## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022
e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/ jisip.v6i1. 3221/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kolaboratif Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Wilayah Kabupaten Lingga
Zamroni 1 , Akadun 2 , Arifin 3
Magister Administrasi Publik Program Studi Ilmu Adminisrasi
Universitas Terbuka Article Info ABSTRACT Article history: Received : 09 April 2022 Publish : 01 Juli 2022 The government has continued to undertake intensive measures to combat COVID-19 since the beginning of March 2020 to lower the pace of COVID-19 spread. Based on preliminary findings, there is a  collaborative  approach  in  Lingga  Regency  that  has  not  been fully  utilized,  with  indications  of  a  lack  of  material  assistance  in addressing  the  needs  of  facilities  and  infrastructure  from  every village  in  the  regency.  The  goal  of  this  study  is  to  look  into "Collaborative  Governance  in  the  Lingga  Regency  in  Combating COVID-19."  This  study  used  a  qualitative  method  with  a descriptive  approach  as  the  research  method. According  to  the findings,  the  Starting  Condition  is  characterized  by  adequate resources;  the  Collaborative  Process  is  characterized  by  an interactive discourse, growing trust, dedication to the process, and mutual  understanding;  and  the  End  State  is  characterized  by  a lack  of  resources.  Facilitative  Leadership  is  characterized  by  a large number of facilities and infrastructure that may meet current needs  but  are  underutilized;  The  Lingga  Regency  administration has done an excellent job with institutional design, which includes participation,  the  role  of external  parties,  and  policy  regulations. Meanwhile,  financial  indications  that  stymie  collaboration,  such as  the  fact  that  small  company  aid  is  not  particularly  controlled, and  public  view  that  there  is  still  suspicion  in  Covid-19  and  a refusal  to  be  vaccinated,  can  stymie  the  current  partnership process.
Keywords: collaborative  governance, prevention,
Covid-19,
Lingga Regency
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 09 April 2022 Publis : 01 Juli 2022
Dalam  menanggulangi  COVID-19,  pemerintah  terus  berupaya secara  intensif  mulai  dari  awal  bulan  Maret  2020  untuk mengurangi  laju  penyebaran  COVID-19.  Berdasarkan  hasil  awal observasi, terdapat collaborative process yang belum maksimal di Kabupaten  Lingga  dengan  bukti  minimnya  dukungan  materil dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dari setiap desa yang  ada  di  Kabupaten  Lingga.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  “Kolaboratif Governance dalam  Penanggulangan COVID-19  di  Wilayah  Kabupaten  Lingga”.  Metode  penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Starting  Condition ditandai  dengan  sumber  daya  telah  tercukupi dengan baik; Collaborative Process ditandai dengan adanya dialog
antar  muka,  membangun  kepercayaan,  komitmen  pada  proses, pemahaman  bersama; Facilitative  Leadership ,  ditandai  dengan sarana  dan  prasarana  dari  sisi  jumlah  sudah  dapat  memenuhi kebutuhan  yang  ada  namun  penggunaannya  masih  minim; Institutional  design ,  ditandai  dengan  partisipasi,  peranan  pihak eskternal  dan  aturan  kebijakan  sudah  dilakukan  dengan  baik  oleh pemerintah  Kabupaten  Lingga.  Sedangkan  faktor-faktor  yang menghambat  proses  kolaboratif  masih  terjadi  pada  indikator financial yaitu belum diaturnya secara spesifik bantuan pada usaha kecil dan opini masyarakat yang masih terdapat ketidakpercayaan pada Covid-19 dan tidak ingin divaksin dapat menghambat proses kolaborasi yang ada.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:

## Zamroni
Magister Administrasi Publik Program Studi Ilmu Adminisrasi Email Coorespondent: zamroniismaildbs@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Dalam menanggulangi COVID-19, pemerintah terus berupaya secara intensif mulai dari awal  bulan  Maret  2020  untuk  mengurangi  laju  penyebaran  COVID-19.  Pemerintah memproyeksikan  wabah  COVID-19  dapat  berdampak  lebih  besar  lagi  apabila  tidak  dilakukan upaya  pemulihan  sektor  perekonomian.  Selain  itu,  terdapat  pula  fakta  bahwa  lingkungan kebijakan  di  luar  pemerintah  senantiasa  berubah  dan  bergeser  secara  dinamis.  Perubahan  atau pergeseran  lingkungan  kebijakan  bisa  dalam  bentuk  isu  yang  semakin  meluas  ke  arah  yang abnormal,  bentuk  dan  jumlah  aktor  kebijakan  yang  meningkat,  kapasitas  yang  dimiliki  oleh aktor  di  luar  pemerintah  yang  semakin  besar,  serta  respons  atau  inisiatif  masyarakat  yang semakin meluas (Sudarmo, 2009). Tidak berlebihan jika kemudian O’Leary (2014) menjadikan collaborative  governance sebagai  pilihan  terpenting  untuk  membangun  masa  depan  kebijakan publik di sebuah negara.
Berikut  ini  adalah  data  kasus  positif  COVID-19  di  Kabupaten  Lingga  selama  bulan Agustus 2021:
Tabel 1. Jumlah Kasus COVID-19 di Kabupaten Lingga No Tanggal Jumlah Kasus Positif COVID-19 Persentase Penduduk 1 06 Agustus 2021 4.334 4,3% 2 13 Agustus 2021 4.980 5,0% 3 20 Agustus 2021 5.234 5,3% 4 27 Agustus 2021 5.430 5,5%
Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga
Berdasarkan  Tabel  1  di  atas,  jumlah  penduduk  yang  ada  di  Kabupaten  Lingga  adalah sebanyak 98.633 jiwa dengan nilai persentase penduduk yang terdampak kasus positif COVID- 19  sebanyak  5,5%  pada  tanggal  27  Agustus  2021.  Persentase  ini  menunjukan  bahwa  tingkat kasus  positif  COVID-19  yang  ada  di  Kabupaten  Lingga  berada  pada  zona  merah.  Menurut Kementerian Kesehatan, suatu daerah yang mengalami kasus positif COVID-19 di atas 3% dari total keseluruhan penduduk termasuk ke dalam zona merah, yang artinya daerah tersebut harus segera menerapkan pengendalian dan penanggulangan yang tepat terhadap wilayahnya.
Berdasarkan  hasil  awal  observasi  di  lapangan  terdapat  permasalahan  dalam  kolaboratif governance dalam penanggulangan Covid-19 di wilayah  Kabupaten  Lingga, dengan indikator- indikator sebagai berikut:
1) Terdapat  kondisi  awal  ( starting condition)  berupa  kesenjangan  kompetensi  sumber  daya manusia  yang  bekerja  secara  kolaboratif  dalam  penanggulangan  Covid-19  di  wilayah Kabupaten  Lingga.  Satgas  Penanggulangan  Covid-19  terdiri  dari  dua  orang  di  setiap kecamatan  dengan  dukungan  yang  minim  dalam  memberikan  informasi  karena  letak geografis Kabupaten Lingga yang berada di kepulauan dan Satgas adalah masyarakat umum.
2) Terdapat faktor institutional design berupa belum adanya transparansi dan partisipasi  yang berfokus  pada  penanggulangan  Covid.  Hal  ini  terlihat  dari  adanya  perbedaan  peranan anggota  Satgas  Penanggulangan  Covid  sehingga  sering  menjadi  penghambat  dalam pemahaman  bersama  dalam  menentukan  langkah-langkah  penanggulangaan  Covid  seperti adanya  keterlibatan  Satgas  Covid  dengan  pekerjaan  lain  karena  kebutuhan  ekonomi  yang mendesak  di  Kecamatan  Lingga  Selatan,  Selayar  dan  Senayang  sehingga  Satgas  belum berfokus pada penanggulangan Covid.
3) Terdapat  faktor  kepemimpinan  ( leadership )  yang  masih  belum  optimal  di  Kabupaten Lingga,  hal  ini  dibuktikan  melalui  peranan  Bupati  Kabupaten  Lingga  yang  hanya mengunjungi secara langsung beberapa Kecamatan Utama di Kabupaten Lingga dan belum adanya  kesamarataan  yang  diterima  masyarakat  sehingga  dapat  melemahkan  kepercayaan masyarakat terhadap penanggulangan Covid
4) Terdapat collaborative  process yang  belum  maksimal  di  Kabupaten  Lingga  dengan  bukti minimnya  dukungan  materil  dalam  memnuhi  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  dari  setiap desa  yang  ada  di  Kabupaten  Lingga.  Beberapa  layanan  Kesehatan  di  Kecamatan  Singkep Pesisir  hanya  membuka  jam  operasional  hingga  pukul  15.00  sehingga  masyarakat  tidak memiliki alternatif lain dalam berkontribusi untuk penanggulangan Covid-19
Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka judul yang di angkat dalam  penelitian  ini  adalah  “Kolaboratif Governance dalam  Penanggulangan  COVID-19  di Wilayah Kabupaten Lingga ”

## 2.1.Konsep Collaborative Governance
Kooiman  (2003)  mengklasifikasi  konsep  kolaborasi  dalam  model  governance menjadi  3  bagian  yaitu Self-Governance,  Co-Governance dan Hierarchy  Governance. Bagian  pertama Self-Governance mengacu  kepada  kapasitas  entitas  sosial  untuk  mengurus diri  mereka  secara  otonom,  terangkum  dalam  tiga  pemikiran  yaitu  pertama as  autopoiesis yaitu  sistem  sosial  yang  menutup  diri  dari  lingkungannya.  Kedua, as  actor  constellations yaitu proses yang dinamis yang terjadi antar aktor yang tidak hanya pemerintah tetapi juga ada  aktor  swasta  dan  masyarakat.  Ketiga, as  patterns  of  interaction dilihat  dari  aspek interaksi  pemerintah  dalam  seluruh  tingkat  agregasi  masyarakat  serta  juga  memberikan ruang bagi aktor entitas politik lainnya untuk mempengaruhi kapasitas pemeritahan.
Ada  beberapa  yang  dapat  diklasifikasi  yaitu co-regimes,  networks,  public-private partnership, co-management, communicative governance (Kooiman, 2003:106) bentuk yang terdiri dari :
1. Collaboration.
Kooiman (2003), namun menjadi hal yang berharga untuk menghadapi tantangan sosial politik.  Penekanan  penting  dalam  kolaborasi  adalah  adanya  keragaman  akan  menjadi faktor penentu keberhasilan. kolaborasi seperti keragaman tujuan, keragaman input, dan keragaman kekuasaan. Sistem inovasi daerah erat kaitannya pada bentuk co-governance ini, karena terdapatnya dinamika hubungan antar aktor dalam penerapan SIDa yang sulit untuk dilakukan ditengah keragaman tujuan,input dan kekuatan sumber daya.
2. Co-operation
Merupakan  hubungan  yang  lebih  formal  daripada collaboration .  Konsep cooperation dipengaruhi  oleh game  theory yang  mana  aplikasi  dari  teori  ini  telah  diuji  dalam menganalisis  hubungan  internasional  dan  hubungan  pemerintahan  lainnya.  Terdapat
dimensi  yang  menjadi  faktor  penentu  dalam  implementasi co-operation yaitu kepentingan bersama, bayangan akan masa depan, dan jumlah aktor (Kooiman, 2003).
Agranoff dan Mc Guire (2003) (dalam Raharja, 2008) telah mengembangkan konsep kolaborasi  pada city  level  collaboration dengan  konteks  pembangunan  ekonomi  sehingga pihak  yang  terlibat  tidak  hanya intergovernmental  domain tapi  juga  nongovernmental sector . Jenis dari management kolaboratif yang diterapkan pada tiap kota diukur dari tingkat keterlibatan dalam aktivitas dan strategi.
Dari  beberapa  definisi  diatas,  peneliti  mengambil  sebuah  kesimpulan  bahwa  pada hakekatnya kolaborasi adalah suatu proses kerjasama antar beberapa pihak untuk mencapai sebuah  kesepakatan  dan  tujuan  bersama  yang  ingin  dicapai.  Bahkan  kolaborasi  dapat berlangsung dalam dua konteks, yaitu di dalam organisasi internal dan kolaborasi eksternal yang dilakukan beberapa organisasi baik publik, privat, dan warga masyarakat.
Sebagian besar pemerintah sebenarnya telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak,  tetapi  sebagian  besar  kerjasama  yang  dibangun  masih  bersifat  konvensional  (non- kemitraan),  yaitu  sebatas  pada  kerjasama  antara  pemerintah  sebagai  pemilik  pekerjaan dengan  lembaga  swasta  sebagai vendor atau  kontraktor.  Kerjasama  ini  tidak  lebih  dari transaksi  jual  beli  barang  dan  jasa  antara  pemerintah  sebagai  prinsipal  dan  pihak  swasta sebagai  agen.  Kedudukan  diantara  keduanya  tidak  setara,  pemerintah  sebagai  prinsipal mempunyai otoritas untuk memilih agen yang sesuai dengan kriteria yang dimilikinya untuk melaksanakan pekerjaan.
Fosler  (2002)  menjelaskan  lebih  rinci  bahwa  kerjasama  yang  bersifat  kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan elignment dalam  tujuan,  strategi,  agenda,  sumberdaya  dan  aktivitas.  Kedua institusi  yang  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  yang  berbeda  membangun shared  vision dan berusaha  mewujudkannya  secara  bersama-sama.  Prasarat  dasar  agar collaborative governance dapat terwujud perlu adanya visi bersama yang diyakini sebagai gambaran masa depan  oleh stakeholder ,  dengan  adanya  visi  yang  sama  maka  setiap  komponen memungkinkan untuk berpartisipasi dalam urusan yang disepakati bersama.
Dari  konsep  kolaboratif  yang  memungkinkan  untuk  terjadinya  kerjasama  di  antara ketiga  pilar governance karena  sudah  diyakini  adanya  visi  bersama  maka  semakin menumbuhkan  partisipasi  yang  tinggi  pada  sektor  non  pemerintah.  Masyarakat  dan  pihak swasta  memperoleh  ruang  yang  luas  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan keputusan maupun dalam manajemen urusan-urusan publik. Partisipasi dapat menumbuhkan democratic  governance yang  melibatkan  masyarakat  luas  dari  segala  lapisan  untuk menentukan agenda-agenda publik (Newman, Barnes, Sullivan, & Knops, 2004), dan dapat sebagai  wujud  dari  transparansi  dalam  menumbuhkan good  governance (Kim,  Halligan, Cho, Oh, & Eikenberry, 2005).

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif (qualitative-descriptive) . Berdasarkan kepada pendapat Creswell (2013:4) yang mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengekplorasi dan memahami  makna  yang  oleh  sejumlah  atau  sekelompok  orang  dianggap  berasal  dari  masalah social  atau  kemanusiaan  (Sugiyono,  2013)  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini  menggunakan  prosedur-prosedur  pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif  yang melibatkan empat jenis strategi, observasi, wawancara, dokumentasi, dan materi audio visual.

## 3.1.Teknik Analisis
Adapun  prosedur  analisis  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  beberapa  tahapan yaitu : (1) melakukan pemetaan dan identifikasi aktor (individu atau organisasi) yang terlibat pada collaborative  governance dalam  penerapan  sistem  inovasi  daerah,  (2)  menyusun kategori  dan  klasifikasi  peran-peran  aktor  (individu  atau  organisasi)  yang  berkolaborasi tersebut,  (3)  mengidentifikasi  keterkaitan  relasi  antar  aktor  (individu  atau  organisasi)
berkolaborasi, (4) menginterprestasi serta menjelaskan dinamika relasi aktor (individu atau organisasi)  dalam  berkolaborasi  dan  dimensi  lain  yang  terbentuk,  (5)  menarik  kesimpulan berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Collaborative Governance pada Penanggulangan COVID-19 dalam menerapkan AKB di Kabupaten Lingga
Peran Collaborative  Governance pada  penanggulangan  COVID-19  dalam menerapkan  AKB  di  Kabupaten  Lingga  terdapat  beberapa  proses  dalam  pelaksanaannya. Hal tersebut sudah ditetapkan oleh Kabupaten Lingga sebagai berikut.
a. Starting Condition
1) Sumber Daya
Penanggulangan  COVID-19  dengan  menerapkan  AKB  merupakan  hal  yang harus  dipersiapkan  dari  hal  yang  mendasar.  Hal  pertama  yang  harus  dipersiapkan dalam  penanggulangan  COVID-19  disini  adalah  sumber  daya.  Sumber  daya  yang dimasukkan  disini  mencakup  kecukupan  jumlah  tenaga  kerja.  Jika  sumber  daya sudah  tercukupi  penanggulangan  COVID-19  akan  semakin  cepat  terlaksana mengingat penanganan COVID-19 harus teratasi secara tepat dan cepat.
Sumber  daya  di  Kabupaten  Lingga  tidak  mengalami  permasalahan  menurut informasi yang disampaikan informan. Hal ini terlihat sebagai berikut.
“Untuk  Tenaga  Kesehatan  alhamdulillah  sampai  saat  ini  tercukupi”. (Wawancara dengan Bupati Kabupaten Lingga Bapak Muhammad Nizar,S.Sos pada hari Rabu, 19 Januari 2022 Pukul 12.14)
Berdasarkan  tanggapan  informan  di  atas  memperkuat  bahwa  sumber  daya Kabupaten  Lingga  tidak  ada  masalah  dikarenakan  setiap  lembaga  saling  bekerja sama  baik  LSM,  Pendidikan,  dan  Wartawan.  Sehingga  hal  ini  dapat  mempercepat penanganan COVID-19 dengan penerapan kebijakan AKB di Kabupaten Lingga.
2) Insentif
Penanganan  COVID-19  di  Kabupaten  Lingga  merupakan  hal  yang  cukup cekatan  dan  sangat  tepat,  hal  utama  yang  membuat  penanganan  COVID-19  di Kabupaten  Lingga  cepat  adanya  ketersediaan  Sumber  Daya  baik  tenaga  kesehatan maupun  hal  lainnya.  Berdasarkan  hal  tersebut  membuat  Kabupaten  Lingga mendapatkan  apresiasi  dari  pemerintah  pusat  yaitu  Gubenur  Provinsi  Kepulauan Riau. Hal ini diperkuat dengan pernyataan berikut.
“Dapat  penghargaan  dari  Gubernur  Provinsi  Kepri,  beberapa  bulan  yang lewat  di  Batam,  sebagai  bentuk  penghargaan  atau  piagam  untuk  memotivasi Kabupaten/Kota  yang  nilai  cakap  dalam  penanggulangan  Covid  19.” (Wawancara dengan Bupati Kabupaten Lingga Bapak Muhammad Nizar, S.Sos pada hari Rabu, 19 Januari 2022 Pukul 12.14)
3) Pre-history
Wabah  COVID-19  merupakan  penyakit  yang  disebabkan  oleh  virus  yang mengakibatkan  penurunan  imun  tubuh  dan  bisa  berefek  kematian.  Hal  ini mengakibatkan  kepanikan  di  awal  berita  penyebaran  COVID-19  dikarenakan wilayah  Kabupaten  Lingga  yang  merupakan  daerah  kepulauan  yang  sangat  dekat dengan  luar  wilayah  Indonesia.  Adanya  kepanikan  yang  dirasakan  masyarakat Kabupaten  Lingga  dan  ketidaksiapan  yang  dirasakan  masyarakat  menimbulkan beberapa konflik di awal penanggulangan COVID-19 di Kabupaten  Lingga. Hal ini diperkuat oleh beberapa pernyataan berikut.
“Kalau riak riak di lapangan pasti ada, Karena itu dinamika, pernah kemaren terjadi  walaupun  tidak  terekspos  tentang  biaya  pemulasaran  jenazah,  akan tetapi  sudah  dapat  diatasi  Satgas  melalui  juru  bicara  satgas  covid.”
(Wawancara  dengan  perwakilan  Masyarakat  Bapak  Zait,  ST  pada  hari  Selasa, 11 Januari 2022 Pukul 16.20).
b. Collaborative Process
1) Dialog antar muka
Dalam proses collaborative government adanya dialog antar muka dari beberapa pihak  yang  dilakukan  untuk  mempercepat  dalam  penanggulangan  COVID  19.  Hal ini didukung dari pernyataan berikut
“Sudah beberapa pertemuan mulai dari munculnya Covid 19 Sampai 2021 dan sekarang, mulai saya sebagai Wakil Bupati sampai Saya menjadi Bupati untuk dialog  dalam  penanganan  kasus  kasus  covid  sering  kita  laksanakan.” (Wawancara  dengan  Bupati  Kabupaten  Lingga  Bapak  Muhammad  Nizar,S.Sos pada hari Rabu, 19 Januari 2022 Pukul 12.14)
2) Membangun kepercayaan
Dalam  proses collaborative  government tidak  lepas  dengan  membangun kepercayaan  yang  harus  dibentuk  oleh  pemerintah  Kabupaten  Lingga  kepada masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  agar  penerapan  kebijakan  AKB  semakin  baik  dan angka penurunan COVID-19 semakin menurun.
3) Komitmen pada proses
Proses  collaborative  government  harus  disertai  dengan  komitmen  yang  kuat pada prosesnya sehingga semua hal yang dibangun akan semakin terlaksana dengan baik dan semakin kuat.
4) Pemahaman bersama
Collaborative  government yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Lingga memberikan  pemahaman  kepada  pihak  diluar  pemerintahan  Kabupaten  Lingga. Berdasarkan  keterangan  yang  diberikan  informan  bahwa  pemerintah  memberikan sosialiasi  yang  sangat  baik  sehingga  pemahaman  dapat  diterima  oleh  masyarakat. Sosialiasi  ini  tersebat  ke  semua  media  salah  satunya  media  sosial  yang  sangat  di gemari  oleh  banyak  pihak.  Sosialisasi  lainnya  yang  diberikan  pemerintah  diberikan di media lain juga dirasakan seperti berikut ini.
“Bentuk  sosialisasinya  seperti  dengan  membagikan  masker  memberikan pemahaman  bagaimana  menjaga  kesehatan  dengan  baik,  kemudian  juga penerapan  dari  aturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  terkait  penanggulangan covid  19,  melakukan  sosialisasi  seperti  memberikan  teguran,  sampai selanjutnya  setelah  mereka  memahami  penerapan  aturan  itu  dengan memberikan  sanksi  kepada  masyarakat,  tentu  sangsi  yang  sifatnya  edukatif  .” (Wawancara dengan Dosen Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Tarbiyah Lingga  Bapak  Fathullah, S. Ag, M.Pdi pada hari Senin, 10 Januari 2022 Pukul 16.10)
5) Dampak sementara
Semua  proses  yang  dilakukan  memberikan  dampak  yang  bisa  dirasakan  oleh semua  pihak  baik  pemerintahan  maupun  masyarakat.  Hal  ini  diungkapkan  berikut ini.
“Kalau  kita  bekerja  sendiri  tentu  tidaklah  hebat,  supaya  kerja  ini  menjadi ringan,  penanganan  kasus  ini  sampai  terjangkau  di  tingkat  bawah  tentu kolaborasi  kerjasama  dari  berjenjang  ini,  inilah  yang  dilakukan  dari  dulu sampai  sekarang.” (Wawancara  dengan  Bupati  Kabupaten  Lingga  Bapak Muhammad Nizar,S.Sos pada hari Rabu, 19 Januari 2022 Pukul 12.14)
c. Facilitative Leadership
1) Sarana dan prasarana
Collaborative  Government yang  dilakukan  memerlukan  sarana  dan  prasana untuk  menunjang  keberlangsungan  semua  proses  dalam  memberikan  dampak penanggulangan COVID 19 di Kabupaten Lingga yang semakin baik.
“Dengan  membagikan  Masker,  program  Vaksinasi  secara  gratis  yang diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat.” (Wawancara  dengan  Dosen Administrasi Publik Sekolah Tinggi Tarbiyah Lingga Bapak Fathullah pada hari Senin, 10 Januari 2022 Pukul 16.10)
Sarana  dan  prasarana  yang  diberikan  pemerintah  Kabupaten  Lingga  sangat dirasakan oleh semua pihak baik masysarkat umum maupun LSM.
2) Kebijakan pemimpin
Kebijakan  pemimpin  dalam collaborative  government juga  dirasakan  dalam proses penerepan AKB di Kabupaten Lingga.
“Sangat  membantu  pihak  swasta  tidak  dapat  saya  sebut  satu  persatu,  peran pihak  swasta  banyak  yang  membantu  dalam  bekerja  sama  untuk  penanggulan covid 19 di Kabupaten Lingga. Misal pihak swasta membantu dalam pemberian sembako,  masker” (Wawancara  Bupati  Kabupaten  Lingga  Muhammad  Nizar, S.Sos pada hari Rabu, 19 Januari 2022 Pukul 12.14)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bupati Kabupaten Linggga dijelaskan jika pemimpin dari pihak swasta sangat membantu dalam collaborative government yang dirasakan  oleh  Bupati  Kabupaten  Lingga.  Hal  ini  di  pertegas  dengan  pernyatan berikut ini.
“Kekuatan  pemimpin  tentunya  sangat  berpengaruh  terhadap  kolaborasi  ini, ketegasan  dari  seorang  pemimpin,  terus  kecerdasan  ketepatan  dalam mengambil  kebijakan  dan  keputusan  sangat  berpengaruh  terhadap  proses kolaborasi  yang  kita  lakukan.” (Wawancara  dengan  Kepala  Satgas  Covid  19 Bapak  Wirawan  Trisna  Putra,  SKM  pada  hari  Senin,  10  Januari  2022  Pukul 13.10)
d. Institutional Design
1) Partisipasi
Partisipasi  yang  dilakukan  dari  beberapa  pihak  sangat  membantu  dalam  proses collaborative government.
“Partisipasi  dalam  penanganan  covid  ini  jelas  untuk  tenaga  kesehatan  ada isentif,  kemudian  kita  juga  memberikan  sembako,  penghargaan  juga  bagi instansi  vertical,  RKPD  yang  telah  membantu  peran  atau  kerja  pemerintah Daerah  Kabupaten  Lingga  dalam  penanggulangan  covid  19.” (Wawancara Bupati  Kabupaten  Lingga  Muhammad  Nizar,S.Sos  pada  hari  Rabu,  19  Januari 2022 Pukul 12.14)
Satgas  Covid  memberikan  partisipasi  dengan  memberikan  informasi  terkait perkembangan kejadian Covid 19 seperti angka positif dan angka kesembuhan. Selain itu  adanya  partisipasi-partisipasi  lain  yang  dijelaskan  di  Kabupaten  Lingga. Partisipasi tersebut adalah.
“Saya  sering  memberikan  dukungan  dimedia  memberikan  LIKE  ataupun Subrscribe  melalui  social  media  milik  Saya.” (Wawancara  Masyarakat  Bapak Zait, ST pada hari Selasa, 11 Januari 2022 Pukul 16.20)
2) Peranan pihak eksternal
Pihak  eksternal  yang  berkolaborasi  dalam  penerapan  kebijakan  AKB  untuk penanganan Covid-19 kebanyakan adalah pihak swasta dan  LSM.  Hal ini dijelaskan sebagai berikut.
“Peranan  LSM  sesuai  kemampuan  kami  adapun  swasta  memberikan  bantuan masker secara gratis, sembako” (Wawancara  Kepala  LSM  pada  hari  Senin,  17 Januari 2022 Pukul 12.00)
LSM  memberikan  peranananya  dengan  pemberian  masker  gratis  dan  sembako, selain  peranan lain  yang  diberikan  adalah  dari  bidang  pendidikan  yaitu  memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

## 3) Aturan dan kebijakan
Kebijakan  dan  aturan  diterapkan  dalam Collaborative  Governance dan penerapan  AKB  untuk  penurunan  COVID-19.  Kebijakan  yang  di  terapkan  adalah sebagai berikut.
“Implementasi di lapangan terhadap kebijakan dan peraturan berjalan dengan baik meskipun kita tidak menutup mata ada semacam pelanggaran-pelanggaran atas ketidak patuhan yang terjadi dilapangan, namun implementasi dari aturan yang  sudah  kita  buat  dan  tentunya  kita  berkomitmen  untuk  menerapkan  aturan yang  sudah  kita  atau  kebijakan  yang  sudah  kita  buat.” (Wawancara  dengan Kepala Satgas Covid 19 pada hari Senin, 10 Januari 2022 Pukul 13.10) Kepala  satgas  covid  menjelaskan jika  sudah  membuat  beberapa  kebijakan  yang diterapkan  dalam  penanganan  Covid  19  walaupun  adanya  ditemukan  pelanggaran tetapi aturan tetap diterapkan. Selain itu kebijakan lain diterapkan seperti pembatasan tempat-tempat  umum  dengan  bekerja  sama  dengan  Satpol  PP,  pemberian  sansi edukatif dan penerapan PERDA dalam penanggulangan COVID 19
2. Faktor-Faktor  Penghambat  Collaborative  Governance  Dalam  Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Lingga
Penerapan collaborative governance pada  penanggulangan  COVID-19  dalam menerapkan kebijakan AKB di Kabupaten  Lingga sudah berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat  dari  indikator starting  condition,  collaborative  process,  facilitative  leadership dan institutional  design menurut  teori collaborative  governance dari  Ansel  dan  Gash  (2007) dibandingkan  dengan  yang  terjadi  pada  penanggulangan  COVID-19  di  Kabupaten  Lingga bahwa cukup diterapkan secara optimal.
Pada  dimensi starting  condition, dapat  dilihat  bahwa  indikator  kecukupan  dan kesiapan  sumber  daya  manusia  telah  terpenuhi,  namun  pemberian  insentif/penghargaan belum  dilakukan  karena  tidak  adanya  kebijakan  insentif  dalam  proses  kolaborasi penanggulangan  Covid-19  dan pre  history pada  saat  terjadi  Covid-19  menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan dari masyarakat namun dapat teratasi dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi starting condition dalam collaborative governance untuk penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Lingga sudah berjalan dengan baik.
Pada dimensi collaborative process, dapat dilihat bahwa indikator dialog antar muka telah dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan keyakinan pada masyarakat  Kabupaten  Lingga  bahwa  penanggulangan  Covid-19  dapat  diatas  dengan  baik. Hal ini berpengaruh pada indikator membangun kepercayaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat  karena  adanya  keterlibatan  Lurah  dan  Camat  serta  RT/RW  di  lingkungan Kabupaten  Lingga.  Selain  itu,  pada  indikator  komitmen  pada  proses  dapat  dilihat  bahwa adanya  penugasan  pada  Satgas  Covid-19  saat pra dan post  pandemic menjadi  cara  bagi Kabupaten  Lingga  dalam  penanggulangan  Covid-19.  Pada  indikator  pemahaman  bersama dan  dampak  sementara  yang  dihasilkan  akan  berpengaruh  pada  peningkatan  sinergi kolaborasi antar instansi pemerintah.
Pada dimensi facilitative leadership, dapat dilihat bahwa indikator sarana/prasarana cukup memadai, hanya saja penggunaannya masih minim dilakukan oleh masyarakat. Selain itu,  pada  indikator  kebijakan  pemimpin,  pemimpin  sudah  memberikan  yang  terbaik  dalam mengarahkan  dan  mengimplementasikan  kebijakan  yang  ada.  Pada  dimensi institutional design dengan  indikator  partisipasi  dapat  dilihat  bahwa  masyarakat  sudah  terlibat  dalam penanggulangan  Covid-19  di  Kabupaten  Lingga.  Hal  ini  juga  didukung  dari  indikator peranan  pihak  eksternal  yang  terlibat  di  dalam  proses  kolaborasi  untuk  penanggulangan Covid-19  dan  pihak  swasta  sudah  banyak  memberikan  bantuan  materil  dan  alat-alat  yang diperlukan  sehingga  pada  indikator  aturan  dan  kebijakan  lebih  berfokus  pada  pemahaman masyarakat terhadap aturan protokol Kesehatan.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  kesinambungan  antara  temuan  wawancara  di lapangan,  observasi  dan  dokumentasi  yang  ada  sehingga  pelaksanaanya  sesuai  fakta  yang terjadi.  Salah  satu  poin  kritikal  pada  penanggulangan  COVID-19  adalah  kesiapan  dari kolaborasi  pihak-pihak  yang  didukung  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di collaborative process ,  hal  ini  dibuktikan  bahwa  ketercukupan  personil  Satgas  Covid  dan  penggunaan sarana  prasarana  dari  berbagai  pihak  yang  berkolaborasi  baik  dari  sisi  penyampaian informasi ataupun materil.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Balogh  (2012)  menyatakan  bahwa  kehadiran collaborative  governance  (kolaborasi  pemerintahan) diawali  dengan  adanya starting condition yang  baik  terutama  dalam  membangun  kepercayaan  sehingga  proses  kolaborasi lebih  terarah  dan  dialog  antar  muka  yang  menjadi  bagian  dari collaborative  process harus bersifat transformatif serta berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Lebih tegas penelitian Kallis, Kiparsky, dan Norgaard (2009) menyebut collaborative governance sebagai adaptive management untuk menjamin keterlaksanaan sebuah program. Sorensen dan Torfing (2012) juga  mendukung  hasil  penelitian  ini  yang  menempatkan collaborative  governance sebagai ide baru dan inovasi praktis sebagai kekuatan dalam implementasi sektor publik dan pemicu bagi  proses  pengambilan  kebijakan  yang  lebih  baik  dalam  pelaksanaan collaborative governance .
Selain  itu,  faktor-faktor  yang  menghambat  proses  kolaboratif  masih  terjadi  pada indikator financial yaitu  belum  diaturnya  secara  spesifik  bantuan  pada  usaha  kecil  untuk menghidupi  kembali  daya  jual  beli  masyarakat.  Selain  itu  indikator  pada  opini masyarakat yang  masih  terdapat  ketidakpercayaan  pada  Covid-19  dan  ada  beberapa  kelompok masyarakat  yang  tidak  ingin  divaksin  dapat  menghambat  proses  kolaborasi  di  Kabupaten Lingga.  Selain  itu,  pengurusan  surat  izin  dan  administrasi  bagi  jenazah  COVID-19  yang membutuhkan  beberapa  dokumen  pendukung  serta  lamanya  proses  kepengurusan  masih ditemukan  di  beberapa  desa  dan  kecamatan  sebagai  faktor  yang  menghambat  proses kolaboratif governance dalam penanggulangan COVID-19.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penetian  bahwa  kolaboratif governance dalam  penganggulangan COVID-19 di Kabupaten Lingga sudah berjalan cukup baik, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Starting  Condition :  Bahwa  dalam  indikator  sumber  daya  telah  tercukupi  dengan  baik, sedangkan  pada  indikator  insentif  dan pre  history masih  terdapat  pelaksanaan  yang  belum efektif  baik  dari  sisi  komunikasi  dan  penanganan  di  awal-awal  kejadi  Covid-19  di Kabupaten Lingga.
2. Collaborative  Process :  Bahwa  dalam  indikator  dialog  antar  muka,  membangun kepercayaan,  komitmen  pada  proses,  pemahaman  bersama  dan  dampak  sementara  yang dihasilkan  sudah  berjalan  dengan  baik  dengan  melibatkan  beberapa  pihak  baik  dari pemerintah  Kabupaten  Lingga  ataupun  pihak  LSM,  Wartawan,  Dosen  Publik  dan masyarakat.
3. Facilitative Leadership : Bahwa dalam indikator sarana dan prasarana dari sisi jumlah sudah dapat  memenuhi  kebutuhan  yang  ada  namun  penggunaannya  masih  minim  dilakukan  oleh masyarakat.  Pada  indikator  kebijakan  pemimpin  juga  sudah  dilakukan  dengan  baik  salah satunya dengan penerbitan edaran secara berkala terhadap penanggulangan covid.
4. Institutional design :  Bahwa dalam indikator partisipasi, peranan pihak eskternal dan aturan kebijakan  sudah  dilakukan  dengan  baik  oleh  pemerintah  Kabupaten  Lingga.  Adanya bantuan materil dari pihak swasta dan peranan LSM serta Universitas di Kabupaten Lingga dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku
5. Faktor-faktor  yang  menghambat  proses  kolaboratif  masih  terjadi  pada  indikator financial yaitu belum diaturnya secara spesifik bantuan pada usaha kecil untuk menghidupi kembali daya  jual  beli  masyarakat.  Selain  itu  indikator  pada  opini  masyarakat  yang  masih  terdapat
ketidakpercayaan  pada  Covid-19  dan  tidak  ingin  divaksin  dapat  menghambat  proses kolaborasi yang ada.

## SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan dalam  Kolaboratif Governance Dalam Penanggulangan COVID-19 di Wilayah Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Lingga hendaknya melakukan koordinasi, menjalin komunikasi yang baik  dan  terus  melakukan  dialog  tatap  muka  dalam  pengelolaan  anggaran  khususnya  pada faktor  yang  menghambat  kolaborasi  pada  indikator  keuangan  untuk  menghidupi  kembali daya jual beli masyarakat Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah  Kabupaten  Lingga  harus  meningkatkan  kolaborasi  pada  pihak  eksternal  untuk menghindari  opini  masyarakat  yang  dapat  merusak  proses  kolaborasi  penanggulangan Covid-19  di  Kabupaten  Lingga.  Kepala  Satgas  dan  LSM  hendaknya  selalu  berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi ketakutan masyarakat dengan opini vaksin yang tidak baik, dengan cara melakukan dialog antar muka secara berkala kepada masyarakat, sehingga ketika  ada  permasalahan  dilapangan  dapat  segera  diselesaikan  bersama  tanpa  harus menyalahkan pihak manapun.
3. Pemerintah Kabupaten Lingga harus menjalin kerja sama lebih baik lagi dalam memberikan sosialisasi  untuk  penggunaan  sarana  dan  prasarana  seperti  Penerapan  AKB  melalui  LSM, Dosen Publik di Universitas dan Wartawan yang ada di Kabupaten Lingga.
4. Pemerintah  Kabupaten  Lingga  harus  menyusun  perencanaan  dengan  baik,  mulai  dari perencanaan  persiapan  pemberian  vaksin booster di  tahun  2022,  sosialisasi  kepada masyarakat,  penyelenggaraan  fasilitas  dengan  kelurahan  dan  kecamatan  di  Kabupaten Lingga, hingga solusi penyelesaian setiap masalah yang kemungkinan muncul.

## 6. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  semua  pihak  yang  berkecimpung  membantu menyelesaikan  penelitian  ini.  Terimakasih  kepada  Bapak  Akadun  dan  Bapak  Sofyan  sebagai pembimbing dan tim di Universitas Terbuka, Bupati Lingga selaku Ketua TIM Satgas Covid 19 Kabupaten Lingga dan jajarannya dan juga terimakasih kepada informan penelitian, yakni Juru Bicara  Satgas  Covid  19  Kabupaten  Lingga,  Perwakilan  Wartawan,  LSM,  STIT  Kabupaten Lingga, serta perwakilan Masyarakat.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2007).  Collaborative  governance  in  theory  and  practice. Journal  of public administration research and theory , 18 (4), 543–571.
Balogh,  S.,  Emerson,  K.,  &  Nabatchi,  T.  (2012).  An  integrative  framework  for  collaborative governance. Journal of public administration research and theory , 22 (1), 1–29. Fosler,  R.  S.  (2002). Working  better  together:  How  government,  business,  and  nonprofit organizations  can  achieve  public  purposes  through  cross-sector  collaboration, alliances,  and  partnerships:  Executive  summary .  Washington  DC:  Independent Sector.
Kallis,  G.,  Kiparsky,  M.,  &  Norgaard,  R.  (2009).  Collaborative  governance  and  adaptive management:  Lessons  from  California’s  CALFED  Water  Program. environmental science & policy , 12 (6), 631–643
Kim, P. S., Halligan, J., Cho, N., Oh, C. H., & Eikenberry, A. M. (2005). Toward participatory and  transparent  governance:  report  on  the  Sixth  Global  Forum  on  Reinventing Government. Public Administration Review , 65 (6), 646–654.
Kooiman, J. (2003). Societal governance. In Demokratien in Europa (hlm. 229–250). Springer O’Leary, R. (2014). Collaborative governance in New Zealand: Important choices ahead . New Zealand: Fulbright.
Raharja,  S.  D.  (2008). Pendekatan  Kolaboratif  Dalam  Pengelolaan  Daerah  Aliran SungaiCitarum.  Disertasi  Doktor  Ilmu  Administrasi  Universitas  Indonesia .  Skripsi.
Universitas Indonesia.
Sorensen, E., & Torfing, J. (2012). Introduction: Collaborative innovation in the public sector. The Innovation Journal , 17 (1), 1.
Sudarmo.  (2009).  Elemen-Elemen  Collaborative  Leadership  dan  Hambatan-hambatan  bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance. Jurnal Spirit Publik , 5 (2).
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan :  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D . Bandung: Alfabeta.