## Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 4 No. 2 Tahun 2022

## PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH
M.Ziqhri Anhar Nst 1*, Muhammad Arif 2.
1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, anharnst88@gmail.com
2 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, muhammad4rif@yahoo.com
ABSTRAK INFORMASI ARTIKEL Dalam kegiatan ekonomi Islam sesuai landasan terhadap Al-Quran dan Hadits  kegiatan  tersebut  salah  satunya  ada  pada  perbankan  syariah. Aturan  yang  dipakai  pada  perbankan  syariah  dirumuskan  melalui pedoman umat muslim yakni Al-Quran dan Hadits sehingga lahirlah
Akad-akad  perbankan  syariah  yang  digunakan  untuk  menjadi  dasar pedoman  perbankan  syariah,  dalam  penelitian  ini  peneliti  mengakji melalui  buku  dan  jurnal  sebagai  sumber  bahan  kajian  yang  akan dilampirkan.  Akad  musyarakah  sering  digunakan  dalam  praktik perbankan syariah dan saat ini akad musyarakah sudah dijadikan akad yang  bersifat hybrid  dalam  penelitian ini  peneliti  ingin  membahasas akad musyarakah pada perbankan syariah . Musyarakah adalah akad kerja  sama  yang  secara  sekilas  mirip  dengan  mudharabah  tetapi memiliki perbedaan terhadap besaran peran manajemen serta finansial ataupun  satu  dari  keduanya.  Menurut  mudharabah,  asal  modal diperoleh  dari  satu  pihak,  sementara  itu.  Musyarakah  memiliki runkun,syarat  dan  dasar  hukum  yang  membuat  akad  ini  bisa  di aplikasikan  pada  lembaga  keuangan  syariah  terumata  perbankan syariah, Pengaplikasian musyarakah banyak digunakan pada produk- produk perbankan syariah pada saat ini selain itu akad musyarakah juga bisa menjadi akad hybrid yaitu seperti musyarakah wal murabahah dan musyarakah muntanaqisah
Katakunci: Perbankan Syariah, Musyarakah, Ekonomi Islam

## 1. PENDAHULUAN
Manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia karna  pasti  saling  membutuhkan  satu  sama lain.  Dalam  kegiatan  ekonomi  Islam  sesuai landasan  Al-Quran  serta  Hadits,  dimana kegiatan  tersebut  salah  satunya  ada  pada perbankan syariah. Aturan yang dipakai pada perbankan  syariah  dirumuskan  melalui pedoman  umat  muslim  yakni  Al-Quran  dan Hadits sehingga lahirlah Akad-akad perbankan  syariah  yang  digunakan  untuk menjadi  dasar  pedoman  perbankan  syariah, akad ialah satu dari berbagai langkah dalam mendapatkan  harta  untuk  kebutuhan  hidup harian, selain itu juga sebagai langkah karena adanya  ridho  Allah  serta  wajib  digunakan untuk kegiatan bermuamalah. 1 Bank merupakan lembaga yang bergerak dibidang pelayanan  jasa  keuangan.  Walaupun  begitu, setiap  berhubungan  dengan  nasabah  atau calon  nasabah  bank  harus  memperhatikan hukum-hukum  islam  yang  berkaitan  dengan akad. 2 Salah  satu  akad  yang  penulis  bahas pada jurnal ini adalah akad musyarakah atau kerja  sama.  Musyarakah  secara  sederhana hampir  serupa  dengan  mudharabah  namun tentu  saja  memiliki  perbedaan  sendiri  yang nantinya di bahas pada jurnal ini. Musyrakah sendiri merupakan akad yang digunakan pada
1 Syaikhu,Ariyadi,dan Norwili, Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer , (Yogyakarta:K-Media,2020),h.22-23
2 Nurdin Nurdin et al., “Pengaruh Pelayanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palu),”
kegiatan  pembiayaan  perbankan  syariah ,musyarakah  hadir  dan  menjadi  solusi  bagi umat  muslim  dalam  melakukan  kegiatan muamalah sehingga penulis tertarik membahas  bagaimana  akad  musyrakah  dan implementasinya  pada  perbankan  syariah. pada  jurnal  ini  akan  membahas  pengertian akad  musyarakah;  dasar  hukum,  rukun  dan syaratnya; serta penerapannya pada perbankan syariah.

## 2. LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Musyarakah
Menurut khasmir Musyarakah
merupakan akad kerjasama dari ekdua pihak ataupun  lebih  dalam  menjalankan  berbagai usaha.  Setiap  pihak  memberi  dana  ataupun amal  sesuai  akad  bahwasanya  nilai  untung atau  risiko  diterima  dengan  bersamaan berdasarkan  akad. 3 Sedangkan  berdasrakan pendapat Ismail,
Musyarakah ialah
kesepakatan  bersama  mengenai  usaha  dari kedua pihak ataupun lebih untuk menjalankan berbagai usaha, dimana setiap pihak  mengikutsertakan  modal  berdasarkan akad yang dilakukan, serta pembagian hasil terhadap  bisnis  yang  dijalankan  dengan bersamaan  diberi  atas  dasar  peran  dana ataupun  akad  bersama.  Maka  dari  itu,
Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah 2, no. 1 (2020): 87–104.
3 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi,(Jakarta:RajaGrafindo Persada,2014),h.169
pengertian  musyarakah  adalah  kesepakatan yang  dilakukan  dari  pemegang  permodalan yang  digabungkan  dengan  bersama  dan bertujuan memperoleh nilai untung, pembagian  hasil  terhadap  bisnis  yang dijalankan dan diberi berdasarkan dana yang didapatkan ataupun disepakati. 4
Terdapat  perbedaan  istilah  terhadap musyarakah yaitu syirkah”. Secara bahasa al- syirkah artinya al-Ikhtilat yaitu: penggabungan  ataupun  mencampurkan  dua sesuatu  ataupun  lebih,  bahkan  terdapat kesulitan untuk melihat perbedaannya, misal pencampuran hal milik ataupun persekutuan bisnis”. 5 Pembiayaan  musyarakah,  yaitu ketersediaan  dana  dari  perbankan  dalam mencukupi  beberapa  permodalan  sebuah bisnis  atas  dasar  kesepakatan  ataupun perjanjian  dari  konsumen  yang  merupakan pihak  dengan  kewajiban  menjalankan kesepakatan  sesuai  investasi  dari  ketentuan yang investasi yang diberlakukan. 6
Penerapan  al-Musyarakah  pada  praktik bank  digunakan  untuk  beberapa  hal  proyek pembiayaan,  seperti  pembiayaan  antara perbankan  dan  nasabah  secara  bersamaan memberikan  dana  dalam  menjalankan  suatu
4 Mutmainah juniawati,zulaikah,dan putri swastika, Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syariah ,(Metro:Pascasarjana IAIN Metro,2020), H.263 5 Akhmad Farroh Hasan , Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek) ,(Malang:UIN Maliki Press,2018)h.73
proyek,  dimana  adanya  pembagian  nilai untung  dari  kegiatan  tersebut  berdasarkan persetujuan  sesudah  sebelumnya  dilakukan pengembalian dana yang digunakan nasabahnya.  Praktik  ini  juga  mampu diterapkan  dalam  aktivitas  investasi  berupa badan finansial permodalan ventura. 7

## 2.2 Dasar Hukum Musyarakah
Allah  SWT  berfirman  dalam  surat  Al- Nisa ayat 12, yaitu:
ِﺚُﻠﱡـﺜﻟا  ِﰱ ُء ۤﺎَﻛَﺮُﺷ ْﻢُﻬَـﻓ “Mereka Berbagi dalam memperoleh bagian sepertiga.”
Firman Allah pada surat Sad ayat 24:
َﻦۡﻳِﺬﱠﻟا  ﱠﻻِا ٍﺾۡﻌَـﺑ ﻰٰﻠَﻋ ۡﻢُﻬُﻀۡﻌَـﺑ  ۡﻰِﻐۡﺒَـﻴَﻟ ِءٓﺎَﻄـَﻠُ ۡﳋا َﻦِّﻣ اً ۡﲑِﺜَﻛ ﱠنِاَو اۡﻮُـﻨَﻣٰا ۡﻢُﻫ ﺎﱠﻣ ٌﻞۡﻴِﻠَﻗَو  ِﺖٰﺤِﻠّٰﺼﻟا اﻮُﻠِﻤَﻋَو
“Dan sungguh banyak orang yang berkongsi itu  beberapa  dari  mereka  melakukan kezaliman pada beberapa lainnya, terkecuali orang  yang  beriman  dan  melakukan perbuatan  amal  saleh  dan  teramat  sedikit mereka ini.”
Hadis Riwayat dari Abu Hurairah
ﷲ نإ : لﺎﻗ ﻪﻌﻓر ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﻦﻋ ﻪﻴﺑأ ﻦﻋ ﻲﻤﻴﺘﻟا نﺎﻴﺣ ﰊأ ﻦﻋ ﻪنﺎخ اذإﻓ ﻪﺒﺣﺎص ﺎﳘدﺣأ ﻦكﻳ ﱂ ﺎﻣ ﲔكﻳﺮشﻟا ﺚﻟ   أ لﻮقﻳ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﻦﻣ ﺖﺟﺮخ
Terjemahan:
6 Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Amimah Oktarina, Lembaga Keuangan Syariah, (Bengkulu: Zigie Utama,2020),h.33
7 Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, Bank dan Lembaga Keuangan edisi 2 ,(Jakarta:Mitra Wacana Media,2018), H.189-190
‘Dari  abuhayyan  al-taimi  dari  ayahnya  dari abu  hurairah  (marfu’)  Rasulullah  bersabda: sesungguhnya  allah  swt.  Berfirman  ‘aku adalah  pihak  ketiga  dari  dua  orang  yang bersekutu, selama salah satu diantara mereka tidak  menghianati  lainnya,  apabila  salah seorang  diantara  mereka  menghianati lainnya,maka  aku  keluar  dari  persekutuan mereka. 8
Rasulullah bersabda:

## واختي ﱂ ام ﲔكيرشلا ىلع ﷲ دي
Terjemahan:
“Pertolongan  Allah  akan  selalu  me  nyertai dua  pihak  yang  berkongsi  atau  bersekutu, selama mereka tidak saling mengkhianati”
Selain  dasar  hukum  tersebut,  musyarakah juga  disyariatkan  atas  dasar  ijma‟  ataupun kesepakatan  ulama  serta  para  umat  islam. Dalam  konteks  Indonesia,  dasar  legalitas musyarakah  dikuatkan  dengan  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syari‟ah  (KHES)  pasal 134- 186. 9

## 2.3 Rukun dan Syarat Syirkah
Terdapat 3 jenis rukun syirkah, yaitu 10 :
a) ’Aqidani  atau  pihak  yang  melakukan kontrak  dikatakan  bahwasanya  mitra diharuskan bijak dan tepat sesuai syariat untuk  melakukan  transaksi  dan  juga memberi  ataupun  mendapatkan  hak kuasa perwakilan.
8 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada,2016),h.129-130
b) Ma’qud  ’alaih  atau  pemberian  akad terhadap  objek  sesuai  dalam  syirkah yaitu permodalan atau pendanaan dimana pemberian  modal  tersebut  berbentuk uang  tunai  namun  beberapa  ulama berpendapat  bahwa  jika  dana  tersebut berbentuk  aset  usaha  dagang  berupa barang  atau  lainnya.  Sampai  dapat berbentuk  hak  non-fisik,  berupa  hak paten serta lisensi.
c) Ijab  serta  qabul  atau  sighat  memiliki berbagai  kriteria  yang  wajib  terpenuhi, pendapat dari ulama fikih antara lain:
1) Terdapat tujuan dari dua pihak secara jelas.
2) Terdapat ijab dan qabul yang sesuai.
3) Terdapat titik temuk dari kesepakatan baik secara urutan dan bersambung.
4) Terdapat suatu majlis kesepkatan dari dua  pihak  tanpa  memperlihatkan penilakan dari keduanya.

## 2.4 Jenis-jenis Musyarakah
Syrikah atau musyarakah terdapat pembagiannya yang bisa kita lihat pada gambar dibawah ini
9 Ibid.
10 Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan:Febi Press,2018),h.147
Terdapat 2 bentuk syirkah, antara Lain:
a) Syirkah  Al  Amlak  atau  perserikatan dalam  hak  milik  yaitu  keterlibatan ataupun  kemauan  secara  bersamaan dalam  memperoleh  suatu  hal  yang dijalankan  dari  kedua  pihak  ataupun lebih dan melibatkan hartanya.
b) Syirkah Al Uqud atau perserikatan atas dasar  akad  yaitu  kesepakatan  yang dijalankan  kedua  pihak  ataupun  lebih secara  bersamaan  dalam  memberi permodalan serta nilai untung ataupun rugi dan dibagikan dengan bersamaan.
Adapun berbagai macam Syirkah Al-uqud, antara lain: a) Syirkah Mufawadhah, yaitu kesepakatan  kontrak  oleh  kedua  pihak ataupun  lebih.  Masing-masing  pihak berhak  untuk  menyumbangkan  dana dan berpartisipasi dalam usaha/pekerjaannya. Kedua belah pihak menerima  keuntungan  dan  kerugian
yang sama. Mazhab Hanafi dan Maliki mengizinkan  bentuk  akad  ini,  namun banyak juga yang membatasinya.
b) Syirkah  al-inan,  yaitu  kesepakatan kontrak oleh kedua pihak ataupun lebih banyak lagi orang. Namun, setiap pihak harus  menyumbangkan  sebagian  dari dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan.  Para  pihak  telah  sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian, tetapi tidak ada modal dalam bentuk  dana,  tenaga  kerja  atau keuntungan  yang  diperlukan.  Dalam mazhab Hanafi dan Hambali, kepentingan  kedua  belah  pihak  dibagi menurut proporsi dana yang diberikan, dan keuntungan dapat dibagi rata, tetapi berbeda bentuk dana maka keuntungan tidak  boleh  dibagi  rata  apabila  tingkat pendanaannya berbeda. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat untuk membagikan keuntungan  atau  kerugian    sesuai dengan ketentuan bagian dari dana yang diberikan, karena keuntungan mengalir kembali ke jenis modal akad ini.
c) Syirkah  a’mal,  yaitu  kesepakatan kontrak  oleh  kedua  pihak  yang mendapatkan  tugas  kerja  serta  nilai untung suatu pekerjaan dan manfaatnya tersebut  harus  dibagi  diantara  mereka sebagaimana  yang  disepakati.  Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan  jenis  akad  ini,  karena
orang  yang  terlibat  berprofesi  yang sama  ataupun  kebalikannya.  Hal  ini didasarkan  pada  dalil-dalil  yang ditemukan dalam Syirkah ini pada masa Nabi,  dan  para  ahli  hukum  Islam menyetujui  serta  penggunaannya  tidak dilarang.
d) Syirkah  al  wujuh,  yaitu  kesepakatan kontrak oleh kedua pihak ataupun lebih yang memiliki citra baik an pengalaman yang tinggi dalam perdagangan/bisnis. Para  pihak    dalam  kontrak  mengenai pembelian produk kredit dari perusahaan  meminjamkan  berdasarkan reputasi mereka. Dalam akad ini, modal pada  dasarnya  tidak  dibutuhkan, melainkan  kepercayaan    sebagai penjamin/penjamin. Syirkah ini disebut juga  dengan  Syirkah  al  Ma'dum Receivables  Partnership.  Madzhab Hanafi  dan  Fiqh  mengizinkan    jenis transaksi  ini  karena  mereka  dapat menerima perwakilan apa pun sebagai jaminan  /  jaminan  dan  ahli  fikih  tidak melarangnya.
Syirkah  mudharabah  dan  syirkah  inan ialah  perjanjian  kerjasama  yang  dipakai  di LKS ini. 11
11 Wiroso, Produk Perbankan Syariah ,(Jakarta:LPFE Usakti,2011),h.292-295 12 Putri Dona Balgis, “Akad Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah,” JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 7, no. 1 (2017): 14.

## 3. METHODOLOGY
Penggunaan metode pada penelitian yaitu metode  review  jurnal,  sementara  itu penggunan  metode  dalam  mengumpulkan data  yaitu  studi  pustaka  dimana  peneliti melakukan identifikasi dari hasil-hasil karya peneliti  sebelumnya  terkait  dengan  judul yang akan peneliti bahas baik yang bersumber dari  junal,makalah,maupun  buku  yang berkaitan  dengan  judul  penelitian  sehingga memudahkan peneliti menyusun penelitian.beberapa literature lain juga sudah membahas  tentang  akad  musyarakah  seperti peneliian  dengan  judul  Akad  Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi
Baru Produk Pembiayaan  Bank  Syariah  yang  ditulis  oleh putri dolna bagis, 12
Selanjutnya  ada  penelitian  yang  di  tulis oleh  muhammad  wahyu  dengan  judul Implementasi  Prinsip  Syariah  Pada  Akad Pembiayaan  Musyarakah  Mutanaqishah Dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah. 13
Selanjutnya  penelitian  yang  ditulis  oleh hoirun  dan  umrotul  dengan  judul  Aplikasi pembiayaan akad musyarakah pada
13 Muhammad Wahyu, “Implementasi Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah,” Aktualita (Jurnal Hukum) 1, no. 2 (2018): 416–431.
perbankan syari’ah 14 , penelitian serupa juga ditulis  oleh  ari  sita  dengan  judul Implementasi  Akad  Musyarakah  Dalam Produk  Pembiayaan  Perbankan  Syariah  Di Indonesia 15 dan  yang  terakhir  penelitian yang  ditulis  oleh  mahmudatus  sa’diyah  dan aziroh dengan judul Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah 16

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Musyarakah Pada Perbankan Syariah
Pendanaan  Musyarakah  mirip  dengan Mudharabah,  yaitu  penggalangan  dana  bagi hasil. Dalam pembiayaan Musyarakah, bank dan nasabah bekerjasama dalam transaksi/proyek,  bank  memberikan  modal atau dana, nasabah memberikan keterampilan atau  skill,  serta  dana  dalam  menyelesaikan proyek.  Pelanggan  tidak  hanya  sebagai pengelolanya, tetapi juga investor. 17

## Akad Musyarakah wal Murabahah
Pendanaan  musyarakah  wal  murabahah ialah berupa perjanjian musyarakah dua pihak antar  satu  LKS  (bank  syariah  BUS/UUS) dengan yang lainnya (bank perkreditan rakyat
14 Umrotul Hasanah and Hoirul Ichfan, “Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah,” Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah 3, no. 1 (2021): 1.
15 Ari Sita Nastiti, “Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia,” Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 7, no. 1 (2022): 1–19.
syariah/BPRS) dimana usahanya dilaksanakan oleh LKS kedua (BPRS) untuk menyerahkan  pendanaan  melalui  akad murabahah  terhadap  nasabahnya.  Biasanya BPRS menyerahkan pendanaan untuk aneka barang  (consumer  goods),  seperti  sepeda motor, dan perumahan. 18
Akad  pembiayaan  mudharabah  wal murabahah  dan  musyarakah  wal  murabahah muncul  dari  karakteristik  sistem  keuangan dan  perbankan  syariah  Indonesia.  Sistem perbankan  Indonesia  meliputi  BUS,  UUS, BPRS  dan  juga  LKS  mikro  seperti  Baitul Maal  wa  Tamwil  (BMT),  jugaKoperasi Syariah. BUS dan UUS tidak memiliki akses kepada  nasabah  kecil  dan  kecil  untuk menyalurkan  pendanaan,  tetapi  memiliki akses pendanaan yang lebih baik. LKS mikro,
16 Nur Aziroh, “Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah,” Journal.Stainkudus 2, no. 2 (2014): 310– 327.
17 Andrianto dan Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (implementasi Teori  dan Praktek), (Surabaya:Penerbit Qiara Media,2019),h.340
18 Ascarya, AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara, (Jakarta:Bank Indonesia,2006) ,H.210-211
di sisi lain, tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan  dana,  tetapi  memiliki  akses ke  nasabah  kecil  dan  kecil.  Oleh  karena  itu kerjasama antara BUS atau UUS dengan LKS Mikro  merupakan  kerjasama  yang  saling menguntungkan.  BUS  dan  UUS  dapat mengumpulkan uang dari banyak dana, LKS Syariah  mendapatkan    dana  yang  mereka butuhkan  untuk  mengumpulkan  uang,  dan klien  bisa  mendapatkan  uang  yang  mereka butuhkan. 19

## Akad Musyarakah Mutanaqishah
Musyarakah  mutanaqishah  yaitu  produk yang dihasilkan oleh kesepakatan musyarakah  secara  turunan  dan  berbentuk kesepakatan  atau  perjanjian  kerja  sama  dari kedua  orang  ataupun  lebihh.  Arti  dari musyarakah yaitu memiliki kata dasar syirkah yang diperoleh dari syaraka, yusriku, syarkan, syarikan,  syirkatan  yang  memiliki  arti bersama-sama,  suatu  instansi  ataupun sekumpulan orang dalam organisasi.
Sedangkan  mutanaqisah  diperoleh  dari  kata
yatanaqishu,
tanaqishoaqishan, mutanaqishun yang memiliki arti pengurangan dengan berurutan. 20 Musyarakah
mutanaqishah atau diminishing  partnership berbentuk  kerja sama  dari  kedua  orang  ataupun  lebih  dalam
19 Ibid
hak  milik  sebuah  barang  ataupun  aset,  dan kegiatan tersebut dapat sebagai pengurangan hak milik satu dari berbagai orang, sedangkan yang  lainnya  mengalami  penambahan  hak kepemilikan.  Pergantian  hak  milik  tersebut dari cara kerja pembiayaan berdasarkan hak milik lainnya. Akhir dari kerja sama tersebut berbentuk  perpindahan  hak  dari  satu  pihak pada lainnya.
a) Negosiasi angsuran serta penyewaan.
b) Kesepakatan kerja sama
c) Beli barang (Bank/nasabah)
d) Memperoleh dokumen
e) Adanya  pembayaran  dari  nasabah secara mengangsur
f) Hak  milik  yang  diserahkan  pihak perbankan Tahap-tahap pemberian biaya musyarakah
mutanaqishah dalam
mengadakan sebuah barang, yaitu:
20 Muhammad Nadratuzaman Hosen,. "Musyarakah mutanaqishah." Al-Iqtishad: Jurnal
Ilmu Ekonomi Syariah 1.2 (2016).
1. Pengajuan  permintaan  dana  dilakukan nasabah  pada  pihak  perbankan  dalam bermitra  untuk  membeli  atau  membiayai sebuah barang yang diperlukannya melalui penjelasan data nasabah, yaitu berhubungan pada penghasilkan, dan juga sumber dana dikembalikan dalam melunasi  keharusan  nasabah,  bahkkan kegunaan  beserta  tingkatan  keperluan nasabah  berdasarkan  barang  tersebut. Dana  yang  diajukan  dipenuhi  oleh  syarat administrasi  dalam  mengajukan  biaya yang  diberlakukan  oleh  setiap  perbankan dan ditetapkan sesuai prinsip syariah.
2. Dilakukan analisa oleh petugas perbankan mengenai  kelayakan  nasabah  dalam memperoleh barang baik dengan kuantitatif dan juga kualitatif.
3. Jika  pengajuan  yang  dilakukan  nasabah telah  disepakai  para  dewan  pembiayaan, maka  perbankan  mengeluakan  surat kesepakatan  biaya  atau offering  letter berisi tentang:
a) Spesifikasi barang yang disetujui,
b) Tarif barang,
c) Total dana perbankan dan nasabah,
d) Lama waktu dalam melunasi biaya,
e) Langkah pelunasan secara
mengangsur,
f) Besar  angsuran  serta  penyewaan yang ditanggung nasabah.
4. Jika  adanya  persetujuan  dari  nasabah mengenai  syarat-syarat  yang  dimasukkan
pada  kesepakatan  biaya  tersebut,  maka perbankan  ataupun  nasabah  mampu memberitahukan  agen  atau  distributor bahwa  pasokan  barang  telah  disesuaikan pada spesifikasi yang ada.
5. Kesepakatanmunaqasah mutanaqishah yang  dilaksanakan  perbankan  serta nasabah meliputi
syarat-syarat menyertakan  permodalan  atau  mitra, penyewaan,  serta  juga  mengikat  jaminan barang  yang  dijualbelikan  sampai  ke tambahan lain-lain.
Para  agen  atau  distributor  menyerahkan barang  pada  nasabah  dan  juga  perbankan, sesudah  keduanya  melakukan  pelunasan  tarif barang  pada  para  agen  ataupun  distributor. Sesudah  penerimaan  barang  tersebut,  maka nasabah beserta bank dapat memberikan barang pada pihak nasabah dengan mengeluarkan bukti penerimaan barang berupa surat dan menerangkan  spesifikasi  barang  yang  sudah disetujui.
Penerapan akad musyarakah mutanaqishah mempunyai  berbagai  nilai  unggul  yang termasuk  dalam  pembiayaan  syariah,  antara lain : 1) Secara bersamaan pihak nasabah dan juga perbankan syariah mempunyai sebuah aset sebagai  objek  kesepakatan  dikarenakan  aset tersebut  dijadikan  sebagai  bagian  yang  harus saling  dijaga  oleh  pihak  nasabah  beserta perbankan syariah. 2) Terdapat pembagian hasil yang didapatkan oleh dua pihak karena margin
penyewaan yang sudah disepakati berdasarkan asetnya. 3) Nasabah dan bank syariah mampu menyetujui  tarif  penyewaan  yang  berubah berdasarkan  waktu  yang  sudah  ditetapkan sesuai  juga  dengan  harga  pasar.  4)  Mampu mengurangi  risiko  keuangan  yang  hilang  bila adanya  inflasi  serta  peningkatan  suku  bunga terhadap  bank  konvensional.  5)  Tidak  adanya pengaruh  dari  adanya  fluktuasi  bunga  pasar terhadap perbankan konvensional ataupun tarif ketika  inflasi.  Kemunculan  titik  lemah  pada kesepakatan  musyarakah  mutanaqishah  pada saat  dilakukan  berbentuk  pembiayaan  syariah yaitu:  1)  Adanya  risiko  beban  pembiayaan transaksi yang melimpah serta pelunasan pajak, mulai  dari  hak  tanggungan  sampai  bangunan, dan  pembiayaan  lainnya  yang  memungkinkan mampu sebagai beban terhadap aset tersebut. 2) Kurangnya  penghasilan  perbankan  syariah terhadap  margini  penyewaan  yang  diberikan terhadap  aset  sebagai  objek  kesepakatan. Cicilan  terhadap  beban  angsuran  pada  setiap tahun  awal  yang  dirasakan  berat  oleh  para nasabah,  dan  ringan  pada  setiap  tahun selanjutnya.
Pada dasarnya, terdapat perbedaan praktek yang  dilakukan  bank  syariah  d  Indonesia melakukan dalam pemberian biaya musyarakah pada konsep klasik musyarakah. Perbedaannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 21
21 Ibid ,h.215
Terdapat berbagai hambatan yang diterima bank  syariah  Indonesia  untuk  melakukan musyarakah  mampu  dibaca  dalam  tabel
Berbagai deviasi pembiayaan musyarakah yang butuh diperhatikan yaitu:
a) Terdapat  informasi  yang  masih  kurang oleh pihak perbankan dalam menerangkan esensi pembiayaan musyarakah secara utuh dan menyeluruh
serta penjelasan lainnya yang
berhubungan pada posisi produk.
b) Pada  tahapan  permintaan  biaya mudharabah  ataupun  musyarakah, terdapat  tingka  kesulitan  dalam analisa  yang  terbilang  berfokus terhadap  analisa  daya  mampu pembayaran serta penjaminan.
Analisa  usaha  yaitu  nilai  sebuah aktivitas esensi dan sudah dijalankan meskipun  memiliki  batasan  muatan. Artinya, kesan piutang termasuk besar dari pada kesan investasinya.
c) Pemberian  denda  yang  dilakukan terhadap mudharabah ataupun musyarakah yang dihubungkan  bahkan  sama  pada
tingkatan efektifitas nisbah bagi hasil diperkirakan  termasuk  dalam  riba fadhal. 22

## Hal Yang Membatalkan Syirkah
Ada berbagai hal yang mampu membuat batal syirkah, antara lain: 23
a) Adanya  pihak  yang  bersarikat membatalkan  akad,  akad  syirkah bukan  akad  yang  mengikat  sehingga jika salah satu membatalkannya maka hal itu diperbolehkan
22 Ibid, h.216
b) Salah  satu  pihak  meninggal  dunia, karena  kematian  yang  melanda menyebabkan kepemilikan akan harta menjadi  hilang  dengan  sendirinya baik  pihak  yang  lain  mengetahui kematiannya maupun tidak.
c) Satu  dari  berbagai  pihak  dari  agama islam dan menjadi bagian dari musuh umat islam di negara lain.
d) Pihak  yang  terkait  mengalami gangguan jiwa dan sulit disembuhkan dengan mudah
e) Pembatalan  syirkah  juga  bisa  terjadi ketika harta modal sudah tidak bisa di pergunakan  untuk  bisnis  karna unsur tertentu  seperti  rusak  atau  tidak  laku lagi.
f) Jika  modal  yang  ada  pada  akad syirkah mufawaddah tidak berjumlah sama, maka akad syirkah dapat batal seperti  mata  uang  yang  berbeda  lalu salah  satu  mengalami  nilai  inflasi yang besar

## 5. Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Musyarakah  ialah  kesepkatan  kerja sama  dari  kedua  pihak  ataupun  lebih  dalam melaksanakan  berbagai  usaha.  Setiap  pihak memberi  dana  ataupun  amal  sesuai  akad
23 M.Pudjihardjo dan Nur faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syariah , (Malang :UB Press,2019)H.62
bahwasanya  nilai  untung  dan  juga  risiko diterima
bersama berdasarkan kesepakatannya,  dasar  hukum  musyarakah adalah surat al nisa ayat 12 dan srat sad ayat 24,  sedangkan  hadis  yang  digunakan  adalah hadis shaihih bukhari ,dan ada juga ijma’ para ulama. Rukun serta syarat musyarakah yakni orang yang berakad,ijab dan kabul, dan objek yang di akadkan. Jenis jenis musrakah yaitu Syirkah Al Amlak, dan syirkah al uqud yang terbagi lagi atas syirkah Mufawadhah,al inan a’mal,dan  al  wujuh.  Sedangkan  pada perbankan syariah musyarakah yang
digunakan  ada  yang  bersifat  sedehana  dan yang  bersifathybrid  seperti  musrakah muntanaqisah dan musyarakah wal murabahah

## Saran
Saran  untuk  peneliti  lainnya  agar  lebih membahas  lagi  akad  musyarakah  sebagai solusi perekonomian umat.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad  Farroh  Hasan ,  Fiqh  Muammalah dari  Klasik  hingga  Kontemporer  (Teori dan Praktek) ,(Malang:UIN Maliki Press,2018) Andrianto dan Anang Firmansyah, Manajemen  Bank  Syariah (implementasi Teori dan Praktek), (Surabaya:Penerbit Qiara Media,2019)
Ari Sita Nastiti. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 7 (1), 1–19. https://doi.org/10.47435/adz- dzahab.v7i1.818
Ascarya, AKAD  DAN  PRODUK  BANK
SYARIAH:  Konsep  dan  Prakteknya  di Beberapa Negara, (Jakarta:Bank
Indonesia,2006)

## Ari Sita Nastiti. “Implementasi Akad
Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia.” Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 7, no. 1 (2022): 1–19.
Aziroh, Nur. “Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah.” Journal.Stainkudus 2, no. 2
(2014): 310–327.
Balgis, Putri Dona. “Akad Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi Baru Produk
Pembiayaan Bank Syariah.” JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 7, no. 1 (2017): 14.
Hasanah, Umrotul, and Hoirul Ichfan. “Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah.” Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi
Syariah 3, no. 1 (2021): 1. Hosen, Muhammad Nadratuzaman. "Musyarakah mutanaqishah." Al- Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 1.2 (2016). Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada,2016)
Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnyaedisi.revisi,(Jakarta:RajaGrafin do Persada,2014)
Mutmainah  juniawati,zulaikah,dan  putri swastika, Manajemen  Pendanaan  dan Jasa Perbankan Syariah ,(Metro:Pascasarjana IAIN Metro,2020)
Nurdin,  N.,  Azizah,  W.  N.,  &  Rusli,  R.
(2020). Pengaruh Pengetahuan,
Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat
Bertransaksi  Menggunakan  Finansial
Technology  (Fintech)  Pada  Mahasiswa
Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN) Palu. Jurnal  Perbankan  dan  Keuangan Syariah Vol , 2 (2).
Nonie  Afrianty,  Desi  Isnaini,  Amimah Oktarina, Lembaga  Keuangan  Syariah,
(Bengkulu: Zigie Utama,2020)
Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan:Febi Press,2018) Syaikhu,Ariyadi,dan Norwili, Fikih Muamalah  Memahami  Konsep  dan Dialektika Kontemporer , (Yogyakarta:K-Media,2020), Syaikhu,Ariyadi,dan Norwili, Fikih Muamalah  Memahami  Konsep  dan Dialektika Kontemporer , (Yogyakarta:K-Media,2020) Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, Bank dan Lembaga Keuangan edisi 2 ,(Jakarta:Mitra
Wacana Media,2018)
Wiroso, ProdukPerbankanSyariah ,(Jakarta:L PFEUsaki.2011)
Wahyu, Muhammad. “Implementasi Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah.” Aktualita (Jurnal Hukum) 1, no. 2 (2018): 416–431.