## ISLAM DAN MORAL BANGSA

## Mahrus As’ad

## STAIN Jurai Siwo Metro

## Abstract
The  article  is  to  explain  the  function  of  Islam  as  the  concrete gudance and its relationship with the morality of the nation. Through the descriptive-analitical approache, it can be stated that the function of  Islam  as    the  concrete  gudance  of  the  nation  lies  in  a  complext relationship with the whole cultural elements of the nation in one side and the system of values and norms operating concretely in the societies in other side. How completely this religion provides its moral system as the  cutural  capital  of  the  nation  if  it  lies  in  a  small  portion  of  the arena  of  the  culture  of  the  nation,  it  will  become  a  mere  formal atribute which will not give a significant influence on the formation of the  moral  attitude  of  the  nation.  The  absence  of  the  congruence relationship between the sacreed mission of the religion and the moral life of the society can be understood that the existence of the religion is antropologically not sufficient to become “the police” having ability to control  the  moral  attitude  of  the  societies  because  of  its  marginal position  in the configuration of our culture. Hence, it is not fair to blame all of the anomalies of the society on the religion, because there are still many other determinat variables except  the religion, including the government  apparatus’ example.
The appearance of the disobedience of some parts of societies  to the  social  values  and  norms  does  not  always  denote  the  moral wickedness  of  the  nation.  However,  it  means  a  social  criticism.  the disobedience to the social values and norms will jeopardize the social order  if  it  is  carried  out  for  the  sake  of  indivial  and  communal pleausre. The operation of Islamic stipulations in a concrete manner must  be  supported  by  all  of  the  institutions  existing  in  the  society, including the family, education institution, and the government.
Keywords : Culture, operation, morality,  community, discipline.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2014

## A. Pendahuluan
Islam  adalah  agama  berdasarkan  kepasrahan  ( taslīm ), menghendaki  hidup  manusia  menurut  kehendak  Tuhan  Yang Maha  Esa. 1 Ajaran  Islam yang  terhimpun  dalam  aspek  ibadah, syariah,  dan  akhlaq,  bertujuan  membentuk  individu-individu yang  disamping  mempunyai  keyakinan  kuat  pada  Tuhan  Yang Maha  Esa  ( tauhīd ),  juga  memiliki  kesadaran  untuk  menguasai tingkah  laku  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  moral  yang ditetapkan  Tuhan,  dengan  mematuhi  semua  perintah-Nya  dan menjauhi semua larangan-Nya. 2 Perintah Tuhan selalu berkaitan dengan  perbuatan-perbuatan  baik;  sedangkan,  larangan  Tuhan hubungannya  dengan  perbuatan-perbuatan  buruk  dan  jahat. Tujuan  dasar  dari  ajaran  Islam  memang  untuk  mencegah manusia  dari  perbuatan  buruk  dan  selanjutnya  mendorong manusia  kepada  perbuatan  baik,  sebab  dari  manusia-manusia baik dan bermorallah masyarakat baik dapat diwujudkan. 3
Secara  kultural,  bangsa  Indonesia  tidak  dapat  dipisahkan dengan  agama  Islam.  Dengan  modal  itu,  kita  bisa  berharap bahwa  bangsa  Indonesia  bisa  menjadi  contoh  bagi  munculnya suatu corak kehidupan yang lebih bermoral, baik secara sendiri- sendiri maupun kolektif. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa  kita  justru  suka  mempertunjukkan  berbagai  anomali perilaku sosial, seperti sikap suka berbuat anarkistis, intoleransi kepada  pihak  lain  di  luar  kelompoknya;  bahkan,  di  kalangan pejabatnya  suka  melanggar  hukum,  moral  hipokrit,  dan sejenisnya.  Muncul  pertanyaan,  sejauh  mana  peran  agama sebagai  modal  budaya  dalam  pembentukan  moralitas  bangsa kita?  Melalui  pendekatan  deskriptif  analitik,  tulisan  ini  akan menjawaban  pertanyaan  tersebut,  dengan  berusaha  melacak posisi  Islam  dalam  konfigurasi  kebudayaan  nasional,  peran
1 Seyyed  Hussein  nasr, Menjelajah  Dunia  Modern ,  ((Bandung:  Mizan,
1993), hal. 15.
2 Harun  Nasution, Islam  Ditinjau  dari  Berbagai  Aspeknya ,  (Jakarta:  UI Press, 1985), hal. 53.
3 Ibid , hal. 54.
Islam dalam pembinaan moral dan kedisiplinan, dan bagaimana pendidikan agama harus dioperasikan untuk mengatasi problem moral bangsa.

## B. Islam dan Kebudayaan Bangsa
Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan  dan  keyakinan-keyakinan  yang  digunakan  para pendukungnya  sebagai  pedoman  untuk  memahami  dan menginterpretasi serta sebagai referensi atau pedoman bertindak sesuai  dengan  lingkungan  yang  dihadapi.  Sebagai  pedoman bertindak  bersifat  menyeluruh,  kebudayaan  berisikan  konsep- konsep, teori-teori, dan metode-metode atau petunjuk-petunjuk agar  dapat  digunakan  manusia  secara  operasional  guna memenuhi  hampir  semua  kebutuhan  hidupnya  dalam menghadapi  dunia  nyata  agar  dapat  hidup  lebih  baik  secara biologi, sosial, dan adab integrative. 4
Bukan  rahasia  lagi,  kebudayaan  kita  jumlahnya  sangat banyak  dan  wujudnya  juga  sangat  beragam. 5 Namun,  ditinjau dari  segi  fungsi-operasionalnya  secara  garis  besar  dapat dikelompokkan  ke  dalam  tiga  kategori:  kebudayaan  nasional, kebudayaan  suku  bangsa,  dan  kebudayaan  umum-lokal,  yang masing-masing  berfungsi  dan  beroperasi  dalam  suasana  dan arena  interaksi  sesuai  dengan  cakupannya. 6. Keragaman kebudayaan  kita  tidak  hanya  horizontal  tetapi  juga  vertikal. Keragaman  ini  dengan  sendirinya  menjadikan  banyak  macam dan  ragamnya  keyakinan  dan  model  pengetahuan  yang digunakan  sebagai  pedoman  hidup  dalam  usaha  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  pendukung  mereka  secara  individual maupun  sosial.  Dalam  suasana  keberagaman  kebutuhan tersebut,    posisi  dan  fungsi  agama  Islam,  walaupun  dipeluk
4 Parsudi  Suparlan,  “Kebudayaan  dan  Pembangunan”, IKA ,  No.  11 Tahun XIV, 1986.
5 Sri-Edi  Swasono,  “Pembangunan  Berwawasan  Pancasila”,  dalam Sutjipto (Ed.), 10 Windu Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed Pendidikan Nasional: Arah ke Mana? , (Jakarta: Kompas, 2012), hal. 171-201.
6 Parsudi  Suparlan,  “Pendidikan  Budaya  Manusia  Indonesia”,  dalam Sudjangi (ed.) Kajian Agama dan Masyarakat , (Jakarta: Balitbang Agama Depag RI, 1992/1993), Jilid III, hal. 184.
penduduk  mayoritas,  hanya  mencakup  serta  berguna  pada pemenuhan  kebutuhan  yang  sifatnya  adab-integratif  saja, bersama-sama  unsur  kebudayaan  lainnya,  seperti  filsafat,  ilmu pengetahuan  (teknologi),  hukum,  dan  seni. 7 Dalam  kondisi seperti  itu,  menjadikan  ajaran  Islam  sebagai  satu-satunya pedoman  operasional  hidup  di  masyarakat  hampir  mustahil, kecuali  dalam  hal-hal  sifatnya  personal-komunal.  Di  luar  itu, kaum Muslimin sebenarnya lebih patuh pada norma-norma non agama,  seperti  aturan-aturan  dan  norma-norma  adat-istiadat suku  (bangsa)  serta  hukum  negara.  Dengan  kata  lain,  peran agama  Islam  sebagai  modal  budaya  dalam  pembentukan perilaku  moral  bangsa  kita  hanya  bersifat  parsial,  tidak mencakup  kesemuanya  dalam  kehidupan  kongkret,  meskipun secara  nominal  menjadi  agama  mayoritas  banga  kita.  Oleh karena  itu,  tidak  perlu  heran  bila  ada  banyak  tindakan masyarakat yang tidak selalu berkorelasi dengan ajaran agama.
Dalam  realitas  kehidupan  bangsa  kita  seperti  ini, membebankan  sepenuhnya  kepada  (institusi)  agama  Islam  atas timbulnya  berbagai  anomali  perilaku  sosial  yang  kian  marak belakangan  adalah  sikap  berlebihan  dan  absurd.  Berlebihan artinya bila (institusi) agama Islam harus sendirian bertanggung jawab  atas  terjadinya  berbagai  penyimpangan  perilaku  sosial yang  sesungguhnya  secara  antropologis  di  luar  batas kewenaangannya,  yaitu  hanya  sekadar  memberikan  sumber referensi dan motivasi. Dikatakan absurd karena dalam realitas, setiap  anggota  masyarakat  dapat  secara  bebas  dan  otonom mengambil  referensi  apa  saja  sebagai  pedoman  hidup  di  luar agama  (Islam),  seperti  nilai-nilai  budaya  lokal-kedaerahan, kesukuan,  nasional,  dan  bahkan  transnasional.  Globalisasi semakin  menguatkan  otonomi  dan  kebebasan  mereka  serta memudahkan  masuknya  berbagai  nilai  dari  luar,  yang  pada gilirannya bahkan dapat menyisihkan peran Islam, sebagian atau seluruhnya, dari kehidupan pemeluknya dalam membentuk sub- sub  sistem  nilai-nilai  baru  tersendiri,  yang  terlembagakan  di masing-masing  kelompok.  Munculnya  berbagai  aturan  dan
7 Ibid , hal. 185.
norma  dalam  perkumpulan  sosial-politik-keagamaan,  tertulis maupun tidak tertulis, dapat dijadikan contoh dalam hal ini.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hakekat religiusitas (Islam) yang  selalu dilekatkan pada masyarakat kita, disadari  atau  tidak,  sesungguhnya  hanyalah  atribut  yang  lebih bersifat  nominal,  bukannya  substansial,  karena  adanya kenyataan  bahwa  sebagian  besar  nilai-nilai  dan  norma-norma yang  menjadi  pedoman  operasional  hidup  masyarakat  Muslim sehari-hari  tidak  selalu  berasal  dari  dan  bersumberkan  ajaran agama Islam. Apa yang dikatakan Geertz tentang keberagamaan masyarakat kita, khususnya Jawa, yang dikelompokkan ke dalam tiga  varian:  abangan,  santri,  dan  priyayi  mendapatkan penjelasannya  di  sini. 8 Bila  dalam  perkembangannya  kemudian muncul dorongan santrinisasi dalam keberagamaan masyarakat, kecenderungannya  lebih  tertuju  ke  arah  penguatan  formalisme yang  lebih  memberikan  tekan  pada  aspek-aspek  lahiriah- fikihnya  daripada  aspek  moral-akhlaknya.  Mungkin  perlu  ada penelitian  lanjutan  mengenai  varian  keberagamaan  kaum Muslim terkait dengan moralitas.

## C. Islam dan Moral Bangsa
Dari  segi  kebahasaan,  istilah  “moral‟  sama  dengan etika, berarti  kebiasaan,  adat.  Dari  bahasa  Latin mos (jamak: mores ); etika  dari  bahasa  Yunani,  dimaksudkan  sebagai  nilai-nilai  dan norma-norma  yang  menjadi  pegangan  bagi  seseorang  atau sekelompok  orang  dalam  mengatur  tingkah  lakunya. 9 Nilai adalah  sesuatu  yang  disukai,  diinginkan,  dan  bersifat menyenangkan;  pendeknya,  sesuatu  yang  baik.  Nilai  dalam ungkapan  filosof  Jerman-Amerika  Hans  Jonas,  seperti  dikutip Bertens,  adalah the  addressee  of  a  yes ,  sesuatu  yang  ditujukan padanya kata „ya‟, atau yang kita aminkan. Karena itu, nilai selalu berkonotasi  positif. 10 Sedangkan, norma (Latin),  yang  asalnya
8 Lihat Clifford Geertz, Agama Jawa: Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Kebudayaan  Jawa ,  Terjemahan  Aswab  Mahasin  dan  Bur  Rasuanto,  (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013).
9 K. Bertens, Etika , (Jakarta: Gramedia, 1997), hal. 5.
10 Ibid , hal. 139.
berarti  “penyiku  yang  dipakai  tukang  kayu  untuk  mengecek apakah  sebuah  sudut  (seperti  meja,  kursi,)  benar-benar  siku- siku”,  adalah  pedoman  atau  aturan  (kaidah)  yang  digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu. 11
Nilai moral selalu menekankan apa yang harus kita lakukan, dan  harus  sejalan  dengan  nilai-nilai  tersebut,  meskipun  saat  ia tidak  menginginnya.  Nilai  moral  mengandung  kewajiban  yang sifatnya universal dan non universal. Nilai-nilai moral universal sifatnya  mengikat  kita  semua  kapan  dan  di  mana  saja,  karena nilai-nilai  moral  tersebut  menegaskan  kemanusiaan  dan  harga diri  fundamental  manusia.  Sebaliknya,  nilai-nilai  moral  non universal hanya mengikat kita secara personal, dalam arti tidak perlu  mengikutsertakan  orang  lain  dalam  pelaksanaannya. 12
Sedangkaan,  norma  moral  menentukan  apakah  yang  kita lakukan  itu  baik  atau  buruk  dari  sudut  etis,  yang  dirumuskan baik  secara  positif  maupun  negatif.  Dalam  bentuk  positif, norma  moral  muncul  sebagai  suruhan  yang  menyatakan  apa yang harus kita lakukan; dalam bentuk negatif, tampak sebagai larangan yang menyatakan apa yang tidak boleh kita lakukan.
Persoalan baik dan buruk dalam pengertian etis memainkan peranan  penting  dalam  kehidupan  manusia,  baik  secara perorangan  maupun  kolektif,  merupakan  fenomena  manusiawi yang  bersifat  universal,  berdimensi  nyata  dalam  hidup  setiap manusia, dan hanya ada pada manusia. 13 Moralitas menyangkut keyakinan  moral  seseorang  mengenai  sesuatu  yang  dianggap baik  dan  buruk,  standar-standar  yang  dipakai  dalam memutuskan alasan-alasan berperilaku dan peraturan-peraturan yang  dijadikan  pedoman  hidup  dalam  lingkup  sebuah kebudayaan.  Jadi  antara  moralitas  dan  kebudayaan  tidak  bisa dipisahkan  satu  sama  lain.  Moralitas  menyangkut  dua  aspek yang  saling  berkaitan:  aspek  dalam  dan  aspek  luar.  Dari  aspek dalam,  moralitas  adalah  cara  bergaul  seseorang  dirinya  sendiri; sedangkan, dari aspek luar, moralitas menyediakan cara bergaul
11 Ibid , hal. 148.
12 Thomas  Lickona, Educating  for  Character:  How  Our  Schools  Can  Teach Respect and Responsibility , (New York: Bantam Books, 1991), hal. 38.
13 K. Bertens, Etika , hal. 13.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2014
seseorang  dengan  orang  lain. 14 Karena  itu,  moralitas  selalu berhubungan  dengan  urusan  umum,  dalam  konteks  ini  adalah bangsa,  tanpa  membedakan  orang  perorang  atau  kelompok dalam kehidupan bersama dalam masyarakat plural.
Mengapa  manusia  mengenal  aturan  dan  norma  dan membiarkan perilakunya ditentukan olehnya? Jawabannya tidak lain  karena  secara  kodrati  manusia  berbeda  dengan  binatang, yang tidak bisa hanyut sepenuhnya dengan keadaan sekitarnya, dan  dalam  batas-batas  tertentu,  mengenal  kebebasan.  Manusia dapat  mengambil  jarak  dengan  alam  sekitarnya  sehingga  dapat mempertimbangkan  keberadaannya  di  dunia  dan  juga  dirinya sendiri  serta  mempunyai  pendirian  terkait  kedua  hal  ini.  Ini berarti bahwa manusia secara sadar harus mengatur perilakunya. Untuk keperluan ini, diperlukan norma-norma, yang dengannya manusia  dapat  mempertimbangkan  keadaannya  secara  tepat serta  memberikan  reaksinya  secara  tepat  pula.  Tujuan  tunduk kepada  norma-norma  tidak  lain  agar  manusia  dapat meningkatkan  martabat  kemanusiaannya  dibedakannya  dengan kehidupan biologis hewan.
Secara kodrati, manusia sebenarnya bisa hidup tanpa aturan dan norma-norma. Akan tetapi, kehidupan seperti itu bukanlah kehidupan yang sebenarnya, dan bahkan akan mengantarkannya menjadi  liar;  menurut  Kant,  bahkan  akan  kehilangan martabatnya  sebagai  manusia. 15 Kehidupan  manusia  tanpa aturan  dan  norma-norma  hanya  akan  menimbulkan  “hukum rimba”  antara  sesama:  mereka  yang  lemah  akan  binasa,  dan hanya sebagian dari mereka yang kuat dapat bertahan ( survival for the  fittest ).  Jadi,  jelaslah  bahwa  manusia,  baik  secara  individu maupun kolektif memerlukan aturan-atauran dan norma-norma untuk  mengatur  bagaimana  mereka  bertingkah  laku  secara manusiawi  diantara  sesama,  karena  tidak  seorangpun  tahu  atas
14 Larry P. Nuccy dan Darcia Narvaez, Handbook Pendidikan Moral dan Karakter ,  Terjemahan  Imam  Baehaqie  dan  Derta  Sri  Widowati,    (Bandung:
Nusa Media, 2014), hal. 156.
15 K. Bertens, Etika , hal. 173.
dasar  kemampuan  sendiri  apa  yang  harus  dilakukannya  dalam masing-masing keadaan. 16
Seperti sudah disinggung di muka, bahwa nilai dan norma moral  tidak  bisa  dipisahkan  dari  agama.  Mengapa  seseorang tidak  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu  hampir  dipastikan karena  agama  melarang  perbuatan  tersebut  dilakukan  atau karena  hal  itu  bertentangan  dengan  ajaran  agama.  Contohnya masalah  hubungan  seks  sebelum  perkawinan  dan  masalah  lain terkait dengannya. Terhadap masalah ini, sebagian besar orang mengambil sikap bersandar pada agama karena agama melarang mereka  melakukan  perbuatan  tersebut,  dan  mereka  merasa berdosa  bila  melanggarnya.  Begitu  kuatnya  ajaran  agama  telah mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  secara  pribadi  maupun sosial  sampai-sampai  banyak  dari  para  anggotanya  tidak menyadari  bahwa  hampir  keseluruhan  adat-kebiasaan  mereka sesungguhnya telah dimasuki ajaran agama. Adat Minangkabau yang  dengan  tegas    menyatakan  bersendikan syara’ dapat dijadikan contoh.
Tak  disangsikan  lagi,  agama  Islam  mengandung  ajaran moral  dan  sekaligus  mengumandangkannya  agar  menjadi pedoman  hidup  dan  pegangan  berperilaku  bagi  para pemeluknya. Dalam Islam, persoalan moral bahkan merupakan hal  paling  pokok  dan  utama,  yang  perwujudannya  terkumpul dalam  seluruh  aktivitas  hidup  manusia,  secara  pribadi  maupun kolektif, diistilahkan dengan ibadah („ ibādah ). 17 Menurut Abduh, seperti dikutip Quraish Shihab, ada dua jenis aktivitas manusia yang  dapat  dikategorikan  ibadah  dalam  Islam:  bersifat  murni ( mahdhah )  dan  tidak  murni  ( ghairu mahdhah ).  Ibadah  murni ( mahdhah )  adalah  semua  ibadah  yang  telah  ditentukan  Tuhan bentuk,  kadar,  atau  waktunya,  seperti  salat,  zakat,  puasa,  dan haji.  Sedangkan,  ibadah  tidak  murni  ( ghairu mahdhah )  adalah segala aktivitas manusia, baik lahir maupun batin, dimaksudkan untuk  mendekatkan  diri  kepada  Tuhan  sejalan  dengan
16 H.  De  Vos, Pengantar  Etika ,  Terjemahan  Soejono  Soemargono,
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hal. 33.
17 Fazlur Rahman, Islam , (Chicago: Chicago University Press, 1979), hal.
241.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2014
tuntunan-Nya. 18 Ketentuan  ini  merupakan  dasar  utama  yang penting  dari  etika  Islam,  di  samping  soal  ketuhanan,  yang dikelompokkan  ke  dalam  bentuk  perintah  dan  larangan. Perintah  dalam  ajaran  Islam  berhubungan  dengan  kebaikan ( maslahat );  sedangkan,  larangannya  berhubungan  dengan keburukan dan kerusakan ( mafsadat ). Apa saja dimaksud dengan kebaikan seluruhnya tercakup dalam makna ibadah dan berbagai bentuk ketaatan. Sebaliknya, semua bentuk keburukan terdapat pada kemaksiatan. 19
Terkait ajaran dan norma-norma moral ini, al-Qur‟an selalu menganjurkan  para  pemeluknya  untuk  melakukan  ketaatan semaksimal  mungkin,  dengan  memuji  pelaksanaanya  atau memberi  janji  pahala,  berupa  keridlaan  Tuhan  maupun  yang lainnya,  di  dunia  dan  di  akherat.  Untuk  mencegah  perbuatan buruk  ( maksiat ),  al-Qur‟an  dengan  tegasnya  memberikan kutukan,  baik  terhadap  maksiat  itu  sendiri  maupun  para pelakunya,  atau  mengancam  mereka  dengan  siksa  atau  murka- Nya. 20 Prinsip pokok ketentuan moral Islam ini dapat disarikan dalam hadits Nabi terdiri dari empat kata: lā dharāra walā dhirār, “ janganlah seorang  Muslim  membahayakan  diri  sendiri  dan jangan  pula  membahayakan  orang  lain”. 21 Prinsip  ini  secara detail  kemudian  dirumuskan  fiqh  ke  dalam  empat  kategori norma  untuk  mengontrol  perbuatan  kaum  beriman:  wajib, sunnah,  makruh,  dan  haram.  Hal  ini  dikarenakan  yang  ingin dibentuk  dan  dibina  Islam  adalah  manusia  baik,  disebut muttaqin ,  yaitu  manusia  yang  senantiasa  taat-patuh  pada ketentuan  Tuhan,  dalam  arti  kesediaan  menjauhi  segala keburukan  dan  kejahatan  dengan  mengerjakan  kebaikan- kebaikan.  Dari  manusia-manusia  baik  inilah  oleh  Islam masyarakat baik ( khaira umat ) akan dibentuk. 22
18 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah ,  (Jakarta:  Lentera  Hati,  2008), Vol.  13, hal. 356.
19 Harun Nasution, Islam Ditinjau..., hal. 53.
20 „Izzuddin Ibnu Abdis Salam, Kaidah-kaidah Hukum Islam , Terjemahan Imam Ahmad Ibnu Nizar, (Bandung: Nusa Media, 2011), 24.
21 Fahmi  Huwaaidi, Haruskah  Menderita  karena  Agama? ,  Terjemahan Ahmad Fadhil, (Jakarta: Sahara, 2005), hal. 122.
22 Harun Nasution, Islam Ditinjau..., hal. 53.
Keluarga  Muslim  biasanya  sejak  dini  memperkenalkan kepada  anak-anak  mereka  pemahaman  akan  baik  dan  buruk, garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, dan  keharusan  mengerjakan  perbuatan  yang  baik-baik  dan meninggalkan  perbuatan  yang  buruk  di  mana  pun  berada.  Hal ini  kemudian  diperkuat  dengan  pelajaran  pendidikan  agama  di sekolah/madrasah,  khutbah-khutbah  Jum‟at  di  masjid,  dan bahkan  melalui  pendidikan  khusus  di  pondok-pondok pesantren dan berbagai bentuk pengajian di masyarakat. Sejauh ini,  kaum  Muslim  tidak  kekurangan  sarana  untuk  bisa meningkatkan  pemahaman  ajaran-ajaran  agama  sepanjang mereka membutuhkan. Seperti apapun corak keberagaman yang disandang  masyarakat  sekarang  ini  adalah  hasil  yang  bisa dipanen  dari  berbagai  aktivitas  pendidikan  yang  beroperasi selama ini.

## D. Islam dan Kedisiplinan
Dalam  KBBI  “disiplin”  diartikan  sebagai  “ketaatan  atau kepatuhan kepada peraturan”. 23 Disiplin meliputi tindakan yang konsisten  dan  perilaku  yang  dapat  diandalkan,  menghormati norma-norma  sosial,  dalam  arti  otoritas. 24 Seperti  sudah disebutkan  di  atas,  bahwa  aturan-aturan  moral  kebanyakan diturunkan  dari  agama,  termasuk  Islam.  Agama  ini  bahkan menyediakan  sistem  moral  yang  cakupannya  bersifat  “serba ada”; dalam arti memberikan perhatian pada keseluruhan aspek kehidupan  moral  manusia,  secara  sendiri-sendiri  maupun kolektif,  yang  oleh  ulama  kemudian  diformulasikan  ke  dalam satu  kesatuan  komprehensif  doktrin  aqidah,  syariah,  dan akhlah. 25 Kepatuhan  para  pemeluk  agama  terhadap  aturan- aturan  tersebut  sangat  terkait  dengan  keimanan  karena  semua itu diyakini berasal dari Tuhan.
23 Hasan  Alwi,  dkk., Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Balai
Pustaka, 2005), Edisi III, hal. 268.
24 Larry P. Nuccy dan Darcia Narvaez, Handbook Pendidikan... , hal. 80.
25 Z.S.  Nainggolan, Pandangan  Cendekiawan  Muslim  tentang  Moral Pancasila, Moral Barat, dan Moral Islam , (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), hal. 99-
120.
Disiplin  dari  sudut  pandang  ajaran  Islam  adalah  sejenis perilaku  taat,  yang  terkait  dengan  keimanan  dan  ketaqwaan. 26
Iman  adalah  keinsafan  akan  adanya  Tuhan  Yang  Maha  Hadir ( Omnipresent ),  yang  selalu  menyertai  manusia  dan  tidak  pernah “absen”  sedetik  pun  dalam  mengawasi  tingkah  laku  manusia. Taqwa  adalah  keinsafan  yang  mendalam  akan  makna Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  ( Tauhid ),  diwujudkan  dalam  sikap menempuh dan menjalani hidup dengan kesadaran bahwa Allah menyertainya  di  setiap  saat  dan  tempat.  Kesadaran  ini  akan membimbingnya  kepada  perilaku  baik,  yaitu  budi  luhur  atau disebut akhlak al-karimah , karena menginsafi sedalam-dalamnya bahwa Allah rela hanya kepada kebaikan, dan tidak rela kepada sikap membangkang dan durhaka. 27
Sikap  taat  (disiplin)  seseorang  terhadap  nilai-nilai  dan norma  agama  sangat  terkait  dengan  kondisi  batinnya  sehingga termotivasi untuk berbuat kebaikan karena dilandasi keyakinan bahwa  perbuatan  itu  secara  religius-etis  memang  baik  dan diharapkan akan membawa kebaikan dan maslahat di masyarakat luas.  Ketaatan  yang  bersifat  religius  justru  berasal  dari  dalam, berupa ketulusan, lewat mata hati nurani bersuara, sehingga bila seseorang melakukan pelanggaran moral, batinnya akan merasa bersalah  dan  mendapatkan  sanksi  dari  dalam  dirinya  sendiri berbentuk  ketidaktenangan  batin.  Bahkan,  kalau  kesalahannya itu diketahui umum, sanksi yang diterimanya bisa meluas hingga ia  sendiri  merasa  malu  terhadap  orang-orang  sekitar.  Dalam ajaran Islam, ketaatan religius seseorang memang sangat terkait dengan  rasa  malu: al-hayā’  min  al-īmān .  Tidak  berhenti  di  sini, bahkan ia juga percaya akan ada sanksi (moral) yang jauh lebih berat, yaitu murka Tuhan di akherat kelak yang akan diberikan kepada setiap pelaku kejahatan. 28
Meskipun  demikian,  selalu  terdapat  orang-orang  yang membangkang  terhadap  atau  bahkan  menentang  aturan-aturan dan  norma-norma  yang  ada,  bahkan  terhadap  ajaran  agama sendiri,  secara  sebagian  atau  bahkan  hampir  keseluruhan.
26 Nurcholish  Madjid, Masyarakat  Religius  Membumikan  Nilai-Nilai  Islam dalam Kehidupan Masyarakat, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 63. 27 Ibid . 28 Ibid .
Munculnya  orang-orang  seperti  itu  sebenarnya  bukan  hal  yang aneh  dalam  kehidupan  kaum  Muslim,  mengingat  kesanggupan manusia  dalam  soal  ketaatannya  terhadap  ajaran-ajaran agamanya pada dasarnya beragam. 29 Namun, untuk kepentingan ilmiah,  hal  ini  bisa  dijelaskan  melalui  analisis  berbagai  faktor determinannya,  baik  dari  sisi  internal  personal  orang bersangkutan maupun dari sisi eksternalnya.
Yang  bersifat  internal  personal  terkait  dengan  kodratnya sebagai manusia yang selalu mendambakan kebebasan. Mereka beranggapan  bahwa  manusia  pada  dasarnya  dapat  mengetahui sendiri  apa  yang  harus  dikerjakan  dan  apa  yang  tidak  boleh dikerjakan. Artinya, adanya aturan dan norma-norma (agama), justru  bisa  menjadi  penghalang  bagi  terwujudnya  perbuatan yang  mereka  inginkan. 30 Dari  sudut  pandangan  agama, ketidakpatuhan  orang-orang  jenis  ini  terhadap  norma-norma (agama)  sebagai  indikasi  lemahnya  iman,  sebab  dimungkinkan orang  beragama  hanya  secara  lahiriah  saja,  dan  dengan sendirinya,  mereka  (mau)  mematuhi  ajaran-ajaran  moral  yang berlaku. Parahnya lagi, bila orang-orang ini lebih menonjol sifat buruknya  daripada  sifat  baiknya,  sehingga  memiliki kecenderungan  menentang  terwujudnya  kehidupan  moral  dan lebih  menyukai  hal-hal  yang  berlawanan  dengannya.  Mereka bahkan  dengan  mudahnya  memahami  bahwa  setiap  yang diperintahkan,  terutama  yang  berupa  larangan,  sebagai  sesuatu yang  pertama-tama  harus  dilanggar.  Orang-orang  jenis  ini mungkin  bisa  dikelompokkan  ke  dalam  mereka  yang  disinyalir al-Qur‟an  sebagai  orang-orang  yang  telah  menyatakan  diri sebagai  Islam,  tetapi  sesungguhnya  iman-taqwa  belum memasuki relung kesadarannya. 31
Alasan lainnya adalah adanya kenyataan bahwa aturan dan norma  biasanya  bersifat  umum  dalam  arti  berlaku  sama  bagi masyarakat luas dan setiap orang. Sebaliknya, norma jarang atau bahkan tidak pernah berlaku untuk satu orang saja. Sedangkan, masyarakat  sendiri  kadang-kadang  merupakan  kesatuan suku/adat atau umat sebuah organisasi agama atau kepercayaan
29 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah , Vol. 2, hal. 168.
30 H. De Vos, Pengantar Etika ,
31 Al-Qur‟an Surat al-Hujurat (49): 14
tertentu  dengan  norma-norma  tersendiri  yang  mereka pertahankan. Hal ini menyebabkan aturan dan norma yang ada tidak  sepenuhnya,  atau  bahkan  sama  sekali  tidak,  dapat mengakomodasi  atau  berlaku  untuk  kondisi  mereka  yang khusus tersebut. Jadi, ada alasan bagi mereka untuk mengambil tindakan  tertentu  yang  dapat  dikatakan  melawan  norma,  tanpa perlu memperhatikan keinginan banyak orang di sekitarnya yang cenderung hanya memperhatikan keadaan yang umum. Karena masyarakat bisa lebih besar atau lebih kecil skupnya, maka sifat keumuman norma-norma juga dapat berbeda-beda. 32
Alasan  lainnya  lagi  adalah  kuatnya  pengaruh  keyakinan tradisional  sehingga  membuat  seseorang  atau  beberapa pendukungnya  bersikap  tertutup  terhadap  munculnya  norma- norma  baru  yang  jumlahnya  terus  bertambah  di  masyarakat akibat  tuntutan  perkembangan  masyarakat.  Kompleksitas kebutuhan  ketertiban  hidup  secara  sosial  di  era  modern sekarang ini tentu saja tidak tecukupi dengan aturan-aturan lama yang  telah  ada.  Masyarakat  memerlukan  norma  baru  dalam rangka  terpeliharanya  ketertiban  umum  yang  berkelanjutan. Bertambahnya  jumlah  aturan  dan  pedoman  baru  yang  dibuat pemerintah  (pusat  dan  daerah)  dapat  dijadikan  contoh  dalam hal ini. Akan tetapi, masyarakat tidak selalu bisa menerima dan beradaptasi  dengan  aturan  dan  pedoman  baru,  sehingga mendorong  munculnya  berbagai  bentuk  pengabaian  terhadap aturan dan pedoman baru tersebut.
Alasan  lainnya  lagi  adalah  adanya  keyakinan  sebagian anggota masyarakat bahwa aturan-norma yang ada bertentangan dengan  paham  ajaran  agama  yang  mereka  pegang  sehingga pengabaian  terhadap  norma-norma  tersebut  dianggap  tidak masalah.  Banyak  contoh  dapat  diberikan  dalam  hal  ini,  salah satunya paling sederhana terkait dengan norma-norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKBS) atau yang lebih dikenal dengan Keluarga  Berencana  (KB)  yang  sejak  lama  telah  diintroduksi pemerintah  kepada  kaum  Muslim.  Namun,  kenyataannya  tidak seluruh  kaum  Muslim  dengan  sendirinya  mematuhi  norma  itu serta  mempraktekkannya  dalam  kehidupan  nyata  dengan
32 H. De Vos, Pengantar Etika , hal. 33-38.
membentuk  keluarga  kecil.  Karena  norma-norma  tersebut dianggap  tidak  sejalan  dengan  keyakinan  mereka,  misalnya ajaran bahwa umat Islam perlu human resource yang besar untuk menjadi  kuat,  seperti  sering  dikhotbahkan  oleh  beberapa penceramah agama. 33
Alasan  lainnya  lagi  adalah  mulai  dominannya  sikap relatifisme  moral  di  kalangan  sebagian  kaum  Muslim  akibat pengaruh  beberapa  pimikiran  besar  belakangan.  Darwinisme- yang mengatakan bahwa kehidupan biologis merupakan produk evolusi.  Pada  gilirannya,  seperti  dikatakan  Lickona,  menuntun masyarakat  dalam  melihat  hal-hal  lain,  termasuk  moralitas, sebagai sesuatu yang berevolusi. Teori relatifitas Einstain, yang bermaksud  menjelaskan  perilaku  materi  fisik,  turut  pula mempengaruhi  pikiran  orang  mengenai  perilaku  moral  yang serba  relatif.  Temuan  psikologi  empiris  Hartshore  dan  May dengan  “ doctrine  of  specificay ”-nya,  turut  menggoyahkan masyarakat,  dengan  pandangannya  bahwa  perilaku  jujur  atau tidak  jujur  seseorang    sangat  bergantung  pada  dan  ditentukan oleh  situasi  sepesifik  (seperti  seberapa  besar  resiko  yang  harus ditanggung). Filsafat “Positivisme logis” yang memperkenalkan pandangan bahwa satu-satunya fakta atau kebenaran riil adalah sesuatu  yang  dapat  dibuktikan  secara  empiris;  sebaliknya, pernyataan moral dianggap sebagai hal yang “emotif”, sehingga berakibat  penolakan  penilaian  subjektif  yang  dianggap  sebagai pendapat  pribadi,  serta  bukan  sesuatu  yang  rasional  objektif mengenai  baik-buruk.  Moralitas,  dengan  demikian,  dikesankan seolah  hanya  terkait  dengan  pribadi. 34 Ketika  sebagian masyarakat  (Muslim)    berpikir  bahwa  moralitas  adalah  sesuatu yang  terus  mengalami  perubahan,  relatif  secara  individu, bergantung  situasi,  dan  bersifat  personal,  moralitas  tidak  lagi menjadi  acuan  publik;  kepatuhan  terhadap  norma  moral  tidak lagi  dipentingkan  karena  hanya  menjadi  tanggungan  pribadi yang sifatnya tidak mengikat secara sosial.
Faktor-faktor  dari  luar  bisa  bersifat  psikologis,  sosial, budaya,  ekonomi,  dan  politik.  Faktor  psikologis  berbentuk
33 Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius..., hal. 6.
34 Thomas Lickona, Educating for Character :..., hal 7.
ancaman,  misalnya,  bisa  mengganggu  kebebasan  seseorang dalam  menyatakan  sikap  murninya  sehingga  apa  yang diwujudkan  dalam  bentuk  perilaku  lisan  ataupun  perbuatan sangat  mungkin  tidak  sejalan  dengan  hati  nuraninya,  bahkan bisa  bertentangan  dengan  apa  yang  dipegangnya  sebagai keyakinan  ( belief ).  Ancaman  fisik  bisa  berupa  hukuman, permusuhan,  tersingkirkan  dari  pergaulan  komunitas, pengrusakan properti, atau bentuk-bentuk perlakuan kekerasan lain  dari  anggota  komunitas  atau  penguasa.  Ancaman  bersifat mental dapat berupa rasa malu, perasaan tidak dianggap sejalan dalam  komformitas  sosial,  kekhawatiran  dianggap  bodoh,  rasa takut kehilangan simpati orang lain, dan lain sebagainya. 35
Faktor  kelangkaan  ( scarcity )  akan  kebutuhan  primer  sangat menentukan  dalam  upaya  penegakan  sikap  disiplin  terhadap aturan sebab kondisi kesulitan memperoleh sesuatu yang sangat diperlukan  banyak  orang  akan  mendorong  terabaikannya aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan.  Seseorang  biasanya mematuhi  aturan  dan  norma  hukum  karena  adanya  keyakinan bahwa  ia  akan  memperoleh  sesuatu  yang  dibutuhkan  tanpa harus  berebut  dan  merusak  tatanan.  Sebaliknya,  bila  tidak  ada kepastian,  orang  cenderung  mencari-cari  “jalan  keluar”  untuk “menghalalkan  yang  semula  terlarang”  sehingga  menyebabkan keteraturan  dengan  sendirinya  berantakan  ( al-dlarūtat  tubīhu  al- mahdlūrāt ). Bisa dicontohkan, kegiatan membagikan zakat/sadaqah  kepada  orang  banyak  di  suatu  tempat  selalu menghasilkan  kericuhan  dan  kegaduhan  karena  desakan  para pengantri  yang  merasa  tidak  ada  jaminan  akan  memperoleh bagian. Faktor rasa keadilan juga turut menentukan. Kepatuhan terhadap  aturan  dengan  sendirinya  akan  terwujud  jika  terdapat keadilan  yang  dapat  dirasakan  oleh  semua.  Sebaliknya,  sikap m’balelo dengan  sendirinya  akan  mudah  muncul  bila  ada (sebagian) masyarakat merasa teringkari dan diperlakukan tidak adil. 36
Kebiasaan sebagian anggota masyarakat suka mengabaikan aturan  dan  norma-norma  yang  seharusnya  ditegakkan  bersama
35 Saifuddin Azwar, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya , (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2011), hal. 18.
36 Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius ..., hal. 67.
dapat  menghalangi  (sebagian)  anggota  lainnya  yang  pada dasarnya  memiliki  sikap  murni,  sehingga  terdorong  melakukan tindakan  yang  bertentangan  dengan  aturan  dan  norma-norma, karena  ia  mendapati  orang-orang  lain  di  sekitarnya  menjadi penghalang  terwujudnya  perilaku  taat  sebagai    sikap  murni. Pengaruh kelompok atau komunitas, kata Power, seperti dikutip Lapsley,  sangat  menenentukan  dalam  menghasilkan  “suasana moral” yang mendorong pembentukan moral atau merusaknya. Karena individu tidak mengalami rasa kewajiban atau tanggung jawab  untuk  bertindak  sendirian  tetapi  bersama  orang  lain dalam lingkup budaya, dengan menjadikan kewajiban komunitas sebagai  pengikat  pada  dirinya. 37 Mereka  yang  semula  memiliki sikap murni ikut-ikutan mengabaikan aturan karena tidak kuasa menghadapi  kuatnya  pengaruh  orang-orang  di  sekitarnya.  Bisa dicontohkan dalam hal ini, banyaknya PNS yang sesungguhnya ingin bisa berlaku jujur; namun, karena lingkungan tempat kerja mereka  terus  menghidupkan  budaya  manipulatif,  keinginan murni mereka sulit terwujud.
Faktor politik juga tidak kalah pentingnya. Jika pemerintah secara  politik  tidak legitimated (berwibawa),  ditambah  lagi perilaku  para  pejabatnya  tidak  bisa  memberikan  keteladan seperti  yang  diharapkan,  ketaatan  sulit  ditegakkan  di  kalangan rakyat.  Dalam  agama  Islam,  jelas  bahwa  keharusan  mentaati pemerintah  datang  setelah  ketaatan  kepada  Allah  dan  Rasul- Nya. 38 Pemerintah,  terutama  para  pejabatnya,  yang  tidak  tegas atau  tidak  konsisten  dalam  penegakan  norma  hukum memudahkan  berkurangnya  atau  hilangnya  kewibawaan  yang berakibat  pada  rusaknya  disiplin  rakyat  terhadap  aturan  dan norma-norma  yang  seharusnya  ditegakkan.  Agama  (Islam) sendiri  mengajarkan  bahwa  sikap  konsisten  ( istiqamah ) merupakan  syarat  agar  amalan  dapat  mencapai  hasil  optimal. 39 Oleh karena itu, segala bentuk interupsi juga tidak boleh terjadi dalam penegakan kepatuhan masyarakat. Misalnya, pembiasaan mematuhi  keharusan  berhenti  pada  lampu  merah  di
37 Larry P. Nuccy dan Darcia Narvaez, Handbook Pendidikan... , hal. 53.
38 Al-Qur‟an Surat Al-Nisa (4): 59.
39 Al-Qur‟an Surat Al-Fushilat (41): 90.
persimpangan  jalan  dengan  sendirinya  akan  buyar  jika  lampu merah sendiri juga sering mati. 40
Dengan  paparan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  tindakan seseorang  atau  sebagiaan  masyarakat  tidak  mentaati  atau mengabaikan  norma-norma  moral,  termasuk  dalam  agama sendiri, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik kepercayaan dan  pengalaman  pribadi  (internal)    maupun  faktor-faktor eksternal  lainnya  seperti  kondisi  sosial,  ekonomi,  politik, kebudayaan,  dan  psikologis.  Ini  sekaligus  menunjukkan  bahwa tidak  setiap  tindakan  pengabaian  atau  penentangan  terhadap norma-norma  merupakan  tindakan  yang  sepenuhnya  dapat dipersalahkan.  Tidak  jarang  terjadi  kepatuhan  (sekelompok) orang  terhadap  norma-norma  tidak  pada  tempatnya,  bahkan tidak  diperlukan  karena  bisa  merugikan  bagi  kehidupan bersama, seperti, sikap terlalu mengarah pada pembenaran diri dan  kelompoknya  secara  berlebihan  ( fanaticism ),  atau  pada aturan  dan  norma-norma  yang  sudah  kadaluwarsa.  Sebaliknya, dalam  batas-batas  tertentu,  tindakan  pengabaian  atau penentangan  terhadap  norma-norma  sering  kali  justru diperlukan  jika  dimaksudkan  untuk  mengadakan  koreksi terhadap norma-norma yang dianggap usang guna mendapatkan ganti yang lebih baik dan benar serta sesuai dengan kepantasan; bukan  pengabaian  atau  penentangan  sekadar  untuk  mencari kesenangan.

## E. Islam dan Pendidikan Moral
Menurut  kalangan  agamawan,  lemahnya  etika-moral pemeluk  agama  di  masyarakat  kita  karena  dibentuk  oleh  jenis pemahaman  keagamaan  yang  bersifat  parsial,  dalam  arti  lebih mementingkan  pelaksanaan  ritus-ritus  peribadatan  beserta berbagai  ekspresi  lahiriah  saja,  dan  belum  sampai  pada  derajat kesadaran  kepatuhan  bersifat  etis  yang  sesungguhnya  menjadi inti  ajaran  setiap  agama.  Kepatuhan  dan  ketaatan  mereka terhadap agama yang dipeluk kebanyakan masih diukur dari segi formalisme  yang  sifatnya  personal,  dalam  arti  keterpenuhan kewajiban-kewajiban bersifat pribadi, yang dalam Islam di kenal
40 Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius ..., hal. 66.
dengan aspek fiqh, tanpa memperhatikan sekaligus aspek etika- religious yang  merupakan  landasan  utama  bagi  perilaku  praktis sehari-hari  di  masyarakat  sebagai  orang  beriman. 41 Dan  corak keberagamaan  seperti  ini  ternyata  tidak  hanya  berlaku  di kalangan  pemeluk  agama  Islam  yang  merupakan  mayoritas, tetapi  juga  pada  semua  pemeluk  agama-agama  besar  di masyarakat. 42 Tujuan  agama  (Islam)  untuk  membentuk masyarakat  yang  baik  ( khaira  ummah ),  dengan  demikian,  masih jauh dari jangkauan.
Dalam  negera  sendiri,  seperti  digambarkan  Gunnar Myrdall,  yang  diuktip  Nurcholish  Madjid,  termasuk  dalam kategori  sangat  lemah  dalam  membina  kepatuhan  masyarakat sehingga  dapat digolongkan ke dalam kelompok negara-negara soft  ethics karena  seringnya  terjadi  pembiaran  situasi ketidakjelasan  antara  perilaku  benar  dan  salah  di  masyarakat 43
Berbagai  bentuk  pelanggaran  moral  dan  norma-norma  hukum di  masyarakat,  bahkan  di  lingkungan  pejabat  negara  serta penegak hukum, dianggap hal biasa. Tak bisa disangsikan bahwa mereka  adalah  para  pemeluk  agama-agama  yang  seharusnya menjadi representasi ( uswat ) dari pribadi-pribadi bermoral dalam penegakan moral masyarakat. 44 Apa yang disinyalir Tibi bahwa tidak  selalu  terdapat  hubungan  kongruensi  antara ajaran-ajaran agama  dengan  perilaku  (moral)  para  pemeluknya  dalam kehidupan  nyata  di  masyarakat 45 benar-benar  dapat  disaksikan di  negeri  ini.  Tentu  saja  banyaknya  anomali  sosial  seperti  itu sangat  kontradiktif  dengan  atribut  religius  yang  selama  ini disandangkan pada masyarakat.
41 Harun Nasution, Islam Rasional , (Bandung: Mizan, 1995), hal. 60.
42 YB.  Mangunwijaya,  “Republik  Sekarang  Sudah  Berubah  Jauh”, dalam  Ariel  Heryanto, Nasionalisme  Refleksi  Kritis  Kaum  Intelektual ,
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hal. 128.
43 Nurcholish  Madjid, “Aktualisasi Ajaran Ahlussunnah  Wal Jama‟ah” dalam  M.  Dawam  Rahardjo, Islam  Indonesia  Menatap  Masa  Depan ,  (Jakarta:
P3M, 1984), hal. 74.
44 YB.  Mangunwijaya,  “Republik  Sekarang  Sudah  Berubah  Jauh”, dalam  Ariel  Heryanto, Nasionalisme  Refleksi  Kritis  Kaum  Intelektual , (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hal. 128.
45 Bassam Tibi, Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial , (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1999), hal. 19.
