## Vol. 5 No. 1 Januari 2023

## PEMIDANAAN BAGI NAHKODA YANG MELAKUKAN KEGIATAN MENUNDA DALAM PELAYARAN TANPA PERSETUJUAN DARI SYAHBANDAR

## Punishment For Skippers Who Carry Out Delaying Activities In Shipping Without
The Approval Of The Syahbandar
Juhari
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang juhari@untagsmg.ac.id Naskah dikirim : 01 Desember 2022 Naskah diterima untuk diterbitkan : 05 Januari 2022 DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.8494

## ABSTRACT
Ship captains carrying out repairs, sailing trials, loading transfer activities at port pools, delaying and loading and unloading of dangerous goods must obtain approval from the Syahbandar. Whereas the term delaying a voyage means holding, pulling, pushing or sticking. This study aims to find out and analyze the punishment  for  captains  who  carry  out  delaying  activities  on  shipping  without  the  approval  of  the Syahbandar based on the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping. This type of research is normative juridical, namely by studying/analyzing secondary data in the form of legal materials,  especially  primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials  by  understanding  law  as  a set of rules or positive norms in the statutory system. data collection techniques through document studies and  qualitative  data  analysis  methods.  Results  of  research  and  data  analysis:  Criminal  Case  Number 77/Pid.Sus/2019/PN  Smg,  based  on  legal  facts  proven  to  fulfill  the  elements  of  Article  322,  Law  of  the Republic  of  Indonesia  Number.  17  of  2008  concerning  Shipping,  stated  that  the  defendant  was  proven legally  and  convincingly  guilty  of  committing  the  crime  of  "The  skipper  who  carried  out  delaying activities without the approval of the Syahbandar
Keywords: Punishment; Captain; Shipping

## ABSTRAK
Nahkoda  kapal  yang  melakukan  kegiatan  perbaikan,  percobaan  berlayar,  kegiatan  alih  muat  di  kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar. Bahwa  istilah  menunda  dalam  pelayaran  artinya  menggandeng,  menarik,  mendorong  atau  menempel. Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pemidanaan  bagi  Nahkoda  yang  melakukan kegiatan  menunda  dalam  pelayaran  tanpa  persetujuan  dari  Syahbandar  berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Tipe penelitian bersifat yuridis normatif, yaitu  dengan  mengkaji/menganalisis  data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum  terutama  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat  peraturan atau norma-norma  positif  di  dalam  sistem  perundang-undangan.  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi dokumen  dan  metode  analisis  data  kualitatif.  Hasil  penelitian  dan  analisis  data:    Pemidanaan  Perkara Nomor  77/Pid.Sus/2019/PN  Smg,  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  terbukti  memenuhi  unsur-unsur  Pasal 322,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor.  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  Menyatakan Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Nakhoda  Yang Melakukan Kegiatan Menunda Tanpa Persetujuan Dari Syahbandar,

## Kata Kunci : Pemidanaan; Nahkoda; Pelayaran

## PENDAHULUAN

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Transportasi  mempunyai  peranan  penting  dan  strategis  untuk  memantapkan perwujudan  wawasan  nusantara,  memperkuat  ketahanan  nasional,  dan  mempererat  hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  telah  dianugerahi  sebagai  negara  kepulauan yang  terdiri  atas  beribu  pulau,  sepanjang  garis  khatulistiwa,  di  antara  dua  benua  dan  dua samudera sehingga mempunyai posisi dan peranan penting dan strategis dalam hubungan antar bangsa. 1 Posisi  strategis  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  harus  dimanfaatkan  secara maksimal  sebagai  modal  dasar  pembangunan  nasional  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  untuk  mewujudkan  Indonesia  yang aman, damai, adil, dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2
Dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dan  perwujudan  Wawasan Nusantara, perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan  jasa,  membantu  terciptanya  pola  distribusi  nasional  yang  mantap  dan  dinamis,  serta mendukung  pengembangan  wilayah  dan  lebih  memantapkan  perkembangan  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  turut  mendukung  pertahanan  dan  keamanan,  serta peningkatan hubungan internasional.
Sebagai  Negara  kepulauan  terbesar  di  dunia,  Indonesia  memiliki  17.499  pulau  dari Sabang  hingga  Merauke.  Luas  total  wilayah  Indonesia  adalah  7,81  juta  km 2 yang  terdiri  dari 2,01 juta km 2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Merupakan  suatu  Negara  dengan  luas  perairan  lebih  besar  dari  pada  luas  daratan,  sehingga Indonesia  disebut  sebagai  Negara  Maritim. 3 Wilayah  tersebut  menyebabkan  transpotasi  laut (kapal)  menjadi  salah  satu  transportasi  utama  pada  era  globalisasi.  Transportasi  merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka  memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan  dan  keamanan negara,  yang  selanjutnya  dapat  mempererat hubungan  antar  bangsa. Pentingnya  transportasi  tersebut  tercermin  pada  penyelenggaraannya  yang  mempengaruhi semua  aspek  kehidupan  bangsa  dan  negara  serta  semakin  meningkatnya  kebutuhan  jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta ke dan dari luar negeri.
Setiap  kapal  yang  akan  berlayar  wajib  memiliki  surat  persetujuan  berlayar  yang diterbitkan  oleh  Syahbandar.  Untuk  mendapatkan  surat  persetujuan  berlayar  harus  memenuhi syarat adminstratif dan syarat teknis. Pejabat kesyahbandaran melakukan verifikasi/pemeriksaan sertifikat  dan  dokumen  kapal  sebelum  surat  persetujuan  berlayar  dan  melakukan verifikasi/pemeriksaan  visi  kapal  yang  dinyatakan  dengan  layak  untuk  berlayar. 4 Untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar, Nahkoda/pemilik kapal harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar dengan melampirkan dokumen kelaiklautan kapal.
Dalam  usaha  untuk  mewujudkan  hal tersebut tentunya  pemerintah  mempunyai  peran penting  untuk  menunjang  kelancaran  pelayaran  yaitu  dengan  melakukan  penegakan  hukum  di laut.  Salah  satu  upaya  dalam  penegakkan  hukum  di  laut  adalah  pengawasan  terhadap  kapal- kapal yang berlayar di wilayah perairan di Indonesia. Kapal yang memenuhi syarat-syarat laik laut  yang  dapat  berlayar  di  wilayah  laut  di  Indonesia.  Dalam  Pasal  1  angka  (33),  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran,  Kelaiklautan  Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran
1 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
2 https://pih.kemlu.go.id/files/uu_17_tahun_2008.pdf, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022
3 http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa,  diakses  pada tanggal 21 Oktober 2022
4 Heman Budi Sarsono, (2012, 42) Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor, Yogyakarta.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
perairan  dari  kapal,  pengawakan,  garis  muat,  pemuatan,  kesejahteraan  awak  kapal  dan kesehatan  penumpang,  status  hukum  kapal,  manajemen  keselamatan  dan  pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,  Bagian Keempat  Persetujuan  Kegiatan  Kapal  di  Pelabuhan,  Pasal  216  (1)  Kapal  yang  melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar  muat  barang  berbahaya  wajib  mendapat  persetujuan  dari  Syahbandar.  Bahwa  istilah menunda dalam pelayaran artinya menggandeng, menarik, mendorong  atau menempel.
Kajian  ini  membatasi  masalah  pada  pemidanaan  bagi  Nahkoda  yang  melakukan kegiatan  menunda  dalam  pelayaran  tanpa  persetujuan  dari  Syahbandar  berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran . dengan  identifikasi masalahnya  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  pemidanaan  bagi  Nahkoda  yang  melakukan kegiatan  menunda  dalam  pelayaran  tanpa  persetujuan  dari  Syahbandar  berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran (Studi  Kasus  Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Smg) (2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam  pelaksanaan  pemidanaan  bagi  Nahkoda  yang  melakukan  kegiatan  menunda  dalam pelayaran tanpa persetujuan dari Syahbandar berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis  pemidanaan  bagi  Nahkoda  yang  melakukan  kegiatan  menunda  dalam  pelayaran tanpa persetujuan dari Syahbandar berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun  2008  Tentang  Pelayaran.  Kegunaan  Teoritis  :  Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan konstribusi bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai pemidanaan bagi Nahkoda  yang  melakukan  kegiatan  menunda  dalam  pelayaran  tanpa  persetujuan  dari Syahbandar
Contoh kasus  yang dilakukan oleh Nahkoda kapal KM Bahari-25, pada hari Minggu tanggal  16  September  2018  jam  16.00  WIB,  bertempat  Perairan  Pulau  Karimun  Jawa  bagian utara yang berada pada posisi 05 35’ 100” S - 110 33’ 500” T yang berawal ketika saksi Junaidi selaku  Perwira  Jaga  TNI  AL  KRI  Madidihang-855  pada  hari  Minggu  tanggal  16  September 2018 jam 16.00 WIB mendeteksi kontak radar pada baringan 228° jarak 7 mil sedang berlayar di sekitar Perairan Pulau Karimun Jawa bagian utara dan setelah di plot, kapal tersebut berada pada posisi 05 35’ 100” S - 110 33’ 500” T. Oleh pengawas dan juru radar, kapal tersebut di pantau  dengan  menggunakan  radar  dan  teropong  hingga  pada  baringan  226  jarak  1.0  NM, secara  visual  diketahui  kontak  tersebut  adalah  sebuah  kapal  motor  KM  Bahari-25  yang dinahkodai  oleh  terdakwa  dengan  muatan  kernel  (bijih  sawit)  yang  berangkat  dari  pelabuhan Samarinda  dengan  tujuan  Lampung  yang  sedang  saat  sedang  menunda  /  menggandeng  kapal Tug boat Arung Samudera VIII. 5 Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut berlayar  dengan  menggandeng  Tb  Arung  Samudera  VIII  tanpa  dilengkapi  surat  ijin menggandeng  dari  Syahbandar.  Atas  perbuatan  tersebut  dikenakan  sanksi  pidana  dalam ketentuan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dalam Pasal  322,    dijelaskan  bahwa:    Nakhoda  yang  melakukan  kegiatan  perbaikan,  percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa  persetujuan  dari  Syahbandar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  216  ayat  (1)  dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## METODE PENELITIAN
5 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pn- semarang/jenis/pelayaran-1.html, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Metode Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  dengan  memahami  hukum  sebagai  seperangkat  peraturan atau  norma-norma  positif  di  dalam  sistem  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai kehidupan  manusia.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka.  Penelitian  hukum  normatif  atau  kepustakaan  ini  mencakup  :  (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal;  (4)  perbandingan  hukum;  dan  (5)  sejarah hukum. 6 Spesifikasi  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  yaitu menggambarkan  perundang-undangan  dengan  teori-teori  hukum  dalam  praktik  pelaksanaan hukum positif dan fakta yang ada. 7

## PEMBAHASAN
Pemidanaan bagi Nahkoda yang melakukan kegiatan menunda dalam pelayaran tanpa persetujuan dari Syahbandar berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008  Tentang  Pelayaran.  Pemidanaan  atau  pemberian/penjatuhan  pidana  oleh  hakim  adalah istilah “penghukuman” dalam perkara pidana yang pengertiannya disempitkan yang dalam hal ini  dapat  mempunyai  makna  sama  dengan  “ sentence ”  atau  “ veroordeling ”  misalnya  dalam pengertian  “ sentenced  conditionally ”  atau  “ voorwaardelijk  veroordeeld ”  yang  sama  artinya dengan  “dihukum  bersyarat”  atau  “dipidana  bersyarat”.  Selanjutnya  Pemidanaan  atau pemberian/penjatuhan  pidana  oleh  hakim,  menurut  pendapat  Sudarto  dikatakan  berasal  dari istilah  penghukuman  dalam  pengertian  yang  sempit.  Lebih  lanjut  dikatakan  “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “ sentence ” atau “ veroordeling ”. 8
Hulsman  pernah  mengemukakan  bahwa  sistem  pemidanaan  ( the  sentencing  system ) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan “( the  statutory rules  relating  to penal  sanctions  and punishment ) 9 .  selanjutnya dijelaskan  oleh Barda Nawawi Arief apabila pengertian “pemidanaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana” maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut : 10
1. Dalam  arti  luas,  sistem  pemidanaan  dilihat  dari  sudut  fungsional  yaitu  dari  sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:
a. Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk
fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana.
b. Keseluruhan sistem (perundang undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan  atau  dioperasionalkan  secara  konkret  sehingga  seseorang  dijatuhi  sanksi (hukum) pidana.
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  (2004,  14) Penelitian  Hukum  Normatif "Suatu  Tinjauan Singkat", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
7 Sahat  Maruli  Tua  Situmeang;  IraMaulia  Nurkusumah, Kajian  Hukum  Kekerasan  Berbasis  Gender Online  Dihubungkan  Dengan  Tujuan  Pemidanaan  Dalam  Perspektif  Negara  Hukum  Pancasila, Res Nullius Law Journal Fakultas Hukum Komputer Indonesia, Vol. 3 No. 2 Juli 2021. hlm 164.
8 Sudarto, (1986, 72) Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung
9 L.H.C. Hulsman, The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective dalam Barda  Nawawi  Arief. Perkembangan  Sistem  Pemidanaan, Bahan  Penataran  Nasional  Hukum  dan Kriminologi XI Tahun 2005, hlm. 1
10 https://dukunhukum.wordpress.com/2012/04/13/sistem-pemidanaan-dalam-ketentuan-umum- konsep-ruu-kuhp-2004-blom-selese-di-sunting/diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
2. Dalam  arti  sempit,  sistem  pemidanaan  dilihat  dari  sudut  normatif/substantif  yaitu  hanya dilihat  dari  norma-norma  hukum  pidana  substantif.  Dalam  arti  sempit  ini  maka  sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
a. Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk pemidanaan
b. Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
Menurut Andi Hamzah, 11 ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf . Istilah hukuman adalah istilah umum  yang  dipergunakan  untuk  semua  jenis  sanksi  baik  dalam  ranah  hukum  perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran  hukum  yang  dilakukan. 12 Sanksi  itu  pada  prinsipnya  merupakan  penambahan penderitaan  dengan  sengaja.  Penambahan  penderitaan  dengan  sengaja  ini  pula  yang  menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.
Dalam  proses  penegakan  hukum,  dengan  adanya  peraturan  perundang-undangan yang  harmonis,  maka  selain  penegak  hukum  yang  menerapkan  aturan  tersebut  juga lebih lanjut sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Sehingga sub  sistem hukum  yakni  substansi  hukum,  struktur  hukum  dan  budaya  hukum dapat berjalan  secara integral dan satu  kesatuan  dalam  mewujudkan  penegakan  hukum  yang berkeadilan. 13
Sistem pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka  pemidanaan  yang  biasa  juga  diartikan  “pemberian  pidana”  tidak  lain  merupakan  suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu: 14 a. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang dan c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 207 dijelaskan bahwa: Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang  mencakup,  pelaksanaan,  pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  angkutan  di perairan,  kepelabuhanan,  dan  perlindungan  lingkungan  maritim  di  pelabuhan”.  Dari  rumusan tersebut  dapat  disiumpulkan  bahwa  fungsi  syahbandar  mencakup  keselamatan  dan  keamaanan pelayaran  dimana  syahbandarlah  yang  melakukan  pelaksanaan,  pengawasan  dan  penegakan hukum di pelabuhan termasuk membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan.
Adanya  fungsi  syahbandar  dalam  menjaga  keselamatan  dan  keamanan  di  pelabuhan maka  syahbandar  memiliki  tugas-tugas  sebagaimana  yang  dinyatakan  didalam  Pasal  208  ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyebutkan bahwa :
a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran;
c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
d. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
11 Andi Hamzah, (2008, 27) Asas - Asas Hukum Pidana , Jakarta, Rineka Cipta.
12 J.M. van Bemmelen, (1987, 17) Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum, Bandung, Bina cipta.
13 Sahat  Maruli  Tua  Situmeang, Politik  Hukum  Pidana  Terhadap  Kebijakan  Kriminalisasi  Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia
14 Barda  Nawawi  Arief,  (1992,  91)  T eori-teori  dan  Kebijakan  Pidana  :  Masalah  Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern , Alumni, Bandung,

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
e. Mengawasi kegiatan penundaan kapal;
f. Mengawasi pemanduan;
g. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
h. Mengawasi pengisian bahan bakar;
i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi;
k. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;
l. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan
n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
Selain  memiliki  fungsi  dan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  207  dan  Pasal 208, Syahbandar juga memiliki kewenangan sebagaimana yang dirumuskan didalam Pasal 209 yakni :
a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
d. Melakukan pemeriksaan kapal;
e. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
f. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
g. Menahan kapal atas perintah pengadilan; dan
h. Melaksanakan sijil awak kapal.
Nakhoda  merupakan  pemimpin  di  atas  kapal  yang  bertanggung  jawab  penuh  atas keselamatan  kapal,  penumpang,  dan  barang  muatan  selama  proses  pelayaran  dari  pelabuhan pemuatan sampai di pelabuhan tujuan. Untuk menegakkan tanggung jawab tersebut, diperlukan sanksi pidana dan sanksi itu telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun  2008  Tentang  Pelayaran.  Oleh  karena  Nahkoda  bertanggung  jawab  atas  keselamatan kapalnya, sudah seharusnya Nahkoda memeriksa keselamatan dan keamanan kapalnya sebelum berlayar.  Hal  ini  tercantum  pada  Pasal  117,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yaitu:
(1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:
1. Kelaiklautan kapal; dan
2. Kenavigasian.
(2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:
1. Keselamatan kapal;
2. Pencegahan pencemaran dari kapal;
3. Pengawakan kapal;
4. Garis muat kapal dan pemuatan;
5. Kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
6. Status hukum kapal;
7. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
8. Manajemen keamanan kapal.
Selain  harus  memeriksa  keselamatan  dan  keamanan  kapal  sebelum  berlayar,  seorang Nahkoda juga harus melakukan upaya dalam hal kapal mengalami bahaya. Hal ini diatur pada Pasal  244  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran,  yaitu  setiap  orang  yang  mengetahui  kejadian bahaya  terhadap  kapal  dan/atau orang wajib segera melakukan upaya pencegahan, pencarian dan pertolongan serta melaporkan kejadian  kepada  pejabat  berwenang  terdekat  atau  pihak  lain.  Ayat  (3)  kemudian  menyatakan Nakhoda wajib melaporkan bahaya  kepada:
1. Syahbandar pelabuhan terdekat apabila bahaya terjadi di wilayah perairan Indonesia; atau

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
2. Pejabat  Perwakilan  Republik  Indonesia  terdekat  dan  pejabat  pemerintah  negara  setempat yang berwenang apabila bahaya terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.
Apabila  Nahkoda  melayarkan  kapalnya  tanpa  menghiraukan  keselamatan  dan  keamanan  kapal sehingga  menyebabkan  kecelakaan  pada  kapal,  atau  pelanggaran  maka  murni  merupakan tanggung jawab sang Nahkoda. Berdasarkan hasil penelitian diuraikan tentang pemidanaan bagi nahkoda yang melakukan kegiatan menunda dalam pelayaran tanpa persetujuan dari syahbandar berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Smg, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  Penuntut  Umum  didakwa  berdasarkan  surat  dakwaan  sebagai  berikut:    Bahwa  terdakwa Noveriyanto  yang  merupakan  Nahkoda  kapal  KM  Bahari-25,  pada  hari  Minggu  tanggal  16 September  2018  jam  16.00  WIB  atau  setidaknya  pada  suatu  waktu  di  tahun  2018,  bertempat Perairan  Pulau Karimun  Jawa  bagian  utara  yang  berada  pada  posisi  05  35’  100”  S  -  110  33’ 500” T atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut karena tidak memenuhi persyaratan pengawakan, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut : 15
1. Bahwa  pada  waktu  dan  tempat  sebagaimana  tersebut  diatas,  berawal  ketika  saksi  Junaidi selaku Perwira Jaga TNI Al Kri Madidihang-855 pada hari Minggu tanggal 16 September 2018  jam  16.00  WIB  mendeteksi  kontak  radar  pada  baringan  228°  jarak  7  mil  sedang berlayar  di  sekitar  Perairan  Pulau  Karimun  Jawa  bagian  utara  dan  setelah  di  plot,  kapal tersebut berada pada posisi 05 35’ 100” S - 110 33’ 500” T. Oleh pengawas dan juru radar, kapal  tersebut  di  pantau  dengan  menggunakan  radar  dan  teropong  hingga  pada  baringan 226 jarak 1.0 NM, secara visual diketahui kontak tersebut adalah sebuah kapal motor KM Bahari-25  yang  dinahkodai  oleh  terdakwa  dengan  muatan  kernel  (bijih  sawit)  yang berangkat  dari  pelabuhan  Samarinda  dengan  tujuan  Lampung  yang  sedang  saat  sedang menunda / menggandeng kapal Tug boat Arung Samudera – VIII.
2. Bahwa  kemudian  KRI  Madidihang  –  855  melaksanakan  pendekatan  dengan  kapal  motor tersebut sampai pada jarak 300 yard. Selanjutnya kapal motor tersebut diperintahkan untuk mengurangi  balingan  agar  sekoci  karet  KRI  Madidihang-855  bisa  merapat  di  lambung kanan  KM  Bahari-25,  setelah  sekoci  merapat  ke  KM.  Bahari-25,  Tim  Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan di atas kapal tersebut.
3. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan adanya 12 (Dua belas) ABK (anak buah kapal) dan 2 (dua) orang ABK diantaranya tidak di sijil / tidak ada dalam terdaftar di crewlist kapal.
4. Bahwa  terdakwa  yang  merupakan  yang  merupakan  Nahkoda  kapal  KM  Bahari-25 seharusnya  menolak  ketika  ada  2  (dua)  orang  ABK  yang  tidak  di  sijil  oleh  syahbandar namun ikut dalam kapal yang dinahkodai terdakwa tersebut.
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) jo.Pasal 177 ayat (1) angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Bahwa terdakwa  Noveriyanto  yang  merupakan  Nahkoda  kapal  KM  Bahari-25, pada  hari  Minggu tanggal  16  September  2018  jam  16.00  WIB  atau  setidaknya  pada  suatu  waktu  di  tahun  2018, bertempat Perairan Pulau Karimun Jawa bagian utara yang berada pada posisi 05 35’ 100” S - 110  33’  500” T  atau setidaknya  di  suatu  tempat  lain  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang mempekerjakan  seseorang  di  kapal  dalam jabatan  apa  pun  tanpa  disijil  dan
15 Dokumen Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Semarang

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
tanpa  memiliki  kompetensi  dan  keterampilan  serta  dokumen  pelaut  yang  dipersyaratkan, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :
1. Pada  waktu  dan  tempat  sebagaimana  tersebut  diatas,  berawal  ketika  saksi  Junaidi  selaku Perwira Jaga TNI AL KRI Madidihang-855 pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 jam 16.00 WIB mendeteksi kontak radar pada baringan 228° jarak 7 mil sedang berlayar di sekitar Perairan Pulau Karimun Jawa bagian utara dan setelah di plot, kapal tersebut berada pada posisi 05 35’ 100” S – 110 33’ 500” T. Oleh pengawas dan juru radar, kapal tersebut di  pantau  dengan  menggunakan  radar  dan  teropong  hingga  pada  baringan  226  jarak  1.0 NM, secara visual diketahui kontak tersebut adalah sebuah kapal motor KM BAHARI-25 yang  dinahkodai  oleh  terdakwa  dengan  muatan  kernel  (bijih  sawit)  yang  berangkat  dari pelabuhan  Samarinda  dengan  tujuan  Lampung  yang  sedang  saat  sedang  menunda  / menggandeng kapal Tug boat Arung Samudera – VIII.
2. KRI Madidihang–855 melaksanakan pendekatan dengan kapal motor tersebut sampai pada jarak 300 yard. Selanjutnya kapal motor tersebut diperintahkan untuk mengurangi balingan agar  sekoci  karet  KRI  Madidihang-855  bisa  merapat  di  lambung  kanan  KM  Bahari-25, setelah  sekoci  merapat  ke  KM.  Bahari-25,  Tim  Pemeriksa  melaksanakan  pemeriksaan  di atas kapal tersebut.
3. Setelah  dilakukan  pemeriksaan  diketahui  bahwa  kapal  tersebut  berlayar  dengan menggandeng  TB  Arung  Samudera  VIII  tanpa  dilengkapi  surat  ijin  menggandeng  dari Syahbandar.
4. Selanjutnya  setelah  dilakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut  ditemukan  adanya  12  (Dua  belas) ABK (anak buah kapal) dan 2 (dua) orang ABK diantaranya tidak di sijil / tidak ada dalam terdaftar di crewlist kapal.
5. Bahwa  hal  tersebut  diperkuat  dengan  surat  keterangan  terdakwa  tanggal  16  September 2018 yang menyatakan bahwa surat dokumen personil tidak lengkap.
6. Berdasarkan  Pasal  145,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008 tentang  Pelayaran, ”Setiap  orang  dilarang  mempekerjakan  seseorang  di  kapal  dalam jabatan  apa  pun  tanpa  disijil  dan  tanpa  memiliki  kompetensi  dan  keterampilan  serta dokumen  pelaut  yang  dipersyaratkan” . Sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam pasal 312 jo.Pasal 145 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Selanjutnya  penegak  hukum  khususnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa  dapat  dinyatakan  telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  dengan  dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan memperhatikan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan  alternatif, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  322,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Nakhoda.
2. Melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya.
3. Tanpa persetujuan dari Syahbandar.
Bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  sebagai berikut:
Ad.1. Nakhoda
Menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  41  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  “Nakhoda  adalah  salah  seorang  dari  Awak  Kapal yang  menjadi  pemimpin  tertinggi  di  kapal  dan  mempunyai  wewenang  dan  tanggung jawab  tertentu  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan”.  Bahwa  yang menjadi  subyek  hukum  dalam  perkara  a  quo  adalah  Nakhoda,  yaitu  terdakwa

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Noveriyanto  Bin  Sugiman  yang  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan  pengakuan terdakwa, membenarkan identitas terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Terdakwa telah dapat mengikuti jalannya persidangan secara seksama dan dapat menjawab  segala  pertanyaan  dan  hal  lain  yang  berhubungan  dengan  perkara  ini  dan secara phisik berada dalam keadaan sehat sehinga jasmani dan rohani terdakwa menurut penilaian  Majelis  Hakim  adalah  dalam  keadaan  sehat,  sehingga  dapat  dimintai pertanggung jawabannya, dengan demimikian unsur “Nakhoda” telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.2.  Melakukan  kegiatan  perbaikan,  percobaan  berlayar,  kegiatan  alih  muat  di  kolam pelabuhan, menunda,dan bongkar muat barang berbahaya.
Bahwa  unsur  ini  bersifat  alternatif,  apabila  salah  satu  dari  unsur  tersebut terpenuhi,  maka  terpenuhilah  unsur  ini.  Dalam  hal  ini  yang  dipertimbangkan  adalah unsur  “yang  melakukan  kegiatan  menunda”.  Bahwa  menurut  keterangan  ahli,  yang dimaksud dengan menunda dalam pelayaran adalah menggandeng, menarik, mendorong atau  menempel  dan  yang  bertanggungjawab  atas  kegiatan  menunda  kapal  tersebut adalah Nahkoda kapal. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :
-  Bahwa terdakwa Noveriyanto yang  merupakan Nahkoda kapal KM Bahari-25, pada hari  Minggu  tanggal  16  September  2018  jam  16.00  WIB,  bertempat  Perairan  Pulau Karimun Jawa bagian utara yang berada pada posisi 05 35’ 100” S - 110 33’ 500” T yang berawal ketika saksi Junaidi selaku Perwira Jaga TNI AL  Kri Madidihang-855 pada  hari  Minggu  tanggal  16  September  2018  jam  16.00  WIB  mendeteksi  kontak radar  pada  baringan  228°  jarak  7  mil  sedang  berlayar  di  sekitar  Perairan  Pulau Karimun Jawa bagian utara dan setelah di plot, kapal tersebut berada pada posisi 05 35’ 100” S - 110 33’ 500” T. Oleh pengawas dan juru radar, kapal tersebut di pantau dengan  menggunakan  radar  dan  teropong  hingga  pada  baringan  226  jarak  1.0  NM, secara  visual  diketahui  kontak  tersebut  adalah  sebuah  kapal  motor  KM  Bahari-25 yang  dinahkodai  oleh  terdakwa  dengan  muatan  kernel  (bijih  sawit)  yang  berangkat dari  pelabuhan  Samarinda  dengan  tujuan  Lampung  yang  sedang  saat  sedang menunda/menggandeng kapal Tug boat Arung Samudera – VIII.
-  Bahwa  kemudian  KRI  Madidihang  –  855  melaksanakan  pendekatan  dengan  kapal motor  tersebut  sampai  pada  jarak  300  yard.  Selanjutnya  kapal  motor  tersebut diperintahkan untuk mengurangi balingan agar sekoci karet Kri Madidihang-855 bisa merapat di lambung kanan KM Bahari-25, setelah sekoci merapat ke KM. Bahari-25, Tim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan di atas kapal tersebut.
-  Bahwa  kemudian  setelah  dilakukan  pemeriksaan  diketahui  bahwa  kapal  tersebut berlayar  dengan  menggandeng  TB  Arung  Samudera  VIII  tanpa  dilengkapi  surat  ijin menggandeng dari Syahbandar.
- Bahwa Terdakwa membawa kapal KM. Bahari-25 tersebut dari pelabuhan Samarinda dengan tujuan Lampung;
- Bahwa muatan KM. Bahari-25 adalah berupa Kernel (biji sawit). Dengan demikian unsur “Yang Melakukan Kegiatan Menunda“ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;
Ad. 3. Tanpa persetujuan dari Syahbandar;
Bahwa yang dimaksud dengan persetujuan disini adalah ijin yang diberikan oleh pihak  yang  berwenang  in  casu  Syahbandar  atas  kegiatan  yang  dilakukan  berupa menunda.  Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan,  diantaranya adalah :
-  Bahwa  Terdakwa  membawa  kapal  KM.  Bahari-25  dari  pelabuhan  Samarinda  dengan tujuan Lampung.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
- Bahwa muatan KM. Bahari-25 adalah berupa Kernel (biji sawit).
-  Bahwa  terdakwa  Noveriyanto  yang  merupakan  Nahkoda  kapal  KM  Bahari-25,  pada hari  Minggu  tanggal  16  September  2018  jam  16.00  WIB,  bertempat  Perairan  Pulau Karimun Jawa bagian utara yang berada pada posisi 05 35’ 100” S  - 110 33’ 500” T menggandeng TB Arung Samudera VIII.
- Bahwa setelah petugas pada KRI Madidihang – 855 melakukan pemeriksaan pada KM. BAHARI-25  berlayar  dengan  menggandeng  TB  Arung  Samudera  VIII  tanpa dilengkapi surat ijin menggandeng dari Syahbandar.
Dengan  uraian  fakta  sebagaimana  tersebut  diatas,  maka  unsur  “Tanpa  persetujan  dari Syahbandar”  telah  terpenuhi  menurut  hukum,  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
1) 1  (satu)  unit  Kapal KM.  Bahari-25  beserta  perlengkapannya,  Lego jangkar  di  Perairan  alur keluar masuk kapal Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
2) 1.811.690 Kg Muatan kernol di dalam Palka kapal
3) 1 Unit dalam kapal Mesin kapal
4) 1 Bendel Surat-surat / dokumen diatas kapal
5) 1  (satu)  Unit  Kapal  Tug  Boat  Samudera  -VIII  Tanpa  mesin  sandar  di  dermaga  Kamla Tanjung Emas Semarang.
Untuk  menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan  Terdakwa;  Keadaan  yang memberatkan:  Perbuatan  terdakwa  bertentangan  dengan  jabatan  dan  kedudukannya  sebagai Nakhoda.  Keadaan  yang  meringankan:  Terdakwa  mengakui  terus  terang  perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan di persidangan. Memperhatikan, Pasal 322, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  dan  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang- undangan lain yang bersangkutan;
1.  Menyatakan  Terdakwa  Noveriyanto  Bin  Sugiman,  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Nakhoda  Yang  Melakukan  Kegiatan  Menunda Tanpa Persetujuan Dari Syahbandar , sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
2.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Noveriyanto  Bin  Sugiman  oleh  karena  itu  dengan membayar denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Menetapkan barang bukti berupa
-  1 (satu) unit Kapal KM. Bahari-25 beserta perlengkapannya, Lego jangkar di Perairan alur keluar masuk kapal Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
-  1.811.690 Kg Muatan kernol di dalam Palka kapal
- 1 Unit dalam kapal Mesin kapal
- 1 Bendel Surat-surat / dokumen diatas kapal
-  1  (satu)  Unit  Kapal  Tug  Boat  Samudera  -VIII  Tanpa  mesin  sandar  di  dermaga  Kamla Tanjung  Emas  Semarang  Dikembalikan  kepada  terdakwa  untuk  diserahkan  kepada  yang berhak.
4.  Membebankan  agar  terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.2.000,-  (dua  ribu rupiah)”
Pemidanaan  dalam  putusan  nomor:  77/Pid.Sus/2019/PN  Smg tersebut  sudah  tepat, karena  apabila  dihubungkan  dengan  beberapa  teori  pemidanaan  memang  prinsip  tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat dan perbaikan si pelaku. Perlindungan masyarakat meliputi  tujuan  mencegah,  mengurangi  atau  mengendalikan  tindak  pidana  dan  memulihkan keseimbangan  masyarakat,  antara  lain  menyelesaikan  konflik,  mendatangkan  rasa  aman, memperbaiki  kerugian  atau  kerusakan,  menghilangkan  noda-noda,  memperkuat  kembali  nilai- nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,  sedangkan  aspek  perbaikan  si  pelaku  meliputi  berbagai

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
tujuan,  antara  lain  melakukan  rehabilitasi  dan  memasyarakatkan  kembali  si  pelaku  dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.
Dari  sudut  ide  dasar double  track  system, kesetaraan  kedudukan  sanksi  pidana  dan sanksi  tindakan  sangat  bermanfaat  untuk  memaksimalkan  kedua  jenis  sanksi  tersebut  secara tepat dan proporsional, sebab kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang selalu menekankan pada  sanksi  pidana)  juga  menjamin  keterpaduan  sistem  sanksi  yang  bersifat  individual  dan sistem sanksi yang bersifat fungsional.
Pasal  322,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran,  Menyatakan  Terdakwa  Noveriyanto  Bin  Sugiman,  terbukti secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Nakhoda  Yang  Melakukan  Kegiatan Menunda  Tanpa  Persetujuan  Dari  Syahbandar ,  sebagaimana  dalam  dakwaan  ketiga. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Noveriyanto  Bin  Sugiman  oleh  karena  itu  dengan membayar denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Dari Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, menunjukkan bahwa sikap hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam fikiran positivis/legalistik, artinya suatu hukum baru dinyatakan  sebagai  hukum  apabila  terumus  dalam  undang-undang  atau  dengan  kata  lain,  apa yang  dinormakan  dalam  undang-undang  itulah  yang  diterapkan,  Putusan  hakim  yang menjatuhkan  hukuman  dengan  sanksi  yang  bersifat  kumulatif  yang  dikumulatifkan  dengan pidana  denda  saja  tanpa  hukuman  penjara,  ini  menunjukkan  bahwa  hakim  tersebut  mematuhi hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  dengan  menggunakan  dasar  hukum  berupa  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  juga  memudahkan  pelaksana  putusan  pengadilan untuk melaksanakan atau melakukan eksekusi terhadap pelaku, hal ini dikarenakan pidana yang dijatuhkan  telah  dipahami  oleh  pelaku  mengapa  pidana  semacam  itu  dijatuhkan  terhadapnya, dan juga memudahkan Hakim untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana yang dijatuhkan.
Disadari  bahwa  dalam  pemberian  pidana,  pribadi  latar  belakang,  tingkat  emosional dan  pandangan  Hakim  terhadap  tindak  pidana  yang  terjadi  mempunyai  pengaruh  yang  sangat besar terhadap pidana yang dijatuhkan atau dapat dikatakan unsur subjektif (Hakim) memegang peranan  yang  cukup  nyata  berkaitan  dengan  pemberian  pidana.  Untuk  mengimbangi  unsur subjektif maka  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  perlu  dirumuskan  sebagai  unsur objektif , sehingga dalam hal pemidanaan keseimbangan unsur subjektif dan objektif tetap terjaga.  Arief Sidharta   mengemukakan   bahwa   Hukum   Pidana   sesharusnya  mempunyai  fungsi    untuk mengupayakan  resosialiasi  bagi  penjahat  agar  dapat kembali  patuh  ketika  berada  kembali di  tengah-tengah  masyarakat. 16
Kendala-kendala yang dihadapi Hakim dalam pelaksanaan pemidanaan bagi Nahkoda yang  melakukan  kegiatan  menunda  dalam  pelayaran  tanpa  persetujuan  dari  Syahbandar berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  77/Pid.Sus/2019/PN  Smg).  Adalah  Kendala  dalam  fakta  di persidangan.  Kesaksian  yang  diutarakan  dalam  persidangan  terdakwa  punya  perasaan  takut yang kemudian membuat Terdakwa tidak leluasa mengatakan kejadian sebenarnya dan khawatir hakim  akan  mengadili  dan  memutus  dengan  sanksi  pidana  penjara  yang  berat  menyebabkan terdakwa  berbelit-belit  dalam  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  di  persidangan.  Saksi,  dalam pelaksanaan persidangan seringkali ada saksi yang tidak hadir sesuai jadwal persidangan, hal ini yang seringkali persidangan tertunda.
16 Arief    Sidharta,  Sebagaimana  Dikutip  dalam Musa  Darwin  Pane, Kebijakan  Hukuman Mati Ditinjau    Dari    Perspektif  Hukum  Positif  Dan  Hak  Asasi  Manusia, Res  Nullius  Law  Journal Fakultas Hukum Komputer Indonesia, Vol. 1 No. 1  Januari 2019, hlm 46.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023

## KESIMPULAN
Pemidanaan  Perkara  Nomor  77/Pid.Sus/2019/PN  Smg,  berdasarkan  fakta-fakta  hukum terbukti  memenuhi  unsur-unsur  Pasal  322,  Undang-Undang  Republik  Indonesia No.  17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nakhoda  Yang  Melakukan  Kegiatan  Menunda  Tanpa  Persetujuan  Dari  Syahbandar ,  Dari Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, sanksi yang bersifat kumulatif yaitu dengan pidana denda saja  tanpa  hukuman  penjara,  ini  menunjukkan  bahwa  hakim  tersebut  mematuhi  hukum  positif yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan dasar hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

## SARAN
Dari  pembahasan  dan  kesimpulan  yang  dikemukakan  di  atas  ada  beberapa  saran  yang bisa  penulis  kemukakan  adalah  sebagai  berikut:  Perlunya  pemerintah  melakukan  sosialisasi Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran,  yang  optimal kepada  perusahaan  pelayan  dan  para  nahkoda  kapal.  Perlunya  pemberian  sanksi  pidana  yang tegas  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Andi Hamzah, (2008, 27) Asas - Asas Hukum Pidana , Jakarta, Rineka Cipta Barda Nawawi Arief, (1992, 91) T eori-teori dan Kebijakan Pidana : Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern ,
Alumni, Bandung,
Heman  Budi  Sarsono,  (2012,  42) Manajemen  Pelabuhan  dan  Realisasi  Ekspor  Impor,
Yogyakarta.
J.M.  van  Bemmelen,  (1987,  17) Hukum  Pidana  1  Hukum  Pidana  material  bagian  umum, Bandung, Bina cipta.
L.H.C.  Hulsman, The  Dutch  Criminal  Justice  System  from  A  Comparative  Legal  Perspective dalam  Barda  Nawawi  Arief.  (2005,  1) Perkembangan  Sistem  Pemidanaan, Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI Tahun 2005.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  (2004,  14) Penelitian  Hukum  Normatif "Suatu  Tinjauan Singkat", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Sudarto, (1986, 72) Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

## Jurnal:
Darwin  Pane, Kebijakan  Hukuman Mati  Ditinjau  Dari  Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi  Manusia, Res  Nullius  Law  Journal    Fakultas  Hukum  Komputer  Indonesia  Vol.  1 No. 1  Januari 2019.
Sahat  Maruli  Tua  Situmeang;  IraMaulia  Nurkusumah, Kajian  Hukum  Kekerasan  Berbasis Gender  Online  Dihubungkan  Dengan  Tujuan  Pemidanaan  Dalam  Perspektif  Negara Hukum Pancasila, Res Nullius Law Journal Fakultas Hukum Komputer Indonesia, Vol. 3 No. 2 Juli 2021.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
-------, Politik  Hukum  Pidana  Terhadap  Kebijakan  Kriminalisasi  Dan  Dekriminalisasi  Dalam Sistem Hukum Indonesia, Res Nullius Law Journal Fakultas Hukum Komputer Indonesia, Vol. 4 No. 2 Juli 2022.

## Perundang-undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Semarang
Internet: https://pih.kemlu.go.id/files/uu_17_tahun_2008.pdf, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pn- semarang/jenis/pelayaran-1.html, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 https://dukunhukum.wordpress.com/2012/04/13/sistem-pemidanaan-dalam-ketentuan-umum- konsep-ruu-kuhp-2004-blom-selese-di-sunting/diakses pada tanggal 10 Oktober 2022