## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019

## DAFTAR ISI

## PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963−1969
Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser  ........................................................................... 1 AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron ...................................... 19 PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki ................................................................................................ 33

## MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Nyimas Latifah Letty Aziz .................................................................................................... 47

## KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER
NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga................................................................................................................ 61

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL
LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana ............................................. 76

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA
Djuneidi .................................................................................................................................. 93

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Meilinda Sari Yayusman .................................................................................................... 106

## TINJAUAN BUKU
PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah............................................................................................................................. 113

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 45 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019
DDC: 320.5 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963 − 1969

## ABSTRAK
Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenar­ nya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963−1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963−1969.
Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA

## ABSTRAK
Artikel ini  bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masif terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis­progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio­nasionalisme dan sosio­demokrasi.
Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog

## DDC: 302.2

## Al Araf Assadallah Marzuki

## PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 ABSTRAK
Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019−2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber ( cyber space ) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua,  terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tesebut.
Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

## ABSTRAK
Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa­bangsa dan negara­negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya­upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah­daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai­nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.
Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI­ PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur­jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang
kurang maksimal ditambah dengan pos­pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan­jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas kemanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.
Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS

## ABSTRAK
Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia­Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin human security dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia­Papua Nugini dinilai dapat mengancam human security masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi human security , tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin human security masyarakat di perbatasan Indonesia­Papua Nugini.
Kata kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

## DDC: 320.5

## Djuneidi

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

## ABSTRAK
Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma’aruf Amin yang berhadap­hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif,bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara­Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik­baiknya melalui dunia pendidikan, olah­raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.
Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii
Ubaidillah

## TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2019

## DDC: 320.5

## Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963 − 1969

## ABSTRACT
Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People’s Triple Command (Trikora) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yog - yakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?
Keywords: the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT

## ABSTRACT
The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.
Keywords: Papua conflict, repressive actions, dialogue

## DDC: 302.2 Al Araf Assadallah Marzuki

## STRENGTHENING INDONESIA’S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION

## ABSTRACT
In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.
Keywords: democracy, cyber law, cyber democracy
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE

## ABSTRACT
This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside.  Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia’s national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.
Keywords: decentralization, national identity, regional autonomy
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga
TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH  BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRACT
This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation
allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.
Keywords: barter, transnational crime, border

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE

## ABSTRACT
All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia’s border area in Papua. The development of Indonesia’s border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.
Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade
DDC: 320.5

## Djuneidi

## MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION

## ABSTRACT
The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students’ demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.
Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

## Ubaidillah

## TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA
PASCA PEMILU 2019
Al Araf Assadallah Marzuki Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia E-mail: Al.araf23@gmail.com

## ABSTRACT
In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.
Keywords: democracy, cyber law, cyber democracy

## ABSTRAK
Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019−2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber (cyber space) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tesebut.
Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber

## PENDAHULUAN
Pada 17 April 2019 Indonesia melangsungkan pesta demokrasi secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota  legislatif,  dan  anggota  DPD  periode 2019­2014 secara serentak. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, kemudian diikuti oleh pasangan Prabowo Subian - to  dan  Sandiaga  Uno  dengan  perolehan  suara 44,50%. (CNN Indonesia, 21 Mei 2019).
Pasangan  Joko Widodo  dan  Ma’ruf Amin adalah petahana pada pemilu kali ini karena ber - dasarkan Pasal 7 Undang­Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun  1945  menyebutkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Dengan demikian Joko Widodo  berhak  mengajukan  kembali  se - bagai calon Presiden Republik Indonesia Periode 2019­2024 dengan memilih calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Pada tanggal 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum  Republik  Indonesia  (KPU  RI)  secara resmi telah mengumumkan hasil dari Pemilihan Umum  yang  memenangkan  pasangan  Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, akan tetapi hasil dari pemilihan umum tersebut tidak diterima baik oleh Badan Pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (BPN Prabowo­Sandi) karena dianggap adanya kecurangan, kesewenangan, dan ketidakadilan,  sehingga  BPN  Prabowo­Sandi melakukan  upaya  hukum  dengan  mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden pada tanggal 24 Mei 2019 di Mahkamah Konstitusi (Umar Agus W, Tribunnews, 25 Mei 2019).
Dalil kecurangan, kesewenangan, dan keti - dakadilan ini mengarah pada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang meliputi penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, penyalahgunaan penegakan hukum, diskriminasi perlakukan,  penyalahgunaan  program  kerja pemerintah dan/atau APBN, dan pembatasan ke - bebasan pers. Kemudian disebutkan pula adanya kekacauan dalam permohonan sistem informasi penghitungan suara KPU yang mengakibatkan banyaknya kesalahan input data suara yang tidak sesuai  dengan  data  (informasi)  yang  terdapat pada Form C1 yang dipindai KPU sendiri di 34 provinsi. Oleh sebab itu, BPN Prabowo­Sandi menilai  KPU  telah  melakukan  ketidaktelitian, ketidakprofesionalan,  dan  memiliki  aplikasi sistem perhitungan yang belum sempurna (Indra Komara, Detik, 14 Juni 2019). Akan tetapi, apa yang disangkakan oleh pasangan calon nomor urut  dua  tersebut  tidak  terbukti  benar,  hal  ini sebagaimana dalam putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Nomor 01/PHPU­ PRES/XVII/2019 yang dalam pokok permohonan dan  menolak  seluruh  permohonan  pemohon untuk seluruhnya.
Adapun pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2019 tersebut yang  dihimpun  dalam database kompas.com sebagai berikut:
1. Dukungan Kepala Daerah
• Dalil:  Prabowo­Sandiaga  memperma - salahkan  dukungan  sejumlah  kepala daerah  terhadap  Jokowi­Ma’ruf  yang dianggap  bukti  adanya  pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
• Pertimbangan  MK:  Menurut  Mahka - mah, hampir seluruh hal dalil tersebut merupakan kewenangan Bawaslu yang sudah  ada  putusan.  Mahkamah  baru akan  menangani  jika  lembaga  yang diberi kewenangan tidak menindaklan - juti aduan.
2. Aparat TNI­POLRI Tidak Netral
• Dalil:  Prabowo­Sandiaga  menuduh TNI­Polri  tidak  netral.  Mereka  mem - permasalahkan langkah Presiden Jokowi yang  meminta  TNI­Polri  menyosial - isasikan program pemerintah.
• Pertimbangan  MK  :MK  menilai,  im - bauan Jokowi itu wajar sebagai Kepala Negara.  Selain  itu,  tidak  ada  ajakan dari  Jokowi  kepada  TNI­Polri  untuk mengampanyekan calon tertentu.
3. Pelatihan Saksi yang Menyingung Kecurangan
• Dalil:  Prabowo­Sandi  mempermas - alahkan  pelatihan  saksi  yang  digelar TKN Jokowi­Ma’ruf. Salah satu materi pelatihan menyebut kecurangan sebagai bagian dari demokrasi.
• Pertimbangan  MK:  Menurut  MK, berdasarkan  keterangan  saksi,  pada saat itu tidak ada pelatihan untuk ber - tindak curang. Hasil konfirmasi pihak panitia, istilah “kecurangan bagian dari demokrasi” harus dipahami secara utuh. Istilah itu hanya untuk menarik minat peserta pelatihan dan memahami bah - wa kecurangan bisa saja terjadi dalam pemilu.
4. Kecurangan  Terstruktur,  Sistematis,  dan Masif
• Dalil: Prabowo­Sandi mendalilkan ada­ nya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang harus diusut MK.
• Pertimbangan MK: Menurut Mahkamah, persoalan tersebut menjadi kewenangan Bawaslu.  Dalam  Peraturan  Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyele - saian Pelanggaran Administratif Pemilu telah diatur apa saja yang menjadi objek pelanggaran administrasi pemilu yang TSM.

## 5. Penyalahgunaan APBN
• Dalil: Prabowo­Sandi menuduh ada pen - yalahgunaan APBN untuk kepentingan Pilpres. Salah satunya berupa kebijakan menaikkan gaji PNS, TNI, dan Polri.
• Pertimbangan  MK:  Menurut  MK, pemohon tidak merujuk definisi hukum mengenai money politics. Hal tersebut membuat dalil pemohon menjadi tidak jelas, apakah itu sebagai modus politik uang  atau vote buying. Terlebih  lagi, pemohon  tidak  dapat  membuktikan adanya  pengaruh  dalil  tersebut  pada perolehan hasil suara. Menurut hakim, pemohon  hanya  mendasarkan  pada logika  dan  nalar  untuk  mengaitkan kenaikan gaji dengan pengaruhnya atas pilihan dukungan PNS, TNI, dan Polri.
6. Ajakan Berbaju Putih
• Dalil:  Prabowo­Sandiaga  memperma - salahkan  ajakan  Jokowi­Ma’ruf  agar mengenakan baju putih ketika ke TPS. Menurut mereka, ajakan tersebut me­ rupakan pelanggaran serius.
• Pertimbangan  MK:  Menurut  Mahka - mah,  selama  persidangan  tidak  ada fakta  yang  menunjukkan  intimidasi yang  disebabkan  ajakan  mengenakan baju putih. Selain itu, tidak ada fakta pengaruh  ajakan  tersebut  terhadap perolehan suara.
7.  Penghitungan Suara Pilpres 2019 Versi 02
• Dalil: Prabowo­Sandi meminta MK me - netapkan hasil Pilpres sesuai versi per - hitungan mereka, yaitu Jokowi­Ma’ruf mendapat  63,57  juta  (48  persen)  dan Prabowo­Sandiaga 68,65 juta suara (52 persen).
• Pertimbangan  MK:  MK  menilai  Pra - bowo­Sandi  tidak  bisa  menunjukkan bukti yang cukup bagaimana perolehan suara  versi  mereka  itu  bisa  didapat. Pemohon  tidak  melampirkan  bukti rekapitulasi yang lengkap untuk seluruh TPS.  Formulir  C1  yang  dilampirkan juga merupakan hasil foto atau fotokopi, bukan hasil C1 resmi yang diserahkan ke saksi pemohon.

## 8. Nol Suara Prabowo­Sandi
• Dalil:  Prabowo­Sandi  menyebut  ada sekitar 5.268 TPS di mana suara Pra - bowo­Sandiaga nol. Tim 02 merasa hal itu mustahil terjadi. Ada indikasi kuat terjadi kecurangan.
• Pertimbangan  MK:  Menurut  Mahka - mah, berdasarkan diksi yang digunakan, tim  02  tidak  bisa  memastikan  jumlah dan  lokasi  TPS  yang  dipersoalkan. Kalaupun  benar  ada  TPS  yang  Pra - bowo­Sandiaga tidak mendapat suara, menurut Mahkamah hal itu tidak serta merta bisa dikatakan mustahil. Faktan - ya, Jokowi­Ma’ruf juga tidak mendapat suara di sejumlah TPS.

## 9. TPS Siluman
• Dalil: Pemohon mendalilkan ditemukan 2.984 TPS siluman. Hal ini dikaitkan dengan  tudingan  penggelembungan 895.200  suara. Angka­angka  tersebut diperoleh  dengan  membandingkan jumlah TPS yang ditetapkan KPU se - banyak 810.352 TPS, dengan data TPS di Situng sebanyak 813.336.
• Pertimbangan  MK:  Menurut  Majelis, kubu  02  tidak  mampu  menunjukkan di daerah mana TPS siluman tersebut berada.  Selain  itu,  tidak  dijelaskan bagaimana  penggelembungan  suara dilakukan dan untuk keuntungan siapa.

## 10. BIN Tak Netral
• Dalil:  Prabowo­Sandi  menuduh  BIN tidak netral dalam Pilpres 2019. Salah satu alasan yang dipakai adalah kehad - iran Kepala BIN di acara HUT Ketua Umum PDI­P.
• Pertimbangan  MK:  Menurut  pertim - bangan hakim, bukti kedekatan antara Kepala BIN Budi Gunawan dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI­P) Mega - wati Soekarnoputri tidak bisa serta merta menjadi alasan tuduhan ketidaknetralan BIN  dalam  pemilu.  Hadirnya  Budi Gunawan selaku Kepala BIN di acara ulang  tahun  PDI­P  merupakan  suatu yang biasa. Sebab, acara tersebut juga dihadiri oleh pejabat negara lainnya.
11. Pembukaan Kotak Suara
• Dalil: Pemohon mempersoalkan pembu - kaan kotak suara di depan minimarket berdasarkan rekaman video.
• Pertimbangan MK: MK menilai, bukti itu tidak valid karena tak ada keterangan tambahan mulai dari siapa petugas di video hingga alamat minimarket. Tidak dijelaskan juga apa korelasi video itu dengan perolehan suara capres 01 dan capres 02.
12. Berita dari
• Dalil: Pemohon menggunakan pembe­ ritaan  sejumlah  media  daring  sebagai bukti. Pemberitaan yang dikutip terkait sejumlah peristiwa yang dianggap bukti adanya kecurangan TSM.
• Pertimbangan  MK:  Menurut  MK, fotokopi  berita  daring  itu  tidak  dapat dijadikan alat bukti. Sekalipun peristiwa tersebut benar terjadi, menurut Mahka - mah  masih  harus  dibuktikan  dengan bukti  lain  yang  menyatakan  adanya pengaruh terhadap pemilih.
13. Keberpihakan Pers
• Dalil:  Pemohon  menuduh  ada  keber - pihakan  pers  ke  kubu  Jokowi­Ma’ruf dalam Pilpres 2019.
• Pertimbangan  MK:  Menurut  Mahka - mah, kebebasan pers dan media tidak bisa  sedikit  pun  diganggu  oleh  siapa pun  kecuali  sesuai  kewenangan  yang diatur undang­undang. Masing­masing lembaga  pers  memiliki  kebijakannya sendiri dan tidak bisa didikte.
14. Kehilangan 2.871 Suara dalam Sehari
• Dalil:  Pemohon  menuduh  ada  keber - pihakan  pers  ke  kubu  Jokowi­Ma’ruf dalam Pilpres 2019.
• Pertimbangan  MK:  Menurut  Mahka - mah, kebebasan pers dan media tidak bisa  sedikit  pun  diganggu  oleh  siapa pun  kecuali  sesuai  kewenangan  yang diatur undang­undang. Masing­masing lembaga  pers  memiliki  kebijakannya sendiri dan tidak bisa didikte.

## 15. Surat Suara Tercoblos
• Dalil: Pemohon mempermasalahkan su - rat suara tercoblos sebelum pemungutan suara 17 April 2019.
• Pertimbangan  MK:  Mahkamah  tidak mendapat keyakinan atas seluruh bukti video yang diajukan. Setelah mencer - mati video, MK tidak menemukan fakta lanjutan,  apakah  surat  suara  tersebut dihitung atau dinyatakan rusak ketika penghitungan suara di TPS. Tidak jelas pula di mana lokasi kejadian hingga be - rapa jumlah surat suara yang tercoblos. Mahkamah  tidak  memiliki  keyakinan bahwa surat suara tercoblos dalam bukti tersebut memiliki korelasi dengan dalil pemohon.
Dari  dalil­dalil  dan  pertimbangan­pertim - bangan  dalam  putusan  tersebut,  yang  menjadi pokok permasalahan yang merupakan bagian dari demokrasi  siber  yaitu  pemberitaan  daring  dan keberpihakan pers yang dianggap telah menjadi salah  satu  penyebab  kekalahan  pasangan  urut Prabowo­Sandi.
Sebelum  diajukannya  gugatan  sengketa Pemilihan  Presiden  dan Wakil  Presiden,  masa pendukung  Prabowo­Sandi,  pada  tanggal  21­ 22  Mei  2019  melakukan  demonstrasi  untuk memprotes  hasil  perhitungan  suara  KPU  di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI). Aksi tersebut yang ber - mula merupakan aksi protes damai, kemudian berubah menjadi ricuh akibat adanya provokator di antara pengunjuk rasa. Akibat dari demonstrasi ini  pemerintah  melakukan  tindakan  sementara untuk  membatasi  akses  media  sosial  dengan alasan untuk mencegah penyebaran diinformasi.
Pembatasan  media  sosial  tersebut  yang dilakukan oleh pemerintah banyak dinilai oleh berbagai  pihak  telah  menciderai  demokrasi di  dunia  siber.  Hal  ini  mengingat  demokrasi merupakan  bentuk  kedaulatan  yang  dimiliki oleh  rakyat  untuk  menyampaikan  aspirasinya dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden. Padahal, sebelum diselenggarakannya pemilihan umum 2019 pemerintah tidak pernah melakukan upaya  pembatasan  media  sosial  guna  untuk mencegah penyalahgunaan disinformasi.
Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, tulisan ini membahas demokrasi siber pasca pemi - lu 2019. Paparan mencakupi makna demokrasi si - ber, pelaksanaan demokrasi siber oleh pemerintah dan hal yang bisa dilakukan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber, terutama pendewasaan masyarakat dalam berdemokrasi di ruang siber.

## DEMOKRASI SIBER DI INDONESIA Istilah Demokrasi Siber
Internet  dalam  penetrasinya  tidak  lepas  dari nilai­niliai delibratif demokrasi, seperti halnya ke - sukarelaan (voluntarism), kesamaan (egaliterian), dan praktik berjenjang (networking) dalam ber - masyarakat (Jati, 2016). Kehidupan dalam pene­ trasi tersebut membuat masyarakat dapat dengan mudah untuk membentuk kelompok­kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan minat maupun gagasan  tertentu.  Dengan  adanya  ruang  untuk meluapkan jati diri sehingga membentuk masya­ rakat yang dinamis dan heterogen yang semula dilakukan dalam komunikasi konvensional dan membuat publik ramai dan aktif dalam bersosial media di jaringan internet. Bukan hanya itu saja, ruang maya membuat banyak masyarakat untuk berpikir kritis dalam menilai suatu peristiwa yang terjadi seperti fenomena perpolitikan yang sedang berlangsung.
Keberlangsungan cyber space melahirkan relasi  antara  internet  dengan  demokrasi  untuk mencapai tujuan, yaitu aktivisme dan preservasi. Aktivisme  adalah  gerakan  politik,  sedangkan preservasi  adalah  ruang  untuk  mewujudkan demokrasi.  Dengan  demikian  dapat  dimaknai bahwa aktivisme dan preservasi merupakan wa - dah untuk membuat suatu gerakan di ruang maya untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Melalui informasi, masyarakat diharapkan memi - liki kemampuan untuk dapat menentukan pilihan yang terbaik baginya, sehingga demokrasi dapat terdistribusi dengan baik dan adil bagi seluruh kalangan  masyarakat  tanpa  memandang  strata sosial. Menurut John Rawls (1999), sebagaimana kondisi demokrasi dalam dunia siber, mengatakan bahwa informasi akan mendorong terwujudnya keadilan formal, yaitu keadilan yang memberi - kan kedudukan yang sama kepada masyarakat.
Kemudian Don Ihde (dalam Francis Lim, 2012) menjelaskan bahwa seharusnya teknologi dibuat untuk mengabdi kepada kepentingan­kepentingan kemanusiaan,  hal  ini  dikarenakan  keberadaan teknologi  merupakan  kepanjangan  tangan  dari manusia termasuk diantaranya teknologi komu - nikasi dan informasi.
Teknologi komunikasi dan informasi yang tercipta dari penetrasi cyber space telah mela - hirkan media baru. Dalam pemikiran Lievrouw dan  Livingstone  (2006),  kekhasan  media  baru terlihat dalam tiga hal, yakni soal materi, praktik komunikasi, dan pengorganisasian sosial. Ketiga hal tersebut melahirkan proses interaksi dan ber - komunikasi menjadi sangat mudah. Oleh sebab itu, penyaluran dan partisipan masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Jika dahulu penyampaian pendapat dilaksanakan secara vertikal (langsung), kini penyaluran pendapat tersebut dapat dilaku - kan  secara  horizontal  (tidak  mengenal  ruang), sehingga demokrasi yang bersifat partisipatoris dapat  diwujudkan  dalam  sarana  komunikasi baru  berbasis  teknologi  informasi.  kiefAkan tetapi  perkembangan  demokrasi  yang  seperti ini memunculkan masalah baru. Hal ini sejalan dengan  pemikiran  Karl  Max  (dalam  Rustono Faarady Marta, 2017) yang mengatakan bahwa teknologi komunikasi dan informasi hanya men - jadi alat bagi kaum kapitalis untuk memanfaatkan keuntungan tersendiri. Tidak semua masyarakat dapat menikmat akses internet. Sehingga pem - bagian jaringan komunikasi tersebut hanya bisa dimanfaatkan  oleh  orang­orang  yang  sanggup membayar biaya pemanfaatan teknologi.
Dalam  era  digital  ini  telah  terjadi  suatu “ Automatizion of Transformations” (Alaydrus, 2015)  yang  artinya  setiap  orang  dapat  dengan mudah mengakses segala informasi yang dibu - tuhkan secara otomatis dan cepat tanpa adanya halangan  yang  membatasi.  Dengan  demikian, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan bahwa eksistensi demokrasi telah memasuki babak baru, yaitu kebebasan beraspi - rasi  dan  berpartisipasi  bagi  masyarakat  dalam suatu  negara  berdemokrasi.  Ruang  baru  telah menciptakan  manusia  untuk  ikut  serta  terlibat dalam berbagai peristiwa yang telah terjadi serta masyarakat  dapat  memberikan  tanggapan  atau
menyampaikan  apa  yang  ingin  disampaikan melalui media sosial. Segala hal yang terjadi ini sifatnya ialah baik apabila kita mampu menyika - pinya dengan baik pula, akan tetapi hal semacam ini  juga  akan  membawa  dampak  yang  negatif pula apabila kita menyikapi kemajuan zaman ini tanpa filter yang baik pula. Arus teknologi ini telah membawa tantangan bagi kelangsungan hi­ dup demokrasi di seluruh dunia, masyarakat akan semakin menjadi sakral bagi kelangsungan hidup demokrasi di era digital, dan masyarakat akan menjadi  sebuah  perhatian  tersendiri  bagi  para pembuat keputusan dalam mengambil langkah terkait aspirasi mereka (masyarakat siber) melalui media sosial.
Sifat dari media sosial memiliki arti kebe - basan yang menjadi landasan bagi demokrasi, hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Harbermas (George, 2017) yang menggam - barkan demokrasi di analogikan dengan Kedai kopi di Inggris dan kedai minum di Prancis akan dijadikan landasan sebagai suatu kaum yang ingin berkembang dan saling berbagi informasi tentang perdagangan, perpolitikan, dan gaya hidup baru. Harbernes  juga  berpendapat  bahwa  adanya kanal­kanal  komunikasi  yang  tidak  terdistorsi memberikan penekanan yang sangat penting bagi sarana utama dalam pembebasan terhadap parti - sipasi di ranah publik. Ruang untuk masyarakat dapat  melakukan  interaksi  dengan  masyarakat yang luas. Selain itu, kanal yang bersifat objektif dan  imparsial  memberikan  wadah  baru  untuk membantu kelompok minoritas agar turut serta aktif  dalam  ruang  baru  tersebut.  Dengan  kata lain, komunikasi yang tidak terdistorsi member - ikan posisi dan hak yang setara bagi kelompok minoritas.  Sebagaimana  yang  dikemukakan oleh Herbermas mengenai konsep ranah publik yang seharusnya tidak terinstitusionalisasi dapat diakses  oleh  publik  dan  tidak  dapat  diganggu gugat oleh siapa pun termasuk klaim­klaim oleh negara maupun pasar. Kewenangan yang tidak mementingkan hak dan posisi dapat mengancam keseimbangan dan menyudutkan kelompok mi - noritas. Lebih lanjut lagi, ruang publik bukanlah suatu  keharusan  yang  dimiliki  secara  alamiah melainkan  ruang  publik  merupakan  kesatuan yang terdiri dari beberapa ruang karena ruang publik mencerminkan masyarakat yang pluralitas.
Keberagaman  ruang  publik  seharusnya  dapat menampung opini­opini masyarakat khususnya dalam kebebasan berpendapat.
Sejalan  dengan  pemikiran  Harbermas, Marshall McLuhan (Dedy Kusuma Habibi, 2018) dalam gagasannya dalam karya Understanding Media: The Extension of Man mengajukan suatu konsep  untuk  menyediakan  perwakilan  peme­ rintah secara tidak langsung melalui teknologi informasi yakni dalam hal ini media baru yang selalu tumbuh dan berkembang dalam menjang - kau masyarakat di mana pun berada. Dalam karya tersebut dijelaskan pula bahwa pemerintah dalam representasinya  secara  tidak  langsung  menja­ dikan negara dan masyarakat secara keseluruh an terlihat begitu rumit dan samar untuk dipahami oleh masyarakat. Oleh sebab itu, berkembangnya teknologi media baru bukan hanya menjadikan dunia  sebagai  akses  informasi  secara  lokal melainkan sebagai sebuah partisipasi baru yang dimana setiap orang dapat turut serta dan terlibat dalam isu­isu global maupun persoalan lokal.
Pada dasarnya sistem demokrasi harus diwu - judkan kedalam tiga karakteristik yang pertama adanya independensi dari media yang mengarti - kan bahwa independensi bersifat merdeka, tidak adanya  campur  tangan  baik  dari  pemerintah maupun pihak swasta termasuk dalam campur tangan pasar. Kedua, adanya prinsip akuntabilitas dalam media yakni pertanggungjawaban secara profesional  baik  terhadap  masyarakat  umum maupun khalayak sosial. Terakhir, adanya sistem keberagaman, baik keberagaman politik maupun keberagaman sosial dalam media. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Antony Giddens (Manap Solihat,2015)  dalam  karyanya The Third Way yang menyatakan bahwa sistem media alternatif memerlukan adanya pencampuran antara prinsip liberalisme dan sosialisme. Dalam pemikirannya pasar mendapatkan kedudukan yang terhormat akan tetapi peran dari pasar tidak dapat meng - gantikan peran negara. Secara keseluruhan dari apa  yang  disampaikan Antony  Giddens  masih memberikan ruang untuk menjamin terciptanya demokrasi.  Demokrasi  yang  dimaksud  bukan mengandung arti pemerintahan melainkan negara dalam  arti  luas  yang  terbentuk  karena  adanya kese pakatan rakyat. Sebagai media alternatif yang
bersifat demokratis dibangun dengan landasan sebagai berikut.
1. Dibangun dengan tujuan media sebagai inti dalam melayani publik;
2. media dibentuk untuk masyarakat;
3. media swasta bersifat komersial;
4. media sebagai agen pemasaran sosial;
5. media sebagai alternatif dalam berkomuni - kasi.
Landasan sebagaimana diatas merupakan inti dari mekanisme pasar yang bekerja berdasarkan prinsip­prinsip fairness dan impersial. Kondisi demikian, memiliki orientasi untuk melakukan pemberitaan  yang  objektif  dan  memberikan pelayanan publik untuk menjamin keberagaman sosial maupun keberagaman politik sebagaimana semboyan  kita  Bhineka  Tunggal  Ika.  Dalam demokrasi  yang  terwujud  di  media  harusnya lebih mengedepankan pada fungsinya yaitu mem - berikan sumber informasi kepada setiap orang mengenai  apa  yang  terjadi  sesungguhnya  dan memberikan fungsi edukasi yakni mengajarkan bagaimana  fakta­fakta  yang  terjadi  secara  ob - jektif. Wacana publik yang dibentuk oleh media menjadikan sebagai platform terbentuknya opini publik, sehingga dalam hal ini masyarakat dalam menyikapi suatu permasalahan mengacu pada apa yang telah diberitakan oleh media. Oleh sebab itu, media merupakan peran yang sangat penting dalam keberlangsungan demokrasi siber.
Keterbukaan informasi memberikan tanta - ngan tersendiri terhadap demokrasi. Penyebaran informasi  tersebut  tanpa  adanya  filter  dapat mengancam makna dari kebebasan demokrasi. Dengan  demikian  diperlukannya  suatu  norma yang mengatur pembatasan­pembatasan dalam berekspresi  yakni  dengan  memperhatikan kaidah­kaidah yang berpedoman pada Pancasila. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi pada dasarnya merupakan alat lintas batas da - lam  menyajikan  akses  informasi  bagi  publik. Kebebasan memperoleh informasi dan memberi - kan informasi dapat berpotensi melahirkan politik di  dunia  digital.  Poin  pentingnya  kemampuan publik untuk memperoleh informasi menjadikan publik terbuka dalam menyampaikan opini terkait dengan  masalah,  fenomena  masyarakat,  dan dalam  penentuan  pengambilan  kebijakan  oleh pemerintah.
Memasuki era demokrasi saat ini bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi terlihat begitu baik, harmonis, penuh kebahagiaan dalam mena­ warkan  janji­janji  yang  membuat  masyarakat terpukau. Di sisi lain, tersembunyi risiko­risiko yang siap mengintai dari sudut kegelapan yang dapat menciderai makna demokrasi. Penggunaan teknologi yang berlandaskan demokrasi disebut pula sebagai elektronik demokrasi (e­demokra - si).  Istilah  ini  pertama  kali  dikemukakan  oleh Stephen Coleman dan Donald F. Morris (dalam Ahmad Alwaji, 2014) yang mendefinisikan arti e­demokrasi sebagai penggunaan teknologi in - formatika dan komunikasi untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja demokrasi. Dari teori tersebut kemudian dikembangkan menjadi sub bagian dalam elektronik demokrasi, yaitu e­go­ ver n  ment, e­votting,e­forum, dan lain­lain.
Terbentuknya elektronik demokrasi dilandas - kan pada suatu ideal yang dibangun dari pengelo - laan teknologi, informasi, dan komunikasi yang bersumber pada prinsip­prinsip demokrasi yaitu meningkatkan partisipasi, transparansi, akuntabil - itas, serta kesetaraan hak dan kewajiban sebagai warga negara khususnya hak untuk mendapatkan informasi. Demokrasi yang ideal dalam penetrasi elektronik diharapkan mampu dapat memotong sistem  birokrasi  yang  begitu  rumit,  sehingga negara mampu menghidupkan akses publik yang tidak dibatasi oleh ketidakadilan atas informasi. Dengan  demikian,  demokrasi  elektronik  dapat dikatakan sebagai wadah baru untuk menciptakan sebuah inovasi dalam proses berpolitik sebagai sarana demokrasi. Ruang publik yang bernuansa elektronik  dapat  dikatakan  sebagai  pelengkap untuk memperkuat demokrasi. Hal ini sebagaima - na yang disampaikan oleh Morriset (2013) yang menawarkan terdapat enam hal penting dalam menguatkan demokrasi di internet, yaitu akses sebagai jalur untuk mencapai tujuan, informasi dan edukasi sebagai penyaluran ilmu pengeta - huan, diskusi sebagai bentuk kebebasan dalam mengemukakan pendapat, musyawarah sebagai alat untuk menentukan keberlangsungan (deli­ beratif), pilihan dan aksi sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dari keenam gagasan yang disampaikan oleh Morriset terdapat satu gagasan penting yang harus dimi - liki  dalam  demokrasi  elektronik,  yaitu  akses.
Demokrasi di internet hanya akan menjadi kuat apabila setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses internet. Sebaliknya apabila setiap warga negara tidak memiliki hak yang sama maka partisipasi demokrasi tidak dapat terjadi karena masih terdapat wilayah­wilayah yang secara geografis belum dijangkaunya akses internet. Teknologi yang baik seyogyanya dapat memberikan  suatu  solusi  atas  masalah  akses masyarakat dengan diskusi di ruang baru.
Diskusi  internet  dengan  berbagai  latar belakang  pengalaman  maupun  pendidikan dapat memberikan gambaran masyarakat yang majemuk  sehingga  dapat  memberikan  suatu solusi  atas  permasalahan.  Keterbatasan  peran masyarakat  dalam  media  baru  mengakibatkan sedikitnya informasi yang diterima. seharusnya keterbatasan dapat dihilangkan dengan adanya internet sebagai ruang baru untuk mendapatkan informasi  dan  pendidikan  bagi  setiap  warga negara. Diskusi tersebut melahirkan dialog yang dapat menstimulasi bukan hanya sekedar diskusi mengenai kehidupan bernegara melainkan dapat pula berdiskusi mengenai bagaimana memajukan suatu  bangsa.  Kehadiran  internet  memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat berdialog secara  tidak  langsung  dengan  para  pemimpin yang menjalankan pemerintahan baik itu melalui kanal resmi pemerintah maupun kanal tidak resmi seperti  surat  terbuka  yang  dibuat  masyarakat digital melalui media sosial untuk memberikan masukan bagi pemerintah.
Keterbukaan masyarakat dengan pemerintah menggambarkan  demokrasi  dalam  arti  tidak mengenal  lagi  batas  atau  strata  sosial  dengan demikian pertimbangan­pertimbangan yang lahir dari masyarakat maupun pemerintah telah men - jembatani ruang baru untuk melakukan proses musyawarah khususnya dalam mengambil kepu - tusan. Oleh karena itu, agar musyawarah dapat terjadi, segala bentuk masukan, gagasan, dan/atau penolakan  diperlukannya  suatu  wadah  khusus agar aspirasi yang telah terkumpul tidak lenyap begitu saja. Internet memungkinkan demokrasi yang berjalan dalam masyarakat digital menjadi solusi permasalahan dalam berdemokrasi seperti pilihan dalam berdiskusi untuk menyampaikan kebebasan berpendapat mendapatkan ruang baru atas partisipan dalam menjalankan keberagaman
alternatif yang diambil. Tanggung jawab peme­ rintah bukan hanya untuk mengedukasi persoalan yang  ada  melainkan  pula  bertanggungjawab untuk  memastikan  proses  pengambilan  suara atas pilihan masyarakat dapat berjalan secara adil. Oleh karena itu, proses demokrasi di era digital harus  diberikan  ruang  tanpa  adanya  batasan sehingga  terciptanya  ruang­ruang  baru  dalam berdemokrasi.

## Lahirnya Demokrasi Siber di Indonesia
Di Indonesia, setelah rezim Soeharto tumbang, media Indonesia memasuki babak baru yaitu era digital.  Internet  merupakan  media  komunikasi yang benar­benar baru setelah runtuhnya rezim Soeharto. Sejarah mencatat bahwa media baru tumbuh  bersamaan  dengan  perkembangan teknologi. Awal mula perkembangan teknologi ditandai dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg pada abad ke­18. Kemudian pada ta - hun 1920 muncul lah jurnalis radio yang ditandai dengan penemuan radio. Setelah itu pada abad ke­20 lahir lah jurnalis broadcasting yang ditan dai munculnya televisi. Dalam perkembangan saat ini pada tahun 2013, pemanfaatan teknologi yang ditandai  dengan  munculnya  pengguna  internet masyarakat perlahan mulai beralih kedalam media baru yakni media siber. berdasarkan lembaga riset Markplus Insight, Jumlah penggunaan internet Indonesia terus tumbuh hingga mencapai 100 juta jiwa ditahun 2015 (Cyntia, 2016).
Peningkatan  jumlah  internet  di  Indonesia diwarnai dengan munculnya media sosial. Dalam hal ini Indonesia dikenal sebagai pengguna media sosial yang paling aktif. Sebut saja penggunaan Twitter  dan  Facebook  di  Indonesia  tercatat sebagai pengguna yang paling aktif. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai pengguna yang paling giat mencari informasi. Kehadiran media sosial  menjadikan  masyarakat  candu  terhadap pemakaian  teknologi  baru.  Media  memainkan peran  penting  dalam  berdemokrasi.  Hal  ini sejalan  dengan  pemikiran  Edmun  Burke  (AJI Indonesia, 2013) yang mengatakan bahwa media merupakan landasan berpijak demokrasi sebagai pilar keempat. Dalam hal ini Burke menjelaskan bahwa  media  dapat  berperan  sebagai  peng­ awas demokrasi, khususnya sebagai pengawas
kinerja pemerintah dalam konsep trias politika yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep trias  politika  tersebut  dalam  demokrasi  dalam peranan media dianggap sebagai anjing penjaga dalam  menyajikan  berita.  Kerap  disebutkan bahwa media merupakan darah kehidupan bagi demokrasi. Sebab demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang memiliki pertukaran informasi yang simetris. Dalam konteks demokrasi digital, jurnalis memegang peranan penting dalam disem - inasi informasi publik. Sementara itu, informasi merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai atmosfer yang melahirkan benih­benih demokrasi yang  diantarnya  kesetaraan,  berkembangnya pertumbuhan,  dan  keterbukaan  akses  dalam menyampaikan gagasan. Oleh karena itu, etika yang dijalankan  oleh seorang jurnalis melekat erat dengan praktik berdemokrasi. Lahirnya jur - nalis ke dalam keberagaman menunjukkan bahwa demokrasi dalam dunia digital tidak mendiko - tomikan media, sehingga media dapat berperan dan menjalankan fungsinya sesuai degan prinsip keterbukaan dan independensi.
Lahirnya  media  di  Indonesia  tidak  lepas dipengaruhi dari kondisi bangsa kita, yang mem - bicarakan persoalan politik, sosial, budaya, regu - lasi, dan isu teknologi yang terus muncul. Dengan demikian, peradaban dunia yang ingin memasuki dan menggunakan pemanfaatan penuh teknologi dan informasi kini mulai dirasakan di Indonesia. Internet hadir dan memporak­porandakan tatanan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi yang begitu masif melahirkan konten yang diha - dapkan pada pertumbuhan pengguna teknologi, sebut saja masyarakat digital yang saat ini sedang merasakan euforia kebebasan berekspresi di me - dia sosial. Akan tetapi kebebasan ekspresi yang dimiliki oleh masyarakat memiliki kekhawatiran tersendiri, yaitu dihadapkan dengan problematika antara kebebasan berekspresi yang dijamin oleh hak asasi manusia dengan keamanan serta tuduh­ an adanya pencemaran nama baik yang diarahkan kepada  antarpengguna  media  sosial  maupun kepada perusahaan swasta maupun pemerintah.
Selain dari permasalahan di atas, industri me - dia cetak juga sedang dihadapkan pada transfor - masi digitalisasi. Dengan maraknya masyarakat yang beralih dari media konvensional ke media
digital membawa dampak yang sangat signifikan terhadap media konvensional, yaitu menurunnya minat pembaca yang berdampak pada keuangan perusahaan. Persoalan menjadi kompleks ketika internet memberikan kemudahan bagi siapa saja yang melakukan transformatif digital khususnya media, akan tetapi transformasi digital ini dinilai banyak merugikan masyarakat, karena dengan kemudahan membuka media baru, jurnalis baru di media sosial kerap sekali tidak memiliki kode etik  jurnalis,  akibatnya  banyak  beredar  berita yang tidak benar (hoaks). Selain itu, layanan in - formasi berbasis teknologi informasi menjadikan masyarakat bergembira karena publik mendapat - kan beragam informasi yang luas, beragam, dan murah. Karena segalanya dapat diakses melalui satu perangkat yakni internet. Akan tetapi bagi media, perubahan ini membawa arus perubahan yang  dapat  menggoyang  perindustrian  bisnis permediaan.
Dengan demikian, sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa peran media seperti anjing penjaga, dalam era saat ini sudah tidak relevan lagi, hal ini dikarenakan elemen media sosial  telah  menjadikan  ruang  baru  sebagai jembatan dalam pengaruh gelombang demokrasi saat  ini.  Sebut  saja  perubahan  media  kedalam digital menjadikan ruang baru untuk melakukan penyebaran  pendapat  yang  kemudian  dapat meng organisasikan massa untuk melakukan aksi baik melalui tulisan maupun unjuk ras. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998.
Wajah baru media saat ini terlihat dari visual yang ditampilkan oleh masing­masing platform, yakni mulai dari kecepatan yang disajikan dan kualitas  dari  konten  yang  disampaikan.  Yang membedakan media sosial konvensional dengan media digital, yaitu terlihat dari proses interak - sinya.  Media  digital  bukan  hanya  menyajikan pemberitaan saja, melainkan juga menyediakan ruang­ruang untuk melakukan komentar, berdi - skusi,  forum,  maupun  membuat  blog  pribadi. Dalam pengertian seperti ini, media baru sebagai alat diseminasi informasi telah menghilangkan batas, yaitu jarak dan waktu. Berbagai macam berita  bisa  dimiliki,  dibaca  kapan  pun,  dan seba nyak­banyaknya tanpa khawatir rusak atau
hilang. Melalui Internet berbagai macam peris - tiwa dan informasi yang disajikan media baru dapat dengan mudah diakses melalui perangkat elektronik berbasis internet.
Kemunculan internet dan beralihnya masya­ rakat ke era digital membuat pemangku kebijakan untuk melahirkan peraturan yang berguna untuk melindungi  masyarakat  digital  dalam  menjaga keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan  hukum. Dalam hal ini lahirlah Undang­Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan sebutan UU ITE. Undang­undang ini merupakan undang­un - dang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi  Elektronik  sebagai  produk  legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang  meletakkan  dasar  pengaturan  di  bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
Rezim hukum baru dalam dunia digital dike - nal sebagai hukum siber atau hukum telematika. dalam  dunia  internasional  rezim  ini  dikenal dengan sebutan cyber law. Istilah hukum ini digu - nakan sebagai dasar pijakan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi berbasis kebijakan yang menjadikan  patokan  masyarakat  digital  dalam melangsungkan  kehidupan.  Sedangkan  hukum telematika  merupakan  perwujudan  dari  kon - vergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan  adalah  hukum  teknologi  informasi ( law of information technology ), hukum dunia maya ( virtual world law ), dan hukum mayantara. Istilah­istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi  informasi  berbasis  sistem  komputer yang  merupakan  sistem  elektronik  yang  dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian  informasi,  komunikasi,  dan/atau transaksi  secara  elektronik,  khususnya  dalam hal  pembuktian  dan  hal  yang  terkait  dengan perbuatan  hukum  yang  dilaksanakan  melalui sistem elektronik.
Sementara itu, berkaitan dengan kebijakan berdemokrasi,  landasan  berpijak  masyarakat
digital dalam menjalankan demokrasi siber tidak pernah lepas dari konstitusi kita, yakni kedaulatan berada  di  tangan  rakyat,  rumusan  tersebut  lah yang  menjadi  sari  pati  Indonesia  menjalankan demokrasi.  Di  dalam  Undang­Undang  Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara  jelas  menempatkan  kedaulatan  rakyat pada pasal 1 Ayat 2, yang menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilak - sanakan  menurut  Undang­Undang  Dasar”  dan diterjemahkan dalam bentuk Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 menyebut - kan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sekali dalam lima tahun”.

## Konstruksi Penguatan Demokrasi Pasca Pemilu 2019
Pelaksanaan Pemilu sebagai terjemahan dari prin - sip kedaulatan rakyat, memperlihatkan beberapa persoalan  tentang  demokrasi­Pemilu.  Apabila kita korelasikan pemaparan sebelumnya dengan perkembangan  demokrasi  SIber  sebelum  dan sesudah dilaksanakannya pemilu 2019, adapun peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan pemilu 2019, yaitu:
1. Pertama,  munculnya  istilah kecebong dan kampret . Kecebong merupakan sebutan yang diberikan  oleh  pendukung  Prabowo­Sandi kepada  pendukung  Jokowi­MA’aruf,  dan kampret  adalah  sebutan  yang  diberikan oleh  pendukung  Jokowi­Ma’aruf  kepada pendukung Prabowo­sandi. Masing­masing pendukung ini saling mengeluarkan gagasan dan upaya dukungan kepada masing­masing pasangan calon dalam pilpres 2019. Upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu dengan mencari kelemahan­kelemahan dan kelebihan­kelebihan  dari  masing­masing pasangan calon. Tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut, berdasarkan Undang­Undang Nomor 7 Tahun 2017 ten - tang Pemilihan Umum dapat dikategorikan sebagai bentuk dari kampanye yaitu kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan  menawarkan  visi,  misi,  program, dan/atau citra dari peserta pemilu.
Kampanye  pemilu  merupakan  bentuk dari bagian pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab. Kemudian  berdasarkan  Pasal  273  UU
7/2017  tentang  Pemilu  disebutkan  bahwa peserta kampanye pemilu terdiri dari anggota masyarakat, dan dalam hal ini kecebong dan kampret merupakan bagian dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya di media sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kecebong dan kampret merupakan  bagian  dari  demokrasi  yang dilindungi  haknya  berdasarkan  peraturan hukum selama tidak menyalahi aturan­aturan hukum.
2. Kedua, meningkatnya ujaran kebencian dan hoaks  menjelang  pemilu  2019  (Leo  Dwi Jatmiko, 2019), Ferdinadus Setu, Plt. Kepala Biro  Humas  Kemenkominfo,  menga takan bahwa  selama  bulan  Maret  2019  berhasil mengidentifikasikan  sebanyak  457  kabar bohong,  meningkatkan  kabar  bohong  ini terjadi menjelang hari pencoblosan 17 April 2019. Isu hoaks ini merupakan isu yang ber - kaitan dengan pemilihan calon presiden 2019 yang ditandai dengan isu politik, kesehatan, fitnah kepada seseorang, agama, dan peme­ rintahan. ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong bukan merupakan bagian dari demokrasi,  meskipun  demokrasi  memiliki makan kebebasan. Padalah kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk menen - tukan  pilihan  karena  berdasarkan  rasional pikiran dan hati, bukan dengan melakukan ujaran kebencian ataupun penyebaran berita tidak benar adanya. Sejalan dengan ciri­ciri demokrasi, yakni adanya perlindungan hu - kum guna untuk menciptakan kepastian hu - kum, maka sudah sewajarnya seseorang yang melakukan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong seharusnya dapat diproses oleh penegak  hukum  karena  tindakan  tersebut merupakan bentuk dari tindak pidana. Akan tetapi  perlu  pembuktikan  terlebih  dahulu apakah pelaku memang melakukan tindak pidana tersebut.
3. Ketiga,  adanya  pembatasan  media  sosial. Pembatasan  tersebut  dilakukan  dengan
membatasi  beberapa  akses  platform  fitur. Media sosial yang dibatasi, yaitu di antara - nya Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Alasan pemerintah melakukan pembatasan media sosial berdasarkan keterangan Men - kominfo adalah untuk membatasi penyebaran hoaks agar tidak terjadi provokator dengan membagikan foto, video, meme, atas ujuk rasa  tersebut  yang  dinilai  dapat  memicu emosi  masyarakat  sehingga  masyarakat menjadi terprovokasi. Lebih lanjut menurut Menkominfo,  pembatasan  terhadap  akses sosial media akan memperlambat pengun - duhan dan pengunggahan video saja, serta pembatasan ini bersifat bertahap dan semen - tara. Menkopolhukam menambahkan bahwa kebijakan ini diambil karena ada skenario untuk melakukan kekacauan, menciptakan antipati kepada pemerintahan yang sah dan menyerang aparat keamanan, sehingga pada akhirnya untuk mencegah hal­hal yang tidak diinginkan dan agar masyarakat mendapat­ kan  informasi  yang  akurat.  Akan  tetapi banyak  sejumlah  pengguna  media  sosial tidak dapat menggunakan akses media sosial baik layanan chating maupun penggunaan data tersebut.
Landasan hukum pemerintah melakukan upa­ ya pembatasan media sosial merujuk pada Pasal 40 Ayat  2a  Undang­Undang  Nomor  19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang­Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “Pemerintah wajib melakukan pencegahan penye - barluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki mua - tan yang dilarang sesuai dengan ketentuan per­ aturan perundang­undangan.” Selanjutnya dalam Pasal 40 Ayat 2b menyebutkan bahwa, “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2a, pemerintah berwenang melaku - kan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”
Dari  ketentuan  Pasal  tersebut  disebutkan bahwa yang menjadi alasan penting untuk dapat
dilakukannya  pemutusan  akses  yaitu  adanya muatan  yang  melanggar  hukum.  Ketentuan yang dimaksud melanggar hukum merujuk pada perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan 28 Undang­Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmi­ sikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang melanggar kesusilaan, yang memiliki muatan perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesat - kan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa ke - bencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip demokrasi di dunia siber. Menurut hemat penulis apa yang dilakukan  oleh  pemerintah  tidak  sepenuhnya benar  dan  tidak  sepenuhnya  salah.  Hal  ini dikarenakan berdasarkan regulasi yang ada, pe - merintah diberikan wewenang untuk melakukan pemblokiran  atau  memutus  akses  sementara. Akan tetapi pembatasan media sosial tersebut ha - ruslah dilihat terlebih dahulu sejauh mana urgensi pembatasan media sosial tersebut diberlakukan, mengingat  masih  banyak  masyarakat  yang membutuhkan media sosial untuk mendapatkan informasi,  pendidikan,  bersilaturahmi  dengan keluarga, untuk tujuan ekonomi, dan lain­lain. Jika  pun  pembatasan  tersebut  didasarkan  atas kekhawatiran pemerintah karena adanya ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, harusnya ketika pemerintah  mengeluarkan  pendapat  tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan mem - buat  pemberitahuan  kepada  masyarakat  atas
bahaya tersebut. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  dengan  memerhatikan segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan yang berlaku.
Kemudian pembatasan akses media sosial dapat  dikatakan  tidak  mencerminkan  keadilan kepada  masyarakat,  pada  dasarnya  keadilan dibuat  untuk  melindungi  kepentingan  ma­ syarakat  dan  dibuat  tidak  sepihak,  melainkan harus adanya persetujuan dari masyarakat yang dimaksud. Padahal dalam konsiderans Peraturan Menteri  Kominfo  No.  19 Tahun  2014  tentang Penanganan  Situs  Internet  Bermuatan  Negatif menyebutkan bahwa internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab dengan pertimbangan moral, nilai­nilai agama, keamanan,  dan  ketertiban  umum  berdasarkan Pancasila  dan  Undang­Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dari  apa  yang  disampaikan  dalam  pem - bahasan  sebelumnya,  terkait  dengan  perma­ salahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Yaitu:
Pertama,  berita  hoaks  sering  kali  muncul dari media daring yang tidak terdaftar, artinya media  tersebut  lahir  tanpa  mekanisme  proses pendirian  badan  usaha  sebagaimana  mestinya. Sebagai contoh untuk mendirikan portal media berita dengan domain .com tidak memerlukan persyaratan seperti SIUP, TDP, Akta Pendirian badan  usaha,  melainkan  hanya  dengan  KTP saja sudah bisa mendaftarkan domain tersebut, Kemudahan dalam membuat website inilah yang menjadi salah satu penyebab dalam penyebaran hoaks, seharusnya untuk mendirikan media berita online diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers.
Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh
pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media tersebut, tetapi juga menjatuhkan pi - dana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tesebut.
Ketiga,  dalam  ketentuan  Pidana  Undang­ Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak ada sanksi tegas, yaitu pidana denda bagi media daring yang melanggar kode etik pers, yang ada adalah sanksi sebagai berikut.
1. Tindak pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi  pelaksanaan  dalam  Pasal  4 ayat  (2)  dan  (3)  yang  berbunyi;  terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan  atau  pelarangan  penyiaran; dan  untuk  menjamin  kemerdekaan  pers, pers  nasional  mempunyai  hak  mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
2. Pidana  denda  bagi  perusahaan  pers  yang melanggar  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  yang berbunyi  Pers  nasional  berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma­norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah; dan pers wajib melayani hak jawab, serta  melanggar  Pasal  13  yang  berbunyi, perusahaan iklan dilarang memuat iklan: a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama  dan  atau  mengganggu  kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentan - gan dengan rasa kesusilaan masyarakat; b. minuman  keras,  narkotika,  psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan keten - tuan  peraturan  perundang­undangan  yang berlaku; c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
3. Pidana  denda  bagi  perusahaan  pers  yang melanggar pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 yang berbunyi  perusahaan  pers  wajib  berbadan hukum Indonesia; dan Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggu - ng jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

## KESIMPULAN
Apa  yang  disampaikan  dalam  pembahasan  di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi siber yang di maksud adalah bukan hanya demokrasi dalam partisipan secara pemilu saja, melainkan pula  dapat  diartikan  sebagai  demokrasi  untuk memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang sebebas­bebasnya dengan ketentuan  tidak  melanggar  norma­norma  yang berlaku  di  masyarakat,  sehingga  msyarakat mendapatkan hak­hak yang seharusnya dimiliki, yaitu  hak  untuk  mendapatkan  informasi  mau - pun  hak  untuk  menyuarakan  pendapat  pribadi terhadap pemerintahan tanpa adanya hambatan maupun pembatasan oleh penguasa. Terkait de­ ngan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber, yaitu: pertama, berita hoaks  sering  kali  muncul  dari  media  daring yang  tidak  terdaftar,  seharusnya  untuk  mendi - rikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers, maka dari itu diperlukannya regulasi mengenai perizinan badan usaha pers. Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh  pemerintah  bukan  hanya  dilakukan  pem - blokiran atas media online tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tersebut. Dengan adanya pidana denda ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan kekhawatiran akan dikenakannya pidana  denda  bagi  pemilik  berita  daring  yang tidak memiliki izin.

## PUSTAKA ACUAN

## Buku:
AJI Indonesia. (2013). Internet, Media Online, dan Demokrasi di Indonesia . Aliansi Jurnal inde - penden Indonesia Dedi  Kusuma  Habibie.  (2018).  Dwi  Fungsi  Media Massa. Jurnal Ilmu Komunikasi Undip. 7(2). 84
George, Cherian. (2017). Rekayasa Ketersinggungan Agama  dan  Ancamannya  bagi  Demokrasi . Jakarta: Yayasan Paramadina
Lim, Francis. (2012 ). Filsafat Teknologi: Don Ihde tentang Manusia dan Alat .  Yogyakarta: Kanisius Leah  Lievrouw  dan  Livingstone  Sonia.  (2006).
Handbook of New Media: Social Shaping and
Social Consequences of ICTs. London: Sage Publications Ltd
Hague, B.N. & Loader, B.D. (1999). Digital democ - racy: Discourse and decision making in the information age . New York: Routledge. Rawls, John. (1999) A Theory of Justice , Cambridge,
Massacusetts: Harvard University Press Morriset,  L.  (2003). Technologies  of  Freedom . London: MIT Press Jurnal:
Alwajih,  Ahmad.  (2014).  Dilema  E­Democracy di  Indonesia:  Menganalisis  Relasi  Internet, Negara, dan Masyarakat. Jurnal Komunikasi . 8(2). 142
Solihat, Manap, (2015), Diversifikasi Media Massa dan  Demokrasi  Di  Indonesia:  Penguatan Peran Media Massa serta Masyarakat dalam Mewujudkan Demokrasi. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi . 5(2). 99
Alaydrus, Muhammad. (2015). Tantangan Demokrasi Cyber  di  Indonesia  diunduh  dari  https://
muhalaydrus.files.wordpress.com/2015/11/ tantangan­demokrasi­cyber­bagi­indonesia. pdf pada tanggal 29 juni 2019
Marta, Rustono Farady. (2017). Esensi dan Pemetaan Teoretisasi Media Komunikasi dalam Perspektif Karl Marx. Jurnal Bricolage . 2(2). 119 http:// dx.doi.org/10.30813/bricolage.v2i02.839
Jati, Wasisto Raharjo. (2016). Cyberspace, Internet, dan  Ruang  Publik  Baru:  Aktivisme  Online Politik  Kelas  Menengah  Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi . 3(1). 26 Internet:
Agnes  Friska  Cyntia.  (2016).  Jurnalisme  Online Dari  Waktu  ke  Waktu.  Diakses  dari  https:// www.kompasiana.com/jurnalismuda/56e - 4342ba4afbd8a1aa7b34d/jurnalisme­on - line­dari­waktu­ke­waktu pada tanggal 27 juli
2019.
CNN  Indonesia.  (2019).  KPU  Tetapkan  Jokowi­ Ma’ruf  Pemenang  Pilpres  2019.  Diakses dari  https://www.cnnindonesia.com/nasion - al/20190521020825­32­396686/kpu­tetap - kan­jokowi­maruf­pemenang­pilpres­2019 Pada tanggal 1 Juni 2019
Database  Kompas  (2019).  Setelah  Putusan  MK
Menolak  Seluruh  Gugatan  Sengketa Pilpres  2019.  Diakses  dari  https://nasional. kompas.com/jeo/setelah­putusan­mk­meno - lak­seluruh­gugatan­sengketa­pilpres­2019 pada tanggal 1 juli 2019
Indra Komara. (2019). Garis Besar soal Sidang Perdana Gugatan  Prabowo  di  MK  Hari  Ini.  Diakses dari https://news.detik.com/berita/d­4585598/ garis­besar­soal­sidang­perdana­gugatan­pra - bowo­di­mk­hari­ini pada tanggal 1 Juni 2019 Leo  Dwi  Jatmiko.  (2019).  Jelang  Pemilu  2019, Hoaks  dan  Ujaran  Kebencian  Meningkat. Diakses  melalui  https://kabar24.bisnis.com/ read/20190401/15/906705/jelang­pemilu­
2019­hoaks­dan­ujaran­kebencian­meningkat pada Tanggal 8 Juli 2019
Umar  Agus  W.  (2019).  Resmi  Kubu  Prabowo Daftarkan  Gugatan  Sengketa  Pilpres  2019  ­ Ini  Syarat,  Tahapan  &  Jadwal  Putusan  MK diakses  dari  https://www.tribunnews.com/ pilpres­2019/2019/05/25/resmi­kubu­prabowo­ daftarkan­gugatan­sengketa­pilpres­2019­ ini­syarat­tahapan­jadwal­putusan­mk  pada tanggal 1 Juni 2019

## Peraturan Perundang-undangan
Undang­Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang­Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
Undang­Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang­Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan Umum
Peraturan  Menteri  Kominfo  No.  19  Tahun  2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif