PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DI MADURA

## Iskandar Dzulkarnain
Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal Bangkalan e-mail: iskandar_aftoinette@yahoo.co.id
Abstrak:
Penelitian  ini  melihat  sejauh  mana  problematika  perdagangan  manusia  ( human trafficking ), yang merupakan isu krusial dalam dunia politik sejak tahun 1990-an. Feminis, organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), gerakan sosial perempuan, dan semua  pihak  yang  peduli  terhadap  isu  tersebut  berupaya  mengungkap  perda- gangan manusia, yakni perempuan-perempuan yang ―dipaksa‖ berimigrasi dan bekerja sebagai pelacur, sebuah persoalan internasional dan merupakan bentuk ―perbudakan modern‖ ( modern day slavery ). Dari sinilah peneliti mencoba melihat potret  perempuan  korban  perdagangan  manusia  di  Madura.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  biografis,  yang  mana  hasil  penelitian  ini merupakan  sebuah  potret  panjang  mengenai  proses  lahirnya  perdagangan manusia,  ketika  menjadi  korban,  dan  pasca  menjadi  korban  atau  pulang  ke tempat  asal  mereka.  Ekonomi,  dorongan  keluarga,  pendidikan,  dan  keinginan diri  sendiri  merupakan  alasan-alasan  utama  mengapa  mereka  bisa  dijadikan sebagai  korban  perdagangan  manusia.  Proses  awal,  penempatan,  sampai kepulangan  mereka  tidak  pernah  lepas  dari  ragam  penderitaan;  mulai  dari pelecehan  seksual,  pemerkosaan,  kekerasan  seksual,  gaji  tidak  dibayar,  diper- lakukan  dengan  kasar,  dan  jam  kerja  yang  lebih  panjang.  Sebuah  biografi panjang  yang  sangat  memilukan. Dengan  penelitian ini  diharapkan  para  pihak yang  memiliki  kepedulian  terhadap human  trafficking bisa  bertindak  dan  men- cegahnya, sehingga tidak muncul lagi para perempuan yang tertipu.

## Abstract:
The study views the problematic of human trafficking in depth, that becomes a crucial issue in politic domain since 1990‘s. Feminists, human right organizations, women  social  movements,  and  all  thes  sides  that  care  about  the  issue  are  on attempts to reveal human trafficking, women who are immigrated forcedly and prostituted. This is an international problem and type of modern day slavery. By this  point  the  researcher  tends  to  describe  women,  the  victims  of  human traficcking  in  Madura.  The  study  uses  biographic  qualitative  method  resulting the  description  of  the  process  of  human  trafficking  genesis,  victim  period,  and post  victim  period  when  they  get  back  home.  Economy,  family  endorsement, education,  and  self  motivation  have been  the  reasons  of  the  human  trafficking. The  early  process,  placing,  and  returning  cannot  be  seperated  with  the various kinds  of  sorrows—sexual  harassment,  raping,  unsalaried,  tortured,  and  longer woring  hours.  What  a  very  long  and  sad  biography.  The  researh  result  is
hopefullyable    to  attract  the  intentions  of  those  who  care  against  the  human trafficking in order to act,  prevent, and to avoid cheated women in future.
Kata Kunci:
Perempuan, korban, perdagangan manusia

## Pendahuluan
Perempuan tidak pernah bisa dile- paskan dari persoalan ketidakadilan gen- der. Seksualitas dan perempuan yang di- perdagangkan  merupakan  bagian  dari potret panjang atas kuasa tubuh terhadap mereka.  Padahal  pada  Kongres  Perseri- katan  Perkoempoelan  Perempoean  Indo- nesia  (PPPI)  pada  1932, human  trafficking telah menjadi  salah  satu fokus pembaha- san  dalam  forum  tersebut.  Hasil  dari kongres  tersebut  merumuskan  beragam rekomendasi  tentang  perdagangan  pe- rempuan  dan  anak  yang  sangat  diyakini terkait  langsung  dengan  persoalan-per- soalan kemiskinan.
Di  Indonesia  persoalan  perdaga- ngan  manusia  ( human  trafficking )  tidak pernah  bisa  dilepaskan  dengan  ragam persoalan mengenai seksualitas. Di mana konsep  seksualitas  banyak  dipengaruhi oleh  kuasa  budaya  Jawa.  Hal  ini  terjadi karena  Jawa  merupakan  etnis  terbesar dan terbanyak di Indonesia. Dalam buda- ya  Jawa,  paham  kekuasaan  raja  yang sangat  patriarkis  dan  feodalistik  sangat tampak  dalam  pemahaman  seksualitas- nya.  Konsep  ‗keagungbinataraan‘  sangat dihayati dan diamalkan oleh raja-raja Ma- taram  dan  masyarakat  Jawa  (baca:  Indo- nesia)  sampai  saat  ini.  Dalam Serat  Cen- thini ‖  pun  disebutkan  bahwa  raja  meru- pakan dalang sejati, yang berhak menga- tur kehidupan siapa pun karena dia men-
dapatkan  mandat  dari  Tuhan. 1 Hal  sama juga  dikatakan  dalam Wulang  Reh ,  yang mana  raja  merupakan kinarya  wakiling Hyang  Agung ,  sehingga  semua  orang harus  tunduk,  patuh,  dan  taat  terhadap semua  perintah  raja  dengan  atau  tanpa syarat  apa  pun.  Karena  dengan  menen- tang  dia  akan  dianggap  sebagai mbandel ing karsaning Hyang Agung . 2
Oleh karenanya, dalam konsep ke- kuasaan yang dikembangkan, dipaha-mi, dan  diikuti  oleh  masyarakat  Jawa  (Indo- nesia),  kaum  perempuan  hampir  dipasti- kan  tidak  mendapatkan  peran  atau  pun tempat.  Hal  ini  semakin  diperkuat  de- ngan  ungkapan  Jawa  bahwa  kaum  nasib perempuan  ikut  kaum  laki-laki,  yakni swarga  nunut , neraka  katut .  Selain  itu, kaum  perempuan  juga  dianggap  sebagai konco  wingking .  Sehingga  peran  dan  tem- pat  perempuan  adalah  sumur  (mencuci dan  sejenisnya),  kasur  (melayani  suami dan  sejenisnya),  dan  dapur  (masak  dan sejenisnya).
Pola  kekuasaan  inilah  yang  mela- hirkan patriarki dan kyarki .  Kekuasaan patriarki merupakan  kekuasaan  kaum  la- ki-laki  yang  mendominasi,  mensubor- dinasi,  dan  mendiskriminasi  kaum  pe- rempuan,  sedangkan  kekuasaan kyarki tidak  hanya  mempersoalkan  ketidakadi- lan gender, namun juga  merupakan ben-
1 J.  B.  Banawiratma/Sindhunata,  ―Di  Bawah  Ba- yang-bayang  Budaya  Kekuasaan  Lelaki‖, Majalah Basis ,  No.  07-08,  Tahun  Ke-45  (Oktober,  1996), hlm. 5-7.
2 Ibid.
tuk dominasi dari raja, penguasa, pembe- sar,  pemerintah,  tuan,  majikan,  suami, dan  lain-lain  atas  mereka  yang  mensub- ordinasi.  Sehingga kyarki tidak  hanya meliputi  kaum  laki-laki,  namun  juga merupakan kerangka pemahaman ideolo- gis  kebudayaan,  sistem,  dan  struktur  so- sial  yang  mendukungnya.  Dengan  demi- kian, kekuasaan kyarki merupakan kekua- saan  yang  akan  terus  lahir  untuk  me- lestarikan  relasi  sosial  untuk  mendasari lahirnya  kekuasaan  tersebut,  yakni  ke- kuasaan  relasi  sosial  yang  berlandaskan penindasan. 3
Berawal  dari  inilah  gerakan  sosial gender  lahir,  yakni  sebagai  upaya  per- lawanan  terhadap  dominasi  kuasa  bu- daya patriarki dan kyarki .  Perlawanan  ini merupakan  gerakan  pembebasan  yang didengung-dengungkan oleh kaum femi- nis  untuk  mengangkat  struktur  sosial  ke arah  yang  lebih  baik  dari  lapisan  dasar piramida  kuasa  budaya kyarki .  Sehingga perspektif  kritis  pembebasan  ini  sebe- narnya  merupakan  perlawanan  terhadap jaring-jaring  rasisme,  penghisapan  kelas, kolonialisme, pengasingan, ketidakadilan gender,  dan  segala  hal  yang  merendah- kan martabat kaum perempuan. Perspek- tif  pembebasan  ini  tidak  hanya  meng- gugat  kehidupan  yang  berpusat  pada kaum laki-laki, namun juga pada budaya, ideologi, dan struktur sosial yang bersifat patriarki dan kyarki .
Sebuah  proses  panjang  lahirnya gerakan  sosial  gender  yang  semakin memperlihatkan  ketidakmampuan  pe- rempuan  dalam  mengontrol  dirinya,  se- hingga  kuasa  atas  tubuh-tubuh  mereka sangat tampak. Di Indonesia, gerakan ka- um  feminis  tidak  bisa  dilepaskan  dari wacana  yang  dikembangkan  oleh  pe- nguasa  Orde  Baru,  yang  mana  potret
perempuan  yang  memiliki  kemampuan untuk  mengaktualisasikan  diri,  baik  me- lalui  wacana  maupun  gerakan,  untuk memberdayakan  diri  dan  menyetarakan dengan kaum laki-laki ada pada diri RA. Kartini.  Feminitas  ideal  RA.  Kartini  di mata masyarakat melalui power-knowledge Orde  Baru  merupakan  sebuah  bentuk representasi  yang  kemudian  dimaknai, dipahami,  dan  diinginkan  serta  dikejar para perempuan di Indonesia.
Pemerintah,  keluarga,  dan  semua elemen  masyarakat  kemudian  menyosia- lisasikan  dan  mendukung  nilai-nilai  dari feminitas RA. Kartini. Nilai-nilai tersebut di  antaranya  adalah  berperilaku  halus dan  keberadaannya  untuk  memberi  ke- nyamanan  dan  kesenangan  bagi  suami- nya. Selain itu, RA. Kartini juga mengacu kepada  kelas  sosial  menengah  atas.  Rep- resentasi feminis ideal yang ada pada diri RA.  Kartini  kemudian  diinstitusionalkan melalui  perayaan-perayaan  yang  berhu- bungan  dengan  perempuan,  seperti  Hari Kartini  dan  Hari  Ibu.  Melalui  perayaan- perayaan  tersebut,  RA.  Kartini  dijadikan ikon  feminitas  yang  ditiru  dan  menjadi patokan perilaku. Misalnya dalam bentuk pakaian ‗kebaya Kartini‘. Selain itu, masa Orde  Baru  juga  mengembangkan  ikon tentang  potret  gerakan  perempuan  yang jahat melalui penggambarannya terhadap ‗Gerakan  Wanita  Indonesia  (Gerwani)‘ dalam kaitannya dengan G30S PKI. 4 Melalui pola ini, Orde Baru menco- ba  untuk  menvisualisasikan  perempuan sesuai  dengan  keinginannya  dan  kepen- tingannya.  Dengan  kata  lain,  Orde  Baru akan  membentuk  perempuan  menjadi ―ibuisme‖,  yang  mana ibuisme merupa- kan bentukan ideologi artikulasi terhadap
4 Widjajanti  M.  Santoso, Sosiologi  Feminisme: Konstruksi  Perempuan  dalam  Industri  Media (Yog- yakarta: LKiS, 2011), hlm. 1-2.
perempuan, yang kemudian semakin me- nguat,  menyebar,  dan  mewarnai  berba- gai  gerakan-gerakan  sosial  kaum  feminis Indonesia  sampai  saat  ini,  yakni  melalui PKK  (Pembinaan  Kesejahteraan  Keluar- ga) dan Dharma Wanita. 5 Namun, pola tersebut semakin me- lahirkan  ketidakadilan  gender  ( gender inequalities ),  seperti  marginalisasi,  keke- rasan,  dan  subordinasi  hingga  saat  ini masih  menimpa  sebagian  besar  perem- puan di dalam masyarakat. Ketidakadilan gender,  seperti  kekerasan,  salah  satunya tercermin  dari  tingginya  angka  perdaga- ngan  manusia  ( human trafficking ).  Feno- mena  perdagangan  manusia  ini  muncul sejak 1949, yaitu sejak ditan-datanganinya Convention  On  Traffic  In  Persons .  Kemu- dian  berkembang  dengan  banyaknya laporan  tentang  terjadinya  tindakan perdagangan  perempuan  pada  penanda- tanganan Beijing  Of  Action , yang  dilan- jutkan  dengan Convention  on  The  Elimi- nation  Of  All  Forms  Of  Discriminations Againts  Woman (CEDAW).  Kemudian diadopsi  oleh  Indonesia  dalam  bentuk UU  No.  7  Tahun  1984  tentang  pengha- pusan  segala  bentuk  diskriminasi  terha- dap  perempuan.  Sebelum pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberan- tasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada  Mei  2007, 6 di  Thailand  sudah  ter- bentuk  GAATW  ( Global  Alliance  Against Traffic In Woman ) pada tahun 1994.
Praktik  perdagangan  orang  di  In- donesia,  sebenarnya  sudah  ada  sejak lama, hanya saja karena kurangnya kesa- daran  masyarakat,  belum  adanya  keten- tuan  yang  komprehensif  bagi  penegak
5 Julia  I.  Suryakusuma, State  Ibuism:  The  Social Construction  of  Womanhood  in New  Order  Indonesia (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011).
6 Devi Rahayu, Trafficking Buruh Migran (Sidoarjo: Qithos Digital Press, 2008), hlm. 18-19.
hukum,  dan  kurang  sensitifnya  aparatur pemerintah  terhadap  praktik  perdaga- ngan  orang,  menyebabkan  tingginya kasus  perdagangan  orang. International Organization  for  Migration (IOM) sampai saat ini telah mengidentifikasi dan mem- berikan bantuan bagi 3.339 korban perda- gangan  orang  sepanjang  empat  tahun terakhir  (data  Maret  2005-Desember 2009).  Hampir  90%  di  antaranya  adalah perempuan  dan  lebih  dari  25%  di  an- taranya  anak-anak  yang  memang  paling rentan untuk diperdagangkan. Khusus di wilayah Jawa Timur, menurut data Orga- nisasi Buruh Internasional (ILO), terdapat sekitar  4000  anak  yang  dilacurkan  di berbagai tempat pada 2004. 7 Berdasarkan penelitian  Devi  Rahayu,  terdapat  40  o- rang  perempuan  tenaga  kerja  wanita  12 dikategorikan  sebagai  TKI  yang  menga- lami kasus, utamanya kekerasan, sedang- kan dari 12 kasus tersebut 10 di antaranya merupakan  kasus  perdagangan  manusia, yang  tersebar  di  Kecamatan  Sepuluh, Kabupaten  Bangkalan,  serta  Kecamatan Ketapang  dan  Kecamatan  Banyuwates, Kabupaten Sampang. 8
Beberapa  data  kuantitatif  tentang perdagangan  perempuan  di  atas  meru- pakan  sebuah  potret  kelam  mengenai ketidakadilan  gender  yang  dialami  oleh perempuan .  Namun  demikian  seringkali masalah perdagangan perempuan dilihat hanya  berdasarkan  angka-angka  semata. Padahal  mereduksi  manusia  hanya  de- ngan  angka-angka  telah  menjadikan  ma- nusia hanya dipandang dan dipahami se- bagai sesosok tubuh yang mati tanpa me-
7 Kapanlagi.com.  ―Kasus  Perdagangan  Manusia
Marak di Jatim‖. Http://berita.kapanlagi.com/hukum-
kriminal/kasus-perdagangan-manusia-marak-di- jaxsu7b1k_print.html  (diakses  tanggal  9  Februari 2012)
8 Rahayu, Trafficking Buruh Migran , hlm. 33-34.
miliki jiwa dan sejarah. Padahal manusia memiliki  keunikan,  tanpa  peduli  etnis, suku, keyakinan, maupun status dan stra- tifikasi sosialnya. Dalam diri manusia ada perasaan,  mimpi-mimpi,  cita-cita,  kehen- dak,  dan  keterkaitannya  dengan  keluar- ga, saudara, anak, dan sosial budayanya. 9

## Tinjauan Pustaka
Secara  kontekstual  sosial-empirik, penelitian  tentang  perempuan  terutama tentang human  trafficking ,  sudah  banyak orang yang menulisnya, meskipun bukan dalam  potret  biografinya.  Hal  ini  karena para peneliti, penulis, dan akademisi ma- sih  beranggapan  bahwa  ketika  perem- puan  mandiri  secara  sosial  dan  ekonomi maka ketidakadilan tidak  akan menimpa mereka, terutama dalam hal perdagangan manusia.  Seperti  yang  ditulis  oleh  Arief Budiman  dalam Pembagian  Kerja  Secara Seksual,  Sebuah  Pembahasan  Sosiologis  ten- tang  Peran  Wanita  di  dalam  Masyarakat , 10 yang  beranggapan  bahwa  perlu  adanya pembagian  kerja  yang  kemudian  akan menjadikan  para  wanita  lebih  mandiri secara ekonomi. Selain itu, K. Woodward dalam  salah  satu  bagian  dalam  buku editing nya  yang berjudul Identity and Dif- ference ,  yakni  tentang  ― Motherhood:  Iden- tities, Meanings and Myths ‖, 11 mengatakan bahwa  ada  indikasi  yang  berubah  bagi para perempuan (ibu) pada masa budaya kontemporer  sekarang  ini.  Ia  mencatat kemunculan suatu representasi baru, yak- ni  ―ibu  yang  mandiri‖  yang  bukan  lagi
9 Nur  Imam  Subono,  ―Trafficking  in  Human Beings  dalam  Angka  dan  Perdebatan‖, Jurnal Perempuan , Vol. 68, 2010, hlm. 25 10 Arief  Budiman, Pembagian  Kerja  Secara  Seksual: Sebuah  Pembahasan  Sosiologis  tentang  Peran  Wanita di dalam Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1981) 11 Kathryn  Woodward,  ―Motherhood:  Identities, Meanings and Myths‖, dalam Kathryn Woodward (ed.), Identity,  and  Difference:  Culture,  Media,  and Identities, (London: Sage, 1997)
merupakan  figur  domestik  ideal  yang hanya  berkutat  hanya  dengan  pengasu- han anak, tapi juga mendukung otonomi dan kerja bagi ibu. Hal ini tidak lepas dari fantasi menjadi ibu yang sekaligus memi- liki  karir  dan  bisa  mengeksplorasi  indi- vidualitasnya  sehingga  dapat  tampil menarik.
Sementara itu, penelitian tentang ke- tidakadilan  gender  telah  dilakukan  de- ngan  sangat  baik  oleh  Mansur  Faqih  da- lam Analisis Gender & Transformasi Sosial 12 dalam  mengklasifikasikan  ketidakadilan yang  menimpa  para  perempuan  menjadi lima  bagian: pertama ,  gender  dan  mar- ginalisasi  perempuan, kedua ,  gender  dan subordinasi, ketiga ,  gender  dan  streotipe, keempat ,  gender  dan  kekerasan,  dan keli- ma , gender dan beban kerja.
Adapun penelitian tentang migrasi untuk  mencari  kehidupan  ke  luar  negeri bukan hanya terjadi pada saat ini, namun telah terjadi jauh sebelum Indonesia mer- deka.  Pada  zaman  Belanda,  kepadatan penduduk antara Pulau Jawa dan luar Ja- wa berbeda secara mencolok. Di Jawa sa- at itu pun sudah mulai padat, sehingga di beberapa  tempat  mulai  kelebihan  tenaga kerja, sedangkan di luar Jawa seperti juga saat  ini  masih  mengalami shortage  labour atau  keku-rangan  tenaga  kerja.  Apalagi ketika  pemerintah  Belanda  kemudian  di- ganti  Inggris,  di  Sumatera  telah  tumbuh perkebunan-perkebunan  yang  notabene membutuhkan banyak tenaga kerja. Tena- ga  kerja  itu  pun  diambil  dari  Jawa.  Bah- kan  kemudian  pada  tahun  1838  untuk kepentingan  Gubernemen  dibolehkan mengadakan  perjanjian  kerja  dengan  ke- pala  desa  untuk  mendapatkan  buruh. Migrasi  tenaga  kerja  dari  Jawa  tidak hanya ke Sumatera atau pulau-pulau lain
12 Mansour  Fakih, Analisis  Gender  &  Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
di  Indonesia  dan  juga  ke  luar  Indonesia, yaitu  jajahan  Belanda  yang  lain,  seperti New Caledonia, Suriname, dan lain-lain.
Pada  awal  kemerdekaan,  migrasi tenaga  kerja  tidak  menjadi  isu  populer, karena  negara-negara tetangga yang  saat ini  merupakan  tujuan  para  migran  kita, sama dengan Indonesia, masih baru mer- deka, belum punya kesempatan kerja ka- rena perkebunan maupun industri belum berkembang.  Kesempatan  kerja  mulai meningkat saat pengalihan lokasi industri dari negara-negara dunia pertama, teruta- ma  Amerika  Serikat  ke  negara-negara baru  merdeka,  terutama  di  Asia  Teng- gara. Saat itulah arus migrasi di Asia me- ningkat,  juga  dari  Indonesia  ke  luar  ne- geri.
Saat-saat  awal,  kebanyakan  para migran berjenis kelamin laki-laki. Hal ini sesuai dengan segregasi kerja, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan  untuk  laki-laki  dan ada  pekerjaan-pekerjaan  untuk  perem- puan.  Saat  itu  kebanyakan  kesempatan kerja  yang  ada  di  Pulau  Sumatera,  Kali- mantan dan Malaysia adalah kesempatan kerja  di  perkebunan  dan  penebangan kayu  di  hutan,  dan  itu  adalah  pekerjaan laki-laki.
Bekerja  ke  luar  negeri  bagi  tenaga kerja  kita  sangat  menguntungkan.  Stan- dar upah yang jauh lebih tinggi daripada standar  yang  ada  di  dalam  negeri  dan perbedaan  kurs  mata  uang  membuat  te- naga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri  mendapat  uang  yang  hampir  10 sampai  25  kali  lipat  dari  upah  yang  di- terima  pada  pekerjaan  yang  sama  di dalam  negeri.  Pendapatan  yang  berlipat- lipat inilah yang merupakan faktor utama yang  menarik  para  tetangga,  saudara, dan  teman  mantan  migran.  Ini  pulalah akhirnya yang menarik banyak orang un- tuk  bekerja  ke  luar  negeri.  Muncul  pula kemudian  calo  (makelar),  sponsor,  petu-
gas  lapangan,  dan  tekong  yang  menjadi perekrut pertama dan perantara pertama yang  mempertemukan  majikan  yang  bu- tuh  tenaga  kerja  dan  buruh  yang  butuh pekerjaan.  Fenomena  ini  memunculkan kasus-kasus  penipuan,  pemalsuan,  pe- maksaan,  dan  masih  banyak  lagi.  Akhir- akhir  ini  juga  muncul  industri  jasa  yang memunculkan  kasus-kasus  perdagangan perempuan.
Saat  ini  animo  untuk  menjadi tenaga  kerja  yang  bekerja  ke  luar  negeri sudah tinggi, karena keberhasilan teman, saudara, dan tetangga merupakan faktor- faktor  utama  untuk  mendorong  buruh migran  bekerja  ke  luar  negeri.  Ketika  di- tanya apakah mereka tahu tentang kondi- si kerja yang akan mereka hadapi di luar negeri, separuh lebih menjawab tahu. Hal ini  dapat  diartikan  bahwa  sekalipun  me- reka  tahu  kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan mereka hadapi di lu- ar  negeri,  mereka  tetap  berangkat.  Data ini  ditunjang  dengan  data  bahwa  yang mendatangi  pihak  sponsor  lebih  banyak dua  kali  lipat  daripada  yang  didatangi oleh  sponsor.  Jadi  faktor  penarik  untuk mendapatkan upah yang sepuluh sampai dua  puluh  lima  kali  lipat  dari  pengha- silan  yang  mereka  dapatkan  di  dalam negeri  untuk  jenis  pekerjaan  yang  sama merupakan faktor dominan.
Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang ditulis  oleh  Iskandar  Dzulkarnain  dalam TKI,  Remitan,  dan  Grameen  Bank:  Studi Kasus  di  Malang  dan  Kepulauan  Madura . 13 Di  buku  tersebut  terlihat  ragam  potret pengelolaan  dana  remitan  dan  ketidak- berdayaan  para  buruh  migran  (TKI)  da- lam  meningkatkan  status  sosial  ekonomi keluarganya, sedangkan Devi Rahayu da-
13 Iskandar  Dzulkarnain  et.al, TKI,  Remitan,  dan Grameen Bank: Studi Kasus di Malang dan Kepulauan Madura (Jakarta: Hibah Buku Teks Dikti, 2013)
lam Trafficking  Buruh  Migran memotret dan  menganalisa  kasus  perdagangan manusia  yang  terjadi  di  Madura  dengan pendekatan yuridis-empiris. Lebih lanjut, Zaky  Alkazar  Nasution  dalam Perlin- dungan  Hukum  terhadap  Perempuan  dan Anak Korban Perdagangan Manusia 14 mela- kukan  sebuah  penelitian  tesisnya  untuk melihat  upaya  perlindungan  yuridis  ter- hadap  para  korban  perdagangan  manu- sia,  sebuah  upaya  yang  luar  biasa  dan harus direalisasikan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pene- litian  kualitatif,  sedangkan  secara  meto- dologis  dasar  penelitian  ini  mengguna- kan  pendekatan  biografi.  Penentuan  in- forman  menggunakan snowball  sampling . Informan dalam penelitian ini adalah pe- rempuan  korban  perdagangan  manusia, keluarga,  dan  tetangganya.  Penelitian  ini dilakukan  di  Madura,  yaitu  di  tiga  keca- matan  yang  seringkali  disebut  sebagai pusat  migran  Madura,  yaitu  Kecamatan Sepulu Bangkalan, Kecamatan Banyuates Sampang,  dan  Kecamatan  Geger  Sam- pang.  Pengumpulan  datanya  mengguna- kan observasi partisipan, wawancara ter- struktur,  metode  dokumentasi,  dan    me- tode kepustakaan.

## Problematika Perdagangan Manusia
Di  Indonesia, human  trafficking ba- nyak terjadi dengan kedok dipe-kerjakan menjadi  Tenaga  Kerja  Wanita  ke  luar negeri.  Meskipun  sebenarnya  migrasi  di Indonesia bukanlah merupakan suatu hal yang baru, karena kondisi geografis Indo- nesia  yang  sangat  luas  menunjang  akan
14 Zaky  Alkazar  Nasution, Perlindungan  Hukum Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban  Perdagangan Manusia. Tesis  pada  Magister  Ilmu  Hukum Universitas  Diponegoro  (Semarang:  Universitas Diponegoro, 2008)
hal  itu.  Berbeda  dengan  latar  belakang migrasi yang terjadi pada akhir abad XX, yang  menurut  Syafa‘at, 15 sangat  terkait dengan kegagalan pembangunan pedesa- an  pertanian,  sehingga  menciptakan  pe- merataan  kemiskinan  dan  penyediaan lapangan pekerjaan yang semakin sedikit bagi  warganya,  dan  kondisi  ini  semakin nampak  ketika  Indonesia  dilanda  krisis moneter  di  awal  tahun  1997-an  sampai saat ini. Yang pada akhirnya menciptakan jatuhnya era Orde Baru Soeharto dan se- makin  sulitnya  masyarakat  mempercayai pimpinan-pimpinan negaranya.
Menurut  Rahayu, 16 untuk  menjadi migran dibutuhkan beberapa persyaratan administratif dan dokumen-dokumen ya- ng  harus  dilengkapi.  Persyaratan  admi- nistratif tersebut di antaranya adalah: a. Usia  minimal  18  tahun  kecuali  negara tujuan menentukan lain.
b. Pendidikan disesuaikan dengan negara tujuan, minimal SLTA.
c. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
d. Kartu Keluarga (KK).
e. Surat  ijin  orang  tua/wali/suami/istri diketahui oleh Kepala Desa.
f. Akte kelahiran/surat kenal lahir.
g. Keterampilan sesuai dengan jabatan.
h. Kartu  Kuning  (AKI)  dari  Depnaker- trans.
i. Kartu  identitas  TKI  (KITKI)  dari  Dep- nakertrans setempat.
j. Ijazah  pendidikan,  dan  surat  ketera- ngan sehat.
Sedangkan dokumen-dokumen ya- ng  harus  dilengkapi  oleh  para  calon migran adalah:
1. Paspor.
2. Visa kerja dari negara tujuan.
15 Syafa‘at  et.al, Menggagas  Kebijakan  Pro  TKI: Model Kebijakan Perlindungan TKI Ke Luar Negeri Di Kabupaten  Blitar (Yogyakarta:  Lappera  Pustaka Utama, 2002), hlm. 2.
16 Rahayu, Trafficking Buruh Migran , hlm. 25
3. Pengurusan tiket.
4. Tanda tangan perjanjian kerja.
5. Asuransi perlindungan TKI.
6. Program kepersertaan tabungan TKI.
7. Rekomendasi bebas viskal luar.
Lebih  lanjut,  Syafa‘at 17 membagi proses migrasi menjadi 6 (enam) tahapan, yakni:  (1)  proses  rekrutmen;  (2)  proses penampungan;  (3)  proses  pemberangka- tan;  (4)  proses  saat  di  negara  tujuan;  (5) proses  pemulangan;  dan  (6)  proses  pe- ngelolaan  hasil.  Pembagian  ini  berdasar- kan perspektif kebijakan yang  diberlaku- kan oleh pemerintah  daerah. Namun  de- mikian,  6  (enam)  tahapan  ini  kemudian disederhanakan menjadi 3 tahapan yaitu: (a)  proses  sebelum  berangkat  ( pre - rec- ruiting );  (b)  proses  saat  di  negara  tujuan ( destination );  dan  (c)  proses  saat  kembali ke  keluarganya  ( reintegration ).  Hal  ini  se- bagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal 77  ayat  (1)  dan  (2)  yang  mengemukakan tentang  perlindungan  terhadap  TKI  dari keseluruhan  proses,  mulai  dari  pra-pe- nempatan,  masa  penempatan  dan  purna penempatan. 18
Dalam proses migrasi banyak sekali masalah  yang  dialami  oleh  para  TKI,  te- rutama  para  Tenaga  Kerja  Perempuan. Kasus-kasus yang terjadi antara lain: gaji yang  tidak  dibayar,  jam  kerja  yang  pan- jang,  potongan  gaji,  larangan  berkomu- nikasi, larangan ke luar rumah, pengania- yaan,  pelecehan  seksual,  pemulangan tanpa  kesalahan,  dan  masih  banyak  lagi. Tapi di antara masalah-masalah tersebut, masalah  biaya  rekrutmen  yang  tinggi
17 Syafa‘at et.al, Menggagas Kebijakan Pro TKI , hlm.
137.
18 Ummi  Hilmy  et.al,  ―Akses  dan  Kontrol  Pada Penghasilan  dalam  Proses  Bermigrasi  (Studi  di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabu- paten  Malang)‖, Laporan  Penelitian  Solidaritas  Pe- rempuan (Malang:  Dian  Mutiara  Crisis  Centre, 2008).
dengan  memotong  gaji  pada  awal  para TKI  bekerja  merupakan  hal  yang  sangat penting,  karena  biaya  tinggi  sangat  me- rugikan para TKI, terutama Tenaga Kerja Perempuan, dan ini yang banyak dialami oleh  para  TKW  di  Madura.  Selain  itu, asuransi bagi para TKI merupakan masa- lah berikutnya, demikian pula Terminal 3 yang  selalu  dilewati  oleh  para  migran pada saat berangkat maupun pulang. Per- soalan  terakhir  adalah  masalah  penggu- naan remitan.
Sebenarnya  ketidakadilan  terha- dap TKW dapat terjadi pada setiap ranah kehidupan yang  mereka lalui. Dalam ke- hidupan  TKW,  setidaknya  peneliti  me- ngelompokkannya dalam 3 fase, yaitu (1) pengalaman-pengalamannya  pada  saat sebelum  keberangkatan  menjadi  buruh migran  ( pre-departure ),  (2)  pengalaman- pengalaman  pada  saat  berada  di  luar negeri  atau  tempat  bekerja  ( post-arrival ), dan (3) pengalaman-pengalaman pada sa- at setelah kembali ke tanah air atau masa kepulangan ( reintegrasi ). 19
Ketidakadilan  ini  terjadi  dalam bentuk-bentuk mengeksploitasi perempu- an,  mensubordinasi  perempuan,  sampai dengan  menstereotipekan  buruh  migran perempuan  dengan  label-label  negatif. Pelemahan  juga  erat  kaitanya  dengan kekuasaan.  Kekuasaan  yang  dapat  men- dominasi  dan  menghancurkan  keinginan serta inisiatif perempuan. Kekuasaan ter- kait  dengan  konteks  lingkungan  TKW, nilai-nilai  budaya  di  mana  TKW  hidup, orang-orang  di  sekiar  TKW,  sampai  de- ngan  hal-hal  yang  sifatnya  sangat  makro seperti  peraturan-peraturan  negara  ter- kait  proses  migrasi,  kebijakan–kebijakan negara,  dan  aparat  pemerintah  lokal  dan nasional. 20
19 Ibid.
20 Fakih, Analisis Gender , hlm. 43
Masa Pre-Departure
Pada fase sebelum keberangkatan, para calon TKW sudah harus berhadapan dengan  faktor-faktor  yang  secara  poten- sial  dapat  melemahkan  mereka,  mes- kipun  pada  akhirnya  mereka  berangkat. Terkait dengan proses migrasi, para calon TKW  akan  berhadapan  dengan  kekuasa- an yang biasanya berada di tangan orang tua,  suami,  kerabat, tetangga,  calo,  agen, PJTKI,  pemuka  agama,  dan  aparatur  ne- gara.  Beberapa  informan  menyebutkan bahwa secara umum larangan itu muncul dari suami dan orang tua yang seringkali dijadikan  faktor  penghalang  utama  ke- inginan mereka bekerja ke luar negeri.
Hal  ini  sebagaimana  yang  diung- kapkan  oleh  Sawiyah,  seorang  mantan TKW  yang  pernah  bekerja  di  Malaysia, bahwa  pada  saat  dia  mengutarakan  ke- inginannya untuk bekerja ke luar negeri, dia sempat tidak diperbolehkan oleh sua- minya.  Sawiyah  harus  menghadapi  ste- reotipe bahwa perempuan harus mengu- rus anak,  sehingga tidak  dapat  jauh dari rumah. Padahal suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, tapi hanya sebagai buruh tani. Sehingga penghasilan untuk kebutu- han  keluarganya  tidak  tercukupi.  Selain itu,  juga  karena  pada  saat  sebelum  be- rangkat  dia  sudah  memiliki  satu  anak. Sehingga  faktor  ekonomi  menjadi  alasan utamanya untuk bekerja ke luar negeri.
Hal yang sama dialami oleh Juwa- riyah.  Juwariyah  menyebutkan  bahwa keluarganya,  terutama  suaminya,  pada awalnya tidak mengizinkan dirinya pergi bekerja ke luar negeri karena menyangsi- kan  kemampuan  perempuan  bisa  melin- dungi  dirinya  sendiri  di  luar  negeri. Juwariyah  menjelaskan  bahwa  pada  saat sebelum keberangkatannya bekerja ke lu- ar  negeri,  rasa  kekhawatiran  keluarga atas dirinya begitu besar. Ketakutan serta kekhawatiran  keluarga  untuk  melepas
Juwariyah  bekerja  di  luar  negeri  adalah karena  adanya  stereotipe-stereotipe  bah- wa  perempuan  tidak  bisa  menjaga  di- rinya sendiri, perempuan lemah, dan ke- tidakpantasan  perempuan  bekerja  jauh dari  luar  rumahnya,  mereka  hanya  bisa bekerja dalam wilayah domestik,  ibu ru- mah  tangga.  Meskipun  pada  akhirnya keinginan perempuan itu terwujud, teru- tama  karena  memang  rendahnya  status sosial  ekonomi  keluarganya,  namun  pe- rempuan  seringkali  hanya  diberikan  ke- sempatan  sangat  terbatas  untuk  keingi- nannya  itu.  Juwariyah  hanya  diberikan kesempatan  bekerja  ke  luar  negeri  satu kali.  Setelah  kepulangannya  dari  Arab Saudi,  Juwariyah  mengakui  bahwa  saat ini  suaminya  sudah  memberikan  lara- ngan keras agar Juwariyah tidak kembali lagi  menjadi TKW. Akibatnya  Juwariyah harus  menahan  dan  mengubur  keingi- nannya  untuk  kembali  bekerja  menjadi buruh migran perempuan di Arab Saudi atau  di  Malaysia.  Hal  ini  terjadi  karena dirinya  tidak  mampu  meningkatkan  sta- tus  sosial-ekonomi  keluarganya,  meski- pun dirinya sudah bekerja di Arab Saudi selama 3,5 tahun.
Hal yang hampir serupa tapi sedi- kit  berbeda  juga  dialami  oleh  Ernawati (saat  ini  rumahnya  dijadikan  tempat  se- kolah  Play  Group  atau  PAUD).  Dia  me- ngaku bahwa keinginannya untuk beker- ja  ke  luar  negeri  sempat  harus  berha- dapan dengan orang tuanya yang meng- inginkan  dirinya  untuk  segera  menikah kembali,  sejak  bercerai  dengan  suami pertamanya,  padahal  pada  waktu  itu usianya baru 18 tahun dan hanya lulusan SMP.  Perceraian  dan  keinginan  untuk mandiri menjadi alasan utamanya  untuk bekerja  ke  Arab  Saudi.  Hal  ini  terjadi karena  dirinya  merasa  malu  karena  di- ceraikan  suaminya  yang  memilih  untuk
menikah  dengan  perempuan  yang  lebih tinggi status sosial-ekonominya.
Ketidakadilan  sebagaimana  yang diungkapan  oleh  Sawiyah,  Juwariyah, dan  Ernawati  merupakan  potret  kehidu- pan bagaimana TKW menjadi tokoh yang diberlakukan  secara  tidak  adil  pada  saat mereka  akan  mengambil  keputusan  ter- kait  dengan    kepentingan  dan  keingi- nannya, meskipun secara ekonomi mere- ka memiliki kemandirian. Hal yang lebih ironis  lagi  adalah  pengambilan  keputu- san  oleh  perempuan  untuk  dirinya  sen- diri harus berhadapan dengan kekuasaan suami,  orang  tua,  tetangga,  dan  stereo- tipe-stereotipe  yang  dilekatkan  kepada perempuan.
Selain  itu,  beberapa  perempuan yang  menjadi  informan  juga  mengung- kapkan  bagaimana  nilai-nilai  agama  dan budaya  juga  bisa  menjadi  penghalang keinginan  mereka.  Suyatun,  salah  seo- rang anak perempuan pemuka agama di Desa  Prancak  Kecamatan  Sepulu  Kabu- paten Bangkalan, menjelaskan bagaimana orang tuanya lebih menginginkan dirinya untuk  segera  menikah,  karena  anggapan perempuan  harus  menikah  cepat  di  saat usia  muda  untuk  menjaga  kehormatan dirinya, dan keluarganya.
Menghadapi  kondisi  ketidakadi- lan  seperti  ini  baik  dalam  proses  peng- ambilan keputusan untuk bekerja ke luar negeri  (menjadi  TKW),  beberapa  infor- man  mengaku  akhirnya  menggunakan dalih  kepentingan  ekonomi  sebagai  ala- san  mereka  harus  pergi  ke  luar  negeri. Bagi  perempuan  yang  memiliki  keingi- nan untuk menjadi TKW, yakni berupaya untuk  menggeser  nasib  mereka  dan keluarganya  dari  garis  kemiskinan.  Su- lastri,  mantan  TKW,  menjelaskan  bagai- mana  dia  meletakkan  keinginan  kuat untuk  mengubah  nasib  keluarganya  se- bagai motivasi utamanya.
―Karena  kondisi  ekonomi  yang  serba kekurangan, di tahun 2001, saya memu- tuskan  untuk  berangkat  ke  Malaysia. Saya  meyakinkan  semua  orang-orang di  sekitar  saya,  keluarga,  sanak  sau- dara,  teman,  dan  semuanya.  Saya  be- rangkat  waktu  itu  karena  melihat  ke- suksesan yang sudah diraih oleh teman saya.  Ini  sudah  terbuki,  kondisi  eko- nomi  keluarga  membaik  setelah  kepu- langan  saya  dari  Malaysia,  meskipun saya di Malaysia hanya 2 tahun.‖ 21 Sawiyah,  yang  sempat  harus menghadapi  sebuah  anggapan  bahwa perempuan  tidak  bisa  bekerja  jauh  dari rumah  karena  harus  mengurus  anaknya yang  masih  kecil  (berusia  empat  tahun ketika  dia  berangkat),  menguraikan  bah- wa  pada  akhirnya  kondisi  ekonomi  ke- luarga yang miskin menyebabkan orang- orang di sekitar Sawiyah, khususnya sua- mi, memperbolehkannya pergi bekerja ke luar negeri menjadi TKW. Juwariyah juga harus  merayu  suaminya  agar  memper- bolehkannya  berangkat  ke  luar  negeri. Lagi-lagi, Juwariyah mengemukakan ala- san kondisi ekonomi yang miskin sebagai senjata  rayuan  kepada  suaminya  terse- but.
Bahkan  semua  informan  meyakini bahwa  bekerja  di  luar  negeri  menjadi TKW  merupakan  alternatif  terbaik  atau solusi  terbaik  untuk  keluar  dari  kemis- kinan keluarganya. Mereka beranggapan bahwa  dengan  tidak  adanya  lapangan pekerjaan  membuat  mereka  tidak  bisa mengubah nasib hidup dan keluarganya. Kemis-kinan  tidak  dapat  dibiarkan  be- gitu saja. Mereka melihat bekerja ke luar negeri  menjadi  TKW  sebagai  sebuah kesempatan emas. Hal ini sejalan dengan
21 Wawancara  dengan  Sulastri,  mantan  TKW Malaysia, 12 Juli 2014
pernyataan  Syafa‘at 22 bahwa  kegagalan pembangunan  pertanian  untuk  mencip- takan  pemerataan  dan  penyediaan  lapa- ngan kerja bagi warganya merupakan hal yang mendorong penduduk desa bermig- rasi,  selain  kondisi  geografis  Indonesia. Selain faktor yang terjadi di dalam negeri (Indonesia),  faktor  pergerakan  modal  ju- ga  merupakan  faktor  yang    menunjang kondisi  ekonomi  khususnya  penyediaan lapangan pekerjaan menjadi lebih sempit lagi.
Selain  pola  ketidakadilan  dalam proses  pengambilan  keputusan  bermig- rasi,  perempuan  juga  harus  menghadapi resiko  terjadinya  perselingkuhan  suami- nya di desa saat ditinggal menjadi TKW. Perselingkuhan  adalah  fenomena  yang kerap  terjadi  pada  keluarga-keluarga TKW.  Bahkan  beberapa  TKW  berpenda- pat  bahwa  fenomena  perselingkuhan tidak dapat dihindari dan ini merupakan harga  yang  harus  dibayar  karena  keper- gian  mereka  bekerja  ke  luar  negeri.  Fe- nomena tersebut juga terjadi secara nyata di desa-desa yang menjadi pusat TKW.
Juwariyah pada saat akan berangkat ke  luar  negeri  untuk  bekerja  mengurai- kan  bahwa  dirinya  telah  membicarakan permasalahan  seks  secara  terbuka  de- ngan  suaminya.  Dia  memperbolehkan suaminya  untuk  ‗ marung ‘  (berhubungan seks  dengan  perempuan  di  tempat  pros- titusi atau lokalisasi). Hal ini dia ungkap- kan secara lisan kepada suaminya. Lebih lanjut Juwariyah juga menjelaskan bagai- mana  dia  menyarankan  suaminya  untuk lebih  baik  ‗ marung ‘  daripada  berseling- kuh  dengan  istri  orang  atau  istri  te- tangga. Tapi Juwariyah menerapkan atu- ran  tegas  bahwa  perselingkuhan  tidak boleh berakhir dengan pernikahan.
22 Syafa‘at et.al, Menggagas Kebijakan Pro TKI , hlm. 2.
Fenomena  tersebut  memang  unik dan  sesungguhnya  membawa  permasa- lahan  tersendiri  dalam  lingkaran  kehi- dupan TKW. Perizinan perempuan kepa- da laki-laki untuk marung , tanpa disadari oleh  perempuan,  membawa  resiko  kese- hatan  yang  luar  biasa  besar.  Hubungan seks di luar nikah yang tidak aman akan dapat  beresiko  menularkan  HIV/AIDS dan penyakit-penyakit kelamin lainnya.
Selain  aktor-aktor  dan  struktur sosial-ekonomi,  pada  saat  proses  rekrut- men,  di  penampungan  dan  pemberang- katan  juga  terdapat  aktor-aktor  serta struktur sosial yang melemahkan perem- puan.  Selama  proses  perekrutan,  buruh migran perempuan juga mengalami keti- dakadilan.  Dalam  sebuah  penampungan, biasanya  para  calon  TKW  akan  berha- dapan  dan  berinteraksi  secara  langsung dengan staf atau petugas penampungan.
Pada  saat  masuk  ke  penampungan, para calon TKW akan dimintai uang jami- nan jika mereka meminta hari libur untuk pertemuan  keluarga  dan  harus  keluar penampungan  beberapa  hari.  Uang  ini akan  dikembalikan  jika  para  calon  TKW tidak  melarikan  diri  saat  hari  libur  ter- sebut.  Saat  para  calon  TKW  kembali  ke penampungan,  uang  akan  dikembalikan. Hal  ini  sesuai  dengan  aturan  tata  tertib yang dibuat oleh PJTKI. Pada kondisi ter- tentu calon TKW dilarang untuk berkun- jung/pulang  ke  desanya,  karena  kekha- watiran mereka tidak kembali ke penam- pungan.
Tata  tertib  lain  juga  dibuat  bagi calon TKW dan harus diterapkan baik di penampungan  maupun  saat  di  negara tujuan  (Arab  Saudi  dan  Malaysia).  Salah satu  tata  tertib  itu  adalah  larangan  pa- caran.  Semua  aturan  atau  tata  tertib  ini tertuang  dalam  sebuah  buku  yang  harus dimiliki  oleh  semua  calon  TKW,  yakni
Cantonese  Bergambar-Panduan  untuk  TKI yang Bekerja di Arab Saudi/Malaysia.
Informan  yang  diwawancarai  me- nyatakan  bahwa  mereka  tidak  memiliki keberanian  untuk  melawan  petugas  pe- nampungan.  Alasannya  adalah  karena adanya  kekhawatiran  tidak  diberangkat- kan  jika  membangkang  atau  melakukan protes.  Hal  ini  secara  tegas  diakui  Erna- wati. Dia bercerita:
Waktu  saya  pertama  kali  ingin  bekerja ke  Arab  Saudi  saya  ditampung  juga. Tapi  waktu  itu  saya  serba  takut.  Takut kalau  protes  di  penampungan  takut tidak  diberangkatkan.  Tapi  kalau  kebe- rangkatan yang kedua, saya tidak takut untuk protes. Karena saya sudah punya pengalaman. Jadi, waktu keberangkatan kedua,  saya  tidak  lagi  membayar  uang jaminan.
Saya bekerja di Arab Saudi pertama kali 4 tahun sejak 2002-2006 dan pada waktu itu  baru  bercerai  dengan  suami,  kemu- dian  2009  menikah  lagi  dan  berangkat kembali ke Arab Saudi 2010-2012. 23 Di  sisi  lain,  tingkat  pendidikan juga memengaruhi  situasi yang  dihadapi oleh para TKW. Berikut gambaran tingkat pendidikan  informan  dalam  penelitian ini.
Tabel 1 Tingkat Pendidikan Informan N o Nama TKW Tingkat Pendidikan Asumsi Peneliti Berdasarkan Tingkat Pendidikan 1. Juwariah SD Dengan tingkat pendidi-
kan tersebut menjadikan mereka  tidak  terlalu  pa- ham  dengan  kondisi  di luar  desa  mereka,  kon- disi  yang  tentu  berbeda antara  tempat  mereka tinggal  dengan  saat  di penampungan  menjadi- kan mereka tidak berpe- ngalaman dalam hal ini.
2. Sawiyah
3. Sulastri 4. Ernawati SMP

## Sumber: Pengolahan Data Hasil Wawancara
Pada tabel tersebut terlihat gamba- ran  riil  tingkat  pendidikan  TKW  yang pernah  pergi  ke  Arab  Saudi  atau  Malay- sia  tidak  semuanya  memenuhi  standar, yaitu  minimal  SMA.  Semua  TKW  hanya tamatan SD dan SMP. Selain mengindika- sikan  adanya  pemalsuan  dokumen,  hal ini juga mencerminkan minimnya tingkat pengetahuan yang mereka miliki. Alhasil mereka  tidak  dapat  bersaing  dan  mem- perlihatkan  keterampilan  dan  pengeta- huannnya  secara maksimal atau minimal sesuai  dengan  standar  yang  telah  diten- tukan.
Hal  ini  membuat  kondisi  menjadi lebih buruk. Bagi  mereka yang baru per- nah pertama kali mengalami proses pem- berangkatan  kerja.  Proses  rekrutmen menjadi sebuah tahapan yang sangat me- nakutkan.  Tidak  ada  yang  berani  protes atau  melontarkan  kritik  jika  ada  kebi- jakan  PJTKI  atau  kebijakan  penampu- ngan  yang  merugikan  mereka.  Perlawa- nan juga tidak pernah dilakukan jika ada petugas penampungan melakukan tinda- kan yang sewenang-wenang. 24 Bagi TKW yang sudah pernah melalui proses ini dan akan berangkat kerja ke luar negeri untuk kedua  kalinya,  mereka  lebih  bisa  mela- kukan perlawanan. Kepercayaan diri me- reka  sudah  terbentuk  sehingga  berani melawan aturan.
Pola  ketidakadilan  tidak  hanya berhenti  di  tempat  penampungan.  Pele- mahan terhadap TKW selanjutnya terjadi di  Terminal  3  Bandara  Soekarno  Hatta. 25
24 Hilmy  et.al,  ―Akses  dan  Kontrol  Pada  Peng- hasilan  dalam  Proses  Bermigrasi  (Studi  di  Desa Kedungsalam  Kecamatan  Donomulyo  Kabupaten Malang)‖, Laporan Penelitian Solidaritas Perempuan . 25 Keberadaannya  menjadi  sorotan  banyak  pihak sejak  Terminal  3  dibangun  secara  resmi  oleh pemerintah  RI,  tepatnya  pada  tahun  1993. Terminal  3  merupakan  inisiatif  pemerintah  pusat untuk  memberikan  perlindungan  secara  mak- simal  kepada  TKI.  Saat  ini  sudah  ada  beberapa
Di  Terminal  3  belum  ada  perlindungan maksimal  yang  diberikan  kepada  buruh migran  yang  akan  berangkat  ke  luar  ne- geri  maupun  yang  pada  saat  kepu- langannya.  Begitu  juga  yang  terjadi  di Bandara  Juanda  Surabaya.  Banyak  aktor atau  lebih  sering  disebut  sebagai  ―ok- num‖  yang  memanfaatkan  keberangka- tan  TKI  sebagai  ajang  di  mana  TKI  se- ringkali  dirugikan,  tidak  terkecuali TKW. 26 Hal seperti ini diungkapkan oleh Juwariyah sebagi berikut:
Pas mau  berangkat  ke  Arab  Saudi waktu  itu  di  Surabaya  2009,  dimintai uang  satu  juta  sama  orang.  Katanya untuk  pembayaran  denda.  Soalnya nggak laporan  tahunan,  tapi nggak saya  kasih.  Paspornya  diminta  dan dibawa ke mana-mana, saya ikuti saja terus.  Teman  saya  ada  yang ngasih uang  ada  yang nggak .  Yang nggak ngasih disuruh pulang. Orangnya paké seragam,  tapi  bukan  yang  di  dalam counter itu.  Orangnya  yang  ngatur masuk sini masuk sana.‖ 27
Saat  keberangkatan  TKW  berin- teraksi dengan banyak aktor di beberapa lokasi.  Aktor-aktor  ini  adalah  orang-o- rang  dari  PJTKI,  bandara,  keimigrasian, petugas  asuransi,  angkutan  jasa,  dan agency .  Merekalah  yang  berperan  dalam proses pemberangkatan dan pemulangan TKW.  Di  antara  mereka  terdapat  bebe- rapa  ‗oknum‘  yang  ternyata  merupakan aktor  pelaku  ketidakadilan  yang  paling
oknum  yang  ditangkap  basah  oleh  KPK  di Terminal  3  Bandara  Soekarno  Hatta  karena  me- meras para TKI.
26 Hilmy  et.al,  ―Akses  dan  Kontrol  Pada  Peng- hasilan  dalam  Proses  Bermigrasi  (Studi  di  Desa Kedungsalam  Kecamatan  Donomulyo  Kabupaten Malang)‖, Laporan Penelitian Solidaritas Perempuan . 27 Wawancara  dengan  Juwariyah,  mantan  TKI Arab Saudi, 20 Juli 2014
menonjol. 28 Dalam  beberapa  kali inter- view , ternyata aktor pelaku ketidakadilan tersebut  adalah  oknum  yang  mengatas- namakan  sebagai  petugas  bandara,  yang mana  mereka  memiliki  kekuasaan  untuk mengatur  hal-hal  penting  yang  dibu- tuhkan  TKW  saat  pemberangkatan  dan kepulangan.

## Kondisi Post-Arrival
Salah satu tahapan TKW yang juga penuh  risiko  perilaku  ketidakadilan adalah  di  tempat  TKW  bekerja,  khu- susnya  di  tempat  majikan.  TKW  menga- lami  sejumlah  perilaku  ketidakadilan seperti  pemotongan  gaji,  hubungan  seks dengan  majikan,  asuransi,  dan  norma- norma  sosial-budaya  setempat  yang  me- reka  hadapi.  Setibanya  di  negara  tempat bekerja,  mayoritas  ke  Arab  Saudi,  mes- kipun  ada  juga  yang  ke  Malaysia,  TKW biasanya  tidak  tahu  gajinya  dikenakan pemotongan.  Pemotongan  gaji  merupa- kan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  ma- jikan, karena merasa bahwa sejumlah gaji yang  dipotong  tersebut  sudah  dialoka- sikan  oleh  majikan  kepada  agen  di  Arab Saudi  atau  di  Malaysia  dan  PJTKI  di Indonesia guna membayar biaya pembe- rangkatan  mereka.  Karena  hal  inilah, TKW  tidak  memiliki  keberanian  untuk menuntut  haknya  agar  dibayar  penuh oleh majikan sesuai dengan jumlah bulan dalam kontrak kerja.
Pemotongan  gaji  biasanya  dilaku- kan selama 3-12 bulan atau bahkan lebih. Artinya  TKW  tidak  akan  memperoleh hak  atas  penghasilannya  selama  kurun waktu  bulan  tersebut.  Sulastri,  mantan
28 Hilmy  et.al,  ―Akses  dan  Kontrol  Pada Penghasilan  dalam  Proses  Bermigrasi  (Studi  di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabu- paten  Malang)‖, Laporan  Penelitian  Solidaritas  Pe- rempuan .
buruh  migran  perempuan,  mengatakan bahwa:
Gajinya ada yang dipotong tiga bulan, ada yang dipotong tujuh bulan kerja. Kebanyakan  dipotong  tujuh  bulan kerja. Nah , selama tujuh bulan itu, kita biasanya diberikan uang makan 10-20 Riyal seharinya oleh majikan. 29 Selain itu Ernawati, mantan TKW, juga  dipotong  gajinya  selama  tujuh  bu- lan.  Gaji  yang  didapatnya  sebesar  7.000 Riyal  dan  dipotong  sebesar  4.000  Riyal. Sehingga dana yang dikirim ke keluarga- nya  hanya  sekitar  1.000  Riyal.  Karena yang  2.000  Riyal  untuk  kebutuhannya selama satu bulan di Arab Saudi.
Kebanyakan  TKW  memang  meli- hat  pemotongan  gaji  sebagai  sebuah  ke- harusan  yang  baku,  yang  harus  ditang- gung  oleh  mereka.  Kebanyakan  TKW, kalau  tidak  mau  disebut  semuanya,  ha- nya  berpikir  pekerjaan  sudah  di  tangan mereka  dan  berharap  akan  membawa uang  yang  lebih  banyak  lagi  saat  masa kontrak  kerja  habis.  Tidak  ada  yang berpikir  sesungguhnya  pemotongan  gaji itu cukup merugikan mereka.
Pemotongan  gaji,  menurut  para mantan TKW, sebagai biaya total akumu- lasi  biaya  yang  harus  dibayarkan  buruh migran  perempuan  mulai  dari  pengu- rusan  administrasi  di  pemerintahan, transportasi  dari  desa  ke  tempat  penam- pungan, agen dan PJTKI sebagai pembia- yaan  buruh  migran  selama  di  penam- pungan,  mulai  dari  biaya  makan,  pela- tihan,  dan  fasilitas  penampungan  lain- nya.  Sehingga  jika  diamati,  para  calon TKW  menanggung  beban  biaya  yang cukup besar untuk keberangkatannya ke luar  negeri.  Sulastri  menjelaskan  perihal pengalamannya  terkait  dengan  pemoto- ngan gaji:
29 Wawancara  dengan  Sulastri,  mantan  TKW Malaysia, 12 Juli 2014
Tujuh bulan pertama saya tidak men- dapatkan gaji yang dijanjikan, karena gaji  saya  tersebut  langsung  disetor langsung oleh majikan pada biro atau agen yang besarnya sejumlah dengan gaji  yang  dijanjikan  di  kontrak  yakni 7.400 Riyal perbulan, sehingga selama tujuh  bulan  itu  saya  hanya  menda- patkan  1.000-2.000  Riyal  perbulan yang  saya  dapatkan  dari  gaji  kerja lembur  di  hari  minggu.  Ya  saya  teri- ma aja ,  karena  yang  penting  saya sudah bekerja toh . 30
Kebijakan  negara  tentang  penga- turan  biaya  pelayanan  penempatan  me- nunjang pemotongan gaji bagi TKW. Hal ini  memang  telah  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  39  Tahun  2004  yang  me- mungkinkan  hal  itu  terjadi,  sebagaimana dikemukakan  dalam  pasal-pasal  beri- kut: 31
(1) Pasal  9  huruf  c:  Setiap  calon  TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk:
Membayar  biaya  pelayanan  penem- patan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
(2)Pasal  76  ayat  (1):  Pelaksana  penempa- tan  TKI  swasta  hanya  dapat  membe- bankan  biaya  penempatan  kepada  ca- lon TKI untuk komponen biaya:
a. Pengurusan dokumen jati diri;
b. Pemeriksaan kesehatan dan psi- kologi;
c. Pelatihan kerja dan sertifikasi kom- petensi kerja.
Dengan menampilkan kedua pasal tersebut,  negara  telah  memberikan  pelu- ang  kepada  PJTKI  (pelaksana  penempa- tan  TKI  menurut  terminologi  peraturan perundang-undangannya) untuk melaku- kan  pemotongan  gaji  sebagaimana  yang
30 Ibid.
31 Hilmy  et.al,  ―Akses  dan  Kontrol  Pada  Peng- hasilan  dalam  Proses  Bermigrasi  (Studi  di  Desa Kedungsalam  Kecamatan  Donomulyo  Kabupaten Malang)‖, Laporan Penelitian Solidaritas Perempuan .
dialami  oleh  para  informan,  walaupun dalam  peraturan  menteri  sudah  diten- tukan pula biaya maksimalnya.
Posisi tawar TKW memang sangat rendah.  Kebutuhan  adanya  lapangan pekerjaan  dan  kebutuhan  atas  materi uang membuat mereka seolah merelakan diri  untuk  didiskriminasi,  secara  sadar maupun  tidak  sadar.  Mereka  bahkan seringkali  menutup  mata  atas  kondisi diskriminasi  yang  terjadi.  Kekuasaan secara  jelas  berada  di  tangan  majikan, agen, dan PJTKI.
PJTKI–PJTKI  di  Indonesia  pada kenyataannya  memang  sudah  mene- rapkan  biaya  agen  yang  harus  dibayar oleh para pembantu ini dengan gaji tujuh bulan  pertamanya.  Sehingga  jika  dikal- kulasikan,  buruh  migran  perempuan akan  sangat  berisiko  mengalami under- pay .  Permasalahan underpay ini  sebe- narnya  juga  dihadapi  para  pekerja  asing selain di Arab Saudi, seperti pekerja asal Hongkong  dan  Filipina.  Namun  Eni Lestari,  Ketua  Asosiasi  Tenaga  Kerja Indonesia  (ATKI),  justru  mengung- kapkan  bahwa underpay yang  dialami pekerja  Filipina  adalah  murni  karena ulah  majikan.  Pada  kasus  Indonesia, underpay merupakan  hasil  kolaborasi antara agen, PJTKI, dan majikan. 32
Selain  itu,  adanya  anggapan  di masyarakat desa kampung halaman TKW bahwa  jika  mereka  kembali  pulang  ke desa  sebelum  berakhirnya  masa  kontrak sama  artinya  dengan  sebuah  kegagalan, membuat  TKW  tetap  bertahan  di  tempat bekerja.  Keadaan  tersebut  membuat  me- reka  berpikir  ulang  untuk  melalukan perlawanan,  baik  terhadap  majikan ataupun agency ,  karena  dapat  berakibat pemulangan.  Hal  ini  menjadi  cermin bagaimana  tekanan  struktur  dan  sosial
memengaruhi  kehidupan  TKW.  Meski- pun  jauh  dari  kampung  halaman,  norma sosial  di  desa  asal  TKW  tetap  akan berlaku  tidak  adil  terhadap  mereka. Akibatnya,  banyak  TKW  yang  bertahan, meskipun mereka tertindas dan tersubor- dinasi  di  tempat  kerja.  Ini  semakin memperburuk  kehidupan  menjadi  TKW di luar negeri.
Selain  permasalahan  pemotongan gaji, TKW juga harus berhadapan dengan konteks  budaya  setempat.  Beberapa  ma- jikan  tidak  peduli  dengan  budaya  TKW asal Indonesia. Beberapa majikan bahkan ada yang memaksakan budayanya untuk juga diterapkan oleh TKW yang memiliki nilai  budaya  berbeda,  seperti  pakaian, makanan,  dan  pola  hidup.  Sawiyah  ada- lah  seorang  TKW  yang  tidak  berani menolak  majikan  saat  harus  meng- konsumsi  babi  dan  katak.  Bagi  dia  itu adalah  barang  haram  untuk  dikonsumsi menurut  ajaran  agama  Islam.  Kuatnya kekuasaan  majikan  laki-laki  membuat perempuan  TKW  ini  menjadi  takut  dan tertekan serta tersubordinasi.
Beberapa  majikan  juga  sering melarang  TKW  untuk  bergaul  dan mengobrol  dengan  sesama  TKW,  mela- rang  TKW  mempunyai  hari  libur, melarang pergi ke pasar, dan sebagainya, bahkan  banyak  di  antara  mereka  yang mengalami  pelecehan  seksual  bahkan cenderung  ke  kekerasan  seksual. 33 Bebe-
33 Meskipun  ketika  ditanya  secara  panjang  lebar mereka cenderung  malu dan sedih untuk  mence- ritakannya  kembali,  karena  banyak  di  antara TKW  yang  harus  merelakan  dirinya  untuk  me- layani  majikan  atau  hanya  sekadar  digerayangi oleh  majikannya.  Hal  ini  banyak  terjadi  ketika para istri majikan sedang ke luar rumah. Menurut para  TKW,  majikan-majikan  mereka  lebih  suka sama fisik kecil perempuan-perempuan Indonesia ketimbang  istrinya  yang  sudah  sangat  gemuk, besar,  dan  lebar.  Hasil  pengolahan  data  dari  ber-
rapa  TKW  lainnya  memang  ada  yang mendapatkan  majikan  yang  mereka  nilai cukup baik. Sulastri, misalnya, seringkali diberikan  kepercayaan  oleh  majikannya untuk  mengurus  orang  tua  dan  menam- bahkan gajinya. Bahkan setiap hari ming- gu dia dapat waktu untuk berlibur.
Kebanyakan  TKW  memang  ber- orientasi  uang.  Sesulit  apa  pun  kondi- sinya,  tapi  ketika  mereka  merasa  masih bisa  mendapatkan  uang  di  tempat  kerja, mereka  akan  bertahan.  Sehingga  tidak jarang  kita  melihat  meskipun  banyak situasi  yang  melemahkan  mereka  secara struktural  maupun  sosial  budaya,  TKW tetap  bertahan  mencari  nafkah  di  negeri yang  sangat  jauh  dari  rumah  dan  ke- luarganya di desa asal. 34
Berdasarkan  pengalaman  mantan TKW  yang  menjadi  informan  dalam  pe- nelitian ini, jenis pekerjaan domestik yang biasanya  dilakukan  oleh  TKW  memang cukup beragam. Mulai dari bekerja murni sebagai  pembantu  rumah  tangga,  menja- ga  anak  atau baby  sitter ,  penjaga  ru- mah/vila, membersihkan kantor majikan, dan  menjaga  orang  lanjut  usia.  Pada  be- berapa  kasus,  pekerjaan-pekerjaan  terse- but dilakukan dalam sebuah rumah tang- ga  atau  satu  majikan.  Meskipun  demi- kian, kebanyakan informan mengungkap- kan bahwa semua pekerjaan yang mereka lakukan  relatif  lebih  ringan  ketimbang bekerja di rumah tangga orang Indonesia, meskipun  mereka  seringkali  mengalami pelecehan seksual atau bahkan kekerasan seksual.
bagai  wawancara  antara  tanggal  12  Juli  -  30  Juli 2014.
34 Hilmy  et.al,  ―Akses  dan  Kontrol  Pada  Pengha- silan  dalam  Proses  Bermigrasi  (Studi  di  Desa Kedungsalam  Kecamatan  Donomulyo  Kabupaten Malang)‖, Laporan Penelitian Solidaritas Perempuan .

## Kondisi Reintegrasi
Tahap  terakhir  adalah  reintegrasi yang  merupakan  sebuah  proses  TKW kembali  ke  desa  asalnya.  Pada  tahapan ini, TKW akan melalui Bandara Terminal 3  Soekarno-Hatta  atau  Bandara  Juanda Surabaya, perjalanan dari bandara ke ru- mah mereka di desa, serta harus beradap- tasi kembali dengan situasi sosial-budaya masyarakat  desa  yang  sudah  ditinggal- kan  selama  tahunan . Saat  berada  kem- bali  di  desa  asalnya  dan  berkumpul  de- ngan  keluarga,  TKW  juga  dihadapkan pada mekanisme pengelolaan remitance . 35 Kondisi perilaku ketidakadilan ter- hadap hak-hak perempuan, baik yang ter- jadi  di  Terminal  3  Bandara  Soekarno- Hatta Jakarta maupun di Bandara Juanda Surabaya  Jawa  Timur  sangat  dirasakan oleh  kebanyakan  TKW.  Kebanyakan TKW biasanya  kembali ke desa asal me- lalui  terminal  Bandara  Juanda  Surabaya. Beberapa perempuan mempunyai penga- laman  melalui  Terminal  3  Bandara  Soe- karno Hatta. Beberapa lainnya juga mem- punyai  pengalaman  melalui  Bandara Juanda. Ernawati  mengatakan bahwa dia memiliki  pengalaman  dipaksa  memberi- kan  sejumlah  uang  kepada  petugas  ban- dara  yang  membawakan  bagasi  barang- nya.  Ernawati  mengaku  saat  itu  dia merasa  takut  dan  merasa  diancam  oleh petugas bandara. Ernawati mengatakan:
Banyak  teman  TKW  yang  bercerita kepada saya kalau di Terminal 3 ban- dara  di  Jakarta  itu  ada  petugas  yang suka memaksa meminta uang, karena kita  sudah  dibawakan  barangnya sama dia. Dan ternyata saya pun kena paksa  (palak)  untuk  memberikan  se- jumlah  uang.  Dan  ketika  saya  meno-
lak  membayar,  petugas  justru  marah kepada saya. 36
Hal  yang  sama  diungkapkan  oleh Sulastri, seorang mantan TKW yang juga mengalami  pemaksaan  untuk  memberi- kan  sejumlah  uang  kepada  petugas  ban- dara  karena  dia  menggunakan  troli, kereta  pengakut  tas  barangnya.  Menge- nai  hal  ini,  Sulastri  membandingkannya dengan  pelayanan  yang  diberikan  petu- gas bandara di Malaysia. Petugas banda- ra  Malaysia  tidak  memungut  biaya  apa pun  bagi  mereka  yang  menggunakan troli  bandara.  Kedua  informan  tersebut mengungkapkan bahwa petugas bandara biasanya  sudah  mengenali  para  TKW yang  baru  keluar  dari  terminal  keda- tangan  pesawat.  Menurut  pengamatan mereka,  TKW  memang  menjadi  sasaran empuk petugas bandara yang mau meng- ambil  keuntungan,  khususnya  terkait dengan uang.
Petugas  porter  biasanya  juga  de- ngan  sengaja  memanfaatkan  kebingu- ngan  TKW.  Mereka  mengatakan  bahwa petugas  porter  terkadang  memandang TKW  yang  baru  tiba  di  bandara  sebagai sosok  yang  lemah  secara  fisik,  bodoh, tidak  mengetahui  situasi  bandara,  lugu, dan sebagainya. Sosok TKW juga sering- kali  dianggap  sebagai  perempuan  yang kembali  dari  bekerja  di  luar  negeri  dan membawa  sejumlah  uang  tunai  yang banyak. Akibatnya TKW seringkali men- jadi korban kekerasan dan pemerasan di bandara.
Sementara  itu,  salah  seorang  staf divisi  umum  dan  hukum  PT.  Angkasa Pura  Bandara  Juanda  Surabaya,  Bapak Mariyanto, menjelaskan: 37
36 Wawancara  dengan  Ernawati,  mantan  TKW Arab Saudi, 29 Juli 2014 37 Hilmy  et.al,  ―Akses  dan  Kontrol  Pada  Peng- hasilan  dalam  Proses  Bermigrasi  (Studi  di  Desa
Pengelolaan  troli  sebenarnya  gratis, tidak ada konstribusi apa-apa. Troli memang  untuk  penumpang.  Pada kenyataannya,  memang  banyak porter-porter  yang  memanfaatkan troli, sehingga penumpang tidak ke- bagian,  kita  sering  dapat  keluhan juga  dari  penumpang  tentang  troli yang habis.
Saat kembali ke desa asal, mantan TKW biasanya harus kembali melakukan adaptasi  dengan  lingkungan  sekitarnya. Mereka  yang  sempat  merasakan  ingar- bingarnya kota Arab Saudi atau pun Ma- lasyia  yang    ramai  dengan  kemegahan fasilitas  kotanya,  dengan  kesibukan  dan aktivitas  penduduknya  yang  padat,  de- ngan  gaya  hidup  yang  metropolis  dan modern,  dengan  budaya  bersaing  yang tinggi,  dengan  kebebasan  berekspresi, kini  harus  kembali  ke  desa  yang  sepi, sunyi,  tidak  ada  fasilitas  publik  yang memadai  dan  megah,  gaya  hidup  yang cenderung  menyelaraskan  dengan  alam, penduduk  yang  tidak  padat,  melewati jalan pedesaaan yang  rusak, dan budaya Madura  yang  masih  cukup  kuat  dan tradisional.  Bagi  sebagian  mantan  TKW, hal  ini  menjadi  seperti shock  culture .  Me- reka  mau  tidak  mau  harus  beradaptasi dengan  lingkungan  desa  kampung  hala- mannya,  termasuk  berkumpul  bersama suami, orang tua, dan anak-anak mereka.
Jika melintasi desa asal TKW, kita bisa  membedakan  rumah  perempuan yang  pernah  menjadi  TKW  dan  rumah perempuan  yang  belum  pernah  menjadi TKW.  Kebanyakan  rumah  mantan  TKW berlantaikan keramik, dengan warna gen- teng  yang  indah  dan  tembok  batu.  Jika masuk  ke  dalam  rumah  mantan  TKW, kita bisa melihat sofa yang bagus, televisi
Kedungsalam  Kecamatan  Donomulyo  Kabupaten Malang)‖, Laporan Penelitian Solidaritas Perempuan .
dengan  ukuran  layar  inchi  yang  cukup besar (rata-rata mereka memiliki tv mini- mal  21  inchi),  serta  foto  pemilik  rumah yang  menggunakan  baju  modis  dengan latar  belakang  pemandangan  kota  Arab Saudi  atau  Malaysia  dan  bahkan  kenda- raan,  seperti  mobil  dan  sepeda  motor. Beberapa  TKW  bahkan  memiliki  dapur yang  ditata  mirip  dengan  dapur  rumah majikannya  dahulu  di  Arab  Saudi  atau Malaysia.  Ini  akan  sulit  ditemukan  pada rumah-rumah  perempuan  yang  bukan mantan TKW.
Mantan  TKW  yang  kembali  ke desa  seta  merta  juga  harus  mengikuti kembali  aturan  dan  norma-norma  sosial yang  berlaku  di  masyarakatnya.  Mereka yang  sudah  menikah,  otomatis  diharus- kan menjalankan peran-peran istri, mere- ka  yang  belum  menikah  harus  mengha- dapi  kembali  aturan  orang  tua  dan  nor- ma-normanya.  Pengambilan  keputusan dalam  keluarga  dilakukan  oleh  suami. Mantan TKW kembali menjadi istri yang harus patuh kepada suami dan mengurus anak-anak  mereka.  Beberapa  mantan TKW  memang  mengakui  pengambilan keputusan  berada  di  tangan  suami  atau laki-laki.  Hal  ini  terjadi  karena  suami dianggap  sebagai  kepala  keluarga  yang harus  memimpin  rumah  tangga.  Sehing- ga apa pun keputusan suami, istri harus mengikutinya.
Selain  itu,  bagi  kebanyakan  man- tan TKW, pengelolaan uang hasil bekerja di  Arab  Saudi  atau  Malaysia  memang tidak  berada  di  tangan  mereka.  Penge- lolaan hasil bekerja tersebut akan dikelola oleh keluarga dalam hal ini adalah suami atau  orang  tua  mereka.  Para  mantan TKW  mengatakan  hal  ini  dilakukan  atas dasar  penghormatan  kepada  orang  yang lebih tua atau orang yang dianggap seba- gai kepala keluarga.
Selain  itu,  aparat  desa  setempat juga memanfaatkan kondisi mantan TKW yang  selalu  dinilai  berlimang  uang.  Se- hingga  tidak  segan-segan  aparat  desa meminta  uang  dari  para  mantan  TKW guna membeli perlengkapan dan fasilitas umum desa. Aparat desa biasanya meng- klaim  uang  dari  mantan  TKW  sebagai ‗sumbangan  sukarela‘.  Bahkan  rumah Ernawati  hasil  dari  kerja  di  Arab  Saudi kini dijadikan tempat sekolah Play Group maupun  PAUD,  dan  Ernawati  sendiri mengajar di sekolah tersebut.
Meskipun  sifatnya  hanya  sum- bangan  sukarela,  namun  karena  ada  ke- biasaan  dalam  adat  Madura,  maka  se- ringkali seolah ini menjadi sebuah ‗kewa- jiban‘ di mata TKW. Dalam adat Madura, terdapat  nilai-nilai  ‗ songkan ‘.  Nilai song- kan terinternalisasi  kuat  dalam  masyara- kat Madura. Perasaan songkan bisa diseja- jarkan  dengan  makna  ‗tidak  mungkin menolak  permintaan  orang  yang  ditua- kan  atau  yang  dihormati‘.  ‗Orang  yang dituakan  atau  dihormati‘  dalam  hal  ini adalah  orang  tua  ( bappa’-babbu’ ),  guru, dan aparat pemerintahan desa ( rato ). Un- tuk  masyarakat  yang  tergolong  paguyu- ban seperti masyarakat Madura, menolak memberikan  sumbangan  akan  memiliki sanksi  sosial  tersendiri.  Sanksi  sosial  ter- sebut  berupa  tindakan  dikucilkan  oleh masyarakat setempat. Karenanya, bebera- pa mantan TKW tidak segan-segan mem- berikan sejumlah uang sumbangan untuk membangun masjid atau saluran air, seti- banya dia di kampung halaman dari luar negeri.
Pemaparan di atas menggambarkan bagaimana  TKW  harus  menghadapi  ke- kuatan  perilaku  ketidakadilan  baik  saat sebelum keberangkatan, pada saat beker- ja di negara tempat bekerja, dan saat ke- pulangan  serta  reintegrasi  dirinya  de- ngan  keluarga  dan  masyarakat  di  kam-
pung halamannya. Jika kita melihat jauh, pola  ketidakadilan  tersebut  akan  terkait dengan beberapa mekanisme pengendali yang sifatnya eksternal, yaitu: 38
1. Relasi  sosial  keluarga  yang  timpang, bahwa dalam nilai-nilai keluarga yang patriarki, bapak memegang peran uta- ma sebagai kepala keluarga begitupun dengan suami.
2. Dominasi  antar  usia  (berdasarkan  u- mur), sehingga anak harus patuh pada orang tua (ayah dan ibu).
3. Dominasi  antar  jenis  kelamin,  yang mana perempuan harus menurut pada laki-laki yang notabene suaminya.
4. Politisasi  agama,  bahwa  dalam  ajaran agama Islam yang sangat memuliakan perempuan,  dipolitisasi  bahwa  kepala keluarga haruslah laki-laki  dan harus- lah  dipatuhi  oleh  perempuan  sebagai istri.
5. Budaya  masyarakat, songkanan atau budaya ewuh pakewuh , menjadikan pe- lemahan  juga  perempuan  dalam  ling- kungan sosialnya.
6. Adanya  struktur  kelas  dan  kuatnya bentuk  kekuasaan.  Hal  ini  dapat  ter- lihat  dari  adanya  pola  hubungan  an- tara TKW dengan calo, petugas PJTKI, majikan, dan sebagainya .
7. Adanya  stereotipe  tentang  perempu- an  dan  tentang  TKW.  Stereotipe  pe- rempuan melekat, misalnya ketika pe- rempuan  dilabelkan  pada  bidang-bi- dang  kerja  domestik,  kaum  lemah,  ti- dak bisa mengurus uang, dan sebagai- nya. Stereotipe TKW, khususnya mele- kat saat perempuan dilabelkan menja- di  warga  kelas  dua  ( second  sex ),  bo- doh, lugu, lemah dan sebagainya.
8. Adanya  situasi  ekonomi  pemiskinan memaksa  perempuan  harus  mening- galkan  keluarga  dan  menerima  resiko
adanya  hubungan  seksual  tidak  aman yang  dilakukan  suami  karena  adanya kecenderungan berselingkuh.
9. Minimnya  tingkat  pendidikan  mem- buat  TKW  tidak  memiliki  pengeta- huan cukup untuk memiliki informasi dan pengetahuan terkait hak-haknya.
Semua  mekanisme  pengendali  ke- kuatan  perilaku  ketidakadilan  menyatu membangun sebuah identitas TKW yang akhirnya  membuat  mereka  rentan  dieks- ploitasi.  Ironisnya,  eksploitasi  tersebut menjadi menumpuk. Dieksploitasi bukan hanya  karena  mereka  perempuan,  tapi juga karena mereka adalah TKW. Dalam relasi  perkawinan  atau  keluarga,  misal- nya, subordinasi karena alasan jenis kela- min,  nilai  adat  dan  usia  menyatu  meng- intimidasi  perempuan  secara  disadari maupun tidak disadari. 39

## Penutup
Persoalan human  trafficking meru- pakan  persoalan  bersama  yang  harus  se- gera  dicarikan  solusi  ragam  penyele- saiannya.  Di  mana  dari  hasil  penelitian yang  dilakukan  terlihat  bahwa kurang- nya  kesuburan  tanah  pada  wilayah  Ma- dura  karena  mayoritas  keluarganya adalah  petani, minimnya  perekonomian serta  tuntutan  pemenuhan  kebutuhan ekonomi  yang  semakin  meningkat,  pen- didikan  yang  rendah,  dan  ketiadaan lapangan pekerjaan bagi perempuan, me- rupakan  beberapa  faktor  pendorong keluar  ( push  factor )  utama  para  perem- puan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita yang  kemudian  menjadi  korban  perda- gangan  manusia.  Di  samping  itu,  terda- pat  faktor-faktor  pendorong  keluar  lain yang  bersifat  personal.  Sedangkan  faktor penarik ( pull factor ) para perempuan Ma- dura bekerja ke Arab Saudi dan Malaysia
adalah  tingginya  iming-iming  upah  bu- lanan yang akan mereka dapatkan setiap bulannya.
Dalam  keberangkatannya  untuk dapat bekerja ke luar negeri, para perem- puan  ini  mayoritas  menggunakan  jalur ilegal.  Dengan  beberapa  modus  kebe- rangkatan yang  berbeda, yakni menggu- nakan  visa  melancong  untuk  bekerja  ke Pagoh,  Malaysia,  visa  umrah  yang  mau bekerja  ke  Arab  Saudi,  dan  lain-lain. Bahkan  ada  beberapa  TKW  yang  tidak melakukan  pengurusan  dokumen  dan syarat-syarat  utama  seperti  paspor  dan visa  atau  berangkat  dengan  istilah ko- songan . Mereka berangkat bekerja  mela- lui cara ilegal dipilih secara sadar. Hal ini terjadi  karena  para  TKW  tidak  memiliki biaya  untuk  menggurus  persyaratan serta dokumen-dokumen yang menurut- nya  sangat  mahal.  Para  TKW  tetap memilih  untuk  berangkat  dengan  cara ilegal meskipun mengaku sudah menge- tahui risiko seperti tertangkap, dipenjara bahkan  yang  lebih  parah  adalah  nyawa taruhannya.  Namun  karena  mereka  me- nginginkan  perbaikan  ekonomi  risiko tersebut mereka ambil.
Terbatasnya  akses  informasi  yang diperoleh  oleh  para  TKW  mengenai  hal yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai tenaga  kerja  Indonesia  serta  pendidikan yang rendah membuat kelompok ini ren- tan  untuk  diperdagangkan.  Ketiadaan dokumen-dokumen  penting  seperti  kon- trak  kerja,  asuransi  perlindungan  TKI, dan  kepemilikan  tabungan  TKI  menga- kibatkan  eksploitasi  dalam  pekerjaan. Bentuk  eksploitasi  tersebut  seperti  jam kerja  yang  panjang,  beban  kerja  yang berat, perlakuan kasar, pembatasan men- jalankan  ibadah,  dan  penipuan  berupa gaji  yang  tidak  dibayarkan,  bahkan  ba- nyak  yang  mendapatkan  pelecehan  sek- sual  dan  kekerasan  seksual.  Para  TKW
selama menjadi migran tidak merasa diri mereka  telah  dieksploitasi,  bahkan  me- reka  mengaku  masih  ingin  kembali  be- kerja  sebagai  migran  jika  mendapatkan kesempatan.  Karena  pendapatan  pada saat  bekerja  di  luar  negeri  lebih  tinggi dengan  pendapatan  yang  diperoleh  di kampung  halaman.  Meskipun  kadang- kala  mereka  mendapatkan  cibiran  dari tetangga dan keluarganya karena menjadi TKW.
Dari  sinilah  peneliti  merekomen- dasikan beberapa hal, di antaranya:
a. Perlunya  beberapa  pihak  untuk  mem- berikan  penyadaran  akan  pentingnya menjadi  TKW  yang  legal,  untuk  men- jaga  keamanan  dan  jaminan  bagi mereka.
b. Perlunya  dinas-dinas  terkait,  terutama Disnakertrans,  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat,  Balai  Latihan  Kerja,  PJT- KI,  LSM,  dan  lain-lain  untuk  melaku- kan sosialisasi mengenai dokumen dan proses yang harus TKW lakukan untuk mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  di luar negeri.
c. Perlunya  pengetahuan  bagi  TKW  me- ngenai  hak  dan  kewajibannya  sebagai migran perempuan.
d. Perlunya penguasaan bahasa asing ba- gi  TKW  di  mana  tempat  migran  be- kerja, dan pelatihan skill atas apa yang akan mereka kerjakan.
e. Perlunya  pengetahuan  bagi  TKW  dan keluarganya mengenai cara dan penge- lolaan  dana  remitan,  sehingga  pada akhirnya mereka akan memiliki keber- dayaan  secara  sosial,  ekonomi,  dan bisa mengangkat strata sosial-ekonomi keluarganya ke arah yang lebih baik.[]

## Daftar Pustaka
Banawiratma.  J.  B./Sindhunata.  ―Di  Ba- wah  Bayang-bayang  Budaya  Ke- kuasaan Lelaki‖, Majalah Basis , No.
07-08,  Tahun  Ke-45,  (Oktober, 1996)
Budiman,  Arief. Pembagian  Kerja  Secara Seksual:  Sebuah  Pembahasan  Sosiolo- gis  tentang  Peran  Wanita  di  dalam Masyarakat .  Jakarta:  Gramedia,  19-
81.
Dzulkarnain,  Iskandar  et.al. TKI,  Remi- tan,  dan  Grameen  Bank:  Studi  Kasus di  Malang  dan  Kepulauan  Madura . Jakarta:  Hibah  Buku  Teks  Dikti, 2013.
Fakih, Mansour. Analisis Gender & Trans- formasi  Sosial .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1999.
Hilmy,  Ummi  et.al.  ―Akses  dan  Kontrol Pada  Penghasilan  dalam  Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedung- salam  Kecamatan  Donomulyo  Ka- bupaten  Malang)‖, Laporan  Peneli- tian  Solidaritas  Perempuan .  Malang:
Dian Mutiara Crisis Centre, 2008. Kapanlagi.com.  ―Kasus  Perdagangan
Manusia Marak di Jatim‖,
http://berita.kapanlagi.com/huku m-kriminal/kasus-perdagangan- manusia-marak-di- jaxsu7b1k_print.html. Diakses tanggal 9 Februari 2012.
Nasution,  Zaky  Alkazar. Perlindungan Hukum  terhadap  Perempuan  dan  A- nak  Korban  Perdagangan  Manusia . Tesis  pada  Magister  Ilmu  Hukum Universitas  Diponegoro,  Sema- rang, 2008.
Rahayu,  Devi  Rahayu. Trafficking  Buruh Migran .  Sidoarjo:  Qithos  Digital Press, 2008.
Santoso,  Widjajanti  M. Sosiologi  Feminis- me:  Konstruksi  Perempuan  dalam  In- dustri  Media .  Yogyakarta:  LKiS,
2011.
Subono,  Nur  Imam.  ―Trafficking  in  Hu- man  Beings  dalam  Angka  dan Perdebatan‖, Jurnal Perempuan , (68, 2010)
Suryakusuma,  Julia  I. State  Ibuism:  The Social Construction of Womanhood in New  Order  Indonesia .  Jakarta:  Ko- munitas Bambu, 2011.
Syafa‘at  et.al. Menggagas  Kebijakan  Pro TKI:  Model  Kebijakan  Perlindungan TKI Ke Luar Negeri di Kabupaten Bli- tar .  Yogyakarta:  Lappera  Pustaka Utama, 2002. Woodward,  Kathryn  (ed.), Identity,  and Difference: Culture,  Media, and Iden- tities . London: Sage, 1997.
