ISSN Print: 2774-7840ISSN Online: 2774-7905 Volume 3 Nomor 3 Oktober 2022 Halaman 202-222

## Fungsi Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Lingkungan Permukiman
Masyarakat Desa Di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari
Melyn Utami
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi melynutami4@gmail.com
Dhil's Noviades
Dosen  Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi dhilsnoviades@gmail.com
Iskandar Zulkarnain
Dosen  Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi iskjbi@unja.ac.id

## Abstract
A good and healthy environment is a basic right of every Indonesian citizen as mandated in Article  28H  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  Origin  rights,  and/or traditional rights recognized and respected in the government system, led by the Head The village as the village government is assisted by the village apparatus as an element of village administration.  The  Village  Head  is  in  charge  of  administering  Village  Administration, implementing  Village  Development,  Village  community  development,  and  empowering Village  communities.  Batanghari  Regency  Regional  Regulation  Article  113  paragraph  (2) Letter  f  Elucidation  in  paragraph  (2)  General  Provisions  for  Zoning  Regulations  for Settlement Areas other regulations that covering residential areas that have a high density and tend to be slums, it is necessary to improve the environment in a participatory manner in number 2 article 113 paragraph (2) letter f. The purpose of this study is how the function of the village head is to the problems faced in terms of settlements, as well as the development of  productive  settlements  in  Selat  Village,  Pemayung  District,  Batanghari  Regency.  The research method used is empirical juridical and qualitatively descriptive with the elaboration and description of the problems regarding the population in the Straits Village.
Keywords: Management, Settlement, Environment.

## Abstrak
Lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  merupakan  hak  asasi  setiap  warga  negara Indonesia sebagai diamanatkan dalam pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam  sistem  Pemerintahan,  yang  di  pimpin  oleh  Kepala  Desa  sebagai  pemerintah  Desa yang  di  bantu  Perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa.  Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.Peraturan Daerah Kabupaten  Batanghari  Pasal  113  ayat  (2)  Huruf  f  Penjelasan  Pada  ayat  (2)  Ketentuan Umum  Peraturan  zonasi  Kawasan  Peruntukan  Permukiman  peraturan  lain-lain  yang
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
meliputi kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan secara partisipatif pada angka 2 pasal 113 ayat (2) huruf f.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  Bagaimana  fungsi  Kepala  Desa  terhadap  persoalan  yang dihadapi dalam hal permukiman, serta pengembangan pemukiman produktif di Desa Selat Kecamatan  Pemayung  Kabupaten  Batanghari.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu yuridis  empiris  dan  secara  kualitatif  deskripti  dengan  penjabaran  serta  penggambaran dari masalah mengenai penduduk di desa selat.
Kata kunci: Pengelolaan, Pemukiman, Lingkungan.

## A. Pendahuluan
Lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara  Indonesia  sebagai  diamanatkan dalam  pasal  28H  UndangUndang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hanna Haryati kusman, Ida Widaningsih menyebutkan  :  Melihat  kenyataan  yang terjadi  bahw  kualitas  lingkungan  hidup yang semakin menurun telah mengancam  kelangsungan  perikehidu- pan  manusia.  Pengembangan  kesehatan lingkungan di desa yaitu pengembangan lingkungan sehat dengan tujuan mewujudkan  mutu  lingkungan  hidup yang lebih sehat. Agar dapat menurunkan  angka  kesakitan  dan kematian  penyakit  berbasis  lingkungan melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerskkan  pembangunan  berwawa- san Kesehatan. 1 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
1 Hanna Haryati Kusman, Ida Widaningsih, Resep  Membangun  Desa ,  CV.Campustaka, Jakarta, 2019, Hlm 93.
mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  Pemerintahan,  yang dipimpin  oleh  Kepala  Desa  sebagai pemerintah Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Undang-Undang  Desa  memiliki  tujuan utama yakni kemandirian desa. Dalam  proses  pelaksanaan  Undang- Undang Desa, desa memegang teguh dua asas yakni asas rekognisi dan subsidiaritas.  Melalui  dua  asas  ini,  desa diberi  dua  kunci utama  dalam pengelolaan  desa  yakni  kewenangan dan  keuangan.Dalam  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  dijelaskan  bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,  pemanfaatan,  pengenda- lian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan
pencemaran  serta  pemulihan  kualitas lingkungan  telah  menuntut  dikembang- kannya  berbagai  perangkat  kebijakan dan  program  serta  kegiatan  yang didukung  oleh  sistem  pendukung pengelolaan  lingkungan  lainnya.  Pada Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  6
tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa: 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan  Desa,  pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
a. Memimpin  penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
b. Mengangkat  dan  member- hentikan perangkat Desa;
c. Memegang kekuasaan
pengelolaan  Keuangan  dan
Aset Desa; d. Menetapkan Peraturan Desa; e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. Membina  kehidupan  masya- rakat Desa;
g. Membina  ketenteraman  dan ketertiban masyarakat Desa;
h. Membina  dan  meningkatkan perekonomian  Desa  serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemak- muran masyarakat Desa; i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. Mengusulkan  dan  menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Desa;
k. Mengembangkan  kehidupan social  budaya  masyarakat Desa;
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; m. Mengoordinasikan Pembangunan  Desa  secara partisipatif; m. Mewakili  Desa  di  dalam  dan di  luar  pengadilan  atau menunjuk kuasa hukum untuk  mewakilinya  sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan; dan n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal  33  Peraturan  Pemerintah
Nomor  43  Tahun  2014  Tentang Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa mengatur  adapaun  kewenangan  desa meliputi:
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota; dan
d. Kewenangan lain yang ditugaskan
oleh  Pemerintah,  Pemerintah daerah  Provinsi,  atau  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34 : 1) Kewenangan  Desa  berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  33  huruf  a paling sedikit terdiri atas:
a. Sistem  organisasi  masyarakat
adat;
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat; c. Pembinaan lembaga dan hukum adat; d. Pengelolaan  tanah  kas  Desa;
dan
e. Pengembangan peran masyarakat Desa. 2) Kewenangan  lokal  berskala  Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33
huruf  b  paling  sedikit  terdiri  atas kewenangan:
a. Pengelolaan tambatan perahu;
b. Pengelolaan pasar Desa;
c. Pengelolaan  tempat  pemandian umum;
d. Pengelolaan jaringan irigasi;
e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; f. Pembinaan kesehatan
masyarakat  dan  pengelolaan  pos pelayanan terpadu;
g. Pengembangan  dan  pembinaan sanggar seni dan belajar;
h. Pengelolaan  perpustakaan  Desa dan taman bacaan;
i. Pengelolaan embung Desa;
j. Pengelolaan  air  minum  berskala
Desa; dan k. Pembuatan  jalan  Desa  antar permukiman ke wilayah pertanian. Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari  Nomor  16  Tahun  2013 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Batanghari  Tahun  2011-
2031  Pasal  113  Ayat  (1)  kawasan  yang berada  di  luar  kawasan  lindung  baik berupa  kawasan  perkotaan  maupun
kawasan  perdesaan  yang  berfungsi sebagai lingkungan Tempat tinggal. Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari  Pasal  113  ayat  (2)  Huruf  f. Ketentuan lain-lain meliputi: 1. Penyediaan RTH secara proposional dangan fungsi kawasan  setidaknya  30%  dari kawasan  peruntukan  permuki- man.
