http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## HUKUMAN MATI BAGI PARA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Adi Prasetyo, Agung Dwi laksana adiprstyo98@gmail.com , adlaksana01@gmail.com

## Abstrak
Penegakan hukum di Indonesia selama ini masih dianggap lemah dan tidak membawa efek jera terhadap para pelaku  tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  31  TAHUN  1999  TENTANG  PEMBERANTASAN  TINDAK  PIDANA  KORUPSI, Indonesia  masih  menjatuhkan  hukuman  berupa  penjara  paling    lama  20  tahun  dan  denda  maksimal  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dimana seharusnya ada hukuman yang kuat dan membawa efek jera bahkan  membawa  rasa  takut  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi di  Indonesia.  Ada beberapa  negara yang menjatuhi para pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman yang bisa di bilang sangat cukup untuk membuat efek jera dan rasa takut untuk melakukan tindak pidana korupsi, negara itu adalah negara Korea Utara. Pada negara para pelaku di jatuhi hukuman mati. Hal ini yang menjadi dasar pandangan saya bahwa hukuman mati untuk para pelaku tindak pidana korupsi perlu di terapkan di Indonesia agar terwujudnya Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  XI/MPR/1998  tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Kata Kunci : Hukuman Mati, Tindak Pidana Korupsi

## Abstract
Law enforcement in Indonesia is still considered weak and does not bring a deterrent effect on the perpetrators of criminal acts of corruption. This can be proven by looking at LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 31 OF 1999 CONCERNING ERADICATION OF CORRUPTION OF CRIMINAL ACTS, Indonesia still sentenced him to a maximum of 20 years in prison and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Where there should be strong penalties and bring a deterrent effect even bring fear to commit criminal acts of corruption in Indonesia. There are several countries that fall into the perpetrators of criminal acts of corruption with penalties that can be said to be very sufficient to create a deterrent effect and fear of committing criminal acts of corruption, that country is a country of North Korea. In the country the perpetrators were sentenced to death. This is the basis of my view that the death penalty for perpetrators of criminal acts of corruption needs to be applied in Indonesia in order to realize the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number XI / MPR / 1998 concerning Clean and Corruption Free State Administrators Collusion and Nepotism.
Keywords: Death Penalty, Corruption Crime

## Latar Belakang
Tindak pidana korupsi atau korupsi merupakan sebuah hal yang biasa kita dengar dan kita saksikan di media masa, para elite politik lah yang biasa kita lihat dan kita dengar melakukan hal tersebut.  Jika  dilihat  dari  pengertian  bahasa  korupsi  memliki  arti  penyelewengan  atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Maka jika dilihat dari pengertian tersebut korupsi merupakan hal yang lumrah bila para elite politik tersubut melakukan hal demikian karena kedudukan mereka yang memiliki kekuatan dan kewenangan untuk mengendalikan hal yang rawan mengarah kepada korupsi.
Korupsi merupakan kejahatan yang harus diberantas dan dicegah agar tidak terulang lagi, tetapi  pada  dewasa  ini  korupsi  masih  sering  terjadi  meski  upaya  pemerintah  dalam pemberantasannya  sudah  mewujudkannya  melalui  terbitnya  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  31  TAHUN  1999  TENTANG  PEMBERANTASAN  TINDAK  PIDANA KORUPSI  jo  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  20  TAHUN  2001  dan terbitnya  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  30  TAHUN  2002  TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI tetapi masih saja korupsi terjadi.
Dewasa ini penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi atau korupsi bisa dibilang ringan dan tidak membawa rasa takut dan peringatan bagi mereka yang berada dalam kedudukan yang rawan mengarah pada tindak pidana korupsi, oleh karena itu hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi merupakan suatu hukuman yang dapat membawa rasa takut bagi mereka yang ingin melakukan tindak pidana korupsi.

## Rumusan Masalah
Bagaimana penerapan serta efesiensi hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi

## Pembahasan Eksistensi Hukuman Mati
Hukuman mati ada karena pertimbangan dari tujuan pemidanaanya, hukuman mati pada dasarnya untuk mengatur menertibkan dan memperbaiki individu masyarakat tetapi merupakan sarana terakhir untuk mengayomi masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Nawawi Barda dalam bukunya pembaruan Hukum Pidana dalam prespektif kajian perbandingan. Ancaman Pidana Mati yang terdapat diluar KUHP yang merupakan tindak khusus salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  31  TAHUN  1999  TENTANG PEMBERANTASAN  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  jo  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001.
Dalam Konteks demokrasi hukuman mati di Indonesia telah melalui di Legislatif sebagai Representasi  dari  seluruh  rakyat  Indonesia.  Jika  terdapat  tingkah  laku  yang  menurut  kehendak bersama harus di pidana dengan itu diuraikan dalam aturan. Begitupula dengan hukuman mati jika sekiranya layak di terapkan hukuman ini harus dituangkan dalam undang – undang atau peraturan yang berlaku.
Dari pandangan diatas dapat disimpulkan hukuman mati pada hakikatnya sesuai dengan perjanjian masyarakat atau konstitusi. sangat relevan jika mengaitkan dengan ketentuan Pasal 28 A yang berisi bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan kelangsungan hidupnya, 28 I yang berisi  bahwa  sama  seperti  yang  tertera  pada  Pasal    28  A  setiap  orang  berhak  untuk  tidak mendapatkan siksaan, berhak untuk merdeka, berhak memeluk agama, hak untuk tidak menjadi budak, sama dan diakui dihadapan hukum dan hak tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut. dan sedangkan dalam 28 J berisi melindungi seluruh Hak Asasi Manusia yang tertuang secara jelas pada 28 A dan 28 I Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih besar, lebih baik, memahami ketentuan hukuman mati tidak hanya melihat dari Pasal 28 A dan 28 I saja namun mengaitkan dengan 28 J Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.Oleh sebab itu hukuman mati adalah penerapan dari Pasal 28 J yang sebagai pelindung dari Pasal 28 A dan 28 I Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Dari aturan yang berlaku di Indonesia hukuman mati masih terlihat eksis di dalamnya yaitu pada aturan pidana khusus di luar KUHP :
1. Tindak  Pidana  tentang  Senjata  Api,  Amunisi,  atau  sesuatu  Bahan  Peledak    (UU  No 12/DRT/1951).
2. Tindak Pidana Ekonomi (UU No 7/DRT/1955)
3. Tindak Pidana Tenaga Atom (UU No 3 Tahhun 1964)
4. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika (UU No 22 Tahun 1997 dan UU No 5 Tahun 1997)
5. Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No Tahun 2001)
6. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No 26 Tahun 2000)
7. Tindak Pidana Terorisme (Perpu No 1 Tahun 2002)
Dari tujuh point tersebut hukuman mati masih eksis di Indonesia karena masih diatur dalam Undang – Undang diatas yang masih berlaku di Indonesia.

## Penerapan serta Efesiensi Hukuman Mati bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Tindakan  korupsi  di  Indonesia  menyebabkan  kerusakan  system  keuangan  negara  dan perampasan  hak  –  hak  yang  akan  di  dapat  masyarakat  secara  luas.  Tindak  pidana  korupsi merupakan kejahatan yang sulit diberantas hal ini di karenakan dilakukan dengan systematic dan tidak dapat dipungkuri juga kroupsi tersebut sangat erat melibatkan penguasa – penguasa Negara. Maka sangat pantas tindak pidana korupsi itu diberantas dengan cara luar biasa seperti hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan bahaya korupsi yang sangat besar dan sangat luar biasa bagi masyarakat itu sendiri.
Perlawanan kasus korupsi ini benar tidak layak diberantas dengan instrument hukum yang biasa, mengategorikan korupsi itu sebagai kejahatan kemanusiaan, maka penangannya harus sesuai procedural  pengaturan  pelanggaran  HAM.  Dengan  begitu  korupsi  bukan  lagi  merupakan permasalahan dalam  Negara  tetapi  menjadi  suatu  urusan  setiap  orang  tanpa  dibatasi  oleh  sekat Negara  dan  bangsa.  Karenanya,  bangsa  di  dunia  memiliki  hak  untuk  turut  serta  melawan  dan mewaspadainya sebagai su atu kejahatan yang harus diperangi secara bersama.(Mahyani, 2019)
Sebagaimana contoh korupsi bisa dijatuhi hukuman adalah mati saat tindak korupsi tersebut merenggut  dan menghilangkan  hak  –  hak  hidup.  Kemudian  yang  dimaksud  dengan  hak  hidup salah  satunya  adalah  saat  seseorang  bisa  menikmati  kenyamanan  menerima  pendidikan  yang diberikan  oleh  sebuah  lembaga  dia  harus  kehilangan  nyawanya  dikarenakan  rusaknya  fasilitas pendidikan tersebut yang diakibatkan dari dikorupsinya dana pembangunan fasilitas itu.(Michael, 2014)
Korupsi juga tidak dapat dipungkiri dalam permasalahan dalam Negara akan sangat erat melibatkan penguasa – penguasa Negara, hal ini dikarenakan timbulnya suatau tindakan pidana korupsi  adalah  disebabkan    kekuasan  pada  pejabat  Negara  yang  berlebihan,  berkaitan  sebagai penyelenggara Negara dan pelayanan publik. Hal ini bisa menyebabkan seseorang akan melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga ungkapan Lord Acton yang menyebutkan “Power tends to corrupt, and absolute power corrupt” hal ini dapat diartikan dengan kekuasaan cenderung akan melakukan korupsi,  dan kekuasaan yang  begitu  besar akan dipastikan melakukan korupsi  yang  lebih  besar juga. Ungkapan tersebut sungguh sesuai dengan kenyataan.
Tindak korupsi yang sekarang sering terjadi sangat sulit ditindak secara pidana bila harus mengutamakan delik formil dalam penerapannya karena dalam formil bisa dikatakan sah. Dengan itu Negara harus menegakkan prinsip melawan hukum materiil dengan menyerap hukum dengan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dikarenakan dewasa ini sangat banyak perbuatan oleh hukum formil tidak diancam pidana tapi dalam kebiasaan dan semangat keadilan social termasuk dalam pidana. Dicantumkan atau tidaknya melawan hukum materiil hanya sedikit membawa  pengaruh,  karena  hakikatnya  melawan  hukum  materiil  itu  mendarah  daging  pada perbuatanyang tidak patut dan tidak terpuji.
Kekuasaan tersebut identic dengan “Kewenangan” sebagaimana definisi dalam KBBI adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Hal ini bila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yaitu suatu kekuasaan pada penguasa atau pejabat Negara yang menyalahgunakan wewenang  atau  penggunaan  kekuasaan  yang  bertentangan  dengan  hukum  dari  pegawai  atau pejabat pemerintahan.(Hadi & Michael, 2017)
Hal  itulah  yang  menjadikan  dasar  bahwa  korupsi  adalah  tindak  pidana  yang  sulit diberantas. Dan bisa dikatakan korupsi telah relative lebih berbahaya dibanding terorisme, yang disebabkan oleh Undang – undang dan  adab malu yang menjadi karakter bangsa  masih belum memberikan efek kejut bagi orang yang melakukan tindak korupsi di negeri sendiri. Keefisienan hukuman mati untuk pidana korupsi bisa dilang efesiensi, karena seperti disebutkan diatas bahwa untuk memberantas korupsi pada dewasa ini yang semakin terjadi perlu hukuman yang membawa efek jera untuk mereka yang melakukan dan berencana melakukan, oleh karena itu hukuman mati sangat efisien

## Kesimpulan
Dapat disimpulkan  tindak  pidana korupsi  dapat  disamakan  dengan  tindak  terorisme  hal inilah yang menjadi pendorong untuk munculnya hukuman yang membawa rasa jera dan rasa takut untuk melakukan tindakan tersebut. Hukuman matilah yang dianggap dan dirasa perlu sebagai hukuman  alternative  terakhir  demi  mewujudkan  suatu  Negara  yang  bersih  dari  korupsi  dan terwujudnya Indonesia yang menjungjung tinggi nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman Pidana Mati yang terdapat diluar KUHP yang merupakan tindak khusus salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN  1999  TENTANG  PEMBERANTASAN  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  jo  UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001. di Indonesia hukuman mati masih terlihat eksis di dalamnya yaitu pada aturan pidana khusus di luar KUHP.(Syahroni et al., 2019) Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sulit diberantas hal ini di karenakan dilakukan dengan  systematic  dan  tidak  dapat  dipungkuri  juga  kroupsi  tersebut  sangat  erat  melibatkan penguasa – penguasa Negara. Tindak korupsi yang sekarang sering terjadi sangat sulit ditindak secara pidana bila harus mengutamakan delik formil dalam penerapannya karena dalam formil bisa dikatakan  sah.  Dengan  itu  Negara  harus  menegakkan  prinsip  melawan  hukum  materiil  dengan menyerap hukum dengan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka
Hadi, S., & Michael, T. (2017). Principles of Defense ( Rechtmatigheid ) In Decision Standing of State Administration  . 5(2), 383–400. https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096
Mahyani, A. (2019). DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019 Ahmad Mahyani. Mimba RKeadilan, 15, 33–45.
Michael, T. (2014). MENCERMATI TUHAN DALAM PASAL 2 HURUF A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN (THE TRUTHNESS OF GOD IN ARTICLE 2 LETTER A THE ACT OF REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 33 OF 2009 CONCERNING FILM). Jurnal Filsafat Hukum Fakultas Hukum UNIVERSITAS 17 Agustus 1945 Jakarta, Volume I,.
Syahroni, M. A., Alpian, M., & Hadi, S. (2019). PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2478