Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024

## Rekonstruksi Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika
Oleh:
Devanti Vidiasari
devantividiasari@webmail.umm.ic.id Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## ABSTRAK
Restorative justice adalah bentuk pendekatan baru dalam mengatasi tindak pidana. Narkoba termasuk dalam tindak pidana yang dapat diterapkan restorative justice.  Konsep  ini  termasuk  dalam  bentuk  pembaharuan  hukum  pidana  dalam sistem peradilan pidana saat ini. Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  tingkat  penyidikan merupakan tahap awal dilaksanakannya restorative justice. Sampai saat ini masih banyak penyalahguna yang mengalami kegagalan restorative justice. Aturan dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 belum mampu diterapkan dengan baik. Dibutuhkan adanya rekonstruksi untuk mewujudkan penerapan hukum yang baik. Tujuan dari penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  konsep  restorative  justice berdasarkan pembaharuan hukum pidana dan konstruksi ideal terhadap penerapan restorative  justice  bagi  penyalahguna  di  tingkat  penyidikan.  Metode  yang digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  dari  artikel  ini  adalah  memberikan pengetahuan  dasar  konsep  restorative  justice  berdasarkan  pembaharuan  hukum pidana  dan  konstruksi  ideal  terhadap  penerapan  restorative  justice  bagi penyalahguna di tingkat penyidikan.
Kata Kunci : Restorative Justice, Penyalahguna, Pembaharuan Hukum Pidana

## PENDAHULUAN
Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  narkotika  saat  ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 belum ada perubahan terkait pasal- pasal  yang  ditujukan  bagi  penyalahguna.  Secara  umum  dalam  penegakan  dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum hanya mengacu pada beberapa pasal yang  dianggap  sangat  mudah  pembuktiannya.  Perilaku  aparat  ini  menjadi problematika karena seperti yang diketahui jika ada beberapa pasal dalam undang- undang  narkotika  yang  dianggap  sebagai  pasal  karet.  Salah  satunya adalah  pasal 112.  Pasal  112  saat  ini  mayoritas  dipilih  sebagai  dakwaan  primer  dibandingkan dengan pasal 127 yang secara terang ditujukan bagi penyalahguna. Hasil riset yang
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tentang tindak pidana narkotika,  dari  30  jenis  putusan  terkait  tindak  pidana  narkotika,  ada  yang menggunakan pasal 111 atau pasal 112 sebagai dakwaan pertama, primer, tunggal atau dakwaan kedua serta subsidair. Sebanyak 33 persen menggunakan pasal 127 dan 18 persen menggunakan pasal 114. ICJR mencatat ketika jaksa menggunakan pasal 127, mereka tetap mencantumkan pasal 111, 112 atau 114. Pasal 127 lebih banyak ditempatkan di posisi dakwaan subsidair. Sedangkan penjeratan pasal 111 atau  112  sebanyak  63  persen  digunakan  sebagai  dakwaan  primer.  Sementara  37 persen  mencantumkan  pasal  114.  Akan  tetapi  pasal  127  tidak  ada  satupun dicantumkan  dalam  putusan  sebagai  dakwaan  pertama,  hal  tersebut  berdampak pada vonis yang dijatuhkan hakim. Sehingga hanya 6 persen saja yang menjatuhkan hukuman rehabilitasi, dan seluruhnya tindakan rehabilitasi diberikan pada anak. 1
Penjelasan frasa berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang tertulis dalam pasal 112 penerapannya menimbulkan multitafsir. Pasal tidak memiliki penjelasan secara rinci mengenai tujuan pemberlakuan pasal apakah untuk penyalahguna, pengedar, atau bandar. Hal ini mengakibatkan pasal 112 mengalami kekaburan  norma  yang  berakibat  pada  penerapan  hukum  dimana  penyalahguna dapat dengan mudah dikaitkan dengan pasal 112 sebab setiap penyalahguna juga memiliki,  menyimpan,  bahkan  menguasai  narkotika  itu  terlebih  jika  pelaku tertangkap tangan kemudian ditemukan barang bukti. Jika aparat dapat melakukan penafsiran  dengan  baik  sejatinya  setiap  penyalahguna  bisa  diajukan  upaya rehabilitasi  lewat  pasal  127.  Selama  ini  yang  menjadi  persoalan  adalah  adanya anggapan  mengenai  syarat  pembuktian  pasal  127  ayat  3  yang  dianggap  kurang relevan  karena  pada  kenyataan  saat  ini  tidak  ada  yang  namanya  korban penyalahguna. Jika kita merujuk pada istilah viktimlesscrime, yang menjadi korban dari perbuatan penyalahgunaan adalah dirinya sendiri dalam hal ini pelaku, maka sejatinya  sudah  memenuhi  unsur  persyaratan  pada  pasal  127.  Sehingga  upaya rehabilitasi tidak hanya dimudahkan bagi pecandu saja.
1 Dalam  Kusumasari,  A.  R.  (2021).  Problematika  Undang-Undang  No  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  Dalam  Hal  Penerapan  Rehabilitasi  Bagi  Penyalah  Guna  Narkoba. Jurnal  Hukum  dan Pembangunan Ekonomi , Vol . 9(No. 1). hlm. 148.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Kecenderungan penjatuhan pasal 112 dibandingkan pasal 127 menyebabkan overcapacity  Lapas  hingga  saat  ini  karena  ancaman  pidana  yang  dikenakan  bisa lebih dari 4 (empat) tahun. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM), Kementerian  Hukum  dan  HAM  (Kemenkumham)  juga  menegaskan  bahwa  60 persen kelebihan kapasitas tahanan di rumah tahanan negara (rutan) dan lembaga pemasyarakatan dipenuhi oleh kasus narkotika. Saat ini jumlah narapidana dalam tahanan sebesar 264.000 yang seharusnya 146.000, jika dihitung terdapat kenaikan sebanyak 86 persen, dimana 60 persen itu bagian dari kasus narkotika. 2
Teori  pembalasan  atau  retributif  sesuai  yang  tertulis  pada  pasal  112  tidak dapat  memberikan  akibat  jera  pada  pelaku.  Adanya  pemidanaan  justru  menjadi kesempatan bagi pelaku penyalahguna untuk tetap bisa melakukan penyalahgunaan hingga  melakukan  peredaran  meski  berada  di  dalam  Lapas.  Pemidanaan  bagi penyalahguna  dapat  juga  meningkatkan  resiko  pengulangan  tindak  pidana  atau residivis.  Realita  yang  terjadi  di  lapangan  saat  ini  membuat  banyak  pihak  pada akhirnya  sadar  dan  menginginkan  adanya  pembaharuan  hukum  baik  dari  segi materiil maupun formil. Untuk mewujudkannya semua pihak perlu berkontribusi dalam  melakukan  pembaharuan  hukum.  Saat  ini  konsep  rehabilitasi  sebenarnya sudah  dilakukan.  Semua  pihak  dapat  mengajukan  rehabilitasi  baik  dari  pelaku maupun keluarga. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 sudah mengatur mengenai syarat rehabilitasi narkoba. Selain itu munculnya upaya penyidik  di  kepolisian  yang  juga  mengupayakan  pengajuan  rehabilitasi  dengan mengacu pada pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Konsep  restorative  justice  yang  digunakan  penyidik  kepolisian  untuk mewujudkan  rehabilitasi  bagi  penyalahguna  adalah  salah  satu  upaya  untuk menekan  penerapan  teori  pembalasan  bagi  pelaku  penyalahguna.  Konsep restorative justice termasuk dalam pembaharuan hukum pidana. Hal ini dilakukan sebagai  langkah  aparat  dalam  menangani  perkara  narkotika  khususnya  bagi penyalahguna. Keadilan restoratif adalah solusi untuk menggantikan teori retributif
2 Irfan  Kamil  dan  Sabrina  Asril https://nasional.kompas.com ,  diakses  tanggal  18  Oktober  2023, pukul 20.37 WIB
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
yang ada. Dengan adanya penerapan teori keadilan restoratif yang merupakan suatu usaha dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan banyak pihak seperti pelaku  itu  sendiri,  korban,  keluarga  pelaku,  keluarga  korban,  tokoh  masyarakat, tokoh  agama,  hingga  tokoh  adat  atau  pemangku  kepentingan,  maka  diharapkan dapat  mampu  dengan  seksama  mencari  cara  penyelesaian  yang  adil  melalui perdamaian  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  seperti  keadaan  semula. Dalam  artian  dengan  bentuk  kerjasama  bersama  pelaku  dan  pihak  keluarga penyalahguna  bisa  mengajukan  rehabilitasi  sebagai  wujud  penerapan  restoratif justice dengan tujuan pelaku dapat kembali seperti keadaan semula tanpa adanya adiksi  obat.  Sama  halnya  dengan  peraturan  pada  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010, penerapan  upaya  rehabilitasi  dalam  Perpol  Nomor  8  Tahun  2021  juga  memiliki syarat  khusus  yang  harus  dipenuhi  sebelum  mendapatkan  pengajuan  rehabilitasi. Adapun pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur pengajuan rehabilitasi menjelaskan persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba meliputi: 3
1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang dapat mengajukan rehabilitasi adalah, pada saat tertangkap tangan setidaknya ditemukan barang bukti  narkoba  pemakaian  satu  hari  dengan  penggolongan  narkotika  dan psikotropika  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kemudian  bisa juga apabila tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.
2. Pelaku tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, sebagai pengedar dan atau bandar.
3. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaku  harus  bersedia  bekerja  sama  dengan  penyidik  untuk  melakukan penyelidikan lanjutan.
Untuk dapat menerapkan konsep restorative justice dibutuhkan pemahaman yang baik terutama bagi penyidik kepolisian supaya dapat menindak penyalahguna narkotika. Kajian secara filosofis dibutuhkan bagi penyidik supaya bisa memahami
3 Lihat dalam pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
hakikat dari restorative justice. Jika dikaji berdasarkan ontologi, restorative justice lahir  dari  adanya  konstruksi  pemikiran  yang  mempertanyakan  mengapa  harus dilakukan pemidanaan apabila terdapat cara lain yang jauh lebih efektif dan juga fungsional. Konsep teori restoratif adalah kebalikan dari konsep pemidanaan dan merupakan  alternatif  dalam  sistem  peradilan  pidana  saat  ini.  Restorative  justice adalah  bagian  dari  bentuk  pembaharuan  hukum  pidana  yang  berkaitan  dengan pemidanaan.  Teori  pendekatan  restorative  justice  merupakan  solusi  ideal  untuk penyalahguna  sebab  setiap  orang  yang  melakukan  penyalahgunaan  dibutuhkan rehabilitasi untuk menghilangkan adiksi obat dalam dirinya. Berdasarkan hakikat pembaharuan  hukum  pidana,  jika  dilihat  dari  sudut  pendekatan  kebijakan  bahwa pembaharuan  hukum  merupakan  bagian  dari  kebijakan  kriminal  yang  berarti pembaharuan hukum pidana pada dasarnya adalah bagian dari upaya perlindungan masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  konsep  restorative  justice  bahwa  setiap penyalahguna  hendaknya  dilindungi  hak  kebebasannya,  dihindarkan  dari pemidanaan  selama  bukan  seorang  pengedar,  dan  bandar  narkotika  karena penyalahguna  memiliki  hak  rehabilitasi  untuk  disembuhkan  dari  adiksi  obat. Restorative justice perlu diwujudkan karena konsep ini termasuk kedalam rangka mengefektifkan  penegakan  hukum  narkotika  di  dalam  negara.  Sehingga  sudah seharusnya upaya rehabilitasi dilakukan secara komprehensif.
Meski begitu faktanya tidak semua bisa dengan mudah menjalankan upaya rehabilitasi. Upaya restorative justice sebagai jalan untuk mencapai rehabilitasi bagi pelaku bisa saja mengalami kegagalan dalam penerapannya ditingkat penyidikan. Sampai  saat  ini  masih  banyak  penyalahguna  yang  dijatuhkan  hukuman  pidana penjara. Seperti data yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia jika  masih  ada  kenaikan  signifikan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk narapidana kasus narkotika terutama penyalahguna. Hal ini menjadi indikasi bahwa pengaturan konsep restorative justice yang sudah mulai dilakukan pihak penyidik kepolisian  belum  dapat  terealisasi  dengan  baik.  Terdapat  hal-hal  yang  menjadi penghambat pencapaian upaya restorative justice. Dibutuhkan analisis secara lebih mengenai  esensi  konsep  restorative  justice  berdasarkan  pembaharuan  hukum pidana,  serta  mengidentifikasi  konstruksi  ideal  yang  harus  dilakukan  terhadap
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
penerapan  restorative  justice  ditingkat  penyidikan  untuk  dapat  mencapai  upaya rehabilitasi.
Berdasarkan permasalahan hukum tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diwujudkan  dalam bentuk tulisan artikel hukum. Adapun metode penelitian  dalam  tulisan  ini  adalah  yuridis  normatif.  Dilakukan  dengan  cara menganalisa bahan pustaka dengan menggunakan data berupa bahan hukum primer yaitu  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  Surat  Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Kemudian bahan  hukum  sekunder  bisa  buku  hukum,  jurnal  hukum,  hasil  penelitian,  hasil kegiatan  ilmiah,  dan  lain-lain.  Adapun  analisa  yang  dilakukan  berupa  deskriptif analisis  dengan  mengaitkan  teori  hukum  dan  praktik  pelaksanaannya  dengan persoalan yang diteliti.

## RUMUSAN MASALAH
Menurut  permasalahan  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  ada  rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut:
1. Bagaimana analisa konsep restorative justice berdasarkan pembaharuan hukum pidana?
2. Bagaimana  konstruksi  ideal  terhadap  penerapan  restorative  justice  bagi penyalahguna di tingkat penyidikan?

## PEMBAHASAN
1. Konsep Restorative Justice Berdasarkan Pembaharuan Hukum Pidana
Terbentuknya upaya pendekatan baru dalam penegakan hukum pidana saat ini mengakibatkan aparat penegak hukum harus paham dengan betul esensi yang sesungguhnya sebelum melakukan upaya penegakan hukum yang ada. Salah satu upaya  dalam  penanggulangan tindak  pidana  saat ini  yang  berkembang  mengenai konsep restorative justice. Konsep ini muncul akibat dari konstruksi berpikir yang mempertanyakan  keharusan  dilaksanakannya  pemidanaan  apabila  ada  cara  lain yang dapat memberikan dampak secara efektif dan sifatnya jauh lebih fungsional. Konsep  pemidanaan  dianggap  seharusnya  tidak  hanya  dibatasi  berdasarkan
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
ketentuan hukum pidana saja baik secara materiil dan formil, namun juga harus bisa menjamin keadilan bagi semua pihak. Konsep restorative justice adalah kebalikan dari teori pemidanaan yang juga menjadi alternatif sistem peradilan pidana saat ini. Rufinus  Hutauruk  mengutarakan  gagasan  tentang  restorative  justice  yang  mana konsep  pendekatan  ini  lebih  menitikberatkan  pada  proses  pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Apabila pelaku, korban  dan  masyarakat  yang  dilanggar  haknya  merasa  sudah  tercapai  suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan  dapat  dihindari.  Dalam  hal  ini  menunjukan  jika  pelaku  sejatinya bukanlah objek utama dari pendekatan restorative justice, melainkan rasa keadilan serta  pemulihan  konflik  itu  sendirilah  yang  menjadi  objek  utamanya. 4 Selain  itu Liebmann juga memberikan pandangan tentang keadilan restoratif yang diartikan sebagai  sebuah  sistem  hukum  yang  memiliki  tujuan  untuk  mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku serta masyarakat yang telah rusak akibat kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. 5
Berdasarkan pendapat dari dua ahli itu maka dapat diketahui jika restorative justice  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  dengan  orientasi  keadilan  untuk mengembalikan kesejahteraan sekaligus upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana lebih lanjut. Hal ini juga ditegaskan menurut pasal 1 angka 3 Perpol Nomor 8 Tahun 2021, yang disebut dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama- sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  melalui  perdamaian  dengan  menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. 6 Apabila dikaitkan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka konsep restorative justice adalah pendekatan yang tepat  untuk  mengganti  teori  retributif  atau  pemidanaan  pada  pelaku.  Keadilan
4 Dalam Raja Sinaga, H. S. (2021). Penerapan Restorative justice Justice dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (Implementation Of Restorative justice Justice In Indonesian Narcotics Cases). Hukum Lex Generalis , Vol . 2 (No 7). hlm. 532.
5 Dalam Fernando, Z. J. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam . Vol . 5 (No 2). hlm 258.
6 Lihat dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
restoratif  mampu  mementingkan  penyalahguna  untuk  membantu  pemulihan kembali pada keadaan semula. Maka dari itu upaya restorative justice adalah jalan untuk mencapai rehabilitasi.
Restorative  justice  merupakan  bagian  dari  bentuk  pembaharuan  hukum pidana  yang  berkaitan  dengan  pemidanaan.  Untuk  dapat  menerapkan  restorative justice selain mengetahui dan memahami esensi restorative justice itu sendiri maka dibutuhkan pemahaman juga berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana. Secara mendalam pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya meliputi: 7
1. Law Enforcement Policy
Upaya  kebijakan  yang  dilakukan  secara  rasional  untuk  memperbaharui substansi hukum guna meningkatkan efektifitas dalam penegakan hukum.
2. Criminal Policy
Upaya  kebijakan  secara  rasional  untuk  menanggulangi  kejahatan  sebagai perwujudan dari perlindungan masyarakat.
3. Social Policy
Upaya dari kebijakan secara rasional untuk mengatasi permasalahan sosial guna menunjang tujuan nasional dalam hal ini social defence dan social welfare.
4. Value Oriented
Upaya melakukan reorientasi dan reevaluasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan  hukum  pidana  yang  dilandasi  pokok  pemikiran  berupa  nilai-nilai sosiofilosofik (ide-ide dasar), sosiopolitik, dan sosiokultural.
Pada  dasarnya  pembaharuan  hukum  pidana  merupakan  pembaharuan terhadap tiga aspek pokok yaitu aspek tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan. Lebih jelasnya maksud hakikat dari pembaharuan hukum pidana atau penal reform dapat dilihat  dari beberapa sudut pendekatan kebijakan seperti,  kebijakan  sosial,  kriminal,  dan  penegakan  hukum.  Selain  itu  dapat  juga dilihat  berdasarkan  sudut  pendekatan  nilai.  Pertama  dari  sudut  pendekatan kebijakan sosial, penal reform adalah bagian dari upaya mengatasi masalah-maslah sosial  dalam  rangka  mencapai  tujuan  nasional.  Kedua  dari  sudut  pendekatan
7 Dalam Zainuddin, M. dkk. (2022). Politik Hukum Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Semarang Law Review (SLR) . Vol . 3 (No 1). hlm 125.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
kebijakan kriminal yang berarti penal reform bagian dari perlindungan masyarakat. Ketiga  berdasarkan  sudut  pendekatan  kebijakan  penegakan  hukum  yang  mana penal reform berupaya untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Kemudian berdasarkan sudut pendekatan nilai penal reform adalah bagian dari upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali  nilai-nilai  sosiopolitik,  sosiofilosofik,  dan  sosiokultural  yang  melandasi dan  memberi  isi  terhadap  muatan  normatif  dan  substantif  hukum  pidana  yang dicita-citakan.  Maka  seharusnya  bukanlah  sebuah  pembaharuan  atau  reformasi hukum  pidana  apabila  orientasi  nilai  daripada  hukum  pidana  yang  dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dan hukum pidana lama.
Penjelasan hakikat dari pembaharuan hukum pidana apabila dikaitkan dengan konsep  restorative  justice  adalah  bentuk  dari  criminal  policy  yakni  kebijakan (upaya  rasional)  untuk  menanggulangi  kejahatan  dalam  rangka  perlindungan masyarakat.  Dalam  hal  ini  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika.  Restorative justice  diterapkan  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat  dan  juga pelaku penyalahguna untuk tetap memiliki hak menjalankan upaya rehabilitasi baik rehabilitasi secara medis maupun sosial. Restorative justice termasuk strategi baik untuk  mereduksi  kejahatan  narkotika.  Konsep  ini  adalah  respon  terhadap  suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan menitik beratkan pada pemulihan, memberi  pengertian  terhadap  pelaku,  dan  mewujudkan  masyarakat  damai. Kelompok Kerja Peradilan Anak  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeskripsikan tentang restorative justice sebagai sebuah proses dimana semua pihak berdiskusi dan memikirkan cara untuk mengatasi akibat pada masa yang akan datang.  Proses  ini  biasanya  dilakukan  melalui  diskresi  (kebijakan)  dan  diversi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). 8
Pada  penerapannya  di  dalam  sistem  peradilan  Indonesia,  restorative  justice bagi pelaku penyalahguna narkotika diupayakan di tingkat penyidikan kepolisian.
8 Manullang, H. dkk. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice  Sebagian  Bentuk  Upaya  Pembaharuan  Hukum  Pidana. Nommensen  Journal  of  Legal Opinion (NJLO) . Vol . 1 (No 1). Hlm 69.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Penyidik diharapkan mampu menghindarkan pelaku dari proses pengadilan pidana yang dapat menjatuhkan pidana penjara. Penyidik diharapkan juga bisa membantu pelaku penyalahguna untuk mewujudkan upaya rehabilitasi. Seperti yang diketahui jika tindak pidana narkotika adalah bagian dari viktimlesscrime yang memiliki arti bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tindak pidana penyalahgunaan adalah dirinya sendiri dalam hal ini pelaku. Ketentuan pidana yang tertulis dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 mayoritas mendefinisikan subjek hukum sebagai pelaku kejahatan sehingga ada ketentuan pemidanaan di dalam pasal. Saat ini upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemsyarakatan baik berupa pembinaan secara kepribadian dan juga kemandirian tidak dapat menjamin penyalahguna dapat sembuh dari adiksi obat. Tingkat penyalahgunaan narkotika di dalam negara tetap tinggi  bahkan  semakin  meningkat  setiap  tahunnya.  Maka  dari  itu  konsep pendekatan  restorative  justice  dapat  digunakan  sebagai  solusi  untuk  menindak penyalahgunaan karena ini bagian dari bentuk criminal policy sistem pembaharuan pidana yang didalamnya terkandung nilai-nilai baik sosiofilosofik (ide-ide dasar), sosiopolitik, dan sosiokultural untuk mewujudkan tujuan nasional.

## 2. Konstruksi Ideal Penerapan Restorative Justice Bagi Penyalahguna Di Tingkat Penyidikan
Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah mengatur ketentuan pidana bagi penyalahguna. Adapun pasal yang sering digunakan aparat adalah pasal 112 dan 127. Namun untuk kepentingan rehabilitasi berada di dalam pasal 127. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi: 9
(1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika  Golongan  II  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika  Golongan  III  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 1 (satu) tahun.
9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
(2) Dalam  memutus  perkara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
(3) Dalam  hal  Penyalah  Guna  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Berdasarkan  pasal  127  dapat  diketahui  jika  seorang  penyalahguna  bisa mendapatkan  rehabilitasi.  Meski  begitu  perlu  ada  pembuktian  yang  harus dilakukan. Perkara memutus juga tergantung kepada hakim yang mengadili karena hakim  yang  memiliki  wewenang  dan  harus  mempertimbangkan  dengan  baik mengacu pada ketentuan pasal lain seperti pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Tetapi dalam realita penerapan hukum saat ini pasal 127 sering diabaikan karena anggapan beratnya upaya pembuktian yang harus dilakukan aparat penegak hukum. Sehingga pasal 112 menjadi rujukan utama karena upaya pembuktian yang jauh lebih mudah.
