Athoillah Islamy

## SINERGITAS PANCASILA DAN FATWA TENTANG ETIKA DAKWAH  DI ERA DIGITAL

## Athoillah Islamy
Wangsa Syailendra Institute, Batang, Indonesia athoillahislamy@gmail.com

## ABSTRAK
Fenomena  konten  dakwah  di  pelbagai  platform  media  sosial  yang mengantarkan konflik sosial menjadi problem krusial di Indonesia. Hal tersebut mendorong pemerintah dan seluruh  elemen masyarakat untuk dapat  meminimalisirnya.  Studi  ini  bermaksud  untuk  mengidentifikasi dan  mengeksplorasi  dimensi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor.  06  tahun  2022  tentang Etika  Dakwah  di  Era  Digital.  Studi  kualitatif  berupa  studi  pustaka  ini menggunakan  pendekatan  normatif-filosofis.  Nilai-nilai  falsafah  yang termuat  pada  Pancasila  menjadi  teori  analisis  pokok  bahasan  studi. Pengumpulan  data  studi  ini  menggunakan  teknik  dokumentasi,  dan teknik  analisa  data  menggunakan  tahap  reduksi,  penyajian,  dan verifikasi  data.  Studi  ini  mengkonklusikan  terdapat  dimensi  nilai-nilai Pancasila  dalam  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Provinsi  Jawa  Timur tentang  Etika  Dakwah  di  Era  Digital.  Pertama,  nilai  ketuhanan (keberagamaan) dan kemanusiaan dalam larangan penyampaian konten dakwah  yang  profokatif.  Kedua,  nilai  persatuan  dalam  anjuran penyampaian konten dakwah yang pluralis dan nasionalis. Ketiga, nilai demokrasi    serta  keadilan  sosial  dalam  anjuran  penyampaian  konten dakwah  yang  menjaga  kondusifitas  dan  kesetabilan  publik.  Implikasi teoritis  studi  ini  menunjukan  nilai-nilai  universal  yang  termuat  dalam Pancasila  dapat  ditransformasikan  pada  fatwa-fatwa  sosial  keagamaan Islam,  seperti  halnya  fatwa  terkait  etika  dakwah  di  ruang  digital. Limitasi studi ini belum mengidentifikasi efektifitas fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur  tentang Etika Dakwah di Era Digital .
Kata Kunci: Pancasila,  Fatwa,  Majelis  Ulama  Indonesia,  Etika Dakwah, Era Digital

## Volume 4, Nomor 1, Juni 2023, 12-23
e-ISSN: 2776-4532   |   p-ISSN: 2798-0073 DOI: 10.53491/porosonim.v4i1.542
http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim
Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

## ABSTRACT
The phenomenon of da'wah content on various social media platforms that usher in social conflicts has become a crucial problem in Indonesia. This encourages the government and all elements of society to be able to minimize it. This study intends to identify and explore the dimensions of  Pancasila  values  in  the  fatwa  of  the  Indonesian  Ulema  Council  of East Java Province Number. 06 of 2022 concerning Da'wah Ethics in the  Digital  Era.  This  qualitative  study  in  the  form  of  literature  study uses  a  normative-philosophical  approach.  The  philosophical  values contained  in  Pancasila  become  a  theory  of  analysis  of  the  subject  of study. The data collection of this study uses documentation techniques, and  data  analysis  techniques  use  the  stages  of  data  reduction, presentation,  and  verification.  This  study  concludes  that  there  is  a dimension  of  Pancasila  values  in  the  fatwa  of  the  Indonesian  Ulema Council of East Java Province concerning Da'wah Ethics in the Digital
Era.  First,  the  value  of  divinity  (religion)  and  humanity  in  the prohibition  of  the  delivery  of  provocative  da'wah  content.  Second,  the value  of  unity  in  advocating  the  delivery  of  pluralist  and  nationalist da'wah content. Third, the value of democracy and social justice in the recommendation  of  delivering  da'wah  content  that  maintains  public conduciveness  and  stability.  The  theoretical  implications  of  this  study show  that  the  universal  values  contained  in  Pancasila  can  be transformed  into  Islamic  socio-religious  fatwas,  as  well  as  fatwas related  to  da'wah  ethics  in  the  digital  space.  The  limitations  of  this study have not identified the effectiveness of the fatwa of the Indonesian Ulema  Council  of  East  Java Province  on  Da'wah  Ethics  in  the  Digital Era.
Keywords: Pancasila,  Fatwa,  Indonesian  Ulema  Council,  Dakwah Ethics, Digital Era

## A. PENDAHULUAN
Meski    media  dakwah  Islam  di  era  digital  telah  berkembang  pesat,  dan semakin memudahkan syiar ajaran Islam ke ruang publik (A. Pimay & Niswah, 2021,  p.  149).  Namun  fakta  menunjukan  tidak  sedikit  arus  konten  dakwah  di media digital ( online ) yang justru memicu konflik sosial, sehingga berimplikasi buruk pada citra masa depan dakwah Islam itu sendiri (Thaib, 2019, p. 37-38). Fenomena  inilah  yang  kemudian  mendorong  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Provinsi Jawa Timur menerbitkan fatwa tentang etika dakwah di ruang digital. Fatwa  yang  dimaksud,  yakni  Fatwa  nomor.  06  tahun  2022  tentang  etika dakwah  di  era  digital.  Pada  fatwa  tersebut  dirumuskan  beberapa  ketentuan hukum  sebagai  kode  etik  bagi  para  pendakwah  agar  dapat  menyampaikan konten  dakwah  secara  bijak.  Kode  etik  dakwah  tersebut,  antara  lain  konten dakwah harus menekankan sikap toleransi, anti radikalisme, dan  memperkuat integrasi  kehidupan  bernegara  (Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Provinsi  Jawa Timur Nomor: 06 tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital, 2022).
Athoillah Islamy
Jika dicermati secara mendalam, keberadaan ragam kode etik dakwah di atas  dapat  dikatakan  sinergis  dengan  Pancasila  yang  menjadi  ideologi kehidupan bernegara di Indonesia (Febriyanto, 2018, p. 29). Dengan kata lain, terdapat  sinergitas  antara  kode  etik  dakwah  di  era  digital  pada  fatwa  MUI Provinsi  Jawa  Timur  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Meski  demikian  kesadaran adanya  paradigma  integratif  dalam  merespons  relasi  ajaran  Islam  dengan ideologi  Pancasila  bukan  hal  mudah  yang  dapat  ditemukan  pada  setiap  umat Islam di Indonesia (Islamy, 2021a, p. 19). Atas dasar inilah, maka argumen awal dalam studi ini menyatakan, bahwa terdapat dimensi nilai-nilai Pancasila pada fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital. Berpijak  pada  latar  belakang  di  atas,  orientasi  studi  kualitatif  ini  untuk mengidentifikasi  dan  mengeksplorasi  dimensi  nilai-nilai  Pancasila  pada  fatwa MUI  Provinsi  Jawa  Timur  tentang  etika  dakwah  di  era  digital.  Pendekatan normatif-filosofis  digunakan  dalam  studi  pustaka  ini.  Data  primer  studi  ini menggunakan  dokumen  fatwa  MUI  Provinsi  Jawa  Timur    Nomor.  06  tahun 2022  tentang  Etika  Dakwah  di  Era  Digital,  dan  data  sekunder  menggunakan ragam  studi  ilmiah  yang  memiliki  korelasi  erat  pada  bahasan  pokok  studi  ini. Muatan  nilai  falsafah  Pancasila  digunakan  sebagai teori  analisis  pada  bahasan pokok  studi.  Sementara  itu,  data  studi  ini  dikumpulkan  melalui  teknik dokumentasi, dan analisa data studi ini menggunakan tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data.
Mengacu pada penelusuran penulis, terdapat ragam studi terdahulu yang mempunyai  korelasi  erat  terhadap  pokok  bahasan  studi  ini,  antara  lain,  studi oleh  Abdul  Aziz  Harahap  dan  Muhammad  Ali  Yunus  menyimpulkan terdapat muatan nilai Pancasila pada tujuan dakwah rumusan MUI (Harahap & Yunus, 2021, p.56-57). Studi Aziz dan Yunus ini fokus pada muatan nilai Pancasila pada orientasi dakwah Islam secara umum yang dirumuskan oleh MUI Pusat, bukan etika  dakwah  di  era  digital  dalam  fatwa  MUI  Provinsi  Jawa  Timur.  Kemudian Husaini  dan  Athoillah  Islamy  dalam  studinya  berhasil  menemukan  muatan moderasi  beragama  pada  tujuan  dakwah  rumusan  MUI (Husaini  &  Islamy, 2022,  p.52). Selanjutnya, Abdul  Aziz  Harahap,  dan  Setiawan  Alfiandri  dalam studinya  menyatakan  terdapat  muatan  nilai  sosial  profetik  Islam  pasda  tujuan dakwah  rumusan  MUI  (Harahap  &  Alfiandri,  2022,  p.64). Berikutnya,  studi oleh  Agus  Fatuh  Widoyo,  dan  Athoillah  Islamy  juga  mengungkap  adanya muatan maqasid syariah pada tujuan dakwah rumusan MUI (Widoyo & Islamy, 2022, p.1264).
Berbeda  dengan  ragam  studi  terdahulu  di  atas,  aspek  distingtif  dan kebaruan  studi  ini,  yakni  fokus  studi  ini  untuk  mengidentifikasi  dan mengeksplorasi  dimensi  nilai-nilai  Pancasila  pada  fatwa  MUI  Provinsi  Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital. Studi ini urgen dilakukan di tengah masih  ditemukannya  berbagai  konten  materi  dakwah  di  ruang  digital  yang cenderung  kontra-produktif  dengan  misi  ajaran  dakwah  Islam  itu  sendiri. Selain  itu,  hasil  studi  ini  diharapkan  dapat  menegaskan,  bahwa  nilai-nilai universal Pancasila pada ranah praksis kehidupan sosial dapat sejalan dan juga ditransformasikan  dalam  fatwa-fatwa  sosial  kegamaan  Islam  di  Indonesia, sehingga pada akhirnya studi ini juga dapat mengcounter pandangan dikotomis maupun  konflik  yang  cenderung  tidak  dapat  mengharmoniskan  antara Pancasila dengan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

## B. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INDONESIA
Eksistensi ideologi Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup yang  memuat  ragam  nilai  untuk  dapat  dimanifestasikan  pada  segala  aspek kehidupan di Indonesia. Oleh sebab itu, maka tidak berlerbihan jika dikatakan bahwa  Pancasila  menjadi  identitas  dan  karakter  kepribadian  masyarakat Indonesia. bahkan Pancasila juga disebut sebagai manifestasi simbol konsesus atas keragaman kehidupan di Indonesia  (Dewantara et al., 2019, p. 400). Atas dasar  inilah,  maka  eksistensi  Pancasila  dalam  fakta  kemajmeukan  kehidupan sosial  masyarakat  Indonesia  dapat  dikatakan  sejalan  dengan  ideologi multikulturalisme.  Manifestasi  multikulturalisme  tersebutlah  pada  ranah praksisnya  menjadi  hal  yang  urgen,  karena  dapat    menjadi    solusi  atas  ragam konflik sosial yang dipicu ragam aspek distingsi sosial (Islamy, 2021b, p. 52).
Penting  untuk  disadari  kembali,  bahwa  Pancasila  merupakan  bentuk akhir dari filsafat atau ideologi negara. Meski sejarah telah mencatatnya, bahwa proses  konsesus  oleh  para bapak  pendiri bangsa  terhadap  eksistensi  Pancasila sebagai  ideologi  negara  penuh  pro-kontra  dalam  dinamika  sosial  politik  yang mengitarinya.  Namun  pada  akshirnya  pengesahan  Pancasila  sebagai  filsafat atau ideologi negara tersebut disebabkan adanya kesadaran, bahwa keberadaan Pancasila dipandang sebagai pilihan "jalan tengah" untuk menjembatani antara dua  kelompok  ekstrim,  yaitu  antara  pendukung  teokrasi  dan  pendukung sekularisme  sebagai  ideologi  atau  mazhab  negara.  Namun  kendatipun  sudah menjadi  konsensus  bersama  sebagai  ideologi  negara  Indonesia,  akan  tetapi bentuk  gugatan  terhadap  Pancasila  yang  bersifat  ideologis  masih  saja ditemukan  dengan  berbagai  bentuk  dan  tingkat  frekuensi  yang  berbeda-beda dalam  perjalanan  sejarah  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  sebagaimana  adanya gerakan sosial, politik maupun ideologis yang berkehendak kecil atau memiliki obsesi  untuk  menghadirkan  ideologi  selain  Pancasila  sebagai  dasar  negara Indonesia.  Padahal  problem  eksistesi  ideologi  Pancasila  bagi  masyarakat Indonesia saat ini tidak lagi bersifat ideologis seperti halnya pada saat sejarah perumusannya,  melainkan  problem  saat  ini  lebih  terkait  implementasi  nilai- nilai  dalam  Pancasila  tidak  mampu  mewarnai  kehidupan  bangsa  dan  negara (Murod  et  al.,  2022,  p.  127).  Dalam  hal  inilah,  maka  pentingnya  memahami muatan nilai-nila falsafah pada Pacasila bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Pada  sub  bahasan  ini,  akan  dijabarkan  muatan  nilai  falsafah  dalam Pancasila,  sebagai  berikut.  Sila  Pertama, Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Sila  ini mengaskan  bahwa  bangsa  Indonesia  sebagai  bangsa  berketuhanan (beragama/religius).  atas  dasar  inilah,  Indonesia  bukanlah  negara  yang menerapkan  mazhab  sekuler,  melainkan  negara  yang  menjunjung tinggi  nilai- nilai ajaran. Hal demikian secara empirik dapat dibuktikan melalui kehidupan pluralitas  umat  beragama  yang  ada  di  Indonesia.  Sila  Kedua,  K emanusiaan Yang  Adil  dan  Beradab .  Sila  ini  mengisyaratkan  urgensinya  sikap penghormatan  dan  penghargaan  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan,  sehingga diharapkan dapat terealisasi kehidupan masyarakat yang dapat mencerminkan nilai-nilai  kemanusiaan,  seperti  tolong-menolong  atas  nama  kemanusiaan  di tengah  kemajemukan  yang  ada.  Sila  Ketiga, Persatuan  Indonesia .  Sila  ini menekankan  kepada  seluruh  masyarakat  Indonesia  agar  dapat  menjaga  dan memelihara  integrasi  dan  nasionalisme,  yakni  sebagai  bentuk  komitmen
Athoillah Islamy
bersama  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara di Indonesia. Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan  dan  Perwakilan .  Muatan  nilai  pada sila ini menekankan masyarakat Indonesia untuk dapat membagun kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  yang  demokratis.  Sila  Kelima, Keadilan  Sosial Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia .  Sila  ini  mengandung  nilai  yang  menekankan setiap individu masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang adil meski dengan latar belakang yang berbeda pada segala lini kehidupan, baik pada aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, beragama maupun penegakan hukum.
Penting untuk disadari dan pahami bahwa kelima sila dalam Pancasila di atas menjadi  kesatuan organis, sehingga muatan nilai pada setiap sila tersebut tidak  dapat  didikotomikan.  Dengan  kata  lain,  memiliki  relasi  integratif  untuk merealisasikan  kemaslahatan  kehidupan  masyarakat  di  Indonesia.  Oleh  sebab itulah, Pancasila menjadi basis paradigma pada segala pembuatan norma sosial, budaya  maupun  undang-undang  di  Indonesia,  tidak  terkecuali  pada  norma- norma  sosial  keagaman  (Zaman  et  al.,  2022,  p.  145-148).  Sebab,  Pancasila merupakan  tonggak  konvergensi  gagasan  dan  pemikiran  tentang  filsafat  dasar negara  yang  telah  dibahas  secara  mendalam  oleh  para  pendiri  bangsa Indonesia.  Berdasarkan  hal  tersebut,  kemudian  Pancasila  menjadi  konsesus luhur  yang  ditetapkan  sebagai  landasan  ideologi  negara,  sehingga  Pancasila juga menjadi dasar rasional dalam pembentukan segala norma yang berlaku di negara  Indonesia  (Huda,  2018,  p.  1).  Dengan  kata  lain,  eksistensi  Pancasila turut  menjadi  basis  yuridis  pada  setiap  pembentukan  hukum  yang  berlaku nasional  di  Indonesia  (Emilia  et  al.,  2022,  p.  29).  Pernyataan  ini  menguatkan pernyataan  yang  menegaskan  bahwa  setelah  Pancasila  dikonsesuskan  sebagai ideologi negara, maka konsekuensi yuridisnya segala upaya perumusan hukum yang  diberlakukan  di  Indonesia  harus  dapat  mendasarkan  dan  juga mncerminkan  ragam  nilai  Pancasila  (Islamy,  2022c,  p.  18).  Meski  tidak dipungkiri, dalam perjalanan historisnya, eksitensi Pancasila pernah mengalami interpretasi dan manipulasi kepentingan pragmatis politik  (Sulaiman, 2015, p. 1).
Pada  studi  ini,  ragam  dimensi  nilai  falsafah  Pancasila  di  atas  akan menjadi  landasan  perspektif  dalam  analisis  pada  pokok  bahasan  studi,  yakni untuk  digunakan  dalam  mengidentifikasi  sekaligus  mengeksplorasi  dimensi nilai-nilai Pancasila yang termuat pada fatwa Majelis Ulama Indonesia, Provinsi Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital.

## C. IDEOLOGI  PANCASILA  DALAM  FATWA  MAJELIS  ULAMA INDONESIA  (MUI)  PROVINSI  JAWA  TIMUR  TENTANG  ETIKA DAKWAH DI ERA DIGITAL
Radikalisme  maupun  intoleransi  atas  nama  ajaran  agama  menjadi problem  krusial  yang  berdampak  buruk  pada  integrasi  sosial  dan  kehidupan harmoni  antar  umat  beragama  di  Indonesia  (Gelgel,  2021,  p.  95).  Bahkan problem tersebut telah menjadi fenomena global bagi masyarakat dunia. Sebab, radikalisme  atas  nama  agama  bukanlah  monopoli  oleh  kelompok  maupun  di daerah  tertentu.  (Edyar,  2017,  p.  1).  Hal  demikian  disebabkan  fenomena
tersebut  memiliki  latar  belakang  yang  isu  kompleks.  Dengan  kata  lain, radikalisme atas nama agama tidak berdiri sendiri, melainkan dapat dipicu oleh kepentingan  pragmatis  yang  mendasarinya,  seperti  politik  maupun  ideologi lainnya (Rahmatullah, 2017, p. 157).
Terlepas  kompleksitas  motif  radikalisme  atas  nama  agama,  pentingya kesadaran seluruh masyarakat Indonesia bahwa ideologi Pancasila sebenarnya memuat  ragam  nilai  luhur  sebagai  pedoman  guna  mewujudkan  peradaban harmoni di tengah keragaman masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, nilai-nilai  universal  Pancasila  sangatlah  urgen  untuk  dapat  ditransformasikan maupun  diinternalisasikan  dalam  ragam  bentuk  ketentuan  hukum  maupun kebijakan publik (Islamy &Susilo, 2022, p.78-79), tidak terkecuali pada fatwa- fatwa  sosial  keagamaan  di  Indonesia.  Hal  demikian  tidak    lain,  agar  ideologi Pancasila  dapat  berkontribusi  pada  terbangunnya  peradaban  harmoni  dalam kehidupan  sosial  umat  beragama yang  majemuk  (Hakam, 2013,  p.  72).  Dalam hal ini tidak terkecuali fatwa tentang etika dakwah di era digital yang menjadi objek bahasan pokok studi ini.
Adapun  pemanfaatan  media  sosial  di  era  digital  saat  ini  bagi  efektifitas syiar  dakwah  Islam  keagamaan  ke  ruang  publik  menjadi  hal  yang  urgen (Suprabowo, 2020, p. 2). Namun di balik fenomena tersebut, keberadaan kode etik  dalam  menyampaikan  konten  dakwah  di  ruang  digital  juga  menjadi  hal yang juga harus diperhatikan oleh para pendakwah. Hal demikian sebagaimana yang  mendorong  kehadiran  fatwa  MUI  Provinsi  Jawa  Timur  nomor.  06  tahun 2022  tentang  etika  dakwah  di  era  digital.  Fatwa  tersebut  dilatarbelakangi banyaknya  konten  dakwah  pada  platform  media  sosial  yang  cenderung  justru menebar kebencian, menyerang  individu (kelompok) lain yang berbeda. Selain itu,  juga  masih  ditemukannya  konten  dakwah  yang  cenderung  menyerang ideologi  negara  dan  membahayakan  integrasi  negara.  Oleh  sebab  itu,  pada fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tersebut dirumuskan ragam ketentuan hukum yang dihrapakan dapat menjadi kode etik para pendakwah di ruang digital agar dalam  menyampaikan  konten  dakwah  dapat  menjunjung  sikap  toleransi, mencegah segala bentuk kekerasan dan menjaga integrasi kehidupan bernegara (Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor:  06 tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital', 2022).
Penulis  melihat  bahwa  berbagai  kode  etik  dakwah  di  atas  dapat dikatakan paralel sekaligus sinergis dengan muatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun  kehidupan  harmoni  di  tengah  kemajemukan  masyarakat Indonesia. Berangkat dari sini, pada sub bab pokok bahasan  ini akan diuraikan analisis terhadap dimensi nilai-nilai Pancasila dalam fatwa MUI Provinsi Jawa Timur  tentamng  etika  dakwah  di  era  digital.  Penjabaran  lebih  lanjut,  sebagai berikut.

## 1. Nilai  Ketuhanan  (keberagamaan)  dan  Kemanusiaan  dalam Larangan Konten Dakwah yang Profokatif
Adapun  dalam  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  Provinsi  Jawa  Timur tentang  etika  dakwah  di  era  digital  menekankan  para  pendakwah  untuk  tidak menebar  kebencian  dan  penghinaan,  baik  terhadap  individu  (kelompok)  lain meski  atas  dasar amar makruf  nahi munkar (Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia Provinsi  Jawa  Timur  Nomor:  06  tahun  2022  tentang  Etika  Dakwah  di  Era Digital,  2022).  Keberadaan  kode  etik  ini  menekankan  pendakwah  di  ruang
Athoillah Islamy
digital  agar  tidak  menyampaikan  konten  dakwah  yang  bersifat  profokatif maupun anarkis meski dilandasi amar makruf nahi munkar . Keberadaan  kode  etik  dakwah  di  atas  dapat  dikatakan  sejalan  dengan nilai  Pancasila  berupa  nilai  ketuhanan  (keberagamaan)  dan  kemanusiaan.  Hal demikian  dikarenakan  dimensi  nilai  ketuhanan  dan  kemanusiaan  menjadi ajaran  sekaligus  orientasi  fundamental  dalam  sebuah  ajaran  agama.    Sebab, fungsi  profetis  dari  ajaran  agama  akan  mendorong  manusia  dalam merealisasikan  terbentuknya  kehidupan  yang  bahagia,  selamat  dan  damai. Bahkan  fungsi  ini  menjadi    fungsi  universal  yang  dimiliki  oleh  setiap  agama. Pernyataan  demikian  tidaklah  berlebihan,  dikarenakan  setiap  ajaran  agama apapun  menjanjikan  kebahagiaan  dan  keselamatan  pada  penganutnya  ketika mereka dapat menjalankan ajaran-ajaran luhur yang diperintahkan oleh ajaran agama  tersebut  (Suprapto,  2016,  p.  vii).Untuk  mencapai  fungsi  kemanusiaan dari  eksistensi  agama  tersebut  dibutuhkan  peran  para  pemuka  (tokoh)  agama dalam  mendesiminasikan  nilai-nilai  ajaran  agama  guna  mewujudkan kehidupan sosial keberagamaan yang harmoni (Suprapto, 2015, p. 225). Sebab, Islam  sendiri  sejatinya  sebuah  ajaran  agama  yang  mendoronag  terwujudnya kehidupan  umat  mausia  yang  damai  (Wahyuddin  &  Hanafi,  2016,  p.70).  Oleh sebab itu, manifestasi syiar ajaran Islam melalui atifitas dakwah di ruang digital seyogyanya  tidak  diwujudkan  dengan  menebar  kekerasan,  kebencian  maupun permusuhan  yang  justru  dapat  menciptakan  konflik  sosial  dalam  kehidupan umat beragama itu sendiri.
Pentingya  mewujudkan  aktifitas  dakwah  di  ruang  digital  yang  kondusif dan  harmoni  juga  dapat  dimanifestasikan  oleh  para  pendakwah  untuk menyampaikan  konten  dakwah  yang  mengarah  pada  kontra  radikalisme maupun  intoleransi  atas  nama  agama.  Terlebih  bagi  kehidupan  umat  Islam  di tengah  kemajemukan  pandangan  maupun  sikap  keberagaman.  Hal  demikian dapat  dilihat  dari  banyaknya  dari  aliran,  kelompok  maupun  organisasi keagamaan  Islam  yang  semakin  bervariasi  dan  berkembang  dari  waktu  ke waktu (Mukhitdinov, 2023, p.67-68).
Pada  ranah  aksiologisnya,  perwujudan  ragam  nilai  antroposentris Pancasila bagi kehidupan masyarakat di Indonesia juga  tidak dapat dilepaskan dari  nilai-nilai  teosentris  Pancasila  itu  sendiri.  Keduanya  memiliki  relasi integratif yang menjadi bagian misi besar dalam rumusan Pancasila (Harahap & Yunus,  2021,  p.66-67) Oleh  karean  itu,  dapat  dikatakan,  bahwa  melalui  MUI Provinsi  Jawa  Timur  otoritas  fatwanya  berusaha  untuk  terlibat  aktif  dalam mewujudkan  konten  dakwah  di  ruang  digital  yang  religius  dan  humanis  di tengah kemajemukan masyarakat. Orientasi tersebut sebagaimana juga menjadi cita-cita luhur dalam sila ketuhanan dan kemanusian Pancasila.

## 2. Nilai  Persatuan  dalam  Anjuran  Penyampaian  Konten  Dakwah yang Pluralis dan Nasionalis
Tidak  dapat  dibantah  bahwa  manifestasi  ajaran  agama  menjadi  salah satu  fenomena  yang  mendapat  pengaruh  besar  atas  revolusi  digital  saat  ini. Pada  konteks  inilah,  aktifitas  maupun  konten  dakwah  di  ruang  digital diharapkan  tetap  dapat  relevan  dan  menjawab  kebutuhan  masyarakat  muslim dewasa ini. Dengan kata lain, aktifitas dakwah penting untuk dapat beradaptasi dengan  dinamika  digitalisasi  bagi  masyarakat  modern  yang beragam  (Saleh  et al., 2022, p. 2033). Potret aktifitas dakwah di era globalisasi dan digital tersebut
juga  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  perkembangan  dakwah  di  Indonesia. Merespons  realitas  tersebut,  maka  penting  untuk  memerlukan  penerapan strategi  dakwah  yang  efektif  dan  efisien  dengan  menghubungkan  unsur-unsur pendakwah, pesan serta media agar dapat bersaing dan mempertahankan nilai- nilai Islam dengan tetap meningkatkan kualitas dari segi kompetensi substantif maupun  metodologis,  dan  juga  pastinya  dalam  hal  penguasaan  teknologi informasi (Setiawati et al., 2022, p. 219). Atas dasar inilah, maka penting bekal kompleks  bagi  para  pendakwah  dalam  menyampaikan  syiar  dakwahnya  di  era digital. Hal demikian tidak lain agar aktifitas dakwahnya dapat berjalan efektif dan sesuai target sasaran.
Adapun  pada  fatwa  MUI  Provinsi  Jawa  Timur  tentang  etika  dakwah  di era digital terdapat kode etik bagi para pendakwah untuk diperbolehkan dalam penyampaian  konten  dakwah  yang  menyatakan  kebenaran  atau  kesalahan terkait  persoalan  yang  menjadi  konsesus  ( mujma’  alaih ).  Namun  diharamkan ketika  berkaitan  persoalan  yang  masih  diperselisihkan  ( mukhtalaf  fih )  dan berpotensi  memicu  disintegrasi  sosial  serta  menciderai  persatuan  umat  Islam ( ukhuwah  Islamiyah )  (Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Provinsi  Jawa  Timur Nomor: 06 tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital, 2022). Keberadaan  kode  etik  dakwah  di  atas  mengisyaratkan  bahwa  MUI Provinsi  Jawa  Timur  ingin  menekankan  pendakwah  di  ruang  digital  untuk menyampaikan  konten  dakwah  yang  menghormati  pluralitas  paham  maupun sikap keberagamaan Islam selama pada persoalan   yang masih diperdebatkan, bukan pada persoalan yang sudah menjadi konsesus ketentuan hukumnya oleh para ulama. Selain itu, kode etik dakwah tersebut juga menekankan pentingya penyampaian  konten  dakwah  yang  menjaga  integrasi  dalam  kehidupan  sosial beragama.
Kode etik dakwah di atas dapat diakatakan paralel dengan nilai Pancasila berupa  nilai  persatuan.  Sebab,  pengejawantahan  nilai  persatuan  dalam Pancasila bagi kehidupan masyarakat plural merupakan hal yang sangat urgen, tidak  terkecuali  pada  konteks  merespons  pluralitas  paham  maupun  sikap keberagamaan di tengah kehidupan masyarakat.  Oleh sebab itu, dengan adanya konten  dakwah  di  ruang  digital  yang  menjunjung  tinggi  toleransi  terhadap paham  maupun  sikap  keberagamaan  umat  Islam,  maka  diharapkan  dapat mendorong  umat  Islam  agar  bersedia  untuk  membuka  ruang  dialog  maupun kerja sama antar umat Islam lain kendatipun terdapat distingsi paham maupun sikap  keberagamaan,  terlebih  dalam  hal  tujuan  menyelesaikan  urusan  demi terewujudnya  kemaslahatan  bersama.  Pernyataan  demkikian  tidaklah berlebihan. Sebab, ekslusifsme sikap keberagamaan dapat memicu disintegrasi bahkan konflik sosial  bagi  relasi harmoni  kehidupan umat beragama (Islamy & Susilo, 2022, p.82).
Selanjutnya,  berkaitan  dengan  kode  etik  dakwah  yang  mengedepankan semangat integrasi umat juga menjadi hal yang urgen di tengah era globalisasi dewasa  ini (Husaini  &  Islamy,  2022,  p.64).  Terlebih  fenomena  otoritas keagamaan  saat  ini  yang  disalurkan  pada  ragam  aktifitas  dakwah  di  ruang media  sosial  semakin  banyak  bentuk  dan  karakternya.  Kontestasi  otoritas keagamaan  di  ruang  media  sosial  menjadi  fenomena  sosial  keagamaan  yang semakin  massif,  baik  oleh  kelompok  umat  Islam  tradisionalis,  reformis, radikalis  maupun  kelompok  baru.  Mereka  turut  andil  dan  aktif  dalam merebutkan  legitimiasi  publik.  Tidak  hanya  itu,  arus  paham  sosial,  budaya
Athoillah Islamy
maupun  keagamaan  dari  luar  negeri  melalui  media  digital  juga  semakin memudahkan  untuk  masuk  ke  masyarakat  Indonesia,  baik  itu  paham  positif atau  sebaliknya,  yakni  paham  yang  bersebrangan  ideologi  dan  semangat integrasi bangsa di Indonesia (Harahap & Yunus, 2021, p.68-70). Pada konteks inilah,  maka  manifestasi  nasionalisme  umat  beragama  di  Indonesia  yang melandaskan  pada  nilai  persatuan  dalam  Pancasila  menjadi  langkah  konkrit dalam menunjukan bukti  kecintaan kepada bangsa (Irawan, 2020, p. 133-134). Dari sini, maka dapat dikatakan, bahwa kode etik dakwah di era digital dalam fatwa  MUI  Jawa  Timur  memiliki  sinergitas  dengan  semangat  nilai  persatuan dalam Pancasila untuk menjaga integrasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 3. Nilai Demokrasi dan Keadilan Sosial dalam Anjuran Penyampaian Konten Dakwah Yang Menjaga Kondusifitas dan Stabitiltas Publik
Selain  beberapa  kode  etik  dakwah  di  era  digital  yang  telah  dijabarkan pada sub bab bahasan sebelumnya,  dalam fatwa MUI Provinsi Jawa Timur juga terdapat  penekanan  terhadap  para  pendakwah  agar  menyampaikan  konten dakwah  yang  mengedepankan  kondusifitas  dan  stabilitas  publik.  Meskipun konten  dakwah  yang  disampaikannya  tersebut  berbentuk  nasihat.  Selain  itu, pendakwah  juga  tidak  boleh  menyampaikan  konten  dakwah  yang  dapat berimplikasi  negatif  pada  kondisi  kehidupan  masyarakat  secara umum (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 06 tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital, 2022).
Keberadaan kode etik dakwah di atas menunjukan bahwa  MUI Provinsi Jawa Timur ingin menekankan agar pendakwah dalam menyampaikan konten dakwahnya  di  ruang  digital  dapat  memahami  pluralitas  kondisi  sosial  dan budaya  masyarakat  Indonesia  yang  ada,  sehingga  dapat  terwujud  konten dakwah yang menjaga keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat luas. Kode  etik  dakwah  ini  dapat  dikatakan  paralel  dengan  muatan  nilai  Pancasila berupa nilai demokrasi dan keadilan sosial.
Pentingnya sinergitas nilai demokrasi dan keadilan sosial dalam aktifitas dakwah  di  era  digital  menjadi  hal  yang  tidak  dapat  ditawar.  Sebab, perkembangan dunia teknologi digital semakin memberikan ruang kemudahan bagi masyarakat modern, baik sebagai alat komunikasi maupun  informasi atas kondisi sosial maupun budaya orang lain (asing), tidak terkecuali bagi aktifitas dakwah  Islam.  Namun  fenomena  tersebut  berpotensi  berimplikasi  buruk  bagi umat  Islam  di  Indonesia,  seperti  mengikuti  cara fikir  dan  budaya  asing  secara berlebihan,  bahkan  mengabaikan  tatanan  sosial  dan  budaya  sendiri.  Pada konteks  inilah,  pentingnya  kesadaran  para  pendakwah  agar  dapat  konsisten bersikap  demokrasi,  dan  inklusif  dalam  merespons  keragaman  kondisi  sosial maupun  budaya  masyarakat  Indonesia  yang  sudah  tumbuh  dan  berkembang turun menurun. Hal demikian dengan catatan selama realitas kondisi sosial dan budaya tersebut tidak bersebragan dengan ajaran prinsipil Islam.
Keberadaan  konten  dakwah  yang  demokratis  juga  pada  akhirnya  dapat mencerminkan  nilai-nilai  keadilan  sosial  dalam  syiar  dakwah  Islam,  yakni sebagai  wujud  sikap  bijak  dan  proporsional  dalam  menyampaikan  konten dakwah  yang  tidak  diskriminatif  (Harahap  &  Yunus,  2021,  p.70-72). Melalui konten  dakwah  yang  demikian  dapat  menunjukan  Islam  sebagai agama transformatrif  tersebut,  yakni  dapat  mendorong  pemeluknya  sebagai  agen untuk mewujudkan perubahan   sosial ke arah yang lebih baik dalam dinamika
kehidupan sosial (Islamy, 2021d, p. 62). Sebab konten dakwah yang cenderung bersifat  diskriminatif  terhadap  individu  maupun  kelompok  yang  dipandang beda  dapat  menyebabkan  menghilangkan  semangat  ajaran  Islam  berupa rahmatan  lil  alamin, yakni  sebagai  ajaran  agama  yang  menebar  kasih  sayang bagi  kehidupan  alam  semesta)  itu  sendiri  yang  menjadi  spirit  dakwah  Islam. Dengan  demikian,  dapat    menunjukan  wajah  ajaran  Islam yang berkontributif positif, baik kehidupan keberagamaan, kemasyarakatan maupun dan bernegara (Purwono, 2020, p. 240).
Dengan  ditemukannya  dimensi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  fatwa  MUI Provinsi Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital, maka dapat dikatakan sejatinya  nilai-nilai  universal  Pancasila  dapat  sinergis,  dan  transormatif  pada berbagai  ketentuan  hukum  atau  fatwa  berkaitan  dengan  persoalan  sosial keagamaan Islam, seperti halnya fatwa tentang etika dakwah di era digital yang menado  objek  pokok  studi  ini.  Kesimpulan  besar  ini  dapat  mengcounter pandangan konfrontatif oleh sebagian umat Islam di Indonesia yang cenderung tidak  dapat  mengharmonikan  eksistensi  Pancasila  dengan  ajaran  Islam  dalam kehidupan bernegara.

## D. KESIMPULAN
Studi ini  mengkonklusikan  terdapat  dimensi  nilai-nilai  Pancasila  dalam fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor.  06  tahun  2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital. Kesimpulan ini dapat dijelaskan, sebagai berikut.  Pertama,  nilai  ketuhanan  (keberagamaan)  dan  kemanusiaan  dalam larangan  penyampaian  konten  dakwah  yang  profokatif.  Dimensi  nilai  tersebut dapat  dilihat  pada  larangan  penyampaian  konten  dakwah  yang  menebar kebencian  maupun  penghinaan  meski  atas  dasar amar  makruf  nahi  munkar. Kedua,  nilai  persatuan  dalam  anjuran  penyampaian  konten  dakwah  yang pluralis  dan  nasionalis.  Dimensi  nilai  tersebut  dapat  dilihat  pada  penekanan konten  dakwah  yang  dapat  menghargai  dan  menghormati  kemajemukan pendapat  atau  paham  ke-Islaman,  dan  konten  dakwah  yang  mengarahkan semangat  menjaga  integrasi berbangsa  dan  bernegara.  Ketiga,  nilai  demokrasi dan keadilan sosial dalam anjuran penyampaian konten dakwah yang menjaga kondusifitas  dan  kesetabilan  publik . Dimensi  nilai  tersebut  dapat  dilihat pada penekanan  konten  dakwah  yang  memahami  kondisi  sosial  budaya  masyarakat Indonesia agar terwujud stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat luas. Implikasi  teoritis  studi ini  menegaskan  bahwa  nilai-nilai  universal  yang termuat  dalam  Pancasila  dapat  ditransformasikan  pada  fatwa-fatwa  sosial keagamaan Islam,  seperti  halnya  fatwa  terkait  etika  dakwah  di  ruang  digital. Limitasi  studi  ini  belum  mengidentifikasi  efektifitas  fatwa  MUI  Provinsi  Jawa Timur    tentang  Etika  Dakwah  di  Era  Digital.  Hal  tersebut  urgen  untuk dilakukan studi lebih lanjut. Sebab, kendatipun fatwa MUI tidak memiliki sifat imperatif,  akan  tetapi  pada  ranah  praksisnya  dapat  berpengaruh  pada pembentukan pradigma maupun sikap umat Islam dalam merespons ragam isu keberagamaan Islam.
Athoillah Islamy

## REFERENSI

## Buku
Sulaiman,  A. (2015). Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan. Bandung: Arvino Raya Suprabowo,  I.  (2020). Ustaz  Populer  di  Indonesia:  Kajian  Tentang  Brand  di Media Sosial. Bogor: Staini Press Suprapto.  (2016). Agama  dan  Studi  Perdamaian. Mataram,  Lembaga Pengkajian-Penerbitan Islam dan Masyarakat IAIN Mataram
Islamy,  A.  (2021c). Pemikiran  Hukum  Islam  Nurcholish  Madjid .  Universitas Islam Negeri Walisongo

## Jurnal dan lainnya
Dewantara,  J.  A.,  et.al.  (2019). Pancasila  as  Ideology  and  Characteristics  Civic Education  in  Indonesia. International  Journal  for  Educational  and Vocational Studies, 1 (5), 400-405
Edyar,  B.  (2017).  Religious  Radicalism,  Jihad  and  Terrorism. AJIS:  Academic Journal of Islamic Studies, 2 (1), 1-24
Emilia,  S.,  Andini,  M.,  &  Asbari,  M.  (2022).  Pancasila  as  a  Paradigm  of  Legal Development  in  Indonesia. Journal  of  Information  Systems  and Management (JISMA), 1 (2), 29-32
Febriyanto,  M.  (2018).  The  Role  of  Pancasila  as  an  Open  Ideology. Jurnal Scientia Indonesia, 4 (1), 27-46
Gelgel, I. P. (2021). Local Law Wisdom In ttaching Radicalism In The Name of Religion. Journal Equity of Law and Governance, 1 (2), 95-100 Hakam, A. (2013). Nothing to Fear: Misreading the Ulama’s Fatwa and its Legal Effect on Indonesian Society. Jurnal Studi Al-Q ur’an , 9 (1), 72-79 Harahap,  A.  A.,  &  Ali  Yunus,  M.  (2021).  Nilai-Nilai  Pancasila  dalam  Orientasi Dakwah di Indonesia. Transformasi , 3 (2), 56 – 76 Harahap,  A.  A.,  &  Setiawan,  A.  (2022).  Paradigma  Sosial  Profetik  dalam Orientasi  Dakwah  di  Indonesia. POROS  ONIM:  Jurnal  Sosial Keagamaan , 3 (1), 64-76 Huda,  M.  C.  (2018).  Strengthening  Pancasila  As  National  Ideology  To I mplementate  The  Balancing  Values  To  Improve  Law’ s  Application  In Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum, 5 (1), 1-12 Husaini,  H.,  &  Islamy,  A.  (2022).  Harmonization  of  Religion  and  State:
Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da’wah Orientation. Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam , 7 (1), 51 – 73 Irawan, A. D. (2020). Nationalism In A State Based On Pancasila. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah , 5 (2), 133-144
Islamy,  A.  (2022).  Moderasi  Beragama  Dalam  Ideologi  Pancasila. POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan , 3 (1), 18-30
——— (2022b).  Pendidikan  Islam  Multikultural  dalam  Indikator  Moderasi Beragama di Indonesia. Analisa Pemikiran Insan Cendekia (APIC) , 5 (1), 48 – 61
——— (2021d). Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang  Implementasi  Hukum  Islam  di  Indonesia. Jurnal  Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam , 6 (1), 51-73
Islamy,  A.,  &  Susilo,  A.  (2022).  Kosmopolitanisme  Islam  Dalam  Indikator Moderasi  Beragama  Di  Indonesia. POROS  ONIM:  Jurnal  Sosial Keagamaan , 3 (2), 77-88 Mukhitdinov,  R.  (2023).  Da'wah  and  Counter-Radicalism  in  Indonesia. Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, 9 (1), 67-68
Murod, M., et.al. (2022). Pan casila Implementation Strategy As Dār Al -Ahdi Wa Al- Syahādah . Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship, 4 (2), 111-129 Pimay,  A.,  &  Niswah,  U.  (2021).  The  Urgency  of  E-D a’wa  in  The  Digital  Age . Lentera : Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi , 5 (2), 149-163 Purwono,  A.  (2020).  Internationalization  of Islam  Rahmatan  Lil  ’Alamin Through  Pengurus  Cabang  Istimewa  Nahdlatul  Ulama  (Pcinu): Motivation And Contribution. Jurnal Politik Profetik , 8 (2), 240-257 Rahmatullah, Y. (2017). Radicalism, Jihad And Terror. Al-Albab, 6 (2), 157-178 Setiawati,  R.,  et.al.  (2022). Da’ wah  Among  Urban  Muslims  In  Indonesia. Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 27 (2), 219-230 Saleh,  S.  P.,  et.al.  (2022). Digital  Da’wah  Tran sformation:  Cultural  and Methodological Change of Islamic Communication in the Current Digital Age. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis,
5 (8), 2033-2043 Suprapto, S. (2015).   Religious  Leaders  And Peace  Building:  The  Role  of  Tuan Guru  and  Pedanda  in  Conflict  Resolution  in  Lombok – Indonesia. Al- Jami'ah: Journal of Islamic Studies , 53 (1), 225-250 Thaib,  E.  J.  (2019). Problems  of  Da’wah  in Social  Media  in  Gorontalo  City Communities. Ilmu  Dakwah:  Academic  Journal  for  Homiletic  Studies,
13 (1), 37-53
Wahyuddin,  W.,  &  Hanafi,  H.  (2016).  Message  of  Peace  In  The  Teaching  of Islam. ALQALAM, 33 (2): 70-85
Widoyo, A. F., & Islamy, A. (2022). Nilai-nilai Maqasid Syariah dalam Orientasi Dakwah di Indonesia. Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 8 (4), 1263-1275
Zaman,  M.B.,  et.al.  (2022).  Harmonisasi  Pendidikan  Islam  dan  Negara: Pengarustamaan  Nilai-nilai  Pancasila  dalam  Orientasi  Pendidikan Pesantrendi Indonesia. Tarbawi: Jurnal Pendidikan, 10 (2), 139-164