1,2,3, Program Studi Sosiologi Universitas Kristen Satya Wacana 1 septiap17@gmail.com
Artik el yang diterbitk an Jurnal Analisa Sosiologi pada edisi k husus Sosiologi Perk otaan ini telah  memenuhi  syarat-syarat  k arya  ilmiah,  diproses  sama seperti pada penerbitan non edisi  k husus  (terbitan  normal),  dipresentasik an  di  Seminar  Nasional  dan  Konferensi Sosiologi  Perk otaan  ”Urban  Digital  and  Culture  Transformation  of  Network Society”Jurusan  Sosiologi  Fak ultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik   Universitas  Sebelas  Maret Surak arta  pada tanggal 5-6 Desember 2020.
Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2021, 10 (Edisi Khusus Sosiologi Perkotaan):  41-59
ANALISIS PEMANFAATAN RUANG TERBUKA NON HIJAU SEBAGAI REPRESENTASI RUANG SOSIAL DI KAWASAN KUMUH  (STUDI
WILAYAH  PANCURAN KOTA SALATIGA)
Septi Anggi  Prawesti 1 ,  Daru Purnomo 2 ,  Suryo  Sakti Hadiwijoyo 3

## Abstract
The increased the number of population leads to imbalanced space and the stress  effect  on  space  makes  the  open  space  narrower,  so  that  the  area develops  dirtiness.  The  narrow space availability occurs in Pancuran area, Salatiga City, Central Java, Indonesia. As the solution to the narrow space, a  non-green  open  space  has been constructed in Pancuran area in 2018 in the  form  of  a  landmark  called  Zero  Point.  This research aimed to analyze the form of non-green open space utilization in Pancuran slum areas. Henry Lefebvre's  theory  of  spatial  production  which  consists  of  spatial  practice, spatial representation, and space representation will be an analytical tool to explain  the  phenomenon  of  the  slum  area.  This  study  used  a  qualitative method  with  a  case  study  approach  and  primary  and  secondary  data sources.  The  data  collection  technique  was  carried  out  using  observation, interview,  and  documentation.  The  data  analysis  technique  used  is  to  sort the data, explain the data and draw conclusions. The result of the research showed that (1) the form of non-green open space (Zero Point) utilization as the  representation  of  social  space  in  Pancuran  slum  area  is  currently limited  to  the  playground  area  for  children, stopover place for the visitors coming  into  Pancuran  area,  and  photographing  area;  (2)  the  social space constructed in Zero Point is the result of children‟s playing activity process, in  turn  making  the  space  alive;  (3)  Zero  Point  can  be  said  as  an  icon  or symbol that can change Pancuran slum area into the organized and quality modern village one.
Keywords:  Non-Green  Open  Space,  Space Representation, Social Space, Slum Area.

## Abstrak
Peningkatan  jumlah  penduduk  menyebabkan  terjadinya  ketidakseimbangan ruang  dan  efek  tekanan  terhadap  ruang  mengakibatkan  ketersediaan  ruang terbuka semakin sempit sehingga wilayah mengalami kekumuhan. Sempitnya  ketersediaan  ruang  tersebut  terjadi  di  wilayah  Pancuran,  Kota Salatiga,  Jawa  Tengah,  Indonesia.  Solusi  dari  sempitnya  ruang,  pada  tahun
2018  di  wilayah  Pancuran  telah  dibangun  sebuah  ruang  terbuka  non  hijau berupa landmark yang  diberi  nama Zero  Point .  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  bentuk  pemanfaatan  ruang  terbuka  non  hijau  di  kawasan kumuh  Pancuran.  Teori  produksi  ruang  dari  Henry  Lefebvre  yang  terdiri atas  praktik  spasial,  representasi  ruang  dan  ruang  representasi  akan  menjadi alat  analisis  untuk  menjelaskan  fenomena  kawasan  kumuh  tersebut. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus  serta  dengan  pengambilan  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  observasi,  wawancara  serta dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  memilah  data, memaparkan  data  dan  menarik  kesimpulan.  Hasil  penelitian  diperoleh bahwa  (1)  bentuk  pemanfaatan  ruang  terbuka  non  hijau  ( Zero  Point )  sebagai representasi  ruang  sosial  di  kawasan  kumuh  Pancuran  saat  ini  sebatas digunakan  sebagai  wilayah  aktivitas  bermain  anak-anak,  tempat  singgah bagi  pengunjung  yang  memasuki  wilayah  Pancuran  serta  menjadi  area berfoto,  (2)  ruang  sosial  yang  terbentuk  di Zero  Point merupakan  hasil  dari proses  aktivitas  bermain  anak-anak  yang  akhirnya  menjadikan  ruang tersebut  hidup,  (3) Zero Point
bisa  dikatakan  sebagai  simbol  yang mampu  merubah  wilayah  kumuh  Pancuran  menjadi  wilayah  kampung modern  yang  tertata  dan berkualitas.
Kata  Kunci:  Kawasan  Kumuh,  Representasi  Ruang,  Ruang  Sosial, Ruang Terbuka  Non Hijau.

## PENDAHULUAN
Permasalahan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya mengakibatkan  perkembangan  kota  juga  cenderung  cepat.  Kota  Salatiga, Jawa  Tengah  menjadi  salah  satu  wilayah  dengan  peningkatan  jumlah penduduk  cukup  banyak.  Jumlah  penduduk  Kota  Salatiga  pada  tahun  2015 sejumlah  183.815  jiwa,  tahun  2016  sejumlah  186.420  jiwa,  pada  tahun  2017 sejumlah  188.928  jiwa  serta  pada  tahun  2018  sejumlah  191.571  jiwa  (BPS Jawa  Tengah,  2019).  Dengan  peningkatan  tersebut  akan  mempengaruhi kebutuhan  ruang  yang  dapat  menyebabkan  banyak  wilayah  permukiman, khususnya  di  perkotaan  mengalami  kekumuhan.  Selain  itu,  dorongan  dari adanya  kegiatan  urbanisasi  serta  kesadaran  menjaga  lingkungan  yang kurang  juga  mempengaruhi  munculnya  kawasan  kumuh  di  perkotaan. Indikator  kekumuhan  yang  dijabarkan  oleh  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU) meliputi  7+1  aspek  yaitu  (1)  bangunan  gedung  (memiliki  kepadatan  tinggi tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  rencana  tata  ruang);  (2)  lebar  jalan lingkungan  yang  tidak  memadai;  (3)  ketidaktersediaan  akses  air  minum;  (4) drainase  lingkungan  (ketidakmampuan  mengalirkan  limpasan  air  hujan);  (5)
ketidaktersediaan  sistem  pengelolaan  air  limbah;  (6)  ketidaktersediaan sarana  dan  prasarana  pengelolaan  persampahan;  (7)  ketidaktersediaan  sistem pengamanan  secara  aktif  dan  pasif;  (8)  ketidaktersediaan  lahan  untuk  ruang terbuka  non-hijau/ruang  terbuka  publik.  Selain  dari  7+1  indikator  tersebut, ciri  dari  kawasan  kumuh  perkotaan  menurut  Muta‟ali  juga  disebutkan bahwa  (1)  rumah  tanpa  jendela/ventilasi  udara,  dan  sinar  matahari  tidak dapat  masuk,  (2)  tidak  terdapat  pembagian  ruang/kamar  sesuai  dengan peruntukannya,  (3)  dinding  dan  lantai  telah  lapuk,  (4)  banyak  dihuni  oleh anggota  rumah  tangga  tidak  produktif,  (5)  kepala  rumah  tangga  bekerja  pada jenis  pekerjaan  berpenghasilan  rendah  (Muta‟ali  and Nugroho,  2019).
Dari  hasil  tinjauan  Lembaga  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU) Salatiga,  Kota  Salatiga,  Jawa  Tengah  dengan  luasan  56,781  km 2 memiliki kawasan  kumuh  untuk  peningkatan  sebesar  21,83  hektar  dan  pencegahan seluas  231,82  hektar.  Salah  satu  kawasan  kumuh  tersebut  adalah  wilayah Pancuran,  Kelurahan  Kutowinangun  Lor,  Kecamatan  Tingkir,  Kota  Salatiga, Jawa  Tengah.  Menurut  SK  Walikota  Nomor  658/440/2016  tentang  Lokasi Program  Kota  Tanpa  Kumuh  Di  Kota  Salatiga,  RW  IV  Pancuran  termasuk ke  dalam  lokasi  prioritas  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh  dengan jumlah  skor  35  point  (Sutrisno,  2018).  Permukiman  padat  penduduk  yang menjadi  kawasan  kumuh  seperti  Pancuran  biasanya  menjadi  wilayah  yang memunculkan  berbagai  permasalahan  sosial  maupun  lingkungan.  Padahal seharusnya  permukiman  menjadi  tempat  yang  harus  menjamin  kehidupan dan  penghidupan  (Fathy,  2018).  Padatnya  rumah  hunian  di  dalam  kawasan permukiman  juga  menyebabkan  tekanan  terhadap  ruang,  salah  satunya ketersediaan  ruang  terbuka  semakin  sempit.
Sebagai  wilayah  lokasi  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh, Pancuran    menyikapi  ketidaktersediaan  ruang  terbuka  sebagai  pembentuk ruang  yang  berkualitas  untuk  beraktivitas  melalui  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Penyelenggara Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman,  yang  dalam  peningkatan  kualitas perumahan  kumuh  dan  permukiman  kumuhnya  dilakukan  dengan  pola penanganan  pemugaran,  peremajaan  dan  pemukiman  kembali.  Melalui peraturan  tersebut  wilayah  Pancuran  dilakukan  penanganan  dengan  pola peremajaan  yang  dilaksanakan  kegiatan  perombakan  serta  penataan
mendasar  secara  menyeluruh  meliputi  rumah,  sarana  prasarana,  dan  utilitas umum.  Salah  satu  perombakannya  adalah  dengan  membangun  ruang terbuka  non  hijau.  Ruang  terbuka  non  hijau  menjadi  sebuah  ruang  yang memiliki  fungsi  ekologis,  sosiokultural,  pendukung,  dan  pelengkap.  Fungsi ekologis  membantu  ruang  khususnya  dalam  melindungi  air  tanah,  fungsi sosiokultural menjadikan ruang terbuka non hijau sebagai  tempat beraktivitas  masyarakat,  kegiatan  ekonomi  yang  memanfaatkan  ruang terbuka  non  hijau  menjadi  fungsi  pendukung  dan  fungsi  pelengkap  untuk memperindah  lingkungan,  sehingga  kekurangan  penyediaan  ruang  terbuka non  hijau  dapat menimbulkan  masalah  atau  konflik  sosial  (Soedrajat, 2009).
Pada  tahun  2018  sebagai  salah  satu  penanganannya  telah  dibangun sebuah  ruang  terbuka  non  hijau  di  Pancuran  yang  diberi  nama  “ Zero  Point ”.
Ruang  terbuka  non  hijau  tersebut  kini  dapat  dimanfaatkan  sebagai pendukung  aktivitas  penduduk.  Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  No.  12/PRT/M  2009  ruang  terbuka  non  hijau  merupakan  ruang  yang dibangun  dengan  keterbukaan  dan  bukan  bangunan  tertutup  serta  tidak banyak  tumbuhan  hidup  (Direktorat  Jenderal  Penataan  Ruang,  2009).  Ruang terbuka  non  hijau  tersebut  berupa  perkerasan,  yang  dapat  menjadi  sarana untuk  dimanfaatkan  sebagai  bentuk  representasi  ruang  sosial  penduduk sekaligus  tempat  yang  dapat menjadi  simbol  baru  bagi  wilayah  tersebut.
Pemilihan  wilayah  penelitian  ini  dilihat  dari  adanya  ketersediaan ruang terbuka non hijau yaitu di wilayah Pancuran, Kelurahan Kutowinangun  Lor,  Kota  Salatiga,  Jawa  Tengah  dan  Kalitaman,  Kelurahan Kutowinangun  Lor,  Kota  Salatiga,  Jawa  Tengah.  Namun  juga  dengan pertimbangan  lain  yaitu  kekumuhan  akibat  kepadatan  penduduknya. Berdasarkan  hal  tersebut  kepadatan  penduduk  di  dua  wilayah  ini menunjukkan  bahwa  wilayah  Pancuran  termasuk  ke  dalam  kawasan  kumuh dengan  kepadatan  penduduk  lebih  padat  dibandingkan  dengan  wilayah Kalitaman.  Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  di  wilayah Pancuran.  Perbandingan  kepadatan  penduduk  menurut  data baseline Kota Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  yang  telah  diolah  yaitu  wilayah  Kalitaman sebesar  10.094  jiwa/km 2 sedangkan  wilayah  Pancuran  sebesar  16.822 jiwa/km 2 .
Realita  mengenai  pemanfaatan  ruang  terbuka  non  hijau  di  kawasan kumuh  ini  menarik  untuk  dikaji  dengan  perspektif  sosiologi  keruangan dengan  pendekatan  teori  produksi  ruang  Henry  Lefebvre.  Menurut  Lefebvre (dalam  (Setiawan,  2017)  mengajukan  konsep  triadik  produksi  ruang  yaitu (1)  praktik  spasial,  konsep  yang  menunjuk  pada  kegiatan  sosial  dan interaksinya.  Spasial  menekankan  pada  aspek  aktivitas  yang  terjadi.  Secara konkret  praktik  spasial  merupakan  jaringan  interaksi  dan  komunikasi  yang muncul  di  kehidupan  sehari-hari;  (2)  representasi  ruang,  memberikan gambaran  atau  konsep  sehingga  sesuatu  didefinisikan  sebagai  ruang,  bisa dalam  bentuk  yang  diucapkan  seperti  deskripsi  atau  definisi;  (3)  ruang representasi,  menyangkut  dimensi  produksi  ruang  yang  mengacu  pada proses pemaknaan  yang  menghubungkan  dengan  simbol.
Teori  produksi  ruang  dari  Lefebvre  dideskripsikan  sebagai  hubungan dialektis  (Pramesti,  Prabowo  and  Hasan,  2019).  Hubungan  dialektis  tersebut disebut  sebagai  tiga  konseptual  oleh  Henry  Lefebvre  atas  ruang  yang  dibagi menjadi  praktik  spasial,  representasi  ruang  dan  ruang  representasi.  Praktik spasial  ruang  terbuka  non  hijau  di  Pancuran  mengacu  pada  keterlibatan masyarakat  atas  keterkaitannya  terhadap  ruang,  dalam  menghidupkan  ruang tersebut  dengan  melakukan  aktivitas  sosial  serta  interaksi  di  ruang  terbuka non  hijau  ( Zero  Point ).  Sedangkan  representasi  ruang  merujuk  pada konsepsi  dalam  sebuah  ruang,  ruang  terbuka  non  hijau  yang  dikonsepsikan sebagai  ruang  sosial  dikarenakan  aktivitas  yang  dilakukan  masyarakat. Ruang  representasi  merupakan  pola  pikir  atau  bagaimana  seseorang  berpikir terhadap  suatu  tempat  dengan  simbol.  Oleh  karena  itu,  ruang  representasi merupakan  ruang  yang  dapat  dimaknai  berbeda  oleh  setiap  individu, kelompok  maupun  masyarakat  (Pramesti,  Prabowo and Hasan,  2019).
Penelitian  ini  juga  merujuk  pada  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  (Darmawan  and  Utami,  2018)  yang  meneliti  pola pemanfaatan  ruang  terbuka  pada  pemukiman  kampung  kota  di  Jakarta dengan  hasil  bahwa  tidak  ada  masalah  dengan  sempitnya  lahan  karena kegiatan  dari  masyarakat  di  wilayah  tersebut  masih  dapat  dilakukan  dengan memanfaatkan  koridor  jalan  walaupun  ruang  tersebut  tidak  mendukung tetapi  bisa  digunakan  beraktivitas  dan  tetap  memberikan  suasana  nyaman, serta  penelitian  dari  (Nugraha,  2013)  yang  meneliti  Ruang  dan  Representasi
Sosial  Malioboro  dengan  hasil  bahwa  sebagai  ruang,  Malioboro  telah memenuhi  syarat  untuk  dapat  berproduksi  sendiri,  artinya  proses  produksi ruang  tersebut  yang  menghasilkan  ruang  sosial.
Dari  latar  belakang  kondisi  kawasan  permukiman  kumuh  namun telah  memiliki  ruang  terbuka  non  hijau  tersebut,  membuat  peneliti  tertarik ingin  mengetahui  bagaimana  pemanfaatan  ruang  terbuka  non  hijau  sebagai representasi  ruang  sosial  di  kawasan  kumuh  Pancuran  Kota  Salatiga. Dengan  tujuan  penelitian  adalah  menjelaskan  bentuk  pemanfaatan  ruang terbuka  non  hijau  sebagai  representasi  ruang  sosial  di  kawasan  kumuh Pancuran  Kota  Salatiga  dan  teori  produksi  ruang  dari  Henry  Lefebvre  yang akan menjadi  alat  analisis  untuk  menjelaskan  fenomenanya.

## METODE PENELITIAN
Paradigma  penelitian  ini  menggunakan  paradigma  konstruktivisme yang  menggambarkan  realitas  pemanfaatan  ruang  terbuka  non  hijau  sebagai representasi  ruang  sosial  di  kawasan  kumuh  Pancuran  Kota  Salatiga,  Jawa Tengah.  Kemudian  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus.  Pendekatan  studi  kasus  digunakan  karena  penelitian ini  terfokus  pada  satu  objek  yang  diteliti  untuk  mengungkapkan  sebuah fakta.  Pengumpulan  data  menggunakan  metode  observasi,  wawancara  serta dokumentasi.  Unit  amatan  dalam  penelitian  ini  adalah  aktivitas  masyarakat yang  dilakukan  di Zero  Point sedangkan  unit  analisanya  adalah  bagaimana bentuk  pemanfaatan  ruang  terbuka  non  hijau  di  kawasan  kumuh  Pancuran. Informan  subyek  dalam  penelitian  adalah  Kabid  Kawasan  Permukiman sebagai  pelaksana  dalam  pembangunan Zero  Point di  Pancuran,  Lurah Kelurahan  Kutowinangun  Lor,  Tokoh  masyarakat,  dan  masyarakat  yang pernah  mengunjungi  Zero  Point  Pancuran.  Pemilihan  informan  didasarkan pada key  person (informan  kunci). Key  person adalah  orang  yang dibutuhkan  untuk  diwawancarai  agar  mendapatkan  informasi  atau  orang yang  mengetahui  dan  memahami  fakta  dari  suatu  penelitian  (Rukajat,  2018). Pemilihan  lokasi  penelitian  dengan  pertimbangan  metodologis  memilih  di wilayah  Pancuran  Kota  Salatiga  dikarenakan  Pancuran  termasuk  ke  dalam salah  satu  wilayah  kumuh  di  Kota  Salatiga  serta  memiliki  bangunan  ruang terbuka  non  hijau.  Analisis  pengecekan  keabsahan  data  setelah  melakukan
pengumpulan  data  menurut  Miles  dan  Huberman  (dalam  (Fitrah  and Luthfiyah,  2017)  dibagi  menjadi  tiga  macam  kegiatan  dalam  analisis  data kualitatif  yaitu  memilah  data, memaparkan  data dan menarik  kesimpulan.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Gambaran  Umum  Kawasan  Pancuran
Pancuran  merupakan  wilayah  yang  secara  geografis  terletak  di Kelurahan  Kutowinangun  Lor,  Kecamatan  Tingkir,  Kota  Salatiga,  Jawa Tengah.  Selain  itu  Pancuran  juga  merupakan  wilayah  yang  berada  diantara titik  pusat  keramaian  kota.  Pancuran  sendiri  memiliki  luas  wilayah  10,26  ha, jumlah  penduduk  1.726  jiwa  pada  akhir  tahun  2019  dan  terdiri  atas  18  RT (Rukun  Tetangga).  Dilihat  dari  angka  jumlah  penduduk  terhadap  luas wilayah  cenderung  termasuk  ke  dalam  kategori  kepadatan  yang  cukup tinggi.
Gambar  1. Peta Wilayah  RW IV Pancuran
Sumber:  Kota Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  Kota Salatiga,  2017
Penduduk (Berdasarkan Jenis  Kelamin) Sem I Tahun  2018 Sem II Tahun  2018 Sem I Tahun  2019 Sem II Tahun  2019 Perempuan 907 jiwa 906 jiwa 903 jiwa 885 jiwa Laki-laki 839 jiwa 840 jiwa 848 jiwa 841 jiwa
Tabel 1. Data Jumlah  Penduduk  di Wilayah  RW IV Pancuran Sumber:  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota Salatiga,  2020
Wilayah  Pancuran  yang  berada  di  pusat  Kota  Salatiga  dapat  disebut juga  sebagai  “Kampung  Kota”.  Dari  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  kampung  kota  adalah  suatu  bentuk  permukiman  di  wilayah  perkotaan yang  khas di  Indonesia  dengan  ciri-ciri  yaitu:
a.  Penduduk  masih  memiliki  sifat  dan  perilaku  kehidupan  lingkungan perdesaan  yang  terjalin  dalam  ikatan  kekeluargaan  yang  erat
b.  Kondisi  fisik  bangunan  dan  lingkungan  tidak  mendukung  kelayakan  serta tidak  beraturan.
c.  Kerapatan  bangunan  dan kepadatan  penduduk  tergolong  tinggi
d.  Sarana  prasarana  pelayanan  tidak  terpenuhi  dengan  baik,  contohnya seperti  air  bersih,  saluran  sanitasi  dan  drainase,  tempat  sampah,  alat pemadam  kebakaran  dan lainnya
Kecenderungan  pusat  kota  menjadi  wilayah  yang  diminati  masyarakat  untuk bermukim  menurut  Clay  dalam  (Surtiani,  2006)  memiliki  beberapa  alasan yaitu:
a.  Pusat  kota  adalah  pusat  dari  seluruh  kegiatan.  Biasanya  masyarakat  yang berusia  muda  tertarik  untuk  mencari  kesempatan  kerja  maupun  mencari hiburan  serta  berkomunikasi  dan  berinteraksi  dengan  sesama  di  pusat kota.  Setelah  mendapatkan  pekerjaan  sebagian  dari  mereka  ingin bermukim  di  kawasan  pusat  kota  sebagai  bentuk  atas  kemudahan  menuju tempat  kerja
b.  Pusat  kota  menjadi  tempat  yang  memiliki  berbagai  instansi  ataupun perusahaan  untuk  mencari  kerja
c.  Tinggal  di  pusat  kota  merupakan life  style karena  dianggap  lebih  berkelas daripada  diwilayah  pinggiran  kota maupun  pedesaan
d.  Memiliki  rumah  di  pusat  kota  dapat  menjadi  investasi  yang  bernilai tinggi  dikemudian  hari
Pusat  keramaian  yang  berdekatan  dengan  Pancuran  adalah  Pasar  Raya 1,  Pasar  Raya  2, Shopping  Center ,  terminal  angkutan  umum,  serta  Pasar Blauran.  Wilayah-wilayah  pusat  keramaian  dengan  lalu  lintas  yang  padat tersebut  menjadi  tempat  interaksi  bagi  banyak  orang  dengan  kebiasaan- kebiasaan  yang  berdampak  buruk  terhadap  kehidupan  masyarakat  di sekitarnya,  khususnya  wilayah  Pancuran.  Dampak  buruk  dari  padatnya keramaian  pasar  dan  lalu  lintas  akhirnya  mempengaruhi  perilaku,  kesadaran masyarakat  serta  kebiasaan  hidup.  Kebiasaan  di  Pasar  tersebut  misalnya perilaku  membuang  sampah  di  jalan  tanpa  ada  kesadaran  untuk  membuang di  tempat  sampah.  Hal  ini  juga  dilakukan  masyarakat  di  wilayah  Pancuran. Mereka  membuang  segala  sampah  termasuk  sampah  rumah  tangga  di  aliran
sungai  sehingga  tidak  dipungkiri  bahwa  Pancuran  menjadi  wilayah  yang kumuh.  Selain  kebiasaan  hidup  yang  belum  baik  ada  beberapa  penyebab utama  munculnya  lingkungan  kumuh  antara  lain  adalah  urbanisasi  dan migrasi  yang  tinggi  terutama  bagi  kelompok  masyarakat  yang  memiliki penghasilan  rendah,  sulit  mendapatkan  pekerjaan  di  pusat  kota  sehingga mengakibatkan  masyarakat  kesulitan  mencicil  atau  sekadar  menyewa rumah,  kurang  tegasnya  terkait  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang berbagai pembangunan fisik ataupun sejenisnya, perbaikan  lingkungan  yang  hanya  terpusat  oleh  masing-masing  para  pemilik rumah,  disiplin  serta  kesadaran  warga  yang  cukup  rendah,  kota  sebagai pusat  perdagangan  yang  akhirnya  menarik  minat  bagi  para  pengusaha sehingga  akhirnya  bertempat  tinggal  di  wilayah  tersebut,  dan  semakin sempitnya lahan permukiman akibat pertambahan  jumlah  penduduk didukung  juga  oleh  semakin  tingginya  harga  tanah.
Selain  itu  kondisi  wilayah  yang  kumuh  tersebut  dapat  mencerminkan keadaan  ekonomi,  sosial,  budaya  dari  masyarakat  yang  tinggal  di permukiman  tersebut.  Adapun  ciri-ciri  kawasan  kumuh  juga  dapat  tercermin dari:
1.  Penampilan  fisik  bangunannya  yang  kurang  layak  atau  tidak  sesuai dengan  standar.  Hal  ini  didukung  dengan  banyaknya  bangunan-bangunan temporer  yang  berdiri  serta terlihat  tidak  terawat
2.  Pendapatan  yang  cukup  rendah  mencerminkan  status  ekonomi  mereka juga  demikian.  Dan  biasanya  masyarakat  di  kawasan  kumuh  tergolong berpenghasilan  rendah
3.  Kepadatan  bangunan  yang  tinggi  dapat  dilihat  dari  tidak  adanya  jarak antar  bangunan  maupun siteplan yang  tidak  terencana  dengan  baik  ,
4.  Kepadatan  penduduk  yang  tinggi  dan  masyarakat  yang  tergolong heterogen,
5.  Sistem  sanitasi  yang  buruk  atau  tidak  dalam  kondisi  yang  baik
6.  Kondisi  sosial  yang  tidak  baik  dapat  dilihat  dengan  banyaknya  aksi  atau tindakan  kejahatan  maupun  kriminal
7.  Banyaknya  jumlah  masyarakat  pendatang  yang  bertempat  tinggal  dengan menyewa  rumah  sehingga  status  tinggalnya  hanya  sementara
Sebagai  kawasan  kumuh,  Pancuran  juga  terlihat  pada  kebiasaan  hidup sehat  yang  belum  optimal  dikarenakan  belum  adanya  toilet  dan septictank di wilayah  tersebut,  sehingga  selain  untuk  membuang  sampah  warga  juga memanfaatkan  aliran  sungai  sebagai  tempat  buang  air  besar.  Selain  itu wilayah  Pancuran  dikatakan  sebagai  kawasan  kumuh  karena  tidak  memiliki sarana  dan  prasarana  layak  untuk  menunjang  kehidupan.  Sarana  dan prasarana  yang  dimaksud  adalah  meliputi  7+1  indikator  kumuh  yaitu  di wilayah  Pancuran  memiliki  bangunan  dengan  kepadatan  tinggi,  lebar  jalan lingkungan  yang  tidak  memadai,  tidak  tersedia  akses  air  minum,  drainase tidak  mampu  mengalirkan  limpasan  air  hujan,  tidak  ada  sistem  pengelolaan air  limbah,  tidak  tersedia  sarana  dan  prasarana  pengelolaan  persampahan, tidak  ada  sistem  pengaman  kebakaran,  dan  tidak  memiliki  ruang  terbuka non-hijau/ruang  terbuka  publik.  Selain  7+1  indikator  tersebut  ada  beberapa faktor  yang  mendukung  kawasan  Pancuran  dikatakan  kumuh  menurut Surtiani  yaitu  Pertama,  penghasilan  masyarakat  sekitar  cenderung  rendah dan  tidak  mampu  menjadikan  lingkungan  lebih  baik  dari  sebelumnya; Kedua,  waktu  lamanya  bertempat  tinggal  yang  cenderung  berada  dikisaran 5-10  tahun  mengakibatkan  rasa  memiliki  dari  masyarakat  yang  bertempat tinggal  di  Pancuran  terhadap  lingkungannya  juga  terhitung  rendah;  Ketiga, pembangunan  rumah  dengan  menghabiskan  lahan  sepenuhnya  menjadikan wilayah  memiliki  kerapatan  bangunan  yang  sangat  tinggi;  Keempat, Pancuran  kurang  layak  sebagai  tempat  hunian  dikarenakan  polusi, kurangnya  air  bersih,  serta  rawan  genangan  (Surtiani,  2006).  Namun  saat  ini wilayah  Pancuran  memiliki  perkembangan  pesat  setelah  mendapat  bantuan dari  para  stakeholder.  Bantuan  dari  pemerintah  tersebut  terkait  dengan anggaran  infrastruktur  yang  diungkapkan  oleh  Enny  Endang  Surtiani,  ST., MT Kadinas  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  Kota Salatiga.
“Peningkatan  pada  kawasan  kumuh  dengan  beberapa  tahap diantara  tahun  2017-2019  kami  sudah  melaksanakan  penataan kawasan  kumuh  di  Kecamatan  Tingkir  dengan  dana  sebesar  9 milyar  700  juta rupiah, di Kecamatan Salatiga sebesar 6 milyar 500  juta  rupiah,  di  Kecamatan  Sidomukti  2,9  milyar  rupiah, kemudian  di  Kecamatan  Argomulyo  sebesar  580  juta  rupiah. Jadi  kami  dari  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman memang  memiliki  tujuan  yaitu  dana  dikhususkan  kepada wilayah-wilayah  pengembangan atau wilayah kumuh.” (Liputan
Khusus Kota Salatiga Bersama Walikota Salatiga, https://www.youtube.com/watch?v=JLjXeJ-HuYI) Selain Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang
berkolaborasi  melaksanakan  pembangunan  lingkungan  bersama  dengan Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  Kota  Salatiga,  kelurahan  juga  memiliki peran  dalam  proses  peningkatan  kawasan  kumuh  Pancuran.  Dalam  hal  ini Kelurahan  Kutowinangun  Lor  menjadi  perantara  antara  pemerintah  dengan warga  Pancuran.  Sebagai  Lurah  di  Kelurahan  Kutowinangun  Lor  Bapak  Y juga  mengungkapkan  peran  yang  dilakukan  Kelurahan  dalam  proses pembangunan  di wilayah  Pancuran.
“Kita  selaku  Pemerintah  Kelurahan  tentunya  memfasilitasi kegiatan pembangunan itu, dalam arti fasilitas itu bukan berarti fasilitas  dalam  bentuk  apa-apa  tetapi  menghubungkan  antara pemerintah  Kota  Salatiga  dengan  warga  tentunya  dengan perangkat  di  RW  (Rukun  Warga),  sebagai  jembatan  bagi pemerintah  yang  akan  melaksanakan  pembangunan  juga menyambungkan  evaluasi  dari  pemerintah  ke warga. Jadi kami juga mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan  di  wilayah  Pancuran”  (Wawancara  Y,  27 Januari 2020, pukul 09.00 WIB).
Dengan  adanya  peran  dari stakeholder tersebut,  wilayah  Pancuran berubah  menjadi  lebih  baik  dari  segi  infrastruktur,  estetika  lingkungan, ketersediaan  sarana  dan  prasarana,  serta  memiliki  ruang  terbuka  non  hijau yang  diberi  nama Zero  Point .  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Seksi Pembangunan  dalam  Proses Pembangunan Zero Point .
“Awal  mula  sebelum menjadi Zero Point itu merupakan tempat minum  (mabuk-mabukan),  kawasan  sisi  yang landai dan miring selebar 1 meter dengan jalan setapak selebar 0,5 meter sampai 1 meter. Kemudian mengajukan pembangunan talud dan di terima Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  satu  tahun kemudian  dan  menghasilkan  Zero  Point  dengan  panjang  24 meter  dan  lebar  4  meter”  (Wawancara  P,  1  Februari  2020, pukul 12.30 WIB).
Gambar  2. Kondisi  Lingkungan  Sebelum  Dibangun  Ruang  Terbuka Non Hijau  (Zero  Point)
Sumber:  Kota Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  Kota Salatiga,  2017
Pembangunan  Ruang Terbuka  Non Hijau  Zero  Point
Awal  mula  pembangunan Zero  Point Pancuran  dikarenakan  Pancuran menjadi  salah  satu  kawasan  yang  masuk  dalam  Surat  Keputusan  Kumuh  dan didampingi  oleh  Askot  beserta  fasilitator  dari  Program  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU)  Kota  Salatiga.  Dalam  hal  ini  pendamping  KOTAKU  berperan dalam  meningkatkan  kualitas  kawasan  kumuh  tersebut  dengan  membantu melalui  pembangunan  drainase,  jalan,  serta  bagian  lainnya.  Kemudian  dinas juga  melakukan  penataan  ruang  dengan  membangun  ruang  terbuka  non hijau  berupa landmark yang  diberi  nama Zero  Point .  Bangunan  tersebut dibangun  oleh  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Salatiga yang  dulu  pelaksanaannya  dikomando  oleh  Kabid  Kawasan  Permukiman dalam  pembangunan Zero  Point di  Pancuran  dengan  ungkapannya  sebagai berikut.
“Pancuran  itu  berawal  dari  Lembaga  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU)  dalam  arti  karena  masukan  Surat  Keputusan  (SK) kumuh  karena  kami  fokusnya  di  kumuh.  Kira-kira memerlukan penyelesaian  kumuh  seperti  apa  agar  mereka  bisa  tetap  eksis setelah itu dan tidak kembali kumuh. Karena konsep intinya gitu, kalau  kita  sudah  menyelesaikan  7  indikator  yaitu  bangunan gedung,  jalan  lingkungan,  penyediaan  air  minum,  drainase, pengelolaan  air  limbah,  pengelolaan  persampahan,  dan pengamanan  kebakaran  apakah  masyarakat  tidak  kembali  lagi setelah itu? Tidak bisa menjamin, akhirnya dibuat taman-taman yang  memberikan  spot-spot  agar  bisa  mengekspresikan,  bisa sama-sama untuk bermusyawarah dan tidak hanya sekadar maju menjadi  salah  satu  spot,  tetapi  itu  bisa  menjadi  pendapatan mereka  juga  kedepannya”  (Wawancara  JS,  23  Januari  2020, pukul 09.30 WIB).
Selain  dikarenakan  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman menjalankan  amanah  sesuai  visi-misi  Walikota  yaitu  tentang  penataan  wajah kota  sekaligus  cita-cita  menurunkan  angka  kemiskinan,  Dinas  melakukan pembangunan  yang  nantinya  diharapkan  dapat  berkelanjutan.  Mungkin setelah  terbangun  sebuah  ruang  dapat  menjadi  tempat  yang  digunakan  untuk mengekspresikan  kegiatan  masyarakat  maupun  menjadi  tempat  sumber pendapatan  wilayah.  Pembangunan Zero  Point sebenarnya  juga  dilandasi dari  adanya  usulan-usulan  masyarakat  yang  disampaikan  kepada  Kabid Kawasan  Permukiman.
“Jadi  Pancuran  itu  ada  kegelisahan,  teman-teman  ingin  maju dari  yang  dikenal kampung preman, pemabuk, orang nakal dan sejenisnya.  Kemudian  tidak  ada  tempat untuk mengekspresikan apa  yang  ingin  mereka  ekspresikan  atau hanya sekadar tempat kumpul,  tempat  nongkrong.  Kalau  mengandalkan  balai  RW (Rukun Warga), Balai RW (Rukun Warga) itu kan ruang tertutup kalau ruang tertutup identik dengan sumber ketertutupan. Anak muda sekarang lebih suka kalau terbuka dan bebas. Oleh karena itu  dibuat  suasana  yang  betul-betul  terbuka  karena  suasana terbuka  itu  harapannya  pikirannya  lebih  terbuka.  Di  situ  juga ada  view  merbabu  yang  bagus”  (Wawancara  JS,  23  Januari 2020 pukul 09.30 WIB).
Konsep  pembangunan  yang  dirancang  oleh  CV.  Wastu  Buana  Adi Cipta  untuk  kampung  jelajah  wisata  Pancuran  Salatiga  adalah  titik  nol  atau yang  sekarang  diberikan  nama Zero  Point .  Titik  nol  tersebut  direncanakan menjadi  titik  utama  Kampung  Pancuran  yang  dilengkapi  dengan  mural.  Dari titik  nol  ini  dapat  dilihat  pemandangan  kampung  dari  atas  serta  dapat melihat  Gunung  Merbabu.
Gambar  3. Konsep Pembangunan  Ruang  Terbuka  Non Hijau  (Zero

## Point)
Sumber:  Kota Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  Kota Salatiga,  2017
Proses pembangunan ruang terbuka non hijau ini awalnya diperkirakan  selesai  dalam  rentang  waktu  6  bulan.  Namun  dikarenakan terkendala  dalam  aspek  penjualan  mengakibatkan  penguluran  waktu sehingga  hanya  tersisa  4  bulan  dari  perkiraan  awal.  Dalam  waktu  tersebut dari  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  segera  melakukan pembangunan  dengan  mengurangi  beberapa  item  yang  sebelumnya  telah dikonsepkan  oleh  CV. Wastu  Buana  Adi  Cipta.
“Pancuran  sempat  gagal  3  kali.  Karena  waktu  sudah  semakin mendesak  gagal  lelang  3  kali  dari  waktu  awal  6  bulan  tetapi tinggal  4  bulan  saya  paksakan.  Waktu  4  bulan  memang  mau tidak mau item yang tidak mungkin dikerjakan akan selesai tetap saya  kurangi”  (Wawancara  JS,  pada  23  Januari  2020  pukul
09.30 WIB).
Ruang  terbuka  non  hijau  di  wilayah  Pancuran  Kota  Salatiga  tersebut berupa  bangunan  perkerasan  dengan  beberapa  tambahan  tanaman  serta gambar-gambar  mural  yang  indah.  Di Zero  Point tersebut  juga  memiliki sumber  mata  air  serta diberikan  fasilitas  toilet  umum.
Gambar  4. Ruang Terbuka  Non Hijau  (Zero  Point)di  Pancuran  yang sudah  dibangun
Sumber:  Dokumen  Pribadi,  2019

## Pembahasan

## Praktik  Spasial
Perbandingan  dari  luas  wilayah  dengan  banyaknya  jumlah  penduduk membuat  wilayah  Pancuran  sangat  padat,  sehingga  membuat  bangunan rumah-rumah  dari  masyarakatnya  sangat  berhimpitan  dan  rata-rata  tidak memiliki  halaman.
Gambar  5. Rumah  di wilayah  Pancuran  yang saling berhimpitan Sumber:  Google  Earth,  2020
Kecenderungan  kegiatan  warga  yaitu  berada  di  sekitaran  koridor jalan.  Selain  hanya  untuk  bersantai  bercengkerama  dengan  tetangga  ataupun masyarakat  yang  melintas,  koridor  jalan  ini  juga  digunakan  untuk  berjualan makanan  pada  malam  hari.  Selain  itu,  dikarenakan  saat  ini  sudah  terbangun ruang  terbuka  non  hijau  di  Pancuran,  masyarakat  memiliki  tempat  selain koridor  jalan  untuk  beraktivitas.  Ruang  ini  biasanya  digunakan  sebagai arena  bermain  anak-anak  saat  pulang  sekolah  maupun  sore  hari  serta menjadi  tempat  singgah  bagi  orang-orang  dari  luar  wilayah  Pancuran  yang
berkunjung.  Sebelum  dibangun  menjadi  kawasan  ruang  terbuka  non  hijau, tempat  tersebut  merupakan  wilayah  yang  digunakan  minum  para pemabuk.
“Dulu  kumuh,  tempat  buat  mabuk-mabukan.  Lalu  ada perubahan,  dulu  dibuat  mabuk-mabukan  akhirnya  tergeser  dan sekarang  sudah  berkurang  hampir  80%,  sebagian  anak -anak yang  dulu  mabuk  kumpul  disitu”  (Wawancara  BS,  1  Februari 2020, pukul 14.30 WIB).
Namun  saat  ini  setelah Zero  Point selesai  dibangun,  terdapat  perubahan penataan  ruang.  Walaupun  sudah  mengalami  perubahan,  dari  awal terbangun  menjadi  sebuah  ruang  yang  baru, Zero  Point ini  belum  pernah terselenggara  suatu  event  yang  khusus.  Hanya  sempat  ada  beberapa  kegiatan seperti  saat  Gubernur  Jawa  Tengah,  Ganjar  Pranowo  datang  dan menyempatkan  berfoto  di Zero  Point ,  kemudian  saat  kegiatan  Hari Kesetiakawanan  Nasional  ruang Zero  Point digunakan  sebagai  area  untuk menghidupkan  kembang  api.  Selain  kedua  kegiatan  tersebut  belum  pernah ada  rutinitas  khusus  lain  yang  dilakukan  selain  digunakan  oleh  anak-anak bermain  dan  tempat  untuk  menongkrong  sehari-hari  oleh  masyarakat sekitar.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  Ketua RW IV Pancuran.
“Sementara  ini  biar  hanya  bangunan  seperti  itu  dulu,  untuk nongkrong saja karena tidak ada aktivitas, tidak ada yang kami persembahkan”  (Wawancara  BS,  1  Februari  2020,  pukul 14.30 WIB)
Dengan  adanya  aktivitas  dari  anak-anak  yang  bermain  di  wilayah Zero  Point dan  menghasilkan  relasi  sosial  berupa  interaksi  ataupun  komunikasi menjadikan Zero  Point tersebut  memiliki  keberlangsungan  atas  produksi ruang.  Hal  inilah  yang  disebut  sebagai  ruang  yang  hidup  dikarenakan masyarakat  memiliki  keterkaitan  tertentu  atas  penggunaan  ruang  dan  rasa kepemilikan  atas ruang.

## Representasi Ruang
Representasi  ruang  merupakan  kajian  dimana  ruang  dikonsepkan atas  ruang  itu  sendiri.  Ruang  terbuka  non  hijau  di  Pancuran  merupakan ruang  yang  digunakan  untuk  melakukan  aktivitas  sosial  dari  masyarakat sekitar  maka  ruang  terbuka  non  hijau  tersebut  menjadi  konsep  ruang  sosial. Menurut  Lefebvre  (dalam  (Pramesti  et  al.  2019)  representasi  ruang  dapat dikaji  dengan  mengidentifikasi  apa  yang  menghidupkan  ruang  tersebut, akibat  apa  yang  ditimbulkan  serta  apa  yang  dirasakan  oleh  seseorang  dengan
segala  perubahan  yang  terjadi  dengan  ruang  tersebut.  Konseptualisasi  atas ruang  disampaikan  dengan  tujuan  dikarenakan  wilayah  Pancuran  yang memiliki  kepadatan  tinggi  dan  ruang  untuk  berekspresi  semakin  sempit, sehingga  konsep  pembangunan  ruang  terbuka  sebagai  pendukung  aktivitas warga  akhirnya  dibangun.  Representasi  ruang Zero  Point yang  menjadi ruang  sosial  bagi  masyarakat  juga  disampaikan  oleh  Bapak  Lurah Kutowinangun  Lor.
“Ya paling tidak dengan adanya Zero Point itu bentuk kegiatan- kegiatan  untuk  masyarakat  baik  pemuda,  karang  taruna  bisa terfasilitasi  di  situ.  Bisa  sebagai  sarana  prasarana  kegiatan sosial  bagi  warga  di  wilayah  Pancuran”  (Wawancara  Y,  27 Januari 2020 pukul 09.00 WIB).
Dengan  adanya  konsep  pembangunan Zero  Point sebagai  bentuk  ruang  bagi masyarakat  wilayah  Pancuran  serta  dukungan  dari  berbagai  aktivitas  yang menghasilkan  interaksi  dan  akhirnya  menghidupkan  ruang,  serta  dari  segala perubahan  yang  terjadi  di  ruang  tersebut  menjadikan  representasi  ruang Zero Point adalah  sebagai  ruang  sosial.

## Ruang Representasi
Ruang  representasi  juga  disebut  sebagai  ruang  yang  dipersepsikan.  Ruang representasi  ini  muncul  sebagai  akibat  adanya  hubungan  antara  praktik spasial  dan  representasi  ruang.  Ruang  representasi  juga  berkaitan  dengan simbol  atau  makna  dari  suatu  ruang.  Tujuan  dari  adanya  pembangunan Zero Point yaitu  untuk  dapat  mengubah  image  dari  wilayah  kumuh  Pancuran menjadi  wilayah  yang  tertata.
“Artinya  awal  cuma buat jadi tempat itu (Zero Point) dan Zero Point itu jadi simbolik. Simbolik Pancuran itu, ketika orang ingat Pancuran  yang  dikenal  itunya  (Zero  Point)  dulu.  Karena untuk mencari  icon  itu  kan  perlu  sesuatu  yang  pas.  Jadi  kalau  orang bertanya  „Pancuran  itu dimana?‟ yang diingat ketika liat Pasar ada Zero Point.” (Wawancara JS, 23 Januari 2020, pukul 09.30

## WIB)
Selain  itu  setelah  wilayah  Pancuran  mengalami  perubahan,  banyak masyarakat  dari  luar  wilayah  Pancuran  yang  tertarik  untuk  berkunjung.  Dari kunjungan  mereka  yang  pernah  berjalan-jalan  dan  singgah  di  wilayah Zero Point mengatakan  bahwa  kawasan  ruang  terbuka  non  hijau  tersebut  dapat menjadi  simbol  dan icon perubahan  bagi  wilayah  Pancuran  itu  sendiri.
“Karena  dengan  adanya  Zero  Point,  Pancuran  itu  jadi  terlihat seperti  kampung  modern,  bisa  juga  disebut  tempat-tempat nongkrong,  tempat  anak-anak  muda  berkarya  seperti  hunting foto  disitu.  Karena  spotnya  juga  bagus  untuk  foto dan nyaman untuk  nongkrong.  Maka  dari  itu  dengan  adanya  Zero  Point itu bisa  merubah  citra  wilayah  Pancuran  menjadi  lebih  baik. Orang-orang  jadi  tidak  berfikir  kalau  itu  wilayah  yang  buruk” (Wawancara YG, 12 Februari 2020, pukul 17.20 WIB)
Penuturan  lain  juga  disampaikan  oleh  Askot  Mandiri  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU)  Salatiga  yang  ikut  ambil  bagian  dalam  peningkatan  kawasan kumuh  dengan  melakukan  penataan  infrastruktur  dan  pembangunan  ruang terbuka  non  hijau Zero Point .
“Image  jadi  berubah,  ada  Zero Point. Oh dulu terkenal dengan kampung  kumuh  sekarang  sudah  jadi  bagus,  berbeda  dan otomatis  merubah  image  warga”  (Wawancara  YU,  23  Januari 2020, pukul 10.00 WIB).
Dari  beberapa  pernyataan  yang  telah  disampaikan  ruang  representasi  yang berada  dalam  dimensi  imajinatif  seseorang  khususnya  hal  ini  adalah masyarakat  luar  Pancuran  serta  beberapa  dari  lembaga  mengatakan  bahwa perubahan  image  dari  hasil  penataan  kawasan  Pancuran  serta  pembangunan ruang  terbuka  non  hijau, Zero  Point bisa  menjadikan  simbol  baru  serta sebagai icon perubahan  wilayah  Pancuran.  Perubahan icon tersebut  memang menjadi  tujuan  utama  dikarenakan  selama  ini  wilayah  Pancuran  dikenal sebagai  kawasan  kumuh  paling  tidak  sekarang  memiliki Zero  Point yang secara  tidak  langsung  menjadi  area  yang  bersih,  tertata  dan  berkualitas untuk  melakukan  kegiatan  bagi  masyarakat  Pancuran.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  pemanfaatan  ruang terbuka  non  hijau  ( Zero  Point )  di  Kawasan  Kumuh  Pancuran  saat  ini  sebatas digunakan  untuk  aktivitas  bermain  anak-anak,  tempat  singgah  bagi pengunjung  yang  memasuki  kawasan  Pancuran  serta  menjadi  area  berfoto. Secara  praktik  spasial, Zero  Point telah  menjadi  ruang  yang  hidup dikarenakan  adanya  aktivitas  dari  anak-anak,  adanya  kunjungan  dari masyarakat  luar  Pancuran  yang  menghasilkan  interaksi.  Representasi  ruang dari Zero  Point dimanifestasikan  dalam  sebuah  ruang  yang  dikonsepsikan sebagai  ruang  sosial  dikarenakan  aktivitas  yang  terjadi  di  ruang  tersebut berkenaan  dengan  lingkup  sosial  (interaksi,  komunikasi,  atau  tindakan  antar
masyarakat).  Ruang  representasi  merupakan  pola  pikir  atau  bagaimana seseorang  berpikir  terhadap  kawasan  Pancuran  dengan  simbol.  Hal  ini berkaitan  dengan  simbol  apa  yang  ada  di  dalam  benak  masyarakat  setelah adanya  pembangunan  yang  merubah  wilayah  Pancuran.  Bagi  masyarakat kawasan  kumuh  Pancuran  yang  cenderung  kurang  memiliki  ruang  terbuka sebagai  pendukung  dalam  mengekspresikan  diri,  pembangunan Zero  Point menjadi  solusi  terbaik  yang  dilakukan  pemerintah.  Perubahan  yang  telah terjadi  di  Pancuran  terutama  perubahan  ruang  terbuka  non  hijau  ( Zero  Point ) yang  dulunya  sebagai  tempat  melakukan  aktivitas  negatif  dan  kumuh sekarang  menjadi  wilayah  yang  bersih,  tertata  dan  berkualitas  untuk melakukan  aktivitas  sehingga Zero  Point menjadi  ruang  terbuka  non  hijau yang  dapat  menjadi  icon  maupun  simbol  perubahan  Pancuran  menjadi kampung  modern.  Sebagai  ruang  terbuka  non  hijau, Zero  Point sudah memenuhi  2  dari  3  fungsi  ruang  yaitu  fungsi  sosiokultural  sebagai  tempat beraktivitas masyarakat, dan fungsi pelengkap sebagai perwujudan keindahan lingkungan. Sedangkan fungsi  pendukung  sebagai  wadah kegiatan  ekonomi  belum  terealisasi  hingga  saat ini.

## DAFTAR  PUSTAKA
BPS  Jawa  Tengah  (2019). Jumlah  Penduduk  dan  Laju  Pertumbuhan Penduduk  Menurut  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  2015-
2018 . Available at:
https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/10/26/1533/jumlah-penduduk- dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi- jawa-tengah-2015-2018.html  (Accessed:  5 March  2020).
Darmawan,  S.  and  Utami,  T.  B.  (2018)  „Pola  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka pada  Pemukiman  Kampung  Kota‟, Jurnal  Arsitektur,  Bangunan,  & Lingkungan , 7(3), pp. 127–136.
Direktorat  Jenderal  Penataan  Ruang  (2009) Pedoman  Penyediaan  dan
Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Non  Hijau  di  Wilayah  Kota/Kawasan Perkotaan . Available at:
https://www.academia.edu/4418327/Ruang_Terbuka_Non_Hijau_dari _PU (Accessed:  29 May 2019).
Fathy,  R.  (2018) Menciptakan  Permukiman  Perkotaan  Berkelanjutan .
Available at: http://lipi.go.id/publikasi/menciptakan-permukiman- perkotaan-berkelanjutan/26584  (Accessed:  10 June  2019).
Fitrah,  M.  and  Luthfiyah  (2017) Metodologi  Penelitian;  Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus . Kab. Sukabumi:  CV. Jejak. Muta‟ali,  L.  and  Nugroho,  A.  R.  (2019) Permukiman  Kumuh  di  Indonesia dari  Masa  ke  Masa:  Perkembangan  Program  Penanganan . Yogyakarta:  Gadjah  Mada University  Press.
Nugraha,  G.  P.  S.  (2013) Ruang  dan  Representasi  Sosial  Malioboro  Space and Social Representations of Malioboro . Universitas  Gadjah  Mada.
Pramesti,  P.  U.,  Prabowo,  B.  N.  and  Hasan, M. I. (2019) „Kajian Ruang Dan Aktivitas  Pasar  Minggu  Taman  Setiabudi  Banyumanik  Terhadap Terbentuknya  Kohesi  Sosial  Masyarakat‟, MODUL  vol  19  no  2,issues period 2019 , 19(2019), pp. 110–118.
Rukajat,  A.  (2018) Pendekatan  Penelitian  Kualitatif  (Qualitative  Research Approach) . Yogyakarta:  CV Budi  Utama.
Setiawan, A. (2017) Produksi Ruang Sosial Sebagai Konsep Pengembangan Ruang  Perkotaan  (Kajian  atas  Teori  Ruang  Henry  Levebvre) . Available at: https://www.researchgate.net/publication /318501936 (Accessed:  15 June  2019).
Soedrajat, I. (2009) Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non  Hijau  (RTNH)  di  Kawasan  Perkotaan .  Available  at:  retrieved from  johannes.lecture.ub.ac.id/  (Accessed:  29 July  2019).
Surtiani,  E.  E.  (2006) Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Terciptanya Kawasan  Permukiman  Kumuh  Di  Kawasan  Pusat  Kota .  Universitas Diponegoro.
Sutrisno,  B.  (2018) Kampung  Pancuran,  Perjalanan  dari  Kumuh  Menjadi Tangguh . Available at: http://kotaku.pu.go.id/view/7613/kampung-
pancuran-perjalanan-dari-kumuh-menjadi-tangguh (Accessed:
5
September  2019).