KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TENTANG MENDULANG EMAS SECARA
TRADISIONAL YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN MENELAN KORBAN JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
(STUDI KASUS GUNUNG PONGKOR BOGOR) Margo Hadi Pura, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang oficiumnobile@gmail.com
Naskah diterima: 25 Maret; direvisi: 17 April; disetujui: 30 April

## ABSTRAK
Negara Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak baik itu yang dapat diperbaharui ( renewable ) dan tidak  dapat  diperbaharui  ( unerewable ).  Contoh  kekayaan  yang  tidak  dapat diperbaharui  sektor  tambang  antara  lain  salah  satunya  tambang  emas.  Tidak semua wilayah Indonesia mempunyai potensi pertambangan emas salah satu yang mempunyai  pertambangan  emas  adalah  di  Gunung  Pongkor  bagian  Barat  Kab. Bogor  Jawa  Barat.  Hingga  kini  masih  menjadi  perburuan  para  gurandil  (sebutan penambang emas tanpa izin) dan penambangan emas secara tradisional di wilayah ini  terjadi  sejak  belasan  tahun  silam.  Penambangan  emas  secara  tradisional  ini telah  mengakibatkan  pencemaran  dan  menelan  korban  jiwa.  Permasalahan  yang ingin dibahas dalam permasalahan ini adalah, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam  menanggulangi  tindak  pidana  di  bidang  pertambangan  tentang  mendulang emas  secara  tradisional  yang  mengakibatkan  pencemaran  dan  menelan  korban jiwa  dan  bagaimana  upaya  preventif  dan  represif  hukum  pidana  dalam menanggulangi  tindak  pidana  pertambangan  tentang  mendulang  emas  secara tradisional  yang  mengakibatkan  pencemaran  dan  korban  jiwa.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  normatif  di  mana  bersifat  deskriptif  dan  jenis  data  yang digunakan  adalah  data  primer  yang  diperoleh  melalui  studi  lapangan  dan  data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil pembahasan ini pemerintah telah  melakukan  kebijakan  dengan  melakukan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Polisi  Hutan  Reaksi  Cepat  dalam  menanggulangi  penambangan  emas  secara tradisional  dan  pemerintah  telah  melakukan  pencegahan  dan  tindakan illegal mining diantaranya,  melakukan  penyuluhan  akan  bahaya  pertambangan  secara tradisional,  perampasan  alat-alat  pendulangan,  pengetatan  pengamanan  dan pemeriksaan  di  areal  kawasan  gunung  pongkor,  melakukan  pengamanan  dan razia,  melakukan  razia  dan  pembinaan  gurandil  dan  melakukan  program pengembangan pemberdayaan masyarakat.
Kata  kunci : Kebijakan  Hukum  Pidana , Menanggulangi  Tindak  Pidana , Pertambangan
∽ Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Pertambangan tentang  Mendulang  Emas  Secara  Tradisioinal  yang  Mengakibatkan  Pencemaran  dan Menelan  Korban  Jiwa  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Gunung Pongkor Bogor) ∽ Margo Hadi Pura ∽
CRIMINAL LAW POLICY IN ERADICATE CRIME OF MINING ABOUT THE TRADITIONAL PANNING FOR GOLD GIVING RISE TO POLLUTION AND CLAIMED THE LIVES BASED ON LAW NUMBER 4 YEAR 2009 CONCERNING MINERAL AND COAL MINING
(CASE STUDY OF MOUNTAIN PONGKOR BOGOR)
Margo Hadi Pura, S.H., M.H.
Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang H.S Ronggowaluyo Street, Teluk Jambe Timur Karawang oficiumnobile@gmail.com

## ABSTRACT
State of Indonesia is one country in the world that has natural resources that are very  much  whether  it  is  renewable  and  can  not  be  renewed ( or  unerewable ). Examples  of  non-renewable  wealth  of  the  mining  sector,  among  others,  one  of them  a  gold  mine.  Not  all  parts  of  Indonesia  has  a  potential  gold  mine  that  has one  gold  mine is  in  the  western  part  of Mount  Pongkor  Kab.  Bogor,  West  Java . Until now, the hunt for gurandil ( designation illegal gold miners ) and traditional gold  mining  in  this  region  occurred  since  a  dozen  years  ago.  Traditional  gold mining  has  been  causing  pollution  and  casualties.  The  problems  to  be  discussed in  this  issue  is,  how  the  criminal  law  policy  in  tackling  criminal  activity  in  the mining of gold panning traditionally causing pollution and casualties and how the preventive  and  repressive  criminal  law  in  tackling  the  crime  of  mining  of  gold panning  traditionally  resulting  in  pollution  and  fatalities.  This  research  is normative  where  descriptive  data  types  used  are  primary  data  obtained  through field  studies  and  secondary  data  obtained  through  library . The  results  of  these discussions  the  government  has  made  policies  by  monitoring  conducted  by  the Forest  Police  Rapid  Response  in  tackling  gold  mining  has  traditionally  and  the government  has  made  prevention  and  action  illegal  mining  of  them,  by  the extension  of  the  dangers  of  mines  traditionally,  the  deprivation  of  the  means  of panning, tightening security and inspection in the area Pongkor mountain region, providing  security  and  raids,  seizing  and  coaching  gurandil  and  undertake community empowerment program development.
Keywords : Criminal Law Policy, Tackling Crime, Mining.
∽ Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Pertambangan tentang  Mendulang  Emas  Secara  Tradisioinal  yang  Mengakibatkan  Pencemaran  dan Menelan  Korban  Jiwa  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Gunung Pongkor Bogor) ∽ Margo Hadi Pura ∽

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  Negara  yang  kaya  akan  bahan  galian  (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan  lain-lain.  Bahan  galian  dikuasai  Negara.  Hak  penguasaan  Negara  berisi wewenang  untuk  mengatur  dan  mengawasi  pengelolaan  atau  penguasaan  bahan galian  serta  berisi  kewajiban  untuk  mempergunakan  sebesar-besarnya  kemak- muran rakyat. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan  yang  meliputi  seluruh  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan Negara  untuk  melaksanakan  tugas  mewujudkan  tujuan  nasional  yang  tertakjub dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945)  yaitu  untuk memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Dalam  rangka  untuk  mewujudkan  tujuan  Negara  untuk  memajukan kesejahteraan  umum  dan  keadilan  sosial  dapat  dilaksanakan  antara  lain  melalui ketentuan Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa: ayat (2) Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  Negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh  Negara dan  ayat  (3) Bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  di pergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat .  Adanya  tujuan  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  harus  dilaksanakan,  sebab  disamping merupakan amanat konstitusi, juga merupakan tanggung jawab sosial dari Negara sebagai konsekuensi dari hak penguasa tersebut.
Adanya hak dari penguasa Negara terhadap sumber daya alam yang dimiliki Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menjadikan Negara berwenang untuk memberikan kuasa kepada badan usaha atau perorangan untuk  mengusahakan  bahan  galian  yang  ada  wilayah  hukum  pertambangan Indonesia  dalam  suatu  kuasa  pertambangan.  Di  sektor  pertambangan,  kebijakan pemanfaatan  sumber  daya  mineral  yang  hanya  mengejar  pertumbuhan  telah mengakibatkan  eksploitasi  sumber  daya  mineral  secara  besar-besaran  tanpa memperdulikan  hak-hak  masyarakat  untuk  hidup  secara  berkelanjutan.  Seperti halnya negara-negara lain yang mendasarkan model pembangunannya pada model pertumbuhan  ekonomi  ( economic  growth  model )  maka  pembangunan  ekonomi Indonesia selama ini dilandasi oleh paradigma yang berorientasi pada usaha untuk mendapatkan  kontribusi  yang  sebesar-besarnya  bagi  pendapatan  negara  yang dilakukan  melalui  eksploitasi  besar-besaran  sumber  daya  alam  yang  kita  miliki, tanpa memperdulikan ambang batas dan daya dukung lingkungannya.
Demikian pula dengan banyaknya sengketa tanah dan kekayaan alamnya, di mana  telah  terjadi  pelanggaran  hak-hak  masyarakat  adat  sehubungan  dengan implementasi  proyek-proyek  pertambangan  skala  besar.  Hal  ini  terjadi  ketika Negara mengubah penguasaan atas tanah dari masyarakat adat kepada pemerintah pusat,  dan  pemerintah  memberikan  hak-hak  pemanfaatan  ( use  rights )  kepada pihak  lain,  baik  itu  perusahaan  swasta  maupun  milik  Negara.  Hal  ini  juga mendorong  masyarakat  secara  tradisional  mengeksploitasi  lahan-lahan  tambang emas  dengan  mendulang  secara  tradisional  tanpa  memperhatikan  kondisi lingkungan  dan  pencemaran  yang  diakibatkannya  dan  juga  tidak  memperhatikan keselamatan  jiwanya  karena  tidak  memperhatikan  standar  keselamatan pengeksploitasian pertambangan.
∽ Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Pertambangan tentang  Mendulang  Emas  Secara  Tradisioinal  yang  Mengakibatkan  Pencemaran  dan Menelan  Korban  Jiwa  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Gunung Pongkor Bogor) ∽ Margo Hadi Pura ∽
Negara  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  di  dunia  yang  mempunyai sumber  daya  alam  yang  sangat  banyak  baik  itu  yang  dapat  diperbaharui ( renewable )  dan  tidak  dapat  diperbaharui  ( unrenewable ).  Contoh  kekayaan  yang tidak  dapat  diperbaharui  sektor  tambang  emas.  Tidak  semua  wilayah  Indonesia mempunyai potensi pertambangan emas salah satu yang mempunyai pertambang- an  emas  adalah  di  Gunung  Pongkor  bagian  Barat  Kabupaten  Bogor  Jawa  Barat. Hingga  kini  masih  menjadi  perburuan  para  gurandil  (sebutan  penambang  emas tanpa  izin),  di  mana  kegiatan  mendulang  emas  menantang  maut  ini  sudah berlangsung  sembilan  belas  (19)  tahun  silam.  Hampir  setiap  hari  ada  saja  yang menjadi korban di Gunung Pongkor, salah satu tambang emas yang dikuasai PT. Aneka  Tambang  Tbk  (Antam).  Eksploitasi  emas  di  Pongkor  oleh  PT.  Antam, dimulai  tahun  1992.  Sejak  dioperasikan,  di  daerah  perbukitan  seluas  6.047 Hektare  Are  (H.A)  yang  dikuasai  PT.  Antam  itu,  sudah  puluhan  ton  emas  yang berhasil  dikeruk.  PT.  Antam  Tbk  unit  tambang  emas  bahkan  pernah memperkirakan di dalam Gunung Pongkor masih terkandung sekitar 40 ton emas hingga  tahun  2014  mendatang.  Hasil  eksploitasi  tim  geologi  PT.  Antam, menyebutkan cadangan yang terkandung di lahan itu sekitar enam juta ton dengan kadar emas rata-rata 17,14 gram per ton dan kandungan perak 154,28 gram. Tiga tempat yang diperkirakan banyak mengandung emas, yaitu Ciguha, Kubang Cicau dan Ciurug. 1
Sebagian  lahan  dari  luas  5.058  hektare  yang  dikuasai  perusahaan  tersebut masuk dalam Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Sejak kandungan emas Gunung  Pongkor  ditemukan  para  ahli  geologi,  sejak  itu  pula  orang  berbondong- bondong  mengadu  nasib  untuk  mencari  emas  di  Pongkor  dengan  melakukan penambangan  liar  secara  tradisional  dengan  peralatan  seadanya,  mereka menggerus  5.058  hektare  perut  bumi  yang  ditaksir  menyimpan  30-100  ton  emas setiap  bulan  sedikitnya  selusin  orang  terkubur  longsoran  bukit.  Jumlah penambang tanpa izin meningkat dari tahun ke tahun. PT. Antam memperkirakan sedikitnya  1.500  penambang  tanpa  izin  beroperasi  di  areal  Pongkor. 2 Dalam  hal ini  perlu  dikaji  bagaimana  aparat  penegak  hukum  khususnya  kepolisian  dan jajaran  terkait  mencegah  terjadinya  hal  penambangan  emas  tradisional  yang mengakibatkan pencemaran dan korban jiwa. Serta bagaimana cara menyadarkan penambang emas tradisional tersebut akan akibat yang dilakukannya.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah tersebut timbul suatu permasalahan yaitu:
1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan tentang mendulang emas secara tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa?
2. Bagaimana  upaya  preventif  dan  represif  hukum  pidana  dalam menanggulangi  tindak  pidana  pertambangan  tentang  mendulang  emas secara tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa?
1 Nanik Trihastuti, Kapita Selekta Hukum, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2007), hlm. 162.
2 Helpia, “Pongkor Tempat Perburuan Emas Maut”, http://www.SuaraPembaruan.com , diakses pada tanggal 2 Mei 2011.
∽ Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Pertambangan tentang  Mendulang  Emas  Secara  Tradisioinal  yang  Mengakibatkan  Pencemaran  dan Menelan  Korban  Jiwa  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Gunung Pongkor Bogor) ∽ Margo Hadi Pura ∽

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  pokok  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian adalah:
1. Untuk  mengetahui  dan  memahami  kebijakan  hukum  pidana  dalam menanggulangi  tindak  pidana  di  bidang  pertambangan  tentang mendulang emas secara tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa.
2. Untuk  mengetahui  dan  memahami  upaya  preventif  dan  represif    okum pidana  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  pertambangan  tentang mendulang emas secara tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa.

## D. Metode Penelitian
Berdasarkan  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  maka  metode  pendekatan yang  digunakan  oleh  penulis  yaitu  metode  pendekatan  normatif  yang  dilakukan dengan  cara  menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  hal-hal yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam  jurnal  ini. 3 Jenis  penelitian  ini  yaitu deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala atau  kelompok  tertentu  atau  untuk  menentukan  penyebaran  suatu  gejala  lain dalam  masyarakat.  Pada  penelitian  ini,  para  peneliti  berusaha  menggambarkan kegiatan  penelitian  yang  dilakukan  pada  obyek  tertentu  secara  jelas  dan sistematis.  Tipe  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberi  gambaran  sesuatu obyek  yang  menjadi  masalah  dalam  penelitian. 4 Penelitian  ini,  kadang-kadang berawal  dari  hipotesis,  tetapi  dapat  juga  tidak  bertolak  dari  hipotesis,  dapat membentuk  teori-teori  baru  atau  memperkuat  teori  yang  sudah  ada,  dan  dapat menggunakan  data  kualitatif  atau  kuantitatif.  Untuk  menghindari  kekacauan dalam  penelitian,  maka  sesuai  masalah  yang  diambil,  tipe  penelitian  dalam penulisan  jurnal  ini  adalah  tipe  penelitian  yang  deskriptif.  Kemudian  untuk mencapai  tujuan  dari  penulisan  ini,  penelitian  ini  tidak  hanya  sekedar memberikan  gambaran  tentang  keadaan  obyek  atau  masalahnya  semata,  akan tetapi juga menganalisis, mengklasifikasi dan menafsirkan data-data tersebut dan tidak  bermaksud  mencapai  kesimpulan  secara  umum.  Oleh  karena  itu  tipe penelitian  ini  dinamakan  juga  tipe  penelitian  yang  deskriptif-analitik.  Setiap penelitian  ilmiah  memerlukan  data  dalam  memecahkan  masalah  yang dihadapinya.  Data  harus  diperoleh  dari  sumber  data  yang  tepat  karena  sumber data  yang  tidak  tepat  akan  mengakibatkan  data  yang  terkumpul  tidak  relevan dengan masalah yang diselidikinya, hal ini dapat menimbulkan kekeliruan dalam menyusun interpetasi dan kesimpulan. Untuk memperoleh data ini dipergunakan:
1. Data  Primer:  Data  yang  berasal  dari  sumber  asli  atau  pertama.  Data  ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data  ini  harus  dicari  melalui  nara  sumber  atau  dalam  istilah  teknisnya responden  yaitu  orang  yang  dijadikan  obyek  penelitian  atau  orang  yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.
3 Amiruddin,  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2004), hlm. 24-27.
4 Sukardi, Metodologi  Penelitian  Pendidikan  Kompetensi  dan  Praktiknya, (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2003), hlm. 14.
∽ Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Pertambangan tentang  Mendulang  Emas  Secara  Tradisioinal  yang  Mengakibatkan  Pencemaran  dan Menelan  Korban  Jiwa  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Gunung Pongkor Bogor) ∽ Margo Hadi Pura ∽
2. Data  Sekunder:  Data  yang  sudah  tersedia  sehingga  tinggal  mencari  dan mengumpulkan. Dalam penulisan ini data sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi,  teori-teori,  pendapat-pendapat,  atau  penemuan- penemuan  hukum  yang  berhubungan  erat  dengan  pokok  permasalahan. Pengumpulan  data  sekunder  diperoleh  dari  peraturan  perundang- undangan,  buku-buku,  berkas-berkas,  karya  tulis  ilmiah  dan  pendapat para  ahli  yang  memiliki  relevansi  dengan  masalah  yang  diteliti. Selanjutnya  data  tersebut  digunakan  untuk  melengkapi  teori-teori  yang dibutuhkan dalam penulisan hukum.
Pengolahan  dan  penyajian  data  merupakan  langkah  rasional  yang  perlu sekali  dilaksanakan  di  dalam  rangkaian  kegiatan  penelitian,  setelah  data  yang diperlukan diperoleh. Langkah yang dimaksudkan adalah melakukan penyusunan bentuk  (konstruksi)  data  melalui  cara-cara  tertentu  sehingga  data  tersebut  dapat berfungsi  untuk  memberikan  gambaran  secara  jelas.  Hal  ini  untuk  menghindari terjadinya  data  yang  kurang  bermanfaat  yang  disebabkan  oleh  ketidaktepatan pengolahan  data  yang  telah  diperoleh.  Walaupun  secara  kuantitas  data  yang terkumpul  sangatlah  banyak.  Oleh  sebab  itu  pengolahan  dan  penyajian  data  di dalam  skripsi  ini  akan  mengikuti  aturan  pengolahan  dan  penyajian  data  yang sistematis.  Pengolahan  data  pada  dasarnya  tergantung  pada  jenis  datanya,  bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, maka dalam mengolah  bahan  hukum  tersebut  tidak  bisa  melepaskan  diri  dari  berbagai penafsiran  yang  dikenal  dalam  ilmu  hukum. 5 Ilmuwan  hukum  harus  dapat mempertanggungjawabkan  setiap  pemilihan  metode  penafsiran  tertentu. Penafsiran memiliki karakter hermeneutik. Hermeneutik atau penafsiran diartikan sebagai  proses  mengubah  sesuatu  atau  situasi  ketidaktahuan  menjadi  mengerti. 6 Metode  analisis  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif,  komprehensif  dan  lengkap. Analisis  data  artinya  menguraikan  data  secara  bermutu  dalam  kalimat  yang teratur,  runtun,  logis,  tidak  tumpang  tindih  dan  efektif.  Sehingga  memudahkan interpetasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.  Lengkap artinya  tidak  ada  bagian  yang  terlupakan,  semuanya  hal  masuk  dalam  analisis. Analisis  data  dan  interpetasi  seperti  ini  akan  menghasilkan  produk  penelitian hukum normatif yang sempurna. 7

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
1. Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  menanggulangi  Tindak  Pidana  di bidang  Pertambangan  tentang  mendulang  emas  secara  tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa
Dalam  rangka  menanggulangi  tindak  pidana  di  bidang  pertambangan  yang berhubungan  dengan  mendulang  emas  secara  tradisional  pemerintah  telah mengambil  kebijakan  seperti  Kementerian  Kehutanan  Menerjunkan  Pasukan Polisi  Hutan  Reaksi  Cepat  (SPORC).  Kantor  Kementerian  Kehutanan
5 Amiruddin, dan Zainal Asikin, o.p. cit ., hlm. 163.
6 E. Sumaryono, Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat , (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 24.
7 Abdul Kadir Muhammad , Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127.
∽ Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Pertambangan tentang  Mendulang  Emas  Secara  Tradisioinal  yang  Mengakibatkan  Pencemaran  dan Menelan  Korban  Jiwa  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Gunung Pongkor Bogor) ∽ Margo Hadi Pura ∽
menerjunkan  pasukan  Satuan  Polisi  Hutan  Reaksi  Cepat  (SPORC)  untuk mengatasi  maraknya  penambangan  emas  liar  yang  dilakukan  para  gurandil (penambang  liar).  SPORC  itu  melakukan  operasi  di  sejumlah  titik  lokasi penambangan yang dinilai masih sangat rawan di kawasan hutan Taman Nasional (Tamnas).  Hal  itu  seperti  di  daerah  Cibanteng,  Kab.  Lebak,  Banten  dan  daerah Pongkor, Kab. Bogor.
Dengan  operasi  tersebut,  ada  semacam  efek  jera  bagi  para  gurandil  yang melakukan penambangan di kawasan hutan, seperti halnya di lokasi penambangan emas  liar  di  Gunung  Peti,  di  Kp.  Lebaknangka,  Ds.  Cicadas,  Kec.  Cisolok, Gunung  Pongkor  ungkap  Kepala  Seksi  Taman  Nasional  Gunung  Halimun-Salak (TNGHS) Wil. III Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Secara pasti lokasinya sudah ditentukan  diantaranya  di  lokasi  penambangan  liar  di  Cibanteng,  Lebak,  Banten dan  Pongkor,  Kab.  Bogor.  Perintah  langsung  di  komandoi  oleh  kantor Kementerian  Kehutanan.  Diterjunkannya  para  petugas  SPORC  itu  untuk mengatasi  kegiatan  penambangan  emas  liar  yang  sudah  merajalela  di  kawasan hutan konservasi Taman Nasional. Bahkan kondisinya dinilai sudah sangat parah dan  semakin  marak  yang  melibatkan  hingga  puluhan  ribu  orang.  Contohnya, jumlah gurandil di daerah Cibanteng,  Kab.  Lebak,  Banten dan Gunung Pongkor, diperkirakan  mencapai  20.000  orang  lebih.  Begitu  memprihatinkannya  kondisi penambangan  emas  liar  itu,  memaksa  petugas  SPORC  berencana  untuk  terjun langsung  ke  lapangan  untuk  melakukan upaya  penindakan  dan  penerapan  sanksi yang tegas. Sampai sekarang, prosesnya masih dalam pengawasan lapangan oleh para inteligen sekaligus melakukan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan). 8
2. Upaya Preventif dan Represif Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak  Pidana  Pertambangan  tentang  Mendulang  Emas  Secara Tradisional yang Mengakibatkan Pencemaran dan Menelan Korban Jiwa
Dalam  rangka  menanggulangi  tindak  pidana  pertambangan  yang berhubungan  dengan  mendulang  emas  secara  tradisional  pemerintah  telah melakukan upaya preventif dan represif, sebagaimana terurai di bawah ini:
a. Upaya Penyuluhan oleh Aparat Kepolisian dan Aparat terkait: Upaya pencegahan  telah  dilakukan  oleh  aparat  terkait  di  Gunung  Pongkor dengan  terus  mengadakan  penyuluhan  akan  bahaya  penggalian  emas yang  tidak  memperhatikan  keselamatan,  aparat  kepolisian  terus melakukan  teguran  terjun  kelapangan  dan  memberikan  penyuluhan akan  bahaya  penambangan  yang  tidak  memperhatiakan  keselamatan sampai  aparat  terkait  melakukan  penyuluhan  akan  bahaya  merkuri dalam  proses  pendulangan  yang  tidak  melihat  akan  kesehatan  ramah lingkungan yang sudah mencemari sungai Cikaniki. 9
b. Upaya  Perampasan  Alat-alat  Pendulangan  Emas  Sederhana  oleh Aparat  Kepolisian:  Dalam  upaya  tindakan  aparat  penegak  hukum khususnya kepolisian sudah melakukan tindakan perampasan alat-alat sederhana  seperti,  cangkul,  alat  dulang,  mesin-mesin  sederhana  yang dipakai  untuk  proses  pendulangan  dan  alat  sederhana  lainnya.
8 Kanwil  Kab.  Bogor,  “Upaya  Penanggulangan  Pertambangan  Illegal”, http://www.Kementerian Kehutanan.com , diakses pada tanggal 6 Juni 2011.
9 Humas Polri R.I, “Upaya Penanggulangan Pertambangan Emas Illegal”, http://www. Portal Humas Polri.com , diakses pada tanggal 7 Juni 2011.
∽ Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Pertambangan tentang  Mendulang  Emas  Secara  Tradisioinal  yang  Mengakibatkan  Pencemaran  dan Menelan  Korban  Jiwa  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Gunung Pongkor Bogor) ∽ Margo Hadi Pura ∽
Menurut  Komfirmasi  Kapolsek  Nanggung  Wawan  membenarkan Upaya  perempasan  alat  dulang  guna  untuk  menekan  angka  lonjakan para Gurandil di Gunung Pongkor. 10
c. Pengamanan  dan  Pemeriksaan  di  Areal  Kawasan  Gunung  Pongkor oleh Aparat Kepolisian: Puluhan warga blokir Jl. Pangkal Raya  yang merupakan  akses  jalan  menuju  penambangan  emas  PT.  AntamTbk. Mereka  protes  penangkapan  10  gurandil  (sebutan  penambang  liar) yang  dituding  menggali  emas  di  lubang  galian  d  Gunung  Pongkor. Warga  tidak  terima  karena  sepuluh  orang  warga  ditangkap  dengan tuduhan mengambil emas dari Gunung Pongkor. Sejak Magrib hingga malam,  jalan  tersebut  dihalangi  berbagai  potongan  kayu  dan  pohon. Sejumlah kendaraan yang melitasi di jalan ini terpaksa berhenti. Aksi warga  ini  tak  berlangsung  lama  setelah  Kapolsek  Nanggung  Wawan Wahyudi  dan  Kades.  Pangkal  Raya  Ooh  Supriatna  datang  ke  lokasi kejadian.  Upaya  ini  adalah  bagian  dari  upaya  Pengamanan  dan
Pemeriksaan  di  areal  kawasan  Gunung  Pongkor,  guna  meminimalisir masuknya  para  gurandil  masuk  ke  Gunung  Pongkor  Tandas  AKP Wawan.  Kades  Oog  Supriatna  mengatakan,  kesepuluh  warganya  itu masuk  ke  kawasan  Gunung  Pongkor  hendak  mencari  kayu  bakar. Namun, mereka dicurigai mau menambang emas lalu diringkus polisi.
Sejak  tiga  tahun  terakhir  ini  tak  pernah  ada  lagi  warga  kami  yang menjadi gurandil, makanya mendengar ada yang ditangkap saya minta konfirmasi  ke  Kapolsek  Nanggung,  ternyata  mereka  tak  terbukti menambang emas. 11
d. Melakukan  Pengamanan  dan  Razia  Gurandil  yang  dilakukan  oleh Aparat  Kepolisian:  Tidak  kurang  dari  seratus  delapan  puluh  (180) personel  kepolisian  dan  petugas  keamanan  Antam  disiagakan  di  dua puluh  (20)  titik  di  sekitar  perusahaan  tersebut  untuk  mencegah kembali  terjadi  penyerangan  dan  perusakan  oleh  warga.  Ratusan penambang  tanpa  izin  atau gurandil menyerang  asset  dan  sejumlah fasilitas milik PT. Antam Tbk. UBPE di  Pongkor,  Kabupaten Bogor. Dalam serangan itu, satu orang tertembak peluru aparat di bagian kaki dan  puluhan  lainnya  luka-luka.  Puluhan  bangunan  berupa  gedung koperasi,  pos  keamanan  dan  tempat  ibadah  milik  perusahaan  emas tersebut  rusak  berat.  Bahkan  beberapa  bangunan  hangus  dibakar massa.  Masa  juga  membakar  enam  kendaraan  operasional.    Selain melakukan perusakan, ratusan warga juga melakukan aksi blokir jalan menuju  lokasi  tambang  emas.  Hal  ini  dipicu  karena  Tim  dari  Polres Bogor,  TNI  dan  Satuan  Brimob  beranggotakan  seratus  (100)  orang melakukan  operasi  gabungan  penertiban  penambangan  ilegal ( gurandil atau  PETI)  yang  marak.  Dalam  operasi  tersebut  terdapat empat  puluh  tujuh  (47)  penambang  liar  yang  tertangkap.  Belum sempat mereka di bawa ke Polres Bogor, masa dari Kampung Ciguha, Bantar  Karet,  Kecamatan  Nanggung,  Kabupaten  Bogor  yang berjumlah  sekitar  lima  ratus  (500)  orang  melakukan  aksi  demo  ke
10 Humas  Mapolres  Bogor,  “Pertambangan  Liar  Gunung  Pongkor,  Kab.  Bogor,  Prov.  Jawa  Barat”, http://www. Portal Humas Polri.com , 7 Juni 2011.
11 Ibid .,
∽ Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Pertambangan tentang  Mendulang  Emas  Secara  Tradisioinal  yang  Mengakibatkan  Pencemaran  dan Menelan  Korban  Jiwa  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Gunung Pongkor Bogor) ∽ Margo Hadi Pura ∽
UBPE  Pongkor.  Datang  menggunakan  sekitar  lima  puluh  truk,  para pendemo menuntut kepada perusahaan agar gurandil yang tertangkap dalam  operasi  penertiban  dibebaskan.  Karena  perbandingan  jumlah pendemo  dengan  kekuatan  pengamanan  tidak  seimbang,  karyawan yang  bekerja  sempat  dievakuasi  ke  tempat  berkumpul  darurat  di bagian administrasi dan pengolahan. Menurut Asisten Manajer Humas
Antam  Yulan  Kusdian,  penjagaan  masih  terus  dilakukan  untuk menjaga  kemungkinan  terjadinya  hal  serupa.  Hingga  kondisi  aman dan  dimungkinkan  tidak  akan  terjadi  lagi  aksi  penyerangan.  Hingga aktivitas diarea penambangan dan pabrik sudah berjalan normal. Pihak
Antam  sendiri  belum  menyebutkan  besaran  kerugian  yang  mereka derita akibat dari penyerangan warga.  Kapolres Bogor AKBP Suntana menyatakan  penertiban  terhadap  penambang  illegal  sudah  sesuai dengan  Undang-undang  Pertambangan  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara.  Laporan  dari  pihak  Antam yang mendapatan ancaman dari para gurandil. Suntana membenarkan terjadi  penembakan  terhadap  salah  seorang  warga.  Ada  satu  yang tertembak, tapi  itu  kena  bagian  kaki.  Menurut  Suntana,  situasi  waktu itu  sudah  semakin  kacau  karena  warga  terus  mencoba  masuk  dan melempari  fasilitas  milik  Antam.  Untuk  meredam  aksi,  negosiasi antara  aparat  dan  pendemopun  dilakukan  di  aula  UBPE.  Akhirnya gurandil yang  terjaring  penertiban  dibebaskan.  Melakukan  penang- kapan kepada penambang tradisional sebagai tindakan tegas walaupun penambang  tradisional  tersebut  dilepaskan  kembali  karena  di  protes warga  setempat  dan  upaya  pemblokiran  akses  jalan  masuk  ke  PT.
Antam  Tbk  dan  penyerangan  ke  PT.  Antam  Tbk  sehingga  aparat kepolisian  melakukan  negosiasi  dengan  masyarakat  setempat  dan akhirnya  terjadi  kesepakatan  di  keluarkannya  penambang  tradisional tersebut.  Walaupun  tindakan  penangkapan  selalu  berbenturan  dengan warga  setempat  namun  demikian  aparat  Kepolisian  sudah  menindak tegas  penambang  emas  tradisional  setidaknya  membuat  efek  jera kepada para penambang emas tradisional dan bisa mengurangi volume masyarakat  atau  orang-orang  yang  akan  melakukan  penambangan tradisional  (Gurandil)  untuk  melakukan  penambangan  emas  secara tradisional. 12
e. Melakukan Razia dan Pembinaan Gurandil di Area Level VI Kawasan Pertambangan oleh Aparat Kepolisian:  Aksi perusakan terhadap areal PT.  Aneka  Tambang  ternyata  dipicu  oleh  razia  yang  dilakukan  oleh Kepolisian  Resor  Bogor  terhadap  puluhan  penambang  liar  alias gurandil  yang  sudah  mendekati  Level  VI,  areal  yang  banyak mengandung  emas.  Permintaan  razia  merupakan  permintaan  PT Antam. Saat razia tersebut, Polisi berhasil mengamankan empat puluh tiga  (43)  gurandil  yang  tertangkap  basah  saat  sedang  melakukan penggalian.  Pada  saat  Polisi  membawa  gurandil  ke  Mapolres  Bogor, para  gurandil  yang  sudah  berkumpul  merangsek  masuk  ke  areal  PT Antam.  Kantor  Koperasi  ‘Kota  Mas’  yang  berada  di  bagian  depan
12 Ibid .,
∽ Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Pertambangan tentang  Mendulang  Emas  Secara  Tradisioinal  yang  Mengakibatkan  Pencemaran  dan Menelan  Korban  Jiwa  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Gunung Pongkor Bogor) ∽ Margo Hadi Pura ∽
areal  ini  jadi  sasaran  penyerangan.  Hampir  semua  peralatan  kantor dirusak,  sebanyak  enam  mobil  dinas  dirusak,  diantaranya  satu  mobil pikap  terlihat  dibakar.  Setidaknya  Razia  dan  memberikan  pembinaan kepada  para  penambang  emas  illegal  bisa  sedikitnya  membuat  efek jera. 13
f. Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  daerah  Jawa  Barat  Resor Bogor  rencana  Pengamanan  Nomor:  R/Renpam/Ii/2011/Res  Bogor tentang Antisipasi  Terhadap Aksi Anarkis Di Wilayah  Hukum Polres Bogor:  Wilayah  Hukum  Polres  Bogor  sebagai  penyangga  Ibu  Kota mengandung  dan  mengundang  berbagai  kerawanan  yang  perlu mendapat  perhatian,  penangkalan,  pencegahan  dan  penanggulangan secara  cepat,  tepat  dan  terpadu  antara  aparat  Kepolisian  dan  Instansi terkait  serta  seluruh  potensi  masyarakat  dalam  menghadapi  setiap gangguan  Kontijensi  terutama  yang  bersifat  dadakan  dalam  skala besar.  Perkiraan  Kontijensi  yang  mungkin  terjadi  di  daerah  Hukum Polres Bogor serta rencana tindakannya agar dapat digunakan sebagai pedoman    dan  petunjuk pelaksanaan  tugas  dalam  menyelengarakan tindakan  Kepolisian  khususnya  di  wilayah  hukum  Polres  Bogor. Sebagai  pedoman  untuk  penentuan  cara  bertindak  dan  pelibatan kekuatan  dalam  rangka  penanggulangan  Kontijensi  meliputi perkembangan  situasi  keamanan,  kecenderungan  dan  ancaman  yang akan  terjadi  di  wilayah  Polres  Bogor  serta  penyusunan  konsep  cara menanggulangi setiap Kontijensi yang akan terjadi. Peraturan Kapolri Nomor: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa Juncto . Protap Babinkamtibmas Polri Nomor Pol: Protap/01/V/2004 tanggal 2 Mei  2004  tentang  Tindakan  Tegas  Terukur  Terhadap  Perbuatan Anarkis.  Kecenderungan  perkembangan  lingkungan  Strategis  di daerah Hukum Polres Bogor antara lain: 1). Melihat Posisi Geografis Wilayah Polres Bogor selaku penyangga Ibukota  dan  juga  sebagai  jalur  perlintasan  antar  Ibukota  Negara dan Provinsi, tingkat kejahatan baik kejahatan biasa maupun yang berimplikasi  Kontijensi  di  wilayah  Polres  Bogor  cenderung mengikuti perkembangan situasi di Ibukota dimaksud. 2). Banyaknya  kasus  yang  menyangkut  warga  masyarakat  seperti kasus tanah,  permasalahan  perburuhan,  Galena  dan  SARA  dapat menimbulkan ancaman yang berbentuk Kontijensi. 3). Masih  tingginya  angka  kemiskinan  dan  adanya  kesenjangan antara  golongan  masyarakat  atas  dan  bawah  memicu  ketidak puasan  masyarakat  terhadap  Pemerintah  yang  cenderung menimbulkan ancaman Kontijensi di wilayah Polres Bogor. 4). Maraknya  penambangan  liar  (Pasir,  batu  dan  Emas)  yang dilakukan  oleh  masyarakat  Kab.  Bogor  dengan  dalih  untuk mencukupi  kebutuhan  ekonomi  serta  dengan  adanya  penertiban yang  dilakukan  aparat  pemda  Kab.  Bogor  memicu  timbulnya ancaman gangguan Kamtibmas yang berimpilkasi Kontijensi.
13 Ibid .,
∽ Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Pertambangan tentang  Mendulang  Emas  Secara  Tradisioinal  yang  Mengakibatkan  Pencemaran  dan Menelan  Korban  Jiwa  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Gunung Pongkor Bogor) ∽ Margo Hadi Pura ∽
5). Isu-isu,  kasus  tertentu,  kebijakan  pemerintah yang  dijadikan alat untuk  memprovokasi  masyarakat  oleh  kelompok  tertentu  guna menimbulkan situasi yang tidak kondusif di masyarakat sehingga menimbulkan  suatu  ancaman  Kontijensi  dengan  tujuan  jangka panjang  maupun  pendek  menimbulkan  ketidakstabilan  situasi Politik  maupun  Kamtibmas.  Tugas  Pokok  Kepolisian  Resor Bogor  beserta  seluruh  jajaran  dan  perkuatannya  dibantu  dan bekerjasama  dengan  Instansi  terkait  bertugas  mencegah, menangkal  dan  menanggulangi  segala  bentuk  Kontijensi  yang mungkin  timbul  pada  tahun  2011  serta  dampaknya  di  wilayah Hukum  Polres  Bogor  guna  tercapainya  situasi  dan  kondisi keamanan  yang  kondusif  sehingga  setiap  penyelenggaraan kegiatan  yang  dilakukan  masyrakat  baik  bersifat  Nasional maupun  kedaerahan  dan  keagamaan  dapat  kondusif bagi pembangunan  Nasional  maupun  daerah.  Jabaran  Tugas  Polres Bogor beserta jajaran dan perkuatannya dari kesatuan atas dibantu TNI,  Instansi  terkait  dan  komponen  masyarakat  melaksanakan tugas: a). Menyiapkan  kekuatan  dan  kemampuan  Pengamanan  meliputi Penegakkan  hukum,  Pembinaan  Kamtibmas  PamSwakarsa, pengendalian  unjuk  rasa,  kerusuhan  masal,  kejahatan  masal, sabotase,  teror  dan  bekerjasama  dengan  Instansi  terkait dan masyarakat. b). Melaksanakan  Operasi  Kepolisian  yang  bersifat  pembinaan, pencegahan  dan  penindakan  yang  merupakan  operasi penciptaan  kondisi  yang  kondusif  bagi  terciptanya  Stabilitas Kamtibmas. c). Melaksanakan Pengamanan dalam upaya penyekatan didaerah- daerah yang rawan kerusuhan masal dan kejahatan masal.
d). Melaksanakan  deteksi  dini  dan  cegah  dini  di  daerah  yang rawan kerusuhan masal, kejahatan masal, sabotase dan teror. e). Menangkal,  mencegah,  menindak  terhadap  Kontijensi  yang timbul  antara  lain  kerusuhan  masal  yang  meluas,  kerusuhan massal terbatas, terror dan sabotase. f). Melaksanakan  pencegahan  dan  penindakan  terhadap  segala bentuk  unjuk  rasa  yang  mengarah  pada  anarkis,  kerusuhan masal,  kejahatan  masal,  sabotase  dan  teror  berdasarkan Peraturan  perundangan  yang  berlaku  dan  sesuai  Protap  yang ada.

## F. Hasil Pembahasan
Upaya  Memberikan  Program  Pengembangan  Masyarakat  Kepada Masyarakat  Setempat  untuk  Tidak  Menjadi  Gurandil,  Program  Pengembangan Masyarakat dilakukan oleh Pihak PT. Antam Tbk dan Dukungan dari Pemerintah Kabupaten  Bogor. 14 Tidak  banyak  orang  berlalu-lalang  di  jalan  tanah  Dusun Pongkor, Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, pada siang hari. Batuan emas yang diproses di mesin gelundung menghasilkan bebunyian riuh itu.
14 Ibid .,
∽ Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Pertambangan tentang  Mendulang  Emas  Secara  Tradisioinal  yang  Mengakibatkan  Pencemaran  dan Menelan  Korban  Jiwa  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Gunung Pongkor Bogor) ∽ Margo Hadi Pura ∽
Dusun  yang  berpenduduk  sekitar  tujuh  puluh  (70)  keluarga  itu  dapat  dikatakan sebagai  salah  satu  sentra  industri  pengolahan  emas  secara  tradisional.  Mesin gelundung atau pengolah emas model Pongkor itu menghasilkan kadar kemurnian sekitar  40  hingga  60  persen.  Modal  yang  dibutuhkan  tak  terlampau  mahal. Dengan  biaya  sekitar  Rp.  300  Ribu,  mesin  gelundung  dapat  dibuat  dari  dinamo sederhana,  potongan  drum  dan  sedikit  rekayasa  teknik.  Sentra  pengolahan  emas oleh  rakyat  dengan  sarana  yang  amat  sederhana  itu  berbatasan  langsung  dengan kawasan  kuasa  pertambangan  eksploitasi  PT.  Aneka  Tambang  (Antam)  di Gunung Pongkor. Jarak sekitar empat kilometer dari pabrik pengolahan emas PT. Antam  menuju  dusun  itu  terasa  lebih  panjang  karena  kondisi  jalan  yang  sangat curam dan sulit dilalui kendaraan, mata pencarian utama warga dusun itu adalah menjadi buruh angkut para gurandil alias penambang emas tanpa izin (PETI) dan mengolah emas. Alternatif penghidupan lain bagi warga dusun itu adalah menjadi petani  gurem.  Namun,  penduduk  dusun  ini  nyaris  selalu  kesulitan  memasarkan hasil  pertanian  mereka  yang  sangat  terbatas.  Kebanyakan  gurandil  berasal  dari Sukabumi dan Tasikmalaya. Sebagian di  antara mereka sudah menetap beberapa lama  di  Pongkor,  sebagian  lagi  menikahi  wanita  setempat.  Keberadaan  gurandil besar bagi penduduk desa ini. Sejak enam tahun terakhir, hampir setiap keluarga di  dusun  itu  memiliki  mesin  gelundung  yang  disewakan  untuk  mengolah  batuan emas hasil perolehan para gurandil. Pengolahan emas dengan mesin sederhana itu menjadi  salah  satu  sumber  utama  penghasilan  penduduk  setempat.  Meskipun dilarang  pemerintah,  gurandil  turut  menghidupkan  perekonomian  desa  yang terpencil  itu.  Perbaikan  ekonomi  itu  antara  lain  terbukti  pada  jalan  desa  yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat untuk menguak keterasingan mereka. Jalan  tanah  berlapis  batu  selebar  dua  setengah  meter  itu  dikerjakan  secara bergotong-royong  oleh  seluruh  warga  empat  tahun  lalu.  Nilai  ekonomis pengolahan  emas  itu  membuat  penduduk  seolah-olah  tidak memedulikan  bahaya pencemaran  lingkungan  akibat  penggunaan  merkuri  (air  raksa)  dalam  proses pemurnian  emas  di  rumah-rumah  mereka.  Fasilitas  pengolahan  limbah  kegiatan rumahan  itu  sama  sekali  luput  dari  perhatian  warga.  Gurandil  sempat  merajai pertambangan emas di Pongkor pada tahun 1998 dan 1999. Pada masa itu, jumlah PETI  yang  beroperasi  di  kawasan  kuasa  pertambangan  eksploitasi  Unit  Bisnis Pertambangan Emas Pongkor (UBPEP) PT. Antam mencapai sekitar 8.000 orang. Padahal, kawasan kuasa pertambangan PT. Antam itu berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung  Halimun. Untuk mengupayakan tidak terjadi kerusakan ekosistem di lingkungan itu, pertambangan emas bawah tanah di Pongkor dipacu untuk memenuhi standardisasi manajemen lingkungan.
Standardisasi  penambangan  tersebut,  antara  lain,  diterapkan  metode penimbunan  kembali  rongga  batuan  yang  digali  serta  memperhitungkan  daya tahan dan kerawanan kondisi dinding batuan terhadap kelongsoran. Sianida yang digunakan  untuk  pelarutan  logam  emas  dan  perak  setelah  batuan  dilumpurkan, diolah  dalam  bendungan  perombak  limbah  dan  instalasi  perusak  sianida. Operasionalisasi instalasi ini menelan  sepuluh (10) persen dari biaya pengolahan emas  Pongkor.  Kerusakan  lingkungan  berupa  penggundulan  hutan  dan pencemaran  sungai  di  kawasan  lingkungan  Pongkor  secara  signifikan  memang terjadi  pada  masa-masa  puncak  merebaknya  PETI.  Merebaknya  gurandil  itu  tak lepas  dari  peranan  provokatif  sejumlah  oknum.  Staf  ahli  kuasa  direksi  yang membidangi  pengamanan  ini  enggan  menyebutkan  dari  pihak  mana  saja  para
∽ Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Pertambangan tentang  Mendulang  Emas  Secara  Tradisioinal  yang  Mengakibatkan  Pencemaran  dan Menelan  Korban  Jiwa  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Gunung Pongkor Bogor) ∽ Margo Hadi Pura ∽
oknum  ini  berasal,  tetapi  sebagian  di  antara  mereka  tak  lepas  dari  kalangan internal  perusahaan  itu  sendiri.  Kepala  Pengembangan  Masyarakat  UBPEP Poerwono  Widodo  mengakui,  hingga  saat  ini,  "kebocoran"  pada  karyawan  PT. Antam  yang  bertugas  mengamankan  sangat  mungkin  terus  terjadi  katanya. Pengamanan  tentu  bukan  satu-satunya  metode  untuk  mencegah  terjadinya penambangan tanpa izin yang berdampak lingkungan.
Menyadari hal itu, Poerwono menjelaskan, perusahaan ini mengembangkan program pengembangan masyarakat. Secara umum, program ini difokuskan pada bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa dan sosialisasi kebijakan, bidang kesehatan  masyarakat,  pengembangan  usaha  kecil  dan  koperasi,  serta  perbaikan/ pembangunan  fasilitas  umum  dan  fasilitas  sosial  masyarakat  setempat.  Untuk pengembangan  ekonomi  masyarakat,  dengan  membangun  saluran  irigasi  dan pencetakan  tujuh  puluh  empat  (74)  hektar  sawah  di  Desa  Malasari  yang berbatasan dengan kawasan pertambangan Keberhasilan  menekan lonjakan 8.000 gurandil  yang  beroperasi  di  kawasan  itu,  hingga  menjadi  sekitar  200  orang sekarang ini. Menurut Poerwono, dikarenakan peningkatan keterlibatan komunitas setempat  yang  dibangun  melalui  program  pengembangan  masyarakat  serta pengetatan keamanan. 15
Aturan  hanya  akan  berarti  jika  ditegakkan.  Namun,  penegakan  hukum melalui  pengamanan  secara  terus-menerus  merupakan  pola  manajemen  yang mahal,  baik  secara  sosial  maupun  finansial.  Perusahaan  tidak  akan  mampu mengatasi  PETI  jika  metode  yang  digunakan  sekadar  mengetatkan  sistem pengamanan.  Lebih  jauh,  kasus  Pongkor  akan  selalu  terjadi  dalam  beragam bentuk variasi di berbagai kawasan selama pembangunan ekonomi pedesaan tidak mendapat perhatian pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Kebijakan  hukum  pidana  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  di bidang pertambangan tentang mendulang emas secara tradisional yang mengakibatkan  pencemaran  dan  menelan  korban  jiwa,  pemerintah
15 Di  samping  itu,  terdapat  dukungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  yang  menetapkan aturan  larangan  PETI.  Sebenarnya  sekarang  ini  kami  bisa  menandai,  kalau  angkutan  dari  luar  PT.  Antam banyak naik ke kawasan atas ini, biasanya ada kebocoran pengamanan di atas tambang. Akan tetapi, aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan itu tidak berhenti, bahkan setelah 13 penambang, 12 di antara mereka tak berizin,  tewas.  Usaha  pengolahan  batuan  berkadar  emas  yang  dibawa  para  gurandil  di  Dusun  Pongkor  dan dusun-dusun lain di sekitar kawasan itu juga terus berjalan. Manajemen perusahaan besar cenderung merasa cukup memiliki program pengembangan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan dasar perusahaan publik. Padahal,  potensi  masalah  sering  terjadi  ketika  program  pengembangan  masyarakat  yang  ada  tidak  terkait dengan inti bisnis  yang dijalankan perusahaan. Bustanul Arifin, ekonom senior Institute for Development of Economics  and  Finance (Indef)  menekankan,  pengembangan  masyarakat  yang  dibutuhkan  adalah pengembangan  yang  mengarah  pada  kemitraan  masyarakat  dan  perusahaan  dalam  relasi  saling  mengisi. Adanya hak penguasaan pertambangan yang diberikan negara kepada PT. Antam sebagai Badan Usaha Milik Negara  tidak  memungkinkan  adanya  konsesi  pengelolaan  bersama  dengan  kelompok-kelompok  masyarakat yang dibina. Di sisi lain, perekrutan tenaga kerja setempat sekadar sebagai tenaga kasar atau tenaga kontrak harian  tanpa  pendidikan  khusus  tidak  memadai  dalam  konsep  kemitraan.  Dalam  kondisi  demikian, melibatkan  masyarakat  merupakan  upaya human  investment yang  makan  waktu,  dampaknya  tidak  akan kelihatan  dalam satu periode kepemimpinan  direksi. Peraturan pemerintah  mengenai pelarangan  PETI tidak akan berarti apa-apa karena pada kenyataannya, para gurandil membayar beragam kompensasi untuk kegiatan mereka. Secara tertutup, sistem "bawah tanah" seperti ini di bangun dengan kerja sama beragam pihak untuk memastikan penambangan tak berizin tetap berjalan. Akibatnya, relasi yang terbentuk antara perusahaan dan komunitas  masyarakat  di  sekitarnya  berada  dalam  kondisi  saling  mencurigai.  Kondisi  seperti  ini  tidak membawa kebaikan bagi siapapun.
∽ Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Pertambangan tentang  Mendulang  Emas  Secara  Tradisioinal  yang  Mengakibatkan  Pencemaran  dan Menelan  Korban  Jiwa  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Gunung Pongkor Bogor) ∽ Margo Hadi Pura ∽
telah  mengambil  kebijakan  melalui  Kementerian  Kehutanan menerjunkan  Pasukan  Polisi  Hutan  Reaksi  Cepat  (SPORC)  adalah kebijakan  yang  diambil  untuk  mengatasi  maraknya  penambangan emas liar dan sekaligus untuk membuat efek jera bagi para penambang emas  liar,  Polisi  Hutan  Reaksi  Cepat  diterjunkan  di  sejumlah  titik lokasi  penambangan  yang  dinilai  masih  sangat  rawan  di  kawasan hutan Taman Nasional (Tamnas).
b. Upaya  preventif  dan  represif  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana pertambangan  tentang  mendulang  emas  secara  tradisional  yang mengakibatkan  pencemaran  dan  menelan  korban  jiwa,  upaya-upaya yang  telah  diambil    pemerintah  adalah  upaya  penyuluhan  oleh  aparat Kepolisian dan aparat terkait, upaya perampasan alat-alat pendulangan emas sederhana oleh aparat Kepolisian, pengamanan dan pemeriksaan di areal kawasan Gunung Pongkor oleh aparat Kepolisian, Melakukan pengamanan  dan  razia  gurandil  yang  dilakukan  oleh  aparat Kepolisian, melakukan razia dan pembinaan gurandil di area level VI kawasan pertambangan oleh aparat Kepolisian dan upaya memberikan program  pengembangan  masyarakat  kepada  masyarakat  setempat untuk  tidak  menjadi  gurandil,  program  pengembangan  masyarakat dilakukan  oleh  Pihak  PT.  Antam  Tbk  dan  dukungan  dari  Pemerintah Kabupaten Bogor.
2. Saran
a. Aparat  Kepolisian,  Kementerian  Kehutanan,  Dinas  Kesehatan setempat    harus  terus  melakukan  upaya  preventif  dengan  melakukan upaya  penyuluhan  kepada  para  penambang  emas  tradisional  akan bahaya yang terjadi, penambangan emas yang memakai alat sederhana di  Gunung  Pongkor  Kabupaten  Bogor  yang  akan  menimbulkan bahaya  dan  mengancam  keselamatan  jiwanya  dan  juga  bahaya  air raksa  terhadap diri  para penambang yang melakukan pendulangan di Sungai Cikaniki dan bukan hanya kepada dirinya saja acaman bahaya merkuri tetapi bagi masyarakat luas yang masih menggunakan Sungai Cikaniki.
b. Aparat Kepolisian harus terus melakukan upaya represif seperti upaya perampasan alat-alat pendulangan sederhana, pengetatan keamanan di kawasan pertambangan emas dan melakukan program pengembangan masyarakat  dengan  membuka  lapangan  pekerjaan  dengan  melakukan hal  tersebut  sedikitnya  mengurangi  angka  lonjakan  para  penambang emas secara tradisional.
H. Daftar Pustaka
Amiruddin.,  dan  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Huku m.  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
Arief,  Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
Djarwanto,  P.S. Pokok-pokok  Metode  Riset  dan  Bimbingan  Teknis  Penulisan skripsi. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1996. H.S., H. Salim. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 2008. Muhammad, Abdul Kadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
∽ Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Pertambangan tentang  Mendulang  Emas  Secara  Tradisioinal  yang  Mengakibatkan  Pencemaran  dan Menelan  Korban  Jiwa  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Gunung Pongkor Bogor) ∽ Margo Hadi Pura ∽
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. 2003.
Siti,  Soetami.  A. Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia .  Bandung:  Refika  Aditama. 2007.
Soedarto. Hukum Pidana I . Semarang: Yayasan Soedarto. 1990.
Soekanto,  Soerjono.,  dan  Sri  Mamudji .  Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta: Radjawali. 1985.
Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
Sumaryono,  E. Hermeneutik  Sebuah  Metode  Filsafat. Yogyakarta:  Kanisius. 1993.
Surachmad,  Winarno. Dasar  dan  Teknik  Research : Pengertian  Metodologi Ilmiah. Bandung: CV. Tarsito, 1973. Trihastuti,  Nanik. Kapita  Selekta  Hukum. Semarang:  Fakultas  Hukum  Undip.
2007.
2. Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . UUD Tahun 1945. Naskah Asli;
________________. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 , UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
________________.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan.
________________.Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
________________.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Sumber Lainnya
Helpia. “Pongkor Tempat Perburuan Emas Maut”, http://www.SuaraPembaruan.c om . Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2011.
Humas  Mapolres  Bogor.  “Pertambangan  Liar  Gunung  Pongkor,  Kab.  Bogor, Prov. Jawa Barat”. http://www. Portal Humas Polri.com . 7 Juni 2011. Humas  Polri  R.I.  “Upaya  Penanggulangan  Pertambangan  Emas  Illegal”, http://www. Portal Humas Polri.com . Diakses Pada Tanggal 7 Juni 2011. Kanwil  Kab.  Bogor.  “Upaya  Penanggulangan  Pertambangan  Illegal”, http://www.Kementerian Kehutanan.com . Diakses Pada Tanggal 6 Juni 2011.