El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.3 No.1 Januari-Juni 2020 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh)
Muhammad Iqbal
Rabiah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: iqbal.malang01@gmail.com

## Abstrak
Makna  ketentuan  dispensasi  perkawinan  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  tidak disebutkan secara jelas sehingga masyarakat beranggapan bahwa Undang- Undang  Perkawinan  Pasal  7  ayat  (2)  mengatur  tentang  dispensasi  yang dimana  Pasal  7  ayat  (2)  memberikan  ruang  kepastian  hukum  bagi  anak yang ingin menikah tetapi masih dibawah umur. Oleh sebab itu hakim harus melakukan penafsiran terhadap pasal 7 ayat (2) supaya memperjelas makna dispensasi yang terkandung dalam pasal tersebut. Hal inilah yang menjadi fokus  dalam  penelitian  ini.  Pertanyaan  penelitian  ini  adalah  bagaimana penafsiran  gramatikal  dispensasi  perkawinan  Pasal  7  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, bagaimana wujud penafsiran tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan  hukum  majelis  hakim  pada  putusan-putusan Mahkamah  syar’iyah  Aceh.  Untuk  memperoleh  jawaban  digunakan penelitian  library  research  terhadap  beberapa  Putusan  Mahkamah Syar’iyah  Aceh,  dan  didukung  oleh  data  primer  yaitu  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  dalam  penelitian  ini,  serta  putusan-putusan Mahkamah  Syar’iyah  Aceh.  Disamping  itu  juga  didukung  oleh  data sekunder  berupa  jurnal  hukum,  majalah,  serta  buku  yang  relavan  dengan kajian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data  primer  berupa  beberapa  putusan  dan  melakukan  analisis  terhadap data  primer  terlebih  dahulu.  Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan sebuah  kesimpulan  bahwa  hakim  melakukan  penafsiran  terhadap  Pasal  7 ayat  (2)  mengenai  dispensasi  perkawinan  didasarkan  alat  bukti  yang diajukan  oleh  pemohon  sehingga  dapat  meyakinkan  hakim  dalam memberikan  sebuah  penetapan.  Adapun  wujud  penafsiran  dalam pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  haruslah  menggali  fakta-fakta  dan bukti  yang  diajukan  oleh  pemohon  sebagai  metode  penemuan  hukum  yang belum  jelas  sehingga  diperlukannya  penafsiran  untuk  mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

## Kata kunci: Dispensasi Perkawinan dan Penafsiran Gramatikal

## Pendahuluan
Perkawinan  di  bawah  umur  kini  menjadi  fenomena  sebagian  masyarakat muslim  karena  secara  hukum  fiqh  dipandang  sah,  tanpa  mempertimbangkan
kematangan  psikologi  maupun  organ  reproduksi.  Ketidaksiapan  organ  reproduksi perempuan  dalam  memasuki  jenjang  perkawinan  menimbulkan  dampak  yang berbahaya  bagi  ibu  dan  bayinya.  Dampak  perkawinan  di  bawah  umur  di  mana organ  reproduksi  misalnya,  pendarahan  terus  menerus,  infeksi,  keguguran,  dan kemandulan. 1 Islam  tidaklah  memberikan  batasan  usia  tertentu  bagi  yang  ingin menikah. Selama pria dan wanita mampu melangsungkan perkawinan, maka tidak ada  yang  menghalanginya.  Terutama  kedewasaan  wanita  itu  berbeda  antara  satu negeri dengan negeri yang lain. Perkawinan gadis pada usia muda lebih utama bagi dirinya  dan  bagi  keluarganya,  dengan  catatan  hal  itu  dilakukan  secara  sempurna dalam  usia  yang  memungkinkan  bagi  masing-masing  pemuda  dan  pemudi  dalam menemukan nilai kehidupan suami istri. Perkawinan bukanlah perkara yang mudah dan  tidak  pula  ringan  bagi  suami  istri.  Disana  terdapat  tanggung  jawab  untuk menyediakan tempat tinggal, kemudian melahirkan dan mendidiknya. 2
Sehubungan  dengan  perkawinan  di  bawah  umur,  calon  mempelai  yang belum  mencapai  umur  sesuai  dengan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 yang berbunyi “Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  usia 16  (enam  belas)  tahun.” Pasal  7  ayat  (2)    menyebutkan  bahwa  dalam  hal penyimpangan  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  dapat minta  dispensasi  kepada  Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal  7  ayat  (1)  untuk  melakukan  suatu  perkawinan,  maka  walinya  harus mengajukan  permohonan  dispensasi  perkawinan  ke  Pengadilan  Agama. 3 Pengadilan  yang  behak  memberikan  penetapan tersebut  karena  di  dalam  Undang- Undang  sudah  diatur  mengenai  dispensasi  dan  yang  berhak  mengajukan permohonan  dispensasi hanya orang tua dari anak atau wali dari anak tersebut.
