Journal of Natural Resources and Environmental Management 9 (2): 437-455. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.437-455
E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Kerusakan Antropogenik Kawasan Hutan Lindung Mutis Timau dan Upaya Penanggulangannya di Pulau Timor Bagian Barat
The Anthropogenic Damages in The Mutis Timau Forest Protection Area and Their Countermeasures in Western Part Timor Island
Fransiskus Xaverius Dako a , Ris Hadi Purwanto b , Lies Rahayu Wijayanti Farida c , Sumardi d a Program Studi Ilmu Kehutanan Program Pascasarjana, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, Indonesia
b Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, Indonesia
c Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, Indonesia
c Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, Indonesia
Article Info: Received: 06 - 04 - 2018 Accepted: 26 - 06 - 2018

## Keywords:
Damages, anthropogenic, protection forest, Mutis Timau

## Corresponding Author:
Fransiskus Xaverius Dako Program Studi Ilmu Kehutanan Program Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah
Mada, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta,
Indonesia
Email: dakoxaverjurnal@gmail.com
Abstract : The life of humankind has a close relationship with its surrounding forests. The interaction /relationship is often in a lame and brings a negative impact on the forest. The impacts of these unbalanced relationships are the destruction  of  all  production,  conservation  and  protection  areas  of  forests. This  study  aimed  to  identify  the  anthropogenic  damages  in  Mutis  Timau protected  forest  areas.  This  research  was  a  qualitative  research  with  a descriptive approach using a pur-posive sampling and a snowball sampling technique. The purposive sampling was used to select resource persons of the FMU  chiefs,  forest  police  staff,  retired  FMU  employees  and  village  heads where the samples were undertaken. While the   snowball sampling technique was set according to a snowball pattern that began with the village leaders (village  heads)  and  then  progressed  to  other  resource  persons  to  obtain accurate  information  related  to  anthropogenic  activities  that  caused  forest destruction. The number of sources of informants were 62 people.  Methods of  data  collection  in  this  study  include  observation  methods,  indepth interviews and documentation. The preliminary research results indicate that the  anthropogenic  damages  in  Mutis  Timau  protected  forest  areas  include forest encroachment, live-stock grazing, shifting cultivation and forest fires, and  illegal  logging.  Anthropogenic  damage  can  be  resolved  by  the management  by  involving  community  participation  through  joint  forest management  (collaborative)  and  can  be  con-ducted  by  using  the  social forestry systems.
How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Dako FX, Purwanto RH, Farida LRW, Sumardi. 2019. Kerusakan Antropogenik Kawasan Hutan Lindung Mutis Timau dan Upaya Penanggulangannya di Pulau Timor Bagian Barat. JPSL 9 (2): 437-455. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.437-455.

## Dako FX, Purwanto RH, Farida LRW, Sumardi

## PENDAHULUAN
Hutan merupakan sumber daya alam anugerah  Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak terhingga nilainya bagi  seluruh  umat  manusia.  Masyarakat  memerlukan  komoditi  (produk)  dan  jasa  (layanan)  sumber  daya hutan, bukan saja mereka yang bertempat tinggal di dekat hutan tetapi juga mereka yang jauh dari hutan dan perkotaan  (Simon,  2004).  Hutan  mempunyai  peranan  yang  penting  bagi  kehidupan  manusia  karena  dapat menghasilkan barang dan jasa dan dapat menjaga kestabilan lingkungan (Kastanya, 2002). Produk dan layanan yang  disediakan  oleh  pohon-pohon  di  hutan  dan  lahan  pertanian  mendukung  kebutuhan  dan memperkenalkan kesejahteraan ratusan juta orang di  daerah tropis (Dawson et al. 2014).
Menurut  Awang  (2006),  bagi  masyarakat  yang  hidup  di  tengah  hutan  tentunya  hari  demi  hari  banyak melakukan interaksi dengan hutan dan sumber daya hutan. Pagdee et al. (2016) menjelaskan bahwa hubungan masyarakat  dengan  hutan  digambarkan  melalui  kemampuan  masyarakat  untuk  mengatur  dan  melanjutkan kegiatan kolektif dan perlindungan manfaat, hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam pada  umumnya.  Dalam  konsep  pengelolaan  hutan  di  Indonesia,  pengurusan  dan  pengelolaan  hutan sepenuhnya  menjadi  kewenangan  pemerintah  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Awang (2007) menyebutkan bahwa secara politik, hutan di Indonesia diusahakan dan dikelola atas dasar pemberian hak oleh pemerintah  kepada lembaga pemerintah dan lembaga  swasta, mengingat negara  telah menafsirkan kekuasaan atas pengelolaan sumber daya alam hutan. Dengan demikian semua intepretasi tentang manfaat dan pendayagunaan sumber daya alam hutan secara klasik dilakukan oleh pemerintah dan tidak melibatkan para stakeholder .  Menurut  Awang  (2007),  cara  pemerintah  menetapkan  wewenang  peruntukan  dan  pengelolaan hutan seperti ini disebut dengan model mono  intepretasi. Pengelolaan hutan dengan model mono intepretasi ini dalam kaitan dengan masyarakat sebenarnya telah membawa dampak yang sangat nyata yaitu menghasilkan apatisme  masyarakat,  pemiskinan  struktural  dilihat  dari  akses  rakyat  terhadap  sumber  daya  alam  hutan  dan konflik antar pemerintah, hak pengusahaan hutan (HPH), badan usaha milik negara (BUMN) dengan rakyat atau masyarakat di sekitar hutan.
Akibat  pengelolaan  hutan  yang  berpegang  teguh  dengan  mazhab  mono  intepretasi  tersebut  banyak konflik/pertentangan antara masyarakat dengan pihak pengelola dan konflik itu semakin memuncak pada awal reformasi  tahun  1998.  Hal  ini  ditandai  dengan  masuknya  masyarakat  untuk  mengakses  sumber  daya  alam hutan  yang  ada  di  dalam  kawasan  hutan  sehingga  banyak  kawasan  hutan  yang  mengalami  degradasi  dan deforestasi.  Purnomo  and  Mendoza  (2011)  menyebutkan  bahwa  degradasi  hutan  merupakan  masalah  yang kompleks dan untuk mengatasinya memerlukan  pemahaman yang komprehensif tentang faktor - faktor sosial dan  biofisik  serta  mempelajari  interaksi  yang  dinamis  antara  manusia  dengan  hutan  yang  mempengaruhi deforestasi dan degradasi tersebut.
Fisher (2012) menyatakan bahwa deforestasi di   daerah tropis di dunia adalah masalah internasional yang mendesak. Kim et al. (2016) menjelaskan bahwa penyebab dari deforestasi dan degradasi hutan adalah konflik kepemilikan lahan, pertumbuhan populasi, kurangnya kesempatan ekonomi, dan pembalakan liar, perluasan infrastruktur,  penegakan  hukum  yang  lemah,  dan  pemerintahan  yang  tidak  efektif  dibidang  kehutanan. Sedangkan  Sulieman  (2018)  menyatakan  bahwa  faktor  utama  penyebab  degradasi  dan  fragmentasi  hutan adalah  perluasan  secara  mekanis  pada  lahan  pertanian  tadah  hujan,  penebangan  pohon,  kegiatan penggembalaan yang buruk, dan pembangunan infrastruktur.
Agu  (2017)  menyatakan  bahwa  kondisi  hutan  Indonesia  yang  makin  memprihatinkan  merupakan akumulasi dari berbagai persoalan mendasar yang melilit sektor kehutanan sangat kompleks serta akumulasi multidimensional faktor penyebab meningkatnya laju degradasi hutan dan lahan. Hal ini mengakibatkan para petani terus mencari lahan baru yang subur dalam hutan, bahkan memanfaatkan lahan yang sangat curam untuk usaha pertanian dengan semangat trial and error dengan tidak memperhatikan bentuk pengelolaan konservasi tanah  dan  air.  Ketika  dalam  pengelolaan  lahan  tersebut  tingkat  kesuburan  berkurang  dan  hasil  produksi pertanian  rendah,  maka  lahan  tersebut  ditinggalkan  dan  menjadi  terlantar  dan  penutupan  lahannya  berubah menjadi  semak  belukar  yang  pada  akhirnya  menjadi  lahan  kritis.  Febriani et  al. (2017)  menjelaskan  bahwa
perubahan  tutupan  hutan  yang  paling  besar  adalah  berubahnya  lahan  hutan  menjadi  semak  dan  rumput. Perubahan tutupan hutan   karena aktivitas manusia turut mempengaruhi perubahan iklim global.
Perubahan iklim dapat  merubah  keadaan  pola  iklim  di  dunia  dan  berdampak  pada  layanan  ekosistem pada   hutan. Kemampuan hutan untuk menyediakan layanan ekosistem akan terganggu pada beberapa dekade yang  akan  datang  dan  dapat  menyebabkan  perubahan  iklim  pada  lingkungan  hutan.  Untuk  mengatasinya diperlukan  penyesuaian  terhadap  strategi  pengelolaan  hutan  saat  ini,  tapi  masih  belum  jelas  sampai  sejauh mana penyesuaian tersebut (Sousa-silva et al. 2018). Soofi et al. (2018) menyatakan bahwa kondisi hutan tua mengancam  iklim  global  karena  aktivitas  antropogenik  yang  meluas  dan  akan  memberikan  dampak  negatif kepada satwa liar yang berada di hutan tersebut.
Penilaian Intergovernmental Panel on Climate Change ( IPCC) memperkirakan kenaikan suhu global rata- rata  sampai  2°C.  Oleh  karena  itu  perlu  mendapatkan  perhatian  serius  adaptasi  terhadap  perubahan  iklim (Yurtseven et al. 2017). Perubahan iklim itu dapat disebabkan oleh kejadian alam maupun aktivitas manusia dan salah satunya adalah perluasan lahan hutan menjadi lahan pertanian. Ratcliffe et al. (2017) menyatakan bahwa perluasan lahan dari waktu ke waktu membuat keseimbangan ( ecotone ) ekosistem selalu dinamis dan keseimbangan  ekosistem  yang  berlangsung  dalam  hutan  dipengaruhi  oleh  perubahan  tutupan  hutan  dan hasilnya adalah terjadinya deforestasi dan degradasi.
Degradasi  dan  deforestasi  terjadi  pada  setiap  kawasan  hutan  baik  itu  kawasan  hutan  produksi,  hutan konservasi  maupun  hutan  lindung.  Berdasarkan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 1990,  kawasan  hutan  lindung  merupakan  kawasan  hutan  yang  mempunyai  sifat  yang  khas  yang  mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan  erosi  serta  memelihara  kesuburan  tanah.  Tersirat  sebenarnya  kawasan  hutan  lindung  memberikan  nilai positif pada lingkungan, akan tetapi karena ulah manusia, hewan dan kejadian alam membuat hutan menjadi rusak sehingga menyebabkaan deforestasi dan degradasi. Tak ketinggalan dengan keberadaan hutan yang ada di Pulau Timor Bagian Barat pun juga mengalami deforestasi dan degradasi. Sebagai gambaran bahwa luas hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah 1 784 751.04 ha. Sedangkan luas hutan di Pulau Timor bagian Barat  adalah 573 317.64 ha atau 32.12% dari luas total hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan distribusi  masing - masing untuk hutan lindung 42.09% atau 241 331.13 ha, suaka alam dan pelestarian alam 16.92% atau 97 035.61 ha, hutan produksi terbatas 18.06% atau 103 552.97 ha, hutan produksi tetap 21.34% atau 122 383.79 ha, hutan produksi tujuan khusus 0.54% atau 3 082.35 ha, hutan produksi di konversi 1.03% atau 5 931.39 ha (Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2017).
Badan Pusat Statistik Provinsi NTT (2017) menjelaskan bahwa di Pulau Timor Bagian Barat luas   lahan kritis di dalam kawasan hutan yang potensial kritis adalah 451 619.1 ha, agak kritis 103 532.9 ha, dan kritis 4  461.41  ha  sedangkan  yang  tidak  kritis  55  336.01  ha.  Kondisi  ini  sangat  mengkuatirkan  karena  secara keseluruhan di Pulau Timor Bagian Barat kawasan hutannya 91.06% berada pada titik kritis dan yang tidak kritis  hanya  8.94%.  Angka  deforestasi  di  Provinsi  NTT  khususnya  di  dalam  kawasan  hutan  lindung  adalah 138.9 ha/tahun (Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015). Persoalan lain  yang  dihadapi  adalah  konflik  horisontal  pemanfaatan  kawasan  oleh  masyarakat  dengan  pemerintah sebagai pengelola. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan kebijakan pengelolaan hutan yang mono intepretasi, maka di berbagai daerah di Provinsi NTT khususnya kawasan hutan lindung Mutis Timau di Pulau Timor  Bagian  Barat  kondisi  hutan  mengalami  deforestasi  dan  degradasi  akibat  aktivitas  antropogenik  dan kejadian alam lainnya.
Aktivitas-aktivitas antropogenik merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola hutan / Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) karena melibatkan ulah manusia yang dilakukan dengan sadar dan tanpa sadar pula aktivitas tersebut dapat  menyebabkan  degradasi  dan  fragmentasi  pada  hutan.  Dengan  melihat  kondisi  Hutan  Lindung  Mutis Timau  yang  mengalami  pergerakan  ke  arah  kritis  dan  menyebabkan  deforestasi  dan  degradasi  maka  pada

## Dako FX, Purwanto RH, Farida LRW, Sumardi
penelitian awal ini mencoba untuk melakukan identifikasi kerusakan - kerusakan antropogenik Kawasan Hutan Lindung Mutis Timau dan upaya penanggulangannya di Pulau Timor Bagian Barat.

## MATERIAL DAN METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di kawasan hutan lindung Mutis Timau UPT KPH Wilayah Kabupaten TTS dan 9 (sembilan)  desa  yang  berada  di  sekitar  dan  di  dalam  kawasan  hutan  lindung  Mutis  Timau  meliputi  desa Nunbena, desa Noebesi, desa Leloboko, desa Tunua, desa Ajaobaki, desa Nuapin, desa Nenas, desa Kuanoel dan  desa  Fatumnasi  pada  bulan  September  2017  sampai  Januari  2018.  Lokasi  penelitian  dapat  dilihat  pada Gambar 1.

## Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian

## Alat dan bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: voice recorder , GPS, kamera, alat tulis menulis, kuisioner, data statistik dan jenis dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di UPT KPH Wilayah Kabupaten TTS.

## Metode

## 1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  yaitu  penelitian  yang dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan suatu keadaan, kejadian atau fenomena dalam situasi tertentu.

## 2. Sampel Penelitian
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling . Penentuan sampel secara purposive dilakukan  untuk  memilih  kepala  KPH,  Staf  Polisi  Hutan  (Polhut),  para  pensiunan  pegawai  KPH yang terlibat langsung dalam pengelolaan hutan di kawasan hutan lindung Mutis Timau dan kepala desa yang desanya  dijadikan  sampel  penelitian.  Sedangkan  teknik snowball  sampling ditetapkan  mengikuti  pola  bola
salju  yang  dimulai  dari  tokoh  desa  (kepala  desa)  dan  selanjutnya  berkembang  ke  narasumber  (tokoh masyarakat)  yang  lain  untuk  memperoleh  informasi  yang  akurat  berkaitan  dengan  aktivitas-aktivitas antropogenik yang menyebabkan kerusakan hutan berdasarkan pengetahuan, pengamatan, mengalami terhadap peristiwa  yang  terjadi.  Pencarian  sumber  informasi  (narasumber)  pada  masyarakat  akan  berhenti  apabila beberapa  narasumber  memberikan  informasi  yang  sama  seperti  sebelumnya  dan  sesuai  dengan  tujuan penelitian.
Untuk  memperoleh  informasi  yang  akurat  maka  dilakukan  wawancara  secara  mendalam  dengan  para narasumber  dan  melakukan  observasi  kehidupan  masyarakat  dan  aktivitas  antropogenik  yang menyebabkan kerusakan yang terjadi di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau. Narasumber yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: kepala KPH (1 orang), staf KPH Polhut (6 orang), pensiunan pegawai KPH (4 orang), dan 9 orang kepala desa. Sedangkan sampel yang berasal dari tokoh masyarakat diperoleh masing- masing untuk desa Nunbena (4 orang), desa Noebesi (5 orang), desa Leloboko (5 orang), desa Tunua (5 orang), desa  Ajaobaki  (5  orang),  desa  Nuapin  (5  orang),  desa  Nenas  (4  orang),  desa  Fatumnasi  (4  orang)  dan  desa Kuannoel (5 orang). Jadi total sampel yang dijadikan sebagai informan adalah 62 orang.

## 1.1.1. Pengumpulan Data
Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini  meliputi  metode  observasi,  wawancara  mendalam  dan  dokumentasi.  Metode  observasi  meliputi pengamatan  terhadap  aktivitas  antropogenik  yang  menyebabkan  kerusakan  yang  terjadi  di  kawasan  hutan lindung  Mutis  Timau  khususnya  9  desa  yang  terdapat  hutan  lindungnya.  Metode  wawancara  merupakan metode  pengumpulan  data  dengan  jalan  mengadakan  tanya  jawab  dengan  subyek  penelitian  tentang permasalahan  yang  berkaitan  dengan  aktivitas  antropogenik  yang  menyebabkan  kerusakan  hutan  lindung Mutis Timau. Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melihat berbagai aktivitas antropogenik  yang  menyebabkan  kerusakan  hutan  lindung  Mutis  Timau  pada  9  desa  dengan  melakukan pemotretan  atau  pengambilan  gambar  pada  tempat-tempat  yang  mengalami  kerusakan  serta  mempelajari dokumen - dokumen yang ada di kantor UPT KPH Wilayah Kabupaten TTS maupun dari kantor desa setempat.

## 1.1.2. Analisis Data
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber berkaitan dengan kerusakan-kerusakan antropogenik kawasan hutan lindung Mutis Timau, yaitu dari observasi kondisi kawasan hutan lindung Mutis Timau, wawancara dengan pihak UPT KPH Wilayah Kabupaten TTS, pensiunan pegawai  KPH,  kepala  desa  dan  tokoh  masyarakat  serta  dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan penelitian  seperti  dokumen  pribadi,  dokumen  resmi,  dan  sebagainya.  Miles  dan  Huberman  (Bungin  2003) menyatakan  bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data  pada  penelitian  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  terus  menerus  sampai  tuntas  yang  meliputi  tiga  unsur  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan.
Proses  analisis  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  1)  reduksi  data,  yaitu menggolongkan  data  dengan  cara  sedemikian  rupa  hingga  kesimpulan  finalnya  dapat  ditarik  kesimpulan (verifikasi). Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila  diperlukan  serta  membantu  dalam  memberikan  kode  kepada  aspek-aspek  tertentu;  2)  penyajian  data, mengumpulkan data atau informasi secara tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan; 3) verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid, oleh karena itu  sebaiknya  sebuah  kesimpulan  ditinjau  ulang  dengan  cara  memverifikasi  kembali  catatan-catatan  selama penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan dan persamaan untuk diambil sebuah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  awal  ini,  teridentifikasi  kerusakan  hutan  yang  disebabkan  oleh  tindakan/ perbuatan  manusia  (antropogenik)  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  di  kawasan  hutan  lindung Mutis Timau wilayah pengelolaan UPT KPH Wilayah Kabupaten TTS meliputi kegiatan perambahan hutan, kegiatan  perladangan  berpindah  dan  kebakaran  hutan,  kegiatan  penggembalaan  liar  dan  penebangan  liar. Kegiatan-kegiatan  antropogenik  di  atas  dilakukan  secara  bersamaan  pada  setiap  tahunnya  dan  berlangsung secara  terus  menerus  sampai  kini.  Untuk  mendalami  dan  menjelaskan  secara  detail  kegiatan-kegiatan antropogenik tersebut secara ilmiah dapat dipetakan ke dalam 5 kegiatan sebagai berikut:

## Perambahan Hutan
Kegiatan  perambahan  hutan  sebenarnya  berlangsung  sejak  zaman  dahulu  atau  semenjak  zaman  nenek moyang.  Awal  mulanya  masyarakat  melakukan  kegiatan  perambahan  hutan  dimulai  sebelum kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Jauh sebelum kegiatan perambahan, pohon-pohon hutan tumbuh dengan subur dengan tutupan vegetasi yang lebat di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau. Jenis tumbuhan yang mendominasi di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Jenis Tumbuhan di Lokasi Penelitian No Desa Jenis Dominan 1 Noebesi Kasuari  ( Casuarina  equisetifolia ),    ampupu  ( Eucalyptus  alba ),  kayu  putih  ( Melaleuca leucadendron ), kabesak ( Acacia leucophloea ), asam   ( Tamarindus indica ) dan gmelina ( Gmelina arborea )
2 Nunbena Kasuari  ( Casuarina  equisetifolia ),    ampupu  ( Eucalyptus  alba ),  kayu  putih  ( Melaleuca leucadendron ), kabesak ( Acacia leucophloea ), asam                        ( Tamarindus indica ) dan gmelina           ( Gmelina arborea )
3 Leloboko  Ampupu ( Eucalyptus alba ) dan kasuari ( Casuarina equisetifolia ) 4 Tunua
Kasuari ( Casuarina equisetifolia ),  ampupu ( Eucalyptus alba ), jati     ( Tectona grandis ) 5 Ajaobaki Ampupu ( Eucalyptus alba ) dan kasuari ( Casuarina equisetifolia ) 6 Nuapin Ampupu  ( Eucalyptus  alba ),  kayu  putih  ( Melaleuca  leucadendron )  dan  kasuari ( Casuarina equisetifolia )
7 Nenas Ampupu  ( Eucalyptus  alba ),  kayu  putih          ( Melaleuca  leucadendron )  dan  kasuari ( Casuarina equisetifolia )
8 Kuanoel Ampupu ( Eucalyptus alba ) dan kasuari ( Casuarina equisetifolia )
9 Fatumnasi  Ampupu  ( Eucalyptus  alba ),  kasuari  ( Casuarina  equisetifolia ),  gmelina  ( Gmelina arborea )
Sumber: Hasil Observasi dan Profil Desa (2017), RPHJP KPHL Model Mutis Timau (2014)
Dengan iklim tropis yang dimiliki oleh hutan lindung Mutis Timau, mendorong tumbuhan-tumbuhan asli bertumbuh  dan  berkembang  di  dalam  kawasan  hutan  lindung  tersebut.  Ketika  masyarakat  mulai  mengenal kegiatan pertanian di dalam kawasan hutan, maka pada saat yang bersamaan itu pula jumlah pohon semakin berkurang. Sebanyak 100% narasumber mengatakan bahwa ketika tejadi aneksasi lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi lahan pertanian (perambahan), keberadaan pohon-pohon hutan semakin berkurang. Pada  saat  awal  kegiatan  perambahan  hanya  dilakukan  oleh  beberapa  individu  tertentu,  yang  pada  saat bersamaan melakukan kegiatan penggembalaan ternak. Saat menunggu ternak merumput di dalam kawasan hutan   lindung Mutis Timau, masyarakat membuka lahan dan mengolah lahan tersebut dengan sistem tebas bakar.
Hasil  wawancara  dengan  berbagai  pihak  terutama  pihak  KPH  dan  pensiunan  pegawai  KPH  Wilayah Kabupaten  TTS  menyebutkan  bahwa  pada  tahun  1958  –  1960  masyarakat  yang  tidak  memiliki  lahan  tani ataupun masyarakat yang luas lahan garapan kecil membuka lahan hutan untuk menjadi lahan pertanian. Dalam upaya  untuk  memperjelas  keabsahan  status  kawasan  hutan  lindung  maka  pada  tahun  1967  dilaksanakan kegiatan pengukuhan kawasan hutan gunung Kekneno dan Mutis menjadi kawasan hutan lindung Mutis Timau yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Dengan  kejelasan  status  hutan  tersebut  menjadi  indikator  utama  pihak pengelola  dalam  melakukan  tindakan  pengamanan  dan  perlindungan  hutan  dari  ancaman  masyarakat  yang berada  di  sekitar  maupun  di  dalam  kawasan  hutan  lindung  Mutis  Timau.  Tetapi  tindakan  pengamanan  dan perlindungan  tidak  berjalan  efektif  dan  maksimal  karena  ketersediaan  sumber  daya  manusia  di  sektor kehutanan pada saat itu sangat terbatas.
Kegiatan  perambahan  di  dalam  kawasan  hutan  semakin  intens  dilakukan  oleh  masyarakat  pada  tahun 1970-2007.  Pada  tahun  1970  Departemen  Kehutanan  melakukan  kegiatan  reboisasi/penghijauan  di  dalam kawasan  hutan  lindung  Mutis  Timau  yang  telah  mengalami  kerusakan.  Pada  saat  kegiatan  reboisasi  / rehabilitasi tersebut, pihak pemerintah memperoleh tenaga kerja yang berasal dari desa-desa yang berada di sekitar hutan terutama desa-desa yang termasuk dalam penelitian ini. Keterlibatan masyarakat hanya sebatas pada  kegiatan  penanaman.  Setelah  kegiatan  penanaman,  lahan  dijaga  oleh  masyarakat  tetapi  dalam perjalanannya  masyarakat  membersihkan  lahan  tersebut  dengan  menanam  tanaman  pangan  disertai  dengan tindakan memperluas lahan hutan menjadi lahan pertanian.
Pada tahun 2002-2006 aktivitas perambahan terjadi di desa Leloboko, desa Ajaobaki, desa Tunua, desa Nunbena, desa Noebesi, desa Kuanoel, desa Fatumnasi, desa Nenas dan desa Nuapin maupun desa-desa lain yang memiliki pemukiman di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau. Aktivitas tersebut didukung dengan keberadaan desa tersebut terutama beberapa perkampungan yang berada di dalam kawasan hutan    lindung Mutis Timau ( enclave ). Sampai dengan tahun 2007, kegiatan reboisasi tetap berlangsung dengan melakukan penanaman  tanaman  kehutanan  dengan  jenis  ampupu  ( Eucalyptus  alba ),  kasuari  ( Casuarina  equisetifolia ), kayu  putih  ( Melaleuca  leucadendron ),  asam  ( Tamarindus  indica ),  kabesak  ( Acacia  leucophloea ),  mahoni ( Swietenia  macrophylla ),  gmelina  ( Gmelina  arborea )  dan  jenis  tanaman  kehutanan  lainnya.  Sebagai  akibat dari  kegiatan  reboisasi  yang  tidak  diikuti  dengan  kegiatan  pemeliharaan,  maka  pada  lahan  yang  ditanami tanaman kehutanan, masyarakat menanam dengan tanaman pangan seperti, jagung, kacang, ubi kayu dan jenis tanaman pangan lainnya. Selain itu program reboisasi yang dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan mulai dari  tahun  2007-2010  tidak  dilaksanakan  dan  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan rehabilitasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang kondisinya terbuka atau kritis.
Tahun  2011-2016  pemerintah  daerah  (Dinas  Kehutanan  Kabupaten  TTS  sekarang  UPT  KPH  Wilayah Kabupaten  TTS)  fokus  menjalankan  amanah  Kementerian  Kehutanan  RI  dengan  proyek  kebun  bibit  rakyat (KBR).  Kegiatan  atau  proyek  KBR  di  Kabupaten  TTS  lebih  berorientasi  di  luar  kawasan  hutan  sedangkan sebagian kecil yang dilakukan di dalam kawasan hutan. Untuk di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau di  Kabupaten  TTS  kegiatan  KBR  dilakukan  di  desa  Naususu.  Pada  periode  2013-2016  pengelolaan  hutan lindung Mutis Timau diserahkan ke Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Mutis Timau. Disaat KPHL Model Mutis Timau sedang     mempersiapkan dan menyusun rencana kerja dan rencana pengelolaan hutan, pada tahun 2016 kelembagaan KPHL Model Mutis Timau dibubarkan dan wilayah pengelolaan hutan diserahkan  ke  Dinas  Kehutanan  Provinsi  NTT.  Semenjak  dikeluarkan  Undang  –  Undang  Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kegiatan  pengelolaan  hutan lindung yang dilakukan oleh KPHL Model Mutis  Timau  diserahkan  kewenangannya  ke  pemerintah  Provinsi  NTT  bersamaan  dengan  penyerahan kewenangan  pengelolaan  hutan  dari  pemerintah  daerah  Kabupaten  TTS  ke  pemerintah  Provinsi  NTT (Dinas Kehutanan Provinsi NTT). Ketika masa transisi tersebut, dimulai akhir 2016 sampai dengan Desember 2017,  aktifitas  perambahan  hutan,  penggembalaan  liar, illegal  logging ,  dan  perladangan  berpindah intensitasnya semakin meningkat. Aktifitas / kegiatan perambahan   hutan lindung dapat dilihat pada gambar 2 dan 3.
Gambar 2 Aktivitas perambahan dengan membuka lahan pada kawasan hutan lindung Mutis Timau
Gambar 3 Aktivitas perambahan hutan dengan bangunan rumah di dalam kawasan Hutan Lindung Mutis Timau
Berdasarkan  hasil  wawancara  diperoleh  bahwa  100  %  narasumber  menyatakan  bahwa  hal  yang mendorong  masyarakat  melakukan  kegiatan  perambahan  hutan  adalah  pertambahan  penduduk,  pendapatan yang diperoleh dari lahan pertanian yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta luas lahan pertanian  yang  semakin  mengecil.  Selain  permasalahan  yang  dialami  oleh  masyarakat  dan  pengelola, sebenarnya hal ini tidak terlepas dari intepretasi dari negara terhadap pengelolaan hutan itu sendiri yang dalam pengelolaannya  belum  sepenuhnya  melibatkan  partisipasi  masyarakat.  Dampak  dari  aktivitas  perambahan hutan menjadi lahan pertanian menyebabkan berkurangnya flora dan fauna, degradasi dan deforestasi.
Zakkak et  al. (2014)  menjelaskan  bahwa  perambahan  hutan  memiliki  efek  negatif  yang  signifikan terhadap keragaman dan kekayaan spesies burung yang mempengaruhi khususnya spesies lahan pertanian dan belukar.  Berbagai  tanggapan  masyarakat  terhadap  ekologis  lahan  pertanian  terutama  lahan  pertanian  yang dibiarkan secara bebas yang menjadi salah satu pendorong utama terjadinya perubahan penggunaan lahan. Tak dapat  dipungkiri  bahwa  akibat  yang  ditimbulkan  dari  kegiatan  perambahan  hutan  dapat  menyebabkan perubahan tutupan hutan maupun berkurangnya flora dan fauna endemik pada kawasan hutan lindung Mutis Timau.
Jong et  al .  (2017)  menjelaskan  bahwa  perubahan  tutupan  hutan  merupakan  salah  satu  perubahan lingkungan kontemporer yang menentukan dan   memvalidasi tingkat aktivitas manusia yang memiliki dampak global  yang  signifikan  terhadap  ekosistem  bumi.  Dari  hal  tersebut  akan  terlihat  perubahan  tutupan  hutan melalui  transisi  hutan.  Peristiwa  saling  mempengaruhi  yang  kompleks  pada  tutupan  hutan,  pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi, permintaan akan barang dan jasa hutan dan tata kelola yang efektif adalah kekuatan pendorong transisi hutan.
Salghuna et al. (2018), menyatakan bahwa hutan mengalami gangguan antropogenik yang sangat parah seperti pembangunan, pertambangan dan perindustrian, illegal logging , perambahan hutan, penggembalaan, kebakaran  hutan  dan  menyebabkan  terjadinya  penurunan  tutupan  hutan.    Kondisi  ini  disebabkan  oleh pertumbuhan populasi penduduk sehingga memperluas lahan untuk kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, diperlukan  tindakan  konservasi  yang  sesuai  dengan  tren  deforestasi  dan  degradasi  yang  terjadi  saat  ini. Peristiwa perambahan hutan telah terjadi di permukaan bumi ini dan masyarakat yang berada di sekitar hutan adalah  kekuatan  pendorong  utama  untuk  melakukan  tindakan  tersebut.  Dari  hal  tersebut  diketahui  bahwa masalah pertumbuhan penduduk dan ekonomi (terutama masalah kemiskinan) menjadi indikator utama dalam proses  kerusakan  hutan  serta  menjawab  persoalan  klasik  dalam  pengelolaan  hutan  terutama  hegemoni pemerintah dalam memiliki dan mengelola hutan.

## Perladangan Berpindah dan Kebakaran Hutan
Budaya perladangan berpindah merupakan tradisi yang dianut oleh masyarakat di Provinsi NTT khususnya di  Pulau  Timor  bagian  Barat.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  100  %  narasumber  mengatakan  bahwa kegiatan perladangan berpindah dengan sistem tebas bakar yang terjadi di UPT KPH Wilayah Kabupaten TTS khususnya kawasan hutan lindung Mutis Timau adalah budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang sampai dengan saat ini. Kegiatan perladangan berpindah tidak semata-mata berpindah dari lahan pertanian yang satu ke lahan pertanian lainnya, tetapi terjadi pada lahan hutan yang satu dengan lahan hutan yang lainnya. Akibat kemerosotan penghasilan yang diperoleh dari lahan sebelumnya mendorong petani untuk melakukan aneksasi pada lahan hutan lainnya dengan terus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Kegiatan perladangan berpindah sampai saat ini terus dilakukan. Pengolahan lahan pada tempat yang sama berlangsung  sampai  tahun  ke-3  dan  ketika  hasil  produksi  menurun  dan  tingkat  kesuburan  tanah  semakin berkurang  petani  akan  membuka  lahan  di  tempat  yang  baru  dengan  melakukan  aktivitas  yang  sama  seperti pada  lahan  yang  sebelumnya.  Sebelum  berpindah  ke  lahan  yang  baru  petani  menanam  dengan  tanaman perkebunan maupun kayu-kayuan seperti kasuari, ampupu, lamtoro, jati, mangga dan jeruk serta jenis tanaman tahunan lainnya. Setelah 5-8 tahun ladang pertama dibiarkan (bero), petani akan kembali lagi ke lahan yang pertama.
Hasil  wawancara  dengan  narasumber,  sebanyak  100  %  menyatakan  bahwa  pada  saat  membuka  ladang baik milik sendiri maupun kebun (ladang) dalam hutan, petani biasanya melakukan penebangan/pembersihan pohon pada wilayah kerjanya. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada bulan Agustus – Oktober setiap tahunnya atau   sebelum berakhirnya musim kemarau. Pada bagian   pinggir lahan olahan pohon-pohon yang telah rebah dibersihkan  cabang  dan  rantingnya  kemudian  dikumpulkan  ke  bagian  tengah  lahan.  Bagian  yang  bersih tersebut biasanya dijadikan sebagai sekat bakar. Pembuatan sekat bakar tersebut dimaksudkan untuk menjaga terjadinya kebakaran pada bagian lain di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau. Dua minggu sebelum datangnya musim hujan, lahan olahan yang sudah ditebang dilakukan kegiatan pembakaran dan terkadang api merambat  ke  dalam  kawasan  hutan  lindung  Mutis  Timau  yang  mengakibatkan  terjadinya  kebakaran  hutan. Adapun kebakaran tersebut terjadi secara periodik setiap tahunnya. Batang pohon hasil tebangan oleh beberapa petani biasanya digunakan sebagai teras untuk memisahkan antara petak yang satu dengan yang lain. Tetapi di lain tempat dijumpai pula petani yang tidak menggunakan teras dan dibiarkan begitu saja.
Hasil wawancara dengan narasumber menyatakan bahwa 17.74 % (dari unsur KPH dan pensiunan pegawai KPH  Wilayah  Kabupaten  TTS)  tidak  setuju  apabila  dilakukan  pembakaran.  Ketidaksetujuan  tersebut didorong oleh 2 hal, yaitu pertama, dapat memicu meluasnya area kebakaran dan merambat ke lahan hutan yang berada di sekitarnya dan kedua, mengurangi kesuburan tanah karena semua organisme hidup / bakteri pembentuk kesuburan tanah akan menjadi hilang. Hal ini kontradiktif dengan pendapat narasumber yang lain terutama dari   unsur tokoh masyarakat dan   masyarakat.
Sebanyak  82.26  %  narasumber  (tokoh  masyarakat  dan  masyarakat)  berpendapat  setelah  kegiatan pembersihan  lahan  dilakukan  pembakaran.  Menurut  pengetahuan  tradisional  yang  dimiliki,  bahwa  dengan melakukan  pembakaran  pohon  dan  ranting-ranting  beserta  seresahnya  dapat  membantu  tingkat  kesuburan tanah  melalui  abu  yang  ditinggalkan  dari  sisa  pembakaran.  Pendapat  ini  didukung  dengan  hasil wawancara  dengan  masyarakat  setempat  yang  menyatakan  bahwa  kegiatan  pembakaran  lahan  merupakan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun dan terus dilakukan sampai dengan saat ini. Menurut  pengetahuan  tradisional  yang  dimiliki  oleh  masyarakat,  bahwa  kegiatan  pembakaran  lahan  dapat menambah  kesuburan  tanah. Setelah dilakukan kegiatan pembakaran, 1 (satu) minggu setelah musim hujan lahan  tersebut  ditanam  dengan  tanaman  pangan  yang  dominan  tumbuh  di  desa-desa  yang  berada  di  sekitar kawasan hutan lindung Mutis Timau seperti jagung, kacang turis, kacang tanah, ubi kayu dan lain sebagainya. Aktivitas-aktivitas kegiatan perladangan dan kebakaran hutan dapat dilihat pada gambar 4 dan 5.
Gambar 4 Aktivitas perladangan dengan membuka lahan baru Gambar 5 Kebakaran di Kawasan Hutan Lindung Mutis Timau
Di sisi yang lain kegiatan perladangan berpindah tidak terlepas dengan kebakaran hutan. Hampir semua lokasi penelitian menunjukan bahwa kebakaran hutan terjadi akibat kegiatan pembakaran lahan baik di lahan miliknya yang berbatasan dengan lahan hutan maupun lahan yang ada di dalam kawasan hutan. Menurut WWF (2003) kebakaran hutan yang merupakan manifestasi penggunaan api merupakan fenomena rutin yang terjadi pada  waktu-waktu  tertentu  terutama  bulan  Agustus  sampai  Oktober  pada  setiap  tahunnya.  Tidak mengherankan dengan kondisi Pulau Timor bagian Barat yang sangat kering dengan bulan keringnya (8 bulan) mendorong  percepatan  terjadinya  kebakaran  hutan.  Pada  tahun  2015-2017  intensitas  terjadinya  kebakaran hutan di kawasan hutan lindung Mutis Timau sangat tinggi. Kebakaran hutan lindung Mutis Timau skala besar dengan  intensitasnya  yang  tinggi  meliputi  desa  Noebesi,  desa  Nunbena,  desa  Leloboko,  dan  desa  Nenas sedangkan kebakaran hutan skala kecil dengan intensitas rendah terjadi di desa Ajaobaki,  desa Tunua, desa Kuanoel, desa Fatumnasi dan desa Nuapin.
Menurut Bond and van Wilgen (1996), kebakaran merupakan kejadian yang tergolong irregular incidence dan terdapat 3 tipe kebakaran yang umum terjadi, yaitu (1) api bawah ( ground fire ); (2) api permukaan ( surface fire ); dan (3) api tajuk ( crown fire ). Kaho dan Marimpan (2014) mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi di desa  Leloboko,  desa  Kuanoel,  desa  Fatumnasi  dan  desa  Nenas  didominasi  oleh  kebakaran  dengan  tipe  api permukaan ( surface fire ). Pendapat ini diperkuat dengan hasil pengamatan yang menunjukan bahwa kebakaran terjadi pada seresah/daun kering yang berada di atas permukaan tanah. Hal ini dipertegas oleh Syaufina, 2008) yang   menjelaskan bahwa tipe api permukaan akan membakar seresah atau vegetasi yang berada di atas lantai tanah dan dalam proses penjalaran api dipengaruhi oleh angin sehingga dapat berubah menjadi api tajuk. Kaho (2005)  menyatakan  bahwa  tipe  kebakaran  yang  sering  terjadi  di  Timor  adalah  tipe  api permukaan  ( survace fire ) serta memiliki  karakteristik cepat meluas, baik pada fase ignition dan flaming , tetapi energi  kebakaran biasanya tidak cukup tinggi sehingga cepat berubah menjadi fase pembaraan ( smoldering ).

## Penggembalaan Ternak dalam Kawasan Hutan
Aktivitas penggembalaan ternak di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau sudah terjadi sejak zaman nenek  moyang.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  100  %  narasumber  mengatakan  bahwa  semua  petani  yang memiliki  ternak  mempunyai  kebiasaan  melepas  ternaknya  secara  bebas  di  dalam  kawasan  hutan  untuk merumput dan aktivitas ternak merumput di dalam kawasan hutan dapat dilihat pada gambar 6.
Gambar 6 Aktivitas Ternak dalam Kawasan Hutan Lindung Mutis Timau
Berdasarkan  pengetahuan  tradisional  yang  dimiliki,  82.26  %  narasumber  menyatakan  bahwa  melepas ternak di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau dimaksudkan untuk merumput supaya rumput tidak tinggi dan  menghindari  kebakaran  pada  saat  rumput  tersebut  kering.  Argumentasi  ini  dari  perspektif  ilmiah  tidak dapat  diterima  yang  disebabkan  oleh  beberapa  hal  yaitu  (1)  terjadinya  pemadatan  tanah  di  dalam  kawasan hutan sehingga regenerasi secara alami tidak akan terjadi, (2) tingkatan vegetasi mulai dari semai, pancang dan tiang terancam keberadaannya karena dimakan oleh ternak  yang dilepas oleh masyarakat seperti  sapi,  kuda dan  kerbau,  (3)  mempercepat  proses  deforestasi  dan  degradasi  lahan  dan  bahkan  pada  titik-titik  tertentu  di dalam  kawasan  hutan  lindung  Mutis  Timau  terjadi  aliran  permukaan  yang  menyebabkan  banjir  dan  erosi. Tetapi  dari  aras  perspektif  masyarakat  dengan  melihat  nilai  kearifan  lokal,  praktek  penggembalaan  ternak dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau dapat diterima dalam aspek menghindari kebakaran hutan yang berasal  dari  rumput  kering  dengan  mengatur  pola  penggembalaan,  pada  pagi  hari  ternak  dilepas  dan  sore harinya ternak dikandangkan kembali.
Hauck and Lkhagvadorj (2013) menjelaskan bahwa kepadatan ternak dalam radius 1 km di sekitar hutan sangat mempengaruhi vegetasi lumut Lichen epiphytic . Kambing dan kuda adalah hewan yang paling penting dalam membentuk vegetasi lumut karena kambing biasanya merumput di tepi hutan  sedangkan  kuda sering menjelajah  ke  bagian  dalam  dari  hutan  (interior).  Dampak  dari  peternakan  dapat  menimbulkan pertambahan populasi ternak sehingga menimbulkan abrasi di dalam hutan. Bernardi et al. (2016) menyatakan bahwa  tutupan  pohon  meningkat  dengan  presipitasi  namun  dibatasi  oleh  kepadatan  ternak  dan  terjadinya kebakaran. Ternak biasanya merumput di hutan yang dekat dengan sungai dan mencegah ekspansi pohon ke padang rumput.
Peringer et  al. (2017)  menjelaskan  penggembalaan  ternak  dengan  intensitas  rendah  merupakan pengelolaan  yang  mempertahankan  keragaman  habitat  di  padang  rumput  hutan  pegunungan  untuk  tujuan konservasi  alam.  Dalam  rencana  pengelolaan  jarang  mempertimbangkan  pemahaman  interaksi  gangguan ternak  dan  dampak  penebangan  atau  penahan  angin.  Tidak  adanya  gangguan  dalam  merumput  dapat mempromosikan  pola  ( mosaic )  terstruktur  yang  dikondisikan  oleh  topografi  dan  hanya  gangguan  hutan berskala  besar  yang  mengganggu  pola  ini.  Di  padang  belantara,  kerapatan  ternak  yang  sangat  rendah  dapat membatasi  pemeliharaan  habitat  terbuka  tanpa  gangguan.  Schulz  (2016)  menjelaskan  bahwa  merumput memiliki dampak besar pada hutan daerah kering dan semi kering termasuk kehilangan karbon (C) dari tanah. Merumput  menyebabkan  pelepasan  karbon  yang  substansial  pada  tanah  hutan  kering  dan  harus  ditangani melalui peningkatan pengelolaan penggembalaan melalui sistem rotasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada sistem konservasi hutan dan layanan ekosistem.
Listopad et  al. (2018)  mengatakan  bahwa  perkembangan  semak  dan  pohon  terhambat  karena penggembalaan ternak yang berlebihan ( overgrazing ). Penggembalaan ternak sangat menentukan regenerasi semak dan pembentukan pohon, yang memiliki implikasi pengelolaan yang penting untuk keberlanjutan sistem agrosilvopastural  jangka  panjang.  Wassie et  al. (2009)  mengatakan  bahwa  ternak  merumput  memiliki  efek
negatif yang kuat pada perkecambahan, pertumbuhan bibit dan kematian. Perkecambahan benih lebih tinggi di dalam hutan daripada di area terbuka yang berdekatan untuk semua jenis. Seperti diketahui bersama apabila hutan tidak memperoleh gangguan baik yang disebabkan oleh alam, manusia maupun ternak, keberadaanya akan tetap terjaga dan proses regenerasi alami akan terus berlangsung. Tetapi apabila ternak merumput dalam hutan maka akan terjadi proses pemadatan tanah dan   sangat berpengaruh terhadap proses regenerasi karena proses  perkecambahan  tidak  akan  terjadi  ataupun  kalau  terjadi  perkecambahan  persentasi  keberhasilannya sangat  kecil.  Oleh  Wassie et  al. (2009)  dijelaskan  bahwa  penggembalaan  ternak  memiliki  dampak  penting pada keberlanjutan hutan jangka panjang dan peran mereka dalam memulihkan lingkungan yang terdegradasi.

## Penebangan Liar
Kawasan hutan lindung Mutis Timau mempunyai berbagai macam jenis pohon dengan nilai kualitas pohon yang  sangat  menjanjikan.  Vegetasi  pohon  yang  dominan  tumbuh  adalah Eucalyptus  alba,  Casuarina equisetifolia,  Melaleuca  leucadendron,  Acacia  leucophloea,  Tamarindus  indica,  Swietenia  sp,  Tectona grandis, dan Senna  siamea. Sebagai  kawasan  hutan  lindung  menurut  UU  Nomor  41  Tahun  1999,  dilarang mengambil  kayu  yang  ada  di  dalam  kawasan  hutan  lindung  dan  yang  diperbolehkan  adalah  pemanfatan kawasan untuk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.
Berdasarkan hasil wawancara, 100 % narasumber mengatakan bahwa dari zaman nenek moyang sampai dengan sekarang diketahui bahwa pemanfaatan kayu    dalam hutan lindung Mutis Timau masih berlangsung sampai  saat  ini,  untuk  kepentingan  fasilitas  umum  (seperti  gereja,  kantor  desa,  fasilitas  pendidikan  dan bangunan perumahan) dan kayu bakar kering yang diperoleh dari dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau. Untuk  kepentingan  fasilitas  umum  tersebut  sebelum  dilakukan  kegiatan  penebangan  pihak  yang berkepentingan  mengajukan  surat  perijinan  di  desa  setempat  dan  selanjutnya  ke  UPT  KPH  Wilayah Kabupaten TTS. Akan tetapi di setiap desa sampel penelitian dari daerah dataran rendah (desa Noebesi) sampai dengan dataran tinggi (desa Fatumnasi) di kawasan hutan lindung Mutis Timau dijumpai kegiatan penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat.
Untuk desa Noebesi dan Nunbena kayu yang sering diambil adalah kayu kasuari, kayu putih dan ampupu, desa Leloboko kayu ampupu dan kasuari, desa Ajaobaki dan Tunua kayu kasuari dan ampupu, desa Kuanoel, Fatumnasi,  Nenas  dan  Nuapin  didominasi  kayu  ampupu  dan  kasuari.  Kayu  yang  diambil  oleh  masyarakat tersebut  digunakan  untuk  berbagai  macam  keperluan  dan  didominasi  untuk  keperluan  kayu  bakar  dan pertukangan. Sebagai akibat penebangan liar tersebut pada beberapa tempat terjadinya tanah longsor dan banjir seperti di desa Leloboko, desa Kuanoel, desa Fatumnasi, Desa Nunbena, desa Noebesi, desa Nenas dan Desa Nuapin. Aktivitas penebangan liar di dalam kawasan hutan lindung dapat dilihat pada gambar 7 dan 8.
Gambar 7 Penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau
Gambar 8 Bekas tunggakan pohon akibat penebangan liar di dalam kawasan hutan lindung
Mutis Timau
Tacconi et  al .  2003)  menyatakan  bahwa  kegiatan  ilegal  di  hutan  merupakan  ancaman  yang  signifikan terhadap  keberlangsungan  ekosistem  hutan  dan  berakibat  pada  kerugian  pendapatan  pemerintah,  tata pemerintahan yang buruk, dan berkontribusi pada peningkatan kemiskinan dan konflik sosial. Gutierrez-velez and Macdicken, (2008) menjelaskan bahwa illegal logging (penebangan liar) merupakan ancaman utama bagi keberlanjutan  sumberdaya  hutan.  Ancaman  ini  memengaruhi  kemampuan  perusahaan  untuk  mengelola produksi hutan yang layak dan mendistorsi cara pemerintah dalam menerapkan peraturan pengelolaan di semua tingkatan. Illegal  logging dibagi  menjadi  2  (dua)  kategori  yaitu  penebangan  liar  karena  praktek  dan penebangan liar karena tempat.
Penebangan liar karena praktik didefinisikan sebagai penebangan dilakukan di daerah yang secara hukum dialokasikan  untuk  penebangan  tapi  dalam  pelaksanaannya  ada  yang  melanggar  hukum  dalam  Undang- Undang Kehutanan atau rencana pengelolaan yang disetujui seperti diameter, ukuran dan volume, atau spesies yang  tidak  dilaporkan  (termasuk  yang  dilindungi),  penebangan  tanpa  pertimbangan  yang  disetujui  rencana pengelolaan hutan dan pengolahan kayu di hutan. Penebangan liar karena tempat mengacu pada tindakan yang dilakukan  pada  area  yang  tidak  sah  atau  tempat  penebangan  yang  dilarang  oleh  Undang  -    Undang  seperti penebangan di kawasan konservasi atau marjinal (lereng curam, tepi sungai, tangkapan air, dan lain-lain), cagar hutan, tanah adat atau hutan publik di luar area konsesi.
Petrova (2014), illegal loging secara ekologi merusak ketika individu manusia memotong cabang   yang kering  atau  pohon  dengan  diameter  sampai  8  cm  yang  digunakan  sebagai  kayu  bakar  dan  individu  yang melakukan  penebangan  kayu  seperti  itu  pendapatan  finansialnya  terbatas.  Negara  umumnya  mentoleransi perilaku  ini  dan  sebagian  besar  orang  yang  diwawancarai  mengakui  bahwa  hal  tersebut  adalah  bagian  dari kehidupan mereka sehari-hari. Aubad and Arago (2008) menjelaskan bahwa illegal logging untuk konsumsi rumah tangga menurunkan jumlah spesies untuk semua kelompok pohon, karena variabel ini adalah pendorong utama variasi kekayaan di seluruh sisa-sisa hutan dan mempunyai dampak negatif yang lebih kuat terhadap spesies  pohon  suksesi.  Aktivitas  penebangan  terlarang  ini  memperburuk  efeknya  pada  kekayaan  pohon, terutama karena penebangan liar untuk konsumsi rumah tangga dilakukan dengan cepat dan tanpa melakukan seleksi jenis pohon yang dipotong dan efeknya adalah kekayaan pohon lebih kuat untuk spesies suksesi akhir dan lebih lemah untuk yang suksesi awal.
Kuemmerle et  al. (2009)  menjelaskan  bahwa  penebangan  liar  adalah  masalah  utama  ekonomi  dan lingkungan dan di beberapa negara diantaranya melebihi daripada kayu yang dipanen secara legal. Di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet, penebangan liar meningkat dan    reboisasi di lahan pertanian terbengkalai secara luas pasca runtuhnya sosialisme dan trend tutupan hutan tetap secara keseluruhan sebagian besar tidak jelas. Hal  ini  didukung  dengan  hasil  kajian  yang  menemukan  bahwa  tutupan  hutan  meningkat  di  area  perifer, hilangnya hutan di pedalaman dan peningkatan penebangan di daerah  - daerah terpencil. Pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan mengakibatkan hilangnya hutan tua dan fragmentasi hutan terus berlanjut. Pernyataan dari  Kuemmerle et  al. (2009)  diperkuat  oleh  temuan  lapangan  di  lokasi  penelitian  bahwa  peningkatan penebangan liar terjadi pada daerah-daerah terpencil sedangkan daerah yang dekat dengan  pemukiman atau kantor  RPH  relatif  aman.  Hal  ini  disebabkan  minim  dan  kurangnya  sosialisasi  atau  pengamanan  hutan  dari petugas  KPH  Wilayah  Kabupaten  TTS  dan  dijumpai  bahwa  pada  daerah  yang  mudah  diakses  oleh  petugas kehutanan intensitas penebangan liar berkurang dan kondisi hutannya dalam keadaan baik.
Alemagi  and  Kozak  (2010)  mengidentifikasi  bahwa  penyebab  utama illegal  logging adalah  korupsi sistemik, kemiskinan, konflik, skema lisensi, perampasan hak milik,  dukungan kelembagaan tidak memadai dan  menyediakan  jalan  ke  depan  secara  potensial  untuk  mengekang  kegiatan  pembalakan  liar.  Dalam menangani  praktek  korupsi  disektor  kehutanan  pemerintah  harus  terbuka,  dan  prioritas  pemerintah  adalah intervensi  dalam  bentuk  alternatif  program  yang  berkelanjutan  untuk  mata  pencaharian  dan  pengembangan kapasitas bisnis masyarakat yang bergantung pada hutan. Di sisi yang lain pemerintah perlu merampingkan kelembagaan  yang tanggung jawabnya  tumpang tindih, mengakui peran  kepala adat sebagai penjaga hutan, dan memberlakukan proses yang efektif untuk biaya pembentukan dan pemeliharaan hutan kemasyarakatan. Pengelolaan hutan lindung Mutis Timau di Timor Bagian Barat dapat berjalan maksimal jika ada dukungan
institusional,  infrastruktur,  dan  finansial  yang  memadai  perlu  diberikan  kepada  pihak  berwenang  dan masyarakat  hutan  yang  relevan  dan  inisiatif  ini  berfungsi  untuk  memajukan  pengelolaan  hutan  lestari  dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan yang relevan.

## Diskusi
Awang (2007) menjelaskan bahwa secara politik  hutan diusahakan dan dikelola atas dasar pemberian hak oleh  pemerintah  kepada  lembaga  pemerintah  dan  lembaga  swasta,  mengingat  negara  telah  menafsirkan kekuasaan  atas  pengelolaan  sumber  daya  alam  hutan  harus  oleh  negara  bukan  oleh  masyarakat.  Dengan pandangan mono intepretasi tersebut maka pengurusan dan peruntukan sumber daya hutan seluruhnya menjadi hak pemerintah. Dengan pandangan yang mono  intepretasi tersebut di beberapa daerah baik kawasan  hutan produksi, konservasi dan lindung mengalami kerusakan. Sasongko et al. (2014) menyatakan bahwa  kawasan hutan  lindung  sangat  rentan  terhadap  gangguan  akibat  aktivitas  yang  berlebihan.  Pihak  UPT  KPH  Wilayah Kabupaten TTS menghadapi tantangan karena di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau terjadi kegiatan antropogenik  (kerusakan  yang  disebabkan  oleh  aktivitas  manusia)  yang  meliputi  perambahan  hutan, penggembalaan ternak, perladangan berpindah dan kebakaran hutan, serta penebangan liar.
Hasil penelitian terhadap masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau khususnya lokasi penelitian menunjukan bahwa pendapatan per kapita sangat rendah bila dibandingkan dengan standar hidup layak yang ditetapkan oleh WHO sebesar $ 2/hari. Pendapatan per kapita masyarakat di desa Nunbena Rp. 243 040.8/bulan, desa Noebesi Rp. 254 662.6/bulan, desa Leloboko Rp. 201 894.5/bulan, desa Tunua Rp. 303 500.1/bulan, desa Ajaobaki Rp. 301 916.7/bulan, desa Nuapin Rp. 310 393.2/bulan, desa Nenas  Rp.  310  792.2/bulan,  desa  Kuanoel  Rp.  313  721.8/bulan  dan  desa  Fatumnasi  Rp.  368  929.3/bulan. Dengan  pendapatan  per  kapita  yang  sangat  rendah  tersebut  (<  Rp.  600  000/bulan  atau  $2/hari)  mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan aneksasi terhadap hutan sehingga kawasan hutan lindung Mutis Timau mengalami kerusakan antropogenik.
Kerusakan antropogenik di atas akan terus terjadi, jika masyarakat tidak diberdayakan dalam pengelolaan hutan. Setiajiati et al . (2017) menyatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat harus menghubungkan konservasi hutan dengan peluang penghasilan bagi masyarakat lokal seperti menerapkan pertanian konservasi (misalnya  agroforestri),  kemitraan  dalam  produksi  dan  penjualan  hasil  hutan  bukan  kayu,  dan  memberikan imbalan  yang  jelas  untuk  masyarakat.  Kondisi  ini  menuntut  pihak  pengelola  untuk  mengelola  hutan  secara bersama-sama dengan semua stakeholder yang ada khususnya masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan.
Pengelolaan hutan adalah sistem tindakan untuk memasok berbagai produk dan layanan untuk masyarakat. Pengelolaan  hutan  di  negara  maju  cenderung  dijabarkan  dan  direncanakan  untuk  mencapai  tujuan  ekonomi dan lingkungan  (Patarkalashvili 2016). Pada konferensi  tingkat  tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992  dicapai  suatu  kesepakatan  tentang  pembangunan  yang  berkesinambungan,  begitupun  juga  dengan pembangunan  sektor  kehutanan.  Bakri  (2016)  menjelaskan  bahwa  pengelolaan  hutan  sejak  dua  dasa  warsa terakhir  selalu  berkiblat  pada  pengelolaan  hutan  berkelanjutan  dan  mempunyai  makna  bahwa pembangunan  memanfaatkan  sumber  daya  hutan  untuk  mencukupi  kebutuhan  generasi  sekarang  tanpa mengorbankan  kepentingan  generasi  yang  akan  datang.  Wulandari  (2016)  mengatakan  pembangunan kehutanan  sebenarnya  adalah  pembangunan  ekonomi  yang  terkait  dengan  masyarakat  sehingga  dalam pelaksanaannya harus ada kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  tetap  menjaga  kelestarian  hutan  maka keberlanjutan  ( sustainable )  harus  menjadi  pedoman  bagi  semua  agen  perekonomian  yang  bergantung  pada sumber daya hutan saat ini. Sumber daya hutan merupakan sesuatu yang dapat membangkitkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, papan, sandang, papan) dan kebergunaannya bagi pihak  lain  (Bakri  2016).  Pada  sisi  yang  lain  pengelolaan  hutan  berkelanjutan  dimaknai  sebagai  praksis
pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  untuk  memperoleh  manfaat  (benefit)  dari  sumber  daya  hutan  secara berkesinambungan, baik untuk kepentingan individu maupun untuk masyarakat secara kolektif di suatu teritori dimana  sumber  daya  hutan  itu  berada.  Pandangan  ini  sebenarnya  menegaskan  bahwa  masyarakat  bisa memperoleh  manfaat  dari  hutan  untuk  memenuhi  kesejahteraan  dalam  hidupnya.  Selain  kesejahteraan masyarakat,  hutan  telah  menjadi  penyedia  jasa  ekosistem  bagi  kehidupan  umat  manusia  dan  lingkungan hidupnya.  Dalam  kehidupan  sehari–hari  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  dan  di  dalam  hutan  sangat bergantung  pada  hutan.  Da  Ponte et  al. (2017)  mengatakan  bahwa  pemilik  lahan  kecil  dan  menengah mempunyai  ketergantungan  yang  kuat  pada  produk  yang  berkaitan  dengan  hutan  sedangkan  petani  yang memiliki lahan besar menganggap bahwa nilai hutan yang utama adalah sebagai rekreasi dan budaya.
Di dalam pengelolaan hutan saat ini dengan melihat kerusakan yang ada maka sudah sepantasnya pihak UPT KPH Wilayah Kabupaten TTS mencari solusi untuk pengelolaan hutan tingkat lokal dengan melibatkan para stakeholder terutama  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  dan  di  dalam  kawasan  hutan  lindung  Mutis Timau.  Becker  and  Gibson  (1998)  berpendapat  bahwa  berdasarkan  beberapa  penulis  ada  tiga  kondisi  dasar yang diperlukan untuk pengelolaan tingkat lokal yang sukses: 1) penduduk setempat harus menghargai sumber daya; 2) harus memiliki hak milik atas sumber daya; 3) membangun institusi tingkat lokal yang mengontrol penggunaan sumber daya.
Sejalan  dengan  pengelolaan  hutan  tingkat  lokal,  hal  utama  yang  perlu  diperhatikan  untuk  menuju pengelolaan hutan lestari dan meningkatkan kesejahteraan       masyarakat adalah dengan  mengadopsi pendapat Alemagi and Kozak (2010) yang menyatakan bahwa melibatkan peran serta masyarakat yang berada di sekitar hutan  lindung,  pihak  pengelola  memikirkan  bentuk-bentuk  pengelolaan  hutan  yang  mampu  meningkatkan kesejahteraan, mengefektifkan kelembagaan yang tanggung jawabnya tumpang tindih, mengadopsi nilai-nilai kearifan  lokal  yang  berkembang  di  masyarakat  dan  disesuaikan  dengan  regulasi/kebijakan  dalam pengelolaan  hutan.  Mengantisipasi  kerusakan-  kerusakan  antropogenik  yang  terus  terjadi  dan  berkembang secara masif di kawasan hutan lindung Mutis Timau, maka upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kerusakan  antropogenik  adalah:1)  melakukan  sosialisasi/penyuluhan  untuk  membangun  kesadaran  dan pemahaman  masyarakat  tentang  pentingnya  hutan  lindung  Mutis  Timau  bagi  kehidupan  umat  manusia  dan lingkungan  dan  2)  pelibatan  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  dan  di  dalam  kawasan  hutan  lindung  Mutis Timau  dalam  setiap  kegiatan  pengelolaan  hutan.  Kegiatan  sosialisasi/penyuluhan  dan  pelibatan  masyarakat menjadi  suatu  keharusan  terutama  pada  kawasan  hutan  lindung  Mutis  Timau  yang  berbatasan  dengan pemukiman penduduk maupun ladang berpindah lainnya yang terdapat di dalam kawasan hutan lindung. Hal ini perlu dilakukan sedini mungkin untuk mengantisipasi terjadinya deforestasi dan degradasi lahan di dalam kawasan  hutan  lindung Mutis Timau dan pengelolaan  hutan lindung  yang efektif di kawasan hutan lindung Mutis  Timau  adalah  dengan  melibatkan  peran  serta  masyarakat  melalui  pendekatan  partisipasi  atau kolaborasi ( co management ).
Lamech et al. (2014) menjelaskan bahwa masyarakat sekitar hutan yang terlibat dalam pengelolaan dengan pendekatan partisipatif ( co-management ) kehidupannya meningkat dibandingkan dengan  masyarakat sekitar hutan  yang tidak terlibat skema co-manajemen . Gro et al. (2016), menegaskan bahwa  masalah  nyata yang kompleks  dalam  pengelolaan  hutan  sering  membutuhkan  pendekatan  multidisiplin  dan  karena  masuknya berbagai pemangku kepentingan di   dalam proses pengambilan keputusan. Dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat, maka melalui peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.83 Tahun 2016 telah dikeluarkan sistem Perhutanan Sosial dengan melalui beberapa skema yaitu hutan adat, hutan desa, hutan tanaman  rakyat,  hutan  kemasyarakatan  dan  pengelolaan  hutan  dengan  pola  kemitraan.  Semuanya  ini merupakan wujud perhatian pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung Mutis Timau, upaya yang dilakukan oleh pihak KPH Wilayah TTS  dalam  menanggulangi  kerusakan  hutan  lindung  sesungguhnya  dapat  menggunakan  semangat  roh perhutanan sosial melalui implementasi skema hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa dan hutan adat dalam menjawab tuntutan hidup masyarakat sekitar hutan maupun di dalam kawasan hutan lindung
Mutis Timau. Ini artinya semangat kolaborasi antara masyarakat dengan pihak pengelola (UPT KPH wilayah Kabupaten TTS) dapat terwujud melalui pemberian kewenangan pengelolaan kepada masyarakat melalui alat kontrol  yang  kuat  dari  pemerintah  berupa  regulasi  yang  mengikat  serta  monitoring  dan  evaluasi  secara kontinyu sehingga masyarakat yang berada di sekitar maupun di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau tingkat kehidupannya lebih sejahtera dan hutannya tetap aman dan lestari.
Awang  (2003),  menekankan  bahwa  dalam  pembangunan/pengelolaan  hutan  dengan  prinsip kehutanan  sosial  harus  melibatkan  partisipasi  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  serta  turut menjaga  kelestarian  hutan.  Davis et  al (2001)  menjelaskan  bahwa  aksioma  pusat  dalam  prinsip-prinsip kehutanan  sosial  adalah  bahwa  penggunaan  sumber  daya  hutan  harus  menguntungkan  manusia  dan kesejahteraan  sosial  secara  langsung.  Unsur-unsur  kunci  yang  termasuk  dalam  keuntungan  (pemanfaatan) prinsip  kehutanan  social  adalah  distribusi  manfaat  hutan,  kapasitas  masyarakat  untuk  menerima  perubahan, penerimaan keputusan sosial, proses pengambilan keputusan berdasarkan demokrasi parsipatif, dan integrasi perspektif sosial dalam pengelolaan hutan.

## SIMPULAN
Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa kerusakan-kerusakan antropogenik di kawasan hutan lindung Mutis Timau di Pulau Timor bagian Barat meliputi kegiatan perambahan hutan, penggembalaan ternak di  dalam  kawasan  hutan,  perladangan  berpindah  dan  kebakaran,  dan  penebangan  liar.  Kerusakan- kerusakan antropogenik tersebut telah mengancam kehidupan semua makluk di kawasan hutan lindung Mutis Timau  maupun  kawasan  yang  berada  di  sekitarnya.  Upaya  mengatasi  kerusakan  yang  ditimbulkan  oleh manusia  adalah  dengan  melibatkan  peran  serta  dan  partisipasi  masyarakat  dan  stakeholder  lainnya  dalam pengelolaan hutan lindung Mutis Timau secara bersama-sama (kolaboratif) dengan sistem perhutanan sosial yang berpegang teguh pada prinsip - prinsip kehutanan sosial.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Kementerian  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan Pendidikan Doktoral Program BUDI - DN dan  Kementerian  Keuangan  melalui  Lembaga  Pengelola  Dana  Pendidikan  (LPDP)  yang  telah  memberikan dukungan dana penelitian dan fasilitas pendidikan selama studi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  YPES.  2017. Desain  ulang  model  pengelolaan  lahan  kering  dataran  tinggi  berbasis  agroforestri tradisional  di  Pulau  Timor  (Kasus  di  Kecamatan  Miomafo  Barat,  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara, NTT). Tesis.  Yogyakarta:  Program  Pascasarjana  Fakultas  Kehutanan,  Universitas  Gadjah  Mada Yogyakarta.
Alemagi D and Kozak RA. 2010. Illegal logging in Cameroon: Causes and the path forward. Forest Policy and Economics. Elsevier BV . 12(8), 554–561. doi: 10.1016/j.forpol.2010.07.008.
Aubad  J  and  Arago  P.  2008.  Illegal  logging,  landscape  structure  and  the  variation  of  tree  species  richness across North Andean forest remnants. Forest Ecology and Management. Elsevier BV . 255:1892–1899. doi: 10.1016/j.foreco.2007.12.011.
Awang SA. 2003. Politik Kehutanan Masyarakat . Edisi Pertama: Center for Critical Social Studies (CCSS) bekerjasama dengan Penerbit Kreasi Wacana Yogyakarta.
Awang SA. 2006. Sosiologi pengetahuan deforestas: Konstruksi sosial dan perlawanan . Yogyakarta: Penerbit Debut Press.
Awang  SA.  2007. Sosiologi  kehutanan  dan  lingkungan .  Edisi  Pertama.  Laboratorium  Ekologi  Sosial  dan Politik SDH Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta.
Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. 2017. Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2017. Kupang: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.
Bakri S. 2016. Pilihan ideologi lingkungan dalam praksis manajemen sumber daya hutan berkesinambungan dalam  buku  pengelolaan  hutan  berkelanjutan  provokasi  arsitektur,  pemikiran,  konsep  dan  strategi. Edisi Pertama. Edited by W Banuw, Irwan S, San Afri Awang. Yogyakarta: Plantaxia, p.118.
Becker C and C C G. 1998. The luck of institutional supply: Why a strong local community in Western Ecuador fails to protect its forest. Forest, Trees and People Programs. Working Paper Nomor 3 May 1998.
Bernardi RE, Holmgren M, Arim M and Scheffer  M. 2016. Why are forests so scarce in  subtropical South America ? The shaping roles of climate, fire and livestock. Forest Ecology and Management. Elsevier BV . 363, 212–217. doi: 10.1016/j.foreco.2015.12.032.
Bond W, BW van W. 1996. Fire and Plants . London: Chapman & Hall, London, UK.
Bungin B. 2003. Analisis data penelitian kualitatif: Pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi . Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
Da Ponte E, Kuenzer C, Parker A, Rodas O, Oppelt N and Fleckenstein M. 2017. Forest cover loss in Paraguay and perception of ecosystem services: A case study of the Upper Parana Forest. Ecosystem Services. Elsevier BV . 24, 200–212. doi: 10.1016/j.ecoser.2017.03.009.
Davis  LA,  Norman  Johnson  K,  Peter  S,  Bettinger  TEH.  2001. Forest  management  to  sustain  ecological, economic, and social values . Fourth Edi. New York: McGraw-Hill Inc. An  Imprint of The McGraw- Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York.
Dawson  IK,  Leakey  R,  Clement  CR,  Weber  JC,  Cornelius  JP,  Roshetko  JM,  Vinceti  B,  Kalinganire  A,
Tchoundjeu Z and Masters E. 2014. Forest Ecology and Management The management of tree genetic resources  and  the  livelihoods  of  rural  communities  in  the  tropics:  Non  timber  forest  products, smallholder agroforestry practices and tree commodity crops. Forest Ecology and Management Elsevier BV . 333, 9–21. doi: 10.1016/j.foreco.2014.01.021.
Febriani  I,  Budi  L  and  Hadi  A.  2017.  Analisis  deforestasi  menggunakan  regeresi  logistik  model  di  Tahura Sekitar Tanjung di Provinsi Jambi. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan . 7(3), 195– 203. doi: 10.29244/jpsl.7.3.195-203.
Fisher.  2012.  Tropical  forest  monitoring,  combining  satellite  and  social  data,  to  inform  management  and livelihood  implications:  Case  studies  from  Indonesian. International  Journal  of  Applied  Earth Observations and Geoinformation . 16, 77–84. doi: 10.1016/j.jag.2011.12.004.
Gro  P,  Hodges  DG  and  Zadnik  L,  2016.  Participatory  and  multi-criteria  analysis  for  forest  (ecosystem) management:  A  case  study  of  Pohorje,  Slovenia.  Forest  Policy  and  Economics.  71,  80–86.  doi: 10.1016/j.forpol.2015.05.006.
Gutierrez-velez VH and Macdicken K. 2008. Quantifying the direct social and governmental costs of illegal logging in the Bolivian, Brazilian, and Peruvian Amazon. pp. 248–256. doi: 10.1016/j.forpol.2007.10.007.
Hauck  M  and  Lkhagvadorj  D.  2013.  Epiphytic  lichens  as  indicators  of  grazing  pressure  in  the  Mongolian.
Ecologi Indicators . 32, 82–88.
Jong W, De, Liu J. and Youn Y. 2017. Land and forests in the anthropocene: Trends and outlooks in Asia.
Forest Policy and Economics . 79, 17–25. doi: 10.1016/j.forpol.2016.09.019.
Kaho  LMR.  2005. Api  dalam  ekosistem  savana:  Kemungkinan  pengelolaanya  melalui  pengaturan  waktu membakar (Studi pada Savana Eucalyptus Timor Barat) . Disertasi Program Pascasarjana  Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Kaho, Norman PLBR dan Lusia Marimpan. 2014. Pemetaan Pola Kebakaran Berbasis Fire Regime di Cagar Alam Gunung Mutis. Buletin Leguminosae. 19.
Kastanya A. 2002. Pengelolaan hutan alam produksi lestari sesuai dengan gugus pulau di Maluku . Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung.
Kim Y, Soo J, Fisher LA, Latifah S, Mansur A, Min S and Kim I. 2016. Indonesia’s forest management units :
Effective intermediaries in REDD + implementation ?. Forest Policy and Economics . 62, 69–77. doi: 10.1016/j.forpol.2015.09.004.
Kuemmerle T, Chaskovskyy O, Knorn J, Radeloff VC, Kruhlov  I, Keeton WS  and Hostert  P. 2009. Forest cover  change  and  illegal  logging  in  the  Ukrainian  Carpathians  in  the  transition  period  from  1988  to 2007. Remote Sensing of Environment. Elsevier Inc. 113(6), 1194–1207. doi: 10.1016/j.rse.2009.02.006.
Lamech F, Ming M, Rennie HG, Memon A and Forest A. 2014. Potential for co-management approaches to strengthen livelihoods of forest dependent communities: A Kenyan case. Land Use Policy. 41, 304–312. doi: 10.1016/j.landusepol.2014.06.008.
Listopad CM, Köbel M, Príncipe A, Gonçalves P and Branquinho C. 2018. The effect of grazing exclusion over  time  on  structure,  biodiversity,  and  regeneration  of  high  nature  value  farmland  ecosystems  in Europe. Science of the Total Environment . 610, 926–936. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.018.
Pagdee A, Kim Y, Daugherty PJ and Kim Y. 2016. What makes community forest management successful :
A  meta-study  from  community  forests  throughout  the  world. Society  and  Natural  Resources. 1920 (October) 19:1, 33-52, doi: 10.1080/08941920500323260.
Patarkalashvili T. 2016. Some problems of forest management of Georgia. Annals of Agrarian Sciences . 14(2), 108–113. doi: 10.1016/j.aasci.2016.04.002.
Peringer A, Buttler A, Ileana P, Schulze KA, Stupariu M and Rosenthal G. 2017. Disturbance grazer vegetation interactions maintain habitat diversity in mountain pasture-woodlands. Ecological Modelling . 359, 301– 310. doi: 10.1016/j.ecolmodel.2017.06.012.
Petrova  S.  2014.  Contesting  forest  neoliberalization:  Recombinant  geographies  of  illegal  logging  in  the Balkans. Geoforum . 55, 13–21. doi: 10.1016/j.geoforum.2014.04.008.
Purnomo H and Mendoza G. 2011. A system dynamics model for evaluating collaborative forest management : a case study in Indonesia. International Journal of Sustainable Development and World Ecology . 18(2), 164-176. doi: 10.1080/13504509.2010.549664.
Pusat  Data  dan  Informasi  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  RI.  2015.  Statistik  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Tahun  2015.  Pusat  Data  dan  Informasi  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Ratcliffe JL, Creevy A, Andersen R, Zarov E, Gaffney PPJ, Taggart MA, Mazei Y, Tsyganov AN, Rowson J G,  Lapshina  ED  and  Payne  RJ.  2017. Ecological  and  environmental  transition  across  the  forested  to open bog ecotone in a west  Siberian peatland. Science of the Total Environment.  607, 816–828. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.06.276.
Salghuna NN, Chandra PR and Kumari JA. 2018. Assessing the impact of land use and land cover changes on the  remnant  patches  of  Kondapalli  reserve  forest  of  the  Eastern  Ghats,  Andhra  Pradesh,  India. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences . National Authority for Remote Sensing and Space Sciences. 1–11. doi: 10.1016/j.ejrs.2018.01.005.
Sasongko  DA,  Kusmana  C  and  Ramadan  H.  2014.  Strategi  pengelolaan  hutan  lindung  Angke  Apuk (Management  strategy of Angke Kapuk protected forest). J urnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan . 4(1), 35 - 42.
Schulz K, Voigt K, Beusch C, Almeida-cortez JS, Kowarik I, Walz A and Cierjacks A. 2016. Forest Ecology and Management Grazing deteriorates the soil carbon stocks of Caatinga forest ecosystems in Brazil. Forest Ecology and Management . 367, 62–70. doi: 10.1016/j.foreco.2016.02.011.
Setiajiati  F.  2017.  Strategies  of  community  empowerment  to  manage  protection  forest  sustainably. Jurnal Manajemen Hutan Tropika . 23, 71–80. doi: 10.7226/jtfm.23.2.71.
Simon H. 2004. Aspek sosio-teknis pengelolaan hutan jati di Jawa . Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
Soofi  M.  Ghoddousi  A,  Zeppenfeld  T,  Shokri  S,  Sou  M,  Jafari  A,  Ahmadpour  M,  Qashqaei  AT,  Egli  L,
Ghadirian T, Raeesi N, Zehzad B, Kiabi BH, Khorozyan I, Balkenhol N and Waltert M. 2018. Livestock grazing in protected areas and its eff ects on large mammals in the Hyrcanian forest, Iran. Biological Conservation. 217, pp. 377–382. doi: 10.1016/j.biocon.2017.11.020.
Sousa-silva R, Verbist B, Lomba Â, Valent P, Su M, Picard O, Hoogstra-klein MA, Cosofret V, Bouriaud L,
Ponette Q, Verheyen K and Muys B. 2018. Adapting forest management to climate change in Europe: Linking  perceptions  to  adaptive  responses. Forest  Policy  and  Economics .  90,  22–30.  doi: 10.1016/j.forpol.2018.01.004.
Sulieman  HM.  2018.  Exploring  drivers  of  forest  degradation  and  fragmentation  in  Sudan:  The  case  of Erawashda Forest and its surrounding community. Science of the Total Environment . 621, 895–904. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.210.
Syaufina L. 2008. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia (Perilaku api, penyebab dan dampak kebakaran) . Malang: Bayumedia Publishing.
Tacconi  L.  2003. National  and  international  policies  to  control  illegal  forest  activities .  A  report  for  the Ministry of Foreign Affairs, Government of Japan. CIFOR 1993-2003.
Wassie A, Sterck FJ, Teketay D and Bongers F. 2009. Effects of livestock exclusion on tree regeneration in church  forests  of  Ethiopia. Forest Ecology  and  Management .  257,  765–772.  doi: 10.1016/j.foreco.2008.07.032.
Wulandari C. 2016. P entingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi dalam Buku: Pengelolaan hutan berkelanjutan provokasi arsitektur, pemikiran, konsep dan strategi . Edisi Pertama. Edited by W. Banuw, Irwan Sukri, San Afri Awang. Yogyakarta: Plantaxia.
WWF. 2003. Dampak sosial, budaya, dan ekonomi program intensifikasi bagi pemeliharaan hutan cagar alam Gunung Mutis di Timor Barat, NTT . Laporan Penelitian WWF Wilayah NTT, Tidak Dipublikasikan Yurtseven I, Serengil Y, Gökbulak F, Kamil Ş, Ozhan S, Umit K, Uygur B and Ozçelik M S. 2017. Results of a  paired  catchment  analysis  of  forest  thinning  in  Turkey  in  relation  to  forest  management  options.
Science of the Total Environment. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.190.
Zakkak  S.  Halley  JM,  Kati  V,  Kakalis  E  and  Radovi  A.  2014.  The  impact  of  forest  encroachment  after agricultural land abandonment on passerine bird communities: The case of Greece. Journal For Natural Conservation. 22, 157–165. doi: 10.1016/j.jnc.2013.11.001.