http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## PENGGUNAAN INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT ASURANSI JIWA KRESNA Yasin Nur Alamsyah Hidayat Ali Samiaji, Rosalinda Elsina Latumahina
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan Semolowaru No. 45, Surabaya 60118, Indonesia
1 ynalamsyah.law@gmail.com, 2 rosalindael@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  terkait  ratio  decidendi  Putusan  MA  No.  647K/Pdt.Sus-Pailit/2021  yang  dikaitkan dengan  penggunaan  UU  No.  30/2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  (UU  AP)  sebagai  dasar pertimbangan  dalam  pengesahan  PKPU  terhadap  perusahaan  asuransi  dalam  perkara  PKPU  PT  Asuransi Jiwa Kresna sebagaimana telah diputus PKPU sementara dalam putusan No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN- Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 Desember2020 dan telah dibatalkan setelah diajukan upaya hukum Kasasi dengan diputus  batal  dalam  Putusan  MA  No.  647K/Pdt.Sus-Pailit/2021.  Menggunakan  metode penelitian  yuridis normatif  dengan  bahan  kajian  hukum  positif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  OJK  sebagai  lembaga negara  independen  atau  dalam Hukum  Tata  Negara disebut  sebagai  quasi  eksekutif  yang  kedudukannya diatur  oleh  UU  terikat  pada  keseluruhan  peraturan  perundangan  termasuk  UU  AP.  Namun  untuk penggunaan instrumen hukum administrasi negara dalam hal ini Pasal 53 ayat (3) UU AP tentang fiktif positif tidaklah  tepat.  Karena  dalam  Pasal  53  ayat  (2)  UU  AP  mengisyaratkan  ketentuan  fiktif  positif  dapat dilaksanakan  jika  tidak  terdapat  ketentuan  perundangan  yang  terkait  aturan  tentang  batas  waktu  untuk menetapkan putusan. Sedangkan terkait batas waktu OJK dalam merespon permohonan telah diatur dalam Pasal 51 ayat (2) UU No. 40/2014 tentang Perasuransian juncto Pasal 54 ayat (1) POJK No. 28/POJK.05/2015 diberikan  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  permohonan  diterima  secara  lengkap.  Disisi  lain penggunaan  UU  AP  adalah  sebuah  kesalahan  mendasar  karena  permohonan  PKPU  diperiksa  dan  diadili berdasar  ketentuan  UU  yang  bersifat  umum  diluar  koridor  UU  bersifat  khusus.  Prosedur  pengajuan permohonan PKPU diatur melalui UU khusus sesuai asas lex specialis derogat legi generalis, maka permohonan PKPU harus diperiksa dan diputus berdasarkan koridor hukum dalam ketentuan UUKPKPU. Kata Kunci: Penundaan Pembayaran, Otoritas Keuangan, Administrasi Negara

## Abstract
This research discussed related to the ratio decidendi Supreme Court Decision No. 647K/Pdt.Sus-Pailit/2021 which is related to the use of Act No. 30/2014 on Government Administration (UU AP) as a basis for consideration in ratifying PKPU against life insurance companies in the PKPU case PT Asuransi Jiwa Kresna as decided by the temporary PKPU in  decision  No,  389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.  dated  December  10,  2020  and  has  been  annulled  after  a cassation  lawsuit  was  filed  with  the  decision  being  canceled  in  Supreme  Court  Decision  Number  647K/Pdt.Sus- Pailit/2021. Using normative juridical research  methods with positive legal study materials. The results of the study indicate that OJK as an independent state institution or in constitutional law is referred to as a quasi-executive whose position is regulated by law and is bound by all laws and regulations including the UU AP. However, the use of state administrative law instruments in this case Article 53 paragraph (3) of the UU AP about positive fictitious actions is not appropriate. This is because Article 53 paragraph (2) of the UU AP implies that positive fictitious provisions can be implemented if there are no provisions in the laws and regulations that do not regulate the time limit for determining the decision. Meanwhile, the time limit for OJK in responding to requests has been regulated in Article 51 paragraph (2) of Act No. 40/2014 on Insurance in conjunction with Article 54 paragraph (1) POJK No. 28/POJK.05/2015 is given no later  than  30  (thirty)  days  since  the  application  is  received  in  full.  On  the  other  hand,  the  use  of  the  UU  AP  is  a fundamental mistake because the PKPU application is examined and judged based on provisions of general laws outside the corridors of specific laws. The procedure for submitting a PKPU application is regulated by a special law in accordance with the principle of lex specialis derogat legi generalis, so the PKPU application must be examined and decided based on the legal corridor in the provisions of the UUKPKPU.
Keywords: Payment Delay, Financial Authority, State Administration

## Pendahuluan Latar Belakang Masalah
Sebagai badan atau lembaga pengalihan risiko, perusahaan asuransi memberikan ruang bagi setiap orang untuk mendelegasikan kemungkinan risiko kerugian yang timbul kepada pihak lain. Perasuransian  sebagai  (legal  term)  yang  sering  digunakan  dalam  istilah  perundangan  merujuk
kepada sebuah lembaga keuangan bergerak di memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengantisipasi risiko di masa depan, sehingga usaha perasuransian memiliki perang penting dalam perekonomian nasional. Pengaturan mengenai perasuransian merupakan peran aktif hukum dalam memberikan rasa aman bagi setiap orang dalam segala situasi, termasuk situasi pandemi saat ini. Sejak ditetapkan sebagai Pandemi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan guna untuk meminimalisir sekaligus menyelesaikan kasus  COVID-19, sehingga akibat dari penerapan kebijakan  pemerintah  dalam  penganganan  COVID-19.Erny  Kartikasari,  Made  Warka,  and  Evi Kongres, "Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Yang Mendapat Upah Tidak Layak Di Masa Pandemi Covid-19 Secara Mediasi", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 4.1 (2021), 75– 84. Pandemi COVID-19 telah melanda berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.Prilly Priscilia Sahetapy, Fajar Sugianto, and Tomy Michael, "Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru", Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru, 4 (2020), 15.
Sejalan dengan perkembangan era teknologi modern yang penuh tantangan dan persaingan juga  berbarengan  dengan  masa-masa  COVID-19  setiap  pihak  perlu  untuk  meningkatkan kemampuan  untuk  tetap  terus  bersaing  tak  terkecuali  bagi  perusahaan  asuransi.  Banyak perusahaan yang alami kesulitan keuangan, beberapa perusahaan bahkan di ambang kebangkrutan. Terjadinya  gagal  bayar  maupun  tidak  dapat  dipenuhinya  kewajiban  debitur  kepada  kreditur menjadi  hal  yang  tidak  dapat  terelakkan.  Ketidakmampuan  perusahaan  atau  pengusaha  untuk melunasi  utangnya  menyebabkan  banyak  kreditur  ajukan  permohonan  pailit  ataupun  PKPU melalui  Pengadilan Niaga.  Karena  melalui  kepailitan  dan  PKPU  saat  ini  sebagai  salah  satu  cara terbaik  untuk  mendapat  kepastian  mengenai  kewajiban  pembayaran  utang  dari  debitur.  Dalam kepailitan dan PKPU, nasabah pemegang polis atau nasabah asuransi merupakan kreditor preferen. Kedudukan preferen lebih diprioritaskan dalam menerima pelunasan daripada konkuren.Krisnadi Nasution,  "Kedudukan  Kreditor  Pada  Benda  Yang  Telah  Difidusiakan",  Mimbar  Keadilan,  12.2 (2019)  <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2383>.  Mekanisme  pengaturan  kepailitan  Indonesia lebih berfokus pada penagihan utang saja, bukan untuk mencari mekanisme solusi supaya debitur diakibatkan  kebangkrutan,  sulit  likuidasi  maupun  alami  insolven.Liem  Tony  Dwi  Soelistyo  and Yasin  Nur  Alamsyah  H  A  S,  "Upaya  Kepailitan  Sebagai  Alternatif  Buruh  Mendapat  Haknya", Mimbar Keadilan, 14.2 (2021) <https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.5249>.
Dengan  diberikannya  kesempatan  kepada  debitur  dalam  proses  PKPU,  sehingga  memberi kesempatan debitur supaya melanjutkan kegiatan usahanya, aset dan kekayaan hendak senantiasa dapat terus bertahan supaya memberikan sesuatu jaminan untuk pelunasan utang kepada segala kreditor, juga sebagai sebuah kesempatan bagi debitur dalam merestrukturisasi utangnya. Dalam proses PKPU terhadap perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar sehingga dapat sebabkan kerugian kepada pihak nasabah pemegang polis, sehingga ditunjuk sebuah lembaga yang memiliki kewenangan  dalam  mengajukan  permohonan  PKPU.  Permasalahan  likuiditas  yang  terjadi  pada perusahaan asuransi hingga sampai pada proses PKPU yang cukup menarik perhatian masyarakat seperti yang dialami PT Asuransi Jiwa Kresna (disebut PT AJK).
Dampak  COVID-19  membuat  PT  AJK  yang  terus  mengundur  pembayaran  polis  asuransi terhadap nasabahnya. Sehingga membuat para nasabah selaku pemegang polis melaporkan PT AJK kepada Otoritas Jasa  Keuangan (disebut OJK) selaku kedudukannya  sebagai pengawas dalam sektor keuangan.Muchamad Handoko and Made Warka, "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25/PUU-X11/2014",  Mimbar  Keadilan,  12.1 (2019)  <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2162>.  Kemudian  OJK  mengambil  tindakan  dengan berupa  pemberian  sanksi  pembatasan  kegiatan  usaha  kepada  PT  AJK  guna  memastikan perusahaan memenuhi kewajiban kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Akibat permasalahan itu
salah  satu  nasabah  yang  bernama  Lukman  Wibowo  merasa  sudah  hilang  kesabaran  akhirnya mengajukan permohonan izin PKPU terhadap PT AJK kepada OJK selaku kewenangan mutlaknya dalam pengajuan PKPU terhadap perusahaan asuransi kepada Pengadilan Niaga. Namun OJK tidak memberikan jawaban atau tidak ditanggapi dalam kurun waktu beberapa bulan, sehingga hal ini dijadikan posita dalam gugatan PKPU nasabah tersebut ke Pengadilan Niaga yang diajukan pada 18 November 2020. Perkara a quo diputus PKPU sementara oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.  tertanggal  10  Desember  2020  dengan  amat  putusan dikabulkannya PKPU sementara terhadap PT AJK untuk paling lama 45 hari.  Berbicara masalah hukum  pasti  akan  selalu  terpaut  dengan  mekanisme  penegakannya.  Yang  menarik  dari dikabulkannya PKPU sementara PT. AJK adalah perihal pertimbangan hakim yang mengamini legal standing  dari  pemohon  sendiri  yang  merupakan  kreditornya  sendiri.  Padahal  menurut  UU  No. 40/2014 tentang Perasuransian  (disebut UU Perasuransian) sudah diatur khusus terkait  lembaga asuransi yang pengaturan  serta pengawasannya dilakukan oleh  OJK yang awalnya kewenangan tersebut dalam UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disebut  UUKPKPU)  dimiliki  oleh  Menteri  Keuangan  selanjutnya  dialihkan  kepada  OJK Berdasarkan Pasal 55 UU No. 21/2011 tentang OJK (disebut UU OJK).
Selain itu pertimbangan Majelis Hakim yang di sependapat dengan keterangan ahli asuransi, kepailitan  dan  PKPU  yakni  Prof.  Dr.  Johanes  Ibrahim  Kosasih,  S.H.,  M.H.  dan  keterangan  ahli hukum  tata  negara  Dr.  Margarito  Kamis,  S.H.,  M.Hum.  menerapkan  UU  No.  30/2014  tentang Administrasi Pemerintahan (disebut UU AP) yakni Pasal 53 ayat (3) yang mengatur batas waktu 10 (sepuluh) hari dalam hal demi hukum harus memberi jawaban, jika lebih dari 10 (sepuluh) hari maka akan dianggap dikabulkan. Ahli berpendapat beralasan hukum cukup untuk memberlakukan PKPU pada kasus perasuransian.
Setelah  45  hari  proses  PKPU  sementara  berjalan,  kemudian  diputus  PKPU  tetap  pada  22 Januari 2021 hingga akhirnya tercapai perjanjian perdamaian (Homologasi) yang disahkan dalam Putusan  Pengesahan  Perjanjian  Perdamaian  (Homologasi)  No.  389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN- Niaga.Jkt.Pst.  tertanggal  18  Februari  2021.  PT  AJK  mulai  melaksanakan  kewajibannya  sesuai rencana perdamaian yang telah disepakati. Terhadap putusan tersebut, tentunya tidak begitu saja menyenangkan  semua  pihak,  tentu  ada  pihak  yang  pro  dan  kontra  terutama  terkait  pemberian PKPU terhadap PT AJK yang diajukan oleh nasabahnya sendiri hingga sampai pada penggunaan instrumen hukum administrasi negara, Pada 25 Februari 2021 tergabung 6 orang nasabah ajukan Permohonan Kasasi termuat dalam Akta No. 09 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN-Niaga.Jkt.Pst. juncto No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. Yang pada akhirnya oleh MA dalam Putusan No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tertanggal 8 Juni 2021 mengabulkan permohonan kasasi, yakni dengan membatalkan putusan homologasi dan mengadili sendiri penolakan terhadap permohonan PKPU perkara  a  quo,  sehingga  kedudukan  PT AJK  kembali  seperti  semula  sebelum  adanya  PKPU  dan Homologasi.
Dalam  pertimbangan  Majelis  Hakim  Agung,  memeriksa  dan  memutus  permohonan  yang didasari UU AP yang merupakan sebuah instrumen hukum administrasi negara sebagaimana oleh Judec Facti dalam Putusan PKPU sementara juncto Putusan PKPU tetap merupakan kesalahan yang mendasar,  karena  ketentuan  UU  bersifat  umum  diluar  koridor  UU  yang  bersifat  khusus  dalam memeriksa dan mengadili perkara PKPU yaitu UUKPKPU.

## Rumusan Masalah
Berkaitan dengan penjabaran permasalahan, dimunculkan perumusan masalah yakni:
Bagaimana  Ratio  Decidendi  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  647  K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dikaitkan  dengan  penggunaan  instrumen  hukum  administrasi  negara  UU  No.  30/2014  tentang Administrasi Pemerintahan dalam perkara PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna?

## Metode Penelitian
Dengan  metode  penelitian  normatif  (normative  legal  research),  penulis  mengkaji  ketentuan- ketentuan  hukum  positif  dalam  mencari  aturan  hukum,  asas-asas  hukum  dan  doktrin-doktrin hukum  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  hukum  yang  dihadapi.  Astria  Yuli  Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, and Tomy Michael, "Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha  Bisnis  Dalam  Meningkatkan  Usaha  Mikro  Kecil  (UMK)  di  Desa  Mulyodadi,  Kabupaten Sidoarjo’,
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3.1 (2020)
<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3058>.  Menggunakan  3  metode  pendekatan  yakni pendekatan kasus (case appoarch) mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit  yang  terjadi  dilapangan,  pendekatan  perundangan  (statue  approach)  suatu  pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, pendekatan konseptual (conseptuall appoarch) suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.(Aji et al., 2021) Sedangkan metode analisis penelitian menggunakan metode penafsiran (interprestasi).

## Pembahasan

## Putusan MA No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tertanggal 8 Juni 2021
Mahkamah  Agung  yang  telah  memeriksa  perkara  permohonan  PKPU  (Homologasi)  pada tingkat Kasasi yang diajukan oleh Nelly, Anna Sanusi, Da Vida Nuraini, Siti Khalida Oesman, Tan Surjani  dan  Jo  Giok  Bwee  sebagai  Pemohon  Kasasi  menghadapi  Lukman  Wibowo  sebagai Termohon  Kasasi/Pemohon  PKPU  dan  PT  AJK  sebagai  Termohon  Kasasi/Termohon  PKPU. Permohonan  Kasasi  yang  telah  didaftarkan  pemohon  tanggal  25  Februari  2021  tersebut  pada pokoknya adalah supaya Mahkamah Agung terhadap PKPU PT AJK dengan membatalkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) PKPU PT AJK No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN- Niaga.Jkt.Pst tertanggal 18 Februari 2021 juncto Putusan PKPU tetap tanggal 22 Januari 2021 juncto Putusan PKPU sementara tanggal 10 Desember 2020.
Perkara Kasasi tersebut diputus sebagaimana dimuat dalam Putusan MA No. 647 K/Pdt.Sus- Pailit/2021 tertanggal 8 Juni 2021. Terdapat 2 poin penting dalam putusan perkara yang diucap tanggal 8 Juni 2021 ini, diantaranya:
1. Pertama, mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi tersebut.
2. Kedua,  membatalkan  Homologasi  PKPU  PT  AJK  No.  389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN- Niaga.Jkt.Pst tertanggal 18 Februari 2021  juncto Putusan PKPU tetap tanggal 22 Januari 2021 juncto Putusan PKPU sementara tanggal 10 Desember 2020.
Terkait pemeriksaan terhadap pertimbangan hakim dalam  Putusan PKPU tetap tanggal 22 Januari  2021  juncto  Putusan  PKPU  sementara  tanggal  10  Desember  2020.  Mahkamah  Agung berpendapat  bahwa  Judex  Facti  yang  digunakan  dalam  perkara  PKPU  tersebut  salah  dalam menerapkan hukum disertai dengan alasan sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 223 juncto Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU juncto UU OJK juncto Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian sudah jelas menyatakan bahwa yang mempunyai wewenang maupun kedudukan (legal  standing)  untuk  dapat  ajukan  permohonan  pailit  dan/atau  PKPU  terhadap  perusahaan asuransi  adalah  Menteri  Keuangan  selanjutnya  dialihkan  kepada  OJK.  Karena  pengaturan mengenai kepailitan ini mutatis mutandis dengan pengaturan PKPU, maka ketentuan pengajuan permohonan  PKPU  juga  serupa  dengan  pengaturan  kepailitan.  Jadi  untuk  legal  standing pengajuan PKPU terhadap perusahaan asuransi tidak diberikan kepada kreditur atau debitur,
tetapi hanya kepada OJK. Sehingga akibat permohonan PKPU ini diajukan oleh pemohon yang tidak  legal  standing  maka  Putusan  PKPU  tetap  tanggal  22  Januari  2021  juncto  Putusan  PKPU sementara  tanggal  10  Desember  2020  bertentangan  dengan  Pasal  223  juncto  Pasal  2  ayat  (5) UUKPKPU  juncto  Pasal  55  UU  OJK  juncto  Pasal  50  ayat  (1)  UU  Perasuransian  sehingga permohonan PKPU a quo seharusnya tidak diterima.
2. Bahwa terkait penggunaan instrumen hukum administrasi negara yakni UU AP. Dalam Putusan PKPU tetap tanggal 22 Januari 2021 juncto Putusan PKPU sementara tanggal 10 Desember 2020 perimbangan judex facti dalam putusan tersebut diperiksa dan diputus berdasar UU AP hal mana adalah sebuah kesalahan karena sangat mendasar karena memeriksa dan mengadili permohonan PKPU berdasarkan ketentuan UU yang bersifat umum diluar koridor UU yang bersifat khusus yaitu  UUKPKPU.  Yang  mana  bahwa  prosedur  pengajuan  permohonan  PKPU  telah  diatur melalui UU tang bersifat khusus sesuai asas lex specialis derogat legi generalis maka permohonan pailit maupun PKPU harus diperiksa dan diputus berdasarkan koridor hukum dalam ketentuan UUKPKPU.
3. Bahwa dikarenakan kedua putusan yang menjadi dasar diajukannya permohonan homologasi dalam  perkara  ini  yakni  Putusan  PKPU  tetap  tanggal  22  Januari  2021  juncto  Putusan  PKPU sementara  tanggal  10  Desember  2020  telah  salah  maka  seluruh  putusan  dalam  perkara  a  quo menjadi cacat dan harus dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung, sehingga Putusan Pengesahan Perjanjian  Perdamaian  (Homologasi)  PKPU  PT  AJK  No.  389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN- Niaga.Jkt.Pst  tertanggal  18  Februari  2021  juga  harus diputus  batal.  Sehingga konsekwensinya kepada  Termohon  Kasasi/Termohon  PKPU  yakni  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna  kembali  dalam keadaan semula sebelum adanya putusan PKPU dan Homologasi.
Putusan  ini  menimbulkan  kerancuan  karena  sebelumnya  PT  AJK  (Kresna  Life  Insurance) menyandang status PKPU yang kemudian beralih menjadi Homologasi, apalagi 80% lebih nasabah sudah setuju dengan proposal perjanjian perdamaian. Putusan Kasasi ini mengembalikan PT AJK kembali  seperti  keadaan  semula,  yaitu  sebelum  ada  permohonan  PKPU.  Dengan  demikian, perjanjian  perdamaian  yang  sebelumnya  sudah  masuk  Homologasi  otomatis  tidak  lagi  berlaku karena sudah dibatalkan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi. Dalam praktik, jika Pengesahan Perjanjian  Perdamaian  (Homologasi)  dibatalkan,  maka  secara  otomatis  akan  langsung  dalam keadaan  pailit.  Tapi  dalam  perkara  a  quo  tidak  berlaku  demikian  karena  Pemohon  PKPU  tidak memiliki kewenangan atau  legal standing. Akibat dikabulkannya permohonan kasasi ini terdapat dua  ketentuan  yang  dipergunakan  hakim  yakni  pertama,  membatalkan  PKPU  dan  kembali  ke keadaan awal sebelum putusan PKPU dan Homologasi atau “kembali ke titik nol” maka berarti melanggar  Pasal  235  UUKPKPU.  Kedua,  apabila  dikabulkan  pailit  maka  berarti  melanggar ketentuan  Pasal  50  ayat  (1)  UU  Perasuransian  dinyatakan  dengan  jelas  bahwa  legal  standing pengajuan  permohonan  PKPU  terhadap  perusahaan  asuransi  adalah  kewenangan  OJK.  Akibat perseroan kembali ke dalam keadaan semula sebelum putusan PKPU dan Homologasi, maka segala rencana perdamaian yang telah dijalankan terancam berhenti, dan pembayaran terhadap nasabah juga akan terkendala.

## Kewenangan Mengajukan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi
Dalam  proses  PKPU  terhadap  perusahaan  asuransi yang  mengalami  gagal  bayar  sehingga dapat  sebabkan  kerugian  kepada  pihak  nasabah  pemegang  polis,  sehingga  ditunjuk  sebuah lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  mengajukan  permohonan  PKPU.  Namun,  dalam perkembangannya,  banyak  perubahan  telah  terjadi  dalam  peraturan  perundangan  mengenai kepailitan  perusahaan  asuransi,  terutama  mengenai  otoritas  atau  wewenang  dalam  ajukan permohonan pailit. Sebelumnya diatur bahwa jika debitur bergerak di bidang perusahaan asuransi,
perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang beroperasi di sektor kepentingan publik wajib mengikuti Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU yang mendalilkan Menteri Keuangan yang dapat ajukan permohonan  pernyataan  pailit.(Budhisatrio  et  al.,  2021)  Tujuan  penunjukan  Menteri  Keuangan menjadi  pelaksana  wewenang  mutlak  dalam  ajukan  permohonan  pailit  adalah  supaya  dapat membangun kepercayaan di masyarakat bahwa perusahaan asuransi dapat menjamin pemenuhan kebutuhan termasuk menutup segala risiko pemegang polisnya dan menaikkan taraf sosial ekonomi masyarakat.
Kemudian  dalam  perkembangannya  terbitlah  Pasal 55  ayat  (1)  UU  OJK  yang  pada  intinya seluruh  kewenangan  Menteri  Keuangan  sebagaimana  Pasal  2  ayat  (5)  UUKPKPU  beralih sepenuhnya  kepada  OJK.  Keberadaan UU  OJK  menjadikan  adanya  peralihan  fungsi  pengaturan dan pengawasan perusahaan asuransi dari menteri keuangan beralih ke OJK.Lilis Falihah, Rezkyta Pasca Abrini, and Evelyn Putri Paraya, "Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan", Jurnal Fundamental Justice, 1.2 (2020),  27–38  <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.893>.  Kewenangan  tersebut  memiliki tujuan supaya para pemilik polis tetap mendapatkan haknya secara proporsional sekaligus cegah penyalahgunaan  yang  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan  kemungkinan  akan  terjadi  kerugian yang lebih meluas di masyarakat. Sehingga aturan perihal legal standing pemohon pailit perusahaan asuransi dalam UU OJK dialihkan kepada OJK. Pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada OJK tentang dimohonkan pengajuan pailit perusahaan asuransi dikuatkan lagi di UU Perasuransian yang terdapat di Pasal 50 ayat (1). Sehingga akan hal ini secara mutlak kewenangan mempailitkan perusahaan asuransi adalah milik OJK.
Dalam  POJK  No.  28/POJK.05/2015  juga  mengatur  berkaitan  dengan  PKPU  terhadap perusahaan  asuransi  dikarenakan  dalam  proses  pengajuan  permohonan  antara  PKPU  dengan Kepailitan  selaras  sehingga  peraturan  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  peraturan  yang  juga mengatur PKPU terhadap perusahaan asuransi.
Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas di sektor keuangan berwenang dalam menentukan keberlangsungan  perusahaan  asuransi,  apabila  dalam  pengawasannya  perusahaan  asuransi melakukan kelalaian dan memberi dampak kerugian terhadap pemegang polis asuransi maka OJK dapat membatasi usaha perasuransian bermasalah demi menghindari kerugian yang akan dialami oleh pemegang polis sebagaimana Pasal 70 dan 71 UU Perasuransian.
Pertimbangan  Majelis  Hakim  yang  sependapat  dengan  ahli  hukum  Asuransi  yang menyatakan  bahwa  terdapat  kekosongan  hukum  berkaitan  dengan  jangka  waktu  dijawabnya permohonan yang diajukan oleh kreditur yaitu nasabah pemegang polis oleh  OJK. Padahal telah jelas  disebutkan  Pasal  51  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Perasuransian  pihak  kreditur  harus  sampaikan permohonan  terlebih  dahulu  pada  OJK  supaya  dapat  ajukan  permohonan  pernyataan  pailit. Sedangkan  untuk  OJK  sendiri  diberikan  batasan  waktu  untuk  hal  menyetujui  maupun  menolak permohonan  yang  diajukan  kreditor  tersebut  paling  lama  adalah  30  hari  setelah  permohonan tersebut diterima lengkap. Pengaturan kepailitan dan PKPU ini berlaku mutadis mutandis maka segala pengaturan terkait proses pengajuan permohonan PKPU kepada OJK sama halnya dengan pengajuan permohonan terkait pengajuan kepailitan.

## Kedudukan OJK Sebagai Kuasi Eksekutif
Dalam pertimbangan majelis hakim perkara a quo penerapan UU AP oleh karena OJK adalah institusi  negara,  yakni  lembaga  negara  sehingga  kedudukannya  tunduk  dan  diatur  oleh  UU. Sebagai  negara  hukum  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UUD  NRI  1945,  segala sesuatunya  harus  mengacu  pada  hukum.Tomy  Michael  and  Soebagio  Boerhan,  "Negara  Dan Eksistensinya  Dalam  Privasi  Subjek  Hukum’,  Jurnal  Hukum  Magnum  Opus,  3.2  (2020)
<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3414>. Dan dari segi Hukum Tata Negara, OJK dipandang sebagai  kuasi  eksekutif.  Kekuasaan  yang  dijalankan  oleh  lembaga  quasi  sebenarnya  telah diakomodir lembaga-lembaga negara yang ada, akan tetapi akibat public distrust terhadap eksekutif dirasakan butuh membentuk lembaga yang memiliki sifat independensi, dalam artian bukan bagian ketiga pilar kekuasaan. Lembaga ini terbentuk di departemen yudisial (quasi-judicial) dan eksekutif (quasi-executive), dan fungsinya dapat berupa mengawasi/pengawasan terhadap departemen yang sama dari lembaga negara atau mengambil alih kewenangan beberapa lembaga negara di Institusi maupun disektor yang serupa.
Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang artinya segala aktivitasnya tanpa campur tangan dari pihak yang lain. Independensi dari OJK sendiri tercermin dalam kepemimpinan OJK dalam pengawasan di sektor keuangan.Javier Inkiriwang, Hubungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Independen Dengan Sektor Perbankan", Lex Privatum, 5.2 (2017), 154117. Independensi jadi salah satu asas penting di beberapa peraturan perundangan, hal ini menunjukkan bahwa OJK sebagai lembaga independen dimaksudkan untuk melindungi lembaga tersebut  dari intervensi pihak lain maupun elemen lain yang dapat pengaruhi arah dan kebijakan di sektor jasa keuangan.

## Penggunaan Fiktif Positif
Dalam pertimbangan majelis Hakim perkara a quo, Majelis Hakim sependapat dengan ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum, tersebut karena dalam Pasal 53 ayat (3) dinyatakan bila 10 (sepuluh) hari tidak diberikan jawaban secara tertulis maka secara hukum harus dinyatakan dikabulkan. Pasal 53 ayat (4) menyatakan untuk dapat dikabulkan, pemohon  ajukan permohonan penetapan pada PTUN, akan hal ini Majelis berpendapat dalam ayat tersebut tidak ada keharusan atau kewajiban untuk  melakukan  perbuatan  hukum  tersebut.  Ketentuan  fiktif  positif  di  atas  tidak  semata-mata berlaku begitu saja. Pasal 53 ayat (3) berkaitan erat dengan Pasal 53 ayat (2), menilik pasal 53 ayat (2) jika batas waktu tersebut tidak diatur atau ditentukan  dalam peraturan perundangan terkait, maka ketentuan fiktif positif yakni wajib menetapkan maupun melaksanakan KTUN maksimal 10 hari  sesudah  permohonan  sudah  lengkap  diterima  barulah  sesuai  ayat  (3)  harus  dianggap dikabulkan  oleh  hakim.Makhtum  Yandi  Abrory,  "Implikasi  Yuridis  Pengaturan  Keputusan  Tata Usaha  Negara  Fiktif  Positif  Dan  Fiktif  Negatif",  Negara  Dan  Keadilan,  10.2  (2021),  180 <https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.13182>. Fiktif positif dalam hukum administrasi negara sebagai suatu bentuk fungsi jaminan yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi warga negara dari segala tindakan pemerintah.Syofyan Hadi and Tomy Michael, "Principles of Defense (Rechtmatigheid)  In  Decision  Standing  of  State  Administration",  Jurnal  Cita  Hukum,  5.2  (2018) <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>.
Ketentuan batas waktu OJK dalam memeriksa permohonan terkait batas waktu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU Perasuransian bahwa dan Pasal 54 ayat (1) disebut POJK No.  28/POJK.05/2015  yang  secara  khusus  mengatur  cara-cara  pengajuan  permohonan  PKPU terhadap  perusahaan  asuransi  diberikan  waktu  maksimal  30  hari  sejak  permohonan  lengkap diterima. Hal ini secara nyata tidak selaras dengan aturan jangka waktu dijawabnya permohonan kreditur oleh OJK yakni 30 hari sebagai mana tersebut di atas. Maka apabila terkait  batas waktu telah ditentukan maka telah memenuhi Pasal 53 ayat (1) UU AP sehingga pasal 53 ayat (2) dan (3) terkait pengaturan fiktif positif tidak terpenuhi atau tidak dapat diterapkan. Dan jika dikaitkan dan dijadikan  dasar  aturan  yang  melandasi  tata  cara  pengajuan  permohonan  PKPU  terhadap perusahaan  asuransi  maka  hal  ini  akan  menimbulkan  ketidakselarasan.  Sehingga  ketentuan  ini tidak dapat dijadikan dasar dalam menimbang perkara tersebut karena UU Perasuransian dan POJK No. 28/POJK.05/2015 dengan jelas mengatur secara khusus jangka waktu OJK  dalam merespon
permohonan yang diajukan oleh kreditur pemegang polis sebagaimana termuat dalam Pasal 51 ayat (2) UU Perasuransian .
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  53  ayat  (4)  UU  AP  terkait  pemohon  keputusan  harus  ajukan permohonan  untuk  mendapatkan  putusan  penerimaan  permohonan  di  PTUN.  Dalam pertimbangan  Mejelis  Hakim,  hal  ini  tidak  ada  keharusan  atau  kewajiban  untuk  melakukan perbuatan hukum tersebut. Pertimbangan hakim ini cukup beralasan mengingat terjadi perubahan muatan fiktif positif. Perubahan muatan fiktif positif terdapat dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (disebut UU Cipta Kerja) dalam Pasal 175 poin 6 terkait jangka waktu awalnya dalam UU AP ditentukan 10 hari kerja dirubah menjadi 5 hari dalam UU Cipta Kerja. Lebih lanjut dalam Pasal 157 angka  6  menghapus  ketentuan  Pasal  53  ayat  (4)  da  (5)  UU  AP  terkait  mekanisme  permohonan penetapan fiktif positif melalui PTUN. Sehingga penetapan fiktif positif tidak perlu lagi diajukan kepada  P.T.U.N.  untuk  mendapat  putusan  penetapan.  Karena  kewenangan  absolut  P.T.U.N. terhadap memutus permohonan fiktif positif telah dihilangkan dalam UU Cipta Kerja.
Penggunaan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan Sebagai Dasar Memutus Perkara PKPU di Pengadilan Niaga
Dalam  pertimbangan  Majelis  Hakim  Agung  tersebut  yang  memeriksa  dan  memutus permohonan  berdasarkan  UU  AP  hal  ini  merupakan  kesalahan  yang  sangat  mendasar,  karena dalam  perkara  a  quo  Majelis  Hakim  memeriksa  dan  mengadili  permohonan  PKPU  berdasarkan ketentuan UU yang bersifat umum diluar koridor dari UU yang bersifat khusus yakni UUKPKPU. Lex specialis derogat legi generalis mendahulukan aturan khusus di atas aturan umum yang berlaku sehingga jika terjadi aturan yang lebih khusus, aturan umum tidak lagi mengikat. Dalam asas lex specialis derogat legi generalis ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, pertama, ketentuan- ketentuan  yang  didapati dalam  aturan  hukum  umum  tetap  berlaku,  kecuali yang diatur  khusus dalam  aturan  hukum  khusus.  Kedua,  ketentuan-ketentuan  lex  specialis  harus  sejajar/sederajat dengan ketentuan lex generalis (UU dengan UU).(Hafi & Budiman, 2017)
Demikian halnya dengan Pengadilan Niaga,  dalam UU memberikan wewenang secara sah kepada pembentukan pengadilan khusus di bawah pengadilan umum, dengan ketentuan bahwa pembentukannya didasarkan pada undang-undang. Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus telah diatur dalam Pasal 299 UUKPKPU yang menyatakan kecuali ditentukan lain dalam undang- undang  ini,  hukum acara  yang  berlaku adalah Hukum  Acara  Perdata.  Lebih  khusus  lagi  terkait dengan kepailitan yang diatur dalam UUKPKPU dengan ketentuan umum yang terdapat dalam HIR  dan  RBG,  sehingga  asas  lex  specialis  derogat  legi  generalis  dapat  diberlakukan  di  Pengadilan Niaga.  UUKPKPU  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  Pengadilan  Niaga  merupakan  satu-satunya pengadilan  yang  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  kepailitan  dan PKPU.Serlika  Aprita,  "Kewenangan  Pengadilan Niaga Dalam  Memeriksa  Dan  Memutus  Perkara Permohonan  Pernyatan  Pailit",  Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan,  14.1  (2019),  61–80 <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178>.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  terhadap  hasil  penelitian  ini,  dalam  Putusan  MA  No.  647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021  dapat  dikemukakan  kesimpulan  bahwa  kewenangan  mengajukan  PKPU terhadap  perusahaan  asuransi  secara  jelas  menjadi  kewenangan  mutlak  otoritas  jasa  keuangan, sebagaimana pengaturan PKPU terhadap perusahaan asuransi telah jelas dinyatakan pada Pasal 223 jo.  Pasal  2  ayat  (5)  UUK-PKPU  jo.  Pasal  55  UU  OJK.  Sehingga  dalam  perkara  a  quo  nasabah pemegang  polis  selaku  kreditur  tidak  mempunyai  legal  standing  pengajuan  PKPU  terhadap perusahaan  asuransi  di  Pengadilan  Niaga.  Bahwa  sudah  tepat  bahwa  kedudukan  OJK  sebagai
lembaga independen atau institusi negara, karena sebagai lembaga atau dalam Hukum Tata Negara disebut juga sebagai quasi eksekutif kedudukannya diatur dan terikat pada keseluruhan peraturan UU  AP.  Namun  dalam  penggunaan  pasal  53 ayat  (3)  UU AP  tidak  kurang  sasaran  dikarenakan terkait batas waktu OJK memberikan jawaban terhadap permohonan PKPU yang diajukan kreditur adalah  diberikan  waktu  30  hari  setelah  permohonan  sudah  lengkap  sebagaimana  di  atur  dalam Pasal 51  ayat  (2)  UU  Perasuransian  serta  Pasal  54  ayat  (1)  POJK No.  28/POJK.05/2015  sehingga penggunaan fiktif positif UU AP tidak selaras dengan peraturan ini. Terkait penggunaan instrumen hukum administrasi negara UU AP sebagai dasar dalam memeriksa dan memutus perkara a quo hal ini  merupakan  kesalahan  yang  sangat  mendasar,  karena  dalam  perkara  a  quo  Majelis  Hakim memeriksa dan mengadili permohonan PKPU sementara berdasarkan ketentuan UU yang bersifat umum diluar koridor dari UU yang bersifat khusus yakni UUKPKPU.

## Daftar Bacaan
Abrory, M. Y. (2021). IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF DAN FIKTIF NEGATIF. Negara Dan Keadilan, 10(2), 180. https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.13182
Aji, B. S., Warka, M., & Kongres, E. (2021). Penerapan Klausula Force Majeure dalam Perjanjian Kredit di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Akrab Juara, 6(1).
Aprita, S. (2019). KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN PERNYATAN PAILIT. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178
Budhisatrio, J. B., K Harjono, D., & Nadapdap, B. (2021). Permohonan Pailit oleh Konsultan Kepada PT. Prudential Life Assurance. Jurnal Health Sains, 2(11), 2105–2122. https://doi.org/10.46799/jsa.v2i11.337
Falihah, L., Abrini, R. P., & Paraya, E. P. (2020). FUNGSI PENGAWASAN OLEH LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP SEKTOR PERASURANSIAN DITINJAU DARI HUKUM PENGAWASAN. Jurnal Fundamental Justice, 1(2), 27–38. https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.893 Hadi, S. (2018). Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration. JURNAL CITA HUKUM, 5(2). https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096 Hafi, F. La, & Budiman, B. (2017). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. AL- IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 149–169. https://doi.org/10.19105/al- lhkam.v12i1.1200
Handoko, M., & Warka, M. (2019). KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-X11/2014. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2162
HUBUNGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DENGAN SEKTOR PERBANKAN. (2017). Lex Privatum, 5(2), 154117.
Kartikasari, E., Warka, M., & Kongres, E. (2021). Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan Bagi Pekerja yang Mendapat Upah Tidak Layak di Masa Pandemi Covid-19 Secara Mediasi. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 4(1).
Michael, T., & Boerhan, S. (2020). NEGARA DAN EKSISTENSINYA DALAM PRIVASI SUBJEK HUKUM. Jurnal Hukum Magnum Opus. https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3414 Nasution, K. (2019). KEDUDUKAN KREDITOR PADA BENDA YANG TELAH DIFIDUSIAKAN. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2383
Sahetapy, P. P., Sugianto, F., & Michael, T. (2020). Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru. Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru.
Soelistyo, L. T. D., & H A S, Y. N. A. (2021). UPAYA KEPAILITAN SEBAGAI ALTERNATIF BURUH MENDAPAT HAKNYA. Mimbar Keadilan, 14(2). https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.5249
Sukendar, A. Y. S., Raissa, A., & Michael, T. (2020). PENJUALAN ROGODI (ROTI GORENG

## MULYODADI) SEBAGAI USAHA BISNIS DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO
KECIL (UMK) DI DESA MULYODADI, KABUPATEN SIDOARJO. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3058