Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 11, No. 2 Januari 2020, pp. 197-205 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## MODELLING ANALISIS STANDAR BELANJA DALAM KEWAJARAN ANGGARAN (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO DI SULAWESI SELATAN)
Rasyidah Nadir*, Muhammad Ridwan Arif dan Fatmawati Dosen pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang *rrasyidah_nadir@yahoo.co.id
DiPublikasi: 01/01/2020
http://dx.doi.org/10.22225/kr.11.2.1255.100-109

## Abstract
This study aims to examine the application of the Shopping Standards Analysis (ASB) model to the City / Regency governments in South Sulawesi. Spending standards analysis is an instrument for the assessment of the reasonableness of workload and costs for  an  activity  organized  by  a  local  government.  The  data  used  in  this  study  are  secondary  data  sourced  from  the  Budget Implementation List (DPA) of 2017 and 2018, 2017 Budget Realization Data from all SKPDs in the local government, and Data Unit Standards based on Regional Regulations (Perda). The method of data analysis uses standard shopping analysis with a linear regression model approach. The ASB model is carried out through three stages of preparation namely the stage of data collection, the stage of equalizing activities, and the stage of forming the model. The research method was carried out using two approaches namely library research and field research.
Keywords: Analysis of Shopping Standards, List of Budget Execution, Linear Regression.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan model Analisis Standar Belanja (ASB) pada pemerintah Kota/Kabupaten di Sulawesi Selatan.  Analisis standar belanja  merupakan  suatu instrumen  untuk penilaian kewajaran atas beban kerja  dan biaya terhadap  suatu  kegiatan  yang  diselenggarakan  pemerintah  daerah.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder yang bersumber pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 dan 2018,  Data Realisasi Anggaran 2017 dari seluruh SKPD pada pemerintah daerah setempat, dan data Standar Satuan Harga berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Metode analisis data menggunakan analisis standar belanja dengan pendekatan model regresi linear. Model ASB dilakukan melalui tiga tahapan  penyusunan  yaitu  tahap  pengumpulan  data,  tahap  penyetaraan  kegiatan,  dan  tahap  pembentukan  model.  Metode penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  dua  pendekatan  yaitu  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dan  penelitian lapangan ( field research ).
Kata kunci: Analisis Standar Belanja, Daftar Pelaksanaan Anggaran,  Regresi Linear.

## I.  PENDAHULUAN
Sistem  anggaran  kinerja  pada  dasarnya merupakan  sistem  yang  mencakup  kegiatan penyusunan  program  dan  tolok  ukur  kinerja sebagai  instrumen  untuk  mencapai  tujuan  dan sasaran  program.  Anggaran  dengan  pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan  pengawasan  atas  kinerja  output (Mardiasmo,2009).  Penerapan  sistem  anggaran kinerja  dalam  penyusunan  anggaran  dimulai dengan  perumusan  program  dan  penyusunan struktur  organisasi  pemerintah  yang  sesuai dengan  program  yang  diusulkan,  mencakup  pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan  program,  serta  penentuan  indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam
mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.
Anggaran  dengan  pendekatan  prestasi  kerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan  hasil  kerja  dan  output  dari  setiap program  dan  kegiatan  yang  direncanakan. Penyusunan  anggaran  berdasarkan  prestasi  kerja pada dasarnya dilakukan sejak pemerintah daerah mengajukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus  ditentukan  secara  tegas  mengenai  besaran hasil  dan  outputnya.  Namun,  penyusunan anggaran  berdasarkan  prestasi  kerja  akan  terlihat secara  operasional  pada  saat  SKPD  mengajukan RKA-SKPD. Untuk mengimplementasikan anggaran  berdasarkan  prestasi  kerja,  pemerintah daerah  perlu  melengkapi  instrumen  seperti capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar
Akuntan Dalam Industri 4.0: Studi Kasus Kantor Jasa Akuntan (Kja) Di Wilayah Kepulauan Riau
belanja,  standar  satuan  harga,  dan  standar pelayanan minimal.
Istilah  Analisis  Standar  Belanja  (ASB) diperkenalkan  dalam  Undang-Undang  No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Analisis Standar  Belanja  (ASB)  mempunyai  maksud  dan istilah yang sama dengan Standar Analisa Belanja (SAB).  Selanjutnya,  peraturan  perundang- undangan  yang  mendasari  ASB  yaitu  Peraturan pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  yang  dijabarkan lebih  lanjut  dalam  Permendagri  No.13  Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Dearah. Dalam regulasi-regulasi tersebut disebutkan  bahwa  ASB  merupakan  salah  satu instrumen  pokok  dalam  penganggaran  berbasis kinerja.  Namun,  ASB  yang  diamanatkan  dalam regulasi-regulasi  tersebut  belum  menunjukkan secara riil dan operasional tentang ASB sehingga ASB  menjadi  sesuatu  yang  abstrak  bagi pemerintah daerah di Indonesia.
