.
5) Hari-hari  libur  resmi;  Pasal  85  UU  No.  13  Tahun  2003  menyatakan  bahwa  pekerja/buruh tidak  wajib  bekerja  pada  hari-hari  libur  resmi.  Pengusaha  dapat  mempekerjakan pekerja/buruh  untuk  bekerja  pada  hari-hari  libur  resmi  apabila  jenis  dan  sifat  pekerjaan tersebut  harus  dijalankan  secara  terus-menerus  atau  pada  keadan  lain  berdasarkan kesepakatan  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha.  Pengusaha  yang  mempekerjakan pekerja/buruh  yang  melakukan  pekerjaan  pada  hari  libur  resmi  wajib  membayar  upah  kerja lembur.
Sekarang  ini,  hari-hari  yang  dinyatakan  sebagai  Hari  Libur  Nasional  adalah:  Tahun  Baru  1 Januari, Proklamasi Kemerdekaan RI, Isra Miraj Nabi Muhamad SAW, Maulid Nabi Muhamad SAW,  Tahun  Baru  Hijriyah,  Idhul  Adha,  Idul  Fitri,  Hari  Raya  Natal,  Kenaikan  Yesus  Kristur, Wafat Yesus Kristus, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Waisak, Tahun Baru Imlek.
h. Pekerja/buruh  melaksanakan  tugas  serikat  pekerja/serikat  buruh  atas  persetujuan pengusaha;
UU  No.  21  Tahun  2000  tentang  Serkat  Pekerja/Serikat  Buruh  mengatur  banyak  hal diantaranya  tentang  Hak  dan  Kewajiban  serta  Perlindungan  Hak  Berorganisasi.  Dalam  undang- undang  tersebut  dinyatakan  bahwa  serikatpekerja/buruh,  federasi  dan  konfederasi  serikat pekerja/buruh  yang  telah  mempunyai  nomor  bukti  pencatatan  berkewajiban  melindungi  dan membela  anggota  dari  pelanggaran  hak-hak  dan  memperjuangkan  kepentingannya  serta
memperjuangkan  peningkatan  kesejahteraan  anggota  dan  keluarganya.  Oleh  karena  itu, pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh  untuk  menjalankan  kegiatan  serikat  pekerja/serikat  buruh  dalam  jam-kerja.  Melalui kesepakatan,  diatur  mengenai  jenis  kegiatan  yang  diberikan  kesempatan,  tata  cara  pemberian kesempatan, dan pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah. i. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
Peraturan  yang  mengatur  lebih  lanjut  tentang  ketentuan  ini,  baik  UU  No.  13  Tahun  2003 maupun  peraturan  yang  lain  belum  ada,  kecuali  hanya  menyatakan  bahwa    pengaturan pelaksanaan    ditetapkan  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian  kerja bersama.
Mengenai  jumlah  upah  minimum  diatur  oleh  Pasal  94.  Dalam  Pasal  94  UU  No.  13  Tahun 2003  dinyatakan  bahwa  dalam  hal  komponen  upah  terdiri  dari  upah  pokok  dan  tujangan  tetap, maka  besarnya  upah  pokok  sedikit-dikitnya  75%  dari  jumlah  upah  pokok  dan  tunjangan  tetap. Masalahnya  adalah  apakah  yang  harus  dilakukan  bila  upah  pokok  kurang  dari  75%.  Penjelasan Pasal 94 tidak menjelaskan tentang hal ini.
Misalkan seorang karyawan menerima upah dengan komponen upah sebagai berikut:
Upah pokok                     Rp 10.000,00
Tunjungan tetap               Rp 10.000,00 --------------------- Total Upah                     Rp 20.000,00
Dari paparan di atas, karyawan tersebut hanya menerima upah pokok sebesar Rp 10.000,00 dari total  upah Rp 20.000,00,  yang berarti upah pokoknya hanya 50%. Jumlah ini tidak sesuai dengan  ketentuan  Pasal  94  di  atas,  yang  menyatakan  bahwa  upah  pokok  sedikit-dikitnya  75% dari  jumlah  upah  pokok  dan  tunjangan  tetap.  Apakah  yang  harus  dilakukan  oleh  pekerja/buruh jika menerima upah dengan susunan komponen seperti tersebut di atas?.
Ada dua alternative yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak. Bagi pengusaha dengan cara, upah pokoknya dinaikkan menjadi Rp15.000,00 dan tunjangan tetapnya diturunkan menjadi Rp  5.000,00  sehingga  upah  pokok  menjadi  75%  dari  total  upah.  Bagi  pekerja/buruh,  tentunya menuntut supaya upah pokoknya dinaikkan menjadi Rp 30.000,00 sedangkan tunjangan tetapnya tidak perlu diubah  yaitu tetap Rp 10.000,00. Dengan komposisi seperti itu, maka pekerja/buruh menerima  upah  total  Rp  40.000,00  yang  berarti  jumlah  ini  dapat  memenuhi  ketentuan  pasal  94
yaitu  75%  dari  Rp  40.000,00  yaitu    Rp  30.000,00.  Alternative  yang  ditawarkan  oleh pekerja/buruh ini tentunya kemungkinan besar akan ditolak oleh pengusaha.

## B. Upah Kerja Lembur
Setiap  pengusaha  wajib  melaksanakan  ketentuan  waktu  kerja.  Waktu  kerja  yang  dimaksud adalah: (a) tujuh jam sehari dan empat puluh jam satu minggu untuk enam hari kerja dalam satu minggu,  (b)  delapan  jam  sehari  dan  empat  puluh  jam  satu  minggu  untuk  lima  hari  kerja  dalam satu minggu. Ketentuan waktu kerja ini tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu, misalnya: pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal laut, atau penebangan hutan (Pasal 77 UU No. 13 Tahun 2003).
Jadi,  pada  dasarnya  pengusaha  sedapat  mungkin  harus  mempekerjakan  pekerja/buruh  tidak boleh  lebih  dari  ketentuan  waktu  kerja,  karena  pekerja/buruh  harus  mempunyai  waktu  yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya. Namun, dalam hal-hal tertentu pengusaha dapat  mempekerjakan  pekerja/buruh  pada  hari  libur  resmi,  yaitu  pada:  pekerjaan  di  bidang pelayanan  jasa  kesehatan,  pelayaran  jasa  transpotasi,  jasa  perbaikan  alat  transpotasi,  usaha pariwisata, jasa pos dan telekomunikasi, penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM),  penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi,usaha swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya,  media  massa,  pengamanan,  lembaga  korservasi,  dan  pekerjaan  yang  apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi. Bahkan , dalam keadaan tertentu pengusaha dapat mempekerjakan  pekerja/buruh  pada  hari  libur  resmi,  selain  pekerjaan  yang  disebut  di  atas, berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha (Kepmenakertrans No. : KEP. 233/MEN/2003).
Seringkali  timbul  persoalan  apakah  seorang  pekerja/burh  wajib  melakukan  kerja-lembur yang diminta oleh pengusaha. Ada dua pandangan untuk menjawab masalah ini, yaitu: (a) bahwa kerja-lembur  hanya  dapat  dimintakan  bila  hal  itu  telah  diatur  dalam  perjanjian-kerja,  peraturan perusahaan,  perjanjian  kerja  bersama,  atau  telah  adanya  kebiasaan,  (b)    mengakui  adanya kewajiban pekerja/buruh melakukan kerja-lembur dalam hal-hal yang luar biasa (Iman Soepomo, 1968:96).
Kami  condong  pada  pendapat  bahwa  tiap  perjanjian-kerja  dengan  sendirinya  mengandung kewajiban  untuk  melakukan  kerja-lembur.  Jika  suatu  perjanjian-kerja  memang  benar mengandung  kepimpinan  dari  pengusaha,  maka  pengusaha  berhak  untuk  mengatur  lamanya
pekerja/buruh melakukan pekerjaan, sesuai dengan keperluan usahanya. Jadi, pekerja/buruh tidak boleh menolak kerja-lembur tanpa alasan yang dapat diterima.
