Jurnal Teologi Cultivation Vol. 6, No. 2, Desember 2022, pp. 1 - 17 pISSN:2581 - 0499, eISSN: 2581 – 0510 http://e-journal.iakntarutung.ac.id/index.php/cultivation

## Memaknai Semangat Calvin Terhadap Civil Society: Dalam Upaya GBKP Memberdayakan Manusia Berbasis Keberagaman

## Eikel Ginting
Universitas Kristen Duta Wacana
eikelginting63@gmail.com
Abstract:
Seeing GBKP (Batak Karo Protestant  Church) as a tribal church in the role and function of a vocation in the world, it is necessary to interpret this vocation in the discourse of empowering a pluralistic  society.  In  particular,  as  a  church  that  inherits  the  values  of  John  Calvin,  it  is necessary  to  revitalize  these  values  in  the  context  of  the  Karo  people.  Especially  in  social problems  that  exist  outside  the  church  building,  even  from  a  pluralistic  general  society.  This paper also understands civil society as a "civil" society and is identical with standing on its own feet, then how the church is able to be present in encouraging, facilitating, and empowering the community regardless of ethnicity, religion and race identity. The call for GBKP in empowering people  is  something  that  needs  to  be  renewed,  so  that  GBKP  praxis  in  a  pluralistic  society becomes real and not just a discourse.
Keywords: civil society; GBKP; human action; Yohanes Calvin

## Abstrak:
Melihat  GBKP  (Gereja  Batak  Karo  Protestan)  sebagai  gereja  suku  dalam  peran  dan  fungsi panggilan dalam dunia, perlu memaknai panggilan itu dalam wacana pemberdayaan masyarakat yang  majemuk.  Terkhusus,  sebagai  gereja  yang  mewarisi  nilai  nilai  Yohanes  Calvin,  perlu adanya revitalisasi nilai-nilai itu dalam konteks masyarakat Karo. Terlebih dalam permasalahan- permasalahan  sosial  yang  ada  di  luar  bangunan  gereja,  bahkan  berasal  dari  masyarakat  umum yang  majemuk.  Dalam  tulisan  ini  juga  memahami  civil  society  sebagai  masyarakat  yang “madani”  dan  identik  dengan  berdiri  di  kaki  sendiri,  lalu  bagaimana  gereja  itu  mampu  hadir dalam  mendorong,  memfasilitasi,  dan  memberdayakan  masyarakat  itu  tanpa  memandang identitas  suku,  agama  dan  ras.  Panggilan  GBKP  dalam  memberdayakan  manusia  menjadi  hal yang  perlu  mengalami  pembaharuan,  agar  praksis  GBKP  dalam  masyarakat  majemuk  menjadi nyata dan bukan hanya sekedar wacana.
Kata kunci: masyarakat umum; GBKP; tindakan kemanusiaan; Yohanes Calvin

## PENDAHULUAN
Memahami identitas gereja bukan hanya menyoal dogma ataupun bentuk ritual dari gereja  itu.  Namun  lebih  daripada  itu  bagaimana  gereja  dapat  menunjukkan  eksistensi dalam  dunia,  sebagai  perwujudan  kasih  Allah  kepada  setiap  manusia.  Dalam  perjalanan mewujudkan  kasih  Allah  itu  banyak  pemahaman-pemahaman  jemaat  sendiri,  maupun doktrin  gereja  yang  justru  hanya  berpusat  kepada  internal  gereja  itu  sendiri  dan  hanya
mengutamakan  kepada  kepentingan  umat  sendiri  melalui  program-program.  GBKP 1 sebagai  gereja  kesukuan  juga  menghadapi  tantangan  yang  sama  untuk  menjawab pergumulan-pergumulan  manusia  secara  universal.  Relasi  antara  Yohanes  Calvin  dan GBKP  merupakan  relasi  identitas  sebagai  gereja  yang  mengadopsi  sistem,  maupun pengajaran  dalam  struktural  maupun  praksis  gereja.    Maka  dalam  kaitan  ini  menelusuri pemahaman  Calvin  mengenai  tantangan  sosial  yang  dituangkannya  dalam  ide-ide  serta tulisan –tulisan, menjadi referensi melihat tantangan yang sama pada situasi sosial sekitar abad-16 dalam situasi sosial-politik masa kini.
Nilai  dan  ideologi  dari  Calvin  bukanlah  menjadi  acuan  mutlak  dalam  gereja, terkhusus  GBKP  dalam  melakukan  praksis  dalam  pelayanan,  namun  menarik memperjumpakan  paham  Calvin  dengan  situasi  GBKP  yang  hidup  di  tengah-tengah budaya Karo dan konteks yang lebih luas yaitu civil society . Dalam memahami civil society sebagai  relasi  personal  dalam  masyarakat  yang  hidup  bersama  dalam  keadaan  yang mandiri,  dan  mampu  mengandalkan  nilai  kebersamaan    dalam  pembangunan  secara swadaya.
Menjawab  tantangan  kemanusiaan  secara  spesifik  melihat  pembangunan  yang dilakukan  secara  kontinuitas,  berbasis  keberagaman  perlu  melihat  nilai  dan  situasi  serta instrument  yang  ikut  ambil  bagian  dalam  menggagas  hal  tersebut.  Diperlukan  peran  dan fungsi  gereja  dalam  hal  ini,  GBKP  yang  memiliki  nilai  Calvin  dan  perjumpaan  dengan situasi keberagaman di daerah Kabupaten Karo. Nilai-nilai pemberdayaan masyarakat yang beragam  itu  hendaknya  tidak  hanya  terpusat  pada  internal,  namun  mengupayakan perwujudan  nilai  kemanusiaan  itu  dalam  kekayaan  keberagaman.Melalui  pandangan Calvin  terhadap  kehadiran  gereja  dalam  perubahan  sosial,  jelas  memberi  ruang  kepada setiap  manusia  untuk  terlibat  dalam  perdamaian  dan  penghapusan  perbudakan  yang menjadi  tantangan  relasi  sosial.  Yohanes  Calvin  memberikan  gambaran  bahwa  orang percaya  dan  gereja  sebagai  komunitas,  menunjukkan  gambaran  pemeliharaan  dan
1 GBKP adalah gereja beraliran protestan yang berbasis pada etnis yaitu Suku Karo. Berawal pada 18 April  1890  melalui  lembaga  penginjilan  Belanda  NZG  ( Nederlandsche  Zendeling  Genootschap )  yang melakukan  perintisan  terhadap  penyebaran  Injil  di  wilayah  Kabupaten  Karo.  Dimana  penginjil  pertama adalah  H.  C.  Kruyt  dari  Tomohon  dan  selanjutnya  ada  empat  orang  penginjil  lainnya  yang  melakukan penyebaran Injil. Sinode GBKP berpusat di daerah Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hingga saat ini  GBKP  terus  berkembang  bukan  hanya  berpusat  di  daerah  Sumatera  Utara  namun  ke  daerah-daerah  di Indonesia untuk terus melakukan panggilan sebagai gereja dan pelayanan yang holistik ( Pdt. E. P. Gintings, Sejarah Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) (Medan:EL Penampat Gerafindo, 2015), 618.
kemurahan  Allah  melalui  tindakan  terhadap  sesama  manusia  dalam  menyatakan  tindakan Allah dalam pemerintahan dunia. 2

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis-interpretatif,  dimana  menggunakan literatur kepustakaan sebagai sumber dan tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini mengangkat hipotesa bahwa,  ide Human Action yang direpresentasikan Calvin dalam hidupnya  merupakan  nilai  Gereja  khususnya  GBKP,  untuk  memberdayakan  manusia terkhusus  masyarakat  Karo  yang  beragam  dan  bukan  hanya  jemaat  GBKP.  Melalui kegiatan berbasis swadaya bersama masyarakat yang mandiri sebagai nilai dasar dari Civil Society .

## Pemikiran Calvin Terhadap Social Change
Yohanes Calvin melalui pemikirannya terkait erat dengan panggilan dan kehendak Allah  yang  didasari  terhadap Creates  of  God .  Penekanan  akan  kehendak  Allah  itu  yang dibangun  Calvin  dalam  landasan  berpikir  masyarakat  yang  jelas  ditulis  Calvin  dalam pemahamannya,  mengenai  hubungan  gereja  dengan  pemerintah  dan  masyarakat  sosial. Pemikiran ini dipengaruhi oleh konteks Calvin di Jenewa pada abad-16, dimana pada masa itu  masyarakat  mengalami  stratifikasi  dan  kelompok-kelompok  terpinggirkan  menjadi masalah sosial di kota Jenewa. Ditambah bagaimana pasifnya pemimpin gereja pada masa itu,  maka  Calvin  mengungkapkan  pandangan  mengenai  pembaharuan  sosial  yang berlandaskan kemanusiaan. Paham ini menegaskan bahwa orang  yang terhina, diasingkan dan teralienasi dalam masyarakat sebenarnya adalah wajah Allah. Maka seharusnya respon terhadap  sesama  manusia  sama  dengan  respon  terhadap  Allah,  dan  pemikirannya  juga sampai  pada  keadilan  sosial  yang  berbasis  kesetaraan  ( equality ) dalam  menghadapi problema sosial khususnya kemiskinan dan tantangan dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. 3
Maka untuk mewujudkan pemikirannya Calvin membentuk pusat pelayanan sosial yang  menekankan hospitality dan  pemberdayaan  terhadap  masyarakat  terhadap  anak
2 Yohanes  Calvin, Institutio:  Pengajaran  Agama  Kristen ,  ed.  by  Th.  van  den  End  (Jakarta:  BPK- Gunung Mulia, 2008).
3 Aliester. E. Mc. Grath, A Life Of John Calvin: A Study In The Shaping Of Western Culture (Oxford, UK: B. Blackwell, 1990), 111-113.
yatim-piatu,  janda-janda,  orang  lumpuh,  cacat  dan  yang  lainnya  agar  mendapatkan pelayanan  dengan  serius  yang  bukan  hanya  sebagai  penerima.  Tetapi  menekankan  akan pemberdayaan  ekonomi dan pembebasan  yang berdimensi  terhadap fungsi  pemberdayaan manusia. 4 Jelas  dalam  kaitan  ini  Calvin  mengangkat  nilai-nilai  pemeliharaan  Allah  dan kedaulatan-Nya ( Sovereignity Of God ), direspon manusia melalui perwujudan Allah  yang berotoritas dalam kesetaraan dan pemberdayaan manusia.
Pandangan Calvin mengenai perubahan sosial sangat erat dengan budaya di Jenewa dan Eropa pada zaman awal modern pada masa itu. Terjadi perubahan sistem kesejahteraan kota  dari  bersifat  tidak  tersentralisasi    yang  dikelola  oleh  ordo religious (Gereja  Roma Katolik),  menjadi  sistem  sentralisasi  yang  dikendalikan  oleh  dewan  kota.  Perubahan  ini didorong  juga  oleh  Calvin  karena  melihat  begitu  menyimpangnya  pengelolaan kesejahteraan,  yang  turut  diatur  dan  diawasi  oleh  dewan  kota  yang  ternyata  secara independen membiayai para diaken dan pendeta. (Lih: Bourse Francaise 5 ). Calvin sendiri mendorong  pemerintahan  kota  madya  Jenewa  untuk  memperhatikan  dan  melakukan pengaturan,  serta  pengembangan  terhadap  rumah  sakit  sekaligus  panti  asuhan.  Lalu membatasi  biaya  pencetakan  yang  ternyata  dipengaruhi  oleh  keuntungan  atas  gereja, kantor kesejahteraan, layanan umum, dan pengelolaan harga-harga agar stabil .
Menurut  Calvin  dalam  Timothy  D.  Cerrel 6 ,  bahwa  “manusia  pada  dasarnya makhluk  sosial,  dan  melalui  naluri  alamiahnya  cenderung  mengembangkan  dan memelihara masyarakat. Maka, dari itu akal budi manusia dapat membedakan mana yang baik dan jahat dan olehnya dia dapat memahami dan menilai” Terlihat makna perubahan sosial  yang  ditawarkan  oleh  Calvin  mendorong  kesadaran  individu  untuk  secara  kolektif, melihat  perubahan  sosial  baik  dari  pemerintah  madya,  rakyat,  dan  perekonomian  dapat membawa  pengaruh  besar  dalam  diri  manusia.  Maka  diperlukan  akal  budi  yang  menaati prinsip-prinsip  hukum  dan  alkitab  terutama  hukum  Allah,  untuk  dapat  menyadari  bahwa relasi  secara  individu  di  masyarakat  dapat  memberikan  pengaruh  bagi  jalannya pemerintahan dan perekonomian.
4 John H. Leith, John Calvin’s Doctrine Doctrine Of The Christian Life (Eugene: Wipf And Stock Publishers, 2010), 166-167.
5 David W. Hall, Warisan John Calvin (Surabaya: Momentum, 2009), 16-17.
6 Timothy  D.  Terrell,  ‘Sumbangsih  Calvin  Pada  Teori  Dan  Kebijakan  Ekonomi’,  in Calvin  Dan Kebudayaan:  Menjelajahi  Suatu  Wawasan  Dunia ,  ed.  by  David  W.  Hall  &  Marvin  Padgett  (Surabaya: Momentum, 2017), 91-93.
Penekanan terhadap keadilan kolektif dan pengelolaan secara individu melalui akal budi  menjadi  nilai  yang  dibawa  dalam  perubahan  sosial,  meskipun  secara  kebijakan pemerintahan  memberikan pengaruh yang kecil. Namun perubahan sosial  membawa  nilai secara  individual  yang  saling  menghargai,  memahami  penderitan,  dan  usaha  bersama dalam kesejahteraan menjadi nilai yang penting secara komunal.

## Konsep Civil Society Dalam Kacamata Indonesia
Berbagai  pandangan  serta  teori  mengenai  konsep Civil  Society sebagai  nilai  dari sosial  politik,  namun  substansi  yang  diangkat  dalam civil  society adalah  kemandirian dalam  ruang  lingkup  sosial  masyarakat.  Sejarah  mengenai civil  society ini  merupakan sejarah  panjang  yang  berasal  dari  masyarakat  Barat,  dari  istilah societas  civilis yang digunakan  oleh  Cicero  (106-43  SM)  dalam  filsafat  politiknya.  Terus  dipahami  dan berkembang  sebagai  identitas  yang  sama  dengan  pengertian  tentang  negara,  sampai  pada abad-18  terjadi  perubahan  makna  menjadi  dua  pemaknaan  yang  berbeda.  Ini  bersamaan dengan  perubahan  struktur  politik  Eropa  yang  berubah  pada  masa  abad  pencerahan  dan modernisasi.  Substansi  kemandirian  dan  swadaya  dalam  ruang  lingkup  masyarakat  dan publik  yang  coba  diangkat,  melalui  konsep civil  society ini  dalam  relasi-relasi  sosial. Sebagai manusia dibutuhkan jaringan dan kekuatan bersama dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam hal ini pembangunan berbasis kemanusiaan.
Dalam  perkembangan civil  society mengalami  perbedaan  pandangan  dan  rasa skeptisime untuk  diterapkan menjadi  dasar  Negara, namun  ciri-ciri mendasar dari konsep inilah  yang  sebenarnya  menjadi  inti  dalam  pengembangan  masyarakat.  Indonesia  sudah memiliki  dasar-dasar  itu  dalam masyarakat,  terbentuknya  organisasi  kemasyarakatan, politik, sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa secara independen nilai civil society ini sudah hidup dan menjadi dorongan dalam masyarkat untuk membahas isu- isu dalam konteks kelompok masyarakat. 7
7 Masroer C Jb & Lalu Darmawan, ‘WACANA CIVIL SOCIETY (MASYARKAT MADANI) DI INDONESIA’, Sosiologi Reflektif , Vol 10, No (2016), 35–64, diakes pada https://media.neliti.com/media/publications/131496-ID-none.pdf, 57.
Maka  menurut  Herry  Priyono  dalam  Johannes  B.  Banawiratma 8 bahwa  dalam ruang  lingkup  masyarakat  secara  umum,  ada  3  akses  yang  berpengaruh  dalam  kehidupan manusia.  Pertama  adalah community sebagai  wadah  hubungan  yang  terjadi  tanpa  ada transaksi  dan  administratif,  ini  berkaitan  dengan  komunitas  yang  didasari  pada  sejarah, wilayah,  etnis,  agama  dan  bahasa.  Lalu,  kedua  adalah  wilayah market dimana  terjadi wilayah  transkasi,  dan  berbicara  mengenai  untung  dan  rugi  sebagai  efisiensi  ekonomi. Ruang  lingkup  yang  terakhir  adalah  pemerintah  yang  merujuk  pada  institusi  publik, sebagai  penentu  kebijakan  dan  tindakan,  serta  memiliki  kekuasaan  melalui  regulasi terhadap masyarakat dan terhadap market .
Ketiga  kekuatan  dalam  kehidupan  masyarakat  ini  merupakan  hal  potensial  untuk bertemu pada public domain=life sharing , dimana area sosial kehidupan antar masyarakat untuk  bersama  membangun  masyarakat.  Area  ini  menjadi  relasi  baik  antar  agama- masyarakat maupun institusi dalam melihat kenyataan sosial yang terjadi. Ini menandakan bahwa  dalam  ruang-ruang  sosial  di  Indonesia  tetap  memiliki  pengaruh  kuat  melalui pemerintah,  yang menetapkan kebijakan dalam  mengatur komunitas masyarakat dan juga ekonomi. Melalui kacamata Indonesia yang beragam,  perlunya kekuatan dalam komunitas masyarakat  untuk  membangun  komunitas  itu  sendiri  dan  tidak  hanya  bergantung  pada kebijakan-kebijakan itu.
Hal  ini  menekankan  bahwa  melalui  kekuatan  sosial  dan  relasi  antar  masyarakat yang  berjumpa  pada  ruang  publik,  dan  juga  aksi  dari  masyarakat  itu  sendiri  memberi pengaruh baik terhadap pemerintah ataupun pasar. Potensi dan perbedaan adalah suatu hal yang  sejalan  dalam  melihat civil  society melalui  kacamata  Indonesia.  Perlunya  gerakan kebersamaan  dan  saling  berbagi  dalam  keprihatinan,  serta  rasa  membangun  masyarakat berbasis kemanusiaan di ruang sosial merupakan kesadaran bersama yang harus di bangun. Melihat  dari  kacamata  Indonesia  berarti  juga  melihat  kacamata diversity ,  yang  memiliki nilai  dari  komunitas  suku,  agama,  dan  etnis  yang  berbeda.  Melalui  perbedaan  ini  saling berbagi nilai dan pengalaman akan membawa perubahan pada ruang sosial untuk melihat pembangunan  berbasis  kemanusiaan  yang  lebih  memanusiakan  manusia.  Permasalahan keadilan,  kemanusiaan,  gender,  hak  asasi  manusia,  kemiskinan,  ekologi,  dan  berbagai
8 Johannes  B.  Banawiratma,  ‘Power  and  Interreligious  Relations:An  Example  from  Indonesia’,  in Religion, Civil Society and Conflict on Indonesia , ed. by Frans Wijsen Carl Sterkens, Muhammad Machasin (Germany: Deutsche Nationalbibliothek, 2009), 102-104.
permasalahan  sosial,  yang  sama-sama  dihadapi  Indonesia  merupakan  kacamata  bersama yang harus dilihat dan disadari. Melalui ini maka kacamata komunitas dipakai untuk saling berbagi dan membangun dalam kebersamaan.

## GBKP Dalam Realita Sosial: Sebuah Analisa-Deskriptif
Realita GBKP adalah realita budaya Karo yang erat dengan keterkaitan satu dengan yang  lainnya  dalam  struktur  kekerabatan  budaya  Karo  yang  dinamakan Rakut  Si  Telu (kalimbubu,  senina/sembuyak  dan  anak  beru) dan Marga  Si  Lima  (Ginting,  Karo-Karo, Perangin-angin,  Sembiring,  Tarigan ) . Hal  ini  merupakan  identitas  yang  melekat  dalam hubungan  satu-sama  lain  dalam  budaya  Karo. Rakut  Si  Telu memiliki  peran  dalam hubungan  dinamika  status  atau  derajat  tinggi  dan  rendah  dalam  adat  Karo  dalam  acara- acara  adat  maupun  kehidupan  sehari-hari,  sedangkan Marga  Si  Lima adalah  identitas marga  yang  disandang  indvidu  dari  garis  keturunan  Ayah.  Inilah  yang  menjadi  identitas keterhubungan  satu-sama  lain  meskipun  identitas  agama  berbeda,  sehingga  hubungan  ini menjadi  fondasi  dasar  melihat  realitas  mayarakat  Karo.  Masyarakat  Karo  pada  umumnya sebagai  masyarakat  yang  bermukim  di  daerah  dataran  tinggi,  memiliki  profesi  sebagai petani dan pedagang. Namun, secara umum profesi masyarakat Karo, khususnya di daerah Kabupaten  Karo  sudah  bersifat  heterogen.  Melalui  hal  ini  masyarakat  Karo  memiliki tantangan  yang  beragam  dan  lebih  variatif,  bukan  hanya  mengalami  permasalahan- permasalahan sosial pada sektor tertentu, 9
Realita sebagai  gereja  adalah  realita  yang  menjawab  tantangan  dan  pergumulan, maka  GBKP  yang  hidup  di  tengah-tengah  pergumulan  jemaat  juga  menghadapi  realitas pengaruh globalisasi, baik dari sektor ekonomi, sosial, budaya, bahkan identitas GBKP itu sendiri.  Turut  menjadi  perhatian  dalam  era  globalisasi  dan  informasi  saat  ini,  muncul perubahan-perubahan  yang  terjadi  yang  menimbulkan  dampak  positif  maupun  negatif. Namun,  saat  ini  terfokus  pada  realita  di  sekitar  gereja,  yaitu  masalah  HAM  dan  gender, keadilan,  perdamaian,  lingkungan  hidup,  dan  berbagai  masalah  serta  fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini muncul di ruang publik.
9 M.  Abduh  Lubis,  ‘Budaya  Dan  Solidaritas  Sosial  Dalam  Kerukunan  Umat  Beragama  Di Kecamatan  Kabanjahe  Kabupaten  Tanah  Karo",  dalam Sosiologi  Agama:  Jurnal  Ilmiah  Sosiologi  Agama Dan Perubahan Sosial , 2018, pp. 239–58, diakes pada https://ejournal.uin- suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/112-06/1192, 253-255.
Dalam  realitas  GBKP  masalah-masalah  ini  muncul  beriringan  dengan  masalah- masalah pertanian, ekonomi, intoleransi beragama, dan beragam persoalan internal GBKP. Dalam  kaitan  dengan  kenyataan  GBKP  membangun  relasi  untuk  mampu  merespon  dan memberikan  jawaban-jawaban  atas  persoalan  yang  terjadi,  merupakan  sebuah  tantangan bagaimana nilai-nilai keagamaan itu dibawa ke ranah sosial untuk menjawab pergumulan yang  ada.  Maka  menarik,  untuk  melihat  peran  GBKP  dalam  membangun  kerjasama  baik terhadap  komunitas  agama,  sosial,  dan  pemerintah  untuk  berpartisipasi  dalam permasalahan yang ada di sekitar gereja.
Perjumpaan  GBKP  dalam  budaya  Karo  merupakan  perjumpaan  yang  saling melengkapi  dan  memberikan  nilai-nilai  untuk  perkembangan  baik  dalam  gereja,  maupun berdampak  apda  masyarakat  Karo  sendiri.  Perjumpaan  itu  kini  menghadapi  realita-realita bersama  dalam  masyarakat  dan  ruang  sosial,  GBKP  melakukan  peran-peran  dalam intervensinya  untuk  menghadapi  tantangan  globalisasi  dan  perkembangan  masyarakat. Melalui  visi-misi  gereja  dan  program-program  yang  sudah  dicanangkan,  seperti  program peningkatan  solidaritas  antar  sesama  dan  juga  peran  gereja  dalam  relasi  antar  umat beragama. Namun pada kenyataannya, relasi ini membutuhkan jawaban dalam masyarakat Karo  yang  menghadapi  krisis  ekonomi,  bahan-bahan  pertanian,  dan  berbagai  masalah lainnya. 10
Hubungan dengan civil society , maka perlunya implementasi yang nyata di tengah realitas pergumulan GBKP itu sendiri. Dimana bukan hanya berfokus pada solidaritas dan diakonia  yang  internal,  namun  membuka  peluang  dalam  diakonia  transformatif  dan solidaritas  eksternal.  Tantangan  wacana-wacana  ini  hanya  sampai  sampai  pada  diskusi tertulis,  namun  pada  kaitan  program,  tindakan,  dan  evaluatif  bersama  masih  kurang dilakukan  secara    universal.  Setiap  agama,  kelompok  masyarakat,  dan  pemerintah merupakan  satu-kesatuan  yang  saling  berhubungan.  GBKP  harus  melihat  itu  lebih  pada keterbukaan  dan  nilai  bersama  kemanusiaan,  untuk  membuka  wacana  dialog  nilai  dan interpretasi nilai yang lebih aktual.
Persoalan di sekitar GBKP juga tidak pernah lepas dari klaim kebenaran dan ghetto dalam diri, sehingga sulit jika memiliki apriori untuk membangun klaim kebenaran secara
10 Waston Malau, Dan William, and Chandra Ginting, ‘Peranan Gereja Batak Karo Protestan Dalam Mempertahankan  Dan  Melestarikan  Budaya  Etnis  Karo  Di  Kabanjahe’,  dalam Anthropos:  Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) , 2.2 (2016), 130–143, diakses pada https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/antrophos/article/view/5282, 139-140.
bersama  dalam  rangka  pemberdayaan.  GBKP  sudah  mencoba  membangun  nilai-nilai kebersamaan  itu  dalam  unit  DAI  (Dialog  Antar  Iman)  GBKP,  namun  hal  ini  belum menjawab  tantangan  bersama  itu  bukan  hanya  dipercakapkan,  namun  menjawab  atas tantangan  itu.  Maka,  menurut  Banawiratma  dalam  Penrad 11 ,  “bahwa  perlu  dalam  dialog kebersamaan sampai pada tahapan dialog aksi” . Melalui tahapan ini, perlu terlebih dahulu adanya perjumpaan terhadap komunitas baik lintas iman ataupun lembaga masyarakat yang independen,  untuk  saling  berbagi  pengalaman  dan  tradisi  masing-masing  dalam memandang tantangan-tantangan yang ada dalam masyarakat. Melalui berbagi pengalaman dan  kekayaan  perspektif,  maka  disinilah  diperlukan  untuk  mengolah  konteks  bersama berbasis kemanusiaan.
Penekanan  terhadap  peran  GBKP,  tidak  hanya  sampai  pada  tahapan  dialog-pasif, namun  pada  tahap  wadah  pengajaran,  praksis,  dan  tidak  melupakan  hakikat  kebersamaan terhadap komunitas ataupun manusia lainnya. Dari kesadaran yang mulai terbangun, maka realitas  GBKP,  seperti  kenaikan  pupuk,  harga  produksi  yang  tidak  stabil,  intoleransi  di ruang publik, politik identitas dan etnis menjelang pilkada/ pilpres, dan berbagai masalah lain  harus  terbuka  untuk  dibahas  secara  seksama.  Relasi  GBKP  dan civil  society yang mandiri ini merupakan hubungan yang erat dan menjunjung nilai kemanusiaan, dan harus memikiki  dorongan  serta  fasilitasi  antara  kedua  belah  pihak.  Hal  tersbut  dilakukan  agar tidak  hanya  bergantung  terhadap  pemerintah,  dan  dilakukan  dalam  ranah  lebih  nyata  dan reflektif melalui. swadaya kemanusiaan.

## Relevansi Civil Society dan Ide “Human Action” Calvin
Konsepsi civil  society erat  kaitan  dengan  konsep  masyarakat  madani  yang  dianut oleh agama Islam. Namun, pada dasarnya konsep ini belum memiliki konsep mutlak yang dijadikan  dalam  konsep  negara  atau  masyarakat.  Jikalau  dilihat  dalam  konsep pemikirannya,  saya  tertarik  untuk  melihat  etos  sebagai  sebuah  masyarakat  dan  manusia yang  tidak  tergantung  terhadap  kebijakan  ataupun  tindakan  pemerintah.  Namun membangun  komunitas  itu  sendiri  berdasarkan  swadaya  bersama  dan  tindakan kemandirian  yang  kreatif.  Tidak  dipungkiri  ini  merupakan  konsep  yang  dekat  dengan
11 Pdt.  Penrad  Siagian,  ‘Solidaritas  Eksternal  GBKP  Di  Tengah  Konteks  Pluralisme  Agama  Dan Kepercayaan’,  in Aku  Kap  Kam,  Kam  Kap  Aku:  Tahun  Solidaritas  Internal  GBKP ,  ed.  by  Ita  Apulina Tarigan & Pdt. Pranata Jaya Manik (Kabanjahe: Abdi Karya, 2013), 212.
dengan  Islam,  namun  konsep  barat  juga  mengakui  ini  sebuah  konsep  yang  dekat  dengan liberal,  independen,  dan  mensakralkan  hakikat  manusia.  Maka,  hal  yang  menarik  untuk ditawarkan  adalah  pemberdayaan  berbasis  swadaya  masyarakat  yang  beragam  dan majemuk. 12
Ide human  action ini  dilandasi  dengan  pemahaman  Calvin  bahwa  semua  ciptaan berada  di  bawah  kedaulatan  Allah,  maka  tidak  ditata  secara  hierarkis  namun  menurut bidang  atau  vokasi  sehingga  dapat  ditata  untuk  hidup  secara  berdampingan  dalam kerjasama.  Juga  dengan  ketaatan  sukarela  dan  bebas  sebagai  ciptaan-Nya.  Hal  ini membawa  pemahaman  nilai  kolektif  dalam  menjunjung  tinggi  nilai  kebersamaan  dan mengelola  sesuai  kemampuan  individu  ataupun  secara  lembaga.  Peran  manusia  adalah “panggilan” menurut Calvin, dimana melakukan pekerjaan secara holistik serta menyadari bahwa Allah mengamanatkan hal tersebut dan melakukan hal tersebut untuk Allah. 13
Memahami pemahaman Calvin terkait dengan human action dan berkaitan dengan diakonia dalam tubuh  gereja.  Landasan diakonia  sebagai  tugas  gereja dalam  masa kini di tengah keberagaman, perlu memahami pelayanan secara holistik dan merangkul partisipasi semua  pihak.  Jelas,  bukan  dalam  kepentingan  internal  gereja,  maka  Calvin  memahami bahwa diakonos bukan  hanya  terlibat  dalam  penyelenggaraan  ibadah  dan  membantu jalannya  peribadahan.  Namun,  dalam  hal  ini  mampu  memiliki  perhatian  terhadap  orang miskin  dalam  gereja  maupun  di  tengah  dunia. 14 Solidaritas,  pemberdayaan  masyarakat kecil,  dan  advokasi  adalah  bagian  penting  peran  gereja.  Dimensi  sosial  dalam  Calvin melalui human action adalah peran dari manusia yang memiliki akal budi dan merupakan makhluk sosial untuk menjadi pengasuh dan pemelihara kehidupan bagi dirinya sendiri dan sesama.  Hal  ini  memberi  dimensi  sosial  dalam  komunitas,  dimana  setiap  individu  ingin diterima lama keberadaan dan perbedaannya. Inilah yang menjadi dasar dalam membangun solidaritas, dan pemberdayaan berbasis kemanusiaan dalam  peandangan Calvin. 15
12 Bernard  Adeney-Risakotta,  ‘Civil  Society  Dan  Abrahamic  Religions’,  dalam Gema  Teologika: Jurnal Fakultas Theologia UKDW , Vol/ 32 No (2008), 260-263.
13 Paul Marshall, ‘Calvin, Politik, Dan Ilmu Politik’, in Calvin Dan Kebudayaan: Menjelajahi Suatu Wawasan Dunia , ed. by David W. Hall & Marvin Padgett (Surabaya: Momentum, 2017), 176-177.
14 Josef  Purnama  Widyatmadja,  ‘Praksis  Dan  Refleksi  Diakonia  Transformatif  Di  Tengah Pergumulan Gereja Dan Masyarakat’, in Calvinis Aktual , ed. by Budiman Heryanto & Tim Kompilasi KPT GKI SW Jawa Barat (Jakarta: KPT GKI SW Jawa Barat, 2010), 194-195.
15 Stella  Yessy  Exlentya  Pattipelohy,  ‘Calvin  Dan  Spiritualitas  Kerahiman’,  dalam Gema Teologika: Jurnal Fakultas Theologia UKDW , Vol. 2 No (2017), 127–50, 136.
Kaitan  dengan  peran  dan  pemahaman  Calvin,  maka  perlunya  diakonia transformastif  dilaksanakan  bersinergi  baik  memberdayakan  masyarkat  melalui  potensi yang  ada,  melakukan  advokasi  melalui  badan  hukum  gereja  atau  lainnya  untuk  melihat kasus  ketidakadilan sosial,  serta menyadari peran ekologis  dalam hubungan dengan  LSM ataupun  organisasi  lingkungan  lainnya  dalam  berperan  membangun  lingkungan  yang ramah.  Maka,  peran-peran  ini  berkaitan  dengan  transformasi  sosial  yang  menjadi perjalanan  gereja  dalam  merangkul civil  society untuk  mengatasi  pergumulan  bersama secara  mandiri,  berdaya,  dan sustainable .  Ini  menggambarkan  ada  peran  yang  sejajar dalam  gerak  bersama  antara  masyarakat,  lembaga  masyarakat  mandiri,  dan  gereja (diakonia, pastoral sosial), dalam mengamati, menganalisa, merumuskan, dan menjalankan berbagai  tindakan  bersama.  Bukan  hanya  untuk  umat,  namun  melihat  masyarakat  yang mengalami  penderitaan  dan  ketidakadilan.  Seharusnya,  bukan  tindakan  pasif  namun tindakan reflektif-aktif dalam menghidupkan nilai transformasi sosial yang beragam, dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan.
Menyadari  hal  sebagai  manusia  yang  berada  pada  kedaulatan  dan  tuntunan  Allah, menjadi  sarana  gereja  khususnya  GBKP  dalam  memaksimalkan  potensi  relasi  dan pemberdayaan  bersama  berbasis  keberagaman.  Banyak  pekerjaan  dan  lembaga-lembaga lain  sebagai  satu  kesatuan  yang  holistik,  untuk  mengatasai  tantangan  kemanusiaan  masa kini.  Relasi  itu  hendaknya  bukan  hanya  sekedar  wacana  dialog,  namun  sampai  kepada praksis  dalam  mengatasi  ataupun  mengelola  tantangan  itu.  Melalui  hakikat  panggilan sebagai  ciptaan,  gereja tidak bisa sendiri mengatasi  tantangan itu, perlu adanya sinergitas baik  terhadap  ranah civil  society dalam  pemberdayaan  dan  pengelolaan,  maupun  dalam ranah  pemerintahan  untuk  terus  menyuarakan  keadilan  dan  bekerjasama  dalam memberikan ide solutif untuk kebijakan bersama yang lebih baik.
GBKP  sebagai  gereja kesukuan melihat peluang  dalam pemberdayaan masyarakat secara komunal. Ide Calvin yang diaplikasikan dalam human action sebagai ciptaan Allah dan ide civil society . Keterkaitan budaya menjadi jembatan dalam membangun peradaban manusia,  dimana  dapat  saling  merasakan  perjuangan  dan  penderitaan  yang  sama, bagaimana  melihat  pergumulan  menjadi  tantangan  bersama,  dan  mentransformasi  pola pikir  yang  cenderung  dangkal  dalam  melihat  sesama  yang  berbeda.  Dalam  melihat pergumulan dalam internal  maupun eksternal,  seperti pengentasan kemiskinan, perbedaan
pemahaman  dalam  bergereja,  sifat  apatis,  dan  permasalahan  lainnya  dapat  dilihat  dan disadari sebagai pergumulan internal dan eksternal.
Maka perubahan pola pikir dapat terbentuk melalui kebersamaan, dalam menyadari pergumulan  yang  harus  dijawab,  untuk  mempertahankan  eksistensi  sebagai  manusia. Melalui  pendekatan  kebudayaan  yang  hidup  di  sekitar  GBKP,  sudah  seharusnya  jalinan kekerabatan baik dalam identitas yang berbeda bukan hanya sebagai konsep teori, namun diberdayakan  dalam  rangka  meningkatkan  nilai  kesejahteraan,  keamanan,  bahkan keberimanan. 16

## GBKP: Dipaggil Keluar Dari “Ghetto” Menuju Pemberdayaan Manusia
Dalam  memaknai  panggilan  kemanusian  adalah  bagaimana  melihat  makna penciptaan  Allah  terhadap  manusia  dalam  karya image  of  God. Maka  dalam  konstruksi berpikir  dan  aksi  dalam  relasi  antar  manusia,  menjadi  tujuan  melihat  penderitaan  dan pergumulan  yang  sama  sebagai  sesama  manusia.  Hal  ini  dapat  dikaitkan  dengan penerimaan akan dignity of life dan konstruksi berpikir akan kebebasan sebagai umat Allah dipahami sebagai refleksi dalam tindakan kemasyarakatan. Membangun relasi untuk keluar dari  batasan-batasan  dogmatis,  perlu  menyadari  identitas  dan  peran  panggilan  pribadi. 17 Ruang lingkup civil society di  Indonesia secara nyata belum terkonstruksi, namun dalam nilai-nilai keberagaman, keadilan, dan peran dalam masyarakat itu, sudah terwujud dalam pengamalan  nilai-nilai  pancasila.  Maka,  memahami  peran  perlu  disadari  pada  hakikat kemanusiaan  tanpa  batasan  agama,  suku,  dan  ras.  Keluar  dari “ghetto” dalam  konteks masalah  ini  adalah  keluar  dari  pergumulan  bersama,  masuk  pada  konsep  relasi  bersama melalui membuka batasan yang ada dalam praktik hidup sesama manusia.
Pemikiran  tentang  dialog,  lokakarya,  ataupun  diskusi  dogmatis  dalam  agama- agama,  sudah  harus  menunjukkan  nilai human  action ,  karena  dalam  penderitaan  dan mewujudkan  nilai  kemanusiaan.  Memahami sesamaku  manusia terasa  nyata  dan mendewasakan  pemikiran,  serta  peka  terhadap  pergumulan  sekitar  gereja,  pemikiran, kepentingan  komunitas,  atau  bahkan  keuntungan  ekonomi  pribadi  merupakan  tantangan
16 Paulus  S.  Widjaja,  ‘Tantangan  Dan  Prospek  Relasi  Antarumat  Beragama’,  in Meretas  Diri, Merengkuh  Liyan,  Berbagi  Kehidupan ,  ed.  by  Paulus  S.  Widjaja  &  Wahju  S.  WIbowo  (Jakarta:  BPK- Gunung Mulia, 2020), 346-348.
17 Veli-Matti  Karkkainen, Creatian  And  Humanity (Michigan:  Wm.  B.  Eerdmans  Publishing  Co, 2015), 284-289.
keberagaman agama saat ini.. Ide human action yang ditawarkan Calvin dengan relevansi terhadap nilai civil society harus direpresentasikan dalam aksi bersama. Meskipun banyak yang  sudah  aktif  melakukan  dalam  bentuk  bantuan-bantuan  sosial,  pengelolaan  sumber daya  manusia,  dan  rancangan-rancangan  dialog  lintas  agama.  Namun,  hal  itu  merupakan proses  dan  perjalanan  panjang  Kekristenan  dalam  pergumulan  menghadapi  isu-isu kemanusiaan.  Maka,  sudut  pandang  bersama  berupaya  untuk  membangun  dialog- konstruktif, lalu implementasi  melalui pemberdayaan potensi dalam  masyarakat.  Konsep- konsep  praktis  merupakan  perwujudan  dari  ide-ide  bersama  yang  dapat  juga  dirasakan bersama,  maka  dampak  dari  kehadiran  umat  beragama  adalah  dampak  praktis  yang  tidak berhenti pada konsep teoritis bersama.
GBKP  yang  hidup  di  tengah  masyarakat  Karo  diharapkan  mampu  menghadirkan advokasi  dalam  isu  kemanusiaan,  menghadirkan  keadilan,  kebenaran  serta  pembebasan dan kesetaraan bagi setiap umat manusia. “Dipanggil keluar” adalah dimana membebaskan nilai-nilai  dogmatis  yang  hanya  sebatas  teori,  namun  hadir  di  tengah-tengah  penderitaan manusia.  Dalam  kaitan  umat  Allah  yang  terpanggil  dengan  komunitas  gereja,  maka  yang diutamakan  bagaimana  hakikat  Kekristenan  tanpa ghetto adalah  solusi  bagi  hadirnya Kristus  dalam  dunia.  Terlepas  dari  identitas  suku,  agama,  dan  budaya  terlihat  batasan  itu hanyalah formalitas belaka, karena atas nama kemanusiaan dan perdamaian maka landasan kemanusiaan  menjadi  menjadi  tahapan  dalam  perkembangan  masyarakat  yang  berbasis civil society 18
Pentingnya  juga  gereja  membangun  kesadaran  terhadap  umat-Nya  dalam pendidikan berbasis Kekristenan yang menekankan keberagaman dan nilai harmonis dalam mewujudkan  relasi  keberagaman.  Melalui  pendidikan  secara  internal  dalam  jemaat  baik dalam  pembinaan,  bahan  khotbah,  bahan  renungan,  dan  aksi-aksi  bersama  dalam masyarakat. Hal ini menjadi alat bagi gereja untuk membangun nilai fundamental, melalui saling  menghargai  nilai  kebersamaan  dan  memupuk  rasa  swadaya  atas  permasalahan- permasalahan bersama. Pentingnya pengajaran dan edukasi dari pemimpin gereja berperan dalam  membangun civil  society .  Melalui  pendidikan  Kristen  baik  dalam  gereja  maupun dalam  kehidupan  sehari-hari  harus  membangun  pemahaman  untuk  belajar  dari  yang  lain, baik  suku,  agama,  dan  ras  yang  berbeda,  sehingga  menjadi  suatu  usaha  untuk  merangkul
18 Ebenhaizer  I.  Nuban  Timo, Meng-Hari-Ini-Kan  Injil  DI Bumi  Pancasila (Jakarta:  BPK-Gunung Mulia, 2017), 464-469.
orang-orang  di  luar  gereja  membangun  dialog  dan  komunitas  bersama 19 .  Hal  ini  sejalan dengan  visi Syalom untuk  semua  ciptaan  Allah  yang  berjuang  untuk  perdamaian  dan keadilan.
Melalui  dasar  pengajaran  di  gereja,  membawa  relasi  keluar  dari  batasan-batasan sempit di pemikiran, dan mulai membangun relasi-relasi bersama atas nama kemanusiaan untuk  melihat  realitas  sosial.  GBKP  sebagai  gereja  suku  memainkan  peran  penting  dan memiliki nilai kebersamaan, atas dasar suku tersebut untuk membangun relasi yang bukan hanya  sekedar  dialog  dan  wacana.  Hal  ini  harus  terwujud  dalam  melihat  konteks kemiskinan,  bencana,  penyediaan  lapangan  pekerjaan,  judi-narkoba-HIV/AIDS,  dan permasalahan  lainnya  untuk  dibicarakan  dalam  tataran  analisa-solutif.  Menyuarakan, mewadahi,  memfasilitasi,  mengedukasi,  dan  berbagai  aksi  yang  dapat  dilakukan  untuk membangun komunitas bersama dalam menghadapi persoalan tersebut.
Civil  society yang  mengutamakan  gerakan  praksis  dan  kemandirian,  menjadi landasan  dasar  untuk  memahami  pergerakan  masyarakat  juga  merupakan  pergerakan gereja. Dalam hal ini menyoroti pergerakan masyarakat dalam bidang kritik-sosial melalui LSM  dan  komunitas  sosial  lainnya,  namun  gereja  dari  sisi  yang  lain  bergerak  dalam praksis  untuk  membangun  asas-asas  kemanusiaan  dalam  perannya  di  tengah  komunitas bersama.  Konsep  secara  teologis  adalah  hasil  refleksi  yang  harus  disuarakan,  dalam pembangunan  yang  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah.  Seturut  juga  dengan pembangunan  masyarakat  sipil  ( civil  society )  menjadi  lebih  berdaya  dan  tangguh.  Jelas bahwa tanggung jawab kemanusiaan dan pemberdayaan memiliki hubungan antara gereja, masyarakat sipil, dan pemerintah untuk membangun pemberdayaan yang efektif. 20
Menurut  pandangan  tokoh  studi  poskolonialisme,  Gayatri  Spivak    bahwa  pola berpikir mengenai  konsep solidaritas, bukan menyerang  atau mengkritik  sistem  terhadap ketimpangan  sosial  ataupun  praktik-praktik  ketidakadilan.  Namun,  problem-problem dalam  kemasyarakatan  yang  berkaitan  dengan  relasi  manusia  dapat  terhenti  ketika menyadari  berharganya  hak  hidup  sesama  manusia.  Maka  kehidupan  solidaritas  yang
19 Kees De Jong, ‘Religious (Peace) Education as a Mean to Avert Threats to Religious Harmony In Indonesia’,  in Religion,  Civil  Society  and  Conflict  on  Indonesia ,  ed.  by  Frans  Wijsen  Carl  Sterkens, Muhammad Machasin (Germany: Deutsche Nationalbibliothek, 2009), 163-167.
20 Handi Hadiwitanto, ‘Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Komunal Atas Masalah Kemanusiaan (Tinjauan Teologi Politik-Kontekstual Dalam Konteks Indonesia)’, dalam Gema Teologika: Jurnal Fakultas Theologia UKDW , 32 No.2 (2008), 187-188.
universal,  memberi  pengaruh  atas  eksploitasi  dan  diskriminasi  yang  terjadi  atas  masalah kemanusiaan.  Semangat  kebersamaan  itu  mengakui  bentuk  perbedaan  dalam  relasi kemanusiaan, dan mengurangi nilai keakuan baik secara individu maupun komunal. GBKP bersama civil  society hadir  menjadi  representasi  dalam  kelompok-kelompok  masyarakat agar memiliki kesadaran, dalam memperjuangkan hak-hak secara individu dan mengelola sumberdaya yang ada sebagai sebuah potensi dalam masyarakat. 21

## KESIMPULAN
GBKP  sebagai  gereja  yang  hidup  di  tengah  masyarakat  Karo,  menghadapi tantangan-tantangan  kemanusiaan  yang  menjadi  perjalanan  sebagai  sebuah  gereja.  Upaya mengejewantahkan  semangat  Calvin  dalam human  action menjadi  dorongan  yang kontekstual  melihat  tantangan  kemanusiaan,  globalisasi,  ekologi,  dan    masalah  budaya. Isu-isu  sosial  yang disuarakan oleh  gereja merupakan kesadaran bahwa  gereja turut  andil dalam social  empowerement, dan  bukan  hanya  berpusat  pada  praksis-dogmatis  dalam gereja.  Gerakan  gereja  turut  memberi  alternatif  yang  tepat  bagi  masyarakat  dalam menjawab  pergumulan  sosial  yang  dihadapi,  serta  perannya  juga  dalam  menyuarakan terhadap pemerintah dalam rangka memperhatikan fenomena sosial terkait persamaan hak, keadilan  sosial,  dan  hak-hak  kemanusiaan.  Dampak  modernitas  juga  kini  dihadapi  oleh gereja yang dimana perannya bukan hanya sekedar menyuarakan, namun ikut ambil bagian dalam  pekerjaan-pekerjan  pembangunan  untuk  membekali  masyarakat  mengatasi fenomena  dan  permasalahan  yang  ada.  Agama  dan  khususnya  gereja  melihat penanggulangan  permasalahan  yang  nyata,  penting  untuk  dibangun  dalam  tahap  edukasi, pemandirian,  dan  pelatihan  praktis.  Maka  peran  itu  dirasakan  nyata  melalui  kehadiran gereja dalam masyarakat. Serta sejauh mana agama mampu untuk menjadi jembatan antara civil  society dan  pemerintahan,  untuk  melihat  hal-hal  yang  perlu  dikritisi  dan  melihat jalinan  kerjasama  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  nyata.  Maka, civil  society menekankan  akan  kemandirian  dan  swadaya,  serta  gereja  hadir  sebagai  fasilitator  dan penghubung  dalam  hal  permasalahan grass-roots. Terkadang  tidak  diperhatikan  oleh pemerintah namun dialami gereja sebagai komunitas iman dalam sehari-hari.
21 Angelly  Christisya  Kantohe,  “Solidaritas  Yesus  Terhadap  Kaum  Miskin:  Studi  Hermenuitik Lukas  21:1-4  Dengan  Perspektif  Subaltern  Gayatri  Spivak,”  dalam Gema  Teologika:  Jurnal  Fakultas Theologia UKDW Vol 6 No. (2021): 249–63, 262.
Maka  pemberdayaan  berbasis  kemanusiaan  harus  diedukasi  melalui  pengajaran, tindakan  kerjasama  yang  bukan  hanya  sekedar  dialog,  dan  menjadi  nilai  diakonia transformatif  GBKP  ke  depannya.  Membangun  kesadaran  bersama  dalam  kerjasama dengan  lembaga-lembaga  sosial,  swadaya  masyarakat,  dan  lembaga  independen  lainnya menjadi  suatu  keharusan.  Serta,  melihat  GBKP  juga  mampu  untuk  memberi suara kenabian terhadap  pemerintah  dalam  perannya  memberi  advokasi,  wacana,  dan pembinaan-pembinaan.  Pelayanan  terpadu  dengan  memberdayakan civil  society, untuk melihat masalah bersama adalah jawaban dalam membangun bingkai-bingkai aksi bersama dalam nilai-nilai kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adeney-Risakotta,  Bernard.  “Civil  Society  Dan  Abrahamic  Religions.” Gema  Teologika: Jurnal Fakultas Theologia UKDW Vol 32 No. (2008).
Banawiratma,  Johannes  B.  “Power  and  Interreligious  Relations:An  Example  from Indonesia.”  In Religion,  Civil  Society  and  Conflict  on  Indonesia ,  edited  by  Frans Wijsen Carl Sterkens, Muhammad Machasin. Germany: Deutsche Nationalbibliothek, 2009.
Calvin,  Yohanes. Institutio:  Pengajaran  Agama  Kristen .  Edited  by  Th.  van  den  End. Jakarta: BPK-Gunung Mulia, 2000.
Grath, Aliester. E. Mc. A Life Of John Calvin: A Study In The Shaping Of Western Culture . Oxford, UK: B. Blackwell, 1990.
Hadiwitanto,  Handi.  “Hak  Asasi  Manusia:  Tanggung  Jawab  Komunal  Atas  Masalah Kemanusiaan  (Tinjauan  Teologi  Politik-KOntekstual  Dalam  Konteks  Indonesia).” Gema Teologika: Jurnal Fakultas Theologia UKDW 32 No.2 (2008).
Hall, David W. Warisan John Calvin . Surabaya: Momentum, 2009.
Jong,  Kees  De.  “Religious  (Peace)  Education  as  a  Mean  to  Avert  Threats  to  Religious Harmony In Indonesia.” In Religion, Civil Society and Conflict on Indonesia , edited by  Frans  Wijsen  Carl  Sterkens,  Muhammad  Machasin.  Germany:  Deutsche Nationalbibliothek, 2009.
Kantohe,  Angelly  Christisya.  “Solidaritas  Yesus  Terhadap  Kaum  Miskin:  Studi Hermenuitik  Lukas  21:1-4  Dengan  Perspektif  Subaltern  Gayatri  Spivak.” Gema Teologika: Jurnal Fakultas Theologia UKDW Vol 6 No. (2021): 249–63.
Karkkainen, Veli-Matti. Creatian And Humanity . Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 2015.
Leith, John H. John Calvin’s Doctrine Doctrine Of The Christian Life . Eugene: Wipf And Stock Publishers, 2010.
Lubis,  M.  Abduh.  “BUDAYA  DAN  SOLIDARITAS  SOSIAL  DALAM  KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN TANAH KARO.” Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial, 2018.  https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/112- 06/1192.
Malau, Waston, Dan William, and Chandra Ginting. “Peranan Gereja Batak Karo Protestan Dalam  Mempertahankan  Dan  Melestarikan  Budaya  Etnis  Karo  Di  Kabanjahe.”
Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 2, no. 2 (December 10, 2016): 130–43. https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/antrophos/article/view/5282.
Marshall,  Paul.  “Calvin,  Politik,  Dan  Ilmu  Politik.”  In Calvin  Dan  Kebudayaan: Menjelajahi  Suatu  Wawasan  Dunia ,  edited  by  David  W.  Hall  &  Marvin  Padgett. Surabaya: Momentum, 2017.
Masroer  C  Jb  &  Lalu  Darmawan.  “WACANA  CIVIL  SOCIETY  (MASYARKAT MADANI)  DI  INDONESIA.” Sosiologi  Reflektif Vol  10,  No  (2016):  35–64. https://media.neliti.com/media/publications/131496-ID-none.pdf.
Pdt. E. P. Gintings. Sejarah Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) . EL Penampat Gerafind, 2015.
Pdt. Penrad Siagian. “Solidaritas Eksternal GBKP Di Tengah KOnteks Pluralisme Agama Dan  Kepercayaan.”  In Aku  Kap  Kam,  Kam  Kap  Aku:  Tahun  Solidaritas  Internal GBKP , edited by Ita Apulina Tarigan & Pdt. Pranata Jaya Manik. Kabanjahe: Abdi Karya, 2023.
Stella  Yessy  Exlentya  Pattipelohy.  “Calvin  Dan  Spiritualitas  Kerahiman.” Gema Teologika: Jurnal Fakultas Theologia UKDW Vol. 2 No (2017): 127–50.
Terrell, Timothy D. “Sumabngsih Calvin Pada Teori Dan Kebijakan Ekonomi.” In Calvin Dan  Kebudayaabn:  Menjelajahi  Suatu  Wawasan  Dunia ,  edited  by  David  W.  Hall & Marvin Padgett. Surabaya: Momentum, 2017.
Timo,  Ebenhaizer  I.  Nuban. Meng-Hari-Ini-Kan  Injil  DI  Bumi  Pancasila .  Jakarta:  BPK- Gunung Mulia, 2017.
Widjaja,  Paulus  S.  “Tantangan  Dan  Prospek  Relasi  Antarumat  Beragama.”  In Meretas Diri, Merengkuh Liyan, Berbagi Kehidupan , edited by Paulus S. Widjaja & Wahju S. WIbowo. Jakarta: BPK-Gunung Mulia, 2020.
Widyatmadja,  Josef  Purnama.  “Praksis  Dan  Refleksi  Diakonia  Transformatif  Di  Tengah Pergumulan  Gereja  Dan  Masyarakat.”  In Calvinis  Aktual ,  edited  by  Budiman Heryanto & Tim Kompilasi KPT GKI SW Jawa Barat. Jakarta: KPT GKI SW Jawa Barat, 2010.