Vol. 8 No. 1 (2024)
Lilik Warsito dan Urip Giyono, Prinsip pokok . . .
12

## PRINSIP POKOK UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA
Lilik Warsito 1 , Urip Giyono 2
1 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: 1 lilikwarsito80@gmail.com , 2 urip.giyono@umc.ac.id

## Abstract
The  issue  of  legal  certainty  surrounding  land  title  certificates,  a  form  of  land registration  in  Indonesia,  has  consistently  posed  substantial  challenges  to  society. This is due to the prevailing negative system of publication in Indonesia, despite the existence  of  certain  positive  elements.  Nevertheless,  the  authenticity  of  certificates verifying these rights may be prone to disagreements, and the government lacks the ability to guarantee the precision of both the physical and legal details. This study encompasses  normative  legal  research  utilizing  statutory  sources,  as  well  as conceptual  and  philosophical  techniques.  Due  to  the  lack  of  a  proactive  land registration  publication  mechanism,  people  or  organizations  in  Indonesia  who possess land rights cannot now receive the research findings on the nature of legal certainty about land rights certificates .
Keywords: Legal Certainty; Land Publication; Land Certificates

## Abstrak
Masalah kepastian hukum seputar sertifikat hak atas tanah, suatu bentuk pendaftaran tanah di Indonesia, secara konsisten telah menimbulkan tantangan yang cukup besar bagi  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  oleh  sistem  publikasi  negatif  yang  berlaku  di Indonesia,  meskipun  terdapat  beberapa  elemen  positif.  Namun  demikian,  keaslian sertifikat  yang  memverifikasi  hak-hak  tersebut  rentan  terhadap  perselisihan,  dan pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menjamin ketepatan rincian fisik dan hukum.  Penelitian  ini  mencakup  penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan sumber-sumber  hukum,  serta  teknik  konseptual  dan  filosofis.  Karena  kurangnya mekanisme publikasi pendaftaran tanah yang proaktif, masyarakat atau organisasi di Indonesia  yang  memiliki  hak  atas  tanah  saat  ini  tidak  dapat  menerima  hasil penelitian mengenai sifat kepastian hukum dari sertifikat hak atas tanah .
Kata Kunci: Kepastian Hukum; Publikasi Tanah; Sertifikat Tanah
Lilik Warsito dan Urip Giyono, Prinsip pokok . . .
13

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA)  dibuat  untuk  memastikan bahwa  semua  orang  Indonesia memiliki  perlindungan  hukum  atas kepemilikan  tanah. 1 Terkait  dengan hal ini, peraturan agraria di Indonesia mengawasi  pendaftaran  tanah,  untuk memastikan  perlindungan  hukum bagi  individu  yang  memiliki  hak  atas tanah.  Pendaftaran  tanah  juga memiliki  arti  penting  dalam  berbagai aspek,  seperti  aspek  hukum,  sosial- budaya, sosial-keagamaan, dan ekonomi. 2 Selain  itu,  tanah  juga
1 Dalam  fungsi  hukum  termasuk UUPA  merumuskan  perlindungan  hukum. Dengan  memepertimbangkan  apa  yang menjadi  kebermanfaatan  atau  kepentingan umum, hal ini tertuang dalam Pasal 19 Ayat 1 UUPA.  Lihat  pada  Gabriel  Yericho Damanik,  Mia  Hadiati,  and  Erland  Jovian, “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik  Tanah Dari  Aparat  Yang  Tidak  Bertanggung Jawab,” Jurnal Kewarganegaraan 7, no. 1 (2023): 909–17;  Lihat  juga  I  Made  Gede  Wisnu Murti,  “Melihat  Berbagai  Sistem  Hukum  Di Dunia  Dalam  Kajian  Pengantar  Ilmu
Hukum,” Jurnal  Komunitas  Yustisia 4,  no.  3 (2022): 959–69, https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43196;
Dinda  Heidiyuan  Agustalita  and  Deni  Setya Bagus  Yuherawan,  “Makna  Kepentingan
Umum  Pada  Kewenangan  Deponering Dalam Perspektif  Kepastian  Hukum,” Jurnal Suara  Hukum 4,  no.  1  (2023):  160–89, https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p160- 189. 2 Menurut  Nugroho,  Tanah  memiliki makna multi dimensi. Secara ekonomi, tanah berfungsi sebagai sumber daya yang berharga untuk  produksi  dan  dapat  berkontribusi terhadap  kemakmuran  masyarakat.  Lebih jauh lagi, dari  segi  politik, tanah memainkan peran  penting  dalam  menentukan  posisi seseorang  dalam  pengambilan  keputusan  di masyarakat.  Selain  itu,  budaya juga  berperan
terkait erat dengan otoritas, keamanan,  pertahanan,  dan  tata kelola  pemerintahan  suatu  negara. Sifatnya yang kompleks menghadirkan kesulitan bagi pemerintahan  dan  memunculkan berbagai masalah yang saling berhubungan untuk urusan pertanahan.  Selain  itu,  kepemilikan tanah  memainkan  peran  penting dalam penegakan hak individu. 3 UUPA, yang juga disebut sebagai Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960,  merupakan  peraturan  yang mencakup aspek-aspek penting dalam pengaturan  agraria  di  Indonesia.
Sepanjang  keberadaannya,  UUPA telah  menghadapi  banyak  kritik  dan tantangan, terutama terkait peraturannya  yang  belum  cukup menyelesaikan  masalah  pendaftaran tanah  di  Indonesia. 4 Konsep  UUPA selaras  dengan  nilai-nilai  Pancasila
dalam  menentukan  status  sosial  pemiliknya, apakah  tinggi  atau  rendah.  Selain  itu,  tanah juga memiliki arti penting dalam hal warisan dan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan kepercayaan,  seperti  agama.  Lihat  Iwan Permadi,  “Kedudukan  Hukum  Persewaan Tanah  Negara,” Perspektif  Hukum 16,  no.  2 (2016): 139–53, https://doi.org/10.30649/ph.v16i2.48. 3 Indah  Sari,  “Hak-Hak  Atas  Tanah
Dalam  Sistem  Hukum  Pertanahan  Di Indonesia  Menurut  Undang-Undang  Pokok Agraria  (UUPA),” Jurnal  Mitra  Manajemen 9, no. 1 (2017): 15–33, https://journal.universitassuryadarma.ac.id/i ndex.php/jmm/article/view/492. 4 Mira  Novana  Ardani,  “Tantangan Pelaksanaan  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum,” Gema  Keadilan 6,  no.  3  (2019):  268–86,
https://doi.org/10.14710/gk.2019.6659.
Lilik Warsito dan Urip Giyono, Prinsip pokok . . .
14
dengan mempertimbangkan hubungan antara tanah dan manusia. 5
UUPA telah memberikan solusi yang memungkinkan  setiap  warga  negara memiliki  hak  atas  tanah,  namun dengan  batasan  ukuran  dan  tujuan tertentu.  Hal  ini  untuk  memastikan bahwa  hak-hak  tersebut  adil  dan bermanfaat bagi semua orang.
Konflik  agraria  di  masyarakat merupakan  masalah  besar  sehingga dalam  mengatasi  masalah  ini,  perlu dimasukkannya  kedalam  program reformasi  agraria  Nasional.  Hal  ini penting karena hampir separuh lahan di  Indonesia  memiliki  fungsi  khusus yang mengurangi
kemungkinan terjadinya konflik agraria. Pemerintah telah  menetapkan  peraturan  untuk pendaftaran  tanah  melalui  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN),  yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 diatur  dalam  Peraturan  Menteri
Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  No.  8  Tahun  2012. Peraturan  ini  kemudian  dimodifikasi menjadi peraturan yang lebih rendah, yaitu  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  No.  3  Tahun 1997. Peraturan ini kemudian diubah dengan  Peraturan  Menteri  Agraria No.  12  tahun  2012,  yang  berfokus pada  proses  kelayakan  pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Salah
5 Fx  Sumarja,  “Bangun  Hukum Agraria  Nasional  Berbasis  Nilai-Nilai Pancasila  Di  Era  Globalisasi,” Jurnal  Media Hukum 19, no. 2 (2012): 293–306.
satu  tujuan  dari  program  ini  adalah untuk  mempermudah  masyarakat dalam  memperoleh  sertifikat  tanah mereka. 6
Inisiatif  pendaftaran  tanah  telah dilaksanakan untuk membuat sertifikat yang berfungsi sebagai bukti hak  kepemilikan  tanah.  Hal  ini merupakan salah satu tujuan UUPA. 7 Pemerintah secara bertahap mengambil  tanggung  jawab  untuk mendaftarkan  tanah  di  berbagai wilayah  di  Indonesia.  Tujuan  utama pendaftaran tanah, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah  No.  24/1997. 8 Oleh
6 Joshua  Melvin  Arung  La’bi,  Sri
Susyanti Nur, and Kahar Lahae, “Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (Ptsl) Terhadap Tanah Tongkonan,” SUPREMASI:  Jurnal  Pemikiran,  Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya 16, no. 1 (2021): 118, https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.2 0548. 7 Arung La’bi, Nur, and Lahae, Ibid .
8 Tujuan pendaftaran tanah termaktub  dalam  BAB  II  Azaz  dan  Tujuan, Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24
Tahun 1997 yang berbunyi:
Pendaftaran tanah bertujuan: a. untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  kepada  pemegang  hak  atas  suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak yang bersangkutan;
b. untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak- pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah susun yang sudah terdaftar;
c. untuk  terselenggaranya  tertib  administrasi pertanahan.
Lilik Warsito dan Urip Giyono, Prinsip pokok . . . 15
karena  itu,  individu  yang  memiliki hak dapat dengan mudah menunjukkan kepemilikan dan haknya,  menjamin  transparansi  dan perlindungan hukum. Setiap pemegang  hak  diberikan  sertifikat hak  atas  tanah  untuk  mengukuhkan status  hukum  mereka,  sehingga prosesnya menjadi lebih mudah. Penelitian  ini  penting  karena berfokus  pada  sistem  publikasi  di Indonesia,  yang  didasarkan  pada Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah. Sistem  ini  dicirikan  sebagai  sistem publikasi  negatif  dengan pola  positif.
Ketiadaan kepastian hukum mengenai  sertifikat  sebagai  tanda bukti  hak  atas  tanah  membuat penelitian  ini  menjadi  penting. Meskipun masyarakat
yang melakukan  pelanggaran  terhadap sertifikat  kepemilikan  tanah  telah diakui dalam UUPA, namun memiliki sertifikat  tidak  menjamin  kepastian hukum yang utuh bagi pemiliknya.
Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 memungkinkan  pihak  lain  yang merasa memiliki tanah tersebut untuk mengambil tindakan hukum terhadap organisasi  politik  yang  tercantum dalam  dokumen  resmi  tersebut (Santoso, 2017).  Kelemahan dari UU No.  24/1997  adalah  tidak  adanya jaminan dari
negara terkait
keakuratan data fisik dan data hukum
yang  diberikan.  Akibatnya,  pemilik sertifikat  menjadi  rentan,  yang disebut  sebagai  sistem  publikasi negatif. Penulis berkeinginan mengeksplorasi  konsep  kepastian hukum  bagi  pemegang  sertifikat  hak atas tanah menurut PP No. 24/1997.
Penulis sangat tertarik dengan sistem publikasi  negatif  yang  disebutkan dalam  peraturan  tersebut.  Penulis meyakini  bahwa  terdapat  norma hukum  yang  belum  jelas  mengenai kepastian hukum yang perlu dijelaskan  lebih  lanjut.  Penelitian  ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memberikan kepastian  hukum  kepada  pemegang sertifikat  hak  atas  tanah  melalui penggunaan  sistem  publikasi  negatif dalam pendaftaran tanah di Indonesia
B. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan bentuk  penelitian  yuridis  normatif yang  berfokus  pada  studi  hukum.
Hukum  dapat  didefinisikan  sebagai kumpulan  norma,  kaidah,  asas hukum,  doktrin  hukum,  dan  teori hukum. 9 Sumber  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi aturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum. Penelitian  hukum  yang  dimaksud menggunakan metodologi perundang-undangan,  yang  sesuai dengan  penelitian  ini.  Penelitian  ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang mengandalkan
9 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2024), hlm 133.
Lilik Warsito dan Urip Giyono, Prinsip pokok . . . 16
pendapat  ahli,  serta  pendekatan filosofis yang menggunakan paradigma  filosofis  di  dalam  aturan hukum.
C. Hasil dan Pembahasan Undang-Undang Pokok Agraria  berfokus  untuk  memastikan bahwa pemerintah memberikan jaminan  hukum  atas  hak-hak  atas tanah,  dan  melakukan  pendaftaran tanah  secara  menyeluruh  di  seluruh Indonesia. 10 Pendaftaran tanah mencakup  pengukuran,  pencatatan, dan  pengelolaan  hak-hak  atas  tanah,
termasuk peralihannya, melalui pemetaan  dan  pembukuan. 11 Salah satu  cara  untuk  menetapkan  dan mengukuhkan  hak  adalah  dengan memperoleh  surat-surat  tanda  bukti hak.  Untuk  lebih  memberikan kepastian  hukum,  pelaksanaan  hal tersebut berpedoman pada ketentuan yang  tercantum  dalam  Peraturan Pemerintah Tahun 1997 ini menekankan  kemampuan  sertifikat sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat
10 Murti,  “Melihat  Berbagai  Sistem Hukum  Di  Dunia  Dalam  Kajian  Pengantar Ilmu  Hukum”, Op.Cit ;  Damanik,  Hadiati, and  Jovian,  “Perlindungan  Hukum  Bagi Pemilik  Tanah  Dari  Aparat  Yang  Tidak Bertanggung Jawab.", Op.Cit . 11 Lihat  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria. Dalam pasal 19 ayat (2) Berbunyi: Pendaftaran  tersebut  dalam  ayat  (1)  pasal  ini meliputi:
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
atas  informasi  yang  dikandungnya, baik  dalam  arti  hukum  maupun fisik. 12 Undang-undang  ini  juga memperkuat  keabsahan  sertifikat sebagai  bukti  kepemilikan.  Hal  ini dapat  diterima  selama  informasi dalam  buku  tanah  dan  surat  ukur untuk properti tertentu sesuai dengan data fisik dan hukum secara tepat. 13 Sertifikat hak atas tanah adalah dokumen  hukum  yang  diperoleh melalui  proses  pendaftaran  tanah. Sertifikat  ini  berfungsi  sebagai  bukti kepemilikan,  tetapi  penting  untuk dicatat  bahwa  sertifikat  ini  tidak sempurna. Dalam kasus-kasus tertentu,  sertifikat  dapat  dibatalkan jika ditemukan cacat hukum. Pendaftaran diperlukan
untuk sertifikat  hak  atas  tanah  ketika sertifikat  tersebut  dialihkan,  dihapus, atau  dibebani  hak  lain,  sebagaimana
12 Dalam  penjelasan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 menerangkan  tentang maksud  Pasal 19 Ayat (2)  huruf  c  UUPA,  sertifikat  berfungsi sebagai  bukti  atas  berbagai  hak,  seperti  hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik  atas  satuan  rumah  susun,  dan  hak tanggungan. Hak-hak ini dicatat dalam buku tanah. Lihat pada Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah. Lihat  juga  Pasal  32  Ayat  (1)  PP  Nomor  24 Tahun  1997  Menyatakan  bahwa  Sertifikat berfungsi  sebagai  bukti  kepemilikan  yang dapat dipertanggungjawabkan, selama informasinya  sesuai  dengan  surat  ukur  dan buku tanah.
13 Rezeki Aldila Rajab, Bambang Eko Turisno,  and  Anggita  Doramia  Lumbanraja, “Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah,” Notarius 13, no. 2 (2020): 642–54, https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31085.
Lilik Warsito dan Urip Giyono, Prinsip pokok . . . 17
dinyatakan  dalam  Pasal  23  ayat  (1) UUPA. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU- XIX/2021 telah memperkuat ketentuan  ini  dengan  menolak  uji materi pasal 23 UUPA. Gustav Radbruch mengidentifikasi empat aspek mendasar  yang  tercakup  dalam kepastian  hukum. Pertama ,  aspek penting  yang  perlu  diperhatikan adalah  bahwa  hukum  dianggap positif,  yang  berarti  bahwa  hukum tersebut  berasal  dari  undang-undang. Kedua ,  hukum  didasarkan  pada  fakta, yang  menunjukkan  bahwa  hukum tersebut  didasarkan  pada  kenyataan. Ketiga , sangat penting untuk menyampaikan informasi dengan cara yang  lugas  untuk  menghindari kebingungan  atau  kesalahpahaman. Keempat ,  sangat  penting  agar  hukum positif  tetap  stabil  dan  tidak  sering berubah. 14 Dalam  bukunya 'The Morality  of  Law' ,  Lon  Fuller menekankan  pentingnya  menjaga konsistensi  antara  peraturan  dan pelaksanaannya,  karena  hal  ini berkontribusi
pada
kepastian hukum. 15 Gagasan  ini  berlaku  untuk aspek-aspek praktis,
tindakan, perilaku,  dan  faktor-faktor  yang memengaruhi  pelaksanaan  hukum positif.
Urip  Santoso  menyarankan bahwa  ada  dua  cara  untuk  mencapai
14 Oksidelfa Yanto, Negara Hukum: Kepastian,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan Hukum (Bandung:  Pustaka  Reka  Cipta, 2020), hlm 28.
15 Lon  L  Fuller, The  Morality  of Law (London:  Yale  University  Press, 1963), hlm 39.
kepastian  hukum  untuk  hak  atas tanah. 16 Pertama ,  penting  untuk memiliki  dokumen  hukum  yang mudah  dipahami  dan  diikuti,  serta ditegakkan  secara  konsisten  sesuai dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan.
Kedua , pendaftaran tanah memungkinkan  pemilik  tanah  untuk menunjukkan  bukti  hak-hak  mereka.
Mereka  menjalankan  otoritas  mereka di  area  yang  mereka  awasi  dan memberikan  informasi  terkait  tanah kepada  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  proses  hukum  terkait  tanah tersebut.
Kepastian  Hukum  dalam  Sistem Publikasi  Positif  dan  Negatif Pendaftaran Tanah di Indonesia
Sebelum  penerapan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997, pendaftaran tanah di bawah Undang- Undang  Pokok  Agraria  dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10  Tahun  1961.  Undang-undang  di bidang  pertanahan  ini  berfokus  pada sistem  publikasi  yang  memiliki  aspek negatif dan positif. 17
Sistem pendaftaran yang diterapkan di suatu negara ditentukan oleh aturan hukum yang  diadopsi  oleh  negara  tersebut dalam  mengalihkan  hak.  Ada  dua jenis  standar  yang  sah,  yaitu  aturan itikad  baik  dan  pedoman nemo  plus
16 Urip  Santoso, Hukum  Agraria Dan  Hak-Hak  Atas  Tanah (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm
82. 17 Marthin Luther Lambonan, “Pendaftaran  Tanah  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia  Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997,” Lex  Et  Societatis VI, no. 8 (2018): 1–26.
Lilik Warsito dan Urip Giyono, Prinsip pokok . . .
18
juris . 18 Konsep Nemo  plus  juris mengatakan  bahwa  tidak  dapat mengalihkan hak yang telah dimiliki. 19 Metode  prinsip Nemo  plus  juris menggunakan sistem publikasi negatif,  sedangkan  sistem  Prinsip Itikad  Baik  menggunakan  sistem publikasi  positif. 20 Namun,  tidak  ada satu pun negara di dunia yang secara ketat  menganut  salah  satu  dari prinsip-prinsip tersebut, karena keduanya  memiliki  kelebihan  dan kekurangan masing-masing. Sistem pendaftaran hak merupakan  komponen  penting  dari sistem  publikasi  positif.  Sistem  ini memastikan  bahwa  nama  pemegang hak  atas  tanah  terdaftar. 21 Nama seseorang  dimasukkan  dalam  daftar untuk  memberi  mereka  hak  yang tidak  dapat  diganggu  gugat,  yang berarti  hak  mereka  tidak  dapat diganggu  gugat.  Semua  informasi dalam  daftar  tersebut  sepenuhnya akurat.  Sertifikat  hak  milik  adalah satu-satunya  bukti  kepemilikan  tanah yang  lengkap  di  bawah  sistem
18 Fanny  Amelia  Legianty,  Yunanto, and Irawati, “Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Melanggar  Asas  Nemo  Plus  Juris  Pada Pendaftaran Tanah,” Perjanjian Jual Beli Tanah Yang  Melanggar  Asas  Nemo  Plus  Juris  Pada Pendaftaran Tanah 12, no. 2 (2019): 1027–39. 19 Legianty,  Yunanto,  and  Irawati, Ibid . 20 Legianty,  Yunanto,  and  Irawati, Ibid . 21 et  al.,  “Analisis  Prospek Pemberlakukan  Sistem  Pendaftaran  Tanah Publikasi  Positif  Dan  Aspek  Kepastian Hukum  Pemegang  Hak  Atas  Tanah,” Acta Diurnal  Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan  Dan Ke-PPAT-An 4,  no.  1  (2020):  52–67, https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.257.
publikasi  positif. 22 Meskipun  orang yang  memegang  hak  tersebut  bukan pemilik  sebenarnya,  pendekatan  ini menjamin  bahwa  nama  mereka tercatat  dalam  buku  tanah  dan melindungi  mereka  dari  kehilangan hak tersebut. Pengaturan ini memberikan  kepercayaan  yang  lebih besar  kepada  pemilik  tunggal  yang memegang hak atas tanah. 23
Sistem  pendaftaran  tanah  yang menggunakan sistem publikasi positif memiliki  beberapa  fitur  penting. Pertama ,  sertifikat  yang  diterbitkan sebagai  bukti  hak  dianggap  mutlak, yang  berarti  bahwa  informasi  yang terkandung  di  dalamnya  tidak  dapat diganggu gugat, sehingga memberikan  tingkat  kepercayaan yang  tinggi  terhadap  buku  tanah. Kedua ,  negara  yang  bertindak  sebagai pendaftar memastikan bahwa informasi  hukum  dan  fisik  dalam pendaftaran  adalah  akurat. Ketiga , sistem  ini  menggunakan  sistem pendaftaran  hak  dan  memberikan kompensasi  kepada  pihak-pihak  lain yang  mungkin  mengalami  kerugian akibat  penerbitan  sertifikat  tanah. Keempat , pihak ketiga yang memperoleh tanah dengan itikad baik akan  mendapatkan  perlindungan hukum  yang  kuat. Kelima ,  prosedur
22 et al, Ibid . 23 Helena  Sumiati,  Andriansah,  and Bagio  Kadaryanto,  “Kepastian  Hukum Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Dalam Hukum  Pertanahan  Indonesia,” YUSTISIA
MERDEKA :  Jurnal  Ilmiah  Hukum 7,  no.  2 (2021): 135–45, https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.111.
Lilik Warsito dan Urip Giyono, Prinsip pokok . . .
19
pendaftaran  tanah  dilakukan  dengan sangat teliti 24 . Dalam  sistem  pendaftaran positif,  jika  ada  klaim  yang  salah, negara  bertanggung  jawab  untuk memberikan  kompensasi  kepada penggugat  yang  haknya  terbukti benar.  Sistem  ini  juga  memasukkan prinsip  ketidaklayakan  dan  ganti  rugi untuk  mengkompensasi  kesalahan dalam sertifikasi hak atas tanah. Ganti rugi  adalah  tentang  menyelamatkan seseorang  dari  kerugian.  Ini  adalah istilah asuransi yang berarti melindungi  Seseorang  dari  kerusakan atau  kerugian.  Pada  dasarnya,  ini adalah tentang memberikan kompensasi  finansial  untuk  setiap kerugian yang derita dan menempatkan  seseorang  kembali  ke posisi  yang  sama  seperti  sebelum kejadian. Sebagian besar negara maju dengan  administrasi  pertanahan  yang tertata rapi, seperti Australia,
Singapura,  dan  Swiss,  mengklaim menggunakan sistem publikasi positif ini. 25 Sistem pendaftaran tanah beroperasi melalui sistem pendaftaran akta.  Sertifikat  diterbitkan  sebagai bukti  hak,  dan  dianggap  dapat
24 Putu  Astika  Yasa  and  Nyoman Bagiastra,  “Kedudukan  Sertipikat  Hak  Atas Tanah  Terkait  Berlakunya  Sistem  Publikasi Negatif Di Indonesia,” Jurnal Magister Hukum Udayana 10,  no.  4  (2021):  827–40, https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i 04.p12.
25 Desi  Apriani  and  Arifin  Bur, “Kepastian  Hukum  Dan  Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah  Di  Indonesia,” Jurnal  Bina  Mulia Hukum 5,  no.  2  (2020):  220–39, https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11.
diandalkan selama tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya.
Namun,  penting  untuk  diperhatikan bahwa  sertifikat  bukanlah  satu- satunya bukti hak. Negara tidak dapat menjamin  keakuratan  fakta  hukum dan  fakta  fisik  dalam  pendaftaran tanah dengan metode ini, yang dapat mempengaruhi  kepastian  hukum. Sistem  ini  bergantung  pada  konsep lembaga  yang  sudah  kadaluarsa, khususnya aqquisitive  verjaring atau adverse possessive. Indira Retno Aryatie, Oemar  Moechthar,  Angela  Melani Widjaja (2022)    Menyatakan  bahwa, jika  ada  pihak  lain  yang  dirugikan, mereka  dapat  meminta  pemerintah, yang bertindak sebagai penyelenggara pendaftaran  tanah,  untuk  mencabut sertifikat tersebut. 26 Dalam situasi ini, petugas  pendaftaran  tanah  berperan pasif  dan  hanya  menerima  informasi yang  diberikan  oleh  pihak  yang meminta pendaftaran tanah. Ketika  seseorang  membeli tanah  dari  orang  yang  bukan pemiliknya, mereka tidak mendapatkan  hak  baru.  Sistem  ini diatur  oleh  prinsip Nemo  plus  juris , yang  berarti  bahwa  seseorang  tidak dapat  melepaskan  atau  mengalihkan hak  melebihi  apa  yang  mereka  miliki saat  ini.  Mengingat  ketidakmampuan negara  untuk  menjamin  keakuratan data,  penting  untuk  tidak  begitu  saja mempercayai  informasi  hukum  atau fisik  dalam  pendaftaran  tanah  sistem
26 Angela  Melani  Widjaja  Indira Retno
Aryatie, Oemar Moechthar, “Kekuatan  Pembuktian  Sertipikat  Hak  Atas Tanah  (Konvensional  Dan  Elektronik),”
Perspektif Hukum 22, no. 1 (2022): 1–28.
Lilik Warsito dan Urip Giyono, Prinsip pokok . . .
20
negatif.  Dengan  demikian,  individu yang  merasa  memiliki  hak  atas  tanah dapat  menggunakan  sistem  hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Setelah Undang-Undang Pokok Agraria  disahkan,  pendaftaran  tanah di  Indonesia  sekarang  beroperasi  di bawah  sistem  pendaftaran  hak  milik. Sistem  ini  ada  karena  hukum  adat  di Indonesia  mengalihkan  hak  atas tanah  dengan  cara  yang  lugas  dan jelas,  dengan  fokus  pada  uang  dan transparansi.  UUPA  menggunakan sistem  kombinasi  di  mana  aspek- aspek  positif  dikedepankan.  Ayat  (2) dari  Pasal  19  menyoroti  pentingnya memberikan  surat-surat  tanda  bukti hak  atas  tanah  untuk  pendaftaran tanah.  Surat-surat  ini  berfungsi sebagai  alat  bukti  yang  kuat.  Selain itu,  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA menekankan  bahwa  pendaftaran tanah  dilakukan  oleh  pemerintah untuk menjamin kepastian hukum. Pendaftaran tanah di Indonesia tidak  mengatur  secara  ketat  sistem pendaftaran  tanah  yang  dianutnya. UUPA  dan  PP  No.  24  tahun  1997 menyatakan bahwa pendaftaran tanah memerlukan  bukti  surat-surat  tanda bukti hak sebagai alat bukti yang kuat. Sertifikat hak atas tanah dianggap sah kecuali  ada  bukti  yang  menunjukkan sebaliknya.
Sertifikat
berfungsi
sebagai  alat  yang  berguna  untuk menunjukkan  hak,  tetapi  bukan merupakan bukti yang sangat mudah atau mutlak.
Sistem  pendaftaran  tanah  di Indonesia  memiliki  sistem  publikasi negatif  yang  lemah  dalam  hal menjamin  kepastian  hukum.  Hal  ini
dapat  menimbulkan  potensi  tuntutan hukum  dari  pihak  lain,  dan sayangnya,  pemerintah  cenderung pasif  dalam  situasi  seperti  ini. Kepastian  hukum  dalam  sistem pendaftaran  tanah  di  Indonesia  tidak dapat  dicapai  tanpa  adanya  kepastian hukum. Hal ini dapat dicapai melalui konsep  hukum  yang  disebut  dengan adverse  possession ,  yang  diakui  dalam prinsip-prinsip Burgelijke  Wetboek . Konsep  ini  didasarkan  pada  gagasan kepastian  hukum  dan  juga  dikenal sebagai rechtsverwerking dalam  hukum adat. 27 Lembaga rechtsverwerking dalam pendaftaran  tanah  memiliki  syarat- syarat  tertentu  yang  harus  dipenuhi. Syarat-syarat  tersebut  antara  lain: tanah  harus  memiliki  sertifikat  yang diterbitkan  untuknya,  harus  ada penguasaan  fisik  yang  nyata  atas tanah tersebut, harus ada unsur itikad baik,  dan  jangka  waktu  lima  tahun harus  sudah  terlewati. 28 Lembaga rechtsverwerking  dapat  mengatasi masalah  kepastian  hukum  dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia.
27 I  Ketut  Oka  Setiawan,  Tetti Samosir,  and  Indah  Harlina,  “Penerapan Rechtsverwerking  Yang  Ada  Pada  Hak Ulayat  Menguatkan  Sistem  Publikasi  Positif Dalam  Pendaftaran  Tanah,” Otentik’s :  Jurnal Hukum  Kenotariatan 4,  no.  2  (2022):  114–35, https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3508.
28 Oka  Setiawan,  Samosir,  and Harlina, Ibid .
Lilik Warsito dan Urip Giyono, Prinsip pokok . . .
21

## D. Kesimpulan
Tujuan utama sertifikat hak atas tanah  adalah  untuk  menetapkan kepemilikan  dengan  cara  yang  kuat, aman,  dan  tidak  dapat  dipengaruhi oleh  pihak  lain.  Negara  bertanggung jawab  untuk  mengelola  pendaftaran tanah  untuk  memastikan  kepastian hukum,  sebagaimana  diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa sistem  publikasi  yang  berlaku  di Indonesia  saat  ini  tidak  memberikan kepastian hukum dalam hal penggunaan  sertifikat  sebagai  bukti hak  atas  tanah.  Hal  ini  disebabkan oleh  sistem  publikasi  negatif  dengan pola  positif,  seperti  yang  tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang
Pendaftaran  Tanah.  Untuk  mencapai stabilitas hukum, beberapa perubahan diperlukan.  Publikasi  pendaftaran tanah di Indonesia telah menerapkan skema  penerbitan.  Penelitian  ini menawarkan  solusi  untuk  masalah kepastian  hukum  bagi  pemegang sertifikat  hak  milik.  Penelitian  ini menyarankan untuk mengubah peraturan  pendaftaran  tanah  dari sistem  publikasi  negatif  menjadi sistem publikasi positif murni.
Daftar Pustaka Buku
Lon  L  Fuller. The  Morality  of  Law . London:  Yale  University  Press,
1963.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2024.
Santoso,  Urip. Hukum  Agraria  Dan Hak-Hak  Atas  Tanah .  Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005.
Yanto,  Oksidelfa. Negara  Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan  Hukum .  Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

## Jurnal
Agustalita,  Dinda  Heidiyuan,  and Deni  Setya  Bagus  Yuherawan. “Makna  Kepentingan  Umum Pada  Kewenangan  Deponering Dalam  Perspektif  Kepastian Hukum.” Jurnal Suara Hukum 4, no. 1 (2023): 160–89. https://doi.org/10.26740/jsh.v 4n1.p160-189. Apriani,  Desi,  and  Arifin  Bur. “Kepastian Hukum Dan Perlindungan  Hukum  Dalam Sistem  Publikasi  Pendaftaran Tanah  Di  Indonesia.” Jurnal Bina  Mulia  Hukum 5,  no.  2 (2020): 220–39. https://doi.org/10.23920/jbmh .v5i2.11. Ardani,  Mira  Novana.  “Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum.” Gema Keadilan 6, no. 3 (2019): 268–86. https://doi.org/10.14710/gk.20
19.6659.
Arung  La’bi,  Joshua  Melvin,  Sri Susyanti Nur, and Kahar Lahae. “Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (Ptsl)  Terhadap  Tanah
Lilik Warsito dan Urip Giyono, Prinsip pokok . . . 22 Tongkonan.” SUPREMASI: Jurnal  Pemikiran,  Penelitian  Ilmu- Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya 16,  no.  1  (2021): 118. https://doi.org/10.26858/supre masi.v16i1.20548.
Damanik,  Gabriel  Yericho,  Mia
Hadiati,  and  Erland  Jovian. “Perlindungan  Hukum  Bagi Pemilik  Tanah  Dari  Aparat Yang Tidak Bertanggung Jawab.” Jurnal Kewarganegaraan 7, no. 1 (2023): 909–17. Indah  Sari.  “Hak-Hak  Atas  Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok  Agraria  (UUPA).” Jurnal Mitra Manajemen 9, no. 1 (2017): 15–33.
https://journal.universitassurya darma.ac.id/index.php/jmm/art icle/view/492. Indira Retno Aryatie, Oemar Moechthar, Angela Melani Widjaja. “Kekuatan Pembuktian Sertipikat  Hak  Atas  Tanah (Konvensional Dan Elektronik).” Perspektif  Hukum
22, no. 1 (2022): 1–28.
Iwan  Permadi.  “Kedudukan  Hukum
Persewaan  Tanah  Negara.” Perspektif  Hukum 16,  no.  2 (2016): 139–53. https://doi.org/10.30649/ph.v1 6i2.48. Lambonan, Marthin Luther. “Pendaftaran  Tanah  Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.” Lex Et
Societatis VI, no. 8 (2018): 1–26.
Legianty,  Fanny  Amelia,  Yunanto, and Irawati. “Perjanjian Jual Beli Tanah  Yang  Melanggar  Asas Nemo Plus Juris Pada Pendaftaran  Tanah.” Perjanjian Jual  Beli  Tanah  Yang  Melanggar
Asas  Nemo  Plus  Juris  Pada Pendaftaran  Tanah 12,  no.  2
(2019): 1027–39.
Murti, I Made Gede Wisnu. “Melihat
Berbagai  Sistem  Hukum  Di Dunia  Dalam  Kajian  Pengantar Ilmu  Hukum.” Jurnal  Komunitas Yustisia 4, no. 3 (2022): 959–69. https://doi.org/10.23887/jatay u.v4i3.43196.
Oka Setiawan, I Ketut, Tetti Samosir, and  Indah  Harlina.  “Penerapan Rechtsverwerking  Yang  Ada Pada  Hak  Ulayat  Menguatkan Sistem  Publikasi  Positif  Dalam Pendaftaran  Tanah.” Otentik’s : Jurnal  Hukum  Kenotariatan 4,  no. 2 (2022): 114–35. https://doi.org/10.35814/otent ik.v4i2.3508. Rajab,  Rezeki  Aldila,  Bambang  Eko
Turisno,  and  Anggita  Doramia Lumbanraja.  “Sertifikat  Hak Atas  Tanah  Dalam  Kepastian Hukum  Pendaftaran  Tanah.” Notarius 13,  no.  2  (2020):  642–
54. https://doi.org/10.14710/nts.v 13i2.31085.
Sumarja,  Fx.  “Bangun  Hukum Agraria Nasional Berbasis Nilai-
Lilik Warsito dan Urip Giyono, Prinsip pokok . . . 23 Nilai Pancasila Di Era Globalisasi.” Jurnal Media Hukum 19,  no.  2  (2012):  293– 306.
Sumiati,  Helena,  Andriansah,  and
Bagio  Kadaryanto.  “Kepastian
Hukum  Sertifikat  Hak  Milik Atas  Tanah  Dalam  Hukum
Pertanahan Indonesia.” YUSTISIA  MERDEKA :  Jurnal Ilmiah  Hukum 7,  no.  2  (2021): 135–45. https://doi.org/10.33319/yume .v7i2.111.
Nur  Susilowati,  Mulyani  Djakaria, and  Ida  Nurlinda.  “Analisis Prospek  Pemberlakukan  Sistem Pendaftaran  Tanah  Publikasi Positif  Dan  Aspek  Kepastian Hukum  Pemegang  Hak  Atas Tanah.” Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum  Kenotariatan  Dan  Ke- PPAT-An 4,  no.  1  (2020):  52– 67. https://doi.org/10.23920/acta. v4i1.257.
Yasa,  Putu  Astika,  and  Nyoman
Bagiastra. “Kedudukan Sertipikat  Hak  Atas  Tanah Terkait Berlakunya Sistem Publikasi Negatif Di Indonesia.”
Jurnal  Magister  Hukum  Udayana 10,  no.  4  (2021):  827–40. https://doi.org/10.24843/JMH U.2021.v10.i04.p12.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok
Agraria Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah