## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk alokasi belanja modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya

## PENGARUH  PAJAK  DAERAH,  RETRIBUSI  DAERAH,  DANA
ALOKASI  UMUM,  DAN  DANA  ALOKASI  KHUSUS  TERHADAP BELANJA  MODAL  di  D.I  YOGYAKARTA  TAHUN  2012-2016

## Riska Rahmawati
Alumnus Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu EkonomiWidyaWiwaha

## Achmad Tjahjono
Prodi Akuntansi STIE WidyaWiwaha Yogyakarta email: cahyoww@yahoo.co.id

## A bstract
This study aims to determine the effect of Regional Taxes, Regional Retribution, General Allocation Funds, Special Allocation Funds on the allocation of Capital Expenditures in DI Yogyakarta Region consisting of five Regencies / Cities for the period of 2012-2016. This study is analyzing the variable X against variable Y. Design The study was compiled based on APBD data in the Realization of DI Yogyakarta Regional Revenues and Expenditures in 2012-2016 taken from BPS DI Yogyakarta with a sample data on Regional Taxes, Regional Retribution, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Capital Expenditures. The variables used are Local Tax (X1), Regional Retribution (X2), General Allocation Fund (X3), Special Allocation Fund (X4), and Capital Expenditure (Y). The analysis for testing in this study used SPSS.20, the techniques used were Multiple Regression Analysis, T Test, F Test, and Determination Coefficient Test. The results of this study indicate that partially Regional Levies and Special Allocation Funds do not have a significant effect on Capital Expenditures, while Regional Taxes and Special Allocation Funds have an influence on Capital Expenditures, simultaneously Regional Taxes, Regional Retribution, General Allocation Funds, and Allocation Funds Specifically has a significant influence on Capital Expenditures. The magnitude of the influence of Regional Taxes, Regional Retibusi, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on Capital Expenditures is 77.8% while the remaining 22.2% is explained by other factors.
Keyword s: Regional Taxes, Regional Retribution, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Capital Expenditures
terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang sangat kuat serta mampu berkembang atau tidak tergantung pada cara mengelola keuangannya. Asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

## JURNAL KAJIAN BISNIS

## PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL di D.I YOGYAKARTA TAHUN 2012-2016
Infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada  produktivitasnya yang semakin meningkat. Adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Bertambahnya Belanja Modal di suatu daerah maka akan menambah asset tetap di suatu daerah tersebut yang akan terus meningkatkan produktivitas masyarakat dan tentu akan lebih banyak menarik inves- tor yang akan menigkatkan pendapatan daerah.
Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabe l-va riab el yang  berp enga ruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah  (PAD) dan  Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) ya ng merup akan  ba gian  dari Da na Perimbangan. PAD dan Dana Perimbangan merupakan bagian dari pendapatan daerah yang tercantum dalam APBD.
Berdasarkan UU NO 32 Tahun 2004 bahwa pembagian dan pembentukan wilayah di NKRI adalah otonom. Pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh Pemerintah pusat untuk dapat mengatur daerahnya secara mandiri baik dari segi keuangan maupun non keuangan. Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD),
dengan peningkatan PAD diharapkan mampu meningkatkan asset pada belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik akan tetapi yang terjadi adalah penigkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan kenaikan alokasi belanja modal yang signifikan, sehingga asset tetap yang dimiliki suatu daerah tidak meningkat secara maksimal disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah tersebut banyak terserap untuk membiayai belanja lainnya.
Kebijakan Daerah didukung juga oleh perimbangan keuangan  antara pusat dan daerah. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 pengalihan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan  APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksaan desen- tralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Realisasi  Pendapatan Daerah dalam sampel penelitian ini wilayah D.I Yogyakarta tahun 2012-2016 dalam lingkup pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dan pengalokasiannya terhadap alokasi Belanja Modal.

## KAJIAN PUSTAKA

## Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian  sebelumnya mengenai belanja modal antara  lain penelitian (Wahyudi dan Handayani, 2015) men yata kan bahwa Pa jak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Da na A loka si  K husus  b erpe ngaruh signifikan terhadap Belanja Modal, penelitian (Lestari, 2015) menyatakan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi

## RISKA RAHMAWATI & ACHMAD TJAHJONO
Umu m, d an Dana Alokasi  Khsu sus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan penelitian (Sulistyowati,2011) juga menyatakan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

## Belanja Modal
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 ayat (1), Belanja Modal adalah anggaran pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, pe rala tan dan  mesin, gedu ng d an bangunan, jalan, irigasi dan bangunan, dan asset tetap lainnya.
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Be lanja Mo dal  adalah p enge luaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.
P e n g a d a a n / p e m e l i h a r a a n / a s e t dikatakan sebagai Belanja Modal apabila pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya asset dan/ bertambahnya massa manfaat/ umur ekonomis assset berkenaan. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja,  atau volu me  asset, memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuia dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan barang milik negara, dan pengadaan barang te rseb ut tidak dimaksu dkan  untuk diserahkan/ dipasarkan kepada masyarakat
/Pemda/etnis lain di luar Pemerintah Pusat ( No.127/PMK.02/2015 ).

## Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah salah satu bagian dari  Pendapatan Asli Daerah  terbesar. Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Adanya wewenan g daerah untuk memungut pajak daerah telah meng- akibatkan pemungutan berbagai jenis pajak yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat seb agai sumber  pene rima an yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah agar dapat dipungut secara efektif dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak.

## Retribusi Daerah
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan atau pribadi. Jenis retibusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jenis usaha, dan  retribusi  perizinan tertentu.
Berbeda dengan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, retribusi
daerah dapat disebut sebagai pajak daerah yang dikelola  oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Retribusi daerah adalah bagian dari Pendapatan asli  daerah terbesar kedua setelah pajak daerah yang besaran nominalnya ditentukan oleh masing-masing daerah.

## Dana Alokasi Umum
Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasa l dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum  memiliki tujuan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.
Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan  dalam APBN. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi dae rah dala m me mperoleh  sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah (Wandira, 2013).

## Dana Alokasi Khusus
Dalam pasal 1 angka 23  Undang- undang No 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti, kebutuhan kawasan transmigrasi, kesehatan, pendidikan,dll. Tujuan  DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.
Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.
Be sarn ya Dana Alokasi  Khusus ditentukan dengan dasar Undang-Undang oleh Pemerintah Pusat  yang  dirumuskan oleh para Menteri  yang bersangkutan berdasarkan perhitungan Indeks  dengan melihat kemampuan keuangan daerah, melihat letak wilayah dan kebutuhan suatu daerah.

## Kerangka Penelitian
Berdasarkan landasan teori diatas keran gka  pe n elit ia n  disajikan   p ad a gambar 1.

## Hipotesis

## Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal
Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli  daerah yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembangunan daerah. Menurut Sianturi (2010), terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima  oleh  Pemerintah Daerah, maka semakin besarpula PAD sejalan dengan  Lestari (2015), Pajak Daerah memiliki memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, dan juga menurut penelitian Sulistyowati(2011), menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.  Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis dinyatakan sebagai berikut :
H1 : Pajak Daerah berpengaruh posistif terhadap belanja  modal

## Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal
Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan

## PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL di D.I YOGYAKARTA TAHUN 2012-2016
meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada  masyarakat. Menurut Wahyudi dan Han daya ni (2015 ), retribusi dae rah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Menurut Sulistyowati (2011), kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor Retribusi Daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut:
H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah dapat dialokasikan untuk belanja modal. Besarnya Dana Alokasi Umum dapat menambah pendapatan daerah. Menurut penelitian Sulistyowati (2011), menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan
terhadap alokasi Belanja Modal. Penelitian Da rwan to d an Yustikasa ri (2007 ), menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sejalan dengan penelitian Wahyudi dan Handayani (2015), DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja  modal, dan  dalam penelitian Lestari (2015), juga menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan landasan teori tersebut, menghasilkan hipotesis sebagai berikut:
H3 : Da na A loka si  Umum  (DA U) bepengaruh positif terhadap  belanja modal.

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
Dan a pe rimb anga n  me rupa kan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dari prioritas nasional seperti: pendidikan, kesehatan, dll. Menurut penelitian Wahyudi dan Handayani
Gambar 1 :
Kerangka Penelitian H1 H5 Pajak Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X3) Dana Alokasi Khusus (X4) Retribusi Daerah (X2) Belanja Modal (Y) H3 H4 H2 RISKA RAHMAWATI & ACHMAD TJAHJONO
(2015), menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dalam penelitian Lestari (2015), DAK memiliki pengaruh signifkan terhadap Belanja Modal. Dalam penelitian Yunistin, Julie, dan Win- ston (2016),  DAK memiliki pengaruh sigifikan terhadap Belanja Modal, sejalan dengan penelitian Tuasikal (2008) juga menyakatan bahwa DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal.  Berdasarkan landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut :
H4 : Dan a Alokasi Kh usus (DA K) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal

## Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
Belanja Modal merupakan salah satu jenis Belanja Langsung dalam APBN/APBD. Be lanja mo dal  adalah p enge luaran anggaran untuk asset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Penelitian  yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011), tentang pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh  positif  terhadap Belanja Modal. Sejalan dengan penelitian ya ng d ilakukan  oleh W ahyu di d an Handayani (2015), menyatakan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, dan menurut penelitian Lestari (2015), secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Landasan teori di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut :
H5 : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

## METODA PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kuantitatif yang termuat dalam Laporan Statistik Keuangan Daerah dengan sampel data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Belanja Modal sebagai variabel terikat (Y) atau variabel Dependent data yang digunakan adalah Belanja Modal dan sebagai variabel bebas atau variabel Inde- pendent Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Dana Alokasi Umum (X3), dan Dana Alokasi Khusus(X4) yang semua datanya diambil di Badan Pusat Statistik Wilayah D.I Yogyakarta Tahun 2012-2016.

## Teknik Pengumpulan Data
Dokumentasi yaitu mencatat dan me ngco py d ata Lap oran  Rea lisa si Pendapatan dan Belanja Daerah Wilayah D.I Yogyakarta tahun 2012-2016 yang termuat dalam Buku Laporan Statistik Keuangan Daerah yang di ambil dari BPS D.I Yogyakarta.

## Metode Analisis Data
Metode analisis data da lam penelitian ini dengan pegujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda berikut ini :
Y = α + bX1 + bX2 + bX3 + bX4 + e

## Keterangan:
Y = Belanja Modal
α = Konstanta
b = Slope atau Koefisien Regresi
X1 = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah X3 = Dana Alokasi Umum
X4 = Dana Alokasi Khusus e = Error

## PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL di D.I YOGYAKARTA TAHUN 2012-2016

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik merupakan syarat sebelum dilakukannya analisis regresi linier berganda dan data yang diuji harus berdistribusi normal.

## Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi linier variabel Independen dan variabel Dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas menggunakan normal probability plot terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal  serta menyebar  mengikuti garis diagonal hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.
Uji normalitas dengan metode kolmogorov smirnov dengan melihat pada hasil output SPSS pada nilai signifikan jika nilai yang dihasilkan > 0,05 maka data berdistribusi normal.
Hasil output uji di atas menunjukkan bah wa nilai Ab solute 0,10 4  den gan signifikasi 0,950 lebih besar dari signifkasi 0,05 maka data berdistribusi normal.

## Uji Multikoleniaritas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah  dalam sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari  10,00  maka artinya tidak terjadi Multikolinearitas.Pada hasil uji statistik nilai Tolerance lebih dari 0,01 dan nilai VIF kurang dari 10,00, hal ini berarti kelima variabel tersebut tidak ada hubungan multiko- leniaritas. Uji Statistik Multikoleniaritas disajikan pada tabel 2.

## Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi  digunakan  untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang terjadi antara residual (kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.Hasil Run Test menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yang berarti  Hipotesis nol gagal ditolak maka data yang di uji dengan Run Test tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang di uji. Uji Statistik Autokorelasi disajikan pada tabel 3.
Gambar 1
Probability Plot
Tabel 1 Kolmogorov Smirnov
Sumber : data diolah SPSS. 20
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardiz ed Residual N 25 Normal Parameters a,b Mean 1E-7 Std. Deviation 93209840,59 988952 Most Extreme Differences Absolute ,104 Positive ,104 Negative -,074 Kolmogorov-Smirnov Z ,519 Asymp. Sig. (2-tailed) ,950

## Tabel 3 Uji Statistik Autokorelasi

## Runs Test
Unstandardized Residual Test Value a -9957337,89926 Cases < Test Value 12 Cases >= Test Value 13 Total Cases 25 Number of Runs 14 Z ,008 Asymp. Sig. (2-tailed) ,993
Sumber : data diolah SPSS.20

## Uji Heteroskadastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  dilakukan  untuk menguji  apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan  variabel  residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya yaitu Uji Glejser dan melihat pola grafik regresi pada
Scatterplots,terlihat bahwa hasil uji statistik dari masing-masing menunjukkan nilai signifikasi (sig.) lebih besar dari 0,05, maka terlihat bahwa tidak terjadi Heteros- kedastisitas. Hasil Uji Glejser disajikan pada tabel 4. Sedangkan grafik scatterplots disajikan pada gambar 2.

## Gambar 2 Grafik Scatterplots

## Sumber : data diolah SPSS.20
Berdasarkan output Scatterplot di atas terlihat bahwa titik titik menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk pola tertentu

## Tabel 2 :
Uji Statistik Multikoleniaritas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance  VIF 1 (Constant) 343825831,722  148583921,714 Pajak_Daerah ,375 ,061 ,856 ,567  1,764 Retribusi_Daerah -6,793 3,624 -,403 ,241  4,150 Dana_Alokasi_Umum ,843 ,249 ,556 ,412  2,428 Dana_Alokasi_Khusus ,312 ,435 ,089 ,713  1,402
Sumber : data diolah SPSS. 20
PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL di D.I YOGYAKARTA TAHUN 2012-2016
yang jelas, terlihat bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi
Penelitan ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel Independen terhadap satu variabel Dependen. Hasil Analisis Regresi Berganda disajikan pada tabel 5.
Dari Tabel 5, maka persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

## Y = 343825831,722 + 0,375 X1 + 0,843 X2 + 0,312 X3 + e
Dari persamaan dari regresi di atas dapat dijelaskan bahwa variabel independen Pajak Daerah sebesar 0,375 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada pajak daerah maka akan meningkatkan Belanja
Tabel 4
Uji Glejser Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 24011722,612  72121747,945 ,333  ,743 Pajak_Daerah ,080 ,030 ,625  2,693  ,14 Retribusi_Daerah -1,461 1,759 -,296  -,830  ,416 Dana_Alokasi_Umum ,098 ,121 ,221 ,810  ,428 Dana_Alokasi_Khusus -,266 ,211 -,261  -1,260  ,222
a. Dependent Variable: ABS_RES
Sumber : data diolah SPSS. 20
Tabel 5

## Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 343825831,722 148583921,714 -2,314  ,031 Pajak_Daerah ,375 ,061 ,856  6,111  ,000 Retribusi_Daerah -6,793 3,624 -,403  -1,874  ,076 Dana_Alokasi_Umum ,843 ,249 ,556  3,386  ,003 Dana_Alokasi_Khusus ,312 ,435 ,089 ,717  ,482 a. Dependent Variable: Belanja_Modal
Sumber : data diolah SPSS.20
Modal sebesar 0,375, Dana Alokasi Umum 0,843 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada Dana Alokasi Umum maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,843 dan pada Dana Alokasi Khusus 0,312 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada Dana Alokasi Khusus akan mening- katkan Belanja Modal sebesar 0,312.

## Uji t
Uji t digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial (Indi- vidual) terhadap Belanja Modal. Hasil uji t disajikan pada tabel 6.
Dengan df = n – k ( df = 25-4), nilai t tabel menunjukkan 2,079  maka hasil dari analisis tersebut adalah sebagai berikut :
1. Hasil  uji  t untuk H1 diperoleh  hasil t- hitung sebesar  6,111  dengan signifikasi sebesar 0,00. Nilai signifikasi untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai dibawah  tingkat  signifikasi  sebesar 5% ( D = 0,05) dan nilai  t-hitung 6,111> t-tabel sebesar 2,079 artinya bahwa H1 diterima sehingga Pajak Daerah berpengaruh signifikan  terhadap  Belanja  Modal.
2. Hasil uji t untuk H2 diperoleh  hasil  t–hitung sebesar -1,847 dengan signifikasi sebesar 0,076. Nilai signifikasi untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai diatas tingkat signifikasi sebesar 5% ( D = 0,05) dan nilai t-hitung -1,847 < t-tabel sebesar 2,079 artinya bahwa H2 ditolak sehingga Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
3. Hasil uji t untuk H3 diperoleh  hasil t– hitung sebesar 3,386 dengan signifikasi sebesar 0,003. Nilai signifikasi untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikasi sebesar 5% ( D = 0,05) dan nilai t-hitung 3,386 > t-tabel sebesar 2,079 artinya bahwa H3 diterima sehingga Dana
Alokasi Umum  berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
4. Hasil uji t untuk H4 diperoleh hasil t– hitung sebesar 0,717 dengan signifikasi sebesar 0,482. Nilai signifikasi untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai di atas tingkat signifikasi sebesar 5% ( D = 0,05) dan nilai t-hitung 0,717 < t-tabel sebesar 2,079 artinya bahwa H4 ditolak sehingga Dana Alokasi Umum tidak  berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
Tabel 6 Uji t
Sumber : data diolah SPSS.20
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 343825831,722 148583921,714 -2,314  ,031 Pajak_Daerah ,375 ,061 ,856 6,111  ,000 Retribusi_Daerah -6,793 3,624 -,403 -1,874  ,076 Dana_Alokasi_Umum ,843 ,249 ,556 3,386  ,003 Dana_Alokasi_Khusus ,312 ,435 ,089 ,717  ,482 a. Dependent Variable: Belanja_Modal
PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL di D.I YOGYAKARTA TAHUN 2012-2016

## Uji F
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen  secara bersama-sama (simultan) tehadap variabel dependen. Hasil uji F  menunjukkan  pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus mempunyai F- hitung sebesar  17,498 dengan  nilai signifikasi 0,000 hal ini berarti tingkat signifikasi < 5% ( D = 0,05) dan F-hitung sebesar 17,498 > F-tabel 2,87 yang artinya H5 diterima maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DA K se cara   simultan b erpe ngaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil uji F disajikan pada tabel 7.

## Uji Koefisien Determinasi
Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan hubungan keeratan variabel Independen
terhadap variabel Dependen, nilai (R²) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel. Tabel Model Summary menunjuk- kan nilai R adalah 0,882 menunjukkan bahwa korelasi atau kekuatan atau keeratan hubungan linier antar variabel merupakan korelasi yang kuat antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dan terlihat koefisien determinasinya (R Square) sebesar 0,778. Hal ini berarti 77,8% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK sedangkan sisanya dijelaskan
oleh sebab-sebab lain diluar model (100- 77,8% = 22,2 %). Hasil uji Koefisien Determinasi disajikan pada tabel 8.
Tabel 7
Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 729706433588121 470,000 4 1824266083970303 68,000 17,498 ,000 b Residual 208513785231763 488,000 20 1042568926158817 4,000 Total 938220218819884 930,000 24
a.   Dependent Variable: Belanja_Modal
b.   Predictors: (Constant), Dana_Alokasi_Khusus, Dana_Alokasi_Umum, Pajak_Daerah, Retribusi_Daerah Sumber : data diolah SPSS.20
Tabel 8

## Koefisien Determinasi
Sumber : data diolah SPSS.20
Model Summary b
Model R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate  Durbin-Watson 1 ,882 a ,778 ,733 102106264,556 1,235

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Pajak Daerah  berpengaruh siginifikan positif terhadap Belanja Modal, dilihat dari uji t pada tabel 6, signifikan sebesar 0,00 dimana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,375, sehingga hipotesis pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal diterima, ini berarti jika Pajak Daerah meningkat maka akan menin gkatkan Bela nja Moda l. Dijelaskan dalam Undang- Undang No. 28 tahun 2009 bahwa pajak digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemak- muran rakyat. Pajak Daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang menggambarkan kemandirian dari suatu daerah dan mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan daerah.
Penelitian yang dilakukan Sianturi (2010), yang menyatakan bahwa Pajak Daera h secara  parsial berpeng aruh terhadap Belanja Modal, Penelitian Lestari (2015) yang menyimpulkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.  Penelitian oleh Sulistyowati (2011), menyatakan bahwa Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mamonto, Kalangi, dan Krest pada tahun 2014 bahwa secara parsial simultan  Pajak Daerah tidak  berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

## Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Retribusi Daerah tidak berpe- ngaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dilihat dari uji t pada tabel 6, signifikan sebesar 0,076 dimana lebih besar dari 0,05
dan koefisein regresi bernilai negatif -6,793, sehingga hipotesis pengaruh Retribusi Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal ditolak yang berarti naik turunnya Retribusi Daerah tidak mempengaruhi Belanja Modal. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan  pemerintah daerah salah satunya yaitu Belanja Modal tarif dari Retribusi Daerah  ditentukan oleh masing- masing daerah.
Penelitian yang dilakukan oleh Sianturi (2010), menyatakan bahwa secara parsial Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh sig nifikan  terh adap  Belanja  Mod al, Penelitian Lestari (2015),menyatakan bahwa secara parsial Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan Penelitian Mamonto, Kalangi, dan Krest (2014), juga menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Handayani (2015), bahwa secara parsial Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal, dan juga penelitian oleh Diah (2011) bahwa Retribusi daerah memilihi pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan bernilai positif, dilihat dari uji t pada tabel 6, signifikan sebesar 0,03 dimana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif 8,43 sehingga hipotesis pengaruh DAU terhadap Belanja Modal diterima, ini berarti naik turunnya DAU mempengaruhi Belanja Modal.

## PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL di D.I YOGYAKARTA TAHUN 2012-2016
Penelitian yang dilakukan oleh Lestari pada tahun 2015 bahwa secara parsial DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Penelitian  yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), yang menyatakan bahwa secara parsial DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal., dan Penelitian oleh Tuasikal (2008), menyatakan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dilihat dari uji t pada tabel 6 signifikan sebesar 0,482 dimana lebih besar dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,312 sehingga hipotesis pengaruh DAK terhadap Belanja Modal ditolak, yang berarti naik turun dari DAK di suatu daerah tidak mempengaruhi Belanja Modal.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Handayani (2015), bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal, namun berbeda dengan Penelitian oleh Lestari (2015) menyatakan bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus memiliki  pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2015) menyatakan bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, juga penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008), yang menyatakan bahwa secara parsial DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi
Khusus terhadap Belanja Modal
Dari uji F pada tabel 7 signifikan sebesar 0,000 hal ini berarti tingkat signifikasi < 5% ( D = 0,05) dan dilihat dari pengujian koefisien determinasi ( R square ) pada tabel 4.36 sebesar 0,778. Hal ini berarti 77,8 % variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umu m, d an Dana Alokasi  Khusus sedangkan sisanya (100%-77,8% = 22,2%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Handayani (2015), menyatakan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK berpengaruh signifkan terhadap Belanja  Modal, dan  Penelitian  oleh  Lestari (2015), menyatakan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAUK, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Simpulan
Secara parsial hanya  Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum  berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan secara simultan ke empat variabel Independent berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hubungan keeratan variabel sangat kuat pada hasil uji koefisen determinasi pada R square 0,778 yang berarti Belanja Modal dapat dijelaskan oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sebesar 77,8%.

## Rekomendasi
Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel data yang lebih luas

## RISKA RAHMAWATI & ACHMAD TJAHJONO
dan rentang waktu yang lebih panjang dengan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel independen
atau dengan menambahkan variabel mo derating  baik ukura n ata u  je nis penerimaan pemerintah daerah yang lain .

## DAFTAR PUSTAKA
Cramer, Duncan, Dennis Howitt (2004), “The Sage Dictionary of Statistics”,

## ISBN 076194138X.
Darwanto dan Yustikasari, Yulia (2007), “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli  Daerah, dan  Dana Alokasi Umum  treh adap  Pen g- alokasian Belanja Anggaran Belanja Modal“, Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
Sulistyowati, Diah (2011), “ Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi  Belanja  Modal”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro , Semarang.
Ghozali, Imam (2016), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Cetakan kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Gujarati, N., Damodar dan Dawn C.P (2009), Dasar-dasar Ekonometrika,
Salemba Empat. Jakarta.
Halim, Abdul (2007), Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta : Salemba Empat.
Lestari, Dian (2015). “ Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kep.Riau”. Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Un iversita s Ma ritim Ra ja A li Haji. Tanjung Pinang. Kep. Riau.
Ma rdia smo (20 09), Otonomi d an Man ajemen K euan gan  Daerah . Yogyakarta : Andi Offset.
Mamonto, Yossi Sandry, Kalangi, J.B, dan Tolosang Krest . D. (2014), “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bolaang Mongondow  2004-2013”, Skripsi Sarjana. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univer- sitas Sam Ratulangi Manado.
Ndede, Yunistin, Sondakh J. Jullie, dan Pontoh, Wisnton (2016), “ Pengaruh Pendapatan Asli  Daerah dan  Dana Alokasi Khusus terhadap Peng- alokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Manado”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 16, No 03
Na talu ddin  (20 01), Po tensi Da na Pe rimb anga n pa da  Pene rima an Daerah diPropinsi Jambi , Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN.
R.A. Fisher (1925), Statistical Methods for Research Workers .Edinburgh : Oliver and Boyd.
Republik Indonesia (2006), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah , Menteri Dalam Negeri, Jakarta.
Republik Indonesia (2005), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 te ntan g Pe ngelolaa n Ke uang an Daerah , Jakarta.
Republik Indonesia (2004), Undang- Und ang Nomo r 32  Tah un 2 004 Te ntan g Pe merintah an  Daera h. Jakarta.
Republik Indonesia ( 2009), Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta.

## PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA
ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL di D.I YOGYAKARTA TAHUN 2012-2016
Republik Indonesia (2004), Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.
Republik Indonesia, (2015), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran, Jakarta
Republik Indonesia (2005), Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Jakarta
Sugiyono (2014), Metode Penelitian Ku antitatif Ku alititafi da n R& D .
Bandung:  Alfabeta.
Sianturi, Agave (2010), “Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Peng- 0alokasian  Bela nja Moda l pa da Pemerinta h Kabu paten / Kota  di Sumatera Utara”. Skripsi Sarjana. Pro- gram Sarjana Fakultas Ekonomi, Uni- versitas Sumatera Utara.
Tuasikal, Askam  (2008), “Pengaruh DAU, DAK, PAD  d an PDRB Terh adap Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota di Indonesia”, Jurnal Telaah & Riset Akuntansi  Vol 1, No 2 Hal 142- 155.
Wahyudi, Valencia, Maria dan Handayani, Nur (2015),”Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah,DAU, DAK terhadap peng- alokasian belanja modal”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No 11.
Wandira, Arbie Gugus (2013), “Pengaruh PAD,DAU,DAK, dan DBH terhadap pengalokasian Belanja Modal”. Skripsi Sarjana Ekonomi Akuntansi Universi- tas Negeri Semarang.

## RISKA RAHMAWATI & ACHMAD TJAHJONO