## HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS
Oleh: Sri Rahayu Wilujeng Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

## ABSTRACT
This  paper  discusses  the  human  rights  based  on  the  historical  and  legal  standpoint. Historically,  the  human  rights  struggle  in  Indonesia  appears  during period  the  indegenous people  against  to  oppression  of  the  Colonial.  The  struggle  to  get  independence  essentially was the human rights enforcement. Legally, the human rights in Indonesia have the law basis through Ketetapan MPR no. XVII/MPR/ 1998 on Human Rights, and Undang Undang No. 39/ 2000 on Human Rights.
Keywords : human rights, historical background, legal basis.

## A.   PENDAHULUAN

## 1.  Latar Belakang
Manusia  dan  HAM  adalah  dua  kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya  di  bumii  manusia  lahir  dengan membawa  hak-hak  kodrat  yang  melekat integral  dalam  hidupnya.  Pada  dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau  bahwa  manusia  akan  semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai- nilai  kemanusiaan  dalam  suasana  kebebasan alamiah.
Kebebasan merupakan tuntutan manusia  sebagai  makhluk  individu.  Di  sisi lain manusia adalah makhluk soaial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok  kecil  masyarakat,  suku,  bangsa atau  negara.  Dalam  kedudukan  manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM menjadi  sangat  kompleks.  Banyak  benturan manusia  yang  satu  dengan  manusia  yang lain,  kelompok  yang  satu  dengan  kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara alamiah dimiliki  setiap  manusia.  Dalam  hidup berkelompok hak ini diambil atau didelegasikan  kepada  kelompoknya  untuk pengaturan hidup bersama. Dalam perkembangannya  kelompok  masyarakat
menjadi  semakin  kuat,  sehingga  manusia hanya  sebagai  sub  ordinasi  dari  tata kehidupan yang berlaku. Hidup dan kebebasan manusia diabaikan untuk kelompok.  Saat  itulah  hak  yang  melekat pada manusia sudah terampas.
Menurut  pemikir  besar  Rusia  Nicolai Alexandrenovict Berdyaev, manusia memang  makhluk  soaial,  namun  hidupnya tidak  boleh  semata-mata  diabadikan  untuk kelompok.  Hidup  dalam  kelompok  akan bermakna apabila kelompok mampu menambah kualitas kehidupan pribadi manusia, (Fuad Hasan, 1989, 87-88). Konsep HAM  mempunyai  spektrum  yang  luas.  Di satu  sisi  ada  pemikiran  liberalis  yang mendasarkan diri pada individualisme, di sisi lain  berkembang  penolakan  HAM  dan kebebasan  pada  pemikiran  sosialisme  yang menekankan  kepentingan  bersama  dan negara.
Hak  asasi  manusia  yang  dianut Indonesia  bersumber  dari  Pancasila  sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual  HAM  yang  terkandung  dalam Pancasila  mengakomodasi  aspek  manusia sebagai  makhluk  individu  dan  makhluk sosial.  Pengakuan  tentang  HAM  secara prinsipial  tercermin  dalam  sila  kedua (Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih
bersifat  abstrak  perlu  dijabarkan  dalam konsep  yang  lebih  kongkrit,  sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya.  Pelaksanaan  HAM  sangat tergantung dari good will penguasa. Penguasa  meletakkan  lembaga  yang  legal mempunyai kekuatan untuk memaksa kehendaknya pada masyarakat. Ia menguasai alat-alat  represif.  Dalam  kondisi  semacam ini  kadang-kadang  pelaksanaan  HAM  tidak lebih daripada mencari legitimasi  kekuasaan untuk mengukuhkan pemerintahannya. Selain  itu  factor  penting  pelaksanaan  HAM adalah  pengakuan  resmi  Negara  tentang HAM  dalam  wujud  nyata,  yaitu  deklarasi yang  dikuatkan  dengan  Undang-undang. Adanya  landasan  yuridis  rormal  HAM  ini setidak-tidaknya pelanggaran terhadap HAM bisa dieleminir.

## 2. Batasan Masalah
Pembahasan  maslah  HAM  di  sini hanya  membahas  HAM  dalam    perspektif sejarah  dan    hukum  yang  mengatur  tentang HAM  baik  hukum  nasional  maupun  hkum internasional  .  Tulisan  ini  tidak  membahas kasus-kasus  HAM  dan  pelanggaran  HAM serta  solusinya  atau  kajian  filosofis  tentang HAM.

## 3. Maksud dan Tujuan
Karya  ilmiah  ini  bertujuan  untuk memberikan deskripsi objektif untuk mendapatkan  gambaran  awal  tentang  HAM dalam kerngka hukum (Tinjauan dari yuridis dan historis).

## 4. Metode
Metode  penulisan  karya  ilmiah  ini adalah  deskripsi  analitis,  menggambarkan apa  adanya  konsep-konsep  HAM  dari berbagai  pendapat  dan  dari  aspek  yuridis serta  historis.  Sedangkan  metode  pemikiran karya ilmiah ini menggunakan metode logika deduktif.

## B. PEMBAHASAN 1. Berbagai Pendapat tentang HAM
Berikut ini dipaparkan berbagai pendapat  tentang  HAM.  Dari  beberapa pendapat ini walaupun ada perbedaan namun pada  dasarnya  mempunyai  prinsip-prinsip yang sama.
1. Mariam Budiardjo
HAM  adalah  hak-hak  yang  dimiliki oleh  manusia  yang  telah  diperoleh  dan dibawanya  bersamaan  dengan  kelahiran  dan kehadirannya  dalam  hidup  masyarakat.  Hak ini  ada  pada  manusia  tanpa  membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari  semua  hak  asasi  adalah  bahwa  semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang  sesuai  dengan  bakat  dan  cita- citanya. (Mariam Budiardjo, 1982, 120)

## 2. Thomas Jefferson
HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia  yang  tidak  diberikan  oleh  Negara. Kebebasan  ini  berasal  dari  Tuhan  yang melekat  pada  eksistensi  manusia  individu. Pemerintah  diciptakan  untuk  melindungi pelaksanaaan  hak  asasi  manusia.  (Majalah What is Democracy, 8)
3. Universal Declaration of Human Right
Dalam  pembukuan  dari  deklarasi  ini dinyatakan  bahwa  HAM  adalah  hak  kodrati yang  diperoleh  oleh  setiap  manusia  berkat pemberian  Tuhan  Seru  Sekalian  Alam, sesungguhnya  tidak  dapat  dipisahkan  dari hakekat  manusia.  Oleh  karena  itu  setiap manusia  berhak  memperoleh  kehidupan yang  layak,  kebebasan,  keselamatan  dan kebahagiaan  pribadi.  (Majalah  What  is Democracy, 20)
4. Filsuf-filsuf jaman Auflarung abad 17 – 18 HAM  adalah  hak-hak  alamiah  karunia
Tuhan  yang    dimiliki  oleh  semua  manusia dan tidak dapat dicabut baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.
5. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Hak  asasi  adalah  hak  dasar  yang melekat  pada  diri  manusia  yang  sifatnya kodrati,  universal  dan  abadi  sebagai  karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan,  perkembangan  manusia  dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.

## 2.  Sejarah HAM
HAM  adalah  masalah  yang  mendasar dan  universal,  masalah  ini  ada  sejak  beribu- ribu  tahun  yang  lalu.  Perjuangan  melawan perbudakan  kaum  Yahudi  di  Mesir  pada zaman nabi Musa pada hakekatnya didorong olrh  kesadaran  untuk  membela  keadilan dalam rangka menegakkan HAM.

## 1. Hukum Hamurabi
Pada  zaman  kerajaan  Babilonia  2000 SM  telah  diupayakan  menyusun  suatu hukum/aturan yaitu ketentuan-ketentuan yang  menjamin  keadilan  bagi  semua  warga negara.  Ketentuan  ini  dikenal  dengan  nama hukum  Hamurabi.  Hukum  ini  merupakan jaminan  HAM  warga  negara  terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan.
2. Solon
Solon  600  SM  di  Athena  berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun  undang-undang  yang  menjamin keadilan  dan  persamaan  bagi  setiap  warga negara.  Menurut  Solon  orang0orang  yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang  harus  dibebaskan.  Untuk  menjamin terlaksananya  hak-hak  kebebasan  warga solon menganjurkan dibentuknya Mahkamah/Pengadilan (Heliaea) dan lembaga  perwakilan  rakyat  atau  majelis rakyat (Eclesia). (Majalah What is Democracy, 7)
3. Perikles
Negarawan  Athena  yang  berusaha menjamin  keadilan  bagi  warga  Negara  yang miskin. Setiap warga dapat  menjadi  anggota majelis  rakyat  dengan  syarat  sudah  berusia 18  tahun.  Ia  menawarkan  system  demokrasi untuk  menjamin  hak  asasi  warga.  Konsep demokrasi  yang  ditawarkan  Perikles  secara objektif  mengandung  banyak  kelemahan. Terlepas  dari  semua  kelemahan  itu,  ia  tetap dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan  hak  asasi  manusia.  Ia memperjuangkaan  hak-hak  politik  warga yang sebelumnya tidak ada. (Ibid.)
4. Socrates – Plato – Aristoteles Sokrates, Plato dan Aristoteles mengemukakan  pemikirannya  tentang  hak asasi  manusia  dalam  kaitannya  dengan kewajiban  atau  tugas  negara.  Socarates banyak  mengkritik  praktek  demokrasi  pada masa itu. Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan,  keutamaan,  keadilan.  Lebih jauh ditekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan  keadilan  dan  kebebasan manusia.  (Bertens,  1971,  )  Ajaran  ini dipandang  sangat  berbahaya  bagi  penguasa, sehingga  ia  dihukum  mati  dengan  cara minum racun.
Plato dalam dialognya Nomoi mengusulkan  suatu  sistem  pemerintahan dimana  petugas  atau  pejabat  dipilih  oleh rakyat tetapi dengan persyaratan kemampuan dan  kecakapan.  Plato  berkandaskan  pada sistem  demikrasi  langsung  ala  Perikles dimana  demokrasi  yang  berjalan  justru meminggirkan  hak-hak  warga.  (Bertens, 1971, )
Sementara  menurut  Aristoteles,  suatu negara  disebut  baik  apabila  mengabdikan kekuasaan  untuk  kepentingan  umum.  Ia menawarkan  pemerintahan  atau Negara Politeia ,  yaitu  demokrasi  yang  berdasarkan undang-undang.  Dalam  sistem  ini  seluruh rakyat  ambil  bagian  dalam  pemerintahan baik  yang  kaya  maupun  yang  miskin,  yang berpendidikan  atau  tidak  berpendidikan. (Bertens,  1971,  )  Secara  implisit  ia menganjurkan adanya persamaan bagi warga negara  tanpa adanya diskriminasi.
5. Magna Charta (15 Juli 1215)
Kesewenang-wenangan  raja  Inggris mendorong  para  bangsawan  mengadakan perlawanan.  Raja  dipaksa  menanda  tangani piagam besar (magna Charta) yang berisi 63 pasal.  Tujuan  piagam  ini  adalah  membela keadilan  dan  hak-hak  para  bangsawan. Dalam perkembangannya kekuatan yang ada pada  piagam  ini  berlaku  untuk  seluruh warga.  Esensi  Magna  Charta  ini  adalah supremasi  hukum  diatas  kekuasaan.  Piagam
ini menjdi landasan terbentuknya pemerintahan monarki konstisusional.
Prinsip-prinsip  dalam  piagam  ini,  pertama kekuasaan  raja  harus  dibatasi,  kedua  HAM lebih  penting  daripada  kedaulatan  atau kekuasaan  raja,  ketiga  dalam  masalah kenegaraan  yang  penting  temasuk  pajak harus mendapatkan persetujuaan bangsawan, keempat tidak seoran pun dari warga negara merdeka  dapat  ditahan,  dirampas  harta kekayaannya, diperkosa hak-haknya, diasingkan
kecuali
berdasarkan pertimbangan  hukum.  (Majalah  What  is Democracy, 12)
6. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (4 Juli 1776)
Deklarasi  kemerdekaan  Amerika  ini menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan  sederajat  oleh  penciptanya.  Semua manusia dianugrahi hak hidup, kemerdekaan,  kebebasan.  Hak-hak  tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga.
7. Revolusi Perancis (14 Juli 1789) Kesewenang-wenangan raja Louis
XIV mendorong munculnya revolusi Perancis. Rakyat tertindak menyerang penjara  Bastille  yang  merupakan  simbul absolutism raja. Semboyan revolusi perancis :  perasaan,  persaudaraan  dan  kebebasan dalam  perkembangan  nya  menjado  landasan perjuangan  HAM  di  Perancis.  Konsep  ini bergema  ke  seluruh  penjuru  dunia.  Revolusi diilhami  oleh  pemikiran-pemikiran  Jean Jaquas Rousseau, Montesqieuw, dan
Voltaire. (Majalah What is Democracy, 20)
8. Abraham Lincoln.
Ia  dikenal  sebagai  pembela  HAM  dan tokoh  anti  perbudakan.  Ia  menganjurkan persamaan,  kemerdekaan  bagi  setiap  warga Negara  tanpa  membedakan  warna  kulit, agama dan jenis kelamin.
9. Franklin D. Rosevelt Rosevelt mengajarkan beberapa kebebasan manusia guna mencapai perdamaian, meliputi :
a. Kebebasan berbicara
b. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.
c. Kebebasan dari rasa takut.
d. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. (Majalah What is Democracy, 12) 3.  HAM Dalam Kerangka Hukum Internasional
Masalah  HAM  ditinjau  dari  Hukum Internasional  menyangkut  dua  aspek  : Pelaksanaan atau perlindungan HAM dimasa damai  dan  dimasa  sengketa  bersenjata (perang). (Yasin Tasrif, 1999, 1)
1. Pelaksanaan  HAM  dimasa  sengketa bersenjata  diatur  dalam  :  (Yasin  Tasrif, 1999, 5-6)
a. Hukum  perang  tidak  tertulis  atau hukum kebiasaan perang, yang memuat tiga prinsip :
i. Pertama Militay Necessity
Principle  yaitu  prinsip  bahwa pihak yang berperang dibenarkan memakai tiap jumlah dan macam kekuatan  yang  dibutuhkan  untuk melaksanakaan tujuan yaitu menundukan lawan.
ii. Kedua  Humanity  Principle  yaitu penggunaan  tingkatan  kekerasan tidak  diijinkan  lebih  dari  apa yang dibutuhkan untuk menundukkan lawan.
iii. Ketiga  Chivalry  Principle  atau prinsip  kesatria  yaitu  membatasi tingkatan  pemakaian  kekerasan dalam  menyerang,  bertahan  dan menentukan menyerah, serta saling menghormati.
b. Hukum perang tertulis
i. Hukum Den Haag
Menurut  Jean  Pictet  Hukum  Den Haag  berdiri  atas  tiga  prinsip, yaitu pihak yang berperang menempatkan non kombatan berada di luar wilayah perang dan menghadirkan  diri  meelakukan serangan  terhadap  non  kombatan. Serangan  dianggap  sah  apabila ditunjukkan  kepada  objek-objek sipil dari serangan. Ketiga penggunaan  senjata  masal  yang mungkin mengakibatkan
kekurangan yaitu berlebihan dilarang. ii. Hukum Janewa atau hukum
perlindungan terhadap korban
perang/hukum humainted.
Hukum ini mengatur perlindungan terhadap  korban  yang  timbulkan karena  adanya  perang  dan  juga terhadap  para  tawanan  perang (kombatan). Perlindungan terhadap korban perang dipelopori oleh  Henry  Dunan    dengan terbentuknnya Palang Merah
Sedunia.
2. HAM  dimasa  damai  diatur  dalam International  Bill  of  Human  Right .  Di dalamnya berisi : (Yasin Tasrif, 1999, 6- 8)
a. The Universal Declaration of Human Right yang terdiri dari5 prinsip
i. Prinsip  tidak  dapat  diganggu gugat,  bahwa  setiap  individu mempunyai  hak  untuk  dihormati kehidupannya, integritasnya baik fisik  maupun  moral,  dan  atribut- atribut yang tidak dapat dipisahkan  dari  personalitasnya (ada tujuh prinsip penerapan).
ii. Prinsip  Nin Diskriminasi, bahwa setiap  individu  harus  diperlukan sama  tanpa  membedakan  ras, jenis  kelamin,  kedudukan  sosial, kekayaan,  polotik,  agama  atau yang lainnya.
iii. Prinsip  keamanan,  bahwa  setiap orang berhak terjamin keamanan pribadinya.
iv. Prinsip kemerdekaan, bahwa setiap  orang  mempunyai  hak untuk dinikmati kebebasan individualismenya.
v. Prinsip kesejahteraan sosial, bahwa  seyiap  ornag  mempunyai hak  untuk  menkmati  kondisi kehidupan yang menyenagkan.
b. Tiga instrumen perjanjian
- The  International  Covenant  on Civil and Political Right
- The    International  Covenant  on Economic,  Social  and  Cultural
Right. - The Optional Protocol The International  Covenant  on  Civil and Political Right. Dengan adanya tiga instrumen perjanjian tersebut maka kepastian terlaksananya  HAM  lebih  kuat.  Dan  dalam International  Bill  of  Human  Right  tidak hanya  melihat  secara  moral  tetapi  juga mengikat  secara  hukum  bagi  negara-negara yang meratifikasi perjanjian ini.

## 4. Sejarah HAM Di Indonesia
Dari  Indonesia  tidak  ada  tokoh-tokoh yang  diakui  secara  internasional  sebagai pelopor  HAM.  Namun  bukan  berarti  di Indonesia  tidak  ada  perjuangan  untuk menegakkan HAM. Perjuaangan menegakkan  HAM  dimulai  sejak  adanya penjajahan di Indonesia. Perjuangan ini tidak semata-mata  hanya  perlawanan  mengusir penjajah,  namun  lebih  jauh  dari  itu  pada dasarnya  juga  merupakan  perjuangan  untuk menegakkan HAM.
Indonesia mengalami penjajahan berabad-abad.  Pada  masa  itu  banyak  sekali pelanggaran  HAM  seperti  penculikan,  kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, pemindasan, kesewang-wenangan yang merupakan  fenomena  umum  yang  terjadi. Tidak  ada  kebebasan,  keadilan,  perasaan, rasa  aman,  yang  terjadi  adalah  ekploitasi besar-besaran terhadap manusia dan kekayaan alam  Indonesia untuk  kepentingan penjajah.
Pada masa penjajahan Belanda masyarakat  Indonesia  dibedakan  menjadi tiga  strata  sosial.  Pembedaan  kela-kelas dalam  masyarakat  ini  mempunyai  implikasi yang luas. Ada diskriminasi di segala bidang kehidupan ekonomi, politik, soaial, pendidikan  dan  hukum.  Ketiga  strata  sosial itu  adalah:  masyarakat  Eropa  sebagai  kelas pertama,  masyarakat  Timut  Asing  (China, India Arab) sebagai kelas dua dan masyarakat  Irlander  sebagai  masyyarakat kelas tiga. Perlakuan manusia yang didasarkan  pada  diskriminasi  inilah  yang bertentangan  dengan  harkat  dan  martabat
manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  yang sederajat.  Kondisi  semacam  ini  mendorong tokoh-tokoh  pejuang  untuk  mengangkat senjata.
Tonggak-tonggak  sejarah  perjuangan HAM adalah sebagai berikut :
1. Kebangkitan Nasional (20 Mei 1908)
2. Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928)
3. Proklamasi  Kemerdekaan  (17  Agustus 1945);  merupakan  puncak  perjuangan untuk  menghapuskan  penjajahan  dengan penetapan  Undang-undang  Dasar  1945 yang  didalamnya  terkandung  pengakuan HAM.
4. UUD  RIS  dan  UUDS  1950  secara implicit mencantumkan konsep HAM.
5. Siding Umum MPRS tahun 1966
menetapkan  Ketetapan  MPRS  Nomor XIV/MPRS/1966  tentang  Pembentukan Panitia  Ad  Hock  untuk  menyiapkan dokumen  rancangan  Piagam  HAM  dan Hak  serta  Kewajiban  Warga  Negara. Namun  setelah  meletusnya  G30S/PKI masalah ini tertunda.
6. Tahun  1993  berdasarkan  Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia.
7. Perumusan  HAM  mencapai  kemajuan dengan  dimasukkan  masalah  ini  dalam GBHN Tahun 1998.
8. Siding Istimewa MPR 1998 telah berhasil merumuskan Piagam HAM secara ekplisit lewat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998  tentang  Pandangan  dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM.
9. Ketetapan MPR Nomor XVII ini dijabarkan  dalam  Undang-undang  RI Nomor  39  Tahun  2000  sebagai  Hukum Positif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia.
a. HAM Secara Konseptual Konsep tentang HAM bangsa Indonesia  dapat  diruntut  sejak  Proklamasi Kemerdekaan:
1. Proklamasi
Sebagai  pernyataan  kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berimplikasi kebebasan bagi rakyatnya. Kemerdekaan dan
kebebasan  inilah  merupakan  unsur  dasar HAM.
2. Pembukaan UUD 1945
Pada  alenia  pertama  dinyatakan bahwa  kemerdekaan  adalah  hak  segala bangsa.  Menurut  Prof.  Notonagoro  setiap bangsa  sebagai  kesatuan  golongan  manusia merupakan  diri  pribadi  mempunyai  hak kodrat  dan  hak  moril  untuk  berdiri  sebagai pribadi  atau  hidup  bebas.  Jika  ada  bangsa yang  tidak  merdeka  hal  ini  bertentangan dengan  kodrat  manusia.  Lebih  jauh  lagi dijelaskan  dalam  alinea  ke  empat,  dimana terdapat  Pancasila  sebagai  fundamen  moral negara.  Sila  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab mengandung ajaran tentang kemanusiaan  dan  keadilan  yang  merupakan unsur-unsur HAM.
3. Pancasila
Konsep HAM dalam Pancasila bertumpu pada ajaran sila kedua Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  dalam kesatuan  dengan  sila-sila  yang  lain.  Konsep HAM  dalam  Pancasila  ini  lebih  mendasar jika  dijelaskan  dalam  tatanan  filosofis. Pemahaman Pancasila sebgai filsafat bertitik tolak  dari  hakekat  sifat  kodrat  manusia sebagai manusia individu dan soaial. Konsep HAM dalam Pancasila tidak hanya bedasarkan  pada  kebebasan  individu  namun juga  mempertahankan  kewajiban  sosial dalam masyarakat. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan dalam keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban antara  manusia  sebagai  individu  dan  sosial, manusia  sebagai  makhluk  mandiri  dan makhluk  Tuhan,  serta  keseimbangan  jiwa dan raga.

## b.  HAM Kerangka Hukum Nasional 1)  UUD 1945
Konsep HAM dalam Pancasila dijabarkan  dalam  UUD  1945.  Pengumuman HAM  tersebar  dalam  beberapa  pasal  yang menyangkut  HAM  pada  masa  damai  dan HAM  pada  masa  sengketa  bersenjata. Bahkan terdapat HAM yang belum tercantum  dalam  Universal  Declaration  of
Human  Right  yaitu  hak  menentukan  nasib sendiri, hak mengunakan sumber daya alam, dan  hak  perutusan.  Beberapa  HAM  yang terdapat dalam UUD 1945:
a. Hak  atas  kedudukan  yang  sama  atas hukum  dan  pemerintahan  (pasal  2  ayat 1).
b. Hak  mendapatkan  penghidupan  yang layak (pasal 27 ayat 2).
c. Hak  atas  kebebasan  berserikat  dan berkumpul (pasal 28).
d. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (pasal 28).
e. Hak  atas  kebebasan  mameluk  agama (pasal 29 ayat 2).
f. Hak  untuk  mendapatkan  pengajaran (pasal 31).
Selain itu masaih ada hak lain:
a. Hak  yang  berlaku  dalam  sengketa  yang bersenjata (pasal 11 ayat 12,30).
b. Hak pembelaan diri (pasal 30).
c. Hak perutusan (pasal 13).
2)  Ketetapan MPR-RI Nomor

## XVII/MPR/1998 Tentang HAM
Sikap dan pandangan bangsa Indonesia tentang  HAM  secara  tegas  termuat  dalam ketetapan  ini.  Untuk  pertama  kali  secara eksplisit  dirumuskan  dalam  bentuk  piagam HAM.  Piagam  ini  terdiri  dari  Pembukaan dan Batang Tubuh yang berisi X Bab dan 44 pasal.  Dalam  pembukaan  bahwa  bangsa Indonesia pada hakekatnya mengakui, menyadarim  menjamin  dan  menghargai HAM. Dalam pelaksanaan ini terpadu dalam kewajiban  asasi  manusia  sebagai  pribadi, anggota  keluarga  masyarakat,  bangsa  dan negara  serta  anggota  masyarakat  bangsa- bangsa di dunia.

## 1. Undang-undang  RI  Nomor  29  Tahun 2000 Tentang HAM.
Undang-undang ini disahkan pada tanggal 23  September  2000,  terdiri  dari  XI  Bab dan  106  pasal  yang  berisi  tentang  hak manusia  sebagai  ciptaan  Tuhan,  manusia sebagai  makhluk  sosial,  manusia  sebagai warga negara.
2. Undang-undang  RI  Nomor  5  Tahun 1998 Tentang  Konvensi  Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan dan
Pelaksanaan  atau  Penghukuman  Lain yang  Kejam,  tidak  manusiawi  atau merendahkan martabat manusia.
3. Keputusan  Presiden  RI  Nomor  181 tahun  1889 tentang  Komisi  Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
4. Keputusan  Presiden  RI  Nomor  129 Tahun  1998 tentang  Rencana  Aksi Nasional HAM.
5. Instruksi  Presiden  Nomor  26  Tahun 1998 tentang  Penghentian  Penggunaan Istilah  Pribumi  dan  Non  Pribumi  dalam semua  perumusan  dan  penyelenggaraan kebijakan,  perencanaan  program  ataupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan
penyelenggaraan pemerintah.

## C. KESIMPULAN
HAM  adalah  masalah  yang  universal. Masalah  ini  selalu  ada  selama  manuisa  ada. Perjuangan HAM di tanah air muncul ketika adanya penindasan pada masa kolonial  pada dasarnya pelecehan terhadap HAM. Munculnya perjuangan mendapatkan pemerintahan  pada  dasarnya  juga  untuk mendapatkan HAM.
HAM  mendapatkan  kekuatan  hukum dalam pelaksanaannya, baik dalam kerangka hukum  internasional  maupun  nasional. Bangsa  Indonesia  mengalami  gangguan tentang  HAM  ini  setelah  masa  reformasi, dengan adanya Ketetapan MPR RI no.XVII/MPR/1998  tentang  HAM  dan Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2000 tentang  HAM  serta  perangkat-perangkat hukum lain sebagai aturam oprasional.
Adanya perumusan HAM yang tertuang dalam hukum positif ini diharapkan mampu  mengurangi  pelanggaran  HAM  di tanah  air,  karena  ketentuan  hukum  ini mengikat negara atau warna negara.  Adanya undang-undang  HAM  merupakan  upaya preventif  mencegah  pelanggaran  HAM. Namun  demikian,  dalam  masalah  ini kehendak baik dari pemerintah dan masyarakat  untuk  menghormati  HAM  jauh lebih penting.

## DAFTAR PUSTAKA
Bertens,  Kees.  (1971). Sejarah  Filsafat Yunani , Yogyakarta: Kanisius.
Forsythe,  David  P.  (1983). Human  Right and  World  Polotics ,  Terj.  Tom Gunadi, Bandung: Angkasa.
Mariam  Budiharjo.  (1985). Dasar-Dasar
Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia
Notonagoro (1971). Pancasila Dasar Falsafah  Negara ,  Jakarta:  Pancuran
Tujuh
Yasin  Tasrif.  (1999).  “Hak  Asasi  Manusia dalam  Kerangka  Hukum  Nasional
Indonesia”. Makalah dalam  Lokakarya Integrasi Materi HAM ke Dalam Mata Kuliah Umum, Unversitas Diponegoro, Semarang.
Majalah, What  is  Democracy ,  United  State Information Agency, 1991.
Undang-undang  RI  Nomor  39  Tahun  2000,
Hak  Asasi  Manusia ,  Jakarta:  Sinar Grafika.