licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Pungutan Liar Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Iwan Permadi Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2
Fakultas Hukum, Hukum Agraria, Universitas Brawijaya, iwanpermadibraw@gmail.com 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO The acts of wild scrutiny against the PTSL program are clearly not based on clear  legal  rules  except  those  which  have  been  established  in  the  SKB  3 ministers.  The  existence  of  long,  complicated  and  exhausting  procedures  of service makes the public dependent and accustomed to dealing with corrupt public services, thus creating a tendency of the public to tolerate the practice of wild bullying. The study in this study focuses on the action of the complete systematic  land  registration  program.  The  method  of  research  used  is  the normative  jurisprudence  with  the  method  of  approaching  legislative regulations and  conceptual  approaches.  The  results of the research  showed that  the  practice  of  savage  bribery  against  land  registration  activities  and government strategic programmes was caused by the weakness of integrity and professionalism of the organizers of public briberies, the ineffectiveness of supervision  of  the  government’s  strategic  programs  in  preventing  the occurrence of acts of corruption and savage Bribery and the bad habits of the people who consider the process through which it is not easy so that culture provides  a  sum  of  money  under  the  pretext  of  the  processes  quickly  and improvised.  Enforcement  of  the  law  can  be  done  preventively  by  doing coordination  between  the  police,  local  government,  BPN  and  village government.  Repressively  enforcing  is  carried  out  with  repression  and punishment  against  the  perpetrators  of  wild  scourge  measurably  and consistently Together with the saber pungli team.
Manuscript History:
Received: 2023-06-05
Accepted: 2024-03-14
Corresponding Author: Iwan Permadi, iwanpermadibraw@gmail.co m Keywords : law studies; wild wreckage; PTSL
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Permadi,  I.  (2024).  Pungutan  Liar  Pada  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Widya Yuridika:
Jurnal Hukum, 7 (1).

## PENDAHULUAN
Tanah  memiliki  nilai  penting  terhadap  keberlangsungan  manusia  dalam  memenuhi kebutuhan  hidupnya,  sehingga  kepemilikan  terhadap  tanah  menjadi  sesuatu  kebutuhan yang absolute sebab tingginya nilai dan pengaruh penunjang tanah dalam masyarakat. 1 Di Indonesia Undang-Undang Pokok Agraria bersifat nasional dan hasil unifikasi hukum adat yang memuat asas dan ketentuan pokok agraria. 2 Namun seiring dengan berkembangnya
1 Wita Sari Peranginangin dan Devi Siti Hamzah M arpaung, “Penyelesaian Sengketa Tanah yang Belum Bersertifikat  melalui  Mediasi  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional,” Widya  Yuridika 5,  no.  1  (2022):  191, https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2493.
2 Istijab,  “Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Sesudah  Berlakunya  Undang - Undang  Pokok  Agraria,” WIDYA YURIDIKA Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 11 – 23, https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v1i1.522.
kehidupan  di  tengah  masyarakat  dan  berkembangnya  intraksi  sosial  antara  satu  dengan yang lain mengakibatkan timbulnya permasalahan dan perselisihan yang tidak mudah untuk dihindari    membuat  ketentuan  dalam  UUPA  perlu  dilakukan  pembaharuan  ke  arah  yang lebih tepat. 3 UUPA telah mengarah kepada politik hukum pertanahan yang dengan tujuan akan jaminan terwujudnya kemakmuran terhadap sekolompok masyarakat yang dipandang lemah dengan adanya kebijakan mengenai pendaftaran tanah.
Pendaftaran tanah bertujuan untuk adanya jaminan terhadap pemegang hak atas tanah yang disebut dengan Rechts Cadaster/Legal Cadaster, diantara tujuan yang dimaksud ialah kepastian terhadap status hak didaftarkan, subyek hak dan objek hak atas tanah. Selain itu tujuan lain yang hendak dicapai di tentukannya status terhadap suatu bidang tanah, siapa pemiliknya,  apa  saja  hak  atasnya,  berapa  luasnya  dan  difungsikan  untuk  apa. 4 Namun sebaliknya pendaftaran tanah pada umumnya terjadi persoalan sewaktu belum dilakukan pendaftaran  hak  atas  tanah,  sehingga  adanya  pihak  luar  yang  mengklaim  kepemilikan terhadap  tanah  yang  belum  bersertifikat. 5 Dalam  upaya  mengurangi  persoalan  sengketa terhadap  tanah  dan  upaya  dalam  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  pemilik  tanah, pemerintah  telah  memberikan  sebuah  terobosan  yang  mempermudah  masyarakat  untuk dapat  memiliki  sertifikat  hak  atas  tanahnya  dengan  terbentuknya  Program  Pendaftaran Tanah Sistemtis Lengkap (PTSL). Program ini dilaksanakan pertama kali dengan serentak terhadap  semua  objek  tanah  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Penyelenggaraan  kegiatan tersebut  meliputi  pengumpulan  dan  penetapan  kesesuaian  data  yuridis  dan  data  fisik terhadap  satu  objek  tanah  yang  diselanjutnya  dilakukan  pendaftaran  tanah.  Percepatan terhadap  kepemilikan  tanah  yang  sah  dengan  adanya  sertifikat  yang  di  miliki  oleh masyarakat terhadap bidang-bidang tanah yang berada dalam penguasaanya di harapkan dapat membantu dan mempermudah masyarakat melalui program PTSL. 6
Target yang ingin dicapai dari program ini pada tahun 2025 tanah-tanah yang ada di Indonesia  dapat  terdaftar  secara  keseluruhan  tanpa  pengecualian,  sehingga  pemerintah telah  melakukan  penyempurnaan  dan  desain  ulang  terkait  regulasi  PTSL  dalam  upaya menjamin kepastian dan perlindungan hukum hak terhadap tanah bagi pemiliknya. 7 PTSL memberikan  pelayanan  dalam  pendaftaran  hak  atas  tanah  untuk  pertama  kali  yang mengupayakan terhadap masyarakat desa miskin atau tertinggal, wilayah pertanian subuh dan  produktif,  wilayah  penyangga  kota,  pinggiran  kota  atau  wilayah  miskin  kota,  serta wilayah  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat.  Selama  ini  proses  pendaftaran  tanah  dan pengurusan sertifikat tanah sering kali menjadi sambatan masyarakat sebab proses yang rumit  dan  membutuhkan  waktu  yang  tidak  singkat  sehingga  membutuhkan  biaya  yang cukup  besar.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  telah  menjawab  keresahan  ini  dengan  adanya program pendaftaran sistematis lengkap di seluruh wilayah Indonesia.
3 Betty Rubiati Azmi Hawari Sunny, Artaji, “Perlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari,” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 6, no. 2 (2023): 195 – 206, https://doi.org/10.31328/wy.v6i2.4097.
4 Muhammad  Akbar  Fhad  Syahril  Auliah  Ambarwati,  “Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap,  Efe ktifkah? Auliah  Ambarwati  1  |  Muhammad  Akbar  Fhad  Syahril  2,” Dinamika  Hukum 22,  no.  1  (2021):  1 – 10, https://doi.org/https://doi.org/10.35315/dh.v22i1.8382.
5 Ari  Sadewo,  Sri  Susyanti  Nur,  dan  Muhammad  Ilham  Arisaputra,  “Status  Kepemilikan  Tanah  Adat  Yang Didaftarkan Secara Sporadik Di Kota Tu al,” Widya Yuridika 5, no. 2 (2022): 227, https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3553.
6 M Pahdi Monoarfa , “Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Pensertifikatan Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru,” JIEB : Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis 7, no. 1 (2021): 83 – 93, https://doi.org/https://doi.org/10.35972/jieb.v7i1.409.
7 Androvaga Renandra Tetama, “Politik Hukum Pendaftaran Tanah Elektronik Pasca Undang -Undang Cipta Kerja,” Tunas Agraria 6, no. 1 (2023): 30 – 40, https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.201 Politik.
Pada  tahun  2023  melalui  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional  membuat  Petunjuk  Teknis  (Juknis)  Pendaftaran  Tanah  Sisstematis  Lengkap sebagai acuan standarisasi pelaksanaan kegiatantan PTSL pada tahun 2023 sampai dengan 2025. Terdapat ruang lingkung kajian yang ingin dicapai diantaranya tahapan kegiatan PTSL, tindak  lanjut  hasil  kegiatan  PTSL,  pengumpulan  data  pertanahan  dan Output , evidence , anggaran dalam penyelenggaraan program PTSL. 8 Namun bertolak belakang dari apa yang diharapkan oleh pemerintah, program PTSL ditenggarai adanya tindakan pungutan liar dan gartifikasi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang berhubungan dengan pendaftaran tanah. 9 Tindak pidana korupsi atau pungutan liar terjadi diberbagai daerah di Indonesia terhadap proses sertifikasi hak atas tanah melalui program PTSL dan modus yang dilakukan dengan meminta punguntan pembiayaan dan pembuatan sertifikat tanah dilaur ketentuan yang berlaku. 10
Berbagai kajian lain ditemukan mengenai tindak pidana kejahatan korupsi terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), diantaranya oleh sudarmanto yang mengkaji  tindak  pidana  korupsi  bidang  pertanahan  dalam  program  PTSL.  Pencegahan terhadap tindak pidana pertanahan seperti pungutan liar dan gratifikasi dilakukan dengan upaya program anti korupsi disemua lini dan evaluasi disetiap sector yang berkaitan dengan pendaftaran  tanah. 11 Kemudian  penelitian  oleh  Isdiyana,  yang  mengkaji  problematika pendaftaran  tanah  melalui  program  PTSL  di  Kota  Batu. Adanya  pertentangan  norma  dan penundaan  pembayaran  pajak  peralihan  hak  atas  tanah  menjadi  kendala  terhadap pelaksanaan program PTSL. 12
Sudikno  Mertokusumo  berpandangan  bahwa  kepastian  hukum  merupakan  jaminan bahwa  hukum  terselenggarakan,  dan  yang  memiliki  hak  sesuai  aturan  hukum  dapat mendapatkan haknya serta putusannya dapat dilaksanakan. 13 Adanya kepastian hukum merupakan  bagian  dari  sebuah  bentuk  perlindungan  terhadap  pencari  keadilan,  akan adanya tindakan penyelewengan dan bentuk kejahatan terhadap hak konstutisonal mereka, sehingga  penyelengaraan  pemerintahan  dan  situasi  sosial  masyarakat  dapat  berjalan dengan baik. Tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam program Pendafftaran  Tanah Sisstemastis  Lengkap  berdampak  kerugian  terhadap  korbannya  baik  secara  moril  dan materil  yang  seharusnya  kepastian  dan  perlindungan  hukum  yang  diperoleh,  namun persoalan akibat adanya pungutan liar dan gratifikasi terhadap penyelenggaraan program PTSL yang dicanangkan oleh pemerintah terhambat dan membuat persoalan lain yang harus juga  terselesaikan.  Praktik  pungutan  liar  yang  dilakukan  oleh  oknum  atau  panitia penyelenggara program strategis pemerintah yang tidak bertanggung jawab membuat citra buruk  terhadap  masyarakat  dan  membawa  kerugian  terhadap  korban  pungutan  liar. Tindakan  punggutan  liar  dalam  proses  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  ini  sangat
8 Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional, Petunjuk  Teknis  Nomor  3/Juknis- HK.02/III/2023 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Jakarta, 2023).
9 Joy Andre, “Program PTSL Gratis di Kota Bekasi Diduga Disusupi Praktik Pungli Jutaan Rupiah Artikel ini telah tayang  di  Kompas .com  dengan  judul  "Program  PTSL  Gratis  di  Kota  Bekasi  Diduga  Disusupi  Praktik  Pungli,” Kompas.com,  2022,  https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/28/15221001/program-ptsl-gratis-di-kota- bekasi-diduga-disusupi-praktik-pungli-jutaan?page=all.
10 Linova  Rifianty,  “Dugaan  Korupsi  Program  PTSL  2018,  Kejari  Palembang  Sita  4  Bidang  Tanah,” tvonenews.com, 2022, https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/79358-dugaan-korupsi-program-ptsl-2018- kejari-palembang-sita-4-bidang-tanah?page=all.
11 Tirsa Tatara, Kadi Sukarna, dan Zaenal Arifin, “Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL),” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1  (2023):  310 – 19, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6400.
12 Isdiyana  Kusuma  Ayu,  “Problematika  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Melalui  Pendaftaran  T anah Sistematis  Lengkap  Di  Kota  Batu,” Legality :  Jurnal  Ilmiah  Hukum 27,  no.  1  (2019):  27, https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8956.
13 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2009).
disesalkan, sebab hanya untuk kepentingan dan menguntungkan diri pribadi semata lebih- lebih berbuat tanpa ada dasar aturan hukum yang jelas.
Penelitian  ini  melakukan  kajian  hukum  terhadap  tindakan  korupsi  dan  gratifikasi dalam  bentuk  pungutan  liar  proses  pendaftaran  tanah  program  pendaftaran  tanah sistematis lengkap. Pertama, bagaimana konsep kajian hukum terhadap tindakan pungutan liar  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap.  Kedua  bagaimana  bentuk  penegakan  hukum terhadap tindakan pungutan liar pendaftaran tanah sistematis lengkap dan apa saja faktor pendukung  terulangnya  tindakan  pungutan  liar  terhadap  penyelenggaraan  program strategis pemerintah.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif,  yang  mana  dilakukan dengan melalui kajian dan analisa substansi dari aturan perundang-undangan terkait pokok permasalahan  hukum  yang  dibahas.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  yaitu pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  sejarah. 14 Selain itu didukung dengan dua sumber bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini, diantaranya  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Pertama,  Sumber  bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif yang merupakan sumber hukum  dengan  mempunyai  otoritas  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  catatan resmi  atau  risalah  terhadap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  atau  putusan pengadilan.  Kedua,  sumber  bahan  hukum  skunder  merupakan  setiap  bentuk  publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, teks, dan jurnal hukum, termasuk didalamnya bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan memakai bantuan media internet yang sangat terkait dengan pembahasan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kajian  Hukum  Terhadap  Tindakan  Pungutan  Liar  Program  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap
Tanah menjadi unsue penting dalam menujang kenhidupan dan penghidupan manusia sebab tingginya nilai ekonomis yang terkandung didalamnya, sehingga keistimewaan bagi orang yang memiliki tanah dan dapat memanfaatkannya sehingga dengan alasan tersebutlah tidak  jarang  adanya  konflik  hak  atas  tanah.  Namuan  mana  konstitusi  menginstruksikan pemanfaatan dan pengunaan tanah dan sumber daya alam lainnya sebesar-besarnay untuk kemakmuran rakyat. 15 Pemerintah telah berupaya dalam memberikan jaminan yang berarti dengan  acuan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  atas  penguasaan  tanah  dengan diberlakukannya  UUPA  yang  membuat  aturan  jaminan  kepastian  hukum  terhadap kepemilikan tanah dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah yang kemudian dibentuk peraturan pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 16 Program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  merupakan  sebuah  kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan pertama kali yang berlaku serentak di seluruh wilayah Indonesia,  melalui  program  PTSL  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  dicita-cita  dapat mendorong  pergerakan  dan  kemajuan  ekonomi  masyarakat  kelas  bawah  sebab  adanya kepemilikan yang sah atas tanah yang dimiliki. Adapun tujuan utama yang diharapakn untuk terwujudunya  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepemilikan  hak  atas  tanah
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005).
15 Peranginangin  dan  Marpaung,  “Penyelesaian  Sengketa  Tanah  yang  Belum  Bersertifikat  melalui  Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional.”
16 Sri Endah Indriawati, “Pembuktian Pidana Gratifikasi Terhadap Pungutan Liar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” Jurnal Kertha Semaya 9, no. 6 (2021): 997 – 1009, https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p08 ABSTRAK.
masyarakat  yang  beracuan  asas  sederhana,  cepat,  lancer,  adil  terbuka  dan  akuntabel, sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  bagi  masyarakat  dan mengurani konflik atas tanah. 17
Program PTSL dibentuk dalam upaya memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam mengurusi sertifikasi hak atas tanahnya, sebagaimana Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap.  Kemudian  di  ubah  dengan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6 Tahun  2018.  Perubahan  tersebut  dilatarbelakangi  perlunya  perbaikan  substansi  agar berjalan  selarah  dengan  undang-undang  yang  terkait  dengan  pendaftaran  tanag  dan ketentuan  pertanahan  lainnya. 18 Badan  pertanahan  nasinal  kemudian  telah  melakukan sosialisasi  melalui  kecamatan  dan  kelurahan  agar  mempermudah  masyarakat  dalam memahami dan menjalankannya. Adapun anggaran yang dijadikan program ini dikeluarkan melalui  APBD/APBN,  sehingga  masyarakat  tidak  dipunggut  biaya  dalam  proses pendaftarannya selain dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
Di  Indonesia  korupsi  merupakan  sebuah  penyakit  dalam  sistem  pemerintahan  dan menjadi  gambaran  akan  buruk  serta  tidak  baiknya  tata  kelola  pemerintahan.  Diantara tindakan  korupsi  yang  banyak  ditemukan  berada  di  lingkungan  penyelenggaraan pemerintahan sehingga menjadi bukti akan buruknya pelayanan publik. Dan praktik korupsi yang dikenal dalam penyelenggaraan pemerintahan ialah praktik pungutan liar. Pungutan liat  merupakan  suatu  tindakan  dalam  bentuk  pengenaan  biaya  yang  tidak  sesuai.  Dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan Pratik pungutan liar ialah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dengan status pegawai negeri atau pegawai negara yang yang dilakukannya dengan meminta sejumlah uang yang tidak ada dasar aturan terhadap pungutan permintaan tersebut. 19 Dasar  hukum  pengaturan  terhadap  pungutan  liar    Pasal  12  huruf  e  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang bersumber dari Pasal 423 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan juga merujuk kepada  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagai  tindak  pidana  korupsi. Sehingga  pungutan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  negara  atau  aparatur  negara  yang menyalahgunakan  kewenangannya  dengan  suatu  harapan  untuk  mendapatkan  imbalan dengan mengabaikan aturan hukum sehingga mengakibatkan kerugian moril dan materil terhadap orang lain.
Penyelenggaraan  program  PTSL  dimanfaatkan  dan  terduga  rentan  dengan  adanya praktik melawan hukum yang dilakukan oleh panitia penyelengga, adanya korban terhadap penyimpangan penyelenggara terhadap program tersebut diperkuat dengan ditemukannya praktik pungutan liar dengan alasan adanya biaya tambahan atau adanya penarikan biaya melebihi dari ketentuan hukum yang seharusnya. 20 Pada dasarnya gratifikasi dalam bentuk hadiah, janji, atau berdalih adanya biaya tambahan, uang operasional dan lainnya dipandang sebagai pungutan liar   yang banyak terjadi dalam pelayaan publik dan program strategis
17 Suyikati  Suyikati,  “Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (Ptsl)  Berdasarkan  Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Bpn Kota Yogyakarta,” Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum 1, no. 2 (2019): 108 – 22, https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43.
18 Joshua Melvin Arung Labi, Sri Susyanti Nur, dan Kahar Lahae, “Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  (PTSL)  Terhadap  Tanah  Tongkonan,” Mulawarman  Law  Review 6,  no.  32  (2021):  15 – 31, https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525.
19 Pandji Ndaru Sonatra, Widodo Tresno Novianto, dan Agus Riewanto, “Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik,” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 1 (2019): 60 – 70, https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.60-70.
20 Tatara,  Sukarna,  dan  Arifin,  “Tindak  Pidana  Korupsi  Bidang  Pertanahan  Terhadap  Program  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).”
pemerintah  termasuk  juga  dalam  proses  pembuatan  sertifikat  tanah  program  PTSL. Perbuatan  pungutan  liat  pada  dasarnya  dikategorikan  dalam  3  bentuk  kecurangan  yakni pemerasan,  penyuapan  dan  gratifikasi.  Pemerasan  dan  kecurangan  dalam  pengurusan pendaftaran tanah dalam program PTSL dilakukan terhadap warga para peserta program ini.  Diantara  modus  yang  dilakukan  dengan  adanya  permintaan  sejumlah  uang  kepada peserta dengan jumlah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, padahal dalam SKB 3 Menteri yang menyatakan pembiayaan PTSL di wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp. 150.000-. Dalam  modus lainnya panitia meminta sejumlah uang dengan sebuah alasan dapat diproses lebih  cepat  dan  digunakan  dalam  proses  lapangan  yang  bianyanya  tidak  di  cover  oleh pemerintah  sebagaimana  ketentuan  yang  ada.  Perbuatan  dan  tindakan  pungutan  liar berdasarkan Pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjabarkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara  negara  yang  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan  sesuatu,  membayar,  atau  menerima    pembayaran    dengan    potongan,  atau untuk  mengerjakan  sesuatu  bagi  dirinya  sendiri  dengan  menyalahgunakan  kewenangan yang dimilikinya sebagai Aparatur Negara.
Dengan  demikian  pungutan  liar  merupakan  sebuah  tindakan  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  memiliki  jabatan  dan  kewenangan  sebagai  pegawai  negeri  atau  aparatur negara  dengan  menyalahi  wewenang  yang  dibatasi  oleh  hukum  yang  dituangkan  dalam undang-undang dengan maksud menerima imbalan sehingga mengakibatkan kerugian moril dan materil terhadap orang lain. Sikap tidak jujur, tidak professional dan tidak menerapkan etika-etika yang baik dalam penyelenggaraan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan  terhadap  pelayaan  publik.  Dalam  proses  penyelenggaraan  program  PTSL pemerintah  telah  membatasi  pembiayaannya  yang  dituangkan  dalam  SKB  3  menteri. Tindakan pungutan liar jelas perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  bersih  dan  Bebas  dari  Kolusi,  korupsi  dan Nepotisme  dan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  6  Tahun  2018  terhadap  program  strategis  pemerintah  dalam penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah yang cepat, murah dan transparan, Adapun ancaman  pidana  dalam  korupsi  dengan  pungutan  liar  sebagaimana  Pasal  12A  ayat  (2) terhadap  pidana  korupsi  yang  nilainya  tidak  lebih  dari  lima  juta  rupiah  dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun penjara dan pidana denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

## Penegakan Hukum Tindakan Pungutan Liar Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa setiap aspek kehidupan di negara ini dihantarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana amanat UUD 1945  dalam  Pasal  1  ayat  (3).  Hakikat  hukum  dibentuk  dengan  sebuah  harapan  akan tercapainya  perdamaian,  ketentraman,  dan  keadilan  dalam  setiap  sendi-sendi  kehidupan dalam  penyelenggaraan  negara.  Kaitanya  dengan  itu  adanya  pelayanan  publik  dalam mengembangkan  kualitas  hidup  sosial  dan  menjadi  tumpuan  masyarakat  dalam memdapatkan hak-haknya. 21 Pada hakikatnya dibentuknya aparatur negara ialah berangkat dari  harapan  terciptanya  ketentraman,  ketertiban  dan  kesejahteraan,  hak  demikian  juga dimuat  dalam  UUD  N RI  19945  bahwa  “untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumbah darah Indonesia
21 Rustang, “Efektifitas Kinerja Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pencegahan Praktek Pungutan Liar, ” Tadulako Master Law Journal 3, no. 3 (2019): 278 – 95.
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…” sehingga demikian  upaya  dan  cita-cita  tersebut  perlu  membutuhkan  pegawai  dan  aparatur  yang memiliki integritas dan kompetensi yang baik, jujur dan adil. 22
Pengawasan bagi penyelenggara fungsi-fungsi pemerintahan diupayakan tidak hanya untuk  menjamin  ternjadinya  kekeliruan  yang  disengaja  ataupun  tidak  disengaja,  namun lebih  dari  itu  diharapkan  dapat  membenahi  apabila  kekeliruan  sudah  terjadi  dengan disengaja dan menyalahi aturan hukum yang ada.  Adanya pengawasan di sektor internal maunpun  eksternal  dan  dibentuknya  aturan  hukum  yang  memadai  menjadi  langkah pendukung dalam mengawal dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Namun adanya tindakan pungutan liar menjadi persoalan yang harus tentukan pencegahannya yang tidak hanya dengan tindakan represif saja. 23
Tindakan pungutan liar semakin menjadi-jadi ditengah masyarakat yang berhubungan dengan  pelayanan  publik,  sehingga  besar  postensinya  terhadap  terganggunya  iklim pelayanan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  kemudian  dapat  mengurangi kepercayaan  masyarakat,  terhambatnya  pertumbuhan  ekonomi  dan  terkuranginya martabat hukum di tengah masyarakat. Tidak dapat dipungiri bahwa prosedur pelayanan yang  lama,  rumit  dan  melelahkan  membuat  publik  bergantung  dan  terbiasa  berhadapan dengan pelayanan publik yang koruptif, sehingga diantara hal demikian menjadi penyebab adanya kecendrungan masyarakat yang toleran dengan praktik pungutan liar. 24 sangat jauh dari  cita-cita  yang  digaungkan  pemerintah  akan  hadirnya  program  PTSL  yang menghantarkan  masyarakat  dengan  mudah,  murah,  dan  serentak  dalam  mendapatkan sertifikat hak atas tanahnya. Penyelenggaraan program ini justru dimanfaatkan oleh pihak- pihak  panitia  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi  dengan  dilakukannya  praktik pungutan  liar.  Pemungutan  liar  merupakan  tindakan  penerimaan  uang  yang  tidak  atas landasan  aturan  yang  jelas  dan  bahkan  hanya  demi  menarik  keuntungan  pribadinya, sehingga  dipandang  sebagai  tindakan  ilegal  dan  dikategorikan  sebagai  korupsi.  Oleh demikian  penegakan  hukum  merupakan  bagian  dari  upaya  dalam  mewujudkan  cita-cita hukum  kearah  yang  berkepastian  dan  keadilan  hukum  serta  kemanfaatan  sosial  yang diharapkan sebagaimana output perencanaan program PTSL.
Penegakan hukum ialah upaya dalam mewujudkan harapan keadilan, kepastian hukum yang  seluas-luasnya  terhadap  masyarakat,  sehingga  pada  hakikatnya  penegakan  hukum merupakan sebuah proses mengaplikasikan suatu ide-ide dan gagasan yang berkaitan erat dengan  keadilan.  Penegakan  hukum  harus  terealisasi  dalams  setiap  sector  kehidupan masyarakat  terlebih  itu  menjadi  program  strategis  pemerintah  yang  dicanangkan  dalam membantu  masyarakat  dalam  memperoleh  haknya.  Punguran  liar  dalam  program  PTSL disebut telah membuat masyarakat seakan-akan cepat dan tanggap di urus sertifikastnya oleh penyelenggara, sehingga hal demikian menjadi budaya yang tidak mudah dihilangkan. Ketidakbenaran praktik pungutan liar ialah adanya permintaan uang dan pembayaran yang tidak  didasari  oleh  aturan  hukum  yang  jelas  dan  melebihi  ketentuan  yang  ada,  sehingga masyarakat diharapkan tidak menuruti permintaan dan rayuan dalam bentuk pembayaran uang tanpa ada acuan hukum yang jelas. Terhadap tindakan pungutan liar termasuk dalam rumusan  Pasal  12  huruf  E  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh pengawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri
22 Nurmalita Ayuningtyas Harahap, “Tanggung Jawab Priba di dalam Kasus Pungutan Liar yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil,” Undang: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2019): 69 – 93, https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.69-93.
23 Sonatra, Novianto, dan Riewanto, “Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik.”
24 Helmi Perdana Putra, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih  Pungutan  Liar  Di  Provinsi  Jawa  Timur,” DIA:  Jurnal  Administrasi  Publik 17,  no.  1  (2019):  27 – 45, https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dia.v17i1.2873.
pribadi  atau  orang  lain  dengan  melawan  hukum  dan  dengan  menyeleweng  dari kewenangannya dengan memaksa oarng lain untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima  pembayaran  sehingga  menyalahgunakan  kewenanagannya  sebagai  aparatur negara.  Dengan  demikian  ketentuan  tersebut  menjadi  acuan  penegakan  hukum  terhadap tindakan  pungutan  liar  program  PTSL.  Namun  upaya  tersebut  tidaklah  cukup  untuk mencegah terulang tindakan tersebut dengan ancaman hukuman semata.
Pencegahan secara preventif dapat dilakukan untuk menaggulangi tindakan pungutan liar.  Tindakan  secara  preventif  dimaksudkan  untuk  upaya  pencegahan  sejak  dini  atau pencegahan  dari  awal.  Pihak-pihak  terkait  seperti  kepolisian,  dinas  terkait,  BPN  dan pemerintah  desa  harus  berkoordinasi  dan  menyuarakan  pencegahan  terhadap  tindakan pungutan liar. Dengan meningkatkan pelayan publik, mempercepat proses pelayanan dan memberikan tarif biaya yang jelas terhadap pemberlakuan pembayaran proses pengurusan sertifikat  tanah  PTSL.  Kemudian  masyarakat  diberikan  pemberitahuan  dan  edukasi  yang benar  terhadap  adanya  penyelenggaraan  program  strategis  pemerintah  dengan  tidak memberikan  sejumlah  uang  tanpa  ada  aturan  hukum  yang  jelas.  Masyarakat  tentu mengharapkan adanya tranparansi dan kotnrol terhadap proses pendaftaran tanah program PTSL. Oleh demikian penegakan hukum pungutan liar program PTSL tidak hanya sebatas terhadap penegakan hukum secara represf saja, namun dilakukan pencegahan terulangnya tindakan pungutan liar dengan melihat lebih luas dan langkah yang konkrit serta strategis di institusi-institusi  yang  berhubungan  dengan  pendaftaran  tanah  baik  internalnya  maupun ekternalnya.  Maka  pemberntasan  tindakan  pungutan  liar  tidak  menunggu  adanya masyarakat yang menjadi korban, namun telah diupayakan antisipasi dan pencegahan sejak awal.
Pemerintah  telah  berupaya  dalam  mencegah  terjadinya  pungutan  liar  dalam pelaksanaan pelayanan publik dan program strategis nasional, sehingga PeraturanPresiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Aturan tersebut bagian dari sikap tegas dan nyata pemerintah dalam memberantas pungutan liar yang telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ditegaskna juga dalam aturan tersebut bahwa masyarakat dapat mengambil peran dan andil dalam upaya pemberantasan pungutan liar,  baik  secara  langsung  maunoun  tidak  langsung.  Tindakan  secara  tidak  langsung  dari masyarakat dapat dilakukan melalui media elektronik atau non elektronik, dapat melalui pemberitahuan  informasi,  pengaduan,  pelaporan  dan/atau  tindakan  lain  sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Beberapa faktor yang mempengaruhi terulang dan suburnya tindakan pungutan liar dalam  berbagai  kegiatan  pelayanan  publik  dan  program  strategis  nasional  termasuk penyelenggaraan program PTSL ialah:
1. Faktornya  rendahnya  kesadaraan  hukum  masyararakat.  Faktor  ini  mendominasi banyaknya persoalan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sendiri, terhadap program PTSL warga sebetulnya tidak secara keseluruhan memahami dan mengerti  prosedur  program  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  dan  kurangnya minat  membaca  dan  mempertanyakan  sesuatu  yang  ada  kaitannya  dengan  proses yang akan dijalankan.
2. Faktor kebiasaan dan kebudayaan buruk masyarakat. Pada dasarnya tidak seorang pun ingin sulit, lama dan melelahkan, namun tidak betul juga alasan tersebut selalu diargumentasikan  hanya  ingin  praktis,  cepat  dan  tanpa  memperhitungkan  potensi penyelewenangan  dan  kerugian  yang  diperoleh  akan  sikap  dan  budaya  yang demikian.
3. Lemahnya  integritas  dan  profesionalitas  para  penyelenggara  penyalanan  publik. Persoalan  ini  seharusnya  perlu  menjadi  perhatian  serius  pemerintah  dalam membentuk karakter yang bertanggung jawab, adil dan tidak memihak terhadap para
penyelenggara program strategis nasional yang dibuatkan, sebab sangat sulit diatasi jika pembenahan tidak dimulai dari pembinaan penyelenggara dan aparaturnya.
4. Kurannya  sosialisasi  dan  publikasi  terhadap  program  anti  korupsi  dan  tindakan pungutan liar kepada masyarakat, selama ini hanya terarah kepada penyelenggara, pemangku kepentingan dan aparatur pemerintahan saja, namun masyarakat belum secara  keseluruhan  tersentuh  dan  diberikan  edukasi  terhadap  program  tersebut. Padahal program anti korupsi ( Fraud  Control Plan) di Indonesia sudah sejak lama digaungkan sampai-sampai dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tim Saber. Sehingga masyarakat diharapkan  lebih  lantang  dan  berani  menyuarakan  setiap  tindakan  korupsi  dan pungutan liat tanpa ada ketentuan hukum yang jelas.
5. Tidak  efektifnya  pengawasan  terhadap  program-program  strategis  pemerintah dalam  mencegah  adanya  tindakan  korupsi  dan  pungutan  liar.  Pada  dasarnya pengawasan  tidak  hanya  untuk  mengatasi  dan  mempersempit  adanya  kekeliruan, jauh dari itu sebagai upaya pencegahan adanya permintaan dengan sejumlah uang dilaur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## PENUTUP
Pungutan  liar  merupakan  sebuah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang memiliki  jabatan  dan  kewenangan  sebagai  pegawai  negeri  atau  aparatur  negara  dengan menyalahi  wewenang  yang  dibatasi  oleh  hukum  yang  dituangkan  dalam  undang-undang dengan  maksud  menerima  imbalan  sehingga  mengakibatkan  kerugian  moril  dan  materil terhadap orang lain. Sikap tidak jujur, tidak professional dan tidak menerapkan etika-etika yang baik dalam penyelenggaraan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan terhadap pelayaan publik. Dalam proses penyelenggaraan program PTSL pemerintah telah membatasi pembiayaannya yang dituangkan dalam SKB 3 menteri. Tindakan pungutan liar jelas  perbuatan  melawan  hukum  dan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  bersih  dan  Bebas  dari  Kolusi,  korupsi  dan  Nepotisme  dan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6 Tahun  2018  terhadap  program  strategis  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  percepatan pendaftaran tanah yang cepat, murah dan transparan,

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media, 2005.
Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty, 2009.

## Artikel Jurnal
Arung Labi, Joshua Melvin, Sri Susyanti Nur, dan Kahar Lahae. “Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan.” Mulawarman Law Review 6, no. 32 (2021): 15 – 31. https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525.
Auliah Ambarwati, Muhammad Akbar Fhad Syahril. “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Efektifkah?  Auliah  Ambarwati  1  |  Muhammad  Akbar  Fhad  Syahril  2.” Dinamika Hukum 22, no. 1 (2021): 1 – 10.
https://doi.org/https://doi.org/10.35315/dh.v22i1.8382.
Ayu, Isdiyana Kusuma. “Probl ematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu.” Legality : Jurnal Ilmiah Hukum 27, no. 1 (2019): 27. https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8956.
Azmi Hawari Sunny, Artaji, Betty Rubiati. “Perlawanan Pihak Ket iga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari.” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 6, no. 2 (2023): 195 – 206. https://doi.org/10.31328/wy.v6i2.4097.
Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. “Tanggung Jawab Pribadi dalam Kasus Pungutan Liar yang Dila kukan oleh Pegawai Negeri Sipil.” Undang: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2019): 69 – 93. https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.69-93.
Indriawati, Sri Endah. “Pembuktian Pidana Gratifikasi Terhadap Pungutan Liar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).” Jurnal Kertha Semaya 9, no. 6 (2021): 997 – 1009. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p08 ABSTRAK.
Istijab. “Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang - Undang Pokok Agraria.” WIDYA YURIDIKA Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 11 – 23. https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v1i1.522.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023  Tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap .  Jakarta, 2023.
Monoarfa,  M  Pahdi.  “Efektivitas  Program  Pendaf taran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Pensertifikatan Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru.” JIEB : Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis 7, no. 1 (2021): 83 – 93. https://doi.org/https://doi.org/10.35972/jieb.v7i1.409.
Peranginangin, Wita Sari, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. “Penyelesaian Sengketa Tanah yang Belum Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional.” Widya Yuridika 5, no. 1 (2022): 191. https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2493.
Putra, Helmi Perdana. “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan  Tugas  Sapu  Bersih  Pungutan  Liar  Di  Provinsi  Jawa  Timur.” DIA:  Jurnal Administrasi Publik 17, no. 1 (2019): 27 – 45. https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dia.v17i1.2873.
Rustang.  “Efektifitas  Kinerja  Unit  Pemberantasan  Pungli  (UPP)  Provinsi  Sulawesi  Tengah Dalam Pencegahan Praktek Pungutan Liar.” Tadulako Master Law Journal 3, no. 3 (2019): 278 – 95.
Sadewo, Ari, Sri Susyanti Nur, dan Muhammad Ilham Arisaputra. “Status Kepemilikan Tanah Adat  Yang  Didaftarkan  Secara  Sporadik  Di  Kota  Tual.” Widya  Yuridika 5,  no.  2 (2022): 227. https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3553.
Sonatra,  Pandji  Ndaru,  Widodo  Tresno  Novianto,  dan  Agus  Riewanto.  “Konstruksi Pengawasan  Independen  Untuk  Mencegah  Tindak  Pidana  Pungutan  Liar  Dalam Pelayanan  Publik.” Masalah-Masalah  Hukum 48,  no.  1  (2019):  60 – 70. https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.60-70.

## Suyikati, Suyikati. “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan
Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  6  Tahun  2018  Di  Bpn  Kota  Yogyakarta.” Widya  Pranata  Hukum :  Jurnal
Kajian dan Penelitian Hukum 1, no. 2 (2019): 108 – 22.
https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43.
Tatara, Tirsa, Kadi Suka rna, dan Zaenal Arifin. “Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 310 – 19. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6400.
Tetama, Androvaga Rena ndra. “Politik Hukum Pendaftaran Tanah Elektronik Pasca Undang - Undang  Cipta  Kerja.” Tunas  Agraria 6,  no.  1  (2023):  30 – 40. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.201 Politik.

## Website
Andre,  Joy.  “Program  PTSL  Gratis  di  Kota  Bekasi  Diduga Disusupi  Praktik  Pungli  Jutaan Rupiah Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Program PTSL Gratis di  Kota  Bekasi  Diduga  Disusupi  Praktik  Pungli.”  Kompas.com,  2022. https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/28/15221001/program-ptsl- gratis-di-kota-bekasi-diduga-disusupi-praktik-pungli-jutaan?page=all.
Rifianty,  Linova.  “Dugaan  Korupsi  Program  PTSL  2018,  Kejari  Palembang  Sita  4  Bidang
Tanah.”
tvonenews.com,
2022.
https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/79358-dugaan-korupsi-program- ptsl-2018-kejari-palembang-sita-4-bidang-tanah?page=all.