Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 37-41| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2340.37-41

## SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAKAN PEMBOBOLAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DENGAN TEKNIK SKIMMING
Christin Dessy Natalia DE.F, A.A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Tingkat  kerawanan  kejahatan  di  dunia  maya  ( cyber  crime )  dewasa  ini  dan  kerugiannya  sudah  melebihi  dunia nyata. Cyber crime merupakan satu sisi gelap dari kemajuan teknologi  yang  mempunyai  dampak negatif  yang sangat  luas  bagi  seluruh  bidang  kehidupan  modern  saat  ini.  Dampak  yang  akan  dirasakan  akibat  dari  ambruk atau hancurnya sebuah bank tidak hanya terbatas pada bank yang bersangkutan melainkan akan berdampak luas pada  bank  lain.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mengungkap  penyebab  terjadinya  tindak  pidana pembobolan  mesin  ATM  dengan  menggunakan  teknik skimming berdasarkan  UU  No.  19  Tahun  2016  dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembobolan ATM dengan menggunakan teknik skimming berdasarkan  UU  No.  19  tahun  2016.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  pembobolan  mesin ATM dengan teknik skimming adalah kelalaian dari pemilik kartu ATM itu sendiri. Pada kejahatan pembobolan ATM  dengan  cara skimming ,  korban  biasanya  tanpa  sadar  sudah  direkam  video  pada  saat  memasukkan  pin ATM  dan  pita  magnetiknya  sudah  direkam  melalui  alat  khusus.  Pada  hasil  penelitian  ini  juga  dikemukakan bahwa tindakan kejahatan pembobolan mesin ATM dengan teknik skimming dapat dijerat dengan Pasal 30 UU ITE, sehingga aparat kepolisian telah mempunyai landasan hukum untuk mengambil tindakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan kartu ATM dan transaksi elektronik lainnya.
Kata kunci: Tindak pidana; Skimming ; Undang-undang No. 19 Tahun 2016

## Abstract
The level of crime vulnerability in cyberspace (cybercrime) today and its impact has exceeded the real world. Cybercrime  is  a  dark  side  of  technological  advances  that  have  a  very  broad  negative  impact  on  all  areas  of modern life today. The impact that will be felt as a result of the collapse of a bank is not only limited to the bank concerned  but  will  have  a  broad  impact  on  other  banks.  This  research  was  conducted  with  the  aim  of uncovering the causes of the crime of burglary using skimming techniques based on Law No. 19 of 2016 and the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts of ATM burglary using  skimming techniques based on  Law  no.  19  of  2016.  This  research  employed  normative  legal  research  methods.  The  results  of  this  study showed that the cause of the crime of burglary using skimming techniques is the negligence of the owner of the ATM card. In the crime of skimming ATM burglary, unawarely the victim usually has been video recorded when inserting the ATM pin and the magnetic tape has been recorded through a special device. In the results of this study,  it  was  also  stated  that  the  crime  of  burglary  with  ATM  machines  using  skimming  techniques  could  be charged under Article 30 of the ITE Law, so that police officers have a legal basis to  take action to investigate ATM card crimes and other electronic transactions.
Keywords:Criminal Act; Skimming; Law No. 19 of 2016

## I. PENDAHULUAN
Seluruh makhluk di dunia ini memiliki karunia ataupun kelebihan tersendiri, salah satu adalah penggunaan  teknologi.  Tuhan  menciptakan  umat  manusia  untuk  dapat  menggunakan  fisiknya  untuk hal-hal yang baru di antaranya adalah kemampuan untuk mengingat dan menyimpan memori atau data serta  kelebihan  untuk  menghasilkan  sesuatu  dari  data  itu  ( Kusmana,  2015 ).  Seiring  dengan perkembangan  tekonologi,  telah  diterbitkan  peraturan  UU  No.  11  Tahun  2008  mengenai  informasi dana  transaksi  melalui  elektronik  yang  sering  kita  kenal  dengan  bentuk  bayangan  dari  Pemerintah bersama DPR dengan kemungkinan hal terburuk yang akan ditimbulkan ( Kaligis, 2012 ).
Dewasa  ini  manusia  dimanapun  dan  kapanpun  menggunakan  media  elektronik  untuk berkomunikasi  atau  melakukan  hubungan  interaksi.  Dalam  kehidupan  nyata  manusia  berhubungan dengan menggunakan media teknologi seperti komputer, handphone, dan yang lainnya, dimana tanpa sadar manusia  sedang berhubungan dengan banyak ancaman yang mengintai. Saat ini telah hadir satu rezim baru yang kami sebut SIBER Hukum. Hukum siber sering diartikan sebagai hukum cyber law , dimana  saat  sekarang  ini  secara  Internasional  digunakan  oleh  berbagai  istilah  hukum  untuk permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi ( Hasim, 2002 ).
Kemajuan berbagai ilmu teknologi (IPTEK) dan dilanjutkan dengan perkembangan zaman yang dewasa  ini  disebut  dengan  globalisasi  membawa  impresi  yang  luar  biasa  di  seluruh  penjuru  muka bumi  tanpa  kecuali  Indonesia  yang  merupakan  Negara  yang  berkembang  dengan  penggunaan teknologi  terbanyak.  Progres  yang  terjadi  saat  ini  banyak  ditemui  mencakup  seluruh  hal  dalam kehidupan masyarakat dan bernegara yang salah satunya merupakan bidang perekonomian.
Hukum  Teknologi  Informasi  atau  Hukum  dunia  maya  yang  saat  ini  marak  terjadi  adalah kejahatan skimming yang  merupakan  hal  pidana  percurian  terdapat  dalam  kitab  undang-undang  dan UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Transaksi Elektronik yang saat ini disebut UU ITE. Semua orang penduduk  saat  ini  telah  memiliki  kartu  transaksi  elektronik  dari  penduduk  desa  hingga  kota.  Jika disurvei    dompet  penduduk  sebagian  besar  berisi  kartu  plastik  yang  disebut  ATM  (Anjungan  Tunai Mandiri). Sangat mengejutkan ketika saat ini banyak terjadi pembobolan ATM yang semakin banyak menyerang  nasabah  bank  terkemuka  yang  memunculkan  banyak  sekali  kerugian  yang  nilainya mencapai milyaran ( Pamuji, 2018 ).
Saat  ini  kita  sudah  tau  banyak  jenis  barang  teknologi  seperti  HP,  Internet,  Laptop  dan  yang lainnya. Dalam kehidupan saat ini penggunaannya teknologi canggih tersebut sangat efektif dan juga berdaya guna. Keberadaan Teknologi dapat memudahkan cara kita berkerja dan  termasuk dalam hal melakukan  transaksi.  Atas  terciptanya  teknologi  seperti  ini  kebutuhan  kita  dapat  teratasi  dengan gampang  serta  saat  pengambilan  uang  kita  sudah  sangat  dipermudah  dengan  mesin  canggih  yang disebut ATM yang tidak memakan banyak waktu. Namun, semakin meningkat nominal pengambilan uang di ATM tanpa kita ketahui kita semakin  dekat dengan kejahatan.
Yang  merupakan  titik  yang  paling  lemah  dan  tanpa kita  sadari  yang  menjadi target  kejahatan yakni pembobolan dengan cara skimming . Kejahatan ini adalah kejahatan yang melalui computer atau jaringan  LAN  computer  dan  salah  satu  tindakan  kejahatan  yang  menjadi  ancaman  serius  saat  ini. Dengan kita memanfaatkan teknologi ini baik yang berbasis sistem computer atau yang lainnya, kita sebagai pengguna adalah korbannya ( Enrick, 2019; Faridi, 2018 ). Tindak  pidana  pembobolan  ini  yang  menggunakan skimming membuat banyak pihak merugi bahkan sampai pemerintah mengeluarkan kas Negara. Dengan kata lain, hancurnya sebuah perbankan tidak  cuma  hanya  berefek  pada  intasi  itu  melainkan  banyak  pihak  yang  terkena  imbasnya  dan  bank lainnya  bahkan  merasakan  efek  yang  sama  terkait  sistem  keuangan  dan  sistem  pembayaran  dari negara  yang  bersangkutan  serta  sistem  pembayaran  dunia  juga  ikut  merasakan  efeknya  ( Ekawati, 2018 ).
Dari  uraian  pada  latar  belakang  masalah  tersebut,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan mengungkap  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  pembobolan  mesin  ATM  dengan  menggunakan teknik skimming berdasarkan  UU  No.  19  Tahun  2016  dan  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana terhadap pelaku tindak pidana pembobolan ATM dengan menggunakan Teknik skimming berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016.

## II. METODE PENELITIAN
Suatu karya ilmiah akan tersusun secara sistematis, mempunyai arah yang jelas serta pembahasannya teratur.  Jadi,  penelitian  ini  didesain  dengan  mengguunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang lebih fokus pada segi hukumnya dengan cara mengkaji dan meneliti peraturan perundangan-undangan yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  yang  diteliti  ( Soekanto  &  Mamudji,  2007 ).  Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan  perundang-  undangan,  bahan hukum  sekunder  yaitu  jurnal  atau  skripsi-  skripsi  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang diteliti, dan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan  hukum  sekunder  dengan  memberikan  pemahaman  dan  pengertian  contohnya  seperti  kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI).
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan  atau  studi dokumen,  dimana  teknik  ini  mempelajari,  mencatat,  dan  membaca  doktrin,  catatan,  literatur, perundang-undangan,  jurnal,  dan  media  internet  yang  berkaitan  dengan  pokok  masalah  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  penulis  teliti  ( Amirudin  &  Asikin,  2010 ).  Data  yang  sudah terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Pembobolan Mesin  ATM  dengan  Menggunakan  Teknik Skimming Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016
Tindak  kejahatan Skimming adalah  satu  diantara  berbagai  jenis  kejahatan  yang  termasuk  dalam kejahatan cyber  crime .  Secara  garis  kecil  ataupun  secara  global,  rekening  korbannya  biasanya dikendalikan  dengan  sistem  magnetic  stripe  pada  Kartu  ATM  tanpa  legalitas  ataupun  secara  resmi yang  seharusnya  hanya  bisa  dikendalikan  oleh  pihak  bank  yang  bersangkutan  yang  berwenang  agar bisa  mengendalikan  rekening  seorang  nasabahnya.  Seorang  pelaku  kejahatan cyber  crime sudah mempunyai ilmu yang lumayan tinggi dengan teknologinya sehingga kejahatan jenis ini sangat sulit untuk dibersihkan secara menyeluruh karena mereka sangat susah untuk dilacak.
Akibat dari perkembangan teknologi hingga saat ini hampir semua orang saat ini telah memiliki kartu transaksi elektronik dari penduduk desa hingga kota. Jika disurvei  dompet penduduk sebagian besar  berisi  kartu  plastik  yang  disebut  ATM (Anjungan Tunai  Mandiri).  Sangat  mengejutkan  ketika saat ini banyak terjadi pembobolan ATM yang semakin  banyak menyerang nasabah bank terkemuka, yang memunculkan banyak sekali kerugian yang nilainya mencapai milyaran.
Pembobolan mesin ATM menggunakan teknik skimming merupakan salah satu dari jenis tindak pidana  yang  melakukan  aksinya  yaitu  melakukan  perusakan  terhadap  sistem,  dengan  penyebaran sistem, dengan pemindahan suatu data menggunakan sistem, serta menghilangkan data secara illegal mengenai data yang dimiliki korban dikirim pada suatu ATM yang dimiliki oleh pelaku yang sudah direncanakan  terlebih  dahulu,  maka  data  serta  uang  yang  ada  pada  ATM  korban  akan  bertindak  ke rekening  pelaku  tersebut.  Hal  itu  menunjukan  bahwa  pelaku  sudah  memiliki  ilmu  teknologi  yang lumayan tinggi yang dimanfaatkan untuk melakukan suatu kejahatan.
Bank  merupakan  salah  satu  Lembaga  keuangan  yang  terpenting  bagi  masyarakat  dalam  suatu negara.  Dalam  sistem  perekonomian,  terdapat  Bank  Umum  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat,  dimana Bank  tersebut  dijalankan  dan  dimiliki  oleh  negara  ataupun  oleh  swasta.  Selain  itu,  terdapat  Bank Sentral yang berfungsi mengatur serta mengawasi sistem kerja semua Bank tersebut serta membantu mencapai  tujuan  ekonomi  dalam  meningkatkan  pembangunan  perekonomian  nasional  agar  ekonomi masyarakat semakin adil dan merata.
Bank  merupakan  lembaga  yang  menerima  simpanan  giro,  deposito,  dan membayar atas dokumen  yang  tertarik  pada  satu  orang  atau  lembaga  tertentu, mendiskonto surat berharga, serta memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam bentuk surat berharga. Bank dapat diartikan secara  sederhana  yaitu  sebagai  lembaga  keuangan  dimana  kegiatan    usahanya    yaitu    menghimpun dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan kembali dana itu kepada masyarakat serta memberikan jasa- jasa bank lainnya. Bank juga dapat diartikan sebagai badan usaha yang tugas pokoknya yaitu sebagai lembaga    perantara    keuangan  (financial    intermediaries),  yang    menyalurkan  dana  dari  pihak  yang kelebihan  dana  (surplus  unit)  kepada  pihak  yang  membutuhkan  dana  atau  kekurangan  dana  (deficit unit) pada waktu yang sudah ditentukan. Bank merupakan suatu lembaga yang menjadi jembatan bagi orang-orang  yang  ingin  menyimpan  uang  lebihnya  ataupun  jembatan  bagi  orang  yang  memerlukan uang, ataupun suatu lembaga yang menjadi jembatan antar perseorangan yang ingin bertransaksi.
Keberadaan Teknologi dengan kebutuhan kita dapat memudahkan cara kita berkerja dan tidak cuma itu dalam hal melakukan transaksi. Atas terciptanya teknologi seperti ini kebutuhan kita dapat teratasi  dengan  mudah  serta  saat  pengambilan  uang  kita  sudah  sangat  dipermudah  dengan  mesin canggih yang disebut ATM yang tidak memakan banyak waktu. Tapi semakin meningkat nominalnya saat pengambilan uang di ATM yang tanpa kita ketahui kita semakin dekat dengan kejahatan.
Di  antara  semua  bank  yang  ada  terdapat  satu  bank  pusat  yang  memantau  sistem  dari  semua bank yang ada serta memberikan bantuan terhadap bank tersebut sebagai salah satu usaha untuk bisa mencapai  target  mengembangkan  pembangunan  perekonomian  nasional,  yaitu  untuk  membantu menyejahterakan masyarakat dan memberi keadilan baginya dalam ekonomi yang merata.
Tindak kejahatan di dunia cyber crime , sanksinya diatur dalam Undang-undang informasi dan teknologi  yang  merupakan  dasar  agar  pihak  kepolisian  bisa  menindaklanjuti  kejahatan cyber  crime melalui  kegiatan  penyelidikan  serta  mengumpulkan  bukti-bukti  pada  ATM  dan  transaksi  elektronik yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, transaksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  sedangkan  transaksi  ATM  adalah  transaksi  yang pada mesin ATM yang bertujuan menerima berbagai kemudahan dari  jasa-jasa Bank. Transaksi ATM adalah proses terjadinya kegiatan keuangan dari pihak nasabah yang menggunakan fasilitas dan jasa- jasa yang diberikan oleh Bank dengan maksud mendapatkan kemudahan dari transaksi tersebut.
ATM  merupakan  sebuah  kartu  yang  yang  dibuat  dan  diterbitkan  untuk  seseorang  dengan lembaga perbankan yang bersangkutan lewat Card Center kantor inti atau unit cabang kantor lainnya. ATM  sampai  sekarang  telah  berada  pada  titik  operasional  pelayanan  dengan  maksimal  serta  adalah salah satu bukti dari perubahan teknologi yang sudah berkembang.
Kejahatan skimming adalah kejahatan yang melalui komputer atau jaringan LAN komputer dan salah  satu  tindakan  kejahatan  yang  menjadi  ancaman  serius  saat  ini.  Dengan  kita  memanfaatkan teknologi ini dengan baik berbasis sistem computer atau salah satu cara berkomunikasi di era global ini yang dapat terlihat secara virtual dengan menggunakan kita sebagai pengguna adalah korbannya.
Terjadinya  pembobolan  ATM  tidak  lepas  dari  kelalaian  dari  pemilik  kartu  ATM  itu  sendiri. Pada  kejahatan  pembobolan  ATM  dengan  cara skimming ,  korban  tanpa  sadar  telah  direkam  video ketika  memasukkan  pin  ATM  dan  pita  magnetik  sudah  pula  direkam  melalui  alat  khusus.  Tindak pidana  pembobolan  ini  yang  menggunakan skimming sebagai  caranya  yang  sangat  amat  membuat banyak  pihak  merugi  bahkan  sampai  pemerintah  mengeluarkan  kas  Negara.  Dengan  kata  lain,  efek yang  dimunculkan  ayang  kita  rasakan  akibat  ambruk  dan  hancurnya  sebuah  perbankan  tidak  cuma hanya  berefek  pada  instasi  itu  melainkan  banyak  pihak  yang  terkena  imbasnya  dan  bank  lainnya bahkan merasakan efek yang sama terkait sistem keuangan dan sistem pembayaran.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan ATM dengan Menggunakan Teknik Skimming Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016
Tindak pidana pembobolan mesin ATM dengan teknik skimming adalah salah satu jenis tindak pidana yang  melakukan  aksinya  dengan  melakukan  perusakan  terhadap  sistem,  dengan  penyebaran  sistem, dengan  pemindahan  suatu  data  menggunakan  sistem,  serta  menghilangkan  data  secara  illegal mengenai data yang dimiliki korban. Uang dan data korban terkirim dari rekening korban ke rekening pelaku. Hal itu menunjukkan bahwa pelaku sudah memiliki ilmu teknologi yang lumayan tinggi yang dimanfaatkan  untuk  melakukan  suatu  kejahatan.  Kejahatan  jenis skimming telah  diatur  pada  UU Informasi  dan  Teknologi  yang  merupakan  dasar  bagi  pihak  kepolisian  agar  bisa  menindaklanjuti pelakunya serta menyelidiki cara atau sistem yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksinya tersebut.
Kejahatan skimming adalah kejahatan yang melalui komputer atau jaringan LAN komputer dan salah  satu  tindakan  kejahatan  yang  menjadi  ancaman  serius  saat  ini.  Dengan  kita  memanfaatkan teknologi ini  baik berbasis sistem komputer atau teknologi bentuk lain, kita sebagai pengguna adalah korban.
Dengan  berkembangnya  teknologi  tindakan  kejahatan  pembobolan  yang  menggunakan skimming sangat  amat  membuat  banyak  pihak  merugi  bahkan  sampai  pemerintah  mengeluarkan  kas Negara. Dengan kata lain, kejahatan ini tidak hanya  berefek pada instasi itu melainkan banyak pihak yang  terkena  imbasanya  dan  bank  lainnya  bahkan  merasakan  efek  yang  sama  pada  terkait  sistem keuangan serta sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan ataupun sistem pembayaran dunia juga ikut merasakan efeknya. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan untuk membobol mesin ATM dengan  cara skimming bisa  dijatuhi  sanksi  pada  Pasal  30  UU  ITE  yang  merupakan  dasar  yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk menindaklanjuti pelaku skimmer.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembobolan mesin ATM dengan teknik skimming adalah kelalaian dari pemilik kartu ATM itu sendiri. Pada kejahatan pembobolan ATM dengan cara skimming korban biasanya tanpa sadar sudah direkam video pada saat memasukkan pin ATM dan pita
magnetiknya  sudah  direkam  melalui  alat  khusus.  Setiap  pengguna  ATM  seharusnya  tetap  menjaga kerahasiaan  nomor  PIN  masing-masing  agar  tidak  menjadi  korban  pembobolan  ATM.  Kedua, pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembobolan  ATM  dengan  menggunakan Teknik skimming ,  pelaku  bisa  dijatuhi  sanksi  pada  Pasal  30  UU  ITE  yang  merupakan  dasar  yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk menindaklanjuti pelaku skimmer.

## 2. Saran
Ada beberapa saran yang perlu disampaikan kepada beberapa pihak berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu:  pertama,  bagi  nasabah  sebaiknya  lebih  berhati-hati  saat  akan  melakukan  transaksi  di  bank ataupun  ATM  dengan  menjaga  privasi  mengenai  PIN  ATM  dan  lainnya,  kedua  untuk  pihak  bank diharapkan  bisa  memperbaharui  sistem  pada  saat  ada  nasabah  yang  melakukan  transaksi  atau pengecekan terhadap sistem secara berkala untuk menghindari adanya pencurian dana nasabah dengan teknik skimming , dan  bagi para  penegak  hukum  perlunya  perubahan  terhadap  sanksi  yang  diberikan terhadap pelaku pembobolan mesin ATM dengan teknik skimming tersebut, dengan tujuan agar benar- benar  memberikan  efek  jera  terhadap  para  pelaku  tersebut,  sehingga  orang  yang  ingin  melakukan kejahatan  tersebut  merasa  takut  jika  melakukan  tindak  pidana  tersebut,  artinya  selain  memberikan efek  jera  terhadap  tersangka  sanksi  tersebut  juga  bisa  berfungsi  untuk  mencegah  terjadinya  tindak pidana itu lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin, & Asikin, Z. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum .
Ekawati, D. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan. Unes Law Review , 1 (2), 157–171.
Enrick, M. (2019). Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya dengan Pengajuan Restitusi. Jurist-Diction , 2 (2), 555–580.
Faridi, M. K. (2018). Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan. CyberSecurity Dan Forensik Digital , 1 (2) (2), 57–61. Hasim,  M.  S.  (2002). Mengenali  Undang-Undang  Media  dan  Siber .  Utusan  Publications  & Distributors Sdn Bhd.
Kaligis,  O.  C.  (2012). Penerapan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik .
Kusmana, S. (2015). Merancang Karya Tulis Ilmiah .
Pamuji,  R.  A.  (2018).  Perlindungan  Hukum  bagi  Nasabah  dan  Tanggung  Jawab  Bank  dalam  Kasus Card Skimming. Jurnal Lex Renaissance , 3 (1), 25–43. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat .