## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 1, Juni 2021, pp 1-16 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.431

## Efektivitas Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak
Muhammad Musnur 1.2 & Muhammad Al Habsy Ahmad 1 ,
1 Fakultas Hukum Universitas Tomakaka
2 Koresponden Penulis, Email: muh.musnur22@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received; 11-01-2021 Revised: 05-02-2021 Accepted: 20-03-2020 Published: 30-03-2021
Keywords: Pelaksanaan; Peradilan; Anak
Kata Kunci: Implementation; Justice; Child
Abstract. The  research  objective  is  to  analyze  the  effectiveness  of the juvenile justice system in Mamuju district and the factors that influence it. The research method uses legal-empirical research. The results of the research show that the implementation of the juvenile criminal  justice  system  in  Mamuju  Regency  according  to  Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is still ineffective, the cause is that there is still the implementation of the juvenile criminal justice system from the investigation stage at the police level to the implementation of the criminal process at the  level.  Correctional  Institutions  are  not  implemented  according to the order of the law. The effectiveness of the implementation of the juvenile justice system in Mamuju Regency is influenced by the legal  factors  themselves,  the  law  enforcement  factors  and  the facilities or facilities.
Abstrak. Tujuan  penelitian  menganalisis  Efektivitas  Pelaksanaan Sistem  Peradilan  Anak  di  Kabupaten  Mamuju  dan  faktor-faktor yang  mempengaruhinya.  Metode  penelitian  menggunakan penelitian  hukun  yuridis-empiris.  Hasil  penelitian  bahwa pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Kabupaten  Mamuju menurut  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak masih kurang efektif, penyebabnya adalah masih  terdapat  pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  anak  dari tahap penyelidikan di tingkat kepolisian sampai pada pelaksanaan proses  pemidanaan  di  tingkat  Lembaga  Pemasyarakatan  kurang terlaksana sesuai perintah Undang-undang. Efektivitas pelaksanaan  sistem  peradilan  anak  di  Kabupaten  Mamuju dipengaruhi oleh Faktor hukum itu sendiri, Faktor Penegak hukum dan Faktor Sarana atau Fasilitas.
Coresponden author:
* Email: muh.musnur22@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Efektivitas Pelaksanaan Sistem … ( Musnur & Ahmad) | 2

## PENDAHULUAN
Peradilan  Pidana  Anak  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Ariani, 2014) . Dapat dikatakan bahwa Pengadilan Pidana Anak  adalah  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  yang  berada  di  lingkungan  Peradilan Umum.  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  bahwa  ada  lima  jenis  peradilan  yang  dikenal  di  Indonesia  yang  secara kewenangan  mempunyai  kewenangan  sendiri-sendiri,  yaitu  lingkungan  peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata  usaha  negara  dan  pengadilan  khusus (Putri,  2019) .  Walaupun  demikian  Undang- undang  Nomor  48  tahun  2009  tersebut  untuk  mengadili  anak  maka  penyelenggaraan sistem  peradilan  anak  menggunakan  peradilan  dengan  tata  cara  khusus  yang diselenggarakan didalam lingkup kewenangan peradilan umum.
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah  keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara  anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  dari  tahap  penyelidikan  sampai  dengan  tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Prasetyo, 2015) . Peradilan  Pidana  Anak  masih  di  bawah  ruang  lingkup  Peradilan  Umum (Iman,  2018) . Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili  perkara-perkara  pidana  anak (Krisnamurti,  2015) .  Dengan  berbagai  macam keterbatasan  seorang  anak  yang  masih  sangat  sederhana  melakukan  perbuatan  yang mengganggu kepentingan orang lain dan bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan jahat yang  sangat  bertentangan  dengan  norma  hukum  sehingga  perbuatan  kejahatan  dapat saja  dilakukan  oleh  anak-anak  tersebut  dapat  berupa  perbuatan  asusila,  pencurian, perkelahian dan parahnya lagi seorang anak sudah mengkonsumsi narkotika (Djanggih, 2018) .
Ketika  perbuatan  jahat  telah  terjadi  dan  dilakukan  oleh  anak  tersebut  serta  berhasil ditangkap oleh pihak yang berwajib, disaat itu pula hukum diperlakukan kepada mereka dan  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  dihadapkan  kepada  hukum  akibat  perbuatan melanggar  hukum  yang  telah  mereka  lakukan (Supriyanto,  2015) .  Dari  berbagai perilaku  yang  menyimpang  dan  perbuatan  melanggar  hukum,  anak-anak,  ada  kalanya terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. Dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak, perlu diwujudkan suatu peradilan yang  khusus  bagi  anak.  Di  Indonesia  yang  mengatur  tentang  peradilan  anak  yaitu Undang-undang  nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  peradilan  anak  merupakan hukum  formil  yang  dipergunakan  dalam  memberikan  keadilan  dan  kepastian  hukum bagi anak yang melakukan kejahatan (Astari, 2016) .
Seorang  anak  yang  diperhadapkan  dengan  perkara  pidana,  sebelum  perkara  anak tersebut  mendapat  kekuatan  hukum  tetap  dari  pengadilan  maka  anak  ditempatkan dirumah  tahanan,  perlu  diketahui  bahwa  di  Indonesia  belum  terdapat  fasilitas  rumah tahanan  yang  diperuntukan  khusus  buat  anak,  sehingga  anak  yang  dikenai  tahanan sebelum  menunggu  putusan  dari  pengadilan  terpaksa  ditempatkan  di  rumah  tahanan dewasa (Jafar,  2015) .  Padahal  sudah  seyogyahnya  bahwasanya  berdasarkan  perintah konstitusi bahwa seorang anak yang telah mendapatkan putusan dari pengadilan maka untuk menjalani hukuman dirumah tahanan maka anak yang menjalani hukuman harus dipisahkan dengan orang dewasa agar bertujuan si anak diperlakukan lebih manusiawi yang  sesuai  dengan  umur  si  anak (Setyabudi,  2015) .  Namun  kenyataannya  anak  yang ditempatkan  dirumah  tahanan  dengan  alasan  bahwa  berhubung  adanya  keterbatasan
yang  ada  sering  terjadi  kasus-kasus  dimana  tidak  tersisa  lagi  ruangan  yang  bisa diperuntukan bagi anak, sehingga anak-anak terpaksa ditempatkan bercampur dengan tahanan  dewasa.  Dengan  demikian  perlu  adanya  sistem  pemasyarakatan  anak  yang benar-benar dapat melindungi hak anak agar anak yang menunggu vonis maupun yang telah  mendapatkan  vonis  dari  hakim  dapat  ditempatkan  sesuai  dengan  kondisi  anak (Nofitasari, 2016) .
Sistem pemasyarakatan memuat 2 (dua) lembaga, disamping Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS),  juga  terdapat  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS).  Kedua  lembaga  ini  tidak  sama fungsinya,  pada  lembaga  pemasyarakatan  tugasnya  adalah  melakukan  pembinaan terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan,  sedangkan  BAPAS  bertugas  melaksanakan bimbingan  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan (Nugroho,  2017) .  Peran  Petugas kemasyarakatan yang kompleks dapat mempengaruhi putusan hakim dengan laporan- laporan yang dilakukannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik dalam posisi  anak  dalam  tahap  pemeriksaan  di  penyidik,  penuntut  umum  anak,  persidangan bahkan pembimbing kemasyarakatan dituntut juga mampu memberikan kontribusinya dalam  membantu  anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  pada  status  pidana bersyarat, pidana denda, pidana pengawasan dan pembebasan bersyarat.
Kabupaten  Mamuju  sebagai  salah  satu  kabupaten  terbesar  kedua  di  Provinsi  Sulawesi Barat menjadikan kabupaten ini sebagai kabupaten dengan segala aktifitas baik dari sisi ekonomi,  sosial,  budaya  sampai  kepada  penegakan  hukum  yang  melihat  gejala  sosial khususnya  dalam  tingkat  kriminalitas  khususnya  yang  dilakukan  oleh  anak  maupun korbannya  ialah  anak  sendiri.  Data  KPAI  menyebutkan  bahwa  jumlah  anak  yang mengalami  kekerasan  di  Kabupaten  Mamuju  baik  dalam  proses  peradilan  pidana, maupun  dalam  kehidupan  sehari-hari  berjumlah  sekitar  50  kasus,  jumlah  tersebut hanya  merupakan  angka  yang  terdata  masih  banyak  kekerasan  dan  ancaman  yang didapatkan  anak  baik  dalam  rumah  tangga,  lingkungan  bermain  dan  tidak  terkecuali kehidupan dalam lembaga pemasyarakatan sendiri.
Maka  dalam  rangka  mewujudkan  keadilan  dengan  memperhatikan  perlindungan  dan kepentingan anak, pemerintah berupaya untuk mengatur berbagai ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem peradilan anak yaitu dengan dikeluarkannya undang- undang  nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  anak.  Dengan  demikian diharapkan  Undang-undang  tersebut  dapat  memberikan  arah  yang  tepat  dalam pembinaan dan perlindungan khususnya bagi anak-anak yang belum dewasa.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  deskriptif  yaitu  dengan menggambarkan  pelaksanaan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  dan  Peraturan  perundang-undangan  lain  khususnya yang  terkait  dengan  anak  yang  berhadapan  dan  berkonflik  dengan  hukum  atau  anak sebagai pelaku tindak pidana. Tipe penelitian ini adalah penggabungan antara penelitian hukum  normatif  dengan  penelitian  hukum  sosiologis  ( sosiologis  research ).  Penelitian hukum normatif dimaksud untuk mengkaji serta menelaah norma-norma hukum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan  dengan  sistem  peradilan  pidana  anak.  Sedangkan  penelitian  hukum  empiris dimaksudkan  untuk  menelaah  serta  mengkaji  Pelaksanaan  Sistem  Peradilan  Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
Efektivitas Pelaksanaan Sistem … ( Musnur & Ahmad) | 4
Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat dan secara khusus ditetapkan di Kabupaten Mamuju. Dipilihnya Kabupaten Mamuju tersebut dengan pertimbangan serta alasan  rasional  dan  obyektif  bahwa  Kabupaten  Mamuju  merupakan  representasi keterwakilan  kabupaten  di  Sulawesi  Barat  serta  berdasarkan  hasil  pengamatan Kabupaten  Mamuju  banyak  terjadi  kasus  yang  bersentuhan  dengan  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Data  tentang  pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  anak  diperoleh  pada Polres,  Kejaksaan  Negeri,  Pengadilan  Negeri  dari  tahun  2014  sampai  dengan  Tahun 2016,  serta  kuessioner  dan  wawancara  langsung  dengan  aparat  penegak  hukum, masyarakat, korban dan pelaku yang terkait dengan penelitian ini..

## PEMBAHASAN

## A.  Efektivitas Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak di Kabupaten Mamuju.

## 1.  Pelaksanaan Peradilan Anak di Kepolisian
Penanganan awal tindak pidana berawal dari Kepolisian terlebih dahulu berupa adanya laporan dari korban tindak pidana. Setelah adanya laporan kemudian pihak Kepolisian melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  guna  mencari  petunjuk  untuk  memutuskan bahwa perkara tidak pidana yang ditangani dapat dilanjutkan atau tidak ke Kejaksaan Negeri.   Salah satu tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum menurut pasal 3 Undang-undang  Nomor  28  tahun  1997  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia bahwa  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang  penegakan hukum,  perlindungan  dan  pelayanan  masyarakat  serta  pembimbing  masyarakat  serta terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sesuai  pasal  3  diatas  bahwasannya  kepolisian  memiliki  fungsi  pemerintahan  negara tetapi kemudian dengan adanya kebutuhan lapisan masyarakat dalam proses penegakan hukum,  ketertiban  dan  ketentraman  ditengah-tengah  masyarakat  sehingga  dipandang perlu  peran  aktif  kepolisian  untuk  menjaga  serta  memelihara  penegakan  hukum, ketertiban dan keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci tentang fungsi, kedudukan, peranan  serta  tugas  pokok  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yaitu  diatur  dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1997.
Penyidik  menurut  pasal  1  angka  1  KUHAP  adalah  pejabat  polisi  negara  Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan.  Penyidikan  terhadap  perkara  anak dilakukan  oleh  penyidik  yang  ditetapkan  berdasarkan  keputusan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Dengan  demikian  penyidik  untuk  perkara  anak  baik  itu penyidik  umum  maupun  pejabat  lain  yang  tidak  ditunjuk  langsung  oleh  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  maka  tidak  diperbolehkan  untuk  menangani proses pidana yang dilakukan oleh anak.
Adapun  yang  menjadi  syarat  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  penyidik  yang  sesuai dengan pasal 26 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah sebagai berikut :
a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
Akan tetapi di Kepolisian khususnya di Polres Kabupaten Mamuju belum ada penyidik anak sehingga tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan orang dewasa atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan Undang- undang  yang  berlaku.  Ini  sesuai  dengan  pasal  26  ayat  4  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2012, bahwa : “Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  tugas  penyidikan  dilaksanakan  oleh    penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa”.
Menurut Bapak Bripka Muh. Sulaiman, S.Sos selaku penyidik Unit PPA Polres Mamuju, dalam  proses  penanganan  perkara  anak  di  tingkat  Kepolisian,  sebenarnya  Unit  PPA Polresta  Mamuju  mengupayakan  jalur  non  litigasi  (di  luar  pengadilan).  Alasannya karena  anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa,  sehingga  tidak  perlu  adanya  upaya jalur  hukum  kecuali  merupakan  satu-satunya  upaya  akhir.  Dalam  hal  proses penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tingkat Kepolisian, tidak jauh  berbeda  dengan  penanganan  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang dewasa. Hanya saja ada perlakuan khusus dalam penanganannya.
Selaku penyidik anak yang tersangkanya dilakukan oleh anak harus berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  sesuai  dengan  pasal  27  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2012.  Penyidik  juga  dalam  melakukan  pemeriksaan  perkara  anak  harus mengutamakan  pemeriksaan  dalam  suasana  kekeluargaan  sehingga  penyidik  tidak boleh  memakai  pakaian  seragam  agar  anak  tidak  merasa  di  intimidasi  sebagai  pelaku tindak  pidana.  Kemudian  untuk  kepentingan  si  anak  sendiri  dipandang  perlu  untuk wajib  merahasiakan  identitas  si  anak  dalam  proses  pemeriksaan  di  kepolisian  dengan tujuan  agar  supaya  si  anak  tidak  di  khawatirkan  mengalami  depresi,  rasa  malu  dan ujungnya tidak diterima di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah.
Adapun  tata  urutan  proses  penanganan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  pada tingkat kepolisian adalah:
1)  Penyelidikan.
Penyelidikan, adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan  menemukan suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 5 KUHAP). Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik (Pasal 1 angka 4 KUHAP).

## 2).  Penyidikan
Penyidikan,  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan    menurut  cara  yang diatur  dalam  undang-undang  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  barang  bukti  yang dengan  bukti  itu  membuat  terang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya  (Pasal  1  angka  2  KUHAP).  Penyidikan  perkara  anak  dilakukan  oleh penyidik  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  (Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Syarat menjadi penyidik perkara anak.
Langkah-langkah penyidikan meliputi:
a.  Penangkapan
b.  Penahanan
3).  Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan.
Efektivitas Pelaksanaan Sistem … ( Musnur & Ahmad) | 6
Setelah  proses  penyidikan  selesai,  kemudian  Kepolisian  melengkapi  administrasi penyidikan  (sprindik)  dan  SPDP  (Surat  Perintah  Dimulainya  Penyidikan)  lalu dikirimkan ke  penuntut
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  diperoleh  dari  keterangan  responden  dari  Polres Mamuju  bahwa  masih  minimnya  Penyidik  Anak  yang  berwenang  memeriksa  perkara anak  sebagaimana  yang  diharuskan  dalam  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Anak Nomor  11  Tahun  2012  sehinga  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  contoh  bahwa Undang-undang Sistem Peradilan Anak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

## 2.  Pelaksanaan Peradilan Anak di Kejaksaan
Kejaksaan Negeri merupakan instansi yang berwenang memproses penanganan perkara setelah  Kepolisian  yang  dalam  hal  ini  yang  berwenang  melakukan  adalah  penuntut umum.  Penuntut  umum  dalam  Pasal  1  angka  6  huruf  b  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  adalah  -undang  ini  untuk  melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan ketetapan kehakiman (Sulchan & Ghani, 2017) .
Menurut  Salah  seorang  Responden  Jaksa  (tidak  disebutkan  namanya),  selaku  Jaksa Fungsional  di  Kejaksaan  Negeri  Mamuju,    ada  perlakuan  khusus  pada    proses penanganan perkara tindak pidana dengan pelaku anak di Mamuju. Adapun urutannya adalah :
1) Menerima  SPDP  (Surat  Perintah  Dimulainya  Penyidikan)/  P16  dan  berkas  tahap pertama  dari  Kepolisian  yang  selanjutnya  melakukan  penelitian  berkas  perkara. Karena pelaku adalah anak, maka jangka waktunya lebih singkat, yakni kurang dari 14 hari. Bila lengkap maka dinamakan P21, bila tidak lengkap maka dinamakan P19 dan dikembalikan di Kepolisian;
2) Menerima pengiriman berkas tahap kedua, yaitu tersangka beserta barang buktinya berupa identitas anak, waktu dan tempat kejadian perkara atau kronologis kejadian;
3) Selanjutnya  melakukan  penahanan  kepada  tersangka,  karena  pelaku  adalah  anak maka  jangka  waktu  penahanannya  adalah    selama  5  (lima)  hari  dan  dapat melakukan perpanjangan penahanan selama 5 (lima) hari (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
4) Bila dakwaan sudah lengkap maka segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri;
5) Setelah itu, menunggu penetapan oleh  majelis  hakim untuk persidangan;
Apabila penuntut umum anak berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan  maka  wajib  dalam  waktu  secepatnya  membuat  Surat  Dakwaan,  sesuai KUHAP. Waktu secepatnya dimaksud adalah berkaitan dengan masa penahanan atas diri tersangka  /  terdakwa,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  30–40  Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

## 3.  Pelaksanaan Peradilan Anak di Pengadilan
Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara  Anak dilakukan oleh Hakim  yang  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  atau  pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan  melalui  ketua  pengadilan  tinggi.  Apabila  di  pengadilan  belum  terdapat Hakim  yang  memenuhi  persyaratan    sebagai  hakim  anak  maka  tugas  pemeriksaan  di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan  bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
Sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam perkara anak, penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh  dan  saksi  wajib  hadir  di  sidang  anak.  Pada  prinsipnya  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  adalah  tanggung  jawab  anak  itu  sendiri  akan  tetapi  oleh  karena terdakwanya  adalah  anak,  maka  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kehadiran  orang  tua, wali atau orang tua asuhnya. Pasal ini mewajibkan hadirnya penasehat hukum di sidang anak.
Adapun acara peradilan anak, adalah sebagai berikut :
a.  Laporan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 56 UU No. 11 Tahun 2012)
Sebelum  sidang  dibuka,  hakim  memerintahkan  agar  pembimbing  kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak bersangkutan. Ini artinya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan itu secara tertulis dan kelak  bila  diperlukan  pembimbing  kemasyarakatan  dapat  memberikan  kesaksian  di depan  pengadilan  anak.  Maksud  diberikannya  laporan  sebelum  sidang  dibuka  adalah agar  cukup  waktu  bagi  hakim  untuk  mempelajari  laporan  hasil  penelitian pemasyarakatan  itu.  Oleh  karena  itu  laporan  tidak  diberikan  pada  saat  sidang berlangsung, melainkan beberapa waktu sebelumnya.
Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan bagian penting dalam pengadilan anak namun  masih  ada  hakim  yang  menyatakan  bahwa  laporan  penelitian  kemasyarakatan hanya  sebagai  pelengkap  saja  dalam  persidangan  anak.  Hakim  wajib mempertimbangkan  laporan  penelitian  kemasyarakatan,  jika  tidak  putusan  berakibat batal demi hukum
b.  Pembukaan sidang anak
Dalam  pemeriksaan  persidangan  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  terkait  pakaian yang  digunakan  baik  itu  dari  penyidik  sampai  dengan  hakim.  Hal  tersebut  dapat  kita lihat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  yang  berbunyi:  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim,  Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut  kedinasan.  Hal  tersebut  digunakan  agar  terjalinnya  suasana  pemeriksaan  yang kekeluargaan guna memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak ( Pasal 18) c.  Acara Pemeriksaan Tertutup
Demi  kepentingan  hak-hak  anak,  dalam  undang-undang  ini  sama  seperti  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak.  Hakim  memeriksa  perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan (Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak).

## d.  Disidangkan oleh Hakim Tunggal
Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak  secara keseluruhan hampir sama dengan hal-hal yang terkait dengan pemberian hakim tunggal untuk memeriksa, memutus, dan mengadili anak dan juga dapat memakai Hakim Majelis apabila  dipandang  perlu.  Dalam  persidangan  terdakwa  anak  didampingi  Orangtua, Penasehat  Hukum  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  Secara  keseluruhan  tidak  ada
Efektivitas Pelaksanaan Sistem … ( Musnur & Ahmad) | 8
perbedaan dalam persidangan terdakwa anak didampingi Orangtua, Penasehat Hukum dan  Pembimbing  Kemasyarakatan.Hal  ini  tertulis  secara  jelas  dalam  Pasal  23  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  peradilan  Pidana  Anak.  Dalam  Sidang Anak  Saksi  Dapat  Didengar  Tanpa  Kehadiran  Terdakwa,  dalam  kehadiran  terdakwa anak  dalam  persidangan  menurut  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1993  Tentang Pengadilan  Anak  sama  dengan  halnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012, yakni: terdakwa anak tidak wajib mengikuti persidangan pada saat pemeriksaan saksi- saksi, akan tetapi orangtua/wali, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap  hadir  dalam  persidangan  (Pasal  58  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak.

## e.  Putusan
Tahapan  akhir dari  penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan anak sebagai pelaku  pada  proses  di  pengadilan  adalah  putusan  hakim.  Proses  penentuan  bersalah atau  tidaknya  terdakwa.  Pada  pengadilan  anak  ada  hal  khusus  menyangkut  putusan hakim yaitu sikap hakim sebelumnya menjatuhkan putusan, putusan diucapkan dalam sidang  terbuka  untuk  umum,  hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang menyangkut pemberian hukuman kepada terdakwa anak.  Dalam  putusannya  hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dan putusan harus diucapkan dalam sidang  yang  terbuka  untuk  umum.  Putusan  yang  tidak  diucapkan  dalam  sidang  yang terbuka untuk umum adalah batal demi hukum.
Penjatuhan  pidana  atau  tindakan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.

## 4.  Pelaksanaan Peradilan Anak di Lembaga Permasyarakatan
Lembaga  pemasyarakatan  sering  disingkat  dengan  akronim  LAPAS  sebenarnya merupakan  tempat  untuk  terpidana  atau  narapidana  menjalani  hukuman  pidananya bagi  mereka  yang  dihukum  penjara  maupun  kurungan.  Narapidana  yang  dihukum seperti itu menjalani hukuman di LAPAS, bukan untuk makan tidur saja seperti dihotel akan tetapi perlu mendapatkan pembinaan agar nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Dengan alasan pemikiran itu, tempat hukuman bukan dinamakan penjara seperti yang dikenal jaman dulu, namun dengan istilah lembaga pemasyarakatan karena berfungsi untuk memasyarakatkan narapidana kembali.
Sejalan dengan hal tersebut, pengertian lembaga pemasyarakat sesuai pasal 1 angka 3 Undang-undang  pemasyarakatan  adalah  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian ini dapat diketahui tentang perincian siapa yang dibina oleh lapas yaitu narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebenarnya  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  pada  dasarnya  sama-sama orang  yang  dipidana  oleh  pengadilan  dan  menghuni  di  LAPAS.  Akan  tetapi  Undang- undang  tidak  memberi  penjelasan  dapat  diketahui  bahwa  istilah  narapidana dipergunakan  untuk  terpidana  dewasa  sedangkan  istilah  anak  didik  pemasyarakatan
untuk  terpidana  anak.  Tidak  dipergunakan  istilah  narapidana  untuk  anak  tetapi menggunakan  istilah  anak  didik  pemasyarakatan  karena  dipengaruhi  gaya  bahasa eufemismus.  Dengan  menggunakan  ungkapan  anak  didik  pemasyarakatan  tersebut merupakan  ungkapan  halus  untuk  menggantikan  narapidana  anak  yang  dirasakan menyinggung  perasaan  atau  mensugestikan  sesuatu  yang  tidak  menyenangkan  bagi anak.  Dengan  sengaja  membedakan  istilah  tersebut,  undang-undang  juga  konsekuen untuk  membedakan  tempat  pembinaanya.  Narapidana  pembinaannya  ditempatkan  di LAPAS sedangkan anak didik pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS anak.
Pada  prinsipnya  setiap  tempat  atau  kota  terdapat  LAPAS  anak  tetapi  apabila  disuatu tempat  dibangun,  maka  anak  didik  pemasyarakatan  ditempatkan  di  LAPAS,  namun penempatannya  harus  dipisahkan  dengan  tempat  narapidana  dewasa.  Anak  yang ditempatkan  di  LAPAS  tersebut,  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  latihan  sesuai dengan  bakat  dan  kemampuanya  serta  hak  lain  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  adalah  tempat  pendidikan  dan  pembinaan  bagi  Anak Pidana,  Anak  negara,  dan  Anak  Sipil.  Penempatannya  dilakukan  terpisah  dari narapidana  dewasa  sesuai  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012, anak  yang  ditempatkan  di  lembaga  pemasyarakatan  anak  berhak  untuk  memperoleh pendidikan  dan  latihan  baik  formal  dan  informal  sesuai  dengan  bakat  dan kemampuannya serta memperoleh hak-hak lainnya. Bagi anak pidana yang belum sesuai menjalani  masa  pidananya  di  lembaga  pemasyarakatan  anak  dan  telah  berumur  18 tahun  akan  tetapi  belum  berusia  21  tahun  dipindahkan  dari  LAPAS  anak  ke  Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi ditempatkan secara terpisah dengan narapidana yang telah berumur  21  tahun  atau  lebih.  Secara  umum  sekarang  dikenal  beberapa  lembaga pemasyarakatan, seperti Lembaga Pemasyarakatan Anak, Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita (Siddiq, 2015) .
Pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan  berdasarkan  sistem  kelembagaan  dan  cara  pembinaan  yang merupakan  bagian  akhir  dari  sistem  pemidanaan  dalam  tata  peradilan  pidana. Sedangkan sistem pemasyarakatan berarti suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila,  yang dilaksanakan  secara  terpadu  antara  Pembina,  binaan  (yang  dibina)  dan  masyarakat untuk  meningkatkan  kualitas  warga  binaan  pemasyarakatan.  Dengan  demikian diharapkan  warga  binaan  menyadari  kesalahannya,  memperbaiki  diri  dan  tidak mengulangi  tindak  pidana  lagi.  Akhirnya  diharapkan  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan masyarakat dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Warga binaan diharapkan dapat menjadi manusia seutuhnya, yaitu upaya memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan  kepada  fitrahnya  dalam  hubungan  manusia  dengan  Tuhannya  dan manusia  dengan  pribadinya,  manusia  dengan  sesamanya  dan  manusia  dengan lingkungannya.
Selanjutnya Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selain lapas dikenal pula Balai Pemasyarakatan (BAPAS), adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan sedangkan warga binaan pemasyarakatan  itu  sendiri  terdiri  dari  :  Narapidana,  Anak  didik  pemasyarakatan  dan klien  pemasyarakatan.  Disamping  itu  dikenal  pula  istilah  terpidana,  yaitu  seseorang yang  dipidana  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan
hukum  tetap.  Sedangkan  narapidana  adalah  terpidana  yang  menjalani  pidana  hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan.
Petugas  kemasyarakatan  terdiri  dari  pembimbing  kemasyarakatan,  pekerja  sosial  dan pekerja  sosial  sukarela.  Pembimbing  kemasyarakatan  adalah  petugas  kemasyarakatan pada  Balai  Kemasyarakatan  (BAPAS)  yang  melakukan  bimbingan  warga  binaan kemasyarakatan. Tugas pembimbing kemasyarakatan adalah untuk memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

## B.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Efektivitas  Pelaksanaan  Sistem  Peradilan Anak di Kabupaten Mamuju.
1.  Faktor Hukum itu sendiri
Didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah secara rinci menentukan syarat- syarat untuk dapat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak, penuntut umum anak dan  hakim  anak  namun  kenyataannya  didalam  pelaksanaanya,  seperti  yang  penulis temukan dilapangan yaitu di Polres Mamuju dari 10 Penyidik yang dijadikan responden tidak  ada  penyidik  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  penyidik  anak.  Menjadi  penyidik anak  memang  tidak  cukup  kepangkatan  yang  memadai  tetapi  juga  dibutuhkan pengalaman  seseorang  dalam  melakukan  penyidikan,  sehingga  sangat  menunjang  dari segi teknis penyidikan.
Demikian  juga  yang  penulis  temukan  di  Kejaksaan  Negeri  Mamuju  hanya  ada  satu penuntut umum anak dan pengadilan Negeri Mamuju hanya ada 3 hakim anak. Penulis menemukan bahwa di Kejaksaan Negeri Mamuju penuntut umum anak adalah penuntut umum  yang  baru  dilantik  sebagai  jaksa  penuntut  umum  oleh  Jaksa  Agung  RI.  Hal  ini berarti  tidak  sesuai  dengan  pasal  41  ayat  2  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012, bagaimana mungkin jaksa tersebut dapat melakukan penuntutan terhadap anak nakal, padahal  jaksa  tersebut  baru  saja  dilantik  sebagai  jaksa  yang  tentu  saja  belum mempunyai  pengalaman  didalam  melakukan  penuntutan  bagi  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Selain  itu  juga  jaksa  penuntut  umum  yang  belum berkeluarga  dan  belum  mempunyai  anak,  diangkat  sebagai  penuntut  umum  anak. Bagaimana seorang penuntut umum anak dapat memeriksa dan menuntut perkara anak apabila  jaksa  tersebut  kurang  mempunyai  minat,  perhatian,  dedikasi  didalam  meneliti latar belakang seorang anak yang melakukan tindak pidana.
Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh  keterangan  bahwa  masih  minimnya  Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak yang berwenang memeriksa perkara anak sebagaimana  yang  diharuskan  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  sehingga  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  contoh bahwa Undang-undang Sistem Peradilan Anak belum secara efektif dilaksanakan dengan baik.

## 2.  Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga  harus  memperhatikan  etika  yang  berlaku  dalam  lingkup  profesinya,  etika memperhatikan  atau  mempertimbangkan  tingkah  laku  manusia  dalam  pengambilan keputusan  moral (Siregar,  2018) .  Dalam  profesi  penegak  hukum  sendiri  mereka  telah memiliki  kode  etik  yang  diatur  tersendiri,  tapi  dalam  prakteknya  kode  etik  yang  telah ditetapkan  dan  di  sepakati  itu  masih  banyak  di  langgar  oleh  para  penegak  hukum.
Akibat  perbuatan-perbuatan  para  penegak  hukum  yang  tidak  memiliki  integritas bahkan  dapat  dikatakan  tidak  beretika  dalam  menjalankan  profesinya,  sehingga mengakibatkan  lambatnya  pembangunan  hukum  yang  diharapkan  oleh  bangsa  ini, bahkan  menimbulkan  pikiran-pikiran  negative  dan  mengurangi  kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.
Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut :
1. Kepolisian,  kekuasaan  polisi/polri  adalah  merupakan  sebagai  perwujudan  istilah yang mengambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab  polisi.  Secara  umum  kedudukan,  fungsi  dan  tugas  kepolisian  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
2. Kejaksaan,  secara  umum  kedudukan,  fungsi  dan  tugas  kepolisian  diatur  dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI.
3. Kehakiman,  secara  umum  kedudukan,  fungsi  dan  tugas  kepolisian  diatur  dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasan hakim.
4. Lembaga  pemasyarakatan,  secara  umum  kedudukan,  fungsi  dan  tugas  kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang pemasyarakatan.
Para  aparat  penegak  hukum  belum  sepenuhnya  melaksanakan  tugasnya  sesuai peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  seperti  halnya  penulis  dapatkan  di wilayah  hukum  Polres  Mamuju  sesuai  hasil  wawancara  oleh  salah  seorang  responden anak  yang  merupakan  pelaku  tindak  pidana  bahwasannya  dalam  hal  pemeriksaan belum secara transparan, sehingga tersangka anak dilakukan penahanan dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu penahanan yang diberlakukan bagi orang dewasa. Begitu pula  petugas  pemeriksa  dalam  memeriksa  perkara  dengan  terdakwanya  masih  anak- anak dengan cara yang sama dengan orang dewasa, bahkan kadang-kadang dengan cara dibentak,  dipukul,  ditakuti  bahkan  dengan  kekerasan.  Perlakuan  berbeda  hanya  pada waktu  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dimana  sidang  untuk  anak  dilakukan  secara tertutup dan petugasnya tidak memakai toga.
Ada  tiga  elemen  penting  yang  mempengaruhi  mekanisme  bekerjanya  aparat  dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain :
1) Istitusi  penegak  hukum  beserta  berbagai  perangkat  sarana  dan  prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2) budaya  kerja  yang  terkait  dengan  aparatnya,  termasuk  mengenai  kesejahteraan aparatnya; dan
3) perangkat  peraturan  yang  mendukung  baik  kinerja  kelembagaanya  maupun  yang mengatur  materi  hukum  yang  dijadikan  standar  kerja,  baik  hukum  materilnya maupun  hukum  acaranya.  Upaya  penegakan  hukum  secara  sistematik  haruslah memperhatikan  ketiga  aspek  itu  secara  simultan,  sehingga  proses  penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.
Dalam  pelaksanaannya  penegakan  hukum  oleh  penegak  hukum  di  atas  dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halagan-halangan tersebut antara lain :
1. Keterbatasan  kemampuan  untuk  menempatkan  diri  dalam  peranan  pihak  lain dengan siapa dia beriteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Kegairahan  yang  sangat  terbatas  untuk  memikirkan  masa  depan,  sehingga  sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum  adanya  kemampuan  untuk  menunda  pemuasan  suatu  kebutuhan  tertentu, terutama kebutuhan materiel.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
Menurut  Soerjono  Soekanto  hambatan  maupun  halangan  penegak  hukum  dalam melakukan  penegakan  hukum  tersebut  dapat  diatasi  dengan  cara  mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain : sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, oreentasi ke masa kini dan masa depa, menyadari potensi yang dapat  di  kembangkan,  berpegang  pada  suatu  perencanaan,  percaya  pada  kemampuan iptek,  menyadari  dan  menghormati  hak  dan  kewajiban,  berpegang  teguh  pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.
Pada  proses  di  Pengadilan  pemeriksaan  sidang  anak  dilakukan  dengan  hakim  tunggal. Dengan  hakim  tunggal  tujuanya  agar  sidang  perkara  anak  dapat  diselesaikan  dengan cepat.  Perkara  anak  yang  dapat  disidangkan  dengan  hakim  tunggal  adalah  perkara- perkara  pidana  yang  ancaman  hukumannya  5  tahun  kebawah  dan  pembuktiannya mudah  atau  tidak  sulit.  Pemidaan  orang  dewasa  jelas  sangat  berbeda  dengan tedakwanya  adalah  anak,  apabila  pidana  denda  ternyata  tidak  dibayar  maka  diganti dengan  wajib  latihan  kerja.  Wajib  latihan  kerja  sebagai  pengganti  denda  dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak boleh lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan di malam hari.
Seperti  yang  penulis  jumpai  dilapangan,  khususnya  di  Kejaksaan  Negeri  Mamuju  pada umumnya  jaksa-jaksa  tidak  menerapkan  apa  yang  digariskan  melalui  undang-undang ini,  yaitu  jaksa  dalam  melakukan  penuntutan  terhadap  perkara  anak  masih menggunakan  pidana  kurungan  pengganti  denda.  Padahal  Undang-undang  Sistem Peradilan  Pidana  anak  tidak  mengenal  hukuman  pengganti  dengan  berupa  kurungan akan tetapi wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

## 3.  Faktor Sarana atau Fasilitas
Sarana atau fasilitas amat penting untuk mengekfektifkan suatu peraturan perundang- undangan  tertentu.  Ruang  lingkup  sarana  tersebut  terutama  sarana  fisik,  berfungsi sebagai  faktor  pendukung.  Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tertentu,  maka  tidak mungkin  penegakan  hukum  akan  berlangsung  dengan  lancar.  Sarana  atau  fasilitas tersebut  antara  lain  mencakup  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.
Fasilitas  pendukung  secara  sederhana  dapat  dirumuskan  sebagai  sarana  untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor  pendukung.  Fasilitas  pendukung  mencangkup  tenaga  manusia  yang berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai,  keuangan yang  cukup  dan  sebagainya.  Jika  fasilitas  pendukung  tidak  terpenuhi  maka  mustahil penegakan  hukum  akan  nencapai  tujuannya.  Kepastian  dan  kecepatan  penyelesaian perkara  tergantung  pada  fasilitas  pendukung  yang  ada  dalam  bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.
Peningkatan  tehnologi  deteksi  kriminalitas,  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana
atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya  dengan  peranan  yang  aktual,  maka  untuk  sarana  atau  fasilitas  tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan; dan
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.
Faktor  ketiga  yaitu  faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  membantu  penegakan  hukum, menurut  Soerjono  Soekanto  sendiri  menyatakan  bahwa  tidak  mungkin  penegakan hukum  akan  berlangsung  dengan  lancar  tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  yang memadai.  Fasilitas  atau  sarana  yang  memadai  tersebut,  antara  lain,  mencakup  tenaga manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang memadai,  keuangan  yang  cukup,  dan  seterusnya.  Kalau  hal  itu  tidak  terpenuhi  maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang  tidak  memadai,  memiliki  tata  kelola  organisasi  yang  buruk,  di  tambah  dengan keuangan  yang  minim.  Akan  tetapi  hal  itu  bukanlah  segala-galanya  kalau  aparatnya sendiri  masih  buruk,  karena  sebaik  apapun  sarana  atau  fasilitas  yang  membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.
Hal tersebut dapat kita lihat misalnya pada insatasi kepolisian, di mana saat ini hampir bisa  dikatakan  dalam  hal  fasilitas  pihak  kepolisian  sudah  dapat  dikatakan  mapan,  tapi berdasarkan  survey  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Transparency  International Indonesia menyatakan bahwa instasi terkorup saat ini ada di tubuh kepolisian dengan indeks  suap  sebesar  48  %,  bentuk  korupsi  yang  terjadi  di  tubuh  kepolisian,  itu contohnya  saja  seperti  korupsi  kecil-kecilan  oleh  Polisi  Lantas  yang  mungkin  sering dialami  oleh  pengendara,  sampai  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi  semisal  tersangka  kasus korupsi  Susno.  Begitu  juga  Dalam  lingkup  pengadilan  dan  kejaksaan  pun  tidak  jauh berbeda dengan apa yang terjadi di institusi kepolisian.
Di Indonesia belum terdapat fasilitas rumah tahanan khusus anak, sehingga anak-anak yang melakukan tindak pidana yang dikenai tahanan sembari menunggu diputuskannya perkara  pidana  mereka  terpaksa  ditempatkan  dirumah  tahanan  dewasa.  Sama  halnya yang  terjadi  di  Kabupaten  Mamuju,  berdasarkan  hasil  wawancara  Responden  anak (yang tidak disebutkan namanya) bahwa mereka yang melakukan tindak pidana selama proses  perkaranya  berlangsung  si  anak  dititipkan  dirumah  tahanan  orang  dewasa. Dengan demikian faktor fasilitas ini yang berpengaruh terhadap si anak yang menjalani proses  masa  tahanannya  karena  ditahan  bercampur  dengan  orang  dewasa  yang kemudian bisa mengakibatkan perubahan secara pisikologi si anak itu sendiri karena itu si  anak  harus  diperlakukan  sesuai  dengan  porsinya  sebagai  anak  yang  dijamin  oleh Undang-undang.

## 4.  Faktor Budaya Hukum
Faktor  kebudayaan  sebenarnya  bersatu  padu  dengan  faktor  masyarakat  sengaja dibedakan,  karena  didalam  pembahasannya  diketengahkan  masalah  sistem  nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut  Lawrence  M.  Friedman  yang  dikutip  Soerdjono  Soekamto  ,  bahwa  sebagai
suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur,  subtansi  dan  kebudayaan.  Struktur  menyangkup  wadah  atau  bentuk  dari sistem  tersebut  yang,  umpamanya,  menyangkup  tatanan  lembaga-lembaga  hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan  seterusnya.  Kebudayaan  (sistem)  hukum  pada  dasarnya  mencangkup  nilai-nilai yang  mendasari  hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai  yangmerupakan  konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang diangap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan.
Pasangan  nilai  yang  berperan  dalam  hukum  menurut  Soerdjono  Soekamto  adalah sebagai berikut :
1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.
Dengan  adanya  keserasian  nilai  dengan  kebudayaan  masyarakat  setempat  diharapkan terjalin  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  adap  dan  hukum  positif  di  Indonesia, dengan  demikian  ketentuan  dalam  pasal-pasal  hukum  tertulis  dapat  mencerminkan nilai-nilai  yang  menjadi  dasar  dari  hukum  adat  supaya  hukum  perundang-undangan tersebut  dapat  berlaku  secara  efektif.  Kemudian  diharapkan  juga  adanya  keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya

## SIMPULAN
Pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Kabupaten  Mamuju  menurut  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  masih  kurang efektif,  itu  dikarenakan  masih  banyak  pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  anak  dari tahap penyelidikan di tingkat kepolisian sampai pada pelaksanaan proses pemidanaan di tingkat Lembaga Pemasyarakatan kurang terlaksana sesuai perintah Undang-undang. Pada tahap penahanan anak oleh Polres Mamuju masih ditemukan sejumlah anak yang ditahan bercampur dengan terdakwa orang dewasa padahal seyogyanya sesuai pasal 3 huruf  b  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  bahwa  dalam  proses  peradilan  anak berhak dipisahkan dengan orang dewasa. Efektivitas pelaksanaan sistem peradilan anak di  Kabupaten  Mamuju  dipengaruhi  oleh  Faktor  hukum  itu  sendiri,  Faktor  Penegak hukum dan Faktor Sarana atau Fasilitas. Peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan  pidana  anak  sudah  secara  jelas  mengatur  kebutuhan  anak  yang  berhadapan dengan hukum sehingga faktor hukum itu sendiri sangat berpengaruh secara signifikan. Kemudian  pada  faktor  penegak  hukum  juga  berpengaruh  di  kabupaten  mamuju  itu dikarenakan  di  kabupaten  mamuju  belum  ada  penyidik  anak  dan  masih  memiliki  satu penuntut  umum  anak  di  kejaksaan  Negeri  Mamuju.  Selanjutnya  faktor  sarana  atau fasilitas  juga  berpengaruh  terhadap  si  anak  yang  menjalani  proses  masa  tahanannya karena  ditahan  bercampur  dengan  orang  dewasa  yang  kemudian  bisa  mengakibatkan perubahan secara pisikologi anak.

## SARAN
Sesuai  maksud  yang  terkandung  dalam  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menghendaki proses peradilan anak dilaksanakan lebih cepat, maka kiranya setiap ada perkara  anak  mendapat  prioritas  utama  dalam  penanganannya.  Untuk  itu  sebaiknya
dalam  sampul  berkas  perkara  bagian  depan  diberi  tanda  atau  tulisan  yang  mencolok “Perkara Anak”, supaya petugas atau pejabat pemeriksa (penyidik, penuntut umum dan hakim)  akan  lebih  memperhatikan,  setidak-tidaknya  mengingatkan  pejabat  ketika memegang berkas tersebut. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah di Kabupaten Mamuju agar  membentuk  Komisi  Bantuan  Hukum  Anak  bagi  anak-anak  pelaku  tindak  pidana dengan  ancaman  pidana  yang  berat  dan  dipandang  anak  tersebut  sebagai  bagian  dari keluarga  yang  kurang  sejahtera  untuk  dengan  mudah  mendapatkan  akses  bantuan hukum  Cuma-Cuma  tersebut  dengan  melibatkan  organisasi  Advokad  untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## DAFTAR BACAAN
Ariani,  N.  V.  (2014).  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang sistem  peradilan  pidana  anak  dalam  upaya  melindungi  kepentingan  anak. Jurnal Media Hukum , 21 (1), 107-122.
Astari,  P.  (2016).  Landasan  filosofis  tindakan  diskresi  kepolisian  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum. Arena Hukum , 8 (1), 1-18.
Djanggih,  H.  (2018).  Konsepsi  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Sebagai  Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 30 (2), 316-330.
Iman,  C.  H.  (2018).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perlindungan  Anak  dalam  Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan , 2 (3), 358- 378.
Jafar, K. (2015). Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Deliquency (Anak Berkonflik Hukum). Al-'Adl , 8 (2), 81-101.
Krisnamurti, H. (2015). Kriminalisasi Terhadap Hakim Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Wacana  Paramarta:  Jurnal Ilmu Hukum , 14 (2), 1-15.
Nofitasari,  S.  (2016).  Sistem  Pemidanaan  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Bagi  Anak Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana. Fairness  and  Justice:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum , 14 (2), 183-219.
Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal HAM , 8 (2), 161-174.
Prasetyo,  T.  (2015).  Penerapan  Diversi  Terhadap  Tindak  Pidana  Anak  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (1), 1-14.
Putri, M. (2019). Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai  Bentuk  Pembaruan  Hukum  Pidana  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Soumatera Law Review , 2 (1), 115-134.
Setyabudi, F. (2015). Putusan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Anak Berusia 11 tahun Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan Anak. CALYPTRA , 4 (2), 1-16.
Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan  Pelatihan. Pandecta:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Hukum  (Research  Law Journal) , 10 (1), 71-90.
Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. Al-Razi , 18 (2), 1-16.
Sulchan,  A.,  &  Ghani,  M.  G.  (2017).  Mekanisme  Penuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum Terhadap  Tindak  Pidana  Anak. Ulul  Albab:  Jurnal  Studi  dan  Penelitian  Hukum Islam , 1 (1), 110-133.
Supriyanto,  B.  H.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum , 6 (2), 147-181.