## BIMTEK SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA
Tenriwaru 1 , Andi Nurwanah 2 1,2 Universitas Muslim Indonesia

## INFO NASKAH
Diserahkan 30 September 2020
Diterima 2 Juni 2021
Diterima dan Disetujui 29 Desember 2021 Kata Kunci: Bumdes, Sistem Akuntasni, Dana Desa, Laporan Keuangan
Keywords: Bumdes, Accounting system, Village Fund, Financial Report

## ABSTRAK
Desa  perlu  membuat  Pedoman  Sistem  Akuntansi  Desa,  agar  sukses  akuntansi dan ber laporan keuangan lebih terjamin. Dengan telah disahkannya UU Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa,  desa  diberikan  kesempatan  yang  besar  untuk mengurus  tata  pemerintahannya  sendiri,  termasuk  pengelolaan  keuangannya, serta  melaksanakan  pembangunan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan kualitas  hidup  masyarakat  desa.  Begitu  besar  peran  yang  diterima  oleh  desa, tentunya  disertai  dengan  tanggung  jawab  yang  besar  pula.  Oleh  karena  itu pemerintah  desa  harus  bisa  menerapkan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan. Pengabddian kali ini kami lakukan di desa Belabori Kecamatan  Parangloe.  Di  Desa  kegiatan  Badan  Usaha  Miik  Desa  mereka berjalan lancar.  Hanya saja disayangkan bahwa kegiatan administrasi keuangan bumdes ini masih diselenggarakan secara manual dan belum dikelola secara baik sesuai pedoman akuntansi pengelolaan dana desa. Olehnya itu kami sebagai tim pengabdi dari bidang kajian akuntansi berharap dengan bimbingan teknis sistem akunatnsi  pengelolaan  dana  desa  yang  akan  kami  bawakan  nanti  akan  mampu meningkatkan  pemahaman  dan  keterampilan  pengurus  bumdes  Sejahtera Belabori membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi.
Abstract.  With  the  enactment  of  Law  Number  6  of  2014  concerning  Villages, villages  are  given  an  excellent  opportunity  to  manage  their  governance, including  financial  management,  and  carry  out  development  to  improve  rural communities'  welfare  and  quality  of  life.  The  village  accepts  such  a  significant role,  of  course,  accompanied  by  great  responsibility.  Therefore,  the  village government  must  be  able  to  apply  the  principles  of  transparency  and accountability,  considering  that  in  managing  village  finances,  the  village government  must  make  several  reports.  Villages  need  to  make  Village Accounting  System  Guidelines  guarantee  accounting  success  and  financial reporting.  This  time,  we  are  doing  our  service  in Belabori village, Parangloe sub-district.  In  the  Village,  their  Village  Owned  Enterprises  activities  run smoothly. It's just unfortunate that this Bumdes financial administration activity is still carried out manually and has not been appropriately managed according to  the  village  fund  management  accounting  guidelines.  Therefore,  with  the technical  guidance  of  the  village  fund  management  accounting  system  that  we will present later, we will be able to improve the understanding and skills of the Sejahtera Belabori Bumdes management in making financial reports that comply with accounting standards.

## 1. PENDAHULUAN
Kehadiran  UU  Desa  no  6  tahun  2014  (Persetujuan  Bersama,  2014)  bertujuan  membuat desa  bertenaga  secara  sosial,  berdaulat  secara  politik,  berdaya  secara  ekonomi,  dan bermartabat secara budaya, yang dikenal sebagai Catur Sakti Desa. Undang-undang desa ini diharapkan  dapat  menjawab  berbagai  permasalahan  di  desa  yang  meliputi  aspek  sosial, budaya,  ekonomi,  serta  memulihkan  basis  penghidupan  masyarakat  desa  dan  memperkuat desa  sebagai  entitas  masyarakat  yang  kuat  dan  mandiri.  Desa  juga  diharapkan  dapat menjalankan  mandat  dan  penugasan  beberapa  urusan  yang  diberikan  oleh  pemerintah provinsi, dan terutama pemerintah kabupaten/kota yang berada diatasnya, serta menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanan pembangunan dan kemasyarakatan.
Undang-undang  (UU) desa  diharapkan  akan mengangkat  desa pada posisi  subjek yang terhormat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  karena  akan  menentukan  format  desa yang  tepat  sesuai  dengan  konteks  keragaman  lokal,  serta  merupakan  instrument  untuk membangun  visi  menuju  kehidupan  baru  desa  yang  mandiri,  demokratis  dan  sejahtera (Mardisontori, 2021). UU desa ini memberikan kesempatan bagi desa dan senjata bagi rakyat desa untuk melancarkan perubahan.
Pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat  secara  signifikan,  aparat  desa  akan  mendapat  gaji  dari  negara  (Hoesada,  2014). Desa  akan  segera  mendapatkan  dana  miliaran  rupiah.  Alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun (Brodjonegoro 2014). Desa  akan  mempunyai  sumber  pendapatan  berupa  Pendapatan  Asli  Desa,  Bagi  Hasil  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten/Kota,  bagian  dari  Dana  Perimbangan  Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (Yustisia, 2015).
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  diperkirakan  besarnya  cukup  fantastis  dan bervariasi  karena  nilainya  mendekati  angka  satu  milyar  rupiah  per  desa  bahkan  bisa  lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa. Nilainya akan berlipat jika dibandingkan dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini diterima oleh desa yang hanya berkisar di angka puluhan  sampai  dengan  ratusan  juta  rupiah.  Adanya  tambahan  dana  tersebut  diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa (Eko et al., 2014).
Namun demikian, tidak sedikit kalangan yang khawatir dengan lahirnya undang-undang ini. Lahirnya UU 6/2014 dianggap sebagai kebijakan politis semata yang justru akan menjerat
para  aparat  desa  (Brodjonegoro,  2014).  Banyak  pihak  menganggap  kemampuan  para  aparat desa  di  daerah  yang  masih  rendah  dan  belum  siap  tersebut  justru  dikhawatirkan  akan membawanya pada meja hijau. Dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2013). Hal  itu  terjadi  karena  pemerintahan  desa  yang  akan  mendapatkan  pendanaan  program  dan kegiatan  dari  berbagai  sumber  (APBN  dan  APBD  Provinsi/Kabupaten)  mengandung konsekuensi  harus  mampu  mengelola  secara  transparan,  akuntabel,  dan  bebas  dari penyalahgunaan.
Kondisi  aparatur  pemerintah  daerah  saat  ini  kemampuannya  masih  rendah,  terutama dalam  hal  pengelolaan  keuangan  daerah  (Basri,  2014).  Pada  tataran  pertanggungjawaban pengelolaan  administrasi  keuangan,  kompetensi  sumber  daya  manusia  di  desa  merupakan kendala utama. Kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata (Ismail et al.,  2016).  Kementerian  keuangan  juga  menilai  perangkat  desa  masih  belum  siap  untuk menerima anggaran dana desa saat ini (Basri, 2014). Terdapat masalah kapasitas administrasi dan  tata  kelola  aparat  pemerintah  desa  yang  masih  minim.  Sistem  akuntabilitas  dan  pranata pengawasan  327  yang  masih  lemah,  termasuk  belum  kritisnya  masyarakat  atas  pengelolaan anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa.  Badan  Perwakilan  Daerah  (BPD)  yang  merupakan manivestasi perwakilan atau DPR-nya desa di berbagai daerah masih mengalami stagnanisasi lembaga,  yaitu  hanya  menjadi  lembaga  formalitas  tanpa  memiliki  progres  yang menggembirakan (Ismail et al., 2016).
Berangkat  dari  kasus  pro  kontra  dan  kekhawatiran  terhadap  UU  6/2014  ini,  maka pengabdian kami kali ini  menganggap perlu  ada bimbingan tenis dan pendampingan  yang dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang ada. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran  banyak  pihak,  yaitu  ada  para  aparat  desa  yang  berurusan  dengan  penegak hukum  karena  ketidaktahuan  dan  ketidakmampuannya  dalam  mengelola  dana  desa. Pengabdian  ini  mengambil  lokasi  di  desa  Belabori  Kecamatan  Parangloe  Kabupaten  Gowa. Di desa ini Badan Usaha Milik Desa mereka berjalan lancar dan tertib, hanya satu kelemahan mendasar yang mereka akui yakni mereka masih belum faham menyusun laporan keuangan dari  dana  desa  yang  mereka  kelola.  Permasalahan  klasik  ini  tentunya  membutuhkan  solusi dari  kami  selaku  tim  pengabdi  yang  berkesempatan  untuk  memberi  mereka  pelatihan  dan bimbingan teknis bagaimana mengelola akuntansi dan keuangan dana desa, sehingga mereka mampu membuat laporan keuangan sederhana yang sesuai standar akuntansi.
Dari  hasil  observasi  pendahuluan  yang  telah  kami  lakukan  dan  wawancara  dengan pengurus Bumdes “ Sejahtera” Desa Belabori terungkap bahwa mereka selama ini melakukan pencatatan  dan  laporan  keuangan  dana  desa  dengan  cara  manual  dan  dengan  pengetahuan yang seadanya. Identifikasi masalah yang kami temukan di lapangan adalah: “Belum adanya pengetahuan  yang  memadai  tentang  apa  itu  Akuntansi  dana  desa”.  Dari  observasi  ini  pula dapat disimpulkan bahwa pengelola Bumdes dan jajaranya memerlukan pelatihan pencatatan dan pelaporan keuangan desa yang lebih sistematis.

## 2. METODE
Adapun  metode  penyelesian  masalah  yang  akan  ditawarkan  dalam  kegiatan  kali  ini adalah sebagai berikut:
a. Melakukan  penyuluhan  untuk  memberi  pengetahuan  dan  pehaman  tentang  apa  itu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana desa.
b. Menumbuhkan  kesadaran  dengan  bentuk  simulasi  permainan  dan  penyuluhan  agar mereka memiliki minat untuk belajar dan terampil untuk menyusun laporan keuangan dari dana yang mereka kelola.
c. Melakukan  penyuluhan  dan  pelatihan  untuk  mengenai  berbagai  jenis  laporan keuangan  dan  mengidentifikasi  akun  yang  berkaitan  dengan  laporan  keuangan tersebut.
d. Melakukan  pelatihan,  keterampilan  dan  pendampingan  bagi  mitra  untuk  menyusun laporan keuangan dan membuat sistem akuntansi pengelolaan dana desa.
Kegiatan  yang  kami  lakukan  dalam  pengabdian  pada  masyarakat  kali  ini  adalah penyuluhan,  bimbingn  teknis  dan  pelatihan  serta  melakukan  pendampingan  kepada    mitra agar kami mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang kami bawakan. Seminar  dan  penyuluhan  ini  kami  lakukan  di  balai  desa.  Penyuluhan  dan  pelatihan  diikuti kurang  lebih  lima  belas  anggota  yang  terdiri  pengurus  Bumdes  dan  ibu-ibu  yang  tergabung dalam  kelompok  Perempuan  Untuk  Indonesia  (KPI).  Kami  membuat  modul  akuntansi sederhana untuk pencatatan dan pelaporan keuangan dana bumdes, kemudian materi itu kami berikan  Latihan  soal  kepada  para  peserta  yang  terlibat  agar  mereka  bisa  mempraktekkan langsung  bagaimana  cara  mencatat,  mengkalisifikasi  dan  membuat  laporan  keuangan  dana yang mereka kelola.
Peserta  yang  mengikuti  kegiatan  ini  kurang  lebih  15  orang  anggota  pengurus  badan usaha  milik  desa  desa  (Bumdes)  “Sejahtera”  desa  Belabori  dan  anggota  kelompok  ibu-ibu KPI.

## Gambar 1. Siklus pengelolaan keuangan desa
Pelaksanaan  ini  sangat  diminati  oleh  mereka  dengan  bersedia  meluangan  waktu  untuk dating  dan  menghadiri  kegiatan  walau  pekerjaan  mereka  masih  banyak  mengingat  waktu kami  kesana  ada  beberapa  kegiatan  yang  bertepatan.  Adapun  pola  kegiatan  seminar  dan penyuluhan  yang  kami  lakukan  adalah  penyampaian  materi  pelatihan  digunakan  dengan beberapa  metode  yang  relevan,  antara  lain  metode  ceramah  dan  permainan  ( games ).  Materi yang  diberikan  meliputi  materi  Siklus  pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Metode ceramah dan permainan digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh  tim  pelaksana.  Disertai  dengan games yang  ditujukan  untuk  mengetahui  pemaham mereka tentang siklus akuntansi dana desa. Metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk merespon  sejauh  mana  tingkat  pemahaman  peserta  bimtek  tentang  bahan/materi  yang  telah disampaikan  oleh  tim  pelaksana.  Metode  presentasi  dilakukan  oleh  peserta,  yaitu  peserta diminta untuk praktik mencatat transaksi yang terjadi ke dalam jurnal, kemudian memposting ke  buku  besar  dan  membuat  neraca  saldo,  membuat  penyesuaian  apabila  dibutuhkan  serta membuat  laporan  keuangan.  Kemudian  mereka  mempraktekkan  apa  yang  kami  ajarkan  dan dilanjutkan  dengan  sesi  tanya    jawab  dari  peserta  dan  tim  pelaksana  mengenai  apa  kendala yang  mereka  alami  selama  ini  dalam  pembuatan  laporan  keuangan  bumdes  yang  mereka kelola.  Di  akhir  pelatihan  diberikan post-test sebagai  bahan  evaluasi  untuk  melihat  sejauh mana pemahaman khalayak sasaran dalam menyerap ilmu yang diberikan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas  merupakan  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  yang  menerangkan  kinerja dari seorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihka yang memiliki hak atau wewenang meminta  pertanggungjawaban  jalannya  sebuah  organisasi.  Pengelolaan  Keuangan  Desa adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  Desa  (Adrian  Puspawijaya  and  Siregar, 2016). Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan  sistem  akuntansi  sederhana  serta  dengan  adanya  modal  sosial  khususnya kepercayaan,  pengurus  desa  pakraman  kubutambahan  menyadari  bahwa  akuntansi merupakan  instrumen  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa Adapun 5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

## a. Perencanaan
Perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  perencanaan  penerimaan  dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarankan dalam APB Desa.

## b. Pelaksanaan
Pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  penerimaan  dan  pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.  Rekening  kas  Desa  dibuat  oleh  Pemerintah  Desa  dengan  spesimen  tanda  tangan kepala  Desa  dan  Kaur  Keuangan.  Dalam  kondisi Desa  yang  belum  memiliki  pelayanan perbankan di wilayahnya,rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat.

## c. Penatausahaan
Penatausahaan  keuangan  dilakukan  oleh  Kaur  Keuangan  sebagai  pelaksana  fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran  dalam  buka  kas  umum  (BKU)  yang  ditutup  setiap  akhir  bulan. Dalam  penatausahaan  keuangan,  Kau  Keuangan  Desa  diwajibkan  membuat  Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari:
1) Buku  pembantu  bank  merupakan  buku  catatan  penerimaan  dan  pengeluaran  melalui rekening kas Desa.
