Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 7, Number 2, Desember 2021, pp. 170-178 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v7i2.35361 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Ketimpangan  Ekonomi  Berdampak  pada  Tingkat  Kriminalitas? Telaah dalam Perspektif Psikologi Problematika Sosial
Agung  Minto  Wahyu 1* ,  Panji  Galih  Anugrah 1 ,  Achmad  Muhammad  Danyalin 1 , Rakhmaditya Dewi Noorrizki 1
1 Universitas Negeri Malang, Indonesia

## A B S T R A K
Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu fenomena yang dapat menjadi permasalahan  sosial.  Kriminalitas  adalah  salah  satunya.  Tujuan  dalam penelitian  ini  adalah  mengkaji  pengaruh  ketimpangan  ekonomi  terhadap munculnya  kriminalitas  dari  perspektif  fungsionalisme,  pengaruh ketimpangan  ekonomi  terhadap  munculnya  kriminalitas  dari  perspektif konflik dan menemukan solusi berbasis teori problematika sosial yang dapat digunakan untuk menurunkan ketimpangan ekonomi yang menjadi pemicu kriminalitas.  Metode  yang  digunakan  adalah narrative  review yang merangkum berbagai hasil penelitian dan mengomparasikannya satu sama lain sehingga dapat menghasilkan interpretasi holistik. Literatur yang telah terkumpul  diinterpretasi  dalam  bentuk  naratif  dengan  mengelompokkan data  hasil  ekstraksi  yang  sejenis  untuk  menjawab  tujuan  penelitian.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  perspektif  fungsionalisme  melihat  bahwa ketimpangan ekonomi yang berdampak pada kriminalitas disebabkan oleh ketidakmampuan  setiap  elemen  dalam  menjalankan  fungsinya.  Perspektif konflik  melihat  bahwa  ketimpangan  ekonomi  yang  berdampak  pada kriminalitas  disebabkan  oleh  ketidakmampuan  masyarakat  menengah bawah  dalam  memenuhi  sumber  daya  dalam  hidupnya.  Dari  sudut  pandang  fungsionalis,  solusi  untuk ketimpangan  ekonomi  adalah  memaksimalkan  kembali  fungsi  elemen  masyarakat  yang  berperan  dalam kegiatan ekonomi. sedangkan dari sudut pandang konflik, solusinya adalah para pemilik modal menambah jumlah  anggaran  dana  untuk  CSR.  Dapat  disimpulkan  bahwa  perspektif  fungsionalisme  dan  konflik mendukung bahwa ketimpangan ekonomi dapat berdampak pada kriminalitas.

## A B S T R A C T
Economic inequality is a phenomenon that can become a social problem. A crime is one of the social problems from  economic  inequality.  The  study  objectives  are  to  examine  the  effect  of  economic  inequality  on  the emergence of crime from the perspective of functionalism, the effect of economic inequality on the emergence of crime from a conflict perspective, and find solutions based on the theory of social problems that can be used to reduce economic inequality that triggers crime. The method  used is a narrative review that summarizes various research results and compares them to produce a holistic interpretation. The literature that has been collected is interpreted in the form of a narrative by grouping similar extracted data to answer the research objectives. The results showed that the functionalism perspective saw that economic inequality that impacted crime was caused by the inability of each element to carry out its functions. The conflict perspective sees that economic  inequality  that  impacts  crime  is  caused  by  the  inability  of  the  lower  middle  class  to  fulfill  the resources of their life. From a functionalist point of view, the solution to economic inequality is to maximize the function of elements of society that play a role in economic activity. Whereas from the conflict point of view, the solution is for the owners of capital to increase the amount of their budget for CSR. It can be concluded that the perspective of functionalism and conflict supports that economic inequality can impact crime.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mail addresses: agungminto98@gmail.com

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 12 June 2021 Accepted 03 November 2021 Available online 01 December 2021
Kata Kunci: Ketimpangan Ekonomi; Kriminalitas; Problematika Sosial; Perspektif Fungsionalisme; Perspektif Konflik
Keywords: Economic Inequality; Criminality; Social Problems; Functionalism Perspective; Conflict Perspective

## 1. Pendahuluan
Ketimpangan atau disparitas ekonomi dalam sebuah negara wajar terjadi selama dalam batas  yang  normal  (Anwar  dkk.,  2019).  Tingkat  ketimpangan  ekonomi  diukur  dengan menggunakan  indeks  rasio  gini  yang  bernilai  antara  0  hingga  1.  Nilai  0  menunjukkan  tingkat pemerataan ekonomi yang sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang sempurna  (DPR-RI,  2019).  Terdapat  tiga  kriteria  yang  digunakan  untuk  menilai  tingkat ketimpangan suatu negara, yaitu nilai indeks gini rasio < 0,35 menunjukkan ketimpangan rendah, 0,35-0,5 menunjukkan ketimpangan sedang, dan > 0,5 menunjukkan ketimpangan tinggi (Utami, 2020).
Data menunjukkan bahwa angka indeks rasio gini di Indonesia sejak tahun 2015-2019 terus mengalami tren penurunan (BPS, 2020a). Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kriminalitas di Indonesia dalam kurun waktu yang sama juga mengalami penurunan (BPS, 2018; BPS, 2019; BPS, 2020b). Meskipun menurun, rasio gini nasional di Indonesia dalam kurun waktu tersebut berada  pada  rentang  indeks  0,35  hingga  0,5  sehingga  masih  tergolong  dalam  kategori ketimpangan  yang  sedang/moderat.  Berikut  adalah  data  lengkap  perbandingan  antara  indeks rasio gini dan tingkat kriminalitas dalam kurun waktu 2015-2019.
Tabel 1.
Perbandingan antara Rasio Gini dan Tingkat Kriminalitas selama Tahun 2015-2019

## Sumber: Diolah dari BPS (2020)
Berdasarkan Tabel 1 tersebut, terlihat bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia memiliki tren penurunan yang konsisten dari tahun 2016 hingga 2019. Pada 2019 menjadi tahun dengan tingkat kriminalitas terendah dengan melibatkan korban kejahatan sebanyak 1,01 persen dari total  penduduk  Indonesia  (BPS,  2020b).  Kriminalitas  sendiri  didefinisikan  sebagai  perbuatan yang  dapat  merugikan  orang  lain  sehingga  bertentangan  dengan  moral  kemanusiaan,  serta melanggar hukum dan undang-undang pidana (Sari, Hasyim, & Nurmalisa, 2015). Kejahatan dapat muncul karena adanya hasil interaksi antar fenomena yang saling mempengaruhi (Gosita, 2004).
Pada  semester  1  tahun  2020,  angka  indeks  rasio  gini  di  Indonesia  mengalami  sedikit peningkatan dari 0,080 menjadi 0,081 (BPS, 2020b). Bahkan, adanya pandemi yang berdampak pada  kegiatan  ekonomi  selama  tahun  2020  ini  membuat  banyak  pihak  memprediksi  jika ketimpangan ekonomi pada semester 2 tahun 2020 akan semakin melebar (Anwar, 2020; Putra, 2020). Sejalan dengan peningkatan ketimpangan ekonomi tersebut, Kepolisian RI (dalam Koran Tempo,  2020)  memaparkan  bahwa  pada  Juli  2020  telah  terjadi  peningkatan  kriminalitas  dari 5.282 kasus menjadi 5.656 kasus atau sebesar 7,08 persen. Pada Agustus 2020 juga meningkat sebesar 4,49 persen dari 4.449 kasus menjadi 4.649 kasus.
Adanya ketimpangan ekonomi tersebut dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kriminalitas (Bourguignon, 2001). Becker (1968) menyatakan bahwa seseorang  akan  melakukan  tindakan  kriminalitas  ketika income yang  diperoleh  dari  kegiatan tersebut  lebih  besar  dibanding income yang  didapatkan  dari  kegiatan  ekonomi  yang  legal. Terdapat  berbagai  hasil  penelitian  yang  membuktikan  bahwa  adanya  ketimpangan  ekonomi dapat berdampak pada terjadinya kriminalitas. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya telah
Tahun Semester Rasio Gini Tingkat Kriminalitas 2015 1 0,408 140 orang/100 ribu penduduk 2 0,402 2016 1 0,397 140 orang/100 ribu penduduk 2 0,394 2017 1 0,393 129 orang/100 ribu penduduk 2 0,391 2018 1 0,389 113 orang/100 ribu penduduk 2 0,384 2019 - 0,380 103 orang/100 ribu penduduk
dilakukan  oleh  Arisna  (2020);  Masfiatun  (2019);  Hardiawan  (2018);  Aulia  (2014);  Herpandi (2017);  Satriananta  (2016);  Harahap  (2014);  Hendri  (2014);  Hairani  dan  Syahputri  (2016). Keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemunculan kriminalitas.
Bertolak  belakang  dengan  hasil  penelitian  di  atas,  terdapat  penelitian  lain  yang menunjukkan hasil berbeda. Penelitian tersebut dilakukan oleh Mardianysah & Sukartini (2020) dan Rina (2019) yang mendapatkan hasil bahwa ketimpangan ekonomi berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kriminalitas. Bahkan hasil penelitian  Rina (2019) memiliki kecenderungan bahwa ketimpangan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kriminalitas.
Telaah dari hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa belum ada penelitian lain terkait pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap kriminalitas yang secara spesifik mengkaji menggunakan perspektif teori problematika sosial. Teori problematika sosial tersebut dapat menjawab dari sudut pandang yang berbeda sehingga dimungkinkan untuk menghasilkan solusi yang baru untuk mengatasi permasalahan tersebut.  Sullivan (2016) menjelaskan bahwa teori  problematika  sosial  yang  relevan  digunakan  untuk  mengkaji  permasalahan  ini  yaitu perspektif fungsionalisme dan perspektif konflik.
Perspektif  fungsionalisme  memandang  bahwa  kelompok  sosial  yang  beranggotakan individu,  kelompok,  atau  organ  telah  dibentuk  oleh  lingkungannya  sebagai  agen  sosial  yang memiliki fungsi dan peran tertentu dalam masyarakat. Masalah akan muncul ketika ada elemen yang mengalami disfungsi atau tidak mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Di sisi lain, perspektif konflik memandang bahwa di dalam tatanan masyarakat terdapat individu, kelompok, atau organ yang saling berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Apabila  terdapat  pihak  yang  kalah  berkompetisi  dan  gagal  untuk  mendapatkan  sumber  daya tersebut  maka  akan  menjadi  permasalahan  sosial.  Kegagalan  juga  dipengaruhi  oleh  minimnya kekuatan yang dimiliki oleh pihak tersebut (Leon-Guerrero, 2019).
Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat hasil  penelitian  yang  tidak  konsisten  antara  pengaruh  ketimpangan  ekonomi  terhadap kriminalitas.  Hasil  yang  tidak  konsisten  membuat  penelitian  terkait  fenomena  tersebut  perlu untuk  dikaji  kembali.  Di  samping  itu,  belum  adanya  penelitian  lain  yang  melihat  fenomena tersebut  dari  sudut  pandang  teori  problematika  sosial  juga  membuatnya  perlu  dikaji  lebih mendalam.
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah a) mengkaji pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap  munculnya  kriminalitas  dari  perspektif  fungsionalisme;  b)  mengkaji  pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap munculnya kriminalitas dari perspektif konflik; c) menemukan solusi berbasis teori problematika sosial yang dapat digunakan untuk menurunkan ketimpangan ekonomi yang menjadi pemicu kriminalitas.
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah a) secara teoritis dapat menjadi rujukan  bagi  peneliti  selanjutnya  yang  akan  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap kriminalitas; b) secara praktis bagi pemerintah dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan. Sedangkan bagi masyarakat yang menjadi objek, dapat menjadi acuan dalam melakukan introspeksi dan perbaikan dalam sesuai solusi.

## 2. Metode
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah narrative review . Narrative review merupakan  kajian  yang  merangkum  berbagai  hasil  penelitian  dan  membandingkannya satu  sama  lain  sehingga  menghasilkan  interpretasi  yang  holistik.  Oleh  karena  itu,  dalam melakukan narrative  review ,  perlu  ditetapkan  secara  eksplisit  kriteria  pencarian  literatur  dan kriteria inklusi. Salah satu cara terbaik untuk melakukan narrative review pada literatur adalah dengan mendeskripsikan secara singkat hasil utama berdasarkan tingkat kekuatan bukti, ruang lingkup penelitian, dan relevansi dengan topik penelitian (Gasparyan dkk . , 2011). Penelitian narrative  review dimulai  dengan  menentukan  topik  dan  ruang  lingkup  yang akan menjadi fokus penelitian sehingga dapat merumuskan judul penelitian. Penulis juga harus mampu mendeskripsikan urgensi dan kebaruan topik penelitian yang ingin diteliti. Selanjutnya penulis dapat menentukan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Hasilnya yaitu topik
yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketimpangan atau kesenjangan ekonomi dan tingkat kriminalitas.  Tahap  kedua  adalah  melakukan  proses  pencarian  literatur  dengan  menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. literatur dapat dicari melalui berbagai sumber yang  tersedia  secara  elektronik  dan  cetak.  Setelah  literatur  terkumpul,  kemudian  dilakukan proses pemilihan literatur untuk mempermudah proses analisis. Database dan kata kunci dalam pencarian literatur telah tergambar dalam Tabel 2. Tahap ketiga adalah menulis. Proses penulisan dimulai  dengan  menggabungkan  poin-poin  informasi  dari  berbagai  literatur  menjadi  satu kesatuan  yang  utuh.  Poin-poin  informasi  tersebut  kemudian  dideskripsikan  secara  lebih mendalam  untuk  penelitian  selanjutnya  sekaligus  menjawab  kebutuhan  praktis.  Setelah  itu, langkah  selanjutnya  adalah  menemukan  poin-poin  baru  berbasis  bukti  yang  dapat  menjadi temuan  analisis.  Penulis  juga  wajib  mencantumkan  berbagai  sumber  pustaka  yang  pernah digunakan dalam daftar referensi.
Pengumpulan literatur dalam penelitian ini dilakukan  Desember 2020 hingga Februari 2021. Pencarian dilakukan menggunakan pada berbagai database seperti, Google Scholar. Kata kunci  yang  digunakan  1)  kesenjangan  ekonomi;  2)  kriminalitas;  3)  kesenjangan  ekonomi terhadap  kriminalitas;  4)  perspektif  sosiologi  dalam  memandang  problematika  ekonomi;  5) narrative  review  method. Kriteria  yang  ditetapkan  untuk  melakukan  seleksi  literatur  adalah artikel yang ditulis secara ilmiah dan relevan dengan topik penelitian, artikel dapat diakses secara lengkap, dan artikel diprioritaskan paling terbaru. Berikut adalah selengkapnya.
Tabel 2. Kriteria Pengumpulan Literatur Mesin Pencarian Kata Kunci 1. Google Scholar 2. Sinta
3. Google News 4. Sciencedirect 1. Kesenjangan ekonomi 2. Kriminalitas
3. Kesenjangan ekonomi terhadap kriminalitas
4. Prespektif sosiologi dalam memandang problematika ekonomi
5. Narrative review method
Literatur yang telah terkumpul disintesis secara naratif dengan mengelompokkan data hasil  ekstraksi  yang  sejenis  untuk  menjawab  tujuan  penelitian.  Analisis  isi  literatur  dilakukan dengan koding berdasarkan substansi inti atau garis besar yang diuraikan dalam sebuah kalimat, kemudian dilakukan pencarian persamaan dan perbedaan pada literatur sehingga dapat menjadi sebuah kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Menurut  perspektif  fungsionalis,  masyarakat  terdiri  dari  elemen-elemen  yang  saling berkaitan  dan  bekerja  sama  untuk  mencapai  sebuah  tujuan.  Masing-masing  elemen  memiliki fungsi yang berbeda yang saling berkaitan dalam proses mencapai sebuah tujuan. Jika salah satu elemen gagal dalam menjalankan fungsinya, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat yang berpotensi memicu munculnya problematika sosial  (Sullivan, 2016).
Perspektif fungsionalis memandang permasalahan ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat  sebagai  akibat  dari  adanya  elemen  masyarakat  yang  tidak  berfungsi  sebagaimana mestinya.  Elemen  masyarakat  yang  terlibat  dalam  kegiatan  ekonomi  diantaranya  yaitu pemerintah, pemilik usaha, dan para pekerja. Elemen-elemen tersebut memiliki fungsi masing- masing dan saling bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan ekonomi (Leon-Guerrero, 2019). Ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, menurut Ebel dan Yilmaz (2002), dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, investasi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan produktivitas tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja yang berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya dapat memperlebar ketimpangan ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Putri, dkk.  (2015)  menyatakan  bahwa  pada  tahun  2010  terjadi  penurunan  produktivitas  pekerja  di Kalimantan. Menurut hasil penelitian Amin (2014) menyatakan bahwa pekerja di Sulawesi Utara
justru mengalami peningkatan produktivitas dalam kurun tahun 2008-2012.  Jika ditinjau dengan apa yang disampaikan Ebel dan Yilmaz (2002), perbedaan tingkat produktivitas tenaga kerja di dua daerah tersebut akan menyebabkan semakin meningkatnya ketimpangan ekonomi. Ketika ditarik benang merah dari fenomena ini, maka ketimpangan ekonomi yang terjadi disebabkan karena gagalnya tenaga kerja untuk menajalankan fungsinya secara maksimal.
Data  tingkat  kriminalitas  yang  dilaporkan  oleh  BPS,  pada  tahun  2010,  di  Kalimantan mengalami peningkatan angka kriminalitas dari yang sebelumnya sebanyak 7.180 kasus menjadi 10.007  kasus.  Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  peningkatan  ketimpangan ekonomi masyarakat Kalimantan diikuti dengan peningkatan tingkat kriminalitas. Oleh karena itu dapat  disimpulkan  bahwa  peningkatan  kesenjangan  ekonomi  dapat  menjadi  salah  satu  factor penyebab semakin bertambahnya tingkat kejahatan.
Disamping  karena  belum  optimalnya  tenaga  kerja  dalam  menjalankan  fungsinya, ketimpangan ekonomi juga dapat disebabkan karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan (Adelman  &  Morris,  1973).  Safutra  (2020)  menyatakan  bahwa  minimnya  lapangan  pekerjaan yang tersedia berdampak pada tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS angka pengangguran di Indonesai sampai Februari 2020 mencapai 6,88 juta  orang.  Permasalahan  pengangguran  nasional  merupakan  salah  satu  tanggung  jawab pemerintah (Pigai, 2019).  Untuk itu, ketimpangan ekonomi juga dapat disebabkan karena ketidak maksimalan pemerintah menjalankan fungsinya dalam menyediakan lapangan pekerjaan.
Sjafrizal  (2012)  juga  menyatakan  bahwa ketimpangan  ekonomi  juga  dapat disebabkan karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi akan  cenderung  lebih  cepat  pada  daerah  yang  menjadi  tempat  konsentrasi  kegiatan  ekonomi. Kondisi ini yang akan mendorong meningkatnya kesenjangan ekonomi.
Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004,  pemerintah  membuat  kebijakan mengenai pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang awalnya sentralis menjadi desentralis. Namun, kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan adanya sentralisasi kegiatan ekonomi. Contoh kasus yang terjadi misalnya di Pasuruan, kegiatan ekonomi di daerah tersebut sebagian besar  masih  terpusat  di  wiliayah  bagian  barat.  Hal  ini  menyebabkan  timbulnya  ketimpangan ekonomi antara masyarakat yang tinggal di wilayah barat dan timur, oleh karena itu ketimpangan ekonomi  yang  terjadi  di  Pasuruan  menjadi  salah  satu  penyebab  meningkatnya  tingkat kriminalitas, seperti pencurian dengan kekerasan (curas), pembegalan, dan perampokan (Muslim dan  Ahwan,  2018).  Didukung  data  yang  menunjukkan  telah  terjadi  73  kasus  pembegalan  di wilayah hukum Polres Kota Pasuruan bahwa selama tahun 2019 (Warta Bromo, 2019), dan 57 kasus pembegalan di wilayah hukum Polres Kabupaten Pasuruan (Arifin, 2019). Diperkuat dari hasil wawancara dengan Kepala Pembina Narapidana di Jawa Timur menyatakan bahwa jumlah narapidana kasus pembegalan di Lapas Kelas IIB Pasuruan menjadi yang tertinggi di Jawa Timur.
Peningkatan ketimpangan ekonomi karena belum optimalnya fungsi elemen masyarakat dapat  menyebabkan  peningkatan  kriminalitas.  Menurut  Reksohadiprojo  &  Karseno  (1985) kejahatan atau kriminalitas pada hakikatnya terjadi karena adanya elemen-elemen masyarakat yang  tidak  menjalankan  fungsinya  secara  maksmial.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  memiliki melakukan kriminalitas sebagai upaya untuk mempertahankan hidup.
Berbeda  dengan  perspektif  fungsionalis,  perspektif  konflik  memandang  ketimpangan ekonomi  sebagai  suatu  hal  yang  wajar,  bukan  sebagai  suatu  permasalahan.  Karena  perspektif konflik memandang bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok kepentingan berbeda yang saling berkompetisi untuk mendapatkan sumberdaya yang ada. Dalam hal ini adalah ekonomi. Adanya konflik kepentingan dalam kegiatan ekonomi justru menjadi ciri khas dalam masyarakat (Sullivan, 2016). Permasalahan terjadi, menurut perspektif konflik, ketika kelompok-kelompok yang  berkuasa  merasa  bahwa  telah  terjadi  ketidakadilan  dalam  pendistribusian  sumberdaya. Sehingga, terkadang, kelompok berkuasa saling bekerjasama untuk mendapatkan lebih banyak lagi sumberdaya yang ada (Sullivan, 2016).
Fenomena ketimpangan ekonomi, sesuai dengan perspektif konflik, dapat terlihat pada apa yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2019 menunjukan bahwa indeks gini mencapai 0,423. Hal ini dikonformasi oleh BPPD D. I Yogyakarta yang menyatakan kondisi tersebut terjadi karena adanya  ketidak  merataan  persebaran  pendapatan  antara  masyarakat  kaya  dan  miskin  (BPS,
2019). Fenomena serupa juga terjadi di Papua dari  data yang di rilis Word Bank (2019), Papua menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia di mana sebanyak 27 persen masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi para pimpinan  yang  ada  di  PT.  Freeport, Papua  yang  gajinya  mencapai  ratusan juta  per  bulan (Charisma,  2017).  Hal  itu  terbukti  membuat  Papua  masih  menduduki  posisi  5  besar  provinsi dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di Indonesia dengan indeks rasio gini sebesar 0,397 (BPS, 2020c).
Dalam konteks nasional, ketimpagan ekonomi juga terjadi. Menurut  Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta (dalam Hamdani, 2017), 45 persen kekayaan nasional hanya dikuasai oleh 1 persen penduduk. Sedangkan 55 persen sisanya dimiliki oleh 99 persen penduduk Indonesia. Hal ini jelas merupakan bukti ketimpangan ekonomi karena kekayaan nasional hanya dikuasai sebagian kecil penduduk. Hal itu menimbulkan kecemburuan sosial dari kaum menengah ke bawah kepada kaum menengah ke atas (Bappenas, 2017).
Kelly (2000) menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi menyebabkan timbulnya peluang terhadap aksi kriminalitas. Hal ini dibuktikan dengan data kriminalitas di Kota Medan mulai tahun 2000-2017  yang  mengalami  peningkatan  signifikan.  Herpandi  (2017)  menyatakan  bahwa meningkatnya angka kriminalitas di Medan disebabkan karena tingginya ketimpangan ekonomi yang terjadi.
Penelitian  Efendi  (2021)  juga  menyebutkan  bahwa  selama  2014-2019  di  pulau  Jawa mengalami peningkatan tingkat kriminalitas dimana ketimpangan ekonomi menjadi faktor utama dibandingkan faktor lain seperti pengangguran dan pendidikan. Selain itu, Septaria (2021) juga menyebutkan bahwa adanya ketimpangan Ekonomi di Kota Banjarmasin berpengaruh signifikan dalam menambah angka kriminalitas yang terjadi.
Solusi  berbasis  perspektif  fungsionalis  bagi  permasalahan  ketimpangan  ekonomi  yaitu dengan memaksimalkan kembali fungsi elemen-elemen masyarakat yang terkait dengan kegiatan perekonomian (Lybbert dan Wydick, 2017). Pemerintah diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak agar dapat menekan angka pengangguran. Selain itu pemerintah juga diharapkan  lebih  giat  dalam  mengupayakan  desentralisasi  kegiatan  ekonomi.  (Holden  dan Sparrman, 2018)
Solusi  berdasarkan  perspektif  konflik  bagi  permasalahan  ketimpangan  ekonomi  yang dapat digunakan adalah para pemilik perusahaan besar mengalokasikan lebih banyak dana untuk corporate social responsibility (CSR).  Para  pemilik perusahaan besar dapat menggunakan dana CSR tersebut untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tingkat ekonominya rendah atau memberikan beasiswa kepada anak-anak yang memiliki potensi, tetapi berasal dari keluarga kurang  mampu.  Hal  itu  dapat  menjadi  sarana  untuk  mendistribusikan  aset  dari  masyarakat menengah atas untuk masyarakat menengah ke bawah (Barnett dkk., 2020).

## 4. Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa a) ketimpangan ekonomi berdasarkan  sudut  pandang  fungsionalis  disebabkan  karena  adanya  elemen  masyarakat  yang tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. b) Selain itu ketimpangan ekonomi dipandang dari sudut  pandang  konflik  bahwasanya  ketimpangan  bukanlah  problematika  sosial,  hal  ini dikarenakan  dalam  masyarakat  terdapat  kelompok  kepentingan  yang  berbeda  dan  saling memperebutkan sumber daya yang ada. c) Solusi yang dapat diterapkan pada fenomena ini adalah yang pertama pemerintah dapat mendorong elemen masyarakat untuk meningkatkan fungsinya di masyarakat. Selain itu bagi para pemilik modal dapat membagikan sebagian hartanya untuk pembiayaan  pendidikan  dan  bantuan  sosial  bagi  masyarakat  kurang  mampu  yang  ada  di sekitarnya.

## Daftar Rujukan
Adelman, I., & Morris, C. T. (1973). Economic Growth and Social Equity in Developing Countries . California: Stanford University Press.
Amin, R. M. (2014).  Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Sulawesi Utara. Skripsi. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
Anwar, M. (2020). Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona. ’Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan , 4 (1), 497 – 513.
Anwar, M. H., Ramadani, M. J., Utomo, G. P., Murnawi, F. F., Rozi, A. H., & Vionilla, K. (2019). Analisis Ketimpangan Perekonomian terhadap Tingkat Pendidikan di Kecamatan Prambanan. Jurnal Geografi, Edukasi dan Lingkungan(JGEL) , 3 (1), 26 – 33. Arifin, M. (2019). Satu Anggota Komplotan “Kampung Begal” di Pasuruan Tertangkap , detik.news . (Online),  (URL:  https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4714349/satu-anggota- komplotan-kampung-begal-di-pasuruan-tertangkap), Diakses tanggal 20 Oktober 2021.
Arisna,  P.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Tingkat  Pengangguran  Terhadap  Tingkat  Kriminalitas Properti di Indonesia Tahun 2013-2017. Tesis. Bandung: Universitas Padjadjaran. Aulia, S. (2014). Hubungan Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas: Sebuah Studi Literatur. Skripsi. Bandung: Universitas Padjadjaran. Bappenas. (2017). Prakarsa Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengurangan Kesenjangan Wilayah dan  Pembangunan  Daerah. Jakarta:  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Barnett,  M.  L.,  Henriques,  I.,  &  Husted,  B.  W.  (2020). Beyond  Good  Intentions:  Designing  CSR Initiatives for Greater Social Impact. Journal of Management, 20 (10), 1-28. Becker, G. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy , 76 , 169 – 217.
Bourguignon, F. (2001). Crime as a Social Cost of Poverty and Inequality: A Review Focusing on Developing Countries. World Bank Discussion Paper .
BPS. (2018). Statistik Kriminal Tahun 2018 . Jakarta. BPS. (2019). Statistik Kriminal Tahun 2019 . Jakarta. BPS. (2020a). Gini Ratio Provinsi 2012-2020 . Jakarta. BPS. (2020b). Statistik Kriminal Tahun 2020 . Jakarta.
BPS. (2020c). Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2020-2021. Jakarta Charisma, S. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kontrak  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Bengawan  Solo. Tesis. Surakarta:  Universitas Muhammadiyah Surakarta. DPR-RI. (2019). Gini Ratio. (Online),
(https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-17.pdf),  diakses  pada  15 Maret 2021.
Ebel,  R.  D.,  &  Yilmaz,  S.  (2002). Concept  of  Fiscal  Decentralization  and  World  Wide  Overview . (Online), (https://documents.worldbank.org/en/publication/documents- reports/documentdetail/716861468781761314/concept-of-fiscal-decentralization-and- worldwide-overview), diakses pada 16 Maret 2021.
Effendi, A. I., Julia, A., & Haviz, M. (2021). Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kejahatan Properti di Pulau Jawa Tahun 2014-2019. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis , 1 (1), 42-48. Gasparyan, A. Y., Ayvazyan, L., Blackmore, H., & Kitas, G. D. (2011). Writing a Narrative Biomedical Review:  Considerations  for  Authors,  Peer  Reviewers,  and  Editors. Rheumatology International , 31 , 1409 – 1417. Gosita, A. (2004). Masalah Korban Kejahatan . Bandung: Raja Grafindo Persada.
Hairani, P., & Syahputri, A. R. (2016). Analisis Ketimpangan Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kriminalitas di Propinsi Sumatera Utara. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan , 16 (1), 56 – 76.
Hamdani, T. (2017). Arif Budimanta: 1% Orang Terkaya RI Kuasai 45% Kekayaan Nasional. Detik Finance. (Online),  (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3787540/arif- budimanta-1-orang-terkaya-ri-kuasai-45-kekayaan-nasional), diakses pada 16 Maret 2021. Harahap,  N.  A.  (2014).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kriminalitas  di Sumatera Utara (Melalui Pendekatan Ekonomi). Tesis. Medan: Universitas Negeri Medan. Hardiawan, D. (2018). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pengeluaran dan Kondisi Sosioekonomi terhadap  Tingkat  Kriminalitas  di  Indonesia  Periode  2015  dengan  Pendekatan  Spatial Econometrics  dan  Geographically  Weighted  Regression. Tesis. Bandung:  Universitas Padjadjaran.
Hendri,  D.  (2014).  Kriminalitas:  Sebuah  Sisi  Gelap  dari  Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik , 5 (2), 1 – 19.
Herpandi, W. D. (2017). Pengaruh Ketimpangan Ekonomi terhadap Tingkat Kriminalitas di Kota Medan. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara. Holden,  S.,  &  Sparrman,  V.  (2018).  Do  Government  Purchases  Affect  Unemployment? The Scandinavian Journal of Economics , 120 (1), 124-158. Kelly, M. (2000). Inequality and crime. Review of economics and Statistics , 82 (4), 530-539.
Koran  Tempo.  (2020,  September). Kriminalitas  Meningkat  selama  Masa  Pandemi .  (Online), (https://koran.tempo.co/read/metro/457569/kriminalitas-meningkat-selama-masa- pandemi), diakses 16 Maret 2021.
Leon-Guerrero, A. (2019). Social Problems: Community, Policy, and Social Action . Unites States of America: Sage Publication.
Lybbert, T. J., & Wydick, B. (2018). Poverty, Aspirations, and the Economics of Hope. Economic Development and Cultural Change, 66 (4), 709 – 753. Mardianysah,  A.  A.,  &  Sukartini,  N.  M.  (2020).  Ketimpangan  Ekonomi,  Kemiskinan  dan  Akses Informasi:  Bagaimana  Pengaruhnya  terhadap  Kriminalitas  di  Indonesia? Ekonika:  Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri , 5 (1), 19 – 37.
Masfiatun.  (2019).  Pengaruh  Faktor  Ekonomi  terhadap  Jumlah  Kejahatan  (Crime  Total)  di Indonesia (2015-2017). Jurnal Keamanan Nasional , 5 (2), 89 – 110. Mu slim,  &  Ahwan,  Z.  (2018).  Badmark  Pasuruan  “Kota  Begal”  Opposite  Pemberitaan  Prestasi Bupati Pasuruan (Analisis Wacana Kritis Teks Media Pemberitaan Begal dan Prestasi Bupati Pasuruan di www.Wartabromo.com Periode Oktober 2016 - Oktober 2017). Jurnal Heritage ,
6 (2), 1 – 7.
Pigai,  N.  (2019).  Omnibus  Law:  Menciptakan  Lapangan  Kerja,  Mengentaskan  Pengangguran.
Republik  Merdeka. (Online),  (https://rmol.id/read/2019/11/13/409986/omnibus-law- pengentasan-pengangguran-dan-penciptaan-lapangan-kerja), diakses pada 16 Maret 2021. Putra, S. D. E. (2020). (Pand) Economics: Refleksi atas Sistem Ekonomi di Masa Pandemi Covid- 19. Jurnal PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran , 5 (2), 17 – 29.
Putri,  Y.  E.,  Amar,  S.,  &  Aimon,  H.  (2015).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi , 3 (6).
Reksohadiprojo, S., & Karseno, A. R. (1985). Ekonomi Perkotaan . Yogyakarta: BPFE.
Rina,  A.  (2019).  Pengaruh  Ketimpangan  Ekonomi,  Pengangguran,  dan  Kepadatan  Penduduk terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia. Skripsi. Padang: Universitas Andalas. Safutra, I. (2020). Ketersediaan Lapangan Kerja Yang Minim Masih Menjadi PR Pemerintah. Jawa Pos. (Online), (https://www.jawapos.com/ekonomi/17/11/2020/ketersediaan-lapangan- kerja-yang-minim-masih-jadi-pr-pemerintah/), diakses pada 16 Maret 2021.
Sari, F. D., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. (2015). Sikap Orang Tua terhadap Tindakan Kriminalitas Remaja di Desa Bumiratu. Jurnal Kultur Demokrasi , 4 (2), 1 – 13.
Satriananta,  A.  K.  (2016).  Pengaruh  Ketimpangan  Ekonomi,  pengangguran  dan  Kepadatan Penduduk terhadap Tingkat Kriminalitas di 31 Provinsi di Indonesia Periode 2009-2013. Skripsi. Bandung: Universitas Padjadjaran. Septaria, R., & Zulfaridatulyaqin, S. M. (2021). Tingkat Kriminalitas di Kota Banjarmasin dengan Pendekatan Ekonomi. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan , 4 (1), 50-64. Sjafrizal. (2012). Ekonomi Wilayah dan Perkotaan . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sullivan, T. J. (2016). Introduction to Social Problems . United States: Pearson Education, Inc. Utami, R. B. (2020). Analisis Pengaruh Angka Beban Ketergantungan, Kepadatan Penduduk, Garis Kemiskinan terhadap Indeks Gini di Indonesia. edical Technology and Public Health Journal (MTPH Journal) , 4 (2), 2549 – 2993.
Warta  Bromo.  (2019). Curanmor  Dominasi  Catatan  Kriminal  di  Kota  Pasuruan  Selama 2019 .  (Online),  (URL:  https://www.wartabromo.com/2019/12/28/curanmor-dominasi- catatan-kriminal-di-kota-pasuruan-selama-2019/). Diakses tanggal 21 Oktober 2021.
World Bank. (2019). East Asia and Pacific Economic Update October 2019: Weathering Growing Risk .  (Online),  (https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32482),  diakses pada 15 Maret 2021