Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PRODUK BAHAN PANGAN KADALUARSA YANG DIIPERJUALBELIKAN DI
SUPERMARKET : SUATU KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Hari Sutra Disemandi Universitas Internasional Batam Email : hari@uib.ac.id

## Puteri Ariesta Nadia
Universitas Internasional Batam Email: 1851133.nadia@uib.edu

## ABSTRACT
One of the sources of life that is needed by living things to maintain their survival is food. With the times, we can easily find various types and forms of processed food in supermarkets. For example, canned  fast  food  products,  where  consumers  do  not  need  to  spend  a  lot  of  time  cooking.  As  a business actor, one way that can be done to compete in the market is by relying on the storage capacity of the food product itself. If a food processed product has exceeded its storage time limit, then the product is said to have expired. Therefore, it is necessary to study the form of consumer legal protection for food products that have expired in supermarkets. This paper uses a normative juridical  research  method  that  identifies  various  laws  and  regulations  related  to  consumer protection. Based on the research results, it can be concluded that Indonesia itself already has regulations regarding consumer protection, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, the issuance of some of these regulations does not guarantee that business actors can fulfill their obligations properly. As a food circulation supervisory agency, the Food and  Drug  Administration  also  seeks  to  take  measures  against  the  circulation  of  expired  food processed products circulating in the market. To overcome the circulation of expired processed food products in supermarkets, preventive and repressive measures can be carried out. Preventive measures that can be done are by introducing regulations that protect consumers against expired food processed products in supermarkets. Meanwhile, repressive measures were carried out by taking action against supermarket business actors who had violated the law.

## Keywords: Food products, expiration, consumer protection

## A. PENDAHULUAN
Pangan  atau  yang  lebih  dikenal  dalam  kehidupan  sehari  hari  yaitu  makanan  merupakan sumber  kehidupan  dasar  yang  sangat  penting  dan  dibutuhkan  untuk  menunjang  kehidupan makhluk  hidup  di  bumi,  baik  itu  manusia,  hewan,  maupun  tumbuhan. 1 Karena  jika  tidak  ada pangan,  makhluk  hidup  akan  kekurangan  gizi  yang  diperlukan  untuk  perkembangan  tubuhnya. Perkembangan teknologi yang pesat pun telah membawa manusia ke arah peradaban yang serba instan dan praktis. Masyarakat tidak hanya dapat berbelanja di pasar tradisional untuk membeli
1 Gardjito, M., Djuwardi, A., & Harmayani, E. (2018). Pangan Nusantara: Karakteristik dan Prospek Untuk Percepatan Diversifikasi Pangan . Prenada Media, hlm. 10.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kebutuhan pokoknya. Munculnya pasar yang lebih modern atau yang dikenal sebagai supermarket telah mengubah kebiasaan masyarakat. Di supermarket, kita dapat menemukan berbagai macam jenis  produk  bahan  pangan.  Berbeda  dengan  pasar  tradisional  yang  harganya  bisa  ditawar  dan lingkungannya yang kotor, supermarket justru menghadirkan lingkungan yang bersih dan nyaman serta produk yang berkualitas tinggi. 2 Oleh karena itu, masyarakat dengan penghasilan yang cukup tinggi  tentu  akan  lebih  memilih  untuk  berbelanja  di supermarket dibandingkan  dengan  pasar tradisional. Produk bahan pangan yang instan dengan kemasan yang menarik tentu menjadi daya tarik  sendiri  bagi  mereka.  Setiap  produk  bahan  pangan  yang  ada  di supermarket harus mencantumkan tanggal daluarsanya. Hal ini menjadi penting bagi konsumen karena produk bahan pangan yang sudah daluarsa tentu memiliki dampak buruk terhadap kesehatan.
Daluarsa  dapat  diartikan  sebagai  jangka  waktu  yang  diberikan  kepada  konsumen  untuk dapat  menikmati  suatu  produk  bahan makanan. 3 Biasanya, di  setiap produk terdapat  label  yang menyatakan  “baik  digunakan  sebelum”  guna  memberikan  informasi  kepada  konsumen  tentang tanggal daluarsa produk tersebut. Di supermarket, produk yang paling banyak dijual adalah produk bahan pangan instan  yang terbungkus dalam sebuah kemasan. Sehingga,  konsumen sering lalai dalam  menentukan  bahwa  produk  tersebut  masih  layak  untuk  dikonsumsi  atau  tidak.  Hal  ini berbeda dengan produk bahan pangan yang beredar di pasar tradisional seperti daging. Konsumen akan  lebih  mudah  untuk  mengidentifikasi  daluarsa  produknya  karena  dapat  dilihat  dan  dapat dicium  aromanya.  Sementara,  produk  bahan  makanan  instan  yang  terbungkus  dalam  kemasan tidak dapat dilihat. Sehingga, konsumen harus mengidentifikasinya dengan cara melihat label atau tanggal daluarsanya di kemasan produk. Namun, permasalahannya adalah masyarakat seringkali kurang berminat untuk  membaca tanggal daluarsa  yang telah tercantum dalam kemasan sebuah produk.
Mengonsumsi  produk  bahan  pangan  yang  telah  daluarsa  tentu  memiliki  dampak  yang buruk  terhadap  kesehatan  manusia.  Mengingat,  makanan  yang  telah  daluarsa  akan  mengalami perubahan  zat  kimia  yang  tidak  baik  untuk  kesehatan.  Efek  ringan  yang  ditimbulkan  jika  tetap mengonsumsi produk bahan pangan yang telah daluarsa adalah gangguan pencernaan seperti sakit perut dan diare. 4 Selain itu, bakteri jahat  yang terdapat dalam pangan yang telah daluarsa dapat menimbulkan  bahaya  kesehatan  yang  lebih  buruk.  Konsumen  dapat  merasakan  pusing,  sakit kepala,  hingga  keracunan  makanan. 5 Beredarnya  produk  bahan  pangan  yang  kadaluarsa  di
2 Suryadarma, D., Poesoro, A., Budiyati, S., & Akhmadi, R. M. (2007). Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia. Laporan Penelitian: Lembaga Penelitian SMERU , hlm. 10.
3 Arini,  L.  D.  D.  (2017).  Faktor-Faktor  Penyebab  dan  Karakteristik  Makanan  Kadaluarsa  Yang  Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat. JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi dan Industri Pangan UNISRI) , 2 (1), hlm. 16.
4 Elyta,  E.  Sosialisasi  Keamanan  Manusia  Terhadap  Perlindungan  Konsumen  Dari  Bahaya  Makanan  Dan Minuman  Yang  Telah  Melewati  Masa  Kelayakan  Konsumsi  (Kegiatan  Di  Kelurahan  Dalam  Bugis  Kecamatan Pontianak Timur). Jurnal Pengabdi , 1 (2), 86-95, hlm. 90.
5 Sucitra, I. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. LEX PRIVATUM , 5 (8), hlm. 104.
supermarket tidak  terlepas  dari  kesalahan  pelaku  usaha.  Berdasarkan  prinsip  ekonomi,  pelaku usaha akan selalu mencari keuntungan semaksimal mungkin. Guna mencapai hal tersebut, pelaku usaha seringkali terlibat dalam usaha tidak sehat yang justru dapat merugikan konsumen.  Salah satu bentuk usaha yang tidak sehat adalah dengan tetap menjual produk bahan pangan yang telah daluarsa. Hal ini tentu akan merugikan konsumen, sehingga diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen agar praktek semacam ini dapat diminimalisir.
Seorang  pakar  hukum  progresif,  Satjipto  Rahardjo  mengemukakan  bahwa  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  seseorang  yang  dirugikan  akibat  perbuatan  orang  lain  harus  diayomi  dalam rangka memberikan perlindungan hukum. 6 Sehingga, hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan masyarakat dalam menikmati hak mereka yang telah melekat dalam hukum. Oleh karena itu, konsumen yang dirugikan haknya akibat mengonsumsi produk bahan pangan yang daluarsa pun harus diberikan perlindungan hukum. Untuk mencegah menyelewengan dan pelanggaran hak konsumen, maka diperlukan instrumen hukum yang mengatur hal tersebut. Instrumen hukum yang telah mengatur mengenai produk bahan pangan yang daluarsa antara lain adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 180/Men. Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa dan Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Berdasarkan  penjabaran  latar  belakang diatas, ditemukan dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Rumusan masalah tersebut  adalah:  1)  kebijakan  perlindungan  konsumen  atas  produk  bahan  pangan  daluarsa  yang beredar  di supermarket dan;  2)  kebijakan  pengawasan  produk  bahan  pangan  yang  beredar  di supermarket.

## B. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang dipilih dalam tulisan ini. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengkaji hukum positif sesuai dengan permasalahan  yang  diangkat  dalam  tulisan  ini. 7 Oleh  karena  itu,  dalam  tulisan  ini  peraturan perundang-undangan  menjadi  penting  untuk  dijadikan  sebagai  acuan.  Peraturan  perundang- undangan  dibuat  agar  masyarakat  menjadi  tertib  dalam  penyelenggaraan  suatu  negara. 8 Dalam kaitannya  dengan  daluarsa  produk  bahan  pangan,  maka  undang-undang  terkait  dengan perlindungan konsumen menjadi penting. Sehingga, undang-undang yang akan dijadikan sebagai rujukan  utama  dalam  tulisan  ini  adalah  undang-undang  perlindungan  konsumen.  Data  yang digunakan dalam tulisan ini merupakan data sekunder yang dihimpun dari berbagai buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian tertulis yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dengan demikian, tulisan
6 Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu hukum . Citra Aditya Bakti, hlm. 54.
7 Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing , 57 , hlm. 295.
8 Febriansyah, F. I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Perspektif , 21 (3), 220-229, hlm. 220.
Maleo Law Journal Volume 5 Issue 2, Oktober 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  secara  normatif  kepada  pembaca  terkait  dengan daluarsa produk bahan pangan yang beredar di supermarket.

## C. PEMBAHASAN
1. Kebijakan  Perlindungan  Konsumen  Atas  Produk  Bahan  Pangan  Daluarsa  di Supermarket
Perlindungan hukum menjadi suatu bagian hak asasi manusia yang tidak terpisahkan untuk  melindungi  hak  konstitusional  warga  negara,  serta  menjamin  kepastian  hukum, keadilan,  dan  kepentingan  seluruh  warga  negara  sesuai  dengan  Pancasila  dan  Konstitusi. 9 Konsumen yang merupakan salah satu subjek hukum pun tidak boleh luput dari perlindungan hukum. Konsumen tidak selalu berupa orang, tetapi juga badan hukum. 10 Mengingat, kegiatan perdagangan  dan  bisnis  yang  sehat  tidak  bisa  lepas  dari  perlindungan  konsumen. 11 Dalam kegiatan  bisnis  yang  sehat,  baik  konsumen  maupun  pelaku  usaha  harus  mendapatkan keseimbangan  hak  dan  kewajiban.  Apabila  tidak  diberikan  perlindungan,  maka  konsumen akan berada pada posisi yang lemah dan terbatas. 12 Sehingga, pelaku usaha yang mayoritas tersusun  atas  organisasi  yang  terstruktur  dapat  melakukan  tindakan  sewenang-wenang terhadap  konsumen. 13 Salah  satu  tindakan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha adalah dengan tetap memasarkan bahan pangan yang telah daluarsa. Bahan pangan yang dijual di supermarket pun tidak dapat menjamin bahwa bahan pangan tersebut selalu berada pada kualitas yang baik.
Supermarket sebagai  pusat  perbelanjaan  yang  saat  ini  banyak  dikunjungi  oleh masyarakat  menjadi  tempat  yang  berpotensi  besar  untuk  melakukan  pelanggaran  terhadap konsumen. Barang-barang yang di jual di supermarket pun sebagian besar merupakan bahan pangan  yang  menjadi  kebutuhan  pokok  masyarakat.  Dengan  demikian,  semakin  banyak barang  yang  dijual  di supermarket, maka  peluang  adanya  produk  atau  bahan  pangan  yang daluarsa pun semakin besar. Terlebih lagi, jika pelaku usaha dengan sengaja atau lalai dalam memeriksa  bahan  pangan  yang  mereka  jual.  Apabila  produk  tersebut  sampai  ke  tangan konsumen, maka dampak buruk terhadap kesehatan pun tidak dapat dihindarkan. Oleh karena
9 Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech  Implementation  In  The  Consumers  Protection  Perspective. Jurnal  IUS  Kajian Hukum  dan  Keadilan , 8 (3), 437-452, hlm. 439.
10 Natalia, H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. Melayunesia Law , 1 (1), 111-126, hlm. 117. 11 Winarso,  T.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Prananingtyas,  P.  (2020).  Protection  Of  Private  Data  Consumers  P2p Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia. Tadulako Law Review , 5 (2), 206-221., hlm. 209.
12 Muthiah,  A.  (2018).  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dimensi  Hukum  Positif  dan  Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.[3] , hlm. 15.
13 Setyawan, A., & Wijaya, B. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Journal of Judicial Review , 19 (2), 46-70., hlm. 48.
itu, perlindungan konsumen diperlukan untuk meminimalisir konsumen yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Untuk itu, maka diperlukan instrumen hukum yang jelas agar perlindungan terhadap konsumen dapat dilakukan secara optimis. 14
Bahan pangan kadaularsa yang diperjualbelikan di supermarket merupakan salah satu objek  perlindungan  konsumen.  Mengingat,  ketika  berbelanja  di supermarket, maka  terjadi transaksi  antara  pembeli  selaku  konsumen  dan supermarket selaku  pelaku  usaha.  Apabila bahan pangan yang dijual telah kadaluarsa, maka akan timbul kerugian konsumen. Di sini lah undang-undang  perlindungan  konsumen  hadir  untuk  memberikan  perlindungan  hukum. Konsumen  merupakan  kelompok  ekonomi  terbesar  yang  haknya  seringkali  diabaikan  oleh pemerintah dan pelaku usaha. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari minimnya pengetahuan dan kesadaran  konsumen  terhadap  hak  yang  melekat  pada  diri  mereka.  Selain  itu,  kebanyakan konsumen yang berbelanja di supermarket memilih untuk diam walaupun mereka tahu bahwa ada kerugian yang timbul. Apabila perilaku ini dipertahankan, maka hak-hak konsumen pun menjadi  sasaran  empuk  bagi  pelaku  usaha  untuk  dilanggar.  Oleh  karena  itu,  pemerintah memiliki  tanggungjawab  untuk  memberikan  edukasi  kepada  konsumen.  Terlebih  lagi menyangkut  bahan  pangan  yang  merupakan  kebutuhan  pokok  masyarakat.  Akan  sangat disayangkan apabila bahan pangan yang seharusnya dapat memberikan asupan nutrisi dan gizi kepada masyarakat justru menimbulkan penyakit bagi mereka. Sehingga, di dalam undang- undang, baik itu konsumen maupun pelaku usaha diberikan hak yang apabila dilanggar maka akan terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. 15
Setiap  pelaku  usaha  berkewajiban  untuk  mencantumkan  tanggal  kadaluarsa  produk bahan pangan yang mereka jual. 16 Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf  (g) yang memberikan larangan terhadap setiap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan produksi dan  mendistribusikan  produk  yang  tidak  ada  tanggal  kadaluarsanya.  Begitu  juga  dengan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  :  180/Men.  Kes/Per/IV/1985  yang  melarang  pelaku usaha  untuk  mengimpor  dan  mendistribusikan  makanan  daluarsa.  Undang-undang memberikan  kewajiban  sedemikian  rupa  agar  setiap  pembeli  produk  bahan  pangan  dapat memperoleh informasi mengenai batas waktu kelayakan produk bahan pangan tersebut untuk dikonsumsi.  Apabila  ternyata  diketahui  bahwa supermarket selaku  badan  usaha  menjual produk bahan pangan  yang daluarsa, maka pembeli selaku konsumen dapat menuntut ganti rugi. 17 Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
14 Susanto, H. (2008). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan . Visimedia, hlm. 18.
15 Shahrullah, R. S., & Hindra, H. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Batam. Journal of Law and Policy Transformation , 5 (1), 85-112, hlm. 92.
16 Prabandini, G. E., & Udiana, I. M. (2017). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluwarsa. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 5 (2), hlm. 2.
17 Novilia, U. E. Peran BPOM  Terhadap Pengawasan Produk Makanan Kadaluarsa Yang  Beredar di Toko- Toko di Kota Pontianak. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura , 4 (4), hlm. 14.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Ketentuan  Pasal  tersebut  menghendaki  agar  pelaku  usaha  bertanggungjawab  terhadap kerusakan,  pencemaran,  dan  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  akibat  mengonsumsi sebuah produk barang atau jasa.
Kemudian, supermarket sebagai suatu badan usaha dilarang untuk memperjualbelikan barang yang cacat, rusak, dan tidak layak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen.  Terlebih  lagi  jika  barang-barang  tersebut  tidak  disertai informasi  bahwa  barang  tersebut  mengalami  kerusakan,  hal  ini  tentu  akan  mengelabuhi konsumen yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian. Barang-barang  yang tidak lagi memenuhi syarat kelayakan untuk dijual wajib ditarik peredarannya di pasar, termasuk produk bahan  pangan  yang  dijual  di supermarket. Penarikan  produk  bahan  pangan  yang  tidak  lagi layak untuk dijual menjadi penting. Mengingat, konsumen seringkali lalai dalam memeriksa produk atau bahan pangan yang mereka beli. Oleh karena itu, peran aktif pelaku usaha dalam memeriksa setiap produk bahan pangan yang di jual di supermarket menjadi penting. Mereka harus  melakukan  pemeriksaan  secara  berkala  guna  mencegah  beredarnya  produk  bahan pangan yang kadaluarsa.
Selain  tanggungjawab  secara  perdata  berupa  pemberian  ganti  rugi  akibat  perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh supermarket selaku badan usaha, ia juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan sanksi pidana administratif. Ketika berbicara tentang administrasi, maka akan erat kaitannya dengan izin berdirinya suatu badan usaha. 18 Terkait dengan sanksi administratif yang dikenakan terhadap peredaran produk bahan pangan yang telah kadaluarsa diatur dalam Pasal  63 huruf (f)  Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal  tersebut  memberikan  ruang  bagi  pelaku  usaha  untuk  dicabut  izin  usahanya  apabila terbukti telah melanggar hak konsumen berupa hak untuk mendapatkan produk  yang layak dikonsumsi. Kemudian, pertanggungjawaban secara pidana dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan produk bahan pangan yang kadaluarsa. Hal itu diatur dalam Pasal  62  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pelaku  usaha  yang  tetap  memperjualbelikan  produk  bahan pangan yang kadaluarsa terancam pidana penjara selama lima tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah.
Konsumen  selaku  pihak  yang  menanggung  kerugian  akibat  mengonsumsi  produk bahan pangan yang telah daluarsa di supermarket tidak hanya dapat menembuh jalur litigasi. Mereka  juga  dapat  menempuh  jalur  lain  di  luar  pengadilan.  Salah  satunya  adalah  dengan mengajukan  gugatan  ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Badan  tersebut memiliki tugas dan wewenang untuk memutus perkara yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen. Harapannya, sengketa yang timbul diantara dua belah pihak dapat diselesaikan di
18 Karamoy,  R.  A.  E.  (2020).  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Peredaran  Makanan  Kadaluwarsa  di  Kota Manado. Lex Et Societatis , 8 (3), hlm. 56.
luar pengadilan. 19 Sehingga, perkara yang masuk ke pengadilan akibat pelanggaran terhadap kerugian  konsumen  akibat  mengonsumsi  produk  bahan  pangan  daluarsa  pun  dapat diminimalisir. Namun, apabila ada salah satu pihak, baik itu konsumen yang membeli produk bahan pangan maupun pelaku usaha yang tidak puas terhadap putusan BPSK, maka mereka tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.
Sanksi  pidana  dan  gugatan  yang  diajukan  ke  pengadilan  dan  BPSK  terhadap supermarket selaku  badan  usaha  merupakan  suatu  langkah  represif  guna  menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Harapannya, pelaku usaha yang mengabaikan  hak  konsumen  akan  mendapatkan  efek  jera.  Sehingga,  mereka  tidak  akan mengulangi  tindakan-tindakan  semacam  itu  di  kemudian  hari.  Selain  itu,  sanksi  pidana hendaknya dijadikan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sebuah sengketa atau yang disebut  sebagai ultimum  remedium. 20 Hal  ini  dimaksudkan  agar  masyarakat  tidak  selalu mengandalkan jalur pidana dalam menyelesaikan masalah mereka. Karena masih ada cara- cara  lain  yang  dapat  ditempuh  oleh  mereka  untuk  menyelesaikan  sebuah  masalah  atau persoalan.  Langkah  hukum  berupa  pengajuan  gugatan  dan  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  merupakan  cara  yang  lebih  bijaksana  dalam  menyelesaikan  sebuah  perkara. Namun, apabila konsumen telah mengonsumsi produk bahan pangan kadaluarsa dalam jumlah banyak sehingga berdampak serius pada kondisi kesehatan mereka, maka tidak ada instrumen hukum yang melarang mereka untuk menyelesaikannya dengan jalur pidana.
Dengan  demikian,  hak  konsumen  untuk  dilindungi  oleh  hukum  sudah  terpenuhi, namun dalam membeli suatu produk baik itu barang pakai ataupun bahan makanan konsumen harus  teliti  dalam  memilih.  Bisa  dilihat  dari  kemasan  makanan  yang  kadaluwarsa  seperti kemasan yang sudah membengkak, makanan telah berubah warna karena jamur, rasanya tidak seperti  apa  yang  ditawarkan,  ada  bau  yang  dihasilkan  saat  produk  dibuka  tidak  sedap. 21
Konsumen  sering  kali  meremehkan  label  yang  sudah  kadaluarsa  pada  daftar  pangan  atau kemasan  makanan  yang  tertera.  Bahkan  mempunyai  asumsi  bahwa  tidak  perlu mempertimbangkan  tanggal  pada  produk  makanan,  Karena  produk  yang  dibeli  mahal, daripada  dibuang,  lebih  baik  digunakan.  Meskipun  saat  konsumen  mengonsumsi  makanan “basi”  atau  sudah  kedaluarsa  akan  merugikan  konsumen,  misalnya  dapat  menyebabkan keracunan. 22 Apabila  konsumen  tidak  memahami  perlindungan  yang  diberikan  kepadanya
19 Pratama, I. G. E. B., & Sudjana, I. K. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 6 (4), hlm. 4.
20 Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Onita, A. A. D. (2016). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan. Jurnal Konstitusi , 12 (4), 872-892, hlm. 875.
21 Apriolem,  S.  (2012). Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Makanan  Dalam Kemasan  Yang  Telah  Kadaluwarsa  di  Kota  Pekanbaru (Studi  di  Kel.  Sukaramai  Kec.  Pekanbaru  Kota)  (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Riau), hlm. 3.
22 Varazilla,  Y.  (2016). Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  terhadap  Produk  Makanan  Kadaluarsa  kepada Penjual Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Distributor dan Swalayan di Kota Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hlm. 22.
dalam jual beli pangan, serta tidak memperdulikan kualitas dan tanggal kadaluarsa makanan yang dikonsumsi, maka akan merugikan dirinya sendiri.
Konsumen diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang makanan yang layak  dikonsumsi  dan  mendekati  tanggal  kadaluarsa.  Tanggal  kadaluarsa  menjadi  penting dalam  rangka  memastikan  bahwa  bahan  pangan  tersebut  masih  layak  untuk  dikonsumsi. 23 Namun Faktor-faktor yang menyebabkan konsumen sulit memperoleh perlindungan hukum adalah data produk yang tidak lengkap yang terdapat dalam kemasan makanan dan kurangnya informasi produk yang diperoleh konsumen. Kelalaian dan kesadaran konsumen tersebutlah, merupakan  faktor  yang  sangat  berpengaruh  dalam  memberikan  perlindungan  hukum.  Ini pengecualian  bagi  pelaku  usaha  yang  sengaja  menyediakan  makanan  mendekati  tanggal kadaluwarsa dan menjualnya dengan harga murah untuk menarik konsumen di supermarket. Dan untuk  pelaku usaha diharapkan berperilaku  jujur untuk  menjual  bahan pangan dengan kualitas dan tanggal kadaluwarsa yang terjamin diluar dari keuntungan yang ingin dicapai.

## 2. Kebijakan  Pengawasan  Produk  Bahan  Pangan  Kadaluarsa  yang  Beredar  di Supermarket
Semakin  bervariasinya  produk  bahan  pangan  yang  beredar  di supermarket, maka potensi  terjadinya  penjualan  produk  yang  kadaluarsa  pun  semakin  tinggi.  Oleh  karena  itu, diperlukan pengawasan terhadap produk bahan pangan  yang diperjualbelikan. Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang berbelanja bahan pangan  di supermarket. Indonesia  sendiri  memiliki  satu  badan  non-kementerian  yang diberikan  tugas  dan  fungsi  untuk  mengawasi  peredaran  makanan  yang  ada  di  Indonesia. 24
Badan  tersebut  adalah  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM).  Melalui  badan  ini, seluruh  makanan  yang  beredar  di  tanah  air  termasuk  produk  bahan  pangan  akan  diawasi. Selain makanan, BPOM juga diberikan fungsi untuk mengawasi peredaran obat yang ada di Indonesia.  Dengan  adanya  badan  ini,  diharapkan  dapat  meminimalisir  atau  mencegah peredaran bahan pangan yang tidak layak untuk dijual di pasar, termasuk di supermarket.
Sebelum diedarkan di pasar, setiap produk bahan pangan idealnya memiliki izin dari BPOM untuk memastikan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Namun, yang perlu diketahui  bahwa  ada  dua  jenis  bahan  pangan  yang  tidak  wajib  mendapatkan  izin  edar  dari BPOM.  Bahan  pangan  yang  dimaksud  adalah  bahan  pangan  olahan  siap  saji  dan  pangan olahan yang masih digunakan sebagai bahan baku oleh pelaku usaha yang lain. Artinya, bahan pangan  tersebut  masih  perlu  diolah  kembali  oleh  pelaku  usaha  sebelum  akhirnya
23 Taslim, T. (2017 ). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluwarsa di Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), hlm. 35.
24 Lestari,  Nova.  (2020). Upaya  Penindakan  BPOM  Palembang  Terhadap  Makanan  Kadaluarsa  Dalam Perspektif  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Hukum  Islam (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang), hlm. 9.
Maleo Law Journal Volume 5 Issue 2, Oktober 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
didistribusikan kepada konsumen. Tidak diwajibkannya setiap produk olahan pangan untuk mendapatkan  izin  edar  dimaksudkan  agar  tidak  menyulitkan  pelaku  usaha  dalam  negeri. Karena, apabila setiap produk bahan pangan wajib mendapatkan izin edar dari BPOM, maka Usaha Mikro Kecil Menengah akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang telah telah menguasai pasar dalam negeri. Namun, dengan tidak diwajibkannya setiap bahan pangan mendapatkan izin, bukan berarti bahwa BPOM kehilangan haknya untuk melakukan pengawasan terhadap produk-produk bahan pangan tersebut, termasuk produk-produk yang ada di supermarket.
Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  merupakan badan  yang  berada  di  bawah  naungan  pemerintah  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  untuk mengawasi peredaran obat dan makanan yang ada di Indonesia. Badan ini secara tegas diatur dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2017.  Salah  satu  hal  yang  menjadi  objek pengawasan BPOM adalah label makanan. Label makanan menjadi penting guna memberikan informasi kepada konsumen tentang produk  yang ingin mereka beli. Dalam label, biasanya terdapat  nama  produk,  komposisi  produk,  dan  yang  tak  kalah  penting  adalah  tanggal kadaluarsa. 25 Apabila terdapat produk bahan pangan di supermarket yang kadaluarsa, maka ada  beberapa  sanksi  yang  dapat  dikenakan  terhadap  pelaku  usaha.  Sanksi  tersebut  dapat berupa 1) peringatan tertulis; 2) pelaku usaha dilarang untuk menjual produk tersebut dalam kurun  waktu  tertentu  3)  pelaku  usaha  diminta  untuk  menarik  produk  dan  menghentikan peredaran  produk  4)  izin  berdirinya  usaha  tersebut  dapat  dicabut;  5)  pelaku  usaha  dapat dikenakan denda; 6) pengenaan pidana apabila menimbulkan kerugian berat seperti sakit atau cacat pada konsumen.
Namun, walaupun Indonesia telah memiliki suatu badan yang diberikan otoritas untuk mengawasi  peredaran  produk  bahan  pangan,  Pemerintah  tetap  saja  belum  dapat  menjamin bahwa  setiap  produk  bahan  pangan  yang  beredar  termasuk  di supermarket aman  untuk dikonsumsi. Hal ini tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam rangka  menjamin  keamanan  dan  kesehatan  masyarakat  dari  produk  bahan  pangan  yang kadaluarsa. Kendala-kendala tersebut dapat meliputi kendala yang ada di dalam lingkungan internal BPOM maupun yang ada di luar. Kendala internal yang seringkali menjadi hambatan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Mengingat, saat ini supermarket merupakan salah satu  pusat  perbelanjaan  yang paling strategis  dan paling diminati  oleh masyarakat.  Hampir seluruh  daerah  yang  ada  di  Indonesia  terdapat supermarket. Oleh  karena  itu,  dengan banyaknya supermarket yang ada di Indonesia tentu akan sedikit menyulitkan BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk bahan pangan yang mereka jual. Selain itu, kendala eksternal berupa minimnya inisiatif dan kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan
25 Ernawaty, E., & Mardiah, M. (2014). Pelaksanaan Pengawasan terhadap Produk Makanan Impor oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University), hlm. 5.
Maleo Law Journal Volume 5 Issue 2, Oktober 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
tindakan-tindakan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  menjadi  hambatan tersendiri bagi pengawasan produk bahan pangan yang beredar. 26
Sehingga,  yang  perlu  diingat  adalah  BPOM  tidak  hanya  bertanggungjawab  untuk melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha yang nakal. Yang dimaksud dengan nakal di  sini  adalah  pelaku  usaha  yang  mengabaikan  hak-hak  konsumen,  termasuk  hak  untuk mendapatkan produk bahan pangan dalam kualitas  yang baik. Sehingga, hak mereka untuk mengonsumsi bahan pangan yang sehat pun dapat terpenuhi. Mengingat, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesehatan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah  dengan  mengontrol  peredaran  bahan  pangan  yang  menjadi  asupan  gizi  bagi masyarakat.  Selain memiliki tanggungjawab untuk membina dan mengawasi  pelaku usaha, BPOM  juga  tidak  dibebaskan  dari  tanggungjawabnya  untuk  melakukan  edukasi  kepada masyarakat.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  mencegah  peredaran  produk  bahan  pangan  di pasar,  termasuk  di supermarket menjadi  penting.  Masyarakat  hendaknya  diberikan  edukasi mengenai kriteria-kriteria makanan yang baik untuk dikonsumsi. Selain itu, mereka juga harus diberikan  pengetahuan  mengenai  dampak  negatif  yang  dapat  mereka  rasakan  apabila mengonsumsi bahan pangan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Dengan cara seperti ini, maka tindakan preventif dalam rangka mencegah dikonsumsinya produk bahan pangan di supermarket dapat dilakukan secara maksimal.
Pemberian  edukasi  kepada  masyarakat  sangat  penting  dilakukan  dalam  rangka memaksimalkan  pengawasan  terhadap  produk  bahan  pangan  kadaluarsa  yang  beredar  di supermarket. Kebanyakan  masyarakat  Indonesia  masih  enggan  untuk  terlibat  dalam  ranah hukum. Mereka lebih memilih untuk diam daripada harus berurusan dengan urusan birokrasi yang mereka anggap rumit untuk diikuti. Hal ini tidak terlepas dari sentimen atau anggapan yang ada di masyarakat tentang rumitnya proses penegakan hukum di Indonesia. Apabila hal ini  dibiarkan,  maka  akan  semakin  banyak  hak-hak  masyarakat  selaku  konsumen  yang direnggut  oleh  pelaku  usaha.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  bertanggungjawab  untuk memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat tentang langkah-langkah yang harus mereka  lakukan  apabila  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hak  mereka  selaku konsumen. Pemerintah harus mampu merubah mindset atau pola pikir masyarakat terhadap proses  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Selain  itu,  Pemerintah  juga  harus  mampu  untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur negara yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang  berakibat  pada  ketidakpercayaan  publik  terhadap  negara.  Apabila  Pemerintah  gencar melakukan edukasi kepada masyarakat, maka peredaran produk bahan pangan kadaluarsa di dalam  negeri,  termasuk  di supermarket dapat  dicegah  dan  ditindaklanjuti  sesuai  dengan regulasi yang berlaku.
26 Yuliantina, Devi. (2017). Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran produk makanan berbahaya di kota Palangka Raya (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya), hlm. 79.

## D. KESIMPULAN
Produk  bahan  pangan  kadaularsa  yang  diperjualbelikan  di supermarket merupakan salah satu objek perlindungan konsumen. Apabila bahan pangan yang dijual telah kadaluarsa, maka  akan  timbul  kerugian  konsumen.  Setiap  pelaku  usaha  berkewajiban  untuk mencantumkan  tanggal  kadaluarsa  produk  bahan  pangan  yang  mereka  jual.  Kemudian, supermarket sebagai suatu badan usaha dilarang untuk memperjualbelikan barang yang cacat, rusak, dan tidak layak.  Hal  ini ditegaskan dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen yang menghendaki agar setiap pelaku usaha bertanggungjawab atas produk yang mereka jual. Pelaku usaha  yang mengedarkan produk bahna pangan kadaluarsa wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi pidaan  administratif.  Badan  usaha,  termasuk supermarket dapat  dicabut  izin  berdirinya apabila  mengabaikan  hak-hak  konsumen  untuk  mendapatkan  produk  bahan  pangan  dalam kondisi  baik.  Selain  itu,  pelaku  usaha  yang  tetap  memperjualbelikan  produk  bahan  pangan yang  kadaluarsa  terancam  pidana  penjara  selama  lima  tahun  dan  denda  paling  banyak  dua miliar rupiah.
Kemudian,  untuk  mencegah  dan  memberikan  tindakan  terhadap  peredaran  produk bahan pangan yang kadaluarsa, maka diperlukan pengawasan dari Pemerintah. Pengawasan terhadap peredaran produk bahan pangan tersebut dilakukan oleh satu badan non-kementerian yang  dikenal  sebagai  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM).  Kehadiran  badan  ini diharapkan  dapat  meminimalisir  tindakan-tindakan  pengabaian  hak-hak  konsumen  yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk supermarket. Apabila terdapat produk bahan pangan di supermarket yang kadaluarsa, maka ada beberapa sanksi  yang dapat dikenakan terhadap pelaku  usaha.  Sanksi  tersebut  dapat  berupa  1)  peringatan  tertulis;  2)  pelaku  usaha  dilarang untuk  menjual  produk  tersebut  dalam  kurun  waktu  tertentu  3)  pelaku  usaha  diminta  untuk menarik produk dan menghentikan peredaran produk 4) izin berdirinya usaha tersebut dapat dicabut; 5) pelaku usaha dapat dikenakan denda; 6) pengenaan pidana apabila menimbulkan kerugian berat seperti sakit atau cacat pada konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Anindyajati,  T.,  Rachman,  I.  N.,  &  Onita,  A.  A.  D.  (2016).  Konstitusionalitas  Norma  Sanksi Pidana  sebagai  Ultimum  Remedium  dalam  Pembentukan  Perundang-undangan. Jurnal Konstitusi , 12 (4), 872-892.
Apriolem,  S.  (2012). Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa di Kota Pekanbaru (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Riau).
Arini,  L.  D.  D.  (2017).  Faktor-Faktor  Penyebab  dan  Karakteristik  Makanan  Kadaluarsa  Yang Berdampak  Buruk  Pada  Kesehatan  Masyarakat. JITIPARI  (Jurnal  Ilmiah  Teknologi  dan Industri Pangan UNISRI) , 2 (1).
Maleo Law Journal Volume 5 Issue 2, Oktober 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Elyta, E. Sosialisasi Keamanan Manusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Bahaya Makanan Dan Minuman Yang Telah Melewati Masa Kelayakan Konsumsi (Kegiatan Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur). Jurnal Pengabdi , 1 (2), 86-95.
Ernawaty, E., & Mardiah, M. (2014). Pelaksanaan Pengawasan terhadap Produk Makanan Impor oleh  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BBPOM)  di  Kota  Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
Febriansyah,  F.  I.  (2016).  Konsep  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia. Perspektif , 21 (3), 220-229.
Gardjito,  M.,  Djuwardi,  A.,  &  Harmayani,  E.  (2018). Pangan  Nusantara:  Karakteristik  dan Prospek Untuk Percepatan Diversifikasi Pangan . Prenada Media.
Ibrahim,  J.  (2006).  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang:  Bayumedia Publishing , 57 .
Karamoy, R. A. E. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Kota Manado. Lex Et Societatis , 8 (3).
Lestari,  Nova.  (2020). Upaya  Penindakan  BPOM  Palembang  Terhadap  Makanan  Kadaluarsa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).
Muthiah,  A.  (2018).  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dimensi  Hukum  Positif  dan  Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.[3] .
Natalia,  H.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  E- Commerce. Melayunesia Law , 1 (1), 111-126.
Novilia, U. E. Peran BPOM Terhadap Pengawasan Produk Makanan Kadaluarsa Yang Beredar di Toko-Toko di  Kota Pontianak. Jurnal Hukum Prodi  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura , 4 (4).
Prabandini, G. E., & Udiana, I. M. (2017). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluwarsa. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 5 (2).
Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of  Sharia  Fintech  Implementation  In  The  Consumers  Protection  Perspective. Jurnal  IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 8 (3), 437-452.
Pratama,  I.  G.  E.  B.,  &  Sudjana,  I.  K.  (2018).  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 6 (4).
Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum . Citra Aditya Bakti.
Shahrullah,  R.  S.,  &  Hindra,  H.  (2020).  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Produk  Makanan Kadaluarsa di Kota Batam. Journal of Law and Policy Transformation , 5 (1), 85-112.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Sucitra,  I.  (2017).  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Produk  Makanan  Kadaluarsa  Menurut Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. LEX PRIVATUM , 5 (8).
Suryadarma,  D.,  Poesoro,  A.,  Budiyati,  S.,  &  Akhmadi,  R.  M.  (2007).  Dampak  Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia. Laporan Penelitian: Lembaga Penelitian SMERU .
Susanto, H. (2008). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan . Visimedia.
Taslim, T. (2017 ). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluwarsa di Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
Varazilla,  Y.  (2016). Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  terhadap  Produk  Makanan  Kadaluarsa kepada  Penjual  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  (Studi  Kasus  pada Distributor dan Swalayan di Kota Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
Setyawan,  A.,  &  Wijaya,  B.  (2018).  Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Journal of Judicial Review , 19 (2), 46-70.
Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection Of Private Data Consumers P2p Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia. Tadulako Law Review , 5 (2), 206-221.
Yuliantina, Devi. (2017). Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran produk makanan berbahaya di kota Palangka Raya (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 180/Men. Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan