## ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LANJUT USIA DI INDONESIA DAN AUSTRALIA
Lucy Ariesty a a Universitas Jenderal Soedirman, Email: lucyariesty.1983@gmail.com
Naskah diterima: 2 November 2023; revisi: 4 November 2023; disetujui: 6 November 2023 DOI: 10.55551/jip.v4i2.67

## Abstrak:
Penelitian ini  dilakukan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative,  dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  analitis.  Adapun  spesifikasi penelitian  bersifat  deskriptif,  yang  menjelaskan  masing-masing  regulasi  mengenai perlindungan  hukum  terhadap  lansia  antara  Indonesia  dan  Australia.  Sumber  data pada  penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder  yang  berisi  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  yang  didapatkan menggunakan  teknik  pengumpulan  data  studi  pustaka.  Adapun  data-data  yang diperoleh akan dianalisis secara kualitaif. Hasil penelitian menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban lanjut usia di Indonesia tidak diatur secara spesifik dan baru mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  umum  seperti  KUHP, namun  KUHP  belum  secara  jelas  menetapkan  ketentuan-ketentuan  yang  spesifik atau jaminan langsung terhadap perlindungan hukum bagi korban, misalnya. Ketika melakukan  suatu  kejahatan,  kita  harus  memperhitungkan  dampak  kejahatan tersebut terhadap korban atau keluarganya. KUHP juga tidak mengatur bentuk ganti kerugian  (kompensasi)  pidana  yang  benar-benar  menguntungkan  korban  dan/atau keluarganya.  Sedangkan  di  Australia  telah  mengatur  mengenai  tindak  pidana terhadap lansia sebagai korban, yang mana diatur dalam the Crimes Act 1900, yang secara jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan terhadap lansia atau usia 60 tahun keatas  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  berat,  yang  kemudian  diatur  kembali Intervention Order Act, Carer’s Act, the Domestic and Family Violence Protection Act 2012  (Old),  The  South  Australian  Intervention  Orders  Act,  Criminal  Law Consolidation  Act  1935,  regulation  older  People’  Financial  Arrangements  (n  169). Serta  membentuk  teknis  pelaksanaan  pelayanan  pada  lansia  yang  telah  menjadi korban  secara  rahasia  sebagaimana  diatur  dalam the  Officer  for  the  Aging  (adult Saferguarding) amandement Bill 2018 .
Kata Kunci: Perbandingan Hukum; Perlindungan Hukum; Lanjut Usia

## LATAR BELAKANG
Lanjut usia merupakan seseorang yang dikategorikan memiliki batas usia yang telah  mengalami  penurunan  kondisi  fisik,  psikologis  dan  juga  kehidupan  sosialnya. Batas usia pada lanjut usia ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang  Kesejahteraan  Lanjut  Usia yang  menjelaskan  bahwa  “Lanjut  Usia  (Lansia) adalah  seseorang  yang  telah  mencapai  usia  60  (enam puluh)  tahun  keatas.” Sebagaimana  seorang  lasia  memasuki  masa  penuaan,  menentukan  penyesuaian diri  sebagai  lansia  menjadi  penting,  oleh  sebab  itu,  perlu  diketahui  terdapat beberapa permasalahan, diantaranya: 1
1.  Masalah  fisik,  kondisi  fisik  lansia  mulai  melemah,  persendian  tidak  dapat melakukan  aktivitas  yang  cukup  berat,  penglihatan  mulai  kabur, pendengaran mulai menurun, daya tahan tubuh menurun, fungsi meningkat, dan fungsi organ tubuh pun menurun semakin melemah.
2.  Masalah kognitif, daya ingat lansia terhadap sesuatu hal semakin melemah (pikun) dan sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain.
3.  Masalah  emosional,  para  lansia  merasa  sangat  ingin  bersama  keluarga, kehilangan  orang-orang  terdekatnya,  serta  permasalahan  ekonomi  yang tidak  dapat  diselesaikan  karena  hilangnya  pendapatan,  status,  peran,  dan lain-lain  dalam  aktivitasnya,  harga  diri  dan  status.  Oleh  karena  itu,  Anda mudah marah jika tidak menyetujui keinginan pribadi para lansia dan sering kali khawatir, takut, dan stres berlebihan.
4.  Masalah  fisiologis,  lansia  dalam  melakukan  aktivitas  sehari-hari  atau aktivitas  rutin  sering  kali  menganggap  dirinya  sehat,  sedangkan  lansia dengan  kelainan  fisik,  emosi,  atau  sosial  yang  mengganggu  aktivitasnya sehingga menganggap dirinya sakit.
Permasalahan  yang  dihadapi  lansia  ini  menjadi  suatu  hal  yang  penting  untuk diberikan perlindungan secara khusus mengingat bahwa permasalahan- permasalahan tersebut sangat berdampak pada tindakan pidana. Berkaitan dengan lemahnya  fisik  lansia  menyebabkan  orang  melakukan  kejahatan  terhadap  lansia, seperti  yang  diungkapkan  oleh  Stephanschafer  memandang  bahwa: 2 “Korban secara  disadari atau tidak  disadari  menyumbang  pada  viktimisasi  yang dideritanya,
1 Misnaniarti, “Analisis Situasi Penduduk Lanjut Usia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan di Indonesia”, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat , Vol 8, No. 2, 2017, hlm. 19 https: //ejournal.fkm.unsri.ac.id/ index.php /j ikm/ article/view/258.
2 Emilia Susanti,  dan  Eko, Buku  Ajar  Hukum dan  Kriminologi ,  AURA, Bandar Lampung,  Rahardjo,  2013, hlm. 125.
bahkan  juga  pembagian  tanggungjawab  dengan  pelaku ”.  Kemudian  berkaitan dengan  masalah  emosional  dan  fisiologis  lansia  dapat  menyebabkan  lansia  dapat melakukan  tindak  pidana  yang  diakibatkan  oleh  gangguan  emosialnya  seperti munculnya  penyakit  penyakit  neurosis  dan  psikosis,  dalam  hal  ini  teori  psikoanlisis menjelaskan  bahwa  suatu  kriminalitas  dapat  terjadi  antara delinquent dan  perilaku criminal  dengan  hati  nurani  yang  begitu  menguasai  sehingga  menimbulkan  rasa bersalah atau begitu lemah sehingga dapat mengontrol dorongan-dorongan si lansia menggapai kebutuhan yang segera dipenuhi. 3
Menurut WHO,  saat ini di Asia Tenggara populasi Lansia sekitar 142 juta jiwa atau jika dikalkulasikan pada populasi semua usia, populasi  sebesar 8%. Kemudian pada  tahun  2050  Diperkirakan  populasi  lansia  akan  meningkat  tiga  kali  lipat  pada tahun  dari  tahun  2020  hingga  tahun  2050. 4 Tidak  hanya  di  Asia  Tenggara  saja populasi  lansia  meningkat,  di  berbagai  benua  seperti  Eropa,  Amerika  Utara  dan Australia,  juga  semakin  meningkat  populasi  lansia.  Di  Eropa  dan  Amerika  Utara bahkan lebih banyak orang yang berusia lebih dari 60 tahun dibandingkan generasi muda  di  bawah  15  tahun,  dan  pada  tahun  2030,  hampir  separuh  populasi  Eropa Barat  akan  berusia  di  atas  50  tahun,  seperempatnya  berusia  di  atas  65  tahun,  dan 13  persen  di  atas  75  tahun.  Kemudian  di  Australia  menurut  data  Biro  Statistik Australia ('ABS') telah melaporkan bahwa dalam periode 20 tahun antara 1999 dan 2019,  proporsi  penduduk  berusia  65  tahun  ke  atas  meningkat  dari  12,3%  menjadi 15,9%.1  Pada  tahun  2066,  proporsi  tersebut  diperkirakan  akan  meningkat  sebesar sekitar 20%, yang mencakup lebih dari sepertiga populasi negara tersebut. 5
Data  tersebut  menjelaskan  bahwa  populasi  lansia  semakin  meningkat, peningkatan  tidak  hanya  dari  aspek  pertambahan  jumlah  lansia  namun  juga  pada rasio  beban  ketergantungan  kelompok  produktif  yang  dikarekanakan  permasalahan baik fisik, kognitif, emosional, dan fisiologis yang dapat mempengaruhi resiko lanjut usia  menjadi  korban  kejahatan.  Dalam  hal  ini  tentunya  setiap  negara  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawban  untuk  memberikan  perlindungan  hukum
3 Ibid, hlm. 135.
4 Chairil, dan Ikawahyuni Utami Rame, “Kepuasan Lansia Tentang Pelayanan Kesehatan di Panti Khusnul Khotimah  Pekanbaru”,  Jurnal  Photon  Sains  dan  Kesehatan,”,  Vol.  12,  No,  2,  2022,  hlm.  77 https://doi.org/10.37859/jp.v12i2.3446.
5 Vanessa Hutchens, “The Need For Australian Criminal Law Reform To Protect Elderly Australians Against Abuse”, University of South Australia Law Review , Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 40 https://doi.org/10.21913/USLRunisalr.v4i1.1630.
terhadap  lansia, 6 terutama  Negara  Anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB). Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB)  pada  tahun  1948  sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia yang dituang dalam dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). 7
Negara-negara  anggota  PBB  tentunya  mempunyai  tanggungjawaban  untuk menghormati  DUHAM,  salah  satunya  Hak  Asasi  Manusia  yang  diberikan  kepada Lanjut Usia. Indonesia, dan Australia merupakan negara anggota PBB, dalam upaya memberikan  hak-hak  terhadap  lansia  kedua  negara  tersebut  memberikan  upaya perlindungan hukum terhadap hak lansia dengan aturan hukum negaranya masing- masing. Indonesia dan Australia merupakan negara yang konsen dalam menegakan hak asasi manusia, yang salah satu konsennya pada pemberian hak terhadap lanjut usia. 8
Peneliti  tertarik  mengkaji  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  masing masing  negara  yakni  Indonesia  dan  Australia  khususnya  pada  hak  lansia  yang menjadi korban suatu tindak pidana. Serta akan menganalisa dengan perbandingan kedua  negara  tersebut  mengingat  masing-masing  negara  memiliki  pertimbangan hukumnya  sendiri  dalam  menerapkan  peraturan  perundang-undangan  dalam melaksanakan  perlindungan  hukum  pidana  terhadap  korban  lansia.  Berdasarkan latar  belakang  diatas  penulis  tertarik  untuk  mengangkatnya  menjadi  topik pembahasan  dalam  penulisan  artikel dengan  judul  “ ANALISIS  PERBANDINGAN HUKUM  REGULASI  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KORBAN  LANJUT USIA DI INDONESIA DAN AUSTRALIA ” .

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative, dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  analitis.  Adapun spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif,  yang  menjelaskan  masing-masing  regulasi mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  lansia  antara  Indonesia  dan  Australia. Sumber  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder  yang  berisi bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  yang
6 Endang  Pratiwi,  Theo  Negoro,  dan Hassanain  Haykal,  “Teori  Utilitarianisme  Jeremy  Bentham:  Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, Jural Konstitusi, Vol. 19, No. 2, Juni 2022, hlm. 273
7 Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif  Internasional, Regional dan Nasional : Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 58
8 Battista Pridana Adventura, “Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bansa dan Asas Equality Of  The  States  Dalam  Era  Globalisasi”, Jurnal  Justitia  Et  Pax ,  Vol.  37,  No.  2,  Desember  2021,  hlm.  179. https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/download/3849/2315/13387
didapatkan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  studi  pustaka.  Adapun  data- data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitaif.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Lanjut Usia di Indonesia dan Australia
Perlindungan memiliki arti melindungi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan,  sesuatu  itu  bisa  berupa  manfaat  atau  benda  atau  benda. Perlindungan  juga  berarti  perlindungan  seseorang  terhadap  seseorang  yang  lebih lemah. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau data yang  berlaku  bagi  setiap  anggota  masyarakat  (negara). 9 Oleh  sebab  itu perlindungan  hukum  dapat  diartikan  suatu  tindakan  pengayoman  terhadap seseorang  yang  lebih  lemah  oleh  pemerintah.  Menurut  Satjipto  Raharjo  bahwa: “Perlindungan hukum dilakukan dengan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan ”.  Artinya  bahwa perlindungan  hukum  merupakan  segala  upaya  negara  untuk  memberikan  atau memenuhi  hak  asasi  manusia  terhadap  masyarakatnya  melalui  peraturan  yang dibuat oleh pemerintah.
Pemenuhan hak asasi manusia tentunya tidak boleh melanggar hak orang lain atau  kepentingan  orang  lain,  menginat  bahwa  setiap  orang  memiliki  kepentingan masing  masing.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  juga  mengatur  mengenai  batas-batas tersebut melalui regulasi untuk mengoordinasikan beragam kepentingan masyarakat,  dengan  cara  membatasi  berbagai  kepentingan  pihak  lain.  Berbicara tentang  kepentingan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pembahasan  tentang  kepentingan hukum.  Kepentingan  hukum  memiliki  pengertian  pengaturan  dan  pengendalian kepentingan manusia, yang tujuannya adalah untuk dapat menentukan kepentingan yang  perlu  dilindungi.  Lahirnya  perlindungan  hukum  bersumber  dari  regulasi  yang diturunkan  oleh  masyarakat,  perjanjian  antarmasyarakat  yang  digunakan  untuk mengatur  hubungan  antara  individu  dengan  pemerintah  dan  antara  anggota masyarakat yang dianggap sebagai pemangku kepentingan masyarakat. 10
9 Jawawe  Hafidz,  dan  Siska  Narulita,  “Perlindungan  Hukum  Korban  Kekerasan  Gender  Online  (KBGO) dalam  Hukum  Positif  Indonesia”, Jurnal  Cakrawala  Informasi ,  Vol.  2,  No.  2,  2022,  26-  41,  hlm.  28 https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241
10 Faizal. R & Fauzi. A. S, Prinsip dalam proses peradilan anak, Umsu Press , Medan, 2020, hlm. 43
Tujuan  dibuatnya  suatu  regulasi  adalah  untuk  melindungi  masyarakat  dari perbuatan  atau  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh  orang  lain,  masyarakat,  atau penguasa  yang  merugikan  mereka.  Selanjutnya,  perlindungan  hukum  berfungsi sebagai  instrumen  keadilan  dan  perwujudan  kesejahteraan  bersama.  Agar  sesuatu memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum,  unsur-unsur  harus dipenuhi  yakni:  Dengan  perlindungan;  Menjamin  kepastian  hukum;  Tentang  hak-hak sipil; Pelanggaran akan dikenakan sanksi. 11
Perlindungan  hukum  dapat  digambarkan  sebagai  bentuk  upaya  legislatif  dan pemerintah untuk melindungi masyarakat melalui regulasi. Bentuk-bentuk perlindungan hukum merupakan bentuk-bentuk yang membentuk politik hukum dalam suatu negara hukum. Salah atu tugas politik hukum adalah menciptakan produk hukum yang dapat melindungi  kepentingan  hukum  masyarakat. 12 Melaksanakan  politik  hukum  pidana merupakan  upaya  untuk  menerapkan  peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai dengan  keadaan  saat  ini  dan  yang  akan  datang  dalam  melaksanakan  kebijakan peradilan  pidana.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  politik  hukum  pidana  bertujuan untuk  mengembangkan  hukum  pidana  yang  baik.  Terkait  politik  hukum  dengan perlindungan hukum, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang baik adalah hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.
Masyarakat  merupakan  sekumpulan  individu-individu  yang  hidup  berdampingan atau  bersama.  Sekumpulan  ini  berisi  dari  kelompok,  golongan,  bangsa,  teritorial,  dan lainnya.  Dalam  masyarakat  terdapat  kelompok  yang  klasifikasinya  berdasarkan  usia, kelompok  yang  digambarkan  berdasarkan  tahap  pertumbuhan  manusia.  Salah  satu pembagian  kelompok  umur  atau  kategori  umur  dikeluarkan  oleh  Departemen Kesehatan, sebagai berikut: 13

## Tabel. 1: Kelompok Berdasarkan Usia
No Klasifikasi Rentang Usia 1 Masa balita 0 – 5 tahun 2 Masa kanak-kanak 6 – 11 tahun 3 Masa remaja Awal 12 – 16 tahun
11 Igusti  Agung  Mas  Rwa  Jayantiari,  Kadek  Agus  Sudiarawam,  dan  Tjok  Istri  Diah  Widyantari  Pradnya Dewi,  “Pembangunan  Hukum  Berorientasi  Keadilan  Melalui  Harmonisasi  Hukum  Negara  dan  Hukum Adat”, Jurnal
Majelis , Edisi 02, Agustus 2020, hlm. 172
https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1618379870_file_mpr.pdf.
12 Joko  Riskoyono,  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang-Undangan  Untuk Mewujudkan  Kesejahteraan”, Jurnal  Aspirasi Vol.  6,  No.  2,  Desember  2015,  hlm,  161 https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511/407
13 Muchammad  Al  Amin,  dan  Dwi  Juniati,  “Klasifikasi  Kelompok  Umur  Manusia  Berdasarkan  Dimensi Fraktal Box Counting dari Cirta Wajah Dengan Deteksi Tepi Canny”, Jurnal Ilmiah Matematika , Vol. 2, No. 6 Tahun 2017, hlm. 34 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/mathunesa/article/view/19398/17715
4 Masa remaja Akhir 17 – 25 tahun 5 Masa dewasa Awal 26 – 35 tahun 6 Masa dewasa Akhir 36 – 45 tahun 7 Masa Lansia Awal 46 – 55 tahun 8 Masa Lansia Akhir 56 – 65 tahun 9 Masa Manula 65 – atas
(Sumber: Muchammad Al Amin dan Dwi Juniati, Klasifikasi Kelompok Umur Manusia Berdasarkan Dimensi Fraktal Box Counting dari Cirta Wajah Dengan Deteksi Tepi Canny, 2017)
Orang yang dikategorikan sebagai lanjut usia adalah mereka yang mengalami penurunan konsidi fisik, konsidi psikologis dan perubahan kondisi sosial, serta telah sampai  pada  tahap  usia  yang  ditentukan  sebagai  lanjut  usia,  penyebab  penuaan antara lain kerusakan sel oleh sel itu sendiri, hormon yang berkurang, gen, imunitas yang  menurun,  diabetes  mellitus,  dan  radikal  bebas,  disisi  lain  stres,  kemiskinan, gaya hidup yang kurang sehat, diet tidak sehat, dan olahraga yang tidak sehat juga sangat  mempengaruhi  penuaan.  Penuaan  pada  diri  seseorang  pada  umumnya mempunyai  gejala,  baik  gejala  fisik  maupun  psikis,  gejala  fisik  yang  dialami seseorang ketika telah sampai pada penuaan yaitu keriput, sakit tulang, kulit kering, massa  otot  berkurang,  lemak  meningkat,  daya  ingat  menurun,  dan  daya  seksual merosot.  Adapun  faktor  penuaan  psikis  seseorang  di  antaranya  mudah  cemas, mudah tersinggung, sulit tidur, merasa tidak berarti dan menurunnya gairah hidup. 14
Wolrd  Healt  Organization  (WHO)  menjelaskan  bahwa  keadaan  lansia  sering mendapat  perlakuan  salah  dan  kekerasan,  namun  jarang  muncul  ke  publik.  Dalam laporan tersebut bahwa 1 dari 6 lansia di seluruh dunia telah mengalami elder abuse Terjadinya  perilaku  yang  tidak  pantas  dalam  hubungan  apa  pun  yang mengakibatkan kerugian dan tekanan pada individu dalam hal ini lanjut usia, seperti halnya  tindakan  pelecehan  fisik,  seksual  (fisik),  emosional,  finansial,  atau  mental, menelantarkan; atau menghilangkan martabat dan rasa hormat terhadap lanjut usia. Terkait  kekerasan  terhadap  lansia,  Indonesia  dan  Australia  memberikan perlindungan melalui peraturan nasional masing-masing., diantaranya:
1.  Perlindungan Hukum Terhadap Korban Lanjut Usia di Indonesia Indonesia  telah  memberikan  ketentuan  khusus  terhadap  lansia  atas  dasar permasalahan  melemahnya  fisik,  mental  dan  permasalahan  lansia  lainnya  yang dapat  mempengarhui  penerapan  hukum.  Sehingga  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa
14 Moh.  Hanafi,  “Pramono  Giri  Kriswoyo,  dan  Sigit  Priyanto,  “Gambaran  Pengetahuan  dan  Sikap Pendamping Lansia Setelah Pelatihan Perawatan Kesehatan Lanjut Usia”, Jurnal Kesehatan , Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 66.
permasalahan  yang  ada  pada  lansia  merupakan  suatu  hal  yang  perlu  untuk diberikan  perlindungan  secara  khusus  mengingat  bahwa  lansia  meruapakn  usia rentan menjadi korban tindak pidana. Apabila mengacu pada peraturan perundang- undangan  secara  khusus  Indonesia  belum  mengatur  Undang-Undang  Khusus mengenai  perlindungan  hukum  lansia  batas  usia  untuk  menentukan  batas  usia lansia  dan  pemberian  hak-haknya  lansia  sebagai  pelaku.  Ketentuan  peraturan perundang-undangan  khusus  yang  mengatur  hak-hak  lansia  sebagai  pelaku  belum diatur  secara  implisit  di  Indonesia,  dan  diatur  secara  terpisah  perlindungan  hukum terhadap korban lansia.
Berkaitan definisi lansia dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2)  Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menjelaskan bahwa:
“Lansia yang dimaksud adalah seseorang yang  mencapai 60 tahun ke atas, baik  pria  maupun  wanita  yang  mana  kemampuan  fisik  dan  kognitifnya semakin menurun. ”
Selain  itu,  untuk  mensejahterahkan  Lanjut  Usia  pada  Pasal  5  huruf  (g)  UU Kesejahteraan Lansia memberikan Hak-Hak untuk mendapatkan kemudahan dalam layanan  bantuan  hukum.  Ketentuan  Undang  Undang  No  13  tahun  1998  tentang Kesejahteraan  Lanjut  usia,  mengatur  bahwa  hak-hak  untuk  mendapatkan kemudahan dalam layanan bantuan hukum diberikan pada lansia yang dalam hal ini seseorang yang berusia 60 tahun ke atas.
Kemudahan dan Bantuan hukum dalam hal ini merupakan suatu perlindungan yang  diberikan  kepada  korban,  apabila  mengacu  pada  definisi  perlindungan  pada Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa
“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  Saksi  dan/atau  Korban  yang  wajib dilaksanakan  oleh  LPSK  atau  lembaga  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang ini .”
Dapat  diartikan  bahwa  seorang  lansia  berhak  mendapat  kemudahan  dan bantuan  hukum  untuk  memenuhi  hak  dan  mendapatkan  rasa  aman  bagi  korban lansia.  Adapun  pelaksanaan  pemberian  kemudahan  layanan  dan  bantuan  hukum menurut  penjelasan  Pasal  3  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  tahun  2004 tentang  Pelaksanaan  Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  Lanjut  Usia  Kemudahan layanan  dan  bantuan  hukum  diberikan  melalui  penyuluhan  dan  konsultasi  hukum, serta  layanan  dan  bantuan  hukum  baik  diluar  maupun  di  dalam  pengadilan. Kemudian dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 35 Peraturan Menteri Sosial
19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Lanjut Usia, yang menegaskan bahwa “Lansia  adalah  seseorang  yang  mencapai  60  tahun  ke  atas  untuk  mendapatkan aksesibilitas  dan  advokasi  serta  koordinasi  kepada  lembaga  lain  untuk aksesibilitas bagi  lanjut  usia. ”  Bentuk  perlindungan  hukum  lain  yang  dapat  diberikan  kepada korban  adalah  melalui  pemberian  kompensasi,  retribusi,  dan  rehabilitasi sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Peraturan  Perundang-Undangan  tersebut  mengatur  mengenai  batas  usia lansia  dan  meningkatkan  kesejahteraan  social  terhadap  usia  lanjut,  serta memberikan  bantuan  keadilan  bagi  lansia  baik  sebagai  pelaku.  Sehingga  batasan usia lansia yang berhadapan dengan hukum adalah seorang yang berumur 60 tahun keatas  baik  korban  yang  dikategorikan  sebagai  lansia.  Sedangkan  apabila seseorang  yang  menjadi  korban  suatu  tindak  pidana,  dalam  perlindungan  hukum terhadap  korban  lanjut  usia  di  Indonesia  tidak  diatur  secara  spesifik  dan  baru mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  umum  seperti  KUHP, namun  KUHP  belum  secara  jelas  menetapkan  ketentuan-ketentuan  yang  spesifik atau jaminan langsung terhadap perlindungan hukum bagi korban, misalnya. Ketika melakukan  suatu  kejahatan,  kita  harus  memperhitungkan  dampak  kejahatan tersebut terhadap korban atau keluarganya. KUHP juga tidak mengatur bentuk ganti kerugian  (kompensasi)  pidana  yang  benar-benar  menguntungkan  korban  dan/atau keluarganya. 15

## 2.  Perlindungan Hukum Terhadap Korban Lanjut Usia di Australia
Australia  memiliki  regulasi  atau Act yang  menangkap  tindakan  kekerasan terhadap  orang  lanjut  usia,  yang  diatur  dalam Crimes  Act  1900 . Act tersebut  guna menangkap kekerasan terhadap lanjut usia dengan memasukkan ketentuan  seperti “pelecehan  terhadap  orang  yang  rentan,  serta  kegagalan  untuk  melindungi kelompok  rentan  dalam  hal  ini  lansia  dari  tindak  pidana  atau  mengabaikan  orang yang  rentan”.  Ketentuan  tersebut berlaku  untuk  semua  orang  yang  berusia  di  atas 18  tahun,  namun  dalam  hal  ini  yang  utama  adalah the  Crimes  Act  1900  (ACT) menjelaskan bahwa “embraces whitin its definition of ‘Vulnerable’ a person over 60 years of age, who also has a distinct listed vulnerability ”. Kemudian terdapat regulasi yang  mengkategorikan  suatu  tindak  pidana  terhadap  lansia  sebagai  pelanggaran
15 Herlyanti Bawole, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana”, LexEtSocietatis , Vol. Ix Issue. 3 Jully-September, 2021, 16-26, hlm. 23. https:// ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/ lexetsocietatis/article/view/36433/33905
berat,  di  Australia  Selatan  terdapat the  Criminal  Law  Consolidation  Act  1935  (SA) section  5  AA  (1)  (f): 16 menjelaskan  bahwa  “Pelaku  tindak  pidana  berat  dapat diungkapkan  jika  pelaku  mengetahui  bahwa  korban  berusia  di  atas  60  tahun  pada saat melakukan tindak pidana. Namun, masih perlu untuk menetapkan pelanggaran tersebut  sebelum  dapat  dianggap  "memburuk",  dan  unsur-unsur  yang  merupakan pelanggaran  seperti  penyerangan,  pencurian  dan  kelalaian,  bahkan  ketika disebabkan  oleh  "rentan",  memerlukan  ketelitian  fisik  dan  fisik,  tindakan,  elemen default  harus  dihormati.  Tantangan  lain  yang  dirasakan  dalam  pembuktian  unsur suatu  tindak  pidana  adalah  kemampuan  lansia  untuk  menghadirkan  diri  sebagai saksi. Namun, menghadirkan saksi berusia lanjut justru bisa menjadi alat bukti yang sering  luput  dari  perhatian  jaksa.  Jika  mereka  tampak  pelupa,  kendala  ini  dapat diatasi dengan menyegarkan ingatan mereka atau menggunakan bukti eksternal .”
Dalam  hal  ini  suatu  tindak  pidana  apabila  korbannya  adalah  lansia  maka tindakan  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  berat,  disisi  lain  dalam hal  memberikan  kesaksian  oleh  lansia  diberikan  ekstra  penanganan,  mengingat bahwa  masalah gangguan kognitif yang ada pada lansia melalui ahli medis. Dalam hal ini regulasi yang diberikan Australia mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang  serius  dalam  melindungi  masyarakatnya  yang  paling  rentan,  yang  kemudian diatur  secara  khusus  mengenai  tindakan-tindakan  yang  sering  terjadi  dalam  Act, seperti Intervention  Order  Act,  Carer’s  Act,  the  Domestic  and  Family  Violence Protection  Act  2012  (Old),  The  South  Australian  Intervention  Orders  Act,  Criminal Law  Consolidation  Act  1935,  regulation  older  People’  Financial  Arrangements  (n 169). Ketentuan membahas mengenai tindak pidana terhadap lanjut usia. 17
Pada  2018  kemudian  mengatur  kembali the  Officer  for  the  Aging  (adult Saferguarding)  amandement  Bill  2018 ,  yang  disahkan  untuk  memberikan  informasi rahasia  dan  nasihat  kepada  penelepon  yang  mungkin  mengalami  pelecehan terhadap  lanjut  usia,  serta  manggapi laporan  dugaan  atau laporan  pelecehan  yang sebenarnya.  Adapaun  setelah  laporan  dibuat  tindakan  yang  dapat  diambil  adalah dengan  menrujuk  masalah  layanan  yang  relevan.  Amandement  bill  2018  tersebut muncul  dikarenakan  banyak  lansia  yang  mendapatkan  pelecehan  namun  tidak berani untuk melaporkan.
Berdasarkan  regulasi  masing  masing  Negara,  secara  eksplisit  Indonesia  dan Australia  telah  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  lansia,  apabila  mengacu
16 Vanessa Hutchens, Op.Cit, hlm. 42-43
17 Ibid.
pada pencapat Barda Nawawi Arief yang menjelaskan perbandingan hukum sebagai ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari  secara  sistematis  hukum  (pidana)  dari  dua system hukum dengan mempergunakan metode perbandingan. 18 Dalam hal ini lebih mengacu  pada  perbandingan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  atau melindungi  korban  lansia  di  Indonesia  dan  Australia.  Indonesia  secara  peraturan perundang-undangan, regulasinya mengarah kepada pemberian hak asasi manusia terhadap  lansia  yang  mana  sebagai  manusia  lansia  perlu  dipenuhi  hak-haknya terlebih  jika  lansia  berhadapan  dengan  hukum  atau  sebagai  korban  suatu  tindak pidana. Dan Australia secara ketentuan perundang-undangannya regulasi mengarah pada  upaya  meminimalisir  adanya  tindak  pidana  dengan  memberikan  sanksi  berat terhadap pelaku tindak pidana yang korbannya adalah lanjut usia.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menjelaskan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  lanjut  usia di  Indonesia  tidak  diatur  secara  spesifik  dan  baru  mengacu  pada  peraturan perundang-undangan  yang lebih  umum  seperti  KUHP,  namun  KUHP  belum  secara jelas  menetapkan  ketentuan-ketentuan  yang  spesifik  atau  jaminan  langsung terhadap  perlindungan  hukum  bagi  korban,  misalnya.  Ketika  melakukan  suatu kejahatan, kita harus memperhitungkan dampak kejahatan tersebut terhadap korban atau  keluarganya.  KUHP  juga  tidak  mengatur  bentuk  ganti  kerugian  (kompensasi) pidana yang benar-benar menguntungkan korban dan/atau keluarganya. Sedangkan di Australia telah mengatur mengenai tindak pidana terhadap lansia sebagai korban, yang  mana  diatur  dalam  the  Crimes  Act  1900,  yang  secara  jelas  bahwa  tindak pidana  yang  dilakukan  terhadap  lansia  atau  usia  60  tahun  keatas  dikategorikan sebagai  pelanggaran  berat,  yang  kemudian  diatur  kembali Intervention  Order  Act, Carer’s Act, the Domestic and Family Violence Protection Act 2012 (Old), The South Australian Intervention Orders Act, Criminal Law Consolidation Act 1935, regulation older People’ Financial Arrangements (n 169). Serta membentuk teknis pelaksanaan pelayanan  pada  lansia  yang  telah  menjadi  korban  secara  rahasia  sebagaimana diatur dalam the Officer for the Aging (adult Saferguarding) amandement Bill 2018 .
18 Rahmadi Mulyo Widianto, Farhan Saleh, dan Khusnul Yaqin, “Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Berakreditasi Internasional Di Indonesia”, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, Oktober 2022, hlm. 135. http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/download/77/15

## DAFTAR PUSTAKA
Battista  Pridana  Adventura,  “Hak  Veto  Dewan  Keamanan  Perserikatan  Bangsa- Bansa dan Asas Equality Of The States Dalam Era Globalisasi”, Jurnal Justitia Et  Pax ,  Vol.  37,  No.  2,  Desember  2021,  https://  ojs.uajy.ac.id/  index.php/ justitiaetpax/article/ download/3849/2315/13387
Chairil,  dan  Ikawahyuni  Utami  Rame,  “Kepuasan  Lansia  Tentang  Pelayanan Kesehatan  di  Panti  Khusnul  Khotimah  Pekanbaru”, Jurnal  Photon  Sains  dan Kesehatan ,”, Vol. 12, No, 2, 2022, https://doi.org/10.37859/jp.v12i2.3446
Eko  Riyadi,  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Perspektif  Internasional,  Regional  dan Nasional : Rajawali Pers, Depok, 2018.
Emilia  Susanti,  dan  Eko  Rahardjo,  Buku  Ajar  Hukum  dan  Kriminologi,  AURA,
Bandar Lampung, 2013.
Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain H aykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham:  Tujuan  Hukum  atau  Metode  Pengujian  Produk  Hukum?”, Jural Konstitusi Vol. 19, No. 2, Juni 2022,
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1922
Faizal. R & Fauzi. A. S, Prinsip dalam proses peradilan anak , Umsu Press, Medan,
2020.
Herlyanti  Bawole,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana”, Lex  Et  Societatis, Vol.  Ix  Issue.  3  Jully-September,  2021,  16-26, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/36433/33905
Igusti  Agung  Mas  Rwa  Jayantiari,  Kadek  Agus  Sudiarawam,  dan  Tjok  Istri  Diah Widyantari  Pradnya  Dewi,  “Pembangunan  Hukum  Berorientasi  Keadilan Melalui Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat”, Jurnal Majelis, Edisi 02,
Agustus 2020, hlm. 172
https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1618379870_file_mpr.pdf
Jawawe  Hafidz,  dan  Siska  Narulita,  “Perlindungan  Hukum  Korban  Kekerasan Gender  Online  (KBGO)  dalam  Hukum  Positif  Indonesia”, Jurnal  Cakrawala Informasi , Vol. 2, No. 2, 2022, 26- 41, https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241
Joko  Riskoyono,  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang- Undangan  Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan”, Jurnal  Aspirasi Vol.  6,  No.  2,
Desember 2015, https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511/407
Misnania rti,  “Analisis  Situasi  Penduduk  Lanjut  Usia  dan  Upaya  Peningkatan Kesejahteraan di Indonesia” Jurnal  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat ,  Vol  8,  No.  2,
2017, https://ejournal.fkm.unsri.ac.id/index.php/jikm/article/view/258
Moh. Hanafi, “Pramono Giri Kriswoyo, dan Sigit Priyanto, “Gambaran Pengetahuan dan Sikap Pendamping Lansia Setelah Pelatihan Perawatan Kesehatan Lanjut Usia”, Jurnal Kesehatan, Vol. 11, No. 1, 2020, https:// jurnalkesehatanstikesnw.ac.id/ index.php/stikesnw/ article/download/71/53
Muchammad  Al  Amin,  dan  Dwi  Juniati,  “Klasifikasi  Kelompok  Umur  Manusia Berdasarkan  Dimensi  Fraktal  Box  Counting  dari  Cirta  Wajah  Dengan  Deteksi Tepi  Canny”, Jurnal  Ilmiah  Matematika ,  Vol.  2,  No.  6  Tahun  2017 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/mathunesa/article/view/19398/17715 Peraturan Menteri Sosial 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Lanjut Usia Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  tahun  2004  tentang  Pelaksanaan  Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia
Rahmadi Mulyo Widianto, Farhan Saleh, dan Khu snul Yaqin, “Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Berakreditasi Internasional Di Indonesia”, Wijaya Putra Law Review ,  Vol.  1,  No.  2,  Oktober  2022,  http://  jurnal.uwp.ac.id/  fh/index.php/ wijayaputralawreview/ article/ download/77/15
The Crimes Act 1900 (ACT)
The Criminal Law Consolidation Act 1935 (SA)
The Officer for the Aging (adult Saferguarding) amandement Bill 2018
Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Vanessa  Hutchens,  “The  Need  For  Australian  Criminal  Law  Reform  To  Protect Elderly Australians Against Abuse”, University  of  South  Australia  Law  Review ,
Vol. 4, No. 1, 2022, https://doi.org/10.21913/USLRunisalr.v4i1.1630