## PENDIDIKAN DI SEKOLAH TAMAN SISWA (1922) DAN RELEVANSINYA DENGAN EMPAT POKOK KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR  (2019)
Aprilia Nur Rahmawati , IKIP PGRI Wates, Indonesia Anggar Kaswati , IKIP PGRI Wates, Indonesia Siska Nurazizah Lestari , IKIP PGRI Wates, Indonesia

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  aspek  yang  tak  terpisahkan  dari  kehidupan  suatu  bangsa,  sebab  melalui pendidikan,  generasi  penerus  dapat  dibentuk,  karakter  ditanamkan,  dan  kesadaran  untuk menciptakan  masa  depan  yang  lebih  baik  dapat  tumbuh.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh (Surjomihardjo, 1986 ). Kualitas pendidikan memegang peranan sentral dalam membentuk generasi penerus  yang  berkualitas.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  mutu  pendidikan  menjadi  langkah  yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan bangsa ini.
Perjuangan dalam bidang pendidikan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang tak terlepas dari  peran  besar  seorang  tokoh  yang  dijuluki  sebagai  Bapak  Pendidikan  Nasional,  yakni  Ki  Hajar Dewantara.  Ki  Hajar  Dewantara  terinspirasi  oleh  keprihatinannya  melihat  derita  yang  ditanggung oleh  bangsanya di  bawah  penjajah  Belanda.  Melalui  pengamatan  dan  analisis  yang  tajam  terhadap kondisi pendidikan pada masa penjajahan, Ki Hajar Dewantara membangun kesadaran dan keyakinan bahwa  sistem  pendidikan  yang  diperkenalkan  oleh  penjajah  Belanda  sebenarnya  ditujukan  untuk memenuhi kepentingan kolonial. Pendidikan tersebut hanyalah alat untuk mencetak tenaga-tenaga yang akan menokohkan dominasi penjajah serta membuat rakyat tunduk pada kepentingan mereka (Makmur, 1993 ).
Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara tertuang dalam pola pendidikan di Sekolah Taman Siswa. Seperti yang dijelaskan oleh Dewantara bahwa pendidikan itu merupakan suatu tuntunan yang membawa peserta didik untuk dapat menemukan potensi terbaik yang ada dalam dirinya (Dewantara, 1934 ).  Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa  pola  pendidikan  di  Sekolah  Taman  Siswa  sangat mengutamakan kemerdekaan peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk dapat menemukan karakter  yang  terdapat  pada  masing-masing  peserta  didik.  Pendidikan  di  Sekolah  Taman  Siswa

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
This study aims to determine: 1) the background to the establishment of the Taman Siswa School; 2) the educational concept of Taman Siswa School; 3) the relevance of the Taman Siswa School’s educational concept with Merdeka Belajar  Policy.  The  method  used  is  a  historical  research  method  with  the stages  of  selecting  topics,  heuristics,  verification,  interpretations  and historiography. The result of the study revealed that 1) Taman Siswa School was founded on July 3, 1922 in Yogyakarta by Ki Hajar Dewantara as a form of action against the state of education during the colonial government; 2) Education at Taman Siswa School is very concerned about achieving the ideal development of student by guiding them to become human beings who are independent  both  physically  and  mentally  in  accordance  with  the  natural forces  within  each  of  them;  3)  There  is  relevance  between  the  concept  of education at Taman Siswa School with Merdeka Belajar Policy is about the basis of the independence in carrying out education, the role of the teacher, and  coorperation  in  realizing  education  (between  schools,  families  and communities).
Received Revised Accepted Published 02/09/2023 19/09/2023 23/09/2023 29/10/2023

## KEYWORDS
Education; Merdeka Belajar; Taman Siswa.

## CITATION (APA 6 th Edition)
Rahmawati, A. N., Kaswati, A., Lestari, S. N. (2023). Pendidikan di Sekolah Taman Siswa (1922) dan Relevansinya dengan Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar (2019). MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, 7 (2), 537-546.
*CORRESPONDENCE AUTHOR aprilianurrahmawati4@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.8192
menggunakan  sistem  “ among ”  yaitu  tidak  mengenal  adanya  hukuman  dan  paksaan  agar  tidak mematikan jiwa merdeka dan kreativitas peserta didik.
Pola  pendidikan  di  Sekolah  Taman  Siswa  dengan  menjunjung  tinggi  asas  kemerdekaan terangkat  kembali melalui  gagasan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Nadiem  Anwar  Makarim dengan  dikeluarkannya  Kebijakan  Merdeka  Belajar.  Kebijakan  tersebut  lahir  untuk  memperbaiki sistem  pendidikan  sebelumnya  yang  umumnya  masih  bersifat  kaku  dan  mengikat  serta  adanya ketidakefektifan pencapaian tujuan nasional pendidikan (Sutanto et al., 2020 ).
Dalam  kerangka  ini,  terdapat  persamaan  awal  dalam  konsep  "kemerdekaan"  antara  pola pendidikan  yang  berlaku  di  Sekolah  Taman  Siswa  dan  Kebijakan  Merdeka  Belajar  yang  menjadi gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam dan memahami relevansi antara keduanya. Dengan tujuan ini, penelitian ini difokuskan pada judul "Pendidikan  Di  Sekolah  Taman  Siswa  (1922)  Dan  Relevansinya  Dengan  Empat  Pokok  Kebijakan Merdeka Belajar (2019)."

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  sejarah  dengan  lima  tahapan  yang  dilakukan  yaitu pemilihan  topik,  heuristik,  verifikasi,  interpretasi,  dan  historiografi.  Tahap  pertama  pemilihan  topik, merupakan  tahapan  paling  awal  dalam  melakukan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  memperhatikan beberapa hal seperti menarik atau tidaknya suatu topik, ketersediaan sumber dan data, serta kesesuaian topik dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Tahap kedua heuristik, merupakan tahapan pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik yang dari berbagai tempat di antaranya Perpustakaan IKIP PGRI Wates, Perpustakaan Daerah Kulon Progo, Perpustakaan St. Kolese Ignatius Yogyakarta, Perpustakaan  dan  Museum  Dewantara  Kirti  Griya  Yogyakarta,  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia (ANRI),  dan  laman  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  Tahap  ketiga verifikasi atau kritik sumber, merupakan tahapan dilakukan untuk memilih keabsahan atau identitas (kritik ekstern) dan kredibilitas (kritik intern) dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan agar kita bisa  mendapatkan  sumber  yang  benar-benar  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Tahap  keempat interpretasi,  merupakan  tahapan  penafsiran  terhadap  sumber    dilakukan  untuk  menghindari terjadinya penafsiran yang bersifat subjektif dalam suatu fakta dengan cara menggabungkan data dan fakta yang ditemukan dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang objektif dan sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Tahap terakhir historiografi atau penulisan, merupakan pemaparan atau pelaporan hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam bentuk tulisan yang bersifat deskriptif (Kuntowijoyo, 2013 ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Didirikannya Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta
Pendirian  Sekolah  Taman  Siswa  tidak  terlepas  dari  peran  seorang  tokoh  yang  bernama  Ki  Hajar Dewantara. Ia lahir  pada  hari  Kamis  Legi  tanggal  2  Puasa  1818  H  atau  2  Mei  1889  M  di  Yogyakarta dengan  nama  Raden  Mas  Suwardi  Suryaningrat.  Ayahnya  bernama  Kanjeng  Pangeran  Harjo Surjaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandiah. Ayah Suwardi Suryaningrat merupakan putra ketiga  dari  Kanjeng  Gusti  Hadipati  Harjo  Surjosasraningrat  atau  Sri  Paku  Alam  III.  Sementara  itu ibunya merupakan putri dari Kanjeng Raden Tumenggung Notoprojo II yang merupakan keturunan dari seorang wali bernama Raden Rahmat atau Sunan Kalijaga (Wiryopranoto, Herlina, Marihandono, & Tangkilisan, 2017 ).
Suwardi Suryaningrat mengenyam pendidikan di Europeesche Legere School (ELS) yaitu sekolah setingkat sekolah dasar milik Belanda yang terletak di Kampung Bintaran Yogyakarta. Setelah itu ia melanjutkan  pendidikan  ke Kweekschool (Sekolah  Guru)  di  Yogyakarta.  Tidak  lama  kemudian  ia
Pendidikan di Sekolah Taman Siswa (1922) dan Relevansinya dengan Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar (2019)
mendapat tawaran beasiswa dari dr. Wahidin Sudirohusodo untuk masuk ke School Fit Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) - Sekolah Dokter Jawa di Jakarta. Sayangnya, ia tidak berhasil menamatkan pendidikannya  di  STOVIA  karena  masalah  kesehatan  yang  membuatnya  tidak  naik  kelas  sehingga beasiswa miliknya dicabut (Soeratman, 1986 ).
Suwardi  Suryaningrat  bergabung  dalam Indische  Partij bersama  doktor  Douwes  Dekker  dan doktor  Tjipto  Mangunkusumo.  Ketiganya  kemudian  disebut  dengan  nama  Tiga  Serangkai. Selanjutnya  pada  awal  Juli  1913  Suwardi  Suryaningrat  bersama  dengan  Tjipto  Mangunkusumo mendirikan  Komite  Bumiputera.  Tulisan  pertama  yang  dikeluarkan  oleh  komite  tersebut  adalah karangan Suwardi Suryaningrat berjudul “ Seandainya saya seorang Belanda ” yang dimuat dalam Surat Kabar De Expres pada tanggal 13 Juli 1913. Tulisan tersebut merupakan isi hati rakyat sebagai reaksi terhadap rencana peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda yang juga akan dirayakan di Indonesia sebagai salah satu tanah jajahannya.
Disusul tulisan-tulisan lain dari tokoh tiga serangkai yang juga diterbitkan pada Surat Kabar De Expres yaitu karya Tjipto Mangunkusumo dengan judul “ Kekuatan atau Ketakutan? ”, karya Suwardi Suryaningrat  dengan  judul  “ Satu  Buat  Semua,  Tetapi  Juga  Semua  Buat  Satu ”,  dan  karya  Douwes Dekker  dengan  judul  “ Pahlawan  Kita:  Tjipto  Mangunkusumo  dan  Suwardi  Suryaningrat ”.  Akibat tulisan-tulisannya, ketiga pemimpin Indische Partij tersebut ditangkap dan ditahan oleh Pemerintah Belanda hingga akhirnya diasingkan ke Belanda (Soeratman, 1986 ). Tulisan-tulisan dari ketiga tokoh Tiga  Serangkai  merupakan  bentuk  aksi  perlawanan  terhadap  kekuasaan  Pemerintah  Kolonial  yang pada saat itu benar-benar merugikan rakyat pribumi.
Selain  berkecimpung  dalam  bidang  pers,  Suwardi  Suryanigrat  juga  mempunyai  ketertarikan pada  bidang  pendidikan.  Disela-sela  kesibukan  bekerja  sebagai  jurnalis,  Suwardi  Suryaningrat mengikuti  perkuliahan  singkat  di Lager  Onderwijs (Sekolah  Guru)  yang  diselenggarakan  oleh Kementerian Dalam Negeri Belanda di Den Haag. Pada 12 Juni 1915 ia lulus dan mendapatkan akta mengajar Akte van Bekwamheid als Onderwijzer (Ijazah Keterampilan Mengajar). Tokoh pendidikan yang menjadi panutannya adalah Montessori, seorang pendidik dari Italia dan Rabindranath Tagore, tokoh  pendidikan  dari  India  (Wiryopranoto  et  al., 2017 ).  Ketertarikan  Suwardi  Suryaningrat  pada bidang  pendidikan  merupakan  kesadaran  bahwa  pendidikan  merupakan  dasar  perjuangan  untuk meninggikan  derajat  rakyat  di  tanah  airnya,  sekaligus  melihat  tidak  sesuainya  pendidikan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  terhadap  makna  pendidikan  yang  sesungguhnya  bagi rakyat.
Sejak saat kembali ke tanah air Suwardi Suryaningrat mengubah haluan bidang perjuangannya dari  politik  menjadi  pendidikan.  Ia  mengabdikan  dirinya  secara  penuh  dalam  bidang  pendidikan. Perjuangannya  dalam  bidang  pendidikan  semakin  kuat  setelah  ia  mendirikan  Perguruan  Taman Siswa.  Pada  tanggal  23  Februari  1928  saat  berusia  40  tahun,  dirinya  secara  resmi  mengubah  nama menjadi  Ki  Hajar  Dewantara.  Alasan  ia  menghapus  gelar  yang  menandakan  asal-usul kebangsawanannya  berupa  “Raden  Mas”  adalah  agar  bisa  lebih  dekat dengan  rakyat  (Soeratman, 1986 ).
Sebelum  mendirikan  sekolah  sendiri,  Suwardi  Suryaningrat  telah  memiliki  beberapa pengalaman  dalam  bidang  pendidikan.  Pertama,  ia  bekerja  menjadi  guru  di  Sekolah  Adi  Dharma, sekolah milik kakaknya (RM. Suryapranoto) selama satu tahun. Kedua, ia aktif dalam perkumpulan bernama Paguyuban Selasa- Kliwonan yang membahas kehidupan dan nasib bangsa Indonesia yang sengsara dan penuh penderitaan, dengan mencari jalan untuk menegakkan dan membina kepribadian bangsanya.  Seperti  yang  dituliskan  oleh  Tauchid,  bahwa  Paguyuban  Selasa- Kliwonan bercita-cita untuk memberikan kebahagiaan diri, bangsa, dan dunia. Cita-cita itulah yang kemudian menjadi cita- cita dari sekolah Taman Siswa (Tauchid, 1963 ). Taman Siswa berdiri pada Senin Kliwon, 3 Juli 1922 dengan  nama Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa di  Jl.  Tanjung,  Pakualaman,  Yogyakarta.
Berdirinya  perguruan  tersebut  mendapatkan  sambutan  yang  luar  biasa  dari  seluruh  lapisan masyarakat sehingga sangat berkembang pesat dan dapat meluaskan cabangnya di berbagai tempat seperti Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan dan Ambon (Wiryopranoto et al., 2017 ). Lahirnya Sekolah Taman Siswa selain karena adanya cita-cita luhur yang muncul dari Paguyuban Selasa- Kliwonan juga  dilatar  belakangi  oleh  keadaan  pendidikan  dan  pengajaran  di  tanah  air  pada waktu itu yang dianggap mengecewakan. Pada waktu itu setelah Pemerintah Kolonial menjalankan kebijakan Politik Etis, jumlah sekolah bertambah banyak karena pendidikan merupakan salah satu program kebijakan tersebut yang dikeluarkan oleh Ratu Wilhelmina pada 1899 di samping irigasi dan emigrasi. Dengan adanya Politik Etis maka Pemerintah Kolonial mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat  pribumi  (Soeratman, 1982 ).  Pendidikan  dan  pengajaran  yang  diselenggarakan  Belanda  tetap disesuaikan  dengan  kepentingan  mereka  dan  membiarkan  rakyat  pribumi  dalam  kebodohan  serta keterbelakangan. Hal tersebut dilakukan agar rakyat pribumi tidak sampai menjadi bangsa yang sadar akan  harga  dirinya  sebagai  suatu  bangsa  yang  berhak  untuk  mencapai  kemerdekaannya.  Apabila rakyat  menyadari  akan  rasa  kebangsaannya,  tentu  akan  menjadi  ancaman  bagi  penjajah  dalam menjalankan strategi kolonialismenya.

## Konsep Pendidikan di Sekolah Taman Siswa
Pendidikan dalam Taman Siswa bertujuan untuk membentuk manusia yang merdeka baik lahir maupun  batinnya  dengan  keluhuran  akal  budi  dan  jasmaninya  menjadi  anggota  masyarakat  yang berguna  dan  bertanggungjawab  untuk  kesejahteraan  bangsa  dan  tanah  air  serta  manusia  pada umumnya.  Merdeka  lahir  batin  dianggap  sebagai  tujuan  utama  yang  akan  menjadi  akar  bagi tumbuhnya keluhuran budi dan kesejahteraan bangsa dan tanah air (Soeratman, 1982 ).
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa maksud pendidikan dalam Taman Siswa adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia secara individu maupun sebagai anggota masyarakat  ( Karya Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama Pendidikan , 2011 ).  Kekuatan  kodrat  yang dimaksud  adalah  semua  kekuatan  dalam  diri  anak  baik  lahir  maupun  batin  yang  timbul  atas kekuasaan kodrat masing-masing anak. Pamong sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan-kekuatan tersebut agar dapat memperbaiki proses tumbuhnya, bukan dasarnya.
Dalam melaksanakan pendidikannya, Taman Siswa memiliki suatu anggaran yang disebut Asas 1922. Berdasarkan yang dimuat dalam Majalah Poesara edisi Juli 1932, Jilid II (No. 9-10), hlm. 76, asas 1922 mengandung 7 pasal sebagai berikut:
1) Hak  mengatur  diri  sendiri  ( zelfbeschikkingsrecht )  dengan  memperhatikan  ketertiban umum.
2) Membentuk anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin.
3) Melaksanakan  pendidikan  nasional  sebagai  usaha  kebudayaan  yang  bersumber  pada kebudayaan  bangsa  sendiri  untuk  mencapai  masyarakat  yang  berbudaya  ( nationaal, cultural-maatschappelijke ).
4) Mengutamakan  pemerataan  pengajaran  daripada  peningkatan  mutu  apabila  usaha peningkatan mutu pengajaran itu menghambat pemerataannya.
5) Menolak adanya bantuan yang bersifat mengikat.
6) Melaksanakan  hidup  mandiri  ( zelfbedruipings-system )  dengan  cara  hidup  hemat  dan sederhana.
7) Bekerja tulus ikhlas mengabdi kepada sang anak/peserta didik (“Asas - Asas Taman Siswa,”
Pendidikan di Sekolah Taman Siswa (1922) dan Relevansinya dengan Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar (2019)
Ketujuh  pasal  asas  Taman  Siswa  tersebut  di  atas  merupakan  asas  yang  sangat  penting  bagi perjuangan melaksanakan tujuan luhur untuk pendidikan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia yang juga sesuai dengan pemikiran pendidikan  Ki Hajar Dewantara. Selain Asas 1922, Sekolah Taman Siswa juga memiliki lima dasar pendidikan yang dibentuk pada Rapat Besar Taman Siswa 1947 yaitu “Dasar Pancadarma Taman Siswa” , lima dasar atau sering disebut Pancadarma tersebut adalah:
1) Dasar Kodrat Alam, merupakan perwujudan dari kekuasaan Tuhan yang mengandung arti bahwa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk Tuhan adalah satu dengan alam semesta ini sehingga manusia tidak dapat lepas dari kehendak hukum-hukum kodrat alam dalam dirinya.
2) Dasar  Kemerdekaan,  mengandung  arti  bahwa  kemerdekaan  merupakan  karunia  Tuhan yang  memberikan  hak  kepada  manusia  untuk  mengatur  hidupnya  sendiri  dengan  selalu memperhatikan ketertiban dan kedamaian masyarakat. Oleh karena itu kemerdekaan harus menjadi dasar dalam pembentukan pribadi yang kuat dan sadar untuk mencapai keselarasan dengan masyarakat.
3) Dasar Kebudayaan, mengandung arti keharusan untuk memelihara nilai-nilai dan bentuk- bentuk  kebudayaan  nasional.  Dalam  proses  pemeliharaan  kebudayaan  nasional  tersebut, yang  paling  utama  adalah  untuk  membawanya  ke  arah  yang  lebih  maju  dan  disesuaikan dengan kecerdasan zaman dan kemajuan dunia guna kepentingan hidup rakyat lahir-batin dalam setiap keadaan zaman.
4) Dasar Kebangsaan, mengandung arti adanya rasa satu bersama bangsa sendiri dalam suka maupun duka dan dalam keinginan untuk mencapai kebahagiaan hidup lahir-batin seluruh bangsa. Di Taman Siswa anak dididik agar dapat memiliki rasa nasionalisme dengan cara menanamkan rasa cinta kasih terhadap bangsa dan tanah airnya sendiri.
5) Dasar Kemanusiaan, mengandung arti bahwa kemanusiaan merupakan darma pada setiap diri  manusia  yang  timbul  dari  keluhuran  akal  dan  budinya.  Pendidikan  yang  dilandasi dengan rasa kemanusiaan akan mewujudkan perkembangan individu sebagai manusia yang seutuhnya, yaitu cerdas secara emosional, spiritual, dan juga nalar (Wiryosentono, 1982 ).
Asas 1922 dan Dasar Pancadarma digunakan oleh Sekolah Taman Siswa sebagai pedoman dalam membuat  sistem  pendidikan  di  dalamnya.  Sistem  tersebut  terbentuk  dari  berbagai  komponen  di antaranya  metode  pengajaran  yang  dilakukan,  suasana  pendidikan,  pengorganisasian  pendidikan, konsep  sekolah,  dan  pembagian  periode  pendidikan  serta  pengajaran  yang  diberikan.  Untuk  lebih jelasnya mengenai uraian komponen-komponen yang terdapat dalam sistem pendidikan di sekolah Taman Siswa adalah sebagai berikut:

## 1) Metode Pengajaran
Berdasarkan pernyataan dalam Peraturan Besar Persatuan Taman Siswa tahun 1980, pendidikan di  sekolah  Taman  Siswa  dilaksanakan  dengan  metode Among .  Metode  ini  dilaksanakan  dengan berpedoman pada dasar kodrat alam dan kemerdekaan (Soeratman, 1982 ). Melalui sistem tersebut Taman  Siswa  sangat  memperhatikan  kebebasan  anak  didiknya.  Kebebasan  yang  dimaksud  adalah dengan  menyelenggarakan  pendidikan  tanpa  adanya  paksaan  dan  hukuman  sehingga  menuntun anak didiknya untuk mengatur dirinya sendiri.
Menurut Surjomihardjo berdasarkan sistem among , setiap pamong atau pendidik dalam proses pembelajaran harus bersikap sesuai dengan  semboyan Tut Wuri Handayani (Surjomihardjo, 1986 ). Berdasarkan  semboyan  tersebut  seorang  pamong  diwajibkan  untuk  berperan  sebagai  seorang pemimpin  yang  berdiri  di  belakang  tetapi  mempengaruhi  dengan  memberikan  kesempatan  dan dorongan kepada anak didik untuk berusaha sendiri mewujudkan pengetahuannya. Di samping itu pamong diharapkan dapat membangkitkan pikiran murid apabila berada di tengah-tengah mereka
( Ing Madya Mangun Karsa ) dan memberi contoh yang baik apabila di depan para murid ( Ing Ngarsa Sung Tuladha ).

## 2) Suasana Pendidikan
Suasana pendidikan di sekolah Taman Siswa harus bersifat kekeluargaan. Melalui penghayatan suasana kekeluargaan diharapkan dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, semangat  gotong  royong,  dan  tanggung  jawab  dalam  diri  anak  didik.  Karena  sifat  kekeluargaan tersebut  pamong  dianggap  sebagai  bapak  dan  ibu  oleh  anak  didiknya,  sementara  itu  anak  didik dianggap  sebagai  anak  sendiri  oleh  para  pamong  sehingga  ketika  di  sekolah  setiap  anak  bisa memanggil pamongnya dengan sebutan bapak atau ibu sesuai pengajar pria atau wanita (Sagimun, 1974 ).
Suasana  kekeluargaan  yang  diterapkan  oleh  sekolah  Taman  Siswa  dalam  proses pembelajarannya  akan  membuat  anak  didik  merasa  nyaman  dan  terlindungi.  Kekeluargaan menggambarkan di mana setiap orang dalam keluarga itu sama derajatnya, sama-sama memiliki hak kemerdekaannya. Akan tetapi mereka juga harus bertanggungjawab dengan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya masing-masing.

## 3) Pengorganisasian Pendidikan
Pengorganisasian pendidikan dalam sekolah Taman Siswa bersifat Tri-Pusat. Sistem Tri-Pusat Pendidikan memberikan kesempatan kepada anak didik untuk dapat memperoleh pendidikan dari tiga  pusat,  yaitu  lingkungan  keluarga,  lingkungan  perguruan  atau  sekolah,  dan  lingkungan kemasyarakatan. Melalui sistem tersebut, ketiga pusat pendidikan di atas dapat saling bekerja sama dalam  satu  kepentingan  yaitu  mewujudkan  pendidikan  bagi  anak  didik  (Surjomihardjo, 1986 ).  Di dalam  Majalah Wasita edisi  Juni  1934,  Jilid  I  (No.4-5),  hlm.  82-86,  dituliskan  bahwa  alam  keluarga merupakan  pusat  pendidikan  yang  utama  dan  terpenting,  alam  perguruan  (sekolah)  adalah  pusat pendidikan yang berkewajiban mengusahakan kecerdasan pikiran dan ilmu pengetahuan, sedangkan alam pemuda atau masyarakat merupakan bentuk penyokong pendidikan, baik menuju kecerdasan jiwa dan maupun tingkah laku sosial (Dewantara, 1934 ).

## 4) Konsep Sekolah
Sekolah  Taman  Siswa  yang  pertama  kali  didirikan  oleh  Ki  Hajar  Dewantara  di  Yogyakarta memiliki konsep pendidikan yang berbentuk paguron atau perguruan. Secara harfiah kata paguron berarti tempat untuk guru tinggal. Paguron di sini diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan untuk  belajar  sekaligus  menjadi  tempat  tinggal  bagi  para  pamongnya  (Wiryopranoto  et  al., 2017 ). Dengan  konsep  tersebut  maka  murid  masih  berkesempatan  untuk  berinteraksi,  belajar,  meminta bantuan kepada para pamong walaupun di luar jam pembelajaran. Pamong tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja namun juga memberikan ilmu tentang nilai-nilai kehidupan. Konsep tersebut seperti konsep-konsep yang digunakan dalam pondok pesantren, yaitu asrama di mana para murid dan guru hidup bersama-sama dengan penuh rasa cinta kasih dan kekeluargaan.

## 5) Pembagian periode pendidikan dan pengajaran
Berdasarkan majalah Poesara edisi Juni 1940, Jilid X (No. 6), hlm 7-8, Lembaga sekolah di Taman Siswa disesuaikan dengan tingkatan periode perkembangan jiwa di atas yaitu:
a) Taman Anak, untuk usia 0-7 tahun (masa wiraga )
Pada tingkat ini anak diberikan pelajaran yang berguna untuk melatih raga atau badan mereka. Seperti diajarkan olahraga dengan nyanyian dan tari, nyanyian rakyat seperti tembang macapat,
Pendidikan di Sekolah Taman Siswa (1922) dan Relevansinya dengan Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar (2019)
menggambar corak dan warna, cerita yang berwujud dongeng dan mitos yang ada di daerahnya (menggunakan metode sari wara atau dengan lagu), kemasyarakatan dan kenasionalan.
b) Taman Muda, untuk usia 7-14 tahun (masa wiraga-wirama )
Pada  tingkat  ini  diajarkan  olahraga-pencak-tari,  tembang  Jawa (tembang macapat,  tembang gending)  disertai  gamelan,  menggambar  dengan  kepandaian,  bahasa  dan  cerita  sastra  sampai keagamaan  baik  daerah  sekitar-nasional-internasional,  dan  pengetahuan  tentang  kodrat  alam, bumi, negeri serta pergaulan umum baik di tanah air, Benua Asia, maupun benua lainnya.
c) Taman Dewasa, untuk usia 14-21 tahun (masa wirama )
Pada  tingkat  ini  diajarkan  olahraga  yang  diteruskan  dengan  tujuan  untuk  dapat mempertahankan diri, kesenian asing, bahasa  daerah-nasional (Indonesia)-asing (Inggris), ilmu keagamaan, mitos dan legenda dari luar Indonesia, ilmu sosiologi dan ekonomi (Dewantara, 1940 ).

## Program Merdeka Belajar dan Relevansinya dengan Pendidikan di Sekolah Taman Siswa
Merdeka  Belajar  adalah  suatu  program  kebijakan  pendidikan  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  yang  dicanangkan  oleh  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim pada Desember 2019. Kebijakan Merdeka Belajar menawarkan konsep baru dalam dunia pendidikan yaitu dengan memberikan kebebasan berpikir dan berinovasi, baik kepada pendidik  maupun  peserta  didik.  Melalui  kebijakan  tersebut  diharapkan  pendidikan  dapat memberikan  ruang  untuk  belajar  secara  mandiri  dan  kreatif (“Kebijakan  Merdeka  Belajar  1:  Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar,” 2019 ).
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Nadiem  Anwar  Makarim  menetapkan  empat  pokok kebijakan Merdeka Belajar. Menurut Mendikbud, empat pokok kebijakan pendidikan baru ini akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang berfokus pada arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  (Wijiatun  &  Indrajit, 2022 ).  Empat  pokok  kebijakan Merdeka  Belajar  yang  diluncurkan  Mendikbud  adalah  Ujian  Sekolah  Berstandar  Nasional  (USBN) digantikan  dengan  asesmen,  Penghapusan  Ujian  Nasional  (UN)  dan  diganti  dengan  asesmen Kompetensi  Minimum  (AKM),  Penyederhanaan  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP),  dan Perluasan sistem Zonasi dalam PPDB.
Kebijakan  Merdeka  Belajar  yang  dicetuskan  oleh  Mendikbud,  Nadiem  Makarim  pada  2019 rupanya sejalan dengan pendidikan yang dilaksanakan di Sekolah Taman Siswa. Terdapat beberapa 71  poin  di  antara  keduanya  memiliki  esensi  yang  sama.  Hal  tersebut  berarti  konsep  pendidikan  di sekolah Taman Siswa yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara beberapa puluh tahun lalu ternyata masih sangat relevan untuk diterapkan dalam pendidikan di Indonesia masa kini. Beberapa relevansi yang terdapat di antara keduanya adalah sebagai berikut:

## 1) Kemerdekaan dan Kemandirian dalam Menyelenggarakan Pendidikan
Di Sekolah Taman Siswa, pendidikan dimaksudkan untuk menuntun segala kekuatan kodrat alam yang ada pada diri peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya  baik  sebagai  manusia  secara  individu  maupun  sebagai  anggota  masyarakat ( Karya Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama Pendidikan , 2011 ). Berdasarkan pandangan tersebut dapat  dilihat  bahwa  esensi  pendidikan  yang  dilakukan  sangat  memperhatikan  perkembangan peserta didik sehingga pendidikan menjadi sarana bagi peserta didik untuk dapat secara bebas mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.
Pendidikan yang dimaksudkan Sekolah Taman Siswa di atas mengandung unsur kemerdekaan bagi peserta didik karena peserta didik diberikan kebebasan dalam proses pembelajaran, yakni
untuk  mengembangkan  potensi  yang  dimilikinya.  Dasar  dari  kemerdekaan  tersebut  adalah adanya  keyakinan  bahwa  setiap  individu  memiliki  potensi  kodrati  untuk  mencapai  kebebasan yang  mengarah  kepada  pencapaian  tujuan  hidup  mereka.  Pencapaian-pencapaian  menuju kebebasan tersebut ditempuh dan dijalani dengan sebuah proses yang bernama belajar (Samho, 2013 ).
Konsep Kebijakan Merdeka Belajar rupanya juga seirama dengan maksud pendidikan yang ada di Sekolah Taman Siswa. Dapat dilihat bahwa Kebijakan Merdeka Belajar memiliki esensi utama mengedepankan  kemerdekaan  dalam  proses  belajar  mengajar,  yakni  kemerdekaan  untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal dengan cara memberi kebebasan berpikir kepada  peserta  didik,  di  samping  itu  guru  diberikan  kebebasan  untuk  menginovasikan pembelajaran. Hal tersebut dinilai akan sangat efektif untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh peserta didik (Wijiatun & Indrajit, 2022 ).
Asas Taman Siswa, Pasal ke-1 yang berisi tentang hak untuk mengatur dirinya sendiri dan pasal ke-2 berisi membentuk peserta didik menjadi manusia yang merdeka baik lahir maupun batinnya. Kedua  pasal  tersebut  mengandung  arti  bahwa  setiap  orang  memiliki  kemerdekaan  untuk mengatur dirinya sendiri. Peserta didik maupun guru memiliki kebebasan berpikir dan berinovasi dalam proses pembelajaran (Surjomihardjo, 1986 ).
Kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri relevan dengan kebijakan merdeka belajar dalam penghapusan  Ujian  Sekolah  Berstandar  Nasional  (USBN)  dan  Ujian  Nasional  (UN)  yang kemudian diganti dengan asesmen yang dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tes tertulis atau penilaian  lain  seperti  portofolio,  Asesmen  Kompetensi  Minimum  (AKM),  dan  survei  karakter, pelaksanaannya  diatur  oleh  masing-masing  sekolah  (Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan,  Atau  Bentuk  Lain  Yang  Sederajat, 2018 ).  Pelaksanaan  asesmen  dilakukan  dan  diatur oleh  masing-masing  sekolah  sehingga  sekolah  dan  guru  memiliki  hak  mutlak  dalam  menilai kemampuan peserta didiknya. Selain itu, melalui kebijakan tersebut peserta didik lebih merdeka dalam mengembangkan potensinya karena standar kelulusan bukan lagi mengacu pada hasil yang diperoleh dari USBN dan UN.

## 2) Peran Guru
Pasal  ke-7  dalam  Asas  1922  berisi  bahwa  seorang  guru  harus  ikhlas  lahir  dan  batin  untuk mengabdi kepada peserta didiknya. Hubungan antara guru dan peserta didik tidak boleh terlalu jauh dan harus dilandasi dengan rasa cinta kasih dan sayang. Dalam melaksanakan tugasnya, guru didorong oleh kecenderungan batinnya untuk menyerahkan diri kepada tugasnya tersebut.
Pasal  ke  7  Asas  1922  relevan  dengan  kebijakan  penyederhanaan  Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam Merdeka Belajar yang memberikan guru lebih banyak waktu untuk fokus  mempersiapkan  dan  mengevaluasi  pembelajaran.  Setelah  guru  mendapatkan kemerdekaannya dan dapat menjalankan tugasnya untuk mendidik dan mengajar secara optimal, maka guru juga harus memberikan kemerdekaan kepada para peserta didiknya. Pendidikan yang dilakukan harus bersifat terbuka dan tidak memaksa. Terbuka dan tidak memaksa yang dimaksud adalah dalam arti menuntun peserta didik sesuai dengan
Sekolah  Taman  Siswa  juga  menggunakan  metode among dalam  pembelajarannya,  metode tersebut  dapat  diartikan  bahwa  pendidik  harus  bersifat  mengasuh.  Mengasuh  berarti  pendidik dapat  memimpin,  mengelola,  dan  membimbing  peserta  didik  sesuai  dengan  potensi  yang dimiliki.  Di  dalam  metode among ,  peserta  didik  diberikan  kebebasan  bergerak,  berpikir, berinovasi  sesuai  dengan  kemauannya,  tetapi  pamong  atau  pendidik  juga  tidak  sepenuhnya
Pendidikan di Sekolah Taman Siswa (1922) dan Relevansinya dengan Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar (2019)
melepaskan, pendidik akan bertindak sewajarnya ketika apa yang dilakukan peserta didik telah melenceng dari tujuan pendidikan dan berpeluang membahayakan dirinya.
Peran pendidik dalam sistem among di atas sesuai dengan peran guru yang terdapat dalam kebijakan Merdeka Belajar, di mana Kebijakan Merdeka Belajar menawarkan konsep baru dalam dunia  pendidikan  yaitu  dengan  memberikan  kebebasan  berpikir  dan  berinovasi,  baik  kepada pendidik  maupun  peserta  didik.  Melalui  kebijakan  tersebut  diharapkan  pendidikan  dapat memberikan ruang untuk belajar secara mandiri dan kreatif. Kemandirian belajar peserta didik tersebut berarti dalam pembelajaran peserta didiklah yang memiliki peran penting, seorang guru hanya bertindak sebagai fasilitator.

## 3) Kerja Sama dalam Mewujudkan Pendidikan
Dalam  menyelenggarakan  pendidikannya,  Sekolah  Taman  Siswa  menyelenggarakan  kerja sama yang selaras antara tiga pusat pendidikan, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan  lingkungan  masyarakat  atau  yang  disebut  dengan  sistem  Tri  Pusat  Pendidikan (Surjomihardjo, 1986 ). Melalui sistem tersebut ketiga pusat pendidikan saling bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan bagi peserta didik.
Sistem Tri Pusat Pendidikan relevan dengan kebijakan Sistem Zonasi dalam Merdeka Belajar. Kebijakan  Merdeka  Belajar  tentang  sistem  Zonasi  dalam  PPDB  mengatur  sekolah-sekolah  agar menerima  peserta  didik  yang  berdomisili  di  lingkungan  sekolah  atau  rumahnya  dekat  dengan sekolah.  Sistem  Zonasi  ini  sebenarnya  telah  lahir  sebelum  adanya  kebijakan  Merdeka  Belajar, namun pelaksanaannya digalakkan kembali oleh Mendikbud Nadiem Makarim melalui kebijakan Merdeka  Belajar  ini.  Hal  tersebut  sesuai  apa  yang  diatur  dalam  Pasal  16  Permendikbud  No.14 Tahun  2018  yang  berbunyi:  “Sekolah  harus  menerima  siswa  baru  yang  berdomisili  pada  jarak paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan pada alamat di Kartu Keluarga yang terbit paling lambat enam bulan sebelum masa PPDB” (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor  14  Tahun  2018  Tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak, Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  Sekolah  Menengah Kejuruan,  Atau  Bentuk  Lain  Yang  Sederajat, 2018 ).  Dengan  diterapkannya  sistem  zonasi  maka memungkinkan  peserta  didik  untuk  bersekolah  di  wilayah  yang  dekat  dengan  lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sehingga ketiga elemen tersebut akan lebih mudah untuk saling  berkoordinasi  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  perkembangan  peserta  didik. Sinergi antara ketiga elemen tersebut sangat berperan penting dalam menunjang kompetensi dan juga karakter peserta didik.

## SIMPULAN
Konsep  pendidikan  di  Sekolah  Taman  Siswa  ternyata  relevan  dengan  kebijakan  baru  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar pertama kali digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim pada tahun 2019.  Kebijakan  baru  tersebut  memberikan  kebebasan  kepada  peserta  didik  dan  guru  untuk  dapat berpikir dan berinovasi guna meningkatkan kualitas pembelajaran.  Poin-poin yang relevan di antara konsep pendidikan di Sekolah Taman Siswa dengan Kebijakan Merdeka Belajar di antaranya adalah mengenai dasar kemerdekaan dan kemandirian dalam pendidikan, peran guru, dan kerja sama dalam mewujudkan pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat). Dengan  adanya kesesuaian-kesesuaian di antara keduanya maka dapat diketahui bahwa Kebijakan Merdeka Belajar merupakan perwakilan dari konsep  pendidikan  yang  ada  di  Sekolah  Taman  Siswa  yang  dimanifestasikan  kembali  oleh Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  untuk  menjadi  solusi  atas  permasalahan-permasalahan dalam bidang pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia meskipun pada pengimplementasiannya masih terdapat tantangan yang dihadapi terutama terkait perbedaan kondisi antara zaman berdirinya Sekolah Taman Siswa dengan saat ini.

## REFERENSI
Asas-asas Taman Siswa. (1932, June). Majalah Poesara Jilid II No 9-10 .
Dewantara, K. H. (1940, June). Pembahagian Pelajaran Kebangsaan Tiap-tiap Tingkatan Pengajaran. Majalah Poesara Jilid X No 6 .
Karya Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama Pendidikan (Cetakan kedua). (2011). Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa Kebijakan Merdeka Belajar 1: Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar. (2019, December 11). Dewantara, K. H. (1934, June). Stellingen Ki Hajar Dewantara. Majalah Wasita Jilid I No 4 – 5 . Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana. Makmur, D. (1993). Sejarah Pendidikan Indonesia Zaman Penjajahan . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang Sederajat. , Pub. L. No. 14, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) (2018). Indonesia: BN 2018/NO 605; KEMDIKBUD.GO.ID; 19 HLM.
Sagimun, M. D. (1974). Ki Hajar Dewantara . Jakarta: Bhratara Karya Aksara. Samho, B. (2013). Visi Pendidikan Ki Hajar Dewantara . Yogyakarta: Kanisius. Soeratman, D. (1982). Pemahaman dan Penghayatan Asas-asas Taman Siswa . Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
Soeratman, D. (1986). Ki Hajar Dewantara . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Surjomihardjo, A. (1986). Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern . Jakarta: Sinar Harapan.
Sutanto, P., Akbar, W. J., Heriyanto, W., Prasetya, I. H., Nurbani, D. F., & Ardijansah, D. (2020).
Buku Saku Merdeka Belajar: Prinsip dan Implementasi pada Pendidikan SMA . Jakarta: Direktorat SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Tauchid, Moch. (1963). Perjuangan dan Ajaran Hidup Ki Hajar Dewantara . Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Wijiatun, L., & Indrajit, R. E. (2022). Merdeka Belajar: Tantangan dan Implementasinya dalam Sistem Pendidikan Nasional . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Wiryopranoto, S., Herlina, N., Marihandono, D., & Tangkilisan, Y. B. (2017). Ki Hajar Dewantara: Pemikiran dan Perjuangannya . Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional. Wiryosentono, M. (1982). Sejarah Perjuangan Taman Siswa Sejak Kemerdekaan (1952 – 1982) . Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
© Aprillia Nur Rahmawati, Anggar Kaswati, Siska Nurazizah Lestari | 2023