Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak yang Bermutu di Kota Kupang
Amirulah Datuk Universitas Muhammadiyah Kupang, Indonesia
Corresponding Author : Amirulah Datuk, amirulahdawa@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history: Received
May 20, 2020 Revised June 19, 2020 Accepted July 16, 2020

## ABSTRACT
Pendidikan  adalah  sesuatu  yang  dinamis,  kedininamisasian  itu membutuhkan  agenda-agenda  yang  matang  dalam  menghadapi  setiap perubahan  yang  akan  datang.  Topik  permasalahan  yang  menjadi  kajian dalam  penelitian  ini  dikarenakan    setiap  awal-awal  tahun  ajaran  baru pemerimaan  peserta  didik  baru  (PPDB)  sering  dijumpai  perdebatan,  pro dan kontra dari orang tua terkait sistem zonasi. Penerapan sistem zonasi sebagai  solusi  bagi  masyarakat  menegah  ke  bawah  sebagai  konsesus dalam  dunia  pendidikan  untuk  mendapat  pendidikan  yang  bermutu. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana melihat peran pemerintah dengan segala  bentuk  otoritas  kekuasannya  hadir  untuk  memenuhi  hak  setiap warga  negara  dalam  memperoleh  layanan  pendidikan  guna meningkatkan  kualitas  hidup  bangsa  Indonesia.  Metode Penelitian  ini, peneliti  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan penelitian  kualitatif  yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme. Temuan dasar dalam kajian penulis soal analisis kebijakan sistem zonasi masih  terdapa  kesenjangan  anatara  negeri  maupun  swasta.  Kurang sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan tenaga pendidik yang  professional  yang  tersebar  di  sekolah-sekolah  yang  ada  di  Kota Kupang, penyedian fasilitas pembelajaran dan ruang bermain di sekolah yang belum  memadahi,  serta proses pelayanan dalam dunia pendidikan harus dipermudah.
Keywords: Sistem Zonasi, Mutu Pendidikan, PPDB Sistem Zonasi How to cite Amirulah,  D.  (2020).  Sistem  Zonasi  Sebagai  Solusi  Bagi  Orang  Tua  untuk Mendapatkan  Pendidikan  Anak  yang  Bermutu  di  Kota  Kupang. Attractive  : Innovative Education Journal, 2(2) . 20-33. Journal Homepage https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  2045  bangsa  Indonesia  akan  memperingati  satu  abad kemerdekaannya. Putra-putri yang dilahirkan saat ini, maupun yang sedang duduk di pendidikan  dasar  dan  menengah  dan  sebuah  lembaga  perguran  tinggi  pada  tahun 2045,  akan  berada  dalam  usia  produktif.  Merekalah  yang  menentukan  perjalanan bangsa ini nanti. Dalam kurun waktu persiapan hingga 2045 diharapkan pendidikan rakyaat  Indonesia    harus  terus  naik  kelas  di  tengah-tengah  percaturan  kehidupan global (Datuk, 2019).
Persiapan  yang  dilakukan  dalam  merayakan  satu  abad  kemerdekaan  adalah dunia pendidikan. Sebab pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses  pendidikan  tak  dapat  dipisahkan  dari  proses  pembangunan  itu  sendiri.

## Attractive : Innovative Education Journal
Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi negara yang sedang membangun  ditentukan  oleh  maju  tidaknya  pendidikan  (Mubin,  2020;  Suswandari, 2018). Hal ini membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa. Pendidikan  berperan  penting  dalam  penyampaian  informasi  keilmuan  yang  akan menjadikan  masyarakat  mengetahui,  mengerti,  memahami,  dan  memiliki  wawasan yang  semakin  luas.  Selain  itu  pendidikan  juga  membangkitkan  motivasi  untuk masyarakat agar dapat bergerak maju memacu dan bangkit dari keterbelakangan.
Beradasarkan  pada  konsep  setiap  warana  berahak  mendapatkan  pendidikan yang  bermutu,  maka  disetiap  tahun  ajaran  baru  selalu  hadir  dipublik,  baik  itu  layar TV,  media  Online,  media  cetak  maupun  diwarung-warung  kopi  menjadi  perbinjang hangat orang tua. Dimana masyarakat Indonesia disibukkan dengan gonjang-ganjing mengenai  penerimaan  peserta  didik  baru  (PPDB)  dengan  sistem  zonasi  (Farlina  & Hudin,  2017;  Purwanti  et  al.,  2019;  Winoto  et  al.,  2019).  Menyikapi  kebijakan  sitem zonasi  ini berbagai ekspresi muncul seperti menolak, menerima dan bahkan ada yang biasa saja (Bintoro, 2018; Wulandari et al., 2018; Sinaga, 2020). Sepanjang pengamatan dari  tahun  ajaran  2018  hinggga  2019  penulis  selalau  saja  ada  kelompok  masyarakat yang  menolak  diberlakukan  sistem  zonasi  ini  berasal  dari  orang  tua  yang  memiliki anak-anak berprestasi yang ditandai dengan nilai rapor dan Ujian Nasional yang baik tapi tidak diterima berdasarkan pada kebijakan sistim zonasi.
Pendidikan di negara ini sebenarnya telah menjadi salah satu perhatian khusus untuk  dilihat  bagaimana  akses  pemerataan  bisa  dinikmati  oleh  semua  warga  di seluruh  Indonesia.  Dalam  akses  pemerataan  ada  dua  aspek  yang  perlu  diperhatikan Pertama ,  persamaan  kesempatan  untuk  memperoleh  pendidikan  yaitu  akses pendidikan  bisa  dinikmati  oleh  semua  penduduk  yang  berusia  sekolah. Kedua , keadilan  dalam  memperoleh  pendidikan  yang  sama  dalam  masyarakat  yaitu pendidikan bisa di akses oleh antar suku, agama dan kelompok secara sama (Amalia, 2007); (Purwanti, 2019). Pada implementasi pemeretaan pendidikan kita bisa melihat di kota-kota  besar  sarana  dan  prasarana  pendidikan  sudah  sangat  maju,  sedangkan  di desa-desa dan beberapa wilayah tertentu Indonesia Timur berbanding terbalik, masih banyak  ditemukan  fasilitas  sekolah  yang  menggunakan  sarana  dan  prasarana seadanya bahkan kurangnya tenaga pengajar, padahal sarpras merupakan salah satu sumber  daya  yang  penting  dan  utama  dalam  menunjang  proses  pembelajaran  di sekolah,  dengan  adanya  pengelolaan  sarana  dan  prasarana  sekolah  yang  baik  dapat meningkatkan  kualitas  pendidikan  (Rahayu  &  Sutama,  2016;  Raharja  &  Retnowati, 2013; Prayogo, 2015). Banyak aspek yang dapat dijadikan tolok ukur bagi keunggulan dan mutu suatu sekolah. Aspek-aspek tersebut antara lain proses belajar mengajar di sekolah, kelengkapan sarana dan prasarana, profesionalitas sumber daya manusianya, prestasi  akademik,  serta  kualitas  manajemen  sekolah.  Untuk  memenuhi  harapan dibidang  pendidikan,  peran  sarana  dan  prasarana  pendidikan  sangat  penting,  yaitu untuk  memperlancar  pelaksanaan  proses belajar  mengajar  (Rahayu  &  Sutama,  2016). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi telah membawa perubahan  dihampir  semua  aspek  kehidupan  manusia.  dalam  rangka  menghadapi berbagai  permasalahan  yang  ditimbulkan  oleh  proses  globalisasi  di  satu  pihak  dan proses  demokratisasi  dipihak  lain,  sangat  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas. tentu saja hal ini (SDM) yang berkualitas ini dapat dibentuk salah satunya yaitu melalui proses pendidikan (Amalia, 2007).
Beberapa  Kajian  terkait  sistem  zonasi  diantaranya Pertama, Penelitian  yang dilakukan oleh Aris  Nurlailiyah tentang Analisis Kebijakan Sistem Zonasi   Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta (Nurlailiyah, 2019), Kedua, E. Kurniyati Memahami
Dikotomi  dan  Dualisme  Pendidikan  Di  Indonesia  (Kurniyat,  2018)  , Ketiga, Puji Suryanti, Dkk Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru  (PPDB)  Serta  Pengaruhnya  Terhadap  Upaya  Manajemen  Mutu  Pendidikan Berdasarkan  Asas  Keadilan  di  SMA  Negeri  Kabupaten  Klaten  (Suryanti  dkk.,  2020), dan Keempat, Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia (Safarah & Wibowo, 2019).
Dari  beberapa  kajian  terdahulu  semua  punya  konsep  dan  pandangan  yang sama bahwa muara dari setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah soal sistem zonasi  semata  untuk  memberikan  pemerataan  terhadap  seluruh  masyarakat  dalam mengakseskan dunia pendidikan yang berkeadilan dengan melihat prinsip-prinsip di dalam  pelaksanaan  pendidikan  di  sekolah  yang  salah  satunya  adalah  kualitas  dan mutu dari sebuah lembaga sekolah. Pendidikan berperan penting dalam penyampaian informasi  keilmuan  yang  akan  menjadikan  masyarakat  mengetahui,  mengerti, memahami,  dan  memiliki  wawasan  yang  semakin  luas.  Selain  itu  pendidikan  juga membangkitkan  motivasi  untuk  masyarakat  agar  dapat  bergerak  maju  memacu  dan bangkit  dari  keterbelakangan. Tujaun  penelitian  ini  bagaimana  melihat  peran pemerintah  dengan  segala  bentuk  otoritas  kekuasannya  hadir  untuk  memenuhi  hak setiap  warga  negara  dalam  memperoleh  layanan  pendidikan  guna  meningkatkan kualitas  hidup  bangsa  Indonesia.  Dan  sisi  lain  penulis  ingin  melihat  begaimana aplikasi pemerinatah daerah terhadap kebijikan dari pemerintah pusat terkait realisasi dari tiga permendikbud dari tahun 2017, 2018 hingga 2019.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang alamiah,  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  subjek  penelitian misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  dan  lain-lain,  secara  holistic  dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa (Sugiyono, 2011; Moleong, 2019) . Tekhnik  pengumpulan  data  menggunakan  Interview,  observasi,  dan dokumentasi.  Adapun  langkah-langkah  dalam  mengumpulkan  data  kualitatif  dalam model  Miles  dan  Huberman  sebagaimana  yang  dikutip  (Andi  Praswoto,  2012) diantaranya  adalah  Reduksi  Data.  Pada  tahap  reduksi  ini  peneliti  melakukan pemilihan,  penyederhanaan  dan  transformasi  data  dari  catatan  lapangan  untuk menggolongkan  dan  menyusunnya  menjadi  lebih  sistematis.  Kedua  Penyajian  Data. Pada  tahap  ini  penyusunan  data  dari  yang  bersifat  kompleks  ke  bentuk  yang sistematis  sehingga  dapat  dipahami  dengan  mudah.  Sehingga  membantu  peneliti untuk memahami apa yang terajdi dana apa yang harus dilakukan. Adapun jenis dan bentuk penyajianya adalah berupa matriks, grafik, jaringan, nagan dan lain sebgainya. Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan reduksi data maka langka selanjutnya peneliti  akan  melakukan  penyajian  data.  Dari  data  yang  suda  ada  dikelompokkan maka  akan  diuraikan  dan  dibentuk  bagan  agar  mudah  dipahami.  Penarikan Kesimpulan.  Pada  tahap  ini,  peneliti  mulai  menarik  kesimpulan  adalah  langka  yang terakhir dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data dengan terus menerus, baik pada  saat  pengumpulan  data.  Pada  awalnya  kesimpulan  bisa  dibuat  longgal  dan terbuka kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok temuan. Pada  penarikan  kesimpulan  ini  peneliti  berusaha  untuk  mencari  arti  benda-benda, mencatat  keteraturan,  pola-pola,  penjelas,  alur  sebab  akibat  dan  proporsi.  Jadi  dari data  yang  diperoleh  penelitian  sejak  mulanya  mencoba  mengambil  kesimpulan.
Kesimpulan  tersebut  senantiasa  harus  diverifikasi  selama  penelitian  berlangsung, verifikasi dapat singkat dengan mencari data baru.
Jadi  analisis  data  ini  dilaksankan  mulai  dari  terjun  ke  lapangan  untuk mengumpulkan  data  yang  kemudian  disusun  secara  sistematis  agar  memperoleh gambaran yang sesuia dengan tujuan.
Gambar 1. Tahap Analis Data Lapangan Miles dan Hubermen
Uji keabshan data dalam penelitan sering hanya ditekankan pada uji validitas dan  realibilitas.  Validitas  merupakan  derajad  ketetepan  anatara  data  yang  terjadi pada obyek penelitian. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda”  anatara  data  yang  dilaporkan  oleh  peneliti  dengan  data  sesungguhnya terjadi  pada  obyek  peneliti  (Sugiyono,  2011).  Pengecekan  data  yang  bersifat kualitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi teknik berarti  peneliti  menggunakan observasi  partisipatif, wawancara mendalam, dan  dokumentasi  untuk  sumber  data  yang  sama  secara  serempak.  Triangulasi sumber  berarti,  untuk  mendaptkan  data  dari  sumber  data  yang  berbeda-beda dengan  teknis  yang  sama.  Dari  pengertian  ini  dapat  diketahui  bahwa  triangulasi dalam  penelitian  ini  adalah  mencocolan  kebenaran  dari  hasil  penelitian  terhadap sumber lain bisa pada seorang ahli dibidang yang sesuai dengan pokok penelitian dan  sumber  lain  yang  mampu  memberikan  keterangan  mengenai  informasi  yang didapat dari informen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Arah dari Kebijakan Sistem  Zonasi dalam Pemetaran Dunia Pendidikan Penerimaan  peserta  didik  tahun  2018/2019/dan  2019/2020  di  atur  dengan Peraturan  Mentri  Pendidikian  dan  Kebudayaan  Nomor  17  Tahun  2017  tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar, Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  Sekolah  Menengah  Kejuruan atau bentuk lain sederajat (Kemendikbud, 2017) . Peraturan penerimaan peserta didik baru  ini  disebut  dengan  Sistem  Zonasi.  Sistem  Zonasi  itu  adalah  sistem  penerimaan peserta  didik  disetiap  awal  tahun  pembelajaran  sebagai  masuk  di  satu  lemabaga pendidikan  melalu  mekanisme  baik  itu  jejaring  (daring online )  maupun  luar  jejaring
(luring offine )  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  anak-anak  yang  berada  di daerah zonasi tanpa melihat pada nilai, namun lebih melihat pada akses mereka lebih dekan dengan sekolah.
Ketentuaan sistem zonasi dicantumkan dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17 Permendikbud No 17 Tahun 2017 dimana sekolah wajib menrima paling sedikit 90% peserta  didik  yang  berdomisili  pada  radius  zona  terdekat  dari  sekolah.  Keterangan domisili  dibuktikan  dengan  kartu  keluarga  yang  diterbitkan  paling  lambat  6  bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Bicara soal radius zona terdekat ditetapkan  sendiri  oleh  pemerintah  daerah  masing-masing  sesuai  dengan  kondisi setempat.  Namun,  apabila  berdasrkan  analisis  kebutuhan  masih  belum  dapat menampung  peserta  didik  yang  tersedia  sesuai  dengan  ketentuan  zonazi,  sekolah dapat  melaksanakan  secara  bertahap  disesuaikan  dengan  kesiapan  masing-masing daerah.
Lagi-lagi  dalam  konsep  soal  sistem  zonasi  tersebut  diuraikan  kembali  bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
a. Jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak  5%  (lima  persen)  dari  total  jumlah  keseluruhan  peserta  didik  yang diterima.
b. Jalur  bagi  calon  peserta  didik  yang  berdomisili  di  luar  zona  terdekat  dari sekolah  dengan  alasan  khusu  meliputi  pemindahan  domisili  orangtua/wali peserta  didik  atau  terjadi  benacana  alam/sosial,  paling  banyak  5%  (lima persen)  dari  total  jumlah  keseluruhan  peserta  didik  yang  diterimah (Kemendikbud, 2017) .
Ditegaskan  lagi  pada  Permendikbud  Nomor  14  tahun  2018  pasal  sebagimana tertuang sebagai berikut:
(1) Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah  wajib  menerima calon  peserta  didik  yang  berdomisili  pada  radius  zona  terdekat  dari Sekolah  paling  sedikit  sebesar  90%  (sembilan  puluh  persen)  dari  total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
(2) Domisili  calon  peserta  didik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
a. ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan
b. jumlah  ketersediaan  daya  tampung  dalam  rombongan  belajar  pada masing-masing sekolah
(4) Dalam  menetapkan  radius  zona  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3), pemerintah  daerah  melibatkan  musyawarah/kelompok  kerja  kepala Sekolah.
(5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan  persentase  dan  radius  zona  terdekat  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dapat  diterapkan  melalui  kesepakatan  secara  tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
(6) Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah  dapat  menerima calon peserta didik melalui:
a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling  banyak  5%  (lima  persen)  dari  total  jumlah  keseluruhan  peserta didik yang diterima; dan b
b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah  dengan  alasan  khusus  meliputi  perpindahan  domisili orangtua/wali  peserta  didik  atau  terjadi  bencana  alam/sosial,    paling banyak  5%  (lima  persen)  dari  total  jumlah  keseluruhan  peserta  didik yang diterimah (Pendidikan dkk., 2018) .
Dalam  konteks  penyempurnaan  Permendikbud  dari  tahun  20017  dan  2018 maka  hasil  evaluasi  pelaksana  dilapangan  masih  sebagian  anak-anak  dan  orang  tua merasa  meraka  dirugikan  dalam  koteks  mendapat  sekolah  yang  berdasakan  pada radius  zonasi.  Pemerintah  dalam  hal  Kemendikbud  menghadirkan  Permendikbud nomor 44 tahun 2019 dalam rangka memberikan keadilan sosial dalam konteks setiap warga  negara  berhak  mendapatkan  duni  pendidiak  yang  bemutu.  Maka  di Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 pasal 2 ayat 1, dan 2  serta pasal 3 sebagai mana berikut:
(1) PPDB dilakukan berdasarkan:
a. nondiskriminatif;
b. objektif;
c. transparan;
d. akuntabel; dan
e. berkeadilan.
(2) Nondiskriminatif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikecualikan  bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
Pasal 3 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
b. digunakan sebagai pedoman bagi:
1. Kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
2. Kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB (Pendidikan dkk., 2019) .
Gambar 2. Alur Kebijakan Permendikbud menuju Sekolah yang Bermutu)
Melanjutkan  upaya  pemerintah  untuk  mempercepat  pemerataan  pendidikan adalah  penetapan  sistem  zonasi  yang  tertera  pada  Permendikbud  Nomor  17  tahun 2017, Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah, dengan demikian siapa yang lebih dekat dengan sekolah ia lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut.
Kebijakan  ini  bertujuan  untuk  mempercepat  pemerataan  pendidikan  yang berkualitas dan diharapkan mampu menyinergikan tripusat pendidikan yaitu sekolah,
masyarakat  dan  keluarga  untuk  memberikan  kesadaran  kepada  masyarakat  secara umum  bahwa  tanggung  jawab  Pendidikan  tidak  hanya  di  satu  pihak,  melainkan tanggung  jawab  bersama.  Hal  terpenting  dari  PPDB  sistem  zonasi  adalah  anak  bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah atau tempat tinggalnya, jika  dalam  satu  zona  kelebihan  kuota  maka  Dinas  Pendidikan  wajib  mencarikan sekolah  atau  membuka  rombel  tambahan,  sehingga  tidak  ada  anak  yang  tidak mendapatkan sekolah. Namun dalam realitanya banyak aduan dari orang tua karena usaha  keras  anak  untuk  mendapatkan  nilai  UAN  sia-sia,  sehingga  anak  tidak  bisa masuk  ke  sekolah  negeri,  sedangkan  bagi  keluarga  kurang  mampu  sekolah  negeri adalah alternative untuk mendapatkan pendidikan dengan layak (Nurlailiyah, 2019a) .

## Penilaian  Publik  terhadap  Kebijakan  Pemerintah  dalam  meningkatkan  Mutu Pendidikan di Kota Kupang
Dalam  sebuah  kebijakan  pendidikan  didasarkan  pada  penjabaran  misi pendidikan  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan  sebagai  mana  tertuang  dalam Undang-undang  nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  3 yakni “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta pradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi  warga  Negara  yang  demokratis  serta bertanggung  jawab  (Indonesia,  2003).  Pengaturan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan pendidikan  tersebut  mengarahkan  pada  konsitensi  pemerinatah  baik  pusat  dan daerah  yang  terus  konsisten  dan  serius  dalam merumuskan setiap  kebijakan hingga terus  mengawal  pelaksanaan  kebijakan-kebijakan  di  lapangan.  Sebab  banyak penyimpanagn yang terjadi dilapangan antara perumusan kebijakan yang tertuang di atas  Undang,  Peraturan  Pemerintah  hingga  Permendikbud.  Sebab  setiap  kebjikan pendidikan yang telah dirumuskan suda pasti berdasarkan hasil analisis buplik yang panjang  dan  telah  menghabiskan  energi,  pikiran,  waktu,  bahkan  anggaran  yang banyak  yang  telah  dihabiskan  dalam  merumuskan  sebuah  kebijakan.  Maka  setiap kebijakan  pendidikan  tersebut  harus  didasarkan  pada  kebutuhan  peserta  didik, kebutuhan  orang  tua,  kebutuhan  public,  kebutuhan  pengguna  pendidikan,  bukan berdasarkan pada, kelompok pribadi, kelompok partai, bahkan kelompok kekuasaan. Sebagaimana bicara soal kebijakan itu sangat dekat dengan kekuasaan dan berpotensi memonopoli  kekuasaan  untuk  meluruskan  ambisi  kedunian  dan  kekayaan  pribadi. Untuk  itu,  kekuasaan  itu  difasilitasi  dengan  baik  untuk  diawasi  dalam  rangka mengembangkan kemerdekaan peserta didik, dan memunuhi permintaan kebutuhan public dan melegahkan hasrat orang tua agar anaknya mendapatkan pendidikan yang bermutu.  Sebagaimana  konsep  soal  aplikasi  kebijakan  tidak  serta  merta  kebijakan yang muncul dengan sendirinya. Terdapat sebuah proses yang panjang di dalamnya. Sebagai pendukung atas analisa kebijakan di atas maka menurut Chief J. Udoji yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan public adalah.
“The  whole  process  of  articulating  and  defining  formulating  pos sible  solution into  political  demands,  channeling  those  demands  into  the  political  system,  seeking sanctions  or  legitimation  of  the  preferd  cours  of  action,  legitimation,  and implementation,  monitoring,  and  review  (feedback)”. Dalam  pengertian  di  ini  dapat diketahui  bahwa  pembuatan  kebijakan  public  merupakan  keseluruhan  proses pendefinisian  masalah,  merumuskan  kemungkinan  pemecahan  masalah  ke  dalam
tuntutan  politik,  menyalurkan  tuntutan  tersebut  ke  dalam  sistem  politik,  yang kemudian mengupayakan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, legitimasi, implementasi, pengawasan dan tinjauan ulang (umpan balik).

## Tahap-Tahap  Penyusunan  Kebijakan  Pendidikan  soal  Sitem  Zonasi  bagi  Sekolah- Sekolah di Kota Kupang
Pelaksanaan  PPDB  tahun  2017,  2018  dan  2019  mengacu  pada  peraturan  terbaru yakni Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, salah satunya mengatur tentang sistem zonasi  yang  mulai  diterapkan  dalam  PPDB  tahun  2017  yang  memprioritaskan  calon peserta didik yang wajib diterima meliputi: pertama . Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai  ketentuan  zonasi, kedua . Surat  hasil  UAN  (bagi  lulusan  SMP)  dan ketiga , prestasi  akademik  dan  non-akademik.  Dalam  kebijakan  tersebut  perlu  diperhatikan mengenai sistem zonasi secara umum, yaitu: Pertama , sekolah yang diselenggarakan pemerintah  daerah  (pemda)  wajib  menerima  calon  peserta  didik  berdomisili  pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan  peserta  didik  yang  diterima. Kedua ,  domisili  calon  peserta  didik  yang termasuk  dalam  zonasi  sekolah  didasarkan  pada  alamat  pada  kartu  keluarga  (KK) yang  diterbitkan  paling  lambat  6  (enam)  bulan  sebelum  pelaksanaan  PPDB. Ketiga , radius  zona  terdekat  dalam  sistem  zonasi  ditetapkan  oleh  pemda  sesuai  dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah. Keempa t , Penetapan radius  zona  pada  sistem  zonasi  ditentukan  oleh  pemda  dengan  melibatkan musyawarah  atau  kelompok  kerja  kepala  sekolah.  Sedangkan  calon  siswa  di  luar zonasi  dapat  diterima  melalui  beberapa  cara  yakni: pertama , melalui  jalur  prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari  total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. kedua , alasan perpindahan domisili orang tua atau alasan terjadi bencana alam paling banyak 5% dari total keseluruhan siswa yang diterima. Peraturan PPDB  pusat  diatas  kemudian  diturunkan  ke  pemerintah  daerah  untuk  merancang PPDB  berdasarkan  tujuannya  masing-masing,  karena  upaya  pemerataan pendidikan dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  sesuai  dengan  daerah  dan  potensi  yang dimiliki  masing-masing.  Maka  dunia  pendidikan  di  NTT  melaksanakan  Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan pada permendikbud yang berlaku.
Sebab  pemerintah  Daerah  Nusa  Tenggara  Timur  khusunya  Dinas  Pendidikan dan  kebudayaan    baik  provinsi  maupun  kabupaten  harus  taat  pada  kebijakan pemerintah pusat. Karena setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu butuh kajian, analis dan evaluasi yang banyak dari public baru diambillah keputusan. Sebuah  perumusan  kebijakan  ini  memiliki  tahapan-tahapan,  dimana  tahapan  akan saling  berhubungan  dan  saling  mempengaruhi  seperti  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Menurut  Hough  sebagaimana  yang  dikutip  Mudjia  Rahardjo kerangka analisis yang ditujukan pada proses kebijakan mencakup: 1) kemunculan isu dan  identifikasi  masalah,  2)  Perumusan  dan  otoritas  kebijakan,  3)  Implementasi kebijakan, dan 4) dan perubahan atau pemberhentian kebijakan.
Menurut  Rypley  sebagaiman  yang  dikutip  oleh  Hasbullah  bahwa  proses pembuatan  kebijakan  lahir  dari  dua  siklus  yaitu  siklus  pendek  dan  siklum  panjang sebagai di bawah ini.

## Gambar 3. Siklus Perumusan Kebijakan Ripley
Sedangkan  William  N.  Dunn  menjelaskan  dalam  bukunya  bahwa  proses pembuatan kebijakan meliputi:
Gambar 4. Tahap pembuatan Kebijakan William N. Dunn
Dalam  proses  pembuatan  kebijakan  ini  pada  akhirnya  juga  akan  memerlukan analisis  dalam  perbaikannya.  Maka  dalam  konsep  kebijakan  soal  penerapan  sistem zonasi  di  Kota  Kupang  sebagai  alternative  jawaban  dari  pertanyaan  yang  sering dimunculkan soal keadilan dalam mengakses dunia pendidikan agar merata tanpa ada diskriminasi  soal  kehidupan  status  sosial  dan  lain  sebagainya.  Dengan  demikian diketahui  bahwa  analisis  kebijkan  soal  perdebatan  yang  sering  dipersoalkan  oleh orang  tua  murid  dapat  memberikan  jawaban  atas  masalah-masalah  yang  sering diributkan  oleh  orang  tua  wali  peserta  didik  baik  dari  jenjang  SD,  SMP  dan  SMA disetiap awal tahun ajaran baru. Hadirnya analisa soal kebijakan ini sebagai alternative dalam  memberikan  kesempaatan  kepada  anak  untuk  mengakses  pendidikan  yang bermutu di Kota Kupang.

## Implementasi Kebijakan Sistim Zonasi di Kota Kupang
Berbagai  kebijakan  diterapkan  sebagai  upaya  pemerataan  pendidikan  dan peningkatan  kualitas  pendidikan.  Dapat  kila  lihat  berbagai  kebijakan  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  memeratakan  pendidikan  mulai  dari  penaikan  anggaran pendidikan 20 %, adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pergantian kurikulum
yang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman,  kebijakan  Full  Day  School,  hinggka kebijakan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  sisitem  zonasi  yang  diatur  dalam Permendikbud  No  17  Tahun  2017.  Nanang  Fatah,  menyebutkan  bahwa  ada  empat masalah pokok yang dihadapi pendidikan di Indonesia hingga saaat ini, yaitu, pertama, mutu  pendidikan, kedua, perluasaan  dan  pemerataan  layanan  pendidikan  bermutu, ketiga, relevansi, dan keempat, efektifitas dan efisiensi.
Sebab,  masalah  pemerataan  pendidikan  di  Indonesia  menjadi  masalah  yang sangat  krusial  dan  dinamis  dan  sorotoan  publik.  250  juta  penduduk  Indonesia. Katogorikan  usia  menempuh  jalur  pendidika  diperkiraakan  40  %  dari  jumlah penduduk Indonesia saat ini. Percaturan global hari ini menjadi tantangan buat putra- dan  putri  yang  lagi  sedang  duduk  belajar  di  bangku  sekolah  maupun  meraka  yang belum  menempuh  dunia  pendidikan.  Disinilah  peran  dan  kontribusi  pemerintah untuk  hadir  dengan  segala  bentuk  kebijakannya.  Berbagai  kebijakan  telah  diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945  dalam konteks pemertaan pendidikan dan setiap warga negara diberikan kesempatan yang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Pada tahun 2014 mantan mentri pendidikan Anis Baswedan ketika dalam  acara  silahturahmi  dengan  dinas  pendidikan  di  kantor  Kemendikbud menjelaskan  bahwa  75  %  sekolah  di  Indonesia  tidak  memenuhi  standar  layanan minimal  pendidikan.  Hal  ini  didasrkan  pada  pemetaan  yang  dilakukan  oleh kemendikbud pada tahun 2012 terhadap 40.00 sekolah, dimana dapat diketahui bahwa isi, proses, fasilitas dan pengelolaan sebagian besar belum sesuai standar pendidikan yang baik yang sesuai unadang-undang.

## Apakah  Analisis  kebijakan  sistem  zonasi  ini  merupakan  upaya  pemerataan pendidikan di Kota Kupang
Kebijkan dari sistem zonasi ini sesungguhnya sangat membantu masyarakat di Kota  Kupang  untuk  dapat  mempermuda  mengakses  pendidikan  yang  tidak  hanya bermutu tapi membantu dalam proses aktifitas anak sehari-hari. Sebab di tidak harus ke sekolah berkilo-kila jauhnya bahkan berjam-jam untuk menuju sekolah. Penerapan sistem  zonasisi  ini  bagian  dari  menghilngkan  istilah  kastaisasi  dalam  dunia pendidikan. Dengan menghapus anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit dan sekolah unggulan, bahkan sekolah tak bermutu. Sebab pelaksanaa selama ini sekolah yang  bermutu  itu  hanya  diakses  bagi  mereka  yang  mempunyai  golongan  ekonomi tingkat atas, karena biaya yang tinggi. Sedangkan masyarakat golongan bawah hanya bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah yang dianggap tidak bermutu bahkan bukan sekolah favorit.
Urain di atas inilah pemerintah mengahadirkan kebijakan sistim zonasi sebgai solusi dalam memebrikan kesempatan yang kepada seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali,  baik  anaknya  pejabat,  anaknya  anggota  dewan,  anak  pengusaha,  anak kepalah  sekolah,  anak  nelayan,  anak  petani,  bahakan  anak  seorang  pemulung sekalipun  diberikan  kesempatan  yang  sma  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang bermutu  sesuai  perintah  Undang-Undang.  Dengan  penerapan  sistem  diharapkan sekolah  terus  membena  diri  agar  sekolah-sekolah  memiliki  kualitas  yang  sama  biar tidak  ada  lagi  stugma  dan  agapan  yang  muncul  ke  depan  soal  dikotomi  sekolah favorit,  sekolah  unggulan  dan  lain  sebagainya.  Sebab  dengan  anggapan  sekolah favorit,  unggulan  hanya  akan  menimbulkan  perdebatan  diruang-ruang  bublik. Dengan konsep sistem zonasi ini dapat memberikan kesempatan ayang sama kepada anaka  untuk  mengaseskan  dunia  pendidikan  untuk  membantu  peserta  didik  dalam suasana belajar dan pembelajaran untuk menggapai sebua cita-cita impian mereka

## Kendala dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Kota Kupang
Dalam  setiap  implementasi  kebijakan,  tidak  akan  luput  dari  suatu  kendala ataupun tantangan di lapagan, pasti saja kendala disebabkan ada yang menerimah dna ada  yang  menolak.  Kendala  ini  akan  mengiringi  setiap  langkah  suatu  penerapan kebijakan.  Permasalahan  terhadap  penerapan  sistem  zonasi  tidak  dapat  dipungkiri, diantaranya: priotitas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu  utama  PPDB  sulit  diterapkan,  karena  jumlah  lulusan  sekolah  dengan ketersediaan sekolah untuk semua daerah belum seimbang, masih saja tumpeng tindih anatar  kebijakan  pusat  dengan  juknis  yang  ada  di  daerah,  fasilatas  yang  tidak memadai, pemerataan dalam distribusi tenaga pendidik. Akibatnya, beberapa sekolah yang  awalnya  mendapat  murid  banyak  menjadi  terbatas  dan  sekolah  yang  awalnya kekurangan calon peserta didik menjadi kelebihan calon siswa karena berada di zona padat. sehingga mereka yang berada pada radius yang lebih jauh akan kalah dengan calon  siswa  yang  memiliki  radius  lebih  dekat,  selain  itu  hal  ini  juga  berhubungan dengan jumlah kelas dan guru, sekolah yang terbiasa meneriman calon murid dengan kapasitas  besar  akan  kesulitan  dalam  mengatur  jam  guru  sehingga  akan  terjadi pemutusan  kontrak  guru  honorer  ataupun  jadwal  pemenuhan  di  sekolah  lain  untuk PNS.  Lain  lagi  dengan  sekolah  yang  biasanya  menerima  calon  siswa  dengan  jumlah sedikit  menjadi  lebih  banyak,  masalahnya  adalah  sarpras  dan  jumlah  guru  kurang memadai,  hal  ini  membuat  sekolah  tidak  mampu  menerima  murid  diluar  batas kapasitas gedung dan tenaga pendidik.
Adanya  keutamaan  “prioritas  jarak”  dalam  PPDB  zonasi  menjadikan  beberapa orang  tua  berlomba-lomba  untuk  tinggal  di  dekat  sekolah.  Realitanya,  sebelum diberlakukan  zonasi  ada  PPDB  online  yang  kala  itu  bisa  menggunakan  KK  saudara atau  nenek  yang  terpenting  di  kota,  sehingga  banyak  ditemukan  anak  masuk  ke  KK tante, nenek atau saudaranya untuk bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Namun untuk saat ini cara tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan, dilihat dari KK orang tua yang  nama  anak  ada  didalamnya.  Dari  hal  ini  tidak  menutup  kemungkinkan  ada  2 anak  memiliki  jarak  radius  sama,  sedangkan  kuota  tidak  mencukupi,  maka  sekolah akan  melihat  dari  hasil  nilai  UAN  siswa.  Fenomena  lain  di  lapangan,  sistem  jarak tersebut  memberikan  dampak  terhadap  harga  tanah  dan  rumah  di  sekitar  SMPN menjadi  naik  dibanding  sebelumnya.  Bahakan  adapun  yang  lebih  berani  mengubah atau memalsukan dokumen KKnya.  Inilah kendalah yang masih dihadpi masyarakat di kota kupang selam diterpkanya sitim zonasi oleh pemerintah.
Dalam kajian teori terkait kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan ini sebagai disampikan oleh Dunsire yang di kutip Hasbullah
“ Implementation gap yaitu suatu keadaan dalam proses kebijakan selalau terbuka untuk kemungkinan  akan  terjadinya  perbedaan  antara  apa  yang  diharapkan  oleh  pembuat kebijakan  dengan  apa  yang  senyatanya  dicapai  (sebagai  hasil  atau  prestasi  dari pelaksanaan kebijakan). Perbedaan tersebut tergantung pada “ implementation capacity” dari  organisasi  birokrasi  pemerintah  atau  kelompok  organisasi  atau  actor  yang dipercaya mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut”.
Implementasi  kebijakan  dalam  kenyataanya  tidak  jarang  akan  menghadapi masalah dilapangan sebagaimana yang disebutkan Hasbullah dalam bukunya sebagai berikut: “ Dalam  keadaan  senyatanya,  organisasi  sering  dihadpkan  pada  adanya perbedaan  pandangan  atau  persepsi  dalam  melihat suautu  masalah.  Suatu  kebijakan sering mengatur bagaimana program tersebut dilaksanakan melalui juklak dan juknis Organisasi pelaksana tidak mempunyai mekanisme sistem komunikasi yang baik antar masing-masing  organisasi.  Suatu  kebijakan  dalam  implementasinya  mengalami
masalah  waktu  ( time  permasalahan )  karena  kelambatan  komunikasi  dan  hilangnya momentum  yang  tepat  dalam  implementasinya  Masalah  penyampaian  informasi dalam  pelaksanaan  implementasi  kerena  akumulasi  kesalahan  penyampaian  dari bawah ke atas ( bottop up ).
Hasil  utama  dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  poin  penting  dalam  kajian  ini adalah  memberikan  pemahan  yang  holisitik  kepada  orang  tua  agar  tidak  ada  lagi istilah  anatara  dikotomi  sekolah  antara  favorit  dan  biasa,  yang  berikut  mendorong anak  untuk  dekat  dengan  keluarga  dan  mengefisiensi,  tenaga,  waktu,  dan  biaya ongkos  ke  sekolah.  Dan  tak  kalah  penting  adalah  begamana  kontrubusi  pemerintah pusat  dengan  segala  bentuk  otoritas  kekuasaannya  bertanggung  jawab  penuh terhadap  penerapan  sistem  zonasi  di  daerah-daerah.  Sebab  hasil  temuan  terjadi ketidak singkronan antara kebijakan pusat dan daerah.
Perbandinga  dengan  beberapa  penelitia  terdahulu,  (Kurniyat,  2018;  Suryanti dkk.,  2020;  Safarah  &  Wibowo,  2019)  kasusnya  hampir  sama  dengan  temuan  yang penulis lakukan di kota kupang. Di mana tuntutan orang tua untuk begaimana anak meraka harus di terimah di sekolah yang bermutu sesuai dengan sistem zonasi. Masih terjadi  pro  dan  kontra  di  lapangan  disebabkan  kurangnya  sosialiasi  dari  pemerintah pusat  maupun  daerah  terkait  dengan  sistem  zonasi.  Penerapan  yang  masih  berbeau nepotisme deng menerepakan sistem yang tidak adil. Dan itulah analisa perbandingan terhadap peneliti terdahulu.

## KESIMPULAN
Pendidikan adalah kebutuhan setiap warga Negara. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupkan rutinitas yang dijalankan setiap tahu ajaran baru oleh lembaga pendidikan di seluruh Indonesia termasuk di Kota Kupang. Peneriman Peserta didik baru  dengan  sistem  zonasi  dengan  tujuan  mengatur  seluruh  kubutuhan  warga masyarakat atau orang tua pesertadidik bagi anaknya mendapatkan penddikan yang bermutu.  Pemerataan  kualitas  pendidikan  itu  solusi  yang  harus  diselesaikan  oleh pemerintah agar tidak terjadi timpangan di dalam dunia pendidikan kita, sebab anak- anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Dimana  indikator  pendidikan  berkualitas  menurut  Kementerian  Pendidikan  dan kebudayaan  terdapat  lima  indikator  yang  benar-benar  menggambarkan  situasi pendidikan  di  Indonesia,  yaitu:  1)  Ketersediaan  layanan  pendidikan  2) Keterjangkauan  layanan  pendidikan  3)  Kualitas  layanan  pendidikan  4)  Kesetaraan memperoleh  layanan  pendidikan  5)  Kepastian  memperoleh  layanan  pendidikan. Permendikbud  No.  17  Tahun  2017,  Permendikbud  No  14  Tahun  2018,  dan Permendikbud  No  44  tahun  2019  terkesan  terburu-buru  sehingga  daerah  belum  ada yang  memiliki  aturan  pelaksanaannya.  Hal  inilah  yang  kemudian  secara  tidak langsung memicu banyak permasalahan di daerah termasuk di kota Kupang. Prinsip keadilan  yang  menjadi  spirit  dari  Permendikbud  akan  terwujud  apabila  mutu pendidikan berbanding lurus  dengan  kondisi  SDM  yang  mumpuni,  fasilitas,  sarana, dan  prasarana  yang  mendukung.  Oleh  karena  itu  penerapan  Permendikbud  perlu dikaji ulang supaya tidak merugikan peserta didik. Kemendikbud perlu mengevaluasi kembali  pelaksanaan  aturan  ini  dan  meminta  masukan  dari  berbagai  daerah khususnya untuk merevisi kebijakan di bidang pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan Sebab Provinsi NTT terkhusu di Kota Kupang masih banyak kedala di lapangan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Saya  Ucapkan  terimakasih  kepada  teman    teman  yang  telah  yang  telah berkontribusi   dan memberikan motivasi  sehingganya artikel  ini  telah terbit. Kepada Editorial team Attractive Journal: Innovative Education Journal yang telah membantu dalam proses review, sehingganya artikel ini layak untuk dipublikasikan

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENELITI
Penelitian  ini  dilakukan  oleh  Amirulah  Datuk  (AD).  AD  telah  melakukan penelitian  dan  mengolah  data,  dan  kemudian  menyelesaikan  proses  revisi  dalam penyempurnaan naskah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, E. K. A. R. (2007). Kondisi Pemerataan Pendidikan . Google Scholar Bintoro, R. F. A. (2018). Persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (ppdb) tingkat sma tahun ajaran 2017/2018  di  kota  samarinda. Jurnal  riset  pembangunan , 1 (1),  48 – 57. https://doi.org/10.36087/jrp.v1i1.26 Datuk,  A.  (2019). Pendidikan  muhammadiyah  dalam  memantapkan  karakter  siswa  di  sma muhammadiyah kupang untuk menyiapkan generasi 2045 . 39 – 45. Google Scholar Farlina,  Y.,  &  Hudin, J. M.  (2017). Kajian  Kepuasan Pengguna  Informasi  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  Online. IJCIT  (Indonesian  Journal  on  Computer  and Information Technology) , 2 (2). https://doi.org/10.31294/ijcit.v2i2.2778 Indonesia, R. (2003). UU NOMOR 2003 .
Kemendikbud.  (2017).  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2017: Penerimaan  peserta  didik  baru  pada  taman kanak-kanak,  sekolah  dasar,  sekolah  menengah  pertama,  sekolah  menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , 1 – 20.
Kurniyat,  E.  (2018).  Memahami  dikotomi  dan  dualisme  pendidikan  di  indonesia. Rausyan Fikr , 14 (1). Google Scholar Moleong, L. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT. Remaja. Google Scholar Mubin,  F.  (2020). Perencanaan  dan  Manajemen  Pendidikan [Preprint].  Open  Science Framework. https://doi.org/10.31219/osf.io/p5t2y
Nurlailiyah, A. (2019a). Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa SMP di Yogyakarta. Realita , 17 (1), 13 – 22. https://doi.org/10.30762/realita.v17i1.1381 Nurlailiyah,  A.  (2019b).  Analisis  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Terhadap  Perilaku  Siswa Smp  Di  Yogyakarta. Realita :  Jurnal  Penelitian  Dan  Kebudayaan  Islam , 17 (1). https://doi.org/10.30762/realita.v17i1.1381
Pendidikan,  M.,  Kebudayaan,  D.  A.  N.,  &  Indonesia,  R.  (2018). Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2018  Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru . https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Pendidikan, M., Kebudayaan, D. A. N., & Indonesia, R. (2019). Salinan salinan . 6 – 8.
Prayogo,  I.  P.  H.  (2015).  Evaluasi  ketersediaan  prasarana  dan  sarana  fasilitas pendidikan  berdasarkan  pendekatan  teori  neighborhood  unit  (studi  kasus : kecamatan wenang). spasial , 1 (1), 35 – 44. Google Scholar
Purwanti, D. (2019). Efektivitas kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bagi  siswa rawan melanjutkan pendidikan (The Effectiveness of New  Student Admission of Zoning System Policy for Students Prone to Continue Education).
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 5 (4), 1 – 7.
https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i4.1737
Purwanti,  D.,  Irawati,  I.,  Adiwisastra,  J.,  &  Bekti,  H.  (2019).  Implementasi  kebijakan penerimaan  peserta  didik  baru  berdasarkan  sistem  zonasi  di  kota  bandung. jurnal governansi , 5 (1), 12 – 23. https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699
Raharja,  J.  T.,  &  Retnowati,  T.  H.  (2013).  EValuasi  pelaksanaan  pembelajaran  seni budaya  sma  di  kabupaten  lombok  timur,  ntb. Jurnal  Penelitian  Dan  Evaluasi Pendidikan , 17 (2), 287 – 303. https://doi.org/10.21831/pep.v17i2.1701
Rahayu,  S.  M.,  &  Sutama,  S.  (2016).  Pengelolaan  Sarana  dan  Prasarana  Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama. Jurnal VARIDIKA , 27 (2), 123 – 129. https://doi.org/10.23917/varidika.v27i2.1724
Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2019). Program zonasi di sekolah dasar sebagai upaya pemerataan  kualitas  pendidikan  di  indonesia. Lentera  Pendidikan :  Jurnal  Ilmu Tarbiyah dan Keguruan , 21 (2), 206 – 213. https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6 Sinaga,  D.  (2020).  efektivitas  penerimaan  peserta  didik  baru  dengan  sistem  zonasi sesuai  dengan  permendikbud  No.12  tahun  2017. Jurnal  Suluh  Pendidikan , 8 (1), 20 – 25. https://doi.org/10.36655/jsp.v8i1.168 Sugiyono. (2011). Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif . : R&D Alfabeta. Google Scholar
Suryanti,  P.,  Musadad,  A.  A.,  &  Isawati,  I.  (2020).  Efektivitas  Pelaksanaan  Sistem Zonasi  Dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  Serta  Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan Di SMA Negeri  Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018. Jurnal CANDI , 20 (1),
111.
Suswandari, S. (2018). Sains, teknologi dan pendidikan. Jurnal Teknodik , 14 (1), 111 – 117. https://doi.org/10.32550/teknodik.v14i1.456
Winoto, S., Fadlil, A., & Umar, R. (2019). Perancangan sistem penerimaan peserta didik baru  jalur  zonasi  dengan  sistem  informasi  geografis  (gis)  berbasis  mobile. prosiding semnastek 2019 , 1 (1). Google Scholar Wulandari, D., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. (2018). Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa . 5 (9). Google Scholar
Copyright Holder :
© Amirulah, D. (2020).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: