e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda

## ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM SENGKETA INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

## Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
aistawisnuputra@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Online Dispute Resolution ( ODR )  dalam  dalam  sengketa  investasi  pasar  modal  syariah  di  Indonesia  beserta keunggulan  dan  kekurangan ODR .Transaksi  pasar  modal  syariah  di  Indonesia  termasuk menjadi kegiatan ekonomi yang berkembang pada beberapa tahun terakhir. Meningkatnya transaksi pasar modal syariah  menjadikan potensi sengketa antara investor dan pihak pasar modal  menjadi  tinggi.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  penyelesaian  sengketa  yang  efektif, efisien,  tidak  menyita  banyak  waktu,  dan  fleksibel  bagi  para  pihak.  Pengadilan  agama sebagai  penyelesaian  sengketa  jalur  litigasi  dianggap  kurang  efektif  karena  waktu penyelesaian  kasus  yang  lama  dan  masa  tunggu  yang  lama.  Arbitrase  dan  alternatif penyelesaian sengketa yang lain menjadi jalan keluar mengatasi pengadilan agama  yang kurang  efektif  dan  efisien.  Dengan  munculnya  pandemi  COVID-19  di  Indonesia mengakibatkan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan  berisiko tinggi  dalam  menularkan  virus  tersebut.  Oleh  karena  itu ODR menjadi  solusi  bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang perlu diteliti aturan hukum, kelebihan, dan kekurangannya dalam menangani sengketa pasar modal syariah di Indonesia.
Kata kunci: Online Dispute Resolution (ODR); Sengketa Pasar Modal; Syariah
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda

## ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) FOR INVESTMENT DISPUTES IN SHARIA CAPITAL MARKET IN INDONESIA

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  Online  Dispute  Resolution  (ODR) arrangement  in  the  Islamic  capital  market  investment  dispute  in  Indonesia  and  the advantages and disadvantages of ODR. Sharia capital market transactions in Indonesia have  become  a  developing  economic  activity  in  recent  years.  The  increase  in  Islamic capital market transactions increases the potential for disputes between investors and the capital market. Therefore, it requires an effective, efficient, time-consuming, and flexible dispute  resolution  for  the  parties.  Religious  courts  as  litigation  dispute  resolution  are considered  ineffective  due  to  long  time  to  resolve  cases  and  long  waiting  periods. Arbitration and other alternative dispute resolution options provide solutions to ineffective and efficient religious courts. With the emergence of the COVID-19 pandemic in Indonesia, arbitration and alternative dispute resolution out of court have a high risk of transmitting the virus. Therefore ODR is a solution for the settlement of disputes outside the court that needs to be examined the legal rules, strengths and weaknesses in handling Islamic capital market disputes in Indonesia.
Keywords: Online Dispute Resolution (ODR); Capital Market Dispute; Sharia
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda

## A. PENDAHULUAN
Setiap manusia selalu memiliki motif atau tujuan dalam melaksanakan kegiatan kesehariannya. Salah satu motif yang sering ada dalam tindakan manusia adalah motif ekonomi  untuk  melakukan  tindakan  ekonomi  dengan  tujuan  memenuhi  kebutuhan, memperoleh keuntungan, penghargaan, kepuasan, dan/ atau kekuasaan. Motif ekonomi pada zaman sekarang juga dapat diartikan sebagai keinginan untuk mencari uang yang menjadikan individu tertarik untuk melakukan kegiatan ekonomi. 1 Transaksi ekonomi dari  manusia  pada  zaman  sekarang  sangat  berkembang.  Transaksi  ekonomi  yang berkembang  dalam  era  disrupsi  dan  globalisasi  sekarang  adalah  kegiatan  investasi. Investasi dapat dilakukan dengan membeli sejumlah aset untuk dijual lagi dengan harga lebih tinggi. Investasi tersebut dapat berupa membeli barang berharga untuk dijual lagi setelah naik atau investasi kepada usaha, dimana modal dari investasi akan digunakan untuk  pengembangan  usaha  sehingga  dapat  menghasilkan  keuntungan  yang  lebih tinggi. 2
Salah satu kegiatan investasi yang dewasa ini sangat berkembang, adalah investasi di  bidang  pasar  modal  ( Capital maket) .  Di  Indonesia  pengertian  pasar  modal  diatur dalam Pasal 1 angka 13 undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum ( public offering )  dan  perdagangan  efek.  Kemudian  pasar  modal  dikaitkan  juga  dengan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Lalu lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Semua hal tersebut adalah hal-hal yang terkait pasar modal.
Kegiatan  investasi  dalam  bidang  pasar  modal  di  dunia  dalam  beberapa  tahun terakhir berkembang dengan pesat. Investasi dalam pasar modal menjadikan lalu lintas modal  antar  negara  meningkat,  hal  ini  sangat  penting  bagi  pembangunan  ekonomi
1 Herring Shava dan Willie T Chinyamurindi, “The influence of economic motivation, desire for independence and self-efficacy on willingness to become an entrepreneur,” The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management 11(1), 2019, pp 12, https://doi.org/10.4102/sajesbm.v11i1.234.
2 Miriam Zuk et al., “Gentrification, Displacement, and the Role of Public Investment,” Journal of Planning Literature 33(1), 2018, pp 31–44, https://doi.org/10.1177/0885412217716439.
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
sebuah  negara. 3 Di  Indonesia  berdasarkan  perkembangan  investasi  di  bidang  pasar modal  juga  terhitung  meningkat.  Berdasarkan  statistik  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  grafik  indeks  harga  saham  gabungan  (IHSG)  dan  nilai  rata-rata  perdagangan harian per bulan dari tahun 2015 sampai dengan Juli 2020 cenderung naik, dengan nilai perdagangan kurang lebih mencapai 16 triliun rupiah pada tahun 2109. Namun memang pada  awal  tahun  2020  turun  karena  adanya  pandemi  virus  COVID-19. 4 Gambaran tersebut tercermin dalam grafik 1.

## Grafik 1
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
Mengenai  investasi  syariah  di  dunia  juga  menunjukkan  perkembangan  pada beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Islamic Financial Services Board (IFSB) sektor pasar modal pada tahun 2018 berkembang dari tahun sebelumnya sebesar 27% dengan  total  aset  senilai  591,9  Miliar  Dolar  Amerika. 5 Hal  ini  menunjukkan  bahwa potensi pengembangan pasar modal syariah secara global juga diperkirakan akan naik pada tahun-tahun berikutnya, khususnya di pusat keuangan syariah seperti di London dan Malaysia.
3 John C Bluedorn et al., “Capital Flows are Fickle: Anytime, Anywhere,” IMF Working Papers 13(183),  2013, pp 1, https://doi.org/10.5089/9781484389041.001.
4 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Statistik  Mingguan,  Juli  Minggu  Ke-5”  (Jakarta,  2020), https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/data-dan-statistik/statistik-pasar-modal/Documents/5. Statistik Juli Mgg ke-5 2020.pdf.
5 Islamic Financial Services Board, “Islamic Financial Services Industry  Stability Report  2019” (Kuala Lumpur, 2019), https://www.ifsb.org/download.php?id=5231&lang=English&pg=/index.php.
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
Statistik perkembangan investor dan produk pasar modal syariah juga berbanding lurus  dengan  dikeluarkannya  peraturan-peraturan  mengenai  pasar  modal  syariah. Berdasarkan  penelitian  dari  Thomson  Reuters,  nilai  aset  keuangan  syariah  secara kuantitatif  di  Indonesia  pada  tahun  2017  adalah  senilai  82  Miliar  Dolar  Amerika, menempati  urutan  ke  delapan  yang  terbesar  di  dunia. 6 Kemudian  laporan  dari  OJK bahwa aset pasar modal syariah meningkat setiap tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2018.  Total  aset  pasar  modal  syariah  pada  tahun  2018  adalah  700,84  triliun  rupiah dengan  rincian  645.05  triliun  rupiah  berasal  dari  sukuk  negara,  21,30  triliun  rupiah berasal dari sukuk korporasi, dan 34,49 triliun rupiah berasal dari reksa dana syariah. Kemudian  jumlah  investor  saham  syariah,  sukuk  korporasi,  dan  reksa  dan  syariah meningkat  menjadi  401.516  investor  atau  tumbuh  sebesar  38,16%  pada  tahun  2018 dibandingkan dengan tahun 2017. 7
Meningkatnya  nilai aset  pasar  modal  syariah  dan  investor  pasar  modal  syariah, tentu berpotensi juga meningkatkan adanya sengketa antara para pihak dalam kegiatan investasi pasar modal syariah. Kemudahan berinvestasi di bidang pasar modal syariah menggunakan teknologi internet membuat naiknya jumlah investor yang berinvestasi di bidang ini, namun teknologi juga memiliki potensi sengketa antara pihak menjadi tinggi karena  para  pihak  tidak  dapat  bertemu  dan  memastikan  produk  atau  jasa  secara langsung.  Peluang  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  secara  berkelompok  maupun individu  menggunakan  teknologi  juga  dapat  dikatakan  menjadi  tinggi.  Adapun kewenangan menyelesaikan sengketa di bidang pasar modal syariah adalah Pengadilan Agama. Kompetensi absolut ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  yang  menyatakan  bahwa  sengketa ekonomi syariah termasuk kewenangan Pengadilan Agama. 8
6 Thomson  Reuters,  “Islamic  Finance  Development  Report  2018,” Thomson  Reuters ,  2018, https://ceif.iba.edu.pk/pdf/Reuters-Islamic-finance-development-report2018.pdf.
7 Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2018” (Jakarta, 2018), https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan- keuangan-syariah-indonesia/Documents/Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia %28LPKSI%29 2018.pdf.
8 Kelik  Pramudya,  “Strategi  Pengembangan  Ekonomi  Syariah  Melalui  Penguatan  Fungsi Pengadilan  Agama  dalam  Penyelesaian  Sengketa,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional 7(1), 2018, hal 35, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.216.
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
Sayangnya  Pengadilan  Agama  sebagai  jalan  terakhir  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  khususnya  sengketa  pasar  modal  syariah  masih  memiliki  beberapa kekurangan.  Yakni  penyelesaian  kasus  yang  cukup  lama,  antrean  pengadilan  yang menyita waktu dan tenaga, prosedur dan syarat administrasi yang rumit. Kemudian tidak semua hakim Pengadilan Agama memiliki kemampuan yang memadai mengenai pasar modal syariah. 9 Belum lagi dengan beban perkara menumpuk yang menjadikan beban pikiran  hakim.  Hal  itu  semua  menjadikan  Pengadilan  Agama  bukanlah  solusi  yang terbaik  bagi  penyelesaian  sengketa  bisnis,  dikarenakan  pelaku  bisnis  membutuhkan efisiensi waktu dan biaya demi keuntungan dan berjalanya bisnis di pasar modal. Oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau sering disebut alternatif penyelesaian  sengketa  (APS)  menjadi  pilihan  terbaik  dalam  penyelesaian  sengketa bisnis khususnya sengketa pasar modal Syariah. 10
Pada  saat  masa  pandemi  COVID-19  ini  kontak  fisik  antar  manusia  sangat dihindari. Kebijakan physical distancing menjadi kebijakan yang wajib dilakukan oleh banyak  lembaga. 11 Termasuk  lembaga  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan juga wajib melaksanakan kewajiban tersebut demi mencegah penularan virus COVID-19. 12 Pelaksanaan  protokol  kesehatan  menjadi kendala  bagi  pelaksanaan  APS  karena  tidak dapat  dilaksanakan  secara  tatap  muka  langsung.    Oleh  karena  itu  butuh  alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan yang dapat dilaksanakan tanpa melalui tatap  muka  langsung.  Penyelesaian  Sengketa  Daring  atau Online  Dispute  Resolution (ODR)  menjadi  jalan  keluar  bagi  pelaksanaan  APS  di  masa  pandemi  dan  menjadi potensi pilihan pelaksanaan APS di masa datang.
Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Sugiarto pada tahun 2019 yang meneliti ODR secara umum yang ditinjau dari hukum Islam. 13 Penelitian tersebut mengulas ODR
9 Asep Saepullah, “Kewenangan peradilan agama di dalam perkara ekonomi syariah,” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 1(2), 2016), https://doi.org/10.24235/mahkamah.v1i2.1305.
10 H Abdul Manan dan S SH, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Prenada Media, 2017).
11 Wahyu  Iswantoro,  “Persidangan  Pidana  Secara  Online,  Respon  Cepat  MA  Hadapi  Pandemi Covid-19,” Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis 6(1), 2020, hal 56–63, https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1705.
12 Hamnach  Burhanuddin,  H  Ahmad  Fathonih,  dan  Aden  Rosadi,  “Layanan  perkara  secara elektronik (e-court) saat pandemi Covid-19 hubungannya dengan asas kepastian hukum” (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30922.
13 Suprihantosa  Sugiarto,  “Online  Dispute  Resolution  (ODR)  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Di  Era  Modernisasi,” Qawãnïn:  Journal  of  Economic  Syaria  Law 3(1)1,  2019):  50–65, https://doi.org/10.30762/q.v3i1.1484.
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
secara  umum  dalam  perspektif  hukum  Islam  namun  belum  mengulas  secara  khusus untuk  sengketa  investasi  syari’ah.  Penelitian  lain  yang  serupa  juga  pernah  dilakukan oleh  Dheka  Ermelia  Putri  pada  tahun  2019  yang  meneliti  penerapan  ODR  untuk penyelesaian sengketa nama domain. 14 Penelitian tersebut telah mengetahui keunggulan ODR untuk sengketa hukum umum, untuk kemudian penulis akan meneliti secar khusus dalam  bidang  hukum  Islam.  Kemudian  bahan  penelitian  untuk  perbandingan  pernah diteliti  oleh  Minas  Arakelian,  Olga  Ivanchenko,  dan  Oleg  Todoshchak  yang  meneliti tentang pengaturan hukum dan prosedur ADR menggunakan teknologi informasi di Uni Eropa  dan  Amerika  Serikat. 15 Penelitian  tersebut  penulis  jadikan  sebagai  bahan perbandingan  dengan  pengaturan  hukum  ODR  di  Indonesia.  Penelitian  serupa selanjutnya tentang standar operasional prosedur minimal dalam ODR guna menjamin keadilan pernah dilakukan oleh Jie Zheng pada tahun 2010. Penelitian tersebut bersifat filosofis dengan dasar nilai keadilan umum sehingga butuh untuk dikembangka dalam penelitian nilai keislaman. 16
Penelitian  ini  akan  berfokus  pada  ODR  untuk  penyelesaian  sengketa  investasi syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan konsep baru dalam penyelesaian sengketa secara dalam jaringan (daring), khususnya terkait dengan pasar modal syariah dan mengetahui dasar hukum pelaksanaan ODR di Indonesia yang meliputi  legalitas  dan  pengaturannya.    Kemudian  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk mengetahui  permasalahan  dan  keunggulan  ODR  dibandingkan  dengan  penyelesaian sengketa yang lain.

## B. PERMASALAHAN
Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini maka diperlukan pertanyaan penelitian sebagai panduan awal dalam langkah-langkah penelitian. Oleh karena itu berdasarkan uraian masalah  dalam  latar  belakang,  perlu  dicari jawaban  dari  pertanyaan  penelitian yang memuat permasalahan yakni tentang:
14 Dheka  Ermelia  Putri,  “Application  of  Online  Dispute  Resolution  (ODR)  in  International  and Indonesia  Domain  Names  Disputes,” Lampung  Journal  of  International  Law 1(1),  2020,  hal  19, https://doi.org/10.25041/lajil.v1i1.2021.
15 Minas  Arakelian,  Olga  Ivanchenko,  dan  Oleg  Todoshchak,  “Alternative  dispute  resolution procedures using information technologies: legal regulation in the European Union and the USA,” Revista Amazonia Investiga 9(26), 2020, pp 60–67, https://doi.org/10.34069/AI/2020.26.02.6.
16 Jie Zheng, “ODR Procedural Standards,” in Online Resolution of E-commerce Disputes (Cham: Springer International Publishing, 2020), 211–79, https://doi.org/10.1007/978-3-030-54120-0_5.
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
1. Bagaimana  pengaturan online    dispute  resolution dalam  sengketa  pasar  modal syariah di Indonesia?
2. Bagaimana keunggulan dan permasalahan online dispute resolution dalam sengketa pasar modal syariah di Indonesia?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni metode yang meneliti peraturan  hukum  yang  berlaku  sebagai  norma    dogmatik  yang  perlu  dipatuhi. 17 Peraturan  hukum  yang  akan  diteliti  adalah  peraturan  hukum  mengenai  pasar  modal, pasar modal syariah, arbitrase dan penyelesaian sengketa baik di Indonesia dan negara lain  sebagai  perbandingan.  Adapun  negara  yang  dijadikan  perbandingan  dalam penelitian ini adalah negara Malaysia dan Amerika Serikat. Aturan hukum tentang ODR tersebut akan dianalisa kelemahan dan kelebihannya.
Kemudian data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumber awal namun berasal dari kajian pustaka berupa jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku ilmiah, dan publikasi ilmiah lainnya. 18 Dalam  penelitian ini menggunakan data yang berkaitan dengan ODR dan penyelesaian sengketa pasar modal syariah. Untuk melengkapi metode tersebut juga digunakan metode analisa kualitatif, yakni menggunakan analisa penarikan logika dari kalimat. 19 Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  filosofis,  pendekatan  konseptual,  pendekatan  kasus, dan pendekatan perbandingan hukum.
Kemudian  penelitian  ini  akan  mencari  tahu  kelemahan  dan  kelebihan  ODR dibanding APS yang lain. Selanjutnya, dicari mengenai permasalahan ODR di Indonesia yang terdiri dari permasalahan dogmatika hukum dan permasalahan praktik ODR dalam penyelesaian  sengketa  pasar  modal  syariah.  Lalu  dari  permasalahan  ODR  yang  telah ditemukan tersebut diberikan rekomendasi sebagai solusi dari permasalahan.
17 Kornelius  Benuf  dan  Muhamad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan 7(1), 2020, hal 20–33. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33.
18 Derita Prapti Rahayu, MH. SH, “Metode Penelitian Hukum,” Yogyakarta: Thafa Media , 2020.
19 Sulistyowati Irianto, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum,” Jurnal Hukum & Pembangunan 32(2), 2017, hal 155, https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339.
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda

## D. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Penyelesaian  di  luar  pengadilan  untuk  Sengketa  Pasar  Modal Syariah di Indonesia
Pasar  modal  dapat  diartikan  sebagai  tempat  untuk  menjualbelikan  efek  dari pihak yang melakukan penawaran umum (emiten) kepada para investor. Berdasarkan pasal  1  angka  5  Undang-undang  pasar  modal,  efek  didefinisikan  sebagai  surat berharga  yang  dapat  berbentuk  surat  pengakuan  utang,  surat  berharga  komersial, saham,  obligasi,  tanda  bukti  utang,  Unit  Penyertaan  kontrak  investasi  kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Adapun kegiatan pasar modal  di  Indonesia  dilakukan  oleh  PT.  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI).  Adapun mengenai  pasar  modal  syariah  adalah  pasar  modal  yang  dikelola  dan  memiliki standardisasi berdasarkan hukum Islam.
Sengketa  pasar  modal  Syariah  termasuk  dalam  sengketa  perdata  Islam  yang dalam penyelesaian sengketa melalui jalur  di luar pengadilan (non litigasi) tunduk pada  undang-undang  nomor  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (UU  AAPS).  UU  AAPS  yang  mengatur  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  membedakan  alternatif  penyelesaian  sengketa  dengan arbitrase, sedangkan dalam praktiknya arbitrase sering digolongkan dalam alternatif penyelesaian  sengketa  karena  dilakukan  di  luar  pengadilan.  Pasal  1  angka  1  UU AAPS  memberikan  definisi  arbitrase  sebagai  cara  penyelesaian  suatu  sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Arbitrase  mempunyai  ciri  yang berbeda  dengan  APS  yakni  harus  berdasarkan  perjanjian arbitrase  yang  disepakati para  pihak,  proses  arbitrase  dilakukan  oleh  lembaga  arbiter  yang  berwenang, keputusan diserahkan kepada pihak arbiter, dan eksekusi dapat dimintakan kepada pengadilan jika pihak yang kalah tidak melaksanakan dengan suka rela.
Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa (APS) menurut pasal 1 angka 10 UU AAPS adalah lembaga penyelesaian sengketa  penyelesaian sengketa atau beda pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
APS  mempunyai  ciri  khas  penyelesaian  yakni  penentuan  keputusan  berdasarkan kesepakatan  para  pihak  bukan  dari  pihak  ketiga,  para  pihak  bersifat  aktif  dalam penyelesaian  perkara,  pihak  ketiga  diperlukan  hanya  sebagai  pertimbangan  atau penengah dalam perkara. Adapun pengertian dari masing-masing APS yakni: 20

## 1. Konsultasi
Konsultasi  merupakan  aktivitas  konsultasi  atau  perundingan  seperti  klien dengan  penasihat  hukumnya,  berbentuk  menyewa  konsultan  untuk  dimintai pendapatnya  dalam  upaya  menyelesaikan  suatu  masalah.  Konsultan  hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya.
2. Negosiasi
Negosiasi adalah proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling bertentangan dengan membuat suatu persetujuan secara kompromi  dan  memberikan  kelonggaran.  Kesepakatan  tertulis  yang  dihasilkan melalui negosiasi bersifat final dan mengikat para pihak dan wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) UU AAPS.
3. Mediasi
Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa secara pribadi, informal dimana  seorang  pihak  yang  netral  yaitu  mediator,  membantu  para  pihak  yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator hanya berfungsi mengontrol proses  negosiasi,  mediator  tidak  membuat  keputusan,  dan  mediator  hanya memfasilitasi.
4. Konsiliasi
Konsiliasi adalah upaya para pihak dalam suatu konflik, dengan bantuan seorang  pihak  ketiga  netral  (konsiliator),  mengidentifikasikan  masalah, menciptakan pilihan-pilihan, dan mempertimbangkan pilihan penyelesaian.
5. Penilaian Ahli
20 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama , Edisi Kedu (Jakarta: Kencana, 2014).
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
Penilaian  ahli  merupakan  proses  yang  menghasilkan  suatu  pendapat obyektif,  independen  dan  tidak  memihak  atas  fakta-fakta  atau  isu-isu  yang dipersengketakan  oleh  seorang  ahli  yang  ditunjuk  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
Praktik  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  dalam  kasus  sengketa  pasar modal syariah di Indonesia belum pernah dilaksanakan di Indonesia, namun kasus penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dalam  kasus  pasar  modal  konvensional pernah  terjadi.  Tercatat  bahwa  pada  Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia (BAPMI)  telah  melakukan  menyelesaikan  3  (tiga)  perkara  pada  tahun  2014  dari perkara  yang  didaftarkan  pada  kurun  waktu  2009-2010. 21 Jadi  dapat  disimpulkan bahwa arbitrase adalah cara yang paling sering dipakai dalam penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia.
Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa dalam perkara perdata ekonomi umum  sudah  cukup  diatur  secara  baik  dalam  UU  AAPS.  Namun  pengaturan mengenai sengketa dalam bidang investasi pasar modal belum diatur secara khusus apalagi mengenai pasar modal Syariah. Dalam praktiknya kewenangan melakukan arbitrase dalam bidang pasar modal Syariah di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI),  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS),  dan  Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia  (BAPMI).  Guna memenuhi standar syariah dalam penyelesaian sengketa pasar modal syariah, maka masing-masing  lembaga  tersebut  memiliki  kebijakan  untuk  memilih  arbiter/ ajudikator/  mediator  yang  memiliki  kemampuan  di  bidang  pasar  modal  atau  pasar modal syariah. Namun sayangnya belum ada ketentuan tertulis dari masing-masing lembaga tentang standar syariah dalam penyelesaian sengketa pasar modal syariah di luar  pengadilan,  seperti standard  operational  procedure ( SOP ), guideline, atau ketentuan tertulis lain.
2. Pengaturan Online Dispute Resolution sebagai penyelesaian  di luar pengadilan dalam sengketa Pasar Modal Syariah di Indonesia.
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  sangat  cepat  memang  sudah seyogyanya  diakomodir  dengan  perkembangan  hukum,  demi  tercapainya  efisiensi
21 Sudiyana  Sudiyana,  “Pemberdayaan  Peran  Lembaga  Arbitrase  dalam  Penyelesaian  Sengketa Bisnis  di  Indonesia,” PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law) 4(1),  2017,  hal  122–42, https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a7.
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
kerja,  nilai  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  tanpa  mengurangi  nilai  keadilan dalam  perkembangan  hukum  dan  teknologi.  Dalam  UU  AAPS,  undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, maupun undang-undang lain, belum ada yang  mengatur  secara  khusus  dan  terperinci  tentang  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  menggunakan  media  dalam  jaringan  atau  sering  disebut  ODR.  Namun dalam UU AAPS dan UU Pasar Modal tidak ada larangan untuk melaksanakan ODR, sehingga  terbuka  peluang  untuk  melaksanakan  ODR  dalam outcourt  dispute resolution.
Di dalam pasal 18 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (ITE)  dijelaskan  mengenai  konsep  kontrak  elektronik  yang mengikat  para  pihak  di  Indonesia  dan  juga  upaya  penyelesaian  sengketa  untuk kasus transaksi elektronik. Dalam pasal 18 ayat (4) UU ITE disebutkan bahwa:
“Para  pihak  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  forum  pengadilan, arbitrase,  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya  yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya”
Ketentuan  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  ini  menjelaskan  tentang  kebebasan  para pihak  untuk  menentukan  forum  pengadilan,  arbitrase,  atau  APS  lain  yang diinginkan untuk menangani sengketa yang akan timbul dari transaksi internasional yang  dibuat.  Pasal  ini  menegaskan  penerapan  asas  kebebasan  berkontrak  dalam sebuah peraturan yang berpotensi menimbulkan sengketa. Di dalam pasal ini para pihak harus memahami penyelesaian sengketa apakah yang paling menguntungkan para pihak. Mulai dari memilih cara penyelesaian, tempat penyelesaian, dan pihak yang  menyelesaikan.  Bisa  jadi  dalam  praktik  penyusunan  kontra,  para  pihak memilih ODR sebagai cara penyelesaian sengketa tahap awal yang harus ditempuh. Karena sengketa pasar modal dapat digolongkan sebagai transaksi elektronik jika memenuhi  kriteria  dalam  pasal  2  angka 1  UU  ITE  yakni  perbuatan  hukum  yang dilakukan  dengan  menggunakan  Komputer,  jaringan  Komputer,  dan/atau  media elektronik lainnya.
Kemudian pasal 18 ayat (5) disebutkan bahwa:
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
“Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang  mungkin  timbul  dari  transaksi  tersebut,  didasarkan  pada  asas internasional.”
Pasal  ini  menjelaskan  jika  ada  kekosongan  hukum  karena  para  pihak  tidak menetapkan pengadilan, arbitrase, atau lembaga APS yang berwenang menangani sengketa,  maka  digunakan  asas  hukum  internasional.  Dari  pasal  ini  dapat disimpulkan bahwa para pihak tentu lebih memilih cara penyelesaian sengketa yang paling menguntungkan para pihak berdasarkan hukum internasional. Jadi pasal ini memungkinkan  penggunaan  ODR  berdasarkan  hukum  internasional.  Pertanyaan lebih  lanjutnya  apakah  pasal  ini  juga  berlaku  pada  transaksi  nasional.  Menurut penulis  karena  tidak  ada  pasal  yang  mengatur  transaksi  elektronik  nasional? Apakah  menggunakan  asas  hukum  perdata  nasional?  Hal  ini  perlu  diteliti  lebih lanjut.
UU ITE mengatur perlindungan bagi penyedia jasa ODR yakni dalam pasal 33 mengenai perbuatan yang dilarang. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa setiap orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan perbuatan yang mengganggu sistim elektronik maka  dapat dipidana berdasarkan pasal  49  UU  ITE  dengan  penjara  maksimal  10  (sepuluh)  tahun  dan/  atau  denda maksimal  Rp,  10.000.000.000,-  (Sepuluh  Miliar  Rupiah).  Penyedia  jasa  ODR termasuk dalam sistim elektronik yang jika diganggu dapat dikenakan pidana. Oleh karena  itu  dapat  disimpulkan  telah  ada  perlindungan  penyedia  jasa  ODR  di Indonesia atau sanksi pidana bagi penganggu pelaksanaan ODR di Indonesia.
UU  ITE  juga  melindungi  konsumen  atau  pengguna  ODR  sebagai  sistim elektronik. Di dalam pasal 35 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa:
“setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum melakukan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  perusakan, informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dengan  tujuan  agar
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data yang otentik.”
Pasal  ini  melindungi  pengguna  ODR  dengan  memberikan  melindungi pengguna  jasa  ODR  dengan  memberikan  ancaman  bagi  setiap  orang  yang melakukan  penipuan,  penghilangan,  perusakan,  bahkan  penciptaan  informasi/ dokumen elektronik. Pidana yang diancamkan bagi setiap orang yang menyabotase data dalam ODR ini adalah ancaman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas miliar rupiah).Tentunya dalam ODR kerahasiaan data menjadi sebuah hal yang sangat penting dan harus sesuai aslinya, tidak boleh hilang atau diubah.
UU ITE juga melindungi para konsumen dan penyedia jasa ODR melalui pasal 38 ayat (1) UU ITE yakni penegasan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan atau menggunakan ODR tetapi yang telah menimbulkan  kerugian  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian dijelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung ODR sebagai bagian dari  teknologi  informasi.  Dalam  Pasal  41  ayat  (1)  UU  ITE  dijelaskan  bahwa masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan sistim elektronik dan transaksi elektronik. Kemudian dalam Pasal 41 ayat (2) dijelaskan bahwa partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui lembaga dan dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (3) bahwa  lembaga  tersebut  dapat  memiliki  fungsi  konsultasi  dan  mediasi.  Pasal  ini menjadi  pemicu  diperbolehkannya  masyarakat  menyediakan  teknologi  dalam pelaksanaan konsultasi dan mediasi termasuk ODR sebagai penyelesaian sengketa pasar modal.
Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan (UU Perdagangan) juga  menegaskan  tentang  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  yakni disebutkan dalam pasal 65 ayat (5) UU perdagangan bahwa:
“Dalam  hal  terjadi  sengketa  terkait  transaksi  dagang  melalui  sistem elektronik,  orang  atau  badan  usaha  yang  mengalami  sengketa  dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya”.
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
Pasal  ini  juga  menegaskan  bahwa  bolehnya  menggunakan  penyelesaian sengketa lain di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lain tersebut salah satunya dapat berupa ODR.
Peraturan yang secara tegas menyebutkan kata online dispute resolution dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP no. 80 tahun 2019). Disebutkan dalam pasal 72 ayat (2) PP no. 80 tahun 2019 yakni:
“Penyelesaian  sengketa  PMSE  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dapat diselenggarakan  secara  elektronik  (online  dispute  resolution)  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Kemudian dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut yakni:
“Pada dasarnya penyelesaian sengketa secara elektronik (online dispute resolution)  kembali  kepada  kesepakatan  para  pihak.  Hal  tersebut  dapat berbentuk mediasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh profesional penunjang seperti advokat atau mediator, melalui lembaga arbitrase online yang  telah  terakreditasi,  atau  melalui  lembaga  pemerintahan  yang berwenang untuk itu. ”
Pasal  dan  penjelasan  tersebut  menegaskan  bahwa  ODR  sebagai  alternatif penyelesaian  sengketa  sudah  diakui  dalam  sengketa  perdagangan  elektronik. Termasuk  pasar modal juga  termasuk  perdagangan  elektronik  jika  pembeliannya melalui  teknologi  informasi.  Sayangnya  ketentuan  perundang-undangan  yang mengatur khusus mengenai ODR belum di Indonesia. Kemudian mengenai pasar modal  maka  perlu  dibuat  standar  operasional  prosedur  ODR  dari  lembaga penyelesaian sengketa pasar modal.

## 3. Kajian Perbandingan ODR di negara lain
Di negara  Malaysia belum ada aturan hukum khusus  yang mengatur tentang ODR, namun dalam UU Jasa Keuangan Islam Malaysia tahun 2013 yang mengatur tentang  industri  jasa  keuangan  syariah  juga  di  dalamnya  mengatur  tentang penyelesaian  sengketa  keuangan  Islam  di  luar  pengadilan  telah  memiliki  dasar penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai konsep ODR dan tidak ada larangan
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
melaksanakan ODR. Konsep tersebut yakni tercantum dalam disaputi pasal 135 ayat (2)  huruf  e  dimana  Bank  dapat  membuat  standar  dalam  keluhan  pelanggan  dan mekanisme  penyelesaian  sengketa.  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa  bank  dapat mempunyai  spesifikasi  standar  penyelesaian  sengketa  sendiri,  dengan  tanpa mengesampingkan standar umum. 22
Kemudian  dalam Financial  Ombudsman  Scheme  (FOS) Malaysia  yang mempunyai  fungsi  hampir  sama  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Indonesia telah menerbitkan skema keuangan Ombudsman atau Financial Ombudsman Scheme (FOS) Regulation tahun 2015 yang mengatur secara teknis dan detail penyelesaian sengketa  keuangan  Islam  di  Malaysia.  Umar  A.  Oseni  dan  Sodiq  Omoola berpendapat  bahwa  pengaturan  ODR  di  Malaysia  sangat  tepat  jika  diatur  secara teknis dalam FOS. 23 Dalam pasal 18 ayat (1) FOS Regulation tahun 2015 disebutkan bahwa setiap segala sesuatu yang diberikan oleh FOS yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa maka bersifat mengikat.
Ditemukan  beberapa  penelitian  terdahulu  mengenai  awal  praktik  ODR  di Malaysia. Dalam satu jurnal mengatakan bahwa mediasi dalam jaringan pertama di Malaysia  pertama  kali  diluncurkan  pada  awal  tahun  2017  melalui website www.mediate2resolve online .com . Portal ini didirikan dan dikelola oleh dua mediator asal Malaysia yakni Tunku Alina Alias dan Gunavathi Subramaniam. Pelaksanaan ODR  dalam  portal ini  tunduk  pada  undang-undang  Mediasi  Malaysia  tahun  2012. Portal  ini  melayani  mediasi  hukum  keluarga  dan  hukum  ekonomi  syariah. 24 Sayangnya portal tersebut tidak bisa dibuka sampai saat penelitian ini dibuat.
Penelitian  lain  menyebutkan  bahwa  ada  dua  layanan  ODR  berbayar  di Malaysia. Pertama bernama ODR Malaysia yang memproklamirkan dirinya sebagai situs ODR pertama di Malaysia. Situs ini menawarkan pelayanan asistensi negosiasi,
22 Al Chukwuma Okoli, “ODR: An Islamic Jurisprudence Perspective,” Conflict Studies Quarterly 26, 2019, pp 53–67, https://doi.org/10.24193/csq.26.4.
23 Umar A. Oseni dan Sodiq O. Omoola, “Prospects of an online dispute resolution framework for Islamic  Banks  in  Malaysia,” Journal  of  Financial  Regulation  and  Compliance 25(1),  2017,  pp39–55, https://doi.org/10.1108/JFRC-07-2016-0055.
24 Nur Farahiyah Mohd Nasir, Zinatul Ashiqin Zainol, dan Muhamad Helmi Md Said, “Prospect and  challenges  of  using  online  mediation  in  resolving  domestic  violence,” International  Journal  of Psychosocial Rehabilitation 24(1), 2020, pp 621–32, https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I1/PR200168.
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
negosiasi otomatis, mediasi, dan penyelesaian konflik. 25 Namun Ketika mengunjungi domain http://www.odrmalaysia.com/service.php tidak  menuju  situs  ODR  namun menuju  ke  situs  layanan  penyedia  jasa  teknologi  dari  Amerika  Serikat https://www.tylertech.com/solutions-products/modria . Layanan kedua adalah Kuala Lumpur Regional Center for Arbitration (KLRCA ). 26 Situs ini menyediakan layanan ajudikasi,  ajudikasi  jalur  cepat,  konsilisasi/  mediasi,  penyelesaian  sengketa  nama domain, dan penyelesaian sengketa nama sensitif. KLRCA sekarang berubah nama menjadi Asian International Arbitration Center (AIAC ). Dalam pelaksanaan arbitrasi AIAC  menyediakan  layanan online berupa  panduan  pelaksanaan  sengketa  nama domain secara online , pengisian keluhan online , pengisian respons online , informasi status kasus secara online , dan putusan panel AIAC secara online . 27 Namun untuk layanan  ODR  tidak  disediakan  platform  khusus  dan  untuk  layanan  khusus  pasar modal syariah belum tersedia standardisasi tertulis. 28
Berbeda  dengan  pengaturan  ODR  di  Amerika  Serikat  yang  sudah  cukup lengkap.  Pengaturan  mengenai  ADR  secara  umum  diatur  dalam  Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa tahun 1998.   UU tersebut mengatur standardisasi APS secara offline . 29 UU tersebut mempersilahkan para pihak di pengadilan untuk melakukan perdamaian terlebih dahulu baik difasilitasi oleh pengadilan atau pihak lain. Adapun ketentuan mengenai ODR diatur dalam UNICITRAL Model Law dan International  Corporation  for  Assigned  Names  and  Numbers  (ICANN ) Rules  for uniform  domain  name  dispute  resolution  policy .  Dalam  perlindungan  konsumen pengguna dan penyedia jasa ODR, Amerika Serikat memiliki Electronic Signatures in  Global  and  National  Commerce  Act  (E-Sign  Act) atau  undang-undang  tanda
25 Raini Hassan et al., “Setting-Up a Sulh-Based, Community Mediation-Type of Online Dispute Resolution (ODR)  in  Malaysia,” SSRN Electronic Journal , February 2018 (2013), https://doi.org/10.2139/ssrn.2334648.
26 Ibid.
27 AIAC,  “Guide  to  Domain  Name  Dispute  Resolution”  (Kuala  Lumpur:  AIAC,  2014), https://www.aiac.world/wp-content/arbitration/Domain-Name-Book_2018.pdf.
28 Damian  Clifford  dan  Yung  Shin  Van  Der  Sype,  “Online  dispute  resolution:  Settling  data protection  disputes  in  a  digital  world  of  customers,” Computer  Law  and  Security  Review ,  2016, https://doi.org/10.1016/j.clsr.2015.12.014.
29 Danielle Linneman, “Online dispute resolution for divorce cases in Missouri: a remedy for the justice gap,” in J. Disp. Resol.
(HeinOnline, 2018),
281, https://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol2018/iss1/17/.
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
tangan  elektronik  dalam  perdagangan  nasional  dan  global  guna  melindungi kerahasiaan data dan keaslian dokumen. 30
Dalam Praktiknya pelaksanaan ODR di Amerika Serikat dapat dilakukan oleh pengadilan atau pihak swasta. Setiap negara bagian memiliki platform dan standar prosedur  tersendiri  yang  berfungsi  melengkapi  standar  prosedur  ODR  federal. Penyedia platform ODR juga sangat banyak di Amerika Serikat. Beberapa penyedia ODR diantaranya yakni: American Arbitration Association ( AAA), An Olive Branch, Anywhere Arbitration, Community Legal Aid Social ODR, Cyber Settle, Equitable Mediation,  Fair  Claims,  Holistic  Solutions,  Instant  Mediations,  International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Kleros, Modria, Medron Spaces, Mediation Suites, dan lain sebagainya. Namun belum ada yang khusus dalam penyelesaian sengketa pasar modal syariah. 31
4. Keunggulan  dan  Tantangan  Praktik  ODR  dalam  sengketa  Investasi  Pasar Modal Syariah di Indonesia
ODR  mempunyai  mekanisme  yang  berbeda  dengan  penyelesaian  sengketa secara langsung. ODR mempunyai ciri khas yakni para pihak tidak bertemu secara langsung  dalam  satu  tempat,  tetapi  terhubung  melalui  media video  call yang tersambung  melalui  jaringan  internet.  Para  pihak  harus  memiliki  perangkat  dan jaringan  internet  yang  cukup  untuk  saling  terhubung  dalam  forum  penyelesaian sengketa.  Oleh  karena  itu  banyak  penyedia  jasa  ODR  harus  mempunyai  keahlian penyelesaian  sengketa  dan  penguasaan  teknologi.    Perekaman  dalam  ODR  juga merupakan hal penting bagi para pihak atau pihak ketiga untuk menentukan putusan, karena perekaman dalam ODR menjadi pertimbangan dalam mengambil putusan. 32
Tata  cara  pelaksanaan  ODR  juga  berbeda  dengan  tata  cara  pelaksanaan penyelesaian sengketa secara offline . Banyak penyedia jasa ODR memiliki halaman website khusus  untuk  pendaftaran  kasus.  Para  pihak  yang  bersengketa  dapat mendaftarkan kasusnya dengan cara mengisi formulir pengajuan ODR secara online.
30 Arthur Pearlstein, Bryan Hanson, dan Noam Ebner, “ODR in North America,” in Online Dispute Resolution:  Theory  and  Practice  A  Treatise  on  Technology  and  Dispute  Resolution (Hague:  Eleven International Publishing, 2012), 443–64.
31 Norhaziyah  Binti  Mohammad  Nor,  “The  Viability  of  Online  Dispute  Resolution Implementation” (Universiti Teknologi Malaysia, 2011).
32 Doug Leigh dan Frank Fowlie, “Online Dispute Resolution (ODR) within Developing Nations: A Qualitative Evaluation of Transfer and Impact,” Laws 3(1), 2014, pp 106–16. https://doi.org/10.3390/laws3010106.
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
Pengisian identitas dan detail kasus juga secara online , sehingga digitalisasi barang bukti adalah wajib. Misal foto, video, scan dokumen, rekaman, dan barang bukti lain. Kemudian setelah kasus dipelajari dan diterima oleh pihak ketiga sebagai penengah maka  ditentukan  waktu  pelaksanaan  ODR  dan  kesiapan  para  pihak.  Setelah  itu pelaksanaan ODR dilaksanakan dengan memastikan bahwa hanya para pihak yang diperkenankan  ikut  saja  yang  boleh  ada  dalam  forum  ODR online, hal  ini  demi kerahasiaan data para pihak. Kemudian dilaksanakan proses perdamaian para pihak dengan tujuan menentukan tujuan yang terbaik bagi para pihak ( win-win solution ). 33 ODR  memliki  beberapa  keunggulan  dibandingkan  ADR. 34 ODR  dapat menjangkau  pihak  yang  membutuhkan  secara  lebih  luas.  Untuk  perkara  yang memiliki  nilai  ekonomi  rendah  atau  ketika  para  pihak  tinggal  di  wilayah  yang berjauhan  atau  yurisdiksi  yang  berbeda,  maka  ODR  adalah  jalan  terbaik  secara efsiensi waktu dan biaya. ODR juga dapat diintegrasikan dengan ADR dalam hal-hal yang  tidak  bisa  dilakukan  secara online maka  pertemuan  tatap  muka  dapat  tetap dilakukan.  ODR  juga  memiliki  format  untuk  merekam  semua  jalanya  proses penyelesaian  sengketa  yang  dapat  digunakan  untuk  penelitian  lebih  dalam  dan pembuktian.
Menurut  Jennifer  Pinsof  ODR  memiliki  biaya  yang  sangat  lebih  murah daripada ADR. 35 ADR sendiri sudah menekan biaya, apalagi diintegrasikan dengan ODR maka akan terjadi extreme savings cost. Hal ini terjadi karena biaya perjalanan dapat  ditekan  melalui  pertemuan  dalam  jaringan.  Walaupun  fasillitas  pertemuan online juga  memerlukan  biaya,  namun  termasuk  lebih  murah  daripada  biaya perjalanan. Keuntungan lain dari ODR adalah kenyamanan ( convenient ). ODR dapat dilaksanakan  di  tempat  masing-masing  sesuai  dengan  suasana  yang  diinginkan. Rumah atau kantor dapat menjadi pilihan. Waktu juga dapat menyesuaikan karena para  pihak  dapat  menyepakati  waktu  yang  diinginkan  walaupun  di luar jam  kerja, jika sudah kesepakatan maka dapat tetap dilaksanakan.
33 Lifan Yang dan Jingjing Xing, “Characteristics of Online Transaction Dispute Mediation Cases in Mobile Electronic Commerce,” 1st ed. (Cham: Springer, 2020), 174–89, https://doi.org/10.1007/978- 3-030-50350-5_15.
34 Susan  S.  Raines,  “Mediating  in  your  pajamas:  The  benefits  and  challenges  for  ODR practitioners,” Conflict Resolution Quarterly 23(3), 2006, pp 359–69, https://doi.org/10.1002/crq.143.
35 Jennifer  Pinsof,  “The  Future  of  ODR:  The  Promise  of  Advancing  Technology,”  Michigan Technology  Law  Review,  2019,  https://mttlr.org/2015/10/the-future-of-odr-the-promise-of-advancing- technology/.
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
Tantangan  pelaksanaan  ODR  di  Indonesia  yakni  pengembangan  kompetensi absolut dari penerapan ODR, pengembangan mekanisme ODR dengan mengadopsi ADR, termasuk pengaturan penerapan variasi fitur teknologi terhadap prosedur yang ada  dan  pengembangan  kode  etik  pihak  keempat  ( programmer  computer )  serta perlindungan  data  pribadi  pengguna  ( user ),  koneksitas  lembaga  peradilan  dan lembaga lain yang relevan terkait eksekusi, dan pengembangan eksekusi alternatif. 36 ODR  untuk  sengketa  pasar  modal  di  Indonesia  belum  sepenuhnya  dapat dilaksanakan  secara  maksimal.  Aturan  hukum  yang  belum  jelas  mengenai  standar pelaksanaan ODR saja belum ada apalagi untuk pelaksanaan sengketa pasar modal syariah  di  Indonesia. 37 Jangkauan  internet  yang  belum  merata  ke  seluruh  wilayah Indonesia  juga  menjadi  masalah  apabila  salah  satu  pihak  berada  di  wilayah  yang memiliki sinyal yang lemah dan komunikasi antar para pihak menjadi terganggu. 38 Keamanan media juga perlu diperhatikan, mengingat para peretas ( hacker ) Indonesia termasuk  dalam  paling  ahli  dalam  menyabotase  keamanan  data,  oleh  karena  itu dibutuhkan media ODR yang benar-benar aman agar kerahasiaan para pihak terjaga dengan baik.

## E. PENUTUP
Pengaturan  ODR  di  Indonesia  belum  diatur  secara  umum  dan  secara  khusus tentang ODR dalam sengketa pasar modal syariah. Namun UU AAPS tidak melarang adanya  ODR,  bahkan  terdapat  konsep  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  diakomodir menjadi  ODR.  Pengaturan  hukum  lain  seperti  di  UU  ITE  dan  UU  Perdagangan  juga mengisyaratkan adanya  ODR  melalui  partisipasi masyarakat. ODR menjadi  memiliki keunggulan  dalam  penyelesaian  sengketa  investasi  syariah  dengan  efisiensi  waktu, biaya, kenyamanan, dan lebih partisipatif. Namun penggunaan ODR perlu penguasaan teknologi dan kepercayaan lebih antar para pihak. Selanjutnya perlu aturan khusus bagi ODR  penyelesaian  sengketa  investasi  syariah  melalui  undang-undang.  Hal  ini  perlu dilakukan demi harmonisasi hukum dengan perkembangan teknologi dan informasi.
36 Jeremy  Barnett  dan  Philip  Treleaven,  “Algorithmic  Dispute  Resolution—The  Automation  of Professional Dispute Resolution Using AI and Blockchain Technologies,” The Computer Journal 61(3), 2018, pp 399–408, https://doi.org/10.1093/comjnl/bxx103.
37 Meline Gerarita Sitompul, M Syaifuddin, dan Annalisa Yahanan, “Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia,” Jurnal Renaissance 1(2), 2016, hal 75–93.
38 Susan  Nauss  Exon,  “Ethics  and  Online  Dispute  Resolution:  From  Evolution  to  Revolution,” Ohio St. J. on Disp. Resol. 32, 2017, pp 609.
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Manan. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2014. AIAC.  “ Guide  to  Domain  Name  Dispute  Resolution.” Kuala  Lumpur:  AIAC,  2014. https://www.aiac.world/wp-content/arbitration/Domain-Name-Book_2018.pdf. Arthur Pearlstein, Bryan Hanson, dan Noam Ebner. “ODR in North America.” In Online Dispute  Resolution:  Theory  and  Practice  A  Treatise  on  Technology  and  Dispute Resolution, 443–64. Hague: Eleven International Publishing, 2012.
Derita  Prapti  Rahayu  MH  SH,  “ Metode Penelitian  Hukum.” Yogyakarta:  Thafa  Media, 2020.
H  Abdul  Manan,  dan  S  SH. Hukum  Ekonomi  Syariah:  Dalam  Perspektif  Kewenangan Peradilan Agama. Prenada Media, 2017.

## Jurnal
Al  Chukwuma  Okoli.  “ODR:  An  Islamic  Jurisprudence  Perspective.” Conflict  Studies Quarterly , no. 26 (2019): 53–67. https://doi.org/10.24193/csq.26.4 . Asep  Saepullah.  “Kewenangan  peradilan  agama  di  dalam  perkara  ekonomi  syariah.”
Mahkamah: Jurnal Kajian
Hukum Islam 1, no. 2 (2016). https://doi.org/10.24235/mahkamah.v1i2.1305 .
Damian Clifford,  dan Yung Shin Van Der Sype. “Online dispute resolution: Settling data protection  disputes  in  a  digital  world  of  customers.” Computer  Law  and  Security Review , 2016. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2015.12.014 .
Danielle Linneman. “Online dispute resolution for divorce cases in Missouri: a remedy for the justice gap.” In J. Disp. Resol. , 281. HeinOnline, 2018. https://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol2018/iss1/17/ . Dheka Ermelia Putri. “Application of Online Dispute Resolution (ODR) in International and Indonesia Domain Names Disputes.” Lampung Journal of International Law 1, no. 1 (11 Agustus 2020): 19. https://doi.org/10.25041/lajil.v1i1.2021 . Doug  Leigh,  dan  Frank  Fowlie.  “Online  Dispute  Resolution  (ODR)  within  Developing Nations:  A  Qualitative  Evaluation  of  Transfer  and  Impact.” Laws 3,  no.  1  (2014): 106–16. https://doi.org/10.3390/laws3010106 .
Gerarita  Sitompul,  Meline,  M  Syaifuddin,  dan  Annalisa  Yahanan.  “Online  Dispute Resolution  (ODR):  Prospek  Penyelesaian  Sengketa  E-Commerce  Di  Indonesia.” Jurnal Renaissance 1, no. 02 (2016): 75–93.
Herring  Shava.  dan  Willie  T  Chinyamurindi.  “The  influence  of  economic  motivation, desire for independence and self-efficacy on willingness to become an entrepreneur.”
The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management 11, no. 1 (12 September 2019): 12. https://doi.org/10.4102/sajesbm.v11i1.234 . Jeremy Barnett, dan Philip Treleaven. “Algorithmic Dispute Resolution—The Automation of  Professional  Dispute  Resolution  Using  AI  and  Blockchain  Technologies.” The Computer Journal 61, no. 3 (1 Maret 2018): 399–408.
https://doi.org/10.1093/comjnl/bxx103 .
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
Jie Zheng. “ODR Procedural Standards.” In Online Resolution of E-commerce Disputes , 211–79. Cham: Springer International Publishing, 2020. https://doi.org/10.1007/978- 3-030-54120-0_5 .
John C Bluedorn, Rupa Duttagupta, Jaime Guajardo, dan Petia Topalova. “Capital Flows are  Fickle:  Anytime,  Anywhere.” IMF  Working  Papers 13,  no.  183  (2013):  1. https://doi.org/10.5089/9781484389041.001 .
Kelik  Pramudya.  “Strategi  Pengembangan  Ekonomi  Syariah  Melalui  Penguatan  Fungsi Pengadilan  Agama  dalam  Penyelesaian  Sengketa.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media
Pembinaan Hukum Nasional
7, no. 1 (30 April 2018): 35. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.216 . Kornelius Benuf,  dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20– 33. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33 . Lifan Yang. dan Jingjing Xing. “Characteristics of Online Transaction Dispute Mediation Cases  in  Mobile  Electronic  Commerce,”  1st  ed.,  174–89.  Cham:  Springer,  2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50350-5_15 .
Minas Arakelian, Olga Ivanchenko, dan Oleg Todoshchak. “Alternative dispute resolution procedures  using  information  technologies:  legal  regulation in  the European  Union and  the  USA.” Revista  Amazonia  Investiga 9,  no.  26  (21  Februari  2020):  60–67. https://doi.org/10.34069/AI/2020.26.02.6 .
Miriam  Zuk.  Ariel  H.  Bierbaum,  Karen  Chapple,  Karolina  Gorska,  dan  Anastasia Loukaitou-Sideris.  “Gentrification,  Displacement,  and  the  Role  of  Public Investment.” Journal  of  Planning  Literature 33,  no.  1  (2  Februari  2018):  31–44. https://doi.org/10.1177/0885412217716439 .
Nur  Farahiyah  Mohd  Nasir,  Zinatul  Ashiqin  Zainol,  dan  Muhamad  Helmi  Md  Said. “Prospect and challenges of using online mediation in resolving domestic violence.” International  Journal  of  Psychosocial  Rehabilitation 24,  no.  1  (2020):  621–32. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I1/PR200168 .
Raini  Hassan,  Hanna  Ambaras  Khan,  Imad  Fakhri  Al  Shaikhli,  dan  Nora  Abdul  Hak. “Setting-Up a Sulh-Based, Community Mediation-Type of Online Dispute Resolution (ODR)  in  Malaysia.” SSRN  Electronic  Journal ,  no.  February  2018  (2013). https://doi.org/10.2139/ssrn.2334648 . Sudiyana. “Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 4, no. 1 (2017): 122–42. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a7 .
Sulistyowati  Irianto.  “Metode  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Metodologi  Penelitian  Ilmu Hukum.” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 32,  no.  2  (19  Juni  2017):  155. https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339 .
Suprihantosa Sugiarto. “Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi.” Qawãnïn: Journal of Economic Syaria Law 3, no. 1 (1 Januari 2019): 50–65. https://doi.org/10.30762/q.v3i1.1484 . Susan  Nauss  Exon.  “Ethics  and  Online  Dispute  Resolution:  From  Evolution  to Revolution.” Ohio St. J. on Disp. Resol. 32 (2017): 609. Susan  S.  Raines.  “Mediating  in  your  pajamas:  The  benefits  and  challenges  for  ODR practitioners.” Conflict  Resolution  Quarterly 23,  no.  3  (2006):  359–69.
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda
https://doi.org/10.1002/crq.143 .
Umar  A.  Oseni,  dan  Sodiq  O.  Omoola.  “Prospects  of  an  online  dispute  resolution framework  for  Islamic  Banks  in  Malaysia.” Journal  of  Financial  Regulation  and Compliance 25, no. 1 (13  Februari 2017): 39–55. https://doi.org/10.1108/JFRC-07- 2016-0055 .
Wahyu  Iswantoro.  “Persidangan  Pidana  Secara  Online,  Respon  Cepat  MA  Hadapi Pandemi  Covid-19.” Selisik:  Jurnal  Hukum  dan  Bisnis 6,  no.  1  (2020):  56–63. https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1705 .
Laporan Islamic  Financial  Services  Board.  “Islamic  Financial  Services  Industry  Stability  Report 2019.” Kuala Lumpur, 2019. https://www.ifsb.org/download.php?id=5231&lang=English&pg=/index.php. Otoritas Jasa Keuangan. “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2018.” Jakarta, 2018. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan- statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia %28LPKSI%29 2018.pdf. ———. “Statistik Mingguan, Juli Minggu Ke-5.” Jakarta, 2020.
https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/data-dan-statistik/statistik-pasar- modal/Documents/5. Statistik Juli Mgg ke-5 2020.pdf.
Thomson Reuters. “Islamic Finance Development Report 2018.” Thomson Reuters , 2018. https://ceif.iba.edu.pk/pdf/Reuters-Islamic-finance-development-report2018.pdf .

## Tesis
Norhaziyah  Binti  Mohammad  Nor.  “The  Viability  of  Online  Dispute  Resolution Implementation.” Universiti Teknologi Malaysia, 2011.

## Working Paper
Hamnach Burhanuddin, H Ahmad Fathonih, dan Aden Rosadi. “Layanan perkara secara elektronik  (e-court)  saat  pandemi  Covid-19  hubungannya  dengan  asas  kepastian hukum.” Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30922 .
e-ISSN : 2621-4105
Aista Wisnu Putra, Ro’fah Setyowati, Hendro Saptono, Rahandy Rizki Prananda

## Internet
Jennifer Pinsof. “The Future of ODR: The Promise of Advancing Technology.” Michigan Technology  Law  Review,  2019.  https://mttlr.org/2015/10/the-future-of-odr-the- promise-of-advancing-technology/.