Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(3), 2023, 245-252 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/3050
DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v3i3.3050

## Perlindungan Hak-Hak Anak pada Santri: Studi pada Pondok
Pesantren Darul ‘Ulum Jombang
Ali Masykur Fathurrahman 1* , Eny Kusdarini 2 , Fathikah Fauziah Hanum 3 , Fungki Febiantoni 4 , Sulthon Abdul Aziz 5
1,2,3,4,5 Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Indonesia
*Corresponding Author: ali.masykur.fathurrahman@uny.ac.id Info Artikel Diterima: 07/08/2023 Direvisi: 10/08/2023 Disetujui: 20/08/2023
Abstract . This community service aims to carry out socialization and training in understanding the Protection of Children's Rights at the Darul 'Ulum Jombang Islamic Boarding School Students. This community service is an activity  that  is  carried  out  using  lecture,  question  and  answer,  and  discussion  methods  in  a  series  of socialization activities. While the training methods carried out are in the form of training and practical activities in  increasing  the  understanding  and  protection  of  children's  rights.  Activity  evaluation  is  carried  out  by measuring  how  well  the  target  group  knows  and understands  how  to  prevent  sexual violence  at  Darul 'Ulum Jombang Islamic Boarding School. The result of this community service activity is increased insight in the form of  knowledge  and understanding  of  students  and  stakeholders  at  the  Darul  'Ulum  Jombang  Islamic  boarding school  regarding  the  protection  of  children's  rights,  especially  against  violence  in  Islamic  boarding  schools. Through  this  training,  the  students  and  stakeholders  helped  increase  their  insight  in  terms  of  preventing violence in the Darul 'Ulum Jombang Islamic Boarding School environment.
Keywords: C hildren’s rights, Pesantren, Violence
Abstrak. Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  bertujuan  untuk  terlaksananya  sosialisasi  dan  pelatihan pemahaman  tentang  Perlindungan  Hak- Hak  Anak  pada  Santri  Pondok  Pesantren  Darul  ‘Ulum  Jombang. Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  ini  merupakan  kegiatan  yang  dilaksanakan  dengan  metode  ceramah, tanya  jawab,  dan  diskusi  dalam  satu  rangkaian  kegiatan  sosialisasi.  Sementara  metode  pelatihan  yang dilakukan berupa kegiatan berlatih dan praktik dalam peningkatan pemahaman dan perlindungan hak-hak anak.  Evaluasi  kegiatan  dilakukan  dengan  mengukur  seberapa  baik  kelompok  sasaran  mengetahui  dan memahami cara pence gahan kekerasan seksual pada Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang. Hasil dalam kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  meningkatnya  wawasan  berupa  pengetahuan  dan pemahaman  pada  santri  dan  para  pemangku  k epentingan  di  pesantren  Darul  ‘Ulum  Jombang terkait perlindungan  hak-hak  anak  khususnya  soal  kekerasan  di  pondok  pesantren.  Melalui  pelatihan  ini,  para santri  dan  pemangku  kepentingan  turut  meningkatkan  wawasan  dalam  hal  pencegahan  terjadinya kekerasan di lingkungan Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jom bang. Kata Kunci: Hak-hak anak, Pesantren, Kekerasan
How  to  Cite: Fathurrahman,  A.  M.,  Kusdarini,  E.,  Hanum,  F.  F.,  Febiantoni,  F.,  &  Aziz,  S.  A.  (2023). Perlindungan  Hak-Hak  Anak  pad a  Santri:  Studi  pada  Pondok  Pesantren  Darul  ‘Ulum  Jombang . Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3( 3), 245-252. https://doi.org/10.37478/abdika.v3i3.3050
Copyright (c) 2023 Ali Masykur Fathurrahman, Eny Kusdarini, Fathikah Fauziah Hanum, Fungki Febiantoni,  Sulthon  Abdul  Aziz. This  work  is  licensed  under a Creative  Commons  Attribution- ShareAlike 4.0 International License.

