## PELAKSANAAN PENGAWASAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN
Arwin Septiadi Anshori Ilyas Kahar Lahae Email : arwinseptiadi@gmail.com

## Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis; 1) Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria; 2) Pelaksanaan pengawasan Proyek Operasi Nasional Agraria. Penelitian ini adalah Tipe penelitian empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literature.  Data  yang  dikumpulkan  kemudian  diolah  dengan  menggunakan pendekatan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  1) Pelaksanaan  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  dilaksanakan  dengan  tahapan  yaitu dimulai  dari  penetapan  lokasi,  penyuluhan,  pengumpulan  data/alat  bukti/alas  hak, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman (dalam hal bekas tanah milik  adat),  penerbitan  SK  hak/Pengesahan  data  fisik  dan  data  yuridis,  penerbitan Sertipikat,  dan  penyerahan  sertipikat  2)  Pelaksanaan  Pengawasan  Proyek  Operasi Nasional  Agraria  adalah  dengan  merujuk  pada  pola  pengawasan  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  (SPIP).  Sistem  Pengendalian  Intern  adalah  proses  yang  integral  pada tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci : Pengawasan, Proyek Operasi Nasional Agraria, Pertanahan.

## Abstract
This  study  aims  to  analyze;  1)  Implementation  of  the  National  Agrarian  Operation Project;  2)  Implementation  of  supervision  of  the  National  Agrarian  Operation Project. This research is a type of empirical research. Data is qualified as primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews, and secondary data  was  obtained  through  literature  studies.  The  data  collected  is  then  processed using a qualitative analysis approach. The results of this study indicate that: 1) The implementation of the National Agrarian Operation Project is carried out in stages, starting  from  the  determination  of  location,  counseling,  data  collection/ evidence/basis  of  rights,  measurement  of  land,  inspection  of  property, announcements  (in  the  case  of  former  customary  land),  issuance  of  rights  decree  / ratification  of  physical  data  and  juridical  data,  issuance  of  certificates,  and submission of the documents 2) Implementation of Supervision of National Agrarian Operation  Projects  is  to  refer  to  the  supervision  pattern  regulated  in  Government
Regulation  Number  60  of  2008  concerning  Government  Internal  Control  Systems (SPIP). The Internal Control System is an integral process for actions and activities carried  out  continuously  by  the  leadership  and  all  employees  to  provide  adequate assurance for the achievement of organizational goals through effective and efficient operations,  the  reliability  of  financial  reporting,  safeguarding  state  assets,  and compliance with legislation invitation.
Keywords : Supervision, Agrarian National Operations Project, Land.

## A. Latar Belakang Masalah
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah meliputi  kegiatan  pendaftaran  tanah untuk  pertama  kali  dan  pemeliharaan data pendaftaran tanah. Dalam pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali terdapat dua metode yaitu Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali yang  dilakukan secara serentak yang  meliputi  semua  obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam  wilayah  atau  bagian  wilayah suatu  desa/kelurahan  dan  Pendaftaran tanah  secara  sporadik adalah  kegiatan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali mengenai  satu  atau  beberapa  obyek pendaftaran  tanah  dalam  wilayah  atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara  individual  atau massal.  Pendaftaran  tanah  secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.
Dalam rangka pendaftaran tanah dan untuk membantu masyarakat yang
berhak  atas  tanah  dalam  memperoleh tanda  bukti  hak  atas  tanahnya  yang terletak dalam satu wilayah administrasi Desa/Kelurahan atau sebutan  lain  atau  bagian-bagiannya, perlu  dilaksanakan  Program  Nasional Agraria.
Dasar  hukum  Proyek  Operasi Nasional Agraria (selanjutnya disingkat  Prona)  saat  ini  Prona  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  4  Tahun  2015 tentang  Program  Nasional  Agraria, (selanjutnya disingkat Permen ATR/KBPN  4/2015).  Prona  adalah rangkaian  kegiatan  pensertipikatan tanah  secara  masal,  pada  suatu wilayah  administrasi  desajkelurahan atau sebutan lain atau bagian- bagiannya. Prona bertujuan memberikan  pelayanan  pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana,  mudah,  cepat,  dan  murah dalam  rangka  percepatan  pendaftaran
tanah  di seluruh  Indonesia  untuk menjamin  kepastian  hukum  hak  atas tanah.
Kegiatan  Prona  dilaksanakan dalam  satu  wilayah  Desa  Kelurahan secara sistematis.
Dalam hal pelaksanaan  secara  sistematis  tidak terpenuhi, kegiatan Prona
dilaksanakan  secara  sporadik. 1 Proses pelaksanaan suatu program agar dapat berjalan  efektif  dapat  dilihat  dari implementasi kebijakan yang dijalankan  oleh  para  implementator.
Implementasi adalah tindakan- tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau  kelompok-kelompok  pemerintah atau  swasta  yang  diarahkan  pada tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 2 Di berbagai daerah khususnya  di  daerah  yang  sedang berkembang,  kesadaran  masyarakat untuk  mendaftarkan  hak  atas  tanah yang dikuasainya masih sangat
1 Lihat Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional  Nomor  4  Tahun  2015  tentang Program Nasional Agraria.
2 https://media.neliti.com/media/publications/7 4936-ID-implementasi-kebijakan-proyek- operasi-na.pdf diakses  pada  tanggal  5  Juni 2018.
kurang,  bahkan  sebagian  masyarakat tidak mengetahui bagaimana pentingnya pendafataran tanah tersebut. 3
Kebijakan  agraria  merupakan bagian  dari  otonomi  daerah  yaitu pendelegasian  wewenang  Pemerintah Pusat  terhadap  Pemerintah  daerah dalam hal pertanahan. otonomi daerah sebagai  respon  terhadap  tuntutan perubahan atas pola kebijakan Negara yang  sentralistis  dan  pemerintahan yang otoriter diharapkan akan memberdayakan  daerah  secara  lebih optimal. 4 Namun  sejalan  dengan  hal tersebut, timbullah permasalahan mengenai bentuk lembaga, pembagian tugas,  tata  cara  kerja  serta  pelayanan lain dalam bidang pertanahannya. 5
Ada  juga  masyarakat  yang mengetahui  pentingnya  pendaftaran tanah  tetapi  selain  alasan  biaya, mereka  juga  tidak  mengerti  prosedur pendaftaran tanah terhadap tanah yang dikuasainya itu, sehingga pada tataran

## 3 Ibid
4 Achmad  Sodiki,  2013, Politik  Hukum Agraria , Cet. I, Konpress, Jakarta, h. 13.
5 Elza  Syarief,  2012, Menuntaskan  Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan ,  Kepustakaan  Populer  Gramedia, Jakarta h. 8.
implementasi PRONA yang
diselenggarakan menemui banyak kendala, salah satunya adanya beberapa
oknum
yang menyalahgunakan  pelaksanaan  Prona untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.
Padahal jika merujuk pada Pasal 12 Permen ATR/KBPN 4/2015 bahwa Pembiayaan  Prona  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN).  Kegiatan  Prona pembiayaannya  dibebankan  kepada masing-masing
Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kabupaten/Kota  yang  bersangkutan. Selain  pembiayaan  yang  bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Negara  (APBN),  Prona  dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau  Pemerintah  Kabupaten  Kota dengan  pendanaan  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Oleh  karena  itu  seharusnya tidak  ada  lagi  pembebanan  biaya terhadap  peserta/warga  yang  ikut dalam Prona.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan kegiatan  Prona  maka  wajib  diadakan pengawasan dalam  pelaksanaan Prona yang  sedang  berjalan  dan  melakukan
evaluasi atas hasil Prona untuk periode yang  sudah  selesai.  Dengan  adanya pengawasan dan evaluasi dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan  prosedur  dalam pelaksanaan kegiatan Prona itu sendiri dan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan masyarakat. Kegiatan Prona pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang  dilaksanakan  secara  terpadu  dan ditunjukkan  bagi  segenap  lapisan masyarakat  terutama  bagi  golongan ekonomi  lemah  dan  menyelesaikan secara  tuntas  terhadap  sengketa- sengketa tanah yang bersifat strategis.

## B. Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  penulis gunakan  adalah  metode  penelitian sosio  legal,  yaitu  metode  penelitian yang  mendekati  suatu  permasalahan melalui  penggabungan  antara  analisis normatif dengan pendekatan ilmu non- hukum  dalam  mengkaji  kebijakan pelaksanaan Program Nasional Agraria  dan  pelaksanaan  pengawasan Program Nasional Agraria.
Data  primer,  yaitu  data  empirik yang  diperoleh  secara  langsung  dari responden yang dipilih secara
purposive di  lokasi  penelitian  dengan menggunakan  teknik  wawancara.Data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh dari  hasil  studi  dokumen  tertulis  yang ditemukan  di  lokasi  penelitian  dan memiliki  relevansi  dengan  objek penelitian.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Kebijakan Pelaksanaan Program Nasional Agraria Seiring dengan cepatnya perkembangan pembangunan di Indonesia mengakibatkan meningkatnya  tuntutan  masyarakat akan
berbagai pemenuhan kebutuhannya,  terutama  pemenuhan atas  pelayanan  birokrasi  yang  baik, cepat  dan  bebas  dari  politik  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Keluhan  masyarakat  dapat  menjadi salah  satu  indikator  yang  dapat digunakan  untuk  menilai  baik  dan buruknya  pelayanan  birokrasi  yang menunjukan belum memadainya suatu birokrasi dalam memberikan pelayanan. Keluhan masyarakat tersebut  merupakan  tantangan  bagi birokrasi  untuk  lebih  meningkatkan
kualitas pelayanannya demi memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.
Badan Pertanahan Nasional (BPN)  baik  tingkat  daerah  maupun pusat perlu melakukan berbagai upaya guna  meningkatkan  pelayanan  bidang pertanahan yang tentu saja harus lebih mengutamakan  masyarakat  golongan ekonomi  kebawah/lemah,  sebab  tidak dipungkiri bahwa keluhan akan pengurusan  sertifikasi  tanah  tersebut banyak  dicetuskan  oleh  masyarakat golongan ekonomi lemah.
Salah satu yang banyak dikeluhkan  oleh  masyarakat  adalah mengenai  penerbitan  sertipikat  tanah, dimana  permasalahan  utama  yang sering  terjadi  di  Kantor  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  adalah pelayanan  yang  berbelit-belit,  susah, lama,  serta  menghabiskan  biaya  yang relatif banyak, sangat bertolak belakang  dengan  asas  pelayanan  yang sederhana,  mudah,  cepat  dan  murah. Disamping  itu,  sejumlah  oknum  yang mengambil keuntungan ditengah- tengah  masyarakat  yang  terkadang tidak mengetahui dengan baik  tentang bagaimana pengurusan penerbitan sertipikat  tanah.  Hal  negatif  inilah yang  selalu  terbayang  dalam  benak
masyarakat  ketika  akan  mengurus penerbitan serifikat tanah. Dampaknya adalah  masyarakat  menjadi  acuh  tak acuh  dalam  mengurus  sertifikasi tanahnya sehingga tidak sedikit (terutama  didaerah)  yang  tanahnya belum memiliki sertipikat. Masyarakat didaerah  biasanya  hanya  mengenal letter  C atau  pethuk  saja,  padahal sertipikat  tanah  merupakan  dokumen yang  sangat  penting,  selain  sebagai bukti  sah  (legalitas)  kepemilikan seseorang  atas  sebuah  bidang  tanah, juga  sangat  bernilai  ekonomis.  Sebab tanah  melalui  dokumen  sertipikat tanah dapat dijadikan jaminan
( collateral )  di  perusahaan  penyedia modal  misalnya  Bank  atau  lembaga pembiayaan
lainnya untuk memperoleh  modal  tertentu  sehingga melalui  modal  tersebut  masyarakat dapat  memulai  atau  menunjang  usaha tertentu demi taraf hidup lebih baik.
Badan Pertanahan Nasional
(BPN)  Republik  Indonesia  kemudian melakukan rangkaian kegiatan pensertipikatan  tanah  yang  dilakukan secara  masal  yang  rangkaian  kegiatan tersebut  sah  berdasarkan  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  4  Tahun
2015  yaitu  melalui  Program  Nasional Agraria  atau  yang  lebih  dikenal dengan Prona. Prona ini yang kemudian  menjadi  program  nasional unggulan  Badan  Pertanahan  Nasional, sebab  melalui  Prona  pensertipikatan secara  masal  akan  terlaksana,  apalagi program  nasional  ini  akan  menyentuh lapisan masyakarat paling bawah yang pada  umumnya  memiliki  tanah  tetapi belum bersertipikat dan mampu masih untuk membayar kelengkapan beberapa  dokumen  untuk  diserahkan ke  Badan  Pertanahan  Nasional  untuk diterbitkan sertipikat tanahnya.
Menurut  penulis,  sejak  awal memang  masyarakat  golongan  paling bawah  inilah  yang  menjadi  sasaran utama  Badan  Pertanahan  Nasional menyelenggarakan  Prona  di  desa  atau kelurahan  secara  sistematis  ini,  sebab jika  kita  merujuk  berdasarkan  pada Pasal  12  PMNA/KBPN  No.  4  Tahun 2015  menetapkan  bahwa  pembiayaan Prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kotamadya/Kabupaten melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belaja Daerah (APBD). Artinya seluruh  lapisan  masyarakat  sampai
kepada masyarakat golongan ekonomi kebawah  akan  memiliki  peluang  yang sama  untuk  memiliki  sertipikat  tanah tanpa  takut  akan  biaya  banyak  yang akan  dikeluarkan  nantinya  dalam penerbitan  sertipikat  tanah,  sehingga seluruh  golongan  masyarakat  dapat memiliki  alas  hak  atas  tanah  mereka. Jika  merujuk  pada  konsepsi  Prona yang keberpihakannya lebih mengarah ke  masyarakat  golongan  ekonomi lemah  yang  biasanya  tinggal  di pedesaan/kelurahan ini, tujuan utamanya  adalah  untuk  merangsang masyarakat  golongan  tersebut  untuk mau dan bersedia sedikit mengabaikan rutinitas/  pekerjaan  kesehariannya  di pedesaan/ kelurahan demi mendaftarkan  tanahnya  di  Badan Pertanahan Nasional. Padahal
diketahui  bahwa  masyarakat  tersebut,
baik karena ketidaktahuannya terhadap  hukum  pertanahan  atau karena  merasa  bahwa letter  C dan pethuk  merupakan  bukti  kuat  atas kepemilikan tanah atau karena ketiadaan  biaya  untuk  mengurus sertipikat tanah ataupun karena pelayanan yang berbelit-belit dan sarat akan  praktek  KKN,  terkadang  enggan untuk  mengurus  sertipikat  tanahnya
yang notabene merupakan  alas  hak paling kuat atas tanah tersebut.
Menurut Abidin Kasi III Penatagunaan Tanah dan Pemanfaatan Pertanahan Kantor
Pertanahan
Kabupaten Gowa 6 menyatakan bahwa kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan Prona adalah partisipasi  masyarakat  masih kurang  dalam  hal  melengkapi berkas  yang  dibutuhkan  dalam pelaksanaan  Prona.  Partisipasi masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran hukum karena masyarakat dibiasakan untuk  memiliki alat bukti  yang  otentik,  bukan sekedar letter  C atau  pethuk, sehingga nantinya dapat tercipta  stabilitas  politik  sebab Prona ini dapat meretas sengketa-sengketa  pertanahan serta berujung pada pembangunan  sektor  ekonomi yang tangguh.
Membuat masyarakat untuk bersedia  mendaftarkan  tanahnya  di Badan Pertanahan Nasional ini menjadi sangat penting, sebab pendaftaran  tanah  merupakan  upaya dalam menata dan mengatur peruntukan,  penguasaan,  pemilikan dan penggunaan tanah termasuk untuk mengatasi berbagai masalah
6 Wawancara  kepada  Abidin  Kasi  III Penatagunaan Tanah dan Pemanfaatan Pertanahan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Gowa pada tanggal 1 Oktober 2018
pertanahan, yang nantinya akan memberikan kepastian hak dan perlindungan  hukum  bagi  pemegang hak  atas  tanah  dengan  pembuktian sertipikat  tanah,  sebagai  instrumen untuk penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta sebagai instrumen pengendali dalam
penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah.
Artinya, sertipikat tanah yang diterbitkan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional  melalui  tahap  pendaftaran tanah oleh si pemilik tanah merupakan
suatu instrumen penting untuk perlindungan pemilik tanah dan negara  menjamin  itu  dalam  berbagai aturan hukumnya.
Selain itu, menurut A. Asmasariyanti Kasubsi Penetapan
Kantor Pertanahan Kabupaten Maros 7 ,
menyatakan bahwa kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan Prona adalah kesulitan dalam mencari pemilik  terdahulunya,  karena tanah tersebut  diberikan  secara turun temurun tanpa ada sertipikat  sebagai  tanda  bukti kepemilikan.  Banyak  pemilik tidak  berdomisili  di  lokasi tanah tersebut.
7 Wawancara  kepada  A.  Asmasariyanti Kasubsi Penetapan Kantor Pertanahan
Kabupaten  Maros  pada  tanggal  3  Oktober 2018
Pada  dasarnya,  jika  merujuk pada  PP  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah,  kegiatan pendaftaran  tanah  secara  garis  besar meliputi dua hal 8 :
1.  Kegiatan  pendaftaran  tanah untuk pertama kali yang meliputi :
a.Pengumpulan dan pengolahan data fisik b.Pembuktian hak dan pembukuannya
c. Penerbitan sertipikat
d.Penyajian  data  fisik  dan data yuridis
e.Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
2.  Kegiatan  pemelihaan  data pendaftaran  tanah  yang meliputi :
a.    Pendaftaran  peralihan dan pembebanan hak
b.    Pendaftaran  perubahan data  pendaftaran  tanah lain-nya.
Khusus terhadap Prona, tahapannya  itu  hanya  sampai  pada penyerahan  sertipikat.  Bukan  berarti bahwa  dalam  hal  pemeliharaan  data pendaftaran  tanah  bukan  lagi  menjadi
8 Lihat  Pasal  11-12  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah
tanggung  jawab  BPN  melainkan tujuan utama dari program ini memang  untuk  menerbitkan  sertipikat bagi  pemilik  tanah  yang  belum memiliki  sertipikat.  Pada  akhirnya kegiatan
pemeliharaan data pendaftaran tanah tersebut tetap menjadi  tanggung  jawab  BPN  karena BPN juga tunduk terhadap PP. Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah.  Selain  itu,  sejalan  dengan  PP. No.  24  Tahun  1997  objek  Prona adalah  tanah  yang  baru  pertama  kali dilakukan pendaftaran.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN  No.  4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria,  pada  Pasal  6  Ayat  (1) menetapkan  bahwa  tahapan  Prona yaitu  dimulai  dari  penetapan  lokasi, penyuluhan,  pengumpulan  data/alat bukti/alas  hak,  pengukuran  bidang tanah, pemeriksaan
tanah, pengumuman  (dalam  hal  bekas  tanah milik adat), penerbitan SK Hak/Pengesahan  data  fisik  dan  data yuridis,  penerbitan  Sertipikat,  dan penyerahan sertipikat.
Namun,
sebelum masuk dalam tahapan pelaksanaan  Prona  tersebut,  disusun terlebih  dahulu  DIPA  (Daftar  Isian
Penggunaan Anggaran) yang susunannya harus berdasar pada Peraturan  Presiden  mengenai  rincian APBN  yang  berfungsi  sebagai  dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat  pengesahan  dari  Menteri Keuangan.
Penjelasan lebih lanjut dijabarkan  yang  berkaitan  dengan pendaftaran tanah melalui  Prona  yaitu sebagai berikut : 9
a. Kondisi Wilayah:
Lokasi Kegiatan Prona diarahkan pada wilayah-
wilayah sebagai berikut:
(1) Desa miskin/tertinggal;
(2) Daerah  pertanian  subur atau berkembang;
(3) Daerah  penyangga  kota, pinggiran  kota  atau  daerah miskin kota;
(4) Daerah pengembangan ekonomi rakyat;
(5) Daerah lokasi bencana alam;
(6) Daerah  permukiman  padat penduduk serta mempunyai
9 http://site.bpn.go.id/o/  Beranda  /Layanan- Pertanahan/ PELAYANAN PENDAFTARAN - TANAH-PERTAMA- KALI/PELAYANAN-PRONA.aspx diakses pada tanggal 14 Oktober 2018.
potensi  cukup  besar  untuk dikembangkan;
(7) Daerah  diluar  sekeliling transmigrasi;
(8) Daerah  penyangga  daerah Taman Nasional;
(9) Daerah  permukiman  baru yang terkena pengembangan  prasarana umum  atau  relokasi  akibat bencana alam.
b. Infrastruktur Pertanahan
Penetapan lokasi wilayah
desa/kelurahan Prona, hendaknya memperhatikan ketersediaan infrastruktur pertanahan, antara lain: (1) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;
(2) Inventarisasi Pengaturan,
Pemilikan, Penggunaan dan  Pemanfaatan  Tanah (IP4T);
(3) Peta Penatagunaan Tanah;
(4) Peta Pengukuran dan
Pendaftaran Tanah
(Fotogrametis);
(5) Infrastruktur  Titik  Dasar Teknik  dan  Peta  Dasar Pendaftaran;
(6) Teknologi  Informasi  dan Komunikasi;
(7) Mobil dan peralatan Larasita; dan
(8) Infrastruktur lainnya.
c. Luas dan Jumlah Tanah  Objek PRONA
1. Tanah Negara:
 Tanah  non  pertanian dengan  luas  sampai dengan  2.000  m2  (dua ribu  meter  persegi), kecuali  obyek  Prona yang  berlokasi  wilayah
Kab/Kota Kantor
Pertanahan tipe A
sampai  dengan  luas 500  m2  (lima  ratus meter persegi); dan
 Tanah pertanian dengan  luas  sampai  2 ha (dua hektar).
2. Penegasan konversi/pengakuan hak :
 Tanah  non  pertanian dengan  luas  sampai dengan  5.000  m2  (lima ribu  meter  persegi), kecuali  obyek  Prona yang  berlokasi  wilayah Kab/Kota
Kantor
Pertanahan tipe A sampai  dengan  luas 1.000 m2 (seribu meter persegi); dan  Tanah pertanian
dengan  luas  sampai  5 ha (lima hektar). 3. Jumlah  bidang  tanah  yang dapat didaftarkan atas nama  seseorang  atau  1 (satu) peserta dalam kegiatan Prona paling banyak  2  (dua)  bidang tanah.
Dalam  hal  pendaftaran  tanah yang  dilakukan  secara  sistematik melalui Prona tidak terpenuhi, dimana letak  tanah  obyek  Prona  tersebar dalam  lokasi  desa/kelurahan  yang telah ditentukan, maka dapat menggunakan  pendekatan  pendaftaran tanah secara sporadik.
Beberapa  hal  yang  dikecualikan dalam  pembiayaan  kegiatan  Prona atau  bisa  dibilang  menjadi  tangung jawab  peserta  Prona  adalah  sebagai berikut :
a.   Menyelesaikan  Bea  Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan  dari  Pengalihan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh)  sesuai  ketentuan  yang berlaku; b.   Materai sesuai dengan kebutuhan;
c.   Memasang patok tanda batas;
d.   Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak.
Hal  ini  menunjukan  bahwa segala  hal  yang  berhubungan  dengan kewajiban  peserta  Prona  di  atas,  jika nantinya  menimbulkan  biaya  tertentu, itu  menjadi  tanggung  jawab  peserta Prona.  Menurut  Abdul  Kadir  warga Kecamatan  Pattalasang  Kabupaten Gowa 10 mengatakan bahwa
adanya biaya dalam pelaksanaan  Prona  sebenarnya merupakan  biaya  penerbitan alas  hak  biasanya  berupa  surat keterangan  penguasaan  fisik, surat  keterangan  hibah,  dan surat  keterangan  ahli  waris, yang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp
150.000 - Rp 250.000.
Biaya  yang  dimaksud  di  atas mengacu  pada  Pasal  19  PP.  No.  128 Tahun  2015  tentang  Jenis  dan  Tarif Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  yang berlaku pada Kementerian
10 Hasil  wawancara  dengan  Abdul  Kadir warga  Kecamatan    Pattalasang  Kabupaten Gowa pada tanggal 9 November 2018
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan  Nasional.  Penyuluhan  ini penting  mengingat  banyak  oknum yang memanfaatkan program pemerintah  ini  demi  keuntungan pribadi.  Misalnya  oknum  kecamatan atau  oknum  desa.  Perlu  diketahui bahwa  Badan  Pertanahan  Nasional ketika  ingin  menentukan  atau  telah menentukan lokasi Prona di salah satu desa/kelurahan  perlu  bersosialisasi pula  dengan  camat  atau  kepala  desa terkait agar memudahkan pelaksanaan Prona  nantinya.  Selain  itu,  untuk pengumpulan  data  nanti  perlu  ada kerja  sama  dengan  pimpinan  desa terkait  agar  memudahkan  kegiatan karena yang paling mengetahui kondisi  desa  dan  warga-warganya adalah  kepala  desa.  Disinilah  kasus pungli  (pungutan  liar)  sering  terjadi. Tidak  sedikit  kepala  desa  atau  camat meminta  biaya  tertentu  dengan  alasan oleh  karena  kepala  desa  atau  dusun warga  tersebut  kebagian  jatah  Prona. Atau  meminta  sejumlah  uang  tertentu agar warga tersebut dimasukan sebagai  salah  satu  peserta  Prona.
Kemungkinan itu bisa saja terjadi.
Inilah  yang  menjadi  alasan kenapa  penyuluhan  dimasukan  dalam
tahapan  Prona  dan  menjadi  salah  satu tahapan penting dalam pelaksanaannya.  Menurut  Dg  Hajar, 11
warga  penerima  Prona  di  lingkungan Balange
Kelurahan Allepolea Kecamatan  Lau,  Kabupaten  Maros,
mengatakan bahwa
dengan  adanya  Prona,  saya sebagai masyarakat kecil sangat  terbantu,  akan  tetapi terkadang  aparat  desa  seakan- akan menyulitkan dalam proses tersebut, sebaiknya
Prona tersebut dapat terlaksana dengan  cepat  dari  sebelumnya dan  lebih  transparan  agar menghindari
terjadinya pungutan liar.
Keseluruhan  di  atas  merupakan tahapan  pelaksanaan  Prona  yang terkadang pada wilayah praktis banyak  terjadi  pelanggaran  hukum. Celah  hukum  atau  pengawasan  yang lemah  menyebabkan  oknum  dengan mudah  memanfaat  kondisi  tersebut. Bukan  hanya  itu,  kekurang  pahaman peserta Prona tentang hukum pertanahan  bisa  menjadi  celah  oknum untuk  mencari  pundi-pundi  rupiah. Terhadap  kasus  tanah  khususnya
11 Hasil  wawancara  dengan  Dg  Hajar,  warga penerima  Prona  di  lingkungan  Balange Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau, Kabupaten Maros Pada Tanggal 12 November 2018
Prona,  kebanyak  oknum  dilakukan oleh  panitia  Prona  sendiri  baik  itu pegawai Badan
Pertanahan Kota/Kabupaten  atau  instansi  yang terkait  dengan  pelaksanaan  Prona tersebut yaitu Camat dan Kepala Desa. Cukup  banyak  kita  temukan  di Indonesia  banyaknya  kasus  Kepala Desa  yang  melakukan  pungutan  liar (pungli)  kepada  warganya  dengan alasan  telah  memasukan  namanya kedalam  peserta  Prona  atau  iming- iming memudahkan penyelesaian penerbitan sertipikat atau memanfaatkan  ketidaktahuan  warga tentang  program  Prona  yang  dibiayai oleh  APBN  terkecuali  mengenai  hal- hal  tertentu  yang  telah  penulis jabarkan di atas.

## 2. Pelaksanaan Pengawasan
Program Nasional Agraria Pada dasarnya
disetiap kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  memerlukan  pengawasan dalam  pelaksanaan  teknisnya  sebagai pondasi awal terciptanya keadilan dan keseimbangan
antar yang mengeluarkan kebijakan, yang menjalankan  kebijakan  dan  yang
menerima/merasakan  dampak  dari kebijakan,  dalam  hal  ini  masyarakat. Peran  pengawasan  menjadi  begitu penting  mengingat  disetiap  kebijakan dan  pelaksanaannya  sangat  rentan terhadap  berbagai  kelemahan.  Bukan hal  rahasia  lagi  bahwa  hukum  kita  di Inonesia  memang  sangat  banyak memiliki  celah.  Peran  pengawasan adalah menutupi celah/kelemahan hukum  tersebut  agar  kesewenang- wenangan  dan  ketimpangan  dapat dihilangkan, paling tidak direduksi.
Terhadap  kebijakan  pemerintah terkait  Prona,  didalam  Peraturan Menteri Agraria dan
Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional  No.  4  Tahun  2015  Tentang Prona,  tidak  diatur  secara  khusus mengenai pengawasan didalam pelaksanaan  Prona.  Oleh  sebab  itu, tidak  sedikit  Tim  Saber  Pungli  yang menemukan  terjadinya  pungutan  liar oleh  Kepala  Desa  atau  Dusun  yang merupakan  panitia  Prona  tersebut dalam  pelaksanaan  Prona.  Artinya, bisa dipastikan bahwa pengawasannya masih  sangat  kurang.  Dalam  tahapan pelaksanaan  Prona  yang  diatur  dalam peraturan  Menteri  tersebut  pun  tidak diatur  secara  khusus  dan  eksplisit
mengenai pengawasan disetiap tahapan, paling mentok adalah koordinasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan  Kota/Kabupaten  dengan pihak  Desa/Kelurahan.  Bahkan  tim pengawas  khusus  pun  tidak  dibentuk untuk pelaksanaan Prona tersebut.
Acuan  penulis  untuk  melihat tentang  pengawasan  Prona  adalah dengan merujuk pada pola pengawasan yang diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
(SPIP).  Sistem  Pengendalian  Intern adalah  proses  yang  integral  pada tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan secara  terus  menerus  oleh  pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui kegiatan  yang  efektif  dan  efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan 12 . Untuk
memastikan SPIP berjalan  sebagaimana  mestinya  dan terus  mengalami  perubahan  ke  arah
12 Lihat Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
yang  lebih  baik  maka  perlu  dilakukan pemantauan terus-menerus. Pemantauan ini berfungsi untuk mengatasi  terjadinya  penggelapan, pemborosan,  penyalahgunaan,  dan salah kelola ( mismanagement ). Berdasarkan Pasal 3 PP No. 60 Tahun 2008,  unsur  SPIP  terdiri  dari  1). lingkungan pengendalian;
2).
penilaian risiko; 3). kegiatan pengendalian; 4). informasi dan komunikasi;  dan  5).  pemantauan pengendalian  intern.  5  (lima)  unsur tersebut  menjadi  daftar  uji  untuk menilai tercapai atau tidak pengawasan disuatu birokrasi.
Dalam  hal  pelaksanaan  Prona, telah dilaksanakan atau tidak pengawasan, atau penilaian baik buruk pengawasan  juga  mengacu  pada  5 (lima) unsur SPIP di atas.

## 1. Lingkungan Pengendalian
Acuan  untuk    untuk  menilai tercapai  tidaknya  suatu  lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku  positif  dan  kondusif  dan tercipata manajemen yang sehat yaitu:
a. Penegakan integritas dan nilai etika
b. Komitmen terhadap kompetensi
c. Kepemimpinan yang kondusif
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait
Bukti  bahwa  telah  terjadinya
pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan Prona yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Dusun yang merupakan  panitia  Prona,  ini menunjukan  bahwa  penegakan integritas  dan  nilai  etika  yang bobrok.  Pada  dasarnya,  baik  itu pegawai  BPN  maupun  Kepala Desa  atau  Dusun  atau  pegawai manapun  telah  mengetahui  bahwa ada  perilaku  yang  dapat  diterima dan  tidak  dapat  diterima,  perilaku yang melanggar dan tidak melanggar,  serta  hukuman  yang
diterima jika melakukan pelanggaran. Perilaku pungli menunjukan bahwa pada pelaksanaan Prona terutama dilingkungan  desa/kelurahan  tidak ada pengawasan dari  BPN disertai dengan  etika  yang  bobrok.  Selain itu, perilaku pungli tersebut menunjukan bahwa tidak komitmennya oknum panitia tersebut terhadap kompetensi yang diberikan padanya. Misalnya pegawai BPN, atau Kepala Desa/Kelurahan/Dusun, yang telah komitmen dengan
tugasnya/kompetensinya, harus konsisten dengan tugas itu, jangan melakukan  gerakan  tambahan  lain apalagi itu melanggar hukum.
Terhadap pembentukan struktur  panitia  dalam  Prona, memang  tidak  bisa  dipungkiri bahwa pihak Camat, Desa/Kelurahan  ataupun  dusun perlu dilibatkan, karena bagaimanapun  mereka  yang  lebih tau mengenai kondisi Desa/Kelurahan dan kondisi warganya. Tidak diragukan bahwa peran  mereka  sebagai stakeholder di Desa/Kelurahan akan
memudahkan BPN dalam menjalankan Prona. Namun, penunjukan mereka sebagai panitia perlu  didampingi  dengan  tim pengawasan.  Sementara  dalam tahapan  pelaksanaan  Prona,  tidak ada tim pengawasan yang dibentuk untuk mengawal pelaksanaan Prona.  Paling  tidak  jika  telah terjadi  pelanggaran  maka  yang bertindak adalah Tim Saber
Pungli. Maka penulis dapat mengatakan bahwa upaya
preventif  tidak  terlaksana  dengan baik  karena  kejahatannya  telah terjadi  tanpa  ada  pengawasan sebagai upaya pencegahan.
Kedepannya perlu dibuat struktur  yang  jelas  dalam  panitia pelaksanaan Prona dengan melihat kepatutan dan kemampuan sumber daya  manusianya  disertai  dengan tim  pengawas  pelaksana  Prona. Jika perlu diberikan reward
khusus  bagi  panitia  yang  telah melaksanakan kegiatan Prona tersebu dengan baik dan kondusif.
2. Penilaian Risiko Penilaian resiko dilakukan
dengan  mengidentifikasi  resiko  yang nantinya akan muncul dari
pelaksanaan  Prona.  Sementara  untuk mengidentifikasi  risiko  yang  akan uncul harus ditentukan terlebih dahulu 2 (dua) hal yaitu :
a. Tujuan Instansi Pemerintah
Tujuannya yaitu membantu masyarakat ekonomi lemah agar  memiliki  sertipikat tanah sehingga tercipta :
1) Tertib hukum pertanahan 2) Tertib administrasi
pertanahan
3) Tertib penggunaan tanah
4) Tertib pemeliharaan tanah  dan  lingkungan hidup
b. Tujuan pada tingkatan kegiatannya
dengan
berpedoman pada peraturan yang berlaku.
Tujuan pada tingkatan kegiatan yaitu dengan tercapainya  semua  tahapan Prona  yang  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku, mulai dari penentuan lokasi  sampai  terbit  dan
diserahkannya sertifikat pertanahan  kepada  peserta Prona (pemilik tanah). Melalui  tujuan  tersebut  dapat ditentukan  risiko  apa  yang  nantinya akan muncul, sehingga bisa dilakukan penilaian risiko dan dilakukan antisipasi sehingga risiko bisa dikurangi  atau  ditiadakan.  Misalnya saja  jika  tujuan  instansi  pemerintahan tidak  tercapai  maka  risiko  yang  akan muncul  adalah  masyarakat  ekonomi lemah  tidak  memiliki  sertipikat  tanah sehingga menimbulkan tidak tertibnya hukum  pertanahan,  tidak  tertibnya administrasi pertanahan, tidak tertibnya  penggunaan  tanah,  tidak tertibnya  pemeliharaan  tanah  dan lingkungan  hidup.  Untuk  mengatasi risiko  tersebut  maka  pemerintah  perlu melaksanakan  Prona.  Misalnya  lagi pada  tujuan  tingkatan  kegiatan,  risiko yang  akan  muncul  salah  satunya adalah  penentuan  lokasi  Prona.  BPN akan  kesulitan  menentukan  lokasi Prona  karena  tidak  mengetahui  secara pasti kondisi Desa/Kelurahan, sehingga untuk memudahkan/mengurangi risiko
tersebut,  BPN  melakukan  koordinasi
dengan
pihak Camat/Kepala Desa/Kepala Dusun.
Namun  ada  risiko  yang  tidak terpikirkan  oleh  BPN  yaitu  dengan mengadakan koordinasi dengan pihak- pihak  lain  maka  bisa  menimbulkan risiko  baru  yaitu  adanya  oknum  yang dapat melakukan pungutan liar. Apalagi  kita  tahu  bahwa  kebanyakan masyarakat  Desa/Kelurahan  kurang memahami mengenai hukum pertanahan.  Olehnya  itu,  tahapan penyuluhan  menjadi  penting  untuk memberikan sedikit banyaknya edukasi  tentang  hukum  pertanahan. Namun perlu diperhatikan lagi, semua itu  perlu  tim  pengawasan  untuk mengawasi  setiap  tahapan  yang  ada. Tidak  dibentuknya  tim  pengawasan, menunjukan bahwa BPN tidak mengidentifikasi  dengan  baik  risiko mengenai pungutan liar tersebut.
3. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan  pengendalian  adalah dengan melakukan evaluasi. Pengendalian evaluasi harus dilakukan secara  teratur  untuk  memastikan bahwa kegiatan tersebut masih berjalan  sebagaimana  direncanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan  yang  berlaku.  Tidak  ada
hambatan  atau  kekurangan yang
nantinya dapat
mempersulit pelaksanaan  kegiatan.  Misalnya  saja pada  tahap  pengukuran,  jika  pemilik tanah  tidak  ada  ditempat  maka  perlu dievaluasi  kembali  apakah  pemilik tidak  ada  ditempat  karena  berada diluar kota, atau memang tidak pernah mendengar  tentang  kegiatan  Prona atau memperoleh informasi yang salah bahwa kegiatan Prona tersebut dipungut  biaya  mahal.  Misalnya  lagi pada tahapan pengumpulan data yuridis,  perlu  dievaluasi  kembali  apa yang  menyebakan  peserta  Prona  tidak dapat  mengumpulkan  data  yuridis tepat  waktu.  Dan  lagi-lagi  penulis sampaikan bahwa jika evaluasi tersebut tidak terlaksana karena kelalaian  panitia  Prona  maka  menjadi mungkin bahwa kegiatan akan mengalami kegagalan. Olehnya itu tim pengawasan  menjadi  penting  untuk mengawal setiap pelanggaran, kesalahan,  kemunduran  dari  setiap kegiatan  Prona.  Seperti  Bawaslu  yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  pemilu  oleh  KPU.  Pada pelaksanaan  Prona,  tidak  ada  tim pengawas pada setiap tahap pelaksanaannya.
4. Informasi dan Komunikasi
Unsur Informasi dan komunikasi tidak terlepas dalam tahapan penyuluhan  dalam  kegiatan  Prona. Baik  itu  komunikasi  antar  sesama panitia Prona maupun kepada masyarakat. Badan Pertanahan Kota/Kabupaten  perlu  menyediakan sarana  dan  prasarana  informasi  dan komunikasi bukan hanya ketika peserta  Prona  datang  ke  Badan Pertanahan Kota/Kabupaten saja, akan tetapi  panitia  juga  yang  bisa  turun langsung  ke  masyarakat.  Lagi-lagi penulis  sampaikan,  itulah  mengapa perangkat  Desa/Kelurahan  dalam  hal ini  kepala  Desa/Lurah  menjadi  salah satu  panitia  yang  melalui  mereka dapat  meninjau  langsung  kondisi peserta  Prona,  sehingga  nantinya memudahkan  penyuluhan  maupun pengumpulan  data  yuridis  dan  fisik. Posisi  kepala  Desa/Kelurahan  yang menjadi  salah  satu  panitia  dilapangan inilah  yang  dimanfaatkan  oleh  oknum Desa/Lurah untuk meraup keuntungan.  Bukan  uang  sedikit,  Rp. 300.000  –  Rp.  700.000  per  peserta Prona dimintai oleh oknum Desa/Lurah.  Dengan  berbagai  alasan. Peran tim  pengawas dilapangan inilah
yang dibutuhkan agar terjalin informasi dan komunikasi antar Badan Pertanahan Kota/Kabupaten dan peserta Prona. 5. Pemantauan
Unsur pemantauan yang dimaksud  adalah  pemantauan  yang dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Badan Pertanahan  Kota/Kabupaten  kepada seluruh  panitia  Prona.  Pada  dasarnya dalam setiap pelaksanaan Prona hampir  semua  Kepala  Kantor  Badan Pertanahan Kota/Kabupaten telah melakukan  pengawasan  dalam  bentuk pemantauan.  Akan  tetapi  pemantauan tersebut tidak maksimal. Tidak sampai pada wilayah teknis dilapangan,
padahal kejahatan pertanahan terjadinya  pada  wilayah  teknis.  Maka menjadi  mungkin  panitia  melakukan pungutan  liar  sebab  mereka  tidak merasa diawasi.
Kelima  sistem  pengawasan  di atas  dapat  menjadi  acuan  bagi Badan  Pertanahan  Kota/Kabupaten dalam  menjalankan  Prona.  Sudah maksimalkah  atau  belum.  Pada dasarnya  pengawasan  dilakukan agar  tidak  tidak  terjadi  kejahatan atau kecurangan dibidang pertanahan.  Artinya,  pengawasan
ini tujuan awalnya adalah preventif. Menutup  celah  atau  kemungkinan oknum  untuk  melakukan  pungutan liar terhadap peserta Prona. Menurut  A.  Asmasariyanti  Kasubsi
Penetapan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, bentuk
pengawasan  terhadap  pelaksanaan Prona  yaitu  dengan  Kepala  Kantor wilayah  BPN  dan  kepala  kantor pertanahan  melakukan  pengawasan dan  supervisi  terhadap  pelaksanaan Prona
Lebih lanjut dikatakan oleh A. Asmasariyanti  Kasubsi  Penetapan kantor Pertanahan Kabupaten Maros, 13
Prona  dapat  dikatakan  tertib administrasi  apabila  Setiap bidang  tanah  telah  tersedia catatan  mengenai  data  fisik dan yuridis,  penguasaan, penggunaan, nilai tanah,
jenis  tanah  dan  jenis  hak yang  dikelola  dalam  sistem informasi  pertanahan  yang lengkap, Terdapat mekanisme prosedur/tata cara  pelayanan  di  bidang pertanahan  yang  sederhana, cepat  dan  murah,  namun menjamin  kepastian  hukum yang  dilaksanakan  secara tertib  dan  konsekuen  dan
13 Wawancara  kepada  A.  Asmasariyanti Kasubsi Penetapan Kantor Pertanahan Kabupaten  Maros  pada  tanggal  3  Oktober 2018
Penyimpanan  warkah  yang berkaitan  dengan  pemberian hak  dan  sertifikasi  tanah telah dilakukan secara tertib, beraturan, dan terjamin keamanannya.
Selanjutnya  perlu  diatur  secara
khusus mengenai pengawasan pelaksanaan Prona, sebab selain mencegah terjadinya pemanfaatan sepihak  oleh  oknum  pemerintah,  juga untuk  menjaga  agar  supaya  uang negara yang ditujukan untuk pelaksanaan Prona tidak
diselewengkan.  Bukan  hal  mustahil pelanggaran  tersebut  dapat  terjadi. Mengingat anggaran yang dikeluarkan oleh  negara  sangat  besar  untuk kegiatan Prona itu sendiri, maka wajib diadakan pengawasan dalam pelaksanaan  Prona  dan  memastikan bahwa  rangkaian  kegiatan  Prona dilaksanakan dengan baik oleh aparatur  negara  melalui  panitia  atau tim  mobilisasi  yang  dibentuk  yang sedang berjalan, dan melakukan evaluasi atas hasil Prona untuk periode yang sudah selesai.

## D. Kesimpulan
1. Pelaksanaan  kebijakan  Program Nasional  Agraria  dilaksanakan
dengan  tahapan  yaitu  dimulai dari penetapan lokasi,
penyuluhan, pengumpulan data/alat bukti/alas hak,
pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman  (dalam  hal  bekas tanah milik adat), penerbitan SK hak/Pengesahan  data  fisik  dan data yuridis, penerbitan sertipikat, dan penyerahan sertipikat. Namun, sebelum masuk dalam tahapan pelaksanaan Prona tersebut, disusun  terlebih  dahulu  DIPA
(Daftar Isian Penggunaan Anggaran) yang susunannya harus  berdasar  pada  Peraturan Presiden mengenai rincian APBN  yang  berfungsi  sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah  mendapat  pengesahan dari Menteri Keuangan.  Adapun kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan Prona adalah Partisipasi  masyarakat  masih kurang  dalam  hal  melengkapi berkas  yang  dibutuhkan  dalam pelaksanaan Prona dan kesulitan dalam mencari pemilik terdahulunya, karena tanah
tersebut  diberikan  secara  turun temurun  tanpa  ada  sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan. Banyak pemilik tidak berdomisili  di  lokasi  tanah tersebut. 2. Pelaksanaan Pengawasan Program Nasional Agraria adalah  dengan  merujuk  pada pola  pengawasan  yang  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  60  Tahun  2008  tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP). Sistem
Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan  secara  terus  menerus oleh  pimpinan  dan  seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya  tujuan  organisasi melalui  kegiatan  yang  efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan  perundang-undangan.
Untuk memastikan SPIP berjalan  sebagaimana  mestinya
dan  terus  mengalami  perubahan ke  arah  yang  lebih  baik  maka
perlu dilakukan pemantauan terus-menerus.  Pemantauan  ini berfungsi untuk mengatasi terjadinya
penggelapan,
pemborosan, penyalahgunaan, dan salah kelola ( mismanagement ).

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Achmad  Sodiki.  2003. Politik  Hukum Agraria. Cet.  I.  Konpress. Jakarta.
Adrian  Sutedi.  2014, Sertifikat  Hak Atas  Tanah ,  Cetakan  3, Sinar Grafika, Jakarta.
B. Ahmad Fikri Hadin. 2013. Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan  di  Era Otonomi  Daerah ,  Genta Press. Yogyakarta.
Boedi Harsono, 1999. Sejarah pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria  isi dan Pelaksanaannya .
Djambatan. Jakarta.
Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, isi dan  Pelaksanaannya,  jilid I, Hukum Tanah Nasional , Djambatan, Jakarta
Elza  Syarief.  2012. Menuntaskan Sengketa  Tanah  Melalui
Pengadilan Khusus Pertanahan .  Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.
B. Internet https://media.neliti.com/media/publi cations/74936-ID- implementasi- kebijakan-proyek- operasi-na.pdf
http://site.bpn.go.id/o/Beranda/Layana n- Pertanahan/PELAYANAN PENDAFTARAN- TANAH-PERTAMA- KALI/PELAYANAN- PRONA.aspx

## C. Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  tentang  Pendaftaran Tanah Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah