## EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERCERAIAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG

## Habibunnas
Program Studi Ahwal Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Email: habibunnas36@gmail.com

## Abstract
This paper is motivated to find out how effective the Supreme Court Regulation No.1 of 2016 in the case of divorce at the Bandung Religious Court. The purpose of this paper is to find out how mediation is carried out at the Bandung Religious Court before and after the enactment of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016  at  the  Bandung  Religious  Court.  This  paper  uses  a  field  study  method (qualitative)  using  a  descriptive  approach  based  on  the  prevailing  laws  and regulations.  This  paper  finds  that  prior  to  the  enactment  of  Supreme  Court regulation  No.1  of  2016  in  the  Court  the  implementation  of  the  mediation process is carried out for a maximum of 40 days, while after the enactment of Supreme Court Regulation No.1 of 2016 at the Bandung Religious Court, the mediation is carried out for a maximum of 30 days. Then the data on the failure of mediation before the enactment of Supreme Court Regulation No.1 of 2016 at  the  Bandung  Religious  Court  in  2009  there  were  1,467  cases  that  were mediated, there were 138 cases that were successful and 1326 cases that failed in mediation. In 2010 there were 2137 cases that were mediated, there were 115 cases that were successful and there were 2022 cases that were unsuccessful in mediation. Then after the enactment of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 at the Bandung Religious Court, in 2017 to July 2018 there were 1,495 cases that were mediated, there were 1412 cases that were unsuccessful in mediation and only 72 cases were successful in mediation. From these data it can be said that the mediation process at the Bandung Religious Court has not been effective because the failure of the mediation is still more than successful.

## Keywords: Effectiveness, Mediation, Bandung Religious Court.

## Abstrak
Tulisan  ini  dilatarbelakngi  buat  mengenali  bagaimana  kefektifan  Peraturan Mahkamah  Agung  No 1  Tahun  2016  dalam  perihal  perceraian di Pengadilan
Agama  Bandung.  Tujuan  dari  tulisan  ini  merupakan  buat  mengenali  gimana penerapan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Bandung  saat  sebelum  serta  sehabis berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung. Tulisan ini memakai tata cara study lapangan (kualitatif) dengan memakai pendekatan deskriftif bersumber pada peraturan perundang- undagan yang berlaku. Tulisan ini menciptakan kalau saat sebelum berlakunya peraturan Mahkamah  Agung  No  1  Tahun  2016  di  Pengadilan  Agama  penerapan  proses mediasi dilaksanakan sangat lama 40 hari sedangkan sehabis berlakunya Peraturan Mahakamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  di  Pengadilan  Agama  Bandung pelaksaan mediasi sangat lama 30 hari. Setelah itu informasi kegagalan mediasi saat  sebelum  berlakunya  Peraturan  Mahakamah  Agung  No  1  Tahun  2016  di Pengadilana Agama Bandung pada tahun 2009 terdapat 1. 467 masalah yang di mediasi, terdapat 138 masalah yang sukses serta 1326 masalah yang kandas di mediasi. Tahun 2010 terdapat 2137 masalah yang di mediasi terdapat 115 masalah yang sukses serta terdapat 2022 masalah yang tidak sukses di mediasi. Setelah itu seteah  berlakunya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor.  1  Tahun  2016  di Pengadilan Agama Bandung, pada Tahun 2017 hingga bulan juli 2018 terdapat 1. 495 masalah yang di mediasi, terdapat 1412 masalah yang tidak sukses di mediasi serta cuma 72 masalah yang sukses di mediasi. Dari informasi tersebut bisa di katakana bahwasnya proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung belum efisien sebab kegagalan mediasinya masih lebih banyak daripada keberhasilannya.
Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Pengadilan Agama Bandung.

## Pendahuluan
Mediasi menurut Oyo Sunaryo Mukhlas dalam bukunya Perkembangan Peradilan  Islam  merupakan  metode  penyelesaian  persengketaan  dengan menggugah pemahaman hukum untuk para pihak buat mencari konvensi melaui dorongan mediator yang netral. 1
Proses  penyelesain  sengketa  lewat  mediasi  ialah  proses  penyelesaian sengketa  diantara  para  pihak  lewat  jalan“  non  litigasi”  ataupun  diluar  majelis hukum. Tetapi sepanjang itu tidak selamanya proses penyelesaian sengketa lewat mediasi  murni  dilaksanakan  diluar  majelis  hukum,  tetapi  kerapkali  orang berargumen  bahwasanya  proses  mediasi  itu  merupakan  bagian  dari  majelis hukum, sementara itu itu merupakan diluar Majelis hukum.
1 Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 233
Tiap masalah perdata yang masuk ke ke Majelis hukum wajib melakukan peoses mediasi, apabila mediasi tidak di laksankan oleh hakim hingga masalah tersebut batal demi hukum, sebagaimana tertuang didalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat( 2) serta( 3) yang melaporkan kalau: tiap para  hakim,  mediator  serta  para  pihak  harus  menjajaki  prosedur  penyelesaian sengketa  lewat  mediasi  yang  di  atur  didalam  peraturan  ini(  2)  apabila  tidak menempuh  prosedur  mediasi  bersumber  pada  peraturan  ini  ialah  pelanggaran terhadap syarat Pasal 130 HIR dana tau Pasal 154 RBg yang menyebabkan vonis batal demi hukum( 3). 2
Bisa dikatakan kalau tiap masalah perdata yang diajukan ke Majelis hukum tingkatan  awal  harus  terlebih  dulu  diupayakan  proses  mediasi  (mendamiakan) dianatara  para  pihak,  hingga  permasalahan  siding  awal  dalam  permasalahan perdata yang dihadiri oleh para pihak wajib terlebih dulu di mediasi, apabila proes perdamaian tidak dicoba hakim hingga bisa dikatakan vonis tersebut nanti dapat batal serta tidak mengikat kepada para pihak.
Setelah dilakukannya amandemen peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur  mediai  di  Pengadilan  ada  beberapa  ketentuan  yang  berubah,  ada beberapa ketentuan yang berbeda anatara keduanya salah satunya adalah tentang waktu penyelesaian medisi lebih singkat yang mana pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1  Tahun 2008  waktu  penyelesaian mediasi  paling  lama  40  hari kerja sementara setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 waktu penyelesaian mediasi berubah lebih singkat yaitu sampai 30 hari. 3
Sejauh  ini  timbul  pertanyaan  kenapa  angka  waktu  pelaksanaan  proses mediasi  di  Pengadilan  dipersingkat  hanya  30  hari  saja.  Sementara  itu  fakta dilapangan  menyatakan  bahwa  meskipun  selama  ini  diberikan  waktu  proses pelaksanaan  mediasi  selama  40  hari  kerja  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2008  justru  masih  banyak  para  pihak  yang  tidak  bisa didamaikan, fenomena tersebut sebenarnya dirasakan oleh para hakim di berbagai pengadilan,  sebenarnya  jangka  waktu  40  hari  tersebut  masih  kurang  bagi  para mediator  untuk  meyakinkan  para  pihak  dan  berhasil  mendamaikan  para  pihak yang bersengkata.
2 Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008
3 Pasal 3 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016
Tentu  lahirnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016 tersebut  tidak  seta  merta  ada  tanpa  adanya  landasan  dan  dasar  yang  kuat  dari Mahkamah  Agung  itu  sendiri,  yang  mana  proses  mediasi  diharapkan  mampu memperkecil angka perceraian di Indonesai.
Usaha  Mahkamah  Agung  dalam  mengupayakan  mediasi  patut dibanggakan  karena  terus  adanya  perubahan,  karena  Mahkamah  Agung menyadari  bahwasanya  Peraturan  yang  sebelumnya  belum  membuahkan  hasil yang  maksimal  dan  seperti  apa  yang  diharapkan.  Tentu  lahirnya  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini diharapkan memberikan pengaruh yang besar dan berjalan ke efektifannya sesuai dengan yang diharapkan.

## Metode Penelitan
Metode  penulisan  yang  digunakan  adalah  study  lapangan  dengan memakai pendekatan deskriftif dan dihubungkan dengan peraturan perundang- undangan,  penelitian  deskriftif  ( descriftive  research )  merupakan  suatu  metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, mungkin terjadi masa dahulu atau terjadi pada saat sekarang. Menurut Furchan deskriftif punya contoh antara lain: 4
1. Menggambarkan suatu kejadian yang terjadi dengan obyektif, apa adanya dan dilaksanakan dengan cara yang teliti serta cermat dan penuh perhatian penuh . (Penelitian Deskriptif)
2. Terjadi tanpa di atur secara sengaja, tidak adanya uji coba dan berjalan secara otonatis.
Pada  peneitian  ini  penulis  berupaya  menggambarkan  suatu  gejala, fenomena pada saat ini. Tulisan tersebut deskriptif lebih kepada titik pusat pada kejadian  yang  factual  sebagaimana  adanya  ketika  penelitian  berlangsung. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan efektivitas peraturan Mahkamah Agung sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan bagaimana usaha para mediator dalam menyelesaiakn kasus para pihak melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4 A. Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 54
Untuk  mengetahui  efektif  tidaknya  suatu  hukum,  mulanya  kita  harus dapat  mengetahui  sejauh  mana  hukum  tersebut  dilanggar  atau  di  patuhi. Ketentuan  hukum  yang  dipatuhi  oleh  sebagian  orang,  walaupun  tidak  secara keseluruhan maka dapat dikatakan berjalan sesuai harapan. 5
Berjalan sesuai  harapan  (Efektif)  suatu  peraturan  perundang-undangan menurut  Soerjono  Soekanto,  tergantung  alas  an-alasan  yang  membuatnya berubah seperti halnya :
a. Disebabkan Peraturannya Sendiri
Berlakunya  suatu  undang-undang  tidak  lepas  dari  asas-asas  yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut berdamfak positif. Artinya supaya  undang-undang  tersebut  mencapai  tujuannya,  sehigga  efektif secara teori keefektifitasan.
b. Disebabkan Subjek Hukum
Istilah  subjek  hukum  adalah  mereka  yang  ikut  langsung  dalam  hal penegakan hukum baik secara langsung atau tidak, dalam hal ini bisa saja Hakim, Advokad (Pengacara) Polisi, Jaksa. Dalam hal mediasi tentu tentu yang  lebih  berperan  dalam  penegakan  hukum  adalah  mereka  para mediator  dan  orang  yang  terlibat  didalamnya  termasuk  aturan  yang mengatur tentang mediasi itu sendiri.
c. Disebabkan Sarana dan Prasarana
Untuk  mengharapkan  akan  adanya  ke  efektifan  suatu  peraturan perundnag-undangan yang telah ditetapkan tentu selain subyeknya yang telah  tersedia,  juga  harus  ada  sarana  dan  parasarana  sebagai  bentuk aplikasi  baik  bentuk  gedung,  transfortasi  dan  sarana  lainnya  yang mendukung  berjalannya  suatu  peraturan  berdasarkan  apa  yang diharapkan  bersama.  Sebab  tanpa  adanya  sarana  dan  prasarana  yang memadai tidak akan tercapai peraturan berjalan dengan lancar.
d. Disebabkan Masyarakat Itu Sendiri
Adanya suatu peraturan harus melibatkan masyarakat itu sendiri karena pada dasarnya adanya pembentukan suatu peraturan itu tujuannya untuk
5 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum , ( Legal Theory ) Dan Teori Peradilan ( Judicial Prudence ) termasuk Interpretasi Undang-Undang ( Legis Prudence ), Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 375
masyarakat juga. Sehingga dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat diharapkan  nantinya  suatu  peraturan  perundang-undangan  tersebut berjalan  dengan  efektif  dan  dipatuhi,  karena  tidak  ada  yang  merasa  di rugikan  antara  si  pembuat  peraturan  dengan  si  pelaksana  peraturan tersebut.
e. Alasan Kebudayaan
Pertimbangan  kebudayaan  juga  sangat  penting  dalam  perumusan peraturan  perundang-undangan,  dalam  hal  ini  yang  di  ambil  adalah budaya hukum yang berlaku di masyarakat itu sendiri, dalam hal ini adalah segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  sikap,  prilaku,  pola  pikir,  adat, budaya, istiadat dan hal lainnya yang berkaitan dengan budaya hukum.
Terbitnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Tahun  2008  oleh  Mahkamah Agung atas pembelajaran kegagalan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2003. Dari jumlah klausul Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 lebih padat  karena  memuat  27  Pasal  dibandingkan  dengan  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang Cuma memuat 13 Pasal. Perbedaan jumlah Pasal ii setidaknya menunjukkan adanya perubahan peraturan Mahkamah Agung sebagai upaya mempercepat, mempermurah dan mempermudah, menyelesaikan sengketa serta memberikan akses besar kepada para pencari keadilan.
Latar belakang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 antara lain:
1. Dianggap  belum  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  yang  mampu meningkatkan  mediasi  di  pengadilan  serta  berdaya  guna  dan  mampu menekan tingginya angka perceraian di Pengadilan.
2. Perlu adanya akan perubahan (Amandemen) tetang prosedur mediasi di Pengadilan sepeti yang tertuang didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pada huruf (a) huruf (b) huruf (c) huruf (d) dan huruf (e) tentang perlunya ada  perubahan  dan  pelengkapan  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang mediasi.
3. Didalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  bahwa proses  mediasi  dilakukanpaling  lama  40  hari  ,  sementara  itu  didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pelaksanaan mediasi dilakukan paling lama 30 hari. 6
6 Wawancara dengan Bapak Harun Nur Rasyid sebagai Panitera Muda Permohonan (23 Januri 2019)
Rekapitulasi sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016  yang  penulis  analisis  berdasrkan  tulisan  Ramdani  Wayu  Sururie  yang berjudul  penyelesaian  sengketa  perkawinan  dengan  cara  mediasi  di  Pengadilan Agama:
Data mediasi di Pengadilan Agama wilayah PTA bandung 2009-2010. 7
Nomor  Tahun  Perkara Dimediasi Berhasil   Presentase Berhasil Gagal   Presentase Gagal 1. 2009 1467 138 9,6% 1326 90,4% 2. 2010 2137 115 5,4% 2022 94,6%
Sumber  diolah  dari  data  statistik  pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan Agama di wilayah PTA Bandung Tahun 2099 dan 2010.
Bagi para pihak yang beperkara mediasi adalah hal yang wajib di ikuti, seperti  halnya  pendapat  Thalis  Noor  Cahyadi  Sebagai  pengelola  Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia bahwa kewajiban para yang beperkara untuk dating pada waktu acara mediasi berlangsung, kalau seandainya pihak tersebut tidak bias hadir  maka  dapat  di  wakilkan  kepada  Pengacara  melaui  surat  kuasa  yang  di berikan, dan alas an lainnya yang membuat pihak tersebut tidak bias hadir dalam proses mediasi. 8
Peran Hakim mediator dan Advokad dalam keberhasilan dan kegagalan mediasi  sangat  berpengaruh,  peran  hakim  mediator  tentu  berkewajiban  dalam mendamaikan  para  pihak  yang  beperkara,  hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang diperintahkan  oleh  agama  Islam.  Ajaran  agama  menyuruh  penganutnya  untuk perkara perselisihan yang terjadi di antara manusia melalui usaha damai.
Dalam Al-quran juga di tekankan untuk mendaikan orang yang sedang beperkara sebagaimana tertuang dialam surat Al-Hujurat Ayat 9 :
Dan  kalau  ada  dua  golongan  dari  mereka  yang  beriman  itu  berperang hendaklah  kamu  damaikan  antara  keduanya!  Tapi  kalau  yang  satu  melanggar perjanjian  terhadap  yang  lain,  hendaklah  yang  melanggar  perjanjian  itu  kamu
7 http://digilib.uinsgd.ac.id/5481/1/Implementasi%20Mediasi-Ramdani.pdf (diakses 12 Januari 2019)
8 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting- yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016 (diakses 12 Januari 2019)
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah SWT. Kalau dia tidak surut, damaikanlah diantara keduanya menurut keadilan , dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 9
Anjuran yang didalam Al- qur’an tersebut dikemukakan apabila terdapat 2 (dua)  orang  yang  sedang  berselisih,  maka  di  anjurkan  untuk  mendamaikan mereka, perdamaian tersebut hendaklah dilaksanakan dengan cara yang benar dan adil sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil.
Sebagaimana hadist nabi Muhammad SAW :
“Shulh  itu  dib olehkan  diantara  kaum  muslimin  kecuali  shulh  yang menghalalkan yang  haram  atau  mengharamkan  yang  halal”  (HR.  Abu  Dawud, Tirmidzi,  Ibnu  Majah,  Hakim  dan  Ibnu  Hibban  dari  Amr  Bin  ‘Auf,  Tirmidzi menambahkan “ Wal Muslimuun Alaa Syuruuthihim ” (Kaum muslimin sesui dengan syarat  yang  mereka  buat),  Tirmidzi  berkata,  Hadist  ini  Hasan  Shahih,  hadits tersebut juga di shahihkan oleh syaikh al-Albani dalam shahih ibnu majah (1905).
Salah satu pendapat hakim mediator Pengadilan Agama Bandung bahwa mediator  tentu  perannya  untuk  melaksanakan  proses  mediasi  sesuai  dengan aturan hukum yang berlaku, sementara itu tugas advokad juga sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berbeda dengan mediator, seorang advokad dapat hadir dalam proses mediasi apabila advokad atau pengacara tersebut dikuasakan oleh salah satu para pihak memalui suarat kuasa khusus. 10
Peran advokad terkadang juga berpengaruh terhadap kegagalan mediasi, sebab advokad datang berdasarkan kepentingan kliennya, apabila kliennya ingin tetap  bercerai  tentu  advokad  juga  akan  berujuang  untuk  memnuhi  keinginan kliennya,  apalagi  advokad  yang  di  bayar  pakai  materi  tentu  akan  memiliki keterikan yang mengikat yang lebih antara kliennya dengan para pihak itu sendiri. Keberadaan advokad tidak bias dipungkiri akan kehadiran mereka karena mereka juga bergerak berdasarkan perundnag-undangan. Advokad secara tidak langsung tentu  akan  berbeda  perasaan  secara  emosional  jika  dibandingkan  dengan keberadaan pihak yang bersangkutan dapat hadir dan langsung tanpa di damping atau di kuasakan kepada advolad.
9 Dapertemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya ,
(Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 516
10 Wawanacara dengan Bapak Harun Nur Rasyid sebagai panitera pemohon (23 januari 2019)
Dari  pernyataan  diatas  peran  seorang  hakim  mediator  berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi, tetapi perlu di lihat juga sejauh mana mediator tersebut  punya  skil  atau  kemampuan  untuk  memediasi  apakah  itu  dibuktikan dengan  sertifikat  mediator  atau  tidak.  Begitupun  peran  seorang  advokad  atau pengacara berpengaruh terhadap berhasil tidaknya proses mediasi yang dilakukan, tetapi  perlu  kita  lihat  apa  tugas  dan  fungsi  seorang  advokad  dan  bagaiman posisinya didalam menangani klien dalam menangani perkara.
Sejauh  itu  menurut  hemat  saya  antara  mediator  dan  advokad  adalah bertolak belakang didalam proses mediasi, karena kalau dilihat dari tugas seorang mediator adalah bagaimana dia berupaya selain memberikan pemahaman tentang dampak  perceraian  yang  akan  terjadi,  dia  juga  harus  bisa  merasakan  apa  yang sedang dirasakan di masing-masing pihak baik penggugat ataupun tergugat dan tidak berpihak kepada salah satu pihak (netral), sementara itu seorang advokad selain  ia  menjalankan  profesinya  menurut  undang-undang  bisa  mendapatkan kekuasan  khusus  dari  kliennya,  yang  sejatinya  dia  tidak  merasakan  apa  yang dirasakan oleh para pihak, yang notabene keberadaan advokad hanyalah berpihak kepada salah satu pihak saja.
Hal  yang  paling  baru  dari  PEMA  Nomor  1  Tahun  2016  ini  adalah ditekankannya pada adanya iktikad baik dari para pihak, dengan adanya iktikad baik diharapkan proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Apabila tidak  beriktikad  baik  maka  akan  memperoleh  akibat  hukumnya  yaitu  maka gugatan  tidak  dapat  diterima  oleh  hakim  pemeriksa  perkara  sebagaiamana terdapat pada Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) menjelaskan apabila pihak tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dikenakan kewajiban pembayaran biaya mediasi.
Ada  yang  paling  menonjol  lainnya  tentang  adanya  perubahan  dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah tentang adanya iktikad baik dari para pihak itu sendiri. Pihak yang tidak beriktikad baik maka akan memiliki konsikuensi hukum seperti pada Pasal  22  ayat  1  dan  Pasal  23  ayat  1.  Dengan  adanya  iktikad  baik  diharapkan mediasi dapat berjalan dengan aman, lancar dan efisien.
Semenetara itu menurut wawancara penulis dengan pihak hakim mediator di  Pengadilan  Agama  Bandung  bahwa  prosedur  mediasi  sudah  sesuai  dengan peraturan yang berlaku mulai dari ketua pengadilan menunjuk mediatornya siapa,
tahapan proses mediasi yang telah ditentukan, sampai kepada berhasil tidaknya perdamaian tersebut. 11
Tahapan prosedur mediasi di Pengadilan ada bebrarap tahap yang harus dilaui oleh para pihak yang berperkara antara lain :
Ada bebrapa tahap yang harus dilalui pihak yang melalui proses mediasi antara lain adalah :
Proses Sebelum Mediasi . Sebelum dilaksankannya mediasi Hakim akan selau menekannkan dan akan selalu mengingatkan untuk kembali seperti dahulu dan berdamai saja, walaupun pada dasarnya ungkapan itu belum dalam proses mediasi diantara kedua belah pihak. Begitu juga halnya penekannan tersebut disampaikan kepada advokad atau pengacara ditekankan untuk lebih aktif dalam mendamaikan para  pihak,  kemudian  hakim  akan  menjelaskan  prosedur  mediasi  yang  sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. 12
Proses  Mediasi  Itu  Sendiri .  dalam  menentukan  siapa  yang  akan  menadi mediator  jangka  waktu  yang  diberikan  kepada  para  pihak  dan  mediator  untuk proses  waktu  mediasi  adalah  selama  5  hari  kerja.  Apabila  para  pihak  tidak menemukan mediator maka pengadilan akan merekomendasikan mediator dari Pengadilan itu sendiri, dalam waktu proses pelaksanaan mediasi itu berlangsung selama 30 hari sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 13
Setelah Proses Mediasi . Setelah proses mediasi selesai dan telah menemukan titik temu baik itu gagal dimediasi atau berhasil dimediasi maka mediator akan menulis kesepakatan pihak tersebut ditanda tangani oleh mediator dan juga para pihak yang bersangkutan atau kuasa hukum yang telah diberi surat kuasa.
Sebelum  proses  penanada  tanganan  kedua  belah  pihak  terlebih  dahulu mediator  memeriksa  materi  tersebut    untuk  menghindari  adanya  yang bertentangan dengan hukum atau hal yang tidak bisa dilaksanakan dan hal yang berkaitan dengan tidak beriktikad baik oleh para pihak. Kemudian hakim akan menetapkan hari pembacaaan akta keputusan perdamain setelah paling lama tiga
11 Wawancara dengan Bapak Harun Nur Rasyid sebagai Panitera Muda Permohonan (23 Januri 2019)
12 Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016
13 Pasal 24 Ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2016
(3)  hari  setelah  menerima  kata  setuju  untuk  perdamain  yang  telah  memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasa 27 ayat (2). 14
1. Faktor  penghambat  mediasi  berdasarkan  wawancara  penulis  dengan hakim mediator Pengadilan Agama Bandung bahwa faktor yang sering dihadapi mediator anatara lain:
Pertama :  salah  satu  pihak  tidak  datang  dalam  proses  mediasi  baik penggugat maupun tergugat yang menyebabkan mediasi tidak bisa di lanjutkan.
Kedua : sering terjadi adu mulud diantara para pihak yang mengakibatkan sulit untuk didamaikan. 15
Ada beragam jenis faktor kegagalan mediasi yang dialami oleh mediator. Untuk perkara yang dimediasi akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seringkali  mediasi  gaga.  Faktor  Alasan  lain  penyebab  gagalnya  mediasi  seperti halnya kasus adanya perselingkuhan atau yang sedang marak terjadi sekarang yaitu perebut laki-laki orang atau pelakor.

## 2. Faktor Mediasi Berhasil
Faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bandung biasanya disebabkan oleh beberapa hal anatar lain :
a. Adanya keinginan baik untuk beriktikad baik dari pihak itu sendiri, diniatkan  dari  rumah  sebelum  ke  pengadilan  bahwasanya  akan memiliki visi dan misi untuk berdamai kemabali. Seringkali mediator kewalahan  mendamaikan  para  pihak  karena  sejak  awal  dari  jauh sebelumnya memang niatnya sudah ingin berpisah saja, sehingga sulid untuk mendamaikan para pihak tersebut.
b. Jenis masalah yang dihadapi kadang menentukan keberhasilan proses mediasi, seperti contohnya masalah yang sifatnya sudah semberawut dan  sudah  dari  dahulu  terjadi  akan  semakin  sulid  di  mediasi  bila dibanduingkan  dengan  kasus  yang  sifatnya  baru  dan  belum  lama
14 Pasal 28 Ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2016
15 Wawancara dengan Bapak Harun Nur Rasyid sebagai Panitera Muda Permohonan (23 Januri 2019)
selang jangka waktunya, biasanya mediator terus mengingatkan untuk berfikir panjang bagaimana masa depan anak-anak mereka nantinya.
Berdasarkan  data  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Bandung  pada  tahun 2017 sampai bulan Juli Tahun 2018 bahwa perkara yang dimediasi ada sebanyak 995 perkara, Cuma 45 perkara yang berhasil selainnya gagal di mediasi. Kemudian pada tahun selanjutnya ada 500 perkara yang dimediasi dan hanya 27 perkara saja yang berhasil dimediasi, artinya ada 548 perkara yang gagal di mediasi pada Tahun 2018 tersebut.
Berikut rincian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung Pada Tahun 2017 :
No. Bulan Jumlah Mediasi Berhasil Gagal Ket 1 Januari 95 2 92 2 Februari 62 5 55 3 Maret 97 4 90 4 April 83 3 80 5 Mei 88 2 86 6 Juni 60 4 56 7 Juli 708 4 66 8 Agustus 109 8 101 9 September 67 1 66 10 Oktober 93 5 88 11 November 83 6 77 12 Desember 88 1 87 Jumlah 995 45 944
Berikut  rincian  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Bandung  pada  Tahu 2018 :
No Bulan Jumlah Mediasi Berhasil Gagal Ket 1 Januari 110 7 100 2 Februari 79 3 74 3 Maret 84 5 79
4 April 72 7 65 5 Mei 61 1 60 6 Juni 34 1 31 7 Juli 60 1 59
Data diatas menunjukkan jumlah keseluruhan dari Tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 bahwasanya ada 1495 perkara yang dimediasi, hanya 72 perkara yang berhasil di mediasi dan kemudian ada 1412 tidak berhasil di mediasi.
Berdasarkan  data  yang  penulis  ambill  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa mediasi yang berhasil cuma 72 perkara dari tahun 2017 sampai bulan juli 2018 di Pengadilan Agama Bandung, tentu angka ini menurut saya belum memuaskan bagi para hakim, penegak hukum terutama bagi Mahkamah Agung, karena salah satu tujuan keberadaaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut itu adalah usaha untuk  meminimalisir  angka  perceraian  sekaligus  mengurangi  penumpukan perkara yang masuk ke Pengadilan terutama ke Mahkamah Agung.
Data  tersebut  memperlihatkan  bahwa  proses  mediasi  di  Pengadilan Agama  Badung  belum  memenuhi  kata  efektif  dan  efisien.  Sejauh  ini  proses mediasi  yang  dilakukan  belum  secara  efektif  menurunkan  angka  dominasi perceraian di Indonesia, karena angka kegagalan mediasi Tahun 2009 dan 2010, Tahun  2017  sampai  bulan  juli  2018  tetap  tinggi  tidak  berhasilnya  mediasinya daripada berhasilnya mediasi di Pengadilan Agama Bandung.
Ketidak  efektifitasan  tersebut  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Hakim mediator Pengadilan Agama Bandung, selama ini para mediator sudah berusaha se  efektif  mungkin  dan  semaksimal  mungkin  untuk  memediasi/mendamaikan para pihak yang beperkara. Tentunya mediator hanyalah sekedar fasilitator untuk berdamai sementara itu keputusan yang diambil adalah tergantung kepada para pihak. 16
Mediasi akan berhasil apabila para pihak memiliki niat yang kuat untuk berdamai  kalau  tidak  maka  akan  menjadi  kesulitan  bagi  mediator  untuk mendamaikan mereka, tujuan dari mediasi adalah untuk menyelesaiakan sengketa
16 Wawancara dengan Ibu Athiroh Muchtar, selaku hakim mediator pada tanggal 14 Agustus 2018
secara damai, oleh sebab itu tanpa adanya iktikad baik dari para pihak itu sendiri akan susah dicapai keberhasilan dalam proses mediasi. 17
Menurut penulis, kurangnya kesadaran hukum dan rendahnya keinginan ingin  berdamai  kembali  adalah  alasan  yang  menjadi  penghambat  kegagalan mediasi  di  Pengadilan  Agama  Bandung  padahal  perdamaian  adalah  hal  yang sangat  penting  dalam  memutuskan  suatu  perkara  untuk  kemaslahatan.  Hal tersebut terlihat akan tingginya angka kegagalan mediasi dari tahun ketahun yang belum menunjukkan akan penurunan angka yang signifikan sebagaimana terlihat berdasarkan data yang penulis ambil Tahun 2017 yang tidak berhasil dimediasi ialah sebanyak 944 total 995 kasus yang didamaikan, sampai bulan juli 2018 yang tidak  berhasil  ialah  sebanyak  468  total  500  kasus  perkara  yang  didamaikan mediator.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas tantang efektif tidaknya mediasi dalam kasus perceraian setelah lahirnya PERMA No. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan yaitu didalam PERMA No. 1 Tahun 2008 pelaksanaan proses mediasi  dilaksanakan  paling  lama  40  hari.  Terbukti  pada  kegagalan mediasi Tahun 2009 sebanyak 1467 kasus yang di mesdiasi 138 berhasil dan ada 1326 gagal didamaikan. Pada 2010 ada 2137 kasus yang di mediasi ada 115 yang berhasil dan ada 2022 gagal didamaiakan (mediasi), jumlah tersebut belum dapat dikatakan bahwa proses mediasi berdaya guna dan menekan  angka  perceraian  karena  angka  kegagalan  mediasinya  masih lebih tinggi daripada yang berhasil atau di damakan (dimediasi).
2. Setelah berlakunya  Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1 Tahun 2016 tentang  prosedur  mediasi  di  Pengadilan,  menunjukkan  bahwa  didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk proses pelaksanaan mediasi dilakukan paling  lama  30  hari.  Pengadilan  Agama  Bandung  Secara  umum implementasi  PERMA  No.  1  Tahun  2016  sudah  berhasil  dilaksanakan dengan baik namun belum efektif untuk menekan angka perceraian.
3. Pelaksanaan  Mediasi  dalam  perceraian  setelah  dan  sebelum  berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016 menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan
17 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek , (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm 157
Agama  Bandung  belum  dapat  dikatakan  efektif  menurunkan  angka perceraian karena angka kegagalan mediasi Tahun 2009 dan 2010, Tahun 2017  sampai  bulan  juli  2018  masih  lebih  banyak  kegagalan  mediasi daripada keberhasilan mediasinya di Pengadilan Agama Bandung.

## Daftar Pustaka
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence) , Jakarta:
Kencana, 2009)
A. Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004)
Dapertemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya , (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009) Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam , (Bogor: Gralia Indonesia,
2011)
Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik , (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2012) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 http://digilib.uinsgd.ac.id/5481/1/Implementasi%20Mediasi-Ramdani.pdf (diakses 12 Januari 2019) https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin- penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016 (diakses 12 Januari 2019) http://as.uinsgd.ac.id/jurnal/problem-penyelesaian-sengketa-perkawinan- melalui-mediasi-dalam-sistem-peradilan-agama/ (diakses 15 Januari 2019)
Wawancara dengan Bapak Harun Nur Rasyid sebagai Panitera Muda Permohonan (23 Januri 2019)
Wawancara dengan Ibu Athiroh Muchtar, selaku hakim mediator pada tanggal (14 Agustus 2018)