Basuki Rachmad, PL. Tobing (2022) Politik Hukum Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Nasional Dalam  Perspektif  Negara  Kesejahteraan  di  Indonesia, (7)  10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v7i10.12992 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## POLITIK  HUKUM  KESEHATAN  MELALUI  JAMINAN  KESEHATAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN DI INDONESIA
Basuki Rachmad, PL. Tobing
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia E-mail: Basukibanjarmasin1@gmail.com, tobing14@gmail.com

## Abstrak
Adanya  perubahan  kebijakan  pemerintah  pada  pelaksanaan  JKN  telah menimbulkan  berbagai  permasalahan  di  masyarakat.  Perdebatan  mengenai diberlakukannya  Undang-Undang  No.40  tahun  2004  mengenai  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional  (UU  SJSN)  dan Undang-Undang  Badan  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  (UUBPJS)  juga  menarik  minat  masyarakat  dimana  sebagian berpendapat bahwa penyusunannya telah sesuai dengan UUD NRI 1945 sedangkan sebagian lainnya berpendapat penyusunan tidak sesuai UUD NRI 1945. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  tanggungjawab  negara  dalam sistem JKN, pelaksanaan sistem JKN bagi warga negara Indonesia, dan pengaturan hukum sistem JKN yang lebih baik dan bermanfaat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dan hukum doktrinal yang bersifat deskriptif analitik menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  bentuk  tanggungjawab  negara terhadap  jaminan  kesehatan dilakukan  melalui  penerbitan  peraturan  internasional berupa Kovenan Internasional hak warga negara (ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik)  hingga  peraturan  nasional  berupa  UUD  NRI 1945,  UU  Kesehatan,  UU Sistem JKN, dan UU BPJS. Penerapan hak kesehatan nasional di Indonesia belum berjalan  maksimal  terlihat  dari  penerapan  hak  tenaga  dan  fasilitas  kesehatan sertasistem jaminan kesehatan nasional.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Jaminan Kesehatan, Negara Kesejahteraan.

## Abstract
Changes in government policy on the implementation of JKN have caused various problems in the community. The debate regarding the enactment of Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System (SJSN Law) and the Law on the  Social  Security  Organizing  Agency  (UUBPJS)  also  attracted  public  interest
where  some  argued  that  its  preparation  was  in  accordance  with  the  1945  NRI Constitution while others argued that the preparation was not in accordance with the  1945  NRI  Constitution.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the responsibility of the state in the JKN system, the implementation of the JKN system for Indonesian citizens, and the legal arrangements of the JKN system are better and more beneficial and fulfill the sense of justice of the community. This research is  included  in  normative  legal  research  and  doctrinal  law  that  is  descriptive analytic  using  secondary  data  in  the  form  of  literature  studies  with  statutory, conceptual, and comparative approaches. The results showed that the form of state responsibility  for  health  insurance  is  carried  out  through  the  issuance  of international regulations in the form of International Covenants on citizens' rights (economic, social, cultural, civil, and political) to national regulations in the form of the 1945 NRI Constitution, Health Law, JKN System Law, and BPJS Law. The implementation of national health rights in Indonesia has not run optimally as seen from the implementation of the rights of workers and health facilities as well as the national health insurance system.
Keywords: Responsibility, Health Insurance, Welfare State.

## Pendahuluan
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sehingga kesehatan menjadi  hak  bagi  setiap  warga  negara  yang  dijamin  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Oleh karena itu, pemenuhan atas hak kesehatan dan hak atas pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban konstitusional Negara.
Seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan dikembangkannya  paradigma  sehat,  maka  pelayanan  kesehatan  dirumah  sakit  lebih difokuskan pada upaya promosi kesehatan ( promotif ) dan pencegahan ( preventi f) dengan tidak mengabaikan upaya kuratif-rehabilitatif. Selain itu, pelayanan kesehatan  dirumah sakit  bukan  hanya  kepada  individu  (pasien),  melainkan  juga  keluarga  dan  masyarakat, sehingga  pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  merupakan  pelayanan  kesehatan  yang paripurna. Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (welfare state )  bertanggung  jawab  dalam  menjamin  terpenuhinya  hak  atas  pelayanan  kesehatan bagi setiap warga negara. Dengan konsep tersebut, negara memainkan peran utama dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan tersebut.
Pada  beberapa  konvensi  internasional  dan  dokumen  hukum  internasional, ketentuan  mengenai  hak  atas  kesehatan  ditetapkan  sebagai  salah  satu  hak  dasar  (hak fundamental)  yang  dimiliki  oleh  setiap  individu.  Ketentuan  hak  atas  kesehatan  yang merupakan hak  fundamental  yang dimiliki oleh setiap individu di  antaranya  tercantum dalam pembukaan World Health Organization (WHO) Constitution yang berbunyi: The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, and political belief, economic or
social conditions. 1 Dengan demikian hak atas kesehatan sebagai salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu harus dihormati dan dipenuhi oleh negara tanpa membedakan suku, agama, latar belakang politik, ekonomi maupun kondisi sosial.
Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam  penelitian ini adalah: (1)  Mengkaji dan  menganalisis  tanggung  jawab  negara  dalam  sistem  jaminan kesehatan  nasional  di indonesia.  (2)  Mengkaji  dan  menganalisis  pelaksanaan  sistem  jaminan  kesehatan nasionalbagi warga negara indonesia.
Manfaat  yang  diharapkan  dari  pelaksanaan  penelitian  ini  diharapkan  dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Politik Hukum Pelayanan Kesehatan Bagi  Warga  Negara  Melalui  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Ditinaju  Dari  Perspektif Negara Kesejahteraan Di Indonesia dapat memberikan masukan kepada Pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## Metode  Penelitian

## A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Spesifikasi penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu melakukan  deskripsi  terhadap  hasil  penelitian  dengan  data  yang  diperoleh  dalam penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer  diperoleh  atau  dikumpulkan  dengan  melakukan  inventarisir  dan  analisis  atas putusan – putusan pengadilan yang digunakan sebagai obyek penelitian dan juga melalui wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap narasumber atau informan sebagai berikut :  (1)  Manajemen  BPJS  Kesehatan,  (2)  Manajemen  Rumah  Sakit  Pemerintah,  (3) Manajemen Rumah Sakit Swasta, (4) Dokter, (5) Pengguna BPJS, (6) Akademisi Bidang Hukum Kesehatan, (7) Praktisi Hukum.
Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan  data  ini  dilakukan  dengan  studi  atau  penelitian  kepustakaan  ( library research )  yaitu  dengan  mempelajari  peraturan-peraturan,  buku-buku  yang  berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Teknik pengumpulan data pada penelitian adalah dengan menggunakandata yang disesuaikan pada ruang lingkup penelitian dan tujuan dari penelitian yang  akan di teliti. Berdasarkan  ruang  lingkup,  tujuan  dan  pendekatan  dalam  penelitian  ini,  maka  teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pertama data primer dengan wawancara pada narasumber, kedua data sekunder dengan metode studi kepustakaan yakni data-data yang diperoleh  dari  buku-buku,  karya  ilmiah,  bahan  seminar  dan  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  pada  penelitian  tentang  pelaksanaan system.  jaminan  kesehatan  nasional  di  Indonesia  dari  perpustakaan,  ketiga  studi dokumenter yakni pengumpulan data dari arsip-arsip.
Data  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dikumpulkan  sepenuhnya  dianalisis secara kualitatif.  Analisis  data  dilakukan  pada  setiap  pengumpulan  data  di  lapangan  secara berkesinambungan.  Diawali  dengan  proses  klarifikasi  data  agar tercapai  konsistensi,
dilanjutkan  dengan  langkah-langkah  abstraksi-abstraksi  teoritis  terhadap  informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan  dianggap  mendasar  dan  universal.  Gambaran  atau  informasi  tentang peristiwa atas obyek  yangal dikaji tetap  mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk  akal,  dan  berhubungan  dengan  peristiwa  faktual  dan  realistik.  Dengan  cara melakukan  komparasi  hasil  temuan  observasi  dan  pendalaman  makna,  maka  diperoleh suatu analisis data yang terus-menerus secara simultan sepanjang proses penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
A. Tanggung  Jawab  Negara  terhadap  Pemenuhan  Hak  KesehatanMasyarakat dalam Sistem JaminanKesehatan Nasional di Indonesia .
Manusia  dalam  kehidupan  selalu  membutuhkan  berbagai  sarana  yang  harus dipenuhi  untuk  mempertahankan  dan  mengembangkan  kehidupannya.  Salah  satu kebutuhan  hidup  tersebut  adalah  terpenuhi  kebutuhan  kesehatannya,  yaitu  untuk mempertahankan  dan  mengembangkan  kehidupannya.  Kesehatan  adalah  pangkal kecerdasan,  produktivitas  dan  kesejahteraan  manusia,  dan  sekaligus  sebagai  investasi penentu  keberhasilan  pembangunan  suatu  bangsa;  untuk  itu  perlu  diselenggarakan pembangunan  di  bidang  kesehatan  secara  menyeluruh  dan  berkesinambungan  dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud masyarakat sejahtera, adil dan makmur.
Tabel 1 Daftar Kasus Rendahnya Akses Pelayanan Kesehatan Siapa dan Kejadian Kasus Akibat Kota / lokasi 1. laki-laki buruh bangunan tertimpa bangunan ditolak RS swasta karena tidak mampu membayar uang muka, meninggal Meninggal dunia Jakarta 2. tetangga,   seorang pensiunan pegawai swasta Tidak  miskin  tetapi  perlu  SKTM untuk meringankan  biaya  pengobatan anak yang sakit Dilema moral Jakarta 3. pasien pensiunan PNS Berhenti  berobat  (cuci  darah)  karena biaya mahal dan tak terjangkau meninggal  Yogya 4. ayah dari teman dokter Memilih  berobat  di  luar  ICU  karena biaya mahal dan tak terjangkau meninggal  Jakarta
Tabel  di  atas,  menunjukkan  bahwa  berbagai  kasus  yang  mencerminkan  bahwa masih banyak masyarakat yang gagal untuk mengakses pelayanan kesehatan, dikarenakan oleh  faktor  ekonomi  yang  rendah,  sehingga  masyarakattidak  mampu  membayar  biaya pelayanan  kesehatan.  Di  samping  kondisi  tersebut,  juga  karena
masih rendahnya pengeluaraan anggaran pemerintah padabidang kesehatan yang masih berkisar 18.000 perkapita pertahun atau US 1.50 perkapita pertahun. Dalam dekade terakhir, beberapa studi menunjukkan bahwatotal pendanaan kesehatan tidak lebih dari 2.7 % PDB, yang 70 % nya berasal dari masyarakat berbentuk out pocket yang tidak efektif memelihara  kesehatandan  memberatkan  individu.  Dana  kesehatan pemerintah  yang sedikit  itu,  BPJS Kesehatan menerapkan pola rujukan berjenjang, sehingga pesertanya tidak bisa bebas  memeriksakan diri ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan  yang dituju. Peserta diharuskan melalui tahapan yang telah ditentukan. Masyarakat sejahtera adalah suatu kondisi terpenuhinya kesejahteraan lahir dan batin, serta sehat jasmani dan rohani. Kondisi sehat jasmani dan rohanipada setiap individu adalah suatu keadaan sementara, karena dalam kehidupan manusia terdapat sifat hakiki yaitu suatu sifat “tidak kekal”. Sifat tidak  kekal  ini,  selalu  meliputi  dan  mengikuti  manusia,  baik  sebagai  pribadi  maupun dalamkelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan akivitas hidupnya.
Keadaan tidak kekal  yang merupakan sifat  alamiah tersebut,  dapat  terjadi pada setiap manusia kapan saja dan tidak dapat diprediksikan terlebih dahulu, sehingga dapat menimbulkan rasa tidak pasti 124 .  Keadaan  tidak pasti ini  bisa  terjadi  pada  semua  orang dalam  berbagai  bentuk  dan  peristiwa  (seperti  kehilangan  harta  kekayaan  karena kebakaran,  atau tidak dapat bekerja karena  sakit dan lain-lain), sehingga  menimbulkan rasa tidak aman atau lazim yang disebut dengan “risiko”. Risiko dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang bisa terjadi, tetapi manusia tidak dapat memprediksikan kapan suatu peristiwa tersebut akan terjadi, dan apabila terjadi dapat menimbulkan kemalangan serta kerugian yang bersifat finansial.
Salah  satu  risiko  yang  dihadapai  oleh  manusia  adalah  dalam  hal  kesehatan, dimana setiap manusia selalu mendambakan untuk hidup sehat dan terhindar dari kondisi sakit namun manusia tidak pernah bisa terhindar dari sakit, karena sakit merupakan risiko alamiah yang melekat pada setiap manusia. Pada saat seseorang menderita sakit, untuk memulihkan  kesehatannya  menjadibeban  dan  risiko  yang  harus  dihadapai  baik  secara pribadi,  keluarga,  maupun  risiko  lingkungan,  dan  pada  kondisi  tertentu  menjadi  risiko kolektif serta risikomasyarakat. Beban tersebut akan terasa berat manakala harus dipikul sendiri,  terutama  bagi  masyarakat  miskin,  karena  untuk  memulihkan  kesehatannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Dalam  upaya  mengatasi  risiko  di  bidang  kesehatan  tersebut,  negara mempunyai tanggung  jawab,  sehingga  dapat  terwujudnya  masyarakat  sejahtera.  Tanggung  jawab negara  tersebut,  telah  diamanahkan  dalam  konstitusi  untuk  menyediakan  pelbagai pelayanan  hak-hak  dasar  kehidupan masyarakat  dalam  bidang  sosial,  ekonomi,  dan kebudayaan,  termasuk  pelayanan  kesehatan,  pendidikan,  dan  pembangunan  lainnya. Dalam memenuhi hak-hak dasar tersebut, maka pembangunan ekonomi sebagai kebijakan pembangunan  sosial  ekonomi  nasional  tidak  lain  ditujukan  untuk  menigkatkan kesejahteraan rakyat  yang harus dapat  dinikmati  secara berkelanjutan, adil  dan merata, serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Berdasarkan amanah konstitusi tersebut, maka telah diundangkan UndangUndang
Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional(SJSN).  Di  dalam konsideran UU SJSN, disebutkan bahwa “setiap orang berhakatas jaminan sosial untuk dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  dan  meningkatkan  martabatnya menuju  terwujudnya  masyarakat  Indonesiayang  sejahtera,  adil,  dan  makmur;  untuk  itu negara  perlu  memberikan  jaminan  sosial  yang  menyeluruh,  dengan  mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembangunan  bidang  kesehatan  pada  dasarnya  ditujukan  untuk  meningkatkan kesadaran,  kemauan  dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap orang untuk mewujudkan derajat  kesehatan  yang  optimal  sebagai  salah  satu unsur  kesejahteraan  sebagaimana diamanatkan  oleh  pembukaan  UndangUndang  Dasar  Republik  Indonesia  1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai  upaya  kesehatan  kepada  seluruh  masyarakat  melalui  penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. 125
Kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan suatu bangsa. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segala-galanya, tanpa kesehatan  segala-galanya  tidak  bermakna.  Oleh  karena  itu,  setiap  kegiatan  dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat  penting  artinya  bagi  pembentukansumber  daya  manusia  Indonesia,  peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa,serta pembangunan nasional.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1),  disebutkan: “…setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan…” . Pada ayat  (2), disebutkan: “…setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan…” . Pada ayat (3), disebutkan bahwa “…setiap orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya secarautuh sebagai manusia yang bermartabat…” . Di dalam Pasal 34 ayat (2) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  disebutkan: “…negara mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai denganmartabat kemanusiaan… ”. Pada ayat (3), disebutkan: “…negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak…” .  Pada  ayat  (4),  disebutkan: “…ketentuan  lebih  lanjutmengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam  undang- undang…” .
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  mengisyaratkan bahwa  setiap  individu,  keluarga  dan  masyarakat  berhak  memperoleh  perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat  bagi  penduduknya  termasuk bagi  masyarakat  miskin  dan  tidak  mampu.  Upaya mewujudkan hak tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil danterjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu
melakukan upaya-upaya untuk menjamin akses yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalahrendahnya akses  masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas.  Penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  tidak  mampu  menjawab  kompleksitas  penyelenggaraan  dan pembiayaan  pelayanan  kesehatan  yang  semakin  tergantung  pada  teknologi  kesehatan yang semakin mahal dan rumit. 127 Sistem pelayanan kesehatan yang padat teknologi dan semakin  mahal  menuntut  penanganan  yang  profesional  yang  diselenggarakan  oleh institusi yang handal dan menuntut metoda penyelenggaraan yang mampu bekerja efektif, efisien, dan sekaligus memuaskan.
Mengenai  pelayanan  kesehatan,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Perubahan  Keempat,  Pasal  34  ayat  (3)  mengamanatkan  bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Frasa  kata  “yang  layak”  dapat  dimaknai  bahwa  negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan sekedarnya, melainkan fasilitas kesehatan dengan standard tertentu  yang  dianggap layak. Sebagai suatu istilah hukum, pelayanan kesehatan dapat ditemukan dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Dalam Pasal 22 ayat (1) ditegaskan: “Jaminan  kesehatan  bersifat  pelayanan  perseorang  berupa  pelayanan  kesehatan  yang mencakup  pelayanan  promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif,  termasuk  obat  dan bahan medis habis pakai yang diperlukan”.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 merupakan pelaksanaan dari Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam undang- undang tersebut, sesuai dengan makna yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, pelayanan kesehatan yang dimaksud Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  tidak  sesempit  yang  dibayangkan  dalam  praktek,  melainkan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, tidak hanya berkaitan dengan pelayanan individu atau orang.

## Kesimpulan
Setelah  melakukan  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah : Bahwa negara harus hadir dan  bertanggung  jawab  dalam  mensejahterakan  masyarakat  terutama  dalam  bidang kesehatan serta negara harus memperhatikan fasilitas-fasilitas kesehatan yang berada di daerah-daerah  yang  sulit  seperti  menambah  Fasilitas  Rumah  Sakit  yang  berstandar international serta tenaga kesehatan yang berkompenten , Bentuk tanggung jawab penuh negara  terhadap  Jaminan  kesehatan  dimulai  dengan  diterbitkannya  berbagai  peraturan internasional  berupa  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights) , Kovenan Internasional  tentang  Hakhak  Sipil  dan  Politik (International  Covenant  on  Civil  and Political Rights) 1966, hingga peraturan nasional Undang-UndangDasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945,  Undang-  undang  nomor  36  tahun  2009  tentang  kesehatan, Undang-Undang 39 tahun 1 999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan.  Hal  ini  merupakan bentuk kebutuhan  pokok  rakyat  yang  dipenuhi  oleh  Negara  dalam  menyejahterakanrakyatnya. Penerapan hak atas kesehatan berdasarkan ICESCR di Indonesiabelum terlaksana secara maksimal.  Hal  ini  terlihat  dari penerapan  dalam  halfasilitas  dan  tenaga  kesehatan, penerapan dalam hal sistem jaminan kesehatan nasional. Dalam hal fasilitas dan tenaga kesehatan,  permasalahan  yang  terjadi  adalah  aspek  ketersediaan,  keterjangkauan, pemerataan,  dan   kualitas. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan pasal  12.1 ICESCR serta  komponen-komponen  hak  atas  kesehatan  sebagaimana  dijabarkan  oleh  CESCR. Sistem  jaminan  kesehatan  di  Indonesia  juga  belum  mencapai  target yang  diharapkan karena masih banyak masyarakat yang belum ikut dalam program jaminan kesehatan, dan sistem kepesertaan yang seharusnya hanya melibatkan masyarakat miskin dan mendekati miskin  malah  dapat  diikuti  oleh  masyarakat  yang  tergolong  menengah,  menengah  atas bahkan  teratas.  Seharusnya  program  JKN  bisa  dinikmati  seluruh  masyarakat,  dan harusnya  diwacanakan  penghapusan  kelas  berdasarkan  pembayaran  premi  ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia, regulasi ke depannya dibuat  harus  mengedepankan  beberapa  aspek  karena  pelayanan kesehatan  merupakan kebutuhan  pokok  masyarakat.  Selain  itu,  kehadiran  Badan  Penyelenggara  Jaminan Kesehatan yang menjadi wadah bagi masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan harus diartikulasi dalam bingkai Hak Asasi Manusia.
Konstruksi hukum sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan dalam hukum positif  saat  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 tentang  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  sedangkan  untuk  Prosedur  pelayanan  kesehatan  dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, sebuah Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mampu  mensikronisasikan  penyelenggaraan  berbagai  bentuk  jaminan  sosial  yang dilaksanakan  berbagai  bentuk  jaminan  sosial  dengan  Prinsip  kegotong-royongan, Nirlaba,  Keterbukaan,  kehati-hatian,  akutabilitas,  efesiensi,  efektivitas,  Portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional.Prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam pelayanan BPJS belum dapat dirasakan oleh seluruh pihak, terutama pihak Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sebagai provider  BPJS  dan  juga  pihak  BPJS  yang  menjadi  tidak  jelas  kedudukan  serta kewenangannya dikarenakan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial  Nasional  dan  Undang-Undang  No  24  Tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbenturan dengan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan. Meskipun  kemanfaatan  pelayanan  BPJS  sudah  dapat  dirasakan  terutama  oleh  pihak peserta  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI)  BPJS,  adanya  ketidakadilan  dan  ketidakpastian hukum serta besarnya peluang memicu terjadinya fraud di berbagai pihak, terutama pihak PPK  dengan  adanya  system  INA-CBGs  pada pelayanan  kesehatan  program  JKN  oleh BPJS.

## BIBLIOGRAFI
Abdillah Ahsan, (2017), “ Inovasi Pendanaan Defisit Program JKN-KIS melalui Pungutan (Tambahan) atas Rokok untuk Kesehatan (PRUK), BPJS Kesehatan, Ringkasan Riset JKN-KIS, Edisi 01-K Agustus 2017
Abdul  Kadir  Jaelani,  “Fungsi-fungsi  Aparat  Pemerintah  Daerah  dalam  Mewujudkan Tujuan  Negara  Bidang  Kesehatan  di  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  Nusa Tenggara Barat”, Jurnal Supremasi Hukum UIN Sunan  Kalijaga, Vol.6 No. 1, Juni 2017.
Arif Suprianto dan Dyah Mutiarin, “Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Studi  Tentang  Hubungan  Stakeholder,  Model  Pembiayaan  dan  Outcome  JKN  di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Journal of Governance and Public Policy, Vol.4, No.1, Februari 2017.
Bulletin of the World Health Organization, 2011, Prevention not cure in tackling health- care Fraud, Volume 89, Number 12, 853 –928.
Dedi Afandi, Hak Atas Kesehatan Dalam Perpektif HAM, Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1 - Maret 2008.
Endang  Wahyati  Yustina,  “Hak  atas  Kesehatan  dalam  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional dan Corporate Social Responsibility (CSR)”, Jurnal Kisi Hukum Program Magister  Hukum  Kesehatan  Universitas  Katoik Soegijapranata Semarang,  Vol. 14 No. 1 Juni 2015.
Hanevi  Djasri,  Puti  Aulia  Rahma  &  Eva  Tirtabayu  Hasri,  “Korupsi  dalam  Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian Besarnya Potensi dan Sistem Pengendalian Fraud”Jurnal Integritas, Volume 2 Nomor 1 – Agustus 2016.
Ika  Nurfarida,  “Pengaruh  Potensi  Fraud  dalam  Penerapan  Sistem  Jaminan  Kesehatan Nasional  terhadap  Mutu  Pelayanan  di  RSJ  DR.  Radjiman Wediodiningrat  Lawang Malang”,  Jurnal  Kebijakan  Kesehatan  Indonesia,  Volume  3  Nomor  4  Desember 2014.
Jansje Grace Makisurat, Y. Budi Sarwo, Daniel Budi Wibowo, “Pelaksanaan Pelayanan Gawat Darurat Bagi Peserta Bpjs Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Ditinjau Dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
856/Menkes/Sk/Ix/2009  Tentang  Standar  Instalasi Gawat  Darurat  (IGD)  Rumah Sakit”, Jurnal Hukum Kesehatan, Volume4, Nomor 1 Tahun 2018.
Mundiharno, Peta Jalan Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan (Road Map To A  Universal  Health  Converage,  Jurnal  Legislasi  Indonesia  (Indonesian  Journal  of Legislation), Vol. 9 No. 2 - Juli 2012.
Oman Sukmana, 2016, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), Jurnal Sospol, Vol 2 No.1, Universitas Muhammadiyah Malang.
Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional Peraturan Pemerintah  Nomor  101  tahun  2012  tentang  Peneriman  Bantuan  Iuran  Jaminan Kesehatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kota.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN.
Rudy  Hendra  Pakpahan  dan  Eka  N.A.M.Sihombing,  Tanggung  Jawab  NegaraDalam Pelaksanaan Jaminan  Sosial  (Responsibility State  in  The  Implementation of  Social Security), Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesian Journal of Legislation), Vol. 9 No. 2 - Juli 2012.
Setyo  Trisnadi,”Perlindungan  Hukum  Profesi  Dokter  dalam  Penyelesaian  Sengketa Medis”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV No. 1 Januari - April 2017.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  SistemJaminan Sosial Nasional
Urip  Santoso,  2014,  ”Rekonstruksi  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  Bidang  Kesehatan Berbasis  Nilai  Kesejahteraan”,  Jurnal  Pembaharuan  Hukum Volume  I  No.  3 September – Desember 2014, Di akses 12 Nopember 2021
Yohanes Budi Sarwo, “Tinjauan Yuridis terhadap Kecurangan (Frauds) dalam Industri Asuransi  Kesehatan  di  Indonesia”,  Jurnal  Kisi  Hukum  Program Magister  Hukum Kesehatan Universitas Katoik Soegijapranata Semarang, Vol. 14 No. 1 Juni 2015.

## Copyright holder:
Basuki Rachmad, PL. Tobing (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: