Iltizam Journal of Shariah Economic Research Vol. 7, No.2 (December 2023), pp. 225-238 E-ISSN:2598-2540 P-ISSN:2598-2222

## Pengaruh Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jambi
1 Suherman, 2 Faradilla Herlin, 3 Rika Neldawaty, 4 Rahmad Aldi Yanda
1 Universitas Muhammadiyah Jambi, suhermanrika17@gmail.com ,2 Universitas Muhammadiyah Jambi, faradilla.surya@gmail.com ,3 Universitas Muhammadiyah Jambi, rikaneldawaty1079@gmail.com
4 Universitas Muhammadiyah Jambi , aldy1060@gmail.com ail

## ABSTRACT
This research is entitled "The Influence of Regional Expenditures and Regional Economic Growth on Regional Financial Independence in Jambi Province. The research aims to measure and analyze: 1). Ratio of  regional  financial  independence,  development  of  regional  spending  and  economic  growth  in districts/cities  in  Jambi  Province  during  2017-2023,  2).  The  influence  of  the  regional  financial independence ratio on regional expenditure in Regencies/Cities in Jambi Province and 3). The influence of the regional financial independence ratio on economic growth in Regencies/Cities in Jambi Province during  2017-2023.  Data  analysis  uses  quantitative  and  quantitative  descriptive  analysis  methods, namely ratio, development and panel data regression. The results of research during 2017-2022 show that on average the districts/cities of Jambi Province have a very low independence ratio, the highest being Jambi City and the lowest being Sungai Full City. All regional expenditures experienced an increase, the highest in Bungo Regency and the lowest in Sungai Banyak City. GRDP all increased, the largest being Sungai Banyak City and East Tanjung Jabung Regency the lowest. The independence ratio has a positive and significant effect on regional expenditure or economic growth of districts/cities in Jambi Province at probability values of 0.0329 and 0.0352.

## Keyword: Rasio Kemandirian, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

## PENDAHULUAN
Pembangunan suatu wilayah, baik ditingkat negara, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota perlu dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan tersebut dilakukan buat memajukan tingkat kemakmuran masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar daerah maupun negara yang  dapat  terjadi  (Nuzullestary  &  Mulyaningsih,  2021)  (Frisdiantara  dan  Mukhlis,  2017). Keberhasilan  pembangunan  suatu  daerah  atau  negara  dapat  tercapai  bila  ada  dukungan ketersediaan  anggaran  sebagai  sumber  pembiayaan  dalam  membiayai  program-program pembangunan yang sudah direncanakan.
Kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah serta ketergantungan yang cukup tinggi  terhadap  pemerintah  pusat  di  Kabupaten  Kaimana  menjadi  latar  belakang  dari penelitian  ini.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  kemandirian  keuangan daerah  dalam  mendukung  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  (Syam  &  Zulfikar,  2022). Permasalahan kemandrian  keuangan  daerah  yang  merupakan  tujuan  desentralsasi  fiskal
dan otonomi  sudah lama terjadi pada banyak negara. Peneliitan (Bosso, Diana, & Asirah, 2021; Aji, Prakosa, Islami, & Retno, 2019) menemukan bahwa adanya   ketergantungan   yang   sangat tinggi   pemerintah   daerah   Korea   dan   Albania   dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pada  transfer  keunagan pemerintah  pusat.  Banyaknya anggaran  dari  pusat  membuat  peran eksekusi desentralisasi fiskal melemah, karena pembiayaan hanay mengandalkan DAU dari pada menggunakan PAD sendiri. Sejumlah    penelitian    sebelumnya    yang    ada    Indonesia menyebutkan faktor yang mempengruhi kemandirian keuangan daerah diantaranya Belanja Modal dan Belanja Pegawai (Defitri, 2020).
Besarnya  program-program  pembangunan  yang  dapat  dibiayai  dan  dilaksanakan, khususnya daerah yaitu Kabupaten/Kota tentu membutuhkan sumber penerimaan yang besar. Besarnya  anggaran  yang  harus  disediakan  oleh  daerah  dalam  pembangunan  sering menimbulkan masalah. Masalah yang sering terjadi pada Kabupaten/Kota adalah Ph terbatas kepemilikan  sumberdaya  alam  (SDA)  maupun  manusia  (SDM).  Kedua  sumber  tersebut merupakan  penentu  bagi  daerah  dalam  menggali  potensi  yang  dimiliki  menjadi  sumber penghasilan (Aji, Prakosa, Islami, & Retno, 2019).
Keterbatasan    tersebut,  membuat  daerah  sulit  untuk  meningkatkan  pendapatan, menjamin  ketersediaan  anggaran  dalam  pembangunan  dan  pada  akhirnya  mempengaruhi kinerja  keuangan  daerah  sebagai  parameter  ukuran  keberhasilan  dalam  mengelola  potensi yang  ada  sebagai  sumber  pendapatan.  Kinerja  keuangan  yang  baik,  diharapkan  mampu mendorong  peningkatan  kemampuan  daerah  dalam  mengeksplorasi  sumber  keuangannya dalam   membiayai keperluan daerah dengan tidak menggantungkan diri pada pertolongan pemerintah pusat serta menggambarkan kemandirian keuangannya (Defitri, 2020).
Provinsi  Jambi  terdapat  11  kabupaten  antara  lain  Kabupaten  Batanghari,  Kabupaten Bungo,  Kabupaten  Merangin,  Kabupaten  Tanjung  Jabung  barat,    Kabupaten  Kerinci, Kabupaten Sungai Penuh, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Sarolangun . Saat  ini belanja daerah dari tahun ke tahun  dapat  dikatakan  selalu  meningkat,  hanya  di  Kabupaten  Bungo  pada  tahun  2016 mengalami penurunan. Belanja daerah Kabupaten Batanghari pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp.  1.036.707.669.047,00  lalu  pada  tahun  2016  meningkat  menjadi  Rp.  1.140.556.364.746,00. Sedangkan  di  kabupaten  Bungo  terjadi  penurunan  pada  tahun  2016  menjadi  sebesar  Rp. 1.174.216.297.589,00 yang sebelumnya adalah sebesar Rp. 1.259.935.359.967,00 pada tahun 2015. Belanja  Daerah  Kabupaten  Merangin  pada  tahun  2015  sebesar  Rp.  1.064.467.262.391,02  lalu meningkat menjadi Rp. 1.377.598.204.653,47 pada tahun 2016. Pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Belanja Daerah tercatat sebesar Rp. 1.115.044.670.015,00 pada tahun 2015 lalu meningkat menjadi  Rp.  1.574.888.399.213,00  pada  tahun  2016.  Lalu  di  Kabupaten  Kerinci  nilai  Belanja Daerah  pada  tahun  2015  sebesar  Rp.  1.041.825.614.167,93  dan  meningkat  menjadi  Rp. 1.183.983.229.604,00 pada tahun 2016.
Peningkatan belanja daerah pada tahun 2015-2016 juga diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan  ekonomi,  jumlah  penduduk,  dan  PAD.  Pertumbuhan  ekonomi  di  11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2015-2016 dapat dikatakan selalu meningkat, hanya pada kabupaten Tanjab Barat yang pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan sebesar  0,63%.  Untuk  jumlah  penduduk,  tiap-tiap  daerah  selalu  mengalami  peningkatan. Pertambahan  jumlah  penduduk  tertinggi  terjadi  di  kabupaten  Bungo  pada  tahun  2016 meningkat sebesar kurang lebih 7000 jiwa. Untuk PAD di 5 kabupaten induk di Provinsi Jambi, dari  data  yang  tersedia,  hanya  pada  kabupaten  Batanghari  dan  kabupaten  Merangin  yang mengalami  penurunan  jumlah  PADnya,  sedangkan  di  daerah  lain  selalu  mengalami peningkatan  dari  tahun  2015  ke  tahun  2016.  Berdasarkan  data  dan  latar  belakang  tersebut
penelitian ini bertujuan untuProvinsi Jambi, memiliki kemampuan untuk mandiri dari aspek keuangan daerah dapat dilihat dari realisasi pendapatan sebelas (11) Kabupaten/Kota. Dimana pendapatan  Kabupaten/Kotanya  tersebut  memberikan  kontribusi  dalam  kemandirian keuangan daerah provinsi Jambi.
Sedangkan  selama  3  tahun  rata-rata  kenaikan  pendapatan  daerah  Provinsi  Jambi sebesar  23.9%  pertahun,  dimana  presentase  tersebut  diperoleh  dari  sumbangan  pendapatan dari 11 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kerinci 29.6%, Kabupaten Merangin menyumbang pendapatan  daerah  rata-rata  32.2%,  Kabupaten  Sarolangun  29.9%,  Kabupaten  Batang  Hari sebesar  28.8%,  Kabupaten  Muaro  Jambi  sebesar  31.4%,  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur sebesar  26.7%,  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  sebesar  35.6%,  Kabupaten  Tebo  26.7%, Kabupaten Bungo sebesar 31.8%, Kota Jambi sebesar 39.4% dan Kota Sungai Penuh 18.1%. Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah (ribu rupiah) Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  sudah  menunjukkan  penyerapan  diatas  18%  tahun  dari anggaran  daerah  dan  pusat.    Artinya  bahwa,  Provinsi  Jambi  memiliki  potensi  untuk kemandirian dalam alokasi keuangan daerah untuk pelayanan public, biaya operasional untuk melaksanakan  program kerja  setiap Kabupaten/kota  di  provinsi  Jambi, sehingga  komposisi penyerapan  dana  APBN  tidak  100%  atau  tidak  100%  tergantung  dari  transfer  dana  pusat (APBN) dalam pembangunan dan pelayanan di daerah Jambi.
Menurut (Nuzullestary & Mulyaningsih, 2021) bahwa peningkatan pendapatan yang terjadi menggambarkan semakin membaiknya pengelolaan dan kinerja keuangan daerahnya. Semakin  membaiknya  pengelolaan  dan  kinerja  keuangan  daerah  yang  terjadi,  diharapkan mampu  mendorong  peningkatan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah.  Peningkatan  rasio kemandirian  yang  terjadi,  juga  dapat  menggambarkan  keberhasilan  pemerintah Kabupaten/Kota  dalam  menjalankan  otonomi  daerah.  (Anynda  &  Hermanto,  2020) menggambarkan kesanggupan daerah mengatur pemerintahannya serta menggurangi campur tangan pemerintah pusat
Pemberian  otonomi  dan  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  dari  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah  dimaksudkan  untuk  membantu  pemerintah  pusat  dalam penyelenggaraan  pemerintah  pada  umumnya.  Disamping  itu,  tujuan  lain  dari  pemberian otonomi  daerah  adalah  untuk  mengurangi  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap pemerintah  pusat  terutama  dalam  masalah  keuangan,  sehingga  daerah  diharapkan  mampu membiayai  keuangannya  secara  mandiri  dan  juga  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mengelola keuangan daerahnya secara efisien dan efektif sehingga tujuan desentralisasi  maupun  tujuan  daerah  yang  telah  ditetapkan  seperti  pertumbuhan  ekonomi, pemerataan pendidikan, meningkatnya PAD dapat dicapai.
Meningkatnya  rasio  kemandirian  yang  terjadi  diharapkan  mampu  meningkatkan ketersediaan anggaran yang digunakan sebagai sumber pembiayaan atau belanja daerah dalam pembangunan. Belanja daerah yang besar, akan mendorong pemerintah daerah bisa mendanai pengadaan sarana-prasaran juga bentuk investasi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung (Bosso, Diana, & Asirah, 2021).
Pentingnya meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam pembangunan, juga menjadi tujuan utama pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Kemandirian keuangan akan  menjamin  ketersediaan  anggaran  yang  dapat  dibe  lanjakan  dan  akan  memudahkan daerah dalam membiayai segala aktivitas atau program pembangunan yang telah ditetapkan. Besarnya  aktivitas  atau  program  pembangunan  yang  dapat  di  biayai,  akan  mempermudah pencapaian  tujuan pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi (Handayani & Erinos, 2020).
Rasio Kemandirian Daerah yang diukur dengan rumus analisis rasio kemandirian daerah dan variabel Belanja Daerah (Anynda & Hermanto, 2020).
Kondisi  diatas,  juga  berlaku  pada  wilayah  di  Provinsi  Jambi.  Upaya  meningkatkan kemandirian  keuangan  daerah  dan  meningkatkan  belanja  daerah  terus  diupayakan  dalam pembangunan.  Pembangunan  diharapkan  mampu  membuat  kondisi  perekonomian,  yaitu pertumbuhan  ekonomi  yang  semakin  baik  dan  meningkat  setiap  tahunnya.  Mengacu  pada pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi  di  lihat  dari  kondisi  pendapatan  daerah  dan  belanja berfluktuasi  dari  tahun  ketahun.  Peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  terjadi  sebagai  akibat sumber pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, yaitu PAD dan belanja Daerah Jambi yang sah sebagian besar mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan daerah dan sumber pendapatan daerah ini diharapkan akan mampu meningkatkan rasio kemandirian keuangan pada Kabupaten/Kota (Renny Nur’ainy & Utomo, 2013).
Peningkatan  pendapatan  daerah  yang  terjadi  diikuti  oleh  adanya  peningkatan  pada belanja  hampir  disemua  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi.    Peningkatan  belanja  daerah Kabupaten/Kota  yang  terjadi,  menyebabkan  ketersedian  anggaran  yang  digunakan  untuk membiayai  kegiatan  atau  program  pembangunan  juga  semakin  meningkat.  Peningkatan pendapatan dan belanja daerah yang terjadi diikuti pula oleh peningkatan perekonomian di hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, yaitu pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan kondisi dan fenomena yang terjadi, maka peneliti  ingin membuat kajian lebih  mendalam  tentang  akibat  yang  ditimbulkan  dari  rasio  kemandirian  keuangan  daerah dengan melihat peningkatan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk skripsi dengan  judul:  Pengaruh  Belanja  Daerah  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi.

## LITERATURE REVIEW

## Keuangan Negara dan Daerah
Keuangan  negara  ialah  hubungan  antara  uang  masuk  ke  negara  sebagai  uang pemasukan  atau  pendapatan  dan  uang  keluar  sebagai  uang  belanja  negara,  akan  tetapi keuangan  negara  tidak  hanya  membahas  mengenai  pendapatan  dan  belanja,  tapi  juga membahas  mengenai  hubungan  antara  keuangan  negara  dengan  alokasi,  distribus,  dan stabilisasi dari sumberdaya ekonomi, termasuk juga pertumbuhan ekonomi. Keuangan Negara berdasarkan  UU  Nomor.  17  Tahun  2003  mengatur  keuangan  negara  di  Indonesia,  dimana pengelolaannya  terdiri  atas  hak  dan  kewajiban,  yaitu  penerimaan  negara  dan  pengeluaran negara. Pengelolaan keuangan negara haruslah dilakukan secara optimal  demi kepentingan masyarakat, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan  Keuangan  daerah  adalah  elemen  yang  erat  kaitannya  dengan  keuangan negara, semakin besar keuangan daerah, akan memberi dampak peningkatan keuangan negara atau  sebaliknya.  Keuangan  daerah  adalah  masalah  pokok  terkait  pada  penerimaan  dan pengeluaran  yang  dilakukan  untuk  menyelenggarakan  tugas  pemerintahan  dengan selayaknya (Halim, 2014).

