Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1425-1434
Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank
Dwi Umardani
Program Studi Manajemen, STIE Rahmaniyah, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Email korespondensi: Umardani_sumsel@yahoo.com

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  any furtheropinion  of  a  contemporary  muslim  figure  named  Muhammad  Sayyid Thantawi  regarding  the  law  of  bank  interest  rate.  The  method  used  is  qualitative  method  with  primary  and secondary data collected through literature review then analyzed in depth to get clear-cut the thing being studied. According to him, since the determination of profit in advance in the form of profit-sharing ratio is not based on the argument of Al-Qur'an or Al-Hadith, there is no argument in either Al-Qur'an or Al-Hadith that prohibits the determination of profit in advance in the form of a certain percentage level of capital, the determination of profit in advance at a certain percentage level of capital can prevent the capital owner from fraud, there is no element of exploitation in the practice of bank interest rate, and the considerations of maslahah value, the practice of bank interest rate does not include riba and is lawful.
Keywords: Bank interest rate, no element of exploitation, lawful.
Saran sitasi: Umardani, D. (2021). Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi Atas Pemberlakuan
Suku
Bunga Bank.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (03), 1425-1434.
doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3226
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3226

## 1. PENDAHULUAN
Para  cendekiawan  muslim  sependapat  bahwa hukum  riba  adalah  haram  berdasar  pada  Al-Qur’an, hadits,  dan  ijma’  ulama,  namun  apakah  suku  bunga bank sama dengan riba yang diharamkan atau tidak ? para ulama berbeda pendapat; sebagian menganggapnya sama dengan riba sehingga hukumnya  haram  dan  sebagian  lagi  menganggapnya tidak sama dengan riba sehingga hukumnya halal.
Secara umum, menurut pendapat pertama setiap tambahan  yang  disyaratkan  pada  pokok  pinjaman, sedikit  ataupun  banyak,  adalah  riba  sebagaiamana termuat dalam kalimat “ wa in tubtum falakum ru’usu amwalikum ”.  Dengan  demikian,  menurutnya  suku bunga bank termasuk riba dan haram karena terdapat tambahan  yang  disyaratkan  pada  pokok  pinjaman. Sementara  menurut  pendapat  kedua  tidak  semua tambahan  yang  disyaratkan  pada  pokok  pinjaman adalah  riba  selama  tidak  mengandung  unsur  tujuan pelarangan  riba  dalam  Al-Qur’an  yaitu  terciptanya penganiayaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  kalimat “ la  tadzlimuna  wa  la  tudzlamun ”.  Oleh  karena  itu,
menurut pendapat ini, suku bunga bank tidak termasuk riba  dan  halal  karena  meski  terdapat  tambahan  pada pokok  pinjaman  tetapi  tidak  terdapat  unsur penganiayaan di dalamnya
Sebenarnya  kedua  pendapat  di  atas  sama-sama mendasarkan pendapatnya pada nash-nash Al-Qur’an dan  hadits,  sama-sama  memandang  bahwa  riba menciptakan penganiayaan, serta sama-sama memandang  bahwa  hukum  riba  mutlak  diharamkan. Hanya  saja,  karena  cara  pandang  keduanya terhadap nash-nash  tersebut  berbeda;  yang  satu  lebih  tekstual dan  yang  lainya  lebih  kontekstual,  yang  satu  lebih menekankan  aspek  formal  dan  yang  lainya  lebih menekankan aspek moral, serta yang satu mendasarkan  analoginya  pada illat dan  yang  lainya mendasarkan  analoginya  pada hikmah, akhirnya pandangan  keduanya  terhadap  hukum  suku  bunga bank pun berbeda.
Diantara  mereka  yang  menganggap  suku  bunga bank sama dengan riba dan haram adalah Abu Zahrah, Muhammad  Mutawalli  As-Sya’rawi,  Wahbah  Az- Zuhaili, Abdul Aziz bin Baz, Jadil Haq Ali Jadil Haq,
Muhammad  Al-Ghazali,  Yusuf  Al-Qardhawi,  dll, sementara  diantara  mereka  yang  menganggap  suku bunga bank tidak sama dengan riba dan halal adalah Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdul Wahab  Khalaf,  Fazlur  Rahman,  Ahmad  Tayyib, Abdullah  Saeed,  Muhammad  Sayyid  Thanthawi,  dll. Namun  demikian,  pada  kesempatan  kali  ini,  penulis tidak  akan  membahas  semua  pendapat  tokoh-tokoh tersebut, secara khusus penulis hanya akan membahas pendapat  salah  satu  diantaranya  saja  yaitu  pendapat Muhammad Sayyid Thanthawi.
Muhammad Sayyid Thantawi dilahirkan di desa Sulaim sebuah desa kecil yang terletak di muhafadzah Suhaj pada tanggal 28 Oktober 1928 M dan meninggal dunia di Riyadh Saudi Arabia pada tanggal 10 Maret 2010  M.  Ia  memperoleh  ijazah  licence  di  fakultas ushuluddin pada tahun 1958, menyelesaikan magister pada  tahun  1959,  serta  mendapatkan  gelar  doktor bidang  tafsir  dan  hadits  pada  tahun  1966  di Universitas  Al-Azhar  Mesir.  Diantara  amanah  yang pernah  diembanya  adalah  dosen  di  Universitas Islamiyah  Libiya,  kepala  bagian  ilmu  tafsir  program pasca sarjana dan dekan fakultas tafsir di Universitas Islamiyah Madinah  Saudi Arabiya,  dosen  dan  dekan di Universitas Al-Azhar Mesir, mufti Mesir, dan grand syeikh Al-Azhar.
