## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339
Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Melalui Analisis Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Fitri Adi Setyorini 1 *
1 Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia
fitri.adi@unsoed.ac.id * * corresponding author

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Article history Received November 2023 Revised Desember 2023 Accepted December 2023 This  study  discusses  the  paradigm  used  by  the  Indonesian government  in  making  domestic  disaster  management policies through analysis of Law No. 24 of 2007. Institutions in  the  National  Disaster  Management  Agency  (BNPB)  have developed  policies  related  to  the  development  of  issues  of change  and  developments  in  domestic  and  international politics.  Reform  in  the  transition  to  disaster  management  in Indonesia  was  marked  by  the  formation  of  the  National Disaster  Management  Agency  (BNPB)  in  2008.  The  reform was  also  marked  by  the  birth  of  Law  No.  24  of  2007 concerning  Disaster  Management.  This  writing  aims  to analyze the paradigm used by the Indonesian government in making  policies  on  domestic  disaster  management  through analysis of Law No. 24 of 2007. The author uses  the content analysis method in analyzing these laws. Analysis was carried out  on  five  indicators;  actors,  authority,  budget, governance, and  output  that  represent  three  paradigms;  realism, liberalism  and  constructivism.  Based  on  the  results  of  the analysis,  the  Disaster  Management  Law  is  highly  dependent on the paradigm of realism. Keywords BNPB;
Disaster Management; Law No. 24 of 2007; Paradigm.

## PENDAHULUAN
Bencana  adalah  serangkaian  peristiwa  yang  mengancam  dan  mengganggu keberlangsungan kehidupan dan disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam atau ulah manusia.  Bencana  dapat  mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa,  kerusakan  lingkungan, dampak  psikologis  bagi  korban,  serta  kerugian  harta  benda  (Husein,  2014).  Menurut Undang-Undang  No.  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  menyebutkan bahwa  bencana  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  jenis. Pertama ,  bencana  alam  yaitu bencana yang terjadi karena adanya faktor alam seperti tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, dan faktor alam lainnya. Kedua , bencana non-alam yaitu  bencana  yang  terjadi  karena  adanya  faktor  non-alam  seperti  wabah  penyakit, epidemi,  kegagalan  dalam  proses  modernisasi,  dan  kegagalan  teknologi. Ketiga ,  bencana

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339
Setyorini,  Menakar  Paradigma  Penanggulangan  Bencana  Melalui  Analisis  Undang-Undang  No.  24  Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (2023)
sosial yaitu bencana yang terjadi karena ulah manusia seperti adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat dan munculnya aksi teror (Kemenkumham, 2007).
Bencana dapat menimpa wilayah atau negara manapun secara tiba-tiba, baik negara konflik maupun negara non-konflik. Bencana yang terjadi di  negara atau wilayah konflik dapat menghasilkan dua dampak. Pertama, bencana berdampak positif karena membantu terciptanya perdamaian di negara atau wilayah konflik melalui proses diplomasi bencana (Herningtyas,  2004).  Dilain  sisi,  bencana  dapat  menghasilkan  dampak  negatif  yaitu semakin  memperparah  terjadinya  konflik.  Kedua,  bencana  yang  terjadi  di  negara  non- konflik juga dapat memicu terjadinya konflik.
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  “supermarket”  bencana.  Pasalnya,  Indonesia adalah negara kepulauan yang berada di posisi strategis. Indonesia berada di antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Hindia. Indonesia juga berada di antara tiga lempeng aktif bumi, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Selain itu, Indonesia terletak di  daerah  “ ring  of  fire ”  atau  sabuk  api  di  mana  Indoneisa  memiliki  187  gunung  berapi. Kerawanan  bencana  di  Indonesia  juga  dapat  disebabkan  oleh  faktor  demografis.  Secara demografis, Indonesia menduduki peringkat ke-4 di dunia sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak. Jumlah populasi penduduk Indonesia kurang lebih mencapai angka 265  juta  jiwa.  Oleh  karena  itu,  faktor  geografis,  geologis,  demografis,  dan  hidrologis menyebabkan  Indonesia  menjadi  negara  yang  sangat  rawan  terhadap  bencana  (Husein, 2014).
Pada tahun 2011, Indonesia menempati peringkat 1 dari 265 negara sebagai negara yang berisiko tsunami, peringkat 1 dari 162 negara yang berisiko terhadap tanah longsor, dan  peringkat  ke-6  dari  162  negara  yang  berisiko  terhadap  banjir  (Husein,  2014). Sedangkan pada tahun 2018, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Ruhr Bochum Jerman dan Development Helps Alliance menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat 36 dari 265  negara yang berisiko terhadap bencana dengan rasio 10,36%  (Ita, 2018). Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-2 sebagai negara dengan korban jiwa terbanyak  akibat  bencana  di  dunia  selama  20  tahun  terakhir  (Makdori,  2019).  Berikut adalah  data  dari  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  terkait  bencana  yang terjadi di Indonesia selama 5 tahun (2015-2019).

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339
Setyorini,  Menakar  Paradigma  Penanggulangan  Bencana  Melalui  Analisis  Undang-Undang  No.  24  Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (2023)

## Tabel 1. Data Bencana Indonesia Pada Tahun 2015-2019

## Sumber: (BNPB 2020)
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Indonesia mengalami kurang lebih 1.400- 2.800 bencana setiap tahunnya. Sehingga perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan dalam melaksanakan  tindakan  penanganan  bencana  dan  tanggap  darurat  untuk  meminimalisir kerusakan,  kerugian,  dan  korban  jiwa.  Upaya  untuk  mengurangi  dan  meringankan kerugian,  kerusakan,  dan  korban  jiwa  harus  dilaksanakan  secara  bersama-sama  untuk meningkatkan  ketahanan  ekonomi,  fisik,  dan  sosial.  Upaya  tersebut  dapat  dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana, teknologi, informasi, sumber daya manusia, dan pengetahuan.
Guna  meningkatkan  ketahanan  ekonomi,  fisik,  dan  sosial,  setiap  negara  memiliki badan yang bertanggung jawab untuk menanggulangi bencana atau musibah. Dalam usaha penanggulangan  bencana,  pemerintah  Indonesia  membentuk  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  pada  tahun  2008.  BNPB  memiliki  tiga  fungsi,  yaitu memegang  komando,  koordinator,  dan  pelaksanaan  dalam  menangani  serta menanggulangi  bencana  yang  terjadi  di  wilayah  Indonesia.  BNPB  Indonesia  memiliki perwakilan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 34 provinsi dan 472 kabupaten/kota  (BNPB  2023).  Sehingga,  perlu  adanya  kerjasama  antar  instansi pemerintah dengan BNPB untuk menanggulangi bencana yang terjadi di wilayah Indonesia. Hal ini karena potensi bencana semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, arus urbanisasi, degradasi lingkungan, kemiskinan, dan pemanasan global.
Lingkup hubungan internasional memiliki pandangan tersendiri dalam memandang isu  penanggulangan  bencana.  Sudut  pandang  dan  pendekatan  yang  digunakan  akan mempengaruhi  pandangan  kita  dalam  memandang  isu  penanggulangan  bencana.

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339
Hubungan  internasional  memiliki  tiga  jenis  pendekatan  klasik  yang  digunakan  untuk memandang  isu-isu  keamanan,  di  antaranya  adalah  realisme,  liberalisme,  dan konstruktivisme.  Pendekatan  realisme  lebih  memandang  isu  penanggulangan  bencana sebagai  isu  yang  penting  dalam  hubungan  internasional.  Realisme  memandang  negara adalah  aktor  utama  dan  terpenting  ( state  centric ).  Serta  hubungan  internasional  lebih bersifat anarki karena tidak ada pemerintahan di atas negara, sehingga lebih mudah terjadi konflik. Konflik dapat dihindari dengan adanya perimbangan kekuatan ( balance of power ). Pada  pendekatan  liberalism,  pendekatan  liberalism  memandang  bahwa  negara bukanlah  aktor  utama,  tetapi  juga  terdapat  aktor-aktor  lainnya  yang  memiliki  peranan dalam hubungan internasional, seperti individu, non-government organization (NGO) , dan multinational  cooperation (MNC).  Kaum  liberal  memang  membenarkan  bahwa  dunia bersifat anarki, namun perdamaian dapat terwujud dengan adanya kerjasama, penegakan hak  asasi  manusia  (HAM),  serta  pemerintahan  yang  demokratis.  Sedangkan  pendekatan konstruktivisme  menyatakan  bahwa  isu  penanggulangan  bencana  bukanlah  isu  yang muncul  dengan  sendirinya,  melainkan  isu  yang  berasal  dari  hasil  konstruksi  sosial. Konstruktivisme  selalu  mengaitkan  isu  penanggulangan  bencana  dengan  ide  dan  norma. Oleh karena itu, bagi kaum konstruktivis, penanggulangan bencana dapat tercapai dengan adanya sharing ide yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat.
Ketiga  pendekatan  yang  telah  disampaikan  di  atas  sering  digunakan  oleh  negara- negara  dalam  memandang  suatu  isu  yang  terjadi  serta  dalam  proses  pengambilan  suatu kebijakan. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai  sudut  pandang  dan  pendekatan  yang  digunakan  oleh  pemerintah  Indonesia dalam  memandang  isu  penanggulangan  bencana  melalui  Undang-Undang  No.  24  Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Telah terdapat beberapa artikel yang membahas mengenai  penanggulangan  bencana  di  Indonesia  melalui  analisis  isi  undang-undang. Pertama ,  Kajian  Akademik  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2007  Tentang Penanggulangan Bencana yang disusun oleh DPR RI (DPR RI, 2019). Kedua , Politik Hukum Penanggulangan  Bencana  yang  disusun  oleh  Shanti  Dwi  Kartika  (Kartika,  2015). Ketiga , Implementasi  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  Bencana Longsor oleh Septi Widyastuti (Septi Widyastuti, 2022).
Persamaan  penulisan  ini  dengan  penulisan  sebelumnya  adalah  sama-sama melakukan  analisis  terhadap  UU  No.  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana. Sedangkan  perbedaan  penulisan  ini  dengan  penulisan  sebelumnya  adalah  penulis melakukan analisa undang-undang dengan menggunakan analisis isi melalui lima indikator analisis  yaitu  aktor,  otoritas,  anggaran,  tata  kelola,  dan  output.  Kemudian  penulis memandang  hasil  analisis  isi  undang-undang  tersebut  menggunakan  tiga  pendekatan klasik yang ada di dalam lingkup hubungan internasional, yaitu realisme, liberalisme, dan konstruktivisme.  Selain  itu,  penulis  melakukan  analisis  dalam  pergeseran  paradigma penanggulangan bencana sebagai tantangan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  paradigma  yang  digunakan  oleh pemerintah Indonesia dalam memandang dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan isu penanggulangan bencana di wilayah Indonesia.
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339

## METODE
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif,  yang  dilakukan  dengan  cara mengukur  tanda  pesan  atau signs dan  penjelasannya  di  dalam  UU  No.  24  Tahun  2007 Tentang  Penanggulangan  Bencana.  Pada  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  lima indikator  untuk  melakukan  penganalisisan,  di  antaranya  indikator  aktor,  otoritas, anggaran,  tata  kelola,  dan output. Dalam  penelitian  ini,  penulis  mengelompokkan penggunaan  kata,  kalimat,  maupun  simbol-simbol  yang  berkaitan  dengan  lima  indikator tersebut  ke  dalam  tiga  pendekatan  lingkup  hubungan  internasional.  Ketiga  pendekatan tersebut adalah realisme, liberalisme, dan konstruktivisme.
Penulis  telah  menyusun  tiga  hipotesis  untuk  menganalisis  hasil  pengukuran. Pertama, pengaturan dalam pengelolaan bencana di Indonesia menggunakan pendekatan realisme.  Kedua,  pengaturan  dalam  pengelolaan  bencana  di  Indonesia  menggunakan pendekatan  liberalisme.  Ketiga,  pengaturan  dalam  pengelolaan  bencana  di  Indonesia menggunakan pendekatan konstruktivisme.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisa  Terhadap  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan Bencana
Perlu  adanya  peranan  dari  pemerintah  Indonesia  sebagai  langkah  guna mewujudkan  keamanan  dan  keselamatan  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dari  bencana.  Selain  itu,  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan mengenai  penanggulangan  bencana  yang  ada  belum  dapat  dijadikan  sebagai  landasan hukum  yang  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat.  Sehingga,  pada  26  April  2007, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Kemudian undang-undang tersebut diundangkan  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM  sebagai  dasar  bagi  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  dalam  menjalankan  peran  dan  fungsinya  untuk menanggulangi bencana yang ada di Indonesia.
Menurut UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa  atau  serangkaian  peristiwa  yang  mengancam  dan  mengganggu  kehidupan  dan penghidupan  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  faktor  alam  dan/atau  faktor  non-alam maupun faktor manusia. Bencana dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan,  kerugian  harta  benda,  dan  dampak  psikologis.  Bencana  alam  yaitu  bencana yang  terjadi  karena  adanya  faktor  alam  seperti  tsunami,  gunung  meletus,  gempa  bumi, banjir,  angin  topan,  tanah  longsor,  dan  faktor  alam  lainnya.  Bencana  non-alam  yaitu bencana  yang  terjadi  karena  adanya  faktor  non-alam  seperti  wabah  penyakit,  epidemi, kegagalan dalam proses modernisasi, dan kegagalan teknologi. Sedangkan bencana sosial yaitu  bencana  yang  terjadi  karena  ulah  manusia  seperti  adanya  konflik  sosial  antar kelompok masyarakat dan munculnya aksi teror (Kemenkumham, 2007).
Selain  itu,  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  menurut  UU  No.  24  tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko terhadap timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,  tanggap  darurat,  dan  rehabilitasi  (Kemenkumham,  2007).  Kegiatan

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339
penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana  (BNPB).  Dalam  pelaksanaannya,  BNPB  memiliki  perwakilan  di  34  provinsi  dan 472 kabupaten/kota (BNPB, 2023).
Penulis  menggunakan  lima  indikator  untuk  menganalisa  sudut  pandang  dan pendekatan  yang  digunakan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  memandang  isu penanggulangan  bencana  melalui  UU  No.  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan Bencana. Kelima indikator tersebut adalah aktor, otoritas, anggaran, tata kelola, dan output. Kemudian,  penulis  mengelompokkan  penggunaan  kata,  kalimat,  maupun  simbol-simbol yang  berkaitan  dengan  lima  indikator  tersebut  ke  dalam  tiga  pendekatan.  Ketiga pendekatan  tersebut  adalah  realisme,  liberalisme,  dan  konstruktivisme.  Berikut  adalah hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis.

## Analisa Aktor
Tabel 2. Hasil Pengukuran Indikator Aktor dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pendekatan No Aktor Jumlah Kata Realisme 1  Negara/Republik Indonesia 176 2  Presiden 58 3  Pemerintah 71 4  Daerah 62 5  Pelaksana 14 6  Kabupaten/Kota 5 7  Provinsi 5 8  Pejabat 5 9  Bupati/Walikota 4 10  Gubernur 4 11  Dewan 2 12  Pengadilan 2 13  Eselon 2 14  Perwakilan 3 15  Menteri 3 Total 416 Persentase 62% Liberalisme 16  Badan/Lembaga 77 17  Orang/Manusia/Bayi/Balita/Anak- Anak/Ibu 38 18  Masyarakat/Publik/Rakyat/Penduduk/W arga 68 19  Korban 11 20  Pelaku 7 21  Pengungsi 6 22  Kelompok 8 23  Anggota 3 24  Swasta/Industri/Koperasi 4
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339
Setyorini,  Menakar  Paradigma  Penanggulangan  Bencana  Melalui  Analisis  Undang-Undang  No.  24  Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (2023)
Total 222 Persentase 33% Konstruktivisme 25  Non-pemerintah 5 26  Bangsa-Bangsa 8 27  Korporasi 3 28  Internasional 12 29  Organisasi 6 Total 34 Persentase 5% Total Indikator Aktor 672
Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam Tabel 2, dapat dijelaskan bahwa Undang- Undang  No.  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  Bencana  lebih  menekankan  pada peran aktor negara dibandingkan dengan aktor-aktor non-negara. Dari hasil analisis, aktor- aktor realis mendapatkan hasil persentase yang lebih tinggi daripada aktor-aktor liberalis dan  konstruktivis.  Penggunaan  aktor  realis  dibuktikan  dengan  penggunaan  kata  negara, pemerintah,  presiden,  dan  diikuti  dengan  kata  jabatan-jabatan  dalam  pemerintahan, seperti Gubernur, Bupati/Walikota, Dewan, Menteri, dan jabatan lainnya.
Penggunaan  aktor  realis  mendapatkan  hasil  presentase  sebesar  62%,  aktor liberalis mendapatkan hasil presentase sebesar 33%, dan aktor konstruktivis mendapatkan hasil  persentase  sebesar  5%.  Berdasarkan  hasil  analisis,  pemerintah  Indonesia menggunakan pendekatan realis untuk menggambarkan aktor-aktor yang berperan dalam proses penanggulangan bencana  di wilayah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

## Analisa Otoritas
Tabel 3. Hasil Pengukuran Indikator Otoritas dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pendekatan No Otoritas Jumlah Kata Realisme 1  Penyelenggaraan 40 2  Pemerintahan 9 3  Penetapan/Menetapkan 23 4  Pengawasan 13 5  Penguasaan 3 6  Pengerahan 3 7  Peringatan 7 8  Memerintahkan 2 9  Penegakan 2 10  Eksploitasi 1 11  Audit 3 12  Pengaturan 3 13  Mengevaluasi 2 14  Pencabutan 2
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339
Setyorini,  Menakar  Paradigma  Penanggulangan  Bencana  Melalui  Analisis  Undang-Undang  No.  24  Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (2023)
15  Penanggulangan 185 Total 298 Persentase 62% 16  Pelayanan 14 Konstruktivisme 17  Perlindungan 14 18  Perencanaan 16 19  Pengarahan 11 20  Mengurangi 17 21  Pengelolaan 13 22  Pemenuhan 11 23  Pemulihan 13 24  Mengkoordinasikan 18 25  Penyelamatan 7 26  Penanganan 10 27  Pencegahan/Mitigasi 13 28  Pelatihan 5 29  Perbaikan/Rehabilitasi/Penataan 10 30  Pengalokasian 4 31  Pengendalian 3 32  Pemeliharaan 3 33  Pemberdayaan 1 34  Penyaluran 3 Total 186 Persentase 38% Total Indikator Otoritas 484
Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam Tabel 3, dapat dijelaskan bahwa otoritas dalam UU No. 24 Tahun  2007 tentang Penanggulangan Bencana lebih menekankan pada pendekatan  realisme  dengan  persentase  62%.  Otoritas  realisme  ini  dibuktikan  dengan adanya  penggunaan  kata  penanggulangan,  penyelenggaraan,  peringatan,  pengawasan, penetapan, dan tindakan lainnya. Sedangkan penggunaan kata yang mewakili pendekatan konstruktivis hanya memiliki presentase sebesar 38%.
UU  No.  24  Tahun  2007  memberikan  jaminan  kepada  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melaksanakan penanggulangan, penyelenggaraan, peringatan,  pengawasan,  penetapan,  dan  tindakan  lainnya.  Tindakan-tindakan  yang berlandaskan  dengan  pendekatan  realis  ini  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan bagi masyarakat Indonesia.
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339
Setyorini,  Menakar  Paradigma  Penanggulangan  Bencana  Melalui  Analisis  Undang-Undang  No.  24  Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (2023)

## Analisa Anggaran
Tabel 4. Hasil Pengukuran Indikator Anggaran dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pendekatan No Anggaran Jumlah Kata Realisme 1  APBN 3 2  APBD 3 Total 6 Persentase 100% Liberalisme 3  Bantuan Asing 0 Total 0 Persentase 0% Konstruktivisme 4  Masyarakat 0 Total 0 Persentase 0% Total Indikator Anggaran 6
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  tercantum  dalam  Tabel  4,  dapat  diketahui  bahwa pendanaan dalam seluruh aktivitas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertumpu  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  serta  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berbentuk dana siap pakai sebagai anggaran BNPB. Dari hasil analisis tersebut juga menekankan bahwa tidak adanya bantuan anggaran yang berasal dari negara lain maupun masyarakat. Permasalahan anggaran secara resmi telah tertuang dalam BAB III tentang Tanggung Jawab dan Wewenang, Pasal 6, huruf e dan f,  yang  menyatakan  bahwa:  “pengalokasian  anggaran  penanggulangan  bencana  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;” (huruf e)  dan “pengalokasian anggaran  penanggulangan  bencana  dalam  bentuk  dana  siap  pakai;”  (huruf  f).  Selain  itu, permasalahan anggaran juga dijelaskan dalam Pasal 8, huruf d, yang menyatakan bahwa: “pengalokasian  dana  penanggulangan  bencana  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah yang memadai”.

## Analisa Tata Kelola
Tabel 5. Hasil Pengukuran Indikator Tata Kelola dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pendekatan No Tata Kelola Jumlah Kata Realisme 1  Pasal 242 2  Ayat 76 3  Peraturan 23 4  Denda 21 5  Kebijakan 20 6  Hukum 15 7  Perundang- Undangan/Undang-Undang 42 8  Penjara 12 9  Ancaman 11 10  Pidana 34
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339
Setyorini,  Menakar  Paradigma  Penanggulangan  Bencana  Melalui  Analisis  Undang-Undang  No.  24  Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (2023)
11  Keputusan 3 12  Sanksi 3 13  Prosedur 2 Total 504 Persentase 82% Liberalisme 14  Informasi 10 15  Dokumen 4 16  Program 5 17  Rekonstruksi 2 18  Konservasi 1 Total 22 Persentase 4% Konstruktivisme 19  Bantuan 20 20  Sarana 11 21  Prasarana 10 22  Prinsip 11 23  Asas 10 24  Budaya 9 25  Pendidikan 5 26  Struktur 3 27  Pedoman 3 28  Nonproletisi 4 29  Pancasila 2 30  Jaminan 2 31  Musyawarah 1 32  Perjanjian 1 Total 92 Persentase 14% Total Indikator Tata Kelola 618
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  tercantum  dalam  Tabel  5,  dapat  dijelaskan  bahwa  tata kelola  dalam  UU  No.  24  Tahun  2007  lebih  menekankan  pada  pendekatan  realis dibandingkan  dengan  pendekatan  liberalis  dan  konstruktivis.  Tata  kelola  yang menekankan  pada  pendekatan  realis  dibuktikan  dengan  adanya  penggunaan  kata peraturan, perundang-undangan, hukum, sanksi, denda, pidana, ancaman, dan tata kelola lainnya.
Tata  kelola  dalam  UU  No.  24  Tahun  2007  bertujuan  untuk  melaksanakan  tiga fungsi BNPB, yaitu memegang komando, koordinator, dan pelaksanaan dalam menangani serta menanggulangi bencana yang terjadi. Peranan  dan  fungsi BNPB tersebut  dilakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). BNPB mewujudkan fungsinya melalui penetapan peraturan penanggulangan bencana yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339

## Analisa Output
Tabel 6. Hasil Pengukuran Indikator Output dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pendekatan No Output Jumlah Kata Realisme 1 Ketertiban 6 2 Terkoordinasi 5 3 Keadilan 2 4 Terintegrasi 2 5 Transparansi 3 Total 18 Persentase 22,5% Liberalisme 6 Kesatuan 1 7 Kelestarian 5 8 Keseimbangan 4 9 Kemanusiaan 4 10  Keselarasan 4 11  Keserasian 4 12  Kesiapsiagaan 4 13  Proporsional 3 14  Kesejahteraan 2 15  Keterpaduan 2 16  Nondiskriminasi 1 17  Partisipatif 1 18  Modernisasi 1 19  Normalisasi 1 20  Pembangunan 25 Total 62 Persentase 77,5% Total Indikator Output 80
Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam Tabel 6, dapat dijelaskan bahwa o utput dalam UU No. 24 Tahun 2007 lebih menekankan pada sudut pandang liberalis. Output yang ingin  dicapai  melalui  UU  No.  24  Tahun  2007  tersebut  lebih  menekankan  terjaminnya kesiapsiagaan,  kesejahteraan,  keselarasan,  keterpaduan,  serta  keseimbangan  yang  dapat mendukung  terciptanya  pembangunan  nasional. Output dalam  sudut  pandang  liberalis mendapatkan hasil persentase sebesar 54%, Sedangkan output yang ingin dicapai melalui sudut  pandang  realisme,  yaitu  terciptanya  koordinasi  yang  baik  dalam  penanggulangan bencana,  transparansi,  ketertiban,  keadilan,  dan  integrasi  mendapatkan  hasil  persentase sebesar 15%.
Berikut penulis sajikan diagram komparasi hasil analisis pengukuran terhadap lima indikator,  yaitu  aktor,  otoritas,  anggaran,  tata  kelola,  dan output. Diagram  di  bawah  ini dapat  menjadi  gambaran  bagi  pembaca  untuk  mengatahui  paradigma  dominan  yang digunakan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  memandang  dan  membuat  kebijakan  yang berkaitan dengan isu penanggulangan bencana.

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339
Setyorini,  Menakar  Paradigma  Penanggulangan  Bencana  Melalui  Analisis  Undang-Undang  No.  24  Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (2023)

## Gambar 1: Komparasi Hasil Analisis Pengukuran Indikator
Pergeseran  Paradigma  Penanggulangan  Bencana  Dalam  Negeri  Sebagai  Tantangan Bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Indonesia  memiliki  tujuan  nasional  yang  ingin  diwujudkan,  yaitu  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  (Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Tujuan nasional tersebut tercantum dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pemerintah  Indonesia melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Pembangunan nasional tersebut dilakukan dengan memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Upaya  pembangunan  nasional  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  sering terganggu dengan adanya bencana. Bencana ini dapat berupa bencana alam, bencana non- alam, maupun bencana sosial. Indonesia tidak bisa lepas dari bencana. Pasalnya, Indonesia berada di antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Hindia. Indonesia juga berada di antara tiga lempeng aktif bumi, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Selain itu, Indonesia juga terletak di daerah “ ring of fire ” atau sabuk api di mana Indoneisa dikelilingi oleh 187 gunung berapi. Secara demografis, Indonesia menduduki peringkat ke- 4  di  dunia  sebagai  negara  dengan  populasi  penduduk  terbanyak.  Jumlah  populasi penduduk Indonesia kurang lebih mencapai angka 265 juta jiwa. Sehingga, faktor geografis, geologis, demografis, dan hidrologis menyebabkan Indonesia menjadi negara yang sangat rawan terhadap bencana (Husein, 2014).
Posisi inilah yang menyebabkan Indonesia menempati peringkat ke-36 dari dari 265 negara  yang  berisiko  terhadap  bencana  dengan  rasio  10,36%  (Ita,  2018).  Selain  itu, Indonesia  menempati  peringkat  2  sebagai  negara  dengan  korban  jiwa  terbanyak  akibat bencana di dunia selama 20 tahun terakhir (Makdori 2019). Berdasarkan data dari BNPB, selama 5 tahun terakhir (2015-2019) telah terjadi 10,956  jenis bencana alam, non-alam, dan  social  yang  telah  menyebabkan  6,485  korban  jiwa,  18,304,324  pengungsi,  470,071 rumah  rusak  (kerusakan  berat,  sedang,  dan  ringan),  serta  587  fasilitas  kesehatan  rusak, 5,612 tempat ibadah rusak, dan 5,233 fasilitas pendidikan rusak. Dari jumlah data tersebut, bencana  yang  sering  terjadi  di  Indonesia  adalah  puting  beliung  dengan  jumlah  3,493

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339
kejadian;  banjir  dengan  jumlah  3,392  kejadian;  dan  tanah  longsor  dengan  jumlah  2,778 kejadian (BNPB, 2020).
Potensi  terjadinya  bencana  semakin  mengalami  peningkatan  seiring  dengan meningkatnya  jumlah  penduduk,  arus  urbanisasi,  degradasi  lingkungan,  kemiskinan, modernisasi, dan pemanasan global. Bencana yang terjadi dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dampak psikologis bagi korban, serta kerugian harta benda  (Husein,  2014).  Kerusakan  dan  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  bencana  dapat berdampak pada segala macam aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, fisik, maupun sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan penanggulangan bencana oleh pemerintah untuk mengurangi dan meringankan kerusakan serta kerugian akibat bencana yang  dapat bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan fisik, ekonomi, dan sosial.
Tindakan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana teknologi, informasi, sumber daya manusia, dan pengetahuan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia melakukan pengesahan terhadap UU No. 24 Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  pada  tanggal  26  April  2007.  Kemudian undang-undang tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menjadi  landasan  dasar  bagi  pelaksanaan  penanggulangan  bencana  di  Indonesia (Kemenkumham,  2007).  Hal  ini  karena  belum  adanya  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan  mengenai  penanggulangan  bencana  yang  dapat  dijadikan  sebagai landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
UU  No.  24  Tahun  2007  diharapkan  dapat  membantu  Indonesia  dari  serangan bencana besar dan meminimalisir jumlah kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana.  Selain  itu,  dalam  undang-undang  ini  juga  menekankan  adanya  kerjasama  dari pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  lembaga  pemerintah,  perusahaan,  dan  penduduk. Dalam  hal  penanggulangan  dan  pengelolaan  bencana,  pemerintah  Indonesia  membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dan paradigma penanggulangan bencana telah mengalami beberapa transformasi sejak awal pembentukannya yaitu tahun 1945.
Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mendirikan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang bertugas untuk menolong keluarga korban perang pasca  kemerdekaan.  Kemudian  lembaga  ini  diberhentikan  dan  diganti  dengan  Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden No.  256  Tahun  1966  yang  berada  di  bawah  tanggung  jawab  Menteri  Sosial.  Badan  ini bertugas  untuk  melakukan  tanggap  darurat  dan  memberikan  bantuan  kepada  korban bencana. Dalam periode ini, paradigma penanggulangan bencana mengalami transformasi, di  mana  paradigma  tidak  hanya  terfokus  pada  bencana  yang  disebabkan  oleh  manusia (perang) tetapi juga kepada bencana yang disebabkan oleh alam.
Semakin  tingginya  tingkat  bencana  alam  yang  terjadi,  Presidium  Kabinet mengeluarkan  Keputusan  No.  14/U/KEP/I/1967  untuk  membentuk  Tim  Koordinasi Nasional  Penanggulangan  Bencana  Alam  (TKP2BA).  Kemudian,  tim  ini  ditingkatkan kedudukannya  menjadi  Badan  Koordinasi  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Alam (Bakornas  PBA)  sesuai  dengan  Keputusan  Presiden  No.  28  Tahun  1979.  Bakornas  BPA berada  di  bawah  tanggung  jawab  Menkokesra.  Kemudian,  Menteri  Dalam  Negeri mengeluarkan Instruksi No. 27 Tahun 1979 sebagai penjabaran dari Keputusan Presiden

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339
Setyorini,  Menakar  Paradigma  Penanggulangan  Bencana  Melalui  Analisis  Undang-Undang  No.  24  Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (2023)
No.  28  Tahun  1979  untuk  membentuk  Satuan  Koordinasi  Pelaksanaan  Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA) untuk setiap provinsi.
Kemudian,  Bakornas  BPA  mengalami  transformasi  menjadi  Badan  Koordinasi Nasional  Penanggulangan  Bencana  (Bakornas  PB).  Perubahan  Bakornas  BPA  menjadi Bakornas PB terjadi karena adanya pergeseran dalam paradigma penanggulangan bencana. Bahwa bencana tidak hanya diakibatkan oleh faktor alam, tetapi juga faktor non-alam dan sosial. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1990 memperluas  tugas  Bakornas  PB  untuk  mencakup  semua  jenis  bencana,  tidak  hanya terfokus  pada  bencana  alam  semata.  Pada  tahun  ini,  Indonesia  mengalami  krisis multidimensi yang ditandai dengan meningkatnya bencana sosial, terutama permasalahan pengungsi  dari  Vietnam  dan  Timor  Leste.  Hal  ini  menyebabkan  Bakornas  PB  harus ditransformasikan  menjadi  Badan  Koordinasi  Nasional  Penanggulangan  Bencana  dan Penanganan  Pengungsi  (Bakornas  PBP)  melalui  Keputusan  Presiden  No.  3  Tahun  2001 yang diperbaharui menjadi Keputusan Presiden No. 111 Tahun 2001 (BPK RI n.d.)
Terjadinya  bencana  Tsunami  Aceh  pada  tanggal  26  Desember  2004  menjadi pukulan serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, serta dunia internasional untuk meningkatkan  manajemen  penanggulangan  bencana.  Kemudian,  pemerintah  Indonesia mengembalikan Bakornas PBP menjadi Bakornas PB. Pengembalian fungsi Bakornas PBP menjadi  Bakornas  PB  membuktikan  adanya  proses  degradasi  dalam  paradigm penanggulangan bencana di Indonesia. Pemerintah Indonesia yang awalnya memberikan perhatian kepada para pengungsi kemudian menghapuskannya dari ranah tugas Bakornas PBP.  Setelah  tragedi  Tsunami  Aceh,  pemerintah  Indonesia  berusaha  untuk  membangun kembali  legitimasi, budgeting ,  dan  lembaganya  dengan  mengesahkan  UU  No.  24  Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu, melalui Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008,  pemerintah  Indonesia  mengganti  Bakornas  PB  menjadi  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019) BNPB  dalam  pelaksaannya  memiliki  tiga  fungsi,  yaitu  memegang  komando, coordinator, dan pelaksanaan dalam menangani serta menanggulangi bencana yang terjadi. BNPB  Indonesia  memiliki  perwakilan  di  34  provinsi  dan  472  kabupaten/kota  melalui Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  daerah. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, BNPB melaksanakan penanggulangan bencana dalam  tiga  tahap,  yaitu  pra-bencana,  tanggap  darurat,  dan  pasca  bencana.  Bukan  hanya institusi penanggulangan bencana saja yang mengalami dinamika dan transformasi. Fungsi dari penanggulangan bencana di Indonesia juga mengalami pergeseran paradigma.
Sejak  zaman  dahulu,  masyarakat  menganggap  bahwa  bencana  hadir  karena kehendak  Tuhan  sebagai  bentuk  peringatan,  cobaan,  atau  hukuman  yang  datang  secara tiba-tiba. Hal ini menekankan bahwa bencana alam berada di luar kemampuan manusia. Manusia  hanya  dianggap  sebagai  “korban”  yang  berhak  untuk  menerima  bantuan  dan pertolongan  dari  pihak  lain.  Sehingga  upaya  penanggulangan  bencana  hanya  difokuskan pada  pemberian  bantuan  dan  tindakan  kedaruratan  bukan  ditekankan  pada  upaya penanggulangan.  Dalam  hal  ini,  penanggulangan  dilakukan  dalam  bentuk  pemenuhan kebutuhan  darurat,  seperti  pangan,  kesehatan,  dan  penampungan  darurat  saat  tanggap darurat. Sedangkan esensi utama dari penanggulangan bencana adalah untuk menekan dan mengurangi  kerugian  serta  korban  jiwa  yang  diakibatkan  oleh  bencana.  Sebagian  besar

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339
sumber daya manusia, sumber pendanaan dan program penanggulangan bencana di dunia dan Indonesia masih difokuskan saat tanggap darurat, bukan difokuskan saat pra-bencana.
Paradigma  penanggulangan  bencana  mengalami  pergeseran  dari  paradigma konvensional menjadi paradigma modern akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Paradigma modern menekankan bahwa bencana muncul sebagai bagian dari proses pembangunan yang tidak dapat  berhenti. Sehingga, perlu adanya  pengintegrasian antara  program-program  dalam  pembangunan  dengan  penanggulangan  bencana. Penanggulangan bencana yang awalnya difokuskan untuk pemberian bantuan kedaruratan mengalami pergeseran menuju arah kesiapan masyarakat untuk menghadapi bencana dan memperkecil kerusakan dan kerugian akibat bencana (mitigasi) (Husein, 2014).
Kegiatan  mitigasi  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  daerah  rawan  bencana, mitigasi struktural dengan membangun infrastruktur, dan mitigasi non-struktural dengan melakukan  penataan  ruang.  Sehingga,  penanggulangan  bencana  ditujukan  untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan melakukan penekanan risiko terhadap terjadinya bencana. Berdasarkan data di atas, maka pergeseran paradigma dalam penanggulangan  bencana  di  Indonesia  menghasilkan  beberapa  poin,  yakni  1) penanggulangan  bencana  tidak  lagi  terfokus  pada  tanggap  darurat  dengan  pemberian bantuan  semata,  tetapi  lebih  bertujuan  pada  keseluruhan  manajemen  risiko;  2) perlindungan  masyarakat  dari  ancaman  bencana  yang  dilakukan  oleh  pemerintah merupakan  upaya  untuk  melakukan  penegakan  dan  pemenuhan  terhadap  hak  asasi manusia;  3)  penanggulangan  bencana  bukan  hanya  urusan  pemerintah  semata,  perlu adanya kerjasama antara aktor negara dan aktor non-negara. (Mardi Wibowo, 2010)
Upaya  pemerintah  dalam  melakukan  penanggulangan  bencana  di  Indonesia  telah terstruktur  dan  terlembaga  dengan  cukup  baik.  Namun,  dalam  masalah  perundang- undangan  masih  mengalami  beberapa kelemahan. Pertama ,  pemerintah  dan  BNPB  perlu memberikan  batasan  terhadap  wewenang  dan  tanggung  jawab  BPBD  dalam menanggulangi  bencana.  Sehingga,  BPBD  dan  pemerintah  daerah  tidak  terburu-buru menyerahkan  tanggung  jawabnya  kepada  pemerintah  pusat. Kedua ,  perlu  adanya penjelasan  lebih  mendalam  pada  UU  Penanggulangan  Bencana  terkait  pengorganisasian, proses pendanaan, dan penetapan status kebencanaan dalam lingkup lokal dan nasional. Ketiga , di dalam UU tersebut tidak disebutkan secara rinci terkait kerjasama antara BNPB dan  lembaga  atau  kementerian  lain  dalam  penanggulangan  bencana.  Pada  saat  terjadi bencana  asap,  hanya  peran  BNPB  yang  terlihat  sedangkan  peran  kementerian  lainnya kurang  terlihat.  Selain  itu,  pemerintah  daerah  lebih  memilih  menarik  tangan  dan menyerahkan  bencana  asap  sebagai  tanggung  jawab  pemerintah  pusat.  Oleh  karena  itu, perlu  adanya  revisi  UU  No.  24  Tahun  2007  untuk  memperkuat  posisi  dan  fungsi  BNPB untuk  melakukan  koordinasi  dan  kerjasama  dengan  instansi  lainnya. Keempat ,  di  dalam undang-undang  tersebut  kurang  memperhatikan  peranan  dari  masyarakat.  Padahal paradigma penanggulangan bencana telah mengalami pergeseran menuju ke arah mitigasi yang  memfokuskan  pada  peranan  masyarakat  dalam  manajemen  risiko  sehingga  perlu adanya  revisi  undang-undang  untuk  membahas  lebih  dalam  mengenai  hak,  kewajiban, fungsi, dan peranan dari masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kelima , UU No. 24 Tahun  2007  menegaskan  bahwa  proses  penanggulangan  bencana  merupakan  kewajiban dan  tugas  dari  pemerintah.  Peranan  dari  sektor  non-pemerintah  dan  negara  lain  sangat

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339
minim.  Sehingga  perlu  adanya  penjelasan  lebih  mendalam  mengenai  peranan,  hak,  dan kewajiban  dari  lembaga-lembaga  non-pemerintah,  swasta,  dan  negara  lain  dalam  proses penanggulangan  bencana  di  Indonesia. Keenam ,  UU  No.  24  Tahun  2007  menegaskan kepada  masyarakat  bahwa  pendanaan  penanggulangan  bencana  hanya  bersumber  dari APBN  dan  APBD.  Padahal,  dalam  menanggulangi  bencana  perlu  adanya  kerjasama  dari aktor  negara  dan  non-negara.  Oleh  karena  itu,  tidak  menutup  kemungkinan  masuknya bantuan asing, sehingga perlu adanya penjelasan lebih mendalam di dalam undang-undang tersebut  mengenai  proses  masuknya  bantuan  asing  di  Indonesia.  Selain  itu,  proses pemberian bantuan asing dari Indonesia ke negara lain. (LPBI, 2015)
Lebih lanjut,  upaya BNPB dan  pemerintah Indonesia dalam mengikuti pergeseran paradigm  dalam  penanggulangan  bencana  masih  minim.  Sehingga  selama  20  tahun  ini, Indonesia masih menduduki peringkat ke-2 sebagai negara dengan korban jiwa terbanyak akibat bencana setelah Haiti (Makdori, 2019). Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kerjasama  secara  aktif  antar  instansi  pemerintah  untuk  melakukan  penanggulangan bencana sesuai koordinasi dengan BNPB. Bencana yang terjadi di Lombok, Ambon, Palu, dan  tempat  lainnya  dapat  menjadi  jalan  bagi  pemerintah  Indonesia  dan  BNPB  untuk memperbaiki undang-undang dan program mitigasi.
Berdasarkan  atas  perbandingan  hasil  pengukuran  lima  indikator  (aktor,  otoritas, anggaran,  tata  kelola,  dan output )  dengan  menggunakan  tiga  pendekatan  (realisme, liberalisme,  dan  konstruktivisme),  menunjukkan  bahwa  arah  kebijakan  Indonesia  dalam memandang  isu  penanggulangan  bencana  melalui  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2007 tentang  Penanggulangan  Bencana  telah  didominasi  oleh  pendekatan  realisme.  Berikut adalah hasil pengukuran dari kelima indikator tersebut.
Pendekatan  realisme  tersebut  telah  tercermin  dalam  penggunaan  kata  yang didominasi  oleh  aktor  negara  dan  lembaga  pemerintahan  yang  dilakukan  melalui  tata kelola  penanggulangan,  penyelenggaraan,  peringatan,  pengawasan,  penetapan,  dan tindakan lainnya. Tata kelola yang bersifat realisme tersebut dibalut melalui serangkaian peraturan  dan  hukum  yang  disesuaikan  dengan  perundang-undangan  serta  menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Selain itu, output yang dihasilkan lebih menekankan pada terciptanya kemanusiaan, keselarasan, dan kesiapsiagaan.

## KESIMPULAN
Analisis  mengenai  arah  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Indonesia mengenai isu penanggulangan bencana dalam negeri yang telah diatur dalam UU No.  24 Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  Bencana,  menunjukkan  bahwa  arah  kebijakan didominasi oleh tiga pendekatan (realisme, liberalisme, dan konstruktivisme). Pendekatan realisme  tersebut  telah  tercermin  dalam  penggunaan  kata  yang  didominasi  oleh  aktor negara  dan  lembaga  pemerintahan  yang  dilakukan  melalui  tata  kelola  penanggulangan, penyelenggaraan,  peringatan,  pengawasan,  penetapan,  dan  tindakan  lainnya.  Tata  kelola yang  bersifat  realisme  tersebut  dibalut  melalui  serangkaian  peraturan  dan  hukum  yang disesuaikan  dengan  perundang-undangan  serta  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia (HAM).  Selain  itu, output yang  dihasilkan  lebih  menekankan  pada  terciptanya kemanusiaan, keselarasan, dan kesiapsiagaan.

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1339
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  telah  mengalami  serangkaian perombakan sejak kemerdekaan hingga pasca terjadinya Tsunami Aceh. Perubahan dalam tubuh POLRI terjadi karena adanya perubahan paradigm dalam penanggulangan bencana. Dinamika  perubahan  paradigm  tersebut  berpengaruh  dalam  mendegradasi  pendekatan realis dalam tubuh BNPB. BNPB adalah aktor negara yang menjalankan otoritasnya dalam pendekatan realisme, seperti penanggulangan dan peringatan. Otoritas  tersebut dibingkai dengan  paradigm  realis  melalui  peraturan  perundang-undangan  untuk  menciptakan kesiapsiagaan dan pembangunan.

## REFERENSI
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  2019.  “Sejarah  Dan  Visi  Misi  BNPB.” BNPB . Retrieved January 14, 2020 (https://bnpb.go.id//home/sejarah). BNPB. 2020. “Data Bencana Di Indonesia 2015-2019.” 1.
BNPB.  2023.  “Daftar  BPBD  Di  Indonesia.” Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana . Retrieved November 10, 2023 (https://dibi.bnpb.go.id/bpbd2/index2).
BPK RI. n.d. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 111 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas  Keputusan  Presiden  No  3  Tahun  2001  Tentang  Badan  Koordinasi  Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi . DPR  RI.  2019.  “Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Penanggulangan Bencana.”
Herningtyas, Ratih. 2004. “Shifting Actors and Strategy in Indonesia ’ s Disaster Diplomacy After Tsunami Aceh 2004.” 185–96.
Husein,  Rahmawati.  2014. Bencana  Di  Indonesia  Dan  Pergeseran  Paradigma Penanggulangan Bencana: Catatan Ringkasan . Yogyakarta. Ita. 2018. “Ini 15 Negara Paling Rentan Alami Bencana Alam, Termasuk Indonesia?” Detik News , December 4. Kartika,  Shanti  Dwi.  2015. Politik  Hukum  Penanggulangan  Bencana  (Legal  Politics  of Natural Disaster Handling) . KEMENKUMHAM.  2007. UU  No.  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  Bencana . Indonesia.
LPBI. 2015. “LPBI NU Dorong Revisi UU Nomor 24 Tahun 2007.” LPBI NU , November 23, 1– 2.
Makdori,  Yopi.  2019.  “BNPB:  Indonesia  Peringkat  Kedua  Dunia  Korban  Terbanyak  Saat Bencana.” Liputan6 , August 2.
Mardi  Wibowo.  2010.  “Strategi  Mitigasi  Untuk  Mengatasi  Penyakit  AkibatSanitasi Lingkungan Yang Buruk: Paradigma Baru Mitigasi Bencana.” JRL 6(3):207–14. Septi  Widyastuti.  2022.  “Implementasi  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang Penanggulangan Bencana Longsor.” Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia 3(2).