E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 5, Mei 2024

## PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEREKONOMIAN DITINJAU DARI HUKUM NIAGA
Budi Praptawismacaya Amir Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia Email: budipamir30@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan besar dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  dunia  bisnis.  Transaksi  elektronik  (e- commerce)  telah  menjadi  semakin  populer  dan  banyak  digunakan  oleh  berbagai  pihak. Penggunaan TIK dalam transaksi bisnis menghadirkan berbagai aspek hukum yang perlu dikaji  dan  dipahami,  hal  ini  penting  untuk  memastikan  kepastian  hukum  dan  melindungi hak-hak  para  pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  elektronik.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  menganalisis  berbagai  aspek  hukum  yang  relevan  dengan  penggunaan  TIK  dalam transaksi  bisnis  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  studi  literatur.  Data  yang  telah terkumpul kemudian dianalisa dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  aspek  hukum  yang  relevan dengan  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  transaksi  bisnis  meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem Elektronik (PP 82/2012), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik  (Permen  Kominfo 20/2016),  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UU Perlindungan Konsumen) serta KUHP.
Kata kunci: Kapita Selekta, Hukum Bisnis, Transaksi Elektronik

## Abstract
The development of information and communication technology (ICT) has brought major changes in various aspects of life, including in the business world. Electronic transactions (e-commerce) have become increasingly popular and widely used by various parties. The use of ICT in business transactions presents various legal aspects that need to be studied and  understood,  this  is  important  to  ensure  legal  certainty  and  protect  the  rights  of  the parties involved in electronic transactions. The aim of this research is to analyze various legal aspects relevant to the use of ICT in business transactions in Indonesia. This study used qualitative  research  methods.  The  data  collection  technique  in  this  research  is  literature study.  The  data  that  has  been  collected  is  then  analyzed  in  three  stages,  namely  data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that the legal aspects relevant to the use of information and communication technology in business transactions  include  Law  Number  11  of  2008  concerning  Electronic  Information  and Transactions  (UU  ITE),  Government  Regulation  Number  82  of  2012  concerning  the Implementation  of  Electronic  Systems  (PP  82/2012  ),  Regulation  of  the  Minister  of Communication  and  Information  Technology  Number  18  of  2014  concerning  the Implementation  of  Electronic  Certificates  (Permen  Kominfo  18/2014),  Law  Number  8  of 1999 concerning Consumer Protection (Consumer Protection Law) and the Criminal Code.
Keywords : Capita Selecta, Business Law, Electronic Transactions

## Pendahuluan
Pada sebuah bisnis, transaksi sering kali merujuk pada kegiatan ekonomi di mana barang  atau  jasa  dibeli,  dijual,  atau  ditukar  antara  perusahaan  atau  individu,  hal  ini melibatkan berbagai proses, mulai dari negosiasi harga, pembuatan kontrak, pembayaran, pengiriman  barang  atau  jasa,  hingga  penyelesaian  administrasi  dan  pembukuan. Sementara itu, dalam konteks keuangan, transaksi bisa merujuk pada berbagai aktivitas seperti pembelian atau penjualan saham, obligasi, mata uang, atau instrumen keuangan lainnya.  Transaksi  keuangan  ini  sering  dilakukan  di  pasar  keuangan  atau  platform perdagangan online.
Secara umum, transaksi melibatkan pertukaran nilai ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat. Ini bisa dalam bentuk pembayaran uang tunai, pembayaran elektronik, atau pertukaran  aset  lain  yang  memiliki  nilai  ekonomi.  Selain  itu,  transaksi  juga  dapat mencakup berbagai perjanjian, kontrak, atau kesepakatan hukum lainnya yang mengatur hubungan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  tersebut.  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) memberikan  definisi  tentang  transaksi  elektronik  dalam  Pasal  1  ayat  (4),  yang menyatakan:
"Transaksi  Elektronik  adalah  setiap  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  satu orang atau lebih dengan menggunakan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah."
Dalam konteks ini, "informasi atau dokumen elektronik" mencakup segala bentuk data,  pesan,  teks,  gambar,  suara,  atau  perekaman  dalam  bentuk  elektronik,  yang  bisa disimpan,  diproses,  dan  ditransmisikan  melalui  sistem  elektronik.  Dengan  demikian, transaksi  elektronik  memiliki  arti  lebih  luas  dari  transaksi  bisnis  secara  umum  yang dibatasi oleh konteks ekonomi dan keuangan tetapi diperluas hingga mencakup berbagai jenis kegiatan hukum, seperti pembelian dan penjualan barang atau jasa secara online, pertukaran dokumen elektronik seperti kontrak, surat perjanjian, dan faktur, serta segala bentuk interaksi hukum lainnya yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai mediumnya. Lebih lanjut akan dibahas aspek Cyber Law ini terhadap  tujuan dari pembentukan Undang-undang dan tatanan social, Perlindungan Konsumen, Perpajakan dan Bea Cukai serta Keamanan dan Privasi Data Elektronik.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah lanskap bisnis  secara  signifikan,  terutama  dengan  munculnya  transaksi  elektronik  atau  e- commerce  yang  semakin  populer  dan  tersebar  luas.  Penggunaan  TIK  dalam  transaksi bisnis  membawa  implikasi  hukum  yang  penting  untuk  dipahami.  Aspek  hukum  ini mencakup  berbagai  peraturan  dan  regulasi  yang  mengatur  proses  dan  tanggung  jawab dalam  transaksi  elektronik.  Kajian  terhadap  aspek  hukum  ini  menjadi  sangat  penting untuk  memastikan  kepastian  hukum  dan  melindungi  hak-hak  para  pihak  yang  terlibat dalam transaksi elektronik. Sehingga dengan memahami kerangka hukum yang berlaku, pelaku bisnis dapat mengurangi risiko hukum dan memastikan bahwa transaksi elektronik mereka dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu,  pemahaman  yang  mendalam  tentang  aspek  hukum  dalam  transaksi  elektronik merupakan hal yang krusial dalam konteks bisnis modern yang didorong oleh teknologi informasi.
Penelitian  terdahulu  oleh  Cahyadi  (2020)  meneliti  aspek  hukum  pemanfaatan digital  signature  dalam  meningkatkan  efisiensi,  akses  dan  kualitas  fintech  syariah
menunjukan  bahwa  penggunaan  tanda  tangan  digital  dalam  transaksi  keuangan  telah diatur  dalam  UU  ITE  serta  aturan  turunannya  berupa  POJK  bahwa  fatwa  DSN  MUI. Produk  PrivyID  telah  diakui  oleh  pemerintah  baik  oleh  Kementerian  Informatika, Kementerian  dalam  negeri,  Bank  Indonesia  dan  OJK.  Kedepannya  diharapkan  agar penggunaaan  tandatangan  digital  yang  merupakan  hal  baru  perlu  upaya  sosialisasi  di masyarakat terutama dalam sektor bisnis dan pemerintahan.
Penelitian lain oleh Ramli et al. (2020) meneliti aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital, hasil penelitian menunjukan bahwa upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan secara preventif, represif, protektif, solutif, dan alternatif melalui penyelesaian sengketa, baik jalur litigasi maupun nonlitigasi sehingga perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  memanfaatkan  platform e - commerce sebagai sarana alternatif dalam berbelanja online dapat terjamin dengan adanya upaya hukum  dari  pemanfaatan  regulasi  yang  mengatur  tentang  perdagangan  elektronik khususnya pada platform e-commerce .
Kebaharuan penelitian ini adalah dari obyek penelitian yakni aspek hukum yang relevan dengan penggunaan TIK dalam transaksi bisnis di Indonesia belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian  ini  juga  memberikan  kontribusi  teoritis  dengan  memperluas pemahaman tentang hukum bisnis terkait transaksi elektronik di Indonesia. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan dalam bidang hukum bisnis dan  teknologi  informasi,  serta  memberikan  sumbangan  terhadap  pengembangan kebijakan  yang  berkaitan  dengan  regulasi  transaksi  elektronik  di  Indonesia. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  berbagai  aspek  hukum  yang  relevan  dengan penggunaan TIK dalam transaksi bisnis di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode  kualitatif merupakan  sebuah  pendekatan  dalam  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memahami  dan menjelaskan  fenomena  dengan  mendalam  melalui  pengumpulan  data  non-numerik. Pendekatan  ini  lebih  bersifat  deskriptif  dan  menekankan  pada  proses  interpretasi  data untuk memahami konteks sosial, budaya, dan psikologis dari subjek yang diteliti (Ardyan et al., 2023). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur merupakan pendekatan yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan riset, dan dokumen lainnya untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian (Rifa’i, 2023). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa  dalam  tiga  tahapan  yakni  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Zaman digital saat ini telah membawa dampak besar di berbagai sektor kehidupan. Kecepatan  dan  kemudahan  akses  internet  telah  mengubah  cara  manusia  berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. Perkembangan digital technology telah menciptakan gaya  hidup  yang  instan  dan  serba  cepat,  di  mana  informasi  dapat  disebarkan  dengan sangat cepat dalam hitungan detik. Revolusi Industri yang terjadi menandai perubahan mendasar dalam cara produksi dan bisnis dilakukan. Manusia semakin terlibat dengan teknologi  digital  yang  semakin  dekat  dengan  kehidupan  sehari-hari.  Revolusi  industri melalui  teknologi  digital  mencerminkan  perubahan  bagi  setiap  manusia  dalam  segala bidang (Megawati, 2021).
Dalam  kurun  waktu  beberapa  tahun  terakhir,  pengguna  internet  di  Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII),  pada  tahun  2024,  jumlah  pengguna internet mencapai 221.563.479 orang dari total populasi Indonesia sebanyak 278.696.200 orang  pada  tahun  2023.  Berdasarkan  hasil  survei  tersebut  pada  tahun  2024,  tingkat penetrasi  internet  di  Indonesia  mencapai  79,5%.  Angka  ini  menunjukkan  peningkatan sebesar  1,4%  dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya.  Sejak  tahun  2018,  tingkat penetrasi  internet  di  Indonesia  terus  mengalami  pertumbuhan,  mulai  dari  64,8%  pada tahun tersebut, kemudian 73,7% pada tahun 2020, 77,01% pada tahun 2022, dan 78,19% pada  tahun  2023.  Ini  menandakan  peningkatan  konsisten  grafik  tren  positif  penetrasi internet Indonesia dalam lima tahun terakhir yang naik secara signifikan (APJII, 2024).
Berdasarkan hasil survei yang menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia terus  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Fakta  ini  menjadi  peluang  yang  diakui oleh sebagian besar pelaku usaha, sebagian besar masyarakat menyadari akan keberadaan internet  bukan  hanya  sekedar  untuk  mencari  informasi,  komunikasi,  dan  hiburan  saja melainkan sebagai sarana untuk berbisnis. Sebelumnya, kegiatan bisnis terutama berpusat pada metode konvensional, tetapi sejak hadirnya internet, bisnis konvensional mengalami transformasi  menjadi  bisnis  online  (Rahmidani,  2015).  Perubahan  ini  mencerminkan dampak positif internet terhadap dunia bisnis secara keseluruhan, sehingga berdasarkan hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  APJII,  bisnis  elektronik  dianggap  sebagai  "ladang bisnis" yang memiliki potensi untuk terus berkembang.
Menurut  Fitriana  dan  Harun  (2020)  perkembangan  perdagangan  elektronik  (e- commerce)  yang  pesat  telah  mengubah  secara  signifikan  cara  konsumen  melakukan pembelian produk atau jasa. Lonjakan transaksi e-commerce melalui internet dianggap sebagai  dampak  positif  dari  revolusi  internet.  Jika  sebelumnya  konsumen  harus  pergi secara  fisik  ke  pasar  untuk  membeli  barang  atau  menyewa  layanan,  konsumen  e- commerce dapat dengan mudah mendapatkan produk atau layanan yang mereka butuhkan hanya  dengan  beberapa  klik.  Potensi  e-commerce  terletak  pada  kemampuannya  untuk memudahkan konsumen mendapatkan produk atau layanan tanpa harus mengatasi jarak fisik yang jauh. Melalui internet, berbagai produk dan layanan tersedia bagi konsumen e- commerce, menciptakan sebuah revolusi besar dalam perilaku belanja manusia. Seiring dengan  berkembangnya  konsumen  e-commerce,  revolusi  ini  dianggap  sebagai  yang terbesar dalam sejarah umat manusia. Adanya kemudahan dalam mendapatkan produk atau layanan melalui e-commerce telah mengubah paradigma tradisional konsumen dan memberikan alternatif yang lebih efisien serta praktis dalam berbelanja. Kemudahan yang ditemui  dalam  e-commerce  juga  memiliki  dampak  signifikan  pada  cara  transaksi dilakukan,  di  mana  kini  transaksi  dapat  terealisasi  tanpa  perlu  pertemuan  langsung, melainkan  melalui  media  komunikasi  yang  terhubung  dengan  jaringan  internet.  Jenis transaksi ini dikenal sebagai transaksi elektronik merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan  menggunakan  komputer,  jaringan  komputer,  atau  media  elektronik  lainnya (Parmitasari, 2021).
Namun, peningkatan yang cukup signifikan dalam volume jual-beli dalam transaksi elektronik  perlu  diwaspadai,  karena  dibandingkan  dengan  perdagangan  konvensional, transaksi  elektronik  memiliki  risiko  yang  lebih  tinggi.  Meskipun  e-commerce memberikan  keuntungan,  penggunaannya  juga  berpotensi  menimbulkan  kerugian  bagi para pengguna. Salah satu kerugian serius yang dapat terjadi adalah serangan cybercrime, yang berpotensi menyebabkan kebocoran data pengguna dan penyalahgunaan data untuk kegiatan kriminal. Masalah ini menjadi ancaman serius dan memerlukan perhatian lebih.
Serangan  kejahatan  siber  sebagai  risiko  transaksi  elektronik  mengharuskan  penyedia layanan  e-commerce  mencari  solusi  untuk  meningkatkan  keamanan  konsumen  dan melindungi  data  secara  lebih  efektif.  Namun,  ternyata  solusi  ini  tidak  selalu  dapat mengatasi serangan cybercrime dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan adanya  undang-undang  yang  mengatur  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  e- commerce untuk menghindari risiko yang dapat mengancam keamanan konsumen (Ady et al., 2022).
Aspek  hukum  dianggap  sangat  penting  dalam  suatu  masyarakat,  dimaksudkan untuk  mewujudkan  lingkungan  masyarakat  yang  nyaman  dan  adil.  Hukum  tidak dirancang agar dilanggar, melainkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara  (Putri,  2022).  Dalam  hal  penggunaan  teknologi  dan  informasi  dalam  transaksi elektronik,  penting  adanya  aspek  hukum  yang  berperan  sebagai  payung  hukum. Tujuannya tidak hanya untuk melindungi warga negara dari risiko transaksi elektronik, tetapi juga untuk mengembangkan perekonomian negara. Beberapa aspek hukum yang relevan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi bisnis meliputi:
1. Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE).
Undang-Undang UUITE mengatur tujuan dan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, hal yang diatur mencakup tata cara transaksi elektronik, kewajiban, dan perlindungan hukum.
2. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, perubahan pertama atas UU ITE nomor 11 tahun 2008.
Undang-Undang  ini,  difokuskan  pada  upaya  perlindungan  terhadap penyalahtafsiran hak privasi. Kemudian menetapkan penyebaran informasi diatur sebagai delik aduan, bukan sebagai tindak pidana umum. Selain itu, perubahan ini juga  mengatur  ketentuan  terkait  penggeledahan,  penyitaan,  penangkapan, penahanan, pemutusan akses, dan sejumlah hal lainnya untuk tujuan kepentingan dan keamanan publik.
3. Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, perubahan kedua atas UU ITE nomor 11 tahun 2008.
Undang-Undang perubahan ini bertujuan untuk menjaga lingkungan digital agar tetap  bersih,  sehat,  beretika,  produktif,  dan  adil.  Selanjutnya,  perubahan  ini bertujuan  memberikan  kejelasan  terhadap  multitafsir  dan  kontroversi  yang mungkin timbul di masyarakat terkait isu-isu digital. Selain itu, perubahan ini juga mengatur  aspek  transaksi  elektronik  dan  kontrak  elektronik  internasional.  Di samping  itu,  perhatian  khusus  diberikan  terhadap  perlindungan  anak  dalam penggunaan teknologi dan transaksi elektronik.
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem Elektronik (PP 82/2012)
Peraturan  yang  dikenal  sebagai  PP  82/2012  bertujuan  merinci  panduan penyelenggaraan  sistem  dan  transaksi  elektronik.  memuat  pembagian penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, lebih lanjut, PP ini juga menyajikan petunjuk teknis mengenai tata cara penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, termasuk pengamanan data dan perlindungan konsumen (Rosmayati, 2023) .
5. Peraturan  Mentri  Komunikasi  dan  Informatika  nomor  20  tahun  2016  tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
PP  82/2012,  memberikan  panduan  rinci  terkait  penyelenggaraan  sistem  dan transaksi  elektronik.  Kemudian  peraturan  ini  mencakup  aspek  pembagian tanggung jawab terkait penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Selain itu, PP  82/2012  menyajikan  petunjuk  teknis  mengenai  tata  cara  penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, yang mencakup langkah-langkah terkait pengamanan data dan perlindungan konsumen.
6. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindunga konsumen (UUPK) Undang-Undang PK mengatur sejumlah aspek, termasuk hak, kewajiban, sanksi, dan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Meskipun undang- undang  ini  tidak  secara  spesifik  dirancang  untuk  mengakomodir  transaksi elektronik, tetapi dapat diinterpretasikan dan diterapkan dengan memperhatikan ketentuan terkait transaksi dalam regulasi lain (Ramli et al., 2020).
7. KUHPperdata
Dalam  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata)  tetap  dapat  dijadikan acuan dalam hukum transaksi elektronik, misalnya Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal tersebut secara khusus menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian  dianggap  sah  dan  dapat  dianggap  mengikat  kedua  belah  pihak  yang terlibat dalam transaksi e-commerce (Anjani & Santoso, 2018).
Dalam lingkup transaksi elektronik, penting untuk menekankan beberapa aspek krusial dalam hukum yang melibatkan perlindungan konsumen, keamanan data privasi, dan aspek perpajakan. Aspek-aspek ini mencerminkan upaya untuk memastikan keadilan, keamanan,  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  dalam  lingkungan  transaksi  elektronik. Aspek-aspek tersebut di uraikan sebagai berikut:
1. Perlindungan Konsumen
Dalam  Pasal  8  UU  Perlindungan  Konsumen,  terdapat  kewajiban  bagi  pelaku usaha  untuk  memasarkan  produk  dengan  setidaknya  sesuai  dengan  deskripsi, tidak  menjual  barang  cacat  atau  tercemar,  serta  menjelaskan  kondisi  produk secara  rinci  sesuai  fakta  kepada  calon  pembeli.  Jika  terjadi  kerugian  dalam transaksi jual beli, Pasal 19 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa  pelaku  usaha  bertanggung  jawab  untuk  mengganti  kerugian  kepada konsumen, baik dengan mengembalikan uang konsumen, melakukan pertukaran produk  sejenis  atau  yang  senilai,  memberikan  pemeliharaan  kesehatan,  atau memberikan santunan.  Jika pelaku usaha enggan atau tidak bersedia bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi, konsumen dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain ganti rugi, Pasal 62 dan Pasal  63  UU  Perlindungan  Konsumen  menegaskan  adanya  sanksi  pidana  dan hukuman  tambahan  bagi  pelaku  usaha  yang  tetap  menolak  untuk  mengganti kerugian yang diakibatkannya. Untuk penyelesaian sengketa, Pasal 45 Ayat (2) memberikan opsi sukarela apakah akan melalui litigasi atau nonlitigasi, dengan catatan  bahwa  upaya  nonlitigasi  tidak  akan  menghapuskan  tanggung  jawab pidana. Sanksi pidana juga termaktub dalam Pasal 28 dan Pasal 45 Ayat (2) UU ITE, yang menyatakan bahwa perbuatan berbohong atau menyediakan informasi yang menyesatkan konsumen dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenai pidana penjara maksimal enam tahun atau denda maksimal Rp1 miliar (Ramli et al., 2020).
2. Keamanan data privasi
Dalam UU ITE Pasal 26 dijelaskan bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik  yang  terkait  dengan  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  dengan
persetujuan dari individu yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagai perubahan atas UU ITE sebelumnya, memberikan ketentuan yang lebih terperinci mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce. Undang-Undang  ini  menetapkan  dasar  hukum  yang  spesifik  untuk  melindungi data  pribadi  dan  memberikan  otoritas  kepada  pemerintah  untuk  menjaga masyarakat dari risiko penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik (Agung & Nasution, 2023). Pengguna memiliki hak untuk mengajukan keluhan kepada Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  dengan  alasan penyelenggara sistem informasi elektronik yang gagal memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna. Dalam konteks tindakan hukum, keluhan dapat berupa  pengaduan  tanpa  perlu  membuktikan  adanya  unsur  kerugian  yang mengakibatkan  kebocoran  data  pribadi.  Terkait  dengan  aspek  hukuman  atas pelanggaran  ketentuan  perlindungan  data  pribadi,  Pasal  36  Peraturan  Menteri Kominfo  Nomor  20  Tahun  2016  mengatur  tindakan  seperti  teguran  lisan  dan tertulis, pemberhentian sementara aktivitas usaha, atau pengumuman melalui situs dalam jaringan (situs online) (Kesuma et al., 2021).
3. Pajak transaksi elektronik Penarikan pajak pada transaksi elektronik bertujuan untuk menjaga keadilan di antara semua Wajib Pajak, baik yang terlibat dalam model bisnis konvensional maupun elektronik. Meskipun sebelumnya terdapat persepsi di masyarakat bahwa transaksi elektronik tidak dikenakan pajak, namun prinsipnya tidak ada perbedaan antara transaksi jual beli melalui elektonik dan transaksi konvensional. Keduanya harus tunduk pada kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditjen Pajak selama ini telah mengamati perkembangan e-commerce di Indonesia dan dalam rangka menjelaskan bahwa pelaku e-commerce juga harus memenuhi kewajiban perpajakannya, Ditjen Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor 62 (SE- 62). Isi dari peraturan tersebut secara esensial menegaskan bahwa setiap individu yang menerima penghasilan di atas ambang batas tertentu harus dikenakan pajak. Hal  ini  berlaku  terutama  jika  barang  yang  diperdagangkan  termasuk  dalam kategori  Barang  Kena  Pajak/Jasa  Kena  Pajak  (BKP/JKP).  Agar  tidak memberatkan perusahaan e-commerce yang masih dalam tahap rintisan (startup), pajak PPh baru akan dikenakan jika nilai pendapatannya melebihi Rp 4,8 miliar atau melewati batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, besaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara masih mengikuti sistem pelaporan mandiri (self-assessment) (Sari, 2018).
Berdasarkan  spek-aspek  hukum  tersebut,  memiliki  peran  fundamental  sebagai dasar  dalam  melaksanakan  transaksi  bisnis  melalui  platform  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Selain  itu,  aspek  hukum  tersebut  juga  memberikan  kerangka  kerja  yang terstruktur  untuk  melindungi  hak  dan  kewajiban  semua  pihak  yang  terlibat  dalam transaksi elektronik. Melalui pemahaman dan mengimplementasikan ketentuan hukum yang berlaku, pelaku bisnis dapat memastikan kepatuhan mereka dan mengurangi potensi risiko  hukum  yang  mungkin  muncul  dalam  penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi dalam lingkup transaksi bisnis.

## Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek hukum yang relevan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi bisnis. Di antara aspek hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  (PP  82/2012),  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem Elektronik (Permen Kominfo 20/2016), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  (UU  Perlindungan  Konsumen),  dan  KUHP.  Aspek-aspek hukum ini menjadi landasan penting dalam menjalankan transaksi bisnis melalui platform teknologi informasi dan komunikasi, serta memberikan kerangka kerja yang jelas dalam melindungi  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  tersebut. Sehingga  dengan  memahami  dan  menerapkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  pelaku bisnis  dapat  menjaga  kepatuhan  dan  menghindari  risiko  hukum  yang  mungkin  timbul dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi bisnis.

## BIBLIOGRAFI
A dy, E. N. S., Nisrina, F. B., Ramadhani, F., & Irawan, F. (2022). Urgensi KUHD Dalam Menangani  Risiko  Kejahatan  Siber  Pada  Transaksi  E-Commerce:  Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang sebagai respon pemerintah terhadap perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  e-commerce. Journal  of  Law, Administration, and Social Science , 2 (1), 45-55.
Agung, S. F. A. T., & Nasution, M. I. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB) , 2 (1), 5-7.
Anjani,  M.  R.,  &  Santoso,  B.  (2018).  Urgensi  Rekonstruksi  Hukum  E-Commerce  Di Indonesia. Law Reform , 14 (1), 89-103. APJII. (2024). APJII Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 221 Juta Orang . https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221- juta-orang
Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Judijanto, L. (2023). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang . PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Cahyadi,  T.  N.  (2020).  Aspek  Hukum  Pemanfaatan  Digital  Signature  Dalam Meningkatkan  Efisiensi,  Akses  Dan  Kualitas  Fintech  Syariah. Jurnal  Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 9 (2), 219.
Fitriana,  W.,  &  Harun,  S.  H.  (2020). Respon  Hukum  Indonesia  Terhadap  Transaksi Elektronik (E-Commerce) . Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kesuma, A. N. D. H., Budiartha, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (2), 411-416.
Megawati,  S.  (2021).  Pengembangan  sistem  teknologi  internet  of  things  yang  perlu dikembangkan negara indonesia. JIEET (Journal of Information Engineering and Educational Technology) , 5 (1), 19–26. Parmitasari, I. (2021). Implementasi Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik .
Putri, A. S. S. (2022). Pentingnya Kesadaran Hukum pada Lingkungan Masyarakat. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 2 (12), 457- 465.
Rahmidani, R. (2015). Penggunaan e-commerce dalam bisnis sebagai sumber keunggulan bersaing  perusahaan. Seminar  Nasional  Ekonomi  Manajemen  Dan  Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang , 5 (1), 345–352.
Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek hukum  platform  e-commerce  dalam  era  transformasi  digital. Jurnal  Studi Komunikasi Dan Media , 24 (2), 119–136.
Rifa’i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. Cendekia Inovatif Dan Berbudaya ,
1 (1), 31–37.
Rosmayati, S. (2023). Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E- Commerce. Koaliansi: Cooperative Journal , 3 (1), 9-24.
Sari,  R.  P.  (2018).  Kebijakan  perpajakan  atas  transaksi  e-commerce. Akuntabel , 15 (1), 67-72.

## Copyright holder:
Budi Praptawismacaya Amir (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: