JurnalAkuntansi & Manajemen Vol 13, No. 2 - 2018, 40-57
Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating
(Study Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru)
Prima Yuslina 1 , Amries Rusli Tanjung 2 , Alfiati Silfi 3
1,2,3 Universitas Riau rima.yuslina@gmail.com

## Abstract
This research aims to examine the effect of tax authorities, tax knowledge and taxpayer awareness on taxpayer compliance with financial conditions and taxpayer risk preferences as a moderating variable. The sample in this study is 100 individual taxpayers who conduct business activities and free work in Pekanbaru Distribution of questionnaires is done by proportional sampling method. The questionnaire distributed was 110, but only 100 could be processed with a response rate of 90.9%. The data analysis technique in this research uses the classic assumption test, and Moderated Regression Analysis (MRA) through  SPSS  23.  The  results  of  the  testing  of  the  research  hypothesis  indicate  that  of  the  nine hypotheses  in  this  study,  there  were  only  2  hypotheses  that  were  not  proven,  namely  hypothesis  5, moderated tax knowledge financial conditions have an effect on taxpayer compliance and hypothesis 7, namely tax service providers moderated wp risk preferences affect taxpayer compliance. Meanwhile, 5 more hypotheses have proved to be influential.

## Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Services, Taxpayer Awareness, Financial Conditions and Taxpayer Risk Preferences
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  pelayanan  fiskus,  pengetahuan  perpajakan  dan kesadaran wajib pajakterhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi resiko wajib  pajak  sebagai  variabel  moderating.  Sampel  dalam  penelitian  ini  100  wajib  pajak  orang pribadiyang  melakukan  kegiatan  usaha  dan  pekerjaan  bebas  di  Pekanbaru  Pembagian kuesionerdilakukan  dengan  metode proportional  sampling .  Kuesioner  yang  didistrubisikan  110, namun  yang  dapat  diolah  hanya  100  dengan  respon  rate  sebesar90,9%.  Teknik  analisis  data  dalam penellitian ini menggunakan uji asumsi klasik,dan Moderated Regression Analysis (MRA) melalui SPSS 23.Hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian menunjukkan bahwa dari sembilan hipotesis dalam penelitian  ini,  hanya  ada  2  hipotesis  yang  tidak  terbukti  yaitu  hipotesis  5  yaitu  pengetahuan perpajakan dimoderasi kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan hipotesis 7  yaitu  pelayanan  fiskus  dimoderasi  preferensi  risiko  wp  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Sementara itu, 5 Hipotesis lagi terbukti berpengaruh.
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  Lebih  dari  75%  sumber  pendapatan Negara  dari  Pajak,  sisanya  dari  kepabeanan,  dan  cukai,  penerimaan  bukan  pajak dan  hibah,  dengan  kata  lain  pajak  merupakan  sumber  penerimaan  Negara Indonesia. (www.kemenkeu.go.id/apbn2016).
Dalam  UU  No.  11  Tahun  2016  disebutkan  bahwa  untuk  memenuhi  kebutuhan penerimaan  pajak  yang  terus  meningkat,  diperlukan  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat  dengan  mengoptimalkan  semua  potensi  dan  sumber  daya  yang  ada. Sementara kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat masih rendah.Maka diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak,  baik  dari  segi insentifikasi  maupun  ekstensifikasi  pajak.Mengingat  jumlah  angka  wajib  pajak yang  baru  mencapai  sekitar  27  juta  maka  peluang  insentifikasi  pajak  dalam  hal peningkatan  angka  wajib  pajak  masih  terbuka  lebar  yang  didukung  oleh peningkatan jumlah penerimaan pajak.
Sistem  pemungutan  pajak  yang  digunakan  di  Indonesia  adalah self assessment. Dalam  sistem  ini  wajib  pajak  diberi  wewenang  untuk  menghitung, menyetor,  dan  melaporkan  besarnya  pajak  terutang  sesuai  dengan  jangka waktuyang  telah  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Salah  satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak  terutang  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi.Orang  pribadi  sebagai  subjek pajak  pribadi  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang – undangan perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakan  termasuk pemungutan  pajak  atau  pemotongan  pajak,  seharusnya  dapat  mengelola  usaha individualnya  dengan  lebih  baik  dibandingkan  usaha  organisasi.Dengan  struktur yang  ada,  orang  pribadi  dapat  mengatur  seluruh  pengeluaran  dalam  kegiatan usahanya  agar  memperoleh  keuntungan  yang  diinginkan  termasuk  dalam mengatur kewajiban perpajakannya.
Keuntungan self assestment system ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaanoleh aparat  pajak  untuk  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  sendiri  pajak  yang terutang  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.Sebagai konsekuensinya  Direktorat  Jenderal  Pajak  berkewajiban  untuk  melakukan  salah satu  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  Wajib  Pajak  tersebut  melalui pemeriksaan pajak.Sedangkan kelemahan self assestment system yang memberikan kepercayaan  pada  Wajib  Pajak  untuk  menghitung,  membayar  dan  melaporkan sendiri  pajak  terutang,  dalam  praktiknya  sulit  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan atau sering disalahgunakan.Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat  sehingga  membuat  Wajib  Pajak  sulit  melaksanakan  kewajiban membayar pajak.Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunannya  (Indra  Kusumawati, 2005:102).
Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa
perlu  diadakannya  pemeriksaan,  investigasi,  peringatan,  ataupun  ancaman (Gunadi, 2005:4)
Tabel 1.1 Realisai Penerimaan pajak Kota Pekanbaru Tahun 2014 s/d 2016 Sumber Penerimaan 2014 2015 2016 Penerimaan Perpajakan 10.816.916,84 12.732.311,00 12.623.764,00 Pph Non Migas 4.039.877,10 4.156.229,00 4.050.784,00 PPN dan PPn.BM Indirect Tax 2.393.115,77 2.925.446,00 2.463.901,00 Pajak Lainnya Other Tax 61.582,90 82.858,00 76.102,00 PBB 4.322.341,07 5.567.778,00 6.032.977,00
Sumber : Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau
Berdasarkan  Tabel  1.1  dapat  dilihat  bahwa  setiap  tahunnya  terjadi  perubahan pada  penerimaan  pajak.Pada  Tahun  2014  Rp  10.816.916,84,  Tahun  2015  Rp 12.732.311,00dan Tahun 2016 12.623.764,00.
Tercapainya  penerimaan  pajak  suatu  Negara  tergantung  pada  berhasil  atau tidaknya  sistem  pemungutan  pajak  yang  diberlakukan  di  suatu  Negara.Adanya upaya  pemberlakuan  system self assessment system diharapkan  kepatuhan  wajib pajakakan  semakin  meningkat  seiring  dengan  tercapainya  rencana  penerimaan pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  kewajiban  perpajakannya merupakan  hal  penting  dalam  penarikan  pajak  tersebut.  Penyebab  kurangnya kemauan  membayar  pajak  tersebut  antara  lain  adalah  asas  perpajakan,  yaitu bahwa  hasil  pungutan  pajak  tersebut  tidak  langsung  dinikmati  oleh  para  wajib pajak. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun  kesadaran  wajib  pajak  untuk  melaksanakan  kewajiban  pajak,  jika masyarakat  tidak  merasakan  manfaat  dari  membayar  pajak,  seperti  jalan  raya yang  halus,  pusat  kesehatan  masyarakat,  pembangunan  sekolah  negeri,  irigasi yang  baik,  dan  fasilitas  public  lainnya.  Masyarakat  sendiri  dalam  kenyataan  nya tidak  suka  membayar  pajak.Hal  ini  disebabkan  masyarakat  tidak  pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.
Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak jumlah wajib pajak yang terdaftaradalah sebagai berikut :
Tabel 1.2 Kepatuhan Wajib Pajak N O URAIAN/TAHUN 2014 2015 2016 1  Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar 196.425 162.607 232.477 2  Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT 128.686 137.934 141.878 3  % Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 60,97% 55,61% 55,82%

## Sumber : Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau
Berdasarkan tabel 1.2 mengenai Kepatuhan wajib pajak yang dimuat dalam Kanwil Direktorat  Jenderal  Pajak  Riau  dan  Kepulauan  Riau  Tahun  2014  -2016 memperlihatkan  bahwa  ada  kesenjangan  yang  cukup  jauh  antara  jumlah  wajib pajak  terdaftar  dengan  penyampaian  surat  pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  pajak penghasilan (PPh).
Berbagai  cara  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  agar  dapat  meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah khususnya yang sedang terjadi di Kota Pekanbaru  saat  ini.  Salah  satunya  dengan  meningkatkan  kualitas  pelayanan perpajakan.Selain  di  tunjang  dengan  pelayanan  perpajakan  yang  modern diperlukan pelayanan dari pegawai pajak yang jujur, professional dan bertanggung jawab meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pelayanan  perpajakan  atau  pelayanan  fiskus  adalah  dapat  didefinisikan  sebagai pelayanan  dalam bentuk  jasa  di  bidang perpajakan  oleh Direktorat  Jendral  Pajak melalui  satuan  kerja  yang  ada  dibawahnya  dalam  rangka  memenuhi  ketentuan perpajakan  yang  telah  ditetapkan  dan  dapat  menjadi  sumbangan  terbesar penerimaan Negara.
Selain  Pelayanan  fiskus  atau  pelayanan  dari  petugas  perpajakan  diperlukan pengetahuan  perpajakan  dan  kesadaran  perpajakan  guna  meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan itu sendiri di definisikan sebagai kemampuan  atau  seorang  wajib  pajak  dalam  mengetahui  peraturan  perpajakan baik  itu  soal  tarif  pajak  berdasarkan  undang-undang  yang  akan  mereka  bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan  perpajakan  tersebut  akan  membantu  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak,  sehingga  tingkat  kepatuhan  akan  meningkat.  Pada  umumnya seseorang  yang  memiliki  pendidikan,  akan  sadar  dan  patuh  terhadap  hak  dan kewajibannya,  tanpa  harus  dipaksakan  dan  diancam  oleh  beberapa  sanksi  dan hukuman.
Meskipun  jumlah  wajib  pajak  dari  tahun  ke  tahun  semakin  bertambahnamun terdapat  kendala  yang  dapat  menghambat  upaya  peningkatan tax  ratio ,kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak ( tax compliance ).Solich Jamin(2001) secara langsung  menyatakan  bahwa  perlu  peningkatan  kepatuhan  pajakguna meningkatkan tax ratio . Berdasarkan penelitian Solich Jamin (2001) jugadiketahui bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan  (WP  Badan)  dan  wajib  pajakorang pribadi (WP OP) ternyata lebih tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan.Hal ini dapat  terjadi  karena  wajib  pajak  badan  lebih  cenderung  menggunakan konsultanpajak bahkan mempekerjakan karyawan yang secara khusus mengurusi masalahpajak  perusahaan,  berbeda  dengan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang cenderung mengurusi sendirimasalah pajaknya.
Dalam  melakukan  pembayaran  pajak,  wajib  pajak  juga  harus  memperhatikan kondisi  keuangan  yang  dimilikinya.  Apabila  penghasilan  yang  diterima  telah melebihi  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP),  maka  wajib  pajak  diharuskan  untuk membayar  pajak  dan  wajib  untuk  melaporkan  pajak  penghasilan  yang  diterima wajib pajak ke kantor pajak. Wajib pajak juga harus dihadapkan oleh risiko yang
harus  dipertimbangkan  ketika  wajib  pajak  akan  melakukan  kewajibannya  dalam membayar  pajak.  Risiko  yang  sering  dipertimbangkan  wajib  pajak  antara  lain risiko  kesehatan,  risiko  keuangan,  risiko  sosial,  risiko  pekerjaan  dan  risiko keselamatan (Aryobimo, 2012).
Preferensi  risiko  merupakan  salah  satu  karakteristik  individu  dimana  akan mempengaruhi  perilakunya  (Sitkin  dan  Pablo,  1992).  Dalam  konseptualisasi preferensi risiko yang lengkap, terdapat tiga cakupan yang mungkin. Tiga cakupan preferensi  risiko  tersebut  meliputi  menghindari  risiko,  netral  dalammenghadapi risiko, dan suka mencari risiko.Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa sikap wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan  kepatuhan  (Alm  dan  Torgler,  2006;  Torgler,  2003).Torgler  (2007) menyampaikan  bahwa  keputusan  wajib  pajak  individu  dapat  dipengaruhi  oleh sikap mereka terhadap risiko.
Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pelayanan fiskus,  pengetahuan  perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dengan  kondisi  keuangan  wajib  pajak  dan  preferensi  resiko  sebagai variabelmoderating .
Fokus penelitianini adalah mencoba menambahkan 2 (dua) variabel yang dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel yang ditambahkan tersebut adalah  pengetahuan  perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak.  Walaupun  terdapat penambahan  variabel,  tetapi  fokus  pada  penelitian  hanya  pada  satu  tujuan  yaitu kepatuhan wajib pajak. Dari sinilah yang membedakan penelitian sekarang dengan penelitian  sebelumnya  yaitu  pada  penelitian  James  O.  Alabede  (2011)  variabel independen yang digunakan hanya 1 (satu) yaitu kualitas pelayanan fiskus, dan 2 (dua)  variabel  moderating  yaitu  kondisi  keuangan  dan  preferensi  risiko  wajib pajak,  sedangkan  di  penelitian  ini  terdapat  3(tiga)  variabel  independen  yaitu pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, dan 2 (dua) variabel  moderating  yaitu  kondisi  keuangan  dan  preferensi  risiko  wajib  pajak. Alasan  penambahan  variabel  karena  minimnya  tingkat  kepatuhan  dikarenakan banyak terdapat tambahan wajib pajak baru yang kebanyakan lulusan sekolah dan kuliah  dan  saat  ini  belum  memiliki  pekerjaan  serta  kurangnya  pengetahuan  dan kesadaran  wajib  pajak  baru  mengenai  mekanisme  penyampaian  surat pemberitahuan(SPT),  sehingga  yang  bersangkutan  tidak  menyampaikan  surat pemberitahuan(SPT)pajak  penghasilan(PPh)  tahunan  dan  juga  diasumsikan sebagai  variabel  yang  diduga  dapat  digunakan  sebagai  indikator  keberhasilan kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian yang dilakukan di Nigeria  sedangkan  pada  penelitian  ini  peneliti  ingin  menerapkan  penelitian tersebut di Indonesia yang sama – sama merupakan negara berkembang.
Oleh karena itu, berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini mengkaji  tingkat  kepatuhan  WP  OP  di  Kota  Pekanbaru  karena  kepatuhan masyarakat  Indonesia  masih  rendah  terutama  WP  OP  di  Kota  Pekanbaru.  Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Pelayanan Fiskus,  Pengetahuan  Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Kondisi  Keuangan  dan  Preferensi  Resiko
Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak Orang Pribadi diKota Pekanbaru)”.
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu :
1. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP di Kota Pekanbaru?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP di Kota Pekanbaru?
3. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP di Kota Pekanbaru?
4. Apakah kondisi keuangan wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara pelayanan fiskus dengan kepatuhan WP OP di Kota Pekanbaru?
5. Apakah kondisi keuangan wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan WP OP di Kota Pekanbaru?
6. Apakah kondisi keuangan wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan WP OP di Kota Pekanbaru?
7. Apakah preferensi resiko wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara pelayanan fiskus dengan kepatuhan WP OP di Kota Pekanbaru?
8. Apakah preferensi resiko wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan WP OP di Kota Pekanbaru?
9. Apakah preferensi resiko wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara kesadaran perpajakan dengan kepatuhan WP OP di Kota Pekanbaru?

## TELAAH PUSTAKA

## Teori atribusi
Pada  dasarnya  teori  atribusi  menyatakan  bahwa  bila  individu – individu mengamati  perilaku  seseorang,  mereka  mencoba  untuk  menentukan  apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal
Teori pembelajaran sosial ( Social learning theory )
Teori  pembelajaran  sosial  ini  relevan  untuk  menjelaskan  perilaku  wajib  pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

## Kepatuhan wajib pajak
Kepatuhan  berarti  tunduk  atau  patuh,taat  serta  melaksanakan  ketentuan perpajakan.  Jadi,  wajib  pajak  yang  patuh  adalah  wajib  pajak  yang  taat  dan memenuhi  serta  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Pelayanan fiskus
Pelayanan  fiskus  dapat  diartikan  sebagai  cara  petugas  pajak  dalam  membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah wajib pajak).

## Pengetahuan perpajakan
Pengetahuan  perpajakan  adalah  kemampuan  atau  seorang  wajib  pajak  dalam mengetahui  peraturan  perpajakan  baik  itu  soal  tarif  pajak  berdasarkan  undang- undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

## Kesadaran wajib pajak
Kesadaran  perpajakan  adalah  keadaanmengetahui  atau  mengerti  perihal  pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajakterhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkanmasyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak

## Kondisikeuangan
Kondisi  keuangan  wajib  pajak  adalah  tingkat  kepuasan  wajib  pajak  terhadap kondisi keuangan wajib pajak itu sendiri dan keluarganya.

## Preferensi resiko wajib pajak
Preferensi  resiko  adalah  resiko  atau  peluang  yang  akan  dipertimbangkan  oleh wajib  pajak  yang  menjadi  prioritas  utama  diantara  yang  lainnya  dari  berbagai pilihan yang tersedia.

## Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis
Terdapat 9 (sembilan) hipotesis yang akan dijabarkan sebagai berikut:
H 1 : Pelayanan  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.
H 2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
H 3 :  Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi
H 4 : Kondisi  keuangan  wajib  pajak  memoderasi  hubungan  antara  pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi
H 5 : Kondisi  keuangan  wajib  pajak  memoderasi  hubungan  antara  pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
H 6 : Kondisi keuangan wajib pajak memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
H 7 : Preferensi  resiko  memoderasi  hubungan  antara  pelayanan  perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi
H 8 : Preferensi  Resiko  memoderasi  hubungan  antara  pengetahuan  perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
H 9 : Preferensi  Resiko  memoderasi  hubungan  antara  kesadaran  wajib  pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## METODE PENELITIAN Populasi dan sampel
Populasi  dalam  penelitian  iniadalah  wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Pekanbaru (kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama  Pekanbaru  Senapelan  dan  kantor  pelayanan  pajak  (KPP)  Pekanbaru Tampan).  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  metode proportional sampling untuk  setiap  kantor  pelayanan  pajak  (KPP)  di  kota  Pekanbaru  (di  kota Pekanbaru terdapat 2kantor pelayanan pajak (KPP) yaitu kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan dankantor pelayanan pajak (KPP) Pekanbaru Tampan.,  maka  ditetapkan  jumlah  kuesioner  yang  disebarkan  sebayak  110 kuesioner.

## Jenis dan sumber data
Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primerdan data sekunder.Sumber  data  primer  pada  penelitian  inidiperoleh  langsung  dari  para wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha  dan  pekerjaan  bebas yang berada di kota Pekanbaru. Data ini berupakuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden terpilih dalampenelitian ini.
Sedangkan  data  sekunder  diperlukan  dalam  penelitian  ini  sebagaipendukung penulisan.Sumber  data  ini  diperoleh  dari  berbagai  sumber  informasiyang  telah dipublikasikan maupun dari lembaga seperti  kantor pelayanan pajak (KPP). Data sekunder  dalampenelitian  ini  berupa  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  efektif terdaftar dan wajib pajak orang pribadi yangmenyampaikan surat pemberitahuan (SPT) yang diperoleh dari kantor pelayanan pajak (KPP) di wilayah Pekanbaru.

## Definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian
Dalam  penelitian  ini  terdapat  tiga  variabel  yaitu  variabel  independen,  variabel dependen  dan  variable  moderating.Definisi  operasional  dari  masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut :

## Variabel independent
Variabel  independen  merupakan  suatu  tipe  varibel  yang  menjelaskan  atau mempengaruhi variabel lain dalam suatu penelitian.  Dalam penelitian ini  variabel independen  yang  dipakai  adalah  Pelayanan  fiskus,  Pengetahuan  perpajakan  dan Kesadaran perpajakan.

## 1. Pelayanan Fiskus
Pelayanan  fiskus  dapat  diartikan  sebagai  usaha  yang  dilakukan  untuk melayani  wajib  pajak  secara  maksimal  agar  wajib  pajak  tidak  mengalami kendala yang cukup berarti saat memenuhi kewajiban
perpajakannya(Mutia,2014).  Rahayu  (2010:  28)  menyatakan  salah  satu langkah  penting  yang  harus  dilakukan  pemerintah  sebagai  wujud  nyata kepedulian  pada  pentingnya  kualitas  pelayanan  adalah  memberikan pelayanan  prima  kepada  wajib  pajak  dalam  mengoptimalkan  penerimaan Negara.  Alternatif  jawaban  atas  daftar  pertanyaan  tersebut  menggunakan skala likert dengan 5 poin.
2. Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan  perpajakan  adalah  kemampuan  atau  seorang  wajib  pajak dalam  mengetahui  peraturan  perpajakan  baik  itu  soal  tarif  pajak berdasarkan  undang-undang  yang  akan  mereka  bayar  maupun  manfaat pajak  yang  akan  berguna  bagi  kehidupan  mereka.Alternatif  jawaban  atas daftar pertanyaan tersebut menggunakan skala likert dengan 5 poin.
3. Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui,  menghargai  dan  menaati  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku serta  memiliki  kesanggupan  dan  keinginan  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Penilaian  positif  masyarakat  wajib  pajak  terhadap pelaksanaan  fungsi  negara  oleh  pemerintah  akan  menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.Alternatif  jawaban  atas  daftar  pertanyaan  tersebut  menggunakan likert dengan 5 poin.

## Variabel dependen
Variabel dependen (Variabel terikat) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.Kepatuhan  pajak  (tax  compliance)  adalah  wajib  pajak  yang  taat  dan memenuhi  serta  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Variabel moderating
Variabel moderating adalah Variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen.Variabel moderating dalam penelitian ini adalah kondisi keuangan wajib pajak dan Preferensi Resiko Wajib Pajak.
1. Kondisi Keuangan Wajib Pajak
Kondisi keuangan wajb pajak adalah tingkat kepuasan wajib pajak terhadap kondisi  keuangan  wajib  pajak  itu  sendiri  dan  keluarganya.Alternatif jawaban  atas  daftar  pertanyaan  tersebut  menggunakan likert dengan  5 poin.
2. Preferensi Resiko Wajib Pajak Variabel  preferensi  diukur  dengan  menggunakan  preferensi  umum  wajib pajak  dengan  mengambil  risiko  keuangan,  risiko  kesehatan,  risiko  sosial, risiko  pekerjaan  dan  risiko  keselamatan.Alternatif  jawaban  atas  daftar pertanyaan tersebut menggunakan likert dengan 5 poin.
Perumusan model penelitian
1. Moderated Regression Analysis Sturktur I
Y = 𝛼 + β 1𝑋1 + β 2𝑋2 + β 3𝑋3 + 𝜀
2. Moderated Regression Analysis Sturktur II
Y = 𝛼 + β 1𝑋1 + β 2𝑋2 + β 3𝑋3 + β 4𝑍1 + β 𝑍2 + 𝜀
3. Moderated Regression Analysis Sturktur III
Y = 𝛼 + β 1𝑋1 + β 2𝑋2 + β 3𝑋3 + β 6𝑋1𝑍1 + β 7𝑋2𝑍1 + β 8𝑋3𝑍1 + β 9𝑋1𝑍2 + β 10𝑋2𝑍2 + β 11𝑋3𝑍2 + 𝜀

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Statistik deskriptif
Statistik  Deskriptif memberikan  gambaran  atau  deskripsi  suatu  data  yang  dilihat dari  nilai  rata-rata  (mean),  standar  deviasi,  varian,  maksimum,  minimum,  sum, range,  kurtosis  dan  skewness  (kemenengan  distribusi).    Untuk  memberikan gambaran analis statistik deskriptif (Ghazali, 2013).

## Uji instrumen penelitian
Kualitas  data  yang  dihasilkan  dari  penggunaan  instrumen  penelitian  dapat dievaluasi  dengan  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas  (Aryobimo,  2012).  Pengujian tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui  konsistensi  dan  akurasi  data  yang dikumpulkan. Prosedur pengujian data adalah sebagai berikut:
1. Uji validitas
Validitas  adalah  keadaan  yang  menggambarkan  tingkat  instrument  yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan di ukur (Yulianty, 2015). Uji Validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  tidaknya  suatu  kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid atau sahih jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Setiap  pertanyaan  yang  diajukan  dalam  variabel  kepatuhan  wajib  Pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan  dan  preferensi  resiko  wajib  pajak  memiliki  r  hitung    >  r  tabel. Dengan demikian semua butir pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan dan preferensi resiko wajib pajak adalah valid.
2. Uji reliabilitas
Reliabilitas  merupakan  alat  untuk  mengukur  suatu  kuesioner  yang merupakan  indikator  dari  variabel  atau  konstruk.  Suatu  kuesioner dikatakan  reliabel  jika  jawaban  seseorang  terhadap  pertanyaan  adalah konsisten    atau    stabil    dari    waktu    ke    waktu.    Pengujian    ini    dilakukan dengan menghitung  koefisien  cronbach‟s  alpha  dari  masing   – masing instrumen  dalam   suatu   variabel.  Berdasarkan  hasil  pengujian  reliabilitas data  untuk  seluruh  variabelpenelitian  yaitu  Kepatuhan  WP,  Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak, diperoleh hasil lebih besar dari 0,6 yang berarti bahwa data tersebut reliable.

## Uji asumsi klasik
Uji  Asumsi  klasik  terdiri  dari  Uji  normalitas  data,  Uji  Multikolinearitas,  Uji Autokorelasi, Uji Heterokedastisitas.
1. Uji normalitas data
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi, variabel  pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal.Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi  normal.  Berdasarkan  hasil  uji  kolmogorov  smirnov,  seluruh variabel yang diteliti yaitu  Kepatuhan WP, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan
Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kondisi  Keuangan  dan  Preferensi Resiko  Wajib  Pajak  memiliki  nilai  signifikansi  >  0,05,  artinya  seluruh variabel yang diteliti telah berdistribusi normal.
2. Uji multikolinearitas
Uji  multikoliniearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independen).Model regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara  variabel independen.  Pengujian  multikolinearitas  dilakukan  untuk  menjelaskan kemungkinan terdapatnya hubungan antara variabel independen yang satu dengan  variabel  independen  yang  lain.  Berdasarkan  hasil  uji multikolinieritas setiap variabel nilai tolerance nya > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen  tidak  mengalami gangguan multikolinieritas.
3. Uji heterokedastisitas
Pengujian  terhadap  heteroskedastisitas  dilakukan  dengan  mengamati gambar  hasil  uji  Glejser.Dalam  regresi  mungkin  ditemui  gejala heteroskedastisitas.  Bila  tidak  terdapat  heteroskedastisitas,  maka  nilai signifikansi  >  0,05  demikian  pula  sebaliknya.  Heteroskedastisitas  terjadi jika data memiliki nilai signifikansi < 0,05.Dari hasil uji heteroskedastisitas, terlihat  sebaran  data  masing-masing  variabel  memiliki  nilai  signfikansi  > 0,05  maka  dapat  disimpulkan  seluruh  variabel  terbebas  dari  gejala heteroskedastisitas.
Hasil uji koefisien determinasi (adj. R 2 )
1. Hasil uji koefisien determinasi (adj. R 2 ) MRA I
Tingkat koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar Adj. R 2 = 0,489. Hal  ini  berarti  kepatuhan  WP  di  kota  Pekanbaru  dalam  membayar  pajak dipengaruhi  oleh  variabel  pelayanan  fiskus,  pengetahuan  perpajakan, kesadaran  wajib  pajak  sebesar  48,9% . Sementara  sekitar  51,10% dipengaruhi oleh variabel lain.
2. Hasil uji koefisien determinasi (adj. R 2 ) MRA II
Tingkat koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar Adj. R 2 = 0,507. Hal  ini  berarti  kepatuhan  WP  di  kota  Pekanbaru  dalam  membayar  pajak dipengaruhi  oleh  variabel  pelayanan  fiskus,  pengetahuan  perpajakan, kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan dan preferensi resiko wajib pajak adalah  sebesar  50,70% . Sementara  sekitar  49,30%  dipengaruhi  oleh variabel lain.
3. Hasil uji koefisien determinasi (adj. R 2 ) MRA III
Tingkat koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar Adj. R 2 = 0,583. Hal  ini  berarti  kepatuhan  WP  di  kota  Pekanbaru  dalam  membayar  pajak dipengaruhi  oleh  variabel  pelayanan  fiskus,  pengetahuan  perpajakan, kesadaran wajib pajak,dengan pemoderasi kondisi keuangan dan preferensi
risiko  wajib  pajak  adalah  sebesar  58,3% . Sementara  sekitar  41,70% dipengaruhi oleh variabel lain.

## Hasil pengujian hipotesis dan pembahasan
Pengaruh pelayanan fiskus  terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yaitu 2,928> 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dari α = 0,05. Dari hasil pengujian terlihat,  maka  keputusannya  adalah  Ho  ditolak  dan  H 1 diterima.  Oleh  karena  itu dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan  WP  dalam  membayar  pajak.  Sehingga  hipotesis  pertama  (H 1 ) diterima .Diterimanya  hipotesis  ini  disebabkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  berkaitan  dengan  pelayanan  yang  diberikan  fiskus.  Artinya pelayanan  fiskus  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak  mereka.  Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor  salah  satunya  adalah  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  fiskus kepada wajib pajak (Devano dan Rahayu 2006:112).

## Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhanwajib pajak
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yaitu 2,560> 1,984 dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,012 yang  lebih  kecil  dari  α  sebesar  0,05.  Dari  hasil pengujian  terlihat,  maka  keputusannya  adalah  H 2 diterima  dan  Ho  ditolak.  Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak. Hal ini berarti semakin banyak pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan meningkatkan  kepatuhan  WP  dalam  membayarkan  pajak.  Sehingga  hipotesis kedua  (H 2 ) diterima .  Pengetahuan  perpajakan  merupakan  sesuatu  hal  yang membuat  kita  menjadi  tahu  apa  tujuan  dan  manfaat  membayar  pajak,  kemudian apa  sanksi  yang  akan  diterima  jika  tidak  membayar  pajak.  Dengan  memiliki pengetahuan  tentang  perpajakan,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  membayar kewajiban  pajak  mereka    juga  akan  mengalami  peningkatan.  Semakin  tinggi pengetahuan  seseorang  tentang  perpajakan  maka  semakin  tinggi  tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak.

## Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yaitu 4,777> 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α = 0,05. Dari hasil pengujian terlihat,  maka  keputusannya  adalah  Ho  ditolak  dan  H 3 diterima.  Oleh  karena  itu dapat  disimpulkan  bahwa  kesadaran  WP  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  WP  dalam  membayar  pajak.  Hal  ini  berarti  kesadaran  WP  dalam membayar  pajak  akan  meningkatkan  kepatuhan  WP  dalam  membayar  pajak. Sehingga  hipotesis  ketiga  (H 3 ) diterima .  Kesadaran  wajib  pajak  berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan konstribusi dana untuk pelaksanaan  fungsi  perpajakan.  Tingkat  kesadaran  yang  tinggi  akan  membuat orang  lebih  memiliki  kemauan  dalam  membayar  pajak.  Kesadaran  wajib  pajak adalah  suatu  kondisi  dimana  wajib  pajak  mengetahui,  memahami  dan melaksanakan  ketentuan  perpajakan  dengan  benar  dan  sukarela.  Semakin  tinggi
tingkat  kesadaran  wajib  pajak  maka  pamahaman  dan  pelaksanaan  kewajiban perpajakan  semakin  baik  sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan  (Muliari  dan Setiawan, 2010).
Pengaruh  pelayanan fiskus  dengan  pemoderasi  kondisi  keuangan  terhadap kepatuhanwajib pajak
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung < t tabel yaitu 2,449> 1,984 dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,001  yang  lebih  kecil dari  α  sebesar  0,05. Maka keputusannya  adalah  Ho  ditolak  dan  H 6 diterima .  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus dengan moderasi kondisi keuangan  memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal ini  berarti  pelayanan  fiskus  yang  baik,  akan  ada  artinya  jika  kondisi  keuangan wajib  pajak  memungkinkan  dirinya  untuk  membayar  pajak.Torgler  (2003) mengungkapkan  bahwa  seseorang  yang  mengalami  kesulitan  keuangan  akan merasa  tertekan  ketika  mereka  diharuskan  membayar  kewajibannya  termasuk pajak.  Bloomqist  (2003)  mengidentifikasi  bahwa  tekanan  keuangan  merupakan salah  satu  sumber  tekanan  bagi  wajib  pajak  dan  Bloomqist  juga  berpendapat bahwa  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  mempunyai  pendapatan  yang  terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya.

## Pengaruh  pengetahuan  perpajakan  dengan  pemoderasi  kondisi  keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung < t tabel yaitu 0,783< 1,984 dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,436  yang  lebih  besar dari  α  sebesar  0,05. Maka keputusannya  adalah  Ho  diterima  dan  H 5 ditolak .  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  dengan  moderasi  kondisi keuangantidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak dalam  membayar  pajak.  Hal  ini  berarti  pengetahuan  perpajakan  yang  baik,  tidak akan ada artinya jika kondisi keuangan wajib pajak tidak  memungkinkan dirinya untuk  membayar  pajak.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Alabede,  dkk (2011)  yang  menyatakan  bahwa  kondisi  keuangan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  hubungan  antara  pengetahuan  perpajakan  dengan  kepatuhan  wajib pajak

## Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  dengan  pemoderasi  kondisi  keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yaitu 2,074> 1,984 dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,006  yang  lebih  besar dari  α  sebesar  0,05. Maka keputusannya  adalah  Ho  ditolak  dan  H 8 diterima .  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  dengan  moderasi  kondisi  keuangan memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  membayar pajak.Kondisi  keuangan  seseorang  mungkin  secara  positif  atau  negatif mempengaruhi  kemauannya  untuk  memenuhi  ketentuan  pajaknya  terlepas  dari hubungan  antara  kepatuhan  wajib  pajak  tentang  kesadaran  perpajakannya.  Jadi dengan  kondisi  keuangan  seseorang  mungkin  secara  positif  atau  negatif mempengaruhi kemauannya untuk sadar atau secara sadar membayar pajak atau patuh terhadap pajak.

## Pengaruh  pelayanan  fiskus  dengan  pemoderasi  preferensi  resikowajib pajakterhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung < t tabel yaitu 0,643< 1,984 dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,522  yang  lebih  besar dari  α  sebesar  0,05. Maka keputusannya  adalah  Ho  diterima  dan  H 9 ditolak .  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus dengan moderasi moderasi preferensi resiko wajib  pajak  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak dalam  membayar  pajak.  Hal  ini  berarti  pelayanan  fiskus  yang  baik  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memabayar kewajiban pajak mereka namun tidak akan ada artinya jika terdapat moderasi dari preferensi resiko wajib pajak.Dari  uraian  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  variabel  preferensi risiko secara langsungdapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tetapi  apabila  variabel  preferensi  resiko  sebagai  variabel moderating maka  preferensi  risiko  dapat  memperkuat  atau  memperlemah hubungan  antara  variabel  independen  dengan  variabel  dependen.  Dalam penelitian  ini  variabel  preferensi  resiko  tidak  dapat  memperkuat  atau memperlemah hubungan antara preferensi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## Pengaruh  pengetahuan  perpajakan  dengan  pemoderasi  preferensi  resiko wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yaitu 3,000> 1,984 dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,004  yang  lebih  kecil dari  α  sebesar  0,05. Maka keputusannya  adalah  Ho  ditolak  dan  H 8 diterima .  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  dengan  moderasi  preferensi  resiko wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar  pajak.  Hal  ini  berarti  pengetahuan  perpajakan  yang  baik,  didukung dengan  preferensi  resiko  wajib  pajak  akan  memungkinkan  dirinya  untuk  patuh membayar  pajak.Adiasa  (2013)  menyatakan  bahwa  preferensi  resiko  dalam penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memoderasi  hubungan  antara  variabel pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hubungan  antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan  sangat  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  apabila dapat  dimoderasi  oleh  tingkat  preferensi  yang  tinggi  pada  wajib  pajak  dalam menghadapi risiko yang muncul. Yang dimaksud dari preferensi resiko yang tinggi adalah  keadaan  dimana  seorang  wajib  pajak  akan  menghadapi  risiko  yang berkaitan  dengan  kemungkinan  membayar  pajak  atau  risiko-risiko  lainnya. Semakin  tinggi  kecenderungan  dalam  menghadapi  resiko  seorang  wajib  pajak maka  akan  semakin  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Jadi, tingkat  preferensi  risiko  wajib  pajak  tinggi  maka  dapat  dikatakan  dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh kesadaran wajib pajak dengan pemoderasi preferensi resiko wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yaitu 3,997 > 1,984 dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,000  yang  lebih  kecil dari  α  sebesar  0,05. Maka
keputusannya  adalah  Ho  ditolak  dan  H 9 diterima .  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dengan moderasi preferensi resiko WP memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  membayar pajak.  Hal  ini  berarti  semakin  baik  kesadaran  wajib  pajak  yang  didukung preferensi  resiko  WP  wajib  pajak  akan  memungkinkan  dirinya  untuk  membayar pajak. Torgler (2007) menyampaikan bahwa keputusan wajib pajak individu dapat dipengaruhi  oleh  sikap  mereka  terhadap  resiko.  Hubungan  antara  variabel kesadaran  wajib  pajak terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak dapat  dikatakan sangat  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  apabila  dapat dimoderasi  oleh  tingkat  preferensi  yang  tinggi  pada  wajib  pajak  dalam menghadapi risiko yang muncul. Yang dimaksud dari preferensi risiko yang tinggi adalah  keadaan  dimana  seorang  wajib  pajak  akan  menghadapi  resiko  yang berkaitan  dengan  kemungkinan  membayar  pajak  atau  resiko-resiko  lainnya. Semakin  tinggi  kecenderungan  dalam  menghadapi  resiko  seorang  wajib  pajak maka  akan  semakin  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Jadi, dengan  preferensi  risiko  seseorang  mungkin  secara  positif  atau  negatif mempengaruhi kemauan nya untuk sadar  atau secara sadar membayar pajak atau patuh terhadap pajak.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Pelayanan  fiskus  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak di kota Pekanbaru.
2.  Pengetahuan  fiskus  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Pekanbaru.
3.  Kesadaran  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Pekanbaru.
4.  Pelayanan  fiskusyang  dimoderasi  kondisi  keuangan  memiliki  pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Pekanbaru.
5.  Pengetahuan  perpajakan  yang  dimoderasi  kondisi  keuangan  tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di kota Pekanbaru.
6.  Kesadaran  wajib  pajak  yang  dimoderasi  kondisi  keuangan  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  kota Pekanbaru.
7.  Pelayanan  fiskusyang  dimoderasi  preferensi  resiko  wajib  pajak  tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di kota Pekanbaru.
8.  Pengetahuan  perpajakan  yang  dimoderasi  preferensi  resiko  wajib  pajak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di kota Pekanbaru.
9.  Kesadaran  wajib  pajak  yang  dimoderasi  preferensi  resiko  wajib  pajak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di kota Pekanbaru.

## Implikasi penelitian
1. Dengan  meningkatnya  pengetahuan  perpajakan  masyarakat  melalui pendidikan  perpajakan  baik  formil  maupun  non  formal  akan  berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak membayar pajak.
2. Sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegahan  (preventif)  agar  wajib pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan,  karena  itu  peningkatan pemahaman masyarakat melalui peningkatan sosialisasi dan realisasi atas sanksi yang diberlakukan diharapkan akan dapat meningkatkan intensitas kepatuhan  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajibannya  sebagai  warga negara yang baik.
3. Fiskus  diharapkan  meningkatkan  kompetensi  dalam  arti  memiliki keahlian,  pengetahuan  dan  pengalaman  dalam  meningkatkan  mutu pelayanan  publik  untuk  wajib  pajak,  agar  kesadaran  wajib  pajak meningkat.

## Keterbatasan
1.  Kuisioner  yang  dipakai  peneliti  sebelumnya,  sehingga  kemungkinan terjadinya  kekeliruan  dalam  pengukurannya  karena  belum  tentu menggambarkan keadaan    yang sama pada objek peneliti sebelumnya.
2.  Adanya  keterbatasan  waktu  sehingga  responden  meminta  kuisionernya ditinggalkan  yang  berdampak  pada  peneliti  tidak  bisa  mendampingi responden pada saat menjawab. Akibatnya jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

## Saran
1.  Bagi  peneliti  selanjutnya  agar  dapat  melakukan  pengujian  dengan menambahkan  variabel  lain,seperti  sarana  dan  prasarana,  partisipasi, dukungan  teknologi  informasi  dan  lain  sebagainya  serta  membuat kuisioner yang baru  dan disesuaikan dengan kondisi daerah yang  diteliti sehingga dapat menggambarkan yang sebenarnya.
2.  Pihak  Ditjen  Pajak  diharapkan  meningkatkan  pelayanan  fiskus  dengan meningkatkan  kompetensi  yaitu  keahlian  ( skill ),  pengetahuan ( knowledge ), dan pengalaman ( experience ).
3.  Pihak Fiskus hendaknyadapat melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan  masyarakat  tentang  perpajakan  agar  pemahaman  dan kesadaran  Wajib  pajak  untuk  membayar  kewajiban  mereka  dapat meningkat.  Dengan  penyuluhan  perpajakan  secara  intensif  dan  kontinyu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## Referensi
Alabede, J. O., Affrin, Z. Z., Idris, K, M. 2011. Tax Service Quality and Tax Compliance in  Nigeria  :  Do  Taxpayer’s  Financial  Condition  and  Risk  Preference  Play  Any Moderating Role.  European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, (35), 90 – 108.
Alabade,  Affrin  dan  Idris.  2011.  Public  Governance  Quality  and  Tax  Compliance Behavior  in  Nigeria:  The  Moderating  Role  Of    Financial  Condition  and  Risk Preference.  European  Journal  of  Economics,  Finance  and  Administrative Sciences.
Alm, J. & Torgler, B. 2006. Culture differences and Tax Morale in United States and Europe. Journal of Economic Psychology, 27, 224 – 246.
Adiasa,  Nirawan.  2013.  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. Skrpsi Sarjana. FE UNNES. Semarang
Aryobimo,  Putut  Tri.  2012.  Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  Tentang  Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi  Di Kota Semarang).Sripsi Sarjana. FEB UNDIP. Semarang.
Ardyanto,  Arif  Angga  dan  Nanik  Sri  Utaminingsih,  2014,  Pengaruh  Sanksi  Pajak Dan  Pelayanan  Aparat  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan Preferensi  Risiko  Sebagai  Variabel  Moderasi,  Jurnal  Akuntansi,  Vol.  3  No.2, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
Bloomquist,  K.  M.  (2003).  Income  inequality  and  tax  evasion:  A  sysnthesis.  Tax Notes International , 31(4),347-367
Caro  and  Garcia.  2007.  Measuring  Perceive  Service  Quality  in  Urgent  Transport Service.  Journal  of  Retailing  and  Costumer  Servic.  The  Journal  of  Marketing. Vol. 49
Devano dan Rahayu, 2006.”Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu”. Kencana. Jakarta. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170613131111-78-221378/google- akhirnya-sepakat-lunasi-tunggakan-pajak
Jamin, Solich. (2001) “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi Pada KPP di Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta”, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akutansi Universitas Diponegoro.
Jatmiko,  Agus  Nugroho.  (2006)  “Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  Pada  Pelaksanaan Sanksi  administrasi  berupa  denda,  Pelayanan  Fiskus  dan  Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Ko ta Semarang”, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akutansi Universitas Diponegoro Semarang.
Lerche, Dietrich 1980, “Efficiency of Taxation in Indonesia,” BIES, Vol. 16 No.1, p.
34 – 51.
Monika,  2013,  Pengaruh  Kondisi  Keuangan  Wajib  Pajak  Terhadap  Hubungan Antara  Persepsi    Wajib  Pajak  Tentang  Kualitas  Pelayanan  Fiskus    dengan Kepatuhan Wajib Pajak  (Studi Empiris terhadap WPOP di Kota Bukit tinggi)
Mardiasmo  .(2016)  .Perpajakan  Edisi  Terbaru  .  Yogyakarta  :  penerbit  andi Yogyakarta
Muliari, N.K., Setiawan P.E. (2010). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
Munari.  2005.  Pengaruh  Faktor  Tax  Payer  terhadap  Keberhasilan  Penerimaan Pajak  Penghasilan  (Studi  Kasus  KPP  Batu,  Malang),  Jurnal    Eksekutif.    Vol.  2, No. 2.
Rahayu,  Siti  Kurnia,  Erly  Suhayati.    2010. Perpajakan,  Teori,  dan  Teknis Perhitungan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Robbins,  S.  2008.  Perilaku  Organisasi,  Jilid  I  dan  II,  alih  Bahasa  :  Hadyana Pujaatmaja. Jakarta: Prenhallindo.
Sarjono,  Haryadi  dan  Winda  Julianita,  2011, SPSS  vs  Lisrel  sebuah  Pengantar Aplikasi Riset , Salemba Empat, Jakarta
Suandy Erly. (2014). Hukum Pajak ,Edisi 6 .Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat. Sulud  Kahono  (2003),  Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP  PBB  Semarang,  Tesis  Program  Pasca  Sarjana  Magister  Sains  Akuntansi Universitas Diponegoro.
Suyatmin. (200 4) “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam  Pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan:  Studi  Empiris  di  Wilayah  KP PBB  Surakarta”,  Tesis  Program  Pasca  Sarjana  Magister  Sains  Akutansi Universitas Diponegoro
Torgler,  Benno.  2003.  Theory  And  Empirical  Analysis  of  Tax  Compilance. Dissertation. Universitat Zurich Utama  T,  Rd.  Muhammad  Faris.  2004. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Fiskus Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan Bermotor  (Studi  Pada  Kantor  Samsat  Puewakarta). Skripsi  Program  S1 Universitas Widyatama. Bandung.
Undang  undang  no  16  tahun  2009  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan
www.pajak.go.id