Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability : Kasus PT Surya Panen Subur
Syarif  Nurhidayat*; Arif  Rusman Sutiana**
*Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia syarif.enha@gmail.com
**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia arifrusmans.skl.snot@gmail.com

## Abstract
Burning of land is often done and become a corporate policy to reduce production costs. Although corporations have long been recognized as subjects of criminal law, proof of land-burning in practice is extremely dif- fi cult. This study intends to analyze whether corporations can be crimi- nally accountable for the crime of burning land as stipulated in Article 108 Environmental Protection and Management Law (UUPPLH) based on the theory of strict liability? This research is normative research, collecting data is done by studying the literature and then the presentation is arranged in the form of descriptive qualitative. This study uses a conceptual and statute approach. The results show that corporations are normatively irresponsi- ble criminal for the crime of burning of land based on the theory of strict liability, because in UUPPLH regulate that corporate liability with strict liability principle is very limited, only on material compensation, not on criminal liability. In the case of PT Surya Panen Subur (SPS), based on facts revealed in the trial did not prove to be an act of burning, but only the fact that there was a burning land. However, the judge stated that PT SPS was guilty based on the application of strict liability principles. Thus, the judge did not consider the decision carefully. In the future, consideration should be given to extending the application of the strict liability principle to the losses resulting from land fi res.
Keywords : strict liability; corporation; burning of land

## Undang: Jurnal Hukum
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 1 No. 1 (2018): 43-63, DOI: 10.22437/ujh.1.1.43-63
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)

## Abstrak
Pembakaran lahan seringkali dilakukan dan menjadi kebijakan korporasi untuk mengurangi biaya produksi. Meski korporasi sudah menjadi subjek hukum pidana, pembuktiannya dalam praktek sangat sulit, termasuk da- lam kejahatan pembakaran lahan. Artikel ini membahas apakah korporasi dapat turut dipertanggungjawabkan pidana terhadap tindak pidana pem- bakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) berdasarkan teori strict liabil- ity . Penelitian ini bersifat normatif, pengumpulan data dengan mengkaji kepustakaan dan kemudian penyajian dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi secara normatif tidak dapat di- mintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembakaran lahan, karena UUPPLH mengatur pertanggungjawaban korporasi dengan prin- sip strict liability sangat terbatas, yaitu hanya pada penggantian kerugian materiil keperdataan dan bukan pada pertanggungjawaban yang bersifat pidana. Pada kasus PT Surya Panen Subur (SPS), berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terbukti unsur perbuatan membakar, melainkan hanya fakta bahwa ada lahan terbakar. Meski demikian, hakim tetap menyatakan PT SPS bersalah berdasarkan prinsip strict liability. De- ngan demikian, hakim tidak cermat dalam pertimbanganya. Ke depan, per- lu dipertimbangkan perluasan penerapan prinsip strict liability atas akibat dari kebakaran lahan.
Kata kunci : strict liability; korporasi; pembakaran lahan

## A. Pendahuluan
Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap ta- hunnya di Indonesia selalu mendapatkan perhatian baik itu dalam level nasional maupun internasional. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia yang cukup besar misalnya pada tahun 1982-1983, 1987, 1991, 1994, 1997-1998, dan 2002, 2006. 1 Bahkan In- donesia pernah mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan pa-
1  S. Andy Cahyono, dkk., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya”, Jurnal Sylva Lestari , 1, 3
(2015), hlm. 103.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
ling parah pada tahun 2015. 2
Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia biasanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia (ar- ti fi sial) yang tidak terkontrol. Faktor alami antara lain karena peng- aruh el-nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering tersebut merupakan ba- han bakar potensial apabila terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul di permukaan ataupun pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah ( ground fi re ) maupun kebakaran permu- kaan ( surface fi re ). 3
Faktor arti fi sial yang mengakibatkan kebakaran hutan dan la- han misalnya yaitu kegiatan pembuatan api unggun di dalam hu- tan, namun bara bekas api tersebut tidak dipadamkan. 4 Selain itu, apabila diteliti lebih cermat, kebijakan pemerintah pada tahun 1980 yang membuka konsesi hutan, mengubah hutan alam menjadi areal perkebunan, lahan transmigrasi, pengembangan irigasi, dan perluas- an pertanian, patut diduga sebagai faktor utama yang meningkatkan luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. 5 Begitu pula di antara banyaknya peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indone- sia, salah satu pemicunya adalah akti fi tas korporasi perkebunan yang menggunakan teknik tebas bakar ( slash and burn ) pada waktu pembu- kaan lahan untuk perkebunan.
Center for International Forestry Research (CIFOR) mengungkap data yang menjelaskan mengapa pembakaran lahan, dalam hal ini pada industri minyak kelapa sawit, sangat menguntungkan bagi ka- langan tertentu. Penelitian CIFOR pada 11 situs luar perkebunan yang dikonsesikan pada empat kabupaten di Riau menyimpulkan bahwa pembakaran lahan untuk ditanami kelapa sawit bisa meng-
2 Http://www.dw.com/id/nasa-kabut-asap-indonesia-terparah-dalam- sejarah/a-18756969, diakses 29/4/2018.
3  Fachmi Rasyid , “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”, Jurnal Lingkar Widyaswara, 1, 4 (2014), hlm. 48.
4  Fachmi Rasyid, “Permasalahan dan Dampak”, hlm. 48.
5  S. Andy Cahyono, dkk., “Kebakaran dan Implikasi Kebijakannya”, hlm. 103.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
hasilkan arus kas yang cukup besar dalam waktu singkat, yaitu setidaknya sebesar 3.077 USD per-hektar tanaman sawit dalam waktu tiga tahun saja. Penelitian CIFOR mengemukakan fakta bahwa dari total keuntungan pembukaan lahan dengan cara dibakar tersebut, 85 persennnya mengalir masuk ke kantung elite lokal, yaitu pihak yang berkuasa dan pengembang perkebunan. Sedangkan keuntungan si- sanya dibagikan kepada penuntut tanah (1%), makelar tanah (2%), pemotong pohon (3%), pemotong kayu ( slasher ) (3%) dan pembakar (1%), serta petani kelapa sawit (5%). 6
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga mengungkap dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap keru- giaan ekonomi. Pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 1997-1998 misalnya, kerugian ekonomi yang ditimbulkan menca- pai adalah sebesar 9,3 milyar USD sampai dengan 20,1 milyar USD, dengan perkiraaan sebanyak 35 juta orang terkena dampak dan me- libatkan 176 perusahaan, yang 133 di antaranya adalah perusahaan perkebunan. 7 Tahun 2015 merupakan tahun terburuk bagi bencana kebakaran lahan. Diperkerikan kerugian negara mencapai 221 Trili- yun, dan tidak kurang 2,61 juta hektar lahan dan hutan terbakar. Dari 2,61 juta hektare lahan yang terbakar, terdapat 33 persen yang menimpa lahan gambut alias seluas 869.754 hektar, sementara kebakaran di ta- nah mineral seluas 1.741.657 hektare atau 67 persennya. 8
Mengingat besarnya kerugiaan dan dampak negatif yang di- timbulkan dari peristiwa kebaran hutan dan lahan yang dipicu pem- bukaan lahan dengan cara tebas dan bakar ( slahs and burn ) tersebut, pemerintah secara tegas melarang praktek konversi lahan dengan cara slahsh and burn melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ten- tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
6  Ann Jeannette Glauber., dkk, “Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjut- an Indonesia: Kerugian dari Kebakaran Hutan & Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran Tahun 2015”, The World Bank, 2016, hlm. 2.
7  S. Andy Cahyono, dkk., “Kebakaran dan Implikasi Kebijakannya”, hlm. 104.
8 Http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/20/ nzms82359-bnpb-catat-kerugian-akibat-kebakaran-hutan-2015-rp-221-trili- un, diakses 29/04/2018.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH mengatur, “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara tiga sampai 10 tahun dan denda tiga sampai 10 milyar, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPPLH.
Selain itu, UUPPLH juga mengatur korporasi sebagai bagian dari subjek hukum pidana yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukumnya atas sebuah delik pidana yang terjadi. Penegakan hukum pidana bagi korporasi memerlukan keahlian dan keberanian yang lebih, sebab ada beberapa kendala yang seringkali membuat penegak hukum terkesan takut mengenakan sanksi pidana korposi. Meski demikian, berani saja dalam penegakan hukum tidak-lah cukup, melainkan juga harus cermat. Dalam perkara tindak pidana pemba- karan lahan yang dilakukan atas nama korporasi PT. Surya Panen Subur (SPS), tampak hakim kurang cermat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat 82 titik api pada lahan area milik PT. SPS yang terpantau data satelit. Ke- bakaran yang terjadi pada lahan sawit di PT SPS terindikasi didesain (secara sengaja) manusia karena terlihat bahwa api tidak bergerak bebas mengikuti arah angin, melainkan didesain secara arti fi sial agar tidak memangsa jalan. 9
Dalam kasus tersebut, hakim menyatakan PT SPS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana lingkungan hidup yakni membuka lahan dengan cara bakar yang dilakukan se- cara berlanjut, menjatuhkan pidana kepada PT SPS dengan pidana denda sebesar tiga milyar rupiah. Permasalahan yang timbul dari per- sidangan PT. SPS yaitu mengenai pertimbangan majelis hakim yang memutuskan PT SPS bersalah dalam tindak pidana pembakaran la- han sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH berdasarkan teori strict liability . 10
9  Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 150-59
10 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 54/Pid.Sus/2014/ PN.MBO, hlm. 398 disebutkan, “menimbang, bahwa Undang-Undang No-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Mengingat penerapan teori strict liability hanya berlaku secara limitatif terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 88 UUPPLH, maka penelitian ini hendak menjawab apakah korporasi dapat turut dipertanggungjawabkan pidana terhadap tindak pidana pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPPLH berdasarkan teori strict liability . Penelitian ini merupakan penelitian yuridis nor- matif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran ke- pustakaan dan kemudian penyajian dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundangan yang dilakukan secara kritis. 11

## B. Dasar Pemikiran Pertanggungjwaban Korporasi
Secara etimologis kata korporasi (Belanda: corporatie , Inggris: corpo- ration , Jerman; korporation) berasal dari kata corporatio dalam baha- sa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “tio”, maka corporatio sebagai kata benda ( substantivum ) berasal dari kata kerja corporare , yang banyak dipakai pada zaman abad perte- ngahan atau sesudahnya. Corporare sendiri berasal dari kata corpus (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau memba- dankan. Dengan demikian, corporatio itu berarti hasil pekerjaaan membadankan, atau dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai la- wan terhadap manusia, yang menurut alam. 12
Korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya terdiri dari corpus , yaitu struktur fi siknya dan ke da- lamnya hukum memasukan unsur animus yang membuat badan itu
mor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak atau yang sering dikenal sebagai strict liability dapat diartikan suat prinsip tanggung jawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk diper- masalahkan apakah kenyataan ada atau tidak. Dalam doktrin ini  menganut asas res ipso loquitur yaitu fakta sudah berbicara sendiri”. 11  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, cetakan ke- sebelas, 2011), hlm. 93 dan 95.
12  Soetan K. Malikoel Adil, dikutip dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Per- tanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, cetakan keempat, 2010), hlm. 23.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
mempunyai kepribadian. Oleh karena itu badan hukum itu merupa- kan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. 13
Korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Pe- nimbunan Barang-Barang. Mulai dikenal secara luas dalam Undang- Undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt. Tahun 1955), juga bisa ditemukan dalam dalam Pasal 17 ayat (1) UU. No. PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, dan Pasal 49 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Ling- kungan Hidup. Dengan demikian, korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, yang merupakan pelengkap KUHP, sebab untuk hukum pidana umum atau KUHP itu sendiri masih menganut subjek hukum pidana secara umum, yaitu manusia (Pasal 59 KUHP). 14
Dalam perkembangan hukum pidana sendiri, korporasi sebagai pembuat tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya da- lam berapa bentuk, yaitu: 15
1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab secara pidana;
2.  Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab secara pidana;
3.  korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab secara pidana;
Ada beberapa teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, pertama, identi fi cation theory atau direct liability doctrine.
13  I Dewa Made Suartha, Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia (Malang: Setara Press, 2015), hlm.
33.
14 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , hlm.
46.
15  Resksodiputro B Mardjono, dikutip dalam Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pi- dana Korporasi (Jakarta: Rajawali Press, cetakan kedua, 2013), hlm. 133.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Doktrin ini memberikan pembenaran bagi pembebanan pertang- gungjawaban pidana kepada korporasi meskipun pada kenyataan- nya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea karena memang tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertang- gungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidenti fi kasikan oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang meru- pakan directing mind dari korporasi tersebut, maka pertanggungja- waban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi. 16
Kedua, strict liability atau absolute liability. Doktrin ini disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut de- ngan no-fault liability atau liability without fault. Dalam prinsip ini, per- tanggungjawaban dapat dimintakan tanpa keharusan untuk mem- buktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana.
Strict liability ini pada awalnya berkembang dalam praktik pera- dilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat bahwa asas mens rea tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Sebagian besar ahli hukum Inggris berpendapat bahwa sudah tidak mungkin di era modern ini apabila dalam setiap kasus pidana harus berpegang teguh kepada asas mens rea . Oleh karena itu perlu dipertimbang- kan untuk menerapkan strict liability terhadap kasus-kasus tertentu. Praktik peradilan yang menerapkan teori strict liability itu kemudian mempengaruhi legislatif dalam membuat suatu undang-undang pi- dana. 17
Unsur pokok dalam strict liability adalah perbuatan ( actus reus ) sehingga yang harus dibuktikan hanya actus reus , bukan mens rea .
Landasan penerapan strict liability, antara lain: 18
1.  Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan
16  Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Gra fi - ti Pers, 2006), hlm. 100. 17 Hana fi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Rajawali Press, 2015) , hlm. 119. 18 Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 37-38.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
anti sosial atau yang membahayakan sosial;

## 2. Perbuatan tersebut benar-benar bersifat melawan hukum
( unlawful ) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;
3.  Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dikatogorikan sebagai aktivitas yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan keselamatan, dan moralik ( a particular danger of  public health, safety or moral );
4.  Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar ( unreasonable precausions ).
Ketiga, Vicarious Liability Doctrine. Doktrin ini pada dasarnya diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. Vicarious liability biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum ( the law of  torts ) berdasarkan doctrine of  respondent superior . Menurut asas respondent superior , di mana ada hubungan antara master dan servant atau antara principal dan agent , berlaku maxim yang berbunyi qui facit per alium facit per se . Menurut maxim tersebut, seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Contohnya yaitu seorang principal (pemberi kuasa) bertanggungjawab atas perbuatan yang di- lakukan oleh agent (penerima kuasa) sepanjang perbuatan itu dilaku- kan dalam lingkup kewenangannya (tidak melampui batas kewenang- annya). Oleh karena itu, ajaran vicarious liabilty juga disebut sebagai ajaran respondent superior . 19

## C. Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UUPPLH
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pe- ngelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) adalah salah satu contoh un- dang-undang yang secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Pengakuan UUPPLH terhadap korporasi sebagai subjek hu- kum pidana tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 32 yang
19  Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , hlm. 100.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
berbunyi: “setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.
Dalam UUPPLH, pertanggungjawaban pidana korporasi da- lam kasus lingkungan hidup diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2). 20
Menurut Alvi Syahrin, yang dimaksud pelaku tindak pidana dalam UUPPLH adalah seseorang atau perorangan, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun non badan hukum, yang dimaksud orang perorang adalah individu. Akan tetapi apabila tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama badan usaha, maka yang dapat di- minta pertanggungjawaban dari badan usaha adalah orang yang da- pat memberikan perintah/pimpinan. Untuk lebih memahami keten- tuan pertanggungjawaban badan usaha dalam Pasal 116 UUPPLH, maka perlu diperhatikan pula penjelasan Pasal 116 UUPPLH, yaitu tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Jika diuraikan bahwa pelaku tindak pidana ling- kungan berdasarkan Pasal 116 UUPPLH, yaitu: 21
1.  Dilakukan oleh badan usaha;
2.  Dilakukan untuk badan usaha;
3.  Dilakukan atas nama badan usaha;
4.  Dilakukan oleh badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
5. Dilakukan oleh badan usaha yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja
20  Pasal 116 ayat (1) UUPLH berisi, “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi yang dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”. Sedangkan Pasal 116 ayat (2) berisi, “apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang ber- dasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilaku- kan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama”.
21 Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 204.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
badan usaha;
6.  Dilakukan untuk badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
7. Dilakukan untuk badan usaha yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
8.  Dilakukan atas nama badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
9.  Dilakukan atas nama badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
Berdasarkan Pasal 118 UUPPLH, pihak yang harus mewakili korporasi dalam persidangan tindak pidana yang pelakunya badan usaha adalah pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan selaku pelaku fungsional. 22 Bagian penjelasan pasal ini menguraikan pidana dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fi sik dan menerima tindakan pelaku fi sik tersebut, artinya menyetujui, membiarkan, atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut. 23
Berdasarkan ketentuan Pasal 118 (UUPPLH) tersebut, penulis menyimpulkan bahwa aturan yang terdapat dalam Pasal 118 adalah
22 Pasal 118 UUPPLH mengatur, “terhadap tindak pidana sebagaimana di- maksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus  yang berwenang mewakili di da- lam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”.
23  Penjelasan Pasal 118 UUPPLH berisi: “Yang dimaksud pelaku fungsional dalam pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin usaha dan badan hukum karena tindak pi- dana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional se- hingga pidana yang dikenakan dan sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang  memiliki kewenangan terhadap pelaku fi sik dan menerima tindakan pelaku fi sik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fi sik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut”.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
contoh representasi penerapan doktrin functioneel daderschaap dalam hukum pidana. Pasal 118 UUPPLH tersebut mengadopsi konsep pe- limpahan pertanggungjawaban dari pelaku yang melakukan perbu- atan pidana secara fi sik ( fysieke dader ) kepada dan pelaku fungsional ( functioneel dader ) yang biasa dikenal dalam doktrin functioneel dader- schaap . Begitu pula dalam Penjelasan Pasal 118 UUPPLH, secara ek- splisit diatur dua criterium penerapan doktrin functioneel daderschaap yang serupa dengan kriteria pertanggungjawaabn pidana korporasi berdasarkan teori “kawat duri” atau ijzeerdaad sebagai berikut: (1) Adanya unsur kekuasaan, apakah dalam hal ini badan hukum seca- ra faktual mempunyai kewenangan mengatur dan/atau memerin- tah pihak yang dalam kenyataanya melakukan tindakan terlarang tersebut. Apabila badan hukum mempunyai kekuasaan, apakah ia berupaya untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan terlarang tersebut.; (2) Apakah manajemen memiliki kewenangan ( power) untuk menghentikan tindakan pelaku fi sik tersebut. Apabila manajemen memiliki power untuk menghentikan pelaku fi sik akan tetapi tidak melakukan tindakan penghentian/mencegah perbuatan terlarang itu serta cenderung menerima perbuatan pelaku dengan cara kurangnya melakukan pengawasan atau perbuatan tersebut me- mang merupakan bagian dari kebijakan badan hukum, maka badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. 24 Dengan demikian, dasar legitimasi yuridis dari pelimpahan pelimpahan per- tanggungjawaban pidana dari pelaku yang melakukan perbuatan se- cara fi sik kepada pelaku fungsional dalam konteks UUPPLH adalah Pasal 118.

## D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability pada Kasus PT SPS
Pertanggungjwaban pidana korporasi dalam kasus tindak pidana pembakaran lahan menjadi diskursus ketika terjadi peristiwa pem-
24 Mompang L. Panggabean, “Pertangggungjawaban Korporasi dalam Hu- kum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013”, Jurnal Dictum , 12
(2017), hlm.  15.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
bakaran lahan yang disidangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO yang melibatkan PT. Surya Panen Subur (SPS). Kasus yang menjerat PT. SPS bermula saat terjadinya peristiwa kebakaran lahan yang terjadi  di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), tepatnya di areal lahan perke- bunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT. SPS di Desa Pulau Kruet, Kecamatan Darut Makmur, Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 19-24 Maret 2012 dan tanggal 17 Juni 2012 silam. Melalui bantuan rekaman data satelit MODIS pada periode Maret tahun 2012 yang dikeluarkan oleh NASA, diperoleh informasi bahwa terdapat 82 titik panas ( hotspot ) yang ada pada lahan PT. SPS, yang menunjukan ada peningkatan suhu tanah di kawasan PT. SPS. 25 Data satelit tersebut kemudian diveri fi kasi melalui peninjauan lapangan pada 3-4 Mei dan tanggal 16 Juni 2012 oleh Prof. Bambang Hero Saharjo bersama tim penyidik dari Mabes Polri, PPNS, Polres Nagan Raya, Bapedal Aceh dan BPKEL. Dari peninjauan tersebut, dapat dipastikan bahwa ter- dapat lahan tanaman kelapa sawit yang terbakar, dengan adanya in- dikasi bahwa peristiwa kebakaran lahan sawit di PT. SPS merupakan desain manusia (disengaja) karena terlihat bahwa api tidak bergerak bebas mengikuti arah angin, tetapi justru didesain secara arti fi sial agar tidak memangsa jalan. 26
Dalam kasus tersebut, PT. SPS didakwa dengan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Pasal 108 pada intinya mengatur setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dipidana penjara tiga sampai 10 tahun dan denda tiga hingga 10 mili- ar rupiah. 27
25  Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 21-25.
26  Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 150-59.
27  Isi Pasal 108 UUPPLH: “setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00. (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10. 000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”; Pasal 69 ayat (1) huruf h: “setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Apabila melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 108 UUP- PLH, maka dapat dilihat bahwa tindak pidana pembakaran lahan bu- kanlah termasuk delik materil tetapi formil. Perbedaan antara delik materil dan formil yaitu delik materil ialah delik yang sudah diang- gap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 28 Pasal 108 UUPPLH tidak mensyaratkan adanya akibat yang dilarang oleh hukum berupa timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat sebuah perbuatan, tetapi melarang adanya perbuatan pem- bukaan lahan dengan cara membakar. Dengan demikian, apabila sebuah perbuatan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud  “pem- bukaan lahan dengan cara membakar” dalam Pasal 108 UUPPLH, maka perbuatan tersebut masuk kateogori pidana dan pelakunya da- pat dijatuhi hukuman.
Mengenai unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 108 UUP- PLH, Alvin Syahrin mengemukakan bahwa kealpaan hanya terdapat dalam delik materil, sedangkan dalam delik formil hanya ada bentuk kesengajaan. Pasal 108 UUPPLH memang tidak mencantumkan de- ngan tegas kata “kesengajaan”, namun demikian dari kata yang digu- nakan “melakukan pembukaan lahan” dapat disimpulkan keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat.  Kata “melakukan” tersebut merupakan “kata kerja”, dan “kata  kerja” dalam rumusan UUPPLH merupakan bentuk kesengajaan. 29
membakar”,  Pasal 116 ayat (1) huruf a: “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha”; dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana: “Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; bila berbeda-beda, maka yang dite- rapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.
28 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 217-218.
29  Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO,
hlm. 203.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Dalam literatur hukum pidana, bentuk kesengajaan dibagi men- jadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk ), kese- ngajaan sebagai kemungkinan ( opzet bij mogelijkheidswustzijn ), dan kesengajaan sebagai kepastian ( opzet bij noodkzakelijheid ). Kesenga- jaan sebagai maksud mengandung unsur willes en wetens , yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya; arti maksud di sini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbu- atannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan seba- gai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, me- lainkan sekadar sebagai kemungkinan yang pasti. 30
Berdasarkan fakta persidangan diketahui jaksa penuntut umum tidak mampu melaksanakan kewajibannya 31 yaitu membuktikan un- sur ketiga (dengan cara membakar) dari pasal yang didakwakan. Jaksa tidak bisa menemukan siapa pelaku fi sik yang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar, sekalipun berdasarkan keterangan ahli Bambang Hero Saharjo ditemukan fakta yang kore- latif, bahwa areal lahan yang menyebabkan api tidak bergerak bebas padahal api bisa bebas mengikuti arah angin dan membakar semua bahan bakar yang ada mengesankan kebakaran didesain manusia. 32
30 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Gra fi ka, cetakan kedua, 2012), hlm. 167. 31  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Peme- riksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2002), hlm. 274. 32  Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 151, “Bahwa ahli melihat areal lahan yang terbakar tersebut seperti desain manusia  karena  api tidak  tidak bergerak bebas, sejatinya api ber- gerak bebas mengikuti arah angin dan membakar semua bahan bakar yang ada. Tetapi yang ini prosesnya berhenti karena telah didesain agar tidak me- mangsa badan jalan. Dari foto juga menujukan bahwa sawit yang ditanam bukan kualitas baik dan umumnya sudah mencapai umur 36 bulan, kemu- dian tidak ada indikasi pupuk pada pokok sawit yang seperti ditunjukan pada gambar 11, ahli juga melihat areal lahan yang dibuka ada yang belum
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Fakta tersebut menunjukkan pelaku dan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak ditemukan dalam kasus SPS. Apa yang terungkap hanyalah bukti bahwa lahan telah dibakar oleh per- buatan manusia. Pembuktian semacam ini tidak memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 108 UUPPLH. Sebab, apabila pelaku dan perbuatannya tidak ditemukan, maka unsur kesalahannya juga tidak ada. Oleh karena itu, apabila melihat ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, “jika hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dibebaskan”. Dengan demikian, ber- dasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut, seharusnya PT. SPS mendapat putusan bebas.
Menurut Arif Setiawan, dalam proses pembuktian persidangan PT. SPS, unsur kesatu, kedua, dan keempat terbukti, tetapi mengenai unsur ketiga yaitu “dengan cara membakar” justru tidak ada, adapun fakta pembuktian yang ditemukan adalah “terjadinya kebakaran di area dimaksud”. Majelis hakim mengabaikan penjelasan dari ahli, bahwa delik pasal 108 UUPLH adalah delik formil. Konsekuensi dari delik formil adalah terbukti semua perbuatan yang dirumuskan bu- kan bergantung pada akibat yang ditimbulkan.
Berdasarkan pengungkapan fakta dalam persidangan, tidak ditemukan siapa dan atas nama siapa pembakaran lahan terjadi. Bah- kan majelis tidak membuktikan bahwa kebakaran hutan tersebut memang terjadi secara sengaja, melainkan menyatakan bahwa PT. SPS bersalah karena ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian serta lalai dalam pengawasan seluruh areal lahan perkebunan sawit yang merupakan lahan gambut yang sangat mudah terbakar. 33 Dengan de- mikian, pada dasarnya unsur dengan cara membakar memang tidak terbukti.
Pertimbangan di atas sebenarnya bertentangan dengan hal-hal
di- stacking buktinya masih banyak log yang melintang, seharusnya dalam keadaan belum stacking suka atau tidak suka areal seperti ini harus dijaga 24 jam, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan”.
33  Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 413.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan. Majelis hakim menyatakan beberapa hal meringankan, antara lain perusa- haan telah melakukan upaya pemadaman secara maksimal sehingga kebakaran tidak meluas dalam waktu yang singkat tanpa dibantu pihak pemerintah. Selain itu, perusahaan telah mengelola manaje- men Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) dengan baik dan telah membangun sistem treat water management di seluruh areal la- han perkebunan. Perusahaan juga telah mendapatkan serti fi kat ISPO sebagai bentuk penghargaan atas kinerja perusahaan yang telah me- ngelola perusahaan perkebunan dengan menjaga nilai-nilai prinsip kelestarian lingkungan dan alam sekitarnya. 34
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa jaksa tidak mampu membuktikan unsur subjek karena pelaku fi sik tidak ditemukan, ke- mudian unsur kesalahan dengan melakukan tindakan aktif memba- kar lahan juga tidak terbukti. Namun tampaknya hakim memandang lain, bahwa meski subjek pelaku fi sik tidak ditemukan dan kesalah- an tidak terbukti, mengingat akibat yang ditimbulkan sangat nyata, tetap harus ada yang bertanggungjawab, yaitu korporasi. Hakim ke- mudian membangun argumentasi dalam pertimbangannya berdasar- kan doktrin strict liability , yaitu:
Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak atau yang sering dikenal sebagai strict liability dapat diartikan suatu prinsip tanggungjawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak. Dalam doktrin ini menganut asas res ipso loquituur yaitu fakta sudah berbicara sendiri. 35
Dalam kasus ini, hakim tampak berpendapat bahwa fakta terba- karnya lahan di areal PT. SPS sudah cukup untuk menjadikan PT. SPS bertanggungjawab secara pidana  tanpa memperhitungkan kesalah- an. Keterangan di atas menunjukkan bahwa hakim kurang cermat dalam memberikan pertimbangan hukum. Memang benar bahwa
34  Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, hlm. 414.
35  Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO,
hlm. 398.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
UUPPLH menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak, namun tidak untuk semua jenis tindak pidana, melainkan sangat terbatas, yakni hanya diatur untuk kejahatan terkait limbah B3 sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH: “Setiap orang yang tindakannya, usa- hanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugiaan yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UUPPLH tersebut dapat dipas- tikan UUPPLH memang menganut prinsip stirict liability . Namun, ia bersifat limitatif, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap kegiatan yang terkait pemanfaatan dan pengelolaan bahan berbahaya dan be- rancun (B3). Begitu pula dalam Penjelasan Pasal 88 dijelaskan bahwa teori strict liability dalam Pasal 88 UUPPLH tidak ditujukan untuk diterapkan dalam hukum pidana, melainkan dalam gugatan ganti kerugiaan atas perbuatan melawan hukum (PMH). Adapun bunyi lengkap dari Penjelasan Pasal 88 UUPPLH  yaitu:
Yang dimaksud dengan “bertanggungjawab mutlak” atau strict liabiltiy adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex spesialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun teori strict liability diatur  dalam UUPPLH,  penerapannya bersifat terbatas, yaitu hanya dalam kasus gugatan perdata atas keru- giaan yang ditimbulkan dari kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan limbah B3. Dengan demikian, dalam kasus pembukaan lahan dengan cara bakar, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pi- dana dengan tanpa kesalahan berdasarkan teori strict liability . Majelis hakim mestinya tidak boleh memaksakan penerapan teori tersebut untuk menjatuhkan pidana kepada korporasi dalam hal ini PT. SPS.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Meskipun strict liability dalam UUPLH sangat terbatas pada ka- sus B3, bukan berarti korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana pada kasus pembukaan lahan dengan cara bakar. Korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana dalam hal pembukaan lahan dengan cara bakar berdasarkan doktrin pertanggungjawaban korpo- rasi yang lain seperti identi fi cation theory dan vocarius liability . Identi- fi cation theory dapat diterapkan dengan mengandaikan korporasi se- bagai pelaku langsung yang memiliki mens rea atau kesalahan. Tentu saja perbuatan riil itu tetap yang melakukan adalah subjek manusia, tapi mereka diandaikan sebagai korporasi. Dengan kata lain, korpo- rasi berbuat melalui pengurus atau aktor tertentu yang dipandang se- bagai tindakan korporasi itu sendiri, dengan syarat pelaku adalah ak- tor vital korporasi yang melaksanakan fungsi manajerial, dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban langsung, artinya memiliki mens rea juga. 36
Teori vocarius liability dapat digunakan jika ditemukan dahulu subjek manusia yang melalukan tindakan secara materiil dan memi- liki kesalahan, yang kemudian mampu ditarik pertanggungjawaban- nya pada korporasi dengan syarat secara sah dan meyakinkan pelaku tersebut melakukan tindak pidana untuk kepentingan korporasi, serta memiliki hubungan sedemikan rupa dengan koporasi melalui hubungan fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UUPLH. 37
Dalam kasus PT. SPS, korporasi dapat dimintai pertanggung- jawaban pidana dengan syarat ditemukan pelaku materiil yang melakukan tindak pidana secara nyata, atau ditemukan fakta bahwa ada kebijakan manajerial yang menetapkan pembukaan lahan de- ngan cara bakar.

## E. Kesimpulan
Korporasi dalam perkembangan teori hukum pidana telah dipan- dang sebagai sebuah subjek hukum pidana yang dapat dimintai per- tanggungjawaban. Salah satu teori dasar pertanggungjawaban pidana
36 Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pi- dana Korupsi (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 46. 37  Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, hlm. 31-32.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
korporasi adalah strict liability . Dalam UUPPLH, prinsip ini diatur secara terbatas atau limitatif, yaitu hanya bisa digunakan dalam kasus gugatan perdata atas kerugiaan yang ditimbulkan dari kegiatan pe- manfaatan dan pengelolaan limbah B3. Berdasarkan kajian Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, tampak bahwa majelis hakim kurang cermat dan tidak konsisten dalam pertimbangan fakta maupuan dasar hukum dalam penetapan sanksi bagi terpidana. Hakim memaksakan pertanggungjawaban ke- pada korporasi berdasarkan teori strict liability, sekalipun secara kon- septual tidak memungkinkan. Dalam konteks tindak pidana pemba- karan lahan, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan teori strict liability, namun tetap bisa dipertang- gungjawabkan secara pidana berdasarkan teori vocarius liability . Se- bagai saran, mengingat dampak kebakaran lahan yang sangat signi fi - kan, maka perlu dipertimbangkan perluasan penerapan prinsip strict liability untuk kerugian akibat kebakaran lahan.

## Daftar Pustaka
Artikel/ Buku/Laporan Ali, Mahrus. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi. Jakarta: Rajawali Press, cetakan kedua, 2013. Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Gra fi ka, ceta- kan kedua, 2012.
Amrani, Hana fi dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana . Jakarta: Rajawali Press, 2015 .
Cahyono, S. Andy, dkk. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keba- karan Hutan di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya.” Jurnal Sylva Lestari , 1, 3 (2015): 103-112. Glauber, Ann Jeannette, dkk. Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjut- an Indonesia:  Kerugian dari Kebakaran Hutan & Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran Tahun 2015. The World Bank, 2016. Harahap, Yahya. Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali . Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2002. Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung:
Citra Adiya Bakti, 1997.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, cetak- an kesebelas, 2011.
Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi . Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, cetakan keempat, 2010.
Panggabean, Mompang L. “Pertangggungjawaban Korporasi dalam
Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013.” Jur- nal Dictum , 12 (2017): 3-24.
Rasyid, Fachmi. “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan.”
Jurnal Lingkar Widyaswara, 1, 4 (2014): 47-59.
Sjahdeini, Sutan Remy. Pertanggungjawabn Pidana Korporasi . Jakarta:
Gra fi ti Pers, 2006.
Suartha, I Dewa Made. Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia . Malang: Setara Press, 2015.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Pengadilan Negeri Meulaboh. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/
PN.MBO.
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.