## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG DESA
Nurul Muammar 1 , Ade Darmawan Basri 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar muammar0624@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini berjudul Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  (Studi  Kasus  Desa  Bontosunggu  Kecamatan  Bontoharu  Kabupaten Kepulauan  Selayar)  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  apa  alasan  pemberhentian  serta  bagaimana  pelaksanaan pemberhentian  kepala  desa  di  desa  Bontosunggu  Kecamatan  Bontoharu  Kabupaten  Kepulauan  Selayar.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  Yuridis-Empiris  dengan  kata  lain  adalah  penelitian  hukum sosiologis  dan  dapat  pula  disebut  dengan  penelitian  lapangan,  yang  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Yang menjadi alasan  seringnya  terjadi  Pemberhentian  Kepala  Desa  di  Desa  Bontosunggu  Kecamatan  Bontoharu  Kabupaten Kepulauan  Selayar  adalah  yang  pertama  meninggal  dunia.  Dikarenakan  kematian  yang  datang  tanpa  bisa diduga-duga  membuat  salah  satu  faktor  kekosongan  jabatan  dalam  pemerintahan  desa  yang  berakhir  pada pemberhentian dan mengangkat penjabat kepala desa yang baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan yang kedua  adalah  penyalagunaan  dana  desa,  yang  dimana  melihat  anggaran  desa  yang  cukup  banyak  membuat beberapa  orang  tergiur  untuk  memanfaatkan  setiap  anggaran  yang  masuk  ke  desa  untuk  kepentingan  dan keungtungan  pribadi  yang  dapat  berdampak  negatif  terhadap  keuangan  negara  terutama  desa.  Dan  untuk mencapai  efektivitas  suatu  Undang-Undang  tentu  memerlukan  kesadaran  dari  pihak-pihak  yang  akan menjalankan setiap peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti misalnya dalam hal  pemberhentian kepala desa  yang  tentunya  tidak  dapat  di  berhentikan  secara  arogan,  akan  tetapi  telah  di  atur  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  beberapa  peraturan  lainnya  seperti  peraturan  daerah,  peraturan  menteri  dalam  negeri dan  peraturan-peraturan  lainnya.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  telah  di  jelaskan  tata  cara pemberhentian  kepala  desa  mulai  dari  pelaporan  sampai  dengan  pemeriksaan  terhadap  kepala  desa  yang bersangkutan sebelum di putuskan untuk diberhentikan.

## Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan, Pemberhentian

## Abstract
This  study  is  entitled  Effectiveness  of  Village  Head  Dismissal  According  to  Law  Number  6  of  2014 concerning Villages (Case Study of Bontosunggu Village, Bontoharu District, Selayar Islands Regency) which aims  to  determine  the  reasons  for  dismissing  and  how  to  implement  the  dismissal  of  the  village  head  in Bontosunggu  Village,  Bontoharu  District,  Selayar  Islands  Regency.  The  type  of  research  used  is  juridical- empirical  research,  in  other  words,  sociological  legal  research  and  can  also  be  called  field  research,  which examines  applicable  legal  provisions  and  what  happens  in  reality  in  society.  The  results  of  this  study  indicate that,  the  reason  for  the  frequent  dismissal  of  the  Village  Head  in  Bontosunggu  Village,  Bontoharu  District, Selayar Islands Regency is the first to die. Because the deaths that came unexpectedly made one factor into the vacant  position  in the village government which ended in  dismissing  and appointing  a new village head to fill the  void.  And  the  second  is  the  misuse  of  village  funds,  which  sees  the  village  budget  which  is  quite  a  lot  to make some people tempted to use every budget that goes to the village for personal interests and benefits which can have a negative impact on state finances, especially villages. And to achieve the effectiveness of a law, of course, requires awareness of the parties who will carry out each of these statutory regulations. For example, in the case of dismissing the village head, which of course cannot be stopped arrogantly, but has been regulated in statutory regulations and several other regulations such as regional regulations, domestic ministerial regulations and  other  regulations.  In  the  statutory  regulations,  the  procedure  for  dismissing  the  village  head  has  been explained, starting from reporting to examining the village head concerned before it is decided to be dismissed.
Keywords: Effectiveness, Implementation, Termination

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara kesatuan yang di mana tidak akan ada suatu daerah atau wilayah di  dalam  lingkungannya  yang  berbentuk  negara  pula.  Akan  tetapi,  wilayah-wilayah  di indinesia di bagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi tersebut dibagi lagi  menjadi  daerah-daerah  yang  lebih  kecil.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  diatur  oleh dasar  negaranya  bahwa  indonesia  adalah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas beberapa  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  Kabupaten  dan  Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. 1
Daerah-daerah  yang  telah  dibagi  itu  bersifat  otonom  dan  administratif,  sesuai  dengan yang  telah  diatur  oleh  undang-undang  yang  selanjutnya  di  sebut  Pemerintahan  Daerah. Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintah  oleh  pemerintahan  daerah dari  DPRD  menurut  asas  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945. 2
Setiap daerah yang berada dalam lingkup wilayah indonesia di berikan wewenang untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  selanjutnya  disebut  otonomi  daerah. 3 Yang  dimana  daerah-daerah  tersebut  disebut  juga  dengan  daerah  otonom,  yang  dimana daerah otonom adalah kesatuan mayarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indinesia. 4 Tujuan diberikannya wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah  daerah  adalah  untuk  melancarkan  pokok-pokok  penyelenggaraan  pemerintahan pusat  di  daerah  sehingga  dapat  mencapai  efektivitas  dan  efesiensi  dalam  melakukan pelayanan  terhadap  masyarakat  serta  dapat  meningkatkan  daya  saing  antar  daerah  dalam proses  pertumbuhan.  Tujuan  lain  pemberian  otonomi  kepada  daerah  berorientasi  kepada pebangunan,  yaitu  pembangunan  dalam  arti  luas,yang  meliputi  segala  segi  kehidupan  dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih mengarah kepada kewajiban daripada hak.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  daerah  berkewajiban  melancarkan  segala  jalan  menuju
1 Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
2 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
4 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
pembangunan dengan sunguh-sungguh dan dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai sarana untuk  terwujudnya  cita-cita  bangsa,  yaitu  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  baik  materil maupun spiritual.
Daerah  otonom  di  berikan  wewenang  serta  berhak  mengatur  dan  mengurus  wilayahnya sendiri  sesuai  dengan  asas  desentralisasi,  asas  dekonsentrasi,  dan  asas  tugas  pembantuan, yang  dimana  ketiganya  merupakan  prinsip  dasar  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah berdasarkan  otonomi  daerah.  Asas  desentralisasi adalah asas  yang menyatakan  peneyerahan sejumlah  urusan  pemerintahan  dari  Pemerintah  Pusat  atau  dari  pemerintah  daerah  tingkat yang  lebih  tinggi  kepada  pemerintah  daerah  tingkat  yang  lebih  rendah  sehingga  menjadi urusan  rumah  tangga  daerah  itu.  Asas  dekonsentrasi  adalah  asas  yang  menyatakan pelimpahan  wewenang  dari  Pemerintah  Pusat  atau  kepala  wilayah  atau  kepala  instansi vertikal  tingkat  yang  lebih  tinggi  kepada  pejabat-pejabat  daerah.  Asas  tugas  pembantuan adalah  asas  yang  menyatakan  tugas  turut  serta  dalam  pelaksanaan  urusan  pemerintah  yang ditugaskan  kepada  pemerintah  daerah  dengan  kewajiban  mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. 5
Setiap daerah di pimpin oleh kepala daerah yang mempunyai dua fungsi yaitu: Sebagai kepala  daerah  otonom  yang  memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  Sebagai kepala  wilayah  yang  memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  umum  yang  mejadi  tugas Pemerintahan  Pusat.  Oleh  karena  itu,  menurut  hierarki  seorang  kepala  daerah bertanggungjawab  kepada  Presiden  melalui  Menteri  Dalam  Negeri.  Hal  ini  telah  sesuai dengan Bab III, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut  Undang-Undang  Dasar.  Maka  hal  ini  berarti Presiden/Mandaris  MPR  adalah  penanggungjawab  tertinggi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
Apabila  di  tinjau  dari  dari  segi  ketatalaksanaan,  maka  sangatlah  tepat  apabila  kepala daerah ini hanya mengenal satu garis pertanggungjawaban. Maka, dengan demikian seorang kepala  daerah  tidak  bertanggungjawab  kepada  DPRD.  Meskipun  demikian,  kepala  daerah berkewajiban memberikan keterangan bertanggungjawaban tentang pelaksanaan Pemerintahan  Daerah  yang  dipimpinnya  kepada  DPRD,  sebagai  salah  satu  unsur Pemerintahan Daerah agar selalu dapat mengikuti serta mengawasi jalannya pemerintahan di suatu daerah.
5 C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3-4
Melihat  dari  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  kepala  daerah  bertanggung  jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Kepala Daerah  dan  Menteri  Dalam  Negeri  mempunyai  kedudukan  yang  sama  yaitu  sebagai pembantu  Presiden.  Hanya  saja,  Menteri  Dalam  Negeri  adalah  pembantu  Presiden  pada tingkat  pusat,  sedangkan  Kepala  Daerah  adalah  pembantu  Presiden  pada  tingkat  Daerah. Menteri  Dalam  Negeri  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden,  sedangkan  Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
Berkaitan  dengan  pengangkatan  dan  pemilihan  Kepala  Daerah  tentunya  harus dipertimbangkan  dengan  sungguh-sungguh  agara  dapat  memenuhi  syarat-syarat  kedua fungsinya sesuai dengan yang tertera di atas. Sebagai kepala daerah otonom, seorang kepala daerah  harus  mendapat  dukungan  dari  rakyat  dimana  ia  akan  memimpin.  Sebagai  seorang kepala  kepala  pemerintahan  di  tingkat  daerah,  ia  juga  harus  mempunyai  kecapakan  dalam bidang pemerintahan dan dapat di percaya sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Seperti  yang  dikemukakan  sebelumnya,  tujuan  pembentukan  daerah  otonom  adalah untuk  pemberdayaan  masyarakat  daerah,  peningkatan  kesejahteraan  rakyat,  dan  dapat memanfaatkan  potensi  sumber-sumber  pendapatan  secara  efisien  dan  efektif  sehingga membuka  peluang  untuk  memajukan  daerahnya,  serta  dapat  meningkatkan  kemampuan kinerja  perangkat  daerahnya.  Maka  untuk  mewujudkan  masyarkat  yang  adil,  sejahterah  dan demokratis  maka  di  buatlah  Undang-Undang  yang  membahas  tentang  pemerintahan  daerah dengan  tujuan  mengefektivitaskan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.    maka  dari  itu lahirlah Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian di persempit  lagi  dengan  adanya  PERDA  (Peraturan  Daerah)  di  setiap  daerah  sesuai  dengan kebutuhan daerahnya masing-masing, yang didalamnya membahas tentang segala aspek yang harus  dilaksanakan  pemerintah  daerah  demi  tercapainya  efektivitas  dan  efesiansi  dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah tentang desa yang dimana dalam pemerintahan kabupaten/kota di bentuk  pemerintahan  desa  sebagai  daerah  otonomi  terendah  dalam  susunan  Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinthan Daerah,  maka  daerah  membuka  ruang  politik  agar  masyarakat  dapat  berpartisipasi  aktif dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  baik  pada  tingkat  nasional,  regional,  daerah  maupun pada  tingkat  pemerinthan  desa.  Pemerintahan  desa  merupakan  sub  sistem  dari penyelenggaraan  pemerinthan,  sehingga  desa  telah  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur
dan  mengurusi  kepentingan  masyarakatnya.  Kepala  desa  bertanggungjawab  kepada  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  serta  menyampaikan  segala  bentuk  laporan  tugas  kepada Bupati/Walikota.
Stabilitas  pemerintahan  tidak  lepas  dari  peran  pemerintahan  desa  karena  desa mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat negara. Desa adalah merupakan  satu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwenang mengatur dan mengurusi urursan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. 6 Desa merupakan candela negara  terbentuknya  negara  Menurut  Aristoteles  suatu  persekutuan  yang mempunyai  tujuan bersama  untuk  dapat  berkembang,  karena  negara  merupakan  penggabungan  antara  keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa. Sehingga desa juga mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat Negara 7 .Desa merupakan bentuk pemerintahan terendah dalam susunan pemerintahan dalam lingkup  Kabupaten  yang  dijalankan  secara  bersama-sama  oleh  pemerintah  desa  dan  badan permusyawaratan  desa  serta  perangkat-perangkat  desa  yang  lain  sebagai  perwujudan demokrasi.  Pemerintah  desa  dapat  melakukan  kerja  sama  dengan  desa  lain  dalam  hal pembanguna  yang  diatur  oleh  keputusan  bersama  oleh  desa-desa  yang  bersangkutan  yang dilaporkan  kepada  camat  sebagai  kepala  pemerintahan  diwilayah  kecamatan.  Sama  halnya ketika  pemerintah  kabupaten/kota  yang  ingin  melakukan  pembangunan  di  desa  tentunya harus  mengikutsertakan  pemerintahan  desa  dengan  memperhatikan  kepentingan  masyarakat desa;kewenangan  desa;kelancaran  pelaksanaan  investasi;kelestarian  lingkungan  hidup  serta kepentingan umum sesuai yang diatur dalam perda.
Dalam  menjalankan  pemerintahan,  sebuah  desa  tentunya  haruslah  memiliki  pemimpin yang  di  sebut  kepala  desa.  Kepala  desa  merupakan  figur  pemimpin  desa  dimana  seorang kepala  desa  tentunya  mempunyai  peranan  penting  dan  sangat  besar  dalam  memimpin penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  membina  kehidupan  masyarakat  desa,  memelihara ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  desa,  mendamaikan  perselisihan  yang  terjadi  antara
6 Richa Rahmatin,” Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa ( Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)”. Jurnal Hukum, Februari 2015, hal. 3
7 Richa Rahmatin,” Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa ( Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)”. Jurnal Hukum, Februari 2015, hal. 4
masyarakat  desa,  serta  membina  perekonomian  dea  agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan dan  kemajuan  desa  yang  di  pimpinnya.  Kepala  desa  dalam  memimpin  tentunya  sangat menetukan  keberhasilan  desa  dalam  mencapai tujuan  yang  ingin  di  capai  atau  yang  di  cita- citakan. Oleh karena itu pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa memiliki peranan dan pengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kepala desa yang di pilih langsung oleh peduduk desa serta memenuhi syarat  menjadi  kepala  desa  yang  tentunya  telah  diatur  dalam  perda  tentang  tata  cara pemilihan  kepala  desa.  Kepala  desa  yang  telah  memenuhi  syarat  tentunya  harus  melewati beberapa  tahap  yaitu  pencalonan,  pemungutan  suara,  dan  penetapan  sebelum  kemudian dilantik  oleh  Bupati/WaliKota  dan  mengucapkan  sumpah  serta  janji  sebelum  memegang jabatan  sebagai  kepala  desa  selama  6  tahun  lamanya.  Seorang  kepala  desa  dalam menjalankan  pemerintahan  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No  6  Tahun  2014  Tentang Desa  yang  berpedoman  pada  Undang-Undang  No.32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah,  yang  dimana  kepala  desa  bertugas  menyelenggarakan  pemerintahan  desa, melaksanakan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat desa. 8
Seorang  kepala  desa  bertanggungjawab  atas  kelancaran  penyelenggaraan  dalam  rumah tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintahan desa. Salah satu tugas dan kewajiban  kepala  desa  yang  telah  di  atur  dalam  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  adalah membina  dan  meningkatkan  perekonomian  desa  serta  mengintegrasikan  agar  mencapai perekonomian  skala  produktif  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  masyarakat  desa; mengembangkan  sumber  pendapatan;  serta  mengelola  keungan  dan  aset  desa. 9 Desa merupakan  daerah  otonom  terendah  dalam  susuna  pemerintahan  yang  sudah  sepatutnya menerima anggaran yang besar untuk kemakmuran dan pemerataan pembangunan di tingkat desa. Besarnya anggaran yang masuk ke desa membuat aparatur desa kian memanfaatkan hal tersebut  untuk  menggunakan  dana  tersebut  kedalam  kepentingan  pribadi  masing-masing. Penyalagunaan  Alokasi  Dana  Desa  kian  marak  terjadi,  tidak  sesuainya  Alokasi  Dana  Desa dengan  Rencana  Anggran  Biaya  semakin  memperkuat  bahwa  adanya  dana  desa  yang diselewengkan  oleh  perangkat  desa,  sehingga  perangkat  desa  diduga  menyalagunakan wewenang atau diduga melakukan korupsi atas tugasnya dalam mengelola keungan desa.
8 Pasal 26 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
9 Pasal 26 angka 2-3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Keuangan  Desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban  Desa. 10 Salah  satu  seumber  pendapatan  desa  adalah  alokasi  dana  desa  yang merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, yang dimana paling sedikit 10% dari  dana  perimbangan  yang  diterima  oleh  kabupaten  dan  kota.  Pada  hakikatnya,  dalam menjalankan tugasnya, dilarang menyalagunakan wewenangnya. Bagi yang melanggar kepala desa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif. Dalam hal sanksi administratif tidak  terlaksana,  maka  dapat  dilakukan  pemberhentian  sementara  yang  di  lanjutkan  dengan pemberhentian.
Berkaitan dengan penyalagunaan keungan desa, perbuatan  tersebut dapat dikategorikan korupsi,  karena  hal  tersebut  adalah  penyalagunaan  wewenang  yang  berakibat  merugikan keungan  negara.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang  telah  di  ubah  oleh Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidaa  Korupsi, berbunyi “ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri senriri atau orang lain atau suatu  korporasi,  menyalagunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keungan  negara,  dipidana  dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp1 milyar”. 11
Untuk  menghindari  terjadinya  penyalagunaan  wewenang  serta  penyalagunaan anggararan  desa,  pemerintah  telah  mengeluarkan  peraturan-pertauran  yang  telah  mengatur segala  kewenangan  serta  larangan  yang  harus  dilakukan  dan  tidak  boleh  di  lakukan  oleh kepala  desa  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  Yang  berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah. akan tetapi beberapa peraturan tersebut baik yang diterbitkan di tingkat provinsi  sampai  ke  tingkat  desa,  tidak  dapat  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  di masyarakat,  terkhusus  di  tingkat  desa  yang  masih  memiliki  adat  yang  kental.  Sehingga masalah  tentang  pemberhentian  kepala  desa  atas  pelanggarannya  terhadap  penyalagunaan wewenang masih sering terjadi dan tidak mendapat hukuman yang setimpal atas pelanggaran yang dilakukannya. Akibatnya hal yang serupa pun masih sering terjadi walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan akan hal yang terkait.
10 Pasal 71 Angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
11 Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Permasalahan pemberhentian kepala desa ini tentunya berdampak pada penyelenggaraann  pemerintahan  desa  serta  pembangunan  desa.  Setelah  kepala  desa  yang telah  resmi  diberhentikan,    maka  bupati  menunjuk  PJ  kepala  desa  sementara  untuk melanjutkan  visi  misi  kepala  desa  lama  yang    telah  tertuang  dalam  Rencana  pembangunan jangka  Menengah (  RPJMDes ) yang dimana visi misi kepala desa yang lama dengan kepala desa yang baru belum tentu sama atau bisa jadi berbeda. Di sisi lain, kepala desa baru yang telah di tunjuk oleh bupati belum tentu menjadi pilihan masyarakaat pula.
Pemerintah  daerah  dalam  memberhentikan  kepala  desa  pun  tidak  serta  merta  di berhentikan  begitu  saja.  Terdapat  tata  cara  serta  mekanisme  pemberhentian  kepala  desa sebelum  kepala  desa  tersebut  di  berhentikan.  Sebagaimana  telah  di  atur  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  66  Tahun  2017  atas  Perubahan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  82  Tahun  2015  Tentang  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa  dan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  tata  Cara Pemilihan  Dan  Pemberhentian  Kepala  Desa,  serta  Peraturan  Perundang-Undangan  lainnya seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Berdasarkkan  uraian  di  atas,  terkhusus  di  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  sepulu  tahun terakhir    (2010-2010)  sering  terjadi  pemberhentian  kepala  desa  yang  tentunya  memiliki dampak  negatif  bagi  penyelengaraan  pemerintahan  serta  kehidupan  sosial  dan  budaya masyaraakat  desa,terkhusus    dalam  sistem  pemerintahaan  desa.  Salah  satu  dampak  negatif yang terjadi dari pemberhentian kepala desa ini ialah dalam segi pemerintahan ialah adanya kekosongan jabatan sehingga terhambatnya pembangunan desa. Maka,  dalam hal ini penulis berupaya  menganaalisis  apakah  dengan  adanya    Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  ini mampu mengakomodir konflik-konflik yang terjadi akibat pemberhentian  kepala desa.
Olehnya  itu  apa  yang  telah  diuraikan  diatas,  penulis  tertarik  untuk  menganalisis  lebih dalam  terkait  efektifitas  pelaksanaan  pemberhentian  kepala  desa  menurut  undang-undang nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  di  desa  Bontosunggu  kecamatan  Bontoharu  kabupaten Kepulauan Selayar.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  literature  review  dimana  mengambil  dan memeriksa  semua  literatur,  speerti  jurnal,  buku,  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian mengambil kesimpulan dari literatur yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

## 1. Kondisi Geografis
Secara goegrafis Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu kabupaten yang berada di sulawesi selatan yang bergugus kepulauan. Dengan seluruh wilayah terpisah dengan  daratan  sulawesi,  Kebupaten  Kepulauan  Selayar  memiliki  gari  pantai  kurang lebih 670 Km.
Jumlah pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar sekitar 130 buah, dari jumlah  tersebut  ada  sekitar  33  buah  pulau  yang  berpenghuni  dan  sisanya  tidak berpenghuni.  Daerah  Kabupaten  kepuluan  Selayar  berada  pada  ketinggian  di  atas permukaan  laut  antara  0  –  500  m.  Tingkat  ketinggian  daratan  di  daerah  Kabupaten Kepulauan  Selayar  ini  di  didominasi  oleh  dataran  yanh  rendah  dengan  ketinggian antara  0  –  25  m  di  atas  permukaan  laut.  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  berada  pada titik koordinat : 5 o 42’ – 7 o 35’ Lintang Selatan dan 120 o 15’ – 122 o 30’ Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut 12 :
a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Bulukumba;
b. Sebelah timur berbatasan dengan laut Flores;
c. Sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores dan Selat Makassar;
d. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Secara  administrasi  wilayah  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  terbagi  menjadi  11 (sebelas) kecamatan dengan perincian 6 (enam) Kecamatan di wilayah Daratan Pulau Selayar  dan  5  (lima)  Kecamatan  yang  berada  di  wilayah  Kepualauan.  Dari  11 (sebelas)  kecamatan  tersebut  kemudian  di  bagi  menjadi  73  wilayah  desa/kelurahan dimana  pusat  pemerintahan  berada  di  kota  Benteng,  Kecamatan  Benteng  dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Bontoharu sebagai kecamatan tempat peneliti melakukan  penelitian.  Dengan  perincian  berada  di  desa  Bontosunggu  Kecamatan Bontoharu, dengan jarak dari pusat kota kurang lebih 5 (lima) kilo.

## 2. Luas Wilayah
Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki luas wilayah 10.503,69 Km 2 yang terdiri dari  luas  wilayah  laut  kurang  lebih  9.146,66  Km 2 (87,08%)  sedangkan  luas  wilayah daratannya sekitar 1.357,03 Km 2 (12,92%). Dengan perincian sebagai berikut :
12 Badan Pusat Statistik, Selayar Dalam Angka (Selayar:BPS,2018), h.6
Tabel 1.
Luas  Wilayah  dan  Persentase  Terhadap  Luas  Wilayah  Menurut  Kecamatan  di Kabupaten Kepulauan Selayar
No.  Kecamatan Luas (Km 2 ) Persentase(%) 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 Pasimarannu Pasilambena Pasimasunggu Takabonerate Pasimasunggu Timur Bontosikuyu Bontoharu Benteng Bontomanai Buki Bontomatene 195,33 114,88 131,8 49,3 67,14 248,22 128,12 24,63 136,42 68,14 193,05 14,39 8,47 9,71 3,63 4,95 18,29 9,44 1,81 10,05 5,02 14,23 Kabupaten Kepulauan Selayar 1357,03 100,00

## Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar 2018

## 3. Visi dan Misi
Kebupaten  Selayar  adalah  salah  satu  Kabupaten  yang  bergugus  kepulauan  yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Dearah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  Nomor  74,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1822). Yang  kemudian  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2008  berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar.
Melalui suatu konsensus di bentuk dan ditetapkanlah visi kabupaten, sesuatu yang akan  menjadi  suatu  pedoman  dalam  pengambilan  suatu  keputusan.  Serta  akan memberikan  suatu  inspirasi  serta  memberikan  tantangan  terhadap  prestasi  dimasa mendatang  yang  tentunya  dengan  tetap  memperhatikan  sistem  nilai  strategis  yang berfungsi sebagai titik temu stakeholder serta memungkinkan adanya fleksibilitas dan kreatifitas dalam pelaksanaan.
Adapun visi yang menjadi visi Kabupaten kepulauan Selayar dirumuskan sebagai berikut  : “  Terwujudnya  Masyarakat  Maritim  Yang  Sejahtera  Berbasis  Nilai Keagamaan Dan Budaya”. 13 Adapun rumusan misi untuk mewujudkannya adalah:
a. Mewujudkan  nilai  keagamaan  sebagai  sumber  insprirasi  dan  basis  nilai  nilai utama dalam pembangunan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
b. Mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih  dan  baik  melalui pendekatan aspiratif, partisipatif, dan transparan;
c. Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
d. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi swasta di sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata;
e. Mewujudkan  pengelolaan  potensi  sumber  daya  alam  sesuai  keunggulan komparatif dan kompetitif daerah;
f. Mewujudkan  peningkatan  produktifitas  dan  daya  saing  daerah  serta pertumbuhan  di  sektor  agrobisnis  dan  agromaritim  yang  berbasis  pada ekonomi kerakyatan;
g. Mewujudkan  pelestarian  tradisi  dan  kearifan  lokal  melalui  strategi kebudayaan.

## B. ALASAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Seorang pemimpin tentunya tidak boleh arogan ketika mendapat amanah dari masyarakat. Selain harus amanah, seorang pemimpin tidak boleh arogan dengan kekuasaan yang ia miliki. Seperti misalnya seorang Bupati/Walikota sebagai pemimpin pada tingkat Kabupaten/Kota ia harus bisa menghadirkan diri di tenga-tengah rakyatnya. Ketika seorang pemimpin jauh dari rakyatnya,  maka  ia  tidak  pernah  mengetahui  yang  sesungguhnya  akan  kebutuhan masyarakatnya dan kondisi wilayahnya serta perselisihan yang terjadi di wilayahnya.
Dalam hal pemberhentian pejebat pemerintahan yang berada di bawah pimpinannya pun seorang pemimpin tidak boleh membuat keputusan secara sepihk atau secara arogan. Seperti misalnya dalam hal pemberhentian kepala desa sebagai pejabat pemerintahan yang berada di bawah  pimpinan  Bupati/Walikota.  Seorang  Bupati/Walikota  tidak  bisa  secara  arogan  dalam melakukan  pemberhentian  kepala  desa,  harus  ada  alasan-alasan  yang  kuat  sehingga  seorang kepala  desa  dapat  di  berhentikan.  Terkait  dengan  pemberhentian  kepala  desa  telah  di  atur
13 https://kepulauanselayarkab.go.id/hal-visi-misi.html ( Diakses pada tanggal 7 Oktober pukul 13:11)
beberapa  alasan  pemberhentian  kepala  desa  dalam  Undang-Undang  dan  beberapa  peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, peraturan Darah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dalam  pemberhentian  Kepala  Desa  yang dikarenakan  meninggal  dunia,  permintaan  sendiri,  berakhir  jabatan,  dan  diberhentikan dimana  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  telah  menyebutkan Bupati/Walikota  berwenang  untuk  memberhentikan  kepala  desa  yang  melanggar  dan mengangkat  pegawai  negeri  sipil  dari  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  sebagai  pejabat Kepala  Desa  (PJ)  sebagai  penggangti  kekosongan  Kepala  Desa  sampai  terpilihnya  Kepala Desa Baru. 14
Berkaitan  dengan  pemberhentian  dan  pengangkatan  PJ  kepala  desa  di  atas  telah  diatur dalam Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 Pasal 40 sampai dengan 47 yang meliputi :
a. Kepala  desa  berhenti  karena  meninggal  dunia,  permintaan  sendiri,  atau  di berhentikan  karena  berakhir  masa  jabatannya,  tidak  dapat  melaksanakan  tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa, atau melanggar larangan. Pemberhentiannya di tetapkan  dengan  keputusan  Bupati/Walikota.ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pemberhentian kepala desa juga di atur dalam peraturan pemerintah.
b. Dalam  hal  sisa  masa  jabatan  kepala  desa  yang  di  berhentikan  tidak  lebih  dari  1 tahun, Bupati/Walikota mengangkat penjabat kepala desa dari PNS daerah, tetapi jika sisa jabatannya lebih dari satu tahun, Bupati/Walikota mengangkat penjabat (PJ)  kepala  desa  yang  menjbat  sampai  dengan  ditetapkannya  kepala  desa  antar waktu yang dipilih melalui musyawarah desa (Musdes). 15
Pertumbuhan desa yang selama ini semakin meningkat tentunya tidak jauh kemungkinan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sangat perlu diperhatikan, yang dimana dampak dari permasalahan- permasalahan tersebut akan di rasakan langsung oleh masyarakat desa  itu  sediri.  Salah  satu  permasalahan  yang  perlu  mendapat  perhatian  lebih  dari
14 Richa Rahmatin,” Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa ( Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)”. Jurnal Hukum, Februari 2015, hal. 5
15 R. Widodo Triputro, Regulasi Desa, Grup Penerbitan Cv Budi Utama, Yogyakarta, hal. 47-
pemerintahan daerah ialah mengenai pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban    setiap  akhir  tahun  dan  di  akhir  masa  jabatannya.  Sehingga  besar kemungkinan adanya penyalagunaan dana desa yang terjadi dalam sistem pemerintahan desa. Sehingga sering terjadi pemberhentian kepala desa yang mengakibatkan kekosongan jabatan dalam  pemerintahan  desa  yang  menjadi  penghambat  proses  pembanmgunan  desa  tersebut. Dari  hasil  penelitian  ada  2  (dua)  alasan  yang  menjadi  penyebab  seringnya  terjadi pemberhentian kepala desa di desa bontosunggu kecamatan bontoharu kabupaten kepulauan selayar terjadi.

## 1. Meninggal Dunia
Beberapa  alasan  yang  telah  di  atur  oleh  undang-undang  dan  peraturan-peraturan  yang berkaitan dengan pemberhentian kepala desa ialah meninggal dunia, permintaan sendiri dan atau  karena  diberhentikan.  Sebagaiamana  yang  telah  diatur  dalam  udang-undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu penyebabnya ialah karena meninggal dunia. Kepala desa yang  meninggal  dunia  akan  di  berehentikan  secara  terhormat  oleh  pemerintah  setempat melalui  putusan  Bupati/Walikota,  dan  pemerintah  daerah  menunjuk  PJ  kepala  desa  baru untuk mengisi kekosongan jabatan.
Berdasarkan  penelitian  penulis  terhadap  data  yang  di  dapatkan,  pemberhentian  kepala desa yang meninggal dunia telah termuat dalam Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 443/IX/  tahun  2010  tentang  Pemberhentian  dan  Pengangkatan  Pejabat  Kepala  Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, Yaitu :
a. Bahwa  sehubungan  dengan  meninggalnya  Kepala  Desa  Bontosunggu  pada  hari senin tanggal 23 Agustus 2010 maka perlu diberhentikan dari jabatannya.
b. Bahwa saudara rosmiati sebagai sekretaris desa bontosunggu di pandang cakap dan memenuhi  syarat  untuk  di  tunjuk  sebagai  Pejabat  Kepala  Desa  Bontosunggu Kecamatan Bontoharu.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Sehingga  setelah  memperhatikan  surat  keterangan  kematian  Nomor  012/  DLT/VIII/2010 tanggal  24  Agustus  2010  perihal  meninggalnya  Kepala  Desa  Bontosunggu  Kecamatan Bontoharu. Maka Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Memutuskan :
Menetapkan
KESATU
: Memberhentikan dengan hormat saudara Baso Daeng dari jabatannya sebagai Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu.
KEDUA : Menunjuk  saudara  Rosmiati  (  sekretaris  desa  Bontosunggu)  sebagai pejabat Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu.
KETIGA : Memerintahkan kepada Pejabat Kepala Desa sebagaimana di maksud diktum Kedua untuk melaksanakan tugas Kepala Desa serta tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT :  Segala  biaya  yang  timbul  sehubungan  ditetapkannya  keputusan  ini dibebani  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Bontosunggu
Kecamatan Bontoharu tahun Anggaran 2010. KELIMA : Pada  saat  keputusan  ini  Mulai  berlaku,  Maka  Keputusan  Bupati Kepulauan  Selayar  nomor  658/  VIII/  Tahun  2007  tentang pemberhentian kepala desa dan pejabat kepala desa serta pengesahan pengangkatan  kepala  desa  terpilih  Kebupaten  Kepulauan  selayar Masa  Bakti  2007-2013,  Lampiran  II  nomor  urut  4  atas  nama  Baso Daeng, di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.
KEENAM : Keputusan ini disampaiakan kepada masing-masing yang bersangkutan  untuk  diketahui  dan  dilaksanakan  dengan  penh tanggung jawab.
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan denga  ketentuan apabila  di  kemudian  hari  ternyata  terdapat  kekeliruan  di  dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaiamana mestinya.
Di  lihat  dari  Keputusan  Bupati  Kepulauan  Selayar  Nomor  443/IX/  tahun  2010  tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten  Kepulauan  Selayar  di  atas  bahwa  meninggal  dunia  merupakan  salah  satu  alasan pemeberhentian  kepala  desa,  sebagaimana  yang  telah  termuat  dalam  undang-undang  dan peraturan-peraturan  lainnya.  Sehingga  dalam  hal  pemberhentian  kepala  desa  dengan  alasan meninggal dunia di lihat dari putusan diatas harus melalui putusan Bupati/Walikota. Seorang kepala desa yang berhenti dengan alasan meninggal dunia harus pula di berhentikan dengan hormat melalui putuan Bupati/Walikota sebagaimana yang termuat dalam putusan di atas.  Di
samping  itu,  Bupati/Walikota  juga  mengangkat  PNS  daerah  untuk  menjadi  PJ  kepala  desa yang baru untuk mengisi kekosongan jabatan dan melanjutkan visi dan misi kepala desa yang lama.

## 2. Penyalagunaan Anggaran Desa
Alasan  kedua  yang  menjadi  penyebab  sering  terjadi  pemberhentian  kepala  desa  di  Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu kabupaten Kepulauan Selayar ialah mengenai Anggaran Desa.  Penyalagunaan  dana  desa  tentunya  harus  mendapat  perhatian  lebih  dari  pemerintah karena  dapat  merugikan  keungan  negara.  Sehingga  tidak  menutup  kemungkinan penyalagunaan  dana  desa  tersebut  menjadi  alasan  terbesar  terhadap  pemberhentian  kepala desa  yang  dapat  berujung  pada  sanksi  pidana.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  juga mengatur mengenai pemberhentian kepala desa terhadap kepala desa yang menjadi tersangka dalam  tindak  pidana,  yang  berbunyi;  Pemberhentian  sementara  dilakukan  oleh Bupati/Walikota  (dengan  Keputusan  Bupati/Walikota)  jika  kepala  desa  di  tetapkan  sebagai tersangka  tindak  pidana  dengan  ancaman  hukuman  penjara  paling  singkat  5  tahun,  tindak pidana  korupsi,  terorisme,  makar,  dan  atau  tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara.  Atas pemberhentian sementara tersebut, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan. 16
Berdasarkan hasil penelitian penulis dari beberapa data yang telah di temukan salah satu penyebab  yang  perlu  mendapat  perhatian  serius  oleh  pemerintah  adalah  berkaitan  dengan penyalagunaan anggaran desa. Berdasarkan uraian hasil pemeriksaan terdapat beberapa jenis temuan  yang  perlu  di  tindak  lanjuti.  Dari  data  yang  di  temukan  pelaksanaan  pemerintahan desa,  pembangunan  desa,  pembinaan  kemsyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat desa  oleh  Kepala  Desa  Bontosunggu  Kecamatan  Bontoharu  Kebupaten  Kepulauan  Selayar pada  akhir  tahun  Anggaran  2016,  belum  membuat  laporan/  memberikan  laporan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  (LPPD)  dan  laporan  keterangan  pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Bupati Kepulauan Selayar.
Dari  beberapa  temuan  inspekorat  yang  berkaitan  dengan  keuangan  desa  antara  lain sebagai berikut ;
1. Dana Desa
a. Terdapat  dana  untuk  kegiatan  rabat  beton  yang  tidak  digunakan  pada pekerjaan  pembangunan  jalan  rabat  beton  dusun  padang  utara  dan
16 R. Widodo Triputro, Regulasi Desa, Grup Penerbitan Cv Budi Utama, Yogyakarta, hal. 47
pembangunan  jalan  rabat  beton  di  dusun  padang  selatan  dengan  nilai  total sebanyak Rp. 248.440.194,- ( dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah.
b. Terdapat  kekurangan  volume  fisik  pada  kegiatan  bantuan  yang  akan diserahkan  kepada  masyarakat/kelompok  masyarakat  berupa  kawat  Duri  dan bibit sapi dengan nilai total sebanyak Rp. 86.640.000,- ( delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
c. Terdapat  pengeluaran  dana/pertanggungjawaban  keungan  yang  fiktif  pada pembangunan  Tanggul  pengaman  Banjir,  karena  bukti  Fisik  berupa  dekorasi dan  Dokumentasi  tidak  ada  dengan  nilai  sebanyak  Rp.  899.100,-  (  delapan ratus sembilan puluh sem,bilan ribu seratus rupiah).
d. Terdapat  penyertaan  modal  desa  berupa  bantuan  tenda  terowongan  untuk BUMDES  sebanyak  8  petak  dengan  nilai  total  sebanyak  Rp.  60.000.000,- (enam  puluh  juta  rupiah)  sedangkan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa Bontosunggu belum terbentuk dan belum ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Alokasi Dana Desa
a. Terdapat  Alokasi  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2016  yang  tidak  dapat  di pertanggungjawabkan oleh bendahara desa dengan nilai total Rp. 80.336.031,- (delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah).
b. Terdapat kekurangan volume fisik pada Pekerjaan Pembangunan Pagar Kantor BPD dan Pemangunan Duiker dengan total nilai sebanyak Rp. 40.037.324,35 ( empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen ).
c. Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada 19 (Sembilan Belas)  kegiatan  dengan  nilai  total  sebanyak  Rp.  13.320.000,-  (tiga  belas  juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang tidak dikenakan pungutan pajak berupa Pajak  Daerah  sebanyak  Rp.  1.332.000,-  (  satu  juta  tiga  ratus  tiga  puluh  dua ribu rupiah).
d. Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada 33 (tiga puluh tiga) jenis belanja dengan nilai total sebanyak Rp. 70. 838.792,- ( tujuh puluh juta  delapan  ratus  tga  puluh  delapan  ribu  tujuh  ratus  sembilan  puluh  dua rupiah  )  yang  tidak  di  kenakan  pungutan  pajak  berupa  PPN  dengan  nilai sebanyak Rp. 2.730.909,- dua jutah tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus
sembilan rupiah) PPh22 dengan nilai sebanyak Rp. 703.893,- tujuh ratus tiga ribu  delapan  ratus  sembilan  puluh  tiga  rupiah)  PPh23  dengan  nilai  sebanyak Rp. 532.800,- (lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah ) dan PPh21 dengan nilai sebanyak Rp. 234.000,- ( dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
e. Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada 23 (dua puluh tiga) jenis kegiatan dengan nilai sebanyak Rp. 27.348.000,- ( dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang tidak di dukung dengan bukti  yang  lengkap  dan  sah  berupa  rincian  penggunaan  dana,  Undangan,
Daftar  Hadir,  Notulen  rapat,  surat  tugas,  SPPD,  Laporan  perjalanan  Dinas, Nota Pesanan, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Kwitansi pembayaran.
f. Biaya  pada  kegiatan  Penyusunan  LPJ  dengan  nilai  sebanyak  Rp.  735.000,-  ( tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) seharusnya tidak dianggarkan, karena merupakan  bagian  dari  tugas  bendahara  desa  dan  sekretaris  desa  selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
g. Terdapat  kekurangan  volume  fisik  pengadaan  pupuk  pada  kegiatan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  sebanyak  30  (tiga  puluh)  botol  dengan nilai  total  sebanyak  Rp.  2.250.000,-  (dua  juta  dua  Ratus  lima  puluh  ribu rupiah)  karena  sesuai  SPJ  sebanyak  400  (empat  ratus)  botol  dengan  nilai sebanyak  Rp.  30.000.000,-  (tiga  puluh  juta  rupiah)  sedangkan  sesuai  daftar penerima  hanya  sebanyak  370  (  tiga  ratus  tujuh  puluh)  botol  dengan  nilai sebanyak  Rp.  27.750.000,-  (  dua  puluh  tujuh  juta tujuh  ratus  lima  puluh  ribu rupiah).
h. Terdapat pengeluaran dana /pertangguangjawaban keuangan yang fiktif pada 4 (empat)  jenis  belanja,  karena  bukti  fisik  tidak  ada  berupa  Website  Desaku Online,  Dispenser,  Sepeda  Motor,  Surat  Tugas,  dan  SPPD  dengan  nilai  total sebanyak Rp. 24.653.156,- ( dua puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah).
Melihat  dari  hasil  temuan  inspktorat  yang  bermula  dari  laporan  Ketua  BPD  Desa Bontosunggu  Nomor  :  01  /  BPD-DL/  IV  /  2017  perihal  Laporan  Pelanggaran  Kepala  Desa Bontosunggu kecamatan Bontoharu Kebupaten kepulauan selayar. Maka Bupati Kepualauan Selayar  mengeluarkan  surat  keputusan  dengan  Nomor  :  357  /  V  /  Tahun  2017  Tentang Pemberhentian  Kepala  Desa  Bontosunggu  Serta  Pengangkatan  Penjabat  Kepala  Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten kepulauan Selayar.
Menimbang  :  a.    Bahwa  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  perlu  mengedepankan prinsip  prinsip  demokrasi  dengan  dukungan  dan  tingkat  partisipasi masyarakat  yang  tinggi  tanpa  mengabaikan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku;
b.  Bahwa  saudara  Muh.  Arsyad  Kadir  Kepala  Desa  Bontosunggu dianggap tidak mampu menjalankan roda pemerintahan, pembangunan  dan  tugas  kemasyarakatan,  sehingga  dipandang  perlu diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya;
c.  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan bupati;

## MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat saudara Muh. Arsyad Kadir dari jabatannya  sebagai  Kepala  Desa  Bontosunggu  Kecamatan  Bontoharu Kabupaten Kepulauan selayar.
KEDUA : Mengangkat  saudara  Abdul  aziz,  S.Sos.  (Kasi  Pemerintahan Kecamatan  Bontoharu)  Sebagai  Pejabat  Kepala  Desa  Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. KETIGA : Segala  yang  timbul  sehubungan  ditetapkannya  Keputusan  ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017.
KEEMPAT : Pada  saat  keputusan  ini  mulai  berlaku,  maka  Keputusan  Bupati Kepulauan  Selayar  Nomor  685  /  VIII  /  Tahun  2013  tentang Pemberhentian  Kepala  Desa  dan  Pejabat  Kepala  Desa  Terpilih Kabupaten  Kepulauan  Selayar  Masa  Bhakti  2013-2019,  Lampiran  II atas nama Muh. Arsyad Kadir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA :  Keputusan  ini  masing-masing  yang  bersangkutan  untuk  diketahui  dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Dilihat  dari  data  di  atas  ada  dua  yang  menjadi  alasan  terjadinya  pemberhentian  kepala desa  di  Desa  Bontosunggu  Kecamatan  Bontoharu  Kabupaten  Kepulauan  Selayar.  Yaitu dengan  alasan  meninggal  dunia  yang  di  berhentikan  secara  terhormat  mengingat  kematian yang tak bisa di tentukan, dan yang kedua ialah penyalagunaan dana desa yang dimana setiap pembangunan  yang  dilakukan  desa  kadang  tidak  sesuai  dengan  volume  fisik  pembangunan serta  anggaran  belanja  yang  fiktif  dan  LPJ  kegiatan  yang  tidak  semestinya  mendapat anggaran.
Dari  dua  alasan  di  atas  tentunya  yang  wajib  mendapat  perhatian  lebih  dari  pemerintah ialah pemberhentian kepala desa akibat penyalagunaan anggaran desa karena anggaran desa merupakan aset desa yang dapat merugikan negara apabila hanya di gunakan oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab demi kepentingannya sendiri. Dengan pengelolaan nilai keungan  yang  berjumlah  besar  dan  kewenangan  serta  kekuasaan  yang  diberikan  kepada pemerintahan  desa  yang  kurang capable, akan  berpotensi  dalam  penyalagunaan  anggaran akibat  keterbatasan  pengetahuan  dan  kemampuan  pemerintah  desa  dalam  mengelola anggaran desa. Dari keterbatsan akan pengetahuan dan kemampuan pemerintahan desa yang tidak  dapat  mengelola  anggaran  desa  dengan  baik  berakibat  pada  tidak  tercapainya kesejahteraan  yang  luas  bagi  masyarakat  desa.  Hal  ini  juga  dapat  berakibat  pada  praktik maladministratif  baik  itu  di  sadari  atau  tidak  di  sadari  oleh  para  pemerintah  desa  dan jajarannya  yang  berujung  pada  nilai  anggaran  desa  yang  besar  namun  tidak  memberikan dampak  signifikan  terhadap  perkembangan  dan  kemajuan  desanya  secara  ironis  berpeluang sebaliknya,  yaitu  memberikan  dampak  yang  dapat  menguntungkan  segelintir  orang  dalam tata kelola pemerintahan desa tersebut. 17

## C. PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

## a. BPD ( Badan Permusyawaratan Desa)
Sebagai  perwujudan  demokrasi,  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  telah dibentuk  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  atau  dengan  sebutan  lain  yang  sesuai dengan  budaya  yang  ada  dan  berkembang  di  desa  yang  bersangkutan.  Yang  berfungsi
17 Bintaro Wardianto dkk, Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa,
Airlangga University Press, Surabaya, hal. 315
sebagai  lembaga  pengaturan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  seperti  halnya dalam  pembuatan  dan  pelaksanaan  peraturan-peraturan  desa,  anggaran  pendapatan  dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.
Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di dalam penjelasannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa BPD berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.  Keanggotaan  BPD  terdiri  dari  wakil-wakil  dari  penduduk  desa  yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD dipimpin dari dan oleh anggota. Masa jabatan ketua BPD adalah 6 tahun dan dapat di pilih 1 kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota ketua/pimpinan BPD ini diatur dalam Peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. 18
Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa beserta Tugas  Dan  Fungsinya.  Menurut  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa  ialah  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  atau  yang  di  sebut dengan  nama  lain  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang anggotanya merupakan wakil dari  penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan  ditetapkan  secara  demokratis.  Adapun  fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa yaitu :
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
c. Melakukan pengawasan Kinerja kepala Desa. 19
Melihat  dari  fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  pada  huruf  c  di kemukakan  salah  satu  tugas  dan  fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  ialah melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  kepala  desa.  Sehingga  adanya  Badan Permusyawaratan  Desa  di  desa  tidak  hanya  menetapkan  peraturan  desa  bersama kepala  desa  dan  membantu  atau  sebagai  perpanjang  mulut  dari  aspirasi  masyarakat, melainkan  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  kepala  desa  baik  yang  di  lihat
18 Samadi, geografi, Yudhistira, makassar, hal. 106
19 Yusran Isnaini, memahami desa : Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pradipta Pustaka Media, Yogyakarta, hal.75
langsung ataupun dari kritikan masyarkat terhadap kinerja kepala desa yang mungkin kurang mampu menjalankan roda pemerintahan di desa.
Dari  hasil  wawancara  terhadap  narasumber,  Badan  Permusyawaratan  Desa  tidak hanya  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  kepala  desa,  akan  tetapi  anggota Badan  Permusyawaratan  Desa  juga  dapat  membuat  laporan  pemberhentian  kepala Desa  yang  telah  lalai  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya  dan  juga  menyalagunakan kewenangan  sebagai  kepala  desa  dan  atau  kasus-kasus  lainnya  yang  mampu merugikan  aset-aset  pemerintahan  desa  dan  menghambat  pembangunan  demi tercapainya  kesejahteraan  desa.  Terkait  dengan  proses  pelaporan  oleh  Badan Permusyawaratan Desa telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  82  Tahun  2015  Tentang  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kepala Desa pada Pasal 8 angka 3 ,4, dan 5. Yaitu; apabila kepala desa diberhentikan maka Badan  Permusyawaratan  Desa  melaporkan  kepada  Bupati/Walikota  melalui  camat atau  sebutan  lain;  laporan  Badan  Permusyawaratan  Desa  kepada  Bupati/Walikota memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala desa yang bersangkutan; dan atas laporan  Pimpinan  Badan  Permusyawaratan  Desa  kepada  Bupati/walikota  melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

## b. Inspektorat Daerah
Inspektorat  Daerah  merupakan  suatu  lemabaga  yang  berada  dalam  yang merupakan  unsur  pengawas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Inspektorat  mempunyai  tugas  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  urusan pemerintahan  di  daerah  provinsi,  pelaksanaan  pembinaan  atas  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  Kabupaten/Kota  dan  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  di daerah  kabupaten/Kota.  Inspektorat  dalam  melaksanakan  tugas,  menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan program Pengawasan
b. Perumusan kebijkan dan fasilitas pengawasan; dan
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. 20
Dasar pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi adalah Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  Tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah.  Dalam
20 Pasal 5 Angka 3, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
Pasal  1  angka  11  peraturan  pemerintah  menyebutkan  bahwa  unsur  pengawasan daerah  adalah  badan  pengawas  yang  selanjutnya  disebut  Inspektorat  Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota. 21
Inspektorat  itu  sendiri  di  pimpin  oleh  seorang  inspektur.  Inspektur  Insektorat Daerah  Provinsi  dalam  melaksanakan  Tugas  dan  fungsinya  bertangguangjawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris  daerah.  Kemudian  inspektur  inspektorat  daerah  Kabupaten/Kota bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota dan secara teknis administratif mendapat  pembinaan  dari  sekretaris  daerah.  Pelaksanaan  pengawasan  yang dilakukan oleh inspektorat daerah Provinsi di berikan kepada Gubernur, sedangkan Pelaksanaan Pengawasaan oleh Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota diberikan kepada Bupati/Walikota.
Terkait  dengan  tugas  Inspektorat  daerah  dalam  melakukan  pengawasan  atas penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  telah  di  atur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  7  Tahun  2008  Tentang  Pedoman  Tata  Cara  pengawasan  Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan  desa  ini  meliputi  administrasi  pemerintahan  desa  dan  urusan pemerintahan.  Dalam  hal  administarsi  desa  pelaksanaan  pengawasan  dilakukan terhadap kebijakan desa, kelembagaan desa, keuangan desa, serta kekayaan desa itu sendiri. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintahan oleh  inspektorat  kabupaten/Kota  yang  di  koordinasikan  oleh  inspektur Kabupaten/Kota.
Rencana  pengawasan  tahunan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  ini  di sususn  dalam  bentuk  Program  Kerja  Pengawasan  Tahunan  (PKPT)  yang  tentunya berpedoman  pada  kebijakan  pengawasan  dan  ditetapka  oleh  keputusan Bupati/Walikota.  PKPT  ini  meliputi  :  ruang  lingkup;  sasaran  pemeriksaan;  desa yang  diperiksa;  jadwal  pelaksanaan  pemeriksaan;  jumlah  tenaga;  anggaran pemeriksaan;dan  laporan  gasil  pemeriksaan  yang  terbitkan.  Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pejabat pengawas pemerintahan dilakukan
21 Angger Singit Pramukti, Dan Meylani Chahyaningsi, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Media Pressindo, Yogyakarta, hal- 62.
melalui  pemeriksaan,  monitoring  dan  evalusia  yang  kemudian  di  tuangkan  dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan melaporkannya kepada Bupati/Walikota.
Dalam kaitannya terhadap Pemberhentian Kepala Desa, terkhusus kepada kepala desa  yang  berkasus  seperti  penyalagunaan  dana  desa,  maka  Inspektorat  daerah melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa yang bersangkutan. Pemeriksaan ini di lakukan  atas  keputusan  bupati  atas  ususalan  ketua  BPD  melalui  camat. Bupati/Walikota  mengeluarkan  keputusan  untuk  melakukan  Pemeriksaan  Khusus oleh kepala desa yang bersangkutan oleh inspektorat daerah. Pemerikaan Khusus ini dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  leporan  BPD  yang  memuat  pelanggaran- pelanggaran  kepala  desa  ini  betul  adanya  sehingga  dapat  di  tindak  lanjuti  dan  di proses  hukum  sesuai  pelanggaran  yang  di  buatnya.  Hasil  pemeriksaan  oleh inspektorat  daerah  ini  kemudian  di  tuangkan  ke  dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan (LHP)  dan  di  limpahkan  kepada  pihak  yang  berwenang  apabila  terbukti  adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa yang dapat merugikan negara sehingga dapat di proses hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Dalam  proses  pemeriksaan  khusus  oleh  inspektorat  berdasarkan  hasil wawancara  oleh  inspektur  Kabupaten  Kepulauan  selayar  bapak  H,  Ar,  Krg. Magassing, S.H., M.H mengtakan bahwa belum dilakukan pemberhentian sementara oleh kepala desa yang bersangkutan, dikarenakan laporan BPD ini belum tentu benar adanya.  Apabila  laporan  BPD  yang  memuat  pelanggaran-pelanggaran  kepala  desa ini betul adanya maka hasil pemeriksaan oleh Inspektorat akan di tuangkan ke dalam Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  dan  akan  di  laporkan  kepada  bupati  untuk dilakukan pemberhentian sementara dan kasus kepela desa yang bersangkutan akan di limpahkan ke proses hukum selanjutnya.

## KESIMPULAN
Sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  termuat  dalam Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten  kepulauan  Selayar  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Tata  Cara  Pemilihan dan  Pemeberhentian  Kepala  Desa  dikatakan  bahwa  kepala  desa  diberhentikan sementara apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam penjara paling
singkat  5  (lima)  tahun  berdasarkan  putusn  pengadilan  yang  belum  memperoleh kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  berstatus  tersangka  melakukan  tindak  pidana korupsi,  tindak  pidana  terorisme,  makar, dan  atau  tindak  pidana  terhdap  keamanan negara.  Apabila  setelah  melalui  putusan  pengadilan  dan  telah  terbukti  melakukan tindak  pidana  yang  di  ancam  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  maka  akan dilakukan pemberhntian tidak dengan hormat oleh bupati melalui keputusan bupati. Di samping itu, apabila kepala desa yang di telah diberhentikan sementara tadi telah  melalui  proses  peradilan  dan  terbukti  tidak  bersalah  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  maka  bupati/walikota harus merahabilitasi dan atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan paling lama 30 hari sejak di tetapkannya putusan pengadilan, dan menjabat kembali sebagai kepala desa sampai akhir masa jabatannya

## DAFTAR PUSTAKA
Angger  Singit  Pramukti,    Dan  Meylani  Chahyaningsi, Pengawasan  Hukum  Terhadap Aparatur Negara, (Yogyakarta: Media Pressindo)
C.S.T  Kansil  &  Christine  S.T  Kansil, Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia, (Jakarta:  Sinar Grafika, 2014).
R. Widodo Triputro, Regulasi Desa, (Yogyakarta: Grup Penerbitan Cv Budi Utama)
Samadi, geografi, (Makassar: Yudhistira)
Yusran  Isnaini, memahami  desa  :  Tinjauan  UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  dan Peraturan Pelaksanaannya, ( Yogyakarta: Pradipta Pustaka Media)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
Richa Rahmatin,” Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa ( Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)”. Jurnal Hukum, (Februari 2015)
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady,  M.  I.  N.,  Arbani,  T.  S.,  Ishak,  N.,  Yaasiin,  M.,  &  Raya,  A.  D.  B.  (2021).  The Fundamental  Rights  to  Freedom  of  Expression  and  Its  Limits  in  the  Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika , 36 (3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
https://kepulauanselayarkab.go.id/hal-visi-misi.html ( Diakses pada tanggal 7 Oktober pukul 13:11 wita).