JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 10 NO. 1(2022)                                                                   E-ISSN : 2746-8178 DOI : 10.47828/jianaasian.v10i1.81

## Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Sangatta Utara Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
Chika Putri Aprilia 1 , Tri Sulistyaningsih 2 , Salahudin 3
1,2,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang – Jawa Timur 65144
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 08/02/2022 Received in revised form 02/03/2022 Accepted 13/05/2022

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the problems and supporting factors of the implementation of the Covid-19 vaccination policy carried out by the East Kutai District Health Office in North Sangatta District.  This  research  is  important  to  do  in  order  to  enrich  research  on  the  implementation  of  the Covid-19 vaccination policy so that it can be used as a reference and comparison for further research. The theory used in this research is the theory of policy implementation according to George Edward which  states  that  there  are  four  crucial  variables  in  policy  implementation.  In  this  study  using  a descriptive approach with qualitative research methods. Sources of data used are secondary data and primary data taken from interviews with several respondents who are the people of North Sangatta District  and  also  from  the  Health  Office  of  East  Kutai  Regency,  both  interviews  and  data  in  other forms.  The  findings  obtained  are  that  people  who  carry  out  the  second  dose  of  vaccination  tend  to decrease  for  several  reasons,  one  of  which  is  that  some  people  only  follow  the  first  vaccine  as  a condition for traveling outside the region. In general, the implementation of the Covid-19 vaccination in North Sangatta District itself has been carried out well according to the technical instructions for the Covid-19 vaccination implementation, but there are several things that still need to be improved so that the implementation of the Covid-19 vaccination in North Sangatta District is getting better. to the future.
Keywords: Implementation, Policy, Vaccination, Covid-19

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  permasalahan  dan  faktor  pendukung  dari implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur  di  Kecamatan  Sangatta  Utara.  Penelitian  ini  penting  dilakukan  dalam  rangka  memperkaya penelitian mengenai implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 agar menjadi bahan rujukan serta perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi  kebijakan  menurut  George  Edward  yang  menyatakan  bahwa  ada  empat  variabel krusial  dalam  implementasi  kebijakan.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder dan data  primer  yang  diambil  dari  wawancara  beberapa  responden  yang  merupakan  masyarakat Kecamatan Sangatta Utara dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, baik wawancara maupun data dalam bentuk lainnya. Hasil temuan yang didapat yaitu masyarakat yang melakukan vaksinasi  dosis  kedua  cenderung  menurun  karena  beberapa  hal,  salah  satunya  yaitu  sebagian masyarakat  hanya  mengikuti  vaksin  pertama  sebagai  syarat  untuk  berpergian  keluar  daerah. Secara  umum,  untuk  implementasi  pelaksanaan  vaksinasi  Covid-19  di  Kecamatan  Sangatta  Utara
sendiri sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid- 19, namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki agar implementasi vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Sangatta Utara semakin lebih baik untuk kedepannya.
Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Vaksinasi, Covid-19

## PENDAHULUAN
Sejak  akhir  tahun  2019  hingga  saat ini, Coronavirus Disease  2019 atau dikenal  dengan  Covid-19  yang disebabkan  oleh  virus  SARS-CoV-2 ( Severe  Acute  Respiratory  Syndrome Coronavirus-2 )  ini  telah  menjadi perhatian  serius  bagi  semua  negara termasuk  Indonesia.  Hal  ini  karena virus  yang  berasal  dari  salah  satu provinsi  di  Tiongkok  ini  dapat mengancam  kesehatan  masyarakat serta telah menyebar begitu cepat ke berbagai negara hingga menimbulkan dampak  buruk  yang  luar  biasa,
sehingga membuat banyak
masyarakat  menjadi  resah  karena takut  terinfeksi  virus  ini.  Selain  itu, virus ini juga telah merenggut banyak jiwa  karena  penularannya  yang sangat  mudah,  bisa  dari  manusia  ke manusia lain bahkan ke hewan. Tidak hanya bagi kesehatan, virus Covid-19 ini juga  menimbulkan dampak buruk di  berbagai  aspek  kehidupan  seperti ekonomi,  pariwisata,    dan    lainnya. (Rahman,  2021)  Munculnya  2019- nCoV  telah  menarik  perhatian  global sehingga  pada  tanggal  30  Januari 2020  WHO  telah  menyatakan  Covid-
19 sebagai darurat kesehatan masyarakat  yang  menjadi  perhatian internasional  (Dong  et  al.,  2020). Penambahan  jumlah  kasus  Covid-19 berlangsung  cukup  cepat  dan  sudah terjadi penyebaran antar negara satu dengan yang lainnya. Kemudian WHO mengumumkan  Covid-19  pada  12
Maret 2020 sebagai pandemic karena penularannya yang sangat mudah dan mengakibatkan jumlah kasus
penularan  yang  terus  meningkat dengan  pesat,  di  samping  itu  wabah ini  telah  ditetapkan  sebagai  darurat kesehatan global(Putri, 2020).
Gambar 1.
Data Masyarakat Terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia dari Tanggal 11 Maret 2020 – 24 Januari 2022
( sumber : JHU CSSE COVID-19 DATA)
Berdasarkan grafik yang didapatkan  pada website ‘ Our  World in  Data ’  dari  JHU  CSSE  COVID -19
DATA  yang  selalu  update  setiap harinya mengenai masyarakat terkonfirmasi  Covid-19  di  Dunia termasuk Indonesia, jumlah masyarakat Indonesia yang terkonfirmasi  terinfeksi  Covid-19  di Indonesia  sejak  tanggal  11  Maret 2020 hingga 24 Januari 2022 totalnya sudah  mencapai  4,29  jt  kasus  yang d iakumulasikan  dari  pasien  positif dirawat  dan  pasien  positif  sembuh sebanyak  4,12    jt  kasus,  sedangkan pasien yang meninggal dunia sebanyak  144  rb  jiwa.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kasus  Covid-19 di  Indonesia  memiliki  angka  kasus
*) Penulis Korespondensi : Chika Putri Aprilia E-mail : chikaputriaprilia8@gmail.com
yang  cukup  signifikan.  Berdasarkan data  tersebut  maka  semua  pihak terkait,  baik  pemerintah  ataupun masyarakat,  semakin  terdesak  untuk segera  mengambil  tindakan  dalam melakukan  deteksi  dini  infeksi  serta mencegah penyebaran Covid-19 terjadi  guna  menurunkan  jumlah kasus  Covid-19.  (Yanti,  Nugraha, Wisnawa, Agustina, & Diantari, 2020)
Kasus penyebaran virus Covid- 19  di  Indonesia  ini  telah  sampai hingga  hampir  di  seluruh  Provinsi dan  Kabupaten/Kota  di  Indonesia, salah  satunya  yaitu  di  Provinsi Kalimantan  Timur,  dan  khususnya Kabupaten Kutai Timur. Jumlah kasus Covid-19  di  Provinsi  Kalimantan Timur  sendiri  dapat  dilihat  pada grafik di bawah ini:
Gambar 2.
Grafik Perkembangan Kasus Komulatif Virus Corona di Provinsi Kalimantan Timur hingga Tanggal 25 Januari 2022
(sumber : kemkes.go.id, covid19.go.id, dan BNPB)
Dari  gambar  grafik  di  atas, berdasarkan  data  dari  kemkes.go.id, covid19.go.id,  dan  BNPB,  hingga
tanggal  25  Januari  2022,  jumlah pasien  yang  terkonfirmasi  positif Covid-19  di  Provinsi  Kalimantan Timur telah mencapai 158.507 kasus, serta  5.459  orang    meninggal,  90 orang  masih  dirawat  (positif  aktif), dan  152.958  orang  dinyatakan sembuh.  Untuk  jumlah  angka  kasus positif  sekaligus  jumlah  pasien meninggal  terbanyak  di  Kalimantan Timur  terdapat  di  Kota  Balikpapan yaitu  jumlah  kasus  positif  sebanyak 37.879 orang dan meninggal sebanyak 1.863 orang. Sesuai dengan lokasi  yang  peneliti  ambil  yaitu Kabupaten  Kutai  Timur  per-tanggal 25 Januari 2022 menduduki peringkat ketiga jumlah kasus pasien terkonfirmasi  di  Provinsi  Kalimantan Timur  yaitu  sebanyak  17.794  kasus terkonfirmasi,  sembuh  sebanyak 17.365 orang dan meninggal sebanyak 428 orang. Situasi  dari  pandemic  Covid- 19  yang  jumlahnya  tidak  kunjung menurun di dunia termasuk Indonesia membuat pemerintah harus  segera  bertindak  agar  angka penularan  akibat  penyebaran  Covid- 19  dapat  dicegah  dan  dikendalikan. Dalam  rangka  mencegah  terjadinya episenter/kluster baru selama pandemic,  pemerintah  pun  berupaya untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi masyarakat  terutama  di  tempat  dan fasilitas umum dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (HK.01.07/MENKES/382/2020) tentang  Protokol  Kesehatan  Bagi Masyarakat  di  Tempat  dan  Fasilitas Umum  seperti  menggunakan  alat pelindung  diri  seperti  masker, membersihkan  tangan  atau    mencuci tangan  dengan  sabun  dan  air  atau menggunakan cairan antiseptic berbasis alcohol / handsanitizer.
Menjaga  jarak  minimal  1  meter
dengan  orang  lain  serta  menghindari kerumunan serta keramaian, dan juga meningkatkan  daya  tahan  tubuh dengan  menerapkan  Perilaku  Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Untuk  menanggulangi  serta menurunkan  angka  kasus  akibat pandemi  Covid-19  ini,  selain  wajib menjalankan protocol kesehatan juga perlu dilaksanakan upaya perlindungan khusus oleh pemerintah  Indonesia  yaitu  dengan program vaksinasi. (Nasir, Joyosemito,  Boerman,  &  Ismaniah, 2021)  hal  ini  juga  sejalan  dengan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor
28  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan Pengadaan  Vaksin  dalam  rangka
Penanggulangan  Pandemi  Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19) (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 79  Tahun  2020  tentang  Perubahan atas  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  28  Tahun  2020  tentang
Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (COVID- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266). Vaksinasi  sendiri  merupakan  sebuah proses  di  dalam  tubuh,  di  mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi  dari  suatu  penyakit sehingga  apabila  suatu  saat  terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan  sakit  atau  hanya  mengalami sakit  ringan.    (Fitriani  Pramita Gurning,  Laili  Komariah  Siagian,  Ika Wiranti,  Shinta  Devi,  &  Wahyulinar Atika,  2021)  Vaksinasi  juga  dinilai sebagai salah satu solusi dalam upaya menanggulangi  pandemi  Covid-19.
Berbagai  institusi  riset  di  berbagai negara bergegas untuk mengembangkan varian vaksin dengan  karakteristik  dan  efikasi
masing-masing.  Indonesia  sebagai negara  yang  terdampak  Pandemi Covid-19 merespon dinamika pandemi global dengan mengeluarkan  kebijakan  vaksinasi warga  negara  yang  bertujuan  untuk memutus  mata  rantai  penyebaran Covid-19  di  Indonesia,  menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat
Covid-19, mencapai kekebalan kelompok  di  masyarakat  ( herd immunity )  serta  merestorasi  kondisi perekonomian  yang  sempat  terhenti akibat pandemi. (Veronica & Radhiah, 2021) Pemerintah, melalui Kementerian  Kesehatan  setidaknya telah  mengeluarkan  tiga  kebijakan publik yang berkaitan dengan wacana vaksinasi, salah satunya yaitu Perpres No.  99  Tahun  2020  tentang Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Rencana  Vaksinasi  Covid-19 massal  di  Indonesia  menerangkan bahwa  rencana  vaksinasi  yang  akan dilakukan  adalah  langkah  efektif dalam menangulangi penularan penyakit. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19  dimulai  pada  13  Januari 2021  dengan  vaksinasi  pertama dilakukan  pada  Presiden  RI  Joko Widodo.  Program  vaksinasi  ini terlaksana  setelah  pada  tanggal  11 Januari 2021, Badan POM mengeluarkan persetujuan penggunaan  darurat  (EUA)  untuk vaksin  dan  dikeluarkannya  fatwa halal  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, dibutuhkan dukungan dari masyarakat  agar  turut  berpartisipasi dalam  penyelenggaraan  vaksinasi Covid-19.  Partisipasi  masyarakat sendiri merupakan keikutsertaan dari masyarakat  secara  sukarela  dalam pelaksanaan  vaksinasi  Covid-19  ini karena  program  vaksinasi  Covid-19 ini  dibuat  dalam  upaya  pencegahan dan pengendalian virus Covid-19.
Namun dalam pelaksanaannya,  program  vaksinasi Covid-19 di Indonesia banyak mengalami  kendala  di  masyarakat Sebagian  masyarakat  mendukung program  vaksinasi  Covid-19  ini, namun tidak sedikit yang meragukan efektifitas  dan  keampuhan  vaksin Covid-19. Beberapa diantaranya bahkan menolak untuk diberi vaksin. Meskipun demikian, kebijakan vaksinasi  Covid-19  tetap  harus berjalan  agar  dapat  membantu memutus rantai penyebaran Covid-19 di  Indonesia.  Sejalan  dengan  adanya program  vaksinasi  Covid-19  di seluruh  Kabupaten/kota  yang  ada  di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Kutai Timur yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis apa saja faktor pendukung  dan  penghambat  dari implementasi  kebijakan  vaksinasi Covid-19  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kesehatan  Kabupaten Kutai  Timur  di Kecamatan Sangatta Utara. Penelitian ini  penting  dilakukan  dalam  rangka memperkaya  penelitian  mengenai implementasi  kebijakan  vaksinasi
Covid-19 agar menjadi bahan rujukan serta  perbandingan  untuk  penelitian selanjutnya dalam rangka mendukung  serta  mensukseskan implementasi  kebijakan  program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  di Indonesia. Penelitian yang mengkaji mengenai  Implementasi  Kebijakan Vaksinasi  Covid-19  dan  relevan dengan  penelitian  ini  sudah  banyak dilakukan,  diantaranya  dilakukan oleh  Fitriyana,  Hamdi,  &  Akhmad (2021), Asyafin, Virdani, Kasih, & Arif (2021),  Almanzani  (2022),  Nurlaiah (2021),  Niken  et  al.,  (2021),  Fitriani Pramita  Gurning  et  al.,  (2021).  Pada penelitian  Fitriyana  et  al.,  (2021)
yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemberian Vaksin Terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus Covid-19 di Kelurahan Pekapuran  Raya  Kota  Banjarmasin” , hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa  Kelurahan  Pekapuran  Raya sudah  melakukan  dengan  sesuai Kebijakan Pemerintah untuk Pemberian Vaksin terhadap pengurangan  kasus  Covid-19  namun saja  masih  Kendala  lainnya  yang dihadapi yaitu keterbatasannya persediaan, dan pendistribusian vaksin  Covid-  19.  Selain  itu,  kendala utama  yang  terjadi  di  daerah pekapuran  raya  itu  terkhusus  untuk para  Lansia  yang  terhambat  dengan bagaimana  mereka  pergi  kelokasi vaksinasi  dan  juga  masih  banyak informasi  yang  mengatakan  jika Lansia  tidak  boleh  di  vaskin  karena dapat  menyebabkan  resiko  yang berbahaya  sehingga  mengakibatkan tertunda dan bahkan tidak mendapatkan vaksin. Penelitian Asyafin  et  al.,  (2021)  yang  berjudul “Implementasi  Kebijakan  Vaksinasi Covid- 19  di  Kota  Surabaya”,  hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan  kebijakan  vaksinasi COVID-19  di  Kota  Surabaya  pada realitanya  menemukan  sejumlah masalah dalam pelaksanaan Vaksinasi  COVID-19  di  Surabaya, antara  lain:  realisasi  vaksin  kepada sasaran  jauh  dari  target  yang ditetapkan, keengganan calon penerima  vaksin  menginformasikan penyebab  ketidakhadirannya  kepada petugas  fasilitases  Kehatan,  kurang aktifnya  kelompok  sasaran  calon penerima vaksin untuk datang sesuai jadwal  yang  ditetapkan.  Penyebab lainnya yang tak kalah penting adalah kurang sinkronnya data calon penerima  vaksin  yang  diperoleh fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara,  karena  beberapa
diantaranya data yang masuk terdapat  calon  penerima  vaksin  yang merupakan penyintas, bahkan beberapa  lainnya  ditemukan  telah melakukan  vaksinasi  ditempat  lain. Penelitian Almanzani (2022) berjudul “Implementasi  Kebijakan  Vaksinasi Covid- 19  di  Kota  Banda  Aceh”,  hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi  kebijakan  vaksinasi COVID-19  belum  berjalan  optimal ditandai  dengan  aspek  kejelasan  dan konsistensi komunikasi belum efektif, aspek sumber daya manusia,
anggaran,  sarana  dan  prasarana belum  optimal,  aspek  SOP  pada struktur  birokrasi  belum  berjalan sebagaimana mestinya, serta terdapat delapan hambatan, diantaranya rendahnya  partisipasi  masyarakat, keterpaparan terhadap hoax, keterbatasan petugas vaksinasi COVID- 19, insentif petugas vaksinasi
COVID-19  yang  belum  memadai, dosis vaksinasi COVID-19 yang rusak, keraguan  terhadap  vaksin,  aplikasi dan  jaringan  yang  bermasalah,  dan pelayanan  vaksinasi  COVID-19  yang tidak sesuai dengan SOP.
Perbedaan penelitian ini dengan  penelitian  terdahulu  terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan
Sangatta  Utara,  Kabupaten  Kutai
Timur.  Selain  itu,  hasil  dan  temuan dari  penelitian  yang  dilakukan sebelumnya  pun  juga  berbeda.
Sedangkan persamaannya yaitu terletak  pada  metode  penelitian  dan teori  yang  digunakan  yaitu  metode penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan  teori  implementasi menurut George Edward.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif merupakan penelitian  yang  digunakan  untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan,  dan  menjelaskan dengan menggunakan metode observasi  untuk  mencari  data  di lapangan.  Penelitian  ini  dilakukan selama  peneliti  melakukan  magang riset  selama  3  bulan  (Agustus- November  2021)  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Kutai  Timur.  Proses pelaksanaan    penelitian  kualitatif  ini secara garis besar tahapan penelitiannya  dapat  merumuskan masalah  sebagai  fokus  penelitian, mengumpulkan  data  dilapangan, menganalisis  data,  dan  merumuskan hasil  studi.  Sumber  data  yang digunakan  adalah  berasal  dari  data sekunder  dan  data  primer.  Data diambil  dari  wawancara  responden yang merupakan masyarakat Kecamatan Sangatta Utara. Selain itu, data  juga  diambil  dari  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kutai  Timur baik  dalam  wawancara  maupun  data dalam bentuk  lainnya. Model  analisis data  yang  digunakan  yaitu  model Miles-Huberman, dikutip oleh Saldana  (Miles,  M.  B.,  Huberman,  M., & Saldana, 2014) yang  meliputi: data di  kondensasi  (condentation  data), penyajian  data  (display  data),  dan ditarik kesimpulan (drawing conclusions). (Asyafin et al., 2021) Penelitian  ini  menggunakan teori  implementasi  kebijakan  dari
George  Edward,  Menurut  (George Edward  INI,  1980:1),  implementasi kebijakan  merupakan  proses  yang krusial  karena  seberapa  baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan  baik,  maka  implementasi yang menjadi tujuan kebijakan publik
tidak  akan  terwujud.  Begitu  pula sebaliknya,  bagaimanapun  baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan  baik,  maka  tujuan  kebijakan pun  tidak  bisa  dicapai.  Oleh  karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan  dengan  baik.  Evaluasi implementasi  Edward  menyatakan bahwa  ada  empat  variabel  krusial dalam implementasi,
yaitu: komunikasi,  sumberdaya,  watak  atau sikap, dan stroktur birokrasi (Edward Ill, 1980:1), (Abdal, 2015).

## HASIL ANALISIS
Paparan Data Upaya dari pemerintah mengenai kewajiban  menjalankan  protocol kesehatan seperti menggunakan masker,  menjaga  jarak  dan  mencuci tangan  dirasa  masih  kurang  cukup untuk  memutus  rantai  penyebaran Covid-19 karena kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam penerapan protocol kesehatan tersebut.  Maka  dari  itu  diperlukan intervensi  lain  yang  efektif  untuk membantu memutus rantai penularan Covid-19 ini melalui upaya vaksinasi. Vaksinasi merupakan upaya  kesehatan  masyarakat  paling efektif  dan  efisien  dalam  mencegah beberapa penyakit menular berbahaya.  Sejarah  telah  mencatat besarnya  peranan  vaksinasi  dalam menyelamatkan  masyarakat  dunia dari  kesakitan,  kecacatan  bahkan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah  Dengan  Vaksinasi  (PD3I). Dalam
upaya penanggulangan pandemi  Covid-19,  vaksinasi  Covid- 19  bertujuan  untuk  mengurangi penularan  Covid-19,  menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat
Covid-19, mencapai kekebalan
kelompok  di  masyarakat  ( herd imunity ), dan melindungi masyarakat dari  penularan  Covid-19.  Dalam rangka  pelaksanaan  vaksinasi  Covid- 19,  dibutuhkan  perencanaan  yang komprehensif  agar  mutu  pelayanan dan  cakupan  vaksinasi  Covid-19 meningkat  dan  merata.  Proses penyusunan  perencanaan  kebutuhan vaksinasi  Covid-19  dilakukan  di masing - masing administrasi pemerintahan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan perencanaan yang baik,  diharapkan  kegiatan  pelayanan vaksinasi dapat berjalan dengan baik.

## Data Capaian Vaksinasi Covid-19 di
Kabupaten Kutai Timur 2021 Selama  tahun  2021,  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kutai  Timur tentunya  memiliki  target  sasaran peserta  vaksinasi  Covid-19  hingga data capaian peserta vaksinasi Covid- 19 di seluruh  kecamatan yang ada di Kabupaten  Kutai  Timur.  Untuk  jenis vaksin  yang  terdata  dalam  tabel  di bawah  ini  ada  5  jenis  yaitu: CoronaVac  (Sinovac),  Astra  Zeneca,
Moderna, Sinopharm, dan Pfizer. Data target  sasaran  hingga  data  capaian peserta vaksinasi Covid-19 di Kabupaten  Kutai  Timur  dapat  dilihat pada Tabel  5.1 yang  terlampir  di bawah ini:
Tabel 5.1.
Data Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis 1,2 dan 3 di Kab. Kutai Timur Selama Tahun 2021
Berdasarkan Tabel  5.1 yang berisi  data  capaian  vaksinasi  Covid- 19  di  Kabupaten  Kutai  Timur  pada dosis  pertama,  kedua  dan  ketiga,
untuk  wilayah  Kecamatan  Sangatta Utara sendiri sudah mencakup warga Sangatta  Utara  dan  Sangatta  Selatan karena  lokasinya  yang  cukup  dekat sehingga seringkali masyarakat Kecamatan  Sangatta  Selatan  terinput di wilayah Kecamatan Sangatta Utara ketika vaksinasi begitupun sebaliknya,  sehingga  data  kedua Kecamatan tersebut pun masih saling mencakup. Pada Tabel 5.1 tersebut terdapat  jumlah  target  sasaran penerima  Vaksinasi  Covid-19  di seluruh  kecamatan  yang  ada  di Kabupaten Kutai Timur yang totalnya mencapai 333.961 jiwa, namun untuk capaiannya  hanya  sekitar  252.869 jiwa atau sekitar 75.72%.
Pada Tabel  5.1 tersebut  juga terdapat  data  capaian  Dosis  2  yang mengalami penurunan jumlah capaian cukup signifikan yaitu sekitar
167.107 (50.04%) saja. Khusus untuk vaksinasi  Dosis  3  atau booster ini memang memiliki angka yang sedikit yaitu  2.561  jiwa  karena  pada  tahun 2021  vaksin  dosis  ketiga  hanya dikhususkan untuk Tenaga Kesehatan seperti  Perawat,  Dokter,  Bidan, Pegawai Dinas Kesehatan dan lainnya yang  memiliki  riwayat  pemberian vaksin  dosis  1  &  2  dengan  jenis vaksin CoronaVac (Sinovac).
Meskipun  capaian  vaksinasi  belum memenuhi  target  sasaran,  tetapi angka  ini  sudah  cukup  baik  karena presentase  masyarakat  Kabupaten Kutai  Timur  yang  telah  tervaksin sudah  lebih  dari  70%  di  tahun  2021, untuk  sisanya  akan  dilanjut  pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022.
Untuk  sumber  data  capaian vaksinasi  Covid-19  di  Kabupaten Kutai  Timur  ini  berasal  dari  seluruh web  Pcare  atau  Primary  Care Vaksinasi  yang  ada  di  Kabupaten Kutai  Timur  yaitu  Pcare  Puskesmas, Pcare  LANAL,    Pcare  POLRES,  Pcare KODIM,  dan  Pcare  Pelaksana  Vaksin
Gotong  Royong  (Kimia  Farma,  RS
PKT, Klinik Swakarsa, Klinik Pratama KPC  dan  RS  Medika).  Pcare  atau Primary  Care  Vaksinasi  sendiri merupakan sebuah aplikasi website milik  BPJS  Kesehatan yang  digunakan  untuk  pendataan, registrasi, skrining, verifikasi sasaran, serta  pencatatan  vaksinasi  Covid-19. Selain  itu,  penentuan  lokasi,  jadwal pelayanan,  alokasi,  dan  monitoring logistik  vaksin  juga  dapat  dipantau dengan aplikasi PCare Vaksinasi.
Berikut  ini  merupakan  data cakupan  vaksinasi  Covid-19  di wilayah  Kecamatan  Sangatta  Utara Selama  Tahun  2021  yang  dapat dilihat pada Tabel 5.4 di bawah ini: Tabel 5.4 Data Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Wilayah Kecamatan Sangatta Utara Selama Tahun 2021

## Pembahasan  Teori  Implementasi
Kebijakan Berdasarkan teori George Edward mengenai implementasi kebijakan,  ada  empat variable rusial dalam implementasi, yaitu komunikasi,  sumberdaya,  watak  atau sikap, dan struktur birokrasi.
Keempat variable ini  beroperasi secara simultan dan saling
berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Berikut analisis hasil kegiatan atau pembahasan berdasakan  teori  George  Edward akan dijelaskan di bawah ini: A. Komunikasi Dinas  Kesehatan  Kabupaten
Kutai  Timur  dalam  pelaksanaan vaksinasi  Covid-19  melakukan  kerja sama  dengan  instansi  lainnya  seperti badan  usaha  milik  swasta  seperti beberapa  perusahaan  tambang  batu bara,  kelapa  sawit  dan  lainnya  yang terletak  di  Kabupaten  Kutai  Timur, organisasi  profesi/  kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia,  dan  kementerian/lembaga atau  pihak  terkait  lainnya  yang berada  di  Kabupaten  Kutai  Timur. Dalam  hal  ini  upaya  kerja  sama  yang dilakukan  meliputi:  1)  Dukungan penyediaan  tenaga  kesehatan  dari puskesmas dan  rumah sakit y ang ada di Kabupaten Kutai Timur; 2) Tempat vaksinasi  Covid-19  seperti  di  gedung serba  guna,  tempat  umum  dan lainnya;  3)  Keamanan  seperti  dari TNI-POLRI,  SATPOL-PP  dan  Dinas
Perhubungan;  4)  Sosialisasi  dan penggerakan masyarakat; 5) Dukungan  penyediaan  tenaga  non kesehatan; dan 6) Pengelolaan limbah medis. Untuk  kebijakan  vaksinasi Covid-19  di  Kecamatan  Sangatta Utara  ini  telah  dilakukan  sosialisasi kepada petugas dan fasilitas pelayanan,  namun  masih  kurang sosialisasi  kepada  masyarakat  baik secara langsung maupun menggunakan  media  sosial  sehingga pada  tahap  awal  vaksinasi  ini masyarakat  masih  belum  begitu mengetahui  mengenai  pelaksanaan serta  informasi  mengenai  vaksinasi Covid-19.  Masyarakat  mengetahui informasi  mengenai  vaksinasi  Covid- 19  ini  kebanyakan  dari  televisi
ataupun media sosial serta kebijakan pemerintah  mengenai  kewajiban masyarakat  menggunakan  sertifikat vaksin  ketika  berpergian,  masuk  ke tempat  hiburan  umum  maupun lainnya. Meskipun dari Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kutai  Timur maupun  puskesmas  setempat  pada awalnya  tidak  begitu  memberikan informasi  atau  sosialisasi  mengenai vaksinasi  Covid-19,  namun  antusias peserta  vaksinasi  Covid-19  setiap harinya  tetap  saja  dapat  memenuhi jumlah sasaran yang telah ditetapkan setiap harinya, terlebih pada pertengahan  hingga  akhir  tahun 2021.

## B. Sumber daya
a) Sumberdaya Manusia Agar kerja sama dapat terlaksana dengan  efektif,  dibutuhkan  Tim Pelaksana mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan puskesmas. Tim ini  harus  melibatkan  seluruh  lintas program  di  lingkungan  sektor kesehatan  serta  lintas  sektor  terkait. Tim Pelaksana setidaknya terdiri dari 5  bidang  yaitu  Bidang  Perencanaan;
Bidang  Vaksin,  Logistik  dan  Sarana Prasarana; Bidang Pelaksanaan; Bidang  Komunikasi,  Advokasi  dan Pemberdayaan  Masyarakat;  serta Bidang  Monitoring  dan  Evaluasi.
Untuk tim pelaksana vaksinasi Covid- 19  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Kutai  Timur  sendiri  dirasa  sudah cukup  personil  karena  semua  tugas tim  pelaksana  sudah  terlaksana dengan  baik,  seperti  bidang  logistic dan  sarana  prasarana  yang  telah mengupayakan  ketersediaan  logistic dan  sarana  prasarana  yang  cukup memadai seperti vaksin, komputer/laptop  untuk  input  data, APD  dan  lainnya  untuk  melakukan vaksinasi  di  Kecamatan  Sangatta Utara.  Sedangkan  tim  vaksinasi  yang terdiri  dari  beberapa  bagian  seperti
pendaftaran,  screening,  vaksinator dan  observasi  hingga  keamanan  juga sudah  cukup  personil  karena  dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kutai
Timur dibantu oleh tenaga kesehatan dari  beberapa  rumah  sakit  dan puskesmas  yang  ada  di  wilayah Kecamatan  Sangatta  Utara,  selain  itu untuk  keamanan  juga  dibantu  oleh tenaga  dari  TNI,  POLRI  dan  Dinas Perhubungan  untuk  menjaga  aga situasi  di  lokasi  vaksinasi  tetap kondusif.
b) Sumberdaya Anggaran Sumber  daya  anggaran  pada pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19  program  bersumber  dari APBN  (Dekonsentrasi,  DAK  non fisik/BOK),  APBD  dan  sumber  lain yang  sah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19  yang  dibiayai  oleh  APBN, APBD  dan  sumber  lain  yang  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  antara  lain: biaya  operasional,  biaya  distribusi vaksin dan logistik, biaya pengembangan  dan  penyebarluasan materi  KIE,  biaya  penyelenggaraan pertemuan  advokasi,  koordinasi  dan sosialisasi,  bimbingan  teknis  dan monitoring,  dan  surveilans  KIPI. Untuk  pelaksanaan  seluruh  kegiatan yang  berhubungan  dengan  vaksinasi Covid-19  di  Kabupaten  Kutai  Timur selama  tahun  2021  tidak  mengalami kendala  sedikitpun,  untuk  anggaran vaksinasi Covid-19 sendiri menghabiskan dana sekitar Rp17.000.000.000,- c) Sumberdaya Peralatan Untuk  sumberdaya  peralatan seperti  fasilitas  fisik  berupa  sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengimplementasian kebijakan vaksinasi  Covid-19  di  Kecamatan
Sangatta  Utara  secara  umum  sudah memadai.  Vaksinasi  yang  pada awalnya hanya dilaksanakan di lokasi vaksin  massal  yang  telah  ditentukan seperti  Gedung  Serba  Guna  dan  BPU kini  juga  dilaksanakan  di  UPTD Puskesmas,  tempat  umum  seperti tempat hiburan yang telah ditentukan,  dan  juga  vaksin on  the road di  beberapa  RT.  TNI  dan  POLRI seperti LANAL Sangatta, Polres Kutim dan  Koramil  0909-01/SGT  pun  juga turut  andil  dalam  pelaksanaan vaksinasi Covid-19 karena menyediakan vaksinasi di lokasi yang telah  ditentukan.  Bahkan  beberapa perusahaan swasta terlebih perusahaan  batu  bara  yang  ada  di wilayah  Kecamatan  Sangatta  Utara juga  turut  serta  dalam  percepatan implementasi  kebijakan  vaksinasi Covid-19  ini  seperti  mengadakan vaksinasi gotong royong bagi karyawan  dan  keluarga  karyawan, sehingga  masyarakat  saat  ini  dapat lebih  mudah  untuk  mendapatkan vaksin Covid-19. Selain  lokasi,  ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan  vaksinasi  covid-19  di wilayah  Kecamatan  Sangatta  Utara juga  dirasa  sudah  cukup  memadai seperti  alat  tensimeter,  thermogun, laptop/computer, printer, alat perlindungan  diri  (APD),  masker, handscoon, dan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. d) Sumberdaya Kewenangan Sumberdaya kewenangan pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di  kecamatan  Sangatta  Utara  telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan  yang  telah  ditentukan karena  pada  pelaksanaannya,  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kutai  Timur telah  melakukannya  sesuai  dengan Petunjuk  Teknis  (Juknis)  yang dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan,  dengan  dibantu  oleh pemerintah  daerah  atau  Bupati Kabupaten Kutai Timur.
C. Disposisi
Menurut  Edward  III  dalam Winarno (2014:197) mengemukakan: ”kecenderungan  dari  para  pelaksana kebijakan  merupakan  faktor  ketiga yang    mempunyai  konsekuensi- konsekuensi  penting  bagi  seluruh implementasi
kebijakan yang efektif” (Budi  Winarno,  2014).  Dalam hal  ini  ada  beberapa  faktor  yang menjadi perhatian, menyangkut tentang disposisi dalam implementasi kebijakan, yaitu :
a) Pengangkatan Birokrasi Dalam  implementasi  kebijakan vaksinasi  Covid-19  ini  tentunya tersusun  tatanan  struktur  birokrasi untuk  menjalankan  tugas-tugasnya agar implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 ini berjalan secara teratur.  Karena  keterbatasan  jumlah tim  pelaksana  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Kutai  Timur  dalam bidang-bidang  yang  telah  disebutkan sebelumnya  sehingga  hamper  semua personil  Bidang  pengendalian  dan Pemberantasan penyakit (P2P) Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kutai  Timur ikut  andil  atau  turun  tangan  dalam pelaksanaan  vaksinasi  Covid-19  di
Kecamatan Sangatta Utara. b) Insentif Insentif sendiri merupakan bentuk  kompensasi  kepada  tim pelaksana  atau  tim  vaksinasi  Covid- 19 untuk mendorong atau merangsang  para  personil  dalam pelaksanaan    vaksinasi  Covid-19  ini agar  dapat  menjalankan  tugasnya dengan  baik.  Insentif  yang  diberikan kepada  para  tenaga  pelaksana vaksinasi  Covid-19  di  Kabupaten Kutai  Timur  sendiri  sudah  termasuk dalam sumberdaya anggaran vaksinasi Covid-19 yang dimiliki oleh Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kutai Timur.  Untuk  alokasi  dana  insentif tersebut  sudah  cukup  baik  karena insentif tersebut diberikan berdasarkan  laporan  Surat  Perintah Tugas  (SPT)  harian  yang  diberikan masing-masing  instansi  dari  personil tim vaksinasi Covid-19.

## D. Struktur Birokrasi
Dalam  pelaksanaan  vaksinasi Covid-19,  struktur  birokrasi  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kutai  Timur, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah  daerah  kabupaten/  kota, badan usaha milik negara atau badan usaha  swasta,  organisasi  profesi/ kemasyarakatan,  dan  pihak  lainnya termasuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga/badan  internasional  yang terkait dengan bidang kesehatan. Kemudian pelaksanaan vaksinasi program di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur, sedangkan  di  tingkat  kabupaten dikoordinasikan  oleh  Bupati.  Dinas Kesehatan  kabupaten  Kutai  Timur kemudian  melanjutkan-nya  ke  21
UPTD Puskesmas se-Kabupaten Kutai Timur.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Kutai  Timur  dalam  pelaksanaan vaksinasi  Covid-19  juga  melakukan kerja  sama  dengan  instansi  seperti Rumah  Sakit  swasta,  badan  usaha swasta seperti perusahaan- perusahaan  tambang  batu  bara  atau kelapa  sawit,  TNI-Polres  Kutim,  dan lembaga  atau  pihak  terkait  lainnya hingga  terbentuk  tugas  pokok, wewenang dan fungsi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. a) Standart  Operational  Procedure
(SOP) Dalam  pelaksanaannya,  vaksinasi Covid-19  tentunya  sudah  memiliki
SOP yang mengatur tentang mekanisme  pelaksanaan  vaksinasi
Covid-19,  sistem,  sumber daya,  tugas dan  fungsi,  tanggung  jawab  dan kebutuhan  lainnya  yang  menyangkut vaksinasi  Covid-19.  Dinas  Kesehatan
Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini telah  menerapkan  Petunjuk  Teknis (Juknis) Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi  Covid-19  yang  dikeluarkan oleh  Kementerian  Kesehatan  RI sebagai  panduan  dan  SOP  dalam pelaksanaan  kebijakan  vaksinasi Covid-19,  sehingga  mekanisme  dan pelaksanaannya  sudah  teratur  dan memenuhi  kebijakan  yang  telah ditetapkan.
b) Fragmentasi Mengingat  wilayah  Kecamatan Sangatta  Utara  yang  cukup  luas  dan jumlah  sasaran  penerima  vaksinasi Covid-19 ditargetkan sebanyak 95.572 jiwa. Maka hal ini merupakan penyebaran  tanggung  jawab  dari suatu  kebijakan  kepada  beberapa instasi  berbeda  yang  juga  ikut  serta dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga diperlukan koordinasi  yang  cukup  baik  dan intensif  agar  kebijakan  vaksinasi Covid-19  dapat  terlaksana  dengan baik di Kecamatan Sangatta Utara.

## Faktor Penghambat
Dalam  pelaksanaan  vaksinasi Covid-19  di  Kecamatan  Sangatta Utara  tentunya  memiliki  beberapa kendala  yang  terjadi,  berdasarkan observasi  dan  wawancara  peneliti kepada  pihak  pelaksana  vaksinasi Covid-19  seperti  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Kutai  Timur,  Puskesmas setempat,  dan  masyarakat  sekitar, selama  melakukan  penelitian  di lokasi  vaksinasi  Covid-19,  ada beberapa  hal  yang  peneliti  temui terkait  hal-hal  yang  menjadi  faktor penghambat dari implementasi
kebijakan  vaksinasi  Covid-19  di Kecamatan Sangatta Utara, seperti; 1)
Masih  kurangnya  sosialisasi  kepada masyarakat  mengenai  pentingnya vaksinasi  Covid-19,  2)  Masih  banyak masyarakat  yang  belum  teredukasi mengenai  pentingnya  mendapatkan vaksin  Covid-19,  sehingga  belum memiliki  kesadaran  untuk  mengikuti vaksinasi  Covid-19,  2)  Masih  banyak masyarakat  yang  malas  mengantri untuk mendapatkan vaksin Covid-19, 3)  Masih  banyak  masyarakat  yang hanya  melakukan  vaksinasi  dosis pertama  saja  karena  sebagai  syarat untuk  melakukan  perjalanan  keluar daerah  sehingga  tidak  melakukan vaksinasi dosis kedua, 4) Jika setelah mendapatkan  vaksinasi  Covid-19 dosis pertama masyarakat mengalami Kejadian  Ikutan  Pasca  Imunisasi (KIPI)  gejala  sedang  hingga  berat seperti  demam,  meriang,  batuk,  dan lainnya,  masyarakat  cenderung  takut untuk  melakukan  vaksin  dosis  kedua karena  takut  mengalami  KIPI  untuk kedua  kalinya,  5)  Masih  banyak  data peserta  vaksin  atau  masyarakat  yang belum update di Dispendukcapil atau kurang  lengkap  sehingga  tidak terinput  kedalam  sistem  Pcare Vaksinasi.

## KESIMPULAN
Dalam  implementasi  kebijakan vaksinasi  Covid-19  di  Kecamatan Sangatta
Utara sendiri sudah terlaksana  dengan  baik  serta  sesuai dengan  petunjuk  teknis  pelaksanaan vaksinasi  Covid-19,  namun  ada beberapa  hal  yang  masih  perlu diperbaiki  karena  pada  hasil  capaian vaksinasi  Covid-19  di  Kabupaten Kutai  Timur  sendiri  mengalami penurunan  jumlah  masyarakat  yang cukup signifikan untuk vaksin dosis 2, karena  pada  vaksin  dosis  1  jumlah masyarakat  yang  tervaksin  mencapai 252.869  (75.72%)  sedangkan  pada
vaksin  dosis  2  masyarakat  yang tervaksin  hanya  sekitar  167.107 (50.04%)  saja.  Belum  terpenuhinya target sasaran masyarakat ini memiliki beberapa penyebab diantaranya  yaitu  masih  kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan  vaksinasi  Covid-19,  dan juga sebagian masyarakat yang hanya melakukan  vaksinasi  dosis  1  saja sebagai  syarat  untuk  melakukan perjalanan  keluar  daerah  sehingga tidak melanjutkan vaksinasi ke tahap selanjutnya yaitu dosis 2. Berdasarkan  hasil  analisis yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini, peneliti memiliki saran agar pemerintah  dapat  semakin  gencar dalam  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  mengenai  pentingnya mendapatkan vaksinasi Covid-19.

## PENGHARGAAN
Ucapan terima kasih disampaikan kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  Kutai  Timur  yang telah  memberikan  izin  dalam penelitian ini 2. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur  yang  telah  memberikan dukungan dalam penelitian ini. 3. Tim vaksinasi Covid-19 Kabupaten  Kutai  Timur  yang telah  memberikan  dukungan dalam penelitian ini.

## REFERENSI
Leo  Agustino.  (2008). Dasar-dasar Kebijakan  Publik .  Bandung:
Afabeta. KemenkesRI. (2021). Vaksinasi Covid-19  Lindungi  Diri,  Lindungi Negeri. Kementerian  Kesehatan
RI , 9 , 22 – 50.
Budi  Winarno.  (2014). Kebijakan Publik:  Teori,  Proses  dan  Studi Kasus .  YOGYAKARTA:  Media Pressindo.
Abdal.  (2015). KEBIJAKAN  PUBLIK (Memahami  Konsep  Kebijakan Publik) .  37,57.  Retrieved  from http://repository.unimal.ac.id/3
602/1/Pertemuan2Kebijakan.pd f Almanzani,  N.  N.  (2022).  No IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI  COVID-19  DI  KOTA BANDA ACEH Title. Jurnal Ilmiah
Mahasiswa  (JIM)  Fakultas  Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Vol. 7 No .
Asyafin, M. A., Virdani, D., Kasih, K. D., &  Arif,  L.  (2021).  Implementasi Kebijakan  Vaksinasi  Covid-19  Di Kota Surabaya. Journal Publicuho , 4 (2), 501 – 510. https://doi.org/10.35817/jpu.v4
i2.18061
Fitriani  Pramita  Gurning,  Laili
Komariah  Siagian,  Ika  Wiranti, Shinta Devi, & Wahyulinar Atika.
(2021).  Kebijakan  Pelaksanaan Vaksinasi  Covid-19  Di  Kota Medan  Tahun  2020. Jurnal Kesehatan , 10 (1), 43 – 50. https://doi.org/10.37048/keseh atan.v10i1.326 Fitriyana, Hamdi, A. N., & Akhmad, B. (2021).  Implementasi  Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemberian  Vaksin  Terhadap Pengurangan  Laju  Pertumbuhan Kasus  Covid-19  di  Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin. Universitas  Islam Kalimantan , 1 – 12.
Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J.  (2014).
Qualitative  Data Analysis . London: United Kingdom.
Nasir,  N.  M.,  Joyosemito,  I.  S., Boerman, B., & Ismaniah. (2021).
Kebijakan  Vaksinasi  COVID- 19 : Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis Pada Efektivitas  Dan  Dampak  Vaksin Di  Indonesia. Jurnal  ABDIMAS , 4 (2), 191 – 204.
Niken, N., Mia, P., Septiana, S., Reyhan,
R.,  Argha,  A.,  &  Putra,  P.  (2021).
Implementasi Kebijakan Vaksinasi  Covid-19  di  Kota
Boyolali. Jurnal  Health  Sains ,
2 (11),
2138 – 2144. https://doi.org/10.46799/jsa.v2 i11.343
Nurlaiah,  N.  (2021).  Implementasi Kebijakan  Vaksinasi  Covid-19  Di Kab.  Ogan  Komering  Ulu. Jurnal Dinamika , 1 (2), 59 – 68. Retrieved from https://journal.unbara.ac.id/ind ex.php/dinamika/article/view/1 135
Putri,  R.  N.  (2020).  Indonesia  dalam
Menghadapi  Pandemi  Covid-19. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari  Jambi , 20 (2),  705. https://doi.org/10.33087/jiubj.v 20i2.1010
Rahman,  Y.  A.  (2021).  Vaksinasi
Massal  Covid-19  sebagai  Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). Khazanah  Hukum , 3 (2),  80 – 86. https://doi.org/10.15575/kh.v3i 2.11520
Veronica,  N.  F.,  &  Radhiah,  K.  I.
(2021).  Implementasi  Kebijakan Kesehatan  Dalam  Perspektif Publik Di Kabupaten Kartanegara. Ahmad  Dahlan ,
1 (1900029202), 1 – 10.
Yanti,  N.  P.  E.  D.,  Nugraha,  I.  M.  A.  D.
P., Wisnawa, G. A., Agustina, N. P.
D.,  &  Diantari,  N.  P.  A.  (2020). Public  Knowledge  about  Covid- 19  and  Public  Behavior  During the  Covid-19  Pandemic. Jurnal Keperawatan  Jiwa , 8 (4),  491. https://doi.org/10.26714/jkj.8.4 .2020.491-504