## MAQASID SHARI’AH SEBAGAI PENDEKATAN SISTEM DALAM HUKUM ISLAM

## Nasrulloh
Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya Email: Nasrulloh.said@gmail.com

## Abstrak
Fiqh is not God’s regulation that must be obeyed because it is faqih’s (the expert of fiqh) un- derstanding on Qur’an and Sunnah. Therefore, this understanding product may be different one another since it has the possibility to be valid or invalid as human’s thinking. Jaseer offers Maqasid Shari’ah as a systematical approach in Islamic law to get valid fiqh product based on universal meaning of these two Islamic doctrine sources. In this writing, there are five concepts contributing by Jasser to formulate and to understand shariah to be fiqh product namely vali- dating all-cognition, holism, openness and self-renewal, multi-dimensionality dan purposeful- ness.
Fiqh  bukanlah  aturan  Tuhan  yang  mesti  harus  ditaati,  karena  fiqh  hanyalah  hasil  produk seorang faqih dalam memahami al-Qur’an dan al-Sunnah, maka hasil produk satu faqih de- ngan yang lainnya pastilah berbeda, karena ia sekali lagi adalah hasil pemikiran manusia yang bisa mempunyai kemungkinan benar dan salah. Jaseer menawarkan Maqasid Shari’ah Sebagai Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam, guna mencapai produk fiqh yang benar-benar sesuai dengan makna universal yang dikandung oleh al-Qur’an dan al-sunnah. Dalam tulisan ini, ada lima konsep yang disumbangkan oleh Jaseer untuk mengolah dan memahami Shari’ah sebelum ia menjadi produk fiqh, yaitu validating all-cognition, holism, openness and self-renewal, multi- dimensionality dan purposefulness.
Kata Kunci: Fiqh, Maqasid Shari’ah, pendekatan sistem
Fiqh sering kali oleh sebagian kelompok dianggap sebagai hukum Tuhan yang memi- liki otoritas penuh, sehingga dengan sendi- rinya ia menjadi sakral. Hal ini tanpa disa- dari  menyebabkan  kejumudan  ijtihad  yang merupakan bagian penting dalam hukum Is- lam.  Sehingga  wajar,  apabila  muncul  para- digma  pintu  ijtihad  telah  ditutup.  Dengan begitu  Islam  menjadi  agama  yang  kaku, konservatif  dan  tidak  membuka  diri  terha- dap  kemajuan  perkembangan  zaman  yang tidak  mungkin  bisa  terbendung  lagi,  Islam menjadi  agama  yang  ke Arab-araban,  hasil dari  penafsiran  tekstualis  agama  yang  me- mang saat itu turun di wilayah Arab dan Is- lam hanya akan menjadi agama yang cocok bagi orang Arab. Jika hal ini dibiarkan te rus menerus,  maka  prinsip  utama  Islam  yaitu sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin idak
bisa terwujud. Kenyataan inilah yang men- dorong  Jaseer  Audah  untuk  memahami  Is- lam secara substansinya dengan menggagas konsep  Maqasid Al-Shariah  sebagai  system pendekatan dalam memahami hukum Islam, agar dapat jalan sesuai dengan prinsip uta- manya,  sehingga  hukum  Islam  selalu  rele- van  kapanpun,  dimanapun  dan  untuk  sia- papun.
Hal yang harus diperhatikan adalah perlu dibedakan antara wahyu Tuhan - yang perta- ma adalah al-Qur’an yang tidak bisa digang- gu  gugat  kebenarannya  dan  kedua  adalah hadis yang mana masih banyak menyisakan persoalan keotentikannya - dengan penafsir- an terhadap wahyu Tuhan, perlu dibedakan antara  Kehendak  Tuhan  yang  ideal  dengan pemahaman manusia yang terbatas, sehing- ga  tidak  ada  otoritarianisme  dalam  hukum
102  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 101-109
dan  pengkafiran  terhadap  sesama  muslim. Yang  pasti,  fiqh  adalah  hasil  produk  pe- mikiran  manusia  sesuai  dengan world  view yang dimiliki. Maka, tidak heran bila produk fiqh yang dihasilkan selalu tidak pernah dis- epakati  oleh  seluruh  umat,  dari  mulai  gen- erasi sahabat sampai sekarang.
Menurut Jaseer, Sebenarnya, ada perbe- daan antara shari’ah dengan fiqh dan dengan fatwa, shari’ah adalah wahyu yang diterima Nabi  melalui  malaikat  Jibril  as,  sedangkan penerapan dan aplikasi adalah tujuan dan ri- salah yang ingin diterapkan kepada ummat seluruh manusia, secara sedarhana ia adalah al-Qur’an dan sunnah. Sedangkan fiqh ada- lah  beragam  kumpulan  pendapat-penda- pat fuqaha’ atas pemahaman mereka sendiri- sendiri yang didasarkan pada al-Qur’an dan sunnah,  dengan  menggunakan  pendekatan dan  metode  yang  berbeda-beda,  di  berba- gai  sisi  kehidupan  sepanjang  sejarah  Islam yang  sudah  lebih  dari  14  abad.  Sedangkan fatwa adalah penerapan shari’ah dengan fiqh pada kehidupan ummat hari ini yang selalu up to date . 1 Hal ini memberikan pamahaman kepada kita bahwasannya tidak ada penda- pat fiqh yang benar-benar bisa diyakini ke- benarannya secara mutlak tanpa memperha- tikan keautentikan (thubut), dilalah, ijma’ dan qiyas.
Menuju Validitas Pengetahuan ( Idrak ) Jaseer  Audah  dalam  bukunya Maqasid As  Philoshophy  Of  Islamic  Law dengan  te- gas  mengkritisi  sabagian  ahli  hukum  yang menggambarkan  bahwa  hukum  fiqh  seba- gai  aturan  Tuhan  yang  mesti  harus  ditaati. Mere ka mengklaim bahwa pendapat-penda- pat  mereka  yang  dihasilkan  dari  pemaha- man  dan  persepsi  adalah  perintah  Tuhan, walaupun pendapat mereka-menurut Jaseer- sa ngat mungkin bisa keliru dan disalah gu- nakan  oleh  sebagian  kelompok  atau  untuk kepentingan tertentu. 2
1 Jaseer  Audah, Maqasid  al-  Shari’ah  Falsafah  Li  al-Tashrii al-Islami (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), h. 8.
2 Jaseer  Audah, Maqasid  As  Philoshophy  Of  Islamic Law (London:  The  International  Institute  Of  Islamic Thought, 2008), h. 193.
Jaseer juga mengatakan bahwa hasil ijma’ sering  kali  dikatakan  atau  diklaim  sebagai ‘ revealed  knowledge’ ,  meski  setiap  mujtahid mempunyai  metode  atau  pendekatan  yang berbeda  dengan  pendekatan  mujtahid  lain- nya, maka dari itu, ijma’ bukanlah hasil mut- lak yang bisa diyakini kebenarannya secara pasti.  Bahkan  Jaseer  sangat  menyesalkan sebagian  ahli  hukum  yang  mengkafirkan kelom pok yang tidak mengakui hasil ijma’ . 3 Para ahli fiqh sadar betul bahwa hasil ijma’ antara  satu  ulama’  dengan  ulama’  lainnya. Sebagai contoh, Ibnu Taymiyah mengkritisi hasil ijma’ yang ditulis olehh Ibn Hazm da- lam bukunya Maratib Al-Ijma , hasil kritikan Ibnu  Taymiyah  ini  kemudian  dibukukan sendiri oleh beliau dalam sebuah buku yang berjudul Naqd Maratib Al - Ijma’. Ibnu Taymi- yah  menyebutkan  banyak  contoh  yang  di- kutib oleh Ibnu Hazm yang tidak sesuai de- ngan hasil ijma’ , salah satu contohnya adalah para ahli hukum menghukumi kafir orang- orang yang menolak hasil ijma’ , perempuan dilarang  menjadi  pemimpin  dan  menjadi imam shalat. 4
Jaseer  menegaskan  bahwa ijma’ bukan- lah sumber hukum dalam islam, ia hanyalah sebuah media untuk mencari kebenaran saja, dan bukanlah kebenaran itu sendiri, karena kenyataannya, hasil ijma’ sering diseleweng- kan  untuk  kepentingan  tertentu.  Jaseer  le- bih setuju dengan pendapat ulama’ modern yang menganggap ijma’ hanya sebagai media untuk mengumpulkan fatwa, terlebih lagi di era teknologi dan komunikasi. Bahkan Jaseer sangat  setuju  lagi,  bila  semua  masyarakat tanpa kecuali dilibatkan dan diberi peluang untuk menyampaikan aspirasinya mengenai hukum islam. 5

## Menuju Totaliterism (Holism)
Menurut  Jaseer,  sekarang  ini  penerapan produk  fiqh  (penerapan  yang  buruk)  sela- lu ikhtizaliyyan bukannya shumuliyyan , harfi- yyan bukannya akhlaqiyyan , ahadiy al-bu’di bu-
3 Jalal  Al-Din  Al-Suyuti, Al-Dur  Al-Manthur Jilid  3 (Bairut: Dar Al-Fikr, 1993), h. 86.
4 Ibnu Taymiyah, Naqd Maratib Al-Ijma’ (Bairut; Dar Al- Fikr, 1993), h. 75.
5 Jaseer Audah, Maqasid..., h. 194,
Nasrulloh Maqasid Shari’ah Sebagai Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam.....     |  103 kannya ahadiy al-ab’ad . 6 Sedikit ahli hukum yang memperhatikan batasan dari pendeka- tan reduksi dan atomism yang mana metode ini  biasa  digunakan  oleh  kelompok  funda- mental.  Fakhr  Al-Din  Al-Razi  meringkas bebe rapa perbedaan alasan para ahli hukum tentang  kenapa dalil  al-khitab dari  sebuah teks  hanya  bersifat zanni .  Berikut  ini  ada- lah ringkasan alasan-alasan tersebut; 7 1) Ada kemungkinan  dari  hukum  yang  kita  hasil- kan dari sebuah teks tunggal sudah dibatasi oleh suatu keadaan tertentu, sedangkan kita tidak mengetahuinya, 2) Ada kemungkinan bahwa ungkapan dari teks tunggal tersebut mempunyai makna majaz, 3) Refrensi baha- sa  kita  adalah  dari  ahli  bahasa,  yang  mana setiap orang mempunyai kemungkinan un- tuk  salah.  4)  Gramatika  bahasa  arab  di- sampaikan  kepada  kita  melalui  syair-syair arab  kuno  dengan  jalur  riwayat ahad .  Dan semua  itu  tidak  bisa  diyakini  valid,  kare- na  para  penyair  tersebut  bisa  saja  salah,  5) Sangat  dimungkinkan  satu  kata  atau  le bih dari  sebuah  teks  mempunyai  banyak  mak- na atau tafsir, 6) Ada kemungkinan satu kata atau lebih dari sebuah teks maknanya sudah dirubah,  dan  pada  waktu  selanjutnya  yang merubah adalah makna awal yang dirubah tadi,  7)  Ada  kemungkinan  terdapat  mak- na tersembunyi dari sebuah ungkapan yang kita tidak faham, 8) Boleh jadi hukum yang kita  pertimbangkan  dari  sebuah  teks  tung- gal sudah di mansukh tanpa sepengetahuan kita, 9) Boleh jadi hukum yang kita pertim- bangkan dari sebuah teks tunggal berlawa- nan dengan logika kebenaran. Sebagaimana yang  disampaikan  oleh  al-Razi,  jika  kedua hasil hukum tadi dan hadis kita gabungkan, maka terdapat kesalahan salah satunya.
Selain  dari  pada  itu,  akal  adalah  sara- na  kita  untuk  memastikan  keabsahan  dari sebuah hadis itu sendiri. Oleh karena itu akal memiliki  kedudukan  lebih  tinggi  daripada hadis, karena tanpa akal, nas tidak dapat di- fahami, dan sepatutnya kita mengikuti akal kita untuk menentukan kebenaran pada tiap
6 Jaseer Audah, Maqasid... , h. 11,
7 Muhammad Ibn ‘Umar al-Razi, al-Mahsul, ed Taha Ja- bir  al-Alwani  (Riyadh;  Imam  Muhammad  University Press, 1400 H), h. 547-573.
kasus, bukannya mengikuti dalil ilmu keba- hasaan dari sebuah teks. Di sini Jaseer ingin menambahi tiga poin dari sembilan poin di- atas; 1) Ada kemungkinan sebuah teks mem- punyai  makna  yang  bertentangan  dengan teks lainnya, teks semacam ini biasa dikenal dengan istilah al-nusus al-muta’aridah . 2) Ada jarak yang sangat memungkinkan terjadinya kesalahan  dalam  penyampaian  hadis  ahad, yang mana hadis Nabi sangat banyak yang diriwayatkan secara ahad. 3) Ada jarak yang sangat  memungkinkan  terjadinya  interpre- tasi dari setiap teks tunggal, yang mana hal ini mempengaruhi cara pandang kita dalam memahami makna atau maksud dari sebuah hadis. 8
Dari  paparan  diatas,  seorang  faqih  per- lu  kiranya  memperluas  pandangannya  dan memperdalam  keluasan  ilmu,  sebelum  me- ngeluarkan  fatwa  yang  sangat  berpengaruh pada  masyarakat.  Maka  dari  itu,  seorang  fa- qih tidak bisa membuat produk hukum ha nya dengan bersandar pada satu dalil baik dari al- Qur’an maupun hadis untuk dibuat hujjah.

## Menuju Keterbukaan Dan Pembaharuan
Sebuah sistem bisa tetap eksis manakala tetap  menjaga  atau  mempertahankan open- ness and self-renewal . Jaseer menawarkan dua mekanisme dalam hukum Islam agar open- ness  and  self-renewal  bisa  terwujud.  Per- tama,  berubahnya  sebuah  hukum  seiring dengan berubahnya cara pandang para ahli kukum atau pengetahuannya tentang buda- ya. Kedua, philosophy keterbukaan menawar- kan diri sebagai mekanisme dari self-renewal dalam hukum islam.
Worldview adalah sebuah istilah yang sudah dikenal sejak seratus tahun yang lalu dengan nama  ‘world  outlook’. 9 Worldview adalah  ha- sil atau produk dari sekian jumlah faktor yang dapat membentuk seseorang memiliki penge- tahuan yang luas atau ‘ human cognition of the world’ . Worldview dihasilkan  dari  segala  ses- uatu yang mengeli lingi kita atau yang ada di sekitar kita, se perti agama, lingkungan, politik, masyarakat, ekonomi, bahasa dsb.
8 Jaseer Audah, Maqasid... , h. 198.
9 David  K.  Naugle, Worldview;  The  History  of  Concept (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), h. 2.
104  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 101-109
Berdasarkan tradisi, dasar atau asas dari al-‘urf dalam  teori  hukum  Islam,  sama  hal- nya  berinteraksi  dengan  dunia  luar (inter- action  with  the  outside  world ).  Dalam  kaidah yang diusung oleh Hanafiyyah menegaskan bahwa al-ma’rufu  ‘urfan  ka  al-mashruti  shar- tan . Ka idah ini telah disepakati oleh berba- gai macam sekolah hukum untuk bisa dite- rapkan  di  berbagai  ranah  masalah  yang ber kaitan dengan hukum, selama tidak ada nas yang menyinggung hal tersebut. Sebagai contoh  standar  dalam  hal  ini,  sebagaimana yang dikenalkan oleh buku-buku usul dalam hukum  islam  adalah,  nilai  mahar  wani- ta,  penggunaan  mata  uang  di  setiap  Nega- ra,  mengenakan  penutup  kepala  atau  tidak mengenakannya, penggunaan secara umum beberapa kalimat berbahasa arab dan seba- gainya. 10 Tujuan dibalik melibatkan ‘urf da- lam menentukan hukum Islam adalah untuk mengakomodasi atau menampung berbagai macam keadaan orang yang berbeda dengan tradisi orang arab, yang mana seluruh syariat pada awalnya diturunkan dan ditujukan un- tuk mereka pada waktu itu. Tetapi kenyatan- nya,  impli kasi  praktis  ( al-athar  al’amaliyyah ) dari al-‘urf dalam kajian fiqh telah benar-benar dibatasi.
Banyak dari para fuqaha’ yang masih me- lihat dan berkiblat pada tradisi-tradisi arab pada  abad  pertama,  kedua  dan  ketiga  se- bagai  acuan  dalam  menentukan  hukum  Is- lam.  Contohnya  dalam  hal  bentuk  pakaian dan sadaqah fitri masih ditetapkan menggu- nakan bahan makanan pokok secara umum pada zaman abad dulu, seperti kurma, kis- mis dan gandum, bahkan dalam ranah poli- tik  masih  berkiblat  pada  zaman  dulu,  sep- erti istilah ‘ the land of islam’ dan ‘ the land of war’ . 11 Berdasarkan fatwa hukum islam yang dike luarkan oleh salah satu fuqaha’ ; seorang gadis  tidak  da pat  menikah  kecuali  jika  dia mewaki li ayahnya atau kerabat laki-laki nya yang  terdekat  untuk  menyampaikan  aqad nikah  untuk  kepentingannya,  hal  ini  se su- ai  dengan  tradisi  orang  arab.  Sebagaima-
10 Masoud Ibnu Musa Flousi, Madrasah al-Mutakallimin (Riyadh: Maktabah al-Rush, 2004), h. 354.
11 Ibnu  al-Qayyim, Ahkam  Ahl  al-Dhimmah Jilid  2  (Ri- yadh: Ramadi, 1997), h. 728.
na  yang  diungkapkan  oleh  Ibnu  Taymiyah, Ahl al-Sunnah meyakini bahwa ras arab leb- ih  unggul  daripada  selainnya,  ia  kemudi- an mendiskripsikan orang-orang yang tidak meyakini  pendapat  ini  sebagai  orang  yang nasionalis  atau shu’ubiyyun . 12 Pendapat  ini, menurut  Jaseer  masih  masih  banyak  yang meyakini  kebenarannya,  padahal  di  berba- gai  ayat  al-Qur’an  dan  literatur  hadis  tidak dijum pai  salah  satu  ras  lebih  baik  dari  ras lainnya. Ibnu Taymiyah juga menolak orang non arab memimpin orang arab dalam suatu pemerintahan, bahkan non arab tidak boleh menjadi imam dari orang arab, tidak boleh orang  non  arab  yang  tidak  kufu  menikahi wanita arab, dan sebagainya. 13 Semua contoh tersebut memberikan gambaran secara jelas kepada  kita  bahwasannya  ada  kontradik- si antara maqasid shari‘ah tentang persamaan derajat  manusia  yang  di  sebutkan  oleh  nas dengan  fatwa-fatwa  diatas.  Dari  paparan diatas,  jelaslah  bahwasannya al-‘urf ada- lah sesuatu yang dipandang ‘urf oleh fuqa- ha’ berdasarkan kemampuan keilmuan dan pengetahuan  mereka,  selama  tidak  berten- tangan dengan maqasid shari‘ah . Oleh karena itu, cara pandang ‘ worldview ’ sangat diperlu- kan bagi fuqaha’ untuk memperluas metode yang menggunakan al’urf sebagai upaya un- tuk  mengakomodir  perubahan-peru bahan budaya  dunia  yang  tentunya  berbeda  de- ngan  budaya  arab,  se hingga  menghasilkan produk  fiqh  yang  benar-benar  bisa  diper- tanggung jawabkan. 14

## Menuju Multidimensionalitas
Kepastian ( al-qat’ ) dan ketidak pastian ( al- zann )  adalah  dua  istilah  yang  sering  men- dominasi  dalam  berbagai  metodologi  dan kajian  di  berbagai  pendidikan  hukum  is- lam. Al-Ghazali mendefinisikan ilmu kalam sendiri sebagai hukum yang bisa dibuat un- tuk mengidentifikasi sebuah definisi, analo- gi dan membedakan pengetahuan atau ilmu
12 Ahmad  Ibnu  Taymiyah, Iqtida’  al-Srat  al-Mustaqim Mukhalafah Ashab al-Jahim (Cairo: Matba’ah al-Sunnah, 136 9 H), h. 148-150.
13 Ibnu Rushd, Bidayah alMujtahid Wa Nihayah al-Muqtasd Jilid 2 (Bairut: Dar Al-Fikr, 1985), h. 12.
14 Jaseer Audah, Maqasid. , h. 203.
Nasrulloh Maqasid Shari’ah Sebagai Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam.....     |  105 al-yaqini dari  ilmu  lainnya. 15 Beberapa  dal- il  pokok  yang  dilegitimasi  untuk  tujuan inti  adalah  memperluas  wilayah al-qat’ da- lam hukum islam. Sebagai contoh misalnya, Ali  Jumah  berargumen  tentang  pentingnya ijma’, karena terbatasnya perangkat-perang- kat pokok yang digunakan untuk memaha- mi implikasi nass dalam area kepastian hu- kum, dan ijma ’ akan dapat memperluas area kepastian dan mengubah implikasi-implika- si zanni kepada wilayah qat’i . 16
Diantara  instruksi  al-Qur’an  dan  hadis yang  diklaim  secara  qat’i  ditinjau  dari  segi implikasi bahasa misalkan didapati dari con- toh  hadis-hadis  Nabi  berikut  ini;  1)  Nabi mendengar  ada  dua  orang  yang  berselisih tentang persewaan kebun, lalu kemudian be- liau bersabda;” jika seperti ini tabiat kalian, maka  janganlah  menyewakan  kebun” 17 2) Seorang  perempuan  bertanya  kepada  Nabi ;  “Anakku  inilah  yang  aku  gendong  di  pe- rutku, aku susui dari susuku dan ia tidur di pangkuanku. Ayahnya menceraikanku, dan sekarang ia mau mengambilnya dariku, ba- gaimana ini ya Rasul?” Kemudian Nabi men- jawab;  “Anakmu  masih  tetap  dalam  deka- panmu  selama  kamu  belum  menikah”. 18 3) Nabi  pernah  bersabda;  “Seorang  muslim tidak  perlu  membayat  zakat  atas  kuda-ku- da yang dimilikinya”. 4) Nabi bersabda; “te- busan atas pembunuhan manusia adalah 100 unta” 19 .
Dengan  pemahaman  yang  mengedepan- kan  makna  tekstual,  maka  hadis-hadis  di- atas mempunyai makna; 1) Dilarang menye- wakan  ladang. 20 2)  Hak  asuh  anak  menjadi kewenangan Ibu selama belum menikah la- gi. 21 3) Tidak ada zakat bagi kuda 22 4) Tebu-
15 Abu Hamid Abu Hamid al-Ghazali, Maqasid al-Fal- safiyyah (Cairo: Dar al-Ma’rifah, 1961), h. 3.
16 Ali  Jumaa, Usul  al-Fiqh  wa  ‘alaqatuhu  bi  al-Falsafah al-Islamiyah (Cairo: Al-Ma;had  al-‘Alami  li Al-Fikr  al- Islami, 1996), h. 29.
17 Sulayman Abu Dawud, Sunan Abu Dawud Jilid 3 (Da- mascus; Dar Al-Fikr), h. 257.
18 Al-Hakim al-Naysaburi, Al-Mustadrak Jilid 2 (Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), h. 255.
19 Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari Jilid 5 (Bairut: Dar Ibni Kathir, 1407 H), h. 2216.
20 Al-Bukhari, Sahih. , h. 532.
21 Ibnu Rushd, Bidayah. , h. 43.
22 Jaseer Audah, Maqasid. , h. 213.
san atas pembunuhan adalah 100 unta. 23 Metode  untuk  menyarikan  hukum-hu- kum dari nass-nass yang jelas dan pasti ha- ruslah  mempertimbangkan  dalil-dalil  lain yang mungkin dapat memalingkan dari mak- na  wajib  menjadi  makna  yang  tidak  wajib. Tetapi  yang  memalingkan  nass  dari  makna wajib ke makna yang lain haruslah se tingkat derajatnya. Kalau tidak, maka ia tetap dalam makna wajib, sesuai dengan asasnya yaitu al amru yufidu al-wujub karena nass itu berasal dari Allah dan Rasulnya maka dalil yang da- pat memalingkan dari makna asalnya harus- lah dari Allah dan Rasulnya juga. Misalnya kita dapat mengandaikan penafsiran perin- tah Nabi itu mengandung kemungkinan; ia tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang pas- ti,  tapi  ditujukan  untuk  konsteks  tertentu yang melatar belakangi perintah Nabi terse- but, seperti faktor ekonomi, politik dan so- sial.  Dalam  contoh-contoh  hadis  diatas, penafsirannya  bisa  mengandung  kemung- kinan se perti berikut; 1) Nabi melarang sa- habat  untuk  menyewakan  ladang  ha nya karena  adanya  pertikaian  di  antara  mere- ka, karena perintah ini berlaku hanya ketika ada kemungkinan untuk pertikaian. Dengan kata lain, jika tidak ada pertikaian antara ke- dua belah pihak, maka diperbolehkan sewa ladang.  2)  Nabi  mengetahui  bahwasannya hak perwalian anak model seperti ini se suai untuk kondisi social tertentu saja, dan pada waktu  itu.  Dan  Nabi  tidak  memaksudkan perintah itu berlaku umum. 3) Jika kuda-ku- da  itu  telah  mencapai  jumlah  yang  cu kup, maka zakat akan berlaku padanya. 4) Fidyah berupa  uang  atau  100  unta  itu  bergantung pada kebudayaan arab yang dominan.
Madzhab fiqh klasik tidak menyetujui sa- tu pun dari empat bentuk argumentasi di atas, kecuali penafsiran yang pertama, karena ada dalil otentik yang sama yang menunjukkan bahwasannya  Nabi  menyetujui  penyewaan ladang bagi sahabat yang lain. 24

## Menuju ‘ Purposefulness’
Untuk  menjelaskan  maksud  dari  poin di  atas,  contoh-contoh  berikut  ini  yang
23 Ibnu Hajar, Fath al-Bari , jil 10, h. 375. 24 ‘Ali  al-‘Amidi, Al-Ihkam  fi  Usuli  al-Ahkam Jilid  4 (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1404 H), h. 249.
106  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 101-109
disampaikan oleh Ibnu ‘Ashur memberikan gambaran  kepada  kita,  tentang  bagaimana mangambil  sebuah  kesimpulan  atau  me ng- ambil sebuah hukum dan memahami mak  sud dari hadis-hadis Nabi. Melalui cara pandang maqasid  al-shari’ah yang  ter kan dung  dalam hadis-hadis  beliau,  kita  akan  menghasilkan sebuah  produk  hukum  yang  bisa  diyakini lebih  mendekati  kepada  kebenaran,  dalam setiap  hadis  yang  ada,  tidaklah  semuanya mempunyai makna tashri ’, tetapi mempunyai dua belas makna yang berbeda; 25
Pertama ; untuk tujuan tashri ’; seperti uca- pan Nabi pada saat haji wada’ uca- pan Nabi seperti ini wajib diikuti sebagaima- na mestinya. Dari hadis terebut, seakan-akan Nabi bersabda; perhatikanlah semua perbua- tan yang Aku kerjakan dan ikutilah. Maka, semua  perbuatan-perbuatan  Nabi  tersebut bersifat wajib.
Kedua ;  untuk  tujuan  fatwa;  sebagaimana ucapan  Nabi  juga  ketika  haji  wada’,  sese- orang datang kepada Nabi lalu bertanya; “ya Nabi, saya telah memotong hewan, sebelum melempar  jumrah”  Nabi  menjawab;  “ti- dak apa-apa”. Kemudian ada lagi seseorang yang  bertanya  kepada  beliau  lagi;  “ya  Na- bi,  saya  telah  mencukur  rambut  sebelum menyembelih hewan” Nabi menjawab; “tidak apa-apa”. Seorang perawi ketika menga mati hadis-hadis Nabi, menemukan bahwa Nabi tidaklah  ditanya  seseorang  tentang  apakah ini  didahulukan  atau  diakhirkan,  kecuali mengatakan;  “lakukanlah,  tidak  apa-apa”. Dari  beragam  hadis  Nabi  mengenai  fatwa -fatwa Nabi diatas, seorang mufti, akan be- la jar dan memahami bahwasannya tertib da- lam  beribadah  haji  tidaklah  wajib,  kecuali ada yang sarih.
Ketiga ;  untuk  tujuan  memberikan  kepu- tusan bagi kedua belah pihak yang bertikai; seperti keputusan Nabi terhadap dua orang yang satu dari hadramaut dan yang satu dari kindah  mengenai  masalah  tanah.  Keputu- san Nabi terhadap Habibah dan Thabit. Ha-
25 Muhammad  al-Tahir  ibn  ‘Ashur, Ibnu  ‘Ashur  Trea- tise  on  Maqasid  al-Shari’ah, terj.  Muhammad  al-Tahir al-Musawi (London: International Institute of Islamic Thought, 2006), h. 24.
bibah mengadu kepada Nabi, sesungguhnya ia tidak mencintai suaminya dan ingin ber- pisah darinya, kemudian Nabi bertanya ke- pada habibah; “apakah kamu mau mengem- balikan  kebunnya  (maharnya)?”  Habibah menjawab;  “ya,  sedikit  sekali  yang  ia  beri- kan  kepadaku”,  setelah  itu  Nabi  mencerai- kan keduanya dengan catatan, Habibah me- ngem balikan  mahar  yang  telah  diberikan ke padanya. Kasus seperti ini menurut Ibnu ‘Ashur,  tidak  bisa  dikatakan  sebagai tashri’ ‘am , melainkan Nabi memberikan keputusan tersebut sesuai dengan kemaslahatan kedua belah pihak tadi, yaitu Habibah dan Thabit.
Keempat ; untuk tujuan imarah (posisi Nabi sebagai hakim bagi kaum muslimin). Seper- ti hadis Nabi tentang diperbolehkannya se- seorang  memiliki  tanah  yang  kosong,  asal- kan  ia  mau  merawatnya,  larangan  Nabi untuk makan keledai kampong pada perang khaibar. Maka, kaidah secara universal me- nga takan, bahwa setiap hadis Nabi yang ber- sentuhan  dengan  urusan  sosial  masyarakat dan politik, maka harus difahami maksud di balik pernyataan Nabi tersebut, demi tujuan maslahah yang menyeluruh.
Kelima ;  untuk  tujuan al-irshad (mempu- nyai makna lebih luas daripada makna tas h ri’ ). Seperti  hadis  dalam Sahih  al-Bukhari, dise- butkan bahwasannya, Abu Dzar telah meng- hina  Ibu  dari  budak  yang  dimilikinya,  lalu budak tersebut mengadu kepada Nabi, sete- lah itu Nabi berkata kepada Abu Dzar; “se- sungguhnya dalam dirimu masih ada karak- ter jahiliyyah, budakmu adalah saudaramu”, dari hadis ini, seorang faqih menemukan pe- tunjuk  Nabi  tentang  cara  berinteraksi  den- gan budak.
Keenam ;  untuk  tujuan musalahah ;  seper- ti  dalam  kasus  Barirah,  Nabi  meminta  ke- padanya untuk ruju’ kepada suaminya yang telah menceraikannya, lalu Barirah berta nya kepada Nabi ; “apakah engkau menyu ruhku ya Nabi ?” Nabi menjawab; “tidak, aku ha- nya  ingin  membantumu  dari  masalah  ini”, lalu Barirah mengatakan; “kalau begitu, aku tidak  mau  kembali  kepada  suamiku”.  Un- tuk  tujuan isharah kepada al-mustashir; se-

Nasrulloh Maqasid Shari’ah Sebagai Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam.....     |  107 perti  sebuah  riwayat,  bahwasannya  Umar ibn al-Khattab ingin membeli kuda dari se- seorang yang ingin memberikan kuda terse- but kepadanya, karena dikira akan diberikan de ngan  harga  murah,  lalu  Umar  menyam- paikan perihal keinginannya tersebut kepa- da  Nabi,  lalu  beliau  mengatakan;  “jangan kau beli kuda tersebut, meskipun harga nya satu  dirham,  karena  sesungguhnya  orang yang  menarik  kembali  shadaqahnya  seper- ti  anjing  yang  memakan  kembali  makanan yang  telah  dimuntahkannya”.  Para  sahabat Nabi  tidak  ada  yang  menganggap  tentang larangan  ini  sebagai  larangan  yang  bersifat umum, seperti hadis yang diriwayatkan oleh zaid, Nabi bersabda; “jangan lakukan akad jual beli pada buah yang belum bias dipas- tikan  ranumnya”,  hadis  ini  difahami  oleh zaid  sebagai  hadis isharah kepada  al- musta- shir. 26 Ketujuh ;  untuk  tujuan isharah kepada al- mustashir; seperti  sebuah  riwayat,  bahwa- sannya Umar ibn al-Khattab ingin membeli kuda dari seseorang yang ingin memberikan kuda tersebut kepadanya, karena dikira akan diberikan  dengan  harga  murah,  lalu  umar menyampaikan  perihal  keinginannya  terse- but  kepada  Nabi,  lalu  beliau  mengatakan; “jangan  kau  beli  kuda  tersebut,  meskipun harganya  satu  dirham,  karena  sesungguh- nya orang yang menarik kembali shadaqah- nya  seperti  anjing  yang  memakan  kembali makanan yang telah dimuntahkannya”. Para sahabat  Nabi  tidak  ada  yang  menganggap tentang larangan ini sebagai larangan yang bersifat umum, seperti hadis yang diriwayat- kan oleh zaid, Nabi bersabda; “jangan laku- kan  akad  jual  beli  pada  buah  yang  belum bisa dipastikan ranumnya”, hadis ini difaha- mi oleh zaid sebagai hadis isharah kepada al- mustashir. 27 Kedelapan ;  untuk  tujuan  nasihat;  seperti hadis yang diceritakan oleh Al-Nu’man Ibn Bashir, sesungguhnya ayahnya bercerita ke- pada Nabi, sesungguhnya ia telah memberi- kan hadiah kepada salah satu anaknya, lalu
26 Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari Jilid 2 (Bairut: Dar Ibni Kathir,1407 H), h. 762.
27 Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhary ( Bairut; Dar Ibni Kath- ir,1407 H), jil 2, 762
Nabi bertanya; “apakah semua anakmu juga kamu beri hadiah itu?” ia menjawab; “tidak”, kemudian Nabi bersabda; “jangan Malik kau tampakkan kedzaliman ini kepadaku”. Dari hadis  ini,  baik  Imam,  Imam  Abu  Hanifah maupun Imam Shafi’i tidak mengharamkan hadiah  yang  telah  diberikan  oleh  ayahnya al-N u’man kepada salah satu anaknya, juga tidak megharamkan pemberian itu sendiri.
Kesembilan ; untuk tujuan penyempurnaan keadaan jiwa atau hati; hadis-hadis semacam ini banyak sekali, yang tidak ditujukan kepa- da  semua  ummatnya.  Dalam  hadis  riwayat al-bukhari dari Al-Barra’ Ibn ‘Azib Nabi ber- sabda; “kami diperintahkan untuk melaku- kan perkara tujuh dan meninggalkan perkara tujuh; kami diperintahkan untuk menjenguk orang  sakit,  mengiringi  jenazah,  menjawab orang  yang  bersin,  melaksanakan  sumpah, menolong orang, menebarkan salam, meme- nu hi  panggilan  unda ngan.  Nabi  melarang untuk memakai cincin emas, menggunakan wadah  dar  perak,  memakai  sutra  tebal,  su- tera tipis, memakai pakaian khas mesir yang ping girnya  diberi  hiasan  sutera  ”  di  antara semua perkara di atas, ada yang harus atau wajib diketahui dan ada juga yang tidak, ha- nya untuk sebagian sahabat saja, guna untuk mensucikan jiwa para sahabat dari sifat yang buruk.
Kesepuluh ; untuk tujuan pengajaran haki- kat yang luhur; seperti ketika Nabi bertanya kepada Abu  Dzar;  “apakah  kamu  bisa  me- lihat  gunung  uhud?”  dijawab;  “ya”,  Nabi bersab da; “ saya tidak suka mempunyai har- ta  seperti  gunung  uhud  melainkan  sudah aku infaqkan dalam tiga hari”. Hadis ini tid- ak ditujukan untuk wajib dilaksanakan oleh semua umat, melainkan pengajaran haki kat yang luhur kepada umatnya.
Kesebelas ;  untuk  tujuan al-ta’dib; seperti ung kapan Nabi ; “demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman ”, “sipakah dia ya Nabi  ?”,  “yaitu  orang  yang  tetangganya  ti- dak bisa merasa tentram dari gangguannya”. Hadis di atas tidak bisa difahami secara har- fiyah, tetapi maknanya adalah tidak sempur- na imannya, bukan meniadakan iman.
Keduabelas ; tidak ditujukan untuk kepen-
108  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 101-109
tingan pengajaran; bagian ini tidak ada hu- bungannya  dengan tashri’ ,  seperti  hadis- ha dis  tentang  kebiasaan  Nabi  dalam  hal pakaian,  makanan,  minuman,  tidur,  jalan- nya, kendaraannya dan sebagainya.
Dari  paparan  contoh  yang  telah  dijelas- kan oleh Ibnu ‘Ashrur, kita bisa memperluas cara pandang dan sikap kita terhadap hadis -hadis Nabi yang sering kali dipaksakan un- tuk  bisa  diterapkan,  disebabkan  kedangka- lan  pengetahuan  dan  wawasan mufti atas hadis-hadis Nabi . 28

## Kesimpulan
Pada  masa  sahabat,  adalah  khalifah ‘Umar Ibn al-Khattab yang sering menggu- nakan  ketetapan  hukum  berdasarkan  reali- atas.  Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam al-Qur’an surat al-Taubah ayat 60 tentang go- longan yang mendapat hak menerima zakat, para muallaf dengan  jelas  dalam  ayat  terse- but mendapatkan jatah menerima zakat, hal ini bertujuan untuk meluluhkan hati mereka, karena pada waktu ayat tersebut diturunkan posisi  Islam  masih  lemah.  Tetapi  pada  saat pemerintahan  dipimpin  oleh  ‘Umar,  Is- lam mengalami kemajuan dan dalam posisi yang kuat, sehingga ‘Umar tidak lagi mem- beri  para  muallaf  zakat,  nama  mereka  di- coret oleh ‘umar dari daftar penerima zakat, mengingat ‘illat (reason)  hukumnya  sudah tidak memadai. 29
28 Jaseer Audah, Maqasid..., h. 234-236.
29 Faisol  ‘Uthman, Islam  dan  Perkembangan  Masyarakat
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Yasid  dalam  pengantarnya  pada  buku Fiqh Today bahwa contoh aplikatif di atas meny- isakan  sebuah  refleksi  dan  renungan  buat generasi  sekarang.  Kalau  pada  kurun  awal saja  mediasi  nalar  atau  akal  amat  berperan sentral  dalam  mempertautkan  teks  dengan konteks, apalagi pada masa sekarang, dima- na  bentangan  historis  semakin  jauh  antara proses  kelahiran  teks  dengan  realita  social masyarakat.  Dengan  demikian,  perlu  adan- ya perbaikan dan evaluasi terhadap produk- produk  hukum  yang  dianggap  sudah  ka- daluarsa  oleh  para  mujtahid-mujtahid  dan intelektual-intelektual masa kini yang selalu dituntut untuk selalu memperluas dan mem- perdalam  keilmuan  dan  wawasan  akadem- iknya. Hal ini sesuai dengan ungkapan Nabi Agung Muhammad saw bahwa sesungguh- nya Allah SWT mengutus pada setiap abad seorang pembaharu yang akan meng up-date seluk beluk urusan agamanya;
(Kuala  Lumpur:  Utusan  Publication  &  Distribution SDN BHD), h. 129.
Yasid, Abu. 2007. Fiqh Today . Jakarta: Erlang- ga.
--------------. 2004. Islam Akomadif ; Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Univer- sal . Yogyakarta: Lkis.
al-‘Amidi,  ‘Ali.  1404  H. Al-Ihkam  fi  Usuli  al- Ahkam. Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi. al-Ghazali, Abu Hamid. 1961. Maqasid al-Fal- safiyyah. Cairo: Dar al-Ma’rifah.
----------------.  1413  H. al-Mustashfa .  Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
Taymiyah, Ahmad Ibnu. 136 9 H. Iqtida’ al- Srat  al-Mustaqim  Mukhalafah  Ashab  al- Jahim. Cairo: Matba’ah al-Sunnah.
Al-Bukhari. 1407 H. S}ahih Al-Bukhary . Bairut: Dar Ibni Kathir. al-Naysaburi, Al-Hakim. 1990. Al-Mustadrak . Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Jumaa,  Ali.  1996. Usul  al-Fiqh  wa  ‘alaqatuhu bi  al-Falsafah  al-Islamiyah .  Cairo:  Al- Ma;had al-‘Alami li Al-Fikr al-Islami.
Al-Suyuti.  1403  H. Ashbah  wa  Al-Nadhair.

## DAFTAR PUSTAKA
       -     -   »
   
    « .
     .  
: 
Nasrulloh Maqasid Shari’ah Sebagai Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam.....     |  109 Bairut: Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyah. Naugle, David K. 2002. Worldview; The His- tory  of  Concept. Grand  Rapids:  Eerd- mans.
‘Uthman,  Faisol.  tt. Islam  dan  Perkembangan Masyarakat .  Kuala  Lumpur:  Utusan Publication & Distribution SDN BHD.
al-shafie, Hasan. 1998. al-‘Amidiy wa Arauhu al-Kalamiyah . Kairo: Dar al-Salam. Turabi,  Hasan.  2004. Al-Tafsir  Al-Tawhidi. London: Dar al-Saqi.
al-Qayyim, Ibn. tt. al-Turuq al-Hkmiyyah . Kai- ro: al-Madani.
-------------------. 1997. Ahkam Ahl al-Dhimmah . Riyadh: Ramadi.
Hajar,  Ibnu.  tt. Fath  al-Bari .  Bairut:  Dar  al- Makrifah.
Rushd, Ibnu. 1985. Bidayah alMujtahid Wa Ni- hayah al-Muqtasd . Bairut: Dar Al-Fikr. Rushd,  Ibnu.  tt. Bidayah  alMujtahid  Wa  Ni- hayah al-Muqtasd .
Taymiyah, Ibnu. 1993. Naqd Maratib Al-Ijma’. Bairut: Dar Al-Fikr.
Al-Suyuti, Jalal Al-Din. 1993. Al-Dur Al-Man- thur . Bairut: Dar Al-Fikr.
‘Audah, Jaseer. 2008. Maqasid Al Shari‘ah Dalil al-mubtadiin London:  International  In- stitute of Islamic Thought. ---------------------. 2008. Maqasid As Philoshophy
Of  Islamic  Law. London:  The  Interna- tional Institute Of Islamic Thought.
--------------------------. 2007. Maqasid al- Shari’ah Falsafah  Li  al-Tashrii  al-Islami. London: The  International  Institute  Of  Islamic Thought.
Ibnu  Musa  Flousi,  Masoud.  2004. Madrasah al-Mutakallimin .  Riyadh:  Maktabah  al- Rush.
al-Tahir ibn ‘Ashur, Muhammad. 2006. Ibnu ‘Ashur  Treatise  on  Maqasid  al-Shari’ah , terj.  Muhammad  al-Tahir  al-Musawi. London:  International  Institute  of  Is- lamic Thought.
Ibn ‘Umar al-Razi, Muhammad. 1400 H. al- Mahsul, ed Taha Jabir al-Alwani. Riyadh: Imam Muhammad University Press.
De Witt, Richard. 2004. Worldviews; An Intro- duction to The History and Philosophy Of Sciense. Malden: MA Black Well.
a-Sajistany, Sulayman Abu Dawud. tt. Sunan Abi Dawud . Bairut: Dar al-Fikr