ISLÂM DAN PEREKONOMIAN ISLÂM DALAM PEMERINTAHAN MODERN

## Nashar
(Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan).

## Abstrak:
Abstract: the  basic  0f  Islamic  ekonomy,  it  is  actually different  with  the  basic  of  Modern  Economic  System. Because  of  the  view  of  islam  for  ekonomy  have  the characteristic    what  may  be    in  Modern  Economic  System. Islam  has  the  guidence  based  the  Al-Qur’  an  and  Hadist and  the  guidence  has  the  interpretation.  The  system difference  between  Islam  versus  Modern  System  bears  a conclusion  :  Islamic  Ekonomy  continuesly  and  by    the  all aspects  compleyely  concerning  humanism.  Islam  has  a economic  system  having  the  principle  of  responsibility towards  a  social  community,  social  living  have  ability  and population  economic  stimulation.  So  for  the  last  wise  is done  by  government will  always relate  with  all  element  of society. There are some economic system is not ruled yet in the  sources  of  Islamic  law,  as  the  poroblems  of  ekonomic system;  BUDGET,  so  it  needs  to  be  new  Ijtihad,  therefore, that  system  always  bases  on  the  social  service  and  in  line with the guidence of islamic law.

## Kata Kunci:
Islâm, ekonomi Islâm, dan pemerintahan.

## Pendahuluan
Terjadinya malapetaka ekonomi yang melanda dunia modern dalam  masa  seabad  terakhir  ini  seharusnya  sudah  dapat  dijadikan sebagai pelajaran yang berharga bagi umat manusia. Diawali dengan terjadinya  malapetaka  besar  (the  great  depressions)  pada  1930-an, kemudian  disusul  dengan  terjadinya  krisis  Amerika  Latin  pada

## Nashar
dekade  1980-an,  malapetaka  tersebut  harus  muncul  kembali  pada krisis  moneter  di  Asia  pada  pertengahan  1997,    dan  terakhir  krisis global pada 2009. 1
Malapetaka  ekonomi  tersebut  diawali  dengan  masa-masa inflasi  tinggi  yang  menyakitkan,  kemudian  perekonomian  dunia mengalami  suatu  resesi  yang  mendalam  dengan  laju  pengangguran yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya.  Kondisi  itu  juga  diikuti dengan  laju  suku  bunga  riil  yang  tinggi  dan  fluktuasi  valuta  asing yang tidak sehat. Telah banyak solusi yang ditawarkan oleh ekonomi konvensional,  akan  tetapi  krisis  demi  krisis  terus  berlanjut.  Helmut Schmidt, sebagaimana  dikutip Chapra,  dalam satu  dekade  yang  lalu pernah mengungkapkan bahwa dunia ekonomi telah memasuki suatu fase  ketidakstabilan  yang  luar  biasa  dan  perjalanan  masa  depannya benar-benar tidak pasti. 2
Jika kita melihat terjadinya keberlanjutan malapetaka ekonomi ini,  seharusnya kita  segera  sadar,  barangkali  ada  sesuatu yang  salah dalam  perjalanan  perekonomian  yang  selama  ini  ada.  Apakah kesalahan  itu?  Jawabannya  akan  banyak  bergantung  kepada  tingkat analisis  yang  digunakan  untuk  melihat  terjadinya  masalah-masalah tersebut.  Dalam  situasi  seperti  ini,  masyarakat  Islâm  harusnya  yang paling  berkompeten  terhadap  penciptaan  masyarakat  ideal  untuk menghindari keterpurukan ekonomi. ebab itu, diperlukan
