Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi ISSN 2442 - 9708 (Online) Vol. 17 No.1  April 2017 : 67-80
ISSN 1411 - 8831 (Print)
Doi : http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v17i1.1975

## SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) DALAM PROSES PENCAIRAN DANA APBN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II
Yogi Prasetyo Nugroho 1*
Basuki 2 Zaenal Fanani 3
1,2,3 Universitas Airlangga
1 pippoinyoghi@gmail.com

## Abstract
SPAN  is  a  sub-program  of  the  largest  public  financial  reform  program  in Indonesia's  history,  called  Government  Financial  Management  and  Revenue Administration  Project  (GFMRAP).  The  disbursement  process  of  APBN  is  one  of  the processes  implemented  by  SPAN  under  the  name  of  payment  management.  This research aims to identify problems related to the disbursement process of APBN funds in  SPAN.  This  research  uses  descriptive  qualitative  method  which  was  conducted within disbursement area of KPPN Jakarta II.
The  results  of  data  analysis  indicate  that  there  are  various  obstacles  in  the process of disbursement of APBN funds in the work unit in the payment area of KPPN Jakarta  II. The things  that  are analyzed are the volume of  disbursement  APBN funds, the  quality  of  disbursement  APBN  funds,  and  the  business  process  of  disbursement APBN  funds  which  then  is  reduced  to  the  formulation  of  the  policy  against  the constraints  and  problems  faced  in  the  process  of  disbursement  of  funds  in  the  State Budget at KPPN Jakarta II.
Keywords: disbursement of funds, SPAN, work unit, Jakarta II

## JEL Classification : M41
Submission Date: Agustus 2017
Accepted Date: Januari 2018
*Correponding Author

## PENDAHULUAN
Reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak bergulirnya  paket  Undang-Undang  Keuangan  Negara  pada  tahun  2003,  terjadi  pada saat  dunia  sedang  mengalami  transformasi  menuju  era  masyarakat  informasi.
Kemajuan  teknologi  informasi  yang  demikian  pesat  dengan  potensi  pemanfaatannya yang  sangat  luas,  membuka  peluang  bagi  pengaksesan,  pengelolaan,  dan pendayagunaan  informasi  dalam  volume  yang  besar  secara  cepat  dan  akurat. Pemerintah  melalui  Kementerian  Keuangan  melakukan  Reformasi  Manajemen Keuangan Negara ( Government  Financial Management  Reform ), langkah  awal  adalah dengan  melakukan  kerja  sama  dengan  Bank  Dunia  melalui  program Government Financial  Management  and  Revenue  Administration  Project (GFMRAP).  Tujuan program GFMRAP adalah untuk memperkuat efisiensi dan integritas dalam manajemen keuangan  publik  dan  administrasi  pendapatan,  terutama  melalui  penguatan  tatakelola, akuntabilitas dan transparansi (SPAN, 2012b).
SPAN  merupakan  sub-program  dari  program  reformasi  keuangan  publik terbesar  dalam  sejarah  di  Indonesia  yakni Government  Financial  Management  and Revenue  Administration  Project (GFMRAP).  Untuk  Reformasi  Sistem  Manajemen Keuangan  dalam  konteks  penerapan  IFMIS  ( Integrated  Financial  Management Information  System ) yaitu  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Negara  yang Terintegrasi,  sehingga  pengembangan  SPAN  merupakan  langkah  awal  menuju implementasi  IFMIS,  pada  tahap  awal  difokuskan  pada  reformasi  penganggaran  dan perbendaharaan negara  ( Budget  and Treasury Modernization ), kegiatan-kegiatan  yang akan  dilakukan  di  Direktorat  Jenderal  Anggaran  (DJA)  dari  sisi  persiapan  anggaran ( Budget  Preparation )  dan  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  (DJPB)  dari  sisi pelaksanaan  anggaran  dan  pertanggungjawaban  akuntansi  ( Budget  Execution  and Responsibility Accounting ).
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (TI)  pada  SPAN  dapat  memberikan dukungan  pelayanan  administrasi,  serta  untuk  membantu  pengambilan  keputusan (Anwar,  2009).  Menurut  Baig  dan  Gururajan  (2011),  teknologi  informasi  merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan bisnis. Akuntansi sebagai bisnis,  sistem  bahasa  dan  informasi,  harus  menyesuaikan  diri  dengan  teknologi  baru yang  akan  disampaikan  kepada  pengguna  laporan  keuangan  (Sarokolaei  et  al.,  2012). Ismail  dan  Malcolm  (2007),  mengatakan  perusahan  yang  memiliki  kecanggihan teknologi  memiliki  tingkat  keselarasan  Sistem  Informasi  Akuntansi  yang  baik dibandingkan  dengan  yang  tidak  menggunakan.  Menurut  Kusumastuti  dan  Irwandi (2012),  dalam  pengembangan  sistem  informasi  para  pemakai  menjadi  fokus  penting berkaitan dengan keefektifan sistem informasi akuntansi.
Perubahan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  keuangan  Negara  berdampak terhadap  proses  adaptasi  satuan  kerja  (satker)  dan  para  pengelola  keuangan,  baik ditingkat  satker  itu  sendiri  maupun  KPPN.  Munculnya  berbagai  peraturan  yang  baru terkait  beberapa  hal  mengenai  prosedur,  aturan,  dan  sistem  menyebabkan  timbulnya perubahan  yang  harus  diikuti.  Perubahan  yang  secara  cepat  atau  lambat,  membuat seluruh pihak yang terlibat tetap harus dapat mengikutinya. Salah satu perubahan besar diakhir  bergantinya  sistem  lama  kepada  SPAN  yaitu  terbitnya  peraturan  terkait pembaruan  prosedur  sistem  yang  lama.  Salah  satunya  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  190  tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pembayaran  APBN  yang  sudah menggunakan konversi dari sistem lama ke SPAN.
Pada  sisi  lain,  SDM  di  tiap  satker  memiliki  kompetensi  yang  berbeda-beda sehungga  menimbulkan  banyak  permasalahan  dalam  implementasi  proses  pencairan dana.  Permasalahan  yang  timbul  menyebabkan  Satker  harus  datang  lebih  dari  sekali dalam proses pencairan dana. Hal ini disebabkan, contohnya, kurangnya dokumen yang harus dilampirkan tiap mengajukan pencairan dana, kesalahan input dalam pembebanan
anggaran, kesalahan dalam  penulisan uraian Surat  Perintah Membayar (SPM), adanya error pada Arsip Data Komputer (ADK) dan permasasalahan lain, meskipun rangkaian prosedur tersebut merupakan kegiatan yang berulang, baik mingguan maupun bulanan. Berdasarkan  fenomena-fenomena  dan  bukti  empiris  yang  telah  dipaparkan  diatas, memotivasi  untuk  meneliti  tentang  problematika  yang  muncul  dalam  implementasi SPAN terutama pada proses  pelayanan pencairan dana di KPPN Jakarta II.

