Jurnal Analisa Sosiologi
April 2016, 5(1):  10-27
Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas
Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016
Alan Sigit Fibrianto 1

## Abstract
This research aims to find out  about the realization of gender equality in  the scope  of  student  organizations  Sebelas  Maret  University  Surakarta  in  2016. This research uses qualitative descriptive method with source triangulation as data validity. Data obtained through observation and interviews conducted in each student organization at Sebelas Maret  University. The results show that from  all  organizations  there  is  male  domination  as  the  leader  of  the organization,  while  women serve as secretaries, treasurer and members. The reality  is  that  there  is  no  gender  equivalence  and  justice,  and  gender mainstreaming  from  every  organization,  so  the  position  of  women  is  still  at number two after men.
Keywords: Equality, Gender, Student Organization.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai wujud kesetaraan gender di  lingkup  organisasi  mahasiswa  Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta  tahun 2016.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan triangulasi sumber sebagai validitas data. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara  yang  dilakukan  di  masing-masing  organisasi  mahasiswa  di Universitas  Sebelas  Maret.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  semua organisasi terdapat dominasi laki-laki sebagai pimpinan organisasi, sedangkan perempuan  menjabat  sebagai  sekretaris,  bendahara  dan  anggota.  Realitanya belum  ada  kesetaraan  dan  keadilan  gender  (KKG)  serta  pengarusutamaan gender (PUG) dari setiap organisasi, sehingga posisi perempuan masih berada pada nomor dua setelah laki-laki.
Kata Kunci: Kesetaraan, Gender, Organisasi Mahasiswa.
1 Program Studi Magister Sosiologi Universitas Sebelas Maret Email: alansigitfibrianto53@gmail.com

## PENDAHULUAN
Di  kalangan  mahasiswa,  khususnya  mahasiswa  UNS,  mengapa  kandidat pemimpin  organisasi  selalu  di  dominasi  laki-laki.  Minimnya  peran perempuan  dalam  tampuk  kekuasaan  sebagai  seorang  pemimpin.  Dalam pengisian  setiap  divisi  dalam  organisasi  pun  juga  lebih  di  dominasi  oleh kalangan  laki-laki  sebagai  koordinator  setiap  divisi.  Walaupun  tidak semuanya  seperti  itu,  tetapi  fenomena  ini  hampir  tercermin  dalam  setiap organisasi  di  kampus.  Pada  umumnya  perempuan  di  dalam  organisasi banyak  yang  diidentikkan  dengan  peran  sebagai  sekretaris  ataupun bendahara,  namun  jarang  yang  condong  ke  arah  pemimpin  organisasi  atau sebagai penguasa.
Hal  ini  jelas  merepresentasikan  peran  wanita  di  dalam  sebuah keluarga,  bahwasanya  tugas  perempuan  itu  hanya  dalam  ranah  mengurus keuangan, dan dalam tataran rumah tangga saja. Sebenarnya posisi  sebagai seorang pemimpin untuk saat ini bukan hanya diperuntukkan bagi kalangan laki-laki,  bahkan  sekarang  posisi  sebagai  seorang  pemimpin  sudah  terbuka lebar  bagi  kalangan  perempuan.  Hal  itu  sangat  jelas  sekali  terlihat  dalam ideologi bangsa kita yaitu yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila pada sila  ke-5,  yang  menyebutkan  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia”.  Dari  sila  ke-5  tersebut  sangat  jelas  bahwa  ideologi  bangsa  ini menyiratkan  akan  kesetaraan  hak  bagi  seluruh  kaum,  baik  itu  perempuan maupun  laki-laki.  Hak  dan  kewajiban  bukan  hanya  dimiliki  oleh  satu kalangan tertentu, akan tetapi diperuntukkan bagi setiap elemen masyarakat.
Salah  satu  wacana  yang  dapat  dipetik  dari  ideologi  bangsa  Indonesia adalah  mengenai  konsep  kesetaraan  gender.  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan adanya  peraturan  perundang-undangan  mengenai  Kesetaraan  dan  Keadilan Gender  (KKG)  Tahun  2012.  Selain  itu  juga  diperkuat  lagi  dengan  Inpres No.  9  Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  dalam Pembangunan  Nasional.  Walaupun  aturan  mengenai  kesetaraan  gender tersebut  sudah  ada,  namun  masih  peran  wanita  dalam  pendidikan  dan berorganisasi  masih  sangat  minim,  padahal  kesempatan  bagi  kaum perempuan  sudah  sangat  terbuka  lebar  dalam  ranah  pendidikan  dan organisasi.  Tetapi  untuk  jabatan  sebagai  seorang  pemimpin  khususnya  di
bidang organisasi di kalangan mahasiswa masih didominasi oleh sosok laki- laki.
Ada  banyak  sekali  organisasi  di  UNS  yang  terdiri  dari  beberapa organisasi  legislatif  (DEMA  Fakultas,  DEMA  Universitas),  beberapa organisasi  eksekutif  (Hima,  HMJ,  BEM  Fakultas,  BEM  Universitas),  dan berbagai UKM baik Fakultas maupun Universitas, yang notabene pemimpin dari  masing-masing  Ormawa  tersebut  di  dominasi  oleh  seorang  laki-laki. UKM  atau  Unit  Kegiatan  Mahasiswa  sama  halnya  seperti  kegiatan ekstrakurikuler  yang  adalah  di  lembaga  sekolah,  di  mana  aktivitas kegiatannya  dilakukan  di  luar  jam  pembelajaran  (Fibrianto  dan  Bakhri, 2018).  Hal  ini  masih  sangat  kontras  dengan  berbagai  aturan  mengenai konsep kesetaraan gender, di mana seorang perempuan masih berkutat pada ranah  urusan  rumah  tangga  (sekretaris,  bendahara)  dan  bukan  sebagai seorang  pemimpin  (ketua/  kepala).  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini yaitu, bagaimana wujud kesetaraan gender di lingkup organisasi mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016? Beberapa hal inilah yang melatarbelakangi  mengapa  peneliti  mengangkat  sebuah  penelitian  dengan judul,  “Kesetaraan  Gender  dalam  Lingkup  Organisasi  Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016”.