2) Buku  pembantu  pajak  merupakan  buku  catatan  penerimaan  potongan  pajak  dan pengeluaran setoran pajak, dan
3) Buku  pembantu  panjar  merupakan  catatan  pemberian  dan  pertanggungjawaban  uang panjar.
d. Pelaporan
Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  pelaksana  APBDes  semester  pertama  kepada Bupati/Walikota  melalui  camat,  yang  terdiri  dari  laporan  pelaksanaan  APBDes  dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
e. Pertanggung jawaban
Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun  anggaran  berkenaan  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa.  Peraturan  Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
Laporan  pertanggungjawaban  merupakan  bagian  dari  laporan  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  akhir  tahun  anggaran. Selain  laporan  pertanggungjawaban  kepada Bupati/Walikota,  pemerintah  Desa  berkewajiban  menginformasikan  kepada  masyarakat melalui  media  informasi.  Adapun  informasi  kepada  masyarakat  paling  sedikit  harus memuat  laporan  realisasi  APBDesa,  laporan  realisasi  kegiatan,  laporan  kegiatan  yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.
Perguruan  Tinggi  dalam  hal  ini    Universitas  Muslim  Indonesia  (UMI)  melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melaksanakan kegiatan trdharma perguruan tinggi khusunya di bidang pengabdian.  Seperti  yang  kami  lakuan  di  desa  Belabori  ini,  yakni  memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat mitra. Salah satunya dapat berupa  bimbingan  teknis  akuntansi  dana  desa  seperti  yang  kami  lakukan  di  Bumdes Sejahtera.  Desa  Belabori  ini    kegiatan  berupa  seminar,  penyuluhan  dan  diikuti  dengan bimtek  yang  bertujuan  agar  para  pengelola  bumdes  dan  ibu-ibu  yang  tertarik  untuk mengetahui  bagaimanan  pegelolaan  dana  bumdes  dapat  mengetahui  dan  memahami mekanisme  pembuatan  laporan  keuangan  bumdes  sehingga  mereka  lebih  akuntabel dalam menjalankan tugas mengelola dana tersebut.
Gambar  2 Pemberian  Penyuluhan  Kepada  Mitra  Mengenai  Pentingnya  Akuntansi  Dana Desa
Pada  dasarnya,  pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  untuk    mewujudkan  desa  sebagai suatu  pemerintahan  terdepan  dan  terdekat  dengan  rakyat,  yang  kuat,  maju,  mandiri,  dan demokratis,  hingga  apparat  yang  terkait  mampu  melaksanakan  penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan menuju masyarakat yang  adil, makmur, dan sejahtera.
Gambar 3 Pengurus BUMDES Sejahtera Bella Bori dan Ibu dari Kelompok Perempuan Indonesia sedang Menyimak Materi
Demikian  pula  halnya  dengan  masalah  yang  dihadapi  oleh  aparat  desa  yakni    kurang kapasitas dan personalia. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa  dan  perangkatnya.  Tetapi  butuh  keterlibatan  berbagai stakeholders yang  ada  di  desa. Apalagi  saat  ini  desa  telah  mengelola  dana  dalam  jumlah  besar.  Untuk  itu,  desa  perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta  APBDes.  Sinergi  inilah  yang  dibutuhkan  oleh  pengelola  bumdes  agar  mereka  mampu
meyelenggarakan pembukuan yang akuntabel dan transparan.
Dari hasil bimtek yang kami lakukan terlihat bahwa walaupun keberadaan bumdes sudah ada  sejak  empat  tahun  yang  lalu  dan  para  menguru  juga  biasa  mengikuti  pelatihan  teknis akuntansi  dana  desa,  akan  tetapi  tergambar  bahwa  mareka  masih  dukungan  pelatihan  yang kontinu  dan  pendampingan  secara  regular  karena  basic  mereka  bukan  dari  akuntansi. Pekerjaan  sebagai  pengelola  bumdes  jiga  bukanlah  pekerjaan  satu-satunya  yang  mereka tekuni karena mereka juga memiliki profesi yang lain seperti guru atau petani.

