## STRATEGI KOMUNIKASI PARIWISATA HALALSTUDI KASUS IMPLEMENTASI HALAL HOTEL DI INDONESIA DAN THAILAND
1 Atie Rachmiatie, 2 Rahma Fitria, 3 Karim Suryadi, 4 Rahmat Ceha 1234 Universitas Islam Bandung Jalan Taman Sari No 1 Bandung lppmunisbamdy@gmail.com

## Abstrak
Indonesia menempati rangking pertama pada sepuluh destinasi favorit untuk liburan, dengan  indeks  78  pada  GMTI  2019.    Pemerintah  gencar  mencanangkan pengembangan  pariwisata  halal.  Namun  perkembangan  Hotel  Halal  di  Indonesia tidak  semarak  di  Thailand,  yang  diduga  ada  permasalahan  komunikasi  antara pemerintah  dengan  industri.Tujuan  penelitian  mengkaji    strategi  komunikasi  yang efektif  dalam  mensosialisasikan  konsep  hotel  halal.  Metode    kualitatif  pendekatan studi  kasus,  dan  teknik purposive  sampling .  Penelitian  menunjukkan  bahwa komunikasi  dari  pemerintah  penting  dalam  memperkuat  persepsi  tentang product value dan benefit dari pariwisata halal. Latar belakang ada hotel halal karena faktor intrinsic yaitu  agama  dari  pemilik  dan exstrinsic yaitu,  permintaan  wisatawan  dan biaya.  Perbedaan  perkembangan  hotel  halal,  di  Bangkok  minat  wisatawan  muslim sangat  tinggi,  sehingga  inisiatif  datang  dari  pengusaha,sedangkan  di  Bandung, standar dasar halal dianggap sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak urgent untuk  menerapkan    “branding”  hotel  halal.  Untuk  itu  Model  strategi komunikasi  pariwisata  efektif  diperlukan  pemerintah  dalam  pengembangan  wisata halal.
Kata Kunci : Strategi komunikasi, Pariwisata halal, Product Value, Industri Hotel

## Abstrack
Indonesia ranks first in ten favorite destinations for holidays, with an index of 78 in GMTI  2019.  The  government  is  aggressively  launching  the  development  of  halal tourism.  However,  the  development  of  Halal  Hotels  in  Indonesia  is  not  vibrant  in Thailand,  which  is  suspected  to  have  communication  problems  between  the government  and  the  industry.  The  purpose  of  the  study  is  to  examine  effective communication  strategies  in  socializing  the  concept  of  halal  hotel.  The  qualitative method  uses  a  case  study  approach  and  purposive  sampling  technique.  Research shows  that  communication  from  the  government  is  important  in  strengthening perceptions  about  product  value  and  benefits  of  halal  tourism.  The  background  is that  there  are  halal  hotels  because  of  intrinsic  factors  namely  the  religion  of  the owner  and  exstrinsic  namely,  tourist  demand  and  cost.  The  difference  in  the development of halal hotels, in Bangkok the interest of Muslim tourists is very high, so the initiative came from businessmen, whereas in Bandung, basic halal standards are  considered  to  be  integrated  in  people's  lives,  so  it  is  not  urgent  to  implement halal hotel "branding". For this reason, an effective tourism communication strategy model is needed by the government in developing halal tourism.
Keywords: Communication strategies, Halal tourism, Product Value, Hotel Industry

## I. Pendahuluan
Saat  ini  Indonesia  menempati rangking  pertama  pada  sepuluh  destinasi favorit  untuk  liburan  ( top  ten  holiday destinations ),  dengan  indeks  78  pada GMTI  2019.    Indonesia  dinilai  mampu mengembangkan  pariwisata  yang  sesuai dengan  kebutuhan  wisatawan  muslim yang  dikenal  lebih  spesifik  dibanding kebutuhan  wisatawan  pada  umumnya. Pemerintah Indonesia pun gencar melakukan berbagai
strategi pengembangan pariwisata halal.   Namun demikian  perkembangan  Hotel  Halal  di Indonesia    tidak  semarak  di  Malaysia, bahkan  Thailand.      Respon  industri perhotelan  khususnya  tidak  sebanding dengan prestasi yang diraih oleh pemerintah  Indonesia.  Sehingga  diduga ada  permasalahan  komunikasi  antara pemerintah dengan industri.
Bentuk pariwisata dalam
perkembangannya selalu mengarah kepada  konsep  yang  lebih  spesifik.  Hal ini  terkait  karakteristik  dan  motivasi  dari pasar  wisatawan  yang  sangat  beragam. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan  dari  Timur  Tengah,  yang didominasi  oleh  wisatawan  muslim, memunculkan konsep wisata halal. Konsep  ini  memunculkan  perjalanan wisata  yang  tidak  menurunkan  kualitas keimanan, memudahkan dalam
menjalankan kewajiban agama dan sesuai dengan ketentuan agama
Islam.
Kebutuhan  yang  lebih  spesifik  tersebut terkait  dengan  ketentuan  dalam  agama Islam  yang  menyatakan  bahwa  setiap tindakan  adalah  ibadah,  sehingga  dalam berwisata  pun,  tetap  harus  melakukan
beberapa  ketentuan  wajib  yang  tidak boleh  ditinggalkan.  Kebutuhan  ini  yang membedakannya  dengan  bentuk  wisata pada umumnya (Andriani, 2015).
Menurut Mastercard, 2016 terdapat empat kebutuhan  khas  wisatawan  muslim  yang tidak  terdapat  pada  wisatawan  pada umumnya,  yaitu  1)  kebutuhan  untuk bersuci  pada  saat  hendak  shalat,  2) kebutuhan  sarana  dan  prasarana  ibadah sholat,  3)  kebutuhan  akan  makanan  yang terjamin  kehalalannya  dan  4)    kebutuhan untuk  mengikuti  dan  menikmati  atraksi wisata  yang  tidak  bertentangan  dengan nilai-nilai Islam selama melakukan kegiatan wisata.
Di  Indonesia,  apa  yang  kemudian disebut  wisata  halal  dikenal  dengan beberapa  istilah.  Pada  awalnya  dikenal istilah  wisata  religi,  sesuai  dengan perkembangan    global  (Raj  &  Griffin, 2015),  namun  kemudian  dikenal  juga istilah  wisata  rohani  khusus  untuk kegiatan wisata keagamaan bagi wisatawan  non  muslim  (Sucipto  & Andayani,  2014).    Kemudian  muncul istilah  wisata  syariah  (syaria).  Istilah syariah  semula  dinilai  lebih  tepat  karena menunjukkan  implementasi  nilai-nilai syariah  Islam  (Sucipto  &  Andayani, 2014), bahkan sempat menjadi terminologi  resmi  Kementrian  Pariwisata pada  tahun  2011  (Nirwandar,  2012), namun  belakangan  menuai  pertanyaan dan  kritik.  Istilah  syariah  dinilai  kurang bisa  diterima  secara  umum  dan  sangat eksklusif,  sehingga  digunakan  istilah pariwisata  halal,  yang  menjadi  populer hingga saat ini (Andriani et al., 2015).
Perkembangan  pariwisata  halal  di Indonesia  juga  didukung  oleh  berbagai kebijakan  pemerintah,  baik  langsung maupun  tidak  langsung.    Dukungan pemerintah terhadap wisata halal ditandai dengan  terbitnya  Undang-undang  No.  33 tahun  2014  terkait  kewajiban  pemerintah dalam  memberikan  jaminan  kepada konsumen tentang produk yang beredar di pasaran.    Dalam  undang-undang  tersebut juga  diamanatkan  tentang  pembentukan Badan  Pusat  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH).  Implementasi  konsep  wisata halal  secara  lebih  rinci  tertuang  di  dalam
Peraturan Menteri Pariwisata dan
Ekonomi  Kreatif    No.2  tahun  2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel  Syariah,  yang  mengatur  standard dan kriteria penyelenggaraan usaha akomodasi  berlabel  syariah.  Di dalamnya antara  lain  diatur  penggolongan  hotel syariah  ke  dalam  dua    kategori,  yaitu Hotel  Syariah  Hilal  1  dan  Hilal  2.  Hotel syariah  Hilal  1  adalah  hotel  yang dianggap telah memenuhi standar minimal kriteria hotel syariah
berdasarkan kebutuhan wisatawan muslim.    Sementara  standar  Hilal  2 merupakan  hotel  yang  telah  memenuhi seluruh  ketentuan  standar  hotel  syariah yang terdapat dalam peraturan tersebut.
Kesiapan  destinasi  halal  dapat dilihat  dari  tiga  aspek,  yaitu  produk, sumber  daya  manusia  (SDM)  dan kelembagaan,  serta  promosi  (Andriani  et al.,  2015).  Pada  tahun  2017  Pemerintah
menetapkan  10  destinasi  halal  di  seluruh Indonesia.  Kesepuluh  destinasi  tersebut tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Tiga  di  antara  10  destinasi  tersebut menjadi  destinasi  halal  prioritas,  yaitu Aceh, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat  (NTB).  Selain  tiga  destinasi  utama tersebut,  Makassar  dan  Jawa  Barat bergabung  menjadi  lima  destinasi  utama. Di  samping  lima  besar  tersebut,  destinasi wisata  halal  lainnya  adalah  DKI  Jakarta, Kepulauan  Riau  (Batam),  DIY,  Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Destinasi halal di Indonesia memiliki  potensi  pasar  yang  besar.  Di dalam  negeri  sendiri  terdapat  250  juta umat Muslim, yang memerlukan terpenuhinya empat kebutuhan wisatawan Muslim.  Apabila  diproyeksikan  pada tahun  2019  terjadi  242  juta  perjalanan, peluang ini pun menjadi semakin besar.
Rendahnya  sosialisasi  sertifikasi hotel  syariah  dinilai  sebagai  suatu  sebab masih  rendahnya minat  industri wisata di Indonesia  dalam  mengimplementasikan konsep wisata halal.
Saat ini perkembangan  wisata  halal  di  negara ASEAN, baik dari negara yang didominasi oleh penduduk muslim maupun non muslim, masih menunjukkan perkembangan yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Berikut ini merupakan gambaran perkembangan wisata  halal  di  beberapa  negara  ASEAN
pada tahun 2013.
Tabel 1. Perbandingan Praktek Wisata Halal pada Tahun 2013
Indonesia Singapura Malaysia Thailand Total wisman 8.802.129 15.567.923 25.715.460 26.546.725 Wisman muslim 1.729.912 3.920.907 6.099.279 4.419.310 % 20% 25% 24% 17% Implementasi - Hotel syariah - Hotel dan - Hotel syariah - Hotel dan
wisata syariah bersertifikat : 12 hotel - Hotel dengan resto halal bersertifikat : 25 - Restoran bersertifikat halal : 305 - Travel syariah bersertifikat : 1 restoran bersertifikat halal : 2.691 - Memiliki AMTAS (Association of Muslim Travel Agent of Singapore) bersertifikat : 366. (273 adalah hotel bntang 3-5) - Restoran bersertifikat halal +2000 - The top destination for muslim tourist 2011, 2012, 2013 dan 2014 - KLIS terpilih sebagai the most muslim friendly airport in the world restorer bersertifikat halal : +100 - Memiliki halal science center yang mendukung Thailand sebagai produsen dan eksportir produk halal terbesar di Asia - Bandara internasional Suwarnabhum i adalah bandara non muslim yang paling muslim friendly Sumber : Andriani (2015) Tingginya animo masyarakat
terhadap  wisata  halal  di  satu  sisi  dan rendahnya  respon  industri  di  tanah  air merupakan  masalah  yang  menarik  dikaji dari  perspektif  komunikasi.  Kesenjangan tadi  menunjukan  perbedaan  persepsi tentang wisata halal, sekaligus mengisyaratkan adanya hambatan komunikasi antara pemerintah dan stakeholders pariwisata. Tren wisata halal dunia,  belum  sejalan  dengan  respon industri di Indonesia
dalam mengimplementasikan konsep wisata halal  di  Indonesia.  Jumlah  penduduk muslim  yang  tinggi  seharusnya  menjadi peluang  besar  bagi  tumbuhnya  wisata halal  di  Indonesia.  Sebagai  salah  satu produk  dari  wisata  halal,  hotel  syariah  di Indonesia  jumlahnya  masih  jauh  lebih sedikit  dari  hotel  konvensional,  padahal pemerintah melalui Kementrian Pariwisata  telah  memfasilitasi  kebijakan
hotel  syariah  serta  sertifikasinya  melalui MUI.      Pemerintah  sebagai  regulator memiliki
kewajiban untuk mensosialisasikan  benefit  hotel  syariah ini  kepada  masyarakat  umum.  Selama manfaat  ini  belum  dirasakan  maksimal oleh  masyarakat,  maka  minat  untuk memilih  dan  mengimplementasikan  hotel syariah akan rendah.
Kebijakan mengenai standar kriteria  hotel  syariah  dapat  dijadikan sebagai  acuan  dalam  mengidentifikasi gap  antara  persepsi  industri  dengan wisatawan mengenai konsep wisata halal. Thalib,  et.al,  (2015)  dalam  penelitiannya menemukan  bahwa  setidaknya  terdap empat gap sebagai penyebab terhambatnya  operasionalisasi  konsep halal  dalam  industri  pariwisata.  Keempat gap  tersebut  adalah internal  barriers , inter  firm  barriers , firm-government barriers and firm-authority  barriers.
Penelitian  ini  mengkaji  tentang komunikasi  dan  penyebaran  informasi khususnya dari pemerintah tentang konsep  hotel  syariah.    Analisa  ini bermanfaat untuk menjembatani kesenjangan  antara  minat  masyarakat terhadap  wisata  halal  dengan  rendahnya respon  industri  di  Indonesia.  Pilihan bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi  tentang  wisata  halal  akan menentukan respon industri dalam menerapkan  standar  hotel  syariah  dalam pengelolaan dan kegiatan operasionalnya. Lebih  dari  itu,  strategi  ini  pun  dapat meningkatkan  minat  wisatawan  untuk memilih  hotel  syariah  sebagai  produk wisata yang aman, nyaman dan menyenangkan. Secara teoretis, penelitian ini akan memberikan  kontribusi  terhadap  model komunikasi pariwisata, khususnya komunikasi massa dan komunikasi
publik, seperti promosi, sosialisasi, kampanye  dalam  rangka  membangun pemahaman, kesadaran, kepercayaan, dan kerjasama  dari  masyarakat  luas.  (Kim, 2007).    Secara  teoritis  ( Sweeney  & Soutar, 2001 ) minat  individu  dipengaruhi oleh persepsinya, dan komunikasi merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi persepsi seseorang. Sehingga  penelitian  ini  tahap  awal
menganalisa bagaimana komunikasi pariwisata yang disampaikan oleh pemerintah  selama  ini  berkaitan  dengan persepsi  dan  minat  wisatawan  terhadap konsep  hotel  syariah.  Oleh  karena pemerintah  sebagai  regulator  memiliki kewajiban  untuk  menjembatani  demand dan  supply  agar  selaras.    Melalui  Model strategi  komunikasi  yang  efektif  kepada masyarakat  dan  industri,  peningkatan minat dapat tercapai, sehingga
implementasi  konsep  hotel  syariah  dapat terwujud. Permasalahan  penelitian dirinci pada  :  Bagaimana persepsi  dan  minat industri  hotel  terhadap  konsep  hotel syariah ?  Mengapa  industri  hotel  belum optimal  mengimplementasikan  konsep syariah  dan  apa  f aktor  penghambatnya
?  Serta  Bagaimana strategi  komunikasi yang  harus  dilakukan  pemerintah  dalam menstimulasi wisatawan dan industri agar memiliki minat yang tinggi terhadap hotel syariah? Urgensi penelitian ini menghasilkan  model  strategi  komunikasi pemerintahan  di  bidang  pariwisata  yang efektif  untuk menyamakan  persepsi tentang  benefit  wisata  halal  bagi  industri dan  wisatawan.  Di  samping  memperkuat peran informasi pemerintah dalam menjembatani kebutuhan antara
wisatawan muslim dengan industri perhotelan.

## II. Pembahasan
Wisatawan  muslim  adalah  individu yang  melakukan  aktivitas  wisata  dengan latar  belakang  beragama  Islam.  Setiap wisatawan memiliki persepsi dan preferensi tersendiri  dalam  pemilihan  dan  penentuan aktivitas  wisata,  begitupun  juga  dengan wisatawan muslim dimana memiliki kewajiban  yang  harus  dipenuhi  dalam menjalankan aturan agamanya.
Persepsi  dan  preferensi  wisatawan memiliki  peranan  yang  penting  dalam pemilihan  suatu  destinasi  ataupun  atraksi wisata.    Persepsi  wisatawan  yang  akan melakukan  aktivitas  wisata,  timbul  setelah mereka menggali informasi mengenai objek wisata  yang  akan  dikunjunginya  dari berbagai  sumber.  Hal  ini  menjadi  sangat peting  dilakukan,  terutama  oleh  wisatawan muslim untuk mendapatkan informasi yang
tepat  tentang  objek  wisata  dan  kesesuaian dengan  apa  yang  ingin  ditemukannya  dari objek wisata yang akan ditujunya. Sementara  preferensi  wisatawan  dapat berarti  kesukaan,  pilihan  atau  sesuatu  hal yang  lebih  disukai  wisatawan,  dimana preferensi  ini  terbentuk  dari  persepsi wisatawan (Eid, 2013). Preferensi menunjukkan  pilihan  suka  atau  tidak  suka wisatawan  atau  selera    terhadap  produk (barang  atau  jasa)  wisata  yang  ditawarkan oleh suatu destinasi wisata.
Persepsi  wisatawan  dapat  terbentuk melalui  berbagai  cara,  yaitu  melalui informasi  atau  stimulus  yang  langsung diterima
oleh
indera penglihatan,pendengaran, pembauan, pencicipan,  dan  perasa.  Sumber  persepsi yang  diterima  secara  tidak  langsung diantaranya  dari  media  informasi  dan komunikasi  yang  digunakan  oleh  siapapun yang  menyampaikan  pesannya.  Persepsi wisatawan  menjadi  hal  penting  dalam memutuskan  destinasi  mana  yang  akan dipilih  oleh  wisatawan,  karena  persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh karakteristik  pribadinya,  motif,  minat, pengalaman  masa  lampau  serta  ekspektasi yang    diterima  melalui  panca  indera (Stephen  &  Robbins,  2015).  Hasil  dari persepsi awal inilah yang akan sangat besar mempengaruhi  keputusan  wisatan  dalam berwisata.
Wisatawan
muslim sangat
mempertimbangkan ketersediaan dan kemudahan
dalam menunaikan kewajibannya  sebgai  seorang  muslim. Preferensi  wisatawan  muslim  timbul  dari keberagaman  fasilitas  dan  kegiatan  wisata yang  memenuhi  kebutuhan  wisatawan  saat melakukan  perjalanan  wisata.  Preferensi wisatawan menjadi dasar dalam
memperhitungkan keinginan dan kebutuhan akan  pelayanan  fasilitas  wisata  yang  akan diterima. Pertimbangan ini akan memberikan  respon  berupa  persepsi  baik positif  maupun  negatif  terhada  destinasi wisata yang akan ditujunya. Persepsi positif akan  mendorong  seseorang  untuk  membeli produk,  sedangkan  persepsi  negatif  akan mendorong  seseorang  untuk  tidak  membeli produk.  Untuk  menciptakan  persepsi  yang positif,  maka  suatu  objek  wisata  dituntut untuk  memenuhi  keinginan  wisatawan (Pitana, 2005).
Penelitian Chen, Chen Lee menemukana  bahwa,  Persepsi  wisatawan muslim  ini  harus  menjadi  salah  satu pertimbangan penting dalam pengembangan  suatu  destinasi  wisata, mengingat  besarnya  potensi  wisatawan muslim  dalam  perkembangan  pariwisata dewasa  ini.  Hal  ini  dikarenakan  persepsi dari  setiap  individu  wisatawan  muslim dapat  diterjemahkan  menjadi  persepsi kolektif  yang  dapat  memberikan  masukan dan  membuat  destinasi  wisata  menjadi lebih  bersaing    dan  meningkatkan  interaksi berulang  wisatawan  terhadap  destinasi wisatawan  tersebut  (Chen,  Chen,  Lee,  & Tsai, 2016; Harrigan, Evers, Miles, & Daly, 2017).
Beberapa penelitian juga menemukan  bahwa,  konsep  halal  dapat diterima oleh semua kalangan termasuk non muslim,  karena  dikenal  menghasilkan produk yang aman, sehat dan baik (Ambali and  Bakar,  2013;  Wilson  and  Liu,  2010). Mengacu  kepada  fakta  yang  disebut terakhir,    menjadi  kurang  beralasan  jika menganggap  wisata  halal  sebagai  bentuk wisata  eksklusif.    Dari  sisi  wisatawan, berwisata merupakan kegiatan menyenangkan,  dengan  motivasi  untuk
mencari  kesenangan  dan  relaksasi  selain keamanan dan kenyamanan ketika melakukan  wisata.  Standar  pariwisata  halal seperti  apa  yang  sesungguhnya  diharapkan oleh  wisatawan  perlu  terus  dikaji.    Apa yang  sebetulnya  mereka  inginkan  terkait standar kenyamanan, keamanan dan kepuasan wisatawan muslim terhadap aspek produk,  pelayanan  dan  pengelolaannya. Bagi  industri,  informasi  ini  sangat  penting, karena memberikan gambaran dalam mengembangkan  konsep  halal,  khususnya untuk  mengimplementasikan  standar  hotel syariah,  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan pemerintah.
Selanjutnya  persepsi  industri  akan terkait
dengan potensi dan kendala/hambatan
dalam mengimplementasikan standar hotel syariah.  Sebagai  otoritas  yang  melegalkan konsep  wisata  halal,  pemerintah  Indonesia memiliki peran penting dalam mengkomunikasikan  konsep  halal  kepada masyarakat luas dan industri, agar keberterimaannya  terus  meningkat  (Kim, 2007).    Pengertian  wisata  dalam  undang- undang  kepariwisataan  menyatakan  bahwa, wisata  adalah  kegiatan  perjalanan  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok orang  dengan  mengunjungi  tempat  tertentu untuk tujuan  rekreasi, pengembangan pribadi,  atau  mempelajari  keunikan  daya tarik  wisata  yang  dikunjungi  dalam  jangka waktu  sementara  (Undang-undang  No  10 Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan). Dalam pandangan Islam, Pariwisata diwujudkan  dalam  hal  perjalanan  spiritual, tentang  pemaknaan  dan  pencapaian  sebuah tuntutan ajaran agama itu sendiri “syahriah” dan  yang  berhubungan  dengan  spritualitas tentang  kebesaran  ciptaan  Tuhan  (Dallen, 2013;  Results  et  al.,  2015).  Dalam
pelaksanannya, aktivitas wisata ini dikemas dengan istilah wisata halal.
Persepsi  wisatawan  global  tentang wisata halal terus meningkat secara positif. Penelitian Syakiry dan Suherlan menyatakan  bahwa  :  Produk  wisata  halal akan memberikan kenyamanan bagi siapapun wisatawan sekalipun non muslim. Konsep  wisata  halal  ini  memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen  terhadap  produk  wisata  yang ditawarkan,  dengan  demikian  wisata  halal mudah  diterima  oleh  seluruh  wisatawan. (Shakiry, 2009)
Wisata  halal  sebagai  konsep  baru dalam  dunia  pariwisata  yang  mengangkat nilai  religius  dan  menyesuaikan  kebutuhan wisatawan  muslim  yang  mematuhi  aturan syariah.  (Bozorgaghideh,  2015).  Wisata halal  memiliki  potensi  yang  sangat  besar untuk  menambah  pendapatan  suatu  negara. Akyol  dalam  penelitiannya  menyatakan bahwa  wisatawan  Muslim  menghabiskan 102  miliar  Euro  di  2011,  diharapkan  pada 2020  jumlah  ini  akan  mencapai  158  miliar Euro,  dimana  keyakinan  agama  sangat mempengaruhi perjalanan wisatawan muslim  (Akyol,  2014).    Hal  ini  didukung oleh laporan dari Amadeus Traveller Trend Observatory (ATTO) tentang Halal Travellers 2016  yang  menyatakan  bahwa wisata  halal  akan  tumbuh  sebesar  50% (volume) dan 35% (nilai) dalam 5 tahun ke depan  hal  ini  dikarenakan  pertumbuhan populasi  muslim  akan  terus  berlanjut  dan meningkat  sehingga  wisatawan  muslim diperkirakan  akan  tumbuh  dari  110  juta sampai  150  juta  pengunjung  pada  2020, yang  pada  akhirnya  kondisi  ini  akan mewakili  11%  pasar  dengan  pengeluaran yang diproyeksikan akan tumbuh menjadi $ 200  miliar  (Amadeus  Traveller  Trend
Observatory,  2016).  Angka  yang  sangat besar  jika  dapat  dikelaola  dengan  baik untuk pendapatan negara. Hal inimenyebabkan  negara-negara  di  dunia mulai  mengembangkan  konsep  wisata halal, baik memiliki destinasi yang berkaitan dengan wisatawan muslim maupun tidak.
Kajian Andriani menemukan bahwa, di  beberapa  Negara  yang  menerapkan wisata  halal  menggunakan  istilah  yang berbeda-beda seperti Islamic tourism , halal tourism , halal  travel ,  ataupun as  moslem friendly destination (Andriani  et  al.,  2015). Negara-negara  di  dunia  yang  sudah mengembangkan  konsep  wisata  halal, diantaranya adalah Turki, Jepang, Malaysia, Thailand dan Indonesia.
Motivasi wisatawan untuk berwisata selain  mendapatkan  pengalaman  baru,  juga berharap  mendapat  rasa  aman  dalam berwisata. Kenyamanan dan kemanan sama pentingnya  dengan  fasilitas  infrastruktur dan  promosi    untuk  perjalanan  dan pariwisata  juga  (  Ayob  &  Masron,  2014) sehingga  harus  mendapat  perhatian  khusus dari  pengelola  objek  wisata  maupun  dari pemerintah sebagai regulator wisata nasional.  Peran negara dalam hal ini adalah pemerintah,  selain  menjamin  keamanan nasional  dan  stabilitas  politik,  pemerintah juga  harus    memberikan    perlindungan terhadap wisatawan (Pandian, 2013).
Perlindungan  ini  bisa  berupa  perlindungan terhadap  wisatawan  yang  datang  maupun wisatawan yang keluar negeri berupa travel warning .
Faktor  kenyamanan  dan  keamanan pada  suatu  kawasan  pariwisata  merupakan nilai tambah dan perluang untuk dikunjungi oleh  wisatawan.    Kondisi  ini  dipengaruhi
dan disebabkan oleh beragam faktor, seperti kondisi  politik  di  daerah  tujuan  wisata, konflik lokal, bencana alam, perilaku sosial masyarakat.  Bagi  wisatawan  muslim  selain faktor  –faktor  tersebut,  nilai  dan  tradisi Islam,  termasuk  makanan  halal  dan kenyamanan  dalam    praktik  keagamaan menjadi  salah  satu    pertimbangan    bagi wisatawan  Muslim  (Iravani  &  Mozaffari, 2013).

## Hambatan dalam Implementasi Produk Wisata Halal
Dalam beberapa penelitian, tercatat  adanya  beberapa  hal  yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan  pasar  wisata  halal.    Salah satu  penyebabnya  adalah  inkonsistensi definisi  halal,  permasalahan  logo  halal, antipati  terhadap  istilah  yang  berkaitan dengan  Arab  atau  Islam  serta  rendahnya dukungan  dari  lembaga  halal  yang  ada (Shafie dan Othman, 2006). Thalib (2015) melakukan penelitian mengenai hambatan dalam  operasionalisasi  logistik  produk halal.    Hasilnya  menunjukan  bahwa hambatan operasional dapat dikelompokkan  menjadi  faktor  internal yang  terkait  dengan  aspek  pendanaan, rendahnya keinginan untuk menggunakan konsep halal serta masih belum memadainya  sarana  prasarana  terkait standar  halal  yang  sesuai.    Selain  itu, terdapat hambatan eksternal  yang  terdiri dari    hambatan  antara  sesama  industri (persaingan  yang  tidak  sehat),  kebijakan pemerintah  yang  kurang  mendukung  dan hambatan  teknis  dari  badan  otoritas. Walaupun penelitian ini berkaitan langsung  dengan  aspek  logistik  produk halal,  namun  terdapat  garis  merah  yang bisa  dijadikan  acuan  yang  sama  dengan produk pelayanan wisata halal, yaitu :
- Rendahnya  kolaborasi  antar  industri dalam implementasi konsep halal
- Isu  standarisasi  yang  belum  bisa diterima semua kalangan industry
- Rendahnya  sosialisasi  wisata  halal dari pemerintah
- Ketatnya standar halal yang dikeluarkan badan otoritas halal
- Mahal dan lamanya waktu pengajuan sertifikasi produk halal
- Aspek  hambatan  komunikasi  dari badan otoritas kepada industri.
(observasi peneliti, 2018)

## Strategi Komunikasi Efektif
Komunikasi sebagai bentuk penyampaian  informasi  merupakan  hal yang  sangat  penting  didalam  organisasi. Namun demikian terdapat beberapa hambatan  di  dalam  komunikasi,  sehingga tujuan  yang  ingin  dicapai  tidak  sesuai dengan yang diharapkan.  Hambatan dalam komunikasi  diantaranya,  hambatan  fisik, hambatan  psikologis,  hambatan  organisasi dan  hambatan    bahasa.    Dalam  mengatasi hambatan  komunikasi  ini,  maka  strategi komunikasi  dibutuhkan  sebagai  bentuk perencanaan untuk menyampaikan informasi. Strategi komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang memiliki tujuan khusus sehingga organisasi dapat  memenuhi  misinya  (Hallahan  et  al., 2007), sehingga digunakan sebagai landasan  dalam  menentukan  program  dan aktivitas  komunikasi  yang  sesuai  dengan tujuan  yang  ingin  dicapai  (Holtshausen  & Zerfass, 2015).
Salah  satu  kajian  mengenai  strategi komunikasi  yang  penting  untuk  diteliti adalah  terkait  komunikasi  eksternal,  antara organisasi dengan stakeholder yang berkaitan seperti konsumen, lembaga terkait  dan  masyarakat  umum.  Strategi komunikasi  ini  dapat  berfungsi  sebagai
jembatan  ( bridge )  untuk  menghubungkan organisasi dengan stakeholder atau penyangga (buffering )  bagi  organisasi, untuk  menjaga posisi  dan reputasi lembaga (Wonneberger, 2016). Media komunikasinya pun sangat beragam, seperti surat  kabar,  media  masa  dan  media  sosial. Strategi  kumunikasi  juga  memiliki  fungsi sebagai  jembatan  antara  organisasi  dengan eksternal stakeholder.
Berkaitan  dengan  gap  komunikasi dalam  sosialisasi  konsep  wisata  halal  dan standar hotel syariah, perlu dipahami bahwa hal ini berkaitan dengan fungsi komunikasi sebagai  penghubung/  jembatan  antara pemerintah sebagai lembaga yang mengeluarkan  kebijakan  standar  hotel syariah dan produk halal, dengan stakeholder  yaitu  industri  dan  wisatawan. Konsep ini sejalan dengan fungsi komunikasi eksternal yang difokuskan pada relasi yang saling terikat ( mutually dependent  relationship )  antara  lembaga dengan  beragam  stakeholder  (Cancel  et  al, 1997).    Menurut  Wonneberger  (2016), terdapat  2  jenis  strategi  komunikasi eksternal  yaitu  komunikasi  dua  arah  ( two- way ) dan komunikasi simetris ( symmetrical ).      Komunikasi  2  arah  lebih mempertimbangkan  opini  stakeholder  dan pertukaran  informasi  secara  lebih  intensif, sehingga  perkembangan  lembaga  lebih dinamis.    Sedangkan  dalam  komunikasi simetris, lembaga menentukan kebijakannya  sendiri  setelah  mendapat masukan dari stakeholder.
Dalam  konteks  perubahan  minat wisatawan dan sikap industri terhadap hotel syariah
studi
komunikasi merekomendasikan
pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek yang turut membantu perubahan sikap. Aspek
dimaksud  oleh  Krech,  Crutchfield  & Ballachey  (1962:  225)  dirumuskan  dalam sebuah dalil :
“ Attitude  change  is  brought  about through exposure to additional information,  changes  in  the  group affiliations of the individual, enforced modification  of  behavior  toward  the object,  and  through  procedures which change personality”.
Penelitian  ini  difokuskan  kepada persepsi  pengelola  industri  hotel  tentang wisata  halal  dan  penerapan  standar  hotel syariah.  Mengingat  secara  yuridis  aturan tentang  standar  hotel  syariah  telah tersedia,  maka  penelitianini  juga  fokus pada  kendala-kendala  komunikasi  yang diduga  menyebabkan  kesenjangan  antara minat wisatawan dan sikap industri.
Metode
penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus,  karena  ada kondisi  yang  unik  dan  khusus  di  antara objek  penelitian.  Pengelola  hotel  yang berada di lingkungan mayoritas muslim di
Bandung, menganggap tidak utama berlabelkan “halal”, karena sudah otomatis. Sedangkan bagi pengelola hotel di  Bangkok,  menganggap  justru  penting dan menguntungkan memiliki label “halal”.  Berangkat  dari  kondisi  ini, tahapan penelitian awal  mengkaji tentang persepsi  pengelola  industri  hotel  tentang wisata  halal,  oleh  karena  persepsi dibentuk oleh informasi yang menerpanya.Langkah kedua dalam menentukan  komunikasi  efektif,  maka pemerintah  perlu  mendapatkan  input  dari masyarakat  umum  yaitu  wisatawan  dan industri,  mengenai  konsep  halal  yang mereka pahami, untuk selanjutnya menentukan karakter komunikator, media dan  bentuk  pesan  yang  tepat.  Setelah menerapkan  strategi  komunikasi  yang tepat,  maka  organisasi  harus  melakukan evaluasi  terhadap  proses,  hasil  dan konsekuensi kebijakan yang telah dilakukan (Sha, 2007). Untuk itu kerangka pikir penelitian ini terdapat pada gambar di bawah ini.

## Gambar 3.1 Bagan Alur Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  dua wilayah  yaitu  di  Kota  Bandung,  Jawa Barat  sebagai  1  dari  5  provinsi    destinasi halal  prioritas  yang  ditargetkan  oleh
Kementerian Pariwisata dan Kota
Bangkok, Thailand yang telah mengimplementasikan  pariwisata  halal.
Adapun  daftar  hotel  yang  dituju  sebagai sampel  terdapat  pada  tabel  berikut.
Tabel 3. 1 Daftar  Hotel Halal dan Hotel Konvensional Kota Bandung, Indonesia
No Nama Hotel Bintang
Status Hotel Lokasi 1. Noor Hotel Boutique Hotel Halal Kota Bandung 2. Ruby Hotel Hotel Bintang 3 Halal Kota Bandung 3. Puteri Gunung Hotel Hotel Bintang 4 Konvensional  Kota Bandung
Implementasi hotel halal di Indonesia dan Thailand
Efektivitas komunikasi dari pemerintah/otoritas produk halal kepada stakeholder (Wonneberger, 2016)
SUPPLY produk & informasi
Industri Industri
Persepsi Persepsi Analisis potensi kendala
implementasi
STRATEGI KOMUNIKASI STANDAR HOTEL SYARIAH Thailand Indonesia Perkembangan implementasi Hambatan implementasi SUPPLY produk & informasi
4. Luxton Hotel Hotel Bintang 4 Konvensional  Kota Bandung 5. Alana Hotel Hotel Bintang 4 Konvensional  Kota Bogor 6. Grand Tjokro Premiere Hotel Hotel Bintang 4 Konvensional  Kota Bandung Sumber: Olah Data Peneliti 2019 Tabel 3. 3.Daftar Survey Hotel dan Restaurant Halal Kota Bangkok, Thailand No. Nama Hotel Bintang Status 1. Nouvo City Hotel Hotel Bintang 3 Hotel Halal 2. Blue Elephant Restaurant Fine dinning restaurant Restaurant 3. Al Meroz Hotel Hotel Bintang 4 Hotel Halal 4. Amari Water Hotel Bintang 5 moslem friendly Gate Hotel hotel Sumber: Olah Data Peneliti 2019 Instrumen  yang  digunakan  adalah
wawancara semi terstruktur ( semi structured interview ), dengan
menggunakan  pertanyaan  terbuka  ( open ended ).  Sampel  dipilih  dengan  teknik purposive    sampling ,  kepada  General Manager atau Public Relation Manager.
Berdasarkan  hasil  wawancara, observasi  dan  diskusi  kelompok  terfokus
(FGD) maka diuraikan temuan lapangan dalam tabel berikut.

## Tabel 4.1.Preferensi Industri Terhadap Unsur Komunikasi
Variable Preference Industri perhotelan Indonesia Industri perhotelan Thailand Perception of Halal Hotel a. Value  of  quality dari  hotel  halal diakui dapat membangun tata nilai masyarakat  yang  positif,  namun benefitnya  tidak  lebih  unggul  dari hotel konvensional
b. Value  of  quality bervariasi. Setiap  pemilik  hotel  memiliki standar  halal  tersendiri  terhadap implementasi  saran fisik dan jasa/ pelayanan (memiliki pedoman tersendiri  karena  aliran yang dianut beragam).
c. Value of money hotel halal masih rendah,  karena  biaya  operasional yang  tinggi  dan  permintaan  yang rendah a. Value  of  quality halal  hotel  di Thailand  didasari  oleh  prinsip
Islam  yang  universal,  sehingga dapat diterima oleh semua kalangan. b. Value of quality diperkuat dengan sertifikasi sebagai jaminan kemanan dan kehalalan produk. c. Value of money hotel halal cukup tinggi, karena permintaan wisatawan  muslim  yang  tinggi terhadap halal hotel.
d. Value  of  emotional bagi  pemilik halal hotel, sangat tinggi, tidak bisa dibandingkan dengan materi.  Bagi pemilik hotel konvensional,
d. Value  of  emotional bagi  pemilik halal  hotel,  sangat  tinggi,  tidak bisa  dibandingkan  dengan  materi. Namun bagi pemilik hotel konvensional, nilainya tidak menguntungkan e.Inovasi produk hotel halal belum maksimal,  sehingga  wisatawan belum  merasakan  benefit  materi yang  lebih  unggul  dari  hotel konvensional. nilainya  juga  cukup  baik,  karena menjadi diferensiasi dalam menarik minat  wisatawan  muslim  di  negara non muslim. e.Inovasi produk hotel halal dimaksimalkan  melalui  berbagai program  unggulan  dan  harga  yang bersaing. Interest to Implement Sharia Hotel Standard a.Minat  pemerintah  sangat  tinggi terhadap  pengembangan  wisata halal Indonesia b.Industri hotel konvensional belum  tertarik  dengan  brand  hotel halal c.Minat  wisatawan  masih  rendah terhadap hotel halal a.Minat  pemerintah  sangat  tinggi dalam  mengembangkan  Thailand sebagai muslim friendly destination b.Industri hotel konvensional mulai tertarik  dengan brand  muslim friendly
c.Minat  wisatawan  cukup  tinggi terhadap brand hotel  halal  di negara non muslim
Sumber: Hasil Olah Data Peneliti 2019
Persepsi  industri  terhadap product value hotel  halal,  sejauh  ini  terbentuk bukan  hanya  dipengaruhi  oleh  faktor komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, namun lebih kuat
dipengaruhi  oleh  1)  Target  utama pendirian  hotel  ( intrinsic ),  serta  faktor exstrinsic yaitu  2) Demand (permintaan wisatawan)  dan  3)  C ost (biaya)  yang harus  ditanggung.    Ketiga  komponen inilah  yang  seharusnya  dijadikan  target sasaran  komunikasi  oleh  pemerintah. Pengelola  hotel  halal  mendirikan  dan mengelola hotel halal berdasarkan ideologi dan paham  yang dianut dan juga fokusnya pada penyebaran agama, disamping  keinginan  untuk  berbisnis. Sedangkan  hotel  konvensional  benar- benar  menjalankan  dan  mengelola  hotel yang  didasari  pada  bisnis.  Dengan tingginya minat berwisata dari wisatawan muslim di Bangkok, para pengelola bisnis
pariwisata  khususnya  perhotelan  banyak yang berinisiatif untuk menerapkan prinsip halal di hotelnya. Berbeda dengan di  Indonesia,  sebagai  negara  dengan mayoritas  muslim,  maka  standar  dasar halal  dianggap  sudah  menyatu  dalam kehidupan masyarakatnya, termasuk industri.  Sehingga  tidak  dirasakan  urgent untuk menerapkan dan memfokukan pada branding halal hotel.

## Komparasi Kebijakan Pariwisata Halal Indonesia dan Thailand
Dalam  konteks  produk  halal, pemerintah Indonesia memiliki Undang – Undang  No.  33  Tahun  2014  yang menjelaskan kewajiban pemerintah dalam memberikan  jaminan  konsumen  tentang produk  yang  beredar  di  pasaran  dan amanat  untuk  membentuk  Badan  Pusat Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH).  Dengan adanya  UU  ini  tentunya  membantu
pengembangan pariwisata halal di
Indonesia dengan memberikan wisatawan kenyamanan dan kepercayaan atas produk yang dikonsumsinya.
Sejalan dengan
keseriusan pengembangan pariwisata halal di Indonesia,  pada  tahun  2014  pemerintah melalui  Kementerian  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif  menerbitkan  Peraturan Menteri  No.  2  Tahun  2014  terkait Pedoman  Penyelenggaraan  Usaha  Hotel Syariah.  Dalam  peraturan  ini  diatur standar
penyelenggaraan usaha akomodasi  syariah  yang  digolongkan menjadi  dua  kategori  yaitu,  Hilal  1  yang merupakan  standar  minimal  hotel  syariah dan Hilai 2 yang sudah memenuhi seluruh ketentuan hotel syariah. Namun, peraturan  menteri  ini  dicabut  dengan terbitnya Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2016. Jika ditinjau kembali, saat ini tidak terdapat  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah terkait dengan pengembangan pariwisata  halal  di  Indonesia.  Tentunya pengembangan  pariwisata  halal  akan lebih optimal jika memiliki regulasi  yang mengaturnya.  Melihat  banyak  sekali instrumen terlibat yang perlu diperhatikan dalam  pariwisata  halal  seperti  destinasi wisata  halal,  jasa  atau  biro  perjalanan wisata  halal,  akomodasi  halal,  restoran halal, dan lain-lain.
Melihat  kondisi  tidak  adanya peraturan  terkait  pariwisata  halal,  Dewan
Syariah
Nasional, Majelis Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  pada  tahun  2016 mengeluarkan  fatwa  yang  mengatur penyelenggaraan pariwisata syariah dalam Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016. Fatwa  ini  berisikan  pedoman  yang membahas  tentang  keseluruhan  kegiatan pariwisata  syariah,  mulai  dari  ketentuan
akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan  hotel  syariah,  destinasi  wisata syariah,  SPA,  sauna,  biro  perjalanan syariah,  dan  juga  pemandu  wisatanya. Namun,  dalam  penelitian  (Al  Hasan, 2017) dijelaskan bahwa fatwa ini memiliki  beberapa  kekurangan  karena ditemukan ketentuan-ketentuan yang harus  didiskusikan  kembali.  Beberapa ketentuan dinilai dapat mengirim perkembangan  pariwisata  halal  ke  arah yang  eksklusif.  Sedangkan,  pariwisata halal  sebaiknya  masih  bersifat  universal, tidak  hanya  diperuntukan  bagi  muslim saja melainkan kepada semua wisatawan, baik  itu  muslim  ataupun  non  muslim. Lebih  lanjut,  ditemukan  juga  beberapa ketentuan  dalam  fatwa  yang  dapat menimbulkan multitafsir dalam memahaminya.
Meskipun  tidak  ada  peraturan resmi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah pusat.  Namun,  bagi  daerah  tertentu  yang menjadikan  pariwisata  halal  sebagai fokus pembangunannya, mereka mengatur  kebijakan  pariwisata  halal  ini melalui peraturan daerah. Hal ini dilakukan  di  Nusa  Tenggara  Barat, dimana  pemerintah  daerah  mengeluarkan Peraturan  Daerah  (Perda)  No.  2  Tahun 2016  dan  Peraturan  Gubernur  No.  51 Tahun  2015.  Peraturan  terkait  pariwisata halal  tersebut  menjelaskan  secara  detail terkait  pihak-pihak,  indsutri  dan  unsur- unsur  dalam  pengembangan  pariwisata halal  di  NTB.  Akan  lebih  baik  jika terdapat  suatu  kebijakan  resmi  yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mendukung pembangunan pariwisata halal  di  Indonesia.  Sehingga,  setiap stakeholder yang bergerak dalam pariwisata  halal  memiliki  suatu  acuan yang jelas.
Thailand
sendiri memiliki 7.000.000  populasi  muslim.  Hal  ini berdampak  pada  permintaan  pada  produk makanan  halal  yang  besar  di  Thailand. Sertifikasi  halal  pertama  kali  dijalankan pada  tahun  1948  tetapi  akibat  beberapa kesulitan teknis dalam prosesnya sehingga  tidak  dilanjutkan.  Namun,  saat ini  Thailand  sudah  memiliki  komoditas produk  halal  yang  legal.  Sertifikasi  halal dijalankan  oleh Halal  Standard  Institute of Thailand (Nurdiansyah, 2018). Dengan kondisi  tersebut  tentunya  membantu pemerintah  Thailand  dalam  menjamin kebutuhan wisatawan muslim saat berkunjung ke Thailand.
Kementerian
Pariwisata dan Olahraga  Thailand  bekerja  sama  dengan Institut Standarisasi Halal Thailand dalam merilis Halal Food Standard Certification untuk toko makanan, restoran,  dan  hotel.  Sertifikasi  halal  di Thailand  sendiri  dikeluarkan  oleh The Central  Islamic  Committee. Selain  itu,
untuk mendukung keberlangsungan industri  pariwisata  halal,  pemerintah Thailand  melalui  Kementerian  Pariwisata dan  Olahraga  mengeluarkan Halal  Food Services  for  Tourism . Halal  Food Services  for  Tourism ini  merupakan pedoman yang mengatur standar makanan halal  untuk  keperluan  pariwisata.  Dalam pedoman ini, terdapat beberapa komponen yang dinilai diantaranya lokasi,  bahan  baku,  managemen  area dalam persiapan makanan dan pelayanan, wadah atau peralatan, personil, pembuangan  air,  keamanan,  pelayanan, tanggung jawab sosial, managemen
lingkungan  dan  hubungan  sosial.  Dari setiap  komponen  yang  ada  terdapat turunan indikatornya masing-masing.
Dengan  adanya  kebijakan  ini, memperlihatkan kesiapan Thailand dalam menyambut  wisatawan  muslim.  Lebih lanjut,  adanya  pedoman  ini  membantu industri-industri  yang  bergerak  dalam pariwisata halal lebih terarah dan terintegrasi.  Dengan  adanya  pedoman yang  dijalankan  pun  memberikan  nilai lebih  seperti  kepercayaan  dan  jaminan kepada wisatawan muslim.Pariwisata dengan  sifatnya  yang  multidisiplin  dan lintas  sektoral  tentunya  membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam pengembangannya. Pertimbangan keterkaitan  antar  sektor  dan  penanganan pariwisata semakin rumit dalam pengembangan  suatu  destinasi  yang terpadu. Oleh karena itu, dalam pembangunan dan pengembangannya dibutuhkan sebuah kebijakan sebagai  alat bantu  yang  strategis.  Kebijakan  sendiri ialah  serangkaian  kegiatan/tindakan  yang diusulkan sesorang, kelompok atau pemerintah  agar  dapat  mencapai  tujuan yang dimaksud (Suardana, 2013).
Sedangkan Gee (Suardana, 2013) menjelaskan  bahwa  formulasi  kebijakan pariwisata  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  yang  ingin  mengembangkan atau  mempertahankan  pariwisata  sebagai bagian yang integral dalam perekonomian.  Dalam  kasus  pariwisata halal  pun  kebijakan  sangat  diperlukan untuk  mewujudkan  tujuan  dan  strategi dalam pembangunannya.
Tabel 4. 1 Perbandingan Product Value pada hotel halal dan non halal di Indonesia dan Thailand Country Indonesia (moslim country)  Thailand (non moslem
country) Halal concept perception according to management of: Conventional hotel Halal hotel Conventional hotel Halal hotel 1.Value of quality Tourist satisfaction God‟s preference Tourist satisfaction God‟s preference 2.Value of money Low Low Moderate- High Low 3.Value of emotional Low High High High 2.Main target Value of money Value of emotional Value of money Value of emotional 3.Prospek perkembangan hotel halal Stagnant High 4.Communication strategies - Need government support to gain more profit - Education and socialization for moslem tourists Halal brand promotion Sumber: Hasil Olah Data Peneliti 2019 Pariwisata dengan sifatnya yang
multidisiplin  dan  lintas  sektoral  tentunya membutuhkan  keterlibatan  semua  pihak dalam  pengembangannya.  Pertimbangan keterkaitan  antar  sektor  dan  penanganan pariwisata semakin rumit dalam pengembangan  suatu  destinasi  yang terpadu. Oleh karena itu, dalam pembangunan dan pengembangannya dibutuhkan sebuah kebijakan sebagai  alat bantu  yang  strategis.  Kebijakan  sendiri ialah  serangkaian  kegiatan/tindakan  yang diusulkan  seseorang,  kelompok  atau pemerintah  agar  dapat  mencapai  tujuan yang dimaksud (Suardana, 2013).
Sedangkan Gee (Suardana, 2013)
menjelaskan  bahwa  formulasi  kebijakan pariwisata  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  yang  ingin  mengembangkan atau  mempertahankan  pariwisata  sebagai bagian yang integral dalam perekonomian.  Dalam  kasus  pariwisata halal  pun  kebijakan  sangat  diperlukan
untuk  mewujudkan  tujuan  dan  strategi dalam pembangunannya.
Kedudukan sektor pariwisata sebagai  penyumbang  devisa  bagi  negara dan sebagai sektor unggulan pembangunan nasional menjadikan pemerintah turut konsisten dalam pembangunan  dan  pengembangannya. Hal  tersebut  berdampak  kepada  kinerja pemerintah melalui kementerian pariwisata  untuk  terus  mempromosikan Indonesia  sebagai  destinasi  unggulan. Upaya  tersebut  dilakukan  dalam  rangka mendatangkan  wisatawan  baik  nusantara maupun  mancanegara.  Citra  pariwisata Indonesia  di  mata  dunia  serta  perolehan prestasi  dalam  kompetisi  internasional pun  turut  berkontribusi  dalam  menarik kunjungan wisatawan.
Indonesia  sebagai  destinasi  pariwisata halal  telah  dikenal  sebagai  negara  yang memberikan  kemudahan  bagi  kebutuhan
wisatawan  muslim.  Selain  itu,  potensi wisata  alam  dan  budaya  yang  beragam, kemudahan  pengurusan  visa  dan  juga harga  saing  yang  kompetitif  pun  menjadi pendukung  untuk  menarik  wisatawan muslim berkunjung ke Indonesia. Kemudahan  tersebut  berdampak  kepada jumlah  kunjungan  wisatawan  muslim yang  konsisten  mengalami  kenaikan setiap tahunnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi
memegang peranan penting dalam memperkuat product value dari pariwisata
halal.    Pemerintah  sebagai  komunikator utama, memiliki peran untuk menyosialisasikan  secara  konkrit  aspek benefit  dan  manfaat  dari  implementasi hotel  halal.    Selain  itu  pemerintah  juga perlu  memiliki  strategi  komunikasi  yang khusus, dalam menyosialisasikan keunggulan  pariwisata  halal  kepada wisatawan.  Karena pada dasarnya respon industri sangat ditentukan oleh permintaan  ( demand )  dari  wisatawan.
Berikut  digambarkan  model  strategi komunikasi pariwisata.
Sumber : Olahan peneliti (2019)
Secara  ideal  strategi  komunikasi ideal dapat dibangun melalui optimalisasi fungsi  komunikator  pemerintah  kepada industri  dan  wisatawan.  Pemerintah bertanggung  jawab  untuk  memberikan informasi dan kemudahan kepada industri halal  hotel  agar  dapat  bertahan  dan mengembangkan  produknya  di  tengah
segala hambatan dan keterbatasan. Pemerintah juga dapat memperkuat value of  emotional dari  pengelola  hotel  halal, melalui  sosialisasi  benefit  dan  manfaat implementasi  halal  hotel.    Disisi  lain, profit  merupakan  tujuan  utama  dari bisnis. Maka kesesuaian antara kepentingan  dan  kebutuhan  wisatawan, industri  menjadi  mutlak  dibangun  oleh

## STRATEGI
KOMUNIKASI -Metode & Teknik -Informasi/message
PEMERINTAH Regulator, Komunikator, Mediator WISATAWAN -Kebutuhan D/L Negeri -Trend
GOAL : -Berkembangnya industri Pariwisata Halal -Terpenuhi kebutuhan Wisatawan Muslim INDUSTRI : - Benefit -Product of Value
pemerintah.    Untuk  itu  pemerintah memiliki kewajiban untuk menyosialisasikan  nilai  kualitas  halal hotel  kepada  wisatawan,  mengedukasi mereka  agar  minatnya  meningkat.    Dari sini  pemerintah  memiliki  fungsi  sebagai mediator,  yang  memperkuat  komunikasi wisatawan  dengan  pengelola  hotel  halal, sehingga value of money dari brand halal hotel dirasakan menarik bagi industri.

## III. Simpulan
Persepsi  dan  minat  wisatawan domestic  tentang  konsep  hotel  syariah, terbentuk  oleh  adanya  komunikasi  dan informasi  dari  pemerintah,  terutama dalam  memperkuat product  value dari pariwisata  halal.    Pemerintah  sebagai komunikator utama, memiliki peran untuk menyosialisasikan  secara  konkrit  aspek benefit  dan  manfaat  dari  implementasi hotel  halal.    Implementasi  industri terhadap product value hotel halal, sejauh ini dilatarbelakangi  oleh 1) Target utama pendirian  hotel  (intrinsic),  serta  faktor exstrinsic  yaitu  2) Demand (permintaan wisatawan)  dan  3) Cost (Biaya)  yang harus  ditanggung.    Pemilik  hotel  halal mendirikan  dan  mengelola  hotel  halal berdasarkan  ideologi  dan  paham  yang dianut dan juga fokusnya pada penyebaran  agama,  disamping  keinginan untuk berbisnis. Sedangkan hotel konvensional  benar-benar  menjalankan dan  mengelola  hotel  yang  didasari  pada bisnis. Dengan tingginya minat  berwisata dari  wisatawan-wisatawan  muslim  di Bangkok, para pengelola bisnis pariwisata khususnya perhotelan banyak yang berinisiatif  untuk  menerapkan  prinsip halal  di  hotelnya.  Berbeda  dengan  di Indonesia, sebagai negara dengan
mayoritas  muslim,  maka  standar  dasar halal  dianggap  sudah  menyatu  dalam kehidupan masyarakatnya, termasuk industri.  Sehingga  tidak  dirasakan  urgent untuk  menerapkan  dan  memfokuskan pada branding halal hotel.
Faktor  yang  menjadi  penghambat implementasi  konsep  hotel  syariah  bagi industri,  adalah  rendahnya  sosialisasi sertifikasi  hotel  syariah  dan  dinilai sebagai  biaya  tambahan  yang  cukup memberatkan.
Diperlukan strategi komunikasi  khusus,  yang  melibatkan semua komponen komunikasi yaitu komunikator,  pesan  dan  penyajian  serta media dalam intensitas yang tinggi,terutama promosi untuk menyosialisasikan  keunggulan  pariwisata halal  kepada  wisatawan.    Karena  pada dasarnya respon industri sangat ditentukan oleh permintaan ( demand ) dari wisatawan.

## Referensi
Akyol,  M.,  &  KILINÇ,  Ö.  (2014).
INTERNET AND HALAL TOURISM MARKETING. Electronic Turkish Studies , International  Periodical  For  The
Languages,  Literature  and  History of Turkish , 9/8 (February), 171–186. Amadeus  Traveller  Trend  Observatory.
(2016).  Halal  Travellers  2016.  In Amadeus-commissioned report conducted  by  Context  Consulting (pp. 1–21). Madrid.
Ambali,  A.R.  and  Bakar,  A.N.  (2013) „Halāl  food  and  products  in Malaysia: people‟s awareness and policy  implications‟, Intellectual Discourse ,  Vol.  21,  No.  1,  pp.7– 32.
Andriani,  D.,  Khalikal,  K.  A.,  Aqmarina, L.,  Nurhayati,  T.,  Permanasari,  I. K., Binarwan, R., Anggraini, A. P. T.  (2015).  Laporan  Akhir  Kajian
Pengembangan  Wisata  Syariah. Laporan Akhir Kajian Pengembangan  Wisata  Syariah , (Syariah Tourism), 1–201.
Ayob, N. M., & Masron, T. (2014). Issues of  Safety and  Security: New Challenging  to  Malaysia  Tourism Industry. 4th International Conference  on  Tourism  Research (4ICTR) , 12 (SHS Web of Conferences), 1–10. http://doi.org/10.1051/shsconf/20141 201083 Bozorgaghideh,  N.  (2015).  Halal  tourism in  kerala. International  Journal  of Management (IJM), IAME Publication , 6 (8), 42–48.
Cancel,  A. E., Cameron, G. T., Sallot,  L. M.,  &  Mitrook,  M.  A.  (1997).  It depends:  A  contingency  theory  of accommodation in public relations. Journal of Public
Relations  Research , 9 (1),  31 – 63. doi: 10.1207/s1532754xjprr0901_0
2 Chen,  C.,  Chen,  S.,  Lee,  H.,  &  Tsai,  T.
(2016). Ocean & Coastal Management  Exploring  destination resources  and  competitiveness  e  A comparative  analysis  of  tourists
â€ TM perceptions  and  satisfaction toward  an  island  of. Ocean  and Coastal  Management , 119 ,  58–67. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman
.2015.09.013
Dallen,  Timothy,  J.  (n.d.).  Tourism  and Islam:  Consideration  of  culture  and duty. Routledge  Taylor  &  Francis
Group .Djaelani,  A.  R.  (2013).
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian kualitatif. Majalah Ilmiah Pawiyatan , XX , 82–92.
Hallahan,  K.,  Holtzhausen,  D.,  Van Ruler, B., Ver č i č , D., &
Sriramesh,  K.  (2007).  Defining strategic communication. International  Journal  of  Strategic Communication , 1(1), 3 – 35. doi: 10.1080/15531180701285244
Harrigan,  P.,  Evers,  U.,  Miles,  M.,  &
Daly, T. (2017). Customer engagement  with  tourism  social media brands. Tourism Management , 59 , 597–609. https://doi.org/10.1016/j.tourman.20 16.09.015 Holtzhausen,  D.,  &  Zerfass,  A.  (2015). Strategic communication: Opportunities  and  challenges  of the research area. InD. R. Holtzhausen, & A. Zerfass (Eds.),
The Routledge handbook of strategic  communication (pp.  3 – 17). New York,NY: Routledge. Iravani,  M.  R.,  &  Mozaffari,  A.  M.
(2013).  Review  The  Status  of Tourism from the Perspective of The Qur  â€ TM an. International  Journal of Basics and Applied Sciences , 1 (3), 628–633.
Kim,  K.I.,  Syamil,  A.  and  Bhatt,  B.J. (2007)  „A  resource-based  theory of supplier strategy‟, International Journal  of  Logistics  Systems  and Management ,  Vol.  3,  No.  1, pp.20–33.
Krech,  David,  Crutchfield,  Richard  S.,  & Ballachey,  Egerton  L.,  (1962), Individual  in  Society:  A  Textbook of  Social  Psychology ,  McGraw Hill, Kogakusha, Ltd.
Mastercard,  B.  (2016).  MasterCard- Crescent  Rating  Global  Muslim Travel Index 2016 Global Muslim Travel Index 2016, (March).
Nirwandar, S. (2012). Kata Sambutan Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. In Prospek Bisnis Pariwisata Syariah (I, pp. vii–viii). Jakarta: Buku Republika.
Pandian  V.  K.  M.  (2013).  Handbook  of Research  on  Holistic  Optimization Techniques in the Hospitality,
Tourism  and  Travel  Industry.  In Business  Science  Reference  (an imprint  of  IGI  Global) (Vol.  53,  pp. 1–199). Malaysia: IGI-GOBAL. http://doi.org/10.1017/CBO9781107
415324.004
Pitana,  G.  dan  I.  G.  (2005).  Sosiologi
Pariwisata. In Andi Offset . Yogyakarta.
Raj,  R.  and  Griffin,  K.  (Ed.).  (2015). Religious  Tourism  and  Pilgrimage Management: An International Perspective . Dylunio  Cymru (2nd ed.).  Oxfordshire  &  Boston:  CAB International.
Results,  N.,  Utama,  R.,  Bagus,  G.,
Dhyana,  U.,  Bali,  P.,  Development, T.  H.  E.,  Bagus,  G.  (2015).
Pariwisata Menurut Pandangan
Islam dan Muslim.
Sweeney  JC,  Soutar  GN,  Johnson  LW. 1999. The role of perceived risk in the  quality – value  relationship:  a study  in  a  retail  environment.
Journal  of  Retailing 75 (1):  77 –
105.
Sha,  B.  L.  (2007).  Dimensions  of  public
relations: Moving beyond traditional public relations models.  In  S.  C.  Duhé(Ed.), New media and public relations (pp. 3 –
25). New York, NY: Peter Lang. Shafie dan Othman. (2006). Barriers to Halal logistics operation: views from Malaysian logistics experts.  Int. Journal. Logistics Systems and Management, Vol. 22, No. 2. Shakiry,  A.  S.  (2009).  Islamic  tourism means  tourism  based  on  ethical codes. The International  Conference on Tourism of Islamic Countries . Stephen,  P.  Robbins,  J.  T.  (2015).
Perilaku  Organisasi  (Organizational
Behavior). In
Jakarta:
SalembaEmpat.
Sucipto,  Hery;  Andayani,  F.  (2014).
Wisata  Syariah:  Karakter,  Potensi, Prospek  dan  Tantangannya (I).
Jakarta:  Grafindo  Books  Media  &
Wisata Syariah Consulting.
Suherlan, A. (2015). PERSEPSI
MASYARAKAT JAKARTA TERHADAP ISLAMIC. The Journal of Tauhidinomics , 1 (1), 61– 72.
Thalib,  M.S.,  Hamid,  A.B.,  Zulfakar, M.H.,  Chin,  T.A.  (2015).  Barriers to Halal logistics operation: views from  Malaysian  logistics  experts. Int.  Journal.  Logistics  Systems and Management, Vol. 22, No. 2.
Wilson,  J.A.  and  Liu,  J.  (2011)  „The challenges  of  Islamic  branding: navigating  emotions  and  halal‟, Journal  of  Islamic  Marketing ,
Vol. 2, No. 1, pp.28–42.
Wonneberger,A.,  dan  Jacobs,S.  (2016).
Mass  Media  Orientation  and External Communication Strategies: Exploring Organisational Differences,  International  Journal of Strategic Communication, DOI: 10.1080/1553118X.2016.1204613
Suardana, I. W. (2013). Analisis
Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Intervensi Melalui Kebijakan  Pariwisata  Berkelanjutan di Bali) .