## MELAWAN MITOS PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN PENDEKATAN LINGKUNGAN PROFETIK
Fathoni Universitas Lampung fathoni@fh.unila.ac.id

## Abstract
Globalization with its liberalism-capitalistic concept promotes us about materialism that everything has to count as matter. Including how is their perspective about the relation between the human and environment. It is inevitable that environment just as object to emerge the benefit for human being and their life. This paradigm emerges the concept of sustainable development to emphasize and strengthen the link between the conservation of natural ecosystems and human development. The concept of sustainable development as  such  has  been  on  the  scene  since  at  least  1987  when  the  World  Commission  on Environment  and  Development  published  the  Brundtland  Report.  The  substance  of "development"  becomes  more  dominant  than  the  substance  "sustainable"  of "environment" it self, so that we need a concept of Prophetical Environmental Approach, which esteems the environment on sight of development as God's legacy for being kept its eternality.  Method:  This  protocol  outlines  the  methodology  for  a  systematic  mapping exercise to identify the research studies measuring the sustainable development approach and  comparing  it  with  prophetical  environmental  approach.  Our  primary  research questions  are:  what  is  the  rationale  of  sustainable  concept? Why does  the  environment become worse? Is the Prophetic Environmental Approach worth to be new alternative on environmental paradigm? Based on that research questions, this research will search and compile the primary literature (journals), both international and national related to the topic of sustainable development.
Keywords : paradigm, human, perspective, and religiosity

## Abstrak
Globalisasi  dengan  paham  liberalisme  kapitalistik  mengajarkan  kepada  kita  tentang materialisme  bahwa  segala  sesuatu  harus  memiliki  nilai  secara  materi.  Termasuk bagaimana  pandangan  mereka  tentang  hubungan  antara  manusia  dan  lingkungan. Bahwa  lingkungan  merupakan  objek  yang  dapat  mendatangkan  kemanfaatan  untuk kehidupan  manusia.  Dari  paradigma  ini  kemudian  lahir  konsep  tentang  pembangunan berkelanjutan yang mengisyaratkan bahwa lingkungan harus tetap memberikan manfaat bagi  manusia.  Kemudian  lahir  konsep  konservasi  lingkungan  yang  bertugas  untuk mempertajam  dan  memperkuat  keterjalinan  antara  konservasi  ekosistem  alam  dan pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan telah lahir di akhir 1987, saat World Commission  on  Environment  and  Development  (WCED)  mempublikasikan  the Brundtland  Report.  Unsur  "pembangunan"  lebih  dominan  ketimbang  "berkelanjutan" lingkungan itu sendiri, sehingga diperlukan konsep pendekatan lingkungan profetik yang memandang  lingkungan  dalam  perspektif  pembangunan  sebagai  alam  titipan  Tuhan untuk kita jaga kelestariannya. Metode penelitian: metodologi digunakan sebagai usaha untuk  meletakkan  isu  penelitian  dalam  kajian  yang  bersifat  ilmiah,  yaitu  dengan mengukur  pendekatan  pembangunan  berkelanjutan  dan  membandingkannya  dengan pendekatan  lingkungan  profetik.  Pertanyaan  penelitian  ini  adalah:  Apa  yang  menjadi dasar  pemikiran  tentang  pembangunan  berkelanjutan?  Mengapa  lingkungan  justru semakin  rusak?  Apakah  pendekatan  lingkungan  profetik  dapat  menjadi  alternatif  baru
dalam  memandang  lingkungan?  Berdasarkan  pertanyaan  penelitian  tersebut,  maka dalam  penulisan  artikel  ini  akan  dilakukan  studi  pustaka  primer,  baik  jurnal internasional maupun nasional yang bertema pembangunan berkelanjutan.
Kata Kunci : paradigma, manusia, perspektif, dan relijiusitas.

## Pendahuluan
Paradigma  manusia  dalam  pandangannya  terhadap  lingkungan  telah bergeser  dari  semula Anthropocentrism menuju Ecocentrism, yaitu  dari  yang semula  menganggap  manusia  sebagai  pusat  perhatian  menuju  lingkungan sebagai  pusatnya.  Manusia  adalah  bagian  kecil  saja  dari  jagad  makrokosmos lingkungan.  Konferensi  Stockholm  1972  dan  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT) Bumi di Rio 1992 (KTT Bumi-1992) adalah titik tolaknya. Sejak itu kita mengenal istilah  ―pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable  development )‖.  Pandangan  ini, sebenarnya  bukan  cara  berpikir  baru.  Dalam  falsafah  Jawa,  misalnya,  ada pepatah ( pitutur ) ― Memayu hayuning bawono, ambrasto dhur angkoro ‖, yaitu ajaran hidup  bahwa  manusia  hidup  di  dunia  harus  mengusahakan  keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan; serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan  tamak.  Pada  dasarnya,  falsafah  hidup  ini  mengajarkan  tentang pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ). Bahkan, dalam iman Islam, hakikat  penciptaan  manusia  adalah  sebagai  ― khalifah  Allah” di  bumi. 1 Manusia adalah ―wakil‖ Allah di bumi, sebagaimana Allah Swt berfirman (yang artinya):
“Dan  (ingatlah)  tatkala  Rabbmu  berkata  kepada  malaikat  ,  „Sesungguhnya  Aku hendak  menjadikan  di  bumi  seorang  khalifah‟.  Berkata  mereka,  „Apakah  Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau?‟. Dia  berkata,  „Sesungguhnya  Aku  lebih  mengetahui  apa  yang  tidak  kamu ketahui” (QS. Al Baqarah : 30)
Firman  Allah  Swt  di  atas  penulis  maknai  bahwa  entitas  keberadaan manusia sebagai ―wakil‖ Tuhan di bumi adalah sebagai penyelenggara kebaikan. Sebagai  rahmat  untuk  alam.  Manusia  adalah  pengelola  lingkungan,  itu  adalah garis yang ditentukan Tuhan. Meskipun demikian, kerusakan lingkungan akibat ―keserakahan‖  manusia  memang  sudah  dinegasikan  dalam  Kitab  Suci.  Bahwa kerusakan  di  daratan  dan  di  lautan  adalah  akibat  ulah  tangan  manusia.  Disini bertemu diskursus bahwa manusia adalah penyelenggara kelestarian alam (baca: lingkungan), sekaligus perusaknya. Paradoksal inilah hakikat kehidupan, seperti kehidupan  dan  kematian,  layaknya  suami  dan  istri.  Manusia  sebagai  suami, lingkungan  adalah  istrinya.  Suami  yang  baik  akan  memperlakukan  istrinya dengan  kasih  sayang.  Manusia  yang  baik,  bajik  dan  bijak  juga  akan memperlakukan  alam  dengan  bijaksana.  Manusia  menanami  alam  sekaligus menuainya.
1 Penciptaan manusia di muka bumi tidak disebut sebagai penciptaan ―an-nas (manusia)‖, atau ―al-insan  (manusia)‖,  atau  ―al-basyar  (manusia)‖  secara  fisik  jasad  atau  ide  tentang  olah  pikir manusia,  tapi  digunakan  kata  ―khalifah  (pengelola)‖.  Fungsi  kemanusiaannya  yang  lebih ditonjolkan, bahwa manusia adalah khalifah/pengelola bumi.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
―Membawa‖  nama  Tuhan  dalam  pengkajian  hukum  lingkungan,  bagi sebagian kelompok, mungkin naif dan tidak ilmiah. Namun, dari sinilah muncul ide  tentang  ―Hukum  Profetik‖ 2 itu.  Sebuah  konsep  pendekatan  dalam memahami  hukum  yang  bahkan  melampaui  konsep  Hukum  Responsif  yang diperkenalkan  Philip  Nonetz  dan  Philip  Seilznik.  Pendekatan  moral  dalam mendekati  keilmuan  hukum  lingkungan  bukanlah  sesuatu  yang  baru. Pengkajian  semacam  ini  sudah  lama  diintrodusir  oleh  A.  Sonny  Keraf  dalam ―Etika  Lingkungan‖. 3 Hukum  lingkungan,  dengan  demikian,  tidak  hanya dipelajari  sebagai  dasar  membangun  instrumen  hukum  sebagai  ―mesin‖ pengendalian, pencegahan, dan penangkalan kerusakan lingkungan, namun juga sebagai sarana penyadar bagi para pembelajar. Di dalamnya ada dimensi moral. Dengan  demikian,  para  pembelajar  hukum  lingkungan  dituntut  untuk  sensitif pada kelestarian lingkungan.
Melawan  mitos  paradigma  pembangunan  berkelanjutan  adalah  sekadar metafor  yang  digunakan  penulis  untuk  menggambarkan  bahwa  pandangan kaum  intelektual  selama  ini  tidak  seluruhnya  benar  dalam  memandang propaganda ―pembangunan berkelanjuta ( sustainable development )‖. Telah banyak kegelisahan  kaum  intelektual  mengenai  hal  ini.  Muhammad  Akib,  misalnya, mengemukakan argumen:
“We  had  so  many  environmental  laws  and  regulations  issued  and  institutional environment  has  also  been  prepared  from  both  central  and  regional  government, but the environment cases still occur and its enforcementtended to get failed. From the perspective of the philosophy of failure is the result of the strong influence of paradigm  of  modern  science  that  is  "mechanistic  -  reductionist"  in  view  of  the universe. Mechanistic means of looking at the entire universe (including man) was seen  as  a  kind  of  machine  that  works  mechanistically,  and  can  be  analyzed separately and predictable apart from the overall shape. 4
Jagdish  Bhagwati,  misalnya,  dalam  buku Membela  Globalisasi:  Melawan Okol  dengan  Akal 5 ,  mengemukakan  bahwa  ―globalisasi  itu  baik,  namun belumlah  cukup‖.  Ia  mengaitkan  antara  pertumbuhan  (ekonomi)  dengan kemiskinan dan kaitannya dengan ketersediaan SDA, ia mengatakan:
2 Ide  Hukum  Profetik  sebenarnya  mengadaptasi  pendekatan  Ilmu  Sosial  Profetik  yang  hidup dalam diskusi dan seminar di Kaliurang, Yogyakarta. Kata Profetikal merupakan adaptasi dari kata ― prophetical ‖,  yang  bermakna ―berkenaan dengan  kenabian‖,  ―meramalkan‖.  Pendekatan  Hukum Profetikal  mencoba  menyentuh  sifat  religiusitas  manusia  yang  merupakan  nilai  universal, sekaligus memprediksi (meramalkan sesuatu yang akan terjadi). Selama ini, pendekatan keilmuan yang  digunakan  lebih  menekankan  kemampuan  nalar  dan  akal  kemanusiaan,  padahal  ada beberapa  hal  yang  tidak  dapat  dijangkau  oleh  akal  manusia.  Pada  saat  itulah  manusia  harus mendengar hatinya yang bersambung langsung dengan fitrah kemanusiaan.
3 Lihat  A.  Sonny  Keraf, Etika  Lingkungan  Hidup, Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas  (Edisi  Baru), 2010.
