Legality of Appointment of Village Apparatus according to Article 49 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Ujung Padang Village, Alas Maras Subdistrict, Seluma Regency
Keabsahan Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Ujung

## Padang Kecamatan Alas Maras Kabupaten Seluma
Jenzen Idianza 1) ; Sandi Aprianto 2) ; M. Arafat Hermana 2)
1,2,3) Fakultas Hukum, Universitas Dehasen Bengkulu Email: 2) sandiapriyanto11@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [11 September 2022] Revised [13 Oktober 2022] Accepted [16 Oktober 2022]

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perosedur  pengangkatan  perangkat  desa lama  dan  perangkat  desa  baru  di  desa  ujung  padang  dan  mengetahui  keabsahan pengangkatan perangkat desa lama dan  baru  di desa  ujung padang  di tinjau  darai  undang- undang  Nomor  6  tahun  2014.  Metode  Penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  Metode Penelitian Kualitatif yaitu Penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat didalam  peraturan  perundnag-undangan  dan  putusan  pengadilan  serta  norma  norma  yang hidup  dan  berkembang  didalam  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala Desa  Ujung  Padang  pada  tanggal  5  Julli  2022  menerangkan  bahwa,  “Kalo  kito  bicara bagaimana  mekanisme  pengangkatan  perangkat  Desa  ini  tentu  pengangkatan  Perangkat Desa  baik  yang  baru  maupun  yang  lama  berdaskan  undang-undang  (Undang-Undang nomor 6 Tahun  2014 Tentang Desa). Cuma pengangkatan Perangkat Desanyo Lamo Dulu diisi  dengan  penunjukan  langsung  oleh  Kades  dan  dikonsultasikan  dengan  Camat,    untuk pengangkatan  Perangkat  Desa  yang  Baru  ini  Aku  menjalanka  Amanat  Undnag-Undnag Nomor  6  Tahun  2014  dan  Pemerintah  Daerah  Seluma  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Perangkat  Desa.  Pengisianyo  melalui  mekanisme  penjaringan  dan  penyaringan,  seleksi bakal calon, dan tes tertulis. Setelah dapt hasil dari seleksi barulah dikomunikasikan dengan Camat  atas  nama  Bupati.  Kalo  kito  ngomong  tentang  keabsahanyo  yang  mano  yang  sah dari mekanisme pengangkatan perangkat Desa baik yang lamo maupun  yang baru ini tentu bukan  ranah  kito  untuk  nentukan  siapo  yang  sah  kek  yang  nedo  sah.  Itu  ranah  pengadilan Tata Usaha Negara yang biso menent ukanyo”.

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the procedures for the appointment of old village officials and new village officials in the village of Ujung Padang and to find out the validity of the  appointment  of  old  and  new  village  officials  in  the  village  of  Ujung  Padang  in  terms  of Law  Number  6  of  2014.  The  research  method  in  this  paper  is  the  method  Qualitative research  is  research  that  refers  to  the  legal  norms  contained  in  legislation  and  court decisions  as  well  as  norms  that  live  and  develop  in  society.  Based  on  the  results  of  an interview with the Ujung Padang Village Head on July 5, 2022, he explained that, "If we talk about  the  mechanism  for  the  appointment  of  village  officials,  of  course  the  appointment  of new  and  old  Village  officials  is  based  on  the  law  (Law  number  6  of  2014  concerning Villages). ). Only the appointment of the Lamo Village Apparatus used to be filled with direct appointments by the Village Head and in consultation with the Camat, for the appointment of the New Village Apparatus I carried out the Undnag-Undnag Mandate Number 6 of 2014 and the Seluma Regional Government Number  7 of 2016 regarding Village Apparatus. Fill it out through  a  screening  and  screening  mechanism,  selection  of  prospective  candidates,  and  a written test. After getting the results of the selection then communicated  with the Camat on behalf  of  the  Regent.  If  we  talk  about  the  legal  legitimacy  of  the  official  Village  apparatus, both the old and the new, it is certainly not our domain to determine the legal person, and the one  who  is  nedo  is  legal.  That  is  the  realm  of  the  State  Administrative  Court,  which  can determine you.”

## KEYWORDS
Legality  of  Appointment,  Village Apparatus, Article 49 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2014
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Ide  maupun  konsep  negara  hukum  pada  umumnya  dimaksudkan  dalam  rangka  menghindari negara  atau  pemerintah  dari  perbuatan  sewenang-wenang.  Karena  bagaimanapun  bahwa  suatu pemerintahan  dan  tidak  dikontrol  dengan  perangkat  hukum  yang  tegas  dan  konkrit  akan  sangat  rentan dengan  berbagai  bentuk  penyimpangan  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  bahkan  pada  era  modern sekarang dapat dikatakan bahwa merupakan suatu negara yang sangat relevan dan ideal bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraan yang didasarkan pada mekanisme hukum yang  jelas dan tegas. Negara  indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  berbentuk  republik,  Didalam  penyelenggarannya pemerintah  membagi  kewenangan  untuk  menjalankannya  dalam  bentuk  pemerintah  pusat  dan
pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah  pun  dibagai  lagi  menjadaai  Perovinsi,  Kabupaten/Kota  dan Pemerintah Desa. Istilah desa secara etimologis berasal dari bahasa swadesi bahasa sangsekerta berati wilayah, tempat atau bagian mandiri dan otonom.
Kata  pemerintahan  dan  kata  pemerintah  memiliki  pengertian  yang  berbeda.  Pemerintah mengandung  pengertian  sebagai  “organ”  atau  alat  Negara  yang  menjalankan  tugas  dan  fungsi pemerintahan ,  sedangkan  pemerintahan  mengandung  pengertian  sebagai  “fungsi”  dari  pemerintah. Istilah  pemerintah  dalam  arti  “organ”  atau  alat  negara,  dapat dibedakan  menjadi  dua  yakni  Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah Presiden,  Wakil  Presiden  dan  dibantu  oleh  menterimenteri.  Pemerintah  dalam  arti  luas  adalah  semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif).
Konsep  hubungan  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  negara  kesatuan republik  Indonesia  dalam  rangka  otonomi  yang  seluasluasnya  berdasarkan  UUD  1945  adalah  bahwa Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara hukum  yang  berdasar  sistem  konstitusi  maka  dalam  setiap tindakan  hukum  mengenai  konsep  hubungan  kewenangan  antara  pusat  dan  daerah  harus  dibangun melalui peraturan perundang-undangan, di mana secara yuridis kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah  yang  sah  secara  hukum,  maka  dalam  konsep  negara  hukum  (rechstaat)  segala  tindakan pemerintah yang bersumber dari kewenangannya haruslah bersandarkan pada asas legalitas.
Dalam  sejarahnya,  desa  merupakan  cikal  bakal  terbentuknya  masyarakat  politik  dari pemerintahan  jauh  sebelum  negara  indonesia  terbentuk.    Di  Indonesia  sendiri  desa-desa  telah mengalami  perkembangan  yang  sangat  panjang.  Sebelum  masa  kolonial  Belanda  diberbagai  daerah telah  dikenal  kelompok  masyarakat  yang  bermukim  pada  suatu  wilayah  atau  daerah  tertentu  dengan ikatan  kekerabatan  atau  keturunan.  Desa  diindonesia  pertama  kali  ditemukan  oleh  Mr.  Herman Warner Muntinghe  seorang  Belanda  anggota  Raad  Van  Inde  pada  masa  penjajajhan  kolonial  Inggris  yang merupakan  pembantu  Gubernur    Jendral  Inggris  yang  berkuasa  pada  tahun  1811  di  Indonesia  Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di indonesia, desa hanaya di pakai dalam  masyarakat pulau Jawa, Madura dan Bali. Sedangkan masyarakat acah mengunakan nama gampong atau meunasa, masyarakat  Batak  menebutna  atau  huta,  di  daerah  minangkabau  di  sebut  dengan  nagari,  dusun,  atau marga di sumatra selatan .
Keberadan  desa  sebagai  satu  kesatuan  masyarakat  hukum  memberi  pemahaman  yang mendalam  bahwa  institusi  desa  bukan  hanya  sebagai  entitas  adminitstatif  belaka  tetapi  juga  entitas hukum  yang  harus  di  hargai,  diistimewakan,  dilestarikan,  dan  di  lindungi  dalam  setruktur  pemerintah  di indonesia. Hal ini yang kemudian tertuang dalam Undang Undanag Dasar 1945 pasal 18b ayat (2) yang menyatakan :
Negara  mengakuai  dan  menghormati  kesatuan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak hak tradisional nya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perinsip negara kesatuan republik indonesia, yang di atur dengan undang undang. Berdasarkan bunyi pasal 18b ayat(2) UUD 1945 tersebut maka desa di artikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hierarki pemerintah yang terendah dalam NKRI.
Undang undang No. 6 tahun 2014 tentang desa mulai disahkan pada tangagal 15 Januari 2014 setelah  sebelumnya  melalui  pembahasan  selama  kurang  lebih  7  (tujuh)  tahun  oleh  anggota  lesgislatf. Kelahiran undang undang tentang desa ini mengantikan peraturan tentang desa dalam UU No 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  PP  No.  72  tahuan  2005  tentang  Desa.  Peraturan  perundangan tersebuut  merupakan  political  will  dari  pemerintah  yang  diharapkan  akan  membawa  perubahan- perubahan  penting  yang  ditunjukan  untuk  meningkatkan  pelayanna  kepada  masyarakat  serta meningkatkan  kesejahteraan  dan  keberdayaan  masyarakat  desa.  Undang-undang  No.  6  Tahun  2014 tentang desa tersebut, mmeberikan perubahan secara signifikan dalam tatakelola pemerintahan desa.
Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh  perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  desa.  Dalam  kehidupan  bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat di atur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.
Dalam  penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  tentu  Kepala  Desa  dibantu  oleh  Perangkat  Desa, menurut  undang-undang  nomor  6  Tahun  2014  Perangkat  Desa  adalah  salah  satu  organ  Pemerintah Desa selain Kepala Desa, sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan perangkat Desa adalah ‘pembantu’ juga diletakan kepada wakil Presiden dan Mentri-mentri. Perangkat desa diatur dalam pasal 48 –  53  UU  Desa.  Secara  singkat  pasal-pasal  ini  mengatur  tentang  kedudukan  dan  tugas  Perangkat Desa,  pengangkatan  dan  pemeberhentian,  penghasilan,  serta  larangan-laranagtn  didalam  menjalankan tugas perangkat desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang saling berdekatan dengan masyarakat,
tentu pemilihan perangkat desa harus dengan teliti, cermat dan bijaksana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Realita  yang  terjadi  mengenai  perangkat  desa  baik  dalam  mekanisme  pengangkatan  dan pemberhentian belum sepenuhnya terealisasi baik dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Di indonesia terdiri lebih dari 70 (tujuh puluh) ribu yang tersebar di 34  (tiga puluh empat) Provinsi. Salah satunya  adalah  Desa  Ujung  Padang,  Kecamatan  Alas  Maras  Kabupaten  Seluma  Provinsi  Bengkulu. Persoalaan  yang  terjadi  di  kebanyakan  desa  tentu  adalah  persoalan  klasik,  dan  dimana  dalam penyelenggaraan  pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat  desa  banyak  sekali  desa  yang  tidak sepenuhnya  berdasarkan  undnag-undang  yang  berlaku  dan  peraturan-peraturan  lainya.  Banyak  sekali perangkat  desa  yang  berasal  dari  keluarga  kepala  desanya  sendiri  yang  tidak  melalui  mekanisme  atau tahap yang diamatkan undang-undang desa. Hal ini tentu menjadi sorotan, karena ini telah menyimpang dari  undang-undang,  seperti  halnya  yang  terjadi  di  Desa  Ujung  Padang,  Kecamatan  Alas  Maras Kabupaten  Seluma  Provinsi  Bengkulu ini  terjadi  perselisihan  antara  perangkat  desa  yang  lama  dengan perangkat desa yang baru yang mengakibatkan sengketa.
Dilapangan masih banyak Kepala Desa yang belum memahami aturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kekurangan pengetahuan ini yang akhirnya memicu perselisihan antar Kepala Desa  dan  Perangkat  Desa.  Mengingat  keberadaan  perangkat  desa  yang  seringkali  menjadi  polemik terhadap  proses  mutasi  jabatan  perangkat  desa  baik  proses  pengangkatan  maupun  pemberhentian perangkat  desa,  sehingga  muncul  permasalahan  adanya  penafsiran  siapakah  yang  berwenang  untuk melakukan  hal  tersebut.  selain  permasalahan  diatas,  tidak  sedikit  pula  pelaksanaan  mutasi  oleh  kepala desa  terhadap  perangkat  desanya  yang  atas  kehendak  sendiri  juga  menjadi  proplematika  dikalangan pemerintah  desa  yang  dalam  praktiknya  tidak  memperhatikan  aturan-aturan  yang  berlaku  dan  hanya mementingkan  salah  satu  pihak  dalam  hal  pemberian  alasan  dalam  melakukan  pengangkatan  dan pemberhentian  terhadap  perangkat  Desa,  sehingga  kepengurusan  organisasi  pemerintah  Desa  tidak dapat  berjalan  dan  pelaksanaan  pembagunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  Desa  tidak  berjalan secara  maksimal.  Persoalan-persoalan  seperti  inilah  yang  banyak  menjadi  polemik  yang  tidak  akan terjawab apabila persoalan tersebut tidak digali secara mendalam melalui sebuah kajiah ilmiah.
Berdasarkan  observasi  dan  pengamatan  yang  kami  lakukan  pada  saat  magang  di  Lembaga Bantuan  Hukum  Hartanto  dan  Rekan,  kami  mengikuti  pendampingan  sengketa  antara  Perangkat  Desa lama  dan  Perangkat  Desa  Baru.  Pokok  permasalahan  dalam  sengeketa  ini  bahwa,  pada  saat pengangkatan  Perangkat  Desa  Lama  proses  pengangkatanya  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014  pada pasal (50) ayat (1)  sehingga Perangkat Desa Baru dibentuk dengan prosedur. Setelah Perangkat Desa baru dibentuk oleh Kepala Desa melalui seleksi  dan  prosedur  sesuai  dengan  undang-undang    nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  kemudian terjadi perselisihan antara Perangkat Desa lama dan Perangkat Desa baru dikarenakan perangkat Desa yang  Lama  masih  menjalankan  Tugas  dan  Fungsinya  Sebagai  Perangkat  Desa  sehingga  Perangkat Desa Baru mengajukan sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Desa
Penelitian tentang arah politik hukum pengaturan desa ke depan (Ius Constituendum) ini sangat penting  dilakukan,  ada  beberapa  alasan  yang  melatarbelakanginya,  antara  lain  karena  adanya inkonsistensi  antara  arah  politik  hukum  dalam  konstitusi  dengan  arah  politik  hukum  dalam  undang- undang tentang desa (Undang Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), yang dapat berakibat pada potensi  tidak  tercapainya  tujuan  untuk  menjadikan  desa  kedepan  menjadi  desa  yang  kuat,  maju  dan mandiri serta demokratis.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  Tentang  Desa  dijelaskan  bahwa  Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan  sendiri  (dikepalai  oleh  seorang  kepala  desa) atau  desa  merupakan  kelompok  rumah  luar kota  yang  merupakan  kesatuan.  Desa  terbentuk  atas  prakarsa  beberapa  kepala  keluarga  yang  sudah bertempat  tinggal  menetap  dengan  memperhatikan  asal-usul  wilayah  dan  keadaan  bahasa,  adat, ekonomi  serta  sosial  budaya  orang-orang  setempat  yang  pada  akhirnya  terbentuklah  desa.    Desa merupakan  kesatuan  wilayah  yang  dihuni  oleh  sejumlah  keluarga  yang  sudah  menetap  dan ketergantungannya  pada  sumber  daya  alam  sekitarnya  dengan  harapan  mempertahankan  hidup  untuk mencapai  kesejahteraan .  Desa  merupakan satuan  pemerintahan  di  bawah  kabupaten/kota.  Desa  tidak
sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan  administrasi  kecamatan  dan  tidak  mempunyai  hak  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat.

