Pieter Leonardo, Hery Firmansyah (2023) Pelaksanaan Restorative Justice di Tinjau dari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, (8) 8, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 8, Agustus 2023

## PELAKSANAAN  RESTORATIVE  JUSTICE  DI  TINJAU  DARI  HUKUM PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA

## Pieter Leonardo, Hery Firmansyah
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: pieter.205190083@stu.untar.ac.id, heryf@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Restorative  justice  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  konsep  untuk  merestorasi dampak  yang  ditimbulkan  dari  suatu  kejahatan.  Konsep  ini  muncul  karena ketidakmampuan  konsep  sebelumnya  untuk  mengakomodir  kepentingan  korban. Salah satu penerapan restorative justice yang baru terjadi akhir-akhir ini yakni kasus penyerangan  polisi  yang  dilakukan  oleh  mahasiswi  berinisial  HFR.  Adapun rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimanakah pelaksanaan restorative justice menurut hukum pidana di Indonesia dan apakah sudah tepat penerapan restorative justice  pada  kasus:  penyerangan  petugas  ketika  sedang  menjalankan  tugas. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  dengan  sifat  penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisa dengan logika deduktif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa konsep restorative justice di Indonesia sudah diterapkan dalam segala  lini  penegakkan  hukum  yakni  mulai  dari  sistem  peradilan  pidana  anak, lingkup  peradilan  umum,  kejaksaan,  kepolisian,  peraturan  daerah  hingga pemasyarakatan. Meskipun ketentuan yang ditetapkan oleh tiap-tiap institusi masih belum adanya patokan yang seirama. Selain itu, penerapan restorative justice pada kasus  penyerangan  ini  sejatinya  memenuhi  syarat  dan  layak  untuk  dilaksanakan restorative  justice,  namun  disisi  lain,  restorative justice  yang  dilaksanakan  hanya sebagai upaya “damai” tanpa adanya bentuk pertanggungjawaban yang nyata dari pelaku untuk merestorasi kerugian dan kerusakan yang dialami korban.
Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Hukum Pidana; Restorasi.

## Abstract
Restorative  justice  is  basically  a  concept  to  restore  the  impact  of  a  crime.  This concept emerged due to the inability of the previous concept to accommodate the interests  of  the  victim.  One  application  of  restorative  justice  that  has  recently occurred is the case of the police attack carried out by a female student with the initials HFR. The formulation of the problem raised is how to implement restorative justice according to criminal law in Indonesia and whether it is appropriate to apply restorative justice in the case of: assault by an officer while on duty. This research uses  normative  research  with  the  nature of  descriptive  analytical  research  using secondary  data  collected  by  the  technique  of  literature  study  and  analyzed  by
deductive  logic.  The  results  of  the  research  show  that  the  concept  of  restorative justice in Indonesia has been applied in all lines of law enforcement, starting from the juvenile justice system, the scope of general justice, the prosecutor's office, the police,  regional  regulations  to  the  penitentiary.  Even  though  the  provisions stipulated  by  each  institution  are  still  not  in  accordance  with  the  standards.  In addition, the application of restorative justice in this assault case actually fulfills the  requirements  and  eligibility  to  carry  out  restorative  justice,  but  on  the  other hand, restorative justice is carried out only as a "peaceful" effort without any real form of accountability from the perpetrator to restore the loss and damage suffered by the victim.
Keywords: Restorative Justice; Criminal Law; Restoration.

## Pendahuluan
Konsep  restorative  justice  pertama  kali  diterapkan  pada  tahun  1974  di  Ontario, Kanada  yang  melaksanakan  rekonsiliasi  antar  pihak  yakni  korban  dan  pelaku  yang akhirnya  pelaksanaan  restorative  justice  ini  berkembang  dan  diterapkan  di  Amerika Serikat serta Selandia Baru (Irsyad Dahri, 2020). Namun, sebenarnya konsep restorative justice merupakan sebuah konsep kuno yang telah dilaksanakan ratusan tahun lalu yakni sejak zaman Yunani, Romawi Kuno dan Arab Kuno Hindustan, serta dilakukan pula oleh penganut  Budha,  Tao  serta  Konfusius  yang  mana  menyaratkan  bahwa  seseorang  yang bersalah akan diampuni jika ia menebus kesalahannya (Satria, 2018).
Konsep  ini  diterima  dan  berkembang  pesat  di  berbagai  negara  dikarenakan seringkali  sistem  peradilan  pidana  lebih  condong  mementingkan  hak-hak  dari  pelaku, sedangkan kedudukan korban sebagai pihak yang menderita dampak buruk paling besar tidak diperhatikan kepentingan restorasinya, dan disisi lain kehadiran konsep ini mampu mengakomodir ketidakmampuan sistem peradilan pidana sebelumnya dalam memenuhi kepentingan-kepentingan dari korban (Panjaitan, 2021).
Kehadiran  restorative  justice  di  Indonesia,  juga  merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan  dari  manifestasi  konsep  hukum  progresif  yang  diusulkan  oleh  Satjipto Rahardjo, bahwa melaksanakan hukum tidak terbatas pada tinta hitam diatas kertas putih aturan formal yang berlaku, namun didalamnya terkandung makna, semangat dan tujuan yang lebih mendalam yang harus diimbangi dengan kemampuan spiritual yang baik tidak hanya  kemampuan  intelegensi  saja,  sehingga  melaksanakan  hukum  harus  dipenuhi dengan dedikasi, empati serta sikap berani untuk menempuh jalan-jalan lain (Sahputra, 2022).
Istilah  restorative  justice  di  Indonesia  hadir  puluhan  tahun  yang  lalu,  munculnya pertama  kali  ditemukan  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang diundangkan tahun 2002, hadir dalam rangka jalur alternatif penyelesaian dalam pidana anak (Irsyad Dahri, 2020). Namun, pada dewasa ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pedoman  Penerapan  Restorative  Justice  di Lingkungan  Peradilan  Umum  dinyatakan  bahwa  penerapan  konsep  restorative  justice telah  meluas  sebagai  salah  satu  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  bentuk  penyelesaian perkara yang digunakan dalam menegakkan hukum. Konsep ini telah diterapkan dalam segala lingkup sistem peradilan pidana, baik dalam lingkup Mahkamah Agung, maupun dalam lingkup Kejaksaan, Kepolisian bahkan Lembaga Pemasyarakatan.
Saat  ini  restorative  justice  terus  berusaha  didawamkan  dalam  beberapa  tahun terakhir,  meskipun  memang  harus  diakui  bahwa  pelaksanaan  dari  restorative  justice masih belum mencapai keoptimalannya, baik dari segi perbedaan syarat penerapan antara lembaga aparat hukum hingga menimbulkan disparitas dan ketidakpastian hukum (PTSP Kejaksaan,  2022:  ptsp.kejaksaan.go.id),  hingga  penafsiran  dan  penerapan  restorative justice yang masih belum sesuai dengan makna sesungguhnya.
Salah satu kasus belakangan ini yang diselesaikan melalui restorative justice yakni kasus penganiayaan yang diterima oleh anggota Samapta Polres Metro Jaktim, Ipda Rano M pada saat ia sedang mengatur lalu lintas di daerah Terminal Bus Kampung Melayu dan ia  menegur  mahasiswi  (HFR)  yang  melakukan  lawan  arus  saat  mengendarai  motor. Namun,  teguran  tersebut  membuat  mahasiswi  merasa  tidak  terima  dan  akhirnya  ia menganiaya  polisi  tersebut  dengan  cara  menggigit  dan  mencakarnya  bahkan  hampir merebut senjata api polisi tersebut. Kasus penganiayaan tersebut berakhir dengan damai dengan penyelesaian restorative justice (KumparanNews, 2022: Kumparan.com).
Banyak sekali pihak yang menganggap bahwa restorative justice sama dengan jalur damai, namun sejatinya makna dari restorative justice jauh lebih dari itu. Mark Umbreit menyatakan  bahwasanya  konsep  restorative  justice  mengacu  pada  sebuah  kerangka konsep kerja yang menganggap kejahatan bukanlah hanya sebuah perbuatan melanggar hukum  yang harus dipertanggungjawabkan terhadap negara, namun lebih jauh dari itu kejahatan  dianggap  sebagai  bentuk  kerugian  yang  dirasakan  oleh    masyarakat maupun suatu  komunitas  sosial  tertentu,  oleh  karena    itu,  titik    tumpu  utama  pada  restorative justice tidak  pada penjatuhan hukuman namun bagaimana memulihkan emosional dan kerugian material akibat kejahatan tersebut, sehingga dibutuhkan peran aktif dari korban, pelaku dan komunitas sosial masyarakat (Irsyad Dahri, 2020).
Hal  yang  senada  juga  dikemukakan  oleh Braithwaite  bahwasanya,  dalam  konsep restorative  justice,  merupakan  sebuah  prosedur  yang  melibatkan  semua  stake  holder untuk  memberikan  penilaian  masing-masing  tentang  dampak  yang  dirasakan  dan membentuk kesepakatan pertanggungjawaban yang harus dilakukan untuk memulihkan dampak yang ditimbulkan  (Dahri & Yunus, 2022). Adapun unsur-unsur mendasar dari restorative justice ialah (Dahri & Yunus, 2022): 1) Dalam pandangan restorative justice, tindak kejahatan merupakan sebuah permasalahan antar perorangan yang mengakibatkan luka/dampak bagi korban, komunitas sosial bahkan bagi pelaku kejahatan. 2) Tujuannya ialah untuk tercapainya perdamaian di masyarakat melalui pelaksanaan rekonsiliasi yang dilaksanakan antar stake holder serta melakukan restorasi dampak/luka yang ditimbulkan dari  konflik.  3)  Harus  diberikan  fasilitas  untuk  melibatkan  partisipasi  secara  aktif  dari pihak  korban,  pelaku  maupun  komunitas  sosial  guna  tercapainya  jalan  keluar  atas permasalahan yang terjadi.
Penjabaran mengenai konsep restorative justice diatas, digambarkan oleh Tony F. Marshal melalui segitiga restorative justice dibawah ini:
Gambar 1 Segitiga Restorative Justice Sumber : Dahri dan Yunus, Pengantar Restorative Justice, Jakarta: Guepedia, 2022: 14-15.
Victim (V) Offender (O) Community (C) Justice (J)
Meskipun  sebagian  besar  pelaksanaan  restorative  justice  dilakukan  melalui  jalur musyawarah,  tetapi  sebenarnya  banyak  hal-hal  lain  yang  termasuk  dalam  restorative justice  meskipun  tanpa  dilakukan  dialog  musyawarah  seperti  layanan  yang  harus diberikan  kepada  korban  sesuai  perintah pengadilan,  pembayaran  yang  wajib  dipenuhi oleh pelaku kejahatan terhadap korban, termasuk pula proses mediasi  (Dahri & Yunus, 2022).
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana pelaksanaan restorative justice menurut hukum pidana di  Indonesia?  2)  Apakah  sudah  tepat  penerapan  restorative  justice  pada  kasus: penyerangan  petugas  ketika  sedang  menjalankan  tugas?  Adapun  tujuan  diadakannya penelitian ini yakni: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan restorative justice menurut hukum pidana  di  Indonesia.  2)  Untuk  mengetahui  penerapan  restorative  justice  pada  kasus: penyerangan petugas ketika sedang menjalankan tugas

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  normatif  yakni  memberikan penilaian terhadap hukum dari kacamata hukum itu sendiri atau istilah singkatnya hukum sebagai das sollen/law in books Qamar (2017), hal ini mengandung makna bahwa dalam penelitian normatif tidak memberikan penilaian dari segi penerapannya (Purwati, 2020). Sifat penelitian ini yakni deskriptif analitis yaitu meneliti gejala sosial yang terjadi dengan menyajikan fakta yang sesuai dengan kepentingan penelitian (Fajar & Achmad, 2010).
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif yakni data sekunder yakni data yang didapatkan dari hasil menelusuri bahan-bahan Pustaka Achmad (2015), yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data-data sekunder tersebut dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan.
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  ialah  statute  approach  yakni  pendekatan dengan  mengkaji  segala  hukum  positif  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diangkat serta case approach yakni meneliti kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat (Marzuki, 2013). Sedangkan teknik analisa yang digunakan ialah kualitatif data-data  yang  didapatkan  dianalisa  secara  kualitatif  tanpa  rumus  statistik  Marzuki,
(2013) dengan logika deduktif yakni menganalisa dari hal yang bersifat general menuju ke hal-hal yang bersifat spesifik.

## Hasil dan Pembahasan

## Pelaksanaan Restorative Justice Menurut Hukum Pidana di Indonesia
Proses menegakkan hukum di Indonesia, Bagir Manan menayatakan pendapatnya bahwa proses dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia saat ini telah mengalami kegagalan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang diinginkan dan tersirat dalam peraturan perundang-undangan.  Sebelumnya,  proses  menegakkan  hukum  di  Indonesia  masih berkutat  pada  tujuan  retributive  yakni  pembalasan  (Arief  &  Ambarsari,  2018).  Hal  ini berbeda  dengan  restorative  justice  yang  hadir  dengan  tujuan  utama  sebagai reparative/restorative yakni upaya pemulihan.
Fokus  utama  dari  restorative  justice  ialah  pada  pemenuhan  kepentingan  korban, pelaku bahkan juga masyarakat sekitar, sehingga penyelesaian pidana tidak hanya untuk melaksanakan ketentuan prosedural formal hukum positif dalam hal pemidanaan  (Arief & Ambarsari, 2018). Pada dasarnya, restorative justice merupakan bentuk usaha untuk mengesampingkan hukuman dan lebih mengutamakan pemberian tanggung jawab kepada pelaku untuk melakukan pemulihan dampak dari hal yang dilakukannya, dengan adanya keterlibat  secara  aktif  dari  stake  holder,  baik  pelaku,  korban,  keluarga  maupun masyarakat.
Pelaksanaan  restorative  justice  sangat  erat  kaitannya  dengan  ucapan  permohonan maaf, pemberian restitusi, mengakui kesalahan dan upaya-upaya lainnya yang ditujukan untuk  memulihkan  korban  termasuk  pula  di  dalamnya  makna  proses integrasi  kembali pelaku dalam komunitas sosial, baik dengan adanya penjatuhan hukuman ataupun tidak. Hasil  paling  idealis  yang  diharapkan  dari  konsep  ini  ialah  mampu  merestorasi, mendamaikan,  dan  reintegrasi  pelaku  maupun  korban  kedalam  komunitas  sosial (Wulandari, 2021).
Konsep  restorative  justice  bermuara  pada  tumbuhnya  dialog  antar  pihak  demi mencapai kepuasan terbesar bagi korban dan pola pertanggungjawaban (accountability) pelaku.  Dalam  perspektif  hukum  progresif,  restorative  justice  merupakan  bagian  dari implementasi bahwa “hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya”, yakni bahwa hukum bukanlah institusi yang kaku dan tidak dapat diubah, namun hukum ialah institusi yang didalamnya  terdapat  moral  dan  nurani  dan  ditujukan  dalam  hal  pengabdian  bagi kepentingan umat manusia.
Sehingga  pelaksanaan  hukum  bukanlah  pelaksanaan  mutlak  hitam  diatas  putih namun perlu adanya keberanian untuk menciptakan terobosan, karena akhirnya hukum bukanlah halaman kertas yang berisi tulisan namun hukum adalah keadilan yang selalu menjadi dunia utopia bagi masyarakat. Meskipun memang dalam hal ini, Bagir manan menyatakan bahwa restorative justice merupakan bagian dari pemidanaan namun, perlu digaris bawahi bahwa pemidanaan tidak selalu berkutat pada aturan pemidanaan formal dan materil (Arief & Ambarsari, 2018).
Salah  satu  karakteristik  yang  utama  dari  restorative  justice  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Setyo  Utomo  ialah  bahwa  kejahatan  dipandang  sebagai  bagian  dari gejala  sosial  hasil  dari  tindakan-tindakan  sosial  dan  tidak  hanya  sebagai  bentuk pelanggaran  dari  ketentuan  pidana.  Hal  ini  menjadikan  kejahatan  dianggap  sebagai sebuah  tindakan  sosial  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain  dan  terganggunya hubungan sosial yang ada sehing pertemuan ga masalah yang timbul adalah masalah di wilayah  sosial  bukan  hanya  masalah  negara.  Sehingga  pertanggungjawabannya  tidak hanya pada negara namun juga pihak yang dirugikan (Arief & Ambarsari, 2018).
Terdapat 3 (tiga) pilar utama dalam melaksanakan keadilan restoratif yakni Garbett (2017)  Pertama  dilaksanakannya  pertemuan  pihak-pihak  yang  dirugikan.  Kedua, diarahkan untuk memulihkan tiap-tiap pihak dengan permintaan maaf, pemberian ganti rugi / restitusi dan hal-hal lain yang disepakati dengan tujuan pemulihan korban bahkan dapat  juga  penjatuhan  penjara  sebagai  kesepakatan  kedua  belah  pihak  sebagai  bentuk upaya penebusan kesalahan. Ketiga, yakni proses reintegrasi yakni korban pulih baik dari segi  mental  maupun  fisik,  sedangkan  reintegrasi  bagi  pelaku  ialah  pulihnya  hubungan sosial antara dirinya dan komunitas.
Restorative  justice  tidak  selamanya  harus  berakhir  dengan  perdamaian.  Bahkan, makna  sebenarnya  dari  konsep  restorative  justice  tidak  ditujukan  untuk  menjadikan sanksi pidana hilang. Perihal ini, dapat dilihat pada Article 26 UNCAC yang pada intinya, dalam pidana korupsi, kehadiran dari restorative justice tidak mengakibatkan hilangnya sanksi pidana, namun sebagai upaya untuk merestorasi kerugian yang dialami negara.
Hal  ini  diperkuat  denagn  pendapat  dari  Lawrence  Kershen  QC  yang  mana bahwasanya restoratif justice bukanlah upaya subsitusi dari peradilan retributif, sehingga tujuan utama bukanlah mencapai perdamaian, namun restoratif justice murni bertumpu untuk mengembalikan keadaan korban seperti semula melalui upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku, yang didalamnya juga termasuk upaya restorasi bagi pelaku dan masyarakat, meskipun tidak dapat dipungkiri perdamaian antara korban dan pelaku dapat  tercipta  seiring  berjalannya  proses  komunikasi  yang  terjadi  selama  pelaksanaan restoratif justice.
Pelaksanaan Restorative Justice secara garis besar dapat diruaikan sebagai berikut:

## 1. Dalam kacamata sistem peradilan pidana anak
Restorative  justice  dalam  sistem  peradilan  anak  diatur  dalam  UU  11/2012  SPPA yang  mendefinisikan  sebagai  cara  menyelesaikan  tindak  pidana  yang  tidak  ditujukan semata-mata untuk membalas kejahatan pelaku, namun cara yang ditempuh ialah dengan keterlibatan aktif dari pelanggar, korban dan pihak-pihak lain yang turut berdampak guna mendapat  solusi  yang  fokus  utamanya  ialah  pada  restorasi  korban  guna  memulihkan korban seperti sedia kala melalui diversi.
Adapun  pelaksanaan  diversi  ini  ditujukan  agar  perdamaian  dapat  dicapai  antar pihak, menyelesaikan tindak pidana anak di luar pengadilan konvensional yang mana hal ini  untuk  mengurangi  beban  maupun  dampak  psikis  anak  yang  berhadapan  dengan hukum, mampu menghindari anak agar kemerdekaannya tidak terampas sehingga anak memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan  potensi  dan  memperbaiki  dirinya,
meningkatkan partisipasi aktif komunitas sosial dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum serta menumbuhkan sikap bertanggungjawab pada diri anak.
Pelaksanaan diversi ini merupakan amanat dari United Nations Standar Minimum Rules for the Administion of Juvenile Justice yang ditujukan untuk meminimalisir dan menghindari kondisi mental dan psikis pelaku anak yang rusak akibat menjalani proses pidana (Hermawan, 2021).
Diversi  adalah  cara  menyelesaiakan  kasus  pidana  anak  dengan  cara mengalihkan dari  penyelesaian  formal  di  dalam  pengadilan menjadi  diselesaikan  secara  damai yang didalamnya  terlibat  korban,  pelaku,  keluarga  korban,  masyarakat,  pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa ataupun hakim (Titahelu, 2020). Pelaksanaan diversi ini  dapat  dilakukan  jika  pidana  yang  diancam  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan tindakan  residivis.  Pengaturan  mengenai  diversi  ini  juga  diatur  dalam  Perma  4/2014 khususnya Pasal 3 yang menyatakan bahwa diversi wajib diupayakan oleh hakim anak baik bagi tindak pidana yang diancam dibawah 7 tahun penjara maupun diatasnya (Agus, 2021: 97).

## 2. Dalam ruang lingkup peradilan umum
Dalam  lingkup  peradilan  umum,  restorative  justice  telah  diatur  dalam  SK  Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Pemberlakuan restorative justice  secara  luas  dalam  lingkup  peradilan  umum  ditujukan  untuk  mengakomodir kepentingan  korban  untuk  dilakukan  pemulihan  serta  sebagai  bentuk  reformasi  dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang sampai saat ini masih terus menjadikan penjara sebagai satu-satunya penyelesaian dalam perkara pidana.
Pelaksaan konsep restorative justice di lingkungan peradilan umum ditujukan untuk mempermudah  peradilan  umum  untuk  menerapkan  restorative  justice,  meningkatkan implementasi  restorative  justice,  serta  memenuhi  asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana dan  biaya  ringan  dengan  tetap  mengutamakan  keadilan.  Adapun  syarat  untuk  dapat diterapkannya  restorative  justice  ialah  bahwa  konsep  ini  hanya  dapat  diguankan  pada tindak pidana ringan yakni Pasal 364, 373, 379, 384, 407 atau dengan total kerugian tidak melebihi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tindak pidana perempuan yang berhadapan  dengan  hukum,  tindak  pidana  anak  dan  kasus  narkotika  yang  berkaitan dengan kecanduan dan penyalahgunaan narkotika.

## 3. Dalam ruang lingkup kejaksaan
Dalam lingkup kejaksaan restorative justice diatur dalam Perjagung 15/2020 yang berasaskan  pidana  sebagai  tindakan  ultimatum,  memajukan  peradilan  yang  cepat, sederhana  dan  biaya  ringan,  keadilan  yang  seimbang,  proporsional  serta  kebutuhan masyarakat  umum.  Melalui  restorative  justice,  jaksa  dapat  melakukan  penghentian penuntutan dengan alasan karena telah berhasil menyelesaikan perkara diluar peradilan pidana formal. Restorative justice ini dapat diterapkan untuk tindakan pidana tertentu dan telah dilakukan restorasi atas kerugian yang dialami oleh korban.

## 4. Dalam ruang lingkup kepolisian
Dalam ruang lingkup kepolisian diatur dalam Peraturan Polri 8/2021 yang ditujukan untuk  terciptanya  prosedur  menyelesaikan  perkara  pidana  dengan  berbasis  nilai-nilai keadilan  restoratif  yang  titik  tumpunya  pada  restorasi  kepentingan-kepentingan  pelaku dan korban, yang mana pada awalnya hanya bertujuan sebagai pemidanaan. Restorative justice  ini  dilakukan  secara  bersama  antara  pelaku,  korban,  keluarga  serta  masyarakat sebagai  komunitas  sosial  untuk  menemukan  solusi  yang  mampu  menyelesaikan permasalahan  secara  adil  melalui  jalur  damai  dengan  tetap  mementingkan  restorasi kepentingan. Pelaksanaan restorative justice ini dilakukan dengan syarat yakni terdapat persyaratan  umum  yang  terdiri  dari  persyaratan  materiil  dan  persyaratan  formil,  serta persyaratan khusus.

## 5. Dalam ruang lingkup aturan adat
Salah satu aturan adat yang diakui di Indonesia dan terdapat pembahasan mengenai konsep  menyelesaikan  perkara  diluar  pengadilan  yakni  terdapat  dalam  Perda  Aceh 9/2008.  Dalam  perda  ini,  dinyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  tindakan  pidana  yang penyelesaiannya  dapat  dilakukan  di luar pengadilan  yakni  berbasis  cara-cara adat oleh aparatur  desa.  Terdapat  18  (delapan  belas)  perkara  yang  penyelesaiannya  didahulukan melalui cara adat oleh aparatur desa.

## 6. Dalam ruang lingkup pemasyarakatan
Banyak  sekali  anggapan  bahwa  setelah  seseorang  dimasukkan  kedalam  penjara, maka upaya keadilan restoratif tidak pernah bisa dilaksanakan lagi. Hal ini dikarenakan stigma  restorative  justice  masih  berpaku  pada  tindakan  damai  untuk  Banyak  sekali anggapan bahwa setelah seseorang dimasukkan kedalam penjara, maka upaya keadilan restoratif  tidak  pernah  bisa  dilaksanakan  lagi.  Hal  ini  dikarenakan  stigma  restorative justice  masih  berpaku  pada  tindakan  damai  untuk  mengalihkan  seseorang  untuk menghindari pemidanaan dalam bentuk penjara.
Namun,  sejatinya  upaya  restorative  justice  dalam  lembaga  pemasyarakatan  telah dilaksanakan melalui program Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Mengunjungi Keluarga. Namun, memang harus diakui bahwa pelaksanaan restorative justice di Indonesia dalam lingkup pemasyarakatan masih hanya terbatas pada program tersebut, padahal jika kita bandingkan dengan pelaksanaan di luar negeri, restorative justice dalam pemasyarakatan telah dilakukan dengan berbagai pendekatan  tidak  hanya  melalui  opsi  pasca  bebas,  yakni  (Gunawan  dan  Firmansyah, 2022: -2876-2879) seperti pendekatan “victim awareness and responsibility acceptance courses,  Victim  awareness  and  responsibility  acceptance  courses,  Restorative Improsement dan Restorative approaches to conflicts and offences within prison.”

## Penerapan  Restorative  Justice  Pada  Kasus:  Penyerangan  Petugas  Ketika  Sedang Menjalankan Tugas
Kasus  ini  bermula  saat  pelapor  yakni  Rano  Mardani  selaku  polisi  yang  saat  itu sedang  melaksanakan  tugasnya  yakni  sedang  melakukan  pengaturan  lalu  lintas,  lalu mahasiswi berinisial HFR yang sedang bergerak dari Jatinegara ke arah Tebet melajukan motornya secara melawan aus lalu lintas. Atas tindakan HFR, pelapor menegur korban untuk segera balik arah.
Namun,  atas  teguran  tersebut,  HFR  tidak  terima  dan  menabrak  pelapor  dengan motor  yang  dikendarainya  (CNN  Indonesia,  2022:  cnnindonesia.com).  Tak  hanya  itu, bahkan  berdasarkan  data  yang  didapatkan  oleh  penulis  berdasarkan  Laporan  Polisi Nomor LP / 1437 / VI / 2022 / SPKT / RES.JAKTIM / PMJ disebutkan pula bahwa, HFR melakukan pemukulan berkali-kali di bagian kepala pelapor, menggigit tangan pelapor hingga  berusaha  untuk  merampas  senjata  milik  pelapor.  Kasus  ini  terjadi  di  Jalan Jatinegara  Barat  (bawah  flyover  kampung  melayu  jakarta  timur)  pada  tanggal  30  Juni 2022 pukul 07.30 WIB.
Gambar 2 Laporan Polsi
Sumber: Dokumentasi Penulis
Atas tindakannya tersebut, HFR dilaporkan oleh Rano Mardani selaku korban dan pelapor, dan HFR dikenakan dugaan Tindak Pidana Melawan Kepada Seorang Pegawai Negeri  Yang  Sedang  Melakukan  Pekerjaan  Yang  Sah  Serta  Perbuatan  Yang Menyebabkan Luka-Luka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 212 KUHP dan atau Pasal 213 KUHP.
Perkara tersebut berakhir dengan dibuatnya Surat Pernyataan Kesepakatan Damai yang dibuat pada 04 Juli 2022 yang pada intinya mereka bersepakat bahwa HFR meminta maaf kepada korban Rano Mardani atas tindakannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi kepada korban Rano Mardani maupun kepada siapapun, dan apabila HFR  mengulanginya  ia  bersedia  untuk  dijatuhkan  pidana  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  kesepakatan  damai  tersebut,  kedua  belah pihak juga bersepkatan untuk tidak melakukan penuntutan baik secara perdata maupun pidana. Rincian isi Surat Pernyataan Kesepakatan Damai:
Gambar 3 Surat Pernyataan Kesepakatan Damai
Sumber: Dokumentasi Penulis
Atas disepakatinya Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tersebut, pada bulan Juli 2022,  Rano  Mardani  selaku  pelapor  membuat  permohonan  pencabutan  laporan  polisi. Akhirnya,  kasus  tersebut  berakhir  dengan  damai  dengan  mengupayakan  restorative justice.
Gambar 4 Surat Permohanan Pencabutan Laporan
Sumber: Dokumentasi Penulis
Penggunaan restorative justice dalam kasus ini dapat ditelaah dari 2 (dua) sisi yakni dari  segi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dari  segi  teori  restorative justice  terkait  makna  dan  tujuan  mendasar  dari  restorative  justice.  Dari  perspektif peraturan perundang-undangan, kasus ini dapat ditelaah dari Peraturan Kepolisian 8/2021 “(PK  8/21)”.  Berdasarkan  PK  8/2021,  maka  penerapan  restorative  justice  dapat dilaksanakan jika telah memenuhi beberapa syarat, yakni syarat umum dan syarat khusus.
Syarat  khusus  adalah  syarat  tambahan  yang  bagi  beberapa  tindak  pidana  yang ditentukan  yakni  narkoba,  lalu  lintas  serta  ITE.  Sedangkan  untuk  syarat  umum,  dibagi menjadi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil terdapat pada Pasal 5 PK 8/2021 yang mensyaratkan: 1) Tidak ditolak oleh masyarakat dan tidak memunculkan keresahan di masyarakat. 2) Tidak memunculkan konflik social. 3) Tidak memiliki potensi dalam hal perpecahan bangsa dan negara. 4) Bukan hal-hal yang berkaitan dengan sikap radikal
maupun  separatis.  5)  Bukan  residivis.  6)  Tidak  termasuk  tindak  pidana  yang membahayakan kemanan negara, korupsi, nyawa seseorang maupun terorisme”.
Sedangkan  untuk  syarat  formil  diatur  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  PK  8/2021  yang mensyaratkan:  1)  Adanya  kesepakatan  damai  dari  para  pihak,  kecuali  tindak  pidana narkotika.  2)  Adanya  bentuk  pertanggungjawaban  dari  pelaku  untuk  memenuhi  hak korban, kecuali tindak pidana narkotika”.
Berdasarkan persyaratan yang termaktub dalam pasal-pasal tersebut, maka sejatinya kasus  penyerangan  ini  dapat  dikatakan  memenuhi  syarat  untuk  dilaksanakannya restorative justice. Namun, terdapat satu poin yang menjadi perhatian penulis yakni dalam Surat  Pernyataan  Kesepakatan  Perdamaian  yang  dibuat  hanya  tertera  bahwa  pelaku meminta  maaf  dan  berjanji  tidak  mengulanginya  lagi.  Sedangkan  jika  kita  lihat  dalam Pasal 6 ayat (1) PK 8/2021 dinyatakan salah satu syarat formilnya ialah adanya bentuk pertanggungjawaban dari pelaku untuk memenuhi kepentingan korban.
Terkait frasa “pemenuhan hak korban” dijelaskan lebih rinci pada Pasal 6 ayat (3) PK 8/2021 yang menyatakan bahwa “pemenuhan hak korban” berupa pengembalian harta benda,  penggantian  kerugian,  penggantian  biaya  yang  muncul  dari  kejahatan  yang dilakukan, dan/atau melakukan penggantian kerusakan yang timbul dari kejahatan yang dilakukan.  Hal  ini  tentu  menjadi  pertanyaan  sekaligus  menjadi  poin  utama,  terkait dimanakah  letak  pemenuhan  hak  korban  dalam  Surat  Pernyataan  Kesepakatan Perdamaian yang dibuat.
Apakah  permintaan  maaf  dapat  dianggap  cukup  sebagai  bentuk  pemenuhan  hak korban, sedangkan disisi lain, pelaku telah melakukan penggigitan dan pemukulan kepala korban  beberapa  kali.  Sedangkan  dalam  Pasal  6  ayat  (3)  jelas  menyebutkan  bahwa “pemenuhan hak korban” ialah mengganti kerugian yang timbul dari kejahatan, sehingga apakah permintaan maaf dan janji tidak mengulangi lagi dapat dikatakan sebagai bentuk penggantian  kerugian  yang  timbul  dari  kejahatan?  Sehingga  dalam  hal  ini,  penulis berpendapat  bahwa  dalam  pelaksaan  restorative  justice  pada  kasus  ini,  masih  tidak memberikan ruang yang cukup bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya dan pengakomodiran hak korban masih minim.
Selain  itu,  jika  kita  berbicara  apakah  sudah  tepat  pelaksanaan  restorative  justice dalam  kasus  ini  akan  menjadi  sebuah  hal  yang  membingungkan,  karena  jika  kita  lihat persyaratan pelaksanaan restorative justice pada tiap-tiap institusi yakni dari kepolisian, kejaksaan  hingga  mahkamah  agung  masih  belum  menemukan  satu  helaan  nafas  yang sama dalam menentukan aturan main dalam penerapan restorative justice. Jika kita lihat dalam PK 8/2021 sebagai produk hukum dari institusi kepolisian, maka kasus ini dapat dikatakan memenuhi untuk dilaksanakannya restorative justice.
Namun,  hal  ini  akan  berbeda  jika  kita  melihatnya  berdasarkan  persyaratan pelaksanaan  restorative  justice  yang  ditetapkan  oleh  Mahkamah  Agung  melalui  SK Dirjen  Badan  Peradilan  Umum  yang  menyatakan  bahwa  konsep  ini  hanya  dapat diguankan pada tindak pidana ringan yakni Pasal 364, 373, 379, 384, 407 atau dengan total  kerugian  tidak  melebihi  Rp.  2.500.000  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  tindak pidana  perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum,  tindak  pidana  anak  dan  kasus
narkotika yang berkaitan dengan kecanduan dan penyalahgunaan narkotika. Jika kita lihat kasus ini yang dikenakan Pasal 212 dan/atau 213 KUHP tidak termasuk pada pasal-pasal tindak pidana ringan yang disebutkan dalam SK Dirjen Badan Peradilan Umum tersebut.
Meskipun  memang  dalam  SK  Dirjen  Badan  Peradilan  Umum  tersebut  dituliskan dalam  Bab  II  bagian  C  yang  mengatur  mengenai  Keadilan  Restoratif  pada  Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, apabila perempuan sebagai pelaku, maka hamil diwajibkan untuk mempertimbangkan fakta hukum dengan pendekatan restorative justice.
Sedangkan jika kita lihat dalam kacamata peraturan Kejagung 15/2020 dalam Pasal 5  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  suatu  perkara  dapat  dilakukan  pengentian  penuntutuan berdasarkan restorative justice jika memenuhi syarat: 1) Pelaku baru melakukan tindak pidana yang pertama kalinya. 2) hanya untuk kejahatan yang diancam denda atau diancam penjara  maksimal  5  (lima)  tahun.  3)  kerugian  yang  ditimbulkan  maksimal  Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”.
Selain syarat tersebut, dalam Pasal 5 ayat (6) Kejagung 15/2020 juga dinyatakan bahwa menghentikan tuntutan berdasarkan restorative justice dapat dilakukan jika telah adanya upaya tanggung jawab pelaku untuk merestorasi korban (mengembalikan harta benda,  penggantian  kerugian,  penggantian  biaya-biaya  yang  muncul  dari  kejahatan, dan/atau telah merestorasi kerusakan yang dialami korban), telah sepakat untuk berdamai dan adanya respon positif dari masyarakat.
Namun,  dalam  Pasal  5  ayat  (8)  Kejagung  15/2020  juga  mengecualikan  beberapa tindak  pidana  untuk  dilakukan  restoratif  justice  yakni:  1)  Tindak  pidana  terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; 2) tindak pidana yang diancam dengan  ancaman  pidana  minimal;  3)  Tindak  pidana  narkotika;  4)  tindak  pidana lingkungan hidup; dan 5) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.”.
Dalam  kacamata  produk  hukum  Kejagung  15/2020  maka,  kasus  penyerangan  ini dapat dikatakan memenuhi syarat untuk dilaksanakannya restorative justice. Namun, dari perbandingan  ketiga  produk  hukum  diatas  terlihat  bahwasanya,  setiap  produk  hukum yang dikeluarkan tiap-tiap institusi terdapat celah tumpang tindih dan ketidakharmonisan dalam persyaratan yang ditetapkan.
Namun,  dari  setiap  produk  hukum  tersebut,  terdapat  1  (satu)  hal  yang  memiliki kesamaan  bahwa  pelaksanaan  restorative  justice  haruslah  mampu  merestorasi  korban dalam  bentuk  berupa  mengembalikan  harta  benda,  penggantian  kerugian,  penggantian biaya-biaya  yang  muncul  dari  kejahatan,  dan/atau  telah  merestorasi  kerusakan  yang dialami korban. Namun, hal yang sangat disayangkan dalam penerapan restorative justice pada  kasus  penyerangan  ini,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Surat  Pernyataan Kesepakatan Damai pelaku meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
Padahal disisi lain, pelaku telah menggigit dan memukul kepala korban beberapa kali.  Sehingga  dalam  pandangan  penulis,  maka  pelaksanaan  restorative  justice  di Indonesia masih bertumpu pada keinginan tercapainya “pernyataan perdamaian” padahal sebagaimana  yang  penulis  sebutkan  sebelumnya,  bahwa  restorative  justice  bukanlah
upaya  untuk  menghindari  pidana  penjara  ataupun  upaya  untuk  mengganti  peradilan retributif sehingga dapat dijadikan sebagai pilihan yang bersifat “lembek”, namun core dari restoratif justice ialah pada tujuannya untuk merestorasi korban.
Bahkan dalam konteks restoratif justice, sejatinya penjatuhan pidana penjara dapat dijadikan kesepakatan kedua belah pihak untuk menebus kesalahan. Sehingga dalam hal ini,  penulis  menyayangkan  restorative  justice  yang  diterapkan  masih  belum  mampu memunculkan  bentuk  pertanggungjawaban  nyata  dari  pelaku  untuk  mengganti kerugian/merestorasi  korban.  Walaupun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  perdamaian mungkin tercipta seiring berjalannya pelaksaan restorative justice.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya restorative justice merupakan  sebuah  upaya  untuk  mempertemukan  semua  pihak  yang  terlibat  untuk bersama-sama  mencari  solusi  untuk  merestorasi  dan  memulihkan  semua  pihak  yang terkena  dampak  kejahatan.  Pelaksanaan  restorative  justice  tidak  selamanya menghilangkan  pidana  dan  bertujuan  untuk  “perdamaian”  namun  core  nya  ialah merestorasi  korban.  Meskipun memang, perdamaian  dapat tercapai  seiring  berjalannya proses restorative justice.
Sehingga  dalam  hal  ini,  terkait  pelaksanaan  restorative  justice  pada  kasus penyerangan polisi, dalam kacamata peraturan perundang-undangan maka kasus ini layak dan  memenuhi  syarat  untuk  dilaksanakan  restorative  justice,  meskipun  memang  antar produk  hukum  tiap-tiap  institusi  memiliki  persyaratan  yang  berbeda-beda  dan  belum memiliki  pijakan  yang  sama  dalam  memberikan  syarat.  Namun,  dari  semua  produk hukum  terkait  pelaksanaan  restorative  justice  yakni  baik  dari  segi  produk  hukum kepolisian,  kejaksaan  maupun  mahkamah  agung,  kasus  ini  memenuhi  syarat  untuk dilaksankaannya  restorative  justice.  Namun,  satu  hal  yang  disayangkan  ialah  bahwa pelaksanaan restorative justice yang dilakukan masih belum mampu memunculkan upaya pertanggungjawaban yang nyata dari pelaku untuk merestorasi kerugian dan kerusakan yang dialami korban.

## BIBLIOGRAPHY
Achmad,  Y.,  &  Mukti  Fajar,  N.  D.  (2015).  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris. Yogyakarta, Pustaka Pelajar .
Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum , 10 (2), 173–190.
Dahri, I., & Yunus, A. S. (2022). Pengantar Restorative Justice. Makassar: Guepedia .
Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dua Lisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. cet. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta .
Garbett,  C.  (2017).  The  International  Criminal  Court  and  restorative  justice:  victims, participation and the processes of justice. Restorative Justice , 5 (2), 198–220.
Hermawan,  H.  (2021). DIVERSI  DALAM  SISTEM  PERADILAN  PIDANA  ANAK
(PERSPEKTIF ISLAM) . Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).
Irsyad Dahri, S. H. (2020). Pengantar Restorative Justice . GUEPEDIA.
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian hukum .
Panjaitan, J. S. B. (2021). Analisi Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan  Orang  (Studi Riset  di  Komisi  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di Sumatera Utara) . Universitas Medan Area.
Purwati, A. (2020). Metode penelitian hukum teori & praktek . Jakad Media Publishing.
Qamar,  N.,  Syarif,  M.,  Busthami,  D.  S.,  Hidjaz,  M.  K.,  Aswari,  A.,  Djanggih,  H.,  & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) . CV. Social Politic Genius (SIGn).
Sahputra,  M.  (2022).  RESTORATIVE  JUSTICE  SEBAGAI  WUJUD  HUKUM PROGRESIF DALAM

## PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN
DI
INDONESIA. Jurnal Transformasi Administrasi , 12 (01), 87–96.
Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. Jurnal Media Hukum , 25 (1), 111–123.
Titahelu, J. A. S. (2020). Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas. Jurnal Masohi , 1 (1), 26–35.
Wulandari, C. (2021). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Jurisprudence , 10 (2), 233–249.

## Copyright holder:
Pieter Leonardo, Hery Firmansyah (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: