https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PLATFORM SINDE
E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION ON THE SINDE PLATFORM

## Mustaking
Prodi Administrasi Publik, FIS, Universitas Puangrimaggalatung, Sengkang *Koresponden email: takimmuhlab@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mendeskripsikan  tentang  penggunaan  platform  Sistem  Naskah  Dinas  Elektronik  (SINDE)  yang merupakan aplikasi naskah dinas berbasis teknologi informasi di internal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  Republik  Indonesia  yang  terintegrasi  pada  satuan kerja yang  tersebar  di  seluruh wilayah  Indonesia termasuk  pada  Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi  (LLDIKTI)  Wilayah  IX  Makassar  yang  wilayah  kerjanya  di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. SINDE merupakan salah satu program reformasi birokrasi dibidang  penguatan  ketatalaksanaan  melalui  pendekatan E-Government. Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah kualitatif.yang diperoleh melalui data primer dan data skunder berdasarkan teori implementasi Ripley dan Franklin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada informan dan observasi serta penelusuran  dokumen-dokuemn  yang  berkaitan  langsung  dengan  objek  penelitian.  Penentuan  informan  dalam penelitian  ini  dipilih  secara  purposive  dan  secara  snowball  sampling.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implememtasi SINDE terimplementasi secara optimal di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX, hal ini disebabkan karena tingkat kepatuhan agen pelaksana terhadap ketentuan yang berlaku sangat baik, begitupun pada aspek  kelancaran  pelaksanaan  rutinitas  fungsi  menunjukkan  adanya  fleksibelitas  dalam  menjalankan  pekerjaan, sehingga sangat  mempengaruhi  efektifitas dan efesien  tecapainya kinerja dan  tujuan  organisasi.  Rekomendasi dari penelitiaan  ini  adalah  dibutuhkan  upaya  yang  berkelanjutan  untuk  melakukan  pengembangan  sistem  agar  kendala teknis pada aplikasi SINDE dapat diminimalisir.selain itu dibutuhkan pengaturan regulasi yang lebih spsesifik yang mengatur lebih detail terhadap implementasi e-government yang mensinergikan instansi pusat dengan satuan kerja di daerah dalam lingkup Kemdikbudristekdikti.
Kata kunci : Kebijakan publik, e-government, Sinde

## ABSTRACT
This  study  explores  the  utilization  of  the  Electronic  Official  Document  System  (SINDE)  platform,  an  information technology-based  official  document  application  employed  by  the  Ministry  of  Education,  Culture,  Research,  and Technology of the Republic of Indonesia. The SINDE platform is integrated across various work units nationwide, including  The  Higher  Education  Services  Institutes  (LLDIKTI)  in  Region  IX  Makassar,  covering  South  Sulawesi, Southeast  Sulawesi,  and  West  Sulawesi.  Serving  as  a  bureaucratic  reform  initiative,  SINDE  aims  to  enhance management  through  an  E-Government  approach.The  research  adopts  a  qualitative  methodology,  utilizing  both primary  and  secondary  data  based  on  Ripley  and  Franklin's  theory.  Data  collection  involves  interviews  with purposively selected informants using snowball sampling, along with observations and document reviews related to the  research  focus.  Findings  indicate  the  optimal  implementation  of  SINDE  in  The  Higher  Education  Services Institutes  Region  IX  due  to  high  compliance  among  implementing  agents  with  relevant  regulations.  The  flexible execution of functions contributes to enhanced organizational performance and goal achievement. Recommendations emphasize continuous system development to address technical challenges in the SINDE application. Additionally, there  is  a  need  for  more  specific  regulatory  frameworks  detailing  the  implementation  of  E-Government,  fostering synergy between central agencies and regional units.

## Keywords: Public policy, e-government, Sinde

## PENDAHULUAN
Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik (SPBE)  merupakan  salah  satu  bentuk  inovasi  pe- merintah  dalam  memberikan  pelayanan  public yang  efektif  dan  efesien  ditengah  masifnya  peng- gunaan  teknologi  informasi  di  segala  sektor  kehi- dupan  bermasyarakat.  Implementasi  SPBE  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  pada  dasarnya  bu- kan  hal  yang  baru  karena  merupakan  manifestasi
atau  bagian  dari  upaya  penerapan  e  government yang sejak lama telah diperbincangkan dikalangan praktisi  pemerintahan  maupun  pada  pembahasan dikalangan  akademisi  terutama  dalam  posisinya sebagai sebuah kebijakan public.
Kebijakan publik di era perkembangan  tek- nologi  informasi  sebagai  akibat  dari  produk revolusi  industri  4.0  telah  memunculkan  berbagai inovasi  terbarukan  yang  mendorong  adanya
perubahan  tata  kelola  pada  berbagai  sektor  yang lebih efektif dan akuntabel berbasis elektronik yang lebih  sering  dikenal  dengan  istilah  E-goverment (Haniyuhana & Widiyarta, 2023). Inovasi dalam e- goverment merupakan keniscayaan untuk mencari keunggulan  kompetitif,  dalam  rangka  meningkat- kan  kepuasan  stakeholder  dan  kepentingan  mas- yarakat dalam suatu organisasi di masa revolusi 4.0 saat ini (Muluk, 2021).
Implementasi E government tidak hanya ber- fokus pada pemberian pelayanan yang bersentuhan langsung dengan public, melainkan juga pada pros- es pelaksanaan tugas secara internal dalam instansi pemerintahan.  Seperti  halnya  dalam  pengaturan ketatalaksaaan  yang  lebih  focus  pada  mekanisme administrative di lingkungan internal. Bentuk dari implementasi E  Government pada  salah  satu  pe- layanan  publik  berkaitan  dengan  ketatalaksanaan adalah  Sistem  Naskah  Dinas  Elektronik  (SINDE) yaitu  merupakan  rangkaian  program  reformasi birokrasi  di  lingkungan  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  yang  berkaitan dengan  penguatan  ketatalaksanaan.  Dengan  hara- pan bahwa dengan  dukungan teknologi informasi dan komunikasi dibidang ketatalaksaaa, maka dih- arapkan dapat mengakselerasi terciptanya layanan Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel terutama pada pelayanan persuratan.
Layanan  persuratan  merupakan  salah  satu sasaran penguatan ketatalaksanaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, La- yanan  persuratan  diharapkan  dapat  terlaksana dengan  cepat  yang  tidak  dibatasi  oleh  waktu  dan tempat.  Berdasarkan  Permendikbud  Nomor  2 Tahun 2019 bahwa aplikasi persuratan yang dikem- bangkan  dalam  rangka  mengelola  naskah  dinas berbasis  elektronik  di  lingkungan  Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi disebut  dengan  Sistem  Naskah  Dinas  Elektronik disingkat SINDE. Aplikasi ini sebelumnya dikenal dengan  istilah  E-Office  yang  sejak  tahun  2019 berubah  nama  menjadi  SINDE  yang  kemudian dimasifkan  penerapannya  diseluruh  unit  kerja Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan Teknologi termasuk pada  Lembaga Layanan Pen- didikan Tinggi di seluruh Indonesia
SINDE  merupakan  aplikasi  naskah  dinas yang  berbasis  teknologi  informasi  yang  memung- kinkan alur proses surat menyurat diterbitkan tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. SINDE  diciptakan untuk mengatur lalu lintas surat  menyurat  digital dari  platform  yang  telah  tersedia,  untuk  meng- aksesnya  dapat  menggunakan  semacam  email ataupun   akun yang  telah didaftrakan sebelumnya ke admin. Dalam pengembangannya SINDE telah mengalami  banyak  pengembangan  dari  segi  fitur maupun pengembangan dari segi aplikasinya, bah-
kan  sekarang  sudah  bisa  diakses  melalui  aplikasi mobile.  Sampai  saat  ini  SINDE  hanya  dapat  di- gunakan  dalam  lingkungan  internal  atau  bersifat tertutup. aplikasi  ini  hanyalah hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah terdaftar  dari  kedinasan, hal  tersebut  karena  untuk  membantu  kelancaran proses    mengelola    administrasi    persuratan    dan disposisinya  di  setiap  satuan  kerja  di  lingkungan Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan Teknologi.  Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi (LLDIKTI)  merupakan  Satuan  Kerja  pusat  yang ditempatkan di wilayah tertentu dalam lingkungan Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan Teknologi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memfasilitasi peningkatan mutu Perguruan Tinggi Swasta. LLDIKTI adalah salah satu lembaga yang menggunakan layanan persuratan secara digital de- ngan  menggunakan  SINDE.  Salah  satu  LLDIKTI yang  sudah  menerapkan  aplikasi  ini  adalah  Lem- baga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wila- yah IX.
Berdasarkan  observasi  awal  di  LLDIKTI Wilayah IX ditemukan bahwa SINDE pada dasar- nya  telah  diterapkan  sejak  awal  diluncurkannya sejak 2019 bahkan sejak masih bernama E-Office, namun  penerapannya  di  LLDIKTI  Wilayah  IX secara totalitas dimulai tahun 2022 seiring dengan penggunaan  tandatangan  elektronik  oleh  Kepala LLDIKTI Wilayah IX. Sejak penerapannnya secara 100% maka pelayanan surat menyurat di LLDIKTI sangat efektif karena proses pembuatan surat dapat berjalan  meskipun  tanpa  harus  bertatap  muka. Kondisi  ini  sangat  kontras  saat  prosesnya  masih dilakukan  secara  manual  yang  sering  terkendala dengan  keterbatasan  waktu  dan  jarak  apalagi  di masa  pandemi  Covid  19  yang  saat  itu  diterpakan kebijakan  Work  From  Home  (WFH)  yang  pada saat  itu  teknologi  informasi  sangat  dibutuhkan perannya  dalam  pelayaan  public  bahkan  sampai saat sekarang ini penggunaan  teknologi informasi berbasis  e-government  menjadi  bentuk  baru keberlanjutan  pelayanan  publik  sejak  situasi  new normal (Aden, 2023).
Selain itu persoalan kearsipan juga menjadi lebih  mudah  karena  dokumen  sudah  berbentuk elektronik  sehingga  mudah  untuk  diarsipkan  bah- kan setiap saat bisa diakses melalui SINDE. Pene- rapan arsip elektronik memang sangat dibutuhkan dimasa  modern  saat  ini,  karena  selain  bisa  me- nyiapkan  data  yang  terintegrasi  dan  cepat,  juga dapat  mengurangi  penggunaan  kertas.  Bahkan seluruh  istansi  saat  ini  tengah  merasakan  manfaat dari  penerapan  e-arsip.  Sehingga  perlu  persiapan yang matang untuk menjalankan kebijakan seperti ini.
SINDE  yang  merupakan  salah  satu  produk kebijakan juga terdapat keterbatasan dalam imple- mentasinya.  Salah  satunya  adalah  perlunya  ke-
siapan Sumber Daya Aparatur untuk mengoperasi- kannya  secara  baik  dan  benar  agar  memberikan konstribusi  terhadap  persoalan  yang  ada  terutama dalam hal efektifitas dan efesien proses persuratan. SINDE  sebagai  aplikasi  elektronik  menuntut  ke- pada pada operatornya untuk menguasai pengguna- annya agar efektifitas dan efesienya penerapannya dapat  dicapai  dengan  baik. SINDE  telah  cukup lama  diimplementasikan  diseluruh  satuan  kerja Kementerian,  Pendidikan,  Budayaan,  Riset,  dan Teknologi namun demikian masih ditemukan bebe- rapa kendala terutama dalam kaitannya pelayanan persuratan,  diantaranya  seringnya  terjadi  pengiri- man surat ke verifikator yang keliru bahkan sampai pada kesalahan dalam mengupload draf surat yang kesemunya  itu  mengakibatkankan  proses  persurat menjadi terlambat.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Winda Sinta Dewi yang berkaitan dengan Ma- najemen Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Pro- vinsi  Kalimantan  Tengah  menunjukkan  bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam penerapan SINDE adalah persoalan kecakapan operator dalam melakukan  proses  surat  menyurat  (Dewi  et  al., 2021).
Persoalan  Sumberdaya  menjadi  hal  yang klasik  dalam  implementasi  kebijakan  publik,  ka- rena  sebuah  sistem  yang  dipersiapkan  dengan sempurna tidak akan bisa berjalan secara maksimal ketika  dikendalikan  oleh  sumberdaya  yang  tidak kompoten  (Stiawati  &  Salsabilla,  2023).  Sumber- daya  merupakan  asset  yang  paling  menentukan dalam mencapai tujuan kebijakan secara efektivitas dan  efesiensi  karena  itu  perlu  dipahami  bahwa keberhasilan  implementasi  kebijakan  harus  duku- ngan  oleh  sumberdaya  yang  profesional  dan  ber- kompeten (Mustaking et al., 2023).
