## REVITALISASI PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN NASIONALISME BANGSA
Hassan Suryono
Progam Studi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta E-mail: hassansuryono@yahoo.com
Abstract. Pancasila in people's lives as a view of life. In the life of the nation as the ideology of the State, while in state life as the basis of the State. In social life, nation and state if harmonization can be realized, it will become a major force in order  to strengthen the existence of the Unitary State of the Republic of Indonesia. the State of the  Republic  of  Indonesia  is  an  implication  of  the  spirit  of  nationalism.  Pancasila given  in  Higher  Education  is  intended  so  that  students  understand  and  live  the national  life  with  the  ideology  of  Indonesia,  namely  Pancasila.  To  realize  this,  it  is necessary  to  have  a  strategy  to  instill  basic  and instrumental  values  in  the  learning process.
Keywords: Pancasila education and nationalism

## PENDAHULUAN
Nasionalisme  adalah  kualitas dan  integritas  kesadaran  nasional warga  bangsa,  atau  suatu  bangsa. Makna ini disamakan dengan kesadaran  nasional.  Sekarang  ini Indonesia    dihayati  sebagai  wawasan nasional  yang  berkembang  dalam wujud  wawasan  nusantara.  Wawasan nasional  (kesadaran  nasional)  adalah kualitas dan integritas manusia sebagai bangsa,  sebagai  subyek  budaya  dan negaranya  sekaligus  sebagai  subyek moral. Kedudukan manusia baik sebagai pribadi, dan lebih-lebih sebagai bangsa secara natural memiliki kesadaran harga diri kesadaran
nasional sebagai kesadaran diri kolektif  menunjukkan  integritas  dan kualitas  bahkan  martabat  manusia  dan martabat bangsa.
Perkembangan  situasi  global mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia.  Dengan  segala  kemampuan Indonesia dituntut siap untuk
mematangkan  ideologi  ini  sebagai garda  depan  terhadap  perkembangan demokrasi global. Memang tidak dapat
dipungkiri  bagaimana  dampak  positif perkembangan demokrasi global untuk mewujudkan  cita-cita  pembangunan nasional. Pengaruh  negatif  dapat terjadi  ketika  bangsa  Indonesia  tidak siap menerima secara utuh dan mampu mengkolaborasikan  dalam  pergulatan kenegaraan. Terjadinya perubahan global dapat dilihat seperti permasalahan pertahanan negara
menyangkut perbatasan wilayah dengan  negara  tetangga,  diintegrasi bangsa  seperti  menurunnya  semangat kebhinekaan  dan  rasa  nasionalisme pada saat ini.

## TANTANGAN BANGSA INDONESIA
Bangsa Indonesia pada saat ini masih  menghadapi  berbagai  persoalan kebangsaan yang serius. yaitu ancaman disintegrasi  bangsa  ,hal  ini  dapat dilihat meningkatnya semangat primordialisme,  perselisihan  ideologi dan  agama  sehingga  mengancam kelanggengan
persatuan bangsa Indonesia.  Semua  persoalan  ini  jika
dicermati  secara  mendalam  akan bermuara  pada  dua  krisis,  yakni    jati diri  dan  ideologi.  Jati  diri  sebuah bangsa  adalah  nilai-nilai  yang  akan menjadi  orientasi  atau  arahan  bagi seluruh  cara  pikir  dan  cara  hidup warga  negara.  Tanpa  jati  diri  yang jelas,  maka  semua  elemen  masyarakat akan bergerak sendiri-sendiri mencapai apa yang baik menurut cara mereka..Krisis  ideologi  dapat  teratasi dengan    Pancasila  yang    merupakan pandangan umum (common-sense ) dan keyakinan umum yang dapat mempersatukan kehendak  atau  tujuan bersama seluruh rakyat. Pancasila di dalamnya
mengandung  Bhinneka  Tunggal  Ika atau  sama  dengan  kemajemukan  yang tercermin  juga  pada  lambang  Negara RI  Burung  Garuda  .  Maka  sudah sepantasnya bangsa ini menjadi tempat berteduh bagi bertemunya anak bangsa dalam perbedaan, untuk itu maka perlu dibangun  konsesus  dalam  melangkah menuju  kehidupan  yang  harmonis  dan penuh toleransi. Bagaimana kita melangkah ke depan ,itulah yang harus kita  lakukan.:  Pertama,  menggunakan Pembukaan  Undang  Undang  Dasar
1945  yang  di  dalamnya  terdapat pancasila untuk menata kembali kerangka kehidupan bernegara. Kedua, menentukan sikap,perilaku bagi penyelenggara  Negara  yang  berjiwa kenegaraan, pendek kata penyelenggara Negara harus professional  di  bidangnya  masing masing Ketiga, menegakkan Konstitusi, Undang-Undang dan peraturan lain yang sudah ditetapkan. .  Keadaan  bangsa  Indonesia sekarang ini seperti kehilangan orientasi dari reformasi yang
dilahirkan pada tahun 1998. yang pada dasarnya  bertujuan  menuju  kepada perbaikan  kehidupan  di  segala  bidang. Paska  masa  transisi  selama  lebih
kurang  sepuluh  tahun  yang  dimulai tahun  1998  tersebut    merupakan saatnya  untuk  belajar  dari  kegagalan dalam penanganan krisis multi demensi  .Untuk  itu  asas  kebersamaan dan kekeluargaan harus dikembangkan dalam  rangka  menata  Indonesia  yang lebih baik dan bermartabat.

## POLITIK  HUKUM  PANCASILA DALAM PERUNDANG UNDANGAN
Pada tanggal 8 Juli tahun 2003 disahkan  Undang  Undang  Nomor    20 tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan Nasional  .  Pasal  2  UU  No.  20  Tahun 2003 menyatakan Pendidikan Nasional  berdasarkan  Pancasila  dan Undang Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hal ini  kontradiktif  setelah  mengkaji  pasal 37  Undang  Undang  tersebut    tidak memuat  secara  eksplisit  mata  kuliah Pendidikan  Pancasila  diberikan  di pendidikan  Dasar,  Menengah  dan Tinggi  .  Untuk  Pendidikan  Tinggi hanya menekankan  bahwa Kurikulum Pendidikan  Tinggi  wajib  memuat Pendidikan Agama;
Pendidikan
Kewarganegaraan dan Bahasa .
Peraturan  Pemerintah  No.  19 Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan  yang  merupakan  realisasi darai  pasal  37  (  3  )  Undang  Undang No  20  tahun  2003,  dalam  PP  ini menegaskan   bahwa kurikulum  untuk jenis  pendidikan    Umum,  Kejuruan dan  khusus    pada  jenjang  pendidikan Dasar  dan  Menengah  salah  satunya terdiri  atas    menetapkan    kelompok mata  pelajaran    kewarganegaraan  dan kepribadian ( Pasal 6 ayat 1b PP No 19 tahun  2005  )    Meskipun  tidak  secara eksplisit menyebut pendidikan Pancasila ,tetapi pemakalah
berpendapat    kepribadian  ini  dapat dimasukkan pendidikan Pancasila . PP
ini  juga  menyatakan      Kurikulum tingkat  satuan  Pendidikan  Tinggi Wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan kewarganegaraan., bahasa  Indonesia,  bahasa  Inggris    dan tidak menyebut secara eksplisit pendidikan Pancasila ( pasal 9 ayat 2 ) .  Akan  tetapi  dalam  Pasal  9  (3) menyatakan  Kurikulum  tingkat  Satuan Pendidikan  Tinggi  Program  Sarjana dan  Diploma  wajib  memuat  mata kuliah  yang  bermuatan  Kepribadian, kebudayaan,  statistika/  matematika. Kepribadian  ini  menurut  pemakalah dengan  penafsiran  ekstensif  dapat dimasukan  Pendidikan  Pancasila.  Jadi
Pendidikan Pancasila menurut pemakalah  wajib  diberikan  di  semua jenjang  pendidikan Dasar,  menengah dan  Tinggi . Khusus  di  Pendidikan Tinggi Mata kuliah Pendidikan Pancasila mempunyai kedudukan yang sama dengan Mata Kuliah Pengembang  Kepribadian  yang  lain seperti Pendidikan Agama, Kewarganegaraan dan Bahasa. Peraturan  Pemerintah  Nomor
19  tahun  2005    khususnya  mengenai Mata  Kuliah  Pengembang  kepribadian di  Perguruan    Tinggi    pada  tanggal  2 Juni  2006  ditetapkanya    Keputusan Dirjen  Dikti  Depdiknas  RI  No  43/ Dikti/  Kep  /2006  tentang  Rambu Rambu  Pelaksanaan  Kelompok  Mata Kuliah    Pengembangan    Kepribadian di  Perguruan  Tinggi    tidak  menyebut secara eksplisit Mata Kuliah Pendidikan Pancasila sebagai kelompok  MPK.  sebab  yang  termasuk MPK  yaitu    Pendidikan  Agama, Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.  Implikasi  dari  Keputusan Dirjen  Dikti  tersebut  pada  tataran implementatif  di  Perguruan  Tinggi untuk  Pendidikan  Pancasila    ada  yang masih  memberikan  dan  ada  pula  yang meniadakan  .Terlepas  diberi  tidaknya mata  Kuliah  Pendidikan  Pancasila    di
Perguruan  Tinggi  disini  pemakalah berpendapat  dilihat  dari  kebijakan Perundang  Undangan  /  hukum  / terdapat  ketidak  selarasan  makna    / sinkronisasi    /  secara  horizontal  dan vertical. Secara horizontal dapat ditunjukkan  antara    pasal  2  dan  pasal 37  dari  Undang  Undang  No  20  tahun 2003. Dan secara vertical dapat dilihat pada    ketentuan  pasal  37  UU  No  20 tahun 2003  dan pasal  9 ayat  2 PP No 19  tahun  2005  terhadap  Pembukaan Undang  Undang  Dasar  1945  yang menetapkan  Pancasila  sebagai  dasar Negara.
UPAYA

## REVITALISASI PENDIDIKAN PANCASILA
Berdasarkan Simposium
Nasional  ke  3  tahun  2006  di  Undip semarang.,  Forum  Rektor  tentang Penyusunan    Konsep    Pendidikan Kewarganegaraan  ,  kecintaan  pada tanah  air  dan  Kesatuan  bangsa    pada tanggal  5 – 7 maret 2007 di semarang ,Simposium ke 4 tahun 2009 di UNS ., Konggres  Pancasila  di  UPI  Tahun 2009  .,  UGM  tahun  2009  dan  di Udayana Bali Tahun 2010 menghendaki  agar  adanya  revitalisasi Pendidikan  Pancasila  di  Perguruan Tinggi dengan menempatkan
Pendidikan  Pancasila  sebagai  salah satu mata kuliah umum yang mempunyai  bobot    2  Sks  sejajar dengan  mata  kuliah  umum  yang  lain yaitu  Pendidikan  Agama.,  Pendidikan Kewargaan Negara dan Bahasa Indonesia.Disamping itu perlunya peninjauan  kembali      terhadap    Pasal 37  ayat    2  UU  NO  20  Tahun  2003., Pasal 9 ayat  2 PP NO 19 Tahun 2009 dan  Keputusan  Dirjen  Dikti    No 43/Dikti/Kep/ 2006., yang pada intinya agar Pendidikan Pancasila
dimasukkan  dalam  berbagai  peraturan tersebut  ,dengan  demikian  ada  payung
hukum  bagi  Perguruan  Tinggi  untuk memasukkan    Pendidikan  Pancasila dalam kurikulumnya
Respon  terus  berlanjut  dari istana Wakil Presiden agar Pendidikan Pancasila  direvitalisasi  di Perguruan  Tinggi,  untuk  itu  perlu adanya  suatu  Tim  Pengkaji  Penerapan Mata  Kuliah  Pendidikan  Pancasila Perguruan  Tinggi    untuk  melakukan pengkajian secara akademik , Filosofis ,  Yuridis  dan  Sosiologis    urgensi tidakya Pendidikan Pancasila di Perguruan  Tinggi.  Berdasarkan  hasil kerja    Pokja  PPMKPPPT  dikeluarkan
Surat  edaran  Dirjen  Dikti    No  06  /  D/ T  /  2010.Surat  edaran  ini  sudah disampaikan  oleh  Direktur  jendral Pendidikan  Tinggi  kepada    Rektor Universitas/Institut  Negeri  dan  swasta seluruh Indonesia,Ketua Sekolah Tinggi  Negeri  dan  Swasta  Seluruh
Indonesia.,Direktur
Akademi/Politeknik Negeri dan swasta seluruh  Indonesia  dan  Koordinator Kopertis  wilayah  1  s/d  XII.Pada intinya  untuk  menumbuh  kembangkan kesadaran terhadap nilai nilai
Pancasila  kepada  mahasiswa  perlu Pendidikan  Pancasila  diselenggarakan di  Perguruan  Tinggi.Penyelenggaraan Pendidikan  Pancasila  di  Perguruan
Tinggi  baik  secara  filosofis.,  Yuridis dan Sosiologis tidak melanggar peraturan  Perundang  Undangan  yang berlaku.Pendidikan  Nasional  adalah pendidikan    yang  berdasarkan  pada Pancasila  dan  Undang  Undang  Dasar Republik  Indonesia  tahun  1945.Nilai nilai  Pancasila  dan  Undang  Undang Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945 perlu diwujudkan  dalam proses belajar dan pembelajaran dan Peraruran Pemerintah  No  19  tahun  2005  tentang Standar Nasional Pendidikan
menetapkan    kurikulum  tingkat  satuan Pendidikan  Tinggi  program  Diploma
dan  Sarjana  wajib  memuat  Mata Kuliah  yang bermuatan kepribadian. KESIMPULAN
Pendidikan  Pancasila  wajib diberikan  kepada  mahasiswa  sebagai mata  kuliah  umum,dengan  beban    2 Sks  sejajar  dengan  mata  kuliah  umum yang  lain  yaitu  Pendidikan  Agama., PKn  dan  Bahasa  Indonesia.  (  Sebagai kompetensi
Umum ).Dengan
diwajibkanya  Pancasila  sebagai  mata kuliah umum diharapkan ada peningkatan  Nasionalisme  mahasiswa pada khususnya dan  bangsa Indonesia pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Hassan  Suryono,  (2009). Urgensi
Revitalisasi  Penyelenggaraan Pendidikan
Pancasila di
Perguruan  Tinggi . Makalah pada  rapat  konsultasi    Tim Pokja    Pendidikan  Pancasila  di Perguruan  Tinggi pada tanggal 6 Februari 2009 di kantor wakil Presiden Republik Indonesia -----------------------,.  (2005). Pancasila
Progressif .  Surakarta  :  UPT
MKU  UNS    dan  Pustaka  cakra Surakarta Irianto Widisuseno . (2007). Rancangan Materi Rapat Kerja Kelompok  Kerja  Penyusunan Konsep Pendidikan Kewarganegaraan,  Kecintaan Pada Tanah Air Dan Kesatuan Bangsa pada  tanggal  5  –  7 Maret 2007 di Semarang Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional  Republik  Indonesia Nomor 38/ Dikti/Kep/2002 tentang Rambu Rambu Pelaksanaan    mata  Kuliah pengembangan    Kepribadian Di Perguruan Tinggi
-------------------------- Nomor 43/ Dikti/  Kep/  2006 Tentang Rambu  Rambu  Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan    Kepribadian di Perguruan Tinggi Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan    Kehidupan Bernegara  (  LPPKB  ).  (2005). Pedoman  Umum  Implementasi
Pancasila    Dalam  Kehidupan Bernegara .  Jakarta  :  Cipta
Prima Budaya Permendikbud  No  3  tahun  2020
tentang Tentang    standar nasional Pendidikan Tinggi Sumadi Suryabrata. (1992) . Pengukuran    Dalam  Psikologi
Kepribadian . Yogjakarta :  CV Rajawali Sunarjo  Wreksosuhardjo  .  (2003)  .
Filsafat  Pancasila    Secara Ilmiah Dan Aplikatif.
Surakarta  : Sebelas  Maret University Undang  Undang  No  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidian

## Nasional
Undang  Undang  No  12  tahun  2012 Tentang Pendidikan tinggi