## EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TES KEMAMPUAN AGAMA
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA { PPDB-SMP} DI KOTA BLITAR
Mohammad Kanzul Fathon 1 kanzulfathon2@gmail.com

## Abstrak
Penulisan artikel ini dilatarbelakangi adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kota Blitar yang menerapkan ketentuan melaksanakan tes kemampuan agama bagi seluruh peserta didik  kelasmVI  yang  akan  melanjutkan  ke  jenjang  SMP  di  wilayah  Kota Blitar.Pemerintah  Kota  Blitar  memandang  perlu  untuk  mengikutsertakan  tes kemampuan  agama  untuk  melengkapi  kualitas  persyaratan  pada  proses  PPDB  SMP karena  dimaksudkan  sebagai  sarana  pembentuk  jati  diri  manusia  Indonesia  yang berakhlak mulia serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  didesain  dalam  bentuk  penelitian  evaluasi implementasi dalam bentuk deskriptif kualitatif.Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan menganalisis  proses pelaksanaan  kebijakan  tes kemampuan agama dalam rangka melengkapi persyaratan PPDB SMP di Kota Blitar. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan  mengumpulkan  data  melalui  dokumentasi  dan  wawancara  secara  mendalam kepada  key  informant  yang  berkaitan  dengan  Kebijakan  Tes  kemampuan  agama  yang dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kota  Blitar  dan  Sekolah  Dasar  sehingga  diperoleh data  yang  akurat  dan  konkret.  Hasil  penelitian,  menunjukkan  proses  pelaksanaan kebijakan  tes  kemampuan  agama  pada  jenjang  Sekolah  Dasar  di  Kota  Blitar  ditinjau dari sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi.
Kata kunci : Implementasi kebijakan, kemampuan agama, Sekolah Menengah Pertama
1 Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

## Abstract
The writing of this article is motivated by the policy of the Blitar City government that implements  a policy of  carrying out  a religious ability test for all sixth grade students who  will  continue  to  junior  high  school  in  the  Blitar  City  area  must  take  a  religious ability  test.  The  Blitar  City  Government  considers  it  necessary  to  include  a  religious ability test to complete the quality requirements in the SMP PPDB process because it is considered a means of forming Indonesian human identity who has noble character and has faith and devotion to God Almighty. Blitar. The data in this study were obtained by collecting  data  through  documentation  and  in-depth  interviews  with  key  informants related to the religious ability test policy that carried out by the Blitar City Education Office  and  Elementary  Schools  so  that  accurate  and  concrete  data  is  obtained.  The results of the study, show the process of implementing the policy of religious proficiency testing  at  the  elementary  school  level  in  Blitar  City  in  terms  of  resources, communication, disposition, and bureaucratic structure.

## Keywords: Policy Implementation, Religious Ability, Junior High School

## A. Pendahuluan
Pendidikan pada umumnya  dan pendidikan  Islam  khususnya, tidaklah  sekedar proses  alih  budaya  atau  alih  ilmu  pengetahuan  ( transfer  of  knowledge ),  tetapi  juga sekaligus sebagai proses penanaman dan penumbuhan ( transfer of value ).  Secara  konseptual  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  pendidikan  islam  adalah menjadikan  manusia  bertaqwa,  yaitu  manusia  dapat  mencapai  kesuksesan  hidup  di dunia dan akhirat. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan banyak peristiwa miris terjadi yang melibatkan para anak/remaja usia sekolah mulai dari kasus amoral,criminal, perundungan dan lain-lain. 2
Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab.
Memperhatikan  kondisi  perkembangan  dunia  pendidikan  kita  sepertinya belum  sepenuhnya  dapat  memenuhi  harapan  dan  keinginan    masyarakat,  fenomena  itu terindikasi  dengan  ditandai  dari  beberapa  hal  yang  dapat  dijadikan  parameter  dasar dalam  memberikan  penilaian  antara  lain  ;    rendahnya  mutu  lulusan,  penyelesaian
2 Muslih Usa, Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta (Yogyakarta: PT.
Tiara Wacana, 1991), hal. 43
problematika    pendidikan  yang  tidak  sampai  tuntas,  atau  cenderung  tambal  sulam. Akibatnya,  sering  kali  hasil  Pendidikan  mengecewakan  masyarakat.  Untuk merealisasikan  harapan  dan  tujuan  pendidikan  khususnya  Islam  tersebut  bukanlah  hal yang  mudah.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  fenomena  yang  ada,  sebagaimana  terjadi beberapa  peristiwa  memilukan  di  tanah  air  yang  pelakunya  anak-anak  usia  sekolah. Kejadian    tawuran  antarpelajar  yang  menewaskan  remaja    {  NR}  berusia  16  tahun  di Tanjung  Pasir,  Teluknaga,  Kabupaten  Tangerang,  bermula  saat  korban  dan  rekan- rekannya  rampung  mengikuti  ujian  sekolah.  Tawuran  yang  menewaskan  pelajar berinisial NR itu terjadi pada Senin (28/3/2022). Polisi telah menetapkan tiga tersangka terkait  tawuran  tersebut,  yakni  MA,  SG,  dan  S. 3 Pelajar  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP)  di  Kabupaten  Luwu  berinisial  DI  (14)  menjadi  korban  pemerkosaan  empat remaja. Kepolisian Resor Luwu telah menangkap empat pelaku pemerkosaan. 4
Pada 5 Maret 2020, sebuah pembunuhan oleh remaja berusia 15 tahun terjadi di  daerah  Sawah  Besar,  Jakarta  Pusat.  Korbannya  adalah  tetangganya  sendiri  yang masih berumur 5 tahun.  Pembunuhan ini tergolong sadis  karena pelaku,  berinisial  NF, mengaku melakukan aksinya secara sadar. Ia membunuh APA yang sedang bermain ke rumahnya  dengan  cara  menenggelamkannya  ke  bak  mandi,  dicekik,  dan  kemudian jenazahnya  dimasukkan  ke  dalam  lemari  di  kamarnya.  NF  juga  mengaku  membunuh korban  karena  terinspirasi  dari  film  horor  yang  sering  ditontonnya 5 Kepala  Satuan Reserse  Kriminal  Polres  Luwu,  Ajun  Komisaris  Jon  Paerunan  mengatakan  empat pelaku kasus rudapaksa terhadap DI yang telah diamankan yakni RI (17), AR (19), AL (16), dan RA (21). Kini empat pelaku tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaana.  Kasus  remaja  putri  hamil  diluar  nikah  yang  terus  meningkat,  Seperti yang  terjadi  di  Kota  Mojokerto  jumlah  siswi hamil yang  berdampak  putus  Sekolah jumlahnya terus meningkat. Dari data yang ada, tahun 2016 kemarin, mencapai 32 anak, ini naik dibandingkan tahu 2015 yang hanya 12 anak. Meningkatnya kasus siswi hamil ini,  dinilai  kurangnya  perhatian  orang  tua  pada  anak  anaknya  saat  di  lingkungan
3 Kompas.comBerjudul “Kronologi Tawuran Antarpelajar di Tangerang yang Menewaskan Remaja 16 Tahun 2022, diunduh pada tanggal 2 September 2022
4 Merdeka .com, Berjudul “Pelajar SMP Jadi Korban Pemerkosaan 4 Remaja di Luwu”,diunduh pada tanggal  3 September 2022
5 di Kompas.com dengan judul "Kisah Pilu di Balik Aksi Remaja Bunuh Balita, Pelaku adalah Korban Pemerkosaan",
keluarga 6 . Belum lagi tawuran antar pelajar seperti yang terjadi di Polrestro Depok dan Polsek  Sukmajaya  mengamankan  enam  pelajar  yang  diduga  hendak  tawuran  di  Jalan Ciliwung,  Kecamatan  Sukmajaya.  Dari  enam  pelajar  itu  ditemukan  satu  perempuan kedapatan  membawa  6  buah  celurit. 7 Kaus-kasus  menambah  daftar  Panjang  kenakalan yang terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa.
Dari beberapa  catatan kasus  kriminalitas di  atas  menunjukkan masih adanya kontradiksi  antara  idealitas  dan  realitas  yang  ada  di  masyarakat.  Permasalahan  besar yang  dialami  bangsa  ini  yang  ditandai  dengan  krisis  etika  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara dan konflik berkepanjangan Peristiwa tawuran dan tindakan kriminalitas lainn  yang  dilakukan  para  pelajar  serta  maraknya  pergulan  bebas  di  kalangan  pelajar dan  mahasiswa  merupakan  pekerjaan  rumah  yang  cukup  menyita  perhatian  semua kalangan khususnya di dunia Pendidikan.
Persoalan  -  persoalan  sosial  kemasyarakatan  termasuk  didalam  dunia Pendidikan  tersebut  di  atas  sudah  barang  tentu  tidak  dapat  diselesaikan  sendiri  oleh masyarakat,  namun    diperlukan  campur  tangan  penanganan  oleh  Pemerintah  melalui kebijakan  publik.  Berangkat  dari  pemikiran  ini  Pemerintah  Kota  Blitar  mengeluarkan kebijakan Tes Kemampuan Agama sebagai upaya mendorong, memotivasi peserta didik agar  lebih  mendalami  ajaran  agamanya.  Kebijakan  tersebut  dimulai  sejak  tahun  2012 dengan  terbitnya  Perwali  nomor  8  tahun  2012  dan  sudah  mengalami  beberapakali perubahan, yakni Perwali nomor 14 tahun 2017 dan Perwali nomor 10 tahun 2018.
Prosedur  yang  digunakan  dalam  riset  ini  merupakan  metode  kualitatif.  Nana Syaodih  Sukmadinata,  menerangkan  riset  kualitatif( qualitative  research )  yaitu  suatu studi  yang  diperuntukan  buat  mendiskripsikan  serta  menganalisis  fenomena,  kejadian, kegiatan  sosial,  perilaku,  keyakinan,  anggapan,  pemikiran  orang  secara  orang  ataupun kelompok. 8 Tipe  riset  evaluasi  implementasi  dalam  bentuk  kualitatif  deskriptif digunakan dalam riset ini untuk menggambarkan, menganalisa serta
6 Merdeka.com,Berjudul Siswi Hamil dan Putus Sekolah Terus Meningkat di Kota Mojokerto, Diunduh pada tanggal 19 Oktober 2022
7 Komapas.com., berjudul “Kronologi Tawuran Antarpelajar di Tangerang yang Menewaskan Remaja 16 Tahun,idunduh pada tanggal 11 September 2022
8 12 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan , cet. 3 (Bandung:
Rosda Karya, 2007), hal. 60
menginterpretasikan keadaan-keadaan bersumber pada informasi yang penulis bisa gali secara  lebih  mendalam.  Hingga  saat  ini  yakni  sejak  tahun  2012  hingga    tahun  2022 implementasi  kebijakan  tersebut  telah  berjalan  selama  kurun  waktu  sepuluh  tahun. Untuk mengetahui  efektivitas  implementasinya  maka perlu  dilakukan  evaluasi,  dengan harapan  hasil  evaluasi  bisa  dijadikan  pemetaan  dalam  rangka  Pemerintah  Daerah menyusun strategi tindaklanjut berikutnya .

## B. Kajian Pustaka
a. Pengertian Evaluasi Implementasi Kebijakan
Tahap implementasi dalam lingkaran proses kebijakan publik, menempatiposisi yang penting. Karena kebijakan akan dikatakan berhasil atau tidak tergantung pada implementasinya. Bahkan Ujodi (dalam Solichin A. Wahab, 1997 : 59)  dengan  tegas  menyatakan  bahwa:  “The  execution  of  policies  is  as  important  if not more important than policy making. Policy will remain dreams or blue print file jackets  unless  they  are  implemented.”  (Pelaksanaan  kebijaksanaan  adalah  sesuatu yang  penting  dari  pada  pembuatan  kebijaksanaan.  Kebijaksanaan  akan  sekedar berupa  impian  atau  rencana  bagus  yang  tersimpan  rapi  dalam  arsip  kalua  tidak diimplementasikan).  Edward  III  (dalam  Tachan,  2008:  30)  mengemukakakan bahwa:” Policy  implementation,  …is  the  stage  of  policy  making  between  the establishment of a policy…and the consequences of the policy for the people whom it affects ”.  Sedangkan  Grindle  (dalam  Tachan,  2008:  30)  mengemukakan  bahwa: “ implementation  –  a  general  process  of  administrative  action  that  can  be investigated  at  specific  program  level ”.  Dengan  pengertian  tersebut  dapat  memberi gambaran bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Artinya kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.
Kebijakan  publik  dapat  dirumuskan  sebagai  sebuah  aksi  yang  dilakukan  oleh actor  politik  sebagai  strategi  untuk  mengatasi  masalah  publik  dengan mempertimbangkan  hambatan  dan  potensi  yang  ada  guna  mencapai  tujuan  yang dicita-citakan.  Alur  pembuatan  kebijakan  publik  dimulai  dari  adanya  isu  kebijakan, perumusan  kebijakan,  implementasi  kebijakan  dan  evaluasi  kebijakan.  Nugroho (2009: 145) menambahkan bahwa kegiatan setelah evaluasi kebijakan diperlukan lagi
revisi  kebijakan  untuk  merumuskan  kembali  kebijakan.  Tahap  implementasi kebijakan adalah tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan. Kebijakan yang sudah  terencana  dengan  sempurna  bila  kurang  bagus  proses  implementasinya  oleh para  pelaksana  maka  kebijakan  itu  akan  menemui  kegagalan.  Wahab  (2015:  132- 133)  menjelaskan  bahwa  menurut  sudut  pandang  teori  siklikal  ( Cyclical  Theory ) implementasi  kebijakan  merupakan  bagian  dari  tahapan  dalam  proses  kebijakan berupa  bentuk  produk  hukum,  dan  aktivitas  lanjutan  sesudah  diberlakukannya produk  hukum  tersebut.  Dapat  diartikan  bahwa  implementasi  kebijakan  adalah tindakan  saling  kerja  sama  antar  pemerintah  dengan  pihak  lain  {  instansi  lain, masyarakat  /  swasta  }  untuk  melaksanakan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  pada tahap  sebelumnya  guna  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan.  Ketika  kebijakan  tidak dijalankan secara baik, maka akan timbul kesenjangan implementasi ( implementation gap) yang  diartikan  sebagai  “perbedaan  antara  hukum  yang  tertulis  dengan prakteknya  di  lapangan”.  Biasanya implementation  gap ini  terlihat  dan  sering dirasakan  pada  level  bawah  (Nakagaki,  2013:1).  Penyebab  adanya implementation gap dapat  berasal  dari faktor politik, ekonomi, dan sosial  budaya. Untuk  mengatasi implementation  gap dibutuhkan  pendekatan  yang  berfokus  pada  kualitas  kebijakan dan  memastikan  bahwa  kebijakan  tersebut  benarbenar  sesuai  dengan  kebutuhan sasaran (masyarakat). Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat harus bekerja sama untuk  mengatasi implementation  gap ini.  George  Edward  III  (1980)  menyatakan bahwa  jika  implementasi  kebijakan  public  kurang  diberi  perhatian,  maka implementasi  tidak  efektif  sehingga  kebijakan  itu  tidak  akan  berhasil  dijalankan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan perlu diperhatikan empat hal, yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Jadi  evaluasi implementasi  kebijakan  bisa  diartikan  sebagai  penilaian  atas  aksi.tindakan  ,maupun kinerja  implementor  dalam    melaksanakan  kebijakan  apakah  sudah  sesuai  dengan maksud  dan  tujuan.  Sebagaimana  pendapat  Terry  (2013)  bahwa  manajemen  adalah kemampuan  mengarahkan  dan  mencapai  hasil  yang  diinginkan  dengan  tujuan  dari usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya. 9
9 Katadata.co.id dengan judul "Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli dan Karakteristiknya" , https://katadata.co.id/intan/ekonopedia/633383e910a44/pengertian-manajemen-menurut-para-ahli-dan- karakteristiknya
Guna melihat keberhasilan implementasi, dikenal beberapa model implementasi, antara lain model yang dikembangkan Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan  bahwa  Implementasi  kebijakan  merupakan  fungsi  dari  tiga  variabel, yaitu  1)  Karakteristik  masalah,  2)  Struktur  manajemen  program  yang  tercermin dalam  berbagai  macam  peraturan  yang  mengoperasionalkan  kebijakan,  3)  Faktor- faktor di luar peraturan.(Wibowo dkk, 1994: 25)
Karakterisitik  masalah  berkaitan  dengan  mudah  tidaknya  masalah  yang  akan digarap dikendalikan. Semakin mudah suatu masalah digarap dan dikendalikan maka akan diharapkan dengan mudah tercapai efektivitas dalam implementasinya. Struktur manajemen  program  tercermin  dalam  kemampuan  keputusan  kebijakan  untuk menstrukturkan  secara  tepat  proses  implementasinya.  Sementara  itu  sejumlah variabel  diluar  peraturan  yang  mempengaruhi  proses  implementasi,  antara  lain:  1) Kondisi  sosial,  ekonomi  dan  teknologi,  2)  Dukungan  publik,  3)  Sikap  dan  sumber- sumber  yang  dimiliki  kelompok-kelompok,  4)  Dukungan  dari  pejabat  atasan,  5) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan  pejabat-pejabat  pelaksana.  Pemikiran  Sabatier  dan  Mazmanian  ini menganggap bahwa suatu  Implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksananya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis.
Teori  George  C.  Edward  Edward  III  (dalam  Subarsono,  2011:  90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: a)  Komunikasi,  yaitu  keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar implementor  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan,  dimana  yang  menjadi  tujuan  dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
b)  Sumberdaya,  meskipun  isi  kebijakan  telah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan konsisten,  tetapi  apabila  implementor  kekurangan  sumberdaya  untuk  melaksanakan, maka  implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif.  Sumber  daya  tersebut  dapat  berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. c)  Disposisi,  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementor,  seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
Apabila  implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  implementor  tersebut  dapat menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat kebijakan.  Ketika  implementor  memiliki  sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. d)  Struktur  Birokrasi,  Struktur  organisasi  yang  bertugas  mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh  yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP)  dan  fragmentasi.  Struktur  organisasi  yang  terlalu  panjang  akan  cenderung melemahkan  pengawasan  dan  menimbulkan  red-tape,  yakni  prosedur  birokrasi  yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Komunikasi. Komunikasi  kebijakan  adalah  proses  penyampaian  informasi tentang  kebijakan  dari  pembuat  kepada  pelaksana  kebijakan  ( implementor )  (Widodo, 2011:97). Tahap implementasi kebijakan adalah tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan. Kebijakan yang sudah terencana sehingga dapat mempersiapkan pelaksanaan kebijakan  agar  proses  implementasi  berjalan  lancar  dan  efektif.  Faktor-faktor  yang penting  dalam  penyampaian  informasi,  adalah  transmisi  (cara  penyampaian), clarity (kejelasan  informasi),  dan consistency (konsistensi  informasi).  Islam  memandang penting media komunikasi dalam penyampain informasi, maksud dan suatu tujuan.
Firman Allah dalam surah ali imran ayat 159
َ  ِمَا  رِح   ٍََ م  رنَِا ل ِه َل نِت ام ُِ َْنِو لَوِ   ِن تَ    رِا ِغ ل  ََِْا  ِن تَا َلَانام ٍََِْ مِِْ ح ِو لَِْ ِ ِ  عَْم ع َلَانام وِنِْ  غع  ِرِ ِ   ِن ٍ َِِْ مِرَلِ   لَِ ٍِ  هم وَ   َْا  وَغلَِ ِغ  ََِْا   َِا لِ  َم ِغ  ََْ تِْ  َِ ْل

## َِ َْنَْ  ِرِ َْ ام  نل َكَِّ ِلَانام
Maka  berkat  rahmat  Allah  engkau  (Muhammad)  berlaku  lemah  lembut  terhadap mereka.  Sekiranya  engkau  bersikap  keras  dan  berhati  kasar,  tentulah  mereka menjauhkan  diri  dari  sekitarmu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka  dan  mohonkanlah ampunan  untuk  mereka,  dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu. Kemudian,  apabila  engkau  telah  membulatkan  tekad,  maka  bertawakallah  kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal
Sumber  Daya. Sumber  daya  berkaitan  dengan  ada  tidaknya  sumber  daya pendukung,  khususnya  kualitas  sumber  daya  manusia  untuk  menjalankan  kebijakan secara  efektif.  Widodo  (2011:98)  menyebutkan  bahwa  walaupun  aturan  yang  dibuat sudah  jelas  dan  akurat,  namun  implementasi  tidak  akan  efektif  jika  sumber  daya
pelaksana  kebijakan  kurang  bertanggung-jawab  dalam  melaksanakankebijakan  yang bersangkutan.  Potensi  sumber  daya  yang  tinggi  akan  membuat  implementasi  berjalan dengan  baik,  sebaliknya,  rendahnya  potensi  sumber  daya  akan  menjadi  penyebab gagalnya  implementasi  kebijakan.  Sumber  daya  tersebut  terdiri  dari  sumber  daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan.
Sebagaimana Allah Berfirman dalam surat QS. Al-Mujadalah Ayat 11
 َم ِغ  ل َْ ِا َلَانام ََِٰ اِِّ م  رَكَِ  لِ   َ َن كُِْ ام وَ  م  رَكعَِاِل  َْ ِا ِغ َْف مِرَم م   رَتٍِكم َِ َُِّعام لَِنِِّل كِّم  غَََي للِ  م  غَََي لم ِغ َْف مِر  َرِ   ِِِّ َلَانام عام ِغ  ن َْ  تٍَ م  رَتٍِكم َِ َُِّعام ِِ َْ ُِ ِْ  رَنِْ عِل لََِْ َلَانام ِغ  عمن كه ِوِِ ِْ نَع ام مرَل  غَم َِ َُِّ
Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Apabila  dikatakan  kepadamu,  “Berilah kelapangan  di  dalam  majelis-majelis,”  maka  lapangkanlah,  niscaya  Allah akan  memberi  kelapangan  untukmu.  Dan  apabila  dikatakan,  “Berdirilah kamu,”  maka  berdirilah,  niscaya  Allah  akan  mengangkat  (derajat)  orang- orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.
Dalam surat QS. Az-Zumar Ayat 9 disebutkan ;
 ِِّ  غِا  غَف عنلَََْ ِو ِِِْ ح ِو م  رَه  ِِِّ ِغ ِ  ِِ َُك  هم  َوُِ كعِّ لُْالْالِف عغ مُو َهلَِ َغ ْعام ِمالِلكم  ِنَللِف  ِرَا   َعٍِم َِ َُِّعام ِغ ِْ  رَِْن عِِّ َِ َُِّعام َِرِ  َ َ لِ  اِ  هم مرَاغَم  َِع ُِِ ِِّ لِْعلَم ع ِْ  رَِْن عِِّ  ِه ࣖ
(Apakah  kamu  orang  musyrik  yang  lebih  beruntung)  ataukah  orang  yang beribadah  pada  waktu  malam  dengan  sujud  dan  berdiri,  karena  takut  kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, “Apakah sama orang-orang  yang  mengetahui  dengan  orang-orang  yang  tidak  mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.
Disposisi. Edward  (1980:89)  mendefinisikan  disposisi  sebagai  pembawaan, kepribadian,  pandangan,  ideologi  pelaksana  kebijakan  publik.  Kemauan  dan  dedikasi serta  karakteristik  para  implementor  kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  sangat penting untuk keberlangsungan implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi  yang  baik,  maka  implementor  tersebut  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  maka  proses implementasi  kebijakan  juga  menjadi  tidak  efektif.  Rasululllah  Saw  bersabda  terkait komitmen tanggungjawab dan integritas dalam menjalankan sebuah Amanah :
كُل ُّ ك ُ
م ُّ ْ كَاع ٍ كُلُّكُمُّم ْ كَسْئُ ُل  ٌ كُن  ْ كَعَيَّت َْ  ٍ
Hadis  diatas  menjelaskan  bahwa  pada  hahekatnya  setiap  pribadi  manusia  adalah pemimpin yang  nantinya akan dimintai pertanggunganjawaban apalagi diberi Amanah jabatan ataupun tugas yang tentunya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Struktur  birokrasi .  Struktur  birokrasi  disini  adalah  semua  instrumen organisasi secara menyeluruh dan terstruktur. Terdapat dua aspek struktur organisasi ini, yaitu  mekanisme  dan  struktur  birokrasi.  Mekanisme  biasanya  dibuat  dalam Standard Operational  Procedure (SOP)  yang  merupakan  pedoman  langkah-langkah  berupa keseragaman  pola  dalam  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  supaya  tidak  melenceng dari  yang  sudah  ditetapkan.  Aspek  penting  lain  dari  struktur  birokrasi  adalah  ada  atau tidaknya  fragmentasi  atau  perpecahan  di  kalangan  birokrasi  pelaksana  kebijakan Fragmentasi  di  lingkungan  birokrasi  pelaksana  kebijakan  akan  membuat  permasalahan dalam implementasi
QS. Ar-Ra'd Ayat 11
 َ َ ٍَْ  ِنك َْتِعٍَ نلَِا  ََِِْْلَِّ وا ِح مم  رِتََ لٍِ  ََِِْْلَِّ  ِه ِلَانام عَْمع َلَانام  َِ ٍِم   ٍََ نلَِل  رَوِا كِِّ  نلََا نُِ   ٍََ ِغ َلَ ِِّوِِّ ََ َِْ م  غ مام عغ   ٍََ  نلََل  غَِ   ٍََْ  ََِْا لٍِ ِغل نلَِا عِ ٍِِِ  ُِِ  مُم ا رََ مم  رِتََ َلَانام ِِم ِوِم  مِرَم ِغ ع َََََْا لِلََ لٍِ
Artinya  :  Bagi  manusia  ada  malaikat-malaikat  yang  selalu  mengikutinya bergiliran,  di  muka  dan  di  belakangnya,  mereka  menjaganya  atas  perintah Allah.  Sesungguhnya  Allah  tidak  merobah  keadaan  sesuatu  kaum  sehingga mereka  merobah  keadaan  yang  ada  pada  diri  mereka  sendiri.  dan  apabila Allah  menghendaki  keburukan  terhadap  sesuatu  kaum,  maka  tak  ada  yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
Ayat  diatas  mengisyararatkan  tentang  manajemen  dan  struktur  yang  tertata  dan sistematis  yang  harus  dipatuhi  dalam  rangka menuju  tujuan  yang  telah  ditetapkan.Para malaikat  sebagai  pelaku  organisasi  harus  mengikuti    taat  dan  patuh  sesuai  alur  dan mekanismenya.
Dalam surat QS. Al Infithor Ayat 10-12 ;
َني ِظِفـَحَل ْمُكْيَلَع َّنِإ َو﴿ - ا َرِك َنيِبِتـَك ًام - ﴾  َنوُلَعْفَت اَم َنوُمَلْعَي
“  Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”( Qs al-Infithar :10-12 )
Ayat  diatas  menjadi  motivasi  bagi  pemegang  Amanah  /  tugas  /jabatan  agar senantiasa    melaksanakan  tusinya  dengan  baik  ,  benar  dan  professional  dan  akan dimintai  pertanggungan  jawab  kelak.  Sebagaimana  firman  Allah  dalam  surat  al Ghatsiyah ayat : 25 – 26
َِْللامل  َََِْلَِِّم  لِت ِْاَم عَْم: َِْللامل  َََِْلَِ َح لِت ِْنِْ عَْل عَْة:- ٢٦-٢٥
“Sungguh,  kepada  Kamilah  mereka  kembali,  kemudian  sesungguhnya  (kewajiban) Kamilah membuat perhitungan atas mereka.”
b. Tes Kemampuan Agama
Tes  kemampuan  agama  adakah  tes  kemampuan  tentang  pengetahuan, pemahaman,  dan  pengamalan  ajaran  agama  kepada  peserta  didik  di  Kota  Blitar, sesuai  dengan  ajaran  agama  yang  dianut  sebagai  evaluasi  penyelenggaraan Pendidikan Agama 10 .
Tes Kemampuan Agama  merupakan sebuah alternatif yang ditawarkan oleh Pemerintah  Kota  Blitar  sebagai  pintu  pembuka  dalam  upaya  proses  pembentukan kepribadian dan karakter anak yang kuat, berakhlak mulia dan berperilaku yang baik. Tahapan  ini  dilekatkan  pada  mekanisme  persyaratan  dalam  proses  Penerimaan Peserta Didik Baru  { PPDB { Sekolah Menengah Pertama { SMP } di Kota Blitar, agar  lebih  berkualitas.  Program  ini  mengharapkan  adanya  hasil    pemetaan kompetensi  agama    peserta  didik.  Khusus  yang  beragama  Islam  parameter  yang dilakukan  adalah  kemampuan  baca  alQur’an  dengan  baik  dan  benar.  Jangka panjangnya  peserta  didik  termotivasi  untuk  lebih  giat  belajar  dan  mendalami alQur’an bukan hanya  membaca saja tapi lambat  laun meningkat  untuk  memahami isi kandungan alQur’an dan goal orientednya peserta didik mau mengimplentasikan ajaran  alQur’an  dalam  berperilaku  sehari-hari.  Melalui  strategi  implementasi kebijakan  public  diharapkan  dapat  mendorong  tingkat  kemampuan  agama  peserta didik.
c. Sekolah Menengah Pertama
10 Peraturan Walikota Blitar nomor 10 tahun 2018,hal.6
Merupakan jenjang pendidikan dasar setelah pada Pendidikan formal setelah lulus Sekolah Dasar/yang sederajat dan ditempuh alam kurun waktu  3 tahun, mulai dari kelas VII samapai kelas IX di Kota Blitar. 11

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kebijakan Tes Kemampuan Agama tertuang dalam Peraturan Walikota Blitar nomor 10  tahun  2018  tentang  Pelaksanaan  Tes  Kemampuan  Agama  Dalam  Rangka Melengkapi  Persyaratan  Penyelenggaraan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Sekolah Menengah Pertama { PPDB-SMP} Di Kota Blitar, menjadi dasar utama pelaksanaan kebijakan tes kemampuan agama bagi peserta didik kelas VI SD/MI di Kota Blitar. Hasil  pengamatan  dari  hasil  wawancara  secara  acak  dengan  Guru  PAI  di  beberapa Sekolah  Dasar  terindikasi  masih  banyak  peserta  didik  di  Kota  Blitar  belum  mampu membaca al Qur’an dengan kaidah tajwid yang benar, Para peserta didik  ini kurang memiliki  kompetensi  agama    karena  beberapa  alasan,  seperti  minimnya  waktu pembelajaran  agama  yang  hanya  3  jam  tiap  minggu,  tidak  ada  waktu  menambah kompetensinya  di  Madrasah  Diniyah  dan  TPQ  saat  di  rumah    karena  berbenturan dengan  jadwal  less,pengaruh  lingkungan  serta  kurangnya  dukungan  dari  para orangtua yang kurang memperhatikan pendidikan agama putra putrinya.
a. Sumber Daya
Implementor kebijakan tes kemampuan agama  dilakukan Dinas Pendidikan Kota Blitar , dengan SDM yang dimiliki 84 pegawai. Leading sector Tes Kemampuan Agama  ada  di  Bidang  Dikdasmen  dengan  kekuatan  13  pegawai.  Bidang Dikdasmen ini mengelola 63 lembaga SD negeri / swasta dan 2.587 peserta didik dari  kelas  6  Tahun  ajaran  2021/2022. 12 Dari  segi  potensi  kuantitas  dan  SDM sudah  cukup  memadai  dalam  melaksanakan  kebijakan  tes  kemampuan  agama dengan jumlah peserta didik kelas akhir sejumlah 2.587 tersebut, namun kendala yang  dihadapi  berkaitan  dengan  terjadinya  mutasi  kepegawaian  menyebabkan sejumlah  pegawai  Dikdasmen  terimbas  rotasi  mulai  Kepala  Bidang,  para  Kasi dan  staff.  Hal  ini  sedikit  banyak  menimbulkan  kesulitan  /  kekurangfahaman dalam menterjemahkan tujuan dan mekanisme implementasi kebijakan.
b. Komunikasi
11 Ibid, hal.7
12 Wawancara dengan Kabid Tendik,pada tanggal 14 September 2022
Komunikasi  dan  koordinasi  dilakukan  Dinas  Pendidikan  Daerah  Kota  Blitar dengan  tahapan-tahapan  berikut  ;  pertama,  memulai  komunikasi  awal  dengan lintas  sectoral  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Blitar  pada  awal  pada  18 Februari 2022. Keterlibatan Kantor vertical ini karena fungsinya sebagai pembina Guru Agama dan kurikulumnya, serta melibatkan peserta didik MI kelas 6 yang keberadaan  Lembaga  ini  di  bawah  naungan  Kantor  Kementeria  Agama. Kedua ,tanggal  4  Maret  2022  diadakan  kegiatan  Workshop  penilaian  tes kemampuan  agama  bagi  para  calon  penguji  untuk  memberikan  kesamaan pemahaman dan persepsi dalam hal standar penilaian. Hal ini untuk mendapatkan standar  nilai  yang  obyektif  dan  terukur. Ketiga, Sosialisasi  dalam  bentuk  surat kepada  Kepala  SD/MI    sekota  Blitar  tertanggal  4  Maret  2022  agar  menyiapkan peserta didiknya mengikuti tes kemampuan agama. 13
c. Disposisi
Setelah  melalui  beberapa  tahapan  dan  mekanisme  Tes  Kemampuan  Agama dilaksanakan  mulai  tanggal    9  sampai  dengan  15  Maret  2022  pada  Jenjang Sekolah  Dasar  di  Kota  Blitar.  Penguji  Tes  Kemapuan  Agama  melibatkan  Guru Agama  masing-masing  Lembaga,  Dari  Guru  TPQ  dan  Madrasah  Diniyah  yang sudah  lulus  ujian  penguji  sehingga  dianggap  cukup  kompeten  melaksanakan tugas sebagai penguji.
d. Struktur Birokrasi
Dalam  menjalankan  kebijakan  pendidikan  harus  didukung  dengan  adanya implementor  yang  kompeten  dan  kapabel  yang  dilihat  dari  jumlah  dan  latar belakang  pendidikan  serta  keahlian  yang  memadai.  Adapun  3 spesifikasi pendidikan pegawai pelaksana kebijakan di Dinas Pendidikan Kota Blitar  sebagai berikut:
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021
Sumber:  Data  Pegawai  Bidang  Dikdasmen  Dinas  Pendidikan  Kota  Blitar Tahun 2021
Jumlah pegawai menurut Pendidikan Tahun 2022
SMA 3 D2 -
13 Jadwal Pelaksanaan Tes Kemampuan Agama tahun 2022
D3 - S1 8 S2 2 Jumlah 13
2. Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Tes  Kemampuan  Agama  dalam  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (  PPDB)  Sekolah  Menengah  Pertama  (  SMP)  DI  Kota  Blitar Tahun 2022.
a. Sumber daya
Melihat potensi kuantitas data dan  SDM tersebut sudah cukup memadai dalam  melaksanakan  kebijakan  dan  program-program  Pemerintah.  Hanya  saja persoalannya  pada  pengalaman  pelaksana  kebijakan  yang  notabene  masih  baru semua semua dan masih taraf mempelajarai program yang baru dipegang.
Program  Tes  kemampuan  agama  sudah  berjalan  sejak  2012  sempat terhenti di  tengah jalan  karena pandemic covid  19 dan tidak dilaksanakan pada tahun  2021  dengan  alasan  yang  sama.Tahun  2022  diselenggarakan  kembali namun  dengan  formasi  dan  alur  yang  sedikit  berbeda  dengan  tahun-tahun sebelumnya.    Dampak  mutasi  besar-besaran  di  Dikda  berdampak  dalam memahami dan menterjemahkan implementasi kebijakan tes kemampuan agama. b. Komunikasi
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  tes  kemampuan  agama  ,  komunikasi dilakukan  melalui  pertemuan  langsung  dan  media  informasi  (media  massa). Namun, sebagian masyarakat masih memandang bahwa tes  kemampuan  agama  adalah  hanya  formalitas  belaka  dan  belum  difahami makna  esensinya  oleh  sebagian  pihak  khususnya  peserta  didik  dan  walimurid. Hal  tersebut  disebabkan  oleh  kurangnya  intensitas  sosialisasi  yang  dilakukan oleh  sekolah  kepada  orang  tua  murid.  Untuk  menyelesaikan  permasalahan tersebut  baik  sekolah  maupun Dinas Pendidikan  terus memberikan  pemahaman kembali kepada masyarakat tentang program tes kemampuan agama ini.
Pemahaman  tes  kemampuan  agama  antara  Pemerintah,  Dinas Pendidikan,  sekolah  dan  masyarakat  harus  sama.  Berbagai  informasi  harus disampaikan  kepada  masyarakat  sampai  mereka  jelas  dan  tidak  menimbulkan kesalahpahaman  bisa  memahami  landasan  filosofinya  .  Bahwa  sebenarnya  goal
orientednya  adalah  para  peserta  didik  termotivasi  untuk  belajar  lebih  giat mendalami  alQur’an,  mampu  membaca  dengan  baik  dan  benar  ,memahami maksud  kandungan  ayat-ayat  alQuran  ,  mencintai  dan  membumikan  alQur’an dan  mengimplementasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Didalam  melakukan sosialisasi  bisa  berkolaborasi  dengan  instansi  lain  yang  terkait  misalnya Kementerian  Agama    selaku  pembina  Guru  Agama  dan  pembina  kurikulum agama.
c. Disposisi
Para  personil  pelaksana  kebijakan  memiliki  tanggungjawab  dan komitmen  yang  tinggi  terhadap  kebijakan  tes  kemampuan  agama  ini, sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Samsul  Hadi,ST,  M.M,  selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar: 14
Dinas Pendidikan sudah berkomitmen karena itu merupakan tugas kami dan  kami  ini  sangat  berharap  ada  perubahan  yang  signifikan  yaitu berkurangnya  buta  huruf  alQur’an  bagi  yang  muslim  dan  meningkatnya perilaku  akhlak  mulia  bagi  semua  peserta  didik  dengan  lebih  memahami  dan mengamalkan  ajaran  agama  masing-masing  sehingga  dapat  meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”
d. Struktur Birokrasi
Dinas  Pendidikan  memberlakukan  SOP  yang  ditetapkan  untuk menghindari  miskomunikasi,  konflik  atau  permasalahan  pada  pelaksanaan tugas/pekerjaan.  Dengan  SOP  yang  berlaku  di  Dinas  Pendidikan,  para implementor  diharapkan  dapat  mengoptimalkan  waktu  yang  tersedia  dan  dapat menyeragamkan  tindakan-tindakan  pejabat  dalam  organisasi  yang  tersebar  luas, sehingga  dapat  menimbulkan  fleksibilitas  dan  kesamaan  yang  besar  dalam penerapan  peraturan.  SOP  juga  bermanfaat  ketika  tindakan  yang  diseragamkan menimbulkan  fleksibilitas,  dimana  siapapun  bisa  dipindahkan  ke  bagian  lain tanpa  menemui  kesulitan  karena  SOP  sudah  ditetapkan.  Dalam  rangka  untuk memudahkan  semua  pihak  pada    Pelaksanaaan  Tes  Kemapuan  Agama
14 Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan tanggal 15 September 2022
disusunlah juknis sebagai acuan ,pedoman dan panduan. 15 Juknis memuat tujuan, sasaran, jadwal pelaksanaan.
Manusia  sebagai  sumber  daya  penggerak  suatu  lembaga  pendidikan, terutama  pendidikan  Islam,  harus  mempunyai  karakteristik  atau  sifat-sifat  yang diilhami  dari  shifat  al-anbiyaa’  atau  sifat-sifat  para  nabi  dan  Rasul.  Sifat-  sifat tersebut  yaitu:  shiddiq  (benar,  jujur),  amanah  (bertanggung  jawab,  dapat dipercaya  dan  kredibilitas),  tabligh  (komunikatif),  dan  fathanah  (cerdas  dan bijaksana). SDM pendidikan Islam yang berkualitas adalah SDM yang memiliki keluasan  ilmu  pengetahuan,  fleksibel  serta  responsif  terhadap  perkembangan  di berbagai  bidang,  terutama  pendidikan.  Allah  memberi  perbedaan  orang  yang berilmu  pengetahuan  dan  orang  yang  tidak  memiliki  ilmu  pengetahuan: "Katakanlah:  Adakah  sama  orang-orang  yang  berilmu  pengetahuan  dan  orang- orang  yang  tidak  berilmu  pengetahuan".  Dengan  berbekal  ilmu  pengetahuan tersebut,  SDM  diharapkan  mampu  mengantarkan  lembaganya  untuk  mencapai tujuan yang telah direncanakan.

## D. Kesimpulan
Program  tes  kemampuan  agama  merupakan  kebijakan  strategis  dalam  rangka percepatan  visi  dan  misi  Kota  Blitar  dan    sejalan  dengan  kebutuhan  masyarakat    yang ada  di  Kota  Blitar.  Implementasi  kebijakan  program  tes  kemampuan  agama  di  Kota Blitar  ini  dinilai  baik  namun  perlu  adanya  evaluasi  dari  beberapa  aspek    untuk perbaikan-perbaikan yang akan datang.
Aspek  sumber  daya  sebenarnya  sudah  memadai  dengan  jumlah  dan kualifikasinya  namun  belum  sepenuhnya  memahami  alur  dan  capaian  kegiatan    yang akan  dituju  dikarenakan  SDM  yang  ada  baru  semua  bagian  dari  konsekwensi  mutasi, penyegaran dan penataan staff.
Komunikasi  merupakan  aspek  yang  perlu  ditingkatkan,  ditandai  dengan  terlalu dekatnya  persiapan  dengan  pelaksanaan.  Komunikasi  antar  pelaksana  kebijakan  dan komunikasi  kepada  kelompok  sasaran,  dan  kurang  jelasnya  informasi  yang  diterima,
15 Juknis tes kemampuan agama
juga  komunikasi  dengan  lintas  sector  dalam  hal  ini  Kantor  Kementerian  Agama  yang terkesan terlalu mendadak.
Disposisi  sudah  terlaksana  cukup  baik  namun  ada  baiknya  jika  pelaksana kegiatan berkolaborasi dengan Kantor Kementerian Agama agar pelaksanaan dari awal lebih tertata, tertib dan  sistematis.
Struktur  birokrasi  sudah  baik  dilihat  dari  adanya  panduan  (SOP)  dari  Dinas Pendidikan  selaku  implementor,  dan  sudah  ada  Juknis  tentang  tes  kemampuan  agama sebagai panduan dalam pelakasanaan kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi, Prof., Dr., Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1999
Moleong, Lexi J., Dr. MA, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
Marzuki, Metodhologi Research, BPFE-UII, Jogjakarta, 1989
Muh. Uzer Usman, Drs, Menjadi Guru Profesional, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1996
Muhammad Ali, Penelitian Prosedur dan Strategi, Bandung : Angkasa, 1987
Rahim, Husni, Dr, Arah Baru Pendidikan Islam Di Indonesia, Jakarta : Logos, 2001.
Munadi, Muhammad dan Barnawi, 2011, Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan, Yogyakarta: AR-RUZZ Media.
Nurcholis, Hanif. 2007. Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo Tohirin. 2012.
Metode Penenlitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.