SINDE  merupakan  sebuah  kebijakan  bisa saja  telah  sempurna  secara  infrastruktur  tetapi ketika  dijalankan  oleh  Sumberdaya  yang  kurang ideal  maka  kebijakan  ini  tidak  mampu  menjadi solusi  dari  sebuah  persoalan,  begitupun  dengan sebaliknya.  Berkaitan  dengan  permasalahan  ter- sebut,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  tentang  implementasi  SINDE  yang merupakan  salahsatu  platform  e-government  di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  peneli- tian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mengum- pulkan  data  dari  stakeholder  lalu  mengkajinya untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lengkap  me- ngenai  focus  yang  diteliti  sehingga  mendapatkan informasi  terkait  dengan  objek  penelitian.  Pe- nelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan implementasi  penggunaan  aplikasi  SINDE  dalam proses  naskah  dinas  di  LLDIKTI  Wilayah  IX
(Moleong, 2017). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer  dikumpulakn  dengan  melakukan  wawan- cara  pada  informan  serta  hasil  obsevarsi.  Se- dangkan  Data  sekunder  diperoleh  dari  dokumen- dokumen, jurnal-jurnal yang relevan dan regulasi- regulasi  terkait  dengan  focus  penelitian.  Adapun informan  dalam  penelitian  ini  dibedakan  dengan dua  jenis  yaitu  informan  kunci  dan  informan pendukung. Penetuan informan kunci dipilih secara purposive  dan  informan  pendukung  dipilih  secara snowball  sampling  (Sugiyono,  2020).  Adapun teknik  analisisi  data  dalam  penelitian  ini  adalah mengacu  pada  Miles  and  Huberman  yaitu  semua data yang dikumpulkan di lapangan akan dianalisis melalui  (1)  Reduksi  data  (2)  penyajian  data    (3) Penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).
Gambar 1. Analisis data (Miles et al., 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  Naskah  Dinas  Elektronik  (SINDE) merupakan sistem yang dirancang untuk membantu tata  laksana  surat  menyurat  berbasis  teknologi informasi dalam internal dinas kemendikbudristek yang  lebih mudah, cepat dan terintegrasi. Aplikasi SINDE sebagai sebuah kebijakan yang bersifat top down tentu sangat membutuhkan berbagai macam fasilitas dan sarana untuk menunjang keberhasilan yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  masalah public (Erdiyansyah, 2022).
Pada  penelitian  ini  keberhasilan  implemen- tasi  SINDE  dianalisis  berdasarkan  konsep  yang menurut  Ripley  dan  Franklin  yaitu  terdapat  tiga perspektif  untuk  mengukur  keberhasilan  pelaksa- naan  sebuah  kebijakan,  adalah:  Pertama,  Tingkat kepatuhan  agen  terhadap  ketentuan  yang  berlaku; Kedua,  Lancarnya  pelaksanaan  rutinitas  fungsi; dan  Ketiga,  Tecapainya  kinerja  dan  tujuan  yang ingin  dicapai.  Ripley  dan  Franklin  berpandangan bahwa keberhasilan suatu implementasi ditentukan dengan  tingkat  kepatuhan  actor  pelaksananya, Kelancaran dari rutinitas fungsi lembaga dan hasil kebijakan  yang  sesuai  dengan  rencana  dari kebijakan (Wulansari & Prabawati, 2021).
Keberhasilan  Kebijakan  tidak  lepas  dari proses implemetasinya. Progarm pemerintah dapat
Pengumpulan
Data
Penyajian Data Reduksi Data
Penarikan Kesimpulan
dikategorikan  sukses  atau  berhasil  ketika  pelak- sanaannya  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  yang telah  digariskan  pembuat  program  yang  meliputi objek  dan  dampak  program  kebijakan.  Dalam perspektif  dampak  dari  kebijakan  bahwa  program dikatakan  berhasil  ketika  mampu  memberikan dampak sesuai dengan harapan lahirnya kebijakan. Progam  kebijakan  bisa  saja  terlihat  berhasil  pada segi proses namun justru gagal dalam memberikan dampak positif terhadap kelompok sasaran, begitu pula  sebaliknya.  Karena  itulah  implementasi seharusnya  dapat  meberikan  dampak  yang  lebih luas.
Eugene  Bardach  mengatakan  bahwa  cukup sulit  untuk  memformulasi  sebuh  program  kebija- kan umum yang kelihatannya cukup bagus di atas kertas.  Namun  yang  lebih  sulit  lagi  merumuskan- nya  dalam  kata-kata  dan  slogan-slogan  yang  ke- dengarannya  mengenakkan  bagi  telinga  para  pe- mimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Tetapi justru yang lebih sulit lagi untuk melaksana- kannya  dalam  bentuk  dan  cara  yang  memuaskna semua  orang  termasuk  mereka  yang  dianggap  se- bagai klien (Jones, 1996).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  di- lakukan,  maka  deskripsi  implementasi  SINDE  di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX diuraikan sebagai berikut

## Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan
Perspektif pertama yang mendukung keber- hasilan implementasi kebijakan adalah sejauhmana tingkat  kepatuhan  para  pelaksana  terhadap  aturan yang mengatur sebuah program.  Pada konteks ini dinyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  mem- butuhkan kepatuhan dari pelaksanan kebijakan itu sendiri.  Semakin  patuh  pelaksananya  terhadap aturan  maka  potensi  keberhasilan  semakin  besar. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perkem- bangan  yang  sangat  besar  terhadap  kepatuhan pegawai  dalam  mempergunakan  aplikasi  SINDE dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.
Proses surat menyurat di LLDIKTI Wilayah IX secara kesuluruhan telah menggunakan aplikasi SINDE.  Baik  terkait  dengan  penerimaan  surat masuk maupun dengan pembuatan atau pengiriman surat  keluar.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa pada  dasarnya  Aplikasi  SINDE  telah  sejak  lama diterapkan  di  LLDIKTI  Wilayah  IX  karena  telah digunakan secak masih bernama E-Office, namun belum  diterapkan  secara  total,  karena  penggu- naannya  lebih  kepada  penerimaan  surat  dari Kementerian  selaku  instnasi  induk.    Namun  sejak terbitnya  surat  dari  Kemendikbudristek  nomor 2679/A/TU.00.01/2022 tentang Keaktifan Penggu- naan  Sistem  Naskah  Dinas  Elektronik  (SINDE) tanggal  5  Januari  2022  yang  kemudian  ditindak- lanjuti  oleh  Surat  Kepala  Lembaga  Layanan
Pendidikan  Tinggi  Wilayah  IX  nomor  2327/LL9/ TU.00.01/2022  tentang  Implementasi  Tanda  Ta- ngan  Elektronik  di  LLDIKTI  Wilayah  IX  tanggal 27  Maret  2022,  maka  penggunakan  SINDE  telah diimplementasikan  secara  penuh  oleh  LLDIKTI Wilayah IX
Sejak  terbitnya  surat  ederan  tersebut  maka sudah tidak ada lagi proses surat menyurat yang di laksanakan  secara  manual,  pembuatan  surat  yang dilakukan  pegawai  wajib  melalui  SINDE,  baik dengan  menerima  disposisi  surat  maupun  dalam membuat  surat  yang  akan  dikeluarkan  LLDIKTI Wilayah IX. Pada konteks ini menunjukkan tingkat kepatuhan pada program ini sangat baik. Selain itu pada  tahapan  pelaksanaan  program  ini.  LLDIKTI Wilayah IX sangat aktif untuk menyelesaikan pro- ses  persuratan  di  aplikasi sinde,  hal  ini  tergambar sebagai berikut
Gambar 2 . Fitur Statistik SINDE (SINDE.2023)
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kepatuhan LLDIKTI  Wilayah  IX  tidak  hanya  sekedar  hanya pada  penerbitan  surat  edaran  penggunaan  sistem tetapi juga pada tahap teknis pelaksanaan aplikasi sinde itu sendiri.  Kepatuhan bukan hanya sekedar keterbukaan  agen  pelaksana  terhadap  kebijakan yang dikenal dengan istilah disposisi oleh Edward III,  akan  tetapi  jauh  lebih  itu  bahwa  dibutuhkan komitemen yang kuat untuk menjalankan program secara maksimal
Kepatuhan  agen  pelaksana  merupakan  se- buah keniscayaan dalam rangka kesuksesan sebuah implementasi kebijakan. Pendekatan kepatuhan ini focus  pada  tingkat  kepatuhan  agen  pelaksana kebijakan  atau  birokrasi  implemetor  baik  secara personal  maupun  secara  kelembgaan.  Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku  individu  dalam  organisasi.  Pendekatan kepatuhan berpandangan bahwa suksesnya sebuah kebijakan sangat ditentukan  dilevel implementasi. Sedangkan  keberhasilan  implementasi  kebijakan ditentukan  oleh  kapasitas  agen  pelaksana  yang meliputi  Pertama.  tingkat  kepatuhan  agen  pelak- sana  dalam  mengikuti  instruksi  lembaga  yang diatasnya  dalam  hal  ini  implementor  konsisten
terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh formu- lator.  Kedua  kemampuan  agen  pelaksana  meng- ambil  keputusan  pribadi  yang  menurutnya  baik dalam  menghadapi  tantangan  eksternal  termasuk factor non organisasi ( Febriansyah, 2011).

## Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Fungsi
Perspektif  yang  kedua  untuk  mengukur  ke- berhasilan  implementasi  kebijakan  adalah  lancer- nya  rutinitas  fungsi  dan  tidak  adanya  masalah- masalah  yang  dihadapi.  SINDE  yang  merupakan sebuah  aplikasi  diharapakan  dapat  memproses surat  menyurat  secara  efektif  dan  efesien.  Pada persoalan  ini  setidaknya  ada  dua  hal  yang  sangat mempengaruhi  yaitu  terkait  dengan  fitur-fitur pendukung yang ada pada aplikasi dan yang lebih penting  adalah  bagaimana  kualitas  server  untuk digunakan  secara  terintegrasi  terutama  terkait dengan hardware,  software dan  jaringan  serta pendukung tekniks lainnya
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari aspek kelengkapan  fitur SINDE sudah  cukup me- madai  untuk  mendukung  pelaksanaan  alur  persu- ratan  secara  efektif  dan  efesien  sesuai  dengan dengan  kebutuhan  yang  diharapkan  dari  lahirnya kebijakan, hal ini tergambar sebagai berikut:

## Gambar 3 . Fitur Utama SINDE (SINDE 2023)
Sedangkan pada kualitas server yang terkait dengan hardware  dan  software menunjukkan bahwa pada SINDE tidak menunjukkan hambatan yang  sangat  serius  karena  kendala  teknis  yang sering dihadapi hanya pada saat sinde dalam posisi maintenance yang mengakibatkan aplikasi SINDE tidak  bisa  diakses.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  (Widodo,  Seno  Santoso,  2023)  yang melakukan  penelitian  dengan  focus  yang  sama menyatakan bahwa persoalan yang dihadapi dalam penggunakan  sistem  persuratan  digital  daiantara- nya  adalah  Infrastruktur  yang  kurang  memadai yang  disebabkan  tidak  mendukungnya    jaringan internet  sekalgus  karena  kapasistas  server  sangat rendah  yang  berimplikasi  pada  tidak  dapatnya diakses fitur-fitur dalam aplikasi secara baik

## Kinerja dan Dampak Kebijakan
Indikator ketiga untuk mengukur keberhasil- an  sebuah  kebijakan  adalah  dilihat  dari  aspek
manfaat yang dihasilkan yang dapat dirasakan oleh stakeholder .  Kebijakan  publik  merupakan  suatu  pro- duk dari pemerintah yang diharapkan memberikan dam- pak  posistif  kepada  Masyarakat  baik  secara  langsung maupun tidak langsung (Wulansari & Prabawati, 2021).
Sebuah  kebijakan  dapat  dikategorikan  berhasil ketika mampu memberikan manfaat kepada stakeholder- nya,  karena  kebijakan  public  dirancang  dan  diciptakan untuk  menyelesaikan  persoalan  public  tertentu.  Setiap kebijakan adalah unik, dan dampak positifnya seringkali merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor-faktor Kebijakan  tersebut  yang  memperhitungkan  konteks lokal, melibatkan pihak-pihak terkait, dan berfokus pada solusi  yang  berkelanjutan  lebih  mungkin  mencapai dampak  yang  bagus.  Karena  itulah  sangat  penting melibatkan public dalam sebuah kebijakan agar orientasi tujuannya focus pada permasalah yang dihadapi public saat  itu  sehingga  dampak  adanya  kebijakan  dapat dirasakan  masyarakat  secara  luas  (Mustaking,  2024) tanpa  partisipasi  masyarakat    dalam  sebuah  program kebijakan maka jelas setiap proyek pembangunan dinilai tidak  berhasil  sehingga  kebijakan  tersebut  tidak memberikan  dampak  posistif  apapun  kepada  public (Zulkarnaini & Saam, 2009)
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  imple- mentasi SINDE di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah  IX  telah  memberikan  dampak  atau  manfaat yang  sangat  besar  dalam  proses  surat  menyurat  yang efektif dan efesien, hal ini terlihat dari durasi terbitnya surat cukup singkat, hal ini disebabkan karena pengajuan surat dilakukan secara online di SINDE dan diverifikasi serta  ditandatangani  oleh  pimpinan  juga  secara  online karena  pimpinan  sudah  menggunakan  tandatangan elektronik  sehingga  proses  surat  keluar  tidak  mem- butuhkan  waktu  yang  lama.  Hal  ini  tergambar  sebagai berikut:
Gambar 4 . Proses Surat Keluar (SINDE 2023)
Hal ini menunjukkan bahwa proses terbitnya surat  keluar  melalui  aplikasi  SINDE  hanya  mem- butuhkan 1 (satu) hari saja karena pengajuan surat sampai pada tahap tandatangan tidak dibatasi oleh ruang  dan  waktu,  artinya  pimpinan  bisa  menda- tangani surat yang diajukan oleh pegawai meskipun tidak  berada  dilingkungan  kantor  atau  sedang dalam dinas luar.

## KESIMPULAN
Implementasi  kebijakan  Sistem  Naskah  Di- nas Elektronik  (SINDE)  yang merupakan aplikasi naskah  dinas  berbasis  teknologi  informasi  ter- integrasi. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari program reformasi birokrasi di lingkungan Kemen- terian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Tek- nologi yang berkaitan dengan penguatan ketatalak- sanaan  yang  diharapkan  dapat  mengakselerasi terciptanya  layanan  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  yang  efektif,  efisien,  transparan  dan akuntabel  terutama  pada  pelayanan  persuratan Berdasarkan  temuan penelitian yang menganalisis implementasi  kebijakan  SINDE  dengan  meng- gunakan  teori  Ripley  dan  Franklin  dapat  di- simpulkan  bahwa. (1)  Tingkat  Kepatuhan  Pada Ketentuan. menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan agen  pelaksana  kebijakan  sangat  baik,  hal  ini terlihat  dari  komitmennya  dalam  menerapkan kebijakan  dengan  baik  dan  dilaksanakan  secara berkesinambungan ( 2) Aspek Kelancaran Pelaksa- naan Rutinitas Fungsi . Menunjukkan bahwa sistem berjalan  dengan  lancar  terutama  dari  aspek  ke- lengkapan fitur yang sudah cukup sempurna untuk dijalankan  sesuai  dengan  fungsinya,  dari  aspek server  masih  menghadapi  kendala  umum  yang terkait  dengan  masalah  pada  saat  pengembangan aplikasi (3) Kinerja Dan Dampak Kebijakan. Me- nunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dam- pak atau manfaat yang sangat besar terkait dengan efektifitas  dan  efesien  ketatalaksanaan  dibidang persuratan.
Hasil penelitian ini memberi konstribusi dari aspek  teoritis  dan  praktis.  Secara  teoritis  bahwa Tingkat  kepatuhan  agen  terhadap  ketentuan  yang berlaku,  Lancarnya  pelaksanaan  rutinitas  fungsi, dan  tecapainya  kinerja  dan  tujuan  yang  ingin  di- capai  merupakan  aspek  yang  sangat  pernting diperhatikan dalam mengukur keberhasilan imple- mentasi kebijakan public terutama kebijakan yang diformulasikan secara top down dan dilaksanakan oleh  agen  implementor  di  level  bawah.  Secara Praktis  menunjukkan  bahwa  tiga  aspek  yang ditawarkan  oleh  Ripley  dan  Franklin  wajb  untuk dijadikan kunci dari berhasilnya program kebijakan public.

## DAFTAR PUSTAKA
Aden,  M.  H.  A.  (2023).  Sistem  Pembayaran Keuangan  Negara  Digital  Dan  Kinerja Pegawai  Di  Masa  Pandemi  Covid-19.
Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan
Kebijakan Publik , 8 (2023), 271–289.
Amrozi,  Y.,  &  Cornelia,  E.  (2022).  Implementasi E-Government Pelayanan Publik pada Aplikasi E-Kios. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (3), 310-316.
Dewi,  W.  S.,  Winaryo,  S.,  &  Sumarnie.  (2021).
Manajemen Sistem Naskah Dinas Elektronik (Sinde)  Pada  Lembaga  Penjaminan  Mutu Pendidikan  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Equity  in  Education  Journal  (EEJ) , 3 (2), 155–162.
Erdiyansyah.  (2022).  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan  Implementation  Of  Public Information  Disclosure. Jurnal  Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau , 13 (1), 81–85. Febriansyah. (2011). Model Implementasi
Kebijakan  Publik  (Ripley  &  Franklin) . https://febriansyahtrainer1.wordpress.com/20 11/05/10/model-implementasi-kebijakan- publik-ripley-franklin/
Haniyuhana,  A.,  &  Widiyarta,  A.  (2023).
Penerapan  Evidence  Based  Policy  Dalam Implementasi  Program. Jurnal  Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau , 14 (1), 56–62.
Jones, C. O. (1996). Pengantar Kebijakan Publik. (Terj). PT Rajagrafindo Persada.
Kusuma,  M.  E.  A.,  &  Wardoyo,  B.  (2023). Implementasi  E-Government  Pada  Platform Karirhub. Jurnal  Kebijakan  Publik , 14 (2), 131-139.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook (3rd ed.). Sage Publication.
Moleong,  L.  J.  (2017). Metodologi  Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Muluk, M. R. K. (2021). Public Sector Innovation In  A  Developing  Country :  Progress  And Challenges  In  The  Competition  For  Public Service  Innovation  In  Indonesia. Viešoji Politika  Ir  Administravimas  Public  Policy And Administration , 20 (4), 452–465.
https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-4-08
Mustaking. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik (M Awaluddin & M. Asdar (eds.); Pertama). CV Cendekiawan Indonesia Timur.
Mustaking, Iqbal, A. M. B., Daris, L., Demmallino, E. B., & Ahmad Ismail, A. N. A. M. (2023).
Implementation  of village fund management among  the  Wajo  Bugis  ethnic,  Indonesia. Indonesia, Jurnal Etnografi , 8 (2). https://doi.org/10.31947/etnosia.v8i2.32324
Stiawati,  T.,  &  Salsabilla,  F.  V.  (2023).
Implementasi  Kebijakan  Pemberian  Hak Guna Bangunan Pada Bidang Penetapan Hak Dan  Pendaftaran  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasionai Provinsi Banten. Jurnal Administrasi  Dan  Kebijakan  Publik , 8 (1),
122–132. https://doi.org/10.25077/jakp Sugiyono.  (2020). Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D Revisi . Alfabeta.
Widodo, Seno Santoso, R. B. (2023). Implementasi E-Government  Melalui  Sistem  Persuratan Elektronik  Pada  Kementerian  Sekretariat Negara  Republik  Indonesia. MINISTRATE ,
5 (4), 170–181.
Wulansari, Y., & Prabawati, I. (2021).
Implementasi  Kebijakan  Perlindungan  Dan Pemberdayaan  Penyandang  Disabilitas  ( Studi  Aksesibilitas  Bangunan  Umum  Di Stasiun  Malang  Kota  Baru). Publika , 9 (8), 307–320.
Zulkarnaini,  &  Saam,  Z.  (2009).  Faktor-Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Pedagang Dalam Pengelolaan  Sampah  di  Pasar  Pagi  Arengka Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ilmu  Lingkungan ,
3 (1), 1–11.