pengerahan  segenap  tenaga,  dimulai  dari  sumber  daya  manusianya dan mendayagunakan sumber alamnya. Segalanya demi kesejateraan rakyat.
Realitas objektif yang tidak bisa disangkal, bahwa dunia Islâm juga  memiliki  SDM  yang  bagus  dan  sumber  alam  yang  melimpah, posisi geografis yang strategis dan kondisi ekonomi yang tidak jelek. Harusnya  semua  ini,  sebagai  alasan  dan  landasan  pencapaian masyarakat  impian  dan  berekonomi  yang  baik.  Prinsipnya, ketertinggalan jangan sampai menjadi identitas umat ini, kemiskinan jangan  menjadi  simbol  pengenal,  dan  malas  jangan  karakter  khas. Islâm  tidak  hadir,  kecuali  untuk  melawan  itu  semua,  dan  memang
1 Dwi  Condro  Triono,  “Mata  Uang  Negara  Khilafah”,  Media  Politik  dan  Dakwah  Al Wai'e . No. 70 Tahun VI (Juni 2006), hlm. 15 2 Umar Chapra, Sistem Moneter Islam, terj. Ikhwan Abidin Basri. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 98
hal-hal  itu  juga  sebagai  lawan  semua  masyarakat.  Sebab  itu, masyarakat Islâm harus terpanggil untuk meningkatkan perekonomian  dengan  sistem  yang  mandiri  serta  perpolitikan  yang mandiri  pula.  Maksud  peningkatan  ini,  untuk  melewati  garis ketertinggalan  dan  membangun  masa  depan  yang  cerah,  dengan rujukan ajaran dan metode dasar Islâm.
Kelebihan  kita  ini,  jika  tidak  kita  kembangkan  dengan  baik, sistematik  dan  terencana,  serta  dengan  permodalan  sains  yang memadai,  maka  bukan  tidak  mungkin  di  masa  yang  tidak  terlalu lama,  semua  kesempatan  dan  kekuatan  yang  kita  miliki  akan  sirna dan  kita  pada  akhirnya  tidak  memiliki  apa-apa  lagi.  Problem perekonomian  memang  merupakan  hal  yang  paling  menghadang umat Islâm. Untuk meciptakan perekonomian yang mapan bagi umat tidak  mungkin  tanpa  adanya  planning    yang  matang,  yang  digodok oleh para spesialis yang menghasilkan kerangka dasar. Dari sini lalu diperdayakan segala potensi sumber daya manusia dengan bakat dan keahlian guna mencapai masyarakat yang ideal.
Pemerintah  atas  nama  tanggung  jawabnya  terhadap warganya, dan dikarenakan otoritasnya atas berbagai instansi, harus berperan  serta  menyukseskan  program  tersebut  dan  harus  memiliki konsistensi  yang  tinggi.  Pemerintah  harus  melegalisasi  program  ini sebagai  undang-undang  yang  baku  agar  program  kerakyatan  ini aman dari perubahan.
Dengan kerangka pemahaman seperti di atas, maka tugas dan tanggung jawab pemerintah semakin luas, dan berarti pula segudang tanggung  jawab  yang  tidak  terbatas,  berkembang  sesuai  dengan tuntutan  kesejahteraan  dan  mengacu  pada  realitas  perkembangan dalam dunia modern.

## Ekonomi Islâm
Islâm  adalah  agama  yang  diturunkan  oleh  Allâh  swt.  untuk manusia melalui perantaraan utusannya, yaitu Nabi Muhammad saw. Sumber-sumber  agama  Islâm  terdapat  dalam  al-Qur’ân  dan  As Sunnah.  Tujuan  utama  diturunkannya  al-Qur’ân  tiada  lain  adalah agar  dijadikan  sebagai  petunjuk  bagi  kehidupan  manusia  di  muka bumi  ini. 3 Petunjuk  yang  diberikan  Allâh  dalam  al-Qur’ân  adalah
3 Lihat al-Qur’ân surat al-Baqarah (2): 285.

## Nashar
petunjuk  yang  lengkap  dan  sempurna.  Semua  masalah  kehidupan yang  akan  dihadapi  manusia  telah  ada  penjelasan  dan  solusinya dalam al-Qur’ân. 4
Dengan  demikian,  di  dalam  Al-Qur’ân  dan  As  Sunnah  tentu akan  didapati  berbagai  macam  petunjuk  Allâh  SWT  yang  dapat diambil  oleh  manusia  untuk  menyelesaikan  segenap  masalah- masalah  dalam  kehidupannya.  Termasuk  di  dalamnya  adalah masalah-masalah  ekonomi.  Jika  kita  mau  menggali  kembali  kepada sumber-sumber  Al-Qur’ân  dan  al-Sunnah,  maka  ketiga  pertanyaan yang  mendasar  di  atas  akan  dapat  dijawa  satu  persatu.  Terhadap pertanyaan  yang  pertama,  yaitu:  sesungguhnya  seluruh  harta kekayaan  yang  ada  di  dunia  itu  hak  milik  siapa?  Islâm  mempunyai sebuah  pandangan  yang  berbeda  sama  sekali  dengan  dua  sistem ekonomi yang ada. Islâm memandang bahwa seluruh harta yang ada di dunia ini (bahkan seluruh alam semesta ini) sesungguhnya adalah milik  Allâh.  Berdasarkan  firman  Allâh  dalam  surat  al-Nûr:  33,  “Dan berikanlah  kepada  mereka  sebagian  dari  harta  Allâh  yang  dikaruniakannya kepadamu”. 5
Dari ayat ini dipahami bahwa harta yang dikaruniakan Allâh kepada  manusia  sesungguhnya  merupakan  pemberian  Allâh  yang dikuasakan kepadanya. Hal itu dipertegas dengan mendasarkan pada firman Allâh dalam surat al-Hadîd: 7, “Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” 6
Penguasaan (istikhlaf) ini berlaku umum bagi semua manusia. Semua  manusia  mempunyai  hak  pemilikan,  tetapi  bukan  pemilikan yang sebenarnya. Oleh karena itu bagi individu yang ingin memiliki harta  tertentu,  maka  Islâm  telah  menjelaskan  sebab-sebab  pemilikan yang  boleh  (halâl)  dan  yang  tidak  boleh  (haram)  melalui  salah  satu sebab pemilikan. Islâm telah menggariskan hukum-hukum perolehan individu, seperti hukum bekerja, berburu, menghidupkan tanah yang mati,  warisan,  hibah,  wasiat,  dan  sebagainya.  Ternyata  sistem ekonomi Islâm memandang bahwa harta kekayaan yang ada di dunia ini  tidak  hanya  diperuntukkan  pada  individu  untuk  dapat  dimiliki
4 Lihat al-Qur’ân surat al-Nahl (16): 89.
5 Departemen  Agama  RI,  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya  (Surabaya:  CV.  Aisyiah,  1998), hlm. 436.
6 Ibid. hlm. 509.
sepenuhnya,  tetapi  dalam  Islâm  dikenal  dan  diatur  pula  tentang kepemilikan  umum,  yaitu  pemilikan  yang  berlaku  secara  bersama bagi semua ummat.
Selain pemilikan umum, sistem ekonomi Islâm juga mengatur tentang  kepemilikan  negara,  seperti  setiap  Muslim  yang  meninggal dunia, sedang dia tidak memiliki ahli waris, maka hartanya diberikan kepada  Bayt  al-Mâl,  milik  negara.  Demikian  juga  contoh  yang  lain adalah  adanya  ketentuan  tentang  kharaj,  jizyah,  ghanîmah,  fa’i,    dan sebaganya.
Apabila harta itu telah dikuasai (dimiliki) oleh manusia secara sah,  hukum  Islâm  tidak  membiarkan  manusia  secara  bebas memanfaatkan harta tersebut. Islâm telah menjelaskan dan mengatur tentang pemanfaatan harta yang dibolehkan (halâl) dan yang dilarang (haram).  Islâm  mengharamkan  pemanfaatan  harta  untuk  membeli minuman keras, daging babi, menyuap, menyogok, berfoya-foya, dan sebagainya.
Selanjutnya  Islâm  juga  mengatur  dan  menjelaskan  tentang pengembangan  harta.  Islâm  mengharamkan  pengembangan  harta dengan  jalan  menipu,  membungakan  (ribâ)  dalam  hal  pinjam- meminjam  maupun  tukar-menukar,  berjudi,  dan  sebagainya.  Islâm membolehkan  pengembangan  harta  dengan  jalan  jual  beli,  sewa- menyewa, syirkah, musaqah, dan sebagainya.
Adapun  ketentuan  Islâm  terhadap  negara,  maka  Islâm  telah menjelaskan  bahwa  negara  mempunyai  tugas  dan  kewajiban  untuk melayani  kepentingan  ummat.  Hal  itu  didasarkan  pada  salah  satu Hadîts  Imâm  Bukhârî  yang  diriwayatkan  dari  Ibnu  ’Umar  yang mengatakan, Nabi SAW bersabda, “Imam adalah (laksana) penggembala (pelayan).  Dan  dia  akan  dimintai  pertanggungjawaban  terhadap  urusan rakyatnya”.
Agar  negara  dapat  melaksakan  kewajibannya,  maka  Islâm telah  memberi  kekuasaan  kepada  negara  untuk  mengelola  harta kepemilikan  umum  dan  negara  dan  tidak  mengijinkan  bagi seorangpun  (individu  maupun  swasta)  untuk  mengambil  dan memanfaatkannya  secara  liar.  Kepemilikan  umum,  seperti  minyak, tambang  besi,  emas,  perak,  tembaga,  hutan  harus  dieksplorasi  dan dikembangkan  dalam  rangka  mewujudkan  kemajuan  taraf  ekonomi rakyat.  Distribusi  kekayaan  itu  diserahkan  sepenuhnya  kepada kewenangan  Imâm  (pemimpin  negara)  dengan  melihat  dari  mana

