Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022

## KEABSAHAN PERKAWINAN ADAT DUAN LOLAT DI TANIMBAR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN NASIONAL
(Suatu Kajian Yuridis Tentang Keabsahan Perkawinan Adat Duan Lolat Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan)
Yonas Fenanlampir 1 , Fransiskus Kandunmas 2 1,2 Seminari Tinggi Santo Fransiskus Xaverius Ambon Email: yonasfenanlampir@gmail.com,  fkandunmas@gmail.com
Absrak: Dalam  konteks  perkawinan  adat,  hubungan/relasi  perkawinan  tidak  hanya  sebatas  penyatuan  lahir-bathin kedua pasangan untuk membangun hidup keluarga agar diterima dan diakui dalam masyarakat (terjalinya perikatan secara  keperdataan)  sebagaimana  disebutkan  pada  undang-undang  perkawinan,  tetapi  juga  merupakan  ‘perikatan adat’  sekaligus  ‘perikatan  kekerabatan  dan  ketetanggaan’.  Menurut  Ter  Haar,  perkawinan  adat  merupakan  urusan kerabat, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat serta urusan keagamaan dalam suatu kelompok masyarakat adat. Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, masyarakat Kepulauan Tanimbar masih berpegang teguh pada tradisi  adat-istiadatnya  yang diwariskan sejak dahulu  hingga saat  ini. Masyarakat Tanimbar dikenal  dengan istilah masyarakat  Duan-Lolat karena berpegang pada sistem  kekerabatan  Duan-Lolat  yang timbul akibat  hubungan  perkawinan.      Duan  dipahami  sebagai  pihak  pemberi  wanita,  sedangkan  Lolat  adalah  pihak penerima wanita. Duan dan Lolat disimbolkan dengan beberapa istilah antara lain: Duan sebagai ompak-ain (tanah) dan  Lolat  sebagai udan-ain (hujan);  Lolat  sebagai lere (matahari)  dan  Duan  sebagi bulan (bulan).  Istilah  ini mengungkapkan filosofi masyarakat Tanimbar tentang kedudukan martabat dan keluhuran perkawinan. Perkawinan sebagai udan  ain dan ompak  ain mengungkapkan  hubungan  perkawinan  sebagai  persatuan  lahir  bathin  kedua pasangan  untuk  melanjutkan  keturunan  dan  membangun  kekerabatan  antara  kedua  pihak.  Sedangkan lere-bulan menyimbolkan martabat perkawinan  yang luhur dan mulia sehingga seperti cahaya bulan dan matahari yang harus senantiasa dijaga dan dipertahankan keluhurnya. Lere-bulan juga menyimbolkan sifat maskulin (lere) dan feminim (bulan) antara pria dan wanita yang senantiasa saling melengkapi satu sama lain Kata kunci: perkawinan adat, hukum perkawinan nasional

## PENDAHULUAN
Perkawinan  pada  dasarnya  merupakan  penyatuan  hidup  lahir-bathin  antara  seorang  pria dan wanita demi terwujudnya kebahagiaan kedua pasangan. Penyatuan hubungan antara seorang pria  dan  wanita  dalam  ikatan  perkawinan  ini  telah  dipraktekan  dalam  masyarakat  adat,  jauh sebelum terbentuknya undang-undang dan aturan-aturan mengenai perkawinan nasional. Praktik perkawinan  adat  ini  dilakukan  sesuai  dengan  kebiasan-kebiasaan  masyarakat  adat  setempat dengan  sistem  dan  aturannya  yang  disebut  sebagai  hukum  adat (adatrecht). Dalam  konteks perkawinan adat, hubungan/relasi perkawinan tidak hanya sebatas penyatuan lahir-bathin kedua pasangan  untuk  membangun  hidup  keluarga  agar  diterima  dan  diakui  dalam  masyarakat (terjalinya  perikatan  secara  keperdataan)  sebagaimana  disebutkan  pada  undang-undang perkawinan,  tetapi  juga  merupakan  ‘perikatan  adat’  sekaligus  ‘perikatan  kekerabatan  dan ketetanggaan’.  Menurut  Ter  Haar,  perkawinan  adat  merupakan  urusan  kerabat,  urusan  pribadi, urusan  keluarga,  urusan  masyarakat,  urusan  martabat  serta  urusan  keagamaan  dalam  suatu kelompok masyarakat adat. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam perspektif masyarakat adat,  hubungan  perkawinan  tidak  hanya  berarti  hubungan  privat  antar  kedua  pasangan,  tetapi memiliki  dampak  sosial  yang  luas  yakni  untuk  membentuk  kelompok  masyarakat  yang  hidup selamanya dalam satu ikatan kekeluargaan. 1
1 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), hlm. 8.
Masyarakat  Adat  Tanimbar,  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  (KKT),  Provinsi  Maluku, adalah  salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  masih  memegang  teguh  nilai-nilai  adat-istiadatnya khususnya dalam hal perkawinan yang dikenal dengan istilah Duan-Lolat. Masyarakat Tanimbar umumnya  memandang  Perkawinan  Adat  Duan-Lolat  sebagai  sebuah  peristiwa  ‘luhur’  karena mengandung di dalamnya dua unsur esensial yang menjadi filosofi hidup masyarakat Tanimbar yakni unsur religi/magis dan sosial. 2 Secara religi atau berdasarkan keyakinan lokal, perkawinan seorang  pria  dan  seorang  wanita  perlu  menyertakan  di  dalamnya  persetujuan/restu  dari  Tuhan (ratu/ubilaa) dan para leluhur agar perkawinan tersebut kelak dapat berjalan baik (terhindar dari marabahaya).  Sedangkan  secara  sosial,  perkawinan  adat  duan-lolat  membuka  ruang  bagi terciptanya relasi sosial yang lebih luas antar keluarga, marga, soa atau kampung (pnue) karena perkawinan  tersebut  menimbulkan  kewajiban-kewajiban  adat  yang  mengikat  antara  pihak  laki- laki keluarga/kerabatnya sebagai Lolat dan pihak keluarga perempuan sebagai Duan. Dua unsur esensial  dalam  perkawinan  masyarakat  Tanimbar  inilah  yang  melatarbelakangi  keyakinan mereka  bahwa  bila  sebuah  hubungan  perkawinan  tidak  didasarkan  pertama-tama  pada  unsur adat,  maka  perkawinan  tersebut  tidak  akan  bertahan  lama  atau  dengan  kata  lain  perkawinan tersebut akan menemui banyak kendala dalam perjalanannya nanti. 3
Konsekuensi dari keyakinan lokal inilah yang seringkali membuat masyarakat Tanimbar memandang perkawinan agama dan sipil hanya bersifat “formal” untuk menegaskan keabsahan perkawinan  yang  sebenarnya  telah  diperoleh  sejak  perkawinan  tersebut  dilangsungkan  secara adat.  Hal  ini  tentu  berbeda  dalam  perspektif  hukum  perkawinan  nasional  yang  memandang keabsahan  sebuah  hubungan  perkawinan  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku  khususnya  dalam  undang-undang  perkawinan  nasional.  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan  sebagai  (perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan)  selanjutnya  disingkat  UUP  menerangkan  bahwa perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilangsungkan  menurut  kepercayaan  dan keyakinan agama. Selanjutnya Pasal 2  Ayat  (2)  UUP  menerangkan bahwa perkawinan tersebut wajib dicatatkan untuk menegaskan legalitas status perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bagi  yang  beragama  Islam  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomoro  32  Tahun  1954  Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, bahwa  pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pencatatan perkawinan bagi pasangan non Islam dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) sesuai Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.  Pencatatan  perkawinan  ini  dituangkan  dalam  bentuk  akta  otentik  (Pasal  1868 KUHPerdata).
Regulasi  ini  terkesan  kontradiktif  karena  hanya  membatasi  keabsahan  perkawinan berdasarkan agama dan sipil, karena di lain sisi negara juga menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan  lokal  masyarakat  adat,  sebagaimana  tercantum    pada  Pasal  18B  ayat  (2);  jo  Pasal  28I ayat  (3)  jo  Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD 1945)  yang  menerangkan  bahwa  negara  menghormati  dan  menjamin  hak-hak  masyarakat  adat untuk melestarikan adat dan budayanya selaras dengan perkembangan zaman.  Idealnya sebuah produk hukum perlu mengakomodir semua kepentingan masyarakat Indonesia sebab bila dikaji dari  latar  belakang  sosio-histornya  masyarakat  adat  beserta  sistem  hukumnya  telah  ada  jauh
2 Hassanudduin  Manurung,  dkk., Implementasi  Budaya  Duan  Lolat  sebagai  Civic  Culture  dalam Perkawinan  untuk  Memperkokoh  Hubungan  Kekerabatan  (Studi  Kasus  Budaya  Duan  Lolat  di  Desa  Waturu), CIVICS EDUCATION AND SOCIAL SCIENSE JOURNAL (CESSJ) Volume 4 Nomor 1 Edisi Bulan Juni 2022 (pdf), diakses pada tgl 11 Februari 2024, pkl. 10.40.
3 Ibid., hlm. 7.
sebelum  terbentuknya  hukum  perkawinan  nasional.  Pengakuan  negara  tentang  keabsahan perkawinan  sebagaimana  diatur  dalam  hukum  perkawinan  nasional  ini  dengan  sendirinya  telah mengesampingkan  eksistensi  hukum  perkawinan  adat  yang  atas  cara  tertentu  juga  diakui  oleh negara.  Berdasarkan  latarbelakang  inilah  maka  penulis  tertarik  untuk  membahasnya  dalam tulisan  ini  yang  berjudul:  “Keabsahan  Perkawinan  Adat  Duan-Lolat  di  Tanimbar  Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional”. Dalam tulisan ini, penulis membatasi diri untuk tidak secara  spesifik  mengulas  mengenai  Duan-Lolat  tetapi  lebih  berfokus  pada  kajian  yuridis mengenai keabsahan perkawinan Duan-Lolat dalam perspektif hukum perkawinan nasional.

## PEMBAHASAN

## 1. Perkawinan Adat Duan-Lolat Di Tanimbar 1.1.Masyarakat Adat Tanimbar
Istilah  Masyarakat  adat  atau  masyarakat  tradisional (indigenous  people) merupakan sekumpulan  individu  yang  memiliki  sejarah  asal-usul  dan  menempati  wilayah  adat  tertentu secara  turun-temurun.  Eksistensi  hukum  adat  tidak  dapat  dipisahkan  dari  konteks  masyarakat adat sebagai sekumpulan individu yang membentuk sebuah komunitas adat yang memiliki aturan atau  hukum  adat  sebagai  pedoman  (standar)  dalam  mengatur  kehidupan  sosial  masyarakat tersebut.  Menurut  Koentjaroningrat,  masyarakat  adat  adalah  kumpulan  masyarakat  yang memiliki  kedaulatan  atas  tanah  dan  kekayaan  alam,  kehidupan  sosial-budaya  yang  diatur  oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat sebagai  sebuah  komunitas.  Masyarakat  adat  lahir  secara  spontan  dalam  wilayah  tertentu  yang berdirinya  tidak  ditentukan  oleh  penguasa  yang  lebih  tinggi  atau  penguasa  lainnya,  melainkan atas  dasar  solidaritas  yang  besar  diantara  para  anggotanya.  Berdasarkan  bentuknya  masyarakat adat dibedakan atas beberapa jenis antara lain: masyarakat adat yang lahir berdasarkan pertalian darah/keturununan (genologis) dan masyarakat adat yang lahir karena menempati suatu wilayah yang sama (teretorial) serta masyarakat adat yang merupakan campuran dari kedua unsur di atas (geneologis dan teretorial). 4
Sedangkan  istilah  Tanimbar  berasal  dari  kata Tanempar dalam  bahasa  Yamdena  Timur (Nustimur)  atau Tnebar dalam  bahasa  Fordata,  yang  berarti  ‘terdampar’  atau  juga Tneymbar dalam dialek Yamdena Utara yang berarti ‘menyelam’ atau ‘tenggelam’. Ada pula pendapat lain yang menyebutkan istilah Tanimbar yang berasal dari ‘Tomatanembar’ yang berarti orang yang menakutkan.  Umumnya  pengertian-pengertian  ini  digunakan  untuk  menjelaskan  asal-usul masyarakat  Tanimbar  yang  berasal  dari  wilayah  lain  yang  dalam  perjalanan  pelayarannya menemukan  wilayah  baru  untuk  mereka  tempati. 5 Kata  ‘Tanimbar’  digunakan  sebagai  sebutan untuk  orang,  suku,  atau  komunitas  manusia  yang  berdiam  di  wilayah  Maluku  Tenggara  Barat Provinsi  Maluku  (sekarang  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar).  Dari  aspek  sejarah  dan  budaya, ciri  khas  masyarakat  Tanimbar  sangat  dipengaruhi  oleh  konsep  Hukum  Adat  Duan-Lolat  yang merupakan  sistem  hukum  adat  tertinggi  dalam  kesatuan  masyarakat  Hukum  Adat  Tanimbar. Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini (KKT) terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Kormomolin,  Kecamatan  Molu  Maru,  Kecamatan  Nirunmas,  Kecamatan  Selaru,  Kecamatan Tanimbar  Selatan,  Kecamatan  Tanimbar  Utara,  Kecamatan  Wermaktian,  Kecamatan Wertamrian,  Kecamatan  Wuarlabobar,  dan  Kecamatan  Fordata  (semula  bernama  Kecamatan
4 Nurdiansyah  Dalidjo, Mengenal  Siapa  Itu  Masyarakat  Adat, https://aman.or.id/news/read/mengenal- siapa-itu-masyarakat-adat, diakses pada tgl 12 Februari 2024, pkl. 13.50 WIT.
5 P. Drabbe, Etnografi Tanimbar Kehidupan Orang Tanimbar Di Zaman Dulu, Cetakan kedua/Edisi Revisi, (Gunung Sopai: Yogyakarta 2016), hlm. 6.
Yaru). Dalam pembagian wilayah adat menurut Van Vollenhoven, KKT termasuk dalam wilayah adat Maluku karena letaknya yang secara geografis berada dalam wilayah Kepulauan Maluku. 6 Seperti  halnya  daerah-daerah  lain  di  Indonesia,  masyarakat  Kepulauan  Tanimbar  masih berpegang  teguh  pada  tradisi  adat-istiadatnya  yang  diwariskan  sejak  dahulu  hingga  saat  ini. Masyarakat  Tanimbar  dikenal  dengan  istilah  masyarakat  Duan-Lolat  karena  berpegang  pada sistem  kekerabatan  Duan-Lolat  yang  timbul  akibat  hubungan  perkawinan.      Duan  dipahami sebagai pihak pemberi  wanita,  sedangkan  Lolat  adalah  pihak  penerima wanita.  Duan  dan Lolat disimbolkan  dengan  beberapa  istilah  antara  lain:  Duan  sebagai ompak-ain (tanah)  dan  Lolat sebagai udan-ain (hujan); Lolat sebagai lere (matahari) dan Duan sebagi bulan (bulan). Istilah ini mengungkapkan  filosofi  masyarakat  Tanimbar  tentang  kedudukan  martabat  dan  keluhuran perkawinan.  Perkawinan  sebagai udan  ain dan ompak  ain mengungkapkan  hubungan perkawinan  sebagai  persatuan  lahir  bathin  kedua  pasangan  untuk  melanjutkan  keturunan  dan membangun  kekerabatan  antara  kedua  pihak.  Sedangkan lere-bulan menyimbolkan  martabat perkawinan  yang  luhur  dan  mulia  sehingga  seperti  cahaya  bulan  dan  matahari  yang  harus senantiasa  dijaga  dan  dipertahankan keluhurnya. Lere-bulan juga menyimbolkan  sifat  maskulin (lere) dan feminim (bulan) antara pria dan wanita yang senantiasa saling melengkapi satu sama lain. 7
Bagi  masyarakat  adat  Tanimbar  umumnya,  perkawinan  dipandang  sebagai  sebuah peristiwa  “luhur”  yang  mengandung  di  dalamnya  dua  unsur  esensial  yang  mengungkapkan identitas  dan  filosofi  hidup  mereka,  kedua  unsur  tersebut  yakni  unsur  religi/magis  dan  sosial. Secara  religi  (spiritual/metafisis)  atau  berdasarkan  keyakinan  lokal,  perkawinan  pasangan  (pria dan  wanita)  perlu  melibatkan  di  dalamnya  restu/izin  dari  Tuhan  (ratu/ubilaa)  dan  para  leluhur sehingga  kehidupan  kedua  pasangan  tersebut  dapat  berjalan  baik  dan  senantiasa  terhindar  dari segala  marabahaya.  Sedangkan  secara  sosial,  perkawinan  duan-lolat  membuka  ruang  bagi terciptanya  relasi-relas  baru  antara  keluarga  besar,  marga,  soa  atau  kampung  (pnue)  yang  juga melahirkan  kewajiban-kewajiban  adat  pihak  laki-laki  (penerima  wanita)  sebagai  lolat  kepada pihak  duan  (pemberi  wanita)  dan  sebalinya  pihak  duan  pada  lolat.  Perkawinan  adat  ini  secara tersirat  telah  melahirkan  semacam  legitimasi  atau  ketetapan  hukum  yang  menimbulkan kewajiban  mutlak  untuk  dipatuhi  dan  ditaati  tepatnya  semenjak  terjalinya  kesepakatan  antar kedua pihak untuk melakukan perikatan terhadap hubungan perkawinan. Karena ikatan tersebut tidak  hanya  disaksikan  dan  diresmikan  dalam  forum  adat,  namun  turut  pula  disaksikan  oleh Tuhan dan para leluhur mereka. 8

## 2. Keabsahan Perkawinan Adat Duan-Lolat
Tata  cara perkawinan adat umumnya ditentukan berdasarkan pola/kebiasaan  masyarakat setempat  berdasarkan  pada  tradisi/adat-istiadat  yang  berlaku  dalam  kaitannya  dengan  susunan masyarakat  atau  kekerabatan  yang  dipertahankan  masyarakat  bersangkutan.  Seperti  pada masyarakat  yang  menganut  sistem  patrineal  berlaku  bentuk  perkawinan jujur atau Bridge-gif Marriage , yang merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur (benda adat) kepada pihak perempuan. Benda yang dijadikan sebagai jujur, biasanya merupakan benda- benda  yang  memiliki  sesuatu  yang  bersifat  magis.  Pemberian  jujur  ini  diwajibkan  untuk
6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku.
7 Hassanudduin  Manurung,  dkk., Implementasi  Budaya  Duan  Lolat  sebagai  Civic  Culture  dalam Perkawinan untuk Memperkokoh Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Budaya Duan Lolat di Desa Waturu) , Ibid., hlm. 6.
8 Ibid., hlm. 5.
mengembalikan  keseimbangan  magis  yang  semula  menjadi  goyah  oleh  karena  terjadinya kekosongan  pada  keluarga  perempuan  yang  akan  pergi  mengikuti  suaminya  karena  telah menikah. 9 Dalam  konteks  masyarakat  Adat  Tanimbar  yang  menggunakan  sistem  kekerabatan patrineal,  pihak  laki-laki  yang  datang  untuk  melamar  wanita  juga  membawa  benda-benda  adat yang disebut “harta adat”. Prosesi perkawinan adat ini dilakukan dalam dua tahap yakni, tahap lamaran  dan  peneguhan  nikah.  Pada  tahap  lamaran,  pihak  keluarga  laki-laki  datang  ke  rumah wanita  yang  hendak  dilamar  dengan  membawa  benda-benda  adat  sesuai  ketentuan  untuk menyerahkannya  pada  pihak  wanita  dan  menyampaikan  maksud  mereka  untuk  meminang wanita. Setelah kedua bela pihak berdiskusi dan menemukan kata sepakat maka prosesi tersebut dilanjutkan  dengan  peneguhan  adat  oleh  tokoh  adat.  Pada  prinsipnya,  sistem  ini  mengikuti praktik  leluhur  Tanimbar  pada  zaman  dahulu  yang  menukarkan  sesuatu  menggunakan  benda adat sehingga terjadi pemberian timbal balik dari duan dan lolat, sehingga saling menguntungkan dalam proses ini. 10
Istilah  ‘kesepakatan’  dalam  konteks  ini  perlu  dipahami  sebagai  “puncak”  dari  seluruh rangkaian  prosesi  adat  yang  dimulai  dari  proses  lamaran  adat masuk  minta hingga  peneguhan ikatan  pasangan  yang  menikah  dan  bukan  hanya  terbatas  pada  persetujuan  atau  kehendak  dua atau tiga orang yang hadir pada saat itu. Artinya bahwa kesepakatan merupakan hasil akhir dari semua  prosesi  adat  perkawinan  yang  telah  dijalankan  meliputi,  tata  cara  yang  digunakan  telah sesuai dengan prosedur adat setempat, tanggungan masing-masing pihak untuk menyiapkan dan menyerahkan benda-benda adat, dan segala unsur lainnya yang wajib dipenuhi pada saat prosesi tersebut  dimulai  hingga  berakhir.  Seringkali  terjadi  di  zaman  sekarang  ada  kalanya  pihak  laki- laki  hanya  menyerahkan  sebagian  saja  tanggungan  harta  adatnya  kepada  pihak  perempuan  dan berjanji  untuk  menyelesaikan  tanggungnya  di  kemudian  hari.  Tetapi  bila  merujuk  pada  tradisi asli  setempat,  idealnya  semua  kewajiban  tersebut  telah  dipenuhi  pada  saat  pelamaran  hingga berakhirnya  prosesi  tersebut  sehingga  setelahnya,  kedua  pasangan  tidak  lagi  terikat  dengan tangungan-tanggungan  adat.  Penyelesaian  tanggungan-tanggungan  adat  ini  perlu  dipahami sebagai  bentuk  pernyataan  itikad  baik  dan  kesadaran  akan  tanggungjawabnya  sesuai  dengan ketentuan adat setempat.
Mengenai  perikatan  yang  terjadi  atas  dasar  kesepakatan  Pasal  1233  KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan yang terjalin atas kesepakatan bersama menimbulkan akibat hukum bagi  kedua  pihak  yang  melakukannya.  Selanjutnya  mengenai  sahnya  sebuah  pejanjian  Pasal 1320  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  sebuah  perjanjian  dinyatakan  sah  bila  terdapat kesepakatan, kecakapan para pihak dalam membuat perikatan, untuk suatu maksud  tertentu dan untuk sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang. Maka dalam konteks ini perkawinan adat Duan  Lolat  sebenarnya  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  dan  asas-asas  hukum  perkawinan yang  berlaku  karena  prosesi  perkawinan  adat  ini  dilangsungkan  dengan  itikad  baik,  adanya kehendak  bebas  kedua  pihak  tanpa  paksaan,  untuk  suatu  tujuan  yang  halal  dan  dilaksanakan dalam  semangat  kekeluargaan  (musyawara  adat)  untuk  memperoleh  persetujuan  bersama (consensus).  Hanya  saja  bahwa  perkawinan  ini  dalam  pandangan  hukum  perkawinan  nasional wajib  diresmikan  secara  agama  dan  sipil  sehingga  memperoleh  keabsahannya  sesuai  ketentuan
9 Ellyne Dwi Poespasari dkk., Perkembangan Perkawinan Jujur Dan Hukum waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Perantauan, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, https://fh.unair.ac.id/en/perkembangan- perkawinan-jujur-dan-hukum-waris-adat-pada-masyarakat-batak-toba-di-perantauan/,  diakses  pada  tgl.  12  Februari 2024, pkl. 12.30 WIT.
10 Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty 2007), hlm 107.
undang-undang  sebagai  wujud  kehadiran  negara  dalam  memberikan  perlindungan  dan pengakuan terhadap ikatan perkawinan tersebut demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

## 3. Keabsahan  Perkawinan  Adat  Duan-Lolat  Dalam  Perspektif  Hukum  Perkawinan Nasional
Untuk  memahami  keabsahan  perkawinan  adat  dalam  perspektif  hukum  perkawinan nasional, pertama-tama kita perlu memahami bagaimana kedudukan atau korelasi antara hukum adat dan hukum nasional.

## 3.1.Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional
Secara historis hukum adat telah ada di Indonesia jauh sebelum masuknya penjajahan di Indonesia,  bahkan  sebelum  zaman  kerajaan-kerajaan  di  Indonesia.  Berdasarkan  pada  sumber, bentuk dan ruang/wilayah pemberlakukan hukum di Indonesia, hukum adat dalam sistem hukum Nasional  Indonesia  tergolong  sebagai  hukum  kebiasaan  atau  hukum  yang  tidak  tertulis  (lisan). Landasan yuridis (legal standing) terhadap hukum adat di Indonesia dapat dirujuk pada:
a. Pasal  18B  Ayat  (2)  UUD  1945  (setelah  amandemen)  yang  menyatakan  bahwa:  “Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
b. Pasal  28I  Ayat  (3)  UUD  1945  (setelah  amandemen),  yang  menyatakan  bahwa:  indentitas budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan  perkembangan  zaman  dan peradaban.
c. Pasal 32 Ayat (1) UUD 1945 (setelah amandemen), menyatakan bahwa: negara memajukan kebudayaan  Nasional  Indonesia  di  tengah  peradaban  dunia  dengan  menjamin  kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nlai budayanya.
d. Pasal  104  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Sementara  1950  (UUDS),  menyatakan  bahwa: pada  putusan  pengadilan  (putusan  hakim)  harus  memuat  alasan-alasan  dalam  menetapkan putusannya  dan  juga  dalam  perkara  pemberian  hukuman  diharuskan  memuat  aturan-aturan undang-undang  dan  aturan-aturan  hukum  adat  yang  dijadikan  sebagai  landasan  pemberian hukuman.
e. Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Darurat  Nomor  1  Tahun  1951,  menyatakan  bahwa: pengadilan adat selain peradilan agama jikalau peradilan tersebut menurut ketentuan hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Adat.
f. Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Darurat  menyatakan  bahwa  Hakim  Desa (Dorpsrechter) tetap  dipertahankan  dan  peradilan  yang  dilakukan  oleh  Hakim  Swapraja  dan  Hakim  Adat yang telah dihapuskan tersebut akan dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri.
g. Pasal  3,  Pasal  5,  Pasal  22  Ayat  (1)  dan  Pasal  56,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  pokok-pokok  dasar  agraria  (UUPA)  menyatakan  mengenai  pengakuan  negara terhadap;  pelaksanaan  hak-hak  ulayat  dan  hak-hak  serupa  masyarakat  adat;  wilayah  agraria hukum adat yang berlaku diatas bumi, air dan ruang angkasa; hak milik menurut hukum adat yang  diatur  dengan  peraturan  pemerintah;  serta  pemberlakuan  hukum  adat  mengenai  hak milik  selama  undang-undang  tentang  ketentuan  hak  milik  belum  terbentuk  sepanjang  tidak bertentantang dengan undang-undang.
h. Pasal 75 Regerings Reglement (1855-1926) tentang kebijakan pemerintah di Hindia Belanda, menyatakan  bahwa:  dalam  menyelesaikan  perkara  perdata,  hakim  diperintahkan  untuk menggunakan hukum perdata eropa bagi golongan eropa dan hukum adat bagi orang bukan eropa.
i. Pasal  131  Indische  Staatsregeling  (1926  –  1942)  tentang  kebijakan  pemerintah  di  Hindia Belanda menggantikan Regerings Reglement (RR), menentukan bahwa bagi golongan Eropa, hukum  yang  berlaku  adalah  hukum  yang  ada  di  negeri  Belanda.  Adapun  golongan  Timur Asing berlaku hukumnya sendiri. Selanjutnya bagi golongan terakhir,  yakni golongan Bumi Putera, hukum yang berlaku adalah hukum adat.
j. Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  sebagai  perubahan  atas Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  1964  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman,  yang  menyatakan  bahwa:  Pasal  23  Ayat  (1):  putusan  pengadilan  selain  harus memuat  alasan-alasan  dan  dasar-dasar  putusan,  pada  putusan  tersebut  juga  harus  memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis  yang  dijadikan  landasan  atau  dasar  dalam  mengadili  perkara.  Pasal  27  Ayat  (1) menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum di pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Dalam  praksisnya,  hukum  adat  sebagai  hukum  yang  tidak  tertulis  (kebiasaan),  juga digunakan  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  (litigasi)  atau  keperdataan  (non-litigasi).  Pada perkara pidana, ketika seorang hakim memutus suatu perkara dengan melakukan pertimbangan- pertimbangan  yurisprudensinya  untuk  perkara-perkara  baru  yang  belum  termuat  dalam aturan/perundang-undangan,  seorang  hakim  dapat  memberikan  putusan  berdasarkan  pada kebiasan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan asas keadilan dan  kepastian  hukum.  Selain  itu  dalam  penyelesaian  perkara-perkara  perdata  (non-litigasi), seperti persoalan tanah, waris atau perkawinan, dapat dilakukan upaya-upaya mediasi atau juga melalui  pendekatan alternative  dispute  resolution untuk  mencegah  terjadinya  konflik  atau sebelum  perkara  tersebut  diangkat  ke  tingkat  peradilan.  Pada  penyelesaian  perkara-perkara keperdataan  ini,  pendekatan-pendekatan  yang  dilakukan  untuk  penyelesaian  perkara  didasarkan pada  semangat  kekeluargaan  atau  kekerabatan  (kebiasaan)  lokal  yang  berlaku  dalam  wilayah tersebut.  Sehingga  menjadi  jelas  bahwa  hukum-hukum  adat  sebenarnya  tidak  bertentangan dengan hukum nasional, tetapi memiliki korelasi satu sama lain.
Meskipun  terdapat  korelasi  antara  hukum  adat  dan  hukum-hukum  nasional  tetapi kedudukan  hukum  adat  dalam  arti  tertentu  tidak  dapat  melampaui  kedudukan  hukum-hukum positif  yang  telah  dibentuk  dan  ditetapakan  oleh  negara  sebagai  hukum  nasional  yang  berlaku untuk  seluruh  warga  negara.  Artinya  bahwa  kedudukan  hukum  adat  dalam  sistem  hukum nasional  harus  dipahami  dalam  dua  aspek  yang  mendasarinya  antara  lain:  berdasarkan hierarkinya; dan berdasarkan pada legitimasi (kekuasan negara). Berdasarkan hierarkinya, Pasal 1  Ayat  (3)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  yang  berlandaskan pada  hukum,  yang  berarti  bahwa  segala  persoalan  hukum  diatur  berdasarkan  pada    ketentuan hukum  yang  dibentuk  oleh  negara  (hukum  nasional).  Selanjutnya  Pasal  2  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Terhadap  Undang-undang  Nomor  4  Tahun 2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  menguraikan  bahwa  kekuasaan  kehakiman/peradilan negara  diatur  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku.  Hal  ini  berarti  bahwa kekuasan  kehakiman  atau  peradilan  dalam  hal  penetapan  keabsahan  hukum  ditentukan  oleh undang-undang  atau  hukum  yang  ditetapkan  oleh  negara,  sehingga  meskipun  negara  mengakui hukum  adat  (hukum  kebiasan/lokal) namun  dalam  penetapan  keputusan  atau  keabsahan  yuridis berdasarkan  hierarkinya,  hukum  adat  wajib  mengikuti  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dan ditetapkan oleh hukum negara.
Sedangkan berdasarkan pada  legitimasinya (kekuasan negara) Pasal 18 Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  kekuasaan  kehakiman,  menyebutkan  bahwa  kekuasan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan tersebut dengan jelas menguraikan bahwa dalam hal pengambilan putusan dan penentuan  keabsahan  yuridis  terhadap  sebuah  perkara/perbuatan  hukum,  kewenangan sepenuhnya  berada  pada  lembaga-lembaga  peradilan  negara  yang  dibentuk  oleh  negara berdasarkan  ketentuan  undang-undang.  Dalam  konteks  ini  pemberlakukan  hukum  adat  tidak harus  dikontradiksikan  dengan  ketetapan-ketetapan  sebagaimana  yang  telah  diatur  oleh  negara, sebab di lain sisi negara tetap memberikan penghormatan terhadap eksistensi hukum-hukum adat sejauh  tidak  menyimpang  dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  oleh  negara.  Pemberlakuan regulasi-regulasi  ini  perlu  dipahami  dalam  bingkai  unifikasi  hukum  nasional  sehingga  tidak terjadi tumpang-tindih kekuasaan dan pengambilan keputusan-keputusan secara serampangan. 11

## 3.2. Perkawinan Adat Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional
Sebagaimana  telah  diuarikan  sebelumnya,  bahwa  pada  dasarnya  negara  menghormati eksistensi  hukum  adat  yang  berlaku  dalam  setiap  wilayah  adat  di  Indonesia.  Pengakuan  negara terhadap  eksistensi  hukum-hukum  adat  ini  dilatarbelakangi  oleh  sejarah  dan  kondisi  geografis masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  (plural)  yang  terdiri  atas  beragam  suku,  bangsa  dan budayanya.  Secara  historis  dan  geografis,  hukum-hukum  adat  telah  terbentuk  jauh  sebelum diberlakukannya  hukum-hukum  positif  (nasional)  seperti  saat  ini.  Hukum-hukum  adat  tersebut dijadikan sebagai pedoman atau sistem nilai dalam  membangun relasi sosial antar individu dan masyarakat.  Hukum-hukum  adat  yang  terbentuk  berdasarkan  pada  kearifan  lokal  masyarakat setempat  turut  pula  mengatur  di  dalamnya  pelbagai  kepentingan  dan  kebutuhan  hidup masyarakat  adat,  termasuk  di  dalamnya  mengenai  sistem  kekerabatan atau  perkawinan. Setelah zaman  kemerdekaan  Indonesia  (1945),  Pemerintah  Indonesia  memberlakukan  hukum-hukum positif  yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang sebenarnya merupakan perwujudan dari  nilai-nilai  filosofi  hidup  Bangsa  Indonesia  yang  berakar  pada  adat-istiadat  dan  budaya masyarakat Indonesia.
Tujuan  pembentukan  hukum-hukum  positif  adalah  untuk  mencapai  sebuah  unifikasi hukum  (kesatuan hukum)  yang dijadikan  sebagai landasan/pedoman bagi  seluruh  warga negara Indonesia  dalam  rangka  untuk  mengatasi  perbedaan-perbedaan  pandangan,  pola  pikir, penafsiran-penafsiran,  pengambil  alihan  kekuasaan  dan  keputusan-keputusan  hukum  secara serampangan  yang  dapat  menimbulkan  konflik-konflik  sosial-budaya  dalam  kehidupan masyarakat  dan  berdampak  pada  stabilitas  kesatuan  bangsa,  mengingat  secara  geografis masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural (majemuk). Selain itu melalui produk undang-undang/hukum yang diciptakan, negara mengupayakan terwujudnya ketertiban, keadilan, kepastian  hukum  dan  perlindungan  hak-hak  bagi  warga  negaranya  dibawa  satu  pemerintahan yang berdaulat. Menurut Loegman, negara merupakan sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan  bersama  perlu  bekerjasama  dalam  pembagian  kerja  yang  perlu  berada  dibawa  satu kepemimpinan  (kekuasaan).  Menurut  Hans  Kelsen,  negara  merupakan  komunitas  yang diciptakan  oleh  suatu  tatanan  hukum  nasional  yang  membentuk  komunitas  (negara)  tersebut. Oleh  sebab  itu,  dari  sudut  pandang  hukum,  persoalan  negara  tampak  sebagai  persoalan  tatanan hukum nasional, sehingga konsekuensinya komunitas yang disebut sebagai negara adalah tatanan
11 Lili Rasjidi Dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum , (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 86.
hukumnya.  Berdasar  pada  pendapat-pendapat  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pembentukan sistem  hukum  oleh  negara  merupakan  wujud  kehadiran  negara  dalam  mengupayakan  kesatuan nasional serta menciptakan keteraturan sosial bagi masyarakatnya (bonum commune) . 12
Salah  satu  bentuk  perwujudan  negara  dalam  menciptakan  kesatuan  dan  keteraturan negara adalah dengan memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh  bentuk-bentuk  penghidupan  yang  layak,  termasuk  di  dalamnya  melanjutkan keturunan melalui hubungan perkawinan yang sah, sebagaimana diatur pada Pasal 28B Ayat (1) UUD  1945,  sebab  hubungan  perkawinan  secara  kodrati  merupakan  hak  asasi  setiap  manusia sebagai  ciptaan  Tuhan  untuk  melangsungkan  kehidupannya.  Perkawinan  dalam  sistem  hukum nasional  diatur  secara  khusus  dalam    Undang-Undang    Nomor  16  Tahun  2019  sebagai (perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan)  yang  selanjutnya disingkat  UUP.  Tujuan  pembentukan  UUP  ini  adalah  untuk  menyeragamkan  persepsi  tentang perkawinan,  termasuk  di  dalamnya  mengatur  tentang  syarat-syarat  perkawinan  seperti:  usia perkawinan  (usia  19  tahun  bagi  pria,  dan  16  tahun  bagi  wanita)  yang  telah  dibaharui  dalam undang-undang  perkawinan  yang  baru  menjadi  (19  tahun  bagi  pria  dan  wanita);  pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan (seorang pria dan seorang wanita), sifat perkawinan, keabsahan perkawinan dls.
Pembentukan  undang-undang  perkawinan  nasional  ini  dilatarbelakangi  oleh  beragam permasalahan  mengenai  perkawinan  dalam  masyarakat  sebelum  diterbitkannya  undang-undang tersebut. Persoalan-persoalan tersebut seperti: pemahaman yang berbeda-beda mengenai maksud dan  tujuan  perkawinan  (esensialitas  perkawinan);  batas/usia  perkawinan  yang  berfariasi  dalam masyarakat adat, yang seringkali berakibat pada terjadinya perkawinan anak dibawa umur; sifat- sifat  perkawinan  dalam  masyarakat  yang  masih  berpegang  pada  tradisi  lama  seperti  praktek perkawinan poligami/poliandri; kebebasan untuk melakukan hubungan seksual yang berdampak pada  status  anak  dan  pasangan,  lemahnya  ikatan  perkawinan  karena  tidak  dibarengi  dengan akibat hukum yang tegas dan pelbagai persoalan lainnya yang dipandang kebanyakan merugikan pihak  perempuan,    karena  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  kemanusian  dan  keadilan  sosial. 13 Tujuan  pemberlakuan  undang-undang  perkawinan  nasional  adalah  untuk  menyeragamkan persepsi-persepsi  tersebut,  mengatur  ketertiban  dalam  melangsungkan  perkawinan  serta  untuk melindungi hak-hak warga negara agar memperoleh keadilan dan kepastian hukum. 14

## 3.3. Keabsahan  Perkawinan  Adat  Duan  Lolat  di  Tanimbar  dalam  Perspektif  Hukum Perkawinan Nasional
Perkawinan Adat Duan-Lolat dalam perspektif masyarakat Tanimbar sebagaimana halnya perkawinan adat dalam masyarakat Indonesia pada umumnya merupakan bentuk-bentuk kearifan lokal  yang  dihormati  oleh  negara  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  28B  Ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  bahwa,  negara  menjamin  hak-hak  setiap  warga  negara untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Mengenai perkawinan Pasal 1 UUP menerangkan  bahwa,  perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Berdasarkan  pasal  ini  juga  dapat dipahami  bahwa  negara  menghormati  dan  menjamin  hak-hak  warga  negaranya  untuk  menikah.
12 Ahmad  Masfuful  Fuad, Ketentuan  Batas  Minimal  Usia  Kawin:  Sejarah,  Implikasi  Penetapan  Undang- Undang Perkawinan, Pelita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 1, Number 1, 2016, hlm. 23., diakses dalam bentuk (PDF) pada tgl. 15 Oktober 2023, pkl. 11.10 WIT.
13 Ibid., hlm 24.
14 Ibid., hlm 26.
Mengenai  syarat  sahnya  (keabsahan)  perkawinan  Pasal  2  Ayat  (1)  UUP  menyebutkan  bahwa perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya.  Pasal  2  Ayat  (2)  menyatakan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sedangkan  dalam  Pasal  21  KUHPerdata, keabsahan  perkawinan  didasarkan  pada  ketentuan  undang-undang  perkawinan  yang  berlaku untuk  menegaskan  status  keperdataan  kedua  pasangan  yang  telah  menikah  sebagai  subjek hukum. 15
Mengenai  pencatatan  perkawinan  bagi  yang  beragama  Islam  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, bahwa  pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pencatatan perkawinan bagi pasangan  non  Islam  menurut  Peraturan  Pemerintah  No  9  Tahun  1975  pencatatan  dilakukan  di Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (DUKCAPIL)  sesuai.  Pencatatan  perkawinan tersebut  kemudian  dituangkan  dalam  bentuk  akta  otentik  (Pasal  1868  KUHPerdata).  Dalam sistem hukum perkawinan nasional, keabsahan mengenai sebuah perkawinan diakui oleh negara sejauh  perkawinan  tersebut  telah  memenuhi  ketetapan  yang  diatur  dalam  undang-undang perkawinan  atau  dengan  kata  lain  negara  hanya  mengakui  keabsahan  perkawinan  berdasarkan perkawinan  agama  dan  sipil.  Undang-undang  perkawinan  nasional  telah  menyatakan  di dalamnya  prinsip-prinsip  serta  landasan  hukum  perkawinan  nasional  sebagai  pedoman  bagi seluruh  masyarakt  Indonesia  tanpa  terkecuali.  Regulasi/aturan  mengenai  perkawinan  di  satu pihak  harus  dapat  mewujudkan  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945,  sedangkan  di  lain  pihak  harus  dapat  mewujudkan  unifikasi  hukum  demi menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua golongan masyarakat. 16
Beberapa pertimbagan yuridis  yang dapat diajukan sebagai dalil hukum  yang  mendasari kewajiban seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat adat dan kearifan lokalnya untuk menaati hukum nasional  yakni bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum  sebagaimana disebutkan pada pasal 3 Ayat (1) UUD 1945, sehingga semua keputusan dan keabsahan hukum wajib  mengikuti  ketentuan  hukum  negara.  Selain  itu  bahwa  setiap  warga  negara  dipandang sebagai  subjek  hukum  yang  tidak  hanya  memperoleh  hak-haknya  sebagai  warga  negara  tetapi wajib  untuk  mengikuti segala  ketentuan  hukum  dan pemerintahan  dengan  tidak ada kecualinya sebagaimana  ditegaskan  pada  Pasal  27  Ayat  (1)  UUD  1945. 17 Berdasarkan  pertimbangan- pertimbangan  yuridis  ini  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  meskipun  mekanisme  dan  tujuan perkawinan Adat Duan Lolat di Tanimbar tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan negara namun keabsahan perkawinan senantiasa perlu mengikut ketentuan undang-undang yang berlaku  demi  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Sebab  berdasarkan  letak  geografisnya  kedudukan masyarakat Adat Tanimbar berada dalam kesatuan dengan Wilayah Negara Indonesia yang telah memiliki sistem dan tata hukum sebagai negara berdaulat, selain itu masyarakat adat merupakan kumpulan  individu-individu  yang  dipandang  sebagai subjek  hukum yang  tidak  hanya memperoleh  perlindungan  dan  jaminan  dari  negara  untuk  pemenuhan  hak-haknya,  tetapi  juga
15 Ratna D.E. Sirait, Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Fiat Justicia: Jurnal Hukum  Volume 2 No. 1 September 2021 (pdf), diakses pada tgl. 12 Februari 2024, pkl. 16.40 WIT.
16 Muhammad Andri Primadhani Yunanto, Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit  Duabelas,  Kabupaten  Tebo,  Provinsi  Jambi) ,  LEGALITUM,  Volume  1  Edisi  1  Oktober  2019, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/index, diakses pada tgl 13 Oktober 2023, pkl. 10.30 WIT
17 Siti Hapsah Isfardiyana, Hukum Adat, (Yogyakarta, UII Press, 2018), hlm. 80.
untuk menjalankan kewajibannya sebagai subjek hukum dan juga sebagai warga negara yang taat pada hukum dan perundang-undangan dengan tidak ada kecualinya.

## PENUTUP
Hukum  adat  pada  dasarnya  merupakan  hukum  yang  tercipta  dari  kearifan  lokal masyarakat-masyarakat  adat  yang  telah  ada  jauh  sebelum  terbentuknya  hukum-hukum  positif. Hukum-hukum  tersebut  memiliki  kekhasan  dan  juga  batasan-batasannya  sehingga  tidak  dapat dipaksakan  untuk  diberlakukan  secara  universal  mengingat  pola,  karakteristik  hukum-hukum adat  tersebut  berbeda  satu  dama  lain.  Pengakuan  negara  terhadap  eksistensi  hukum  adat merupakan bentuk penghormatan negara terhadap kearifan lokal yang tumbuh dalam lingkungan sosial dan budaya  masyarakat,  tetapi  bahwa  penghormatan  negara  terhadap hukum-hukum adat tidak  harus  ditafsirkan  sebagai  ‘ketaklukan’  negara  pada  hukum-hukum  tersebut  sebab  negara merupakan  sebuah  entitas  hukum  yang  memiliki  supremasi  dan  legalitasnya  yang  membawahi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakatnya sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 3 Ayat (1) UUD 1945, sebagai konsekuensinya semua warga negara di dalam kedudukannya termasuk masyarakat  adat  dipandang  sebagai  subjek  hukum  yang  memperoleh  perdilindungi  oleh  negara tetapi  serentak  pula  menjalankan  kewajibannya  untuk  menaati  setiap  aturan  dan  hukum  negara demi terciptanya kesatuan dan persatuan nasional.
Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia yang masih berpegang teguh pada tradisi dan hukum-hukum adatnya, masyarakat  Adat Tanimbar merupakan kumpulan masyarakat  yang juga dipandang negara sebagai subjek hukum  yang wajib dilindungi hak-haknya tetapi serentak pula menjalankan kewajibannya sebagai warga negara untuk mengikuti segala ketentuan hukum yang  berlaku  dalam  seluruh  aspek  kehidupannya  termasuk  pula  perihal  mengenai  perkawinan. Meskipun  mekanisme  perkawinan  Adat  Duan-Lolat  di  Tanimbar  dilangsungkan  sesuai  dengan ketentuan dan asas-asas perundang-undangan namun keabsahan atau dasar legalitas perkawinan senantiasa  mengikuti  ketentuan  hukum  yang  berlaku  demi  terwujudnya  unifikasi  hukum. Penafsiran terhadap unifikasi hukum perlu ditempatkan dalam konteks kebhinekaan masyarakat Indonesia  yang  plural  untuk  menghindari  segala  konflik  yang  terjadi  akibat  penafsiran  dan pemberlakuan  hukum  yang  berbeda-beda  satu  sama  lain.  Unifikasi  hukum  merupakan perwujudan  dari  kehadiran  negara  untuk  menyatukan  persepsi  masyarakat  yang  multicultural menjadi  masyarakat  yang  berada  dalam  satu  kesatuan (unity  in  diversity) sebagaimana  yang menjadi visi dan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi dan Dasar Negara sebagai sumber dari seluruh sumber hukum (supreme lex).

## DAFTAR PUSTAKA
Dalidjo,Nurdiansyah, Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat,
https://aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itu-masyarakat-adat,  diakses  pada  tgl  12 Februari 2024, pkl. 13.50 WIT.
Drabbe,  P.,  Etnografi  Tanimbar  Kehidupan  Orang  Tanimbar  Di  Zaman  Dulu,  Cetakan kedua/Edisi Revisi, Gunung Sopai: Yogyakarta 2016.
Fuad,  Ahmad  Masfuful,  Ketentuan  Batas  Minimal  Usia  Kawin:  Sejarah,  Implikasi  Penetapan Undang-Undang Perkawinan, Pelita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 1, Number 1, 2016, hlm. 23., diakses dalam bentuk (PDF) pada tgl. 15 Oktober 2023, pkl. 11.10 WIT.
Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
Indische  Staatsregeling  (1926–1942)  tentang  kebijakan  pemerintah  di  Hindia  Belanda menggantikan Regerings Reglement (RR).
Isfardiyana, Siti Hapsah, Hukum Adat, Yogyakarta: UII Press, 2018. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Manurung, Hassanudduin dkk.,  Implementasi Budaya Duan Lolat sebagai Civic Culture dalam Perkawinan  untuk  Memperkokoh  Hubungan  Kekerabatan  (Studi  Kasus  Budaya  Duan Lolat  di  Desa  Waturu),  CIVICS  EDUCATION  AND  SOCIAL  SCIENSE  JOURNAL (CESSJ) Volume 4 Nomor 1 Edisi Bulan Juni 2022 (pdf), diakses pada tgl 11 Februari 2024, pkl. 10.40.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Nama  Kabupaten  Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Poespasari,  Ellyne  Dwi  dkk.,  Perkembangan  Perkawinan  Jujur  Dan  Hukum  waris  Adat  Pada Masyarakat Batak Toba Di Perantauan, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, https://fh.unair.ac.id/en/perkembangan-perkawinan-jujur-dan-hukum-waris-adat-pada- masyarakat-batak-toba-di-perantauan/,  diakses  pada  tgl.  12  Februari  2024,  pkl.  12.30 WIT.
Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Liza Sonia, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2016.
Regerings Reglement (1855-1926) tentang kebijakan pemerintah di Hindia Belanda.
Sirait, Ratna D.E., Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  perkawinan, Fiat Justicia: Jurnal Hukum  Volume 2 No. 1 September 2021 (pdf), diakses pada tgl. 12 Februari 2024, pkl. 16.40 WIT.
Sudiyat, Imam, Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberty 2007.
Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  1964  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS).
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA). Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman
Yunanto,  Muhammad  Andri  Primadhani,  Keabsahan  Perkawinan  Yang  Dilakukan  Oleh Masyarakat  Adat  Suku  Anak  Dalam  Setelah  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (Studi  Kasus  Di  Bukit  Duabelas,  Kabupaten  Tebo,
Provinsi Jambi), LEGALITUM, Volume 1 Edisi 1 Oktober 2019, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/index,  diakses  pada  tgl  13  Oktober  2023,  pkl. 10.30 WITA