## ANALISIS EFEKTIVITAS KINERJA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DALAM MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT
Siti Almaidah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti Email: almaidah.elmuhammad@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  tingkat  efektivitas  kinerja  Pusat  Kegiatan Belajar  Masyarakat  (PKBM)  dalam  menyelenggarakan  pendidikan  berbasis  masyarakat  di wilayah Kabupaten Karanganyar. PKBM merupakan salah satu satuan pendidikan nonformal, yang  didirikan  dan  dikelola  oleh  masyarakat  sendiri  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan pengetahuan  dan  keterampilan,  serta  bakatnya  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas hidupnya,  termasuk  dalam  meningkatkan  pendapatannya.  Tidak  jarang  PKBM  menghadapi persoalan  dan  kendala  dalam  meningkatkan  fungsi  dan  kinerjanya,  terutama  dalam menyelenggarakan  program  pendidikan  yang  berbasis  pada  masyarakat.  Sampel  dalam penelitian  ini  berjumlah  25  PKBM.  Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  metode total sampling . Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena yang terjadi, peristiwa, sikap, pemikiran, individu atau kelompok.
Kata Kunci : PKBM, kinerja, pendidikan berbasis masyarakat, kualitas hidup.

## Abstract
This study aims to determine level of performance effectiveness of Community Learning Center (CLC) in conducting community based education in Karanganyar District. CLC is one of the non formal education units, established and managed by the community itself with the aim of improving knowledge and skills, as well as his talent so as to improve the quality of his life, including in increasing its income. Not infrequently CLC has problems and constraints in improving its function and performance, especially in organizing education programs based on the community. The sample in this research is 25 CLC. The sampling technique is done by total sampling method. In this research using qualitative approach, which is done in certain settings  that  exist  in  real  life  (natural)  with  the  intent  to  investigate  and  understand  the phenomenon that occurs, events, attitudes, thoughts, individuals or groups.
Keywords :  community learning  center, performance,  community based education, quality of life

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Menurut  Deklarasi  Universal  Hak Asasi  Manusia  menyebutkan  bahwa  setiap orang berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang  usia,  jenis  kelamin,  ras, golongan ataupun agama tertentu (Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat  Ditjen  PAUDNI  Kementerian Pendidikan  Nasional:  2011).  Pendidikan sebagai  bagian  dari  hak  asasi  setiap  orang, bermakna  bahwa  pendidikan  memiliki peran  penting  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan, individu dapat  melakukan  pengembangan  pribadi seutuhnya,  menumbuhkan  sikap  saling pengertian  dan  toleransi,  selain  itu  dapat meningkatkan  potensi  dan  kemampuan yang bermanfaat bagi kehidupannya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan  merupakan  aspek  yang  sangat penting dalam meningkatkan kualitas Sumber  Daya  Manusia  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah bersama-sama  dengan  masyarakat  memiliki tanggung jawab dan berperan penting dalam penyelenggaran  kegiatan  pendidikan  bagi seluruh  lapisan  masyarakat.  Di  dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional  No.  20  tahun  2003  menyatakan bahwa ”Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi manusia yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Penyelenggaraan proses pendidikan di Indonesia  saat  ini,  sebagian  besar  masih dilaksanakan  oleh  pemerintah,  sedangkan keterlibatan secara langsung oleh masyarakat  masih  terbatas.  Di  sisi  lain, kebutuhan  masyarakat  terhadap  pendidikan terus  mengalami  peningkatan  yang  cukup pesat. Pemerintah berupaya untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  dengan
mengeluarkan Undang-Undang tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  No.  20  Tahun 2003,  yang  didalamnya  mengklasifikasikan pendidikan menjadi tiga jalur yaitu pendidikan formal, informal, dan nonformal.
Adapun keterlibatan masyarakat dalam  penyelenggaraan  proses  pendidikan diwujudkan  dengan  mendirikan  satuan pendidikan  nonformal,  dan  bekerjasama dengan  pemerintah  melalui  satuan  kerja pendidikan nonformal dan informal. Kegiatan  yang  merupakan  bagian  dalam pendidikan  nonformal  diantaranya  adalah kegiatan  keaksaraan.  Salah  satu  satuan pendidikan  nonformal  yang  menyeleng- garakan kegiatan keaksaraan tersebut adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Menurut  Sihombing  (2010)  PKBM merupakan  suatu  lembaga  yang  didirikan dan dikelola oleh masyarakat  sendiri dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan,  keahlian  dan  bakatnya,  serta mempersiapkan warga masyarakat agar bisa lebih  mandiri  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya,  termasuk  dalam  meningkatkan pendapatannya.
PKBM  merupakan  sebuah  lembaga yang  berfungsi  sebagai  wadah  pendidikan yang  menyediakan  layanan  pendidikan nonformal  dengan  tujuan  memperluas kesempatan  bagi  warga  masyarakat  agar mampu:  (a)  Memberdayakan  masyarakat untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan pembelajaran,  (b)  Meningkatkan  kualitas hidupnya, (c) Pemberdayaan potensi masyarakat  di  bidang  pendidikan,  sosial, ekonomi  dan  budaya,  misal  melalui pendirian  Kelompok  Belajar  Usaha  (KBU). PKBM  juga  menyelenggarakan  program pendidikan dan keterampilan yang terutama diarahkan  pada  peningkatan  kemampuan, keterampilan, dan kecerdasan warga masyarakat.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,  tidak  jarang  PKBM  menghadapi persoalan  dan  kendala.  Diantaranya  dari aspek: rekrutmen peserta didik, pengelolaan administrasi,  pengelolaan  pembelajaran,
kehadiran peserta didik dalam pembelajaran, pengelolaan keuangan, pencarian  sumber  dana,  manajemen,  tata kelola lembaga, penyusunan rencana strategis, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pengembangan program, pembentukan  jaringan  atau  kemitraan, penyusunan profil lembaga, dan sebagainya. Pada pengembangan program, masih banyak PKBM yang bergantung hanya pada bantuan  pemerintah.  Selain  itu  masih terdapat  PKBM  didirikan  atas  dasar  untuk menyerap  program  yang  digulirkan  oleh pemerintah semata.
Sehingga
pengelolaannya  menjadi  tidak  efektif  dan efisien.
Pada penelitian terdahulu yang dilakukan  oleh  Hanizar  dkk  (2014)  tentang pengelolaan  PKBM,  menemukan  bahwa pengelolaan  lembaga  masih  belum  optimal, program  pendidikan  yang  dilaksanakan masih  terbatas  dari  sisi  kuantitas  dan kualitas,  serta  pengembangan  program masih berorientasi pada bantuan pemerintah.
Penelitian  oleh  Rachmatulloh  (2000), tentang  pengaruh  pelibatan  masyarakat  dan lintas sektoral dalam manajemen pengembangan/pembinaan  Pusat  Kegiatan Belajar  Masyarakat  (PKBM)  terhadap peningkatan  kualitas  program  pendidikan luar sekolah, menghasilkan bahwa pelibatan masyarakat  dan  lintas  sektoral  merupakan faktor  substansi  yang  ada  pengaruhnya terhadap  peningkatan  kualitas  program pendidikan luar sekolah.
Selanjutnya  penelitian  oleh  Fatimah (2008)  menyatakan  bahwa  keberhasilan pengembangan  masyarakat  oleh  PKBM dengan indikator partisipasi dan kemandirian,  belum  terpenuhi.  Artinya partisipasi  warga  belajar  masih  belum dikembangkan  secara  total.  Sedangkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sutisna  dkk (2012) menghasilkan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh PKBM mampu untuk menarik dan menumbuhkan  minat  baca  warga  belajar Paket  C.  Selain  itu  tutor  maupun  warga belajar  memiliki  motivasi  yang  baik  dalam
pencapaian  sasaran  pembelajaran  sehingga menumbuhkan minat baca.
Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Tohani  (2008)  tentang  pemetaan tingkat  mutu  pendidikan  pada  PKBM menyatakan,  PKBM  dalam  pelaksanaan kegiatan yang mencakup aspek pelaksanaan program  pendidikan,  pemberian  layanan informasi, jaringan kerja sama, dan pembinaan tenaga kependidikan telah mengacu  pada  Pedoman  Standar  Pelayanan Minimal (SPM), namun belum terselenggara secara optimal.
Untuk  mencapai  keberhasilan  pada sebuah  lembaga  dibutuhkan  manajemen yang  baik,  begitupula  dalam  pengelolaan PKBM.  Menurut  Robbins  dan  Coulter (2009), manajemen adalah proses mengkoordinasikan  aktivitas-aktivitas  kerja sehingga  dapat  selesai  secara  efisien  dan efektif  dengan  melalui  orang  lain.  Empat fungsi  manajemen  yang  harus  dijalankan oleh  pengelola  mencakup:  merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan  (Henry  Fayol:  1916  dalam Robbins  dan  Coulter  (2009).  Sedangkan dalam penyelenggaraan pendidikan dibutuhkan  fungsi  manajemen  meliputi fungsi
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (motivating), pembinaan (conforming), penilaian (evaluating), dan  pengembangan (developing) (Sudjana: 2010).
PKBM dalam perkembangannya telah memberikan  kontribusi  yang  tidak  kecil bagi  pembangunan  pendidikan  masyarakat di  Indonesia  dan  mengalami  perkembangan yang  cukup  pesat.  Berdasarkan  data  pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat  Ditjen  PAUDNI  Kementerian Pendidikan  Nasional,  sampai  dengan  tahun 2012  di  seluruh  Indonesia  telah  berdiri 4.281 lembaga PKBM. Lima tahun terakhir telah  terjadi  peningkatan  yang  signifikan. Jumlah  PKBM  masih  akan  bertambah seiring  dengan  meningkatnya  minat  warga masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan nonformal di PKBM.
PKBM  di  Kabupaten  Karanganyar (Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga
Kabupaten  Karanganyar:  2017)  tercatat sebanyak  25  buah,  yang  tersebar  di  16 Kecamatan  (Jatipuro,  Jatiyoso,  Jumapolo, Jumantono, Matesih,
Tawangmangu,
Ngargoyoso, Karanganyar, Jaten,
Colomadu,  Gondangrejo, Kebakkramat,
Mojogedang, Kerjo, Tasikmadu, dan Jenawi).  Sebagian  besar  merupakan  milik perorangan,  telah  memiliki  Nomor  Induk Lembaga (Nilem) dari Dirjen PAUDNI, dan belum  ada  yang  terakreditasi,  karena  untuk mendapatkan  status  akreditasi  dibutuhkan kinerja  lembaga  yang  lebih  baik.  Pada sebagian  PKBM  di  wilayah  Kabupaten Karanganyar, kegiatan pendidikan nonformal  yang  diselenggarakan  masih terbatas pada program-program pembelajaran yang ditawarkan
oleh pemerintah. Sedangkan pengembangan program-program  pendidikan  luar  sekolah yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat setempat masih kurang. Bahkan tidak jarang PKBM  yang  menyelenggarakan  program- program  paket  yang  telah  distandarisasi pemerintah  supaya  bisa  mengakses  dana block  grant .  PKBM  di  wilayah  Kabupaten Karanganyar  juga  menghadapi  persoalan dan  tantangan  dalam  penyelenggaraan program-programnya.

## Rumusan Masalah
Pada  perkembangan  PKBM  terdapat perbedaan, yang disebabkan oleh perbedaan beberapa hal diantaranya adalah a) perbedaan  kepemilikan,  b)  perbedaan  dana, c)  perbedaan  sarana  dan  prasarana,  dan  d) perbedaan  dalam  jumlah  dan  jenis  layanan program  pendidikan  yang  diselenggarakan. Perbedaan beberapa komponen ini menyebabkan  perbedaan  pengelolaan  dan persoalan  internal  lainnya,  seperti  tingkat pencapaian mutu minimal dalam penyelenggaraan PKBM. Secara rinci perumusan  masalah  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Sejauhmana  fungsi-fungsi  manajemen dijalankan dalam penyelenggaraan program  pendidikan  sehingga  PKBM dapat  memfasilitasi  berbagai  kebutuhan belajar masyarakat dan dapat
mengembangkan  program  pendidikan- nya?
2. Upaya  apa  yang  bisa  dilakukan  oleh PKBM  untuk  meningkatkan  fungsi  dan kinerjanya dalam melaksanakan program pendidikan yang berbasis pada masyarakat?
3. Sejauhmana  upaya  yang  dijalankan  oleh PKBM  untuk  menyelesaikan  berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan  pendidikan  yang  diseleng- garakannya?
4. Bagaimana  dampak  program-program pendidikan yang diselenggarakan terhadap  pemberdayaan  individu  dan masyarakat  dari  aspek  sosial  dan ekonomi?

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat (PKBM)
PKBM  merupakan  sebuah  lembaga pendidikan  nonformal  yang  didirikan, dikembangkan  dan  dikelola  oleh  masya- rakat,  yang  diarahkan  untuk  pemberdayaan potensi  yang  dimilikinya  agar  mampu meningkatkan  kualitas  hidupnya  (Kamil: 2009).  Sedangkan  menurut  Sihombing (2011),  PKBM  merupakan  suatu  wadah dimana seluruh kegiatan belajar masyarakat diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keteram- pilan/keahlian,  hobi,  atau  bakatnya,  yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat.
Jalal dan Supriadi (2008) memberikan definisinya  bahwa  PKBM  adalah  lembaga pendidikan  yang  berbasis  masyarakat  yang dirancang oleh masyarakat untuk memperluas kesempatan belajar pada masyarakat  sehingga  mereka  berdaya, memiliki  kekuatan  untuk  membangun dirinya  sendiri  melalui  interaksi  dengan lingkungannya.
Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (2010) menyatakan PKBM merupakan  tempat  pembelajaran  yang memberikan  layanan  pendidikan  berupa berbagai  macam  keterampilan  dengan
memanfaatkan sarana, prasarana, dan potensi  yang  ada  di  sekitar  lingkungan masyarakat, yang ditujukan agar masyarakat dapat  meningkatkan  dan  memperbaiki  taraf hidupnya. Sementara Sudjana (2003) menyatakan PKBM didirikan sebagai upaya untuk  memperluas  kesempatan  masyarakat memperoleh layanan pendidikan.
UNESCO  (1998)  dalam  Sudjana (2003)  PKBM  adalah  sebuah  sebuah lembaga  pendidikan  yang  dikembangkan dan  dikelola  sendiri  oleh  masyarakat  serta diselenggarakan  di  luar  sistem  pendidikan formal  di  wilayah  perkotaan  ataupun  di pedesaan, yang ditujukan untuk memberikan  kesempatan  belajar  kepada seluruh  lapisan  masyarakat  supaya  dapat mengembangkan  kemampuan  dan  keteram- pilannya  sehingga  mampu  meningkatkan kualitas hidupnya.
Pengertian mengenai PKBM
mengalami  penyempurnaan  seiring  dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, persoalan-persoalan yang muncul dalam dunia pendidikan, kebutuhan lembaga,  sasaran,  kondisi  wilayah  serta model  pengelolaan.  Berdasarkan  karak- teristik pengelolaannya, PKBM dapat diklasifikasikan  menjadi  tiga  bentuk  yaitu: 1) PKBM yang berbasis kelembagaan, yaitu PKBM yang inisiatif pendirian dan pengelolaan dilakukan oleh lembaga pemerintah  atau  non  pemerintah,  ciri utamanya  semua  sarana  dan  prasarana termasuk  dana  disediakan  oleh  lembaga,  2) PKBM  yang  berbasis  komprehensif,  yaitu PKBM yang inisiatif pendirian dari lembaga namun  dalam  pengelolaannya  dilakukan secara  bersama  dengan  masyarakat  sekitar, dan 3) PKBM berbasis masyarakat, merupakan  PKBM  yang  inisiatif  pendirian, pengelolaan  dan  penyelenggaraan  dari  dan oleh  masyarakat,  unsur  lain  lebih  berperan sebagai mitra dan fasilitator.

## Fungsi PKBM
Balai Pengembangan Kegiatan Belajar  (2010)  menyatakan  bahwa  PKBM memiliki dua fungsi yaitu fungsi utama dan fungsi  pendukung.  Fungsi  utama  PKBM
adalah  sebagai  wadah  diselenggarakannya berbagai  kegiatan  belajar  masyarakat  untuk meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengembangkan  diri  dan  masyarakat. Sedangkan fungsi pendukungnya adalah: 1) Sebagai  pusat  informasi  bagi  masyarakat sekitar,  lembaga  pemerintah  dan  lembaga swadaya  masyarakat,  2)  Pusat  jaringan informasi dan kerjasama bagi lembaga yang ada  di  masyarakat  (lokal)  dan  lembaga  di luar masyarakat, 3) Sebagai tempat koordinasi,  konsultasi,  komunikasi  dan bermusyawarah  para  pembina  teknis,  tokoh masyarakat  dan  para  pemuka  agama  untuk merencanakan  pembangunan  dan  pember- dayaan  masyarakat  desa, 4)  Sebagai  tempat kegiatan  penyebarluasan  program  dan teknologi  tepat  guna,  5)  Proses  Manajemen PKBM.

## Efektivitas
Menurut  Siagian  (2000)  menyatakan efektivitas  sebagai  sumber  daya,  dana, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang  secara  sadar  ditetapkan  sebelumnya untuk  menghasilkan  sejumlah  barang  dan jasa  dengan  mutu  tertentu  tepat  pada waktunya.  Sementara  Arikunto  (2001) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi  dapat  dilihat  dari  seberapa  jauh dimensi-dimensi  yang  ada  dapat  berfungsi sesuai  dengan  rencana.  Sedangkan  George dan  Jones  (2005)  menjelaskan  suatu organisasi  dinyatakan  efektif  jika:  1) mampu mengevaluasi kemampuan organisasi  dalam  menjamin,  mengatur,  dan mengawasi  keterampilan  dan  sumber  daya yang  bernilai,  2)  mampu  menjalankan fungsinya dengan baik, 3) mampu mengkonversi  keterampilan  dan  sumber daya menjadi barang dan jasa secara efisien. Selanjutnya  Robbins  &  Judge  (2011) menyatakan  efektivitas  organisasi  adalah sebagai  suatu  yang  menunjukkan  tingkatan keberhasilan  kegiatan  manajemen  didalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Keberhasilan  biasanya  diukur dalam bentuk pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

## Kinerja
Menurut  Simamora  (2010),  kinerja merupakan  hasil  kerja  yang  dapat  dicapai oleh  seseorang  atau  kelompok  orang  dalam suatu  organisasi,  sesuai  dengan  wewenang dan  tanggung  jawab  masing-masing,  dalam rangka  upaya  mencapai  tujuan  organisasi bersangkutan  secara  legal,  tidak  melanggar hukum,  dan  sesuai  dengan  moral  maupun etika.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ( performance ) menurut  Simamora  (2010)  meliputi:  a) kemampuan  atau ability dalam  wujudnya sebagai  kepasitas  berprestasi  ( capacity ),  b) kemauan, semangat,  hasrat,  atau motivation dan  wujudnya  sebagai  kesediaan  untuk berprestasi  ( willingness  to  perform ),  c) kesempatan  untuk  berprestasi  ( opportunity to perform ).
Wexley  dan  Yukl  (dalam  As’ad: 2009)  memakai  istilah proficiency yang mengandung  arti  lebih  luas.  Menurutnya, kinerja mencakup segi usaha, job performance ,  inisiatif,  loyalitas,  kepemim- pinan  dan  moral  kerja. Proficiency dilihat dari tiga segi yaitu perilaku yang ditunjukkan  seseorang  dalam  bekerja, out come yang  dicapai  dan  penilaian  pada faktor-faktor  seperti  dorongan  loyalitas, inisiatif, kepemimpinan dan  moral kerja.
Pencapaian kinerja dalam suatu lembaga  instansi  atau  organisasi  sering diukur  dari  sudut  pandang  masing-masing stakeholders ,  misalnya  masyarakat  umum. Jadi pencapaian kinerjanya sesuai atau tidak sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh stakeholders atas organisasi tersebut (Tampubolon: 2007).

## Pendidikan Berbasis Masyarakat
Pendidikan berbasis masyarakat merupakan  model  penyelenggaraan  pen- didikan  yang  dilakukan  dari  masyarakat, oleh  masyarakat  dan  untuk  masyarakat (Suharsaputra:  2013).  Pada  konteks  ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasinya dalam setiap program
pendidikan  dan  masyarakat  diberdayakan untuk merancang, merencanakan, membiayai,  mengelola,  menilai  sendiri kebutuhannya  terhadap  pendidikan.  PKBM merupakan salah satu dari satuan pendidikan  nonformal  yang  menyeleng- garakan  pendidikan  nonformal  berbasis masyarakat, yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
Dalam  UU  Sisdiknas  no  20/2003 pasal  55  tentang  Pendidikan  Berbasis Masyarakat  disebutkan  sebagai  berikut  :  1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan  formal  dan  nonformal  sesuai dengan kekhasan  agama, lingkungan sosial, dan  budaya  untuk  kepentingan  masyarakat, 2)  Penyelenggara  pendidikan  berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan  kurikulum  dan  evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional  pendidikan,  3)  Dana  penyeleng- garaan  pendidikan  berbasis  masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat,  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah  dan/atau  sumber  lain  yang  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan-yang berlaku, 4) Lembaga pendidikan  berbasis  masyarakat  dapat memperoleh  bantuan  teknis,  subsidi  dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah,  5)  Ketentuan  mengenai  peran  serta masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4) diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan pemerintah.

## Kerangka Pemikiran Teoritis
Kerangka  pemikiran  teoritis  dalam penelitian ini adalah seperti pada Gambar 1.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis
Sumber: dikembangkan untuk penelitian

## METODE PENELITIAN Desain Penelitian
Desain  pada  penelitian  ini  adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang
dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah  penelitian  yang  dilakukan  dalam setting tertentu  yang  ada  dalam  kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi  dan  memahami  fenomena yang  terjadi,  peristiwa,  sikap,  pemikiran, individu atau kelompok. Jadi riset kualitatif adalah  berbasis  pada  konsep  “ going exploring ”  yang  melibatkan in ‐ depth  and case ‐ oriented  study atas  sejumlah  kasus
atau  kasus  tunggal  (Finlay:  2006).  Tujuan utama  penelitian  kualitatif  adalah  membuat fakta mudah dipahami ( understandable ) dan menemukan  prinsip-prinsip  dan  penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.

## Populasi,  Sampel,  dan  Teknik  Pengam- bilan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah 25  PKBM  yang  terdapat  di  wilayah Kabupaten  Karanganyar.  Sampel  yang dipilih  dalam  penelitian  ini  sebanyak  25 PKBM. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling , karena jumlah populasi sama dengan sampel.

## PKBM
Penyelenggara Pendidikan Berbasis Masyarakat Efektivitas Kinerja PKBM Tujuan Mengembangkan Kemampuan Warga Belajar Pengumpulan
Data Analisis Data Kualitatif (reduksi, penyajian data & penarikan kesimpulan) Verifikasi Terhadap Kesimpulan  Sejauhmana fungsi-fungsi manajemen dijalankan dalam penyelenggaraan program pendidikan.
 Upaya  apa  yang  bisa  dilakukan  oleh  PKBM  untuk meningkatkan fungsi dan kinerjanya.
 Sejauhmana  upaya  yang  dijalankan  oleh  PKBM  untuk menyelesaikan berbagai hambatan dan kendala.
 Bagaimana dampak program-program pendidikan  yang diselenggarakan  terhadap  pemberdayaan  individu  dan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi.
Masalah Penelitian Hasil Penelitian

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data,  dan  penarikan  kesimpulan  (Miles  dan Huberman:  2009). Reduksi  data merupakan proses pemilihan, meringkas data, penyederhanaan, menulis memo, dan transformasi  data  yang  berasal  catatan tertulis di lapangan.
Data yang telah direduksi selanjutnya diorganisir,  kemudian  disajikan  menjadi sekumpulan  informasi  yang  digunakan sebagai  dasar  untuk  penarikan  kesimpulan dan  pengambilan  tindakan.  Penyajian  data dilakukan  dalam  bentuk  tabel,  gambar,  dan berbagai kutipan penjelasan dari subyek.
Pada penarikan kesimpulan, mencakup kegiatan verifikasi atas kesimpulan tersebut. Jadi sebelum
kesimpulan  akhir  dirumuskan,  dilakukan peninjauan  kembali  terhadap  berbagai  data dan informasi yang diperoleh.

## HASIL PENELITIAN Deskripsi Responden
Responden dalam penelitian ini adalah  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat (PKBM) di wilayah Kabupaten
Karanganyar Jawa Tengah, yang tersebar di 16  Kecamatan  yaitu:  Jatipuro,  Jatiyoso,
Jumapolo, Jumantono, Matesih, Tawangmangu,  Ngargoyoso,  Karanganyar, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat,
Mojogedang,
Kerjo,
Tasikmadu, dan Jenawi.  Baik  yang dimiliki oleh perorangan ataupun kelompok masyarakat. Daftar nama PKBM di Kabupaten  Karanganyar  dapat  dilihat  pada Tabel 1.
Tabel 1. Daftar Nama PKBM di Kabupaten Karanganyar
No. Nama No. Nama 1. PKBM Bimma 13. PKBM Flamboyan 2. PKBM Bina Warga 14. PKBM Semarak 3. PKBM Ngudi Makmur 15. PKBM Selaras 4. PKBM Mulyajati 16. PKBM Kerjo 5. PKBM Bumi Lestari 17. PKBM Cahaya Asri 6. PKBM Sendang Sri Katon 18. PKBM DS3 7. PKBM Wilest 19. PKBM Bhineka Ilmu 8. PKBM Margo Mulyo 20. PKBM Wijaya Kusuma 9. PKBM Tegalgede 21. PKBM Ngudi Mulyo 10. PKBM Pioneer 22. PKBM Ngudi Ilmu 11. PKBM Bina Karya 23. PKBM Prima Education 12. PKBM Kreatif 24. PKBM Arum Cipta Mandiri 25. PKBM Ngudi Karya
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar (2017)
Program yang Dikembangkan oleh
PKBM

## Bidang Pendidikan
Program pendidikan yang
dikembangkan  oleh  PKBM  di  wilayah Kabupaten Karanganyar, terutama program- program yang merupakan kebijakan pemerintah,  yang  dalam  hal  ini  dibawah kewenangan  Direktorat  Jenderal  PAUDNI, karena  dengan  demikian  maka  PKBM memiliki  kesempatan  untuk  mengakses dana block  grant .  Program  pendidikan
tersebut  mencakup:  a)  program  keaksaraan fungsional,  b)  program  kesetaraan,  c) pengembangan anak usia dini, d) kelompok belajar  usaha,  e)  taman  bacaan  masyarakat, f)  pengembangan  program  magang  pada PKBM,  g)  kursus  keterampilan.  Selain program  pendidikan  yang  tersebut  diatas terdapat beberapa PKBM yang mengembangkan program bimbingan belajar  bagi  warga  belajar,  seperti  yang dikembangkan oleh PKBM Wilest.

## Bidang Non Pendidikan
Selain mengembangkan program pendidikan, beberapa PKBM juga mengembangkan  program  non  pendidikan. Program-program  tersebut  lebih  diarahkan pada kegiatan kewirausahaan, yang tujuannya  untuk  peningkatan  ekonomi warga belajar dan masyarakat. Program non pendidikan yang dikembangkan oleh PKBM  di  wilayah  Kabupaten  Karanganyar diantaranya adalah pertanian (misal: kegiatan  penanaman  tanaman  obat  dan pembuatan  jamu  tradisional,  pembibitan sayuran),  peternakan  (misal:  penggemukan sapi  dan  peternakan  kelinci),  perikanan (budidaya:  ikan  Lele),  pembuatan  produk untuk  acara  hantaran,  jasa  penyewaan peralatan  karawitan,  usaha  pembuatan makanan  ringan  (camilan),  jasa  konveksi, jasa rias manten, dan lain sebagainya.

## Implementasi  Fungsi  Manajemen  dalam Pengelolaan PKBM
Pencapaian  kinerja  yang  diharapkan tidak  lepas  dari  proses  pengelolaan  PKBM. Dalam  proses  tersebut  terdapat  fungsi- fungsi  manajemen  yang  harus  dijalankan. Manajemen  adalah  proses  yang  khas, mencakup:  perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.
Perencanaan merupakan bagian penting  dalam  proses  manajemen,  karena pada  tahapan  ini  akan  ditentukan  sasaran dan  tujuan  organisasi  yang  hendak  dicapai melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Maka  dalam  penyelenggaraan  program PKBM dibutuhkan perencanaan yang matang.  Dari  hasil  wawancara  dengan pengelola dijelaskan bahwa:
“ Proses  perencanaan  PKBM  itu meliputi: 1) melakukan pendataan kebutuhan dan sumber daya pendukungnya,
2)  menyusun  prioritas  kebutuhan  program masing-masing bidang, 3) menyusun program kegiatan layanan, dan 4) menyusun program kerja tahunan PKBM ”.
Pada  tahapan  perencanaan  dilakukan dengan  menetapkan  visi  dan  misi,  serta tujuan  lembaga  yang  mana  harus  jelas,
realistis,  dan  bisa  dicapai,  serta  sesuai dengan  fungsi  dan  peran  PKBM  di masyarakat. Berikutnya ini jenis perencanaan  yang  ditetapkan  PKBM  a) perekrutan  warga  belajar,  b)  identifikasi jenis  program  yang  dibutuhkan  oleh  warga belajar, c) menyusun program pembelajaran,  d)  membentuk  kelompok- kelompok  belajar  berdasarkan  kebutuhan warga  belajar,  e)  mempersiapkan  materi pembelajaran,  dan  f)  menyusun  jadwal kegiatan.  Berdasarkan  informasi yang diberikan pengelola PKBM, terdapat kendala  dalam  perekrutan  warga  belajar. Minat  masyarakat  di  sekitar  lokasi  PKBM untuk  mengikuti pembelajaran masih relatif rendah,  dari  tahun  ke  tahun  jumlahnya cukup berfluktuatif. PKBM biasanya melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai program-program yang dijalankan.  Sosialisasi  tersebut  dilakukan melalui  pertemuan  warga  seperti  PKK, pengajian,  ataupun  memberikan  informasi dari  rumah  ke  rumah.  Seperti  yang dinyatakan  oleh  Ibu  Murtiasih  (Pengelola PKBM Bumi Lestari):
“ Untuk  perekrutan  warga  belajar, biasanya  sosialisasi  kami  lakukan  melalui pertemuan PKK, pengajian, bahkan dengan memberikan informasi ke warga dari rumah ke rumah ” (wawancara: 11 Maret 2017).
Sementara itu Bapak Agus (Pengelola PKBM Wilest) menjelaskan bahwa:
“ Sosialisasi mengenai program- program  PKBM  selain  dilakukan  pada pertemuan  PKK  atau  pengajian,  juga dilakukan dengan melibatkan warga belajar yang  telah  lulus  atau  selesai  kegiatan belajarnya,  untuk  menyampaikan  kepada saudara,  teman,  ataupun  kenalan  yang berminat mengikuti pembelajaran di PKBM ” (wawancara: 27 Maret 2017).
Sebelum pelaksanaan program berjalan, PKBM biasanya telah menyiapkan sarana  pendukung  seperti  ruangan  yang dilengkapi perangkat pembelajaran. Tahapan  selanjutnya  setelah  dilakukan
perekrutan warga belajar adalah identifikasi program yang disesuaikan dengan kebutuhan  warga  belajar.  Sedangkan  untuk materi  pembelajaran  disesuaikan  dengan kurikulum  pendidikan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah. Sedangkan materi yang bersifat keterampilan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan  kualitas  kemampuan  dan keterampilan warga belajar. Adapun jadwal kegiatan  belajar  merupakan  musyawarah antara  warga  belajar  dan  pengelola  PKBM. Pada  penentuan  jadwal  tidak  jarang  terjadi kendala karena kesulitan dalam menyesuaikan antara waktu yang ditawarkan  oleh  pengelola  dengan  kesiapan warga  belajar  meluangkan  waktunya  untuk mengikuti  proses  pembelajaran.  Seperti yang  disampaikan  oleh  salah  warga  belajar Bapak Yanto:
“ Saya  setiap  hari  punya  aktivitas jualan  di  pasar  dari  pagi  hingga  petang, jadi untuk ikut belajar hanya bisa dilakukan pada  malam  hari” (wawancara:  23  Maret 2017).
Perencanaan  program  non  pendidikan memuat  tentang  kegiatan  keahlian  dan keterampilan  yang  disesuaikan  dengan potensi  wilayah,  kompetensi  pengajar, ketersediaan  sarana  utama  dan  pendukung, dan terutama disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya program yang dilakukan  oleh  PKBM  Bumi  Lestari, dengan menyelenggarakan kursus menjahit. Program  kursus  ini  ditawarkan  karena ketersediaan  ruangan  yang  memadai  dan peralatan  mesin  jahit,  tenaga  pengajar dengan jumlah dan keahlian yang mencukupi, diarahkan untuk memberdayakan  potensi  warga,  peluang pasar terbuka luas terhadap produk sandang. Selain  itu  untuk  meningkatkan  ekonomi masyarakat.
Untuk  program  kerja  jangka  pendek dan  panjang,  PKBM  menyusun  rencana strategis  yang didasarkan pada ketersediaan sumber  daya  dan  capaian  yang  ditargetkan. Perencanaan yang cukup kompleks terutama  berhubungan  dengan  penentuan
sumber  pendanaan  alternatif,  yang  dapat mendukung penyelenggaraan program pembelajaran.  Pada  umumnya  PKBM menghadapi  permasalahan  yaitu  minimnya sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.
Fungsi  manajemen  kedua  adalah pengorganisasian, yang merupakan aktivitas mengkoordinasikan  berbagai  sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Pada  PKBM  kegiatan  pengorganisasian dilakukan  menetapkan  struktur  organisasi yang  menunjukkan  garis  kewenangan  dan tanggungjawab masing-masing bagian. Pengelola  PKBM  biasanya  terdiri  dari ketua,  bendahara,  sekretaris,  dan  sejumlah koordinator program. Tidak jarang pengelola  juga  merangkap  sebagai  tenaga pendidik  dan/atau  tutor  pada  program pendidikan tertentu sesuai dengan kompetensi  masing-masing.  Sementara  itu untuk  program  pendidikan  berupa  kursus, lembaga  biasanya  mendatangkan  tenaga ahli  dari  luar  lembaga.  Kendala  yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengorganisasian adalah terbatasnya jumlah tenaga pendidik atau tutor.
Fungsi  manajemen  berikutnya  adalah pengarahan  yaitu  merupakan  suatu  proses kepemimpinan  dan  pemberian  motivasi kepada  karyawan  untuk  melaksanakan tugasnya  dengan  efektif  dan  efisien.  Pada lembaga  yang  sedang  berkembang  dengan tingkat wewenang dan tanggungjawab yang masih  rendah,  maka  kegiatan  pengarahan tidak  menghadapi  kendala  yang  cukup berarti.  Kegiatan  memotivasi  tidak  hanya ditujukan  kepada  karyawan  tetapi  juga warga  belajar.  Seperti  yang  disampaikan oleh  ibu  Kristina  (pengelola  PKBM Semarak):
“ Dalam pengelolaan PKBM dibutuhkan  suatu  kepempimpinan  yang dapat  memberikan  arahan  dan  motivasi pada  pengurus  dan  warga  belajar.  Pada pelaksanaan  pendidikan  non  formal  ya, warga  belajar  harus  senantiasa  dimotivasi karena  minat  belajarnya  rendah  sehingga tingkat  kehadirannya  juga  rendah,  selain
itu  karena  mereka  lebih  fokus  pada kegiatan  sehari-hari” (wawancara:  27 Maret 2017).
Warga belajar juga merasakan adanya manfaat  dari  motivasi  yang  diberikan  oleh pengelola PKBM, seperti yang diungkapkan oleh  Narti,  salah  satu  peserta  didik  pada kelompok belajar Paket C/setara SMA:
“ Saya mengikuti Paket C, karena saya butuh  untuk penyesuaian dan belajar disini enak,  tutornya  baik  dan  sabar  ketika mengajar.  Selalu  memberikan  dorongan untuk  rajin  masuk.  Selain  itu  juga  kasih tahu  kalau  mengikuti  pendidikan  itu penting ” (wawancara: 27 Maret 2017).
Kegiatan mengarahkan dilakukan untuk menjamin pelaksanaan program kerja sesuai dengan yang direncanakan, pengurus melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan wewenang  dan  tanggungjawabnya,  dan pelaksanaan  proses  pembelajaran  sesuai dengan yang telah ditentukan.
Fungsi  manajemen  terakhir  adalah pengawasan,  yang  merupakan  kegiatan dalam  menilai  suatu  kinerja  berdasarkan pada  standar  yang  ditetapkan.  Kegiatan pada fungsi pengawasan diantaranya mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program yang dijalankan PKBM, melakukan  koreksi  jika  terjadi  kesalahan, dan memberikan solusi alternatif jika terjadi masalah  dalam  proses  penyelenggaraan program.  Kegiatan  pengawasan  dilakukan oleh  Ketua  PKBM  terhadap  tugas-tugas yang  dilakukan  pengurus  dan  pelaksanaan pembelajaran  termasuk  keaktifan  warga belajar.  Hal  ini  dilakukan  bertujuan  untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pembelajaran  berjalan  lancar  atau  timbul kendala.
Pembahasan

## Peningkatan Fungsi dan Kinerja PKBM
PKBM di wilayah Kabupaten Karanganyar  dalam  memberikan  layanan pendidikan  berbasis  masyarakat  berusaha meningkatkan fungsi dan kinerjanya. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah
mengembangkan  program-program  pem- belajaran  dengan  memperhatikan  prinsip- prinsip pengembangan.
Prinsip pengembangan program meliputi:  a)  memberikan  kesempatan  luas kepada warga belajar untuk mengembangkan pemikirannya berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, b) kompetensi yang dikembangkan pada setiap program dapat dicapai secara efektif, dan c) program  yang  dikembangkan  harus  sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan wawancara kepada pengelola  PKBM  di  wilayah  Kabupaten Karanganyar  diungkapkan  bahwa  dalam pengembangan programnya, harus disiapkan  beberapa  komponen  yang  dapat mendukung  yaitu:  a)  kualitas  sumberdaya manusia,  b)  kompetensi  tutor,  c)  jaringan kemitraan  yang  dijalin,  d)  warga  belajar yang  membutuhkan  untuk  belajar  program tersebut, e) sarana dan prasarana pendukung sesuai  dengan  kebutuhan  program,  f) partisipasi masyarakat dalam pengembangan  program,  g)  ketersediaan anggaran,  dan  h)  komitmen  untuk  menjaga keberlangsungan program.
Pengurus PKBM di Kabupaten Karanganyar rata-rata berpendidikan minimal  diploma.  Jumlah  pengurus  setiap PKBM  pada  umumnya  masih  terbatas. Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan memotivasi pengurus untuk melanjutkan  ke  tingkat  pendidikan  yang lebih  tinggi,  mengirimkan  ke  pertemuan atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh    Kantor Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga Kabupaten Karanganyar, atau pihak eksternal lainnya.
Pengurus PKBM biasanya merangkap juga sebagai tutor untuk program pendidikan tertentu sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan untuk kekurangan  sejumlah  tutor  maka  PKBM akan  mengambil  tenaga  kontrak  dengan latar  belakang  pendidikan  dan  kompetensi yang  sesuai  dengan  program  pendidikan yang  dikembangkan.  Tutor  dapat  direkrut dari  pegawai  negeri,  instansi  swasta, lembaga  mitra,  organisasi  profesi,  dan
masyarakat lainnya sesuai dengan persyaratan  yang  ditetapkan.  Jika  PKBM mengembangkan  program  keahlian  misal kursus  menjahit,  tata  rias,  pembuatan souvenir,  biasanya  mendatangkan  tenaga ahli  dari  luar.  Seperti  yang  dilakukan  oleh PKBM Bumi Lestari yang mengembangkan program kursus menjahit.
Untuk  meningkatkan  fungsi  dan kinerjanya PKBM juga menjalin kerja sama dengan  desa/kelurahan,  pemerintah  daerah, Kantor  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),
Balai Tanaman Obat Karanganyar dan mitra lainnya,  seperti  Kantor  BLK  Karanganyar (terutama untuk
PKBM
yang mengembangkan program kursus dan magang).
Rata-rata PKBM di Kabupaten Karanganyar  membiayai  operasionalnya dengan swadaya. Sumber penerimaan utama PKBM  biasanya  berasal  dari  kontribusi murid  di  PAUD,  TPA,  Kejar  Paket,  dan bimbingan belajar. Program-program tersebut berjalan rutin dan banyak peminatnya. Dalam pengembangan program PKBM  masih  sangat  bergantung  pada program  yang  digulirkan  oleh  pemerintah khususnya  bidang  non  formal.  Secara mandiri  PKBM  masih  kesulitan  untuk mengembangkan program-program lainnya.
Dalam pengembangan program, dibutuhkan  partisipasi  dari  masyarakat. Karena  masyarakat  merupakan  sasaran utama pemberdayaan yang sedang dikembangkannya. Jika masyarakat dilibatkan,  maka  PKBM  akan  mendapat dukungan  dari  masyarakat.  Seperti  pada PKBM Arum Cipta Mandiri yang memberdayakan  masyarakat  di  sekitar lokasi PKBM untuk berkebun tanaman obat dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya.  Hasil  tanaman  obat  tersebut selanjutnya  dibeli  oleh  PKBM  untuk kemudian  diolah  menjadi  jamu  tradisional atau  dibeli  oleh  Balai  Tanaman  Obat Karanganyar yang berlokasi di Tawangmangu  Jawa  Tengah,  untuk  diolah lebih  lanjut.  Program  ini  digiatkan  oleh
PKBM  dengan  tujuan  untuk  memanfaatkan potensi  wilayah  dan  untuk  meningkatkan ekonomi keluarga.
Peningkatan fungsi dan kinerja PKBM  hanya  akan  dicapai  jika  terdapat komitmen pengelola untuk menjamin keberlangsungan program-program pendidikan yang dikembangkan. Komunikasi  dengan  pihak-pihak  terkait senantiasa dilakukan, sehingga perkembangan  dan  perubahan  peraturan yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  PKBM bisa diketahui dan diikuti.
Penyelesaian
Kendala dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pengurus PKBM di Kabupaten Karanganyar, persoalan yang banyak dihadapi  oleh  PKBM  terutama  adalah rekrutmen  warga  belajar.  Selain  itu  setelah terdaftar  sebagai  peserta  didik,  pada umumnya atensi warga belajar dalam proses pembejaran  rendah.  Apalagi  untuk  kelas Paket  C,  yang  kebanyakan  adalah  anak- anak  yang  tidak  lulus  Ujian  Nasional, kehadirannya  cukup  rendah.  Hal  ini disebabkan  karena  rendahnya  motivasi  dan kesadaran  masyarakat  untuk  mengikuti program belajar. Menghadapi kondisi tersebut,  maka  PKBM  giat  melakukan sosialisasi  ke  pertemuan-pertemuan  warga dan selalu memberikan pemahaman tentangnya  pentingnya  pendidikan  untuk meningkatkan  kualitas  kehidupan.  Motivasi juga  diberikan  oleh  PKBM  kepada  warga belajar  untuk  aktif  hadir  dalam  proses pembelajaran.
Selain  memotivasi  juga  dilakukan perbaikan  strategi  pembelajaran  oleh  tutor. Keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran menuntut tutor untuk menyampaikan materi secara ringkas, padat dan  jelas,  dan  kompetensi  pembelajaran yang ditargetkan dapat terpenuhi. Pengelolaan keuangan merupakan persoalan penting  berikutnya.  Operasional  PKBM  di Kabupaten  Karanganyar  pada  umumnya didanai  dari  swadaya.  Sedangkan  untuk mendapatkan dana block grant dari
pemerintah,  PKBM  harus  mengajukan proposal  untuk  dinilai.  Jika  lolos  maka PKBM  baru  bisa  mendapatkan  dana tersebut.  Maka  untuk  mengatasi  masalah pendanaan, PKBM mengembangkan program  yang  bisa  menjadi  sumber  dana alternatif, setidaknya bisa membantu menjaga  kelangsungan  program.  Sumber pendanaan  lainnya  adalah  dari  donatur, namun sifatnya tidak tetap.
Sedangkan untuk pengelolaan administrasi  dan  proses  pembelajaran, pengurus melakukan pemantauan dan pengawasan  sehingga  pelaksanaan  bisa berjalan  tertib,  selain  itu  pengurus  juga memberikan  bimbingan  dan  pembinaan. Untuk meningkatkan kualitas SDM, PKBM juga  mengirimkan  pengurusnya  mengikuti pelatihan  dan  workshop,  atau  seminar. Secara  kuantitas  SDM  yang  menangani PKBM  adalah  sangat  terbatas.  Hal  ini dikarenakan  kemampuan  PKBM  dalam mendanai operasionalnya juga terbatas.
Untuk  tata  kelola  lembaga  dan pengembangan  program,  PKBM  banyak mendapat  bimbingan  dan  pembinaan  dari Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Anak  Usia Dini  dan  Pendidikan  Masyarakat  melalui Kantor  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
Sementara  itu,  untuk  keterbatasan sarana  dan  prasarana  ditangani  dengan melakukan kerjasama antara PKBM dengan masyarakat  setempat,  donatur,  atau  dengan kelurahan/desa.  Pada  PKBM  di  Kabupaten Karanganyar  yang  sebagian  besar  dimiliki oleh perorangan, maka sarana dan prasarana pendukungnya juga milik pengurusnya.
Dampak Pelaksanaan Program Pendidikan yang Diselenggarakan PKBM Terhadap Pemberdayaan
Individu  dan  Masyarakat  dari  Aspek Sosial dan Ekonomi
Hasil wawancara kepada warga belajar  di  sejumlah  PKBM  di  Kabupaten Karanganyar, mengungkapkan bahwa kehadiran PKBM telah memberikan manfaat  bagi  masyarakat  sekitar  dalam
upaya untuk memperbaiki kualitas hidupnya.  Pada  program  kesetaraan  telah memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat  yang  putus  sekolah,  tidak  lulus ujian  nasional  pada  jalur  formal, drop  out karena  alasan  tertentu,  atau  masyarakat yang kurang mampu. Manfaat  yang didapat diantaranya warga belajar bisa menyelesaikan  pada  tingkatan  tertentu, sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  yang lebih tinggi, atau digunakan untuk penyesuaian didalam pekerjaan. Program  PKBM  telah  membantu masyarakat
dengan
kesempatan, pengetahuan, dan sumberdaya yang dimilikinya  meningkatkan  kapasitasnya, sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas hidupnya  melalui  program  keterampilan yang  berupa  kursus.  Program  PKBM ditentukan  berdasarkan  kebutuhan  warga belajar,  sehingga  warga  belajar  mempunyai kesempatan pengembangan kemampuannya.

## Efektivitas Kinerja PKBM
Efektivitas  dinyatakan  sebagai  suatu keberhasilan  kegiatan  yang  dijalankan  oleh PKBM dalam menyelenggarakan pendidikan  berbasis  masyarakat.  Tingkat keefektifan kinerja PKBM mencakup beberapa hal berikut:
a. Meningkatnya  kesadaran  warga  belajar dan  masyarakat  disekitar  PKBM  akan pentingnya pendidikan. Indikatornya adalah  meningkatnya  jumlah  warga belajar yang mengikuti program pendidikan di PKBM, walaupun peningkatannya  masih  terbilang  rendah.
Peningkatan jumlah warga belajar ditunjukkan  pada  kelas  PAUD,  TK, Kejar Paket  B dan C. Sedangkan jumlah warga  belajar  untuk  kelas  kursus jumlahnya masih relatif berfluktuatif.
b. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan warga belajar dan masyarakat. Indikatornya adalah meningkatnya  jumlah  lulusan  yang dihasilkan.  Sedangkan  warga  belajar yang  mengikuti  program  pendidikan
keahlian  juga  merasakan  manfaatnya. Misalnya  masyarakat  yang  mengikuti kursus tata rias, menjahit, atau pembuatan souvenir, dapat memanfaatkan keterampilan untuk berwirausaha.
c. Tersalurnya tenaga-tenaga terampil  yang dihasilkan  oleh  PKBM  untuk  bekerja pada  mitra  PKBM,  terutama  untuk mereka  yang  belum  mampu  untuk membuka usaha sendiri karena keterbatasan dana.
d. PKBM telah mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen dalam menjalankan fungsi dan perannya. Indikatornya terlaksananya program- program pendidikan yang dikembangkan dan keberlangsungannya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. PKBM di wilayah Kabupaten Karanganyar  secara  keseluruhan  telah mampu meningkatkan fungsi dan kinerjanya  dalam  memberikan  layanan pendidikan  berbasis  masyarakat.  Hal  ini ditandai  dengan  pengembangan  program dilakukannya dan menjaga kelangsungannya,  serta  menghasilkan warga belajar dengan
tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu.
2. Dalam penyelenggaraan program pendidikan,  PKBM  telah  menjalankan fungsi-fungsi manajamen untuk mencapai tujuan dan sasarannya. 3. Upaya-upaya PKBM dalan menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan  program  pendidikan  adalah dengan  giat  melakukan  sosialisasi  ke pertemuan-pertemuan  warga  dan  selalu memberikan pemahaman tentangnya
pentingnya pendidikan
untuk
meningkatkan kualitas kehidupan,
memotivasi  warga  belajar  untuk  aktif hadir dalam proses pembelajaran,
pemantauan dan
pengawasan pengelolaan  administrasi  dan  proses
pembelajaran,  mendapatkan  bimbingan kepada  instansi  terkait,  dan  melakukan kerjasama antara PKBM dengan masyarakat  setempat,  donatur,  atau dengan kelurahan/desa.
4. Dampak  program-program  pendidikan yang  diselenggarakan  PKBM  terhadap pemberdayaan  individu  dan  masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi antara lain memperbaiki  kualitas  hidup  masyarakat sekitarnya, bisa menyelesaikan pendidikan  pada  tingkatan  tertentu, sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  yang lebih  tinggi,  atau  digunakan  untuk penyesuaian didalam pekerjaan.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan kesimpulan, maka saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:
1. PKBM  hendaknya  memperluas  jaringan kemitraan  dengan  pihak  eksternal  dalam pengembangan programnya dan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya secara keseluruhan terutama pendanaannya, karena setiap pengembangan  program  PKBM  tidak bisa  hanya  menggantungkan  pada  dana yang digulirkan oleh pemerintah.
2. Untuk mendapatkan sumber dana alternatif, PKBM dapat mengembangkan unit  kegiatan  usaha  andalan,  sehingga dapat mendukung keberlangsungan program dan pengembangannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik . Rineka Cipta. Jakarta.
As’ad, Mohamad. (2009). Psikologi Industri. Liberty. Jakarta.
Balai  Pengembangan  Kegiatan  Belajar (BPKB)  Jateng.  (2010). Pelaksana Program  Secara  Teknis  Dibidang Pendidikan  Nonformal  dan  Informal . Kementerian  Pendidikan  Nasional. Jakarta.
Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga Kabupaten Karanganyar. (2017).
Daftar PKBM di Kabupaten Karanganyar. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal,  dan  Informal.  (2011). Petunjuk  Teknis Pengajuan dan Pengelolaan  Bantuan  Pendampingan PKBM. Kementerian Pendidikan Nasional. Jakarta.
Fatimah,  N.,  Andhini.  (2008).  Peranan Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat (PKBM)  Dalam  Rangka  Pengem- bangan  Masyarakat  (Studi  Kasus:
Program  Paket  C  pada  PKBM
Santika,  Kelurahan  Bambu  Apus, Kecamatan  Cipayung,  Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta). Skripsi . Fakultas Pertanian. IPB.
Fayol,  Henry.  (1916). Industrial  and General Administration . Dunod. Paris.
Finlay,  L.  (2006).  “ Going  Exploring’:  The Nature  of  Qualitative  Research ”,
Qualitative Research for Allied Health  Professionals:  Challenging Choices .  Edited  by  Linda  Finlay  and
Claire  Ballinger.  John  Wiley  &  Sons Ltd. New York.
George  dan  Jones.  (2005). Understanding and Managing
Organizational behaviour .  4th  edition.  Prentice  Hall. Pearson.
Hanizar, S. Dewi, Masluyah, dan Wahyudi.
(2014). Pengelolaan  Pusat  Kegiatan Belajar  Masyarakat. Artikel  diakses tanggal  20  April  2016  dari Jurnal Pendidikan  dan  Pembelajaran.  Jurnal untan.ac.id
Jalal,  Fasli  dan  Supriadi,  Dedi.  (2008).
Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks Otonomi Daerah . Depdiknas- Bapenas-Adicitakaryanusa, Jakarta. Kamil, Mustafa. (2009). Pendidikan Nonformal . Alfabeta. Bandung.
Miles,  Matthew  B.  dan  A.  Michael Huberman.  (2009). Analisis  Data Kualitatif:  Buku  Sumber  Tentang Metode-Metode  Baru .  Cetakan  1.  UI Press. Jakarta.
Rachmatulloh, H. Mamat. (2000). Pengaruh
Pelibatan  Masvarakat  dan  Lintas Sektoral dalam Manajemen Pengembangan/Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terhadap Peningkatan Kualitas
Program  Pendidikan  Luar  Sekolah.
Tesis . UPI. Bandung.
Robbins,  P.  Stephen  and  Coulter,  Mary.
(2009). Manajemen .  Ed.  8.  Jilid  1. Indeks. Jakarta.
Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge.
(2011). Organizational Behavior.
14th ed. Pearson. Boston.
Sekaran,  U.  (2006). Research  Methods  For Business:  Skill  Building  Approach , 4nd  edition.  John  Wiey  &  Sons,  Inc. New York.
Siagian,  Sondang.  P.  (1996). Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku
Administrasi . Gunung Agung. Jakarta.
Sihombing, Umberto. (2010). Profil PKBM di Indonesia Pada Masa Perintisan ,
PD. Mahkota. Jakarta.
--------------------------,  (2011). Pendidikan Luar Sekolah: Kini dan Masa Depan . PD. Mahkota. Jakarta.
Simamora,  Henry.  (2010). Manajemen Sumber  Daya  Manusia.  Edisi  kedua.
STIE YKPN. Yogyakarta.
Sudjana,  D.  (2003).  Evaluasi  Program Pendidikan Luar Sekolah. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
----------------, (2010). Manajemen Program
Pendidikan: untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Falah
Prodution. Bandung.
Suharsaputra,  Uhar.  (2015). Pendidikan Nonformal . Artikel diakses tanggal 20 April 2016 dari https://uharsputra.wordpress.com/pen didikan/pendidikan-nonformal/
Sutisna, Firmasyah, D., Sinaga, D., Rosfiantika, E. (2012). Peranan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)  dalam  Menumbuhkan Minat  Baca  Warga  Belajar. eJurnal Mahasiswa Universitas Padjadjaran. Vol. 1. No. 1. Th 2012. Tampubolon, Dulbert Biatna. (2007). Analisis  Faktor  Gaya  Kepemimpinan dan  Faktor  Etos  Kerja  terhadap
Kinerja  Pegawai  pada  Organisasi yang  Telah  Menerapkan  SNI  19- 9001-2001 . Jurnal  Standarisasi ,  Vol.
9. No. 3.
Tohani,  E.  (2011). Pemetaan  Tingkat  Mutu Pendidikan  Pada  Pusat  Kegiatan Belajar  Masyarakat  (PKBM)  Di Daerah  Istimewa  Yogyakarta .  Artikel diakses  tanggal  20  April  2016  dari Pemetaan  Tingkat  Mutu  Pendidikan . staff.uny.ac.id
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.