ISSN:2716-0807, Vol 1, No 2, 2020, 135-154
Pengaruh  reformasi  administrasi  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak:  Studi  kasus  di  KPP  Pratama Kedaton  Bandar  Lampung  (The  effect  of  taxation administration  reform  to  tax  mandatory  compliance:  Case study in tax office Kedaton Bandar Lampung)
Hani Putri Monalika 1* , Haninun 2
Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia 1*,2 hani.15021056@student.ubl.ac.id 1* , haninun@ubl.ac.id

## Riwayat Artikel
Diterima pada 28 Oktober 2019 Revisi 1 pada 25 November 2019 Revisi 2 pada 28 November 2019 Revisi 3 pada 8 Desember 2019 Revisi 4 pada 14 Desember 2019 Revisi 5 pada 19 Desember 2019 Disetujui pada 19 Desember 2019

## Abstract
Purpose: The purpose of this study is to determine the effect of tax administration reforms on the level of tax compliance. A good  tax administration  system  is  a  key  factor  in  the  successful implementation  of  tax  policies.  With  the  improvement  of  tax administration, it is expected to encourage taxpayer compliance.
Research  methodology: The  research  method  used  is  a quantitative method. The samples in this study were. The data were collected  using  questionnaires  distributed  to  the  sample  of  65 corporate taxpayers
Results: The results show that the tax administration reform has a positive  effect  on  taxpayer  compliance,  which  means  that  the  tax administration reform can improve taxpayer compliance
Limitations: This  research  was  only  conducted  on  one  Primary Tax Office so that the sample was small with a total of 65 samples.
Contribution: this study has implications for government policies related  to  tax  administration  reforms  which  are  very  important  to facilitate taxpayers in fulfilling their obligations.
Keywords: Tax  Administration  Reform,  Tax  Administration System  Modernization,  Modern  Tax  Administration  System,  Tax Administration  System,  Tax  Reform,  Taxpayer  Compliance, Corporate Taxpayer Compliance
How  to  cite: Monalika,  Hani  P.,  and  Haninun,  H.  (2020).  The effect of tax administration reforms on taxpayer compliance (Case study  in  KPP  Pratama  Kedaton  Bandar  Lampung). Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen , 1 (2), 135-154.

## 1. Pendahuluan
Direktorat  Jenderal  Pajak  menggulirkan  reformasi  administrasi  perpajakan  jangka  menengah  sejak tahun  2002,  dengan  tujuan  tercapainya:  tingkat  kepatuhan  yang  tinggi,  tingkat  kepercayaan  terhadap administrasi  perpajakan  yang  tinggi,  dan  produktivitas  pegawai  yang  tinggi.  Program  dan  kegiatan reformasi  administrasi  perpajakan  memiliki  ciri  yang  khusus  antara  lain  struktur  organisasi berdasarkan  fungsi,  perbaikan  pelayanan  bagi  setiap  wajib  pajak  melalui  pembentukan complain center untuk menampung keberatan wajib pajak,
Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Tingkat keberhasilan sebuah program reformasi  ekonomi  itu  sangat  tergantung  pada  dua  hal,  yaitu  kebijakan  pajak  mendapat  kepercayaan ( credibility of policy ) dan kredibilitas pembuat kebijakan ( credibility of policy makers ).
Menurut  (Rahayu,  2014)  tujuan  dari  reformasi  administrasi  perpajakan  adalah  bahwa administrasi  perpajakan  yang  ada  disuatu  negara  mengimplementasikan  struktur  perpajakan  yang efisien  dan  efektif,  guna  mencapai  sasaran  penerimaan  pajak  yang  optimal.  Hal  ini  meliputi pengembangan sumber daya manusia baik peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai pajak maupun peningkatan  kesadaran  wajib  pajak  untuk  patuh  dalam  kewajiban  perpajakannya.  Selain  itu  juga pengembangan  teknologi  informasi  pada  instansi  perpajakan  untuk  mengimbangi  keberadaan teknologi  informasi  yang  telah  dimiliki  terlebih  dahulu oleh  Wajib  Pajak  untuk  menjawab  tantangan globalisasi.  Kemudian  masalah  perbaikan  struktur  organisasi  instansi  pajak,  proses  dan  prosedur administrasi  perpajakan,  serta  sumber  daya  finansial  bagi  pengembangan  sarana  dan  prasarana  yang menunjang  perbaikan  secara  menyeluruh  sistem  perpajakan  dan  insentif  yang  cukup  bagi  pegawai pajak.
Menurut (Nasucha, 2014), empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, sebagai berikut :
1.   Struktur organisasi
Unsur  yang  berkaitan  dengan  pola-pola  peran  yang  sudah  ditentukan  dan  hubungan  antar peran,  alokasi  kegiatan  kepada  sub.unit  terpisah,  pendistribusian  wewenang  diantara  posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.
2.   Prosedur organisasi
Prosedur  organisasi  berkaitan  dengan  proses  komunikasi,  pengambilan  keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan teratur
3.   Strategi organisasi
Sikap  pandangan  dan  tindakan  yang  bertujuan  memanfaatkan  segala  keadaan,  faktor, peluang,  dan  sumber  daya  yang  ada  sedemikian  rupa  sehingga  tujuan  organisasi  dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.
4.   Budaya organisasi
Budaya  organisasi  didefinisikan  sistem  penyebaran  kepercayaan  dan  nilai-nilai  yang berkembang  dalam  organisasi  dan  mengarahkan  perilaku  anggota-anggotanya.  Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.
Pengelolaan  pajak  di  Indonesia  berkembang  dengan  dinamis  melalui  perubahan  seperti  organisasi, sistem, sarana dan prasarana kerja, peraturan maupun aparat yang mengelola pajak, telah memberikan kontribusi  yang  meningkat  bagi  penerimaan  negara.  Reformasi  perpajakan  lebih  banyak  diartikan sebagai  kebutuhan  akan  regulasi  perpajakan  yang  dapat  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat dengan tarif pajak progresif, tetapi tidak tampak adanya upaya perubahan jaminan manfaat bagi wajib pajak dari pembayaran pajaknya.
Ketiadaan jaminan ini menyebabkan kurang terjadinya perubahan kesadaran membayar pajak, (Satriyo, 2009). Reformasi perpajakan dan birokrasi perpajakan seharusnya diletakkan dalam kerangka reformasi  anggaran  ( budgeting  reform )  secara  menyeluruh  dengan  orientasi  pada  kepentingan  rakyat sebagai  pembayar  pajak.  Pemerintah  perlu  segera  mengimplementasikan  reformasi  perpajakan,  baik reformasi  kebijakan  perpajakan  maupun  reformasi  administrasi  perpajakan  karena  reformasi perpajakan menjadi elemen terpenting untuk mengubah citra sistem perpajakan Indonesia di kalangan dunia  usaha,  di  dalam  maupun  di  luar  negeri.  Sistem  administrasi  perpajakan  yang  baik  merupakan faktor  kunci  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  perpajakan.  Selain  itu,  visi  yang  jelas  dan  definitif serta rencana dan strategi yang tepat juga mutlak diperlukan untuk mengawal keberhasilan penerimaan pajak.
Sistem  pemungutan  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah Self  Assesment  System ,  dimana segala  pemenuhan  kewajiban perpajakan  dilakukan  sepenuhnya  oleh wajib  pajak,  fiskus  (pengumpul pajak)  hanya  melakukan  pengawasan  melalui  prosedur  pemeriksaan.  Hal  ini  membuktikan  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  benar-benar  penting  bagi  sistem  perpajakan  dan menjadi  tulang  punggung  dalam  pelaksanaan Self  Assesment  System sehingga  patut  menjadi  sorotan bagi  pemerintah  dan  masyarakat . Wajib  pajak  akan  siap  menerima  sistem  baru  apapun  yang diperkenalkan, seperti Self Assesment System , jika mereka mempunyai pengetahuan yang besar untuk memahami sistem itu.
Kepatuhan wajib pajak ( tax complience ) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib Pajak dalam mendaftarkan  diri,  kepatuhan  menyetorkan  kembali  surat  pemberitahuan  (SPT),  kepatuhan  dalam perhitungan  dan  pembayaran  pajak  terutang,  dan  kepatuhan  dalam  pembayaran  tunggakan.  Menurut (Gunadi,  2015)  pengertian  kepatuhan  wajib  pajak  ( Tax  compliance )  adalah  bahwa  wajib  pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan,  investigasi seksama, peringatan  ataupun  ancaman  dan  penerapan  sanksi  baik  hukum  maupun  adminitrasi.  Isu  kepatuhan menjadi  penting  karena  ketidakpatuhan  secara  bersamaan  akan  menimbulkan  upaya  menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Seperti yang diketahui terlebih  dari  44  juta  orang  yang  seharusnya  memiliki  NPWP,  kenyataan  saat  ini  hanya  26  juta penduduk  yang  sudah  memiliki  NPWP.  Dari  26  juta  penduduk  tersebut  hanya  10  juta  yang memasukkan SPT pajak. Bahkan, dari 10 juta yang menyerahkan SPT, hanya 900 ribu penduduk yang membayar  pajak.  Dan  (kontribusi)  PPN  hanya40%  dari  semestinya,  itu  menunjukkan  bahwa complience (kepatuhan)  adalah  isu  (Manggala,  2017)  .  Dengan  adanya  perbaikan  administrasi perpajakan diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.
Dalam  penelitian  sebelumnya  mengenai  reformasi  administrasi  perpajakan,  (Satriyo,  2009) menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  struktur  organisasi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, sedangkan  prosedur  organisasi,  strategi  organisasi  dan  budaya  organisasi  mempunyai  pengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  (Kopong  &  Ningrum,  2016)  menyatakan  hasil  penelitian menunjukkan  reformasi  rerpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak,  dengan kepatuhan  wajib  pajak  sebagai  variabel  moderating.  Dalam  penelitian  lain  menurut  (Fitriah,  2011) hasil  penelitian  berdasarkan  uji  statistik  menunjukkan  bahwa  struktur  organisasi  memiliki  pengaruh yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  ,  prosedur  organisasi  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  strategi  organisasi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  dan  budaya  organisasi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Secara  simultan  struktur  organisasi,  prosedur  organisasi,  strategi  organisasi, dan budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Adanya  variasi  dan  belum  adanya  konsistensi  beberapa  hasil  penelitian  tersebut  mendorong penulis untuk melakukan penelitian kembali mengenai reformasi administrasi perpajakan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti di bidang perpajakan dengan judul “Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung)”

