## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## DISKURSUS NORMATIF PIDANA MATI DALAM TINJAUAN COUNTER-COLONIAL CRIMINOLOGY
Timothy Nugroho Universitas Indonesia Email : timothy.nugroho@ui.ac.id
Iqrak Sulhin Universitas Indonesia Email : iqrak.sulhin@ui.ac.id

## Abstract
The death penalty in Indonesia is a colonial legacy of the Dutch government. Since Indonesia's independence until now, the death penalty has still existed and even been spread in various laws and regulations. The existence of the death penalty has actually caused a polemic among Indonesian legal scientists. There are legal scholars  who  agree  and  there  are  those  who  reject  the  existence  of  the  death penalty. This research analyzes the normative discourse on the death penalty from Indonesian legal scientists who agree with it. This research method uses Foucault discourse analysis to see the dominant discourse of the death penalty. A counter- colonial  criminology  perspective  is  also  used  in  this  paper  to  examine  the influence of Western punishment theory on the normative discourse on the death penalty. The results of this research show that the deterrence theory influenced by Western utilitarianism philosophy has greatly influenced the normative discourse on the death penalty among legal scientists who agree with it.

## Key words: discourse; death penalty; deterrence theory

## Abstrak
Pidana mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Pemerintah Belanda. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, pidana mati tetap ada bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Eksistensi pidana mati ini sesungguhnya menimbulkan  polemik  di  kalangan  ilmuwan  hukum  Indonesia.  Ada  kalangan ilmuwan hukum yang menyetujui dan ada yang menolak eksistensi pidana mati tersebut. Penelitan ini menganalisis diskursus normatif pidana mati dari kalangan ilmuwan  hukum  Indonesia  yang  menyetujuinya.  Metode  penelitian  ini

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
menggunakan  analisis  diskursus  Foucault  untuk  melihat  adanya  diskursus dominan  dari  pidana  mati.  Perspektif counter-colonial  criminology juga digunakan  dalam  tulisan  ini  untuk  mengkaji  bagaimana  pengaruh  teori penghukuman  Barat  terhadap  diskursus  normatif  pidana  mati  tersebut.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  teori  penggentarjeraan  yang  dipengaruhi filsafat utilitarianisme Barat sangat mempengaruhi diskursus normatif pidana mati dari kalangan ilmuwan hukum yang menyetujuinya.
Kata kunci: diskursus; pidana mati; teori penggentarjeraan

## A. PENDAHULUAN
Penjatuhan  pidana  mati  hingga  saat  ini  masih  menimbulkan  polemik.  Berbagai macam metode eksekusi mati digunakan dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang  lain,  seperti  digantung,  dipenggal,  ditenggelamkan,  regu  tembak,  suntik  mati,  dan sengatan listrik (Sulhin, 2016). Permasalahan utama penerapan pidana mati tersebut adalah berkaitan dengan hak asasi manusia dan persoalan apakah penerapan pidana mati benar- benar  memberikan  manfaat  dengan  menimbulkan  efek  penggentarjeraan.  Kritik  pertama kali terhadap pidana mati disampaikan oleh Cesare Beccaria dalam karyanya yang berjudul Dei deliti e delle pene (On Crimes and Punishments) yang pertama kali dipublikasikan pada tahun  1764.  Dalam  karyanya  tersebut,  Beccaria  mempertanyakan  hak  apa  yang  dimiliki manusia untuk menjatuhi pidana mati. Masih menurut Beccaria, masyarakat justru dirusak dengan contoh kebiadaban yang dihasilkan pidana mati (Hendriana et al., 2022; Putra et al., 2016).
Dalam konteks Indonesia, pidana mati sesungguhnya merupakan produk warisan kolonial Belanda dan terus tetap dipertahankan oleh Indonesia hingga saat ini. Pidana mati di Indonesia tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang dahulu bernama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang disahkan berdasarkan Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 . Pada saat Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945, untuk mencegah kekosongan hukum Wetboek van Strafrecht  voor  Nederlandsch  Indie diambil  alih  menjadi  hukum  positif  melalui  asas konkordansi sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan  bahwa: “Segala  badan  negara  dan  peraturan  yang  masih  ada  langsung

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.
Pada  faktanya,  sesungguhnya  Belanda  sudah  menghapuskan  pidana  mati  di negaranya  sendiri  sejak  tahun  1870.  Tentu  menjadi  pertanyaan  besar  alasan  apa  yang mendasari Belanda masih mempertahankan pidana mati di Indonesia. Alasan tersebut dapat dilihat  dalam  dokumen Memorie  van  Toelichting Wetboek  van  Strafrecht  voor Nederlandsch Indie atau Risalah Pembahasan KUHP Indonesia.
Mengenai latar belakang historis dari pidana mati yang diberlakukan di Indonesia, Memorie  van  Toelichting Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederlandsch  Indie yang  dimuat dalam buku Smidt (1892) yang berjudul Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie menyatakan demikian:
“ De doodstraf kan niet gemist worden om het afschrikkende karakter, hetwelk aan dezestraf in zoo hooge mate eigen is. ”
“Ernstige  verstoring  der  orde  en  rust  is  in  Nederlandsch-Indië  voornamelijk  te vreezen  van  Inlanders.  Uit  den  aard  der  zaak  zijn  dezen,  als  behoorende  tot  het overheerschte  ras,  daartoe  eerder  geneigd  dan  de  van  elders  gekomen  Vreemde Oosterlingen  of  de  tot  het  overheerschende  ras  behoorende  Europeanen.  De georganiseerde roof- en moordpartijen, welke nog in den tegenwoordigen tijd soms geheele  streken  in  beroering  brengen,  worden  zoo  niet  uitsluitend,  dan  toch  bijna altijd door Inlanders gepleegd. Met opzicht tot de gewone moordaanslagen wordt hier gewezen  op  de  weinige  waarde,  welke  de  Inlanders  —  en  ditzelfde  geldt  ook  ten aanzien  van  vele  Vreemde  Oosterlingen—,  aan  het  leven  van  hunnen  medemensch hechten.”
Terjemahan:
“Pidana  mati,  lagi  pula,  ternyata  tetap  diperlukan  karena  efek-dampak  menakuti (pencegahan) yang tinggi. Hal mana merupakan ciri utama pidana ini.”
“Ancaman terhadap atau gangguan serius terhadap keamanan dan ketertiban ( rust en orde )  di  Hindia  Belanda  terutama  muncul  dari  masyarakat  Bumiputera. Kecenderungan untuk itu kiranya jauh lebih nyata dalam masyarakat Bumiputera dan terutama  bersumber  dari  situasi-kondisi  mereka  sebagai  masyarakat-suku-ras  yang ditaklukan ( overheerschte ras ). Berbeda dengan masyarakat Timur Asing yang datang dari wilayah lain atau mereka yang tergolong atau berasal dari ras Eropa, golongan atau masyarakat penakluk-dominan ( overheerschende ras ). Perampokan-pembunuhan terorganisir yang kerap terjadi dan sampai saat ini masih kerap menggemparkan suatu kawasan,  seringkali  atau  bahkan  terutama  dilakukan  masyarakat  Bumiputera. Dikontraskan dengan peristiwa pembunuhan pada umumnya, apa yang tampak di sini adalah bagaimana masyarakat Bumiputera memandang rendah harga nyawa sesama manusia. Pengamatan mana juga berlaku bagi banyak kelompok Timur Asing lainnya”

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
(Moeliono, 2021).
Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana kondisi pidana mati di negara Indonesia dalam hukum positifnya saat ini? Perlu dipahami bahwa Indonesia termasuk negara yang masih mempertahankan pidana mati di dalam peraturan perundang-undangan baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP. Adapun menurut ICJR (2017), peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mencantumkan pidana mati berjumlah 13 (tiga belas) undang-undang yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM),  UU  No. 12/Drt/1951  tentang  Senjata  Api,  Penpres  No.  5  Tahun  1959  tentang  Wewenang  Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan, Perppu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Pidana terhadap Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom, UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan  dan  Penambahan  Beberapa  Pasal  dalam  KUHP  Bertalian  dengan  Perluasan Berlakunya  Ketentuan  Perundang-Undangan  Hukuman  Kejahatan  Penerbangan  dan Kejahatan  terhadap  Sarana/Prasarana  Penerbangan,  UU  No.  5  Tahun  1997  tentang Psikotropika,  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia,  UU  No.  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme  menjadi  Undang-Undang,  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika, dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
Mengacu pada latar belakang historis pidana mati di Indonesia maka terlihat dengan

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
jelas  justifikasi  penjatuhan  pidana  mati  terhadap  pelaku  kejahatan  adalah  teori penggentarjeraan ( deterrence theory ). Berkaitan dengan teori penggentarjeraan, Armstrong menyatakan bahwa penghukuman adalah pemberian penderitaan kepada seseorang untuk membuat  dirinya  jera  sehingga  tidak  melakukan  kembali  kejahatan  dan  untuk menggentarkan orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama (Marsh et al., 2020). Senada  dengan  Mustofa  (2015)  mengartikan deterrence  theory sebagai  teori penggentarjeraan. Dalam teori penggentarjeraan ini menurut Mustofa terdapat dua konsep pokok  yakni  konsep  penggentar  yaitu  kondisi  dimana  masyarakat  tidak  melakukan kejahatan karena takut terhadap suatu hukuman dan penjera yakni kondisi dimana seseorang yang  pernah  melakukan  kejahatan  dan  pernah  dihukum  tidak  berani  kembali  untuk mengulangi perbuatannya.
Teori deterrence dalam berbagai literatur sering disebut dengan istilah teori relatif atau  teori  utilitarian  atau  teori  perlindungan  masyarakat  (Nawawi,  2010).  Karl  O. Christiansen sebagaimana dikutip Nawawi (2010) menyatakan ada lima karakteristik dari teori utilitarian: Pertama, tujuan hukuman yakni pencegahan kejahatan. Kedua, pencegahan kejahatan tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan masyarakat. Ketiga, hukuman dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  pelaku  kejahatan.  Keempat,  hukuman  harus ditetapkan sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Kelima, hukuman bersifat prospektif.
Berkaitan  dengan  tujuan  hukuman  sebagai  pencegah  kejahatan,  terdapat  istilah prevensi khusus dan prevensi umum. Dalam prevensi khusus, pencegahan kejahatan oleh hukuman  dicapai  dengan  mempengaruhi  tingkah  laku  dari  pelaku  kejahatan  untuk  tidak melakukan  kejahatan  kembali.  Sedangan  prevensi  umum,  pencegahan  kejahatan  dicapai oleh  hukuman  dengan  jalan  mempengaruhi  masyarakat  agar  tidak  melakukan  kejahatan (Agustinus et al., 2016; Izad, 2019).
Latar belakang filosofis apa yang mempengaruhi munculnya teori penjeraan dalam penghukuman?  Sulhin  menjelaskan  bahwa  filsafat  utilitarianisme  adalah  hal  yang  yang mempengaruhi teori penjeraan dalam penghukuman. Aliran filsafat ini melihat kejahatan dipengaruhi  oleh  doktrin  hedonisme  psikologis,  sebagai  perilaku  yang  timbul  karena individu  adalah  pencari  kesenangan  dan  menghindari  penderitaan.  Kejahatan  dianggap

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sebagai  hasil  kalkulasi  untung  rugi.  Ketika  seseorang  melakukan  kejahatan,  maka  pada dasarnya orang tersebut menemukan kebahagiaan yang lebih besar darinya dibandingkan apabila ia tidak melakukan kejahatan itu. Konsepsi mengenai penghukuman berdasarkan pemahaman  hedonistik  terhadap  kejahatan  tersebut  dibangun  oleh  tokoh-tokoh  klasik seperti Beccaria dan Bentham (Sulhin, 2018).
Pandangan ilmuwan hukum yang menyetujui eksistensi pidana mati sesungguhnya merupakan  diskursus.  Dalam The  Archaeology  of  Knowledge ,  Foucault  mendefinisikan diskursus  sebagai  seperangkat  pernyataan  (Foucault,  1972).  Sementara  itu,  dalam Discipline  and  Punish ,  Foucault  menggali  lebih  dalam  bagaimana  kumpulan  pernyataan yang mengonstruksi batasan dan memberi makna pada suatu hal sebenarnya membentuk relasi  kuasa  (Foucault,  1979).  Menurut  Eriyanto,  biasanya  terdapat  banyak  diskursus tentang suatu subjek dalam suatu masyarakat, namun diskursus-diskursus tertentu dipupuk dan ditopang oleh kekuasaan sehingga memunculkan diskursus-diskursus yang dominan. Akibatnya, diskursus yang bukan bagian dari diskursus mayoritas menjadi terpinggirkan. Selain  itu,  mengutip  Foucault,  Eriyanto  mengklaim  bahwa  diskursus  yang  mendominasi menghasilkan dua hasil. Pertama, diskursus arus utama membatasi pengetahuan seseorang tentang sesuatu. Kendala ini menghambat pengetahuan yang lebih baik dan lebih luas dari sesuatu.  Kedua,  terbentuknya  diskursus  dominan  tidak  serta  merta  menjadi  kebenaran (Eriyanto, 2015).
Lantas,  apakah  ada  hubungan  diskursus  dominan  tersebut  dengan  kriminologi? Diskursus  dominan  yang  meminggirkan  diskursus  lain  sesungguhnya  juga  menjadi perhatian kriminologi. Dalam kajian kriminologi konstitutif, konstruksi tentang kejahatan dan  penegakan  hukum  (termasuk  pidana  mati)  sesungguhnya  ditentukan  oleh  diskursus yang dibangun oleh agensi. Peminggiran atau pemarginalan suatu diskursus yang dilakukan agensi akan menimbulkan diskursus yang membahayakan bagi masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan diskursus pengganti yang tidak membahayakan. Konsep diskursus pengganti ini dimunculkan melalui strategi dekonstruksi terhadap yang konstruksi yang membahayakan ( harmful  construction ).  Selain  itu  dilakukan  upaya  penggantian  (rekonstruksi)  dengan memunculkan diskursus yang tidak merugikan (Henry & Milovanovic, 2017).
Mengingat  faktor  historis  bangsa  Indonesia  yang  dahulu  merupakan  jajahan

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pemerintah kolonial Belanda dan faktor historis tersebut mempengaruhi sistem hukum di Indonesia yakni hukum pidana seperti yang dijelaskan sebelumnya maka kerangka pikir counter-colonial  criminology dari  Nakajima  &  Agozino  (2004)  akan  digunakan  dalam tulisan ini untuk menjelaskan bagaimana diskursus pengganti tentang pidana mati. Menurut Pfohl dalam kata pengantarnya dalam buku “ Counter-Colonial Criminology: A Critique of Imperialist Reason” , dalam kerangka pikir counter-colonial criminology, terdapat sesuatu yang janggal ketika terdapat disiplin ilmiah yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, dan  hukum  pidana  secara  eksklusif  berfokus  hanya  pada  pelanggaran  hukum  yang dilakukan secara individual namun absen terhadap terorisme massal terhadap orang yang tidak bersalah melalui perbudakan, kolonialisme, dan warisan mereka yang berkelanjutan (Nakajima  &  Agozino,  2004).  Berkaitan  dengan  penelitian  ini, counter-colonial criminology dari  Nakajima  &  Agozino  (2004)  digunakan  untuk  mengungkapkan rasionalitas di balik pidana mati yang terus dipertahankan oleh kalangan ilmuwan hukum yang setuju terhadap eksistensi pidana mati.

## B. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  diskursus  untuk  mengkaji  diskursus  pidana mati dari kalangan ilmuwan hukum. Oleh karenanya, diskursus ini merupakan diskursus normatif. Menurut Jorgensen dan Philips, pendekatan analisis diskursus kontemporer secara umum mengikuti pandangan Foucault mengenai diskursus yang diartikan sebagai sederet pernyataan yang relatif terikat pada pedoman sehingga menentukan batas-batas pada apa yang memberikan arti atau makna (Marianne W. Jorgensen & Lousie J. Phillips, 2010). Terdapat dua prinsip untuk memahami metode yang digunakan Foucault menurut Kendall dan  Wickham,  yakni:  Pertama,  melihat  pada  kontingensi  dan  bukan  pada  sebab-sebab. Kedua, bersikap skeptis terhadap argumentasi-argumentasi politik (Kendall & Wickham, 2011). Menurut Sulhin, dua prinsip metode Foucault tersebut akan tampak pada analisis genealogis. Kontigensi berbicara tentang kondisi ketidakumuman, ketidaksambungan, atau anomali.  Sedangkan  skeptis  adalah  sikap  yang  menyadari  bahwa  kita  tidak  dapat menggunakan kepastian yang mutlak untuk mengetahui dunia secara menyeluruh (Sulhin,

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
2018). Dalam penelitian ini, analisis diskursus Foucault dan counter-colonial criminology digunakan  untuk  melihat  diskursus  dominan  dan  diskursus  penggantinya  tentang  pidana mati di Indonesia.

## C. PEMBAHASAN
1. Tinjauan Umum Teori Counter-Colonial Criminology
Counter-colonial  criminology adalah  perspektif  kriminologi  yang dikemukakan  Biko  Agozino,  seorang  kriminolog  berkebangsaan  Nigeria.  Dalam bukunya  yang  berjudul Counter-Colonial  Criminology:  A  Critique  of  Imperialist Reason ,  Nakajima  &  Agozino  (2004)  menyatakan  bahwa counter-colonial criminology adalah  bentuk  intervensi  teoritis  sekaligus  metodologis  yang transdisipliner  yang  bertujuan  mendekolonisasi  teori  dan  metode  dari  tatanan imperialisme  di  dalam  kriminologi. Counter-colonial  criminology sesungguhnya dipengaruhi oleh kritik postkolonial yang sebelumnya telah terlebih dahulu masuk dalam  antropologi,  sosiologi,  dan  ilmu  politik.  Bagi  Agozino, counter-colonial criminology mengkaji  bagaimana  imperialisme  menggunakan  kriminologi  yang dapat dilihat dalam proyek-proyek kriminologi dalam bidang pengendalian kejahatan dan penghukuman. Relasi pengetahuan dan kekuasaan yang sangat erat tergambar dalam hubungan antara imperialisme dan kriminologi.
Menurut  Pfohl  dalam  kata  pengantarnya  untuk Counter-Colonial Criminology: A Critique of Imperialist Reason (2003), dalam kerangka pikir counter- colonial criminology, terdapat sesuatu yang janggal ketika terdapat disiplin ilmiah yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, dan hukum pidana secara eksklusif berfokus hanya pada pelanggaran hukum yang dilakukan secara individual namun absen  terhadap  terorisme  massal  terhadap  orang  yang  tidak  bersalah  melalui perbudakan, kolonialisme, dan warisan mereka yang berkelanjutan. Aspek kunci dari counter-colonial  criminology Agozino  adalah  menyadarkan  kriminologi kontemporer untuk lebih memperhatikan problem-problem yang lebih besar tersebut namun luput dari perhatian.
2. Analisis  Teori Counter-Colonial  Criminology terhadap  Diskursus  Normatif Pidana mati

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Sebelum  melihat  lebih  jauh,  rasionalitas  yang  memberikan  pembenaran terhadap  praktik  pidana  mati  yang  dibangun  oleh  kalangan  ilmuwan  hukum terlebih  dahulu  akan  dijelaskan  bagaimana  relasi  antara  rasionalitas  tersebut dengan  penegakan  hukum  (termasuk  penghukuman).  Hal  ini  penting dikemukakan  karena  rasionalitas  yang  mendasari  praktik  penghukuman khususnya  praktik  penghukuman  di  Indonesia  didominasi  rasionalitas  Barat khususnya utilitarianisme sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Melalui kerangka pikir counter-colonial criminology dari Nakajima & Agozino (2004), akan terlihat dengan jelas bagaimana teori penggentarjeraan yang dipengaruhi utilitarianisme dari  Barat  mendominasi  praktik  penegakan  hukum  (termasuk  pidana  mati)  di Indonesia. Mengenai begitu kuatnya atau dominannya rasionalitas Barat ini telah disadari oleh beberapa kalangan ilmuwan hukum. Moeljatno dalam prasarannya yang  berjudul “Membangun  Hukum  Pidana  Yang  Berlaku  Sesuai  Dengan Tugasnya Untuk Menyelaraskan Revolusi Kita” pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul “Membangun Hukum Pidana” (1985) menyatakan:
“Janganlah  para  petugas  yang  pekerjaannya  dalam  atau  bersangkutan dengan bidang hukum tadi, sadar atau tidak sadar, meneruskan begitu saja teori-teori dan praktek-praktek hukum yang dahulu pernah diajarkan dan dipraktikan di zaman Hindia Belanda sejak berpuluh-puluh tahun. Seakan- akan  dalam  bidang  hukum  jalannya  sejarah  bangsa  Indonesia  sejak berkuasanya pemerintah Hindia Belanda hingga sekarang berlangsung terus secara  tenang  dan  tenteram;  sekan-akan  teori  dan  praktek  hukum  dari zaman yang silam itu merupakan naluri atau harta pusaka bagi kita, yang sedapat  mungkin  harus  dipelihara  sebaik-baiknya,  tanpa  perubahan  dan penggantian.”
Pemikiran  Moeljatno  di  atas  sesungguhnya  menyatakan  bahwa  dalam praktik  penegakan  hukum  pidana  (termasuk  penghukuman)  baik  disadari  atau tidak  disadari  didominasi  oleh  teori  dan  praktik  hukum  yang  diwariskan  oleh pemerintah  kolonial  Belanda  sewaktu  menjajah  Hindia  Belanda.  Dengan

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
demikian  Moeljatno  sesungguhnya  mengkritik  rasionalitas  dominan  yang mendasari praktik penegakan hukum di Indonesia karena diteruskan begitu saja tanpa diuji atau dikritisi. Menurut Moeljatno, mempertahankan dan meneruskan begitu saja rasionalitas Barat yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda dalam praktik  penegakan  hukum  (termasuk  penghukuman)  sesungguhnya  berbahaya karena  rasionalitas  yang  diwariskan  merupakan  pandangan  dari  pemerintah kolonial yang menjajah bukan berasal dari Indonesia sendiri.
Pemikiran dari Moeljatno tersebut secara implisit juga menunjukan bahwa penghukuman sebagai suatu diskursus memiliki pengetahuan di dalamnya. Dalam pemikiran Foucault, setiap diskursus memiliki relasi kuasa dan pengetahuan di dalamnya.  Praktik  penghukuman  di  Indonesia  yang  merupakan  diskursus memiliki  hubungan  dengan  kuasa  dan  pengetahuan.  Rasionalisasi  atau pengetahuan  yang  mendasari  diskursus  penghukuman  di  Indonesia  didominasi oleh teori-teori klasik dari Barat. Teori klasik dari Barat mengenai penghukuman tersebut  diajarkan  dan  dipraktikan  terus  menerus  dalam  praktik  penghukuman. Inilah yang menyebabkan Moeljatno memberikan kritik untuk tidak meneruskan begitu saja teori-teori penghukuman dari Barat tersebut.
Ilmuwan  hukum  Indonesia  yang  pertama  ditinjau  pemikirannya mengenai pidana mati adalah Oemar Seno Adji. Menurut Oemar Seno Adji (ICJR, 2017)  dalam  prasarannya  untuk  Seminar  Hukum  Nasional  Pertama  pada  tahun 1963 menyatakan:
“Maka, selama negara kita masih meneguhkan diri masih bergulat dengan kehidupannya  sendiri  yang  diancam  oleh  bahaya,  selama  tata  tertib masyarakat  dikacaukan  dan  dibahayakan  oleh  anasir-anasir  yang  tidak mengenal perikemanusiaan ia masih memerlukan pidana mati, meskipun ia dipandang sebagai ultimum remedium dan tindakan exceptional terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang berat sifatnya”
Pandangan  Oemar  Seno  Adji  diatas  walaupun  tidak  secara  eksplisit menyatakan bahwa pidana mati tetap diperlukan di Indonesia karena didasarkan

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
atas teori penggentarjeraan namun dilihat dari pernyataannya bahwa negara masih memerlukan  pidana  mati  selama  masih  dibahayakan  oleh  “anasir  yang  tidak mengenal  perikemanusiaan” , sesungguhnya  Oemar  Seno  Adji  memiliki pandangan bahwa pidana mati diperlukan untuk perlindungan masyarakat. Tujuan pidana mati untuk melindungi masyarakat sesungguhnya tidak terlepas dari salah satu  aspek  teori  penggentarjeraan  yakni  konsep  penggentaran/prevensi  umum. Pidana mati menjadi alat untuk membuat masyarakat tertib dengan memberikan kontrol  terhadap  pelaku  kejahatan  potensial  agar  tidak  melakukan  pelanggaran hukum.  Di  sisi  lain,  pendapat  Oemar  Seno  Adji  di  atas  sesungguhnya  juga dipengaruhi filsafat utilitarianisme. yang dibangun oleh mazhab klasik di abad ke- 18 hingga awal abad ke-19. Filsafat utilitarianisme melihat penghukuman sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi mayoritas anggota masyarakat. Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya,  penghukuman  dalam  hal  ini  menjadi  alat untuk mengurangi kondisi-kondisi yang mendegradasi kebahagiaan masyarakat seperti kejahatan dengan cara mencegah agar kejahatan tersebut tidak terulang lagi di  masyarakat.  Kebahagiaan  masyarakat  akan  meningkat  dengan  mengurangi kejahatan  melalui  penghukuman  (Sulhin,  2017).  Walaupun  Oemar  Seno  Adji menyetujui  eksistensi  pidana  mati  di  Indonesia  namun  diberikan  pembatasan yakni harus dipandang sebagai ultimum remedium dan merupakan pengecualian untuk kejahatan-kejahatan yang berat sifatnya.
Ahli  hukum  lainnya  yang  memiliki  pandangan  yang  senada  dengan Oemar  Seno  Adji  mengenai  pidana  mati  adalah  R.A.  Koesnoen.  Argumentasi Koesnoen  mengenai  pidana  mati  ini  ditemukan  dalam  karyanya  yang  berjudul “ Susunan  Pidana  dalam  Negara  Sosialis  Indonesia” (1966).  Berkaitan  dengan pidana  mati  di  Indonesia,  Koesnoen  menyampaikan  argumentasinya  sebagai berikut:
“Pidana  mati  merupakan  pidana  perkecualian,  karena  khusus  ditujukan untuk mengamankan revolusi, asas dan tujuan Negara, kesatuan Negara dan bangsa  Indonesia.  Jika  kepentingan  tersebut  diserang  dan  keadaan  nilai

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
bahayanya  pelanggar  hukum  sedemikian  beratnya  hingga  usaha memasyarakatkan-sosialiskannya  hanya  sesuai  jika  ia  dilenyapkan  dari kehidupannya, barulah seorang narapidana dikenakan pidana mati. Dengan berlandaskan Manipol yang mengadakan penegasan tentang pro dan kontra revolusi, demi amannya perjuangan revolusi mencapai tujuan kita bersama, adanya pidana mati menjadi sah.”
Senada dengan Oemar Seno Adji, Koesnoen juga tidak secara eksplisit menyatakan  bahwa  pidana  mati  memiliki  efek  untuk  menimbulkan penggentarjeraan  bagi  pelaku  kejahatan  potensial  di  masyarakat.  Pandangan Koesnoen,  yang  menyatakan  pidana  mati  secara  khusus  ditujukan  untuk mengamankan  revolusi,  asas,  dan  tujuan  negara  sesungguhnya  menunjukkan bahwa Koesnoen memiliki pandangan bahwa pidana mati memiliki manfaat untuk melindungi masyarakat. Pendapat Koesnoen tersebut sesungguhnya tidak terlepas dengan kondisi sosial-politik bangsa Indonesia saat itu yang masih menghadapi pergolakan politik. Lebih lanjut, seperti Oemar Seno Adji, argumentasi Koesnoen berkenaan  dengan  pidana  mati  sesungguhnya  juga  masih  dipengaruhi  filsafat utilitarianisme  dalam  penghukuman.  Pidana  mati  menjadi  dibenarkan  untuk melindungi  kepentingan  negara.  Dengan  demikian,  Koesnoen  juga  percaya memiliki  kemampuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  serangan  pelanggar hukum  yang  sedemikian  berat  atau  yang  dalam  pandangan  Oemar  Seno  Adji sebagai “ anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan”. Bagi Koesnoen, pelenyapan  nyawa  terhukum  menjadi  dibenarkan  apabila  kejahatan  yang dilakukan  menyerang  kepentingan  revolusi,  asas  dan  tujuan  Negara,  kesatuan Negara dan bangsa Indonesia.
Hal  yang  menarik  menurut  penulis  dengan  argumentasi  Koesnoen berkenaan dengan pidana mati adalah Koesnoen telah menyatakan pidana mati sebagai “pidana perkecualian”. Namun, Koesnoen tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksudnya pidana mati merupakan pidana perkecualian. Lebih lanjut, Koesnoen  juga  menyatakan  bahwa  pidana  mati  dapat  menjadi  alat  untuk

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
memasyarakatkan  kembali  si  pelaku  kejahatan.  Hal  ini  terlihat  dari  pandangan Koesnoen yang menyatakan: “ Jika kepentingan tersebut diserang dan keadaan nilai  bahayanya  pelanggar  hukum  sedemikian  beratnya  hingga  usaha memasyarakatkan-sosialiskannya  hanya  sesuai  jika  ia  dilenyapkan  dari kehidupannya,  barulah  seorang  narapidana  dikenakan  pidana  mati.” Menurut penulis,  pandangan  Koesnoen  tersebut  menunjukan  kontradiksi  internal mengingat  upaya  memasyarakatkan  pelaku  kejahatan  tidak  mungkin  dicapai dengan  jalan  menjatuhkan  pidana  mati.  Eksekusi  mati  tentu  saja  melenyapkan nyawa si terhukum dan tidak mungkin mengembalikannya ke dalam masyarakat. Tegasnya,  upaya  pemasyarakatan  pelaku  kejahatan  tidak  dapat  dicapai  dengan pidana mati.
Ahli hukum lainnya yang menerima eksistensi pidana mati di Indonesia selain  Oemar  Seno  Adji  dan  Koesnoen,  yakni  Bambang  Poernomo.  Dalam bukunya yang berjudul “Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia” (1982), Bambang Poernomo menyatakan:
“Pidana  mati  diadakan  dengan  maksud  antara  lain  sebagai  sarana  untuk melindungi  kepentingan  umum  yang  bersifat  kemasyarakatan  yang dibahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi”
Pandangan  Bambang  Poernomo  diatas  sesungguhnya  senada  dengan pandangan  Oemar  Seno  Adji  dan  Koesnoen.  Bagi  Bambang  Poernomo, kepentingan  masyarakat  lebih  tinggi  kedudukannya  dibandingkan  dengan kepentingan individu. Hal ini menunjukan bahwa pemikiran Bambang Poernomo juga  dipengaruhi  aliran  utilitarianisme  dalam  penghukuman.  Kepentingan masyarakat akan terlindungi dari kejahatan dengan adanya pidana mati. Pidana mati dianggap efektif untuk melindungi masyarakat. Mengenai kejahatan apa saja yang dapat diancamkan dengan pidana mati, Bambang Poernomo menyatakan:
“Menurut  pendapat  penulis,  dapat  tarik  kesan  perlunya  pidana  mati diperuntukkan  bagi  kejahatan  tertentu,  kejahatan  yang  terberat,  dan

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
merupakan  sanksi  yang  bersifat  sangat  diperlukan.  Pidana  mati  dapat diancamkan  pada  perbuatan  pidana  yang  diatur  dalam  hukum  pidana khusus yang menyangkut kejahatan berat dalam bidang subversi, ekonomi, politik,  termasuk  di  dalamnya  kejahatan  dengan  senjata  api  atau  bahan peledak, kejahatan yang dilakukan dengan terror dan kejahatan-kejahatan bertaraf internasional termasuk piracy, genocide, dan hacking .”
Sependapat  dengan  Oemar  Seno  Adji  yang  memandang  pidana  mati sebagai ultimum remedium, Bambang Poernomo menyatakan:
“Pada saat hendak menjatuhkan putusan pidana mati dan pelaksanaannya harus  berhati-hati  berdasarkan  pemikiran  bahwa  pidana  mati  harus dipandang sebagai “ noodrech t” dan dalam rangka pemikiran hukum pidana sebagai sarana hukum “ ultimum remedium ”.
Setelah  menganalisis  pemikiran  Oemar  Seno  Adji,  Koesnoen,  dan Bambang  Poernomo  mengenai  pidana  mati  pembahasan  dilanjutkan  kepada  ahli hukum Indonesia lainnya yang menyetujui eksistensi pidana mati di Indonesia. Ahli hukum tersebut adalah Eddy O.S. Hiariej. Adapun beberapa argumentasi Hieariej (2014)  berkaitan  dengan  pidana  mati,  yakni:  Pertama,  pidana  mati  mampu memberikan  efek  jera  di  masyarakat,  tidak  ada  satu  pun  ajaran  agama  yang menentang pidana mati. Pidana mati juga dipandang sebagai penyeimbang terhadap korban kejahatan. Kedua, pidana mati hanya ditujukan kepada kejahatan-kejahatan tertentu yakni kejahatan yang berdampak luas seperti terorisme, korupsi narkotika dan  pelanggaran  berat  hak  asasi  manusia  atau  terhadap  kejahatan  biasa  yang dilakukan  secara  terencana  dan  sadis  di  luar  batas-batas  kemanusiaan.  Ketiga, pidana mati merupakan sanksi yang bersifat khusus dalam pelaksanaannya. Pidana mati dapat dirubah menjadi pidana penjara maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup  jika  terpidana  berhasil  menunjukkan  bahwa  perilakunya  semakin  baik. Artinya,  pidana  mati  barulah  dieksekusi  jika  terpidana  dalam  jangka  waktu  10 tahun, tidak menunjukan perilaku yang lebih baik. Konsekuensi lebih lanjut, jika dalam jangka waktu 10 tahun, terpidana menunjukan perbaikan dalam perilakunya,

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu maksimal 20 tahun.
Berkaitan dengan pemikiran Hiariej mengenai pidana mati di atas terlihat dengan jelas bahwa menurut pandangannya pidana mati mampu menimbulkan efek jera. Teori penggentarjeraan tentu saja menjadi basis pemikiran Hiariej mengenai pidana  mati.  Bagi  Hiariej,  pidana  mati  masih  perlu  dipertahankan  mengingat kemampuannya  menimbulkan  penggentaran  di  masyarakat  sehingga  kejahatan dalam masyarakat akan berkurang karena pelaku kejahatan potensial akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan karena adanya ancaman pidana mati tersebut. Senada dengan Oemar Seno Adji dan Bambang Poernomo, menurut Hiariej, pidana mati tidak ditujukan untuk segala jenis kejahatan melainkan hanya untuk kejahatan- kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkotika dan pelanggaran berat hak asasi manusia atau terhadap kejahatan biasa yang dilakukan secara terencana dan sadis di luar batas-batas kemanusiaan. Pemikiran Hiariej tersebut terlihat dengan jelas  bahwa  diskursus  mengenai  pidana  mati  dilandaskan  dengan  dasar  teori penggentarjeraan.
Berdasarkan pemikiran dari beberapa kalangan ilmuwan hukum mengenai pidana mati di atas sesungguhnya terlihat benang merahnya bahwa diskursus pidana mati  dipengaruhi  oleh  filsafat  utilitarianisme  dalam  penghukuman.  Meskipun sebagian besar kalangan ahli hukum tidak secara eksplisit menyatakan pidana mati mampu  menimbulkan  penggentarjeraan  di  masyarakat  namun  mereka  meyakini pidana  mati  masih  diperlukan  di  Indonesia  dengan  tujuan  untuk  melindungi masyarakat  dari  kejahatan-kejahatan  berat.  Keyakinan  pidana  mati  dapat melindungi  masyarakat  sesungguhnya  diperjelas  melalui  teori  penggentarjeraan dalam  penghukuman.  Perlindungan  masyarakat  itu  dapat  tercapai  ketika  pidana mati  mampu  menimbulkan  ketakutan  bagi  anggota  masyarakat  yang  ingin melakukan  kejahatan.  Dengan  demikian,  pidana  mati  diharapkan  mampu menimbulkan  efek  penggentarjeraan  yang  membuat  tingkat  kriminalitas  turun sehingga  masyarakat  terlindungi.  Dengan  timbulnya  keadaan  takut  tersebut

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
diharapkan  kejahatan  menjadi  berkurang  dan  masyarakat  menjadi  tenteram  dan aman. Pidana mati dipandang sebagai alat untuk mencapai ketertiban masyarakat. Keyakinan  dari  kalangan  ilmuwan  hukum  bahwa  pidana  mati  mampu  mencapai tujuan  idealnya  yakni  menimbulkan  efek  jera  mendapatkan  kritik  dari  Mustofa (2015). Menurut Mustofa (2015), kepercayaan para ahli hukum bahwa pidana mati menimbulkan penggentaran tidak pernah didukung dengan penelitian empiris. Hal ini  berbeda  dengan  penelitian  kriminologis  yang  berlandaskan  ilmu  sosial  harus mengkonfirmasi konsep atau teorinya dengan fakta empiris.
Keyakinan dari kalangan ilmuwan hukum atas daya guna dari pidana mati yang tidak didukung dengan fakta empiris menurut Sulhin (2016) justru menjadi mitos.  Alih-alih  menimbulkan  penggentaran,  diskursus  normatif  yang  dibangun oleh  kalangan  ilmuwan  hukum  yang  menyetujui  pidana  mati  justru  menjadi  apa yang  dikatakan  Foucault  (1979)  sebagai panopticism .  Pidana  mati  merupakan strategi  kontrol  dari  negara  untuk  mendisiplinkan  masyarakatnya  dengan  tujuan menciptakan  ketertiban.  Foucault  (1979)  menyatakan  eksekusi  mati  memiliki juridico-political  function. Ancaman  ketakutan  yang  disebarkan  melalui  pidana mati adalah bentuk manifestasi dari panopticism oleh negara untuk mendisiplinkan masyarakatnya. Senada dengan Foucault, Quinney (1979) menyatakan pidana mati adalah bentuk legal and judicial terror by state kepada masyarakat. Pidana mati merupakan  alat  negara  agar  masyarakat  disiplin  dan  patuh.  Dengan  demikian, diskursus normatif mengenai pidana mati yang dibangun oleh kalangan ilmuwan hukum yang menyetujuinya merupakan sebuah panopticism .
Sebagai suatu panopticism , secara tanpa disadari kalangan ilmuwan hukum Indonesia  yang  menyetujui  eksistensi  pidana  mati  justru  mempertahankan  dan melanjutkan  teori-teori  klasik  dari  Barat  yang  menjadi  rasionalitas  praktik penghukuman di Indonesia. Melalui kerangka pikir counter-colonial criminology dari Nakajima & Agozino (2004), terlihat dengan jelas bahwa diskursus normatif tentang  pidana  mati  yang  dibangun  kalangan  ilmuwan  hukum  Indonesia dipengaruhi  oleh  teori  penggentarjeraan  yang  sesungguhnya  dipengaruhi  oleh

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
utilitarianisme  Barat.  Secara  tidak  disadari,  kalangan  ilmuwan  hukum  Indonesia masih  mempertahankan  dan  melanjutkan  teori-teori  klasik  dari  praktik penghukuman  dari  Barat  yang  diwariskan  pemerintah  kolonial  Belanda  sewaktu menjajah Hindia Belanda. Oleh karena itu, Sahetapy (1982) menyatakan:
“Dalam  menjajagi  tujuan  pidana casu  quo pidana  mati  untuk  Indonesia, haruslah  disadari  sebagaimana  sudah  diutarakan  bahwa  Pancasila merupakan  sumber  dari  segala  sumber  hukum,  termasuk  sumber  hukum pidana.  Oleh  karena  itu  makna  Pancasila  harus  menjiwai  tujuan  pidana. Tujuan  pidana  bukan  saja  harus  bernafaskan  aspirasi  bangsa  Indonesia, melainkan harus juga berurat akar dalam batang tubuh bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain, tujuan pidana selain harus mencerminkan Pancasila, ia  pun  harus  diterapkan  dengan  semangat  dan  jiwa  Pancasila.  Kalau demikian halnya, maka bukanlah teori pembalasan atau absolut yang harus dianut, bukan pula teori relatif atau tujuan, dan bukan pula teori gabungan. Bukan pula bentuk sebagaimana diinginkan oleh Nigel Walker, melainkan dalam  permasalahan  pertama  ini  haruslah  dibedakan  bahwa  pidana bukanlah tujuan an sich , melainkan hanya suatu prasarana dan atau sarana dalam rangka menghayati Pancasila”.
Mengacu  pada Memorie  van  Toelichting KUHP  Indonesia,  pidana  mati yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP disebabkan Belanda memiliki pandangan bahwa pidana mati memiliki efek untuk mencegah kejahatan pemberontakan yang sering  ditimbulkan  oleh  penduduk  jajahan.  Selain  itu,  faktor  geografis  Hindia Belanda yang begitu luas dan alat-alat pemerintahan kolonial Belanda yang tidak begitu  kuat  menyebabkan  Belanda  membutuhkan  pidana  mati  untuk mempertahankan kekuasannya di daerah jajahannya. Dengan demikian, kalangan ilmuwan  hukum  yang  menyetujui  eksistensi  pidana  mati  secara  tanpa  sadar melanjutkan  begitu  saja  logika  kolonialisme  dan  teori-teori  klasik  dari  Barat mengenai penghukuman yakni teori penggentarjeraan.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## D. PENUTUP
Pidana  mati  di  Indonesia  sesungguhnya  merupakan  warisan  kolonial  Belanda pada  saat  menjajah  Hindia  Belanda  dahulu.  Keyakinan  kemampuan  pidana  mati menimbulkan  efek  penggentaran,  dan  motif  ekonomi-politik  Belanda  yang  ingin mempertahankan  daerah  jajahannya  menyebabkan  pidana  mati  tetap  dipertahankan  di Indonesia  saat  itu.  Setalah  Indonesia  merdeka,  pidana  mati  tetap  dipertahankan  dalam KUHP dan bahkan tersebar dalam berbagai undang-undang. Beberapa kalangan ilmuwan hukum  menyetujui  eksistensi  pidana  mati  di  Indonesia.  Melalui  analisis  diskursus Foucault,  diskursus  normatif  pidana  mati  dari  kalangan  ilmuwan  hukum  yang menyetujuinya sesungguhnya menunjukan kuatnya pengaruh diskursus penggentarjeraan yang  dipengaruhi  filsafat  utilitarianisme  Barat  dalam  penghukuman.    Dalam  kerangka pikir counter-colonial criminology dari Nakajima & Agozino (2004), sesungguhnya ingin menyatakan untuk tidak menerima begitu saja, melanjutkan, dan mempertahankan teori- teori  mengenai  kejahatan  dan  penghukuman  yang  berasal  dari  Barat.  Dengan dipertahankannya pidana mati yang sesungguhnya merupakan warisan kolonial Belanda dan kuatnya diskursus penggentarjeraan yang berasal dari Barat maka diskursus dominan dari  pidana  mati  dapat  terlihat  yakni  pidana  mati  mampu  menimbulkan  efek penggentarjeraan  dan  menutup  diskursus  penggantinya  bahwa  pidana  mati  tersebut sesungguhnya memiliki konteks historis sebagai warisan kolonial Belanda

## DAFTAR PUSTAKA
Agustinus,  S.,  Soponyono,  E.,  &  Rahayu.  (2016).  Pelaksanaan  Pidana  Mati  Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Diponegoro Law Journal , 5 (4).
Airlangga,  R.,  &  Suwandi,  V.  R.  (2022).  PENGHAPUSAN  PIDANA  MATI  DI INDONESIA  DITINJAU  DARI  PERSPEKTIF  NILAI-NILAI  PANCASILA.
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , 10 (5).
https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p17
Eriyanto.  (2015). Analisis  Wacana  Teks  (Pengantar  Analisis  Teks  Media) .  Jakarta:

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
LKIS.
Fariduddin, A. M., & Tetono, N. Y. D. (2022). Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di  Indonesia  dalam  Perspektif  Utilitarianisme. Integritas :  Jurnal  Antikorupsi ,
8 (1). https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903
Foucault, M. (1972). The archeology of Knowledge; terj. AM Sheridan Smith, London: Tavistock , 1–164.
Foucault, M. (1979). Discipline and Punish: The Birth of Prison - The Carceral . 1636– 1648.
Hendriana,  R.,  Oktobrian,  D.,  &  Abdillah,  M.  I.  (2022).  Proyeksi  Ke  Depan
Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Ius Constituendum , 7 (1). https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906
Henry,  S.,  &  Milovanovic,  D.  (2017).  Constitutive  criminology:  Origins,  core concepts,  and  evaluation. Recent  Developments  in  Criminological  Theory: Toward Disciplinary Diversity and Theoretical Integration , 435–457.
Hieariej, E. O. (2014). Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka , 258– 259.
ICJR. (2017). Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa. Icjr , 1 , 126.
International, A. (2022). Laporan Global Amnesty International Dan Eksekusi 2021 .
Izad,  R.  (2019).  PIDANA  HUKUMAN  MATI  DI  INDONESIA  DALAM PERSPEKTIF  ETIKA  DEONTOLOGI. Al-Syakhsiyyah:  Journal  of  Law  & Family Studies , 1 (1). https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1826
Jonkers,  J.  .  (1940).  Het  Nederlandsche  Indische  Strafstelsels. Utrecht:  Kemink  En Zoon N.V .
Kendall,  G.,  &  Wickham,  G.  (2011).  Using  Foucault’s  Methods. Using  Foucault’s Methods . https://doi.org/10.4135/9780857020239

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Lubis,  A.  Y.  (2016). Pemikiran  Kritis  Kontemporer:  dari  Teori  Kritis,  Cultural Studies, Feminisme, Postkolonial Hingga Multikulturalisme . 288.
Marianne  W.  Jorgensen  &  Lousie  J.  Phillips.  (2010). Analisis  Wacana  Teori  & Metode . 394.
Marsh,  I.,  Cochrane,  J.,  &  Melville,  G.  (2020).  Theories  of  punishment. Criminal Justice , 37–48. https://doi.org/10.4324/9780203412657-7
Minister van Kolonien, N., Nedelands, & Smidt. (2021). Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie; KUHP Belanda dan KUHP Indonesia, Diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono .
Mustofa, M. (2015). Metodologi Penelitian Kriminologi . 299.
Nakajima, Y., & Agozino, B. (2004). Counter-Colonial Criminology: A Critique of
Imperialist Reason. African American Review , 38 (4), 740.
https://doi.org/10.2307/4134438
Nawawi,    muladi  dan  barda.  (2010).  Teori-Teori  Dan  Kebijakan  Pidana. Alumni, Bandung , 12.
Ohoitimur, Y. (1997). Teori Etika tentang Hukuman Legal . 25.
Putra,  R.  S.  P.,  Sularto,  R.  B.,  &  Hardjanto,  U.  S.  (2016).  Problem  Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia. Diponegoro Law Review , 5 (3). Quinney, R. (1979). Criminology . Boston: Little, Brown and Company.
Sahetapy.  (1982).  Suatu  Studi  Khusus  Mengenai  Ancaman  Pidana  Mati  Terhadap Pembunuhan  Berencana. Uatu  Studi  Khusus  Mengenai  Ancaman  Pidana  Mati Terhadap Pembunuhan Berencana , 194.
Smidt, H. J. (1892). Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht . 562.
Sudarto. (2008). Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia .
Sulhin, I. (2016). Mitos Penggentar Pidana mati. Artikel Dalam Robertus Robet Dan Todung Mulya Lubis (Ed.) 2016 .

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Sulhin, I. (2017). Sekilas Perkembangan Teori Penologi. Actual Problems of Russian Law , 5 , 159–168.
Sulhin,  I.  (2018). Diskontinuitas  Penologi  Punitif:  Sebuah  Analisis  Genealogis Terhadap Pemenjaraan .