CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 2(2): 40-46 ISSN 2776-463X

## EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019
Aminullah Thaib 1 , Anggriyawan Djafar 2 *, Fitro Darwis 3 , M. Asril Bakir 4
1,2,3 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Pasifik Morotai,
4 Alumni Program Studi Teknik Sipil, Universitas Pasifik Morotai, Jl. Siswa Desa Darame, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai
* anggriyawandjafar88@gmail.com amienthaib86@gmail.com fitrodarwis@gmail.com

## ABSTRAK
Pelaksanaan  sistem  pengadaan  barang  jasa  secara  e-procurement  di  Kabupaten  Pulau  Morotai  sudah  berlangsung  sejak tahun  2015.  Untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  dan kepuasan serta  kepahaman pengguna/calon  penyedia  maka perlu untuk  melakukan  evaluasi  sistem  pengadaan  secara  elektronik  di  Kabupaten  Pulau  Morotai.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  lapangan  yaitu  dengan  melakukan  survey  dan  pengumpulan  data.  Objek  penelitian  ini  yaitu  Badan  Pelayanan Pengadaan Barang/jasa. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode angket (kuesioner) dan wawancara (interview). Teknik Analisa data mencakup korelasi sederhana dan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. ver 22.  Statistik  deskripif  digunakan  mendiskripsikan  variabel  yang  dominan  yang  mempengaruhi  pelaksananaan  pengadaan barang  jasa  secara  e-procurement  di  Kab.  Pulau  Morotai.  Perhitungan  peringkat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  perhitungan  statistika  mean. Hasil  penelitian  menunjukan    bahwa  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2019 dilakukan sebanyak 139 paket dengan total nilai kontrak  Rp.  346.453.222.696,-.  Hasil  penyebaran  angket/kuesioner  kepada  Penyedia  Jasa  sebagai  Responden  dilakukan pengolahan data untuk uji Validitas dan Reliabilitas sebanyak 15 variabel yang dinyatakan valid, dan reliabel dengan nilai cronbach  Alpha  yaitu  0,814  (>0,6).  Hasil  analisa  data  menyatakan  bahwa  dari  hasil  evaluasi  pelaksanaan  pengadaan barang  jasa  dihitung  menggunakan analisis nilai  mean product terhadap  keseluruhan variabel dengan hasil  variabel  yang mepengaruhi pelaksanaan pengadaan yaitu Variabel Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai mean 4,75 dan variabel Dampak menyeluruh E-Procurement dengan nilai mean 4,70.
Kata kunci: Evaluasi pelaksanaan tender, E-Procurement, SPSS

## PENDAHULUAN
Pengadaan barang  jasa  konvensional  merupakan  sistem  pelelangan pemerintah  yang  beberapa  dekade lalu  di  terapkan.  Dalam  penerapan  system  pelelangan  konvensional  ini  banyak  terdapat  kekurangan- kekurangan  yang  dalam  hal  ini  menghasilkan  sisi  negative  dari  proses  pelelangan  sampai  penetapan pemenang.  Berdasarkan  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Udoyono,  2012  (dalam Basrie  H.,  2017),  pengadaan  barang/jasa  secara  konvensional  menghasilkan  sisi  negative  diantaranya suap untuk memenangkan tender, tidak transparansi proses tender, menimbulkan persiangan yang tidak sehat  diantara  penyedia,  pencantuman  spesifikasi  teknik  hanya  dapat  dipasok  oleh  satu  pelaku  usaha tertentu,  rekanan  yang  tidak  memiliki  administrasi  lengkap  dapat  mengikuti  tender  dan  bahkan  bisa menang tender.
Pelaksanaan pengadaan barang jasa di Indonesia sampai pada tahun 2008 masih menggunakan sistem pengadaan  secara  konvensional.  Dalam  pelaksanaan  tender  ini  interaksi  atara  panitia  pengadaan  dan para  penyedia  jasa  dilakukan  secara  langsung  sehingga  banyak  terjadi  penyimpangan  dalam  proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu juga sistem pengadaan ini juga membutuhkan waktu yang lama yang cukup menyita waktu dan biaya, tidak transparan serta persaingan yang tidak sehat.
Saat ini, sistem pelaksanaan pengadaan barang jasa di Indonesia sudah di lakukan secara elektronik (e- procurement). Tidak terkecuali di Kabupaten Pulau Morotai. Pelaksanaan sistem pengadaan barang jasa e-procurement  di  kabupaten  pulau  morotai  sudah  berlangsung  sejak  tahun  2015.  Dalam  pelaksanaan
pengadaan sampai saat ini Badan Layanan Pengadaan barang/jasa Kabupaten Pulau Morotai pun terus mengikuti  pengembangan-pengembangan  dalam  hal  penggunaan  aplikasinya.  Untuk  mengetahui tingkat keberhasilan dan kepuasan serta kepahaman pengguna/calon penyedia maka dirasa perlu untuk melakukan  evaluasi  sistem  pengadaan  secara  elektronik  mengingat  setiap  waktu  selalu  di  lakukan perubahan-perubahan atau upgrade sistem aplikasi.

## LANDASAN TEORI
Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus proyek yang diperlukan oleh instansi pemerintah  maupun  lembaga  lainnya  yang  prosesnya  dimulai  dari  perencanaan  kebutuhan  sampai terselesaikannya  seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara  dua pihak sesuai dengan perjanjian atau kontrak. Siklus tahapan pengadaan barang/jasa menurut LKPP tahun 2012 seperti pada gambar 1 berikut ini.
Gambar 1. Siklus Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP, 2012)
E-Procurement adalah pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi  dan  transaksi  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam penerapan  e-procurement  telah  diperoleh  beberapa  manfaat  seperti  yang  dijelaskan  oleh  (Teo  &  Lai, 2009) yang membagi keuntungan dari e-procurement menjadi 2 yaitu, keuntungan yang dirasakan secara langsung  (meningkatkan  kevalidan  data,  meningkatkan  efisiensi  dalam  proses  pengadaan,  proses aplikasi  yang  lebih  cepat,  mengurangi  biaya  operasional  juga  administrasi)  dan    keuntungan      yang tidak  langsung  (e-procurement  membuat  pengadaan menjadi lebih dapat berkompetisi, meningkatkan pelayanan pada konsumen, dan meningkatkan hubungan dengan rekan kerja).
Penyedia  barang/jasa  adalah  Bagian  usaha  atau  orang  perseorangan  yang  menyediakan barang/pekerjaan  konstruksi/jasa  konsultansi/jasa  lainnya.  Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  54 Tahun  2010  menyebutkan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dikerompokkan  dalam  beberapa kelompok yaitu :
1. Pengadaan Barang
2. Pekerjaan Konstruksi
3. Jasa Konsultansi
4. Jasa Lainnya.
Manfaat   lain   dari   penggunaan   e-procurement antara lain :
a. Menyederhanakan proses e-procurement
b. Mempererat hubungan dengan pihak supplier
c. Mengurangi  biaya  transaksi  karena  mengurangi  penggunaan  telfon  atau  fax  dan  dokumen- dokumen yang menggunakan kertas.
d. Mengurangi waktu pemesanan barang
e. Menyediakan laporan untuk evaluasi
f. Meningkatkan kepuasan user

## State Of Art
Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa secara e- procurement  telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Diantaranya Siti Fatimah (2012) tentang Evaluasi Pengadaan  Barang/Jasa  melalui  e-procurement  di  LPSE  Kementerian  Keuangan  RI.  Hasil  penelitian
menunjukan  bahwa  pelaksanaan  e-procurement  dapat  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas, memperbaiki  proses  efisiensi  pengadaan,  meningkatkan  akses  pasar  dan  persaingan  yang  sehat, monitoring dan audit serta meningkatkan ases informasi yang real time.
Arindra  Rossita  dkk  (2014)  dengan  judul  Efektifitas  e-procurement  dalam  pengadaan  barang/jasa  di Kab.  Bojonegoro.    Metode  penelitian  yang  digunakan  berupa  metode  Kuantitatif.  Dimana  Variabel- variabel  yang  digunakan  terdiri  dari  variabel  efisiensi,  efektifitas,  daya  sain,  transparansi,  dan tanggungjawab  serta  good  governance.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  variabel  efisiensi  dan transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap good governance. Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh secara signifikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  yaitu  dengan  melakukan  survey  dan  pengumpulan  data sebagai bahan untuk analisis dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Objek penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam hal ini Badan Pelayanan Pengadaan Barang/jasa kabupaten  pulau morotai. Terdapat  dua jenis  sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini,  yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa data dokumen pelelangan, dokumen penawaran, penilaian  evaluasi  teknik  dan  summary  report.  Data  primer  berupa  data  hasil  kuesioner kepada  pihak rekanan (penyedia jasa), dan wawancara dengan  pihak-pihak terkait yaitu panitia pengadaan.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Metode  angket  (kuesioner)  dan  wawancara (interview). Metode angket yaitu pengumpulan data langsung berhubungan dengan responden dengan cara menyebarkan kuesioner yang akan diisi oleh responden sedangkan Metode wawancara merupakan teknik  pengambilan  data  dimana  peneliti  langsung  berdialog  dengan  responden  untuk  mengetahui informasi tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa di kabupaten pulau morotai tahun 2018. Penyusunan  kuesioner  menggunakan  sistem  pilihan  ganda  (multiple  choice)  dan  pertanyaan  bersifat semi terbuka dengan tujuan memberikan kebebasan bagi responden untuk menjawab pertanyaan yang tepat dan sesuai pilihan mereka.
Kuesioner terdiri dari dua pertanyaan :
1. Kuisioner ditujukan pada pelaksana harian dalam hal ini  pelayanan dengan sistem jawaban multiple choice sesuai dengan tanggapan dan kepuasan responden.
2. Kuisioner yang berdasarkan pada tingkat kepentingan dengan diberi pembobotan.
a)  Sangat penting : 5 b)  Penting : 4 c)  Abstain/ragu-ragu : 3 d)  Tidak penting : 2 e)  Sangat tidak penting : 1
Data  yang  diperoleh  merupakan  data  kualitatif  yang  diubah  menjadi  data  kuantitatif  berupa pendapat responden  agar  dapat  diproses  melalui  program  komputer.  Variabel  bebas  yang  digunakan  pada penelitian  ini  diantaranya,  faktor  Panitia  Pengadaan  Barang/Jasa,  faktor  Fungsi  dan  Kelengkapan Fasilitas,  faktor  Website,  faktor  Pelaksanaan  Pelelangan,  dan  faktor  Dampak  Menyeluruh  E- Procurement. Sedangkan Variabel terikatnya adalah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
Panitia Pengadaan Barang/Jasa (X1)
Fungsi dan Kelengkapan Fasilitas (X2)
Website (X3)
Pelaksanaan Pelelangan (X4)
Dampak Menyeluruh E-Procurement (X5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Y)
CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 2(2): 40-46 ISSN 2776-463X
Gambar 2. Variabel Penelitian
Tabel 1 . Daftar Variabel dan Pernyataan No Variabel Pernyataan Valid 1 X11 Pemahaman dan penerapan secara menyeluruh Peraturan Lembaga LKPP No 9 Tahun 2018 pada Proses Lelang 2 X12 Kemampuan komunikatif panitia dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelelangan 3 X21 Kebersihan dan kenyamanan ruangan kantor 4 X22 Kelengkapan dan kesiapan alat-alat (perangkat computer, proyektor,dll) 5 X23 Kecepatan koneksi internet sebagai media pelaksanaan e-proc 6 X31 Perlindungan dokumen yang tidak boleh dibuka sebelum waktu 7 X41 Pembukaan dokumen penawaran 8 X42 Evaluasi dokumen penawaran 9 X43 Pembuktian dokumen penawaran 10 X44 Pembuktian berita acara hasil pelelangan 11 X45 Penetapan pemenang 12 X46 Pengumuman pemenang 13 X47 Sanggahan atau sanggah banding 14 X48 Kesesuaian dan kelengakapan informasi pengumuman paket pekerkjaan yang akan di lelang 15 X51 Efisiensi Biaya dan Waktu
Teknik Pengolahan data mencakup uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions)  for windows ver. 22. Sedangkan Teknik Analisa data mencakup  korelasi  sederhana  dan  regresi  linear  berganda  dengan  menggunakan  SPSS.  Perhitungan peringkat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perhitungan  statistika  mean  dengan  bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions)  for windows ver. 22 yang merupakan salah satu program komputer khusus untuk menguji data statistika. Formulasi yang digunakan adalah:
n F     (1)
Dengan,
 = Mean/nilai rata-rata ∑FX = Jumlah skor
n = Jumlah subjek

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum
Bagian Layanan Pengadaan barang jasa Kabupaten Pulau Morotai secara fungsional dan administrstif berada  dibawah  koordinasi  Bagian  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Pulau  Morotai.  Bagian  Layanan Pengadaan  (BLP)  Kabupaten  Pulau  Morotai  sudah  bersifat  tetap  berdasarkan  perubahan  struktural. Bagian  Layanan  Pengadaan  (BLP)  adalah  unit  organisasi  pemerintah  yang  berfungsi  melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

## Karakteristik Responden
Responden pada penelitian ini ialah sebanyak  20 orang yang terdiri dari 5 penyedia jasa konsultansi dan 15  penyedia  jasa  pekerjaan  konstruksi.  Keseluruhan  responden  merupakan  penyedia  yang  telah
terverifikasi di LPSE Kabupaten Pulau Morotai. Dari data yang diperoleh berdasarkan kuesioner dapat diketahui  karakteristik  responden  berdasarkan  tingkatan  umur,  jenis  kelamin,  tingkat  pendidikan  dan masa kerja. Karakteristik responden ini sebagaimana terangkum pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Karakteristik Responden Karakteristik Demografi Jumlah Persentase (%) Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 16 4 80 20 Pendidikan Terakhir SMA Sarjana (S1) Magister (S2) 4 12 4 20 60 20 Umur 26 – 30 Tahun 30 – 35 Tahun 36 – 40 Tahun 41 Tahun 2 4 3
11
6,67 20 13,33 60
Sumber  : Hasil penelitian

## Data Jumlah Pengadaan Barang Jasa Tahun 2019
Jumlah paket pengadaan tahun 2019 yang dilaksanakan oleh BLP Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 31 Paket Pengadaan barang, 103 paket pekerjaan konstruksi dan 5 paket jasa konsultansi. Data jumlah pengadaan ini berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan Pengurus BLP. Adapun data secara lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3 . Jumlah Paket Pengadaan Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh BLP Kabupaten Pulau Morotai No Jenis Paket Pengadaan Jumlah Paket Nilai Total Kontrak (Rp) 1 Pengadaan Barang 31 25.219.883.942,00
2 Pekerjaan Konstruksi - DAK - DAU 49 54 126.984.102.789,54 193.804.450.964,19 3 Jasa Konsultansi 5 444.785.000,00 Total 139 346.453.222.696
Sumber : Data Summary Report LPSE Kab. Pulau Morotai, 2019
Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 pelaksanaan pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh BLP Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 139 paket dengan nilai kontrak total Rp. 346.453.222.696,00.  Semua  total  anggaran  yang  telah  dikontrakkan  ini  terdiri  dari  sumber  Dana Alokasu Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji validitas dihitung jika Rhitung > Rtabel dengan N=20 Rtabel = 0,444. Dari kelima variabel dengan penjabaran  menjadi  15  sub  variabel  question.  Hasil  pengolahan  data  dengan  bantuan  software  SPSS, menunjukan  bahwa  variabel  dengan  item  pernyataannya  mempunyai  nilai  Rhitung  >  Rtabel,  yang dinyatakan  valid  adalah  15  variabel.  Selanjutnya  dilakukan  uji  reliabilitas  terhadap  15  variabel  yang valid.
Berdasarkan uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel yang valid mempunyai cronbach Alpha >  0,6  yaitu  0,814. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  uji  reliabilitas  yang dilakukan  pada  15 variabel adalah semuanya reliabel.
Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui variabel yang dominan yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik di Kabupaten Pulau Morotai. Variabel dominan ini
ditetapkan  pada  salah  satu  variabel  yang  mempunyai  mean  tertinggi.  Adapun  hasil  analisis  statistika mean dapat dilihat pada Tabel 4. berikut ini.
Tabel. 4 . Mean variabel pengadaan barang jasa secara elektronik pada BLP Kabupaten Pulau Morotai No Variabel Mean Peringkat 1 Panitia Pengadaan barang/jasa 4,75 1 2 Fungsi dan kelengkapan fasilitas 4,39 5 3 Website 4,67 3 4 Pelaksanaan Lelang 4,47 4 5 Dampak menyeluruh e-procurement 4,70 2
Dari  tabel  4  diatas  menunjukkan  bahwa  dari  5  variabel  yang  memiliki  mean  tertinggi  terdapat  pada variabel  Panitia Pengadaan  barang/jasa  yaitu  sebesar  4,75.  Olehnya  itu  variabel  dominan  dalam  hasil evaluasi  terahadap  penyedia  barang  jasa  kepada  BLP  Kabupaten  Pulau  Morotai  adalah  faktor  Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Faktor Penitia Pengadaan Barang/jasa yang dievaluasi ini meliputi informasi yang  jelas  dan  mudah  dimengerti,  pemahaman  panitia  terhadap  perpres  No.54  tahun  2010  dan perubahan terakhir tahun 2018, pemahaman dan penetapan secara menyeluruh peraturan LKPP No. 9 tahun 2019 pada proses lelang, dan kemampuan komunikatif panitia dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelelangan.
Variabel yang memiliki mean tertinggi ke dua (peringkat 2) juga cukup dominan dimana selisih mean variabel  dengan  peringkat  1  sebesar  0,05.  Sehingga  dirasa  cukup  dominan  dalam  hal  evaluasi pelaksanaan  pengadaan  barang  jasa  di  kabupaten  pulau  morotai.  Adapun  komponen  variabel  pada peringkat  2  yakni  Dampak  menyeluruh  E-Procurement  yang  dievaluasi  terdiri  dari  transparansi, kemudahan pemasukan dokumen kualifikasi, efektifitas, efisiensi biaya dan waktu, serta akuntabilitas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan analisis dan pembahasan data yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/  Jasa  secara  elektronik  (e-procurement)  di  Kabupaten  Pulau Morotai  sudah  mulai  dilaksanakan  pada  tahun  2015  oleh  Unit  Layanan  Pengadaan  Pemerintah Kabupaten  Pulau  Morotai  yang  saat  ini  sudah  berubah  status  dan  nomenklatur  menjadi  Bagian Layanan Pengadaan.
2.  Pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Pulau  Morotai  pada  tahun  2019  dilakukan  sebanyak  139  paket  dengan  total  nilai  kontrak  Rp. 346.453.222.696,-.
3.  Dari  hasil  penyebaran  angket/kuesioner  kepada  Penyedia  Jasa  sebagai  Responden  dilakukan pengolahan  data untuk uji  Validitas dan  Reliabilitas sebanyak  15  variabel yang dinyatakan  valid, dan reliabel dengan nilai cronbach Alpha yaitu 0,814 (>0,6).
4.  Evaluasi  pelaksanaan  pengadaan  barang  jasa  dihitung  menggunakan  analisis  nilai  mean  product terhadap  keseluruhan  variabel  dengan  hasil  variabel  yang  mepengaruhi  pelaksanaan  pengadaan yaitu  Variabel  Panitia  Pengadaan  Barang/Jasa  dengan  nilai  mean  4,75  dan  variabel  Dampak menyeluruh E-Procurement dengan nilai mean 4,70.

## SARAN
Beberapa  saran  yang  diperlukan  untuk  rekomendasi  serta  pengembangan  hasil  penelitian  sebagai berikut:
1.  Perlu  dilakukan  penyebaran  angket  terhadap  panitia  pengadaan,  Pokja,  dan  pengguna  anggaran sebagai bentuk validasi data.
2.  Evaluasi perlu dilakukan dengan memfokuskan kepada faktor-faktor pengadaan barang jasa sebagai pengembangan penelitian selanjutnya.
3.  Diperlukan analisis tambahan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antar variabel penelitian pengadaan barang/jasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Anonim,  Paparan  Presentase  Kementerian  Pekerjaan  Umum  tahun  2011  tentang  Pengadaan  Barang Jasa Melalui Media Elektronik Anonim , Summary Report 2019. LPSE Kabupaten Pulau Morotai
Arindra  Rossita  Arum  N.,  2014.  Efektifitas e-procurement dalam  pengadaan  barang/jasa  di  Kab. Bojonegoro. Universitas Brawijaya. Malang
Basrie H., 2017. Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) pada Pemerintah Kota Bengkulu : repository.unib.ac.id
Fatimah  Nasution  Siti,  2012.  Evaluasi  Pengadaan  Barang/Jasa  melalui  e-procurement  di  LPSE Kementerian Keuangan RI. Skripsi
Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  No.  1  (2015)  tentang e- tendering.
Teo Thompson S.H & Lai Kee-hung, 2009. Adopters and  non-adopters  of  e-procurement in  singapore  :  An emprical study. Omega, 37.
.