## Analisis Spasial Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
Tiara Oktania, Nefilinda, Afrital Rezki
Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas PGRI Sumatera Barat nefiinda@yahoo.com
Article History accepted 02/10/2022 approved 21/10/2022
published 25/11/2022

## Abstract
This study aims to determine the Spatial Analysis of Land Conflicts for Palm Oil Plantations in Tapung  Hulu  District,  Kampar  Regency.  This  type  of  qualitative  descriptive  research.  The results  of  the  research  on  spatial  pattern  analysis  of  oil  palm  plantation  land  conflicts.  The conflict occurred because the company had used land outside of the HGU that was granted. Does not provide compensation to the public. Factors that cause land conflicts are: economic factors  and  land  ownership.  (1)  BPN  stakes  cannot  be  found  in  the  area  under  review  in accordance with the HGU. (2) The team started to collect location data, based on checking the location, it was found that there were several planting sites by the company, but those that had been planted by the company were located in the HGU. (3) The basis for planting according to the company is compensation for the company's land. Meanwhile, the community has never received  land  compensation.  Based  on  data  obtained  from  the  field,  there  is  still  a compensation form that is held by the community. There are 14 villages in Tapung Hulu sub- district, there are 3 villages that have conflicts over community oil palm plantations with private companies.  The  form  is  the  result  of  collecting  compensation  data.  The  area  of  community cultivation land that has been collected: 1). Kasikan Village with a conflict area of 2,300 Ha, 2). Senama  Grandma  Village  has  a  conflict  area  of  2,800  hectares,  3).  The  village  of  Danau Lancang has a conflict area of 1,750 hectares. The results of field checks, the land is outside the  HGU  area.  The  Tapung  Hulu  District  Government  resolved  the  conflict  between  the Company and the Community through negotiation and mediation.

## Keywords: spatial analysis, land conflict

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Spasial Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian  analisis  pola  ruang  konflik  lahan  perkebunan  kelapa  sawit.  Konflik  terjadi  karena perusahaan telah mengunakan lahan di luar dari HGU yang di berikan. Tidak memberikan ganti rugi kepada masyarakat. Faktor penyebab terjadinya konflik lahan adalah: faktor ekonomi dan kepemilikan lahan. (1) Patok BPN tidak dapat di temukan di dalam areal yang di tinjau sesaui dengan  HGU.  (2)  Tim  memulai  pendataan  lokasi,  berdasarkan  pengecekan  lokasi  tersebut ditemukan  adanya  pada  beberapa  tempat  penanaman  oleh  pihak  perusahaan,  namun  yang telah  di  tanam  oleh  perusahaan  lokasi  tersebut  berada  dalam  HGU.  (3)  Dasar  penanaman menurut pihak perusahaan adalah ganti rugi lahan perusahaan. Sedangkan masyarakat belum pernah menerima ganti rugi lahan. Berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan, masih ada formulir ganti rugi yang di pegang oleh masyarakat. 14 Desa yang ada di Kecamatan Tapung Hulu  ada  3  Desa  yang  berkonflik  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  masyarakat  dengan perusahaan swasta.  Formulir merupakan hasil pendataan ganti rugi. Luas lahan pengarapan masyarakat yang berhasil di himpun: 1). Desa Kasikan dengan luas lahan konflik 2.300 Ha, 2). Desa Senama Nenek luas konflik 2.800 Ha,  3). Desa Danau Lancang luas konflik 1.750 Ha. Hasil pengecekan lapangan, lahan berada diluar areal HGU.  Pemerintah Kecamatan Tapung Hulu menyelesaikan konflik antara Perusahaan dan Masyarkat melalui negosiasi dan mediasi. Kata kunci: analisis spasial, konflik lahan
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes
p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292
Manajemen Bencana PSB (SMBPSB 2022) SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 422- 429

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Kampar  merupakan  Kabupaten  dengan  jumlah  konflik  yang  paling banyak  dan  belum  terselesaikan.  Berdasarkan keterangan  Kepala  Seksi  Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kampar terdapat 217 kasus pertanahan yang sudah terdaftar atau tercatat di Kantor Pertanahan Kampar. Dari 217 kasus  pertanahan  yang  ada,  167  kasus  tergolong  sengketa  dan  konflik  pertanahan kemudian 50 kasus tergolong perkara pertanahan yang sudah beracara di pengadilan. Berdasarkan  catatan  dari  Kantor  Pertanahan  Kampar  terdapat  45  kasus  pertanahan yang  sampai  saat  ini  belum  selesai  ditangani,  31  kasus  tegolong  perkara  pertanahan dimana kasus ini di tangani di lembaga pengadilan dan 14 kasus lainnya tergolong dalam sengketa dan konflik tanah (Rizki, 2019).
Kecamatan  Tapung  Hulu  merupakan  salah  satu  daerah  yang  tak  terlepas  dari adanya  konflik  lahan  perkebunan  kelapa  sawit.  Masyarakat  Kecamatan  Tapung  Hulu merasa  lahan  yang  merupakan  hak  milik  mereka  diklaim  oleh  perusahaan  swasta. Kecamatan  Tapung  Hulu  terbentuk  pada  tahun  1950,  akan  tetapi  jauh  sebelum terbentuknya  sudah  banyak  lahan  milik  warga  desa.  Aduan  terkait  masalah  sengketa lahan  telah  diajukan  oleh  masyarat  kepihak  Kementerian  dan  mendapatkan  surat tebusan dari Dinas Kehutanan terkait pemetaan masalah lahan, akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut mengenai aduan tersebut. Saat ini, masyarakat mulai merasa terganggu  dengan  adanya  permasalahan  yang  terus  berlanjut.  Kecamatan  mencoba meredam warga setempat untuk tetap tenang dan menunggu Surat Keputtusan KLHK terkait Hak Tanah Masyarakat.
Pada  hari  selasa  tanggal  dua  puluh  enam  tahun  dua  ribu  tujuh  telah  di  adakan pengecekan/ peninjauan ke lapangan ke lokasi perusahaan di Kecamatan Tapung Hulu, sesaui dengan surat perintah Bupati Kampar no:141/PEM/VI/2007/115 Tanggal 21 juni 2007 dengan hasil berikut:
1.  Patok BPN tidak dapat di temukan di dalam areal yang di tinjau sesaui dengan HGU.
2.  Tim  memulai  pendataan  lokasi,  berdasarkan  pengecekan  lokasi  tersebut ditemukan adanya pada beberapa tempat penanaman oleh pihak perusahaan, namun  yang  telah  di  tanam  oleh  perusahaan  lokasi  tersebut  di  atas  berada dalam HGU.
3.  Dasar penanaman tersebut menurut pihak perusahaan adalah ganti rugi lahan perusahaan, namaun menurut penjelasan dari pihak masyarakat belum pernah menerima ganti rugi lahan tersebut.
Berdasarkan laporan data yang di kumpulkan lapangan, masih ada formulir ganti rugi yang di pegang oleh masyarakat.  14 Desa yang ada di Kecamatan Tapung Hulu ada  3  Desa  yang  berkonflik  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  masyarakat  dengan perusahaan  swasta.    Formulir  merupakan  hasil  pendataan  ganti  rugi,  luas  lahan pengarapan masyarakat yang berhasil di himpun seluas: 1). Desa Kasikan dengan luas lahan konflik 2.300 Ha, 2). Desa Senama Nenek luas konflik 2.800 Ha, 3). Desa Danau Lancang luas konflik 1.750 Ha. Dari hasil pengecekan lapangan ini yang berada diluar areal HGU.
Pemerintah sudah beberapa kali melakukan mediasi antara perusahaan dengan masyakat  setempat,  namun  belum  ada  hasil  keputusannya.  Kebijakan  yang  dibuat pemerintah,  lahan  di  tutup  oleh  perusahaan  tetapi  di  status  quo  kan  oleh  pemerintah daerah. Namun status quo tidak berjalan dengan sebagaimana yang di harapkan. Status quo  hanya  berjalan  hanya  2  hari  dan  seterusnya  lahan  yang  berkonflik  di  kelola  oleh perusahaan kembali. Perhatian pemerintah terhadap konflik yaitu setiap kali masyakat memasukan surat  untuk  audensi  atau  mediasi  antara  perusahaan  deengan  masyakat setempat  pemerintah  selalu  memberikan  peluang  terhadap  masyakat.  Namun
Manajemen Bencana PSB (SMBPSB 2022) SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 422- 429
perusahaan yang tidak memiliki etikat baik, setiap melukan mediasi atau audiensi pihak perusahaan tidak pernah hadir dalam menyelesaikan konflik lahan. Kalau lahan tersebut kembali ke masyakat untuk di kelola, maka dapat meningkatkan  ekonomi masyakat.

## METODE
Metode penelitian yaitu Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

## Gambar 1: Lokasi Penelitian Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
Informan penelitian adalah masyarakat yang ada di Kecamatan Kampar. Informan kunci adalah (sekretaris camat dan mamak suku)yang mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan konflik lahan perkebunana kelapa sawit di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Rumusan permasalahan 1 akan di analisis dengan deskriptif dan rumusan  permasalahan ke  2  akan  di  analisis  dengan kualitatif.  Jenis  data  primer  dan sekunder. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Diagram alur penelitian:
SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 422- 429

## Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Luas wilayah Kecamatan Tapung Hulu adalah + 1.169,15 Km2 atau 303.789,9 Ha, mempunyai 14 Desa dengan pusat pemerintahan berada di Desa Senama Nenek. Kecamatan  Tapung  Hulu  merupakan  kecamatan  pemekaran  dari  Kecamatan  Tapung yang  dibentuk  melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar  Nomor  01  Tahun  2001. Pada bulan Mei tahun 2022 Kecamatan Tapung Hulu mempunyai penduduk sebanyak 92.397 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 149 jiwa / Km2.

## 1.  Pola ruang konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
Hasil Wawancara terkait konflik lahan antara masyakat dengan perusahaan dari tahun 1998 sampai hari 2022 belum ada titik terang dalam penyelesaiannya. Penyebab terjadinya konflik adalah HGU sampai saat ini, dari seluruh luasan lahan yang di kelolah oleh  perusahaan,  ada  beberapa  Ha  yang  tidak  memiliki  HGU,  itu  yang  di  tuntut  oleh masyarakat.  Pemerintah  pernah  membuat  kebijakan  lahan  tersebut  di  tutup  dan perusahaan dengan status quo.
Wawancara Faktor Yang Mempengruhui Konfik Lahan Perkebunan Kelapa sawit Pengumpulan Data/ Survey Kelapangan
Peta konflik lahan perkebunana kelapa sawit di Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar
Lokasi konflik lahan perkebunan kalapa sawit di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
Wawancara Analisis Spasial
Manajemen Bencana PSB (SMBPSB 2022) SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 422- 429
Aduan  terkait  masalah  sengketa  lahan  telah  diajukan  oleh  masyarat  kepihak Kementerian dan mendapatkan surat tebusan dari Dinas Kehutanan terkait pemetaan masalah  lahan,  akan  tetapi  sampai  saat  ini  belum  ada  tindak  lanjut  mengenai  aduan tersebut.  Saat  ini masyarakat mulai  merasa  terganggu  dengan  adanya  permasalahan yang terus berlanjut. Kecamatan mencoba meredam warga setempat untuk tetap tenang dan menunggu Surat Keputtusan KLHK terkait Hak Tanah Masyarakat.
Hasil pengumpulan data diperoleh desa yang memiliki konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebagai berikut:
Tabel 1. Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit
No Desa Luas (Ha) 1 Kasikan 2.300 Ha 2 Senama Nenek 2.800 Ha 3 Danau Lancang 1.750 Ha Total 6.850 Ha Sumber: Kecamatan Tapung Hulu
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  di  Kecamatan  Tapung  Hulu Kabupaten  Kampar  terdapat  3  Desa  yang  memiliki  konflik  lahan  perkebunan  sawit diantaranya  yaitu  Desa  Kasikan  dengan  luas  lahan  konflik  seluas  2.300  Ha,  Desa Senama Nenek dengan luas lahan konflik seluas 2.800 Ha dan Desa Danau Lancang dengan luas lahan konflik seluas 1.750 Ha. Sehingga total luas keseluruhan lahan yang memiliki  konflik  adalah  seluas  6.850  Ha.  Untuk  lebih  jelas  tentang  wilayah  atau  desa yang  terjadi  konflik  lahan  perkebunan  sawit  di  Kecamatan  Tapung  Hulu  Kabupaten Kampar dapat dilihat pada peta dibawah ini:

## Gambar 1. Peta Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
Peta  persebaran  konflik  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  di  Kecamatan  Tapung Hulu, untuk mengetahui dimana lokasi konflik lahan perkebunan kelapa sawit. Dan hasil
Manajemen Bencana PSB (SMBPSB 2022) SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 422- 429
wawancara  informan  dengan  metode  snowball  sampling  untuk  mengetahui  dengan jumlah  kasus  melalui  hubungan  keterkaitan  dari  satu  orang  dengan  orang  lainya kemudian mencari hubungan selanjutnya dengan proses yang sama. Menurut Mustofa &  Bakce  (2019)  Potensi  Konflik  Lahan  Perkebunan  Kelapa  Sawit,  hasil  overlay    peta Pola  Ruang  Provinsi  Riau,  potensi  konflik  lahan  terdapat  pada  Pola  ruang  Hutan Konservasi,  Hutan  Lindung,  Hutan  Lindung/Pariwisata,  Hutan  Produksi  Konversi, Hutan  Produksi  Konversi/Hutan  Adat,  Hutan  Produksi  Konversi/ Pariwisata,  Hutan Produksi  Terbatas,  Hutan  Produksi Dari  hasil temuan menunjukan  bahwa  potensi konflik  lahan  yang  terbesar  didominasi  Hutan  Produksi Konversi,  Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap secara berturutturut sebesar 44,03%,  20,98%,  dan 20,95%.    Terbatas/Hutan  Adat,  Hutan  Produksi  Terbatas/Pariwisata,  Hutan  Produksi Tetap, Hutan Rakyat, Industri, Kawasan   Lindung   Kawasan   Lindung   Resapan   Air, Kawasan   Peruntukan   Lainnya,  Lokasi   Tambang, Pariwisata,  Pemukiman,  Perairan, Perkebunan  Besar,  Perkebunan  Rakyat,  Pertanian,  dan  Ruang  Terbuka Hijau secara adminitrasi pemerintahan, lokasi perusahaan, terletak pada wilayah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dengan Batas-Batas sebagai berikut:
• Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  PT.  Sumber  Makmur/  Desa  Danau Lancang
• Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Sewangi Sejati luhur
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasikan
• Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Senama Nenek.

## 2.  Faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  konflik  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

## a.  Faktor Ekonomi
Jika  tuntutan  penguasaan  lahan  di  kembalikan  ke  masyarakat,  ini  merupakan salah satu keuntungan dan membantu perekonomian masyakat. Saat ini, perekonomian masyarakat terganggu, karena seringnya dilakukan demo. Seringnya melakukan demo, mempersulit  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangganya.  Masyarakat ingin  juga  mendapatkan  ganti  rugi  lahan  yang  di  garap  oleh  perusahaan,  agar  bisa meringankan  beban  perekonomiannya.  Masyarakat  Kecamatan  Tapung  Hulu, merupakan masyarakat yang tinggat kemiskinan tinggi. Jika lahan di kembalikan kepada masyarakat,  maka  masayrakat  mengelola  lahannya  untuk  Bertani,  sehingga  dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

## b.  Faktor Kepemilikan Lahan
Kelebihan luas lahan yang digarap oleh perusahaan, merupakan lahan petani atau lahan  masyarakat  setempat,  ini  merupakan  pemicu  terjadinya  konflik,  karena masyarakat meyakini kalau itu wilayah mereka, yang di garap oleh perusahaan. Konflik lahan perkebunan kelapa sawit ini juga disebabkan karena hak kepemilikan tanah atau lahan.  Terjadi  konflik  antara  masyakat  dengan  perusahaan  swasta,  perusahaan  yang yang  menggarap  lahan  milik  masyarakat  yang  di  luar  dari  HGU.  Hal  tersebut  bisa terjadinya  konflik  karena  kurangnya  berkas  serta  bukti-bukti  yang  dimiliki  masyarakat dan perusahaan yang telah melewati kapasitas lahan Hak Guna Usaha (HGU).
Pemerintah  sudah  bermusyawarah,  sosialisasi  dengan  perusahaan,  untuk menemukan  titik  terang  konflik  dangan  masyarakat.  Masyakat  melakukan  ujuk  rasa kepada pemerintah, nanti ujungnya demo dan demo, dampaknya cuma untuk menutup wilayah yang berkonflik dan memberhentikan buah untuk di ekspor. Tetapi hal itu tidak pernah berjalan lama. Masyakat ingin mendapatkan hak miliknya. Kebijakan pemerintah sudah  ada,  tetapi  konflik  belum  terselesaikan.  Konflik  disebabkan  karena  kurangnya berkas serta bukti-bukti yang dimiliki masyarakat dan perusahaan yang telah melewati
Manajemen Bencana PSB (SMBPSB 2022) SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 422- 429
kapasitas lahan Hak Guna Usaha (HGU).  Suryadi et al. (2021), Expansion and Conflict at Oil Palm Plantations: A Case in Terantang Manuk Village, Pelalawan District, Riau. Konflik lahan perkebunan sawit yang terjadi di Kecamatan Pelalwan Riau disebabkan oleh  faktor  ekonomi,  hal  tersebut  karena  sebagian  mata  pencaharian  masyarakat bergantung kepada perkebunan kelapa sawit. Selain itu berdasarkan segi kepemilikikan tanah,

## SIMPULAN
1.  Pola ruang konflik lahan di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, terdapat 3 Desa yang memiliki konflik lahan perkebunan sawit diantaranya yaitu Desa Kasikan dengan luas lahan konflik seluas 2.300 Ha, Desa Senama Nenek dengan luas lahan konflik seluas 2.800 Ha dan Desa Danau Lancang dengan luas lahan konflik seluas 1.750 Ha. Sehingga total luas keseluruhan lahan yang memiliki konflik adalah seluas 6.850 Ha.
2.  Faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik antar lain; faktor ekonomi. Lahan yang menjadi  konflik  antara  masyarakat  dengan  perusahaan  karena  mempengaruhi ekonomi.  Lahan  masyarakat  yang  menjadi  konflik  merupakan  lahan  yang  dapat dijadikan lahan untuk bertani. Sedangkan dari segi faktor kepemilikan tanah, konflik lahan  perkebunan  kelapa  sawit  disebabkan  oleh  hak  kepemilikan  lahan,  karena kurangnya berkas serta bukti-bukti yang dimiliki masyarakat. Perusahaan yang telah melewati kapasitas lahan Hak Guna Usaha (HGU).

## DAFTAR PUSTAKA
Andriyanto. (2016). JOM FISIP Vol. 3 No. 1 – Februari 2016 Page 1. Jom Fisip , 3 (1), 1 – 10.
Degradasi, D. A. N., Pada, L., & Perbukitan, K. (2007). Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan  Degradasi  Lingkungan  Pada  Kawasan  Perbukitan. Jurnal  Geografi :  Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian , 4 (1). https://doi.org/10.15294/jg.v4i1.108
Elfriani, E., Tarigan, B., Akoeb, E. N., & Hasibuan, S. (2021). AGRISAINS : Jurnal Ilmiah Magister  Agribisnis  Analisis  Finansial  Pembibitan  Kelapa  Sawit  pada  Produsen Benih Di Provinsi Sumatera Utara Financial Analysis of Oil Palm Nursery at Seed Producers in North Sumatra Province . 3 (1), 23 –30.
Giovanni, M., Kojo, C., & Lengkong, V. P. . (2015). Pengaruh Konflik Peran, Konflik Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Air Manado. Jurnal EMBA , 3 (3 September 2015), 90 –98.
Hakim,  N.,  Murtilaksono,  K.,  &  Rusdiana,  O.  (2016).  Land  use  Conflict  in  Gunung halimun Salak National Park Lebak District. Jurnal Sosiologi Pedesaan , 2007 , 128 – 138.
Mahfiana, L. (2013). Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo. Kodifikasia , 7 (1). https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v7i1.215 Mustofa,  R.  (2021).  Komparasi  Usahatani  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Rakyat  Di Kabupaten Rokan Hilir. Media Bina Ilmiah , 15 (11), 5667 –5674.
Mustofa, R., & Bakce, R. (2019). Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. Unri Conference Series: Agriculture and Food Security , 1 , 58 –66. https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a8
Nasution, S. H., Hanum, C., & Ginting, J. (2014). Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) Pada Berbagai Perbandingan Media Tanam Solid Decanter dan Tandan  Kosong  Kelapa  Sawit  Pada  Sistem  Single  Stage. Jurnal  Online Agroteknologi , 2 (2), 691 –701.
Papilo,  P.,  &  Bantacut,  T.  (2016).  Klaster  Industri  Berbasis  Kelapa  Sawit. Industry

## Seminar Nasional “Geoliterasi dan Pembangunan Berkelanjutan” 2022 dan Seminar Nasional
Journals , 87 –96.
Putra, A. D., Sayamar, E., & Kausar. (2004). the Conflict and the Conflict Resolution of Plantations ( a Study on Plantations Conflict Between Pt Perkebunan Nusantara V Sei  Kencana  and  the  Rural  Communty  of  Senama  Nenek  Village  Subdistrict  of Tapung Kampar District). Jom Faperta , 1 (2), 1 –4.
Rezki, S.Pd., M.Si, A., Juita, E., Dasrizal, D., & Putra Ulni, A. Z. (2019). Analisis Spasial Pola  Perubahan  Penggunaan  Lahan  Pertanian  (Studi  Kasus  Nagari  Cubadak). Jurnal Spasial , 4 (2), 62 –68. https://doi.org/10.22202/js.v4i2.3089 Rizki,  M.  (2019).  Resolusi  Konflik  Agraria  Di  Desa  Kampar  Kecamatan  Kampa Kabupaten Kampar. Jom Fisip , 6 (Januari-Juli), 1 –13.
Rizkiawati, R., & Humaedi, S. (2019). Konflik Lahan Mega Proyek Bendungan Leuwikeris Di  Desa  Ancol  Kecamatan  Cineam  Kabupaten  Tasikmalaya. Jurnal  Kolaborasi Resolusi Konflik , 1 (1), 65. https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20894 Suryadi, S., Hadi Dharmawan, A., & Barus, B. (2021). Expansion and Conflict at Oil Palm Plantations: A Case in Terantang Manuk Village, Pelalawan District, Riau. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 8 (3), 167 –178. https://doi.org/10.22500/8202031914 Syahputra, E., Sarbino, & Dian, S. (2011). Weeds Assessment di Perkebunan Kelapa Sawit Lahan Gambut. Perkebunan Dan Lahan Tropika , 1 , 37 –42.
Widiastuti,  F.  (2017).  Lahan  Sawah  Sebagai  Pendukung  Ketahanan  Pangan  serta Strategi Pencapaian Kemandirian Pangan. Jurnal Sumberdaya Lahan , 8 (3), 17 –30. https://doi.org/10.2018/jsdl.v8i3.6479