## Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia

## (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19)
Irfan Setiawan 1* , Christin Pratami Jesaja 2
1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri; irfansetiawan@ipdn.ac.id
2 Institut Pemerintahan Dalam Negeri; christinpratami@gmail.com
* Correspondence: irfansetiawan@ipdn.ac.id; Jl. Ir. Soekarno Km.20, Kode Pos 45363, Indonesia
Received: 15-09-2022; Accepted:; 21-11-2022; Published: 21-11-2022
Abstrak: Korupsi  merupakan  suatu  tindakan  menyimpang  untuk  mendapatkan  kekayaan  dan  keuntungan pribadi menggunakan uang rakyat atau negara secara ilegal dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Salah satu kasus yang terjadi belakangan ini dan cukup memprihatinkan ialah kasus korupsi bantuan sosial di masa pandemi virus corona. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis perilaku korupsi bantuan sosial oleh para aparatur  pemerintahan  di  tengah  pandemi  virus  corona,  Penanganan  tindakan  korupsi  aparatur  pemerintahan Indonesia,  dan  Upaya  untuk  meminimalisir  tindakan  korupsi  bantuan  social  di  Indonesia.  Penelitian  ini memadukan konsep Kast, Rosenzweig, 1970 mengenai perilaku yang didasarkan motivasi, konsep McClelland, 1985 mengenai dorongan dasar motivasi & konsep GONE dari Jack Bologne, 1993 mengenai penyebab korupsi. Metode  penulisan  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dan  kepustakaan  (pengumpulan  data  pustaka) dengan melakukan analisis secara sistematis dari semua data terkumpul yang berkaitan dengan masalah dalam penulisan,  disamping  itu  penulis  juga  mewawancarai  tenaga  ahli  baik  dari  penyuluh  anti  korupsi  maupun pengkaji masalah sumber daya aparatur. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah yang sangat besar karena dapat mengganggu pertumbuhan dan pembangunan negara, serta butuh penanganan serius untuk mengatasi atau meminimalisir keberadaannya. Korupsi bisa terjadi karena cara pandang seseorang akan kekayaan yang salah, ketamakan, adanya peluang, kebutuhan, penyalahgunaan kekuasaan, tidak adanya nilai-nilai  integritas  dan  nasionalisme,  ketidaktegasan  hukum,  dan  pandangan  terhadap  hukum.  Salah  satu contohnya  ialah  kasus  korupsi  penyalahgunaan  dana  bantuan  sosial  saat  pandemi  virus  corona  yang menyebabkan kerugian besar. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hal ini dapat dilakukan dengan memberi edukasi  sejak  dini akan nilai-nilai anti korupsi, menegakkan  hukum yang berlaku  secara tegas, dan menyosialisasikan  kepada  masyarakat  tentang  mekanisme  pengaduan  dan  pelaporan  apabila  mengetahui terjadinya tindakan korupsi.
Kata Kunci: Perilaku Korupsi, Aparatur Pemerintah, Bantuan Sosial, Pandemi COVID-19
Abstract: Corruption is a deviant act to obtain wealth and personal gain using public or state money illegally by abusing the power given. One of the cases that has occurred recently and is quite concerning is the case of corruption in social assistance during the corona virus pandemic. The purpose of this paper is to analyze the corrupt  behavior  of  social  assistance  by  government  officials  in  the  midst  of  the  corona  virus  pandemic, Handling  corrupt  acts  of  Indonesian  government  officials,  and  Efforts  to  minimize  corruption  in  social assistance in Indonesia. This study combines the concept of Kast, Rosenzweig, 1970 regarding behavior based on motivation, McClelland's 1985 concept of basic motivational drives & Jack Bologne's GONE concept, 1993 regarding the causes of corruption. The writing method used is descriptive and library methods (collection of library data) by conducting a systematic analysis of all collected data relating to problems in writing, besides that  the  author  also  interviewed  experts  from  both  anti-corruption  counselors  and  reviewers  of  apparatus resource  problems.  The  results  of  this  paper  indicate  that  corruption  is  a  very  big  problem  because  it  can interfere  with  the  growth  and  development  of  the  country,  and  requires  serious  handling  to  overcome  or minimize  its  existence.  Corruption  can  occur  because  of  a  person's  perspective  on  wealth  is  wrong,  greed, opportunities, needs, abuse of power, the absence of the values of integrity and nationalism, legal indecision, and views on the law. One example is the case of corruption in the misuse of social Social Grant during the corona virus pandemic which caused huge losses. Efforts that can be made to minimize this can be done by providing early education on anti-corruption values, strictly enforcing the law, and disseminating information to the public about the complaint and reporting mechanism if they know of an act of corruption.
Keywords: Corruption Behavior, Government Apparatus, Social Grant, Covid-19 pandemic

## 1. Pendahuluan
Pemerintahan  dan  setiap  urusan  yang  dijalankan  di  dalamnya  merupakan  hal  yang sangat penting bagi kelangsungan suatu negara. Segala urusan tersebut tentunya tidak berjalan otomatis  tetapi  dikerjakan  oleh  sumber  daya  manusia,  yang  lebih  dikenal  dengan  aparatur pemerintahan.  Hal  ini  membuat  setiap  aparatur  memiliki  peran  krusial  bagi  negaranya. Aparatur  pemerintahan  diberi  mandat  serta  tanggung  jawab  oleh  negara  dan  rakyat  untuk mengatur urusan pemerintahan yang telah menjadi tugas dan fungsinya masing-masing. Sudah merupakan  sebuah  keharusan  bagi  setiap  aparatur  pemerintahan  untuk  bisa  menjalankan semua  kepercayaan  yang  telah  diberikan  kepada  mereka  dengan  baik  dan  penuh  integritas. Menjadi  suatu  masalah  yang  fatal  apabila  para  aparatur  pemerintahan  atau  birokrat menunjukkan  perilaku  yang  menyimpang  dari  ketentuan  tugas  dan  kewenangan  yang  telah diatur  dalam  perundang-undangan  karena  akan  menghambat  proses  penyelenggaraan pemerintahan (Fathya, 2018).
Aparatur pemerintahan tidak bisa hanya menuntut hak dan kenyamanan, seperti upah atau insentif yang semakin besar, tetapi kinerja dan kewajibannya pun harus diperhatikan dan dijalankan dengan baik. Selain itu, pemerintah pun harus profesional dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan bangsa di atas kepentingan diri sendiri. Aparatur pemerintahan merupakan pelayan masyarakat. Menjadi sebuah kewajiban bagi setiap aparatur pemerintahan untuk bekerja dengan benar karena banyak masyarakat menaruh harapan pada mereka untuk mewujudkan  pemerintahan  yang  lebih  baik  di  masa  mendatang.  Negara-negara  yang  pilar- pilar  demokrasinya  tidak  bekerja  secara  optimal,  tidak  memungkinkan  pencapaian  kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan sebaliknya, pelayanan publik tanpa “Proses Politik yang  Demokratis”  cenderung  membuka  ruang  bagi  praktik-praktik  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme yang berujung kepada penyakit baru di Pemerintahan (Simangunsong, 2020).
Pada kenyataan yang ada di lapangan, ternyata cukup berbanding terbalik dengan yang seharusnya dilakukan seperti telah dijelaskan di atas. Ada banyak sekali penyimpangan yang dilakukan  oleh  aparatur  pemerintahan  yang  ada  di  negara  ini.  Bahkan  pada  pejabat-pejabat penting  pemerintahan  pun  ditemukan  banyak  sekali  pelanggaran  akan  kewajiban  dan  tugas yang seharusnya mereka lakukan. Salah satunya kasus yang marak terjadi ialah kasus korupsi. Menurut  laporan  berjudul  Corruption  Perceptions  Index  tahun  2020  yang  dirilis  oleh Transparency  International,  Indonesia  berada  di  peringkat  96  dari  180  negara  paling  korup (Transparency  International,  2018).  Tentu  hal  ini  menjadi  fenomena  yang  sangatlah memprihatinkan.
Kondisi  birokrasi  Indonesia  di  era  reformasi  saat  ini  belum  menunjukkan  arah perkembangan  yang  baik,  karena  masih  banyak  birokrat  yang  arogan,  bersikap  sebagai penguasa, menjalankan praktik KKNP (korupsi, kolusi, nepotisme, dan pemborosan) baik di aras  pemerintah  pusat,  provinsi,  maupun  kabupaten/kota.  Tidak  sedikit  ditemukan  aparatur pemerintahan  di  negara  ini  yang  menyalahgunakan  kewenangan  dan  kekuasaan  yang dipercayakan bagi mereka dengan memanfaatkan segala hak milik rakyat untuk kepentingan dan kepuasan pribadi mereka. Kebiasaan penyalahgunaan anggaran keuangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dapat terjadi pada level dan sistem pemerintahan dimanapun, bahkan hal  itu  sudah  ada  sejak  dulu  sampai  sekarang  (Setiawan  et  al.,  2020).  Aparatur  pemerintah merupakan alat kelengkapan nasional, terutama pada bidang kelembagaan, kepengurusan (tata laksana),  dan  kepegawaian  yang  mempunyai  tanggung  jawab  melaksanakan  pekerjaan pemerintahan sehari-hari (Sakinah, 2017).
Salah  satu  fenomena  yang  memprihatinkan  dan  baru-baru  saja  terjadi  ialah kasus korupsi  program  pengadaan  bantuan  sosial  penanganan  COVID-19  yang  dilakukan  oleh Juliari Batubara yang kala itu menjabat sebagai Menteri Sosial (Betresia et al., 2021; Vrischika Sani Purnama, 2021). Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019, bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang miskin, membutuhkan, atau rentan terhadap masalah-masalah sosial. Begitu pula  dalam    proses    pendistribusian  pemberian    bantuan  sosial  terdapat  fenomena    yang mengakibatkan  tidak maksimalnya penerimaan bantuan sosial di masyarakat (Harahap, 2020; Latif & Pangestu, 2022; Syukur, 2020).
Salah satu permasalahan tersebut adalah terjadinya korupsi dalam penyaluran bantuan sosial,  sehingga  bantuan  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  seharusnya.  Perbuatan  tersebut merupakan  sebuah  penyimpangan  yang  sangat  besar  terhadap  negara  dan  hak  masyarakat. Munculnya  perilaku  korupsi  berkaitan  dengan  motivasi.  Motivasi  adalah  sesuatu  yang mendorong seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu atau setidaknya mengembangkan kecenderungan untuk berperilaku tertentu (Kast, Rosenzweig, 1970). Individu termotivasi tiga dorongan  dasar,  yaitu:  kebutuhan  prestasi,  kebutuhan  afiliasi,  dan  kebutuhan  kekuasaan (McClelland, 1985).
Korupsi  merupakan  penyalahgunaan  atau  penyelewengan  dana  pemerintah/  negara (korporasi,  organisasi,  yayasan,  dan  lain-lain)  demi  kepentingan  pribadi  atau  orang  lain. Korupsi  menurut Transparency  International ( TI )  didefenisikan  sebagai  tindakan  pejabat
publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara ilegal dan tidak adil memperkaya diri dengan  menyalahgunakan  kekuasaan  yang  telah  masyarakat  percayakan  kepada  mereka. Korupsi  oleh  Bank  Dunia  ( World  Bank )  diartikan  sebagai  penyalahgunaan  jabatan  publik untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi.  Dari  pandangan  hukum,  menurut  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  memperkaya  diri  sendiri  maupun  orang  lain  atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional.
Menurut Suwartojo, korupsi adalah tindakan pelanggaran norma oleh seseorang atau lebih  dengan  menggunakan  dan/atau  menyalahgunakan  kekuasaan  atau  kesempatan  lewat proses  pengadaan,  penetapan  pungutan  penerimaan,  pemberian  fasilitas  atau  jasa  lain  yang dilakukan dalam kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau aset, penyimpanan uang atau aset serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara dan khalayak luas demi kepentingan pribadi atau  kelompok  (Juniadi  Suwartojo,  1997).  Perilaku  korupsi  adalah  sebuah  perilaku menyimpang,  merusak  dan  bertentangan  dengan  nilainilai  kebenaran,  moral  dan  etika, (Syauket, 2021).
Nur  Syam  memberikan  pandangan  bahwa  penyebab  seseorang  melakukan  korupsi adalah karena ketidakmampuan manusia untuk menahan diri dari godaan oleh dunia materi atau harta benda yang melebihi kemampuannya (Syam, 2020). Saat dorongan untuk menjadi kaya  sangat  besar  dan  tidak  tertahanakan,  sementara  terdapat  kesempatan  atau  peluang memperoleh  kekayaan  lewat  korupsi,  maka  seseorang  seringkali  akan  memutuskan  untuk korupsi meskipun ia tahu hal tersebut adalah hal yang salah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa  salah  satu  penyebab  korupsi  ialah  cara  pandang  terhadap  harta  dan  kekayaan  Cara pandang  yang  salah  terhadap  kekayaan  dapat  pula  menyebabkan  cara  yang  salah  dalam mengakses atau memperoleh kekayaan. Para pelaku korupsi adalah mereka yang tidak mampu mengendalikan keserakahan dan tidak peduli atas dampak perbuatannya terhadap orang lain, rakyat, bangsa, dan negara (Maisondra, 2022).
Teori Gone yang  dikemukakan  oleh  Jack  Bologne  memandang  bahwa  penyebab korupsi  adalah  ketamakan  ( greeds ),  peluang  ( opportunities ),  kebutuhan  ( needs ),  dan penguakan  atau  penyingkapan  ( exposure ).  Ketamakan  adalah  sikap  ketidakpuasan  yang timbul  pada  diri  seseorang  terhadap  harta  kekayaan  yang  dimiliki,  sehingga  menginginkan kekayaan  yang  lebih  lagi.  Peluang  atau  kesempatan  ( opportunities )  berkaitan  dengan  akses
yang ada sehingga terbuka jalan bagi seseorang untuk melakukan korupsi, meski sebenarnya mungkin tidak ada niat dari individu untuk melakukannya, tetapi dengan adanya kesempatan, ada pilihan baginya untuk melakukan korupsi. Kebutuhan ( needs ) berkaitan dengan keinginan dari  manusia  untuk  memperoleh  kehidupan  yang  wajar  atau  bahkan  melebihi  dari  yang seharusnya, karena tidak pernah merasa cukup. Ketamakan atau keserakahan ini berpotensi dimiliki oleh setiap orang dan sangat berkaitan dengan para koruptor (orang yang melakukan korupsi).  Penguakan  atau  penyingkapan  ( exposure )  berkaitan  dengan  tindakan  atau konsekuensi yang akan dihadapi pelaku jika telah diketahui melakukan penyimpangan atau korupsi.  Faktor  ketamakan  dan  kebutuhan  berhubungan  dengan  pelaku,  sedangkan  faktor peluang dan penguakan berhubungan dengan pihak yang dirugikan (Setiawan et al., 2020).
Beberapa peneliti sebelumnya menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian ini sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Latif,  dan  Pangestu,  yang  mengkaji  penyalahgunaan pendistribusian bantuan sosial dimasa pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  yang  mengkaji  dengan  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan  kasus.  Bahan hukum  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan,  baik  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang relevan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bantuan sosial  yang  diberikan  oleh  pemerintah  belum  bisa  berjalan efektif.  Hal tersebut  disebabkan karena masih terdapat penyalahgunaan dalam pendistribusiannya (Latif & Pangestu, 2022).
Betresia dkk meneliti implementasi etika yang dilakukan pelaku korupsi dan penegak hukum dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Studi dilakukan menggunakan data sekunder, dimana hasil analisis dipaparkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan  bahwa  pelaku  korupsi  bansos  COVID-19  tidak  menerapkan  etika  dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik secara deontologi dan teleologi. Di sisi lain, penegak hukum telah menggambarkan perilaku etis secara etika deontologi yang dicerminkan dari kode etik profesi dalam menjatuhkan hukuman vonis. (Betresia et al., 2021).
Peneliti lainnya yang meneliti masalah  kasus  korupsi yang  terjadi  di  masa pandemic COVID-19 yaitu Kadek Vrischika Sani Purnama, yang meninjau kasus korupsi yang terjadi di  masa  pandemic  COVID-19  dalam    perspektif    Hukum    dan    HAM.  Penelitian  ini menggunakan  Metode  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Penanganan secara serius tentang Tindak Pidana Korupsi ini dibuktikan dengan pembentukan Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Hal    ini    menunjukkan  komitmen  pemerintah  yang  serius akan pemberantasan korupsi tidak  hanya berasal dari internal pemerintah saja, melainkan juga
diperlukan suatu Lembaga diluar pemerintah yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah melanggar hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat harus dihadapi secara  serius  dan  khusus  karena  pada  hakikatnya  telah  melanggar  Hak-Hak  Asasi  Manusia (Vrischika  Sani  Purnama,  K.,2021).  Penelitian  yang  penulis  lakukan  berbeda  dengan penelitian  sebelumnya  tersebut,  dimana  penelitian  Latif,  dan  Pangestu  yang  mengkaji penyalahgunaan  pendistribusian  bantuan  sosial  dimasa  pandemic,  Betresia  dkk meneliti implementasi etika yang dilakukan pelaku korupsi dan penegak hukum dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19, kemudian Kadek Vrischika Sani Purnama, yang meninjau kasus  korupsi  yang  terjadi  di  masa  pandemic  COVID-19  dalam    perspektif    Hukum    dan HAM.
Dalam  penelitian  penulis  ini  bertujuan  mengkaji  dan  menganalisis  perilaku  korupsi bantuan sosial oleh para aparatur pemerintahan di tengah pandemi virus corona serta solusi yang  bisa  diambil  untuk  meminimalisir  terjadinya  praktek  korupsi.  Penelitian  ini menggunakan  kajian  litelature  melalui  pengumpulan  data  pustakayang  analisis  secara sistematis  dari  semua  data  terkumpul  yang  berkaitan  dengan  masalah  dalam  penulisan. Korupsi  merupakan  tindakan  menyimpang  yang  merugikan  masyarakat  dan  negara  dengan tujuan membawa kekayaan dan keuntungan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Korupsi dapat disebabkan oleh cara pandang seseorang akan kekayaan yang salah, ketamakan, adanya peluang, penyalahgunaan kekuasaan, kebutuhan, tidak adanya nilai-nilai integritas dan nasionalisme,  ketidaktegasan  hukum,  dan  cara  seseorang  memandang  hukum  sehingga korupsi  membutuhkan  penanganan  serius  untuk  mengatasi  atau  meminimalisir keberadaannya.

## 2. Metode
Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan  pendekatan  studi  literatur  atau  studi  kepustakaan.  Penggunaan  Metode  deksriptif dengan  maksud  untuk  menjelaskan,  menguraikan  atau  mendeskripsikan  korupsi  aparatur pemerintahan  Indonesia  dan  perilaku  korupsi  penyalagunaan  dana  bantuan  sosial  di  masa pandemi virus corona yang dibahas lewat setiap data yang ditemukan agar dapat lebih mudah dipahami. Untuk mengetahuinya secara mendalam, Penulis menganalisis gejala atau peristiwa pemerintahan  dalam  penyaluran  bantuan  sosial  sehingga  mampu  mengungkap  fenomena tersebut menjadi benar dan tegas membedah gejala dan peristiwa pemerintahan (Wasistiono dan  Simangunsong,  2015).  Objek  atau  fokus  pada  tulisan  ini  adalah  perilaku  korupsi  dalam
penyaluran bantuan sosial yang terjadi di Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.
Pengumpulan informasi dalam penelitian ini dilakukan pada tiga objek, yaitu: paper atau  dokumen;  person  atau  orang;  dan  place  atau  tempat  (Simangunsong,  2017:81).  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  penulis  adalah  wawancara,  observasi  dan  pengumpulan melalui  data  yang  diperoleh  dari  peraturan-peraturan,  laporan-laporan,  artikel  ilmiah  dan dokumentasi serta data lain yang relevan dengan perilaku korupsi dalam penyaluran bantuan social.  Penulis  melakukan  wawancara  kepada  informan  dari  tenaga  ahli  dari  Penyuluh Antikorupsi  binaan  LSP-  KPK  RI,  dan  pengkaji  mengenai  sumber  daya  aparatur.  Kajian kepustakaan  dilakukan  dengan  mengkaji  seluruh  bahan  bacaan  atau  kepustakaan  terkait perilaku  korupsi,  dana  bantuan  social,  penyalagunaan  bantuan  sosial  dimasa  pandemi  virus corona yang  dibaca  dan  dianalisis  oleh  penulis  atau  dengan  kata  lain  objek  penelitian  pada tulisan ini diperdalam atau diteliti lewat setiap informasi yang ditemukan dalam kepustakaan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
A. Analisa  Perilaku  Korupsi  Penyalagunaan  Dana  Bantuan  Sosial  di  Masa  Pandemi Virus Corona
Hadirnya pandemi virus corona memberi cukup banyak dampak dan perubahan pada berbagai  aspek  kehidupan  di  hampir  seluruh  dunia.  Negara  Indonesia  pun  ikut  merasakan imbas dari adanya pandemi ini. Ada banyak bidang yang terganggu bahkan memburuk, mulai dari ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, pendidikan, hingga kesehatan, dan lain sebagainya(Prabowo et al., 2022; Tobing, 2021) Virus corona ini muncul secara tiba- tiba dan menyebar begitu cepat sehingga hampir semua pihak kebingungan dan sangat tidak siap mengatasi serta menghadapinya.
Indonesia  sebagai  negara  yang  masih  berkembang  dengan  penduduk  yang  sangat banyak  sebesar  280.040.734  jiwa  per  15/09/2022  (worldometers,  2022),  yang  menghadapi pandemi virus corona ini sebagai sebuah masalah yang sangatlah besar bagi Indonesia. Dalam keadaan normal tanpa pandemi saja, negara ini sudah diliputi berbagai macam masalah, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pada keadaan normal, sebagian masyarakat begitu sulit mencari  pekerjaan  serta  juga  membiayai  kehidupannya  dan  keluarga.  Masyarakat  yang awalnya  dapat  dikatakan  cukup  sejahtera  saja  dapat  berubah  menjadi  sangat  kesulitan memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi virus corona . Apalagi bagi mereka yang sejak awal telah kesulitan membiayai hidup.
Camat Wirosari, Grobogan Kurnia Saniadi sebagai aparatur yang terlibat dalam penanganan pandemi virus corona di wilayahnya dalam wawancara menyebutkan bahwa:
“Melihat  hal  tersebut,  pemerintah  berupaya  untuk  membantu  masyarakat  dalam mencapai  kesejahteraan  meski  hal  tersebut  bukan  menjadi  hal  yang  mudah.  Upaya pemerintah  ini  dilakukan  dengan  pemberian  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  yang terdampak pandemi virus corona , misalnya para pedagang kaki lima, pengojek, sopir angkutan umum, dan sejenisnya.”
Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pemerintah secara kelembagaan telah berupaya untuk membantu masyarakat terdampak covid melalui bantuan sosial  Sayangnya, upaya baik dari pemerintah ini malah dimanfaatkan dan diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung  jawab.  Padahal  keadaan  negara  bahkan  dunia  sedang  sangat  sulit  dan  sangat memprihatinkan.  Tentu  sangat  menyedihkan  melihat  kasus-kasus  korupsi  lewat penyalahgunaan dana bantuan sosial yang terjadi belakangan ini. Korupsi ini tidak hanya secara umum  atau  berdampak  tidak  langsung,  namun  dampaknya  terasa  secara  langsung  oleh masyarakat-masyarakat tertentu. Masyarakat tengah berada dalam keadaan yang sangat sulit dan bantuan-bantuan tersebut tentunya sangatlah berarti serta dibutuhkan bagi kelangsungan hidup mereka. Sayangnya, ditemukan tidak sedikit pegawai atau pejabat pemerintahan yang mengambil untung dan kesempatan di tengah keadaan ini. Bukan lagi karena berbicara tentang aparatur  pemerintah  dan  rakyat,  tetapi  hal  ini  sudah  tentang  sosial,  kemanusiaan  serta  rasa peduli  kepada  orang  lain  yang  membutuhkan.  Lebih  parahnya  lagi,  kasus  korupsi  bantuan sosial  ini  ada  yang  dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah  yang  menduduki  jabatan-jabatan penting.
Lihat saja sederet kasus korupsi bantuan sosial yang terjadi sepanjang masa pandemi virus corona ini yang melibatkan pejabat pemerintahan dan beberapa orang lainnya di sekitar mereka.  Para tokoh  tersebut  memiliki  jabatan  yang cukup tinggi serta memiliki  mandat dan tanggung jawab yang juga sangat besar. Contohnya saja kasus yang dilakukan mantan Menteri Sosial  RI,  Juliari  Batubara  (kompas.com,  2021)  Seorang  menteri  sosial  yang  seharusnya bertugas  menyelenggarakan  urusan-urusan  social,  seperti,  rehabilitasi  sosial,  pemberdayaan, perlindungan,  dan  jaminan  sosial  serta  dalam  hal  menangani  fakir  miskin–  saja menyalahgunakan  uang  dan  dana  bantuan  sosial  milik masyarakat  kurang  mampu  dan  yang membutuhkan  untuk  kepuasan  pribadi.  Padahal  gaji  seorang  menteri  sesungguhnya  sudah sangat cukup membiayai kehidupan.
Begitu pula kasus korupsi bantuan sosial Mantan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna (voaindonesia.com, 2021), seorang bupati yang dipilih langsung oleh rakyat dengan harapan  dapat  membawa  daerahnya  menjadi  lebih  baik.  Saat  masih  menjadi  calon  bupati, mengampanyekan berbagai hal baik untuk kemajuan daerah agar bisa dipilih. Nyatanya saat telah dipilih, tiada harapan rakyat yang dipenuhi, malah kantong sendiri yang dipenuhi dengan uang  rakyat.  Entah  apa  yang  diinginkan  orang-orang  tersebut  dalam  kehidupan  ini  hingga. Diduga, potensi kerugian negara dalam kasus korupsi bantuan sosial mantan Menteri Sosial RI tersebut  dapat  mencapai Rp. 2 T, sedangkan  pada  kasus korupsi  Bupati Bandung Barat  dan beberapa pihak lain yang terkait, total kerugian mencapai sekitar Rp. 5,7 M.
Jumlah  tersebut  sangatlah  banyak  dan  apabila  selalu  digunakan  dengan  tepat,  dapat membangun negara ini dengan baik. Atau juga dapat digunakan bagi warga miskin yang sangat membutuhkan. Setidaknya, rasa iba dan simpati bisa ada dalam hati koruptor-koruptor tersebut sehingga  tidak  tega  mengambil  sebanyak  itu  uang  rakyat  yang  sangat  diperlukan  bagi kelangsungan  hidup,  terutama  di  era  pandemi  yang  penuh  dengan  kesulitan  dan menggunakannya  memenuhi  kepuasan  pribadi.  Tetapi  keserakahan  dan  penyalahgunaan jabatan telah menutupi pikiran baik mereka sehingga memilih untuk tetap melakukan tindak pidana korupsi yang busuk itu.
Tidak hanya dana yang disalahgunakan dalam pemberian bantuan sosial ini. Bantuan sosial yang berupa materi, seperti sembako, uang yang sudah dijatahkan bagi tiap-tiap individu dan  sebagainya  juga  pada  beberapa  pihak  disalah-gunakan  dalam  artian  tidak  tepat  sasaran. Menurut Maisondra selaku penyuluh anti korupsi dalam wawancara menjelaskan bahwa:
“Contoh kejadian yang terjadi di lapangan, penerima bantuan-bantuan sosial ini karena ditentukan  oleh  pegawai  atau  aparatur  pemerintah  yang  ada  di  sekitar  daerah bersangkutan,  mereka  lebih  mengutamakan  kerabat  dan  keluarga  mereka  yang sebenarnya belum begitu membutuhkan. Ada banyak masyarakat lain yang jauh lebih membutuhkan. Ditemukan pula ada pegawai negeri sipil yang juga ikut mendapatkan bantuan sosial tersebut.”
Tentu pelaksanaan ini merupakan suatu hal yang tidak benar dan tidak efektif dalam upaya  membantu  masyarakat  di  tengah  pandemi.  Semua  bantuan  yang  diberikan  oleh pemerintah merupakan milik negara dan menjadi hak rakyat, bukan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan di kursi pemerintahan, sehingga harus dipenuhi apa yang menjadi hak  rakyat  tersebut.  Perilaku  korupsi  yang  dilakukan  oleh  aparatur  pemerintahan  tersebut merupakan perilaku yang menyalahi kewenangan yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Keberadaan perilaku korupsi terkait pada motif para aparatur tersebut. Mereka terdorong untuk
berperilaku secara tertentu yang  termotivasi kebutuhan prestasi, afiliasi, dan kekuasaan (Kast, Rosenzweig, 1970; McClelland, 1985). Para koruptor tersebut yang memiliki wewenang untuk mengelola uang rakyat, namun menyalahi wewenang yang telah diberikan oleh negara ( Abuse of  Power )  untuk  kepentingan  tertentu,  baik  untuk  kepentingan  diri  sendiri,  orang  lain  atau kelompoknya.
Terdapat cukup banyak pemberitaan di media terkait korupsi bantuan sosial yang salah sasaran.  Tidak  sedikit  pengeluhan  rakyat  akan  hal  ini.  Bahkan  ada  masyarakat  yang menyatakan hingga telah begitu lama sejak pandemi terjadi, belum sama sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sungguh hal ini sangat miris dan harus dibasmi oleh pemerintah, agar rakyat kecil juga bisa mendapatkan keadilan dan hak-haknya.

## B. Penanganan Kasus Korupsi Aparatur Pemerintahan Indonesia
Korupsi oleh para aparatur pemerintahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pegawai atau pejabat pemerintah yang mengutamakan kepentingan dan kepuasan pribadi demi mendapat kekayaan dengan cara mengambil uang atau aset negara milik rakyat dan digunakan untuk  memenuhi  keinginan  pribadinya.  Korupsi  menjadi  salah  satu  masalah  terbesar  dalam negara ini. Korupsi telah menjadi momok bagi seluruh masyarakat Indonesia karena membawa kerugian yang sangat besar dan berdampak bagi begitu banyak pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi telah menjadi penyakit yang cukup sulit diberantas atau dihilangkan dari negara Indonesia.
Banyak  dari  aparatur  pemerintahan  Indonesia  yang  masih  belum  memiliki  karakter berbangsa yang benar sehingga perilaku korupsi ini pun terus terjadi. Integritas menjadi nilai terpenting  bagi  kehidupan  pemerintahan,  namun  bangsa  ini  juga  cukup  memiliki  krisis terhadap nilai integritas tersebut. Menurut informan dari Penyuluh Antikorupsi, Dr. Maisondra bahwa
“Nilai-nilai integritas yang dimaksud ialah 9+1 nilai integritas yang dicetus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, rajin, sederhana, berani, serta sabar. Namun sayangnya, hanya sedikit orang yang dapat memahami  benar  serta  mengimplementasikan  nilai-nilai  tersebut  dalam  kehidupan berbangsa, terutama dalam pemerintahan.”
Rasa nasionalisme dan cinta tanah air dapat dikatakan masih sangat perlu ditingkatkan oleh setiap individu yang ada di negara ini. Jika semangat nasionalisme dan cinta tanah air itu tertanam  dalam  diri  setiap  individu  yang  ada  di  negara  ini,  tentu  angka  korupsi  bisa  sangat ditekan  karena  kepentingan  negara  dan  masyarakat  lebih  diutamakan  dari  pada  kepentingan
dan keinginan diri sendiri yang sebenarnya tidak diperlukan. Jiwa nasionalisme menjadi upaya sadar  mewujudkan  aparatur  sipil  negara  yang  memiliki  kecintaan  terhadap  negara  dalam pengabdiannya.(Tamtanus & Oja, 2022).
Penyebab lain dilakukannya korupsi ini adalah sifat keserakahan, tamak, membohongi hati  nurani  dan  abai  dalam  menjalankan  tanggung  jawab  (Bologne,  1993; Nggebu,  2021), sehingga timbul keinginan yang tinggi untuk memiliki kekayaan bahkan saat cara memperoleh kekayaan tersebut menyimpang dari norma yang berlaku. Ditambah pula dengan kesempatan yang ada di depan mata, terutama karena kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki membuat mereka  akhirnya  memilih  atau  mengambil  resiko  untuk  tetap  melakukannya  meskipun mengetahui  hal  tersebut  menyalahi  aturan,  baik  negara  maupun  agama,  merugikan  banyak orang, serta ada kemungkinan akan terjerat hukum.
Kekuasaan dan kewenangan diberi kepada para aparatur pemerintahan karena mereka dipercaya  oleh  masyarakat  dan  negara  dapat  menjalankan  tugas-tugasnya  dengan  baik  dan amanah.  Sayangnya,  pada  kenyataaan  yang  terjadi,  banyak  sekali  ditemukan  bahwa  banyak pejabat  pemerintahan  yang  tidak  bertanggung  jawab  melakukan  tugasnya  dan  melakukan korupsi.  Uang  atau  dana  yang  seharusnya  digunakan  untuk  pelayanan  kepada  masyarakat malah  diambil  oleh  para  pemangku  jabatan  untuk  mendapat  kepuasan  materi.  Padahal  jika dilihat, upah atau gaji yang diberi sudah cukup banyak dan seharusnya sudah bisa memenuhi seluruh kebutuhan diri dan keluarganya. Akan tetapi selalu ada rasa tidak cukup yang timbul dalam diri disertai keegoisan untuk mau mendapat keuntungan sendiri, membuat korupsi tetap mereka lakukan.
Hal ini dapat dilihat dari data hasil pantauan di website KPK, bahwa sampai Mei Tahun 2022,  ada  1.268  perkara  yang  menjadi  Rekomendasi  Verifikasi  Hasil  penerimaan  dengan jumlah  total  pengaduan  yang  masuk    sebanyak  1.385  orang.  Sementara  pada  laporan  KPK bahwa Penanganan  Laporan  Masyarakat sebagai  peran  serta  masyarakat  dalam pemberantasan  korupsi  sebanyak  1.408  laporan  (kpk.go.id,  2022)  yang  selengkapnya  dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 1. Penanganan Laporan Masyarakat Update Mei 2022 U r a i a n Tahun 2022 Jumlah 1 2 3 4 Laporan Terima 363 365 366 314 1.408 Rekomendasi Verifikasi Hasil Penerimaan 363 365 366 291 1.385 Proses Verifikasi 363 365 291 249 1.268 Rekomendasi Verifikasi 363 365 291 249 1.268
Sumber: https://acch.kpk.go.id/, 2022
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dari  1.408  laporan  pengaduan  yang  diterima  baik  berupa email, KWS, Langsung/Demonstrasi, Media Sosial, Messaaging, Surat, maupun Telepon, baru sekitar 1.268 laporan yang telah selesai ditelaah. Menurut Dr. Maisondra dalam wawancaranya bahwa
“laporan  pengaduan  yang  masuk  begitu  banyak  tentunya  cek  satu  persatu,  hal  ini membutuhkan kerja keras dari aparat penegak hukum di KPK untuk memverifikasi dan mencermati  setiap  laporan  yang  disampaikan  oleh  masyakarat.  Selain  merugikan masyarakat,  korupsi  ini  juga  berdampak  cukup  besar  bagi  keseluruhan  kehidupan bernegara.”
Setiap anggaran atau keuangan yang ada pada sebuah negara tentu sudah dianggarkan atau dialokasikan pada setiap bagian pemerintahan atau pelayanan masyarakat di negara ini. Dana-dana tersebut dialokasikan misalnya untuk bidang pendidikan, pembangunan, kesehatan, pariwisata, dan sebagainya.
Sementara  Widowati  Johannes,  pengkaji  mengenai  sumber  daya  aparatur  dalam wawancara menjelaskan bahwa:
“Dana  atau  anggaran  yang  dialokasikan  pemerintah  untuk  pelayanan  pemerintahan tersebut  tentunya  sangat  diperlukan  bagi  kelancaran  setiap  proses  pembangunan, pelayanan masyarakat, maupun berbagai upaya lainnya untuk memajukan negara ini. Aparatur  pemerintahan  sebagai  pelaksananya  perlu    menggunakan  anggaran  tersebut sebagaimana tanggungjawab yang diberikan”
Apabila anggaran tersebut tidak diberikan seutuhnya, atau tidak disalahgunakan untuk kepentingan  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab,  tentunya  setiap  proses  itu  dapat terhambat,  terganggu  atau  terbengkalai  (Haifa  &  Siregar,  2019).  Jika  prosesnya  terganggu, tentu negara ini akan terus-menerus ada di level yang sama atau dengan kata lain sulit untuk maju  dan  lebih  berkembang  lagi.  Adanya  korupsi  dapat  membuat  negara  ini  tertinggal  dari negara lain yang sudah dan semakin maju.
Penyebab eksternal lain terjadinya korupsi selain adanya kesempatan ialah hukum di Indonesia yang masih sangat lemah dan tidak adil (Esiska, 2018). Hukum seakan berpihak pada mereka  yang  memiliki  kekuasaan  dan  tidak  memberi  keadilan  kepada  mereka  yang  lemah. Banyaknya  kasus  korupsi  di  negara  ini  terkadang  menyebabkan  pandangan  masyarakat terhadap korupsi ialah hal yang memang sudah biasa terjadi, sehingga mengurangi keengganan orang untuk berani melakukan tindak pidana korupsi.
Dari  data  yang  dikeluarkan Indonesia  Corruption  Watch (ICW),  total  kerugian  yang negara  Indonesia  alami  akibat  korupsi  yang  ditangani  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  sebesar  Rp.  850  M  di  tahun  2021  (detiknews,  2022).  Data  ini  hanya  data  kerugian korupsi yang ditangani oleh KPK, belum dari lembaga lain, atau kasus-kasus korupsi lainnya yang  belum  terungkap.  Pada  data  KPK  per  tahun  2022  diketahui  bahwa Tindak  Pidana Korupsi  berdasarkan  Profesi/Jabatan  secara  total  655  kasus  aparat  pemerintah sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 2. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan
Yang ditayangkan 18 Juli 2022 J A B A T A N Tahun Jumlah 2022  2021 2020 2019 2018 2017 2016 Anggota DPR dan DPRD 0 30 23 10 103 20 23 209 Kepala Lembaga/Kementerian 0 0 4 2 1 0 2 9 Duta Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 Komisioner 0 0 0 0 0 0 0 0 Gubernur 0 1 0 1 2 1 1 6 Walikota/Bupati dan Wakil 6 19 10 18 30 13 9 105 Eselon I / II / III 8 16 10 26 24 43 10 137 Hakim 1 0 0 0 5 3 1 10 Jaksa 0 0 0 3 0 1 3 7 Polisi 0 1 0 0 0 0 0 1 Pengacara 1 1 0 1 4 0 1 8 Lainnya 6 28 31 33 31 13 21 163 Jumlah Keseluruhan 22 96 78 94 200 94 71 655
Sumber: https://www.kpk.go.id/
Jumlah aparat yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan profesi ataupun jabatan tersebut sangatlah besar, sehingga dapat dibayangkan berapa besar uang negara yang masuk  di  kantong  para  pejabat  pemerintah,  dimana  seharusnya  diamanatkan  untuk  bekerja
melayani  rakyat.  Di  sisi  lain,  pada  negara  ini  masih  ada  sangat  banyak  masyarakat  miskin, masih banyak pembangunan yang perlu dibenahi, masih banyak anak yang belum mendapat pendidikan  yang  lain,  dan  masih  ada  begitu  banyak  hal  lain  yang  lebih  memerlukan  dana tersebut. Mirisnya, semua uang itu malah digunakan foya-foya untuk kepuasan pribadi.

## C. Upaya Untuk Meminimalisir Tindakan Korupsi Bantuan Sosial di Indonesia.
Bantuan  sosial  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  pemerintah  dalam  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Sebelum  adanya  pandemi  virus corona ini,  bantuan  sosial  juga sudah  pernah  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  yang  kurang  mampu  dan membutuhkan. Kasus korupsi terhadap bantuan sosial ini mungkin juga sudah pernah terjadi sebelumnya, namun tidak banyak terkuak seperti di era pandemi ini. Salah satu faktornya juga karena  di  masa  pandemi  ini,  keadaan  begitu  sulit  sehingga  pemerintah  berupaya  mengatasi segala  yang  terjadi  di  negeri  ini  dengan  memberi  dana  yang  cukup  besar  dalam  pengadaan bantuan sosial ini tetapi malah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya meminimalisir terjadinya korupsi bantuan sosial seperti pada contoh yang telah disampaikan sebelumnya adalah sebagai berikut.
1) Memberi  edukasi  dan  penanaman  karakter  anti  korupsi  sejak  dini  (Dairani  et  al., 2022), mulai dari usia anak sebagai generasi yang akan meneruskan tongkat estafet pemerintahan di negara ini. Misalnya dengan menanamkan secara baik nilai integritas, seperti  tanggung  jawab  dan  kejujuran,  sehingga  hal  tersebut  akan  terbawa  hingga dewasa. Pendekatan diri kepada Tuhan yang Maha Esa juga sangatlah penting agar dalam  setiap  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diemban,  seseorang  akan  selalu melakukannya dengan penuh ketaqwaan kepada Tuhan, sehingga kuat menahan setiap godaan untuk melakukan tindak korupsi atau hal menyimpang lainnya.
2) Menindak  tegas  setiap  perbuatan  korupsi  sekecil  apapun  yang  terjadi  hingga  bisa memberi efek jera bagi pelaku dan membuat orang lain menjadi enggan untuk mau melakukan hal yang sama. Tindak tegas ini harus dimulai dari keadilan, kejelasan, dan ketegasan  hukum.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  harus  bisa  menegakkan  hukum dengan tegas. Apa yang tertulis dalam setiap peraturan atau undang-undang, haruslah juga  menjadi  yang  dilakukan.  Hukum  ditegakkan  harus  secara  objektif,  tanpa memandang siapa orang yang terlibat, apa jabatannya, dan sebagainya. Apabila hal ini  dapat  diterapkan  dengan  baik,  keadilan  tentu  dapat  dirasakan  oleh  seluruh masyarakat dan hak-hak mereka bisa didapatkan.
3) Menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat terkait cara pelaporan dan pengaduan apabila mengetahui adanya tindak pidana korupsi oleh aparatur pemerintahan. Selain itu juga memberi pemahaman kepada masyarakat luas bahwa tidak menjadi masalah apabila melaporkan atau mengadukan hal yang menyimpang seperti korupsi, karena dapat  sangat  membantu  pemerintah  mengatasi  dan  meminimalisir  adanya  tindakan korupsi dan berpengaruh pada upaya memajukan negara ini. Pelaporan dan pengaduan korupsi  ini  sebisa  mungkin  dibuat  praktis,  terutama  dengan  memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi sekarang ini sehingga semakin mudah mendeteksi terjadinya tindakan-tindakan korupsi yang ada di sekitar masyarakat.
Pemerintah Indonesia perlu lebih menegakkan hukum  yang ada  dan membasmi  para aparatur  pemerintahan  yang  tidak  bertanggung  jawab  sehingga  dapat  mengurangi  tindakan menyimpang seperti korupsi ini. Keadilan harus ditegakkan kepada seluruh masyarakat tanpa pandang  bulu.  Hukum  yang  tertulis  hendaknya  diberlakukan  sama  kepada  semua  orang. Masyarakat mengharapkan pemerintah untuk dapat bekerja dengan penuh integritas sehingga tidak merugikan masyarakat dan proses penyelenggaran pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah dapat menyediakan akses pelaporan atau pengaduan yang praktis sehingga mempermudah masyarakat melaporkan setiap tindakan korupsi atau sejenisnya yang ditemui, serta  agar  setiap  tindakan  korupsi  dapat  semakin  bisa  diungkapkan.  Upaya  sosialisasi  perlu digencarkan  kepada  masyarakat  untuk  lebih  berani  untuk  menyampaikan  pengaduan  atau pelaporan apabila mengetahui terjadinya tindak korupsi di sekitarnya dan pemerintah pun wajib untuk menampung dan mengambil tindakan untuk menyelidiki dan menindak apabila terbukti benar.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  berbagai  penjelasan  yang  telah  diuraikan,  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  beberapa  kasus  korupsi  penyalahgunaan  dana  bantuan  sosial  di  era  pandemi  virus corona yang terjadi belakangan ini. Kasus korupsi bantuan sosial ini dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang menduduki jabatan tinggi, seperti menteri dan bupati dengan total kerugian yang  sangat  tinggi.  Perilaku  korupsi  terdorong  untuk  berperilaku  secara  tertentu  yang termotivasi  kebutuhan  prestasi,  afiliasi,  dan  kekuasaan.  Aparatur  pemerintah  yang  diserahi wewenang untuk mengelola uang rakyat, namun menyalahi wewenang yang telah diberikan oleh negara ( Abuse of Power ) untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang  lain  atau  kelompoknya.  Penanganan  tindak  korupsi  aparatur  pemerintah  sangatlah
banyak baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintahan daerah hingga desa, sehingga begitu besar  uang  negara  yang  masuk  di  kantong  para  pejabat  pemerintah,  dimana  seharusnya diamanatkan untuk bekerja melayani rakyat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindakan korupsi terutama pada pengadaan bantuan sosial oleh pemerintah ini dapat dilakukan dengan  memberi  edukasi  sejak  dini  akan  nilai-nilai  anti  korupsi,  menegakkan  hukum  yang berlaku secara tegas, dan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang mekanisme pengaduan dan pelaporan apabila mengetahui adanya tindakan korupsi dalam masyarakat.

## 5. Daftar Pustaka
bbc.com, (2021, August 23), Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak - 'Terpaksa  kami  olah,  karena  itu  yang  kami  dapatkan’. https://www.bbc.Com/Indonesia/Indonesia-58301733.
Betresia,  A.,  Verdina,  P.,  Welvyna,  S.,  Miftahul  Jannah,  L.,  &  Oktafia,  E.  (2021).  Korupsi Bantuan  Sosial  COVID-19:  Implementasi  Etika  Normatif  Pejabat  Publik  Di  Indonesia. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 3 (2), 138–154.
Bologne,    J.    (1993).    Handbook    on    corporate    fraud:    Prevention,    detection,    and investigation: Butterworth-Heinemann.
Dairani, D., Fathorrahman, F., Faradilla, & Nisa., M. (2022). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi  Melalui  Program  Pusat  Edukasi  Anti  Korupsi  Di  Sekolah  Dasar: Jurnal  Riset Rumpun Ilmu Sosial,
Politik Dan Humaniora , 1 (2), 64–71. https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/149
detiknews. (2022, May). ICW: Total Kerugian Akibat Korupsi Rp 62 T di 2021, KPK Cuma Tangani 1 Persen. Detik.News.Com , Berita. https://news.detik.com/berita/d-6090097/icw- total-kerugian-akibat-korupsi-rp-62-t-di-2021-kpk-cuma-tangani-1-persen
Esiska,  E.  (2018).  Konstitusi  Runtuh  Oleh  Korupsi  Di  Atas  Dasar  Hukum  Yang  Lemah.
Researchgate.Net , April , 49–58. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/hakyz Fathya, V. N. (2018). Upaya Reformasi Birokrasi melalui Area  Perubahan  Mental Aparatur untuk Memberantas Praktik Pungutan Liar yang dilakukan oleh PNS. CosmoGov , 4 (1), 38. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i1.14462
Haifa,  R.,  &  Siregar,  M.  I.  (2019).  Korupsi  dan  Kemiskinan  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa (JIM) , 4 (4),
464–473.
http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/14963/6441
Harahap,  Melisa.  Fitri.  (2020). Potensi  Maladministrasi  dan  Korupsi  Bansos  Covid-19,
Ombudsman Republik Indonesia . Ombudsman.Go.Id.
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-maladministrasi-dan-korupsi-bansos- covid-19-
Juniadi  Suwartojo.  (1997). Korupsi  pola  kegiatan  dan  penindakannya  serta  peran pengawasannya dalam penanggulangannya (1st ed.). Balai Pustaka.
kpk.go.id.  (2022). Tindak  Pidana  Korupsi  Berdasarkan  Profesi/Jabatan .  Kpk.Go.Id. https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan kompas.com, (2021, August 23), Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat
Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara,
https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi- bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis .
Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. JUSTISI , 8 (2), 95–107. https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1612
Maisondra.  (2022). Semangat  Aparatur  Melawan  Korupsi  (Seri  Manajemen  Sumber  Daya Manusia  Aparatur) .  CV.  RTujuh  Media  Printing.  https://www.r7mp.com/daftar- cetakan/semangat-aparatur-melawan-korupsi
Nggebu, S. (2021). Korupsi dalam Sorotan Etika Kristen dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi. Didache: Journal of Christian Education , 2 (1), 20. https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.386
Prabowo, H., Setiawan, I., Haroeno, T. W., Sinaga, O., & Johannes, A. W. (2022). Government Management in Implementation of Health Protocol During Covid Pandemic in Wirosari District, Grobogan Regency, Indonesia. Croatian International Relations Review , 28 (90), 101–116. https://doi.org/10.2478/CIRR-2022-0024
Sakinah,  S.  (2017).  Peningkatan  Motivasi  Kerja  Aparatur  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Di  Kantor  Kecamatan  Baranti  Kabupaten  Sidenreng  Rappang. Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan , 5 (2), 52–57.
Setiawan, I., Johannes, A. W., Ismiyarto, I., Langi, F. M., & Pinori, J. J. (2020). Analysis of Government  Apparatus  Corruption  Practice  in  Indonesia. International  Journal  of Psychosocial Rehabilitation , 24 (4), 5244–5252.
https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201622
Simangunsong, Fernandes 2017 MetodeIogi Penelitian Pemerintahan Bandung : AIfabeta Simangunsong, Fernandes, 2020, isi Orasi Ilmiah Guru Besar Fernandes Simangunsong 2020-
2021, 14  November, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/345834085_isi_Orasi_Ilmiah_Guru_Besar_Fer nandes_Simangunsong_2020-2021
Syam, N. (2020). PENYEBAB KORUPSI . Uinsby.Ac.Id. http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=526 Syukur, M. (2020). Mitigasi Risiko Penyalahgunaan Bantuan Sosial COVID-19 Berdasarkan Teori  Keadilan  dan  Perspektif  Antikorupsi,  Prosiding. Prosiding  INTEGRITAS . https://acch.kpk.go.id/images/Prosiding/9_M_Syukur_Mitigasi_Risiko_Penyalahgunaan _Bantuan_Sosial_COVID.pdf
Tamtanus,  A.  S.,  &  Oja,  H.  (2022).  Pemahaman  Mata  Ajar  Nasionalisme  Calon  Pegawai Negeri  Sipil. Societas:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Dan  Sosial , 11 (1),  30–41. https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/4334
Tobing,  M.  (2021).  Analisis  Kebijakan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  pada  masa  wabah pandemi  (Covid-19)  Terhadap  Industri  Parawisata  Sektor  Perhotelan. IKRAITH- Ekonomika , 3 (4), 11–24. https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH- Ekonomika/article/view/1675
Transparency
International. (2018).
Corruption perceptions . http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
voaindonesia.com,  (2021,  April  10),  KPK  Tahan  Bupati  Bandung  Barat  Terkait  Dugaan Korupsi Bansos, https://www.voaindonesia.com/a/kpk-tahan-bupati-bandung-barat- terkait-dugaan-korupsi-bansos-/5848164.html
Vrischika  Sani  Purnama,  K.  (2021).    Perjalanan  Covid-19  Di  Indonesia  Dan  Kasus  Yang Muncul  Dibaliknya  Dalam  Perspektif  Hukum  Dan  Ham. Urnal  Media  Komunikasi Pendidikan Pancasila
Dan Kewarganegaraan , 3 (1), 49–64. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/401
Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangunsong, 2015, Metodologi Ilmu Pemerintahan, IPDN
Press- Jatinangor
worldometers. (2022). Indonesia Population (LIVE) . Worldometers.Info. https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/
©  2022  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).