Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono e-ISSN: 2621-4105
Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

## Punishment of Trafficking in Persons in The Perspective of Punishing Money Laundering in Indonesia

## Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
Magister Hukum Universitas Riau Kepalauan (UNRIKA) Batam, Indonesia wanrahmat.one@gmail.com

## Abstract
The  study  aims  to  examine  the  effectiveness  of  the  implementation  of  the  Act  No.  21  of  2007  on  the Suppression  of  Trafficking  in  Persons  (TPPO)  from  the  perspective  of  the  Penal  Procedure  for  Money Laundering (TPPU) in Indonesia. The background to this study is an increasing number of human trafficking cases followed by money laundering, which is a complex and difficult transnational crime. The urgency of this research lies in the need to understand the linkages between the TPPO and the TPPU in order to develop a more  effective  strategy  for  dealing  with  and  preventing  the  two  crimes.  Research  methods  use  normative jurisprudence. The novelty of this research lies in a comprehensive approach that connects the TPPO with the TPPU through integrated financial analysis and law enforcement. The findings show that the operandi mode of TPPO perpetrators often involves money laundering to cover up illegal funding sources. This research uses normative juridic methods. The findings of the study reveal that the Indonesian law enforcement system still faces  significant  challenges  in  addressing  the  TPPO  and  TPPU,  especially  in  relation  to  data  integration between  law  enforcement  agencies,  immigration,  and  colonization.  The  research  recommendations  include strengthening  the  legal  framework,  improved  protection  for  victims,  and  the  development  of  a  more comprehensive  policy  for  crime  prevention.  This  research  reaffirms  the  importance  of  international cooperation and the use of information technology.
Keywords: Human Trafficking; Money Laundering

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  dalam  perspektif  tindak  pidana  pencucian  uang (TPPU)  di  Indonesia.  Meningkatnya  kasus  perdagangan  orang  yang  diikuti  dengan  pencucian  uang,  yang merupakan kejahatan transnasional kompleks dan sulit diatasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami keterkaitan antara TPPO dan TPPU guna mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menindak dan mencegah kedua kejahatan tersebut. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Novelty penelitian  ini  terletak  pada  pendekatan  komprehensif  yang  menghubungkan  TPPO  dengan  TPPU  melalui analisis  keuangan  dan  penegakan  hukum  yang  terintegrasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  modus operandi  pelaku  TPPO  sering  kali  melibatkan  pencucian  uang  untuk  menyamarkan  sumber  dana  ilegal. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Temuan  penelitian  mengungkapkan  bahwa  sistem penegakan  hukum  di  Indonesia  masih  menghadapi  tantangan  signifikan  dalam  mengatasi  TPPO  dan  TPPU, terutama  terkait  dengan  integrasi  data  antara  lembaga  penegak  hukum,  imigrasi,  dan  kependudukan. Rekomendasi  penelitian  ini  mencakup  penguatan  kerangka  hukum,  peningkatan  perlindungan  bagi  korban, dan  pengembangan  kebijakan  yang  lebih  komprehensif  untuk  pencegahan  kejahatan.  Penelitian  ini menegaskan pentingnya kerjasama internasional dan penggunaan teknologi informasi.
Kata kunci: Pencucian Uang; Perdagangan Orang
Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Perdagangan  dan  perbudakan  telah  ada  selama  beberapa  dekade,  abad,  atau  bahkan ribuan tahun yang lalu, menurut sejarah. Ini mulai dengan satu kelompok yang ditaklukkan oleh  kelompok  lain,  dan  kemudian  kelompok  yang  paling  kuat  akan  menguasai  kelompok yang  lebih  lemah.  Akibatnya,  kekuatan  politik  dan  kepemilikan  ekonomi  diberikan. 1 Pandangan  publik  tentang  perdagangan  orang  terkait  dengan  sikap  kesadaran  hukum tentang pentingnya aturan dalam bentuk hukum positif. Ini terkait dengan tingkat kesadaran hukum  yang  dipahami  melalui  pemahaman  bagaimana  undang-undang  diterapkan. Akibatnya,  pemahaman  publik  tentang  perdagangan  lebih  pada  tingkat  implementasi,  atau aplikasi kesadaran hukum. 2
Sebagai  bentuk  antisipasi  adanya  perdaganagn  orang  di  Indonesia,  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (UU  TPPO)  disahkan untuk  mengatasi  berbagai  tantangan  hukum  terkait  kejahatan  terhadap  individu  di Indonesia.  Latar  belakang  utama  dari  pengesahan  ini  adalah  meningkatnya  kasus-kasus kejahatan  terhadap  individu,  termasuk  kekerasan  fisik,  penculikan,  dan  perdagangan manusia,  yang  memerlukan  penanganan  hukum  yang  lebih  komprehensif  dan  efektif. Sebelum  adanya  undang-undang  ini,  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  tersebut seringkali  tidak  memadai  dan  tidak  memberikan  efek  jera  yang  kuat  bagi  pelaku.  Adanya UU  TPPO,  pemerintah  berupaya  memperkuat  perlindungan  hukum  bagi  korban, meningkatkan  keadilan,  serta  memperjelas  dan  mempertegas  sanksi  bagi  pelaku  kejahatan untuk menciptakan rasa aman dan keadilan di masyarakat. Pencucian uang dan perdagangan orang  adalah  kejahatan  transnasional  yang  sulit  dihentikan.  Pencucian  uang  dan perdagangan  orang  menjadi  masalah  yang  sering  dihadapi  oleh  negara-negara  di  seluruh dunia.  Dengan  meningkatnya  jumlah  kasus  pencucian  uang  dan  perdagangan  orang,  perlu dilakukan  evaluasi  tentang  seberapa  efektif  undang-undang  itu  diterapkan  dan  bagaimana undang-undang  tersebut  akan  diterapkan  di  masa  mendatang  untuk  memberantas  dan mencegah pencucian uang dan perdagangan orang. 3
Pada  tahun  2023,  Indonesia  mencatat  peningkatan  signifikan  dalam  kasus  tindak pidana  perdagangan  orang  (TPPO).  Berdasarkan  data  dari  Polri,  terdapat  3.363  korban TPPO yang tercatat sepanjang tahun 2023. Provinsi dengan jumlah korban terbanyak adalah Sumatera  Utara  dengan  379  korban,  diikuti  oleh  Kepulauan  Riau,  Riau,  Jawa  Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara. Selain itu, Satuan Tugas TPPO melaporkan bahwa dari
1 S  Rochmah  and  F  Simangunsong,  “Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang,” Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 3, no. 1 (2023): 231–43, https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177.
2 Brian  Septiadi  Daud  and  Eko  Sopoyono,  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Perdagangan  Manusia (Human  Trafficking)  Di  Indonesia,” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 1,  no.  3  (2019):  352–65, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365.
3 Alvina Agustinningrum, Meytha Amanda Haditia, and Qatrun Nada Salsabila, “Kejahatan Pencucian  Uang Dan Perdagangan  Orang:  Perspektif  Internasional  Dalam  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia,” Jurnal  Anti  Korupsi 13,  no.  2 (2023): 129, https://doi.org/10.19184/jak.v13i2.38822.

## Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif
Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono e-ISSN: 2621-4105
5 Juni hingga 13 November 2023, terdapat 884 laporan kasus TPPO dengan 2.840 korban yang  diselamatkan.  Modus  operandi  yang  paling  umum  digunakan  oleh  pelaku  TPPO termasuk  pengiriman  pekerja  migran  ilegal,  eksploitasi  seksual,  dan  kerja  paksa  anak  di bawah umur. 4
Penelitian  tentang tindak pidana perdagangan orang  (TPPO) dalam  perspektif  tindak pidana  pencucian  uang  (TPPU)  di  Indonesia  sangat  mendesak  karena  mengungkap kompleksitas  jaringan  kriminal  yang  terorganisir  dan  aliran  dana  ilegal  yang mendukungnya.  Dengan  memahami  hubungan  antara  TPPO  dan  TPPU,  penegak  hukum dapat  mengembangkan  strategi  lebih  efektif  untuk  mengidentifikasi,  menuntut,  dan menghentikan  aktivitas  kriminal  serta  menyita  aset-aset  yang  berasal  dari  kejahatan  ini. Selain  itu,  penelitian  ini  dapat  memperkuat  kerangka  hukum,  meningkatkan  perlindungan bagi  korban,  dan  mendorong  kebijakan  yang  lebih  komprehensif  untuk  pencegahan kejahatan, mengingat bahwa modus operandi TPPO sering kali melibatkan pencucian uang untuk  menyamarkan  hasil  kejahatan. Urgensi  penelitian  ini  terletak  pada  kebutuhan  untuk memahami  keterkaitan  antara  TPPO  dan  TPPU  guna  mengembangkan  strategi  yang  lebih efektif dalam menindak dan mencegah kedua kejahatan tersebut.
Pencucian uang adalah  masalah yang sangat  serius karena dana yang dihasilkan dari berbagai kejahatan dapat dilegalkan melalui berbagai cara yang sangat rumit dan kompleks. Pencucian  uang  adalah  tindak  pidana  multidimensi  yang  bersifat  transnasional  dan seringkali  melibatkan  jumlah  uang  yang  sangat  besar. 5 Terkait  dengan  hal  tersebut  di  atas maka  guna  mengelabuhi  petugas  dalam  melakukan  transaksi  hasil  perdagangan  orang mereka  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  tindak pidana pencucian uang salah satunya adalah dari hasil perdagangan orang. 6
Telah ada beberapa penelitian yang megkaji tentang TPPO antara lain penelitian oleh Hambali  (2019),  penelitian  mengenai  TPPO  dalam  perspektif  TPPU  di  Indonesia  saat  ini berada  dalam  posisi  yang  sangat  krusial  dan  relevan.  Penelitian  ini  mengkaji  keterkaitan antara TPPO dan TPPU, mengingat  banyaknya kasus  perdagangan orang  yang melibatkan penggunaan  dana  hasil  kejahatan  untuk  mencuci  uang  dan  menyembunyikan  sumber  dana ilegal  tersebut.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik  pengumpulan data melalui observasi, focus  group discussion (FGD), dan wawancara.  Penelitian ini  juga memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk laporan resmi dari Polri dan instansi terkait, serta literatur akademis yang relevan. Sebagian besar studi mungkin terfokus pada wilayah tertentu,  seperti  Jawa  Barat,  sehingga  hasilnya  belum  tentu  dapat  digeneralisasikan  untuk seluruh wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda-beda. 7
4 Adi  Ahdiat,  “10  Provinsi  Dengan  Korban  Perdagangan  Orang  Terbanyak  Pada  2023”  (Jakarta,  2024), https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/25/10-provinsi-dengan-korban-perdagangan-orang-terbanyak-pada- 2023.
5 Tiurma Debora Simamora, “Implementasi Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Terhadap Penanganan Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Narkoba Di Indonesia Tiurma,” Journal of International Relations 4, no. 3 (2018): 509–18.
6 H. Juni Sjafrien Jahja, Melawan Money Laundering (Jakarta: Visimedia, 2012).
7 Burdin Hambali, “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Jurnal Litabng POLRI 22, no. 4 (2019): 34– 47, https://doi.org/https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v22i4.36.
Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono e-ISSN: 2621-4105
Kedua  penelitian  oleh  Penelitian  Damayanti  (2022)  menganalisis  pemahaman  yang mendalam  tentang  kompleksitas  dan  interkoneksi  antara  kedua  kejahatan  tersebut. Penelitian  ini  menekankan  bahwa  TPPO  seringkali  melibatkan  jaringan  kriminal  yang terorganisir  yang  memanfaatkan  hasil  kejahatan  untuk  mencuci  uang,  sehingga menyembunyikan  sumber  dana  ilegal  dan  melanjutkan  kegiatan  kriminal  mereka.  Melalui pendekatan  kualitatif,  termasuk  wawancara  dan  observasi,  penelitian  ini  berhasil mengungkap modus operandi pelaku TPPO dan keterkaitannya dengan TPPU. Penggunaan teknologi  informasi  dan  integrasi  data  menjadi  salah  satu  rekomendasi  kunci  untuk memperkuat  penegakan  hukum  dan  pencegahan  TPPO. Ketiadaan  sistem  data  yang terintegrasi  antara  lembaga  penegak  hukum,  imigrasi,  dan  kependudukan  menghambat kemampuan untuk melakukan analisis yang komprehensif dan responsif terhadap TPPO. 8 Ketiga  penelitian  oleh  Agustinngrum  (2023),  penelitian  ini  mengkaji  TPPO  dalam perspektif  TPPU  di  Indonesia  berada  pada  posisi  penting  dalam  studi  hukum  dan kriminalitas  transnasional.  Penelitian  ini  memanfaatkan  metode  yuridis  normatif  atau doktrinal  untuk  mengevaluasi  efektivitas  penerapan  hukum  dalam  menangani  dan mencegah TPPO dan TPPU, baik melalui instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam  konteks  internasional,  penelitian  ini  membahas  regulasi  seperti  Protokol  Palermo dan  berbagai  konvensi  HAM  internasional  yang  mengatur  perlindungan  korban perdagangan  orang  dan  sanksi  bagi  pelaku.  Penelitian  ini  menekankan  pentingnya kerjasama  internasional  dalam  memerangi  kejahatan  ini,  mengingat  sifatnya  yang  lintas batas negara. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi peraturan di  Indonesia, termasuk Undang-Undang  TPPO  dan  Undang-Undang  TPPU  serta  dampak  penerapannya  terhadap perlindungan  hak  asasi  manusia. 9 Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya bahwa penelitian ini lebih fokus mengkaji tantangan dalam penegakan hukum TPPO dalam perspektif  TPPU.  Penelitian  ini  juga  mengkaji  pemberantasan  TPPU  dalam human trafficking. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  efektivitas  penerapan  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dalam perspektif TPPU di Indonesia.

## 2. METODE
Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dibahas dalam karya ilmiah ini. Kajian  literatur  atau  studi  kepustakaan  ( library  research )  dilakukan  melalui  pendekatan yuridis  dan  deduktif.  Dalam  hal  ini,  pendekatan  yuridis  didasarkan  pada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Negara  Indonesia,  seperti  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, UU TPPO, dan UU TPPU.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deduktif  dimaksudkan  untuk  memberikan gambaran umum tentang penelitian dan kemudian memberikan gambaran khusus. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mencegah  tindak  pidana  korupsi  dengan  menerapkan  tindak  pidana pencucian  uang.  Teori  efektifitas  hukum  akan  digunakan  untuk  mempelajari  subjek
8 Kadek Novi Darmayanti et al., “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime,” Ganesha Law Review 4, no. 2 (2022): 33–42, https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1425.
9 Agustinningrum,  Haditia,  and  Salsabila,  “Kejahatan  Pencucian  Uang  Dan  Perdagangan  Orang:  Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.”

## Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif
Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono e-ISSN: 2621-4105
penelitian.  Meskipun  ada  banyak  metode  pengumpulan  data,  peneliti  dalam  penelitian  ini menggunakan  studi  keperpustakaan  dengan  data  sekunder.  Sebagian  besar  aktivitas penelitian  terdiri  dari  studi  kepustakaan. Dengan  mempertimbangkan  dasar  hukum  yang sudah  ada  serta  teori-teori  yang  secara  khusus  digunakan  dalam  penelitian  ini,  data  yang diperoleh  penelitian  ini  dari  studi  kepustakaan  akan  diuraikan  dalam  pemaparan  yang sistematis dan logis. 10

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Konsep Dasar Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Di  era  modern  ini  manusia  dan  hukum  selalu  berkembang,  perbuatan  yang  semula bersifat  konvensional  dan  terbatas  pada  ranah  hukum  yang  mengaturnya  mulai  memiliki banyak celah, sehingga lepas dari jeratan dan semakin merajalela. Hal ini disebabkan oleh hukum  yang  masih  tertatih-tatih  mengikuti  perkembangan  dunia  untuk  merangkulnya kembali dalam ketentuan yang mengaturnya. Sebagai bagian dari globalisasi dan kemajuan peradaban  manusia,  kemajuan  teknologi  telah  menjadi  komponen  yang  sangat mempengaruhi  bagaimana  masyarakat  melakukan  aktivitasnya. 11 Pada  saat  tindak  pidana kejahatan manusia  dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti kejahatan perbankan, korupsi, TPPU dan TPPO.
Tindak  pidana  pencucian  uang  merupakan  dasar  dari  beberapa  tindak  pidana  lain. TPPU berbeda dengan tindak pidana lain dalam undang-undang pidana. 12 Sedangkan istilah pencucian  uang,  atau money  laundering ,  adalah  tindakan  yang  melanggar  hukum  untuk mengumpulkan uang yang sangat besar dari tindakan kriminal seperti perdagangan narkoba, pembiayaan  terorisme,  dan  perdagangan  manusia.  Istilah money  laundering diterjemahkan dengan  “pencucian  uang”  atau  “pemutihan  uang”. 13 Pemicu  dari  tindak  pidana  pencucian uang  sebenarnya  adalah  suatu  tindak  pidana  atau  aktivitas  kriminal,  seperti  perdagangan gelap  narkotika,  korupsi  dan  penyuapan,  perdagangan  orang,  penyelundupan  tenaga kerja, penipuan, penggelapan, terorisme dan lain sebagainya. 14
UU  TPPU  tidak  memberikan  defenisi  pencucian  uang  secara  langsung.  Hal  ini berbeda dengan undang-undang yang terdahulu yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa: “Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan,  membelanjakan, menghibahkan,  menyumbangkan,  menitipkan, membawa  ke  luar  negeri,  menukarkan,  atau  perbuatan  lainnya  atas  harta  kekayaan  yang diketahuinya  atau  patut  diduga  merupakan  hasil  tindak  pidana  dengan  maksud  untuk menyembunyikan,  atau  menyamarkan asal  usul  harta  kekayaan  sehingga  seolah-olah
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cet. 17 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022).
11 Suci Utami, “Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money,” Al-Adl : Jurnal Hukum 13, no. 1 (2021): 1–27, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4224.
12 Yonathan  Laowo,  Sebastian,  “Kajian  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money  Laundering),” Jurnal Panah Keadilan 1, no. 1 (2022): 86.
13 Agustinningrum,  Haditia,  and  Salsabila,  “Kejahatan  Pencucian  Uang  Dan  Perdagangan  Orang:  Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.”
14 Adrian Sutedi, “ Tindak Pidana Pencucian Uang ”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 132
Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono e-ISSN: 2621-4105
menjadi  harta  kekayaan yang  sah”. 15 Definisi  transaksi  keuangan  berarti  penempatan, penyetoran,  penarikan,  pemindahbukuan,  pentransferan,  pembayaran,  hibah,  sumbangan, penitipan,  dan  atau  penukaran  sejumlah  uang  atau  tindakan  dan  atau  kegiatan  yang berkaitan dengan uang, transaksi keuangan mencurigakan merupakan bagian dari pencucian uang. 16
Proses pencucian uang ini juga disebut upaya penyesatan, dengan cara ini uang yang diperoleh dari kejahatan diubah menjadi uang yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah.  Modus  tindakan  ini  akan  selalu  berubah,  terlebih  lagi  dengan  kemajuan  dalam teknologi  dan  sistem  keuangan  yang  kompleks.  Fondasi  perdagangan  manusia  terkait  erat dengan pencucian uang. Pertama, diidentifikasi bahwa ketidakstabilan ekonomi dan politik adalah  salah  satu  faktor  yang  mendorong  kerentanan  dan  gerakan  perdagangan  orang. Pelaku  perdagangan  orang  menggunakan  pencucian  uang  untuk  memperoleh  keuntungan pribadi,  mencuci  dan  menyembunyikan  hasil  tindakan  kriminal  dalam  lembaga  keuangan domestik dan internasional. 17
Pasal  297  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  adalah  undang-undang pertama  yang  mengatur  perdagangan  orang.  Namun,  sanksi  yang  sangat  ringan  masih digunakan untuk melarang perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Pada tahun  2002,  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  kembali  menetapkan larangan  perdagangan  anak.  Akhirnya,  UU  TPPO,  yang  mencakup  segala  bentuk perdagangan  orang,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri,  baik  oleh  individu  maupun perusahaan,  diundangkan. 18 Perdagangan  orang,  juga  dikenal  sebagai human  trafficking , adalah  perbuatan  memperjual  belikan  orang  atau  individu  dengan  atau  tanpa  persetujuan mereka  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  finansial.  Perdagangan  orang merupakan kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia. 19
Pelaku  perdagangan  orang  ( human  trafficking )  memiliki  tujuan  yang  sama  dengan pelaku pencucian uang,  yaitu berusaha menyembunyikan sumber kekayaan yang tidak sah sehingga mereka dapat menikmatinya sebagai harta yang terlihat seperti itu. Kedua, pelaku kejahatan  perdagangan  orang  menggunakan  layanan  keuangan  domestik  dan  internasional untuk  pencucian  uang.  Perdagangan  manusia  adalah  salah  satu  jenis  kejahatan/predikat kriminal dari tindak pidana pencucian uang.
Setidaknya  ada  tiga  elemen  dalam  setiap  tindak  pidana:  pelaku,  tindak  pidana  yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Jika seseorang melakukan tindak pidana, hasilnya dapat
15 Hikmahanto  Juwana,  “ Aspek  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang” ,  Prosiding  Tindak  Pidana  Pencucia Uang, (Jakarta: Pusat Kajian Hukum, 2005),  hal. 71
16 Muhamad  Chaidar  and  Arief  Syahrul  Alam,  “Urgensi  Penerapan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Terhadap Pelaku Pencurian,” Wijaya Putra Law Review 2, no. 1 (2023): 61–76, https://doi.org/https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.90.
17 Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5, (Nomor 2, Juli), pp-181- 194
18 Luthvi  Febryka  Nola,  “Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Pada  Pekerja  Migran Indonesia,” Jurnal Negara Hukum 14, no. 2 (2023): 143–61, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4110.
19 Agustinningrum,  Haditia,  and  Salsabila,  “Kejahatan  Pencucian  Uang  Dan  Perdagangan  Orang:  Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.”

## Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif
Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono e-ISSN: 2621-4105
berupa uang atau harta kekayaan lainnya. Hal ini juga berlaku untuk perdagangan manusia, juga dikenal sebagai "human trafficking", di mana pelakunya adalah pelaku tindak pidana, perdagangan manusia sebagai perbuatan pidana, dan uang sebagai hasil dari tindak pidana. Karena  kesulitan  pembuktian  saat  ini,  banyak  kejahatan  perdagangan  orang  yang  tidak dapat  dibuktikan  sebagai  pidana  atau  banyak  kasus  yang  tidak  dapat  dibuktikan  sebagai pidana. Banyak kasus telah dilaporkan ke polisi tetapi belum dituntut karena tidak ada bukti atau korban yang takut atau malu. 20
Pelaku  tindak  pidana,  termasuk  narkotika,  biasanya  berusaha  menyembunyikan  atau menyamarkan harta yang mereka peroleh dari tindak pidana dengan berbagai cara sehingga sulit  bagi  penegak  hukum  menemukan  harta  tersebut.  Akibatnya,  mereka  dapat  dengan bebas  memanfaatkan  harta  tersebut  untuk  tujuan  yang  sah  dan  untuk  mendukung  usaha yang bertentangan dengan hukum. 21 Menurut UU TPPU, dengan mengedapankan follow the money ,  dihasilkan  dari  tindak  pidana  diprioritaskan  daripada  mencari  pelaku  kejahatan. Dicari pelaku dan tindak pidana yang dilakukan setelah hasil tindak pidana diketahui. Untuk melakukan  penyidikan  terhadap  tindakan  yang  dicurigai  merupakan  tindak  pidana,  dapat dilakukan  penelusuran  terhadap  semua  metode  yang  mungkin  digunakan  untuk  pencucian uang dan membandingkan dana yang ada dengan kredibilitas individu dan perusahaan.
Dari  hasil  pengemabnagn  di  bebagai  kasus  TPPO  ada  yang  melibatkan  oknum PJTKI/PPTKIS.  Sebagai  upaya  antisipasi,  pemerintah  harus  mengawasi  pengelolaan  dan penyelenggaraan  PJTKI/PPTKIS  tersebut.  Ini  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  audit keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Jika ada kecurigaan bahwa PJTKI yang  bersangkutan  melakukan  pencucian  uang,  maka  PJTKI  tersebut  dapat  diperiksa keuangan dan dibandingkan dengan PJTKI lain.

## 3.2 Trafficking Sebagai Predicate Crime Tindak Pidana Pencucian Uang
Globalisasi  dan  kemajuan  teknologi  telah  memungkinkan  masyarakat  untuk melakukan  banyak  hal.  Negara-negara  di  seluruh  dunia  dapat  saling  terhubung  karena globalisasi,  yang  membuat  batas  dan  jarak  menjadi  tidak  terlihat.  Di  sisi  lain,  globalisasi berdampak buruk pada dunia, menyebabkan kejahatan lintas negara ( transnational crime ). Pencucian  uang  adalah  salah  satu  kejahatan  lintas  negara  yang  mengganggu  banyak negara. 22 Hal  ini  membuktikan  bahwa  kejahatan  transnasional  seperti trafficking atau perdaganan  manusia  sebagi  sumber  utama  kejahatan,  dan predicate  crimes yang
20 Hidayati,  Maslihati  N.  (2012).  Upaya  Pemberantasan  Dan  pencegahan  Perdagangan  Orang  Melalui  Hukum Internasional dan Hukum
Positif Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri
Pranata Sosial, Vol. 1, (No. 3, Maret), pp-163-175.
21 Dhoni Erwanto and M Zen Abdullah, “Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal Legalitas IX, no. 1 (2017): 143–61, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v9i1.145.
22 Linda  Suci  Rahayu,  Dyah  Ayu  Riska  Musa,  and  Dararida  Fandra  Mahira,  “Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (Money  Laundering)  Sebagai  Transnational  Crime  Di  Era  Globalisasi  Dengan  Perbandingan  Peraturan  Perundang- Undangan  Di  Indonesia,  Singapura,  Dan  Philipina,” Jurnal  Hukum  Positum 6,  no.  1  (2021):  18–40, https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202.
Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono e-ISSN: 2621-4105
menghasilkan kejahatan jenis baru seperti pencucian uang. 23
Negara  Indonesia,  sebagai  negara  asal  dari  korban,  dan  negara  lain  yang  merupakan negara tujuan dari kasus perdagangan manusia, harus segera bekerja sama untuk memerangi perdagangan manusia. 24 Selain itu, tindak pidana pencucian uang terkait erat dengan dasar perdagangan  manusia;  ketidakstabilan  ekonomi  dan  politik  dianggap  sebagai  salah  satu faktor  yang  mendorong  kerentanan  dan  gerakan  perdagangan  orang.  Pelaku  perdagangan orang  menggunakan money  laundering untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi  mereka sendiri,  mencuci  dan  menyembunyikan  hasil  kejahatan  tersebut  dalam  lembaga  keuangan domestik  dan  internasional. 33 Berdasarkan  pasal  69  UU  TPPU,  tindak  pidana  pencucian uang  dapat  dilakukan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  secara  mandiri  di pengadilan, bahkan jika tindak pidana awalnya tidak dibuktikan. Pelaku perdagangan orang ( human  trafficking )  memiliki  tujuan  yang  mirip  dengan  pelaku  pencucian  uang,  yaitu berusaha  menyembunyikan  sumber  kekayaan  yang  tidak  sah  agar  mereka  dapat menikmatinya  dengan  cara  yang  terlihat  seperti  itu  adalah  harta  yang  sah. 25 Upaya  untuk memerangi  pencucian  uang  di  Indonesia  dimulai  pada  Juni  2001.  Indonesia  menjadi anggota pertama dari NCCT ( Non-Cooperative Countries and Territories ) pada bulan Juni 2001.  Negara  atau  wilayah  yang  dianggap  tidak  mau  bekerja  sama  dalam  upaya  global untuk memerangi money laundering disebut NCCT. 26
Tujuan  upaya  anti  pencucian  uang  adalah  untuk  menemukan  dan  menyita  hasil kejahatan  yang  mendasar,  juga  dikenal  sebagai  predikat  kejahatan.  Penegak  hukum  dan pemerintah  negara  dapat  menuntut  tindak  pidana  awal  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dan memberikan kompensasi kepada korban kejahatan dengan mendapatkan dan menyita uang. Untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang, UU TPPU diterapkan melalui:
Melalui  metode financial  analysis atau  analisis  keuangan  melihat  transaksi  dan keadaan keuangan pelaku untuk menjawab beberapa pertanyaan dasar: apa yang dilakukan dan  apa vouch er  apa  yang  digunakan?  Dengan  siapa  transaksi  dilakukan?  Untuk  siapa transaksi  dilakukan?  Untuk  alasan  apa  transaksi  dilakukan?  Ketika  dan  di  mana  transaksi dilakukan? Bagaimana transaksi terjadi?
Pendekatan follow  the  money dengan  pelacakan  ke  belakang  untuk  mengetahui sumber  dana  dan  pelacakan  ke  depan  untuk  mengetahui  siapa  lawan  transaksi  dan  yang menerima  atau  menikmati  hasil  transaksi  adalah  dua  contoh  pendekatan  yang  dapat digunakan untuk mengikuti dana. 38 Pelacakan dapat dilakukan semaksimal mungkin, sesuai
23 Muhammad  Syahrul  Anwar  and  Aryo  Fadlian,  “Analisis  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Yang  Berawal  Dari  Peredaran  Gelap  Narkotika  Berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” Jurnal Rectum 4, no. 2 (2020): 590–601.
24 I  Made  Wedasmara,  “Pencegahan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Human  Trafficking),” Jurnal  Hukum Yustitia 12, no. 1 (2022): 1–14, https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.173.
25 Halif, “Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal Kajian Putusan Nomor
57/PID.SUS/2014/PN.SLR,” Jurnal Yudisial 10, no. 2 (2017):
173–92, https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/70.
26 Erma Denniagi, “Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” Jurnal Lex Renaissance 6, no. 2 (2021): 246–64, https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3.

## Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif
Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono e-ISSN: 2621-4105
kebutuhan  untuk  mencari  adanya  indikasi  tindak  pidana  yang  dilakukan  seseorang. Untuk mencari  dan  menemukan  alat  bukti,  investigasi  paralel  dilakukan.  Ini  dilakukan  dengan menggabungkan  penanganan  tindak  pidana  awal  dengan  TPPU. 27 Dengan  melakukan analisis  transaksi  keuagan  maka  jenis  kejahatan  dan  pelakunya  dapat  ditemukan  dengan menganalisis  aliran  dana  dan  transaksi.  Penegakan  hukum  dalam  bidang  pencucian  uang harus  sungguh-sungguh  menangani  dan  memerangi  tindak  pidana  perdagangan  orang. Kebijakan  tidak  cukup  jika  hanya  pragmatis,  parsial,  dan  represif.  Sebaliknya,  kebijakan harus menggunakan pendekatan strategis dan terpadu. 28
Karena pelaku perdagangan orang dan pencucian uang menggunakan sistem keuangan dalam perbuatannya, kerjasama yang baik dan efektif antara penegak hukum dan penyedia jasa  keuangan  dapat  membantu  mengejar  hasil  kejahatannya.  Prinsip  mengenal  pengguna jasa  dan  sistem  pelaporan  atas  indikasi  transaksi  mencurigakan  memungkinkan  analisis keuangan.  Pada  akhirnya,  kedua  sistem  ini  dapat  digunakan  untuk  membuktikan  adanya tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan. Ini akan membantu menemukan pelaku tindak pidana dan tindak pidana yang dikaitkan dengannya.
Tindak pidana pencucian uang dapat  dianggap sebagai  bahaya yang datang dari luar bank.  Dalam  hal  ini,  cara  terbaik  bagi  bank  untuk  melindungi  diri  dari  ancaman  tersebut adalah dengan mempelajari dan memahami sebaik mungkin setiap pelanggannya dan semua hal yang mereka lakukan yang berkaitan dengan rekening mereka. Ini akan menjadi perisai utama  bagi  bank  untuk  mencegah  mereka  digunakan  oleh  pelaku  kejahatan  untuk melakukan  pencucian  uang.  Konsep  ini  berfungsi  sebagai  dasar  untuk  konsep  identifikasi pengguna jasa dalam sistem keuangan.

## 4. PENUTUP
Prinsip  sistem  keuangan  seperti  mengenali  pengguna  jasa  dan  identifikasi  transaksi mencurigakan  dapat  digunakan  untuk  menemukan  adanya  kejahatan.  Untuk  mengungkap tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  pendekatan  pencucian  uang,  dilakukan penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana ( follow the money ). Hal ini dimungkinkan karena  tindak  pidana  perdagangan  orang  menghasilkan  dana  yang  besar,  dan  para  pelaku akan menggunakan atau memanfaatkan analisis keuangan dalam transaksi perputaran dana yang  dihasilkan  dari  tindak  pidana  tersebut.  Selain  itu,  pihak  pelapor  telah  diperluas, termasuk penjual kendaraan bermotor, permata, perhiasan, dan logam mulia, serta individu pribadi yang melaporkan membawa uang tunai ke dalam atau keluar dari pabean Indonesia. Semakin  kompleks  metode  yang  dapat  digunakan  untuk  metode  pencucian  uang  ini tentunya akan mempersempit celah yang dapat digunakan.
27 Diva  Yohana  Margaretha  Marbun  et  al.,  “Penerapan Sistem  Anti  Pencucian  Uang  Dalam  Penanganan  Perkara Tindak  Pidana  Pembalakan  Liar,” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 4, no. 2 (2023): 197–220, https://doi.org/10.23920/jphp.v4i2.1226.
28 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Hukum  Pidana , Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 29
Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono e-ISSN: 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Ahdiat.  “10  Provinsi  Dengan  Korban  Perdagangan  Orang  Terbanyak  Pada  2023.” Jakarta,  2024.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/25/10-provinsi- dengan-korban-perdagangan-orang-terbanyak-pada-2023.
Agustinningrum, Alvina, Meytha Amanda Haditia, and  Qatrun Nada Salsabila. “Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak  Asasi  Manusia.” Jurnal  Anti  Korupsi 13,  no.  2  (2023):  129. https://doi.org/10.19184/jak.v13i2.38822.
Anwar,  Muhammad  Syahrul,  and  Aryo  Fadlian.  “Analisis  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berawal Dari Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan UU  No.  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang.” Jurnal Rectum 4, no. 2 (2020): 590–601.
Chaidar, Muhamad, and Arief Syahrul Alam. “Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Pencurian.” Wijaya Putra Law Review 2, no. 1 (2023): 61–76. https://doi.org/https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.90.
Daud,  Brian  Septiadi,  and  Eko  Sopoyono.  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Perdagangan  Manusia  (Human  Trafficking)  Di  Indonesia.” Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 3 (2019): 352–65. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365. Denniagi,  Erma.  “Analisis  Ke-Ekonomian  Pemidanaan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.” Jurnal  Lex  Renaissance 6,  no.  2 (2021): 246–64. https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3.
Erwanto, Dhoni, and M Zen Abdullah. “Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” Jurnal Legalitas IX, no. 1 (2017): 143–61. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v9i1.145.
H. Juni Sjafrien Jahja. Melawan Money Laundering . Jakarta: Visimedia, 2012.
Halif.  “Pembuktian  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Tanpa  Dakwaan  Tindak  Pidana  Asal Kajian Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR.” Jurnal Yudisial 10, no. 2 (2017): 173–92. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/70.
Hambali, Burdin. “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Jurnal Litabng POLRI 22, no. 4 (2019): 34–47. https://doi.org/https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v22i4.36. Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi  Setianto.  “Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Human  Trafficking)  Sebagai Transnational  Crime.” Ganesha  Law  Review 4,  no.  2  (2022):  33–42. https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1425.
Laowo,  Sebastian,  Yonathan.  “Kajian  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money Laundering).” Jurnal Panah Keadilan 1, no. 1 (2022): 86.
Marbun,  Diva  Yohana  Margaretha,  Fikri  Triandhika,  Gita  Mega  Andriani  Pasaribu,  and Wanodyo  Sulistyani.  “Penerapan  Sistem  Anti  Pencucian  Uang  Dalam  Penanganan Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar.” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 4, no. 2 (2023): 197–220. https://doi.org/10.23920/jphp.v4i2.1226.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Cet. 17. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022. Nola,  Luthvi  Febryka.  “Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Pada Pekerja  Migran  Indonesia.” Jurnal  Negara  Hukum 14,  no.  2  (2023):  143–61. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4110.
Rahayu, Linda Suci, Dyah Ayu Riska Musa, and Dararida Fandra Mahira.  “Tindak Pidana
Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono e-ISSN: 2621-4105
Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  Sebagai  Transnational  Crime  Di  Era Globalisasi  Dengan  Perbandingan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia, Singapura,  Dan  Philipina.” Jurnal  Hukum  Positum 6,  no.  1  (2021):  18–40. https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202.
Rochmah, S, and F Simangunsong. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana  Perdagangan  Orang.” Indonesia  Journal  of  Law  and  Social-Political Governance 3, no. 1 (2023): 231–43. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177. Simamora,  Tiurma  Debora.  “Implementasi  Kerjasama  Indonesia  Dan  Malaysia  Terhadap Penanganan  Pencucian  Uang  Berbasis  Perdagangan  Narkoba  Di  Indonesia  Tiurma.” Journal of International Relations 4, no. 3 (2018): 509–18.
Utami,  Suci.  “Tindak  Pidana  Pencucian  Terhadap  Uang  Virtual  Money  Laundering  on Virtual Money.” Al-Adl : Jurnal Hukum 13, no. 1 (2021): 1–27. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4224.
Wedasmara,  I  Made.  “Pencegahan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Human Trafficking).” Jurnal Hukum Yustitia 12, no. 1 (2022): 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.173.