## ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL 

## Danel Aditia Situngkir
Program Studi D3 Bahasa Inggris, STBA Prayoga Padang Jl. Veteran No. 8 Padang e-mail: danel@stba-prayoga.ac.id

## Abstract
The  dark  history  of  the  first  world  war  and  the  second  world  war  had  an  impact increasingly increasing international attention to the protection of human rights. One of the efforts made  was  strengthening  the  provisions  in  international  law.  The  state  as  the  main  actor  in international relations plays an important role in the establishment of norms in international law. In its  development,  state  relations  are  regulated  in  international  agreements.  The  most  common principle  in  international  treaties  is  pacta  sunt  servanda.  In  general,  the  pacta  sunt  servanda defined by the state is only bound by the agreement pursuant approval from the state. This becomes very  crucial  for  the  protection  of  the  sovereignty  of  the  state.  In  reality,  however,  there  are  few international  treaties  that  grant  rights  and  obligations  to  countries  that  do  not  participate  in international  treaties.  Related  to  international  criminal  law  enforcement,  the  existence  of  this principle  keep  on  debated,  especially  since  those  stipulated  in  international  criminal  law  are international crimes and punishment of perpetrators of such crimes. The international dimension in a crime can be seen from various aspects. Therefore this paper will discuss the principle of pacta sunt  servanda  in  law  enforcement  of  international  criminal  law.  This  research  was  normative juridical as the main approach. The principle of pacta sunt servanda should not be based of state bondage  in  international  criminal  law  enforcement,  the  state  may  be  bound  in  that  by  customary international law.
Keyword: Pacta Sunt Servanda, International Treaty, International Criminal Law

## Abstrak
Pengalaman  buruk  perang  dunia  pertama  dan  perang  dunia  kedua  membawa  dampak semakin meningkatkannya perhatian dunia internasional terhadap perlindungan hak asasi manusia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan ketentuan dalam hukum internasional. Negara sebagai  subjek  utama  dalam  hubungan  internasional  yang  memegang  peran  penting  dalam pembentukan norma dalam hukum internasional. Dalam perkembangannya hubungan antar negara diatur  dalam  perjanjian  internasional.  Asas  paling  umum  dalam  perjanjian  internasional  adalah pacta  sunt  servanda.  Secara  umum  pacta  sunt  servanda  diartikan  negara  hanya  terikat  pada perjanjian  berdasarkan  persetujuan  negara  tersebut.  Persetujuan  ini  menjadi  sangat  krusial  demi perlindungan  terhadap  kedaulatan  negara.  Namun  dalam  realitasnya  ditemukan  perjanjian internasional yang memberikan hak dan kewajiban kepada negara-negara yang tidak mengikatkan diri dalam perjanjian internasional. Jika dikaitkan dengan penegakan hukum pidana internasional keberadaan asas ini terus mengalami perdebatan, terlebih karena yang diatur dalam hukum pidana internasional  adalah  kejahatan  internasional  dan  hukuman  terhadap  pelaku  dari  kejahatan tersebut. Dimensi internasional dalam suatu kejahatan dapat dilihat dari berbagai aspek. Maka dari itu  tulisan  ini  akan  membahas  asas  pacta  sunt  servanda  dalam  penegakan  hukum  pidana internasional.  Penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif  sebagai  pendekatan  utama.  Asas  pacta  sunt servanda  tidak  harus  menjadi  dasar  terikatnya  negara  dalam  penegakan  hukum  pidana internasional, negara bisa terikat berdasarkan hukum kebiasaan internasional.
Kata kunci : Pacta Sunt Servanda, Perjanjian Internasional, Hukum Pidana Internasional
 Naskah diterima: 27 Februari 2018, direvisi:1 Maret 2018, disetujui untuk terbit: 06 Maret 2018

## PENDAHULUAN
Semakin menguatnya perhatian dunia internasional  tentang  perlindungan  hak asasi  manusia  telah  memberikan  warna baru bagi hukum internasional, khususnya hukum  pidana  internasional.  Pengalaman buruk  dari  Perang  Dunia  II  yang berlangsung  dari  tahun  1939-1945  dan perang asia timur raya (bagian dari Perang Dunia  II)  yang  berlangsung  dari  tahun 1942-1945  telah  menimbulkan  korban luar  biasa  banyak,  baik  berupa  korban manusia,  harta  benda,  baik  di  pihak pemenang  perang  maupun  pihak  yang kalah  perang.  Setelah  perang  berakhir muncul ide untuk meminta pertanggungjawaban secara langsung
kepada  individu  yang  dituduh  melakukan pelanggaran  hukum  internasional  dengan mengajukannya  kehadapan  pengadilan internasional.
Hal  ini  membuat  sematan  “ quacy  of law ”  bagi  hukum  pidana  internasional mulai  memudar  seiring  dengan  makin kuatnya  kesepahaman  atas  prinsip  non impunitas (tidak ada kekebalan) bagi para pelaku  kejahatan  luar  biasa  terhadap kemanusiaan.  Namun  hal  tersebut  masih menyisakan permasalahan karena melibatkan peran negara sebagai pemeran utama  dalam  hubungan  internasional. Permasalahan paling mendasar dari upaya tersebut  adalah  aspek  terpenting  dalam negara yakni kedaulatan.
Dimana  dalam  hukum  internasional dikenal  prinsip  persamaan  kedudukan negara. Keberadaan piranti hukum pidana internasional  ini menjadi  polemik  dimana setiap negara memiliki kedaulatan sendiri-
sendiri  terhadap  orang,  benda  dan peristiwa  yang  terjadi  di  dalam  negara tersebut.  Layaknya  hukum  internasional yang  dibentuk  berdasarkan  konsensus, hukum pidana internasionalpun demikian. Konsekuensi  logis  dari  sebuah  konsensus adalah negara boleh ikut dan boleh tidak. Dalam prinsip umum hukum internasional dikenal  asas pacta  sunt  servanda yang secara  umum  dapat  diartikan  perjanjian itu  hanya  mengikat  pihak-pihak  yang membuatnya.  Melihat  ini  tentunya  ada potensi hukum pidana internasional kembali  pada  posisi quacy  of  law .  Maka dari itu penulis merasa tertarik membahas tentang  Asas Pacta Sunt Servanda dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional.

## METODE PENELITIAN
Kajian  penelitian  ini  bersifat  yuridis normatif  sebagai  pendekatan  utama, dengan  melihat  hukum  internasional sebagai  kaidah/norma  dan  prinsip-prinsip hukum  umum  dalam  penegakan  hukum pidana internasional. Peneliti akan mendasarkan  pada  ketentuan  dan  prinsip- prinsip  umum  dalam  hukum  perjanjian internasional dan hukum pidana internasional.  Pada  penelitian  yuridis normatif,  jenis  data  yang  dipergunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari data  kepustakaan  (Marzuki,  2005,  hal. 24).
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan studi dokumen. analisis data tidak dapat dilepaskan dari berbagai penafsiran . (Amiruddin,  2012,  hal.  163) Penafsiran yang  dipergunakan  dalam  penulisan  ini adalah  penafsiran  sejarah  yaitu  dengan
menelaah  sejarah  hukum  atau  menelaah pembuatan  suatu  ketentuan  yang  diatur dalam  perjanjian  internasional  khususnya yang berkaitan dengan pidana
internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
I. Asas Pacta  Sunt  Servanda Dalam Perjanjian  Internasional
Dilihat dari sejarah, hubungan internasional  antar  bangsa-bangsa  di dunia hanya diatur berdasarkan
kebiasaan-kebiasaan  internasional  yang dianggap  benar  dan  dilakukan  terus menerus. Dalam beberapa dekade terakhir meningkatnya intensitas hubungan internasional  berujung  pada  timbulnya kesadaran masyarakat
internasional bahwa  kebiasaan  yang  dipergunakan selama  ini  dalam  hubungan  internasional tidak  dapat  dipergunakan  sebagai  acuan menyelesaikan  berbagai  permasalahan yang  timbul.  Maka  dari  itu  semakin dirasakan  pentingnya  suatu  norma  yang mengatur  bagaimana  hubungan  dalam masyarakat  internasional  dalam  bentuk perjanjian internasional.
Dalam perkembangannya norma yang  mengatur  hubungan  masyarakat internasional tersebut diatur dalam berbagai perjanjian
internasional.
Terikatnya negara dalam perjanjian internasional bergantung kepada
kebutuhan  dari  negara  tersebut. Secara fungsional  perjanjian  internasional  dilihat dari  sumber  hukum,  maka  perjanjian internasional dibedakan dalam dua
golongan,  yaitu: treaty  contracts dan law making  treaties . Treaty  contract adalah perjanjian  seperti  suatu  kontrak  atau
perjanjian  dalam  hukum  perdata  yang mengakibatkan  hak  dan  kewajiban  antara pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian itu  saja,  contoh  perjanjian  perbatasan  dan perjanjian perdagangan. Law making treaties adalah perjanjian internasional yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah  hukum  bagi  masyarakat internasional  secara  keseluruhan,  misalnya Konvensi  Wina  1969  tentang  Hukum Perjanjian  Internasional  dan  Konvensi Hukum  Laut  1982 .  (Ardhiwisastra,  2003, hal. 107-108).
John  O’Brian  merangkum  beberapa prinsip  yang  menjadi  dasar  dari  traktat atau  perjanjian  internasional  mengikat bagi  negara  ketiga:  (Iskandar,  2009,  hal. 56-57).
1. Muncul diakibatkan persetujuan.
2. Negara yang memberikan persetujuan untuk memberlakukannya sebagaimana  yang  diinginkan  oleh traktat terhadap pihak lain.
3. Dalam hal traktat (perjanjian) tersebut  mengkodifikasi  kebiasaan, maka  Negara-negara  peserta  terikat oleh  traktat  yang  menurut  prinsip- prinsip umum.
4. Dalam  hal  bukan  Negara  peserta, maka  traktat  tetap  mengikat  berdasar pada alasan kewajiban muncul sebagai akibat dari kebiasaan.
5. Traktat  multilateral  pada  umumnya dibentuk  dibawah International  Law Commision , yang tujuan untuk terciptanya pembentukan hukum internasional  yang  progresif,  yang tentunya  melibatkan  kodifikasi  atas hukum kebiasaan.
Asas Pacta Sunt Servanda
merupakan  salah  satu  prinsip  hukum
umum  yang  diakui  oleh  negara-negara beradab di dunia dalam kerangka hubungan internasional. Prinsip ini diakui universal. Schmitthof dan  juga Goldstajn menganggap  prinsip/asas  ini  (beserta prinsip  kebebasan  berkontrak)  sebagai prinsip  yang  penting.  Pengakuan  dalam sistim  hukum  di  dunia  tidak  terlalu  sulit untuk  menemukannya.  Bahkan  negara- negara  di  dunia  memasukkan  ketentuan ini dalam peraturan perundangan nasionalnya. (Adolf, 2006, hal. 25-26).
Secara  umum pacta  sunt  servanda diartikan  sebagai  terikatnya  suatu  negara terhadap  suatu  perjanjian  internasional diakibatkan  oleh  persetujuan  dari  negara tersebut  untuk  mengikatkan  diri  pada perjanjian  internasional.  Ketika  suatu Negara  menjadi  pihak  dalam  perjanjian internasional, menyatakan kehendak untuk  terikat  terhadap  ketentuan  yang diatur  dalam  perjanjian  tersebut.  Hal  itu berdampak ketentuan-ketentuan yang diatur  dalam  perjanjian  itu  berlaku  dalam teritorial negara yang menyatakannya.
Asas pacta sunt servanda merupakan salah  satu  norma  dasar  dalam  hukum perjanjian, dan erat kaitannya dengan asas itikad  baik  untuk  menghormati  atau mentaati  ketentuan  dalam  perjanjian. Hugo  de  Groot atau  yang  lebih  dikenal dengan Grotius mengatakan bahwa diantara  asas-asas  hukum  alam  yang melandasi  sistem  hukum  internasional, pacta  sunt  servanda merupakan  asas paling  fundamental. Pacta  sunt  servanda yang  merupakan  bagian  dari  hukum kodrat yang menjadi dasar bagi konsensus.  Anzilotti  penganut  aliran
dualisme
berkebangsaan Italia
menguatkan  pandangan  Grotius  dan meletakan dasar daya ikat hukum internasional  pada  asas pacta  sunt servanda . (Ardhiwisastra, 2003, hal. 72).
Terikatnya satu negara dalam perjanjian  internasional  dilihat  dari  2 (dua)  perspektif.  Perspektif  yang  pertama yaitu  tindakan  yang  dilakukan  negara sendiri dalam suatu perjanjian internasional.  Negara  dikatakan  terikat pada  perjanjian  internasional  apabila melakukan  tindakan  Penandatanganan ( Signatured) (Convention,  1969,  hal.  Art. 12  (1)) , Pertukaran  instrument-instrument (exchange  of  instruments  constituting  a treaty) ,  (Convention,  1969,  hal.  Art.  13)
Ratification,  acceptance  or  approval. (Convention,  1969,  hal.  Art.14) Apabila negara melakukan tindakan-tindakan diatas maka negara terikat pada ketentuan hukum  dalam  perjanjian  internasional  itu sendiri.
Perspektif  yang  kedua  adalah  dilihat dari  substansi  atau  norma  yang  diatur dalam perjanjian internasional itu sendiri. Sejatinya  jika  perjanjian  dibuat  maka yang  terikat  hanya  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  perjanjian  internasional  itu sendiri.  Dalam  perjanjian  internasional istilah pihak sering disebut “ Parties ” atau “ State  Parties ”.  Namun  tidak  jarang perjanjian  internasional  juga  memberikan hak kepada negara ketiga atau negara lain yang  bukan  pihak  dalam  perjanjian internasional  tersebut.  Frasa  yang  sering dipakai  untuk  negara  bukan  pihak perjanjian  internasional  tersebut  misalnya
“ Every  State ”  atau  “ Non  State  Parties ” atau “ All State ”.
Beberapa contoh perjanjian
international  yang  memberikan  hak  atau kewajiban  kepada  negara  bukan  pihak diantaranya:
1. Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (Nations,  Charter  of  The  United Nations, 1945)
Pasal  6  ayat  1  dikatakan  negara- negara  bukan  anggota  Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak dengan prinsip-prinsip  ini  apabila  dianggap perlu demi perdamaian internasional.
2. Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi Manusia (Nations, Universal
Declaration of Human Rights) Dalam  deklarasi  yang  diterima  dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada  tanggal  10  Desember  1948 melalui  resolusi  217  A  (III)  ini  frasa yang  dipakai  adalah  setiap  orang. Dengan  demikian  ini  dapat  dimaknai sebagai setiap orang yang merupakan warga  negara  pada  negara  peserta maupun  negara  bukan  peserta  dalam deklarasi  tersebut  maupun  piagam PBB,  karena  deklarasi  ini  dipelopori oleh PBB.
3. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perbaikan  keadaan  anggota  angkatan perang  yang  luka  dan  sakit  di  medan pertempuran  darat.  (The  Geneva Conventions  of  12  August  1949, 1949)
Dalam  pasal  2  konvensi  ini  diatur meskipun  salah  satu  dari  Negara- negara  dalam  pertikaian  mungkin bukan  peserta  Konvensi  ini,  Negara- negara yang menjadi peserta Konvensi  ini  akan  sama  tetap  terikat olehnya  di  dalam  hubungan  antara
mereka.  Mereka  selanjutnya  terikat oleh  Konvensi  ini  dalam  hubungan dengan Negara bukan peserta, apabila Negara  yang  tersebut  kemudian  ini menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.
4. Konvensi Hukum Laut Dalam  konvensi  hukum  laut  1982 dipakai  frasa  “ every  state ”  ini diartikan  setiap  negara,  bisa  negara yang  menjadi  pihak  dalam  perjanjian international  tersebut  maupun  negara yang bukan menjadi  pihak.  Beberapa hak  dan  kewajiban  negara  ketiga yang  diberikan  dalam konvensi hukum laut diantaranya:
a. Hak  untuk  menetapkan  lebar  laut teritorial 12 mil laut.
b. Hak  untuk  melayarkan  kapal dibawah benderanya di laut lepas.
c. Pemberian  kebangsaannya  pada kapal,  untuk  pendaftaran  kapal  di dalam  wilayah,  dan  untuk  hak mengibarkan benderanya.
d. Mewajibkan  nakhoda  kapal  yang berlayar dibawah benderanya untuk,  selama  hal  itu  dapat dilakukannya  tanpa  bahaya  yang besar  bagi  kapal,  awak  kapal  atau penumpang untuk memberikan pertolongan di laut.
e. Menyita  suatu  kapal  atau  pesawat udara  perompak  atau  suatu  kapal atau  pesawat  udara  yang  telah diambil oleh perompak dan berada di  bawah  pengendalian  perompak dan  menangkap  orang-orang  yang menyita barang yang ada di kapal
f. Melakukan  penindakan  terhadap yang  dicurigai  suatu  kapal  yang mengibarkan  benderanya  terlibat dalam  perdagangan  gelap  obat narkotik  atau  bahan  psikotropis
dapat  meminta  kerja  sama  Negara lain untuk menumpas perdagangan demikian.
g. Menuntut  orang  yang  melakukan penyiaran  gelap  dapat  dituntut  di muka pengadilan.
h. Mengambil  tindakan  efektif  untuk mencegah dan menghukum pengangkutan  budak  belian  dalam kapal.
i. Menetapkan  peraturan  perundang undangan  yang  diperlukan  untuk mengatur  bahwa  pemutusan  atau kerusakan  pada  kabel  bawah  laut di bawah laut lepas yang dilakukan  dengan  sengaja  atau karena kelalaian.
j. Menetapkan  peraturan  perundang- undangan  yang  diperlukan  untuk menjamin  bahwa  pemilik  kapal yang  dapat  membuktikan  bahwa
mereka telah mengorbankan sebuah jangkar, sebuah jaring atau peralatan penangkapan ikan lainnya dalam usaha untuk
mencegah  terjadinya  kerusakan pada  kabel  atau  pipa  bawah  laut, harus  diberi  ganti  kerugian  oleh pemilik  dari  kabel  atau  pipa tersebut,  dengan  ketentuan  bahwa pemilik kabel itu telah mengambil segala  tindakan  pencegahan  yang wajar sebelumnya.
k. Memperhatikan  seperlunya  hak- hak  dan  kepentingan-kepentingan sah  setiap  Negara  pantai  yang yurisdiksinya  dilintasi  endapan- endapan tersebut.
Ketentuan  yang  mengatur  mengenai negara  bukan  peserta  dalam  perjanjian internasional  dapat  dilihat  pada  pasal  34 sampai  38  Konvensi  Wina  1969.  Dalam
pasal  34  disebutkan: “a  treaty  does  not create  either  obligations  or  rights  for  a third  State  without  its  consent” Prinsip utama  yang  dikodifikasikan  dalam  pasal 34  Konvensi  Wina  1969  adalah  bahwa perjanjian tidak menciptakan baik kewajiban  atau  hak  untuk  sebuah  negara ketiga tanpa persetujuan.
Konvensi  memisahkan  pengaturan antara  kewajiban  (pasal  35)  dan  hak (pasal 36) Negara ketiga dalam perjanjian internasional.  Dalam  pasal  37  khusus mengatur  mengenai  pencabutan  atau modifikasi  kewajiban  atau  hak  dari Negara ketiga.
Beberapa  penulis  mengungkapkan meskipun  dalam  pasal  34  diatur  prinsip utama  sebagaimana  disebutkan  diatas, namun  terdapat  regulasi  pemberian  hak dan pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan persetujuan Negara ketiga
Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  36 tentang  aturan  umum  pada  prinsip persetujuan.  Hal  ini  membedakan  bentuk persetujuan  ini.  Ketentuan  "... unless  the treaty otherwise provides ", berarti bahwa jika  perjanjian  itu  menyatakan  bahwa negara  harus  menyatakan  persetujuannya dalam bentuk tertentu, efek hukum hanya akan  timbul  jika  kondisi  ini  telah terpenuhi.
Ketika  perjanjian  ini  tidak  mengatur hal  tersebut,  persetujuan  dapat  dianggap tidak  memiliki  dampak  bagi  Negara ketiga.  (Fitzmaurice,  2002,  hal.  44-45) Sementara dalam pasal 38 Konvensi Wina 1969  disebutkan: “Nothing  in  articles  34 to 37 precludes a rule set forth in a treaty
from becoming binding upon a third State as  a  customary  rule  of  international  law, recognized  as  such” .  Pasal  38  berkaitan dengan  situasi  ketika  perjanjian  menjadi mengikat  negara  ketiga  melalui  hukum kebiasaan internasional.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan, dalam  kasus  kewajiban  yang  timbul  dari perjanjian,  tiga  kondisi  yang  harus dipenuhi: (Fitzmaurice, 2002, hal. 57).
1. Dengan  persetujuan  negara  bukan peserta, yang mengungkapkan pengakuan  terhadap  kewajiban  yang diberikan oleh perjanjian.
2. Bentuk tertulis dari suatu persetujuan. pasal 34-37 (pasal 37 termasuk dalam kategori  yang  sama  seperti  pasal  35- 36, karena menyangkut yaitu pencabutan atau
modifikasi kewajiban atau hak-hak negara ketiga,  atau  organisasi  yang  timbul berdasarkan  pasal  35  dan  36)  Pihak dalam  perjanjian  mengungkapkan keinginan mereka untuk menciptakan baik hak atau kewajiban negara (atau organisasi)  yang  bukan  merupakan pihak dalam perjanjian.
3. Ketika  perjanjian  menjadi  mengikat negara-negara ketiga melalui mekanisme hukum kebiasaan internasional sesuai dengan pasal 38.
II. Asas Pacta  Sunt  Servanda Dalam
Penegakan Hukum Pidana Internasional Istilah  Hukum  Pidana  Internasional
atau International  Criminal  Law atau Internationale  Strafprocessrecht semula diperkenalkan  dan  dikembangkan  oleh pakar-pakar  hukum  internasional  dari Eropa  daratan  seperti:  Friederich  Meili
pada tahun 1910 (Swiss); Georg
Schwarzenberger pada tahun 1950
(Jerman);  Gerhard  Mueller  pada  tahun 1965  (Jerman);  J.P.  Francois  pada  tahun 1967;  Roling pada tahun 1979 (Belanda); Van Bemmelen pada tahun 1979
(Belanda);  kemudian  diikuti  oleh  pakar hukum  dari  Amerika  Serikat  seperti: Edmund  Wise  pada  tahun  1965  dan Cherif  Basiouni  pada  tahun  1986. (Atmasasmita, 2006, hal. 19).
Secara ringkas hukum pidana internasional  dapat  didefinisikan  sebagai sekumpulan  kaidah-kaidah  dan  asas hukum  yang  mengatur  tentang  kejahatan internasional.  (Parthiana,  2006,  hal.  26) Untuk  lebih  mempertegas  hal  tersebut, dikatakan kaidah-kaidah  atau asas hukum berarti  menyangkut  tentang  substansi norma yang diatur dalam suatu perjanjian internasional.  Yang  mana  norma  tersebut tentang  klasifikasi  dari  perbuatan  yang termasuk
kedalam kejahatan internasional, siapa yang harus bertanggungjawab  terhadap  perbuatan tersebut,  siapa  yang  berhak  melakukan penuntutan  dan  siapa  yang  berhak mengadili  dan  seterusnya.  Semua  hal tersebut  diatur  dalam  suatu  perjanjian internasional.
Karena  semua  ketentuan  tersebut dimuat  dalam  perjanjian  internasional, maka  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam proses pembentukan dari perjanjian tersebut  adalah  negara.  Jean  Bodin menganggap  kedaulatan  sebagai  ciri khusus dari Negara, kedaulatan merupakan  hal  yang  pokok  dari  setiap kesatuan  berdaulat  yang  disebut  Negara.
(Ardhwisastra,  1999,  hal.  41)  Tanpa kedaulatan,  maka  tidak  ada  Negara  dan karenanya kedaulatan merupakan kekuasaan  mutlak  dan  abadi  dari  negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi- bagi.
Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi  dimiliki  oleh  Negara,  memang menimbulkan  kesan  bertentangan  dengan hukum  internasional,  dimana  hukum internasional  sebagai  suatu  sistem  yang mengatur hubungan antar Negara. Hukum internasional  tidak  mungkin  mengikat apabila  Negara-negara  tidak  mengakui adanya  suatu  kekuasaan  lain  yang  lebih tinggi  lagi  di  atasnya.  Paham  kedaulatan absolutisme yang demikian akan
menghambat  perkembangan  masyarakat internasional  dan  perkembangan  hukum internasional itu sendiri.
Dalam  hukum  pidana  internasional sebenarnya baru pada saat diberlakukannya Statuta Roma ada norma yang  secara  positif  dapat  diberlakukan dalam penegakan hukum pidana
internasional.  Usaha  penegakan  hukum pidana  internasional  sebelumnya  untuk meminta pertanggungjawaban pada pelaku  sebenarnya  bertentangan  dengan asas non  retroakif .  Pada  beberapa pengadilan  pidana  internasional  yang sebelumnya  dibentuk,  selain  bersifat ad hoc juga  dibentuk  berdasarkan  pada perjanjian  yang  dibuat  setelah  peristiwa terjadi.  Pengadilan  Pidana  Internasional yang sebelumnya yaitu:
1. Nuremberg Tribunal (Mahkamah Militer Internasional Nuremberg)
(1949, hal. 8-9).
Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan Republik Uni Soviet menandatangani London  Agreement pada  tanggal  8 Agustus  1945  untuk  mendirikan
Mahkamah Militer Internasional.
Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili  penjahat/orang-orang  yang bertindak dalam kepentingan European Axis Countries , baik sebagai individu atau sebagai anggota organisasi, yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap
kemanusiaan.
2. Tokyo  Tribunal (Makhamah  Militer Internasional  Tokyo)  (International Military  Tribunal  For  The  Far  East, 1948).
Jenderal MacArthur bertindak dengan kewenangan sebagai panglima tertinggi  sekutu  pada  tanggal  19 Januari  1946  mendirikan  Mahkamah untuk  mengadili  orang-orang  secara individu atau sebagai anggota organisasi atau keduanya yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian. Mahkamah Internasional untuk  Timur  Jauh  ini  dibentuk  untuk menghukum dengan menyelenggarakan  persidangan  yang adil  dan  cepat  para  penjahat  perang besar  di  timur  jauh  Mahkamah Internasional  ini  memiliki  yuridiksi mengadili  dan  menghukum  penjahat perang  Timur  Jauh  sebagai  individu atau  sebagai  anggota  organisasi  yang didakwa  dengan  pelanggaran  yang meliputi
Kejahatan terhadap Perdamaian  Konvensional  Kejahatan Perang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.
3. International  Criminal  Tribunal  for the Former Yugoslavia/ ICTY (Mahkamah  Kejahatan  Perang  dalam Kasus  bekas  Yugoslavia)  (Statute  of The  International  Criminal  Tribunal For The Former Yugoslavia, 1993).
Mahkamah  ini  didirikan  berdasarkan Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB yang  bertindak  berdasarkan  Bab  VII Piagam  PBB,  Mahkamah  dibentuk untuk  menuntut  orang  bertanggung jawab  terhadap  pelanggaran  berat hukum humaniter  internasional di wilayah  bekas  Yugoslavia  sejak tahun  1991.  Mahkamah  memiliki yurisdiksi  untuk  mengadili  orang- orang  yang  bertanggung  jawab  atas pelanggaran  serius  terhadap  hukum humaniter internasional (pelanggaran berat  Konvensi  Jenewa  12  Agustus 1949, Pelanggaran hukum atau kebiasaan perang, genosida,
Kejahatan terhadap kemanusiaan).
4. International  Criminal  Tribunal  for
Rwanda / ICTR (Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus bekas Rwanda) (Statute Of The
International  Tribunal  For  Rwanda,
1994).
Mahkamah  ini  didirikan  berdasarkan Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB yang  bertindak  berdasarkan  Bab  VII Piagam  PBB  untuk  menuntut  Orang Bertanggung jawab terhadap kejahatan  genosida  dan  pelanggaran serius hukum humaniter
internasional lain di Wilayah
Rwanda  dan  Negara  tetangga,  yang
terjadi  antara  1  Januari  1994  sampai
31 Desember 1994 Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi
mengadili orang-orang yang
bertanggung  jawab  atas  pelanggaran serius  terhadap  hukum humaniter internasional (genosida,  kejahatan terhadap  kemanusiaan,  Pelanggaran Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II).
Melihat pengadilan pidana internasional  ad  hoc  diatas  bisa  dilihat bahwa  pembentukan  perjanjian  yang menjadi  dasar  pembentukan  mahkamah terjadi  setelah  peristiwa  terjadi  dan diberlakukan surut. Pembentukan nurenberg  tribunal dan  tokyo  tribunal cenderung  lebih  kepada  keinginan  negara pemenang  perang  untuk  menghukum negara  yang  kalah  dalam  perang  dunia kedua. Kiranya istilah “ history written by the  winner ”  tidak  terlalu  mengada-ada jika  disematkan  pada  peristiwa  ini. Karena  orang-orang  yang  diadili  pada pengadilan  tersebut  merupakan  warga Negara  dari  Negara  yang  kalah  dalam perang  dunia  kedua  yang  tidak  mungkin menolak  keinginan  Negara  pemenang perang  untuk  mengadili  orang  yang dianggap  “pelaku”  melalui London Agreement dan International  Military Tribunal  for  Far  East  Charter. Bahkan dalam pembentukan dua perjanjian tersebut negara-negara yang warga negaranya diadili tidak menyatakan persetujuan  untuk  tunduk  pada  ketentuan di dalamnya, meskipun ketentuan ketentuan dalam perjanjian tersebut bertalian  dengan  kepentingan  negara- negara tersebut.
Sementara  pada  peristiwa  Rwanda merupakan negara pihak dengan meratifikasi  konvensi  ini  pada  tahun 1964.  Artinya  pemberlakuan  yurisdiksi
pengadilan  tersebut  untuk  peristiwa  yang terjadi di  rwanda merupakan konsekuensi dari  pengikatan  diri  terhadap  ketentuan dalam Statute  of  The  International Tribunal  For  Rwanda (ICRC,  1964) untuk  peristiwa  yang  terjadi  di  negara Yugoslavia yang bukan merupakan negara  yang  menjadi  pihak  dalam konvensi  jenewa  ini,  namun  dasar pendiriannya adalah peristiwa yang terjadi di  daerah  yugoslavia  tersebut  merupakan kejahatan internasional dan Dewan keamanan PBB bertindak berdasarkan bab VII piagam PBB.
Setelah  pembentukan  4  (empat) pengadilan  ad  hoc  yang  diwarnai  dengan perdebatan  dikalangan  akademisi  terkait dengan prinsip-prinsip umum yang dilanggar  seperti pacta  sunt  servanda ,
retroaktif  dan  legalitas  maka  pada  tahun 1998  dibentuklah  Statuta  Roma  tentang pendirian Mahkamah Pidana Internasional.  Statuta  ini  dinyatakan berlaku  setelah  60  (enam  puluh)  negara menyerahkan dokumen ratifikasinya kepada  Majelis  Umum  PBB.    Mahkamah ini  merupakan  terobosan  baru  dalam penegakan  hukum  pidana  internasional karena Mahkamah ini merupakan pengadilan  pidana  internasional  yang permanen pertama yang didirikan.
Mahkamah  Pidana  internasional  ini tentunya  hanya  mengadili  kejahatan- kejahatan  tertentu  saja.  Bicara  tentang kejahatan internasional tentulah kejahatan yang sangat serius terhadap kemanusiaan. Dalam  Statuta  Roma  disebutkan  4
(empat) kejahatan yang menjadi
yurisdiksi dari mahkamah yaitu kejahatan
genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi.  (Statute,  1998,  hal.  Art.5).  Dalam Pasal  17  Statuta  Roma  merupakan  norma sentral dalam konsep komplementaris dari Mahkamah  Pidana  Internasional.  Ini menetapkan  kriteria  sebelum  diterimanya suatu  kasus  oleh  Mahkamah  Pidana Internasional, Jaksa dan Hakim Mahkamah  Pidana  Internasional  akan mengevaluasi  kasus  tersebut  terlebih dahulu.
Pemberlakuan  yurisdiksi  Mahkamah Pidana
Internasional hanya dapat menggantikan yurisdiksi pengadilan nasional  jika  pengadilan  nasional  telah memenuhi  kriteria  prinsip admissibility . Prinsip admissibility ini  harus  memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu:
1. Ketidak Inginan ( unwillingnes )
Ketidak inginan suatu Negara
mengadili suatu kejahatan yang merupakan  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana Internasional  yang  terjadi  di  wilayah teritorialnya  berakibat  Mahkamah  Pidana Internasional  akan  campur  tangan  dalam kasus di mana Mahkamah Pidana
Internasional ditemukan tindakan domestik  digunakan  secara  nyata  tidak untuk menegakkan keadilan.
Indikator yang dapat digunakan untuk melihat  ketidak  inginan  yang  sungguh- sungguh  dari  pengadilan  nasional  tempat terjadinya  suatu  kejahatan  yang  diatur dalam  statuta  yaitu:  (Statute,  1998,  hal. Art.17).
a. Peradilan dilaksanakan dengan maksud  untuk  melindungi  seseorang
dari  pertanggungjawaban  pidana  atas kejahatan yang telah dilakukannya.
b. Proses  peradilan  ditunda-tunda  tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga bertentangan  dengan  maksud  dan tujuan  diajukannya  seseorang  ke hadapan pengadilan.
c. Proses  peradilan  tidak  dilaksanakan secara bebas dan independen.
2. Ketidakmampuan ( inability )
Statuta  mengidentifikasi  3  (tiga) keadaan untuk
menyatakan ketidakmampuan  Negara  tersebut,  yaitu: (Benzing, 2003, hal. 613).
a. Negara  tidak  dapat  memperoleh terdakwa.
b. Negara tidak dapat memperoleh bukti yang  diperlukan  dan  kesaksian  untuk menempatkan orang-orang yang diduga  bertanggung  jawab  untuk diadili.
c. Negara  tidak  mampu  melaksanakan proses peradilan.
Runtuhnya  sistem  peradilan  suatu negara  dapat  di  asumsikan  dimana otoritas  negara  telah  kehilangan  kontrol kekuasaannya  dalam  hal  melaksanakan administrasi  peradilan  atau  dimana  pihak berwenang,  tidak  dapat  melaksanakan kewenangan sebagaimana mestinya.
Keterikatan  Negara  bukan  peserta terhadap  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana Internasional  disebabkan  kejahatan  yang menjadi  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana Internasional  merupakan international
crimes . Statuta Roma merupakan perjanjian bersifat universal yang memiliki tujuan untuk  membentuk norma
dalam hukum  internasional dan kejahatan yang diatur berasal dari hukum kebiasaan internasional. Mahkamah Pidana Internasional dapat memberlakukan yurisdiksinya dengan mekanisme pasal 13 ayat  b  Statuta  Roma  yakni  ketika  Dewan Keamanan PBB mengajukan suatu situasi kepada Jaksa Mahkamah dengan bertindak  berdasarkan  BAB  VII  Piagam PBB.  Mahkamah  Pidana  Internasional baru  dapat  memberlakukan  yurisdiksinya ketika Negara bukan peserta terbukti tidak ingin  atau  tidak  mampu  untuk  menuntut, mengadili  secara  efektif  pelaku  kejahatan tersebut. (Situngkir, 2013)
Dari  penjabaran  diatas  dapat  dilihat bahwa  keberadaan  asas pacta  sunt servanda dalam penegakan hukum pidana internasional semakin menguat dari waktu ke  waktu.  Ini  dilihat  dengan  semakin sulitnya  kriteria  yang  diberikan  untuk memberlakukan ketentuan dalam perjanjian  yang  berkaitan  dengan  pidana internasional  kepada  negara  yang  tidak mengikatkan diri dalam perjanjian internasional  tersebut.  Artinya  persamaan kedaulatan negara semakin bisa dirasakan. Karakteristik pidana internasional  ini  yang  tidak  jauh  berbeda dengan  pidana  nasional  dimana  yang diminta  pertanggung  jawabannya  adalah individu  semakin  erat  kaitannya  dengan kedaulatan  negara,  karena  seharusnya negara tersebut yang memiliki kewenangan  untuk  mengadili  warga negaranya.
Namun  asas pacta  sunt  servanda ini tidak  mutlak  seperti  yang  didefinisikan secara umum. Tetap diberikan ruang bagi
pihak  lain  untuk  melakukan  upaya  yang perlu untuk meminta pertanggungjawaban pelaku  kejahatan  internasional  tersebut. Semua  ini  dilakukan  untuk  memberikan efek jera bagi para pelaku serta mencegah kejahatan  yang  sama  terjadi  di  tempat yang  lain.  Mekanisme  yang  lazim dipergunakan  bagi  negara-negara  yang tidak menjadi pihak adalah atas rekomendasi  atau  penilaian  dari  Dewan Keamanan
PBB yang bertindak berdasarkan  Piagam  PBB  terhadap  suatu peristiwa  yang  terjadi  di  dalam  suatu negara.

## SIMPULAN
Asas Pacta  Sunt  Servanda dalam perjanjian internasional merupakan prinsip  umum  yang  diakui  oleh  negara- negara.  Keberadaan  asas  ini  memberikan kebebasan kepada negara untuk mengikatkan  diri  atau  tidak  dalam perjanjian  internasional.  Kebebasan  ini menjadi  penting  karena  negara  memiliki kedaulatan  masing-masing.  Terikatnya suatu negara dalam perjanjian internasional  dalam  dilihat  dari  2  (dua)
perspektif.  Pertama  dari  tindakan  negara, dengan Penandatanganan, Pertukaran instrument-instrument  dan    Ratification, acceptance  or  approval.  Perspektif  yang kedua  adalah  dilihat  dari  substansi  atau norma  yang  diatur  dalam  perjanjian internasional  itu  sendiri.  Ada  kalanya perjanjian  internasional  memberikan  hak dan  kewajiban  bagi  negara  ketiga  (bukan
negara pihak dalam perjanjian
internasional). Perjanjian internasional itu biasanya  tergolong  kepada  perjanjian
yang  berisi  ketentuan  yang  berasal  dari hukum kebiasaan internasional.
Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana Internasional  asas pacta  sunt  servanda juga  semakin  menguat  seiring  dengan perkembangan  zaman.  Dengan  melihat secara  pembentukan  pengadilan  pidana internasional  ad  hoc  sebelumnya  dapat kita simpulkan, bahwa pengakuan terhadap kedaulatan negara dengan diperkuatnya asas pacta sunt servanda ini semakin nyata. Namun karena tujuan dari pidana  internasional  ini  adalah  meminta pertanggungjawaban  pelaku  kejahatan internasional dengan membawa kehadapan  pengadilan  dan  diadili  secara adil.  Karena  pelaku  yang  dikejar  adalah orang dengan kewarganegaraan yang bisa saja  bukan  merupakan  negara  peserta, maka  pemberlakuan  ketentuan  ini  tidak lagi  sesuai  dengan  asas pacta  sunt servanda tetapi  terikatnya  negara  ketiga karena  kejahatan  tersebut  merupakan kejahatan internasional yang sudah diakui dalam hukum kebiasaan internasional.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  Syukur  kepada  Tuhan  Yang Maha  Kuasa  penulisan  artikel  ini  telah diselesaikan  dengan  baik.  Terima  kasih kepada  Sekolah  Tinggi  Bahasa  Asing Prayoga  (STBA  Prayoga)    yang  telah memberikan  dukungan  kepada  penulis dalam  melaksanakan  peneletian  serta menyelesaikan penulisan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  H.  2006, Dasar-dasar  Hukum Kontrak Internasional,
Refika Aditama, Bandung.
Amiruddin.  2012. Pengantar  Metode Penelitian Hukum, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta. Ardhiwisastra,  Y.  B.  2003. Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung.
Ardhwisastra,  Y.  B.  1999. Imunitas Kedaulatan Negara di Forum
Pengadilan  Asing, PT.  Penerbit, Bandung.
Atmasasmita, R. 2006. Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika
Aditama, Bandung. Benzing,  M.  2003. The  Complementarity Regime of the International Criminal Court: International Criminal  Justice  between  State
Sovereignty  and  the  Fight  against Impunity, Max  Planck  Yearbook a/United Nations Law, Volume 7.
Convention,  V.  1969. UN .  Retrieved Februari 27, 2018, from legal.un.org: http://legal.un.org/ilc/texts/instrume nts/english/conventions/1_1_1969.p df
Fitzmaurice,  M.  2002. Third  Parties  and the  Law  of  Treaties. Netherlands: Max  Planck  Yearbook,  Volume  6, Kluwer Law International.
ICRC.  1964. Treaties,  States  Parties  and Commentaries.
International  Military  Tribunal  For  The Far East. 1948.
Iskandar, J. T. 2009. Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung.
Marzuki,  P.  M,  2005, Penelitian  Hukum,
Prenada Media Grup, Jakarta.
Nations,  U.  1945. Charter  of  The  United
Nations, United Nations, San Fransisco.
Nations,  U. Universal  Declaration  of Human Rights.
Parthiana,  I.  W.  2006. Hukum  Pidana Internasional, CV.  Yrama  Widya, Bandung.
Peter Mahmud Marzuki, 2. P.
Situngkir, D. A. 2013. Yurisdiksi Mahkamah  Pidana  Internasional (International Criminal Court) Terhadap  Negara  Bukan  Peserta Statuta Roma, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Statute  of  The  International  Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia. 1993.
Statute Of The International Tribunal For Rwanda. 1994.
Statute,  R.  1998. Rome  Statute  of International Criminal Court.
The  Charter  and  Judgment  of  the Nürnberg Tribunal-History and Analysis. 1949. New York.
The  Geneva  Conventions  of  12  August 1949. 1949.  Geneva:  International Committe of Red Cross.