Dalam prakteknya, hakim memberikan disepnsasi kepada anak yang masih dibawah  umur  untuk  menikah  dengan  beberapa  alasan.  Adapun  yang  melatar belakangi  penagjuan  dispensasi  perkawinan  pada  umumnya  ialah  karena  faktor hamil  diluar  nikah,  faktor  pendidikan,  faktor  ekonomi,  faktor  adat  dan  budaya, faktor  bahwa  keduanya  sudah  mendapat  izin  dari  orangtua  dengan  maksud  agar terhindar  dari  perbuatan  yang  dilarang  agama.  Sebagaimana  terdapat  dalam beberapa  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  Nomor  0005/Pdt.P/2015/MS-Bir, Nomor 137/Pdt.P/2013/MS-Tkn, Nomor 185/Pdt.P/2012/MS-Bna.

## Pengertian Dispensasi Perkawinan
Pengertian dispensasi perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan  izin  pembebasan  dari  suatu  kewajiban  atau  larangan.  Jadi  dispensasi
1 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender , (Malang: UIN Pres, 2008), hlm 109.
2 Musa  Shalih  Syaraf,  Fatwa -Fatwa  Kontemporer  Tentang  Problematika  Wanita (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm 93
3 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
perkawinan  merupakan  kelonggaran  terhadap  sesuatu  yang  sebenarnya  tidak diperbolehkan  menjadi  diperbolehkan  untuk  dilakukan  atau  dilaksanakan. 4 Sedangkan  pengertian  dispensasi  perkawinan  menurut  Roihan  Rasyid  adalah dispensasi  yang  diberikan  oleh  Pengadilan  Agama  kepada  calon  mempelai  yang belum  mencapai  umur  untuk  melangsungkan  perkawinan,  bagi  pria  yang  belum mencapai umur 19 tahun dan perempuan belum mencapai 16 tahun. 5 Dalam halnya dispensasi perkawinan tidak terlepas dari izin kedua orang tua dari kedua mempelai karena  tanpa  izin  dari  orangtua  perkawinan  tidak  dapat  dilaksanakan  sebagimana mestinya,  kemudian  bisa  mengajukan  dispensasi  ke  Pengadillan  Agama  maupun Mahkamah  Syar’iyah  selanjutnya  untuk  bisa  di  sahkan  pernikahan  nya  di  KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.
Dispensasi  perkawinan  juga  termasuk  pembebasan,  kelonggaran,  atau keringanan. Sedangkan perkawinan menurut Wahbah Az-zuhaily merupakan akad yang telah ditetapkan oleh syar’i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istima’ dengan seorang wanita atau sebaliknya. 6 . Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang dispensasi perkawinan. Tidak adanya  ketentuan  agama  tentang  batas  umur  minimal  dan  maksimal  untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.
Dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran, keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar’iyah dalam hal perkawinan salah satu mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang masih  dibawah  umur  dan  diperbolehkan  melangsungkan  perkawinan  dengan ketentuan  sudah  mendapatkan  dispensasi  dari  pejabat  yang  berwenang  yang diajukan  oleh  kedua  orang  tua calon mempelai  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang telah  ditentukan  sesuai  prosedur  dispensasi  perkawinan  dibawah  umur  yang berlaku.  Perihal  pernikahan  atau  perkawinan  di  Indonesia  telah  diatur  dalam Undang-  Undang  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Salah  satunya aturan  mengenai  batasan  usia  menikah  dan  dispensasi  bagi  seseorang  di  izinkan menikah. Namun, ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus.

## Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  7  ayat  (1)    menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 7 ayat  (2)    menyebutkan  bahwa  dalam  hal  penyimpangan  dalam  ayat  (1)  pasal  ini
4 WJS.  Poewadarminta, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Balai  Pustaka.  1976), hlm.357.
5 Roihan  A  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada. 1998), hlm. 32.
6 Aminur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Taringan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.38.
dapat  minta  dispensasi  kepada  Pengadilan  atau  pejabat  lain  yang  diminta  oleh kedua  orang  tua  pihak  pria  atau  pihak  wanita.  Maksudnya,  apabila  seorang  atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu  perkawinan,  maka  walinya  harus  mengajukan  permohonan  dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. 7 Pengadilan yang behak memberikan penetapan tersebut  karena  di  dalam  Undang-Undang  sudah  diatur  mengenai  dispensasi  dan yang  berhak  mengajukan  permohonan    dispensasi  hanya  orang  tua  dari  anak  atau wali dari anak tersebut.
Di  dalam    KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam) terdapat  aturan  secara  khusus masalah  batas  umur  untuk  melakukan  perkawinan  bagi  orang  Islam  yaitu  pada “Pasal 15 ayat (1) yang menegaskan bahwa untuk kemaslahatan kelurga dan rumah tangga.  Perkawinan  hanya  boleh  dilakukan  oleh  calon  mempelai  yang  telah ditetapkan  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  yakni  calon  suami  sekurang-kurangnya  berumur  19  tahun  dan  calon istri  sekurang-kurangnya  berumur  16  tahun”. 8 Menurut  ketentuan  KHI  Pasal  15 ayat (1) dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 sudah sejalan dengan prinsip dan  ketentuan  yang  di  atur  dalam  Undang-Undang  perkawinan  agar  mendapatkan perkawinan  yang  baik  tanpa  berakhir  dengan  perceraian.  Akan  tetapi  di  dalam Pasal  7  ayat  (2)  tidak  menjelaskan  secara  rinci  mengenai  batasan  di  perbolehkan mengajukan dispensasi perkawinan.
Di dalam hukum islam maupun kitab fiqh tidak ditemukan adanya ketentuan dispensasi  perkawinan,  melainkan  hanya mengatur  mengenai  usia  perkawinan.  Di dalam  hukum  islam  batas  usia  menikah  ialah  mempelai  sudah baligh. Menurut Imam  Syafi’i  bahwa  anak  yang  sudah  baligh  adalah  berumur  15  tahun  bagi  laki- laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik seorang anak yang sudah baligh  ditandai  dengan  tanda  keluarnya  mani  secara  mutlak  dalam  kondisi menghayal  atau  ditandai  dengan  beberapa  tumbuhnya  rambut  dianggota  tubuh. Selanjutnya  menurut  Imam  Hanafi,  seorang  anak  yang  sudah  baligh  adalah  12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Melihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia menikah dalam pandangan fukaha  dapat  disimpulkan  bahwa  dasar  minimal  seorang  anak  dikatakan  sudah baligh adalah usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. 9

## Teori Penafsiran Hukum
Penafsiran  merupakan  proses  di  mana  pengadilan  mencari  kepastian pengertian  mengenai  pengaturan  tertentu  dari  suatu  undang-undang.  Penafsiran merupakan  kepastian  mengenai  apa  sesungguhnya  yang  menjadi  kehendak pembentuk  undang-undang.  Pada  umumnya,  diakui  adanya  prinsip  yang  berlaku
7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
8 Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1)
9 Achmad  Asrori, Batas  Usia  Perkawinan  menurut  Fukaha  dan  Penerapannya  dalam Undang-Undang  Perkawinan  di  Dunia  Islam ,  Al-‘adalah,  Vol  XII,  No  04,  Desember,  2015,  hlm. 813.
universal  dalam  penafsiran  hukum,  yaitu  bahwa  setiap  bagian  dari  suatu  undang- undang terbentuk dan dapat dibaca sebagai satu kesatuan yang serasi atau harmonis satu sama lain. Karena itu, untuk memahami dan menafsirkan apa yang terkandung dalam  pengaturan  suatu  bagian,  juga  perlu  dibaca  secara  keseluruhan  bagian undang-undang  itu,  sehingga  dapat  dipahami  keseluruhan  isi  undang-undang tersebut secara utuh. 10
Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang  memberikan  penjelasan  yang  mudah  di  mengerti  mengenai  teks  undang- undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Interpretasi oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan  yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat  mengenai  peraturan  hukum terhadap  peristiwa  yang  konkret.  Metode  yang  paling  lazim  digunakan  dalam penemuan  hukum  adalah  metode  interpretasi  dalam  praktek,    metode  ini  tidak mengenal pola-pola yang jelas. Tidak ada keharusan interpretasi harus dimulai dari metode  gramatikal,  baru  kemudian  ke  metode  otentik,  metode  historis,  dan seterusnya.  Jaksa,  advokat  dan  hakim  memiliki  kebebasan  untuk  memilih interpretasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan akhir interpretasi atau penafsiran  aturan  tersebut  untuk  merealisasikan  agar  hukum  positif  itu  berlaku. Interpretasi  merupakan  salah  satu  proses  yang  harus  di  tempuh  pengadilan  dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan . 11

## Penafsiran  Dispensasi  Perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974
Berdasarkan  berbagai  definisi  dispensasi  perkawinan  yang  dikemukakan oleh para ahli Hukum Administrasi Negara, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan  dispensasi  perkawinan  adalah  permohonan  yang  diajukan  kepada  pejabat administrasi  negara  dengan  tujuan  agar  ketentuan  tertentu  dalam  Undang-Undang Perkawinan tidak berlaku karena ada alasan-alasan tertentu. Dispensasi perkawinan ditemukan  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan  yang  menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dalat meminta dispensasi kepada  Pengadilan  atau  pejabat  yang  diminta  oleh  kedua  orang  tua  pihak  pria maupun  pihak  wanita.  Dalam  catatan  sejarah  pembentukan  Undang-Undang perkawinan, dispensasi perkawinan telah ada sejak RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah  pada  tahun  1973.  Redaksi  Pasal  7  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  RUU  mirip dengan  Pasal  29  Kitab  BW  yang  menyatakan  bahwa  seorang  perjaka  yang  belum mencapai  umur  genap  lima  belas  tahun  tidak  diperbolehkan  mengikat  dirinya
10 Jimly  Asshiddiqie, Perihal  Undang-Undang ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2011), hlm. 175.
11 Abintoro  Prakoso, Penemuan  Hukum:  Sistem,  Metode,  Aliran  dan  Prosedur  dalam Menemukan Hukum , (Surabaya: PRESSindo, Yogyakarta, 2016) hlm. 83.
dalam perkwinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan penting, Presiden berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi. 12
Penemuan  hukum,  lazimnya  diartikan  sebagai  “proses  pembetukan  hukum oleh  hakim  atau  petugas-petugas  hukum  lainnya  yang  diberi  tugas  melaksanakan hukum  terhadap  peristiwa-peristiwa  hukum  yang  konkrit.  Dalam  pengertian  lain, penemuan  hukum  adalah  suatu  teori  yang  memberikan  arah  bagaimana  cara menemukan aturan yang sesuai untuk suatu peristiwa hukum tertentu, dengan cara penyelidikan  yang  sistematis  terhadap  aturan  itu  dengan  menghubungkan  antara satu aturan dengan aturan yang lainnya. Dengan demikian, selain hakim ada unsur lain  yang  juga  bisa  menemukan  hukum,  yakni  salah  satunya  adalah  ilmuwan hukum.  Hanya  saja,  kalau  penemuan  hukum  oleh  hakim  menjadi  hukum  (dalam istilah  lain  yurisprudensi),  karena  ia  akan  menjadi  preseden  bagi  hakim  dalam kasus  yang  sama,  akan  tetapi  hasil  penemuan  hukum  oleh  ilmuwan  hukum bukanlah  hukum  melainkan  ilmu  atau  doktrin. 13 Metode-metode  yang  digunakan dalam  menemukan  hukum  tersebut,  tidak  boleh  mengabaikan  asas-asas  dan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku universal, baik yang terkandung dalam setiap  undang-undang,  yurisprudensi,  doktrin,  perjanjian,  kebiasaan  dan  perilaku manusia  yang  beradab.  Selain  itu,  dalam  penemuan  hukum  juga  tidak  dapat mengabaikan begitu saja tujuan dari pembentuk dan pembentukan undang-undang karena hal itu merupakan jiwanya. 14
Untuk  memberi  putusan  seadil-adilnya,  seorang  hakim  harus  mengingat pula adat kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat hakim sendiri  itu  menentukan,  dan  untuk  itu  perlu  diadakan  penafsiran  hukum.  Tugas penting  dari  hakim  ialah  menyesuaikan  undang-undang  dengan  hal-hal  nyata  di masyarakat.  Apabila  undang-undang  tidak  dapat  dijalankan  menurut  arti  katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain, apabila  undang-undang tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu mencapai kepastian hukum. Oleh karena itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim. 15
Metode  interpretasi  adalah  penafsiran  terhadap  teks  undang-undang, masih tetap  berpegang  pada  bunyi  teks  itu.  Sedangkan  metode  kontruksi  hakim menggunakan  penalaran  logisnya  untuk  mengembangkan  lebih  lanjut  suatu  teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. 16
12 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2006) hlm. 8.
13 Jenal  Aripin, Peradilan  Agama  dalambingkai  Reformasi  hukum  di  Indonesia ,  (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 126
14 Ibid., hlm. 128
15 E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hlm. 250.
16 Ahmad  Ali, Mengenal  Tabir  Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis, (Jakarta:  Chandra Pratama, 1997), hlm.97
Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut diatas tidak dijelaskan secara pasti tentang  persyaratan-persyaratan  ataupun  alasan-alasan  ketika  mengajukan dispensasi  pernikahan  di  bawah  umur  di  Pengadilan  Agama.  Sehingga  tidak  ada batasan-batasan  tertentu  bagi  orangtua  yang  ingin  mengajukan  permohonan dispensasi  perkawinan  bagi  anaknya  yang  masih  di  bawah  umur,  karena  mereka hanya  mengetahui  bahwa  ada  undang-undang  yang  mengatur  tentang  masalah tersebut. 17 Dalam  undang-undang  ini  ditentukan  prinsip-prinsip  atau  asas-asas mengenai  perkawinan  dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
Ketentuan  yang  mengatur  tentang  dispensasi  perkawinan  di  bawah  umur yang  berlaku  sejak  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974,  secara lengkap telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 yaitu:
a) Pasal  12  menitik  kepada  dispensasi  bagi  anak  yang  belum  mencapai umur minimum, yakni:
1) Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
2) Seseorang  calon  mempelai  yang  akan  melangsungkan  pernikahan belum  mencapai  umur  21  tahun  harus  mendapatkan  izin sebagaimana  yang  dimaksud  Pasal  6  ayat  2,  3,  4,  dan  5  Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
b) Pasal  13  mengatur  prosedur  pemahaman  dispensasi  bagi  anak  yang belum mencapai umur minimum, yaitu:
1) Apabila  seorang  suami  belum  mencapai  umur  16  tahun,  hendak melangsungkan  pernikahan  harus  mendapatkan  dispensasi  dari Pengadilan Agama.
2) Permohonan dispensasi perkawinan bagi mereka tersebut pada ayat
(1)  pasal  ini,  diajukan  oleh  kedua  orang  tua  pria  maupun  wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayhi tempat tinggalnya.
3) Pengadilan  Agama  setelah  memeriksa  dalam  persidangan  dan berkeyakinan  bahwa  terdapat  hal-hal  yang  memungkinkan  untuk memberikan dispensasi perkawinan dengan suatu penetapan.
4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk melalui persyaratan melangsungkan pernikahan. 18
Logika hukum dari hukum perkawinan tidak merinci secara jelas dan detail tentang  alasan-alasan  pemberian  dispensasi  disebabkan  karena  alasan-alasan tersebut  sangat  variatif  seiring  dengan  kebutuhan  dan  perkembangan  masyarakat yang  begitu  cepat,  sehingga  solusinya  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pengadilan melalui  fakta-fakta  yang  terungkap  di  depan  persidangan,  untuk  meneliti  dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi.
17 Rachmadi  Usman,  Aspek-Aspek  Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan  di  Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 275.
18 Sudarsono, Hukum Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) hlm. 42-43
Dengan  demikian,  tidak  pastinya  batasan  dalam  hal-hal  apa  saja “penyimpangan” yang dimaksud diperbolehkan, hal ini menyebabkan penggunaan Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan  mengakibatkan  pemberian  izin menikah  bagi  anak  dapat  di  maknai  secara  sangat  luas.  Pembolehan  pernikahan anak di bawah umur standar (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) dapat di definisikan dengan beragam latar mempelai wanita telah hamil, tetapi juga pada  keterpaksaan  karena  terlilit  hutang,  kemiskinan,  janji  dinafkahi  oleh  calon suami,  perluasan  praktek  poligami,  kehamilan  di  luar  perkawinan,  atau  bahkan terpaksa kawin bagi korban pemerkosaan. 19
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  penggunaan istilah-istilah  hukum  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  terlebih  mengenai dispensasi perkawinan dalam bahasa Indonesia harus logis, berdasarkan penalaran yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat,    masyarakat  tidak  sewenang-wenang  dalam mengajukan  dispensasi  sehingga  tidak  banyak  terjadinya  pernikahan  di  bawah umur dan mengakibatkan angka perceraian meningkat sehingga dapat mengganggu kesehatan  psikologis  anak  tersebut.  Adapun  dispensasi  yang  diterapkan  di  dalam Undang-Undang  Perkawinan  guna  untuk  mendapatkan  kemashlahatan  dan menghindari  kemudharatan.  Namun  saat  ini  masyarakat  salah  menggunakan maksud  dari  kemashlahatan  dispensasi  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang perkawinan  tersebut,  sehingga  banyak  masyarakat  yang  menafsirkan  kebolehan akan perkawinan dini yang pada akhirnya menyebabkan perceraian.

## Pertimbangan  Hukum  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  di  Aceh  dalam Menerima Dispensasi Perkawinan
Dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia  hakim  wajib  terjun  ke  tengah-tengah masyarakat  untuk  mengenal,  merasakan,  dan  mampu  menyelami  perasaan  hukum dan  rasa  keadilan  yang  hidup  di  masyarakat,  dengan  demikian  hakim  memberi putusan  yang  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  hakim  memiliki  peluang  untuk  membentuk  “hukum  baru” melalui  keputusannya  yang  sesuai  dengan  rasa  hukum  dan  rasa  keadilan  para pencari  keadilan. 20 Putusan  yang  berisi  pertimbangan  hakim  dan  diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetepan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan ( beschikiking decree ).
Berdasarkan  dari  hasil  pertimbangan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen dalam  Putusan  Nomor  0005/Pdt.P/2015/MS-Bir  bahwa  setelah  membaca permohonan pemohon serta mendengar keterangan pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok adalah pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi  kawin  bagi  anaknya  pemohon  yang  masih  berumur  15  tahun  untuk
19 Faiq Tubroni, Putusan Nomor 74/PUU-X11/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan , Jurnal Konstitusi, Vol 14, No. 3, September 2017, hlm. 580.
20 Yurnal, Sistem Kekuasaan kehakiman Setengah Hati  ke Mahkamah Syar’iyah ,  (Jakarta Pusat: Hikmah Mandiri, 2012), hlm. 226.
dinikahkannya  dengan  seorang  laki-laki  dengan  dalil  dan  alasan  bahwa  anaknya telah  bertunangan  sejak  lebih  kurang  satu  tahun  lamanya  dari  akan  terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam sedangkan Pegawai Pencatat Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Gandapura  telah  menolak  untuk menikahkan
keduanya dengan surat penolakan Nomor:
Kk.01.12.07/PW.01/16/2015  tanggal  9  januari  2015.  Bahwa  telah  terbukti  anak pemohon  dengan calon  suaminya  telah  sepakat  untuk  melangsungkan  pernikahan, namun  rencana  pernikahan  tersebut  terhalang  karena  anak  pemohon  belum mencapai  batas  usia  minimal  untuk  menikah,  sedangkan  semua  persyaratan pernikahan  yang  lainnya  telah  terpenuhi  dan  apabila  dispensasi  nikah  tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak.
Berdasarkan  dari  hasil  pertimbangan-pertimbangan  hukum  diatas  Majelis Hakim  berpendapat  bahwa  syarat-syarat  untuk  melakukan  pernikahan  telah terpenuhi  dan  permohonan  pemohon  untuk  diberikan  dispensasi  kawin  kepada anaknya untuk dapat dinikahkan telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Kemudian  karena  permohonan  dispensasi  kawin  sudah beralasan  dan  tidak  melawan  hukum  dan  telah  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan berkesimpulan permohonan pemohon sudah  sepatutnya  untuk  dikabulkan  dengan  menetapkan  memberikan  dispensasi kawin  kepada  pemohon  agar  anaknya  yang  masih  berumur  15  tahun  dapat dinikahkan dengan seorang laki-laki calon suaminya.
Selanjutnya  berdasarkan  pertimbangan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah Takengon  dalam  putusan  Nomor  137/Pdt.P/2013/MS-Tkn  menyatakan  bahwa berdasarkan  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  dan  keterangan  calon  kedua mempelai serta wali dari calon dari calon laki-laki di persidangan, Majelis Hakim memperoleh  fakta-fakta  hukum  bahwa  benar  Pemohon  mempunyai  seorang  anak yang  dimana  anak  Pemohon  tersebut  telah  mempunyai  hubungan  cinta/pacaran dengan  seorang  laki-laki  selama  2  tahun,  keduanya  sudah  sulit  untuk  dipisahkan, sudah sama-sama baligh telah sepakat untuk menikah, keduanya tidak ada larangan untuk menikah, sebagaimana ketentuan pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam (KHI).  Berdasarkan  fakta  tersebut,  maka  menurut  Majelis  Hakim  anak  pemohon telah memenuhi  syarat-syarat  perkawinan  sesuai  ketentuan  Pasal  6  dan  7  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  kecuali  syarat  usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.
Menanggapi  dari  hasil  pertimbangan  hukum  yang  terdapat  dalam  putusan Mahkamah Syarr’iyah Takengon Nomor pemohon 137/Pdt.P/2013/MS-Tkn bahwa pemohon  telah  bertekad  kuat  untuk  mengizinkan  anaknya  menikah  dengan  calon menantunya  karena  sudah  sama-sama  kuat  keinginannya  untuk  menikah,  maka Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  jika  tidak  diberi  dispensasi  dan  menunda perkawinan  tersebut  hingga  anak  pemohon  berusia  16  tahun    akan  dikhawatirkan
menimbulkan  kemudharatan  berupa  terjadinya  pergaulan  bebas  diantara  kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik  kemashlahatan,  sebagaimana  kaidah fiqhiyah yang  artinya  “menolak kemafsadatan  didahulukan  daripada  menarik  kemashlahatan”.  Jadi  berdasarkan uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  pemohon  untuk  menyegerakan menikahkan  anaknya  disamping  mencegah  timbulnya  fitnah  di  masyarakat  juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan  dengan  calon  suaminya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Al-Quran  surat Ar-Ruum  ayat  21  dan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  diatas,  maka  Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundangan- undangan  yang  mengatur  tentang  perkawinan,  oleh  karenanya  permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.
Selanjutnya berdasarkan Putusan nomor 185/Pdt.P/2012/MS-Bna
menyatakan  permohonan  dispensasi  kawin  yang  diajukan  oleh  pemohon  dengan mengemukakan  alasan  bahwa  anak  kandung  pemohon  hendak  menikah  dengan calon  isterinya  akan  tetapi  PPN  (Pegawai  Pejabat  Nikah)  keberatan  menikahkan mereka  karena  anak  Pemohon  belum  mencapai  umur  19  tahun  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang Nomot  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  7  ayat  (1),  alasan  tersebut dijadikan  dasar  permohonan  pemohon  dan  adanya  kepentingan  hukum  karena  itu permohonan  pemohon  secara  formil  dapat  di  proses  dan  dipertimbangkan selanjutnya.
Berdasarkan alat bukti akta kelahiran terbukti bahwa anak pemohon belum mencapai  umurr  19  tahun  sehingga  belum  memenuhi  persyaratan  untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  penyimpangan  dari  ketentuan tersebut  harus  terlebih  dahulu  adanya  Penetapan  Pengadilan    (Dispensasi  Kawin) untuk  melaksanakan  pernikahan  sesuai  dengan  pasal  7  ayat  1  dan  2  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjtnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Pemohon  terlah  terbukti  dan memenuhi persyaratannya karena itu patut dikabulkan.

## Analisis  tentang  Wujud  Penafsiran  Dispensasi  Perkawinan  dalam  Beberapa Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah yang Terdapat di Aceh
Pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  perdata  pada  Mahkamah  Syar’iyah, jika  tidak  menilik  ketentuan  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama,  maka  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  pada Mahkamah  Syar’iyah  adalah  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  pada  pengadilan umum,  kecuali  yang  telah  diatur  secara  khusus  dalam  undang-undang.  Peradilan Agama  merupakan  salah  satu  badan  peradilan  sebagai  pelaksana  kekuasaan
kehakiman  untuk  mewujudkan  penegakan  hukum  dan  keadilan  bagi  pencari keadilan  yang  beragama  Islam  di  bidang  perkawinan,waris,  wasiat,  hibah,  wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. 21
Tujuan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan ialah demi  menjaga  dari  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  diinginkan  di  lingkungan masyarakat  dan  menjaga  kemashlahatan  dan  menghindari  kemudharatan. Selanjutnya  hakim  memberikan  penetapan  berdasarkan  pernikahan  mereka  harus segera  dilaksanakan  berhubung  diantara  para  pemohon  telah  suka  sama  suka  dan telah  bertunangan  dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama  jika  tidak  diberikan dispensasi akan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam Agama maupun Undang-Undang.
Dispensasi  perkawinan  adalah  sebuah  kelonggaran  yang  di  berikan  oleh Mahkamah kepada pemohon untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur. Dalam penetapan tersebut ada yang dikabulkan bahkan ditolak oleh hakim dengan segala  pertimbangan  yang  dapat  memperkuat  penetapan  yang  akan  dikeluarkan tersebut.  Adapun  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari  dispensasi  perkawinan yaitu:
1. Rawan  terjadinya  perceraian,  oleh  sebab  itu  calon  suami  istri  perlu adanya  kesiapan  jiwa  raganya  dalam  membangun  rumah  tangga  agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
2. Kesehatan  reproduksi  wanita  rawan  terjadinya  kematian  pada  ibu  yang menikah  di  bawah  umur  21  tahun.  Dalam  kesehatan  dikatakan  bahwa perempuan  berusia  di  bawah  21  tahun,  seluruh  organ  reproduksinya belum siap dalam mengandung dan melahirkan.
3. Muncul  kemiskinan,  karena  biasanya  pernikahan  dibawah  umur  sangat rentan terjadinya kemiskinan oleh suaminya belum bisa mencari nafkah layaknya orang yang sudah cukup umur untuk menikah.
Tidak  sedikit  dari  perkara  yang  diatur  dalam  undang-undang  terutama mengenai  dispensasi,  maka  hakim  haruslah  berusaha  mengali  fakta-fakta  serta bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  pemohon  sebagai  metode  penemuan  hukum  yang belum  ada  dan  belum  jelas  sehingga  diperlukannya  penafsiran      dalam  undang- undang  untuk  sebuah  penetapan  sebaik-baiknya.  Hakim  dalam  memberikan dispensasi  haruslah  sesuai  dengan  undang-undang  dan  alat  bukti  yang  konkrit, karena  peraturan-peraturan  tidak  dapat  mencakup  segala  peristiwa  hukum  yang timbul di masyarakat. Apabila suatu undang-undang tidak jelas maka peran hakim disini  sangatlah  penting  yaitu  hakim  haruslah  menafsirkannya  sehingga mendapatkan  jalan  keluar  dan  dapat  diberikan  sebuah  penetapan  dan  keputusan yang  adil  dan  sesuai  dengan  maksud  hukum  yaitu    mencapai  kepastian  hukum. Maka penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam perkara dispensasi perkawinan adalah Argumen  a’Contrario dimana  hakim  melakukan  penalaran  terhadap
21 Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional , Cet 1 (Jakarta Timur: Prenadamedia, 2018), hlm. 331.
ketentuan  undang-undang  pada  peristiwa  hukum  tertentu  dengan  kata  lain ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada kasus lain. Metode ini dilakukan bukan  berarti  argumentasi  untuk  membenarkan  rumusan  peraturan  tertentu,  tetapi untuk mengisi kekosongan atau ketidaklengakapan undang-undang. 22
Mencermati  penjelasan  pertimbangan  hukum  di atas, maka  dapat  dipahami bahwa  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  secara  jelas  menggunakan    metode interpretasi  yang  bersifat  gramatikal,  adapun  maksud  dari  interpretasi  gramatikal ialah  penafsiran  menurut  tata  bahasa  yang  merupakan  alat  bagi  pembuat  Undang- Undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Analisis ini didasarkan pada pertimbangan  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan pemberian  dispensasi  bersifat  umum  dan  tidak  terperinci  mengenai  alasan pemberian  dispensasi  sehingga  memberikan  peluang  bebas  bagi  orangtua  calon mempelai  untuk  memperoleh  dan  meminta  dispensasi  perkawinan  kepada Pengadilan/Mahkamah setempat.
Berdasarkan  keterangan  di  atas  memberikan  petunjuk  bahwa  pada  Pasal  7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menjelaskan arti dispensasi atau batasan umur dapat dilihat dari:
1. Bahwa  usia  19  tahun  bagi  pria  adalah  batas  usia  pada  masa  SMA, sedangkan  untuk  wanita  batas  usia  16  tahun  pada  masa  SMP,  dimana pada  usia  tersebut  kedua  pasangan  masih  sangat  muda.  Oleh  karena  itu peran  orangtua  sangatlah  penting  untuk  membimbing  dan  memberi arahan dan nasehat kepada anak-anaknya.
2. Izin  orang  tua  sangat  diperlukan.  Perkawinan  tidak  akan  dilaksanakan tanpa adanya izin orang tua, khusus bagi calon wali orang tua harus ada sebagai  syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  aturan  hukum  dalam  syarat perkawinan.
Adapun pertimbangan hukum dalam penetapan-penetapan diatas disebutkan bahwa  terhadap  frasa  “dispensasi”  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang Perkawinan  yang  dimana  tidak  menjelaskan  secara  rinci  mengenai  batasan  alasan yang  bisa  diajukan  kepada  Pengadilan  dan  Mahkamah  sehingga  ini  menjadi  pintu celah bagi masyarakat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.
Dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dijelaskan  bahwa  prinsip  undang-undang  ini  bahwa  calon  mempelai haruslah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  serta  mendapatkan  keturunan  yang baik  tanpa  berakhir  pada  sebuah  perceraian.  Dari  sisi  lain  perkawinan  juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti bahwa batas umur yang  rendah  bagi  seorang  wanita  untuk  menikah,  mengakibatkan  laju  kelahiran
22 Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar ,  (Jakarta:  Cahaya  Atma: 2009), hlm. 91
yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur seorang yang menikah pada usia yang lenih matang atau usia yang lebih tinggi. 23
Dalam  penetapan-penetapan  dari  uraian  di  atas  pemberian  dispensasi perkawinan  kepada  anak  yang  masih  di  bawah  umur  karena  faktor  kekhawatiran orangtua  kedua  pihak  terhadap  pergaulan  anak-anaknya.  Selanjutnya  dalam kesaksian  dari  penetapan  tersebut  saksi  memberikan  kesaksiannya  bahwa  anak pemohon  telah  berhubungan  sedemikian  eratnya  bahkan  keduanya  telah bertunangan dalam waktu yang cukup lama, dan akan dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua oran tua kedua belah pihak. Oleh karenanya,  dispensasi  perkawinan  merupakan  solusi  terbaik  yang  ditetapkan  oleh hukum agar dapat melegalkan perkawinan antara anak yang belum memenuhi batas minimal perkawinan agar dapat mencegah kemudharatan.

## Kesimpulan
Setelah  penulis menguraikan  tentang  dispensasi  perkawinan  dibawah  umur analisis  beberapa  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  di  Aceh,  maka  dapat  ditarik beberapa  kesimpulan.  Adapun  yang  menjadi  kesimpulan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan  penafsiran  gramatikal  mengenai  dispensasi  perkawinan dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan  menjelaskan  arti dispensasi  atau  batasan  umur  dapat  dilihat  dari  anak  yang  berusia  19 tahun bagi anak laki-laki dan 16 tahun bagi anak perempuan. Penafsiran gramatikal mengenai dispensasi perkawinan didasarkan pada pertimbangan  hakim  dalam  bentuk  putusan  berdasarkan  alat  bukti  yang diajukan  oleh  pemohon.  Selanjutnya  penafsiran  yang  dilakukan  oleh hakim  dalam  dispensasi  perkawinan  adalah argumen  a’Contrario yang dimana  argumen  tersebut  digunakan  dalam  ilmu  hukum  untuk menyelesaikan masalah yang belum terpecahkan dalam sistem tertentu.
2. Dalam  perkara  permohonan  dispensasi  perkawinan,  wujud  penafsiran dalam  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim,  hakim  haruslah  berusaha menggali  fakta-fakta  serta  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  pemohon sebagai metode penemuan hukum yang belum ada atau yang belum jelas, sehingga  diperlukannya  penjelasan  atau  penafsiran  untuk  mendapatkan jalan  keluar    dan  dapat  diberikan  penetapan  yang  seadil-adilnya  sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum.
23 K.  Wancik  Saleh, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  1976) hlm. 30.

## Daftar Pustaka
Abdul  Manan, Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  dalam  Politik  Hukum  Nasional ,  Cet  1 Jakarta Timur: Prenadamedia, 2018. Abintoro Prakoso, Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam
Menemukan Hukum , Surabaya: PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
Achmad  Asrori, Batas  Usia  Perkawinan  menurut  Fukaha  dan  Penerapannya dalam  Undang-Undang  Perkawinan  di  Dunia  Islam ,  Al-‘adalah,  Vol  XII, No 04, Desember, 2015.
Ahmad  Ali, Mengenal  Tabir  Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis, (Jakarta:
Chandra Pratama, 1997), hlm.97
Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006.
E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia , Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.
Faiq  Tubroni, Putusan  Nomor  74/PUU-X11/2014  dan  Standar  Konstitusional Dispensasi Perkawinan , Jurnal Konstitusi, Vol 14, No. 3, September 2017.
Jenal  Aripin, Peradilan  Agama  dalambingkai  Reformasi  hukum  di  Indonesia ,
Jakarta: Kencana, 2008.
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
K.  Wancik  Saleh, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1976.
Mufidah, Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender , Malang: UIN Pres, 2008. Musa  Shalih  Syaraf,  Fatwa -Fatwa  Kontemporer  Tentang  Problematika  Wanita
Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Jakarta: Pradnya Paramitha, 2006.
Rachmadi  Usman,  Aspek-Aspek  Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan  di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
1998.
Sudarsono, Hukum Nasional , Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar ,  Jakarta:  Cahaya Atma: 2009.
WJS.  Poewadarminta, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Balai  Pustaka. 1976.
Yurnal, Sistem  Kekuasaan  kehakiman  Setengah  Hati  ke  Mahkamah  Syar’iyah , Jakarta Pusat: Hikmah Mandiri, 2012. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1)