## Pemerintah Desa
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  merupakan  sub  sistem  dari  sistem  penyelenggaraan pemerintahan  sehingga  desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mgurus  kepentingan masyarakatnya .
Kata  pemerintahan  dan  kata  pemerintah  memiliki  pengertian  yang  berbeda.  Pemerintah mengandung  pengertian  sebagai  “organ”  atau  alat  Negara  yang  menjalankan  tugas  dan  fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. ada umumnya, yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu  untuk  melaksanakan  kekuasaan  yang  dalam  arti  ini  melaksanakan  wewenang  yang  sah  dan melindungi  serta  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  melalui  perbuatan  dan  pelaksanaan  berbagai keputusan.
Negara  Republik  Indonesia  menghormati  kedudukan  daerah-daerah  istimewa  dan  segala peraturan  negara  yang  mengenai  daerah-daerah,  akan  mengingat  hak-hak  asal-usul  daerah  tersebut. Oleh  sebab  itu,  keberadaannya  wajib  tetap  diakui  dan  diberikan  jaminan  keberlangsungan  hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang memiliki hak asalusul dan hak tradisional dalam mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  berperan  mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  perlu  dilindungi  dan diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan  landasan yang  kokoh  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil, makmur, dan sejahtera.
Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh  perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  desa.  Dalam  kehidupan  bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa,  kelurahan,  kecamatan,  kabupaten,  provinsi,  dan  pemerintah  pusat.  Oleh  sebab  itu,  penting  bagi kita untuk mengetahui pemerintah desa dan perangkatnya yang dibahas dalam bab pembahasan.

## Wewenang Desa
Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki  kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang  kepala  desa.  Desa  juga  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  hasil  perpaduan  antara  kegiatan sekelompok  manusia  dengan  lingkungannya.    Hasil  dari  perpaduan  itu  ialah  suatu  wujud  atau ketampakan  di  muka  bumi  yang  ditimbulkan  oleh  unsurunsur  fisiografi,  sosial,  ekonomi,  politik  dan kultural  yang  saling  berinteraksi  antar  unsur  tersebut  dan  juga  dalam  hubungannya  dengan  daerah- daerah  lain.  Contoh  seperti  sebutan  desa  ada  di  Jawa  dan  Bali,  Nagari  di  Minangkabau,  dusun  dan marga di Palembang, dan sebagainya.
Daerah-daerah  tersebut  mempunyai  susunan  asli  dan  oleh  karenanya  dapat  dianggap  sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan  hidupnya  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Salah  satu  tujuan ditetapkannya UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk membentuk Pemerintahan Desa yang mandiri,profesional,  efisien  dan  efektif,  terbuka,  serta  bertanggung  jawab,  sebagaimana  arah  politi k hukum dalam konstitusi. Politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan yakni sebagai arahan pembuatan  hukum  atau legal  policy lembaga-lembaga  Negara dalam  membentuk  hukum  dan  sekaligus sebagai  alat  untuk  menilai  dan  mengkritisi  apakah  hukum  yang  dibuat  sudah  sesuai  atau  tidak  dengan kerangka pikir legal policy tersebut .

## METODE PENELITIAN
Dalam  skripsi  ini  menggunakan  pendekatan  Normatif  Empiris  atau  tatsachenwissenschaft mencakup  beberapa  cabang  ilmu  hukum  yaitu  (1)  Sosiologi  Hukum,  (2)  Antropologi  Hukum,  (3) Perbandingan  hukum,  (4)  Sejarah  Hukum  (5)  Psikologhi  Hukum.  Imu-ilmu  ini  bersifat  Teroritis  Empiris sehingga  metode  pengungkapanya  terikat  pada  metode  induktif  logis  .  Penelitian  hukum  empiris  atau penelitian hukum sosiologis adalah suatu kegiatan peenlitian dengan mengambil obyek penelitian dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
Penelitian hukum normatif empiris adalah suatu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dan di ambil dari perilaku manusia, seperti perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku  nyata  yang  di  lakukan  melalui  pengamatan  langsung.  Penelitian  empiris  juga  di  lakukan  untuk mengamati hasil dari peninggalan fisik maupun arsif.
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah yang  berkaitan  dengan  analisis  dan  kontruksi  yang dilakukan secara metedologis, sistematis, dan konsisten. Metedologis berati sesuai dengan metode atau cara  tertentu.  Sistematis  adalah  berdasarkan  suatu  sistem.  Dan  kossisten  beratai  tidak  adanya  hal-hal yang  bertentangan  dalam  suatu  kerangka  tertentu.  (soerjono  soekamto,  1998).  Dalam  penelitian kualitatif, pengumpulan data di lakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data perimer dan  teknik  pengumpulan  data  lebih  bayak  pada  observasi  berperan  serta  (participan  opserption), wawancara mendalam (in depth interviu) (sugiono, 2014).
Metode  Penelitian  dalam  penulisan ini  adalah  Metode  Penelitian  Kualitatif  yaitu  Penelitian  yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundnag-undangan dan putusan pengadilan serta norma norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.
Pendekatan  normatif  empiris  atau  sosiologi  hukum  adalah  pendekatan  dengan  melihat  sesuatu kenyataan  hukum  di  dalam  masyarakat.  Pendekatan  sosiologi  hukum  merupakan  pendekatan  yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian  atau  penulisan  hukum  .  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yang  mengungkapkan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme  Pengangkatan  Perangkat  Desa  di  Desa  Ujung  Padang  Kecamatan  Alas  Maras Kabupaten Seluma
Pemerintah desa merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan otonomi desa sehingga untuk peningkatan  dan  pembangunan  desa  diharapkan  mempunyai  kapasitas  aparat  pemerintah  Desa  yang memiliki  kemampuan  dan  keterampilan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  Desa  dan  aspirasi masyarakat.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014  pemerintahan  desa  merupakan  unit  terkecil pada  struktur  pemerintahan  daerah,  pemerintahan  desa  memiliki  tugas  dan  kewenangan  tersendiri sebagaimana  diatur  melalui  perundang-undangan  keberadaan  aparat  desa  yang  dan  segala  tugasnya menduduki  posisi  yang  sangat  penting  karena  sebagai  organ  pemerintahan  yang  paling  bawah mengetahui  secara  Pasti  segala  kondisi  dan  permasalahan  yang  ada  di  wilayahnya  maka  input  pada pemerintah  Kecamatan  yang  menyangkut  berbagai  keterangan  dan  informasi  sangatlah  dibutuhkan dalam  pengambilan  kebijaksanaan  daerah  maupun  nasional  untuk  kebutuhan  pembangunan  secara menyeluruh  aparatur  Pemerintah  desa  merupakan  alat  pemerintah  sebagai  pelaksana  pemerintah terendah.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  harus  mampu  menunjukkan  kapasitas  yang  optimal sebagai  Abdi  masyarakat  dan  Abdi  Negara.  Pengaturan  tentang  administrasi  Desa  bertujuan  untuk menjadikan  desa  lebih  Mandiri  tanpa  harus  selalu  bergantung  pada  pemerintah  di  atasnya,  Selain  itu tujuan dari administrasi Desa ialah untuk menjadi landasan dasar dalam setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah terkait pembangunan nasional.
Sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 25 disebutkan bahwa pemerintah Desa adalah kepala desa atau disebut dengan sebutan lain dan dibantu oleh perangkat desa atau  dengan  sebutan  lain  selanjutnya  dalam  pasal  26  disebutkan  bahwa  kepala  desa  bertugas menyelenggarakan  Pemerintah  desa  melaksanakan  pembangunan  desa  pembinaan  kemasyarakatan desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  dengan  demikian  yang  dinamakan  perangkat  desa  ialah membantu  kepala  desa  dalam  hal  mengurusi  urusan  rumah  tangga  desa.  Dalam  pasal  48  undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  perangkat  desa  terdiri  dari,  a).  Sekretariat  desa,  b).  Pelaksanaan kewilayahan  dan,  c).  Pelaksana  teknis.  Pasal  49  undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  menyebutkan bahwa  :  a).  Perangkat  desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  48  bertugas  membantu  kepala  desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, b). Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat  oleh  Kepala  Desa  setelah  dikonsultasikan  dengan  Camat  atas  nama  Bupati  atau  Walikota. Selanjutnya  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  perangkat  desa  sebagaimana  dimaksud pada ayat 1 bertanggungjawab pada kepala desa.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  perangkat  desa  mempunyai  kedudukan  yang sangat penting perangkat desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu desa yang
tergabung  dalam  pemerintahan  desa  sehingga  yang  tertuang  dalam  pasal  49  undang-undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa yakni;
Perangkat    Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  48  bertugas  membantu  kepala  Desa dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  perangat  Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah direkomendasikan dengan Camat atas nama bupati/ walikota .
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  perangkat  desa  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal ayat 1 bertanggung jawab kepada kepala desa.
Dan  kedudukan  perangkat  desa  ditegaskan  kembali  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  desa  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pasal  61  ayat(2)  :  perangkat  desa  berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
Pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  pengangkatan  Perangkat  Desa  di  Desa  Ujung  Padang memacu pada peraturan daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 pada Pasal 6 tentang tata cara pengangkatan perangkat Desa yang berisi ;
Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan  oleh Kepala Desa. Untuk  Melaksanakan  Penjaringan  dan  penyaringan  Perangkat  Desa,  Kepala  desa  membentuk Tim.
Tim sebagimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan paling sedikit satu (1) Orang anggota.
Tim sebagi mana dimaksud pada pasal (3) berasal dari Tokoh Masyarakat , Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Keterwakilan Perempuan.
Pelaksanaan  penjaringan  dan  penyaringan  bakal  calon  Perangkat  Desa  dilaksanakan  paling lama satu bulan setelah jabataan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
Hasil  penjaringan  dan  penyaringan  bakal  calon    Perangkat  desa  sekurang-kurangnya  2  (dua) orang  calon  pada  setiap  Jabatan  dilaporkan  secara  tertulis  dan  dikonsultasikan  Oleh  Kepala  Desa kepada Camat.
Jika  hasil  penjaringan  dan  penyaringan  bakal  calon  Perangkat  Desa  hanya  satu  orang  maka penjaringan dan penyaringan diperpanjang, jika tetap tidak terpenuhi maka yang bersangkutan langsung dilaporkan dan dikonsultasikanKepala Desa  kepada Camat.
Camat memberikan sekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
Apabila  Camat  tidak  memberikan  rekomendasi  sebagimana  dimaksud  ayat  (8),  maka  Kepala Desa dapat menentukan Perangkat Desa.
Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persaratan umum maupun persayratan husus.
Perstujuan yang di berikan Camat atas nama Bupati berisi satu orang calon Pertangkat Desa. Dalam  hal  Camat  memberikan  persetujuan,  Kepal  Desa  menerbikan  keputusan  Kepala  Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
Dalam  hal  rekomendasi  Camat  berisi  penolakan,  Kepala  Desa  melakukan  penjaringan  dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
Ketentuan  lebihlanjut  mengenai  tugas  dan  pungsi  Tim  serta  tata  cara  penjaringan  dan penyaringan  calon  perangkat  Desa  diatur  dalm  Peraturan  Kepala  Desa  dengan  berpedoman  pada Peraturan Bupati.
Dalam  perakteknya  pengangkatan  Perangkat  Desa  di  Desa  Ujung  Padang  Kecamatan  Alas Maras  Kabupaten  Seluma  tidak  melalui  mekanisme  yang  ada  atau  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang  undangan  yang  berlaku,  kepala  Desa  Ujung  Padang  melakukan  pengisian  Perangkat  Desa dengan  caraa  menunjuk  langsung  tampa  melalui  perosedur  yang  di  atur  dalam  perundang  undangan yang  berlaku.  Pengangkatan  perangkat  desa  tersebut  tidak  seuai  dengan peraturan  Daerah  Kabupaten Seluma sebagimana tertuang dalam pasal 6 peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, Yang mana seharusnya jika merujuk pada peraturan daerah kabupaten seluma tersebut harus sesuai mekanisme yang berlaku.
Sampai pada masa jabatan Kepala Desa tersebut, kemudian di lakukan pemilihan Kepala untuk masa  tugas  periode  tahun  2019-2024.    Kepala  Desa  yang  terpilih  adalah  kepala  desa  yang  baru  atas nama  Leronan.    Kepala  desa  yang  baru  ini  membentuk  lagi  Perangkat  Desa  baru  sesuai  dengan mekanisme  pengangkatan  Perangkat  Desa    yang  di  atur  dalam  undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.
Dalam  penerapanya  muncul  permasalahan  antara  Perangkat  Desa  lama  dan  Perangkat  Desa Baru  dikarenakan  Kepala  Desa  memungsikan  kembali  Perangkat  Desa  yang  telah  diberhentikanya dengan alasan yang tidak jelas, sehingga terjadilah dualisme jabatan didalam Pemerintahan Desa Ujung Padang  tepatnya  pada  tanggal  29  april  2021  Kepala  Desa  mengeluarkan  surat  pemungsian  kembali
Perangkat  Desa  lama  dan  sampai  pada  saat  ini.  Permasalahn  ini  memicu  sengketa  anatara  perangkat Desa yang Baru dengan Keputusan Kepala Desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Ujung  Padang  pada  tanggal  5  Julli  2022 menerangkan  bahwa,  “Kalo  kito  bicara  bagaimana  mekanisme  pengangkatan  perangkat Desa  ini  tentu pengangkatan Perangkat Desa baik yang baru maupun yang lama berdaskan undang-undang (Undang- Undang nomor 6 Tahun  2014 Tentang Desa). Cuma pengangkatan Perangkat Desanyo Lamo Dulu diisi dengan  penunjukan  langsung  oleh  Kades  dan  dikonsultasikan  dengan  Camat,    untuk  pengangkatan Perangkat  Desa  yang  Baru  ini  Aku  menjalanka  Amanat  Undnag-Undnag  Nomor  6  Tahun  2014  dan Pemerintah  Daerah  Seluma  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Desa.  Pengisianyo  melalui mekanisme  penjaringan  dan  penyaringan,  seleksi  bakal  calon,  dan  tes  tertulis.  Setelah  dapt  hasil  dari seleksi  barulah  dikomunikasikan  dengan  Camat  atas  nama  Bupati.  Kalo  kito  ngomong  tentang keabsahanyo  yang  mano  yang  sah  dari  mekanisme  pengangkatan  perangkat  Desa  baik  yang  lamo maupun  yang  baru  ini  tentu  bukan  ranah  kito  untuk  nentukan  siapo  yang  sah  kek  yang  nedo  sah.  Itu ranah pengadilan Tata Usaha Negara yang biso menentukanyo”.
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2022 atas nama Insan selaku Perangkat Desa lama  menerangkan  bahwa  :”memang  benar  pengisian  jabatan  kami  selaku  Perangkat  Desa  di  Desa Ujung Padang ini nedo ado tata cara seleksi ataupun penjaringan, tetapi walaupun begitu Kepala Desa tetap mengkonsultasikan kami yang direkoemndasikan ini untuk menjadi perangkat desa semidang alas maras sesuai dengan amanat dari Undang- Undnag Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa”. Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Perangkat  Desa  yang  baru,  dijabarkan  kronologi permasalahan yang terjadi. Adapun kronolgi permasalahnya adalah :
Pada  tanggal  13  Februari  2020  Perangkat  Desa  Baru  mendapatkan  rekomendasi  dari  Camat Semidang Alas Maras perihal persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;
Pada  tanggal  17  Maret  2020  Kepala  Desa  mengeluarkan  surat  keputusan  pengangkatan Perangkat Desa yaitu surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang tentang Pengnkatan Perangkat Desa atas nama Yugo Numar Minto, Perastio Dui Anggono, Satiman, dan Heru Santoso.
Dihari  yang  sama  pada  tanggal  17  maret  2020  Kepala  Desa  mengluarkan  berita  acara pengambilan  sumpah  jabatan  Perangkat  Desa  atas  nama  ke  4  (empat)  Perangkat  Desa  yang  telah diangkat.
Sejak  dikeluarkannya  Surat  Keputusan  (SK)  Pengangkatan,  Perangkat  Desa  tersebut  mulai bekerja  masuk  kantor  dengan  mengisi  absen  kehadiran  sebagi  mana  perintah  kepala  desa  serta menjlankan tupoksinya sebagi Perangkat Desa.
Kemudian  pada  tanggal  29  April  2021  Kepala  Desa  mengeluarkan  surat  keputusan  untuk memungsikan kembali Perangkat Desa yang lama yang telah di berhentikan dengan alas an pemungsian yang tidak jelas.
Pada  tangal  11  Mei  2021  Surat  Pemungsian  disampaikan  langsung  Oleh  Kepala  Desa  kepada Perangkat Desa atas nama Yugo Numar Minto, Perastio Dui Anggono, Satiman, dan Heru Santoso.
Pada tanggal 28 Mei 2021 Perngkat Desa atas nama Yugo Numar Minto, Perastio Dui Anggono, Satiman,  dan  Heru  Santoso,  mengirimkan  surat  keberatan  sebagi  bentuk  upaya  Administrasi  yaitu prmohonaan pencabutan Surat Pemungsian kepada Kepala Desa.
Pada  tanggal  17  Juni  2021  Perangkat  Desa  atas  nama  Yugo  Numar  Minto,  Perastio  Dui Anggono,  Satiman,  dan  Heru  Santoso,  mengirimkan  surat  banding  sebagi  bentuk  upaya  Administerasi kepada  Camat  Semidang  Alas  Maras  yaitu  permohonan  jawaban  kejelasan  dan  sebagi  bentuk  tindak lanjit dari keberatan.
Pada  tangggal  4  Juni  2021  camat  semidang  alas  maras  mengirimkan  surat  kepada  perangkat perihal  Mohon  kejelasan  dan  klaripikasi  sehubungan  dengan  adanya  surat  pemohon  kejelasan  dan kelaripikasi  yang  disampaikan  kepada  Camat  Semidang  Alas  Maras  namaun  Kepala  Desa  tidak menanggapi.
Bahwa berdasarkan rangkaian permasalhaaan di atas dan Perangkat Desa yang baru ini merasa tidak  mendapat  kejelasan  dari  Kepala  Desa  terkait  permasalahan  yang  ada  maka  perangkat  desa mengajukan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu.
Keabsahan pengangkatan Perangkat Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 49 ayat (2) dan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2014
Kekuatan  hukum  Peraturan  Perundang-undangan  sesuai  dengan asas  hierarki,  yang bermakna bahwa  penjenjangan  setiap  jenis  Peraturan  Perundang-undangan  yang  didasarkan  pada  asas  bahwa Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan  memberhentikan  Perangkat  Desa  berada  pada  Kepala  Desa,  namun  pelaksanaan  wewenang tersebut tntunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh Undang-undang.
Peraturan  Daerah  (PERDA)  adalah  bentuk  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang- undang  dan  perpu,  peraturan  pemerintah,  dan  peraturan  presiden,  akan  tetapi  dari  segi  isinya  maupun mekanisme  pembentukannya,  Perda  mempunyai  kemiripan  dengan  undang-undang.    Fungsi  perda Kabupaten/Kota adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sepenuhnya di tingkat Kabupaten/Kota dan  tugas  pembantuan  dalam  rangka  mengurus  kepentingan  rakyat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  dan  keadaan  sosial  masyarakat,  termasuk  salah  satunya  ikut  serta  dalam merumuskan  syarat  lain  dalam  pencalonan  Kepala  Desa  menurut  keadaan  sosial  di  daerahnya  seperti halnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa .
Untuk memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur  bukan  atas  perasaan  suka  dan  tidak suka  kepada  orang  tertentu.  Melalui  Permendagri  tersebut pula  penyakit  nepotisme  dalam  pengisian  jabatan  pada  perangkat  desa  sesungguhnya  dapat  dicegah dikurangi  dan  ditemukan  sebagaimana  ada  hukum  Lex  temper  dalam  hukum  selalu  memberi  obat Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan akibatnya konsentrasi Pemerintah desa yang harusnya terfokus pada  maksimalisasi  pelayanan  kepada  masyarakat  di  desa  justru  buyar  karena  harus  menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Perosedur pengangkatan Perangat Desa lama yang di pungsikan kembali melalui surat keterangan pemungsian oleh kepala desa di Desa Ujung Padang  Kecamatan Alas Maras tidak sesuai dengan perosedsur  karana  perosedur  pengangkatan  perangkat  desa  yang  lama  ini  melalui  peroses penunjukan langsung oleh kepala desa.
2. Pengangkatan  perangkat  desa  baru  secara  perosedural  sesuai  dengan  undang-undang  nomor  6 tahun  2014  pasal  49  Ayat  (2)  dan  peraturan  daerah  Kabupaten  Seluma  Nomor  7  tahun  2016 Tentang  Perangkat  Desa    dibuktikan  dengan  hasil  putusan  dari  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN) Bengkulu Nomor  : 24/G/2021/PTUN.BKL

## Saran
1.  Untuk  Pemerintahan  Desa/Kelurahan  harus  benar-benar  menerapkan  aturan-aturan  yang  sesuai dengan  UndangUndang,  Peraturan  Daerah  atau  Peraturan-Peraturan  yang  telah  dibuat.  Demi tercipanya  kemajuan  Desa  yang  lebih  baik  lagi  kedepannya.  Serta  harus  selalu  amanah  dalam mengemban tanggung jawab dan kepada Masyarakat supaya lebih cerdas dalam  menyikapi setiap kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Desa.
2.  Kepada  para  akademisi,  hendaknya  terus  melakukan  analisa  tentang  hukum-hukum  yang  berlaku dalam  Penyelenggaran  Pemerintah  Desa  untuk  selanjutnya  menjadi  kekuatan  argumentasi  dalam setiap fenomena yang berada dalam ranah Pemerintah Desa
.

## DAFTAR PUSTAKA
Desy Maryani. 2019. Hukum Pidana Anak, Semarang. CV Tiga Media Pratama. Dirjen  Bimas  Islam  Kementerian  Agama  RI.  2010.  Himpunan  peraturan  Perundang-Undangan Perkawinan.
Dwi  Putra  Jaya.  2017.  Implementasi  Wasiat  Wajibah  Bagi  Anak  Angkat  Pada  Masyarakat.  Bengkulu: Vanda, 1 September 2017.
Fathurrahman  Djamil.  2013.  Pengakuan  Anak  Luar  Kawin  dan  Akibat  Hukumnya.  Jakarta.  Pustaka Firdau.
Fence M. Wantu, Antinomi. Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. 2007. Jurnal Berkala Mimbar Hukum.
Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Vol. 19 No.3 .
Hasbiyallah.2007. Belajar Muda Ilmu Waris. Bandung. PT Remaja Rordakarya. https://law.unja.ac.id/perlindungan-hak-asasi-anak-dalam-proses-pembelajaran-terhadap-perkembangan- psikologis  di akses pada tanggal 13 april 2022 pukul 21:19.
https://slideplayer.info/slide/1940190/, diakses pada tanggal 13 april 2022 pukul 18:39. https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-status-hukum-anak-luar-perkawinan-lt5b1fb50fceb97 di akses pada tanggal kamis 16 juni 2022.
Iman Sudiyat. 2007.  Hukum Adat (sketsa asas).Yogyakarta. Liberty. Van Dijk. 2006.  Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung. Mandar Maju. Wantjik Saleh. 2010. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta.  Ghalia Indonesia. Wirjono Prodjodikoro. 1981. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung. PT. Sumur. Yunita Sari. 2016.  Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Il legal Menurut Hukum Islam. Skripsi. Makasar.