## Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang

## (Studi Empiris pada DPRD dan SKPD Kota Padang)
Siswita Novia
(Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: siswitanovia@gmail.com )
Fefri Indra Arza
(Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: vindra_msi@yahoo.co.id)
Henri Agustin
(Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: henri_feunp@yahoo.co.id)

## Abstract
The aim of this research is to identify the user information needs of the governmental financial reports. The population on this research were DPRD and SKPD at Padang City. The selection of the sample with total sampling  method,  with  87  respondents.  Primary  data  were  used  in  this  research,  collected  with  a  direct survey using questionnaire that sent to Parlement Member and head of the finance department and finance department staff at every selected SKPD in the region of Padang. Descriptive analysis are used as analysis method and t test with using Statistical Package For Social Science (SPSS) as the tools. The research prove that  there’s  no  difference  between  financial  Report  that  needs  by  DPRD  and  SKPD  on  Governmental Finacial  Report.  Also  there’s  no  difference  between  the  compliance  of  rules  information  that  needs  by DPRD  and  SKPD  on  Governmental  Financial  Report.  Meanwhile  there  are  difference  between performance information thet needs by DPRD and SKPD on Governmental Financial Report, Performance information  more  need  by  DPRD  and  SKPD.  And  the  last  there’s  no  difference  between  planning  and budgeting information that needs by DPRD and SKPD on Governmental Financial Report.
Keywords : information needs, govermental financial report, financial information
1. Pendahuluan
Salah satu upaya untuk mewujudkan good government governance adalah dengan meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas. Dalam mewujudkan pemerintahan  yang transparan  dan akuntabel  tentunya  ada  satu  jaminan bahwa  segala  informasi  atau  peristiwa penting  kegiatan  pemerintah  terekam dengan  baik  dengan  suatu  ukuran- ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan  melalui  proses  akuntansi ke  dalam  bentuk  pelaporam  keuangan, dimana  kita  dapat  melihat  segala  hal yang  terjadi  di  dalam  entitas  tersebut, yaitu pemerintahan.
Setiap  instansi  yang  ada  di Indonesia  harus  menyajikan  laporan keuangan sebagai salah satu pertanggungjawabannya  kepada  negara. Laporan Keuangan yang disajikan harus memenuhi standar akuntansi yang
berlaku, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP).  Menurut  PP  71 Tahun  2010  laporan  keuangan  yang harus  disajikan  itu  meliputi  laporan realisasi  anggaran,  laporan  perubahan saldo anggaran berlebih, neraca (laporan posisi  keuangan),  laporan  operasional, laporan  perubahan  ekuitas,  dan  catatan atas laporan keuangan.
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh  pemerintah  daerah  akan  digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan  sebagai  dasar  untuk pengambilan  keputusan.  Oleh  karena itu,  informasi  yang  terdapat  di  dalam Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  harus  bermanfaat  dan  sesuai dengan kebutuhan para pemakai.
Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan  perencanaan,  pengendalian, dan  pengambilan  keputusan.  Informasi
akuntansi  yang  terdapat  di  dalam laporan  keuangan  pemerintah  daerah harus  memenuhi  beberapa  karakteristik kualitatif  yang          sebagaimana disyaratkan dalam  Peraturan Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: (a)  relevan,  (b)  andal,  (c)  dapat dibandingkan, (d) dapat dipahami.
Apabila informasi yang terdapat di dalam  laporan  keuangan  pemerintah daerah  memenuhi  kriteria  karakteristik kualitatif  laporan  keuangan  pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan  Pemerintah  nomor  71  tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan
transparansi dan pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang  terkandung  di  dalam  laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah  daerah  harus  sesuai  dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh  peraturan  perundang-  undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang- undangan,  maka  akan  mengakibatkan kerugian  daerah,  potensi  kekurangan daerah, kekurangan penerimaan,
kelemahan administrasi, ketidakhematan,  ketidakefisienan,    dan ketidakfektifan.
Informasi  akuntansi  yang  tersaji didalam pelaporan
keuangan pemerintahan  digunakan  oleh  berbagai pengguna. Mardiasmo (2004)
mengidentifikasi sepuluh pemakai laporan  keuangan  pemerintah  yaitu:  (1) pembayar pajak (tax payer) , (2) pemberi dana  bantuan (grantors), (3)  investor dan  kreditor,  (4)  pengguna  jasa (fee- paying  service  recipients), (5) karyawan/pegawai,          (6)  pemasok (vendors), (7)  dewan  legislatif,    (8) manajemen,  (9)  pemilih (voters), (10) badan pengawas (oversight bodies).
Masing-masing kelompok pengguna akan membutuhkan informasi yang  berbeda  dari  laporan  keuangan pemerintah.  Berkaitan  dengan  hal  ini, Anthony  (1978)  dalam  Jones  dan Pendlebury  (2000)  membagi  empat
kebutuhan  pengguna  terhadap  laporan keuangan  pemerintah,  yaitu  (1)  menilai kemampuan keuangan pemerintah untuk tetap survive dalam menjalankan pemerintahan
sesuai dengan
perencanaan yang telah dibuat (financial viability), (2)  membandingkan  antara pengeluaran  aktual  dengan  anggaran yang telah ditetapkan (fiscal compliance), (3)  menilai  kemampuan manajemen (pemerintah) untuk menggunakan        dana        yang        ada sebijak mungkin (management performance), (4) membandingkan antara tujuan organisasi dengan kebutuhan yang sekarang dan yang akan datang (cost of service provided).
Penelitian  ini  didasarkan  pada fenomena  dari  beberapa  studi  tentang ketidaksesuaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dengan kebutuhan penggunanya,  yaitu  Carlson  (1986), Daniels  and          Daniels          (1991), Yuliari      (2003),  Martiningsih  (2010) serta Armel (2010). Beberapa studi juga telah berhasil mengidentifikasi kebutuhan  pengguna  laporan  keuangan pemerintah yaitu Anthony (1978),
Drebin  (1981),  Jones  (1985),  Daniels and  Daniels  (1981),  serta  Mack  and
Ryan (2006). Informasi yang dibutuhkan  oleh  pengguna  laporan keuangan  pemerintah  berdasarkan  riset terdahulu  yaitu:  (1)  Kondisi  keuangan, (2)          kondisi          ekonomi,        (3) kepatuhan  terhadap  aturan,  (4)  kinerja, (5)  perencanaan  dan  penganggaran,  (6) naratif.
Sementara itu pengguna di Indonesia belum memanfaatkan informasi  dalam  pelaporan  keuangan pemerintah  antara  lain  disebabkan  oleh lemahnya  teori  dan  praktik  akuntansi pemerintahan serta rendahnya pemahaman  SDM  pemerintah  terhadap akuntansi  pemerintahan  itu  sendiri (Hapsari, 2008).
Regulasi  akuntansi  pemerintah  di Indonesia menggunakan referensi
internasional yaitu IPSAS dengan memperhatikan  praktik  yang  lazim berlaku di Indonesia. Penyusunan standar  akuntansi  pemerintah  tidak diawali dengan riset “kebutuhan informasi  pemakai  laporan  keuangan pemerintah  di  Indonesia”.  Akibatnya, proses awal penyusunan standar akuntansi pemerintah tentang ragam dan isi  laporan  keuangan  lebih  merupakan proses kajian pustaka. Ini tentunya tidak mendasarkan pada kondisi riil kebutuhan  masyarakat  (Bastian,  2006) dalam  Armel  (2010).  Untuk  itu  perlu dilakukan  riset  dalam  akuntansi  sektor publik untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan  pengguna  dalam  laporan keuangan pemerintah.
Penelitian   ini   akan   difokuskan pada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  dan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  yang  merupakan  salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah.  Informasi  yang  disajikan dalam  pelaporan  keuangan  seharusnya bisa  dimanfaatkan  oleh  DPRD  dan SKPD.  DPRD  sebagai  wakil  atau representasi  rakyat  daerah  memiliki kewenangan  yang  cukup  besar  dalam mempengaruhi dan memutuskan kebijaksanaan daerah terutama kebijakan yang berdampak pada kehidupan  masyarakat.  DPRD  sebagai salah  satu  pemakai  laporan  keuangan pemerintah  memiliki  kebutuhan  akan informasi dalam laporan keuangan yang nantinya  dapat  digunakan  untuk  bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan  sesuai  dengan  tugas,  fungsi dan wewenang DPRD itu sendiri. Untuk itu  disamping  harus  sesuai  dengan standar akuntansi pemerintahan, informasi tersebut juga harus mencerminkan informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder. SKPD memerlukan informasi keuangan  untuk  membandingkan  antara pengeluaran  aktual  dengan  anggaran yang  diterapkan,  menilai  kemampuan manajemen  untuk  menggunakan  dana
yang  ada  sebijak  mungkin  dan  juga untuk membantu perencanaan dan pengendalian  pengukuran  kinerja  serta membandingkan kinerja organisasi antar kurun  waktu  dan  dengan  organisasi lain yang sejenis.
Penelitian  ini  akan  bermanfaat dalam  menentukan  tingkat  kepentingan informasi  laporan  keuangan  pemerintah daerah  yang  akan  disampaikan  ke DPRD.  Walaupun  studi  ini  tidak menjelaskan  nilai  berupa  angka  dari informasi tersebut, namun dengan mengetahui  informasi  yang  dibutuhkan diharapkan  pemerintah  daerah  dapat meningkatkan kualitas penyampaian informasi  dalam  laporan  keuangan pemerintah  daerah.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  perbedaan  informasi keuangan, informasi kepatuhan terhadap aturan,  informasi  kinerja  dan  informasi perencanaan  dan  penganggaran  yang dibutuhkan  DPRD  dan  SKPD  atas laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Adapun  manfaat  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mendorong  pemerintah agar lebih menyadari pentingnya penyajian  laporan  keuangan  secara lengkap  dan  pemberian  kemudahan kepada  penggunanya  untuk  mengakses laporan keuangan tersebut, untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli  dengan  informasi  keuangan  dari pemerintah, sehingga berpartisipasi dalam mengawasi dan mendorong peningkatan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Dapat
memberikan  kontribusi  bagi  dunia pendidikan yang berkaitan dengan bidang  akuntansi  sektor  publik  dan memberi sumbangan pemikiran atau ide untuk penelitian  selanjutnya.
2. Telaah Literatur
Dan Pengembangan Hipotesis 2.1  Pengertian  Laporan  Keuangan Pemerintah Laporan keuangan merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas
kepengurusan  sumber  daya  ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.
Laporan  keuangan  yang  diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi  yang  berlaku  agar  laporan keuangan  tersebut  dapat  dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya  atau  dibandingkan  dengan laporan keuangan entitas lain.
Sedangkan Bastian (2006:247)
mendefenisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai  laporan  posisi  keuangan  dan transaksitransaksi  yang  dilakukan  oleh suatu entitas pelaporan.
Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan  bahwa  Laporan  Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama suatu periode.

## 2.2 Komponen Laporan Keuangan
Menurut  PP  71  tahun  2010, komponen laporan keuangan terdiri dari :
a. Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA), menyajikan  ihktisar  sumber,  alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah  pusat  maupun  daerah, yang  menggambarkan  perbandingan antara  anggaran  dan  realisasinya dalam suatu periode  pelaporan.
b. Laporan Perubahan  Saldo Anggaran  Lebih  (Laporan  Perubahan SAL). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi  kenaikan  atau  penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
c. Neraca  (Laporan  Posisi  Keuangan).
Neraca menggambarkan posisi
keuangan  suatu  entitas  pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
d. Laporan  Operasional (LO) Laporan operasional menyajikan ikhtisar  sumber  daya  ekonomi  yang menambah ekuitas dan pnggunaannya  yang  dikelola  oleh pemerintah pusat/daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan  dalam  satu  periode pelaporan. e. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi  kas  sehubungan  dengan aktivitas operasi, investasi,
pendanaan,  dan  transitoris  yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,  pengeluaran,  dan  saldo akhir kas yang keluar dari Bendahara
Umum  Negara/Daerah.
f. Laporan  Perubahan  Ekuitas Laporan perubahan
ekuitas menyajikan  informasi  kenaikan  atau penurunan  ekuitas  tahun  pelaporan dibandingkan
dengan tahun sebenarnya.
g. Catatan   Atas  Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan  Perubahan  SAL,  Laporan Opeasional, Laporan Perubahan
Ekuitas,  Neraca,  dan  Laporan  Arus
Kas.  Catatan  Atas  Laporan  juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan  oleh  entitas  pelaporan dan  informasi  lain  yang  diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntasi Pemerintahan serta ungkapan-
ungkapan  yang  diperlukan  untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
2.3 Tujuan Laporan Keuangan

## Pemerintah
Tujuan  umum  laporan  keuangan adalah  menyajikan  informasi  mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas,  dan  kinerja  keuangan  suatu  entitas pelaporan  yang  bermanfaat  bagi  para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi  sumber  daya.  Secara  spesifik, tujuan  laporan  keuangan  pemerintah adalah  untuk  menyajikan  informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan  dan  untuk  menunjukkan akuntabilitas  entitas  pelaporan  atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
1. Menyediakan  informasi  mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban dan ekuitas dana
pemerintah;
2. Menyediakan  informasi  mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan  informasi  mengenai sumber,  alokasi  dan  penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan  informasi  mengenai ketaatan
realisasi
terhadap anggarannya;
5. Menyediakan  informasi  mengenai cara  entitas  pelaporan  mendanai aktivitasnya dan memenuhi
kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan  informasi  mengenai potensi  pemerintah  untuk  membiayai penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan; 7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitias  pelaporan  dalam  mendanai aktivitasnya.
Tujuan  pelaporan  keuangan  yang dikemukakan  dalam  Lampiran  E.II
Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  No.  13  tahun    2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah  adalah  pelaporan keuangan pemerintah daerah
menyajikan  informasi  yang  bermanfaat bagi  para  pengguna  laporan  dalam menilai  akuntabilitas  dan  membuat keputusan  baik  keputusan  ekonomi, sosial maupun politik dengan:
a. Menyediakan  informasi  mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup  untuk  membiayai  seluruh pengeluaran.
b. Menyediakan  informasi  mengenai apakah  cara  memperoleh  sumber daya  ekonomi  dan  alokasinya  telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan  perundang- undangan.
c. Menyediakan  informasi  mengenai jumlah  sumber  daya  ekonomi  yang digunakan dalam kegiatan
pemerintah  daerah  serta  hasil-hasil yang telah dicapai. d. Menyediakan  informasi  mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai  seluruh  kegiatannya  dan mencukupi kebutuhan  kasnya. e. Menyediakan  informasi  mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah  daerah  yang  berkaitan dengan sumber-sumber
penerimaannya,  baik  jangka  pendek maupun  jangka  panjang,  termasuk yang  berasal  dari  pungutan  pajak dan pinjaman.
f. Menyediakan  informasi  mengenai perubahan
posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau
penurunan,  sebagai  akibat  kegiatan yang  dilakukan  selama  periode pelaporan. Menurut  Drebin  (1981),  tujuan laporan keuangan pemerintah diturunkan dari kebutuhan penggunanya.  Demikian  juga  yang dinyatakan oleh International
Federation  of  Accountants  (IFAC) Public  Sector  Committee  (PSC)  Study no  1  bahwa  tujuan  laporan  keuangan hanya valid jika merefleksikan informasi pengguna laporan keuangan.
Menurut  Mardiasmo  (2002:161) tujuan  dan  fungsi  laporan  keuangan sektor publik sebagai berikut:
a. Kepatuhan
dan
Pengelolaan ( Compliance and Stewardship ) Laporan  keuangan  digunakan  untuk memberikan jaminan kepada pengguna  laporan  keuangan  dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah
dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan hukum  dan  peraturan  lain  yang telah ditetapkan.
b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif ( Accountability and Retrospective Reporting )
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk  pertanggungjawaban  kepada publik.
c. Perencanaan  dan  Informasi  Otorisasi ( Planningand Authorization Information) Laporan  keuangan  berfungsi  untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan  dan  aktivitas  di  masa  yang akan  datang.  Laporan  keuangan berfungsi untuk memberikan
informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan  dana.
d. Kelangsungan Organisasi ( Viability ).
Laporan keuangan  berfungsi  untuk membantu
pengguna dalam menentukan  apakah  suatu  organisasi atau  unit  kerja  dapat  meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan)  di  masa  yang  akan datang.
e. Hubungan Masyarakat ( Public Relation ) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan
kesempatan  kepada  organisasi  untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi  yang  telah  dicapai  kepada pengguna  yang  dipengaruhi  pegawai dan  masyarakat.  Laporan  keuangan berfungsi  sebagai  alat  komunikasi dengan  publik  dan  pihak-  pihak lain yang berkepentingan.
f. Sumber Fakta dan Gambaran ( Source of Facts and Figures )
Laporan  keuangan  bertujuan  untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin  mengetahui  organisasi  secara lebih dalam.

## 2.4 Pengguna Laporan Keuangan
Menurut  PP  71  tahun  2010 pengguna laporan keuangan
pemerintah adalah sebagai berikut :
a. Masyarakat;
b. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga  pemeriksa;
c. Pihak  yang  memberi  atau  berperan dalam  proses  donasi,  investasi,  dan pinjaman; dan
d. Pemerintah. Menurut  Misra  dalam  Armel (2010),  informasi  akuntansi  pemerintah digunakan oleh: a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif)
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah adalah  badan  yang  memberikan otorisasi kepada pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah.
b. Badan  Pengawas
Badan  Pengawas  adalah  badan  yang melakukan
pengawasan atas
pengelolaan  keuangan  daerah  yang dilakukan oleh pemerintah
daerah.Yang  termasuk  dalam  badan ini adalah Inspektorat Jenderal,
Badan  Pengawas  Daerah,  Badan
Pengawas Keuangan dan
Pembangunan  (BPKP)  dan  Badan Pengawas Keuangan (BPK).
c. Investor, Kreditor, dan Donatur
Pihak eksternal yang termasuk dalam investor, kreditor dan donatur meliputi badan atau organisasi, seperti pemerintah, lembaga keuangan,  maupun  lembaga  lainnya baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri yang  menyediakan  sumber  keuangan pemerintah daerah.
d. Analis  Ekonomi  dan  Pemerhati Pemerintahan  Daerah
Pihak  eksternal  yang  termasuk dalam  kategori  analis  ekonomi  dan
pemerhati pemerintahan daerah merupakan  pihak-  pihak,  seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti, konsultan, Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  dan lain-  lain,  yang  menaruh  perhatian atas  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah.
e. Rakyat Rakyat disini adalah kelompok masyarakat  yang  menaruh  perhatian kepada aktivitas pemerintahan daerah,  khususnya  yang  menerima pelayanan  pemerintah  daerah  atau yang  menerima  produk  atau  jasa pemerintah daerah.
f. Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat memiliki kepentingan yang sangat kuat dengan pemerintah  daerah  karena  tentunya memerlukan laporan keuangan pemerintah  daerah  untuk  menilai pertanggungjawaban gubernur/bupati/walikota
sebagai wakil pemerintah di daerah.
g. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota)
Pemerintah  suatu  daerah  dengan daerah  lain  saling  berhubungan  dan memiliki  kepentingan  dalam  hal ekonomi,  misalnya  dalam  rangka melakukan pinjaman.
Kerangka  Konseptual  Akuntansi Pemerintah  paragraf  16  menyatakan bahwa  terdapat  beberapa  kelompok utama  pengguna  laporan  keuangan pemerintah,  namun  tidak  terbatas  pada masyarakat;  para  wakil  rakyat,  lembaga pengawas,  dan  lembaga  pemeriksa; pihak  yang  memberi  atau  berperan dalam  proses  donasi,  investasi,  dan pinjaman; dan pemerintah.

## 2.5  Karakteristik  Kualitatif  Laporan Keuangan
Dalam  PP  Nomor  71  tahun  2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang perlu  di-  wujudkan  dalam  informasi akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi
tujuannya. Keempat karakteristik berikut  merupakan  prasyarat  normatif yang  diperlukan  agar  laporan  keuangan pemerintah  dapat  memenuhi  kualitas yang dikehendaki:
a. Relevan Laporan  keuangan  bisa  dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat  di        dalamnya        dapat mempengaruhi  keputusan  pengguna dengan membantu
mereka mengevaluasi  peristiwa  masa  lalu atau  masa  kini,  dan  memprediksi masa  depan,  serta  menegaskan  atau mengoreksi  hasil  evaluasi  mereka  di masa lalu. Dengan demikian, informasi  keuangan  yang  relevan dapat  dihubungkan  dengan  maksud penggunaannya.
Informasi  yang  relevan  adalah informasi yang:
1) Memiliki    manfaat    umpan    balik (Feedback Value).
Informasi  memungkinkan  pengguna untuk  menegaskan  atau  mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
2) Memiliki manfaat prediktif

## (Predictive  Value)
Informasi  dapat  membantu  pengguna untuk  memprediksi  masa  yang  akan datang  berdasarkan  hasil  masa  lalu dan kejadian masa kini.
3) Tepat  waktu Informasi  disajikan tepat  waktu sehingga  dapat  berpengaruh  dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4) Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap
mungkin,  yaitu  mencakup  semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir
informasi  utama  yang  termuat  dalam laporan keuangan diungkapkan dengan  jelas  agar  kekeliruan  dalam penggunaan informasi dapat dicegah.
5) Andal
Informasi  dalam  laporan  keuangan bebas dari pengertian
yang menyesatkan  dan  kesalahan  yang material,  menyajikan  setiap  fakta secara  jujur,  serta  dapat  diverifikasi. Informasi  yang  andal  memenuhi karakteristik  (a)  Penyajian Jujur,  (b) dapat  Diverifikasi,  (3)  netralitas,  (4) Dapat  Dibandingkan,  dan  (5)  Dapat
Dipahami

## 2.6  Hak  dan  kebutuhan  Pemakai Laporan  Keuangan
Pada dasarnya masyarakat
memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu :
a. Hak  untuk  mengetahui  (right  to know), yaitu:
1) Mengetahui kebijakan pemerintah
2) Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah
3) Mengetahui alasan yang
dilakukannya untuk suatu
kebijakan dan keputusan tertentu.
b. Hak  untuk  diberi  informasi  ( Right  to be  informed ),  yang  meliputi  hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan- permasalahan  tertentu  yang  menjadi perdebatan publik.
c. Hak  untuk  didengar  aspirasinya (Right to  be heard and to be listened to).

## 2.7  Kebutuhan  Informasi  Pengguna Laporan  Keuangan
Masing-masing kelompok penguna  mungkin  saja  membutuhkan informasi  yang  berbeda  dari  laporan keuangan pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, Anthony (1978) dalam Jones dan Pendlebury  (2000)  membagi  empat kebutuhan  pengguna  terhadap  laporan keuangan pemerintah, yaitu :
a. Financial  viability Yaitu  menilai  kemampuan  keuangan pemerintah untuk tetap survive dalam menjalankan  pemerintahan  sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
b. Fiscal  compliance
Yaitu  untuk  membandingkan  antara pengeluaran  aktual  dengan  anggaran yang telah ditetapkan.
c. Management  performance Yaitu menilai kemampuan manajemen (pemerintah) untuk menggunakan  dana  yang ada  sebijak mungkin.
d. Cost of service provided
Yaitu  untuk  membandingkan  antara tujuan  organisasi  dengan  kebutuhan yang sekarang dan yang akan datang.
Menurut  Willy  Nofranita  (2011) informasi yang dibutuhkan oleh DPRD atas Pelaporan Keuangan antara lain:
a. Informasi kondisi keuangan.
Informasi  ini  dibutuhkan  oleh  DPRD berkaitan  dengan      bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah,  untuk  melihat  sumber  daya yang dimiliki oleh pemerintah, bagaimana pendapatan atau pengeluaran pemerintah pada periode yang  bersangkutan
b. Informasi kepatuhan terhadap aturan. DPRD membutuhkan informasi penyelenggaraan
APBD apakah dilaksanakan sesuai dengan
anggaran, peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dan  tujuan yang telah ditetapkan.
c. Informasi kinerja. Informasi ini dibutuhkan  untuk  mengetahui  dan memastikan bahwa pelaksanaan
APBD  benar-benar  sesuai  dengan rencana srategik dan prioritas program  yang  telah  ditetapkan  serta dapat dipertangggungjawabkan.
d. Informasi  perencanaan dan penganggaran,  mengenai  informasi target  penerimaan  yang  akan  datang untuk  mendanai  pengeluaran  dimasa datang. DPRD membutuhkan informasi ini untuk melihat bagaimana pemerintah daerah
mengalokasikan  anggaran  kepada program  yang  menjadi  prioritas dalam pelaksanaannya dan perencanaan anggaran nantinya
sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan APBD.
Menurut
Mardiasmo (2002), pemerintah  sebagai  manajemen  publik salah  satunya  SKPD  (Satuan  Kerja
Perangkat Daerah), membutuhkan informasi  atas  pelaporan  keuangan pemerintah.  Informasi  yang  diperlukan oleh manajemen publik antara lain:
a. Informasi Kondisi Keuangan SKPD memerlukan
informasi keuangan  salah  satunya  informasi akuntansi  untuk  dasar  pertimbangan pengambilan  keputusan.
b. Informasi  Kinerja
Informasi  kinerja  dibutuhkan  untuk menilai kemampuan manajemen untuk  menggunakan  dana  sebijak mungkin dan juga untuk membandingkan  kinerja  organisasi antar  kurun  waktu  dan  dengan organisasi lain yang sejenis.
c. Informasi Kepatuhan terhadap Aturan Informasi ini diperlukan untuk membandingkan  antara  pengeluaran aktual dengan anggaran yang diterapkan.
d. Informasi Perencanaan dan
Penganggaran
Untuk  melihat  daftar  perencanaan kebijakan  dan  aktivitas  dimasa  yang akan datang.

## 2.8 Penelitian  Terdahulu
Beberapa  studi  juga  telah  berhasil mengidentifikasi  kebutuhan  pengguna laporan  keuangan  pemerintah  yaitu Anthony  (1978),  Drebin  (1981),  Jones (1985)  dalam  Martiningsih  (2008). Kemudian  dilanjutkan  oleh  Daniels  and Daniels (1991), serta Mack and
Ryan(2006) dalam Martiningsih (2010). Armel (2010) melakukan
penelitian  mengenai  kebutuhan  investor dan  kreditor  atas  informasi  dalam pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah. Penelitiannya menunjukkan bahwa informasi ekonomi, informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi  kinerja, informasi perencanaan dan
penganggaran  serta  informasi  naratif  di dalam  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.  Aturan  pelaporan  pemerintah belun sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan  investor  dan  kreditor,  hasil penelitiannya  juga  menunjukkan  bahwa tingkat  pendidikan  dan  latar  belakang pendidikan  investor  dan  kreditor  secara serempak berpengaruh terhadap kebutuhan  informasi  dalam  pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Willy  melakukan  penelitian  pada tahun 2011 mengenai kebutuhan informasi  dalam  laporan  keuangan pemerintah daerah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang di  Sumatera  Barat.  Hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  dalam  laporan keuangan daerah yang paling dibutuhkan  DPRD  yakni  informasi kepatuhan aturan, informasikinerja, infornasi  perencanaan  anggaran  dan informasi keuangan.
Yuliari (2003) melakukan penelitian tentang  kebutuhan  dan  permintaan stakeholders  akan  informasi  pelaporan keuangan  pemerintah.  Penelitian  ini menggali lebih dalam dan mengidentifikasi mengenai hal-hal penting yang diinginkan oleh stakeholders sehubungan dengan pelaporan  keuangan  pemerintah  pusat untuk memenuhi tuntutan kebutuhannya dari  laporan  keuangan  tersebut.  Hasil penelitian tentang kebutuhan dan permintaan  stakeholder  akan  informasi pelaporan  keuangan  pemerintah  antara lain, stakeholders membutuhkan informasi  yang  terklarifikasi  dengan baik  ke  dalam  aktiva  dan  pasiva  bagi stakeholders  seperti  pengamat  ekonomi dan badan eksekutif pemerintah membutuhkan  informasi  daftar  hutang dan rincian pembayarannya.
2.9 Kerangka  Konseptual Kerangka  konseptual  dimaksudkan sebagai  konsep  untuk  menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel  yang  akan  diteliti  berdasarkan
latar  belakang  dari  kajian  teori  yang telah  dikemukakan  di  atas.  Dapat dijelaskan  bahwa  jenis  informasi  yang dibutuhkan  oleh  pengguna  laporan keuangan  khususnya  DPRD  dan  SKPD yaitu informasi mengenai kondisi keuangan,  kepatuhan  terhadap  aturan, kinerja, perencanaan dan penganggaran.

## 2.10 Hipotesis Penelitian
Hipotesis  yang  diajukan    dalam penelitian ini adalah:
H1: Terdapat  perbedaan  kebutuhan informasi  kondisi  keuangan  yang dibutuhkan  oleh  DPRD  dengan SKPD  atas  laporan  keuangan pemerintah daerah
H2: Terdapat  perbedaan  kebutuhan informasi kepatuhan terhadap aturan yang dibutuhkan oleh DPRD  dan  SKPD  atas  laporan keuangan pemerintah  daerah
H3: Terdapat  perbedaan  kebutuhan informasi  kinerja  yang  dibutuhkan oleh  DPRD  dan  SKPD  atas laporan keuangan pemerintah daerah H4: Terdapat perbedaan kebutuhan informasiperencanaan dan penganggaran    yang    dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Metode Penelitian
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini digolongkan
penelitian komparasi. Penelitian komparasi  merupakan  penelitian  yang membandingkan  kondisi  yang  ada  di dua  tempat,  apakah  kedua  kondisi tersebut  sama,  atau  ada  perbedaan  dan kalau  ada  perbedaan,  kondisi  di  tempat mana  yang  lebih  baik  (Arikunto,  2010). Dimana  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan  oleh  pengguna  laporan keuangan  pemerintah  di  DPRD  dan SKPD yang ada di kota Padang dan juga untuk  mengetahui  apakah  DPRD  dan
SKPD tersebut sama kebutuhan informasinya.

## 3.2 Populasi, Sampel Dan Responden
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota  Padang  dan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  yang  ada  di  kota
Padang.
Sampel dalam penelitian ini adalah anggota  DPRD  kota  Padang  yang berjumlah 45 orang dan SKPD yang ada di  Kota  Padang.  Berdasarkan  data  yang diperoleh  dari  Struktur  Organisasi  Tata Kerja  (SOTK)  Pemko  Padang  jumlah Satuan Kerja yang terdapat berjumlah 42 SKPD  yang  terdiri  dari  Dinas,  Badan, Kantor,  Kecamatan,  dan  Inspektorat. Teknik pengambilan sampel total sampling dimana seluruh populasi SKPD yang terdapat di kota Padang dan seluruh  anggota  DPRD  Kota  Padang dijadikan  sampel.  Responden  dalam penelitian  ini  adalah  anggota  DPRD Kota Padang dan Kepala Bagian akuntansi/keuangan dan
staf akuntansi/keuangan  di  masing-masing SKPD.

## 3.3 Jenis dan Sumber data
Jenis  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  subjek.  Data  subjek  adalah jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman
atau
karakteristik sekelompok atau seseorang yang menjadi responden.
Data yang dipakai dalam penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data Primer  adalah  data  yang  langsung diperoleh  dari  jawaban  responden  atas kuesioner. Penyebaran kuisioner dilakukan secara langsung.

## 3.4 Metode Pengumpulan Data
Data untuk penelitian ini dikumpulkan  dengan  cara  menyebarkan kuesioner kepada masyarakat.
Kuesioner merupakan
tenik
pengumpulan  data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat
pertanyaan/pernyataan  tertulis  kepada responden untuk menjawabnya.
Kuesioner  disebarkan  secara  langsung dan  melalui  pos  pada  responden, responden  diharapkan  mengembalikan kuesioner  ini  kepada  peneliti  dalam waktu yang ditentukan.

## 3.5 Instrumen  Penelitian
Instrumen  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner yang diberikan berisi tiga hal utama yaitu karakteristik dari responden sudah menggunakan pelaporan keuangan  untuk  pembuatan  keputusan dan pertanyaan tertutup untuk
mengidentifikasi kebutuhan DPRD Kota Padang  dan  SKPD  se-Kota  Padang  atas informasi  dalam  pelaporan  keuangan pemerintah daerah. Pernyataan- pernyataan untuk mengidentifikasi kebutuhan  DPRD  Kota  Padang  dan SKPD  se-Kota  Padang  atas  informasi atas  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah semuanya bersifat positif dengan pengukuran skala likert.
Instrumen  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  diadopsi  dari instrumen  penelitian  Armel  Yentifa (2010)  yang  dikembangkan  dari  hasil penelitian  Martiningsih  (2008)  yang dikembangkannya dari penelitian Anthony  (1979),  Drebin  et.al  (1981), Jones  (1985),  Daniels  and  Daniels (1991), International  Federation  of Accountants (IFAC) Public  Sector Committe (PSC)  Study  1  (1991),  Mack
& Ryan (2006), dan International Public Sector  Accounting  Standards (IPSAS)
No. 1 (2007).
Pengembangan kebutuhan
pengguna      ada  dalam  penelitian terdahulu  didasarkan pada  tujuan pelaporan  keuangan  pemerintahan  yaitu menyediakan informasi
yang
bermanfaat untuk menilai dan memprediksi  kondisi  keuangan,  kondisi ekonomi,  kepatuhan  terhadap  aturan, kinerja  operasional,  perencanaan  dan penganggaran, serta informasi naratif.

## 3.6 Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan  valid  jika  pertanyaan  mampu mengungkapkan  sesuatu  yang  akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji  validitas  pada  penelitiam  ini menggunakan Corrected Product
Moment. Jika  r  hitung  >  r  table  dan bernilai  positif  maka  butir  peryataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Pilot test akan dilakukan pada mahasiswa akuntansi FE UNP Konsentrasi sektor publik.

## 3.7 Uji Reliabilitas
Reliabilitas  tes  merupakan  suatu ukuran  ketepatan  suatu  tes  apabila diteskan  ke  objek  yang  sama.  Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha (α).
Dengan  kriteria  menurut  Sugiyono (2012: 257) sebagai berikut:
0.00  -  0,199  =  reliabilitas  tes  sangat rendah
0.20 - 0,399 = reliabilitas tes rendah
0.40 - 0,599 = reliabilitas tes sedang
0.60 - 0,799 = reliabilitas tes tinggi
0.80  -  1,000  =  reliabilitas  tes  sangat tinggi

## 3.8 Uji Coba Instrumen
Pengujian  ini  bertujuan  untuk melihat seberapa kuat butir-butir  variabel yang  ada  pada  penelitian  ini.  Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan Corrected Item-Total Correlation .  Jika  r  hitung  besar  dari  r tabel maka dapat dikatakan valid. Uji coba instrumen    dilakukan  pada  mahasiswa Akuntansi    Fakultas  Ekonomi  UNP dengan  syarat  telah  mengambil  mata kuliah  akuntansi  sektor  publik,  anggaran dan  audit  kinerja  manajemen  dengan jumlah responden sebanyak 30  orang.
Untuk melihat validitas dari masing- masing item kuesioner digunakan Corrected  Item-  Total  Correlation .  Jika rhitung  besar  dari  rtabel  maka  dapat
dikatakan  valid.  Dimana  rtabel  untuk  n  = 30-2  =  28  adalah  0.361.    Berdasarkan hasil  pengolahan  data  didapat  nilai Corrected  Item-Total  Correlation untuk masing-masing item pertanyaan semuanya di atas rtabel. Jadi dapat dikatakan bahwa semua  item  pertanyaan  dalam  penelitian ini adalah valid.

## 3.9 Definisi  Operasional Variabel
Berikut ini adalah defenisi operasional  variabel  yang  digunakan dalam penelitian ini :
1. Pelaporan  keuangan  adalah  struktur dan proses akuntansi yang menggambarkanbagaimana  informasi keuangan  disediakan  dan  dilaporkan untuk  mencapai  tujuan  ekonomi  dan sosial  negara.  FASB  mengartikan pelaporan  keuangan  sebagai  sistem dan  sarana  penyampaian (means  of communication) informasi  tentang segala  kondisi  dan  kinerja  entitas terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat
disampaikan melalui laporan keuangan (Suwardjono,  2006).
2. Informasi  kondisi  keuangan  ,  yaitu informasi  yang  bermanfaat  untuk menentukan  dan  memprediksi  aliran, posisi  keuangan  dan  perubahannya, hasil  operasional  serta  kebutuhan sumber  keuangan  unit  pemerintah daerah (Martiningsih,  2008).
3. Informasi kepatuhan terhadap aturan, yaitu  informasi  yang  bermanfaat untuk  memonitor  kontribusi  dan penggunaan sumber daya, perbandingan anggaran dengan aktual apakah  sesuai  aturan  yang  berlaku (Martiningsih,  2008).
4. Informasi  kinerja,  yaitu  informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah (Martiningsih, 2008). 5. Informasi perencanaan dan penganggaran,  yaitu  informasi  yang bermanfaat  untuk  perencanaan  dan penganggaran  aktivitas  dan  program pemerintah daerah (Martiningsih,
2008).

## 3.10 Teknik Analisis data
Data  yang  diperoleh  dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Adapaun uji t digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian 4. Hasil Analisis Data Dan Pembahasan 4.1 Analisis Deskriptif Jawaban responden mengenai pertanyaan  tentang  informasi  yang dibutuhkan  oleh  responden,  diperoleh urutan informasi yang diperlukan dalam pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah berdasarkan derajat kepentingan sebagai berikut :
Rang ki ng Indikator Pertanyaan Rerata Kriteria 1 Kepatuhan terhadap Aturan 4,513 Sangat Penting 2 Kinerja 4,257 Sangat penting 3 Kondisi Keuangan 4,244 Sangat Penting 4 Perencanaan dan Penganggarn 4,165 Penting Rata-rata 4,294 Sangat Penting
Dari seluruh informasi yang dibutuhkan  oleh  SKPD  dan  DPRD berikut  ini  akan  diuraikan  10  informasi yang  paling  dibutuhkan oleh SKPD dan DPRD :
No Keterangan Rerata Kriteria
1
Perbandingan penerimaan dan pengeluaran aktual dengan anggaran 4,609 Sangat Penting 2 Laporan pertanggungjawaban kepala pemda 4,579 Sangat Penting 3 Kepatuhan penyajian laporan keuangan pemda dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) 4,576 Sangat Penting
4 Kesesuaian penggunaan sumber daya dengan aturan 4,474
Sangat Penting 5 Perubahan aktiva bersih/ekuitas 4,452 Sangat Penting 6 6 Trend ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang 4,444 4,444 Sangat Penting 7 Kebijakan akuntansi 4,434 Sangat Penting 8 Posisi aktiva, hutang dan aktiva bersih/ekuitas pemda pada akhir periode pelaporan 4,416 Sangat Penting 9 Stabilitas Politik 4,413 Sangat Penting 10 Evaluasi program jangka pendek dan jangka panjang 4,322 Sangat Penting

## 4.2 Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil  pengujian  hipotesis  penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Hipotesis 1 Informasi Kondisi Keuangan SKPD DPRD Kelompok Data N= 32 Mean = 33,34 Std. = 3,347 N=45 Mean = 34,13 Std. = 2,920 Sig. 0,28 7 Alpha 0,05 Kesimpulan Sig. ≥ 0,05, maka H1 Ditolak Hipotesis 2 Informasi Kepatuhan terhadap aturan SKPD DPRD Kelompok Data N= 32 Mean = 33,67 N=45 Mean = 42,79 Sig. 0,06 6 Alpha 0,05 Kesimpulan Sig. ≥ 0,05, maka H2 Ditolak
Hipotesis 3 Informasi Kinerja SKPD DPRD Kelompok Data N= 32 Mean = 29,95 N=45 Mean = 45,43 Sig. 0,00 2 Alpha 0,05 Kesimpulan Sig. ≤ 0,05, maka H3 diterima Hipotesis 4 Informasi Perencanaan dan penganggaran SKPD DPRD Kelompok Data N= 32 Mean = 36,47 N=45 Mean = 40,80 Sig. 0, 3 8 6 Alpha
0, 0 5 Kesimpulan Sig. ≥0,05, H4 ditolak

## 4.3 Pembahasan
Informasi  yang  dibutuhkan  oleh SKPD atas pelaporan keuangan pemerintah  daerah  yang  pertama  adalah informasi  kepatuhan  terhadap  aturan, informasi  kepatuhan  terhadap  aturan yaitu  informasi  yang  bermanfaat  untuk memonitor  kontribusi  dan  penggunaan sumber  daya,  perbandingan  anggaran dengan aktual apakah sesuai aturan yang berlaku.  Informasi  ini  mencakup  1) kesesuaian  penggunaan  sumber  daya dengan  aturan. 2) Kecukupan kontribusi sumber  daya  untuk  membiayai  seluruh pengeluaran pemda. 3) Kepatuhan penyajian  laporan  keuangan  pemda dengan  standar  akuntansi  pemerintah (SAP). 4) Perbandingan penerimaan dan pengeluaran aktual dengan anggaran. Temuan  ini  konsisten  dengan penelitian  terdahulu  Martiningsih  pada tahun  2008  dan  Armel  Yentifa  pada tahun  2010,  yang  mengatakan      bahwa informasi      kepatuhan  terhadap  aturan dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan Selanjutnya informasi yang dibutuhkan  oleh  SKPD  atas  pelaporan keuangan  pemerintah  adalah  informasi kondisi  keuangan,  informasi  kondisi
keuangan yaitu informasi yang bermanfaat  untuk  menentukan  dan memprediksi  aliran,  posisi  keuangan dan  perubahannya,  hasil  operasional serta  kebutuhan  sumber  keuangan  unit pemerintah daerah (Martiningsih, 2008). Informasi  ini  mencakup:  1)  Posisi aktiva,  hutang  dan  aktiva  bersih/ekuitas pemda pada akhir periode pelaporan. 2) Prediksi  kebutuhan  tambahan  sumber keuangan.
3) Perubahan aktiva bersih/ekuitas. 4) Rincian hasil operasional  pemda  selama  1  periode pelaporan.  5)  Sumber  dan  penggunaan sumber  daya  (aliran  kas  masuk  dan  kas keluar)  6)  Kemampuan  pemda  untuk memenuhi  kewajiban  jangka  pendek dan  jangka  panjang.  7)  Rincian  dan analisis  jumlah  hutang  pemda.  8) Prediksi pertumbuhan pendapatan pemda.
Temuan  ini  konsisten  dengan penelitian  Martiningsih  (2008)  dan Armel  Yentifa  (2010) yang mengatakan informasi  mengenai  kondisi  keuangan diperlukan oleh pengguna sebagai informasi  yang  ada  dalam  pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Informasi selanjutnya yang
dibutuhkan  oleh  SKPD  atas  pelaporan keuangan  pemerintah  adalah  informasi perencanaan dan
penganggaran,
Informasi perencanaan dan penganggaran  yaitu  informasi  yang bermanfaat  untuk  perencanaan  dan penganggaran  aktivitas  dan  program pemerintah  daerah  (Martiningsih,2008). Informasi  ini  mencakup:  1)  Perencaaan pemda 5 tahun kedepan. 2) Perencanaan alokasi sumber daya. 3) Trend ketersediaan  pendapatan  yang  akan datang  untuk  mendanai  pengeluaran yang  akan  datang.  4)  Prediksi  jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemda. 5) Prediksi keefektifan  program  dan  aktivitas  yang diusulkan. 6) Prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional Pemda
Temuan  ini  konsisten  dengan penelitian  Martiningsih  (2008)  dan Armel  Yentifa  (2010) yang mengatakan informasi  mengenai  perencanaan  dan penganggaran diperlukan oleh pengguna laporan  keuangan  sebagai  informasi yang  ada  dalam  pelaporan  keuangan pemerintah.
Informasi selanjutnya yang dibutuhkan  oleh  SKPD  atas  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah  adalah informasi  kinerja,  informasi  kinerja yaitu  informasi  yang  bermanfaat  untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah (Martiningsih,  2008).  Informasi  ini mencakup:  1)  Perbandingan  kinerja keuangan pemda tahun ini dengan tahun sebelumnya.  2)  Evaluasi  pelayanan (termasuk  biaya  jasa)  yang  diberikan pemda, seperti: pelayanan perizinan dan tarifnya.  3)  Evaluasi  efisiensi  program dan  aktivitas  pemda.  4)  Evaluasi efektivitas program dan aktivitas pemda.
5)  Evaluasi  program  jangka  pendek dan jangka panjang.
Hasil ini konsisten dengan penelitian  Martiningsih  (2008)  dan Armel Yentifa (2010) yang mengatakan informasi  tentang  kinerja  diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai  informasi  yang  ada  dalam pelaporan keuangan pemerintah.
Sementara  jenis  informasi  yang dibutuhkan  oleh  DPRD  atas  pelaporan keuangan pemerintah daerah yang pertama  adalah  informasi  kepatuhan terhadap  aturan,  informasi  kepatuhan terhadap  aturan  yaitu  informasi  yang bermanfaat  untuk memonitor  kontribusi dan penggunaan sumber daya, perbandingan  anggaran  dengan  aktual apakah  sesuai  aturan  yang  berlaku. Informasi  ini  mencakup  1)  kesesuaian penggunaan sumber daya dengan aturan. 2)  Kecukupan  kontribusi  sumber  daya untuk  membiayai  seluruh  pengeluaran pemda.  3)  Kepatuhan  penyajian  laporan keuangan pemda dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). 4)
Perbandingan penerimaan
dan pengeluaran aktual dengan anggaran.
Hasil ini konsisten dengan penelitian  Martiningsih  (2008)  dan Armel  Yentifa yang  mengatakan  bahwa informasi  mengenai  kepatuhan  terhadap aturan  dibutuhkan      oleh  pengguna laporan keuangan pemerintah
Selanjutnya informasi yang dibutuhkan  oleh  DPRD  atas  pelaporan keuangan  pemerintah  adalah  informasi mengenai  kinerja,  informasi  informasi kinerja yaitu informasi yang bermanfaat untuk  mengevaluasi  kinerja  pemerintah daerah  (Martiningsih,  2008).  Informasi ini  mencakup:  1)  Perbandingan  kinerja keuangan pemda tahun ini dengan tahun sebelumnya.  2)  Evaluasi  pelayanan (termasuk  biaya  jasa)  yang  diberikan pemda, seperti: pelayanan perizinan dan tarifnya.  3)  Evaluasi  efisiensi  program dan  aktivitas  pemda.  4)  Evaluasi efektivitas program dan aktivitas pemda. 5)  Evaluasi  program  jangka  pendek dan jangka panjang.
Hasil ini konsisten dengan penelitian  Martiningsih  (2008)  dan Armel Yentifa (2010) yang mengatakan informasi  tentang  kinerja  diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai  informasi  yang  ada  dalam pelaporan keuangan pemerintah.
Informasi selanjutnya yang dibutuhkan  oleh  DPRD  atas  pelaporan keuangan  pemerintah  adalah  informasi kondisi  keuangan,  informasi  kondisi keuangan yaitu informasi yang bermanfaat  untuk  menentukan  dan memprediksi  aliran,  posisi  keuangan dan  perubahannya,  hasil  operasional serta  kebutuhan  sumber  keuangan  unit pemerintah daerah (Martiningsih, 2008). Informasi  ini  mencakup:  1)  Posisi aktiva,  hutang  dan  aktiva  bersih/ekuitas pemda pada akhir  periode pelaporan.  2) Prediksi  kebutuhan  tambahan  sumber keuangan.
3) Perubahan aktiva bersih/ekuitas. 4) Rincian hasil operasional  pemda  selama  1  periode pelaporan.  5)  Sumber  dan  penggunaan
sumber  daya  (aliran  kas  masuk  dan  kas keluar)  6)  Kemampuan  pemda  untuk memenuhi  kewajiban  jangka  pendek dan  jangka  panjang.  7)  Rincian  dan analisis  jumlah  hutang  pemda.  8) Prediksi pertumbuhan pendapatan pemda. Hasil ini konsisten dengan penelitian  Armel  Yentifa  (2010)  dan Martiningsih  (2008)  yang  mengatakan informasi  kondisi  keuangan  dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan pemerintah daerah
Informasi selanjutnya yang dibutuhkan  oleh  DPRD  atas  palaporan keuangan  pemerintah  daerah  adalah informasi perencaaan dan penganggaran. Informasi perencanaan dan penganggaran  yaitu  informasi  yang bermanfaat  untuk  perencanaan  dan penganggaran  aktivitas  dan  program pemerintah  daerah  (Martiningsih,2008). Informasi  ini  mencakup:  1)  Perencaaan pemda 5 tahun kedepan. 2) Perencanaan alokasi sumber daya. 3) Trend ketersediaan  pendapatan  yang  akan datang  untuk  mendanai  pengeluaran yang  akan  datang.  4)  Prediksi  jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemda. 5) Prediksi keefektifan  program  dan  aktivitas  yang diusulkan. 6) Prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemda.
Hasil  penelitian  ini  konsisten dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan oleh  Mertinigsih  (2008)  dan  Armel Yentifa yang mengatakan bahwa informasi perencanaan dan
penganggaran  sebagai  informasi  yang dibutuhkan  oleh  pengguna  laporan keuangan sebagai informasi yang terkandung  dalam  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Selanjutnya  pengujian  hipotesis mengatakan  H1  ditolak  karena  nilai  sig 0,275 ≥ 0,05, hal ini menunjukkan tidak terdapat  perbedaan  yang  signifikan antara  informasi  kondisi  keuangan  yang dibutuhkan  oleh  DPRD  dan  SKPD  atas
pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah. DPRD dan SKPD sama- sama membutuhkan informasi kondisi keuangan  yang  terdiri  dari  informasi posisi  aktiva,  hutang  dan  aktiva  bersih/ ekuitas  pemda  pada  akhir  periode, prediksi  kebutuhan  tambahan  sumber keuangan,  perubahan  aktiva  bersih/ ekuitas,  rincian  hasil  operasional  pemda selama 1 periode pelaporan, sumber dan penggunaan  sumber  daya,  kemampuan pemda  untuk  memenuhi  kewajiban jangka  pendek  dan  jangka  panjang, rincian  dan  analisis  jumlah  hutang pemda dan prediksi pertumbuhan pendapatan pemda.
Hasil pengujian hipotesis selanjutnya  untuk  H2  ditolak  karena nilai  sig  0,066  ≥  0,05,    hal    ini menunjukkan    tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara informasi  kepatuhan  terhadap  aturan yang dibutuhkan  oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah.  DPRD  dan  SKPD  sama-  sama membutuhkan informasi kepatuhan terhadap  aturan  yang  terdiri  dari informasi mengenai kesesuaian penggunaan sumber daya dengan aturan, kecukupan  kontribusi  sumber  daya untuk  membiayai  seluruh  pengeluaran pemda,  kepatuhan  penyajian  laporan keuangan  pemda  dengan  SAP  dan informasi mengenai perbandingan penerimaan  dan  pengeluaran  aktual dengan anggaran.
Sementara pengujian hipotesis untuk  informasi  kinerja  mengatakan terdapat  perbedaan  yang  signifikan antara kebutuhan DPRD dan SKPD atas pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah. Sehingga  kesimpulannya  H3  diterima. Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan bahwa  DPRD  lebih  membutuhkan informasi  kinerja  yang  terdapat  dalam laporan keuangan pemerintah dibandingkan dengan SKPD.
Hasil ini diperoleh setelah melakukan  pengujian  hipotesis  dengan menggunakan  uji  t.  Uji  t  yang  dipakai
dalam  penelitian  ini  adalah  Kruskal Wallis  test.  Hasil  dari  uji  tersebut  sig 0,002  ≤  0,05,  hal  ini  menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kebutuhan informasi kinerja yang dibutuhkan  oleh  DPRD  dan  SKPD  atas laporan  keuangan.
Selain  itu,  terlihat  juga  perbedaan dari nilai rata-rata untuk masing-masing kebutuhan  informasi  pengguna,  tingkat kebutuhan  inforrmasi  DPRD  sebesar 45,43  dan  tingkat  kebutuhan  informasi SKPD  sebesar 29,95 sehingga diperoleh selisih rata- rata sebesar 15,48.
Selanjutnya  pengujian  hipotesis untuk informasi perencanaan dan penganggaran mengatakan tidak terdapat  perbedaan  yang  signifikan antara kebutuhan DPRD dan SKPD atas laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Sehingga  H4  ditolak  karena  nilai  sig 0,386  ≥  0,05.  DPRD  dan  SKPD  sama- sama membutuhkan informasi perencanaan  dan  pengganggaran    yeng terdiri    dari  informasi  perencanaan pemda        5        tahun      kedepan perencanaan  alokasi  sumber  daya,  trend ketersediaan  pendapatan  yang  akan datang  untuk  mendanai  pengeluaran yang  akan  datang,  prediksi  jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung  aktivitas  pemda,  prediksi keefektifan  program  dan  aktivitas  yang diusulkan  serta  informasi  mengenai prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemda.
5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran
5.1 Kesimpulan Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai  berikut:
1. Informasi  yang  dibutuhkan  oleh SKPD  dan  DPRD  atas  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah  adalah informasi  kepatuhan  terhadap  aturan, informasi  kinerja,  informasi  kondisi keuangan  dan  informasi  perencanaan dan penganggaran.
2. Terdapat  perbedaan  antara  informasi
yang  dibutuhkan  oleh  DPRD  dan SKPD  atas  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  yaitu  informasi kinerja. Informasi kinerja lebih
dibutuhkan oleh DPRD dibandingkan dengan SKPD.

## 5.2 Keterbatasan
Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu: 1. Penyebaran  kuesioner  pada  beberapa SKPD masih memiliki kendala dalam prosedur  perizinan  dan  pengisian kuesioner. Hal tersebut menyebabkan data  yang  diolah  kurang  optimal, untuk penelitian selanjutnya diharapkan  responden  yang  dituju dapat  melakukan  pengisian kuesioner yang disebarkan.
2. Data  penelitian  yang  berasal  dari responden  yang  disampaikan  secara tertulis  dalam  bentuk  kuesioner  akan mempengaruhi hasil penelitian.
Karena  persepsi  responden  yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda apabila data  diperoleh  melalui  wawancara langsung dengan responden.
5.2 Saran Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan  bahwa:
1. Dari  hasil  penelitian  ini  terlihat informasi-informasi  yang  dibutuhkan oleh  pengguna  laporan  keuangan, sebaiknya eksekutif menyusun laporan  keuangan  sesuai  dengan informasi  yang  dibutuhkan  pengguna sehingga pengguna dapat
menggunakan  nya  dengan baik untuk pengambilan keputusan.
2. Untuk  penelitian  selanjutnya,  dapat dilakukan  dengan  metode  lain  untuk mendapatkan  data  yang  lengkap,
misalnya dengan melakukan
wawancara  secara  langsung  dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga  jawaban  responden  lebih
mencerminkan jawaban yang sebenarnya.
3. Bagi  peneliti  lain  yang  tertarik  untuk meneliti  judul  yang  sama,  maka peneliti menyarankan untuk melengkapi sampel pengguna laporan keuangan  lain  seperti  masyarakat,
investor, kreditor dan badan pengawas.

## Daftar Pustaka
Arikunto,  Suharsimi.  2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta. Anthony, R. N. 1978. Financial Accounting in Nonbusiness Organizations. Financial Accounting Standards Board .
Stamford. Conn.
Bastian,  Indra.  2006. Akuntansi  Sektor Publik:  Suatu  Pengantar .  Jakarta: Penerbit  Erlangga Carlson,  Frederick  J.  1986.  User needs:
A  Survey  of  Individual  Citizen
Uses of Municipal Financial
Information. Government  Finance Review. Chicago:  October  1986.
Vol 2 Issue 5
Daniels, Janet D., and Daniels,  Craig  E. 1991.    Municipal    Financial Reports: What Users Want . Journal  of  Accounting  and  Public Policy . Vol. 10 Issue 1 pp. 15-38.
Drebin, A. R., Chan, J. L. and Ferguson,
L. C. 1981. Objectives of Accounting and Financial Reporting for Governmental Units: A Research Study. National Council on Governmental Accounting ,  Vol.  1  &  2,  Chicago,
USA. Government Accounting Standards
Board  (GASB).  1994. Concept Statement No. 2 related to Service Efforts and Accomplishments
Reporting.
Harahap,  Sofyan  Safri.  2003. Teori Akuntansi,  Edisi  Kelima .  Jakarta: PT Raspindo.
Harahap,  Sofyan  Safri.  2007. Teori Akuntansi .  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada.
Hery.2011. Teori  Akuntansi .  Jakarta. Kencana.
International  Federation  of  Accountants (IFAC). 1991. Public Sector
Committee (PSC) Study Nomor 1.
Financial  Reporting  by  National Governments .
International  Public  Sector  Accounting
Standards Board. International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 1 Presentation of Financial
Statements . Issued January 2007 Jones,  D.  B.,  Scott,  R.  B.,  Kimbro,  L. and Ingram, R. 1985. The Needs of Users  of  Governmental  Financial Reports ,  GASB  Research  Reports
1.
Mack,  Janet  and  Christine  Ryan.  2006. Reflections  on  the  Theoretical Underpinnings  of  the  General-
Purpose Financial reports of Australian government Departments, Accounting, Auditing & Accountability
Journal. Vol.  19  No. 4,  pp.  592-
612.
Manao,  Hekinus. Kilas  Balik  UU Bidang  Keuangan  Negara  dan
Agenda  Reformasi  Manajemen Keuangan  Pemerintah .  Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menapak Perjalanan Lima  Tahun  Implementasi  Paket Undang-Undang Keuangan Negara 14 Juni 2008. Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor
Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi
Martiningsih,      Sri      Pancawati.      2009.
Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah  Simposium  Nasional Akuntansi (SNA) 12. Padang Nofranita,  Willy.  2011.  Kebutuhan Informasi dalam Laporan
Keuangan Pemerintah  Daerah  bagi
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah kota di Sumatera Barat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D .
Bandung:  Alfabeta Suwardjono.  2006. Teori  Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga . Yogyakarta: BPFE
Yentifa,  Armel  ,  Yuntifa  &  Suhanda. Kebutuhan  Investor  dan  Kreditor atas  Informasi  dalam  Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah Simposium  Nasional  Akuntansi (SNA) 12. Padang Yuliari, Gusti Putu Ayu. 2003. Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Pusat Indonesia: Suatu Studi
Eksploratif  mengenai  Kebutuhan dan  Permintaan Stakeholder akan Informasi  Keuangan  Pemerintah.
Tesis UGM. Yogyakarta. Yusuf, A.Muri. 2005. Metodologi Penelitian . Padang. UNP PRESS
Halaman ini sengaja dikosongkan