## PENOLAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP DUGAAN MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS SK KEJATI SUMBAR No:B-/L.3/Es/10/2020 DAN PUTUSAN No.177/Pid.B/2020/PN PNN)
Ari Darman 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2 , Made Sugi Hartono 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : { aridarman1997@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , sugi.hartono@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  ditujukan  pada  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  faktor  yang  melatar belakangi  penolakan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  Restorative  Justice  berdasarkan Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  terhadap  dugaan  (modus operandi) kejahatan Tindak Pidana Pencurian dalam SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) beserta akibat hukum penolakan penghentian penuntutan dalam Putusan No.177/Pid.B/2020/PN.PNN).  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  yuridis normatif.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan  menggunakan  data  skunder  dengan  teknik studi kepustakaan dan diperkuat dengan bahan hukum primer, skunder, tersier  dan dianalisis secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  proses  penuntutan  telah terjadi upaya perdamaian perdamaian antara korban dan tersangka yang melibatkan keluarga sesuai Pasal 8 Ayat 2 Perja RI No.15 Tahun 2020. Sedangkan, mengenai dapat diterima atau ditolaknya  penghentian  penuntutan  berdasarkan  persetujuan  Kejaksaan  Tinggi,  didasarkan pada ketentuan  Pasal 12 Jo. Pasal 13 Perja RI No.15 Tahun 2020, dan berkas dilimpahkan di Persidangan  Pengadilan  Negeri  Painan.  Dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  dirasa  telah menjatuhkan putusan yang sesuai dengan (Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan).
Kata kunci: Penolakan,  Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Pencurian

## Abstract
This  research  is  aimed  at  problems  related  to  the  factors  behind  the  refusal  to  stop prosecution  based  on  Restorative  Justice  based  on  the  Republic  of  Indonesia  Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 against the alleged (modus operandi) crime of theft in the West Sumatra District Attorney's Decree No: B-/L.3/ Es/10/2020) along with the legal consequences of  refusing  to  stop  prosecution  in  Decision  No.177/Pid.B/2020/PN.PNN).  This  research  uses normative  juridical  law  research.  This  research  is  descriptive  by  using  secondary  data  with literature  study  techniques  and  strengthened  by  primary,  secondary,  tertiary  legal  materials and  analyzed  qualitatively.  The  results  of  this  study  indicate  that  in  the  prosecution  process there  has  been  an  effort  to  make  peace  between  the  victim  and  the  suspect  involving  the family according to Article  8 Paragraph  2  Perja RI No. 15 of 2020.  Meanwhile, regarding the acceptance  or  rejection  of  the  termination  of  prosecution  based  on  the  approval  of  the  High Court, it is based on the provisions Article 12 Jo. Article 13 Perja RI No. 15 of 2020, and the
file was transferred to the Painan District Court. In this case, the Panel of Judges is deemed to have rendered a decision in accordance with (Legal Certainty, Justice and Benefit).

## Keywords:  Rejection, Restorative Justice, Crime of Theft

## PENDAHULUAN
Hukum merupakan sebuah peraturan atau tata tertib yang memiliki nilai  guna  menjaga  serta  mengatur tingkah laku masyarakat, dan pemerintahan  suatu  negara  untuk berbuat  dan  untuk  tidak  berbuat sesuatu, hukum ditujukan untuk menjaga  ketertiban  serta  menghindari terjadinya  kekacauan  dalam  suatu negara.  Hukum  sendiri  dalam  tatanan masyarakat, ditujukan mengatur kehendak masyarakat demi terciptanya keselarasan  dan  kesimbangan  dalam sendi-sendi  kehidupan  masyarakat. Hukum secara ideal, baiasanya berbentuk  norma  dan  juga  terdapat sanksi  di  dalamya.  Sehingga  perlu diketahui,  dan  dipahami  bahwasanya hukum  memiliki  sifat  mengatur  tata kehidupan dalam bermasyarakat, memaksa  para  warga  untuk  bertindak patuh  serta  melindungi  berbagai  hak masyarakat dari tindak pidana kejahatan.
Tindak  Pidana  yang  sering  kali terjadi  di  masyarakat,  salah  satunya adalah  kejahatan  pencurian  dengan (modus  operandi)  yang  merupakan fenomena  kehidupan  manusia  dalam tatanan  sosial masyarakat yang sampai sekarang  tidak  dapat  dilepaskan  oleh ruang dan waktu. Pencurian merupakan  kejahatan  yang  ditujukan terhadap  harta  dan  benda.  Kejahatan ini  merupakan  tindakan  yang  dapat menggoncangkan  stabilitas keamanan baik  terhadap  harta  maupun  jiwa manusia.  Salah  satu  jenis  tindak pidana  pencurian  yang  sering  terjadi adalah tindak pidana pencurian berkaitan  dengan  siasat  atau  (modus operandi)  dengan  unsur-unsur  yang memberatkan  dengan  kualifikasi  oleh
pembentuk undang-undang  yang telah diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana.
Dalam bidang penuntutan, peranan  dari  Kejaksaan  Republik
Indonesia sebagai lembaga pemerintahan  yang  melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan
harus mampu
mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran  berdasarkan  hukum  dan mengindahkan  norma  keagamaan, kesopanan,  dan  kesusilaan,  serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan,  hukum,  dan  keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan
keadilan Restoratif Justice yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan  semula  dan  keseimbangan perlindungan  dan  kepentingan  korban dan  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak berorientasi pada pembalasan merupakan  suatu  kebutuhan  hukum masyarakat  dan  sebuah  mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan  kewenangan  penuntutan dan  pembaharuan  sistem  peradilan pidana.
Peradilan
pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara  pidana  yang  terbagi  ke  dalam beberapa  tahapan.  Masing-masing tahapan  melibatkan  institusi  tertentu (Hartono, 2020: 287).
Salah  satu  studi  kasus  tindak pidana  pencurian,  yang  dilakukan dengan upaya penyelesaian perdamaian berdasarkan keadilan restoratif,  adalah  kasus  pencurian mobil travel yang dilakukan Tersangka Jodi Putra  yang melanggar  Pasal 362 KUH Pidana. Dalam proses
permohonan  penghentian  penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum,
Fadlul  Azmi,S.H  selaku  Jaksa  Utama Pratama  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera Barat  telah  mengajukan  permohonan Nota Dinas (R- 02/L.3.19.6/Eoh.2/10/2020) pada
tanggal  5  Oktober  2020,  dengan landasan telah terjadinya upaya penyelesaian diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif, melalui  perdamaian  antara  Tersangka Jodi  Putra  dan  Korban,  beserta keluarga  dari  kedua  belah  pihak,  dan disaksikan  oleh  Tokoh  masyarakat dengan  pertimbangan:  1)  Tersangka baru  pertama  kali  melakukan  tindak pidana;  2)  Tindak  pidana  yang dilakukan oleh tersangka hanya diancam  pidana  penjara  tidak  lebih dari  5  (lima) tahun,  dan; 3) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban  dan  tersangka  yang  dihadiri, Korban  (Wahyudi  Kamal),  Tersangka (Jodi  Putra),  Pendamping  Korban (Abdul  Malik),  Pendamping  Terdakwa (Jefri), Wali Nagari (Andriadi), Perwakilan Sek.Bab Tapan (Redpandri Akbar), Saksi (Abu Bakar), Saksi (Darmalis), Fasilitator (Ari Saputra, S.H.)
Akan tetapi, pada kasus pencurian  yang  dilakukan  Tersangka Jodi Putra, dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif  telah  ditolak  melalui  Nota Dinas  Nomor:B-/L.3/Es/10/2020  yang dikeluarkan  oleh  Kejaskaan  Tinggi Sumatera  Barat,  melalui  Plt.  Kepala Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Barat, Yusron,  S.H.,  M.H.,  secara  tegas melalui pernyataanya menyatakan tidak sependapat dan menolak
adanya penghentian penuntutan berdasarkan (keadilan
restoratif) dengan dalih penolakan yang didasarkan melalui pertimbangan sebagai  berikut  :  1)  Bahwa  korban
adalah  pengguna  Jalan  raya,  2) Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah  dijalan  raya  yang  digunakan oleh khalayak umum, 3) Bahwa sering terjadi modus tindak pidana pencurian,  dan  pencurian  dengan pemberatan yang
korbannya merupakan pengguna jalan raya dengan  cara  (memprovokasi  korban terlebih dahulu) dengan cara (menyerempet kendaraan korban berhenti selanjutnya kendaraan korban  dilarikan),  4)  Bahwa  usulan penghentian  penuntutan  perkara  ini,
apabila dilakukan berdasarkan Keadilan Restoratif tidak tepat, karena tidak  sesuai  dengan  rasa  keaamanan masyarakat  banyak  pengguna  jalan dan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  4  Ayat  (1)  Huruf  e  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  No.15 Tahun  2020  di  mana  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan
memperhatikan ketertiban umum, dan;
5)  Terhadap  tercapainya  perdamaian antara  tersangka  Jodi  Putra  dengan saksi  Korban  Wahyudi  Kamal  tanpa syarat  agar  dijadikan  sebagai  salah satu  pertimbangan  yang  meringankan oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam mengajukan tuntutan pidana.
Dikarenakan  selama  ini,  sering terjadinya  (modus  operandi) tindak pidana  pencurian  yang  memenuhi unsur-unsur  di  dalam  Pasal  362  KUH Pidana, di mana Pelaku atau Tersangka  diduga  telah  menerapkan (modus  operandi)  Kejahatan  Tindak Pidana Pencurian dengan cara memprovokasi korbannya terlebih dahulu  saat  berkendara  di  jalan  raya sebelum dilakukanya tindak pencurian terhadap korban.
Jika ditinjau berdasarkan ketentuan  hukum,  tersangka  telah melanggar  Pasal  362  KUHP  yang berbunyi ”Barang  siapa  mengambil
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagain kepunyaan orang lain, dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara melawan  hukum,  diancam  karena pencurian,  dengan  pidana  penjara paling lama (5) lima tahun atau pidana denda  paling  banyak  Rp.900.000,- (sembilan  ratus rupiah)”.  Berkaitan dengan  Unsur  yang  terdapat  dalam rumusan  pasal  362  KUHP  yang berbunyi: 1.) Barang siapa,
2.)  Mengambil  barang  sesuatu,  3.)
Barang  kepunyaan  orang  lain,  4.)
Dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara (melawan hukum).
Sejalan di atas, berkaitan dengan  ancaman  pidana  Pasal  362 KUHP  yang  telah  dilakukan  oleh Tersangka  Jodi  Putra,  dikarenakan adanya penolakan penyelesaian berdasarkan  keadilan  restoratif,  dari Plt.
Kepala Kejaksaan
Tinggi Sumatera  Barat,  Yusron,  S.H.,  M.H., dalam tahapan penututan dan selanjutnya  karena  terjadi  penolakan, maka    kasus  ini  berlanjut  pada tahapan pelimpahan berkas ke pengadilan  sampai  pada  keluarnya putusan  yang  berkekuatan  hukum tetap  atau inkracht melalui  Putusan Nomor 177.Pid.B/2020/PN.PNN di Pengadilan Negeri Painan.
Pada tahapan proses pemeriksaan  di  Pengadilan  Terdakwa Jodi  Putra  terbukti  bersalah  telah melakukan  tindak  pidana  pencurian dengan  melanggar  Pasal  362  KUH Pidana,  dengan  penjatuhan  pidana penjara  selama  6  (enam)  Bulan dikurangi  dengan  masa  penangkapan dan  penahanan  yang  telah  dijalani, serta  dikurangkan  seluruhnya  dari pidana  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis Hakim melalui Putusan Nomor
177.Pid.B/2020/PN.PNN.
Sehubungan dengan
latar belakang  diatas  maka  mendorong penulis  untuk  melakukan  penelitian
serta  menuangkan  dalam  bentuk skripsi  yang  berjudul “Penolakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan  Restorative  Justice Terhadap  Dugaan  Modus  Operandi Tindak  Pidana  Pencurian  (Studi
Kasus  SK  Kejati  Sumbar  No:B- /L.3/Es/10/2020 dan
Putusan No. 177/Pid.B/2020/PN.PNN)” .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  proposal  ini  adalah penelitian  hukum  yuridis  normatif. penelitian  ini,  menggunakan  kajian penelitian  yuridis  normatif  (hukum normatif) dengan sifat penelitian
(deskriptif
kualitatif) serta
menggunakan kerangka konsep pengkajian  (prinsip  dan  asas  hukum), (singkronasi  norma  dalam  hukum) baik  norma  hukum  (secara  vertikal maupun horizontal). Data dan sumber data dalam Penelitian (hukum normatif) pada penelitian ini, menggunakan  data  Skunder  (Studi Kepustakaan)  dengan  menggunakan bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier.  Dalam  penelitian  ini,  teknik pengumpulan data menggunakan
(Studi  Dokumen)  dengan    cara menelaah  data  yang  bersumber  dari bahan-bahan  pustaka  yang  relevan dan  behubungan  dengan  modus operandi  kejahatan  tindak  pidana pencurian serta Jurnal
Kajian Restorative Justice dan alasan penolakan  serta  akibat  hukumnya,
Nota Dinas Surat Ketetapan (Kejaksaan tinggi Sumbar No:B-
/L.3/Es/10/2020) terkait penolakan prinsip  keadilan restoratif  justice , Putusan  No.177/Pid.B/2020/PN  PNN (Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2014:13- 14).
Dalam  penelitian  ini,  diolah  dan dianalisis secara kualitatif, yang dianalisis  secara  sistematis,  objektif
sesuai dengan pola-pola mengkaji dari umum  ke    khusus,  kemudian  dari premis-premis umum dikumpulkan dan dipilah  secara  klasifikasi.  Selanjutnya peneliti, melakukan
penarikan kesimpulan atau konklusi dan kemudian data disajikan secara
(deskritif  kualitatif)  yang  memaparkan pembahasan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Penolakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Terhadap
Dugaan  (Modus  Operandi)  Tindak Pidana Pencurian dalam (Nota Dinas
Analisis  Restorative  Justice  Nota
Dinas (R-02/L.3.19.6/Eoh.2/10/2020)
Berkaitan  dengan  pertimbangan yang menjadi dasar adanya permintaan  persetujuan  penghentian penuntutan  berdasarkan restorative justice dalam  perkara  tindak  pidana pencurian  mobil  travel  yang  dilakukan Tersangka Jodi Putra terhadap
Wahyudi Kamal dalam (Nota Dinas/SK: R- 02/L.3.19.6/Eoh.2/10/2020) Asisten Bidang  Tindak  Pidana  Umum,  Fadlul Azmi,  S.H.,  Kejaksaan  Tinggi  Negeri Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:
1)  Tersangka  baru  pertama  kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka  hanya  diancam  pidana penjara  tidak  lebih  dari  5  (lima) tahun
3. Telah ada kesepakatan perdamaian  antara  korban  dan tersangka yang dihadiri:
a) Korban (Wahyudi Kamal)
b) Tersangka (Jodi Putra)
c) Pendamping Korban (Abdul Malik) d) Pendamping Terdakwa (Jefri) e) Wali Nagari (Andriadi) f) Perwakilan Sek.Bab Tapan (Redpandri Akbar) g) Saksi (Abu Bakar) h) Saksi (Darmalis) i)  Fasilitator (Ari Saputra, S.H.) Merujuk  pada  ketentuan  Perja  RI No.15 Tahun 2020,
tentang penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan  restoratif,  di  dalam  Pasal  1 Ayat  (1)  berbunyi “Keadilan  restoratif adalah  penyelesaian  perkara  tindak pidana  dengan  melibatkan  pelaku, korban,  keluarga,  dan  pihak  lain  yang terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan  pemulihan  kembali  pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.
Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas,  pidana  sebagai  jalan terakhir,  cepat,  sederhana,  dan  biaya ringan.  Selain  itu,  dalam  penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif  Penuntut  Umum  berwenang menutup  perkara  demi  kepentingan hukum (Pasal 2 Perja RI No.15 Tahun 2020).
Jika  merujuk  di  dalam  Pasal  5 Perja  No.15  Tahun  2020,  secara  jelas telah  diatur  mengenai  perkara  tindak pidana  dapat  ditutup  demi  hukum  dan dihentikan  penuntutanya  berdasarkan keadilan  restoratif.  Mengenai  rumusan syarat  pelaku  atau  tersangka  baru pertama  kali  melakukan  tindak  pidana bukanlah  residivis,  serta  rumusan syarat  tindak  pidana  diancam  tidak lebih  dari  5  (lima)  tahun.  Dalam kaitanya dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, telah diakomodir secara jelas
di  dalam  Pasal  5  Perja  No.15  Tahun 2020.
Berkaitan  dengan  pertimbangan Fadlul  Azmi,  S.H.,  Asisten  Bidang Tindak  Pidana  Umum,  Kejaksaan Tinggi  Negeri  Sumatera  Barat  yang tertuang pada Nota Dinas (R- 02/L.3.19.6/Eoh.2/10/2020). Dalam upaya  penyelesaian  diluar  pengadilan berdasarkan  keadilan  restoratif,  Fadlul Azmi, S.H. telah menghadirkan Tersangka  Jodi  Putra  dan  Korban, beserta  keluarga  dari  kedua  belah pihak,  dan  disaksikan  oleh  Tokoh masyarakat. Pertimbangan Fadlul Azmi,  S.H  Asisten  Bidang  Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Barat ini, telah sesuai dengan  tujuan  dari  keadilan  restoratif penyelesaian  perkara  tindak  pidana dengan  melibatkan  pelaku,  Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang  terkait  untuk  bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali  pada  keadaan  semula,  dan bukan  pembalasan  (Pasal  1  Ayat  (1) Perja No.15 Tahun 2020).
Fadlul  Azmi,  S.H  Asisten  Bidang Tindak  Pidana  Umum,  Kejaksaan Tinggi  Negeri  Sumatera  Barat,  dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan  keadilan  restoratif,  dalam kasus  tindak  pidana  pencurian  mobil travel  milik  korban  Wahyudi  Kamal yang  dilakukan  tersangka  Jodi  Putra. Dalam  kaitan,  penyelesaian perkara  di luar  persidangan  melalui  tercapainya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, telah dilaksanakan dengan berasaskan,
keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas,  pidana  sebagai  jalan terakhir,  cepat,  sederhana,  dan  biaya ringan  (Pasal  2  Perja  No.15  Tahun 2020).
Sehingga,  dalam  kaitan  perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Tersangka  Jodi  Putra,  maka
Fadlul  Azmi,  S.H  Asisten  Bidang Tindak  Pidana  Umum,  Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Barat, sebagai Penuntut  Umum  berwenang  menutup perkara  demi  kepentingan  hukum, karena telah ada penyelesaian perkara di  luar  pengadilan (afdoening  buiten process) dengan  mempertimbangkan (adanya  perdamaian  antara  Korban dan  Tersangka)  sebagaimana  yang tertuang  di  dalam  (Pasal  4  Ayat  (2) huruf g Perja No.15 Tahun 2020).
Dalam  perkara  tindak  pidana pencurian  mobil  travel  yang  dilakukan Tersangka Jodi Putra terhadap Korban Wahyudi  Kamal.  Sudah  seharusnya, dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan  restoratif,  dikarenakan  telah terpenuhinya  syarat “tersangka  baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan  tindak  pidana  hanya  diancam dengan  pidana  denda  atau  diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5  (lima)  tahun ” (Pasal 5 Ayat (1) huruf a  dan  huruf  b  Perja    No.15  Tahun 2020). Selain  itu, tersangka Jodi Putra melalui  itikad  baiknya  (telah  ada pemulihan  kembali  pada  keadaan semula)  dengan  cara  mengembalikan barang  yang  diperoleh  dari  tindak pidana  kepada  korban,  serta  dalam kasus  ini  telah  ada  kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, serta masyarakat merespon positif. Hal ini sesuai dengan ketentuan  di  dalam  (Pasal  5  Ayat  (6) huruf a pada point (1), Pasal 5 Ayat (6) huruf  b,  dan  huruf  c  Perja    No.15 Tahun 2020).

## Faktor    Penolakan    Restorative
Justice Nota Dinas (R-
02/L.3.19.6/Eoh.2/10/20)
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis terhadap kedua nota dinas berkaitan dengan adanya penolakan  penghentian  penuntutan
berdasarkan Restorative
Justice terhadap  dugaan  (modus  operandi) tindak  pidana  pencurian  mobil  travel yang  dilakukan  Tersangka  Jodi  Putra terhadap  Korban  Wahyudi  Kamal,  di dalam (Nota
Dinas/SK: ND- /L.3.4/Eoh.2/10.2020) atau (Nota Dinas/SK: R- 02/L.3.19.6/Eoh.2/10/2020)
yang diajukan  oleh  Asisten  Bidang  Tindak Pidana  Umum,  Fadlul  Azmi,  S.H.  dan dikemudian  dibalas  melalui  (Nota Dinas/  SK  :  B-/L.3/Es/10/2020)  yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi
Sumatera  Barat.  Jika  mengacu  pada Perja  No.15  Tahun  2020,  tentang penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan  restoratif,  di  dalam  Pasal  6 berbunyi “Pemenuhan syarat penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan  restoratif  digunakan  sebagai pertimbangan  Penuntut  Umum  untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan ”.
Sehingga,  dalam  pembahasan akan dikaji secara sistematis, mengenai  faktor-faktor  yang  melatar belakangi adanya penolakan penghentian  penuntutan  berdasarkan Restorative  Justice ,  adalah  sebagai berikut :

## 1)  Korban  merupakan  Pengguna Jalan Raya (Khalayak Umum)
Berdasarkan pertimbangan Yusron, S.H.,M.H., Plt. Kepala Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Barat, dalam (Surat Nomor:R- 02/L/3.19.6/Eoh.2/10/2020)  berkaitan dengan
penolakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif,  secara  yuridis    didasarkan pada  UU  RI.No.22  Tahun  2009, Tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan di  dalam  Pasal  1  Ayat  (27 ) “pengguna
jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas ”.
Kemudian,  lebih  lanjut  diatur  di dalam  Pasal  105 “setiap  orang  yang menggunakan Jalan wajib: a. berperilaku tertib; dan/atau; b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan  keselamatan  lalu  lintas  dan angkutan  jalan,  atau  yang  dapat menimbulkan kerusakan Jalan. Selanjutnya, di dasarkan pula di dalam ketentuan  Pasal  106  A yat  (1)  “setiap orang yang mengemudikan  kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi ”.
Apabila ditinjau dari sanksi pidana,  di  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun 2009 Tentang  lalu  lintas dan angkutan jalan,  secara  tegas  mengatur  sanksi pidana  yang  tertuang  pada  Pasal  283 “Setiap  orang  yang  mengemudikan kendaraan  bermotor  di  jalan  secara tidak  wajar  dan  melakukan  kegiatan lain  atau  dipengaruhi  oleh  suatu keadaan yang
mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi  di  Jalan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat  (1) dipidana  dengan  pidana  kurungan paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau  denda paling  banyak  Rp750.000,00  (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.
2) Adanya Dugaan Modus Operandi
Berdasarkan isi dari surat balasan  dari  Plt.  Kepala  Kejaksaan Tinggi  Sumatera  Barat,  Yusron,  S.H., M.H.  dalam  isi  (Surat  Nomor:R- 02/L/3.19.6/Eoh.2/10/2020) yang menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara  Tersangka  Jodi  Putra  yang disangka  melanggar  pasal  362  KUH Pidana,  dalam  kasus  dugaan  tindak pidana  pencurian  mobil  travel  milik Wahyudi Kamal.
Pasal 362 KUHP yang berbunyi : ”Barang siapa mengambil barang sesuatu,  yang  seluruhnya  atau sebagian  kepunyaan  orang  lain, dengan  maksud  untuk  dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara  paling  lama  (5)  lima tahun  atau  pidana  denda  paling banyak  Rp.900.000,-  (sembilan ratus rupiah)”.
Jika  dikaitkan  dengan  tindak pidana  pencurian  Pasal  362  KUHP. Perbuatan  tindak  pidana  pencurian mobil travel milik Wahyudi Kamal, yang dilakukan  Tersangka  Jodi  Putra  telah memenuhi  unsur  yang  terdapat  dalam rumusan  pasal  362  KUHP  yang berbunyi: 1.) Barang siapa, 2.)
Mengambil barang sesuatu, 3.) Barang kepunyaan  orang  lain,  4.)  Dengan maksud untuk dimiliki secara (melawan hukum).
Mengenai adanya dugaan (modus operandi) tindak pidana pencurian  mobil  travel  yang  dilakukan Tersangka Jodi Putra terhadap Korban Wahyudi Kamal
dapat dikaji berdasarkan kronologis sebagai berikut:
Jika dikaitkan dengan pandangan R.Soesilo  (1980:98)  yang  menyatakan modus  operandi  adalah  teknik  cara- cara  beroperasi  yang  dipakai  oleh penjahat.  Dalam  bahasa  latin  (modus) atau  (modus  operandi)  adalah  cara melaksanakan  atau  cara  bertindak. Modus operandi merupakan suatu cara yang  digunakan  melalui  suatu  teknik yang  bersifat  khusus  yang  telah  di susun  rapi,  untuk  melakukan  suatu perbuatan  yang  bertentangan  dengan hukum, dan dapat menimbulkan kerugian  terhadap  orang  lain  (Hidayat, 2015:172).
Sependapat  dengan  pendapat,
R.Soesilo dan Hidayat mengenai bahasan  (modus  operandi).  Mengutip pandangan Despar Magrhobi
(2014:17)  yang  menyatakan  adapun teknik-teknik (modus operandi) pencurian  kendaraan  bermotor  yang sering terjadi sendiri sangatlah beragam,  seperti:  1)  Berpura-pura meminjam/menyewa motor; 2) Mengunakan  kunci  T;  3)  Mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban; 4) Melakukan kredit dengan menggunakan identitas palsu; 5)
Menyebar  paku  dijalan-jalan  tertentu; dan,  6)  Berpura-pura  mencari  tempat tinggal (tempat kos/kontrakan) di suatu wilayah.
Jika  dikaitkan  dengan  tindak pidana  kejahatan  pencurian  mobil travel  yang  dilakukan  Tersangka  Jodi Putra, terhadap Korban  Wahyudi Kamal.  Berdasarkan  kronologis  tindak pidana  pencurian  yang dilakukan
Tersangka Jodi Putra, apabila dikaitkan  dengan  adanya  dugaan (modus  operandi),  maka  telah  sesuai dengan  pandangan  Despar  Magrhobi (2014:17)  yang  menyatakan “adapun teknik-teknik (modus operandi) pencurian  kendaraan  bermotor  yang sering terjadi sediri sangatlah beragam seperti,  mengintai,  membuntuti  dan kemudian menghadang calon korban ”.
3)Restorative Justice harus memperhatikan (Ketertiban
Umum)
Berkenaan  dengan  pertimbangan dari  Plt.  Kepala  Kejaksaan  Tinggi Sumatera  Barat,  Yusron,  S.H.,M.H. dalam isi (Surat Nomor:R- 02/L/3.19.6/Eoh.2/10/2020).
Sebagaimana  pada  point  angka  (4) yang  menyatakan  mengenai “usulan penghentian  penuntutan  perkara  ini, apabila dilakukan berdasarkan Keadilan  Restoratif  tidak  tepat,  karena tidak  sesuai  dengan  rasa  keamanan masyarakat  banyak  pengguna  jalan dan tidak sesuai juga dengan ketentuan  Pasal  4  Ayat  (1)  Huruf  e
Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia  No.15  Tahun  2020  di  mana Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan  Restoratif  dilakukan  dengan memperhatikan ketertiban umum ”.
Jika  dicermati  dan  ditelaah  lebih lanjut,  maka  dapat  diketahui  adanya kesesuaian  antara  pertimbangan  pada point  angka  (4)  dengan  (Syarat)  yang telah  digariskan  dan  diatur  di  dalam ketentuan
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020,
tentang penghentian penuntutan berdasarkan  keadilan  restortatif  yang tertuang  di  dalam  Bab  III  mengenai (Syarat)  Pasal  14  Ayat  (1)  berbunyi “penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan  restoratif  dilakukan  dengan memperhatikan ”:
a)  kepentingan Korban dan kepentingan  hukum  lain  yang dilindungi;
b)  penghindaran stigma negatif;
c)  penghindaran pembalasan;
d)  respon dan keharmonisan
masyarakat; dan
e)  kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
4)Perdamaian sebagai bahan pertimbangan  yang  meringankan tuntunan  pidana  Jaksa  Penuntut
Umum (JPU)
Berdasarkan Surat yang dikeluarkan  Yusron,  S.H.,M.H,  Plt. Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera Barat, (Nomor:R- 02/L/3.19.6/Eoh.2/10/2020) telah
tertuang  dengan  jelas  pada  point angka (5) :
“Terhadap
tercapainya perdamaian  antara  tersangka  Jodi Putra  dengan  Korban  Wahyudi  Kamal tanpa  syarat  agar  dijadikan  sebagai salah satu pertimbangan yang meringankan  oleh  Jaksa  Penuntut
Umum  dalam  mengajukan  tuntutan pidana ”.
Melalui  fasilitator  (Ari  Spautra, S.H,)  upaya  perdamaian  di  luar pengadilan telah terjadi antara Tersangka  Jodi  Putra  dengan  Korban Wahyudi Kamal
dan dihadiri Pendamping  Korban  (Abdul  Malik), Pendamping  Terdakwa  (Jefri),  Wali Nagari  (Andriadi),  Perwakilan  Sek.Bab Tapan  (Redpandri  Akbar),  Saksi  (Abu Bakar), Saksi (Darmalis). Dalam kasus tindak pidana Pencurian yang dilakukan Tersangka Jodi Putra dengan Korban Wahyudi Kamal,
Penuntut  umum  menawarkan  upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka. Upaya perdamaian dilakukan  tanpa  tekanan,  paksaan, dan  intimidasi,  dan  dilakukan  pada tahap  penuntutan,  yaitu  pada  saat penyerahan  tanggung  jawab  atas tersangka  dan  barang  bukti  (tahap dua).
Adanya  penolakan  Plt.  Kepala Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Barat, Yusron, S.H., M.H., sangatlah beralasan,  karena  didasarkan  pada ketentuan Perja RI No.15 Tahun 2020,
tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tertuang  di  dalam  Pasal  12.  Hal  ini dimaksudkan,  pada  tahapan  laporan Penuntut  Umum,  Kepala  Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan  penghentian  penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada  Kepala  Kejaksaan  Tinggi.
Permintaan  persetujuan,  disampaikan dalam  waktu  paling  lama  1  (satu)  hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan  Tinggi  menentukan  sikap menyetujui  atau  menolak  penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai  pertimbangan  dalam  waktu paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak
permintaan  diterima.  Namun,  apabila Kepala  Kejaksaan  Tinggi  menolak penghentian  penuntutan  berdasarkan Keadilan  Restoratif,  Penuntut  Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan  (Pasal  13  Perja  RI  No.15 Tahun  2020,  tentang  penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif).
Akibat Hukum Penolakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice
Terhadap  Dugaan  (Modus  Operandi) Tindak  Pidana  Pencurian  dari  (SK Kejati  Sumbar  No:B-/L.3/Es/10/2020) dalam  (Putusan  No.177/Pid.B/2020/Pn Pnn)
Akibat Penolakan Penghentian Penuntutan di Kejaksaan Kepala Kejaksaan Tinggi, Sumatera  Barat,  Yusron,  S.H.,  M.H. menentukan sikap menolak penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan  restoratif  terhadap  kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan Tersangka Jodi Putra. Konsekuensi logis dari adanya penolakan  tersebut,  Penuntut  Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan  melalui  jalur  penyelesaian litigasi  di  Pengadilan  Negeri  Painan dan  diputus  secara inkracht dalam (Putusan  No.177/Pid.B/2020/PN.PNN) pada  hari  Senin,  tanggal  7  Desember 2020  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri  Painan,  Akhnes  Ika  Pratiwi, S.H.,  sebagai  Hakim  Ketua,  Adek Puspita Dewi, S.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai  Hakim  Anggota,  Putusan tersebut  diucapkan  dalam  sidang terbuka  untuk umum pada  hari  Selasa tanggal  8  Desember  2020  oleh  Hakim Ketua  dengan  didampingi  para  Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusmanida,  S.H.,  Panitera  Pengganti
pada  Pengadilan  Negeri  Painan,  serta dihadiri oleh Ari Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Cabang
Kejaksaan  Negeri  Pesisir  Selatan  di Balai Selasa dan Terdakwa.

## Dakwaan  Unsur  Pasal  362  KUH Pidana
Rumusan Pasal 362 KUH
Pidana,  menurut  Moeljatno  (1996) menyatakan  bahwa  tindak  pidana pencurian  di  dalam  Pasal  362  KUH Pidana adalah berbunyi “Barang siapa mengambil  sesuatu,  yang  seluruhnya atau  sebagian  kepunyaan  orang  lain, dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara melawan  hukum,  diancam  karena pencurian,  dengan  pidana  penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah ”. Didalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN.PNN, Jaksa
Penuntut  Umum  (JPU)  berdasarkan surat dakwaanya menerangkan bahwa Terdakwa  Jodi,  berdasarkan  fakta hukum  yang  terungkap  di  persidangan diketahui  Terdakwa  mengambil  1 (satu)  unit  mobil  merk  Isuzu  jenis Panther  warna  biru  muda  metalik nomor  polisi  BA  1243  GG  milik Wahyudi  Kamal  pada  saat  terjadinya pertengkaran,  korban  Wahyudi  Kamal keluar  dari  mobilnya  dengan  keadaan mesin mobil hidup dan setelah mengambil  mobil  tersebut  kemudian Terdakwa membawanya ke arah Tapan.  Terdakwa  di persidangan menerangkan tujuan Terdakwa mengambil  mobil  tersebut  adalah untuk dimiliki dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa  yang  saling  bersesuaian satu  dengan  yang  lain  sebagaimana fakta hukum angka 4 (empat) diketahui Terdakwa  tidak  memiliki  izin  untuk membawa mobil Wahyudi Kamal tersebut,  dengan  adanya  kenyataan Terdakwa mengambil mobil milik
korban Wahyudi mengendarainya menuju  ke  arah  Tapan,  maka  telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa  terhadap  mobil  tersebut seolah-olah Terdakwa
adalah pemiliknya,  dan  karena  hal  tersebut terlebih  lagi  di  persidangan  Terdakwa mengakui  bahwa  tujuan  Terdakwa mengambil mobil tersebut untuk dimiliki  oleh  Terdakwa,  maka  Majelis Hakim  berkeyakinan  telah  terlihat perbuatan  Terdakwa  mengambil  mobil tersebut  dilakukan  dengan  maksud untuk dimiliki.
Melihat cara
Terdakwa mengambil mobil milik korban Wahyudi Kamal, terlebih lagi ternyata Terdakwa tidak  memiliki  izin  untuk  mengambil mobil  tersebut,  maka  telah  nyata  bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa
tersebut dilakukan bertentangan  dengan  hak  pribadi orang lain tanpa adanya izin  untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa
tersebut  telah  memenuhi  kategori melawan hukum. Oleh karena perbuatan  Terdakwa  yang  mengambil 1  (satu)  unit  mobil  merk  Isuzu  jenis Panther  warna  biru  muda  metalik nomor polisi BA 1243 GG milik korban Wahyudi  Kamal  dilakukan  dengan maksud  untuk  dimiliki  serta  secara melawan  hukum,  maka  Majelis  Hakim menilai  unsur  ini  telah  terpenuhi. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.
Pertimbangan  Majelis  Hakim  Dalam (Putusan Nomor  177/Pid.B/2020/PN Pnn)
Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka semua  unsur  Pasal  362  KUHP  telah terpenuhi;  oleh  karena  semua  unsur dari  Pasal  362  KUHP  telah  terpenuhi, maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana sebagaimana didakwakan dalam
Dakwaan  alaternatif  kedua  Penuntut Umum. Selama persidangan Majelis
Hakim tidak menemukan adanya alasan  pembenar  atas  perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri  Terdakwa,  maka  Majelis  Hakim berkesimpulan  bahwa  Terdakwa  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana “Pencurian”  sebagaimana  diatur  dan diancam  pidana  dalam  Pasal  362 KUHP,  oleh  karena  Terdakwa  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana yang  didakwakan,  maka  terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

## Pembuktian di dalam Persidangan
Sebelum  menjatuhkan  putusan (Putusan  Nomor  177/Pid.B/2020/PN Pnn).
Majelis hakim telah mempertimbangkan mengenai alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan,  sebagaimana  tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan  kepada  seorang  kecuali apabila  dengan  sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah
yang bersalah melakukannya”.  Berdasarkan  hasil penelitian dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan  hukum  majelis  hakim Pengadilan Negeri Painan dalam(Putusan Nomor
177/Pid.B/2020/PN Pnn). Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 183  KUHAP  terdapat    5  (lima)  alat bukti  yang  sah  menurut  Undang- undang yaitu :                1) Keterangan saksi;  2)  Keterangan  ahli;  3)  Surat;  4) Petunjuk; 5) Keterangan terdakwa.
1. Keterangan Saksi
a. Saksi Wahyudi Kamal Yudi,
b. Saksi Yunilza  Eza,
c.  Anak  Saksi  Wendra  Wahyudi
Wen,
d. Anak  Saksi  Kenzu  Ferdinata Kenzu.
2. Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
Barang bukti 1 (satu) unit kendaraan  roda  empat  merk  Isuzu jenis Panther warna biru muda metalik nomor polisi BA 1243 GG, dan 1 (satu) unit  sepeda  motor  merk  Honda  jenis Beat  warna  merah  putih  tanpa  nomor polisi.  Berdasarkan  alat  bukti  dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian  satu  dengan  yang  lain diperoleh fakta-fakta.
Terdakwa ditangkap karena telah mengambil  1  (satu)  unit  mobil  merk Isuzu  jenis  Panther  warna  biru  muda metalik nomor polisi BA 1243 GG milik Saksi  Wahyudi  Kamal,  pada  hari Kamis  tanggal  30  Juli  2020  sekira pukul  01.00  WIB  bertempat  di  Jalan Lintas  Padang  Kampung  Malepang Kenagarian  Bukit  Buai,  Kecamatan Basa  Ampek  Balai  Tapan  Kabupaten Pesisir Selatan.
Wahyudi  Kamal  dari  Padang menuju  Tapan  membawa  Mobil  travel dan  membawa  penumpang  3  (tiga) orang,  sesampai  di  Bukit  Buai  Tapan tepatnya Jalan Lintas Padang Bengkulu Terdakwa dengan
mengendarai  sepeda  motor  merk Honda  jenis  Beat  warna  merah  putih melaju  secara  zig-zag  atau  tidak beraturan, kemudian salah satu penumpang  mobil  Wahyudi  Kamal mengeluarkan  kata- kata  “ Oi  mau  mati kalian ”, mendengar kata-kata demikian penumpang  sepeda  motor  Terdakwa mengeluarkan  kata-kata  kotor  yaitu “ Pantek Baranti Lu ”,  selanjutnya sepeda motor Terdakwa  menyalip  dan menghadang  mobil  korban  Wahyudi Kamal,  dan  akhirnya  Wahyudi  Kamal berhenti  dan  turun  dari  mobilnya  yang pada  saat  itu  dalam  keadaan  mesin hidup, selanjutnya terjadi pertengkaran
antara korban Wahyudi Kamal dengan teman-teman
Terdakwa, saat pertengkaran terjadi kemudian
Terdakwa  membawa  mobil  korban Wahyudi  Kamal  ke  arah  Tapan, padahal  Terdakwa  tidak  memiliki  izin untuk membawa mobil tersebut.

## Keterangan Terdakwa Jodi Putra
Menurut  pasal  189  ayat  (1) KUHAP  menyatakan  bahwa  terdakwa yaitu  “keterangan  terdakwa  ialah  apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang pengadilan  tentang  perbuatan  yang  ia lakukan  atau  ia  ketahui  sendiri  atau  ia alami sendiri ”.
Keterangan Terdakwa, yang dimaksud  ialah  ucapan Terdakwa  Jodi Putra  atau  Jodi  Bin  Jusli  berkaitan dengan  pengakuan  dan  perbuatan yang  telah  dilakukan  oleh  terdakwa  di bawah  sumpah  dalam  pengungkapan fakta persidangan dalam  perkara
(Putusan  Nomor  177/Pid.B/2020/PN
Pnn).
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat dikemukakan bahwa dalam hal pemeriksaaan alat bukti, maka pertimbangan  hukum  hakim  telah sesuai  dengan  ketentuan  pasal  184 ayat  (1)  KUHAP,  dengan  demikian dapat  mengungkap  fakta-fakta  hukum yang  telah  terbukti  kebenarannya secara  sah  dan  meyakinkan  bahwa telah  terjadi  tindak  pidana  pencurian dengan  kekerasan,  oleh  karena  itu sewajarnya  apabila  terdakwa  dijatuhi pidana.

## Hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan
Majelis
Hakim menimbang,
bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
a)  Keadaan yang memberatkan
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. b)  Sedangkan, untuk keadaan yang meringankan:
1.  Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2.  Terdakwa  menyesali  dan berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya lagi; 3.  Antara  Terdakwa  dan  Saksi
Wahyudi Kamal telah berdamai. 4.  Terdakwa belum pernah dihukum;
Menurut  pengamatan  Penulis, bahwa  Majelis  Hakim  dalam  (Putusan Nomor  177/Pid.B/2020/PN  Pnn)  pada saat  menjatuhkan  putusan  dengan amar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sudah sesuai dengan (Kepastian Hukum, Keadilan dan
Kemanfaatan) sebagaimana
pandangan  Achmad  Ali,  Menguak Tabir  Hukum  (dalam  A.Dhakirillah, 2020:79)  menyatakan  bahwa “putusan hakim  tersebut  menuju  tujuan  hukum yang  dapat  dikaji  melalui  tiga  sudut pandang ”, yaitu:
(1)  Dari  sudut  pandang  ilmu  hukum positif  normatif,  tujuan  hukum menitikberatkan pada segi
kepastian hukumnya.
(2)  Dari  sudut  pandang  filsafat hukum, tujuan hukum menitikberatkan pada segi keadilan.
(3)  Dari  sudut  pandang  sosiologi hukum, tujuan hukum menitikberatkan pada segi kemanfaatan.
Pada  saat  hakim  menjatuhkan putusan  yang  lebih  dekat  mengarah kepada  asas  kepastian  hukum,  maka secara  otomatis,  hakim  akan  menjauh dari  titik  keadilan.  Sebaliknya,  kalau hakim  menjatuhkan  putusan  lebih dekat  mengarah  kepada  keadilan maka  secara  ototmatis  pula  hakim
akan  menjauhi  titik  kepastian  hukum, sedangkan titik kemanfaatan itu sendiri berada  diantara  keduanya.Penekanan pada  asas  kepastian  hukum,  lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum  positif  yang  ada.  Penekanan pada  asas  keadilan,  berarti  hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup  dimasyarakat,  yang  terdiri  atas kebiasaan  dan  ketentuan  hukum  yang tidakterpenuhi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  dan pembahasan seperti yang telah disajikan  dalam  Bab  IV,  pada  bagian ini  disampaikan  beberapa  kesimpulan sebagai  temuan  penelitian,  yang  pada prinsipnya merupakan jawaban terhadap  masalah-masalah  yang  telah dirumuskan, sebagai berikut:
1.  Faktor  yang  melatar  belakangi penolakan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice terhadap dugaan (modus operandi) kejahatan Tindak Pidana Pencurian dalam SK Kejati
Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020)
jika  mengacu  pada  Perja  No.15 Tahun  2020,  Pertama,  korban merupakan Pengguna Jalan Raya (Khalayak Umum), Kedua, adanya dugaan  modus  operandi,  Ketiga,
Restorative Justice harus memperhatikan (Ketertiban Umum),  Keempat,  Perdamaian sebagai bahan pertimbangan yang meringankan tuntunan pidana  Jaksa  Penuntut  Umum (JPU). Adanya penolakan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sangatlah  beralasan,  didasarkan pada Perja RI No.15 Tahun 2020, tentang  penghentian  penuntutan berdasarkan  keadilan  restoratif, tertuang  di  dalam  Pasal  12,  pada tahapan  laporan Penuntut  Umum,
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri/Kepala  Kejaksaan  Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan  berdasarkan  Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan  Tinggi  dalam  waktu paling  lama  1  (satu)  hari  setelah kesepakatan perdamaian tercapai.  Dalam  kasus  penelitian ini,  Kepala  Kejaksaan  Tinggi Sumatera Barat, menentukan sikap menolak penghentian penuntutan  berdasarkan  Keadilan
Restoratif  secara  tertulis  dengan disertai pertimbangan dalam waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari dan  selanjutnya  Penuntut  Umum melimpahkan  berkas  perkara  ke pengadilan  sesuai  dengan  (Pasal 13  Perja  RI  No.15  Tahun  2020, tentang  penghentian  penuntutan berdasarkan keadilan restoratif).
2.  Akibat hukum penolakan penghentian penuntutan berdasarkan  Keadilan Restorative terhadap dugaan (modus operandi) Tindak Pidana Pencurian  (SK  Kejati  Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020 dalam Putusan No.177/Pid.B/2020/PN.PNN) Upaya perdamaian dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  Perja No.15 Tahun 2020, tentang penghentian berdasarkan keadilan restoratif, di dalam Pasal 8  Ayat  (2)  dengan  melibatkan keluarga Korban/Tersangka,
tokoh atau perwakilan
masyarakat,  dan  pihak  lain  yang terkait.  Hal  ini  sesuai  dengan tujuan  dari  keadilan  restoratif, yang  tertuang  di  dalam  Perja No.15  Tahun  2020,  Pasal  1  Ayat (1). Selanjutnya, kasus ini mengalami penolakan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,
dan berkas dilimpahkan di persidangan, pada saat (Tahap II)
Proses  Penuntutan  di  Kejaksaan
Tinggi Sumatera Barat, dan mengenai akibat hukum
Terdakawa  Jodi  Putra  dijatuhi hukuman  pidana  penjara  selama 6  (enam)  bulan,  dikurangkan seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan  dihitung  dari  masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, serta dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00  (lima  ribu  rupiah). Selain  itu,  Majelis  Hakim  dalam (Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Pnn) pada
saat menjatuhkan putusan dengan  amar  sebagaimana  yang telah  diuraikan  di  atas,  sudah sesuai dengan (Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan).

## SARAN
1.  Diharapkan  Kejaksaan  Negeri, tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap penolakan terhadap penghentian penuntutan berdasarkan  keadilan  restoratif dan melakukan pelimpahan berkas secara langsung ke Pengadilan.  Kejaksaan  Tinggi, sudah  seharusnya  dapat  menjadi fasilitator perdamaian dalam menerapkan  keadilan  restoratif sesuai  dengan  ketentuan  dan prosedur  dalam  penerapan  Perja No.15 Tahun 2020, dengan memperhatikan  latar  belakang Tersangka  yang  baru  pertama kali  melakukan  tindak  pidana bukanlah  residivis,  dan  ancaman pidana  penjara  tidak  lebih  dari  5 (lima)  tahun,  terlebih  apabila telah ada kesepakatan perdamaian  antara  korban  dan tersangka  yang  dihadiri  tokoh masyarakat dan pihak terkait.
2.  Pada  kasus  ini,  penulis  sepakat dengan  sikap  penolakan  yang
diambil  oleh  Kepala  Kejaksaan
Tinggi  Sumbar,  yang  mana  pada kasus ini ada beberapa pertimbangan yang telah digariskan dalam ketentuan Perja No.15  Tahun  2020,  yang  mana pada kasus ini dapat diselesaikan secara restoratif atau tidak. Pada kasus ini, Pelaku/Tersangka
dapat  meresahkan  masyarakat
sebagai  pengguna  jalan  raya atau  fasilitas  umum  dan  sudah jelas bertentangan dengan ketertiban umum. Jikalau seandainya,  kasus  ini  diterapkan penghentian berdasarkan
keadilan restoratif, yang ditakutkan  kejadian  serupa  akan terulang  kembali  dan  dengan modus  operandi  yang  serupa. Sehingga  dapat  menimbulkan banyak  korban,  apalagi  pada kasus ini pelaku/tersangka melakukan tindak pidana kejahatan dalam keadaan
setengah sadar atau mabuk.
3.  Diharapkan kepada seluruh pengguna  jalan  raya,  hendaklah menjaga  ketertiban  dan  tetap mengedepankan etika berkendara,  karena  apabila  hal ini dikesampingkan dapat merugikan  serta  membahayakan diri  sendiri  dan  juga  orang banyak, jangan sampai
mengendarai  kendaraan  dalam keadaan  sedang  mabuk  dan ugal-ugalan

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU
Hidayat,  Nur  Sardini.2015.  Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran, Kode Etik Penyelenggara
Pemilu. Jakarta Timur: LP2AB.
Moeljatno.1987. Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, (Jakarta).
R.  Soesilo.1980.    Taktik  dan  Teknik Penyidikan Perkara Kriminil. PT.
Karya Nusantara: Bandung.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.
2014. Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

## SUMBER JURNAL
Magrhobi, Berdy
Despar. 2014.
Tinjauan  Kriminologis  Faktor Penyebab  Terjadinya  Tindak Pidana  Pencurian  Kendaraan
Bermotor  (Studi  Di  Lembaga Pemasyarakatan
Lowokwaru Malang).  Universitas  Brawijaya Fakultas Hukum Malang. Hartono, Made Sugi dan Rai Yuliartini, 2020. “Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan”.  Jurnal  komunikasi
Hukum.  Volume  6  No.  1  (hal 278).

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUH Pidana)
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004 Tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401). Undang-Undang  No.22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2004  Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor 157. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia  No.  15  Tahun  2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Surat  Ketetapan  (Kejaksaan  tinggi Sumbar No:B-/L.3/ Es/10/2020)
Putusan No.177/Pid.B/2020/PNN (Pengadilan Negeri Painan).