## Pengertian Gender
Gender  merupakan  aspek  hubungan  sosial  yang  dikaitkan  dengan diferensiasi seksual pada manusia (Demartoto, 2007). Istilah “gender” yang berasal  dari  bahasa  Inggris  yang  di  dalam  kamus  tidak  secara  jelas dibedakan  pengertian  kata  sex  dan  gender.  Untuk  memahami  konsep gender,  perlu  dibedakan  antara  kata  sex  dan  kata  gender.  Sex  adalah perbedaan  jenis  kelamin  secara  biologis  sedangkan  gender  perbedaan  jenis kelamin  berdasarkan  konstruksi  sosial  atau  konstruksi  masyarakat.  Dalam kaitan  dengan  pengertian  gender  ini,  Astiti  mengemukakan  bahwa  gender adalah  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  secara  sosial.  Hubungan  sosial antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan hidup sehari-hari, dibentuk dan dirubah.
Heddy Shri Ahimsha Putra (2000) menegasakan bahwa istilah Gender dapat  dibedakan  ke  dalam  beberapa  pengertian  berikut  ini:  Gender  sebagai suatu  istilah  asing  dengan  makna  tertentu,  Gender  sebagai  suatu  fenomena
sosial budaya, Gender sebagai suatu kesadaran sosial, Gender sebagai suatu persoalan  sosial  budaya,  Gender  sebagai  sebuah  konsep  untuk  analisis, Gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan.
Epistimologi  penelitian  Gender  secara  garis  besar  bertitik  tolak  pada paradigma  feminisme  yang  mengikuti  dua  teori  yaitu;  fungsionalisme struktural  dan  konflik.  Aliran  fungsionalisme  struktural  tersebut  berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi.  Teori  tersebut  mencari  unsur-unsur  mendasar  yang berpengaruh  di  dalam  masyarakat.  Teori  fungsionalis  dan  sosiologi  secara inhern bersifat konservatif dapat dihubungkan dengan karya-karya  Auguste Comte  (1798-1857),  Herbert  Spencer  (1820-1930),  dan  masih  banyak  para ilmuwan yang lain.
Dalam  buku  Sex  and  Gender  yang  ditulis  oleh  Hilary  M.  Lips mengartikan Gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.  Misalnya;  perempuan  dikenal  dengan  lemah  lembut,  cantik, emosional dan keibuan. Sementara  laki-laki dianggap kuat, rasional,  jantan dan  perkasa.  Ciri-ciri  dari  sifat  itu  merupakan  sifat  yang  dapat dipertukarkan,  misalnya  ada  laki-laki  yang  lemah  lembut,  ada  perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat  yang  lain (Mansour Fakih, 1996).
Secara  umum,  pengertian  Gender  adalah  perbedaan  yang  tampak antara  laki-laki  dan  perempuan  apabila  dilihat  dari  nilai  dan  tingkah  laku. Dalam Women Studies Ensiklopedia dijelaskan bahwa Gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku,  mentalitas,  dan  karakteristik  emosional  antara  laki-laki  dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.
Gender adalah perbedaan  yang tampak pada  laki-laki dan perempuan apabila  dilihat  dari  nilai  dan  tingkah  laku.  Gender  merupakan  suatu  istilah yang  digunakan  untuk  menggambarkan  perbedaan  antara  laki-laki  dan perempuan  secara  sosial.  Gender  adalah  kelompok  atribut  dan  perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.
Gender  merupakan  konsep  hubungan  sosial  yang  membedakan (memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan lak-
laki.  Perbedaan  fungsi  dan  peran  antara  laki-laki  dan  perempuan  itu  tidak ditentukan  karena  keduanya  terdapat  perbedaan  biologis  atau  kodrat, melainkan  dibedakan  menurut  kedudukan,  fungsi  dan  peranan  masing- masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.
Dengan  demikian  gender  sebagai  suatu  konsep  merupakan  hasil pemikiran  manusia  atau  rekayasa  manusia,  dibentuk  oleh  masyarakat sehingga  bersifat  dinamis  dapat  berbeda  karena  perbedaan  adat  istiadat, budaya,  agama,  sitem  nilai  dari  bangsa,  masyarakat,  dan  suku  bangsa tertentu.  Selain  itu  gender  dapat  berubah  karena  perjalanan  sejarah, perubahan  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  atau  karena  kemajuan pembangunan.  Dengan  demikian  gender  tidak  bersifat  universal  dan  tidak berlaku secara umum, akan tetapi bersifat situasional masyarakatnya.

## Konsep dan Isu Gender
Berbagai  literatur  yang  membahas  mengenai  gender  antara  lain dikemukakan  oleh  Megawangi  (1999),  Darahim  (2003),  dan  literatur lainnya,  pusat  penelitian  gender  dan  peningkatan  kualitas  perempuan (2001),  bunga  rampai  panduan  dan  bahan  pembelajaran  pengarusutamaan gender  dalam  pembangunan  nasional  (2004)  dan  lain-lain,  menyimpulkan bahwa  seks  dan  gender  merupakan  konsep  yang  berbeda.  Seks  mengacu pada  perbedaan  jenis  kelamin  yang  ditentukan  secara  biologis  yang  secara fisik  melekat  pada  masin-masing  jenis  kelamin,  laki-laki  dan  perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan, sehingga bersifat  permanen  dan  universal.  Berbeda  halnya  dengan  gender,  yang diartikan  sebagai  suatu  perbedaan  peran,  sifat,  tugas,  dan  tanggung  jawab laki-laki  dan  perempuan  yang  dibentuk,  dibuat  dan  dikonstruksi  oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
Isu gender diartikan sebagai  masalah  yang  menyangkut ketidakadilan yang  berdampak  negatif  bagi  perempuan  dan  laki-laki,  terutama  terhadap perempuan.  Contohnya  saja  subordinasi  (penomorduaan),  anggapan  bahwa perempuan  lemah,  tidak  mampu  memimpin,  cengeng.  Mengakibatkan perempuan menjadi nomor dua setelah laki-laki.
Salah  satu  sendi  utama  dalam  demokrasi  yaitu  Kesetaraan  Gender karena  menjamin  bebasnya  untuk  berpeluang  dan  mengakses  bagi  seluruh elemen  masyarakat.  Gagalnya  dalam  mencapai  cita–cita  demokrasi,
seringkali  dipicu  oleh  ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan  gender. Ketidaksetaraan  ini  dapat  berupa  diskriminatif  yang  dilakukan  oleh merekayang  dominan  baik  secara  struktural  maupun  kultural.  Perlakuan diskriminatif  dan  ketidaksetaraan  dapat  menimbulkan  kerugian  dan menurunkan  kesejahteraan  hidup  bagi  pihak-pihak  yang  termarginalisasi dan tersubordinasi. Sampai saat ini diskriminasi berbasis pada gender masih terasakan  hampir  di  seluruh  dunia,  termasuk  di  negara  di  mana  demokrasi telah  dianggap  tercapai.  Dalam  konteks  ini,  kaum  perempuan  yang  paling berpotensi mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, meski tidak menutup kemungkinan  laki-laki  juga  dapat  mengalaminya.  Pembakuan  peran  dalam suatu  masyarakat  merupakan  kendala  yang  paling  utama  dalam  proses perubahan  sosial.  Sejauh  menyangkut  persoalan  gender  di  mana  secara global  kaum  perempuan  yang  lebih  berpotensi  merasakan  dampak negatifnya.
Berbagai  cara  tengah  dilakukan  diupayakan  untuk  mengurangi ketidaksetaraan  gender  yang  menyebabkan  ketidakadilan  sosial.  Upaya tersebut  dilakukan  baik  secara  individu,  kelompok  bahkan  oleh  negara  dan dalam  lingkup  lokal,  nasioanal  dan  internasional.  Upaya  upaya  tersebut diarahkan  untuk,  menjamin  kesetaraan  hak-hak  asasi,  penyusun  kebijakan yang  pro  aktif  mengatasi  kesenjangan  gender,  dan  peningkatan  partisipasi politik.
Hukum  adat  sebagai  hukumnya  rakyat  Indonesia  dan  tersebar  di seluruh Indonesia dengan corak dan sifat yang beraneka ragam. Hukum adat sebagai  hukumnya  rakyat  Indonesia  terdiri  dari  kaidah-kaidah  hukum  yang sebagian  besar  tidak  tertulis  yang  dibuat  dan  ditaati  oleh  masyarakat  di mana hukum adat itu berlaku.
Hukum  adat  terdiri  dari  berbagai  lapangan  hukum  adat  antara  lain hukum  adat  pidana,  tata  negara,  kekeluargaan,  perdata,  perkawinan  dan waris.  Hukum  adat   dalam  kaitan  dengan  isu  gender  adalah  hukum kekeluargaan,  perkawinan  dan  waris.  Antara  hukum  keluarga,  hukum perkawinan dan hukum perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat karena ketiga  lapangan hukum tersebut  merupakan bagian dari hukum adat pada  umumnya  dan  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya  saling  bertautan dan bahkan saling menentukan.
Perjuangan emansipasi perempuan Indonesia yang sudah dimulai jauh sebelum  Indonesia  merdeka  yang  dipelopori  oleh  R.A.  Kartini,  dan perjuangannya  kemudian  mendapat  pengakuan  setelah  Indoesia  merdeka. Pengakuan  itu  tersirat  dalam  Pasal  27  Undang-Undang  Dasar  1945  akan tetapi realisasi pengakuan  itu belum  sepenuhnya terlaksana dalam  berbagai bidang kehidupan.
Hal  ini  jelas  dapat  diketahui  dari  produk  peraturan  perundangan- undangan  yang  masih  mengandung  isu  gender  di  dalamnya,  dan  oleh karenannya  masih  terdapat  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Contoh Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974,  di  mana  seolah-olah  undang-undang tersebut  melindungi  perempuan  dengan  mencantumkan  asas  monogami  di satu sisi akan tetapi di sisi lain membolehkan bagi suami untuk berpoligami tanpa  batas  jumlah  wanita  yang  boleh  dikawin.  Dalam  membahas  masalah diskriminasi  terhadap  perempuan  maka  yang  dipakai  sebagai  dasar  acuan adalah  Ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1984,  yang berbunyi  sebagai  berikut:  Untuk tujuan  konvensi  yang  sekarang  ini,  istilah “diskriminasi  terhadap  wanita”  berarti  setiap  pembedaan,  pengucilan  atau pembatasan  yang  dibuat  atas  dasar  jenis  kelamin,  yang  mempunyai pengaruh  atau  tujuan  untuk  mengurangi  atau  menghapuskan  pengakuan, penikmatan  atau  penggunaan  hak-hak  asasi  manusia  dan  kebebasan- kebebasan  pokok  di  bidang  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  sipil  atau apapun  lainnya  oleh  kaum  wanita,  terlepas  dari  status  perkawinan  mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.
Mencermati  ketentuan  Pasal  1  tersebut  diatas  maka  istilah diskriminasi  terhadap  perempuan  atau  wanita  adalah  setiap  pembedaan, pengucilan  atau  pembatasan  atas  dasar  jenis  kelamin  maka  terdapat peraturan  perundang-undangan  yang  bias  jender  seperti  Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Perkawinan, dan lain-lainnya.

## Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
Dalam  memahami  kajian  kesetaraan  gender,  seseorang  harus  mengetahui terlebih  dahulu  perbedaan  antara  gender  dengan  seks  (jenis  kelamin). Kurangnya  pemahaman  tentang  pengertian  Gender  menjadi  salah  satu penyebab  dalam  pertentangan  menerima  suatu  analisis  gender  di  suatu persoalan ketidakadilan sosial.
Hungu  (2007)  mengatakan  “seks  (jenis  kelamin)  merupakan perbedaan  antara  perempuan  dengan  laki-laki  secara  biologis  sejak seseorang  lahir.  Seks  (jenis  kelamin)  berkaitan  dengan  tubuh  laki-laki  dan perempuan,  dimana laki-laki memproduksikan  sperma,  sementara perempuan  menghasilkan  sel  telur  dan  secara  biologis  mampu  untuk menstruasi,  hamil  dan  menyusui.  Perbedaan  biologis  dan  fungsi  biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya”.
Sedangkan secara etimologis, gender memiliki arti sebagai perbedaan jenis  kelamin  yang  diciptakan  oleh  seseorang  itu  sendiri  melalui  proses social  budaya  yang  panjang.  perbedaan  perilaku  antara  laki  –  laki  dengan perempuan  selain  disebabkan  oleh  factor  biologis  juga  faktor  proses  social dan  cultural.  oleh  sebab  itu  gender  dapat  berubah  –  ubah  dari  tempat  ke tempat, waktu ke waktu, bahkan antar kelas social ekonomi masyarakat.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan perbedaan  antara jenis kelamin dengan  gender  yaitu,  jenis  kelamin  lebih  condong terhadap  fisik  seseorang sedangkan gender lebih condong terhadap tingkah lakunya. Selain itu, jenis kelamin  merupakan  status  yang  melekat  atau  bawaan,  sedangkan  gender merupakan status yang diperoleh. Gender tidak bersifat biologis, melainkan dikontruksikan  secara  sosial.  Karena  gender  tidak  dibawa  sejak  lahir, melainkan  dipelajari  melalui  sosialisasi,  oleh  sebab  itu  gender  dapat berubah.
Setelah  mengetahui  perbedaan  jenis  kelamin  dengan  gender,  maka langkah  selanjutnya  yaitu  kita  dapat  memahami  pengertian  “Kesetaraan Gender”.  Kesetaraan  Gender  merupakan  kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki dan  perempuan  untuk  memperoleh  kesempatan  serta  hak-haknya  sebagai manusia,  agar  mampu  berperan  dan  berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik, hukum,  ekonomi,  sosial  budaya,  pendidikan  dan  pertahanan  dan  keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.  Kesetaraan  gender  juga  meliputi  penghapusan  diskriminasi  dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.
Kesetaraan  gender  memiliki  kaitan  dengan  keadilan  gender.  keadilan gender  merupakan  suatu  proses  dan  perlakuan  adil  terhadap  laki–laki  dan perempuan.  terwujudnya  kesetaraan  dan  keadilan  gender  ditandai  dengan tidak  adanya  diskriminasi  baik  terhadap  laki–laki  maupun  perempuan.
sehingga  denga  hal  ini  setiap  orang  memiliki  akses,  kesempatan berpartisipasi,  dan  control  atas  pembangunan  serta  memperoleh  manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut.
Memiliki  akses  di  atas  mempunyai  tafsiran  yaitu  setiap  orang mempunyai  peluang/  kesempatan  dalam  memperoleh  akses  yang  adil  dan setara  terhadap  sumber  daya  dan  memiliki  wewenang  untuk  mengambil keputusan  terhadap  cara  penggunaan  dan  hasil  sumber  daya  tersebut. Memiliki  partisipasi  berarti  mempunyai  kesempatan  untuk  berkreasi/  ikut andil  dalam  pembangunan  nasional.  Sedangkan  memiliki  kontrol  berarti memiliki  kewenangan  untuk  mengambil  keputusan  atas  penggunaan  dan hasil  sumber  daya.  Sehingga  memperoleh  manfaat  yang  sama  dari pembangunan.

## Kesetaraan Gender di Indonesia dalam Bermasyarakat
Perbedaan  gender  terkadang  dapat  menimbulkan  suatu  ketidakadilan terhadap  kaum  laki–laki  dan  terutama  kaum  perempuan.  Ketidakadilan gender dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan.

## Marjinalisasi Perempuan
Salah  satu  bentuk  ketidakadilan  terhadap  gender  yaitu  marginalisasi perempuan.  Marginalisasi  perempuan  (penyingkiran/  pemiskinan)  kerap terjadi  di  lingkungan  sekitar.  Nampak  contohnya  yaitu  banyak  pekerja perempuan  yang  tersingkir  dan  menjadi  miskin  akibat  dari  program pembangunan  seperti  internsifikasi  pertanian  yang  hanya  memfokuskan petani  laki-laki.  Perempuan  dipinggirkan  dari  berbagai  jenis  kegiatan pertanian  dan  industri  yang  lebih  memerlukan  keterampilan  yang  biasanya lebih  banyak  dimiliki  laki-laki,  dan  perkembangan  teknologi  telah menyebabkan  apa  yang  semula  dikerjakan  secara  manual  oleh  perempuan diambil  alih  oleh  mesin  yang  umumnya  dikerjakan  oleh  tenaga  laki-laki. Dengan  hal  ini  banyak  sekali  kaum  pria  yang  beranggapan  bahwa perempuan hanya mempunyai tugas di sekitar rumah saja.

## Subordinasi
Selain  Marginalisasi,  terdapat  juga  bentuk  keadilan  yang  berupa subordinasi.  Subordinasi  memiliki  pengertian  yaitu  keyakinan  bahwa  salah satu  jenis  kelamin  dianggap  lebih  penting  atau  lebih  utama  dibandingkan jenis  kelamin  lainnya.  Sudah  sejak  dahulu  terdapat  pandangan  yang
menempatkan kedudukan dan peran perempuan yang lebih rendah dari laki– laki. Salah satu contohnya yaitu perempuan di anggap makhluk yang lemah, sehingga sering sekali kaum adam  bersikap seolah  – olah berkuasa (wanita tidak  mampu  mengalahkan  kehebatan  laki–laki).  Kadang  kala  kaum  pria beranggapan  bahwa  ruang  lingkup  pekerjaan  kaum  wanita  hanyalah disekitar  rumah.  Dengan  pandangan  seperti  itu,  maka  sama  halnya  dengan tidak  memberikan  kaum  perempuan  untuk  mengapresiasikan  pikirannya  di luar rumah.
Pandangan Stereotype
Stereotype dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak  sesuai  dengan  kenyataan  empiris  yang  ada.  Pelabelan  negatif  secara umum  selalu  melahirkan  ketidakadilan.  Salah  satu  stereotipe  yang berkembang  berdasarkan  pengertian  gender,  yakni  terjadi  terhadap  salah satu  jenis  kelamin,  (perempuan),  Hal  ini  mengakibatkan  terjadinya diskriminasi dan  berbagai ketidakadilan  yang  merugikan kaum perempuan. Misalnya  pandangan  terhadap  perempuan  yang  tugas  dan  fungsinya  hanya melaksanakan  pekerjaan  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan  domistik  atau kerumahtanggaan.  Hal  ini  tidak  hanya  terjadi  dalam  lingkup  rumah  tangga tetapi  juga  terjadi  di  tempat  kerja  dan  masyaraklat,  bahkan  di  tingkat pemerintah dan negara.
Apabila  seorang  laki-laki  marah,  ia  dianggap  tegas,  tetapi  bila perempuan  marah  atau  tersinggung  dianggap  emosional  dan  tidak  dapat menahan  diri.  Standar  nilai  terhadap  perilaku  perempuan  dan  laki-laki berbeda,  namun  standar  nilai  tersebut  banyak  menghakimi  dan  merugikan perempuan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika  hendak  aktif  dalam  “kegiatan  laki-laki”  seperti  berpolitik,  bisnis  atau birokrat.  Sementara  label  laki-laki  sebagai  pencari  nafkah  utama, (breadwinner)  mengakibatkan  apa  saja  yang  dihasilkan  oleh  perempuan dianggap  sebagai  sambilan  atau  tambahan  dan  cenderung  tidak diperhitungkan.

## Beban Ganda
Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang  harus  dilakukan  oleh  salah  satu  jenis  kelamin  tertentu  secara berlebihan.  Dalam  suatu  rumah  tangga  pada  umumnya  beberapa  jenis
kegiatan  dilakukan  laki-laki,  dan  beberapa  dilakukan  oleh  perempuan. Berbagai observasi, menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga  bagi  mereka  yang  bekerja, selain bekerja  di  tempat  kerja  juga  masih  harus  mengerjakan  pekerjaan  rumah tangga.  Dalam  proses  pembangunan,  kenyataannya  perempuan  sebagai sumber  daya  insani  masih  mendapat  pembedan  perlakuan,  terutama  bila bergerak  dalam  bidang  publik.  Dirasakan  banyak  ketimpangan,  meskipun ada juga ketimpangan yang dialami kaum laki-laki di satu sisi.

## Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan di Indonesia
Perempuan  sesungguhnya  membutuhkan  pendidikan  seperti  halnya  dengan laki–laki.  Akan  terlihat  jelas  apabila  dilihat  dari  sejarah  masa  lalu  saat Indonesia  masih  dijajah.  Para  penjajah  kurang  menghargai  kaum perempuan.  Mereka  berlaku  sewenang–wenang  sesuka  hati  terhadap  kaum perempuan  di  Indonesia.  Peristiwa  ini  menggambarkan  bahwa  kesetaraan gender  sama  sekali  belum  ditegakkan.  Dampak  dari  peristiwa  tersebut, pandangan–pandangan masyarakat sepeninggalnya yaitu terdapat masyarakat  yang  beranggapan  bahwa  perempuan  belum  memiliki kesempatan  untuk  berperan  sentral  diberbagai  bidang  seperti  sekarang  ini. Orang tua  yang  memiliki pandangan seperti  itu, akan  menyekolahkan anak laki–lakinya  setinggi–tingginya  sedangkan  anak  perempuan  tidak  harus bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu faktor peristiwa tersebut yaitu  orang  tua  hanya  beranggapan  bahwa  peran  perempuan  dalam kehidupan  tidak  lain  adalah  sebagai  ibu  rumah  tangga  yang  tak  perlu sekolah  tinggi–tinggi.  Namun  saat  ini  pemerintahan  telah  berupaya  untuk menegakkan  kesetaraan  gender.  Hal  ini  terbukti  dengan  adanya  program pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, dengan hal ini banyak generasi penerus  bangsa  yang  merupakan  calon  pembangunan  Negara  ini mendapatkan  mendapatkan  kesempatan  yang  sama  dalam  mengenyam pendidikan. Terlepas dari permasalahan pendidikan  yang ada, namun dapat diakui  bahwa  pandangan  orang  tua  kolot  masa  lalu  yang  tidak menyekolahkan  anak  perempuannya  kini  telah  berubah.  Terlihat  bahwa pada  saat  sekarang  kaum  perempuan  pun  banyak  yang  bersekolah  hingga jenjang  yang  tinggi.  Selain  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan,  di  Negara Indonesia  sebenarnya  telah  menerapkan  kesetaraan  gender  dalam  tatanan
organisasi  dari  mulai  organisasi  yang  kecil  hingga  pemerintahan.  Buktinya ialah  perempuan  pun  memiliki  peranan  yang  sama  dalam  hal  menduduki jabatan  tertentu  dalam  suatu  institusi.  Presiden  Negara  Indonesia  yang pernah  diduduki  oleh  seorang  perempuan  yaitu  Megawati  Soekarno  Putri merupakan bukti real-nya.

## Pengarusutamaan Gender (PUG)
Pengarusutamaan  gender  ( gender  mainstreaming )  adalah  strategi  untuk mencapai  kesetaraan  dan  keadilan  gender  melalui  kebijakan  dan  program yang  memperhatikan  pengalaman,  aspirasi,  kebutuhan,  dan  permasalahan perempuan,  dan  laki-laki  ke  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan, dan  evaluasi,  dari  seluruh  kebijakan  dan  program  di  berbagai  bidang kehidupan dan pembangunan.
Pengarusutamaan  gender  penting  dikarenakan  agar  dapat  membuat dan  mengambil  kebijakan  seperti:  memiliki  kepekaan  gender,  yaitu kepekaan  terhadap  perbedaan  masalah  uang  dihadapi,  maupun  perbedaan kebutuhan  dan  kepentingan  perempuan  dan  laki-laki  khususnya  yang berkaitan  dengan  penghormatan  atas  hak-hak  asasi  perempuan,  misalnya: hak  reproduksi,  dan  hak  politik  perempuan.  Semua  ini  dapat  dilihat  dalam UU NO. 7/1984. Selain  itu ke pemerintah dan pengaturan  masyarakat oleh negara maupun institusi sosial lainnya yang lebih baik.
Gambar 1: Kerangka Berpikir

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  yaitu  penelitian yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  berbagai  kondisi,  berbagai  situasi,  serta mendeskripsikan  berbagai  realita  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat,  lalu kemudian  mengangkat  ke  permukaan  tentang  karakter  ataupun  gambaran tentang  kondisi  dan  sesuatu  tertentu  (Bungin,  2015).  Penelitian  ini menggunakan  triangulasi  sumber  sebagai  validitas  data  yang  diperoleh melalui  observasi  dan  wawancara  terhadap  setiap  organisasi  mahasiswa  di dalam Universitas Sebelas Maret Surakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Universitas  Sebelas  Maret  merupakan  salah  satu  Perguruan  Tinggi  Negeri (PTN) favorit yang terletak di Kota Solo. Sebagai sebuah Perguruan Tinggi pada  umumnya,  Universitas  Sebelas  Maret  memiliki  ormawa  (organisasi mahasiswa)  yang  bergerak  secara  dependent.  Beberapa  organisasi kemahasiswaan  yang  bergerak  secara  dependent  tersebut  yaitu  antara  lain: DEMA  tingkat  Universitas,  BEM  tingkat  Universitas,  DEMA  tingkat Fakultas, BEM tingkat Fakultas, dan Himpunan Mahasiswa tingkat Program Studi.  Ada  banyak  sekali  Himpunan  Mahasiswa  tingkat  Program  Studi, dapat  dikatakan  setiap  Program  Studi  memiliki  setidaknya  satu  organisasi HMP  atau  HIMA.  DEMA  merupakan  salah  satu  organisasi  mahasiswa sebagai badan legislatif, sedangkan BEM dan HMP atau HIMA merupakan organisasi  kemahasiswaan  sebagai  badan  eksekutifnya.  Di  Universitas Sebelas  Maret  terdapat  tingkatan  organisasi  yang  terdiri  dari  3  (tiga) tingkatan, yaitu Ormawa tingkat Universitas, Ormawa tingkat Fakultas, dan Ormawa  tingkat  Program  Studi.  Untuk  tingkat  Universitas,  terdiri  dari  1 DEMA  selaku  organisasi  badan  legislatif  tingkat  Universitas  dan  1  BEM selaku  organisasi  badan  eksekutif  tingkat  Universitas.  Untuk  tingkat Fakultas,  terdiri  dari  10  DEMA  selaku  organisasi  badan  legislatif  tingkat Fakultas  dan  10  BEM  selaku  badan  eksekutif  tingkat  Fakultas.  Untuk tingkat  Program  Studi,  karena  Universitas  Sebelas  Maret  terdiri  dari  10 Fakultas,  dan  masing-masing  Fakultas  memiliki  beberapa  Program  Studi, maka  berdasarkan  hasil  temuan  lapangan,  total  jumlah  Program  Studi  di Universitas Sebelas Maret terdapat 61 Program Studi, jadi dengan kata lain
ada  61  HMP  atau  HIMA  selaku  badan  eksekutif  yang  bergerak  di  tingkat Program  Studi.  Berikut  ilustrasi  bagan  yang  peneliti  buat  untuk menunjukkan  posisi  setiap  Ormawa  (Organisasi  Mahasiswa)  di  Universitas Sebelas Maret Surakarta:
Gambar  2: Bagan  ilustrasi  Organisasi  Mahasiswa  di  Universitas  Sebelas Maret Surakarta
Pada bagian yang sebelumnya telah digambarkan pemetaan organisasi mahasiswa di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada bagian ini, peneliti akan  mencoba  untuk  mendeskripsikan  mengenai  konsep  kesetaraan  gender yang terdapat pada setiap organisasi kemahasiswaan di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jika ditotal jumlah keseluruhan organisasi mahasiswa baik yang  selaku  badan  legislatif  maupun  yang  selaku  badan  eksekutif  pada setiap  tingkatan,  maka  terdapat  sejumlah  83  organisasi.  Masing-masing organisasi pasti memiliki sebuah struktur kepengurusan atau keanggotaan.
Struktur  organisasi  merupakan  salah  satu  komponen  yang  secara tersurat  dan  tersirat  dapat  menunjukkan  konteks  gender  di  dalam kepengurusan  masing-masing  organisasi  tersebut.  Dari  hasil  temuan lapangan,  dari  keseluruhan  organisasi  kemahasiswaan  baik  badan  legislatif maupun  badan  eksekutif,  baik  organisasi  itu  yang  bergerak  pada  tingkatan Universitas,  Fakultas,  maupun  di  tingkat  Program  Studi,  ditemukan  bahwa
dari  masing-masing  struktur  organisasi  tersebut  yang  menduduki  jabatan sebagai  Ketua  Umum  atau  selaku  pemimpin  organisasi  adalah  sosok seorang laki-laki. Sedangkan peran perempuan rata-rata terletak pada posisi sekretaris  dan  bendahara  umum.  Namun  untuk  ketua  divisi  atau  ketua bidang  di  dalam  organisasi  sudah  terdapat  sosok  seorang  perempuan  yang menjadi  ketua  divisi  ataupun  ketua  bidang  di  beberapa  organisasi kemahasiswaan.  Peran  seorang  perempuan  masih  terkesan  minim  dalam menduduki jabatan-jabatan penting di dalam organisasi kampus.
Selain  itu,  jabatan-jabatan  penting  lebih  banyak  didominasi  oleh seorang  laki-laki.  Dilihat  dari  kaca  mata  gender,  hal  ini  masih  terbilang belum memenuhi syarat adil gender. Ada beberapa anggapan dari beberapa anggota  yang  tergabung  di  dalam  salah  satu  organisasi  tertentu  di  tingkat Program  Studi  yang  menyatakan  bahwa  sosok  seorang  pemimpin  itu  lebih diutamakan  seorang  laki-laki,  adanya  anggapan  bahwa  laki-laki  adalah imam  dan  memiliki  sifat  tegas  dan  bertenaga,  laki-laki  lebih  memiliki ‘ people  power ’,  laki-laki  labih  kuat  daripada  perempuan.  Padahal  dalam konsep  gender  kesetaraan  bukan  dilihat  dari  fisik,  akan  tetapi  dari  sisi kompetensi dari masing-masing individu tanpa latar belakang sex atau jenis kelamin.  Beberapa  pernyataan  tersebut  sangat  bertentangan  dengan  konsep gender.  Berbicara  mengenai  keadilan  dan  kesetaraan  gender  (KKG), seharusnya  semua  didasarkan  atas  kemampuan  dan  bukan  secara  fisik melainkan  secara  kompetensi  dengan  berdasarkan  pertimbangan  adil  bagi seluruh individu.
Individu  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  baik  laki-laki  maupun perempuan  memiliki  hak  yang  sama  dalam  segala  hal  jika  dilihat  dari konsep pengarusutamaan gender (PUG). Jadi, untuk struktur keorganisasian di  Ormawa  Universitas  Sebelas  Maret  masih  terkesan  belum  menerapkan konsep KKG ataupun PUG, memberikan kesempatan yang sama bagi segala kalangan  dan  tidak  mengerucut  pada  satu  kaum  tertentu,  hal  inilah  yang menjadi konsep adil gender. Maka dari itu, perlu adanya sebuah pemahaman terkait  konsep  adil  gender  di  kalangan  mahasiswa  pada  umumnya,  dan keanggotaan  mahasiswa  di  dalam  berorganisasi  pada  khususnya.  Saling menjalin kerjasama demi terciptanya sebuah  integrasi di  bidang organisasi, bukan  hanya  sebagai  sebuah  gerakan  semata  namun  juga  sebuah  gebrakan
untuk  saling  manghargai  dengan  tidak  membeda-bedakan  individu  yang hanya  dilihat  dari  segi  fisiknya  saja,  akan  tetapi  lebih  kepada  kemampuan dan kompetensi dengan berbasis adil gender.

## KESIMPULAN
Universitas  Sebelas  Maret  memiliki  total  keseluruhan  organisasi kemahasiswaan  sejumlah  83  Ormawa,  baik  itu  di  tingkat  Universitas, Fakultas,  maupun  di  tingkat  Program  Stusi,  serta  baik  itu  badan  legislatif maupun badan eksekutif. Dari hasil temuan lapangan, ditemukan bahwa dari masing-masing struktur organisasi tersebut yang menduduki jabatan sebagai Ketua  Umum  atau  selaku  pemimpin  organisasi  adalah  sosok  seorang  laki- laki.  Sedangkan  peran  perempuan  rata-rata  terletak  pada  posisi  sekretaris dan  bendahara  umum.  Peran  seorang  perempuan  masih  terkesan  minim dalam  menduduki  jabatan-jabatan  penting  di  dalam  organisasi  kampus. Selain  itu,  jabatan-jabatan  penting  lebih  banyak  didominasi  oleh  seorang laki-laki.  Dilihat  dari  kaca  mata  gender,  hal  ini  masih  terbilang  belum memenuhi  syarat  adil  gender.  Berbicara  mengenai  keadilan  dan  kesetaraan gender  (KKG),  seharusnya  semua  didasarkan  atas  kemampuan  dan  bukan secara fisik melainkan secara kompetensi dengan berdasarkan pertimbangan adil  bagi  seluruh  individu.  Individu  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam segala hal jika dilihat dari konsep pengarusutamaan gender (PUG).
Jadi,  untuk  struktur  keorganisasian  di  Ormawa  Universitas  Sebelas Maret  masih  terkesan  belum  menerapkan  konsep  KKG  ataupun  PUG, memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  segala  kalangan  dan  tidak mengerucut  pada  satu  kaum  tertentu,  hal  inilah  yang  menjadi  konsep  adil gender. Maka dari  itu, perlu adanya sebuah pemahaman terkait konsep adil gender di kalangan mahasiswa pada umumnya, dan keanggotaan mahasiswa di  dalam  berorganisasi  pada  khususnya.  Saling  menjalin  kerjasama  demi terciptanya  sebuah  integrasi  di  bidang  organisasi,  bukan  hanya  sebagai sebuah  gerakan  semata  namun  juga  sebuah  gebrakan  untuk  saling manghargai  dengan  tidak  membeda-bedakan  individu  yang  hanya  dilihat dari segi fisiknya saja, akan tetapi lebih kepada kemampuan dan kompetensi dengan berbasis adil gender.
Mahasiswa  merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang  dipercayai sebagai “ agent  of change ”. Hal itu dikarenakan pola pikir mahasiswa yang saat  ini  sudah  semakin  kritis  terhadap  berbagai  hal,  salah  satunya  terhadap konsep  kesetaraan  gender.  Selain  pola  pikir  yang  kritis,  mahasiswa  juga diharapkan  mampu  untuk  menerapkan  atau  mengaplikasikan  dari pemikirannya.  Contohnya  dengan  adanya  beberapa  peraturan  yang  saat  ini mengatur  mengenai  kesetaraan  gender,  bahwa  tidak  adanya  pembeda  antar individu yang dilihat dari sex atau jenis kelamin. Semua memiliki peran dan memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  hal  memilih  ataupun  melakukan segala  sesuatu,  termasuk  dalam  berorganisasi.  Bahkan,  yang  berlaku menjadi  pemimpin  sebuah  organisasi  juga  adalah  hak  bagi  semua  kaum. Dengan  pengetahuan  akan  konsep  gender  ini,  seharusnya  mahasiswa menjadi lebih peka terhadap segala bidang, khususnya di bidang organisasi. Mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang kritis dan mampu mengambil bagian  dalam  keikutsertaannya  di  dalam  pengimplementasian  setiap kebijakan  yang  positif,  salah  satunya  adalah  implementasi  perilaku  adil dalam  hal gender sebagai wujud nyata dari konsep KKG dan PUG sebagai gagasan pembentukkan keadilan bagi  setiap  individu. Semoga ke depannya Negara  Indonesia  menjadi  sebuah  bangsa  yang  lebih  adil  gender  dan terhindar  dari  segala  sesuatu  yang  bersifat  diskriminatif  yang  memiliki dampak merugikan bagi beberapa kaum, di awali dari para mahasiswa yang dipercayai  sebagai  “ agent  of  change ”  sebagai  cikal  bakal  para  penerus bangsa. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif . Jakarta: Kencana. Darahim,  Andarus.  (2003). Kendala  Upaya  Pemberdayaan  Perempuan . Jakarta: Yayasan Melati.
Demartoto,  Argyo.  (2007). Menyibak  Sensitivitas  Gender  dalam  Keluarga Difabel . Surakarta: LPP UNS dan UNS Press. Fakih,  Mansour.  (1996). Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fibrianto, A. S., & Bakhri, S. (2018). Pelaksanaan Aktivitas Ekstrakurikuler Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera) Dalam Pembentukkan Karakter, Moral Dan Sikap Nasionalisme Siswa Sma Negeri 3 Surakarta. Jurnal Moral Kemasyarakatan , 2 (2), 1-19. Hungu.  (2007). Demografi  Kesehatan  Indonesia .  Jakarta:  Penerbit Grasindo.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2000  Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Megawangi,  Ratna.  (1999). Membiarkan  Berbeda?:  Sudut  Pandang  Baru Tentang Relasi Gender . Bandung: Mizan. Putra,  Heddy  Shri  Ahimsa.  (2000). Ketika  Orang  Jawa  Nyeni,  Seni  dalam Beberapa Perspektif: Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Galang Press. Rancangan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang
Kesetaraan dan Keadilan Gender Tahun 2012.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
UNFPA,  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  BKKBN.  (2004).
Bunga  Rampai  Panduan  dan  Bahan  Pembelajaran  Pelatihan Pengarusutamaan  Gender  dalam  Pembangunan  Nasional.  Jakarta:
Men.