## PERAN BUDAYA MASYARAKAT ISLAM JAWA TERHADAP KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

## Dimyati Huda STAIN KEDIRI
Abstract
Look at  the fact  that  the conflict is still going  on then  the need for handling  conflicts,  especially religious conflicts with the way enhance the religious harmony that live in the Earth Indonesia with diverse cultures and beliefs. With a strategy how to let religious unity could increase and coexist as expected of mankind. This research will be done in Blitar Regency, why so? In addition to the restriction of the problem, since in the County there are majority religion of Islam which is closely linked to the traditions of Java in keseharianya and terdapat variants of religion and places of worship that looks very harmonious. As for the purpose of this research is to mendiskripsikan the findings the role of popular culture in Islamic religious unity against Java. The results of this research is to boost religious harmony Lo need an understanding of the functional theory of the latter is that humans have a sense of berdayaan because of the very limited human presence, ability, time, power will limited by the ability of mankind in control and affect the condition of the desire of her life. In order to realize the religious harmony it is necessary policy leadership in favour of the people
Key word: Culture, Harmony, Islam of Java

## I.  PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Sebelum Agama-agama besar masuk ke Indonesia, pada saat itu sudah ada suatu kepercayaan yang diyaqini seperti kepercayaan animisme, dinamisme. Menurut I Made Weni (1999) 1 orang Indonesia pada dasarnya  berfikir  dan  bertindak  yang didorong oleh kepercayaan gaib dan mengisi seluruh alam untuk membawa ke dalam keseimbangan. Keseimbangan itu senantiasa harus ada dan terjaga, apabila terganggu harus dipulihkan. Memulihkan keadaan itu terwujud dalam upacara, pantangan atau ritus. Lebih lanjut Simuh (2003) menyampaikan bahwa sebelum kedatangan pengaruh Hinduisme Indonesia telah hidup teratur dengan mitos animisme-dinamisme sebagai akar religiusitasnya dan hukum adat sebagai pranata sosial, adanya hukum adat sebagai warisan ini menunjukkkan bahwa nenek moyang suku bangsa Indonesia asli telah hidup teratur di bawah pemerintahan atau
1 Made Weni, Fungsi Sabung Ayam Dalam Kehidupan Masyarakat Hindu Di Bali , Penelitian Disertasi Unair Surabaya: 1999.
kepala adat, walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Religi animisme dan dinamisme yang menjadi akar budaya asli Indonesia, khususnya masyarakat Jawa cukup memiliki daya tahan yang kuat terhadap pengaruh kebudayaan yang berkembang maju. Berkaitan dengan hal tersebut masih adanya orang Indonesia yang mengaku beragama Islam, namun sikap keagamaan mereka sehari-hari masih dijiwai oleh agama asli Indonesia yang kaya raya isinya dan dipelihara dengan khusyuk yang tidak mau dirombak oleh agama asing sebagaimana pernyataan J.W.M. Bakker (1976) 2
Dalam kehidupan sehari-hari di Jawa, kita serig menemui orang menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, namun masih menghormati dan menghitung hari, selamatan dalam integrasi sosial yang dianggap sangat penting, kewajiban memuliakan, menziarahi makam orang tua dan para leluhur. Pada tingkatan etis disini orang Jawa punya niatan ikhlas yang tidak ditujukan pada egoistis,
2 Bakker, S.J, J.W.M, Agama Asli Indonesia , Yogyakarta: 1976
melainkan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Hal tersebut dapat dijadikan inspirasi dalam meningkatkan kerukunan umat beragama. Varian masyarakat Islam Jawa menurut C. Geertz terbagi menjadi tiga golongan, yaitu kaum abangan, santri, dan priayi dengan ciri- ciri kebudayaan yang berbeda. Ketiga varian agama itu yang selanjutnya disebut sebagai The Religion Of Java. (Nur Syam: 2007). 3 Seirama dengan pernyataan tersebut bahwa dalam budaya masyarakat Jawa telah mewarisi peninggalan zaman kerajaan Majapait dengan kerukunan umat yang berbeda Agama meski hidup berdampingan. Sementara saat ini berkembang konflik yang terjadi di Indonesia dari data yang penulis temukan terdapat 12 kasus  yang  menyangkut  konflik  masalah keberadaan rumah ibadah sebagimana yang disampaikan dari laporan Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS: 2008). 4 Untuk hal ini perlunya Reorientasi Budaya Masyarakat Islam Jawa Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama.

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis  paparkan  dan  menjadi  identifikasi masalah adalah masih terjadinya konflik yang dipicu oleh kepentingan, etnis dan agama sedangkan budaya kerukunan hidup, gotong royong sudah melekat pada masyarakat Jawa bahkan forum komunikasi umat beragama (FKUB) juga sudah terbentuk. Melihat  kenyataan  bahwa  konflik  masih terjadi maka perlu adanya penanganan konflik, khususnya  konflik  keagamaan  dengan  jalan meningkatkan kerukunan umat beragama yang hidup dalam bumi Indonesia dengan bermacam-macam budaya dan keyakinan. Dengan strategi yang bagaimana agar kerukunan umat beragama dapat meningkat
3 Syam, Nur, Madzhab-Madzhab Antropologi , LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta: 2007.
4 Program Studi Agama dan Lintas Budaya. 2008. Center for Religious and Cross Cultural Studies (CRCS). Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008. Universitas Gadjah Mada.
dan hidup berdampingan sebagaimana yang diharapkan umat manusia. Penelitian yang akan dilakukan ini mengambil lokasi di kabupaten Blitar mengapa demikian? Selain sebagai pembatasan permasalahan, karena di Kabupaten ini terdapat mayoritas agama Islam yang sangat lekat dengan tradisi jawa dalam keseharianya serta terdapat berbagai varian agama dan tempat ibadah yang terlihat sangat harmonis.
Untuk itulah dalam rencana penelitian peran budaya jawa dalam meningkatkan kerukunan umat beragama perlu adanya perumusan masalah.

## C.  Rumusan Masalah
Bagaimana peran budaya masyarakat Islam Jawa terhadap kerukunan umat beragama?

## D.  Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan temuan peran budaya masyarakat Islam Jawa terhadap kerukunan umat beragama.

## II.  TINJAUAN PUSTAKA A.  Bentuk Kepercayaan Dan Kajian Kebudayaan Masyarakat
Kajian kebudayaan pada umumnya dipahami sebagai proses dan hasil krida, cipta, dan rasa, atau karsa manusia dalam upaya menjawab rintangan kehidupan yang berasal dari alam sekitarnya. Kebudayaan akan nampak pada bidang pemikiran manusia yang berhubungan dengan bentuk sosial lingkungan yang ditentukan oleh tindakan dan nilai bagi masing-masing pada kelompok kehidupan sosial. (Thomas. F. O’Dea, 1996: 3). 5 Dalam pengertian kontemporer, tidak beranjak jauh dari batasan pengertian kebudayaan klasik, kebudayaan terdiri dari totalitas produk-produk manusia, dari yang material sampai dengan yang non
5 Thomas F.O’Dea, Sosiologi Agama , terj. Yasogama, Rajawali, Jakarta: 1985.
material. (Berger, 1991: 8). 6 Produk material mencakup semua unsur kebudayaan yang bersifat material, seperti: alat teknologi, arsitektur, biokultural dan sebagainya. Sedangkan produk nonmaterial meliputi semua unsur kebudayaan yang bersifat nonmaterial, misalnya: bahasa, sistem nilai, sistem pengetahuan, kosmologi, kosmogoni, ekologi dan lain sebagainya. Sebagai gambaran singkat, menghadapi tantangan alam, manusia menciptakan alat- alat yang membantunya merubah lingkungan menjadi sesuatu seperti yang dibutuhkan atau dikehendakinya. Dengan alat-alat yang dibuatnya manusia merubah lingkungan alamiyah menjadi lingkungan buatan. Selain menghasilkan hal-hal yang material, melalui bahasanya manusia mencipta sistem simbol dan membangun sistem pengetahuannya. Sistem simbol tersebut meresapi hampir semua aspek kehidupan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Dari sini bisa ditemukan hal material tertentu yang sama, bisa memiliki makna berbeda bagi dua kebudayaan yang berlainan, karena masing-masing kebudayaan memiliki sistem pemaknaan yang tidak sama. Pembentukan kebudayaan nonmaterial selalu berjalan seiring dengan aktifitas manusia yang secara fisis  mengubah  lingkungannya.  (Tim  dosen filsafat ilmu: 2002, 158). 7
Sejalan dengan perkembangan kebudayaan dalam interaksi individu/ kelompok dan anggota masyarakat maka dengan sendirinya terjadi interaksi antara agama dan kebudayaan yaitu adanya pengaruh timbal balik antara agama dan kebudayaan, sebab manusia sebagai pelaku yang memiliki emosi dan pikiran memiliki kemampuan untuk menyimpan banyak nilai dan kemudian direalisasikan dalam bentuk agama atau kebudayaan yang diiringi dengan nilai-nilai kesakralan.
6 Berger, Peter, L, Langit Suci, (asli: The Sacred Canopy, alih bahasa: Hartono), LP3ES, Jakarta: 1991.
7 Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, Filsafat Ilmu (sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan) , Liberty, Yogyakarta: 2002.
Dengan demikian kebudayaan adalah segala sesuatu yang diciptakan budi manusia, jadi kebudayaan adalah khas manusia bukan ciptaan binatang ataupun tanaman yang tidak mempunyai akal budi. (Faisal Ismail, 2003: 24). 8 Sejalan dengan pernyataan Koentjaraningrat bahwa komponen sistem kepercayaan, sistem upacara, dan kelompok-kelompok religius yang menganut sistem kepercayaan dan menjalankan upacara-upacara religius, jelas merupakan ciptaan dan hasil akal manusia. Adapun komponen pertama yaitu: emosi keagamaan, digetarkan oleh cahaya Tuhan. Religi sebagai suatu sistem merupakan bagian dari kebudayaan akan tetapi cahaya Tuhan yang mewarnainya dan membuatnya keramat tentunya bukan bagian dari kebudayaan. (Koentjaraningrat, 1964:79). 9
Menurut sebagian para ahli agama berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau (jadi; teratur), dengan demikian agama itu adalah peraturan yang mengatur keadaan manusia maupun mengenai suatu yang gaib mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama (Faisal Ismail, 2003: 28). 10
Agama Islam yang disebarkan pertama kali di Makah hingga di Madinah adalah; Islam awal yang mampu mengubah budaya Arab dari menyembah berhala menjadi menyembah satu Tuhan yaitu Allah SWT. Agama Islam pada masa ini hanya berpegang pada sumber dasar ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Al- Hadits, serta pengamalan yang dicontohkan oleh Nabinya. Pemahaman agama yang menyeluruh dipahamai terangkum dalam konsep Iman, Islam dan Iksan. Dalam perspektif Al-Qur’an iman adalah pengesaan Allah SWT, yang jernih, murni dan menolak segala bentuk kemusyrikan dan mitologi, artinya Islam dalam sudut keimanan ini dilarang keras mempercayai kekuatan
8 Ismail, Faisal, Paradigma Kebudayaan Islam , (studi kritis dan refleksi histories), Titian Ilahi Press, Yogyakarta: 2003.
9 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi , Universitas, Jakarta: 1964.
10 Ismail, Faisal, Paradigma Kebudayaan Islam , (studi kritis dan refleksi histories), Titian Ilahi Press, Yogyakarta: 2003.
sesuatu kecuali kekuatan Allah SWT, Islam dalam perkembangannya berkaitan erat dengan aturan-aturan formal atau syariat yang hanya bisa dipahami dengan menggunakan kemampuan logika rasional, dan metode ini telah menjadi tradisi pada masa Islam awal. Karena dalam pemahaman ini, sIstem ijtihad harus didukung pengembangan logika penalaran ilmiah baik yang dinamakan dalil ray’u, qiyas, maslahah mursalah maupun penggalian hukum yang lain pada umumnya. Sedangkan ihsan pada umumnya melingkupi aspek moral maupun spiritual dan masa lalu belum bisa berkembang serta masih terabaikan karena memang belum ada mujtahidnya. Seperti halnya tasawuf atau sufisme yang berorientasi pada paham mistik. Demikian Islam awal sangat menekankan idealis yang tinggi, bukan moral spiritual yang mistik sebagaimana pembaharuan yang dilakukan oleh nabi dan para khulafaurasyidin, sehingga apabila tergusur moral spiritual yang idealis, berarti tergusurnya jiwa keislaman, meskipun masih melaksanakan sholat lima waktu, karena roh Islam memandang kedudukan dan jabatan sosial sebagai amanah yang harus dipertanggung Jawabkan didunia maupun dihadapan Tuhan.
Pada masa Nabi, Islam belum banyak diwarnai oleh peradaban lain, namun mampu merubah dan mewarnai budaya lokal. Nilai agama dalam pola budaya Islam Alquran merupakan nilai dasar, namun ia juga memerlukan nilai rasional, ekonomi, kuasa, solidaritas dan seni (Simuh: 2003: 16). Artinya; dalam Islam soal kebudayaan dan peradaban sangat  reflektif  dengan  budaya  yang  sudah ada dengan aplikasinya terdapat ajaran ijtihad guna menyesuaikan dengan keadaan, situasi, dan kondisi pada masanya. Kebudayaan asli Jawa yang bersifat transendental lebih cenderung pada paham animisme dan dinamisme. Perubahan besar baru terjadi pada kebudayaan Jawa setelah masuknya agama Hindu dan Budha yang berasal dari India, kebudayaan India secara riil memasuki dan mempengaruhi kebudayaan
Jawa, yang meliputi: Sistem kepercayaan, kesenian, kesusasteraan, astronomi, mitologi, dan pengetahuan umum, serta kebudayaan Hindu dan Budha ini disebarkan melalui sarana bahasa yaitu bahasa sansekerta . (Purwadi: 2006: 19). 11 Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan pada kehidupan budaya Jawa, diantaranya yaitu: rasa, tatanan dan selamatan; dimana ketiga makna ini telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku orang Jawa dalam menentukan langkah pergaulan sehari-hari: 1.  Rasa,  secara mistik dan praktis, rasa dapat dilukiskan sebagai perasaan dalam “ Intuision” yang merupakan milik setiap orang, sementara orang mempunyai rasa yang lebih halus dibanding orang lain akan mempunyai kepekaan terhadap hal-hal yang tidak diperhatikan atau diketahui orang lain. Dalam pemikiran Jawa, rasa sering kali dipertentangkan dengan rasio, nalar atau akal sehat yang merupakan alat guna memahami dunia dalam kehidupan sehari-hari. juga dalam pandangan kejawen, pengetahuan yang sebenarnya adalah bersifat gaib dan sekaligus sangat subyektif. Artinya, pengetahuan merupakan suatu wawasan pribadi atas sesuatu yang sebenarnya dan mengenai susunannya tidak dapat dirumuskan secara obyektif. Karenanya untuk memahami sesuatu hanya dapat dilakukan melalui dengan melatih kepekaan rasanya dengan diilhami penuh kerahasiaan, sehingga pengetahuan tentang “Tuhan”, “Gaib” tidaklah lebih baik dari suatu pengalaman pribadi. Oleh karena itu ajaran Jawa penuh dengan simbol-simbol dan ilmu rahasia (ngelmu) dengan mengacu pada angan- angan dan renungan. Ajaran-ajaran itu juga terkandung dalam mitologi wayang purwa yang diilhami oleh Mahabarata dimana kehidupan dunia nampak hanya merupakan pencerminan semata-mata,
11 Purwadi, Filsafat Jawa (ajaran hidup yang berdasarkan nilai kebijakan tradisional), Panji Pustaka, Yogyakarta: 2006.
yaitu suatu bayangan dari kebenaran dan kejadian-kejadian yang lebih tinggi. (Niels Murder: 1996: 24). 12
2.  Tatanan, bahwa kehidupan manusia harus tunduk pada hukum kosmis, dalam budaya Jawa diartikan hukum pinesti yaitu semua eksistensi harus melewati jalan yang sudah ditetapkan dan bahwa kehidupan merupakan suatu proyek yang tak dapat dielakkan, artinya setiap orang harus ikut serta dalam pembatasan-pembatasan pada nasib tujuan dan kemauan yang sudah ditetapkannya. Menerima berarti bersyukur pada Tuhan, karena ada kepuasan dalam memenuhi apa yang menjadi bagiannya dengan kesadaran bahwa semuanya sudah ditetapkan, hal ini dengan pengertian orang hanya dapat mengetahui hasil dari nasibnya dengan akibat dari perbuatannya, ini juga yang dimaksud seseorang harus berbuat aktif dalam membentuk kehidupannya sendiri. 3.  Selamatan, yaitu sajian makan bersama yang bersifat sosio religius dimana tetangga berikut sanak keluarga dan teman ikut partisipasi dengan tujuan mencapai keadaan selamat, hal ini diadakan pada setiap kesempatan apabila kesejahteraan atau keseimbangan terasa terganggu, juga upacara selamatan ini kadang diadakan guna menjaga peristiwa-peristiwa masyarakat dalam kesinambungan untuk mencapai ketenangan. Karena juga selamatan berfungsi untuk menunjukkan masyarakat yang rukun dengan status ritual yang sama, dengan merupakan prasyarat guna memohon secara berhasil berkah dari Tuhan, roh halus dan nenek moyang.
Masyarakat Jawa yang mempunyai budaya dan berbagai hal perilaku atau metode dalam mencapai kesejahteraan dengan kebersamaan, kegotongroyongan walaupun pada keyakinan yang beda terbukti dapat hidup rukun, pada perkembangannya
12 Mulder, Niels, Pribadi Dan Masyarakat Di Jawa , Pustaka Sinar Harapan,Yogyakarta: 1996.
kebersamaan perlu ditingkatkan dengan adanya suatu forum atau komunitas yang biasa kita dengar dengan FKUB yakni forum komunikasi umat beragama dapat dijadikan sebagai wadah komunikasi yang harus dilestarikan.

## B.  landasan Teori Yang Digunakan
Adanya berbagai perspektif yang biasa digunakan dan diketahui untuk dipahami serta menjelaskan tentang perilaku masyarakat agama (dalam hal ini masyarakat Islam Jawa) diantara perspektif tersebut dalam mendekati agama dikenal dengan teori fungsional. Malinowsky 1884-1942 merupakan tokoh dari teori fungsionalisme yang melihat bahwa unsur dalam masyarakat mempunyai arti untuk masyarakat, secara umum agama baginya adalah wishfull thinking saja, artinya suatu harapan yang muncul karena manusia melihat bahwa kehidupanya akan berakhir dengan kematian ( Karel. A Steenbrink. 1988: 23). Agama merupakan fenomena dimana- mana, berkaitan dengan makna agama dalam keragamannya memerlukan diskripsi bukan  sekedar  definisi,  oleh  karena  itu makna dalam setiap agama merupakan sebuah cerminan dari emosi keagamaan yang dipandang tidak dapat diekspresikan kecuali pikiran pengenalan terhadap benda dan makhluk goib yang sakral itu dalam pikiran dan jiwa. Para pemeluk agama hanya bisa diidentifikasikan  secara  simbolik.  Simbol- simbol dari yang sakral tersebut dapat dilihat dari beberapa kepercayaan yang ada pada setiap agama; orang Hindu memuja lembu suci, orang Islam memuja batu hitam yang ada di ka’bah, orang Kristen memuja salib diatas altar, orang yahudi memuja lembaran batu tempat diturunkan sepuluh perintah Tuhan dan orang-orang yang berperadaban rendah memuja binatang-binatang totem mereka (binatang yang dipercaya dalam mitos sebagai lambang nenek moyang pertama dari suku tersebut), disamping dapat dilihat bahwa benda-benda sakral tersebut yang
mempunyai aspek tidak kelihatan, seperti; dewa, roh setan, pribadi Yesus yang bangkit kembali dari kuburannnya, Zeus dan lain- lain. (Elisabeth K Nottingham: 1985:10). 13
Teori fungsional memandang bahwa sumbangan terhadap masyarakat dari kehidupan berdasarkan atas karakteristik pentingnya mengapa manusia membutuhkan sesuatu yang mentransendensikan dalam istilah talcott parson adalah referensi transendental sesuatu yang berada diluar empiris, berdasarkan teori fungsional kebutuhan ini dikarenakan; Pertama, manusia hidup dalam kondisi ketidakpastian, hal yang sangat penting bagi keselamatan dan kesejahteraan manusia berada jauh diluar jangkauannya. Kedua, ketidak berdayaan, kesanggupan manusia untuk mengendalikan dan mempengaruhi kondisi keinginan kehidupan manusia sangat terbatas. Ketiga, kelangkaan, yaitu sebagai sifat dasar manusia dalam hidup bermasyarakat untuk mendapatkan suatu yang lebih, fasilitas dan ganjaran disini tercakup pembagian kerja dan produk. (Thomas F. O’Dea, 1985: 8). 14 Teori fungsional inilah yang akan digunakan penulis dalam mengkaji dan menganalisis Peran Budaya Masyarakat Islam Jawa Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Blitar.

## III. PEMBAHASAN
Agama Islam tersebar diseluruh pulau Jawa diiringi dengan mengalirnya kepustakaan Islam baik dengan gubahan bahasa Jawa maupun yang tersurat dalam bahasa dan hurub arab. Terlebih dengan berdirinya kerajaan Islam Demak di daerah pesisir utara Jawa tengah yang mampu menggantikan kedudukan kerajaan Majapahit dengan dukungan dan bantuan guru pesantren atau dengan sebutan para wali pulau Jawa. Jenis kepustakaan Jawa yang
13 Elizabeth, K Nottingham, Agama Dan Masyarakat , Rajawali, Jakarta: 1984.
14 Thomas F.O’Dea, Sosiologi Agama , terj. Yasogama, Rajawali, Jakarta: 1985
isinya mempertemukan ajaran Islam dengan tradisi Jawa disebut primbon, serat suluk, dan wirid. (Simuh: 1988: 9).
Menurut Abdullah Ali (2007) tradisi umat Hindu itu juga dapat diamati gejalanya di Indonesia khususnya Jawa meskipun sudah tidak asli lagi karena proses sinkretisme Budaya. Percampuran antar kebudayaan dan kepercayaan penduduk asli Indonesia termasuk umat Islam didalamnya harus diakui telah terjadi sejak awal masuknya Islam ke Indonesia.
Perbedaan-perbedaan dalam menilai praktek agama sudah menjadi bagian kehidupan di Jawa sejak munculnya Islam, karena pada masa itu kehidupan beragama terimbas oleh pemikiran animistis serta apa yang dinamakan doktrin dan praktek Hindu Budha yang bergabung menjadi satu menawarkan lahan subur bagi magis, mistisisme, pengagungan jiwa-jiwa yang sakti, pemujaan arwah dan penyembahan tempat-tempat keramat. Juga semua itu tidak bertentangan secara mencolok dengan watak mistis dan corak peribadatan Islam yang merambah pulau Jawa. Hasilnya dan dengan egalitarianisme Islam telah mampu mengokohkan diri dikawasan pantai pulau Jawa bergerak lebih jauh ke pedalaman, masyarakat Jawa yang sudah dipenuhi hierarkhis dan aristokratis mampu mempertahankan diri seraya dengan sifat “toleransinya” mampu menerima unsur- unsur Islam dan inilah yang pada akhirnya melahirkan peradaban Islam Jawa.
Sejarah telah mencatat adanya kebersamaan dan toleransi yang tinggi terhadap ajaran yang berbeda dan pada dasarnya setiap Agama tidak ada yang mengajarkan tentang kesesatan, kehancuran dan kerusakan. Semua Agama mengajarkan tentang makna kedamaian. Menurut Ubaedillah dan Abdul Rozak (2006) 15 Pemerintah melalui aparat negara
15 Ubaedillah dan Abdul Rozak (peny.). 2006. Demokrasi, Hak asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragama.
Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian Agama. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 adalah keadaan hubungan antara umat beragama yang dilansasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Sedangkan pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
Dalam PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 pasal 1 butir 6 FKUB didefinisikan sebagai berikut:
Forum kerukunan umat beragama yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan
Tidak berjalannya program FKUB adalah jangkauan tempat tinggal yang berjauhan diantara pengurus FKUB tersebut. Selain itu para pengurus FKUB juga mempunyai kesibukan atau pekerjaan yang menyita waktunya sehingga untuk memberdayakan forum  ini  tidak  harus  terjadi  konflik  dulu tetapi komunikasi efektif terus dilakukan dengan motivasi menyelesaikan persoalan- persoalan kesejahteraan rakyat, bukan pada perdebatan keyakinan karena dengan berdebat dan mencari kebenaran di masing- masing Agama tidak akan ditemukan dan hal tersebut berkaitan dengan kemerdekaan pribadi dalam memeluk agama yang tidak
boleh dipaksakan sebagaimana pada pasal 29 UUD 1945 ayat 1 dan 2. Berdasar pada teori fungsional, pertama bahwa manusia pada dasarnya hidup dalam kondisi ketidakpastian, keberadaannya di dunia ini secara fungsional pasti mengalami kematian dan ketidakpastian itu nampak ketika manusia mengupayakan jalan hidupnya mengenai rizki yang didapat, jodoh yang diinginkan tetapi pada kenyataannya harus menerima ketetapan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Selain itu hal yang sangat penting bagi keselamatan dan kesejahteraan manusia berada jauh diluar jangkauannya yang dibuktikan oleh ketidakberdayaan manusia menjangkau kesejahteraan hidup yang diinginkan, mengingat manusia berada dalam lingkup sosial.
Untuk meningkatkan kerukunan umat beragama perlu pemahaman dari teori fungsional yang kedua yaitu bahwa manusia memiliki rasa ketidak berdayaan karena keberadaan manusia sangat terbatas, kemampuan, waktu, kekuatan akan dibatasi oleh kesanggupan manusia dalam mengendalikan dan mempengaruhi kondisi keinginan kehidupannya. Dikatakan terbatas karena manusia tercipta saling membutuhkan, keinginan dan kemauannya dibatasi oleh aturan dan hak orang lain, intinya kebebasan yang didapatkan oleh seseorang tidak diperkenankan mengganggu hak orang lain atau kebebasan orang lain. Sebagaimana dalam menjalankan dan meyakini Agama tidak ada paksaan sehingga hal tersebut akan muncul dan tumbuh rasa saling menghargai.
Dalam teori fungsional yang ketiga menunjukkan bahwa sifat dasar manusia dalam hidup bermasyarakat untuk mendapatkan suatu yang lebih, fasilitas dan ganjaran, hal ini biasa berada pada tataran  dunia  kerja  dan  produktifitas  yang dihasilkan, untuk pembagian fasilitas jika terdapat ketimpangan, maka dapat berakibat fatal atau konflik atas kepentingan yang tidak didapatkan untuk hal tersebut dapat ditinjau dari segi hubungan dalam sebuah organisasi
murut Mastenbroek (1986) 16 sebagai berikut: 1.  Hubungan kekuasaan: hubungan yang ditandai dengan penetapan atau pemberian arah, orang berusaha memperbesar kemampuan mereka dan memperkuat posisinya satu dengan yang lainnya.
2.  Hubungan perundingan ditunjukkan dalam sebuah organisasi yang saling adanya ketergantungan
3.  Hubungan sebagai sarana: orang dalam organisasi itu yang satu terhadap lainnya merupakan sarana produksi
4.  Hubungan sosial emosional: diantara orang-orang dalam organisasi terdapat hubungan yang mengandung perasaan, terkadang ditujukan kuat kepada pribadi dalam bentuk simpati atau antipati yang sering juga ditujukan kepada kelompok dalam bentuk citra kelompok yang bersifat positif atau negatif.
Dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 disebutkan bahwa pedoman Kepala Daerah/ wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah BAB IV pendirian rumah ibadah pasal 13 dijelaskan sebagai berikut:
1.  Ayat (1) pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh di dasarkan pada komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/ desa. 2.  Ayat (2) pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang- undangan.
16 Mastenbroek, W. F. G. 1986. Penanganan  Konflik  dan Pertumbuhan Organisasi. Terj. Pandan Guritno. Universitas Indonesia. Jakarta.
3.  Ayat (3) dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau propinsi.
Pada pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung selain itu harus memenuhi persyaratan khusus antara lain: 1.  Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan Puluh) orang yang disyahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3.
2.  Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disyahkan oleh lurah/ kepala desa
3.  Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dan 4.  Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/ Kota (PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan 8 tahun 2006 pasal 14 ayat 2. Rekomendasi tersebut pada huruf d harus merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB dituangkan dalam bentuk tertulis (PBM pasal 15).
Jika ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Sedangkan rumah ibadah tersebut diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada bupati/ walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat (PBM 16 ayat 1. Bupati/ Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam rangka peningkatan kerukunan umat beragama tersebut maka perlu kebijakan pimpinan yang berpihak pada rakyat yang mana kebijakan menurut William G. Monahan
and Herbert R. Hengst (1982) 17 kebijakan adalah adalah policy dari turunan Yunani polis yang artinya Kota. Definisi kebijakan adalah berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/ lembaga sehingga dengan hal itu mereka mengejar tujuannya. Sedangkan menurut Gamage dan Nicholas (2003) kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut dapat dicapai yang dilaksanakan bersama, memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program juga menurut Bogue dan Robert bahwa kebijakan itu menjelaskan sasaran umum organisasi yang berisikan alasan bagi eksistensi dan menyediakan arah pembuatan keputusan bagi pencapaian sasaran. Seirama dengan hal tersebut Said Zainal Abidin (2006) 18 menyampaikan bahwa kebijakan adalah keputusan yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Lebih lanjut disampaikan bahwa public dalam rangkaian kata public policy mengandung tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat dan umum spektrum pemaknaan ini adalah mencakup subyek, obyek dan lingkungan  dari  kebijakan  Definisi  yang diajukan Newton dan Tarrant kebijakan seringkali merupakan garis besar dari kerangka kerja resmi dari pemerintah dan menyatakan bagaimana suatu organisasi melaksanakan tanggungjawabnya. Kebijakan dapat secara resmi tersuarakan dan terbagi pada satu managemen atau level politik.

## IV. KESIMPULAN
Untuk meningkatkan kerukunan umat beragama perlu pemahaman dari teori fungsional yang kedua yaitu bahwa manusia memiliki rasa ketidak berdayaan karena keberadaan manusia sangat terbatas,
17 William G. Monahan and Herbert R. Hengst.
1982. Contemporery Educational Administration. Macmillan Publishing. New York.
18 Said Zainal Abidin. 2006. Kebijakan Publik. Suara Bebas. Jakarta
kemampuan, waktu, kekuatan akan dibatasi oleh kesanggupan manusia dalam mengendalikan dan mempengaruhi kondisi keinginan kehidupannya. Dikatakan terbatas karena manusia tercipta saling membutuhkan, keinginan dan kemauannya dibatasi oleh aturan dan hak orang lain, intinya kebebasan yang didapatkan oleh seseorang tidak diperkenankan mengganggu hak orang lain atau kebebasan orang lain. Sebagaimana dalam menjalankan dan meyakini Agama tidak ada paksaan sehingga hal tersebut akan muncul dan tumbuh rasa saling menghargai. Dalam rangka peningkatan kerukunan umat beragama tersebut maka perlu kebijakan pimpinan yang berpihak pada rakyat

## DAFTAR PUSTAKA
Bakker, S.J, J.W.M, Agama Asli Indonesia , Yogyakarta: 1976
Berger, Peter, L , Langit Suci, (asli: The Sacred Canopy, alih bahasa: Hartono), LP3ES, Jakarta: 1991.
Bogue E.G. and Robert L. Sauders. 1976. The Educational Manager: Artist and Practitioner . Wardsworth Publishing Company. California
Colin Newton and Tonny Tarrant. 1992. Managing Change in Schools. Routladge. London p 125
David Thenuwara Gamage and Nicholas Sun-Keung Pang, 2003. Leadership and Management in Education. The Chinese University Press. Hongkong Elizabeth, K Nottingham, Agama Dan Masyarakat , Rajawali, Jakarta: 1984.
Emile Durkheim, Sejarah Agama , terj. Inyiak Ridwan Muzir, IRCiSoD, Yogyakarta, 2003.
Hadikusuma, Hilman, Antropologi Agama (bagian I) , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993.
I Made Weni, Fungsi Sabung Ayam Dalam Kehidupan Masyarakat Hindu Di Bali , Penelitian Disertasi Unair Surabaya: 1999.
Ismail, Faisal, Paradigma Kebudayaan Islam , (studi kritis dan refleksi histories), Titian Ilahi Press, Yogyakarta: 2003.
Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi , Universitas, Jakarta: 1964.
Mastenbroek, W. F. G. 1986. Penanganan Konflik dan Pertumbuhan Organisasi. Terj. Pandan Guritno. Universitas Indonesia. Jakarta.
Mulder, Niels, Pribadi Dan Masyarakat Di Jawa , Pustaka Sinar Harapan,Yogyakarta: 1996.
Program Studi Agama dan Lintas Budaya. 2008. Center for Religious and Cross Cultural Studies (CRCS). Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008. Universitas Gadjah Mada.
Purwadi, Filsafat Jawa (ajaran hidup yang berdasarkan nilai kebijakan tradisional), Panji Pustaka, Yogyakarta: 2006.
Said Zainal Abidin. 2006. Kebijakan Publik. Suara Bebas. Jakarta Syam, Nur, Madzhab-Madzhab Antropologi , LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta: 2007.
Thomas F.O’Dea, Sosiologi Agama , terj. Yasogama, Rajawali, Jakarta: 1985.
Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, Filsafat Ilmu (sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan) , Liberty, Yogyakarta:
2002.
Ubaedillah dan Abdul Rozak (peny.). 2006. Demokrasi, Hak asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
William G. Monahan and Herbert R. Hengst. 1982. Contemporery Educational Administration. Macmillan Publishing. New York.
Zakiah Daradjat , Ilmu Jiwa Agama , Bulan Bintang, Jakarta: 1975.