## Pendahuluan
Anak  merupakan  tunas,  potensi,  dan  generasi muda  penerus  cita-cita perjuangan  bangsa,  memiliki  peran  strategis  dan  memiliki  potensi  untuk menjamin  kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan  negara  di  masa  depan (Fitriani,  2016).  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  untuk mewujudkan  kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif (Tantri, 2021). Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang  ditandai  dengan  adanya  jaminan  perlindungan  dan  pemenuhan  Hak Anak  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dan  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  baik  yang  bersifat nasional  maupun  yang  bersifat  internasional.  Dalam  peraturan  nasional hingga  saat  ini  sudah  terdapat  beberapa  peraturan  seperti  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan lainnya (Fitri et  al., 2015). Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional  tentang  Hak  Anak,  yaitu  pengesahan  Konvensi  Hak  Anak
Ali Masykur Fathurrahman, Eny Kusdarini, Fathikah Fauziah Hanum, Fungki Febiantoni, Sulthon Abdul Aziz
Perlindungan Hak-H ak Anak pada Santri: Studi pada Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang
melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan Convention  On  The  Rights  Of  The  Child (Konvensi  Tentang  Hak-Hak  Anak) (Said, 2018).
Sebagai  anggota  PBB,  Pemerintah  Indonesia  sudah  seharusnya mengikuti  perkembangan  terkait  upaya  perlindungan  hak  asasi  manusia termasuk  hak-hak  anak  dan  perempuan  yang  merupakan  subyek  hukum dengan  kerentanan  tinggi  di  tengah masyarakat.  Dalam  tulisan Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  (24  - 2- 2016)  “Meli ndungi  Hak  Anak  Dari  Kekeras an”  dikemukakan bahwa  di Indonesia, kekerasan terhadap anak sudah membudaya dan dilakukan turun- temurun  (Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak Republik Indonesia, 2016). Akibatnya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap  anak  terus  bertambah.  Salah  satu  pemicunya  adalah  kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi para orang tua. Faktor tersebut bukan satu-satunya  faktor  pemicu  kekerasan  terhadap  anak,  karena  sebetulnya kekerasan  terhadap  anak  terkait  erat  dengan  faktor  kultural  dan  struktural dalam masyarakat. Faktor kultural, misalnya, adanya pandangan bahwa anak adalah  harta  kekayaan  orang  tua  atau  pandangan  bahwa  anak  harus  patuh kepada orang tua seolah-olah menjadi alat pembenaran atas tindak kekerasan terhadap anak (Annas, 2018). Bila si anak dianggap lalai, rewel, tidak patuh, dan  menentang  kehendak  orang  tua,  dia  akan  memperoleh  sanksi  atau hukuman,  yang  kemudian  dapat  berubah  menjadi  kekerasan.  Sedangkan faktor  struktural  terjadi  akibat  adanya  hubungan  yang  tidak  seimbang (asimetris),  baik  di  lingkungan  keluarga  maupun  masyarakat.  Anak  berada dalam  posisi  lebih  lemah, lebih  rendah  karena  secara  fisik,  mereka  memang lebih lemah daripada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa  di  sekitarnya.  Pendiskreditan  dan  pendistorsian  secara  struktural sering  terjadi  pada  anak,  baik  secara  sadar  maupun  tidak.  Oleh  karena  itu menjadi tanggung jawab kita bersama baik pemerintah, masyarakat termasuk lembaga  Pendidikan  baik  formal  maupun  informal  untuk  menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang, berpartisipasi  optimal  sesuai  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Supriyanto, 2020).
Sebagai  lembaga  pendidikan  yang  di  anggap  paling  tua  di  Indonesia, pesantren  memiliki  akar  sejarah  yang  sangat  jelas.  Meskipun  terdapat perbedaan,  dapat  dijelaskan  bahwa  pesantren  didirikan  pertama  kali  oleh syaik  Maulana  Malik  Ibrahim  atau  diberi  gelar  dengan  syeik  Maghribi  yang berasal dari Gujarat, India dan beliau merupakan pendiri pesantren pertama kali di pulau Jawa. Muh. Said dan Juminar Affan menyatakan bahwa pendiri pesantren  pertama  kali  adalah  sunan  Ampel  atau  Raden  Rakhmad  yang mendirikan  pesantren  di Kembang  kuning,  Surabaya.  Bahkan  Kyai Machrus Ali  menjelaskan  bahwa  selain  Raden  Rahmad  terdapat  ulama  yang menjelaskan  bahwa  Sunan  Gunung  Jati  (Syaikh  Syarif  Hidayatullah)  di Cirebon  merupakan  pendiri  pondok  pesantren  pertama,  sewaktu  ia mengasingkan diri dalam rangka berkhalwat untuk mendekatkan diri kepada Allah (Zulfa, 2020).
Pada saat ini Pesantren merupakan salah satu lingkungan Pendidikan di  bawah  naungan  Kementerian  Agama.  Selama  ini  pesantren  masih diidentikkan hanya sebagai pendidikan non formal oleh sebagian masyarakat. Padahal saat ini pendidikan pesantren sudah berkembang sangat luas, tidak hanya ada jenis pendidikan non formal, melainkan ada juga jenis pendidikan formalnya. Apabila diklasifikasikan, pendidikan pesantren non formal dikenal
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(3), 2023, 245-252 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/3050
DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v3i3.3050
dengan  pendidikan  pesantren  salafiyah  yang  berbasis  pada  pengajian  kitab kuning.  Sedangkan  pendidikan  pesantren  formalnya  terdiri  dari  Pendidikan Diniyah  Formal  (PDF)  dan  Satuan  P endidikan Mu’ada alah (SPM)  yang  untuk jenjang  Ula  (setara  SD/MI),  Wustha  (setara  SMP/MTs),  dan  Ulya  (setara SMA/MA). Kemudian untuk jenjang pendidikan tinggi formal disebut  Ma'had Aly  (Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  2022).  Sebagai  salah  satu lingkungan pendidikan yang melaksanakan pengasuhan dan Pendidikan pada anak, pesantren seharusnya juga tunduk pada UU Perlindungan Anak. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal  54 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor  35  Tahun  2014,  Dalam  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  anak  yang berada  dalam  lingkungan  satuan  pendidikan  wajib  mendapatkan perlindungan  dari  tindak  kekerasan,  fisik,  psikis,  kejahatan  seksual,  dan kejahatan  lainnya  yang  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan, sesama  peserta  didik,  dan/atau  pihak  lain  (Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  2014).  Perlindungan tersebut  harus  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  aparat pemerintahan,  dan/atau  masyarakat.  Perlindungan  anak  dilingkup  satuan pendidikan  sangat  dibutuhkan,  agar  setiap  peserta  didik  dapat  menuntut ilmu  secara  bebas  tanpa  ada  yang  menghalaginya.  Perlindungan  anak dilingkup satuan Pendidikan ini penting untuk dilaksanakan, karena faktanya banyak  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  dilingkup  satuan  pendidikan termasuk  di  dalam  pesantren  yang  memerlukan  perhatian  dari  seluruh stakeholder,  khususnya  pemerintah  (Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002). Dalam menangani pelanggaran  hak-hak  anak  dan  kekerasan  dalam  satuan  pendidikan dibutuhkan  kerjasama  antara  pemerintah  dengan  penyelenggara  satuan Pendidikan (Lestari & Hisbullah, 2020).
Dalam  faktanya  tidak  sedikit  pelanggaran  yang  terjadi  di  pesantren terhadap  hak- hak  anak  dengan  memberikan  ta’zir  (hukuman)  terhadap pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  para  santri.  Pelanggaran  tersebut  di antaranya  diklasifikasikan  dalam  tiga  kategori  yaitu  pelanggaran  ringan, pelanggaran  sedang,  dan  pelanggaran  berat  dengan  ta ’ zir  yang  telah  diatur dan  disepakati.  P enentuan  ta’zir  pada  setiap  pondok  pesantrenpun  berbeda - beda  sesuai  dengan  kebijakan  pengasuhnya,  walaupun  pondok  pesantren mempunyai  tipologi  yang  sama.  Sebagai  contoh  pada  pondok  pesantren tertentu  memberlakukan  hukuman  penggundulan  rambut  bagi  santri  yang terbukti  mencuri.  Pada  pondok  tertentu  memberikan  ta’zir  lari  mengelilingi lapangan  dikarenakan  terlambat  mengikuti  kegiatan  pengajian  madrasah diniyah  (Bahri  &  Mansari,  2019;  Zulfa,  2020).  Bagi  sebagian  pondok pesantren yang menerapkan ta’zir be rupa hukuman fisik seperti mencambuk atau  menjewer  telinga  sampai  merah,  di  sinyalir  bagi  sebagaian  aktifis  HAM sebagai  suatu  bentuk  pelanggaran  HAM  yang  harus  ditinggalkan  oleh pesantren.  Mereka  berpendapat  bahwa  pemberian  hukuman  untuk  efek  jera berupa  hukuman  fisik  tidak  memperbaiki  keadaan,  lebih  baik  memberikan hukuman  berupa  bentuk  lain  yang  tidak  mencederai  fisik  sebagai  bentuk pembelajaran karakter (Zulfa, 2020).
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menyusun proposal ini  dalam  rangka  mensosialisasikan  proses  internalisasi  mengenai perlindungan  hak-hak  anak  dapat  dilaksanakan  salah  satunya  melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang perlindungan hak-hak
Ali Masykur Fathurrahman, Eny Kusdarini, Fathikah Fauziah Hanum, Fungki Febiantoni, Sulthon Abdul Aziz
Perlindungan Hak-H ak Anak pada Santri: Studi pada Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang
anak,  khususnya  di  pondok  pesantren.  Kegiatan  tersebut  dilaksanakan sebagai  upaya  preventif  untuk  mengurangi  potensi  terjadinya  kekerasan  di lingkungan  Lembaga  Pendidikan,  baik  perguruan  tinggi  maupun  di lingkungan sekolah dan pesantren.  Dengan pelaksanaan sosialisasi tersebut diharapkan santri-santri dan pemangku kepentingan pada lingkungan Pondok Pesantren  Darul  ‘Ulum  khususnya  para  santri  dan  para  pemangku kepentingan  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  pentingnya upaya  Perlindungan  Hak-Hak  Anak  di  lingkungan  pondok  pesantren  Darul ‘Ulum.
Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di  Indonesia,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kekerasan  dan  perampasan  hak terhadap  anak  masih  sangat  sering  ditemui  di  lingkungan,  termasuk lingkungan Pendidikan. Dalam faktanya tidak sedikit pelanggaran yang terjadi di  pesantren  terhadap  hak- hak  anak  dengan  memberikan  ta’zir  (hukuman) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para santri. Penentua n ta’zir pada setiap  pondok  pesantrenpun  berbeda-beda  sesuai  dengan  kebijakan pengasuhnya,  walaupun  pondok  pesantren  mempunyai  tipologi  yang  sama (Bahri  &  Mansari,  2019;  Jamaludin  &  Prayuti,  2022).  Sebagai  contoh  pada pondok  pesantren  tertentu  memberlakukan  hukuman  penggundulan  rambut bagi santri yang terbukti mencuri. Pada pondok t ertentu emberikan ta’zir lari mengelilingi  lapangan  dikarenakan  terlambat  mengikuti  kegiatan  pengajian madrasah  diniyah. Bagi  sebagian  pondok  pesantren  yang  menerapkan  ta’zir berupa  hukuman  fisik  seperti  mencambuk  atau  menjewer  telinga  sampai merah,  di  sinyalir  bagi  sebagaian  aktifis  HAM  sebagai  suatu  bentuk pelanggaran  HAM  yang  harus  ditinggalkan  oleh  pesantren.  Mereka berpendapat  bahwa  pemberian  hukuman  untuk  efek  jera  berupa  hukuman fisik  tidak  memperbaiki  keadaan,  lebih  baik  memberikan  hukuman  berupa bentuk lain yang tidak mencederai fisik sebagai bentuk pembelajaran karakter (Pebriaisyah et al., 2018).

## Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  menggunakan metode  ceramah,  tanya  jawab,  dan  diskusi  dalam  satu  rangkaian  kegiatan sosialisasi, dan metode pelatihan berupa kegiatan berlatih dan praktik dalam rangka meningkatkan Pemahaman dan perlindungan hak-hak anak di Pondok Pe santren Darul ‘Ulum Jombang.
Pemilihan  metode  tersebut  dilandasi  pertimbangan  bahwa  hingga  saat ini  informasi  mengenai  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  anak  beserta perlindungannya  masih  belum  tersosialisasikan  dengan  baik  kepada masyarakat,  termasuk  khalayak  sasaran  yang  dituju.  Sehingga  dengan sosialiasasi  dan  pelatihan  ini  khalayak  sasaran  dapat  lebih  berinteraksi dengan  aktif  Bersama  narasumber  dalam  proses  pelatihan  dan  peningkatan pemahaman  mengenai  perlindungan  hak-hak  anak  di  lingkungan  Lembaga Pendidikan.
Hasil yang diharapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini  adalah  santri  dan  pemangku  kepentingan  pada  pondok  pesantren  dapat menguasai  pengetahuan  dan  mempunyai  Pengetahuan  dan  pemahaman tentang  perlindungan  hak-hak  anak  di  Pondok  Pesantren  D arul  ‘Ulum Jombang . Dengan  melalui  sosialisasi  dan  pelatihan  perlindungan  hak-hak anak  di  pondok  pesantren  ini  berbagai  elemen  di  lingkungan  Pondok Pesantren  Darul  Ulum  semakin  waspada  terhadap  potensi  terjadinya kekerasan  dan/atau  pelanggaran  hak-hak  anak  di  lingkungan  pondok
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(3), 2023, 245-252 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/3050
DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v3i3.3050
pesantren.  Sehingga  santri  dan  berbagai  elemen  di  pesantren  dapat  saling bersinergi  dalam  upaya  pencegahan  kekerasan  serta  mewujudkan perlindungan  hak-hak  anak  di  lingkungan  pesantren.  Selain  itu  sosialisasi dan  pelatihan  ini  akan  meningkatkan  pemahaman  mengenai  mekanisme- mekanisme  yang  dapat  diterapkan  untuk  mencegah  kekerasan  dan/atau mewujudkan  perlindungan  hak  anak,  sehingga  anak  tidak  menjadi  korban maupun pelaku kekerasan yang melanggar hak anak lainnya.
Evaluasi kegiatan dilakukan dengan mengukur seberapa baik kelompok sasaran  mengetahui  dan  memiliki  pemahaman  mengenai  Perlindungan  hak- hak anak di Pondok Pesantren Da rul ‘Ulum Jombang. Pengukuran dilakukan melalui pengisian kuisioner sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan, serta pembuatan  poster  tematik.  Indikator  yang  digunakan  dalam  melakukan evaluasi kegiatan ada empat, yaitu 1) peserta mampu mendefinisikan apa saja hak-hak  yang  dimiliki  oleh  anak,  2)  peserta  mampu  menjelaskan  berbagai macam pelanggaran  terhadap hak-hak anak, 3) peserta mampu menjelaskan berbagai  mekanisme  perlindungan  hak-hak  anak,  dan  4)  peserta  mampu mempraktikkan  mekanisme-mekanisme  perlindungan  hak  anak.  Sementara waktu  pelaksanaan,  kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  selama  enam bulan,  mulai  bulan  April  sampai  dengan  Oktober.  Pada  bulan  pertama, pengabdian  masyarakat  diawali  dengan  perizinan  dan  persiapan  urusan administratif  kegiatan.  Bulan  berikutnya  dilanjutkan  dengan  persiapan pelatihan  berupa  penyusunan  instrumen,  persiapan  fasilitas,  penyusunan materi  sosialisasi  dan  pelatihan,  dan  lain  sebagainya.  Pelaksanaan  kegiatan berlangsung.

## Hasil dan Pembahasan
Pondok  Pesantren  Darul  'Ulum  didirikan  oleh  Kyai  Haji  Tamim  Irsyad yang  dibantu  oleh  Kyai  Haji  Cholil  sebagai  mitra  kerja  sekaligus  menantu pada  tahun  1885.  Pondok  Pesantren  ini  didirikan  bermula  dari  kedatangan Kyai Haji Tamim  Irsyad dari Bangkalan, Madura  ke Desa Rejoso. Dia adalah murid  Kyai  Haji  Cholil  Bangkalan  yang  datang  ke  Jombang  untuk mengamalkan ilmunya di masyarakat. Saat itu Kecamatan Peterongan masih berupa  hutan  belantara  dan  penduduknya  banyak  malakukan  perbuatan penyimpangan.  Hingga  akhirnya  ditemukanlah  Desa  Rejoso,  tempat  yang dinilai  representatif  untuk  menjadi  lahan  perjuangan  menegakkan  Islam. Pada periode awal saat itu siswa yang ada berjumlah sekitar 200 orang  yang berasal  dari  Jombang,  Mojokerto,  Surabaya,  dan  Madura,  serta  beberapa orang dari Jawa Tengah.
Secara periodik, perkembangan Pesantren Darul ‘Ulum cukup panjang. Diawali  dengan  periode  pertengahan  pada  tahun  1937-1958,  di  mana  pada masa  tersebut  pesantren  berfokus  pada  tarekat  dan  pendidikan  untuk menghafal al- Qur’an. Sementara fase baru pada tahun 1958-1985, pesantren mulai  mendorong  pengembangan  struktur  organisasi  dan  kependidikan, termasuk  juga  penyempurnaan  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan. Berikutnya  pada  fase  baru  kedua  tahun  1985-1993,  pesantren  lebih meningkatkan  kepada  aspek  pelembagaan  dan  kepemimpinan.  Hingga  saat ini,  Pesantren  Darul  ‘Ulum  tetap  menjunjung  nilai -nilai  kekhasannya  untuk melanjutkan visi yang telah dirintis oleh pendirinya. Dalam hal ini, pesantren memiliki lembaga tertinggi yang bernama Majelis Pimpinan Pondok Pesantren (MPPP)  yang  berwenang  untuk  menentukan  kebijakan  umum  dan  mendasar dalam  memberi  arah  pelaksanaan  pengajian,  pengajaran  dan  pendidikan  di
Ali Masykur Fathurrahman, Eny Kusdarini, Fathikah Fauziah Hanum, Fungki Febiantoni, Sulthon Abdul Aziz
Perlindungan Hak-H ak Anak pada Santri: Studi pada Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang
Darul  Ulum.  Kedua,  menentukan  kebijakan  dalam  penggalian  dana  dan pengelolaan dana di seluruh unit asrama, madrasah, dan sekolah.
Seiring  dengan  perjalanan  waktu,  santri  yang  berdatangan  menimba ilmu  semakin  banyak  dan  beragam.  Kenyataan  tersebut  telah  mendorong Pondok  Pesantren  Darul  'Ulum  (Rejoso)  untuk  beberapa  kali  melakukan perubahan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pendidikan.  Sebagaimana pesantren-pesantren pada zaman pendiriannya, sistem pengajaran awal yang digunakan  adalah  metode  sorogan  (santri  membaca  sendiri  materi  pelajaran kitab  kuning  di  hadapan  guru),  serta  metode  weton  atau  bandongan  atau halqah  (kyai  membaca  kitab  dan santri  memberi  makna).  Sistem  pendidikan pesantren  saat  ini  mengacu  pada  proses  pembelajaran  modern  yang  tetap mengakomodasi  pembelajaran  klasik  agar  nilai-nilai  kekhasan  pesantren tetap  terjaga.  Metode  klasik  di  atas  termasuk  kegiatan  Non  Formal  yang dilengkapi  dengan  kegiatan  kepramukaan,  kegiatan  kepemimpinan, pendidikan kader, pendidikan qi ra’at al - Qur’an (Susetio, 2021).
Metode-metode  di  atas  telah  banyak  memberikan  dampak  positif  bagi lulusan  Pesantren  Darul  ‘Ulum  Rejos o  yang  hingga  kini  menjadi  pesantren yang  memiliki  unit  pendidikan  terlengkap  di  Indonesia  mulai  dari  jenjang Pendidikan  Dasar  hingga  Pendidikan  Tinggi.  Tercatat  Pesantren Darul  ‘Ulum memiliki satu Madrasah Ibtidaiyah, dua Madrasah Tsanawiyah, dua SMP, tiga SMA, dua Madrasah Aliyah, tiga SMK, dan dua universitas yakni Universitas Darul ‘Ulum dan Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ul um. Di  sisi  lain,  pesantren  di  Indonesia  dewasa  ini  mengalami  beberapa masalah terkait dengan pemenuhan hak-hak anak. Beberapa media mencatat terjadinya  penyimpangan  hingga  kekerasan  seksual  di  pesantren (Burhanuddin, 2014). Ironisnya, tindak kekerasan tersebut tidak sedikit yang dilakukan oleh guru pesantren kepada santrinya. Hal ini terjadi tentu karena pemenuhan  hak-hak  anak  tidak  dilakukan  dengan  baik  sehingga  timbullah beberapa  potensi  kemungkinan  untuk  dilakukan  penyimpangan.  Oleh karenanya sosialisasi dan pelatihan tentang hak-hak anak sangat diperlukan untuk  meningkatkan  kesadaran  bersama  terkait  hak-hak  anak  agar  tetap terjaga dan terlindungi dengan baik
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara luring seiring  dengan  Kembali  kondusifnya  kegiatan  pembelajaran  pasca  pandemic Covid-19  yang  melanda  negara  Indonesia.  Kegiatan  dilaksanakan  dengan metode  ceramah,  tanya  jawab,  dan  diskusi  dalam  satu  rangkaian  kegiatan sosialisasi,  dan  metode  pelatihan  berupa  kegiatan  sosialisasi  dan  pelatihan perlindungan  hak-hak  anak  agar  tidak  terjadi  pelanggaran  oleh  oknum tertentu (Harlen, 2022).
Pada  Kamis tanggal  13  juli  2023  kegiatan  PPM  “SOSIALISASI  DAN PELATIHAN  PEMAHAMAN  PERLINDUNGAN  HAK-HAK  ANAK  PADA  SANTRI PONDOK PESANTREN DARU L ‘ULUM JOMBANG” dilaksanakan secara luring dengan  jumlah  peserta  sebanyak  60  orang  yang  terdiri  dari  santri  dan santriwati  po ndok  pesantren  Darul  ‘Ulum  Jombang  dari  jenjang  Pendidikan SD,SMP,  hingga  SMA.  Dalam  kegiatan  tersebut  peserta  (khalayak  sasaran) sangat  antusias  mengikuti  kegiatan  dari  awal  hingga  akhir  kegiatan.  Hal tersebut  salah  satunya  terlihat  keaktifan  peserta  selama  pelaksanaan kegiatan.  Selanjutnya  peserta  atau  khalayak  diberikan  tugas/praktik  untuk membuat poster dan mengisi kuisioner yang berkaitan dengan hak-hak anak.
Dari  kuisioner  yang  diisi  oleh  peserta  sebelum  dan  setelah  kegiatan menunjukkan  hasil  adanya  peningkatan  dari  yang  semula  presentase pemahaman responden sejumlah 87,2% kemudian meningkat menjadi 91, 5%
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(3), 2023, 245-252 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/3050
DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v3i3.3050
setelah  dilaksanakannya  kegiatan.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  pada dasarnya  responden  sudah  memiliki  pemahaman  dasar  mengenai  hak-hak anak,  dan  semakin  paham  terkait  hal  tersebut  setelah  dilaksanakannya kegiatan.  Sosialisasi  dan  pelatihan  pemahaman  perlindungan  hak-hak  anak pada  santri  pondok  pesantren  Da rul  ‘ Ulum  Jombang  berjalan  dengan lancar dan  menghasilkan  output  yang  diharapkan,  yaitu  peserta  mampu mendefinisikan  apa  saja  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  anak,  peserta  mampu menjelaskan  berbagai  macam  pelanggaran  terhadap  hak-hak  anak,  peserta mampu  menjelaskan  berbagai  mekanisme  perlindungan  hak-hak  anak,  dan peserta  mampu  mempraktikkan  mekanisme-mekanisme  perlindungan  hak anak.

## Simpulan dan Tindak Lanjut
Sosialisasi dan pelatihan pemahaman perlindungan hak-hak anak pada sa ntri pondok pesantren darul ‘ulum jombang dilaksanakan sec ara luring dan bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang Pentingnya  pemahaman  dan  pengetahuan  terkait  hak-hak  anak  dan  cara melaksanakan perlindungan hak-hak tersebut  pada pondok  pesantren. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sejumlah kurang lebih 60 peserta  (khalayak  sasaran)  mengikuti  program  dengan  antusias  serta memperoleh  pemahaman  yang  cukup  mengenai  hak-hak  anak  dan  cara melaksanakan perlindungan hak-hak tersebut.
Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan penyebaran kuisioner sebelum dan  setelah  pelaksanaan  kegiatan.  Dari  kuisioner  yang  diisi  oleh  peserta sebelum  dan  setelah  kegiatan  menunjukkan  hasil  adanya  peningkatan  dari yang  semula  presentase  pemahaman  responden  sejumlah  87,2%  kemudian meningkat  menjadi  91,  5%  setelah  dilaksanakannya  kegiatan.  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya  responden  sudah  memiliki  pemahaman dasar  mengenai  hak-hak  anak,  dan  semakin  paham  terkait  hal  tersebut setelah  dilaksanakannya  kegiatan.  Setiap  elemen  pada  dasarnya  memiliki keinginan  untuk  bnersama-sama  mewujudkan  lingkungan  Pendidikan  yang kondusif dan ideal bagi pertumbuhan anak.
Adapun tindak lanjut  dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah beberapa  saran  untuk  menjadikan  kegiatan  sosialisasi  dan  pelatihan semacam ini dilakukan secara rutin tahunan dan bekerja sama dengan UNY. Kedua  adalah  hubungan  kemitraan  yang  baik  antara  UNY  dan  lembaga- lembaga  pendidikan  khususnya  pesantren  sebagai  pendidikan  non  formal menjadi  salah  satu  penguat  sinergintas  untuk  mencapai  keberhasilan kegiatan dengan pesantren. Ketiga adalah perlunya penyesuaian antara tema pengabdian  masyarakat  dengan  kebutuhan  pesantren/sasaran  sehingga pelaksanaan  kegiatan  dapat  memberikan  hasil  yang  komprehensif  bagi pesantren dan masyarakat pada umumnya.

## Daftar Pustaka
Annas,  G.  K.  (2018).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak-hak  Anak  yang Berhadapan  dengan  Hukum. Al-Mazaahib:  Jurnal  Perbandingan  Hukum ,
6 (2), 205.
Bahri,  S.,  &  Mansari.  (2019).  Model  Pengawasan  Anak  dalam  Upaya Pencegahan  Pelecehan  Seksual  di  Lingkungan  Pesantren. Universitas Iskandarmuda Banda Aceh .
Ali Masykur Fathurrahman, Eny Kusdarini, Fathikah Fauziah Hanum, Fungki Febiantoni, Sulthon Abdul Aziz
Perlindungan Hak-H ak Anak pada Santri: Studi pada Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang
https://jabar.tribunnews.com/2019/07/14/pelecehan-seksual-15- santri-di-
Burhanuddin.  (2014).  Pemenuhan  Hak-hak  Dasar  Anak  dalam  Perspektif Islam. Jurnal Adliya , 8 (1).
Fitri,  A.  N.,  Riana,  A.  W.,  &  Fedryansyah,  M.  (2015).  Perlindungan  Hak-hak
Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1). https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235
Fitriani,  R.  (2016).  Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam Melindungi  dan  memenuhi  Hak-Hak  Anak. Jurnal  Hukum  Samudra Keadilan , 11 (2), 250 – 258.
Harlen,  S.  A.  (2022).  Pemenuhan  Hak  Santri  atas  Kasus  Pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  oleh  Oknum  Pondok  Pesantren. Jurnal  HAM , 13 (2),  199. https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.199-214
Jamaludin, A., & Prayuti, Y. (2022). Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga  Pendidikan  Pesantren. Res  Nullius  Law  Journal , 4 (2).
https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.6861 Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia. (2016). Melindungi Hak Anak Dari Kekerasan . Https://Www.Kemenpppa.Go.Id/Index.Php/Page/Read/31/602/Melindu ngi-Hak-Anak-Dari-Kekerasan.
Lestari, A. O., & Hisbullah. (2020). Perlindungan Terhadap Anak Di Pesantren Al-Ikhlas  Menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014. Jurnal Siyasatuna , 1 (3).
Pebriaisyah,  Bz.  F.,  Wilodati,  &  Komariah,  S.  (2018).  Kekerasan  Seksual  di Lembaga  Pendidikan  Keagamaan:  Relasi  Kuasa  Kyai  terhadap  Santri Perempuan di Pesantren. Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi , 3 (2), 150 – 157. https://doi.org/10.17509/ijost.v3i2.12758 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, (2002).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, (2014).
Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Cendekia Hukum , 4 (1). www.kpai.go.id,
Supriyanto,  E.  E.  (2020).  Kontribusi  Pendidikan  Pesantren  bagi  Pendidikan Karakter di Indonesia. Jurnal Pendidikan NUsantara , 1 (1).
Susetio,  W.  (2021).  Penyuluhan  Hukum  terhadap  Hak  Kesejahteraan  Anak bagi  Anak  Yatim  Piatu  di  Pesantren  Rumah  Quran  Umar  bin  Khattab Bogor. Jurnal Abdimas , 7 (3).
Tantri,  L.  M.  K.  W.  (2021).  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Bagi  Korban
Kekerasan Seksual di Indonesia. Media Iuris , 4 (2), 145.
https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066
Zulfa,  L.  N.  (2020).  Pesantren  Dan  Pelanggaran  Ham  (Studi  Analisa  Tentang Ta’zir dalam Pesantren Salafy). Jurnal Progress , 8 (1).