E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PERILAKU CATCALLING DI SOSIAL MEDIA
Alriansyah Sakhi Fauzan 1 , Winarno Budyatmojo 2 , Diana Lukitasari 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: alriansyahsakhi@student.uns.ac.id
Abstrak:  Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  perspektif  hukum  pidana  terkait  permasalahan  pelecehan seksual  secara  verbal  atau  catcalling,  dengan  adanya  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi kejahatan  saat  ini  telah  mengalami  kemajuan  yang  pesat,  tidak  terkecuali  kejahatan  pelecehan  seksual secara verbal atau catcalling yang di lakukan di sosial media, pelaku pelecehan seksual secara verbal ini memanfaatkan  sosial  media  untuk  melakukan  aksinya,  dengan  cara  melalui  komentar  ataupun mengunggah konten yang mengandung unsur catcalling, saat ini catcalling masih dianggap hanya sebatas gurauan  saja,  perbuatan  catcalling  telah  melanggar  norma  kesopanan  dan  norma  kesusilaan.  Di  dalam jurnal ini penulis membahas mengenai bagaimana penerapan hukum pidana mengenai perilaku pelecehan seksual secara verbal atau catcalling dan membahas tentang bagaimana agar pelaku dari perilaku catcalling dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, di dalam penulisan ini  penulis  menggunakan  Undang-undang  Nomor  44  tahun  2008  tentang  Pornografi,  Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode  penelitian normatif dan dianalisis menggunakan teknik analisis silogisme dengan pola berfikir deduktif.
Kata Kunci: catcalling, Tindak Pidana Pelecehan seksual verbal, Sosial media
Abstract:  This  study  examines  the  perspective  of  criminal  law  related  to  the  problem  of  verbal  sexual harassment  or  catcalling,  with  advances  in  information  and  communication  technology,  crime  has  now progressed rapidly, not to mention the crime of verbal sexual harassment or catcalling which is carried out on social media, perpetrators of harassment This verbal sexual activity uses social media to carry out its actions, by way of comments or uploading content that contains elements of catcalling, currently catcalling is still considered only a joke, the act of catcalling has violated the norms of decency and morality. In this journal the author discusses how to apply criminal law regarding verbal sexual harassment or catcalling behavior and discusses how the perpetrators of catcalling behavior can be subject to criminal sanctions in accordance with applicable law in Indonesia. Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. In this paper, the author uses normative research methods and analyzed using syllogistic analysis techniques with deductive thinking patterns.
Keywords: catcalling, Criminal Act Verbal sexualharassment, Social media

## 1. Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu bukti telah terjadinya  modernisasi  dalam  suatu  masyarakat.  Tidak  dipungkiri  bahwa  kehadiran internet  saat  ini  semakin  dibutuhkan  untuk  menunjang  kehidupan  dan  kebutuhan
masyarakat,  baik  dari  segi  sosialisasi,  pendidikan,  bisnis,  dan  sebagainya.  Peran  media sosial sangat penting untuk mempermudah arus informasi dan komunikasi. Akan tetapi, kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  bagaikan  pedang  bermata  dua,  selain memiliki dampak positif media sosial juga memiliki dampak negatif yang tidak menutup kemungkinan akan adanya tindak kejahatan yang memanfaatkan teknoligi informasi dan komunikasi. (Feryna Nur Rosyidah, 2018: 39).
Menurut  data  Catatan  Tahunan  Komnas  perempuan  pada  tahun  2019,  data  yang diperoleh dari pengaduan langsung kepada Komnas Perempuan di ranah privat/personal menempati posisi kasus yang paling banyak diadukan oleh masyarakat yakni sebesar 768 kasus dari total 993 kasus yang masuk, diantara data yang masuk ke Komnas Perempuan terdapat  sebuah  fenomena  baru  yakni  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  yang berbasis  pada  cyber  atau  di  di  dunia  maya,  di  tahun  2018  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  di  dunia  maya  sebesar  65  kasus,  akan  tetapi  pada  tahun  2019  mengalami kenaikan  menjadi  97  kasus,  diantaranya  revenge  porn  (33%),  malicious  distribution (20%),  cyber  harassment/bullying/spamming  (15%),  impersonation  (8%),  cyber stalking/tracking (7%), cyber recruitment (4%), sexting (3%) dan cyber hacking (6%). (Data CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2019)
Revenge porn adalah bentuk khusus yang dilakukan dengan menggunakan konten pornografi  korban  atas  dasar  balas  dendam.  sexting  adalah  pengiriman  gambar  atau video    pornografi  kepada  korban.  cyber  harassment  penggunaan  teknologi  untuk menghubungi,  melecehkan,  mengganggu,    mengancam,    atau  menakut-nakuti  korban. Cyber Stalking adalah penggunaan teknologi untuk menguntit dan mengawasi tindakan atau  perilaku  korban  yang  dilakukan  dengan  pengamatan  langsung  atau  pengusutan korban. (Ismuadli Rahman Zarkasih,2019;4988)
Bentuk-bentuk pelecehan seksual menunjuk kepada aktivitas seksual, dalam  hal  ini bentuknya dapat berupa penyerangan maupun tanpa penyerangan, dalam hal ini yang termasuk kedalam kategori penyerangan adalah yang dapat mengakibatkan cedera fisik, dan  kedalam  kategori  yang  tidak  menyebabkan  cedera  fisik  yakni  yang  tanpa mengakibatkan  cidera  fisik,  melainkan  mengakibatkan  trauma  secara  emosional,  Pada kenyataannya  masih  banyak  orang  yang  secara  tidak  sengaja menggunakan bentuk- bentuk  pelecehan  seksual  secara  verbal  untuk  menarik  perhatian  dari  seseorang  atau lawan  jenis  yang  sejatinya  merupakan  pelecehan  seksual.  Hal  tersebut  merugikan  dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan untuk seseorang baik perempuan maupun laki-laki. Pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal tersebut saat ini sering disebut dengan “catcalling” (Dowdell, 2011: 28 -36).
Perkembangan  bentuk  pelecehan  seksual  berupa  catcalling  tidak  hanya  dilakukan secara  langsung,  akan  tetapi  dengan  adanya  kemajuan  teknologi  informasi  dan komunikasi seperti saat ini pelecehan seksual bisa dilakukan melalui sosial media dengan cara  seperti  dengan  berkomentar  yang  mengarah  kepada  hal-hal  yang  tidak  pantas. Catcalling merupakan suatu pelecehan seksual yang dapat dilakukan di ruang public yang bisa  berupa  siulan,  menggoda  dengan  panggilan  manja,  atau  yang  sering  dilakukan dengan  memberikan  komentar-komentar  terkait  bentuk  tubuh  seseorang  yang  tidak dikenal  dan  mengarah  kepada  hal-hal  yang  bersifat  pornografi.  Catcalling  sebelumnya memunculkan  anggapan  bahwa  tindakan pelecehan  secara  verbal  yang dilakukan  oleh laki-laki pada umumnya merupakan suatu simbol bahasa yang dianggap bukan suatu hal
yang  serius  tetapi  sebagai  candaan  yang  lucu  dan  bukan  merupakan  suatu  hal  yang melecehkan seseorang (Eugenia Prasmadena Tapianauli Rahayu Pitaloka, 2021: 93).
Dengan  adanya  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  tentu  saja  hal  itu memberikan  sebuah  dampak  baik  dampak  positif  maupun  dampak  negatif,  adapun beberapa dampak positif yang dapat kita peroleh dari adanya sosial media seperti:
a) memudahkan  seseorang  untuk  berinteraksi  atau  berkomunikasi dengan banyak orang
b) dengan adanya sosial media, dapat membuat seseorang memperluas pergaulannnya
c) saat ini jarak dan waktu bukan lagi masalah bagi seseorang yang hendak berinteraksi maupun bersosialisasi dengan orabf lain
d) sosial media dapat membantu untuk seseorang dalam
e) mengekspresikan dirinya
f) seseorang dapat dengan mudah untuk mendapatkan suatu informasi dengan secara cepat.
Dampak negatif dari adanya sosial media adalah:
a) menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya.
b) sosial  media  juga  dapat  membuat  interaksi  secara  tatap  muka  cenderung  akan menurun
c) sosial media yang saat ini sangat di butuhkan oleh masyarakat tentu saja hal tersebut akan menyebabkan masyarakat menjadi kecanduan
d) sosial media juga dapat membuat seseorang akan rentan terhadap pengaruh buruk dari orang lain
e) sosial  media  membuat  seseorang  sering  kali  tidak  dapat  membedakan  yang  ranah privasi  maupun  publik,  dimana  sosial  media  mendorong  seseorang  untuk mengunggahnya semua ke dalam sosial media
f) sosial media juga dapat menimbulkan konflik. (anang sugeng cahyono,2016;154)
Di  sosial  media  kerap  kali  kita  jumpai  komentar-komentar  yang  tidak  pantas  dan mengarah  kepada  perilaku  pelecehan  seksual  secara  verbal  atau  yang  biasa  disebut sebagai perilaku catcalling, seperti komentar “sayang”, “pengen pegang  squishy”, lalu ada  juga  yang  berkomentar  “mencotot”  atau  dalam  Bahasa  Indonesia  yang  berarti menonjol dan masih banyak lagi komentar-komentar catcalling lainya. Perilaku catcalling tersebut bisa di kategorikan kedalam salah satu bentuk dari cyberbullying.
Cyberbullying adalah suatu tindakan yang agresif yang disengaja dan dilakukan oleh kelompok  maupun  individu  dengan  menggunakan  media  elektronik  atau  sosial  media secara berulang kali dan dari waktu ke waktu kepada korban yang tidak dapat dengan mudah  membela  dirinya  sendiri  (Dominikus  David  Biondi  Situmorang,  2019:12). Perilaku tersebut banyak sekali terjadi di sosial media seperti: facebook, instagram, dan di sosial media lainnya.
Di  Negara  Indonesia  telah  diatur  peraturan  guna  mencegah  terjadinya  perbuatan pelecehan  seksual  secara  verbal  atau  catcalling  di  media  sosial,  peraturan  yang  telah dibuat  oleh  pemerintah  seperti  Undang-Undang  nomor  44  Tahun  2008  tentang pornografi,  Undang-Undang  nomor  19  tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik, dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022. Seperti yang   termuat di dalam Pasal 1 Ayat  (1)  Undang-Undang  pornografi  menyatakan  bahwa “pornografi adalah gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar  bergerak,  animasi,  kartun, percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media komunikasi  dan/atau  pertunjukan  di  muka  umum,    yang    memuat    kecabulan  atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.
Saat  ini  pelecehan  seksual  secara  verbal  atau  catcalling  masih  dianggap  sebagai gurauan semata dan menimbulkan efek kewajaran di masyarakat, Efek “kewajaran” dari masyarakat akan beradampak pada korban, menurut Van Boven memberikan deskripsi tentang  korban  berdasarkan  deklarasi  prinsip-prinsip  dasar  keadilan  bagi  korban kejahatan  dan  penyalahgunaan  kekuasaan,  korban  adalah  orang  secara  individual maupun kelompok yang telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan terhadap hak- haknya baik dikarenakan atas suatu tindakan (by act) maupun dikarenakan oleh suatu kelalaian (by omission).(Theo Van Boven,2002;13).
Korban perilaku catcalling perlu mendapatkan perlindungan, sebagaimana diatur di dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014,  dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena yang  menjadi korban dari perilaku catcalling di sosial media tidak hanya terjadi pada perempuan saja melainkan laki-laki pun juga bisa menjadi korban dari perilaku pelecehan tersebut.

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap catcalling di sosial media?

## 3. Metode Penelitian
Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum ini menggunakan jenis metode penelitian normatif, dalam hal ini menurut Peter Mahmud penelitian hukum normatif  adalah  sebuah  langkah  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  kemudian prinsip-prinsip  hukum,  maupun  suatu  doktrin-  doktrin  hukum,  yang  digunakan  untuk menjawab suatu isu hukum yang diangkat (Peter Mahmud, 2005:3). Kemudian penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan  peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya. Dalam Jurnal ini penulis  menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi, Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan di dukung  dengan jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh  penulis.  Teknik  analisis  bahan  hukum  yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah teknik analisis silogisme dengan pola berpikir deduktif.

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Catcalling  merupakan  perbuatan  yang  termasuk  kedalam  pelecehan  seksual,  akan tetapi pelecehan seksual dari catcalling ini tidak melalui kontak fisik, catcalling dilakukan
secara lisan dan juga catcalling dilakukan dengan cara memberikan komentar pada kolom komentar di sosial media seseorang. Seperti dalam contoh yang di temui oleh peneliti, dimana  di  dalam  kolom  komentar  pada  platform  tiktok  ditemui  komentar  seperti “mencotot”,  kemudian  “ngen  gak  kk”,  “spek  begini  netnya  berapa  ya  disana”.  Dari beberapa contoh yang telah disampaikan, dengan tanpa sadar maupun sadar pengguna sosial media telah melakukan tindakan yang tergolong dalam perbuatan tindak pidana pornografi, dimana dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Ada  sebuah  video  catcalling  yang  dilakukan  oleh  seorang  mahasiswi  salah  satu perguruan tinggi di yogyakarta yang sedang melakukan praktik kerja lapangan di salah satu  rumah  sakt  daerah,  mahasiswi  tersebut  membuat  video  catcalling  yang  di  dalam video tersebut  terdapat  sebuah  kalimat  “ketika  harus  masang  kateter  urin/DC  untuk pasien cowok, mana udah cakep, seumuran lagi” dan mahasiswi tersebut mengunggah video tersebut ke dalam akun tiktok miliknya.
Unsur  dari tindak  pidana  pornografi  yakni  adanya  sebuah kesengajaan, dimana di jelaskan  di  dalam  Pasal  4  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang pornografi,  bahwa  yang  menjadi  unsur  tindak  pidana  pornografi  ada  2  (dua)  yakni perbuatan dan objeknya. Unsur Tindak pidana pornografi:
a) memproduksi
b) membuat
c) memperbanyak
d) menggandakan
e) menyebarluaskan
f) memanfaatkan
g) menyiarkan
h) mengimpor
i) mengekspor
j) menawarkan
k) memperjualbelikan
l) membiarkan
m) menyewakan
n) menyediakan
o) meminjamkan/mengunduh
p) memperdengarkan
q) mempertontonkan
r) melibatkan
s) melibatkan anak
t) menyimpan
u) mengajak
v) membujuk
w) menyalahgunakan kuasa
Catcalling  bias  dikatakan  sebagai  suatu  tindak  pidana  karena  telah  memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Menurut Prof. Simons tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancan dengan pidana, melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan
dengan kesalahan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dianggap mampu bertanggung jawab.(Masruchin Rubai,2014;80-81)
Unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana catcalling, yakni sebagai berikut:
a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia Catcalling  telah  memenuhi  unsur  yang  pertama  ini  karena  perbuatan  yang dilakukan adalah melontarkan komentar yang memiliki unsur pornografi atau perilaku yang  bisa  menyebabkan  rasa  tidak  nyaman  atau  risih  terhadap  orang  lain,  seperti memberikan komentar pada kolom komentar di sosial media ataupun konten yang berbau catcalling.
b. Diancam pidana
Dalam  hal  ini  perbuatan  catcalling  termasuk  kedalam  perbuatan  pelecehan seksual secara verbal yang dapat diancam dengan pidana, karena perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan asusila dan mengandung unsur pornografi didalamnya.
c. Melawan hukum
Perbuatan  catcalling  bisa  dibilang  melawan  hukum  karena  perbuatan  tersebut telah menggangudan mengurangi hak asasi manusia orang lain, dan perbuatan yang telah menggangu hak asasi orang lain sudah bisa dikatakan melawan hukum.
d. Dilakukan dengan kesalahan Unsur-unsur  kesalahan  yang  terdapat  di  dalam  perbuatan  catcalling  yakni kapasitas dari dalam diri pelaku tindak pidana tersebut untuk mampu bertanggung jawab  atas  perilakunya,  kemudian  hubungan  batin  antara  pelaku  dengan perbuatannya yang merupakan suatu kesengajaan atau kealpaan yang menyebabkan tidak  adanya suatu  alasan untuk penghapus kesalahan  yang merupakan suatu alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
e. Orang yang mampu bertanggung jawab.
Seseorang  dikatakan    mampu  bertanggung  jawab  apabila tidak  ada  lagi alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatannya. (Masruchin Rubai,2014;90)
Unsur  utama  dalam  pelecehan  seksual  secara  verbal  atau  catcalling  adalah adanya  rasa  tidak  nyaman  atau  rasa  yang  tidak  diinginkan  oleh  korban,  selain  unsur tersebut terdapat juga unsur yang lainnya yakni unsur tindakan yang tidak sopan yang mengarah kepada perilaku pelecehan seksual secara verbal, di dalam perspektif hukum pidana hanya diatur tentang perbuatan cabul.
Pasal  yang  dapat  digunakan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  pelecehan seksual secara verbal atau catcalling yakni Pasal 27 Ayat (1), Pasal 45 Ayat (1) Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  kemudian Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 29, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pornografi, Pasal 5, Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Catcalling  telah  memenuhi  unsur-unsur  yang  terkandung  di  dalam  Pasal-Pasal yang diebutkan diatas, Pasal-Pasal tersebut sebagai berikut:
1) Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Setiap orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentrasnmisikan
dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
2) Pasal 45 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Setiap orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).”
3) Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek at au model yang mengandung muatan pornografi.”
4) Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  menyatakan bahwa “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud  dalam  Pasal  4  Ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua  belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”
5) Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  menyatakan sebagai berikut “setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau mo del yang  mengandung  muatan  pornografi  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”
6) Pasal  5  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2022  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan  martabat  seseorang  berdasarkan  seksualitas  dan/atau  kesusilaanya,  dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara palung lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”
7) Pasal  14  Ayat  (1)  Undang-Undang  nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual,  menyatakan bahwa “setiap orang  yang tanpa hak:
a) melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang menjadi objek, perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
b) mentransmisikan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elekronik  yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.
c) melakukan  penguntitan  dan/atau  pelacakan  menggunakan  sistem  elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.
Dipidana  karena  melakukan  kekerasan  seksual  berbasis  elektronik,  dengan  pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## 5. Kesimpulan
Perspektif  hukum  pidana  terkait  dengan  perilaku  catcalling  di  sosial  media  atau pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan di sosial media, pelaku pelecehan  seksual secara  verbal  atau  catcalling  di  sosial  media  dapat  dijerat  dengan  beberapa  Undang- Undang yang berlaku di Negara Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  pada  Pasal  27  Ayat  (1),  Pasal  45  Ayat  (1), kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 9 dan Pasal  29,  Pasal  35  kemudian  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak Pidana kekerasan Seksual pada Pasal 5 dan Pasal 14 Ayat (1).

## 6. Saran
1) Seharusnya  aparatur  penegak  hukum,  masyarakat,  dan  pemerintah  dapat lebih    memperhatikan  dengan  serius  terkait    permasalahan  catcalling    yang terjadi di soisal media, karena masih banyaknya masyarakat yang menganggap masalah tersbut hanya sebatas candaan. Dan pihak kepolisian khususnya   lebih tanggap   apabila   ada   laporan   dari masyarakat   yang mengenai pelecehan seksual secara verbal.
2) Seharusnya    pemerintah    lebih    banyak    memberikan    edukasi    kepada masayarakat mengenai pelecehan seksual secara verbal atau catcalling ini, dan Pemerintah   juga   harus   memberikan   edukasi  kepada   masyarakat mengenai penggunaan sosial media secara baik dan benar tanpa mengurangi rasa hormat kepada  orang  lain  dan  juga  agar  masyarakat  kita  lebih  bijak  lagi  dalam menggunakan media sosial.

## Persantunan
Puji syukur kehadirat  Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, nikmat  dan karunia- Nya  yang  telah  diberikan  kepada  Penulis  dalam  penyusunan  penelitian  ini  dari  awal sampai  akhir,  sehingga  Penulis  dapat  menyelesaikan  peneitian  ini  dengan  baik.  Dapat terselesaikannya  penelitian  ini  tidak  terlepas  dari  bantuan,  bimbingan,  masukan,  serta arahan dari Bapak Winarno Budyatmojo S.H,.M.S., Ibu Diana Lukitasari S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum (Skripsi) Peneliti.

## Daftar Pustaka
Rosyidah, Ferina Nur, M.Fadhil Nurdin, 2018, Sosioglobal, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi, Vol.2, No 2
Zarkasih, Ismuadli Rahman, Catur Nugroho, 2019, pelecehan seksual di sosial media (studi kasus tentang korban pelecehan seksual di instagram) , Vol 6, No2
Dowdell, E.B., Et.Al. 2011. Original Research: Online Social Networking Patterns Among Adolescents, Young Adults, And Sexual Offenders . American Journal Of Nursing, Vol.111 (7)
Pitaloka, Eugenia Prasmadena Tapianauli Rahayu, Addin Kurnia Putri, 2021, Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling), Vol. 4, No. 1
Cahyono, Anang Sugeng. 2016. Pengaruh Media Sosial Masyarakat di Indonesia , 154.
Situmorang, Dominikus D. b. 2019. Menjadi Viral dan Terkenal di Media Sosial, Padahal Korban  Cyberbullying:  Suatu  Kerugian  atau  Keuntungan .  Jurnal  Penelitian  dan Pengukuran Psikologi, 8 (1), 12.
Boven, Theo Van, mereka yang menjadi korban , elsam, Jakarta, 2002, (13)
Masruchin Rubai et.al., “ Buku Ajar Hukum Pidana ”, Bayumedika, 2014, Malang
Undang-Undang:
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
Lain-Lain:
Data Catatan Tahunan Milik Komnas Perempuan dan Ham Tahun 2019