Melihat adanya persoalan hukum tersebut dimana pendekatan retributif dan resosialisasi tidak dapat menekan penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia, oleh sebab itu kemudian ada upaya pendekatan baru yang dilakukan sebagai bentuk pembaharuan  hukum  pidana  yaitu  dengan  teori  restoratif atau  restorative  justice. Berdasarkan  pasal  7  Perpol  Nomor  8  Tahun  2021  pendekatan  restoratif  dapat dilakukan terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas. 10 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mengatur mengenai persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 meliputi: 11
a. Pecandu  narkoba  dan  korban  penyalahgunaan  narkoba  yang  mengajukan rehabilitasi;
b. Pada saat tertangkap tangan:
1. Ditemukan barang bukti narkoba pemakaian satu hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang- undangan; dan
10 Lihat  dalam  Perpol  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan Keadilan Restoratif.
11 Ibid.
2. Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan atau bandar;
d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
e. Pelaku  bersedia  bekerja  sama  dengan  penyidik  Polri  untuk  melakukan penyelidikan lanjutan.
Mengenai tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Menurut  ketentuan  tersebut dapat diketahui jika seorang penyalahguna bisa mendapatkan pengajuan rehabilitasi apabila  memenuhi  syarat  yang  ada  seperti  pada  saat  tertangkap  tangan  dengan penemuan  barang  bukti  pemakaian  satu  hari,  bisa  juga  hanya  karena  tes  urine menunjukkan  hasil  positif.  Pengajuan  rehabilitasi  hanya  diperuntukkan  bagi penyalahguna  saja  tidak  untuk  pengedar  atau  bandar  meskipun  pelaku  juga menggunakan  narkotika.  Selain  itu  pelaku  juga  wajib  melakukan  asesmen  yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu.
Apabila  dibandinkan  dengan  pengaturan  rehabilitasi  yang  tertulis  dalam SEMA  Nomor  4  Tahun  2010  ada  beberapa  syarat  yang  sebenarnya  tidak  jauh berbeda. Berikut syarat rehabilitasi narkoba: 12
a. Korban penyalahguna narkoba tertangkap tangan saat menggunakan narkoba.
b. Saat  tertangkap  tangan,  terbukti  penyalahguna  memiliki  satu  atau  lebih  jenis narkotika,  seperti  sabu-sabu,  ekstasi,  heroin,  kokain,  ganja,  opium,  meskalin, morfin, kodein, dan zat lainnya yang termasuk dalam golongan narkotika.
c. Penyalahguna  terbukti  positif  menggunakan  narkoba  berdasarkan  surat  uji laboratorium.
d. Membawa surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater.
e. Korban penyalahguna terbukti tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba.
Berdasarkan  dua  ketentuan  tersebut  dapat  disimpulkan  jika  pengajuan rehabilitasi  pada  dasarnya  sama  yaitu  pelaku  penyalahguna  bisa  mengajukan rehabilitasi  apabila  tertangkap  tangan  beserta  barang  bukti,  kemudian  terbukti
12 Lihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 4 Tahun 2010.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
postif  narkotika,  tidak  berkaitan  dengan  peredaran  gelap  begitu  juga  sebagai pengedar dan bandar. Yang membedakan syarat pengajuan rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 terdapat surat keterangan dari dokter sedangkan dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tim asesmen terpadu memiliki peran yang dominan. Tim asesmen terpadu adalah penggabungan dari tim dokter serta tim hukum yang bertugas  menganalisis  peran  tersangka  yang  ditangkap  atas  permintaan  penyidik yang  berkaitan  dengan  peredaran  gelap  narkoba  terutama  bagi  pecandu.  Tim asesmen terpadu memiliki kewenangan menganalisis apakah pelaku sebagai korban penyalahguna,  pecandu  atau  pengedar.  Kemudian  menentukan  kriteria  tingkat keparahan  pengguna  sesuai  jenis  kandungan  yang  dikonsumsi,  dan merekomendasikan  rencana  terapi  serta  rehabilitasi  bagi  pecandu  dan penyalahguna. 13
Keberadaan tim asesmen terpadu dapat memennuhi unsur perlindungan dan pembinaan  bagi  pelaku  terutama  penyalahguna.  Tim  asesmen  terpadu  sangat dibutuhkan  keberadaannya  baik  di  wilayah  tingkat  pusat,  provinsi,  maupun kabupaten  dan  kota.  Tim  asesmen  terpadu  dibutuhkan  untuk  membantu mempercepat upaya restorative justice pada tingkat penyidikan. Upaya restorative justice sebagai bentuk implementasi pembaharuan hukum pidana yang kemudian diwujudkan  melalui  peraturan  kepolisian  adalah  hal  baik  yang  dilakukan  untuk mencegah penuntutan bagi pelaku penyalahguna. Namun realita di lapangan saat ini banyak aparat yang tetap menjalankan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tanpa  mempertimbangkan  upaya  rehabilitasi  sesuai  Perpol  Nomor 8 Tahun 2021.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan upaya restorative justice  sulit  untuk  dilaksanakan. 14 Pertama,  sampai  saat  ini  belum  ada  peraturan undang-undang  yang  mengatur  jelas  dari  pengertian,  konsep,  dan  pengaturan
13 Dalam Huda, N. dkk. (2020). Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia (Integrated Assessment: Implementation of Restorative Justice to Countermeasure Drugs Crime in Indonesia). Jurnal Ilmiah Kebajikan Hukum . Vol . 14 (No 1). hlm 118.
14 Fatoni, K., & Wibawa, I. (2023). Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng. Jurnal Pro Hukum . Vol . 12 (No 3). hlm 899.
restorative  justice  itu  sendiri.  Undang-undang  narkotika  sendiri  belum  ada perubahan  secara  substansi.  Hal  ini  dapat  menjadi  penghambat  penyidik  dalam penegakan hukum karena pada dasarnya tidak ada perbedaan signifikan anatar pasal 9  Perpol  Nomor  8  Tahun  2021  dengan  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010.  Kedua, keterbatasan jumlah personel penyidik dibandingkan dengan perkara penyalahgunaan  membuat  perkara  penyalahgunaan  narkotika  tidak  bisa  ditekan secara  menyeluruh.  Ketiga,  penegakan  hukum  yang  rendah  karena  faktor partnernalistik  yang  berakibat  ketidakadilan  dalam  proses  penegakannya  sebab aparat  dapat  bertindak  pandang  bulu  terhadap  pelaku  penyalahguna.  Keempat, perkembangan  digital  yang  mengubah  transaksi  pemasaran  narkotika  yang dilakukan distributor dengan pengedar yang dapat mengaburkan peran dari masing- masing  pelaku  sehingga  penyalahguna  yang  terlibat  dapat  sulit  untuk  mencapai keadilan restoratif. Selain itu belum adanya tim asesmen terpadu pada setiap daerah juga dapat menghambat pendekatan restoratif.
Berdasarkan  hambatan  penerapan  restorative  justice  yang  sudah  diuraikan sebelumnya,  maka  dibutuhkan  solusi  untuk  mengatasi  hal  tersebut.  Seperti  yang diketahui  jika  konsep  pendekatan  restorative  justice  adalah  langkah  yang  baik sebagai  perwujudan  criminal  policy  dalam  pembaharuan  hukum  pidana.  Untuk dapat mewujudkan hukum yang dicita-citakan atau mencapai tujuan nasional maka dibutuhkan konstruksi ideal dalam penerapan restorative justice terutama di tingkat penyidikan. Aparat penegak hukum harus mengerti hakikat restorative justice dan pemahaman  bahwa  konsep  pendekatan  restoratif  ini  adalah  bagian  dari pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana sebagai cara penanggulangan tindak pidana. Dibutuhkan sosialisasi hukum dengan materi restorative  justice.  Kemudian  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  mana  setiap aturan kemudian diundangkan. Keberadaan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memang sudah dapat membantu pembaharuan hukum saat ini. Tetapi pelaksanaannya tidak dapat maksimal jika tidak ada undang-undang yang mengatur dengan jelas tentang restorative justice ini.
Masih  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  yang  memiliki kekuatan  hukum  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  Perpol  Nomor  8  Tahun  2021
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
membuat  masih  banyak  aparat  penegak  hukum  yang  pada  akhirnya  menjadikan pasal dalam undang-undang narkotika sebagai tumpuan utama untuk menjatuhkan pidana  bagi  penyalahguna.  Pembaharuan  hukum  pidana  dari  segi  materiil  juga dibutuhkan karena ini sesuai dengan sifat hukum itu sendiri yang selalu tertinggal oleh masyarakat pada akhirnya karena dinamika sosial pada masyarakat. Penerapan restorative justice yang ditempatkan pada proses penyidikan adalah tindakan yang tepat, tetapi apabila tidak ada norma hukum yang mengatur maka implementasinya akan  tidak  efektif  dan  sia-sia.  Mengenai  tim  asesmen  terpadu  sebaiknya  mulai dikembangkan  pada  setiap  daerah. Tim asesmen  terpadu tidak  seharusnya  hanya berpusat pada ibukota atau pemerintah daerah yang sektor wilayahnya besar saja. Melainkan  seluruh  wilayah  Indonesia  hendaknya  memiliki  tim  asesmen  terpadu karena  peredaran  narkotika  di  Indonesia  saat  ini  semakin  meluas.  Untuk memperkuat  keberadaan  tim  asesmen  terpadu  dibutuhkan  juga  regulasi  yang mendukung sehingga tim asesmen terpadu juga memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan penerapan restorative justice.
Mengenai aturan dalam pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 terdapat hal yang menurut penulis perlu menjadi perhatian. Ketentuan tertulis yang ada dalam pasal 9 masih mengandung frasa korban penyalahgunaan. Selain itu ketentuan yang ada tidak  jauh  berbeda  dengan  aturan  pada  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010.  Hal  yang membedakan  hanyalah  keberadaan  tim  asesmen  terpadu  dan  pelaksanaan pengajuan  upaya  rehabilitasi  di  penyidikan.  Namun  mengenai  syarat  untuk rehabilitasi  sama  dan  masih  mengacu  pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Seharusnya kata korban dalam aturan tidak perlu dicantumkan karena yang  menjadi  korban  dalam  penyalahgunaan  narkotika  adalah  pelaku  itu  sendiri. Apabila tidak ada perubahan dan aparat penegak hukum tidak memiliki pemahaman yang baik tentang konsep restorative justice dan pembaharuan hukum pidana, maka dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapannya dan aparat bisa menganggap jika dibutuhkan upaya pembuktian kembali untuk menyatakan bahwa benar pelaku merupakan  korban  penyalahguna.  Pembaharuan  hukum  secara  materiil  dapat menjadi solusi dari semua permasalahan yang ada. Pembaharuan materiil juga tetap
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Norma hukum yang ada nanti harus sesuai dengan kondisi masyarakat agar tercapai kepastian hukum.

## Kesimpulan
Restorative justice merupakan bentuk dari penanggulangan tindak pidana atau criminal  policy  sebagai  perwujudan  dari  pembaharuan  hukum  pidana  yang didalamnya terkandung nilai-nilai baik sosiofilosofik (ide-ide dasar), sosiopolitik, dan sosiokultural untuk mewujudkan tujuan nasional. Pendekatan restoratif adalah solusi tepat untuk penyalahguna narkotika saat ini karena konsep restorative justice adalah bentuk respon terhadap suatu tindak pidana dalam hal ini penyalahgunaan narkotika dengan menitik beratkan pada pemulihan yang diwujudkan pada upaya rehabilitasi.
Penerapan  restorative  justice  di  tingkat  penyidikan  belum  dapat  terealisasi dengan  baik.  Masih  banyak  hambatan  yang  terjadi.  Syarat  pengajuan  rehabilitasi pada  pasal  9  Perpol  Nomor  8  Tahun  2021  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan dibandingkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Aturan yang ada tetap merujuk pada ketetapan undang-undang. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara  jelas  konsep  restorative  justice.  Selain  itu  masih  banyak  aparat  penegak hukum yang belum memahami hakikat restorative justice dan pembaharuan hukum pidana  yang  mengakibatkan  perbedaan  penafsiran  dalam  interpretasi  aturan, sehingga  berdampak  bagi  penerapan  hukum  yang  ada.  Dibutuhkan  pembaharuan hukum  secara  materiil  serta  kerja  sama  antara  aparat  penegak  hukum  untuk mewujudkan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Jurnal
Fatoni,  K.,  &  Wibawa,  I.  (2023).  Penanganan  Tindak  Pidana  Narkotika Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  Di  Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda Jateng. Jurnal Pro Hukum , Vol . 12 (No 3).
Fernando,  Z.  J.  (2020).  Pentingnya  Restorative  Justice  Dalam  Konsep  Ius Constituendum. Al-Imarah:  Jurnal  Pemerintahan  dan  Politik  Islam , Vol . 5 (No 2).
Huda,  N.  dkk.  (2020).  Asesmen  Terpadu:  Penerapan  Restorative  Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia (Integrated Assessment:
Implementation  of  Restorative  Justice  to  Countermeasure  Drugs  Crime  in Indonesia). Jurnal Ilmiah Kebajikan Hukum , Vol . 14 (No 1).
Kusumasari,  A.  R.  2021.  Problematika  Undang-Undang  No  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi , Vol . 9 (No 1).
Manullang,  H.  dkk.  (2020).  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Biasa  Bermotif  Ringan Dengan  Restoratif  Justice  Sebagian  Bentuk  Upaya  Pembaharuan  Hukum Pidana. Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO) , Vol . 1 (No 1).
Raja  Sinaga,  H.  S.  (2021).  Penerapan  Restorative  justice  Justice  dalam  Perkara Narkotika  Di  Indonesia  (Implementation  Of  Restorative  justice  Justice  In Indonesian Narcotics Cases). Hukum Lex Generalis , Vol . 2 (No 7).
Zainuddin, M. dkk. (2022). Politik Hukum Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Semarang Law Review (SLR) , Vol . 3 (No 1).

## II. Peraturan Perundang–undangan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 4 Tahun 2010.
Perpol  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## III. Situs Internet
Irfan Kamil dan Sabrina Asril. https://nasional.kompas.com, diakses tanggal 18 Oktober 2023, pukul 20.37 WIB