Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 2 No. 3 (2021): 305-321

## Kekerasan Seksual sebagai Taktik Perang Kongo: Antara Impunitas Hukum Nasional
dan Pemberlakuan Statuta Roma
Indah Ardhita Udit; Novianti; Rahayu Repindowaty Harahap Fakultas Hukum Universitas Jambi *Coresponding author: Indahardhita1@gmail.com
Submission : 04 Juli 2021 Revision : 09 Agustus 2021 Publication : 12 Oktober 2021

## Abstract
Sexual  violence  during  conflict  has  become  a  crucial  issue  in  the  realm  of Humanitarian  Law.  In  its  development,  this  form  of  violence  is  carried  out systematically,  spreads,  and  is  often  carried  out  under  orders.  This  article discusses  how  the  enforcement  of  humanitarian  law  can  be  implemented properly in the Congo war. The results of the study show that the effectiveness of  Congo's  national  law  should  have  played  a  role  in  this  incident.  Weak national law enforcement results in the failure of the function of law as a guide to justice, resulting in impunity. As a preventive measure, the implementation of  the  Rome  Statute  is  imperative.  The  statute  states  that  systematic  and widespread sexual violence is a form of crime against humanity and a violation of humanitarian law.
Keyword:  sexual  violence;  tactic  of  war;  prevention  of  sexual  violence  in conflict

## Abstrak
Kekerasan seksual pada saat konflik telah menjadi isu yang krusial di ranah Hukum  Humaniter.  Dalam  perkembangannya,  bentuk  kekerasan  tersebut dilakukan secara sistematik, menyebar, serta seringkali dilakukan di bawah komando.  Artikel  ini  membahas  bagaimana  penegakan  hukum  humaniter mampu diimplementasikan dengan baik dalam perang Kongo. Hasil kajian menunjukan  bahwa  efektifitas  hukum  nasional  Kongo  seharusnya
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
mengambil  peran  dalam  peristiwa  tersebut.  Lemahnya  penegakan  hukum nasional mengakibatkan gagalnya fungsi hukum sebagai petunjuk keadilan sehingga terjadi impunitas. Sebagai upaya pencegahan,  penerapan Statuta Roma  menjadi  keharusan.  Statuta  menyatakan  bahwa  kekerasan  seksual yang sistematik dan menyebar tersebut adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan serta pelanggaran terhadap hukum humaniter.
Kata  Kunci:  kekerasan  seksual;  taktik  perang;  pencegahan  kekerasan seksual dalam konflik.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas mengenai penggunaan kekerasan seksual  sebagai  taktik  perang  pada  Perang  Kongo  serta mengulas  bagaimana  upaya  pencegahan  kekerasan  seksual tersebut  sebagai  taktik  perang  dalam  perspektif  Hukum Humaniter.
Mohammed  Bedjaoui  mengatakan  bahwa  hukum humaniter  tidak  dimaksudkan  untuk  melarang  perang,  tetapi ditujukan  untuk  memanusiawikan  perang. 1 Sehingga  dibuat suatu  aturan  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  pihak yang  terlibat  langsung  dan  tidak  langsung  dalam perang,  dan mencegah  dilakukannya  perang  yang  tidak  menaati  prinsip- prinsip kemanusiaan.
Sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam perang, hukum  humaniter  juga  mengatur  penggunaan  cara-cara  dan alat-alat  yang  kenyataannya  terus  berkembang.  Hukum humaniter  merumuskan  instrumen  hukum  yang  mengatur tentang  batasan  dan  larangan  terkait  alat  dan  cara-cara
1 Mohammed  Bedjaoui, Modern  Wars:  Humanitarian  Challenge,  A Report  for  the  Independent Commission on International Humanitarian  Issues, Zed  Books  Ltd.,  London,  1986,  hal.  2 sebagaimana dikutip dalam Rhona K.M. Smith et al., Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta, 2008. hal. 335
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
berperang yang  dituangkan di dalam Pasal 35 Ayat (1) sampai Ayat (3) Protokol Tambahan II tahun 1977.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  para  pihak  yang bersengketa  boleh  memilih  cara  atau  alat  berperang  dengan tidak terbatas.  Namun,  membatasi  senjata-senjata dan taktik- taktik yang dapat digunakan dalam perang untuk menghindari penderitaan  yang  tidak  perlu  serta  pelarangan  penggunaan cara  atau  alat  yang  dapat  mengakibatkan  kerusakan  berat terhadap alam. 2
Menurut  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO), Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual atau upaya untuk mendapatkan tindakan seksual atau tindakan lain yang ditujukan terhadap seksualitas
seseorang dengan menggunakan  paksaan,  oleh  siapa  pun  tanpa  memandang hubungannya dengan korban, dalam pengaturan apa pun. 3
Secara umum definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan  merendahkan,  menghina,  menyerang,  dan/atau perbuatan  lainnya  terhadap  tubuh,  hasrat  seksual  seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak  seseorang,  yang  menyebabkan  seseorang  itu  tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan  relasi  kuasa  dan/atau  relasi  gender,  yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara  fisik,  psikis,  seksual,  kerugian  secara  ekonomi,  sosial, budaya,  dan/atau  politik.  Hukum  Humaniter  secara  tegas mengatur  bahwa  cara  dan  alat  berperang  tidak  boleh mengakibatkan  luka  yang  berlebihan  dan  penderitaan  yang tidak perlu serta wajib menaati prinsip-prinsip kemanusiaan.
2 Umar  Suryadi  Bakry.  Hukum  Humaniter  Internasional  sebuah pengantar.Jakarta: Prenadamedia Group. 2019. hal. 5.
3 Violence  against  women. https://www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/violence-against-women .  diakses  pada  10  september 2021
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
Namun  pada  masa  perang  di  Republik  Demokratik Kongo  pada  tahun  1996-1997  dan  1998-2003,  telah  terjadi kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan  kejahatan  perang khususnya  kekerasan  seksual.  Kekerasan  seksual  tersebut disusun secara sistematis dan teratur yang dilakukan sebagai bagian dari taktik perang oleh para tentara pemberontak untuk menekan keadaan
psikologis lawannya
dengan mempermalukan  dan  menjatuhkan  moralnya. 4 Diana  Millillo dari  Universitas  Connecticut  mengatakan  bahwa  Selama berabad-abad,  pemerkosaan  terhadap  perempuan  telah digunakan  sebagai  taktik  perang  untuk  memajukan  posisi politik, ekonomi, sosial, atau agama satu kelompok di atas yang lain.  Pemerkosaan  massal  yang  sistematis  menghancurkan perempuan  secara  individu  dan  menghancurkan  tatanan keluarga dan komunitas. 5
Perang  Kongo  mengakibatkan  jutaan  korban  jiwa meninggal  ataupun  terlantar.  Laporan  yang  menyebutkan pelanggaran-pelanggaran  serius  yang  terjadi  salah  satunya ialah kekerasan seksual.  Selama periode Perang Kongo I (1996- 1997),  Office  Of  The  United  Nations  High  Commissioner  For Human  Rights  melaporkan  berbagai  kejahatan  perang  dan kejahatan  kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh  Forces  Armées Zaïroses  (FAZ)  atau  Tentara  Nasional  Zaire  (nama  sebelum RDK)  terkhususnya  pada  bagian  kekerasan  seksual  yang dilakukan  secara  menyebar  dan  sistematis  serta  bertujuan untuk  menciptakan  terror,  seperti;  pemerkosaan  di  depan
4 Tiara  Triajiramadhani.  Peran International  Criminal  Court (ICC) Dalam  Menghentikan  Kejahatan  Kemanusiaan  Di  Republik Demokratik Kongo Tahun 2012-2016. Skripsi Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu  Politik  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta,  Yogyakarta, 2017. hal. 12.
5 Diana Millillo Affilia. Journal of Women and Social Work , Rape As At Tactic Of War: Social and Psychological Perspective , 2006, University Of Cxonnecticut, Storrs. hal. 1.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
publik,  pemerkosaan  yang  dilakukan  secara  beramai-ramai, pemerkosaan yang sistematik, mutilasi genital dan kanibalisme ialah  teknik-teknik  yang  digunakan  dalam  perang  terhadap warga sipil. 6
Sedangkan pada Perang Kongo II (1998-2003) serupa dengan kejahatan kejahatan pada Perang Kongo I, pada Perang Kongo  II  banyak  kasus  tentara-tentara  yang  berupaya  saling mengungguli  dalam  hal  kekejaman  kekerasan  seksual  yang mereka targetkan kepada korbannya dengan cara memasukkan benda-benda ke genital korban seperti; tongkat-tongkat, botol- botol, pisang, tongkat kayu yang dilumuri lada atau cabai dan laras  senjata  api. 7 Komandan  para  tentara  pun  sering “menawarkan”  pemerkosaan  sebagai  hadiah  kepada  pasukan mereka.. 8
Kejahatan-kejahatan  yang  terjadi  pada  masa  Perang Kongo  I  dan  II  merupakan  pelanggaran  terhadap  Hukum Humaniter dan merupakan kegagalan negara untuk melindungi warga nya yang tidak terlibat di dalam perang. Karena setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak asasi manusia, melindungi dan menegakkannya di negara masing-masing. 9
6 OHCHR. DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO, 1993–2003 . Report  of  the  Mapping  Exercise  documenting  the  most  serious violations  of  human  rights  and  international  humanitarian  law committed within the territory of the Democratic Republic of the Congo between March 1993 and June 2003 , Jenewa, 2010, hal. 318. 7 Ibid, hal. 319.
8 Ibid, hal. 320.
9 Retno Kusniati. Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum, J urnal Ilmu Hukum Vol.
4 Issue 5, 2011, hal. 86.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)

## B. Pembahasan
1.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Penggunaan  Kekerasan

## Seksual sebagai Taktik Perang
Sebelum  kita  membahas  lebih  lanjut  mengenai penegakan  hukum,  perlu  kita  ketahui  lebih  dahulu,  dalam keadaan  yang  seperti  apakah  kekerasan  seksual  dapat digolongkan  sebagai  taktik  atau  metode  perang?  ICRC menyatakan  bahwa  kekerasan  seksual  digolongkan  sebagai metode berperang  ketika terdapat tindakan sebagai  berikut:
“terhubung  dengan  komando,  dan  praktik  yang sistematik… (dan) pemerkosaan atau kekerasan seksual harus  dilakukan  secara  menyebar;  tindakan-tindakan yang  tergolong  dalam  kekerasan  seksual  harus  dalam lingkup  atau  menargetkan  kelompok  populasi  yang memiliki  hubungan  dengan  konflik  bersenjata;  (dan) tindakan-tindakan  tersebut  harus  dilakukan  di  bawah tanggung  jawab  otoritas  dan/atau  pembawa  senjata, bahkan  jika  mereka  tidak  melakukannya  sebagai  hasil dari perintah atau perintah yang eksplisit.” 10
Kekerasan  seksual  dapat  dinyatakan  sebagai  kejahatan terhadap  kemanusiaan  apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan secara  meluas  yang  ditujukan  kepada  suatu  kelompok  non- kombatan. Dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf b Statuta Roma juga menjelaskan  tentang  pelanggaran  berat  ketika  kejahatan berupa perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan dan lainnya dilakukan oleh pihak yang sedang  berkonflik.  Tindakan  seperti  ini  menurut  Konvensi Jenewa disebut juga sebagai pelanggaran hukum internasional. Dalam Konvensi Jenewa 1949 terdapat prinsip aut dedere aut  judicare  yang  berarti;  negara  memiliki  kewajiban  untuk memproses  secara  hukum  perseorangan  yang  melakukan tindak pidana berat, dalam situasi negara lain tidak melakukan
10 Janet Benshoof. The Other Red Line: The Use of Rape as an Unlawful Tactic of Warfare . Global Policy , Volume 2 Issue 2, 2014. hal. 147.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
pemrosesan hukum atau tidak memintakan ekstradisi terhadap perseorangan  tersebut. 11 Prinsip  ini  memberikan  yurisdiksi universal  kepada  negara-negara  lain  untuk  mengadili  pelaku tindak pidana dengan karakter grave breaches. 12
Menurut  penulis,  hukum  yang  pertama  kali  digunakan untuk melakukan penindakan kejahatan tersebut ialah hukum nasional negara itu sendiri. Hukum nasional didahulukan untuk diterapkan  terhadap  kejahatan-kejahatan  internasional  yang terjadi di wilayah negara yang bersangkutan. 13 Apabila negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu melaksanakan peradilannya  maka  perkara  tersebut  dapat  diadili  oleh pengadilan internasional maupun negara lain.
Dalam  hukum  internasional  terdapat  dua  peradilan permanen,  yaitu  International  Court  of  Justice  (ICJ)    dan International  Criminal  Court  (ICC).  ICJ  merupakan  badan peradilan  yang  berdiri  bersama  PBB  pada  tahun  1945  dan subyek peradilannya ialah negara, sedangkan ICC merupakan institusi independen yang kedudukannya sebagai international order  yang  memiliki  visi  untuk  mewujudkan  cita-cita  dari masyarakat internasional yang bersifat mendasar, utama, dan universal  serta  subjeknya  adalah  individu.  Seorang  individu disebut sebagai subjek dari peradilan ICC, karena Pasal 4 Ayat (1) Statuta Roma menjelaskan bahwa  individu adalah subjek hukum  internasional  yang  memiliki  international  personality. Dengan demikian ICC dapat melakukan berbagai international legal capacity dalam rangka pelaksanaan fungsinya.
ICC berwenang untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan internasional  termasuk  kekerasan  seksual.  Akan  tetapi  ICC
11 Purnomo  A.  Chandra.  Pengantar  Yurisdiksi  Universal  dan Penerapannya  Dalam  Hukum  Humaniter.  Direktur  Hukum  dan  PI Polkam Kementerian Luar Negeri. hal. 18.
12 Ibid.29 . 13 Sefriani. Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998. Jurnal Hukum . Vol 14, No. 2, 2007, hal. 323.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
hanya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi setelah 1 Juli 2002,  dikarenakan  Statuta  Roma  1998  baru  berlaku  efektif setelah diratifikasi oleh 60 negara. ICC hanya dapat mengadili individu yang berasal dari negara peserta, individu dari negara bukan  peserta  yang  melakukan  kejahatan  di  wilayah  negara peserta,  serta  individu  dari  negara  bukan  peserta  yang mengakui yurisdiksi ICC melalui deklarasi ad hoc sesuai dengan yang dituangkan dalam Pasal 12 Statuta Roma 1998. 14
Kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi pada perang kongo I dan II terjadi sebelum adanya ICC. Penulis menyimpulkan bahwa kejahatan harus diadili oleh pengadilan nasional di RDK atau diadili oleh negara lain dalam upaya  implementasi  yurisdiksi  universal  terhadap  kejahatan dengan  karakter  grave  breaches.  Untuk  itu,  Republik Demokratik Kongo, melalui Kode Pengadilan Militer RDK 1972 mengatur  tentang  penegakan  dan  penjatuhan  sanksi  atas kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anggota  militer,  termasuk pengaturan mengenai tindakan kekerasan seksual, tetapi tidak secara  eksplisit  mengatakan  pelarangan  terhadap  kekerasan seksual. Namun, menyatakan bahwa hukum pidana Kongo juga berlaku terhadap anggota militer. 15
Pemerintah  RDK  kemudian  memperbaharui  Kode Pengadilan  Militer melalui  Kode  Pengadilan  Militer  dan  Kode Pidana  Militer  RDK  tahun  2002.  Dalam  instrumen  ini  masih belum  mengatur  larangan-larangan  dasar  terkait  kekerasan seksual.  Aturan  tersebut  hanya  menyebutkan  bentuk-bentuk kekerasan seksual. Hal itu dapat ditemui pada pasal 169 yang menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, dan bentuk kekerasan seksual yang lain
14 Ibid , hal. 321. 15 Human  Rights  Watch. Seeking  Justice:  The  Prosecution  of  Sexual Violence in the Congo War . Volume 17 No. 1A. 2005, hal. 27.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
saat dilakukan  secara  sistematik  dan  meluas  terhadap  rakyat sipil merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. 16
Pembaharuan  tersebut  dilakukan  guna  memenuhi kewajiban RDK sebagai anggota PBB dan sebagai negara yang meratifikasi  Konvensi  Jenewa  1949.  Tidak  hanya  itu,  RDK mempunyai  kewajiban  untuk  memastikan  bahwa  kode pidananya menuntut kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk  pemerkosaan dan  kekerasan seksual, sesuai dengan ketentuan perjanjian. 17
Berdasarkan  argumentasi  hukum  diatas,  pemerintah Kongo  wajib  untuk  memberikan  kepastian  hukum  melalui penegakan  hukum  atas  kekerasan  seksual    yang  terjadi dinegaranya.  Namun,  perwujudan  penegakan  hukum  selama masa  perang  dan  sesudah  perang  hanya  sedikit  sekali  yang dilakukan,  impunitas  yang  tinggi  mempengaruhi  rendahnya persentase  penegakan  hukum  atas  kejahatan-kejahatan  yang terjadi pada masa Perang Kongo I dan II.
Faktor yang menyebabkan gagalnya penegakkan hukum nasional  oleh  pemerintah  Kongo  ialah  susahnya  identifikasi korban ataupun pelaku maupun mencari tahu dimana pelaku berada,  korban  takut  akan  retribusi  atau  secara  khusus diancam    dengan  kekerasan  jika  mereka  berusaha  untuk menuntut  pelaku,  korban  tidak  tahu  bahwa  mereka  bisa menempuh jalur hukum dan mencari keadilan, korban merasa malu,  trauma  dan  takut  dengan  stigma  yang  akan  diberikan oleh masyarakat, dan bahkan korban bahkan sering diperintah oleh polisi untuk tetap diam. 18
Masalah-masalah  umum  pada  sistem  peradilan  juga mempengaruhi rendahnya penegakan hukum seperti; korupsi
16 Ibid , hal. 28. 17 Ibid , hal. 27. 18 Ibid , hal. 37
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
yang  marak  terjadi  di  bidang  hukum  (penyuapan  hakim  atau petugas-petugas  lain  yang  terkait  untuk  mempengaruhi  hasil investigasi dan hasil persidangan) serta kurangnya staff yang berkualitas,  dan  dukungan  logistik  maupun  organisasi  yang efisien. 19
Lebih  dari  tiga  juta  orang  menjadi  korban  meninggal dunia  akibat  perang  Kongo.  Namun,  berdasarkan  penelitian yang  dilakukan  oleh  OHCHR,  penegakan  hukum  terhadap kejahatan  perang  dan  kemanusiaan  yang  telah  terjadi,  hanya terdapat 2 kasus saja yang telah diadili oleh Pengadilan Militer Kongo.  Praktik  impunitas  yang  tinggi  serta  banyaknya keterlibatan asing mempengaruhi sistem peradilan di RDK. 20
Pada  tahun  2004,  akhirnya  ICC  melakukan  investigasi pertama  atas  kejahatan  perang  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan yang terjadi di RDK sejak 1 Juli 2002 dengan fokus daerah  utama  ialah  Kongo  Timur.  ICC  menangkap  6  orang tersangka,  dan  semuanya  adalah  pemimpin  para  kelompok bersenjata. Keenam orang tersebut ialah Thomas Lubanga Dylio (Pemimpin  Union  des  Patriotes  Congolais),  Germain  Katanga (Komandan The Force de Resistance Patriotique en Ituri), Bosco Ntaganda  (Wakil  Kepala  Staff  dan  Komandan  Operasional Forces  Patriotiques  pour  la  Liberation  du  Congo),  Callixte Mbarushimana  (Sekretaris  Eksekutif  Forces  Democratiques pour  la  Liberation  du  Rwanda)  tuduhan  tidak  terkonfirmasi, Sylvestre  Mudacumura  (Komandan  Tertinggi Forces Democratiques pour la Liberation du Rwanda) yang hingga saat ini  masih  dalam  pengejaran,  dan  Mathieu  Ngudjolo  Chui
19 Ibid , hal. 42. 20 UN Mapping Reports. Climate of Impunity in the DRC . OHCHR, hal. 1-2.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
(Pemimpin  Front  des  nationalists  et  Integrationnites)  yang kemudian dibebaskan. 21
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa penegakan hukum terkait penggunaan kekerasan seksual pada waktu perang ialah dengan melalui hukum nasional negara itu sendiri  dan  kegagalan  fungsi  hukum  di  RDK  menghasilkan impunitas  yang  tinggi  sehingga  kejahatan  terkait  bentuk- bentuk kekerasan seksual yang sistematik dan menyebar tidak ditegakkan sebagaimana mestinya.

## 2.  Upaya  Pencegahan  Kekerasan  Seksual  sebagai  Taktik Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter
Tingginya praktik impunitas terhadap kejahatan perang serta  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang  terjadi  di  RDK pada masa Perang Kongo I dan II maupun pada masa seperti Perang  Sipil  Sierra  Leone  (1991-2002),  Liberia  (1989-2003), dan  Yugoslavia  lama  (1992-1995),  masyarakat  internasional mulai  menyadari  bahwa  urgensi  terhadap  penggunaan kekerasan  seksual  sebagai  taktik  perang  harus  mendapatkan perhatian  penuh  dan  harus  dilakukan  upaya-upaya  yang bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  hal  yang  sama  di kemudian hari dan meningkatkan posisi kejahatan kekerasan seksual tidak hanya dianggap sebagai collateral damage seusai perang. 22 Tentu  saja  aturan-aturan  yang  bertujuan  untuk mencegah hal tersebut terjadi harus dibuat secara keseluruhan tidak  hanya  sebagian  agar  tidak  terjadi  impunitas  akibat kekosongan hukum yang ada.
21 ICC Investigation, icc-cpi.int/drc  diakses  pada  Senin,  26  April  2021 pukul 00.39 WIB.
22 United Nations. Sexual Violence: a Tool of War , Outreach Programme On The Rwanda Genocide And The United Nations . New York. 2014, hal. 1.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
Sebelumnya, larangan melakukan kekerasan seksual saat waktu  perang  telah  lebih  dulu  diatur  dalam  instrumen- instrumen  hukum  lama  seperti;  Lieber  Code  1863,  Konvensi Jenewa  1949  dan  Protokol  Tambahan  I  dan  II  1977.  Namun, instrumen  hukum  yang  ada  dianggap  belum  cukup  untuk mengatasi  permasalahan  ini.  Oleh  karena  itu  bentuk pencegahan  yang  dapat  dilakukan    dengan  cara  mengakui kekerasan  seksual  yang  dilakukan  secara  sistematik  dan menyebar  sebagai  kejahatan  perang  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan.
Langkah  baik  yang  pernah  masyarakat  internasional lakukan  dalam  melakukan  pencegahan  ini  ialah  pada  pasca Perang Dunia ke-2. Pasca perang dunia ke-2 dibentuk peradilan internasional  yaitu  Nuremberg  Tribunal  1945  dan  Tokyo Tribunal 1946 untuk mengadili penjahat perang, namun kedua peradilan  tersebut  memiliki  output  yang  berbeda,  sehingga disimpulkan  bahwa  kedua  peradilan  ini  tidak  bersifat independen dan netral. 23
Pada  1992,  DK  PBB  mulai  memperhatikan  tindakan kekerasan  seksual  yang  dilakukan  secara  sistematik  dan menyebar  saat  perang  di  bekas  wilayah  Yugoslavia  dan menyatakan  bahwa  kekerasan  seksual  yang  terjadi  pada  saat itu  adalah  kejahatan  internasional  yang  harus  diatasi.  Atas perhatian oleh DKK PBB tersebut membuat Statuta ICTY 1993 menjadikan  pemerkosaan  sebagai  kejahatan  terhadap kemanusiaan. Begitu pula Statuta ICTR 1994 juga menegaskan bahwa pemerkosaan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 24
Bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  yang  bersifat sistematik dan menyebar sebagai kejahatan perang dan sebagai kejahatan  terhadap  kemanusiaan  kemudian  diakui  secara
23 Sefriani, Op.Cit., hal. 317.
24 United Nations, Op.Cit., hal. 2.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
internasional  melalui  Statuta  Roma  1998  yang  berlaku  sejak tahun 2002. Dan ditindak lanjuti dengan dibentuknya peradilan internasional  yaitu  International  Criminal  Court  (ICC)  yang merupakan  institusi  independen  yang  bertugas  untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional seperti; genosida, kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  kejahatan  perang,  dan kejahatan agresi.
Namun,  pencegahan  melalui  instrumen-instrumen hukum  tersebut  masih  belum  cukup  untuk  menangani kekerasan  seksual  pada  masa  perang.  Maka  dari  itu,  DK  PBB mengeluarkan  Resolusi  1325  (2000)  yang  isinya  memanggil negara-negara anggota untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam  “pencegahan  dan  resolusi  konflik”  dan  dalam “pemeliharaan dan promosi perdamaian serta keamanan”. DK PBB  menyatakan  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam konflik bersenjata untuk mematuhi Hukum Internasional yang melindungi hak wanita dan anak-anak sipil serta menyertakan kebijakan  dan  prosedur  yang  melindungi  para  wanita  dari kejahatan berbasis gender seperti pemerkosaan dan serangan seksual.
Kemudian  terdapat  Resolusi  1820  (2008)  yang  secara tegas  mengatur  larangan  penggunaan  kekerasan  seksual sebagai taktik perang yang ditujukan kepada warga sipil. lalu juga terdapat resolusi 1888 (2009) yang berisi langkah-langkah terperinci  untuk  lebih  melindungi  wanita dan  anak-anak  dari kekerasan  seksual  dalam  situasi  konflik  seperti  meminta Sekretaris  Jenderal  PBB  untuk  menunjuk  perwakilan  khusus untuk  memimpin  dan  mengkoordinasi  pekerjaan  PBB  terkait isu tersebut, dan untuk mengirimkan tim ahli dalam mengatasi situasi yang membutuhkan perhatian tertentu.
Terdapat  pula  resolusi  nomor  1960  (2010)  yang mengatur  tentang  permintaan  kepada  Sekretaris  Jenderal untuk membuat daftar pihak-pihak yang dicurigai melakukan atau  bertanggung  jawab  atas  dugaan  kejahatan  pemerkosaan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
pada  masa  perang.  Untuk    memperkuat  pengawasan  dan pencegahan  kekerasan  seksual  pada  saat  konflik,  DK  PBB membentuk  resolusi  nomor  2106  (2013).  Serta  juga membentuk  resolusi  DK  PBB  Nomor  2122  (2013)  berupa pengulangan akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pencegahan, resolusi, dan pembangunan perdamaian pada saat konflik. 25
Bentuk  implementasi  dari  resolusi-resolusi  yang  telah dikeluarkan  oleh  DK  PBB  dilakukan  melalui  pembentukan program-program  dibawah  agensi-agensi  milik  PBB  seperti; penyatuan  misi-misi  PBB  dalam  melawan  kekerasan  seksual pada saat konflik dibawah satu agensi khusus yaitu UN Action Against  Sexual  Violence  in  Conflict  yang  berfokus  pada peningkatan
koordinasi
dan pertanggungjawaban,
memperkuat  pemrograman  dan  advokasi,  dan  mendukung upaya-upaya nasional untuk mencegah kekerasan seksual dan memberikan  respon  yang  efektif  terhadap  kebutuhan  korban kekerasan seksual.
Kemudian Sekretaris Jenderal PBB juga aktif melakukan kampanye yang bernama UNiTE to End Violence against Women yang bertujuan untuk mencegah dan mengeleminasi kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak-anak  di  dunia,  dalam  waktu peran dan damai. Kampanye ini bekerja sama dengan agensi- agensi  PBB  yang  lain  termasuk  individu,  rakyat  sipil  dan pemerintahan  untuk  mengakhiri  kekerasan  terhadap perempuan dalam segala bentuk.
Dalam  upaya  mewujudkan  Resolusi  1888,  Sekretaris Jendral PBB juga menunjuk perwakilan PBB di saat konflik dan berniat untuk mengakhiri impunitas untuk pelaku dan mencari keadilan  untuk  korban.  Melakukan  mobilisasi  kepemimpinan politik  untuk  mengatasi  masalah  ini,  memperkuat  koordinasi dan  menjamin  respon  yang  lebih  jelas  dari  sistem  PBB,
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
meningkatkan pengenalan pemerkosaan sebagai taktik perang,
dan menekankan kepemilikan,
kepemimpinan, dan pertanggungjawaban nasional dalam upaya untuk mengakhiri kasus ini.

## C. Penutup
Berdasarkan  uraian  diatas,  Artikel  ini  menyimpulkan bahwa,  penegakan  hukum  terkait  penggunaan  kekerasan seksual pada waktu perang ataupun kejahatan-kejahatan yang melanggar  Hukum  Internasional  ialah  harus  diadili  melalui hukum  nasional  terlebih  dahulu  dan  apabila  hukum  nasional dianggap tidak mampu, maka dapat diadili oleh negara lain atau pun ICC sepanjang kejahatan yang dilakukan belum di adili dan termasuk dalam golongan grave breaches.
Lalu,  untuk  mencegah  penggunaan  kekerasan  seksual pada  waktu  perang  tidak  berakhir  sebagai  collateral  damage, maka  oleh  PBB  pada  pasca  perang  di  Yugoslavia  Lama  dan Rwanda membentuk peradilan sementara/Ad-Hoc seperti ICTY dan  ICTR.  Kemudian  juga  lahir  perjanjian  internasional  baru yaitu  Statuta  Roma  1998  sekaligus  badan  peradilan  yang bersifat  independen  yang  kita  kenal  dengan  sebutan International  Criminal  Court  (ICC)  yang  bertugas  untuk menangani  kejahatan-kejahatan  serius  seperti;  genosida, kejahatan  perang,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  dan kejahatan agresi.
Selanjutnya,  Dewan  Keamanan  PBB  juga  mengeluarkan tujuh resolusi yang mana satu diantaranya yaitu Resolusi 1820 (2008) secara jelas mengatur larangan penggunaan kekerasan seksual  sebagai  taktik  perang  yang  ditujukan  kepada  warga sipil dan untuk mengakhiri impunitas yang selama ini dinikmati oleh pelaku.

## Referensi

## Buku
Bakry,  Umar  Suryadi.  Hukum  Humaniter  Internasional  sebuah pengantar.Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
Haryomataram  KGPH,  Pengantar  Hukum  Humaniter.  Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
Human Rights Watch, Seeking Justice: The Prosecution of Sexual Violence in the Congo War, Volume 17 No. 1A, 2005. Smith,  R.K.M.    et  al.,  Hukum  Hak  Asasi  Manusa,  Pusham  UII, Jakarta, 2008.
Starke,  J.G.  Pengantar  Hukum  Internasional,  Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Edisi Ke Sepuluh Jilid II, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

## Artikel/Jurnal/Karya Ilmiah
Benshoof, J. The Other Red Line: The Use of Rape as an Unlawful Tactic of Warfare. Global Policy: Volume 2 Issue 2, Global Justice Center, New York, 2014.
Chandra  A.  P.  Pengantar  Yurisdiksi  Universal  dan
Penerapannya  Dalam  Hukum  Humaniter,    Direktur
Hukum dan PI Polkam Kementerian Luar Negeri.
Kusniati, Retno. Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam  Kaitannya  Dengan  Konsepsi  Negara  Hukum. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 Issue 5, 2011.
Millillo, D. Rape As A Tactic Of War:  Social And Psychological Perspective, Affilia: Journal of Women and Social Work, University of Connecticut, Storrs, 2006.
Sefriani.  Yurisdiksi  ICC  terhadap  Negara  non  Anggota  Statuta Roma 1998. Jurnal Hukum, Volume 14 No. 2, 2007. Triajiramadhani,  T.  Peran  International  Criminal  Court  (ICC) Dalam  Menghentikan  Kejahatan  Kemanusiaan  Di Republik Demokratik Kongo Tahun 2012-2016. Skripsi
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
Sarjana  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
United  Nations,  Sexual  Violence:  a  Tool  of  War,  Outreach Programme On The Rwanda Genocide And The United Nations, New York, 2014.
UN Mapping Reports, “Climate of Impunity in the DRC”, OHCHR
Website https://id.m.wikipedia.org/wiki/taktik_perang“Taktik Perang ”. di akses 04 Februari 2020. https://www.icc-cpi.int/drc “ICC  Investigation”.  di  akses  26 April 2021
Violence  against  women. https://www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/violence-against-women .  diakses  pada  10
september 2021