Achmad Bahroni, Hak Penambangan Pasir Oleh Masyarakat Lokal Di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten kediri

## HAK PENAMBANGAN PASIR OLEH MASYARAKAT LOKAL DI KECAMATAN PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI

## ACHMAD BAHRONI
Fakultas Hukum Universitas Kadiri Jl. Selomangleng No. 1 Kediri

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dasar  hukum  masyarakat  lokal dalam  melakukan  kegiatan  penambangan  pasir,  mengetahui  pandangan  masyarakat setempat terhadap kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri  dan  mengetahui  kebijakan  pemerintah  terhadap  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  atas  kegiatan  penambangan pasir  di  Kecamatan  Plosoklaten  Kabupaten Kediri. Obyek  penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  Kabupaten  Kediri,  tepatnya  di Kecamatan  Plosoklaten  Kabupaten  Kediri,  dengan  cara  pengumpulan  data  ada  dua cara,  yaitu metode penelitian kepustakaan dan lapangan  yang terdiri dari wawancara dan  observasi  dilapangan.  Data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  adalah  data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, dan data sekunder berupa studi kepustakaan.
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif  dengan  penarikan kesimpulan secara deskriptif, dan hasil penelitian yang diperoleh adalah dasar hukum penguasaan  oleh  masyarakat  lokal  terhadap  kegiatan  penambangan  pasir  yang dilakukan di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yaitu penguasaan secara fisik yag terjadi secara alamiah dan turun temurun, tetapi dasar hukum penguasaan secara fisik saja tidak cukup untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam  hal  ini  masyarakat  yang  penambangan  pasir  harus  mempunyai  ijin Pertambangan  Rakyat  (IPR)  yang  diberikan  oleh  pemerintah  setempat  dalam  hal  ini pemerintah  daerah  Kabupaten  Kediri  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  Ayat  10 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Kata Kunci : Hak Penambang Pasir, Masyarakat Lokal, Hukum Publik

## I. LATAR BELAKANG
Bahwa negara kita Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang),  yaitu  antara  lain  meliputi  emas,  perak,  tembaga,  minyak  dan  gas  bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan itu dikuasai oleh  negara, dan hak penguasaan Negara berisi  wewenang  untuk  mengatur  ,  mengurus  dan  mengawasi  pengelolaan  atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar- besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Penguasaan  oleh  negara  diselenggarakan  oleh pemerintah.  Hak  menguasai  tanah  oleh  Negara  tercantum  dalam  ketentuan  Pasal  33
Undang- undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  bahwa  “bumi  dan  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam didalamnya semata-mata untuk menyejahterakan rakyat dengan  memperhatikan  aspek  keadilan,  bukan  untuk  orang  tertentu  tetapi  rakyat banyak.
Terkait  pegelolaan  sumber  daya  alam  khususnya  tentang  pertambangan berlakunya  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  pasal  4  ayat  4  tentang pemerintahan  Daerah, yaitu  :” Urusan  Pemerintahan  bidang  energi  dan  sumber daya mineral  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  berkaitan  dengan pemanfaatan langsung  panas  bumi  dalam  Daerah  kabupaten” memberikan kewenangan pengelolaan  sumber  daya  alam  khususnya  pertambangan  mineral. Bahwa  dari terjadinya  letusan  gunung  Kelud  telah  menghasilkan  luapan  lahar  yang  berbentuk pasir  dan  batu  di  daerah  kecamatan  Plosoklaten  Kabupaten  Kediri.  Pasir  dan  batu yang  berasal  dari  letusan  gunung  tersebut  sudah  menjadi  sumber  penghasilan  bagi warga  kecamatan  Plosoklaten.  Proses  penambangan  pasir  dan  batu  yang  dilakukan oleh warga secara turun temurun dengan cara tradisonal  yang sudah dilakukan sejak dahulu  dari  nenek  moyangnya  yang  dianggapnya  bahwa  yang  dilakukan  selama  ini adalah sudah benar.
Disisi  lain  pemerintah  pembentuk  kebijakan  telah  membuat  peraturan- peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  pertambangan  dan  mineral Undang-undang  No.  4  Tahun  2009  tentang  pertambangan  Mineral  dan  Batu  bara. Dalam  Pasal  1  Undang- undang  nomor  4  Tahun  2009  menyatakan  bahwa  “ Izin Pertambangan  Rakyat,  yang  selanjutnya  disebut  IPR,  adalah  izin  untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah  dan  investasi  terbatas  “. Kegiatan  pertambangan  rakyat  dalam  Undang- undang  tersebut  dilaksanakan  dalam  suatu  wilayah  pertambangan  rakyat  sesuai ketentuan  dalam  pasal  20 Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang pertambangan  mineral  dan  batu  bara.  Secara  substansi  pihak  pemerintah  telah membuat  peaturan-peraturan  yang  terkait  tentang  permasalahan  pertambangan,  akan tetapi dalam penerapan hukum yang ada juga dipengaruhi oleh faktor aparat penegak
hukum  dan  peran  masyarakat  luas  yang  ikut  mendukung  penegakan  hukum. Bahwa bekerjanya hukum adalah menyatukan tiga faktor yang berperan penting yaitu Faktor pembuat  undang-undang  yang  dalam  hal  ini  adalah  legislatif,  faktor  pelaksana undang-undang  dalam  hal  ini  adalah  eksekutif  dan  Faktor  sosial  lain  yang  juga memegang  peran,  yaitu  masyarakat  dalam  hal  ini  menyangkut  kesadaran  hukum masyarakat.
Setiap  usaha  pertambangan  Bahan  Galian  Golongan  C  di  wilayah  sungai dilaksanakan  setelah  mendapatkan  izin  dari  Gubernur.  (2)  Izin  Pertambangan sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  diberikan  untuk  kegiatan  :  a.  Eksploitasi;  b. Pengangkutan.  (3)  Izin  diberikan  kepada  Koperasi  yang  anggotanya  berasal  dari masyarakat setempat, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

## II. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas  maka  masalah  pokok  yang  akan diteliti adalah :
1. Apakah  dasar  hukum  bagi  masyarakat  lokal  dalam  melakukan  penambangan pasir ?
2. Bagaimanakah kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas  kegiatan  penambangan  pasir  di  Kecamatan  Plosoklaten  Kabupaten Kediri?

## III. LANDASAN TEORI
Pada  bagian  ini  diuraiakan  kerangka  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian. Maksudnya,  penjelaskan  aliran  jalan  pemikiran penelitian  disesuai  dengan  kerangka teori  yang  logis.  Untuk  itu,  masukkan  identifikasi  masalah  yang  telah  ditetapkan  ke dalam  kerangka  teori  yang  sesuai  agar  masalah-masalah  yang  diidentifikasi  menjadi jelas.  Cara  berpikir  yang  bisa  digunakan  adalah  dengan kerangka  berpikir  deduktif, yaitu menjelaskan dari hal-hal  yang bersifat umum, lalu mengerucut ke hal-hal  yang lebih  spesifik.  Hal-hal  yang  bersifat  umum  adalah  teori-teori  (dalil,  hukum,  kaidah, dan sebagainya), sedangkan hal-hal  yang bersifat spesifik adalah masalah yang telah diidentifikasi (Subyantoro dan Suwarto, 2007: 120-121).
Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu mining law. Menurut Ensiklopedia Indonesia, Hukum Pertambangan adalah :”Hukum
yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam  tanah”. Bahwa  usaha  pertambangan  yang  dilakukan  oleh  rakyat  pada prinsipnya  merupakan salah  satu  bentuk  kegiatan  ekonomi  rakyat  didaerah-daerah yang  terdapat  bahan  galian  dan  tambang.  Kegiatan  tersebut  merupakan  upaya  bagi masyarakat setempat  sebagai  salah  satu  penopang  kebutuhan  ekonomi  masyarakat, namun  disisi  lain  kegiatan  penambangan  juga  akan  berpengaruh  terhadap terganggunya  keseimbangan  lingkungan  apabila  tidak  dilakukan  melalui  prosedur yang benar.
Terkait  hal  tersebut  guna  menjaga  keseimbagan  lingkungan  diperlukan  peran pemerintah  baik  pusat  dan  daerah  untuk  mengatur  kegiatan-kegiatan  yang berhubungan  dengan  pertambangan  rakyat.  Kontrol  pemerintah  melalui  mekanisme perizinan  merupakan  upaya  dari  pemerintah  untuk  menjaga  keberlangsungan  dan keseimbangan  lingkungan  daerah  tambang. Menurut  Sjachran  Basah  istilah  izin adalah  perbuatan  hukum  Negara  yang  bersegi  satu  yang  mengaplikasikan  peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diterapkan oleh ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Selanjutnya  perizinan  memiliki kekuatan dan kepastian haru memenuhi unsur-unsur Perizinan diantaranya : 1
1. Instrumen  yuridis,  Izin  merupakan  instrument  yuridis  dalam  bentuk  ketetapan yang bersifat konstitutif  dan  yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau  mentapkan  peristiwa  konkret,sebagai  ketetapan  izin  itu  dibuat  dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.
2. Peraturan perundang-undangan
3. Pembuatan  dan  penerbitan  ketetapan  izin  merupakan  tindakan  hukum permerintahan,sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh  peraturan  perundang-undangan  atau  harus  berdasarkan  pada  asas  legalitas, tanpa  dasar  wewenang,  tindakan  hukum  itu  menjadi  tidak  sah,oleh  karena  itu dalam  hal  membuat  dan  menerbitkan  izin  haruslah  didasarkan  pada  wewenang yang diberikan oleh peraturan peruUUan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.
4. Organ pemerintah
Organ  pemerintah  adalah  organ  yang  menjalankan  urusan  pemerintah  baik  di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.menurut sjahran basah,dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.
5. Peristiwa kongkret
Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah  dalam  menghadapi  peristiwa  kongkret  dan  individual,peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu ,tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.
6. Prosedur dan persyaratan
Pada  umumnya  permohonan  izin  harus  menempuh  prosedur  tertentu  yang ditentukan  oleh  pemerintah,selaku  pemberi  izin.  Selain  itu  pemohon  juga  harus memenuhi  persyaratan-persyaratan  tertentu  yang  ditentukan  secara  sepihak  oleh pemerintah  atatu  pemberi  izin.prosedur  dan  persyaratan  perizinan  itu  berbeda- beda  tergantung  jenis  izin,  tujuan  izin,  dan  instansi  pemberi  izin.  Menurut soehino,syarat-syarat  dalam  izin  itu  bersifat  konstitutif  dan  kondisional, konstitutif, karena  ditentuakn  suatu  perbuatan  atau  tingkah  laku  tertentu  yang harus  (terlebih  dahulu)  dipenuhi,kondisional,  karena  penilaian  tersebut  baru  ada dan  dapat  dilihat  serta  dapat  dinilai  setelah  perbuatan  atau  tingkah  laku  yang disyaratkan itu terjadi.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## 1. Teknik Pengumpulan Data
Untuk data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada Masyarakat di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan pengamatan secara langsung pada masyarakat adat setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi  kepustakaan  yaitu  pengumpulan  data  melalui  literatur  dan  dokumen  lain  yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

## 2. Analisa Data
Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisa  dengan  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif yaitu  suatu  analisis  yang  sifatnya  menjelaskan  atau menggambarkan  mengenai  peraturan-peraturan  yang  berlaku  yang  terkait  dengan
pertambangan  pasir  dan  perizinan  terhadap  praktek  pertambangan  pasir  didaerah kecamatan Plosoklaten.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Profil Lokasi Penelitian
Wilayah Kabupaten  Kediri secara  geografis  terletak  pada  koordinat antara 111o47 ’05 – 112o 18’20” Bujur Timur dan 7o 36’ 12” – 8o 0’32” Lintang selatan . Kabupaten Kediri dengan propinsi  Jawa  Timur  diapit  oleh  5  kabupaten .  Luas wilayah Kabupaten Kediri adalah sekitar 1.386,05 km 2 atau + 5% dari luas wilayah propinsi Jawa Timur di mana 240,88 km 2 diantaranya merupakan wilayah pesisir, pertanian, dan perkebunan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Plosoklaten yang berada  di  sebelah timur Kantor Kabupaten Kediri.  Secara  Geografis  Kecamatan Plosoklaten cukup  strategis  dengan  luas  wilayah 88,59 km 2 , Kecamatan Plosoklaten terbagi  atas 15 (lima  belas)  Kelurahan,  ada  beberapa  desa  yang letaknya  di  daerah  perbukitan  (dataran tinggi)  dan  ada  yang  berada  di  dataran rendah,  batas  wilayah  sebelah  barat  Kecamatan  Pare  dan  Gurah,  sebelah  utara kecamatan  Puncu,  sebelah  timur  Gunung  Kelud  serta  sebelah  selatan  Kecamatan Wates
Penduduk  di  Kecamatan Plosoklaten memiliki  mata  pencaharian sebagai petani, selain itu adapula yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, Buruh  dan  sebagai  penambang  pasir. Secara  administratif letak  Kecamatan Plosoklaten berbatasan dengan:
Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Puncu Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Kelud.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wates Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gurah dan Pare
Lokasi  penelitian  terletak  di  sepanjang   aliran  sungai   yang melintasi Kelurahan Pranggang dan Wonorejo  Trisulo.  Sungai  tersebut  dikenal  dengan  nama Sungai Ngobo yang melintasi beberapa Kecamatan di Kabupaten kediri.
2. Dasar Hukum Masyarakat Lokal Melakukan Penambangan Pasir
Berdasarkan sejarah, kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Plosoklaten telah berlangsung sekitar tahun 1990, Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh  masyarakat  lokal  berada  di  Kelurahan Pranggang dan  Kelurahan Wonorejo Trisulo,  wilayah  kelurahan  ini  berbatasan  dengan  sungai Ngobo,  kegiatan penambangan  pasir  tersebut  dilakukan  di  sepanjang  aliran  sungai  dan  di  tebing- tebing  sungai. Awalnya  masyarakat  lokal  melakukan  penambangan  pasir  karena melihat  potensi  sumber  daya  alam  yang  dapat  dijadikan  penghasilan  tambahan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Hal  tersebut  merupakan  tuntutan  ekonomi mengingat  masyarakat  di  daerah  ini  tergolong  ke  dalam  masyarakat  yang  tingkat perekonomiannya  menengah  ke  bawah.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari  kehidupan sehari-hari  mereka,  di  mana  tingkat  pendidikan  dan  pekerjaan/penghasilan  masih kurang  bahkan  ada  masyarakat  yang  menjadikan  kegiatan  menambang  pasir sebagai mata pencaharian utama.
Hak  penambangan  pasir  masyarakat  lokal  terjadi  secara  alamiah,  yakni pemerintah setempat mengetahui kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat  lokal.  Hal  tersebut diungkapkan  oleh Budi  Santoso yang  merupakan Kepala  Lingkungan  di  Kelurahan Sepawon mengatakan  bahwa  kegiatan penambangan  pasir  tersebut  telah  berlangsung  secara  turun  temurun  dan  telah berlangsung kurang lebih 20 Tahun (Wawancara, Jumat 27 Oktober 2017).
Kegiatan  penambangan  pasir  tersebut  dilakukan  di  sepanjang  aliran  sungai Ngobo dan  tebing-tebing  sungai,  penambang  pasir  menyelam  ke  dasar  sungai untuk  mengambil  pasir  dengan menggunakan  alat – alat  yang  sederhana  dan teknologi  yang  tidak  begitu  canggih,  seperti  skop  dibantu  dengan  alat  muat keranjang  rotan.  Kegiatan  pertambangan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  lokal tersebut diketahui oleh pemerintah setempat. Namun dalam kegiatan pertambangan harus  tetap  memperhatikan  berbagai  aspek  seperti  lingkungan  dan  rencana  tata ruang wilayah.
Dasar penguasaan para penambang pasir yakni penguasaan secara fisik yaitu penguasaan  yang  menunjukkan  adanya  hubungan  langsung  antara  objek/wilayah tambang  dan  penambang  pasir.  Namun  dasar  hukum  penguasaan  secara  fisik  saja
tidak memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat,  harus  memiliki  alas  hak  atau penguasaan  secara  yuridis  yakni,  hubungan  tersebut  ditunjukkan  dengan  adanya alas  hak  dari  penguasaan  objek  yang  dikuasai.  Dalam  hal  ini  penambang  pasir harus mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan oleh pemerintah setempat seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
Dalam hal pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menjadi kewenangan pemerintah  Kabupaten Kediri dalam  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batu bara.  Lokasi  dari  kegiatan  penambangan  pasir  di  Kecamatan  Plosoklaten bisa ditetapkan  sebagai  Wilayah  Pertambangan  Rakyat  (WPR)  karena  mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi sungai, hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  22  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  5  orang  penambang  pasir  sebagai responden  pada  hari  Senin  tanggal 30 Oktober 2017, peneliti memperoleh  data sebagai berikut:
1. Sungging  Kurniawan umur 37 tahun,  mata  pencaharian  utama  sebagai penambang pasir dan telah melakukan kegiatan penambang pasir selama 10 Tahun yang merupakan penambang tetap di lokasi tersebut.
2. Supali umur 50 Tahun, mata pencaharian utama sebagai penambang pasir dan telah  melakukan  kegiatan  penambangan  pasir  selama 20 Tahun  yang  merupakan penambang tetap di lokasi tersebut. Pengambilan/penambangan pasir tesebut tidak dikenai  pajak  dari  pemerintah  setempat, Supali hanya  membayar  sebesar  Rp. 5.000,- kepada pemilik tanah untuk menimbun pasir yang telah ditambang untuk di angkut oleh truk.
3. Budi  Santoso umur  52  Tahun,  mata  pencaharian  utama  sebagai  petani  dan menambang  pasir  sebagai  usaha  sampingan. Budi  Santoso telah  melakukan kegiatan  penambang  pasir  selama  20  Tahun  yang  merupakan  penambang  tetap  di lokasi  tersebut.  Menurut Budi pembayaran  pajak/redtribusi  pernah  diberlakukan
oleh  Kepala  Lingkungan,  akan  tetapi  setelah  Kepala  Lingkungan  di  terganti penarikan pembayaran pajak/redtribusi sudah tidak diberlakukan lagi.
4. Nur  Kamil umur  50  Tahun,  mata  pencaharian  utama  sebagai  petani  dan menambang pasir sebagai usaha sampingan. Nur Kamil telah melakukan kegiatan penambang  pasir  selama  10  Tahun  yang  merupakan  penambang  tetap  di  lokasi tersebut. Nur  Kamil membayar  redtribusi  kepada  Kepala  Lingkungan  sebesar  Rp. 5.000,- / truk.
5. Saiful  Anwar umur 56 Tahun,  mata  pencaharian  utama  sebagai  petani  dan menambang  pasir  sebagai  usaha  sampingan. Saiful  Anwar telah  melakukan kegiatan  penambang  pasir  selama  10  Tahun  yang  merupakan  penambang  tetap  di lokasi  tersebut  dan  membayar  redtribusi  kepada  Kepala  Lingkungan.  Menurut Saiful  Anwar aparat  pemerintah  dari  Dinas  Perindustrian  Perdagangan Pertambangan  dan  Energi    Kabupaten Kediri telah  melakukan  peneguran  secara lisan  terhadap  kegiatan  penambangan  pasir  tersebut  akan  tetapi  para  penambang pasir tidak mengindahkan teguran tersebut dan tetap melakukan kegiatannya.
Semua  responden  di  atas  tidak  mengetahui  bahwa  pada  dasarnya  kegiatan penambangan pasir yang mereka lakukan adalah Pertambangan Rakyat yang di atur dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batu  bara, karena  mereka  tidak  pernah  diberikan  sosialisasi  oleh  pemerintah sehingga  para  penambang  tidak mengetahui  hak  dan  kewajiban  mereka  dalam melakukan  kegiatannya.  Hal  ini  harus  menjadi  perhatian  khusus  oleh  pemerintah setempat agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga kelestariannya sehingga tidak berdampak  buruk  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  hidup  dan  tetap memperhatikan  kondisi  dan  hak-hak  masyarakat  lokal  yang  melakukan  kegiatan penambangan pasir.
V. Harapan A tau Pandangan Masyarakat Atas Kegiatan Pertambangan Pasir
Manusia dalam hidupnya mempunyai hubungan secara timbal balik dengan lingkungannya  baik  secara  pribadi  maupun  sebagai  kelompok  masyarakat  selalu berinteraksi  dengan  lingkungan  di  mana  ia  hidup,  dalam  artian  manusia  dengan
berbagai  aktivitasnya  akan  mempengaruhi  kehidupan  manusia. Manusia  adalah sebagian  dari  ekosistem,  manusia  adalah  pengelola  pula  dari  sistem  tersebut. Kerusakan  lingkungan  adalah  pengaruh  sampingan  dari  tindakan  manusia  untuk mencapai  suatu  tujuan  yang  mempunyai  konsekuensi  terhadap  lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah  memasukkan  alam  dalam  kehidupan budayanya,  akan  tetapi  ia  nyaris  lupa, bahwa ia sendiri sekaligus merupakan bagian dari alam, di mana ia hidup.
Menurut  Kamus  Hukum,  pengertian  masyarakat  adalah  setiap  kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur  diri  mereka  dan  menganggap  diri  mereka  sebagai  suatu  kesatuan  sosial dengan  batas-batas  yang  dirumuskan  dengan  jelas.  Sedangkan  masyarakat  lokal adalah  kelompok  masyarakat  yang  menjalankan  tata  kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan Elok  Etika,S.Sos,MM yang merupakan  Ketua  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  beliau  tidak  setuju dengan  adanya  kegiatan  penambangan  pasir  tersebut  dikarenakan  telah  merusak lingkungan sekitar, yakni rusaknya jalan dan drainase akibat truk-truk pengangkut pasir, tanah di sepanjang pinggiran sungai menjadi longsor, dan bila musim hujan tiba  akan  terjadi  banjir  dan  sungai  meluap  dan  semakin  melebarnya  pinggiran sungai, beliau sangat berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah setempat dan segera menertibkan para penambang pasir (Wawancara, Senin 30 Oktober 2017).
Dikuatkan  pula  oleh Sipali yang  merupakan  masyarakat  di  sekitar  daerah penambangan  pasir  mengatakan  bahwa  awalnya  Kepala  Lingkungan  tidak  setuju dengan  kegiatan  penambangan  pasir  tesebut,  akan  tetapi  karena  menarik  retribusi setiap  truk  yang  mengangkut  pasir  akhirnya  kepala  lingkungan  melakukan pembiaran  terhadap  kegiatan  penambangan  pasir  tersebut. Lebih  jauh  lagi dijelaskan  oleh Budi  Santoso yang  merupakan  Kepala  Lingkungan  di  Kelurahan Sepawon mengatakan  bahwa  kegiatan  penambangan  pasir  tersebut  telah berlangsung lama secara turun temurun dan beliau selaku kepala lingkungan tidak
dapat  bertindak  tegas  terhadap  kegiatan  tersebut  karena  menjadi  salah  satu  mata pencaharian masyarakat lokal di daerah tersebut, bahkan menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian penambang pasir.
Menurut  salah  satu  keluarga  dari  penambang  pasir  yang  di  wawancarai bahwa pemerintah setempat seharusnya lebih memperhatikan kondisi dan hak para penambang  pasir,  serta  memberikan  modal  usaha  bagi  para  penambang  pasir  di Kecamatan Plosoklaten,  mengingat  minimnya  penghasilan  yang  diperoleh  dari kegiatan menambang pasir tersebut (Wawancara, Senin 30 Oktober 2017). Di satu sisi kegiatan penambangan pasir mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal,  namun  di  sisi  lain  kegiatan penambangan  pasir  tersebut  kurang memperhatikan  aspek  sosial  dan  lingkungan  hidup,  hal  ini  sesuai  dengan  asas berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan  dalam  penambangan  mineral  dan  batu bara yakni secara terencana memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.
Dalam  hal  menyangkut  masyarakat  dan  lingkungan  hidup,  setiap  orang berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sebagai  bagian  dari  hak  asasi manusia dan  seseorang  berkewajiban  memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau  kerusakan lingkungan hidup, hal ini  sesuai  dengan  Pasal  65  dan  Pasal  66  Undang-Undang.  No.  23  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dan kesadaran para penambang pasir di Kecamatan Plosoklaten dalam pengelolaan lingkungan hidup bukanlah hal yang  mudah.  Untuk  merealisasikan  hal  tersebut  diperlukan  berbagai  usaha  yang semestinya  dilakukan  pemerintah  setempat  seperti  misalnya  penyuluhan  yang dilakukan  secara  berkesinambungan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan pemahaman  masyarakat  dan  para  penambang  pasir  akan  arti  pentingnya  menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## VI. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban atas Kegiatan Penambangan Pasir
Didalam  Undang-undang di  atur  dalam  pasal  14  Undang-Undang  No.  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  bahwa  terdapat
pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah untuk kawasan tertentu berdasarkan rencana  umum  mengenai  persediaan,  peruntukan,  dan  penggunaannya,  baik  yang disusun perencanaannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam kegiatan  pertambangan,  rambu-rambu  yang  harus  diperhatikan  adalah  kesesuaian dengan  rencana  tata  ruang  wilayah. (Berdasarkan  hasil  wawancara  Tanggal 30 Oktober 2017)  menurut Mashari selaku  Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten,  bahwa  lokasi  pertambangan  pasir  di  Kecamatan Plosoklaten tidak termasuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kediri.
Selain  itu, Peneliti juga  mengadakan  wawancara  pada  Dinas  Perindustrian Perdagangan  Pertambangan  dan  Energi  (Perindag Kediri)  Kabupaten Kediri, menurut Abdul  Sykukur selaku Staf  Bagian  Pertambangan  bahwa  kegiatan pertambangan  pasir  yang  dilakukan  oleh  sebagian  masyarakat  Kecamatan Plosoklaten tersebut  telah  berlangsung  sejak  dulu  dan  turun  temurun  serta  tidak memiliki  izin  dan  para  penambang  pasir  tidak  pernah  melakukan  pengajuan  Izin Pertambangan  Rakyat.  Dinas  Perindag Kabupaten  Kediri juga  telah  melakukan peneguran  secara  lisan  dan  melakukan  sosialisasi  mengenai  pembinaan  dan pengawasan  di  bidang  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  kepada  para  penambang pasir akan tetapi para penambang pasir terkesan acuh bahkan tidak mengindahkan teguran dari pemerintah setempat.
Keberadaan  sektor  pertambangan  seperti  pertambangan  pasir,  sebagai  salah satau  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  diperbaharui  sangat  diperlukan  untuk menunjang pembangunan. Menurut M. Sukadi selaku Kabag. Hukum Kabupaten Kediri bahwa  dari  sisi  lingkungan  hidup,  pertambangan  dianggap  paling  merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksplotasi sumber daya alam lainnya, oleh karena itu sebagai  kegiatan  pertambangan  rakyat,  para  penambang  pasir  mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap upaya pemulihan lingkungan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup (Wawancara, Selasa 31 Oktober 2017)
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  para  penambang  pasir  tidak melakukan  kegiatan  rehabilitasi  pasca  tambang  dan  kegiatan  reklamasi  berupa
pemulihan  lahan  bekas  tambang  dan  mempersiapkan  lahan  bekas  tambang  untuk pemanfaatan  selanjutnya.  Para  penambang  pasir  hanya  memasang  bambu  di  bibir sungai sebagai penahan yang dimaksudkan agar tanah untuk menimbun pasir hasil tambang  tidak  longsor.  Mereka  tidak mempedulikan  dan  memperhatikan bagaimana  cara  mengelola  lingkungan  hidup  yang  baik  agar  usaha pertambangannya  tidak  mengakibatkan  atau  meminimalisirkan  dampak  negatif yang ditimbulkan pada fungsi lingkungan hidup. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja  sebab  setiap  seseorang  memiliki  kewajiban  terhadap  lingkungan  hidup  yang sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.
Adapun  yang  menjadi  alasan  penyebab  masyarakat  lokal  yang  melakukan penambangan  pasir  kurang  memperhatikan  aspek  kelestarian  fungsi  lingkungan adalah:
1. Faktor  pendidikan  yakni  kurangnya  pengetahuaan,  pemahaman  dan  tingkat pendidikan yang rendah para penambang pasir terutama di bidang hukum.
2. Faktor  ekonomi  yakni  para  penambang  pasir  rata-rata  berpenghasilan  minim dan  golongan  menengah  ke  bawah,  penghasilan  yang  diperoleh  dari menambang  pasir  relatif  minim  sehingga  mereka  beranggapan  bahwa  usaha yang dilakukan tidak akan berdampak luas terhadap lingkungan sekitar.
Saat  ini  pemerintah  daerah  mempunyai  hak  untuk  mengelola  sendiri  daerah yang mereka kuasai (asas desentralisasi), sistem ini lebih dikenal dengan sebutan otonomi  daerah.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  1  Ayat  (5)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor 32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  yang menegaskan  bahwa: “Otonomi  daerah  adalah  hak.  wewenang,  dan  kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan”.
Di  dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  ditegaskan  bahwa  pemerintah daerah  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  memiliki  hubungan  dengan pemerintah  dan  dengan  pemerintah  daerah  lainnya.  Hubungan  tersebut  meliputi hubungan  wewenang,  keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber  daya
alam,  dan  sumber  daya  lainnya.  Hubungan  keuangan,  pelayanan  umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan  selaras. Berkenaan  dengan  ketentuan  tersebut,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kediri mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor 14 Tahun  1998  tentang  Pajak Pengambilan  dan  Pengolahan  Bahan  Galian  Golongan  C  dan Keputusan  Bupati Nomor 351 Tahun 1998 tentang Juklak Perda Nomor 14 Tahun 1998.
Masalah  pengawasan  dan  pembinaan  di  bidang  pertambangan,  secara  umum telah menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang  penanganannya  diatur  dengan  Peraturan  Daerah  (Perda)  berdasarkan asas desentralisasi. Sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C bahwa  setiap  usaha  pertambangan  Bahan  Galian  Golongan  “C”  baru  dapat dilakukan  apabila  telah  memperoleh  Izin  Usaha  Pertambangan,  Usaha Pertambangan  Bahan  Galian  Golongan  “C”  dapat  dilakukan  oleh  Badan  Usaha Milik  Negara  (BUMN),  Perusahaan  daerah,  Koperasi,  Badan  Hukum  Swasta, Pertambangan Rakyat, dan Perusahaan dengan modal bersama.
Hal  ini  menunjukkan  Pemerintah  Kabupaten Kediri telah  mengatur  dan merencanakan  setiap  kegiatan  pertambangan,  yakni  sebelum  melakukan  kegiatan pertambangan  harus  memiliki  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  dan  kegiatan penambangan pasir oleh masyarakat lokal di Kecamatan Plosoklaten di atur dalam Pertambangan  Rakyat. Dari  hasil  wawancara  dengan  5  orang  penambang  pasir yang  menjadi  responden  penelitian  ini,  semuanya  mengatakan  bahwa  tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha pertambangannya dalam hal ini Izin Pertambangan Rakyat karena kendala biaya dan berbagai persyaratan/berkas  yang harus  dilengkapi  saat  pengurusan  izin  tersebut  dan  setelah  itu  harus  membayar pajak  kepada  pemerintah  setempat,  sedangkan  hasil  dari  menambang  pasir  itu sendiri masih sangat minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  masih  lemah  dan  kurang tegasnya aparat pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam menegakkan dan menjalankan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Pihak  pemerintah  terkesan melepas begitu saja para penambang pasir dalam melakukan kegiatannya tanpa ada
kontrol  yang berkesinambungan. Menurut Abdul  Syukur Staf Dinas Perindustrian Perdagangan  Pertambangan  dan  Energi  Kabupaten Kediri menyatakan  bahwa selama  ini  tidak  melakukan  tindakan  yang  tegas  serta peringatan/sanksi  kepada para  penambang  pasir  tersebut  karena  faktor  ekonomi  dan  minimnya  penghasilan dari penambang pasir (wawancara, Rabu, 1 November 2017).
Pemerintah  setempat  dalam  hal  ini  pemerintah  Kabupaten Kediri hendaknya melakukan  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  setempat  dalam  usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Mempertimbangkan berbagai  peraturan  Perundang-Undangan  yang  mengatur  tentang  Pertambangan, Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah, hak penambangan pasir yang dilakukan oleh  masyarakat  lokal  tetap  harus  menjadi  perhatian  khusus  bagi  pemerintah setempat karena kegiatan pertambangan tersebut telah berlangsung sejak dulu dan terus  menerus  sehingga  tanpa  disadari  akan  menimbulkan  dampak  terhadap masyarakat dan  lingkungan  hidup  di  wilayah  tersebut,  serta  memberikan  peluang terhadap  terjadinya  perusakan  fungsi  lingkungan.  Hal  ini  disesabkan  karena  pada umumnya  para  penambang  pasir  belum  mengetahui  bagaimana  melakukan kegiatan  penambangan  yang  baik  dan  benar  yang  penting  bagaimana  kebutuhan hidup tercukupi.

## VII. KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Masyarakat  selama  ini melakukan  penambangan  pasir  di  Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan penguasaan secara fisik dan secara alamiah dan turun temurun selama 20 tahun tetapi penguasaan secara fisik saja tidak cukup dan  masyarakat  di  kecamatan  plosoklaten  Kabupaten  kediri  yang  melakukan penambangan harus mempunyai izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang bisa diurus oleh  masyarakat  itu  sendiri  di  Pemerintahan  Kabupaten  Kediri  yang  tercantum dalam  Pasal  1  ayat  10  Undang-undang  No.  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Bahwa  dari  sisi  lingkungan  hidup  penambangan  pasir  secara  liar  harus dihentikan dan  ditindak  tegas  sebab  sangat  merugikan  untuk  lingkungan  hidup disekitarnya.
3. Pemerintah Kabupaten Kediri kurang tegas dalam menerapkan aturan-aturan yang dibuatnya  yakni,  PERDA  No. 14 Tahun  1998  tentang  Pajak  Pengambilan  dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan PERDA No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hal  ini  disebabkan  karena  masyarakat  lokal  yang  melakukan  kegiatan penambangan pasir merupakan masyarakat ekonomi lemah dan hasil dari kegiatan menambang  pasir  itu  sendiri  masih  sangat  minim  untuk memenuhi  kebutuhan sehari- hari mereka, sehingga terjadi “pembiaran” oleh pemerintah setempat.

## VIII. SARAN
1. Pemerintah  harus  memperhatikan  keadaan/kondisi  masyarakat  lokal  yang melakukan kegiatan penambangan pasir, sehingga seharusnya  ada kebijakan lebih responsive  yang  lebih  memihak  kepada  masyarakat  setempat,  mengingat  kegiatan penambangan  pasir  tersebut  merupakan  mata  pencaharian  utama  sebagian masyarakat penambang pasir.
2. Perlunya  dilakukan  penyuluhan  hukum  mengenai  pertambangan  dan lingkungan  hidup kepada  masyarakat  lokal  yang  melakukan  penambangan  pasir agar mereka mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara.
3. Pemerintah  setempat  tetap  mendampingi  dan  memberikan  arahan  kepada  para penambang  pasir  agar  tidak  menimbulkan  dampak  terhadap  masyarakat  dan lingkungan hidup di wilayah tersebut.

## Daftar Pustaka
http://intisarihukum.blogspot.co.id/2010/12/hukum-administrasi-negara- perizinan.html
Takdir Rahmadi. 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali.
Muhammad  Akib.  2013.  Hukum  Lingkungan  Perspektif  Global  dan  Nasional.
Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 4 ayat 4 tentang pemerintahan Daerah.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.