Corak  keberagamaan  kaum  Muslim  seperti  itu  jelas  tidak dapat  dilepaskan  dari  perjalanan  sejarah  agama-agama  kita, terutama sejak Orde Baru berkuasa. Ditempatkan dalam bingkai politik SARA (Suku-Agama-Ras), keberadaan agama-agama bagi masyarakat  tidak  lebih  sebagai  “identitas”  formal  belaka, 46 dan nyaris  tidak  mampu  menjalankan  fungsi  utamanya  sebagai referensi  dan  haluan  pembinaan  moral  masyarakat pemeluknya. 47 Terutama  Islam,  memang  telah  hadir  dalam berbagai arena, tetapi keberadaannya hanya bersifat formalistik- ritualistik,  sekadar  stempel  bagi  kepentingan  politis  praktis penguasa.  Berbagai  festival  keagamaan  marak  digelar  hanya untuk mendukung penguasa; pertemuan-pertemuan para tokoh agama  menjadi  arena  pertunjukan  untuk  mendapatkan  simpati penguasa. 48 Dapat  dikatakan,  agama  di  era  ini  adalah  agama sloganistik-formalistik, yaitu agama massa yang telah kehilangan kedalaman spiritualitasnya serta  keluruhan  nilai moralnya, yang sesungguhnya menjadi inti dari ajaran agama-agama.
Politisasi agama Islam sudah pasti berimbas pada kebijakan pendidikan  agama  di  masyarakat  maupun  di  lembaga-lembaga pendidikan formal. Dalam kontrol rezim yang sangat intoleran dan  sektarian,  pendidikan  agama  Islam  mengalami  semacam pendangkalan di hampir semua tempat dan jenjang pendidikan. Pendekatan  mekanis-doktrinal  dalam  pendidikan  agama diterapkan  pada  peserta  didik  dari  berbagai  kultur  keagamaan berbeda  agar  memiliki  satu  pola  keberagamaan  yang  seragam. Pendidikan  agama  diberikan  dalam  kultur  pembelajaran  yang sangat menekankan aspek kognitif; pada saat yang sama, aspek afektif dan kognitif lewat penanaman nilai-nilai ( values ) yang bisa dilakukan  justru  diabaikan  sehingga  menjadikan  pendidikan agama  tidak  mampu  memberikan  efek  konstruktif  pada
46 Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru , (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 513.
47 Abdurrahman  Wahid,  “ Dialog  Agama  dan  Masalah  Pendangkalan Agama ”,  dalam  Komaruddin  Hidayat  dan  Ahmad  Gaus  (Ed.), Passing  Over Melintasi Batas Agama , (Jakarta: Gramedia-Yayasan Wakaf Paramadina, 1998), hal. 51-59.
48 Zuly Qodir, “ Pendidikan Islam Transformatif: Upaya Menyingkap Dimensi Pluralis dalam Pendidikan Akidah-Akhlak ”, Tashwirul Afkar , Nomor 11 Tahun 2001, hal. 31-44.
pembinaan  perilaku  moral  peserta  didik  di  dalam  sekolah maupun di luarnya. 49 Dengan pendekatan seperti itu, tidak aneh bila  kemudian  pendidikan  agama  (Islam)  di  sekolah  hanya melahirkan peserta didik yang verbalis, kaya pengetahuan, tetapi miskin  dalam  pengamalan  serta  tindakan  nyata.  Untuk  tujuan pendidikan moral, tentu saja, tidak banyak yang bisa diharapkan dari pendekatan pendidikan agama seperti ini, apalagi, dukungan masyarakat juga sangat minim dan lemah.
Secara  filosofis-konseptual,  sebenarnya  tidak  ada  yang ganjil  dari  formulasi  pendidikan  agama  (Islam)  sebagai instrumen  pewarisan  dan  internalisasi  nilai-nilai  moral  kepada peserta  didik  di  lembaga-lembaga  pendidikan  kita  dewasa  ini. Sejak dulu, masalah utamanya adalah lemahnya operasionalisasi di  lapangan.  Dengan  kebebasan  yang  diberikan  dalam pengelolaan  pembelajaran,  para  guru  agama  sendiri  sejauh  ini juga  belum  mempunyai  keberanian  untuk  keluar  dari design kurikulum  yang  sarat  dengan  penekanan  kompetensi  kognitif, dan  selanjutnya  melakukan  terobosan  ( breaktrough )  baru sehingga tujuan pendidikan agama untuk menghasilkan peserta didik berperilaku baik dan berbudi pekerti luhur, istilah lain dari iman-taqwa dan akhlak terpuji, dapat terealisasi. 50 Menggunakan berbagai pendekatan yang secara empiris terbukti kehandalannya,  guru  agama  sesungguhnya  memiliki  kebebasan untuk  berinovasi  bagaimana  membumikan  tujuan  pendidikan agama agar sinkron dengan pembinaan karakter-moral bangsa.
Pendekatan  berbasis values  clarification 51 ,  misalnya,  dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengklarifikasi nilai- nilai  yang  mereka  miliki  dengan  jalan  merefleksi  secara  total nilai-nilai  tersebut  dengan  nilai-nilai  agama  yang  ada  dalam masyarakat,  dalam  Islam  disebut ma’ruf .  Dengan  demikian, pendidikan  agama  tidak  sekadar  meminta  peserta  didik menghafal berbagai rumusan-rumusan ( dalīl ) tentang ajaran dari Kitab  Suci,  atau  mengingatkan  mereka  dengan  ancaman- ancaman  yang  menakutkan,  biasanya  dikaitkan  dengan  “dosa
49 Suyanto  dan  Djihad  Hisyam, Refleksi  dan  Reformasi  Pendidikan  di
Indonesia Memasuki Milenium III , (Yogyakarta, Adicita, 2000), hal. 73.
50 Ibid , 76.
51 Ibid , 77.
dan neraka”, melainkan lebih penting dari itu harus memberikan mereka  kesempatan  seluas-luasnya  untuk  merefleksikan  nilai- nilai  agama  yang  sedang  dipelajari.  Dengan  jalan  ini, keberagamaan  peserta  didik  diharapkan  akan  lebih  operasional karena  nilai-nilai  agama  yang  dipelajari  secara  langsung  akan menjadi pegangan yang harus diyakini, disadari, dan dipedomani serta diamalkan. 52
Keberadaan  kurikulum  berbasis  nilai  menjadi  sangat penting.  Kurikulum  berbasis  nilai  dimaksudkan  adalah kurikulum  yang  tidak  hanya  menekankan  pada  pemberian kompetensi akademik, tetapi juga menaruh perhatian yang lebih luas  pada  pengembangan  nilai-nilai  moral  yang  utama,  seperti ditekankan pada tujuan pendidikan nasional. Posisi pendidikan agama  harus  menjadi  pemersatu  bagi  seluruh  kurikulum  yang ada dalam mengintegrasikan perkembangan etis dan intelektual peserta  didik  di  sekolah.  Materi  pembelajaran  agama,  dengan demikian,  juga  harus  dijauhkan  dari  kecenderungan memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya; sebagai gantinya  perlu  memberikan  porsi  lebih  banyak  pada pengembangan  nilai-nilai.  Mungkin  di  sini  perlu  dipikirkan bagaimana  menjadikan  pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam (PAI) semacam kelas etika, lewat mana guru dan peserta didik dapat  secara  leluasa  sesuai  dengan  jenjangnya  mengeksplorasi berbagai masalah etis-moral yang dihadapi bangsa ini. 53
Namun,  membebankan  sepenuhnya  pencapaian  tujuan hakiki pendidikan agama pada lembaga pendidikan (formal) juga tidak  masuk  akal.  Tujuan  seperti  itu  akan  terus  mengawang  di langit  bila  tidak  ditunjang  dengan  beroperasinya  keseluruhan sistem  kelembagaan  yang  ada  di  masyarakat,  termasuk  negara, yang  secara  bersama-sama  dan  terus-menerus  memberikan perhatian  pada  pencapaian  tujuan  dimaksud.  Peran  negara diperlukan  karena  sangat  terkait  dengan  aspek  politik  dan penegakan  nilai-nilai  dan  norma-norma  hukum  di  masyarakat. Implikasinya  diperlukan  adanya  semacam  “sistem  kontrol sosial”  yang  setiap  komponennya  berkerja  secara  efektif  agar
52 Ibid , 77. 53 Mengenai  model  kurikulum  berbasis  nilai,  lihat  Lickona, Pendidikan Karakter ..., hal. 209-238.
tujuan  pendidikan  agama  berbasis  moral  dapat  tepat  sasaran. Bagaimana  sistem  dan  mekanisme  kerjanya  dapat  disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Yang jelas sistem  tersebut  dapat  bekerja  secara  berkelanjutan,  seperti digambarkan  Nurcholish  Madjid  berdasarkan  isyarat  al-Qur‟an Surat  Al-Asyr  (103),  dalam  bentuk  penguatan  (1)  iman,  yaitu komitmen  kepada  nilai-nilai  luhur  berdasarkan  wawasan  ridla Allah;  (2)  berbuat  baik,  sebagai  perwujudan  sosial  komitmen pribadi;  (3)  saling  mengingatkan  sesama  anggota  masyarakat tentang  perilaku  yang  benar  dan  baik,  dalam  mekanisme pemantauan  dan  pengimbangan  yang  efektif,  dan  (4)  saling mengingatkan  tentang  perlunya  sikap  tabah,  antara  lain,  tahan mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan umum. 54

## F. Penutup
Operasionalisasi  ajaran  dan  nilai-nilai  ajaran  Islam  dalam kehidupan kongkret berada dalam hubungan yang rumit dengan seluruh unsur kebudayaan bangsa, di satu pihak dan sistem nilai serta norma yang secara riil berlaku di masyarakat di pihak lain. Selengkap  apapun agama yang dibawa Nabi Muhammad, yang menyediakan  sistem  moral  sebagai  modal  budaya  bangsa, namun bila hanya menempati sebagian kecil arena kebudayaan bangsa,  yang  juga  tidak  disertai  kesadaran  bertindak  secara moral  oleh  para  pemeluknya,  serta  berfungsinya  secara  baik berbagai  perangkat  pendukung  operasionalnya  di  masyarakat, termasuk  negara,  ia  hanya  akan  menjadi  atribut  formal  yang tidak  akan  memberi  pengaruh  signifikan  pada  perbaikan kehidupan  moral  masyarakat.  Dalam  pergaulan  masyarakat plural dan global yang sangat terbuka dengan dunia luar, masuk dan    berkembangnya    (sub-sub)  sistem  nilai  non  agama  ke dalam  konfigurasi  kebudayaan  bangsa  kita  sangat  mudah; apalagi filter untuk itu sulit didapatkan.
Memandang gejala ketidakpatuhan masyarakat secara hitam putih  dari  kaca  mata  agama  semata,  jelas  akan  menimbulkan masalah  tersendiri.  Globalisasi  dan  demokratisasi  yang  sedang kita  bangun  memungkinkan  setiap  anggota  masyarakat  untuk
54 Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius ..., hal. 63-64.
mengadopsi  pandangan  hidup  dari  sumber  manapun  di  luar agama  untuk  memenuhi  kebutuhan  adab-integrasi  mereka. Tidak  adanya  relasi  secara  kongruen  antara  apa  yang  menjadi misi  suci  agama  dengan  kehidupan  moral  pemeluknya  secara kongkret  di  masyarakat  bisa  diartikan  sebagai  pertanda  bahwa “agama“  secara  antropologis  tidak  lagi  cukup  menjadi  “polisi” yang  mampu  mengawasi  perilaku  moral  masyarakat pemeluknya. Posisi agama yang “marjinal” di dalam konfigurasi kebudayaan  kita  bisa  jadi  penyebab  utama  tidak  berfungsinya ajaran  dan  nilai-nilai  ajaran  agama  sebagai  pedoman  hidup masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tidak  pada  tempatnya membebankan pembinaan moral masyarakat semata-mata pada (institusi)  agama,  karena  masih  terdapat  unsur-unsur  penentu lainnya di luar (institusi) agama, termasuk keteladanan aparatur (pemerintah) negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi,  Hasan,  dkk., Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta,  Balai Pustaka, 2005, Edisi III.
Azwar,  Saifuddin, Sikap  Manusia  Teori  dan  Pengukurannya , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
Bertens, K., Etika , Jakarta, Gramedia, 1997.
Dhakidae, Daniel, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru , Jakarta: Gramedia, 2003.
Geertz, Clifford The Religion of Java , diterjemahkan oleh Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto, Agama Jawa: Abangan, Santri, dan  Priyayi  dalam  Kebudayaan  Jawa ,  Jakarta,  Komunitas Bambu, 2013.
Huwaaidi,  Fahmi, Haruskah  Menderita  karena  Agama? , Terjemahan Ahmad Fadhil, Jakarta, Sahara, 2005.
Lickona,  Thomas, Educating  for  Character:  How  Our  Schools  Can Teach  Respect  and  Responsibility ,  New  York,  Bantam Books, 1991.
Madjid,  Nurcholish,  “Aktualisasi  Ajaran  Ahlussunnah  Wal Jama‟ah”  dalam  M.  Dawam  Rahardjo, Islam  Indonesia Menatap Masa Depan , Jakarta, P3M, 1984.
________________, Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam  dalam  Kehidupan  Masyarakat ,  Jakarta,  Paramadina,
2000.
Mangunwijaya, YB., “Republik Sekarang Sudah Berubah Jauh”, dalam  Ariel  Heryanto, Nasionalisme  Refleksi  Kritis  Kaum Intelektual , Yogyakarta, Tiara Wacana, 1996.
Nainggolan,  Z., Pandangan  Cendekiawan  Muslim  tentang  Moral Pancasila,  Moral  Barat,  dan  Moral  Islam ,  Jakarta,  Kalam Mulia, 1997.
Nasution,  Harun, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya , Jakarta, UI Press, 1985.
_______, Islam Rasional , Bandung, Mizan, 1995.
Nuccy,  Larry  P.  dan  Darcia  Narvaez,, Handbook  Pendidikan Moral  dan  Karakter ,  Terjemahan  Imam  Baehaqie  dan Derta Sri Widowati,  Bandung, Nusa Media, 2014.
Qodir,  Zuly,  “Pendidikan  Islam  Transformatif:  Upaya Menyingkap  Dimensi  Pluralis  dalam  Pendidikan Akidah-Akhlak”, Tashwirul  Afkar ,  Nomor  11  Tahun 2001.
Rahman,  Fazlur, Islam ,  (Chicago:  Chicago  University  Press, 1979.
Salam,    „Izzuddin  Ibnu  Abdis, Kaidah-kaidah  Hukum  Islam , Terjemahan Imam Ahmad Ibnu Nizar, Bandung, Nusa Media, 2011.
Shihab,  M.  Quraish, Tafsir  al-Mishbah ,  Jakarta,  Lentera  Hati,
2008, Vol. 2 dan 13.
Suparlan, Parsudi, “Kebudayaan dan Pembangunan”, IKA , No.
11 Tahun XIV, 1986.
_____________,  “Pendidikan  Budaya  Manusia  Indonesia”, dalam  Sudjangi  (ed.) Kajian  Agama  dan  Masyarakat ,
Jakarta,  Balitbang  Agama  Depag  RI,  1992/1993,  Jilid III.
Suyanto dan Djihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia  Memasuki  Milenium  III ,  Yogyakarta,  Adicita,
2000.
Swasono,  Sri-Edi,  “Pembangunan  Berwawasan  Pancasila”, dalam  Sutjipto  (Ed.), 10 Windu  Prof.  Dr.  H.A.R.  Tilaar, M.Sc.Ed  Pendidikan  Nasional:  Arah  ke  Mana? ,  Jakarta, Kompas, 2012.
Tibi, Bassam, Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial , Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999.
Vos, H. De, Pengantar Etika , Terjemahan Soejono Soemargono, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002.
Wahid,  Abdurrahman,  “Dialog  Agama  dan  Masalah Pendangkalan Agama”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad  Gaus  (Ed.), Passing  Over  Melintasi  Batas  Agama , Jakarta, Gramedia-Yayasan Wakaf Paramadina, 1998.