Khusus  perusahaan  dibidang  energi  dan  sumber  daya  mineral,  termasuk  perusahaan  jasa penunjang  yang  melakukan  kegiatan  di  daerah  operasi  tertentu,  Kepmenakertrans  No.  KEP. 234/MEN/2003  memberi  kelonggaran  kepada  perusahaan  agar  memilih  dan  menetapkan  salah satu  dari  atau  beberapa  waktu  kerja  sesuai  dengan  kebutuhan  operasional  perusahaan,  sebagai berikut:
1) tujuh  jam  sehari  dan  empat  pulu  jam  satu  minggu  untuk  waktu  kerja  enam  hari  dalam satu minggu;
2) delapan  jam  satu  hari  dan  empat  puluh  jam  satu  minggu  untuk  waktu  kerja  lima  hari dalam satu minggu;
3) sembilan jam sehari dan maksimum empat puluh lima  jam dalam lima hari kerja untuk periode kerja;
4) sepuluh  jam  sehari  dan  maksimum  lima  puluh  jam  dalam  lima  hari  kerja  untuk  satu periode kerja;
5) sebelas jam sehari dan maksimum lima puluh lima jam dalam lima hari kerja untuk satu periode kerja;
6) sembilan  jam  sehari  dan  maksimum  enam  puluh  tiga  jam  dalam  tujuh  hari  kerja  untuk satu periode tertentu;
7) sepuluh  jam  sehari  dan  maksimum  tujuh  puluh    jam  dalam  tujuh  hari  kerja  untuk  satu periode kerja;
8) sebelas jam sehari dan maksimum tujuh puluh tujuh jam dalam tujuh hari kerja untuk satu periode kerja;
9) sembilan jam sehari dan maksimum sembilan puluh jam dalam sepuluh hari kerja untuk satu periode kerja;
10) sepuluh  jam  sehari  dan  maksimum  seratus  jam  dalam  sepuluh  hari  kerja  untuk  satu periode kerja;
11) sebelas  jam  sehari  dan  maksimum  seratus  sepuluh  jam  dalam  sepuluh  hari  untuk  satu periode kerja;
12) sembilan jam sehari dan maksimum seratus dua puluh enam jam dalam empat belas hari kerja untuk satu periode kerja;
13) sepuluh jam sehari dan maksimum seratus empat puluh jam dalam empat belas hari kerja untuk satu periode kerja;
14) sebelas jam sehari maksimum seratus lima puluh empat jam dalam empat belas haru kerja untuk satu periode jerja;
Waktu  kerja  yang  diatur  oleh  kepmenakertrans  di  atas  tidak  termasuk  waktu  istirahat  yang sekurang-kurangnya  selama  satu  jam,  akan  tetapi  sudah  termasuk  waktu  kerja  lembur  tetap sebagai  kelebihan  tujuh  jam  sehari.  Sedangkan  pelaksanaan  waktu  istirahat  diatur  dalam perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  bersama  sesuai  kebutuhan perusahaan.
Perusahaan  yang  menggunakan  waktu  kerja  seperti  di  atas,  wajib  memberikan  waktu  istirahat dengan ketentuan:
1) setelah pekerja/buruh bekerja secara terus menerus selama enam hari dalam satu minggu atau tujuh  jam  sehari  dan  empat  puluh  jam  satu  minggu,  maka  kepada  pekerja/buruh  wajib diberikan satu hari istirahat;
2) setelah pekerja/buruh bekerja secara terus-menerus selama lima hari dalam satu minggu atau delapan  jam  sehari  dan  empat  puluh  jam  seminggu,  maka  kepada  pekerja/buruh  wajib diberikan dua hari istirahat.
Menurut  Konvensi  ILO  Nomor  105  Tahun  1951  yang  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah Republik  Indonesia  dengan  UU  Nomor  15  Tahun  1999  melarang  segala  bentuk  kerja  paksa. Apabila  pekerja  dipekerjakan  lembur  yang  dilakukan  dalam  waktu  yang  berlebihan,  atau  upah lemburnya  tidak  dibayar  dengan  semestinya,  atau  pekerja  tidak  bersedia  melaksanakan  lembur itu  dengan  sukarela,  dan/atau  apabila  perintah  lembur  itu  ditolah  oleh  pekerja,  akan  ada  resiko hukuman  seperti  misalnya  pemberhentian,  karena  dianggap  oleh  pengusaha    telah  menolak perintah  yang  layak;  hal  itu  dapat  ditafsirkan  pengusaha  telah  melakukan  kerja  paksa  dalam melaksanakan  kerja  lembur.  Dilakukannya  pembatasan  persyaratan  yang  tegas  dalam pelaksanakan  kerja  lembur  ini,  tentunya  undang-undang  hendak  mencegah  terjadinya pelanggaran Konvensi ILO tentang kerja paksa di dalam hubungan industrial di Indonesia.
Jika  pengusaha  mempekerjakan  pekerja/buruh  melebihi  waktu  kerja  yang  telah  ditentukan, ada  beberapa  ketentuan  yang  harus  dipenuhi  yaitu:  ada  persetujuan  dari  pekerja/buruh  yang
bersangkutan  dan  waktu  kerja  lembur  hanya  dapat  dilakukan  paling  banyak  tiga  jam  dalam sehari  dan  empat  belas  jam  dalam  satu  minggu,  dan  wajib  membayar  upah  kerja  lembur. Ketentuan waktu kerja lembur ini tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu (Pasal 78 UU No. 13 Tahun 2003). Di sektor ini, sebagaimana diatur khusus dalam Keputusan Menteri Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Nomor  Kep.  234/Men/2003  dan  Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-15/MEN/VII/2005, maksimal waktu kerja adalah dua belas jam per hari, termasuk waktu istirahat sekurang-kurangnya satu jam.
Saat ini peraturan yang mengatur waktu kerja lembur dan upah kerja lembur yaitu Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Nomor  Kep-102/Kep/VI/2004  tentang  Waktu  Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur yang pada prinsipnya mengatur hal-hal sebagai berikut.
Pekerja yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu, tidak berhak atas upah kerja lembur, dengan  ketentuan  mendapat  upah  yang  lebih  tinggi.  Mereka  yang  termasuk  golongan  jabatan tertentu  adalah  pekerja  yang  memiliki  tanggung  jawab  sebagai  pemikir,  perencana,  pelaksana, dan  pengendali  jalannya  perusahaan,  yang  waktu  kerjanya  tidak  dapat  dibatasi  menurut  waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tidak  setiap  kelebihan  jam  kerja  diakui  sebagai  kerja  lembur,  kecuali  kerja  lembur  atas perintah  tertulis  dari  pengusaha  yang  dapat  dibuat  dalam  bentuk  daftar  pekerja  yang  bersedia bekerja  lembur  yang  ditandatangani  oleh  pekerja  yang  bersangkutan  dan  pengusaha,  dan persetujuan tertulis dari pekerja yang bersangkutan.. Oleh karena itu, pengusaha membuat daftar pelaksanaan kerja lembur  yang memuat nama pekerja  yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur.
Perhitungan  upah  kerja  lembur  didasarkan  pada  upah  bulanan.  Di  atas  sudah  dijelaskan bahwa  upah  kerja  lembur  dihitung  per  jam,  dan  hanya  dapat  dilakukan  paling  banyak  tiga  jam per  hari  dan  14  jam  per  minggu.  Cara  menghitung  upah  sejam  adalah  1/173  kali  upah  sebulan. Ada  beberapa  peraturan  dalam  menghitung  upah  sebulan  yaitu  dengan  memperhatikan:    upah pekerja/buruh  dibayar  secara  harian,  upah  pekerja/buruh  dibayar  berdasarkan  satuan  hasil,  dan upah pekerja/buruh yang bekerja kurang dari duabelas bulan.
Jika  upah  pekerja/buruh  dibayar  secara  harian,  maka  penghitungan  besarnya  upah  sebulan adalah  upah  sehari  dikalikan  25  bagi  pekerja/buruh  yang  bekerja  enam  hari  kerja    per  minggu atau dikalikan 21 bagi pekerja/buruh yang bekerja lima hari kerja per minggu. Akan tetapi, jika upah  pekerja/buruh  dibayar  berdasarkan  satuan  hasil,  maka  upah  sebulan  adalah  upah  rata-rata
dua  belas  bulan  terakhir.  Dalam  hal  pekerja/buruh  bekerja  kurang  dari  dua  belas  bulan,  maka upah  sebulan  dihitung  berdasarkan  upah  rata-rata  selama  bekerja  dengan  ketentuan  tidak  boleh lebih  rendah  dari  upah  minimum  setempat.  Adapun  cara  perhitungan  upah  kerja  lembur  adalah sebagai berikut:
1. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:
a. untuk  jam  kerja  lembur  pertama  harus  dibayar  upah  sebanyak  satu  setengah  kali upah sejam;
b. untuk  setiap  jam  kerja  lembur  berikutnya  harus  dibayar  upah  sebanyak  dua  kali upah sejam.
2. Apabila  kerja  lembur  dilakukan  pada  hari  istirahat  mingguan  dan/atau  libur  resmi  untuk waktu kerja enam hari kerja empat puluh jam per minggu, maka:
a. perhitungan  upah  kerja  lembur  untuk  tujuh  jam  pertama  dibayar  dua  kali  upah sejam,  dan  jam  kedelapan  dibayar  tiga  kali  upah  sejam,  dan  jam  lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar empat kali upah sejam;
b. apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah lembur lima jam pertama dibayar dua kali upah sejam, jam keenam tiga kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan empat kali upah sejam.
3. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu  kerja  lima  hari  kerja  dan  empat  puluh  jam  seminggu,  maka  perhitungan  upah  kerja lembur untuk delapan jam pertama dibayar dua kali upah sejam, jam kesembilan dibayar tiga kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas empat kali upah sejam
Perhitungan upah untuk membayar upah lembur maupun pesangon dan  penghargaan masa kerja tentunya hanya mencakup upah pokok dan tunjangan tetap, sehingga berapa pun komposisi upah pokok tidak menjadikan masalah. Namun kalau kita membaca bunyi Pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003 di situ ada masalah,  yaitu bahwa  yang ditetapkan minimal 75% adalah hanya upah pokok  saja,  padahal  dasar  perhitungan  upah  lembur    adalah  upah  pokok  dan  tunjangan  tetap. Selengkapnya bunyi Pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003 adalah ‘Dalam hal komponen upah terdiri dari  upah  pokok  dan  tunjangan  tetap  maka  besarnya  upah  pokok  sedikit-dikitnya  75%  dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap’.  Kami berpendapat bahwa Pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003 ini meniru Keputusan Menaker No. KEP. 72/MEN/1984 tentang Dasar Perhitungan Upah
Lembur  dengan  secara  salah.  Kalau  keputusan  Menaker  tersebut  menetapkan  dalam  hal komponen  upah  mencakup  tunjangan  tidak  tetap,  maka  komponen  upah  pokok  dan  tunjangan tetap haruslah minimal 75%, karena yang dihitung sebagai dasar upah untuk pembayaran waktu lembur hanyalah upah pokok dan tunjangan tetap saja., tetapi Pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan lain.
Sejak  ditetapkan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Nomor  Kep- 102/Men/VI/2004  tentang  Waktu  Kerja  Lembur  Dan  Upah  Kerja  Lembur  pada  tanggal  25  Juni 2004,  Pasal  94  UU  No.  13  Tahun  2003  tidak  berpengaruh  secara  perhitungan  materiil,  tetapi secara formal keputusan menteri tersebut bermasalah. Secara meteriil ketentuannya dapat dibaca dalam Pasal 10  Keputusan Menteri tersebut yang menyatakan bahwa dalam hal upah terdiri dari upah  pokok  dan  tunjangan  tetap  maka  dasar  perhitungan  upah  lembur  adalah  100%  dari  upah; dan dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, apabila tunjangan  tetap  lebih  kecil  dari  75%  keseluruhan  upah  pokok,  maka  dasar  perhitungan  upah lembur  75%  dari  keseluruhan  upah.  Akan  tetapi,  secara  formal  bermasalah  sebab  keputusan menteri  derajadnya  lebih  rendah  daripada  undang-undang  dalam  hal  ini  UU  Nomor  13  Tahun 2003.
Pengertian  tunjangan  tetap  adalah  pembayaran  kepada  pekerja/buruh  yang  dilakukan  secara teratur  dan  tidak  dikaitkan  dengan  kehadiran  pekerja/buruh    atau  pencapaian  prestasi  kerja tertentu (penjelasan pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003)
Contoh penghitungan upah lembur:
X  menerima  upah  sebanyak  Rp  1.000.000,00  per  buluan.  Dia  bekerja  dengan  waktu  kerja delapan  jam  per  hari  dan  lima  hari  per  minggu.  Pada  hari  kerja  ke  lima,  X  diminta  kerja lembur selama tiga jam. Bagaimana cara menghitung upah kerja lembur?
Upah sejam adalah 1/173 X Rp 1.000.000,00 = Rp 5.780,30
Jadi, upah kerja lembur untuk:
Jam pertama : 1,5 X Rp 5.780,30 = Rp 8.670,00 Jam kedua     : 2 X Rp 5.780,30    = Rp11.560,00 Jam ketiga    : 2 X Rp 5.780,30     = Rp 11.560,00
Pemberian upah kerja lembur merupakan kewajiban bagi perusahaan, artinya jika pengusaha tidak  memperhatikan  aturan  tentang  kerja  lembur,  dapat  dikenai  pidana.  Pasal  187  UU  No.  13 Tahun  2003  menyatakan  bahwa  pelanggaran  peraturan  pembayaran  upah  kerja  lembur
merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana paling singkat satu bulan dan paling lama  dua  belas  bulan  kurungan  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp  10.000.000,000  dan  paling banyak Rp 100.000.000,00.
Menurut Kepmennakertrans No. Kep. 102/MEN/VI/2004, jika terjadi perbedaan perhitungan besarnya  upah  lembur,  yang  berwenang  menetapkan  besarnya  upah  lembur  adalah  pegawai pengawas  ketenagakerjaan  kabupaten/kota.  Salah  satu  pihak  yang  tidak  dapat  menerima penetapan  dari  petugas  pengawas  dapat  meminta  penetapan  ulang  kepada  pegawai  pengawas ketenagakerjaan  di  provinsi.  Jika  terjadi  perbedaan  perhitungan  tentang  besarnya  upah  lembur pada  perusahan  yang  meliputi  lebih  dari  satu  kabupaten/kota  dalam  satu  provinsi  yang  sama, yang  berwenang  menetapkan  besarnya  upah  lembur  adalah  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan provinsi.  Apabila  salah  satu  pihak  tidak  dapat  menerima  penetapan  di  tingkat  provinsi,  dapat meminta  penetapan  ulang  kepada  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  di  Departemen  Tenaga Kerja.  Dan  akhirnya  ,  jika  terjadi  perbedaan  perhitungan  tentang  besarnya  upah  lembur  pada perusahaan  yang  meliputi  lebih  dari  satu  provinsi,  yang  berwenang  menetapkan  besarnya  upah lembur adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan pusat.

## KESIMPULAN
Secara normative kebijakan pengupahan sudah melindungi pekerja/buruh, karena:
1. Sejak  ditetapkan  Keputusan  Menakertrans  No.  102/MEN/VI/2004,    Pasal  94  UU  No.  13 Tahun 2003 secara materiil sudah tidak bermasalah.
2. Kerja  lembur  harus  mendapat  persetujuan  dari  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
3. Pada dasarnya perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan.
4. Perbedaan perhitungan upah lembur dapat diajukan ke lembaga pengawas yang lebih atas

## DAFTAR  PUSTAKA
Iman Soepomo. 1968. Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja. Jakarta: PPAKRI Bhayangkara.
Mohd.  Syaufii  Syamsudin.  Norma  Perlindungan  Dalam  Hubungan  Industrial.  Jakarta:  Sarana Bhakti Persada.
UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 72/MEN/1984 tentang Dasar  Perhitungan Upah

## Lembur
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Nomor  231/MEN/2003  tentang  Tata  Cara

## Penagguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor
234/MEN/2003 tentang  Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energ  Dan

## Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Nomor:  KEP  102/MEN/VI/2004  tentang
Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur