Vol. 3 No. 2, September 2021
Analisiss Kapasitas Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat Wahidin*, Musta’in, Yusuf Hasbullah Fakultas Ekonomi dan Bisnis ‐ Universitas Mataram
*Coresponding Email: wahidin.feb@unram.ac.id Info Artikel ABSTRAK Kata Kunci: Pajak Daerah, Pendapa- tan per kapita, Sektor Ekonomi Ruang lingkup penelitian ini menganalisis pengaruh pendapa- tan per kapita, dan sektor-sektor ekonomi terhadap kapasitas pajak daerah. Tujuannya: untuk menganalisis pengaruh pen- dapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, dan sektor infor- masi dan komunikasi terhadap kapasitas Pajak Daerah. Variabel penelitian yaitu: pendapatan per kapita, PDRB sektor industri, PDRB sektor perdagangan, PDRB sektor ako- modasi dan penyedia makanan minuman, PDRB sektor infor- masi dan komunikasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Analisi data dilakukan dengan menggunakan analisis Regresi berganda data panel. Metode data panel yang dipakai adalah metode Random Ef- fect.
Hasil penelitian: pendapatan per kapita dan sektor industri berpengaruh secara tidak signifikansi terhadap pajak daerah. Sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman dan sektor informasi dan komunikasi berpengaruh secara signifikansi terhadap pajak daerah. Sektor perdagangan walaupun pengaruhnya secara signifikansi, namun ber- pengaruh negatif.
ABSTRAK Keywords:
Local Taxes, Per capita Income, Economic Sector The scope of this study analyzes the effect of per capita in- come and economic sectors on local tax capacity. The objec- tive: to analyze the effect of per capita income, the industrial sector, the trade sector, the accommodation sector and food and beverage providers, and the information and communica- tion sector on the capacity of local taxes.
The research variables were: per capita income, industrial sec- tor GDP, trade sector GRDP, accommodation sector GDP and food and beverage providers, information and communication
Vol 3. No. 2, September 2021
sector GDP. The data was collected using the documentation method. Data analysis was performed using panel data multi- ple regression analysis. The panel data method used is the Random Effect method.
Research results: per capita income and the industrial sector have no significant effect on local taxes. The trade sector, the accommodation sector and food and beverage providers and the information and communication sector have a significant effect on local taxes. Even though the trade sector is signifi- cant, it has a negative effect.

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pembangunan ekonomi daerah saat ini menuntut pemerintah maupun masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi yang di- miliki oleh suatu daerah dalam rangka menunjang perekonomian kearah yang lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada kabupaten/kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan atau urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan sebuah tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menyediakan barang jasa publik. Disisi lain, pemerintah daerah memiliki kekuatan yang lebih be- sar untuk mengatur dan mengumpulkan penerimaan sendiri, khususnya dalam hal perpajakan dan retribusi.
Guna mewujudkan penyelengaraan otonomi daerah yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri suatu daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadi- lan, peran serta masyarakat dan akuntabil- itas dengan memperhatikan potensi dae- rah.
Walaupun sudah dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat masih memiliki tanggung jawab dalam hal mem- berikan sejumlah dana kepada daerah yang tujuan utamanya adalah redistribusi, yaitu mengatasi ketimpangan fiskal antar- daerah. Namun banyak contoh kasus yang daerah-daerahnya masih sangat tergan- tung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat dibanding berusaha menggali pen- dapatan dari sumber pemerintah daerah sendiri sebagaimana amanat desentralisasi itu sendiri.
Kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berkurang, sehingga mampu men- capai kemandirian daerah sebagaimana tujuan otonomi daerah itu sendiri. Ideal- nya, semua pengeluaran tambahan pemerintah daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga daerah benar-benar otonom dan tidak tergantung lagi kepada pemerintah pusat. Menurut McLean (2005), pemerintah daerah seharusnya dibiayai sebanyak mungkin melalui pajak dan seminimal mungkin dari dana hibah pemerintah pusat.
Ketergantungan kabupaten dan kota di propinsi Nusa Tenggara Barat masih tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini tercermin dalam kontribusi Penda- patan Asli Daerah untuk semua kabupaten dan kota terhadap pendapatan daerah
masih sangat rendah (kurang dari 26 %). Sumber; BPS Kabupaten dan Kota Dalam Angka 2019, diolah Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan PAD yang paling po- tensial dalam memperbesar porsi PAD. Pajak memainkan peran yang penting da- lam proses untuk menghasilkan pen- erimaan dan untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam perekonomian. Pajak dae- rah merupakan iuran wajib yang dil- akukan oleh orang pribadi atau badan di wilayah tersebut kepada pemerintah dae- rah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan aturan perundangan yang ber- laku. Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah dalam hal mengumpul- kan pajak seharusnya menjadi modal utama dalam upaya meningkatkan PAD untuk membiayai kegiatan pembangunan.
Pajak daerah diharapkan menjadi sumber terbesar bagi PAD. Kenyataannya, data realisasi penerimaan Pajak Daerah kabupaten dan kota di propinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang masih ren- dah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ta- hun 2018, kontribusi Pajak Daerah ter- hadap PAD sebagai berikut:  Kota Mata- ram sebesar 40,68 %;  kabupaten Lombok Barat sebesar 35,18 %; kabupaten Lom- bok Tengah sebesar 36,60 % ; kabupaten Lombok Timur sebesar 23,14 %; kabu- paten Lombok Utara sebesar 52,50 %;  ka- bupaten Sumbawa Barat sebesar 35,42 %; kabupaten Sumbawa sebesar 24,72 %; ka- bupaten Dompu sebesar 8,16 %; kabu- paten Bima sebesar 9,51 %; dan kota Bima hanya sebesar 22,14 %.
Gambaran data kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di masing-masing kabupaten dan kota di propinsi Nusa Tenggara Barat di atas masih berada di bawah 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pajak Daerah dalam pembiayaan pemerintah daerah kabupaten dan kota di propinsi NTB masih rendah.
Ini berarti kemandirian pemerintah daerah kabupaten dan kota di propinsi NTB be- lum dapat terwujud. Oleh karena itu berbagai upaya harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota agar kapasitas Pajak Daerah dapat ber- peran lebih besar lagi dalam pembiayaan pemerintah daerah. Potensi pajak  daerah berkaitan  langsung  dengan  aktivitas ekonomi  sektoral  dan  sistem  serta  ke- mampuan aparatur pemerintah daerah un- tuk menggali sumber-sumber pajak poten- sial yang dapat dijadikan sebagai  basis utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Upaya-upaya ini harus dilakukan pada berbagai faktor yang menentukan be- sar-kecilnya pajak daerah. Faktor-faktor yang menentukan besar-kecilnya pajak daerah, secara teoritis antara lain: penda- patan perkapita, Produk Domestik Re- gional Bruto (PDRB) sektor-sektor yang menjadi sumber pajak daerah yaitu sektor industri, sektor perdagangan, sektor penyedia akomodasi dan makanan minu- man, sektor informasi dan komunikasi.
PDRB per kapita menggambarkan tingkat pembangunan (level of develop- ment). Semakin tinggi tingkat pem- bangunan akan mendorong kemampuan membayar yang lebih tinggi dan mengum- pulkan hasil pajaknya, sebagaimana se- makin tinggi permintaan relatif atas pen- dapatan, baik barang maupun jasa publik (Bird et al., 2008). Sehingga secara teori, kapasitas pajak dipengaruhi oleh tingkat pembangunan di masing-masing daerah. Sehingga hipotesisnya, PDRB berkorelasi secara positif terhadap derajat potensi pa- jak daerah. Argumentasinya adalah se- makin tinggi tingkat pembangunan ekonomi di suatu daerah akan diikuti dengan meningkatnya kecakapan masyarakat, pergerakan uang, dan pene- gakan hukum yang lebih baik, sehingga akan membawa pada meningkatnya kapa- sitas pajak daerah.
Demikian juga perekonomian yang didominasi oleh sektor sekunder dan
tersier (industri dan perdagangan, dan lain-lain) meningkatkan basis pajak dae- rah, sehingga semakin besar kesempatan dan kemudahan memungut pajak. Dan pada akhirnya kapasitas pajak daerah se- makin tinggi.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan lata belakang di atas, maka masalah yang ingin dianalisis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah pendapatan perkapita, sektor in- dustri, sektor perdagangan, sektor ako- modasi dan penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi, ber- pengaruh secara signifikansi terhadap ka- pasitas Pajak Daerah”.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: “Untuk menganalisis pengaruh pendapa- tan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, dan sektor informasi dan komunikasi terhadap kapa- sitas Pajak Daerah.

## Urgensi Penelitian
Mengapa analisis kapasitas pajak daerah menjadi begitu penting?
a. Otonomi daerah mengharapkan pemerintah daerah mempunyai ke- mandirian dalam pembiayaan daerah.
b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meru- pakan salah satu sumber pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan daerah. PAD menjadi indikator bagi kemandirian daerah dalam pem- biayaan.
c. Pajak Daerah merupakan sumber utama bagi PAD. Sehingga untuk meningkatkan PAD harus dilakukan upaya pada faktor-faktor yang menen- tukan kapasitas pajak daerah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## State of the Art
Penyusunan kajian ini mengambil beberapa referensi penelitian-penelitian terdahulu.
Sherly Ering, dkk (2016), tujuan penelitian adalah mengkaji faktor-faktor yang dapat menjelaskan potensi pajak di Sulawesi Utara yang dapat memperkuat kapasitas fiskalnya. Metode pengumpulan data (1) metode wawancara, dan (2) doku- mentasi, Metode analisis: analisis regresi data panel. Hasil penelitian: sejumlah faktor penentu potensi pajak daerah yaitu pendapatan per kapita, sektor pertanian, dan jumlah siswa SMA, sedangkan jumlah pekerja tidak signifikan.
Gebriany Pirade Wenur, dkk (2016), tujuan penelitian adalah mengkaji potensi pajak daerah untuk proyeksi Pen- dapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bi- tung propinsi Sulawesi Utara. Metode pengumpulan data: wawancara dan doku- mentasi. Metode analisis: Analisis Komparatif, Analisis Matriks Pertum- buhan dan Kontribusi, dan Analisis Po- tensi Pajak Daerah. Hasil penelitian: Kota Bitung memiliki potensi pajak daerah yang belum dioptimalkan oleh pemerintah daerah (DIPENDA). Pada tahun 2016 hingga 2020 pajak daerah potensi penda- patan telah diproyeksikan naik 25 persen. 2.2. Pendapatan Asli Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pen- dapatan Asli Daerah (PAD) adalah sum- ber keuangan daerah yang digali dari wila- yah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi dae- rah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah terdiri dari :
a. Hasil Pajak Daerah;
b. Hasil Retribusi Daerah;
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

## Pajak Daerah
Pajak daerah menurut (Mardiasmo, 2013) mengemukakan bahwa “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Un- dang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keper- luan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmu- ran rakyat.
Abuyamin dalam Bernardin dan Sofyan (2017:277) menyatakan bahwa “pa- jak daerah adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya ke- makmuran rakyat”. Pajak daerah yaitu kontribusi  wajib pajak orang pribadi atau ba- dan yang kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dengan sifat memaksa sesuai dengan peraturan undang-undang yang ber- laku.
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-penge- luaran umum berhubung tugas negara un- tuk menyelenggarakan pemerintahan. (Sumarsan, 2013: 3). Dari definisi terse- but, dapat disimpulkan bahwa pajak mem- iliki unsur unsur: (1) iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang); (2) berdasar- kan undang-undang, pajak dipungut ber- dasarkan atau dengan kekuatan undang- undang serta aturan pelaksanaannya; (3) tanpa jasa timbal atau kotraprestasi dari
negara yang secara langsung dapat di- tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; (4) digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang ber- manfaat bagi masyarakat luas.
Pemerintah memerlukan pen- erimaan dari pajak untuk membiayai pengeluaran publiknya, terlepas dari apakah pajak tersebut ditujukan untuk efisiensi atau keadilan sosial (Hillman, 2003 dalam Sherly Ering, dkk, 2016). Ber- dasarkan Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas untuk memungut pajak daerah dan retribusi dae- rah berdasarkan prinsip-prinsip pungutan daerah yang baik. Selain itu, pemerintah daerah juga diberi kewenangan membuat kebijakan pengenaan pajak dan retribusi, mengelola pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah, dan menambah jenis-jenis pajak baru untuk memperluas basis pajak di daerah. Akan tetapi, berbagai upaya di bidang perpajakan dengan menggali potensi cakupan pajak (tax coverage) dan meningkatkan kepatu- han pajak (tax compliance) dari masyara- kat seringkali menghadapi berbagai ham- batan, baik dari wajib pajak (masyarakat), aparatur pajak, maupun sistem perpajakan itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan pajak harus ditangani secara sinergis dan komprehensif.

## Jenis Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak daerah yaitu: (1) Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Ber- motor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pa- jak Air Permukaan, serta Pajak Rokok. (2) Pa- jak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pa- jak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Khusus untuk daerah yang seting- kat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom. Misalnya, Daerah Khusus Ibu- kota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipun- gut merupakan gabungan dari Pajak  untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota (Pasal 2 ayat 5 Undang- undang Pajak dan Retribusi Daerah No. 28 tahun 2009 ).

## Pemungutan Dan Penagihan Pajak Daerah
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah a. Pemungutan Pajak dilarang dibo- rongkan
b. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan pera- turan perundang-undangan perpa- jakan.
c. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
d. Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.
e. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT
Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pa- jak Daerah
a. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak b. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar ber- tambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
c. Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi per- syaratan yang ditentukan dapat mem- berikan persetujuan kepada Wajib Pa- jak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
d. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Pu- tusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada wak- tunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
e. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Potensi (kapasitas) Penerimaan Pajak
Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipun- gut, dengan demikian besarnya potensi pa- jak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pa- jak. (Mardiasmo dan Makhfatih). Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan ke- mampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut. (Al- firman, 2003, dalam Gebriany Pirade Wenur, dkk. 2016)
Hipotesis
Berdasarkan tujuan penelitian dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah:
a. Pendapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi    secara parsial ber- pengaruh signifikan terhadap kapasi- tas pajak daerah.
b. Pendapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi    secara simultan ber- pengaruh signifikan terhadap kapasi- tas pajak daerah.

## 3. METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana pengaruh pendapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor penyedia makanan minuman, informasi dan komunikasi ter- hadap kapasitas pajak daerah.  Dengan tujuan penelitian tersebut, maka jenis penelitian yang  digunakan  adalah penelitian deskriptip yaitu penelitian yang memuat penjelasan secara sistema- tis terhadap fakta-fakta yang ada dan pen- gujian hipotesis ( eksplanatory ) yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran dan memberikan penjelasan pengaruh antar variabel me- lalui pengujian hipotesis
Jenis Data dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari hasil pencatatan yang sistematis berupa data runtut waktu ( time series ) dan data silang ( cross-section ). Data sekunder yang dikumpulkan yaitu 1) pajak daerah, 2) pendapatan per kapita, 3) PDRB sektor industri, 4) PDRB sektor perdagangan, 5) PDRB sektor penyedia
makanan minuman, 6) PDRB sektor infor- masi dan komunikasi.
Data dipeoleh dari hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten dan kota sepropinsi NTB, Dinas Pendapatan Dae- rah kabupaten dan kota, Dinas Perdagangan dan perindustrian kabupaten dan kota.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data penelitian dil- akukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca dan mencatat data- data yang diperoleh dari instansi-in- stansi terkait dan dari bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Nazir, 2011: 127).
Pencatatan data yang telah dipublikasikan oleh BPS kabupaten dan kota, data pub- likasi Dispenda kabupaten dan kota, data publikasi dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten kota propinsi NTB.

## Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional variabel ada- lah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan  cara  memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan  suatu operasional untuk mengukur variabel atau konstruk tersebut (Nasir, 1999).  Definisi operasional varia- bel dalam penelitian ini adalah:
a. Kapasitas Pajak Daerah adalah jumlah pajak daerah yang diterima oleh pemerintah daerah setiap tahun dalam satuan rupiah (Rp)
b. Pendapatan per kapita adalah PDRB per kapita dalam satu tahun dalam satuan rupiah (Rp.). PDRB per kapita adalah jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk
c. PDRB sektor industri adalah nilai produksi sektor industri dalam satu ta- hun dalam satuan rupiah (Rp)
d. PDRB sektor perdagangan adalah nilai produksi sektor perdagangan dalam satu tahun dalam satuan rupiah (Rp)
e. PDRB sektor penyedia makanan mi- numan adalah nilai produksi sektor penyedia makanan minuman dalam satu tahun dalam satuan rupiah (Rp)
f. PDRB sektor informasi dan komu- nikasi adalah nilai produksi sektor in- formasi dan komunikasi dalam satu ta- hun dalam satuan rupiah (Rp).

## Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda data panel dengan rumus sebagai berikut:
.          Y = β o + β 1X1  + β 2X2  + β 3X3  + β 4X4 + β 5X5 + e;
Dari persamaan di atas akan diestimasi dengan menggunakan metode Ordinary
Least Square (OLS). Pengujian statistik dilakukan dengan melihat uji-t dan uji-F. Keterangan:
Y = kapasitas pajak daerah X 1 = pendapatan per kapita X 2 = PDRB sektor industri X 3 = PDRB sektor perdagangan X 4 = PDRB sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman X 5 = PDRB sektor informasi dan komunikasi Β o =  Konstanta β 1, β 2, dan β 3 = Koefisien Regresi

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Estimasi Persamaan Regresi
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan metode: Panel EGLS ( Cross-section random effects ) di- peroleh hasil sebagai berikut:
Tabel 1.

## Hasil Analisis Kapasitas Pajak dengan Metode Panel EGLS
Variable Coefficient  Std.
Error  t-Statistic Prob. C 9724.867 11062.88 0.879054 0.3866 X1 1047.966 697.5605 1.502330 0.1438 X2 0.014738 0.018174 0.810945 0.4240 X3 -0.034379 0.008162 -4.211998 0.0002 X4 0.037399 0.012915 2.895858 0.0071 X5 0.326004 0.117922 2.764569 0.0098 Effects Specification S.D Rho Cross-section random 0.002727 0.0000 Idiosyncratic random 8942.205 1.0000 Weighted Statistics R-squared 0.749001      Mean dependent var 50873.66 Adjusted R-squared 0.705725      S.D. dependent var 32564.58 S.E. of regression 17665.34      Sum squared resid 9.05E+09 F-statistic 17.30766      Durbin-Watson stat 0.611927 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.749001      Mean dependent var 50873.66 Sum squared resid 9.05E+09      Durbin-Watson stat 0.611927 Sumber: Hasil olahan Berdasarkan tabel regresi di atas terlihat bahwa R-squared sebesar 0,749001. Maka
dapat diartikan bahwa variasi kapasitas pajak daerah mampu dijelaskan oleh pen- dapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, sektor infor- masi dan komunikasi sebesar 74,90 %. Si- sanya sebesar 25,10 % variasi kapasitas pajak daerah dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini, seperti jumlah penduduk, dan jumlah wajib pajak daerah. Dari table di atas dapat dilihat juga nilai Adjusted R-squared sebesar 0.705725, dapat diartikan bahwa variasi perubahan kapasitas pajak daerah dapat  dijelaskan oleh  pendapatan per kapita, sektor indus- tri, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi sebesar 70 % dan sisanya 30 % dapat dijelaskan oleh variabel independent lain di luar model. Berdasarkan hasil table 4.1. di- peroleh nilai probabilitas F-statistik sebe- sar 0,000000 lebih kecil dari tingkat sigifikansi α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minu- man, sektor informasi dan komunikasi berpengaruh secara signifikansi terhadap kapasitas pajak daerah.
Berdasarkan hasil table 4.1 diperoleh nilai  t-hitung untuk variabel pendapatan per kapita (X 1 ) sebesar  1,5023 dan varia- bel sektor industri (X 2 ) sebesar 0,810945. Nilai t-hitung kedua variabel ini lebih kecil dari t- table sebesar 1,645. Dan nilai probabilita pendapatan per kapita (X 1 ) sebesar 0,4138, dan nilai probabilita sektor industri (X 2 ) sebesar 0,4240. Nilai probabilita dua variabel ini lebih besar dari α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita (X 1 ) dan sektor in- dustri (X 2 ) berpengaruh tidak secara sig- nifikansi terhadap kapasitas pajak daerah. Diperoleh nilai t-hitung untuk varia- bel sektor perdagangan (X 3 ) sebesar - 4,2119, nilai t-hitung variabel sektor ako- modasi dan penyedia makanan minuman
(X 4 ) sebesar 2,8958, nilai t-hitung variabel sektor informasi dan komunikasi (X 5 ) sebesar 2,7645. Nilai t-hitung ketiga vari- abel ini lebih besar dari t-tabel sebesar 1,645. Dan diperoleh pula nilai probabili- tas sektor perdagangan (X 3 ) sebesar 0,0002, nilai probabilitas sektor ako- modasi dan penyedia makanan minuman (X 4 ) sebesar 0,0071, dan nilai probalitas sektor informasi dan komunikasi (X 5 ) sebesar 0.0098. nilai probabilitas ketiga variabel ini lebih kecil dari α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, sektor infor- masi dan komunikasi berpengaruh secara signifikansi terhadap kapasitas pajak dae- rah. Sektor perdagangan berpengaruh secara signifikansi dan berkerolasi negatif.
Persamaan regresi hasil estimasi data panel model random effects adalah sebagai beri- kut
Y = 9724.86+ 1047.96*X1 + 0.0147*X2 - 0.03437*X3 + 0.03739*X4 + 0.32600*X5 + [CX = R, ESTSMPL = "2014 2019"] Dari persamaan regresi di atas dapat disimpulkan:
1. β 0 = 9724,866, artinya apabila pendapa- tan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi sebesar 0 maka kapasitas pajak daerah sebesar 9724,866
2. β 1 = 1047,96, artinya setiap kenaikan pendapatan per kapita sebesar 1 Ru- piah maka akan menaikkan kapasitas pajak daerah sebesar 1047,96 rupiah, dengan asumsi sektor industri, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi, tetap.
3. β 2 = 0,0147, artinya setiap kenaikan PDRB sektor industri sebesar 1 juta, maka akan menaikkan kapasitas pajak
daerah sebesar 0,0147 juta, dengan asumsi pendapatan perkapita,   sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, sektor informasi dan komunikasi, tetap.
4. β 3 = - 0,03437, artinya setiap kenaikan sektor perdagangan sebesar 1 juta, maka akan menurunkan kapasitas pa- jak daerah sebesar 0,03437 juta, dengan asumsi  sektor industri, sektor akomodasi dan penyedia makanan mi- numan, sektor informasi dan komu- nikasi, tetap.
5. β 4 = 0,03739, artinya setiap kenaikan sektor akomodasi dan penyedia ma- kanan minuman sebesar 1 juta, maka akan menaikkan kapasitas pajak dae- rah sebesar 0,03739 juta, dengan asumsi  pendapatan per kapita, sektor industri, sektor perdagangan, sektor informasi dan komunikasi, tetap.
6. β 5 = 0,32600, artinya setiap kenaikan sektor informasi dan komunikasi sebesar 1 juta, maka akan menaikkan kapasitas pajak daerah sebesar 0,32600 juta, dengan asumsi pendapa- tan per kapita,  sektor industri, sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman,  tetap.

## Pembahasan
Dari hasil penelitian diperoleh nilai t hitung untuk masing-masing varia- bel independent:
Pendapatan per kapita (X 1 = 1,502330), sektor industri (X 2 = 0,810945), sektor perdagangan (X 3 = - 4,21199), sektor akomodasi dan penyedia makanan minumam (X 4 = 2.8585), sektor informasi dan komunikasi (X 5 = 2.76456). Dan nilai propobabilitas: pendapatan per kapita (X 1 ) sebesar 0,1438; sektor industri sebesar 0,4240; sektor perdagangan sebe- sar 0.0002; sektor akomodasi dan penye- dia makanan minuman sebesar 0,0071; dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,0098.
Nilai t-hitung pendapatan per kapita dan nilai t-hitung sektor industri lebih kecil dari t-tabel (1,645) dan nilai probabilitas pendapatan per kapita dan nilai probabili- tas sektor industri lebih besar dari α (0,05) maka disimpulkan bahwa kedua variabel ini berpengaruh tetapi tidak signifikansi terhadap kapasitas pajak daerah.
Nilai t-hitung sektor perdagangan; nilai t- hitung sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman dan nilai t-hitung sektor informasi dan komunikasi lebih be- sar dari t-tabel (1,645) dan nilai probabili- tas ketiga variabel ini lebih kecil dari α (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa sektor perdagangan, sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman, sektor infor- masi dan komunikasi berpengaruh secara signifikansi terhadap kapasitas pajak dae- rah.
Pengaruh sektor perdagangan secara sig- nifikansi tetapi bersifat negatif. Pengaruh secara negatif menunjukkan bahwa sektor perdagangan terutama perdagangan besar bukan merupakan sumber penerimaan bagi pajak daerah. Sehingga semakin tinggi nilai sektor perdagangan maka akan semakin berkurang penerimaan pajak dae- rah.
Pendapatan perkapita dan sektor industri walaupun pengaruhnya tidak signifikansi terhadap terhadap pajak daerah, namun kedua variabel ini bisa menjadi potensi bagi penerimaan pajak daerah.
Sektor akomodasi dan penyedia makanan minuman dan sektor informasi dan komu- nikasi berpengaruh secara signifikansi ter- hadap pajak daerah. Ini berarti kedua var- iabel ini merupakan sumber utama yang potensial bagi pajak daerah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan.
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan hasil penelitian in adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan per kapita dan sektor in- dustri berpengaruh secara tidak signif- ikansi terhadap pajak daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel dan ditunjuki pula nilai probabilitas kedua variabel ini lebih besar dari α (0,05).
b. Sektor perdagangan berpengaruh secara signifikansi dan tidak searah terhadap pajak daerah. Hal ini di- tunjukkan oleh t-hitungnya lebih besar dari t-tabel dan ditunjuki pula oleh nilai probabilitas nya lebih kecil dari α (0,05).
c. Sektor akomodasi dan penyedia ma- kanan minuman dan sektor informasi dan komunikasi berpengaruh secara signifikansi terhadap pajak daerah. Ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel. Dan ditunjukan pula oleh nilai probabilitasnya lebih kecil dari α (0,05).

## Saran
a. Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan factor-faktor lain yang mempengaruhi pajak daerah karena factor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini pengaruhnya sangat kecil, kurang dari 10 %.
b. Dalam penelitian ini tidak dimaksukan faktor jumlah wajib pajak daerah dan jumlah sumber pajak daerah, maka da- lam penelitian lebih lanjut kedua fac- tor ini perlu dipertimbangkan sebagai factor yang mempengaruhi pajak dae- rah.

## REFERENSI
Edwar, Deden Yoken Bernadi, 2020. Ana- lisis Potensi, Efektivitas Pemungu- tan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung. http://dx.doi.org/10.30656/jak.v7i1 .1443
Ering, Sherly, dkk. 2016. Analisis Potensi Pajak Untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota Sula ‐ wesi Utara. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. DOI:http//dx.doi.org/10.21002/je pi.v17i1.660 Gebriany Pirade Wenur, dkk (2016). Ana ‐ lisis Potensi Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Dae ‐ rah di Kota Bitung. https://me ‐ dia.neliti.com/media/publica ‐ tions/71432 ‐ ID ‐ analisis ‐ potensi ‐ pa ‐ jak ‐ daerah ‐ Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Re ‐ visi. Penerbit ANDI Yogyakarta Nazir, Moh, 2011. Metode Penelitian, Ed.
Ke 7, Bogor, Ghalia Indonesia Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan In ‐ donesia .: Pedoman Perpajakan In ‐
donesia Lengkap
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retri ‐ busi Daerah .