Vol. 10 No. 2 April 2024 p-ISSN : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 Tersedia online di http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/

## Optimalisasi Komunikasi Organisasi dalam Penguatan Eksistensi Kelembagaan Dewan Energi Nasional
Agung Mandala 1 , Ahmad Toni 2
1 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Universitas Budi Luhur 2 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Universitas Budi Luhur E-mail correspondence : ahmad.toni@budiluhur.ac.id

## ABSTRAK
Lembaga yang menggerakkan strategi energi negara ini adalah Dewan Energi Nasional yang tidak  memihak  dan  abadi.  Undang-Undang  Energi  30  Tahun  2007  menjadi  dasar  hukum pembentukan  DEN.  Tujuh  menteri  yang  bertanggung  jawab  langsung  di  bidang  penyediaan, pengangkutan, distribusi, dan konsumsi energi adalah DEN yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia  dan  diwakili  oleh  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia.  Pendekatan  “ pencils ” Public Relations menjadi  fokus  penelitian  ini.  Pendekatan  ini  berupaya  membangun  hubungan  positif dengan  pemangku  kepentingan  utama  melalui  penggunaan  publikasi,  acara,  berita,  partisipasi masyarakat,  alat  identitas,  lobi,  dan  investasi  sosial.  Strategi  penelitian  deskriptif  berdasarkan paradigma kualitatif digunakan dalam proses penelitian. Berdasarkan temuan tersebut, Humas DEN telah  berusaha  memperkuat  posisinya  di  pasar  dengan  menggunakan  teknik  PR “ pencils ”.  Dalam upaya untuk memperkuat institusi, pencils digunakan.
Kata Kunci : Dewan Energi Nasional, Public Relations , PR Kelembagaan, PENCILS

## ABSTRACT
Powering  the  country's  energy  strategy  is  the  impartial  and  everlasting  National  Energy Council.  The  Energy  Law  30  of  2007  constituted  the  legal  basis  for  the  formation  of  DEN.  The seven  ministers  directly  responsible  for  energy  supply,  transportation,  distribution,  and consumption  make  up  DEN,  which  is  led  by  the  President  of  the  Republic  of  Indonesia  and represented  by  the  Vice  President  of  the  Republic  of  Indonesia.  Public  Relations'  "pencils" approach is the focus of this study. This approach seeks to establish positive connections with key stakeholders  via  the  use  of  publications,  events,  news,  community  participation,  identity  tools, lobbying,  and social investment.  A  descriptive  research  strategy  based  on  a  qualitative  paradigm was used in the study process. According to the findings, DEN Public Relations has been trying to solidify  its  position  in  the  market  by  using  the  "pencils"  PR  technique.  In  an  attempt  to  fortify institutions, pencils are being used.
Keywords : National Energy Council, Public Relations, Institutional PR, PENCILS

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  Pasal  33  Undang-Undang
Dasar  1945,  sumber  daya  energi  adalah sumber  daya  alam  yang  harus  dimiliki oleh negara dan digunakan untuk sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Karena energi  memainkan  peran  yang  sangat penting  dalam  meningkatkan  kegiatan ekonomi  dan  ketahanan  nasional,  maka seluruh aspek pengelolaan energi- pasokan,  penggunaan,  dan  eksploitasi- harus dilakukan secara adil, berkelanjutan,  rasional,  optimal,  dan
terintegrasi.  Pasokan  energi  yang  stabil,
sangat penting untuk melakukan diversifikasi sumber energi, karena cadangan  sumber  daya  energi  tak terbarukan terbatas. Dengan
mempertimbangkan faktor-faktor ini, negara  bagian  telah  meminta  pemerintah federal  untuk  membentuk  Dewan  Energi Nasional (DEN).
Tanggung  jawab  kebijakan  energi negara  terletak  pada  DEN,  sebuah lembaga  nasional  yang  otonom  dan bertahan  lama.  Undang-Undang  Energi 30  Tahun  2007  menjadi  dasar  hukum pembentukan  DEN.  Tujuh  menteri  yang membidangi produksi, transmisi,
distribusi, dan konsumsi energi membentuk  DEN  yang  dipimpin  oleh Presiden  Indonesia  dan  diwakili  oleh Wakil Presiden.
Kabinet saat ini terdiri dari menteri- menteri  yang  bertanggung  jawab  di bidang keuangan, perindustrian, perhubungan, pertanian, badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas),  riset  teknologi,  kehutanan dan  lingkungan  hidup,  serta  delapan anggota  yang  ditunjuk  oleh  unsur pemangku kepentingan.

## Gambar 1. Struktur DEN
Sumber: Data Peneliti, 2024
DEN sesuai dengan amanat Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2007 tentang Energi bertugas, yaitu:
a. Merancang dan merumuskan kebijakan  energi  nasional  untuk ditetapkan  oleh  Pemerintah  dengan persetujuan DPR.
b. Menetapkan  Rencana  Umum  Energi Nasional.
c. Menetapkan langkah-langkah penanggulangan  kondisi  krisis  dan darurat energi.
d. Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang  energi  yang  bersifat  lintas sektoral.
Kebijakan  energi  nasional  telah dikodifikasikan  menjadi  undang-undang melalui beberapa keputusan dan peraturan. Misalnya saja Peraturan
Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2014  yang menetapkan  kebijakan  energi  nasional (KEN),  Peraturan  Presiden  (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017  yang  menetapkan rencana  umum  energi  nasional  (RUEN), dan  Peraturan  Presiden  Nomor  41 Tahun 2016  yang  mengatur  tata  cara  penetapan
dan  penanganannya.  krisis  energi  dan keadaan darurat.
Pelaksanaan  tugas  DEN  dibantu oleh  Sekretaris  Jenderal  DEN  dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan
Permen  ESDM  No.37/2021  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat Jenderal  DEN,  dalam  membantu  tugas Sekretaris  Jenderal  DEN  dibantu  oleh Kepala  Biro  Fasilitasi  Kebijakan  Energi dan Persidangan.
Biro  Fasilitasi  Kebijakan  Energi dan  Persidangan,  dalam  pelaksanaan tugas kehumasan dan persidangan dibantu oleh Kelompok Kerja Humas dan Persidangan.  Kelompok  Kerja  Humas dan  Persidangan  sebagai  ujung  tombak dalam  mengelola  informasi  mempunyai peran yang penting dalam menyebarluaskan informasi kepada Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah dan  pihak  lain  terkait  tentang  tugas  dan kebijakan di bidang energi yang ditetapkan oleh DEN.
Kelompok Kerja Humas dan
Persidangan juga mempunyai tugas untuk melakukan melakukan pengumpulan bahan  dan  data,  pelaksanaan,  serta evaluasi pelaksanaan atas penyelenggaraan komunikasi kemasyarakatan,  siaran  dan  konferensi pers, publikasi dan hubungan kelembagaan kegiatan DEN. Disamping  itu,  Kelompok  Kerja Humas  dan  Persidangan  juga  harus memastikan terselenggaranya Persidangan  DEN,  dimana  Persidangan DEN  merupakan  aspek  penting  dalam mengukur kinerja kelembagaan DEN.
Hampir  setiap  organisasi  atau lembaga,  khususnya  yang  berhubungan dengan  pemerintah,  membutuhkan  jasa
humas  (PR)  atau  humas.  Hubungan masyarakat sering kali dipandang sebagai kekuatan pendorong di belakang perusahaan mana pun.
Menjalin  kontak  dengan  pemangku kepentingan  atau  mengkomunikasikan visi,  maksud,  tujuan,  dan  kegiatan  bisnis kepada  publik  adalah  dua  fungsi  humas yang paling penting bagi setiap organisasi (Kasali, 2005).
Selain itu, humas berfungsi sebagai media penyebaran informasi, pengembangan, pemeliharaan, dan pembangunan  hubungan  baik  untuk mencapai  persepsi  yang  baik  terhadap organisasi.  Untuk  mencapai  tujuannya, suatu lembaga bergantung pada hubungan masyarakat.  Karena  desain  komunikasi humas berdampak pada citra dan reputasi positif lembaga, maka hubungan masyarakat  sangat  penting  bagi  lembaga untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Salah satu  aset  paling  berharga  bagi  organisasi mana  pun  adalah  reputasinya.  Pasalnya, opini  publik  terhadap  institusi  tersebut membentuk citranya. Lembaga itu sendirilah  yang  menentukan  apakah  ia mempunyai  reputasi  yang  baik  atau negatif.  Persepsi  terhadap  suatu  realitas melahirkan  gambaran.  Gambaran  yang tidak  sempurna  juga  merupakan  hasil pemahaman yang didasari oleh pengetahuan yang kurang (Oktavianingsih & Rusfian, 2012). Dengan memberikan informasi publik  yang  logis,  mudah  dipahami,  dan dapat  dipercaya,  suatu  organisasi  dapat mencapai citra yang diinginkan. Mempertahankan  reputasi  positif  sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi,  karena  hal  ini  mendorong karyawan untuk berpikir di luar
kebiasaan dan membina hubungan positif dengan  masyarakat  umum.  Sebaliknya, jika masyarakat mempunyai kesan negatif terhadap suatu lembaga, hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan yang dapat  menimbulkan  ketidakpercayaan, dan  pada  akhirnya  masyarakat  akan meninggalkan  lembaga  tersebut,  yang merupakan  kabar  buruk  bagi  lembaga tersebut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
A. RELATIONS ATAU HUMAS
“Hubungan  Masyarakat  adalah keseluruhan usaha  yang dilakukan secara terencana  dan  berkesinambungan  untuk menciptakan  dan  memelihara  itikad  baik serta  saling  pengertian  antara  suatu organisasi  dengan  seluruh  khalayaknya” demikian  bunyi  definisi  kamus  yang diterbitkan  pada  bulan  November  1987 oleh  Institute  of Public  Relations (IPR), sebuah  lembaga  humas  terkemuka  di Inggris  dan  Eropa.  Singkatnya,  humas memerlukan serangkaian upaya terkoordinasi, seperti rangkaian
kampanye atau program terpadu.
Inti  dari  hubungan  masyarakat adalah  untuk  memberikan  informasi kepada  khalayak  (masyarakat  umum) mengenai  tujuan  dan  pencapaian  positif organisasi  (Stojanović  et  al.,  2020). Menurut  Asosiasi  Hubungan  Masyarakat Internasional (IPRA), hubungan masyarakat  adalah  fungsi  manajemen unik  yang  membantu  organisasi  dan komunitasnya berkomunikasi,
memahami, menerima, dan bekerja sama. Hal ini juga mendefinisikan dan menekankan  tugas  manajemen  untuk melayani  kepentingan  publik,  membantu mengikuti tren dan  mengikuti perubahan,
dan  mengandalkan  teknik  komunikasi yang sehat dan etis sebagai alat utamanya (Rumanti, 2001).
Perusahaan mendapat reputasi positif  dari  masyarakat,  humas  harus mampu beradaptasi, membantu pemecahan masalah, dan mengembangkan  citra  positif.  Dalam bidang pemerintahan, hubungan masyarakat mengacu pada proses komunikasi  dua  arah  yang  metodis  dan terencana antara pemerintah dan lingkungan  internal  dan  eksternal  suatu organisasi  guna  meningkatkan  nilai, kepentingan,  pengertian,  dan  dukungan organisasi.  Jika  Anda  ingin  mengetahui bagaimana  cara  kerja  suatu  institusi  atau organisasi  berhubungan  dengan  dunia luar,  Anda  tidak  perlu  melangkah  lebih jauh dari hubungan masyarakat.
Salah  satu  definisi  humas  adalah penyebaran  informasi  yang  dilakukan oleh  perwakilan  suatu  organisasi.  Peran humas adalah memperkuat dialog internal dan  eksternal.  Karena  kesalahpahaman umum  bahwa  PR  adalah  singkatan  dari PR  dan  bukan  PR  itu  sendiri,  istilah- istilah tersebut sering kali membingungkan  dan  dianggap  memiliki arti  yang  sama.  Tujuan  dari  hubungan masyarakat,  atau  PR,  adalah  untuk membantu institusi dan individu menjalin hubungan  positif  dengan  masyarakat umum sehingga mereka dapat memperoleh  dukungan  dan  pemahaman agar  dapat  menjalankan  misi  yang dimaksudkan dengan lebih efektif.
Bagian  penting  dari  tugas  humas adalah  berupaya  membuat  orang  merasa kasihan  atas  suatu  kejadian  dengan membuatnya seolah-olah mereka mengetahui  segala  hal  yang  perlu
diketahui  mengenai  kejadian  tersebut (Domes  &  Frings,  2020).  Jelas  bahwa humas tidak mencakup semuanya, seperti yang  kita  lihat  pada  bagian  sebelumnya. Karena ketidakpuasan masyarakat terhadap institusi selalu merupakan akibat dari peristiwa internal, humas tidak dapat berkembang  melampaui  fungsinya  saat ini  sebagai  fungsi  “pelengkap”  yang hanya  sekedar  menyebarkan  informasi kepada  masyarakat  umum  (Malich  & Rehmann-Sutter, 2022).
Pada  saat  yang  sama,  humas mencakup banyak hal, sehingga berdampak  pada  masalah  internal  dan eksternal,  khususnya  dalam  membina hubungan  dengan  komunitas  yang  lebih luas.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa terdapat banyak ruang untuk berkembang di  bidang  humas,  dan  hal  ini  merupakan kabar  baik  bagi  bidang  kehumasan  dan institusi.  Hubungan  masyarakat  dan penjangkauan komunitas mempunyai tujuan  yang  sama  yaitu  memfasilitasi dialog antara organisasi dan konstituennya.

