Vol.8 No.1 (Januari-Juni 2023): 180-205

## Mundane Circular Economy Policy : Peta Kebijakan dan Kriteria Sekolah Sirkular di Level Pendidikan Dasar

## Suci Lestari Yuana
Universitas Gadjah Mada

## Abstract
This research introduces the concept of "Mundane Circular Economy Policy" (MCEP) in the study of International Political Economy (IPE) and explains how this paper relates to broader IR issues such  as  sustainability,  global  economic  dynamics,  and  global  education  policies.  The  research methodology employed is Multi Criteria Mapping, which analyzes complex and uncertain issues like Circular Schools. Through the participation of 22 primary school principals in Central Java, three outputs were generated from this research: (1) a map of circular school policies, highlighting 58 policy initiatives that implement the 5R principles (Reduce, Rethink, Reuse, Repair, Recycle); (2) a map of assessment  criteria  for  circular  policies;  and  (3)  a  mapping  of  optimism  and  pessimism  in implementing  the  5R  principles  in  circular  schools.  These  outputs  have  significant  implications within the context of IPE, as they demonstrate how schools can act as agents in creating economically and politically sustainable environments.
Keywords : Mundane Circular Economy Policy; International Political Economy; Circular Schools

## Abstrak
Penelitian ini memberikan pengenalan konsep "Mundane Circular Economy Policy" (MCEP) dalam kajian Ekonomi Politik Internasional (EPI) dan menjelaskan bagaimana paper ini terkait dengan isu- isu HI yang lebih luas seperti isu sustainability, dinamika ekonomi global, dan kebijakan pendidikan global. Metode penelitian Multi Criteria Mapping digunakan untuk menganalisis isu-isu kompleks dan tidak pasti seperti Sekolah Sirkular. Dalam penelitian ini, melalui partisipasi 22 kepala sekolah SD  di  Jawa  Tengah, dikembangkan  peta  kebijakan  sekolah  sirkular  yang  menggambarkan  inisiatif kebijakan  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  5R  (Reduce,  Rethink,  Reuse,  Repair,  Recycle).  Ada tiga output dari penelitian ini: (1) Peta kebijakan sekolah sirkular, ada 58 inisiatif kebijakan sekolah sirkular yang menerapkan prinsip 5R (Reduce, Rethink, Reuse,  Repair,  Recycle), (2) Peta kriteria penilaian kebijakan sirkular, dan (3) Pemetaan optimisme dan pesimisme penerapan 5R dalam sekolah sirkular. Output ini memiliki implikasi penting dalam konteks EPI, karena menunjukkan bagaimana sekolah-sekolah  dapat  berperan  sebagai  aktor  dalam  menciptakan  lingkungan  yang  lebih berkelanjutan secara ekonomi dan politik.
Kata-kata  kunci :  Mundane  Circular  Economy  Policy;  Ekonomi  Politik  Internasional;  Sekolah Sirkular

## Pendahuluan
Konsep  Ekonomi  Sirkular  (ES)  dapat  dilihat  sebagai  kajian  baru dalam  studi  pembangunan  berkelanjutan.  Meski  ES  adalah  kajian  yang populer dan ada banyak definisi ES yang saat ini telah berkembang, secara sederhana ES dapat dipahami sebagai praktik-praktik mengurangi (reduce) konsumsi  bahan  baku  atau  mentah  melalui  memikirkan  ulang  (rethink) perancangan  produk  yang  bisa  didaur  ulang  setelah  dipakai  (reuse), memperpanjang usia produk dengan mengoptimalkan prinsip pemeliharaan  dan  reparasi  (repair),  menggunakan  bahan-bahan  yang mudah  di-recycle,  dan  mengembalikan  bahan-bahan  baku  dari  alur pembuangan  (van Buren et al., 2016). Ada berbagai variasi prinsip-prinsip dalam  ES,  namun  dalam  definisi  yang  dkembangkan  oleh  van  Buren  ada lima prinsip ES yaitu: reduce, rethink, reuse, repair, dan recycle. Konsep ES sendiri  telah  berkembang  sebagai  visi  politik  dan  prioritas  kebijakan  di berbagai  negara,  misalnya  saja  di  Uni  Eropa  dimana  Komisi  Eropa mengembangkan  kebijakan  Paket  Ekonomi  Sirkular  di  tahun  2015. Begitupun  di  Asia,  China  termasuk  negara  yang  mengembangkan  ES sebagai pola ekonomi baru sejak 2008 (Dajian, 2008).
Dalam kajian ekonomi politik global, konsep Ekonomi Sirkular (ES) semakin  diminati  baik  sebagai  kajian  penelitian  maupun  sebagai rekomendasi  kebijakan  untuk  menjadi  alternatif  dari  model  ekonomi tradisional yang linear (Zhang et al., 2019; Shevchenko et al., 2019) Hal ini sejalan dengan  hasil  pertemuan Unied Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) di bulan Juni 2012. Pertemuan tersebut mempertajam fokus  setiap  negara  untuk  melaksanakan  aksi-aksi  nyata  dan  bermakna dalam mengurangi dampak krisis lingkugan. Hal utama yang diperhatikan dalam  pertemuan  ini  tentang  bagaimana  pola  produksi,  konsumsi,  dan perdagangan  global  yang  masih  jauh  dari  pola  keberlanjutan.  Tiga  tahun setelahnya,  Komisi  Eropa  mengadopsi  kebijakan  Paket  Ekonomi  Sirkular. Paket  kebijakan  ini  memiliki  tujuan  utama  mereorganisasi  pola  produksi dan  konsumsi  yang  bersifat  linear  menjadi  sirkular  dalam  rangka meminimalisir  polusi  lingkungan,  konsumsi  berlebihan  terhadap  sumber daya alam, dan mereposisi sistem ekonomi berkelanjutan (Preston, 2012).
Meski  konsep  ES  sudah  semakin  banyak  diadopsi  dan  menjadi proyek-proyek  kebijakan  di  berbagai  negara,  masih  ada  gap  yang  besar antara bagaimana ES dipelajari dan bagaimana ia dipraktekkan (Shevchenko & Kronenberg, 2020; Zhai, 2017). Proyek implementasi ES kerap kali masih menggunakan  pendekatan  yang  bersifat top-down dari  pemerintah  ke masyarakat  (Dong  et  al.,  2016;  Liu,  2014).  Sehingga  konsep  ES  hanya dipahami  dan  menjadi  diskursus  elit  di  kalangan  pemangku  kebijakan. Selain  itu,  pemahaman  mengenai  ES  masih  fokus  pada  isu-isu  yang  tidak terlalu mendalam misalnya isu kepemimpinan, isu penghematan energi, isu
peningkatan  kesadaran  dan  mengubah  perilaku  sosial  dibandingkan dengan  isu- isu  yang  mengedapankan  proses  produksi  dan  ‘closed  loop system’ atau sistem putaran komoditas yang tertutup (Nurdiana et al., 2019) Oleh  karenanya,  pendekatan  top-down  perlu  didukung  dengan pendekatan-pendekatan  alternatif  yang  bisa  membuka  keberagaman  cara pandang dan praktek ES.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  inisiatif  dan implementasi  ES  di  level  masyarakat,  lebih  spesifiknya  pada  institusi pendidikan  dasar.  Institusi  Pendidikan  seperti  sekolah  dasar  merupakan arena penting untuk mempromosikan dan menerapkan ES sejak dini dengan pendekatan  yang  lebih bottom-up .  Penelitian-penelitian  tentang  peran institusi pendidikan dalam membangun sistem ES sudah banyak dilakukan. Menurut Lindsay (2003), institusi pendidikan tinggi berperan penting dalam menggandengkan ilmu pengetahuan dan praktek-praktek yang fokus pada penyelesaian  masalah  sosial  dan  ekologi.  Penelitian  Hooi,  dkk  (2011)  juga menekankan pentingnya mengintegrasikan peran setiap civitas akademika di  dalam  kampus  untuk  mendorong  transformasi  ES  yang  lebih  sistemik. Namun,  dari  berbagai  penelitian  yang  ada,  belum  banyak  kajian  yang membedah bagaimana ES dipahami dan dipraktekkan di level pendidikan dasar.
Penelitian  ini  berkontribusi  pada  pengayaan  kajian  inisiatif  dan implementasi ES di level pendidikan dasar. Metode dikembangkan dalam penelitian  ini  bersifat  action-based  dimana  penelitian  ini  tidak  hanya mengeksplorasi bagaimana ES dipraktekkan di dalam institusi pendidikan dasar  tapi  juga  penelitian  ini  melakukan  intervensi  penerapan  ES  berupa pelatihan  dan  kompetisi  ES  di  level  sekolah.  Tujuan  penelitian  ini  untuk memetakan apa saja program-program ES yang bisa dipraktekkan di level sekolah dasar dan apa saja kriteria-kriteria yang menentukan efektivitas dari program sekolah sirkular.
Struktur  paper  ini  akan  terbagi  sebagai  berikut.  Pertama, pendahuluan  yang  menceritakan  urgensi  dan  kontribusi  penelitian  ini terhadap kajian ES. Kedua, metode yang menjelaskan proses eksplorasi dan pelatihan  ES  yang  dilakukan.  Ketiga,  hasil  dan  pembahasan  yang mendiskusikan tidak hanya apa saja contoh-contoh program ES yang bisa dilakukan  di  sekolah,  tapi  juga  kriteria-kriteria  apa  yang  bisa  digunakan untuk  mengukur  tingkat  kesiapan  penerapan  program  ES  di  sekolah. Keempat,  kesimpulan  yang  menyajikan  intisari  dari  penelitian  ES  di  level pendidikan dasar.
Ekonomi  politik  internasional  dan  isu  pendidikan:  sebuah  kerangka analisis
Sejak  munculnya  konsep  “ new  institutionalism ”  pada  akhir  tahun 1970-an dan awal 1980-an, terjadi perubahan paradigma dalam pemahaman ilmu  politik,  sosiologi,  dan  ekonomi  terkait  dengan  institusi  yang  relevan dalam  bidang  masing-masing,  baik  itu  lembaga  pemerintahan  maupun perusahaan  bisnis.  Dalam  perkembangan  ini,  ekonomi  politik  menjadi perhatian  utama  dengan  menerapkan  berbagai  teori  seperti  teori  agensi, teori  aksi  kolektif  dan  kerjasama,  teori  rent-seeking,  dan  teori  pilihan rasional secara umum. Teori-teori ini memberikan pemahaman baru tentang asal-usul, struktur, dan kinerja organisasi publik maupun swasta.
Namun,  pemahaman  terhadap  institusi  pendidikan  belum sepenuhnya  mendapatkan  manfaat  dari  kemajuan  tersebut  dalam  disiplin terkait. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan dalam hal ini. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menggunakan  konsep  ekonomi  politik  dalam mengevaluasi  perkembangan  diskusi  tentang  transisi  berkelanjutan  yang berkaitan  dengan  sistem  pendidikan  di  negara-negara  berkembang.  Di sektor pendidikan dalam konteks negara berkembang, terdapat pengakuan yang kuat akan peran penting analisis ekonomi politik dalam pemahaman yang  lebih  baik  dan  penanganan  hambatan-hambatan  untuk  mencapai tujuan Pendidikan Untuk Semua (EFA) yang disepakati dalam pertemuan di  Jomtien,  Thailand,  pada  tahun  1990,  serta  Tujuan  Pembangunan Milenium/  Millenium  Development  Goals    (MDGs)  di  bidang  pendidikan (Little,  2010).  Meskipun  terjadi  penurunan  jumlah  anak  yang  tidak bersekolah secara global dari 60 juta pada tahun 2008 menjadi 57 juta pada tahun  2011  (UNESCO,  2013),  tantangan  pendidikan  yang  signifikan  tetap ada baik dalam hal akses maupun kualitas penyelenggaraan pendidikan.
Kerangka teoritis ini sejalan dengan skema konseptual yang diajukan oleh  Leftwich  (2005)  untuk  memahami  politik  pembangunan.  Skema tersebut  membedakan  antara  agen/aktor  yang  mengejar  kepentingan mereka, institusi yang menentukan "rules of the game ", dan fitur struktural lingkungan yang meliputi sumber daya alam dan manusia, sistem ekonomi, sosial,  budaya,  dan  ideologi.  Pendekatan  kami  juga  konsisten  dengan definisi  Leftwich  tentang  ekonomi  politik  sebagai  : ‘all  the  activities  of cooperation, conflict and negotiation involved in decisions about the use, production and distribution of resources ’ (Leftwich, 2005, hal. 10)
Peran  sekolah  dalam  mempromosikan  transformasi  global  menuju transisi berkeberlanjutan telah menjadi subjek penelitian dan diskusi yang luas.  Davies  (2004)  mengungkapkan  berbagai  cara  kompleks  di  mana pendidikan dapat menjadi katalisator konflik melalui kebijakan dan praktik pendidikan  yang  mengesampingkan  atau  merendahkan  minoritas, memperburuk  perbedaan  kelas  dan  gender,  serta  mengindoctrinasi  siswa
melalui kurikulum yang berkaitan dengan perang atau kebencian. Demikian pula, Bush dan Saltarelli (2000) memberikan contoh-contoh kekerasan dalam pendidikan,  seperti  ketidakmerataan  distribusi  pendidikan  dan  peluang pendidikan (seperti yang terjadi di Kosovo, Sri Lanka, Rwanda), pendidikan sebagai  alat  penindasan  budaya  (seperti  penolakan  hak  siswa  etnis  Kurdi untuk berbicara dalam bahasa ibu mereka di sekolah-sekolah di Turki), dan penolakan  pendidikan  sebagai  senjata  perang  (seperti  penutupan  sekolah Palestina oleh Israel).
Sebaliknya,  terdapat  sejumlah  literatur  yang  menyoroti  kekuatan pendidikan sebagai alat untuk membangun perdamaian, mempromosikan hak  asasi  manusia,  dan  mempertahankan  demokrasi  (McGlynn,  2009). Davies  (2004,  2005)  juga  menyajikan  contoh-contoh  inspiratif  tentang sekolah-sekolah yang tetap tegar di tengah konflik di negara-negara seperti Lebanon,  Uganda,  Bosnia,  Nepal,  dan  Liberia.  Potensi  ganda  pendidikan untuk  mempromosikan  keadilan  sekaligus  melanjutkan  ketidakadilan  ini telah  memicu  minat  yang  meningkat  untuk  melampaui  akses  pendidikan semata  dan  lebih  memahami  isi  kurikulum  serta  tata  kelola  sistem pendidikan (Bush dan Saltarelli, 2000; Novelli, 2011).
Dalam  konteks  ini,  sekolah  memiliki  agensi  untuk  mendorong transformasi  global  menuju  keberlanjutan.  Dengan  mengintegrasikan prinsip-prinsip  keberlanjutan  ke  dalam  kurikulum,  membudayakan tanggung  jawab  lingkungan,  dan  membina  pemikiran  kritis  dan  agensi siswa, sekolah dapat berperan secara transformatif dalam membentuk nilai- nilai,  sikap,  dan  tindakan  generasi  mendatang  menuju  transisi keberlanjutan.

## Metodologi
Penelitian ini menggunakan metode Multi Criteria Mapping (MCM). Metode  ini  merupakan  gabungan  antara  metode  kuantitatif  dan  kualitatif dengan  tujuan  memudahkan  visualisasi  data  dengan  akumulasi  data-data kuantitatif  dan  di  sisi  lain  menggali  perspektif  yang  lebih  dalam  melalui data-data  kualitatif.  Metode  MCM  berbasis  website  ini  bisa  mendorong pengumpulan  data  yang  lebih  interaktif,  terstruktur  dan  terekam  dengan baik.  Penerapan  MCM  memungkinkan  untuk  diskusi  yang  lebih  terbuka melalui  pengukuran  kriteria-kriteria  penelitan  pada  isu-isu  yang  bersifat tidak pasti dan kompleks seperti kriteria sekolah sirkular. Proyek penelitian ini  mengkaji  konsep  Ekonomi  Sirkular  (ES)  dengan  memberikan kesempatan  kepada  subjek  peneltian  untuk  membuka  berbagai  kriteria penilaian  dan  memetakan  kriteria-kriteria  tersebut  secara  terstruktur. Metode  ini  membantu  individu  untuk  menjelaskan  keyakinan  dan  sudut pandang yang mereka miliki terhadap isu-isu kompleks dan kontroversial dengan cara yang sistematis. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 20
Januari 2022 dengan 22 Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Se-Jawa Tengah sebagai bagian dari workshop Indonesia Green Principal Award 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia, UGM, Pusat Inovasi Agroteknologi UGM dan Janitra Bhumi Indonesia.
Metode workshop MCM memiliki 4 tahapan. Dalam semua tahapan setiap  kepala  sekolah  mengisi  formulir  dan  pertanyaan-pertanyaan  dalam website MCM menggunakan laptop masing-masing dalam kurun waktu 5 jam. Tim peneliti bertindak memandu pengisian setiap pertanyaan. Kelima tahapan workshop MCM tersebut adalah sebagai berikut:

## Tahap 1: Definisi opsi kebijakan sirkular
Dalam  tahapan  ini  para  peserta  diminta  untuk  mengusulkan  berbagai inisiatif  dan  kebijakan  sekolah  sirkular  di  lima  prinsip  R  dalam  Ekonomi Sirkular  yakni;  Rethink,  Reduce,  Repair,  Reuse,  Recycle.  Para  peserta diminta  untuk  mengisi  berbagai  kebijakan  di  setiap  prinsip-prinsip  yang menurut peserta bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Tujuan dari  tahapan  ini  adalah  membangun  kebijakan  sekolah  sirkular  secara induktif,  di  mana  program-program  sirkular  tidak  diciptakan  secara  top- down  dari  peneliti  ke  kepala  sekolah  namun  justru  menggali  berbagai inisiatif dan kebijakan yang ada di masing-masing sekolah. Sehingga, tahap 1 ini mampu menghasilkan peta inisiatif dan kebijakan sekolah sirkular yang mengikuti prinsip 5R dalam Ekonomi Sirkular.

## Tahap 2: Definisi kriteria.
Dalam  tahap  ini  para  peserta  diminta  untuk  mendiskusikan  4  yang digunakan untuk menilai berbagai inisiatif dan kebijakan di tahap 1. Kriteria adalah ide-ide atau keyakinan, penilaian teknis, atau opini yang digunakan ketika  mempertimbangkan  apakah  sebuah  inisiatif  kebijakan  dapat diimplementasikan.  Kriteria  adalah  pemikiran  individu  yang  biasanya muncul  saat  menjawab  pertanyaan  “Apakah  menurut  Anda,  inisiatif kebijakan  A  bisa  dilakukan?”.  Empat  kriteria  yang  diusulkan  dalam workshop  MCM  ini  adalah:    (1)  Kesiapan  pengetahuan  (awareness),  (2) kesiapan  infrastruktur,  (3)  kesiapan  pendanaan,  dan  (4)    kesiapan  jejaring sosial yang mendukung. Hasil yang diharapkan pada tahap ini adalah peta kriteria  untuk  mengevaluasi  kebijakan-kebijakan  sekolah  sirkular  yang mana saja yang siap untuk diimplementasikan.

## Tahap 3: Menilai opsi kebijakan sirkular
Tahap  ini  para  kepala  sekolah  diminta  untuk  memberikan  penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap setiap kebijakan sekolah sirkular yang ia usulkan di tahap 1. Masing-masing kebijakan dinilai menggunakan 4 kriteria yang  sudah  didefinisikan  di  tahap  2.  Tahapan  ini  adalah  tahapan  yang
paling detail tapi juga paling penting untuk analisis hasil MCM. Di setiap penilaian,  kepala  sekolah  dipandu  dengan  pertanyaan  “Seberapa optimis/pesimis  Anda  terhadap  opsi  Kebijakan  A  jika  dilihat  dari  kriteria A?”. Jawaban yang diberikan oleh peserta berupa nilai angka 1 -100 (semakin tinggi  nilai  menandakan  tingkat  optimism  semakin  tinggi).  Setelah memberikan  nilai  angka,  peserta  diminta  menuliskan  alasan  mengapa memberi penilaian dengan angka tersebut. Berbagai alasan ini adalah proses pemetaan  hal-hal  apa  saja  yang  membuat  peserta  optimis  dan  pesimis terhadap kebijakan sekolah sirkular.

## Tahap 4: Menilai kriteria.
Tahap  ini  berbeda  dengan  tahap  ketiga  karena  ditahap  ini  para  peserta diminta memberi bobot dari setiap kriteria yang telah ditentukan di tahap 2. Pembobotan dilakukan dengan menilai kriteria mana yang menurut peserta paling  penting  dibandingkan  dengan  kriteria  lainnya.  Hasil  pembobotan akan menunjukkan rangking kriteria dan memetakan urgensi setiap kriteria. Setiap peserta juga diminta menuliskan alasan mengapa memilih kriteria A sebagai kriteria paling penting dibandingkan yang lain.

## Peta kebijakan sekolah sirkular
Dari data-data yang berhasil diinput Bersama 22 kepala sekolah dasar peserta Indonesia Green Principles Awards 2022, terdapat berbagai inisiatif program dan kebijakan sekolah sirkular. Inisiatif-inisiatif ini direkam secara tertulis  pada  software  Multi-Criteria  Mapping  dan  telah  mendapatkan persetujuan  setiap  kepala  sekolah  untuk  dijadikan  referensi  pemetaan kebijakan sirkular. Sebelum menuliskan berbagai inisiatif kebijakan ini, para kepala  sekolah  telah  mengikuti  sesi  seminar  dan  diskusi  tentang  konsep ekonomi  sirkular  terutama  menerangkan  apa  itu  prinsip  5R.  Kajian mengenai  berapa  prinsip  ekonomi  sirkular  telah  banyak  berkembang  dan hingga  saat  ini  belum  ada  jumlah  yang  definitif.  Oleh  karenanya,  pada penelitian  ini  prinsip  5R  dipilih  dengan  pertimbangan  bahwa  disbanding prinsip 9R  jumlah ini tidak terlalu banyak dan masih mudah dipahami bagi aktor yang awam terhadap konsep  ekonomi sirkular, sementara itu prinsip 3R masih kurang dalam menangkap kompleksitas proses produksi sirkular (Tserng, dkk., 2021).
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  setidaknya  ada  58  kebijakan yang bisa menjadi rujukan dan diimplementasikan untuk mentransformasi sekolah sirkular di level pendidikan dasar. Seperti yang ditampilkan pada Tabel 1, peta kebijakan sekolah sirkular ini merupakan penerjemahan dari 5R  prinsip  ekonomi  sirkular  yang  bersifat  general  ke  bahasa-bahasa kebijakan yang aplikatif dan mudah untuk diimplementasikan sehari-hari. Proses  penerjemahan  prinsip  ekonomi  sirkular  menjadi  bahasa  kebijakan
sehari-hari ini penulis konseptualisasikan sebagai mundane circular economy policy  (MCEP). Penulis  beragumen,  MCEP  menjadi  jembatan  dalam merealisasikan berbagai prinsip ekonomi sirkular ke dalam kebijakan yang mudah dipraktekkan dalam konteks keseharian. Misalnya saja pada prinsip Rethink yang didefinisikan sebagai memikirkan ulang perancangan produk sebelum diputuskan untuk diproduksi. Akan sulit menerapkan prinsip ini pada  konteks  sekolah  dasar,  mengingat  model  bisnis  sekolah  bukanlah untuk memproduksi komoditas. Sehingga, aneka MCP yang terdapat pada prinsip  Rethink  (Kebijakan  no  1-17)  merupakan  hasil  penerjemahan  para kepala  sekolah  terhadap  prinsip  Rethink  yang  sudah  disesuaikan  dengan konteks dan kondisi sekolah dasar yang mereka pimpin. Contoh kebijakan no  17  menggambarkan  bagaiamana  prinsip  Rethink  tidak  hanya diterjemahkan  sebagai  kebijakan  semata,  tapi  juga  diterjemahkan  sebagai tindakah memikirkan ulang dijadikan bagian dari proses deliberasi untuk mencapai kebijakan sekolah.
Di  sisi  lain,  MCEP  memiliki  karakteristik  berbeda  dibandingkan dengan  program-program  atau  kebijakan-kebijakan  sekolah  pada umumnya. Meski banyak inisiatif-inisiatif kebijakan yang ada pada table 1 bukanlah kebijakan yang baru dan bisa dikatakan sudah sering dilakukan di level  sekolah  dasar,  namun  yang  berbeda  adalah  setiap  kebijakan  ini dikaitkan dengan salah satu prinsip 5R dalam ekonomi sirkular. Sehingga, peta kebijakan sekolah sirkular ini bisa menjadi rujukan jalur transformasi sekolah  sirkular  di  mana  setiap  kepala  sekolah  dapat  merekam  dan memetakan sudah sejauh apa transformasi yang mereka jalankan. Misalnya saja  kebijakan  nomor  19  untuk  mengurangi  belanja  sarana  dan  prasarana sekolah,  meski  kebijakan  ini  menjadi  lumrah  dilakukan  oleh  berbagai sekolah namun Ketika motivasi menerapkan kebijakan ini untuk memenuhi prinsip Reduce, maka hal ini mengindikasikan langkah yang sesuai untuk menerapkan  sekolah  sirkular.  Di  sisi  lain  para  kepala  sekolah  juga  bisa menerapkan kebijakan-kebijakan lain di prinsip Reduce yang terdapat pada table ini sehingga pemenuhan konsep Reduce bisa semakin terintegrasi.
Tabel 1. Peta Kebijakan Sekolah Sirkular No Inisiatif Kebijakan Pengusul Prinsip 1 Memikirkan Kembali pembelian tempat sampah sampah, dan memilih menggunakan  ember  bekas  cat  yang diwarnai oleh siswa. MI  Muhammadiyah Sumampir Rethink 2 Memikirkan ulang untuk menggunakan  Kembali  air  bekas  cuci tangan SD Muhammadiyah 2  Alternatif  Kota Magelang
3 Memikirkan kembali pembuatan tempat pengelolaan sampah/komposter SD  Birrul  Walidain Muhammadiyah Sragen 4 Memikirkan kembali urgensi pengadaan  meja  kursi  anak  yang berbahan plastik SD Muhammadiyah Pati 5 Menambahkan  ram  di  komputer dalam lab komputer SDIT Muhammadiyah Al- Kautsar 6 Memikirkan kembali keperluan membeli mobil sekolah dengan pertimbangan-pertimbangan  tempat parkir, biaya perawatan, dll SD Muhammadiyah 08 Semarang 7 Memikirkan  kembali  penggunaan ATK  sebelum  memutuskan  apakah akan membeli atau cukup diisi ulang SD Aisyiyah Unggulan Gemolong 8 Memikirkan  design  ulang  peralatan sekolah misalnya membuat kursi dari botol bekas SD Muhammadiyah Cilopadang 9 Memikirkan potensi kerjasama dengan stakeholder di sekitar sekolah. Misalnya membuat program budidaya jahe  untuk  dijual  ke  pedagang angkringan di sekitar sekolah SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat 10 Memikirkan  untuk  pengadaan  air minum  sekolah  melalui  dispenser dibandingkan air minum kemasan. SD Muhammadiyah 07 Mertasinga Cilacap 11 Memikirkan jadwal kelas ketrampilan yang diikuti oleh siswa dan bekerjasama  dengan  rumah  sampah atau bank sampah. SD Bumimu Adiwerna 12 Mengkampanyekan benda-benda yang  tidak  terpakai  untuk  didaur ulang menjadi benda yang bermanfaat melalui praktik pembelajaran berbasis project MI  Muhammadiyah Srebegan
13 Memikirkan ulang pembangunan pagar dan mushola namun lebih pada merenovasi yang sudah ada MIM PK Kateguhan Sawit, Boyolali 14 Menggunakan kendaraan anatar jembut untuk mengurangi polusi asap kendaraan saat kedatangan siswa dan perpulangan siswa MI  Muhammadiyah Ajibarang MAHADIA 15 Anak-anak  membawa  botol  minum sendiri, Mengurangi pembelian spidol dengan membeli isi ulang Edukasi  dalam  pembelajaran  dengan program zero plastik SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus 16 Orang  tua  menghendaki  meja  kursi anak  kelas  6  model  baru  (produk informa),  kami  belum  menyetujui karena  masih  ada  kursi  model  lama (kayu jati). SD  Muhanmadiyah (Plus) Kota Salatiga 17 Hal  yang  kami  fikirkan  dan  menjadi bahan  diskusi  dengan  guru-guru adalah  ketika  ruang  kelas  sudah waktunya untuk melakukan perawatan  dengan  mengecat  ulang tembok.  didalam  diskuci  muncul apakah harus dicat ulang ataukah bisa dengan  dihias  dengan  menggunakan bahan  yang  tidak  terpakai  dan dimanfaatkan. Akhirnya kita putuskan untuk menghias ruang kelas dengan  menggunakan  bahan"  bekas yang bisa dimanfaatkan. SD Muhammadiyah Pucang Gading 18 Program  Sarapan  Pagi  disekolah bertujuan  mengurangi  anak  jajan berbungkus plastik dan lain lain Program  bawa  bekal  untuk  makan siang bagi seluruh guru dan karyawan bertujuan untuk mengurangi guru dan
siswa belanja dengan bahan MI  Muhammadiyah Sumampir Reduce
berbungkus plastic dan memahamkan tentang makanan sehat 19 Pengurangan  belanja  sarana  dan prasarana SD  Birrul  Walidain Muhammadiyah Sragen 20 Mengurangi penggunaan kertas dengan  sistem  manajemen  sekolah digital SD Muhammadiyah Pati 21 Mengurangi dan meminimalisir pembuatan  pemberitahuan  melalui print out atau foto copy menggunakan kertas  kepada  Orangtua/Wali  Murid, dengan cara memaksimalkan pemberitahuan  menggunakan  digital semisal  PDF  yang  dishare  melalui grub-grub whatshapp kelas. SD Aisyiyah Unggulan Gemolong 22 Program mengurangi sampah plastik, terutama di kantin. Program  katering  untuk  siswa  dan guru SD Muhammadiyah 08 Semarang 23 Membangun  instalasi  listrik  dengan panel surya di sekolah SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta 24 Mengurangi sampah dengan mengadakan  pameran  pasar  barang bekas SD Bumimu Adiwerna 25 Mengurangi  sampah  kertas  dengan membuat ujian berbasis computer dan menyebarkan  soft  copy  untuk  struk gaji SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo 26 Pengecetan  embali  dinding  atau tembok  sekolah/  kelas  yang  sudah kusam agar terihat baru dan menyegarkan Perbaikan mebel meja kursi sekolah MI  Muhammadiyah Sumampir Repair 27 Perbaikan  komputer,  printer  dan peralatan elektronik yang masih layak pakai SD  Birrul  Walidain Muhammadiyah Sragen
28 Perawatan  meja  dan  kursi  yang bekerjasama  dengan  tukang  kayu  di sekitar area sekolah SD Muhammadiyah Pati 29 Memperbaiki kran yang menetes SDIT Muhammadiyah Al- Kautsar 30 Memperbaiki perlengkapan elektronik seperti komputer, kipas angin, dispenser,  dll  dengan  bekerja  sama dengan  teknisi  yang  terpercaya  agar dapat  dipergunakan  embali  daripada membeli baru SD Aisyiyah Unggulan Gemolong 31 Kerjasama dengan produsen cat untuk perawatan  dan  cat  ulang  meja  kursi sekolah SD Muhammadiyah 08 Semarang 32 Memeperbaiki pagar besi yang sudah ada,  bisa  dengan  mengurangi  atau menambah  bentuk  pagar  sesuai dengan yang diharapkan SD Muhammadiyah 07 Mertasinga Cilacap 33 Memperbaiki lantai kelas SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta 34 Memperbaiki lingkungan sekolah bergantian antar kelas, antar siswa Mendatangkan profesional untuk meningkatkan kinerja SD Muhammadiyah 2  Alternatif  Kota Magelang 35 Merenovasi ruang untuk ruang kepala sekolah, daripada membangun banguan baru MIM PK Kateguhan Sawit, Boyolali 36 Membongkar  gudang  dan  memilih barang  mana  yang  masih  bisa diperbaiki untuk dipakai Merubah  kantin  sekolah  menjadi ruang dapur MI  Muhammadiyah Patikraja 37 Pemakaian  embali  botol  bekas  untuk pot bunga MI  Muhammadiyah Sumampir Reuse
Pemanfaatan botol bekas untuk hiasan kelas  dan  tempat  duduk  dari  botol bekas (ecobrik) 38 Pekan kreatifitas anak yang mendorong  anak-anak  menggunakan bahan  bekas  untuk  membuat  karya sesuai dengan bakat dan minat anak. SD Muhammadiyah Pati 39 Memakai  kembali  kursi  yang  dicat ulang Memakai  kembali  botol  minuman untuk digunakan pot bunga SDIT Muhammadiyah Al- Kautsar 40 Memanfaatkan  kertas  yang  tidak digunakan  akan  tetapi  masih  bagus dan  kosong  di  salah  satu  sisinya (biasanya dikarenakan salah print out, sudah tidak digunakan, dll) SD Aisyiyah Unggulan Gemolong 41 Program kebun sayur gantung dengan media  botol  plastic  bekas  di  halaman sekolah SD Muhammadiyah 08 Semarang 42 Menggunakan ban mobil bekas sebagai pot tanaman sekolah SD Muhammadiyah Cilopadang 43 Pembuatan  ecobrick  sebagai  kegiatan pemanfaatan  kembali  sampah  botol plastik  dan  sampah  bungkus  plastik snack dll. SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat 44 Pembuatan media pembelajaran dengan bahan bekas. Seperti pembuatan  roket  air  dengan  botol minum bekas. SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta 45 Memanfaatkan  komponen  printer yang  sudah  rusak,  untuk  diambil beberapa  komponen  yan  gmasih  bisa digunakan untuk pembuatan robot SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo 46 Peserta didik diajak untuk menggunakan  kembali  pot-pot  yang tanamannya  mati  atau  rusak  dengan mengganti tanaman baru dari tanaman  yang  bisa  dipisah  dengan induknya MI  Muhammadiyah Srebegan
47 Memakai kembali loker kelas menjadi rak buku sekaligus penyekat ruang MIM PK Kateguhan Sawit, Boyolali 48 Toys Bazaar MI  Muhammadiyah Ajibarang MAHADIA 49 Program  ke  depan  tidak  hanya  buku tapi  semua  barang  bekas  yang  di tampung melalui Bank Sampah SDMPlus “Donasi Sampah Jadi Berkah”, untuk di manfaatkan kembali dan dapat pula diambil nilai ekonomis sesuai dengan jenis sampahnya. SD Muhammadiyah (Plus) Kota Salatiga 50 Membuat  hiasan  dari  kertas  koran bekas MI  Muhammadiyah Sumampir Recycle 51 Mendorong anak-anak mendaur ulang sampah  kain  perca  menjadi  tas  dan diikutkan  lomba  di  level  kabupaten dan provinsi. Bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup memberi pelatihan  pengolahan  sampah  untuk anak-anak dan orang tua siswa. SD Muhammadiyah Pati 52 Memanfaatkan  sisa  masakan  dan makan  siswa  untuk  diproses  menjadi pupuk  untuk  menyuburkan  tanaman yang ada di sekolah SD Aisyiyah Unggulan Gemolong 53 Program mendaur ulang kertas SD Muhammadiyah 08 Semarang 54 Memilah sampah organik dan anorganik SD  Muhammdiyah Cilopadang 55 Pembuatan  hasil  karya  anak  berupa bingkai  foto  dengan  kertas  koran bekas SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta 56 Penggunaan besi bekas protek pembangungan  untuk  pagar  gerbang sekolah SD Muhammadiyah 2  Alternatif  Kota Magelang 57 Memanfaatkan pensil anak-anak yang sudah  tidak  bisa  digunakan  untuk SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus
menulis  dijadikan  kreasi  hiasan  dan mengadakan Expo karya hasil recycle 58 Program  yang  sudah  dilakukan membuat ecobrik memasukan sampah plastik  ke  dalam  botol  air  mineral untuk dibuat kursi SD Muhammadiyah (Plus) Kota Salatiga Peta kriteria untuk menilai kebijakan sirkular Bagian ini menjabarkan pemetaan kriteria-kriteria yang terkumpulkan  selama  workshop  yang  digunakan  untuk  menilai  apakah suatu  kebijakan  sekolah  sirkular  bisa  secara  optimis  diimplementasikan. Yang dimaksud kriteria di sini adalah indikator-indikator yang digunakan sebagai  basis  penilaian  individu/kolektif  terhadap  suatu  feasibilitas kebijakan  sirkular.  Di  dalam  software  MCM,  penulis  sudah  menyiapkan empat  kriteria  yang  diajukan  ke  kepala  sekolah  peserta  workshop  yakni; pengetahuan,  infrastruktur,  pendanaan,  dan  jaringan  pendukung. Mengikuti  semangat  metode  MCM  untuk  membuka  ruang  diskusi,  para kepala  sekolah  dibebaskan  untuk  memberikan  informasi  tambahan mengenai setiap kriteria yang ada, bahkan menambahkan kriteria jika dirasa penting.  Sehingga,  output  pemetaan  kriteria  dengan  MCM  ini  bukanlah untuk  menentukan  kriteria  apa  yang  terbaik  untuk  menilai  kebijakan sirkular  melainkan  untuk  membedah  ketidakpastian  dalam  pelaksanaan kebijakan  sirkular  dengan  lebih  terstruktur.  Merancang  kebijakan  sirkular untuk masa depan sekolah tentu memiliki berbagai ketidakpastian, apakah kebijakannya  akan  berhasil  atau  tidak,  bagaimana  respons  dan  outcome setelah kebijakan ini dijalankan, dll. Berbagai ketidakpastian ini seringkali menjadi kendala pemimpin sekolah untuk memulai kebijakan transformatif. Oleh karenanya MCM memfasilitasi pemimpin sekolah untuk memetakan apa indikator-indikator yang bisa digunakan menilai feasibilitas kebijakan sirkular  dan  apa  saja  hal-hal  yang  meningkatkan  optimisme  dan  juga pesimisme  pemimpin  sekolah.  Mengetahui  hal-hal  ini  akan  mendorong penyusun  kebijakan  yang  lebih  menyeluruh  dan  mempertimbangkan  sisi positif dann negatif.
Dalam  proses  penentuan  kriteria  ini  setidaknya  ada  tiga  hasil penelitian yang menarik untuk dikaji. Yang pertama, peta kriteria penilaian di  Tabel  2  menunjukkan  bagaimana  konsep-konsep  kriteria  dapat diterjemahkan menjadi program-program pendukung yang aplikatif untuk mendorong  transformasi  sekolah  sirkular.  Misalnya  pada  kriteria pengetahuan,  saat  workshop  berlangsung  para  kepala  sekolah  berinisiatif untuk menjelaskan lebih detail bagaiamana pengetahuan tentang ekonomi sirkular  bisa  didiseminasi  dengan  baik  dalam  konteks  sekolah.  Begitupun dengan  tiga  kriteria  lainnya  yang  sudah  ditetapkan  yakni  infrastruktur,
pendanaan, dan jaringan pendukung. Selain itu, hal menarik lainnya adalah ada  satu  kriteria  tambahan  yang  diusulkan  yakni  kriteria  sumber  daya manusia  yang  menekankan  pentingnya  kesiapan  dan  kemampuan  para warga di sekolah untuk mendorong transformasi sekolah sirkular.
Tabel 2. Peta kriteria penilaian kebijakan sirkular Kriteria Penilai Catatan Pengetahuan SD MUHAMMADIYAH PATI Mendatangkan narasumber di bidang ES SD Aisyiyah Unggulan Gemolong Sosialisasi  dan  pemahaman  secara berkala  mulai  dari  pengetahuan dasar  pentingnya  praktik  ekonomi sirkular di sekolah MI  Muhammadiyah Unggulan Suruhkalang Menempel  artikel  ekonomi  sirkular di  papan  pengumuman  dan  ruang kelas Menyisipkan dalam pelajaran pengetahuan umu tentang ekonomi sirkular Infrastruktur SD MUHAMMADIYAH PATI Membuat greenhouse SD Aisyiyah Unggulan Gemolong Membentuk tim khusus untuk melaksanakan program ekonomi sirkular SD  Muhammadiyah 08 Semarang Pembuatan biopori untuk mengolah sampah organik menjadi kompos MI  Muhammadiyah Srebegan Program penghijauan madrasah dengan sedekah tanaman Pendanaan SD MUHAMMADIYAH PATI Sedekah  sampah  dari  wali  murid dan stakeholder SD  Muhammadiyah 08 Semarang Dana swadaya dari siswa dan guru SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang Program  market  day  1  kali  setiap semester MI  Muhammadiyah Srebegan Dana  hasil  dari  MOU  penjualan kertas bekas pada bank sampah
MI  Muhammadiyah Unggulan Suruhkalang Lelang  bahan  sekolah  yang  tidak dipakai Jaringan Pendukung SD MUHAMMADIYAH PATI MoU  dengan  Dinas  Lingkungan Hidup SD  Muhammadiyah 08 Semarang Menggandeng komunitas bank sampah di sekitar sekolah SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang Pameran karya siswa terbuka untuk umum SD  Muhammadiyah Ketanggungan Brebes Jawa Tengah Bekerja sama dengan bumdes untuk membuang  sampah  yang  tidak terpakai bekerjasama dengan pengepul sampah,  untuk  menjual  sampah sampah tertentu MI  Muhammadiyah Unggulan Suruhkalang Bersama pemerintah desa membuat program bijak mengelola sampah Workshop pengelolaan sampah SDM SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang Peningkatan profesional di bidangnya untuk memberi motivasi kepada  para  guru/karyawan  yang berkepentingan
Workshop  peningkatan  SDM  di bidang Ekonomi Sirkular

## Optimisme
Hasil menarik kedua pada kriteria ini adalah data-data kualitatif yang menerangkan berbagai alasan para kepala sekolah merasa optimis terhadap kebijakan  sekolah  sirkular  yang  diusulkan.  Menariknya,  sebagian  besar alasan  optimis  untuk  kebijakan  ini  bersifat  non-materiil  artinya  potensi pelaksanaan kebijakan sekolah sirkular tidak tergantung pada kepemilikan materi  yang  dimiliki  oleh  sekolah.  Dari  berbagai  alasan  yang  berhasil dikumpulkan  setidaknya  ada  tiga  modal  non-materiil  yang  menjadi tumpuan  para  kepala  sekolah  dalam  merencanakan  kebijakan  yakni; solidaritas  kolektif  di  lingkungan  internal  sekolah,  dukungan  para stakeholder, dan norma spiritual/relijius.
Modal  solidaritas  kolektif  di  lingkungan  internal  sekolah  menjadi salah  satu  faktor  penting  yang  meningkatkan  rasa  optimis  para  kepala sekolah. Hal ini bisa terindikasi dari semangat pembelajaran inovatif yang dibangun  dalam  konteks  sekolah  sebagai  arena  memproduksi  dan menyebarkan  ilmu  pengetahuan.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Kepala Sekolah  SD  Muhamma diyah  2  Alternatif  Kota  Magelang  “Kekompakan, antusias  siswa  yang  senang  dengan  hal- hal  inovatif  dan  hal  yang  baru” menjadi  penyemangat  untuk  memperkenalkan  prinsip-prinsip  ekonomi sirkular  di  lingkungan  sekolah.  Selain  itu,  Kepala  Sekolah  Bumimu Adiwerna juga  menegaskan  bahwa  ekonomi  sirkular  “bisa  dikonsidikan pada  saat  pembelajaran”  sehingga  sangat  penting  untuk  memulai transformasi  sekolah  sirkular  dengan  membentuk  solidaritas  kolektif  di lingkungan internal sekolah.
Modal yang kedua yakni dukungan para stakeholder sebagai sumber rasa optimis para pemimpin  sekolah untuk  merancang kebijakan  sirkular. Kepala  sekolah  tidak  hanya  berperan  sebagai  koordinator  dan  pembina komunitas  internal  di  sekolah,  tapi  juga  sangat  berperan  penting  untuk menjembatani kebutuhan sekolah dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar sekolah. Sehingga, para kepala sekolah butuh kemampuan persuasi dan  negosiasi  agar  rancangan  kebijakan  sirkular  mendapat  dukungan berbagai pihak. Di sisi lain, semakin banyak jumlah dukungan eksternal juga menentukan feasibilitas dari kebijakan sirkular. Seperti yang disampaikan oleh  Kepala  Sekolah  SD  Muhammadiyah  Pati  “ Stakeholder ,  wali  murid sekolah,  dan  dinas  terkait  sangat  mendukung  program  ekonomi  sirkular” yang  mengindikasikan  dukungan  eksternal  sebagai  sumber  optimisme pemimpin  sekolah.  Hal  senada  juga  diutarakan  oleh  Kepala  Sekolah  SD Muhammadiyah  07  Mertasinga  Cilacap  yang  merasa  optimis  dengan kebijakan  sirkular  karena  “adanya  dukungan  dari  tim  pengembang sekolah”.
Modal  ketiga  dari  optimisme  pemimpin  sekolah  adalah  norma relijius/keyakinan  para  pemimpin.  Saat  dirancang,  panitia  IGPA  memang mengundang  berbagai  kepala  sekolah  dari  organisasi  Muhammadiyah sebagai  bagian  dari  bentuk  Kerjasama  antar  lembaga.  Sehingga,  sekolah- sekolah  yang  hadir  dalam  workshop  ini  adalah  sekolah  Islam  dan  hal-hal relijius  juga  terindikasi  pada  proses  pengambilan  keputusan  oleh  para kepala  sekolah.  Misal  seperti  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Sekolah  SD Muhammadiyah  Pati  yang  menuliskan  alasan  optimis  terhadap  kebijakan sirkular  karena  “Semua  bisa  terjadi  tatkala  ada  niat  untuk  berubah”. Optimisme yang dikaitkan dengan keyakinan spiritual ini juga digambarkan oleh  Kepala  Sekolah  MI  Muhammadiyah  Srebegan  yang  mengutarakan bahwa  “Tingkat  keyakinan  saya  akan  keberhas ilan  dalam  program penghijauan  madrasah  adalah  tinggi  karena  kami  dapat  memanfaatkan
tanaman-tanaman rumah untuk disedekahkan ke madrasah dan antusiasme peserta  didik  untuk  ikut  berkontribusi  sedekah  tanaman  juga  baik”. Begitupun  juga  pada  isu  pendanaan  yang  biasanya  seringkali  menjadi indikator  yang  tidak  pasti  dalam  sebuah  kebijakan  baru,  norma  relijius menjadi  tumpuan  pemimpin  sekolah  untuk  merasa  optimis  terhadap pendanaan  program  seperti  yang  dilontarkan  oleh  Kepala  Sekolah  SD Muhammadiyah  Pati  “InsyaA llah  pendanaan  akan  dimudahkan  jika  ada program yang jelas”

## Pesimisme
Hasil menarik ketiga pada peta kriteria ini adalah data-data kualitatif yang  menerangkan  berbagai  alasan  yang  membuat  pemimpin  sekolah pesimis  suatu  kebijakan  sirkular  dapat  berjalan  dengan  baik.  Penjelasan mengenai penyebab pesimisme ini juga penting untuk diperhatikan sebagai pengingat  indikator-indikator  apa  saja  yang  sekiranya  akan  menjadi tantangan berat dalam pelaksanaan kebijakan sirkular. Dari data-data yang dikumpulkan,  terdapat  setidaknya  dua  alasan  yang  menyebabkan pemimpin  sekolah  pesimis  yakni:  tingkat  kesadaran  warga  sekolah  dan tingkat sinkronisasi kebijakan sirkular dengan kebijakan yang sudah ada.
Dari sisi tingkat kesadaran warga sekolah masih ada beberapa catatan yang  membuat  pemimpin  sekolah  merasa  pesimis.  Misalnya  saja kemampuan  sumber  daya  manusia  sekolah  yang  tidak  bisa  menerapkan prinsip-prinsip  5R  ekonomi  sirkular.  Misalnya  saja  pada  prinsip  Repair, Kepala  Sekolah  SDIT  Muhammadiyah  Al-Kautsar  menyampaikan  alasan pesimis  karena    “Karyawan  tidak  mau  memperbaiki  karena  tidak menguasai”.  Mengetahui  hal  ini,  bukan  berarti  sekolah  tidak  bisa menerapkan  prinsip  Repair,  namun  justru  bisa  mencari  solusi  baik  itu meningkatkan  kemampuan  SDM  untuk  bisa  memperbaiki  ataupun membangun kerjasama dengan pihak eksternal. Selain itu, tingkat kesadaran orang tua atau wali murid juga menjadi faktor yang menentukan pesimisme pemimpin  sekolah.  Seperti  yang  diutarakan  oleh  Kepala  Sekolah  SD Muhammadiyah  2  Alternatif  Kota  Magelang  bahwa “Proses  pemahaman kepada  siswa,  orang  tua  yang  membutuhkan  dukungan  semua  pihak” sehingga  kebijakan  transformasi  sekolah  sirkular  dapat  dinilai membutuhkan waktu dan proses yang berkesinambungan.
Hal berikutnya yang menentukan pesimisme kepala sekolah adalah sinkronisasi kebijakan sirkular dengan fasilitas dan kebijakan sekolah yang sudah  ada.  Seperti  yang  diceritakan  oleh  Kepala  Sekolah  SD Muhammadiyah  07  Mertasinga  Cilacap  yang  merancang  merenovasi (Repair) pagar lama dibandingkan membeli pagar baru. Salah satu kendala yang membuat kepala sekolah pesimis karena pagar yg lama tidak sinkron dengan  gedung  yang  baru  dibangun    “Agak  pesimis  karena  pagar  lama
kurang  pas  dengan  gedung  baru  yang  lantai  3  baik  model  maupun material”.  Namun  hal  ini  masih  bisa  ditan ggulangi  dengan  mengganti warna  atau  memodifikasi  pagar  lama  ataupun  melalui  upaya-upaya persuasif  untuk  memaksimalkan  penggunaan  material-material  sirkular. Tidak  bisa  dipungkiri,  memperkenalkan  kebijakan  baru  berpotensi tubrukan  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  sudah  ada.  Namun,  dengan memetakan  apa  saja  hal-hal  yang  berpotensi  mengalami  konflik  adalah langkah  pertama  untuk  mengurai  permasalahan  dengan  sistematis  dan mendorong transformasi kebijakan sirkular.

## Pemetaan implementasi kebijakan sekolah sirkular
Bagian  ini  akan  menyajikan  data-data  kuantitatif  yang  berhasil dikumpulkan dalam workshop dengan menggunakan metode MCM. Data- data ini divisualisasikan pada figure 1 yang memetakan tingkat optimisme dan  pesimisme  pemimpin  sekolah  terhadap  kebijakan-kebijakan  sirkular sesuai  dengan  prinsip  5R  ekonomi  sirkular.  Garis  biru  pada  figure  1 menggambarkan  nilai  terendah  (paling  pesimis)  dan  tertinggi  (paling optimis)  yang  diberikan  setiap  individu  pada  penerapan  prinsip  R  di kebijakan  sirkular.  Batang  oranye  di  tengah-tengah  garis  biru menggambarkan rerata nilai terendah dan tertinggi secara akumulatif. Posisi batang  oranye  yang  semakin  ke  kanan  mengindikasikan  akumulasi optimisme yang lebih tinggi, sementara posisi batang oranye yang condong ke  kiri  adalah  indikasi  level  pesimisme  yang  tinggi.  Selain  itu,  semakin panjang batang oranye mengindikasikan tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap feasibilitas kebijakan sirkular, dan semakin pendek batang oranye mengindikasikan semakin kecil level ketidakpastian kebijakan sirkular.
Jika  dilihat  dari  Gambar  1  prinsip  yang  paling  optimis  untuk diterapkan oleh kepala sekolah adalah prinsip Reduce dengan rerata nilai tertinggi 30,9 lalu diikuti prinsip Rethink dengan rerata nilai tertinggi 28,34 dan  diikuti  prinsip  Reduce  dengan  rerata  27,6.  Sementara  prinsip  Reuse memiliki rerata nilai 23,49 dan Recycle memiliki rerata 21,11. Jika dilihat dari data-data  kualitatif,  prinsip  Reduce  menjadi  prinsip  yang  paling  optimis untuk  diterapkan  oleh  para  kepala  sekolah  karena  prinsip  ini  berkorelasi positif  dengan  efisiensi  anggaran  sehingga  menerapkan  prinsip  ini  tidak hanya  mendorong  transformasi  sirkular  dalam  jangka  panjang  tapi  juga mendorong  pengelolaan  anggaran  yang  efisien  dalam  jangka  pendek. Seperti  yang  diutarakan  oleh  Kepala  Sekolah  SD  Muhammadiyah
Ketanggungan Brebes Jawa Tengah “Prinsip Reduce mampu
mengendalikan  pengajuan  anggaran,  menurunkan  anggaran  belanja barang”.  Di  sisi  lain,  prinsip  Recycle  menjadi  prinsip  paling  pesi mis diterapkan  dibandingkan  dengan  prinsip  lain.  Jika  merujuk  pada  data kualitatif,  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  pesimisme  pada  prinsip
Recycle  adalah  minimnya  pengetahuan  praktis  untuk  menerapkan program-program  Recycle  seperti  yang  diutarakan  kepala  sekolah  MI Muhammadiyah  Unggulan  Suruhkalang  “Pengetahuan  praktis  tentang daur ulang yang masih kurang”.

## Gambar 1. Peta optimisme dan pesimisme kebijakan sirkular
Temuan  menarik  lainnya  adalah,  jika  dilihat  dari  panjang  batang oranye  prinsip  Rethink  merupakah  prinsip  yang  paling  tinggi  level ketidakpastiannya, meskipun ia adalah prinsip paling optimis yang kedua. Hal  ini  mengindikasikan  bagaimana  tingkat  ketidakpastian  juga berpengaruh pada feasibilitas penerapan suatu kebijakan. Jika merujuk pada data  kualitatif,  factor-faktor  yang  menyebabkan  tingginya  level ketidakpastian  dari  prinsip  Rethink  adalah  masih  minimnya  tingkat pengetahuan  terhadap  prinsip  ekonomi  sirkular  sehingga  pemimpin sekolah berpikir akan ada banyak kendala dan perlawanan dari aktor lain untuk menerapkan prinsip Rethink. Seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah MI Muhammadiyah Unggulan Suruhkalang “Tantangannya adalah memberikan pemahaman terhadap stakeholder mengenai prinsip ekonomi sirkular”

## Korelasi ekonomi sirkular dan ekonomi politik pendidikan
Analisis tentang kaitan antara temuan penelitian mengenai ekonomi sirkular  dengan  diskusi  mengenai  ekonomi  politik  pendidikan mengungkapkan  aspek  yang  penting  dalam  mengintegrasikan  prinsip- prinsip  ekonomi  sirkular  ke  dalam  konteks  kebijakan  pendidikan  yang berkelanjutan. Dalam memahami hal ini, penelitian tentang praktek sirkular sehari-hari telah memberikan wawasan yang berharga. Karya-karya seperti Woolgar  dan  Neyland  (2013)  yang  mengupas  konstruksi  etika  dan normalitas  sirkular  dalam  konteks  peristiwa-peristiwa  sehari-hari  yang terjadi  secara  rutin,  serta  Gram  dan  Hanssen  (2011)  yang  menekankan pentingnya  penelitian  tentang  konsumsi  sirkular  yang  terjadi  dalam
kehidupan sehari-hari, memberikan perspektif yang relevan untuk menggali penerapan  prinsip-prinsip  ekonomi  sirkular  dalam  konteks  kebijakan pendidikan.
Dalam konteks ekonomi politik pendidikan, konsep MCEP (mundane circular  economy  policy)  yang  diusulkan  dalam  penelitian  ini  memiliki peranan  penting  sebagai  alat  untuk  menerjemahkan  prinsip-prinsip ekonomi  sirkular  ke  dalam  praktik  kebijakan  pendidikan  sehari-hari. Konsep  ini  menawarkan  kerangka  kerja  yang  berguna  dalam menghubungkan  teori  dan  temuan  empiris  tentang  ekonomi  sirkular dengan pembuatan kebijakan yang konkret dan dapat diimplementasikan. Dengan menggunakan MCEP, para pembuat kebijakan dapat memperoleh panduan  yang  jelas  dalam  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  ekonomi sirkular ke dalam strategi dan program pendidikan yang berkelanjutan.
Kaitan antara Mundane Circular Economy Policy (MCEP) dan kajian mengenai  normal  global  dalam  studi  hubungan  internasional  melibatkan pemahaman  tentang  bagaimana  prinsip-prinsip  ekonomi  sirkular  dapat mempengaruhi  dan  membentuk  tatanan  global  dalam  konteks  transisi keberlanjutan. Dalam kajian hubungan internasional, normal global merujuk pada pola perilaku, aturan, dan norma yang diterima oleh aktor-aktor dalam sistem  internasional  (Klotz,  2018).  MCEP,  sebagai  konsep  yang menghubungkan  prinsip-prinsip  ekonomi  sirkular  dengan  implementasi kebijakan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  memiliki  implikasi  yang  relevan dalam konteks normal global. Dalam upaya mewujudkan keberlanjutan di tingkat  global,  pengenalan  prinsip-prinsip  ekonomi  sirkular  dalam kebijakan  dan  praktik  ekonomi  akan  berdampak  pada  perubahan  pola perilaku dan norma yang berlaku di masyarakat internasional.
Dalam konteks hubungan internasional, implementasi MCEP dapat menggerakkan aktor-aktor negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil  untuk  beradaptasi  dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  sirkular  dalam kebijakan dan praktik mereka. Hal ini dapat menciptakan dorongan untuk mengadopsi  norma-norma  baru  yang  menekankan  pada  keberlanjutan, pengurangan  limbah,  dan  penggunaan  sumber  daya  yang  efisien. Konsekuensinya,  pola  perilaku  dan  pandangan  dalam  hubungan internasional  dapat  berubah  secara  bertahap  untuk  mencerminkan  nilai- nilai ekonomi sirkular. Selain itu, pengaruh MCEP dalam studi hubungan internasional  juga  terkait  dengan  upaya  mencapai  tujuan  pembangunan berkelanjutan  yang  ditetapkan  dalam  Agenda  2030  PBB.  Prinsip-prinsip ekonomi sirkular, seperti penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan pengurangan  limbah,  merupakan  elemen  penting  dalam  mencapai  tujuan pembangunan  berkelanjutan  di  tingkat  global.  Dalam  konteks  ini,  MCEP dapat  menjadi  alat  untuk  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  ekonomi
sirkular dalam kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan hubungan internasional, perdagangan, dan kerjasama global.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  merupakan  action  based  research  yang  mendudukan subjek penelitian sebagai aktor yang memiliki agensi untuk memproduksi pengetahuan  tentang  ekonomi  sirkular.  Melalui  metode  Multi  Criteria Mapping  yang  merupakan  gabungan  metode  pengumpulan  dan  analisis data  kuantitatif  dan  kualitatif,  penelitian  ini  mengajak  narasumber  untuk menyusun  berbagai  rancangan  kebijakan  untuk  mempraktekkan  prinsip- prinsip  ekonomi  sirkular  di  level  pendidikan  dasar.  Ada  tiga  temuan menarik dalam penelitian ini yang bisa disimpulkan.
Pertama, penelitian ini memproduksi sekitar 58 inisiatif dan kebijakan di  level  sekolah  dasar  untuk  mendorong  transformasi  sekolah  sirkular. Penulis  mengusulkan  konsep  Mundane  Circular  Economy  Policy  (MCEP) untuk  mengilustrasikan  bagaimana  ke-58  usulan  kebijakan  berfungsi sebagai  penerjemah  prinsip  5R  dalam  ekonomi  sirkular  menjadi  praktek- praktek  sirkular  sehari-hari.  Pemetaan  kebijakan  5R  ini  berpotensi  untuk menjadi  rujukan  membangun  sekolah  sirkular  bagi  para  pengambil keputusan terutama pemimpin sekolah di level pendidikan dasar.
Kedua,  penelitian  ini  juga  memproduksi  lima  kriteria  yang digunakan  untuk  mengevaluasi  feasibilitas  dari  setiap  kebijakan  sirkular. Merancang  kebijakan  sekolah  sirkular  memiliki  kompleksitas  dan  level ketidakpastian  yang  tinggi,  apalagi  jika  di  sekolah  tersebut  tidak  pernah terpapar  berbagai  informasi  mengenai  ekonomi  sirkular.  Sehingga dibutuhkan instrumen menilai mana kebijakan yang bisa dan sesuai untuk diterapkan  di  sekolah.  Penelitian  ini  menyajikan  peta  kriteria  sebagai panduan para pengambil keputusan untuk mengevaluasi setiap rancangan kebijakan.
Ketiga,  penelitian  ini  menyediakan  analisis  kuantitatif  terkait feasibilitas prinsip 5R  yang akan diterapkan di dalam lingkungan  sekolah sirkular.  Dari  penelitian  yang  dilakukan,  prinsip  Reduce  dan  Rethink menjadi  prinsip  yang  lebih  optimis  untuk  diterapkan  dibandingkan  tiga prinsip  lainnya.  Namun  di  satu  sisi,  penerapan  prinsip  Rethink  masih memiliki level ketidakpastian yang tinggi dikarenakan tingkat pengetahuan tentang ekonomi sirkular yang masih minim dan belum begitu berkembang di sekolah.
Penelitian  ini  menawarkan  portofolio  dari  penerapan  ES  di  level institusi pendidikan dasar. Saat ini diskusi ES masih banyak terletak pada peran perguruan tinggi sebagai institusi untuk meningkatkan kesadaran dan kajian  mengenai  ES.  Diharapkan  penelitian  ini  bisa  menjadi  acuan  untuk mengembangkan ES di level pendidikan dasar di seluruh Indonesia. Kajian
mengenai  sekolah  sirkular  selanjutnya  bisa  mendorong  pertanyaan- pertanyaan terkait mekanisme evaluasi dan monitoring yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian program sekolah sirkular.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa analisis tentang kaitan antara  temuan  penelitian  mengenai  ekonomi  sirkular  dengan  diskusi mengenai  ekonomi  politik  pendidikan  mengungkapkan  pentingnya mengintegrasikan  prinsip-prinsip  ekonomi  sirkular  ke  dalam  konteks kebijakan  pendidikan  yang  berkelanjutan.  Penelitian  tentang  praktek sirkular sehari-hari memberikan wawasan yang berharga dalam memahami hal  ini.  Konsep  Mundane  Circular  Economy  Policy  (MCEP)  memiliki peranan  penting  sebagai  alat  untuk  menerjemahkan  prinsip-prinsip ekonomi sirkular ke dalam praktik kebijakan pendidikan sehari-hari. Dalam konteks hubungan internasional, implementasi MCEP dapat mempengaruhi pola perilaku dan norma yang berlaku di masyarakat internasional menuju praktek  yang  lebih  berkelanjutan.  MCEP  juga  relevan  dalam  mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat global dan dapat menjadi alat untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dalam kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan hubungan internasional.

## Ucapan terima kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Departemen  Ilmu  Hubungan Internasional,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Gadjah Mada  sebagai  lembaga  pemberi  hibah  sehingga  penelitian  ini  bisa berlangsung dengan lancar. Penulis juga  mengucapkan terima kasih kepada Pusat  Studi  Perdagangan  Dunia,  Universitas  Gadjah  Mada  karena  telah memberikan  kesempatan  kepada  penulis  untuk  berpartisipasi  pada kelompok  kajian  Ekonomi  Sirkular.  Penulis  juga  menghaturkan  apresiasi dan  terima  kasih  kepada  Janitra  Bhumi  Indonesia  atas  kolaborasi  dan bimbingan  dalam  pelaksanaan  program  Indonesian  Green  Principle Awards.

## Daftar Pustaka
Bush, K.D. & Saltarelli, D. (2000) The Two Faces of Education in Ethnic Conflict: Towards  a  Peacebuilding  Education  for  Children .  Florence:  Innocenti Research Centre.
Davies,  L.  (2004) Education  and  conflict:  complexity  and  chaos. London: Routledge Falmer
Davies,  L.  (2005).  Schools  and  war:  urgent  agendas  for  comparative  and
International Education. Compare , 35 ()4), pp. 357 – 371.
Davies,  L.  (2011).  Learning  for  state-building:  capacity  development, education and fragility. Comparative Education ,  47(2), pp. 157 – 180.
Dajian, Z. (2008). Background, pattern and policy of China for developing circular  economy. Chinese  Journal  of  Population  Resources  and Environment , 6(4), pp 3 – 8.
Dong, S., Yu, H., Li, Y., Li, Z., Li, F., Li, F. (2016). China industrial energy saving:  analysis  on  driving  factors  of  development  of  circular economy. Chinese  Population,  Resources,  and  Environment ,  26(6),  pp. 27 – 34.
Gram-Hanssen,  K.  (2011).  Understanding  change  and  continuity  in residential  energy  consumption. Journal  of  Consumer  Culture, 11(1), pp. 61 – 78.
Hooi,  K.  K.,  Hassan,  P.  &  Jami,  N.  A.  (2011).  Sustainable  education:  an assessment  of  carbon  footprint  at  UCSI  university  and  proposed green  campus  initiative  framework. Paper  presented  at  the  3rd international conference on information and financial engineering . Klotz, A. (2018). Norms in international relations: The struggle against apartheid . Cornell University Press.
Leftwich,  A.  (2005).  Politics  in  command:  development  studies  and  the rediscovery of social science. New Political Economy, 10 (4), pp. 573- 607.
Linsday,  C.  (2003).  Assessing  sustainability  on  Canadian  university campuses:  development  of  a  campus  sustainability  assessment framework.
Little, A (2010 ) The politics, policies and progress of basic education in Sri Lanka . London: Institute of Education, University of London.
Liu,  Q.  (2014).  Policy  characteristics  and  perfection  ideas  of  developing circular economy in China: A perspective of ecological civilization. Ecological Economy , 30(4), pp. 27-34. McGlynn,  C.  (2009). Peace  education  in  conflict  and  post-conflict  societies: comparative perspectives . Basingstoke: Palgrave Macmillan. Novelli, M. (2011) The role of education in peacebuilding: the case of Sierra Leone . New York: UNICEF.
Nurdiana,  J.,  Franco-García,  M.  L.  &  Hophmayer-Tokich,  S.  (2019). Incorporating  circular  sustainability  principles  in  DKI  Jakarta: Lessons  learned  from  Dutch  business  schools  management.  In Towards Zero Waste . Springer, Cham, pp. 145-163. Preston,  F.  (2012). A  global  redesign?  Shaping  the  circular  economy .  Chatham House.
Shevchenko,  T.  &  Kronenberg,  J.  (2020).  Management  of  material  and product  circularity  potential  as  an  approach  to  operationalise circular  economy. Progress  in  Industrial  Ecology  An  International Journal, 14(1), pp. 30-57.
Shevchenko, T., Laitala, K. & Danko, Y. (2019). Understanding Consumer E- Waste Recycling Behavior: Introducing a New Economic Incentive to Increase the Collection Rates. Sustainability , 11, p. 2656.
Tserng,  H.  P.,  Chou,  C.  M.  &  Chang,  Y.  T.  (2021).  The  key  strategies  to implement  circular  economy  in  building  projects — a  case  study  of taiwan. Sustainability , 13(2), p. 754.
UNESCO.  (2013).  Children  still  battling  to  go  to  school:  Education  for  All global monitoring report. Policy Paper 10 . Paris: UNESCO.
Van  Buren,  N.,  Demmers,  M.,  Van  der  Heijden,  R.  &  Witlox,  F.  (2016). Towards a circular economy: The role of Dutch logistics industries and governments. Sustainability , 8(7), p. 647.
Woolgar,  S.  &  Neyland,  D.  (2013). Mundane  governance:  Ontology  and accountability . OUP Oxford.
Zhai,  Y.  (2017).  Research  on  circular  economy  and  legislation  of  circular economy. Journal of Shanghai University of Political Science & Law (The Rule of Law Forum), 32(6), pp. 11-20.
Zhang, A., Venkatesh, V.G., Liu, Y., Wan, M., Qu, T. & Huisingh, D. (2019). Barriers  to  smart  waste  management  for  a  circular  economy  in China. Journal of Cleaner Production , 240, pp. 1-12.