Tasya Bella Pratiwi, Amad Sudiro (2023), Pelanggaran Penggunaan Zebra Cross Dalam Citayam Fashion Week Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Vol. 8, No. 4, Maret 2023, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/Syntax-Literate. v8i4.11637 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 4, Maret 2023
PELANGGARAN  PENGGUNAAN  ZEBRA  CROSS  DALAM  CITAYAM FASHION  WEEK  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  22  TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

## Tasya Bella Pratiwi, Amad Sudiro
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Email: tasya.bellapratiwii@gmail.com, ahmads@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Hukum  merupakan  suatu  peraturan  yang  dibuat  oleh  pihak  berwenang  yang ditujukan  untuk  mengatur  tingkah  laku  manusia  yang  sifatnya  memaksa  dan  jika dilanggar dikenakan sanksi.  dalam hal  ini Penulis tertarik  untuk  melakukan kajian dan  analisis  lebih  lanjut  tentang  “ Pelanggaran  Penggunaan  Zebra  Cross  Dalam Citayam  Fashion  Week  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  hukum  normatif.  Metode  yang  ditempuh  adalah  metode  pendekatan perundang-undangan ( The Statue Approach ).  Sifat  analisis yang bersifat  deskriptif yang berisi pemaparan secara spesifik. Tren Citayam Fashion Week di zebra cross yang terjadi pada Juli 2022 mengganggu fasilitas pejalan kaki dan melanggar aturan yang berlaku yaitu gangguan fungsi jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Penggunaan  jalan  untuk keperluan  tertentu  di  luar  fungsinya,  dan  untuk  kegiatan  yang  mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas harus mendapat izin terlebih dahulu.
Kata kunci : Zebra Cross, Citayam Fashion Week, Pejalan Kaki, Hukum

## Abstract
Law is a regulation made by the authorities aimed at regulating human behavior that is coercive and if violated is subject to sanctions. in this case the author is interested in conducting further studies and analysis on "Violations of the Use of Zebra Cross in Citayam Fashion Week Based on Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation". The type of research used is normative legal research. The method taken is the statutory approach method (The Statue Approach). The nature of  the  analysis  is  descriptive  in  nature  that  contains  specific  explanations.  The Citayam Fashion Week trend at zebra crossing that occurred in July 2022 disrupted
pedestrian facilities and violated applicable rules, namely road function disruption based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The use  of  the  road  for  certain  purposes  outside  its  function,  and  for  activities  that interfere with the safety and smooth running of traffic must obtain prior permission.

## Keywords: Zebra Cross, Citayam Fashion Week, Walkers, Legal
a

## Pendahuluan
Hukum  merupakan  suatu  peraturan  yang  dibuat  oleh  pihak  berwenang  yang ditujukan  untuk  mengatur  tingkah  laku  manusia  yang  sifatnya  memaksa  dan  jika dilanggar dikenakan sanksi. Di Indonesia, hukum tertuang dalam bentuk Undang-Undang yang dapat berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Oleh karena itu, Undang- Undang  dibuat  dengan  cukup  ketat  oleh  pemerintah  agar  dapat  memahami  dan menerapkannya  peraturan  berimbang  dengan  kepentingan  dan  keinginan  masyarakat berdasarkan keputusan bersama. Hukum tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja tetapi penataan lalu lintas juga termasuk di dalamnya, yaitu berupa jalan raya, fasilitas pendukung dan manajemen lalu lintas.
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut berisi tentang peraturan dalam lalu lintas dan peraturan dalam angkutan dan jalan. UU ini mampu dijadikan rujukan bagi masyarakat untuk mengendalikan lalu lintas dan pendayagunaan  fasilitas  jalan,  semakin  tertib  masyarakat  Indonesia,  bertambah  tinggi probabilitas  kesejahteraan  kita.  UU  tersebut  memandang  angkutan  jalan  selaku komponen dari upaya  kesejahteraan masyarakat guna menggerakkan penegakan hukum di bidang angkutan jalan, dan menganggap angkutan jalan memiliki peran strategis dalam menyokong  proses  pembangunan  dan  integrasi  bangsa.  Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan yang tertib adalah wajah negara kita.
Semula  semua  fasilitas  jalan  disediakan  oleh  pemerintah  untuk  memperlancar kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di dalam dan di luar badan jalan, namun sebagai fasilitas penyeberangan zebra cross sudah beralih fungsi menjadi ajang pagelaran busana. Perlu diperhatikan, bahwa ketersediaan fasilitas zebra cross merupakan hak pejalan kaki yang  disebutkan  dalam  UU  LLAJ,  artinya  fungsi zebra  cross tidak  boleh  terdistorsi dengan cara apapun, termasuk kepunyaan pribadi atas dasar aktivisme para anak muda dan hanya digunakan bagi pejalan kaki.
Penggunan jalan untuk kepentingan tersendiri selain fungsi jalan, serta kegiatan yang mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas harus mendapat izin sebelum melangsungkan.  Keberadaan  Citayam Fashion  Week benar-benar  memerlukan  peran hukum, disini hukum diterapkan sebagai seperangkat norma atau aturan yang berperan mengatur  tingkah  laku  manusia  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  ketentraman  dan keharmonisan dalam  masyarakat.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam hal ini Penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul    “ Pelanggaran  Penggunaan  Zebra  Cross  Dalam  Citayam  Fashion  Week
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ”.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode yang ditempuh adalah metode pendekatan perundang-undangan ( The Statue Approach ). Sifat analisis yang bersifat deskriptif yang berisi pemaparan secara spesifik. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif bertujuan memperoleh gambaran tentang fenomena hukum yang  berlaku,  dan  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  di  masyarakat  (Muhammad, 2004).
Jenis  Data  Dalam  Penelitian  hukum  yang  digunakan  oleh  Penulis  yaitu  data sekunder. Data sekunder digunakan sebagai sumber data utama dari penelitian normatif. Teknik Pengumpulan Data ntuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan untuk penelitian ini asalah studi kepustakaan ( library research ), Studi Kepustakaan dilakukan dengan  menggabungkan  data  sekunder  bahan  hukum  berupa  peraturan  perundang- undangan, buku hukum,  jurnal-jurnal, dan bahan non-hukum lain yang relevan dengan Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Lalu  dilakukan  wawancara,  teknik wawancara yang dilakukan Penulis, dilangsungkan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung  dengan  mengaplikasikan  panduan  wawancara  berbentuk  kumpulan  persoalan yang disiapkan Penulis untuk Informan yang dapat menyampaikan data penelitian yang diperlukan.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis Penggunaan Zebra Cross Pejalan Kaki Untuk Pagelaran Busana Citayam Fashion Week Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

## Lintas Dan Angkutan Jalan
Berjalan kaki yang dilakukan manusia dapat dikatakan moda transportasi pertama yang dikenal manusia, dimana saat pertama kali manusia ingin ke suatu tempat, berjalan kaki  yang  dilakukan.  Kemudian  berkembang  menggunakan  bantuan  tenaga  hewan, hingga  akhirnya  muncul  berbagai  kendaraan  seperti  saat  ini,  maka  Pejalan  kaki ( Pedestrian )  seharusnya  memiliki  hak  yang  seimbang  dengan  Pengguna  kendaraan bermotor, dihargai dan juga dilakukan penerapan sanksi apabila hak tersebut dilanggar (Achmad,  2017).  Setiap  pejalan  kaki  membutuhkan  fasilitas  untuk  berjalan  pada  ruas jalan raya dengan aman dan nyaman, maka dari itu diperlukannya suatu fasilitas untuk berjalan  kaki  pada  sepanjang  jalan  yaitu  berupa  jalur  pejalan  kaki  dan  fasilitas penyeberangan.
Jalur  pejalan  kaki  dan  fasilitas  penyeberangan  sangat  diperlukan  untuk memudahkan  dan  melindungi  pejalan  kaki  dalam  berpindah  tempat.  Fasilitas penyeberangan merupakan kelengkapan kota yang sangat penting bagi warga kota untuk berpindah tempat dengan mudah, aman, dan nyaman. Di kota besar seperti DKI Jakarta, peran  pejalan  kaki  semakin  penting  dari  tahun  ke  tahun  dan  harus  diberikan  perhatian yang serius. Fasilitas pejalan kaki harus diakomodasi di hampir semua kawasan perkotaan
untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan kenyamanan berjalan kaki. Pejalan kaki juga harus  selalu  diperhitungkan  dalam  perencanaan  jaringan  jalan  raya  di  mana  pun daerahnya, karena kendaraan dan pejalan kaki selalu ada dalam setiap kawasan perkotaan.
Pejalan  kaki  didefinisikan  sebagai  orang  yang  melakukan  perjalanan  dengan berjalan  kaki  selama  atau  setidaknya  sebagian  dari  perjalanannya.  Istilah  pejalan  kaki dalam transportasi mengacu pada seseorang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik dipinggir  jalan,  trotoar,  jalur  pejalan  kaki  atau  penyeberangan  jalan.  Pejalan  kaki merupakan bagian integral dari lalu lintas, dan keberadaannya seringkali dilupakan dan sebagai  bagian  dari  pergerakan  di  jalan  raya  sebagaimana  yang  telah  dimuat  dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 26 UU LLAJ.
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat memberikan penjelasan mengenai fasilitas penyeberangan, merupakan suatu fasilitas penyeberangan pejalan kaki untuk mengkonsentrasikan para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Pejalan kaki pada fasilitas penyeberangan ini mempunyai prioritas untuk beberapa saat kedepan untuk berjalan terlebih dahulu.
Surat  Keputusan  Menteri  Perhubungan  Tahun  1993  telah  mengatur  pejalan  kaki mendapat beberapa fasilitas:
1. Zebra cross adalah fasilitas penyeberangan jalan dengan garis-garis hitam putih yang menyerupai warna hewan zebra di jalan.
2. Jembatan penyeberangan pejalan kaki merupakan fasilitas yang paling aman untuk menyeberang jalan karena pejalan kaki terpisah dari kendaraan lain.
3. Terowongan penyeberangan merupakan fasilitas penyeberangan berupa terowongan bawah tanah.
4. Pelican  crossing ,  yaitu  model  penyeberangan  dengan  lampu  pengatur  untuk kendaraan dan pejalan kaki (Purnamasari, n.d.).
Berdasarkan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam tata cara perencanaan fasilitas pejalan  kaki  di  kawasan  perkotaan, zebra  cross dibandingkan  dengan  jembatan penyeberangan dan terowongan penyeberangan, ini adalah penyeberangan pejalan kaki yang sederhana. Zebra cross termasuk marka melintang seperti yang dinyatakan dalam Pasal  24  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  34  Tahun  2014  tentang Marka Jalan bahwa
Keberadaan zebra cross ditandai dengan garis hitam putih searah dengan arus lalu lintas dan dibatasi oleh garis ( stop line ) melintang lebar di jalan yang berfungsi sebagai garis berhenti kendaraan saat pejalan kaki menyeberang jalan. Penempatan zebra cross diatur di jalan dengan penyeberangan pejalan kaki yang relative sedikit sehingga pejalan kaki  dapat  dengan  mudah  memiliki  kesempatan  yang  aman  untuk  menyeberang  jalan. Ketentuan dalan pemasangan zebra cross yaitu sebagai berikut:
1. Zebra cross harus ditempatkan di jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan, dan arus pejalan kaki yang relatif rendah.
2. Posisi zebra cross harus memiliki jarak pandang yang cukup, agar kendaraan yang menggunakan fasilitas penyeberangan berhenti sejenak dan tetap berada dalam jarak aman.
Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat aturan dalam penggunaan zebra cross yaitu:
1. Pejalan  kaki  wajib  mengecek  kondisi  lalu  lintas  sebelum  menyeberang  jalan,  dan menunggu lampu lalu lintas menyala berwarna merah sebelum melintasi zebra cross . Dan  jika  memanfaatkan  area  penyeberangan  di  jalan  raya,  terlebih  dahulu menyalakan tombol peringatan untuk memberi isyarat kepada pengemudi kendaraan bermotor agar memiliki kesempatan untuk mengurangi kecepatan dan pejalan kaki dapat menyeberang jalan.
2. Kendaraan  bermotor  wajib  memberi  kesempatan  bagi  pejalan  kaki  untuk menyeberangi zebra cross dengan mengurangi kecepatannya.
Demi  fungsi zebra  cross bekerja  dengan  optimal  dan  untuk  meningkatkan efisiensi serta efektivitas penggunaaan ruang lalu lintas pembuatan penyeberangan zebra cross harus disesuaikan jarak pandangnya yang berbeda untuk setiap pengendara di jalan- jalan tertentu. Jarak pandang akan lebih jauh di jalan lurus dan datar daripada di tikungan, tanjakan,  dan  turunan.  Karena zebra  cross tidak  diperbolehkan  di  tikungan.  Di  jalan menurun dan menanjak tidak hanya memperhatikan jarak pandang yang pendek, tetapi juga  memperhatikan  kecenderungan  kendaraan  melaju  dengan  kecepatan  tinggi  yang membahayakan pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor lainnya. Agar berfungsi optimal, zebra cross harus dibuat dengan hati-hati. Dari segi ukuran, warna dan lokasi semuanya  merupakan  komponen  penting  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas penggunaan ruang lalu lintas dan pengendalian arus lalu lintas.
Didasari  paparan  mengenai  pengertian  dari  pejalan  kaki  dan  fasilitas penyeberangan pejalan kaki, keberadaan zebra cross menurut UU LLAJ yang berlaku di Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  sebagai  bagian  dari  sistem  keselamatan transportasi di jalan raya. Dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c berbunyi “tempat penyeberangan pejalan kaki”. Huruf c yang dimaksud ialah dapat berupa zebra cross dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan. Zebra cross pada Pasal 45 ayat (1) UU LLAJ merupakan fasilitas penyeberangan yang disediakan khusus bagi pejalan kaki,  karena  setiap  pengguna  jalan  yang  menggunakan  kendaraan  wajib  menghormati aturan tersebut dan pejalan kaki harus berjalan di jalan dan menyeberang jalan di tempat penyeberangan    seperti zebra  cross yang  telah  disediakan  bagi  pejalan  kaki  untuk melindungi  keselamatan  pejalan  kaki  dalam  berlalu  lintas.  Dalam  hal  ini, zebra  cross memiliki arti sebagai salah satu fasilitas pejalan kaki sebagai pelengkap jalan.
Namun urgensi tersebut tidak diterapkan dengan baik karena  seperti yang terjadi berkaitan dengan zebra cross sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU  LLAJ  yaitu  “Setiap  orang  dilarang  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan gangguan  pada  fungsi  perlengkapan  jalan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25  ayat (1)”. Hal ini artinya, hingga saat ini keberadaan zebra cross seringkali kurang mendapat perhatian  pengendara  bermotor  sehingga  terkesan  fasilitas  penyebrangan  tidak  efisien. Pejalan  kaki  dapat  menyeberang  jalan  sesuai  pilihannya  dengan  tetap  memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Selain kurangnya perhatian dari para pengendara motor  sama  halnya  dengan  peristiwa  yang  tengah viral di  media  sosial  yaitu  terkait Citayam Fashion  Week yang menggunakan zebra cross untuk fashion show pada Juli
2022. Pada kasus ini menunjukan adanya keterlibatan yang tidak proporsional terhadap para pejalan kaki. Hal ini juga sangat bertolak belakang dengan UU yang dijelaskan di dalam  Pasal  131  UU  LLAJ  sehingga  fasilitas  tersebut  tidak  digunakan  sebagaimana mestinya.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan media sosial sangat digemari  banyak  orang  dari  berbagai  golongan,  mulai  dari  Instagram,  Twitter,  hingga TikTok dengan wajah-wajah baru pembuat konten penyebaran informasi menjadi sangat mudah dan inilah yang membawa dampak trending topic . Hal itulah yang menyebabkan pula terjadinya trending topic CFW. Citayam Fashion Week yaitu sebuah street fashion yang dilakukan oleh anak-anak muda di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Kegiatan fashion  show tersebut  diunggah  di  media  sosial. Fashion  show dalam  Bahasa  Inggris memiliki arti yaitu “ fashion ” yang berarti mode atau gaya dan juga “ show ” yang memiliki arti  pertunjukan.  Secara  singkat, fashion  show memiliki  pengertian  yaitu  pertunjukan mode. Jadi, pertunjukan yang dilakukan dengan menampilkan model busana yang sedang trend dan digemari.
Media sosial diramaikan oleh anak muda yang berkerumun dengan menggunakan pakaian yang mencolok  dan sangat menarik perhatian di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat.  Pada  saat  itu  terlihat  salah  seorang  anak  muda  bernama  Jeje  yang  melakukan wawancara  mengenai  hubungan  asmaranya  dengan  kekasihnya  yaitu  Roy,  dimana keadaan  ramai  disekitar  Jeje  pada  saat  wawancara  berlangsung  menarik  perhatian masyarakat. Tidak hanya Jeje dan Roy yang di wawancara, kawan-kawan lainnya seperti Bonge, Kurma, Mami ikut diwawancara terkait busana yang dikenakannya pada saat itu. Video  wawancara  tersebut  diunggah  di  akun  media  sosial  TikTok  milik  ABAYY  TV. Kemudian para anak muda tersebut membuat suatu kegiatan pagelaran busana lokal di zebra  cross diberi  nama  Citayam Fashion  Week atau  disingkat  dengan  CFW.    Alasan digunakannya nama Citayam Fashion Week ini karena mayoritas anak muda yang datang ke kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat berasal dari Citayam.
Tren Citayam Fashion Week semakin ramai dan menarik sejumlah tokoh untuk ikut  serta  meramaikan  tren  tersebut  seperti  para  selebriti,  bahkan  tidak  hanya  selebriti para tokoh publik juga ikut mempraktikan berjalan di zebra cross dengan mengenakan pakaian  dari  desainer.  Tren  ini  merupakan  wadah  untuk  berkumpul,  menghibur  diri, bersosialisasi, dan juga berekspresi bagi anak-anak muda tersebut. Mengenai berekspresi, menurut  KBBI  ekspresi  adalah  pengungkapan  atau  proses  menyatakan  (menunjukkan atau mengemukakan maksud, pikiran, perasaan, dll). Kebebasan berekspresi merupakan kebebasan  melalui  lisan,  tulisan  dan  audio-visual.  Kebebasan  berekspresi  adalah  salah satu  hal  yang  paling  penting  karena  merupakan  cara  untuk  menjamin  aktualisasi  diri seseorang  untuk  mencapai  potensi  penuhnya.  Selain  itu,  anak  muda  juga  cenderung memiliki ketertarikan yang sama dalam bidang fashion dan kreativitas.
Namun terlepas dari kebebasan berekspresi para anak muda jika dilihat dari sudut pandang  lain  misalnya  aktivitas  lalu  lintas,  Tren  CFW  ini  pada  kenyataannya mengganggu fasilitas penyeberangan pejalan kaki dan dianggap sudah melanggar aturan yang ada yaitu gangguan pada fungsi jalan yang diatur dalam UU LLAJ.  Tren CFW ini
banyak  sekali  menuai  pro  dan  kontra  yang  berdatangan  dari  masyarakat,  hal  tersebut dikarenakan terganggunya fungsi pada fasilitas penyeberangan jalan pejalan kaki yaitu zebra cross dan membuat laju lalu lintas di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat terganggu. Selain  terganggunya  fasilitas  penyeberangan  pejalan  kaki  CFW  ini  juga  menganggu ketertiban dalam berlalu lintas.
Fasilitas  pejalan  kaki  tidak  hanya  ada  di  Indonesia,  bahkan  setiap  negara  juga memiliki fasilitas tersebut seperti Inggris, Australia, Amerika, Jepang dan negara lainnya. Jika  dibandingkan  dengan  salah  satu  negara  maju  seperti  Australia  tepatnya  di  kota Melbourne,  hak  pejalan  kaki  sangatlah  dihargai.  Kemudian  di  setiap  trotoar  dan penyeberangan diberi  tanda bertuliskan “ Give  Way  To  Pedestrians ” (Kezia &  Basuki, 2020),  rambu  ini  bertujuan  memberi  informasi  kepada  pengguna  jalan  agar mengutamakan  pejalan  kaki  di  jalan.  Dapat  diartikan  bahwa  pejalan  kaki  di  negara Australia  mempunyai  kenyamanan  dengan  fasilitas  yang  memadai  dan  dapat menyeberangi  jalan  dengan  aman  (Hamed,  2001).  Selain  itu,  terdapat  aturan  untuk pejalan kaki di negara Australia yang akan Penulis uraikan pada penelitian ini (Kent & Fildes, 1997), yaitu:
1. Pejalan kaki tidak diperbolehkan untuk:
a. Menyeberang  jalan  jika  menghadap  lampu  lalu  lintas  atau  pejalan  kaki  kuning atau merah.
b. Menyeberang  jalan  dalam  jarak  20  meter  dari  penyeberangan  pejalan  kaki  - mereka harus menggunakan penyeberangan tersebut.
c. Menyebabkan bahaya lalu lintas dengan bergerak ke jalur pengemudi.
d. Berjalan, atau gagal memberi jalan saat menyeberang, jalur yang diperuntukkan bagi sepeda dan alat-alat beroda (jalur yang menunjukkan tanda 'jalur sepeda').
2. Pejalan kaki harus:
a. Menyeberang ke tepi jalan terdekat setelah turun dari tren
b. Mematuhi petunjuk lalu lintas dari petugas polisi
c. Memberi jalan kepada kendaraan di bundaran
d. Patuhi tanda 'dilarang pejalan kaki'.
Peraturan pejalan kaki di negara Australia tidak berbeda dengan peraturan yang ada  di  negara  Indonesia.  Di  Australia  terdapat  juga  zona  bersama,  zona  bersama merupakan area yang digunakan bersama oleh kendaraan dan pejalan kaki. Pengendara diwajibkan memberi jalan kepada pejalan kaki di zona bersama. Negara Indonesia harus menjadikan  negara  Australia  sebagai  contoh  dalam  penggunaan zebra  cross agar masyarakat tertib dalam pemanfaatannya.
Diketahui dari hasil wawancara yang dimuat di dalam BAB III pada penelitian ini Bapak Sugeng dan Briptu Seno memberikan pernyataan terkait fungsi dari zebra cross . Bahwa fungsi dari zebra cross ini digunakan untuk membantu para pejalan kaki supaya pejalan  kaki  memiliki  ruang  untuk  menyeberang  jalan,  kemudian  selain  untuk  pejalan kaki zebra cross memiliki fungsi bagi pengendara, baik pengendara roda empat maupun roda dua untuk  membantu  pengendara agar berhati-hati manakala melintasi  jalan yang terdapat zebra  cross dengan  memberi  kesempatan  para  pejalan  kaki  untuk  melintas.
Z ebra  cross juga  digunakan  untuk  memberitahu  pengendara  bermotor  bahwa  terdapat jalur bagi pejalan kaki untuk menyeberangi jalan.
Bapak Sugeng dalam hasil wawancara juga mengatakan penggunaan zebra cross untuk kepentingan yang lain akan menimbulkan ketidaktertiban sama halnya dengan yang terjadi  pada  CFW  ini,  kemudian  dapat  mengganggu  pengguna  jalan  lainnya  terutama pengguna kendaraan bermotor selain itu juga dapat membahayakan para pejalan kaki dan pengguna kendaraan bermotor.
Dalam kehidupan bermasyarakat, tertib hukum tidak hanya berasal dari kesadaran manusia akan kewajiban menaati hukum, tetapi juga dari kesadaran akan hak-hak yang dijamin  oleh  hukum.  Menaati  hukum  adalah  bagian  dari  proses  mewujudkan  hak-hak rakyat  (Nuriyanto,  2019).  Masyarakat  yang  demokratis,  harus  meyakini  bahwa perwujudan  tertib  hukum  tidak  hanya  bergantung  pada  kesadaran  warga  negara  akan kewajibannya untuk mematuhi undang-undang, tetapi juga pada kesadaran mereka akan hak-hak yang dijamin oleh UU. Kepatuhan terhadap hukum pada hakekatnya merupakan bagian  dari  proses  penegakan  hak,  bukan  kewenang  pejabat  pemerintah  yang  sedang berkuasa melainkan hak yang diberikan kepada masyarakat. Di sinilah inisiatif baru-baru ini yang telah menggeser rancangan penyuluhan hukum untuk lebih memfokuskan pada pemberantasan buta hak.
Ketertiban lalu lintas diartikan sebagai apa  yang terjadi secara beraturan sesuai dengan kewajiban dan hak  setiap pengguna jalan. Tertib lalu lintas yang diatur dalam Pasal 1 ayat 32 UU LLAJ adalah “Suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama.” Ketertiban tersebut guna mendukung adanya keselamatan dalam berlalu lintas maka perlu adanya kesadaran dari para pengguna jalan untuk menciptakan keteriban lalu lintas.
Kegiatan CFW tersebut akhirnya menyebabkan munculnya aduan kepada pihak Kepolisian.  Pihak  Kepolisian  menerima  laporan  berupa  informasi  dan  pengaduan  dari masyarakat yang berisikan keluhan masyarakat karena merasa terganggu dengan adanya CFW tersebut. Setelah laporan berupa aduan tersebut pihak Kepolisian melakukan patroli rutin  setiap  hari  disekitaran  kawasan  Dukuh  Atas,  Jakarta  Pusat  ini  agar  terciptanya ketertiban seperti sebelum adanya kegiatan CFW ini.
Bersesuaian  dengan  penyalahgunaan zebra  cross pada  CFW  ini  pastinya  tidak sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku sebagaimana isi dari pasal yang mengatur penggunaan zebra cross . Kepastian merupakan asset yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,  apalagi  jika  menyangkut  norma  hukum  tertulis.  Hukum  yang  tidak  memiliki nilai  deterministik  kehilangan  maknanya  karena  tidak  dapat  lagi  menjadi  pedoman perilaku semua orang. Kepastian itu sendiri disebut salah satu tujuan hukum. Ketertiban masyarakat sangat kuat kaitannya dengan kepastian hukum karena ketertiban itu sendiri merupakan hakekat dari kepastian. Ketertiban membuat orang hidup dengan kepastian, sehingga dapat melakukan aktivitas yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dalam melakukan interaksi sosial.
Mengenai kepastian hukum, sebenarnya keberadaannya dimaknai sebagai suatu kondisi kepastian hukum, karena hukum yang berhubungan mempunyai kekuatan khusus. Kepastian hukum ada sebagai perlindungan terhadap keadilan atau pencari keadilan dari perilaku  sewenang-wenang,  dengan  kata  lain  seseorang  akan  mendapatkan  apa  yang diharapkan dalam kondisi tertentu (Mertokusumo & Pitlo, 1993).
Kepastian hukum merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat, karena dalam kepastian hukum terdapat ketentuan-ketentuan yang menetapkan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Agar hukum dapat dilaksanakan dengan baik, pemerintah  harus  mencapai  kepastian  hukum,  dan  lembaga  penegak  hukum  yang dipercayakan  harus  menjamin  kepastian  hukum  guna  menjaga  ketertiban  kehidupan masyarakat.  Ketidakpastian  hukum  yang  ada  hanya  akan  membawa  kekacauan  bagi kehidupan  masyarakat,  masyarakat  akan  melakukan  apapun  yang  mereka  inginkan bahkan  menghakimi  orang  lain  tanpa  memperdulikan  hukum  yang  ada  (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, dll).
Pandangan  lainnya  mengenai  kepastian  hukum  disampaikan  oleh  Hans  Kelsen, Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan pada aspek “harus” atau das sollen , dengan mencantumkan beberapa aturan tentang  apa  yang  harus  dilakukan.  Hukum  yang  memuat  aturan-aturan  umum  yang menjadi  pedoman tingkah laku seseorang dalam  masyarakat,  baik  dalam  hubungannya dengan  orang  lain  maupun  dalam  masyarakat.  Aturan  menjadi  batasan  masyarakat terhadap yang dilakukan oleh individu, dan dengan diberlakukannya aturan tersebut maka terwujud kepastian hukum (Asshiddiqie & Safa’at, 2006).
Dalam hal ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk menjalankan kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan sebagai penerapan dan penegakan hukum, ketaatan khusus, sebagai perintah, ketetapan, pengendalian, yurisdiksi; atau kekuasaan. Secara  umum,  kewenangan  diartikan  sebagai  kekuasaan,  yaitu  kemampuan  seseorang atau kelompok untuk mengendalikan orang atau kelompok lain berdasarkan kekuasaan, kewibawaan, pesona atau kekuatan fisik (Salim, 2013).
Pengertian  kewenangan  dalam  KBBI  sama  dengan  wewenang,  yaitu  hak  dan kuasa  untuk  melakukan  sesuatu.  Prajudi  Atmosudirdjo  mengemukakan  konsep kewenangan  dalam  kaitannya  dengan  wewenang:  “Kewenangan  adalah  apa  yang disebut  kekuasaan  formal,  kekuasaan  yang  berasal  dari  kekuasaan  legislatif  (yang diberikan  secara  hukum)  atau  eksekutif.  Kewenangan  adalah  kekuasaan  atas sekelompok  orang  atau  kekuasaan  atas  suatu  bidang  pemerintahan,  sedangkan wewenang  hanya  menyangkut  bagian-bagian  tertentu  saja.  Ada  wewenang  dalam kewenangan.  Wewenang  adalah  kekuasaan  untuk  melakukan  tindakan  hukum  publik (Saputra, 2021).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Seno terkait penggunaan zebra cross di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat ini. Penggunaan zebra cross sudah cukup benar sesuai  dengan  fungsinya  menurut  UU  LLAJ,  tetapi  dengan  adanya  kegiatan  CFW  ini menghambat  masyarakat  yang  lain  yang  ingin  menyeberangi  jalan.  Padahal  fungsi seharusnya dari penggunaan zebra cross jika dilihat berdasarkan UU LLAJ merupakan
fasilitas  penyeberangan  untuk  pejalan  kaki  agar  dapat  menyebrang  dan  melintasi  jalan raya. Pemanfaatan zebra cross di DKI Jakarta yang memiliki arus lalu lintas yang sangat padat  tidak  boleh  terganggu  dengan  adanya  kegiatan  lain.  Bapak  Sugeng  juga menekankan terkait pemanfaatan zebra cross di jalan-jalan kota besar seperti DKI Jakarta yang memiliki arus lalu lintas yang sangat padat  tidak boleh terganggu dengan adanya kegiatan  lain.  Pemanfaatan zebra  cross ini  hanya  untuk  membantu  para  pejalan  kaki melintas di ruas jalan.
Berdasarkan  yang  sudah  disampaikan  oleh  Briptu  Seno  dan  Bapak  Sugeng pemanfaatan dari zebra cross sangat bersesuaian dengan Undang-Undang (UU) dimana pemanfaatan zebra cross hanya untuk digunakan para pejalan kaki untuk menyeberangi jalan bukan untuk kegiatan lainnya seperti fashion show yang dilakukan di Dukuh Atas, Jakarta  Pusat,  dan  dapat  diketahui  bahwa  kegiatan  CFW  ini  sudah  menyalahi  aturan tentang  penggunaan zebra  cross itu  sendiri.  Kegiatan  CFW  ini  harus  disikapi  secara bijaksana  oleh  masyarakat  dan  penyelenggara  kepentingan  setempat,  dalam  hal  ini Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Pemerintah  sebagai  pengayom  dan  dengan kewenangan daerah harus mampu menampung dengan baik kreativitas anak muda dengan tetap menjaga fungsi daerah. Namun, kreativitas anak muda memiliki potensi yang baik jika  diarahkan  pada  sesuatu  yang  positif  dan  menjaga  keberfungsian  daerah  dan kelestarian daerah.
Didasari  paparan  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  kegiatan  tersebut  mengakibatkan tidak  terwujudnya  kepastian  hukum  yang  dimana  pada  penggunaan zebra  cross pada CFW ini masyarakat tidak sebagaimana mestinya dalam penggunaan fungsi pada fasilitas penyeberangan tersebut yang telah diatur jelas di dalam UU LLAJ dan kewenangan yang seharusnya  ditegakan  seperti  pemberian  sanksi  tidak  terwujud  juga.  Diperlukan pemberian sanksi dikarenakan masyarakat yang tidak tertib dalam menaati peraturan yang sudah ada serta pejalan kaki yang lain tidak mendapatkan hak nya dalam menggunakan fasilitas penyeberangan berupa zebra cross sebagaimana tertuang dalam Pasal 131 UU LLAJ.    Pihak  Kepolisian  sebagai  penegak  hukum  hanya  menjalankan  kewenangannya dengan  melakukan  patroli  untuk  membubarkan  para  pelaku  di  kawasan  Dukuh  Atas tersebut. Namun, hal ini tidak di indahkan oleh masyarakat pada saat pihak Kepolisian telah selesai melakukan patroli masyarakat kembali meramaikan lokasi tersebut.
Penggunaan zebra  cross untuk  kegiatan fashion  show di  kawasan  Dukuh  Atas, Jakarta  Pusat  merupakan  tindakan  masyarakat  yang  tidak  tepat  dalam  menggunakan fasilitas  penyeberangan  jalan.  Mengingat  rentannya  pejalan  kaki  terhadap  kecelakaan akibat  lalu  lintas  kendaraan  bermotor  lainnya,  maka  fasilitas  penyeberangan  sangat dibutuhkan karena hal ini sangat penting. akan tetapi sangat disayangkan fasilitas tersebut digunakan  bukan  untuk  menyeberangi  jalan  tetapi  untuk  kegiatan  lainnya  dan  telah menyalahi aturan yang disebut dengan gangguan pada fungsi jalan dimana fungsi zebra cross tersebut hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki sebagaimana diatur pada Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ.
Analisis  sanksi  terhadap  pelanggaran  pemanfaatan  zebra  cross  dalam  citayam fashion week
Berdasarkan pembahasan mengenai penggunaan zebra cross pejalan kaki untuk pagelaran  busana  citayam fashion  week telah  melanggar  aturan  yaitu  gangguan  pada fungsi  jalan  berdasarkan Pasal  28  ayat  (2)  UU  LLAJ.  Setiap  pelanggar  hukum  sudah dipastikan akan diproses secara hukum untuk kemudian dijatuhkan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan hukum. Setiap sanksi yang diterima pelanggar hukum bersifat tegas dan nyata.  Tegas  berarti  adanya  aturan  yang  telah  dibuat  secara  material  dan  telah  diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait sanksi pada UU LLAJ ini telah diatur jelas pada Pasal 274 ayat (1) jo Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ .
Menurut peraturan ini, jika sudah ditetapkan atau ditentukan di mana pejalan kaki harus menyeberang di jalan khusus pejalan kaki maka pejalan kaki yang menyeberang dengan tidak benar harus ditindaklanjuti karena aturannya sudah tertulis dengan jelas dan fasilitas telah disediakan. Dan dengan adanya aturan, maka ini membentuk atura hukum dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  kekuasaan,  tanggung  jawab,  hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan UU. Wajar saja jika pengembalian fungsi zebra cross adalah tugas mengembalikan hak pejalan kaki. Oleh karena itu, Penulis akan membahas dari pelanggaran tersebut sanksi yang tepat untuk para pelaku dalam pemanfaatan zebra cross dalam Citayam fashion week .
Fashion atau  busana  merupakan  segala  sesuatu  yang  dikenakan  pada  tubuh manusia,  baik  dengan  maksud  melindungi  tubuh  ataupun  memperindah  penampilan. Fashion atau mode telah ada sejak jaman prasejarah. Manusia pertama kali menggunakan kulit hewan untuk    menutupi tubuhnya. Suku bangsa Inca di Amerika menemukan bahan busana dari kulit kayu. Sedangkan yang ditemukan di Indonesia pada Sulawesi Tengah, Kalimantan, Irian Jaya, adalah kain dari kulit kayu yang disebut Fuya. Sementara itu, di benua Eropa yang beriklim dingin, orang mempergunakan kulit binatang berbulu untuk menutupi  tubuhnya  supaya  hangat.  Sedangkan  dibenua  beriklim  tropis,  orang mempergunakan  kulit  kayu  daun-daunan  dan  rerumputan  sebagai  bahan  busana (Wulansari, 2005).
`Seiring dengan perkembangan jaman, fungsi pakaian menjadi semakin beragam. Pakaian  tidak  hanya  berfungsi  untuk  melindungi  tubuh  manusia,  tetapi  juga  untuk menambah kepercayaan diri bagi pemakainya. Pakaian juga berfungsi untuk seseorang terlihat  cantik, tampan,  modis, fashionable , dan menunjukan status  sosial pemakainya. Saat  ini  pakaian  telah  menjadi  mata  perdagangan  yang  cukup  tinggi.  Para  pengusaha berperan  dalam  penciptaan trend terbaru  melalui  proses  produksinya.  Dan  konsumen sebagai  pembeli  pakaian  merupakan  komponen  utama  suksesnya  industri  fashion. Membahas  mengenai  arti  dari trend ,  dalam  bahasa  Inggris trend merupakan  segala sesuatu  yang  saat  ini  sedang  di  bicarakan,  diperhatikan,  dikenakan  atau  dimanfaatkan oleh  banyak  masyarakat  pada  saat  tertentu. Trend  fashion merupakan  cara  berpakaian yang baru dan mengikuti seiring perkembangan zaman.
Perkembangan fashion di Indonesia sudah sangat pesat diikuti dengan trend yang silih berganti. Dampak perkembangan fashion tersebut membuat masyarakat mengikuti
trend  yang  ada.  Bahkan  bukan  hanya  sekedar  mengikuti  tetapi  sudah  menjadi  suatu kebutuhan  bagi  masyarakat  saat  ini  untuk  tampil trendy dan stylish .  Dengan perkembangan  media  internet  yang  berperan  sebagai  pemberi  informasi  kepada masyarakat  turut  mempengaruhi masyarakat  dalam  mengikuti trend . Salah satu  bagian penting  dari  perkembangan  busana  yaitu  publikasi,  seperti  peragaan  busana.  Peragaan busana  merupakan  suatu  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  para designer untuk memamerkan sekaligus mempromosikan karya seni dan kreasi yang telah dibuat.
Banyak designer yang  melakukan  promosi  berskala  besar  di  bidang  mode  dan fashion.  Salah  satunya  dengan  menyelenggarakan Fashion  Week di  suatu  tempat  yang potensial  dan  menarik  calon  pembeli. Fashion  Week ialah  suatu  kegiatan  yang berhubungan dengan promosi busana dilakukan penuh dalam satu minggu. Acara ini rutin diselenggarakan satu tahun sekali dan dilakukan di kota-kota pusat mode misalnya seperti Paris Fashion Week dan di Indonesia terdapat kegiatan yang sama dengan Paris Fashion Week yaitu  Jakarta Fashion  Week. Didasari  oleh  penjelasan  mengenai fashion ,  pada penelitian  ini  Penulis  membahas  mengenai  fenomena  Citayam Fashion  Week yang terjadi  di  kawasan  Dukuh  Atas,  Jakarta  Pusat.  Bak Paris  Fashion  Week dan  Jakarta Fashion Week, kegiatan CFW ini dilakukan di zebra cross berbeda dengan fashion week pada umumnya.
Dari  semua fashion  week yang  ada,  Citayam Fashion dianggap  serupa  dengan yang ada di Jepang yaitu Harajuku Fashion . Gaya berbusana Harajuku sudah ada sejak tahun  1980,  dianggap  serupa  dikarenakan  CFW  dengan  Harajuku  memilik  persamaan yaitu sama-sama dilakukan dijalan. Harajuku berada di sebuah kawasan yang terletak di antara  distrik  Shinjuku  dan  Shibuya  di  metropolitan  Tokyo  dan  CFW  diadakan  di kawasan  Dukuh  Atas,  Jakarta  Pusat.  Selain  memiliki  persamaan  dilakukan  dijalan, terdapat persamaan lainnya yaitu dengan menggunakan busana yang nyentrik. Oleh sebab itu, Harajuku paling dikenal dengan budaya fashion jalanannya yang eksentrik, memiliki julukan Harajuku Fashion (Yanti, 2007).
Terdapat beragam fashion yang dapat dijumpai di Harajuku, di antaranya Cosplay ( costume  play ),  yaitu  dengan  menggunakan  kostum  karakter  tertentu,  gaya  lolita  yang terinspirasi fashion era Victoria di Barat, gaya gyaru yang kekanak-kanakan, hingga gaya punk.  Keunikan  gaya  berpakaian  Harajuku  Fashion  membawa  daya  tarik  sendiri  dan suatu bentuk ekspresi yang dilakukan oleh anak-anak muda. Diketahui, Harajuku Fashion tidak  memiliki  aturan.  Dengan  adanya  media  sosial  dan  acara-acara  yang  mendorong popularitas Harajuku Fashion dapat menarik minat seseorang untuk mencoba berpakaian ala  Harajuku Fashion .  Harajuku Fashion juga  dikenal  sebagai  salah  satu  bentuk  dari pengungkapan  ekspresi  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  muda  (Wardani,  Mukhlis,  & Pratami, 2019).
CFW  juga  sempat  disorot  oleh  media  harian  mode  asal  Jepang  yaitu  Tokyo Fashion .  Dianggapnya  CFW  yang  dilakukan  di zebra  cross cukup  unik  dan  menarik perhatian banyak mata. Media tersebut memberikan apresiasi melalui salah satu media sosial yaitu Twitter @tokyofashion. Berdasarkan pembahasan tersebut CFW yang semula dianggap serupa dengan Harajuku Fashion pada kenyataannya tidak sepenuhnya serupa
dikarenakan  CFW  dilakukan  tidak  pada  tempatnya  dan  spontan  diadakan  di  fasilitas penyeberangan yaitu zebra cross dan lokasinya juga tidak tepat untuk dijadikan sebuah ajang pagelaran busana berbeda dengan Harajuku fashion dipenuhi dengan deretan butik dan  toko  yang  menjual  koleksi  pakaian  tren  terbaru.  Terdapat  juga  restoran  dan  kafe sepanjang  kawasan  Harajuku  yang  biasa  digunakan  anak  muda  sebagai  tempat berkumpul. Terdapat tiga pusat perbelanjaan utama di kawasan Harajuku, yaitu Takeshita Street, Cat Street, dan Omotesando Street (Muhaimin, Rafka, & Alamsyah, 2022). Hal lain yang membuat Harajuku fashion diterima karena anak-anak tersebut menghabiskan uangnya di toko-toko lokal Harajuku. Tidak ada yang membuat masyarakat yang skeptis lebih bahagia daripada pelanggan yang membayar. Selain itu, perbedaan lain terletak pada situasi yang terbilang cukup baik dengan tidak mengganggu lalu lintas, minum-minum di jalan, atau melakukan seuatu yang dapat menyebabkan kerusakan/ gangguan.
Terkait  dengan  adanya  CFW  ini  tentu  menimbulkan  banyak  dampak  selain pelanggaran lalu lintas yaitu, yang pertama dari dampak lingkungan CFW ini membuat kerusakan fasilitas publik seperti lingkungan pada lokasi menjadi terkotori akibat limbah plastik  kemasan dan minuman yang disebabkan oleh kerumunan orang yang membuat penjual makanan dan minuman berdatangan. Selain itu, kegiatan catwalk setiap malam telah  menarik  perhatian  luas  di  media  sosial  karena  terlantarnya  anak  yang  tidur  di sekitaran lokasi dengan beralasan tertinggal kereta yang mengantarkan pulang ke daerah asal para anak muda dan bisa saja menjadi korban pelecehan seksual (Muhaimin et al., 2022). Sebagian  masyarakat  menilai  kegiatan  CFW  tidak  ada  untungnya  karena  anak muda tersebut hanyalah duduk-duduk dan nongkrong saja tidak ada kegiatan bermanfaat lainnya  yang  dilakukan. Kemudian  dari  kegiatan  ini  terdapat  4  (empat)  pihak  yang berusaha mendaftarkan CFW tersebut ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), salah satu selebriti tanah air yaitu Baim Wong memicu sebuah polemik dikarenakan hendak mendaftarkan CFW sebagai  merek  dengan  nama  “Citayam Fashion Week”  kepada  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang juga merujuk pada Harajuku Fashion .
Diketahui  perusahaan  Baim  Wong  bernama  PT  Tiger  Wong  Entertainment mengajukan  permohonan  kekayaan  intelektual  pada  20  Juli  2022  dengan  nomor permohonan JID2022052181 dengan mendaftarkan sebagai barang atau jasa dalam sifat peragaan busana, layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang mode, publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan di laman resmi PDKI. Menurutnya fashion jalanan dapat  bertumbuh,  dan  berkembang,  namun  pendaftaran  terkait  Hak  dan  Kekayaan Intelektual  (HAKI)  tersebut  dicabut  pada  tanggal  26  Juli  2022.  Dalam  surat  penarikan mereknya,  pemohon  menerangkan  alasannya  menarik  merek  CFW  yaitu  ingin mengembalikan kepada yang berhak.
Pendaftar lainnya yaitu Indigo Aditya Nugroho, pada 21 Juli 2022 dengan Nomor Permohonan JID2022052496 dengan mendaftarkan sebagai barang atau jasa dalam ajang hiburan, expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan pendidikan, dan untuk acara promosi sehubungan  dengan  peragaan  busana,  dan  pertunjukan  panggung  live  di  laman  resmi PDKI. Namun sama halnya dengan yang dilakukan PT Tiger Wong Entertainment, Indigo
Aditya Nugroho juga mencabut permohonannya pada 25 Juli 2022. Pendaftar lainnya atas nama  Daniel  Handoko  Santoso  pada  24  Juli  2022  dengan  Nomor  Permohonan DID2022053127 dengan mendaftarkan meliputi  jenis barang/jasa antara lain  alas kaki, baju kaus, baju koko, baju olahraga, dan baju rajut. Dan pendaftar terakhir atas nama PT. Tekstil Industri Palekat pada 25 Juli 2022 dengan Nomor Permohonan DID2022053465 dengan jenis barang/jasa antara lain sarung penutup untuk jok mobil, bed cover, handuk, sarung bantal, seprei, selendang, kain untuk kemeja dan berbagai macam produk tekstil lainnya dengan menggunakan nama Citayam.
Permohonan  terkait  HAKI  yang  dilakukan  dianggap  kurang  tepat,  dikarenakan CFW merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak muda melanggar zebra cross sebagaimana yang diatur pada UU LLAJ tepatnya mengenai gangguan pada fungsi jalan dan  juga  pendaftaran  merek  tersebut  ikut  dikritisi  oleh  masyarakat  luas  dianggapnya merek tersebut diajukan bukan oleh pihak pencetus CFW. Kemenkumham juga berharap agar  para  pendaftar  merek  dengan  menggunakan  nama  tersebut  menarik  semua permohonannya  agar  tidak  menjadi  kelanjutan  polemik.  Apabila  permohonan  HAKI terwujud hal ini membuat anak muda semakin merajalela dalam melanggar hukum positif yang ada.
Untuk tegaknya aturan maka diperlukan sanksi untuk menciptakan kenyamanan dan  ketertiban  bagi  seluruh  elemen  masyarakat  Indonesia.    Penyalahgunaan  fasilitas zebra cross oleh semua lapisan masyarakat dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, seperti dalam kasus CFW yang pada pelaksanaanya Juni 2022 tidak diberi sanksi sama sekali. Sanksi menurut KBBI, diartikan sebagai keharusan (tindakan, hukuman, dll) untuk  memaksa  orang  agar  patuh  (Efendi  &  Sudarwanto,  2018).  Prof.  DR.  Sudiono Mertokusumo memberikan pandangan mengenai sanksi dikutip oleh Achmad Ali yaitu reaksi,  akibat  atau  konsekuensi  pelanggaran  norma  sosial.  Sanksi  memiliki  beberapa unsur,  yaitu  kekuasaan  atau  instrumen  kekuasaan  untuk  memaksa  seorang  mematuhi norma sosial tertentu dan sanksi hukum dapat dibedakan menjadi sanksi privat dan sanksi publik (Achmad Ali, 2015).
Didasari  pemaparan  di  atas  para  pelaku  kegiatan fashion  show di  jalanan  yang menggunakan zebra  cross layaknya  Harajuku Fashion tersebut  harus  diberikan  sanksi karena  tidak  diindahkannya  fungsi  dari  fasilitas  penyeberangan  tersebut.  Pihak Kepolisian  sebagai  penegak  hukum  pada  saat  kejadian  hanya  melakukan  patroli  dan memblokade lokasi tanpa memberikan sanksi sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini  mantan  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  juga  tidak  memberikan  larangan kepada  anak  muda  yang  melakukan  kegiatan  CFW  ini  padahal  sudah  jelas  kegiatan tersebut tidak memperoleh izin dan menyalahgunakan fungsi fasilitas penyeberangan.
Penegakan  hukum  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dapat  dilakukan dalam berbagai bentuk, yakni sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi administratif. Namun  demikian,  penegakan  hukum  terhadap  peraturan  perundang-undangan  tidak selalu  harus  mencantumkan  sanksi  dalam  peraturan  tersebut.  Sanksi  dapat  ditentukan dalam  atau  dengan  mengacu  pada  peraturan  lain  atau  tidak,  jika  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan dan persyaratan tertentu harus dipenuhi untuk dapat hak.
Jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka sanksi tersebut tidak akan memperoleh suatu hak yang semestinya dapat diperoleh apabila syarat tersebut dipenuhi (Setiadi, 2018).
Bersesuaian  dengan  sanksi  terhadap  pelaku  CFW,  penegakan  hukum  sebagai suatu proses pada hakekatnya adalah pelaksanaan diskresi dan melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum, teapi memiliki pertimbagan sendiri yang melibatkan masalah etika, di perbatasan antara hukum dan moralitas dalam batas-batas. Diskresi  Kepolisian  harus  diterapkan  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok Kepolisian sebagaimana dimuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi,
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum;
c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Merupakan  bagian  dari  tugas  Kepolisian  sebagai  penegak  hukum  dalam melaksanakan  kegiatan  untuk  mencapai  dan  memelihara  keselamatan,  ketertiban  lalu lintas dan angkutan jalan sesuai Pasal 200 UU LLAJ. Penegakan hukum adalah proses upaya untuk secara efektif menjaga lalu lintas norma hukum atau hubungan hukum dalam kehidupan  sosial  dan  kehidupan  berbangsa.  Penegakan  hukum  juga  merupakan  upaya mewujudkan  gagasan  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  sosial  menjadi kenyataan. Berdasarkan Pasal 3 huruf c UU LLAJ, dengan adanya UU LLAJ tersebut lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan “terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat”.
Penegakan  hukum  bertujuan  untuk  memajukan  ketertiban  sosial  dan  kepastian hukum. Hal ini dicapai dengan mengatur fungsi, tanggung jawab dan kompetensi instansi yang bertanggung jawab di bidang penegakan hukum secara proporsional dengan ruang lingkupnya  dan  berdasarkan  sistem  kerjasama  yang  baik  dan  mendukung  tujuan  yang ingin dicapai.
Penegakan hukum memiliki fungsi melindungi kepentingan masyarakat. Untuk melindungi kepentingan sosial, harus ada hukum yang patut diiktui. Penegakan hukum dapat dilakukan secara normal, damai dan aman, tetapi juga dapat terjadi karena adanya pelanggaran  hukum  dan  pelakunya  harus  dihukum  sesuai  dengan  aturan  yang  telah ditetapkan,  karena  hukum  harus  ditegakkan.  Oleh  karena  itu,  Kepolisian  sebagai penegak hukum juga berperan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan di luar keadilan dan kemanfaatan.
Koesnadi  Hardjasoemantri  memberikan  pandangan  terkait  penegakan  hukum (Dewi,  Syahrin,  Arifin,  &  Tarigan,  2014),  penegakan  hukum  merupakan  penegakan dengan  berbagai  sanksi  seperti  sanksi  administratif,  sanksi  pidana,  dan  selanjutnya sanksi  perdata  melalui  berbagai  jalur  merupakan  kewajiban  masyarakat  secara keseluruhan.  Untuk  itu  mutlak  diperlukan  pemahaman  tentang  hak  dan  kewajiban masyarakat bukan sebagai penonton bagaimana hukum ditegakkan, tetapi masyarakat berperan aktif dalam penegakan hukum.
Berdasarkan uraian diatas maka persoalan utama penegakan hukum terletak pada faktor- faktor  penegakan  hukum,  faktor  tersebut  menurut  Koesnadi  Hardjasoemantri    (Erlitha, Achmad, & Apriandi, 2018) yaitu:
1. Faktor  lingkungan  modern,  yaitu  penetapan  peraturan  dan  norma  yang mengatur tingkah  laku  manusia,  dengan  tujuan  melindungi  lingkungan  dari  kerusakan  dan kemerosotan  sehingga  terjamin  kelestariannya  agar  dapat  dimanfaatkan  secara langsung untuk generasi sekarang dan yang akan datang.
2. Faktor  lingkungan  berorientasi  pada  lingkungan,  yaitu  sifat  dan  karakteristiknya juga  membatasi  sifat  dan  karakteristik  lingkungan  itu  sendiri,  sehingga  lebih banyak belajar dari teknologi.
Kedua faktor ini saling berkaitan karena merupakan inti dari penegakan hukum dan tolok ukur efektivitasnya. Penegakan adalah proses melaksanakan atau secara nyata menegakkan  norma  hukum  dan  norma  lalu  lintas  atau  hubungan  hukum  dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Hal ini menjadi tanggung jawab semua pengguna jalan, selain kepolisian yang melakukan  pekerjaan  perlindungan  hukum  yang  berkaitan  dengan  keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan Pasal 105  UU  LLAJ  dimana  ketentuan  tersebut  mengatur  bagi  setiap  orang  yang menggunakan jalan harus menjaga keselamatan,  keamanan, ketertiban dan kelancaran pada saat berlalu lintas (Garwan & Hidayat, 2018).
Pasal 105 UU LLAJ berbunyi:
a. Berperilaku tertib; dan/ atau
b. Mencegah  hal-hal  yang  dapat  merintangi,  membahayakan  keamanan  dan keselamatan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  atau  yang  dapat  menimbulkan kerusakan jalan
Pelanggaran lalu lintas merupakan penegakan rambu lalu lintas yang tidak hati- hati yang diatur baik dalam bentuk rambu maupun dalam penggunaan fasilitas pejalan kaki  dalam  berlalu  lintas.  Dalam  hal  ini  banyak  terjadi  pelanggaran  karena  kealpaan petugas  dinas  lalu  lintas  dalam  melakukan  proses  penertiban  bersama  dengan  aparat Kepolisian yang berwenang melakukan penegakan hukum yaitu satuan lalu lintas yang bertugas di jalan raya. Masalah pelanggaran lalu lintas dan ketidaktertiban para pejalan kaki yang menggunakan jalan untuk berjalan sudah diatur didalam ketentuan Pidana BAB XX Pasal 273 sampai dengan Pasal 316 UU LLAJ.
Meski  larangan  dalam  penggunaan  fasilitas  pejalan  kaki  berupa zebra  cross yang  terjadi  di  CFW  sudah  sangat  jelas  dapat  dikenakan  sanksi  bagi  pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 274 ayat  (1) jo Pasal 275 ayat  (1) UU LLAJ. Tetapi penerapan sanksi ini tidak terwujud satupun oleh pihak Kepolisian. Oleh karena tidak diberlakukannya  sanksi  pada  saat  kejadian,  Penulis  melakukan  wawancara  terhadap pihak  Kepolisian.      Dalam Bab  III penulisan ini, Briptu Seno memberikan pernyataan terkait pihak Kepolisian tidak diberlakukannya sanksi sesuai Pasal 274 Ayat (1) jo Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ dikarenakan mayoritas pelaku kegiatan CFW masih dibawah umur
dan  kejadian  tersebut  disebabkan  oleh  ketidaksengajaan  media  sosial  yang  membuat kejadian itu menjadi viral. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Didasari alasan para pelaku yang masih dibawah umur, sanksi lain yang tepat agar terwujudnya kepastian hukum dan tidak timbul hal serupa yaitu dengan diberikan sanksi sosial.  Sanksi  sosial  merupakan  salah  satu  dari  beberapa  sanksi  (selain  sanksi administratif seperti sanksi pidana/perdata) yang diberikan kepada pelanggar. Sanksi - sanksi ini tidak ditulis secara hitam putih, seringkali implisit. Banyak sanksi sosial yang berupa menghukum kelompok tertentu atas perilaku yang melanggar aturan yang ada. Ini  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  sudah  lama  hidup  bersama  dan  memiliki pandangan yang sama. Sanksi kerap diberikan agar seseorang mendapat dampak jera terhadap apa yang telah dilakukan (Yani, 2015).
Sanksi  sosial  merupakan  salah  satu  hukuman  yang  sering  dijatuhkan  kepada orang  yang  melanggar  norma  sosial.  Sanksi  sosial  juga  juga  merupakan  salah  satu bentuk  kontrol  sosial.  Sanksi  sosial  dapat  berbentuk  pengajaran  kepada  kelompok tertentu yang melanggar  aturan  yang  ada. Siapa pun  yang  dengan  sengaja  melanggar aturan  hukum  akan  dikenakan  sanksi  pelanggaran  untuk  menjamin  kelangsungan hubungan yang  seimbang  antara  anggota  masyarakat  dan  kebutuhan  untuk  mematuhi aturan hukum yang diinginkan setiap anggota masyarakat.
Berdasarkan  jenis-jenis  sanksi  yang  telah  disebutkan  diatas  dan  diketahui  dari hasil wawancara yang dilakukan, terkait sanksi yang seharusnya diberikan kepada para pelaku  Citayam Fashion  Week berupa  sanksi  sosial  agar  bermanfaat  untuk  semua khususnya masyarakat dengan adanya keramaian yang terjadi pada saat CFW. Keramaian tersebut menyebabkan banyaknya sampah di lokasi kejadian, anak muda dapat diberikan pembinaan, melakukan kebersihan dengan memungut sampah di kawasan Dukuh Atas, Jakarta  Pusat.  Lokasi  tersebut  harus  dibersihkan  supaya  kembali  bersih  dan  para  anak muda  tersebut  diberikan  pembinaan  dalam  hal  memberikan  tempat  alternatif  atau kegiatan  sosial  lain  tanpa  harus  diberikan  sanksi  berupa  denda  dan  dipenjara  karena pelaku merupakan para anak. Jika hanya diberikan sanksi anak muda akan mencari cara lain  yang  akan  menarik  kembali  perhatian  masyarakat  dan  bisa  lebih  buruk  dari penggunaan zebra cross untuk berekspresi.
Sanksi  sosial  seringkali  lebih  efektif  sebagai  efek  jera  daripada  sanksi  pidana bagi remaja yang melakukan kesalahan mengingat sanksi sosial merupakan resolusi dari suatu  permaslahan  dan  bukan  pencipta  masalah  baru.  Karena  sanksi  sosial  tersebut pelaku yang masih dibawah umur dikenakan di lingkungannya sendiri, maka tumbuh kembangnya  tetap  akan  mendapat  perhatian  orang-orang  disekitarnya,  sedangkan sanksi  pidana  seringkali  mengganggu  tumbuh  kembangnya  dikarenakan  banyaknya kasus  pidana  yang  saat  ini  dilakukan  oleh  anak-anak,  proses  hukum  tersebut  sama dengan  orang  dewasa,  sehingga  hal  tersebut  tidak  baik  untuk  perkembangan  mental anak.  Disamping  itu,  tidak  diterapkannya  sanksi  pada  CFW  ini  menimbulkan  tidak
jelasnya dari aturan itu sendiri dan mampu membuat masyarakat melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam  pemberian  sanksi  diperlukan  menjaga  objektivitas  secara  terstruktur guna menghindari penindakan sanksi sosial secara berlebihan. Khususnya dalam kasus CFW ini para anak muda diberikan suatu sanksi sosial seperti hasil wawancara berupa teguran,  memberikan  pembinaan  dan  membersihkan  lingkungan  di  kawasan  Dukuh Atas,  Jakarta  Pusat  dibandingkan  dengan  pemberian  sanksi  pidana  penjara  maupun denda.  Tidak  semena-mena  dengan  menetapkan  para  anak  muda  untuk  melakukan kegiatan  kebersihan  lingkungan  tersebut  tanpa  alasan,  anak  muda  sendiri  yang mengotori lokasi tempat diadakannya CFW tersebut. Selanjutnya dengan  memberikan arahan kepada anak muda bahwa zebra cross harus digunakan dengan fungsi zebra cross itu sendiri yaitu sebagai fasilitas penyeberangan pejalan kaki untuk menyeberang maka pejalan  kaki  ataupun  pengendara  kendaraan  bermotor  wajib  memahami  dan  mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, dalam hal ini apabila ingin menyeberang jalan maka gunakanlah zebra  cross sebagai  fasilitas  yang  telah  disediakan  dan  berupa  teguran langsung terhadap para pelaku supaya tidak melakukan hal yang sama.
Menjatuhkan sanksi kepada seseorang bukanlah tugas yang mudah, karena harus senantiasa  mempertimbangkan  dan  memperhatikan  segala  aspek  agar  terhindar  dari hukum diskriminasi yang sering dipertajam ke bawah bahkan tumpul ke atas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus objektif dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah dapat membantu menciptakan hukum tentang penerapan tindakan sanksi sosial agar penerapan sanksi sosial tidak melewati batasan demi menjamin hak berkehidupan masyarakat.

## Kesimpulan
Tren  Citayam Fashion  Week di zebra  cross yang  terjadi  pada  Juli  2022 mengganggu fasilitas pejalan kaki dan melanggar aturan yang berlaku yaitu gangguan fungsi jalan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsinya, dan untuk  kegiatan  yang  mengganggu  keselamatan  dan  kelancaran  lalu  lintas  harus mendapat izin terlebih dahulu. Namun Citayam Fashion Week ini tidak memiliki izin dan  menggunakan  fasilitas  pejalan  kaki  berupa zebra  cross .  Citayam Fashion  Week yang dilakukan di zebra cross telah melanggar aturan, karena zebra cross merupakan fasilitas pejalan kaki bukan digunakan untuk kepentingan lain, dan dalam hal ini pejalan kaki tidak mendapatkan hak nya untuk menyeberang jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Namun, pihak  Kepolisian  tidak  mengambil  tindakan  tegas  seperti  memberikan sanksi kepada para pelaku yang mengganggu fungsi jalan berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## BIBLIOGRAFI
Achmad Ali, S. H. (2015). Menguak Tabir Hukum: Ed. 2 . Kencana.
Achmad, Fachri Fadlullah Salis. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Dki  Jakarta  Dalam  Mengatasi  Penyalahgunaan  Fungsi  Trotoar  Di  Tanah  Abang . Faculty Of Social And Political Science.
Asshiddiqie,  Jimly,  &  Safa’at,  Muchamad  Ali.  (2006). Teori  Hans  Kelsen  Tentang Hukum . Mahkamah Konstitusi Ri, Sekretariat Jenderal Dan Kenpaniteraan.
Dewi, Dahlia Kusuma, Syahrin, Alvi, Arifin, Syamsul, & Tarigan, Pendastaren. (2014). Izin  Lingkungan  Dalam  Kaitannya  Dengan  Penegakan  Administrasi  Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh). Usu Law Journal , 2 (1), 124–138.
Efendi,  Yosep,  &  Sudarwanto,  Sudarwanto.  (2018).  Penguatan  Karakter  Mandiri, Disiplin, Kerjasama Dan Kreatif (“Marikerja Kreatif”) Melalui Lesson Study Pada Pembelajaran  Teknologi  Sepeda  Motor. Jurnal  Pendidikan  Vokasi  Otomotif , 1 (1), 89–99.
Erlitha,  Maulidya,  Achmad,  Ruben,  &  Apriandi,  Mada.  (2018). Tinjauan  Hukum Terhadap Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Terkait  Dengan  Konsep  Anti-Slapp  Di  Indonesia .  Sriwijaya University.
Garwan, Irma, &  Hidayat,  Anwar. (2018). Analisis Perlindungan Hukum Bagi  Pejalan Kaki  Berdasarkan  Pada  Peraturan  Daerah  No.  6  Tahun  2011  Tentang Penyelenggaraan  Ketertiban,  Kebersihan  Dan  Keindahan  Di  Karawang. Justisi: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1).
Hamed,  Mohammed  M.  (2001).  Analysis  Of  Pedestrians’  Behavior  At  Pedestrian Crossings. Safety Science , 38 (1), 63–82.
Kent, Sally, & Fildes, Brian. (1997). A Review Of Walk-With-Care: An Education And Advocacy Program For Older Pedestrians .
Kezia, Aprillia, & Basuki, Imam. (2020). Kemauan Berjalan Kaki Berdasarkan Golongan Suku  (Studi  Kasus:  Di  Kota  Sorong,  Papua  Barat). Prosiding  Forum  Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi , 121.
Mertokusumo,  M.  Sudikno,  &  Pitlo,  Adriaan.  (1993). Bab-Bab  Tentang  Penemuan Hukum . Citra Aditya Bakti.
Muhaimin,  Amri,  Rafka,  Muhammad,  &  Alamsyah,  Ryan  Badai.  (2022).  Citayam Fashion Week Dalam Twitter. Senada , 2 (1), 61–65.
Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti .
Nuriyanto,  Nuriyanto.  (2019).  Urgensi  Pengaturan  Lembaga  Negara  Khusus  Dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi , 16 (1), 105–126.
Purnamasari, Poei Eliza. (N.D.). Respon Masyarakat Pengguna Jalan Terhadap Zebra- Cross Di Yogyakarta .
Salim, H. S. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi .
Saputra,  Agus  Adhy  Saputra.  (2021).  Peran  Aparatur  Pengawas  Internal  Pemerintah Sebagai  Pengendali  Mutu  Dan  Penjamin  Kualitas  Dalam  Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara. Ilmu Hukum Prima (Ihp) , 4 (2).
Setiadi, Wicipto. (2018). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan. Jurnal  Legislasi  Indonesia , 6 (4), 603–614.
Wardani, Psiari Kusuma, Mukhlis, Hamid, & Pratami, Rifani. (2019). Pengaruh Essensial Lemon  Terhadap  Emesis  Gravidarum  Pada  Ibu  Trimester  I  Di  Kecamatan  Natar Kabupaten Lampung Selatan. Wellness And Healthy Magazine , 1 (2), 131–138.
Wulansari,  Hestri.  (2005). Perancangan  Teknik  Tritik  Dengan  Penambahan  Struktur Tenun Sebagai Pelengkap Busana .

## Copyright holder:
Tasya Bella Pratiwi, Amad Sudiro (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: