## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum
Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019
ISSN Print: 2528-6137 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara

## Ichsan Muhajir
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang E-mail: ichsanmuhajir@gmail.com
Abstract: The rule of law is the essence that focuses on the submission of state power holders to the rule of law. The holder of power in this case the government must realize good governance, one of which is by managing the state finances responsibly. The purpose of this study is to know the management of state finances based on the principle of accountability can realize good governance. Issues that will be discussed in this study are: (1) How is the principle of accountability in managing state finances; (2) How to realize good governance through the principle of accountability in managing state finances. The method used in this research is legal juridical, meaning that the data obtained is guided by the juridical aspects, also based on empirical aspects which are used as a tool. The results of this study that one of the principles used in the management of state finances is results-oriented accountability which implies that each budget user must answer and explain the performance of the organization for the success or failure of a program that is its responsibility. greatly affect the realization of good governance in Indonesia.
Keywords: Akuntabilitas; Pengelolaan Keuangan Negara; Good Governance
Abstrak: Negara hukum merupakan esensi yang menitik beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini  untuk  mengetahui  pengelolaan  keuangan  negara  yang  berdasarkan  asas  akuntabilitas  yang  dapat mewujudkan  good  governance.  Permasalahan  yang    dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu:  (1)  Prinsip akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  negara;  (2)    Mewujudkan  good  governance  melalui  asas akuntabilitas  dalam pengelolaan  keuangan  negara. Motode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu yuridis normatif maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi yuridis, selain itu juga berpedoman  pada  segi-segi  empiris  yang  dipergunakan  sebagai  alat  bantu.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa prinsip yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah akuntabilitas  yang  berorientasi  pada  hasil  terkandung  makna  bahwa  setiap  pengguna  anggaran  wajib menjawab  dan  menerangkan  kinerja  organisasi  atas  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu  program  yang menjadi  tanggung  jawabnya.  Asas  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  sangat mempengaruhi terwujudnya good governance di Indonesia.
Kata Kunci: Akuntabilitas; Pengelolaan Keuangan Negara; Good Governance

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  merupakan  esensi  yang  menitik beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. 1 Hal ini berarti  alat-alat  negara  mempergunakan  kekuasaannya  hanya  sejauh  berdasarkan hukum  yang  berlaku  dan  dengan  cara  yang  ditentukan  dalam  hukum  itu.  Menilik kembali pada sejarah, gagasan negara hukum ini berawal di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap  kerajaan  yang  absolute,  dan  dirumuskan  dalam  piagam  yang  terkenal sebagai Bill Of Right 1689, hal ini menunjukan kemenangan  parlemen atas  raja, serta  rentetan  kemenangan  rakyat    dalam  pergolakan-pergolan  yang  menyertai perjuangan Bill Of Right . 2
Negara  Hukum  termaktub  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  memiliki  tujuan  berdirinya  negara  Indonesia  yang  tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea  ke-empat  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Tujuan  negara  tentu  terikat  dengan  keuangan  negara  sebagai  bentuk pembiayaan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  negara.  Tujuan  negara  tidak  dapat  terselenggara  tanpa  keuangan Negara yang dilaksanakan dengan baik. Dalam mewujudkan tujuan negara supaya tidak  sekedar  cita-cita  belaka,  maka    keuangan  dalam  suatu  penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral. Keuangan Negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara serta sangat menentukan keberlangsungan perekonomian baik  dalam  waktu  sekarang  ini  maupun  di  masa  akan  datang.  Dalam  rangka pencapaian  tujuan  bernegara  sebagaimana  tercantum  dalam  alinea  IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi  pemerintahan  dalam  berbagai  bidang.  Pembentukan  pemerintahan  negara tersebut  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.
Sebagai  suatu  negara  yang  berkedaulatan  rakyat,  berdasarkan  hukum,  dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan  negara  harus  sesuai  dengan  aturan  pokok  yang  ditetapkan  dalam Konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan  undang-undang,  dan  ketentuan  mengenai  pajak  dan  pungutan  lain  yang bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  serta  macam  dan  harga  mata  uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang.
Pengelolaan  keuangan  negara  yang  ditujukan  agar  bisa  digunakan penyelenggaraan pemerintahan secara rutin itu cukup banyak menggunakan sumber dana.  Sumber  dana  tersebut  diperoleh  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri  yang dikelola secara ketat oleh pemerintah berdasarkan konsepsional dan konstitusional
1 Bahader Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia,Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 1
2 Jimly Assihiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta, 2006,hlm.87.
ditetapkan  dalam  pasal  23  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai  wujud  dari  pengelolaan  keuangan  negara  ditetapkan  setiap  tahun  dengan undang-undang  dan  dilaksanakan  secara  terbuka  dan  bertanggung  jawab  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang- undang  tentang  Keuangan  Negara  perlu  menjabarkan  aturan  pokok  yang  telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam undang-undang.  Perihal pembahasan  pengertian  keuangan  negara,  dapat  dilakukan  melalui  pendekatan Undang-Undang  dengan  merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara.  Jika  pengelolaan  keuangan  negara  dapat  berlangsung dengan baik, maka sebenarnya telah dirumuskan beberapa asas-asas. Adapun asas- asas pengelolaan keuangan negara yang dimaksud sebagai berikut: 3
a. Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran;
b. Asas  universalitas,  yaitu  mengharuskan  agar  setiap  transaksi  keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran;
c. Asas tahunan membatasi masa berlakunya angaran untuk suatu tahun tertentu; dan
d. Asas spesialitas, yaitu mewajiban agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya..
Perkembangan  selanjutnya  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Keuangan Negara  (UUKN)  terdapat  penambahan  asas  baru  dalam  pengelolaan  keuangan negara. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara menurut UUKN sebagai berikut: 4
a. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil;
b. Asas proporsionalitas;
c. Asas profesionalitas;
d. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan; dan
e. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Dalam  kenyataannya,  mewujudkan good  governance dalam  pengelolaan keuangan negara bukanlah suatu hal yang mudah untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Masih  banyak  penyelewangan  yang  terjadi  dalam pengelolaan  keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  pengelolaan keuangan negara yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dalam kenyataannya  tidak  demikian  adanya,  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  negara sarat  dengan  adanya  penggunaan  dana  yang  tidak  jelas,  adanya  permainan  dalam proses  penggunaan  dana  APBN.  Disamping  itu  pula  terdapat  indikasi  lambannya penanganan  proses  penegakan  hukum  dalam  setiap  kasus  yang  berkaitan  dengan pengelolaan keuangan daerah.
3 Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
4 http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan- perbendaharaan/20088-azas-azas-good-governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara,  diakses  pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 09.40 WIB

## B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimana prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara ?
2. Bagaimana  mewujudkan good  governance melalui  asas  akuntabilitas  dalam pengelolaan keuangan negara?

## C. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif , maksudnya data  yang  diperoleh  dengan  berpedoman  pada  segi-segi  yuridis,  juga  berpedoman pada  segi-segi  empiris  yang  dipergunakan  sebagai  alat  bantu.  Menurut  aliran  ini pengetahuan harus diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan dan aliran ini juga berpendapat bahwa ketidakaturan dalam ilmu pengetahuan disebabkan karena manusia terlalu mendasarkan pada ketentuan berfikir dan mengabaikan alam pengalaman yang sebenarnya dapat memberikan pengetahuan yang benar. 5

## D. Pembahasan
1.    Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Good  governance berkaitan  dengan  tata  penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti sempit, penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Dalam kaitannya dengan  hal  ini  dikenal  Prinsip-prinsip  atau  asas-asas  umum  penyelenggaraan administrasi negara yang baik, berisikan pedoman yang harus digunakan oleh administrasi  negara  dan  juga  oleh  hakim  untuk menguji  keabsahan  perbuatan hukum atau perbuatan nyata administrasi negara. 6
Pemerintah  atau goverment pada  dasarnya  merupakan  suatu  struktur lembaga formal yang menyelenggarakan tugas keseharian negara. Dalam kamus hukum yang disusun oleh Henry Campell Black yakni Black Law Dictionary,
Goverment didefenisikan sebagai:
...”An  organization  through  which  a  body  of  people  exercise  political authority the machinery by which sovereign power is exercised..”. 7
Adapun karakteristik good governance menurut Mustopadijaja adalah mencakup legitimasi, akuntabilitas, kompetensi , penghormatan terhadap hukum dan Hak asasi manusia. 8 Salah satu Prinsip atau asas – asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan  tertinggi  negara  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangan-  undangan  yang  berlaku.Akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban dapat menjadi tujuan yaitu mencerminkan nilai-nilai demokratis serta dapat pula menjadi cara menuju pengembangan organisasi yang lebih efektif dan efisien.
5 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 36.
6 Bagir Manan, Jalan berbelit menuju Pemerintahan yang baik (Universitas Padjajaran : Bandung, 2002)
7 Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, St. Paul : West Publishing Co, 1999
8 Mustopadijaja, Civil Society (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1997), h.14.
Pertanggungjawaban  adalah  kunci  untuk  menjamin  bahwa  kekuasaan  ini digunakan secara layak dan sesuai dengan kepentingan publik.
Pertanggungjawaban  dapat  diperkuat  melalui  persyaratan  pelaporan formal  dan  pengawasan  eksternal  seperti  lembaga  audit  yang  mandiri, ombudsmen dan lain-lain. Pertanggungjawaban demokratis sebagaimana yang dicerminkan oleh pertanggungjawaban para menteri, serta parlemen pada rakyat dapat  dipandang  sebagai  tujuan  demokrasi,  namun  juga  dapat  memperkuat mekanisme  pertanggungjawaban  secara  umum.  Banyak  negara  yang memperkuat  mekanisme  pertanggungjawabannya  melalui  fokus  yang  lebih besar pada pertanggungjawaban kinerja ketimbang membatasi pertanggungjawaban pada aturan-aturan hukumyang ada pada keputusan yang diambil. 9
Pengelolaan  keuangan  negara  merupakan  suatu  kegiatan  yang  akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia.    Presiden    selaku    kepala    pemerintahan    memegang    kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan..Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  memiliki  kewajiban  untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah sesuai dengan amanat UUD 1945
Prinsip  Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  adalah akuntabilitas  yang  berorientasi  pada  hasil  dimana  mengandung  makna  bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu  program  yang  menjadi  tanggung jawabnya.
2.   Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Asas  Akuntabilitas  Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik    dalam    suatu  negara merupakan  kebutuhan  yang  tak  terelakkan.  Setiap  pencapaian  tujuan  negara sebagai      bentuk      penyelenggaraan      pemerintahan      negara. 10 Pengertian keuangan    negara    dalam    arti    luas    meliputi    AnggaranPendapatan  Belanja Negara  (APBN),  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD),  keuangan Negara  pada  Perjan,  Perum,  PN-PN,  sedangkan  dalam  arti  sempit  keuangan negara  hanya  meliputi  setiap  badan  hukum  yang  berwenang  mengelola  dan mempertanggung jawabkannya.
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  yang  dimaksud  Keuangan  negara  adalah  semua  hak  dan kewajiban  Negara  yangdapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  baik berupa  uang    maupun  berupa  barang  ang    dapat    dijadikan    milikNegara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Termasuk didalamnyasegala  bagian  kekayaan  Negara  dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
2) Berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan
9 Syahrir, Good Governance di Indonesia (Sinar Grafika : Jakarta, 2001), h.21.
10 Yuswanto, Hukum Keuangan Negara, Justice Publisher, Lampung, 2014, hlm.1.
perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjjian dengan Negara. Menurut Godhart, keuangan Negara adalah keseluruhan undang- undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah   untuk melaksanakan   pengeluaran   mengenai   periode tertentu  dan  menunjukan  alat pembiayaan  yang  diperlukan  untuk menutup pegeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan Negara menurutGeodhart meliputi 11 :
a) Periodik;
b) Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;
c) Pelaksanaan  anggaran  mencakup  dua  wewenang,  yaitu  wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, dan
d) Bentuk anggaran Negara adalah berupa suatu undang-undang. Keuangan  Negara  menurut  definisi  lain,  yaitu  Van  der  Kemp  adalah semua  hak  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, demikian  pula segala  sesuatu (baik    berupa      uang    maupun    barang)    yang    dapat  dijadikan  milik  negara berhubungan  dengan  hak-hak  tersebut.  Sedangkan    menurut    Otto    Ekstein, dalam  public  finance mengemukakan bahwa keuangan negara adalah bidang yang mempelajari akibat  dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya ekonomi yang pokok pertumbuhan, keadilan, dan efisien. 12
Pengertian  keuangan  Negara  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas dan  dalam  arti  sempit.  Keuangan  Negara  dalam  arti  luas  meliputi  hak  dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang  tidak  tercakup  dalam  anggaran  negara.  Sementara  itu,  keuangan  negara dalam  arti  sempit  hanya  terbatas  pada  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat dinilai  dengan  uang,  termasuk  barang  milik  negara  yang  tercantum  dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan. 13
Tujuan diadakannya pemisahan secara  tegas  substansi keuangan  negara dalam  arti  luas dengan substansi keuangan negara dalam arti sempit agar ada keseragaman pemahaman.
Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut;
a) Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik  berupa  uang  maupun  barang yang  dapat  dijadikan  milik negara   berhubung   dengan   pelaksanaan hak   dan   kewajiban tersebut; 14
b) Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalahmeliputi objek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan/atau  dikuasai oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,perusahaan  negara/daerah, dan  badan  lain  yang  ada  kaitannya dengan keuangan negara.
11 W.Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, PT. Grasindo, Jakarta,hlm.1-2.
12 Otto Ekstein, keuangan Negara, Bina Aksana, Jakarta, 1981, hlm.21
13 Muhammad Jaffar Saidi, Hukum Keuangan Negara,Rajawali Press, Jakarta, 2014.hlm.11.
14 Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahu 2003 Tentang Keuangan Negara
c) Dari  sisi  proses,  keuangan  negara  mencakup  seluruh rangkaian kegiatan yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  objek  sebagaimana  tersebut  diatas mulai  dari  perumusan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  sampai dengan pertanggungjawaban.
d) Dari  sisi  tujuan,  keuangan  negara  meliputi  seluruh  kebijakan, kegiatan dan  hubungan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pemilikan  dan/atau penguasaan  objek  sebagaimana  tersebut  diatas  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dalam  rangka  mendukung  terwujudnya  good  governance  dalam penyelenggaraan  negara,  pengelolaan  keuangan  negara  perlu  diselenggarakan secara  professional,  terbuka    dan  bertanggungjawab  sesuai    dengan    aturan pokok  yang    telah    ditetapkan    dalam    Undang-  Undang  Negara  Republik Indonesia 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Dasar 1945 tersebut kedalam asas-asas umum yang meliputi baik asas- asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan Negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practice (penerapan kaidah- kaidah yang baik. Terdapat  empat  prinsip  dasar  pengelolaan  keuangan  Negara,  yaitu  sebagai berikut;
a) Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja;
b) Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah;
c) Pemberdayaan manajer professional; dan
d) Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, professional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Pada  hakikatnya,  keuangan  negara  sebagai  sumber  pembiayaan  dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang linkup yang  dimiliknya.  Oleh  karena  itu  ruang  lingkup  menentukan  substansi  yang dikandung  dalam  keuangan  Negara.  Sebenarnya  keuangan  negara  harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara.
Ruang lingkup keuangan negara diatur dalam Pasal 2 Undang- Undang
Nomor 17 Tahun 2003, yaitu :
a) Hak   Negara   untuk   memungut    pajak,    mengeluarkan   dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
b) Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c) Penerimaan Negara;
d) Pengeluaran Negara;
e) Penerimaan daerah;
f) Pengeluaran daerah;
Kemudian ruang lingkup keuangan negara tersebut diatas dikelompokkan kedalam  tiga  bidang  pengelolaan  yang  bertujuan  untuk  memberi pengklasifikasian  terhadap  pengelolaan  keuangan  negara  menurut  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah; 15
a)    Bidang pengelolaan fiskal
15 http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php.  Diunduh    pada  tanggal  11 Oktober 2018 , pada pukul 20.20 WIB.
Kebijakan  fiskal  adalah  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  berkaitan dengan  penerimaan  (pendapatan)  dan  pengeluaran  (belanja)  pemerintah. Pengelolaan  fiskal  meliputi  pegelolaan  kebijakan  fiskal  dan  kerangka ekonomi  makro,  penganggaran,  administrasi  perpajakan,  administrasi kepabean, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.
b)   Pengelolaan Moneter Dilakukan  melalui  serangkaian  kebijakan  dibidang moneter.  Kebijakan moneter    adalah    kebijakan    yang    dilakukan  oleh  pemerintah  agar  ada keseimbangan  yang  dinamis  antara  jumlah  uang  yang  beredar  dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat.
c)    Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan merupakan keuangan Negara dalam hal Negara sebagai individu/private yangdalam  setiap  tindakannya ditujukan  untuk  penyediaan  layanan publik.
Berdasarkan  pembahasan  yang  dijelaskan  diatas  pengelolaan  keuangan negara yang didasari oleh sas akuntabilitas  yang berorientasi pada hasil, menitik beratkan bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung  jawabnya.  Mewujudkan good  governance juga  harus  bisa mempertanggungjawabkan apa saja yang telah dibuat dan dapat dibuktikan, hal ini  akan  menciptakan  suatu  tatanan  iklim  dan  mendorong  terciptanya pemerintahan  yang  baik  di  Indonesia.  Pengelolaan  keuangan  negara  yang akuntabel akan berbanding lurus dengan terciptanyan good governance.

## E. Penutup
Prinsip yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah akuntabilitas  yang  berorientasi  pada  hasil  dimana  mengandung  makna  bahwa  setiap pengguna  anggaran  wajib  menjawab  dan  menerangkan  kinerja  organisasi  atas keberhasilan  atau  kegagalan  suatu  program  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Asas akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  sangat  mempengaruhi  terwujudnya good  governance di  Indonesia.  Pengelolaan  keuangan  negara  yang  didasari  oleh  asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, menitik beratkan  setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.
Prinsip  akuntabilitas  yang  berorientasi  pada  hasil  harus  terus  dipegang  dan dilaksanakan sebaik-baiknya agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengelolaan keuangan negara. Asas akuntabilitas harus dimaksimalakan dan dipertahankan sebagai landasan  membangun  pengelolaan  keuangan  negara  yang  baik,  sehingga  mendorong terciptanya good governance di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Alfin  Sulaiman,  Keuangan  Negara  pada  BUMN  dalam  Perspektif  Ilmu  Hukum,  PT. Alumni, Bandung, 2011.
Bagir  Manan,  Jalan  berbelit  menuju  Pemerintahan  yang  baik  Universitas  Padjajaran  : Bandung, 2002.
Bahader  Johan  Nasution,  Negara  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,Mandar  Maju, Bandung, 2013.
Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, St. Paul : West Publishing Co, 1999.
Jimly Assihiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta, 2006.
Muhammad Jaffar Saidi, Hukum Keuangan Negara,Rajawali Press, Jakarta, 2014.
Mustopadijaja, Civil Society Ghalia Indonesia : Jakarta, 1997.
Publik Melalui e-Government, Bayumedia Publishing : Malang, 2007.
Otto Ekstein, keuangan Negara, Bina Aksana, Jakarta, 1981.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
Syahrir, Good Governance di Indonesia , Sinar Grafika : Jakarta, 2001.
W.Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, PT. Grasindo, Jakarta.
Yuswanto, Hukum Keuangan Negara, Justice Publisher, Lampung, 2014.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Website:
http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php.
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan- perbendaharaan/20088-azas-azas-good-governance-dalam-pengelolaan- keuangan-negara