Format Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal kekuasaan Presiden dalam Sistem presidensial)

## Fajlurrahman Jurdi
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: jurdi_ngali@yahoo.co.id

## Abstract:
The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia places the presidential authority as head of State  and  government.  This  is  part  of  the  risk  automatically  posed  by  the  presidential government system, where the president holds a dual function. This is problematic because in the context of Indonesia, the effectiveness of the presidential system is not only influenced by political  power  in  parliament,  but  also  the  emergence  of  auxiliary  state  institutions  called auxiliary state organs. Because the auxiliary state organs are numerous and established based on various legal instruments, then the performance of president in the presidential systems is anomalous. On the one hand, there is a desire to accelerate public service and solve problems quickly, but instead it is held hostage by the issue of efficiency and its part is effectiveness of presidential’ performance.  Therefore,  the  format  of  State  institutions  must  be  reviewed, especially the existence of the Judicial Commission within the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as to purify the Indonesian presidential system.
Keywords : Auxiliary State Organ; Effectiveness; Efficiency; State Institutions; Presidential

## Abstrak:
Undang-Undang Dasar NRI 1945 menempatkan kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini adalah sebagai bagian dari resiko otomatis yang ditimbulkan oleh sistem  pemerintahan  presidensial,  dimana  presiden  memegang  fungsi  ganda.  Hal  ini mengandung masalah, karena dalam konteks Indonesia, efektivitas sistem presidensial tidak saja dipengaruhi oleh kekuatan politik di parlemen, tetapi juga munculnya lembaga-lembaga negara bantu yang disebut auxiliary state organ. Oleh karena auxiliary state organ sangat banyak dan dibentuk  berdasarkan  instrumen  hukum  yang  beragam,  maka  kinerja  presiden  dalam  sistem presidensial  mengalami  anomali.  Disatu  sisi  ada  keinginan  untuk  mempercepat  pelayanan publik  dan  menyelesaikan  masalah-masalah  dengan  cepat,    namun  justru  disandera  oleh persoalan  efisiensi  dan  sebagian  nya  adalag  efektivitas  kinerja  presidensial.  Oleh  sebab  itu, format lembaga negara mesti ditinjau kembali, terutama keberadaan Komisi Yudisial di dalam UUD NRI 1945, serta memurnikan sistem presidensial indonesia.
Kata Kunci: Auxiliary State Organ; Efektivitas; Efisiensi; Lembaga Negara; Presidensil

## 1. Pendahuluan
Sistem  presidensialisme  Indonesia  memiliki  kekhususan  tersendiri  dibanding  sistem persidensialisme  yang  dikaji  secara  teoritis  oleh  para  ilmuwan.  Oleh  karena  adanya hubungan  kelembagaan  yang  saling  terkait  dengan  lembaga-lembaga  negara  yang menurut teori trias politica dari Baron de Montesquieu 1 seharusnya terpisah. Kekuasaan eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  seharusnya  tidak  saling  mencampuri  urusan  satu sama  lain,  namun  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945  (selanjutnya  dibaca  konstitusi) memposisikan kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam lingkup trias politica saling mencampuri  prinsip-prinsip  kewenangan.  Dalam  hal  ini  menunjukan  adanya  relasi yang  tidak  terpisah  antara  kekuasaan  presiden  sebagai  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan 2 dalam sistem presidensial.
Berbagai tulisan yang mendedah masalah ini sangat beragam dengan berbagai sudut pandang.  Retno  Saraswati 3 menulis  mengenai  efektivitas  kekuasaan  presiden  dalam sistem  presidensial.  Buku  yang  sangat  komprehensif  juga  adalah  kumpulan  tulisan Maswadi  Rauf,  dkk, 4 yang  memandang  dan  meletakkan  sistem  presidensial  dari beragam  perspektif.  Begitu  juga  juga  dengan  Sulardi 5 yang  menguraikan  sistem presidensialisme  murni  sebagai  salah  satu  cara  pandang  akademis  dalam  melihat sistem presidensial.
Riset yang paling baik terhadap sistem presidensialisme adalah Djayadi Hanan 6 yang melihat  rumitnya  hubungan  presiden  dan  parlemen  dalam  sistem  multipartai.  Riset senada juga telah dilakukan Hanta Yudha AR 7 , yang melihat adanya efek bipolar yang ditimbulkan  oleh  sistem  multipartai  dalam  sistem  presidensial,  terutama  dilema- dilema  yang  dihadapi  oleh  presiden  dalam  mengambil  keputusan  strategis  ketika berseberangan dengan kepentingan mayoritas partai.
Selain  itu,  perlu  juga  dipertimbangkan  gagasan  seperti  Robertus  Robet 8 ,  yang memandang  perlunya  indonesia  belajar  dari  Prancis  sebagai  salah  satu  model  dari pelaksanaan sistem presidensialisme yang baik, mengingat Prancis merupakan negara Eropa  yang  sudah  lama  tidak  lagi  menerapkan  sistem  monarki.  Begitu  juga  dengan Marthin  Simangunsong 9 yang  melihat  hubungan  penting  historisitas  dan  pola hubungan kekuasaan di dua negara. Marthin juga membandingkan secara struktural dan operasional dari kedua negara dalam menjalankan sistem presidensial. Begitu juga
1 Montesquieu. (1977). The Spirit of Laws. California : University of California Press . Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik. (2007). Bandung: Nusamedia..
2 Di dalam sistem Presidensial, antara kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh satu orang, yakni  Presiden,  sehingga  Presiden  memiliki  kewenangan  yang  luas  dalam  menjalankan pemerinta han dan menjaga “marwah” negara sekaligus.
3 Saraswati. R. (2012). “ Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif ” MMH . 41(1): 137-143 4 Rauf. M. dkk. Sistem Presidensial Dan Sosok Presiden Ideal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
5 Sulardi. (2012). Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Murni. Malang: Setara Press.
6 Hanan. D. (2014). Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia, Upaya Mencari Format yang Stabil dan Dinamis Dalam Konteks Indonesia, Bandung: Mizan.
7 Yudha.  H.A.R.  (2010) Presidensialisme  Setengah  Hati,  Dari  Dilema  ke  Kompromi, Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
8 Robet.  R.  (2013) .  “ Pengalaman  Sistem Semi  Presidensialisme  Prancis:  Sebuah  Pertimbangan  Untuk Indonesia”. Law Review. 12( 3): 425-443. 9 Simangunsong . M.  (2007) Sistem  Pemerintahan  Presidensial  di  Indonesia  dan  Amerika  Serikat  (Suatu Perbandingan, Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Npmmensen.
dengan  Syofyan  Hadi 10 yang  melihat  adanya  fungsi  legislasi  dalam  sistem pemerintahan presidensial secara komparatif antara Amerika Serikat dan Indonesia.
Nina Andriana 11 dalam salah satu risetnya mengajukan pertanyaan mengenai pelem- bagaan  relasi  Presiden-DPR  yang  dapat meningkatkan  efektifitas  presidensialisme  di Indonesia,  karena  selama  puluhan  tahun,  relasi  kedua  lembaga  ini  bersifat  politis, tidak  berdasarkan  konstitusi.  Begitu  juga  dengan  Hezky  Fernando  Pitoy 12 yang memiliki pandangan yang sama dengan Nina Andriana.
Tulisan  yang  cukup  menohok  terkait  dengan  sistem  presidensial  adalah  Denny Indrayana 13 yang  dengan  nada  agak  provokatif  mengajukan  istilah  “Presiden  Sial” atau  ”Presiden  Sialan”  dalam  melihat  desain  sistem  Presidensial  Indonesia  dalam kaitannya  dengan  efektivitas  kinerja  presiden.  Meskipun  Denny  banyak  mengupas sistem  presidensialisme  Amerika  Serikat,  terutama  dalam  hubungan  antara  presiden dan  parlemen,  namun  di  bagian  akhir  tulisannya  ia  menuding  bahwa  sistem presidensial  Indonesia  memiliki  kerumitan  dalam  hubungannya  dengan  parlemen. Menurut  Denny, “ Presiden  Sialan”  adalah  presiden  yang  didukung  suara mayoritas mutlak  di  parlemen.  Pemerintahan  yang  terjadi  adalah  pemerintahan  kolutif  ( unified government ). Tulisan senada juga dapat dlihat dalam kajian Bawaslu RI 14 , yang melihat sistem  presidensial  dalam  hubungannya  dengan  sistem  kepartaian  dan  parlemen, bahkan riset ini mengaitkan hubungan sistem presidensial dengan kecurangan Pemilu.
Tulisan yang sangat komprehensif dan menjadi sumber kajian yang paling banyak jadi rujukan adalah Scott Mainwaring 15 yang berpandangan bahwa sistem presidensialisme pada  prinsipnya  tidak  menghambat  stabilitas  demokrasi  di  suatu  negara,  kecuali sistem ini dikombinasikan dengan sistem multipartai.
Ahli  dan  peneliti  yang  paling  banyak  dikutip  pendapatnya  mengenai  sistem  politik indonesia,  Syamsuddin  Haris 16 ,  menulis  mengenai  sistem  pemerintahan  presidensial yang  memiliki  corak  parlementer.  Pandangan  ini  diperkuat  juga  oleh  Efriza 17 yang salah satu kesimpulan menegaskan bahwa UUD NRI 1945 pasca perubahan keempat telah  menganut  sistem  baru,  yakni  sistem  pemisahan  kekuasaan  ( separation  of  power ) atau  pemisahan  kekuasaan  dalam  arti  materiil  yang  bersifat  horizontal  fungsional berdasarkan prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antarlembaga negara ( checks and balances ). Dengan begitu, demikian Efriza 18 , “ tidak ada lagi lembaga tertinggi negara,
10 Hadi.  S.  (2013) “ Fungsi  Legislasi  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensil  (Studi  Perbandingan Indonesia danAmerika Ser ikat)” DIH Jurnal Ilmu Hukum 9(18):  78 - 84
11 Andriana. N. (2014). “ Pemilu Dan Relasi Eksekutif Dan Legislatif1 General Election And Executive- Legislative Relations ”. Jurnal Penelitian Politik . 11(2): 101 – 128.. 12 Pitoy.  H.  F.  (2014). “ Mekanisme  Checks  and  Balances  Antara  Presiden  Dan  Dpr  Dalam  Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia ”. Lex et Societatis . 2(5): 28-38
13 Indrayana. D.  (2007). Mendesain Presidensial Yang Efektif Bukan ”Presiden Sial” Atawa ”Presiden Sialan” . Jurnal Demokrasi & HAM. 6(3): 6-35.
14 Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. (2015). Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu dan Sistem Presidensial,
“ Bagian Analisis Teknik Pengawasan dan Potensi Pelangg aran”. Badan Pengawas Pemilu RI .
15 Mainwaring.  S.  (1990). “ Presidentialism,  Mul tiparty  Systems  and  Democracy:  The  Difficult  Equation” . Working Paper 144
16 Haris. S. (2014). Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Andi.
17 Efriza. (2016). “ Relasi Kekuasaan Presiden dan DPR dalam Sistem Presidensial ” . Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan. 12(2): 1845-1856
18 Ibid. hlm. 1853
karena,  lembaga  negara  berdiri  sejajar  dan  sekaligus  menunjukkan  diterapkannya  supremasi konstitusi” . 19
Setidaknya  terdapat  delapan  faktor  yang  harus  ada  agar  pemerintahan  presidensial berlangsung  efektif  dan  stabil  dalam  negara  demokrasi  yang  menerapkan  sistem multi-partai. Dari delapan faktor ini hanya dua faktor yang sudah dijamin UUD 1945. Pertama ,  presiden  memiliki  legitimasi  politik  yang  tinggi  dari  rakyat  karena  dipilih melalui pemilihan umum tidak hanya berdasarkan mayoritas suara tetapi juga sebaran dukungan daerah. Kedua , keterlibatan penuh presiden dalam setiap pembahasan RUU yang menyangkut anggaran dan non-anggaran. Secara formal presiden memang tidak memiliki  hak  veto  tetapi  secara  de  facto  presiden  memiliki  hak  veto  untuk  tidak menyetujui  RUU  yang  diusulkan  DPR.  Namun  demikian,  keenam  faktor  lainnya masih  harus  diciptakan.  Keenam  faktor  ini  adalah  (1)  dukungan  mayoritas  anggota DPR,  (2)  kepemimpinan  politik  dan  administrasi,  (3)  penjabat  politik  yang  ditunjuk (political  appointee)  dalam  jumlah  yang  memadai,  (4)  partai  oposisi  yang  efektif,  (5) birokrasi  yang  efisien  melaksanakan  kebijakan  operasional  yang  ditentukan  dan dikendalikan  oleh  penjabat  negara  yang  dipilih  rakyat  serta  penjabat  politik  yang ditunjuk, dan (6) penggunaan kekuasaan yang transparan dan akuntabel secara politik, baik horizontal maupun vertikal, serta secara hukum 20 .
Oleh  karena  itu,  secara  umum  riset  dan  kajian  mengenai  sistem  presidensialisme sedikit  banyak  sangat  berkaitan  hubungannya  dengan  parlemen,  terutama  pluralitas atau  tidaknya  ideologi  politik  dan  jumlah  partai  di  parlemen  yang  dapat mempengaruhi  keputusan  politik  presiden.  Meskipun  banyak  juga  studi  dan  riset berkaitan  dengan  sistem  secara  keseluruhan,  tapi  kecenderungan  menghubungkan presidensialisme dengan parlemen sangat erat.
Berdasarkan  atas  berbagai  studi  dan  riset  diatas,  maka  penulis  menganggap  perlu untuk  menelisik  kembali  hubungan  sistem  presidensialisme  indonesia  bila  dikaitkan dengan organ-organ negara dan  diatas, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut: pertama, bagaimana format kekuasaan presiden dalam sistem presidensialisme Indonesia yang efektif; kedua, bagaimana hubungan kekuasaan antara presiden dengan lembaga atau organ negara lain dalam sistem presidensial.

## 2.  Metode
Penulisan  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif 21 .  Pendekatan penulisan hukum normatif dilakukan dengan melakukan inventarisasi hukum positif, penulisan  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  vertikal dan horizontal dan sejarah hukum. 22
Dalam penulisan atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum  tidak  diperlukan  dukungan  data  atau  fakta-fakta  sosial,  sebab  ilmu  hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi
19 Penegasan  mengenai  konstruksi  format  hubungan  kelembagaan  negara  di  dalam  UUD  NRI  1945 yang lebih condong pada penegakkan dan penguasan konstitusi, dibandingkan dengan relasi yang bersifat politis sebagaimana yang ditunjukan pada zama Orde Baru.
20 Kemitraan Partnership. (2011). “ Membangun Pemerintahan Presidensial Yang Efektif Melalui Desain Sistem Pemilihan Umum ”. Partnership Policy Paper. hlm. 2.
21 Soekanto. S. (2002). Metode Penulisan Hukum. Jakarta : UI Press. hlm.82
22 Soekanto. S & Mamudji. S. (1997). Penulisan Hukum Normatif . Jakarta : Rajawali Press, hlm.14-15.
untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif 23 .
Penulisan hukum normatif menurut Soerjono Soekanto 24 mencakup:
1. Penulisan terhadap asas-asas hukum
2. Penulisan terhadap sistematika hukum.
3. Penulisan terhadap taraf sinkronisasi hukum.
4. Penulisan sejarah hukum.
5. Penulisan perbandingan hukum
Oleh Karena itu, dengan melihat metode pendekatan penulisan yang dilakukan, maka Penulisan  ini  termasuk  dalam  jenis  penulisan  yang  deskriptif  analisis.  Menurut Sugiyono, 25 Metode  Deskriptif  Analisis  merupakan  metode  penulisan  dengan  cara mengumpulkan  data-data  sesuai  dengan  yang  sebenarnya  kemudian  data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.
Nazir 26 mengatakan,  metode  deskriptif  analisis  adalah  suatu  metode  dalam  meneliti status  sekelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran dengan  tujuan  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis, faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  serta  hubungan  antar  fenomena  yang diselidiki.
Dari  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  metode  deskriptif  analisis merupakan metode penulisan dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenarnya kemudian  disusun,  diolah  dan  dianalisis  untuk  dapat  memberikan  gambaran mengenai  masalah  yang  ada.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  dan menemukan bahan-bahan mengenai Penataan Lembaga Non Struktural Dalam Sistem Presidensialisme  Indonesia . Dengan  gambaran  deskriptif  tersebut  dilakukan  analisis untuk memecahkan masalah.
Karena  penulisan  ini  menggunakan  penulisan  deskriptif  analisis,  maka  data  yang dipergunakan  bersumber  dari  data  sekunder.  Data  sekunder  mencakup  tiga  bahan hukum,  yakni  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.  Bahan  hukum  primer,  yakni  bahan  yang  terkait  dengan  ketentuan  hukum positif  yang  mengikat,  yaitu  merupakan  aturan  hukum  positif  yang  berlaku  di Indonesia, antara lain : (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (2) Semua Undang-Undang yang berkaitan dengan lembaga-lembaga non struktural; dan (3) seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Bahan  Hukum  Sekunder,  yakni  bahan  hukum  yang  sifatnya  menjelaskan  bahan hukum  primer,  di  mana  bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  buku-buku  literatur, catatan  kuliah  dan  berbagai  karya  ilmiah  yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan yang  sedang  dibahas.  Sedangkan  bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum penunjang  yang  mencakup  bahan  yang  memberi  petunjuk-petunjuk  dan  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer,  sekunder,  seperti  kamus  umum,  kamus  hukum,
23 Nasution. B.J. (2008). Metode Penulisan Ilmu Hukum , Bandung : Mandar Maju. hlm. 87.
24 Soekanto. S. (2010). Pengantar Penulisan Hukum, Jakarta: UI-Press. hlm. 51.
25 Sugiyono. (2008). Metode Penulisan Sosial, Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 105.
26 Nazir. M. (2000). Metode Penulisan . Jakarta : Ghlmia Indonesia. hlm. 63.
majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan.
Karena  penulisan  menggunakan  data-data  kepustakaan,  maka  dalam  pelaksanaan penulisan ini, melakukan pengumpulan data melalui, penulisan kepustakaan ( Library Reseach ). Hal ini dilakukan untuk melakukan pencarian data dengan membaca literatur dan referensi yang ada. Penulis menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan masalah  yang  dibahas  dalam  penulisan.  Studi  dokumen  ini  dilakukan  guna memperoleh  data  sekunder,  yaitu  penulisan  bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan permasalahan penulisan. 27
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penulisan  ini  di  analisis  secara  normatif  kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen yaitu dengan mengadakan  sistematisasi  terhadap  bahan-bahan  hukum  tertulis. 28 Kualitatif dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari hasil penulisan kepustakaan, yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase secara online sebagai  sarana  pembaruan  hukum  di  Indonesia.  Sedangkan  normatif  adalah  bahwa penulisan ini berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. 29
Dalam  menganalisis  data  dilakukan  dengan  metode  yuridis  kualitatif,  dimana  data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang  dibahas  dengan  tidak  menggunakan  rumus  maupun  angka 30 ,  karena  sifatnya yang kualitatif tersebut.

## 3. Kekuasaan Presiden dalam Sistem Presidensial
Apabila  kita merujuk pada dimensi trias politica dalam UUD 1945 sebagaimana yang tercantum  di  atas,  maka  yang  paling  penting  dilihat  adalah  episentrum  dasarnya, bahwa  kekuasaan  Presiden  dan  perlemen  memiliki  otoritas  yang  berdaulat. Pembahasan  ini  akan  tetap  merujuk  pada  gagasan  dasar  diatas,  bahwa  kekuasaan eksekutif  dipegang  oleh  Presiden.  Karenanya,  dalam  demokrasi  Presidensial,  bahwa Presiden  adalah  merupakan  jabatan  yang  memiliki  otoritas  yang  cukup  besar  dalam sistem pemerintahan.
Studi atas sistem pemerintahan selalu merujuk pada dua model. Kalau bukan sistem Presidensial,  maka  model  kedua  adalah  sistem  parlementer.  Sistem  Presidensial, sebagai  suatu  sistem  politik,  adalah  merupakan  suatu  sistem  yang  berpijak  sentral pada Presiden, atau dengan kata lain, Presiden adalah kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan, sedangkan pada sistem parlementer yang menjadi kepala negara adalah perdana menteri.
Dalam  sebuah  analisisnya  mengenai  sistem  Presidensial  Amerika  Serikat,  Verney mengemukakan  bahwa  sistem  Presidensial  dalam  konstitusi  tertulis Amerika  Serikat
27 Ibid.
28 Soekanto. S. (2002). Metode Penulisan Hukum. Jakarta : UI Press.hlm.86.
29 Cakrawala.  A.J.  (2015). Penyelesaian  Sengketa  Komersial  Melalui  Arbitrase  Online  Sebagai  Sarana Pembaruan  Hukum  Di  Indonesia, Disertasi    Untuk  memperoleh  gelar  Doktor  dalam  Ilmu  Hukum Bandung: Universitas Padjadjaran.
30 Ibid. hlm.87.
merupakan manifestasi langsung dari revolusi Amerika yang “berhasil” menghambat peralihan  alamiah  sistem  pemerintahan  kekuasaan  ke  peleburan  kekuasaan.  Dalam konteks ini, Vervey 31 menyebutkan ciri-ciri perbedaan sistem Presidensial AS dengan sistem parlementer Westminster 32 adalah:
• Dalam  sistem  Presidensial,  majelis  tetap  sebagai  majelis  dan  tidak  berubah menjadi parlemen ( the assembly remains assembly only );
• Jabatan  eksekutif  tidak  terbagi  ( not  dividen) dan  hanya  dipegang  oleh  seorang Presiden  yang  dipilih  langsung  oleh  rakyat  untuk  waktu  tertentu,  bersamaan dengan pemilihan anggota majelis;
• Kepala pemerintahan ( head of goverment) sekaligus adalah kepala negara ( head of states );
• Presiden mengangkat kepala departemen yang akan menjadi bawahannya;
• Presiden adalah eksekutif tunggal ( eksecutif sole );
• Anggota majelis tidak merangkap jabatan pemerintahan dan sebaliknya;
• Presiden tidak dapat membubarkan ( dissolve ) atau memaksa ( coerce ) majelis;
• Majelis sesungguhnya berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga negara  lain,  dan  juga  tidak  ada  peleburan  eksekutif  dan  legislatif  sebagaimana dalam parlemen;
• Eksekutif bertanggungjawab langsung ( directly responsible ) kepada pemilih; dan
• Tidak ada fokus kekuasaan ( focus of power ) dalam sistem politik;
Dalam konteks lain, Sumbodo Tikok 33 juga menyebutkan ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial, yakni:
1) Presiden  adalah  kepala  ekskekutif  yang  memimpin  kabinetnya  yang  semula diangkat  olehnya  dan  bertanggungjawab  kepadanya.  Ia  sekaligus  yang berkedudukan  sebagai  kepala  negara  (lambang  negara)  dengan  masa  jabatan yang telah ditentukkan dengan pasti dengan Undang-Undang Dasar.
2) Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi oleh sejumlah pemilih, oleh karena itu ia bukan bagian dari badan legislatif.
3) Presiden tidak bertanggungjawab kepada badan legislatifg, dan dalam hal  ini tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif.
4) Sebagai imbangannya Presiden tidak dapat atau ridak mempunyai wewenang mmebubarkan badan legislatif.
31 .  Efriza (2008) Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan. Bandung: Alfabeta. hlm.268 32 .  Model Westminster, yang mula-mula ada dan berkembang dalam setting politik Inggris. Khususnya beberapa  ciri  model  Australia  telah  di  ekspor  ke  Negara  anggota  persemakmuran  Inggris,  seperti Kanada, Inggris dan Selandia Baru. Kanada dan Australia dalam beberapa hal dasar menyimpang darimodel ini – untuk satu hal, keduanyamenggunakan sistem federal – tetapi Seandia Baru adalah contoh dari model Wetsminster yang sempurna, model Westminster jenis ini adalah: (1). Konsentrasi kekuasaan eksekutif: Satu partai dan baremajority cabinets. (2). Peleburan kekuasaan dan kekuasaan kabinet. (3) unikameral. (4). sistem  dua partai. (5). Sistem satu partau dimensi. (6) sistem pemilihan suara terbanyak. (7). Pemerintahan sentralistik dan Negara kesatuan (8) konstitusi tidak tertulis dan kedaulatan  parlemen.  (9)  demokrasi  perwakilan.  Bandingkan  dengan  Westminster  dari  sistem politik  di  Inggris:  (1)  konsentrasi  dari  kekuasaan  satu  partai  dan  kabinet  mayoritas  sederhana.  (2) penggabungan kekuasaan  dan  kabinet.  (3)  bikamelisme  asimetris  bikameral.  (4)  sistem dua  partai. (5)  sistem  satu  partai  dimensi.  (6)  sistem  pemilihan  pluralitas.  (7)  kesatuan  dan  pemerintahan.  (8) konstitusi tidak tertulis dan kedaulatan parlemen. (9) demokrasi perwakilan ekslusif. Lihat, Makmur Amir dan Reni Dwi Purnomowati (2005:7-8; Efriza, 2008:268).
33 .  T. Sumbodo. (1988). Hukum Tata Negara. Bandung: PT Eresco. hlm. 275
Alan R. Ball 34 mengungkapkan bahwa ciri-ciri utama dari sistem pemerintahan Presidensial ialah sebagai berikut:
1. The President is both nominal and political head of state;
2. The President elected not by the legislature, but directly by the total electorate (the Electoral College ini United State is a formality, and is likely disappear in the near future). The President is not part of the legislature, and he can not be removed from office by the legislature except through rare legal impeachments.
3. The President cannot dissolve the legislature and call a general election. Usually the President and the legislature are elected for fixed terms.
Pendapat  tersebut  menyebutkan  bahwa  dalam  sistem  pemerintahan  presidensial, presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Presiden tidak dipilih oleh  legislatif,  seperti  dalam  pemerintahan  parlementer,  tetapi  dipilih  oleh  para pemilih secara langsung atau oleh electoral college (badan pemilih) seperti di Amerika Serikat,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Presiden  bukan  bagian  dari  legislatif. Kedudukan presiden seperti dikemukakan di atas, menyebabkan Presiden tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan dari jabatannya oleh legislatif. Begitu pula  sebaliknya, Presiden  pun  tidak  dapat  membubarkan  legislatif.  Biasanya  Presiden  dan  legislatif dipilih  untuk  jangka  waktu  yang  tetap.  Sehubungan  dengan  masa  jabatan  Presiden yang  tetap,  C.F.  Strong  menyebutnya fixed  executive. Menurutnya,  eksekutif  dalam pengertian ini tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan lembaga legislatif.
Usep  Ranawijaya 35 menyebutkan  ciri-ciri  sistem  pemerintahan  Presidensial  dengan mengambil  ciri-ciri  dari  sistem  pemerintahan  Amerika  Serikat  sebagai  prototipe, sebagai berikut:
1. Kepala  negara  adalah  kepala  pemerintahan.  Ia  dipilih  langsung  oleh  rakyat untuk jangka 4 tahun.
2. Para menteri mempunyai kedudukan sebagai pembantu Presiden, diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab semata-mata kepada Presiden.
3. Kongres  dan  Presiden  mempunyai  wewenang  masing-masing  yang  dijalankan secara  sendiri-sendiri  sebagai  kekuasaan  perundang-undangan  dan  kekuasaan eksekutif menurut pola Montesquieu.
4. Antara  badan  eksekutif  dan  badan  perwakilan,  tidak  ada  garis pertanggungjawaban  politik.  Badan  perwakilan  tidak  dapat  mengajukan  mosi tidak percaya untuk menjatuhkan Presiden atau menteri.
5. Sebagai  penegak  hukum,  pelindung  kemerdekaan  rakyat  dan  pencegah kesewenang-wenangan  penguasa  terdapat  Mahkamah  Agung  yang  terdiri  atas sembilan hakim dan diangkat untuk seumur hidup.
Bagir Manan 36 menjelaskan bahwa lembaga kepresidenan sebagai  penyelenggara sis- tem pemerintahan kepresidenan bersifat tunggal ( single executive ). Wakil Presiden dan
34 .  Dewansyah. B. (2006). Pertanggungjawaban Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presiden Menurut Perubahan UUD 1945, Skripsi Pada Fakultas Hukum Unpad, Brawijaya .
35 .  Ranawijaya. U. (1983). Hukum Tata Negara Indonesia , Dasar-Dasarnya. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 176.
36 .  Manan. B. (1999). Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: Gama Media. hlm.44
Menteri adalah pembantu presiden sehingga hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden dan Menteri tidak bersifat
Sedangkan Ramlan Surbakti 37 menyebutkan ciri-ciri sistem Presidensial, yaitu:
1. Lembaga  legislatif,  dan  eksekutif  memiliki  kedudukan  yang  indepnden, sedangkan pemegang kewenangan dipilih oleh rakyat secara terpisah.
2. Lembaga  legislatif  maupun  eksekutif  mempunyai  kewenangan  membuat  UU, tetapi yang satu harus mendapatkan perstujuan dari yang lain sehingga setiap UU merupakan hasil kesepakatan kedua pihak.
3. Seperti  halnya  dalam  sistem  kabinet  parlementer,  ikatan  partai  dapat mendorong timbulnya kerja sama antara pemegang kewenangan legislatif dan eksekutif. Namun, ikatan partai lebih longgar pada kabinet Presidensial, karena masing-masing  partai  khususnya  para  anggota  badan  legislatif  sangat bergantung  pada  konstituenya.  Dengan  kata  lain,  dalam  pemerintahan Presidensial,  ikatan  partai  sama  pentingan  dengan  hubungan  baik  terhadap para pemilihnya.
4. Kepemimpinan  dalam  melaksanakan  kebijakan  (administrasi)  lebih  jelas  yakni ditangan  Presiden,  dari  pada  dalam  kabinet  parlementer,  tetapi  siapa  yang bertanggungjawab  dalam  pembuatan  kebijakan  lebih  jelas  pada  kabinet parlementer dibandingkan dengan kabinet Presidensial.
5. Kebijakan  konprehensif  jarang  bisa  dibuat  karena  legislatif  dan  eksekutif mempunyai  kedudukan  yang  terpisah  (seseorang  tidak  mempunyai  fungsi ganda),  ikatan  partai  yang  longgar,  dan  kemungkinan  kedua  badan  ini  di dominasikan oleh partai yang berbeda.
6. Jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara berada pada satu tangan.
7. Legislatif bukan tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, yang dapat di isi dari berbagai sumber termasuk legislatif.
Praktik yang telah melembaga di negara-negara penganut demokrasi parlementer, kini banyak  diadopsi  oleh  negara-negara  demokrasi  Presidensial,  terutama  ketika  sistem Presidensial  dikombinasikan  dengan  sistem  multipartai  seperti  berlaku  di  Indonesia. Koalisi  antarpartai  akhirnya  menjadi  pilihan  realistik  yang  tak  terelakkan  ketika pemilu legislatif menghasilkan peta politik fragmentatif tanpa kekuatan mayoritas di DPR,  sedangkan  pemilu  Presiden  menghasilkan  “presiden  minoritas”,  atau  Presiden terpilih dengan basis politik relatif kecil di parlemen. 38
Hanya  saja  berbeda  dengan  sistem  parlementer,  konteks  koalisi  dalam  demokrasi Presidensial  bukanlah dalam rangka membentuk kabinet. Dalam sistem Presidensial, pembentukan  kabinet  adalah  otoritas  Presiden,  walaupun  di  beberapa  negara membutuhkan  konfirmasi  parlemen.  Koalisi  dalam  konteks  Presidensial  yang dikombinasikan  sistem  multipartai  lebih  diperlukan  untuk  mengefektifkan Presidensialisme  itu  sendiri.  Koalisi  diharapkan  dapat  meminimalkan  risiko “gangguan  Parlemen”  terhadap  Presiden  terpilih  yang  kemungkinan  besar  berbasis politik kecil. Dengan demikian koalisi adalah rekayasa institusional untuk mengurangi
37 .  Surbakti. R. (1999). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia hlm. 170-171. 38 .  Syamsuddin.  H.  (2008) Mendesain  Koalisi  Presidensial, dikutip  pada  laman  website: https://syamsuddinharis.wordpress.com/2008/12/29/mendesain-koalisi-presidensial/.
distorsi  kombinasi  Presidensial  dan  multipartai  di  satu  pihak,  dan  dalam  rangka efektifitas Presidensialisme di pihak lain. 39
Dalam  konteks  geografis  demokrasi  Presidensial  tergolong  sebagai  sistem  peme- rintahan  yang  cukup  populer  dikalangan  negara-negara  Asia  (Korea  Selatan/Utara, Taiwan,  Philipina,  Indonesia).  Sekalipun  sebagian  besar  negara-negara  Asia  lebih condong  pada  sistem  parlementer  (Pakistan,  India,  Bangladesh,  Srilangka,  Malaysia, Thailand,  Jepang,  dan  Cina).  Akan  tetapi  demokrasi  Presidensial  tampaknya  sudah menjadi  kata  akhir  baik  bagi  para  bapak  pendiri  maupun  bagi  para  praktisi  politik yang merasakan demokrasi Presidensial lebih banyak memberi janji dan harapan bagi masa depan politik mereka dibanding dengan demokrasi parlementer. Kalaupun ada pengalaman  di  demokrasi  parlementer  itu  terjadi  pada  dekade  50-an  dengan  hasil yang kurang menggembirakan. Oleh karena itu, demokrasi parlementer mungkin lebih dipandang  sebagai  disisentif  dan  kurang  memberikan  motivasi  kuat  dalam pengembangan dan pelembagaan institusi demokrasi oleh para politisi sipil yang pada saat ini relatif cukup kuat mengendalikan mesin politik lokal maupun nasional. Lebih lanjut, problem internal partai yang tak kunjung usai ditengah pengembangan sistem partai yang bergerak secara tak beraturan merupakan insentif bagi aktifis partai untuk lebih memfokuskan perhatian dan energi pada pelembagaan demokrasi Presidensial. 40
Pelembagaan  demokrasi  Presidensial  adalah  upaya  untuk  menemukan  suatu  ke- kuasaan  eksekutif  yang  kuat  dengan  otoritas  yang  dimiliki  atas  mandat  rakyat. Sehingga  rakyat  yang  memiliki  kedaulatan  secara  langsung  memberikan  mandatnya secara demokratsi melalui Pemilu berkala. Namun wacana demokrasi Presidensial ini, tidak  berhenti  pada  upaya  untuk  memperkuat  lembaga  kePresidenan,  tetapi  juga apresiasi kekuasaan eksekutif atas preferensi demokrasi. Sebab dengan terlalu kuatnya lembaga kepresidenan, maka kemungkinan kekuasaan otoritarian bisa terjadi. Ini akan bisa menimbulkan arus balik bagi  demokrasi  politik. Karena itu, penguatan lembaga kePresidenan sebagai suatu bentuk penguatan atas sistem Presidensil agar tidar terlalu legislative  heavi adalah  merupakan  upaya  agar  menyeimbangkan  demokrasi  politk. Namun  harus  di  ingat,  apabila  format  kekuasaan  Presidensial  ini  justru  akan menimbulkan  determinannya  kekuasaan  Presiden  tanpa check  and  balances dari kekuasaan legislatif juga akan menjadi arus balik bagi demokrasi.
Sebagai  sebuah  wacana  demokrasi  Presidensial  sesungguhnya  bukan  gagasan  baru. Jauh  sebelum  negara  ini  terbentuk  wacana  tentang  demokrasi  telah  berkembang. Bahkan,  penentuan  sistem  Presidensial  sebagaimana  secara  eksplisit  ditulis  dalam UUD  1945  memperkuat  argumen  di  atas.  Kalau  kemudian  wacana  demokrasi Presidensial kembali muncul ditengah proses transisi politik ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, sebagian besar demokrasi Presidensial dalam era otoriter pada umumnya menjalankan  malapraktek  demokrasi  Presidensial.  Apa  yang  berkembang  pada  era otoriter baik di Asia maupun di Amerika Latin adalah sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden dan depolitisasi seluruh kekuatan politik diluar institusi Presiden dan militer. Kedua,  pengalaman  negara-negara  Amerika  Latin  selama  kurang  lebih  seperempat abad  dalam  menerapkan  demokrasi  Presidensial  tidak  sepenuhnya  membawa  cerita sukses.  Banyak  halangan  yang  merintangi  terwujudnya  demokrasi  Presidensial.
39 . Ibid. 40 .  Masrur. M. (2014) “ Dibawah Bayang-Bayang Demokrasi Presidensial ”. Jurnal Resonansi. 2(2).
Pengalaman  negara-negara  demokrasi  baru  yang  berbeda-beda  satu  sama  lain  inilah yang kemudian menumbuhkan kembali kajian tentang demokrasi Presidensial. 41
Demokrasi  Presidensial  pada  umumnya  memiliki  karakteristik  yang  sangat  berbeda dengan  demokrasi  parlementer.  Dalam  demokrasi  Presidensial  kepala  eksekutif (Presiden) dipilih secara langsung dan memiliki masa jabatan yang tetap. Konsekuensi dari  masa  jabatan  yang  bersifat  tetap  adalah  bahwa  seorang  kepala  eksekutif (Presiden) yang terpilih secara langsung tidak mudah dijatuhkan oleh badan legislatif. Sebaliknya, badan legislatif dalam demokrasi Presidensial juga bersifat tetap sehingga tidak dapat sewaktu-waktu dibubarkan oleh kepala eksekutif. 42
Karakteristik  utama  dari  demokrasi  Presidensial  adalah  pemilihan  Presiden  secara langsung  oleh  pemilih  tanpa  melalui  perantara.  Namun,  dalam  praktek  beberapa negara  tidak  sungguh-sungguh  memilih  secara  langsung.  Oleh  karena  itu,  hingga sekarang pemilihan Presiden di Amerika dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama bersifat  langsung  untuk  mendapatkan popular  votes .  Tahap  kedua  pemilihan  oleh electoral college . Mekanisme ini seringkali menghasilkan seorang Presiden yang popular vote-nya lebih sedikit dibanding calon lain tetapi karena mekanisme electoral college ia tetap terpilih sebagai Presiden Amerika. 43
Presiden  sebagai  Pemegang  pucuk  tertinggi  kekuasaan  eksekutif,  Presiden  Amerika berpemerintahan.  Sebagai  “panglima  tertinggi”  ( Commander-in-Chief )  angkatan bersenjata, Presiden Amerika memegang kekuasaan penuh atas pertahanan nasional. Sebagai  Presiden  Amerika  merupakan  diplomat  yang  menentukan  pasang  surut hubungan  Amerika  dengan  negara-negara  lain.  Sebagai  kepala  negara,  Presiden Amerika harus tampil agung dan berwibawa di berbagai upacara kenegaraan. 44
Bukan  itu  saja.  Sebagai  pimpinan  partai,  Presiden  wajib  mewujudkan  watak  partai yang  menghantarnya  ke  Gedung  Putih  luar  negeri.  Sebagai  pemimpin  yang  dipilih secara langsung oleh rakyat ( popular leader ), seorang Presiden Amerika harus mampu menjadi  bapak  bangsa,  tempat  untuk  me  ngadu,  menggantungkan  harapan,  dan membangkitkan kembali moral masyarakat. Presiden Amerika boleh saja mempunyai preferensi  ideologi,  kecondongan  politik,  ataupun  pilihan  pribadi;  namun  dalam tradisi Amerika berlaku etika dan moralitas ke pemimpinan bahwa “loyalitas kepada partai  berakhir  pada  saat  loyalitas  kepada  negara  mulai”.  Presiden  Amerika  adalah simbol  bangsa  dan  negara  Amerika,  bukan  hanya  Partai  Demokrat  atau  Partai Republik. 45

## 4.  Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945
Presiden  dengan  berbagai  kewenangannya  memiliki  otoritas  sebagai  pemegang kekuasaan eksekutif, tidak hanya sebagai penyelenggara. Ini juga merupakan turunan dari  posisi  Presiden  yang  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat.  Dengan  demikian, sistem  Presidensial  adalah  merupakan  sebuah  gagasan  bagi  bangunan  demokrasi politik yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.
41 .  Syamsuddin Haris, Loc. Cit.
42 . Ibid 43 . Ibid 44 .  Anggoro.  K.  (2007). “ Lembaga  Kepresidenan  Amerika: [not]  All  the  President’s  Men”.    Majalah Figur. hlm. 24
45 . Ibid. hlm. 24.
Kekuasaan  Presiden  dalam  UUD  1945  tidak  mengatur  ataupun  membedakan  antara konsep kepala pemerintahan dan kepala negara. UUD 1945 tidak mengenal konsepsi tersebut  dan  hanya  menentukan  kekuasaan-kekuasaan  Presiden  baik  terkait  dengan penyelenggaraan  pemerintahan  negara  maupun  terkait  dengan  cabang  kekuasaan yang  lain.  Di  samping  sebagai  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut  UUD, Presiden juga memiliki hak yang terkait dengan cabang kekuasaan legislatif. Presiden memiliki  hak  untuk  mengajukan  rancangan  undang-undang  kepada  DPR.  Bahkan, suatu rancangan undang-undang hanya dapat menjadi undang-undang jika mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. 46
Sistem  pemerintahan  yang  dianut  konstitusi  kita,  adalah  sistem  Presidensial sebagaimana  yang  tertera  pada  Pasal  4  ayat  (1).  Presiden  merupakan  pemegang kekuasaan  pemerintahan  tertinggi,  meskipun  terdapat  kata- kata  “menurut  UUD”, yang  artinya  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  Presiden  di  Indonesia  haruslah  berjalan secara  efektif  dan  efisien,  karenanya  harus  dipedomani  oleh  konstitusi  negara,  UUD 1945.  Persoalannya  terletak  pada  bagaimana  Presiden  dalam  menjalankan kekuasaannya  bisa  berlangsung  secara  efisien  dan  efektif?  Sehingga  akan  mencapai tujuan  bangsa  ini  yang  tertera  pada  pembukaan  UUD  1945,  yaitu  membentuk  suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 47
Kekuasaan-kekuasaan tersebut secara teoretis sering diasosiasikan sebagai kekuasaan kepala  negara.  Kekuasaan-kekuasaan  tersebut  sebelum  UUD  1945  diubah,  dipegang Presiden  secara  mutlak  tanpa  perimbangan  atau  kontrol  dari  lembaga  negara  lain. Pascaperubahan  UUD  1945,  kekuasaan-  kekuasaan  Presiden  tersebut  dibatasi. Kekuasaan  menyatakan  perang,  membuat  perdamaian,  serta  membuat  perjanjian internasional  yang  menimbulkan  akibat  luas  dan  mendasar,  dilakukan  dengan persetujuan DPR. Kekuasaan untuk mengangkat dan menerima duta dan konsul harus dilakukan  dengan  pertimbangan  DPR.  Kekuasaan  memberikan  grasi  dan  rehabilitasi dilakukan  dengan  memperhatikan  pertimbangan  MA,  sementara  kekuasaan memberikan  amnesti  dan  abolisi  dilakukan  dengan  memperhatikan  pertimbangan DPR 48 .
Sedangkan  terkait  dengan  menteri-menteri  negara,  kekuasaan  Presiden  dibatasi dengan  ketentuan  bahwa  pembentukan,  pengubahan,  dan  pembubaran  kementerian negara diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, yang nantinya akan diatur adalah  institusi  kementeriannya  yang  meliputi  tata  cara  atau  syarat-syarat pembentukan, pengubahan, dan pembubarannya, bukan menterinya yang merupakan kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan. 49
46 .  Forum  Bebas. Sistem  Presidensial  Pascaperubahan  UUD  1945. Dikutip  pada  laman: http://forumbebas.com/ printthread. php?tid= 20343
47 . “ Meneropong  efentifitas  Sistem  Presidensial  Menyongsong  H adirnya  UU  lembaga  Kepresidenan”.
(2007). Majalah Figur , Edisi XI.
48 . Sistem Presidensial Pascaperubahan UUD 1945 . Loc. Cit.
49 . Ibid.
Dalam  UUD  1945  secara  jelas  kewenangan  Presiden  diberikan  oleh  UUD  1945,  di antaranya:
1. Presiden  memegang  kekuasaan  yang  terdiri  atas  angkatan  darat,  angkatan  laut dan angkatan udara. 50
2. Presiden  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyatakan  perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 51
3. Presiden  menyatakan  keadaan  bahaya.  Syarat-syarat  dan  akibatnya  keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang. 52
4. Presiden mengangkat duta dan konsul. 53
5. Presiden,  menerima  penempatan  duta  negara  lain  dengan  memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakya. 54
6. Presiden  memberikan  grasi  dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 55
7. Presiden  memberi  amnesti  dan  abolisi  dengan  memperhatikan  pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 56
8. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang teratur dengan undang-undang. 57
9. Presiden  membentuk  suatu  dewan  pertimbangan  yang  bertugas  memberikan nasihat  dan  pertimbangan  kepada  Presiden,  yang  selanjutnya  diatur  dalam undang-undang. 58
10. Menteri-menteri diangkat dan berhentikan oleh Presiden. 59
11. Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang. 60
12. Dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 61
Dalam  beberapa  konteks,  kekuasaan  Presiden  menjadi  begitu  penting  untuk diketengahkan,  karena  menyangkut  harkat  dan  martabat  bangsa,  seperti  pernyataan keadaan  bahaya  dan  posisi  Presiden  yang  berkaitan  dengan  keadaan  memaksa. Namun  ada  juga  kewenangan  yang  menjadi  hak  prerogatif  Presiden  seperti mengangkat dan memberhentikan menteri, atau yang bersifat sumir dan bahkan tidak penting  seperti  pengesahan  undang-undang  yang  telah  disetujui  bersama  dengan DPR. Karena dalam rentang waktu 30 hari, apabila Presdien tidak mengesahkan, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang. 62
Dalam  kaitannya  dengan  grasi,  amnesti,  abolisi  dan  rehabilitasi,  Hendarmin Ranadireksa 63 mengatakan:
50 . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI 2002. Pasal 10
51 . Ibid., Pasal 11 ayat (1).
52 . Ibid., Pasal 12. 53 . Ibid., Pasal 13 ayat (1).
54 . Ibid., Pasal 13 ayat (3).
55 . Ibid., Pasal 14 ayat (1). 56 . Ibid., Pasal 14 ayat (2). 57 . Ibid., Pasal 15. 58 . Ibid., Pasal 16. 59 . Ibid., Pasal 17 ayat (2). 60 . Ibid., Pasal 20 ayat (4) 61 . Ibid., Pasal 22 ayat (1). 62 . Ibid., Pasal 20 ayat (5). 63 .  Ranadireksa.  H.  (2007). Visi  Bernegara:  Arsitektur  Konstitusi  Demokratik,  Mengapa  Ada  Negara  Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi. Bandung: Fokusmedia. hlm.200
Substansi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi adalah pengakuan atas keterbatasan manusia sebagai mahluk yang tidak sempurna. Manusia bisa khilaf, bahwa kesalahan adalah  fitrah  manusia,  tidak  terkecuali  dalam  memutus  perkara.  Yudikatif sebagaimana  halnya  Legislatif  dan  Eksekutif  berada  di  wilayah  ‘mihgt  be  wrong’. Penggunaan hak prerogatif oleh kepala negara hanya dalam kondisi teramat khusus. Hak prerogatif dalam bidang hukum adalah katup pengaman yang disediakan negara dalam bidang hukum.
Karena itu, memberikan pengampunan, meniadakan proses hukum atau memulihkan nama  baik  seseorang  yang  telah  tercemar  oleh  putusan  hukum  sebelumnya  adalah merupakan  hak  yang  sangat  istimewa  yang  dimiliki  oleh  seorang  Presiden.  Hak  ini tidak  bisa  digunakan  secara  mudah,  akan  tetapi  ada  kondisi  tertentu  yang  harus mendukung  hak  ini  bisa  digunakan.  Artinya  hak  prerogatif  bisa  di  gunakan  apabila betul-betul  sangat  dibutuhkan  dan  Presiden  memiliki  pertimbangan-pertimbangan khusus  untuk  mempergunakan  hak-haknya.  Meskipun  memiliki  hak  prerogatif, Presiden  masih  harus  tetap  berkonsultasi  dengan  MA 64 dan  DPR 65 sehingga hubungan cek and balances antar lembaga negara tetap terjaga, sesuai teori trias politica. Dan  ini  bisa  dilihat  dalam  bagan  di  awal  tulisan,  bahwa  legislatif,  eksekutif  dan yudikatif  adalah  tiga  lembaga  negara  yang  memiliki  hubungan  dalam  rangka  saling mengontrol  dan  mengimbangi.  Berbeda  posisi,  institusi,  fungsi  dan  kewenangan, tetapi  memiliki relasi yang terkait satu sama lain untuk saling mendukung tegaknya demokratisasi.

## 4.  Relasi  Horizontal  Kewenangan  Presiden  dengan  Lembaga  Negara  Lain  dalam Sistem Presidensial

## 4.1. Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Hubungan  antara  Presiden  dan  DPR  dalam  konstitusi  telah  diatur  secara  baik, terutama  adanya  cirri  khas  yang  melekat  dalam  sistem  Presidensialisme  Indonesia. Beberapa  ketentuan  dalam  UUD  1945  yang  mengatur  hubungan  kewenangan  antara Presiden dengan DPR adalah sebagai berikut:
1. Presiden  Berhak  mengajukkan  rancangan  UU  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat. 66
2. Presiden  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyatakan  perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 67
3. Presiden,  menerima  penempatan  duta  negara  lain  dengan  memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 68
4. Presiden  memberi  amnesti  dan  abolisi  dengan  memperhatikan  pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 69
64 . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI 2002, pasal 14 ayat (1) UUD 1945.
65 . Ibid., Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. 66 . Ibid., Pasal 5 ayat (1). 67 . Ibid., Pasal 11 ayat (1). 68 . Ibid., Pasal 13 ayat (3). 69 . Ibid., Pasal 14 ayat (2).
5. Setiap  rancangan  UU  dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama 70 .
6. Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah di setujui bersama untuk menjadi Undang-Undang. 71
7. Dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah  sebagai  pengganti  Undang-Undang 72 .  Peraturan  pemerintan  itu harus mendapat persetujuan Dewan perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut 73 . 8. Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukkan oleh  Presiden  untuk  dibahas  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan daerah. 74
Kewenangan pembentukan undang-undang yang lazim nya merupakan kewenangan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, dalam sistem Presidensialisme Indonesia juga  melibatkan  Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan  eksekutif,  dalam  hal mengajukan serta “membahas bersama” suatu rancangan undang -undang.

## 4.2. Presiden dengan Mahkamah Agung
Beberapa  ketentuan  dalam  UUD  1945  yang  mengatur  hubungan  kewenangan  antara Presiden-MA adalah sebagai berikut:
1. Presiden  memberikan  grasi  dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 75
2. Calon  hakim  Agung  di  usulkan  Komisi  Yudisial  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat  untuk  mendapatkan  persetujuan  dan  ditetapkan  sebagai  hakim  agung oleh Presiden. 76

## 4.3. Presiden dengan Mahkamah Konstitusi
Beberapa  ketentuan  dalam  UUD  1945  yang  mengatur  hubungan  kewenangan  antara Presiden-MA adalah sebagai berikut:
1. Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/  atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 77
2. Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  sembilan  orang  hakim  konstitusi  yang ditetapkan  oleh  Presiden,  yang  diajukkan  oleh  masing-masing  tiga  orang  oleh Mahkamah  Agung,  tiga  orang  oleh  Dewan  Perwakilan  rakyat  dan  tiga  orang oleh Presiden 78 .
70 . Ibid., Pasal 20 ayat (2).
71 . Ibid., Pasal 20 ayat (4). 72 . Ibid., Pasal 22 ayat (1). 73 . Ibid., Pasal 22 ayat (2). 74 . Ibid., Pasal 23 ayat (2). 75 . Ibid., Pasal 14 ayat (1). 76 . Ibid., Pasal 24A ayat (3). 77 . Ibid., Pasal 24C ayat (2). 78 . Ibid., Pasal 24C ayat (3).

## 4.4. Presiden dengan Komisi Yudisial
Anggota  Komisi  Yudisial  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden  dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 79

## 4.5. Presiden dengan Badan Pemeriksa Keuangan
Anggota  Badan Pemeriksa  Keuangan  dipilih  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  dengan memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  diresmikan  oleh Presiden. 80 Begitu  juga  dengan  kewenangan  BPK  yang  melakukan  tugas  memeriksa pengeluaran  belanja  negara  yang  berkaitan  dengan  keuangan  negara  dan  kekayaan negara.  secara  keseluruhan  BPK  adalah  auditor  negara  yang  melakukan  audit keuangan negara yang digunakan oleh pemerintah.
Hubungan antarlembaga negara tersebut di atas diatur secara konstitusional di dalam UUD NRI 1945. Apabila digambarkan dalam bentuk bagan, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

## Bagan I. Hubungan antarlembaga negara
Berdasarkan  bagan  di  atas,  hubungan  antara  Presiden  dalam  sistem  Presidensial dengan organ negara dalam lingkup konstitusi sejajar dan saling mengisi antara satu dengan  yang  lainnya.  Tidak  ada  hubungan  subordinasi  antara  satu  lembaga  negara dengan lembaga negara lainnya, meskipun secara sepintas hubungan tersebut terlihat tidak  seimbang  dari  segi  kewenangan.  Namun  dari  segi  organ,  hubungan  antar lembaga negara tersebut seimbang dan sejajar dalam rangka pelaksanaan trias politica.

## 5.  Relasi Vertikal Presiden dengan Lembaga/Badan Lain
Dalam  membahas  hubungan  Presiden  dengan  lembaga/badan  lain  yang  diluar  dari pemegang  kekuasaan  utama  atau  disebut  sebagai  organ  utama  yang  disebutkan  di dalam  konstitusi,  banyak  lembaga/oran  lain  yang  menopang  sistem  pemerintahan Presidensian.  Berikut  penulis  akan  menguraikan  beberapa  badan/lembaga  yang menopang  kekuasaan  Presiden.  Meskipun  tidak  disebutkan  secara  keseluruhan,
79 . Ibid., Pasal 24B ayat (3). 80 . Ibid., Pasal 23F ayat (1).
Presiden DPR KY DPD MPR MA MK BPK
namun lembaga/badan ini dapat menjadi cermin dari hubungan vertikal nya dengan Presiden dalam sistem Presidensial.

## 5.1. Relasi vertikal dengan Menteri Negara
Secara konstitutif, eksistensi menteri dalam sistem Presidensial adalah merupakan hak konstitusional  Presiden.  Presiden  yang  menentukan  siapa  yang  layak  dan  ia  sukai untuk  menjadi  pembantunya.  Karena  secara  tegas  disebutan  di  dalam  konstitusi, bahwa  “ Presiden  dibantu  oleh  menteri-menteri  negara ” 81 .  Kata  “dibantu”  menunjukan posisi menteri negara adalah “pembantu” Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Tanggungjawab pemerintahan tetap berada ditangan kendali Presiden. Karena posisi mereka pembantu, maka; menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh  Presiden 82 . ’ Artinya  kekuasaan  menteri  sepenuhnya  berada  di  bawah  kekuasaan  Presiden,  yang karenanya  maka  tanggungjawab  atas  kinerja  para  menteri  sebagai  pembantu sepenuhnya dilakukan oleh Presiden. Mengenai posisi Pasal 3 Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Segmentasi  kinerja  pemerintahan  juga  tidak berkutat  pada  satu  soal,  sehingga  setiap menteri  memimpin  masing-masing  segmen  dari  program  pemerintah.  Misalnya program  pemerintahan  dalam  negeri  dikerjakan  oleh  kementerian  dalam  negeri, program  pemerintah  di  bidang  hukum  dan  HAM  dikomandoi  oleh  menteri  hukum dan  HAM  dan  seterusnya.  Sehingga  disebutkan  bahwa  “ setiap  menteri  membidangi urusan  tertentu  dalam  pemerintahan 83 yang  eksistensi “ pembentukan,  pengubahan,  dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang ” . 84
Potongan bunyi  frase  “ diatur  dalam  undang- undang” sebagaimana  dimaksud  diatas telah  melahirkan  Undang-Undang  Tentang  Kementerian  Negara 85 sebagai  upaya untuk  mengatur  keberadaan  kementerian  negara  sebagai  pembantu  Presiden  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## 5.2. Relasi Vertikal dengan TNI dan Polri
Secara konseptual, hubungan antara Presiden dengan TNI didasarkan pada legitimasi konstitusional.  Karena  disebutkan  bahwa; Presiden  memegang  kekuasaan  yang  tertinggi atas  Angkatan  Darat,  Angkatan  Laut  dan  Angkatan  Udara 86 . Artinya,  Presiden  secara langsung “memegang” kekuasaan atas TNI sebagai alat negara. itulah sebabnya, peran TNI berkaitan dengan keputusan poltik negara, yang secara yuridis disebutkan, “TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara” 87 . Atas dasar ini, maka Susunan
81 Ibid., Pasal 17 ayat (1)
82 Ibid., Pasal 17 ayat (2)
83 Ibid., Pasal 17 ayat (3)
84 Ibid., Pasal 17 ayat (4) 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
86 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI 2002, pasal 14 ayat (1), Pasal 10. Selain diatur dalam Pasal 10, pengaturan mengenai TNI juga diatur dalam Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, dimana pengaturan ini sama dengan pengaturan terhadap Polri sebagai instansi keamanan dalam negeri, karena Bab XII secara khusus mengatur tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara.
87 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2004  Tentang  Tentara  Nasional  Indonesia, Pasal 5.  Frase ini dapat j uga ditemukan dalam Pasal 7 ayat (3) yang menegaskan bahwa “ Ketentuan
organisasi  TNI dengan  Keputusan  Presiden 88 . Begitu juga  dengan  penggunaan  kekuatan oleh  TNI 89 harus  dipertanggungjawabkan  kepada  Presiden,  menginggat  posisi konstitusional Presiden sebagai panglima tertinggi. Begitu juga dengan berbagai frase dan  ketentuan  yang  menegaskan  eksistensi  TNI  yang  memiliki  hubungan  vertikal dengan Presiden.
Hal  yang  sama  juga  berlaku  dengan  Polri  yang  disebutkan  secara  konstitusional  di dalam  Undang- Undang  Dasar.  Hal  ini  mengatur  eksistensi  “ tiap-tiap  warga  negara berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  usaha  pertahanan  dan  keamanan  negara 90 . Fungsi keamanan dilakukan oleh Polri “ sebagai alat negara” yang secara konstitusional untuk “menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi,  mengayomi,  melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” 91 . Itulah sebabnya susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 92

## 5.3. Relasi Vertikal dengan Pemerintah Daerah
Sebagai  negara  kesatuan,  kekuasaan  pemerintahan  daerah  berada  di  tangan pemerintah pusat 93 . Pemerintahan Daerah hanya mendapatkan kekuasaan sisa ( residu ) dari  pemerintah  pusat,  sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan  terbagi  dalam berbagai  urusan,  yang  terdiri  atas urusan  pemerintahan  absolut 94 ,  urusan  pemerintahan konkuren 95 ,  dan  urusan  pemerintahan  umum. 96 Dengan  melihat  rumusan  ini,  maka  jelas bahwa Presiden dalam hal ini pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang sangat besar dan dapat membagi kekuasaan nya secara vertikal kepada pemerintah daerah.
Untuk  mempertegas  posisi  pemerintah  daerah    memiliki  hubungan  vertikal  dengan Presiden  ini,  maka  undang-undang  menegaskan  bahwa Presiden  memegang  tanggung jawab  akhir  atas  penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Pusat  dan  Daerah 97 . Artinya  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dipertanggung- jawabkan oleh Presiden.
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Ayat (2) yang dirujuk mengatur mengenai “ Operasi militer selain perang, yang terdiri atas 14 item.
88 Ibid., Pasal 12. 89 Ibid., Pasal 19
90 UUD RI. Sekretariat Jenderal MPR RI 2002, pasal 30 ayat (1). 91 Ibid., Pasal 30 (4)
92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7
93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat  (1)  menyebutkan:  “ Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  Daerah  provinsi  dan  Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota” .
94 Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
95 Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
96 Urusan  pemerintahan  umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  Urusan  Pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan. Ketentuan  mengenai  hal  ini dapat  dilihat  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah
97 Ibid., Pasal 7 ayat (2).
Hal  ini  disebabkan  oleh  penyelenggaran  urusan  pemerintahan  yang  dilaksanakan berdasarkan  asas  Desentralisasi 98 ,  Dekonsentrasi 99 ,  dan  Tugas  Pembantuan 100 sebagai asas-asas  yang  prinsipil  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Dalam  hal  ini, penyelenggaraan  pemerintahan  berdasarkan  prinsip  tersebut  meletakkan  pemerintah pusat  dalam  hal  ini  Presiden  sebagai  penanggungjawab  penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## 5.4. Relasi Vertikal dengan Auxiliary State Organ
Selain hubungan secara horizontal antara Presiden dengan lembaga negara lain dalam sistem Presidensial, Presiden memiliki hubungan vertikal dengan berbagai kekuasaan atau  lembaga  negara  lainnya.  Hubungan  ini  disebabkan  oleh  kewenangan  Presiden yang sangat luas dalam sistem Presidensial. Pusat kendali pemerintahan dalam sistem Presidensial ada di tangan Presiden, karena prinsip-prinsip pemerintahan meletakkan Presiden sebagai titik epicentrum dari pengejewantahan sistem Presidensial.
Berbagai  lembaga/badan  yang  posisinya  berada  dalam  lingkup  kekuasaan  Presiden dan  memiliki  relasi  vertikal  dapat  di  identifikasi  dalam  jumlah  yang  sangat  banyak, bahkan sejumlah badan atau lembaga negara yang disebut sebagai auxiliary state organ atau lembaga negara bantu jumlahnya hampir seratus lembaga.
Bila di identifikasi auxiliary state organ tersebut ada yang berbentuk “Badan”, “Dewan”, “Komisi”, “Komite”, atau dengan nama lain, seperti Ombudsman RI atau Otoritas Jasa Keuangan  (OJK).  Eksistensi  organ  ini  adalah  guna  mendukung  penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem Presidensial. Sehingga perlu dilihat sebagai satu kesatuan dari upaya untuk memperbaiki pelayanan publik pemerintahan.
98 Dalam sistem Desentralisasi, tugas-tugas pemerintahan yang terkait dengan urusan-urusan tertentu dianggap  telah  sepenuhnya  didelegasikan  pelaksanaannya  kepada  pemerintah  daerah,  yang  oleh karena itu memiliki kewenangan untuk mengurus hal itu sebagai urusan rumah tangga daerahnya sendiri.  (Jimly  Asshiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi, PT  Bhuana Ilmu  Populer, Kelompok  Gramedia,  Jakarta,  2007,  hlm.  423).  Desentralisasi  menurut  Bryant  dan White (Joko Widodo, 2001: 40) dapat bersifat administratif dan politik.
99 Dalam sistem dekonsentrasi, unit pemerintahan daerah dipandang sebagai wakil dari pemerintah pusat, sehingga oleh sebab itu, unit-unit kantor wilayah dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan menteri yang memimpin departemen pemerintahan. . (Jimly Asshiddiqie, Ibid. )
100 Tugas  pembantuan  (Medebewind)  diwujudkan  dalam  bentuk  penugasan  oleh  Pemerintah  Pusat kepada Pemerintah Daerah atau Desa atau oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Pembiayaan dan dukungan sarana diberikan oleh yang menugaskan  sedangkan  yang  menerima  penugasan  wajib  untuk  mempertanggungjwabkan pelaksanaan  tugas  tersebut  yang  menugaskan.  (Naskah  akademik  RUU  tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah yang disusun oleh BPHN,  hlm. 28.
Bagan II. Auxiliary State Organ
Organ-organ  sebagaimana  ditunjukan  dalam  bagan  II,  dibentuk  dengan  berbagai macam  instrumen  hukum.  Sistem  pemerintahan  Presidensial  menempatkan auxiliary state organ sebagai bagian dari penopang sistem pemerintahan secara umum, sehingga eksistensinya  sangat  berhubungan  dengan  efektif  atau  tidaknya  penyelenggaraan pemerintahan terutama di ranah eksekutif. Dalam hal ini, Presiden sebagai pemimpin penyelenggaran pemerintah sebagian sangat ditentukan oleh keberadaan organ negara bantu tersebut.
Keberadaan  organ  negara  bantu  tersebut  dibentuk  melalui  berbagai  peraturan perundang-undangan, diantaranya: melalui UU; melalui PP; melalui Perpres; melalui kepres;  melalui  Permen;  melalui  Kepmen;  dan  melalui  Perda.  Berdasarkan  berbagai ketentuan  peraturan  perundang-undangan  terlihat  hubungan  vertikal  antara kekuasaan  Presiden  secara  umum  dalam  sistem  Presidensial  dengan  lembaga- lembaga/organ negara yang bersifat auxiliary. Meskipun organ seperti Penyelenggara Pemilu  dimandatkan  oleh  konstitusi,  namun  secara  organisasi  memiliki  hubungan dengan  Presiden  secara  semi-subordinat.  Memang  keputusan-keputusan  nya  tidak terikat pada kepentingan politik Presiden, namun secara administrasi dan organisasi, hubungan ini terlihat dari mekanisme perekrutan, dukungan kelembagaan, dukungan finansial serta pertanggungjawaban kinerja yang tetap berhubungan Presiden.

## 4. Penutup
Secara  umum,  kekuasaan  Presiden  dalam  sistem  Presidensial  sangat  luas  sehingga seluruh organ negara dan organ pemerintahan memiliki hubungan dengan Presiden, baik  dalam  skala  struktural  maupun  administratif.  Hubungan  sebatas  administratif
Auxiliary State Organ Badan Dewan Komisi Komite
Nama lain
Presidensialisme
saja  dapat  dilihat  juga  dalam  kaitannya  dengan  lembaga-lembaga  negara  dalam lingkup konstitusi (lembaga negara utama) disamping hubungan dalam konteks trias politica. Hubungan secara horizontal ini tidak berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan  pemerintahan  negara,  karena  secara  konstitusional,  hubungan tersebut telah diatur.
Hubungan  yang  berkaitan  dengan  efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan pemerintahan ialah hubungan Presiden dengan lembaga yang memiliki relasi vertikal. Karena  secara  finansial,  struktural  dan  administratif,  berkaitan  dengan  eksistensi kekuasaan  Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan.  Karena  itu,  semakin  banyak lembaga  negara  bantu  misalnya,  hal  ini  dapat  mempengaruhi  postur  anggaran pemerintah. Begitu juga dengan pemerintah daerah, TNI dan Polri yang secara umum bergantung pada trend politik yang melingkupi Presiden.

## Refensi
Andriana.  N.  (2014).  “Pemilu  Dan  Relasi  Eksekutif  Da n  Legislatif1  General  Election and Executive- Legislative Relations”. Jurnal Penelitian Politik . 11(2): 101 – 128. Anggoro. K. (2007). “Lembaga Kepresidenan Amerika: [not] All the President’s Men”. Majalah Figur.
Asshiddiqie. J. (2007) Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. Gramedia.
Cakrawala. A.J. (2015). Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase Online Sebagai Sarana Pembaruan Hukum Di Indonesia, Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
Dewansyah.  B.  (2006). Pertanggungjawaban  Wakil  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan Presiden  Menurut  Perubahan  UUD  1945, Skripsi.  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran .
Efriza  (2008) Ilmu  Politik:  Dari  Ilmu  Politik  Sampai  Sistem  Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
Efriza. (2016). “Relasi Kekuasaan Presiden dan DPR dalam Sistem Presidensial”. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan. 12(2): 1845-1856
Forum  Bebas. Sistem  Presidensial  Pascaperubahan  UUD  1945. Dikutip  pada  laman: http://forumbebas.com/ printthread. php?tid= 20343
Hadi.  S.  (2013)  “Fungsi  Legislasi  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensil  (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat ” . DIH Jurnal Ilmu Hukum 9(18): 78 – 84 Hanan.  D.  (2014). Menakar  Presidensialisme  Multipartai  di  Indonesia,  Upaya  Mencari Format yang Stabil dan Dinamis Dalam Konteks Indonesia. Bandung: Mizan. Haris.  S.  (2014). Praktik  Parlementer  Demokrasi  Presidensial  Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Indrayana.  D.    (2007).  Mendesain  Presidensial  Yang  Efektif  Bukan ”Presiden  Sial” Atawa ”Presiden Sialan”. Jurnal Demokrasi & HAM. 6(3): 6-35.
Kemitraan Partnership. (2011). “Membangun Pemerintahan Presidensial Yang Efektif Melalui Desain Sistem Pemilihan Umum”. Partnership Policy Paper. Mainwaring. S. (1990). “Pre sidentialism, Multiparty Systems and Democracy: The Difficult Equation”. Working Paper 144
Manan. B. (1999). Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: Gama Media.
Masrur.  M.  (2014)  “Dibawah  Bayang - Bayang  Demokrasi  Presidensial”. Jurnal Resonansi. 2(2).
Meneropong  efentifitas  Sistem  Presidensial  Menyongsong  Hadirnya  UU  lembaga Kepresidenan . (2007). Majalah Figur , Edisi XI. Montesquieu.  (1977). The  Spirit  of  Laws. California : University  of  California  Press . Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik. (2007). Bandung: Nusamedia.. Nasution. B.J. (2008). Metode Penulisan Ilmu Hukum , Bandung : Mandar Maju. Nazir. M. (2000). Metode Penulisan . Jakarta : Ghlmia Indonesia.
Pitoy. H. F. (2014). “Mekanisme Checks And Balances Antara Presiden Dan Dpr Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia ”. Lex et Societatis . 2(5): 28-38
Ranadireksa. H. (2007). Visi Bernegara: Arsitektur Konstitusi Demokratik, Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi. Bandung: Fokusmedia. Ranawijaya.  U.  (1983). Hukum  Tata  Negara  Indonesia , Dasar-Dasarnya. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Rauf. M. dkk. Sistem Presidensial Dan Sosok Presiden Ideal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Robet.  R.  (201 3).  “Pengalaman  Sistem  Semi  Presidensialisme  Prancis:  Sebuah Pertimbangan Untuk Indonesia”. Law Review. 12(3): 425-443.
Saraswati.  R.  (2012).  “Desain  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  Yang  Efektif” MMH . 41(1): 137-143 Sekretariat  Jenderal  Bawaslu  RI.  (2015). Kajian  Sistem  Kepartaian,  Sistem  Pemilu  dan Sistem Presidensial, “ Bagian Analisis Teknik Pengawasan dan Potensi Pelanggaran”.
Badan Pengawas Pemilu RI.
Simangunsong . M.  (2007) Sistem  Pemerintahan  Presidensial  di  Indonesia  dan  Amerika Serikat  (Suatu  Perbandingan, Medan:  Lembaga  Penelitian  Universitas  HKBP Npmmensen.
Soekanto. S & Mamudji. S. (1997). Penulisan Hukum Normatif . Jakarta: Rajawali Press. Soekanto. S. (2002). Metode Penulisan Hukum. Jakarta: UI Press. Soekanto. S. (2010). Pengantar Penulisan Hukum, Jakarta: UI-Press. Sugiyono. (2008). Metode Penulisan Sosial, Jakarta: Rineka Cipta. Sulardi. (2012). Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Murni. Malang: Setara Press. Surbakti. R. (1999). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia. T. Sumbodo. (1988). Hukum Tata Negara. Bandung: PT Eresco. Yudha.  H.A.R. (2010) Presidensialisme  Setengah Hati, Dari Dilema ke  Kompromi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.