## Analisis Perbandingan Beberapa Skema Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Berbasis Masyarakat di Indonesia
Comparative Analysis  of  Credit  Schemes  for  Community-Based  Forest  Plantation  in  Indonesia

## Bramasto  Nugroho
Departemen Manajemen Hutan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

## Abstrak
Sampai saat ini, bank-bank komersial tidak tertarik dalam memberikan pendanaan untuk pembangunan  hutan tanaman berbasis masyarakat. Dengan alasan itu, Departemen Kehutanan telah melaksanakan program berupa providinge akses keuangan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) melalui pengembangan skema dana bergulir (PDB-HTR). Selama periode 1997–2000, Departemen Kehutanan juga mengembangkan skema kredit serupa yang  disebut  Kredit  Usaha  Hutan  Rakyat  (KUHR),  tetapi  dalam  implementasinya  telah  mengalami  banyak masalah.  Penelitian  ini  membandingkan  skema  PDB-HTR dan  skema  KUHR  untuk  mendapatkan  pelajaran, sehingga pelaksanaan PDB-HTR tidak akan menderita nasib yang sama dengan KUHR. Penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  analisis  kebijakan  naratif.  Penelitian  dilakukan  pada  bulan  November 2008 sampai April 2009 di Provinsi Riau dan Kalimantan Selatan. Hasil menunjukkan bahwa skema PDB-HTR tampaknya memiliki banyak kesamaan dengan skema KUHR. Dari analisis yang telah dilakukan ada beberapa temuan yang perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki kebijakan PDB-HTR yaitu: skema kredit dan orientasi pada organisasi tingkat kecil, prosedur aplikasi, diseminasi/sosialisasi, dan mekanisme fasilitator.
Kata kunci: skema kredit, dana bergulir,  kehutanan, hutan tanaman rakyat
Penulis untuk korespondensi, email: bramasto2001@yahoo.co.id, telp. +62-251-8621244, faks. +62-251-8621244

## Abstract
Until recently, commercial banks are not interested  in providing fund for community-based forest plantations development. Due to that, Ministry of Forestry has been  implementing program providing financial access for community  forest  plantation  (HTR)  development  through  revolving  fund  scheme  (PDB-HTR).  During  1997– 2000 Ministry of Forestry had also developed a similar credit scheme called credit for community forest business (KUHR), but its implementation had encountered many problems. This study had compared PDB-HTR scheme and KUHR scheme to get the lessons, so that the implementation of the PDB-HTR will not suffer the same fate with KUHR. The study was carried out using narrative policy analysis approach. Research was conducted in November 2008 to April 2009 in Riau and South Kalimantan Provinces.The results showed that the scheme of PDB-HTR seems has many similarities with the KUHR scheme. From the analysis had been done there are several findings to consider for policy improvements of PDB-HTR namely: the credit scheme and its orientation, on site level organization, application procedure, dissemination/ socialization, and facilitating mechanisms.
Keywords: credit scheme, revolving fund, forestry, community forest plantation

## Pendahuluan
Luas  lahan  kritis  dari  tahun  ke  tahun  mengalami peningkatan. Hingga tahun 2007 terdapat 77,81 juta ha lahan kritis di Indonesia (Departemen Kehutanan 2008). Pelibatan masyarakat  untuk  merehabilitasi  lahan  melalui  program pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat merupakan keniscayaan. Lahan-lahan kritis demikian secara de  facto umumnya telah dikuasasi oleh masyarakat, sehingga apabila lahan-lahan  semacam  itu  diberikan  hak  pemanfaatannya kepada pengusaha besar (misal pengusaha hutan tanaman industri) maka cepat atau lambat akan menimbulkan konflik.
Agar  masyarakat  bersedia  untuk  berpartisipasi  aktif membangun hutan tanaman diperlukan berbagai dukungan. Selain dukungan kepastian hak atas lahan ( property rights ), infrastruktur, harga kayu yang wajar, penguatan pasar, dan kebijakan  tata  niaga  kayu,  diperlukan  pula  dukungan pendanaan. Pengembangan skema kredit untuk mendanai pembangunan  hutan  berbasis  masyarakat  di  Indonesia sesungguhnya  telah  lama  dilakukan.  Pada  1988–1998 disediakan Kredit Usahatani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS), kemudian pada 1997–2000 dikembangkan Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), dan sejak  2008 dikembangkan
skema Pinjaman Dana Bergulir Hutan Tanaman Rakyat (PDB- HTR) untuk percepatan pembangunan HTR yang merupakan salah satu varian hutan tanaman berbasis masyarakat yang dapat  diakses  melalui  Badan  Layanan  Umum  Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H). Dalam perjalanannya ternyata KUK-DAS dan KUHR menimbulkan banyak permasalahan saat ini, seperti banyaknya tunggakan, tanaman sebagai hasil investasi tidak ditemukan, pendataan yang tidak akurat, dan lain sebagainya. Sementara PDB-HTR kinerjanya belum dapat diketahui, kecuali hingga Oktober 2010 dana yang telah tersedia belum terdistribusikan sama sekali.
Akankah PDB-HTR bernasib serupa dengan skema-skema yang  telah  pernah  dikembangkan  sebelumnya  khususnya KUHR? Atau merupakan perbaikan dari skema terdahulu, sehingga  kinerja  PDB-HTR  diharapkan  dapat  lebih  baik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul, mengingat menurut Mayers  dan  Bass  (2004)  bahwa  salah  satu  cara  untuk memperbaiki kebijakan adalah belajar dari pengalaman masa lalu  baik  tentang  struktur  maupun  kinerja  implementasi kebijakannya.  Untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan tersebut  kajian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  analisis kebijakan naratif  ( narrative policy  analysis ) menurut  van Eeten (2007).

## Metode
Bersumber dari Bedsworth (2004), Bal (1998), Roe (1994), van Eesten (2007) menjelaskan bahwa analisis kebijakan naratif merupakan pendekatan untuk menganalisis apakah sebuah kebijakan yang sama akan menghasilkan kinerja yang sama atau berbeda untuk menyusun rekomendasi keberlanjutannya atau membenahi kembali isu-isu kebijakan atas suatu peristiwa (dalam hal ini peristiwa didefinisikan sebagai transisi dari satu keadaan ke keadaan lain). Dengan demikian tujuan dari analisis kebijakan  naratif  adalah  untuk  meramalkan  masa  depan kebijakan  (Dunn  2003)  dari  suatu  evolusi  atau  perbaikan kebijakan (Boswell et al . 2011).
Analsis kebijakan naratif tidak dapat dipisahkan dengan kelembagaan karena analisis harus memerhatikan tatanan atau konteks  kebijakan  ( policy  setting  or  context )  dengan mengidentifikasi fakta dan struktur peraturan (Shanahan et. al. 2011). Dalam kajian ini kebijakan yang dianalisis adalah kebijakan PDB-HTR dan KUHR. Kebijakan KUHR dipilih sebagai pembanding PDB-HTR karena keduanya dikhususkan untuk  pembangunan  hutan  tanaman  berbasis  masyarakat, hanya  saja  lokus  HTR  adalah  kawasan  hutan  produksi sedangkan HR adalah lahan hak milik.
Rimmon-Kenan 1983,  diacu dalam van  Eesten (2007) menyebutkan  3 aspek penting dalam analisis naratif yaitu story merujuk pada kasus yang dihadapi dan disarikan dari tulisan ( text ) yang mewakilinya, text merujuk pada story baik lisan maupun tertulis, termasuk media lain selain teks, dan narration merujuk  pada  bagaimana  suatu  peristiwa/kisah dijabarkan. Data untuk analisis naratif dapat berupa hasil wawancara maupun dokumen-dokumen (Feldman et al. 2004). Varone et al. (2006) menyebutkan bahwa salah satu faktor
yang  mempengaruhi  efektivitas  kebijakan  adalah  tingkat kesesuaian ( relevance or appropriateness ) antara kebijakan yang dikembangkan dengan situasi kelompok sasaran, dalam hal ini adalah masyarakat miskin yang berada di dalam dan sekitar  kawasan  hutan  sasaran  implementasi  PDB-HTR. Sejalan dengan itu, Yunus (2007) menekankan bahwa pinjaman kredit (mikro) bukan sekedar urusan pinjam-meminjam uang semata melainkan melibatkan pula urusan manusia yang akan ditingkatkan derajat kualitas hidupnya.
Berdasar kan  keran gka  teor i  ter sebut  kajian   in i memfokuskan untuk menganalisis situasi yang menyebabkan pemerintah  perlu  menyediakan  pendanaan  pembangunan hutan berbasis masyarakat karakteristik rumah tangga dan perilaku peminjamannya serta persepsi petani hutan terhadap PDB-HTR dan situasi ketersediaan sumber-sumber pendanaan mikro, serta skema pinjaman KUKHR dan PDB-HTR dengan pendekatan  analisis  isi  ( content  analysis )  peraturan  yang terkait  yang  terdiri  atas  Kepmenhut  No.  49/Kpts-II/1997 tentang  Pendanaan  dan  Usaha  Hutan  Rakyat,  Keputusan Kepala Pusat P2H No.01/Pusat P2H-1/2008 tentang Tata Cara Permohonan, Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan HTR,  dan Permenhut No. P9/Menhut- II/2008  tentan g  Per syar atan  Kelompok  Tan i  un tuk mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan HTR (analisis  untuk  membandingkan  masing-masing  aturan tersebut juga dilakukan).  Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap  dokumen  evaluasi  KUHR  dan  PDB-HTR  untuk mengetahui  kinerja  masing-masing  skema.    Hasil  kajian tersebut akan dimanfaatkan untuk memperoleh pembelajaran ( lesson learnt ) sebagai bahan untuk mendeskripsikan isu-isu kebijakan yang perlu dipecahkan dalam kajian lanjutan.
Penelitian lapangan dilakukan pada November 2008 sampai April 2009 di Desa Lubuk Kebun, Desa Situgal, dan Desa Rambahan  (Kecamatan  Logas  Tanah  Darat,  Kabupaten Kuantan  Singingi,  Provinsi  Riau)  serta  Desa  Ranggang (terletak  di  Kecamatan  Takisung)  dan  Desa  Asem  Jaya (Kecamatan Jorong) yang terletak di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik wawancara terstruktur dengan  bantuan  kuesioner  dilakukan  untuk  mengetahui karakteristik rumah tangga dan pengalaman peminjaman. Jumlah  responden  untuk  desa-desa  di  lokasi  penelitian Provinsi Riau adalah 119 orang dan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah 116 orang, sedangkan wawancara mendalam dengan lembaga-lembaga keuangan baik bank seperti Bank Rakyat  Indonesia  (BRI)  dan  Bank  Pembangunan  Daerah (BPD), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Lembaga Asuransi Kredit Indonesia (PT ASKRINDO) dilakukan  untuk  mengetahu    situasi  sumber-sumber pendanaan formal  yang dapat  dan/atau biasa  diakses oleh masyarakat pedesaan.

## Hasil  dan  Pembahasan
Peran pendanaan dalam pembangunan hutan tanaman skala kecil  berbasis  masyarakat Apabila  didukung  dengan perencanaan,  pelaksanaan,  dan  kebijakan  yang  memadai,
JMHT  Vol.  XVII,  (2):  79–88, Agustus  2011
pembangunan  hutan  tanaman  berbasis  masyarakat  akan menghasilkan tidak saja kayu dalam jumlah besar tetapi dapat pula menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan (Cossalter & Pye-Smith 2003). Mengingat pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan hutan baik dalam rangka pengembangan ekonomi, peningkatan produktivitas lahan, rehabilitasi lahan kritis, dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan kebijakan pembangunan hutan berbasis masyarakat mulai dari program Inpres Bantuan Penghijauan dan Reboisasi pada era 1970-an dan diperluas dengan program Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam (UP-UPSA) dan Kebun Bibit Desa (KBD) pada era 1980-an (Hardjanto 2001), hingga akhir-akhir ini berupa  program Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Keseluruhan  program  tersebut  memerlukan  berbagai dukungan, salah satunya adalah dukungan pendanaan.
Usaha  hutan  tanaman  memerlukan  jangka  waktu investasi dan masa tunggu yang relatif lama sejak  penanaman hingga usaha tersebut menghasilkan, sementara risiko-risiko selama menunggu masa panen juga tinggi.  Karakteristik ini menyebabkan  bank-bank  konvensional  enggan  untuk melakukan  pembiayaan  terlebih  pada  pengusahaan  hutan tanaman  berbasis  masyarakat  (petani).  Hasil  wawancara dengan  BRI  dan  BPD  serta  lembaga  asuransi  perbankan (PT  ASKRINDO)  yang  ditemui  di  lokasi  penelitian mengin dikasikan  bahwa  lembaga-lembaga  tersebut beranggapan  sektor  kehutanan  tidak  prospektif  untuk dibiayai.   Alasan  pertama  adalah  karena  tanaman  hutan memiliki risiko yang tinggi terhadap hama, penyakit, dan kebakaran  terutama  apabila  tidak  ada  pembimbingan/ pendampingan  dari  dinas/departemen  teknis  dan  bank. Potensi kredit macet yang tinggi, terutama apabila debitur tidak  memiliki  usaha/penghasilan  sampingan  dan  hanya mengandalkan hasil dari hutan tanaman menjadi alasan kedua yang ditemukan. Alasan berikutnya adalah kredit program pemerintah dipersepsikan sebagai dana hibah yang tidak perlu dikembalikan oleh masyarakat dan sebaliknya menurunkan tingkat  kehati-hatian  bank  untuk  menyalurkannya  yang mengakibatkan tingginya kredit macet, yang akan berimbas pada kinerja bank karena kemacetan kredit akan mempengaruhi portofolio bank. Dalam kaitan dengan pasar, maka alasan yang dapat diidentifikasikan adalah  ketiadaan pasar terbuka untuk kayu dan kemungkinan jatuhnya harga kayu sewaktu-waktu sangat tinggi akibat kelebihan persediaan ( over stock ).
Kesulitan  masyarakat  untuk  mengakses  lembaga keuangan  formal  tidak  hanya  terjadi  pada  usaha  hutan tanaman. Usman et al. (2004) yang melakukan kajian di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan bahwa institusi formal perbankan  sulit  diakses  oleh  masyarakat  miskin  karena institusi  tersebut  berorientasi  sangat  komersial  sehingga keberadaan lembaga penyedia kredit non-formal, termasuk kredit program, pada banyak hal sangat membantu. Hal senada disampaikan  pula  oleh Wijono  (2005)  yang  menyebutkan bahwa salah satu faktor penghambat pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah terbatasnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-
lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.  Situasi yang sama juga terjadi di Nigeria sebagaimana dilaporkan oleh Onoja dan Agumagu (2009) yang menyebutkan bahwa lembaga  keuangan  bank  dan  lembaga  penjamin  kredit pertanian di Negeria belum dapat berperan secara signifikan dalam  pemberian  akses  kredit  untuk  kegiatan  pertanian. Tampaknya  ketersediaan  kredit  dalam  jumlah  yang  besar tidaklah  cukup  bagi  rumah  tangga  miskin,  diperlukan kelembagaan kredit yang dapat diakses oleh golongan miskin (Yunus 1981; Khandker et al. 1995).  Di Sudan dan Uganda, pemberian akses pendanaan untuk pengelolaan hutan lestari berbasis  masyarakat  dapat  meningkatkan  partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, meningkatkan ketersediaan  mata  pencaharian  masyarakat  dari  sektor kehutanan, dan pengentasan kemiskinan (Gondo 2009). Kasus di Brazil, untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan disediakan pula berbagai skema pendanaan untuk pembangunan hutan tanaman pada berbagai skema ( agroforestry , reforestasi ,  dan  peningkatan  produktivitas hutan), pengelolaan hutan lestari, pengusahaan pembalakan yang ramah lingkungan, penghargaan jasa lingkungan, dan dukungan kepada industri perkayuan dan furniture skala kecil dan menengah (May et al. 2003).
Karakteristik rumah tangga dan pengalaman meminjam uang Hasil  survei  rumah  tangga  di  lokasi  penelitian  di Provinsi Riau  menunjukkan bahwa  umur kepala  keluarga bervariasi, terdapat  65% responden berumur 30–49 tahun, 25% berumur > 50 tahun, dan selebihnya (10%) berumur < 30 tahun.  Tingkat  pendidikan  didominasi  oleh  SD  dan  SMP (60%), bahkan terdapat 30% yang tidak tamat SD. Sebagian besar  bermata  pencaharian  sebagai  petani  (86%)  dengan jumlah kekayaan yang dimiliki keluarga umumnya (86%) kurang dari Rp20 juta.  Kondisi serupa juga ditemukan di lokasi penelitian di Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 58% responden berumur 30–49 tahun, 35% berumur > 50 tahun, dan selebihnya (7%) berumur < 30 tahun. Tingkat pendidikan didominasi oleh SD dan SMP (73%), namun hanya 9% yang tidak tamat SD. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani (63%) dengan jumlah kekayaan keluarga umumnya (76%) tidak lebih dari Rp20 juta.
Hasil  survei  terhadap  rumah  tangga  di  lokasi-lokasi penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60% keluarga telah memiliki pengalaman meminjam uang. Namun demikian,  besar pin jaman   tersebut  tidaklah  terlalu  besar,  umumnya < Rp1 juta tahun -1 (78% responden). Kehati-hatian dalam meminjam tampaknya dipengaruhi oleh tingkat kekayaan yang mereka miliki (< Rp20 juta). Hal ini sejalan dengan hasil temuan Rudjito (2003) yang menyebutkan bahwa kecilnya jumlah pinjaman  yang  diberikan  kepada  masyarakat  yang  sangat miskin  dilatarbelakangi  kekhawatiran  bahwa  pinjaman tersebut tidak akan mampu dikembalikan.
Peminjaman dilakukan terutama untuk konsumsi (48%) dan modal usaha pertanian (36%), selebihnya untuk pendanaan masalah kesehatan (berobat), pendidikan anak, dan kegiatan- kegiatan sosial. Sumber pinjaman terutama  berasal  sumber-
sumber informal seperti dari pengusaha di desa mereka berdomisili (27%), kerabat dan tetangga (26%), dan kelompok- kelompok masyarakat seperti kelompok tani, yasinan, arisan, dan  julo-julo  (21%).  Adapun,  sumber-sumber  pinjaman formal tidak banyak dimanfaatkan.  Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 10% pinjaman diperoleh dari bank, 9% dari kredit  program,  dan  7% dari  koperasi. Temuan  lain  yang menjelaskan tentang karakteristik pengalaman meminjam menunjukkan bahwa responden cenderung memilih sumber pinjaman  yang  relatif  dekat.    Sebanyak  82%  responden menyatakan  bahwa  jarak  ke  sumber  pinjaman  umumnya < 5 km.
Pada sumber pinjaman informal, agunan bukan menjadi syarat  untuk  memperoleh  pinjaman.  Hal  ini  terlihat  dari pengakuan  66%  responden  yang  menyatakan  bahwa pinjaman yang mereka peroleh tidak menggunakan agunan. Selebihnya (34%) menggunakan agunan berupa barang tidak bergerak  seperti  tanah,  rumah,  emas/perhiasan,  dan  SK Kepegawaian. Tingkat bunga yang mampu mereka tanggung tidak lebih dari 5% per tahun (85% responden) dengan sistem pembayaran cicilan bervariasi antara tanpa jadwal (35%), tahunan (23%), bulanan (16%), mingguan (13%), hingga harian (13%). Pembayaran umumnya dilakukan tepat waktu (68%)  walau  ada  juga  yang  pembayarannya  berdasarkan kondisi ketersediaan uang yang mereka miliki (28%). Namun menurut pengalaman selama ini, pembayaran pinjaman tidak pernah  bermasalah  (72%),  bahkan  belum  pernah  terjadi kemacetan  pembayaran  pinjaman  yang  disebabkan  oleh gagalnya usaha tani.
Persepsi terhadap PDB-HTR Hasil wawancara persepsi terhadap  PDB-HTR  di  lokasi  penelitian  mengindikasikan bahwa  sosialisasi skema PDB-HTR belum dilakukan secara intensif dilakukan.  Sebagian besar responden memandang mekanisme  tanggung  renteng  efektif  untuk  menjamin kelancaran pengembalian kredit, hanya  saja mereka tidak memiliki pandangan  yang mantap tentang  seberapa besar kelompok yang perlu dikembangkan.  Selain itu, insentif yang diinginkan bervariasi.  Tabel 1 juga mengindikasikan bahwa
pengetahuan masyarakat tentang tata cara peminjaman di lembaga-lembaga formal masih kurang.  Hal menarik yang ditemukan adalah bahwa pengalaman bermitra bagi responden di Riau masih kurang, namun hal ini berkebalikan dengan responden di Kalimantan Selatan.  Adapun luas maksimum lahan pertanian/kehutanan yang mampu dikelola umumnya < 2  ha, dan  sebagian besar  responden  tidak tertarik  dengan program PDB-HTR.
Kebijakan pendanaan pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat  melalui  skema  KUHR Penyediaan  akses permodalan  untuk  pembangunan  hutan  tanaman  berbasis masyarakat oleh pemerintah Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1980-an dengan peluncuran skema KUK-DAS pada tahun 1988/1989  oleh Departemen  Kehutanan yang  tidak dikhususkan  bagi  pembangunan  hutan  saja,  melainkan diperuntukkan pula bagi usaha-usaha konservasi tanah dan air dengan pendekatan sipil teknis.
Baru pada tahun 1997 tersedia skema pinjaman untuk pembangunan hutan rakyat di lahan-lahan hak milik melalui KUHR. Departemen Kehutanan (Dirjen RLPS) bekerjasama dengan  BPD  untuk  penyalurannya.    Dalam  hal  ini  BPD berperan  sebagai  bank  penyalur  ( chanelling  bank )  dan kreditnya disalurkan melalui mitra usaha setelah memperoleh kuasa dari peserta kredit. Mitra usaha pada skema KUHR dimaksudkan dapat bertindak sebagai penjamin dengan pola kemitraan antara petani dengan mitra usaha dalam prinsip kerjasama  saling  membutuhkan,  menguntungkan,  dan menguatkan kedua belah pihak, serta sebagai penjamin pasar. Skema  permohonan  dan  penyaluran  KUHR  menurut Kepmenhut No 49/Kpts-II/1997 disajikan pada Gambar 1.
Antara tahun 1997 hingga 2000 telah disalurkan dana KUHR  sebesar Rp107,58  miliar yang  hingga 2010  belum terbayar. Menurut hasil wawancara dengan Biro Keuangan Kementerian Kehutanan pada Mei 2010,  terdapat tunggakan kredit  KUHR  sebesar  Rp170,91  miliar  yang  terdiri  dari tunggakan pinjaman pokok Rp105,82 miliar dan bunga sebesar Rp65,15 miliar. Hal yang sama terjadi pula pada penyaluran dana KUK-DAS, yang pada 1988–1998 telah disalurkan dana
JMHT  Vol.  XVII,  (2):  79–88, Agustus  2011
ISSN:  2087-0469

## Tabel 1  Pe rsepsi responden terhadap Pinjaman Da na Bergulir Hutan T anaman Rakyat (PDB-HTR)
Aspek Persepsi responden Provinsi Riau Provinsi Kalimantan Selatan Penyuluhan PDB-HTR 89% belum tahu 100% belum tahu Tanggung renteng 55% setuju 67% setuju Ukuran ke lompok 26% > 5; 21% < 5; selebihnya tidak jelas         26% > 5; 21% < 5; selebihnya tidak je las Insentif yang diinginka n 40% tanpa agunan, bunga murah 60% turun langsung, bayar setelah panen, prosedur sederhana 29% bunga murah 31% membayar setelah panen 40%  prosedur mudah, tanpa agunan, sistem pengembalian Akses ke lembaga formal 74%  tidak tahu 71% tidak tahu Mitra usaha 84% tidak pernah 75% pernah bermitra Kemampuan mengelola lahan 63% < 2 ha 71% < 2 ha Ketertarikan terhadap PDB-HTR 81% tidak tertarik 79% tidak tertarik
sebesar ± Rp41,91 miliar dengan total pengembalian kredit sejumlah  ± Rp21,78 miliar (52% dari pinjaman) atau terjadi tunggakan kredit sebesar ± Rp20,12 miliar (48% dari pinjaman).
Tampaknya  pelaksan aan   KUK-DAS  dan   KUHR mengalami  banyak  hambatan  sehingga  program  tersebut dihentikan sejak 2001. Hindra (2006) menyebutkan bahwa bantuan  kredit  tersebut  tidak  dapat  dilanjutkan  karena diperlukan  evaluasi  terhadap  dana/kredit  yang  telah disalurkan.  Hasil evaluasi  pelaksanaan evaluasi pelaksanaan KUHR  oleh  Departemen  Kehutanan  (2005)  di  9  provinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah,  Jawa  Timur,  Sulawesi  Selatan,  Sulawesi  Utara, Gorontalo, dan Maluku) dan 11 mitra usaha menunjukkan bahwa (1) petani belum mengetahui secara persis hak dan kewajibannya sebagai peserta kredit yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, (2) keberadaan mitra tidak diketahui dengan jelas (pindah alamat tanpa pemberitahuan dan tidak menempati alamat yang tertera pada dokumen akad kredit), (3) sebanyak 56% lokasi yang dievaluasi menunjukkan persen tumbuh  sangat  rendah  berkisar  pada  10–40%,  bahkan  di beberapa  lokasi  diketahui  bahwa  tanaman  sebagai  hasil investasi KUHR sudah tidak ada, (4) terdapat  9 mitra usaha yang menarik dana untuk panen jauh sebelum pelaksanaan kegiatan  tersebut, (5)  mitra  usaha  sebagai penjamin  tidak memiliki struktur organisasi pengelola program/pendamping petani, (6) banyak lokasi kegiatan KUHR yang beralih fungsi, (7) hasil panen sangat kecil sehingga tidak mencukupi untuk mengembalikan  kredit  dan  meneruskan  siklus  tanaman berikutnya,  dan  (8)  petani  tidak  mengetahui  jadwal
pembayaran angsuran.
Kebijakan pendanaan pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat melalui skema  PDB-HTR Penyediaan dana untuk pembangunan HTR dilaksanakan dengan mekanisme pinjaman dana bergulir (Keputusan Kepala Pusat P2H No. 01/Pusat P2H-1/2008) dan berkelompok (Permenhut No. P9/ Menhut-II/2008).  Pembangunan 5,4 juta ha HTR (2007–2016) diproyeksikan akan memerlukan anggaran sebesar Rp43,2 triliun (Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 2007) dan saat ini telah tersedia dana sebesar Rp2 triliun (Berita Sore Online 21 Januari 2010).
Jangka waktu maksimum PDB-HTR adalah 8 tahun. Skema ini tidak mensyaratkan agunan berupa sertifikat tanah, BPKB atau semacamnya kecuali hasil tanaman HTR, jaminan pribadi, dan kelompok tani. Bunga pinjaman ditetapkan sebesar bunga yang diberlakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berkisar 7–10% per tahun yang diperhitungkan secara flat sampai jatuh tempo dan tidak bersifat bunga berbunga sejak akad. Besarnya pinjaman maksimum adalah 300 kali standar biaya pembangunan HTR. Menurut ketentuan terakhir (P.64/Menhut-II/2009 tentang Satuan Biaya Pembangunan Hutan  Tanaman  Industri  dan  Hutan  Tanaman  Rakyat) besarnya biaya  per ha  adalah Rp9,115,525–Rp12,602,126 (terendah  dan  tertinggi).yang  disalurkan  secara  bertahap sesuai dengan tahapan pembangunan HTR.
Untuk memperoleh PDB-HTR, petani harus membentuk kelompok  tani  dengan  persyaratan  minimal  terdiri  dari  5 anggota dan masing-masing anggota minimal  memiliki areal
Gamba r 1 M ekanisme  pe rmohona n da n pe nya luran Kre dit Usaha  Huta n Ra kyat  (KUHR).
IUPHHK-HTR  seluas  8  ha.  Kelompok  tani  tersebut  harus disahkan oleh kepala desa dan diketahui oleh kepala dinas yang  menangani  kehutanan  di  tingkat  kabupaten/kota. Kelompok  tani  akan  didampingi  oleh  pendamping  yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Skema proses permohonan dan penyaluran PDB-HTR menurut Keputusan Kepala Pusat P2H No. 01/Pusat P2H-1/2008 disajikan pada Gambar 2.
Hingga  Oktober  2010,  penyaluran  dana  yang  tersedia untuk program PDB-HTR belum terealisasi seluruhnya. Namun demikian, telah terdapat 4 koperasi dan 84 kelompok tani hutan (KTH)  yang  terdiri  dari  1.451  izin  sedang  mengajukan permohonan PDB-HTR. Jumlah PDB-HTR yang diajukan mencapai ± Rp148 miliar dan untuk tahun 2010 direncanakan akan disalurkan ± Rp14 miliar (Tabel 2).
Berdasarkan pengalaman diketahui bahwa rata-rata biaya yang diperlukan untuk mengecek proposal termasuk survei pendahuluan dan pengecekan lapangan oleh tim survei yang terdiri  dari  4  orang/tim/lokasi  adalah  Rp32  juta  (hasil wawancara dengan Kabid PKU Pusat-P2H pada Mei 2009). Dengan target  ± 4.500 kelompok per tahun sesuai Rencana Bisnis Anggaran BLU P2H maka paling tidak dibutuhkan dana sebanyak Rp144 miliar per tahun untuk pengecekan proposal, sementara  dana  operasional  BLU  yang  tersedia  hanyalah Rp10 miliar per tahun.
Gambar 2  Mekanisme permohonan dan penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Hutan Tanaman Rakyat (PDB-HTR).
Analisis perbandingan KUHR dengan PDB-HTR Untuk men guran gi  r isiko  kegagalan   progr am  PDB-HTR, pengembangan program serupa di masa lalu dapat dijadikan pembelajaran.  Untuk  itu  dilakukan  analisis  perbandingan kebijakan antara PDB-HTR dengan program KUHR. Secara ringkas hasil analisis tersebut disajikan pada Tabel 3.
Hasil  analisis  menunjukkan  kecenderungan  adanya kemiripan  kebijakan  antara  KUHR  dengan  PDB-HTR, sekaligus  beberapa  per bedaan.  Kemiripan   terutama menyangkut pokok-pokok pemikiran tentang tujuan program, kegiatan-kegiatan yang dibiayai, persyaratan berkelompok untuk  memperoleh  pinjaman,  kompleksitas  tata  cara (mekanisme) permohonan pinjaman, pinjaman berorientasi pada  pembangunan  tanaman  dengan  penentuan  besarnya pinjaman  berdasarkan  satuan  biaya  penanaman  per  ha, ketiadaan persyaratan jaminan pinjaman (agunan), pinjaman dengan  subsidi  bunga  provisi  dan handling  fee ,  dan pembebanan pelaporan kepada penerima pinjaman yang cukup berat (2 laporan per tahun ke 4 lembaga pada PDB-HTR dan 3 laporan per tahun ke 5 lembaga), sedangkan perbedaannya menyangkut lokasi implementasi program, pihak yang berperan dalam  kemitraan  usaha  dan  pendampingan,  mekanisme pendanaan  dan  penyaluran,  mekanisme  pengembalian pinjaman,  dan  pihak  yang  melakukan  pembinaan  dan pengendalian.
Tabel  2  Permohonan Pinjaman Dana  Bergul ir Hutan T anaman Rakyat  pe r Oktober 2010
Ka bupaten, Provinsi IUPHHK-HT R Jumlah  pinja man Rencana pemindahbukua n tahun 2010 (Rp) Keterangan Luas (Ha)  Iz in/ KT H  Luas (ha) D ana (Rp) Minahasa Selat an, Sulawesi Ut ara 8.222,67 771 izi n 39  KTH 8.222,67 70.154.998.173 6.458.393.368 SK IU PH HK -HTR, A gustus 2010 Minahasa U tara, Sulawesi Ut ara 5.691,92 481 izi n 34 K TH 5.691,92 48.562.892.248 4.470.647.415 SK IU PH HK -HTR, 27 Juli 2010 Mandailing Nat al, Sumat era Ut ara (Koperasi Mitra Madina Le st ari) 8.794 1 izi n       300 2.559.570.000 235.631.250 Luas dengan konfl ik t erkecil  970 H a Hal mahera Selatan, Maluku Utara (Koperasi Bacan Lippu Mandiri) 5.851 1 Izi n       300 2.559.570.000 235.631.250 SK IU PH HK -HTR, 29 Juli 2009 Nabire , Papua (Koperasi Nafa Aroa Indah) 3.107 1 izi n       300 2.559.570.000 235.631.250 SK IU PH HK -HTR, 2 Nove mber 2009 Tebo,  Jambi (Koperasi Maju Bersa ma) 2.263,74 1 izi n       300 2.559.570.000 235.631.250 SK IU PH HK -HTR, 22 Januari 2010 Bol mong T imur, Sulawesi Ut ara 2.225 195 izi n 11 K TH 2.225 18.983.477.500 1.747.598.437 SK IU PH HK -HTR, 5 Agustus 2010 Jumlah 36.155,33   1.451 izi n 84 KTH 17.339,59   147.939.647.921 13.619.164.220
Sumber: Kustiaw an (2010)
Pembelajaran dari KUHR Menyimak permasalahan yang dihadapi dalam pembayaran kembali pinjaman KUHR dan karakteristik rumah tangga dan persepsi terhadap PDB-HTR kelompok  sasaran  yang  diteliti  seperti  telah  dijabarkan terdahulu  serta  dikaitkan  dengan  analisis  perbandingan tersebut di atas, dapat ditarik beberapa pembelajaran, antara lain:
1 Pelibatan mitra usaha sebagai penjamin dapat mengatasi kompleksnya  tata  cara  permohonan,  namun  tidak menjamin pengembalian pinjaman tepat waktu dan jumlah karena mitra usaha tidak memerankan perannya sesuai yang ditentukan dan bahkan sulit dilacak keberadaannya.
2 Skema tunggal ( one size fits all ) dan hanya berorientasi pada pembangunan tanaman mempersempit pilihan-pilihan bagi petani di satu sisi dan berisiko menurunkan kualitas portofolio ( portfolio quality ) di sisi yang lain (Ejigu 2009), dalam hal ini bagi BLU Pusat P2H.
3 Tata cara permohonan yang kompleks dan jauhnya lokasi pengurusan pinjaman, rentan memunculkan biaya salah sasaran dan transaksi tinggi. Pemberian akses pinjaman dengan subsidi bunga yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang umumnya berada pada kategori miskin, akhirnya  hanya  akan  dimanfaatkan  oleh  badan-badan usaha yang berbadan hukum yang umumnya telah mampu mengakses kredit komersial. Di Pakistan, biaya transaksi tinggi akan menurunkan minat petani untuk mengakses pinjaman dan akan meningkatkan biaya pengelolaan dana
pinjaman bagi pengelola pinjaman yang pada akhirnya akan mengganggu kelestarian program (Mohammad 2010). 4 Sosialisasi yang tidak intensif menyebabkan petani tidak mengetahui secara persis hak dan kewajibannya, begitu pula tentang jadwal pengembalian pinjaman. Sosisialisasi ini menjadi penting terutama bila dikaitkan dengan situasi latar belakang pendidikan yang didominasi oleh lulusan SD dan SMP.
5 Mengandalkan  laporan-laporan  administratif  tanpa menghadirkan organisasi khusus pengelola program di level tapak tidak menjamin efektivitas program. Dalam pemanfaatan kredit, ketiadaan unit pengelola program dapat  men imbulkan   per sepsi  bah wa  uan g  yan g dipinjamkan  merupakan  “dana  tak  bertuan”  yang menimbulkan anggapan bahwa kredit dari pemerintah tersebut tidak perlu dikembalikan. Selain itu, lembaga penyedia  pinjaman  mikro  harus  mempertimbangkan kelayakan individual dalam pengembalian kredit walaupun skema  pengembaliannya  didasarkan  pada  kelompok (Morris & Barnes 2004).
6    Pemberian  kredit  tanpa  agunan  dan  berkelompok (mekanisme tanggung renteng) sesuai dengan harapan masyar akat,  namun  memerlukan   pen dampin gan sebagaimana  yang  dikembangkan  pula  pada  Grameen Bank  (Yunus  2007)  dan  pada  kemitraan  industri pengolahan kayu bersama petani hutan rakyat di Pulau Jawa (Prihadi 2010).
T abel 3  Anal isis pe rbandingan peratura n K UH R dengan P DB-HT R A spek KU HR (K epmenhut 49/1997) P DB-H TR (Per. K aP us P 2H P .01/2008) Ana lisis Tujuan Ke sej ahtera an, pe nyediaan bahan baku, dan lingkungan P eningka tan pote nsi dan kual itas hutan produksi P ada dasarnya sama Loka si Ha k m ilik di luar kawa san hut an Di  ka wasan huta n produksi Berbe da Kegia tan yang dibiayai Pe rencanaa n, pe na naman, hingga pemane na n P enanaman, peme lihara an, dan perli ndungan pengama nan S ama Pe sert a Ke lompok tani (mi nimal 25 ha) dan gabungan kelompok tani KT H (mini mal 5 a nggota  @ mi nimal 8 ha), koperasi pemega ng IU PH HK -HT R, dan Badan U saha Be rba dan Hukum (BUM N/ D/S, koperasi, patungan BUM N dengan BUM S/D/ kopera si ) S ama, pi nj aman di be rikan kepada kel ompok Ke mi traa n usaha da n pendampingan Di waj ibkan bermitra dengan: KU D/ BUM N/BU MS /BUM D se ka ligus seba gai penja min ( avalis ) dan pendamping Ke mitraa n opsional  se suai pola yang dipil ih, dise diakan 2 pendampi ng ya ng ditunjuk ole h bupat i yang diuta makan dari penyuluh kehuta na n dan kope rasi
Berbe da.  KU HR be rt umpu pa da pe njamin ;  PD B- H TR bertumpu pada pe nyuluh Tata  cara permohona n Me libat ka n 8 l embaga denga n 20 ke giata n, pe ni lai an dan pemberi pe rset ujuan adala h Di rjen RRL Me libat ka n 9 lembaga de nga n 20 kegiat an (Ga mbar 1), penilai an dan pemberi pe rset ujuan adal ah Kapus P2H S ama  kompl eksnya Mekani sme pendanaan dan penya luran Pe nya luran kredit m elal ui bank penyalur (BP), a ka d antara  BP dengan seluruh peserta disaksikan mit ra usa ha , penyaluran sekali gus P enya luran kredit ol eh Kapus P 2H mela lui bank, akad  kredit antara  Kapus P 2H  dengan debit ur H TR, penyaluran berta ha p didasarkan  laporan fisik dan keuangan Berbe da.  Pera n K apus P 2H da lam P DB-H TR sa nga t sentral  dan cara pe nyal uran (peran ba nk) Pe ne nt ua n besa r pinjama n Rp2.000.000 ha -1 Rp8.634.900  11.937.765 ha -1 (P .64/ Menhut-II/2009) S ama.  D asar pe ne nt uan biaya kegia tan Mekani sme penge mbali an Pe nge mbalia n set elah H R menghasilkan, ma ksi mal 11 tahun se jak aka d, di set or ke “rekeni ng M enteri  Kehuta nan unt uk usaha H R” mel alui BP
P enge mbalia n pinjama n pokok sekali gus se tela h j atuh te mpo (maksimal  8 tahun) pembayara n bunga pi nj aman mul ai ta hun ke-4 pinja ma n dise tor ke Rekening P usat P 2H Berbe da.  KU HR da pa t dicicil ma ksi mal sampai de nga n 11 ta hun, P DB-H TR dibayar sekali gus dng masa j atuh tempo 8 ta hun Ja mi nan pinjama n Tida k diatur, dala m pra kt ek beberapa  BP  menahan se rtifikat  hak mili k, gi rik, dan se bagainya Tana ma n yang ditana m, surat pernya taa n tanggung renteng, dan personal guarante e S ama. T idak me nsyara tkan a guna n ba ra ng Bunga, provisi, dan handl ing fee Bunga  6%  per t ahun, provisi dibayar peserta , handl ing fee dibayar D ephut Bunga  LPS (7–10% pe r tahun) flat sa mpai j atuh tempo, dihitung set iap bulan tida k bunga be rbunga sej ak akad, provisi  dan handl ing fee di teta pka n mente ri K eduanya me nge nakan bunga. Bunga P DB-H TR re lati f l ebih maha l Mekani sme pembinaa n da n penge ndalia n Pe nge nda lia n oleh Dirjen RRL, pembinaa n ol eh Kan wil Ke hut anan; ta nggungja wab keberhasila n ol eh bupa ti c.q dishut P enge nda lia n da n e valuasi: K apus P 2H dan dapat  me nunjuk pihak ketiga , bi aya pembinaa n dan pengendalia n ditanggung pemeri nt ah Berbe da. Pera n K apus P 2H da lam P DB-H TR sa nga t sentral Pe nilaia n da n pelaporan Pe sert a Kre dit U saha dibebani 3 laporan per ta hun ke 5 lemba ga , Kanw il:  3 laporan per tahun ke 1 le mbaga, BP : 2 laporan per t ahun ke 4 lemba ga , Dir. RRL:  2 laporan per tahun ke 1 le mbaga KT H/Koperasi dibeba ni  2 laporan/ta hun ke 4 lemba ga , Kapus P2H : hasil e va luasi ke bank; bank: i nforma si  ke  KT H W alau la pora n ya ng di be bankan kepada kpeserta  cukup be ra t, namun PD B-
H TR lebi h sederhana

## Kesimpulan
Hingga saat ini lembaga keuangan bank belum tertarik untuk  mendanai  pembangunan  hutan  tanaman  berbasis masyarakat seperti halnya HTR, khususnya di luar Pulau Jawa, sementara pembangunan hutan berbasis masyarakat secara potensial akan menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, harus ada lembaga non bank yang  bersedia  mendanainya.  Dasar  pemikiran  tersebut mendorong BLU Pusat P2H untuk membuka akses pendanaan bagi HTR dengan skema PDB-HTR.  Namun, tampaknya skema PDB-HTR yang dikembangkan memiliki banyak kemiripan dengan  skema  KUHR  yang  berdasarkan  evaluasi  banyak menemui hambatan. Dari perspektif analisis kebijakan naratif, PDB-HTR tidak dapat dikatakan sebagai perbaikan kebijakan dari KUHR. Dengan demikian, risiko kegagalan masa depan PDB-HTR  cukup  tinggi,  terlebih  bila  dikaitkan  dengan informasi karakteristik rumah tangga, perilaku peminjamannya serta  persepsi  petani  hutan  terhadap  PDB-HTR  yang tampaknya  belum  diperhitungkan  dalam  penyusunan kebijakan PDB-HTR.

## Saran
Dari hasil analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa temuan  yang  perlu  diperhatikan  untuk  penyempurnaan kebijakan PDB-HTR.  Skema dan orientasi pinjaman perlu diperluas  untuk  memperkaya  pilihan  dan  menyesuaikan kebutuhan petani serta mengurangi risiko kegagalan pada suatu skema ( risk management ) bagi BLU Pusat P2H, termasuk perlu dipertimbangkannya pemberian akses pendanaan bagi usaha-usaha kehutanan berbasis masyarakat selain HTR yaitu HR, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan.  Selain itu, perlu dikembangkan organisasi pengelola program di tingkat tapak atau dapat pula dengan memanfaatkan organisasi kehutanan yang relevan (misalnya BP2HP) untuk menjalankan fungsi- fungsi pendampingan, sosialisasi, perekrutan calon peminjam ( head hunter ), dan pengawasan.  Disarankan pula perlunya penyederhanaan  prosedur  permohonan  pinjaman  tanpa mengabaikan  azas  kehati-hatian  ( prudentiality )  dan memastikan  bahwa  penerima  pinjaman  adalah  kelompok sasaran yang dituju (petani).  Hal ini dapat dilakukan apabila organisasi pengelola program dapat dibangun di tingkat tapak. Dalam aspek organisasi, disarankan apabila organisasi tingkat tapak tidak dapat dibangun sehubungan dengan aturan yang ada  saat  ini,  maka  unit  penerima  pinjaman  yang  paling mungkin adalah koperasi yang dibangun oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani hutan.  Hal yang juga disarankan adalah  sosialisasi  dan  pendampingan  yang  selama  ini dibebankan kepada pemerintah daerah perlu diikuti dengan mekanisme  insentif  pendanaan,  karena  tanpa  dukungan pendanaan dapat dipastikan sosialisasi dan pendampingan oleh pemerintah daerah tidak akan berjalan semestinya.

## Ucapan  Terima  Kasih
Kajian ini merupakan bagian dari penelitian “ Strengthen- ing  Rural  Institutions  to  Support  Livelihood  Security  for
Smallholders Involved in Industrial Tree-planting Programs in Vietnam and Indonesia ” yang merupakan sebuah kerjasama penelitian antara CIFOR, BMZ-Jerman, CeTSAF-Jerman, Humboldt University-Jerman, Fakultas Kehutanan IPB-Indo- nesia, dan FSIV-Vietnam. Ucapan terima kasih ditujukan kepada BMZ-Jerman  yang  telah  mendanai  penelitian  kerjasama tersebut.

## Daftar  Pustaka
Cossalter C, Pye-Smith C. 2003. Fast-Wood Forestry: Myths and Realities. Bogor: CIFOR.
Boswell C, Geddes A, Scholten P. 2011.  The role of narratives in migration policy-making: a research framework. British Journal of Politics and International Relations 13(1): 1–11.
[Dephut] Departemen Kehutanan. 2005. Laporan Evaluasi Kredit, Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), Kredit Usaha Persutraan  Alam  (KUPA),  dan  Kredit  Usaha  Tani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS). Jakarta: Direktorat Jenderal rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan.
[Dephut] Departemen Kehutanan. 2008. Statistik Kehutanan 2008. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
Dunn  WN.  2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik . Wibawa  S,  Asitadani  D,  Hadna  AH,  Purwanto  EA, penerjemah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Ter jemah an   dar i: Public  Policy  Analysis:  An Introduction .
Ejigu L. 2009.  Performance analysis of a sample microfinance institutions  of  Ethiopia. International  NGO  Journal 4(5):287–298.
Feldman MS, Skoldberg K, Brown RN,  Horner D. 2004.  Making sense  of  stories:  a  rhetorical  approach  to  narrative analysis. Journal of Public Administration Research and Theory 14(2):147–170.
Gondo  PC. 2009. The role of micro-financing in sustainable forest  management. XIII  World  Forestry  Congress . Buenos Aires, Argentina, 18–23 October  2009. http:// www.docstoc.com/  docs/36517154/THE-ROLE-OF- MICRO-FINANCING-IN-SUSTAINABLE-FOREST- MANAGEMENT. [2 November 2010].
Hardjanto. 2001. Kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan rumah  tangga  di  Sub  DAS  Cimanuk  Hulu. Jurnal Manajemen Hutan Tropika 7(2):47–61.
Hindra B. 2006. Potensi dan kelembagaan hutan rakyat. Di dalam: Prosiding Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006: 14–23.  Bogor:  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Departemen Kehutanan.
Khandker SR, Khalily B, Khan Z. 1995. Grameen Bank:
Performance  and  Sustainability.    World  Discussion Paper 306 .  Washington DC: The World Bank.
Kustiawan  D.  2010. Pembiayaan  Pembangunan  Hutan Tanaman  Rakyat  melalui  Skim  Kredit. Jakarta:  Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H).
May P H, da Vinha VG, Macqueen DJ. 2003. Small and Medium Forest Enterprise in Brazil . London: Grupo de Economia do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rio de Janeiro and International Institute for Environment and Development.
Mayers J, Stephen B. 2004. Policy that Works for Forests and People: Real Prospects for Governance and Livelihoods .
Virginia: Earthscan.
Mohammad  S  D.  2010.  Microfinance  challenges  and opportunities in Pakistan. European Journal of Social Sciences 14(1):88–97.
Morris G, Barnes C. 2004. An assessment of the impact of microfinance:  a  case  study  from  Uganda. Journal  of Microfinance 7(1):1–16.
Onoja AO, Agumagu AC. 2009. Econometric modelling of the effects of economic policies on food output in Nigeria under Obasanjo’s administration. Journal of Sustainable Development in Afric 11(1):98–112.
Prihadi N. 2010. Kelembagaan kemitraan industri pengolahan kayu bersama rakyat dalam rangka pembangunan hutan di Pulau Jawa [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Rudjito. 2003. Peran lembaga keuangan mikro dalam otonomi daerah  guna  menggerakkan  ekonomi  rakyat  dan menanggulangi kemiskinan. Studi kasus: Bank Rakyat Indonesia. Jurnal Ekonomi Rakyat 2(1): 1–12.
Shanahan EA, Jones MD, McBeth MK. 2011. Policy narratives and policy processes. The Policy Studies Journal 39(3): 535–561.
Usman S, Suharyo WI, Sulaksono B, Mawardi MS, Toyamah N, Akhmadi. 2004. Lessons Learned from Microfinance Services  in  East  Nusa  Tenggara. Jakarta:  SMERU Research Institute.
van Eesten MJG. 2007. Narrative policy analysis. Di dalam:
Fischer F, Miller GJ, Sidney MS, editor. Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods . New York: Taylor & Francis Group. hlm251–269.
Varone F, Benoit R, Axel M. 2006. A new methode for policy evaluation ?  Longstan din g  ch allenges  an d  th e possibilities of qualitative comparative analysis (QCA). Di  dalam:  Rihoux  B,  Grimm  H,  editor .    Innovative Comparative Methods for Policy Analysis: Beyond the Quantitative-Qualitative  Divide. New York:  Springer Science Business Media Inc. hlm213–236.
Wijono WW. 2005. Pemberdayaan lembaga keuangan mikro sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional: upaya konkrit memutus mata rantai kemiskinan. Jurnal Ekonomi Rakyat Edisis Khusus November 2005:86–100.
Yunus M. 1981. Credit for Self Employment: A fundamental h uman   r ight.  Gr ameen   Ban k.  Dh aka.  h ttp:// www.worldfooddayusa.org/Object.File/Master/17/331/ Yunuspaper.pdf. [2 November 2010].
Yunus  M.  2007. Bank  Kaum  Miskin:  Kisah  Yunus  dan Grameen  Bank  Memerangi  Kemiskinan .  Nasution  I, penerjemah. Depok: Marjin Kiri. Terjemahan dari: Banker to the Poor: Micro-lending and the Battle Against World Poverty.