## PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI PADA PERJANJIAN BAKU PENGANGKUTAN BARANG
Oleh : Maya Yogiana Pramudita
Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Email : iffat_maya@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Perusahaan  pengangkutan khususnya  dalam  hal  ini  pengangkutan  barang dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  terkadang  menggunakan  suatu bentuk  perjanjian yang dibuat secara baku. Dalam perjanjian baku tersebut pihak pengangkut telah menyiapkan  terlebih  dahulu  klausula-klausula  dalam perjanjian  dan  pihak pengirim  hanya  bisa  menyetujuinya  tanpa  memiliki  kesempatan  untuk bernegosiasi  mengubah  klausula-klausula  yang  sudah  dibuat  oleh  pihak pengangkut.  Pada  kenyataannya,  masih  ada  pihak  pengangkut  yang  melakukan pembatasan  tanggungjawab  dalam  pemberian  ganti  rugi  kepada  pengirim  jika muncul  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  kesalahan  pengangkut  dan  hal  tersebut dituangkan dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pihak pengangkut. Ketentuan pemberian  ganti  rugi tersebut  akan  menimbulkan  persoalan bila  pihak  pengirim tidak  menyetujui  ganti  rugi  yang  telah  diberikan  oleh  pihak  pengangkut disebabkan  pemberian  ganti  rugi  oleh  pihak  pengangkut  tidak  memenuhi  rasa keadilan  bagi  pihak  pengirim dan akibatnya hal  tersebut dapat menimbulkan sengketa  di  antara  para  pihak. Oleh  karena  itu  penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah  prinsip  keadilan dalam  pemberian  ganti  rugi  pada perjanjian baku khususnya pada pengangkutan barang.
Kata Kunci : Perjanjian Baku, Perjanjian Pengangkutan Barang, Keadilan.

## A. Pendahuluan
Perkembangan  dunia  perdagangan dalam  masyarakat  tidak  dapat  dilepaskan dari  sarana  pengangkutannya. Peranan sarana pengangkutan bersifat mutlak dalam dunia  perdagangan  sebab  tanpa  sarana pengangkutan maka suatu perusahaan tidak mungkin  dapat  menjalankan  aktifitas perdagangannya dengan lancar.
Banyaknya kebutuhan jasa pengangkutan kemudian menyebabkan bermunculannya perusahaan- perusahaan pengangkutan. Dalam  hubungan  antara perusahaan  pengangkutan  sebagai  pihak pengangkut  dengan  pihak  yang  akan
mengirimkan  barang  muncullah  suatu perjanjian  pengangkutan  yang  bersifat timbal  balik  di  mana  pihak  pengangkut mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan pengangkutan  barang  dari  dan  ke  tempat tujuan  tertentu  dan  pihak  pengirim membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang  disetujui  bersama (Abdulkadir Muhammad, 1991 : 21).
Adanya perjanjian pengangkutan memunculkan perikatan  antara  para  pihak. Perikatan  adalah  suatu  hubungan  hukum antara  dua  orang  atau  dua  pihak, berdasarkan  mana  pihak  yang  satu  berhak menuntut sesuatu  hal dari pihak  yang  lain,
dan  pihak  yang  lain  berkewajiban  untuk memenuhi tuntutan itu (Subekti, 2005 : 1). Dengan  adanya  perikatan  tersebut  maka pihak  pengangkut  dan  pihak  pengirim mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya.  Kewajiban  pokok  pihak pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dari tempat pemuatan ke  tempat  tujuan  dengan  selamat.  Sebagai imbalan hak atas penyelenggaraan pengangkutan tersebut, maka pihak pengirim  berkewajiban  membayar  biaya pengangkutan  sesuai  dengan  kesepakatan. Apabila  pengangkut  melakukan  kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan yang menimbulkan kerugian  bagi  pihak pengirim maka pihak pengangkut bertanggung  jawab  untuk  membayar  ganti kerugian (Abdulkadir  Muhammad,  1991 : 76).
Pertanggungjawaban pihak penggangkut  ini  sesuai  dengan  Pasal  188 Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan yang  menyebutkan  bahwa  pengusaha angkutan umum wajib mengganti kerugian yang  diderita  oleh  penumpang  atau pengirim  barang  karena  lalai  dalam pelaksanaan  angkutan.  Ganti  rugi  yang harus diberikan meliputi segala pengeluaran/perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh pengirim, rugi yaitu kerugian  yang  terjadi  karena  kerusakan barang-barang  kepunyaan  pengirim  yang
diakibatkan  oleh  kesalahan  pengangkut, dan  bunga  yaitu  kerugian  yang  berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan/dihitung oleh pengirim.
Dewasa  ini  dalam  praktek  ditemukan salah  satu  bentuk  perjanjian  yang  dibuat secara  baku.  Perjanjian  baku  merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan pihak  yang  lain  hanya  memiliki  sedikit kesempatan  untuk  bernegosiasi  mengubah klausula-klausula  yang  sudah  dibuat  oleh lawannya  seperti  dalam  klausula  ganti kerugian dan cara penyelesaian perselisihan yang  tidak  dapat  ditawar  lagi.  Perjanjian baku  digunakan  juga  dalam  perjanjian pengangkutan  dimana  pihak  pengangkut telah menyiapkan terlebih dahulu klausula- klausula  dalam  perjanjian  dan  pihak pengirim  hanya  bisa  menyetujuinya  tanpa memiliki  kesempatan  untuk  bernegosiasi mengubah  klausula-klausula  yang  sudah dibuat oleh pihak pengangkut.
Perjanjian  baku  lahir  karena  sistem terbukanya  Buku  III  KUH.Perdata  yang sering  dikenal  dengan  asas  kebebasan berkontrak. Dengan dianutnya asas kebebasan berkontrak tersebut maka pembuat undang-undang memberikan beberapa bentuk kebebasan kepada masyarakat luas yang akan membuat suatu perjanjian.  Kebebasan  berkontrak  adalah salah  satu  asas  yang  sangat  penting  dalam hukum  perjanjian,  kebebasan  individu
adalah  perwujudan  dari  kehendak  bebas, pancaran hak asasi manusia (Mariam Darus Badrulzaman, 1993 : 110).
Asas  kebebasan  berkontrak  yang dikandung dalam hukum perjanjian nasional ternyata hampir ditemukan disemua  hukum  perjanjian  dibeberapa negara.  Sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa asas  kebebasan  berkontrak  ini  bersifat universal. Dalam hukum Inggris, misalnya, seperti yang diungkapkan Anson :
“A  promise  more  than  a  more statement of intention, for it imports a willingnes on the parts of the promiser to be bound to the person to whom it is made” . (Sudaryatmo, 1999 : 1)
Hal tersebut terasa semakin sempit dan semakin digerogoti  dengan  mengabaikan hak-hak  yang  ada  pada  pihak  pengirim sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian yang  dibuat,  ini  disebabkan  semakin banyaknya  perjanjian  yang  dibuat  secara standar (Mariam Darus Badrulzaman, 1993
: 113) Menurut  Pitlo  seperti  yang diutarakan  dalam  bukunya Evolutie  in  het Privaatrecht,  latar  belakang  lahirnya perjanjian standar adalah bahwa perusahaan  yang  besar,  perusahaan  semi pemerintah  atau  perusahaan  pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi  dan  untuk  kepentingannya menciptakan  syarat-syarat  tertentu  secara sepihak  untuk  diajukan  kepada  kontrak patnernya,  pihak  lawannya  yang  pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi
yang lemah baik karena posisinya, maupun karena pengetahuannya, lalu hanya menerima  saja  apa  yang  disodorkan  itu (Mariam Darus Badrulzaman, 1980 : 61)
Kenyataannya,  masih  ada  pihak pengangkut  yang  melakukan  pembatasan tanggung  jawab  dalam  pemberian  ganti rugi kepada pengirim jika muncul kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengangkut  dan  hal  tersebut  dituangkan dalam  perjanjian  baku  yang  dibuat  oleh pihak pengangkut. Ketentuan tersebut akan menimbulkan persoalan bila pihak pengirim  tidak  menyetujui  ganti  rugi  yang telah diberikan oleh pihak pengangkut dan pemberian ganti rugi oleh pihak pengangkut  tersebut  tentu  saja  tidak memenuhi  rasa  keadilan  bagi  pihak pengirim  dan  akibatnya  hal  tersebut  dapat menimbulkan  sengketa  di  antara  para pihak.

## B. Hasil Temuan Dan Pembahasan
1. Tinjauan Umum Perjanjian Baku dalam Perjanjian Pengangkutan
1.1. Pengertian Perjanjian Baku
Hukum Perjanjian menganut
sistem  terbuka  artinya  memberikan kebebasan  yang  seluas-luasnya  kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak  melanggar  ketertiban  umum  dan kesusilaan,  dan  perjanjian  itu  akan
mengikat  mereka  yang  membuatnya seperti  undang-undang.  Atau  dengan perkataan  lain  :  dalam  soal  perjanjian, kita  diperbolehkan  membuat  undang- undang  bagi  kita  sendiri.  Pasal-pasal dari  Hukum  Perjanjian  hanya  berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam  perjanjian-perjanjian  yang  kita adakan itu (Subekti, 2005 : 13-14).
Pasal 1338 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  menegaskan
bahwa :
a. Semua persetujuan  yang  dibuat secara sah berlaku sebagai
Undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya. b. Persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik kembali  selain  dengan  sepakat kedua  belah  pihak,  atau  karena alasan-alasan  yang  oleh  Undang- undang  dinyatakan  cukup  untuk itu. c. Persetujuan  harus  dilaksanakan dengan itikad baik.
Dalam  ketentuan  tersebut  di  atas, dianut  asas  kebebasan  berkontrak  (the principle  of  freedom  of  the  parties). Kebebasan berkontrak merupakan alasan  yang  ideal  bagi  keseimbangan bargaining  power di  antara pihak- pihak  yang  melakukan  kontrak  dapat diterima,  dan  tidak  adanya  perbuatan yang  tidak  adil  yang  dilakukan
terhadap  sebagian  besar kepentingan ekonomi  masyarakat (Endro  Wardoyo, 2000 : 14).
Lebih  lanjut  dikemukakan  oleh Khalid bin Yusuff (1993 : 3) bah wa: “ A decision is efficient if the are net gains to  be  denued  by  both  parties  in  a transaction ”.  Dengan  demikian  maka keputusan pembentukan perjanjian/kontrak,  baik  menyangkut isi,  bentuk,  maupun  hukumnya  sangat tergantung pada keputusan kedua belah pihak.  Adanya  penolakan  dari  satu pihak, akan membuat perjanjian tersebut tidak terbentuk.
Meskipun dalam pembuatan perjanjian, para pihak memiliki kebebasan,  namun  demikian  tetap terdapat  batasan-batasan yang  harus diperhatikan.  Artinya,  implementasi asas kebebasan berkontrak mempunyai toleransi  yang  sah  sepanjang  tidak bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan,  itikad  baik,  undang-undang maupun  ketertiban  umum  (public policy).  Perjanjian  yang  dibuat  atas kesepakatan para pihak akan kehilangan keabsahannya, karena bertentangan  dengan  causa  yang  halal sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata.
Asas  kebebasan  berkontrak  juga mengandung  makna  keseimbangan kedudukan para pihak dalam
perjanjian.  Dengan  demikian  asas fairness dan kesamarataan hukum tetap harus dipenuhi. Dalam perjanjian tidak boleh  terdapat  dominasi  satu  pihak terhadap  pihak  lainnya.  Kedua  pihak sama-sama  memperoleh  keuntungan dari  apa  yang  mereka  perjanjikan (Khalid bin Yusuf, 1993 : 4).
Berdasarkan asas kebebasan berkontrak,  maka  dalam  dunia  bisnis dikenal adanya perjanjian baku. Perjanjian  standar  (baku),  sebenarnya dikenal  sejak  zaman  Yunani  Kuno. Plato (423-347  SM),  misalnya  pernah memaparkan praktik penjualan makanan  yang  harganya  ditentukan secara  sepihak  oleh  si  penjual,  tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut. Dalam perkembangannya, tentu saja penentuan secara sepihak oleh produsen/penyalur  produk  (penjual), tidak lagi sekedar masalah harga, tetapi mencakup syarat-syarat yang  lebih detail (J.Satrio, 1993 : 44).
Selain  itu  bidang-bidang  yang diatur  dengan  perjanjian  standar  pun makin  bertambah.  Tentu saja  fenomena demikian  tidak  selamanya  berkonotasi negatif.  Tujuan  dibuatnya  perjanjian standar  untuk  memberikan  kemudahan (kepraktisan)  bagi  para  pihak  yang bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  bertolak dari tujuan itu. Mariam Darus
Badrulzaman  mendefinisikan  perjanjian baku  adalah  konsep  perjanjian  tertulis yang  disusun  tanpa  membicarakan isinya  dan  lazimnya  dituangkan  ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang  sifatnya  tertentu.  Jadi  perjanjian baku  adalah  perjanjian  yang  isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.  Pihak  lawan  dari  yang menyusun  perjanjian  yang  umumnya disebut adherent,  berhadapan  dengan yang menyusun perjanjian, tidak mempunyai  pilihan  kecuali  menerima atau menolak (Mariam Darus Badrulzaman,1994 : 47).
Sutan Remy Sjahdeni mengartikan perjanjian  standar  sebagai  perjanjian yang hampir seluruh klausul- klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan  pihak  yang  lain  pada  dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya  yang  menyangkut  jenis, harga,  jumlah,  warna,  tempat,  waktu, dan  beberapa  hal  yang  spesifik  dari obyek  yang  diperjanjikan. Sjahdeni menekankan  yang  dibakukan  bukan formulir  tersebut,  melainkan  klausul- klausulnya (Mariam Darus Badrulzaman,1994 : 35).
Pengertian  perjanjian  baku  juga diatur  dalam  Pasal  18  Undang-undang
No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan
Konsumen, dengan istilah  klausula  baku.  Klausula  baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang dituangkan  dalam  suatu  dokumen dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
Adapun  pengertian  kontrak  baku secara  umum,  adalah  suatu  kontrak tertulis  yang  dibuat  hanya  oleh  salah satu  pihak  dalam  kontrak  tersebut, bahkan  seringkali  kontrak  tersebut sudah  tercetak  dalam  bentuk  formulir- formulir tertentu oleh salah satu  pihak, yang  dalam  hal  ini  ketika  kontrak tersebut  ditandatangani  umumnya  para pihak  hanya  mengisikan  data-data informatif  tertentu  saja  dengan  sedikit atau  tanpa  perubahan  dalam  klausula- klausulanya,  dimana  pihak  lain  dalam kontrak  tersebut  tidak  mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan  untuk  menegoisasi  atau mengubah klausula-klausula yang sudah  dibuat  oleh  salah  satu  pihak tersebut,  sehingga  biasanya  kontrak baku  sangat  berat  sebelah.  Pihak  yang kepadanya  disodorkan  kontrak  baku tersebut  tidak  mempunyai  kesempatan untuk  bernegoisasi  dan  berada  hanya dalam posisi take it or leave it.
Dengan  demikian,  oleh  hukum diragukan  apakah  benar-benar  ada elemen “kata sepakat” yang merupakan syarat  sahnya  kontrak  dalam  kontrak baku  tersebut.  Karena  itu  pula,  untuk membatalkan  suatu  kontrak  baku, tidaklah cukup hanya ditunjukan bahwa kontrak  tersebut  adalah  kontrak  baku. Untuk  dapat  membatalkannya,  yang perlu ditonjolkan adalah elemen apakah dengan  kontrak  baku  tersebut  telah terjadi penggerogotan terhadap keberadaan posisi tawar-menawar (bargaining position), sehingga eksistensi unsur “kata sepakat” diantara para pihak sebenarnya tidak terpenuhi.
Menurut Munir Fuady (2003 : 76), sehubungan  dengan  adanya kontrak baku  ini, syarat-syarat  yang  berlaku antara lain:
a. Syarat  kausa  yang  halal  terutama misalnya jika ada unsur penyalahgunaan
keadaan
(misrepresentation).
b. Syarat  kausa  yang  halal  terutama jika  adanya  unsur  pengaruh  tidak pantas (undue influence).
c. Syarat kesepakatan kehendak,
terutama  jika  ada  keterpaksaan  atau ketidak  jelasan  bagi  salah  satu pihak.
Masih  menurut Munir  Fuady (2003  :  76), karakteristik  utama
perjanjian baku adalah :
a. Dibuat  agar  suatu  industri  atau bisnis  dapat  melayani  transaksi- transaksi  tertentu  secara  efisien, khususnya  untuk  digunakan  dalam aktifitas transaksional yang
diperkirakan akan berfrekuensi tinggi.
b. Dimaksudkan  untuk  memberikan pelayanan yang cepat bagi pembuatnya  dan/atau  pihak-pihak yang  akan  mengikatkan  diri  di dalamnya.
c. Demi pelayanan yang cepat,
sebagian besar atau seluruh persyaratan  di  dalamnya  ditetapkan terlebih  dahulu  secara  tertulis  dan dipersiapkan  untuk  digandakan  dan ditawarkan  dalam  jumlah  yang sesuai dengan kebutuhan. d. Biasanya  isi  dan  persyaratannya distandarisasi atau dirumuskan terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh pihak yang langsung berkepentingan dalam  memasarkan  produk  barang atau layanan  jasa  tertentu  kepada masyarakat.
e. Dibuat  untuk  ditawarkan  kepada publik  secara  massal  dan  tidak memperhatikan  kondisi  dan/atau kebutuhan-kebutuhan  khusus    dari setiap  konsumen  dan  konsumen hanya perlu menyetujui atau
menolak sama sekali seluruh persyaratan yang ditawarkan.
Perjanjian baku kebanyakan adalah perjanjian adhesie yaitu perjanjian  dimana  salah  satu  pihak pembuat  perjanjian  berada  dalam keadaan terjepit/terdesak. Dan keadaan  itu  dimanfaatkan  oleh  pihak lain  yang  mempunyai  kedudukan yang  lebih  kuat.  Pihak  yang  lebih kuat  di  dalam  membuat  penawaran dalam  perjanjian  dengan  pihak  yang lemah menggunakan prinsip take it or leave  it (ambil/tinggalkan) (Purwahid Patrik, 1994 : 43).
Dalam  perjanjian  baku  juga terdapat default clauses yaitu klausula yang  memberikan  hak  salah  satu pihak  yang  lebih  kuat  kedudukannya untuk memutuskan sebelum waktunya dalam hal-hal tertentu tanpa pemberitahuan.
Abdulkadir  Muhammad (1992  :
11) membedakan  perjanjian  baku yang  terdapat  dalam  masyarakat dalam beberapa jenis antara lain : a. Perjanjian baku sepihak.
Adalah  perjanjian  yang  isinya dibuat  oleh  pihak  yang  kuat kedudukannya  dalam  perjanjian itu,  pihak  yang  kuat  disini  adalah pihak  kreditur  yang  lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) lebih kuat dibanding debitur.
b. Perjanjian  baku  yang  ditetapkan oleh Pemerintah
Adalah perjanjian baku yang mempunyai  obyek  hak-hak  atas tanah  yang  isinya  ditentukan  oleh Pemerintah.  Dalam  bidang  agraria misalnya,  dapat  dilihat  formulir- formulir  perjanjian  yang  berupa antara  lain  akta  jual  beli,  akta hipotik dan sebagainya.
c. Perjanjian  baku  yang  ditentukan di kalangan Notaris dan Advokat. Perjanjian  baku  yang  dimaksud disini  berkaitan  dengan  perjanjian yang konsepnya sejak semula disiapkan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang  meminta  bantuan  Notaris  dan Advokat yang bersangkutan.
Kontrak baku  memiliki  kelebihan dan  kekurangan.  Kelebihan  kontrak baku  adalah  sebagai  berikut  ;  bahwa kontrak  baku  tersebut  lebih  efisien  dan efektif sehingga dapat membuat praktek bisnis  menjadi  lebih  simpel  serta  dapat ditandatangani seketika oleh para pihak. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi  kontrak-kontrak  masal,  yakni kontrak yang dibuat dalam volume besar (mass production  of contract). Menurut Abdulkadir  Muhammad (1992  :  8), dengan  menggunakan  perjanjian  baku maka pengusaha akan mendapat keuntungan berupa : a. Efisiensi  dalam  penggunaan  biaya, tenaga,  dan  waktu. Praktis  karena
sudah tersedia naskah  yang tercetak berupa  formulir  atau  blanko  yang siap diisi dan ditandatangani.
b. Penyelesaian cepat, karena konsumen hanya menyetujui dan/atau  menandatangani  perjanjian yang disodorkan kepadanya.
c. Homogenitas perjanjian yang dibuat
dalam jumlah banyak.
Sedangkan  kelemahan-kelemahan dari  kontrak  baku  adalah  ketika perjanjian tersebut ditandatangani, umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja  dengan  sedikit  atau  tanpa perubahan  dalam  klausulanya  dan pihak  lain  dalam  perjanjian  tersebut tidak  mempunyai  kesempatan  untuk bernegoisasi  atau  mengubah  klausula- klausula  yang  sudah  dibuat  oleh  salah satu pihak sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah.
Munir Fuady (2003 : 78) mengklasifikasikan  faktor-faktor yang menjadi penyebab kontrak baku menjadi  sangat  berat  sebelah  adalah sebagai berikut :
a. Kurang adanya bahkan tidak adanya kesempatan  bagi  salah  satu  pihak untuk  melakukan  tawar-menawar, sehingga  pihak  yang  kepadanya disodorkan  kontrak  tidak  banyak kesempatan  untuk  mengetahui  isi kontrak tersebut, apalagi ada
kontrak  yang  tertulis  dengan  huruf- huruf yang sangat kecil. b. Karena  penyusunan  kontrak  yang sepihak,  maka  pihak  penyedia dokumen  biasanya  memiliki  cukup banyak  waktu  untuk  memikirkan mengenai  klausula-klausula  dalam dokumen  tersebut,  bahkan  mungkin saja  sudah  berkonsultasi  dengan para  ahli. Sedangkan  pihak  yang kepadanya  disodorkan  dokumen tidak banyak kesempatan dan sering kali tidak  familiar  dengan  klausula- klausula tersebut. c. Pihak  yang  kepadanya  disodorkan kontrak  baku  menempati  kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap take it or leave it.
Dalam  praktek  klausula-klausula yang berat sebelah dalam kontrak baku tersebut  biasanya  mempunyai  wujud sebagai berikut : a. Dicetak dengan huruf kecil. b. Bahasa yang tidak jelas artinya.
c. Tulisan yang kurang jelas dan sudah
dibaca.
d. Kalimat yang kompleks.
e. Bahkan ada kontrak baku yang tidak berwujud  seperti  kontrak  tersamar, misalnya tiket parkir, karcis biokop, tanda  penerimaan  pembuatan  foto, dan lain-lain.
f. Jika  kalimat  ditempatkan  pada tempat-tempat  yang  kemungkinan
besar  tidak  dibacakan  oleh  salah satu  pihak. Misalnya,  jika  klausul eksemsi  ditulis  di  dalam  kontrak barang  yang  dibeli (Munir  Fuady, 2003 : 78).
Namun demikian, harus juga diakui bahwa meskipun banyak kelemahannya, kehadiran  dari  kontrak  baku  sangat diperlukan  terutama  dalam  bisnis  yang melibatkan kontrak  dalam  jumlah  yang banyak (mass  production  of  contract) yang sangat memerlukan suatu standarisasi  terhadap  kontrak  tersebut. Bagi  dunia  bisnis,  kehadiran  dari kontrak baku tersebut sangat diperlukan untuk mempermudah operasi bisnis dan mengurangi  ongkos-ongkos.  Perjanjian baku  muncul  karena  tuntutan  dunia bisnis yang menginginkan setiap transaksi berlangsung efisien dan efektif, sehingga membutuhkan kecepatan  dalam  bertransaksi.  Hal  ini dikemukakan oleh Sutan Remy
Sjahdeni bahwa :
Keabsahan  berlakunya  perjanjian baku  tidak  perlu  lagi  dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya  sudah  merupakan kenyataan yaitu, dengan
dipakainya  perjanjian  baku  secara meluas  dalam  dunia  bisnis  sejak lebih  dari  80  tahun  lamanya. Kenyataan  ini  terbentuk  karena perjanjian  bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian  baku  diperlukan  oleh dan karena itu diterima masyarakat (Sutan Remy Sjahdeni, 1993 : 71).
Melihat  kepada  uraian  di  atas, dalam perjanjian baku meskipun dibuat oleh  sepihak,  dalam  hal  ini  pelaku usaha, akan tetapi tetap memiliki unsur pilihan,  menerima  atau  menolak,  yang merupakan refleksi dari asas kebebasan berkontrak,  sehingga  dengan  demikian eksistensi  perjanjian  baku  menurut tatanan hukum Indonesia adalah sah.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  apa yang    dikatakan  oleh  Asser  Rutten bahwa, setiap orang yang menandatangani perjanjian
bertanggung  jawab  terhadap  isinya. Tanda  tangan  pada  formulir  perjanjian baku membangkitkan kepercayaan bahwa  yang  menantangani  mengetahui dan menghendaki isi formulir perjanjian (Suharnoko, 2004 : 125).
Selain  itu, Munir  Fuady  (2003  : 49)  menyebutkan beberapa  prinsip hukum kontrak yang sangat mendukung  eksistensi  suatu  hukum kontrak  baku,  yaitu  prinsip-prinsip hukum sebagai berikut :
a. Prinsip  Kesepakatan Kehendak  dari Para Pihak Meskipun dalam suatu kontrak baku disangsikan  adanya  kesepakatan kehendak  yang  benar-benar  seperti diinginkan  oleh    para  pihak,  tetapi kedua  belah  pihak  akhirnya  juga menandatangani  kontrak  tersebut, maka  dapat  diasumsikan  bahwa
kedua  belah  pihak  telah  menyetujui isi kontrak tersebut, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata sepakat sudah terjadi. b. Prinsip  Asumsi  Risiko  dari  Para Pihak
Dalam  suatu  kontrak,  setiap  pihak tidak  dilarang  untuk  melakukan asumsi  risiko.  Artinya  bahwa  jika ada  risiko  tertentu  yang  mungkin terbit  dari  hukum  sebagai  hasil  dari tawar-menawar,  maka  jika  memang kemudian  risiko  tersebut  benar- benar terjadi, pihak yang mengasumsi  risiko  tersebutlah  yang harus menanggung risikonya. Dalam hubungan  dengan kontrak  baku, maka dengan menandatangani kontrak  yang  bersangkutan,  berarti segala  risiko  apa  pun  bentuknya akan  ditanggung  oleh  pihak  yang menandatangani  sesuai  isi  dari kontak tersebut.
c. Prinsip  Kewajiban  Membaca  (Duty to Read)
Sebenarnya,  dalam  ilmu  hukum kontrak diajarkan bahwa ada kewajiban  membaca (duty  to  read) bagi  setiap  pihak  yang  akan menandatangani  kontrak.  Dengan demikian, jika dia telah menandatangani kontrak yang bersangkutan,
hukum mengasumsikan  bahwa  dia  telah
membacanya  dan  menyetujui  apa
yang telah dibacanya.
d. Prinsip Kontrak Mengikuti Kebiasaan
Memang  sudah  menjadi  kebiasaan sehari-hari  bahwa  banyak  kontrak dibuat  secara  baku.  Karena  kontrak baku tersebut menjadi terikat, antara lain  juga  karena  keterikatan  suatu kontrak  tidak  hanya  terhadap  kata- kata  yang  ada  dalam  kontrak tersebut, tetapi juga terhadap hal-hal yang  bersifat  kebiasaan.  Seperti dalam  Pasal  1339  KUHPerdata, kontrak  baku  merupakan  suatu kebiasaan  sehari-hari  dalam  lalu lintas perdagangan dan sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat,  sehingga  eksistensinya mestinya  tidak  perlu  dipersoalkan lagi.
Akan  tetapi  dari  segi  aplikasi kontrak baku, beberapa masalah yuridis sering  terjadi,  yaitu  masalah-masalah yuridis sebagai berikut: a. Sampai batas tertentu, faktor keadilan  menghendaki  penafsiran kontrak  yang  bertentangan  dengan isi dari kontrak baku tersebut. b. Isi klausula baku yang dalam hal ini klausula  konveksi  atau  sudah  jadi, sering  bertentangan  dengan  isi lainnya dari kontrak yang
merupakan hasil negosiasi.
c. Isi  klausula  baku,  yang  sebenarnya merupakan  suatu corpus  alineum (bagian yang asing) terhadap kontrak tersebut secara keseluruhan, sehingga  klausula  baku  tersebut sering tidak berhubungan dengan isi kontrak  secara  keseluruhan  (Munir Fuady, 2003 : 50).
1.2. Perjanjian Baku dalam
Perjanjian Pengangkutan Sekarang  ini,  banyak  perjanjian terjadi  tanpa  proses  negosiasi  yang seimbang diantara para pihak melainkan dengan cara penyiapan suatu formulir  perjanjian  yang  sudah  dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak konsumen  untuk  disetujui,  dengan hampir  tidak  memberikan  kebebasan sama  sekali  kepada  pihak  konsumen untuk menentukan isi perjanjian. Perjanjian  yang  demikian  dinamakan perjanjian baku.
Perjanjian baku lahir dari kebutuhan  masyarakat  sendiri  dan penggunaan  perjanjian  baku  bagi kalangan usaha dikatakan dapat menimbulkan efisiensi atau penghematan dalam penggunaan biaya, waktu,  dan  tenaga  bagi  usaha  mereka, sehingga  perjanjian  baku  tersebut dibutuhkan dan diterima oleh masyarakat.
Penggunaan perjanjian dalam bentuk baku tidak dapat dielakkan lagi.
Perjanjian  baku  yang  memang  sudah tidak  seimbang  karena  dibuat  hanya oleh  salah  satu  pihak  saja,  sering menimbulkan  kerugian  di  pihak  yang lemah,  khususnya  pihak  yang  tinggal menerima  perjanjian  yang  sudah  baku, yang tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan isi perjanjian tersebut.
Dalam  perjanjian  baku terdapat klausula-klausula  yang  dimaksudkan untuk membatasi tanggung jawab pihak yang membuat perjanjian baku tersebut. Tetapi kadang pihak lain telah mengetahui  klausula-klausula  tersebut namun  tidak  peduli  seolah-olah  tidak akan  terjadi  apa-apa  akibat  dari perjanjian itu karena adanya kebutuhan yang  mendesak  sehingga  ia  terpaksa menandatangani perjanjian tersebut.
Pengangkut dalam membuat perjanjian pengangkutan juga
menggunakan  perjanjian  baku  dimana klausula-klausula perjanjian telah disiapkan  terlebih  dahulu  oleh  pihak pengangkut.  Perjanjian  pengangkutan adalah  suatu  perjanjian  dimana  pihak yang  satu  menyanggupi  untuk  dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke lain tempat. Sedangkan pihak  yang  satu  lagi  menyanggupi untuk membayar ongkosnya.
Dengan  menggunakan  perjanjian baku  maka  terdapat  perbedaan  posisi para pihak dalam perjanjian
pengangkutan.  Pihak  pengangkut  dan pihak pengirim yang merupakan pihak- pihak  dalam  perjanjian  pengangkutan tidak memiliki  posisi tawar  yang sama kuat.  Bila salah  satu  pihak  memiliki posisi  tawar  yang  lemah,  maka  besar kemungkinan  pihak  yang  kuat  akan menentukan isi kontrak untuk kepentingannya sendiri dengan merugikan pihak yang lemah. Hal tersebut
menyebabkan kebebasan berkontrak  yang merupakan asas  dari  suatu  perjanjian  tidak terwujud karena asas kebebasan berkontrak  hanya  akan  terwujud  bila para  pihak  memiliki  posisi  tawar  yang sama kuat. Posisi  yang tidak  seimbang tersebut  juga  menyebabkan  batas-batas kebebasan  berkontrak  seperti  itikad baik,  tidak  melanggar  norma-norma kepatutan,  dan  perasaan  keadilan  akan sulit diterapkan.
Pada dasarnya kebebasan berkontrak  adalah  bagian  dari  hak-hak kebebasan dasar manusia, namun perlu mulai ada pembatasan untuk menentukan batas-batas dari kebebasan tersebut.  Haruslah diingat  bahwa manusia  adalah  mahluk  sosial  dan bahwa  hukum  perdata  tidak  hanya bertujuan  melindungi  perorangan  saja akan tetapi untuk melindungi masyarakat  pada  umumnya (Purwahid Patrik, 1994 : 6).
Pembatasan  tersebut  diatur  dalam Pasal 1337 KUH.Perdata yang
menyatakan  bahwa  suatu  sebab  adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang- undang atau apabila berlawanan dengan  kesusilaan  atau  ketertiban umum.  Sehingga  kebebasan  yang  ada sifatnya  tidak  mutlak  melainkan  ada batasannya, yaitu :
a. Tidak  dilarang  oleh  Undang- undang.
b. Tidak bertentangan dengan
kepentingan umum.
c. Tidak bertentangan
dengan kesusilaan.
Menurut  Sri  Soedewi (disitasi  oleh Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1989 :  53) adanya  pembatasan-pembatasan tersebut adalah akibat dari adanya :
a. Perkembangan masyarakat,
khususnya  dibidang  sosial  ekonomi,
misalnya adanya penggabungan perseroan/perusahaan.
Dengan adanya penggabungan tersebut mengakibatkan kebebasan
berkontrak perorangan dibatasi.
b. Adanya  campur  tangan  pemerintah
untuk melindungi kepentingan
umum dan  ekonomi  lemah  dari cengkeraman ekonomi kuat. c. Adanya strooming atau  aliran  dari masyarakat  yang  menuju  kearah “keadilan sosial” sehingga ada usaha untuk  memberantas  ketidakadilan
yang  terjadi  dalam  perjanjian  yang bertentangan  dengan  rasa  keadilan serta hak-hak asasi manusia.
Dalam  pandangan Subekti (2005  : 78), jika dikaitkan dengan perkembangan  penggunaan    perjanjian baku  maka  dapat  dikemukakan  bahwa asas kebebasan berkontrak telah dibatasi berlakunya, yaitu  di  dalam  perjanjian baku hanya ada :
a. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat  perjanjian/tidak  membuat perjanjian.
d. Kebebasan setiap orang untuk memilih  dengan  siapa  ia  akan membuat perjanjian.
Johannes  Gunawan (1987  :  58) merinci asas kebebasan berkontrak yang kurang dapat diwujudkan, yaitu : a. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian,
karena perjanjian baku selalu berbentuk tertulis.
b. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian, karena isi perjanjian  baku  umumnya  telah ditetapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak.
c. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian,  karena  semua  perjanjian baku  cara  pembuatannya  telah ditetapkan oleh salah satu pihak.
Dalam  perjanjian  pengangkutan yang  menggunakan  perjanjian  baku, pengirim  tidak  mempunyai  kekuatan untuk  mengutarakan  kehendak  dan kebebasan  dalam  menentukan  isi perjanjian.  Hal  tersebut  terjadi  baik karena  kedudukannya  maupun  karena ketidaktahuannya,  sehingga  pengirim hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian secara utuh atau keseluruhannya (take it or leave it).
Dalam  perjanjian  pengangkutan muncullah  hak  dan  kewajiban  antara pengirim  dan  pengangkut.  Hak  dan kewajiban  pengangkut  serta  pengirim barang dapat diketahui dari penyelenggaraan  pengangkutan  serta berdasarkan  dokumen  pengangkutan yang telah diterbitkan dalam perjanjian itu.  Dokumen  pengangkutan  adalah setiap  tulisan  yang  dipakai  sebagai bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan  dan  pembayaran  biaya angkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak (Abdulkadir Muhammad, 1992 : 11).
Apabila  pengangkut  melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan  sehingga  menimbulkan kerugian  bagi  pihak  pengirim  maka pihak  pengangkut  bertanggung  jawab untuk membayar ganti kerugian.
Pertanggungjawaban pihak penggangkut  ini  sesuai  dengan  Pasal
188  Undang-Undang  No.  22  Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa pengusaha  angkutan  umum  wajib mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh penumpang  atau  pengirim  barang karena lalai dalam pelaksanaan angkutan. Dalam Pasal 193 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  menjelaskan bahwa  besarnya  ganti  rugi  adalah sebesar  kerugian  yang  secara  nyata diderita  oleh  penumpang,  pengirim barang  atau  pihak  ketiga. Jadi  besar ataupun  kecil  kerugian  yang  diderita merupakan tanggung jawab pengangkut untuk menggantinya. Ganti rugi  yang  harus  diberikan  meliputi segala pengeluaran / perongkosan yang nyata-nyata    sudah  dikeluarkan  oleh pengirim,  rugi  yaitu  kerugian  yang terjadi karena kerusakan barang-barang kepunyaan  pengirim  yang  diakibatkan oleh  kesalahan  pengangkut,  dan  bunga yaitu kerugian  yang  berupa kehilangan keuntungan  yang  sudah  dibayangkan/ dihitung oleh pengirim.
Pada prinsipnya pengangkut dalam menyelenggarakan pengangkutan bertanggung  jawab  sepanjang  proses pengangkutan. R.  Soekardono (1986  : 29) menyebutkan bahwa dalam perjanjian  pengangkutan,  kewajiban pokok pengangkut adalah:
a. Menyelenggarakan pengangkutan barang  dan/atau  orang  dari  tempat pemuatan  sampai  ditempat  tujuan dengan  selamat.  Jika  tidak  selamat dan  menimbulkan  kerugian  bagi pengirim maka itu menjadi tanggung jawab pengangkut.
b. Merawat, menjaga, memelihara barang dan penumpang yang diangkut sebaik-baiknya.
c. Menyerahkan barang  yang diangkut kepada  penerima  dengan lengkap, utuh, tidak rusak, dan tidak terlambat.
d. Melepaskan dan menurunkan penumpang ditempat tujuan/pemberitahuan sebaik-
baiknya.
Dalam  hal  ganti  rugi,  pengangkut diwajibkan  bertanggung  jawab  untuk mengganti  kerugian  yang  muncul dalam  penyelenggaraan  pengangkutan kepada  pengirim,  tetapi  tidak  semua kerugian yang muncul tersebut menjadi tanggung  jawab  pengangkut  untuk menggantinya. Purwosutjipto (1983  : 34) menyebutkan  bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh :
a. Keadaan  memaksa  (overmacht atau
force majeure).
Yang  dimaksud  dengan  keadaan memaksa  adalah  suatu  keadaan yang tidak dapat diketahui
sebelumnya,  yang  menyebabkan kesukaran dalam pelaksanaan kontrak  dan  yang  menyebabkan terhalangnya  pemenuhan  perikatan (Subekti, 2005 : 52).
Keadaan  memaksa  tidak  hanya terbatas  pada  bencana  alam  seperti banjir, gempa bumi, angin topan dan macam-macam keadaan yang disebabkan  oleh  alam,  tapi  juga termasuk  kebakaran,  pemogokan umum,  sabotase  serta  hal-hal  yang berada  di  luar kekuasaan  atau kemampuan kedua belah pihak. Abdulkadir Muhammad (1991 : 11) menjelaksan  batasan-batasan  unsur- unsur  yang  terdapat  dalam  keadaan memaksa, yaitu :
1) Tidak  dapat  dipenuhi  prestasi karena  suatu  peristiwa  yang menghalangi  perbuatan  untuk berprestasi,  ini  dapat  bersifat tetap atau sementara.
2) Tidak  dipenuhi  prestasi  karena
suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi  obyek  perikatan,  ini selalu bersifat tetap.
3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu  membuat  perikatan baik oleh debitur maupun
kreditur,  jadi  bukan  karena kesalahan para pihak. b. Cacat pada barang itu sendiri. c. Kesalahan  atau  kelalaian  pihak pengirim.
d. Keterlambatan  datangnya  barang ditempat  tujuan,  yang  disebabkan karena keadaan memaksa, dalam hal ini barang tidak rusak atau musnah.
Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan yang menggunakan
perjanjian baku, perusahaan pengangkutan
adakalanya mencantumkan  klausula    tentang pembatasan  tanggung  jawab  terhadap ganti  rugi  yang  seharusnya  diberikan jika  muncul  kerugian  akibat  kesalahan pengangkut.  Dalam hal ini pengangkut hanya mengganti kerugian yang jumlahnya  tidak  sesuai  dengan  jumlah kerugian  yang  nyata  diderita  oleh pengirim.
Ini  memberikan  kesan  bahwa
perusahaan angkutan tersebut memiliki  itikad  tidak  baik  kepada konsumen (pengirim) dalam
berkontrak dan hal tersebut bertentangan  dengan  Pasal  1338 KUH.Perdata  yang  mengatur  bahwa suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan dengan itikad baik.
Pihak  pengirim  dapat  dirugikan atas ketidakjelasan informasi mengenai  besarnya  ganti  rugi  yang
akan diterima pengirim. Hak pengirim dalam  menerima  ganti  rugi  terhadap kerugian  yang  dideritanya  menjadi tidak  jelas  dan  besar  kemungkinan pihak pengirim sebagai pengguna jasa dapat terlampau dirugikan oleh perusahaan angkutan karena pengangkut  akan  sewenang-wenang dalam memberikan ganti rugi.
Tujuan  dari  pembatasan  tanggung jawab adalah mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha (Abdulkadir  Muhammad, 1991 : 11). Pembatasan tersebut hanya dapat  digunakan  dalam  pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Pembatasan  terhadap  kerugian  yang timbul  karena  kesengajaan  pengusaha merupakan suatu itikad yang tidak baik dari perusahaan angkutan.
Dalam  Pasal  18  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dikatakan bahwa dilarang
mencantumkan  klausula  baku  dalam perjanjian apabila :
a. Menyatakan  pengalihan  tanggung jawab pelaku usaha.
b. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
c. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha
berhak menolak penyerahan
kembali  uang  yang  dibayarkan  atas barang  dan/atau  jasa  yang  dibeli oleh konsumen. d. Menyatakan  pemberian  kuasa  dari konsumen  kepada  pelaku  usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung  untuk  melakukan  segala tindakan  yang  berkaitan  dengan barang  yang  dibeli  oleh  konsumen secara angsuran. e. Mengatur  perihal  pembuktian  atas hilangnya  kegunaan  barang  atau pemanfaatan  jasa  yang  dibeli  oleh konsumen.
f. Memberi  hak  kepada  pelaku  usaha untuk  mengurangi  manfaat jasa atau  mengurangi  harta  kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
g. Menyatakan  tunduknya  konsumen kepada  peraturan  yang  berupa aturan  baru,  tambahan,  lanjutan, dan/atau  perubahan  lanjutan  yang dibuat  secara  sepihak  oleh  pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi  kuasa  kepada  pelaku usaha  untuk  pembebanan  hak tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak jaminan  terhadap  barang  yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Pasal  18  ayat  (2)  UUPK  juga mengatur  bahwa  pelaku  usaha  juga dilarang  mencantumkan  klausula  baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.  Jika  melanggar  Pasal  18 ayat  (1)  dan  (2)  UUPK  tersebut  maka batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada  perjanjian.  Ini  berarti  perjanjian yang  memuat  ketentuan  mengenai klausula  baku  yang  dilarang  dalam Pasal  18  ayat  (1)  UUPK  atau  yang memiliki  format  sebagaimana  yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK dianggap  tidak  pernah  ada  dan  tidak mengikat  para  pihak  pelaku  usaha  dan konsumen  yang  melakukan  transaksi tersebut.

## 2. Prinsip Keadilan
Penegakkan  hukum  merupakan soko guru (tiang utama) yang memperkokoh fundamen yang
menunjang kesejahteraan hidup masyarakat, dalam  berbagai  aspek kehidupan (Soejono D, 1978 : 18).
Dalam menegakkan hukum, Sudikno  Mertokusumo (1993  :  3) menyebutkan tiga  unsur  yang  harus diperhatikan, yaitu :
a. Kepastian hukum (rechtssicherheit), berarti  menjamin  bahwa  hukum
dapat  berfungsi  sebagai  peraturan yang harus ditaati. b. Kemanfaatan (zweckmassigkeit), berarti  menentukan  isi  dari  hukum, sebab  isi  hukum  memang  sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
c. Keadilan (gerechtigkeit), berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
Ketiga unsur tersebut oleh Gustav  Radbruch  dikatakan  sebagai penopang  cita  hukum (idée  des Rechts). Cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya berhukum. Ketiga nilai dasar  tersebut  harus  ada  secara seimbang,  namun  seringkali  ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam  hubungan  yang  harmonis  satu sama  lain,  melainkan  berhadapan, bertentangan, ketegangan (spannungsverhaltnis) satu sama lain. Satjipto  Rahardjo (2006  :  135) menyebutkan  beberapa  contoh yang dapat menjelaskan hal ini :
a. Dalam  negara  dengan  sistem hukum  kolektif    (yakni  dimana kemanfaatan ditentukan oleh perkembangan  masyarakat)  timbul pertentangan  antara  finalitas  dan keadilan,  kalau  seorang  yang sangat berguna bagi perkembangan masyarakat harus menghadap pengadilan  karena  pelanggaran
hukum. Menurut  keadilan  orang ini harus dihukum, tetapi
kemanfaatan
tidak mengijinkannya. b. Dalam  negara  dengan  sistem individual (yakni : dimana kemanfaatan ditentukan oleh
perkembangan  individual)  timbul pertentangan finalitas dan legalitas, kalau terdapat undang-undang yang  karena  alasan  tertentu  tidak cocok dengan perkembangan individual manusia. Menurut legalitas undang-undang itu berlaku,  demi  kepastian  hukum, tetapi kemanfaatan menentang berlakunya hal itu.
Dalam  hal  terjadi  pertentangan yang demikian, yang mestinya diutamakan  adalah  keadilan.  Hal  ini karena  pada  hakekatnya  hukum  itu adalah  untuk  kepentingan  manusia, bukan manusia untuk hukum (Satjipto Rahardjo, 2006 : 135).
Mengenai  pemberian  ganti  rugi maka  erat  hubungannya  dengan keadilan yang dirasakan oleh masing- masing pihak. “Keadilan” berasal dari kata  “’ adl ”  yang  berasal  dari  bahasa Arab.  Dalam bahasa  Inggris  disebut dengan  “ justice ”. Munir  Fuady (2007
:  90) menyebutkan  bahwa  kata
“ justice ”  memiliki  persamaan  arti dengan :
a. Justitia, dalam bahasa Latin; b. Juge (m), justice (f)  dalam  bahasa Perancis;
c. Juez (m), justicia (f)  dalam  bahasa Spanyol;
d. Richter (m), gerechtigkeit (f)  dalam bahasa Jerman.
Kata “ justice ” dalam bahasa Inggris berasal  dari  kata  “ just ”.  Kata  “ just ” memiliki persamaan arti dengan : a. Justus, dalam bahasa Latin;
b. Juste, dalam bahasa Perancis;
c. Justo, dalam bahasa Spanyol;
d. Gerecht, dalam  bahasa  Jerman
(Munir Fuady, 2007 : 90).
Pengertian  adil  menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “sama berat,  tidak  berat  sebelah,  tidak memihak”, sedangkan pengertian keadilan adalah hal (perbuatan, perlakuan,dsb) yang adil (Tim Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, 1990 : 12-13).
Kata  “justice”  dalam  ilmu  hukum diartikan  sebagai  pembagian  yang konstan  dan  terus  menerus  untuk memberikan  hak  setiap  orang  (the constant  and  perpetual  disposition to render  every  man  his  due) (Kamus Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan Bahasa  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, 1990 : 12-13).
Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata justice antara lain diartikan sebagai berikut :
a. Kualitas  untuk  menjadi  pantas (righteous); jujur (honesty).
b. Tidak memihak (impartiality); representasi  yang  layak  atas  fakta- fakta.
c. Kualitas untuk menjadi benar.
d. Retribusi  sebagai  balas  dendam (vindictive),  hadiah  atau  hukuman sesuai prestasi atau kesalahan.
e. Alasan  yang  logis  (sound  reason); kebenaran, validitas.
f. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan  apa  yang  benar, adil  atau  sesuai  dengan hokum (Munir Fuady, 2007: 91).
Membicarakan  masalah  keadilan bukanlah  terbatas  pada  suatu  hal tentang  definisi-definisi  atau  konsep- konsep dalam kaitannya dengan hukum alam (the natural law), tetapi juga pada persoalan  praksis.    Menurut  Derrida, “ The question of justice is not a matter of universal definition, but is rather the following question: How can we, in our particular time and place, work toward justice ”.  Menegakkan  hukum  tidak sekaligus menciptakan keadilan bahkan Derrida  mengemukakan  bahwa:  “ The meaning  of  justice  is  elucidated through a contrast with law ”, selanjutnya  dikatakan  bahwa  “ In  the
sense,  law  is  the  opposite  of  justice ” (Siti Malikhatun Badriyah, 2010 : 2).
Leon Petrazycki mempunyai pandangan  yang  berbeda  mengenai keadilan  dengan  kebanyakan  orang yang  mengatakan  bahwa  keadilan  itu adalah  abstrak.  Menurut  Petrazycki, keadilan adalah  sebuah fenomena yang kongkrit  yang  dapat  ditangkap  melalui penelitian  intuisi  kita.  Dikatakannya bahwa “ The doctrine here in developed concerning law in general and intuitive law  in  particular  comprises  all  the premises  needed  to  solve  the  problem of the nature of justice: actually, justice is  nothing  but  intuitive  law  in  our sense. As a real phenomenon justice is a  physic  phenomenon,  knowledge  of wich  can  be  acquired  through  self- observation and the joint method ” (Siti Malikhatun Badriyah, 2010 : 3) :
Gunawan  Setiardjo (2004  :  56) mendefinisikan keadilan adalah (diambil dalam  arti  subjektif)  suatu  kebiasaan baik  jiwa  yang  mendorong  manusia dengan  kemauan  tetap  dan  terus menerus  yang  memberikan  kepada setiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya. Keadilan  itu  adalah  kongkret  dengan melihat  pernyataan  dalam  Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, khususnya alinea ke- 4”.
Menurut  Plato, justice  as  “the supreme  virtue  of  the  good  state atau
kebajikan  tertinggi  dari  Negara  yang baik.  Orang  yang  adil  adalah the  self disciplined  man  whose  passions  are controlled  by  reason atau  orang  yang mengendalikan  diri  yang  perasaan hatinya dikendalikan oleh akal. Menurut  Immanuel  Kant, Keadilan merupakan  kebebasan  ekstrim  dari setiap  orang  yang  dibatasi  oleh kebebasan  dari  semua  orang  lainnya. Keadilan merupakan sintesa dari kebebasan  dan  persamaan. (Abdullah, 2008 : 10)
Cicero (dalam Abdullah,  2008 : 11) mengemukakan  bahwa  manusia lahir  untuk  keadilan.  Selanjutnya dikemukakannya  bahwa  orang  yang dinilai  baik  dilihat  dari  perilaku keadilannya. Agus  Yudha  Hernoko (2008 : 37) menyebutkan bahwa dalam hubungannya  dengan  keadilan, Cicero mengajukan  tiga  struktur  fundamental (hubungan dasar), yaitu :
a. Hubungan  antar  individu  (ordo
partium et partes);
b. Hubungan antar masyarakat sebagai keseluruhan  dengan  individu  (ordo totius ad partes);
c. Hubungan  antar  individu  terhadap masyarakat secara keseluruhan (ordo partium ad totum).
Mengenai  keadilan, Abu  Hamid Al-Ghazali berusaha  menyelaraskan, menggabungkan gagasan Yunani
Kuno,  Persia  dan  gagasan  asing  lain dengan  tradisi  Islam  serta  berusaha membuat keseimbangan yang dinamakan “jalan tengah” dalam konsepnya  tentang  keadilan.  Keadilan etis dalam konsep Al-Ghazali merupakan  suatu  pernyataan  dari kebajikan-kebajikan  manusia,  yang akan memberikan  petunjuk  terdiri  dari empat kebajikan, yaitu sebagai berikut : a. Kebijaksanaan  (al- ḣ ikmah),  kualitas pikiran  yang  menentukan  manusia membuat pilihan-pilihan.
Membedakan  antara  yang  baik  dan yang buruk (jahat) serta mengekang dirinya  sendiri  dari  perbuatan- perbuatan ekstrim di bawah tekanan-tekanan  serupa,  misalnya mempertahankan keseimbangan antara  sikap  membabi  buta  dan mengecoh. Keseimbangan demikian menjadi  salah  satu  tujuan  orang beriman  yang  dinyatakan  dalam prinsip “jalan tengah”.
b. Keberanian  (asy-syaja ’ ah),  kualitas amarah  dan  kejengkelan  (quwwah al-ghadhabiyah) yang dapat digambarkan sebagai bentuk keberanian    moral,  bukan  terburu- buru  dan  gegabah  (tahawwur)  dan bukan  pula  pengecut  (jubn),  akan tetapi  suatu  keadaan  di  antara  dua perbuatan ekstrim.
Dengan
diarahkan  hukum  syariat) dan  akal
budi, keberanian mendorong manusia  untuk  memimpin  dirinya secara  pantas,  serta  mengikuti  jalan benar  atau  jalan  yang  lurus  (ash- shirath al-mustaqim) serta mengabaikan  jalan  kejahatan.  Hal ini juga menyarankan kepada manusia untuk berketetapan hati atas beberapa  alasan  dan  belas  kasih kepada yang lain.
c. Kesederhanaan  (al- ‘ iffah),  kualitas jalan  tengah  yang  menentukan manusia  untuk  mengikuti  jalan tengah (moderat) antara dua perbuatan  ekstrim,  misalnya  loba dan  antipasti,  bersikap  jujur  kepada orang lain  dan  moderat  dalam  jalan kehidupannya.  Dengan  kata  lain,  ia merupakan  suatu  gambaran  tentang “jalan emas”.
d. Keadilan  (al- ‘adl ),  yang  tidak  saja merupakan kebajikan, tetapi “keseluruhan dari kebajikan - kebajikan”.  Keadilan  merupakan kesempurnaan dari segala kebajikan, yang berdiri atas ekuilibrium (keadaan  seimbang)  dan  sikap moderat  dalam  tingkah  laku  pribadi dan  urusan-urusan  publik.  Yang terpenting, keadilan merupakan sikap  kewajaran  (inshaf)  yang mendorong manusia untuk menempuh  apa  yang  digambarkan sebagai jalan keadilan. Jalan
keadilan menurut Al-Ghazali adalah jalan  yang  benar  (ash-Shirath  al- mustaqim),  berdasar  atas  mana manusia  mencapai  kebahagiaan  di dunia  dan  akhirat  kelak (Moechtar Zoerni  dan  Joko  S.  Kahlar,  1999  : 166-177).
Dengan mendasarkan pada pandangan Al-Ghazali ini, Esmi Warassih (2001  :  20-21) berpendapat bahwa  keadilan  hendaknya  memiliki arti  yang  sempurna  karena  keadilan tidak  hanya  menyangkut  pembagian sumber  daya  saja  tetapi  harus  merujuk pada persoalan akhlak. Hukum (termasuk  dalam  penegakan  hukum oleh  hakim)  hendaknya  mengandung unsur material maupun spiritual, karena mewujudkan keadilan tanpa bimbingan kerohanian  akan  melanggar  prinsip- prinsip kemanusiaan (contoh : perjuangan  akan  hak-hak  seseorang atau  masyarakat  secara  adil  tanpa bimbingan  cahaya  (Nur)  Illahi  dapat menimbulkan tindakan anarkhi).
Keadilan merupakan sifat Tuhan sebab keadilan  tidak  hanya  menyangkut kehidupan manusia tetapi juga wilayah Ketuhanan. Penerapan dan pelaksanaan keadilan  dilihat  dari  seluruh  aspek sebagai pelaksanaan kehidupan duniawi yang religius.
H.L.A.  Hart (dalam Abdullah, 2008 :  11) mengemukakan  bahwa
keadilan  merupakan  suatu  bentuk spesifik  dari  keunggulan  atau specific from of exelence sebagai nilai dikaitkan dengan  hukum.  Keadilan  mempunyai makna    kelayakan  atau fairness.  Ide keadilan memuat 2 unsur yaitu :
a. Asas  formal  yang  tetap  untuk memperlakukan  kasus-kasus  yang sama  secara  sama  dan  hal-hal  yang beda secara beda.
b. Ukuran untuk menentukan bilamana kasus-kasus adalah sama atau dalam hal apa berbeda.
Ulpianus (dalam Agus  Yudha Hernoko, 2008 :  36) menggambarkan keadilan  sebagai  “ justitia  ast  constans et  perpetua  voluntas  ius  suum  cuiqu tribuendi” (keadilan  adalah  kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan  kepada  masing-masing apa  yang  menjadi  haknya)  atau “ tribuere  cuique  suum ” – “ to  give everybody  his  own ”,  memberikan kepada  setiap  orang  yang  menjadi haknya.
Perumusan  ini  dengan  tegas mengakui  hak  masing-masing  person terhadap  lainnya  serta  apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian  pula  sebaliknya. (Agus Yudha Hernoko, 2008 : 36). Pengertian ini diambil  alih oleh Justinianus dalam Corpus  Iuris  Civilis  Juris  Praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non
laedere,  sum  cuique  tribuere, bahwa peraturan-peraturan  dasar  dari  hukum adalah  terkait  dengan  hidup  dengan patut,  tak  merugikan  orang  lain  dan memberi  pada  orang  lain  apa  yang menjadi  bagiannya. (Agus  Yudha Hernoko, 2008 : 36)
Thomas Aquinas menyatakan bahwa  penghormatan  terhadap  person dapat  terwujud  apabila  ada  sesuatu yang dibagikan/diberikan kepada sebanding  dengan  yang  seharusnya  ia terima  (praeter  proporsionem  dignitas ipsius).  Dengan  dasar  ini  maka pengakuan  terhadap  person  harus diarahkan  pada  pengakuan  terhadap kepatutan (equity), kemudian pelayanan dan penghargaan didistribusikan secara proporsional atas
dasar  harkat  dan  martabat  manusia.
Pembagian keadilan menurut
pengarang modern, antara lain dikemukakan oleh Boatright dan Manuel Velazquez, yaitu :
a. Keadilan  distributif  (distributive
justice), mempunyai pengertian yang  sama  pada  pola  tradisional, dimana benefits  and  burdens harus dibagi secara adil. b. Keadilan retributif (retributive justice), berkaitan dengan terjadinya kesalahan,  dimana  hukum  atau denda  dibebankan  kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil.
c. Keadilan kompensatoris (compensatory justice), menyangkut juga  kesalahan  yang  dilakukan, tetapi  menurut  aspek  lain,  dimana orang  mempunyai  kewajiban  moral untuk memberikan kompensasi atau ganti  rugi  kepada  pihak lain  yang dirugikan (Agus  Yudha  Hernoko, 2008 : 37).
Aristoteles  mengemukakan  bahwa keadilan artinya berbuat kebajikan, atau dengan  kata  lain,  keadilan  adalah kebajikan  yang  utama.  Dikatakannya bahwa,  “ justice  consists  in  treating equals  equally  and  unequal  unequally, in  proportion  to  their  inequality ”. Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal  yang  sama  diperlakukan  secara sama,  dan  yang  tidak  sama  juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Menurut Sonny  Keraf (1998  :  138-143),  atas  pengaruh Aristoteles tersebut, secara  tradisional keadilan dibagi menjadi tiga, yaitu : a. Keadilan Legal
Keadilan legal menyangkut hubungan  antara  individu  atau kelompok masyarakat dengan Negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan  secara  sama  oleh Negara  di  hadapan  dan  berdasarkan hukum  yang  berlaku.  Semua  pihak dijamin  untuk  mendapat  perlakuan
yang  sama  sesuai  dengan  hukum yang berlaku.
Dasar moralnya, pertama, semua
orang adalah manusia yang mempunyai  harkat  dan  martabat yang  sama  dan  karena  itu  harus diperlakukan  secara  sama; kedua, semua  orang  adalah  warga  Negara
yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya. Prinsip dasar tersebut
mempunyai  beberapa  konsekuensi legal  dan  moral  yang  mendasar, yaitu :
1) Ini  berarti  semua  orang  harus
secara  sama  dilindungi  oleh hukum,  dalam  hal  ini  oleh
Negara. Hukum wajib melindungi semua warga, terlepas  dari  status  sosial,  latar belakang  etnis,  agama,  sosial ekonomi, ataupun aliran politiknya.
2) Ini  juga  berarti  bahwa  tidak  ada
orang  yang  akan  diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau Negara.  Secara      konkret,  itu berarti  siapa  saja  yang  bersalah harus  dihukum  dan  siapa  saja yang  dirugikan  atau  dilanggar hak  dan  kepentingannya  harus dibela dan dilindungi oleh Negara.
3) Negara dalam hal ini pemerintah, tidak boleh mengeluarkan hukum atau produk hukum apa pun yang secara khusus dimaksudkan demi kepentingan kelompok atau orang tertentu, dengan atau tanpa merugikan  kepentingan  pihak lain.
Prinsip di atas juga berarti semua warga  tanpa perbedaan  apa  pun harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku karena hukum tersebut melindungi  hak  dan  kepentingan semua  warga.  Secara  khusus  dalam bidang bisnis, prinsip keadilan legal menuntut  agar  Negara  bersikap netral dalam memperlakukan semua pelaku  ekonomi.  Juga  berdasarkan prinsip  keadilan  legal,  Negara  akan menjamin kegiatan bisnis yang sehat dan  baik  dengan  mengeluarkan aturan  dan  hukum  bisnis  yang berlaku  secara  sama  bagi  semua pelaku bisnis.
b. Keadilan Komutatif
Keadilan  ini  mengatur  hubungan yang adil atau fair antara orang satu dan  yang  lain  atau  antara  warga Negara yang satu dan warga Negara lainnya.  Prinsip  keadilan  komutatif menuntut agar semua orang memberikan, menghargai, dan menjamin  apa  yang  menjadi  hak orang lain. Prinsip keadilan
komutatif
juga menyangkut
pemulihan  kembali  hubungan  yang rusak,  yang menjadi tidak harmonis dan  tidak  seimbang  (tidak  adil), karena  terlanggarnya  hak  pihak tertentu oleh pihak lain.
Dalam bisnis, keadilan komutatif juga  disebut  atau  berlaku  sebagai keadilan  tukar.  Dengan  kata  lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran  yang fair antar  pihak- pihak yang terlibat. Dengan demikian, prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang
menepati apa yang telah
dijanjikannya, mengembalikan pinjaman,  memberi  ganti  rugi  yang seimbang,  memberi  imbalan  atau gaji  yang  pantas,  dan  menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang, dan sebagainya. c. Keadilan Distributif
Prinsip dasar keadilan distributif, atau  yang  kini  juga  dikenal  sebagai keadilan  ekonomi,  adalah  distribusi ekonomi  yang  merata  atau  yang dianggap  adil  bagi  semua  warga Negara.  Dengan  kata  lain,  keadilan distributif  menyangkut  pembagian kekayaan  ekonomi  atau  hasil-hasil pembangunan.
Persoalan  sekarang  adalah  apa yang menjadi dasar pembagian yang adil  itu?  Aristoteles  mengajukan
dasar  pembagian, yang  sesuai dengan  tujuan  Negara.  Karena tujuan  Negara  untuk  mencapai kehidupan  yang  baik  bagi  seluruh warganya, maka  menurut  dia  yang menjadi  dasar  distribusi  ekonomi yang  adil  adalah  sumbangan  atau jasa  setiap  orang  dalam  menunjang tercapainya  tujuan  Negara.  Dengan kata lain, distribusi ekonomi didasarkan  pada  prestasi  dan  peran masing-masing orang dalam mengejar  tujuan  bersama  seluruh Warga Negara.
Atas dasar ini, Aristoteles sendiri menerima ketidakadilan sosial ekonomi  sebagai  hal  yang  adil, asalkan  sesuai  dengan  peran  dan sumbangan  masing-masing  orang. Maksudnya, orang yang mempunyai sumbangan  dan  prestasi  terbesar akan  mendapat  imbalan  terbesar, sedangkan orang yang sumbangannya kecil akan mendapat imbalan  yang  kecil.  Ini  adil. Demikian  pula,  perbedaan  kaya miskin yang sejalan dengan perbedaan  sumbangan  dan  prestasi masing-masing orang harus dianggap sebagai hal yang adil.
Dengan kata  lain,  keadilan distributif tidak membenarkan prinsip  sama  rata  dalam  hal pembagian kekayaan ekonomi.
Prinsip  sama  rata  hanya  akan menimbulkan  ketidakadilan  karena mereka  yang  menyumbang  paling besar  tidak  dihargai  semestinya, yang  berarti  diperlakukan  secara tidak adil.
Keadilan distributif punya relevansi dalam dunia bisnis,
khususnya dalam perusahaan.
Berdasarkan  keadilan  distributif  ala Aristoteles,  setiap  karyawan  harus digaji  sesuai  dengan  prestasi,  tugas, dan  tanggung  jawab yang  diberikan kepadanya.  Semakin  besar  prestasi dan  tanggung  jawab  seseorang, semakin  besar  pula  imbalan  yang diperolehnya.  Ini  adil  karena  ada dasar  atau  kriteria  objektif  yang diketahui  dan  dapat  diterima  semua orang. Maka, pada akhirnya memang  imbalan ekonomi  yang didapat  setiap  orang  akan  tidak sama,  dan  itu  pun  dibenarkan  dan diterima  sebagai  hal  yang  adil  dan etis.
Berbicara mengenai keadilan berkaitan juga dengan kepuasan, dimana seseorang akan merasa mendapat  keadilan  bila  dirinya  sudah merasa  puas  atau  mendapatkan  apa yang  ia  harapkan.  Menurut  Philip Kotler,  kepuasan  konsumen  adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang  berasal  dari  perbandingan  antara
kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu produk  dengan  harapannya.  Menurut Takdir  Rahmadi, macam  atau  jenis kepuasan  konsumen  adalah  sebagai berikut :
a. Kepuasan  substantif,  merupakan kepuasan  yang  menyangkut  isinya, misalnya ganti rugi.
b. Kepuasan  psikologis,  merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud, misal: perasaan  bangga  karena  mendapat pelayanan yang sangat istimewa dari sebuah  rumah  makan  mewah.  Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan  dimasa  depan  agar  tetap terjaga.
c. Kepuasaan  prosedural,  para  pihak
diberi keleluasaan untuk menyatakan kehendaknya. Pembangunan nasional kita bertujuan untuk mewujudkan masyarakat  adil  dan  makmur.  Dalam kenyataannya,  masih  sering  terjadi berbagai gejolak baik karena kesenjangan  sosial  ekonomi  yang belum  sepenuhnya  teratasi  dalam masyarakat kita, maupun karena terlanggarnya  hak  dan kepentingan pihak  tertentu  atau  karena  perlakuan tidak  sama  yang  dirasakan  oleh  warga masyarakat.  Bagi  dunia  usaha,  situasi ini tentunya kurang mendukung perkembangan bisnis yang sehat.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa  masalah  keadilan  secara  timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya  bisnis  yang  baik  dan  etis. Disatu  pihak  terwujudnya  keadilan dalam  masyarakat  akan  melahirkan kondisi  yang  baik  dan  kondusif  bagi kelangsungan  bisnis  yang  baik  dan sehat.  Tidak  hanya  dalam  pengertian bahwa  terwujudnya  keadilan  akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang  kegiatan  bisnis,  melainkan juga  dalam  pengertian  bahwa  sejauh prinsip  keadilan  dijalankan  akan  lahir wajah bisnis yag lebih baik dan etis. Di pihak  lain,  praktek  bisnis  yang  baik, etis  dan  adil atau fair,  akan  ikut mewujudkan keadilan dalam masyarakat.  Sebaliknya,  ketidakadilan yang  merajalela  akan  menimbulkan gejolak  sosial  yang  meresahkan  para pelaku  bisnis.  Tidak  mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis.
John  Locke,  Rousseau,  Immanuel Kant, serta John Rawls mengemukakan keadilan  dalam  kontrak.  Para  pemikir tersebut menyadari bahwa tanpa kontrak  serta  hak  dan  kewajiban  yang ditimbulkannya, maka masyarakat bisnis tidak akan berjalan. Oleh karena itu  tanpa  adanya  kontrak,  orang  tidak akan  bersedia  terikat  dan  bergantung
pada  pernyataan  pihak  lain.  Kontrak memberikan suatu cara dalam menjamin bahwa masing-masing individu  akan  memenuhi  janjinya,  dan selanjutnya  hal  ini  memungkinkan terjadinya  transaksi  di  antara  mereka (Siti  Malikhatun  Badriyah, 2010 : 6). Dan apabila dikaitkan dalam pemberian ganti rugi dalam pengangkutan barang, prinsip  keadilan  yang  dipakai  lebih mengarah  pada  keadilan  komutatif yang  pada  intinya  prinsip  keadilan  ini menuntut  agar  semua  orang  menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan  pinjaman,  memberi ganti  rugi  yang  seimbang,  memberi imbalan  atau  gaji  yang  pantas,  dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang, dan sebagainya, dengan  terlebih  dahulu  melihat  kasus per kasus atau latar belakang timbulnya kerugian tersebut.

## C. SIMPULAN
Dalam  pemberian  ganti  rugi  dalam pengangkutan  barang,  prinsip  keadilan yang  dipakai  lebih  mengarah  pada keadilan  komutatif  yang  pada  intinya prinsip  keadilan  ini  menuntut  agar  semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya,  mengembalikan pinjaman, memberi  ganti  rugi  yang  seimbang, memberi  imbalan  atau  gaji  yang  pantas, dan  menjual  barang  dengan  mutu  dan
harga  yang  seimbang,  dan  sebagainya, dengan  terlebih  dahulu  melihat  kasus  per kasus  atau  latar  belakang  timbulnya kerugian  tersebut.  Dan perjanjian  baku memberikan  suatu  cara  dalam  menjamin
bahwa  masing-masing  individu  akan memenuhi janjinya, dan selanjutnya hal ini memungkinkan  terjadinya  transaksi  di antara mereka.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah. 2008. Pertimbangan Hukum
Putusan Pengadilan. Sidoardjo :
Program  Pasca Sarjana Universitas
Sunan Giri,
Badriyah, Siti Malikhatun. 2010. Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. ____ . 1993. KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya. Bandung : Alumni. ______ . 1994. Aneka  Hukum
Bisnis. Bandung : Alumni.
Fuady,  Munir. 2003 . Hukum dari Sudut Pandang  Hukum Bisnis,  Buku  II. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
______ . 2007. Dinamika Teori Hukum. Bogor : Ghalia Indonesia.
Gunawan,  Johannes. 1987. Penggunaan Perjanjian Standar dan Implementasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak. Majalah Pro Justitia. Bandung : Universitas katolik Prahyangan.
Hernoko,  Agus Yudha. 2008. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Yogyakarta : Laksbang Mediatama. H.M.N. Purwosutjipto. 1983. Pengertian
Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3, Jakarta : Djambatan
K.  Bertens. 2000. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta : Kanisius.
Keraf,  Sonny. 1998. Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya). Yogyakarta : Kanisius. Mertokusumo,  Sudikno., dan  A.  Pitlo.
1993. Bab-babTentang Penemuan Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Muhammad, Abdulkadir. 1991. Hukum Pengangkutan Darat,  Laut,  dan Udara. Bandung : PT.  Citra  Aditya Bakti. _____ . 1992. Perjanjian  Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan. Bandung : PT.  Citra Aditya Bakti.
Rahardjo,  Satjipto. 2006. Hukum dalam Jagad Ketertiban,  Cet. I. Jakarta : UKI Press.
R.  Soekardono. 1986. Hukum Dagang Indonesia. Jakarta : CV. Rajawali.
Satrio,  J. 1993. Hukum  Perikatan: Perikatan  yang  Lahir dari Undang- undang bagian  I. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Setiardjo, Gunawan. 2004. Filsafat Pancasila Bagian I. Cetakan X.

## Sjahdeni, Sutan Remy. 1993. Kebebasan
Berkontrak dan Perlindungan  yang Seimbang dengan  Para  Pihak  dalam Perjanjian  Kredit  Bank di  Indonesia.
Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
Soejono  D. 1978. Penegakan dalam Sistem Pertahanan Sipil. Bandung :
PT. Karya Nusantara Cabang Bandung.
Subekti. 2005. Hukum Perjanjian.
Jakarta : P.T. Intermasa.
Sudaryatmo. 1999. Makalah  Workshop
Perlindungan Konsumen Angkatan I. Jakarta.
Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus. Jakarta : Predana Media.
Warassih, Esmi. 2001. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses  Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum  UNDIP. Semarang : UNDIP. Wardoyo,  Endro. 2000. Perlindungan
Bagi Konsumen  PDAM,  Makalah Tugas Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Magister Ilmu Hukum UII, Yogyakarta.