Meisya Andriani Lubis,  Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105

## Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum

## Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas
Meisya Andriani Lubis 1 , Mohamad Fajri Mekka Putra 2
1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok meisyaalubis@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan hubungan antara para pihak dalam P2P Lending , tanggung jawab para pihak  dan perlindungan  konsumen  dalam  risiko  gagal  bayar.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif, yang menjadi bahan dari penelitian normatif adalah data sekunder  atau  bahan  pustaka.  Artikel  ini  juga  menjelaskan  skema P2P  Lending secara  umum,  peraturan- peraturan P2P Lending di Indonesia, risiko gagal bayar dan perlindungan konsumen, serta P2P Lending ilegal. Berdasarkan penelitian ini didapati fakta terdapat hubungan kuasa, perjanjian pinjam meminjam, dan perjanjian kerjasama diantara para pihak dalam P2P Lending . Risiko gagal bayar dapat menjadi tanggung jawab pemberi pinjaman maupun penyelenggara P2P Lending , tergantung dari alasan mengapa gagal bayar tersebut terjadi. Perusahaan penyelenggara P2P Lending yang  legal  diawasi  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  tunduk pada  peraturan-peraturan  OJK,  sedangkan P2P  Lending ilegal tidak  tunduk  pada  peraturan  OJK.  Perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan pada P2P Lending ilegal adalah melanggar syarat subjektif sehingga dapat dimintakan pembatalannya di pengadilan.
Kata kunci: Gagal Bayar; Hubungan Hukum; Fintech P2P Lending

## Peer To Peer (P2P) Lending: Legal Relationship of Parties, Risk of Default, and Legality

## Abstract
This article aims to describe the legal relationship between the parties in P2P the responsibilities of the parties and  consumer  protection  in  the  risk  of  default.  This  research  uses  normative  legal  research  as  the  research method.  The  author  will  conduct  research  limited  to  library  materials  only.  This  article  also  describes  P2P Lending schemes in general, P2P Lending regulations in Indonesia, the risk of default and consumer protection, as well as illegal P2P Lending. Based on this research, it was found that there is the power of attorney relations, loan agreements, and cooperation agreements between parties of P2P Lending. The risk of default can be the responsibility  of  either  the  lender  or  P2P  Lending  provider,  depending  on  the  reason  why  the  default  has occurred. Legal P2P Lending companies are supervised by the Financial Services Authority (OJK) and shall comply with OJK regulations, while illegal P2P Lending is not subject to OJK regulations. The loan agreement that has been made on illegal P2P Lending violates subjective conditions of the agreement so that a party could ask for the cancelation of the agreement in court.
Keywords: Default; Legal Relationship; Fintech P2P Lending
Meisya Andriani Lubis,  Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Berkembangnya  teknologi  elektronik  di  era  serba  digital  ini  memberikan kemudahan bagi manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi antar manusia ini  diwujudkan  melalui  internet,  yakni  suatu  teknologi  informasi  berbasis  virtual atau  teknologi  informasi  dunia  maya. 1 Perkembangan  teknologi  informasi berdampak  pada  peningkatan  produktivitas  karena  membuat  berbagai  kegiatan menjadi  cepat,  tepat,  dan  akurat.  Arus  digitalisasi  ekonomi  khususnya financial technology ( Fintech) memiliki  peluang  yang  besar  untuk  mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas serta memberikan manfaat yang besar pada masyarakat. 2
Fintech pada  awal  kehadirannya  berfungsi  sebagai  layanan  pendukung lembaga keuangan agar menjadi lebih efisien, akan tetapi fungsi ini lama kelamaan berubah  dengan  munculnya  berbagai start-up ,  yang  mengembangkan Fintech sehingga  menjadi  lembaga  jasa  keuangan. Fintech adalah  gabungan  antara  jasa keuangan  dengan  teknologi  yang  mengubah  model  bisnis  konvensional  menjadi layanan  keuangan  berbasis  teknologi  dan  memberikan  kemudahan  karena  dapat melakukan  transaksi  jarak  jauh  dengan  melakukan  pembayaran  yang  dapat dilakukan  dalam  hitungan  detik  saja. Fintech merupakan  penerapan  teknologi dalam  sektor  finansial  yang  bertujuan  untuk  mempermudah  manusia.  Stein  dan Dhar mendefinisikan Fintech sebagai “inovasi di sektor keuangan yang terintegrasi teknologi;  mengubah  cara  perusahaan  dalam  menciptakan  dan  menghasilkan produk; menangani masalah privasi, regulasi, dan tantangan hukum; memberikan kesempatan  bagi  kewirausahaan;  dan  memberikan  peluang  untuk  pertumbuhan yang  inklusif.” 3 Fintech dapat  diterapkan  dalam  pembayaran , transfer , crowdfunding dan peer-to-peer lending ( P2P Lending ).
P2P  Lending adalah  sebuah  pinjaman  yang  terjadi  di  antara  para  pihak melalui platform daring. P2P Lending muncul sebagai sarana bagi para pihak, yakni kreditur  dan  debitur  untuk  membentuk  perikatan.  Layanan  jasa  keuangan  digital P2P  Lending ,  para  pihak  tidaklah  perlu  saling  mengenal  satu  sama  lain.  Pada konsepnya, P2P  Lending memfasilitasi  individu-individu  untuk  melakukan transaksi pinjam meminjam uang melalui sebuah sistem secara daring. P2P Lending merevolusi  kredit  dengan  cara  melakukan  disintermediasi  bank  dari  proses pinjaman tradisional. 4
Banyaknya  masyarakat  Indonesia  yang  menggunakan  jasa P2P  Lending menyebabkan berkembang pesatnya industri ini dan perlunya diatur mengenai P2P Lending untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. P2P Lending ini diatur di
1 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Perencanaan Pembangunan Hukum  Nasional  Bidang  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi ,  1st  ed.  (Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008).
2 Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,” Pub. L. No. 19/12/PBI/2017 (2017), www.peraturan.go.id.
3 Vasant  Dhar  and  Roger  M.  Stein,  “Economic  and  Business  Dimensions:  Fintech  Platforms  and Strategy,” Communications of the ACM , 2017, https://doi.org/10.1145/3132726.
4 Tracy Alloway, “Big Banks Muscle In on Peer-to-Peer Lending,” Financial Times , 2013.
Meisya Andriani Lubis,  Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  (LPMUBTI). Mengingat  laju  perkembangan P2P  Lending di  Indonesia  perlu  untuk  dibahas mengenai  hubungan  hukum  antar  para  pihak  di  dalam P2P  Lending ,  perihal bagaimana jika terjadi risiko gagal bayar (tanggung jawab, penyelesaian sengketa, dan  perlindungan  konsumen),  serta  keabsahan  dari  perjanjian  pinjam  meminjam dalam P2P Lending ilegal.
Telah  ada  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  mengangkat  tema Fintech antara  lain  oleh  Hartanto  (2018)  dengan  penelitianya  yang  membahas  mengenai para pihak dalam P2P Lending kemudian membahas mengenai hubungan hukum para pihak P2P Lending. Penelitian tersebut memasukkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) objek yang diteliti yakni sebagai pihak dalam P2P Lending. Berbeda dengan penelitian  tersebut,  artikel  ini  tidak  memasukkan  OJK  sebagai  pihak  dalam  P2P Lending karena sudah jelas kedudukan OJK adalah sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi keuangan di Indonesia. Kemudian penelitian ini juga memasukkan materi  mengenai  peraturan-peraturan  dalam  bidang Fintech dalam  pembahasan tersendiri agar pembahasan artikel ini lebih terstruktur dan mudah dipahami. 5
Penelitian  kedua  berjudul  oleh  Dewanthara  (2020)  yang  mengkaji  tentang perlindungan  hukum  bagi  permberi  pinjaman P2P  Lending dan  penyelesaian sengketanya,  dimana  dalam  POJK  Nomor  18/POJK.07/2018  tentang  Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan diatur mengenai mekanisme terkait penanganan  konsumen  bagi  pemberi  pinjaman P2P  Lending. Penelitian  tersebut secara  garis  besar  lebih  membahas  aspek  perlindungan  konsumen,  di  lain  sisi penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagi para pembaca mengenai apa  itu P2P  Lending hingga  pihak  mana  yang  akan  bertanggung  jawab  terhadap risiko gagal bayar. 6
Sedangkan  penelitian  ketiga  oleh  Rahmahafida  (2020),  yang  membahas mengenai hubungan hukum para pihak P2P Lending dana pendidikan . Penelitian tersebut tidak membahas mengenai hubungan antara bank dan penyelenggara P2P Lending dan lebih banyak membahas P2P Lending pada platform dana pendidikan, bukan P2P  Lending secara  umum. 7 Sementara  dalam  penelitian  kali  ini  lebih menjelaskan  mengenai  skema P2P  Lending secara  umum  dan  pengaturannya  di Indonesia.
Sehubungan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas topik yang serupa dengan penelitian ini, kesemuanya memiliki persamaan yakni tidak ada pembahasan mengenai P2P Lending secara menyeluruh. Penelitian ini menjabarkan
5 Ratna  Hartanto  and  Juliyani  Purnama  Ramli,  “Hubungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam  Peer  to  Peer Lending,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 2 (2018), https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6.
6 Ni  Made  Intan  Pranita  Dewanthara  and  Made  Gde  Subha  Karma  Resen,  “Perlindungan  Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending,” Acta Comitas 5, no. 3 (December 2020): 479, https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p04.
7 Nadia Intan Rahmahafida, “Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman Pada Layanan Pinjaman Pendidikan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Terhadap  Risiko  Gagal  Bayar,” Jurist-Diction 3,  no.  2  (2020), https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18203.
Meisya Andriani Lubis,  Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
mengenai P2P Lending dimulai dari hubungan para pihak, tanggung jawab dalam risiko  gagal  bayar,  perlindungan  konsumen  dalam  hal  gagal  bayar,  hingga pemnbahasan P2P Lending ilegal. Penelitian ini akan menjelaskan kepada pembaca hal-hal  penting  mengenai P2P  Lending dalam  satu  bacaan  secara  terstruktur sehingga mudah untuk dipahami.
Penelitian  mengenai P2P  Lending di  bidang  hukum  masih  sangat  terbatas, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk  memberikan penjelasan  yang lebih luas kepada pembaca mengenai P2P Lending khususnya bagaimana hubungan para pihak, serba-serbi perihal gagal bayar dan perlindungan konsumen, serta bagaimana efek yang ditim. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan hubungan antara para pihak dalam P2P Lending, tanggung jawab para pihak dan perlindungan konsumen dalam risiko gagal bayar.
2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  kepustakaan  atau penelitian hukum normatif, yang menjadi bahan dari penelitian normatif adalah data sekunder  atau  bahan  pustaka. 8 Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  melakukan penelitian terbatas pada bahan pustaka saja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. 9 Penggunaan data sekunder  diperoleh  dengan  cara  studi  pustaka.  Bahan  hukum  primer  yang digunakan  antar  lain  KUH  Perdata,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, POJK,  dan  Peraturan  Bank  Indonesia.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan antara  lain  berasal  dari  literatur  buku-buku  hukum,  tesis,  disertasi,  serta  artikel jurnal hukum yang membahas mengenai perjanjian dan P2P Lending .
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengaturan Fintech P2P Lending di Indonesia
Kemajuan  industri financial  technology ( Fintech) di  dunia  akhirnya mendorong  para  pakar  hukum  Indonesia  untuk  membuat  suatu  regulasi  yang mampu  menampung  segala  aspek  perbankan  dan  keuangan  digital. Fintech merupakan industri yang dapat melewati ruang batas yuridiksi karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Industri Fintech yang sebagian besar dipegang oleh start up membuat perusahaan ini membutuhkan adanya gelontoran dana dari investor untuk  mempercepat  eskalasi  bisnis  perusahaannya.  Investor  besar  dari  berbagai negara  membutuhkan  adanya  suatu  jaminan  dan  perlindungan  hukum  dari pemerintah Indonesia bagi berjalannya bisnis Fintech ini.
Pada saat ini di Indonesia telah terdapat beberapa peraturan yang meregulasi mengenai Fintech diantaranya  yaitu:  “(i)  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, (ii)  PBI  No.19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial,  (iii) Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  No.19/14/PADG/2017  tentang  Ruang  Uji
8 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2015.
9 Soekanto and Mamudji.
Meisya Andriani Lubis,  Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
Coba  Terbatas  ( Regulatory  Sandbox )  Teknologi  Finansial,  dan  (iv)  Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian  Informasi,  dan  Pemantauan  Penyelenggara  Teknologi  Finansial”. Kemudian  juga  terdapat  kegiatan Fintech yang  diatur  regulasi  mengenai  sistem pembayaran  dan  sistem  jasa  keuangan,  yakni:  “(i)  PBI  No.11/12/PBI/2009  jo. Peraturan  Bank  Indonesia  No.16/8/PBI/2014  jo.  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 18/17/PBI/2016  tentang  Uang  Elektronik  ( Electronic  Money) ,  (ii)  PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI ini mengatur mengenai dompet elektronik ( e-wallet ) dan payment gateway , (iii) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  No.  39/POJK.04/2014  tentang  Agen Penjual Efek Reksadana, (iv) POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, dan (iv) POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”
Indonesia hanya mengatur mengenai perusahaan Fintech P2P Lending yang sudah terdaftar atau memiliki izin. Apabila suatu perusahaan Fintech P2P Lending tidak  terdaftar  maka  perusahaan  tersebut  ilegal  dan  tidak  tunduk  pada  peraturan perundangan .  P2P  Lending masuk  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dimana dinyatakan P2P adalah salah satu penyelenggara teknologi finansial pada kategori pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. 10 Masuknya perusahaan P2P Lending sebagai penyelenggara  teknologi  finansial  menyebabkan  setiap  perusahaan P2P  Lending harus melakukan pendaftaran, melakukan regulatory sandbox, serta dipantau dan diawasi  oleh  ruang  lingkup  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan ini juga disebutkan bahwa perusahaan Fintech P2P Lending berada dibawah kewenangan OJK.
3.2. Pihak Dalam P2P Lending
3.2.1. Penyelenggara P2P Lending
Penyelenggara  adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.  Bentuk  badan  hukum  penyelenggara  dapat  berupa  perseroan  terbatas atau  koperasi. 11 Untuk  koperasi  hanya  terbatas  pada  jenis  koperasi  jasa. 12 Penyelenggara  menawarkan  jasa  pinjam  meminjam  melalui  internet  dengan berbentuk  website  ataupun  aplikasi  yang  bertindak  sebagai  perantara  antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. 13
Penyelenggara P2P Lending hanya dapat berbentuk perseroan terbatas yang telah  mendapatkan  pengesahan  dari  Kementerian  Hukum  dan  HAM  atau Kementerian  Koperasi  dan  UMKM.  Kemudian  mengenai  kepemilikan  saham
10 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
11 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan   Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” Pub. L. No. Nomor: 77 /POJK.01/2016, Otoritas Jasa Keuangan (2016).
12 Otoritas Jasa Keuangan.
13 Alexander Bachmann et al., “Online Peer-to-Peer Lending - A Literature Review,” Journal of Internet Banking and Commerce , 2011.
Meisya Andriani Lubis,  Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
perseroan terbatas bagi asing bagi penyelenggara P2P Lending adalah maksimum sebesar  85%  (delapan  puluh  lima  persen)  dari  total  saham  perseroan.  Timbul pertanyaan mengapa hanya badan hukum saja yang berhak menjadi penyelenggara P2P Lending , jawabannya adalah karena badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Bentuk badan hukum koperasi dan perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk kepastian hukum bagi para pihak dalam P2P Lending karena apabila terjadi suatu hal  yang  tidak  diinginkan  maka  badan  hukum  tersebut  dapat  bertanggung  jawab atas apa yang terjadi. 14
Modal  yang  disetor  minimum  bagi  penyelenggara P2P  Lending adalah sebesar  Rp.  1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah)  pada  saat  pendaftaran.  Kemudian pada saat pengajuan permohonan izin, Penyelenggara P2P Lending harus memiliki modal yang disetor minimum sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 15 Apabila  sudah  terdaftar  menjadi  penyelenggara P2P  Lending maka penyelenggara  tersebut  haruslah  melaporkan  kegiatan  usahanya  secara  berkala kepada  OJK.  Laporan  tersebut  dilakukan  secara  bulanan  dan  tahunan. 16 Laporan bulanan  dan  tahunan  ini  ada  sebagai  bentuk  pengawasan  OJK  terhadap  kegiatan P2P Lending agar tetap di dalam rambu-rambu peraturan IKD.
3.2.2. Pemberi Pinjaman P2P Lending
Pemberi  pinjaman  adalah  orang,  badan  hukum,  dan/atau  badan  usaha  yang mempunyai  piutang  karena  perjanjian  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi informasi. 17 Pemberi pinjaman dapat berupa perorangan Warga Negara Indonesia  (WNI),  perorangan  Warga  Negara  Asing  (WNA),  badan  hukum Indonesia,  badan  hukum  asing,  dan/atau  lembaga  internasional. 18 Pemberi pinjaman berbeda dengan Penyelenggara P2P Lending yang hanya terbatas pada badan hukum Indonesia karena pemberi pinjaman tidak hanya badan hukum tetapi juga bisa berbentuk badan usaha dan perorangan.

## 3.2.3. Penerima Pinjaman P2P Lending
Peminjam  adalah  orang  dan/atau  badan  hukum  yang  mempunyai  utang karena  perjanjian  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi. Penerima  pinjaman  dalam  sistem P2P  Lending harus  berasal  dan  berdomisili  di wilayah Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan WNI atau badan  hukum  Indonesia. 19 Berdasarkan  pengertian  tersebut,  masih  terdapat kekurangan  dalam  pengertian  penerima  pinjaman P2P  Lending karena  tidak disebutkan  dengan  siapa  penerima  pinjaman  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam.
14 Hartanto and Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending.”
15 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
16 Otoritas Jasa Keuangan.
17 Otoritas Jasa Keuangan.
18 Otoritas Jasa Keuangan.
19 Otoritas Jasa Keuangan.
Meisya Andriani Lubis,  Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105

## 3.2.4.Bank
Penyelenggara  wajib  menggunakan escrow  account dan virtual  account dalam rangka layanan Fintech berbasis P2P Lending . 20 Penyelenggara juga harus menyediakan virtual  account bagi  setiap pemberi pinjaman. Kemudian penerima pinjaman  melakukan  pembayaran  melalui escrow  account penyelenggara  untuk diteruskan ke virtual account pemberi pinjaman dalam rangka pelunasan pinjaman. Escrow Account adalah rekening giro di bank yang dibuka secara khusus atas nama Penyelenggara  untuk  tujuan  tertentu  yaitu  menampung  dana  yang  dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. 21 Guna  mendukung  penggunaan virtual  account dan escrow  account tersebut maka Penyelenggara harus bekerja sama dengan pihak bank.
3.3. Skema P2P Lending
Jasa  layanan  keuangan Fintech merupakan  implemetasi  dari  pemanfaatan teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  layanan  jasa  keuanagan  digital  sebagai salah satu alternatif pembiayaan selain bank konvensional. 22 Fintech P2P Lending memberikan  inovasi  dalam  pemberian  pinjaman  secara online melalui platform digital.  Pada  prakteknya  tiap  perusahaan Fintech P2P  Lending memiliki  cara tersendiri untuk memasarkan produknya tergantung konsumen yang dituju. Peran dari  pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman  pun  berbeda-beda  di  setiap penyelenggara P2P Lending. Jika ditarik garis besar, terdapat beberapa persamaan umum yang dimiliki para perusahaan P2P Lending , yaitu.
Pertama,  penerima  pinjaman  mengajukan  permohonan  pinjaman  kepada perusahaan Fintech P2P Lending .  Penerima  pinjaman  akan  mengajukan permohonan  sesuai  dengan  informasi  dan/atau  dokumen  yang  diminta  oleh perusahaan Fintech P2P  Lending .  Kemudian  perusahaan Fintech P2P  Lending meneruskan  permohonan  ke  pemberi  pinjaman  dengan  terlebih  dulu  melakukan pemeriksaan  dan  penilaian  terhadap  informasi  dan/atau  dokumen  yang  diberikan oleh calon penerima pinjaman. 23
Setelah verifikasi informasi selesai, pemberi pinjaman memberikan pinjaman dan  memberikan  dana  untuk  dipinjamkan  melalui  perusahaan Fintech P2P Lending .  Perusahaan Fintech P2P  Lending melakukan  transfer  dana  kepada penerima  pinjaman  dengan  memberikan  ketentuan  besaran  pelunasan  pinjaman beserta bunga dan tenggang waktu pembayaran pinjaman. Transfer dana pinjaman dilakukan  dengan  bantuan  pihak  ketiga  yaitu  bank.  Penerima  pinjaman  melunasi
20 Otoritas Jasa Keuangan.
21 Bank  Indonesia,  “Peraturan  Bank  Indonesia  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 2/24/PBI.2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern,” Pub. L. No. PBI Nomor 3/11/PBI/2011 (2011).
22 Husni  Kurniawati  and  Yunanto  Yunanto,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyalahgunaan  Data Pribadi  Debitur  Dalam  Aktivitas  Pinjaman  Online,” Ius  Constituendum 7,  no.  1  (2022):  102–14, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290.
23 Rahadian  Adi  Nugraha,  “Aspek  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemberi  Pinjaman  Dalam Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi” (University of Indonesia, 2020).
Meisya Andriani Lubis,  Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
pinjaman  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditentukan.  Kemudian  perusahaan Fintech P2P Lending meneruskan pelunasan pinjaman kepada pemberi pinjaman. 24
3.4. Hubungan Para Pihak P2P Lending
3.4.1.Hubungan Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman
Hubungan  antara  penyelenggara  dan  pemberi  pinjaman  timbul  ketika ditandatanganinya perjanjian antara kedua belah pihak. Dokumen tersebut biasanya bersifat  elektronik  dan  berada  dalam  aplikasi  penyelenggara.  Perjanjian  tersebut setidaknya  berisi  mengenai;  “(i)  nomor  perjanjian,  (ii)  tanggal  perjanjian,  (iii) identitas para pihak, (iv) hak dan kewajiban para pihak, (v) jumlah pinjaman, (vi) suku bunga pinjaman, (vii) besaran komisi, (viii) jangka waktu, (ix) rincian biaya terkait, (x) denda-denda, (xi) mekanisme penyelesaian sengketa”. 25
Penyelenggara  harus  memberikan  informasi  kepada  pemberi  pinjaman mengenai;  (i)  penggunaan  dana,  (ii)  jumlah  dana  yang  dipinjamkan  kepada penerima  pinjaman,  (iii)  tujuan  pemanfaatan  dana  oleh  penerima  pinjaman,  (iv) besaran  bunga  pinjaman,  dan  (v)  jangka  waktu  pinjaman,  namun  tidak  termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman. 26
Sistem Fintech  P2P  Lending ,  penyaluran  pinjaman  kepada  penerima pinjaman haruslah dilakukan  antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. 27 Penyelenggara  merupakan  penyedia  media  bertemunya  pemberi  pinjaman  dan penerima  pinjaman,  selanjutnya  penyelenggara  untuk  dan  atas  nama  pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. 28 Penyelenggara P2P  Lending harus diberikan kuasa dengan tegas oleh pemberi pinjaman untuk menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman melalui escrow account dan virtual account . 29 Penerima pinjaman yang akan  melunasi  pinjamannya  dalam  hal  ini  seharusnya  dapat  langsung memberikannya melalui escrow account penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account milik  pemberi  pinjaman  mengingat  hubungan  hukum  atas  perjanjian pinjam meminjam terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata, dimana dinyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan  kepada  seorang  lain,  yang  menerimanya  untuk  dan  atas  namanya menyelenggarakan urusan. 30 Kemudian selanjutnya dalam Pasal 1795 KUH Perdata diatur bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu mengenai hanya suatu  kepentingan  tertentu  atau  lebih,  atau  secara  umum,  yaitu  meliputi  segala kepentingan si pemberi kuasa. 31 Mengenai kewajiban pemberi kuasa dan penerima
24 Nugraha.
25 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
26 Otoritas Jasa Keuangan.
27 Hartanto and Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending.”
28 Hartanto and Ramli.
29 Hartanto and Ramli.
30 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , vol. 41 (Jakarta: Balaipustaka, 2014).
31 R. Subekti.
Meisya Andriani Lubis,  Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
kuasa,  telah  diatur  secara  jelas  dalam  KUH  Perdata.  Penerima  kuasa  memiliki kewajiban sebagai  berikut: 32 “(i) menjalankan kuasa sesempurna mungkin  sesuai dengan  wewenang/ volmacht yang  diberikan  oleh  pemberi  kuasa,  (ii) mempertanggungjawabkan  kerugian  yang  timbul  akibat  kelalaian  dan ketidaksempurnaan  dalam  menjalankan  kuasa,  (iii)  melaporkan  dan  membuat perhitungan  pertanggungjawaban  atas  segala  sesuatu  yang  dilakukannya sehubungan  dengan  kuasa  tersebut,  (iv)  bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang dilakukan oleh kuasa substitusi, dan membayar bunga uang tunai yang diterimanya jika uang yang diperolehnya digunakan demi kepentingan pribadi.”

## 3.4.2.Hubungan Penyelenggara dan Penerima Pinjaman
POJK  77/2016  tidak  mengatur  perihal  hubungan  hukum  antara penyelenggara  dengan  penerima  pinjaman.  Akan  tetapi,  hubungan  hukum  antara penyelenggara  dan  penerima  pinjaman  adalah  hukum  pinjam  meminjam berdasarkan  perjanjian  pemberian  kuasa  yang  telah  diberikan  oleh  pemberi pinjaman. Pada dasarnya, penyelenggara P2P Lending bertindak sebagai pemberi pinjaman  berdasarkan  kuasa  yang  telah  diberikan  padanya.  Hubungan  pinjam meminjam uang dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.
3.4.3. Hubungan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman
Hubungan  hukum  antara  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman merupakan  perjanjian  pinjam  meminjam.  Pinjam  meminjam  diatur  dalam  Pasal 1754 KUH Perdata, dimana dinyatakan bahwa, “Pinjam  meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak  yang  terakhir  ini  akan  mengembalikan  sejumlah  yang  sama  dari  jenis  dan mutu yang sama pula.” 33
Akibat  dari  adanya  perjanjian  pinjam  meminjam  adalah  pihak  penerima pinjaman menjadi  pemilik mutlak sehingga mempunyai  hak untuk  menggunakan barang tersebut hingga habis pakai, karena pihak peminjam yang menjadi pemilik tersebut memegang risiko yang ada terhadap barang tersebut. 34 Perjanjian pinjam meminjam  uang,  uang  yang  diserahkan  untuk  dipinjamkan  akan  menjadi  milik penerima pinjaman. Pemberi pinjaman akan memperoleh suatu hak untuk menuntut penerima  pinjaman  untuk  mengembalikan  sejumlah  uang  yang  diberikan  beserta dengan  bunganya. 35 Transaksi  antara  pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman Fintech  P2P  Lending yang  telah  sepakat  dituangkan  dalam  dokumen  elektronik,
32 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1986).
33 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
34 R. Subekti.
35 R. Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).
Meisya Andriani Lubis,  Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
sehingga  jika  telah  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  pada  Pasal  1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan, kecakapan, kausa yang halal, adanya obyek. 36
Kewajiban  Pemberi  Pinjaman  diatur  KUH  Perdata,  dimana  kewajiban tersebut meliputi: 37 (i)  Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian, (ii) apabila dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut tidak ditentukan jangka waktu, pemberi  pinjaman  menuntut  pengembalian  pinjamannya  dengan  mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan (iii) jika dalam  perjanjian pinjam  meminjam tersebut  ditentukan  bahwa  penerima  pinjaman  akan  mengembalikan  pinjaman tersebut setelah ia mampu membayarnya, maka pemberi pinjaman harus menuntut pengembalian  pinjaman  melalui  pengadilan,  Hakim  akan  mempertimbangkan keadaan  penerima  pinjaman  dalam  hal  penentuan  waktu  pengembalian  tersebut. Namun lazimnya dalam perjanjian P2P Lending jangka waktu pengembalian sudah ditentukan  bersamaan  dengan  jumlah  suku  bunga  pinjaman.  Dari  kewajiban tersebut,  memberikan  hak  kepada  pemberi  pinjaman  untuk  menerima  dana  yang dipinjamkan beserta bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Sedangkan  hak  dari  penerima  pinjaman  adalah  menerima  pinjaman  sesuai dengan  yang  dibutuhkan.  Kewajiban  penerima  pinjaman  pada  intinya  adalah mengembalikan  pinjaman  dalam  jumlah  yang  sama  sesuai  yang  diberikan  oleh pemberi  pinjaman,  disertai  dengan  pembayaran  sejumlah  bunga  yang  telah diperjanjikan,  dalam  jangka  waktu  yang  telah  diperjanjikan  pula,  hal  tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 dan Pasal 1764 KUHPerdata.
Perjanjian pinjam meminjam di perusahaan Fintech P2P Lending kedua belah pihak  tidak  bertemu  secara  langsung.    Bentuk  dari  perjanjian  antara  pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik sama halnya  dengan  perjanjian  antara  penyelenggara  dan  pemberi  pinjaman.  Isi  dari dokumen elektronik tersebut paling sedikit wajib memuat: “(i) nomor perjanjian, (ii) tanggal perjanjian, (iii) identitas para pihak, (iv) ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, (v) jumlah pinjaman, (vi) suku bunga pinjaman, (vii) nilai angsuran, (viii) obyek jaminan, (ix) rincian biaya terkait, (x) ketentuan mengenai denda, dan (x) mekanisme penyelesaian sengketa.” 38

## 3.4.3.Hubungan Penyelenggara P2P Lending dengan Bank
Hubungan  hukum  antara  penyelenggara  dan  bank  timbul  sejak  adanya perjanjian  penggunaan virtual  account dan escrow  account dalam P2P  Lending .
Perjanjian  penggunaan escrow  account merupakan  perjanjian  penitipan  uang pemberi pinjaman yang akan disalurkan kepada penerima pinjaman namun harus ditampung sementara melalui rekening giro di bank. Perjanjian penggunaan escrow
36 Agus Priyonggojati, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial  Technology  Berbasis  Peer  To  Peer  Lending,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019):  163, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268.
37 Subekti, Aneka Perjanjian .
38 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Meisya Andriani Lubis,  Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
account dan virtual  account dalam P2P  Lending adalah  perjanjian  kerja  sama. Perjanjian kerja sama merupakan perjanjian innominaat yaitu perjanjian yang tidak termasuk  dalam  jenis-jenis  perjanjian  yang  telah  ditentukan  dalam  KUH  Perdata atau perjanjian tidak bernama.
3.5. Tanggung Jawab Para Pihak P2P Lending dalam Risiko Gagal Bayar Gagal  bayar  adalah  risiko  terbesar  yang  dihadapi  para  pihak  dalam P2P Lending . Penerima pinjaman tidak bisa membayar kembali pinjaman dikarenakan oleh  berbagai  macam  alasan. 39 Kemudahan  yang  disediakan  oleh  perusahaan Fintech P2P  Lending memberikan  akses  kepada  siapa  saja  untuk  dapat  menjadi pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. syarat dan ketentuan bagi penerima pinjaman pun disimplifikasi sehingga dapat menyebabkan terjadinya ketidakakuratan  dalam  penilaian  risiko  pada  calon  penerima  pinjaman,  kondisi gagal  bayar,  dan  akhirnya  menyebabkan  kerugian  terhadap  para  pemberi pinjaman. 40 Gagal  bayar  adalah  sebuah  kenyataan  dalam  kegiatan  pinjam meminjam,  sehingga  perlu  untuk  selalu  dipahami  bahwa  akan  ada  sebagian  atau seluruh penerima pinjaman akan gagal bayar atas pinjaman yang diberikan. 41 Risiko terjadinya  gagal  bayar  dapat  muncul  akibat  penerima  pinjaman,  akurasi  dari penilaian kredit ( credit scoring and grading ) yang digunakan penyelenggara tidak menjamin  bisa  mencerminkan  kondisi  serta  karakter  dari  penerima  pinjaman dengan akurat. Penerima pinjaman bisa saja mengalami gagal bayar karena kondisi di luar dugaan/ diluar kuasanya ( overmacht ).
Edmon Makarim menyatakan bahwa hakikatnya penyelenggara bertanggung jawab  mutlak  terhadap  seluruh  kerugian  yang  muncul  dari  perjanjian  pinjam meminjam terhadap kerugian terhadap pihak lain. Tanggung jawab tersebut dapat menjadi terbatas apabila ada suatu mekanisme tertentu yang menjadi ukuran dalam best  practices . 42 Apabila  risiko  gagal  bayar  ada  karena  penerima  pinjaman  tidak dapat  melakukan  pelunasan  utang,  maka  tanggung  jawabnya  ada  pada  pemberi pinjaman atau penyelenggara (berdasarkan perjanjian pemberian kuasa). Sehingga pemberi  pinjaman  atau  penyelenggara  dapat  mengajukan  gugatan  wanprestasi kepada penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata. 43 Gugatan  wanprestasi  adalah  termasuk  gugatan  secara  perdata,  oleh  karena  itu hukum  acara  yang  berlaku  adalah  hukum  acara  perdata.  Seseorang  dikatakan wanprestasi  apabila  ia  tidak  memenuhi  suatu  prestasi  yang  telah  disepakati,  atau tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan.
39 Andri Madian, “Risiko Investasi P2P Lending Dan Cara Mengatasinya,” https://www.akseleran.com/blog/risiko-investasi-p2p-lending-cara-mengatasinya/, June 2018.
40 Fathoni  and  Abdus  Salam,  “Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terkait  Pengawasan  Startup Crowdfunding  Berbasis  Donasi  Menggunakan  Sistem  Regulatory  Sandbox,” Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa Fakultas Hukum , 2019.
41 Walter  P.,  “Pinjaman  Dengan  Performa  Buruk  Dan  Gagal  Bayar,  Perlukah  Anda  Khawatir?,” https://koinworks.com/blog/kerugian-gagal-bayar/, n.d.
42 Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
43 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Meisya Andriani Lubis,  Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
Kemudian, apabila risiko gagal bayar timbul karena penerima pinjaman tidak mampu melunasi utang akibat dari kelalaian penyelenggara dalam melakukan due diligence data-data  penerima  pinjaman,  maka  beradasarkan  Pasal  37  POJK 77/2016,  penyelenggara  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  kerugian  yang timbul  akibat  kesalahannya  tersebut. 44 Pemberian  ganti  rugi  tersebut  merupakan hak  dari  pemmberi  pinjaman  yang  harus  dipenuhi  oleh  penyelenggara P2P Lending. 45
Apabila  terjadi  gagal  bayar,  maka  pertama  kali  yang  harus  dilakukan  oleh pemberi pinjaman adalah melakukan pengaduan ke perusahan Fintech P2P Lending sebagai  penyelenggara.  Pengaduan tersebut  dapat  dilakukan secara lisan  maupun tertulis.  Setelah  penyelenggara  menerima  laporan  dari  pemberi  pinjaman,  maka penyelenggara wajib melakukan: (i) pemeriksaan internal mengenai pengaduan, (ii) analisis atas pengaduan, dan (iii) menyampaikan permintaan maaf dan menawarkan ganti  rugi.  Penyelenggara  wajib  untuk  menyelesaikan  pengaduan  secara  lisan selama 5 hari, dan untuk pengaduan secara tertulis wajib untuk diselesaikan salama 20 hari maksimal. Apabila pengaduan tersebut ditolak, maka penyelenggara wajib untuk  memberitahukan  langkah  apa  yang  dapat  dilakukan  konsumen  untuk menyelesaikan sengketa. 46
Pemberi  pinjaman  dapat  mengajukan  gugatan  perbuatan  melawan  hukum terhadap penyelenggara P2P Lending . Perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daa d) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Menurut Rosa Agustina  dalam  menentukan  suatu  perbuatan  dapat  dikualifisir  sebagai  melawan hukum,  diperlukan  4  syarat,  yakni:  (i)  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum pelaku, (ii) bertentangan dengan hak subjektif orang lain, (iii) bertentangan dengan kesusilaan, dan (iii) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. 47
Pemberi  pinjaman  juga  dapat  melakukan  gugatan  melalui  alternatif penyelesaian sengketa di lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang disahkan oleh  OJK,  yaitu:  :  (i)  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan Indonesia  (LAPSPI),  (ii)  Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia  (BAPMI),  (iii) Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), (i) Badan Arbitrase dan Mediasi  Perusahaan  Penjaminan  Indonesia  (BAMPPI),  (v)  Badan  Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI), (vi) Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP). 48
44 Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik .
45 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
46 Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan,” Pub. L. No. POJK Nomor 13/POJK.02/2018 (2018).
47 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
48 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Tentang   Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan,” Pub. L. No. Nomor 1/ POJK.07/ 2014 (2013).
Meisya Andriani Lubis,  Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
3.6. Perlindungan Konsumen P2P Lending Terhadap Gagal Bayar
3.6.1. Sistem Pemberian Ganti Kerugian
Pasal  38  Peraturan  OJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  mewajibkan  penyelenggara Fintech untuk menawarkan  ganti  kerugian  atau  perbaikan  layanan  dan  meminta  maaf  terhadap pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar. 49 Konsumen memiliki hak salah satunya adalah  memperoleh  kompensasi,  ganti  kerugian,  atau  penggantian  jika  barang dan/atau  jasa  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang  Perlindungan Konsumen. Indonesia tidak  mewajibkan  bagi  perusahaan Fintech  P2P  Lending untuk  mencantumkan klausula ganti kerugian terhadap perjanjian P2P Lending. Pada praktiknya terdapat dua cara dalam sistem pemberian ganti kerugian di Indonesia. 50
Pertama,  kerjasama  antara  perusahaan Fintech  P2P  Lending dengan perusahaan  asuransi.  Kerjasama  antara  perusahaan Fintech  P2P  Lending dan perusahaan  asuransi  diharapkan  dapat  memitigasi  risiko  gagal  bayar.  Salah  satu perusahaan  yang  melakukan  kerjasama  dengan  perusahaan  asuransi  adalah  PT Mitrausaha  Indonesia  Grup  (Modalku)  dengan  PT  Asuransi  Kredit  Indonesia (Persero) atau disebut sebagai Askrindo. Pada tahap awal kerjasama, Askrindo akan memberikan pertanggungan berbasis invoicing dimana sisa pokok pinjaman akan diberikan  ganti  rugi.  Kerjasama  antara  Modalku  dan  Askrindo  merupakan  suatu Langkah  yang  baik  demi  meningkatkan  perlindungan  terhadap  konsumen P2P Lending dalam lingkup sektor teknologi finansial. 51
Kedua,  melalui  program  dana  proteksi  yang  dilakukan  perusahaan Fintech P2P Lending PT Lunaria Annua Teknologi (Koinworks). Dana proteksi merupakan dana  yang  dialokasikan  oleh  Koinworks  dimana  dana  tersebut  berasal  dari keuntungan  Koinworks  dan  ditujukan  untuk  memperkecil  kerugian  pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar. Sistem dana proteksi merupakan kerjasama antara PT  Lunaria  Annua  Indonesia  dengan  Koinworks,  dimana  tanggung  jawab penagihan terhadap penerima gagal bayar akan dilakukan oleh antara PT Lunaria Annua Indonesia berdasarkan pembeli piutang dari pemberi pinjaman berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan Koinworks. Apabila penerima pinjaman dinyatakan gagal bayar, maka penagihan atas utangnya akan terus dilakukan oleh PT Lunarian Annua  Indonesia  dan  setiap  hasil  pembayaran  tersebut  akan  digunakan  sebagai dana proteksi untuk meminimalisir kerugian. 52 Dana proteksi ini bukan merupakan jaminan  keamanan  pendanaan  karena  nominalnya  terbatas.  Dalam  sistem  dana
49 Dewanthara  and  Subha  Karma  Resen,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pihak  Pemberi  Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending.”
50 Dona Budi Karisma, “Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia,” Jurnal Rechtsvinding 1, No. 1 (2020).
51 Wurianalya  Maria  Novenanty,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Lender  Dan  Borrower  Dalam  Peer  To Peer Lending Di Indonesia,” in APHK IV , 2018.
52 Novenanty.
Meisya Andriani Lubis,  Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
proteksi, semakin besar risiko penerima pinjaman maka semakin kecil dana proteksi yang diberikan.
3.6.2.Penjaminan
Penjaminan  merupakan  cara  dari  debitur  untuk  menjamin  bahwa  ia  akan bertanggungjawab  dan  cara  bagi  kreditur  untuk  menjamin  bahwa  debitur  akan melaksanakan kewajibannya.  Penjaminan diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dimana  dinyatakan  bahwa  harta  dari  penerima  pinjaman  merupakan  sepenuhnya jaminan  atas  utangnya,  hal  ini  berarti  termasuk  benda  bergerak  maupun  tidak bergerak, yang ada saat ini maupun di kemudian hari. 53 Pelunasan atas utang dari penerima  pinjaman  dapat  dituntut  oleh  pemberian  pinjaman  melalui  harta  benda tersebut. Pemberi pinjaman memiliki hak retensi, yaitu hak untuk menahan harta benda  milik  penerima  pinjaman  hingga  dilakukan  pelunasan  utang.  Penjaminan menimbulkan hak  privilege bagi  pemberi  pinjaman  agar  didahulukan  pelunasan utangnya dibandingkan kreditur lain. 54
Salah satu perusahaan kredit yang bergerak dalam sektor penjaminan adalah Perusahaan Umum Penjaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Pada tahun 2017, Perum Jamkrindo melakukan kerjasama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha)  dan  PT  Investree  Radhika  Jaya  (Investree).  Kerjasama  ini  adalah ditujukan  untuk  menjamin  transaksi  pembiayaan  piutang  ( invoice f inancing ) proyek  pengadaan  barang/jasa  di  Indonesia.  Skema  penjaminan  ini,  perusahaan penyelenggara P2P  Lending mengajukan  penjaminan  terhadap  Perum  Jamkrindo secara  tertulis,  kemudian  Perum  Jamkrindo  akan  melakukan  verifikasi  data. Apabila  proses  verifikasi  telah  selesai,  maka  Perum  Jamkrindo  akan  melakukan penerbitan  sertifikat  penjaminan  dan  disampaikan  kepada  penyelenggara P2P Lending. 55
Penerima  pinjaman  yang  kesulitan  membayar  utang  hingga  akhirnya  gagal bayar akan disubrogasi oleh Perum Jamkrindo, yaitu pembayaran oleh pihak ketiga yang berkedudukan baru sebagai kreditur terhadap penerima pinjaman berdasarkan perjanjian. Subrogasi merupakan penggantian hak-hak pihak ketiga oleh kreditur, dimana  hal  ini  berbeda  dengan  pembebasan  utang.  Tujuan  kreditur  adalah  untuk menggantikan kedudukan kreditur lama. 56 Subrogasi harus dinyatakan secara tegas agar tidak dapat disalahartikan sebagai pembebasan utang.
Subrogasi  dapat  terjadi  karena  perjanjian  maupun  karena  diatur  di  dalam undang-undang.  Akibat  dari  adanya  subrogasi  yaitu  beralihnya  kreditur  terhadap pihak  ketiga  dimana  kreditur  baru  berhak  melakukan  penagihan  kepada  debitur. Perum  Jamkrindo  dapat  melakukan  penagihan  kepada  penerima  pinjaman  dalam kedudukannya sebagai debitur baru. Kerjasama antara penyelenggara P2P Lending dengan Perum Jamkrindo memiliki dampak yang baik bagi perlindungan terhadap
53 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
54 R. Subekti.
55 Rahmahafida, “Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman Pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Risiko Gagal Bayar.”
56 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Meisya Andriani Lubis,  Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
pemberi pinjaman dimana terjaminnya dana yang dipinjamkan terhadap penerima pinjaman untuk memitigasi risiko gagal bayar. 57

## 3.6.3.Asuransi Kredit
Asuransi  adalah  pengalihan  risiko  terhadap  pihak  ketiga,  yang  bertujuan untuk  mengganti  kerugian  terhadap  tertanggung  asuransi.  Perjanjian  asuransi dilakukan  oleh  pemegang  polis  dan  perusahaan  asuransi,  yang  menjadi  dasar penerimaan  premi  oleh  perusahaan  asuransi  terhadap  pemegang  polis  atas  ganti kerugian  terhadap  peristiwa-peristiwa  yang  mungkin  terjadi  di  kemudian  hari. 58 Asuransi  yang  digunakan  dalam  skema P2P  Lending merupakan  asuransi  kredit, yaitu  asuransi  umum  yang  memberikan  jaminan  pemenuhan  pembayaran  kredit apabila  penerima  pinjaman  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya.  Perjanjian asuransi  kredit  adalah biparty  agreement, antara  penyelenggara P2P  Lending dengan penyedia jasa  asuransi,  sehingga penerima pinjaman bukanlah pihak dari perjanjian ini.
4. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka, dapat disimpulkan beberapa hal penting dari pembahasan ini. Pertama, dalam P2P Lending terdapat hubungan pemberian  kuasa,  perjanjian  pinjam  meminjam,  dan  hubungan  perjanjian  kerja sama. Risiko gagal bayar ada di pemberi pinjaman jika penerima pinjaman tidak mampu  membayar,  akan  tetapi  jika  gagal  bayar  disebabkan  oleh  kelalaian penyelenggara P2P  Lending maka  penyelenggara  harus  melakukan  tindakan- tindakan  yang  diwajibkan  oleh  OJK  seperti  memeriksa  pengaduan,  memberikan jawaban, dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan pelayanan. P2P Lending ilegal tidak  termasuk  dalam  subjek  peraturan  OJK.  Para  pihak  dapat  memintakan pembatalan perjanjian di pengadilan karena P2P Lending ilegal melanggar syarat subjektif  perjanjian  dan  tidak  cakap  secara  hukum.  Sebaiknya assesment  risk (asesmen risiko) dalam penentuan skor kredit ( credit scoring and grading ) calon penerima  pinjaman  haruslah  dibuat  menjadi  sangat  akurat  agar  tidak  terjadi kelalaian  dalam  menentukan  kemampuan  dan  risiko  seseorang  untuk  membayar utangnya.  Setiap  perusahaan Fintech P2P  Lending haruslah  menambahkan persyaratan jaminan kebendaan bagi penerima pinjaman, sehingga apabila terjadi gagal bayar di kemudian hari maka jaminan kebendaan tersebut dapat digunakan untuk  membayar  utang.  Selanjutnya  sebagai  penutup,  rasa  terima  kasih  yang mendalam  ingin  disampaikan  kepada  Bapak  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra,  S.H., M.Kn.,  dosen  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  atas kontribusinya dalam artikel ini.
57 Rahmahafida, “Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman Pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Risiko Gagal Bayar.”
58 Meline  Gerarita  Sitompul,  “Urgensi  Legalitas  Financial  Technology  (Fintech): Peer  to Peer  (P2P) Lending Di Indonesia,” Jurnal Yuridis UNAJA 1, no. 2 (2019), https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.428.
Meisya Andriani Lubis,  Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA
Alloway, Tracy. “Big Banks Muscle In on Peer-to-Peer Lending.” Financial Times , 2013.
Bachmann, Alexander, Alexander Becker, Daniel Buerckner, Michel Hilker, Frank Kock, Mark Lehmann, Phillip Tiburtius, and Burkhardt Funk. “Online Peer- to-Peer  Lending  -  A  Literature  Review.” Journal  of  Internet  Banking  and Commerce , 2011.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Hukum  dan  HAM  RI. Perencanaan  Pembangunan  Hukum  Nasional  Bidang  Teknologi  Informasi Dan  Komunikasi .  1st  ed.  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.
Bank  Indonesia.  Peraturan  Bank  Indonesia  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi Finansial, Pub. L. No. NOMOR 19/12/PBI/2017 (2017).
———.  Peraturan  Bank  Indonesia  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  2/24/PBI.2000  tentang  Hubungan  Rekening  Giro  antara Bank  Indonesia  dengan  Pihak  Ekstern,  Pub.  L.  No.  PBI  Nomor 3/11/PBI/2011 (2011).
Dewanthara,  Ni  Made  Intan  Pranita,  and  Made  Gde  Subha  Karma  Resen. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending.” Acta Comitas 5, no. 3 (December 2020): 479. https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p04.
Dhar, Vasant, and Roger M. Stein. “Economic and Business Dimensions: Fintech Platforms  and  Strategy.” Communications  of  the  ACM ,  2017. https://doi.org/10.1145/3132726.
Fathoni,  and  Abdus  Salam.  “Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terkait Pengawasan  Startup  Crowdfunding  Berbasis  Donasi  Menggunakan  Sistem Regulatory Sandbox.” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 2019.
Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian . Bandung: Alumni, 1986. Hartanto,  Ratna,  and  Juliyani  Purnama  Ramli.  “Hubungan  Hukum  Para  Pihak Dalam  Peer  to  Peer  Lending.” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum 25,  no.  2 (2018). https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6.
Karisma,  Dona  Budi.  “Problematika  Mekanisme  Penyelesaian  Pinjaman  Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia.” Jurnal  Rechtsvinding 1,  no.  1 (2020).
Kurniawati,  Husni,  and  Yunanto  Yunanto.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap
Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online.” Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 102–14. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290.
Madian,  Andri.  “Risiko  Investasi  P2P  Lending  Dan  Cara  Mengatasinya.” https://www.akseleran.com/blog/risiko-investasi-p2p-lending-cara- mengatasinya/, June 2018.
Makarim,  Edmon. Tanggung  Jawab  Hukum  Penyelenggara  Sistem  Elektronik . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Novenanty, Wurianalya Maria. “Perlindungan Hukum Bagi Lender Dan Borrower
Meisya Andriani Lubis,  Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
Dalam Peer To Peer Lending Di Indonesia.” In APHK IV , 2018. Nugraha, Rahadian Adi. “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman Dalam  Penyelenggara  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi.” University of Indonesia, 2020.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  tentang Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  Pub.  L.  No.  Nomor:  77 /POJK.01/2016, Otoritas Jasa Keuangan (2016).
———.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang    Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan,  Pub.  L.  No.  Nomor  1/ POJK.07/ 2014 (2013).
———.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  Inovasi  Keuangan  Digital  di Sektor Jasa Keuangan, Pub. L. No. POJK Nomor 13/POJK.02/2018 (2018). P., Walter. “Pinjaman Dengan Performa Buruk Dan Gagal Bayar, Perlukah Anda Khawatir?” https://koinworks.com/blog/kerugian-gagal-bayar/, n.d.
Priyonggojati, Agus. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam
Penyelenggaraan  Financial  Technology  Berbasis  Peer  To  Peer  Lending.” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019): 163. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268.
R. Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Vol. 41. Jakarta: Balaipustaka, 2014.
Rahmahafida, Nadia Intan. “Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman  Pada
Layanan  Pinjaman  Pendidikan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Terhadap Risiko Gagal Bayar.” Jurist-Diction 3, no. 2 (2020). https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18203.
Sitompul,  Meline  Gerarita.  “Urgensi  Legalitas  Financial  Technology  (Fintech): Peer to  Peer (P2P)  Lending Di  Indonesia.” Jurnal  Yuridis  UNAJA 1, no.  2 (2019). https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.428. Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2015. Subekti, R. Aneka Perjanjian . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.