## Peran Ma’ruf  Amin dalam Meraih Suara Masyarakat Muslim pada Pemilihan Presiden 2019
Ahmad Sanusi; ahsanhajie@gmail.com ; UIN Sunan Gunung Djati Bandung Galih Gumilar; galihgumilah72@gmail.com ; UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## Abstract
The  appointment  of  Ma’ruf  Amin  as  Jokowi’s  running  mate  in  the  presidential election of 2019 resulted in pros and cons among political elites in the country. This paper, thus, aims at explaining the dynamic of political communication that allowed the  appointment  of  Ma’ruf  Amin  as  Jokowi’s  running  mate  in  the  election.  This paper  concludes  that  Ma’ruf  Amin  has  a  unique  political  position  among  amny other potential running mates. As a senior ulama with records of political positions during his career, Ma’ruf Amin has the potential to boost votes for Jokowi in the upcoming election, especially from the traditional Muslim of Nahdatul Umala, the largest  Muslim  organisation  in  the  country,  and  in  the  world.  Moreover,  by appointing  Ma’ruf  Amin,  one  of  the  highest  rank  ulamas  in  Nahdatul  Ulama, Jokowi can get rid of the stigma of himself being not friendly to Islam as he has been target of black campaigns for years.
Keywords: Indonesian  Presidential  Election,  Ma’ruf  Amin  effect,  and  political communication.

## Abstrak
Terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden dari Joko Widodo menuai banyak pro dan kontra di kalangan elit politik tanah air. Penelitian ini, oleh karena itu,  bertujuan  untuk  mengungkap  dinamika  komunikasi  politik  yang melatarbelakangi pemilihan Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden RI. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Posisi  Ma’ruf  Amin  sebagai  pendamping  Jokowi memiliki  daya  tarik  tersendiri.  Dikenal  sebagai  salah  satu  ulama  senior  di indonesia, pengalaman Ma’ruf Amin menjabat sebagai posisi di pemerintahan dan organisasi  Islam  membuatnya  menjadi  pribadi  yang  cukup  diperhitungkan  di kancah  perpolitikan  tanah  air.  Peran  Ma’ruf  Amin  sebagai  ulama  nantinya diharapkan  dapat  meraup  banyak  suara  dari  kalangan  kaum  Nahdiyyin  dan masyarakat  Islam  lainnya.  Selain  itu,  dengan  terpilihnya  Ma’ruf  Amin  sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia dan Rais Am Nahdlatul Ulama diharapkan stigma negatif  masyarakat  terhadap  Joko  Widodo  terkait  dengan  politik  identitas berkurang.
Kata  kunci :  Komunikasi  politik,  pemilihan  Presiden  RI,  dan  Pengaruh  Ma’ruf Amin.

## Pendahuluan
Sejak didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari pada tahun 1926 sampai dengan saat  ini,  NU  telah  banyak  mengalami  pasang  surut  dalam  kaitannya  dengan kerekatan  hubungan  NU  dengan  penguasa.  Tidak  sedikit  kyai  NU  yang berkecimpung dalam dunia politik seperti KH. Bisri Syamsuri yang menjadi Majlis Syuro  PPP,  KH.  Wahab  Hasbullah  yang  menjadi  menteri  Agama,  KH. Abdurrahman Wahid yang menjadi Presiden.  Hubungan yang dinamis antara NU dengan  pusat  kekuasaan  di  Indonesia  masih  akan  terus  berlangsung  pada  masa- masa mendatang. 1
Sebagai organisasi sosial-keagamaan yang berpotensi untuk dekat dengan penguasa,  adalah  hal  yang  wajar  jika  Nahdatul  Ulama  (NU)  menjadi  pendukung pemerintah yang sah pada saat ini, yaitu Pemerintahan Joko Widodo sebagai bentuk pemosisian politik yang diambil oleh NU dalam menyikapi dinamika politik praktis di Indonesia.
Jika dilihat dari sejarahnya, pada periode sekarang sangat wajar jika dari elit politik Nahdatul Ulama yang berafiliasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyodorkan KH. Ma’ruf Amin  sebagai  calon  wakil Presiden yang sebelumnya menjabat  sebagai  Ketua  Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan  Rais  Am  Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Dilihat dari track record seperti itulah maka KH.
Ma’ruf Amin sangat layak untuk dicalonkan menjadi wakil Presiden mendampingi Joko Widodo. 2
Mengingat  hubungan  NU  dengan  penguasa  yang  sangat  erat,  kita  bisa melihat beberapa jejak para elit Nahdatul ulama dari masa ke masa yang mencakup hubungan yang harmonis, hubungan yang bersifat resiprokal, dan hubungan yang bersifat akomodatif.
Periode  awal  orde  Baru  hinggga  1970-an  mencerminkan  pola  hubungan yang harmonis antara kelompok Islam dengan pemerintah Orde Baru.  Pada periode
1 Greg Fealy and Robin Bush, “The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia: The State, Umma and Nahdlatul Ulama,” Asian Journal of Social Science 42, no. 5 (2014): 536– 60.
2 Lihat, Ahmad Zaki Fadlur Rohman, “Kristalisasi Faksionalisme PKB Dan PKNU Pasca Pemilihan Presiden 2004,” Jurnal Transformative 1, no. 1 (2015).
ini, negara memiliki kekuasaan yang besar dalam hal penguasaan terhadap wacana idologi dan politik yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini salah satunya karena pemerintah pada periode ini mengarusutamakan gerakan modernisasi yang dianggap  sebagai  solusi  untuk  membangun  negara.  Pilihan  terhadap  modernisasi yang  identik  dengan  pemihakan  terhadap  demokrasi  liberal  memungkinkan Indonesia memperoleh dukungan dari negara-negara maju di Eropa dan Amerika Utara. Meski begitu, periode ini juga ditandai dengan banyaknya penolakan, atau setidaknya, sikap yang reaktif dari kalangan kelompok Islam tradisional terhadap ide  modernisasi  yang  digalakkan  oleh  pemerintah.  Pada  periode  inilah  sejumlah besar  aktor  intelektual  dari  kalangan  kelompok  Islam  muncul  dan  menjembatani kepentingan pemerintah dengan kelompok Islam.
Periode  1980-an  mengindikasikan  hubungan  yang  resiprokal  antara kelompok  Islam  dengan  pemerintah  Orde  Baru.  Timbal  balik  tersebut  terutama sekali berkaitan dengan munculnya kesamaan persepsi tentang format politik yang dapat  mempertemukan  kepentingan  dari  kedua  belah  pihak.  Dalam  periode  ini, pemerintah Orde Baru semakin menyadari bahwa kelompok Islam tidak selamanya dapat  dipinggirkan  dari  panggung  politik  nasional  dan  kebijakan  pemarjinalan tersebut  hanya  akan  berujung  pada  hal-hal  yang  berlawanan  dengan  semangat pembangunan. 3
Selanjutnya, dekade 1990-an ditandai dengan hubungan yang semakin erat antara kelompok Islam dengan pemerintah Orde Baru. Pada periode ini, pemerintah Orde Baru terlihat  berupaya  untuk  menarik simpati dari kelompok Islam melalui sejumlah  kebijakan  yang  secara  spesifik  ditujukan  untuk  mengakomodasi kepentingan  kelompok  Islam,  salah  satunya  adalah  dengan  didirikannya  ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada tahun 1990. 4
Dinamika perpolitikan di Indonesia yang melibatkan kelompok-kelompok Islam  pada  dasarnya  sangat  cair  dan  dinamis.  Meskipun  memiliki  potensi  yang besar  untuk  menjadi  pemain  utama  dalam  perpolitikan  nasional,  kelompok-
3 Aminuddin, Kekuatan Islam Dan Pergulatan Politik Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 20–21.
4 M. Syafii Anwar, Pemikiran Dan Aksi Islam Di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1995), 9–10.
kelompok  Islam  di  Indonesia,  sebagaimana  di  negara-negara  mayoritas  muslim lainnya, adalah entitas yang tidak bersifat monolitik. Artinya, kelompok-kelompok Islam itu sendiri memiliki tingkat keragaman yang tinggi.
Dewasa ini, sejumlah ahli banyak menengarai bahwa kembalinya “islam” ke  ruang  publik  di  Indonesia  akan  mewarnai  secara  cukup  dramatis  peta perpolitikan di  Indonesia. Kehadiran kembali  kelompok-kelompok Islam  sebagai aktor-aktor utama dalam proses distribusi kekuasaan di Indonesia tidak terlepas dari komunikasi  politik,  yang  sengaja  atau  tidak  sengaja,  yang  telah  dilakukan  sejak lama, termasuk yang berkelindan dengan komunikasi politik dalam bingkai dakwah Islam. Dalam hal ini, ulama adalah tokoh sentral yang memainkan peran penting dalam membingkai wacana politik yang berpadu dengan isu-isu agama. 5
Pemilu presiden di Indonesia yang akan dilaksanakan pada 2019 ini adalah salah  satu  kesempatan  untuk  mengamati  dinamika  politk  yang  melibatkan kelompok-kelompok  islam  dengan  penguasa  dalam  atmosfer  politik  yang demokratik. Pemilihan Ma’ruf Amin oleh calon presiden Joko Widodo (incumbent) adalah  salah  satu  langkah  politik  penting  sebagai  konsekuensi  dari  akumulasi komunikasi  politik  yang  melibatkan  kelompok-kelompok  Islam  di  Indonesia, terutama kelompok Islam yang lebih konservatif.

## Biografi Ma’ruf Amin
Ma’ruf  Amin  lahir  pada  tahun  1943  di  Kresek,  Tanggerang.  Sebagai seorang  keturunan  dari  ulama  besar,  Sheikh  Nawawi  al-Bantani,  yang  pernah menjadi  seorang  imam  di  Masjidil  Haram,  Mekkah,  Ma’ruf  Amin  yang  saat  ini berusia  75  tahun  menikmati  priviledge  khusus  di  tengah  lingkungan  ulama  di Indonesia. Pernah menjabat pada dua organisasi besar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan lembaga semi pemerintah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin tidak lepas  dari  sejumlah  kontroversi,  terutama  ketika  MUI  mengeluarkan  sejumlah fatwa yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak minoritas agama di Indonesia.
5 Lihat, Ken Miichi, “Democratization and ‘Failure’ of Islamic Parties in Indonesia,” in Southeast Asian Muslims in the Era of Globalization , ed. Ken Miichi and Omar Farouk (London: Palgrave Macmillan UK, 2015), 127–44, https://doi.org/10.1057/9781137436818_7.
Pendidikan Ma’ruf Amin dimulai saat ia mengikuti Sekolah Rakyat pada tahun  1955  di  Banten.  Bersamaan  dengan  itu,  ia  juga  mengikuti  pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Tanggerang. Tahun 1958 ia pindah ke Jawa Timur untuk menjadi  santri  Pondok  Pesantren  Tebu  Ireng,  Jombang.  Pendidikan  Tinggi ditempuh  Ma’ruf  Amin  pada  Fakultas  Ushuluddin  di  Universitas  Ibnu  Chaldun Bogor  pada  tahun  1967.  Selain  itu,  pada  tahun  1963  Ma’ruf  Amin  juga  tercatat sebagai seorang santri di Banten.
Perjalanan  karir  Ma’ruf  Amin  tidak  terlepas  dari  dunia  pendidikan  dan politik. Sempat  menjadi  dosen  tarbiyah  Universitas  Nahdlatul  Ulama  pada  tahun 1968  kemudian  menjabat  sebagai  Direktur  dan  Ketua  Yayasan  Lembaga Pendidikan  Al-Jihad.  Ia  juga  pernah  merambah  dunia  politik  dengan  menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari utusan golongan tahun 1971-1973. Ma’ruf Amin juga  aktif  di  partai  politik.  Tercatat  ia  pernah  mengetuai  Fraksi  Partai  Persatuan Pembangunan (PPP) DKI, lalu menjadi anggota MPR-RI dari Partai Kebangkitan Bangsa  (PKB)  pada  tahun  1997  s-d  1999.  Terakhir,  ia  tercatat  sebagai  anggota komisi II DPR-RI dari fraksi PKB tahun 1999.
Ma’ruf  Amin  merupakan  seorang  aktivis  pada  organisasi-organisasi  di bawah  naungan  Nahdlatul  Ulama.  Pernah  menjadi  Ketua  Anshor  Jakarta  1964- 1966,  menjadi  ketua  Nahdlatul  Ulama  tahun  1966-1970,  anggota  Pengurus Lembaga Dakwah PBNU tahun 1977-1989, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat 1996,  Komisi  Fatwa  MUI  2001-2007  dan  yang  terakhir  menjabat  sebagai  Ketua MUI 2007-2010. 6
Selain berkarir di dunia pendidikan dan politik, Ma’ruf Amin juga tercatat pernah berkarir pada dunia perbankan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas  Syariah  pada  sejumlah  bank  dan  perusahaan  asuransi  syariah  seperti Bank  Muamalat,  BNI  Syariah,  dan  Bank  Mega  Syariah.  Di  sela  kesibukannya, Ma’ruf Amin juga adalah seorang penulis yang cukup produktif. Sejumlah buku yang ditulisnya antara lain adalah Fatwa dan Sistem Hukum Islam (2008), Era Baru
6 Suriyanto, “Ma’ruf Amin, Kiai Nomor Satu NU Dan Cicit Imam Masjidil Haram,” nasional, accessed November 21, 2017, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170203105345-20-191044/maruf-amin-kiai-nomor- satu-nu-dan-cicit-imam-masjidil-haram.
Ekonomi  Islam  Indonesia  (2011),  dan  Pembaharuan  Hukum  Ekonomi  Syariah (2013).
Ma’ruf  Amin  mendapatkan  sejumlah  gelar  kehormatan  di  pada  dunia pendidikan  tinggi.  Pada  tahun  2012,  Ma’ruf  Amin  mendapatkan  gelar  Doktor Kehormatan  dari  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  dan  pada  tahun  2017  ia dikukuhkan sebagai seorang guru besar (professor) di bidang Ekonomi Muamalat oleh UIN Maulana Malik Ibrahim di Malang, Jawa Timur.
Sosok Ma’ruf Amin  sebagai  ulama tidak terlepas dari kontroversi. Calon Wakil  Presiden  dari  Joko  Widodo  ini  sering  menjadi  sorotan  karena  sejumlah pernyataannya  saat  menjabat  sebagai  ketua  MUI.  Saat  di  MUI,  ia  pernah menghimbau agar umat Islam tidak mengucapkan selamat natal kepada penganut agama  Kristen  dengan  mengutip  fatwa  MUI  yang  melarang  mengikuti  perayaan natal.  Pada  tahun  2016,  Ma’ruf  Amin  melalui  MUI  dan  sejumlah  ormas  Islam lainnya  mendeklarasikan  penentangan  terhadap  eksistensi  kelompok  LGBT  dan mendukung tindakan pidana bagi para pelaku LGBT. Sikap MUI yang disampaikan oleh  Ma’ruf  Amin  di  antaranya  adalah  menolak  segala  propaganda,  promosi, dukungan  dan  perkembangan  LGBT  di  Indonesia  serta  menyatakan  bahwa  MUI akan mendorong penegakan hukum terhadap kelompok LGBT. 7
Berita yang paling menyedot perhatian masyarakat terhadap Ma’ruf Amin adalah  ketika  Ketua  MUI  mengeluarkan  fatwa  yang  menyebut  Basuki  Tjahaja Purnama  atau  Ahok  terbukti  melakukan  aksi  penistaan  agama  selama  masa  Pro- kontra yang mengiringi kasus Ahok pada saat itu. Ada yang menyatakan Ahok tak bermaksud menistakan ayat Al-Qur’an, ada juga yang bersikeras menyebut Ahok melecehkan  agama  Islam.  Ma’ruf  Amin  melalui  MUI  bersikap  dengan mengeluarkan  pendapat  yang  pada  intinya  menyebut  Ahok  telah  menghina  Al- Qur’an dan ulama. Fatwa itu diterbitkan  tepat pada saat masa pemilihan Gubernur
7 Syailendra Persada, “Menolak Ucapan Selamat Natal, Ini Lima Kontroversi Ma’ruf Amin - Pilpres Tempo.Co,” accessed December 14, 2018, https://pilpres.tempo.co/read/1115995/menolak-ucapan-selamat-natal-ini-lima-kontroversi-maruf- amin.
DKI  Jakarta  tahun  2017.  Ma’ruf  Amin  bahkan  tercatat  menjadi  salah  satu  saksi yang memberatkan Ahok sehingga posisinya semakin tersudutkan. 8

## Peran Ma’ruf Amin Sebagai Ulama Dalam Meraih Suara Masyarakat Muslim
Status Ma’ruf Amin sebagai salah seorang Ulama di Indonesia setidaknya menjadi daya tarik dalam meraih suara kaum santri dan kalangan pesantren. Jokowi cukup memahami bahwa suara sejumlah kelompok umat Islam sangat menentukan kemenangannya  dalam  Pilpres  2019  mendatang.  Bayangkan  saja,  satu  decade terakhir  pergerakan  masa  Islam  sangat  massif  dan  bisa  dikatakan  memiliki pengaruh yang besar dalam peta perpolitikan tanah air. Lebih dari itu, Ma’ruf Amin memiliki jejak kepengurusan dalam organisasi politik seperti NU dan menjadi ketua MUI menjadikan nilai tambah bagi pemilih Muslim ketika ingin memilih seorang pemimpin.
Penunjukan Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden adalah salah satu langkah Jokowi untuk mengamankan suara umat Islam di Indonesia, terutama yang selama masa pemerintahannya berafiliasi atau simpatik dengan gerakan konservatif yang menggeliat  beberapa  tahun  belakangan  ini.  Selain  itu,  pemosisian  Ma’ruf  Amin juga  dinilai  sebagai  langkah  tepat  untuk  membentengi  Jokowi  dari  sejumlah kampanye hitam sebagaimana yang pernah terjadi pada pemilihan presiden di tahun 2014 lalu. 9
Seberapa besarkah daya tarik ulama dalam meraih suara pemilih muslim di Indonesia?  jawabannya  adalah  sangat  besar  mengingat  jumlah  warga  muslim  di Indonesia  menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2010  mencapai 207.176.162  jiwa. 10 Dengan  status  sebagai  mayoritas,  ulama  memainkan  peran yang  sangat  penting  dalam  proses  pembentukan  opini  publik  di  kalangan masyarakat karena ulama pada dasarnya bermakna “orang pandai” yang memiliki
8 Gibran Maulana Ibrahim, “Masa Lalu Ahok-Ma’ruf Amin: Dari Persidangan Hingga Pilpres 2019,” detiknews, accessed December 14, 2019, https://news.detik.com/berita/d- 4162466/masa-lalu-ahok-maruf-amin-dari-persidangan-hingga-pilpres-2019.
9 La Januru, “ANALISIS WACANA BLACK CAMPAIGN (KAMPANYE HITAM) PADA PILPRES TAHUN 2014 DI MEDIA KOMPAS, JAWA POS DAN KEDAULATAN RAKYAT,” NATAPRAJA 4, no. 2 (December 1, 2016), https://doi.org/10.21831/jnp.v4i2.12625.
10 “Sensus Penduduk 2010 - Indonesia,” BPS, accessed December 14, 2018, http://sp2010.bps.go.id/index.php.
pengetahuan luas. 11 Meski terminologi ulama sering digunakan untuk kepentingan politik,  daya  tarik  ulama  untuk  kepentingan  komunikasi  politik  adalah  hal  yang masih sangat laku di Indonesia. Di tengah geliat konservatisme agama di Indonesia dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini,  sosok  Ma’ruf  Amin  yang  diframing  sebagai ulama tentu saja sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik di tengah masyarakat Indonesia.
Di  kalangan  para  ulama  sendiri,  dalam  hal  ini  di  Indonesia,  perdebatan tentang apakah Kyai sebagai sebutan tradisional untuk ulama sebaiknya masuk atau tidak  masuk  kedalam  politik  praktis  adalah  topik  yang  terus  hangat diperbincangkan, baik  oleh kalangan ulama maupun oleh kalangan selain ulama. Sebagian pihak menganggap bahwa ulama sebaiknya tidak masuk kedalam pusaran politik praktis  sebab peran mereka sebagai  pengayom  umat dalam urusan agama tidak  dapat  dikompromikan  dengan  kepentingan  politik  yang  seringkali  sarat dengan  kepentingan  duniawi.  Sebagian  pihak  lain  bersikeras  bahwa  para  ulama perlu  masuk  kedalam  politik  praktis  agar  memiliki  kekuatan  lebih  besar  dalam mewarnai kehidupan politik yang seringkali melenceng dari nilai-nilai agama.
Terdapat  sejumlah  argumen  yang  kuat  terkait  keberadaan  Kyai  (ulama) dalam  lingkaran  politik.  Pertama,  Islam  tidak  hanya  merupakan  seperangkat pengetahuan  agama  yang  mengatur  bagaimana  para  pemeluknya  berhubungan dengan tuhan. Lebih dari itu, sebagian besar ajaran Islam pada umumnya berbicara tentang hubungan antara sesama manusia, termasuk tentang bagaimana kekuasaan idealnya  terdistribusi  di  kalangan  masyarakat.  Hal  ini  memberikan  insentif  yang sangat besar terhadap masukknya Kyai kedalam dunia politik praktis.
Kedua,  secara  historis  para  Kyai  di  Indonesia  pada  umumnya  memang bagian dari politik praktis. Hal ini bisa dilacak sampai pada peran para kyai pada zaman kesultanan mataram di Jawa dan pusat-pusat kekuasaan lain di masa lalu di nusantara.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  para  kyai  dalam  kancah  perpolitikan  di Indonesia memang adalah hal yang telah lama terjadi. Pada masa pra kemerdekaan para Kyai tidak hanya berperan dalam merebut kemerdekaan melalui peperangan fisik namun juga melalui jalur diplomasi.
11 Mattulada, Agama Dan Perubahan Sosial (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), 3.
Ketiga,  para  Kyai  di  Indonesia  memiliki  kelekatan  emosional  dengan masyarakat.  Kyai  pada  umumnya  memiliki  banyak  pengikut  (jamaah)  yang memiliki loyalitas yang berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak sepenuhnya rasional. Dengan begitu, keputusan politik yang dibuat oleh masyarakat (jamaah  dari  kyai)  juga  sangat  bergantung  pada  bagaimana  para  Kyai  tersebut mengkonstruksi realitas untuk ditawarkan kepada para jamaahnya. Hal ini tentu saja adalah  insentif  besar  lain  yang  mendorong  pada  kyai  untuk  terlibat  aktif  dalam dunia politik praktis.
Di  samping  Ma’ruf  Amin,  Presiden  Joko  Widodo  sebenarnya  memiliki pilihan  lain  yang  kurang  lebih  setara  pengaruhnya  dengan  Ma’ruf  Amin,  yaitu Mahfud  MD.  Mantan  ketua  mahkamah  konstitusi  itu  ramai  diperbincangkan  di kalangan  publik  sebagai  calon  kuat  untuk  maju  sebagai  calon  wakil  presiden mendampingi Joko Widodo. Batalnya pilihan kepada Mahfud MD bahkan sempat membuat  publik  terkejut  lantaran  kuatnya  dugaan  bahwa  ia  akan  maju  sebagai wakil presiden. Di luar alasan ketokohan berupa Mahfud MD tidak sepenuhnya bisa diterima  sebagai  ulama  meskipun  ia  berasal  dari  lingkungan  NU  dengan  latar belakang  pondok  pesantren  yang  kuat,  sejumlah  ahli  menduga  bahwa  batalnya Mahfud MD diangkat sebagai calon wakil presiden berkaitan dengan masalah usia. Mahfid  MD  yang  tengah  berusia  61  tahun  oleh  partai-partai  koalisi  dianggap berbahaya  bagi  masa  depan  politik  mereka  pasca  Joko  Widodo  tidak  bisa mencalonkan  diri  lagi.  Sebaliknya,  usia  Ma’ruf  Amin  yang  saat  ini  75  tahun dianggap  tidak  begitu  memberikan  resiko  baginya  untuk  mengamankan  posisi presiden pada pemilu 2024 di masa depan.
Pilihan  kepada  Ma’ruf  Amin  bisa  dilihat  dalam  dua  perspektif:  Pertama, akomodasi politik Jokowi kepada partai koalisi yang mendukungnya dan ditakutkan terbentuknya  poros  ketiga  dari  pecahnya  dukungan  partai  koalisi  yang  bisa menggoyahkan suara Jokowi dalam Pemilu. Kedua, Jokowi memiliki kekhawatiran terhadap politik identitas mengingat banyaknya organisasi Muslim yang tidak pro terhadap  kepemimpinan  Jokowi.  Ketakutan  Jokowi  dipersepsikan  tidak  ramah dengan kelompok pemilih Muslim membuat Jokowi harus menerima nama Ma’ruf
Amin. Sebagai Mantan Ketua MUI, Ma’ruf diharapkan mampu menetralisir terkait isu politik identitas yang melekat pada Jokowi. 12
Secara  sosiologis  peran  kyai  ditengah-tengah  masyarakat  seperti dikemukakan  itu,  khusunya  pada  komunitas  santri  menjadikan  posisinya  sangat diistimewakan.  Mereka  dihormati  dan  nasihat-nasihatnya  dipatuhi.  Status  sosial ekonomi  mereka  pada  umumnya  beragam;  namun,  pada  umumnya  berasal  dari keluarga berada, memiliki tanah yang cukup luas, dan bahkan ada pula yang berasal dari kelompok bangsawan. Akumulasi dari status sosial dan kekayaan semacam itu, ditambah  dengan  luasnya  pengetahuan  keagamaan  mereka,  menjadikan  kyai pemimpin kharismatik yang disegani. Kekuatan lain yang melekat pada diri figure kyai, konon terletak pula pada kehalusan dan kemampuan menafsirkan paham yang dianut,  yang  kemudian  membuat  mereka  benar-benar  sanggup  melakukan  peran yang oleh Geertz disebut sebagai culture broker , yaitu menjembatani transformasi nilai-nilai  kultural  yang  berkembang  dalam  masyarakat.  Kelebihan  kyai  seperti itulah yang akhirnya membuat kyai terlibat dalam kepemimpinan masyarakat dan juga dalam politik. 13
Di  kalangan  NU,  dikenal  penokohan  Kyai  dengan  spesialisasi  keahlian tertentu.  Misalnya,  KH.  Ali  Yafie  dikenal  sebagai  seorang  ahli  tafsir.  KH.  Sahal Mahfudz yang pada Muktamar ke-30 di Lirboyo terpilih sebagai Rais Am PBNU dikenal sebagai ahli fiqih. KH. Sohibul Wafa Tajul Arifin yang lebih dikenal Abah Anom dari pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, dikenal sebagai ahli dan pengamat tarekat qadariyah wa naqsabandiyah .
Jika  meminjam  kategorisasi  Nimmo,  maka  dengan  menggunakan karakteristik  diatas  kyai-kyai  tersebut  dapat  dikategorikan  ke  dalam  kelompok komunkator professional yang keahliannya mengendalikan keterampilan yang khas dalam  mengolah  symbol-simbol  dalam  memanfaatkan  keterampilan  ini  untuk menenpa  mata  rantai  yang  menghubungkan  orang-orang  yang  berbeda  atau
12 Burhanuddin Muhtadi et al., “Prabowo Pilih Sandiaga, Jokowi Pilih Ma’ruf, Kompromi Politik? Ini Analisis Para Ahli,” accessed December 14, 2019,
https://theconversation.com/prabowo-pilih-sandiaga-jokowi-pilih-maruf-kompromi-politik-ini- analisis-para-ahli-101391.
13 Imam Suprayogo, Kyai Dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai (Malang: UIN Malang Press, 2009), 1–5.
kelompok-kelompok yang dibedakan sebagai komunikator politik, kyai memainkan peran sosial yang signifikan terutama dalam proses pembentukanopini publik. Dia adalah  semacam  makelar  simbol,  atau  orang  yang  menerjemahkan  sikap, pengetahuan,  minat  suatu  komunitas  bahasa  ke  dalam  istilah-istilah  komunitas bahasa  yang  lain  yang  berbeda  tetapi  tetap  menarik  dan  mudah  dimengerti.  Di kalangan  NU,  adalah  kyai  yang  menerjemahkan  bahasa  politik  ke  dalam  bahasa agama mudah dipahami dan diterima para jamaahnya, sekaligus menajdi  sumber informasi utama dalam pengambilan utama keputusan politik untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam sesuatu proses politik. 14
Diantara  faktor-faktor  yang  memperkuat  sosok  kyai  sebagai  komunikator politik  adalah  karena  kekuatan  kharisma  yang  menyebabkan  munculnya kepengikutan  massa  secara  irrasional.  Otoritas  kharismatik,  menurut  Tischler, berperan  sebagai  sumber  informasi  diantara  para  pengikutnya.  Sehingga  pesan- pesan  yang  disampaikan  kyai  akan  diterima  secara taken  for  granted oleh  para pengikutnya.  Bagi  kebanyakan  masyarakat  Muslim  tradisional  seperti  pada umumnya  warga nahdliyin ,  sosok  kyai  mendapat  kedudukan  sangat  istimewa.
Figure kyai ini penting bukan hanya karena kata-katanya yang menjadi fatwa, tetapi kehadirannya  secara  fisik  pun  sudah  dipandang  sebagai  sumber  keberkahan  bagi para jamaahnya. 15
Sosok  Ma’ruf  Amin  jelas  memiliki  kharisma  sebagai  tokoh  agama  yang bijaksana.  Ma’ruf  Amin  sebagai  tokoh  bangsa  yang  telah  menduduki  sejumlah posisi penting di lembaga negara mulai dari DPR hingga Watimpres. Ma’ruf Amin merupakan ulama kategori super karena sangat senior, seorang Profesor dan pernah menjabat Ketua MUI Pusat. Selain itu, posisi Ma’ruf Amin juga merupakan Rais Am  Pengurus  Besar  NU.  Dengan  menjadikan  Ma’ruf  Amin  sebagai  Cawapres, Jokowi telah mengamankan suara masyarakat NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) adalah ormas yang diterima semua kalangan, bisa mengayomi seluruh rakyat Indonesia yang multikultur dengan menggandeng
14 Choirul Anam, Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdatul Ulama (Surabaya: Jatayu Sala, 1989), 56–57.
15 Asep Saeful Muhtadi, Komunikasi Politik Nahdatul Ulama (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), 43–45.
tokoh NU diharapkan rakyat Indonesia bisa terayomi secara keseluruhan. Jokowi terlihat  ingin  membangun  Indonesia  dengan  berduet  bersama  NU.  Kiprah  dan kontribusi NU terbukti sangat besar bagi bangsa Indonesia. Berkat NU, Indonesia yang notabene negara mayoritas Muslim terbesar di dunia mampu menghindari isu perpecahan  seperti  yang  terjadi  di  negara-negara  mayoritas  muslim  di  Timur Tengah.
Mengingat  lawan-lawan  politik  Jokowi  selalu  menyerang  dengan  isu-isu keislaman, Ma’ruf Amin dijadikan sebagai kunci untuk meng counter langkah liar lawan  politiknya.  Seperti  yang  kita  ketahui  Jokowi  selama  ini  selalu  mendapat tuduhan  anti-Islam,  kriminalisasi  ulama,  dan  tidak  berpihak  kepada  umat  Islam. Sebab,  dengan  memilih  Ma’ruf  logikanya  akan  seperti  ini:  bagaimana  mungkin seorang  Jokowi  membenci  Islam  pada  saat  yang  sama  dia  berpasangan  dengan seorang  ulama  terhormat.  Mau  tidak  mau  lawan  politiknya  harus  memutar  otak untuk melawan Jokowi karena harus berusaha bagaimana untuk meraih umat Islam sebagai pemilih mayoritas pada Pilpres 2019 mendatang.

## Analisis Komunikasi Politik Ma’ruf Amin
Komunikasi politik merupakan hubungan timbal balik antara politisi dengan konstituen atau seluruh warga yang bertempat tinggal di wilayah politiknya. Pesan politik disampaikan demi menunjang pelaksanaan tugas secara politik nya. Diskusi atau  pembicaraan  antara  politisi  dengan  konstituen  umumnya  membahas permasalahan  politik,  termasuk  pesan  politik.  Pesan  politik  adalah  makna  dan aturan  kata  dalam  pembicaraan  politik.  Pesan-pesan  dari  hasil  pengaruh  yang disampaikan  para  peserta  komunikasi  dapat  menghasilkan  berbagai  makna, struktur, dan akibat.
Pada  beberapa  kesempatan  wakil  calon  Presiden  dari  Jokowi,  Ma'ruf Amin  kerap  memberikan  klarifikasi  atas  pesan  komunikasi  politik  yang  sering disampaikan  oleh  patnernya.  Ia  menilai,  istilah  politik  genderuwo  yang diucapkan  Presiden  Joko  Widodo  merupakan  pernyataan  simbolis  agar  dalam membangun  komunikasi  politik  tidak  menakut-nakuti.  Menurut  Ma'ruf, komunikasi politik harus membangkitkan optimisme Indonesia yang lebih baik. Kalau  menebarkan  rasa  takut,  kata  Ma'ruf  berarti  seperti  genderuwo,  yang
memandang  Indonesia  secara  pesimis.  Padahal,  optimisme  sangat  dibutuhkan membangun  bangsa  dan  negara.  Ma'ruf  sepakat  dengan  Jokowi  yang beranggapan bahwa politik genderuwo tersebut ada dan nyata di Indonesi a.
Baru-baru  ini  Ma’ruf  Amin  dikecam  karena  menyamakan  pengkritik Jokowi  sebagai  orang budek dan  buta  karena  mengingkari  apa  yang  dilakukan pemerintah selama 4 tahun terakhir. Ma’ruf Amin seringkali dianggap bermasalah dengan  komunikasi  politiknya.  Dosen  Komunikasi  Politik  dari  Universitas Airlanggi Suko Widodo menyatakan bahwa Ma’ruf ingin mencari simpati dengan diksi  yang  kerap  bermasalah.  Dalam  konteks  orang  Banten  misalnya,  Ma’ruf dianggap  hendak  membangkitkan  sisi  emosional  daerah  tersebut.  Ada kemungkinan  Ma’ruf  ingin  menumbuhkan  sentimen  identitas  tentang  orang Banten. Kandidat Presiden dan Wakil Presiden harus berkomunikasi dengan pantas dan apa yang dikatakan Ma’ruf jelas tidak masuk dalam kategori itu dikarenakan audiens kita beragam  jadi  harus berhati-hati ketika ingin mengeluarkan pendapat jangan hanya ingin mencari substansi sehingga mengeluarkan kata yang tidak elok.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  perlu  diingat  bahwa  tujuan  utama  dari komunikasi politik sebagaimana yang dilakukan oleh Ma’ruf Amin adalah untuk membuat kesan yang baik di tengah masyarakat. Kesan tersebut terbentuk secara perlahan melalui penyebarluasan informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan respon tertentu dari khalayak yang terpapar oleh informasi tersebut. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  informasi  yang  disebat  tersebut,  baik  melalui media konvensional maupun media digital,
Sebagai seorang ulama citra yang ingin ditonjolkan oleh Ma’ruf Amin ialah jujur, bersih dari korupsi, dan religius. Pada dasarnya, citra Calon Wakil Presiden Ma’ruf  Amin  tak  akan  diubah  demi  Pilpres  2019.  Ia  akan  tampil  apa  adanya sepanjang  kampanye  berlangsung.  Meski  sudah  berusia  lanjut,  Ma’ruf  tetap menampilkan sosok yang enerjik dan memiliki perilaku dan gagasan yang disukai generasi  millenial.  Ma’ruf  Amin  menjadi  magnet  tersendiri  untuk  menarik perhatian kalangan pemilih Muslim dibandingkan dengan Sandiaga Uno. Pemilih Muslim lebih menyukai program ekonomi keumatan yang selalu digaungkan oleh Ma’ruf  Amin.  Ia  lebih  dipercaya  mampu  meningkatkan  program  penguatan ekonomi keumatan. Ma’ruf Amin memiliki pola yang baik dalam hal pendekatan
kepada  organisasi-organisasi  Islam  dan  pesantren-pesantren.  Ia  dinilai  mampu menjadikan  pemilih  dari  kalangan  organisasi  Islam  dan  pesantren-pesantren sebagai basis suara tersendiri.
Berdasarkan  hasil  survei  mayoritas  responden  Muslim  lebih  menyukai karakter  Ma’ruf  dibanding  dengan  Sandiaga.  Ada  enam  kategori  yang  menjadi perhatian responden, yaitu jujur, pintar, nasionalis, agamais, berwibawa, perhatian kepada  rakyat  dan  tegas.  Ma'ruf  unggul  di  karakter  jujur  sebesar  52,3  persen, Sandiaga sebesar 43,9 persen. Di karakter pintar, Sandiaga unggul tipis sebesar 62,7 persen dibandingkan Ma'ruf sebesar 61,2 persen. Kemudian 58,2 persen responden menilai Ma'ruf sosok nasionalis, sementara 55,9 persen lainnya memilih Sandiaga. Selain  itu,  Ma'ruf  unggul  di  karakter  agamis  sebesar  64,1  persen  dibandingkan Sandiaga sebesar 47 persen. Pada karakter berwibawa, Sandiaga unggul sebesar 51 persen dari Ma'ruf sebesar 47,9 persen. Dalam kategori  perhatian kepada rakyat, 49,9  responden  memilih  Ma'ruf,  43,3  persen  memilih  Sandiaga.  Pada  kategori pengambilan  keputusan  secara  tegas,  32,8  persen  responden  memilih  Ma'ruf, sedangkan Sandiaga sebesar 41,3 persen. 16
Dari  proses  pencitraan  yang  dilakukan  oleh  Ma’ruf  Amin  sebagai pendamping Jokowi akan mengubah opini publik terhadap sosoknya yang selama ini diterpa isu politik identitas terutama berkaitan dengan isu SARA. Opini Publik sebagai sebuah kekuatan yang menyangkut kehidupan sosial dan politik, memiliki pengaruh yang sangat penting. Sebagai bumper yang akan melindungi Joko Widodo dari  kampanye-kampanye  hitam  yang  sarat  dengan  politik  identitas,  keberadaan Ma’ruf Amin juga dinilai penting karena secara jangka panjang perubahan opini publik tentang kepeminpinan Joko Widodo dapat membantu pemperkuat undang- undang  dan  peraturan  lain,  mempertebal  moral  masyarakat  dalam  menerapkan undang-undang, dan mendukung keberadaan institusi-institusi sosial dan politik di Indonesia. 17
16 Dylan Aprialdo Rachman, “Survei LSI: Ma’ruf Amin Dinilai Mampu Dongkrak Suara Pemilih Muslim,” accessed December 15, 2018,
https://nasional.kompas.com/read/2018/08/24/17262891/survei-lsi-maruf-amin-dinilai-mampu- dongkrak-suara-pemilih-muslim.
17 Pawito, Komunikasi Politik Media Massa Dan Kampanye Pemilihan (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), 23.

## Kesimpulan
Banyak  pertimbangan  dari  pihak  oposisi  ketika  Ma’ruf  Amin  maju  ke Pilpres  2019. Sosoknya  sebagai  salah satu  ulama senior di  Indonesia dan pernah menjabat  posisi  penting  seperti  Ketua  MUI  dan  Nahdatul  Ulama  menjadi  modal besar  dalam  meraih  simpatik  dari  masyarakat  muslim  yang  adalah  pemilih mayoritas  pada  Pilpres  nanti.  Citra  ulama  yang  melekat  pada  dirinya  setidaknya berpengaruh  banyak  pada  suara  terutama  dikalangan  santri  dan  pesantren.  Sosok Ma’ruf Amin jelas memiliki kharisma sebagai tokoh agama yang bijaksana. Ma’ruf Amin  sebagai  tokoh  bangsa  yang  telah  menduduki  sejumlah  posisi  penting  di lembaga  negara  mulai  dari  DPR  hingga  Watimpres.  Jokowi  memilih  Ma’ruf melalui  proses  pertimbangan,  perenungan  dan  mendegarkan  saran  dari  banyak pihak  sehingga  diharapkan  nantinya  duet  mereka  berdua  akan  memenagkan pasangan calon nomor urut satu ini pada Pilpres 2019 mendatang.

## Daftar Pustaka
Ahmad Zaki Fadlur Rohman. “Kristalisasi Faksionalisme PKB Dan PKNU Pasca Pemilihan Presiden 2004.” Jurnal Transformative 1, no. 1 (2015).
Aminuddin. Kekuatan Islam Dan Pergulatan Politik Di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Asep Saeful Muhtadi. Komunikasi Politik Nahdatul Ulama . Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004.
Burhanuddin Muhtadi, Arya Fernandes, Ella S. Prihatini, and Nyarwi Ahmad.
“Prabowo Pilih Sandiaga, Jokowi Pilih Ma’ruf, Kompromi Politik? Ini Analisis Para Ahli.” Accessed December 14, 2019.
https://theconversation.com/prabowo-pilih-sandiaga-jokowi-pilih-maruf- kompromi-politik-ini-analisis-para-ahli-101391.
Choirul Anam. Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdatul Ulama . Surabaya:
Jatayu Sala, 1989.
Dylan Aprialdo Rachman. “Survei LSI: Ma’ruf Amin Dinilai Mampu Dongkrak Suara Pemilih Muslim.” Accessed December 15, 2018.
https://nasional.kompas.com/read/2018/08/24/17262891/survei-lsi-maruf- amin-dinilai-mampu-dongkrak-suara-pemilih-muslim.
Gibran Maulana Ibrahim. “Masa Lalu Ahok-Ma’ruf Amin: Dari Persidangan
Hingga Pilpres 2019.” detiknews. Accessed December 14, 2019.
https://news.detik.com/berita/d-4162466/masa-lalu-ahok-maruf-amin-dari- persidangan-hingga-pilpres-2019.
Greg Fealy, and Robin Bush. “The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia: The State, Umma and Nahdlatul Ulama.” Asian Journal of Social Science 42, no. 5 (2014): 536–60.
Imam Suprayogo. Kyai Dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai . Malang: UIN Malang Press, 2009.
Ken Miichi. “Democratization and ‘Failure’ of Islamic Parties in Indonesia.” In
Southeast Asian Muslims in the Era of Globalization , edited by Ken Miichi and Omar Farouk, 127–44. London: Palgrave Macmillan UK, 2015. https://doi.org/10.1057/9781137436818_7.

## La Januru. “ANALISIS WACANA BLACK CAMPAIGN (KAMPANYE
HITAM) PADA PILPRES TAHUN 2014 DI MEDIA KOMPAS, JAWA POS DAN KEDAULATAN RAKYAT.” NATAPRAJA 4, no. 2 (December 1, 2016). https://doi.org/10.21831/jnp.v4i2.12625.
M. Syafii Anwar. Pemikiran Dan Aksi Islam Di Indonesia . Jakarta: Paramadina, 1995.
Mattulada. Agama Dan Perubahan Sosial . Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
Pawito. Komunikasi Politik Media Massa Dan Kampanye Pemilihan . Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
BPS. “Sensus Penduduk 2010 - Indonesia.” Accessed December 14, 2018.
http://sp2010.bps.go.id/index.php.
Suriyanto. “Ma’ruf Amin, Kiai Nomor Satu NU Dan Cicit Imam Masjidil
Haram.” nasional. Accessed November 21, 2017.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170203105345-20- 191044/maruf-amin-kiai-nomor-satu-nu-dan-cicit-imam-masjidil-haram. Syailendra Persada. “Menolak Ucapan Selamat Natal, Ini Lima Kontroversi Ma’ruf Amin - Pilpres Tempo.Co.” Accessed December 14, 2018. https://pilpres.tempo.co/read/1115995/menolak-ucapan-selamat-natal-ini- lima-kontroversi-maruf-amin.