Muhammad Sayyid Thantawi adalah salah satu di anatara  sekian  banyak  tokoh  yang  memiliki pandangan bahwa suku bunga bank tidak sama dengan riba. Karena kapabilitas keilmuwan yang dimilikinya sebagai seorang ulama kontemporer, mufti Mesir, dan grand  syeikh  Al-Azhar,  pendapatnya  terkait  suku bunga  bank  perlu  dicermati  untuk  memperkaya khazanah pengetahuan masyarakat muslim.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  data  primer  dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah literatur- literatur  utama  yang  membahas  isu  yang  sedang dibahas  seperti  kitab  Muamalat  Al-Bunuk  Wa Ahkamuha  As-Syariyyah,  kitab  Fatawa  Syar’iyah, kitab At-Tafsir Al-Wasith Li Al-Qur’an Al-Karim, dll sementara  data  sekunder  yang  dimaksud  adalah literatur-literatur tambahan yang relevan dengan topik bahasan. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan data dari  sumber  bacaan  hingga  memperoleh  data  yang cukup untuk diidentifikasi. Metode analisa data yang digunakan  adalah  metode  analisa  deskriptif  dengan
cara  mengumpulkan  data,  mengklasifikasikan  data, kemudian  menganalisa  data  untuk  mendapatkan gambaran  yang  utuh  terkait  masalah  yang  sedang diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Riba Dalam Al-Qur’an
Sejak dini Al-Qur’an telah  menunjukan keberpihakanya  terhadap  mereka  yang  secara  sosial ekonomi  tidak  beruntung  dengan  menganjurkan menolong  mereka.  Menurut  Al-Qur’an  mereka  yang tidak mampu memiliki hak atas sebagian harta orang- orang  kaya  (QS  Al-Ma’arij  [70]:  24-45),  Al-Qur’an mengingatkan  kelompok  kaya  bahwa memiliki  harta benda adalah amanah dan ujian (QS Al-Baqarah[02]: 155, Ali ‘Imran [03]: 186, & Al-Anfal [08]: 28), Al- Qur’an    menyebut  menumpuk-numpuk  harta  tanpa mempedulikan aspek sosial kepada yang tidak mampu tidak  akan  membawa  keselamatan  baik  di  dunia maupun  di  ahirat  (QSSaba’  [34]:  37),  Al-Qur’an mengecam orang yang sombong dan membanggakan diri (QSAl-Hadid [57]: 24), Al-Qur’an mengingatkan kehancuran  orang-orang  kaya  yang  tidak  peduli terhadap kelompok melarat (QS Al-Isra’ [17]: 16), Al- Qur’an  mengutuk  ketamakan  kelompok  kaya  serta meminta mereka keluar dari sikap tercela tersebut agar memperoleh  keselamatan  dunia  dan  akhirat  (QS  Al- Hadid  [57]:  24,  QS  Al-Hasyr  [59]:  09),  Al-Qur’an mengancam mereka yang tidak mendirikan shalat dan tidak memberi makan fakir miskin dengan api neraka (QS Al-Muddatsir [74]: 43-44), Al-Qur’an melancarkan kritik pedas terhadap mereka yang tidak beriman  dengan  mengatakan  bahwa  mereka  tidak menganjurkan memberi makan dan membantu orang miskin (QS Al-Haqqah [69]: 34), serta masih banyak lagi ayat-ayat serupa yang dapat kita jumpai di dalam Al-Qur’an.
Karena  pentingnya  hal  itu,  Al-Qur’an  sangat menekankan  peran  tanggung  jawab  social  kelompok kaya terhadap kelompok miskin. Perhatian Al-Qur’an terhadap  persoalan  tersebut  mungkin  hanya  selevel lebih  rendah  dibandingkan  perhatianya  terhadap persoalan tauhid, rahmat tuhan, kenabian Muhammad, kewahyuan  Al-Qur’an,  dan  hari  kemudian.  Diantara bentuk  penekanan  peran  tanggung  jawab  sosial tersebut  Al-Qur’an  mengutuk  dan  melarang  praktik riba untuk melindungi kepentingan kelompok malang itu.
Riba secara bahasa adalah “kelebihan” sementara secara  istilah  memiliki  beragam  definisi  diantaranya
adalah “bertambahnya harta atas modal tanpa disertai dengan  imbangan  yang  dibenarkan”  (Thantawi, 1997). Dengan kata lain, tidak semua kelebihan atau penambahan  harta  atas  modal  dapat  serta  merta dianggap  sebagai  riba.  Hanya  kelebihan  atau penambahan  atas  modal  tertentu  saja  yang  dapat dikatagorikan sebagai riba. Itulah sebabnya mengapa dengan  jelas  Al-Qur’an  mengatakan  “ Padahal  Allah telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan riba ” (QS Al-Baqarah [02]: 275). Jelas ada “sesuatu” yang  menyebabkan  mengapa  kelebihan  dalam  riba diharamkan  sementara  kelebihan  dalam  jual  beli dihalalkan (Syihab, 1992).
Agar efektif dan tidak menimbulkan efek trauma di  masyarakat,  untuk  mengatasi  penyakit  riba  yang sudah  akut  ini  Al-Qur’an  menempuh  jalan  secara bertahap melalui empat tahap sebagaimana berikut:
Tahap pertama, pada tahun 614M atau 615M, di Makkah,  Al-Qur’an  menyinggung  sisi  negatif  riba dengan  mengatakan  “ Dan  sesuatu  riba  (tambahan) yang  kamu  berikan  agar  harta  manusia  bertambah, maka  tidak  bertambah  dalam  pandangan  Allah,  dan apa  yang  kamu  berikan  berupa  zakat  yang  kamu maksudkan  untuk  memperoleh keridaan  Allah,  maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” (QS  Ar-Rum  [30]:  39).  Menurut  Al- Qurthubi (1967) dan Ibnu Al-'Arabi (2003) pengertian kata “ riba ” pada ayat ini berbeda dengan pengertian kata  “ riba ”  pada  ayat-ayat  riba  lainya;  Kata  “ riba ” pada  ayat  ini  diartikan  sebagai  “hadiah”  sementara kata  “ riba ”  pada  ayat-ayat  riba  lainya  diartikan sebagai “tambahan atas pokok harta yang dipaksakan kepada debitur miskin karena tidak mampu melunasi hutang pada saat jatuh tempo”. Karena alasan itu, kata “ riba ”  pada  ayat  ini  ditulis  tanpa  huruf  “ wau” sementara  kata  “ riba ”  pada  ayat-ayat  riba  lainya ditulis  dengan  huruf” wau” (Zarkasyi,  1957).  Pada tahap  ini  Al-Qur’an  belum  berbicara  tentang keharaman  riba,  pada  tahap  ini  Al-Qur’an  hanya mengatakan  bahwa  pemberian  hadiah  kepada seseorang dengan motif mengharapkan imbalan yang lebih banyak di masa yang akan datang tidak memiliki nilai di sisi Allah.
Tahap kedua, di Madinah, Al-Qur’an mengisyaratkan
keharamanya riba dengan mengatakan “ Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Dan karena  mereka  menjalankan  riba,  padahal  sungguh
mereka  telah  dilarang  darinya,  dan  karena  mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil), dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka  azab  yang  pedih”. (QS  An-Nisa’  [04]:  160- 161).  Pengertian  kata “riba” pada  ayat  ini  adalah penambahan  pokok  hutang  debitur  oleh  kreditur akibat dari ketidakmampuan debitur melunasi hutang pada  saat  jatuh  tempo  dengan  menangguhkan  waktu pelunasan. Ayat ini menggambarkan bagaimana para pelaku  riba  akan  ditimpakan  kepada  mereka  siksa yang keras sebagaimana siksa yang pernah ditimpakan kepada kaum Yahudi.
Tahap ketiga, pada tahun 625M, di Madinah, Al- Qur’an  secara  eksplisit  melarang  salah  satu  bentuk praktik riba dengan mengatakan “ Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat  ganda  dan  bertakwalah  kepada  Allah  agar kamu  beruntung ”  (QS  Ali  Imran  [03]:  130). Pengertian  kata “riba” pada  ayat  ini  juga  dalam pengertian  kreditur  menambahkan  pokok  pinjaman kepda  debitur  karena  debitur  tidak  mampu  melunasi pinjaman  pada  waktu  yang  telah  ditentukan  dengan menambahkan  tenggat  waktu  pelunasan.  Ayat  ini turun segera setelah perang Uhud yang menyebabkan gugurnya  sekian  banyak  tentara  muslim  hingga meninggalkan  anak-anak  yatim,  para  janda,  dan orang-orang  lanjut  usia  yang  memerlukan  bantuan finansial.  Pada  situasi  itu,  ayat  tersebut  mendorong agar bantuan finansial yang diberikan kepada mereka hendaknya  dalam  bentuk  derma  kemanusiaan  bukan dalam bentuk riba.
Pengertian  kata  “ berlipat  ganda ”  pada  ayat  ini bukanlah  bentuk  pengkhususan  di  mana  riba  baru dilarang  apabila  berlipat  ganda,  tetapi  ia  hanyalah bentuk  penjelasan  dimana  praktik  riba  yang  lumrah terjadi  pada  masa  itu  sifatnya  berlipat  ganda.  Untuk melukiskan  bagaimana  terjadinya  pelipat  gandaan tersebut Ibnu Zaid bin Aslam mengatakan: “ Riba pada masa  pra-Islam  terjadi  dengan  cara  melipat gandakan  umur  (binatang  ternak)  dan  (uang  atau barang). Pada saat jatuh tempo, kreditur mengatakan kepada  debitur  apakah  engkau  akan  membayar hutangmu sekarang atau kunaikan (hutangmu) ? jika debitur  mampu  ia  akan  melunasinya,  namun  jika tidak, usia binatang ternak (yang harus dilunasi) akan ditambah…jika  hutang  dalam  bentuk  uang  atau barang, hutang akan digandakan namun ditanguhkan pembayaranya  sampai  tahun  depan,  kemudian  jika debitur  tidak  mampu  melunasi  hutangnya  lagi, kreditur  akan  menggandakanya  lagi:  seratus,  dalam
satu tahun akan menjadi dua ratus. Jika belum dapat dilunasi,  hutangnya  akan  digandakan  lagi  sampai empat ratus. Setiap tahun hutangnya akan digandakan kembali” (Thabari, 1986).
Dari  berbagai  literatur  tafsir  tampak  bahwa praktik  riba  yang  terjadi  pada  masyarakat  Arab  pra- Islam adalah kreditur tidak menuntut penambahan atas pokok  harta  yang  dipinjamkan  pada  saat  transaksi pinjam-meminjam dilakukan, tetapi penambahan atas pokok  pinjaman  baru  dipaksakan  pada  saat  jatuh tempo pada saat debitur tidak mampu melunasi pokok hutangnya.  Tak  satupun  dari  sekian  banyak  riwayat yang  dikutip  Thabari  yang  menunjukan  bahwa tambahan itu terjadi di awal kontrak hutang piutang. Namun  demikian  tak  ada  penjelasan  sama  sekali apakah hutang itu akibat dari pinjam-meminjam uang atau  akibat  dari  pinjam  meminjam  karena  jual  beli dengan pembayaran tunda.
Sebelum  membahas  tahap  selanjutnya,  untuk diketahui  ayat  pada  tahap  kedua  QS  An-Nisa’  [04]: 160-161 dan ayat pada tahap ketiga QS Ali Imran [03]: 130  terebut  diperselisihkan  urutanya  oleh  sebagian ulama.  Ada  yang  menganggap  bahwa  ayat  tahap kedua  adalah  QS  An-Nisa’  [04]:  160-161  dan  ayat tahap  ketiga  adalah  QS  Ali  Imran  [03]:  130  namun sebalikya  ada  juga  yang  menganggap  bahwa  ayat tahap kedua adalah QS Ali Imran [03]: 130 dan ayat tahap  ketiga  adalah  QS  An-Nisa’  [04]:  160-161. Namun demikian, ayat manapun yang dianggap tahap kedua atau ketiga tidak banyak pengaruhnya terhadap pemahaman  substansi  riba  yang  diharamkan  Al- Qur’an.
Tahap keempat, tahun 630 M, di Madinah, untuk terakhir kalinya Al-Qur’an secara total mengharamkan  segala  bentuk  riba  “ Orang-orang yang  memakan  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa  jual  beli  sama  dengan  riba.  Padahal  Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa  mendapat  peringatan  dari  Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu  menjadi  miliknya  dan  urusannya  (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak  menyukai  setiap  orang  yang  tetap  dalam kekafiran  dan  bergelimang  dosa.  Sungguh,  orang- orang  yang  beriman,  mengerjakan  kebajikan, melaksanakan  salat  dan  menunaikan  zakat,  mereka
mendapat  pahala  di  sisi  Tuhannya.  Tidak  ada  rasa takut  pada  mereka  dan  mereka  tidak  bersedih  hati. Wahai  orang-orang  yang  beriman,  Bertakwalah kepada  Allah  dan  tinggalkan  sisa  riba  (yang  belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya,  maka  umumkanlah  perang  dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika  (orang  berutang  itu)  dalam  kesulitan,  maka berilah  tenggang  waktu  sampai  dia  memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. ” (QS Al-Baqarah [02]: 275-280). Pengertian kata “riba” pada ayat ini juga  sama  dengan  pengertian  kata “riba” pada  dua ayat terakhir sebelumnya yaitu ditambahkanya pokok harta  yang  dipinjam  debitur  oleh  kreditur  dengan menangguhkan  waktu  pelunasan  hutang  (Thabari 1986, Ibnu Katsir 1987, Zamakhsyari 1856, dan Ridha 1947).
Untuk memahami bentuk riba yang diharamkan pada  ayat  ini,  perlu  diuraikan  secara  singkat  dua pernyataan  berikut  “ falakum  ru’usu  amwalikum ” (maka kalian berhak atas pokok harta kalian) dan “ la tadzlimun wa la tudzlamun ” (kalian tidak menganiaya dan  tidak  pula  dianiaya).  Dua  pernyataan  tersebut saling  berkaitan  satu  sama  lainya,  tidak  bisa memahami  satu  pernyataan  tanpa  memperhatikan pernyataan  lainya;  jika  pernyataan  tersebut  difahami secara  terpisah  dengan  mengabaikan  salah  satunya kemungkinan  besar pemahaman riba  yang  dimaksud dalam  ayat  ini  akan  terdistorsi.  Keterkaitan  dua pernyataan  terebut  diperkuat  dengan  fakta  bahwa ayat-ayat  sebelumnya  menunjukan  kepedulian  Al- Quran terhadap kelompok melarat dan anjuran untuk menolong mereka melalui derma untuk menghilangkan penderitaan mereka.
Praktik  riba  pra-Islam  memiliki  kecendrungan menjadikan debitur terjerat dalam lilitan hutang yang terus  bertambah.  Pada  waktu  itu,  kecendrungan debitur  tidak  memiliki  pendapatan  rutin  untuk melunsai  hutangnya  sehingga  dalam  situasi  sulit seperti  itu  betapapun  sedikit  jumlah  hutang  yang disepakati  akan  menjadi  resiko  yang  serius  bagi mereka. Disisi lain tidak adanya undang-undang yang melindungi  debitur  dari  cangkraman  kreditur  pada masa  itu  memungkinkan  debitur  jatuh  dalam  sistem perbudakan.  Berbeda  dengan  keadaan  masa  itu,  saat ini hutang tidak lagi identik dengan kemiskinan, hari ini hutang terjadi dalam sekala besar untuk membiayai
produksi  barang  dan  jasa  dan  debitur  memiliki pendapatan  rutin  yang  dapat  diprediksi  untuk melunasi  hutangnya.  Selain  itu,  saat  ini  juga  ada undang-undang  yang  melindungi  debitur  sehingga kreditur tidak bisa sewenang-wenang terhadap debitur apalagi  sampai  memaksanya  menjadi  budak.  Paling parah, jika debitur tidak mampu melunasi hutangnya, kreditur  hanya  dapat  menyita  asset  pribadinya sejumlah  hutang  yang  dipinjam.  Perbedaan  yang sangat  nyata  antara  kondisi  debitur  pada  masa  pra- Islam  dan  debitur  modern  tersebut  tidak  boleh diabaikan  jika  ingin  mendapatkan  gambaran  utuh tentang riba yang dimaksud Al-Qur’an.
Dari uraian singkat di atas jelas bahwa riba yang diharamkan  dalam  Al-Qur’an  adalah  riba  yang praktiknya  populer  di  masa  pra-Islam  yaitu  seorang kreditur meminjamkan sejumlah harta misal Rp1.000.000  kepada  debitur  untuk  periode  waktu tertentu.  Setelah  jatuh  tempo  ternyata  debitur  tidak mampu membayar nominal hutang yang dipinjamnya sehingga  kreditur  menunda  pembayaran  piutangnya dengan menambahkan nominal piutang misal menjadi Rp2.000.000,  begitu  seterusnya  pelipatgandaan hutang akan terjadi setiap kali jatuh tempo sementara debitur tidak mampu membayar hutangnya; pelipatgandaan piutang baru akanberhenti jika debitur dapat melunasi hutangnya. Dengan cara ini, nominal hutang  debitur  yang  semula  Rp1.000.000  dapat bertambah  menjadi  puluhan  juta  atau  lebih  bahkan dapat  melebihi  jumlah  total  harta  yang  dia  miliki. Sebaliknya,  harta  kreditur  akan  semakin  bertambah tanpa ada manfaat yang diterima oleh debitur; dengan kata lain kreditur telah memakan harta debitur dengan cara yang batil.
Transaksi dengan pola seperti ini pada mulanya tampak  seperti  menolong  karena  pada  mulanya kreditur  tidak  membebankan  persyaratan  apapun kepada debitur kecuali pelunasan hutang pada waktu yang  telah  disepakati.  Namun  demikian,  pada  saat periode  pelunasan  tiba  dan  debitur  tidak  mampu membayar  hutangnya  kreditur  mulai  memanfaatkan situasi ketidakberdayaan debitur dengan cara memberi penangguhan waktu pelunasan tetapi dengan menambahkan atau melipatgandakan nominal hutangnya.

## Riba Dalam Sunnah
Dalam  literatur  hadits,  ada  beberapa  riwayat terkait  enam  komoditas  ribawi  yang  populer, diantaranya: Rasullullah SAW bersabda “emas (harus dijual)  dengan  emas,  perak  (harus  dijual)  dengan
perak, biji gandum (harus dijual) dengan biji gandum, gandum (harus dijual) dengan gandum, kurma (harus dijual)  dengan  kurma,  garam  (harus  dijual)  dengan garam,  harus  sama  (dalam  semua  aspeknya)  dan harus kontan. Jika jenis komoditas yang dipertukarkan tersebut berbeda, silahkan menjualnya sesukamu  selama  dilakukan  secara  kontan.” (HR. Muslim).  Beberapa  versi  lain  menggunakan  kata sedikit  berbeda  seperti mitslan  bi  mitslin (yang semisal  dengan  yang  semisal), sawaan  bi  sawain (yang  sama  dengan  yang  sama), ‘aynan  bi  ‘aynin (yang serupa dengan yang serupa), waznan bi waznin (yang  setimbangan  dengan  yang  setimbangan),  dan kaylan  bi  kaylin (yang  setakaran  dengan  yang setakaran),  tetapi  secara  umum  pengertian  hadits- hadits  tersebut  sama  antara  satu  riwayat  dengan riwayat lainya (Saeed, 1996).
Meski  hadits  di  atas  hanya  menyebut  emas, perak,  biji  gandum,  gandum,  kurma,  dan  garam sebagai  komoditas  yang  masuk  dalam  kelompok komoditas  ribawi,  tetapi  menurut  jumhur  ulama komoditas  ribawi  tidak  terbatas  hanya  pada  keenam komoditas itu saja, penyebutan itu dimaksudkan agar komoditas  sejenis  dapat  dikiaskan  padanya.  Namun demikian,  para  ulama  berbeda  pendapat  terkait  hasil kiasnya;  menurut  mazhab  Maliki  komoditas  ribawi adalah  setiap  alat  tukar  (uang)  dan  makanan  pokok yang  dapat  disimpan  dalam  waktu  lama,  menurut mazhab  Syafi’i  komoditas  ribawi  adalah  setiap  alat tukar  (uang)  dan  makanan,  menurut  mazhab  Hanafi komoditas ribawi adalah setiap komoditas yang dapat ditimbang  atau  ditakar  baik  komoditas  berharga, makanan  pokok,  maupun    bukan  makanan  pokok, semntara menurut mazhab Hambali komoditas ribawi adalah  setiap  alat  tukar  (uang)  dan  bahan  makanan yang dapat ditakar atau ditimbang.
Menurut  hadits  di  atas,  pertukaran  enam komoditas ribawi harus dilakukan mengikuti petunjuk hadits tersebut. Oleh karena itu jika komoditas ribawi tersebut sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan  perak  atau  gandum  dengan  gandum pertukaranya harus sama dan kontan, jika komoditas ribawi  tersebut    berlainan  jenis  seperti  emas  dengan perak atau gandum dengan kurma pertukaranya boleh tidak sama tetapi harus kontan, jika komoditas ribawi tersebut  berlainan  jenis  yang  satu  dalam  bentuk  alat tukar (uang)  dan yang  satu  lagi bukan  dalam bentuk alat  tukar  (uang)  seperti  emas  dengan  gandum pertukaranya tidak harus sama dan tidak harus kontan, jika komoditas ribawi dengan bukan komoditas ribawi
seperti emas dengan pakaian pertukaranya tidak harus sama  dan  tidak  harus  kontan,  dan  jika  bukan komoditas  ribawi  dengan  bukan  komoditas  ribawi seperti pakaian dengan barang elektronik pertukaranya tidak harus sama dan tidak harus kontan.
Mengapa  keenam  komiditas  ribawi  tersebut harus  dipertukarkan  melalui  cara  demikian?menurut Saeed (1996) model jual beli yang lazim dipraktikan di  masa  nabi  adalah  seperti  bentuk  jual  beli  1  kg gandum  dengan  2  kg  gandum  yang  harus dipertukarkan secara kontan atau secara tangguh, atau seperti bentuk jual beli 1 kg gandum kualitas premium dengan  2  kg  gandum  kualitas  rendah  yang  harus dipertukarkan  secara  kontan  atau  secara  tangguh. Dengan model jual beli seperti ini boleh jadi mereka yang  secara  ekonomi  tidak  beruntung  adalah kelompok  yang  paling  dirugikan  karena  rentan dieksploitasi oleh kelompok kaya dengan cara dipaksa untuk membayar nilai yang lebih tinggi baik kualiatas maupun kuantitas. Mungkin saja mereka yang sedang terdesak  itu  lebih  memilih  menerima  kurma  secara langsung  meski  harus  ditukar  dengan  jumlah  kurma yang lebih banyak di masa yang akan datang. Dalam kondisi dimana debitur terdesak oleh kebutuhan hidup dan  tidak  memiliki  kemampuan  membayar  tepat waktu,  kreditur  dapat  secara  sepihak  menetapkan harga yang merugikan debitur meski dengan menunda waktu  pelunasan;  dengan  cara  ini  debitur  akan terperangkap  ke  dalam  hutang  yang  tak  sanggup  ia tanggung.
Enam  komoditas  tersebut  adalah  bahan  pokok untuk  bertahan  hidup  mereka  di  masa  itu;  emas  dan perak  adalah  jenis  alat  tukar  (uang),  sementara  biji gandum,  gandum,  kurma,  dan  garam  adalah  bahan makanan  pokok mereka.  Tentu  saja  nabi  tidak  dapat mentolelir  bentuk  eksploitasi  terhadap  kelompok miskin melalui komoditas-komoditas pokok tersebut. Oleh karena itu untuk menghindari bentuk eksploitasi itu, selain memberi petunjuk pertukaran atas ke enam komoditas tersebut, nabi mendorong penggunaan alat tukar  (uang)  untuk  melakukan  transaksi  terhadap komoditas-komoditas  itu  karena  alat  tukar  (uang) adalah alat ukur yang paling sesuai untuk mengetahui nilai  barang.  Mengukur  nilai  antar  barang-barang tersebut  melalui  dugaan  masing-masing  pihak  akan sulit menghasilkan taksiran yang adil bagi kedua belah pihak.  Dalam  satu  riwayat,  Bilal  pernah  membawa kurma Barni ,  kurma  kualitas  premium,  kepada  nabi. Nabi  berkata:  “ darimana  kurma  ini  ? ”  Bilal menjawab:  “ kami  memiliki  kurma  dengan  kualitas
rendah  lalu  kami  menukarkan  dua  takar  kurma kualias  rendah  tersebut  dengan  satu  takar  kurma kualitas  premium  tersbut ”.  Nabi  berkata:  “ Ini  jelas riba,  ini  jelas  riba,  jangan  lakukan  itu  !  jika  ingin membeli kurma kualitas premium, jual terlebih dahulu kurma  kualitas  rendahmu,  kemudian  gunakan uangnya  untuk  membeli  kurma  kualitas  premium tersebut ! ”(HR. Muslim)
Suku  Bunga  Bank  Menurut  Muhammad  Sayyid Thantawi
Polemik  persoalan  hukum  suku  bunga  bank bukanlah  persoalan  akidah  atau  ibadah  yang  tidak dapat  berubah,  persoalan  hukum  suku  bunga  bank hanyalah  persoalan  muamalah  biasa.  Lebih  dari  itu, praktik  suku  bunga  bank  adalah  kasus  baru  yang muncul  kemudian  sepeninggal  nabi  sehingga  belum ada  nash  yang  secara  pasti  menetapkan  maupun menafikan  hukumnya.  Dalam  kasus  seperti  ini, penetapan  hukum  suku  bunga  bank  harus  dilakukan melalui  metode  ijtihad.  Metode  ijtihad  sendiri cenderung  dapat  menghasilkan  kesimpulan  hukum yang  lebih  elastis.  Dengan  demikian,  karena  suku bunga  bank  termasuk  persoalan  muamalah,  kasus baru,  dan  metode  istinbath  hukumnya  adalah  ijtihad sangat  wajar  apabila  kemudian  kesimpulan  hukum yang dihasilkan para ulama pun bisa berbeda.
Diantara  ulama  ada  yang menyimpulkan  bahwa hukum suku bunga bank sama dengan riba dan haram, namun diantara mereka juga ada yang menyimpulkan bahwa  hukum  suku  bunga  bank  tidak  sama  dengan riba dan halal. Beberapa nama yang tergabung dalam kelompok pendapat pertama dan kelompok pendapat kedua  sudah  penulis  sebutkan  sebelumnya.  Diantara mereka  yang  menyimpulkan  bahwa  hukum  suku bunga bank tidak sama dengan riba dan halal adalah Muhammad Sayyid Thantawi.
Menurut  mantan  mufti  Mesir  itu  (Thantawi, 1997),  hukum  suku  bunga  bank  tidak  sama  dengan riba  dan  halal  berdasar  pada  argumen  utama,  yang telah penulis simpulkan, sebagaimana berikut:
a. Penetapan  keuntungan  di  muka  dalam  bentuk nisbah  bagi  hasil  tidak  didasarkan  pada  dalil  Al- Qur’an  maupun  hadits.  Selain  itu,  penetapan keuntungan  di  muka  dalam  bentuk  tingkat persentase tertentu terhadap modal tidak bertentangan  dengan  nash  karena  tidak  ada  dalil baik Al-Qur’an maupun hadits yang melarangnya. Dengan demikian, penetapan keuntungan di muka seperti  dalam  akad  mudharabah  dapat  ditentukan baik  dalam  bentuk  nisbah  bagi  hasil  atau  dalam
bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal. Bahkan  penetapan  keuntungan  di  muka  dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal harus  dilakukan  jika  kondisi  menuntutnya demikian.
Contoh jika nominal yang diberikan oleh pemilik modalkepadapengelola  adalah  Rp100.000.000,- mereka dapat menyepakati penetapan keuntungan di muka dalam bentuk:
1) Nisbah  bagi  hasil:  mereka  dapat  menyepakati pembagian  keuntungan  riil  dengan  proporsi yang  sama  atau  berbeda  sesuai  kesepakatan misal:
• 50% dari keuntungan riil akan menjadi milik pemilik modal dan 50% dari keuntungan riil sisanya akan menjadi milik pengelola, atau
• 40% dari keuntungan riil akan menjadi milik pemilik modal sementara 60% dari keuntungan riil sisanya akan menjadi milik pengelola, atau
• 60% dari keuntungan riil akan menjadi milik
pemilik modalsementara 40% dari keuntungan riil sisanya akan menjadi milik pengelola, dst.
2) Tingkat  persentase  tertentu  terhadap  modal: mereka  dapat  menyepakati  pengalokasian keuntungan  pada  tingkat  persentase  tertentu terhadap  modal  misal  5%  dari  modal  akan menjadi  milik  pemilik  modal  sementara  sisa keuntunganya akan menjadi milik pengelola.
mereka  dapat  menyepakati  kedua  opsi  di  atas selama didasarkan pada kerelaan para pihak yang terlibat dalam kontrak.
b. Tidak adanya penetapan keuntungan di muka pada tingkat  persentase  tertentu  terhadap  modal  akan membuka  celah  terjadinya  penipuan  oleh  pihak pengelola  terhadap  pemilik  modal  dengan  cara menyebutkan sebagian keuntungan tetapi menyembunyikan  sebagian  keuntungan  yang  lain sementara pemilik modal tidak mampu membuktikan haknya. Dengan kata lain, penetapan keuntungan  di  muka  menghindarkan  pemilik modal  dari  penipuan  pihak  pengelola  karena pengelola tidak lagi memiliki celah untuk menipu dengan cara menceritakan sebagian kuntungan dan menyembunyikan sebagianya lagi.
c. Penetapan  keuntungan  di  muka  dalam  bentuk tingkat  persentase  tertentu  terhadap  modal memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak baik pihak pemilik modal maupun pengelola; pihak
pemilik  modal  dapat  mengetahui  hak  yang  akan diperolehnya  sementara  pihak  pengelola  dapat mengetahui  kewajiban  yang  harus  dilakukan terhadap  pemilik  modal  kemudian  berusaha semaksimal mungkin mengejar target keuntungan yang  disepakati  pemilik  modal  adapun  sisa keuntungan lainya  akan menjadi milik pengelola sebagai  imbalan  atas  usaha  dan  kerja  keras  yang dilakukanya.
d. Penetapan  keuntungan  di  muka  dalam  bentuk tingkat  persentase  tertentu  terhadap  modal  oleh perbankan tidak bertentangan dengan kemungkinan terjadinya kerugian pihak bank. Hal itu  dikarenakan  pihak  bank  memiliki  beragam proyek  usaha  sehingga  apabila  pihak  bank mengalami  kerugian  pada  satu  proyek  ia mendapatkan keuntungan dari  proyeklain.Dengan begitu  keuntungan  proyek  lain  dapat  menutupi kerugian  yang  terjadi.  Bahkan  keuntungan  yang biasanya  diperoleh  bank  lebih  banyak  dibanding kerugian yang dialami.
Namun demikian, jika karena sesuatu dan lain hal pihak bank tetap mengalami kerugian, pengadilan dapat memutuskan penyebabnya; apabila kerugian tersebut  disebabkan  karena  kelalaian  pengelola, pemilik modal tidak ikut bertanggung jawab tetapi jika  kerugian  tersebut  bukan  disebabkan  karena kelalaian pengelola, pemilik modal ikut bertanggung jawab.
e. Penetapan  keuntungan  di  muka  dalam  bentuk tingkat  persentase  tertentu  terhadap  modal  oleh perbankan  ditentukan  berdasar  pada  kajian mendalam terhadap kondisi perekonomian naisonal  maupun  internaitonal  dengan  tetap mematuhi  aturan  dan  kebijkan  bank  sentral  atau otoritas  pengawas  resmi  perbankan.  Dengan demikian kemungkinan terjadinya unsur eksploitasi  akibat  penetapan  keuntungan  di  muka baik  kepada  pemilik  modal  maupun  pengelola dapat dihindari.
f. Ungkapan “ setiap hutang yang mengandung unsur manfaat di dalamnya adalah riba ” bukanlah hadits nabi  melainkan  hanya  kaidah  fikih  biasa.  Namun demikian, baik dalam kapasitasnya sebagai hadits maupun  kaidah  fikih  pengertianya  tetap  sama bahwa  riba  yang  dimaksud  dalam  ungkapan  ini adalah  pinjaman  yang  diberikan  oleh  kreditur kepada  debitur  pada  priode  waktu  tertentu sementara  pada  saat  jatuh  tempo  ketika  debitur tidak  mampu  melunasi  hutangnya  kreditur  mulai
mengeksploitasi  kondisi  debitur  dengan  cara menangguhkan priode pembayaran hutang dengan syarat  menambahkan  nominal  hutang  yang biasanya terjadi secara berlipat ganda. Untuk kasus penerapan  praktik  suku  bunga  perbankan  tidak terjadi  eksploitasi  sebagaimana  dimaksud  dalam ungkapan tersebut.
g. Kemaslahatan dapat menjadi alasan logis penetapan  keuntungan  di  muka  dalam  bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal.
Secara  umum  tujuan  diturunkanya syariah  adalah untuk  memelihara  kemaslahatan  hidup  manusia agar  terhindar  dari  kemudharatan.  Salah  satu bentuk  pemeliharaan  kemaslahatan  manusia tersebut  adalah  memelihara  harta  bendanya melalui aturan yang jelas sehingga hak-hak mereka atas  harta  benda  dapat  terlindungi.  Penetapan keuntungan  di  muka  dalam  bentuk  tingkat persentase  tertentu  terhadap  modal  dapat  saja dibenarkan berdasar pada pertimbangan nilai-nilai maslahah tersebut sebagaimana penjelasan berikut:
1) Di  masanya,  nabi  pernah  menolak  penetapan harga sebagaimana termuat dalam hadits Anas R.  A  bahwa  suatu  hari terjadi  lonjakan  harga yang  luar  biasa,  karenanya  sahabat  meminta nabi menetapkan harga, namun nabi menolaknya  dengan  mengatakan  “ Allah adalah dzat penentu harga, penahan, pencurah, dan pemberi rezeki. Aku mngharapkan dapat menemui Tuhanku dimana  salah  seorang  dari  kalian  tidak menuntutku  karena  kedzalimanku  dalam masalah  darah  dan  harta” (H.R.  Tirmidzi).
Jawaban  tersebut  mengindikasikan  bahwa pasar  sebaiknya  tidak  diintervensi;  harga komoditi  sebaiknya  ditentukan  oleh  kekuatan penawaran  dan  permintaan  demikian  juga perubahan harga komoditi sebaiknya ditentukan oleh perubahan kekuatan penawaran dan permintaan. Namun demikian, demi terpeliharanya kemaslahatan hidup manusia, demi terpeliharanya  harta  benda  mereka,  para  ahli fikih sepeninggal nabi mebolehkan pemerintah melakukan intervensi pasar dengan menetapkan  harga  pada  kondisi  dimana  para penjual menaikan harga dengan cara memonopoli  komoditi  yang  menjadi  hajat hidup orang banyak.
Pertanyaanya, jika para ahli fikih sepeninggal nabi  membolehkan  pemerintah  melakukan intervensi  pasar  menetapkan  harga  demi terpeliharanya  kemaslahatan  manusia  meski secara  jelas  nash  melarangnya,  apakah  tidak boleh  menentukan  keuntungan  dimuka dalam bentuk  tingkat  persentase  tertentu  terhadap modal  seperti  dalam  akad  mudharabah  juga demi  terpeliharanya  kemaslahatan  manusia apalagi tidak ada nash yang melarangnya? Jika demikian pemerintah juga boleh meminta bank menetapkan  keuntungan  dimuka  dalam  bntuk tingkat  persentase  tertentu  terhadap  modal kepada  para  nasabahnya  demi  terpeliharanya kemaslahatan  manusia,  demi  terpeliharanya harta  dan  hak-hak  mereka,  dari  konflik  yang mungkin  terjadi  antara  pihak  bank  dan nasabah.
2) Dahulu  penerima  order  tidak  memberikan jaminan  kepada  pemesan  atas  barang  yang dipesanya. Karena tidak memberikan jaminan kepada  pemesan,  penerima  order  sering  lalai hingga  menyebabkan  barang  yang  diorder pemesan  rusak  bahkan  hilang.  Karena  sering lalai dan merugikan pemesan, demi terpeliharanya  kemaslahatan  pemesan  atau demi  terpeliharanya  harta  benda  pemesan, pemerintah  kemudian  mengintervensi  pihak penerima  order  agar  memberikan  jaminan kepada pemesan sebagai bentuk perlindungan terhadap  harta  pemesan.  Dengan  jaminan tersebut, penerima order lebih berhati-hati atas barang  yang  dipesan  karena  jika  penerima order  lalai  hingga  menyebabkan  barang  yang diorder  pemesan  rusak  atau  hilang,  penerima order harus menggantinya.
Demikian juga demi terpeliharanya kemaslahatan pemilik modal, demi
terpeliharanya harta pemilik modal, pemerintah  juga  dapat  mengintervensi  akad mudharabah  dengan  tidak  memposisikan modal  sebagai  “amanah”  yang  berada  dalam penguasaan  pengelola.  Dengan  demikian apabila  pengelola  lalai  hingga  menyebabkan modal  mudharabah  rusak,  pengelola  harus bertanggung  jawab  dan  mengganti  modal tersebut  karena  jika  tidak  demikian,  harta pemilik  modal  akan  rusak  tanpa  ada  alasan yang  jelas.  Karena  alasan-alasan  serupa pemerintah juga dapat memberikan
perlindungan  terhadap  harta  setiap  individu diantaranya  dengan  cara  meminta  pihak perbankan  menetapkan  keuntungan  di  muka terhadap  modal  demi  kemaslahatan  semua pihak.
h. Kelompok yang mensyaratkan keuntungan mudharabah harus dalam bentuk nisbah bagi hasil pun berpendapat bahwa:
1) Apabila  akad  mudharabah  rusak  karena  tidak terpenuhinya  syarat  mudharabah,  dengan sendirinya posisi pengelola berubah menjadipihak  yang  disewa;  dalam  hal  ini pemilik  modaldianggap  menyewa  keahlian pengelola.  Dengan  demikian  transaksi  yang semula dimaksudkan untuk melakukan kerjasama  dalam  bentuk  akad  mudharabah harus  berubah  menjadi  akad  ijarah,  sehingga keuntungan  pengelola  yang  semula  ditentukan berdasar  pada nisbah  bagi hasil  harus  berubah menjadi upah. Dengan kata lain, selama modal yang  dikelola  dan  keuntungan  yang  diperoleh dapat  memberikan  manfaat  bagi  kedua  belah pihak dan tidak mengandung unsur penganiayaan  pada  salah  satu  pihak,  transaksi tersebut hukumnya halal.
b.  Jika  penetapan  keuntungan  di  muka  dalam bentuk  tingkat  persentase  tertentu  terhadap modal  dianggap  merusak  akad  mudharabah, mereka pun tidak mengatakan bahwa rusaknya akad  tersebut  otomatis  menjadikan  akad tersebut menjadi akad ribawi. Faktanya mereka hanya mengatakan apabila akad mudharabahrusak karena penetapan
keuntungan di muka tidak dalam bentuk nisbah bagi  hasil,  pengelola  modal  harus  tetap mendapatkan  imbalan  berupa  upah,  upah sebagai  pekerja  yang  disewa  pemilik  modal bukan  sebagai  pengelola  modal  yang  bermitra dengan pemilik modal, sementara sisa keuntunganya menjadi milik pemilik modal.
Dengan  demikian  menurutnya  bank  yang menetapkan  keuntungan  di  muka  dalam  bentuk tingkat  persentase  tertentu  terhadap  modal  kepada para  pemilik  modal  tidak  termasuk  transaksi  ribawi. Demikian juga, bank yang menetapkan keuntungan di muka  dalam  bentuk  tingkat  persentase  tertentu terhadap  modal  kepada  para  pengguna  modal  juga tidak termasuk transaksi ribawi.

## 4. KESIMPULAN
Menurut mantan grand syeikh Al-Azhar itu tidak ada  satupun  ayat  Al-Qur’an  maupun  hadits  yang melarang  penetapan  bagian  keuntungan  di  muka dalam  bentuk  tingkat  persentase  tertentu  terhadap modal.  Halal  atau  haramnya  suatu  transaksi  tidak ditentukan  berdasar  pada  ada  atau  tidak  adanya penetapan  bagian  keuntungan  di  muka  tetapi  halal atau  haramnya  suatu  transaksi  ditentutan  berdasar pada ada atau tidak adanya unsur-unsur tercela yang dilarang  di  dalam  Islam  seperti  riba,  penipuan, eksploitasi, dst. Dengan demikian, transaksi hukumnya  halal  selama  terbebas  dari  unsur-unsur tercela tesebut sebaliknya transaksi hukumnya haram selama mengandung unsur-unsur tercela tersebut.
Dengan  cara  pandang  itu,  menurutnya,  nasabah dapat memilih bertransaksi dengan kedua perbankan; baik  yang  menetapkan  bagian  keuntungan  dengan suku  bunga  maupun  yang  tidak  menetapkan  bagian keuntungan  dengan  suku  bunga.  Selama  transaksi yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  tersebut dilakukan  atas  dasar  saling  rela  dan  terbebas  dari unsur-unsur  tercela  sepeti  di  atas  maka  hukumnya halal.
Menurutnya lagi, meski transaksi yang dilakukan antara perbankan dan nasabah dapat dilakukan dengan beragam  akad  seperti  mudharabah,  musyarakah, murabahah, salam, wadi’ah, hawalah, ju’alah, iqalah dst,  namun  secara  umum  penggunaan  akad  wakalah dianggap  lebih  tepat  dari  pada  penggunaan  akad lainya; dalam pengertian pemilik modal mewakilkan modalnya  secara  mutlak  kepada  pihak  bank  dengan tujuan agar bank mengelolanya pada aktifitas ekonomi yang  dibolehkan  Allah  SWT.  Selama  kedua  belah pihak, bank dan nasabah, melakukanya dengan penuh kerelaan  termasuk  dengan  ditentukanya  bagian keuntungan di muka dalam bentuk suku bunga maka hukumnya halal.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT  atas  segala karunia  dan  rahmat  yang  telah  dilimpahkan  kepada penulis,  sehingga  penulis  dapat  penyelesaikaan penulisan  artikel  sederhana  ini.  Selain  itu,  ucapan terimaksih  penulis  haturkan  kepada  pimpiman  dan prodi  manajemen  STIE  Rahmaniyah  atas  semua dukugan  yang  telah  diberikan  selama  ini.  Terakhir, tidak  lupa  juga  ucapan  terimaksih  yang  mendalam penulis sampaikan kepada tim pengelola Jurnal Ilmu
Ekonomi  Islam  (JIEI)  atas  kesediaanya    mereview, mengedit, serta memuat tulisan ini.

## 6. REFERENSI
Al-Qurthubi,  Muhammad  bin  Ahmad  Al-Anshari,
(1967), Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an , Kairo: Dar
Al-Kitab.
Azar,  Betty  Schrampfer,  (2006), Understanding  and
Using English Grammar , 3rd Edition, International Edition, USA: Longman.
Badruddin Al-Zarkasyiy, (1957) Al-Burhan 'Ulum Al- Qur'an ,  Tahqiq  Muhammad  Abu  Al-Fadhil,  Isa Al-Halabiy, Mesir,
Collins  COBUILD,  (2006), Advanced  Leaner’s English Dictonary .HarperCollins Publishers. Ibn  Al-'Arabi,  Abu  Bakar  Al-Maliki, (2003), Ahkam Al-Qur'an , tahqiq M. Abdul Kadir ‘Ato, Beirut:
Dar Al-Kutub Al-ilmiyah.
Ibnu  Katsir,  Imam  Al-Din  Abu  Al-Fida’  Ismail,
(1987), Tafsir  Al-Qur’an  Al-Adzim ,  Beirut:  Dar
Al-Ma’rifah.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2016).
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Edisi
Kelima , dapat diakses melalui
kbbi.kemdikbud.go.id.
Manzhur,  Ibnu,  (1956), Lisan  Al-Arab ,  Beirut:  Dar
Shadir.
Ridha,  M.  Rasyid,  (1947), Tafsir  Al-Manar ,  Kairo:
Dar al-Manar.
Ridha, M. Rasyid, (1959), Al-Riba Wa Al-Muamalat Fi Al-Islam , Kairo: Maktabah Al-Qahirah.
Saeed, Abdullah, (1996), Islamic Banking and Interet:
A  Study  of  Riba  And  Its  Contemporary Interpretation , New York: E.J. Brill.
Shihab,  M.  Quraish,  (2011), Tafsīr  Al-Mishbah, Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  al-Qur’ān , Jakarta: Lentera Hati.
Syihab, M. Quraish, (1992), Membumikan Al-Qur’an , Bandung: Mizan.
Syihab,  M.  Quraish,  (1998), Wawasan  Al-Qur’an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat , Bandung: Mizan.
Thabari, Abu Ja’far Muhammad ibnu Jarir, (1986), Al- Jami’ Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur’an , Beirut: Dar Al-Ma’rifah.
Thantawi,  Muhammad  Sayyid,  (1989), Fatawa Syar’iyah , Kairo: Dar Al-Kutub.
Thantawi,  Muhammad  Sayyid,  (1992), At-Tafsir  Al- Wasith  Li  Al-Qur’an  Al-Karim ,  Kairo:  Dar  Al- Ma’arif
Thantawi, Muhammad  Sayyid, (1997), Muamalat  Al- Bunuk  Wa  Ahkamuha  As-Syariyyah ,  Kairo:  Dar An-Nahdah.
Zamakhsyari,  Abu  Al-Qasim  Jar  Allah  Mahmud  bin Umar, (1856), Al-Kassyaf ‘An Haqoiq Al-Tanzil ,
Kalkuta: Mathba’ah Al-Laisi.