Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017

## KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KEMARITIMAN
(Studi pada Kabupaten Kepulauan Anambas)
Arfandi, S.Sos & Dr. Oksep Adhayanto, SH. MH
Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan & Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

## ABSTRAK
Sebagai  Negara,  Indonesia  terdiri  atas  daerah-daerah  maritim  yang  salah satunya    Kepulauan  Anambas.  Sebagai  daerah  maritim  Anambas  memiliki limpahan  sumber  daya  alam  pariwisata  berbasis  kemaritiman  dengan  di dukung  letak  strategis  yang  berada  pada  jalur  pengembangan  New  Regional Cruise  Corridors  dari  Singapura-Manila-Hongkong.  Kondisi  georgafis  dengan dukungan  letak  yang  strategis  menempatkan  peran  pariwisata  sebagai lokomotif  pembangunan  ekonomi  daerah  Kepulauan  Anambas.  Pariwisata sebagai  industri  multi  sektoral  melibatkan  banyak  unsur  dan  aspek  di  dalam pengembangannya,  sehingga  dengan  demikian  di  dalam  pengembangannya sangat  dibutuhkan  sebuah  kebijakan  sebab  kebijakan  merupakan  dasar pijakan  di  dalam  proses  pengembangan  pariwisata  itu  sendiri.Kebijakan pengembangan  pariwisata  berbasis  kemaritiman  di  lihat  dari  proses implementasi kebijakan Rencana Strategis Pariwisata. Proses implementasi di ukur  melalui  variabel  yang  di  kemukakan  oleh  Van  Mater  dan  Van  Horn. Variabel-variabel di dalam proses implementasi yang belum saling mendukung serta  tidak  jelasnya  standar  dan  sasaran  dari  kebijakan  itu  sendiri mengakibatkan kurang tersedianya atau terciptanya prasarana kepariwisataan sehingga mengahambat tumbuh kembangnya industri kepariwisataan maritim di  Kepulauan  Anambas.  Harapan  kedepannya  Pemerintah  Kepulauan Anambas  lebih  sensitif  dalam  melihat  peluang  dari  sumber  daya  alam  laut sektor  pariwisata  yang  lebih  berpotensi  di  dalam  pembangunan perekonomian  dan  pembangunan  ekonomi  masyarakat  daerah.  Berbagai  hal tersebut  akan  terwujud  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  lebih  berfokus kepada pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman.

## Kata kunci: Kebijakan, Pengembangan, Pariwisata Maritim

## PENDAHULUAN
Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau, maupun Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan  Daerah  (Negara)  maritim,  hal  tersebut  bisa  di  lihat  dari  kondisi geografis  yang  lebih  di  dominasi  oleh  laut  atau  perairan(Oksep  Adhayanto, 2014:140). Sebagai daerah (Negara) maritim, focus pembangunan pada sektor kemaritiman  wajib  untuk  di  perhitungkan.  Mengingat  sumber  daya  alam maritim  yang  ada  merupakan  sebuah  modal  yang  berpotensi  besar  bagi pembangunan perekonomian Daerah (Negara).
Berbicara dalam konteks pembangunan di bidang kemaritiman salah satunya akan  berbicara  pada  konteks  pembangunan  di  bidang  pariwisata  sebab kemaritiman  menyangkut  banyak  bidang  yang  salah  satunya  pariwisata (Daeng  Ayub,  2014:6-9).Kabupaten  Kepulauan  Anambas  sebagai  salah  satu Kabupaten  yang  terlatak  pada  wilayah  administrative  Provinsi  Kepuluan Riau.Sebagai  Daerah  maritim,  Potensi  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  maritim Kepulauan  Anambas  sangat  beragam,  yang  salah  satunya  sektor pariwisata.Pembangunan  pada  sektor  pariwisata  maritim  di  tunjang  dengan letak  strategis  Kepulauan  Anambas  yang  berada  pada  pengembangan  jalur New Regional Cruise Corridors dari Singapura-Manila-Hongkong.
Pariwisata  Berbasis  Kemaritiman  merupakan  segala  bentuk  kegiatan  wisata yang  di  dukung  dengan  berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang  tersediapada objek-objek  wisata  maritim.Selanjutnya  Wisata  Maritim  merupakan  segala bentuk  kegiatan  perjalanan  dengan  berbagai  tujuan  untuk  mengunjungi objek-objek  wisata  yang  berhubungan  dengan  laut,  daerah  pesisir  maupun pulau-pulau kecil.
Penggunaan istilah maritim sebagai penyanding kata wisata atau pariwisata di karenakan maritim memiliki makna yang lebih luas di bandingkan istilah laut
ataupun  bahari.Laut  merupakan  tempat  berkumpulnya  air  asin  sedangkan bahari  merupakan  sesuatu  yang  lebih  ke  arah  kebudayaan  (Daeng  Ayub, 2014:6).Subandono  (2013:2)  mengaritkan  Maritim  sebagai  segala  sesuatu yang berhubungan dengan daerah pesisir ( Coastal ), Pulau kecil ( Small Island ), dan  laut  ( Ocean ).Sehingga  dengan  demikian,  penulis  lebih  tertarik  untuk menyandikan  kata  pariwisata  dengan  istilah  maritim,  hal  ini  di  dasarkan maritim memiliki pengertian yang lebih luas dan tepat pada focus penelitian ini di bandingkat istilah laut atau bahari.
Berangkat dari kondisi geografis dan letak yang strategis serta dukungan SDA yang lebih terdepan pada sektor kemaritiman, maka pembangunan pariwisata lebih di arahkan kepada pembangunan pariwisata berbasis kemaritiman.Pembangunan pariwisata maritim merupakan salah satu bentuk otonomi  yang  bertanggung  jawab  sebagai  langkah  untuk  mewujudkan pembangunan  ekonomi  daerah  dan  masyarakat  daerah  guna  terwujudnya tujuan dari otonomi Daerah Kepulauan Anambas itu sendiri.
Pembangunan  sektor  pariwisata  memiliki  berbagai  keunggulan,  menurut IUOTO  ( International  Union  of  Official  Travel  Organization )  dalam  (Spillane, 2002:87) keunggulan tersebut di antaranya;
1. Pariwisata  sebagai  faktor  pemicu  bagi  perkembangan  ekonomi  baik bagi daerah maupun negara.
2. Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya.
3. Perhatian  khusus  terhadap  pelestarian  budaya,  nilai-nilai  sosial  agar bernilai ekonomi.
4. Pemerataan  kesejahtraan  yang  diakibatkan  oleh  adanya  konsumsi wisatawan pada sebuah destinnasi.
5. Penghasil devisa.
6. Pemicu perdagangan international.
7. Pemicu  pertumbuhan  dan  perkembangan  lembaga  pendidikan profesi  pariwisata  maupun  lembaga  yang  khusus  yang  membentuk jiwa hospitality yang handal dan santun, dan
8. Pangsa  pasar  bagi  produk  lokal  sehingga  aneka-ragam  produk  terus berkembang,  seiring  dinamika  sosial  ekonomi  pada  daerah  suatu destinasi.
Dengan  demikian,  berdasarkan  dari  keunggulan-keunggulan  tersebut, perhatian  terhadap  pembangunan  sektor  pariwisata  maritim  di  Kepulauan Anambas  telah  di  upayakan  ke  dalam  berbagai  bentuk  kebijakan.  Melalui Rencana  Induk  Pembangunan  Pariwisata  Nasional  (RIPPARNAS)  tahun  2010- 2025, Kepulauan Anambas masuk ke dalam rencana pengembangan Destinasi Pariwisata  Nasional  (DPN)  yang  di  arahkan  pada  pembangunan  pariwisata maritim. Begitu juga halnya dengan perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau  terhadap  pembangunan  pariwisata  di  Daerah  Kepulauan  Riau.Melalui RIPPDA  tahun  2012-2022,  Kepulauan  Anambas  masuk  ke  dalam  rencana pengembangan  Korridor  Pariwisata  Daerah  (KPD)  yang  juga  di  rahkan  pada focus pengembangan pariwisata maritim.
Berdasarkan  berbagai  perhatian  dalam  bentuk  kebijakan  di  atas,  bentuk- bentuk  perhatian  kebijakan  di  atas  di  tujukan  untuk  mendorong  dan mendukung  berkembangnya  pembangunan  sektor  pariwisata  maritim  di Kepulauan Anambas.Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten baru masih  belum  memiliki  perencanaan  pembangunan  sektor  pariwisata  dalam bentuk  RIPPDA.  Sementara  kebijakan  RIPPDA  sangat  di  butuhkan  dalam proses  pembangunan  pariwisata  itu  sendiri.  Kebijakan  merupakan  landasan pijakan bagi  pembangunan  pariwisata baik  pariwisata  secara umum  maupun pariwisata  maritim.Dengan  tanpa  adanya  RIPPDDA  sehingga  pengembangan
pariwisata  Kepulauan  Anambas  masih  harus  mengacu  kepada  perencanaan RIPPDA Provinsi Kepulauan Riau.
Selanjutnya dengan tidak tersedianya RIPPDA bagi pengembangan pariwisata Kepulauan  Anambas,  maka  melalui  Rencana  Strategis  (RENSTRA)  pariwisata akan di lihat bagaimana dan seperti apa kebijakan pengembangan pariwisata maritim  di  Kepulauan  Anambas.  Dengan  demikian  penulis  tertarik  untuk membahas tentang“Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kemaritiman (Studi pada Kabupaten Kepulauan Anambas)”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualiitatif  dengan  pendekatan  deskriptif serta  dibantu  dengan  survei,  penggunaan  deskriptif  ditujukkan  untuk mengungkapkan  fenomena-fenomena  yang  terjadi  dilapangan  dalam  bentuk kata-kata  maupun  bahasa  yang berkaitan  dengan  prilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan  dan  lain  sebagainya  yang  berkaitan  dengan  para  pembuat  dan pelaksana kebijakan.

## KERANGKA TEORI
1. Standar dan Sasaran Kebijakan .
Pariwisata  yang  merupakan  industri  multi  sektoral  melibatkan  banyak stakeholder dalam  proses  pengembangannya,  maka  dengan  demikian pengembangan  pariwisata  dalam  hal  ini  pariwisata  berbasis  kemaritiman membutuhkan dukungan atas sebuah kebijakan yang memiliki kejelasan dari apa yang menjadi standar kebijakan serta sasaran yang seperti apa yang ingin di capai dari kebijakan tersebut. Standar dan sasaran dari kebijakan tersebut agar jelas dan terukur maka dibutuhkan sebuah standar operasional prosedur (SOP) yang bisa di jadikan sebagai pedoman pelaksanaan. sebab dengan tidak
adanya  SOP  di  dalam  pengembangan  pariwisata  akan  memicu  terjadinya multiinterpretasi atau distorsi antar berbagai pihak yang mudah menimbulkan konflik antar agen implementasi.

## 2. Sumber Daya
Cakupan dari sumber daya di dalam teori ini meliputi sumber daya alam dan sumber  daya  manusia.  Sumber  daya  alam  di  sini  di  maksudkan  pada  objek- objek yang memiliki daya tarik dan keindahan yang di kemas menjadi sebuah produk  wisata.Sedangkan  sumber  daya  manusia  di  sini  dimaksudkan  pada subjek-subjek  atau  orang/sekelompok  orang  sebagai  pelaku  pelaksana kebijakan.
Berangkat  dari  penjelasan  di  atas  yang  dimaksudkan  sebagai  sumber  daya alam  kebijakan  ialah  segala  sesuatu  yang  di  jadikan  sebagai  objek pengembangan  pariwisata  berbasis  kemaritiman.  Sedangkan  sumber  daya manusia  dalam  implementasi  kebijakan  di  sini  dimaksudkan  sebagai  orang atau sekelompok orang selaku agen pelaksana kebijakan.

## 3. Hubungan Antar Organisasi
Implementasi  dari  kebijakan  pengembangan  pariwisata  melibatkan  berbagai pihak sebab pariwisata merupakan industri multisektoral. Dari pemahaman di sini  agar  terwujudnya  pengembangan  pariwisata  yang  terarah  dan  maju  di butuhkan  koordinasi  antar  berbagai  pihak,  sebab  Di  dalam  proses  aktivitas implementasi  kebijakan  di  sini,  beberapa  pihak  terkait  selaku  pelaksana kebijakan  di  antaranya:  dinas  pariwisata  selaku  pelaksana  teknis,  sektor swasta selaku pengelola objek wisata, dan  komponen masyarakat.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017

## 4. Karakteristik Agen Pelaksana
Karakteristik  agen  pelaksana  di  dalam  teori  ini  mencakup:  struktur  birokrasi, pola-pola dan norma-norma yang berlaku di lingkup instansi birokrasi, dalam hal  ini  instansi  dinas  pariwisata.  Dengan  demikian  karakteristik  dari  instansi dinas  pariwisata  meliputi  struktur  organisasi  dinas  pariwisata,  pembagian kewenangan,  hubungan  antar  unit    dalam  dinas  pariwisata,  serta  hubungan dinas pariwisata dengan instansi lain.

## 5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.
Selanjutnya,  keberhasilan  dari  Implementasi  kebijakan  pengembangan pariwisata  di  anambas  juga  akan  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial  (mencakup dukungan  dan  pandangan  masyarakat  anambas),  kondisi  ekonomi (kemampuan  dan  keterbatasan  ekonomi),  serta  kondisi  politik  (mencakup dukungan  dan  pandangan  para  elit  politik).Kondisi  sosial  berkaitan  dengan pandangan,  dukungan  maupun  keikutsertaan  masyarakat  Anambas  di  dalam proses  pengembangan  pariwisata  berbasis  Kemaritiman  di  Anambas, sedangkan  kondisi  ekonomi  berkaitan  dengan  sumber  dana  serta  dukungan dana  yang  di  alokasikan  bagi  pengembangan  pariwisata  berbasis  maritim  di Anambas, selanjutnya bagian kondisi politik, berkaitan dengan dukungan dari para elit politik dalam proses pengembangan pariwisata berbasis Kemaritiman di Kabupaten Kepulauan Anambas.

## PEMBAHASAN
1. Implementasi Kebijakan
a. Standar dan Sasaran Kebijakan
Kebijakan pengembangan pariwisata maritim Kepulauan Anambas berstandar pada  RENSTRA  pariwisata  yang  di  susun  oleh  dinas  pariwisata  selaku
penyelenggara  urusan  pemerintahan  di  bidang  kepariwisataan.  Selanjutnya melalui RENSTRA tersebut, pengembabangan pariwisata maritim anambas di wujudkan  ke  dalam  bentuk  Rencana  Induk  Pengembangan  Objek  Wisata (RIPOW).  Berdasarkan  RIPOW,  pembangunan  pariwisata  daerah  Kepulauan Anambas  mengemban  Visi:“Terwujudnya  Kabupaten  Kepulauan  Anambas Sebagai Destinasi WisataBahari Terkemuka di Provinsi Kepulauan Riau”
Berdasarkan  Visi  di  atas,  berbagai  upaya  untuk  memajukan  dan  lebih mengembangkan  Destinasi  Wisata  Maritim  di  Kepulauan  Anambas  dalam bentuk  kebijakandi  antaranya:  penetapan  peraturan  bupati  nomor  147.A tentang  destinasi  unggulan  daerah  yang  salah  satunya  merupakan  objek wisata  maritim,  yakni  objek  wisata  pantai  padang  melang.  Selanjutnya kebijakan entry point wisatawan mancanegara dan asia tenggara yang sedang dalam tahap pengupayaan.
Berangkat  dari  penjelasan-penjalasan  di  atas,  yang  menjadi  permasalah utamanya  adalah  tidak  tersedianya Standart  Operasional  Prosedur (SOP)  di dalam  pengembangan  pariwisata  itu  sendiri,  sehingga  dalam  mewujudkan tujuan  dari  apa  yang  menjadi  sasaran  akan  sedikit  terkendala  dan terpengaruhi.

## b. Sumber Daya
Sumber Daya Alam (SDA) pariwisata Kepulauan Anambas tersebar dan hampir terdapat pada setiap Kecamatan, dalam hal ini, SDA pariwisata yang di jadikan objek  penelitian  yakni;  Pantai  Pasir  Manang,  Pulau  Bawah,  Pantai  Padang Melang  dan  Pulau  Durai.  Berbagai  upaya  untuk  menarik  minat  kunjung wisatawan  di  antaranya  telah  di  lakukakannya  kegiatan  vestifal  seperti; vestifal padang melang, mincing mania dan lomba jongkong. Selanjutnya agar objek dan daya tarik wisata kepulauan anambas lebih di kenal secara luas di
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
lakukannya  promosi  melalui Website sebanyak  2  (dua) PC ,  social  media, Brosur/Peta  Wisata, Booklet /DVD  wisata,  buku Explore Anambas,  Kepulauan Anambas Exotic Island dan sebagainya.
Lebih  lanjut,  dari  aspek  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  jumlah  pegawai  pada dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga sebanyak 54 orang yang terdiri dari 1 orang S2, 13 orang S1, 11 orang D3, dan 29 orang SMA. Berbagai upaya  untuk  meningkatkan  kreatifitas  dan  ketempilan  SDM  salah  satunya telah  di  lakukannya  pelatihan  berupa  Traveling  dan  Hotel  hasil  kerjasama dengan pihak perusahaan CONOCO PHILIPS.

## c. Koordinasi
Berbagai  bentuk  upaya  koordinasi  yang  di  lakukandi  antaranya,  koordinasi dengan  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  dalam  bentuk Perencanaan dan Pemetaan Kawasan-Kawasan Pariwisata, koordinasi dengan Dinas  Pekerjaan  Umum  (PU)  dalam  bentuk  pengembangan  akses  jalan  dan jembatan/dermaga, koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam bentuk kajian ekosistem dan kelestarian lingkungan, koordinasi dengan Dinas Kelautan  dan  Perikanan  (DKP)  dalam  bentuk  pemberdayaan  masyarakat pesisir,  serta  koordinasi  dengan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (SATPOL  PP) dalam bentuk pengamanan objek-objek wisata.

## d. Karakteristik Agen Pelaksana
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Anambas  Nomor  6 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Lembaga  Teknis  Daerah.  Dinas  Pariwisata,  Kebudayaan,  Pemuda  dan  Olah Raga  merupakan  unsur  pelaksana  otonomi  daerah  yang  mempunyai  tugas melaksanakan  urusan  Pemerintahan  Bidang  Pariwisata,  Bidang  Kebudayaan, Bidang  Kepemudaan,  dan  Bidang  Olah  Raga.  Dinas  Pariwisata,  Kebudayaan,
Pemuda  Dan  Olah  Raga  di  pimpin  oleh  seorang  Kepala  Dinas  yang Bertanggung  Jawab  Kepada  Bupati  Melalui  Sekretaris  Daerah.Dengan demikian,  dalam  satu  kelembagaan  menyelenggarakan  empat  unsur kedinasan sekaligus.
e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.
Kondisi  sosial  masyarakat  masih  kurang  memberikan  dukungan  dalam keikutsertaan  pengembangan  pariwisata  maritim  di  kepulauan  anambas,  hal ini  tampak  dari  keikutsertaan  mereka  dalam  bentuk  usaha-usaha kepariwisataan  maritim  yang  pada  objek-objek  wisata  maritim,  perhatian akan kebersihan lingkungan alam maritim dan sebagainya. Selanjutnya kondisi politik  memberikan  dukungan  dalam  bentuk  realisasi  alokasi  anggaran ekonomi bagi pengembangan kepariwisataan anambas secara umum.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat.
a. Faktor Pendukung.
1) Pada  tingkat  Nasional,  perhatian  Negara  terhadap  pembangunan  di sektor  pariwisata  di  wujudkan  ke  dalam  bentuk  RIPPARNAS  tahun 2010-2025. Melalui kebijakan tersebut, Anambas termasuk ke dalam 50  Destinasi  Pariwisata  Nasional  (DPN).  Pengembangan  DPN
Anambas di arahkan kepada pengembangan pariwisata maritim.
2) Pada  tingkat  Provinsi,  perhatian  pemerintah  Provinsi  terhadap pengembangan  pariwisata  Provinsi  Kepulauan  Riaudi  wujudkan  ke dalam bentuk kebijakan RIPPDA tahun 2012-2022. Melalui kebijakan tersebut  Kepulauan  Anambas  masuk  ke  dalam  pengembangan Koridor  Pariwisata  Daerah  (KPD)  sebagai  kawasan  pengembangan wisata maritim dan ekowisata.
3) Pada  tingkat  daerah,  Perhatian  Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan Anambas  terhadap  pembangunan  pada  sektor  pariwisata  di wujudkan  ke  dalam  bentuk  tersusun  nya  Rencana  Induk Pengembangan  Objek  Wisata  (RIPOW).  Berlandaskan  dokumen tersebut,  pengembangan  pariwisata  Anambas  lebih  di  fokuskan terhadap pengembangan objek-objek wisata maritim.
4) Kondisi  geografis  Anambas  yang  lebih  di  dominasi  oleh  perairan menjadikan  Kepulauan  Anambas  sebagai  daerah  maritim  yang  lebih memiliki  kekayaan  SDA  di  bidang  kemaritiman,  kekayaan  SDA tersebut menjadi sebuah modal yang berpotensi bagi pengembangan pariwisata maritim di Kepulauan Anambas.
5) Letak  strategis  yang  berada  di  jalur  New  Regional  Cruise  Corridors dari  Singapura–Manila–  Hongkong  menjadikan  anambas  sebagai daerah  yang  sangat  strategis  sebab  terletak  pada  jalur  lintasan pelayaran  yang  di  pergunakan  untuk  penjelajahan,  ekspedisi  dan penyelaman  sebagai  bagian  dari  aktivitas  wisata  perjalanan  kapal pesiar.

## b. Faktor Penghambat
1) Tidak  atau  belum  adanya  kebijakan  dalam  bentuk  RIPPDA  bagi pengembangan pariwisata di kepulauan anambas menyebabkan tidak atau  kurang  teridentifikasinya  objek-objek  wisata  maritim  yang  lebih berpotensi serta tidak tersedianya indikasi dari program pengembangan pariwisata itu sendiri.
2) Tidak  tersedianya  RIPPDA  tersebut  berdampak  kepada  SOP  di  dalam pengembangannya,  pembangunan  SDM  pariwisata,  bentuk-bentuk koordinasi  yang  kurang  terealisasi,  serta  dukungan  masyarakat  yang kurang ikut berpartisipasi.

## KESIMPULAN
Kebijakan pengembangan pariwisata maritim Kepulauan Anambas berstandar pada  RENSTRA  pariwisata  yang  di  susun  oleh  dinas  pariwisata  selaku penyelenggara  urusan  pemerintahan  di  bidang  kepariwisataan.  Selanjutnya melalui RENSTRA tersebut, pengembabangan pariwisata maritim anambas di wujudkan  ke  dalam  bentuk  Rencana  Induk  Pengembangan  Objek  Wisata (RIPOW).Lemahnya  standar  kebijakan  dalam  mencapai  sasaran  dari pembangunan  pariwisata  tersebut  berdampak  pada  tidak  tersedianya  SOP, program  dan  kegiatan  pengenalan  objek  wisata  dalam  bentuk  festival bertemakan  maritim  serta  pengenalan  ke  dunia  luar  dalam  bentuk  promosi. Peningkatan  keterampilan  SDM  kepariwisataan  yang  berarah  pada kepariwisataan  maritim,  koordinasi-koordinasi  dalam  perwujudan  di lapangan,  karakteristik  agen  pelaksana  yang  luas  dan  menghambat  ruang gerak  penyelenggaraan  kepariwisataan  itu  sendiri  serta  koondisi  masyarakat yang belum berkontribusi dalam proses pengembangan pariwisata maritim di Kepulauan Anambas.
Kebijakan  pengembangan  pariwisata  di  anambas  masih  belum  mengarah kepada pengembangan pariwisata maritim. Meskipun visi dari pengembangan pariwisata  di  anambas  mengarahkan  kepada  pengemba-ngan  pariwisata maritim, namun di lapangan hal tersebut masih tampak bertolak belakang dari apa yang di harapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Adisasmita,  Raharjo,  2013  “Pembangunan  Ekonomi  Maritim”  Jogjakarta: Graha Ilmu.
Arikunto,  Suharsimi,  2006  “Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek”,
Jakarta: PT Rineka Cipta.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
Ali, Hasyimi. A, 2002, “Organisasi dan Manajemen”, Jakarta: Bumi Aksara Azam  dan  Mendra,  2011  “system  pemerintahan  Daerah”  Pekan  Baru:  Alaf
Riau
Effendi, S dan Tukiran (Eds), 2012 “metode penelitian survei”, Jakarta: LP3ES Kuncoro,  Mudrajad,  2004  “Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah:  Reformasi,
Perencanaan, Strategi, dan Peluang”, Jakarta: Erlangga
Loriaux,  Robert  Iwan,  2009  “Potensi  dan  pengembangan  Wisata  Bahari
Provinsi  Kepulauan  Riau”  Dalam  Natuna,  Daeng  Ayub,  Dkk  (Eds)
“Pendidikan dan Pembangunan berbasis Maritim”, Pekanbaru: UR Press Miles,  Matthew  B  dan  A.  Michael  Huberman,  2007,  “Analisis  Data  Kualitatif:
Buku  Sumber  Tentang  Metode-Metode  Baru”,  Jakarta:  Universitas Indonesia Press.
Narbuko,  Cholid  dan  Abu  Achmadi,  2009  “Metodologi  Penelitian”  Jakarta:
Bumi Aksara
Natuna,  Daeng  Ayub,  Dkk  (Eds),  2009,  “Pendidikan  dan  Pembangunan
Berbasis Maritim”, Pekanbaru: UR Press
Nugrogho,  D  Riant,  2003  “Kebijakan  Publik,  Formasi,  Implementasi  dan
Evaluasi” Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Pitana dan Gayatri, 2005 “Sosiologi Pariwisata” Yogyakarta: ANDI
Sugiyono. 2003 “Metode Penelitian Administrasi Negara” Bandung: Alfabeta Suharto,  Edi,  2010  “Analisis  Kebijakan  Publik:  Panduan  Praktis  Mengkaji
Masalah dan Kebijakan Sosial” Bandung: Alfabeta
Spillanne,  James  J,  2002,  “Ekonomi  Pariwisata:  Sejarah  dan  Prospeknya”.
Jakarta: Kanisius
Syafiie,  Kencana.  I,  2011  “Pengantar  ilmu  pemerintahan”  Yogyakarta:  Rafika
Aditama
Syarifudin, 2008, “Efektivitas Kebijakan Pendidikan” Jakarta: PT Rineka Cipta
Subarsono,  AG,  2010  “Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Ndraha,  Taliziduhu,  2005,  “Kybernologi:  Sebuah  Rekontruksi  Ilmu
Pemerintahan” Jakarta:PT Rineka Cipta.
Widodo,  Joko,  2012  “Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan  aplikasi,  Analisis,
Proses Kebijakan Publik” Malang: Bayumedia Publishing
Winarno,  Budi,  2012  “Kebijakan  Publik:  Teori,  Proses  Dan  Studi  Khusus” Yogyakarta: CAPS
Yoeti,  Oka  A,  2008,  “Ekonomi  Pariwisata:  Introduksi,  Informasi  dan  Aplikasi”
Jakarta: Kompas

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2008  tentang  pembentukan  daerah anambas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolalan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Induk
Pengembangan Kepariwisataan Nasional 2010-2025
Peraturan  Daerah  Kepri  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Recana  Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 2012-2022
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan
Anambas 2011-2015
Rencana Strategis Pariwisata kabupaten Kepulauan Anambas 2011-2015 Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata Kabupaten Kepulauan Anambas

## Sumber Internet dan Website
Baiquni,  2014,  “Pusat-Pusat  Pertumbuhan  Ekonomi  Berbasis  Maritim”http:// maritim.wg.ugm.ac.id/?attachment_id=171, Akses: 11 Mei 2015
Subandono,  2013  “Pengelolaan  Pulau-Pulau  Kecil  Terluar  dalam  Perpektif Menjaga Kedaulatan dan Kesejahteraan Masyarakat” http://maritim.wg. ugm.ac.id/?attachment_id=174, Akses: 11 Mei 2015