2. Pada  kawasan  permukiman  yang mempunyai  kepadatan  tinggi  dan cenderung  kumuh  diperlukan perbaikan lingkungan secara partisipatif.
3. Mempertahankan  kawasan  per- mukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya.
4. Pengembangan  permukiman  pro- duktif  tanpa  harus  mengganggu lingkungan sekitarnya.
5. Permukiman  yang  terletak  pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan  setempat,  hutan lindung  maupun  fungsi  lindung lindung laiinya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan  pemukiman  dan pada  setiap  kavling  kawasan terbangun dalam kawasan pemukiman  harus  menyediakan RTH  setidaknya  10%  dari  luas kavling yang dimiliki. Jumlah penduduk Desa Selat cenderung  meningkat  karena  tingkat
kelahiran  lebih  besar  dari  pada kematian  serta  penduduk  yang  masuk lebih  besar  dari  penduduk  yang  keluar. Persebaran  penduduk  di  Desa  Selat tidak  merata,  secara  absolut  jumlah penduduk pada tiap-tiap Rukun
Tetangga  (RT)    terlihat  tidak  seimbang, namun  karena  luas  wilayah  masing- masing  RT  berbeda  maka  tingkat kepadatan  penduduknya  terlihat  beda. RT  01  merupakan  wilayah  dengan tingkat  kepadatan  penduduk  yang tertinggi di wilayah Desa Selat yaitu 409 per  Km 2 Sementara  itu  RT  06 merupakan  tingkat  kepadatan  terendah yaitu dengan tingkat kepadatan 200 jiwa per km 2 .
Kabupaten  Batang  Hari  adalah Kabupaten  yang  memiliki  8  kecamatan, 14  kelurahan  dan  110  desa.  Kecamatan Pemayung  merupakan  salah  satu Kecamatan  di  Kabupaten  Batang  Hari yang  memiliki  18  Desa  yaitu  Desa  selat merupakan salah satu desa di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Desa Selat adalah salah satu Desa dalam wilayah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Wilayah  Desa  selat  dengan  jumlah  4
Dusun  dan  Memiliki  13  RT.  Secara geografis  Desa  Selat  memiki  luas wilayah  +  47.792  Ha  dan  berada  pada posisi  di  antara  1○15’  Lintang  Selatan sampai  dengan  2○20’  Lintang  Selatan dan  diantara  102○30’  bujur  timur
sampai  dengan  104○  0’  Bujur  Timur.
Dengan batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah  Utara  berbatasan  dengan
Desa Olak Rambahan.
2. Sebelahan Selatan bebatasan
dengan Desa Lopak Aur.
3. Sebelah  Barat  berbatasan  dengan Sungai Batanghari.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pijoan. Melihat  dari  kepadatan  penduduk tidak merata dan permukiman
masyarakat  yang  kurang  terhadap pengelolaan  lingkungan penulis tertarik untuk  mengadakan  penelitian  dan penulisan  artikel  dengan  judul  “ Fungsi Kepala  Desa  Terhadap  Pengelolaan Lingkungan  Permukiman  Masyarakat Desa  Di  Desa  Selat  Kecamatan Pemayung Kabupaten BatangharI. ”

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  artikel  ilmiah  ini  adalah  yuridis empiris.  Pengertian  yuridis  empiris menurut  Menurut  Abdul  Kadir  Muhamad, penelitian  yuridis  empiris  adalah  : “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian  terhadap  data  primer  di lapangan”.  Dalam  penelitian  yuridis, hukum  dilihat  sebagai  norma  atau  das
sollen, karena penelitian yuridis merupakan  suatu  pendekatan  yang
mengacu  pada  hukum  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2
Secara  yuridis  melihat  aturan  yang mengatur  tentang  Desa  dan  Kepala  Desa serta  tentang  lingkungan  permukiman. Secara empiris meneliti pelaksanaan fungsi Kepala  Desa  terhadap  pengelolaan lingkungan  permukiman  masyarakat  desa di  desa  selat  kecamatan  pemayung kabupaten  Batanghari  dan  kenyataannya dilapangan.
C. Fungsi  Kepala  Desa  terhadap pengelolaan lingkungan permukiman  masyarakat  desa  di desa  selat  kecamatan  pemayung kabupaten Batanghari
Kepala desa adalah pemimpin formal karena  ia  menerima  pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan  desa  akan  lebih  sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada peraturan- peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar  hubungan  pribadi,  hubungan bathin  dan  kepemimpinan.  Seorang pemimpin  mempunyai  kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap  orang  lain  sedemikian  rupa sehingga  orang  ini  mentaati  pemimpin secara  sukarela  disertai  kesadaran  dan tanpa  paksaan.  Seni  dan  pengetahuan
2 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm 20.
kepemimpinan  harus  dipelajari  dan dikuasai oleh kepala desa dan diterapkan.  Dengan  demikiankepala desa menjadi pemimpin infomal. 3 Kepala desa melaksanakan penyelenggaraan  pemerintahan  desa berdasarkan  kewenangan,  hak  dan kewajiban  serta  larangan  dengan menggunakan  asas-asas  penyelengga- raan pemerintahan desa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24, sebagai berikut: a) Kepastian hukum;
b) Tertib  penyelenggaraan  peme- rintahan;
c) Tertib kepentingan umum;
d) Keterbukaan;
e) Proporsionalitas;
f) Profesionalitas;
g) Akuntabilitas;
h) Efektivitas dan efisiensi;
i) Kearifan lokal;
j) Keberagaman; dan
k) Partisipatif
Kepala  desa  mempunyai  beberapa
tugas dan kewajiban, yang dapat dilihat pada  pasal  26  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa yaitu;" Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,
pembinaan
3 Arief  Sumeru,  “Kedudukan  Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa,” Jurnal  Hukum  JKMP , Vol.4, No.1, 2016, Hlm 50.
kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat". Dengan adanya tugas yang diberikan,  kepala  desa  bisa  untuk membawa  desanya  ke  arah  yang diharapkan oleh undangundang
tersebut. Selanjutnya, pada pasal 26 ayat (4)  huruf  O  yaitu  "kepala  Desa berkewajiban  untuk  mengembangkan potensi  sumber  daya  alam  dan melestarikan  lingkungan  hidup".  Maka dengan adanya kewajiban yang sudah di berikan  oleh  undang-undang,  kepala desa  diharapkan  dapat  membawa desanya  ke  arah  yang  di  harapkan  dan sesuai  dengan  yang  diamanatkan undang-undang.
Kewenangan desa berdasarkan  Pasal 33  huruf  b  angka  (2)  Peraturan Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  pada  huruf  e  "pengelolaan lingkungan  permukiman  masyarakat Desa".  Dengan  aturan  pelaksanaan  ini diharapkan pemerintah Desa
melaksanakan  tugas  dan  kewenangan berdasarkan  yang  diharapkan  dalam peraturan  pelaksanaan  dari  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa. Adapun wewenang Kepala Desa:
a) Memimpin
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c) Memegang kekuasaan pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Desa; d) Menetapkan Peraturan Desa;
e) Menetapkan APBelanjaDesa;
f) Membina  kehidupan  masyarakat Desa;
g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannyaagar mencapai  perekonomian  skala produktif  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran masyaraka t Desa;
i) Mengembangkan  sumber  penda- pa tan Desa;
j) Mengusulkan dan menerima pelimpahansebagian kekayaan negaraguna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k) Mengembangkan kehidupan sosial buda ya masyarakat Desa;
l) Memanfaatkan  teknologi  tepat guna;
m) Mengoordinasikan  Pembangunan Desa secara partisipatif
n) Mewakili  Desa  di  dalam  dan  di luar  pengadilan  ataumenunjuk kuasa  hukum  untuk  mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undanga n; dan o) Melaksanakan  wewenang  lain yang sesuai dengan
ketentuanperaturan  perundang-
undangan. Dalam melaksanakan kewenangannya,  kepala  desa  mempun-
yai beberapa hak, yaitu:
a. Mengusulkan  struktur  organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. Mengajukan rancangan dan
menetapkan Peraturan Desa; c. Menerima  penghasilan  tetap setiap bulan, tunjangan, danpenerimaan  lainnya  yg  sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yg dilaksanakan; dan e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas  dan  kewajiban  lainnya kepada perangkat Desa Pembangunan  perumahan  dan permukiman yang kurang terpadu,  terarah,  terencana,  dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana  dasar  seperti  air  bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan  air  hujan,  akan cenderung  mengalami  degradasi kualitas  lingkungan  atau  yang
kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”. 4 Masalah perumahan dan permukiman ini disebabkan, karena: 1. Kurang terkendalinya pembangunan  perumahan  dan permukiman sehingga menyebabkan munculnya kawasan  kumuh  pada  beberapa bagian kota yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan. 2. Keterbatasan  kemampuan  dan kapasitas dalam penyediaan perumahan dan permukiman yang layak  huni  baik  oleh  pemerintah, swasta maupun masyarakat. 3. Pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat  yang  masih  belum optimal  khususnya  menyangkut kesadaran akan pentingnya  hidup sehat. 4. Kurang dipahaminya kriteria teknis pemanfaatan lahan permukiman  dan  perumahan khususnya  yang  berbasis  pada ambang  batas  daya  dukung
lingkungan  dan  daya  tampun ruang. 5
4 Asep  Hariyanto,  “Strategi  Penanganan Kawasan  Kumuh  Sebagai  Upaya  Menciptakan Lingkungan  Perumahan  Dan  Permukiman Yang Sehat,” Jurnal PWK Unisba , Hlm 12. 5 Ibid.
Penyelenggaraan  kewenangan  desa berdasarkan  hak  asal  usul  dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh  APB  Desa.  Penyelenggaraan kewenangan  lokal  berskala  Desa  selain didanai  APB  Desa,  juga  dapat  didanai oleh  APBN  dan  APBD.  Penyelenggaraan kewenangan  desa  yang  ditugaskan  oleh pemerintah  didanai  oleh  APBN  yang dialokasikan  pada  bagian  anggaran kementrian/lembaga  dan  disalurkan melalui  satuan  kerja  perangkat  daerah Kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan  desa  yang  ditugaskan  oleh pemerintah Daerah didanai oleh APBD. 6
Kewenangan  Desa    Pasal  5  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  dengan  tegas  mengakui  bahwa kedudukan desa bukan menjadi subordinat  kabupaten/kota,  melainkan berada di wilayah kabupaten/kota. Atas dasar kedudukan seperti ini, maka desa masa  lalu  pasti  sudah  memiliki kekuasaan yang absah untuk melakukan tindakan-tindakan mengatur dan mengurus  kepentingan  masyarakat desa.  Masa  kini  dan  masa  depan  desa pun  masih  memiliki  kehendak  untuk memikirkan  kepentingan  masyarakat desa. Karena itu negara melalui Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa mengakui dan menghormatibahwa desa  memiliki  kewenangan  desa.
6 Arief Sumeru, Op., Cit. Hlm 50.
Kewenangan  desa  inibukan  pelimpahan dari pemerintahan supradesa, tetapirekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas (penghormatan) darinegara. 7
Berdasarkan  hal  di  atas  dapat diketahui  bahwa  alasan  harus  ada kernangan  desa  karena  2  (dua)  hal, yaitu:  1)  mandatori  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa; dan 2)  Mandatori  asas  rekognisi  dan subsidiaritas.  Pertama,  kewenangan desa  secara  jelas  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2016  tentang
Desa  dan  peraturan  teknis  turunannya, yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun  2014  tentang  Desa  yang  telah diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  47  Tahun  2015  dan  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 8 Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh  harus  diterapkan  oleh hukum untuk mampu mengatur 7 Sukasmanti  dan  Dina  Mariana, Modul
Panduan Menyusun Kewenangan dan Perencanaan  Desa ,  IRE  Yogyakarta–CCES,
Yogyakarta, 2015, Hlm. 4.
8 Ibid.
lingkungan  hidup  manusia  secara  tepat dan  baik.  Sistem  pendekatan  ini  telah melandasi  perkembangan  hukum  di Indonesia. 9
Menurut  Drupsteen  mengemukakan, bahwa  hukum  lingkungan  ( milieurecht ) adalah  hukum  yang  berhubungan dengan  lingkungan  alam  ( natuurlijk miliieu )  dalam  arti  seluas-luasnya.
Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumen  yuridis  bagi  pengelolaan lingkungan.  Mengingat  pengelolaan lingkungan  dilakukan  terutama  oleh pemerintah,  maka  hukum  lingkungan sebagian  besar  terdiri  atas  hukum pemerintahan ( bestuursrecht ). Disamping hukum lingkungan pemerintah ( bestuursrechtelijk milieurecht )  yang  di  bentuk  oleh pemerintah  pusat,  ada  pula  hukum lingkungan  pemerintah  yang  berasal dari  pemerintah  daerah  dan  sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional. 10
Berdasarkan  Pasal  37  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal  16  sampai  dengan  Pasal  22
9 Koesnadi  Hardjasoemantri,  Hukum  Tata Lingkungan,  Cet.5,  Ghajah  Mada  University Press, Yogyakarta, 2012, Hlm 41.
10 Ibid.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan  Kewenangan  Lokal  Berskala  Desa menghendaki proses penetapan kewenangan desa berdasarkan asal usul dan  lokal  berskala  desa  melalui pembentukan  peraturan  bupati  dan peraturan  desa.  Artinya,  pengaturan tentang  kewenangan  desa  belum  cukup jika  hanya  mendasarkan  pada  regulasi di  tingkat  pusat.  Mandat  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang
Desa  mengenai  kewenangan  desa  akan berjalan baik ketika bupati menetapkan peraturan bupati tentang daftar kewenangan desa dan desa membentuk peraturan  desa  tentang  kewenangan desa. 11
Dalam  Pasal  18  Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa disebutkan  bahwa  kewenangan  desa
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan masyarakat desa
berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal  usul,  dan  adat  istiadat  desa. Kewenangan desa tersebut meliputi:
a. kewenangan  berdasarkan  hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala desa;
c. kewenangan  yang  ditugaskan oleh  pemerintah,  pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;  dan  d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh  pemerintah,  pemerintah daerah  provinsi,  pemerintah daerah  kabupaten/kota  sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 12
Desa  selat  ini  terdapat  permukiman masyarakat  yang  terletak  dekat  dengan sungai, yang mana dalam hal pengelolaan sampah itu kurang
diperhatikan  serta  tidak  melestarikan lingkungan  hidup.  Masyarakat  yang bermukim  tidak  jauh  dari  sungai biasanya cenderung memilih membuang sampah  ke  sungai  dengan  alasan  tidak adanya  TPS  (Tempat  Pembuangan Sementara  (Sampah)).  Sehingga  dalam hal pengelolaan sampah pada
permukiman  ini  dapat  dikatakan  tidak baik.  Lingkungan  permukiman  pun banyak  terdapat  permakaman  yang sangat  dekat  dengan  rumah  warga  dan letaknya  tidak  beraturan  sehingga mengganggu kenyamanan warga.
Adapun  tanggapan  dari  salah  satu masyarakat  Desa  Selat  kecamatan Pemayung  Kabupaten  Batanghari,  Ibu
12 Ramlan  &  Eka  Sihombing,  Hukum Pemerintahan  Desa,  Enam  Media,  Medan 2021, Hlm 40-41.
Ardila memperoleh keterangan bahwa: "Banyak pemakaman di dekat
Permukiman,  dibelakang  rumah  warga di tanah mereka, tpi dekat Permukiman. cuma  buat  kmi  dak  nyaman,  Karno semakin  lama  semakin  banyak,  kmi berharap  nian  Ado  kemajuan  desa  ini untuk  mengarahkan  masyarakat  untuk pemakaman di TPU.
Keresahan yang dikatakan salah satu penanggap  di  desa  tak  hanya dirasakan oleh  ibu  ini  saja.  Bahkan  sudah  pernah ada  usulan  untuk  penataan  makam- makam  tersebut  agar  dipindahkan  ke
TPU  (Tempat  Pemakaman  Umum) setempat.  Adapun  tanggapan  dari Sekertaris Desa, Bapak Jaka memperoleh keterangan yakni; “Rencana dari pada  pemindahan
makam”  itu  sebelumnya sudah  pernah di  bicarakan  dan  sudah  pernah  kita sosialisasikan kepada masyarakat.
Namun,  melihat  daripada  tanggapaan tetua  adat  dan  beberapa  masyarakat yang berseikukuh mempertahan makam yang  tidak  beraturan  itu  menjadi hambatan bagi kami dalam upaya dalam Tata  Kelola  Ruang  Tempat  Pemakaman Umum  ini.  Padahal  kami  sudah menyiapkan  lahan  untuk  dijadikan Tempat  Pemakaman  Umum  di  Desa Selat ini. ”
Dari  pernyataan  Sekretaris  desa tersebut  dapat  dikatakan  bahwasanya desa  sudah  membuat  sebuah  rencana,
namun  hanya  sekedar  rencana  dan omongan  saja.  Tidak  ada  bentuk ketegasan  dalam  melakukan  penataan pengelolaan  makam-makam  tersebut sehingga rencana dan program ini hanya sia-sia  dan  tidak  mendapatkan  hasil apapun.  Bahkan  hingga  kini  tidak  ada lagi  Pembicaraan  melalu  Musyawarah desa  akan  pengelolaan  makam-makan itu ke Tempat Pemakaman Umum. Yang memang  katanya  lahan  akan  Tempat
Pemakaman Umum sudah disiapkan dan tidak ada tindak lanjut akan
pengelolaannya.
Pada  hakekatnya  lingkungan  yang baik  itu  merupakan  hak  bagi  setiap orang,  lingkungan  yang  nyaman,  aman dan  bersih  juga  merupakan  hak  semua orang.  Namun  dalam  mewujudkan  itu harus keterlibatan pemerintah desa dan melibatkan  masyarakat  dalam  menuju usaha modernitas dengan penyelenggaraan  yang  arah,  sehingga terbentuklah  sebuah  sinergitas  yang akan  membentuk  Desa  yang  baik  dan sesuai amanat Undang-undang.
Permukiman  merupakan  aspek  penting yang  menunjang  kehidupan  bagi  umat manusia.  Agar  manusia  dapat  hidup layak  secara  berkesinambungan,  maka salah  satu  aspek  yang  paling  penting untuk  diperhatikan  adalah  pengelolaan lingkungan,  Pengelolaan  lingkungan yang memberikan kehidupan yang baik.
Lingkungan  Hidup  yang  baik  dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebaimana diamanatkan  dalam  pasal  28H  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Kawasan permukiman adalah bagian dari
lingkungan  hidup  di  luar  kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun  kawasan  perdesaan  yang berfungsi  sebagai  lingkungan  tempat tinggal/lingkungan  hunian  dan  tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Berdasarkan  teori  kewenangan  yang penulis  gunakan  yaitu  kewenangan kepala desa dalam pengelolaan lingkungan  permukiman  masyarakat desa yang dimana merupakan Pemerintahan  Desa  yaitu  Bentuk campur  tangan  Pemerintah  yang  dapat dikatagorikan  atas  kebijakan  yang besifat, menetap atau mengatur, mengarahkan, membebaskan. Berhubungan  dengan  jenis  dan analisis  data  yang  penulis  gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan  kualitatif,  oleh  karena  itu data  yang  diperoleh  bersifat  deskriptif berbentuk  kata  dan  kalimat  dari  hasil wawancara penulis dengan para informan  penelitian,  hasil  catatan lapanganyang penulis peroleh dan data-
data  lainnya  yang  sebanding  dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan.
Masyarakat  Desa  Selat  Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari memiliki  beragam  respon  saat  penulis melakukan  wawancara  terkait  dengan pengelolaan  lingkungan  permukiman masyarakat tentang kepadatan
penduduk  dan  pengelolaan  sampah. Penulis mengambil wawancara terhadap narasumber dan telah penulis bedakan 2 golongan  responnya.  Ada  responden yang  menanggapi  dengan  tanggapan positif  dan  ada  juga  yang  menanggapi dengan  tanggapan  negatif.  Pernyataan ini  penulis  dapati  dengan  cara melakukan  wawancara  dengan  kepala desa  dan  beberapa  masyarakat  di  desa 10  responden,  5  terdiri  dari  perangkat desa, 5 merupakan masyarakat desa.
1. Respon Positisf
a. Bapak  dedi,  sebagai  kasi pembangunan"Tau, karena memang  ada  pengaturan pengelolaan  lingkungan.  Kalo menurut  Abang  pengelolaan sampah  sudah  baik,  sudah ada  bak  sampah  di  tepi sungai,  fasilitas  umum  juga baik  sudah  ada  di  sediakan WC umum serta program pan Simas. Kalau bicara penduduk padat itu di RT 01, 06, dan 9. b. Bapak Zuhdi (kasi kesejahteraan masyarakat) "Mengenai  pengelolaan  sam- pah  baik  karena  sudah  ada
tempat  pembuangan  sampah, penduduk  padat  tetapi  tidak merata padatnya.
2. Respon Negatif
a. Bapak Asnawi, sebagai Kepala Desa  selat  "Kalo  bicara penduduk itu tentunya setiap tahun  bertambah,  emang padat tapi tidak semua RT itu padat. Mengenai urusan sampah itu tergantung kebiasaan  pribadi  masing- masing,  karena  sudah  di
sediakan  bak  sampah  di  tepi sungai,  tapi  tidak  semuanya kita  sediakan  di  dekat  pasar aja.  Sudah  kebiasaan  orang desa  ini  buang  sampah  ke sungai".
b. Bapak  Raden  Sakrowi  Deni,
selaku  atap  pemerintahan
Desa selat“Kalo Menurut Abang,  desa  sekat  dulunya bersih,  air  sunge  jernih  tapi sekarang  sudah  keruh.  Karno sudah tecemar dan Masyarakat terus-menerus membuang sampah kesungai” . c. Bapak haryono, selaku Badan
Permusyawaratan  Desa  selat
(BPD  desa  selat)"Desa  selat ini  penduduknya  lumayan padat tapi kurang merata, klo bicara  mengenai  pengelolaan
sampah  belum  efektif  karena kebiasaan  masyarakat  desa membuang sambah ke sungai. d. Ibu  Eldia  Rizkyamelia,  selaku Kaur Umum di desa selat"Kalo  menurut  kakak penduduk paling padat RT 01, rumah  dempetdempet  itu  RT 06  lingkungan  permukiman nyo  dekat  dengan  kuburan- kuburan  belakang  rumah, terus  kalo  di  tengok  orang Sano  buang  sampah  ke sungai".
e. Ibu  Siti,  selaku  masyarakat "Setau  saya  klo  sampah  tu buang  ke  sungai  tu  la  dari dulu,  karena  memang  dak  do larangan  dan  halangan  nak buang disano".
f. Ibu  yuli,  selaku  masyarakat "Klo  sampah  kadang"  Ado jugo di bakar tapi kebanyakan di  buang  ke  sungai  Karno kami di dekat sungai".
g. Ardila, masyarakat Desa " Klo buang  samaph  ke  sungai  itu dak  semua  masyarakat,  bagi yang  rumahnya  jauh  dari sungai palingan sampahnya di bakar".
h. Ketua  Badan  Permusyawa- ratan  Desa  selat  kecamatan pemayung kabupaten Batanghari,  Bapak  Haryono
memperoleh keterangan bahwa “Dalam  pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat  desa  selat  ni kurang produktif, karno masih  banyak  masyarakat yang  buang  sampah  ke sungai. Dan dak cuma masyarakat  di  lingkungan dekat  sungai  aja  bahkan sampah-sampah  pasar  di buang ke sunga i.” 13
Selanjutnya  wawancara  dengan Bapak Asnawi, sebagai Kepala Desa selat "Kalo  bicara  penduduk  itu  tentunya setiap  tahun  bertambah,  emang  padat tapi tidak semua RT itu padat. Mengenai urusan sampah itu tergantung kebiasaan pribadi masing-masing, karena sudah di sediakan bak sampah di tepi sungai, tapi tidak  semuanya  kita  sediakan  di  dekat pasar  aja.  Sudah  kebiasaan  orang  desa ini buang sampah ke sungai". 14
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang peneliti  lakukan  di  lapangan,  peneliti menemukan  bahwa  sebagian  besar dari masyarakat  Desa  Selat  dalam  hal pengelolaan  lingkungan  hidup  di lingkungan  permukiman  masyarakat
13 Wawancara  dengan  Bapak  Haryono, Kepala BPD Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten  Batanghari,  Tanggal  22  januari 2022
14 Wawancara  dengan  Bapak  Asnawi, Kepala  Desa  Selat  Kecamatan  Pemayung Kabupaten  Batanghari,  Tanggal  24  januari
2022
masih  terlihat  sangat  kurang  baik. masyarakat mengakui bahwa lingkungan  permukiman  masyarakat termasuk sangat padat dan pengelolaan sampah  di  lingkungan  tidak  beraturan sehingga  penganganan  sampah  kurang terkendali dengan baik oleh Desa.
Kepala Desa mempunyai kewenangan  untuk  Atribusi  yaitu
Kewenangan  Langsung  yang  telah tertera pada Pasal 26 Angka (2) Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa.  Dalam  melaksanakan  tugasnya Kepala  Desa  mempunyai  kewenangan untuk:
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Mengangkat dan member-
hentikan perangkat Desa;
c. Memegang  kekuasaan  pengelo- laan Keuangan dan Aset Desa;
d. Menetapkan Peraturan Desa;
e. Menetapkan  Anggaran  Pendapa- tan dan Belanja Desa;
f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
g. Membina  ketenteraman  dan ketertiban masyarakat Desa;
h. Membina  dan  meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya  agar  men- capai perekonomian skala produktif untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyara- kat Desa;
i. Mengembangkan sumber penda- patan Desa;
j. Mengusulkan  dan  menerima pelimpahan  sebagian  kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. Memanfaatkan  teknologi  tepat
guna;
m. Mengoordinasikan Pemban-
gunan Desa secara partisipati;
n. Mewakili  Desa  di  dalam  dan  di luar  pengadilan  atau  menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan; dan o. Melaksanakan  wewenang  lain yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan desa berdasarkan pasal
33  huruf  b  angka  (2)  Peraturan Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  pada  huruf  e  "pengelolaan lingkungan  permukiman  masyarakat Desa".  Dengan  aturan  pelaksanaan  ini diharapkan pemerintah Desa melaksanakan  tugas  dan  kewenangan berdasarkan  yang  diharapkan  dalam peraturan  pelaksanaan  dari  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.
Tujuan  ditetapkannya  pengaturan desa  dalam  undang-undang  Nomor  6 Tahun  2014,  sebagaimana  ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014,  merupakan  penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  18  ayat  (7)  dan pasal  18B  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yaitu:
a. Memberikan pengakuan dan penghormatan  atas  Desa  yang sudah ada dengan keberagamannya  sebelum  dan sesudah  terbentuknya  negara kesatuan republik Indonesia;
b. Memberikan  kejelasan  status  dan kepastian hukum agar Desa dalam sistem  ketatanegaraan  Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia; c. Melestarikan  dan  memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; d. Mendorong  prakarsa,  gerakan,
dan  partisipasi  masyarakat  Desa untuk  mengembangkan  potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. Membentuk  pemerintahan  Desa yang  proporsional,  efisien  dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
f. Meningkatkan  pelayanan  publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat  perwujudan  kese- jahteraan Umum; g. Meningkatkan  ketahanan  sosial budaya masyarakat guna mewujudkan  masyarakat  Desa yang mampu memelihara kesatuan  sosial  sebagai  bagian dari ketahanan nasional; h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta bagaimana mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i. Memperkuat  masyarakat  Desa sebagai subjek pembangunan. 15 Dalam sejarah pengaturan Desa, telat ditetapkan beberapa pengaturan tentang  Desa,  yaitu  Undang-undang Nomor  22  tahun  1948  tentang pemerintahan  Daerah,  undang-undang Nomor  1  tahun  1957  tentang  pokok- pokok Pemerintahan Daerah, Undangundang  Nomor  19  Tahun  1965 tentang  Desa  Praja  sebagai  bentuk peralihan untuk mempercepat
terwujudnya  daerah  tingkat  III  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia, Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1974 tentang  Pokok-pokok  pemerintahan  di daerah, Undang-undang Nomor 5 tahun 1979  tentang  pemerintahan  Desa,
15 Ni'matul  Huda,  Hukum  Pemerintahan Desa,  Cet.5,  Setara  Press,  Malang,  2015,  Hlm 211.
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang  pemerintahan  Daerah,  dan terakhir  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  20/4  tentang  pemerintahan Daerah. 16
Berdasarkan  realita  di  lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan desa di Desa selat masalah utama  yang  dihadapi  antara  lain pertama,  dalam  kewenangan  sebagai kepala  desa  harus  mengayomi  serta memimpin dan mengatur desa terutama pada  lingkungan  permukiman  dimana posisi  Desa  Selat  yang  merupakan  desa transisi  dari  desa  tradisional  ke  arah desa  modern  yang  harus  mengetahui hukum  sebagaimana  bergerak  sesuai perkembangan zaman.
Penduduk  yang  padat  tentu  menjadi masalah terhadap lingkungan permukiman kedepannya, sebagai kepala Desa tentunya menjadi tanggung jawab  pemerintah  terhadap  tata  kelola lingkungan wilayah di desa selat. Kepala Desa  juga  harus  mampu  meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
lingkungan permukiman desa selat.
Upaya  Kepala  Desa  yaitu  sudah disediakan  tempat  pemakaman  umum, namun  belum  di  terapkan  oleh masyarakat  karena  mereka  lebih memilih memakamkan jenazah di tanah mereka  masing-masing.  Namun  kepala
16 Ibid. , Hlm 212.
Desa kedepannya  akan  mencoba membicarakan hal ini kepada masyarakat dan tidak menutup kemungkinan  kedepannya  agar  dapat lebih teratur dalam hal pemakaman. Pengelolaan Lingkungan permukiman  masyarakat  yang  baik muncul dari kebiasaan-kebiasaan
masyarakat.  Fungsi  Kepala  Desa  yaitu mengayomi  dan  menjaga  lingkungan permukiman  masyarakat  agar  tata kelola lingkungan desa menjadi nyaman sedangkan  pada  penduduk  yang  padat harus  dilakukan  upaya  yang  baik kedepannya bagi kepala Desa.
Upaya  yang  telah  dilakukan  Kepala desa  terhadap  pengelolaan  lingkungan
permukiman masyarakat yaitu menyediakan  tempat  sampah  yaitu berfungsi agar masyarakat tidak
membuang  sampah  ke  sungai,  namun upaya  ini  belum  sepenuhnya  tercapai. Tempat  sampah  tersebut  disediakan hanya  di  dekat  kantor  Desa  yang  lokasi kantor  desa  terdapat  di  dekat  sungai, namun untuk tempat sampah per RT di lingkungan  dekat  sungai  tidak  ada tersedia tempat sampah.
Menurut  Sonny  ia  menegaskan bahwa  ada  hubungan  erat  antara penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik  dengan  pengelolaan  lingkungan hidup  yang  baik.  Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan
pengelolaan  lingkungan  hidup  yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang  baik  mencerminkan  tingkat penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik.  Tegasnya,  tanpa  penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan  lingkungan  hidup  yang baik. 17 Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan  hidup  ataupun  terhadap pengelolaan  lingkungan  hidup.  Pasal  65 mengatur  adanya  lima  hak  atas lingkungan hidup, yaitu:
1. Setiap orang berhak atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat sebagai  bagian  dari  hak  asasi
manusia;
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan  lingkungan  hidup, akses  informasi,  akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi  hak  atas  lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap  orang  berhak  mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana  usaha  dan/atau  kegiatan yang diperkirakan dapat
17 A.  Sonny  Keraf, Etika  Lingkungan , Penerbit KOMPAS, Jakarta, 2006, Hlm 23.
menimbulkan  dampak  terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap  orang  berhak  untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan. 5. Setiap  orang  berhak  melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan hidup Mengkaitkan antara hak atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat dengan  kewajiban  untuk  memelihara fungsi lingkungan hidup serta kewajiban untuk mengendalikan lingkungan hidup, dapat dimaknai bahwa adanya
keseimbangan  dan  keselarasan  antara hak  dan  kewajiban  masyarakat  atas lingkungan  hidup.  Lingkungan  hidup tidak  akan  menjadi  baik  dan  sehat ketika  masyarakat  tidak  memelihara kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup serta  berupaya  untuk  mengendalikan pencemaran  dan  perusakan  lingkungan hidup.  Dalam  rangka  tuntutan  hak  dan kewajiban  terhadap  lingkungan  hidup ini,  maka  masyarakat  tidak  boleh  diam
atau pasif terhadap pengelolaan
lingkungan  hidup.  Oleh  karenanya, sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009,  masyarakat  harus  berperan  aktif
dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup. 18

## D. Kesimpulan
Fungsi  Kepala  Desa  Selat  Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari dalam menyelenggarakan  tugas  yang  harus dilaksanakan  sebagaimana  mestinya yaitu  menyelenggarakan  Pemerintahan Desa, melaksanakan Pemerintahan desa, pembinaan  dan  pemberdayaan  desa. Dalam  masalah  yang  dihadapi  oleh Kepala  Desa  yaitu  tata  kelola  desa dengan peraturan undang-undang nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  tentang  peraturan  pelaksanaan undang-undang  nomor  6  tahun  2014 tentang  Desa,  dan  peraturan  daerah kabupaten  Batanghari  Nomor  16  tahun 2013  tentang  Rencana  Tata  Ruang wilayah  Kabupaten  Batanghari  Tahun 2021-2031.  Lingkungan  permukiman masyarakat  Desa  belum  teratur  dengan kepadatan  penduduk  yang  juga  tidak merata,  pengelolaan  sampah  tidaklah produktif,  serta  pemakaman  yang  tidak teratur.  Hal  ini  yang  menjadi  masalah kedepannya untuk Permukiman
Masyarakat  Desa  selat  Kecamatan Pemayung  Kabupaten  Batanghari,  yang
18 Nopyandri, “Hak Atas Lingkungan Hidup Dan  Kaitannya  Dengan  Peran  Serta  Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif  Otonomi  Daerah,” Jurnal  Inovatif, Volume II. No.3. 2014. Hlm 36-37.
mana  kepadatan  penduduk  yang  tak merata  ini  dapat  juga  menimbulkan masalah  yakni  makin  tidak  teraturnya pengelolaan sampah nantinya. Sehinnga juga akan berdampak buruk pada sungai yang  menjadi  keruh,  banyak  sampah, dan  tentunya  penyumbatan  di  sungai akibat  sampah  yang  akan  menimbulkan banjir.  Kepala  desa  sebagai  pemimpin desa  serta  dibantu  dengan  perangkat Desa  yang  seharusnya  diharapkan mampu  mengelola  dan  mengatur  tata kelola lingkungan permukiman masyarakat  menjadi  lebih  baik  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Upaya  kepala  Desa  kedepannya terhadap masalah mengenai pengelolaan  lingkungan  permukiman masyarakat. Upaya yang telah dilakukan Kepala  desa  terhadap  pengelolaan lingkungan  permukiman  masyarakat
yaitu menyediakan tempat sampah yaitu
berfungsi agar masyarakat tidak membuang  sampah  ke  sungai,  namun upaya  ini  belum  sepenuhnya  tercapai. Tempat  sampah  tersebut  disediakan hanya  di  dekat  kantor  Desa  yang  lokasi kantor  desa  terdapat  di  dekat  sungai, namun untuk tempat sampah per RT di lingkungan  dekat  sungai  tidak  ada tersedia  tempat  sampah.  Lingkungan permukiman  masyarakat  desa  selat  RT 06  tampak  banyak  sekali  kuburan- kuburan  yang  tidak  teratur  di  belakang
rumah penduduk, masyarakat mau tidak mau  melakukan  pemakaman  dekat dengan  Permukiman  penduduk  karena merupakan  tanah  milik  mereka,  hal  ini menimbulkan
ketidaknyamanan
terhadap  masyarakat  sekitar  yang  di dekat  pemakaman  tersebut  karena pemakaman  tidak  teratur  dan  sangat dekat  dengan  Permukiman  Masyarakat. Upaya  kepala  Desa  dalam mengatasi  ini yaitu  sudah  menyediakan  lahan  untuk tempat  pemakaman  umum,  namun belum  di  terapkan  oleh  masyarakat karena mereka lebih memilih memakamkan  jenazah  di  tanah  mereka masing-masing.  Namun  kepala  Desa kedepannya akan mencoba membicarakan  dan  mensosialisasikan lebih  dalam  hal  ini  kepada  masyarakat dan  tidak  menutup  kemungkinan kedepannya bisa lebih teratur dalam hal pemakaman

## E. Saran
Diperlukannya  pembenahan  lebih dalam  serta  pemahaman  mengenai aturan  tersebut  terutama  kepala  desa dan  untuk  kedepannya  mengenai  Tata Ruang  perlu  di  pertegas  dengan  dibuat aturan  di  desa  berupa  Peraturan  Desa yang  dimana  Kepala  Desa  sebagai pemimpin  Pemerintahan  Desa  demi tercapainya  hidup  sejahtera  kepada semua warga masyaraka dan lingkungan permukiman  yang  aman  dan  nyaman,
kemudian  dapat  membuka  ruang  untuk masyarakat memberikan aspirasi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN Artikel/Buku/Laporan
Arief  Sumeru. “ Kedudukan  Pejabat Kepala  Desa  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa. ” Jurnal  Hukum JKMP. Vol.4, No.1, 2016. Hanna Haryati Kusman, Ida Widaningsih. 2019. Resep Membangun  Desa .  CV.Campustaka. Jakarta. Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan
Jurimetri . Ghalia Indonesia. Jakarta.
Asep  Hariyanto. “ Strategi  Penanganan Kawasan  Kumuh  Sebagai  Upaya menciptakan Lingkungan Perumahan dan  Permukiman  yang  Sehat. ” Jurnal PWK Unisba .
Nopyandri. “ Hak Atas Lingkungan Hidup
Dan  Kaitannya  Dengan  Peran  Serta
Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup  Dalam  Perspektif  Otonomi
Daerah. ” Jurnal  Inovatif.  Volume  II. No.3. 2014.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang        Dasar        Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014
tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  Tentang  Peraturan  Pelaksana Undang-Undang  Nomor  6  Tahun
2014 Tentang Desa . Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari  Nomor  16  Tahun  2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batanghari Tahun 2011-2031.