INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2044-2050 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Resolusi Konflik Antar Masyarakat Desa Buria dan Desa Taniwel Tentang Tapal Batas Wilayah Desa Pada, Kecamatan Taniwel

## Kabupaten Seram Bagian Barat Terkait Batas
Remon Supusepa 1 🖂 , Leony Lokkolo 2 , Steven Makaruku 3
Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Email: reimonsupusepa@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Penelitian  berjudul  "Resolusi  Konflik  Antara  Masyarakat  Desa  Buria  Dan  Desa  Taniwel  Tentang Dewan  Wilayah  Desa  Di  Kecamatan  Taniwel,  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  Terkait  Dengan Dasarnya",  memiliki  tujuan  jangka  panjang  yaitu  menemukan  dan  menjelaskan  Resolusi  Batas Masyarakat Desa Burita dan Desa Taniwel. Wilayah desa di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Barat,  terkait  batas-batas.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  lengkungan  rese  iniadalah sosiologis yuridis.  Jenis penelitian yang digunakan adalah "deskriptif-analitis". Dimana hasil yang diperoleh  kemudian  dianalisis  dan  dijelaskan  dari  bab  ke  bab  yang  kemudian  dibahas.  Lokasi penelitian  adalah  desa  Buria dan  desa Taniwel.  menggunakan  data primer  dan data  sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperoleh dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Analisis data adalah metode analisis deskriptif-kualitatif.  Penelitian  ini  berusaha  untuk  mendeskripsikan  apa  yang  terjadi  dalam penyelesaian sengketa. Resolusi konflik antara desa Buria dan desa Taniwel menggunakan model debat  desa tradisional  atau  suku.  Penyelesaian  adat dilakukan dengan  menggunakan  nilai-nilai etnis  dan  daerah  yang  berlandaskan  nilai-nilai  agama  dan  budaya dalam  menyelesaikan  suatu perbuatan hukum pidana dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat adat di kedua desa yaitu desa Buria dan desa Taniwel, yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan untuk mencari keadilan bukan melalui proses peradilan negara Kata kunci: Batas, Resolusi Konflik

## Abstract
The research entitled "Conflict Resolution Between The Community Of Buria Village And Taniwel Village About The Board Of The Village Area In The Taniwel District, The West Of Seram Regency Related To The Basis", has a long-term goal, namely to find and explain the Boundary Resolution of the Communities of Burita  Village  and  Taniwel  Village.  Village  Area  in  Taniwel  District,  West  Seram  Regency,  Related  to Boundaries. The type of research used in this research is sociological juridical. The type of research used is "descriptive-analytical". Where the results obtained are then analyzed and explained from chapter to chapter which is then discussed. The research location is Buria village and Taniwel village. using primary data and secondary data. The data collection technique used in this research is the collection of data obtained  and  related  to  the  problem  being  studied.  Data  analysis  is  descriptive-qualitative  analysis method. This study seeks to describe what happens in dispute resolution. Conflict resolution between the villages of Buria and Taniwel villages using traditional village or tribal moot models. Customary settlement is carried out using ethnic and regional values based on religious and cultural values in resolving an act criminal law and in accordance with the values of the traditional community In both villages, namely the village of Buria and the village of Taniwel, which are based on cultural values and to seek justice not through the state judicial process Keywords: Boundary, Conflict Resolution

## PENDAHULUAN
Pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang lebih  efektif  dan  efisien  serta  berdaya  guna  demi  mewujudkan  percepatan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian,  pembangunan  dan  pengembangan  otonomi dalam  masa  transisi  ini  mampu  mengembangkan  inisiatif  untuk  menumbuhkan  kekuatan- kekuatan  baru  dari  masyarakat,  sehingga  intervensi  dari  luar  termasuk  dari  pemerintah terhadap  masyarakat  harus  memerlukan  proses  pemberdayaan  dalam  rangka  mengelola pembangunan sehingga dapat mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Secara esensial sebenarnya dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang saling  berkaitan,  yaitu  pemebentukan  daerah  otonom  dan  penyerahan  kekuasaan  secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan. Konsep otonomi daerah pada dasarnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan baik politik maupun administratif, karena itu kemandirian daerah merupakan suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (social  policy) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (social welfare policy) (Kenedi, 2017).
Sengketa tapal  batas merupakan  konflik yang  diakibatkan belum jelasnya  suatu batas wilayah  otonom  antara  dua  daerah  (Hermana,  2017).  Dalam  perkembangannya  daerah perbatasan antar daerah memicu konflik horizontal yang timbul baik persoalan pengelolaan
sumber daya alam sampai pada persoalan batas wilayah baik antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi. Pemerintah daerah sering bersitegang dalam pembahasan batas wilayah. Hal ini didasari karena adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengharuskan setiap daerah mengurusi kebutuhan rumah tangganya sendiri (Haris, 2005). Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah Resolusi Konflik Antar Masyarakat Desa Buria Dan Desa Taniwel  tentang Tapal Batas Wilayah Desa Pada Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat ?

## METODE
Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis terarah dan bertujuan maka, data atau informasi yang dikumpulakan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, artinya data tersebut berkaitan, mengena dan tepat (dalam Marzuki, 1986). Suatu metode merupakan cara kerja  atau  tatat  kerja  untuk  dapat  memahami  objek  yang  menjadi  sasaran  dari  ilmu pengetahuan  yang  bersangkutan.  Metode  adalah  cara  seorang  ilmuan  mempelajari  dan memahami langkah-langkah yang dihadapi (Soekanto, 2007). Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  sosiologis  (empiris).  Menurut  Ronny  Haniitijo  Soemitro Yuridis Sosiologis adalah jenis penelitian yang bertujuan memaparkan suatu pernyataan yang ada  di  lapangan  berdasarkan  asas-asas  hukum,  kaidah-kaidah  hukum  atau  perundang- undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang terjadi (Soemitro, 1990). Tipe penelitian ini bersifat deskritif analisis dengan menggunakan Pendekatan  yuridis  empiris dirumuskan dalam hasil penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh akan di analisis dan dikaji dalam suatu sistem penelitian yang terstruktur seh;ingga dengan hasil tersebut. Akan ditarik kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran (dalam Marzuki, 1986). Lokasi penelitian di wilayah hukum Desa Buria Dan Desa Taniwel  yang berkonflik tentang Tapal Batas Wilayah Desa  Pada  Kecamatan  Taniwel  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat.  Pengambilan  lokasi  ini dipertimbangkan  bahwa  sumber  data  di  lokasi  tersebut    Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut: Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung di tempat atau  lokasi  penelitian  yaitu  berupa  hasil  observasi,  wawancara  maupun  dokumen  terkait dengan Resolusi Konflik Antar Masyarakat Desa Burita Dan Desa Taniwel  mengenai Tapal Batas Wilayah. Data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dapat diperoleh secara tidak langsung seperti melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan literature-literature  lainnya yang relevan dengan penelitian  ini (Soekanto, 1986). Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengumpulan  data  yang diperoleh dan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti diantaranya meliputi wawancara, observasi dan studi kepustakaan, dimana studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dan bahan hukum yang terkait dengan
masalah yang dikemukakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sengketa tapal batas merupakan konflik yang diakibatkan belum jelasnya suatu batas wilayah  otonom  antara  dua  daerah  (Hermana,  2017).  Dalam  perkembangannya  daerah perbatasan antar daerah memicu konflik horizontal yang timbul baik persoalan pengelolaan sumber daya alam sampai pada persoalan batas wilayah baik antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi. Pemerintah daerah sering bersitegang dalam pembahasan batas wilayah. Hal ini didasari karena adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengharuskan setiap daerah  mengurusi  kebutuhan  rumah  tangganya  sendiri  (Haris,  2005).  Batas  daerah  harus memenuhi aspek yuridis dan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  dilengkapi  dengan  peta  batas  sebagai  lampiran  yang memberikan  informasi  kejelasan  cakupan  wilayah  yang  berbatasan,  koordinat  titik  batas, simbol  posisi  pilar  batas  dan  unsur  geografis  lainnya  (sungai,  jalan),  spekfisik  di  lapangan ditandai  dengan  terpasang  pilar  batas  dan  teridentifikasinya  koordinat  posisi  pilar  batas (Nurudin, 2006).
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tidak  mengatur  secara  lengkap tentang penyelesaian perselisihan batas daerah, namun yang mengatur tentang penentuan dan penegasan batas wilayah baik di darat maupun di laut terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedomanan Penetapan dan Penegasan  Batas  Desa,  dijelaskan  tujuan  dan  penetapan  dan  penegasan  batas  desa  untuk menciptakan tertip administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis (Utomo, 2015).
Permasalah tapal batas wilayah desa dipicu dari perkelahian hingga saling serang antar warga desa Desa Taniwel, Buria, dan dua desa lain yakni Riring serta Niniari. peristiwa ini diawali dengan  penghinaan  terhadap  teong  Desa/Negeri  Buria  Gunung.  peristiwa  tersebut  terjadi pada tanggal 20 Mei 2021. peristiwa tersebut diselesaian dengan pendekatan restorative justice yakni menggunakan metode perdamaian.
Proses penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan ( out of criminal justice process) pada umumnya mengindari dampak negative yang lebih besar dan apabila diproses melalui sistem  peradilan pidana. Prsedur yang ditempuh selalu berusaha untuk menghindari aspek formalistic  dan  birokrasi  dan  mencari  jalan  penyelesaian  dengan  cara  mengkompromikan tuntutan-tuntutannya  (cooperation).  Proses  yang  ditempuh  lebih  bersifat  persuatif  dan dilakukan bukan dalam rangka menindak pelaku (Akub & Ilyas, 2013).
Untuk penyelesaian di luar peradilan berdasarkan bentuk-bentuk mediasi sebagaimana telah  diuraikan  penulis  diatas  maka  penulis  menggunakan  bentuk  mediasi  penal  yaitu Traditional village or tribal moots. Model ini merupakan akar penyelesaian perkara berdasarkan mediasi. penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana antara warga dalam suatu suku
maupun dengan suku lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk terciptanya keharmonisasian dan kedamaian  yang  berdasarkan  kepada  nilai  kultur  budaya.  Dalam  mediasi  penal  model Traditional village or tribal moots seluruh anggota masyarakat bertemu untuk memecahkan suatu  perkara  diantara  warganyadengan  menekankan  pada  penyelesaian  yang menguntungkan segala pihak (win-win solution).
Dalam kaitan dengan itu maka model Traditional village or tribal moots berkaitan erat dengan  peradilan  adat  yang  terdapat  nilai-nilai  tentang  permintaan  kesediaan  damai  dan berunding  oleh  pihak  yang  berkepentingan.  Adapun  polanya  dilakukan  dengan  sistem musyawarah dan mufakat diantara para pihak secara langsung tanpa perantara atau dengan perantara yang bertindak sebagai pemutus atau penengah. Jika perselisihan dinilai berat dan akan mengganggu ketertiban dan keamanan umum, maka perundingan perdamaian bukan hanya ditangani oleh pemuka masyarakat (adat, agama), tetapi juga melibatkan para pejabat pemerintah setempat didampingi petugas keamanan.
Penyelesaian  perkara  pidana  diluar  litigasi  merupakan  wujud  dari  sistem  nilai  yang berlaku  di  Indonesia.  Penyelesian  perkara  pidana  pada  masyarakat  adat  merupakan  wujud Adanya keseimbangan antara keadilan korban dan keadilan pelaku dalam proses penyelesaian perkara  pidana.  Dalam  penyelesaian  perkara  pidana  pada  masyarakat  adat  terlihat  bahwa adanya  keseimbangan  antara  korban  dan  pelaku.  Korban  disatu  sisi  merasa  adil  atas  ganti kerugian  yang  diakibatkan  oleh  pelaku  sesuai  dengan  sanksi  adat  yang  diberikan  kepada korban. Disisi lain dari sisi pelaku dalam hal pemberian ganti kerugian dan pemberian sanksi adat kepada nya akan membuat si pelaku kemudian menyesali akan perbuatannya dan tidak akan mengulangginya lagi. Penjatuhan hukum kepada pelaku selain sanksi adat, terdapat pula sangksi metafisik
Penyelesaian  konflik  secara  musyawarah  guna  mencapai  penyelesaian  antara  pelaku dan  korban  tindak  pidana  pada  masyarakat  Kecamatan  Taniwel.  Konflik-konflik  dalam masyarakat  Desa  Taniwel,  Riring,  Buria,  dan  Niniari.  banyak  dimintakan  penyelesaiannya kepada tokoh masyarakat, pada daerah penelitian  mengedepankan tokoh masyarkat adat/ para tokoh masyarakat atau adat. Penyelesaian konflik yang diselesaikan dengan pendekatan musyawarah.
Budaya  musyawarah,  sebagai  sistem  nilai  yang  dihayati  oleh  masyarakat  Indonesia, merupakan  semangat  untuk  masing-masing  pihak  yang  berunding  di  dalam  musyawarah tersebut  untuk  menyelesaikan  konflik  misalnya,  akan  berupaya  mengurangi  pendiriannya sehingga  dapat  dicapai  titik  temu  yang  menguntungkan  bagi  semua  pihak,  yang  berujung pada  mufakat.  Suatu  musyawarah  memerlukan  tokoh  yang  dihormati  untuk  memimpin musyawarah dapat mencapai mufakat tersebut. Apa yang diputuskan dalam musyawarah guna menyelesaikan  konflik  tersebut  secara  perlahan-lahan  berkembang  menjadi  hukum  adat (Sulistiyono, 2006). pada  kasus yang  diangkat terdapat Kesepakatan damai dilakukan  lewat
mediasi yang melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, masyarakat, pemuda dari empat desa tersebut yakni Desa Taniwel, Riring, Buria, dan Niniari.
Dengan demikian maka hasil penelitian ini menemukan cara penyelesaian konflik antar desa Buria dan desa Taniwel dengan menggunakan model model traditional village or tribal moot.  Model  ini  berakar  pada  penyelesaian  perkara  pidana  berdasarkan  mediasi.    Tujuan utamanya  adalah  untuk  menciptakan  keharmonisan  dan  kedamaian  dengan  berlandaskan pada nilai nilai adat dan budaya. Model ini mempertemukan antara warga masyarakat yang menguntungkan segala pihak baik pelaku, korban maupun masyarakat itu sendiri. Penyelesaian adat dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai kesukuan dan kedaerahan yang berlandaskan pada nilai agama dan kultur dalam penyelesaian suatu tindak pidana dan sesuai dengan nilai- nilai masyarkat adat Di keuda desa yaitu desa Buria dan desa Taniwel yang berlandaskan pada nilai kultur dan untuk mencari keadilaan tidak melalui proses peradilan Negara.
Hal ini diperkuat dengan pendapat Marc Galanter menyatakan pencarian keadilan tidak hanya di dapatkan di ruang pengadilan akan tetapi juga terdapat di luar ruang pengadilan (Galanter,  1993).  Penyelesaian  konflik  antara  pelaku  dan  korban  tindak  pidana  tidak  hanya diselesaikan dalam sistem peradilan pidana sebagai penyelesaian formal  akan tetapi dalam masyarakat Indonesia penyelesaian secara hukum adat juga menjadi cara penyelesaian konflik. Hukum  adat  adalah  hukum  asli  Indonesia  yang  tidak  tertulis  atau  tidak  tertuang  di  dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia dan disana-sini mengandung unsur agama (Nasional, 1975).
Model penyelesaian mediasi penal secara hukum adat sangat efektif dalam memberikan keseimbangan  didalam masyarakat. Penyelesaian konflik  perlu memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat.

## SIMPULAN
Penyelesaian konflik antar desa Buria dan desa Taniwel dengan menggunakan model model  traditional village  or tribal moot Penyelesaian adat dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai kesukuan dan kedaerahan yang berlandaskan pada nilai agama dan kultur dalam penyelesaian suatu tindak pidana dan sesuai dengan nilai-nilai masyarkat adat Di keuda desa yaitu  desa  Buria  dan  desa  Taniwel  yang  berlandaskan  pada  nilai  kultur  dan  untuk  mencari keadilaan tidak melalui proses peradilan Negara
Perlu dibangun kesadaran bagi pengemban profesi di bidang hukum, baik kalangan akademisi dan praktisi, maupun kalangan penentu kebijakan tentang model traditional village or tribal moot sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana untuk kasus-kasus pidana  masyarakat  desa  yang  sifatnya  ringan  agar  adanya  kesembangan  -  keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat dapat tercapai.
DAFTAR PUSTAKA
Akub,  M.  S.,  &  Ilyas,  A.  (2013). Wawasan  due  process  of  law  dalam  sistem  peradilan  pidana. Rangkang Education.
Marzuki, K. K. (1986). Metodologi riset. Yogyakarta, UU I Pres
Galanter, M. (1993). Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat
Serta Hukum Rakyat. Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta.
Haris, S. (2005). Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah. Yayasan Obor Indonesia.
Hermana, M. A. (2017). PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN. Jurnal Hukum Sehasen, 1(2).
Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 2(1), 17.
Nasional, B. P. H. (1975). Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional,
diselenggarakan tg. 15 s. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada: Badan Pembinaan Hukum Nasional ….
Nurudin, A. N. dalam. (2006). Kebijakan Eltis Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3. Universitas Indonesia, Jakarta.
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
Soemitro, R. H. (1990). Metode penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sulistiyono, A. (2006). Mengembangkan paradigma non-litigasi di Indonesia. Sebelas Maret University Press.
Utomo, Y. (2015). Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah antara Desa Dinas Tulikup dengan Desa Dinas Sidan di Kabupaten Gianyar. Udayana University.