Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1705-1716
Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh
Syamsuri 1*) , Nirhamna Hanif Fadillah 2) , Amir Reza Kusuma 3) , Jamal 4) 1,2,3,4 Fakultas Pascasarjana, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo *Email korespondensi: syamsuri@unida.gontor.ac.id

## Abstract
This article aims to analyze the dynamics of the formation of Qanun LKS (Islamic Financial Institutions) in this case implementing Islamic banking as an effort and practice of Islamic Economics in Aceh. This research is a library research using qualitative methods with descriptive-analytic analysis techniques This research found that the dynamics of the application of Qanun LKS in Aceh by running an Islamic economy through Islamic banking are solely among others, the type of Acehnese people who want to make the Islamic economic system and away from the practice of capitalism and materalism and elements of riba that are still embraced by conventional. See from the initial efforts of Islamic banking into the national banking system. First, the validity period of Law No. 10 of 1998 is referred to as the period of Islamic banking in an effort to become mainstream banking, which is to be part of the main forces among banks in the national banking system. Second, the period of Islamic banking leading the national banking system, especially in Aceh Province, is that it is necessary to apply the model of regulatory formation using a sociological approach.

## Keywords: Qanun LKS, Tipology of Acehnese Society, Islamic Economics, Islamic Banking
Saran sitasi: Syamsuri., Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & Jamal. (2021). Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam  Melalui Perbankan Syariah di Aceh. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,
7 (03), 1705-1716. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662

## 1. PENDAHULUAN
Masyarakat  Aceh  dan  mayoritas  umat  Islam  di Indonesia telah lama menjalani kehidupan berekonomi  dengan  sistem  ekonomi  konvensional. Selain itu juga, kondisi perekonomian global saat ini telah  menuntut  semua  negara,  tak  terkecuali Indonesia, untuk dapat menciptakan iklim kemudahan berusaha. Islam menganjurkan kepada para pemeluknya  untuk  senantiasa  aktif,  produktif  dan responsif  terhadap  perkembangan  zaman  dan dinamika  kehidupan  sampai  pada  sektor  ekonomi. Akan  tetapi  masih  banyak  umat  Islam  yang  masih belum  mengerti  dan  melaksanakan  segala  aspek ekonominya dengan yang diatur oleh syariah.
Bank dengan sistem konvensionalnya mengandung pemikiran materealisme dan kapitalisme yang  sangat  mempengaruhi  dalam  terciptanya pembuatan  bank,  sehingga  masyarakat  kita  akan menerima  segala  apa  yang  diatur  oleh  ketentuan didalamnya.  Sudah  pasti  didalamnya  mengandung
hal-hal  yang  diharamkan  oleh  agama  seperti;  riba, maisir,  judi  dan  ghorar.  Menjadikan  pemilik  modal terbanyak  adalah  yang  meraup  keuntungan  semata dibanding yang sedikit, memutar kembali dana uang simpanan nasabah kepada bisnis atau jenis usaha yang belum diketahui kemana akan digunakan. Kapan bank sebagai  penyimpanan  uang  secara  sah  dan  apa karakteristik  yang  dimiliki  oleh  konvensional  serta bagaimana aturan yang berlaku kita tidak mengetahui secara  pasti  karena  tidak  adanya  badan  pengawas syariah dalam hal ini.
Kemunculan Bank Syariah Indonesia merupakan angin  segar  bagi  warga  Aceh  khususnya  dan masyarakat  Indonesia  secara  umum  karena  mampu menjawab  persoalan  Qanun  LKS  yang  sudah  di terapkan belakangan ini sejak di sahkannya Qanun ini. Dengan  mergernya  tiga  sistem  bank  syariah  antara lain ; Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah,  dan  BNI  Syariah  dan  di  susul  ucapan perwakilan  yang  hadir  pada  acara  IKAT  tersebut
Dalam  proses  konversi  dari  akun  tabungan konvensional menuju ke syariah bisa dilakukan dalam waktu terbitnya Qanun LKS yang dimaksud.
Aceh istimewa karena berisi Qanun  didalamnya dan  ini  merupakan  warisan  yang  dapat  kita  berikan pada  anak  cucu  kita  dimasa  depannya  nanti.  Bahwa pendahulunya  masyarakat  di  Aceh  telah  bersepakat dalam menerapkan hukum Islam secara totalitas bagi segenap warganya baik muslim maupun non muslim. Menjadikan  al-Qur’an  dan  Sunnah  serta  keputusan yang  dilakukan  bersama  dengan  para  ulama merupakan keistimewaan yang  ada  di  Aceh.  Wahyu sebagai  sumber  ilmu  dalam  Islam  sebagai  pijakan manusia  dalam  ber-istimbat  dan  menjadikan  aturan maka  sudah  pasti  menemui  jalan  keselamatan  Akan tetapi  sebaliknya  jika  jauh  dari  hal-hal  diatas  bisa berakibat  dari  salah  memahami  sesuatu  sehingga menimbulkan  kesimpulan  yang  salah  tentang  ilmu. Berbeda  dari  Barat  yang  mengalami  kemunduran karena diatur oleh agama dalam hal ini kesewenangan gereja  dalam  membatasi  bahkan  memisahkan  ilmu pengetahuan dan maka apa yang mereka sebut adalah masa  pencerahan  yang  menurut  kaum  Barat  bahwa keharusan  adanya  pemisahan  atau  dikotomi  ilmu pengetahuan  dari  Agama  akan  menyebabkan kemajuan  dalam  berfikir  dan  mengembangkan  ilmu pengetahuan yang terjadi di zaman Renaisans abad ke 14.
Sehingga,  dalam  menciptakan  produk  ekonomi yang  menyematkan  istilah  syariah  padanya  tidaklah mudah  dan  dituntut  pula  dengan  berbagai  macam penyesuaian,  seperti;  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  perkembangan  ekonomi  kontemporer masyarakat global yang cenderung bebas nilai, model transaksi yang bervariatif, dan lain sebagainya. Semua itu  harus  mampu  disesuaikan dengan  prinsip-prinsip syariah.
Khususnya perbankan syariah di Indonesia juga tidak  luput  dari  menemui  kesulitan  tersebut  dalam proses  pertumbuhan  dan  perkembangannya,  yaitu aspek  regulasi.  Sebab,  regulasi  sangat  berperan penting dalam menjaga atau mengontrol inovasi dan kreativitas  perbankan  syariah  dalam  menjawab tantangan-tantangan transaksi perekonomian modern Secara teoritis, fungsi hukum terhadap pembangunan ekonomi ialah sebagai berikut; pertama, Pembangunan  hukum  yang  merupakan  bagian  dari pembangunan  kehidupan  sosial  masyarakat  secara keseluruhan  tidak  terlepas  dari  hubungan  dengan permasalahan hukum. Hukum dan ekonomi
merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan  sosial.  Dipandang  dari  sudut  ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai suatu lembaga  di  masyarakat  turut  menentukan  kebijakan ekonomi yang akan diambil. Kedua Hukum berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum  dalam  pembangunan  ekonomi.  Ketiga, Ketentuan-ketentuan hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi berbagai kegiatan ekonomi dengan  harapan  pembangunan  ekonomi  tidak mengabaikan  hak-hak  dan  kepentingan  masyarakat berdasarkan keislaman melibatkan peran ahli ekonomi Islam  dan  Syariah  dan  menjawab  bahwa  masihkah bank syariah pada dual financial system.
Sehingga,  dalam  artikel  ini  akan  diuraikan bagaimana sebenarnya karakteristik masyarakat Aceh yang mayoritas Islam bersepakat dalam kehidupannya yang  diatur  oleh  Qanun  yang  dalam  hal  ini  LKS (Lembaga  Keuangan  Syariah).  Mengapa  masyarakat Aceh mau menerapkan Qanun LKS, apa saja tahapan Apa sebenarnya landasan historis dalam pengambilan keputusan masyarakat Aceh dulu dan sekarang

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan, menjelaskan, mengkaji, menganalisis semua dokumen,  referensi,  fakta,  teori-teori,  penelitian kepustakaan  ( library  research )  dengan  metode kualitatif, karena penelitian ini  didasarkan pada data tertulis,  sebagai  bagian  dari  data  kualitatif  yang berbentuk kata, kalimat, dan bagan,(Sugiyono, 2017) yaitu; Qanun LKS Aceh, buku, kitab, seminar IKAT (Ikatan Alumni Timur Tengah), laporan, artikel, dan peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan dengan regulasi yang mengatur perbankan syariah di Indonesia,  yaitu;  UU  No.  7  Tahun  1992,  kemudian UU No 10 Tahun 1998, dan yang terakhir adalah UU No. 21 Tahun 2008, lalu menganalisisnya dengan cara berpikir induktif.(Sugiyono, 2017) Sumber data pada penelitian  ini  ialah  sumber  data  sekunder,  karena sumber data tersebut telah diolah atau terdokumentasikan,(Sugiyono, 2017).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Penulis menyimpulkan bahwasanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah.
a. Qanun  LKS  mencoba  untuk  bertanggung  jawab secara  syariah  agar  tidak  adanya  praktek  riba, maisir, judi dan ghorar.
b. Kegiatan  ekonomi  yang  dimaksudkan  dalam Qanun  ini  adalah  melalui  bank  Syariah  yang menjalankan aspek-aspek ekonomi Islam.
c. Qanun  tersebut  lebih  mengedepankan  prinsip keadilan,  sesuai  dengan  ajaran  Islam  yaitu  tidak adanya  sifat  menzalimi.  Penulis  mengharapkan agar qanun ini dipraktekkan oleh semua lembaga keuangan  syariah  di  Aceh  sesuai  dengan  Fatwa MPU agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian  semua  lembaga  keuangan  syariah  benar- benar  dalam  menerapkan  dan  mengindahkan ketentuan-ketentuan  yang  sudah  sesuai  dengan prinsip syariah sehingga Qanun Aceh ini mampu menjadi  role  model  untuk  dunia  lembaga keuangan  dalam  penerapan  hukum  ekonomi syariah secara kafah.
d. Prinsip  dalam  Qanun  LKS  dengan  menjadikan hukum  ekonomi  syariah  dan  bermuamalah semata-mata tujuan ibadah.

## 3.2. Pembahasan
Berikut  Qanun  LKS  Aceh  yang  telah  menjadi pokok  rumusan  dalam  penyelanggaraan  aktititas seluruh  administrasi  dan  transaksi  ekonomi  di  Aceh sebagai  kesepakatan  oleh  pemerintah  (DPRA), Majelis  Permusyawaratan  Ulama,  Regulator  dalam hal ini perbankan Syariah dan melibatkan masyarakat Aceh baik pelaku semua sekmen. Inti dari pasal no 11 tahun 2018 tentang Qanun LKS ini ialah:
Bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  ekonomi masyarakat  Aceh  yang  adil  dan  sejahtera  dalam naungan  syariat  Islam  memerlukan  jasa  lembaga keuangan  syariah.  Kebutuhan  masyarakat  Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pelaksanaannya.  Aceh  adalah  daerah  provinsi  yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa  dan  diberi  kewenangan  khusus  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945.
Pemerintahan Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan  Aceh  yang  terdiri  atas  gubernur  dan perangkat daerah Aceh, pemerintahan kabupaten dan kota,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA), Dewan  perwakilan  Rakyat  Kabupaten/Kota  dan
Lembaga  institusi  atau  pranata  yang  di  dalamnya terdapat  seperangkat  norma-norma,  nilai-nilai,  dan keyakinan-keyakinan  yang  bersentuhan  dengan berbagai  kebutuhan  sosial,  ekonomi  dan  keuangan secara  berulang  dan  teratur.  Lembaga  keuangan syariah  di  sektor  perbankan  dan  non  perbankan syariah.
Prinsip  syariah  adalah  prinsip  hukum  dan  etika keislaman  dalam  kegiatan  keuangan  berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Akad adalah transaksi tertulis antara LKS  dan pihak lain. Serta mengatur dan mengawasi jenis simpanan, pinjaman,  pembiyaan,  dan  investasi.  Otoritas  Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang otoritas  jasa  keuangan.  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS), Dewan Syariah Aceh (DSA), Dewan Syariah Kabupaten/Kota  dalam  mengawasi  seluruh  transaksi keuangan.  Setiap  orang  baik  individu,  badan  usaha, mitra  LKS,  Baitul  Mal  Aceh  dan  Baitul  Mal Kabupaten/Kota.( Qanun  Aceh  Lembaga  Keuangan Syariah Nomor 11 Pasal 1, 2018, p. 5)
Pasal 2 dan 3 menerangkan bahwa pelaku dalam keuangan  yang  beroperasi  di  Aceh  berdasarkan prinsip  syariah  dan  berasaskan  :  Keadilan,  amanah, persaudaraan, keuntungan, transparansi, kemandirian, kerjasama,  kemudahan,  keterbukaan,  keberlanjutan, dan  universal.(Berikutnya  pada  pasal  5  LKS  ini bertujuan :1. Mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami.  2.  Menjadi  penggerak  dan  pendorong pertumbuhan perekonomian 3.Menghimpun dan/atau memberikan  dukungan  pendanaan  serta  prinsip syariah. 4.Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan  harta  agama  untuk  memanfaatkan kemaslahatan  umat  berdasarkan  prinsip  syariah. 5.Mendorong  peningkatan  pendapatan  asli  Aceh.  6. Meningkatkan  akses  pendanaan  dan  usaha  bagi masyarakat. 7. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan, Membantu
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, Qanun  Aceh  Lembaga  Keuangan Syariah Nomor 11 Pasal 2 Dan 3 , 2018, p. 6) Qanun LKS ini dengan jelas menyatakan bahwa penyelenggara  dan  regulator  dalam  pelaksanaannya adalah  perbankan  syariah.  Berlaku  Qanun  LKS  ini kepada  masyarakat  Aceh  baik  muslim  maupun nonmuslim  dan  seluruh  badan  usaha/hukum  yang berada  di  provinsi  Aceh.( Qanun  LKS  No.11  Tahun Pasal  6;  1 ,  2018,  p.  6  Setiap  orang  yang  beragama
Islam  yang  bertempat  tinggal  di  Aceh  atau  badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh. 2.  Setiap  orang  yang  beragama  bukan  Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini. 3. Setiap orang yang beragama bukan Islam,  badan  usaha  dan/atau  badan  hukum  yang melakukan  transaksi  keuangan  dengan  pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota. 4.  LKS  yang menjalankan usaha di Aceh dan, 5. LKS diluar Aceh yang berkantor pusat di Aceh. )
Mengutip  dari  tanggapan  Prof.  Dr.  M.  Shabri Abdul  Majid  dalam  seminar  yang  diselenggarakan oleh  IKAT  beliau  mengatakan  Sementara  ini  dari beberapa  tanggapan  masyarakat  tentang  rencananya Lembaga Keuangan Syariah yang secara menyeluruh bukan  merupakan  masalah  dalam  penerapannya.  Ini semua  harus  didukung  semua  pihak  bagi  perbankan sendiri dan semua yang terlibat didalamnya.
Kemudian  ditambahkan  oleh  hal  ini  tanggapan dari  pihak  bank  di  Aceh  yang  hadir  Dalam  proses konversi dari akun tabungan konvensional menuju ke syariah bisa dilakukan dalam waktu mudah. Nasabah bergerak  sendiri  dalam  dan  berkeinginan  sendiri dalam hal ini proses take over maka segalanya begitu mudah.  Rencana  besarnya  pada  tanggal  1  februari 2021 ketiga bank yang akan melakukan merger dalam sistem  syariah  antara  lain  bank  Mandiri,  bank  BRI, dan  bank  BNI.  ya  benar  adanya  bahwa  akhirnya terbentuk Bank Syariah Indonesia di pusat.

## Tipologi dan Sosiologi Masyarakat Aceh
Dalam  buku  yang  ditulis  oleh  Denys  Lombard, Kerajaan Aceh  zaman  Sultan  Iskandar  Muda  (1607- 1637)  yang  dialih  bahasakan  oleh  Winarsih  Arifin mengatakan  nama  Aceh  baru  disebut  dengan  pasti sekali dalam Suma Oriental yang dikarang di Malaka sekitar tahun 1520 oleh Tome Pires, seorang Portugis. Buku ini juga dijelaskan bahwa sebutan pertama Aceh kami temukan pengejaan achei (regno dachei), tetapi dalam  karya  agung  Borros  berjudul Da  Asia menyebutkan  nama  Aceh  ditulis Achem, lalu Achin, Atchin dan  sebagainya.  Dari  kata  ini  akhirnya termasuk dalam bahasa Prancis kata sifat atchinais .(Lombard, n.d) Di samping itu, nama Aceh juga  banyak  terdapat  di  dalam  hikayat  Aceh  dan tulisan orientalis Snouck Hurgronje.
Dalam  catatan  lain  dari  Cina  adalah  seorang seorang  nelayan  Fa-Hien  menulis  dalam  buku catatatnya  pada  tahun  399  bahwa  ia  pernah menyeberangi laut ke arah Barat dan singgah di Yeh- Po’-Ti, sebuah  negeri  yang  subur  pada  zaman  itu,
negeri  ini  diperkirakan  sejarawan  juga  sebagai Aceh.( Dinas  Pariwisata  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh, Guide to Aceh , 1996)
Secara umum orang Aceh memiliki karakter yang berbeda-beda  dalam  tingkah  laku,  berbicara,  adat sopan  santun  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Secara realitas ditemukan bahwa  adat-istiadat yang  dimiliki masyarakat  ini  ada kesamaan dan  kemiripan, namun dijumpai pula perbedaan dalam teknis pelaksaan atau bahkan hal yang subtansial. Karakter keras, tidak mau didekte,  tidak  cepat  menyerah,  dan  teguh  dalam menghadapi masalah adalah bahagian dari kehidupan masyarakat  Aceh.(Muliadi  Kurdi,  2005)  Masyarakat Aceh dalam sejarah dulunya termasuk dalam beberapa rumpun  bangsa  Melayu yaitu  bangsa  Mante,  Lanun, Sakai Cakun, Semang (orang laut), Senui dan lain-lain yang  berasal  dari  Perak  dan  Pahang  tanah semenanjung  Malaka.  Semua  bangsa  ini  menurut ethnologis ada hubungannya dengan bangsa Phonesia di  Babylonia  dan  bangsa  Dravida  di  lembah  sungai indus  dan  Gangga.  Kemungkinan  juga  orang Batak/Karo  berhubungan  dengan  bangsa  ini  dan mempunyai hubungan erat dengan bangsa Gayo  dan Alas. Namun mengenai hal ini para sejarawan sendiri masih  sedikit  sekali  mengetahui  pasti  asal  usul masyarakat Aceh yang sebenarnya.(Zainuddin, 1961)
Melihat tulisan diatas maka bahasa yang ada  di Aceh  juga  pada  akhirnya  memiliki  keberagaman seperti  bahasa  Aceh,  Gayo,  Alas,  Tamiang,  Aneuk Jamee,  Kluet,  Singkil,  Haloban  dan  Simelue.  Akan tetapi bahasa Melayu di kepulauan Sumatera menjadi bahasa  utama  begitupun  di  Aceh.  Peran  bahasa Melayu ketika masuknya Agama Islam melalui Aceh secara umum mengenai bahasa Melayu, ialah perihal “pemilihan” sebagai bahasa Islam kepulauan ini. Dari segi  sejarah  lama,  al-Attas  berpendapat  bahwa pemilihan  bahasa  Melayu  oleh  orang-orang  Islam yang mula-mula datang ke daerah ini sebagai bahasa pengantar  Islam  bukanlah  semata-mata  datang  tidak disengajakan,  seolah-olah  hal  itu  hanya  ditakdirkan oleh  gejala  sejarah  yang  berlaku  dengan  secara kebetulan.(Syed  Muhammad  Naquib  al-Attas,  1999, p.  42)  al-Attas  juga  mengatakan bahwa  orang-orang Arab  yang  datang  menyebarkan  agama  Islam  disini sengaja memilih bahasa Melayu yang demikian tepat menjadikan  suatu  hipotesisAgama  dalam  hidup bermasyarakat  berperan  sebagai  sarana  permersatu dan  menjadi  rujukan  masyarakat  ketika  kehilangan arah.  Secara  sosiologi,  agama  merupakan  kategori sosial  dan  tidak  empiris.  Dalam  konteks  ini  agama
dirumuskan dalam tiga corak pengungkapan universal berupa pengungkapan teoritis berwujud kepercayaan ( belief system) , dan pengungkapan sosiologis sebagai sistem hubungan sistem masyarakat ( system of social relation). (Ahmad Syafe’I, 1999)
Pandangan  dunia  masyarakat  Aceh  tercermin dalam  kitab Tazkirat  al-Rakidin (1307  H/1889  M) karya ulama besar Aceh abad XIX, Syaikh Abbas Ibn Muhammad  yanag  dikenal  dengan  laqab  Teungku Kutakarang. Dalam kitab itu dikemukakan butir-butir sebagai berikut( Ms, Cod.
Or. 8038,
Universiteitsbibliotheek  Dalam  T.Lbr  –  Him  Alfian , n.d.); pertama, Dalam  alam ini  terdapat tiga  macam raja,  yaitu  raja  yang  memegang  jabatan  lahir  saja, yakni  yang  memerintah  rakyat  menurut  hukum  adat kebiasaan  dunia  (elite  adat),  raja  yang  memerintah jalan agama, yaitu ulama ahlus-syariah (elite agama), dan  rasul  serta  anbiya, kedua, Kita  wajib  mengikuti perintah raja yang memerintah menurut hukum adat, jika perintahnya sesuai dengan hukum syara’, ketiga, Kita  wajib  mengikuti  suruhan ahlus-syariah’, jika tidak,  maka  kita  akan  ditimpa  malapetaka, dan keempat, Hukum adat dan hukum agama adalah sama kembar; tatkala mufakat hukum  adat  dengan  hukum syara’ negeri enang tiada huru hara. Agama Allah dan raja-raja sama  kembar keduanya, ibarat tali  berputar sama  dua,  yakni  tiada  berkata  salah  satu  daripada keduanya jauh dari pada satu yang lain.
Budaya  yang  dimiliki  masyarakat  Aceh  seperti toleransi dalam  hal  ini  perjuangan  masyarakat  Aceh juga  diikuti  oleh  pahlawan  wanita  seperti  Cut  Nyak Dien,  Cut  Mutia,  dan  Laksamana  Malahayati. Kemudian  budaya  lain  dari  masyarakat  Aceh  dari dahulu  suka  bermusyawarah  (mufakat)  pertukaran pikiran  untuk  mencapai  kebulatan  pendapat  dalam mendukung  serta  melaksanakan  sesuatu  urusan. Kebiasaan  ini  jelas  mempengaruhi  masyarakat  yang telah  diatur  oleh  Islam  pada  masa  Kerajaan  Islam Samudera  Pasai.  Kerajaan  ini  telah  membangun keharmonisan antara elit kerajaan dan masyarakat dari sudut agama dan adat.(Muliadi Kurdi, 2009)
Sehingga  dapat  kita  katakan  Aceh  pada  zaman terdahulu  telah  memiliki  bentuk  negeri  atau  sistem pemerintahan jauh  sebelum dikenal dengan  kerajaan Pasai, Perlak, Pedir dan Lingge yang Islami. Artinya masyarakat  Aceh  telah  terlebih  dahulu  mengenal sistem  pemerintahan,  aturan,  budaya  dan  tata  cara kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  sebelum Islam datang ke Nusantara ini walaupun masih dalam kesederhanaan. Aturan dan pola hidup yang diwarisi
demikian  lama  di  tengah-tengah  masyarakat  pasti tidak  akan  mudah  lentur  secara  serta-merta  bahkan tidak  dikikis  habis  oleh  ajaran  agama  Islam  yang datang  kemudian.  Karena  sifat  agama  bukanlah merubah  semua  aturan  dan  adat  yang  telah  berlaku dalam masyarakat, namun memelihara, mengokohkan dan  menumbuh-kembangkan  nilai-nilai  dan  norma- norma  yang  mempunyai  arti  positif.(Pernyataan  ini dikutip  Endang  Saifuddin  dari  pidato  M.  Natsir dengan  judul  “Islam  dan  Sekularisme”  pada  sidang umum Konstituante, Nopember 1967 Endang, 1983) Karena  itu  didapati  sejumlah  tradisi  di  Aceh  yang berbeda  dengan  wilayah  Islam  lainnya  namun  tetap tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

## Dualisme Sistem Hukum Ekonomi di Indonesia
Sistem  kapitalisme  yang  merupakan  warisan peninggalan  penjajah  merupakan  sistem  yang membuat  rakyat  menderita.  Contoh  bukti  yang menunjukkan  penyimpangan  kapitalisme  terhadap Islam  antara  lain  adalah  liberalisasi  SDA  dan pemaksaan  pajak  yang  menindas  rakyat  oleh pemerintah.  Adakah  bukti  yang  lebih  kuat  atas kerusakan sistem kapitalisme dari toleransi (kebolehan)  yang  diberikan  oleh  pemerintah  bagi penghina  al-Qur’an  di  negeri  ini  dengan  dalih perbedaan tafsir dan kebebasan berekspresi. Sebenarnya  pemerintah  Indonesia  pernah  berusaha untuk memasifkan kembali upaya untuk meningkatkan  hasil  produk  dari  usaha  rakyat  untuk peningkatan negara, namun pengaruh kapitalis(Mu’adil  Faizin,  2020)  sebagaimana  yang diperkenalkan  oleh  Karl  Marx  (lahir  dari  keluarga progresif  Yahudi  yang  mana  Ayahnya  bernama Herschel  keturunan  para  Rabisekitar  abad  19  yang sering  dijuluki  sebagai  bapak  dari  komunisme  yang berasal dari kaum terpelajar dan politikus),(Jonathan H.  Turner,  1981,  pp.  165–190)  adalah  suatu  sistem produksi  yang  didasarkan  pada  hubungan  antara kapital dengan tenaga kerja. Pemilik modal (kapital) memiliki hak penuh terhadap apa yang dimiliki. Maka dalam  kapitalisme ada  individual ownership , market economy , competition , and  profit .(W.  Ebenstein, 1980)
Ada tiga hal yang menjadi pola sifat dan watak dasar  kapitalisme.  Tiga  hal  tersebut  yang  melandasi adanya penindasan yang terjadi dari sejak munculnya kapitalisme  sampai  praktek  kapitalisme  yang  terjadi detik  ini.  Tiga  hal  tersebut  adalah; Pertama, Eksploitasi  Ini  berarti  pengerukan  secara  besar- besaran dan habis-habisan terhadap sumberdaya alam
maupun  sumberdaya  manusia,  seperti  yang  terjadi pada  jaman  penjajahan,  bahkan  sampai  sekarang meskipun  dalam  bentuk  yang  tidak  sama.  Kaum kapitalis  akan  terus  melakukan  perampokan  besar- besaran  terhadap  kekayaan  alam  kita  dan  terus mengeksploitasi  para  buruh  demi  kepentingan  dan keuntungan pribadi. Kedua, Akumulasi Secara harfiah akumulasi  berarti  penumpukan.  Sifat  inilah  yang mendasari kenapa kapitalis tidak pernah puas dengan dengan apa yang telah diraih. Misalnya, kalau pertama modal  yang  dipunyai  adalah  Rp.  1  juta  maka  si kapitalis  akan  berusaha  agar  bisa  melipatgandakan kekayaannya  menjadi  Rp.2  juta  dan  seterusnya. Sehingga kaum  kapitalis selalu menggunakan segala cara  agar  kekayaan  mereka  berkembang  dan bertambah. Ekspansi Ini berarti pelebaran sayap atau perluasan  wilayah  pasar,  seperti  yang  pada kapitalisme  fase  awal.  Yaitu  dari  perdagangan sandang diperluas pada usaha perkapalan, pergudangan, barang-barang mentah dan selanjutnya barang-barang jadi. Dan yang terjadi sekarang adalah kaum  kolonialis  melakukan  ekspansi  ke  seluruh penjuru  dunia  melalui  modal  dan  pendirian  pabrik– pabrik  besar  yang  nota  bene  adalah  pabrik  lisensi, yang semakin dimuluskan dengan jalan globalisasi.
Kapitalisme yang lahir dari pemikiran masyarakat  feodal kini  telah  menjadi  senjata ampuh negara maju untuk memajukan perekonomian mereka. Sementara  itu  kapitalisme  juga  telah  membunuh perekonomian negara berkembang atau negara-negara miskin.  Konsep  kapitalisme  yang  sudah  mendunia memang tidak bisa dihindari oleh negara-negara maju dan  negara-negara  dunia  ketiga.  Tanpa  disadari kapitalisme telah menjadi sebuah ancaman besar bagi masyarakat  negara-negara  berkembang.  Kapitalisme telah  menjadi  neo-Imperialisme  yaitu  penjajahan dengan  konsep  baru  yang  lebih  modern.(Robert.  E. Lerner, 1988)
Bapak kapitalisme, Adam Smith mengemukakan 5  teori  dasar  dari  kapitalisme: Pertama, Pengakuan hak  milik pribadi tanpa  batas–batas tertentu, Kedua, Pengakuan  hak  pribadi  untuk  melakukan  kegiatan ekonomi  demi  meningkatkan  status  sosial  ekonomi, Ketiga, Pengakuan  adanya  motivasi  ekonomi  dalam bentuk  semangat  meraih  keuntungan  semaksimal mungkin, Keempat, Kebebasan melakukan kompetisi, Kelima, Mengakui hukum ekonomi pasar bebas/mekanisme  pasar.  Hal  ini  tentu  bertabrakan dengan  nilai  yang  ada  dalam  Islam.  sebab  bukanlah
materi  yang  bisa  menjadikan  manusia  itu  berharga atau tidak. Ada yang lebih penting dari pada itu semua.
Berbeda  dalam  perspektif  ekonomi  Islam, proporsi  pemerataan  yang  betul-betul  sama  rata, sebagaimana  dalam  sosialisme,  bukanlah  keadilan, malah justru dipandang sebagai ketidakadilan. Sebab Islam menghargai prestasi, etos kerja dan kemampuan seseorang  dibanding  orang  yang  malas.  Dasar  dari sikap  yang  koperatif  ini  tidak  terlepas  dari  prinsip Islam  yang  menilai  perbedaan  pendapatan  sebagai sebuah  sunnatullah. Landasannya, antara lain  bahwa etos  kerja  dan  kemampuan seseorang harus  dihargai dibanding  seorang  pemalas  atau  yang  tidak  mampu berusaha.(Suryani, 2011)
Sejarah  mencatat  bahwa  keberadaan  hukum Islam di Indonesia telah berlaku sepanjang 3 periode; (1)  masa  kerajaan  Islam,  (2)  masa  kolonial,  dan  (3) masa  kemerdekaan. Pertama, masa  kerajaan  Islam. Pada masa ini dibuktikan dengan berdirinya kerajaan- kerajaan  Islam(Keberadaan  institusi-institusi  politik Islam  tersebut  memberikan  sinyalemen  kuat  bahwa hukum  Islam  telah  berlaku  dalam  kehidupan masyarakat  saat  itu.  Tesis  yang  diajukan  oleh  Ibnu Khaldun  menguatkan  hal  itu,  “rakyat  itu  akan mengikuti  agama  dan  kebiasaan-kebiasaan  rajanya”. Lihat  Ibnu  Khaldun,  n.d.,  p.  297)  dan  juga  temuan karya-karya fikih para ulama Nusantara yang hidup di abad  ke-16  dan  17  M  yang  dijadikan  hukum positif.(Ramly  Hutabarat,  2005,  p.  61) Kedua, masa kolonial.  Pada  era  ini  terbagi  kepada  dua  periode; periode  penjajahan  Belanda  dan  periode  penjajahan Jepang. Pada periode penjajahan Belanda dibuktikan dengan adanya pengadilan agama di berbagai wilayah, seperti;  Jawa  Tengah,  Aceh,  Jambi,  Kalimantan Selatan, dan sebagainya,(Daniel S. Lev, 1986, p. 25) serta disusunnya  kitab  pedoman  hukum Compedium Freijher yang  mengakui  legalitas  hukum  waris  dan hukum  perkawinan  Islam  di  dalamnya,(Amal  dan Panggabean, n.d., p. 56) meski saat itu terdapat usaha- usaha  nyata  penjajah  Belanda  menghalang-halangi pemberlakuan  hukum  Islam.(Hal  ini  dibuktikan dengan  adanya  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Gubernur  Jenderal  Hindia  Belanda  (1830)  yang menetapkan  bahwa  “Pengadilan  Agama  berada  di bawah  pengawasan  pengadilan  kolonial”  Daniel  S. Lev,  1986,  p.  21)  Adapun  pada  periode  penjajahan Jepang,  dibuktikan  dengan  pendirian  Kantor  Urusan Agama Islam ( Shumubu ) yang kemudian direorganisasi  agar  semua  masalah  keagamaan  yang dirasa sangat penting dapat diatur dengan mudah yang
langsung  di  bawah  kontrol  elit  muslim.(Harry  J. Benda, 1980, p. 183; Muhammad Husni, 2015, p. 64)
Ketiga , pada masa kemerdekaan. Pada masa ini terdiri  pada  tiga  waktu;  awal  kemerdekaan,  Orde Lama,  dan  Orde  Baru.  Pada  awal  kemerdekaan terwujud  kompromi  penghapusan  7  kata  “…dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” di dalam Piagam  Jakarta  yang  secara  filosofis  hal  tersebut termanisfestasikan  dalam  sila  pertama  Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang itu secara yuridis menjadi  unsur  mutlak  dalam  sistem  hukum nasional.(Wahyuni  Retno  Wulandari,  2009,  p.  86) Pada periode Orde Lama, hukum Islam termanifestasikan dalam Pembukaan UUD dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang eksplisit menjelaskan bahwa UUD dijiwai oleh Piagam Jakarta, serta terbitnya beberapa Undang- Undang, Keputusan Pemerintah, Peraturan Pemerintah  yang  berkaitan  dengan  hukum  Islam. Beberapa Undang-Undang yang berhubungan dengan hukum Islam juga diterbitkan di periode Orde Baru.
Berdasarkan  perspektif  ini,  dapat  disimpulkan bahwa  keberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia memiliki  akar  argumentasi  dan  landasan  yang  kuat dan kokoh dalam sudut pandang; sejarah ( the reason of history ); dan konstitusi ( the reason of constitution ). Argumentasi  yang  demikian  juga  kian  diperkokoh dengan  tuntutan  dasar  masyarakat  yang  beragama Islam  akan  kebutuhan  terhadap  hukum  Islam  itu sendiri,(Ranggawidjaja, 1998) sebagai upaya pengamalan ajaran Islam secara sempurna ( kaffah ).
Jika  terus  merunut  pada  logika  ini,  maka keberadaan  hukum  ekonomi  syariah  dalam  sistem hukum nasional secara otomatis juga memiliki dasar dan  landasan  yang  kuat  dan  kokoh,  sebagai  satu kesatuan  dengan  hukum  Islam  itu  sendiri.  Bahkan ditegaskan  bahwa  kebutuhan  terhadap  ekonomi syariah  sudah  menjadi  dan  atau  selaras  dengan kebutuhan nasional. Eka Sakti Habibullah menulis:
“Kehadiran  hukum  ekonomi  Islam/Syariah dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini sesungguhnya  tidak  lagi  hanya  sekedar  karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang/pihak;  akan  tetapi,  lebih  jauh  dari  itu,  juga disebabkan  kebutuhan  masyarakat  luas  setelah diketahui  dan  dirasakan  benar  betapa  adil  dan meratanya sistem ekonomi Syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan
Negara
Kesatuan Republik
Indonesia”.(Habibullah, n.d) Hal ini untuk tercapainya keadilan, Islam dalam menerpkan zakat membebaskan harta  yang  sedikit  dari  kewajiban  zakat,  zakat  tidak wajib dibayar kecuali memenuhi satu nisab, berbeda dengan pajak yang semua orang dalam keadaan yang sama  hendaknya  diwajibkan  untuk  membayar  pajak yang sama.(Husnul Fatarib, 2018)
Pada perkembangannya, hukum ekonomi syariah muncul secara legal-formal dengan adanya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989  Tentang  Peradilan Agama  (UUPA).  UU  No.  3 Tahun  2006  ini  telah  memperluas  kewenangan  PA yang  awalnya  hanya  berwenang  menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,  dan  sadaqah  saja,  melainkan  sekarang  juga menangani permohonan pengangkatan anak  (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa  hak  milik  dan  keperdataan  lainnya  antara sesama  muslim,  dan  ekonomi  syariah.  Secara  rinci, kewenangan PA tersebut ialah; (1) Bank Syariah, (2) Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah,  (3)  Asuransi Syariah,  (4)  Reasuransi  Syariah,  (5)  Reksadana Syariah,  (6)  Obligasi  Syariah  dan  Surat  Berjangka Menengah  Syariah,  (7)  Sekuritas  Syariah,  (8) Pembiayaan  Syariah,  (7)  Sekuritas  Syariah,  (8) Pembiayaan  Syariah,  (9)  Pegadaian  Syariah,  (10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan (11) Bisnis Syariah.
Setelah itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbit berdasarkan amanah UU. No. 3 Tahun 2006. KHES ini secara khusus dikeluarkan atau diatur oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  No.  2 Tahun 2008. Dalam Perma ini, ruang lingkup hukum ekonomi  syariah  yang  terdapat  dalam  KHES disebutkan  ialah: Pertama ,  Subjek  Hukum  dan Amwal. Kedua , Tentang Akad, meliputi: Asas akad, Rukun,  Syarat,  Kategori  hukum,  ‘Aib,  Akibat,  dan Manfaat  Akad, Ba’i ,  Akibat Ba’i , Syirkah , Mudharabah , Muzara’ah dan Musaqah ,  Khiyar, Ijarah , Kafalah , Hawalah , Rahn , Wadi’ah , Gashb dan Itlaf , Wakalah , Shulhu ,  Pelepasan  Hak, Ta’min , Obligasi  Syariah Mudharabah ,  Pasar  Modal, Reksadana Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI  Syariah),  Obligasi  Syariah,  Pembiayaan  Multi Jasa, Qardh ,  Pembiayaan  Rekening  Koran  Syariah, serta Dana Pensiun Syariah. Ketiga , Zakat. Keempat, Hibah. Dan Kelima, Akuntansi Syariah.
Berdasarkan hal ini, problem materil dan formil pada  hukum  perbankan  syariah  masuk  dalam kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Sehingga,
posisi  hukum  perbankan  syariah  di  Indonesia  tidak hanya  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  arbitrase ataupun  mediasi  saja,  tetapi  juga  secara  kekuatan hukum  yang  lebih  kokoh  dapat  diselesaikan  di Peradilan Agama. Selanjutnya akan dijelaskan sejarah perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia.

## Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Secara  eksistensi, perbankan syariah ditegaskan keberadaannya melalui pendefinisian oleh Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) UU No 10 Tahun 1998 bahwa Bank Umum  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan usaha  secara  konvensional  dan  atau  berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Sementara  Bank Perkreditan  Rakyat  adalah  bank  yang  melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip  Syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada hakikatnya  Bank  Syariah  menjadi  bank  yang menjalankan system ekonomi Islam. (Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, 2015, p. 77)
Dengan  adanya  opsi  Bank  Umum  ataupun Bank Perkreditan  Rakyat dapat menjalankan kegiatannya  berdasarkan  prinsip  syariah  telah memberi ruang bagi Indonesia menjalankan perbankan  dengan dual  banking  system (sistem perbankan ganda). Sehingga, bagi Bank Konvensional dapat membuka pelayanan syariah.( Ketegasan Aturan Tersebut  Masih  Diperkuat  Dengan  Diterbitkannya UU No. 23 Tahun Tentang Bank Indonesia, Di Mana Bank  Indonesia  Bertanggung  Jawab  Terhadap Pengaturan  Dan  Pengawasan  Perbankan  Termasuk Bank  Syari’ah.  Bank  Indonesia  Berwenang  Untuk Menetapkan , 1999)Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia menyampaikan, bahwa  BI selaku regulator sangat bersemangat dalam mendorong perkembangan perbankan syariah disebabkan  oleh  3  (tiga)  alasan:(Alamsyah,  2015 dalam  Ceramah  Ilmiah  Ikatan  Ahli  Ekonomi  Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012.) a. Bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk  yang  ditawarkan,  khususnya  dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan underlying transaksi di  sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. b. Tidak  terdapat  produk-produk  yang  bersifat spekulatif (gharar) sehingga  mempunyai  daya tahan  yang  kuat  dan  teruji  ketangguhannya  dari direct  hit krisis  keuangan  global.  Secara  makro,
perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.
c. Sistem  bagi  hasil (profit-loss  sharing) yang menjadi ruh perbankan  syariah  akan  membawa manfaat  yang  lebih  adil  bagi  semua  pihak,  baik bagi  pemilik  dana  selaku  deposan,  pengusaha selaku  debitur  maupun  pihak  bank  selaku pengelola dana”.
Ketiga  alasan  ini  memang  telah  menjadi karakteristik  perbankan  syariah  secara  khas  pada beberapa  aspek;  menyentuh  langsung  sektror  riil, produk ekonomi yang tidak spekulatif, dan sistem bagi hasil,  bukan  berbasis  pada  bunga.(Atas  dasar  ketiga hal inilah sebenarnya yang menjadi alat kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional. Selain  ketiga  hal  itu,  kritikan-kritikan  yang dilontarkan  sistem  perbankan  syariah  ialah  juga karena  perbankan  konvensional  menganut  sistem perjudian (maysir) dan  unsur  kebatilan. Lihat  Abdul Ghofur Anshori, “Perkembangan Hukum, Kelembagaan, dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia  Anshori,  2008)  Berdasarkan  ketiga  aspek ini,  menjadi  dasar  atau  pemicu  bagi  arah perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia  ke depannya.
Adanya pencapaian-pencapaian tersebut memberikan  gambaran  betapa  perbankan  syariah tidak  hanya  memiliki  potensi  yang  besar  bagi perkembangannya  di  Indonesia,  tetapi  potensi  yang besar  itu  juga  telah  memberikan  implikasi  yang signifikan, selain tidak hanya sebagai citra yang baik dalam  pandangan  dunia  Internasional,  tetapi  juga implikasi  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  itu  sendiri  secara  nyata.(Sasmita Vinda dalam artikelnya menerangkan bahwa terdapat hubungan  jangka  panjang  antara  sektor  perbankan syariah  dengan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia. Lihat Sasmita Vinda, “Analisis Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia”dalamhttps://www.academia.edu/1720539 8/ANALISIS_KONTRIBUSI_PERBANKAN_SYA RIAH_TERHADAP_PERTUMBUHAN_EKONOM I_INDONESIA, diakses pada tanggal 13 Maret 2019. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Karunia Putri,  bahwa  hubungan  antara  perbankan  syariah dengan  pertumbuhan  ekonomi  (GDP)  Indonesia merupakan  hubungan  hubungan  dua  arah  (timbal balik),  dimana  perbankan  syariah  mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  dan  pertumbuhan  ekonomi
mempengaruhi perbankan syariah. Penelitian ini juga menghasilkan  kesimpulan  yang  sama  dengan penelitian  Sasmita  Vinda,  bahwa  antara  perbankan syariah  dengan  pertumbuhan  ekonomi  (GDP) Indonesia  terdapat  hubungan  jangka  panjang.  Lihat Kurnia Putri, 2016) Meski begitu, potensi yang besar itu mesti lebih dimaksimalkan, sebab hingga sampai saat  ini  pangsa  pasar  ( market  share )  perbankan syariah masih
di
sekitaran 5%.(dalamhttps://www.cnbcindonesia.com/syariah/2 0181212142636-29-46049/2023-bi-targetkan- industri-syariah-capai-market-share-20,  diakses  pada tanggal 13 Maret 2019. Rehiya Sebayang, n.d.)
Terakhir,  dengan  telah  disahkannya  beberapa produk  perundang-undangan  yang  memberikan kepastian  hukum  dan  meningkatkan  aktivitas  pasar keuangan syariah, seperti: (1) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (2) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (3) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU  No.8  tahun 1983  tentang PPN  Barang dan  Jasa, akan  semakin  memudahkan  perbankan  syariah bergerak  dan  berinovasi.  Data  tersebut  di  atas  juga memberikan gambaran, betapa perkembangan hukum perbankan  syariah  ikut  memberikan  kontribusi  yang cukup  signifikan  bagi  perkembangan  kelembagaan dan  capaian  dana  pihak  ketiga  (DPK)  serta peningkatan asset perbankan syariah di Indonesia.

## Tahapan Perundangan Qanun LKS
Qanun  LKS  Aceh  adalah  aturan  Islam  yang memberikan  kesejahteraan  dan  keadilan  bagi  warga rakyat  Aceh  beserta  seluruh  aturan  lain  dalam menjalani hidup yang bersyariah. Upaya membebaskan  diri  dari  riba  adalah  asas  dari terselanggaranya  landasan  historis  jalan  ekonomi syariah mengantarkan keadilan dan kesejahteraan baik Islam maupun non Islam. Landasan yuridis pada UUD 1945  yang  mana  daerah  Istimewa  Aceh  yang  isinya meliputi  aturan  terhadap  Agama,  Pendidikan  dan Adat.
Kemufakatan  Qanun  LKS  ini  di  Aceh difungsikan  dan  dilibatkan  pada  segenap  penegakan syariah  di  Aceh  dan  hukum  di  provinsi  Aceh Ketetapan  UU  II  tahun  2006  :  Aceh  dalam Istimewanya  melindungi  dan  mengatur  Qanunnya meliputi  : Aqidah,  Syariah,  Akhlq,  Ibadah,  Ahwalu Syakhsiyah,  Muamalah,  Syarikah,  dan  Syiar. Landasan sosiologis : ungkapan dari data yang rakyat Aceh  yang  sangat  ingin  menerapkan  Qanun  tentang LKS.
LKS  adalah  lembaga  keuangan  yang  secara substantif “mampu” menciptakan ekonomi masyarakat  yang  adil,  mulia,  bermartabat  dan rahmatan  Lil  ‘alamin.  Dengan  komitmen  politik daerah  dan  pusat  relatif  kuat  dalam  mewujudkan ekonomi dan  keuangan syariah di  bawah  pilar LKS. Dikontrol dan diawasi oleh Majelis Permusyawaratan Ulama, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Syariat Islam.
Kesadaran  bermu’amalah  syariah,  semakin menunjukan  trend  menggembirakan,  tidak  hanya  di kalangan masyarakat muslim, tetapi juga non muslim. Menjadikan pertumbuhan dan perkembangan industri halal  nasional  (wisata,  fashion,  kuliner,  perhotelan, kosmetika dan lain-lain) cukup mendorong perwujudan  dan  implementasi  Qanun  LKS).( Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Pasal 2 Dan 3 , 2018)
Regulasi yang cukup kuat:
a. UUD 1945 (Pasal 18 A dan Pasal 18 B)
b. UU No.44 Tahun 1999 (Pasal 3 dan Pasal 4)
c. UU No. 11 Tahun 2006 (Pasal 125 dan Pasal 126)
d. Qanun Aceh No.8 Tahun 2014 (Pasal 21).
Mencermati perkembangan dan dinamika regulasi  perbankan  syariah  dari  tahun  ke  tahun sebagaimana  yang  dipaparkan  di  atas  telah  dapat disimpulkan,  bahwa  dinamika  regulasi  perbankan syariah  di  Indonesia  terbagi  menjadi  3  periode. Pertama, periode  berlakunya  UU  Nomor  7  Tahun 1992 disebut sebagai periode integration , yakni upaya awal  perbankan  syariah  masuk  ke  dalam  sistem perbankan  nasional. Kedua ,  periode  berlakunya  UU No 10 Tahun 1998 disebut sebagai periode perbankan syariah  dalam  upaya  menjadi  perbankan  yang mainstream ,  yakni  menjadi  bagian  dari  kekuatan utama  di  antara  perbankan yang  ada dalam  sistem perbankan nasional. Ketiga, periode UU No 21 Tahun 2008 adalah secara nyata menunjukkan suatu periode bahwa  perbankan  syariah  telah  menjadi  perbankan mainstream sebagaimana  yang  dimaksud,  dalam sistem perbankan nasional.
Atas  dasar  itu,  ke  depan  yang  menjadi cita-cita dalam upaya masuk ke dalam perbankan syariah yang akan mengantarkan perbankan syariah di Aceh bahkan menjadi leader (pemimpin)  bagi  sistem  perbankan nasional. Namun, upaya ini perlu diusahakan dengan sangat serius, karena perlu pembuktian dari perbankan syariah  itu  sendiri  terlebih  dahulu  dan  masyarakat yang sadar akan penggunaan perbankan syariah dalam berkegiatan  ekonomi,  sehingga  menjanjikan  agar
diangkat  sebagai leader bagi  perbankan  dengan menggantikan  perbankan  konvenional  bagi  sistem perbankan  nasional.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan dengan  mengunakan  model  rekayasa  melalui pendekatan  sosiologis,  sehingga  dapat  diterbitkan regulasi-regulasi  perbankan  syariah  yang  dapat mengantarkan  perbankan  syariah  menjadi leader (pemimpin) bagi sistem perbankan nasional. Apabila terdapat  dimensi  spiritualitas  dalam  konsep  ini, diharapkan mampu mengurangi rasa egois dari orang yang  tidak  bertanggung  jawab(Yopi  Yudha  Utama, 2021).

## Aplikasi:  Qanun  LKS  Aceh  dalam  Pendekatan Sosiologis dan Historis Ekonomi Islam
Pendekatan  sosiologis  dan  historis  merupakan suatu  usaha  pembentukan  sebuah  undang-undang yang  disebabkan  oleh  karena  undang-undang  selalu tidak  bisa  lepas  dari  situasi  dan  perkembangan masyarakat  tempat  undang-undang  tersebut  akan diberlakukan.  Karena,  kondisi  sosial  dan  budaya masyarakat akan berpengaruh pada rumusan perundang-undangan  itu  sendiri.(Handoyo,  2008) Sebuah norma hukum dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat jika norma hukum itu memiliki efektifitas hukum.  Efektifitas  hukum  tersebut  bisa  terwujud melalui pendekatan paksaan oleh negara atau sebagai sebuah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.(Ali, 2010)  Sehingga,  dalam  konteks  ini,  pihak  pembuat peraturan  undang-undang  dituntut  untuk  menyerap aspirasi  dan  harapan  masyarakat  dalam  proses legislasi  sebuah  undang-undang.(Jimly  Ashiddiqie, 2011)
Pendekatan ini dipilih agar undang-undang yang dibentuk yang  akan  mengantarkan pebankan syariah masuk  ke  dalam  periode  keempat  tersebut  dapat dilaksanakan  dengan  baik.  Sebab,  jika  yang  terjadi ialah  menggunakan  pendekatan  paksaan  dengan menerbitkan  undang-undang  secara  sepihak  oleh negara,  masyarakat  dan  praktisi  akan  tidak  mampu menjalankannya dengan  baik,  dan  akhirnya  undang- undang  tersebut  tidak  akan  kokoh.  Tidak  bisa dibayangkan, jika atas perintah undang-undang untuk menerbitkan  berbagai  produk  perbankan  syariah, namun  tidak  diminati  atau  tidak  dibutuhkan masyarakat,  maka  produk  tersebut  akan  ‘sepi peminat’.
Adapun penjelasan rekayasa dengan pendekatan sosiologis  oleh  akademisi:  Para  akademisi  dengan fungsi  dasarnya  dalam  bidang  keilmuan  maupun kepakaran  dalam  bidang  ilmu  ekonomi  Islam  dan
perbankan Syariah, Qanun LKS merupakan jalan serta penelitian  yang  mempunyai concern utama  kepada dunia  perbankan  mesti  secara  cermat  melihat  dan mengungkap  kebutuhan  masyarakat  dan  negara Indonesia,  baik  secara  mikro  ataupun  makro,  sektor moneter  ataupun  sektor  riil,  dan  nasional  maupun global. Kemudian, mampu memberikan ide dan solusi yang  benar  dan  tepat  bagi  masalah-masalah  yang ditemui  dalam  bidang  perbankan  secara  efektif  dan efisien.  Serta,  senantiasa  mengevaluasi  kinerja praktisi  perbankan  syariah  dalam  menjalankan  roda perbankan  demi  mensejahterakan  masyarakat  dan negara  dengan  tentu  tidak  kehilangan  nilai-nilai syariahnya.  Terakhir,  peran  utama  yang  sangat penting  bagi  para  akademisi  ialah  kemampuannya dalam  menyadarkan  dan  meyakinkan  masyarakat untuk bertransaksi dan berkegiatan ekonomi menggunakan  perbankan  syariah.  Peran  akademisi merupakan  peran  utama  dalam  upaya  mengantarkan perbankan syariah masuk ke dalam periode keempat.
Masyarakat Indonesia dan Aceh khususnya umat Islam  mesti  memiliki  kesadaran  untuk  bertransaksi dan  berkegiatan  ekonomi  dengan  menggunakan perbankan syariah sebagai upaya menjalankan syariat Islam secara kaffah (sempurna). Hanya dengan peran aktif  masyarakat  dalam  menggunakan  perbankan syariah pada kegiatan ekonominya, yang akan mampu menjadikan  perbankan  syariah  menjadi  leader  pada sistem  perbankan  nasional  di  Indonesia.  Sebab  hal tersebut  akan  menjadi  tuntutan  dari  masyarakat (tuntutan  sosiologis)  akan  kebutuhan  dan  kehendak mereka dalam bertransaksi secara aman dan nyaman pada  perbankan  syariah.  Praktisi  perbankan  syariah mesti berjuang dan bekerja maksimal, efektif, efisien, dan inovatif  dalam  menyesuaikan  kebutuhan masyarakat  agar  perbankan  syariah  memperoleh berbagai  pencapaian  dan  prestasi,  baik  dalam  hal pelayanan,  fasilitas,  kemudahan  memperoleh  dana, total  asset,  pangsa  pasar,  dan  sebagainya.  Sehingga pemerintah sebagai regulator dapat diyakinkan untuk bisa menerbitkan regulasi-regulasi perbankan syariah yang mengangkat dan memayungi perbankan syariah untuk dijadikan sebagai suatu sistem utama perbankan di  Indonesia.  Dengan  melihat  kepada  kemajuan  dan pencapaian-pencapaian  yang  akan  diraih  oleh perbankan syariah tersebut, serta kesadaran masyarakat  yang  meningkat  sehingga  menuntut adanya  suatu  regulasi  yang  menjadikan  perbankan syariah  sebagai  sistem  utama  perbankan  nasional, maka  secara  otomatis  akan  menjadi  suatu  tuntutan
serta  ‘memaksa’  para  pembuat  regulasi  ( regulator ) untuk  menerbitkan  regulasi  yang  menjadikan perbankan  syariah  menjadi  leader  dalam  sistem perbankan nasional di Indonesia

## 4. KESIMPULAN
Bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  ekonomi masyarakat  Aceh  yang  adil  dan  sejahtera  dalam naungan  syariat  Islam  memerlukan  jasa  lembaga keuangan  syariah.  Kebutuhan  masyarakat  Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pelaksanaannya.  Aceh  adalah  daerah  provinsi  yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa  dan  diberi  kewenangan  khusus  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan  kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan  undang-undang  dasar  tahun  1945. Kapitalisme dan penjajahan ibarat dua sisi mata uang yang  tidak  bisa  dipisahkan.  Kapitalisme  tak  akan hidup  tanpa  menjajah,  sementara  penjajahan  adalah ‘ruh’-nya Kapitalisme. Saat ini, negara kapitalis dapat hidup  dan  kaya  karena  hasil  mengeksploitasi  negara Dunia  Ketiga.  Agar  mereka  dapat  dengan  mudah mengeruk  kekayaan  negara  lain,  maka  adanya kesamaan  standar,  persepsi  dan  keyakinan  bagi seluruh negara di dunia menjadi sangat penting.
Dari  pemaparan  di  atas,  penulis  menyimpulkan bahwasanya  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2018 Tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah  sudah  sesuai dengan prinsip syariah.
a. Qanun  LKS  mencoba  untuk  bertanggung  jawab secara  syariah  agar  tidak  adanya  praktek  riba, maisir, judi dan ghorar.
b. Kegiatan  ekonomi  yang  dimaksudkan  dalam Qanun  ini  adalah  melalui  bank  Syariah  yang menjalankan aspek-aspek ekonomi Islam.
c. Qanun  tersebut  lebih  mengedepankan  prinsip keadilan,  sesuai  dengan  ajaran  Islam  yaitu  tidak adanya  sifat  menzalimi.  Penulis  mengharapkan agar qanun  ini dipraktekkan oleh semua lembaga keuangan  syariah  di  Aceh  sesuai  dengan  Fatwa MPU agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian  semua  lembaga  keuangan  syariah  benar- benar  dalam  menerapkan  dan  mengindahkan ketentuan-ketentuan  yang  sudah  sesuai  dengan prinsip syariah sehingga Qanun  Aceh  ini  mampu menjadi role model untuk dunia lembaga keuangan
dalam  penerapan  hukum  ekonomi  syariah  secara kafah.
d. Prinsip  dalam  Qanun  LKS  dengan  menjadikan hukum ekonomi syariah dan bermuamalah semata- mata tujuan ibadah.
Penelitian  ini  diharapkan  supaya  masyarakat Indonesia  mengetahui  bahwa  Masyarakat  Indonesia dan  Aceh  khususnya  umat  Islam  mesti  memiliki kesadaran  untuk  bertransaksi  dan  berkegiatan ekonomi  dengan  menggunakan  perbankan  syariah sebagai  upaya  menjalankan  syariat  Islam  secara kaffah  (sempurna).  Hanya  dengan  peran  aktif masyarakat  dalam  menggunakan  perbankan  syariah pada  kegiatan  ekonominya,  yang  akan  mampu menjadikan  perbankan  syariah  menjadi  leader  pada sistem perbankan nasional di Indonesia

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Dalam penelitian ini penulis menyampaikan rasa terimakasih  kepada  teman-teman  dan  pihak  yang membantu  khususnya  teman  kami  orang  aceh  yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan akan hal ini  sehungga  bisa  memberikan  hasil  penelitian  yang bisa  diselesaikan  dan  semoga  bisa  bermanfaat  bagi masyarakat.

## 6. REFERENSI
Agus  Marimin,  Abdul  Haris  Romdhoni,  T.  N.  F.
(2015). Perkembangan Bank Syariah di
Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 01 (02),
77.
Ahmad  Syafe’I.  (1999). Penelitian  Pengembangan Agama  Menjelang  Awal  Millenium  3 .  Badan Litbang Agama.
Alamsyah,  H.  (2015). “Perkembangan  dan  Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA . Ali. (2010). Sosiologi Hukum . Sinar Grafika.
Amal  dan  Panggabean.  (n.d.). Politik  Syariat  Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria . Anshori,  A.  G.  (2008). “Perkembangan  Hukum, Kelembagaan,  dan  Operasional  Perbankan Syariah  di  Indonesia”  Makalah  disampaikan pada  Kuliah  Perdana  Magister  Hukum  Bisnis dan  Kenegaraan  FH  UGM,  Multimedia  Room FH . UGM.
Daniel  S.  Lev.  (1986). Peradilan  Agama  Islam  di Indonesia,  diterjemahkan  ke  bahasa  Indonesia oleh Zaini Ahmad Noeh . Intermasa.
Dinas  Pariwisata  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh,
Guide to Aceh . (1996).
Endang.  (1983). Wawasan  Islam .  Perpustakaan
Salman ITB.
Habibullah,  E.  S.  (n.d.). ” Hukum  Ekonomi  Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional”. Jurnal Hukum Islam Dan Pranatan Sosial Islam , 696.
Handoyo,  B.  H.  C.  (2008). Prinsip-Prinsip  Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik .
Universitas Atmajaya Yogyakarta. Harry  J.  Benda.  (1980). Bulan  Sabit  dan  Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang  Terj.  Daniel  Dhakidae .  PT.  Dunia Pustaka Jaya.
Husnul Fatarib, A. R. (2018). Pajak dalam perspektif Hukum  Ekonomi  Syariah  (Konsep  Pajak  dan Sistem  perpajakan  dalam  Keadilan  Indonesia). Istinbath : Jurnal Hukum , 15 (2), 343.
Ibnu Khaldun. (n.d.). Muqaddimah . Dar al-Fikr. Jimly  Ashiddiqie.  (2011). Perihal  Undang-Undang . Rajawali Press. Jonathan  H.  Turner.  (1981). The  Emergence  of sociological theory . The Dorsey Press.
Ketegasan  aturan  tersebut  masih  diperkuat  dengan diterbitkannya  UU  No.  23  tahun  tentang  Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia bertanggung jawab  terhadap  pengaturan  dan  pengawasan perbankan  termasuk  bank  syari’ah.  Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan . (1999). Kurnia  Putri.  (2016). Skripsi  “Analisis  Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Studi Kasus Pada Bak Umum Syariah Periode Tahun 2010-2015).” UIN-Sunan Kalijaga.
Lombard,  D.  (n.d.). Kerajayaan  Aceh  Zaman  Sultan Iskandar  Muda,  (terj)  Winarsih  Arifin,  Cet.  2 . Kepustakaan Populer Gramedia.
Ms,  Cod.  Or.  8038,  Universiteitsbibliotheek  dalam T.lbr – him Alfian . (n.d.). Rijkusniversiteit.
Mu’adil  Faizin.  (2020).  Keserahasiaan  Bank  kontra
Akses  Informasi  Perpajakan  ditinjau  dari Maqasid Syariah Multidimensi. Istinbath : Jurnal Hukum , 17 (1), 3.
Muhammad  Husni.  (2015).  “Kondisi  Umat  Islam Masa Penajajahan Jepang.” Jurnal Rihlah , III (I),
64.
Muliadi  Kurdi.  (2005). “Menulusuri  Karakteristik Masyarakat Desa; Pendekatan Sosiologi Budaya dalam Masyarakat Aceh”, Cet.1 . PeNA. Muliadi  Kurdi.  (2009). “Aceh  di  Mata  Sejarawan; Rekonstruksi Sejarah dan Sosial Budaya), Cet. 1 . Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS). Qanun  Aceh  Lembaga  Keuangan  Syariah  Nomor  11 pasal 1, . (2018).
Qanun  Aceh  Lembaga  Keuangan  Syariah  Nomor  11 pasal 2 dan 3 . (2018).
Qanun LKS No.11 tahun pasal 6; 1 . (2018). Ramly  Hutabarat.  (2005). Kedudukan  Hukum  Islam dalam  Konstitusi-kosntitusi  Indonesia  dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional . Pusat  Studi  Hukum  Tatanegara  Universitas Indonesia.
Ranggawidjaja, R. (1998). Pengantar Ilmu
Perundang-Undangan Indonesia . Mandar Maju.
Rehiya Sebayang. (n.d.). 2023 BI Targetkan Industri Syariah Capai Market Share 20% . Robert.  E.  Lerner.  (1988). Western  Civilization,
Volume 2 . W.W. Norton & Company. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian &
Pengembangan:  Research  and  Development, Cet. 3 . Alfabeta.
Suryani. (2011). “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi  Syariah:  Sebuah  Tinjauan  Teori  “.
Jurnal Maksimum , Vol.2 (No.1).
Syed  Muhammad  Naquib  al-Attas.  (1999). ”Islam dalam  Sejarah  dan  Kebudayaan  Melayu”Kuala Lumpur  tahun.  Cet.  1 .  Angkatan  Belia  Islam Malaysia (ABIM).
W.  Ebenstein.  (1980). Isme-Isme  Dewasa  Ini,  (terj) .
Erlangga.
Wahyuni  Retno  Wulandari.  (2009). Hukum  Islam dalam  Tata  Hukum  di  Indonesia .  Universitas
Trisakti.
Yopi  Yudha  Utama.  (2021).  Analisis  Akuntansi Sustainabilitas Pada Bisnis Berkelanjutan
Perumahan  Syariah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam , 7 (02), 561. https://doi.org/doi:
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2511 Zainuddin, M. (1961). “Tarich Aceh dan Nusantara”, cet. 1 . Pustaka Iskandar Muda.