## ASPEK SOSIO-BUDAYA, KEBIJAKAN PEMERINTAH, DAN MENTALITAS YANG BERPENGARUH TERHADAP INTEGRASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT SUMATERA BARAT

## Fitri Eriyanti
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang Email : fitri.eriyanti4138@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  explore  the  socio-cultural  aspects,  policies,  and  the  mentality that influence social integration in the western Sumatran society. Location of this study spread  over  counties  and  cities  in  West  Sumatra,  represented  by  the  six  District/City, namely:  Pasaman  Barat,  Solok,  Pesisir  Selatan,  Sawahlunto,  Dharmasraya,  and Bukittinggi. Selection of sample areas is based on the degree of heterogeneity of society. The  study  was  designed  in  the  form  of  a  survey  with  a  qualitative  approach.  Data collected  through  interviews  and  documentation  studies.  Data  were  analyzed  in  stages through data collection (recording), categorizing the data, coding the data by category, and  data  interpretation.  The  results  obtained  from  this  research  is  presented  in  a description  of  the  socio-cultural  community  which  is  reflected  in  the  socio-cultural "malakok"  as  a  means  of  integration  of  migrant  communities  with  indigenous communities.  “Malakok” existence becomes more obvious with the current government policy  called  "Back  to  the  Nagari".  This  policy  is  an  attempt  to  revive  the  traditional leadership role in the governance system of the Minangkabau society. Lastly, in addition to  social  integration,  malakok  strength  in  Minangkabau  society  is  influenced  by  the mentality  of  the  local  communities  such  as  tribal  solidarity,  tolerance,  loyalty,  and openness.
Key Word : the socio-cultural aspects, policies, the mentality, malakok

## Pendahuluan
Pada  beberapa  kawasan  di  Indonesia sejak  empat  dekade  terakhir  banyak  terjadi konflik. Baik konflik antara ‘pendatang’ dengan ‘tuan rumah’ maupun konflik antara masyarakat berbeda  agama  ataupun  suku,  atau  konflik internal  antar  sub  kelompok  dalam  suku  yang sama. Bahkan, walaupun etnik yang berbeda itu dapat  hidup  berdampingan,  namun  mereka cenderung  mempertahankan  kepentingan  etnik masing-masing  sehingga  integrasi  sosial  di antara  pendatang  dengan  tuan  rumah  tidak dapat  diwujudkan.
Sumatera  Barat  satu  dari  wilayah Indonesia,  juga  memiliki  masyarakat  yang beragam  dari  segi  suku  dan  agama.  Penduduk asli  adalah  etnik  Minangkabau  dan  memeluk agama  Islam.  Sejauh  ini  masyarakat  pendatang hidup  aman  dan    damai  dengan  masyarakat Minangkabau,  bahkan  ada  yang  masuk  dalam struktur  sosial  Minangkabau.  Meskipun  terjadi
konflik  tetapi  tidak  sampai  menjadi  konflik panjang dan mendalam.
Satu  hal  yang  positif  bahwa  selama  ini konflik internal yang terjadi tidak sampai men- jadi  konlik  panjang  dan  mendalam,  dibanding dengan  konflik  yang  terjadi  di  Ambon  dan Poso. Konflik di Sumatera Barat hanya  sebatas pertikaian antar kelompok, tidak sampai diman- faatkan  oleh  kelompok  tertentu  untuk  kepen- tingannya  dan  bersifat  berlarut-larut.  Karena itu,  banyak  pengamat  menilai  bahwa  Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu kawasan yang cukup  aman  dan  damai  di  Indonesia  (Kompas, 20  Januari  2002:7;  Wanandi,  17  Juni  2006). Sehubungan  dengan  itu,  timbul  pertanyaan: mengapa  masyarakat  Sumatera  Barat  dapat bertahan  dalam  keragaman  tanpa  ada  konflik antar  kelompok  yang  berlarut-berlarut?   Secara spesifik  rumusan  masalah  penelitian  adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  bentuk  unsur-unsur  sosio-
Aspek Sosio-Budaya, Kebijakan...
budaya  yang  menjadi  potensi  integrasi sosial  dalam masyarakat Sumatera Barat?
2. Bagaimana  bentuk    unsur-unsur  lokal  dari aspek  kebijakan  pemerintah  yang  menjadi potensi  integrasi  sosial  dalam  masyarakat Sumatera Barat?
3. Bagaimana  bentuk  unsur-unsur    lokal  dari aspek  mentalitas  orang  Minangkabau  yang menjadi  potensi  integrasi  sosial  dalam masyarakat Sumatera Barat?

## Kajian Teori
Kebijakan  publik  untuk  mengelola  ke- ragaman  dalam  masyarakat  multietnik  dan  me- nekankan  perlunya,  dalam  satu  negara,  saling menghormati  dan  toleran  terhadap  perbedaan dalam  masyarakat,  merupakan  hakekat  dari multikulturalisme.  Ada  ahli  yang  mendefinisi- kan  multikulturalisme  sebagai  pola  pikir yang menuntut  kesediaan  untuk  menerima  kehadiran kelompok dan sistem nilai lain dalam kehidup- an  bersama  tanpa  memperdulikan  perbedaan budaya, sratifikasi sosial, jender, dan agama (Al Muchtar,  2004:  6).  Konsep  ini  sejalan  dengan pandangan  yang menyatakan multikulturalisme sebagai ideologi yang mengakui dan mengagungkan  perbedaan  dan  kesederajatan manusia  baik  sebagai individu  maupun sebagai anggota  masyarakat  sekaligus  dengan  ke- budayaannya  (Suparlan,  2002).  Selain  itu  ada yang  menyebut    multikulturalisme  sebagai prinsip  yang  menghendaki  semua  kita  mene- rima  perbedaan,  terbuka  terhadap  perubahan, menghendaki  kesetaraan,  mampu  mengenali diri  kita  yang  sesungguhnya  dalam  hubungan dengan  “keasingan”  orang  lain;  prinsip  ini harus  menjadi  pijakan  dalam  mengambil  setiap tindakan (Watson, 2000: 110).
Lebih  lanjut  Watson  mengingatkan, bahwa  dalam  memahami  makna  multikultura- lisme,  budaya  ( culture )  dipandang  sebagai proses  dinamis  dari  adaptasi  manusia  terhadap perjalanan  sejarahnya  yang  merupakan  kondisi untuk  mempertahankan  kehidupan  melalui  ke- terlibatan  secara  simpatik  terhadap  cara-cara baru dalam memahami dunia dan meresponnya.
Untuk  menciptakan  kehidupan  yang harmonis,  masyarakat  perlu  integrasi  sosial. Integrasi  sosial  merupakan  harapan  dan  ke- inginan  dari  kebanyakan  masyarakat,  terutama bagi  masyarakat  yang  heterogen  seperti Indonesia  demi  keharmonian,  kesejahteraan, dan  kestabilan  masyarakat.  Pada  dasarnya proses  integrasi  sosial  akan  melalui  beberapa
tahap.  Tahap-tahap  tersebut  dapat  berlangsung secara evolusioner dari tahap yang rendah, yaitu tahap  terisolasinya  (terpisahnya)  kelompok minoritas dari kehidupan sosial dan kebudayaan kelompok  dominan,  menuju  tahap  yang  paling tinggi,  yaitu  tahap  bercampurnya  kelompok minoritas  ke  dalam  kehidupan  sosial  dan  ke- budayaan  kelompok  dominan.  Namun  kadang- kala dapat pula terjadi loncatan dari tahap yang paling  rendah  ke  tahap  yang  paling  tinggi secara cepat.
Hess (1988) dan Federico (1979) menge- mukakan  bahwa  proses  integrasi  sosial  pada umumnya  melalui  beberapa  tahap,  yaitu  tahap- tahap segregasi atau separatisme,  akomodasi, akulturasi,  asimilasi dan amalgamasi. Disam- ping itu, McLemore (1998) mengemukakan ada empat  tingkat  tahap  integrasi  sosial.  Pertama, integrasi  primer,  yaitu  adanya  persamaan agama. Kedua, integrasi sekunder, yakni adanya kebebasan  untuk  bekerja  dan  berniaga . Ketiga, integrasi  budaya,  ialah  terciptanya  pembauran dalam  hal  makanan  dan  pakaian.  Keempat, integrasi  perkawinan,  yang  terlihat  dengan terjadinya perkawinan antara pendatang (minoritas) dengan masyarakat setempat (mayoritas).
Sehubungan dengan itu, Durkheim (1964) menerangkan bahwa untuk menciptakan integrasi  sosial maka harus ada nilai-nilai yang dianut  bersama  oleh  individu,  seperti  nilai moral  dan  agama.  Inilah  yang  mengikat individu  dalam  kelompok  masyarakat.  Senada dengan  itu,  Paul  E.  Mott  (1965)  dan  Zanden (1979)  mengemukakan  bahwa  ada  beberapa faktor  atau  kekuatan    yang  dapat  mendorong terwujudnya  integrasi  sosial,  salah  satunya adalah  faktor  sosiobudaya.  Artinya,  apabila para  individu  atau  kelompok  memiliki  norma- norma,  nilai-nilai,  dan  kepercayaan-kepercaya- an  yang  sama  maka  mereka  akan  terpatri (terikat)    bersama-sama  melalui  suatu  jaringan kebudayaan bersama. Bahkan keutuhan mereka berasal  dari  kesamaan  ini.  Aktivitas  kehidupan mereka  dipandu  oleh  perasaan  saling  meng- harapkan,  sehingga  secara  kultural  mereka ibarat  “tiruan  carbon-copy”  satu  sama  lain (Weiner, (1968: 264-265).
Ashutosh Varshney (2001) telah melaku- kan  suatu  kajian  yang  menarik  mengenai  ke- harmonisan  hubungan  antar  etnik  di  India. Varhsney telah berhasil menemukan dua bentuk institusi, yaitu associational dan quotidian yang dapat  membina  hubungan  etnik,  baik  di
kawasan perkotaan maupun di kawasan pedesa- an.  Temuan  Varshney  menunjukkan  pada kawasan  yang  tumbuh  bentuk  institusional semacam itu ternyata tidak terjadi konflik.
Menguatkan temuan Varshney, Durkheim menekankan bahwa masyarakat perlu solidaritas  dan integrasi sosial untuk menjamin penerusan hidupnya. Dalam masyarakat tradisional,  kedua-dua  kepentingan  ini  dibina oleh  struktur  sosial,  iaitu  ada  kelompok,  ada suku ( clan ), dan ada proses untuk menjadi atau masuk  ke  dalam  suatu  struktur,  supaya  setiap orang  berada  dalam  struktur  itu.  Bila  setiap orang  berada  dalam  struktur  sosial  maka  ia tidak  terpisah-pisah  dari  komunitas.  Dengan demikian, tidak akan terjadi anomie (Durkheim, 1964:156).

## Metode Penelitian
Penelitian ini dikembangkan berdasarkan survey dengan menggunakan pendekatan kuali- tatif.  Setting  penelitian:  kabupaten/kota  yang heterogenitas  tinggi  (suku,  agama,  daerah  pe- mekaran). Informan penelitian dipilih berdasar- kan  fungsi  atau  kedudukannya  dalam  masya- rakat.  Fokus  penelitian:  1)  sosiobudaya;  2)  ke- bijakan  pemerintahan  lokal;  dan  3)  mentalitas masyarakat. Teknik pengumpulan data: wawan- cara  mendalam.  Analisis  data  dilakukan  secara bertahap  (pengumpulan  data,  pengkategorian, pengkodean kategori, dan interpretasi data).

## Hasil Penelitian Setting penelitian

## Lokasi geografis
Wilayah penelitian ini mencakup seluruh wilayah  Sumatera  Barat  yang  terdiri  dari  19 Kabupaten/6  Kota.  Kemudian  dari  semua kabupaten  dan  kota  itu  dipilih  beberapa kabupaten/kota  untuk  menjadi lokasi penelitian secara  purposif  dengan  karakteristik  daerah yang  heterogenitas  tinggi  baik  dari  segi  suku atau  agama,  kemudian  daerah  yang  baru dikembangkan. Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori ini adalah : Kabupaten Pasaman Barat,  Kabupaten  Solok  ,  Kabupaten  Pesisir Selatan,  Kabupaten  Sawahlunto,  Kabupaten Dhamasraya,  dan  Kota  Bukittingi.  Pada  setiap kabupaten  /kota  dipilih  tiga  Nagari  dengan kriteria jauh, dekat dan menengah jaraknya dari pusat kabupaten/kota.

## Tabel 1.  Kategori (Pengelompokan) Wilayah
Penelitian Kategori daerah Wilayah Masyarakat heterogen dari segi suku agama dan bahasa, namun masyarakat asli masih kuat memegang adat Bukittinggi, Kenagarian Painan Kabupaten Pesisir Selatan Masyarakat heterogen dengan masyarakat Minangkabau yang longgar dalam memegang adat. Masyarakat menggunakan adat yang disebut nasional Kampung Jambak Kenagarian Simpang Ampek Kabupaten Pasaman, Desa Sikalang Kecamatan Talawi Sawahlunto, dan Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Sawahlunto Masyarakat heterogen dalam komunitas sendiri, tetapi di kelilingi masyarakat Minangkabau yang teguh dengan adat istiadat Kecamatan Lunang Silaut Kab. Pesisir Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya Masyarakat homogen yang memegang adat istiadat Minangkabau Kab Solok, dan Kecamatan  Batang Kapeh Kab. Pesisir Selatan, Desa Salak dan
Rantih di Kab. Sawahlunto, Kenagarian Sasak dan Kotobaru di Kab Pasaman

## Deskripsi Hasil Penelitian

## Sosio-Budaya
Sosio-budaya  masyarakat  Minangkabau termanifestasi  dalam  adat  Minangkabau  yang berlandaskan ajaran Islam. Masyarakat Minang- kabau  bersifat  terbuka  karena  terbiasa  hidup berdampingan  dengan  “orang  lain”  baik  di perantauan  atau  di  daerah  sendiri.  Salah  satu perekat sosial antara “pendatang” dengan ‘tuan rumah”  adalah  mekanisme  masuk  suku  ( clan inisiation ) yang terkenal dengan malakok.
Nilai  sosio-budaya malakok ,  menjadi  se- makin kuat bila didukung oleh beberapa faktor. Pertama,  agama.  Agama  merupakan  persoalan yang sangat sensitive bagi orang Minangkabau. Jika  pendatang  berbeda  agama,  orang  Minang- kabau  akan  tetap  membiarkan  mereka,  se- panjang  mereka  tidak  menyebarkan  agama mereka  kepada  orang  Minangkabau  dan  tidak mendirikan  tempat  ibadah  selain  masjid  di temgah-tengah masyarakat Minangkabau.
Faktor  kedua  adalah  daerah  asal  dan kesamaan  suku.  Maksudnya  kalau  pendatang
Aspek Sosio-Budaya, Kebijakan...
adalah  dari  daerah  lain  yang  masih  suku Minangkabau,  maka  mereka  akan  mudah  men- cari  pergaulan  pertama  melalui  suku.  Faktor ketiga adalah lokasi pemukiman, bila pendatang bermukim  di  tengah  mayoritas  penduduk  asli, maka pendatang dengan otomatis akan berusaha mencari  tempat malakok karena  segala  peris- tiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka akan terkait  dengan  suku  atau  ninik  mamak.  Faktor keempat  yang  mempermudah malakok adalah mentalitas  yaitu  kebiasaan  dan  cara  pandang dalam  bergaul  sehari-hari.  Faktor  lain,  adalah jika  pendatang  menyatu  dengan  penduduk  asli melalui  perkawinan,  maka  otomatis  pendatang akan  dipandang  sebagai  orang  bagian  dalam suku  istrinya  atau  suaminya.  Secara  adat mereka  punya  posisi  sendiri  dalam  kehidupan masyarakat.
Satu-satunya  potensi  konflik  di  bidang sosio budaya ini adalah  perbedaan agama, apa- lagi  kalau  pendatang  itu  menyebarkan  agama mereka  kepada  orang  Minangkabau  dan/atau mendirikan  tempat  ibadah  selain  masjid  di tengah-tengah masyarakat Minangkabau.

## Kebijakan Pemerintahan Lokal
Melalui  Perda  Sumatera  Barat  No.  9 Tahun  2003  sebagian  besar  sistem  peme- rintahan  terbawah  di  Sumatera  Barat  adalah Nagari (untuk daerah di lingkungan kabupaten) dan  Kelurahan  (untuk  daerah  di  lingkungan Kota).  Perda  ini  dikenal  dengan  “Kembali  ke Nagari”. Melalui pemerintahan nagari, beberapa desa  yang  sebelumnya  mempunyai  pemerin- tahan tersendiri, bergabung menjadi nagari yang dipimpin oleh seorang wali nagari. Selain Wali Nagari,  unsur  pimpinan  Pemerintahan  Nagari adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) yg terdiri dari  unsur  pemuka  adat  (penghulu  suku), pemuka  agama,  pemuka  masyarakat,  kaum  ibu dan  pemuda;  baik  dari  kalangan  penduduk  asli maupun  pendatang.  Kalau terjadi  konflik  maka diselesaikan terlebih dahulu dalam musyawarah pemuka  adat.  Jika  tidak  selesai  diteruskan  ke KAN,  dan  jika  tidak  selesai  diteruskan  ke pimpinan Pemerintahan Nagari.
Dalam  hal  kebijakan  nagari,  tidak  ada beda  antara  pendatang  dengan  penduduk  asli. Semuanya  berlaku  sama  sepanjang  semua warga  memenuhui  syarat  adminstratif  yang ditetapkan  pemerintah  misalnya  tentang  bantu- an  untuk  warga  yang  miskin.  Pendatang  yang bergabung  dengan  salah  satu  suku  yang  ada dibenarkan  untuk  menggunakan  seluruh  tata
cara  adat  yang  berlaku  pada  suku  dan  nagari tersebut  dalam  hal  perkawinan,  kematian  dan acara  adat  lainnya,  termasuk  mereka  yang bergabung dengan suku itu akan dikuburkan di makam  kuburan  kaum  atau  suku.  Demikian juga  peranan  ninik  mamak  suku  penting  ketika anak  kemenakan  akan  melangsungkan  per- nikahan.  Prosedur  administarif  pertama  adalah melalui persetujuan ninik mamak.
Demikian  juga  syarat  untuk  menjadi anggota  KAN  adalah  tokoh  masyarakat  yang betul  faham  dengan  adat  istiadat  yang  berlaku dalam  nagari.  Dalam  hal  ini  pendatang  yang dapat  masuk  ke  dalam  lembaga  ini  adalah pendatang  yang  benar-benar  sudah  menyatu kehidupannya  dengan  masyarakat  setempat, sudah  bertahun-tahun  dan  turun  temurun  di tempat  itu.  Tetapi  untuk  pendatang  yang  baru, meskipun  tidak  ikut  dalam  lembaga  mereka adalah  anggota  masyarakat  yang  dilindungi dalam nagari. Apalagi kalau pendatang tersebut sudah malakok maka otomatis sukunya memiliki wakil di lembaga KAN.
Salah  satu  konflik  yang  muncul  setelah berlakunya  sistem  Pemerintahan  Nagari  adalah konflik  tapal  batas  desa  antara  beberapa  desa yang digabungkan menjadi Pemerintahan Nagari.  meskipun  ada  konflik  demikian,  tetapi konflik itu bukanlah konflik yang terjadi antara pendatang dengan penduduk asli.

## Mentalitas
Secara garis besar mentalitas masyarakat Minangkabau  yang  menjadi  perekat  dan harmonisasi  dalam  masyarakat  dapat  dikelom- pokkan sebagai berikut :
Solidaritas suku Kelompok kecil dalam masyarakat Minangkabau  adalah  suku.  sedangkan  kelom- pok terbesar adalah nagari. Selain itu sifat dasar masyarakat  Minangkabau  adalah  kepemilikan bersama ( komunal bezit ). Tiap individu menjadi milik  bersama  dari  kelompoknya,  sebaliknya, tiap kelompok (suku/nagari) menjadi milik dari semua  individu  yang  menjadi  anggota  kelom- pok  itu  (Amir  MS,  2004:98).  Rasa  saling  me- miliki  ini  menjadi  sumber  dari  timbulnya solidaritas,  rasa  kebersamaan,  dan  rasa  tolong menolong.  Tiap  individu  akan  mencintai kelompok  sukunya  dan  setiap  anggota  suku akan  selalu  mengayomi  setiap  individu  yang menjadi anggota sukunya.
Apabila  ada  pendatang  yang malakok
kepada  salah  satu  suku  Minangkabau,  maka pendatang  itu  diterima  dan  diperlakukan sebagaimana  layaknya  perlakuan  terhadap seluruh    anggota  suku.  Bagi  pendatang  yang sudah malakok mestilah mencintai dan bersikap loyal terhadap suku tempatnya malakok.

## Tenggang Rasa
Adat  Minangkabau  mengajarkan  supaya manusia  selalu  berhati-hati  dalam  pergaulan, baik  dalam  ucapan,  tingkah  laku  maupun perbuatan.  Setiap  orang  Minangkabau  dituntut memiliki  sikap  tenggang  rasa  ini.  begitu  pula tuntutan  orang  Minangkabau  terhadap  orang lain,  termasuk  terhadap  para  pendatang  yang berdomisili  di  lingkungan  masyarakat  Minang- kabau. Fenomena ini terlihat pada semua daerah penelitian. Meskipun tidak semua pendatang itu malakok ,  bahkan  ada  yang  berbeda  agama, namun  selagi  mereka  mengembangkan  sikap tenggang  rasa  maka  mereka  dapat  hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat Minangkabau.

## Setia (Loyal)
Setia  (loyal)  adalah  teguh  hati,  merasa senasib  dan  menyatu  dalam  lingkungan kekerabatan.  Sifat  ini  merupakan  awal  sikap saling  membantu,  saling  membela  dan  saling berkorban  untuk  sesama.  Apabila  terjadi  suatu konflik  dan  orang  Minangkabau  terpaksa  harus memilih,  maka  ia  akan  memihak  kepada dunsanak (saudara) nya.

## Terbuka (tahu diri)
Secara  umum  masyarakat  Minangkabau adalah  masyarakat  terbuka  dan  mudah  bergaul dengan masyarakat lain. Kenyataan ini di dasari pada  fakta  bahwa  sebagian  besar  masyarakat Minangkabau  punya  kebiasaan  “merantau” pergi atau hijrah ke tempat lain karena berbagai faktor  seperti  ekonomi,  pendidikan,  dan keluarga.  Karena  itu  lahirlah  nasehat-nasehat filosofis  agar  pandai-pandai  dalam  bermasya- rakat  seperti  “jika  masuk  kandang  kambing membebek,  masuk  kandang  jawi  malanguah” (kalau  masuk  kandang  kambing  membebek masuk  kandang  lembu  melenguh).  Artinya kemana  pergi  pandai  menyesuaikan  diri  tidak menentang  arus,  tetapi  juga  tidak  hanyut  oleh arus.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Fenomena  keragaman  suku  merupakan bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Antara  satu pulau  dengan  pulau  lain  satu  daerah  dengan daerah  lain  terdapat  perbedaan  dan  keragaman dari segi suku, adat, kebiasaan, bahasa, bahkan sistem  nilai  serta  agama  penduduk.  Sejalan dengan mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah  lain,  maka  masyarakat  dari  satu  daerah akan  bertempat  tinggal    di  daerah  lain  yang berbeda  suku  bangsanya.  Misalnya  di  daerah mayoritas suku bangsa Sunda juga akan ditemui masyarakat  dari  suku  Jawa,  Minangkabau, Batak  dan  seterusnya.  Demikian  juga  di Provinsi Sumatera Barat dengan suku Minangkabau  sebagai  masyarakat  asli,  juga ditempati  oleh  masyarakat  suku  bangsa  lain seperti Batak, Jawa, Sunda, Bugis, bahkan juga masyarakat keturunan Cina dan India.
Khususnya  bagi  orang    Minangkabau sudah  menjadi  kebiasaan  turun  temurun  hidup berdampingan  dalam  kehidupan  bermasyarakat baik  di  daerah  lain  atau  di  daerah  sendiri.  Hal ini merupakan implikasi dari karakteristik orang Minangkabau yang suka “merantau” (bertempat tinggal  bukan  di  tempat  kelahirannya)  karena berbagai alasan. Karena itu orang tua yang akan melepas  anaknya  pergi  ke  rantau  memberi nasehat  agar  pandai  membawa  diri,  supaya mudah  diterima  oleh  orang  lain pandai-pandai mambaok  diri , bakato  diilia-ilia,  manyauak  di bawah-bawah ”  (berhati-hati  menjaga  perasaan orang  lain  dalam  bergaul  bila  berbicara  dan bersikap  jangan meninggi dan berlagak sombong).  Dengan  demikian  akan  mudah  pula mendapatkan  orang  tua  angkat  sebagai  peng- ganti  orang  tua  yang  ditinggalkan.  “ mamak dtinggakan  mamak  di  cari ”  (orang  tua ditinggalkan  di  kampong  maka  di  tempat  baru dicari orang tua angkat). Dalam filsafat adat ini terkandung  makna  kesadaran  akan  adanya keberadaan  orang  lain  ( otherness )  yang  harus dihormati.
Dalam  perspektif  teoritis  kesadaran  ini disebut  sebagai  kesadaran  multikulturalisme (Mulkhan, 2005: 17). Kesadaran ini merupakan “gagasan  yang  lahir  dari  fakta  tentang  per- bedaan antarwarga masyarakat yang bersumber dari  etnisitas  bersama  kelahiran  sejarah;  per- jumpaan  manusia  berlatarbelakang  etnis  ber- beda  semakin  hari  semakin  meluas  melintasi batas  teritori  bangsa  dan  negara,    menumbuh- kan  kesadaran  atas  fakta otherness yang  di-
Aspek Sosio-Budaya, Kebijakan...
sandang  setiap  etnis ”. Kesadaran  ini  juga menjadi  harapan  bagi  orang  Minangkabau  jika ada  orang  lain  yang  datang  ke  lingkungan mereka. Kesadaran “ otherness ” bukan kesadar- an sepihak yang menimbulkan rasa tertekan dan keterpaksaan.  Tetapi  kesadaran  ini  juga meminta hubungan timbal balik bahwa harmonisasi  dan  integrasi  sosial  dapat  tercipta jika  ada  saling  memiliki  kesadaran  akan kehadiran orang lain.
Wujud teoritik pandangan orang Minangkabau  ini  sejalan  dengan  pandangan filsafat  multikulturalisme  dari  Charles  Taylor yang dikenal dengan “ politics of equal respects and  politics  of  recognition ”.  Landasan  dasar dari  pandangan  ini  adalah  kesetaraan  hak, kewajiban,  status,  dan  saling  menghormati  di antara  sesama  warga  masyarakat  (Sobary, 2003:29)  Pengetahuan  seseorang  akan  ber- kembang  ketika  dia  belajar  tentang  orang  dan budaya lain, dengan mengakui dan menghargai perbedaan  di  antara  budaya-budaya  tersebut. Menurut Taylor “menghargai” dan “mengakui” keberadaan budaya lain bukan berarti mengatakan  semua  nilai  budaya  sama  benar. Dari  itu,  dalam  filsafat  budaya  Minang-kabau dikenal  adagium  “ tibo  di  kandang  kambiang mambebek,  tibo  di  kandang  kabau  mangoak ” (kalau  sampai  di  kandang  kambing  atau  di kandang kerbau maka berbunyilah seperti bunyi kambing  atau  kerbau,  bukan  menjadi  kambing atau kerbau). Cara pandang ini mengisyaratkan bahwa setiap budaya dan kelompok punya adat dan  kebiasaan  sendiri.  Bila  masuk  ke  tempat budaya  yang  berbeda  atau  berdampingan dengan kelompok lain yang berbudaya berbeda maka  orang  tersebut  harus  menghormati kebudayaan  yang  ada  tanpa  harus  meng- hilangkan identitas budayanya sendiri.
Cara  pandang  ini  merupakan  prinsip sebagaimana  diisyaratkan  oleh  Watson  (2000: 110),  yang  menghendaki  semua  kita  menerima perbedaan,  terbuka  terhadap  perubahan,  meng- hendaki kesetaraan, mampu mengenali diri kita yang  sesungguhnya  dalam  hubungan  dengan “keasingan”  orang  lain;  prinsip  ini  harus  men- jadi  pijakan  dalam  mengambil  setiap  tindakan. Dengan  demikian  akan  tercipta  perekat  sosial dalam  kehidupan  masyarakat  Minangkabau  ke- tika  berdampingan  dengan  masyarakat  budaya lain. Realita keragaman pada setiap daerah yang diteliti  memperlihatkan  pola  pikir  orang Minangkabau  yang  tidak  memaksakan  orang lain yang berbeda budaya untuk menghilangkan
kebudayaannya sendiri. Walaupun dalam kehidupan  antara  pendatang  dengan  penduduk asli  ada  keinginan  dan  bahkan  kebijakan pemerintah  lokal  menerapkan  sistem  ke- masyarakatan malakok , bukan berarti pendatang mengadopsi  budaya  Minangkabau. Malakok hanyalah  sebuah  sistem  yang  diharapkan  dapat diterima  semua  pihak,  sebagai  upaya  meng- ayomi  dan  memayungi  warga,  di  samping memberikan  satu  rasa  kebersamaan  dalam persaudaraan  antara  semua  warga  yang  disebut sebagai anak  nagari .  Bila  semua  penduduk berada  dalam  rasa  persaudaraan  yang  tinggi, sudah  tentu  akan  mudah  dicapai  keselarasan dalam  kehidupan  yang  dikenal  dengan saciok bak ayam, sadanciang bak basi (satu bunyi dan satu  suara), barek  samo  dipikua,    ringan  samo dijinjiang (jika  ada  beban  yang  berat  semua memikul,  jika  beban  ringan  semua  sama menjinjing)  atau  filsafat  lain  mengatakan ka lurah  samo  manurun,  ka  bukik  samo  mandaki (ke  lembah  sama  menurun,  ke  bukit  sama mendaki). Suasana inilah yang diharapkan oleh masyarakat Minangkabau atau pemerintah lokal untuk  menciptakan  masyarakat  yang  harmonis dan terintegrasi.
Dalam  perspektif  teoritis malakok dapat pula  dipandang  sebagai  upaya  membawa individu  ke  dalam  suatu  jalan  menuju public sphere (Habermas,  1997:  305)  atau  kehidupan sosial  sebagai  tempat  terciptanya  komunikasi antar individu yang beragam dalam masyarakat. Ruang public ini bagi masyarakat Minangkabau berada  dalam  koridor  sistem  nilai  budaya  yang berdasarkan  kesadaran  religius  sebagaimana dikatakan syarak  mangato  adat  memakai (adat terlaksana berdasarkan kaidah-kaidah syariat).
Dalam kesadaran multikulturalisme Minangkabau  tergantung  makna  “otonomi” seperti  pemikiran  Immanuel  Kant  (Tilaar, 2004).  Dengan  otonomi  kemauan  untuk  saling menghormati  dalam  tatanan  sosial  yang disepakati  merupakan  pilihan  yang  didasarkan pada  kemampuan  setiap  orang  untuk  me- nentukan  pandangan  hidupnya.  Dalam  bahasa Kant kemampuan orang menentukan pandangan hidupnya  tanpa  ada  tekanan  dari  luar  dirinya disebut dengan “otonomi”. Dapat juga diartikan pemahaman  keragaman  bukan  hadir  dari  ke- terpaksaan  pemegang  otoritas,  tetapi  dari kesadaran dalam diri individu. Fenomena sosial dalam  keterpaduan  antara  penduduk  asli  dan pendatang di Dharmasraya, Sawahlunto, Bukittinggi adalah contoh konkrit dari
Vol. XII No.1 Th. 2013
kesadaran ini.
Pandangan multikulturalisme orang Minangkabau  sejalan  dengan  motto adat basandi  syarak,  syarak  basandi  kitabullah . Pandangan ini  selaras  dengan  pandangan  Islam tentang  keragaman  yang  diletakkan  sebagai pandangan  moral  atas  dua  tataran:  Basis pertama  adalah  penghargaan  atas  akal  budi.  Al Quran menegaskan betapa pentingnya akal budi bagi  manusia.  Menjadi  seorang  Muslim  adalah persoalan  pilihan  hidup  dan  pengambilan tanggungjawab,  “tidak  ada  paksaan  dalam agama’. Demikian juga untuk menjadi manusia yang  baik  atau  buruk  terletak  pada  kehendak akal budi. Basis kedua, penerimaan sosial nilai- nilai  Islam  sejalan  dengan  pemahaman  dari beragam  individu  dan  komunitas;  dialektika sosial  menjadikan  nilai  etik  Islam  berkembang dan diterapkan oleh masyarakat (Mas’ud, 2001: 145). Keselarasan budaya Minangkabau dengan agama  ini  merupakan  garis  prinsip  yang menyiratkan  bahwa  bagi  orang  Minangkabau perlu  dua  hal  dalam  pergaulan  sosial alua  jo patuik (alur  dan  patut)  serta raso  pareso (rasa dan  perasaan).  Alur  dan  patut  mengisyaratkan landasan  moral  sikap  hidup  dalam  hubungan sosial  yang  didasarkan  sistem  nilai  yang berlaku yaitu “syarak mangato adat mamakai”. Ukuran  normatif  perilaku  adalah    yang  sesuai dengan  kaidah  agama  dan  sistem  budaya masyarakat  Minangkabau.  Hal  ini  adalah  per- timbangan  utama  dalam  bertindak.  Kemudian raso pareso adalah  kekuatan  akal  untuk menimbang-nimbang  suatu  tindakan  layak  atau tidak dalam konteks sosial orang Minangkabau.
Semua  filsafat  dan  tatanan  budaya Minangkabau  pada  dasarnya  adalah  untuk menciptakan  keselarasan  dalam  hubungan bermasyarakat,  sekaligus  menghindari  konflik. Upaya  melestarikan  sistem  nilai  ini  dilakukan lagi melalui  pemerintahan “kembali ke nagari” sebagaimana sekarang diusahakan lagi. Manajemen  ini  dilaksanakan  dengan  sistem demokrasi  yang  sudah  akrab  dalam  kehidupan masyarakat Minangkabau di masa lalu. Pemerintahan  dalam  nagari  dilaksanakan  oleh orang  ampek  jinih  (empat  jenis)  yaitu:  ninik mamak,  alim  ulama,  cadiak  pandai,  bundo kanduang. Ke empat unsur ini adalah penasihat dan  juga  pendamping  wali  nagari  sebagai pemerintahan  formal.  Saat  sekarang  model pemerintahan  ini  diterapkan  hampir  di  semua daerah di wilayah Sumatera Barat. Peran orang empat jenis adalah partner pemerintahan formal
(wali nagari) dalam mengelola nagari.
Sistem pemerintahan nagari dapat dipandang  secara  teoritis  sebagai  upaya penanganan  kemajemukan  dalam  masyarakat Minangkabau  yang  terus  berkembang.  Meski- pun  pola  pemerintahan  ini  berlandaskan  sistem budaya  yang  mengakar  dalam  tatanan  masya- rakat  Minangkabau,  sesungguhnya  memiliki implikasi  penanganan  masyarakat  bersifat modern. Sebagai komparasi dapat dilihat dalam analisis  Premdas  (2000)  yang  menyatakan bahwa saat ini ditemukan  dalam 185 negara di dunia  hanya  sedikit  masyarakat  yang  homogen secara  kultural,  hampir  semuanya  merupakan negara  yang  terdiri  dari  beragam  suku  dan budaya  dari    fenomena  di  negara-negara  itu disimpulkan bahwa ada dua bentuk penanganan kemajemukan  masyarakat  yaitu: the  power sharing  variant (Tipe  1),  dan the  cultural variant (Tipe  2) . Dalam  tipe  1  multikultural tidak  hanya  sekedar  pengakuan  simbol-simbol budaya, tetapi sampai pada persoalan mendasar dalam  alokasi  kekuasaan,  hak-hak  istimewa, dan  sumber  daya.  Tipe  1  ini  biasanya  diterap- kan  di  negara  etno  nasionalis  yang  terbagi secara  kultural.  Tipe  ke  2  ditemukan  pada negara yang beragam etnik dan budaya dengan adanya  pengakuan  resmi  dari  negara  untuk mengakomodasi  kebutuhan  kelompok  etnik dalam  mempertahankan  ciri  budaya  utama mereka.  Sementara  itu  mereka  tetap  ber- partisipasi berdasarkan sistem nilai dan keyakinan  yang  diterapkan  negara  secara nasional.  Dalam  sistem  pemerintahan  nagari  , pendatang  diakomodasi  sesuai  dengan  latar belakang  budaya  mereka,  namun  dalam  tataran hubungan  sosial  berlaku  sistem  nilai  “ adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah ”.

## Simpulan
Dari  paparan  data  dan  analisis  teoritis dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan. Pertama , dalam  sosio-budaya  masyarakat  Minangkabau ditemukan  suatu  bentuk  sistem  kekerabatan yang  dapat  mempererat  integrasi  sosial  yang disebut malakok .  Dengan malakok seorang pendatang  yang  masuk  dan  bertempat  tinggal pada  satu  daerah  bergabung  dengan  salah  satu suku  yang  ada  dalam  daerah  tersebut.  Dengan demikian  pendatang  akan  dianggap  sebagai saudara  sesuku.  Implikasinya  pendatang  akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk  asal  dalam  berbagai  persoalan  yang menyangkut  dengan  adat  istiadat  seperti
Aspek Sosio-Budaya, Kebijakan...
perkawinan,  kematian  dan  kegiatan  lainnya. Dengan sistem malakok semua etnik (pendatang)  di  Minangkabau  dianggap  dan diperlakukan sebagai dunsanak (saudara).
Kedua, integrasi  sosial  tercipta  karena adanya  peran  kepemimpinan  adat  dalam struktur  masyarakat  Minangkabau,  di  samping pemerintahan  formal  (wali  nagari).  Dalam sektor  formal  peranan  wali  nagari  lebih dominan,  tetapi  dalam  sektor  informal  peranan adat  masih  kuat.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari struktur  masyarakat  Minangkabau  yang  terdiri dari  suku-suku.  Secara  adat  makna  kampung atau nagari bagi orang Minangkabau erat kaitan dengan  keberadaan  suku.  Dari  struktur  ini kelihatan  bahwa  masyarakat  pemilik  nagari adalah  masyarakat  adat  yang  terdiri  dari  suku- suku.  Adalah  sangat  wajar  peranan  pimpinan adat (penghulu) masih dihormati dalam tatanan masyarakat.  Oleh  karena  itu  ketika  ada pendatang  masuk  ke  salah satu  wilayah  nagari, maka yang pertama diharapkan adalah pendatang  menyatu  ( malakok )  dengan  salah satu  suku  yang  ada.  Integrasi  terjadi  jika masyarakat pendatang dapat melihat pentingnya peran pimpinan adat dalam struktur masyarakat Minangkabau, dan dapat menghormati  struktur tersebut.
Ketiga ,  integrasi  sosial  terjadi  dalam sikap  dan  mentalitas  yang  bersifat  terbuka  dan toleran. Bagi masyarakat Minangkabau “pandai dan  hati-hati  dalam  bergaul”  adalah  satu  di antara  syarat-syarat  terbentuknya  kehidupan haromonis. Sepanjang sesama anggota masyarakat  memiliki  sifat-sifat  ini  maka keharmonisan  cepat  terjadi.  Mentalitas  ini bahkan  melebihi  persaudaraan  satu  suku. Artinya  jika  ada  dalam  masyarakat  orang  yang pandai  bergaul  lebih  diutamakan  untuk  dipilih oleh  masyarakat  sebagai  pimpinan  dalam nagari.

## Daftar Rujukan
Ali, Mursyid (2003). Konflik sosial   Bernuansa Agama:  Studi  Kasus  Tentang  Tragedi Poso ,  Dalam  Balitbang  Depag  RI  (ed) Konflik  Sosial  Bernuansa  Agama  di Indonesia.  Seri  II . Departemen  Agama RI; Jakarta
Al Muchtar, Suwarma. 2004. Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural Dalam Era Otonomi  Daerah . Mimbar  Pendidikan ,
Jurnal Pendidikan, UPI . tahun XXIII no,
4, 2004 .
Al Umary, Akram Diya. 1991. Madinah Society at  the  Time  of  the  Prophet . Vol  1  :  the International Institute of Islamic Thought . Herndon, Virginia; International Graphics. Aly,  K.  1996. Sejarah  Islam  (Tarikh  Pra Modren) . Jakarta : Sri Gunting
Borradori  Gionnava.  2005. Filsafat  Dalam Masa  Terror (Edisi  Terjemahan  Oleh Alvons Taryadi). Jakarta: kompas.
Cohen,  R.  1997. Fuzzy  Frontiers  of  Identity: The British Case . Social Identities. 1(1): 35-62 .
Durkheim,  E.  1964. The Division of  Labor  in Society . Translated  by  Joseph  Ward Swain. New York: Free Press.
Erniwati.  2007. Asap  Hio  di  Ranah  Minang: Komunitas  Tionghoa  di  Sumatera Barat . Yogyakarta: Ombak
Emerick, Yahiya. 2002. The Life and Work of Muhammad .  Indianapolis:  A  Pearson Education Company.
Favell,  Adrian  &  Moodod,  Thariiq.  2003. The Philosophy  of  Multiculturalism;  the Theory  and  Practice  of  Normative Politically  Theory ,  Dalam  Finlanyson, Alan  (ed) Contemporary  Political Philosophy;  a  Reader  and  Guide .
Edinburg University Press.
Federico,  Ronald  C.  1979. Sociology .  Canada: Addison-Wesley  Publishing  Company,
Inc.
Habermas,  Jurgen.  1997. The  Public  Sphere ,
dalam Goodin & Pettit (eds) Contemporary  Political  Philosophy .
Cambridge: Blackwell Publishers
Hegel,  Frederick.  1956. The  Philosophy  of History . (Filsafat  Sejarah,  2001;  Edisi Terjemahan) Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
Hess,  Berth    B.  et  al.  1988. Sociology . New York : Macmillan  Publishing Company,
Inc.
Irwan  Abdullah.  2001. Penggunaan  dan Penyalahgunaan Kebudayaan di Indonesia:  Kebijakan  Negara  dalam Pemecahan Konflik Etnik. Paper disampaikan pada Simposium Internasional II dalam Rangka Lustrum  IX  Universitas  Andalas ,
Universitas Andalas Padang.
Johnson,  Doyle  Paul.  1986. Teori  Sosiologi Klasik  dan  Modern  Jilid  I .  (Alih Bahasa:  Robert  M.Z.  Lawang).  Jakarta: PT Gramedia.
Kompas.  (20  Januari  2002). Penghulu  Nan
Duopuluh  Terima  Transmigran  Jawa Sebagai Kemenakan . Kymlicka, will. 2002. Kewargaan Multikultural (Edisi Terjemahan) . Jakarta; LP3ES Locke, John. (1632-1704). “An  Essay Concerning the True Original Extend and of the Civil Government, Dalam Somarville,  John  &  Santonie,  Ronald (eds, 1963) Sosial and Political Philosophy . New York ; Anchor Books.
Malinowski,  B.  1945. The  Dynamics  of Culture  Change:  An  Inquiry    into Race  Relation  in  Africa .  New  Haven,
Yale University Press.
Masud, Muhammad Khalid. 2001. The Scope of
Pluralism  in  Islmaic  Moral  Tradition . Dalam  Hashmi  Sohail  (ed)  Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism,  and  Conlict . Princenton  and
Oxford: Princenton University Ppress
McLemore, S. D. & Harriett D. R. 1998. Racial and Ethnic Relations in America (Fifth ed.) . Michigan: Routledge.
Moeis,  Isnarmi.  2006. Kerangka  Konseptual Pendidikan Multikultural berdasarkan Analisis Konflik antar Etnik . Disertasi . Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung Mulkan,  Abdul  Munir.  2005. Kesalehan
Multikultural . Jakarta:  Pusat  Studi Agama dan Peradaban.
Nazaruddin  Syamsuddin.  1989. Integrasi Politik di Indonesia . Gramedia; Jakarta Padang Ekspres (7 Januari 2009). Perlu Perda Penentuan Tapal Batas Antarnagari . Parsons, T. 1975. Some Theoretical Considerations on the Nature and Trends of  Change  of  Ethnicity. In Ethnicity: Theory    and  Experience ,  edited  by Glazer,  Nathan,  and  Moynihan,  Daniel Patrick,  Cambridge,  Mass:  Harvard University Press, pp. 58-83 .
Peh,  Ting  Chiew.    1987. Konsep  Asas Sosiologi . Kuala  Lumpur,    Malaysia:
Dewan    Bahasa  dan  Pustaka  Kementrian
Pelajaran Malaysia.
Rewis, John.  1958. Justice  as  Fairness ,  Dalam Goodin,  Robert  &  Pettit,  Philip  (eds, 1997) Contemporary Political Philosophy .  Cambrigde,  Massachusets: Blackwell Publishers. Ritzer, George. 1992 . Sosiologi Ilmu Pengetahuan  Berparadigma  Ganda .
(Penyadur:    Alimandan).    Jakarta: Rajawali Pers.
Rosseau,  Jacques.  (1712-1778). The  Social Contract . Edited by Sommerville, John & Santoni,  Ronald.  (1963). Social  and Political  Philosophy .  Reading  From
Plato  to  Gandhi.  New  York:  Anchors Book. Siddiqi, Abdul Hamid. 2001. Sirah Nabawiyyah  SAW .  Delhi:  Righway Publications.
Sobary,  Mohammad.  2003. The  Politics  of Recognition, and the Idea of     Tolerance in  Multicultural  Societies . Masyarakat Indonesia,  Majalah  Ilmu-Ilmu  Sosial Indonesia.  Jilid  XXIX,  No.  1,  2003 . LIPI: Jakarta.
Suparlan,  Parsudi.  2002. Menuju  Masyarakat
Indonesia  Yang  Multikultural .  Paper.at  3 International Symposium of
“Rebuilding  Indonesia  a  Nation  of “Unity  in  Diversity”  Towards  a Multicultural  Society,  Bali  16-18  July,
2002 .
Susanto, Astrid S. 1995 . Sosiologi
Pembangunan . Jakarta: Bina Cipta.
Thoha,  Anis  Malik.  2005. Tren    Pluralism Agama, Tinjauan Kritis . Jakarta: Perspektif: Gema Insani. Tilaar.H.A.R. 2004. Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan . Transformasi Pendidikan Nasional . Jakarta: Grasindo.
Turner,  J.H.  1988. A  Theory  of  Social Interaction . California : Stanford University Press.
Veeger,  K.J.  1990. Realitas  Sosial .    Jakarta: Gramedia
Wanandi,  Sofyan.  (17  Juni  2006).  Sambutan Perwakilan  Warga  Tionghoa  pada  Acara Pembukaan  Konferensi  dan  Workshop Internasional  “Dekolonisasi  dan  Posisi Etnis  Tionghoa  Indonesia  1930an  s/d
Aspek Sosio-Budaya, Kebijakan...
1960an”. Padang. 18-21 Juni 2006 Watson,  C.W  .2000. Consept  in  Social Sciences: Multiculturalisme . Philadelphia: open University Press. Wiranto.  (1999). Berbagai  Peristiwa  dan Penanganannya 1998-1999. Jakarta:
Departemen  Pertahanan  dan  Keamanan RI.