Ketidakadaan  wujud  ASB  secara  riil  pada pemerintah daerah menimbulkan berbagai macam masalah  dalam  penyusunan  APBD.  Masalah klasik  dalam  penyusunan  APBD  diantaranya penentuan anggaran dilakukan secara incremental yaitu  penentuan  besaran  anggaran  hanya  dengan menambah  atau  mengurangi  jumlah  rupiah  pada item-item  anggaran  yang  telah  ada  sebelumnya dengan menggunakan data-data tahun sebelumnya  sebagai  dasar  dan  tidak  ada  kajian yang  mendalam  terhadap  data  anggaran  tersebut, penentuan  anggaran  dipengaruhi  oleh  ‘NAMA’ kegiatan    dan  oleh  ‘SIAPA’  yang  mengajukan anggaran (Ritonga, 2010).
Penelitian terdahulu yang mengkaji penerapan ASB  belum  banyak  dilakukan  sementara pemerintah  daerah  dalam  mengimplementasikan anggaran  berbasis  kinerja  perlu  melengkapi instrumen  analisis  standar  belanja  dalam penyusunan  anggaran.  Penelitian  mengenai evaluasi,  implementasi  model  ASB  telah dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya seperti  Putra  (2012)  mengevaluasi  penganggaran daerah dengan analisis ASB di Kabupaten Ngawi, penelitian  Fatikhah  (2013)  membuat  model  ASB pemerintah  kota  Batu,  dan  penelitian  Amaliah (2015)  membuat  model  ASB  pada  pemerintah kabupaten Bulukumba.
Atas  dasar  penelitian  terdahulu  maka  peneliti melakukan penelitian mengenai kajian pembuatan model  analisis  standar  belanja  pada  beberapa kegiatan  yang  sama  di  SKPD  pemerintah  daerah
kabupatenWajo  tahun  anggaran  2017.  Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penetapan  model  ASB  peneliti  akan  membuat model  analisis  standar  belanja  pada  beberapa kegiatan  pada  pemerintah  daerah  kabupaten.  Hal ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  gambaran apakah beberapa kegiatan yang sama pada SKPD di  pemerintah  daerah  kabupaten  Wajo  telah memenuhi  kewajaran  anggaran  belanja  dan pengalokasian  anggaran  yang  dilakukan  secara ekonomis, efisien dan efektif.
Penyusunan  ASB  sangat  penting  dilakukan pada  pemerintah  daerah  termasuk  pemerintah daerah kabupaten wajo karena dalam penganggaran  keuangan daerah sering ditemukan berbagai  masalah  yaitu:  (1)  kesulitan  untuk menilai kewajaran beban kerja atas suatu kegiatan sejenis  antar  program/kegiatan  dan  antar  SKPD; (2)dalam  proses  penyusunan  dan  penentuan anggaran  menjadi  suatu  hal  yang  bersifat subjektif;  (3)  adanya  ketidakadilan  dalam mengalokasikan besaran anggaran untuk dua atau lebih  kegiatan  yang  sama;  (4)aparat  pemerintah daerah  tidak  memiliki  argumen  yang  kuat  jika “dituduh” melakukan pemborosan, dan (5) proses penyusunan  anggaran  sering  kali  tertunda  dan membutuhkan waktu yang lama. Hal-hal tersebut menjadikan  konsep  ASB  sangat  penting diterapkan dalam  pemerintah daerah.
Konsep  ASB  masih  sangat  jarang  diterapkan pada  pemerintah  daerah  provinsi,  kota,  dan kabupaten  di  seluruh  Indonesia  karena  masih sangat  sedikit  referensi  yang  mengacu  pada konsep ASB sehingga masih banyak daerah yang belum  mengetahui  proses  penyusunan  ASB. Penelitian-penelitian yang terkait ASB juga masih jarang  dilakukan.  Hal  ini  yang  mendorong peneliti  untuk  melakukan  penelitian  dengan mengkaji  penerapan  model  Analisis  Standar Belanja  (ASB)  pada  beberapa  kegiatan/program yang  sama  di  SKPD  Pemerintah  Kabupaten Wajo.  Pemilihan  pemerintah  daerah  kabupaten Wajo  karena  Pemerintah  daerah  ini  cukup berhasil dalam pengelolaan keuangan daerah dan berkomitmen  untuk  melaksanakan  penganggaran berbasis  kinerja. Namun, penerapan konsep  ASB dalam  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja belum  digunakan,  Instrumen  yang  digunakan dalam  penyusunan  anggaran  pada  pemerintah daerah  kabupaten  Wajo  hanya  menggunakan standar  harga  satuan  dan  standar  biaya  umum. Sehingga  sangat  penting  buat  peneliti  mengkaji suatu model Analisis Standar Belanja yang sesuai dengan  karakteristik  pelaksanaan  kegiatan/
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License
Page 198
Akuntan Dalam Industri 4.0: Studi Kasus Kantor Jasa Akuntan (Kja) Di Wilayah Kepulauan Riau
program di pemerintah kabupaten Wajo.
Target  temuan  dalam  penelitian  ini  adalah memberikan  kontribusi  dalam  bentuk  pembuatan model  analisis  standar  belanja  pada  pemerintah daerah kabupaten Barru dan Wajo. Model analisis standar  belanja  oleh  pemerintah  daerah  setempat dapat  digunakan  pada  proses  penyusunan  APBD sebagai suatu instrumen dalam menilai kewajaran anggaran  beberapa  kegiatan  yang  sama  pada setiap  SKPD,  dan  diharapkan  dengan  model analisis belanja yang akan dibuat dapat dijadikan suatu  acuan  dalam  kebijakan  penyusunan anggaran pemerintah daerah kabupaten Wajo.
Secara  umum  ada  tiga  pendekatan  dalam menentukan  pola  perilaku  belanja.  Ketiga pendekatan  itu  adalah  pendekatan  intuisi, pendekatan  analisis  enjinering,  dan  pendekatan analisis data belanja masa lalu (Ritonga, 2010).
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  kajian analisis  standar  belanja  pemerintah  kota  Batu (Fatikhah,  2012)  yang  menunjukkan  bahwa penggunaan  ASB  pada  pemerintah  kota  Batu dapat menentukan kewajaran belanja, meminimalisasi  terjadinya  pengeluaran  yang kurang  jelas  yang  mengakibatkan  inefisiensi anggaran,  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, menentukan anggaran  berdasarkan  pada  tolok  ukur  kinerja yang  jelas,  dan  unit  kerja  mendapat  keleluasaan yang  lebih  besar  untuk  menentukan  anggarannya sendiri.
Putra  (2012)  dalam  penelitiannya  mengenai Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah dengan Analisis  Standar  Belanja  Tahun  anggaran  2010 (studi  kasus:  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  kabupaten  Ngawi)  menghasilkan  model regresi linier sederhana dengan ASB, menghitung nilai  minimum  dan  maksimum  anggaran  belanja, serta menghitung prosentase alokasi belanja pada masing-masing  objek  belanja.  Berdasarkan prosentase  alokasi  belanja  diketahui  bahwa kegiatan  koordinasi  di  Badan  Perencanaan Pembangunan  kabupaten  Ngawi,  diketahui  40% pelaksanaan  anggaran  keuangannya  dalam kondisi underfinance ,  20%  wajar  dan  40% overfinance .
Oktaria  (2012)  dalam  penelitiannya  mengenai analisis  kendala-kendala  penerapan  ASB  (Studi kasus  pada  kabupaten  Katingan-Kalimantan Tengah)  menunjukkan  hasil  bahwa  analisis standar belanja yang telah disusun ternyata sudah tidak  relevan  lagi  untuk  dipergunakan  dalam praktek penganggaran di kabupaten Katingan. Hal
ini terlihat dari uji-t berpasangan (paired sample t -test)  yang  dilakukan  mendapatkan  bahwa  tidak terdapat perbedaan antara anggaran yang dihitung tanpa  dan  dengan  menggunakan  ASB.  Faktor yang  menyebabkan  hal  itu  antara  lain  adalah karena  perubahan  kebijakan  belanja  yang  terjadi di  tahun  anggaran  berikutnya  yang  tidak  dapat diakomodir  oleh  ASB  yang  telah  ada.  Selain  itu juga  perilaku  anggaran  di  kabupaten  Katingan dinilai  masih  belum  mampu  menerapkan anggaran  berbasis  kinerja.  Oleh  sebab  itu,  selain diperlukan  revisi  terhadap  rumusan  ASB  yang ada, juga diperlukan perubahan perilaku anggaran yang  mendukung  terciptanya  anggaran  berbasis kinerja.
Hasil  penelitian  lainnya  menunjukkan  bahwa kebutuhan  anggaran  berdasarkan  pengembangan analisis  standar  belanja  dari  dua  belas  jenis kegiatan  bimbingan  teknis  kabupaten  Kuningan tahun  anggaran  2008  terjadi overfinancing yang tidak  cukup  signifikan.  Namun  jika  dilihat  dari objek belanja terdapat ketidakwajaran pengalokasian  anggaran  biaya  pada  rincian belanja  dari  beberapa  kegiatan  di  setiap  satuan kerja  perangkat  daerah.  Komponen  belanja  yang dimaksud  adalah  belanja  honorarium  non  PNS, belanja material, belanja makanan dan minuman, dan  belanja  perjalanan  dinas.  Seluruh  rincian belanja  tersebut  ditemukan  adanya  inefisiensi alokasi  anggaran,  penetapan  volume  beban  kerja yang tidak  efektif, serta adanya alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan penetapan standar harga (Narulita, 2009) .

## II.  METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif  dengan  jenis  penelitian  studi  kasus. Penelitian  dilakukan  pada  kabupaten  Wajo.  Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  tahun 2017  dari  keseluhan  SKPD  pada    pemerintah daerah kabupaten Wajo, data Realisasi Anggaran 2017,  serta  data  Standar  Satuan  Harga.  Metode pengumpulan  data  diperoleh  melalui  observasi secara  langsung  untuk  memperoleh  informasi tentang  penyusunan  anggaran  belanja  pada masing-masing  SKPD  dan  bagaimana  bagian keuangan  mendapat  laporan  dari  seluruh  SKPD secara  tepat  waktu,  melalui  wawancara  pada bagian  perencanaan  dan  keuangan  untuk memperoleh  keterangan  tentang  penentuan anggaran  yang  ada  dalam  dokumen  RKA  dan DPA, melalui Focussed Group Discussion (FGD)
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License
Page 199
Akuntan Dalam Industri 4.0: Studi Kasus Kantor Jasa Akuntan (Kja) Di Wilayah Kepulauan Riau
untuk penentuan kegiatan, dan melalui dokumentasi  yaitu  dengan  memperoleh  data sekunder  RKA/DPA,  Realisasi  Anggaran  dan Standar Satuan Harga.
Penyusunan  analisis  standar  belanja dilakukan  dengan  tiga  tahapan,  yaitu  tahap pengumpulan data, tahap penyetaraan kegiatan,  dan  tahap  pembentukan  model. Pada  tahap  pengumpulan  data,  kegiatan SKPD  harus  dikumpulkan  secara  bersama untuk  memperoleh  gambaran  awal  atas berbagai  jenis  kegiatan  yang  terjadi  pada pemerintah  daerah.  Semua  data  (populasi) SKPD  harus  dilibatkan  sehingga  dapat memenuhi  kerangka  konseptual  penyusunan ASB  yaitu  asumsi  demokrasi.  Data  yang dikumpulkan pada tahap ini adalah DPA dan data realisasi anggaran. Tahap kedua merupakan tahap
penyetaraan  kegiatan  dilakukan  untuk menggolongkan  daftar  berbagai  kegiatan yang  diperoleh  dari  tahap  pengumpulan  data
ke  dalam  jenis  atau  kategori  kegiatan  yang memiliki  kemiripan  pola  kegiatan  dan  bobot kerja  yang  sepadan.  Artinya,  kegiatan  yang bobot  pekerjaannya  sama  maka  akan dikelompokkan pada golongan atau kelompok yang sama. Tahapan ini dilakukan untuk  memenuhi  kerangka  konseptual  yang pertama,  yaitu  penyusunan  ASB  harus berdasarkan  prinsip  anggaran  berbasis kinerja.
Tahap ketiga merupakan tahap pembentukan  model,  model  yang  dibentuk untuk  memperoleh  gambaran  nilai  belanja dan  alokasi  yang  terjadi  di  pemerintah daerah.  Strategi  kegiatan  penelitian  ini tergambar  dari  ketiga  mekanisme  tahapan pembentukan model analisis standar belanja.

## III.PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan  kegiatan  ini  akan  dilakukan dalam dua tahapan yaitu
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License
Gambar 1 Langkah Inisiasi Analisis Standar Belanja (ASB)
Sumber: Yanse (2016)
Tahap1 : Observasi dan wawancara Tahap  ini,  peneliti  melakukan  dua aktivitas  lapangan  yaitu  pra  observasi  dan observasi,  tahapan  ini  ditekankan  pada pengenalan  peneliti  terhadap  objek/sasaran penelitian,  pengenalan  terhadap  aktivitas objek  peneliti  yaitu  pengelola  keuangan daerah di setiap SKPD.
Tahap 2: Pengumpulan Data Tahap ini merupakan tahap lanjutan. Data
yang  diperoleh  melalui  observasi  dapat dijadikan  acuan  dalam  penyusunan  ASB, dengan  tujuan  agar  ASB  yang  tersusun berdasarkan  aturan  perundang-undangan yang jelas serta memiliki kaitan hukum. Data dasar  yang  dijadikan  sebagai  dokumen sumber  berupa  DPA  SKPD  selama  1  (satu) tahun terakhir dan standar satuan harga.

## Gambar 2 Skema Input Data
Tahap  3:  Identifikasi  kegiatan  yang  menjadi komponen anggaran SKPD
Dari  data  SKPD  Kabupaten  untuk  tahun
anggaran  dilakukan  input  data  dari  masing- masing  kegiatan  atas  program  yang  sudah direncanakan  dan  akan  diperoleh  database kegiatan.  Hanya  program  dan  kegiatan  yang sejenis dan relevan yang akan diinput.

## Gambar 3 Skema Klasifikasi Kegiatan
Tahap  4:  Pembentukan  Model  ASB,  tahapan ini terdiri atas:
Penentuan dan pengelompokkan aktivitas yang sejenis dari masing-masing kegiatan SKPD
Penentuan  standar  belanja  dan  anggaran kebutuhan belanja
Memasukkan aktivitas dan anggaran kebutuhan belanja ke dalam formulir perhitungan ASB.  Tujuan  dari  pembuatan  tabel  format perhitungan  untuk  memisahkan  berupa  nominal belanja  tetap  (fixed  cost)  dan  nominal  belanja variabel (variabel Cost)
Penentuan  range  nilai  ASB  dan  belanja  rata- rata per kegiatan
Penentuan batasan belanja rata-rata ASB Model dan format analisis standar belanja. Tahap  5:  uji  coba  pembuatan  model  analisis standar belanja
Tahap 6: Penyempurnaan/revisi model analisis standar belanja
Tahap 7: Implementasi model analisis standar belanja
Tahap 8: Kesimpulan

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyusunan  ASB  melalui  beberapa  tahap, tahap  pertama  dimulai  dengan  mengumpulkan data  sekunder  Daftar  Pelaksanaan  Anggaran (DPA) SKPD tahun anggaran 2017 dan Realisasi Anggaran  2017  berupa  kegiatan  eksisting pemerintah  daerah  yang  disesuaikan  dengan  data kegiatan  Permendagri  No.  13  Tahun  2006.  Data DPA  2017  dan  data  realisasi  anggaran  pada pemerintah  kabupaten  Wajo  diperoleh  dari keseluruhan SKPD sejumlah 53 (lima puluh tiga) SKPD  yang  terdiri  dari  29  dinas,  7  badan,  2 sekretariat, 1 inspektorat, dan 14 kecamatan. Dari 53  SKPD  diidentifikasi  setiap  kegiatan  tentang input  dan  outputnya.  Selanjutnya  menentukan kegiatan-kegiatan  yang  akan  dibuatkan  Analisis Standar  Belanja  (ASB)  yaitu  beberapa  kegiatan yang  terbanyak  dianggarkan  oleh  SKPD  dengan input  kegiatan  yang  jelas  dan  terukur.  Kegiatan yang  dimaksud  adalah  kegiatan  penyusunan laporan.
Masing-masing kegiatan tersebut
dikelompokkan dan dikumpulkan dalam kegiatan yang  sejenis  yang  diselenggarakan  di  tahun anggaran    berjalan    2017  yang  memiliki kesamaan output dan cost drivernya menjadi satu
kelompok  ASB,  lalu  diberikan  penamaan kelompok ASB tersebut. Adapun tahap penyusunan ASB sebagai berikut:
Tahap pengumpulan data Tahapan  pertama  penyusunan  ASB  adalah mengumpulkan data sekunder berupa DPA SKPD tahun  2017,    data  SKPD  yang  ada  sebanyak  53 (lima  puluh  tiga)  sesuai  dengan  jumlah  SKPD yang  ada  di  pemerintah  kabupaten  Wajo.  Data SKPD  kemudian  diidentifikasi  input  dan pengendali  belanja  (cost  driver)  dari  masing- masing  kegiatan.  Selanjutnya  menentukan kegiatan-kegiatan  yang  ada  akan  dibuat  ASB, yaitu dari beberapa kegiatan yang memiliki input dan  pengendali  belanja  kegiatan  yang  jelas  dan terukur.
Tahap penyetaraan kegiatan Tahap  penyetaraan  kegiatan  dilaksanakan setelah  tahapan  pengumpulan  data  ke  dalam kategori  kegiatan  yang  memiliki  pola  kegiatan dan  bobot  kerja  yang  setara.  Kegiatan  yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  ASB penyusunan  laporan  pada  Pemerintah  daerah Wajo.  Kegiatan  ASB  penyusunan  laporan merupakan  ASB  yang  dibentuk  dari  penyetaraan kegiatan  yang  sejenis  dan  relevan  yaitu  kegiatan Penyusunan  Renja  SKPD,  Penyusunan  LAKIP SKPD,  Penyusunan  Perencanaan  Anggaran SKPD, Penyusunan RENSTRA SKPD, Penyusunan  Laporan  Keuangan  Semesteran, Penyusunan  Laporan  Realisasi  Semester  I  dan Prognosis  6  Bulan  Berikutnya,  Laporan  Capaian Kinerja  dan  Ikhtisar  Realisasi  Kinerja  SKPD, Penyusunan  Laporan  Keuangan  akhir  Tahun SKPD,  dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah.
Kegiatan  penyusunan  laporan  pada  SKPD pemerintah  kabupaten  Wajo  diadakan  di  semua SKPD  dan  memiliki  anggaran  yang  bervariasi antara satu SKPD dengan SKPD lainnya. Pemicu dari  kegiatan  ini  adalah  jumlah  dokumen  yang dihasilkan dan jumlah orang dalam tim penyusun laporan.  Kegiatan  tersebut  dianggarkan  oleh  53 (lima puluh tiga) SKPD dari 53  (lima puluh tiga) SKPD yang ada.
Jumlah seluruh anggaran kegiatan penyusunan laporan  sebesar  Rp  2.284.327.450,-  dengan jumlah  pemicu/pengendali  belanja  dokumen  dan orang adalah 3113 dokumen/orang. Terdapat 181 kegiatan  yang  sejenis  dan  relevan,  kegiatan dengan  jumlah  alokasi  anggaran  paling  besar adalah  kegiatan  penyusunan  laporan  yang
dilaksanakan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  sejumlah  Rp 257.350.000,-  dengan  pengendali  belanja  36 dokumen/orang. Adapun kegiatan dengan alokasi anggaran  terendah  adalah  kegiatan  penyusunan laporan  dilaksanakan  oleh  kecamatan  Tanasitolo dengan  jumlah  anggaran  Rp  2.000.000,-  dan jumlah pengendali belanja 4 dokumen/orang.
Tahap pembentukan model Pada tahap pembentukan model ASB meliputi penentuan  nilai  belanja  tetap,  belanja  variabel, dan  penentuan  pengendali  belanja  dari  tiap-tiap jenis kegiatan dengan menggunakan regresi linear dengan  bantuan  aplikasi  SPSS.  Setelah  itu dilakukan  perhitungan  batas  minimum  belanja, batas  maksimum  belanja,  perhitungan  rata-rata belanja,    dan  persentase  perhitungan  alokasi. Hubungan  antara  SKPD,  Kegiatan,  Anggaran, dan Pengendali Belanja pada Kegiatan penyusunan laporan.  Berdasarkan data anggaran belanja  dan  pengendali  belanja,  maka  dibuat suatu  model  pengujian  koefisien  regresi  kegiatan penyusunan  laporan.  Hasil  pengujian  regresi linear  kegiatan  penyusunan  laporan  keuangan menunjukkan  nilai  R  Square  sebesar  0,57  atau 57%  dengan  Sig  =  0,001.  Secara  statistik  angka ini  menunjukkan  hasil  yang  baik  karena  nilai signifikansi yang disyaratkan lebih kecil dari 5%. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa variabel jumlah dokumen dan orang (cost driver) yang  merupakan  variabel  independen  dalam penelitian  ini  secara  bersama-samaberpengaruh terhadap  variabel  dependen  yaitu  total  anggaran. Hal  ini  berarti  jika  terjadi  kenaikan  jumlah dokumen  dan  orang  maka  berpengaruh  terhadap kenaikan anggaran.
Pembentukan  model  analisis  standar  belanja didasarkan pada hasil regresi dengan membentuk rumusan  formula  ASB  yaitu  terdiri  dari  belanja total,  belanja  tetap,  belanja  variabel  dan  cost driver  (Jumlah  dokumen  dan  jumlah  orang). Model  ASB  penyusunan  laporan  yang  telah terbentuk  dapat  digunakan  untuk  menentukan belanja  rata-rata  yaitu  sebesar  Rp  12.620.594,- Atas dasar hasil perhitungan besaran belanja rata- rata,  maka  dapat  ditentukan  nilai  batas  belanja minimum  dan  batas  belanja  maksimum  masing- masing  sebesar  Rp  0,-  untuk  belanja  minimum dan  Rp  30.432.350,-  untuk  belanja  maksimum. Nilai  batas  belanja  minimum  dan  belanja maksimum dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai  kewajaran  dari  anggaran  yang  diajukan setiap  SKPD,  dan  dapat  juga  digunakan  sebagai
acuan dalam penentuan realisasi anggaran.
Tahapan  selanjutnya  adalah  perhitungan persentase  alokasi,  baik  untuk  alokasi  rata-rata, alokasi  batas  atas,  dan  alokasi  batas  bawah. Alokasi  merupakan  proporsi  sebuah  obyek belanja  dalam  suatu  kegiatan.  Rata-rata  adalah proporsi  rata-rata  dari  obyek  belanja  tersebut untuk  seluruh  SKPD  di  Pemerintah  Kabupaten Wajo. Batas bawah adalah proporsi terendah dari obyek  yang  bersangkutan  sedangkan  batas  atas adalah  proporsi  tertinggi  dari  obyek  tersebut. Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  ditunjukkan dalam  tabel  pendokumentasian/pembentukan ASB,  ditemukan  bahwa  honor  panitia  pelaksana memiliki  alokasi  belanja  rata-rata  tertinggi sebesar  42,53%.  Hal  ini  disebabkan  karena sebagian  besar  kegiatan  penyusunan  laporan mengganggarkan  obyek  belanja  ini  dengan jumlah  yang  cukup  tinggi.  Untuk  alokasi  batas bawah, semua obyek belanja memiliki presentase alokasi  batas  bawah  sebesar  0%.  Hal  ini  berarti obyek  belanja  tersebut  tidak  bisa  dianggarkan apabila  dibutuhkan  dalam  kegiatan  penyusunan laporan.  Obyek  belanja  dengan  alokasi  dengan alokasi  rata-rata  terendah  adalah  Belanjalembur non  PNS,  hal  ini  karena  tidak  semua  kegiatan menganggarkan obyek belanja ini.
Pendokumentasian/pembentukan ASB merupakan  tahapan  akhir  dalam  penyusunan ASB.  Tahapan  ini  mendesain  format  Asb  agan dapat  memberikan  pengendali/pemicu  belanja sekaligus  memberikan  fleksibilitas  kepada penggunanya.  Pengendali  belanja  ditunjukkan dengan adanya rumusan formula untuk menentukan  pagu  total  belanja  suatu  kegiatan berdasarkan  target  kinerja  tertentu  dan  jumlah macam  obyek  belanja  yang  diperkenankan. Adapun  fleksibilitas  ditunjukkan  dengan  adanya batas  atas  dan  batas  bawah  dalam  menentuka besaran  obyek  belanja.  Model  ASB  untuk Kegiatan Penyusunan Laporan ditunjukkan Tabel ASB-01 Penyusunan Laporan.
Penelitian  terdahulu  dilakukan  oleh  Amaliah (2015)  dengan  judul  Model  Analisis  Standar Belanja  (ASB)  dan  Kewajaran  Anggaran  di Pemerintah Kabupaten Bulukumba, menunjukkan hasil  bahwa  model  ASB  kegiatan  sosialisasi/ penyuluhan/pelatihan yang dihasilkan adalah Y = 8.637.625,793+202.423,465X, Model ASB kegiatan  penyusunsn  pelaporan  SKPD  yang dihasilkan adalah Y=3.259.976,529+7.330.594,92X,  model  ASB kegiatan  pemeliharaan  rutin/berkala  mobil
jabatan yang dihasilkan adalah Y=1.323.155,218+14.346.823,36X, dari 143 kegiatan  untuk  3  (tiga)  kelompok  ASB  hanya  8 (delapan) kegiatan yang overfinance (5,56%) dan 1  (satu)  kegiatan  yang  underfinance  (0,69%). Selebihnya  134  kegiatan  (93,75%)  anggarannya wajar. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Putra (2012)  dengan  judul  Evaluasi  Penganggaran Keuangan  Daerah  dengan  Analisis  Standar Belanja  (ASB)  Tahun  Anggaran  2010  (Studi Kasus: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi). Hasil penelitiaan menunjukkan  ASB  untuk  anggaran  belanja kegiatan  forum  komunikasi  atau  koordinasi Bappeda Kabupaten Ngawi adalah Y=9.417.170,19+203.298,09X. Berdasarkan persentase  alokasi  belanja  diketahui  bahwa terdapat  40%  kegiatan  yang  pelaksanaan anggaran keuangannya dalam kondisi underfinance, 20% dalam kondisi wajar, dan 40% dalam kondisi overfinance.
Gambar 3.3 Skema Klasifikasi Kegiatan

## V.  KESIMPULAN
Berdasarkan  hasi  dan  pembahasan  yang  telah maka  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  sebagai berikut:
Model  ASB  untuk  kegiatan  penyusunan laporan adalah Y = 2.652.616,617 + 579.570,781 (  Jumlah  Dokumen  x  Jumlah  Orang).  Adapun masing-masing  jumlah  belanja  rata-rata,  belanja maksimum, dan belanja minimum untuk kegiatan ini adalah Rp12.620.594, Rp 30.432.350, dan Rp 0,-. Model analisis standar belanja berfungsi sama seperti  dokumen  penganggaran  yang  digunakan Pemda  dalam  penyusunan  anggaran  yaitu dokumen SPM, KUA, PPAS, dan Standar Satuan Harga.  ASB  juga  merupakan  salah  satu  syarat dari  indikator  penerapan  anggaran  berbasis kinerja  agar  kegiatan  yang  terlaksana  diyakini berjalan efektif, efisien dan ekonomis.
Bagi  pemerintah  kabupaten  Wajo,  sebaiknya menggunakan  analisis  standar  belanja  dalam proses  penganggaran  untuk  menilai  tingkat kewajaran  besaran  anggaran,  hal  ini  diperlukan untuk  menghindari  kemungkinan  overfinance yang  dapat  membebani  anggaran  maupun underfinance  yang  dapat  menyebabkan  kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat berjalan maksimal karena kurangnya anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Amaliah, A.N. 2015. Model Analisis Standar Belanja (ASB) dan  Kewajaran  Anggaran  di  Pemerintah  Kabupaten Bulukumba. Tesis. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga.
Jakarta: Erlangga.
Fadilah,  Sri.  2009.  “ Activity  Based  Costing (ABC)  sebagai Pendekatan  Baru  Untuk  Menghitung  Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi , 2(1), Hal 54-78.
Fatikhah,  D.N.  2012.  Kajian  Analisis  Standar  Belanja Pemerintah  Kota  Batu.  Skripsi.  Malang:  Fakultas
Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta: UPP STIM YKPN
Mardiasmo.  2009.  Akuntansi  Sektor  Publik.  Yogyakarta:
ANDI
Murtin,  Alek.  2013.  Optimalisasi  Peran  Analisis  Standar Belanja dalam Penyusunan Anggaran Belanja SKPD di  Kabupaten Lingga. Makalah Seminar.  Kabupaten Lingga: Pemda Kabupaten Lingga.
Narulita,  Sari.  2011.  Penerapan  Konsep  Analisa  Standar Belanja  pada  Penyusunan  Anggaran  Kegiatan Bimbingan  Teknis  di  Kabupaten  Kuningan.  Tesis. Yogyakarta:  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis Universitas Gadjah Mada.
Oktaria, Benny. 2012. Analisis  Kendala-Kendala Penerapan Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  (Studi  Kasus  pada Kabupaten  Katingan  –  Kalimantan  Tengah).  Tesis. Yogyakarta:  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis Universitas Gadjah Mada.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.
2006. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007 tentang Perubahan atas Peraturan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  105  Tahun  2000  tentang Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan
Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Putra,  Rahadiyan  Prasana.  2012.  Evaluasi  Penganggaran Keuangan  Daerah  dengan  Analisis  Standar  Belanja (ASB)  Tahun  Anggaran  2010.  Tesis  pada  Fakultas Ekonomi  Universitas  Sebelag  Maret:  Tidak diterbitkan
Ritonga,  Irwan  Taufiq.  2010.  Analisis  Standar  Belanja: Konsep,  Metode  Pengembangan,  dan  Implementasi di  Pemerintah  Daerah.  Yogyakarta:  Sekolah
Pascasarjana UGM.
Suwitoadi,  Achyuni.  2016.  Implementasi  ASB  pada
Penganggaran Daerah (RKA-SKPD). Materi Pelatihan  Penganggaran  Berbasis  Value  for  Money (Kinerja). Yogyakarta: Program Magister
Ekonomika Pembangunan FEB UGM.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah
Yanse,  Kardias.  2016.  Konsep  dan  Implementasi  Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Perencanaan Anggaran Daerah.  Materi  Pelatihan  Penganggaran  Berbasis Value  for  Money  (Kinerja).  Yogyakarta:  Program Magister Ekonomika Pembangunan FEB UGM.