Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH OLEH PEJABAT PEMBUATAN AKTA TANAH YANG DIDUGA DIBUAT SECARA MELAWAN HUKUM
(Studi Putusan Pengadilan Palembang No. 214 k/Pdt/2021)
Ashanti Nurshafira 1 , Mohamad Fajri Mekka Putra 2
1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia ashajoesoef1212@gmail.com 1 , mohfajrimekka@gmail.com
Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 20 Juni 2022

## Abstract
This research discusses the benchmarks in determining the establishment of the deed of sale and purchase of land which is considered to be determined whether it is against the law or not and  the  legal  force  of  the  certificate  as  the  evidence,  based  on  the  decision  of  the  District Court  Number  214  k/Pdt/2021.  The  case  was  occured  in  Palembang,  specifically  in  the Palembang District Court. The types and sources of the data that will be used in writing this research  are  divided  into  two,  namely  primary  data  and  secondary  data.  In  writing  this research,  there  are  two  data  collection  techniques  used  which  is  library  research  and  field research.  The  data  obtained  both  primary  and  secondary  data  were  analyzed  using quantitative  techniques  and  then  presented  descriptively.  The  credibility  of  the  deed  is questionable  because  the  Land  Deed  Making  Officer  as  a  General  Officer  (hereinafter referred  to  as  "PPAT")  is  suspected  of  helping  one  party  to  gain  profit  and  making  a  deed which is not in accordance with the existing facts. This causes the deed to be deemed to have been  made  against  the  law  as  regulated  in  Article  1365  of  the  Civil  Code.  Acts  against  the law in PPAT are essentially carried out if the making of the deed is contrary to legal norms and authorities, obligations and prohibitions in making the deed. This violation also results in losses  suffered  by  one  of  the  parties.  For  this  reason,  it  is  necessary  to  analyze  how  the benchmark for making a deed by PPAT can be made against the law and how the strength of certificate evidence is in the eyes of the law in a dispute.
Keywords: PPAT, the deed of sales, certificate
* Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: Ashajoesoef1212@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Tanah  merupakan  bagian  dari  permukaan  bumi  yang  memiliki  arti  sangat  penting dalam  kehidupan  manusia.  Hal  ini  dikarenakan  tanah  digunakan  sebagai  tempat  atau  ruang untuk kehidupan dengan segala kegiatannya sebagai sumber kehidupan bagi manusia, bahkan sebagai suatu bangsa, tanah adalah unsur wilayah dalam kedaulatan negara. 1 Selain itu tanah juga  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  bagi  kehidupan  manusia,  karena Sebagian  besar  aktifitas  manusia  berada  di  atas  tanah  termasuk  bertempat  tinggal.  Tanah sebagai  unsur  pembentuk  kehidupan  manusia  maupun  makhluk  hidup  lainnya,  tanah  tidak saja hanya sebagai tempat bermukim maupun Bertani, tetapi juga dapat dipakai sebagai objek keperluan jual beli dan sewa menyewa. 2
Ketentuan mengenai  Hak Milik  atas tanah disebutkan dalam pasal  16 ayat  (1) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau lebih dikenal  dengan  Undang-undang  Pokok  Agraria  (UUPA).  Secara  spesifik,  Hak  Milik  diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA.
Salah  satu  ciri  Hak  Milik  adalah  dapat  beralih  dan  dialihkan  dari  pemiliknya  kepada pihak  lain.  Ketentuan  ini  dimuat  dalam  Pasal  20  ayat  (2)  UUPA,  yaitu  Hak  Milik  dapat beralih  dan  dialihkan  kepada  pihak  lain,  Pihak  lain  yang  menerima  Hak  Milik  dikarenakan peralihan harus memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik.
Peralihan Hak Milik lebih sering dilakukan dengan pemindahan hak, yaitu melalui jual beli.  Ketentuan  tentang  jual  beli  Hak  Milik  atas  tanah  disebutkan  dalam  Pasal  26  ayat  (1) UUPA,  yaitu:  “ Jual  beli,  penukaran,  penghibahan,  pemberian  dengan  wasiat,  pemberian menurut  adat  dan  perbuatan-perbuatan  lain  yang  dimaksud  untuk  memindahkan  hak  milik serta  pengawasannya  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah .”  Memiliki  keahlian  dalam bidang  hukum  khususnya  bidang  kenotariatan  bukan  satu-satunya  yang  harus  dimiliki  oleh Notaris. Etika serta tanggung jawab dalam bertugas juga harus diberi highlight bagi seorang Notaris.  Etika  adalah  refleksi  kritis,  metodis,  dan  sistematis  tentang  tingkah  laku  manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut pandang baik  dan  buruk. 3 Oleh  sebab  itu,  Notaris  harus  selalu  menjunjung  Kode  Etik  Notaris  dan Peraturan Jabatan Notaris. Selain itu juga harus selalu dipantau dan diawasi agar Notaris tetap menjalankan  profesinya  dengan  baik.  Lembaga  yang  dimaksud  memiliki  kewenangan  dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut ialah Majelis Pengawas Notaris.  Tujuan  utama  dari  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  notaris  tersebut  adalah untuk mencegah timbulnya masalah dari akta yang dibuat oleh dan dihadapannya. 4
Perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT adalah pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta-  akta  otentik  mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah 5
Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Bahasa inggris  disebut dengan land deed officials,  sedangkan dalam  Bahasa belanda disebut  dengan land  tittles registrar, mempunyai kedudukan  dan  peranan  yang  teramat  penting  di  dalam  kehidupan  karena  PPAT  diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta pemindahan hak atas dan akta-akta lainnya di
1 Bernhard Limbong, 2012, Hukum Agraria Nasional, Margaretha Pustaka, Jakarta, hlm 243
2 Florianus  SP.  Sangsun, Tata  Cara  Mengurus  Sertifikat  Tanah ,  Cetakan  Ketiga,  (Jakarta:  Visimedia,  2007), hlm. 1
3 E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius , (Jakarta: PT Storia Grafika,  Jakarta, 2001), hlm 11.
4 A.A. Andi Prajitno, Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? (CT Putra Media Nusantara: Surabaya, 2010), hlm. 91.
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  37  tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Lembar  Negara  Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 Tambahan Lembar Negara Nomor 5893, Pasal 1 ayat (1).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Indonesia.  PPAT  adalah  pejabat  yang  berwenang  membuat  akta  daripada  perjanjian- perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,  menggadaikan  tanah  atau  menjaminkan  uang  dengan  hak  atas  tanah  sebagai tanggungan. 6
Untuk  menjadi  Notaris  dan  PPAT  memiliki  persyaratan  yang  berbeda,  untuk  menjadi seorang  Notaris  maka  diharuskan  untuk  memenuhi  beberapa  syarat  yang  terdapat  didalam Pasal 3 UUJN, yaitu:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat  dari dokter dan psikiater;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah  menjalani  magang  atau  nyata-nyata  telah  bekerja  sebagai  karyawan  kantor notaris  dalam  waktu  paling  singkat  24  (dua  puluh  empat)  bulan  berturut-turut  pada kantor notaris  atas prakarsa sendiri  atau  atas rekomendasi  Organisasi  Notaris  setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak  berstatus  sebagai  pegawai  negeri,  pejabat  negara,  advokat,  atau  tidak  sedang memangku  jabatan  lain  yang  oleh  undang-undang  dilarang  untuk  dirangkap  dengan jabatan notaris; dan
8. Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Sedangkan syarat untuk menjadi PPAT diatur pada Peraturan Pemerintah Peraturan. Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 6. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun;
3. Berkelakuan  baik  yang  dinyatakan  dengan  surat  keterangan  yang  dibuat  oleh Instansi Kepolisian setempat;
4. Tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berijazah  sarjana  hukum  dan  lulusan  jenjang  strata  dua  kenotariatan  atau lulusan  program  pendidikan  khusus  PPAT  yang  diselenggarakan  oleh kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  agraria/ pertanahan;
7. Lulus  ujian  yang  diselenggarakan  oleh  kementerian  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan; dan;
8. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor  PPAT  paling  sedikit  1  (satu)  tahun,  setelah  lulus  pendidikan kenotariatan.
Peraturan mengenai akta sendiri juga telah diatur di dalam Pasal 1868 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (“KUHPerdata”)  yang  menjelaskan  bahwa  Undang-Undang  telah menetapkan  akta  autentik  harus  dibuat  dihadapan  Notaris  yang  berwenang  berdasarkan tempat dimana akta tersebut dibuat. Akta autentik sendiri disebut juga sebagai alat bukti yang bersifat  sempurna.  Arti  dari  sempurna  yaitu  akta  autentik  dianggap  bukti  yang  dipercayai
6 Effendi  Peranginangin.  (2007). Hukum  Agraria  di  Indonesia  Suatu  Telaah  dari  Sudut  Pandang  Praktisi Hukum . Jakarta : Rajawali Press, 2007. hal 436.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
oleh  Hakim  jika  dibawa  ke  Pengadilan,  tetapi  kesempurnaannya  dapat  digugurkan  apabila pihak  lawan  dapat  membuktikan  adanya  ketidakbenaran  dalam  pembuatan  akta  tersebut. Pembuatan  akta  autentik  oleh  Notaris  ini  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan dalam  rangka  menciptakan  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  untuk  mencegah terjadinya konflik di masyarakat. 7
Dalam kasus  ini, dapat  dilihat bahwa adanya gugatan perihal jual beli yang  dilakukan oleh  Tergugat  dalam  hal  ini  selaku  pembeli  yang  dimana  dianggap  memberikan  kerugian terhadap  Para  Penguggat.  Gugatan  ini  didasari  oleh  adanya  akta  jual  beli  yang  dibuat  oleh PPAT yang dianggap dibuat secara melawan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat.
Pelanggaran Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disebabkan oleh ke tidak hati- hatiannya  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajiban  seharusnya  dikenakan  sanksi  disiplin profesi  dan  sanksi  administrasi.  Hal  ini  disebabkan  pelanggaran  terhadap  jabatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk ke dalam pelanggaran yang serius dan merugikan masyarakat, walaupun hal tersebut bukanlah murni kesalahannya.
Perbuatan  melawan  hukum  tersebut  diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  yang mengatur sebagai berikut:
“Setiap  perbuatah  melawan  hukum,  yang  oleh  karenannya  menimbulkan  kerugian pada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya  menyebabkan  kerugian  itu menggantu kerugian”
Berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata,  maka  dapat  dilihat  mencakup  beberapa  unsur, yaitu:
1) Adanya suatu perbuatan;
2) Perbuatan melawan hukum
3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4) Adanya kerugian bagi korban;
5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
Istilah  “melanggar”  menurut  MA  Moegni  Djojodirdjo  hanya  mencerminkan  sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.
Seseorang  dengan  sengaja  melakukan  sesuatu  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian pada  orang  lain,  maka  nampaklah  dengan  jelas  sifat  aktif  dari  istilah  melawan  tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada  orang  lain,  maka  telah  “melawan”  tanpa  harus  menggerakkan  badannya.  Inilah  sifat pasif daripada istilah melawan.
Dari Putusan Hoge Raad Nederlands sebelum tahun 1919 diketahui merumuskan:
“ Perbuatan  melawan  hukum  adalah  suatu  perbuatan  yang  melanggar  hak  orang  lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnnya sendiri .”
Dalam  rumusan  ini,  perlu  dipertimbangkan  hanya  hak  dan  kewajiban  hukum berdasarkan  pada  undang-undang.  Jadi  perbuatan  itu  harus  melanggar  hak  orang  lain  atau bertentangan  dengan  kewajiban  hukumnya  sendiri  yang  diberikan  undang-undang.  Dengan demikian  melangar  hukum  ( onrechtmatig )  sama  dengan  melanggar  undang-undang ( onwetmatig ). 8
7 Satjipto  Rahardjo, Membangun  dan  Merombak  Hukum  Indonesia:  Sebuah  Pendekatan  Lintas  Disiplin , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 37.
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 261
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Maka  dari  hal  ini  terdapat  unsur  kerugian  akibat  dari  kelalaian  seseorang  meskipun kelalaian tersebut  merupakan perbuatan dibuat secara tidak sengaja. Dari ketentuan tersebut bisa dilihat pula bahwa adanya kesalahan, kerugian yang timbul dan adanya hubungan kausal antara  perbuatan  dan  kerugian.  Maka,  ketentuan  ini  hanya  mengatur  tentang  syarat  yang harus  dipenuhi  bilamana  seseorang  menderita  kerugian  yang  disebabkan  oleh  karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain yang hendak mengajukan tuntuan ganti kerugian di hadapan Pengadilan Negeri. Jadi hal ini tidak mengatur onrechtmatige daad tetapi syarat- syarat untuk menentukan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.
PPAT  adalah  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang  membuat  akta-akta  mengenai  tanah  tentunya  harus  memiliki  kemampuan  dan kecakapan  khusus  dibidang  pertanahan  agar  akta-akta  yang  dibuatnya  tidak  menimbulkan permasalahan dikemudian hari mengingat akta-akta tersebut adalah akta autentik yang dapat dipergunakan  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna.  Sebagai  Pejabat  Umum  Publik,  PPAT hendaknya  taat  pada  hukum,  sumpah  jabatan,  serta  kode  etik.  PPAT  dalam  menjalankan profesinya  harus  memiliki  perilaku  profesional  dan  ikut  serta  dalam  pembangunan  nasional khususnya  di  bidang  hukum.  Kelalaian  walau  hanya  sedikit  dapat  menimbulkan permasalahan hukum yang pelik. ”
PPAT  itu  sendiri  merupakan  penugasan  pemerintah  dalam  melaksanakan  kegiatan pendaftaran  tanah  yaitu  dengan  membuat  akta-akta  tanah  yang  dijadikan  dasar  bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah dalam pemutakhiran data yuridis yang ada di kantor pertanahan dengan cara mewajibkan PPAT untuk menyampaikan secara tertib semua akta-akta tanah kepada kantor pertanahan yang berwenang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan akta.”
Pelanggaran  Jabatan  PPAT  yang  disebabkan  oleh  ke  tidak  hati-  hatiannya  dalam menjalankan  tugas  dan  kewajiban  seharusnya  dikenakan  sanksi  disiplin  profesi  dan  sanksi administrasi.  Hal  ini disebabkan pelanggaran terhadap jabatan Pejabat  Pembuat Akta Tanah termasuk  ke  dalam  pelanggaran  yang  serius  dan  merugikan  masyarakat,  walaupun  hal tersebut bukanlah murni kesalahannya. ”
Mulanya,  para  pihak  Penguggat  I  dan  Penggugat  II  yang  dimana  mengajukan  bahwa merekalah  ahli  waris  pengganti  yang  merupakan  ahli  waris  sah  atas  sebidang  tanah  dan bangunan  dengan  luas  324  M2,  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  2109.  Penguggugat  I  dan Penggugat  II  merupakan  ahli  waris  yang  sah  dikarenakan  Penggugat  I  dan  Penggugat  II merupakan  anak-anak  dari  adik  kandung  pemilik  tanah  tersebut  yang  dimana  pemilik  tanah tersebut tidak memiliki keturunan.
Dikarenakan  tidak  memiliki  keturunan,  pemilik  tanah  sebelumnya  mengangkat  anak. Sewaktu  pemilik  tanah  dan  istri  meninggal  dunia,  tanah  dan  bangunan  tersebut  diatas ditempati  oleh  anak  angkatnya  dan  dikarenakan  tanah  dan  bangunan  belum  memiliki sertifikat, pada tahun 2000 dibuatlah sertifikat dan diatas namakan anak angkat tersebut untuk memudahkan  administrasi  saja  dan  tidak  ada  maksud  untuk  memiliki  tanah  dan  bangunan tersebut. Maka dari itu, perlu diperhatikan karena sertifikat atas tanah tersebut secara hukum sah merupakan atas nama HAM.
Untuk  itu,  Para  Penggugat  menganggap  bahwa  Notaris  T  Selaku  PPAT  wilayah  Kota Palembang  selaku  Turut  Tergugat  I  membantu  LZ  selaku  Tergugat  I  melakukan  perbuatan melawan hukum yang dimana seolah-olah terjadinya jual beli antara Ny. HAM yang dimana pada  saat  itu  HAM  sudah  tidak  bisa  berjalan  lagi  dan  hanya  berbaring  di  tempat  tidur. Disinilah Perbuatan Melawan Hukumnya dianggap telah terjadi.
Perlu diketahui bahwa kondisi HAM yang tidak dapat bangkit dari tempat tidur karena penyakit  yang  dialaminya.  Namun  HAM  selaku  penjual  masih  dalam  keadaan  waras  dan dapat  memutuskan  kehendaknya  sendiri,  dan  kedatangan  Notaris  T  selaku  pejabat  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
berwenang  untuk  melakukan  transaksi  atas  tanah  dan  bangunan  antara  kedua  belah  pihak dihadirkan dengan kesepakatan dan permintaan HAM selaku penjual dan LH selaku pembeli.
Para  penggugat  menggap  bahwa  perbuatan  Para  Tergugat  menyebabkan  kerugian berupa  kerugian  Materiil  yaitu  sebesar  Rp.  500.000.000,  (lima  ratus  juta  rupiah).  Dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah).

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Palembang  khususnya  di  Instansi  Pengadilan  Negeri Palembang. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti.  Adapun  jenis  dan  sumber  data  yang  akan dipergunakan dalam penulisan penelitian ini terbagi atas dua yaitu: 1. Jenis Data Primer, Data primer  adalah  data  yang  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan,  tulisan  atau  makalah- makalah,  buku-buku,  dan  dokumen  atau  arsip  serta  bahan  lain  yang  berhubungan  dan menunjang dalam penulisan penelitian ini. 2. Jenis Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang  diperoleh  secara  langsung  melalui  wawancara  terhadap  hakim  yang  terkait  dengan permasalahan dalam penelitian ini.
Dalam penulisan penelitian ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara:
a. Mempelajari  buku-buku  yang  berhubungan  baik  langsung  dengan  objek  dan  materi penulisan penelitian ini.
b. Mempelajari  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penulisan penelitian ini.
c. Mempelajari  suatu  putusan,  karena  penulis  akan  membahas  penelitian  ini  dalam  satu putusan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 214 k/Pdt/2021
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Dalam penelitian ini penulis ke lapangan dan melakukan wawancara secara langsung pada pihak-pihak  tertentu,  sehubungan  dengan  permasalahan  yang  terkait  dalam  penulisan penelitian ini.
Data  yang  diperoleh  baik  secara  data  primer  maupun  data  sekunder  dianalisis  dengan teknik kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tolak  ukur  dalam  menentukan  Akta  Jual  Beli  yang  telah  dibuat  oleh  PPAT  yang diduga dibuat secara melawan hukum
Kebenaran  lahiriah  (Uitwendige  Bewijsracht),  merupakan  kemampuan  dari  akta  itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  selanjutnya  disebut  KUH  Perdata  tidak dapat  diberikan  kepada  akta  yang  dibuat  dibawah  tangan,  akta  yang  dibuat  dibawah  tangan baru berlaku sah apabila sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan.
Kebenaran  Formal  (Formele  Bewijskracht),  dengan  kebenaran  formal,  akta  autentik dibuktikan  bahwa  pejabat  yang  bersangkutan  telah  menyatakan  dalam  tulisan  tersebut, sebagaimana  yang  tercantum  dalam  akta,  selain  dari  kebenaran  berdasarkan  apa  yang diuraikan oleh pejabat dalam akta tersebut, dan berdasarkan dengan apa yang dilakukan dan disaksikan  dalam  menjalankan  jabatannya.  Dalam  arti  formal,  sepanjang  mengenai  akta pejabat,  akta  itu  membuktikan  kebenaran  dari  apa  yang  disaksikan  yaitu  yang  dilihat,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh PPAT sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.
Kebenaran  Material  (Materiele  Bewijskracht),  sepanjang  yang  berkaitan  dengan kekuatan pembuktian material dari suatu akta autentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari  PPAT  yang  dicantumkan  dalam  akta  dan  keterangan  dari  para  pihak  yang  tercantum didalamnya.  Kekuatan  pembuktian  ini  dimaksud  pada  Pasal  1870,  1871,  dan  1975  KUH Perdata  antara  para  pihak  yang  bersangkutan  dan  para  ahli  waris  serta  penerima  hak,  akta tersebut  memberikan  pembuktian  yang  lengkap  tentang  kebenaran  dari  apa  yang  tercantum dalamnya.  Dengan  pengecualian  dari  apa  yang  dicantumkan  didalamnya  sebagai  suatu pemberitahuan  belaka  dan  tidak  memiliki  hubungan  langsung  dengan  yang  menjadi  pokok dalam akta tersebut.
Sebagaimana dapat dilihat dari alur kasus yang telah dibahas sebelumnya, dapat dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum sebagaimana yang di gugatat oleh Para Penggugat yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang diantaranya:

## 1) Adanya perbuatan melawan hukum
HAM  selaku  penjual  merupakan  pemilik  sah  dari  sertifikat  hak  milik  atas  tanah bangunan yang menjadi  objek sengketa pada putusan. Untuk itu, HAM  memiliki hak untuk menjual tanah dan bangunan tersebut ke pihak manapun. Selain itu, walaupun kondisi HAM pada  saat  itu  dalam  keadaan  tidak  dapat  bangkit  dari  tempat  tidur  karena  penyakit  yang dialaminya, namun HAM dalam keadaan waras dan dapat memutuskan keputusannya sendiri tanpa paksaan apapun tanpa adanya bujuk rayu, janji-janji, atau pun tekanan. Maka dari itu, tuntutan Penggugat tidak dapat memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana di tuntutkan dalam putusan.
2) Adanya kesalahan
Dalam  hal  ini  LH  selaku  Tergugat  I/Pembeli  tidak  melakukan  paksaan.  LH  pun  telah melunasi harga sebagaimana disepakati kepada penjual sesuai dengan yang diperjanjikan.
Dalam  pembuatan  akta  jual  beli,  Notaris  T  selaku  PPAT  tidak  melakukan  kesalahan. Hal ini dikarenakan pembuatan akta dibuat mengacu pada alat bukti yang sah yaitu Sertifikat Hak  Milik  yang  dimana  Notaris  T  sebagai  PPAT  hanya  melakukan  kewajibannya  sebagai PPAT yaitu membuatkan akta jual beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jual beli pun dihadari  oleh  pembeli,  penjual,  PPAT  dan  saksi  untuk  memastikan  penjual  dan  pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan tersebut.
3) Adanya kerugian yang ditimbulkan
Dalam hal ini, Para Penggugat mengajukan gugatan bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat mengalami kerugian meliputi kerugian Materiil yaitu sebesar  Rp.  500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah).  Dan  kerugiaan  Imateriil  sebesar  Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
Namun, berdasarkan fakta yang ada, para Penggugat tidak mengalami kerugian secara konkrit  dari  transaksi  jual  beli  tanah  dan  bangunan  antara  LH  selaku  tergugat  dan  HAM. Kerugian  Materiil  dalam  hal  ini  yang  dinyatakan  oleh  Para  Penggugat  yaitu  sebesar Rp.500.000.000  (lima  ratus  juta)  juga  tidak  dapat  dibuktikan  kebenarannya  sebagaimana tertulis  dalam  putusan.  Maka  dari  itu,  gugatan  para  Penguggat  atas  kerugian  tidak  dapat memenuji  aspek  syarat  perbuatan  melawan  hukum  “adanya  kerugian  yang  ditimbulkan” dalam kasus ini.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian
Unsur ini menitikberatkan kepada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan,  sehingga  si  pelaku  dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban. 9 Dalam  kasus  ini, LH selaku Pembeli/Tergugat tidak dapat diminta pertanggung jawabannya dikarenakan unsur perbuatan  melanggar  hukum  dalam  proses  jual  beli  antara  penjual  dan  pembeli  tidak terpenuhi.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  putusan,  dapat  dilihat  bahwa  jual  beli  pun  telah memenuhi  syarat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1457  KUHPerdata  yang  berisikan:  “ Jual Beli  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  yang  lain  untuk  membayar  harga  yang  telah diperjanjikan .” Dalam hal ini dapat dilihat adanya kesepakatan antara HAM selaku penjual dan  LH  selaku  pembeli  dalam  hal  jual  beli  tanah,  dan  pembayaran  pun  telah  dilunasi  oleh pembeli kepada penjual sesuai dengan yang diperjanjikan.
Selain  itu,  sebagaimana  telah  dielaborasi  sebelumnya,  unsur-unsur  yang  terdapat  dari Perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1365  KUHPerdata  tidak terpenuhi  dalam  gugatan  yang  diajukan  oleh  Para  Penggugat  kepada  Para  Tergugat.  Maka dari itu, dalam Putusan Hakim, gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

## Kekuatan pembuktian Sertifikat dalam sengketa hak atas tanah
Sertifikat  merupakan  alat  bukti  yang  kuat.  Untuk  pembuktian  yang  kuat  mengenai kepemilikan  atas  tanah  hanya  dapat  dibuktikan  oleh  adanya  sertifikat  tanah  sebagai  surat tanda  bukti  hak  atas  tanah. 10 Sertifikat  hak  atas  tanah  termasuk  kedalam  jenis  akta  otentik, karena  dibuat  sesuai  dengan  ketentuan  oleh  pejabat  untuk  itu,  yaitu  Kepala  Kantor Pertanahan.  Akta  otentik  itu  sendiri  merupakan  alat  bukti  yang  cukup  mengikat  dan sempurna.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa: “ Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerinah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah .”
Pasal 19 Ayat 2 huruf (c) menjelaskan bahwa: “ Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat .”
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 ayat (20) juga menjelaskan bahwa:
“ Sertifikat  adalah  surat  tanda  bukti  hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat (2) huruf  c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milk atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing -masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan .”
Selain itu, tujuan diterbitkannya sertifikat ialah sebagai barang bukti yang kuat dan sah dimata hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Untuk itu, dalam  hal  ini  dikarenakan  sertifikat  tertulis  atas  nama  HAM  dapat  dipastikan  bahwa  HAM lah  pemegang  hak  tanah  dan  bangunan  tersebut.  Sertifikat  diterbitkan  untuk  kepentingan pemegang  hak  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  telah didaftar  dalam  buku  tanah. 11 Keberadaan  sertifikat  tanah  itu  sendiri  difungsikan  sebagai barang  bukti  yang  sah  dan  kuat  dimata  hukum  (Pasal  32  ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997. Dengan maksud menyatakan bahwa tanah tersebut benar milik dari seseorang atau lebih atau
9 Sri  Redjeki  Slamet, Tuntutan  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum:  Suatu  Perbandingan Wanprestasi , Lex Jurnalica, Volume 10-Nomor 2, Agustus 2013, halaman 117
10 Ilman Hadi, Akta PPAT dan Bukti Kepemilikan Tanah , diakses dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt501e404f15f5b/akta-ppat-dan-bukti-kepemilikan-tanah, pda tanggal 10 Februari 2022, 13.42 WIB
11 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan hak atas tanah , Prenada Media, 2019, hlm. 43
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
badan  hukum  tersebut.  Dalam  kasus  ini  perlu  diperhatikan  bahwa  hak  atas  tanah  dan bangunan  yang  menjadi  objek  gugatan  merupakan  hak  milik  dari  HAM  yang  dimana sertifikat  tersebut  dikeluarkan  secara  resmi  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional,  yang  dimana legalitas  dari  sertifikast  tersebut  telah  dilakukan  pengecekan  oleh  Notaris  T  kepada  Badan Pertanahan  Nasional  melaksanakan  transaksi  jual  beli.  Maka  dari  itu,  gugatan  dari  Para Penggugat tidak bisa dibuktikan adanya cacat yuridis dalam jual beli atas tanah objek antara HAM  selaku  penjual  dan  LH  selaku  pembeli/Tergugat.  Majelis  hakim  pun  menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik LH.

## KESIMPULAN
Unsur-unsur  dari  syarat  perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  pasal 1365 KUHPerdata pada kasus pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 214 k/Pdt/2021 tidak dapat  dibuktikan, dan para Tergugat  tidak dapat  dinyatakan bersalah  karena proses jual beli dan pembuatan akta jual dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa para Tergugat yaitu LH dan Notaris T sebagai PPAT  tidak  dapat  dinyatakan  bersalah  dikarenakan  kedua  belah  pihak  telah  melakukan transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga tidak melakukan perbuatan melawan  hukum  dalam  melakukan  transksi  jual  beli  tersebut  dengan  HAM  selaku  penjual, untuk  itu,  kedua  belah  pihak  tidak  dapat  diberikan  sanksi  atas  Tindakan  transaksi  jual  beli tersebut,  dan  gugatan  yang  dilayangkan  oleh  Para  Penggugat  tidak  dapat  dijatuhkan  kepada Para Tergugat.
Notaris  T  selaku  PPAT  juga  tidak  dapat  dikatakan  melakukan  perbuatan  melawan hukum dalam hal pembuatan akta jual beli karena dalam hal ini, Notaris T selaku PPAT telah melakukan  perbuatan  tidak  jujur,  atau  merugikan  salah  satu  pihak  dan  pembuatan  akta  pun dilakukan sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

## REFERENSI PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 Tambahan Lembar Negara Nomor 5893, Pasal 1 ayat (1).

## BUKU
Bernhard Limbong, 2012, Hukum Agraria Nasional, Margaretha Pustaka, Jakarta, hlm 243 Florianus  SP.  Sangsun, Tata  Cara  Mengurus  Sertifikat  Tanah ,  Cetakan  Ketiga,  (Jakarta:  Visimedia, 2007), hlm. 1
E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius , (Jakarta: PT Storia Grafika, Jakarta, 2001), hlm 11.
A.A.  Andi  Prajitno, Apa  dan  Siapa  Notaris  di  Indonesia? (CT  Putra  Media  Nusantara:  Surabaya, 2010), hlm. 91.
Effendi  Peranginangin.  (2007). Hukum  Agraria  di  Indonesia  Suatu  Telaah  dari  Sudut  Pandang Praktisi Hukum . Jakarta: Rajawali Press, 2007. hal 436. Satjipto  Rahardjo, Membangun  dan  Merombak  Hukum  Indonesia:  Sebuah  Pendekatan  Lintas Disiplin , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 37.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 261 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan hak atas tanah , Prenada Media, 2019, hlm. 43

## INTERNET
Ilman
Hadi,
Akta PPAT dan Bukti Kepemilikan Tanah , diakses dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt501e404f15f5b/akta-ppat-dan-bukti-kepemilikan- tanah, pda tanggal 10 Februari 2022, 13.42 WIB