## 2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

## Landasan teori

## Pengertian pajak
Menurut (Mardiasmo, 2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  (kontraprestasi)  yang langsung  dapat  ditunjukkan,  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum.  Pengertian tersebut  kemudian  disempurnakan  sehingga  berbunyi,  pajak  adalah  peralihan  kekayaan  dari  pihak rakyat  kepada  kas  negara  untuk  membiayai  pengeluaran  rutin  dan  “surplusnya”  digunakan  untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment .
Menurut  Djajadiningrat  dalam  (Resmi,  2008),  pajak  sebagai  suatu  kewajiban  menyerahkan sebagian  dari  kekayaan  ke  kas  negara  yang  disebabkan  suatu  keadaan, kejadian,  dan perbuatan  yang memberikan  kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  suatu  hukuman,  menurut  peraturan  yang  ditetapkan pemerintah  serta  dapat  dipaksakan,  tetapi  tidak  ada  jasa  timbal  balik  dari  negara  secara  langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Feldmann dalam (Resmi, 2008) Pajak adalah prestasi  yang  dipaksakan  sepihak  oleh  dan  terutang  kepada  pengusaha  (menurut  norma-norma  yang ditetapkannya secara umum)  tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.  Menurut  (Mardiasmo,  2016)  dari  beberapa  definisi  tersebut  dapat  ditarik kesimpulan bahwa:
• Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan  kekuatan  undang-undang  serta  aturan pelaksanaannya.
• Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat ditunjukkan  adanya  kontrapretasi  individual  oleh pemerintah.
• Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
• Pajak  diperuntukan  bagi  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah,  yang  bila  dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment .

## Fungsi pajak
(Mardiasmo,  2016)  menyatakan    terdapat  dua  fungsi  pajak,  yaitu  fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur).
• Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
o Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengumpulkan  dana  yang  diperlukan pemerintah untuk  membiayai  pengeluaran  belanja  negara  yang  berguna  untuk  kepentingan masyarakat.
• Fungsi Regulerend (Mengatur)
o Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  memberikan  kepastian  hukum  terutama  dalam menyusun  undang-undang  dan  perlu  diusahakan  agar  ketentuan  yang  dirumuskan jangan sampai dapat menimbulkan interprestasi yang berbeda antara fiskus dan wajib pajak.

## Syarat pemungutan pajak
Agar  pemungutan  pajak  tidak  menimbulkan  hambatan  atau  perlawanan,  maka  pemungutan  pajak memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :
• Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum (syarat keadilan).  Adil dalam perundang-undangan  diantaranya  mengenakan  pajak  secara  umum  dan  merata,  serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara adil dalam pelaksanaannya, yakni  dengan  memberikan  hak  bagi  wajib  pajak  untuk  mengajukan  keberatan, penundaan  dalam  pembayaran  dan  mengajukan  banding  kepada  Majelis  Pertimbangan Pajak.
• Pemungutan  pajak  harus  berdasarkan  undang-undang  (syarat  yuridis).  Pajak  diatur dalam  UUD  1945  Pasal  23  ayat  2.  Hal  ini  memberikan  jaminan  hukum  untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
• Tidak  mengganggu  perekonomian  (syarat  ekonomi).  Pemungutan  tidak  boleh mengganggu  kelancaran  kegiatan  produksi  ataupun  perdagangan  sehingga  tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
• Pemungutan  pajak  harus  efisien  (syarat  financial).  Sesuai  fungsi budgetair ,  biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
• Sistem  pemungutan  pajak  harus  sederhana.  Sistem  pemungutan  perpajakan  yang sederhana  akan  memudahkan  dan  mendorong  masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi dalam undang-undang perpajakan yang baru.

## Tata cara pemungutan pajak
Menurut  (Waluyo  &  Wirawan,  2013)  asas-asas  pemungutan  pajak  sebagaimana  dikemukakan  oleh Adam  Smith  dalam  bukunya Wealth  Of  Nations dengan  ajaran  yang  terkenal  “ The  Four  Maxims” asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
• Equality
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang  harus  sebanding  dengan  kemampuan  membayar  pajak  atau ability  to  pay dan  sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang  untuk  pengeluaran  pemerintah  sebanding  dengan  kepentingannya  dan  manfaat  yang diminta.
• Certainty
Penetapan  pajak  itu  tidak  ditentukan  sewenang-wenang.  Oleh  karena  itu,  wajib  pajak  harus mengetahui  secara  jelas  dan  pasti  besarnya  pajak  yang  terutang,  kapan  harus  dibayar,  serta batas waktu penyampaian.
• Convenience
Kapan  wajib  pajak  itu  harus  membayar  pajak  sebaiknya  sesuai  dengan  saat-saat  yang  tidak menyulitkan  wajib  pajak  sebagai    contoh  pada  saat  wajib  pajak  memperoleh  penghasilan. Sistem pemungutan pajak ini disebut Pay as You Earn .
• Economy
Secara  ekonomi bahwa  biaya  pemungutan dan biaya  pemenuhan  kewajiban pajak  bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.
Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu Official assessment system , Self assessment system , dan With holding system (Mardiasmo, 2016) .
• Official assessment system
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri  jumlah  pajak  yang  terutang  setiap  tahunnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan perpajakan yang berlaku.
• Self assessment system
Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  wajib  pajak  dalam  menentukan  sendiri jumlah  pajak  yang  terutang  setiap  tahunnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
• With holding system
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang  oleh  wajib  pajak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## Hak dan kewajiban wajib pajak
Hak dan kewajiban wajib pajak menurut (Lubis, 2014) adalah sebagai berikut:
a.  Kewajiban Wajib Pajak
• Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Melaporkan usaha untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
• Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
• Kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).
• Kewajiban melunasi pajak terutang.
• Kewajiban menunjukkan surat kuasa hukum.
b.   Hak Wajib Pajak
• Hak mengajukan keberatan.
• Hak mengajukan banding.
• Hak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).
• Hak penundaan pemasukan SPT Tahunan.
• Hak pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).
• Hak mengangsur atau menunda pembayaran.
• Hak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi.

## Reformasi administrasi perpajakan

## Pengertian reformasi administrasi perpajakan
Pengertian  Reformasi  Perpajakan  Menurut  (Suandy,  2014)  reformasi  pajak  dilakukan  karena Pemerintah  menganggap  bahwa  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  saat  itu  (tahun  1983)  adalah peninggalan kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan tidak berdasarkan Pancasila, dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi, yang selama ini berlaku di Indonesia.
Tujuan  utama  pembaruan  perpajakan  nasional  adalah  untuk  lebih  menegakkan  kemandirian kita  dalam  membiayai  pembangunan  nasional.  Dengan  reformasi  pajak  diharapkan beban pajak  akan makin adil dan wajar, sehingga satu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan kesadaran kewajiban membayar pajak dan di lain pihak menutup peluang-peluang yang selama ini masih terbuka bagi wajib pajak  untuk  menghindari  wajib  pajak.  Dengan  reformasi  pajak  diharapkan  sistem  pajak  yang sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap wajib pajak. Untuk itu sistem pajak yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran, dan sistem pajak yang memberikan kepastian bagi setiap wajib pajak.
Reformasi  perpajakan  di  Indonesia  pertama  diluncurkan  tahun  1983  dengan  digantikannya sistem official  assessment menjadi self  assessment, dimana  wajib  pajak  diberi  kepercayaan  untuk melaksanakan  sendiri  kewajiban  pajaknya.  Selanjutnya  pada  tahun  1994,  reformasi  pajak  sebagai upaya merespon globalisasi dunia yang semakin kuat. Perubahan khususnya secara teknis  perpajakan yang  makin  meengurangi  kesenjangannya  dengan  praktik  akuntansi  yang  dibarengi  dengan  regulasi bidang  perpajakan  yang  makin  luas  dan  instrumen  hukum  yang  lebih  baik.  Tahun  2000,  kembali pemerintah  menyusun  reformasi  perpajakan  yang  merombak  struktur  badan  peradilan  pajak  menjadi badan peradilan independen yang tunduk pada struktur peradilan dibawah Mahkamah Agung.
Reformasi  perpajakan  adalah  perubahan  yang  mendasar  disegala  aspek  perpajakan.  Menurut (Satriyo,  2009),  reformasi  perpajakan  yang  sekarang  menjadi  prioritas  menyangkut  modernisasi administrasi  perpajakan  jangka  menengah  (tiga  hingga  enam  tahun)  dengan  tujuan  tercapainya: pertama,  tingkat  kepatuhan  sukarela  yang  tinggi.  Kedua,  kepercayaan  terhadap  administrasi perpajakan yang tinggi, dan ketiga, produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.
Sebagaimana kondisi masyarakat yang selalu berubah dan tuntutan adanya reformasi disemua bidang,  kondisi  dan  situasi  yang  terjadi  didalam  proses  pemberian  pelayanan  maupun  penerapan administrasi kepada wajib pajak juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Saat ini wajib pajak sudah  semakin  kritis  dalam  melihat  setiap  perubahan  kebijakan  pemerintah  terutama  dalam  bidang fiskal. Kondisi ini mau tidak mau mengharuskan Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan reformasi dibidang  perpajakan.  Sebagaimana  yang  menjadi  sasaran  sejak  tahun  2002,  bahwa  reformasi
perpajakan  secara  komperhensif  sebagai  satu  kesatuan  dilakukan  terhadap  tiga  bidang  pokok  atau utama secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu: Bidang administrasi, Bidang peraturan, dan Bidang pengawasan.
a. Bidang administrasi, yakni melalui modernisasi administrasi perpajakan. b. Bidang peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang- Undang perpajakan.
c. Bidang pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional.
Reformasi  perpajakan  yang  didukung  pemerintah  telah  membuat  kebijakan  perpajakan  baru  dengan mengubah  Undang-Undang.  Selama  ini  pemerintah  telah  mengalami  empat  tahap  reformasi perpajakan, diantaranya adalah:
a.   Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984.
b.  Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
c.   Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
d.   Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, Undang-Undang ini berlaku sejak 1 Januari 2008.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  ditarik  keimpulan  bahwa  reformasi  administrasi  perpajakan  yang meliputi bidang pengawasan, bidang peraturan, dan bidang administrasi sudah diatur dalam Undang- Undang yang sudah ditetapkan pemerintah, sehinga reformasi perpajakan bisa berjalan dengan baik.

## Dimensi administrasi reformasi perpajakan
Menurut  (Nasucha,  2014),  Penerapan  sistem  administrasi  perpajakan  modern  melalui  program  dan kegiatan  dalam  kerangka  reformasi  administrasi  perpajakan  jangka  menengah  berikut  ini  diuraikan dalam  dimensi-dimensi  sistem  administrasi.  Menurut  (Sofyan,  2005)  empat  dimensi  reformasi administrasi perpajakan, yaitu: struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi.
a. Struktur Organisasi
Bahwa  struktur  organisasi  adalah  unsur  yang  berkaitan  dengan  pola-pola  peran  yang  sudah ditentukan  dan  hubungan  antar  peran,  alokasi  kegiatan  kepada  sub  unit-sub  unit  terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.
b. Prosedur Organisasi
Prosedur  organisasi  berkaitan  dengan  proses  komunikasi,  pengambilan  keputusan, Pemilihan prestasi,  sosialisasi  dan  karier.  sedangkan  pembahasan  dan  pemahaman  prosedur  organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.
c. Strategi Organisasi
Strategi  organisasi  dipandang  sebagai  siasat,  sikap  pandangan  dan  tindakan  yang  bertujuan memanfaatkan  segala  keadaan,  faktor,  peluang,  dan  sumber  daya  yang  ada  sedemikian  rupa sehingga  tujuan  organisasi  dapat  dicapai  dengan  berhasil  dan  selamat.  Strategi  berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.
d. Budaya Organisasi
Budaya organisasi didefenisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai–nilai yang berkembang  dalam  organisasi  dan  mengarahkan  perilaku  anggota–anggotanya.  budaya organisasi (Organizational Culture) mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi–organisasi lainnya.
Dari pengertian dimensi reformasi administrasi perpajakan yang sudah penulis uraikan diatas, terlihat bahwa struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi mempunyai keterkaitan yang saling berhubungan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## Kepatuhan wajib pajak

## Pengertian kepatuhan wajib pajak
Menurut  Safri  Nurmantu  dalam  (Rahayu,  2014)  kepatuhan    perpajakan  didefinisikan  sebagai “suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak perpajakannya”. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni: kepatuhan formal dan kepatuhan material.
a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh)  Tahunan  sebelum  atau  pada  tanggal  31  Maret  maka  wajib  pajak  telah  memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi.
b. Kepatuhan  material,  yaitu  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara  substantif  memenuhi semua  ketentuan  material  perpajakan,  yakni  sesuai  isi  dan  jiwa  undang-undang  perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material  adalah  wajib  pajak  yang  mengisi  dengan  jujur,  lengkap,  dan  benar  Surat Pemberitahuan  (SPT)  sesuai  ketentuan  dan  menyampaikannya  ke  KPP  sebelum  batas  waktu berakhir.
Menurut  Nasucha dalam  (Sofyan, 2005) , kepatuhan Wajib  Pajak dapat  diidentifikasi  dari  kepatuhan Wajib  Pajak  dalam    mendaftarkan  diri,  kepatuhan  untuk  menyetorkan  kembali  Surat  Pemberitahuan (SPT),  kepatuhan  dalam  penghitungan  dan  pembayaran  pajak  terutang,  dan  kepatuhan  dalam pembayaran  tunggakan.  Erard  dan  Feinstin  seperti  dikutip  (Nasucha,  2014)  menggunakan  teori psikologi  dalam  kepatuhan  wajib  pajak,  yaitu  rasa  bersalah  dan  rasa  malu,  persepsi  wajib  pajak  atas kewajaran  dan  keadilan  beban  pajak  yang  mereka  tanggung,  dan  pengaruh  kepuasan  terhadap pelayanan  pemerintah.  Menurut  (Gunadi,  2015)  pengertian  kepatuhan  wajib  pajak  ( Tax  compliance ) adalah  bahwa  wajib  pajaknya  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu  diadakannya pemeriksaan,  investigasi  seksama,  peringatan  ataupun  ancaman  dan  penerapan  sanksi  baik  hukum maupun adminitrasi .

## Manfaat sebagai wajib pajak patuh
Menurut (Satriyo, 2009), sebagai wajib pajak patuh, wajib pajak  memperoleh banyak manfaat selain  mendapatkan  pengembalian  pendahuluan  restitusi  juga  merupakan  citra  manajemen.  Artinya penyelesaian permohonan restitusinya dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan untuk PPN dan tiga bulan untuk PPh tanpa pemeriksaan pajak sebagaimana lazimnya. Memperoleh status wajib pajak patuh, butuh pengelolaan kewjiban perpajakan yang baik. Prosedur penyelesaian permohonan restitusi dilakukan sebagai berikut:
a. Wajib  pajak  patuh  dapat  mengajukan  permohonan  pengembalian.  Kelebihan  pembayaran pajak  dengan  menggunakan  Surat  Pemberitahuan  atau  surat  tersendiri,  dan  kepadanya diterbitkan Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
b. Wajib  pajak  patuh  yang  tidak  menghendaki  diterbitkan  surat  keputusan  Pengembalian Pendahuluan  Kelebihan  pajak  harus  membuat  pernyataan  tertulis  bersamaan  dengan permohonannya.
c. Setelah  melakukan  penelitian,  kepala  kantor  pelayanan  pajak  menerbitkan  Surat  Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan untuk Pajak
Penghasilan  dan  satu  bulan  untuk  Pajak  Pertambahan  Nilai,  sejak  permohonan  diterima dengan lengkap.
d. Apabila  setelah  lewat  jangka  waktu  tersebut  di  atas,  surat  Surat  Keputusan  Pengembalian Pendahuluan  Kelebihan  Pajak  (SKPPKP)  belum  diterbitkan  maka  kepala  kantor  pelayanan pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, paling lama tujuh hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir.

## Kriteria wajib pajak patuh
Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak sebagai wajib pajak  yang  memenuhi  criteria  tertentu  dimaksud  dalam  keputusan  Mentri  Keuangan  Nomor 544/KMK.04/2000  tentang  kriteria  wajib  pajak  patuh  yang  dapat  diberikan  pendahuluan  kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diubah dengan. Keputusan Mentri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, bahwa kriteria wajib pajak diantaranya sebagai berikut:
a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 2 terakhir.
b. Dalam  tahun  terakhir  Penyampaian  SPT  Masa  yang  terlambat  tidak  lebih  dari  3  bulan Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berurut-urut.
c. SPT  masa  tanggal  terlambat  itu  disampaikan  tidak  lewat  batas  dari  batas  waktu penyampaian SPT masa berikutnya.
d. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali  telah  memperoleh perizinan untuk menunda pembayaran pajak, Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 masa Pajak terakhir.
e. Tidak  pernah dijatuhi  hukuman  karena  melakukan  tindakan pidana  di bidang perpajakan dalam waktu 10 tahun.
f. Dalam laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pengecualian sepanjang pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus disusun dalam  bentuk  panjang  (Long  Form  Report),  Menyajikan  rekonsiliasi  laba  rugi  komersial dan fiskal.
g. Dalam  hal  laporan  keuangan  wajib pajak  tidak  diaudit oleh Akuntan Publik,  maka  wajib pajak  harus  mengajukan  permohonan  tertulis  paling  lambat  3  bulan  sebelum  tahun  buku berakhir,  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  wajib  pajak  patuh  ditambah  syarat menyelenggarakan pembukuan selama 2 tahun terakhir dan wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan  Pajak.  Apabila  dalam  2  tahun  terakhir  terhadap  wajib  pajak  pemeriksaan Pajak, maka koreksi untuk pajak terutang tidak lebih dari 10%.

## Penelitian terdahulu
Menurut  (Satriyo,  2009)  struktur  organisasi  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  prosedur  organisasi  memiliki  pengaruh    yang  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  strategi  orgaisasi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  tehadap  kepatuha  wajib  pajak, budaya organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Menurut (Fitriah, 2011)menujukan bahwa  hasil penelitian berdasarkan uji  statistik menunjukkan bahwa  struktur  organisasi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak Prosedur organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Strategi organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan budaya organisasi memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Secara  simultan  struktur
organisasi,  prosedur  organisasi,  strategi  organisasi,  dan  budaya  organisasi  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Menurut  (Masyhur,  2013)  Sistem  administrasi  perpajakan  modern  mempunyai  pengaruh  besar terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Modernisasi  struktur  organisasi  memberikan  kontribusi  pengaruh yang  terbesar,  Modernisasi  budaya  organisasi  dan  modernisasi  strategi  organisasi  memberikan pengaruh  lebih  rendah.  Terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  antara  implementasi  sistem administrasi  perpajakan  modern  dari  dimensi  modernisasi  struktur  organisasi  modernisasi  prosedur organisasi,  modernisasi  strategi  organisasi,  dan  modernisasi  budaya  organisasi  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Menurut    (Ariesta,  2017)  bahwa  terdapat  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  sanksi  perpajakan, sistem  administrasi  perpajakan  modern,  pengetahuan  korupsi  dan taxamnesty terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Menurut (Satriyo, 2009) menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh struktur organisasi terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  sedangkan  prosedur  organisasi,  strategi  organisasi  dan  budaya  organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Menurut  (Sofyan,  2005)  menunjukan  bahwa  Modernisasi  Struktur  organisasi  memberikan pengaruh yang sangat besar, serdangkan struktur organiasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi memberikan pengaruh yang rendah terhadap kepatuhan wajib pajak.
Menurut  (Kopong  &  Ningrum,  2016)  mereka  melakukan  penelitian  dengan  hasil  penelitian menunjukkan  Reformasi  Perpajakan  berpengaruh  soignifikan  terhadap  penerimaan  pajak,  dengan kepatuhan wajib pajak sebagai varsiabel moderating.
Menurut  (Setiana,  Kwang  En,  &  Agustina,  2010) bahwa  penerapan  sistem  administrasi  modern sebagian  dalam  organisasi  struktur,  prosedur  organisasi,  strategi  organisasi,  dan  organisasi  budaya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## Kerangka pemikiran
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  suatu  iklim  kepatuhan  dan  kesadaran  pemenuhan  kewajiban perpajakan,  yang  mencerminkan  dalam  situasi  dimana  wajib  pajak  paham  dan  berusaha  untuk memahami  semua  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  mengisi  formulir  pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
Prosedur  organisasi  mempunyai  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Didukung  dengan pernyataan  Soemitro,  secara  umum  teori  tentang  kepatuhan  dapat  digolongkan  dalam  teori  paksaan dan teori konsesus. Menurut teori paksaan, orang mematuhi hukum karna adanya unsur paksaan dari kekuasaaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaaan fisik yang merupakan monopoli penguasa adalah dasar terciptanya suatu ketertiban sebagai tujuan hukum. Sedangkan  dari  Teori  Konsensus,  dasar  legalitas  hukum.  Teori  inilah  yang  sejalan  dengan  upaya mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
Figure 1: Kerangka Pemikiran
Dari  penelitian  sebelumnya,  maka  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:  Reformasi  Administrasi  Perpajakan  Berpengaruh  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung.

## 3. Metode penelitian

## Jenis penelitian
Dalam  melakukan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif  dan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penlitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk  menjelaskan  karakteristik  variabel  yang  diteliti  dalam  suatu  situasi.  Sedangkan  penelitian kuantitatif  Merupakan  salah  satu  jenis  penelitian  yang  terperinci,  sistematis,  dan  terstruktur. Metode penelitian  ini  memfokuskan  pada  penggunaan  angka.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menggunakan tabel,  grafik,  dan  diagram  sebagai  untuk  menunjukkan  hasil  data  yang  didapat. Penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  alamiah,  dimana  peneliti merupakan  instrumen  kunci  (Sugiyono,  2006).  Perbedaannya  dengan  penelitian  kuantitatif  adalah penelitian  ini  berangkat dari  data,  memanfaatkan  teori yang  ada  sebagai  bahan penjelas  dan berakhir dengan sebuah teori.

## Teknik pengambilan sampel
Metode  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah purposive  sampling yaitu  teknik  penentuan sampel  dengan  pertimbangan  tertentu  (Sugiyono,  2006).  Sampel  yang  dijadikan  dalam  penelitian  ini adalah  wajib  pajak  badan  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Kedaton  yanng  berjumlah  65  wajib  pajak badan.

## Jenis dan sumber data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari KPP Pratama Kedaton. Metode ini adalah suatu  tinjauan  langsung  ( field  research )  yang  langsung  pada  objek  penelitian  dengan  teknik  yang
Reformasi Administasi Perpajakan (X)
Indikator:
1.   Struktur Organisasi 2.   Prosedur Organisasi 3.   Strategi Organisasi
4.   Budaya Organisasi
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Indikator:
1.   Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
2.   Penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa Pajak.
3.   SPT masa tanggal terlambat
4.   Tidak mempunyai tunggakan pajak.
5.   Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan.
6.  Dalam hal laporan keuangan wajib pajak diaudit oleh Akuntan Publik dengan predikat
WTP
digunakan adalah menyebar kuisioner yang ditunjukkan kepada responden yang menjadi wajib pajak yaitu wajib pajak badan.
Data  Sekunder,  yaitu  data  penunjang  yang  diperoleh  dengan  cara  mengumpulkan  sumber  data,  baik dari  literatur,  majalah,  buku-buku  yang  ada  hubungannya  dengan  kepegawaian  yang  semuanya menunjang penelitian ini.

## Metode pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  :
1.   Teknik Observasi.
Yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap hal – hal yang diteliti, meliputi reformasi administasi Perpajakan dan kepatuhan wajib Pajak
2.   Teknik Kuesioner / Angket.
Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan  yang dibagikan pada responden.
3.   Teknik Dokumentasi
Yaitu  pengumpulan  data  yang  bersumber  pada  benda  tertulis  /  bacaan,  seperti buku/majalah, dokumentasi, peraturan, notulen rapat, catatan.
4.    Teknik Kajian Pustaka
Yaitu  membaca  dan  menelaah  berbagai  tulisan  dan  literatur  yang  berubungan  dengan penelitian ini.

## Definisi operasional variabel dan pengukuran variabel penelitian
Pengukuran variabel konseptual dalam penelitian ini meliputi :
1. Variabel Independen (Reformasi Administasi Perpajakan (X)) Reformasi perpajakan adalah modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga enam  tahun)  dengan  tujuan  tercapainya  kepatuhan  sukarela  yang  tinggi.  Kedua,  kepercayaan terhadap  administrasi  perpajakan  yang  tinggi,  dan  ketiga,  produktivitas  aparat  perpajakan  yang tinggi.
Reformasi  Administasi  Perpajakan  (X)  independen  variabel  dalam  penelitian  ini  diukur  melalui indikator sebagai berikut:
1.  Struktur Organisasi
2.  Prosedur Organisasi
3.  Strategi Organisasi
4.  Budaya Organisasi
2. Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak (Y))
Suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak perpajakannya.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dependent variabel dalam  penelitian ini diukur melalui indikator sebagai berikut:
1.    Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 2 terakhir.
2.    Penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa Pajak untuk   setiap jenis pajak dan tidak berurut-urut.
3.   SPT  masa  tanggal  terlambat    disampaikan  tidak  lewat  batas  dari  batas  waktu  penyampaian SPT masa berikutnya.
4.   Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali  telah  memperoleh perizinan untuk menunda pembayaran pajak,
5.   Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena  melakukan  tindakan  pidana  di  bidang  perpajakan dalam waktu 10 tahun.
6.   Dalam  laporan  keuangan  diaudit  oleh  akuntan  publik  atau  badan  pengawas  keuangan  dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
Table 1: Instrumen Penelitian No Variabel Indikator Item pernyataan 1 Reformasi Administrasi Perpajakan. ( X ) Variabel Independen 1.   Struktur Organisasi 2.   Prosedur Organisasi 3.   Strategi Organisasi 4.   Budaya Organisasi 1,2,3 4,5,6 7,8 9,10 2 Kepatuhan Wajib Pajak. ( Y ) Variabel Dependen 1.    Tepat  waktu  dalam  menyampaikan  SPT
Tahunan dalam 2 terakhir.
2.  Penyampaian  SPT  Masa  yang  terlambat tidak  lebih  dari  3  masa  Pajak  untuk  setiap jenis pajak dan tidak berurut-urut.
3.   SPT    disampaikan  tidak  lewat  batas  dari batas  waktu  penyampaian  SPT  masa berikutnya.
4.   Tidak mempunyai tunggakan pajak
5.   Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena melakukan  tindakan  pidana  di  bidang perpajakan
6.   Dalam  laporan  keuangan  diaudit  oleh akuntan  publik  atau  badan  pengawas
keuangan  dan  pembangunan  harus  dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 1,2
3,4 5,6 7,8 9 10

## Analisis data
Agar suatu data yang telah terkumpul dapat bermanfaat, maka perlu dilakukan analisis data. (Priyatno, 2008) menyatakan bahwa analisis data merupakan proses pengolahan data yang telah terkumpul, dan penginterpretasian  hasil  pengolahan  data  yang  terkumpul  tersebut  berikut  kesimpulannya.  (Mas'ud, 2004)  menerangkan  bahwa  analisis  data  dilakukan  setelah  data  dari  lapangan  terkumpul.  Dengan demikian  disimpulkan  bahwa  analisis  data  perlu  dilakukan,  sebagai  langkah  kongkrit  selanjutnya
setelah  data  dari  lapangan  terkumpul,  serta  bertujuan  mengolah,  dan  menginterpretasikan  hasil pengolahan data berikut kesimpulannya.Untuk mempermudah kegiatan analisis data maka diperlukan cara  atau  metode  analisis  data.  Dalam  penganalisisan  ini  metode  analisis  data  yang  digunakan  yaitu metode analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.
Analisis kualitatif adalah analisis yang menggambarkan secara rinci, dengan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui pendekatan teoritis. Dalam hal ini adalah untuk menyederhanakan data ke dalam  bentuk  yang  lebih  mudah  dibaca  dan  diinterpretasikan  melalui  pendekatan  teori,  kemudian dideskripsikan atau dijelaskan. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mendeskripsikan  semua  data  dari  semua  variabel  dalam  bentuk  distribusi  frekwensi.  Data  yang diperoleh  dari  hasil  angket  untuk  masing-masing  variabel  menggunakan  Skala  Likert,  dimana alternatif  jawaban  responden  diberikan  skor  1  sampai  dengan  5,  selanjutnya  nilai-nilai  dari  jawaban responden  dijumlahkan  berdasarkan  bobot  nilai.  Kemudian  kriteria  skor  total  menggunakan  interval skor harapan/ideal dengan rumus interval sebagai berikut:
(1)
Dimana:
I         =   Nilai interval NT     =   Nilai total skor harapan tertinggi NR     =   Nilai total skor harapan terendah K        =  Jumlah alternatif jawaban
Analisis  kuantitatif  ialah  metode  analisis  dengan  angka-angka  yang  dapat  dihitung  maupun diukur,  dan  dalam  prosesnya  menggunakan  alat  bantu  statistik.  Statistik  sendiri  merupakan  cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data berupa angka-angka, kemudian menarik kesimpulan atas data tersebut, dimana data tersebut disajikan dalam  bentuk  tabel,  grafik,  atau  gambar.  Pengolahan  data  statistik  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  aplikasi  program  komputer  atau software  Statistical  Product  and  Service  Solution (SPSS) for  Windows versi  21.   Agar  dapat memperoleh  data  dari  responden  dengan baik, kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data penelitian harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Untuk itu kuesioner tersebut harus diuji terlebih dahulu tingkat validitas dan reliabilitas.

## Pengujian instrumen penelitian

## Uji validitas
Menurut (Nazir, 1999) validitas adalah tentang kesesuaian antara variabel yang sedang diteliti dengan variabel yang ingin diteliti. Uji validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau  arti  sebenarnya  yang  diukur.  Pengukuran  validitas  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis korelasi product moment. Rumus korelasi product moment:
         − − − = 2 2 2 2 ) ( ) ( ) ( ) ( ) )( ( ) ( Y Y n X X n Y X XY n r xy (2)
Keterangan:
r xy = koefisien korelasi suatu butir/item n                = jumlah subyek X               = skor Kompensasi Y               =  skor Motivasi Kerja (Arikunto, 2000)
Kriteria keputusan uji validitas, sebagai berikut:
1. jika r hitung > r tabel maka kuisioner valid
2. jika r hitung < r tabel maka kuisioner tidak valid

## Uji reliabilitas
Uji  reliabilitas  adalah  derajat  ketepatan,  ketelitian  atau  keakuratan  yang  ditunjukkan  oleh instrumen  pengukuran.  (Nazir,  1999)  menyatakan  bahwa  suatu  alat  ukur  disebut  mempunyai reliabilitas  tinggi  atau  dapat  dipercaya  jika  alat  itu  mantap,  dalam  artian  bahwa  alat  ukur  itu  stabil, dapat diandalkan (dependability) dan dapat diramalkan (predictability) .
Salah satu metode pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan metode Alpha-cronbach . Standar  yang  digunakan  dalam  menentukan  reliabel  atau  tidaknya  suatu  instrumen  penelitian umumnya  adalah  perbandingan  antara  nilai  r  hitung  dengan  r  tabel  pada  taraf  kepercayaan 95%  atau signifikansi 5%. Apabila dilakukan dengan metode Alpha-cronbach , maka nilai r hitung diwakili oleh nilai  alpha,  semakin  besar  nilai  alphanya  semakin  tinggi  reliabilitasnya  dan  sebaliknya.  Menurut (Triton,  2006)  apabila  alpha  hitung  bernilai  positif  maka  suatu  instrumen  penelitian  dapat  disebut reliabel.  Menurut  (Arikunto,  2000)  untuk  mengadakan  pengujian  reliabilitas  alat  ukur  kuesioner digunakan rumus cronbach . Rumusnya adalah sebagai berikut:
(3)
Dimana:
r 11
=   reliabilitas instrumen
k = banyaknya butir pertanyaan
 2 b  =   jumlah varian butir/item 2 t V =   varian total (Arikunto, 2000)
Adapun indikator yang digunakan dalam menentukan nilai reliabilitas yaitu:
Table 2 : Indikator Tingkat Reliabilitas Nilai  Reliabilitas Tingkat Reliabilitas 0,800 – 1,000 0,600 – 0,799 0,400 – 0,599 0,200 – 0,399 0,000 – 0,199 Sangat tinggi Tinggi Cukup Rendah Sangat rendah

## Uji hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif dengan metode statistik yang digunakan  adalah  analisis  regresi  linear  sederhana.  (Sugiyono,  2006)  menyatakan    bahwa  analisis
  
     −     − =  2 2 11 1 1 t b V k k r 
regresi  linear  sederhana  adalah  suatu  analisis  yang  mengukur  antara  variabel  bebas    dan  variabel terikat.  Analisis  linier  sederhana  bertujuan  untuk  memprediksi  atau  mengestimasi  nilai  variabel dependen apabila nilai variabel independen yang diketahui mengalami kenaikan atau penurunan.
Adapun persamaan regresi linier sederhananya adalah sebagai berikut :
(4)
Dimana :
Y =  Kepatuhan Wajib Pajak a =  Konstanta b =  Koefisien regresi X =  Reformasi Admiistasi Perpajakan e =  faktor lain yang mempengaruhi
Analisis  Uji  Hipotesis  digunakan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  secara  terpisah  atau masing-masing  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.  Untuk  menguji  keberartian  koefisien  antara variabel, digunakan uji statistik t dengan rumus:
n r r t − − = 1 2 (5)
Keterangan :
T =  Penguji Koefisien Korelasi r  =  Koefisien Korelasi n =  Jumlah Sampel
Kriteria yang digunakan dalam analisis ini adalah :
a.   Bila  t  hitung  >  t  tabel,  maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Yang  berarti  ada  pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
b.   Bila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan ha ditolak. Yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
Koefisien  determinasi  merupakan  suatu  nilai  (nilai  proporsi)  yang  mengukur  seberapa  besar kemampuan  variabel-variabel  bebas  yang  digunakan  dalam  persamaan  regresi,  dalam  menerangkan variasi  variabel  tak  bebas.  Nilai  koefisien  determinasi  berkisar  antara  0  dan  1.  Nilai  koefsien determinasi yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat amat terbatas.

## 4. Hasil dan pembahasan
Dalam  melakukan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif  dan kualitatif.  Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  menjelaskan  karakteristik variabel  yang  diteliti  dalam  suatu  situasi.  ini  disajikan  dengan  bantuan  program  SPSS.  Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

## Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Reformasi administrasi perpajakan 65 37 48 42.53 2.899 Kepatuhan Wajib Pajak 65 35 46 42.07 2.671 Valid N (listwise) 65 Sumber: Data diolah 2018
Pengujian instrument penelitian menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

## Uji validitas
Berdasarkan  hasil  pengujian  validitas  dengan  aplikasi  SPSS  rekapitulasi  hasil  pengujian  validitas Reformasi Administrasi Perpajakan  adalah sebagai berikut:
Tabel 3 : Validitas Variabel Reformasi Administrasi Perpajakan (X)
No Item test Nilai  r hit Nilai r table Keterangan 1. 0.334 0.244 Valid 2. 0.480 0.244 Valid 3. 0.392 0.244 Valid 4. 0.259 0.244 Valid 5. 0.408 0.244 Valid 6. 0.604 0.244 Valid 7. 0.323 0.244 Valid 8. 0.492 0.244 Valid 9. 0.351 0.244 Valid 10. 0.556 0.244 Valid Sumber :  Data diolah tahun 2018
Hasil pengujian validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
Table 4 : Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Item test Nilai  r hit Nilai r table Keterangan 1 0.362 0.244 Valid 2 0.322 0.244 Valid 3 0.497 0.244 Valid 4 0.287 0.244 Valid 5 0.520 0.244 Valid 6 0.518 0.244 Valid 7 0.408 0.244 Valid 8 0.311 0.244 Valid 9 0.283 0.244 Valid 10 0.597 0.244 Valid Sumber :  Data diolah tahun 2018
Uji reliabilitas
Hasil  perhitungan  uji  reliabilitas  terhadap  instrumen  penelitian  variabel  Reformasi  Administrasi Perpajakan  menunjukkan  adanya  reliabel  (kesesuaian)  baik  antara  item  pertanyaan  maupun  totalitas. Secara rinci diperlihatkan pada tabel berikut :
Table 5 : Reliabilitas Variabel Reformasi Administrasi Perpajakan
Cronbach's Alpha N of Items 0.675 10 Sumber :  Data diolah  tahun 2018 Tabel 6 : Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Cronbach's Alpha N of Items 0.669 10
Sumber :  Data diolah  tahun 2018
Analisis uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana.
Table 7: Pengujian Hipotesis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber:  Data diolah tahun 2018
Nilai t hitung untuk Reformasi Administrasi Perpajakan yaitu  6.368 dengan konstanta 5.009, pada t tabel dengan  db  65  dan  taraf  signifikan  0.05  diperoleh  1.67    karena  t hitung >  t tabel maka  Ha  diterima. Signifikasi  variabel  Reformasi  Administrasi  Perpajakan    adalah  0.00  yang  berarti  probabilitas  0.00, karena  probabilitas  kurang  dari  0,05  maka  Ha  diterima,  artinya  Reformasi  Administrasi  Perpajakan berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak    di  KPP  Pratama  Kedaton  Bandar  Lampung  .  Untuk mengetahui  seberapa  jauh  variabel  Reformasi  Administrasi  Perpajakan    menjelaskan  variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi  ( R Square ) pada tabel berikut.
Table 8 : Hasil uji Koefisien Determinasi Model Summary Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 645 a .416 .405 2.400 a. Predictors: (Constant),  X Sumber ; Data diolah  tahun 2018 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 19.236 3.841 5.009 .000 X .561 .088 .645 6.368 .000 a. Dependent Variable:  Y
Dari  table  di  atas  diketahui  bahwa R  Square sebesar  0,416  artinya  sebesar  41,6  %  variasi perubahan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak   mampu dijelaskan oleh variabel bebas Reformasi Administrasi Perpajakan  sedangkan sisanya 58,4% lagi dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Nilai  t hitung untuk  Reformasi  Administrasi  Perpajakan  yaitu   6.368  dengan  konstanta  5.009, pada t tabel dengan db 65 dan taraf signifikan 0.05 diperoleh 1.67  karena t hitung > t tabel maka Ha diterima artinya Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama  Kedaton  Bandar  Lampung.  Dengan  demikian  hipotesis  yang  berbunyi  ada  pengaruh Reformasi  Administrasi  Perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak    KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung dapat diterima dan dapat dibuktikan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  teori  (Satriyo,  2009),  yang  menyatakan  bahwa  reformasi perpajakan  yang  sekarang  menjadi  prioritas  menyangkut modernisasi  administrasi  perpajakan  jangka menengah  dengan  tujuan  tercapainya:  pertama,  tingkat  kepatuhan  sukarela  yang  tinggi.  Kedua, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan ketiga, produktivitas aparat perpajakan yang  tinggi.    Selanjutnya  menurut  (Sofyan,  2005)  empat  dimensi  reformasi  administrasi  perpajakan, yaitu:  struktur  organisasi,  prosedur organisasi,  strategi  organisasi,  dan  budaya organisasi  mempunyai keterkaitan yang saling berhubungan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dengan  judul  “Pengaruh  Reformasi  Administrasi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  Kpp  Pratama  Kedaton  Bandar  Lampung”  maka peneliti  menyimpulkan  bahwa  reformasi  administrasi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  yang  berarti  bahwa  adanya  reformasi  administrasi  perpajakan  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 6. Limitasi dan studi lanjutan (opsional)
Penelitian  ini  tidak  terlepas  dari  sejumlah  keterbatasan  yang  diketahui  melalui  pengamatan  dalam sepanjang  jalannya penelitian. Kelemahan yang dirasakan oleh peneliti perlu untuk diungkapkan demi kesempurnaan penelitian selanjutnya dalam bahasan yang sama, yaitu penelitian ini   hanya dilakukan pada  satu  KPP  Pratama  sehingga  sampelnya  kecil  dengan  jumlah  65  sampel.  Oleh  karena  itu penelitian  selanjutnya  dapat  disarankan  mengambil  sampel  yang  lebih  besar  dengan  jumlah  KPP Pratama yang lebih banyak.

## Ucapan terima kasih
1. Ibu  Aminah.  S.E.,  M.S.Ak.  selaku  Ketua  Program  Studi  Akuntansi  Universitas  Bandar Lampung
2. Ibu Dr. Haninun, S.E., M.S.Ak. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan- masukan kepada peneliti.
3. Seluruh  Pimpinan,  Seluruh  Staff  serta  Pegawai  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kedaton yang telah membantu peneliti dalam pelaksanaan penulisan penelitian ini.
4. Teman  –  teman  Program  Studi  Akuntansi  Universitas  Bandar  Lampung  yang  telah memberikan motivasi yang sangat berarti bagi peneliti.
5. Semua pihak dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

## Referensi
Ariesta, R. P. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi
perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak diKPP pratama  Semarang  Candisari . Thesis  (Under  Graduates),  Univesitas  Negeri  Semarang.  Diakses dari https://lib.unnes.ac.id/30678/ Arikunto, S. (2000). Manajemen penelitian . Jakarta : Rineka Cipta.
Fitriah. (2011). Analisis pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Jakarta Tanah Abang Satu . UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2011 . Diakses dari
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3818/1/FITRIAH-FEB.pdf
Gunadi. (2015). Fungsi pemeriksaan terhadap peningkatan kepatuhan pajak (tax compliance). Jurnal Pajak Indonesia , 4 (5), 4-9.
Kopong, Y., dan Ningrum, Indah, W. (2016). Pengaruh reformasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan  terhadap  penerimaan  pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  sebagai  variabel moderating  pada kpp  pratama  Sunter  Jakarta  Utara. Media  Akuntansi  Perpajakan , 1 (2), 95-106. ISSN: 2355-9993 E-ISSN 2527-953X.
Lubis, I. (2014). Kreatif gali sumber pajak tanpa bebani rakyat . Jakarta : PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia.
Manggala, Arya. (2017, Oktober 20). Kepatuhan wajib pajak masih menjadi persoalan. Diakses dari https://mediaindonesia.com/read/detail/128147-kepatuhan-pajak-masih-jadi-persoalan .
Mardiasmo. (2016). Perpajakan edisi revisi 2016 . Yogyakarta : ANDI. Mas‘ud, F. (2004). Survai diagnosis organisasional konsep & aplikasi . Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Masyhur, H. (2013) . Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis , 04 (01).
Nasucha, chaizi, Dr., (2004). Reformasi administrasi publik: Teori dan praktik . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Nazir, M. (1999). Metode penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia. Priyatno, D. (2008). Mandiri belajar SPSS untuk analisis data dan uji statistik . Yogyakarta:
Mediakom.
Rahayu, S. K. (2014). Perpajakan Indonesia : konsep dan aspek formal . Yogyakarta : Graha Ilmu. Resmi, S. (2008). Perpajakan teori dan kasus (Edisi Kelima). Jakarta : Salemba Empat.
Satriyo, A. (2009). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Jakarta Setiabudi Satu . Prosiding Simposium Nasional Perpajakan . Diakses dari
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=reformasi+administrasi+perpajaka n+terhadap+kepatuhan+wajib+pajak+pada+kantor+pelayanan+pajak+%28KPP%29+pratama+jak arta+setiabudi+satu&btnG=
Setiana, S., Tan, K. E., & Lidya, A. (2010).  Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak (Survey terhadap kantor pelayanan pajak  pratama Bandung Bojonagara) . Jurnal Akuntansi , 2 (2), 134-161.
Sofyan, Marcus Taufan. (2005). Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan  wajib  pajak  pada  kantor  pelayanan  pajak  di  lingkungan  kantor  wilayah  direktorat jenderal pajak wajib pajak besar . Sekolah Tinggi Akuntansi Negara .
Suandy, E. (2014). Hukum pajak (edisi keenam). Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. (2006). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Triton, P.B. (2006). Riset statistik parametrik : SPSS13.0 for windows. Yogyakarta : Andi. Waluyo., Wirawan B. I. (2013). Perpajakan indonesia . Jakarta: Salemba Empat.