## ANALISIS POLA PENEMPATAN ASET PEDAGANG

## Leonardus Very Yudi Pradana
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga leonardus_very@rocketmail.com
Birgitta Dian Saraswati Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dian.saraswati@staff.uksw.edu

## ABSTRACT
Monetary policy does not always go smoothly and effectively because it is influenced by pattern and behavior of society in placing asset. The result of this research by using quota sampling shows that type of monetary asset, e.g. savings on formal monetary institution, becomes  more  by  74,80%  vendors  in  Salatiga,    then  followed  by  asset  in  the  form  of saving in non formal monetary institution, and insurance. This research finds that there is, no vendors place their asset in the form of bond. Meanwhile, in terms of physical asset, placing asset in the form of land becomes priority for almost 30,08% vendors who prefer doing it. The next physical asset is in the form of building, gold, and cattle. However, as many as 86% respondents do not know about monetary variable, e.g. interest rate and inflation. For vendors in Salatiga, interest rate is not a consideration in placing asset. Hence, this causes monetary policy by using interest rate as an instrument to control the active circulation becomes ineffective.
Keywords: monetary policy , assets placement patter, physical asset

## ABSTRAK
Kebijakan moneter tidak selalu berjalan lancar dan efektif karena dipengaruhi oleh pola dan  perilaku  masyarakat  dalam  menempatkan  aset.  Hasil  penelitian  ini  dengan menggunakan  quota  sampling  menunjukkan  bahwa  jenis  aset  moneter,  misalnya tabungan di lembaga keuangan formal, menjadi lebih disukai oleh 74,80% pedagang di Salatiga, diikuti oleh aset dalam bentuk tabungan di lembaga keuangan non formal dan asuransi. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada pedagang menempatkan aset mereka dalam  bentuk  obligasi.  Sementara  itu,  dari  segi  aset  fisik,  menempatkan  aset  dalam bentuk  tanah  menjadi  prioritas  bagi  hampir  30,08%  vendor  yang  lebih  suka melakukannya. Aset fisik berikutnya adalah dalam bentuk bangunan, emas, dan ternak. Sebanyak 86% responden tidak tahu tentang variabel moneter, misalnya suku bunga dan inflasi. Bagi pedagang di Salatiga, tingkat suku bunga tidak menjadi pertimbangan dalam menempatkan  aset.  Oleh  karena  itu,  hal  ini  menyebabkan  kebijakan  moneter  dengan menggunakan  suku  bunga  sebagai  instrumen  untuk  mengontrol  sirkulasi  aktif  menjadi tidak efektif.
Kata kunci: kebijakan moneter, pola penempatan asset, aset fisik

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 tahun 1999 menyatakan bahwa tujuan tunggal  Bank  Indonesia  adalah  mencapai  dan  memelihara  kestabilan  nilai  Rupiah. Stabilitas  terhadap  harga  barang  dan  jasa  tercermin  dari  tingkat  inflasi  dan  stabilitas terhadap nilai mata uang yang tercermin dalam nilai tukar.  Untuk mencapai kestabilan inflasi,  Bank  Sentral  memiliki  kerangka  kerja  kebijakan  moneter  yang  dinamakan Inflation  Targeting  Framework (ITF).  Kerangka  tersebut  menjadikan  dasar  bagi  Bank Indonesia  (BI)  dalam  mengumumkan  sasaran  inflasi  kepada  publik  dan  kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditargetkan, sehingga diharapkan kestabilan inflasi dapat tercapai baik melalui sektor moneter maupun fiskal/riil. Instrumen yang  dipakai    untuk  mencapai  sasaran  inflasi  tersebut  adalah  melalui  penetapan  suku bunga  kebijakan  ( BI  rate )  yang  diharapkan  memengaruhi suku  bunga  pasar  uang  dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan.
Otoritas  Bank  Sentral  berada  pada  sektor  moneter  sehingga  perlu  mekanisme khusus  agar  kebijakan  moneter  yang  menggunakan  instrumen  penetapan  suku  bunga dapat  ditransmisikan  dari  sektor  moneter  ke  sektor  riil/fiskal,  yang  disebut  sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Dengan adanya mekanisme transmisi kebijakan moneter,  maka  kebijakan  moneter  dapat  berpengaruh  pula  terhadap  berbagai  pelaku ekonomi  di  sektor  riil  sehingga  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan dan sektor keuangan,  serta  para  pelaku  ekonomi  dalam  berbagai  aktivitas  di  sektor  ekonomi  riil. Pada  tahap  pertama  kebijakan  moneter  ditransmisikan  melalui  sektor  perbankan  dan sektor  keuangan,  kemudian  tahap  intermediasi  melalui  bank  umum  yang  merupakan media dalam transmisi kebijakan moneter terhadap para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas  di  sektor ekonomi riil  (Pohan 2008). Perubahan BI Rate memengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, di antaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset dan jalur ekspektasi.
Keefektifan mekanisme transmisi kebijakan moneter tersebut tidak bisa dilepaskan dari  perilaku  penempatan  aset  oleh  masyarakat.  Apabila  masyarakat  cenderung menempatkan  asetnya  dalam  bentuk  keuangan  ataupun  perbankan,  maka  transmisi kebijakan moneter tersebut menjadi lebih efektif. Rendra et al. (2002) menginvestigasi peran dan pengaruh mekanisme transmisi kebijakan moneter jalur harga aset di Indonesia, menemukan bukti bahwa sedikit masyarakat  yang menempatkan asetnya dalam bentuk portofolio  aset  finansial.  Oleh  karena  itu,  mekanisme  transmisi  kebijakan  moneter mengalami  kegagalan  untuk  dapat  ditransmisikan  terhadap  inflasi.  Hasil  studi  yang dilakukan Bank Indoensia (2004) memperlihatkan bahwa terjadinya transmisi perubahan suku bunga terhadap sektor riil melalui perubahan harga aset, meskipun tidak terlalu kuat. Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  lebih  meminati  penempatan  aset  dalam  bentuk  fisik dengan  alasan  keamanan.  Penelitian  serupa  yang  dilakukan  oleh  Koivu  (2012) menunjukkan  bahwa  kebijakan  moneter  memiliki impact terhadap  harga  aset  maupun perumahan  ( housing )  yang  selanjutnya  berpengaruh  positif  terhadap  pola  konsumsi
Volume 19 No. 1, April 2016
rumah  tangga  di  Cina.  Namun  demikian,  pengaruhnya  begitu  lemah  karena  sedikit masyarakat  yang  memiliki  aset  berbentuk  saham.  Sedangkan  di  Rusia,  penelitian  oleh Andresen  (2005)  yang ingin  melihat dan memahami secara sosial  perilaku masyarakat yang  menempatkan  aset  dalam  bentuk  yang  tidak  menguntungkan,  mendapati  hasil bahwa  adanya  ketidakpercayaan  masyarakat  yang  menyebabkan  sulitnya  untuk menempatkan aset dalam bentuk finansial.
Dari keempat penelitian tersebut menampilkan bahwa transmisi kebijakan moneter belum  tentu  berjalan  mulus  dan  efektif  dikarenakan  ketergantungan  oleh  pola penempatan aset masyarakat. Dari alasan tersebut, maka penelitian ini mencermati dan menganalisis  pola  penempatan  aset  di  masyarakat  di  Salatiga.  Sebagai  bagian  dari provinsi  di  Jawa  Tengah,  Salatiga  merupakan  kota  dimana  yang  cukup  banyak penduduknya  yang  memiliki  mata  pencaharian  sebagai  pedagang.  Hal  ini  ditunjukkan dengan adanya distribusi penduduk di Kota Salatiga berdasarkan mata pencaharian yang dapat  dilihat  pada  Tabel  1  profesi  pedagang  menempati  peringkat  ketiga  berdasarkan persentase distribusinya.
Tabel 1 Jumlah Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2011 Lapangan Pekerjaan Jumlah Distribusi Petani Sendiri 4.021 3,17% Buruh Tani 4.611 3,63% Nelayan 0 0,00% Pengusaha 5.095 4,01% Buruh Industri 20.653 16,27% Pedagang 11.205 8,83% Buruh Bangunan 8.962 7,06% Transportasi 5.355 4,22% Pegawai Negeri, TNI / Polri 10.191 8,03% Pensiunan 5.498 4,33% Lain-lain 51.377 40,46% Jumlah 126.968 100% Sumber: Salatiga Dalam Angka, 2012
Dari Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa cukup banyak masyarakat di Kota Salatiga memiliki  profesi  sebagai  pedagang.  Pedagang  menempati  urutan  ke  3  sebagai  profesi yang dimiliki oleh masyarakat. Besarnya masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang memiliki  dampak  pada  struktur  perekonomian  di  Kota  Salatiga.  Sektor  perdagangan, hotel dan restoran berada di urutan kedua sebagai penyumbang PDRB terbesar di Kota Salatiga yang ditunjukkan oleh Tabel 2.
Tabel 2 PDRB Kota Salatiga Tahun  2011 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Lapangan Usaha 2011 Jumlah % Rangking 1. Pertanian 52.565,95 5,46 7 2. Pertambangan & Penggalian 527,69 0,05 9 3. Industri Pengolahan 190.657,34 19,79 1 4. Listrik, Gas & Air Bersih 49.882,67 5,18 8 5. Bangunan 61.441,16 6,38 6 6. Perdagangan Hotel & Restoran 187.607,13 19,47 2 7. Pengangkutan & Komunikasi 148.326,29 15,39 4 8. Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan 96.811,17 10,05 5 9. Jasa-Jasa 175.667,94 18,23 3 PDRB 963.487,34 100
Sumber: Salatiga Dalam Angka, 2012
Dengan  melihat  besarnya  peran  sektor  perdagangan  terhadap  struktur perekonomian di kota Salatiga, maka diharapkan pola penempatan aset  oleh pedagang Salatiga  mampu  menjadi  representasi  pola  perilaku  penempatan  aset  masyarakat  Kota Salatiga  pada  umumnya. Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi  dan menganalisis pola perilaku penempatan aset pedagang di Kota Salatiga, mengidentifikasi pengetahuan masyarakat akan variabel moneter seperti inflasi dan suku bunga.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (bank sentral) untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan  memengaruhi  kegiatan  ekonomi  masyarakat.  Ani  (2009)  menyatakan  bahwa kebijakan  moneter  adalah  semua  tindakan  pemerintah  untuk  mengendalikan  jalannya kehidupan ekonomi nasional kearah yang diinginkan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar ( M s ).

## Jenis-Jenis Kebijakan Moneter

## Operasi Pasar Terbuka (OPT)
Operasi pasar terbuka adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh BI dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter melalui instrumen jumlah  uang  beredar.  Jenis  kegiatan  operasi  pasar  perbuka  yaitu  penerbitan  Sertifikat Bank  Indonesia  (SBI),  jual  beli  surat  berharga  dalam  rupiah,  penyediaan  fasilitas simpanan BI dalam Rupiah dan jual beli valas.

## Cadangan Wajib Minimum (Reserve Requirement)
Cadangan wajib minimum merupakan batasan minimum dana yang harus selalu tersedia pada saldo giro setiap bank pada Bank Indonesia yang saat ini sebesar 5 persen yang berlaku sejak April 1997. BI mengendalikan jumlah uang beredar melalui penetapan rasio (batasan) cadangan wajib minimum tersebut. Apabila BI ingin mengurangi jumlah uang  beredar  maka  BI  akan  menaikkan  cadangan  wajib  minimum,  dan  begitu  pula sebaliknya.

## Politik Diskonto (Discount Policy)
Kebijakan  yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah  uang  beredar  melalui  suku  bunga  bank.  Apabila  bank  sentral  menaikkan  suku bunga,  diharapkan  perilaku  masyarakat  agar  tidak  melakukan  kredit/peminjaman  uang dari bank, dan lebih preferen pada menabung di bank.

## Persuasi Moral (Moral Suasion)
Kebijakan  ini  dilakukan  oleh  BI  dengan  meminta  atau  menghimbau  perbankan untuk  selalu  mempertimbangkan  kondisi  makro  ekonomi  maupun  mikro  ekonomi masing-masing bank dalam menyusun rencana ekspansi kredit yang realistis. Kebijakan persuasi  moral  mendorong  perbankan  agar  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam memberikan kredit tidak semata-mata hanya mencari keuntungan belaka secara bebas.

## Kebijakan Moneter
Kebijakan  moneter  bertujuan  dalam  menjaga  kestabilan  ekonomi  yang  dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang (Nopirin 2000). Kebijakan moneter tidak berdiri sendiri dalam perannya terhadap perekonomian (Pohan 2008), namun bersinergi dengan kebijakan makro lainnya seperti kebijakan fiskal, Kebijakan sektoral dan kebijakan lainnya. Semuanya mengarah pada pencapaian tujuan akhir, yakni kesejahteraan sosial masyarakat atau social welfare . Alur dalam kerangka kebijakan moneter dijelaskan melalui gambar 1 berikut ini:
Tools of The CentralBank
- Operasi Pasar
Terbuka
- Cadangan
Wajib Minimum - Fasilitas Diskonto Goals - Stabilitas Harga
- Pertumbuhan
Ekonomi - Tingkat Pengangguran Intermediate Target - Agregat Moneter (M1,M2,M3) - Suku bunga (jangka pendek dan jangka panjang) Operating Target - Jumlah
Uang Beredar (M0) - Suku Bunga BI rate (jangka Pendek)
Dalam  pelaksanaanya,  kebijakan  moneter  memiliki  kerangka  yang  terdiri  dari Tools atau  instrumen  yang  dipakai  oleh  bank  sentral,  target  pelaksanaan  ( operating target ), target  antara ( intermediate target ) dan tujuan ( goals ). Tools yang dipakai  oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter yakni cadangan Cadangan Wajib Minimum ( Reserve Requirement ), Kebijakan Diskonto dan Operasi pasar terbuka ( Open Market  Operation ).  Dengan  instrumen  tersebut,  diharapkan  mampu  memengaruhi variabel  seperti  suku  bunga  dan  jumlah  uang  beredar  ( Operating  Target ).  Melalui variabel tersebut, nantinya akan mengarahkan atau membimbing kebijakan moneter agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Namun sebelum tercapainya goals , terdapat indikator yaitu Intermediate Target yang nantinya akan menunjukkan sampai sejauh mana goals akan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan tercapainya target antara maka akan lebih mudah dalam  mencapai  tujuan  yang  ingin  dicapai,  karena  di  masa  depan  akan  tercapai  atau tidaknya tujuan kebijakan moneter diindikasikan oleh tercapai atau tidaknya Intermediate Target . Intermediate Target yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mencapai tujuan stabilisasi harga (inflasi) menggunakan acuan nominal anchor yaitu Inflation Targeting Framefork sebagai target antara yang menjadi acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mencapai target stabilitas harga (inflasi) yang ditetapkan dalam tujuan kebijakan moneter.
Target kebijakan moneter berkaitan erat dengan tujuan kebijakan makro ekonomi yakni,  stabilitas  harga,  tingkat  pengangguran  yang  rendah,  pertumbuhan  ekonomi  dan lain-lain.  Setiap  variabel  yang  menjadi  target  kebijakan  moneter  tersebut  memiliki korelasi yang bersifat kontradiktif. Untuk itu dalam menetapkan kebijakan moneter, Bank Indonesia  dihadapkan  pada  dua  pilihan  (Pohan  2008).  Pertama  Bank  Indonesia  dapat memilih  satu  target  atau  sasaran  dan  mengabaikan  sasaran  yang  lain.  Kedua  Bank Indonesia dapat memilih pencapaian semua sasaran secara serempak, namun tidak secara optimal.

## Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter
Dalam  mekanisme  transmisi  kebijakan  moneter,  ada  2  pendekatan  atau  model dalam menjelaskan kebijakan moneter dalam memengaruhi ekonomi riil, yaitu Reduce- Form dan  Model  struktural  ( structural  model ).  Dalam  pendekatan Reduce-Form yang dianut oleh aliran monetarist tidak menggambarkan secara jelas bagaimana uang beredar memengaruhi pengeluaran agregat (output). Dalam pandangan ini, pengaruh perubahan jumlah  uang  beredar  (M)  terhadap  pengeluaran  agregat  atau  output  (Y)  di  dalam perekonomian  tidak  dapat  dilihat  bagaimana  bekerjanya,  karena  dalam  pandangan  ini percaya adanya invisible hand . Pandangan ini percaya adanya hubungan kausal, dimana apabila M berubah, maka akan berpengaruh pada perubahan Y (Mishkin 2004).
Dalam  pandangan  model  struktural  yang  dianut  oleh  aliran  keynesian, menjelaskan  bagaimana  perekonomian  bekerja  dengan  menggunakan  sekumpulan
persamaan yang menunjukkan perilaku perusahaan dan konsumen dalam banyak sektor dalam  perekonomian  (Mishkin  2004).  Kebijakan  moneter  dapat  berpengaruh  terhadap perekonomian  melalui  rangkaian  variabel  yang  saling  berpengaruh  secara  sistematis dengan berbagai jalur. Menurut Mishkin, mekanisme transmisi kebijakan moneter dibagi menjadi  beberapa  jalur  yaitu:  Jalur  Suku  Bunga  Tradisional  ( Traditional  Interest-Rate Channels ), Jalur Harga Aset Lainnya ( Other Asset Price Channels ), meliputi pengaruh kurs  terhadap  Ekspor  bersih  ( Exchange  Rate  Effect  On  Net  Export ),  Teori  Tobin’s  q ( Tobin’s  q  Theory )  dan  pengaruh  kekayaan  ( Wealth  Effects )  dan  pandangan  Kredit ( Credit View ), meliputi jalur Kredit Bank ( Bank Lending Channel ), Jalur Neraca ( Balance Sheet Channel ), Jalur Arus Kas ( Cash Flow Channel ), Jalur Tingkat Harga yang Tidak Terantisipasi  ( Unanticipated  Price  Level  Channel )  dan  Pengaruh  Likuiditas  Rumah Tangga ( Household Liquidity Effect ).
Jalur  likuiditas  rumah  tangga,  kebijakan  moneter  baik  ekspansif  maupun kontraktif diharapkan mampu memengaruhi sektor riil sehingga akan berpengaruh pada kesejahteraan  ( welfare )  masyarakat.  Apabila  dalam  suatu  kebijakan  moneter  yang ekspansif,  maka  jumlah  uang  beredar  ( money  supply )  ditambah  oleh  Bank  Indonesia dengan membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dimiliki oleh bank umum maupun masyarakat.  Dampak  dari  hal  tersebut,  maka  tingkat  bunga  acuan  SBI  menjadi  turun karena bertambahnya jumlah uang beredar.
Menurunnya  tingkat  bunga  acuan  SBI  memiliki  dampak  pada  sektor  kredit perbankan  yaitu  biaya  pengembalian  dana  kredit  (pinjaman)  menjadi  lebih  kecil  dan investasi  pun  menjadi  meningkat.  Sementara  itu,  dalam  model  aset  portofolio Capital Aset  Pricing  Model (CAPM)  atau  model  penilaian  aset  modal,  dimana  adanya  peran tingkat bunga SBI sebagai faktor yang memengaruhi tingkat return yang diperoleh dari suatu aset yang diinvestasikan dalam bentuk saham. Tingkat bunga SBI yang turun akan berpengaruh  pada  meningkatnnya  tingkat return yang  diperoleh  dari  aset  portofolio, sehingga  investor  tertarik  untuk  menanamkan  modalnya  dalam  bentuk  aset  portofolio tersebut, karena itulah maka harga saham portofolio ikut meningkat pula.
Tingkat return yang diperoleh semakin meningkat akibat dari penurunan tingkat bunga  SBI,  maka  kesejahteraan  masyarakat  akan  meningkat  pula. Return tersebut merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  sebagai  imbalan  telah  menanamkan  modalnya dengan membeli saham  suatu  perusahaan. Pengaruh tingkat  bunga SBI terhadap harga aset ( Price of Equity ) di luar model aset portofolio CAPM ditentukan oleh jenis aset yang dimiliki oleh masyarakat.  Ketika aset  masyarakat berupa aset  finansial, maka memang tingkat  bunga  SBI  akan  berpengaruh,  namun  bagaimana  apabila  sebagian  besar (mayoritas) masyarakat menempatkan asetnya dalam bentuk aset fisik ( hoarding ) seperti emas,  tanah,  ternak    dan  lain-lain.  Tentunya  tidak  seperti  aset  finansial  yang  berubah secara elastis akibat perubahan tingkat bunga SBI yang dapat dijelaskan dengan model aset portofolio CAPM.

## Hubungan Penempatan Aset dalam Efektivitas Kebijakan Moneter
Kerangka  kebijakan  moneter  diharapkan  dapat  mencapai  tujuan  akhir  dalam sektor riil, untuk itu diperlukan mekanisme transmisi kebijakan moneter, agar kebijakan moneter ekspansif ataupun kontraktif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat berjalan efektif dalam memengaruhi  sektor riil  seperti  yang ditunjukkan pada  Gambar 2. Salah satu jalur dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah melalui jalur likuiditas rumah  tangga.  Melalui  jalur  likuiditas  rumah  tangga  kebijakan  moneter  memengaruhi nilai  aset  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  rumah  tangga  yang  kemudian  memengaruhi konsumsi masyarakat rumah tangga tersebut terhadap barang tahan lama dan pengeluaran perumahan sehingga pada akhirnya ikut berpengaruh pula terhadap output agregat (Y). Melalui jalur tersebut pengaruh kebijakan moneter ditentukan oleh pola penempatan aset yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Sehingga  pola  penempatan  aset  masyarakat    ikut berpengaruh  pula  terhadap  efektivitas  kerangka  kebijakan  moneter  dalam  mencapai tujuan akhir dalam sektor riil.
Gambar 2 Hubungan Penempatan Aset dalam Efektivitas Kebijakan Moneter
Kontraktif Ekspansif Kebijakan Moneter Kebijkan Fiskal SEKTOR MONETER SEKTOR FISKAL Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter : Jalur Likuiditas Rumah Tangga GDP ( Y ) Pola Penempatan Aset Masyarakat
Pemerintah  berupaya  untuk  mencapai  kestabilan  perekonomian  di  sektor  riil dengan  kebijakan  fiskal  dan  di  sektor  moneter  dengan  kebijakan  moneter.  Kebijakan fiskal  yaitu  dengan  melakukan  berbagai  pengeluaran  pemerintah  guna    mendorong perekonomian  di  sektor  riil,  sedangkan  di  sektor  moneter  BI  menetapkan  kerangka kebijakan moneter (ekspansif maupun kontraktif) untuk mencapai target perekonnomian yang  sehat.  Dalam  kebijakan  moneter,  BI  berupaya  untuk  mencapai operating  target maupun intermediate  target yang  telah  ditetapkan  dengan  menggunakan tools atau instrumen  yang  dipakai  oleh  Bank  Indonesia  untuk  mencapai  tujuan  akhir  atau goals . Otoritas  Bank  Sentral  berada  pada  sektor  moneter,  sehingga  perlu  mekanisme  khusus agar  kebijakan  moneter  yang  menggunakan  instrumen  penetapan  suku  bunga  dapat ditransmisikan dari sektor moneter ke sektor riil/fiskal, yang disebut sebagai mekanisme transmisi  kebijakan  moneter.  Efektivitas  mekanisme  transmisi  kebijakan  moneter tersebut  tidak  lepas  pengaruhnya  dari  pola  penempatan  aset  di  masyarakat. Simpanan/tabungan  di  perbankan  maupun  pada  lembaga  keuangan  lainnya  merupakan jembatan  penghubung  ( intermediate )  sektor  moneter  dengan  sektor  riil  di  masyarakat. Oleh karena itu, pola penempatan aset di masyarakat memiliki peran yang cukup penting agar  mekanisme  transmisi  kebijakan  moneter  berjalan  dengan  lancar  mencapai  target ekonomi di sektor riil.

## Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Idris et al. (2002) berkenaan dengan    mekanisme  transmisi  kebijakan  moneter  jalur  harga  aset,  diketahui  bahwa monetary  shock yang  ditransmisikan  melalui  portofolio  aset  finansial  gagal  dalam memengaruhi inflasi. Jalur harga aset dimana menggunakan harga stock sebagai proxy harga  aset,  tidak  mencerminkan  dengan  baik  kekayaan  ekonomi.  Hasil  survey menunjukkan  kurang  dari  5  persen  masyarakat  yang  menempatkan  aset  dalam  bentuk stock ,  karena  hal  tersebut  sistem  transmisi  tidak  berjalan  dengan  lancar  serta membutuhkan  waktu  yang  panjang.  Penelitian  ini  menyimpulkan  perlunya  data  yang dapat dipercaya  yang dapat mencerminkan kekayaan dan memiliki pengaruh yang erat dengan  kebijakan  moneter,  sehingga  benar-benar  dapat  berpengaruh  terhadap kesejahteraan ( welfare ) masyarakat.
Di  sisi  lain  menurut  Astiyah et  al. (2004)  yang  melakukan  survei  komposisi kepemilikan aset dan dampak kebijakan moneter terhadap kepemilikan aset menemukan bahwa  sebagian  besar  dari  responden  masyarakat  rumah  tangga  di  Indonesia  memiliki aset  dalam  bentuk  fisik.  Aset  fisik  dinilai  masyarakat  sebagai  penempatan  aset  yang cukup  aman  saat  terjadi  fluktuasi  ekonomi  maupun  inflasi.  Ketika  memiliki  ekses likuiditas, masyarakat rumah tangga kecenderungan memiliki preferensi jenis aset fisik sebagai  penempatannya.  Dalam    menempatkan  dananya  di  Bank,  responden  rumah tangga  tidak  mempertimbangkan  kondisi  inflasi  dalam  menempatkan  asetnya,  karena responden  masyarakat  rumah  tangga  tidak  memperhatikan  pendapatan  dari  perubahan suku bunga simpanan di bank.
Penelitian lainnya adalah yang dilakukan di Rusia oleh Andresen (2005) terkait dengan  perilaku keuangan masyarakat rumah tangga dan persepsinya terhadap keamanan perbankan di Rusia. Andresen (2005) mengemukakan bahwa adanya ketidakpercayaan masyarakat dalam menempatkan asetnya di sektor keuangan. Karena ketika masyarakat menempatkan  aset  dalam  di  sektor  keuangan,  namun  apabila  terjadi  devaluasi  maka masyarakat  akan  mengalami  kerugian,  dan  masyarakat  menganggap  hal  ini  sebagai penipuan.  Hal  ini  yang  menyebabkan  masyarakat  lebih  percaya  menempatkan  asetnya untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri.
Sedangkan menurut Koivu (2012) yang berfokus pada dampak kebijakan moneter terhadap harga aset  dan konsumsi  pada masyarakat  rumah tangga di  Cina menemukan bahwa Kebijakan moneter longgar (e ase monetary policy ) memang membawa harga aset meningkat  di  Cina.  Selanjutnya  konsumsi  masyarakat  rumah  tangga  di  Kota  memberi reaksi  positif  terhadap  naiknya  harga  aset  dan  perumahan  ( residential ),  meskipun pengaruhnya sangatlah lemah. Kemungkinan memengaruhi rumah tangga oleh decision- making melalui  kebijakan  moneter  sangat  terbatas  di  Cina  seperti  lemahnya  hubungan antara  kebijakan  moneter  terhadap    konsumsi.  Penyebabnya  adalah  karena  terbatasnya akses rumah tangga dalam sektor finansial. Sehingga agar kebijakan moeneter menjadi lebih efektif dalam perekonomian, perlunya liberalisasi dan perbaikan yang dibutuhkan dalam sektor finansial.

## METODA PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang kecil dan menengah di Salatiga. Menurut  Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM),  kriteria  untuk  menggolongkan  pedagang  kecil  yaitu  berdasarkan omset  pertahun>  Rp300.000.000  –  Rp2.500.000.000  atau  Rp833.000  perhari.  Namun karena  tidak  adanya  data  UMKM  berdasarkan  golongannya,  maka  ditetapkan  yang menjadi responden adalah pedagang dengan minimum omset Rp600.000 perhari.
Data  pedagang  diperoleh  dalam  Salatiga  dalam  Angka  dan  Kecamatan  dalam Angka 2012. Sampel dalam penelitian ini akan diambil melalui metoda Quota Sampling menurut data pedagang di tiap pasar di Kota Salatiga. Desain atau pendekatan penelitian yang digunakan yaitu cross-sectional dengan  menggunakan proporsi binomial. Dengan derajad  kepercayaan  senilai  95  persen  atau  batas  kesalahan  5  persen  maka  ditetapkan sampel yang dibutuhkan minimal sebanyak 123 sampel. Sehingga jumlah sampel yang dibagi menurut wilayah kecamatan di Salatiga yaitu:
Tabel 3 Jumlah Sampel Menurut Wilayah Kecamatan di Salatiga Kecamatan Jumlah Pedagang Distribusi Pedagang Jumlah Sampel Argomulyo 468 4,18 % 5 Tingkir 2.863 25,55 % 32 Sidomukti 3.268 29,17 % 36 Sidorejo 4.603 41,1 % 50 Total 11.205 100 % 123

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis  sumber  data,  yaitu  data  primer  yang diperoleh  langsung  dari  responden  dengan  melakukan  wawancara  semi-terstruktur dengan  bantuan  kuesioner  metoda  kombinasi Close-ended dan Open-ended sebagai panduan. Data primer yang diperoleh pada penelitan ini meliputi: Karakteristik pedagang seperti  jenis  kelamin,  usia,  status  perkawinan,  dan  latar  belakang  pendidikan, karakteristik  usaha  seperti  jenis  dagangan,  lama  berdagang,  omset  berdagang  dan pengeluaran, serta penempatan aset seperti jenis-jenis aset yang dimiliki oleh pedagang dan pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan pemilihan jenis aset tersebut dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB Kota Salatiga maupun data jumlah pedagang di Kota Salatiga yang diperoleh dalam Profil Daerah Kota Salatiga tahun 2010 dan PDRB Kota Salatiga tahun 2011 dari  publikasi BPS Kota Salatiga.

## Teknik Analisis Data
Metoda analisis yang digunakan yakni statistik deskriptif dengan menggunakan data  primer  yang  telah  terkumpul,  maka  selanjutnya  dilakukan  analisis  data  secara sistematis berdasarkan data primer yang telah terkumpul yang kemudian menghasilkan informasi yang relevan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Profil Responden
Melihat  hasil  survei  di  lapangan,  responden  yang  menjadi  sampel  dalam penelitian ini mayoritas merupakan wanita dan berusia antara 40–59 tahun sebanyak 95 pedagang. Dari hasil tersebut, karakter responden rata-rata merupakan ibu rumah tangga yang  berusaha  membantu  suami  dengan  mencari  tambahan  penghasilan  di  sektor informal yakni sebagai pedagang.
Tabel 4 Profil Responden Berdasarkan Gender dan Usia Kelompok Umur L P Total Distribusi Kelompok Umur < 30 tahun - 3 3 2,44% 30 - <40 tahun 5 24 29 23,58% 40 - <50 tahun 5 25 30 24,39% 50 - <60 tahun 12 31 43 34,96% ≥ 60 tahun 6 12 18 14,63% Total 28 95 123 100%
Apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, responden yang memiliki pendidikan terakhir sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 29,27 persen dari total  keseluruhan  responden.  Namun  fenomena  yang  cukup  menarik  yakni  adanya tamatan sarjana yang berprofesi sebagai pedagang sebanyak 18,70 persen. Hal tersebut mengindikasikan  beberapa  hal,  yakni  bahwa  tenaga  kerja  dengan  latar  belakang pendidikan  sarjana  tersebut  telah  memiliki  kesadaran  untuk  berwirausaha,  atau  yang terjadi justru sebaliknya, yaitu mereka justru mengalami kalah persaingan sehingga tidak terserap di sektor formal dan terpaksa untuk bekerja di sektor informal.
Tabel 5 Profil Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan Tingkat Pendidikan < 30 Tahun 30 - <40 Tahun 40 - <50 Tahun 50 - <60 Tahun ≥ 60 Tahun Total Distribusi Tingkat Pendidikan Tidak Sekolah/ tamat SD - - 4 6 2 12 9,76% Tamat SD - 3 8 18 3 32 26,02% Tamat SMP - 1 4 9 6 20 16,26% Tamat SMA 2 13 7 8 6 36 29,27% Tamat Sarjana 1 12 7 2 1 23 18,70% TOTAL 3 29 30 43 18 123 100%
Sumber: Data Primer, 2013
Dilihat dari jenis dagangannya, sebagian besar pedagang yang menjadi responden dalam  penelitian  ini  merupakan  pedagang  sembako  dan  kelontong  dimana  dalam menjalankan usahanya ada yang menjual kelontong saja (21%) atau sembako saja (25%) seperti pada Diagram 1. Jenis dagangan ini menjadi jenis dagangan yang paling banyak karena  sembako  dan  kelontong  merupakan  komoditas  yang  banyak  dibutuhkan  orang sehingga permintaan akan komoditas ini tinggi.
Gambar 1 Jenis Dagangan Responden

## Analisis Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif
Tabel 6 Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Tingkat_Pendidikan 123 1 5 3,21 1,288 Omset 123 1 5 2,24 1,391 Aset Tabungan 123 1 2 1,07 0,261 Aset Saham Obligasi 123 2 2 2 0 Aset Asuransi 123 1 2 1,85 0,363 Aset Kas Celengan 123 1 2 1,97 0,178 Aset Ternak 123 1 2 1,87 0,338 Aset Emas 123 1 2 1,72 0,453 Aset Tanah 123 1 2 1,7 0,46 Aset Bangunan 123 1 2 1,76 0,426
Sumber: Data primer, 2013
Analisis  data  menggunakan  variabel Dummy untuk  keseluruhan  variabel. Berdasarkan  Tabel  6  variabel  Tingkat_Pendidikan  dan  variabel  Omset  memiliki  nilai maksimum  ( max )  5,  sedangkan  variabel  Aset  memiliki  nilai  maksimum  ( max )  2. Keseluruhan  variabel  memiliki  nilai  minimum  ( Min )  1  kecuali  variabel  Aset  Saham Obligasi. Standard  Deviasion menggambarkan  penyimpangan  data  dari  rata-rata hitungnya atau variabilitasnya. Berdasarkan tabel tersebut, penyimpangan data dari rata-
10% 3% 25% 37% 21% 1% 1% 2% rumah makan rumah makan dan kelontong sembako sembako & Kelontong Kelontong
Kelontong & Produk tekstil
Hewan
Lain-lain
Volume 19 No. 1, April 2016
rata  hitungnya  terbesar  pada  variabel  Tingkat  Pendidikan  memiliki  nilai Standard Deviasion 1,288 dan nilai terkecil Standard Deviasion pada variabel Aset Saham Obligasi yaitu 0.

## Analisis Pola Penempatan Aset Pedagang
Penempatan aset merupakan usaha menyisihkan pendapatan (omset) rutin, yang kemudian dana tersebut disimpan untuk ditabung ataupun konsumsi bentuk barang tahan lama ( durable goods ). Menempatkan aset memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan yang memerlukan biaya cukup besar seperti kebutuhan tempat tinggal dan pendidikan  anak,  kesehatan,  maupun  dana  untuk  hari  tua  (pensiun).  Tujuan  yang  lain yakni  untuk  investasi,  dimana  akan  membantu  ekspansi  usaha  maupun  membantu menambah  pendapatan  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan.  Tujuan  yang  terakhir yakni  untuk  berjaga-jaga,  saat  ada  pengeluaran  mendadak  maka  aset  yang  ada  dapat membantu  kekurangan  likuiditas  rumah  tangga  tersebut.  Perilaku  menempatkan  aset tersebut  akan  memengaruhi  efektivitas  kebijakan  moneter.  Efektif  atau  tidaknya kebijakan moneter dalam memengaruhi sektor riil sangat bergantung terhadap pola dan perilaku penempatan aset masyarakat.
Dilihat  dari  kepemilikan  aset  responden  (Diagram  2),  menunjukkan  bahwa responden  tidak  hanya  memiliki  1  aset,  bahkan  memiliki  lebih  dari  3  aset.  Responden yang  memiliki  1  aset  sebanyak  45  responden  (36,59%),  sedangkan  responden  yang memiliki preferensi untuk menempatkan lebih dari 1 jenis aset sebanyak 78 responden (63,41%). Responden yang memiliki aset lebih dari 3 tersebut mengkombinasikan aset keuangan seperti tabungan maupun asuransi dengan aset fisik seperti tanah dan bangunan. Kondisi  ini  sesuai  dengan  teori  diversifikasi  aset  dimana  adanya  pepatah  “jangan menaruh telur pada satu keranjang”.
Gambar 2 Jumlah Kepemilikan Aset Responden 36.59% 33.33% 19.51% 10.57% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1 aset 2 Aset 3 Aset > 3
Responden (orang)
Volume 19 No. 1, April 2016
Dalam  hal  penempatan  aset,  setiap  individu  mempunyai  2  jenis  pilihan penempatan aset yakni penempatan pada aset keuangan dan atau pada penempatan aset fisik.  Penempatan  aset  jenis  keuangan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  119  (96,75%) responden, meliputi tabungan baik pada lembaga keuangan formal maupun non-formal, surat berharga seperti saham dan obligasi, asuransi, dan kas. Sedangkan aset jenis fisik sebanyak 75 responden (60,98%), meliputi tanah, emas, bangunan, dan ternak.
Penempatan aset jenis keuangan masih lebih besar daripada penempatan aset jenis fisik karena aset jenis keuangan yakni seperti tabungan, tidak membutuhkan dana yang besar karena dapat menyisihkan sedikit demi sedikit. Berbeda dengan aset fisik, seperti jenis aset bangunan maupun tanah yang membutuhkan dana yang cukup besar.

## Gambar 3 Pola Penempatan Aset Berdasarkan Jenisnya
Apabila  ditilik  secara  lebih  mendalam,  penempatan  aset  jenis  keuangan  dalam bentuk  tabungan  menjadi  preferensi  dominan  responden.  Tabungan  yang  ditempatkan pada  lembaga  keuangan  formal  sebanyak  92  responden  (74,80%)  dan  non-formal sebanyak  73  responden  (59,35%).  Tabungan  pada  lembaga  keuangan  formal  tersebut yakni seperti perbankan dan koperasi.
60.98% 96.75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aset Fisik Aset Keuangan Jumlah Responden

## Gambar 4 Pola Penempatan Aset Keuangan
Pertimbangan  utama  responden  menempatkan  asetnya  dalam  bentuk  tabungan khususnya  pada  lembaga  keuangan  formal  karena  faktor  aman.  Istilah  aman  yang dimaksud  yakni  aman dari kebocoran kas untuk  pengeluaran rumah tangga sehari-hari selain aman dari faktor hilang. Dengan menempatkan tabungan di bank, simpanan yang ada tidak mudah bocor untuk alokasi pengeluaran. Faktor yang kedua yakni adanya motif berjaga-jaga.  Seperti  yang  telah  dikatakan  sebelumnya,  adanya  kondisi  ekonomi  yang selalu  berubah-ubah,  adanya  kebutuhan  jangka  panjang  seperti  biaya  pendidikan  anak serta  kebutuhan  lain  yang  perlu  dipersiapkan  jauh-jauh  hari  memengaruhi  motif responden untuk berjaga-jaga di masa depan. Sedangkan faktor yang ketiga sebenarnya sedikit  mirip  dengan  faktor  kedua,  yakni  penggunaan  di  masa  depan.  Namun  bedanya simpanan dialokasikan untuk mengembangkan usaha berdagang/permodalan responden agar dapat meningkatkan omset. Masih sedikit responden yang memanfaatkan perbankan untuk membantu lalu lintas pembayarannya ataupun transaksi bisnis.
Sementara itu tabungan pada lembaga keuangan non-formal yakni meliputi arisan RT/lingkungan tempat tinggal dan arisan pasar. Meskipun dana yang ditempatkan dalam bentuk  arisan  tersebut  tidak  begitu  besar,  namun  sebanyak  73  responden  (59,35%) memilih  menempatkan  asetnya  dalam  bentuk  tabungan  arisan.  Hal  tersebut  karena dipengaruhi  oleh  adanya  faktor  lingkungan  di  sekitar  tempat  tinggal  responden  dan berkaitan  dengan  norma  sosial  masyarakat.  Responden  menganggap  arisan  sebagai kegiatan sosial, untuk mempererat kerukunan antar masyarakat ( pirukun ).
Penempatan  aset  berupa  kas  atau celengan hanya  4  responden  (3,25%)  saja. Responden  ini  memilih  untuk  menempatkan  asetnya  dalam  bentuk  kas  yang  biasanya
74.80%
59.35% 15.45% 3.25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Jumlah Responden Tabungan (formal) Tabungan (non-formal)
Asuransi Kas/celengan
Volume 19 No. 1, April 2016
ditempatkan  dalam  celengan  di  rumahnya  sendiri.  Menabung  di  bank  hanya  akan merugikan karena adanya potongan ditabungan mereka, anggapan tersebut yang menjadi pertimbangan responden sehingga lebih percaya dalam menempatkan tabungannya dalam bentuk kas untuk motif berjaga-jaga.
Responden  yang  menempatkan  asetnya  dalam  bentuk  asuransi  yakni  hanya  19 responden  (15,45%)  dan  yang  lebih  sedikit  lagi  bahkan  tidak    ada  responden  yang menempatkan  asetnya  berupa  saham/obligasi.  Hal  tersebut  mencerminkan  bahwa  aset- aset keuangan seperti asuransi maupun surat-surat berharga masih belum banyak dikenal masyarakat. Baik asuransi maupun surat berharga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hasil serupa juga terdapat pada hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2004), dari 800 responden rumah tangga hanya 7,5% responden saja yang menempatkan asetnya dalam bentuk surat-surat berharga.
Bentuk aset fisik terdiri dari ternak, perhiasan atau emas, tanah yang berupa tanah kosong,  sawah,  ladang  maupun  kebun    dan  yang  terakhir  bangunan  baik  kios  maupun rumah  selain  dari  yang  telah  dimiliki  responden  sebelumnya  (Diagram  5).  Responden memiliki  preferensi  utama  dalam  menempatkan  aset  fisik  berupa  tanah  sebanyak  37 responden  (30,08%).  Responden  menganggap  dengan  menempatkan  asetnya  berupa tanah responden akan mendapatkan keuntungan. Hal tersebut dikarenakan nilai jual tanah yang dari tahun ke tahun semakin melonjak, karena adanya fenomena kelangkaan dari ketersediaannya.  Untuk  itu  investasi  seperti  aset  tanah  menjadi  pertimbangan  utama responden. Sementara itu faktor kedua yakni berkaitan dengan adanya penggunaan tanah sebagai  lahan  bercocok  tanam  maupun  berkebun,  yang  kemudian  menjadi  sumber tambahan pendapatan bagi pedagang.
Gambar 5 Pola Penempatan Aset Fisik 13.01% 28.46% 30.08% 23.58% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Ternak Emas Tanah Bangunan
Jumlah Responden
Aset  jenis  fisik  berupa  emas,  menjadi  preferensi  setelah  tanah  sebanyak  35 responden (28,46%) dalam menempatkan asetnya. Hal ini sesuai dengan profil responden dimana  sebagian  besar  responden  adalah  wanita.  Menurut  anggapan  responden,  emas selain  sebagai  perhiasan  yang  dapat  dipakai  untuk  memperindah  seseorang  maupun dengan tujuan gengsi,  emas dapat  menjadi  fleksibel ketika suatu  waktu  ada kebutuhan mendesak. Terlebih  lagi  emas memiliki karakter yang mirip dengan aset  seperti tanah, dimana  nilai  jualnya  tidak  mengalami  penurunan,  sehingga  tidak  akan  mengalami kerugian  dengan  menyimpan  aset  berupa  emas.  Sehingga  emas  memiliki  nilai  ganda selain sebagai aset, namun juga dapat menjadi perhiasan untuk dipakai.
Aset  fisik  berupa  bangunan  menempati  urutan  ketiga  yang  dimiliki  oleh  29 (23,58%) responden. Tidak hanya aset berupa emas yang memiliki karakter seperti aset tanah, sama halnya dengan bangunan. Namun bukan berkaitan dengan faktor harga jual yang terus merangkak naik, namun berkaitan dengan kegunaan atau utilitasnya. Aset ini lebih  banyak  digunakan  untuk  menambah  usaha  lain  yang  dapat  meningkatkan pendapatannya  seperti  menyewakan  kos  dan  kontrakan.  Adanya  lokasi  yang menguntungkan dimana berdekatan dengan kampus menjadikan usaha tersebut sebagai lahan  subur  untuk  menambah  pendapatan.  Selain  itu,  yang  menjadi  pertimbangan responden untuk menempatkan asetnya berupa bangunan yakni, untuk mengembangkan usahanya (berdagang) menjadi lebih besar lagi dengan membangun kios cabang ataupun fasilitas penunjang seperti gudang.
Aset fisik yang terakhir yakni berupa ternak hanya menjadi preferensi sebanyak 16  responden  (13,01%).  Pertimbangan  responden  yakni  apabila  suatu  waktu  ada kebutuhan  mendadak  maka  dapat  flesksibel  untuk  digunakan  untuk  konsumsi  ataupun dijual.
Apabila ditinjau dari hubungan penempatan aset dengan omset pedagang, maka mengindikasikan bahwa adanya kesamaan pola di dalam penempatan aset dalam berbagai bentuknya. Namun ada hal yang menonjol terlihat pada aset dalam bentuk asuransi. Pola penempatan aset pada asuransi mengindikasikan adanya hubungan searah antara omset responden dengan penempatan asetnya. Pada Tabel  7 menunjukkan bahwa semakin besar omsetnya,  maka  proporsi  penempatan  aset  dalam  bentuk  asuransi  semakin  meningkat pula. Dengan kata lain besarnya omset pedagang memiliki pengaruh pada penempatan aset  dalam  bentuk  asuransi.  Omset  yang  dimiliki  oleh  pedagang  berpengaruh  akan kemampuan responden dalam membayar premi asuransi yang membutuhkan dana tidak sedikit.
Tabel 7 Hubungan Penempatan Aset dengan Omset Pedagang Omset Berdagang (per bulan) Rp 18 Juta - < Rp 30 Juta Rp 30 Juta - < Rp 60 Juta Rp 60 Juta - < Rp 90 Juta Rp 90 Juta - < Rp 120 Juta ≥ 120 Juta Tabungan 96,1% 84,4% 87,5% 100% 100% Asuransi 11,8% 12,5% 12,5% 12,5% 37,5% Kas/celengan 2,0% 6,3% 6,3% 0% 0% Ternak 7,8% 15,6% 12,5% 25,0% 18,8% Emas 31,4% 21,9% 18,8% 37,5% 37,5% Tanah 25,5% 21,9% 37,5% 62,5% 37,5% Bangunan 33,3% 15,6% 0% 37,5% 25,0%
Sumber: Data primer, 2013
Begitu  juga  halnya  dengan  hubungan  antar  penempatan  aset  dengan  tingkat pendidikan  responden,  aset  bentuk  asuransi  menunjukkan  sesuatu  yang  menonjol dibandingkan dengan bentuk aset lainnya. Latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang positif akan penempatan aset dalam bentuk asuransi. Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel  7  dimana  proporsi  pedagang  yang  menempatkan  asetnya  dalam  bentuk  asuransi meningkat seiring dengan latar belakang pendidikannya.
Tabel 8 Hubungan Penempatan Aset dengan Tingkat Pendidikan Responden Tingkat Pendidikan Tidak Sekolah/tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat Sarjana Tabungan 100% 87,5% 95,0% 88,9% 100% Asuransi 0% 12,5% 15,0% 16,7% 26,1% Kas/celengan 0% 6,3% 0% 5,6% 0% Ternak 8,3% 12,5% 20,0% 8,3% 17,4% Emas 41,7% 25,0% 20,0% 25,0% 39,1% Tanah 50,0% 31,3% 20,0% 22,2% 39,1% Bangunan 16,7% 25,0% 30,0% 19,4% 26,1%
Sumber: Data primer, 2013
Meskipun jenis aset keuangan seperti tabungan telah mengalami persebaran yang cukup merata di berbagai tingkat pendidikan responden, namun sebagian besar responden tidak memiliki pengetahuan akan variabel  moneter seperti suku bunga maupun inflasi. Hanya  sebanyak  17  responden  (14%)  yang  memiliki  pengetahuan  akan  suku  bunga maupun  inflasi,  sedangkan  sisanya  106  responden  (86%)  responden  tidak  memiliki pengetahuan mengenai suku bunga maupun inflasi.

## Gambar 6 Pengetahuan Responden terhadap Variabel Moneter
Dari responden yang memiliki pengetahuan mengenai suku bunga maupun inflasi, sebanyak 8 responden (6,5%) memiliki tingkat pendidikan tamat sarjana. Namun ada pula sebanyak  15  responden  (12,2%)  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  tamat  sarjana  pun tidak  memahami  suku  bunga  maupun  inflasi.  Hal  tersebut  menunjukkan  sedikitnya masyarakat  yang memiliki pengetahuan akan variabel  moneter seperti inflasi  dan suku bunga.  Oleh  karena  itu,  berdampak  pada  berbagai  aktivitas  penempatan  aset  yang  ada tidak  didasarkan  oleh  pengetahuan  variabel  moneter,  dan  kurangnya  perhatian masyarakat  akan  berbagai  fenomena  moneter  yang  terjadi,  baik  seperti  naik  turunnya tingkat inflasi maupun tingkat suku bunga. Hal tersebut dapat menyebabkan munculnya kondisi inelastis antara suku bungan dengan jumlah uang beredar di masyarakat.
Hubungan BI Rate dengan Nilai Tabungan Masyarakat di Perbankan (Miliar Rupiah)
Tidak 86% Ya 14% 250,000 255,000 260,000 265,000 270,000 275,000 280,000 285,000 290,000 295,000 300,000 305,000 9.50% 10.00% 10.50% 11.00% 11.50% 12.00% 12.50% 13.00% Ok t N o v
De s Jan Fe b Ma r Ap r Me i Ju n Ju l Ags Se p Ok t Bunga Tabungan
Berdasarkan  Diagram  7 BI  rate mengalami  perubahan  yang  signifikan  sejak Oktober  2005  hingga  Oktober  2006  sebagai  dampak  kenaikan  tingkat  inflasi  yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM ( Administered Price ). Selama periode satu tahun tersebut BI Rate telah mengalami  perubahan baik  peningkatan maupun penurunan 200 basis points . Namun peningkatan BI Rate tersebut tidak dimanfaatkan masyarakat guna mendapatkan profit atau keuntungan dari pendapatan bunga tabungan/simpanan di Bank. Grafik tersebut menggambarkan selama kenaikan BI Rate dari bulan Oktober 2005–bulan April 2006, nilai tabungan/simpanan masyarakat di perbankan justru memiliki trend yang menurun,  meskipun  pada  bulan  Desember  2005  mengalami  peningkatan.  Sebaliknya ketika BI Rate mulai bergerak turun pada Bulan Mei 2006, nilai tabungan dimasyarakat justru mengalami peningkatan. Secara umum selama periode tersebut, tingkat bunga tidak berpengaruh  pada  nilai  simpanan/tabungan  dimasyarakat.  Dengan  kata  lain  perubahan tingkat BI Rate tidak dapat memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat untuk menempatkan asetnya dalam bentuk simpanan/tabungan di perbankan.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Dari hasil pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pedagang memiliki lebih dari satu jenis aset. Berdasarkan jenisnya, penempatan aset jenis keuangan  lebih  diminati  oleh  pedagang  dibandingkan  dengan  menempatkan  asetnya dalam bentuk aset jenis fisik. Hal tersebut karena aset keuangan tidak membutuhkan dana yang  besar,  karena  dapat  disisihkan  sedikit  demi  sedikit,  sedangkan  aset  fisik membutuhkan dana yang cukup besar.
Aset  jenis  keuangan  berupa  tabungan  pada  lembaga  keuangan  formal  menjadi preferensi dominan penempatan aset oleh pedagang di Kota Salatiga. Disusul berturut- turut oleh penempatan aset bentuk tabungan pada lembaga keuangan non-formal, asuransi dan yang terakhir penempatan kas. Tidak ada satu pun dari pedagang yang menempatkan asetnya dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi. Pilihan penempatan aset jenis fisik, penempatan dalam bentuk tanah menjadi prioritas preferensi dari pedagang. Pilihan    berikutnya  emas,  bangunan,  dan  yang  terakhir  ternak.  Sebagian  besar  dari pedagang  tidak  memiliki  pengetahuan  akan  variabel  moneter  seperti  tingkat  bunga maupun inflasi. Sehingga dalam penempatan asetnya tidak didasarkan pada pengetahuan moneter.
Dengan adanya kenyataan bahwa sebagian besar dari pedagang di Salatiga dalam menempatkan asetnya tidak didasarkan oleh pengetahuan variabel moneter seperti tingkat bunga dan inflasi namun karena faktor kebiasaan, dalam hal ini perilaku pedagang kurang peka  akan  fenomena  moneter.  Hal  tersebut  menyebabkan  kondisi  hubungan  inelastis antara  tingkat  bunga  dengan  jumlah  uang  beredar,  sehingga  kebijakan  moneter  dalam rangka pengendalian jumlah uang beredar dengan menggunakan instrumen tingkat bunga menjadi tidak efektif. Dengan melalui pengenalan dini di berbagai Sekolah Dasar dengan
kerjasama  dengan  berbagai  bank  umum.  Bank  umum  diharapkan  dapat  memberikan pengenalan financial literacy melalui berbagai kegiatan arisan di masyarakat.
Penelitian  ini  hanya  mampu  menganalisis  perilaku  masyarakat  dalam menempatkan  asetnya  pada  satu  profesi  masyarakat  saja  yakni  pedagang.  Responden dalam  penelitian  pun  belum  dapat  menjangkau  dari  berbagai  tingkat  kelas  masyarakat yang ada di Kota Salatiga, sehingga belum dapat memproyeksikan perilaku masyarakat secara umum di Kota Salatiga. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis di semua profesi masyarakat dan dapat mewakili berbagai tingkat kelas masyarakat di Kota Salatiga secara proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA
Andresen, Nils August. 2005. “As safe as the bank? Household financial behaviour and economic reasoning in post-Soviet Russia.”
Astiyah, Siti,  Clarita  Ligaya, Retno  Muhardini, Rendra  Z  Idris, dan MA  Majid  Ikram.
2004.  “Komposisi  kepemilikan  aset  dan  dampak  kebijakan  moneter  terhadap kepemilikan aset: Hasil survei.” Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 7 (1): 1–40.
Idris, Rendra Z., Tri Yuniarti, Clarita L. Iskandar, dan Darsono. 2002. Asset price channel of monetary transmission in Indonesia . Jakarta: Bank Indonesia.
Koivu, Tuuli. 2012. “Monetary policy, asset prices and consumption in China.” Economic Systems 36 (2): 307–25. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2011.07.001.
Mishkin,  Frederic  S.  2004. The  economics  of  money,  banking,  and  financial  markets . Pearson Addison Wesley . https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Nopirin. 2000. Ekonomi Moneter . 4ed. Yogyakarta: BPFE UGM.
Pohan,  Aulia.  2008. Kerangka  kebijakan  moneter  dan  implementasinya  di  Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.