## REVIU LITERATUR
Reviu  literatur  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  bagaimana penerapan  SPAN  dalam  proses  pencairan  dana  pada  KPPN  Jakarta  II.  Penelitian  ini berdasarkan  pada  teori  pengembangan  sistem  yang  ada  pada  Sistem  Informasi Akuntansi,  konsep  dan  Pra  Observasi  yang  telah  dilakukan  penulis  lebih  dulu  untuk mengetahui  permasalahan  yang  terjadi  pada  prosedur  pencairan  dana  APBN  dengan SPAN.

## Pengembangan Sistem
Teknologi informasi banyak membawa perubahan dalam organisasi dan proses bisnis.  Teknologi  informasi  merupakan  sebuah  kebutuhan  untuk  organisasi  yang membantu kinerja organisasi dan individu. Sistem informasi akan membantu organisasi agar dapat menyajikan laporan keuangan ke dalam sebuah bentuk informasi yang lebih akuntabel  dan  terpercaya,  supaya  sistem  informasi  akuntansi  dapat  digunakan  banyak pihak dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai nilai lebih bagi suatu organisasi. Sistem informasi  akuntansi  adalah  komponen  dan  elemen  dari  suatu  organisasi  yang menyediakan  informasi  bagi  pengguna  dengan  pengolahan  peristiwa  keuangan  (Zare, 2012). Sistem Informasi Akuntansi dianggap sebagai faktor penting dalam pencapaian kinerja  yang  lebih  besar  terutama  dalam  proses  pengambilan  keputusan  (Al-eqab  dan Adel, 2013).
Sistem  informasi  akuntansi  merupakan  kumpulan  dari  peralatan  dan  manusia (sumber daya) yang dibuat untuk mengubah data-data keuangan ke dalam bentuk yang bermanfaat bagi pengguna dan berguna bagi pemakainya (Bodnar & Hopwood, 2006). Menurut Kusumastuti dan Irwandi (2012), dalam pengembangan sistem informasi para pemakai  menjadi  fokus  penting  berkaitan  dengan  keefektifan  sistem  informasi akuntansi.  Menurut  Setiani  (2008),  melaksanakan  pengembangan  sistem  informasi akuntansi  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  perusahaan  dan  kepuasan pemakai  sistem  informasi  tersebut.  Kemudian,  Romney  dan  Steinbart  (2016) menyatakan  bahwa  siklus  hidup  pengembangan  sistem  merupakan  proses  yang ditempuh  organisasi  untuk  memperoleh  serta  mengimplementasikan  sistem  informasi yang baru.
Sistem  informasi  akuntansi  memiliki  enam  komponen  yang  saling  terkait  dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Keenam komponen tersebut (Romney & Steinbart, 2016) yaitu:
1. Orang yang menggunakan sistem.
2. Prosedur dan instruksi  yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.
3. Data tentang organisasi dan aktivitas bisnis.
4. Software yang digunakan untuk memproses data.
5. Infrastruktur teknologi informasi terdiri dari komputer, peripheral devices , dan perangkat  jaringan  komunikasi  yang  digunakan  dalam  sistem  informasi akuntansi.
6. Pengendalian internal dan keamanan untuk mengamankan data sistem informasi akuntansi.
Sumber : Romney dan Steinbart (2016)

## Gambar 1 Siklus Hidup Pengembangan Sistem
Siklus  hidup  pengembangan  sistem  melalui  beberapa  tahap  (Romney  & Steinbart,  2016).  Tahap  pertama  adalah  analisis  sistem.  Dalam  tahap  ini  dibutuhkan informasi  untuk  melakukan  pembelian,  pengembangan,  dan  modifikasi  sistem.  Tahap kedua  adalah  desain  konseptual.  Dalam  tahap  ini  kebutuhan  pengguna  diidentifikasi dan  dievaluasi  melalui  alternatif  desain.  Tahap  ketiga,  pengembang  menerjemahkan rancanganan  konseptual  ke  dalam  spesifikasi  menggunakan  kode  dan  uji  program komputer,  rancangan  dokumen  input  dan  output,  membuat file dan database , mengembangkan prosedur, dan membangun pengendalian dalam sistem baru. Tahap ini disebut desain fisik. Tahap keempat adalah implementasi dan percakapan. Dalam tahap ini  sistem  mulai  diterapkan.  Standard  dan  pengendalian  sistem  baru  dibangun, dokumentasi  sistem  telah  lengkap.  Tahap  terakhir  adalah  tahap  operasi  dan pemeliharaan.  Selama  tahap  ini, review dan  modifikasi  sistem  dilakukan  jika  ada masalah yang timbul dari sistem baru.

## METODE PENELITIAN

## Rancangan Penelitian
Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  data sekunder.dan indepth  interview ,  yaitu  wawancara  secara  mendalam  kepada  para informan dengan menggunakan panduan wawancara sebagai instrumen penelitian .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
SPAN  (Sistem  Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara)  adalah  program reformasi di bidang keuangan negara. SPAN mengintegrasikan proses bisnis mulai dari perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  ke  pelaporan  keuangan  negara  dalam  satu  aplikasi teknologi  informasi  dengan database yang  terpusat.  SPAN  merupakan  implementasi dari  program  Reformasi  Penganggaran  dan  Perbendaharaan  Negara  (RPPN)  dan merupakan  komponen  terbesar  dari  program Government  Financial  Management  and Revenue  Administration  Project (GFMRAP)  yang  menjadi  pondasi  untuk  reformasi PFM ( Public Financial Management ) (SPAN, 2012a).
PMK  Nomor  276  tahun  2008  tentang  Program  Reformasi  Sistem Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara  menyebut  secara  jelas  tentang  tujuan dilaksanakan program tersebut, yaitu :
1. Mengendalikan anggaran Negara, asset , dan kewajiban Pemerintah Pusat;
2. Menyediakan  informasi  yang  komprehensif,  dapat  dipercaya,  dan  tepat  waktu tentang keuangan pemerintah;
3. Memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan pemerintah. Sasaran yang ingin dicapai meliputi:
a. Otomasi  proses operasional  penganggaran dan pegelolaan kas, asset dan  utang pemerintah;
b. Peningkatan  keandalan  proses  penganggaran  dan  pengelolaan  kas,  asset  dan utang pemerintah;
c. Peningkatan  efisiensi  layanan  kepada  kementrian  Negara/lembaga,  masyarakat dan perbankan;
d. Peningkatan akuntabilitas melalui penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang lebih komprehensif, akurat dan tepat waktu;
e. Penyediaan  fasilitas  rekonsiliasi  yang  andal,  akurat,  serta  tepat  waktu  antara pemerintah dan perbankan;
f. Penyediaan  jejak  audit  ( audit  trail )  untuk  memfasilitasi  proses  audit  akun pemerintah;
g. Mengintegrasikan  data  pada  berbagai  subsistem  manajemen  keuangan pemerintah.
Sedangkan manfaat yang ingin dicapai adalah:
1. Tersedianya  sistem  pengendalian  alokasi  dan  pelaksanaan  anggaran  yang efektif;
2. Tersedianya sistem pengelolaan kas yang terpercaya;
3. Tersedianya sistem pelaporan manajerial tentang tentang operasi keuangan pemerintah yang komprehensif, dapat diandalkan dan realtime;
4. Terwujudnya tahapan transisi penerapan sistem akuntansi dari berbasis kas ke berbasis akrual, dan;
5. Terlaksananya pelayanan kepada publik yang lebih efisien.
Dengan  adanya  kejelasan  tujuan,  sasaran  dan  manfaat  dari  pelaksanaan  reformasi pengelolaan  keuangan  Negara  melalui  SPAN,  diharapkan  program  SPAN menghasilkan output berupa  system  pengelolaan  keuangan  Negara  yang  bisa diimplementasikan demi terwujudnya pengelolaan keuangan Negara  yang profesional, transparan,  dan  akuntabel  sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Keuangan  Negara (SPAN, 2012b).
Pengelolaan  keuangan  Negara  sampai  saat  ini  masih  mengalami  beberapa kendala walaupun telah diotomatisasi menggunakan sistem untuk mempermudah dalam pelaksanaannya.  Beberapa  kondisi  perbendaharaan  yang  terjadi  saat  ini  diantaranya mengalami  permasalahan  dalam  fungsi  persiapan  anggaran,  manajemen  DIPA, manajemen  komitmen,  manajemen  pembayaran,  permasalahan  dalam  pelaksanaan penerimaan  Negara,  manajemen  kas,  sistem  akuntansi  dan  pelaporan  yang  belum sepenuhnya  akrual,  dukungan  TI,  dukungan  SDM  sehingga  dibentuklah  suatu  sistem yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.
SPAN  merupakan  suatu  sistem  berbasis  teknologi  informasi  yang mengintegrasikan  seluruh  proses  yang  terkait  dengan  pengelolaan  anggaran  yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen komitmen pengadaan  barang  dan  jasa,  manajemen  pembayaran,  manajemen  penerimaan  negara, manajemen kas dan pelaporan ke dalam SPAN sampai dengan pelaporan kedalam satu sumber data  yang terpusat  sehingga dapat  dihasilkan  Laporan  Keuangan  Negara  yang akuntabel, valid, stabil dan cepat (real time) (situs resmi SPAN diunduh tanggal 16 Juni 2016 jam 15.00).
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan system yang mengintegrasikan  data  dari  siklus  pengelolaan  keuangan  Negara  (mulai  dari penyusunan  anggaran  sampai  dengan  pelaporan)  secara  online  yang  akan  membawa perubahan  terhadap  prosedur  kerja,  sistem  aplikasi  yang  dipergunakan  dan  organisasi kearah yang lebih baik. Karateristik SPAN dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Integrasi data
Data  yang  ada  di  SPAN  merupakan  satu-satunya  data  yang  dipergunakan  untuk berbagai kebutuhan. Data hanya dilakukan satu kali entry dan data yang terkumpul secara terpusat.
b. Secara Online
Siapa  pun  yang  memiliki  akses  terhadap  data  tersebut  dapat  mengambil  data tersebut dari mana pun, asalkan bisa terhubung dengan internet.
c. Perubahan prosedur kerja
Adanya  penyempurnaan  mekanisme  kerja  yang  menyederhanakan  proses  bisnis yang ada.
d. Perubahan sistem aplikasi
Adanya  penyempurnaan  sistem  aplikasi  dengan  penggunaan  aplikasi  yang terintegrasi.
e. Perubahan organisasi
Adanya  penyempurnaan  proses  bisnis  dan  aplikasi,  maka  akan  berdampak  pada penyempurnaan  organisasi,  baik  secara  struktur  maupun  sumber  daya  manusia (SDM).

## Volume Pencairan Dana APBN
Untuk mengetahui apakah pencairan dana APBN itu efektif atau tidak, indikator awal  yang  harus  diketahui  pada  prosesnya  adalah  volume  atau  jumlah  dokumen pencairan  dana  APBN  yang  dilakukan  oleh  KPPN  Jakarta  II.  Agar  dapat  mengukur indikator tersebut,  maka  dijelaskan menjadi  dua jenis,  yaitu jumlah realisasi  anggaran dan  jumlah  SP2D  yang  terbit.  Pada  tabel  4.1  dibawah  ini  akan  ditunjukkan  realisasi anggaran  pada  satker  KPPN  Jakarta  II  dengan  mengacu  pada  tingkat  realisasi  belanja bulanan pada 3 tahun terakhir masa berjalannya SPAN.

## Tabel 1
Persentase Realisasi Belanja Satker KPPN Jakarta II Periode Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (3 Tahun terakhir masa penerapan SPAN)
Bulan T.A. 2014 Realisasi Perbulan T.A. 2015 Realisasi Perbulan T.A. 2016 Realisasi Perbulan Januari 8.68 7.93 10.46 Februari 14.98 6.3 14.56 6.63 15.84 5.38 Maret 20.79 5.81 25.58 11.02 22.98 7.14 April 31.95 11.16 33.62 8.04 31.90 8.92 Mei 40.70 8.75 39.10 5.48 38.65 6.75 Juni 50.25 9.55 48.25 9.15 46.90 8.25 Juli 55.74 5.49 56.25 8 54.10 7.2 Agustus 66.76 11.02 63.66 7.41 59.57 5.47 September 77.60 10.84 74.24 10.58 66.80 7.23 Oktober 83.76 6.16 79.77 5.53 74.56 7.76 November 89.84 6.08 86.60 6.83 83.30 8.74 Desember 97.01 7.17 92.66 6.06 91.31 8.01
Sumber : Data SPAN KPPN Jakarta II
Pada  tabel  4.1.  diatas  terlihat  penurunan  terhadap  realisasi  anggaran  dari  T.A.  2014 sampai  dengan  T.A.  2016.  Penurunan  dari  tahun  ke  tahun  ini  dapat  menjadi  preseden buruk  bagi  satuan  kerja  Kementerian/Lembaga,  hal  ini  dapat  disebabkan  antara  lain karena  satuan  kerja  tidak  melakukan  perencanaan  anggaran  dengan  baik  sehingga penyerapan dana APBN yang seharusnya mencapai kurang lebih 100% hanya berkutat di level 91% pada T.A. 2016. Tapi dibalik hal negatif tersebut. Terselip satu hal positif yaitu  tidak  adanya  lagi  penumpukan  realisasi  belanja  pada  akhir  tahun  yang  biasanya terjadi pada masa sebelum SPAN (Pra SPAN).

## Mutu Pencairan Dana APBN
Dalam  melihat  mutu  pada  proses  pencairan  dana  APBN,  jumlah  retur  SP2D merupakan  hal  penting  yang  harus  diperhatikan,  karena  apabila  jumlah  retur  SP2D tinggi  maka  pencairan  dana  APBN  menjadi  semakin  baik,  demikian  pula  sebaliknya. Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  Per-30/PB/2014  tentang Mekanisme  Penyelesaian  dan  Penatausahaan  Retur  Surat  Perintah  Pencairan  Dana dalam rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara menyatakan bahwa  retur  SP2D  merupakan  penolakan  atau  pengembalian  atas  pemindahbukuan dan/atau  transfer  pencairan  dana  APBN  dari  Bank/Kantor  Pos  Penerima  kepada Bank/Kantor Pos Pengirim. Sebab terjadinya retur SP2D dapat dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu :
a) Kesalahan atau perbedaan nama atau nomor rekening pada SP2D;
b) Kesalahan pada penulisan nama bank penerima;dan
c) Rekening tutup/pasif/tidak aktif.
Data retur dikatakan menjadi faktor penting dalam menilai mutu proses pencairan dana, karena  jumlah  retur  SP2D  dapat  mencerminkan  level  dari  pemeriksaan  dan  validasi terhadap data SPM dari satuan kerja yang dilakukan oleh SPAN, khususnya dalam hal validasi  terhadap  data  supplier.  Pada  masa  sebelum  SPAN  diterapkan,  validasi  atau pemeriksaan  terhadap  data  supplier  dilakukan  dengan  cara  manual  oleh  petugas  loket pencairan  dana,  dengan  hanya  melihat  penulisan  pada  lampiran  dokumen  SPM  yang menunjukkan  nama  penerima,  rekening  penerima,  dan  bank  asal  rekening  penerima. Sedangkan  pada  SPAN  data  supplier  divalidasi  dengan  mengikuti  standar  ketentuan dari pihak bank operasional, baik dalam penulisan nama maupun nomor rekening.
Data  retur  SP2D  yang  dikembalikan  oleh  pihak  bank  memungkinan  bahwa dalam satu nomor SP2D terdapat lebih dari satu retur SP2D yang terjadi karena jumlah penerima  dana  dalam  SP2D  tersebut  ada  lebih  dari  satu  penerima,  contohnya  SP2D belanja pegawai maupun bansos yang memiliki banyak penerima dana dalam lampiran SPMnya.  Dalam  menjamin  tingkat  keakuratan  dan  validitas  dara  retur  SP2D,  KPPN melakukan  rekonsiliasi  data  retur  SP2D  dengan  para  satuan  kerja  yang  menjadi  mitra kerja KPPN Jakarta II. Rekonsiliasi tersebut diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per - 44/PB/2015 tentang Mekanisme Percepatan Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana. Adapun rekonsiliasi antara KPPN dengan satuan kerja  yang  memiliki  retur  SP2D  dilaksanakan  pada  bulan  Juli  setiap  tahunnya.  Tabel dibawah  menampilkan  data  retur  SP2D  periode  T.A.  2015  dan  T.A.  2016  yang merupakan 2 tahun terakhir masa penerapan SPAN.

## Sumber : Data SPAN KPPN Jakarta II

## Gambar 2 Grafik Jumlah Retur SP2D oleh Seksi Bank
Tahun Anggaran 2015 s.d. 2016
Berdasarkan  grafik  diatas,  maka  dapat  terlihat  bahwa  pada  masa  dua  tahun terakhir  penerapan  SPAN,  jumlah  retur  SP2D  yang  ada  terhitung  masih  tinggi.  Pada dua  tahun  tersebut  apabila  dirata-rata  maka  jumlah  retur  setiap  bulannya  berkisar  di angka  100  dengan  nilai  terrendah  yaitu  20  dan  nilai  tertinggi  yaitu  190.  Peningkatan yang  terjadi  pada  bulan  Desember  2016  diakibatkan  oleh  adanya  pembayaran  belanja bantuan sosial  yang merupakan SP2D dengan banyak penerima rekening. Retur SP2D tersebut  umumnya  terjadi  karena  kesalahan  penginputan  nama  atau  nomor  rekening yang  dilakukan  oleh  petugas  satker.  Pembukaan  rekening  baru  oleh  penerima  dana, rekening  yang  sudah  lama  tidak  aktif,  dan  tergesa-gesanya  satuan  kerja  dalam menyampaikan  SPM  ke  KPPN  karena  adanya  batas  waktu  penyampaian  SPM  pada akhir tahun anggaran merupakan penyebab kesalahan yang umumnya terjadi.
Pada  dasarnya,  penyebab  banyaknya  retur  SP2D  adalah  karena  data supplier yang  diinput  kedalam  SPM  merupakan  data  yang  berasal  dari  satuan  kerja  kepada KPPN  pada  saat  pengajuan  pendaftaran supplier .  Data supplier seperti  disampaikan sebelumnya, merupakan data yang berisi nama pemilik rekening, nomor rekening, dan nama bank pemilik rekening, pada saat pengajuan data supplier ke KPPN , data tersebut belum  bisa  divalidasi  dan  dicocokkan  dengan  bank  pemilik  rekening  yang bersangkutan. Semestinya, retur SP2D bisa dikurangi  atau dihilangkan, apabila SPAN melakukan  kerjasama  dengan  pihak  bank  operasional  dalam  hal  pengecekan supplier . Seperti dinyatakan oleh pegawai seksi bank :
“Ada  mas..ini  yang  menurut  aku  paling  utama  ya  kendalanya…jadi,  aplikasi SPAN  itu  sampai  sekarang  belum  bisa  terhubung  dengan  aplikasi  bank  dalam memvalidasi  nomor  dan  nama  rekening.  Sehingga  data  supplier  yang  dipakai  adalah data yang diinput oleh Satker itu jadinya tanpa melalui validasi aplikasi dari kita…. Ini
membuat  kesalahan  input  oleh  satker  dapat  menyebabkan  retur…apalagi  kita  tau sendiri kan mas, banyak satker yang nggak teliti kalau nginput-nginput data SPM…”
Kendala lain dalam retur SP2D yang terjadi pada proses pencairan dana APBN adalah  sistem  kliring  dari  bank  itu  sendiri,  bank  akan  menutup  setiap  transaksi  pada pukul  15.00  tepat  pada  setiap  harinya,  hal  ini  menyebabkan  SP2D  yang  terbit  setelah pukul  15.00  akan  ditransfer  keesokan  paginya  ketika  sistem  bank  sudah  dibuka kembali. Permasalahan ini menyebabkan Direktorat PKN selaku pengelola kas Negara akan  menganggap  adanya  retur  terhadap  SP2D  yang  diterbitkan  setelah  pukul  15.00 tersebut. Meskipun pada dasarnya tidak terjadi retur, tetapi hanya penundaan pencairan kepada rekening penerima SP2D oleh bank, retur ini hanya bersifat temporary sehingga kemungkinan besar tidak dianggap sebagai sesuatu yang menghambat proses pencairan dana  SP2D.  Akan  tetapi  hal  ini  menjadi  bukti  bahwa  ada  kesalahpahaman  pada pengelolaan retur SP2D antara pihak KPPN dan pihak Direktorat PKN.
Permasalahan  pada supplier diatas  akhirnya  merembet  kepada  waktu penyelesaian SP2D, ini terjadi pada proses pencairan dana APBN dari seksi pencairan dana ke seksi bank yang menyebabkan SP2D menjadi tidak dalam norma waktu 1 jam. Berikut  ini  merupakan  kutipan  wawancara  dengan  salah  seorang  pegawai  seksi  bank yang tidak mau disebutkan namanya:
“Yang  paling  sering  muncul  itu  biasa  terkait  SOP  mas,  jadi  KPPN  itu  kan dituntut  menyelesaikan  SP2D  dalam  1 Jam  dari mulai  upload  PMRT  di  FO  Validator sampai  dengan  terbit  SP2D.  Tapi  pada  prosesnya,  pada  SOP  itu  pencetakan  SPPT setelah  di approve sama  kasi  PD  seringkali  terlambat  sampai  ke  seksi  Bank  sehingga sering  nggak  sinkron  antara  data  tagihan  yang  ada  di  SPAN  dan  SPPT  tercetak  yang disampaikan ke seksi bank.”
Dapat  dikatakan  juga,  karena  ketidak  sinkronan  data  tagihan  antara  yang  ada pada  seksi  Pencairan  Dana  dengan  yang  ada  pada  seksi  Bank  yang  menyebabkan sulitnya norma penyelesaian SP2D dalam 1 jam, seperti disampaikan selanjutnya dalam kutipan berikut:
“Iya  mas….jadi,  karena  SPPT  terlambat  itu…mengakibatkan  petugas  kami (seksi  bank) kesulitan dalam memproses SPPT menjadi  SP2D  yang menyebabkan tak jarang kami harus nunggu SPPT tercetak sesuai tagihan yang sudah masuk  di aplikasi SPAN. Hal itu membuat penyelesaian SP2D kebanyakan lebih dari 1 jam.” Dengan  demikian,  berdasarkan  analisis  dapat  dipastikan  bahwa  adanya  keterlambatan pada  penyampaian  SPPT  dari  seksi  Pencairan  Dana  ke  seksi  Bank  berdampak  pada adanya  perbedaan  antara  data  tagihan  yang  ada  pada  SPPT  dan  yang  muncul  pada aplikasi  SPAN.  Hal  ini  seharusnya  tidak  terjadi  apabila  SOP  sudah  berjalan sebagaimana  mestinya  dan  apabila  KPPN  menginginkan  norma  1  jam  dalam penyelesaian SP2D dapat berjalan dengan baik.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## Simpulan
Dari  hasil  analisis  dan  penelitian  yang  lebih  dalam  maka  dapat  disimpulkan bahwa proses pencairan dana APBN pada KPPN Jakarta II, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut
1. Pencairan  dana  dengan  SPAN  menunjukkan  adanya  tren  penurunan  terhadap realisasi anggaran dari T.A. 2014 sampai dengan T.A. 2016. Penurunan dari tahun ke tahun ini dapat menjadi penilaian buruk bagi satuan kerja

## Analisis  Sistem  Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara  (SPAN)  Dalam  Proses Pencairan Dana Apbn Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II
Kementerian/Lembaga,  penurunan  realisasi  ini  terjadi  antara  lain  karena  satuan kerja  tidak  melakukan  perencanaan  anggaran  dengan  baik  sehingga  penyerapan dana APBN yang seharusnya mencapai kurang lebih 100% hanya berkutat di level 91% pada  T.A. 2016.  Namun  dibalik  hal  negatif tersebut.  Terselip satu  hal  positif yaitu  tidak  adanya  lagi  penumpukan  realisasi  belanja  pada  akhir  tahun  yang biasanya  terjadi  pada  masa  sebelum  SPAN  (Pra  SPAN),  rata-rata  penyerapan anggaran pada triwulan terakhir antara T.A. 2014 sampai dengan T.A. 2016 hanya berkisar  pada  level  5%  sampai  dengan  8%,  dibandingkan  dengan  tahun  anggaran terakhir  masa  sebelum  SPAN  yaitu  T.A.  2012  dan  T.A.  2013  yang  pada  bulan Desember  2012  terjadi  penyerapan  sebesar  17,71%  dari  total  pagu  APBN  pada KPPN  Jakarta  II  dan  pada  Desember  2013  sendiri  yang  terdapat  realisasi  belanja sebesar 12,38% (Data KPPN Jakarta II T.A. 2012 dan T.A. 2013).
2. Dalam  analisis  volume  pencairan  dana  APBN  selanjutnya,  pada  bulan  Januari 2015  dan  Januari  2016  jumlah  SP2D  yang  terbit  cenderung  kecil,  hal  ini  tidak sesuai  dengan  volume  kerja  normal  dari  KPPN  Jakarta  II  yang  merupakan  salah satu  KPPN Mega,  yang  jumlah SP2D  yang terbit per hari nya pada waktu  normal adalah  sebanyak  200  lembar.  Pada  masa  sebelum  SPAN  yaitu  T.A.  2013 dibandingkan dengan masa SPAN yaitu T.A. 2015 dan 2016, pada triwulan terakhir maka  tampak  jelas  bahwa  SPAN  terindikasi  dapat  melakukan  efisiensi  pada penerbitan  SP2D.  Hal  ini  terjadi  karena  SPAN  dapat  mengakomodir  berbagai pengeluaran  dengan  akun  yang  sama  menjadi  satu  tagihan  SPM  saja,  berbeda dengan masa pra SPAN yang belum dapat mengakomodir hal tersebut.
3. Dalam  melihat  mutu  pada  pencairan  dana  APBN,  retur  SP2D  merupakan  hal penting  yang  harus  diperhatikan,  karena  tingginya  jumlah  retur  SP2D  tinggi menjadi  indikator  baik  buruknya  proses  pencairan  dana  APBN.  Pada  masa  dua tahun  terakhir  penerapan  SPAN,  jumlah  retur  SP2D  yang  muncul  masih  tinggi, yang  apabila  dirata-rata  maka  jumlah  retur  setiap  bulannya  ada  pada  angka  100 dengan  nilai  terendah  yaitu  20  dan  nilai  tertinggi  yaitu  190.  Peningkatan  yang terjadi  pada  bulan  Desember  2016  terjadi  karena  adanya  pembayaran  tagihan belanja  bantuan  sosial  yang  merupakan  SP2D  dengan  banyak  penerima  rekening. Retur  SP2D  umumnya  terjadi  akibat  kesalahan  input  nama  atau  nomor  rekening yang  dilakukan  oleh  petugas  satuan  kerja.  Penyebab  kesalahan  yang  umumnya terjadi  adalah  karena  adanya  pembukaan  rekening  baru  oleh  penerima  dana, rekening penerima tagihan yang sudah lama tidak aktif, dan satuan kerja tidak teliti dalam  menyampaikan  SPM  ke  KPPN  karena  adanya  batas  waktu  penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran.

## Keterbatasan
Penggunaan  metode  kualitatif  membuat  penelitian  ini  banyak  diwarnai  oleh justifikasi  dan  subjektivitas  periset.  Meskipun  demikian,  periset  sudah  berusaha mengurangi bias, dengan menyiapkan instrumen kuesioner untuk mengarahkan diskusi dalam pengumpulan data.

## Saran
Berdasarkan  pada  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan  diatas,  maka  beberapa rekomendasi  yang  dapat  diberikan  dalam  mengatasi  permasalahn  diantaranya  sebagai berikut:
1. Melakukan  konsolidasi  mengenai  pembuatan  payung  hukum  bagi  kerjasama antara  KPPN  dengan  BI  dalam  hal  pemakaian  data  perbankan  untuk  trnsaksi dalam SPAN. Sehingga pada saat satker melakukan pendaftaran supplier, SPAN dapat  langsung  mengecek  kebenaran  data  terkait  informasi  rekening,  nama rekening dan nomor rekening yang ada pada database BI. Hal ini berguna untuk meninimalisir  resiko  retur  SP2D.  Karena,  apabila  terjadi  retur  SP2D  akan mengakibatkan  keterlambatan  penerimaan  tagihan  APBN  oleh  penerima  dana walaupun dalam hal penyerapan atau realisasi telah dibukukan oleh SPAN.
2. Pendelegasian  wewenang  yang  diberikan  kepada  KPPN  sebaiknya  lebih  luas seperti  dalam  hal  perbaikan  data  baik supplier maupun  kontrak  yang  tidak mengakibatkan  pengeluaran  Negara.  Sehingga  proses  perbaikan  terhadap tagihan berjalan lebih cepat dan efektif.
3. Untuk  membuat  dan  merumuskan  kebijakan  selanjutnya  dengan  skala  yang sebesar  SPAN,  seharusnya  DJPB  melibatkan  akademisi  dan  satker  dalam prosesnya  dan  lebih  banyak  melakukan  analisis  pra  implementasi.  Sehingga ketika  kebijakan  dengan  kompleksitas  permasalahan  sebesar  SPAN  dijalankan nantinya  dapat  mengurangi  kekurangan  dan defect yang  terjadi,  baik  pada peraturannya maupun pada sistemnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-eqab,  M.,  &  Adel,  D.  (2013). The  Impact  of  IT  Sophistications  on  the  Perceived Usefulness of Accounting Information Characteristics among Jordanian Listed Companies . Journal of Bussiness and Social Science , 4 (3): 145-155.
Anwar,  S.  N.  (2009).  Pengaruh  Kematangan  Teknologi  Informasi  dan  Kinerja  Sistem Informasi  Terhadap Kemanfaatan Sistem  Informasi Bagi  Kelurahan-Kelurahan di Kodia Semarang. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank , 14 (12): 146-151.
Baig,  A.  H.,  &  Gururajan,  R.  (2011).  Preliminary  Study  to  Investigation  the Determinants  that  Effect  IS/IT  Outsourcing .  Journal  of  Information  and Communication Technology Research , 1 (2): 48-54. Basuki.  (2016). Metode  Penelitian  Akuntansi  dan  Manajemen  Berbasis  Studi  Kasus . Airlangga University Press.
Bodnar,  G.  H.,  &  Hopwood,  W.  S.  (2006). Sistem  Informasi  Akuntansi .  Jakarta: Salemba Empat.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (2015). Retrieved 16 June , from http://www.kppn-mataram.net/berita-170-apa-itu-span.html
Haris,  A.  (2015).  Efektivitas  Pencairan  Dana  APBN  Dengan  Penerapan  Sistem Perbendaharaan  Dan  Anggaran  Negara  (SPAN ). Tesis ,  Universitas  Gadjah Mada.
Herryanto,  H.  (2012).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Keterlambatan  Penyerapan Anggaran  Belanja  pada  Satuan  Kerja  Kementerian/Lembaga  di  Wilayah Jakarta. Tesis , Universitas Indonesia, Jakarta.
Ichsan,  F.  2015.  Pelayanan  Pencairan  Dana  Pada  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan Negara  (KPPN),  Studi  Kasus  Pada  KPPN  Sibolga. Tesis ,  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta.
Ismail,  N.  A.,  &  Malcolm,  K.  (2007).  Factors  Influencing  The  Alignment  of Accounting  Information  Systems  in  Small  and  Medium  Sized  Malaysian Manufacturing Firms . Journal of Information Systems and Small Business , 1(1): 1-20.
Kusumastuti,  M.  C.,  &  Irwandi,  S.  A.  (2012).  Investigasi  Empat  Faktor  Kontingensi Sebagai  Variabel  Moderating  Terhadap  Partisipasi  Pemakai  dan  Kepuasan Pemakai  Dalam  Pengembangan  Sistem  Informasi. Jurnal  Akuntansi Fakultas Ekonomi STIE Perbana s , 2 (2): 139:150. Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik : Andi Yogyakarta, Januari Muthohar,  A.  (2012).  Faktor-Faktor  Utama  Yang  Mempengaruhi  Efektifitas
Perencanaan Kas Pada Satuan Kerja-Satuan Kerja Kementerian
Negara/Lembaga Dalam Lingkup Wilayah Pembayaran KPPN Jakarta II. Tesis , Universitas Indonesia, Jakarta.
Noordiawan, D. (2007). Akuntansi Pemerintahan . Jakarta: Cahaya Pustaka.
Putra,  D.  M.  (2014).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Sikap  Terhadap Penerimaan  Dan  Penggunaan  Sistem  Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara (SPAN)  Dengan  Pendekatan Technology  Acceptance  Model . Jurnal  Akuntansi Universitas Mercu Buana.
Republik  Indonesia.  (2008). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  276  tahun  2008 tentang Program Reformasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
Republik  Indonesia.  (2010). Peraturan    Pemerintah    Nomor  71  tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Republik  Indonesia.  (2012). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  190/PMK.05/2012 tentang  Tata  Cara  Pembayaran  Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Republik  Indonesia.  (2014a).  P eraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor Per-30/PB/2014  tentang  Mekanisme  Penyelesaian  dan  Penatausahaan  Retur Surat  Perintah  Pencairan  Dana  dalam  rangka  Implementasi  Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
Republik  Indonesia.  (2014b). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  154  tahun  2014 Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
Republik  Indonesia.  (2015a). Keputusan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor KEP-287/PB/2015  tentang  Standar  Operasional  Prosedur  pada  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Republik  Indonesia.  (2015b). Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor Per  -  44/PB/2015  tentang  Mekanisme  Percepatan  Penyelesaian  Retur  Surat Perintah Pencairan Dana.
Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Sarokolaei, M. A., Bishak, M. J., Rahimipoor, A., & Sahabi, E. (2012). The Effect of Information  on  Efficacy  of  the  Information  of  Accounting  System . Journal International Conference on Economics, Trade and Development , 36 (32): 174- 177.
Setiani,  K.  O.  (2008).  Pengaruh  Dukungan  Manajemen  Puncak  dan  Partisipasi Pengguna Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Telkomunikasi  Tbk.  di  Surabaya. Tesis, Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Perbanas: Surabaya.
SPAN.  (2012a). Apa  itu  SPAN?  :  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Kementerian Keuangan RI.
SPAN. (2012b). Modul SPAN Manajerial: Direktorat Transformasi Perbendaharaan.
Zare,  I.  (2012).  Study  of  Effect  of  Accounting  Information  System  and  Softwares  on Qualitative  Features  of  Accounting  Information . Journal  of  Management Science and Business Research , 1 (4), pp: 1-12.