Niken Kusumawardani, e -mail : n1ken.kusumaward4ni@gmail.com
DOI 10.23960/jak.v25i1.242
Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan p-ISSN 1410 - 1831

## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)
Volume 25 Nomor 1, Januari 2020
http://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jak

## PENGARUH ELEMEN GOOD GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI ASIA TENGGARA
Dinda Ayu Dizrisa 1 , Sudrajat. 2 , Niken Kusumawardani 3 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

## Informasi Naskah

## Abstract
Update Naskah: Dikumpulkan: 9 Desembber 2019;
Diterima: 7 January 2020; Terbit/Dicetak: 20 Januari 2020
Corruption  is  a  complex  social,  political  and  economic problem  and  occurs  in  every  country  with  different  levels. Corruption will complicate democracy and governance of a country. To  overcome  the  problem  of  corruption,  the  government  must implement good governance. This study aims to provide empirical evidence regarding the effect of elements of good governance on the level of corruption in Southeast Asia. Good governance variables are presented  by  six  variables:  voice  and  accountability,  political stability  and  absence  of  violence  /  terrorism,  government effectiveness,  regulatory  quality,  rule  of  law  and  control  of corruption.
Meanwhile,  the  level  of  corruption  is  measured  using  the Corruption  Perceptions  Index  (CPI).  The  research  sample  was selected  using  the  purposive  sampling  method  and  produced  a sample of 8 countries and the observation period was carried out in 2009-2018 or as many as 10 years, so the number of samples in this study were 80 samples. Corruption level data used in this study uses the  Corruption  Perceptions  Index  (Transparency  International), while  the  good  governance  data  used  in  this  study  uses  the Worldwide  Governance  Indicators  (World  Bank).  The  research methodology used in this study is multiple linear regression analysis with the IBM SPSS Statistics 24 program. The results showed that the variable voice and accountability, political stability and absence of violence / terrorism, and rule of law had no effect on the level of corruption,  whereas  the  government  variable  effectiveness, regulatory  quality,  and  control  of  corruption  affect  the  level  of corruption.

## Keywords:
Good  governance,  corruption  levels, worldwide governance indicators, corruption perceptions index.

## A. PENDAHULUAN
Korupsi dapat terjadi di setiap negara dengan berbagai tingkatan yang berbeda dan dapat menyebabkan permasalahan  sosial,  politik  dan  ekonomi  yang  kompleks.  Tidak  ada  konsensus  internasional  yang menjelaskan  mengenai  arti  korupsi  yang  sesungguhnya.  Dalam  berbagai  literatur,  korupsi  umumnya didefinisikan  sebagai  penyalahgunaan  kekuasaan  publik  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi (Lambsdorff,  2007).  Korupsi  menggunakan  jabatan  publik  sebagai  kekuatan  untuk  mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang bertentangan dengan rules of the game (Jain, 2001). Svensson (2005) melakukan penelitian untuk mengetahui ciri-ciri umum dari negara-negara yang dipersepsikan paling tinggi tingkat  korupsinya  di  dunia.  Dalam  penelitian  tersebut,  Svensson  melakukan  peringkat  terhadap  10% negara-negara dengan peringkat terbawah negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia menurut Control of  Corruption (World  Bank),  Corruption  Perceptions  Index  (Transparency  International),  International Country  Risk  Guide  (PRS  Group), dan International  Crime  Victim  Surveys  (UNICRI). Berdasarkan penelitian tersebut, sebagian besar negara yang termasuk 10% peringkat terbawah negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia merupakan negara berkembang.

## Tabel 1 10% Negara Terkorup di Dunia
No Negara CoC  No Negara CPI  No Negara ICRG  No Negara ICVS 1 Guinea Ekuatorial 1.9 1  Bangladesh 8.7 1  Zimbabwe 5.8 1  Albania 0.75 2 Haiti 1.7 2  Nigeria 8.6 2  China 5 2  Uganda 0.36 3 Irak 1.4 3  Haiti 8.5 3  Gabon 5 3  Mozambik 0.31 4 Kongo, Dem. Rep 1.4 4  Myanmar 8.4 4  Indonesia 5 4  Nigeria 0.3 5 Myanmar 1.4 5  Paraguay 8.4 5  Irak 5 5  Lituania 0.24 6 Afghanistan 1.4 6  Angola 8.2 6  Lebanon 5 7 Nigeria 1.4 7  Alzerbaijan 8.2 7  Myanmar 5 8 Laos 1.3 8  Kamerun 8.2 8  Niger 5 9 Paraguay 1.2 9  Georgia 8.2 9  Nigeria 5 10 Turkimenistan 1.2 10  Tajikistan 8.2 10  Rusia 5 11 Somalia 1.2 11  Indonesia 8.2 11  Sudan 5 12 Korea Utara 1.2 12  Kenya 8.1 12  Somalia 5 13 Zimbabwe 1.2 13  Cote d'Ivoire 7.9 13  Kongo, Dem. Rep 5 14 Indonesia 1.2 14  Kirghizia 7.9 14  Siberia dan 5 15 Angola 1.1 15  Libia 7.9 15  Montenegro 16 Bangladesh 1.1 16  Papua Nugini 7.9 16  Haiti 4.8 17 Kamerun 1.1 17  Papua Nugini 4.8 18 Niger 1.1 19 Sudan 1.1 20 Alzerbaijan 1.1 21 Tajikistan 1.1 Jumlah Sampel 195 133 140
Sumber: Svensson, 2005.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  peneliti  menarik  kesimpulan  bahwa  10  (sepuluh)  besar  peringkat terbawah negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia menurut 3 (tiga) dari 4 (empat) indeks yaitu CoC , CPI , dan ICRG menunjukkan bahwa rata-rata 50% negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia berasal dari Benua Asia dan rata-rata 30% negara di Benua Asia dengan peringkat terbawah negara dengan tingkat korupsi  tertinggi  tersebut  berasal  dari  Asia  Tenggara  dan  Asia  Barat,  kemudian  disusul  dengan  Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Timur. Hal ini merupakan angka yang cukup tinggi untuk permasalahan korupsi  di  Asia  Tenggara.  Berdasarkan  indeks  persepsi  korupsi  yang  dikeluarkan  oleh  Transparency International,  Singapura  dari  tahun  ke  tahun  selalu  menjadi  urutan  paling  atas  yang  dipersepsikan  lebih
bebas dari korupsi dibandingkan dengan negara tetangga lainnya di Asia Tenggara, sedangkan Indonesia dan  Myanmar  pada  tahun  2003  berada  pada  peringkat  paling  dasar  bila  dibandingkan  dengan  negara tetangganya  di  Asia  Tenggara.  Perbedaan  indeks  korupsi  antara  negara  teratas  yaitu  Singapura  dengan negara  terbawah  yaitu  Indonesia  dan  Myanmar  sangat  besar  (Wibowo,  2011).  Hal  ini  menjadi  menarik untuk dilihat apakah terdapat perbedaan karakteristik tata kelola pemerintahan pada negara-negara di Asia Tenggara.
Transparency International (2012) mencatat bahwa Singapura sebagai negara yang memiliki skor CPI tertinggi dengan skor 9,2 kemudian disusul dengan Brunei Darussalam 5,2. Malaysia 4,3. Thailand 3,4. Indonesia  3,0.  Vietnam  2,9.  Filipina  2,6.  Laos  2,2.  Kamboja  2,1.  Myanmar  1,5.  Dari  data  tersebut menunjukkan bahwa hanya Singapura dan Brunei Darussalam yang memiliki skor indeks korupsi diatas 5. Dengan  demikian  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa,  80  persen  negara-negara  di  ASEAN  memiliki permasalahan  terhadap  korupsi  (Perdana  dan  Santosa,  2012).  Korupsi  akan  menyebabkan  sulitnya demokrasi  dan  tata  pemerintahan  suatu  negara,  serta  akan  mempersulit  legitimasi  pemerintahan. Transparansi  merupakan  tanda  dari  tingkat  formalitas  institusi.  Transparansi  dapat  mengurangi  praktik korupsi di suatu negara (Kolstad dan Wiig, 2008). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Clark (2017), menjelaskan bahwa korupsi politik dapat merusak legitimasi pemerintah dan melemahkan perkembangan struktur politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sementara, pada penelitian yang dilakukan oleh Edo dkk. (2012) menyatakan bahwa umumnya kaum muda menilai buruk kinerja pemerintah karena adanya berbagai kasus  korupsi  yang  terjadi  di  pemerintahan.  Untuk  mengatasi  permasalahan  korupsi  di  suatu  negara, pemerintah wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ).
Kemunculan good governance berawal dari tuntutan akan prasyarat yang dikenakan pada program- program  bantuan  pembangunan  berupa  pinjaman  dan  bantuan  keuangan.  World  Bank  pertama  kali mengeluarkan  gagasan  yang  memperkenalkan good  governance sebagai  “program  pengelolaan  sektor publik” ( public sector management program) , dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam  kerangka  persyaratan  bantuan  dan  pinjaman  untuk  pembangunan  negara  yang  disebut  dengan “selektivitas”, yaitu komitmen dari negara penerima bantuan untuk menunjukkan keseriusannya terhadap reformasi  pada  bidang  ekonomi,  sosial  dan  termasuk  beberapa  aspek  lainnya  (Kharisma,  2014). Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Javaid  (2010)  menyatakan  bahwa  tata  kelola  yang  baik berkembang  pada  negara-negara  yang  bebas  korupsi.  Ketika  suatu  negara  telah  menerapkan  tata  kelola pemerintahan dengan baik maka negara tersebut akan bebas dari korupsi.
Prinsipnya,  korupsi  dan good  governance adalah  suatu  hal  yang  kontras  satu  sama  lain. Good governance mampu  untuk  mengurangi  praktik  korupsi  melalui  peningkatan  kesadaran  dan  pengetahuan publik tentang korupsi dan penguatan aturan hukum yang tegas untuk melawan praktik korupsi. Sebaliknya bahwa  praktik  korupsi  mampu  menghalangi  terwujudnya good  governance serta  akan  menciptakan penyimpangan dalam pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan (Edo dkk. 2012). Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara.
Pertanyaan yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah apakah voice and accountability , political stability and absence of violence/ terrorism , government effectiveness , regulatory quality , rule of law dan control of corruption berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Asia Tenggara. Tujuan  dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh voice and accountability , political stability
and absence of violence/ terrorism , government effectiveness , regulatory quality , rule of law dan control of corruption berpengaruh  terhadap  tingkat  korupsi  di  Asia  Tenggara.  Selain  itu,  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  informasi  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  mengenai  elemen good governance yang berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Asia Tenggara serta dapat memberikan masukan dalam penyusunan langkah-langkah pemberantasan korupsi khususnya bagi pemerintahan negara di Asia Tenggara dan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan tata kelola yang baik pada pemerintahan negara di Asia Tenggara.

## B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Keagenan
Menurut Jensen dan Mecklin (1976) teori keagenan merupakan sebuah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak prinsipal dan pihak agen, yaitu antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Menurut Eisenhardt (1989) teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi  yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia yang menyatakan bahwa manusia memiliki sifat untuk mengutamakan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai risiko, (b) asumsi tentang keorganisasian yang  menyatakan  mengenai  adanya  konflik  antar  anggota  organisasi,  efisiensi  sebagai  kriteria produktivitasnya, dan adanya asimetri informasi antara pihak prinsipal dan pihak agen, (c) Asumsi tentang informasi  yang  menyatakan  bahwa  informasi  dipandang  sebagai  barang  komoditi  yang  dapat  diperjual belikan.
Berdasarkan  asumsi  diatas,  sebagian  besar  manusia  akan  bertindak  dengan  mengutamakan kepentingan  pribadinya.  Pihak  agen  berkeinginan  untuk  meningkatkan  pendapatan  ekonomisnya, sedangkan  pihak  prinsipal  berkeinginan  untuk  meningkatkan  profitabilitasnya.  Hal  ini  kemudian  akan mendorong terjadinya konflik kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen. Ketika pihak prinsipal mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak agen, maka pihak prinsipal akan memastikan bahwa pihak agen  akan  bertindak  sebagaimana  yang  diinginkan  pihak  prinsipal.Dalam  penelitian  ini,  teori  keagenan digunakan  sebagai  dasar  untuk  menjelaskan  konflik  yang  terjadi  antara  pemerintahan  di  Asia  Tenggara yang  berperan  sebagai  pihak  agen  dan  masyarakat  yang  berperan  sebagai  pihak  prinsipal  terkait permasalahan korupsi di suatu negara. Pemerintah menerima perintah atas pengelolaan negara dan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk juga pemerintah berkewajiban untuk memberantas korupsi  guna  mensejahterakan  masyarakat  dari  tindakan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  tertentu  yang melanggar ketentuan hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

## Korupsi
Korupsi merupakan fenomena yang sulit didefinisikan secara tepat dan komprehensif (Aidt, 2003). Secara  terminologi,  korupsi  berasal  dari  bahasa  Latin  yaitu  “ corruptus ”  yang  artinya  kerusakan  atau kebobrokan. Istilah korupsi kemudian muncul dalam beberapa bahasa seperti Perancis “ corruption ” dan Belanda “ corruptie ” yang selanjutnya menjadi “korupsi” dalam bahasa Indonesia (Jahja, 2012). Korupsi merupakan  sesuatu  yang  busuk,  jahat,  dan  merusak,  berdasarkan  fakta  tersebut  tindak  korupsi  terkait: sesuatu    yang bersifat  amoral,  sifat  dan keadaan  yang busuk, menyangkut  jabatan instansi  atau  aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan
politik dan penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatan (Karsona, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korupsi adalah segala  tindakan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  dan  menghambat  pembangunan  negara.  Selain tidak  hanya  dapat  merugikan  keuangan  negara,  korupsi  juga  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas.  Dari  sekian  banyak  definisi  yang  ada,  definisi  yang  sering digunakan sebagai acuan dalam studi korupsi lintas negara adalah definisi korupsi menurut Transparency International  yaitu,  korupsi  merupakan  penyalahgunaan  wewenang  yang  digunakan  untuk  kepentingan pribadi ( the abuse of entrusted power for private gain ) (Pradiptyo, 2016).
Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa,  korupsi  merupakan  tindakan  melanggar  hukum  dengan memanfaatkan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi atas penyalahgunaan jabatan publik tersebut  dan  dapat  berpotensi  merugikan  keuangan  negara. Transparency  International setiap  tahunnya menerbitkan  indeks  persepsi  korupsi  yang  disebut  dengan Corruption  Perceptions  Index (CPI). Transparency  International  merupakan  sebuah  organisasi  internasional  yang  memelopori  pemberantasan korupsi  di  dunia.  Transparency  International  sejak  mulai  berdiri  pada  tahun  1993  telah  mengeluarkan Corruption  Perceptions  Index (CPI)  yang  mengurutkan  negara-negara  di  dunia  berdasarkan  anggapan (persepsi) publik terhadap korupsi politik ( transparency.org ). Corruption Perceptions Index (CPI) diukur dengan  mengambil  sampel  survei  persepsi  publik  atas  dasar  pandangan  dari  para  pakar  dan  analis  dari seluruh dunia (Tuanakotta, 2012). Corruption Perceptions Index (CPI) dapat menjelaskan tingkat korupsi disuatu negara dengan menggunakan skala 0-100. Jika suatu negara mendekati skor 0 maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut merupakan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Sebaliknya, jika suatu negara mendekati  skor  100  maka  dapat  dikatakan  bahwa  negara  tersebut  merupakan  negara  yang  bebas  dari korupsi.
Indeks ini menunjukkan peringkat terhadap negara-negara sesuai dengan persepsi publik mengenai tingkat korupsi di suatu negara. Survei ini mencerminkan persepsi dan pandangan dari para pengusaha dan analis  di  seluruh  dunia,  termasuk  para  pakar  dari  negara  yang  disurvei.  Korupsi  yang  digunakan  dalam survei  ini  merupakan  penyalahgunaan  jabatan  oleh  para  pegawai  negeri  dan  kaum  politisi  untuk kepentingan pribadi, seperti penyuapan dalam proses pengadaan barang dan jasa publik. Survei ini tidak membedakan antara korupsi  yang bersifat  administratif atau politis, atau  antara korupsi  yang besar atau kecil (Tuanakotta, 2012). Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Transparency International (1995), hasil survei mengenai Corruption Perceptions Index (CPI) dapat dipercaya dengan andal mengenai persepsi tingkat korupsi di suatu negara.

## Good Governance
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  merupakan  isu  mengenai  pengelolaan administrasi  publik  (Rasul,  2009). Good  governance menurut  World  Bank  (1992)  merupakan  suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran kesalahan alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, serta menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi pertumbuhan aktivitas usaha. Good governance dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan sumber sosial, budaya,
politik  serta  ekonomi  diatur  sesuai  dengan  kekuasaan  yang  diamanatkan  rakyat.  Sedangkan,  tata pemerintahan yang bersih merupakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggung jawab (Wiliyanti dkk. 2014).
Berdasarkan  pemahaman  mengenai good  governance ,  Worldwide  Governance  Indicators,  World Bank  (1996)  kemudian  mengeluarkan  karakteristik good  governance yang  disebut  sebagai aggregate indicators of six broad dimensions of governance. Indikator ini digunakan sebagai alat ukur suatu negara untuk mengukur tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika good governance suatu negara lemah, maka tingkat  korupsi  di  suatu  negara  juga  akan  meningkat.  Sebaliknya,  ketika good  governance suatu  negara tersebut kuat, maka tingkat korupsi di suatu negara tersebut juga akan menurun.
Indikator  pengukuran good  governance berdasarkan  Worldwide  Governance  Indicators  antara  lain sebagai berikut:

## a. Voice and Accountability
Voice  and  accountability merupakan  indikator  yang  menjelaskan  sejauh  mana  warga  negara  dapat berpartisipasi  dalam  pemilihan  pemerintahan  negara,  kebebasan  berekspresi,  kebebasan  berserikat serta  kebebasan  pers  (World  Bank,  2007). Voice  and  accountability merupakan  indeks  tingkat penduduk  negara  yang  berpartisipasi  dalam  proses  politik,  kebebasan  berekspresi,  kebebasan berkelompok, dan keterbukaan (Perdana dan Santosa, 2012).
b. Political Stability and Absence of Violence/ Terrorism
Political stability and absence of violence/ terrorism merupakan indikator yang menjelaskan adanya kemungkinan bahwa pemerintahan tidak berjalan dengan stabil atau dihentikan dengan cara yang tidak konstitusional,  serta  kemungkinan  adanya  bentuk  tindak  kekerasan  dan  terorisme  di  suatu  negara (World  Bank,  2007). Political  stability  and  absence  of  violence/  terrorism juga  merupakan  indeks mengenai  tingkat  probabilitas  bahwa  pemerintah  yang  sah  akan  digulingkan  secara  inkonstitusional atau kekerasan, termasuk kekerasan berpolitik maupun terorisme (Perdana dan Santosa, 2012).
c. Government Effectiveness
Government  effectiveness merupakan  indikator  yang  menjelaskan  kualitas  layanan  publik,  kualitas layanan  sipil,  dan  tingkat  kemandirian  dari  tekanan  politik,  kualitas  formulasi  dan  implementasi kebijakan,  dan  kredibilitas  komitmen  pemerintah  terhadap  kebijakan  tersebut  (World  Bank,  2007). Government effectiveness juga merupakan indeks mengenai tingkat kualitas layanan publik, kualitas layanan masyarakat dan tingkat independensi dari tekanan politik, kualitas perumusan kebijakan dan pelaksanaan, kredibilitas komitmen pemerintah terhadap suatu kebijakan (Perdana dan Santosa, 2012).
d. Regulatory Quality
Regulatory  quality merupakan  indikator  yang  menjelaskan  kemampuan  pemerintah  dalam merumuskan  dan  menerapkan  kebijakan  dan  peraturan  yang  sehat  yang  mendorong  pengembangan sektor  swasta  (World  Bank,  2007). Regulatory  quality merupakan  indeks  mengenai  tingkat kemampuan  pemerintah  untuk  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  serta  peraturan  yang memungkinkan untuk mempromosikan sektor swasta (Perdana dan Santosa, 2012).
e. Rule of Law
Rule of law merupakan indikator yang menjelaskan kepercayaan pemerintah terhadap tegaknya aturan hukum masyarakat, dan kualitas penegakan kontrak, aparatur sipil, kepolisian, dan pengadilan, serta kemungkinan terjadinya tindak kejahatan dan kekerasan (World Bank, 2007). Rule of law merupakan indeks mengenai tingkat keyakinan dan kepatuhan agen penegak hukum dalam melaksanakan aturan, terkait dengan kualitas penegak kontrak, hak milik, polisi dan pengadilan, serta kemungkinan kejahatan dan kekerasan (Perdana dan Santosa, 2012).

## f. Control of Corruption
Control of corruption merupakanindikator yang menjelaskan kekuasaan publik yang digunakan untuk meraup keuntungan pribadi, termasuk bentuk korupsi kecil maupun besar, serta pemberantasan korupsi yang  dilakukan  oleh  pemerintah  (World  Bank,  2007). Control  of  corruption merupakan  indeks mengenai  tingkat  persepsi  mengenai  kekuasaan  publik  dilaksanakan  untuk  kepentingan  pribadi (Perdana dan Santosa, 2012).
Pengaruh Voice and Accountability Terhadap Tingkat Korupsi
Semakin  baik  tingkat  partisipasi  dalam  proses  demokrasi,  berserikat  dan  kebebasan  pers  maka tingkat korupsi di suatu negara akan semakin rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Perdana dan  Santosa  (2012)  menyatakan  bahwa  variabel voice  and  accountability memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap corruption  perceptions  index (indeks  perspektif  korupsi).  Penelitian  yang  dilakukan oleh Rasul (2009) menyatakan bahwa bila kesadaran akan akuntabilitas ini muncul dan menjadi kebutuhan bagi para penyelenggara negara maka akan meminimalisir tindak korupsi.
H 1 : Voice and accountability berpengaruh terhadap tingkat korupsi.
Pengaruh Political Stability and Absence of Violence/Terrorism Terhadap Tingkat Korupsi
Semakin  baik  kestabilan  politik  maka  tingkat  korupsi  di  suatu  negara  akan  semakin  rendah. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Perdana  dan  Santosa  (2012)  menyatakan  bahwa  variabel political  stability  and  absence  of  violence/  terrorism memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap corruption perceptions index (indeks perspektif korupsi). Penelitian yang dilakukan oleh Edo dkk. (2012) menyatakan bahwa situasi stabil dan seimbang dalam dinamika berbangsa dan bernegara yang terwujud dapat menekan terjadinya  diskriminasi  yang  menyebabkan  kerusakan  fisik  atau  barang  orang  lain  dan  meminimalisir praktik korupsi di suatu negara.
H 2 : Political stability and absence of violence/ terrorism berpengaruh terhadap tingkat korupsi
Pengaruh Government Effectiveness Terhadap Tingkat Korupsi
Semakin  tinggi  tingkat  efektivitas  pemerintahan,  kualitas  layanan  publik  dan  layanan  sipil  maka tingkat korupsi di suatu negara akan semakin rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Edo dkk. (2012) menyatakan bahwa penyederhanaan prosedur administratif dan penguatan lembaga independen anti korupsi akan menjadi jalan keluar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan  yang baik  ( good governance ). Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Azra (2002) menyatakan bahwa dalam menangani
penyebab-penyebab  pokok  korupsi  diperlukan  perumusan  kebijakan-kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah.
H 3 : Government effectiveness berpengaruh terhadap tingkat korupsi
Pengaruh Regulatory Quality Terhadap Tingkat Korupsi
Semakin baik kualitas regulasi dan kebijakan maka tingkat korupsi di suatu negara akan semakin rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azra (2002) menjelaskan bahwa perubahan kebijakan yang lebih baik akan mendorong seseorang untuk mengurangi praktik korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Rasul (2009) menyatakan bahwa pembuatan kebijakan diperlukan untuk mengukur biaya pembuatan kebijakan dengan kemungkinan adanya peluang untuk melakukan tindak korupsi.
H 4 : Regulatory quality berpengaruh terhadap tingkat korupsi

## Pengaruh Rule of Law Terhadap Tingkat Korupsi
Semakin  baik  aturan  hukum  negara  maka  tingkat  korupsi  akan  semakin  rendah.  Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Azra  (2002)  menyatakan  bahwa  mereformasi  lembaga-lembaga  hukum untuk menciptakan, menegakkan hukum ( law enforcement ) dan memperkuat rule of law guna memberantas korupsi.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rasul  (2009)  menyatakan  bahwa  aparat  penegak  hukum  yang berkualitas dan berintegritas dapat melakukan pemberantasan tindak korupsi secara efektif dan optimal. H 5 : Rule of law berpengaruh terhadap tingkat korupsi
Pengaruh Control of Corruption Terhadap Tingkat Korupsi
Semakin  baik  pencegahan  korupsi  maka  tingkat  korupsi  di  suatu  negara  akan  semakin  rendah. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Perdana  dan  Santosa  (2012)  menyatakan  bahwa  variabel control  of  corruption memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap corruption  perceptions  index (indeks perspektif  korupsi).  Namun,  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dana  dkk . (2017)  menyatakan  bahwa control of corruption tidak dapat memberikan pengaruh terhadap korupsi.
H 6 : Control of corruption berpengaruh terhadap tingkat korupsi

## Gambar 2.1

## Kerangka Pemikiran
Voice and Accountability(X 1 ) Tingkat Korupsi (Y) Political Stability(X 2 ) Government
Effectiveness(X 3 )
Regulatory Quality(X 4 )
Rule of Law(X 5 )
Control of
Corruption(X 6 )

## C. METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  negara-negara  di  Asia  Tenggara.  Pengambilan  sampel dilakukan dengan metode purposive sampling .
Adapun kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:
1. Negara yang berada di wilayah Asia Tenggara.
2. Negara yang memiliki indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International dari tahun 2009-2018.
3. Negara  yang  memiliki  indikator good  governance yang  dikeluarkan  oleh  Worldwide  Governance Indicators, World Bank dari tahun 2009-2018.
Adapun  jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder diperoleh dari data-data internasional  yang didapatkan melalui Transparency International dan World Bank dari tahun 2009-2018.

## Tingkat Korupsi
Tingkat  korupsi  diukur  dengan  menggunakan  indeks  korupsi  di  setiap  negara  di  Asia  Tenggara. Indeks yang digunakan dalam penelitian ini adalah Corruption Perceptions Index (CPI) yang dikeluarkan oleh Transparency International. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan ( Y )dalam persamaan.

## Voice and Accountability
Memuat persepsi mengenai kemampuan warga negara untuk turut serta berpartsipasi dalam proses demokrasi,  termasuk  kebebasan  berekspresi  dan  berserikat,  dan  kebebasan  pers.  Variabel  ini  mencakup beberapa  komponen,  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Kaufmann et  al .  (2010).  Variabel  ini  diukur  dalam satuan distribusi normal standar, mulai dari -2.5 hingga 2.5 dengan satuan yang lebih tinggi menunjukkan kepercayaan  yang lebih  besar pada akuntabilitas negara (Spiteri dan Briguglio, 2018). Variabel ini akan disimbolkan dengan ( X 1 ) dalam persamaan.

## Political Stability and Absence of Violence/ Terrorism
Memuat persepsi mengenai kemungkinan terjadinya ketidakstabilan politik, kekerasan bermotivasi politik, dan terorisme di setiap negara. Variabel ini mencakup beberapa komponen, seperti yang dijelaskan dalam Kaufmann et al . (2010). Variabel ini diukur dalam satuan distribusi normal standar, mulai dari -2.5 hingga 2.5 dengan satuan  yang lebih tinggi  menunjukkan tingkat  stabilitas politik  yang lebih tinggi  dan berkurangnya  kekerasan  di  suatu  negara  (Spiteri  dan  Briguglio,  2018).  Variabel  ini  akan  disimbolkan dengan ( X 2 ) dalam persamaan.

## Government Effectiveness
Memuat persepsi mengenai kualitas layanan publik, perumusan dan implementasi kebijakan, dan layanan sipil. Variabel ini mencakup beberapa komponen, seperti yang dijelaskan dalam Kaufmann et al . (2010). Variabel ini diukur dalam satuan distribusi normal standar, mulai dari -2.5 hingga 2.5 dengan satuan yang  lebih  tinggi  menunjukkan  tingkat  efektivitas  pemerintah  yang  lebih  tinggi  (Spiteri  dan  Briguglio, 2018). Variabel ini akan disimbolkan dengan ( X 3 ) dalam persamaan.

## Regulatory Quality
Memuat  persepsi  mengenai  kualitas  kebijakan  dan  peraturan  pemerintah  untuk  mempromosikan perusahaan  sektor  swasta.  Variabel  ini  mencakup  beberapa  komponen,  seperti  yang  dijelaskan  dalam Kaufmann et al . (2010). Variabel ini diukur dalam satuan distribusi normal standar, mulai dari -2.5 hingga 2.5 dengan satuan yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kualitas regulasi yang lebih tinggi (Spiteri dan Briguglio, 2018). Variabel ini akan disimbolkan dengan ( X 4 ) dalam persamaan.

## Rule of Law
Memuat persepsi mengenai kepercayaan umum terhadap aturan hukum negara, termasuk peradilan, kepolisian, penegakan kontrak dan perlindungan hak milik, serta sejauh mana aturan hukum ditaati warga negara. Variabel ini mencakup beberapa komponen, seperti yang dijelaskan dalam Kaufmann et al . (2010). Variabel ini diukur dalam satuan distribusi normal standar, mulai dari -2.5 hingga 2.5 dengan satuan yang lebih  tinggi  menunjukkan  tingkat  kepercayaan  yang  lebih  besar  pada  aturan  hukum  negara  (Spiteri  dan Briguglio, 2018). Variabel ini akan disimbolkan dengan ( X 5 ) dalam persamaan.

## Control of Corruption
Memuat  persepsi  mengenai  sejauh  mana  pemerintah  nasional  di  setiap  negara  dianggap  untuk mencegah atau mengurangi timbulnya semua bentuk tindak korupsi di suatu negara. Variabel ini mencakup beberapa  komponen,  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Kaufmann et  al .  (2010).  Variabel  ini  diukur  dalam satuan distribusi normal standar, mulai dari -2.5 hingga 2.5 dengan satuan yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kontrol korupsi yang lebih baik (Spiteri dan Briguglio, 2018). Variabel ini akan disimbolkan dengan ( X 6 ) dalam persamaan.

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Koefisien Determinan (Adjusted R 2 )
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,780 a ,608 ,576 ,28000 a. Predictors: (Constant), LN_X6, LN_X1, LN_X3, LN_X4, LN_X5, LN_X2

## b. Dependent Variable: LN_Y
Berdasarkan  tabel  diatas  hasil  uji  koefisien  determinan  ( adjusted  R 2 )  diperoleh  nilai Adjusted R 2 sebesar  0,576  yang  berarti  bahwa  variabel  independen  yaitu voice  and  accountability (X 1 ), political stability and absence of violence/ terrorism (X 2 ), government effectiveness (X 3 ), regulatory quality (X 4 ), rule of law (X 5 ) dan control of corruption (X 6 ) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu tingkat korupsi sebesar 57,6% dan 42,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

## Uji Statistik t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) 4,006 ,066 60,908 ,000 LN_X1 ,059 ,034 ,137 1,748 ,085 LN_X2 ,041 ,053 ,074 ,769 ,444 LN_X3 ,064 ,026 ,210 2,486 ,015 LN_X4 ,178 ,042 ,366 4,181 ,000 LN_X5 ,100 ,051 ,181 1,936 ,057 LN_X6 ,113 ,054 ,209 2,110 ,038 a. Dependent Variable: LN_Y
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:
1. Variabel X 1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,085 nilai tersebut > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa voice  and  accountability (X 1 )  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  korupsi  atau  H 1 tidak terdukung.
2. Variabel X 2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,444 nilai tersebut > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa political stability and absence of violence/ terrorism (X 2 ) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi atau H 2 tidak terdukung.
3. Variabel X 3 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,015 nilai tersebut < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa government effectiveness (X 3 ) berpengaruh terhadap tingkat korupsi atau H 3 terdukung. 4. Variabel X 4 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai tersebut < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa regulatory quality (X 4 ) berpengaruh terhadap tingkat korupsi atau H 4 terdukung.
5. Variabel X 5 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,057 nilai tersebut > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa rule of law (X 5 ) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi atau H 5 tidak terdukung.
6. Variabel X 6 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,038 nilai tersebut < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa control of corruption (X 6 ) berpengaruh terhadap tingkat korupsi atau H 6 terdukung.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Voice and Accountability Terhadap Tingkat Korupsi
Hipotesis pertama menunjukkan bahwa voice and accountability tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil pengujian hipotesis pada lampiran 13 nilai voice and accountability (X 1 ) menunjukkan arah positif dengan nilai koefisien beta sebesar 0,059 dan nilai signifikansi sebesar 0,085 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa voice and accountabilty tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi atau H 1 tidak terdukung.
Hal yang menyebabkan voice and accountability tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi adalah jumlah pemilih tidak berpengaruh dengan tingkat korupsi meskipun tingkat partisipasi pemilu tinggi baik untuk  pemilihan  lokal  maupun  nasional  (Lewis,  2006).  Namun,  survei  yang  dilakukan  di  Filipina menujukkan bahwa tingkat korupsi yang rendah berhubungan dengan pemungutan suara dalam pemilihan lokal dan warga tetap aktif dalam pemerintahan meskipun terjadi korupsi (Lewis, 2006). Hasil penelitian Lindstedt  dan  Naurin  (2005)  dalam  Lambsdorff  (2007)  menyatakan  bahwa  kebebasan  pers  akan mengurangi  korupsi,  tetapi  terbatas  pada  demokrasi  dan  tingkat  pendidikan  yang  lebih  tinggi,  dapat disimpulkan  bahwa  penerapan  pendidikan  anti  korupsi  pada  kebebasan  pers,  tidak  cukup  untuk memengaruhi tingkat korupsi.
Sistem otoritarisasi yang dilakukan oleh rezim Junta Militer di Myanmar mengalami permasalahan yang kompleks, salah satunya yaitu tidak adanya kebebasan pers di Myanmar ditunjukkan dengan adanya larangan  penulisan  terhadap  isu-isu  tertentu  seperti  masalah  Hak  Asasi  Manusia  dan  tahanan  politik (Apriyanti, 2014). Sebelum terjadinya reformasi politik dan ekonomi pada pemerintahan U Thein Sein di Myanmar  tahun  2012, World  Press  Freedom  Index yang  dikeluarkan  oleh  Reporters  Without  Borders (2011)menyatakan  Myanmar  menduduki  peringkat  ke  169  dari  179  negara  yang  di  survei  dengan  skor sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa Myanmar memiliki tingkat kebebasan pers yang sangat rendah, ditandai  skor  100  >  70  yang  masuk  dalam  kategori  paling  tidak  bebas  ( least  free ).  Menurut  Apriyanti (2014), pers cenderung dimanipulasi dan digunakan untuk kepentingan dan pencitraan diri oleh rezim Junta Militer. Rendahnya kebebasan pers yang dialami Myanmar pada tahun 2011 tidak mempengaruhi hasil skor indeks perspektif korupsi Myanmar pada tahun tersebut, dapat dilihat pada lampiran 1 menunjukkan bahwa hasil skor corruption perceptions index (CPI) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan  pada  lampiran  1,  dapat  dilihat  bahwa  kenaikan  skor voice  and  accountability tidak sejalan  dengan  kenaikan  skor corruption  perceptions  index (CPI).  Terdapat  beberapa  negara  yang mengalami  peningkatan  skor voice  and  accountability tetapi  skor corruption  perceptions  index (CPI) mengalami  penurunan, atau sebaliknya. Terjadinya penurunan hasil skor voice and accountability tetapi skor corruption perceptions index (CPI) mengalami peningkatan terjadi pada beberapa negara antara lain: Thailand  (2010),  Filipina  dan  Timor  Leste  (2012),  Malaysia  dan  Thailand  (2014),  Singapura  (2015), Indonesia  dan  Vietnam  (2016),  Filipina,  Myanmar,  Thailand  dan  Vietnam  (2017),  dan  Filipina  (2018). Sebaliknya, terjadinya peningkatan hasil skor voice and accountability tetapi skor corruption perceptions index (CPI) mengalami penurunan terjadi pada beberapa negara antara lain: Malaysia, Singapura, Thailand dan Timor Leste (2011), Singapura (2012), Timor Leste (2014), Singapura (2016), Malaysia (2017), serta Thailand  dan  Timor  Leste  (2018).  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tinggi rendahnya  tingkat  skor voice  and  accountability tidak  memengaruhi  peningkatan  atau  penurunan corruption perceptions index (CPI) di suatu negara.
Pengaruh Political Stability and Absence of Violence/ Terrorism Terhadap Tingkat Korupsi Hipotesis  kedua  menunjukkan  bahwa political  stability  and  absence  of  violence/  terrorism tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil pengujian hipotesis pada lampiran 13 nilai political stability and absence of violence/ terrorism (X 2 ) menunjukkan arah positif dengan nilai koefisien beta sebesar 0,041 dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,444  >  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa political  stability  and absence of violence/ terrorism tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi atau H 2 tidak terdukung. Hal  yang  menyebabkan political  stability  and  absence  of  violence/  terrorism tidak  berpengaruh terhadap tingkat korupsi adalah ketidakmampuan politik dapat menyebabkan protes publik, tantangan bagi rezim  yang  berkuasa  bahkan  invasi  eksternal  (Treisman,  2000).  Lebih  lanjut,  Lambsdorff  (2007) menjelaskan bahwa jika aspek ketidakstabilan politik ditambahkan dalam perhitungan pengukuran tingkat korupsi maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.
Ketidakstabilan  politik  berupa  kudeta  militer  terjadi  di  Thailand  pada  7  Mei  2014  ketika  militer Thailand  meluncurkan  kudeta  terhadap  pemerintahan  Perdana  Menteri  Yingluck  Shinawatra  yang mengakhiri  jabatannya  sebagai  perdana  menteri  sejak  terpilih  pada  5  Agustus  2011  (Prakoso,  2014).
Campur tangan kekuatan militer di politik Thailand, berawal dari peran militer sebagai Dewan Penasihat yang mengamati kesalahan dalam pemerintahan sipil yang dilakukan oleh pemerintahan Perdana Menteri Yingluck  Shinawatra.  Kudeta  terjadi  akibat  kekuatan  militer  selalu  dapat  campur  tangan  dalam  urusan politik di Thailand dan menyebabkan pergantian kekuasaan (Prakoso, 2014). Ketidakstabilan politik yang dialami Thailand pada tahun 2014 ini tidak mempengaruhi hasil skor indeks perspektif korupsi Thailand pada tahun tersebut, dapat dilihat pada lampiran 1 menunjukkan bahwa hasil skor corruption perceptions index (CPI) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan pada lampiran 1, dapat dilihat bahwa kenaikan skor political stability and absence of violence/  terrorism tidak  sejalan  dengan  kenaikan  skor corruption  perceptions  index (CPI).  Terdapat beberapa negara yang mengalami peningkatan skor political stability and absence of violence/ terrorism tetapi  skor corruption  perceptions  index (CPI)  mengalami  penurunan,  atau  sebaliknya.  Terjadinya penurunan  hasil  skor political  stability  and  absence  of  violence/  terrorism tetapi  skor corruption perceptions index (CPI) mengalami peningkatan terjadi pada beberapa negara antara lain: Singapura dan Thailand  (2010),  Malaysia  dan  Thailand  (2012),  Myanmar  (2013),  Indonesia  dan  Myanmar  (2015), Myanmar  (2017),  serta  Indonesia  dan  Singapura  (2018).  Sebaliknya,  terjadinya  peningkatan  hasil  skor political  stability  and  absence  of  violence/  terrorism tetapi  skor corruption  perceptions  index (CPI) mengalami penurunan terjadi pada beberapa negara antara lain: Malaysia (2010), Singapura, Thailand dan Timor Leste (2011), Singapura (2012), Singapura (2013), Timor Leste (2014), Singapura (2016), Malaysia dan  Filipina  (2017),  serta  Thailand  dan  Timor  Leste  (2018).  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya tingkat skor political stability and absence of violence/ terrorism tidak memengaruhi peningkatan atau penurunan corruption perceptions index (CPI) di suatu negara.
Pengaruh Government Effectiveness Terhadap Tingkat Korupsi
Hipotesis  ketiga  menunjukkan  bahwa government  effectiveness berpengaruh  terhadap  tingkat korupsi. Hasil pengujian hipotesis pada lampiran 13 nilai government effectiveness (X 3 ) menunjukkan arah positif dengan nilai koefisien beta sebesar 0,064 dan nilai signifikansi sebesar 0,015 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa government  effectiveness memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat  korupsi  atau  H 3 terdukung.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  survei  yang  dilakukan  oleh  Transparency  International  (2010) dalam Global  Corruption  Barometer yang  menjelaskan  temuan-temuan  pada  negara  dimana  survei dilakukan  terkait  dengan  lembaga  yang  paling  dipercaya  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  dengan pandangan government  effectiveness .  Hasil  survei  menunjukkan  bahwa government  leaders merupakan lembaga dengan skor tertinggi paling efektif dalam upaya pemberantasan korupsi berdasarkan efektivitas pemerintah  dengan  skor  49%  dan government  leaders merupakan  lembaga  dengan  skor  terendah  kedua paling tidak efektif dalam upaya pemberantasan korupsi berdasarkan efektivitas pemerintah dengan skor 11% (lihat lampiran 14). Hal ini menujukkan bahwa kualitas lembaga pelayanan publik yaitu government leaders mampu melakukan pemberantasan korupsi di suatu negara.
Hasil  penelitian  ini  juga  menguatkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fatkhuri  (2017)  yang menyatakan  bahwa  berdasarkan  hasil  survei  BPS  tahun  2015  mengenai  Indeks  Perilaku  Anti  Korupsi menujukkan  bahwa  masyarakat  rata-rata  memiliki  pengalaman  terlibat  dalam  tindakan  korupsi  ketika berurusan  dengan  masalah  pelayanan  publik.  Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  yang
dilakukan oleh Rasul (2009)  yang menyatakan bahwa permasalahan  yang timbul karena adanya korupsi antara  lain  rendahnya  kualitas  pelayanan  publik,  rendahnya  kualitas  sarana  dan  prasarana  publik,  dan meningkatnya  beban  masyarakat  akibat  ketidakefektifan  dan  efisienan  dalam  pengelolaan  badan  usaha yang mengelola kebutuhan publik.
Pengaruh Regulatory Quality Terhadap Tingkat Korupsi
Hipotesis keempat menunjukkan bahwa regulatory quality berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil pengujian hipotesis pada lampiran 13 nilai regulatory quality (X 4 ) menunjukkan arah positif dengan nilai koefisien beta sebesar 0,178 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa regulatory quality memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi atau H 4 terdukung.
Hasil penelitian ini  mendukung penelitian yang dilakukan oleh Perdana dan Santosa (2012) yang menyatakan bahwa regulatory quality memiliki pengaruh yang signifikan terhadap corruption perceptions index (indeks perspektif korupsi). Gerring dan Thacker (2005) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara regulatory quality dan tidak adanya korupsi di suatu negara. Svensson (2005), menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara korupsi dengan regulasi pasar yaitu kewenangan yang dimiliki oleh  birokrat  dalam  merumuskan  dan  menerapkan  kebijakan  dapat  memengaruhi  tingkat  korupsi.  Para pejabat  seringkali  mengeluarkan  aturan-aturan  yang  menghambat  masuknya  pesaing  supaya  dapat melakukan korupsi (De Soto, 1989; Shleifer dan Vishny, 1993). Jadi, deregulasi dapat mengurangi korupsi bukan  karena  deregulasi  tersebut  dapat  meningkatkan  persaingan,  melainkan  karena  deregulasi  dapat mengurangi kewenangan birokrat.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pradiptyo (2016) yang menyatakan bahwa state captures corruption merupakan korupsi yang disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan pemerintah  dalam  membuat  kebijakan  dan  undang-undang  yang  memberikan  keuntungan  bagi  sektor swasta yaitu korporasi dan kebijakan tersebut inefisien bagi masyarakat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian  yang dilakukan oleh Umar (2011) yang menjelaskan bahwa korupsi akan mengurangi kemampuan  pemerintah  dalam  melakukan  pembenahan  peraturan  akibat  terjadinya  kegagalan  pasar ( market  failure ).  Ketika  kebijakan  dipengaruhi  oleh  korupsi,  maka  pengenaan  peraturan  dan  kebijakan tersebut akan menimbulkan inefisiensi kebijakan.

## Pengaruh Rule of Law Terhadap Tingkat Korupsi
Hipotesis kelima menunjukkan bahwa rule of law tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil pengujian hipotesis pada lampiran 13 nilai rule of law (X 5 ) menunjukkan arah positif dengan nilai koefisien beta sebesar 0,100 dan nilai signifikansi sebesar 0,057 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa rule of law tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi atau H 5 tidak terdukung.
Hal yang menyebabkan rule of law tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi adalah aturan hukum terkait lamanya pidana yang dijalankan oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak memiliki pengaruh terhadap penghukuman kembali atas perilaku korupsi tersebut. Dalam penanganan permasalahan korupsi tidak hanya mengandalkan  hukum  (pidana)  saja,  namun  berbagai  upaya  lain  tetap  harus  ditingkatkan  baik  untuk pencegahan  korupsi  atau  penghukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  (Elwina,  2011).  Selain  itu, menurut  Kurniadi  (2011)  penegakan  hukum  di  suatu  negara  selain  bergantung  pada  aparatur  hukum maupun sarana dan prasarana hukum, juga bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Angka kejahatan
akan  berkurang  jika  timbul  kesadaran  hukum  masyarakat.  Aturan  hukum  yang  berlaku  tidak  akan berpengaruh terhadap tindak kejahatan apabila masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penanganan terhadap permasalahan korupsi akan terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyakat sudah memadai.
Tren  Vonis  Kasus  Korupsi  2018  yang  dikeluarkan  oleh  Indonesia  Corruption  Watch  (2018) menyimpulkan bahwa terdapat enam permasalahan terkait tren vonis perkara korupsi diantaranya: (1) rata- rata  putusan  pada  seluruh  tingkat  pengadilan  dapat  dikatakan  ringan,  yaitu  2  tahun  5  bulan;  (2) permasalahan pengembalian aset yang belum maksimal ditandai dengan 8.7% kerugian negara yang diganti melalui pidana tambahan uang pengganti; (3) rendahnya sanksi bagi pelaku pungli; (4) tingginya disparitas putusan pengadilan; (5) rendahnya pencabutan hak politik bagi para terdakwa yang memiliki latar belakang karir  politik;  (6)  tingginya  pengajuan  PK  oleh  banyaknya  terpidana  korupsi  terutama  yang  perkaranya ditangani oleh KPK. Banyaknya masalah terkait tren vonis perkara korupsi yang di hadapi Indonesia pada tahun 2018 mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi ini dan hal ini tidak mempengaruhi hasil skor indeks perspektif korupsi Indonesia pada tahun tersebut, dapat dilihat pada lampiran 1 menunjukkan bahwa hasil skor corruption perceptions index (CPI) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Perdana dan Santosa (2012) yang menjelaskan bahwa rule of law tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap corruption perceptions index (indeks perspektif korupsi). Berdasarkan pada lampiran 1, dapat dilihat bahwa kenaikan skor rule of law tidak sejalan dengan kenaikan skor corruption perceptions index (CPI). Terdapat beberapa negara yang mengalami  peningkatan  skor rule  of  law tetapi  skor corruption  perceptions  index (CPI)  menurun,  atau sebaliknya.  Terjadinya  penurunan  hasil  skor rule  of  law tetapi  skor corruption  perceptions  index (CPI) mengalami peningkatan terjadi pada beberapa negara antara lain: Malaysia, Filipina dan Vietnam (2012), Malaysia  (2013),  Thailand  (2014),  Indonesia,  Myanmar  dan  Singapura  (2015),  Timor  Leste  (2016), Myanmar, Timor Leste dan Vietnam (2017), dan Filipina (2018). Sebaliknya, terjadinya peningkatan hasil skor rule of law tetapi skor corruption perceptions index (CPI) mengalami penurunan terjadi pada beberapa negara antara lain: Malaysia (2010), Singapura (2011), Singapura (2012), Thailand (2013), Singapura dan Timor Leste (2014), Singapura dan Thailand (2016), dan Timor Leste (2018). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya tingkat skor rule of law tidak memengaruhi peningkatan atau penurunan corruption perceptions index (CPI) di suatu negara.
Pengaruh Control of Corruption Terhadap Tingkat Korupsi
Hipotesis keenam menunjukkan bahwa control of corruption berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil  pengujian  hipotesis  pada  lampiran  13  nilai control  of  corruption (X 6 )  menunjukkan  arah  positif dengan  nilai  koefisien  beta  sebesar  0,113  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,038  <  0,05  sehingga  dapat disimpulkan bahwa control of corruption memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi atau H 6 terdukung.
Hasil  penelitian  ini    mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Perdana  dan  Santosa  (2012)  yang menyatakan  bahwa control  of  corruption memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap corruption perceptions index (indeks perspektif korupsi). Perdana dan Santosa (2012) juga menyatakan bahwa proses terbentuknya  korupsi  dipengaruhi  oleh  tingkat  kontrol  pemerintah  dalam  tindak  pidana  korupsi,  hal  ini
dapat  memicu  terjadinya  tindak  korupsi  dalam  birokrasi  suatu  negara.  Hasil  penelitian  ini  mendukung survei yang dilakukan oleh Transparency International (2009) dalam Global Corruption Barometer yang menyajikan  temuan-temuan  pada  negara  dimana  survei  dilakukan  terkait  penilaian  responden  terhadap kemampuan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hasil survei pada negara di wilayah Asia Tenggara menujukkan bahwa empat dari tujuh negara dalam survei yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, dan  Singapura  meyatakan  bahwa  pemerintah  secara  efektif  telah  melakukan  pemberantasan  korupsi. Sedangkan, tiga dari tujuh negara dalam survei yakni Malaysia, Filipina, dan Thailand menyatakan bahwa pemerintah  tidak  efektif  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  (lihat  lampiran  15).  Maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa keefektifan pemerintah dalam pemberantasan korupsi dapat berpengaruh kepada tingkat korupsi di suatu negara.
Komitmen  dalam  pemberantasan  korupsi  secara  internasional  telah  dimulai  sejak  terbentuknya konvensi  anti-korupsi  internasional  pada  tahun  2003  yaitu  UNCAC  (The  United  Nations  Convention Against  Corruption).  Konvensi  ini  telah  menjadi  instrumen  hukum  internasional  dalam  mendukung pemberantasan  korupsi,  kejahatan  terorganisir,  kejahatan  ekonomi  dan  pencucian  uang.  Dengan menandatangani  dan  mengesahkan  status  keanggotaan  UNCAC  pada  akhir  tahun  2003,  hal  ini menunjukkan  keseriusan  negara-negara  anggota  ASEAN  dalam  memerangi  korupsi  di  negaranya. Perjanjian  internasional  antara  negara-negara  anggota  ASEAN  sejak  tahun  2003  ini  telah  memprakasai terbentuknya SEA-PAC (South East Asia Parties Againts Corruption) pada tahun 2008 yaitu komunitas anti-korupsi  di  Asia Tenggara  yang menyediakan instrumen internasional  dalam pemberantasan korupsi yang tertuang dalam UNCAC.
Dalam meningkatkan upaya pemberantasan korupsi setiap negara anggota ASEAN masing-masing memiliki  lembaga  independen  pemberantasan  korupsi.  Indonesia  mempunyai  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (2002),  Brunei  Darussalam  mempunyai  Anti-Corruption  Bureau  (1982),  Vietnam  mempunyai Government Inspectorate of Vietnam (1945), Thailand mempunyai National Anti-Corruption Commission (1999),  Singapura  mempunyai Corrupt  Practices  Investigation  Bureau (1952),  Malaysia  mempunyai Malaysian  Anti-Corruption  Commission (1967),  Laos  mempunyai State  Inspection  and  Anti-Corruption Authority  –  Lao  PDR (2001),  Myanmar  mempunyai Anti-Corruption  Commission  The  Republic  of  the Union  of  Myanmar (2014),  dan  Filipina  mempunyai Office  of  The  Ombudsman (1987).  Berdasarkan keseriusan  masing-masing  negara  dengan  memberikan  wewenang  eksklusif  kepada  lembaga-lembaga diatas dan membuktikan bahwa negara-negara anggota ASEAN memiliki komitmen kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi di negaranya masing-masing (Amrullah dan Natamiharja, 2019).

## E. SIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh elemen good governance terhadap tingkat korupsi di  Asia  Tenggara  yang  memiliki Corruption  Perceptions  Index yang  dikeluarkan  oleh Transparency International dan  memiliki  indikator good  governance yang  dikeluarkan  oleh Worldwide  Governance Indicators, World Bank tahun 2009-2018. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat  analisis  hipotesis  dengan  menggunakan  Program  IBM  SPSS Statistics versi  24.  Berdasarkan  hasil pengujian  hipotesis,  dari  variabel  independen  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut; voice  and accountability tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Asia Tenggara, political stability and absence
of  violence/  terrorism tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  korupsi  di  Asia  Tenggara, government effectiveness berpengaruh  terhadap  tingkat  korupsi  di  Asia  Tenggara, regulatory  quality berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Asia Tenggara, rule of law tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Asia Tenggara, control of corruption berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Asia Tenggara.

## Implikasi
Implikasi hasil penelitian ini yaitu dalam peningkatan good governance akan berdampak langsung terhadap penurunan tingkat korupsi. Namun, masih terdapat beberapa elemen good governance yang belum maksimal dalam penurunan tingkat korupsi di Asia Tenggara, seperti masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik, rendahnya kebebasan bereskpresi, berserikat, keterbukaan, dan kebebasan pers.  Selain  itu,  semakin  rendah  ketidakstabilan  politik,  diberhentikannya  pemerintahan  secara  tidak konstitusional,  serta  kemungkinan  terjadinya  tindak  kekerasan  dan  terorisme,  serta  semakin  rendahnya kepercayaan pemerintah terhadap tegaknya aturan hukum masyarakat, kualitas penegakan hukum, aparatur sipil,  kepolisian  dan  pengadilan  serta  kemungkinan  terjadinya  tindak  kejahatan  dan  kekerasan.  Hal  ini menyebabkan  belum  maksimalnya  pemberantasan  korupsi  yang  terjadi  di  sektor  publik,  sehingga  perlu dilakukan pembenahan dan penyusunan kebijakan mengenai upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien.  Selain  itu,  penguatan  lembaga  independen  terkait  pemberantasan  korupsi,  peraturan  perundang- undangan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait tindak pidana korupsi perlu dilakukan agar tingkat korupsi di Asia Tenggara akan berangsur-angsur menurun.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel dari penelitian yang digunakan hanya terbatas pada negara-negara  di  Asia  Tenggara,  indeks  pengukuran  variabel  dependen  yaitu  tingkat  korupsi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan corruption  perceptions  index yang  dikeluarkan  oleh Transparency  International,  sedangkan  masih  terdapat  beberapa  indeks  pengukuran  lain  yang  tidak digunakan dalam penelitian ini, dan indikator good governance yang digunakan memiliki hubungan linear antar variabel sehingga menyebabkan masalah multikolinearitas. Indikator pengukuran good governance yang  dikeluarkan  oleh Worldwide  Governance  Indicators ( World  Bank )  masih  menggunakan  metode pengukuran  yang  sama  setiap  tahunnya  dari  tahun  1996  sampai  dengan  saat  ini,  sehingga  tidak  adanya pembaharuan metode pengukuran yang lebih akurat untuk digunakan. Saran yang diberikan peneliti bagi pihak  pemerintah  adalah  diharapkan  perlu  dilakukan  pembenahan  dan  penyusunan  kebijakan  mengenai upaya penurunan tingkat korupsi yang efektif dan efisien, dan diharapkan bagi pemerintah untuk melakukan penguatan  lembaga  independen  terkait  pemberantasan  korupsi,  peraturan  perundang-undangan,  serta meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  terkait  tindak  pidana  korupsi  perlu  dilakukan  agar  tingkat korupsi  di  Asia  Tenggara  akan  berangsur-angsur  menurun.  Saran  yang  diberikan  peneliti  bagi  peneliti selanjutnya  adalah  diharapkan  dapat  menggunakan  sampel  yang  lebih  luas  seperti  negara-negara  yang terdapat di suatu benua atau melakukan perbandingan antar benua sehingga dapat mengetahui perbedaan tingkat korupsi di suatu negara, dan diharapkan dapat menggunakan beberapa indeks pengukuran tingkat korupsi sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan sehingga mendapatkan hasil pengujian yang lebih akurat dan dapat diandalkan.

## REFERENSI
Aidt, T. S. 2003. Review: Economic Analysis of Corruption: A Survey . Jurnal Ekonomi 113(491): F632- F652.
Amrullah, Rinaldy dan Rudi Natamiharja. 2019. Asset Recovery in the Criminal Act of Corruption in ASEAN . http://repository.lppm.unila.ac.id/15949/. Diakses pada 16 Februari 2020. Apriyanti, Devi. 2014. Reformasi Politik dan Ekonomi di Myanmar Pada Masa Pemerintahan Presiden U Thein Sein (2011-2013). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 1, No. 2.
Azra, Azyumardi. 2002. Korupsi dalam Perspektif Good Governance . Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 2, No. 1. 31-36.
Clark, April K. 2017. Measuring Corruption: Transparency International’s “Corruption Perception Index” . Corruption, Accountability and Discretion. Public Policy and Governance. 3-22. Dana, Badara Shofi, Eni Supriyanti, dan Irin Cahyawati. 2017. Pertumbuhan Ekonomi dan Korupsi di Indonesia: Pendekatan Good Governance . SNAPER-EBIS. Hal. 244-248. ISBN : 978-602-5617-01-0 . Danang, S. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung. PT Refika Aditama Anggota Ikapi. Edo, NK Johanes, Raymundus Rikang RW dan Cornel Dimas SK. 2012. Literasi Kaum Muda tentang Good Governance Melalui Isu Korupsi di Televisi. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 9, No. 1. 56-59. Eisenhardt, KM. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. The Academy of Management Review . Vol. 14, No. 1, 57-74.
Elwina, Marcella S. 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud. ISBN: 978-602-9290-15-8.
Fatkhuri. 2017. Korupsi Dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial. Vol. 1, No. 2.
Gerring, John. dan Strom C Thacker. 2005. Do Neoliberal Policies Deter Political Corruption?.
International Organization. Vol. 59. pp 233-254.
Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
Indonesia Corruption Watch. 2018. Tren Vonis Kasus Korupsi 2018. https://antikorupsi.org/id/tren/tren- vonis-kasus-korupsi-2018. Diakses pada 01 Maret 2020.
Jahja, Juni Syafrien. 2012. Say No to Korupsi . Jakarta: Visimedia. Hal. 7-8.
Jain, Arvind K. 2001. Corruption: A Review. Journal of Economic Surveys. Vol. 15, No.1. Javaid, Umbreen. 2010. Corruption and Its Deep Impact on Good Governance in Pakistan . Pakistan Economic and Social Review. Vol. 48, No. 1. pp. 123-134.
Jensen, Michael C dan William H Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . Journal of Financial Economics (JFE). Vol. 3, No.4.
Karsona, Agus Mulya. 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud. ISBN: 978-602-9290-15-8.
Kaufmann, Daniel, Aart Kraay dan Massimo Mastruzzi. 2010. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues . World Bank Policy Research Working Paper. No. 5430. Kharisma, Bayu. 2014. Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta: Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan. Jurnal Buletin Studi Ekonomi. Vol. 19, No. 1.
Kolstad, I dan A Wiig. 2008. Is Transparency the Key to Reducing Corruption in Resource-Rich Countries? .World Development.
Kurniadi, Yusuf. 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud. ISBN:
978-602-9290-15-8.
Lambsdorff, Johan Graf. 2007. The Institutional Economics of Corruption and Reform: Theory, Evidence, and Policy . Cambridge University Press. JF1525.C66L36 2007.
Lewis, Maureen. 2006. Governance and Corruption in Public Health Care Systems . Center for Global Development. No. 78.
Perdana, Putra dan Purbayu Budi Santosa. 2012. Efektivitas Lembaga Birokrasi dan Tingkat Korupsi Terhadap Investasi pada Enam Negara Asean (Filipina, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Thailand) Tahun 2004-2010. Diponegoro Journal of Economics. Vol. 1, No. 1.
Political & Economic Risk Consultancy, Ltd . 2018. Annual Review of Corruption in Asia – 2018. Independent Fortnightly Report on Asian Business and Politics. March. No. 992. Pradiptyo, Rimawan. 2016. Modul Integritas Bisnis: Dampak Sosial Korupsi. Jakarta: Direktorat
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan.
Prakoso, Septyanto Galan. 2014. The Path of Military Power Interference in the Politics of Thailand . Indonesian Journal of International Studies. Vol 1, No. 1.
Rasul, Sjahruddin. 2009. Penerapan Good Governance di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Mimbar Hukum. Vol. 21, No. 3. Hal. 409-628.
Reporters Without Borders. 2011. World Press Freedom Index 2011/2012. https://rsf.org/en/world-press- freedom-index-20112012. Diakses pada 19 Februari 2020.
Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 2001, No. 134. Sekretariat Negara. Jakarta.
Spiteri, Jonathan. dan Marie Briguglio. 2018. Does Good Governance Foster Trust in Government? An Empirical Analysis . Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis. Vol. 99. 121-137.
Svensson, Jakob. 2005. Eight Questions about Corruption . Journal of Economic Perspectives. Vol. 19, No. 3.
Transparency International. 2009. Global Corruption Barometer . ISBN: 978-3-935711-28-9. ______________________ 2010. Global Corruption Barometer .
https://www.transparency.org/gcb201011/in_detail. Diakses pada 25 Januari 2020. Treisman, Daniel. 2000. The Causes of Corruption: A Cross-National Study . Journal of Public Economics. Vol. 76, No. 3. pp 399-457.
Tuanakotta, Theodorus M. 2012. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat. Umar, Haryono. 2011. Menghitung Kembali Dampak Korupsi. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 7, No.
1. ISSN 1412-3681.
Wibowo. Satrio Budi. 2011. Indeks Persepsi Korupsi Ditinjau dari IQ Nasional dan GDP di Asia Tenggara. GUIDENA. Vol. 1, No. 1.
Wiliyanti, Rizke, Ria Nelly Sari dan Edfan Darlis. 2014. Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Peran Auditor Internal Terhadap Tingkat Kecurangan. Jurnal Ekonomi. Vol. 1, No. 1.
World Bank. 1992. Governance and Development . Washington DC: World Bank.
__________ 2007. A Decade of Measuring The Quality of Governance . Washington DC: World Bank.