## PRA-EVALUASI PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI INDONESIA: SEBUAH ANALISIS KAPABILITAS
Aries Susanto 1 , Wibowo Wicaksono 2
1 Prodi Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
2 Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Semarang
1 ariessht@uinjkt.ac.id,

## ABSTRAK
E-government terus berkembang luas mengiringi peningkatan dramatis dalam pemanfaatan Teknologi Informasi.  Hal  ini  juga  mendorong  adanya  peningkatan  pertukaran  informasi  di  antara  orang-orang yang membutuhkan berbagai layanan beserta keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh. Selain itu, e-government adalah infrastruktur yang diterapkan untuk melayani dan meringankan warga atau orang- orang dalam mengakses kebutuhan terkait, yang biasanya telah disediakan oleh pemerintah dan menjadi jembatan saling berbagi informasi seperti kebijakan dan peraturan, serta tempat media untuk lembaga publik dan swasta untuk melakukan aktifitas bisnis. Artikel ini mencoba untuk memberikan usul inisiasi atas pentingnya untuk meninjau dan menilai kinerja e-government melalui studi kasus yang ada saat ini pada implementasi e-procurement di Indonesia.
Kata  kunci: e-government,  e-procurement,  pengembangan,  pengujian,  evaluasi,  kemampuan, Indonesia.

## ABSTRACT
E-government  implementation  is  growing  widely  following  dramatic  enhancement  in  Information Technology exploitation. It also fosters a transfer of information exchanges among the people who need kind  of  services  including  advantages  or  benefits  that  can  be  fully  used  and  utilized.  Moreover,  e- government is an infrastructure applied to serve and to ease citizens or people in accessing related needs which have usually been provided by a government and become a mutual bridge in sharing information such  as  policies, regulations,  acts  and a  medium  place  for  both  public  and  private  institutions to  do businesses.  This  article  tries  to  find  the  importance  on  figuring  out,  reviewing  and  assessing  the  e- government  performance  by  conducting  a  nexisting  case  study  on  e-procurement  implementation  in Indonesia.
Keywords: e-government,  e-procurement,  development,  assessment,  evaluation,  capabilities, Indonesia
Perkembangan internet saat ini sebagai bagian dari teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  menjadi media  penting  dan  signifikan  bagi  organisasi  untuk berinteraksi  secara  timbal  balik  dengan  berbagai pemangku  kepentingan  yang  kompeten,  untuk mempromosikan  produk  dan  layanan  mereka,  untuk berbagi  informasi  dan  komunikasi  melalui  sebuah komunitas  global,  dan  mengembangkan  proses transaksi bisnis (Fink dan Laupase, 2000).
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam satu dekade ini telah menunjukkan pertumbuhan  yang  signifikan  dalam  berbagai  bidang tidak  hanya  untuk  yang  berkaitan  erat  dengan Teknologi Informasi atau Sistem Informasi, tetapi juga merambah ke berbagai bidang termasuk kebijakan dan tugas pemerintah.
Salah  satu  usaha  yang  dilakukan  pemerintah adalah  melayani  dan  meringankan  warga  negara  atau masyarakat  dalam  mengakses  kebutuhan  yang berhubungan  dengan  kepentingan  masyarakat  rutin yang  biasanya  telah  disediakan  dan  menjadi  tugas wajib bagi pemerint ah untuk memberikan layanan  yang  beragam  seperti  Manajemen  Identitas Kewarganegaraan, Pernikahan, Kelahiran, Perumahan, Pekerjaan, Pensiun dan proses lainnya termasuk tender proyek dengan organisasi publik atau swasta. Namun, jenis  layanan  yang  harus  disediakan  oleh  pemerintah akan  langsung  berhubungan  dengan  apa  yang  ingin warga  kehendaki;  untuk  memudahkan  prosesnya (secara elektronik) seperti mengelola izin mengemudi, mengakses  asuransi  kesehatan  nasional,  melakukan bisnis,  mengakses  layanan  satu  atap,  dan  lain sebagainya (Cook, 2000).
Untuk  memungkinkan  warga  mendapatkan  apa yang  mereka  butuhkan  dan  inginkan,  pemerintah mencoba  upaya  yang  mungkin  dengan  memberikan informasi  dan  jenis  layanan  secara  online  melalui internet  atau  cara  digital  lainnya  (West,  2004)  untuk berbagi dan mengkomunikasikan kebijakan pemerintah untuk pemerintahan yang lebih baik (Fink dan Laupase 2000), dan merampingkan proses terkait dengan  tujuan  mempersingkat  birokrasi  di  banyak lembaga  pemerintah,  yaitu  e-government  yang memanfaatkan  Teknologi  Informasi  berbasis  web dalam memproses kebutuhan warga negara.
E-government menjadi kata kunci dan populer di berbagai  aspek  di  Indonesia;  terutama  dalam persyaratan isu otonomi (masalah desentralisasi) yang digunakan  untuk  meningkatkan  dan  memperluas hubungan  antara  pemerintah  dan  pihak-pihak  lain dengan memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi  sebagai  bentuk  baru  layanan  (Rahardjo, 2001).
I. Sebenarnya, e-government di Indonesia baru mulai setelah tahun 2000 melalui penerbitan peraturan dan kebijakan yang didukung dan secara bersamaan diikuti kemudian oleh implementasi electronic procurement (pengadaan
barang dan jasa secara elektronik) yang memberdayakan Public Key Infrastructure sebagai kerangka keamanan dalam mengamankan informasi, komunikasi, transaksi dan sebagainya yang terkait dengan pihak yang kompeten seperti PENDAHULUAN menghubungkan  pemerintah  dan  pelaku  bisnis dalam tender pengadaan.
Studi  ini  mencoba  untuk  peran  kinerja  e- government  meski  format  dari  sebuah  implementasi teknologi  dalam  satu  wilayah  tidak  akan  selalu mungkin  untuk  diterapkan  secara  persis  pada  daerah lain,  terutama  terkait  kondisi  atau  infrastruktur  yang ada di satu negara seperti Indonesia.
Melalui  kajian  ini  dengan  menggunakan  studi kasus  yang  ada  pada  implementasi  e-procurement  di Indonesia,  kerangka  sederhana  diusulkan  untuk menawarkan  strategi  yang  tepat  atau  setidaknya pilihan  yang  tepat  dalam  mengukur  manfaat  dari penerapan e-government dan mencoba untuk diturunkan  untuk  analisis  dan  penempatan  ke  dalam kerangka kebijakan terkait.

## II. LANDASAN TEORI
Dalam hal definisi dan makna dari e-government, banyak  studi  yang  mendefinisikan  dari  literatur sebelumnya atau hal-hal yang sebelumnya dikutip oleh keahlian khususnya pada domain Teknologi Informasi seperti:  Sistem  Informasi  yang  meliputi electronic business dan turunannya seperti electronic commerce dan  e-government  itu  sendiri.  Beberapa  peneliti mengatakan bahwa e-government masih terkait dengan e-commerce atau bagian atau sub-definisinya.
E-government  digambarkan  sebagai  media  bagi pemerintah  untuk  memanfaatkan  teknologi  yang paling inovatif seperti seperti Teknologi informasi dan komunikasi,  dengan  menggunakan  aplikasi  berbasis web,  sehingga  memungkinkan  warga  atau  pelaku bisnis  dapat  mengakses  lebih  nyaman  atas  informasi dan layanan secara teratur disediakan oleh pemerintah (Fink  dan  Laupase,  2000),  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  pelayanan  dalam  hal  kemampuan  dan kualitas  pemrosesan  kebutuhan  masyarakat  dengan menyediakan birokrasi yang efektif.
Pada  bagian  lain,  e-commerce  cenderung mengarahkan bentuk penggunaan teknologi Informasi dan  Komunikasi  berbasis  transaksi  bisnis  atau pertukaran  yang  biasa  melakukan  aktifitas  komersial secara  konteks  dan  melibatkan  pembeli-penjual dengan  menggunakan  perangkat  elektronik  dalam berbagai  organisasi,  sedangkan  e-procurement  adalah konsep  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  fungsi penting pemerintah (Rahardjo, 2001) yang memerlukan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan konsep good governance yang akuntabel, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan (Wittig, 2003).
Perspektif  yang  berbeda  dari  definisi  e- government  memungkinkan  berbagai  interval  dalam klasifikasi metodologi melalui kejelasan dan sifat dari komponen  yang  mempengaruhi  situasi  terkait. Mengklarifikasikan  metode yang  cocok  dapat mendasari  karakteristik  dari  situasi  yang  dihadapi pemerintah saat ini terhadap masalah yang perlu secara hati-hati  dipecahkan  terutama  dalam  situasi  isu-isu kompleks (Fink dan Laupase, 2000), termasuk model mana atau kerangka kerja yang tepat atau cocok untuk dapat mengevaluasi e-government karena karakteristik berbeda yang muncul dalam satu daerah.
Dalam  hal  ini,  artikel  ini  mencoba  untuk menggunakan  kerangka  model  sebelumnya  dengan membentuk  tema  penelitian  yang  telah  disajikan kepada  apa  yang  akan  akhirnya  mengarahkan  pada penilaian  e-government  melalui  implementasi  e- procurement sebagai variabel dependen. Sebuah model untuk  penelitian  ini  dikembangkan  untuk  mengatasi masalah  yang  ada  dan  juga  akan  digunakan  untuk memperluas  hipotesis  dalam  penelitian  seperti  yang dijelaskan melalui Gambar 1 (Vaidya et al., 2005).

## A. Kesiapan Organisasi
Memadainya kesiapan organisasi seperti pelaksanaan  e-government  telah  terbukti  secara internal  dalam  memberikan  manfaat  pada  saat penerimaan  Teknologi  Informasi  di  dalam  organisasi termasuk  ketersediaan  sumber  daya  organisasi  yang dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  terkait  atau  kesiapan pihak lain seperti pemerintah daerah, lembaga swasta, dan  organisasi  terkait  lainnya  sebagai  keseluruhan sistem yang saling terkait (Barua et al., 2004).
Kerangka  yang  diusulkan  meliputi  beberapa faktor  pendukung  kesiapan:  konsep  otentikasi, kerangka  legal,  interoperabilitas,  prinsip-prinsip keamanan, dan sistem standar terbuka dengan kesiapan penting  lainnya  dari  pemasok  yang  berpotensi mengelola intensitas asimilasi e-procurement berdasarkan landasan strategis dan transaksional yang dikontrol secara bersamaan melalui ukuran organisasi saat penggunaannya.

## III. LANDASAN TEORI
Model  usulan  mengadopsi  kerangka  model sebelumnya  sebagai  model  yang  diusulkan  untuk penelitian  ini.  Model  sebelumnya  diarahkan  lewat asimilasi e-procurement yang mengkuantifikasi masing-masing  teknologi  yang  digunakan  dalam  e- procurement  sebelumnya  melalui  kesiapan  organisasi dan  pemasok  dalam  menetapkan  langkah  untuk mendukung  fungsi  pengadaan  transaksional  dan pentingnya  peranan  melalui  variabel  kontrol  yang kompeten seperti ukuran organisasi dan rentang waktu yang dibutuhkan untuk mengontrol intensitas strategis dan asimilasi transaksional e-procurement.
Model  yang  diusulkan  mengacu  pada  format tambahan  dalam  variabel  control  seperti  regulasi, penegakan hukum, kebijakan lainnya yang ada seperti
digambarkan pada Gambar 1 dan berpendapat  bahwa perubahan konteks e-commerce menjadi e-government terhadap kesiapan infrastruktur pemasok dan intensitas keberhasilan implementasi e-procurement.
Perubahan  dalam  model  yang  diajukan  dapat muncul  mengikuti  situasi  saat  ini  yang  terjadi  di Indonesia  yang  dilaksanakan  lewat  pengembangan infrastruktur e-government seperti sistem e- procurement.  Sayangnya,  sistem  tersebut  hanya menghubungkan  pemerintah  (termasuk  pemerintah daerah)  dengan  lembaga-lembaga  bisnis  swasta. Dengan  demikian,  kemampuan  implementasi  e- government  masih  jauh  dari  kondisi  yang  memenuhi syarat  yang  seharusnya  menyatu  dengan  instansi terkait  seperti  akademisi,  keuangan,  pemasok,  broker elektronik lewat integrase layanan online.
Konsep kesiapan sistem juga dalam kondisi yang sama  sedangkan  organisasi  dan  bingkai  kesiapan infrastruktur  yang  krusial  mengambil  bagian  pada keberhasilan implementasi e-procurement tidak berjalan  dengan  baik  dalam  hal  penetrasi  dan pemerataan  jaringan  internet  di  daerah  di  Indonesia, meskipun untuk penerapan variabel kesiapan organisasi  seperti  otentikasi  sampai  keamanan  dan privasi telah berhasil dikembangkan dengan memberdayakan instrumen berbasis kuci publik.
Dalam bagian dari variabel kontrol, ditambahkan beberapa  komponen  pelengkap  seperti  regulasi, penegakan  hukum,  dan  kebijakan  karena  koordinasi yang ada terlihat masih lemah. Penegakan hukum dan kebijakan pendukung dari pemerintah pusat dijalankan untuk  memaksimalkan  keuntungan  dari  keberhasilan pelaksanaan  e-government  yang  pada  akhirnya  akan mempengaruhi banyak jenis layanan pemerintah untuk memberikan  proses  yang  tepat  dan  diperlukan  oleh masyarakat dan  memberikan  perubahan  konsesi  yang saling menguntungkan.
Apa  yang  orang  inginkan  dan  butuhkan selanjutnya  memberikan  dampak  pada  perubahan dalam  masyarakat  dengan  reaksi  pemerintah  dalam menuai manfaat kritis atas implementasi e-government yang sebenarnya berasal dari proses integrasi layanan yang  mendasari  fungsi  pemerintah  itu  sendiri  dalam melayani warganya (Vaidya et al., 2005).
Oleh karena itu, kerangka tersebut akan diusulkan, didasarkan pada situasi saat ini yang benar-benar ada dan  tergantung  pada  masalah  teknis,  latar  belakang organisasi  dan  sumber  daya  manusia,  infrastruktur yang  kuat,  kelayakan  manajerial,  dan  sebagainya. Studi  ini  menunjukkan  bahwa  e-government  adalah sebuah  sistem  penggalangan  layanan  terus  menerus mengikuti  perkembangan  Teknologi  Informasi  dan karenanya  inisiatif  yang  dilakukan  dalam  e- government  harus  sesuai  untuk  diterapkan  dengan baik.
Penelitian  ini  juga  mencakup  sejumlah  hipotesis penelitian seperti:
a) Level  organisasi  (kesiapan  e-government)  akan mendorong keberhasilan implementasi e- procurement transaksional.
b) Level  kesiapan  infrastruktur,  lebih  besar  akan menunjang keberhasilan implementasi e-

## procurement transaksional.
Gambar 1. Kerangka Konseptual Pengujian Pengembangan e-government (Vaidya et al., 2005)

## IV. METODOLOGI
Untuk  mendukung  model  yang  diusulkan, penelitian ini mencoba untuk memilih metode terbaik untuk  menganalisis  dan  mengukur  data  kesiapan  e- government yang akan diperoleh dari semua lembaga pemerintah  (daerah  dan  provinsi)  yang  sudah menerapkan e-government di Indonesia melalui survei (baik  elektronik  dan  non-elektronik)  ditambah  hasil observasi  pada  beberapa  institusi  pemerintah  dan wawancara dengan pihak-pihak aparatur negara.
Di  sisi  lain,  survei  juga  akan  diintegrasikan dengan  pimpinan  bagian  atau  departemen  terkait dengan  melakukan  wawancara  yang  diperlukan  dan akan  mencakup  pertanyaan  tentang  keuntungan, kerugian, kendala, kemudahan, dan sebagainya dalam implementasi  e-Procurement  termasuk  saran  atau kritik yang dapat disampaikan.
Penelitian  ini  juga  mencoba  untuk  menyelidiki hubungan  antara  variabel,  bagian,  kelompok  atau organisasi yang memiliki kompetensi dalam sistem e- government  dan  mengukur  implementasi  kesiapan  e-
Procurement  dengan  melakukan  metode  analisis statistik  yang  relevan  dan  sesuai  untuk  penelitian  ini Partial Least Square, analisis regresi dan korelasi untuk mendukung  (atau  menolak)  hipotesis  yang  diajukan serta untuk mengukur hubungan antara bagian-bagian yang  terkait  yang  dapat  memenuhi  persyaratan minimal  pada  skala  pengukuran,  ukuran  sampel,  dan distribusi  residual  melalui  pemanfaatan  perangkat lunak  aplikasi  yang  relevan:  SmartPLS  3.0  dan SPSS  22  untuk  menentukan  keandalan  model usulan,  validitas  konvergen  (sejauh  mana  faktor teoritis  menyimpang),  validitas  diskriminan (sejauh  mana  faktor  teoritis  menyatu)  dari konstruksi variabel yang dilibatkan.

## V. HASIL YANG DIHARAPKAN
Hasil  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini adalah  kerangka  model  teoritis  berdasarkan  pada model  sebelumnya  yang  dapat  memberikan kontribusi  analitik  yang  sesuai  untuk  pemerintah pusat dalam melaksanakan merumuskan implementasi e-government khususnya pengembangan infrastruktur e-procurement.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN
Artikel ini mencoba untuk memberikan kajian analitik dan evaluatif  yang bersifat teoritis dalam menilai  kinerja  e-government  dengan  melakukan studi kasus yang ada saat ini pada implementasi e- procurement di Indonesia
Hal  ini  juga  menggarisbawahi  kebutuhan pentingnya  evaluasi  kemampuan  dan  kesiapan infrastruktur  e-government  untuk  keberhasilan pelaksanaan  layanan  terkait  dengan  birokrasi layanan  yang diberikan oleh  pemerintah untuk  warga tidak  hanya  melulu  menyangkut  satu  jenis  aplikasi seperti  e-procurement  saja  tetapi  juga  pada  aplikasi- aplikasi e-government lainnya.
Apa yang harus pemerintah lakukan adalah upaya untuk  terus  membuat  masyarakat  dengan  mudah menggunakan  jenis  layanan  pemerintah  melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang pada  akhirnya  akan  memudahkan  pemerintah  sendiri untuk  mengelola  aplikasi  layanan  yang  diperlukan masyarakat.
Akhirnya,  penelitian  ini  mengusulkan  sebuah model  teoritis  untuk  menilai  implementasi  e- government  yang  menghasilkan  kerangka  model modifikasi yang perlu diukur validitas, keandalan dan konsistensi melalui alat yang sesuai dan tepat.

## VII. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  temuan  dan  kondisi  yang  ada, penelitian  masa  depan  dapat  ditujukan  untuk mengukur hubungan antara kemampuan e-government dalam mempromosikan  layanan  dan kesiapan infrastruktur  penting  dan  variabel  signifikan  yang mungkin dapat menjadi inti dan faktor penentu untuk pra  kondisi  dalam  melakukan  dan  menerapkan  e-
government dan infrastruktur sistem turunannya yang lebih  baik  termasuk  hubungan  antara  berbagai kemampuan  e-government  sendiri  di  berbagai  negara sebagai bentuk pembanding.
Pertimbangan  masa  depan  yang  mungkin menonjol  dalam  kasus  penelitian  ini  mungkin berhubungan dengan keputusan apa yang akan diambil dan  dikelola  antara  pemerintah  dan  warga  mengenai sisi  lain  dari  kebijakan  seperti  manajemen  keamanan dan privasi informasi, sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Barua,  P.  Konana,  A.  B.  Whinston,  and  F.  Yin. 2004. An  empirical  investigation  of  net- enabled  business  value, MIS  Quarterly,  vol. 28, pp.585–620.
M.  E.  Cook.  2000. What  citizens  want  from  e- government:  current  practice  research? [Online]. Available: http://www.netcaucus.info/books/egov2001/ pdf/citizen.pdf D. Fink and R. Laupase. 2000. Perceptions of Web site design characteristics: A
Malaysian/Australian  comparison, Internet Research, vol. 10, pp. 44– 55. M.  P.  Gupta  and  D.  Jana.  2003. E-government evaluation:  a  framework  and  case  study, Government  Information  Quarterly,  vol.  20, pp.365–387. G.  Hassna  and  A.  Hussien.  2006. E-government  in Syria concepts, strategies and
implementation  policies, Proceedings  of  the
Second International Conference on Information and Communication Technologies, IEEE Xplore, pp.894–899.
B. Rahardjo. 2001. Developing e-government (Membangun e-government) [Online]. Available: http://www. budi.insan.co.id/articles/e-gov-makassar.doc. V.  T.  Thai.  2001 .  Public  procurement  re-examined , Journal of Public Procurement, vol. 1,  pp.9– 50. K.  Vaidya,  A.  S.  M.  Sajeev,  and  J.  Gao.  2005. E- procurement  assimilation:  an  assessment  of e-business capabilities and supplier readiness  in  the  australian  public  sector, Proceedings  of  the  Seventh  International Conference on Electronic Commerce, ACM, pp.429–434. D. West. 2004. E-government and the transformation of  service  delivery  and  citizen  attitudes, Public  Administration  Review,  vol.  64, pp.15-27. W.  A.  Wittig.  2003. Public  procurement  and  the development  agenda, International  Trade Centre, Geneva, Switzerland.