## Nashar
sumber  pemasukannya  (misalnya,  harus  dibedakan  antara  zakat, jizyah ,  kharaj, pemilikan  umum,  ghanîmah,  fa’i,  dan  sebagainya, maka Islâm  telah  memberikan  ketentuan  pengalokasiannya  kepada  pihak- pihak yang berhak menerimanya.
Prinsip  umum  pendistribusian  oleh  negara,  didasarkan  pada firman Allâh surat al-Hayr: 7, “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” 7 Maksud dari ayat di atas adalah  agar  peredaran  harta  tidak  hanya  terbatas  pada  orang-orang kaya saja di negara tersebut. Oleh karena itu, menurut Islâm harta itu seharusnya  hanya  bisa  dimiliki,  dimanfaatkan,  dikembangkan  dan didistribusikan  secara  sah  apabila  sesuai  dengan  ijin  dari  Allâh sebagai Dzat pemilik hakiki dari harta tersebut.
Secara  lebih  terperinci  dapat  dinyatakan  bahwa  sistem ekonomi Islâm dapat dicakup dalam tiga pilar utama, yaitu: Pertama, kepemilikan  (al-milkiyah),  yang  meliputi  kepemilikan  individu  (al- milkiyah  al-fardiyah), kepemilikan  umum  (al-milkiyah  al-‘âmmah),  dan kepemilikan  negara  (al-milkiyah  ad-dawlah).  Kedua,  pemanfaatan kepemilikan  (al-tasharruf  fi  al-milkiyah),  yang  meliputi  penggunaan harta  (infaq  al-mâl),  yaitu  untuk  konsumsi  dan  pengembangan kepemilikan  (tanmiyat  al-milkiyah),  yaitu  untuk  produksi.  Ketiga, distribusi  harta  kekayaan  di  tengah-tengah  manusia  (tauzi’u  tsarwah bayna al-nâs) , yang meliputi distribusi secara ekonomis, melalui peran individ  dan  distribusi  secara  non  ekonomis,  yaitu  melalui  peran negara. 8

## Peranan Pemerintah dalam Ekonomi Islâm
Dalam  segenap  aspek  kehidupan  bisnis  dan  transaksi,  dunia Islâm  mempunyai  sistem  perekonomian  yang  berbasiskan  nilai-nilai dan  prinsip-prinsip  syarî’ah  yang  bersumber  dari  al-Qur’ân  dan Hadîts serta dilengkapi dengan ijmâ’ dan qiyâs. Sistem perekonomian Islâm, saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem ekonomi syarî’ah.
Sistem  ekonomi  syarî’ah  mempunyai  beberapa  tujuan,  yakni: Pertama, kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islâm. 9
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 801.
8 An-Nabhani,  Taqyiddin,  Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perspektif  Islam, Surabaya, Risalah Gusti : 1996.
9 Lihat al-Qur’ân surat al-Baqarah (2): 2 dan 168, al-Mâidah (5): 87-88, al-Jumu'ah (62): 10.
Kedua ,  membentuk  masyarakat  dengan  tatanan  sosial  yang  solid, berdasarkan  keadilan  dan  persaudaraan  yang  universal. 10 Ketiga, mencapai  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan  yang  adil  dan merata. 11 Keempat,  menciptakan  kebebasan  individu  dalam  konteks kesejahteraan sosial. 12
Salah satu teori ekonomi syarî’ah yang dikembangkan oleh ahli pemikir  Islâm,  Ibnu  Khaldun,  berupa  sebuah  rumusan  berupa kebijaksanaan  politik  pembangunan,  mungkin,  dapat  diaplikasikan dalam  perkembangan  Ilmu  Ekonomi  Islâm  saat  ini.  Rumusan  Ibnu Khaldun tersebut dikenal sebagai "dynamic model of Islâm" atau  model dinamika . 13 Model dinamika adalah sebuah rumusan yang terdiri dari delapan  prinsip  kebijaksanaan  politik  yang  terkait  dengan  prinsip yang lain secara interdisipliner dalam membentuk kekuatan bersama dalam  satu  lingkaran  sehingga  awal  dan  akhir  lingkaran  tersebut tidak  dapat  dibedakan,  terdiri  atas:  (1)  Kekuatan  Pemerintah  tidak dapat  diwujudkan  kecuali  dengan  implementasi  Syarî’ah;  (2)  syarî’ah tidak  dapat  dilaksanakan  kecuali  dengan  pemerintahan;  (3) pemerintah  tidak  dapat  memperoleh  kekuasaan  kecuali  dari  rakyat; (4)  masyarakat  tidak  dapat  ditopang  kecuali  oleh  kekayaan;  (5) kekayaan  tidak  dapat  diperoleh  kecuali  dari  pembangunan;  (6) pembangunan  tidak  dapat  dicapai  kecuali  melalui  keadilan;  (7) keadilan merupakan standar yang akan dievaluasi  Allâh pada umat- Nya;  (8)  pemerintah  dibebankan  dengan  adanya  tanggung  jawab untuk mewujudkan keadilan. 14
Masyarakat  dalam  sebuah  pemerintahan  sesuai  kodratnya merupakan  manusia  yang  lebih  suka  hidup  secara  bersama.  Hal  ini disebabkan  dengan  kapasitas  individu  yang  ada,  manusia  tidak mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  guna  mempertahankan kehidupan mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan  suasana  kehidupan  yang  saling  menolong  dan bekerjasama.  Akan  tetapi,  mereka  tidak  dapat  hidup  berdampingan dan bekerjasama dengan yang lain dalam suasana penuh konflik dan
10 Lihat al-Qur’ân surat al-Hujurât (49): 13, Al-Mâidah (5): 8, al-Syu'arâ (26): 183.
11 Lihat al-Qur’ân surat al-An'âm (8): 165, al-Nahl (16): 71, al-Zukhruf (43): 32.
12 Lihat al-Qur’ân surat al-Ra'd (13): 36, Luqmân (31): 22.
13 Taqyiddin  An-Nabhani,  Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perspektif  Islam, (Surabaya: Risalah Gusti,  1996), hlm. 268.
14 Ibid., hlm. 814.

## Nashar
permusuhan  serta  ketidakadilan.  Untuk  itu  diperlukan  adanya sebuah  "rasa  kebersamaan"  dan  "pemerintah"  sebagai  pengendali kekuasaan  untuk  mencegah  terjadinya  konflik  dan  ketidakadilan guna mempersatukan mereka.
Dalam  ajaran  welfare  state  Islâmi,  mengupayakan  agar  setiap orang  mengikuti  ajaran  syarî’ah  dalam  urusan  duniawi  mereka merupakan  hal yang penting.  Negara  harus  tetap  mengawasi semua tingkah  laku  yang  dapat  membahayakan  pembangunan  sosial ekonomi seperti ketidakjujuran, penipuan, dan ketidakadilan sebagai prasyarat  kualitas  yang  dibutuhkan  untuk  keharmonisan  sosial  dan pembangunan  berdasarkan  keadilan.  Selain  itu,  negara  harus menjamin  pemenuhan  hukum  dan  menghormati  hak  milik  individu serta menanamkan kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat.
Apabila  pemerintah  melaksanakan peranannya  secara  efektif, maka  akan  menjadi  sebuah  kontribusi  positif  dalam  pembangunan karena kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, sehingga mereka akan termotivasi melalui kerja keras yang cermat dan efisien. Namun, jika hal  itu  tidak  terlaksana,  maka  yang  terjadi  adalah  kehancuran. Sumber  daya  yang  dibutuhkan  negara  untuk  kepentingan  itu, diperoleh melalui sistem pajak yang adil dan efisien. Di samping itu, perlu  dicermati  bahwa  apabila,  jika  pemerintah  tidak  menerapkan nilai-nilai  syarî’ah  secara  efisien,  maka  tidak  akan  ada  keadilan.  Jika tidak ada keadilan, maka "rasa kebersamaan" tidak akan ada, dan jika tidak  ada  "rasa  kebersamaan",  maka  tidak  akan  ada  lingkungan  yang mendukung  terlaksananya  implementasi  syarî’ah,  hukum  dan perundang-undangan,  pembangunan  dan  kemakmuran.  Ketiadaan semua  itu,  akan  membuat  administrasi  pemerintah  menjadi  lemah dan tidak efektif.
Konsep  Ibnu  Khaldun  dalam  “Model  Dinamika"  menyatakan bahwa  negara  harus  berorientasi  kepada  kesejahteraan  rakyat, memiliki kebijakan anggaran, menghargai hak milik masyarakat, dan menghindari  pungutan  pajak  yang  memberatkan.  Negara  akan mengutamakan pembangunan melalui anggaran yang dihasilkan dari kebijakan  yang  adil,  dan  sebaliknya  negara  akan  menghambat pembangunan  dengan  memperlakuan  sistem  pajak  dan  kebijakan yang  tidak  adil.  Negara  merupakan  suatu  pasar  terbesar  yang dihasilkan  dari  anggaran  negara  tersebut  untuk  kesejahteraan rakyatnya.  Untuk  itu,  negara  tidak  perlu  terlibat  secara  langsung
sebagai  pelaku  pasar,  namun  harus  melakukan  hal-hal  yang  dapat membantu masyarakat menjalankan usaha mereka secara lebih efisien dan mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan yang tidak adil secara berlebihan.
Menurut David C. Korten dan Joseph E. Stiglitz, sebagaimana dikutip  oleh  Zain,  pasar  yang  berhasil  mensyaratkan  adanya keseimbangan  peran  antara  Pemerintah  dan  pasar. 15 Keseimbangan tersebut  mungkin  berbeda  dari  satu  negara  dengan  negara  lain  dan dari waktu ke waktu, juga antara satu sektor dengan sektor lainnya, serta  dari  satu  masalah  dengan  masalah  lain.  Tercapainya keseimbangan itu mensyaratkan adanya kejelasan mengenai apa yang harus  dilakukan  oleh  masing-masing  dan  bagaimana  cara melakukannya. Intervensi Pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa  kepentingan  publik  juga  terperhatikan.  Namun  keadaan sebaliknya  terjadi  pada  saat  ini.  Era  ekonomi  baru  dengan  rezim perdagangan  bebas,  mengharuskan  minimalisasi  peran  Pemerintah suatu negara dalam mengatur perekonomian suatu negara.
Kebijakan-kebijakan  Pemerintah  yang  ikut  campur  dalam perekonomian  dianggap  telah  menghambat  pasar  bahkan  laju perekonomian.  Dengan  demikian,  deregulasi  dianggap  sebuah kewajiban  bagi  rezim  perdagangan  bebas.  Para  penyokong  rezim perdagangan  bebas,  mempromosikan,  mengurangi  regulasi  berarti membiarkan  kekuatan  pasar  bekerja.  Kekuatan  pasar  akan menghasilkan lebih banyak efisiensi. Manfaat kekuatan pasar, melalui kompetisi,  akan  mengalir  langsung  ke  konsumen  dan  masyarakat luas. Dengan demikian, menurut mereka, perlu dilakukan deregulasi- deregulasi  perekonomian,  termasuk  sektor-sektor  strategis  yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
Deregulasi-deregulasi  yang  dilakukan  secara  otomatis mengurangi  peran  Pemerintah  dalam  mengatur  perekonomian  yang dibutuhkan oleh semua golongan. Pihak yang diuntungkan terutama golongan  pemilik  modal  atau  eksekutif  korporasi  global.  Para penganjur  deregulasi,  yakin  bahwa  semakin  ramping  Pemerintahan dan  semakin  rendah  tarif  pajak  akan  semakin  baik  bagi perekonomian.  Menurut  mereka,  uang  yang  dibelanjakan  oleh
15 Zain, Samih Athif, 1988, Syari’at Islam dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan , Hussaini, Bandung, Cet I.., hal. 89.

## Nashar
Pemerintah  umumnya  terbuang  mubazir,  sedangkan  jika  digunakan oleh sektor swasta akan termanfaatkan dengan baik.
Pandangan  yang  menyetujui  peran  minimalis  pemerintah didasari  oleh  sebuah  ideologi  simplistic  yang  dikenal  sebagai "fundamentalisme  pasar". 16 Secara  umum  ideologi  ini  menyatakan bahwa  pasar  dengan  sendirinya  stabil  dan  efisien.  Akan  tetapi ideologi tersebut tanpa landasan teori ekonomi yang dapat diterima. Pasar  yang stabil  dan  efisien  akan  terwujud,  menurut  teori,  jika  ada informasi yang sempurna, kompetisi sempurna, pasar yang lengkap, dan lainnya yang tidak pernah ada di negara paling maju sekalipun. Kenyataan  yang  terjadi,  adalah,  pasar  seringkali  tidak  berjalan  baik. Pasar sering menyebabkan terjadinya pengangguran. Pasar tidak bisa dengan  sendirinya  memberikan  jaminan  terhadap  berbagai  risiko penting yang dihadapi perorangan, termasuk risiko menganggur.
Pasar  adalah  alat  untuk  meraih  tujuan,  terutama,  standar hidup yang  lebih  tinggi. Pasar  bukanlah  tujuan  itu  sendiri,  sehingga langkah-langkah  kebijakan  yang  digencarkan  seperti  privatisasi  dan liberalisasi,  janganlah  dipandang  sebagai  tujuan,  melainkan  sebagai alat.  Meskipun  tujuan  pasar  itu  sempit  (hanya  menyangkut kesejahteraan material, bukan nilai-nilai keadilan sosial), pasar bebas seringkali  gagal  mencapai  tujuan-tujuan  yang  sempit  sekalipun.  Era 1990-an menunjukkan pasar tidak bisa menjamin stabilitas, sementara pada  era  1970-an  dan  1980-an,  pasar  tidak  bisa  menimbulkan pertumbuhan  tinggi,  bahkan  kemiskinan  meningkat  sejalan  dengan pertumbuhan ekonomi.
Awal-awal  millennium,  menunjukkan  kondisi  bahwa  pasar bukan  hanya  tidak  mampu  menciptakan  lapangan  kerja  yang memadai  untuk  menampung pendatang  baru  dalam  angkatan  kerja. Namun  lebih  dari  yaitu,  yakni  juga  tidak  mampu  mengimbangi berkurangnya pekerjaan yang ada akibat meningkatnya
produktivitas.  Pengangguran  menunjukkan  kegagalan  pasar  yang paling dramatis sebab menjadikan sumber daya yang paling berharga menjadi mubazir.
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Tata Ekonomi Modern
16 Paul Heinz Koesters, Tokoh-tokoh Ekonomi Mengubah Dunia; Pemikiran-pemikiran yang
Mempengaruhi Hidup Kita , (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 78.
Dalam dunia modern dewasa ini, tanggung jawab pemerintah jelas  semakin  berat  dan  komplek  di  tengah  gerak  gelombang perekonomian  dan  sosial  masyarakat  yang  menghinggapi  dunia modern.  Misalnya,  jika  pengembangan  ekonomi  merupakan tantangan pertama  bagi  negara, menimbang  objek  ini  memang  yang diingini mayoritas masyarakat, juga karena mereka telah dengan jerih payah  mengupayakannya,  maka  pemerintah  dengan  segala  instansi di  bawahnya,  serta  perangkat  penunjang  yang  dimilikinya,  harus mampu memberikan kontribusi berarti demi penciptaan sistem yang aman dan kemudian menjadi berkembang.
Dalam pencapaian target di atas, diperlukan langkah awal dan faktor  penunjang  yang  harus  diadakan  lebih  dulu.  Penunjang  itu, misalnya masyarakat produksi harus detraining dan dilatih agar bisa memanfaatkan  teknologi  modern  demi  pengembangan  SDM-nya, sehingga menambah kualitas hasil produksi.  Mereka harus ditraining dengan berbagai rumus baku dan akhirnya mampu mengaplikasikannya  pada  sistem  produksi.  Lembaga  pemerintah harus menyediakan dana yang diperlukan demi pengandaan produk- produk unggulan.
Apa  yang  telah  kami  sampaikan  mengenai  keharusan menyiapkan perangkat penunjang pembangunan ekonomi adalah hal yang  harus.  Tanggung  jawab  pemerintah  sekarang  tidak  terbatas pada keamanan dalam negeri dan pengurus batas-batas Negara. Jika sistem ekonomi  modern  adalah  representasi  dari  sistem  liberal  yang dicanangkan  di  barat  di  pertengahan  abad  sembilan  belas,  maka marilah menengok tragedi sistem liberal yang melumpuhkan negeri- negeri berserikat di tahun 1930.
Jika kita semua mencermati negeri-negeri kapitalis dewasa ini, maka  kita  akan  menemukan  sistem  intervensi  yang  semakin  hari semakin  kuat. Intervensi  ini  dilakukan  guna mengatasi  kelumpuhan perekonomian yang dahsyat. Mereka sekarang ini tengah menangani kelumpuhan  ini  secara  serius.  Kelumpuhan  yang  terjadi  adalah melambungnya  berbagai  bahan-bahan  kebutuhan  yang  disebabkan persaingan global dengan akibat biaya hidup tinggi. Akhirnya negeri- negeri  ini  membuat  satu  kebijakan  taktik  bersama  guna menyelesaikan  masalah  di  antara  mereka.  Misalnya  mereka membentuk  apa  yang  disebut  MEE  (Masyarakat  Ekonomi  Eropa). Tujuan pembentukan ini tak lain adalah demi meyelesaikan problem

## Nashar
yang  semakin  parah  di  daratan  eropa.  Padahal  problem  ekonomi mereka  yang  paling  parah,  sebenarnya  sebagai  bawaan  sistem  yang mereka anut sendiri.
Model  intervensi  dalam  pemerintah  Islâm  merupakam  kiat perlindungan  terhadap  kesejahteraan  individu  dan  masyarakat banyak  di  tengah  arus  gelombang  sistem  perekonomian  modern. 17 Kapitalis  memanjakan  ego  yang  berlebihan  dan  sosialis  memasung hak  kemerdekaan  individu  pemilik.  Dalam  pandangan  Islâm, pemerintah  dengan  kewajibnya  sebagai  abdi  rakyat,  sudah seharusnyalah  membantu  berbagai  hal  yang  tidak  mungkin dilakukan  oleh  personal.  Misalnya  penguasaan  dan  pengurusan terhadap  kekayaan  alam,  tambang  atau  juga  yang  terkait  dengan investasi  modal.  Pemerintah  juga  harus  mengawasi  dan  membantu arus  debet  dan  kredit  dan  berbagai  aktivitas  perekonomian  serta mengatur secara baik bank-bank sentral.
Disini  perlu  di  catat,  jika  sistem  modern  (sosialis,  misalnya), dengan  pengandaian  dianut  oleh  pemerintahan  Islâm  dan  lalu pemerintah  melakukan  intervensi  pada  gerak  perekonomian;  mulai dari  pengaturan  harta  milik,  arus  keuangan  dan  valuta  asing,  maka sesungguhnya  yang  demikian  bukan  sikap  Islâm.  Islâm  sangat menentang  kepemilikan  pemerintah  pada  alat-alat  produksi.  Sama seperti  Islâm  sangat  menentang  suatu  sistem  di  mana  rakyatnya hanya  diposisikan  sebagai  alat  produksi  dan  mereka  tanpa  kreasi yang bebas, sehingga mereka hanya seperti robot.
Sistem  Marxisme  selain  jelas  bertentangan  dengan  fitrah manusia, yang mempunyai rasa memiliki, juga sangat mematikan kiat kreatif,  dan  dari  segi  ekonomi,  sistem  Marxisme  jelas  tidak menguntungkan. Uji coba di sejumlah Negara membuktikan, Negara- negara  itu  dalam  tempo  sepuluh  tahun,  terlatih-latih  dan  anggota masyarakatnya  miskin  tak  mampu  bergerak  sama  sekali.  Karena hegemoni penguasa terlalu kuat dan otoriter.

## Penutup
Negara  dalam  Islâm  berfungsi  sangat  sentral  fungsinya sebagai ri'ayat sûni al-ummah (pengatur kehidupan umat) agar tenang
17 An-Nabhani,  Taqyiddin,  Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perspektif  Islam,
( Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 53.
secara  politis  dan  sejahtera  secara  ekonomi.  Jadi  tidak  sekedar berfungsi minimal (minimalist state) seperti dalam sistem pasar bebas, atau mendominasi perekonomian seperti dalam sistem sosialis. Tidak juga  terjerumus  terlalu  jauh  mengatur  sehingga  memberikan monopoli,  proteksi,  hak  istimewa  kepada  pengusaha  tertentu),  atau ekstrim  yang  lain  pemerintah  terlalu  lemah  sehingga  tidak  dapat berbuat  apa-apa  menghadapi  penyimpangan  para  pelaku  ekonomi, khususnya dari pihak swasta kuat.
Untuk  menjaga  agar  sistem  ekonomi  Islâm  sesuai  dengan aturan  Islâm,  peran  dan  fungsi  negara  -untuk  mengontrol pelaksanaan sistem ekonomi  Islâm- menjadi sangat signifikan. Peran seperti ini hanya mungkin dilakukan bila pemerintah digerakkan  oleh  para  birokrat  yang  memiliki  kepribadian  mulia, bersih,  yang  bekerja  benar-benar  demi  kepentingan  kesejahteraan rakyat. Untuk menjaga mental birokrat agar tetap bertindak jujur dan objektif.  Islâm  melarang  keras  praktek  pemberian  suap  atau  komisi pada  pegawai  pemerintah.  Atas  dasar  ini  pegawai  negeri  harus mendapat gaji yang layak. Selain kontrol dari negara, harus ada pula pengawasan dari masyarakat. Kontrol masyarakat dan individu agar negara serta masyarkat berjalan sesuai dengan koridor hukum Islam merupakan kewajiban penting bagi kaum Muslim.

## Daftar Pustaka:
Chapra,  Umar.  Sistem  Moneter  Islam.  terj.  Ikhwan  Abidin  Basri.
Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
Departemen  Agama  RI.  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya.  Surabaya:  CV.
Aisyiah, 1998.
Koesters,  Paul  Heinz.  Tokoh-tokoh  Ekonomi  Mengubah  Dunia  – Pemikiran-pemikiran  yang  Mempengaruhi  Hidup  Kita. Jakarta: Gramedia, 1987.
Nabhani,  Taqyiddin  an-.  Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif
Perspektif Islam. Surabaya, Risalah Gusti.  1996.
Nashar.  Pendidikan  Kewirausahaan.  Pamekasan:  STAIN  Pamekasan Press, 2006.

## Nashar
Rahman,  Azalur.  Doktrin  Ekonomi  Islam  Jilid  II,  Yogyakarta:  Bentang, 1995.
Sukirno,  Sadono.  Makro  Ekonomi,  edisi  kedua,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1995.
Triono, Dwi Condro. “Mata Uang Negara Khilafah”, Media Politik dan Dakwah Al Wai'e No. 70 Tahun VI (Juni 2006).
Zain,  Samih  Athif.  Syari’at  Islam  dalam  Perbincangan  Ekonomi,  Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan , Bandung: Hussaini, 1988.