## B. FUNGSI PUBLIC RELATIONS
Tujuan humas adalah untuk mencapai  tujuan  komunikasi,  karena fungsi  manajemenlah  yang terlibat dalam pelaksanaan  operasi  komunikasi.  Ketika humas  telah  terbukti  menjadi  suatu kegiatan  yang  menonjol  dari  yang  lain, kita  katakan  bahwa  kegiatan  tersebut berfungsi  dalam  suatu  organisasi  atau lembaga.  Hubungan  masyarakat  sering kali  mempunyai  tujuan  sebagai  berikut: pertama,  menjaga  jalur  komunikasi  tetap terbuka antara dunia usaha dan masyarakat umum; kedua, melakukan apa yang  dianggap  benar  oleh  masyarakat;
dan  ketiga,  bertindak  dengan  cara  yang mencerminkan  organisasi  dengan  baik (Suharto et al., 2022).
Peran utama humas adalah memastikan bahwa opini publik
mengenai kebijakan dan operasi organisasi  didengar  dan  dipertimbangkan (Anggoro,  2002).  Hal  ini  membantu menjaga kebijakan dan operasional organisasi  sejalan  dengan  kebutuhan  dan pandangan  masyarakat.  Selain  itu,  para profesional hubungan masyarakat memberi  nasihat  kepada  manajemen tentang  cara  menerima  dan  menyetujui kebijakan  dan  operasi  organisasi  melalui pengembangan dan implementasi program.

## C. PERAN PUBLIC RELATIONS
Suatu organisasi atau instansi wajib mempunyai  humas  sebagai  representasi atau  tanggung  jawabnya.  Berkomunikasi dua  arah  dengan  audiens  internal  dan eksternal  adalah  bagian  besar  dari  tugas PR.  Oleh  karena  itu,  PR  mempunyai tujuan  ganda,  baik  di  dalam  maupun  di luar perusahaan (Fitzpatrick &
Weissman, 2021).
Ada  empat  tingkatan  fungsi  utama humas  dalam  manajemen  (Anggoro, 2002):
a. Para  profesional  di  bidangnya  yang dapat  memberikan  bimbingan  kepada manajemen  tingkat  atas  mencakup petugas  hubungan  masyarakat  dan mereka  yang  berspesialisasi  dalam meresepkan  obat.  Dalam  organisasi yang mengalami transformasi signifikan  atau  sering  terjadi,  posisi seperti ini sangat penting.
b. Hubungan  masyarakat  merupakan bagian  integral  dari  setiap  tim
manajemen,  baik  sebagai  bagian integral dari tim atau sebagai pemimpin selama masa krisis memfasilitasi  pemecahan  masalah. Institusi  yang  menghadapi  banyak bahaya namun tidak pernah
mengalami  perubahan  memerlukan posisi seperti ini.
c. Fasilitator komunikasi, yang
memediasi atau menjembatani apabila terjadi kesalahpahaman antara lembaga dengan masyarakat.
Organisasi  dengan  tingkat  bahaya rendah  namun  tingkat  perubahan tinggi memerlukan posisi seperti ini.
d. Pelayanan  teknis  dan  pelaksanaan komunikasi merupakan tanggung
jawab  teknisi  komunikasi.  Dalam bisnis yang stabil dan tidak menimbulkan  ancaman,  posisi  seperti ini sangatlah penting.

## D. RUANG LINGKUP PEKERJAAN PUBLIC RELATIONS
Public Relations secara lebih sederhana  dapat  diartikan  sebagai  berikut (Suprawoto, 2018):
a. Publikasi dan periklanan, yang mencakup  upaya  menarik  perhatian suatu bisnis atau tujuan melalui bentuk media  yang  sudah  ada  dan  sedang berkembang. Dengan kata lain,
publisitas adalah proses yang
melaluinya  suatu  entitas  berupaya  agar tindakannya  diliput  oleh  media  berita. Menulis  untuk  publikasi  di  majalah, rilis  berita,  dan  outlet  lainnya  adalah salah satu contohnya.
b. Kejadian, misalnya merencanakan
pertemuan  atau  tamasya  dalam  upaya membentuk reputasi.
c. Menyelenggarakan upacara untuk menghormati  seseorang  adalah  salah satu contohnya.
d. Siaran pers, buletin, berita, dll. merupakan  contoh  produk  tekstual yang dibuat oleh humas untuk mengkomunikasikan  informasi  kepada publik.  Jadi,  menjadi  penulis  yang  ahli (dalam penulisan PR) itu penting.
e. Keterlibatan Masyarakat, dengan penekanan  pada  mendorong  partisipasi masyarakat setempat. Untuk menumbuhkan  keterlibatan  komunitas atau  komunitas  lokal,  humas  harus memberikan  inisiatif  yang  sesuai. Tujuan tambahan dari hubungan masyarakat  adalah  untuk  menjadikan perusahaan  sebagai  elemen  integral dari  lingkungan  sekitar.  Masyarakat diharapkan akan merasakan munculnya rasa memiliki. Menyelenggarakan kontes  adalah  salah  satu  cara  untuk menyebarkan  berita  ke  publik  dan media.
f. Media  identitas,  bidang  yang  terkait dengan hubungan masyarakat, berfokus pada membina hubungan dengan outlet berita.  Dalam  hubungan  masyarakat, media adalah sekutu tetap. Baik humas maupun  media  saling  bergantung  satu sama  lain dalam penyebaran berita dan informasi  serta  pembentukan  opini publik.
g. Profesi  humas  seringkali  melakukan lobi,  yaitu  berusaha  meyakinkan  dan melakukan tawar-menawar dengan pihak  lain.  Misalnya,  kemampuan  ini nampaknya  diperlukan  ketika  terjadi krisis manajemen.
h. Untuk  memajukan  kepentingan  dan kesejahteraan  sosial,  para  profesional hubungan  masyarakat  terlibat  dalam
Investasi Sosial dengan mengembangkan program-program yang melakukan hal tersebut.

## E. KOMUNIKASI ORGANISASI
Memahami  optimalisasi  komunikasi organisasi dalam konteks pelayanan publik pemerintah,  ada  beberapa  teori  dan  riset yang  perlu  dikaji.  Mengutip  dari  buku “ Organizational Communication:
Perspectives  and  Trends ”  oleh  (Papa,
2008), komunikasi organisasi didefinisikan sebagai  proses  pertukaran  informasi  dan pemahaman  di  antara  individu  dalam sebuah organisasi. Komunikasi yang efektif menghasilkan pemahaman bersama, memperkuat ikatan organisasi, dan mengarahkan  perilaku  ke  arah  tujuan organisasi (Zainal Abidin et al., 2021).
Selain  itu,  buku  “ Public  Service
Excellence  in  the  21st  Century ”  oleh
(Baimenov & Liverakos, 2019)
menggambarkan  bagaimana  komunikasi mempengaruhi  pelayanan  publik.  Penulis menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan publik  sangat  bergantung  pada  seberapa baik  suatu  entitas  pemerintahan  mampu berkomunikasi dengan pemangku
kepentingannya, termasuk masyarakat. " Organizational Communication:
Balancing  Creativity  and  Constraint "
(Goodal et al., 2001) menjelaskan  bahwa komunikasi  yang  terstruktur  dengan  baik dan fleksibel membantu organisasi dalam adaptasi  dan  inovasi.  Dalam  konteks pelayanan  publik,  hal  ini  berarti  bahwa organisasi pemerintah harus terus menerus memperbarui cara mereka berkomunikasi  dengan  publik  agar  tetap relevan dan efektif.

## 3. METODE PENELITIAN
Strategi
penelitian deskriptif berdasarkan paradigma kualitatif digunakan dalam proses penelitian.
Mengumpulkan informasi dari dua sumber:
pertama, laporan langsung dari narasumber,  dan  kedua,  artikel  dan  buku ilmiah.  Untuk  memudahkan  pemerataan data  lapangan  dengan  evaluasi  saat  ini, maka  data  utama  dan  data  sekunder diperiksa  dan  diklasifikasi  menurut  kata pembanding (Sugiyono, 2019).
Penerapan penelitian PENCILS pada inisiatif PR DEN. Penelitian ini bergantung pada informan kunci yang dapat memberikan  informasi  yang  cukup  dan komprehensif  mengenai  tujuan  penelitian. Orang-orang  berikut  ini  diidentifikasi sebagai informan kunci: koordinator rencana  umum  dan  kebijakan  energi, koordinator  urusan  hukum  dan  personalia, sub-koordinator  hubungan  masyarakat  dan dokumentasi,  analis  protokol  dan  petugas protokol, dan analis dari publikasi.
Tabel 1. Informan Kunci No. Jabatan Keterangan 1. Koordinator Fasilitasi Rencana  Umum Energi Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan energi. 2. Koordinator Fasilitasi Kebijakan Energi Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan energi 3. Koordinator Hukum dan Kepegawain Melaksanakan penanganan urusan hukum dan keanggotaan DEN,serta kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat  Jenderal DEN.
4. Sub  Koordinator Melakukan
No. Jabatan Keterangan Kehumasan pengumpulan  bahan dan data, pelaksanaan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyelenggaraan komunikasi kemasyarakatan, siaran dan konferensi pers,  publikasi  dan hubungan kelembagaan kegiatan DEN. 5. Sub  Koordinator Dokumentasi Melakukan penyusunan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi  pelaksanaan atas dokumentasi persidangan dan penyusunan  notulen persidangan DEN. 6. Pranata Humas Ahli Pertama Keprotokolan Persidangan Membantu penyusunan komunikasi kemasyarakatan, siaran dan konferensi pers,  publikasi  dan hubungan kelembagaan kegiatan DEN. 7. Analis Publikasi  Membantu penyusunan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi  pelaksanaan atas dokumentasi persidangan Sumber: Data Peneliti, 2024

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Jika sebuah  bisnis  ingin  membangun reputasi  yang  baik,  maka  diperlukan hubungan  masyarakat.  Baik  di  bisnis swasta  maupun  lembaga  publik.  Agar masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap instansi pemerintah, sudah
menjadi  tanggung  jawab  DEN  untuk menumbuhkan  persepsi  masyarakat  yang positif.  Selain  itu,  Humas  DEN  juga berupaya membina dan mengawasi hubungan positif dengan masyarakat internal,  termasuk  antar  staf,  karena hubungan ini sangat penting bagi pendirian dan pemeliharaan lembaga pendidikan.
Selain berkomunikasi dengan pemangku  kepentingan  internal  DEN, humas juga membantu organisasi membangun dan mempertahankan hubungan positif dengan pemangku kepentingan  eksternal,  yaitu  masyarakat lokal. Seorang profesional hubungan masyarakat  yang  efektif  tahu  bagaimana menjaga  perdamaian  dan  mendengarkan masyarakat  ketika  mereka  mempunyai  ide atau  kekhawatiran,  khususnya  mengenai peraturan  energi  atau  rekomendasi  DEN, untuk mendapatkan kepercayaan
masyarakat.
Pentingnya hubungan masyarakat  bagi  suatu  lembaga  terkadang diremehkan,  oleh  karena  itu  penting  untuk menentukan  sejauh  mana  upaya  humas DEN (PENCILS).
A. Publication & Publicity
Aspek  penting  dalam  mengenalkan lembaga kepada masyrakat melalui berbagai  media    yang  ada,  baik  itu  media mainstream  maupun  media  baru.    Dengan kata  lain,  publisitas  adalah  upaya  lembaga agar kegiatannya diberitakan media massa, ataupun menginformasikan kepada masyarakat. Sub Koordinator Humas menjelaskan “publikasi terhadap kegiatan DEN kebanyakan dipublish pada website ataupun  media  sosial,  sedangkan  dalam bentuk  cetak  sudah  sangat  dikit  terbatas pada  kegiatan  seperti  pameran  ataupun yang lingkupnya nasional”
Senada  dengan  Sub  Koordinator  Humas, Analis Publikasi juga menjelaskan, bahwa “publikasi  DEN  memang  masih  terbatas dan  masih  belum  menyesuaikan  dengan masyarakat  dimana  yang  menyebabkan jumlah  pengikut  pada  media  social  masih sedikit, berbeda dengan instansi Pemerintah  lain  yang  sudah  sangat mengikuti  gaya  kekinian  baik  dari  segi konten  ataupun  Bahasa  yang  digunakan pada  media  publikasi,  namun  disatu  sisi publikasi  kita  bisa  dilihat  pada  laman website  dimana  secara  lengkap  publikasi disampaikan dari tahun sebelum belumnya.”
Gambar 2. Media Publikasi Sumber: Website DEN, 2023
Menanggapi hal tersebut,
Koordinator  Hukum  dan  Kepegawaian mengatakan,
“ada 10 publikasi DEN yang dapat dilihat oleh masyarakat umum mengenai kegiatan yang  telah  dilakukan  oleh  DEN,  yaitu: harga  acuan  energi,  newsletter  DEN, energy  outlook,  ketahanan  energi,  bauran energi,  buku  DEN,  executive  reference data,  rencana  strategis,  pengumuman  dan galeri  foto.  Kanal  Publikasi  pada  website DEN merupakan salah satu bentuk strategi humas dalam melakukan hubungan membangun image positif kepada masyarakat,  dimana  masyarakat  dapat melihat  dimana  dan  kapan  saja  sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”
Disamping itu, Sub Koordinator
dokumentasi juga menyampaikan “memang  dari  segi  kuantitas  publikasi pemberitaan  masih  kurang,  pada  tahun 2022  pada  website  baru  terdapat  220 publikasi  pemberitaan  sedangkan  pada media  baru  atau  media  sosial  hampie  3 atau  4  kali  dari  jumlah  publikasi  website, ini dikarenakan segmen target user sangat berbeda  pada  website  DEN  dan  Media Sosial DEN”.

## Gambar 3. Jumlah Media Sosial DEN
Sumber: Data Peneliti, Tahun 2022
Menyambung Koordinator Rencana Umum Energi menjelaskan “bahwa  publikasi  DEN  saat  ini  sangat teknis,  dimana  yang  disampaikan  kepada masyarakat adalah sisi supply dan demand energi  secara  detail  dan  angka  teknis, belum  ada  versi  untuk  masyarakat  umum. Seperti  halnya  publikasi  neraca  ataupun outlook  energi,  biasanya  diperuntukan untuk Pemerintah Daerah dalam menyusun scenario kebutuhan energi pada masing-masing daerahnya dengan memproyeksikan sumber energi
didaerahnya masing-masing”.

## Sejalan dengan  itu, Koordinator Kebijakan Energi juga mengatakan
“memang  kedepannya  terutama  humas perlu  melakukan  edit  ataupun  perubahan bentuk  data  dari  yang  sifatnya  teknis kedalam  bentuk  yang  mudah  dipahami, sehingga  publikasi  DEN  bisa  lebih maksimal  bisa  dalam  bentuk  tercetak ataupun  digital  disesuaikan  dengan  selera masyarakat bukan selera pembuat publikasi.”
Pranata Ahli Humas Pertama mengatakan
“memang  kedepannya  akan  dipikirkan bagaimana  caranya  publikasi  ataupun terbitan teknis DEN ini bisa disampaikan dalam dua scenario, yaitu scenario teknis dan  umum.  Tujuan  dari  penyesuaian  ini adalah  untuk  menjaga  persepsi  serta hubungan  dengan  masyarakat  umum, sehingga  nantinya  DEN  akan  lebih dikenal  karena  memiliki  publikasi  yang dapat  membantu  masyarakat  baik  untuk penelitian, tugas kuliah, sosialisasi ataupun gaya hidup untuk hemat energi”.

## B. Events
Merupakan  aspek  penting  lainnya dimana  event  atau  kegiatan  kelembagaan merupakan upaya instanssi untuk membentuk  citra.  Dalam  hal  ini,  DEN sebagai  instansi  mandiri  Pemerintah memiliki berbagai macam event terutama yang  merupakan  inti  dari  kegiatan  DEN itu  sendiri.  Berdasarkan  Perpres  Nomor 26  tahun  2008  tentang  Pembentukan DEN  dan  tata  Cara  Penyaringan  Calon Anggota  DEN,  DEN  melakukan  Sidang Paripurna  dan  Sidang  Anggota.  Sidang Paripurna  dilakukan  secara  berkala  yang dihadiri  Pimpinan  dan  Anggota  DEN sekurang-kurangnya  dua  kali  dalam  satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.  DEN  juga  melakukan  Sidang Anggota  secara  berkala  yang  dipimpin oleh  Ketua  Harian  DEN  dan  dihadiri Anggota  DEN  sekurang-kurangnya  satu kali dalam dua bulan atau sewaktu-waktu jika  diperlukan.  Penyelenggaraan  Sidang Paripurna  DEN  baru  diselenggarakan sebanyak  lima  kali  sampai  dengan  tahun 2022.
Tabel 2. Pelaksanaan Sidang  Paripurna

## Sumber: Data Peneliti, Tahun 2023
Sedangkan,  Sidang  Anggota  DEN telah  diselenggarakan  sebanyak  tiga puluh  delapan  kali  sejak  tahun  2009 sampai  dengan  tahun  2022.  Pada  tahun
2021 merupakan Sidang Anggota terbanyak yaitu enam kali penyelenggaraan,  Sementara  pada  tahun 2011 tidak terselenggara Sidang Anggota satu kalipun. Tahun 2009, DEN menyelenggarakan tiga kali Sidang Anggota, yaitu: Sidang Anggota ke-1, ke- 2  dan  Sidang  Anggota  ke-3.  Pada  tahun 2010  DEN  menyelenggarakan  tiga  kali Sidang  Anggota,  yaitu  Sidang  Anggota ke-4,  ke-5  dan  ke-6.    Pada  tahun  2011 DEN  tidak  menyelenggarakan  Sidang Anggota.  Selanjutnya  pada  tahun  2012 DEN  hanya  menyelenggarakan  dua  kali Sidang  Anggota.  Pada  tahun  2013  DEN hanya menyelenggarakan tiga kali Sidang Anggota. Pada Tahun 2014 DEN menyelenggarakan dua kali Sidang Anggota,  tahun  2015  menyelenggarakan tiga  kali  Sidang.  Pada  tahun  2016  DEN menyelenggarakan tiga kali Sidang Anggota,  sedangkan  pada  tahun  2017 menyelenggarakan  lima  kali  Sidang Anggota.  Selanjutnya  pada  tahun  2018 hanya menyelenggarakan dua kali
Sidang. Pada tahun 2019 DEN menyelenggarakan dua kali Sidang
Anggota.    Lanjut,  pada tahun  2020  DEN tidak  menyelenggarakan  Sidang  Anggota dikarenakan  belum  terpilihnya  Anggota
DEN  dari  Unsur        Pemangku Kepentingan, berdasarkan Permen ESDM No.7/2011  tentang  Kode  Etik  dan  Tata Tertib,  Sidang  dapat  dilakukan  apabila dihadiri  oleh  sekurangkurangnya  50  % (lima  puluh  persen)  ditambah  1  (satu) dari  jumlah  Pimpinan  DEN  dan  Anggota
DEN. Pada tahun 2021, DEN
menyelenggarakan  enam  kali  Sidang Anggota,  dimana  terbanyak  sejak  DEN didirikan  pada  tahun  2008.  Selanjutnya pada tahun 2022 DEN menyelenggarakan empat kali Sidang Anggota.
Koordinator  Hukum  dan  Kepegawaian menjelaskan:
“dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi DEN,  dibantu  oleh  Setjen  DEN.  Baik  itu memfasilitasi  secara  teknis  ataupun secara  administrasi.  Setjen  DEN  dalam hal  ini  dibantu  oleh  tiga  kepala  biro memiliki SOP tersendiri dalam
memfasilitasi  kegiatan  DEN.  Terkait dengan  Persidangan,  Permen  Tatib sudah  menjelaskan  mekanisme  secara umum  bagaimana  alur  Persidangan DEN.  Memang  dalam  implementasinya banyak sekali penyesuaian yang dilakukan  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi, penyesuaian tersebut yang harus diakomodir  dalam  perbaikan  Permen Tatib nantinya, sehingga bisa implementatif”. Adapun data dapat  dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3. Pelaksanaan Sidang DEN
Sumber: Data Peneliti, Tahun 2023
Selain  events  Persidangan,  DEN juga  memiliki  events  lainnya  seperti: Anugerah DEN. Anugerah DEN merupakan  events  dimana  DEN  mencari
Pemerintah  Daerah  dalam  keterlibatan proaktif  untuk  mengembangakan  energi di daerahnya masing-masing.
Menanggapi  hal  tersebut,  Koordinator Hukum dan Kepegawaian mengatakan, “Anugerah  DEN  merupakan  event  yang baru  diselenggarakan  pada  tahun  2022, dimana event ini merupakan jawaban DEN terhadap Pemda dalam penyusunan
Rencana  Umum  Energi  Daerah”.  Pemda
yang  aktif  akan  diberikan  penghargaan oleh  DEN,  sedangkan  terkait  Persidangan merupakan  event  resmi  yang  merupakan tugas dan amanat dari Perpres.”
Pranata Ahli Humas Pertama mengatakan, “Event  yang  bertujuan  mencitrakan  DEN masih  sedikit,  dikarenakan  tugas  DEN yang  memang  resmi.  Selain  itu,  Events juga  berkaitan  dengan  anggaran  kegiatan dimana  dalam  hak  ini  masih  terbatasnya anggaran DEN”.
Sejalan dengan  itu, Koordinator Kebijakan Energi juga mengatakan “Bahwa  peran  Humas  dalam  hal  ini sangat  berat  dan  penting,  dimana  event terbatas DEN dapat dilihat oleh masyarakat  secara  maksimal,  event  yang diselenggarakan  DEN  memiliki  dampak strategis  dimana  fungsi  DEN  sebenernya terletak  dari  Persidangan  DEN.  Namun, karena terbatasnya fungsi Humas mengakibatkan  banyak  masyarakat  yang tidak  mengetahui  fungsi  Persidangan DEN”. Disamping itu, Sub Koordinator dokumentasi juga menyampaikan
“Events  merupakan  aspek  penting  untuk menyuarakan  eksistensi  kelembagaan DEN,  tidak  harus  events  yang  besar namun  yang  kecil  juga  bisa  berdampak besar.  Dalam  hal  ini  memang  perlu dilakukan  diskusi  dengan  para  pakar komunikasi  dalam  menciptakan  peluang komunikasi tersebut”.
C. News atau Ketenaran
Komponen  penting  dari  pekerjaan hubungan masyarakat. Profesional hubungan masyarakat bertugas menyebarkan informasi kepada
masyarakat  umum  melalui  berbagai
produk  tertulis,  termasuk  artikel  berita, buletin,  siaran  pers,  dan  banyak  lagi. Akan  selalu  ada  liputan  berita  tentang peristiwa  DEN.  Misalnya  pada  kegiatan Persidangan  DEN,  dibuat  berita  (press release)  dan  dikirim  kepada  Biro  KLIK KESDM yang kemudian Biro KLIK akan mengirimkan kepada media yang menjadi partner.  Meskipun  setiap  berita  kegiatan dikirim  ke  media,  namun  tidak  semua press release dimuat semuanya. Pemberitaan  penyelenggaraan  event  di media  masa,  baik  media  konvensional maupun  media  online,  diharapkan  DEN menjadi  lebih  dikenal  oleh  masyarakat luas.  Selain  itu,  berita  kegiatan  DEN dapat  menumbuhkan  citra  yang  baik  dan kepercayaan masyarakat. Dari segi kuantitas  pemberitaan  yang  dilakukan oleh  Humas  DEN  masih  terbatas.  Pada tahun  2022,  pemberitaan  pada  website DEN  baru  terdapat  220  sedangkan  pada media  baru  atau  media  sosial  hampir  3 atau 4 kali dari jumlah publikasi website, ini dikarenakan segmen target user sangat berbeda  pada  website  DEN  dan  Media Sosial DEN.

## Gambar 4. Jumlah Media Sosial DEN
Sumber: Data Peneliti, Tahun 2023

## Pranata Ahli Humas Pertama mengatakan,
Pemberitaan  merupakan  hal  krusial  dalam pekerjaan  humas  DEN,  dimana  urgensi pemberitaan sangat tergantung oleh Pimpinan.  Pemberitaan  yang  disampaikan pada  website  DEN  dan  Media  Sosial  DEN baru  bersifat  5  W+1  H,  bukan  dari  sisi pandang manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, terkait pemberitaan ini
dipengaruhi oleh SDM Humas DEN, perlunya pelatihan terkait dengan writing skills karena yang  dibekali  ilmu  komunikasi  hanya  tiga orang dari 12 orang Humas DEN.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Hukum dan Kepegawaian mengatakan,
SDM  mempengaruhi  kualitas  penulisan pemberitaan,  oleh  sebab  itu  dalam  bagian kami  disediakan  anggaran  terkait  pelatihan kepegawaian.  Humas  dalam  hal  ini  apabila merasa  penting  untuk  mengikuti  pelatihan- pelatihan  kehumasan  dapat  menuliskan permintaan  pelatihan  kepada  Bagian  kami, dan kami siap membantu demi kebaikan DEN .

## D. Community Involvement

## Keterlibatan  masyarakat  sekitar.
Public Relations mesti membuat program-program  yang  ditujukan  untuk menciptakan  keterlibatan  komunitas  atau masyarakat  sekitarnya. Public  Relations juga  diharapkan  dapat  memosisikan instansi  sebagai  bagian  dari  komunitas.
Diharapkan akan muncul perasaan memiliki  ( sense  of  belonging )  dalam  diri komunitasnya. Kegiatan community
involvement  yang  diselenggarakan  DEN lebih  kepada  forum  kehumasan  DEN, dimana  bertujuan  untuk  meningkatkan sinergitas antara humas-humas Pemerintah yang menjadi anggota DEN. Sub Koordinator dokumentasi menyampaikan “Saat  ini kegiatan community involvement yang diselenggarakan DEN sangat terbatas  dikarenakan  adanya  keterbatasan anggaran.  Namun  keterbatasan  tidak menjadikan alasan, perlu alternatif lainnya untuk  meningkatkan  sinergitas,  kolaborasi serta  sinkronisasi  dalam  hal  penguatan kelembagaan DEN.”
Pranata Ahli Humas Pertama mengatakan,
“bahwa kegiatan community involvement pada  tahun  2015  telah  ada,  dimana kegiatan  diarahkan  kepada  pertemuan dengan  media  atau  sering  kita  sebut jumpa media. Namun, seiring lambat laut adanya  keterbatasan  anggaran  dan humas  masih  belum  menjadi  fokus pimpinan  sehingga kegiatan yang seperti dahulu terpaksa dihilangkan.”
Gambar 5. Instagram DEN Sumber: Data Peneliti, Tahun 2023
E. Identity -Media
Lambang resmi DEN adalah burung
Garuda berpunggung hijau. Demi kemaslahatan  bangsa  Indonesia,  logo tersebut  melambangkan pembangunan kedaulatan,  kemandirian,  dan  ketahanan energi  nasional.  Baik  humas  maupun media  saling  bergantung  satu  sama  lain dalam  penyebaran  berita  dan  informasi serta  pembentukan  opini  publik.  DEN belum menjalin kerja sama media apa pun. Pranata Ahli Humas Pertama mengatakan, “bahwa  Identity-media  pada  tahun  2015 telah  ada,  dimana  kegiatan  diarahkan kepada  pertemuan  dengan  media  atau sering  kita  sebut  jumpa  media/media gathering.  Namun,  seiring  lambat  laut adanya keterbatasan anggaran dan humas masih  belum  menjadi  fokus  pimpinan sehingga  kegiatan  yang  seperti  dahulu terpaksa dihilangkan.”
Sub Koordinator dokumentasi menyampaikan
“saat ini Identity-media pyang pada DEN sangat  terbatas  dikarenakan  adanya
keterbatasan anggaran. Namun keterbatasan  tidak  menjadikan  alasan, perlu alternatif lainnya
untuk
meningkatkan  sinergitas,  kolaborasi  serta sinkronisasi dalam hal penguatan kelembagaan DEN.”
Gambar 6. Website DEN Sumber: Data Peneliti, Tahun 2022

## F. Lobbying
Negosiasi  dan  upaya  persuasi adalah  hal  yang  lumrah  dalam  hubungan masyarakat.  Misalnya,  kemampuan  ini nampaknya  diperlukan  ketika  terjadi krisis manajemen. Secara internal, Kepala Biro  Kebijakan  Energi  dan  Fasilitasi Pengadilan  pada  Sekretariat  Jenderal DEN  melakukan  lobi  dan  negosiasi  atas nama  organisasi,  sementara  pihak  luar berkolaborasi untuk mengembangkan dan menerapkan
strategi hubungan masyarakat DEN.

## G. Sosial Investment
Pekerjaan Public  Relations untuk membuat program-program yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan  sosial.  Media  planning  dan monitoring  merupakan  langkah  strategis yang  harus  dipikirkan  oleh  Humas  DEN. Dimana  kedua  hal  tersebut  akan  membuat perencanaan  dan  tahapan  evaluasi  yang bisa  menjadi  alat  bantu  pekerjaan  humas dalam  menjalankan  tugasnya  sehari-hari. Peran Media Planning dan Monitoring juga bisa  dimanfaatkan  sebagai  laporan  kepada pimpinan  terhadap  apa  dan  yang  akan
dikerjaan  humas  DEN  pada  satu  tahun kedepannya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Humas  DEN  telah  menggunakan “ pencils ”  humas  untuk  mencapai  berbagai tujuan. Sejumlah tugas dilaksanakan secara terkoordinasi  dan  saling melengkapi. Tujuannya adalah untuk menjadikan institusi tersebut lebih layak dan meningkatkan  produktivitas.  Banyaknya “ pencils ”  kerja  kehumasan  yang  dilakukan Humas  DEN  menunjukkan  komitmen, pengetahuan,  dan  semangat  ASN  dalam memperkuat kelangsungan lembaganya.

## SARAN
Sebuah program untuk meningkatkan aktivitas dan institusi humas harus diawasi oleh  tim  khusus  di Humas  DEN, berdasarkan  rekomendasi  studi.  Selain  itu, Humas  DEN  harus  melakukan  sosialisasi kembali  terhadap  aturan  DEN  agar  tujuan institusi  secara  operasional  dapat  sejalan dengan  peraturan  yang  berlaku.  Selain  itu, penelitian  lebih  lanjut  diperlukan  untuk memastikan  hasil  dari  berbagai  inisiatif humas.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Anggoro, M. L. (2002). Teori dan Profesi Kehumasan  serta  Aplikasinya  di Indonesia . PT Bumi Aksara.
Baimenov,  A.,  &  Liverakos,  P.  (2019).
Public  Service  Excellence  in  the 21st  Century (A.  Baimenov  &  P. Liverakos (eds.)). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13- 3215-9 Domes,  G.,  &  Frings,  C.  (2020).  Stress and Cognition in Humans. Experimental  Psychology , 67 (2),
73–76. https://doi.org/10.1027/1618- 3169/a000476 Fitzpatrick,  K.  R.,  &  Weissman,  P.  L. (2021). Public Relations in the Age of  Data:  Corporate  Perspectives  on Social  Media  Analytics  (SMA). Journal of Communication Management , 25 (4), 401–416.
https://doi.org/10.1108/JCOM-09-
2020-0092
Goodal,  J.,  Goodall,  H.  L.,  &  Eisenberg,
E. M.  (2001). Organizational Communication:
Balancing
Creativity  and  Constraint .  Bedford
Books.
Kasali,  R.  (2005). Manajemen  Public Relations  Konsep  dan  Aplikasinya di  Indonesia .  PT  Pustaka  Utama Grafiti.
Malich,  L.,  &  Rehmann-Sutter,  C.
(2022). Metascience Is Not Enough –  A  Plea  for  Psychological Humanities  in  the  Wake  of  the
Replication Crisis. Review of General  Psychology , 26 (2),  261–
273.
https://doi.org/10.1177/1089268022
1083876 Oktavianingsih,  T.,  &  Rusfian,  E.  Z. (2012). Peran  Humas  Lembaga Negara  dalam  Menjaga  Reputasi Organisasi  (Studi  pada  Peran Humas  DPR  RI  dalam  Menjaga
Reputasi Kinerja Anggota DPR RI) .
Universitas Indonesia Press. Papa,
M. (2008). Organizational Communication:  Perspective  and Trends . SAGE Publications, Inc.
Rumanti,  M.  A.  (2001). Dasar-Dasar
Public Relations: Teori dan
Praktik . PT Grasindo.
Stojanović, E. T., Vlahović, M., Nikolić, M.,  Mitić,  S.,  &  Jovanović,  Z.
(2020).  The  Relationship  Between
Organizational  Culture  and  Public Relations in Business Organizations. Journal  of  Business
Economics and Management , 21 (6), 1628–1645. https://doi.org/10.3846/jbem.2020.1 3377 Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D . Alfabeta. Suharto, S., Hendriarto, P., Dharta, F. Y.,
Simarmata,  M.  M.,  &  Vidal,  M.  J. A.  (2022).  Public  Service  Domain: Exploration  Study  on  The  Role  of
Public  Relations  in  Indonesia. Nyimak: Journal of Communication , 6 (1), 29. https://doi.org/10.31000/nyimak.v6 i1.4978
Suprawoto.  (2018). Government  Public Relation . Prenada Media Group.
Zainal  Abidin,  M.  Z.  bin,  Firdaus,  A.,  &
Md Syed, M. A. (2021). Komunikasi Strategik dalam Pengurusan Komunikasi
Organisasi:  Definisi,  Pendekatan dan  Pelaksanaan. Jurnal  Pengajian Media  Malaysia , 23 (1),  49–64. https://doi.org/10.22452/jpmm.vol2
3no1.4