## Belanja Daerah
Permendagri No.64 tahun 2022 dan Nomor. 77 tahun 2022 menjelaskan, belanja daerah ialah  semua  pengeluaran  yang  dikeluarkan  dan  tidak  diharapkan  kembai  oleh  daerah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku sebagai bentuk kewajiban daerah dalam satu
tahun  anggaran.  Pengertian  belanja  daerah  bagi  pemerintah  yang  dapat  mengurangi  nilai kekayaan bersih disebut dengan belanja (Handayani & Erinos, 2020).
Menurut  penelitian  Pambudi  (2007)  belanja  juga  dapat  dikategorikan  menurut karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu belanja selain modal (belanja administrasi umum; belanja  operasi,  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  publik;  belanja  transfer;  belanja  tak terduga)  dan  belanja  modal.  Saragih  (2003)  menyatakan  bahwa  pemanfaatan  belanja hendaknya  dialokasikan  untuk  hal-hal  produktif,  misal  untuk  melakukan  aktivitas pembangunan.  Belanja  Daerah  di  masing  masing  daerah  sangat  dipengaruhi  kemampuan daerah  dalam  menggali  sumber-sumber  keuangan  sendiri  agar  dapat  meningkatkan pendapatan bagi daerah dan pertumbuhan ekonomi.

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhn  ekonomi  dapat  memperlihatkan  seberapa  aktif  aktivitas  ekonomi  yang dapat  menghasilkan  tambahan  pendapatan  untuk  masyrakat  di  periode  tertentu.  Aktivitas ekonomi ialah mode pemakaian input untuk menghasilkan output berupa barang dan jasa serta balas jasa yang timbul akibat dipakainya faktor produksi (Aji, Prakosa, Islami, & Retno, 2019). Menurut (Handayani & Erinos, 2020) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan PDRB perkapita. Kemandirian keuangan suatu daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaannya tanpa harus tergantung  pemerintah  pusat  wlaupun  peran  pemerintah  tetap  penting  dalam  penglolaan sumber  daya  alam,  tenaga  kerja,  investasi  modal,  kewirausahaan,  transportasi,  komunikasi, komposisi  sektor  industri,  teknologi,  pasar  ekspor,  situasi  perekonomian  internasional, kapasitas  pemerintah  daerah,  pengeluaran  pemerintah  dan  dukungan  pembangunan  (Aji, Prakosa, Islami, & Retno, 2019).

## Produk Domestik Regional Bruto
PDRB adalah keseluruhan hasil produksi yang berhasil diwujudkan suatu wilayah dan terjadi selama satu tahun tanpa melihat siapa pemilik kegiatan tersebut. PDRB dapat menjadi sebuah  indiaktor  ekonomi  yang  memuat  berbagai  macam  instrumen  ekonomi  dan  dapat menjelaskaan  keadaan  makro  ekonomi  dengan  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah, pendapatan  perkapita  dan  berbgai  macam  instrumen  lainnya.  Informasi  yang  didapat  dari instrumen yang ada akan memudahkan membuat serta menetapkan kebijakan yang tepat agar pembangunan dapat terjadi secara efisien dan tepat (Bosso, Diana, & Asirah, 2021; Handayani & Erinos, 2020).

## Ukuran Rasio Kemandirian
Kinerja terhadap keuangan daerah dlihat dari sisi penerimaan atau pendapatan ialah kemampuan sebuah daerah berdasrkan Pendapatan Asli Daerah (Anynda & Hermanto, 2020) Pengukuran tingkat kemandirian dapat dilakukan dengan menentukan rasionya.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  (Tolosang,  2018)  menggunakan  variabel  Pertumbuhan    Ekonomi    dan Pendapatan  Asli  Daerah  dan  variabel  Belanja  Modal    dianggap    faktor  ini  paling  mampu mendiskripsikan  kesanggupan  pemerintah  daerah  dalam    membiayai  pemerintah  sendiri, pembangunan  maupun  pelayanan pada  masyarakat. Hasil penelitian Syam & Zulfikar,
(2022);  dan  Rante,  Mire,  &  Paminto,  (2017)  menunjukkan  bahwa  Belanja  langsung  tidak signifikan, belanja tidak langsung signifikan dan penyertaan modal pemerintah daerah tidak signifikan terhadap PDRB   secara langsung. Belanja langsung, tidak langsung signifikan dan PDRB tidak signifikan pada Tingkat Desentralisasi Fiskal.
Sedangkan  Sijabat  (2017)  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  belanja  modal berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah, sedangkan belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Sedangkan  Fatiyah  et  al  (2022) menyatakan bahwa hasil analisis rasio derajat ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun Anggaran 2016 – 2020 tergolong sedang dengan rata-rata rasio keseluruhan sebesar  63,60%  artinya  Pemerintah  Provinsi  Jambi  dalam  melakukan  pembiayaan pembangunan masih bergantung dengan Dana transfer dari Pusat. Sedangkan untuk derajat kemandirian Keuangan daerahnya juga tergolong sedang/Partisipatif dengan rata-rata rasio keseluruhan  57,13%.  Kesimpulan:  Kontribusi  Pendatan  Asli  daerah  dalam  mendanai pembiayaan pembangunan belum bisa sepenuhnya diandalkan dan masih bergantung pada dana transfer dari pusat.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Metode penelitian ini adalah Metode Deskriptif (mendeskripsikan), yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan  mengumpulkan  data,  mengaanalisis  data  dan  menginterprestasikannya.  Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui teknik survey terhadap suatu kasus terkait kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten  /Kota  Provinsi  Jambi  Tahun  2017-2022.  Riset memakai  data  sekunder  yang  diterbitkan  dan  dipubikasikan  oleh instansi  tertentu  yang berbentuk time series selama tahun 2017-2022. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dan Indonesia; dan WEB Site Resmi instansi atau laporan-laporan yang relevan.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam periode tahun 2017-2022 mengenai Belanja  Daerah,  pertumbuhan  ekonomi  dan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah.  Proses pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  penelitian  riset  deskriptif  data  dan  kajian pustaka dengan mempelajari serta menganalisis website resmi Biro Pusat Statistik tahun 2017- 2022 dan juga website resmi Kementrian Perdagangan Republik Indonesia serta WEB resmi terkait data yang relevan dengan penelitian ini.
Pendekatan  Model  Perhitungan  Regresi  Data  Panel.  Model  umum  regresi    data  panel dinyatakan dalam  bentuk persamaan berikut:
Yit = 𝛽 0 + 𝛽 1InX1it + 𝛽 2InX2it + eit
(3)
Dimana:
Yit = variabel terikat
Xit = variabel bebas
Eit = error cross-section ke-i dan waktu ke-t
Penaksiran  atau  estimasi  model  regresi  data  panel  dapat  di  lakukan  dengan menggunakan  beberapa  pendekatan,  dua  diantaranya  adalah  Common  Effect  Model  dan Random  Effect  Model.  Model  Common  Effect  yaitu  teknik  estimasi  yang  mengabaikan perbedaan  aspek  waktu/individu  dan  berasumsi  perilaku  data  antara  individu  memiliki intersep dan slope pararel dalam beragam waktu/masa. Sedangkan  Model Random Effects adalah cara estimasi dengan memasukkan unsur variabel pengganggu (residual) yang tidak saling  berkorelasi  antar  waktu  dan  antara  individu  ke  variabel  tidak  bebas,  intersep  yang konstan serta terkandung Error Correction Model (ECM).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi Jambi 2017 - 2022

## Uji Chow
Teknik ini diperlukan dalam rangka memastikan model Common Effect (CE) atau Fixed Effect Model ( FEM)  yang terbaik untuk mengestimasi persamaan regresi yang digunakan dan hasilnya adalah:
Tabel 1. Hasil Uji Chow Effect Test Statistic Df Prob. Cross-section F 7.215336 (10,54) 0.0000 Cross-section Chi-Square 56.001939 10 0.0319 Sumber: Data diolah ( Eviews 9, 2023)
Hasil  perhitungan  menerangkan  nilai  Chi-Square  memiliki  Prob.  0,0319  <  0,05  yang dipakai, sehingga menerima H1 dan menolak Ho. Berarti model Fixed Effect Model lebih cocok dibanding model Common Effect .

## Uji Hausman
Cara ini dipakai dalam upaya menentukan model Fixed Effect Model ( FEM) atau Random Effect  Model (REM)  yang  terbaik  digunakan  untuk  mengestimasi  persamaan  regresi  dimana hasilnya sebagai berikut :
Tabel 2. Hasil Uji Hausman Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi.Sq.df Prob. Cross-section random 5.962215 1 0.0246
Sumber: Data diolah (Eviews 9, 2023)
Hasil  perhitungan  diperoleh  Prob  nilai  Chi-Square  Statistic  0,0246  <  0,05,  sehingga menerima H1 dan menolak Ho. Artinya model Fixed Effect Model lebih akurat daripada model Random Effect .

## Hasil Estimasi Regresi Data Panel
Berlandaskan hasil pengujian pemilihan model yang telah dikerjakan, maka Fixed Effect adalah model yang dipakai dan didapat hasil :
Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. C 20.04635 8.563886 164.0184 0.000
Rasio Kemandirian 0.039125 0.010208 3.832778 0.0329125 Fixed Effects (Cross) Kota Jambi 21.215040 Bungo 20.864.016 Kerinci -4.163900 Tanjabbar 20.981675 Tanjabtim -20.818330 Tebo -20.748335 Sungai Penuh -20.430071 Merangin 21.036675 Sarolangun -20.876597 Muaro Jambi 20.926672 Batanghari 20.893335 Sumber: Data diolah ( Eviews 9, 2023)
Dari hasil diatas dapat ditentukan persamaannya :
lnY 1 = 20,04635 +  0,039125X 1
Berdasarkan  persamaan  diatas,  langkah  menjelaskan  angka-angka  yang  didapat. Dimana penjelasnya adalah :
a. Nilai konstan (intersep) keseluruhan adalah 20,04635, ini berarti bila variabel independen tidak berubah (konstan) maka variabel dependen yaitu belanja daerah ada sebesar 20,04635.
b. Rasio  kemandirian  sebesar  0,039125,  dimana  tingkat  kemandirian  keuangan  dalam meningkatkan belanja daerah adalah 0,039125 pada seluruh kabupaten dan kota.
c. Nilai konstanta ditiap-tiap kabupaten dan kota tanpa memasukkan pengaruh unsur waktu serta  daerah  lainnya,  maka  belanja  daerah  Kabupaten  Merangin  memiliki  nilai  intersep terbesar 41,083025 sementara terendah adalah Kota Sungai Penuh -0,383721.

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi Jambi

## Hasil Uji Chow
Tabel 4. Hasil Uji Chow Effect Test Statistic df Prob. Cross-section F 67.031999 (10,54) 0.0048 Cross-section Chi-Square 171.352449 10 0.0153 Sumber: Data diolah ( Eviews 9, 2023)
Dari tabel 4 diperoleh nilai Chi-Square dengan Prob. 0,0153 < 0,05, artinya menerima H1 dan menolak Ho. Model Fixed Effect adalah yang   dipakai, karena  terbaik dibandingkan model Common Effect .

## Hasil Uji Hausman
Tabel 5. Uji Hausman Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi.Sq.df Prob. Cross-section random 0.727594 1 0.0037 Sumber: Data diolah ( Eviews 9, 2023)
Dari perhitungan ditemukan Prob Chi-Square Statistic 0,0037 < 0,05 dan menerima H1 serta menolak Ho. Dengan demikian model Fixed Effect Model yang dipakai karena lebih baik dari model Random Effect .

## Hasil Estimasi Regresi Data Panel
Berdasarkan  uji  model  dan  perhitungan  regresi  yang  dilakukan  didapat hasil :
Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. C 4.606926 1.324364 3.478595 0.0038 Rasio Kemandirian 0.189926 0.058662 3.237633 0.0352 Fixed Effects (Cross) Kota Jambi -0.835884 Bungo -2.635398 Kerinci 1.779842 Tanjabbar -1.477294 Tanjabtim -4.142788 Tebo 2.285390 Sungai Penuh 1.543490 Merangin 1.916218 Sarolangun -1.893458 Muaro Jambi 1.615263 Batanghari -0.155381 Sumber: Data diolah ( Eviews 9, 2023)
Dengan berlandaskan hasil diatas disusun bentuk persamaan regresi sebagai berikut:
Y 2 =  4,606926 +  0,189926X 1
Penjelasan persamaan  diatas adalah :
a. Nilai konstan (intersep) keseluruhan adalah 4,606926, bila variabel independen tetap, maka variabel dependen yaitu PDRB ada sebesar 4,60692.
b. Rasio  kemandirian  sebesar  0,189926,  dimana  tingkat  kemandirian  keuangan  mampu menaikkan PDRB sebesar 0,189926 pada seluruh kabupaten dan kota.
c. Nilai konstanta pada setiap kabupaten dan kota tanpa memasukkan pengaruh unsur waktu serta  daerah  lainnya,  maka  Kabupaten  Tebo  memiliki  nilai  intersep  tertinggi  6,892316 sementara terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 0,464138.

## Uji Hipotesis
Uji Parsial (Uji t)
Tabel 7. Hasil Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -398.224 863.791 -.461 .657
Belanja Daerah 1.473 .821 .599 1.795 .110 Pertumbuhan Ekonomi .505 .879 .192 .575 .581
a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan
Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien belanja daerah  sebesar nilai t-hitung 1.795 dengan  probabilitas  untuk  variabel  belanja  daerah  sebesar  prob  =  0.110  ini  menunjukkan bahwa  variabel    belanja  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  mempengaruhi kemandirian keuangan Provinsi Jambi. Ini menunjukkan setiap peningkatan 1% belanja daerah akan meningkatkan cadangan devisa sebesar 0.1795%.
Koefisien  variabel  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  nilai  t-hitung  0.575  dengan probabilitas    0.581    menunjukkan  variabel  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif  dan signifikan  mempengaruhi  kemandirian  keuangan  Provinsi  Jambi.  Ini  menunjukkan  setiap peningkatan 1% ekspor akan meningkatkan cadangan devisa sebesar 0.575%.
Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deret waktu ( time series ) selama 6 tahun, yang dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Sebelum membuat model estimasi regresi data panel, penulis melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar penelitian menjadi tidak biasa. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji chow, uji hausman. Penelitian ini juga menggunakan uji statistik seperti. Uji t (uji parsial) dan uji estimasi regresi data panel.

## Uji Simultan (Uji F)
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah secara simultan atau bersama-sama terdapat pengaruh  antara  seluruh  variable  independen  yaitu  Belanja  Daerah  terhadap  variable dependen yaitu Kemandirian Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2022.
Tabel 8. Hasil Uji Simultan ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square  F Sig. 1 Regression  612347.890 2 306173.945 1.646 .252 b Residual 1487829.019  8 185978.627 Total 2100176.909  10 a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan
b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah
Berdasarkan tabel 5.12 dapat dilihat bahwa probabilitas F hitung memiliki nilai sebesar 1.646 dengan probabilitas 0.252 yang mana lebih besar  dibandingkan dengan nilai alpha 0,05 (0,000000  >  0,05).  Dengan  hasil  tersebut  maka  H 0 diterima.  Oleh  karena  itu  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  variable  independen  yakni  belanja  daerah  dan  pertumbuhan  ekonomi berpengaruh  secara  bersama-sama  atau    simultan  terhadap  variabel  dependen  yaitu kemandarian keuangan Provinsi Jambi.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Untuk melihat pengaruh dari variable-variabel independen terhadap variable dependen dapat dilakukan dengan cara melihat nilai koefisien determinasinya. Untuk melihat koefesien determinasi dengan cara mengukur nilai Adjusted R-Squared berdasarkan tabel 5.14
Tabel 9.Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary Model  R R Square Adjusted  R Square Std.  Error  of the Estimate 1 .540 a .292 .114 431.252
a.  Predictors:  (Constant),  Pertumbuhan  Ekonomi,  Belanja Daerah
Terlihat bahwa Adjusted R-Squared mempunyai nilai sebesar 0.114 atau 29,2% dengan hasil variasi variable kemandirian keuangan yang dapat dijelaskan oleh variable belanja daerah dan  pertumbhan ekonomi. Sedangkan sisanya 7,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam model penelitian ini.

## Pembahasan
Pengaruh positif  rasio dan signifikan kemandirian keuangan  daerah  pada pertumbuhan ekonomi juga belanja daerah pada probabilita 0,0352 dan 0,0329 di kabupaten/kota Provinsi Jambi  perlu  dipertahankan  dan  diupayakan  terus  meningkat  setiap  tahunnya.  Peningkatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah di masing-masing daerah,  khususnya lewat  PAD.  peningkatan  PAD  yang  terjadi  dapat  mendorong  naiknya derajat kemandirian  tersebut  serta  mengurangi  tingkat  ketergantungan  pada  pemerintah diatasnya. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendorong naiknya PAD dapat dilakukan melalui :
1. Melakukan perluasan (ekstensifikasi) jenis penerimaan PAD, baik dari pajak, retribusi, laba bagi  hasil  usaha  milik  daerah  dan  lain-lain  penerimaan  yang  sah.  Banyaknya  jenis penerimaan  yang  dapat  dipungut  diharapkan  dapat  mendorong naiknya  PAD  dan kontribusi  yang  diberikan  oleh  masing-masing  sumber  tersebut  terhadap  PAD  serta penerimaan daerah secara keseluruhan yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota.
2. Perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan sumber-sumber penerimaan PAD yang telah ada secara lebih intensif. Kondisi ini perlu dapat diterapkan dengan memanfaatkan dan menggali potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten/Kota secara lebih optimal untuk dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan.
3. Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan ulang dan mengevaluasi tarif dari sumber- sumber  PAD  secara  berkala.  Upaya  ini  dilakukan  agar  dapat  diketahui  sumber penerimaan  mana  yang  benar-benar  memberikan  hasil  yang besar dan kecil, sehingga dapat  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  apa  yang  tepat  untuk  di  ambil  dimasa datang.
4. Pemerintah  kabupaten/kota  perlu  membuat  payung  hukum  atas  setiap  pungutan yang dilakukan,  sehingga  apa  yang  dilakukan  memiliki  dasar  hukum  yang  tetap dan  tidak
membebani masyarakat.
5. Perlu upaya pemerintah memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan  lewat  peningkatan  pengetahuan  tentang  keuangan,  keterampilan  dan penguasaan teknologi serta menempatkan pegawai/petugas sesuai keahliannya.
6. Pemerintah  perlu  terus  melakukan  sosialisasi  pada  masyarakat/subjek  pajak  tentang pentingnya  membayar  pajak,  iuran  atau  kewajiban  lainnya  pada  pemerintah  bagi pembangunan.
Kebijakan  yang  dapat  dilakukan  diatas  diharapkan  akan  mendorong  meningkatnya ketersediaan  anggaran  sebagai  sumber  pembiayaan  dalam  membiayai  belanja program/kegiatan  pembangunan.  Belanja  yang  dilakukan  kabupaten/kota  hendaknya berdasakan sekala prioritas dan harus mampu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Belanja daerah  juga  harus  bisa  dirasakan  dan  menyentuh  kepentingan  publik/masyarakat  secara langsung serta secara luas. Kondisi diatas nantinya dapat menggerakkan perekonomian daerah semakin lebih baik serta mampu dijadikan sebagai potensi meningkatkan pendapatan didaerah.

## SIMPULAN
Bedasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  belanja  daerah,  pertumbuhan ekonomi  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemandirian  keuangan  Provinsi  Jambi dengan  menggunakan  uji  regresi  data  panel,  maka  didapatkan  kesimpulan  bahwa  rata-rata rasio  kemandirian  kabupaten/kota  Provinsi  Jambi  rendah  sekali,  tertinggi  Kota  Jambi  dan terendah Kota Sungai Penuh. Belanja semua daerah meningkat, tertinggi Kabupaten Bungo dan Kota  Sungai  Penuh  terendah.  PDRB  semua  meningkat,  terbesar  Kota  Sungai  Penuh  dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling rendah. Rasio kemandirian mempengaruhi belanja daerah secara positif dan signifikan pada nilai probabilita 0,0329 pada kabupaten/kota Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi rasio kemandirian secara positif dan signifikan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dengan probabilita 0,0352.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  penulis  memberikan  beberapa  saran  yaitu Rendahnya  rasio  kemandirian  perlu  adanya  upaya  meningkatkan  pendapatan  dengan  cara perluasan jenis dan pengoptimalan pungutan penerimaan khususnya dari PAD, belanja daerah perlu  terus  meningkat  dalam  upaya  mempercepat  proses  dan  pencapaian  tujuan pembangunan  terutama  pembangunan  infrastruktur  yang  dibutuhkan  masyarakat  lewat belanja langsung sementara pertumbuhan ekonomi ditingkatkan melalui menaikkan anggaran belanja  pada  sektor  potensial  berkembang,  mendorong  pengembangan masuknya  investasi, menyederhanakan peraturan perizinan usaha dan  menjaga stabilitas harga oleh pemerintah daerah  yang  ada  di  Provinsi  Jambi.  Pengaruh  positif  rasio  kemandirian  terhadap  belanja hendaknya terus dinaikkan dengan upaya pemanfaatan potensi yang ada didaerah menjadi sumber  pendapatan,  baik  yang  diusahan  pemerintah  daerah  ataupun  pusat  sehingga mendorong  naiknya  anggaran  belanja  disetiap  daerah.  Peningkatan  kemandirian  keuangan terus  diusahakan  naik  dengan  cara  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  penerimaan.  usaha  ini diperlukan dalam rangka menjamin ketersediaan anggaran dalam membiayai seluruh kegiatan
pembangunan  dalam  rangka  menaikkan  produksi  barang  dan jasa  (pertumbuhan  ekonomi) berdasarkan skala prioritas di masing-masing wilayah/daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, J., Prakosa, Islami, S. F., & Retno. (2019). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah . Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), Volume 4 Nomor 1., 34 42.
Anynda, & Hermanto. (2020). Anynda, dan Hermanto. 2020. “Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 9-20.
Bosso,  E.,  Diana,  F.,  &  Asirah,  A.  (2021).  Analisis  Perkembangan  Kemampuan  Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Luwu Utara. Patria Artha Journal of Accounting and Financial Reporting , 93-104.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi,2023
Defitri,  S.  Y.  (2020).  Pengaruh  Belanja  Modal  Dan  Belanja  Pegawai  Terhadap  Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah.  Fokus  Bisnis: Media  Pengkajian  Manajemen  Dan Akuntansi , 107-119.
Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat, Jakarta. .
Handayani,  T.  U.,  &  Erinos.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja  Modal Terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 2348-2361.
Holung, R. L., Kawung, G. M., & Tumangkeng, S. (2021). Pengaruh Kemandirian KEuangan Daerah, Kinerja KEuangan DAera dan Belanja Modal TErhadap Pertumbuhan EKonomi di Kota Manado. Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 56-63.
Jambi.bps.go.id.  (2022).  Realisasi-pendapatan-pemerintah-provinsi-jambi-ribu-rupiah-.html. Jambi: BPS Jambi.
Nasution,  S.  M.  (2022).  Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jambi-Mei-2022.pdf.  Jambi:  Bank Indonesia Perwakilan Jambi.
Nuzullestary,  V.,  &  Mulyaningsih,  E.  (2021).  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Tingkat Kemandirian  Pemerintah  Kota  Cilegon  Cilegon  Berdasarkan  Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019,. Tirtayasa Ekonomika Volume. 16 Nomor 1 , 15-23.
Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2017). Analisis kemandirian keuangan daerah. Inovasi Volume 13 (2), 78-89.
Rasdalima,  R.  J.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Efisiensi , 134-145.
Renny Nur’ainy, D., & Utomo, R. B. ( 2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Aslidaerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Di  Jawa  Barat).  Proceeding  PESAT  (Psikologi,  Ekonomi,  Sastra,  Arsitektur  &  Teknik Sipil) (pp. 95-104). Bandung,: PESAT.
Siregar, O. K., & Panggabean, F. Y. (2012). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Dan  Kota  Sumatera  Utara (Studi Kasus Mebidangrokat). Akuntansi Bisnis dan Publik , 27-37.
Sukirno, S. (2019). Makroekonomi : teori pengantar . Depok : Rajawali Pers.
Suryana.  (2010). Metodologi  Penelitian Model  Prakatis  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif .  Bali: https://simdos.unud.ac.id/.
Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat  di  Kabupaten  Kaimana. Jurnal  Terapan  Pemerintahan Minangkabau Vol. 2, No. 2, , 98-114.
Tolosang,  K.  D.  (2018).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap Tingkatkemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 03 Tahun 2018, 79-92.
Widarjono,  A.  (2018). Ekonometrika  Pengantar  Dan  Aplikasinya  Disertai  Panduan  Eviews. Edisi kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
Woestho,  C.,  Sulistyowati,  A.,  &  Sari,  R.  K.  (2020).  Analisis  Kemampuan  Dan  Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto . Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 6, No.2, 182-191.
Yasin,  M.  (2020).  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Belanja  Pembangunan  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting Vol 3 No 2 , 465-72.
Zulkarnain, M., Astuti, Y., & Wiriani, E. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Melalui  Belanja  Modal  di  Kota  Langsa .  Samudra  Ekonomika , VOL. 3, NO. 1, 65-73.