4 Muhammad Akib, Fathoni, ― Learning Environmental Rights, Finding Green Future: The Road To Ecojustice ‖, Journal of Law, Policy and Globalization ( Vol.21, 2014), p. 29 5 Buku  ini  merupakan  buku  terjemahan  dari  edisi  bahasa  Inggris  berjudul  ― In  Defense  of Globalization with New Afterword ‖ yang diterbitkan oleh Oxford University Press (New York: USA),
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
―Kita  juga  paham  bila  pertumbuhan  harus  dibedakan.  Beberapa  model pertumbuhan  akan  membantu  yang  miskin  labih  dari  yang  lainnya. Sebagai  contoh,  sebagaimana  dikemukakan  lebih  mendalam  di  bawah, sebuah  orientasi  dagang  keluar  telah  membantu  ekonomi  Timur  Jauh  di tahun-tahun  pasca  perang  untuk  mengekspor  barang-barang  yang  padat- tenaga  kerja;  ini  menambah  lapangan  kerja  dan  mengurangi  kemiskinan secara besar-besaran. ..... pertumbuhan bisa secara paradoks memiskinkan sebuah negara dan karenanya makin menyengsarakan.‖ 6
Peristiwa  pembangunan  yang  paradoks  dengan  kerusakan  lingkungan juga  tengah  terjadi  di  sekitar  kita.  Reklamasi  Teluk  Lampung,  Teluk  Jakarta, Teluk  Benoa,  misalnya  dapat  dijadikan  sederet  contoh  dimana  pembangunan justru  membawa  efek  merusak  ketimbang  memelihara  lingkungan.  Beberapa menimbulkan  konflik  lingkungan,  misalnya  ―konflik  semen  Rembang‖  yang dikenal dengan ―Konflik Cekungan Watu Putih‖.
Rupanya,  kekhawatiran  malaikat  sebagaimana  tergambar  dari  dialog antara  Allah  Swt  dan  malaikat  pada  QS.  Al  Baqarah  :  30  diatas  telah  terbukti. Khalifah  yang  diciptakan  Allah  Swt  justru  membuat  kerusakan  dan menumpahkan darah. Tapi, tentu ada rahasia Allah Swt yang belum diketahui, karena episode dunia belum berakhir. Disinilah pendekatan kenabian ( Prophecy approach )  digunakan,  pendekatan  wahyu,  karena  logika  dan  akal  manusia terbatas untuk menterjemahkan kehidupan.

## Kegelisahan Kaum Intelektual
Tak  ada  Revolusi  besar  dalam  sejarah  modern  tanpa  keterlibatan  kaum Intelektual.‖  (Edward  Said).  Secara  sarkastis,  menurut  penulis,  Noreena  Hertz menyatakan  bahwa  Indonesia  yang  semula  merupakan  ―Tanah  Air  Beta‖  telah menjadi  ―Tanah  Air  Kapitalisme‖  di  dalam  bukunya  ―Penjajahan  Kapitalisme: Runtuhnya Negara & Virus Jahat Konsumerisme‖. Diamnya kaum intelektual— bahkan  berada  di  balik  rusaknya  lingkungan—merupakan  kiamat  kecil  bagi kehidupan.  Itulah  mengapa  di  dalam  setiap  pembangunan  memerlukan  kajian kaum  ilmuwan  untuk  menghitung  dampak  pembangunan  bagi  lingkungan. Instrumen  ini  kita  sebut  Amdal  (Analisis  mengenai  Dampak  Lingkungan) sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH-2009) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP-IL) Kegelisahan  kaum  intelektual  memang  bukan  tanpa  sebab.  Kaum intelektual  sejatinya  merupakan  ―garda  depan‖  sebagai  penjaga  kelestarian lingkungan.  Indonesia  adalah  salah  satu  dari  sedikit  negara  yang  kaya  akan sumber  daya  alam  (SDA).  Kelestarian  SDA  Indonesia  bukan  hanya  menjadi kepentingan  pemerintah  dan  rakyat  Indonesia,  tetapi  juga  masyarakat  dunia.
6 Jagdish  Bhagwati, Membela  Globalisasi:  Melawan  Okol  dengan  Akal  (Penerj:  Pranoto  Iskandar), Jakarta: Institute for Migrant Rights Press, 2013, hal. 82
Hutan  tropis  Indonesia  sebagai  hutan  terluas  setelah  hutan  Amazon  di  Brasil merupakan  paru-paru  dunia.  Kebijakan  global  juga  berkepentingan  terhadap kelestarian alam Indonesia. Tentu saja SDA tidak hanya dipahami sebagai hutan an  sich. Dalam  artian  luas,  alam  Indonesia  meliputi  darat,  laut  dan  udara. Kekayaan  alam  Indonesia  merupakan  rahmat  Tuhan  yang  harus  dikelola menjadi kebaikan ( barokah ), bukan justru menjadi sumber bencana dan kutukan ( azab ). Kegagalan mengurus lingkungan akan mengubah rahmat Tuhan menjadi azab itu.
Tugas  ilmuwan—terutama  di  bidang  hukum—adalah  menelaah,  apakah hukum  yang  ada  (baca:  peraturan)  telah  mendukung  upaya  kelestarian lingkungan. Apabila ditarik sampai fondasi hukum Indonesia, UUDNRI Tahun 1945,  maka  patut  dipertanyakan  apakah  konstitusi  negara  sudah  memberikan jaminan  keberlanjutan  lingkungan.  Dari  sinilah  wacana  tentang  kontitusi  hijau ( green  constitution )  dikemukakan  bersandingan  dengan ecocracy. 7 Jimly berpendapat  bahwa  wacana green  constitution dan ecocracy dalam  UUDNRI Tahun  1945  bisa  dilihat  dalam  Pasal  28H  ayat  (1)  yang  mengatur tentang sustainable  development dan  Pasal  33  ayat  (4)  yang  mengatur  tentang wawasan  lingkungan.  Konstitusi  yang  sudah  bernuansa  hijau  harus  diikuti dengan  peraturan  dan  kebijakan  yang  juga  hijau.  Ilmu  pengetahuan  pada hakikatnya  bermula  dari  kegelisahan.  Dalam  filsafat,  ini  yang  disebut  dengan keingintahuan  ( curiosity )  sebagai  sifat  dasar  manusia.  Kegelisahan  pula  yang menggerakkan  manusia  untuk  bergerak  menuju  kebaikan,  yang  dalam  kajian filsafat  manusia,  setiap  manusia  akan  mempunyai  kecenderungan  kepada kebaikan.
Para Nabi utusan Allah Swt sejatinya adalah intelektual-relijius. Nuh yang gelisah  dan  mempersiapkan  kedatangan  banjir  dengan  perahu.  Kegelisahan Ibrahim  mencari  Tuhan.  Yusuf  yang  gelisah  dengan  prediksi  masa  paceklik  di negerinya,  sehingga  sebagai  menteri  urusan  logistik,  ia  mempersiapkan lumbung.  Kegelisahan  Yunus  dalam  perut  ikan  di  kedalaman  laut  dalam gelapnya malam. Kegelisahan Musa, sehingga mendapatkan pencerahan di Bukit Tursina.  Kegelisahan  Isa,  kegelisahan  Budha  di  bawah  pohon  Bodhi,  sampai kegelisahan  Muhammad  Saw  yang  bersunyi  di  Gua  Hira  dalam  masa  Pra- Wahyu.
Dunia  modern  mengenal  kisah  tentang  kegelisahan  Zulkarnain  yang membangun  tembok  tembaga  yang  memisahkan  Yakjuj  dan  Makjuj  dengan kehidupan  manusia.  Kegelisahan  Hammurabi,  sehingga  membangun  hukum Hammurabi. Jika Zulkarnain membangun tembok, maka Hammurabi mengukir hukumnya di batu. Kita juga mendengar cerita tentang kegelisahan Plato tentang
7 Lihat  Jimly  Asshiddiqie, Green  Constitution:  Nuansa  Hijau  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945 ',  Jakarta:  2009.  Pada  bagian  kedua  bukunya,  Jimly  mengenalkan  istilah ecocracy (kedaulatan lingkungan hidup). Gagasan ini sebenarnya mengadopsi teori kedaulatan lain yang  sudah  dikenal  sebelumnya,  seperti  teokrasi  (kedaulatan  Tuhan),  demokrasi  (kedaulatan rakyat), nomokrasi (kedaulatan hukum) dan monarki (kedaulatan raja).
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
dunia idea di Negeri Atlantis. kegundahan Socrates, dan Aristoteles yang berpikir tentang  negara  dan  kemungkinan  bentuk  pemerintahan  terbaik.  Archimedes gelisah  di  bak  mandi  ketika  air  tumpah,  Gallileo  Gallilei  yang  gelisah memikirkan bahwa ternyata bumi itu bulat, tidak rata, melawan doktrin gereja. Kegelisahan  juga  melanda  Thommas  Alva  Edison  yang  ingin  melawan kegelapan  dengan  lampu  pijar,  Michael  Faraday  yang  gelisah  sehingga menemukan  listrik.  Semua  orang  kini  lancar  perekonomiannya  berkat  putaran revolusi  roda  dalam  ban  angin  yang  ditemukan  oleh  Dunlop.  Ternyata, kegelisahan yang membuat manusia mempunyai keinginan untuk berpikir dan berkarya.

## Kegelisahan Moral Terhadap Lingkungan
Kegelisahan  lingkungan  yang  merupakan  diskursus  antara  keniscayaan kerusakannya dan harapan akan kelestariannya juga menghantui para ilmuwan dan  pengambil  kebijakan.  Pemikiran-pemikiran  tentang deep  ecology yang diperkenalkan  Arne  Naess, the  Web  of  Life sampai  dengan Turning  Point sebagaimana  diintrodusir  oleh  Fritjof  Capra 8 ,  etika  lingkungan  yang dikemukakan  A.  Sonny  Keraf,  sampai  pendekatan  politik  hukum  lingkungan dalam  paradigma  ekologi  holistik  Muhammad  Akib 9 pada  hakikatnya  adalah artifak dari kegelisahan tersebut.
Arne Naess mengungkapkan istilah deep ecology pada Tahun 1973 dengan artikelnya ‗‗ The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary .‘‘ Naess mengungkapkan kegelisahannya tentang arogansi  pendudukan di Eropa dan Amerika Utara yang human-centered, sehingga lingkungan menjadi rusak. Ia menawarkan  sebuah  paradigma  baru  ( swallow )  yang  mengubah  pandangan dunia  terhadap  lingkungan. 10 Naess  perpandangan  bahwa  ekologi  dalam  arti akademis sempit bersandar pada dua hal dasar, yaitu: (1) aksiologinya berangkat dari  ''egalitarianisme  biosentris'',  bahwa  seluruh  makhluk  hidup  di  alam  ini berkedudukan sejajar, sehingga manusia tidak boleh mendominasi alam; dan (2) dan  secara  ontologi  (studi  keberadaan),  alam  ini  terdiri  dari  individu-individu yang  saling  terkait.  Konsep  Naess  tentu  tidak  tanpa  kritik.  Muhammad  Akib, misalnya  menawarkan  konsep  ―keadilan  lingkungan‖  ( ecojustice ).  Akib menguraikan bahwa lingkungan memiliki hak dan manusia mengelolanya untuk mewujudkan masa depan yang hijau ( green future ). Jalan yang ditempuh, salah satunya,  melalui  instrumen  hukum  yang  pro  lingkungan.  Dengan  pendekatan hukum, Akib mengungkapkan:
“The theory of “Deep ecology”emerged from the aware of the weaknesses in the failure of mechanistic paradigm. It drives to shift into a new paradigm that  is  more  comprehensive  and  prioritize  values  rather  than  the  values  of justice  legalistic  procedural  aspect  - formal.  Enforcement  of  environmental
8 Fritjof Capra, The Turning Point, New York: Bantam Book, 1988
9 Lihat Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2014.
10 Encyclopedia of Environmental Ethic and Philosophy, hal. 206 – 207.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
laws in the holistic paradigm is not founded on three basic principles. First, using all the instruments of law, especially administrative law, criminal and civil comprehensively (not fragmented or fragmented).” 11
Untuk  kasus  Indonesia,  kegelisahan  akan  kerusakan  lingkungan  semakin besar  setelah  berlakunya  otonomi  daerah  sejak  berlakunya  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  pada  Tahun  2001. Kewenangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yang  begitu  besar mengakibatkan  instrumen  perizinan  yang  filsofinya  untuk  mengendalikan ( sturen )  justru  dijadikan  instrumen  untuk  mengekploitasi  alam  secara  tidak terkendali. Grafik kerusakan menunjukkan kurva yang menanjak dari tahun ke tahun.  Hal  yang  sama  terjadi  tidak  hanya  pada  kualitas  air  dan  udara,  namun juga tutupan lahan dan hutan, pesisir dan laut, dan keanekaragaman hayati. Soyini  Madison  mengutip Michael  Dyson  yang  menulis  tentang  ― moral responsibility ‖  dalam  artikel  ―Performance, Personal  Narratives, and  the Politics of Possibility‖:
“....and  that  we  “must  understand  moral  responsibility  against  the  backdrop  of social options, cultural resources, and economic conditions that form the immediate environment within which people must live and make choices. In short, a theory of responsible  moral  agency  must  account  for  the  conditions  of  possibility  for  such agency to be meaningfully exercised.” 12
Diakunya  pendekatan  ―tanggung  jawab  moral‖  sebagai  latar  belakang terhadap  opsi  masyarakat,  sumber  daya  berupa  kebudayaan,  dan  kondisi ekonomi yang secara cepat membentuk lingkungan yang dengannya masyarakat harus hidup dan menentukan pilihan. Inilah bentuk kegelisahan tersebut, di saat hukum  yang  menggunakan  pendekatan  parsial  harus  disempurnakan  dengan pendekatan yang berbasis kepentingan lingkungan.

## Pendekatan Hukum dan Tuntutan Global
Kerusakan  lingkungan  merupakan  keniscayaan,  sedangkan  instrumen hukum berfungsi sebagai landasan untuk mengelola keniscayaan tersebut untuk menjamin keberlanjutan lingkungan. Dinamika pengaturan hukum lingkungan di Indonesia  pada  dasarnya  untuk  memenuhi  tuntutan  global,  terutama  sejak berlangsungnya  Konferensi  Stockholm  Tahun  1972  yang  melahirkan  Komisi Dunia  tentang  Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan (World  Commission  on Environment  and  Development) yang  kemudian  lahir  konsep sustainable development . Konferensi di Rio de Janeiro, Brasil pada Tahun 1992 yang dikenal dengan  KTT  Bumi  adalah  tindak  lanjut  tentang  kesadaran  bangsa  terhadap kelestarian lingkungan dunia. Indonesia termasuk negara yang merespons cepat tuntutan  global.  UU  4/1982  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pengelolaan
11 Muhammad Akib, Fathoni, ― Learning Environmental.., hal. 29
12 Soyini Madison, ―Performance, Personal Narratives, and the Politics of Possibility‖, Turning Points  in  Qualitative  Research  (Ed.  Yvonna  S . Lincoln  and  Norman  K.  Denzin), New  York:  AltaMira Press, 2003, hal. 483.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
Lingkungan  Hidup  (UULH  1982)  adalah  bentuk  keseriusan  itu.  Rezim  hukum lingkungan klasik berisikan ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral,  sementara  masalah-masalah  lingkungan  yang  timbul  semakin kompleks,  sehingga  tidak  mampu  mengantisipasi  dan  menyelesaikan  masalah- masalah  lingkungan  secara  efektif.  Diperlukan  pendekatan  lintas  sektoral, komprehensif  integral  (baca:  holistik)  dalam  pengaturan  hukum  lingkungan. Sejak  munculnya  UUPLH-1982  inilah  kemudian  dikenal  sebagai  kelahiran bidang hukum lingkungan, konsep yang sebelumnya belum dikenal.
Instrumen hukum berupa undang-undang dalam pengelolaan lingkungan setelah  sebelas  tahun  berlakunya  UUPLH  1982  adalah  UU  23/1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UULH-1997).  UULH-1997  lahir  sebagai tuntutan  global  setelah  Konferensi  Rio  de  Jeneiro  Tahun  1992.  Hukum  pada dasarnya bersifat dinamis, karena dituntut untuk dapat menjawab permasalahan terkini,  termasuk  di  bidang  lingkungan  hidup.  UULH-1997  dipandang  tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan  zaman,  sehingga  diundangkanlah  Undang- undang  32/2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UUPPLH  2009).  Beberapa  alasan  yang  mendasarinya  adalah  kualitas lingkungan  hidup  yang  semakin  menurun  telah  mengancam  kelangsungan perikehidupan manusia dan  makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  sungguh-sungguh  dan konsisten.    Pemanasan  global  yang  semakin  meningkat  dan  mengakibatkan perubahan  iklim  juga  menjadi  faktor  perlunya  pengelolaan  dan  perlindungan lingkungan dengan undang-undang. UUPPLH-2009 tidak sekadar menyempurnakan  sejumlah  kelemahan  mendasar  dalam  undang-undang sebelumnya, tetapi juga secara komprehensif mengatur segala hal yang berkaitan dengan problem lingkungan, sehingga berorientasi pada penguatan institusional terutama  Kementerian  Lingkungan  Hidup  (KLH)  dan  peran  seluruh  elemen untuk memandang kasus lingkungan sebagai problem bersama yang substansial. Bila  dikaitkan  dengan  isu  global,  maka  UUPPLH-2009  lahir  setelah diselenggarakannya  Konferensi  Perubahan  Iklim  PBB  2007   di Bali  yang merupakan  kelanjutan  dari  komitmen  negara-negara  dunia  untuk  mengurangi efek gas rumah kaca yang dituangkan dalam Protokol Kyoto yang telah berakhir Tahun 2012.
Banyak  kritik  yang  dikemukakan  aktivis  lingkungan  berkaitan  hasil Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007, yaitu berkaitan dengan ketentuan tentang penjualan karbon. Ketentuan ini mengharuskan negara-negara pemilik hutan— sebagai  penyerap  emisi—untuk  menjaga  hutannya  dengan  memperoleh kompensasi  dari  negara  maju—penghasil  emisi.  Aktivis  lingkungan menganggap  bahwa  ketentuan  ini  secara  tidak  langsung  telah  ―melegalkan‖ penguasaan  hutan  oleh  negara  maju  terhadap  negara  pemilik  hutan  dengan dalih  bahwa  mereka  telah  membayar  kompensasi.  Indonesia  sebagai  negara yang berdaulat, sekaligus sebagai bagian dari komunitas negara-negara di dunia
harus  memantapkan  kedaulatannya,  terutama  dalam  pengelolaan  lingkungan. Dengan demikian, instrumen hukum yang dipakai akan lebih berorientasi pada keuntungan Indonesia, dan bukan sekadar memenuhi tuntutan global.

## Paradigma Hukum Profetikal Pengelolaan Lingkungan
Paradigma profetikal tidak hendak dijadikan antitesa dari paradigma deep ecology . Paradigma profetikal ini justru hendak mengawinkan kedua paradigma untuk  mencapai  vektor  menuju  keadilan  lingkungan.  Puncak  pencapaian keilmuan manusia adalah kelembutan, sehingga pada akhirnya hukum profetik menjadi  wacana  yang  menjadi  landasan  pengambil  kebijakan  di  bidang lingkungan.
Pada  bagian  akhir  makalah  ini,  penulis  menawarkan  kepada  pembaca tentang  paradigma  yang  dapat  dipakai  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup. Pendekatan deep ecology sebagaimana dikemukakan Arne Naess yang kemudian dikembangkan  menjadi Ecojustice oleh  Muhammad  Akib,  pada  dasarnya  telah menunjukkan  bahwa  ilmuwan  telah  menyadari  bahwa  lingkungan  pada hakikatnya  harus  diperlakukan  secara  adil.  Kesadaran  bahwa  pada  hakikatnya lingkungan  adalah  titipan  generasi  yang  akan datang  untuk  kita  ―kembalikan‖ dalam  kondisi  utuh.  Merusak  lingkungan  sama  artinya  dengan  mewariskan kesengsaraan bagi generasi setelah kita.
Sebagaimana  diungkapkan  di  awal  makalah  ini,  paradigma  hukum profetikal  dalam    mengkaji  dan  memberikan  kesadaran  tentang  lingkungan bukan  kajian  yang  benar-benar  baru.  Paradigma  Ilmu  Hukum  Profetik  pada dasarnya  pinjaman  saja  dari  kajian  ilmu  (sosial)  profetik  yang  dikembangkan Kuntowijoyo,  guru  besar  sejarah  dari  Fakultas  Ilmu  Budaya,  UGM.  Paradigma ini bersifat transendental,  sehingga dapat saja bertentangan dengan pandangan Thomas  Kuhn  tentang  Revolusi  Ilmu  Pengetahuan  yang  dituangkannya  dalam The Structure of Scientific Revolution.
Kata  profetik  berasal  dari  bahasa  Inggris „prophet‟, yang  berarti  nabi. Menurut  Oxford  Dictionary, „prophetic‟  adalah  (1)  “Of,  pertaining  or  proper  to  a prophet or prophecy”; “having the character or function of a prophet”; (2) “Characterized by,  containing,  or  of  the  nature  of  prophecy;  predictive”. Pendekatan  profetikal menisbahkan  dirinya  pada  pendekatan  ilmu  yang  bersifat  kenabian.  Dengan demikian, sifat transendental pendekatan ini akan bersinggungan dengan suatu agama. Tentu saja yang dimaksud disini adalah agama sebagai suatu ilmu ( fiqh ), bukan  keyakinannya  ( aqidah ). 13 Pendekatan  profetikal  ini  sebenarnya  sudah dimulai oleh Roger Garaudy 14 dan Muhammad Iqbal. 15
13 Lihat  Kuntowijoyo ,  Islam  Sebagai  Ilmu  Epistemologi,  Metodologi,  dan  Etika, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2007.
14 Roger Garaudy (17 July 1913 – 13 June 2012) adalah Filsuf Perancis yang masuk Islam pada Tahun 1982. Karyanya dianggap kontroversial di Negaranya,
15 Muhammad Iqbal (9 November 1877 – 21 April 1938) adalah Filsuf Pakistan yang merupakan pembaharu pemikiran Islam.
Menurut  penulis,  Indonesia  dengan  kemajemukan  penduduknya mempunyai  nilai  religiusitas  yang  tinggi.  Islam  sebagai  agama  yang  dipeluk mayoritas  penduduknya  semestinya  dapat  mewarnai  hukumnya  dengan  tidak menafikan  penduduk  beragama  selain  Islam.  Nilai-nilai  Islam  sebagai  sumber ilmu  pengetahuan,  semestinya  dipakai  dalam  pembentukan  hukum. Pengetahuan  yang  fundamental  filsafat,  epistemologi  dan  aksiologinya  lebih sering mengadopsi cara pandang barat, sudah semestinya mulai dirubah. Penulis tidak bermaksud mengemukakan tentang ―Islamisasi Pengelolaan Lingkungan‖, namun  lebih  suka  dengan  istilah  ―pengelolaan  lingkungan  yang  berparadigma profetikal‖.  Dimensi  kata  profetikal  lebih  universal  dan  dapat  diterima,  agar penulis  tidak  dituduh  sedang  melakukan  ―gerakan  islamisasi‖.  Secara  lebih halus, Kuntowijoyo mengistilahkannya dengan Ilmu Sosial Transformatik, yaitu mencoba menuangkan nilai-nilai agama ke dalam khazanah ilmu pengetahuan. Paradigma  profetikal  ini  dapat  dimaknai  sebagai  paradigma  ―yang  tidak hanya  menjelaskan  dan  mengubah  fenomena  sosial,  tetapi  juga  memberi petunjuk  ke  arah  mana  transformasi  itu  dilakukan,  untuk  apa  dan  oleh  siapa. Oleh  karena  itulah  ilmu  sosial  profetik  tidak  sekedar  mengubah  demi perubahan,  tetapi  mengubah  berdasarkan  cita-cita  etik  dan  profetik  tertentu‖. Roger  Garaudy  menyatakan  bahwa  filsafat  Barat  (filsafat  kritis)  ―tidak memuaskan,  sebab  hanya  terombang-ambing  antara  dua  kubu,  idealis  dan materialis,  tanpa  kesudahan.  Filsafat  Barat  (filsafat  kritis)  itu  lahir  dari pertanyaan: bagaimana pengetahuan itu dimungkinkan. Garaudy menyarankan untuk  mengubah  pertanyaan  itu  menjadi:  bagaimana  wahyu  itu dimungkinkan....‖  Garaudy  berpendapat  bahwa  ―Filsafat  Barat  sudah ―membunuh‖  tuhan  dan  manusia‖.  Oleh  karena  itu  dia  menyarankan  ―supaya umat manusia memakai filsafat kenabian dari Islam dengan mengakui wahyu‖.
16
Penulis  mengajukan  salah  satu  wahyu  di  dalam  Al-Qur‘an  yang  penulis anggap  dapat  dipakai  dalam  melakukan  pendekatan  dalam  pengelolaan lingkungan,  yaitu  Surah  Ar-Ruum  ayat  41  –  42  yang  diterjemahkan  sebagai berikut:
“nampak (jelas) kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan  manusia,  supaya  Allah  merasakan  kepada  mereka  sebahagian  dari (akibat)  perbuatan  mereka,  agar  mereka  kembali  (ke  jalan  yang  benar)” . (Q.S. 30 : 41)
“Katakanlah:  “Adakanlah  perjalanan  di  muka  bumi  dan  perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (Q.S. 30 : 42) Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kerusakan lingkungan (dalam ayat tersebut disebut dengan darat dan laut) adalah akibat perbuatan manusia. Akibat kerusakan  yang  dilakukan  oleh  manusia  akan  ditimpakan  akibatnya  kepada
16 Lihat Kuntowijoyo , Islam Sebagai.., hal. 98
manusia  pula,  agar  manusia  menyadari  bahwa  mereka  telah  melakukan kesalahan.
Barangkali dapat disimak juga bagaimana ajaran Kristen, salah satu agama yang  dipeluk  penduduk  di  Indonesia,  bahwa  penciptaan  lingkungan  hidup mempunyai  martabat  besar.  Kedua  perjanjian  dalam  Kristen  mendukung pendapat  bahwa  alam  semesta  ini  diciptakan  dalam  keadaan  baik.  Injil menegaskan: “Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangan-Nya dan dalam Taurat-Nya. Langit menceritakan Kemuliaan Allah, dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangan- Nya” (Mazmur 19:I-2)‖. 17
Pendekatan  lain,  semisal  pendekatan  hukum  adat  setempat  ( indigeneous law )  mungkin  dapat  juga  dijadikan  alternatif  dalam  pendekatan  ilmu  hukum lingkungan.  Pendekatan  ini  dimungkinkan  karena  keanekaragaman  suku  di Indonesia  yang  tentu  memiliki  hukum  adatnya  masing-masing,  memiliki  nilai kearifan  lokal  ( local  wisdom ).  Pendekatan  ini  sering  disebut  pluralisme  hukum, sehingga  tidak  hanya  hukum  positif  nasional  yang  diberlakukan,  namun  juga memanfaatkan  hukum  adat  ( customary  law )  yang  masih  dipegang  teguh  oleh masyarakat.  Hukum  itu  dipahami  sebagai  suatu  teori,  yaitu  bangunan  hukum yang  berparadigma.  Dengan  demikian,  pendekatan  profetikal  maupun pendekatan  pluralisme  dalam  memahami  dan  menerapkan  hukum  adalah sesuatu  yang  lumrah.  Pendapat  ini  mengacu  pada  ungkapan  Soetandyo Wignjosoebroto.
―Semuapun tahu, yang sarjana maupun yang awam, bahwa hukum itu bukanlah  sesuatu  wujud  yang  menampak  tersimak,  melainkan  suatu konsep.  Sebagai  suatu  konsep,  hukum  akan  berada  di  suatu  ranah abstrak,  yang  sains  empirik  macam  apapun  tak  akan  mungkin  dapat menggapainya begitu saja.‖ 18
Pendapat  Soetandyo  tersebut  menegaskan  bawah  hukum  itu  adalah  suatu konsep,  sehingga  hukum  akan  selalu  dalam  proses  menjadi  ( for  being ).  Secara lebih  ringkas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  ―hukum‖  itu  bukan  kata  benda, melainkan  kata  kerja.  Apabila  hukum  dimaknai  seperti  itu,  maka  paradigma apapun  tentang  hukum  akan  dapat  diterima,  termasuk  paradigma  yang bersandar pada hukum profetikal yang bersumber dari wahyu. 19
17 Al  Kitab  Injil,  Perjanjian  Lama  Dan  Perjanjian  Baru,  (Bogor:  Lembaga  Al  Kitab  Indonesia), 1982, h. 606
18 Soetandyo  Wignjosoebroto,  ― Memperbincangkan  „Hukum‟  dari  Perspektif  Filsafat:  Paradigma Hukum  dan  Pergeserannya  dalam  Sejarah” , Jurnal  Digest  Epistema  Vol.  1/2011 ,  Jakarta:  Epistema Institute, 2011, h. 7.
19 Cabang-cabang  epistemologi  barat  seperti  Empirisme  dan  Rasionalisme  tidak  dapat menerima wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan, selagi tidak dapat ditangkap oleh akal atau proses  observasi  sebagai  metode  validasinya.  Padahal,  wahyu  dapat  diterima  secara apriori kebenarannya karena bersifat abadi ( eternal ) dan menyeluruh ( universal )

## Penutup
Dikaitkan  dengan  paradigma  hukum  profetikal,  sebenarnya  bangunan hukum  di  Indonesia  sudah  bersifat  religius.  Pembukaan  UUDNRI  1945 menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat ―Rahmat Allah‖, bukan  semata-mata  perjuangan  rakyat  Indonesia.  Para  pendiri  negara  ini  telah menyadari  bahwa  negara  ini  didirikan  di  atas  dasar  religiusitas  dan  kesadaran akan  keberadaan  Allah.  Sila  pertama  Pancasila  juga  menegaskan  pengakuan ―Ketuhanan  Yang  Maha  Esa‖  yang  mendasari  sila  lainnya.  Setiap  peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan juga mencantumkan nama Tuhan di dalam irah-irahnya. Namun, penulis beranggapan bahwa indikasi paradigma hukum profetikal ini masih terkesan formalitas, sehingga norma pengaturan dan pelaksanaan hukum di Indonesia belum sepenuhnya ―membawa‖ Tuhan.
Pencantuman  Frasa  ―Dengan  Rahmat  Tuhan  Yang  Maha  Esa‖  secara normatif  diatur  dalam  undang-undang  yang  mengatur  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan. 20 Bahkan,  dalam  setiap  Putusan  Pengadilan, ditambah  frasa  ―Demi  Keadilan‖,  sehingga  setiap  putusan  pengadilan hendaknya didasarkan atas pesan moral mencapai keadilan dan membawa nama Tuhan.  Dengan  demikian,  putusan  pengadilan  yang  tidak  berorientasi  pada keadilan telah mendustai hati nurani dan Tuhan itu sendiri.
Disadari atau tidak, paradigma hukum profetikal justru tidak lagi dipakai dalam  UUPPLH-2009.  Politik  hukum  yang  tercantum  dalam  konsideran menimbang  tidak  mencantumkan  kesadaran  ketuhanan  itu.  Hal  ini  berbeda dengan  kesadaran  pembentuk  UULH-1997  yang  dalam  konsideran  huruf  a mencantumkan:
―Bahwa  lingkungan  hidup  Indonesia  sebagai  karunia  dan rahmat Tuhan  Yang  Maha  Esa kepada  rakyat  dan  bangsa  Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara;‖. 21
Nilai  kesadaran  masyarakat  juga  diakomodir  dalam  UULH-1997  dalam Konsideran huruf d yang menentukan:
―bahwa  penyelenggaraan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam rangka  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta  perangkat  hukum  internasional  yang  berkaitan  dengan lingkungan hidup;‖. 22
Penulis  hendak  menyatakan  bahwa  UULH-1997  lebih  dekat  dengan  jiwa bangsa  Indonesia,  karena  asas  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalah:
20 Lihat Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
21 Cetak tebal oleh penulis.
22 Cetak tebal oleh penulis.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
―Pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  diselenggarakan  dengan  asas tanggung  jawab  negara,  asas  berkelanjutan,  dan  asas  manfaat bertujuan  untuk  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  yang berwawasan  lingkungan  hidup dalam  rangka  pembangunan manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat Indonesia  seluruhnya  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan Yang Maha Esa .‖ 23
Penjelasan umum UULH-1997 juga menegaskan bahwa Pancasila, sebagai dasar  dan  falsafah  negara,  merupakan  kesatuan  yang  bulat  dan  utuh  yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup  akan  tercapai  jika  didasarkan  atas  keselarasan,  keserasian,  dan keseimbangan,  baik  dalam  hubungan  manusia  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin.
Akhirnya, penulis menutup makalah ini dengan menukil salah satu ayat di dalam Al-Qur‘an yang terjemahannya sebagai berikut:
―Allah  mengeluarkan  kamu  dari  perut  ibumu  dalam  keadaan  tidak mengetahui  sesuatu  pun,  dan  DIA  memberi  kamu  pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur (menggunakannya sesuai petunjuk  Ilahi  untuk  memperoleh  pengetahuan).    (Q.S.  Al-Nahl  [16]: 78).
Ayat  ini  mengisyaratkan  penggunaan  empat  sarana  yaitu,  pendengaran, mata  (penglihatan)  dan  akal,  serta  hati. 24 Keempat  sarana  ini  adalah  modal utama  bagi  setiap  manusia  untuk  melakukan  penelitian  demi  mendekati kebenaran  ilmiah,  termasuk  kajian  tentang  hukum  lingkungan.  Hukum lingkungan  pada  dasarnya  adalah  konsep  yang  harus  terus  diperbaharui, meskipun  seluruh  muaranya  adalah  kelestarian  dan  keberlanjutan  kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan pada akhirnya akan mengakibatkan kepunahan manusia,  sehingga  kelestarian  lingkungan  mutlak  diperlukan  demi  kelestarian kehidupan manusia ( human mindkind ). Semoga Indonesia tetap lestari.

## Referensi
A.  Sonny  Keraf, Etika  Lingkungan  Hidup, Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas  (Edisi Baru), 2010
Al  Kitab  Injil,  Perjanjian  Lama  Dan  Perjanjian  Baru,  Bogor:  Lembaga  Al  Kitab Indonesia, 1982
Fritjof Capra, The Turning Point, New York: Bantam Book, 1988 Jagdish Bhagwati, Membela Globalisasi: Melawan Okol dengan Akal (Penerj: Pranoto Iskandar), Jakarta: Institute for Migrant Rights Press, 2013
Jimly  Asshiddiqie, Green  Constitution:  Nuansa  Hijau  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ', Jakarta: 2009
23 Cetak tebal oleh penulis.
24 Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Quran:  Tafsir Maudhu‟i  atas Pelbagai  Persoalan  Umat,  ( Bandung: Mizan, 1996), hal. 429
Kuntowijoyo ,  Islam  Sebagai  Ilmu  Epistemologi,  Metodologi,  dan  Etika, Yogyakarta :
Tiara Wacana, 2007
Muhammad  Akib,  Fathoni,  ―Learning  Environmental  Rights,  Finding  Green Future:  The  Road  To  Ecojustice‖, Journal  of  Law,  Policy  and  Globalization ( Vol.21, 2014)
Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan, Jakarta: RajaGrafindo Press, 2014. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu‟i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1996
Soetandyo  Wignjosoebroto,  ―Memperbincangkan  ‗Hukum‘  dari  Perspektif Filsafat: Paradigma Hukum dan
Soyini  Madison,  ―Performance,  Personal  Narratives,  and  the  Politics  of Possibility‖, Turning Points in Qualitative  Research (Ed. Yvonna  S . Lincoln and Norman K. Denzin), New York: AltaMira Press, 2003