## Volume 7 Issue 1 (2024) Pages 697 - 708 SEIKO : Journal of Management & Business
ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)
Perlakuan Akuntansi dan Penerapan Pajak Penghasilan Pada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Ahmad Izza Fauzi Nur 🖂🖂 Ahmad Izza Fauzi Nur, Ahmad Izza Fauzi Nur 1 Mahasiwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia
2 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Perlakuan dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data penelitian ini merupakan data primer dengan melakukan wawancara kepada informan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu Penerapan teori perilaku dalam Perlakuan Akuntansi di UMMU menyoroti pentingnya sikap positif terhadap kepatuhan PSAK 45, pengaruh norma subjektif, dan keterlibatan konsultan pajak untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan internal. Meskipun menghadapi tantangan human error, respons cepat UMMU dalam pembetulan kesalahan menunjukkan kemampuan institusi untuk belajar dan meningkatkan prosesnya. Adapun dalam penerapan perpajakannya, UMMU telah melaksanakan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku dengan menghitung, Memotong, Menyetorkan dan melaporkan SPT Tahunan dan SPT Masa kemudian mengeluarkan Bukti Potong PPh 21 dan 23 sesuai dengan kewajiban mereka.
Keyword : Perlakuan Akuntansi, Penerapan Pajak, Perilaku, Human error

## Abstract
The purpose of this research is to analyze the Treatment and Application of Income Tax Accounting at Muhammadiyah University, North Maluku. The research method used in this research is a qualitative research method with a descriptive analysis approach. This research data is primary data by conducting interviews with informants at Muhammadiyah University, North Maluku. The results obtained from this research, namely the application of behavioral theory in accounting treatment at UMMU, highlight the importance of a positive attitude towards PSAK 45 compliance, the influence of subjective norms, and the involvement of tax consultants to overcome limited internal knowledge. Despite facing the challenge of human error, UMMU's quick response in correcting errors shows the institution's ability to learn and improve its processes. As for the implementation of taxation, UMMU has carried out its obligations by applicable regulations by calculating, withholding, depositing, and reporting the Annual Tax Return and Periodic Tax Return and then issuing Proof of Income Tax Withholding 21 and 23 by their obligations.
Keywords: Accounting Treatment, Tax Application, Behavior, Human Error .
Copyright (c) 2024 Ahmad Izza Fauzi
🖂🖂 Corresponding author : ahmad.izzafauzi@gmail.com Email Address : ahmad.izzafauzi@gmail.com , syamsu.alam@umi.ac.id , juliyanti.sidik.tjan@umi.ac.id

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber  penerimaan  terbesar  dalam struktur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di indonesia. Setiap tahun pajak selalu menjadi andalan bagi pemerintah dalam membiayai segala  macam  pengeluaran rutin  dan kegiatan  pembangunan  negara. Dalam  postur  APBN  2019 seperti  dikutip dari  https://www.kemenkeu. go.id tanggal  6  Februari  2018  jumlah  pe- nerimaan negara adalah  sebesar  Rp. 2.143 triliun dengan penerimaan dari sektor per- pajakan sebesar Rp. 1.781 triliun atau sebesar 83,11%.  Mengingat  besarnya  penerimaan dari sektor  perpajakan,  kepatuhan  wajib pajak sangat diperlukan untuk dapat men- capai penerimaan sektor perpajakan tersebut (Yasa dan Prayudi, 2017).  Banyak upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. pemerintah memperkenalkan reformasi pajak pada tahun 1983, yaitu perubahan dan penggantian peraturan perundang-undangan. Reformasi pajak tahun 1983, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984, mengubah sistem perpajakan Indonesia dari perpajakan formal menjadi self-assessment. Fitriani, Su’un dan Junaid (2023) mengatakan, Negara Indonesia  mulai  memberlakukan  pajak  dengan  self  assessment  system  atau kepercayaan  untuk  melakukan  penghitungan  pajak  terutang,  melunasi kekurangan  pajak, menghitung  pajak  yang  telah  dibayarkan,  dan  melaporkan sendiri  ke  Dirjen  Pajak.   Selanjutnya Uluelang, Sari, dan Wahyuni (2023) mengatakan Untuk  berhasil  sistem  ini membutuhkan  kesadaran,  kejujuran,  kedisiplinan  dan keinginan  wajib  pajak  untuk melakukan  kewajibannya  sesuai  peraturan perpajakan  yang  berlaku.  Diperlukannya kerjasama yang melibatkan masyarakat, dimana setiap warga negara wajib memiliki rasa  tanggung  jawab  atas  kewajibannya untuk  membayar  pajak  demi  terlaksananya kepemerintahan  dan  pembangunan negara.  Self assesment yaitu sistem pemungutan pajak yang dipercayakan kepada wajib pajak mulai dari perhitungan sampai dengan penyetoran. Otoritas fiskal melakukan tugas pemantauan, nasihat, investigasi, pemantauan, dan pengenaan sanksi administratif.
Berdasarkan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008, salah satu objek pajak yang dimaksud adalah penghasilan. Penghasilan adalah tambahan kemampuan keuangan yang diterima atau dihimpun oleh Wajib Pajak, yang berasal dari Indonesia dan luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun. Semua penghasilan yang diperoleh dikenakan pajak penghasilan. Pengenaan Pajak Penghasilan bagi yayasan pendidikan di Indonesia diatur sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Yayasan ini diwajibkan untuk menyelaraskan laporan keuangan komersial mereka dengan ketentuan fiskal dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini termasuk memahami dan mengikuti aturan tentang biaya-biaya yang dapat dijadikan pengurang dari Penghasilan Kena Pajak. Siregar dan Munthe (2023) menyebutkan kewajiban yang harus dilaksanakan Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan adalah menyampaikan SPT Tahunan beserta lampiran yang dipersyaratkan dalam SPT Tahunan Memotong dan memungut PPh PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 apabila ada pengeluaran yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan Pasal 23 serta pasal 26 selanjutnya menyetorkan dan melaporkannya melalui SPT Masa. Yayasan sebagai subjek pajak dapat dikenakan beberapa jenis PPh tergantung pada sumber penghasilannya. Berikut ini adalah jenis-jenis pajak penghasilan yang umumnya berkaitan dengan yayasan diantaranya PPh Pasal 21 dimana Pajak ini
dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, atau bentuk pembayaran lain kepada individu yang bekerja atau memberikan jasa kepada yayasan. Misalnya, pajak atas gaji karyawan yayasan. Selanjutnya PPh Pasal 22 dimana Pajak ini dikenakan dalam transaksi tertentu yang melibatkan yayasan, seperti pembelian barang tertentu yang sifatnya impor atau transaksi dalam negeri yang melibatkan barang-barang tertentu dan jasa-jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. PPh Pasal 23 dimana Pajak ini dikenakan atas penghasilan dari bunga, royalti, atau jasa yang diterima atau diperoleh yayasan dari sumber di Indonesia, kecuali untuk jasa-jasa tertentu yang dikenakan PPh Pasal 21. PPh Pasal 4 ayat (2) Dimana Pajak ini dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final, seperti sewa properti dan beberapa jenis penghasilan lain dari investasi atau transaksi yang dilakukan oleh yayasan. PPh Badan Dimana Yayasan yang melakukan aktivitas komersial juga dikenakan pajak penghasilan badan atas keuntungan yang diperolehnya. Pajak ini dihitung berdasarkan laba bersih yayasan setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang diizinkan oleh peraturan perpajakan.  Pengelolaan pajak, khususnya pajak penghasilan, menjadi aspek penting yang tidak hanya berdampak pada kepatuhan legal dan fiskal yayasan universitas, tetapi juga pada keberlanjutan finansial dan reputasi institusi tersebut.Perlakuan dan penerapan akuntansi pajak penghasilan di yayasan universitas memiliki kompleksitas tersendiri, mengingat sifat dan jenis kegiatan yang dijalankan. Yayasan universitas tidak hanya berfokus pada pendidikan dan penelitian tetapi juga melakukan aktivitas yang bersifat komersial,  seperti kerjasama dengan industri, penyelenggaraan seminar dan workshop berbayar, hingga pengelolaan aset dan investasi. Hal ini menuntut pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai objek pajak, tarif, fasilitas perpajakan, serta tata cara pelaporan dan pembayaran pajak.
Namun, terdapat indikasi bahwa masih banyak yayasan universitas yang belum mengoptimalkan manajemen akuntansi pajak penghasilannya, baik karena keterbatasan sumber daya, pengetahuan mengenai peraturan pajak yang selalu berubah, maupun kompleksitas dalam implementasinya. Hal ini berpotensi menyebabkan masalah kepatuhan pajak, yang dapat berujung pada sanksi administratif hingga dampak negatif terhadap reputasi institusi. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Antonius Ragil Kuncoro, Aditya Deka Yoga Pratama (2017) dengan judul penelitian Optimalisasi Pajak atas Yayasan Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan dengan hasil penelitian masih  adanya celah-celah penghindaran  pajak yang  dimanfaatkan  oleh yayasan.  Temuan  ini  sekaligus  menunjukkan  peluang bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan optimalisasi pajak atas yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Begitu juga dengan peneliitan yang dilakukan oleh Siti Ro’fah Ayuningsih, Putu Ery Setiawan (2016) dengan judul penelitian Penerapan Tax Review Atas  Pajak Penghasilan Badan Dan Withholding Tax pada PT. ABC dengan hasil penelitian menunjukkan tax review atas PPh Badan telah melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tetapi perhitungan dan penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal terdapat beberapa perbedaan pada biaya konsumsi dan telepon. PT. ABC telah melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 dan 25 sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan data perusahaan pada tahun pajak yang di teliti, tidak ada PPh Pasal 22, 23, 24, 26 dan 4 (2) terutang.  Peneliti berpendapat bahwa penelitian Perlakuan Akuntansi Dan Penerapan Pajak Penghasilan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sangat penting untuk memahami dan meningkatkan
efektivitas pengelolaan pajak dan kewajiban fiskal di institusi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Perlakuan Akuntansi Dan Penerapan Pajak Penghasilan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta menawarkan strategi dan solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi fiskal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi yayasan universitas dalam mengelola pajak penghasilan secara lebih efektif dan efisien, serta kontribusi pada literatur akademis di bidang akuntansi dan perpajakan.  Dengan memahami lebih dalam tentang praktik terbaik, kendala yang ada, dan solusi yang dapat diaplikasikan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dapat mengoptimalkan kontribusi mereka tidak hanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam kepatuhan dan kontribusi fiskal kepada negara. Penelitian ini berharap dapat menjadi referensi yang berharga bagi pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi di bidang perpajakan dan manajemen keuangan perguruan tinggi.

## METODOLOGI
Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif analisis deskriptif yang mana melakukan penelitian yang dengan tidak menggunakan data statistik. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif dan data  yang terkumpul berbentuk  kata-kata  atau  gambar,  sehingga  tidak menekankan  pada angka. Wawancara Dilakukan Secara Semi-Terstruktur Antara Peneliti Dan Narasumber Untuk Memperoleh Informasi Yang Dibutuhkan Dalam Penelitian.
Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data Sumber data dari penelitian  ini dari sumber data primer dan data sekunder. Sesuai  dengan  bentuk  penelitian  kualitatif  ini,  maka  ada  beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :
a. Observasi.  Observasi  dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan umum. Observasi  dilakukan  langsung  di kantor bendahara Universitas Muhammadiyah Maluku Utara  dengan melihat bagaimana Instansi menghitung dan membuat dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh)
b. Wawancara Semi-Terstruktur.  Wawancara  semiterstruktur  adalah  peneliti mempunyai  daftar pertanyaan  tertulis tetapi memungkinkan  untuk menanyakan pertanyaan-  pertanyaan  secara  bebas,  yang  terkait  dengan permasalahan penelitian. Menurut  Kriyantono  (2006:101)  wawancara  semiterstruktur   juga dikenal dengan  nama  wawancara  terarah  atau  wawancara  bebas  terpimpin yang berarti  wawancara  dilakukan  secara  bebas  yang  terkait  dengan permasalahan, tetapi terarah dengan tetap pada jalur pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan telah disiapkan terlebih dahulu. Suwartono  (2014:  50)  juga menyebutkan,  dalam  wawancara semiterstruktur  pewawancaralah  yang mengarahkan  pembicaraan  dengan menggunakan  instrumen  berupa  petunjuk umum  wawancara  (general interview guide atau interview protocol). Selain itu, format wawancara yang tidak kaku sehingga membuat waktu lebih efisien untuk menghasilkan data.
c. Studi Pustaka.  Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yaitu data yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis kepustakaan.

## Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak di kumpulkan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu petunjuk  umum  wawancara  (general interview guide atau interview protocol). Alat perekam berupa Aplikasi Perekam suara (Recorder) di ponsel untuk merekam hasil wawancara dengan informan.
Metode Analisis Data
Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah  peneliti  dalam  memperoleh  kesimpulan.  Analisis  data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga  dapat  mudah  dipahami  dan  temuannya  dapat  diinformasikan  kepada orang lain .Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Miles & Huberman (1992: 16) menyatakan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang  terjadi  secara  bersamaan  yaitu:  reduksi  data,  penyajian  data, penarikan kesimpulan/verifikasi.
Teknik Analisis Data Adapun Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:
1. Peneliti mengumpulkan data dan informasi dari UMMU yang berkaitan dengan Pajak penghasilan.
2. Menganalisa perlakuan akuntansi dan penerapan pada Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh UMMU
3. Melakukan perhitungan atas Pajak Penghasilan terhadap UMMU sesuai peraturan perpajakan.
4. Menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlakuan Akuntansi Perpajakan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Sebagai suatu entitas pendidikan yang bertanggung jawab dan transparan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Hal ini dilakukan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan dengan operasional dan kegiatan UMMU sebagai lembaga pendidikan. Kepatuhan terhadap PSAK tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap prinsip- prinsip akuntansi yang baik dan benar, tetapi juga memungkinkan semua pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, staf, donor, dan regulator, untuk memiliki pemahaman yang jelas dan konsisten mengenai posisi keuangan dan kinerja UMMU. Perlakuan akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) telah disesuaikan untuk mematuhi standar yang ditetapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.
1. Pengukuran dan Penilaian
UMMU mengukur aset dan kewajiban berdasarkan nilai wajar atau biaya perolehan yang disesuaikan. Untuk aset tetap,tanah tidak disusutkan dan Penyusutan Aset Tatap selain tanah disusutkan berdasarkan metode garis lurus.
2. Pengakuan
Penerimaan uang sumbangan diakui sebagai penerimaan pada saat terjadinya (accrual basis), beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).Pengeluaran merupakan beban untuk prasarana pendidikan, gaji pegawai, beban opaersional umum, operasional lain-lain serta administrasi bank.
3. Penyajian
a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca): UMMU menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan klasifikasi PSAK 45. Aset dan kewajiban dibedakan antara jangka pendek dan jangka panjang, dan ekuitas mencerminkan dana dengan pembatasan dan tanpa pembatasan.
b. Laporan Aktivitas: Menyajikan informasi tentang pendapatan dan beban UMMU, membedakan antara aktivitas operasional dan non-operasional. Ini mencakup detail pendapatan yang diperoleh, baik yang dibatasi penggunaannya maupun yang tidak, serta beban yang terkait dengan kegiatan operasional dan pendukung.
c. Laporan Arus Kas: Menyajikan informasi arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan untuk memberikan gambaran tentang aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu.
d. Catatan Atas Laporan keuangan : memberikan informasi tambahan dan penjelasan rinci tentang angka-angka dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan
Penerapan Pajak Penghasilan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, UMMU harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kemudian diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE–34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis (Seri PPh Umum Nomor 15). Adapun perlakuan perpajakan masing-masing pasal yang dikenakan pada UMMU harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
Berdasarkan wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Staff Pajak UMMU dalam pelaporannya belum mengerti regulasi yag benar terkait dengan perlakuan akuntansi pajak, Staff pajak UMMU hanya melanjutkan pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan pajak data mereka diaudit. Namun, ketidaktahuan mereka bukan faktor yang berpengaruh dalam pelaporan pajak karena dibantu oleh konsultan pajak. Alhempi,etc (2020) menyatakan The complexity of regulations does not affect tax compliance, meaning that the complexity of regulations or lack of understanding of taxpayers on tax regulations makes taxpayers make decisions not to obey or ignore their obligations as citizens, but vice versa if tax regulations are properly understood, tax compliance increases. Yang terjemahannya  Kompleksitas peraturan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, artinya kompleksitas peraturan atau kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan membuat wajib pajak mengambil keputusan untuk tidak menaati atau mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara, namun sebaliknya jika peraturan perpajakan dipahami dengan baik maka kepatuhan pajak meningkat.
Adapun perhitungan perpajakan di UMMU sebagai berikut :
1. PPh Pasal 21
Pada perhitungan PPH Pasal 21, UMMU telah melakukan perhitungan pada penghasilan yang diterima karyawannya dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana penghasilan yang didapat baik itu pendapatan tetap maupun tidak tetap dijumlahkan sebagai penghasilan bruto, setelah dikurangi biaya jabatan dan
dikalikan 12 untuk mendapatkan penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi PTKP sesuai dengan status tanggungan masing masing pegawai Untuk mendapatkan PKP (Penghasilan Kena Pajak). Nilai PKP yang telah diperoleh dihitung PPh 21 terhutangnya dengan tarif progresif. Hasilnya, PPh 21 terhutang akhir tahun Pada karyawan UMMU berjumlah Rp. 3.324.900,- Dimana hanya 4 orang yang berada diatas PTKP yaitu Dr. Syaiful Deni, S.Ag., M.Si., Dr. Herry Djainal, M.Si., Syaiful Majdid, S.Sos., M.Si., dan Dr. A. Halil Hi. Ibrahim, M.Si.
2. PPh 23 Pada PPh pasal 23, pehitungan pemotongan PPh pasal 23 dilakukan jika terdapat transaksi penggunaan jasa dari UMMU terhadap pihak luar. Adapun perhitungan PPh 23 atas Imbalan, sehubungan dengan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yaitu : PPh 23 = Bruto x 2%
Perhitungannya pada jasa sertifikasi yang digunakan UMMU dengan jumlah bruto Rp. 53.000.000,- dikalikan dengan 2% sehingga mendapat nilai Rp. 1.060.000,-. Nilai inilah yang nanti akan dipotong dan disetorkan UMMU serta dibuatkan bukti potong sebagai bukti pemotongan penghasilan.
3. PPh Pasal 29
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29  Pada UMMU mengacu pada laporan keuangan yang telah dibuat. akan tetapi pada pelaporannya, UMMU mengakui pendapatan yang diterima dari mahasiswa sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak agar mendapatkan SPT Tahunan Nihil. Karena sisa lebih yang akan yang didapat atas selisis pendapatan dengan beban operasional dipergunakan untuk Pembangunan sarana dan prasarana kampus
4. PPh Pasal 25
Perhitungan PPh Pasal 25 tidak dapat dilakukan karena Perhitungan pajak terhutang SPT tahunan UMMU tahun sebelumnya adalah NIHIL sehingga tidak ada Angsuran yang harus dibayarkan UMMU.

## Pembahasan Perlakuan Akuntansi di UMMU berdasarkan Teori Perilaku
Organisasi yang bergerak dibidang Pendidikan dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) memiliki tanggung jawab akuntansi untuk mematuhi peraturan yang sesuai dengan jenis organisasinya. Secara khusus, Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45, yang mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba, harus dipatuhi. PSAK 45 menyediakan kerangka kerja yang spesifik untuk penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba, termasuk yayasan yang bergerak dibidang pendidikan. Standar ini memberikan pedoman tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan bagi pihak yang berkepentingan. PSAK 45 diterapkan untuk Organisasi yang bergerak dibidang pendidikan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang konsisten. Ini membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya yang menunjukkan kinerja keuangan dan penggunaan dana.  Dari Hasil penelitian yang diteliti, sikap positif terhadap kepatuhan, norma subjektif yang mendukung, dan persepsi kontrol perilaku yang tinggi memiliki kontribusi signifikan terhadap pelaksanaan praktik akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku. Kepatuhan terhadap PSAK 45 tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai norma yang diterima dan
diinternalisasi dalam budaya organisasi UMMU. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) yang telah melalui proses audit sesuai dengan PSAK 45, hal ini dapat dijelaskan menurut teori perilaku yang dirancanakan, Ada 3 faktor yang mempengaruhi munculnya niat untuk berperilaku dan dijelaskan sebagai berikut :
1. Behavioral Belief
UMMU mengadopsi sikap positif terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan. Ini tercermin dalam ketatnya pengikatan diri pada standar akuntansi keuangan, termasuk PSAK 45 untuk entitas nirlaba. UMMU memandang pentingnya menyediakan laporan keuangan yang akurat dan jujur, yang mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan memenuhi kebutuhan informasi semua pemangku kepentingan.
2. Normative Belief
UMMU menerapkan praktik komunikasi yang terbuka dan transparan tentang kebijakan dan prosedur akuntansi kepada semua pihak terkait. Ini membantu memperkuat norma subjektif yang mendukung kepatuhan terhadap PSAK 45, karena pemangku kepentingan memahami pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan.. Norma ini juga didukung oleh pemangku kepentingan eksternal, termasuk auditor dan regulator, yang menuntut kepatuhan terhadap standar akuntansi yang relevan.
3. Control belief UMMU meningkatkan kapasitas internalnya untuk mematuhi PSAK 45 melalui Audit yang secara rutin dilakukan dan penggunaan aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan. Penerapan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, pelatihan staf, dan keterlibatan konsultan eksternal ketika diperlukan, semuanya merupakan upaya untuk meningkatkan kontrol perilaku dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar.
Wawancara 30 september 2023 bersama Informan ibu Ir. Rahmi Munawir, KABIRO Administrasi Keuangan UMMU Pertanyaan : Bagaimana pengalaman Anda dalam menjalankan tugas terkait akuntansi dan pajak penghasilan di yayasan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara?  Jawaban : “jadi terkait dengan pembuatan laporan keuangan, kami punya lembaga Audit keuangan dan Aset dan juga Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan (LPPK) dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk internal dan KAP Eksternal Mas Izza. Untuk Biro Keuangan sendiri,  peran kami menyediakan data yang diminta. Setahu saya sampai sejauh ini kita menyediakan data yang diminta, karena kita yang diaudit toh. Kebetulan di Biro Keuangan ada 2 (dua) bagian, bain penerimaan dan pengeluaran. Untuk Laporan pajak saya tidak punya kewenangan khusus disitu karena dari awal kia pernah minta dan ngomong ke pimpinan laporan pajak itu kami minta accounting, harus ada accounting. Nah sekarang dini yang sekarang menjadi kabag TU itu merangkap jadi pegang kerjaan pajak baik bulanan maupun tahunan. Sementara laporan keungan itu dihandle langsung sama Pak Fitrah. Jadi saya tidak terlibat langsung dalam laporan keuangan, saya hanya memberikan data saja. Jadi datanya kami serahkan nanti mereka (LAKA) yang mengelola karena di Muhammadiyah itu sendiri ada sistemnya sendiri yang disesuaikan dengan perguruan tinggi Muhammadiyah di indonesia dan setiap tahun kita juga tadarus sama pimpinan pusat dan dicek masalahnya dimana, apa saja yang kurang,
pelaporannya sudah benar apa belum, apakah sistimnya sudah berjaloan sesuai ketentuan atau tidak.”
Berdasarkan wawancara dan datang yang ditemukan peneliti, Laporan keuangan yang dibuat oleh UMMU dikerjakan oleh lembaga internalnya yaitu LAKA (Lembaga administrasi Keuangan Amal). Adapun dalam menerapkan PSAK 45, UMMU mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan kesesuaian pengukuran, penilaian, pengakuan, dan penyajiannya. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit bahwa dalam pembuatan lapporan keuangannya UMMU berlandaskan pada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.
1) Pengukuran dan Penilaian
UMMU mengukur aset dan kewajiban berdasarkan nilai wajar atau biaya perolehan yang disesuaikan. Untuk aset tetap,tanah tidak disusutkan dan Penyusutan Aset Tatap selain tanah disusutkan berdasarkan metode garis lurus.hal ini telah sesuai dengan PSAK 45, Dimana Aset dan kewajiban diukur berdasarkan nilai wajar atau model biaya untuk mencerminkan kondisi keuangan yang realistis. Adapun Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode yang diakui secara akuntansi, memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan tepat.
2) Pengakuan
Penerimaan uang sumbangan diakui sebagai penerimaan pada saat terjadinya (accrual basis), beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).Pengeluaran merupakan beban untuk prasarana pendidikan, gaji pegawai, beban opaersional umum, operasional lain-lain serta administrasi bank.
3) Penyajian Laporan keuangan disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, setiap laporan keuangan menyediakan infromasi yang berbeda dan melengkapi informasi dalam laporan keuangan lain. Adapun laporan keuangan tersebut yaitu:
a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca): UMMU menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan klasifikasi PSAK 45. Aset dan kewajiban dibedakan antara jangka pendek dan jangka panjang, dan ekuitas mencerminkan dana dengan pembatasan dan tanpa pembatasan.
b. Laporan Aktivitas: Menyajikan informasi tentang pendapatan dan beban UMMU, membedakan antara aktivitas operasional dan non-operasional. Ini mencakup detail pendapatan yang diperoleh, baik yang dibatasi penggunaannya maupun yang tidak, serta beban yang terkait dengan kegiatan operasional dan pendukung.
c. Laporan Arus Kas: Menyajikan informasi arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan untuk memberikan gambaran tentang aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu.
d. Catatan Atas Laporan keuangan : memberikan informasi tambahan dan penjelasan rinci tentang angka-angka dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan
Penerapan Pajak Pengahasilan di UMMU berdasarkan Teori Human Error Kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh 21 dapat diklasifikasikan sebagai kesalahan (Mistake) tindakan. Staf perpajakan mungkin mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur perhitungan yang benar karena faktor-faktor seperti Kurangnya pemahaman. Ini dapat mempengaruhi akurasi perhitungan dan menyebabkan kesalahan dalam jumlah pajak yang dibayarkan.
Wawancara Ibu Dini, Kabag TU Biro Administrasi Keungan UMMU Sekaligus Staff Pajak UMMU pada 1 Oktober 2023 Pertanyaan : Bagaimana perlakuan akuntasi pajak penghasilan di UMMU Ternate ? Jawaban : “Untuk pelaporan keuangan kami yang sekarang ini sudah kami lakukan perbaikan pelan-pelan ya mas karena kami tidak mau lagi masalah kami dapat karena kami juga dapat masalah besar waktu itu untuk pajak pun kami juga dapat denda yang tidak sedikit  nilainya akibat kelalaian kami, ummu harus mengeluarkan cukup banyak akibat salah perhitungan tersebut. Mas izza juga mungkin sudah dengar dari ibu ami terkait pembuatan Laporan pajak yang ada di UMMU itu dibawahi langsung oleh ketua LAKA, pak fitrah. Tugas saya untuk pelaporan dan merekap pelaporannya mas.”
Pertanyaan : Atas permasalahan perpajakan apa ya bu? Jawaban : “Itu selisih pajak tahunan kami mas atas nilai biaya gaji kami dengan nilai penghasilan bruto yang kita laporkan di PPh 21. Ada juga permintaan penjelasan data terkait penghasilan pph final Mas Izza.”
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, Terdapat Kesalahan Pemahaman (Knowlage  Mistake) yaitu staf perpajakan tidak sepenuhnya memahami aturan perpajakan yang berlaku, seperti tarif pajak yang sesuai atau pengurangan yang dapat diberikan. Hal ini dapat mengarah pada kesalahan dalam menghitung jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Ada juga Faktor lain yang dapat menyebabkan kesalahan yaitu kurangnya perencanaan yang memadai dalam proses perhitungan pajak. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau mengantisipasi komplikasi dalam perhitungan dapat berkontribusi pada terjadinya kesalahan.  Meskipun terjadi kesalahan dalam perhitungan PPh 21, UMMU segera merespons dengan melakukan pembetulan. Ini mencakup menghitung kembali pajak yang sebenarnya terutang dengan bantuan konsultan pajak untuk memastikan keakuratan perhitungan. Setelah jumlah pajak yang benar teridentifikasi, UMMU melakukan pemindahbukuan untuk mengkoreksi kelebihan pembayaran yang terjadi. Setelah dilakukan audit pada UMMU, kesesuaian kewajiban perpajakan dengan peraturan perpajakan yang berlaku baik itu berupa  perhitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporan yang telah dilakukan meliputi :
1. Penerapan PPh Pasal 21 pada karyawan Telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Posisi UMMU sebagai pemberi penghasilan mewajibkan UMMU untuk menghitung memotong, menyetor dan melaporkan PPh 21 atas gaji dosen dan karyawan lainnya. Akan tetapi terdapat kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan awal mereka. Sehingga menyebabkan lebih bayar dan melakukan Pemindahbukuan (PBK) setelah melakukan pembetulan dalam pelaporannya.
2. Penerapan PPh Pasal 23 UMMU telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26. UMMU memenuhi kewajibannya dalam memotong, menyetor dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 apabila terdapat atas kegiatan penggunaan jasa yang termasuk dalam objek pajak.
3. Perlakuan PPh Pasal 29, kewajiban perpajakan UMMU untuk menghitung, melakukan penyetoran apabila terdapat Kurang bayar dalam pelaporan SPT tahunan mereka. Pada pasal ini, UMMU melaporkan SPT tahunan NIHIL kerena sisa lebih atas aktivitas operasional mereka digunakan untuk Pembangunan sarana dan prasarana berupa Gedung auditorium di tahun 2020. Hal ini Telah Sesuai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.03/2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. UMMU juga Membuat laporan terkait rencana penggunaan sisa lebih dan juga surat pernyataan bahwa penggunaan sisa lebih diperuntukkan  untuk Pembangunan sarana dan prasarana kampus yang ditandatangani langsung oleh ReKtor.
4. Adapun untuk PPh Pasal 25 yang merupakan PPh Angsuran tidak ada karena dalam pelaporan SPT Tahunan UMMU tahun sebelumnya nilainya NIHIL

## SIMPULAN
Perlakuan akuntansi merupakan aspek penting yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan keuangan UMMU. Praktik ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku, tetapi juga menunjukkan komitmen UMMU dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya. Sebagai lembaga pendidikan yang juga melaksanakan berbagai kegiatan usaha untuk mendukung operasionalnya.  Penerapan teori perilaku yang direncanakan dalam konteks akuntansi pajak penghasilan di UMMU menunjukkan bahwa sikap positif terhadap kepatuhan PSAK 45, pengaruh norma subjektif, dan peningkatan persepsi kontrol perilaku melalui audit yang rutin dilakuaka keterlibatan konsultan, memungkinkan UMMU untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan internal dan memastikan pemenuhan kewajiban Pelaporan keuangannya. Penerapan akuntansi pajak penghasilan di UMMU mengalami tantangan terkait human error, yang dapat mempengaruhi akurasi dan kepatuhan pajak. Namun, respons yang cepat dan tepat terhadap kesalahan serta pembetulan yang dilakukan menunjukkan kemampuan institusi untuk belajar dari kesalahan dan meningkatkan prosesnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan, UMMU dapat mengambil langkah-langkah preventif yang lebih efektif untuk mengurangi risiko human error di masa depan.  Berdasarkan data yang diperoleh, Perlakuan akuntansi pajak penghasilan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapuan penerapan akuntansinya, UMMU telah menyetorkan, dan melaporkan Pajak penghasilan yang  menjadi kewajiban mereka. UMMU juga mengeluarkan Bukti Potong baik itu bukti pemotongan gaji karyawan (PPh 21) maupun Bukti Potong atas imbalan sehubungan dengan jasa.

## Referensi :
Alam, S. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Akuntansi Pada UMKM di Kota Makassar. AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi, 9(1), 1-22.
Alhempi, R. R., Ardiansyah, I., Kusumastuti, S. Y., & Endri, E. (2020). Tax compliance in income tax payments. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13(1), 356-374.
Ayuningsih, S. R. F., & Setiawan, P. E. (2016). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan
Badan dan Withholding Tax Pada PT. ABC. E-Jurnal Akuntansi, 16(3), 2480-2506. Abdullah, D., Runtu, T., & Gamaliel, H. (2020). Pemahaman Pegawai Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Matahari Department Store, Tbk Manado Town Square. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 8(4). Doloksaribu, E. H., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Orang Pribadi) Pada PT. Dwitama Global Persada Tahun 2018-2021. Jurnal Ekonomis, 15(1b).
Su'un, M., & Junaid, A. (2023). Nilai Budaya Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN), 1(1), 138-151.
Gosal, A. R. (2013). Analisa perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3).
Haryanto, A. C., Elim, I., & Pusung, R. J. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 9(1).
Pendong, A. A., Elim, I., & Runtu, T. (2020). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah v Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 8(4).
Harfiani, H., & Tjan, J. S. (2021). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. Journal of Accounting and Finance (JAF), 2(1), 140-154.
Heryanto, L. C., & Wijaya, W. C. (2017). Analisis perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT X. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 19(1a-4), 266-273.
Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(2), 1112-1140.
Kuncoro, A. R., & Pratama, A. D. Y. (2017). Optimalisasi pajak atas yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 1(2), 31-37. Heryanto, L. C., & Wijaya, W. C. (2017). Analisis perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT X. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 19(1a-4), 266-273.
Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis).
Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM. Jurnal riset akuntansi dan bisnis, 20(1), 38-44.
Wulandari, S., Mahyuzar, D., & Si, M. (2019). Strategi Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh dalam Mensosialisasikan Informasi Wajib Pajak Kepada Masyarakat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 3(4), 1-15.
Uluelang, M. L., Sari, R., & Wahyuni, S. (2023). Pengaruh persepsi kemudahan, kesiapan teknologi informasi dan keamanan terhadap penggunaan e-filing pada KPP Pratama Makassar Utara. Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN), 1(1), 15-27.