## KONSEP KEPEMILIKAN DAN DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM
Nuri Aslami 1) , Sri Sudiarti 2)
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: nuriaslami@uinsu.ac.id
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email : srisudiarti@uinsu.ac.id

## Abstract
Since the time of the Prophet, the issue of ownership has existed and resurfaced. However, the meaning of the  phrase,  also  known  as  "Al-Milkiyyah,"  shifted  at  this  time,  from  property,  which  was  initially  only utilized  for  the  requirements  of  life,  to  power  and  power.  Islamic  economics  aspires  to  create  a  fair distribution of income and riches in people's lives. This article aims to examine from an Islamic perspective the concept of ownership and distribution of wealth for human welfare. Because humans born on earth do not  have  anything.  This  research  method  uses  qualitative  methods  with  library  research  data  analysis techniques.  The  results  and  discussion  in  this  study  include  that  property  -  according  to  Islam  -  is  not private property (capitalism) nor is it shared property (socialism) but belongs to Allah, this is mentioned in the Qur'an and Sunnah. Allah SWT gives power to humans to own and use these assets. In Islam, it is stated  that  ownership  has  three  types,  namely  individual,  public,  and  state  ownership.  In  terms  of  the object's context, ownership is divided into two, namely: Al Milk At Tamm (Perfect Ownership) and Al Milk An Naqish (Imperfect Ownership). The concept of distribution of wealth offered by Islamic economics in this case, among others, by creating an economic balance in society. Islamic economics offers priority steps that need to be taken by the competent authority which in this case is the government, namely: (1) Zakat; (2) The state must regulate the equal distribution of natural resources; (3) The wealth of the community must be managed by the state in the context of optimizing maximum results; (4) Community services that generate profits must be managed; and (5) non-profitable public services must be subsidized by the state.
Keyword : Ownership, Distribution , Islamic Economy

## 1. PENDAHULUAN
Pada umumnya kehidupan manusia di dunia  ini  erat  kaitannya  dengan  garis hubungan  manusia  dengan  Tuhan  (garis vertikal)  dan  garis  interaksi  manusia  (garis horizontal). Salah satu bidang kehidupan yang berdampingan adalah Muamalah, yaitu kebutuhan  masyarakat  akan  transaksi.  Tidak dapat  dipungkiri  bahwa  salah  satu  bentuk kegiatan  yang  berkaitan  dengan  masalah ekonomi adalah masalah harta ( Al Milkiyyah ). Islam selalu memberikan ruang dan kesempatan  bagi  manusia  untuk  mengakses semua sumber kekayaan yang telah diberikannya  kepada  bumi  ini,  memenuhi semua tuntutan hidup, memerangi kemiskinan dan dalam setiap aspek kehidupan manusia.
Secara  historis,  masalah  kepemilikan sebenarnya  sudah  ada  dan  muncul  sejak manusia  pertama  kali  mendunia.  Saat  itu, kepemilikan  hanya  berarti  menggunakan sesuatu    untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup. Karena orang tidak berpikir untuk melestarikan  apa  yang  mereka  miliki.  Pada waktu itu, penduduk bumi  hanya sedikit, dan kebutuhan  sehari-hari  sangat  melimpah.  Saat itu, kepemilikan sesuatu hanya berguna untuk memenuhi kebutuhan saya.
Namun  karena  perkembangan  zaman dan  tuntutan  masyarakat,  jumlah  manusia berangsur-angsur  bertambah  dan  memenuhi setiap  sudut  bumi.  Data  BPS  menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia menempati posisi keempat terbesar di dunia dengan total 270 juta jiwa tercatat pada September 2021.[1]
Sehingga  kompetisi  untuk  mencapai  tujuan menjadi  tinggi  sebab  semua  orang  ingin mencapai  tujuan  mereka.  Dengan  demikian, perubahan  makna  harta  yang  semula  hanya berfungsi  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup, mulai berubah menjadi kekuasaan, dan dewasa ini  muncul  istilah  harta  (harta)  atau  dikenal juga dengan istilah “ al milkiyyah ”.
Dilihat dari kondisi sistem perekonomian yang telah berkembang saat ini merupakan  dua  system  ekonomi  yang  paling berpengaruh  di  dunia  yaitu  system  ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi  kapitalis  lebih  memprioritaskan individu  daripada  kelompok,  sedangkan system ekonomi sosialis
lebih memprioritaskan kepentingan Negara
daripada  kepentingan  individu.  Dari  sini muncul  masalah  ekonomi,  menurut  mazhab Baqir  berpendapat  bahwa  hal  ini  muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil  sebagai  akibat  sistem  ekonomi  yang membolehkan  eksploitasi  pihak  yang  kuat terhadap pihak yang lemah.[2]
Eksistensi  ekonomi  Islam  bertujuan untuk  membangun  mekanisme  kepemilikan dan  distribusi  kekayaan  yang  adil  dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam melarang  keras  praktek  penyimpanan  dan monopoli sumber daya alam secara berkelompok.  Dalam  hal  ini,  ekonomi  Islam menawarkan  konsep  distribusi  kekayaan, antara lain dengan menciptakan keseimbangan ekonomi  dalam  masyarakat.  Keseimbangan ekonomi  dicapai  hanya    jika  kekayaan  tidak berputar  di  sekitar  sekelompok  orang.  Untuk mencegah  praktik  monopoli,  ekonomi  Islam memberikan prioritas yang harus diambil oleh otoritas  yang  berwenang,  dalam  hal  ini pemerintah.
Mengingat pentingnya
aspek kepemilikan
dan distribusi dalam pembangunan ekonomi, artikel ini menyajikan konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam dan bagaimana  kekayaan  didistribusikan  dengan cara  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi Islam.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif yang menggunakan  teknik  analisis  data  survei perpustakaan ( library research ). Studi perpustakaan memainkan peran penting dalam setiap penelitian. Setiap penelitian memerlukan tinjauan pustaka untuk mendapatkan  data  yang  dibutuhkan  untuk melaksanakan  penelitian.  Studi  literatur adalah  jenis  studi  yang  digunakan  untuk mengumpulkan informasi dan data secara rinci melalui berbagai penelitian yang berhubungan dengan literatur. Studi sastra dikaitkan dengan kajian  teoritis  dan  berbagai  referensi  yang tidak dapat dipisahkan dari literatur ilmiah [3]. Langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam penelitian  kepustakaan  terdiri  dari  empat tahap. 1) menyiapkan peralatan, 2) menyusun direktori  kerja,  3)  mengatur  waktu,  4) membaca dan membuat catatan penelitian [4]. Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  diambil  dari  berbagai  literatur terkait,  antara  lain  buku,  jurnal,  memo,  esai, dan  artikel    yang  berkaitan  dengan  fokus penelitian.  Analisis  data  dilakukan  dalam beberapa tahap, dimulai dengan  pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan kesimpulan,  dan  validasi  data.  Data  dan informasi yang dikumpulkan dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam survei.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Definisi Kepemilikan
Kata  “kepemilikan”  dalam  bahasa Indonesia berasal dari kata “milik”. Ini adalah kata  serapan  dari  bahasa  Arab “al-milk” . Secara etimologi kata “al-milku” diambil dari
akar  kata yang  artinya
memiliki [5]. Dalam bahasa Arab kata “
“  berarti  memelihara  dan  menguasai  sesuatu secara bebas  [6].  Ini  adalah  penguasaan (barang atau jasa) yang membuatnya tersedia dengan segala cara yang diizinkan oleh syara`, sehingga  orang  lain  dapat  menggunakan barang hanya sesuai dengan format Muamalah yang diizinkan sesuai ketentuan syara’.
Definisi "kepemilikan" sesuai dengan istilah yang digunakan dalam berbagai istilah, tetapi  pada  dasarnya  semua  definisi  pada dasarnya  sama.  Pengertian  harta  menurut ulama  Wahbah  al-Zuhaily  dan  Ahmadal- Zarqa adalah menekankan hak untuk menjalankan  kekuasaan  atas  pemiliknya, kecuali  ada  halangan  hukum  tertentu.  [7].
Muhammad Mushthafa
al- Salaby mendefinisikan al-Milk sebagai
“Pengkhususan  (keistimewaan)  atas  sesuatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya  dan  memungkinkan  pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap  benda  itu,  selama  tidak  ada halangan syara.” [8]
Abdul  Karim  Zaidan  mendefinisikan dengan “Pengkhususan  (keistimewaan)  atas sesuatu  benda  yang  memungkinkan  pemiliknya secara  pribadi  untuk  menggunakan  atau melakukan  suatu  tindakan  terhadap  harta tersebut  tanpa  ada  sesuatu  yang  mencegah menurut syariat Islam”.
Dari  pengertian  di  atas,  kepemilikan adalah  penguasaan  atas  sesuatu  yang  berupa barang  atau  milik,  baik  secara  nyata  maupun secara hukum, dan pemiliknya harus melakukan perbuatan hukum sebagai berikut: Saya dapat. B. Jual beli, subsidi, wakaf, dll. Ini mencegah  orang  lain  menggunakan  atau menggunakan produk ini, baik secara pribadi maupun sistematis. Pada dasarnya, atas dasar harta, seseorang memiliki keistimewaan untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu, kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'.
Macam dan Bentuk Kepemilikan ( Al-Milk )
Menurut    Syaikh    Taqiyuddin    an- Nabhani  ada  tiga  macam  kepemilikan yaitu [9]:
1. Kepemilikan Individu ( Milkiyah
Fardhiah ):  adalah idzin Syariah  bagi seorang individu untuk menggunakan suatu  objek  melalui  lima  penyebab kepemilikan, yaitu [10]:
a. Bekerja  ( Al-’Amal ):  Pekerjaan produktif diberikan dalam  ibadah
menerima  imbalan,  imbalan,  dan sumber nilai sejati peluang dengan  menentukan  posisi  dan posisi  seseorang  dalam  hidup untuk  menerima  imbalan.  Cara kerja  yang  ditentukan  termasuk merevitalisasi tanah mati,
menggali  isi  tanah,  berburu, mediasi, bagi hasil ( mudharabah ),  bagi  dua  kebun ( musaqat ), kontrak kerja ( ijarah ), dan sebagainya.
b. Warisan  ( Al-Irts ):  Memindahkan
harta seseorang (almarhum) kepada orang lain (warisan) untuk hubungan kekerabatan atau perkawinan dengan menggunakan tata cara dan aturan yang  ditetapkan  Islam  (warisan) berdasarkan QS An-Nisa' :11-12.
c. Kebutuhan  akan  harta  benda untuk menopang kehidupan merupakan bagian  mendasar dari kehidupan,  terutama  kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.
d. Pemberian  negara  ( i’thau  al- daulah )  dari  hartanya  untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian,  barang  dan  uang modal.
e. Harta  yang  dapat  diperoleh dengan  mudah  oleh  individu, seperti hibah, hadiah, wasiat, diet, mahar,  penemuan,  kompensasi khalifah,  atau  pemegang  pejabat pemerintah.
2. Kepemilikan Umum ( Milkiyah
‘Ammah ): adalah idzin syariah masyarakat untuk membagi kekayaan dalam bentuk komoditas yang mutlak diperlukan  bagi  kehidupan  manusia dalam  kehidupan  sehari-hari,  seperti air,  sumber  energi  (listrik,  gas,  batu bara,  tenaga  nuklir,  dll),  hasil  hutan, komoditas,  dll.  .  Anda  tidak  boleh memiliki barang-barang yang mempengaruhi  kehidupan  individu seperti sungai, pelabuhan, danau, laut,
jalan, jembatan, bandara, masjid, dan banyak  orang    seperti  emas,  perak, dan minyak.
3. Kepemilikan Negara ( Milkiyah Daulah ): idzin syariah untuk menggunakan  semua  properti  di tangan  Khalifah  sebagai  Kepala Negara.  Kategori  ini  meliputi  harta ghanima (pembayaran  perang), fa'i , kharaj , jizyah ,  1/5  harta rikaz (harta yang ditemukan), ushr , harta  murtad, harta  tak  berwaris,  dan  tanah    milik negara.
Para ulama fiqh membagi kepemilikan  kepada  dua  bentuk  melihat konteks bendanya, yaitu [11]:
1. Al  Milk  At  Tamm (Milik Sempurna): artinya, kepentingan dan  kepentingan  kepemilikan sepenuhnya  dimiliki    oleh  satu orang, sehingga segala hak yang berkaitan  dengan  kepemilikan berada  di  bawah  penguasaan orang  tersebut.  Kepemilikan jenis  ini  bersifat  mutlak,  tidak memiliki batas waktu, dan tidak dapat  dicabut  oleh  siapapun. Fitur-fiturnya  adalah  sebagai berikut:
a. Sejak awal, kepemilikan material  dan  utilitas  sudah sempurna. b. Materi dan manfaatnya sudah ada sejak pemiliknya memilikinya.
c. Kepemilikan  tidak  memiliki batas waktu.
d. Kepemilikan tidak bisa digagalkan.
2. Al Milk An Naqish (Kepemilikan Tidak  Sempurna):  yaitu  jika seorang hanya menguasai materi harta  itu,  namun  keuntungannya dikuasai orang lain. Adapun ciri- cirinya adalah:
a. Waktu,  tempat  dan  sifatnya  bias dibatasi.
b. Tidak dapat diwariskan.
c. Pengguna  harus  membayar biaya perawatan

## Pandangan Islam Terhadap Kepemilikan
Islam  memiliki    pandangan  tersendiri tentang  harta  benda  yang  berbeda  dengan pandangan  kapitalisme  dan  sosialisme  [12]. Harta  benda  -  menurut  Islam,  itu  bukan  milik pribadi  ( kapitalisme )  atau  milik  bersama ( sosialisme ),  tetapi  milik  Allah,  sebagaimana dibuktikan  oleh  Al-Qur'an  dan  Sunnah.  Konsep harta  dalam  ajaran  Islam  menyimpang  dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan  dasar  untuk  memiliki    harta secara  pribadi,  tetapi    pihak  lain  juga membutuhkannya  dalam  kehidupan  sosialnya [13].  Harta  atau  kekayaan  yang  dianugerahkan- Nya  di  alam  semesta  ini  merupakan  pemberian Tuhan kepada manusia yang  menurut kehendak Allah  SWT  secara  ekonomis  digunakan  dengan cara  yang  sebaik-baiknya  untuk  kesejahteraan seluruh  umat  manusia.  Dia  adalah  pencipta, pengatur  dan  pemilik  seluruh  alam  semesta  ini. Pernyataan  ini  disebutkan  dalam  firman-Nya surah al-Ma’idah ayat 120:
Artinya  :  “ Kepunyaan  Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. ”
Selain itu, Allah SWT juga mengatur hak milik  ( istikhlaf )  tersebut  dan  memberdayakan manusia  untuk    memberikan  izin  kepemilikan kepada  orang-orang  tertentu  yang  benar-benar asli. Allah SWT berfirman:
Artinya : “ dan berikanlah kepada mereka sebagian  dari  harta  Allah  yang  dikaruniakan- Nya kepadamu ” (QS. An-Nur: 33)
Manusia  adalah  pihak  yang  diberi wewenang  oleh  Allah  SWT  untuk  memiliki dan menggunakan harta tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:
Artinya  :  “ Berimanlah  kamu    kepada Allah  dan  Rasul-Nya  dan  nafkahkanlah sebagian  dari  hartamu  yang  Allah  telah menjadikan  kamu  menguasainya ”  (QS.  Al- Hadid : 7)
Orang  yang  memperoleh  properti  pada dasarnya  hanya  menerima  titipan  yang dibagikan  dan  digunakan  atas  kehendak pemiliknya sebagai perintah untuk pengembangan  dan  penggunaan  properti. “Pertama”  katanya  adalah  orang-orang  yang diberi  wewenang  untuk  menggunakan  aset- aset  ini  dengan  cara  yang  sah,  secara proporsional  sebagai  milik  pribadi,  kolektif, dan nasional, tergantung pada kepentingan dan urgensinya.  Tetapi  tidak  berlebihan  untuk mengatakannya.  Karena  sejak  awal,  Allah SWT telah menyatakan bahwa kekayaan yang telah  dia  berikan  adalah  untuk  manusia  di bumi  untuk  mewujudkan  kepentingannya. Firman  Allah  SWT  dalam  surah  al-Baqarah ayat 29:
Artinya : “ Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi ” Sistem ekonomi Islam mengakui kepemilikan  individu  dan  publik  pada  saat yang  sama,  dan  setiap  properti  memiliki keberadaannya  sendiri,  dan  tidak  ada  yang lebih  baik  dari  properti  lainnya.  Akan  tetapi, hak  milik  pada  hakikatnya  bersifat  ilahi  dan oleh  karena  itu  harus  digunakan  secara bertanggung  jawab,  sehingga  baik  milik pribadi maupun milik umum harus digunakan untuk  kepentingan  umum.  Semua  individu memiliki hak untuk mengembangkan properti mereka dengan cara yang dibenarkan di bawah Syariah  Islam.  Islam  melarang  pengikutnya menjadi malas karena sifat-sifat ini membuat mereka miskin, tetapi Islam juga membenarkan  menjadi  kaya  hanya  dengan uang tanpa melakukan bisnis tertentu. Dalam hal  harta,  individu,  masyarakat,  dan  negara sebagai  pelaku  ekonomi  memiliki  hak  milik sendiri  yang  ditentukan  berdasarkan  syariah. Konsep  properti  dijelaskan  dengan  sangat jelas    oleh  Hizbut  Tahrir  dalam  bukunya tentang sistem ekonomi Islam [14].
Islam  mencakup  seperangkat  prinsip dan  ajaran  yang  membimbing  dan  mengatur hubungan  antara  Islam  dan  Tuhan  dan masyarakat. Dalam hal ini, Islam bukan hanya pengabdian  kepada  Tuhan,  tetapi  juga merupakan pedoman perilaku  yang  mengatur dan  mengatur  umat  manusia  baik  dalam
kehidupan spiritual maupun material. Menurut Islam,  Allah  SWT  adalah  pemilik  asli  dari segala macam kekayaan, sebagaimana semua pencipta,  pengatur  dan  pemilik  alam  semesta ini. "Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi  dan  apa  yang  diantara  keduanya.  Dia menciptakan  apa  yang  dikehendakiNya.  Dan Allah  Maha  Kuasa  atas  segala  sesuatu". Manusia adalah pihak yang diberi wewenang oleh  Allah  SWT  untuk  memiliki  dan menggunakan harta tersebut.
"Berimanlah  kamu  kepada  Allah  dan RasulNya  dan  nafkahkanlah  sebagian  dari hartamu  yang  Allah  telah  menjadikan  kamu menguasainya...".  Mereka  yang    beruntung memperoleh  harta  itu  pada  dasarnya  hanya menerima  titipan  sebagai  titipan,  yang dibagikan  menurut  kehendak  pemilik  yang sebenarnya (Allah SWT) baik untuk pengembangan maupun penggunaan harta itu. Sejak  awal,  Allah  telah  menetapkan  bahwa harta benda harus digunakan untuk kepentingan  umum.  Tidak  berlebihan  jika dikatakan  bahwa  masyarakat  “perkenalan” diberi  hak  untuk  menggunakan  harta    secara keseluruhan, dan Allah memberikan sebagian kepada individu (dan lembaga) yang berusaha memperolehnya  sesuai  dengan  kebutuhan masing-masing.
Oleh karena itu, kepemilikan atas harta seseorang  hanya  dapat  dianggap  sah  dengan izin  kepemilikan  dari  Allah  SWT.  Artinya pemilikan  dan  penggunaan  harta  itu  harus berdasarkan  ketentuan  syara,  yang  termaktub dalam al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' sahabat dan al-Qiyas. Sebagai  sistem lain, ekonomi Islam, melalui  ketentuan  hukumnya,  menjelaskan segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan mekanisme  perolehan  properti,  tata  cara pengelolaan dan pengembangan properti, dan distribusi kekayaan ini di antara orang-orang.
Hukum-hukum kepemilikan atau hal-hal yang  bisa  membuat  kita  berkuasa  atas  barang milik orang lain, di antaranya [15]:
a. Aqad,  yaitu  hak  untuk  menguasai suatu  barang  diberikan  kepada  kami (pihak kedua) ketika kami menandatangani kontrak dengan orang  yang  memiliki  hak  untuk
membuang  barang  tersebut  (pihak pertama) dan pihak pertama menyetujuinya.  Seperti  contoh:  aqad jual beli.
b. Penggantian,  yaitu  suatu  bentuk nadzar atau  ucapan yang dilontarkan pemilik  barang  (pihak  pertama) kepada  penerima  barang  (pihak kedua).  Misalnya,  kita  memberikan sesuatu kepada orang yang kita cintai.
c. Pengertian  ini  diturunkan  dari  apa yang  dimiliki  seseorang  dan  hampir sama dengan pengertian  kedua, yaitu sumpah  dari    pemilik  barang  (pihak pertama)  kepada  penerima  barang (pihak  kedua).  yang  mempunyai  hak atas  barang  dari  pihak  pertama. Contoh  :  seorang  ayah  memberikan harta warisnya kepada anak-anaknya.

## Distribusi  Kekayaan  Diantara  Manusia
( Al-Tawzi' Al-Tharwah Bayna Al-Nas )
Dari sudut pandang Islam, merupakan persyaratan  bahwa  setiap  orang  memiliki kemampuan  dan  keterampilan  yang  berbeda. Namun,  perbedaan  tersebut  tidak  dibenarkan sebagai alat untuk mengeksploitasi kelompok lain. Dalam hal ini, keberadaan ekonomi Islam bertujuan  untuk  membangun  mekanisme distribusi kekayaan yang adil dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam secara  tegas  melarang  praktik  penimbunan dan  monopoli  sumber  daya  alam  secara berkelompok [16].
Dalam  hal  ini,  ekonomi  Islam menawarkan  konsep  distribusi  kekayaan, antara lain dengan menciptakan keseimbangan  ekonomi  dalam  masyarakat. Keseimbangan  ekonomi  hanya  akan  dapat terwujud  jika  kekayaan  tidak  berputar  di sekelompok  masyarakat.  Oleh  karena  itu, dalam  rangka  menciptakan  keseimbangan ekonomi,  Islam  memerintahkan  sirkulasi kekayaan  haruslah  merata  tidak  boleh  hanya berputar di sekelompok kecil masyarakat saja. Sistem  ekonomi  Islam,  melarang  individu mengumpulkan  harta  secara  berlebihan. Sebab,  dengan  adanya  pengumpulan  harta
secara  berlebihan  berakibat  pada  mandegnya roda perekonomian. Oleh karena itu, penimbunan merupakan prilaku yang dilarang dalam ajaran Islam.
Hal  ini  ditegaskan  oleh  Allah  SWT dalam  al-Qur’an  Surah  at-Taubah:  34  yang artinya  “ dan  orang-orang  yang  menimbun emas  dan  perak  dan  tidak  menafkahkannya pada jalan Allah, beritakanlah kepada mereka bahwa  mereka  akan  mendapat  siksaan  yang pedih ”.
Di  sisi  lain,  untuk  mencegah  praktik monopoli, ekonomi Islam memberikan otoritas yang kompeten, dalam hal ini prioritas yang  harus  diambil  pemerintah.  Langkah- langkah tersebut meliputi [17]:
1. Zakat sebagai mekanisme pendistribusian  kekayaan  dari  si  kaya kepada si miskin.
2. Negara  harus  mengawasi  dan  mengatur pemerataan sumber daya alam.
3. Aset  masyarakat  harus  dikelola  oleh negara untuk mengoptimalkan hasil yang maksimal.
4. Pelayanan  publik  yang  menguntungkan seperti  kereta  api,  pos,  telegram,  listrik, air  dan  gas  harus  dikelola  oleh  negara untuk  memastikan  pengelolaan  yang efisien dan hasil terbaik.
5. Pelayanan publik yang tidak menguntungkan  seperti  jalan  raya,  air mancur  umum  dan  tempat  parkir    harus disubsidi oleh negara.
Sementara  itu,  para  ahli  lain  juga berpendapat  bahwa  tujuan  ekonomi  Islam tidak lain adalah untuk mendorong tercapainya  kemakmuran  dan  kesuksesan  di dunia dan akhirat. Hal ini  diungkapkan oleh Amin Aktar, yang menyatakan bahwa "tujuan ekonomi  Islam  hanya  dapat  dipahami  dalam konteks  pandangan  dunia  Islam  secara keseluruhan." Oleh karena itu,  ekonomi Islam pada  hakikatnya  adalah  suatu  sistem  yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kedermawanan, kemanfaatan dan keutamaan, serta  kemakmuran.
Konsep keadilan dalam Islam mencakup  tiga  aspek  utama:  keadilan  dalam
Jurnal EK&BI, Volume 5, Nomor 1 Juni 2022                                                                                                                       ISSN: 2620-7443 DOI 10.37600/ekbi.v5i1.452
produksi  ( al-intaj ),  keadilan  dalam  konsumsi ( al-istihlaq ), dan keadilan dalam distribusi ( al- Tauzi’ ).  Keadilan    produksi  didasarkan  pada pengakuan  hak  orang  untuk  mencari  nafkah sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan bakat alami mereka, tetapi tanpa mengorbankan  moralitas  atau  tatanan  sosial. Keadilan konsumen ditujukan untuk melarang semua  pengeluaran  yang  dapat  merugikan moral  dan  masyarakat,  termasuk  alkohol, perzinahan,  dan  semua    pengeluaran  yang dapat mencelakakan jiwa. Keadilan distributif, di sisi lain, didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai  distribusi    kekayaan  dan  faktor- faktor produksi yang adil.
Ada  beberapa  kebijaksanaan  yang didefinisikan  oleh  kepemilikan  menurut Islam, yaitu:
a. Menciptakan rasa damai dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Perlindungan yang baik atas hak-hak pribadi.
c. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap institusi publik.
d. Memunculkan kesadaran sosial semakin tinggi.

## 4. KESIMPULAN
Islam  mengakui  bahwa  sifat  manusia mencintai    dan  memiliki  kekayaan.  Harta  yang ada  di  tangan  manusia  tidak  lain  adalah  titipan dan  titipan  yang  dipenuhi  atas  permintaan pemiliknya.  Konsep  harta  dalam  Islam  begitu luas  sehingga  Islam  tidak  hanya  mengatur bagaimana  harta  itu    diperoleh  secara  sah, bagaimana  ia  dikembangkan  dan  digunakan, tetapi  juga    bagaimana  ia  digunakan  untuk kemaslahatan  umat.  Pemilik  mendistribusikan kekayaan  dan  kekayaan  untuk  memenuhi kebutuhan mereka.
Islam mengakui hak milik pribadi, milik umum,  dan  milik  negara.  Ketiga  jenis  aset tersebut diberdayakan sesuai  fungsinya masing- masing.  Pada  dasarnya  menjaga  keseimbangan kesejahteraan  pribadi,  masyarakat  dan  bangsa. Oleh karena itu, Islam secara lengkap menjelaskan    pengertian  hak  milik  yang  tidak dapat  dipisahkan  dari  Islam  sebagai  agama, begitu  pula  dengan  harta,  pembagian  harta,  dan
berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  harta,  dan manusia  mempunyai  cara  untuk  memperoleh harta.  batas.  Sesungguhnya  segala  sesuatu  yang ada  di  dunia  ini  adalah  titipan  atau  titipan  dari Allah  SWT  yang  dimaksudkan  agar  manusia dapat  menggunakannya  dengan  baik  untuk beribadah kepada Allah SWT.

## 5. REFERENCE
[1] BPS,  “Statistik  Kependudukan,”  2021. [Online]. Available: BPS.go.id.
[2] A.  J.  T,  “KONSEP  HARTA  DAN KEPEMILIKAN DALAM PRESPEKTIF ISLAM,” Cent.  Res.  Islam.  Econ.  Bus. , 2018.
[3] Sugiono,  “Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif  dan  R&K,”  in Alfabeta , Bandung: Alfabeta, 2012. [4] M. Zed, “Metode Penelitian Kepustakaan,” in Yayasan Obor Indonesia , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
[5] A.  ibn  U.  A.  al-H.  al-B.  Al-Daruquthny, “Sunan  al-Daruquthny,”  in Dar  al-
Ma’rifat , Juz III., Beirut: Dar al-Ma’rifat, 1966.
[6] S. bin A. Abu Daud, “Sunan Abi Daud,”
in Dar Al-Fikr , Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
[7] P.  Ambok,  “No  TitleKepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis (Konsep Tauhid  Dalam  Sistem  Islam),” J.  Kaji. Ekon.  Islam  Dan  Kemasyarakatan ,  vol.
IV, no. 2, pp. 1–19, 2011.
[8] M.  B.  H.  Anto,  “Pengantar  Ekonomi Mikro  Islami,”  in Ekonisia ,  Yokyakarta: Ekonisia, 2003.
[9] T.  An-Nabhani,  “Membangun  Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam,” in Risalah  Gusti ,  Surabaya:  Risalah  Gusti, 1996.
[10] N.  Haroen,  “Fiqh  Muamalah,”  in Gaya Media  Pratama ,  1st  ed.,  Gaya  Media Pratama, 2000.
[11] T. Redaksi, “Ensiklopedi Hukum Islam,” in PT.  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve ,  Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
[12] F. Badroen, “Etika Bisnis Dalam Islam,” in Kencana  Prenada  Media  Group ,  II.,
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,
2006.
[13] G.  A.  Mas’adi,  “Fiqh  Muamalah Konteskstual,”  in PT.Raja  Grafindo Persada ,  1st  ed.,  Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada, p. 2002.
[14] T. An-Nabhani, “Sistem Ekonomi Islam,” in Hizbut  Tahrir  Indonesia ,  Jakarta:
Hizbut Tahrir Indonesia, 2010.
[15] Yusdani,  “Sumber  Hak  Milik  Dalam Perspektif  Hukum  Islam,” J.  Fak.  Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta , 2003.
[16] Al-Badri,  “Bentuk  Distribusi  Harta,”  in Pustaka  Setia ,  Bandung:  Pustaka  Setia,
1992.
[17] M.  A.  M.  Affar,  “Al-Takhtith  Wa  Al- Tanmiyah  fi  Al-Islam,”  in Dar  al-bayan al-Arabi ,  Jeddah:  Dar  al-bayan  al-Arabi, 1985.