## Permalasahan dan Hambatan
Dari  keseluruhan  materi  dan  pelatihan  yang  kami  berikan  kepada  mitra,  maka  terlihat beberapa  kendala  yang  mereka  utarakan  kepada  tim  kami  antara  lain,  kesulitan mengindetifikasi akun transkasi yang harus dijurnal, cara memposting, dan membuat laporan kuangan  dan  yang  paling  penting  dari  semua  itu  adalah  sumberdaya  mereka  memang  tidak berlatar  belakang  pendidikan  formal  akuntansi.  Walaupun  selama  ini  mereka  juga  ikut berbagai  pelatihan  tentang  akuntansi  dana  desa,  mereka  sangat  terbantu  dengan  adanya kegiatan  pengabdian  yang  kami  lakukan  karena  mereka  bisa  mengasah  pengetahuan  dan keterampilan yang mereka miliki.
Hambatan  lain  selain  keterampilan  teknis  adalah  minimnya  perangkat  computer  yang mereka  miliki,  karena  hanya  ada  dua  komputer  dan  digunakan  untuk  berbagai  keperluan administrasi  desa  sehigga  kadang  mereka  harus  antri  untuk  menggunakannya.  Begitu  juga dengan usaha simpan pinjam dan ternak ayam yang dikembangkan oleh bumdes sejahtera ini yang  perkembangannya  kurang  begitu  menggembirakan  sehingga  kadang  pengurus  bumdes juga tidak antusias untuk berkantor setiap hari dikarenakan usaha yang dikelola bumdes tidak memberi hasil yang signifian. Sehingga diperlukan inovasi dari pak desa serta apparat  yang terkait agar usaha yang dikembangkan ini bisa terus berkembang dan dilakukan diversifikasi usaha agar cita-cita desa mandiri dapat tercapai.
Dari  hasil  survey  yang  kami  lakukan  terlihat  bahwa  selama  ini  ketua  bumdes  dan aparatnya  kurang  melakukan  benchmarking  ke  desa  sekitar  atau  ke  desa  yang  usaha bumdesnya maju sehingga mereka tidak memperoleh gambaran usaha apa yang layak untuk dijalankan  dan  sesuai  dengan  karakter  desa  mereka.  Begitu  pula  alokasi  dana  yang  tersalur dari dana desa yaitu rata-rata untuk pekerjaan fisik seperti membangun jembatan antar dusun atau kegiatan fisik lainnya dan mereka lupa mengalokasi untuk peningkatan kapasitas berfikir para
pengurus
dan  warga  masyarakat  sehingga  mereka  kurang  inovasi  dan  kreasi  untuk  mendirikan  usaha yang memberi nilai tambah maksimal bagi mereka. Ditambha lagi jalan desa yang rusak dan selama bertahun-tahun tidak tersentuh pengaspalan sehingga menyulitkan akses mereka untuk keluar masuk ke desa ini.

## Gambar 4 Foto Bersama Dengan Peserta Penyuluhan BIMTEK Akuntansi Dana Desa

## 4.   SIMPULAN
Dari survey lapangan, hasil wawancara, dan bimbingan teknis yang kami lakukan kepada mitra  pengurus  Bumdes  Sejahtera  di  Desa  Belabori  kecamatan  Parangloe  Kabupaten  Gowa mengenai akuntansi  dana desa bagaimana mengelola dan menganggarkan dana yang mereka peroleh sesuai dengan rencana yang yang telah dibuat sebelumnya dan disepakati. Kemudian kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  seperti  sumber  daya  manusia  yang  cakap dan  ahli  dalam  bidang  akuntansi  dan  pengelolaan  laporan  keuangan  serta  alat  seperti komputer yang jumlahnya tidak memadai.
Demikian  pula    tidak  berkebangnya  usaha  yang  mereka  jalankan  dari  dana  desa  yang dialikasikan  karena  personil  yang  dipercaya  untuk  menjalankan  bumdes  bukan  hanya  fokus pada tupoksi mereka sebagai pengurus bumdes tapi mereka juga memiliki  memiliki pekerjaan utama  yang  lain  dan  mereka  menjalanakan  tanggungjawab  sebagai  pengurus  bumdes  hanya dianggap  sebagai  pekerjaan  sampingan  sehingga  tidak  ada  kreasi  dan  inovasi  yang  muncul dari  pengelola  untuk  mengembangakan  usaha  uang  dikelola  bumdes.  Hal  ini  disebabkan karena mereka merasa penghasilan sebagai pengurus bumdes belum memadai untuk menutup kebutuhan sehari-hari mereka.
Olehnya itu diharapkan keberlanjutan dari program PKM ini sehingga dimasa yang akan datang  mereka  bisa  fokus  untuk  mengembangkan  usaha  yang  dikelola  oleh  bumdes  serta bekerjasama  dengan  instansi  yang  terkait  untuk  membesarkan  bisnis  mereka  baik  dari  segi kuantitas  maupun  kualitas  produksi  mereka,  demikian  pula  halnya  dengan  administrasi akuntansi  dana  desa  kalau  mereka  sudah  mendapatkan  hasil  yang  maksimal  dari  bumdes mereka  akan  menata  laporan  keuangan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  yang  sesuai  untuk pelaporan keuangan dana desa.
Ada beberapa saran yang dapat kami berikan dalam pengabdian kali ini :
a. Hendaknya  para  pengurus  bumdes  ini  selalu  terlibat  dalam  kegiatan  pelatihan  yang biasanya dilakukan oleh  pemerintah daerah, atau dinas yang terkait agar  mereka bisa meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  menata  administrasi  catatan keuangan dana desa.
b. Agar  kiranya  mereka  bisa  aktif  dalam  berbagai  pelatihan  ataupun  mengupayakan kegiatan  peningkatan capacity  building agar  pola  pikir  mereka  menjadi  terbuka  dan lebih berwawasan yang pada akhirnya bermanfaat bagi pengembangan usaha bumdes di masa yang akan datang
Perencanaan  usaha  yang  matang  dan  diiringi  bechmarking  yang  sesuai  dengan  karakter desa yang dimiliki bisa menjadi salah satu kontribusi yang besar untk mengembangakan usaha yang  dijalankan  oleh  bumdes,  disertai  reward  yang  pantas  bagi  pengelola  sehingga  mereka bisa  berkreasi  membesarkan  bumdes  Sejahtera.jika  usaha  mereka  berkembang  ini  akan menjadi  pemicu  bagi  terwujudnya  masyarakat  desa  yang  mandiri,  adil  dan  sejahtera  sesuai cita-cita disahkannya UU Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Puspawijaya, A., Siregar, J.D.N., 2016. pengelolaan Keuangan Desa.
Basri, C., 2014. Desa belum siap kelola dana desa yang besar. Jakarta Kementeri. Keuang.
Republik Indones.
BPKP, P.P., 2013. Tahun 2014.
Brodjonegoro, B.P.S., 2014. Pemerintah Tambah Alokasi Dana Desa dalam APBNP 2015. Kementrian Keuang.
Eko, S., Khasanah, T.I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., 2014. Desa membangun indonesia. FPPD. Yogyakarta.
Hoesada, J., 2014. Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP).
Ismail, M., Widagdo, A.K., Widodo, A., 2016. Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. J. Ekon. dan Bisnis 19, 323–340.
Mardisontori, L., 2021. MEMBANGUN DAN MEMBERDAYAKAN DESA MELALUI UNDANG-UNDANG DESA. rechtsvinding media Pembin. Huk. Nas. 1–7. Persetujuan Bersama, D., 2014. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. ACM Int. Conf. Proceeding Ser. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088
Yustisia, T.V., 2015. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Visimedia.