CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 9 No. 1 Maret 2021, hal. 38-46

## Desain Pola Integrasi Cyber dalam Mengurangi Kejahatan Cyberbullying
Abdul Sakban 1 , Zaini Bidaya 2
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, sakban.elfath@yahoo.co.id 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, zainibidaya@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Riwayat Artikel:
Diterima:  28  Februari 2021 Disetujui: 30 Maret 2021
Abstrak : Dampak akibat dibully adalah depresi berat oleh si remaja korban bullying makin besar  bahkan  ke  arah  bunuh  diri,  menyakiti  diri  sendiri  kepada  si  anak  hasil  bully.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan desain pola integrasi untuk mengurangi kejahatan cyberbullying.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif  analitis  dan  studi  kasus.  Sasaran  subyek  penelitian  adalah aparat sipil negera, pegawai dan staf yang pada Kepolisian Daerah, Kemenkominfo, Telkom dan  Pengadilan  Negeri  di  Nusa  Tenggara  Barat  metode  pengumpulan  data  menggunakan studi  kepustakaan,  pengamatan,  wawancara,  analisis  dokumen.  Desain  formulasi  pola integrasi  cyber  dalam  penelitian  ini  menggunakan  desain  grounded  theory  menurut Urguhard. Data yang terkumpul baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis  dengan  menggunakan  deskriptif  analitis  untuk  menguraikan  data  lapangan dengan  studi  literatur  dengan  pendekatan  deduktif  dan  induktif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa    pola  integrasi  cyber  untuk  pencegahan  cyberbullying  menggunakan sistem  siklus  cyber  dengan  tahapan  yaitu  kolaborasi  lembaga,  pencegahan  melalui penyuluhan, edukasi, kampanye dan pendampingan (PEKP), Patroli Siber, menjaga identitas, menjadi  saksi  ahli,  mengklarifikasi  berita  hoax  menjadi  berita  yang  asli,  dan  memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan cyberbullying.
Abstract: The impact of being bullied is that the teenager who is bullied suffers from severe depression, even leading to suicide, hurting himself or herself to the child who is the result of being bullied. The purpose of this study is to describe the design of integration patterns to reduce cyberbullying crimes. The method used in this research is qualitative research with descriptive analytical approach and case studies. The target subjects of the study were state civil servants, employees and staff at the Regional Police, the Ministry of Communication and Informatics,  Telkom  and  the  District  Court  in  West  Nusa  Tenggara.  The  data  collection methods  used  were  library  research,  observation,  interviews,  and  document  analysis.  The design  of  the  cyber  integration  pattern  formulation  in  this  study  uses  a  grounded  theory design according to Urguhard. The data collected in the form of library data and field data will be analyzed using analytical descriptive to describe the field data by studying literature with deductive and inductive approaches. The results show that the cyber integration pattern for  cyberbullying  prevention  uses  a  cyber  cycle  system  with  stages,  namely  institutional collaboration, prevention through counseling, education, campaigns and mentoring (PEKP), Cyber Patrol, maintaining identity, being an expert witness, clarifying hoax news into original news. , and provide a deterrent effect to perpetrators of cyberbullying crimes.
Kata Kunci: Pola
Intgerasi Cyber Mengurangi Cyberbullying

## ——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Cyberbullying  merupakan  tindakan  yang  dapat dilakukan secara fisik (memukul, menendang, mendorong),  verbal  (menggoda,  mengancam),  atau relasional (pengucilan social, merusak persahabatan dan menyebarkan  rumor)[1].  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  melaporkan  6 persen  atau  sekitar  5,2  juta  anak  dari  seluruh  jumlah anak  di  Indonesia  yang  mencapai  87  juta  menjadi korban  kekerasan  dalam  berbagai  aspek  termasuk korban  bullying.  Dampak  akibat  dibully  adalah  depresi
berat oleh si remaja korban bullying makin besar bahkan ke arah bunuh diri, menyakiti diri sendiri kepada si anak hasil  bully[2].  KPAI  melaporkan  ada  37.381  pengaduan kekerasan  terhadap  anak,  untuk  bullying  baik  di pendidikan  maupun  sosial  media,  angkanya  mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat[3].
Berbagai  penelitian  tentang  pola  integrasi  cyber  di media  sosial,  diantaranya[4]  menemukan  bahwa pencegahan cyberbullying dilakukan beberapa stakeholder  yaitu:  1)    Orangtua:    perlu    banyak meluangkan  waktu  bersama  anak mereka, mengawasi
pergaulan  sosial  anak  di  media  sosial,  mengenali  dan membantu  mengembangkan  minat  dan  bakat  anak, memberikan  penanaman  nilai  moral  kepada  anak dengan  menjadi  contoh  yang  baik  di  keluarga.  2) Pemerintah:  Dirjen    Rehabilitasi    Sosial    Anak Kemensos    RI    dapat    mengadakan    penyuluhan terhadap    orangtua    dan    guru    mengenai  cara menanggulangi  cyberbullying,    meningkatkan    peran serta    kapasitas    pekerja    sosial    dalam    pendampingan korban  cyberbullying,  membuat  panduan  khusus  bagi orangtua tentang cara mencegah cyberbullying, bersama instansi terkait membuat perangkat hukum/perundang-undangan    terkait    penanggulangan cyberbullying.    3)    Guru:    memberikan    arahan  kepada siswa  cara  menggunakan  internet  secara  positif, mengoptimalkan kegiatan berbasis lingkungan, meningkatkan kinerja guru bimbingan konseling dengan memonitoring  dan  self-asessment  terhadap  siswa. Langkah pencegahan Cyberbullying yang perlu dilakukan  adalah  sosialisasi  UU  ITE  dan  etika berinternet  yang  disebut  „PIKIR‟  yaitu  Penting, Informatif,  Kebaikan,  Inspiratif,  dan  Realitas[5]. Sementara  ada  tujuh  bentuk  perundungan  siber  yaitu ﬂaming (pertengkaran daring), harassment (pelecehan), denigration (ftnah), impersonating (akun palsu), trickery (tipu  daya),  exclusion  (pengucilan),  dan  cyberstalking (penguntitan siber). Di Indonesia, ditemukan  tiga objek perundungan  siber  selain  pada  individu  yaitu  wilayah, agama, dan institusi atau profesi tertentu.
James & Yuono menjelaskan bahwa pusat pencegahan cyberbullying,  sebagai  wadah  edukasi  baru  dengan penggunaan  Virtual  Reality,  sebagai  bentuk  simulasi dampak  cyberbullying  dengan  harapan  terciptanya kesadaran  dan  partisipasi  publik  bagi  para  remaja  dan orang  dewasa  atas  bahaya  Cyberbullying,  untuk  saling bertukar  pikiran  dalam  bentuk  Community  Center[6]. Lainnya juga menjelaskan program empati yang dapat di terapkan  yaitu  "Media  Heroes"  ("Medienhelden") program  ini  berupa  kurikulum  pembelajaran  yang membahas  mengenai  empati  dan  efektif  dalam pengendalian empati remaja sebagai pengamat terhadap cyberbullying[7].  Kebijakan  penanggulangan  cyber bullying dengan hukum pidana  termasuk  bidang penal policy  yang  merupakan  bagian  dari  criminal  policy (kebijakan  penanggulangan  kejahatan).  Dilihat  dari sudut  criminal  policy,  upaya  penanggulangan  tindakan cyber  bullying  tidak    dapat    dilakukan    semata-mata secara  parsial  dengan  hukum  pidana  (sarana  penal), tetapi    harus    ditempuh    pula    dengan  pendekatan integral/sistematik.  Upaya  penanggulangan  cyber bullying  juga    harus  ditempuh      dengan      pendekatan teknologi (techno prevention). Disamping itu, diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan  moral/edukatif,  dan  bahkan    pendekatan global (kerja sama internasional) [8].
Hasil  studi  Sakban  menunjukkan  bahwa  etika berinternet,  peran  orang  tua  harus  lebih  intensif
mengawasi  perkembangan  anaknya  terhadap  pengaruh media  internet,  aparat  sipil  kepolisian  rutin  melakukan kampanye  “anti  bullying”  (stop  bully)  di  sekolah, kampus/instansi  dan  masyarakat,  dan  melibatkan organisasi  social untuk  mengawasi peredaran  kejahatan cyberbullying. Cara mencegah dan mengurangi berbagai tindakan bullying di media sosial dapat memaksimalkan sikap  etika  berinternet,  peningkatan  peran  orang  tua lebih intensif, pihak kepolisian rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti bullying, dan organisasi social[9]. Hasil penelitian Sakban lainnya menunjukkan bahwa  peran  polisi  dalam  mengurangi  dan  mencegah kejahatan  cyber-bullying  di  Indonesia,  dapat  dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) sosialisasi ke institusi  pendidikan,  institusi,  kampus  dan  masyarakat secara  teratur,  2)  etika  internet,  peran  Orang  tua  harus lebih  intensif  mengawasi  perkembangan  anak  terhadap pengaruh media internet, aparat kepolisian secara rutin melakukan  kampanye  “anti  bullying”  (stop  bully)  di sekolah,  kampus  /  institusi  dan  komunitas,  serta melibatkan organisasi sosial untuk memantau peredaran kejahatan cyber-bullying. Sehingga tindakan preemptive kepolisian dalam melakukan pencegahan cyber-bullying tidak bisa dilakukan sendiri (polisi) tetapi harus gotong royong  dengan  berbagai  pihak  terkait[10].  Sakban[11], menjelaskan  bahwa  kebijakan  hukum  pidana  dalam menyelesaikan  kejahatan  cyber-bullying  dapat  terapkan oleh aparat penegak hukum berupa KUHP dan Undang- Undang No. 8 Tahun 2018 tentang Informasi Teknologi Elektronik  dengan  melihat  isi  penjelasan  pasal  demi pasal dan konten kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.
Berbagai  hasil  penelitian  pencegahan  cyberbullying sebelumnya  lebih  focus  pada  aspek  pencegahan cyberbullying  pada  aspek  kebijakan  hukum  dengan melibatkan  stake  holders,  sosialisasi,  edukasi  baru dengan  menggunakan  Virtual  Reality,  program  empati dengan  nama  Media  Heroes  sebagai  pengendali cyberbullying, pendekatan budaya/kultural, moral/edukatif, dan pendekatan global, etika berinternet, peningkatan  peran  orang  tua  lebih  intensif,  pihak kepolisian  rutin  melakukan  kegiatan  sosialisasi  dan penyuluhan  anti  bullying,  dan  organisasi  social, preventif  polisi  dalam  pencegahan  kejahatan  cyber. Sementara  penelitian  kami  lebih  fikus  pada  aspek  pola integrasi  cyber  untuk  pencegahan  kejahatan  cyber bullying. Pola integrasi cyber yang dikembangkan dalam penelitian  ini  adalah  pola  integrasi  cyber  lembaga Negara  yaitu  Kepolisian,  Kemenkominfo,  Telkom,  dan Pengadilan.  Dengan  harapan  mendapatkan  suatu kebijakan  cyber  security  yang  dalam  implementasinya membutuhkan suatu badan koordinasi yang terintegrasi, kerjasama  kuat  dan  terorganisir.  Manurut  Karsai  dan Sztipanovits[12], menyatakan bahwa pola integrasi cyber merupakan  sistem  integrasi  yang  mencakup  semua aspek  komponen  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak, serta interaksinya, demikian juga Larsen[13], menyatakan  bahwa  model  integrated  cyber  physical
40 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 9, No. 1, Maret 2021, hal 38-46
system  dapat  menciptakan  alat  teritegrasi  untuk memverifikasi data yang lebih baik dan deteksi dini dari gangguan cyber.
Terjadinya  peristiwa  tersebut  akibat  minimnya kontribusi  lembaga  negara  dan  perguruan  tinggi  dalam melakukan pencegahan dan pendidikan cyber. Sehubungan dengan itu, cyberbullying memiliki dampak berbahaya  pada  remaja,  karena  kemajuan  teknologi, bullying  melampaui  batas  etika  komunikasi[1].  Deteksi cyberbullying  mencapai  5453  tweet[14].  Di  tengah pandemi  Covid-19  banyak  sekali  informasi  di  media massa  hoax,  informasi  hoax  memberikan  dampak negatif  bagi  masyarakat  yang  masih  rendah  tingkat literasinya[15].  Hasil  observasi  menunjukkan  bahwa selain  permasalahan  kejahatan  cyberbullying,  masalah lain  juga  yang  terjadi  adalah  kurangnya  koordinasi, kerjasama  diantara  stakeholder  dalam  melakukan pencegahan  kejahatan  cyber,  kurang  optimalnya  sistem cyber  terintegrasi  sebagai  alat  untuk  pencegahan kejahatan  cyber  bullying  di  masyarakat,  kurangnya sumber daya manusia dalam pencegahan digital.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  pendekatan deskriptif  analitis,  dan  studi  kasus.  Dimana  data  dan informasi  yang  akan  dikumpulkan  terdiri  atas interdisipliner  dan  multidisipliner  serta  lintas  sektoral, kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  mendalam.  Studi kasus  digunakan untuk  mengkaji secara  mendalam  dan intensif satu kelompok sasaran subjek penelitian dengan mengacu  kepada  fakta  materiel  berupa  orang,  tempat, waktu  dan  segala  yang  menyertainya  tentang cyberbullying.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola  integrasi  cyber  merupakan  sistem  integrasi yang mencakup semua aspek komponen perangkat keras dan  perangkat  lunak,  serta  interaksinya[12].  Model integrated cyber physical system dapat menciptakan alat teritegrasi untuk memverifikasi data yang lebih baik dan deteksi  dini  dari  gangguan  cyber[13].  Pembentukan badan  tersebut  akan  meningkatkan  kemampuan  dalam pengaturan dan penataan lembaga secara terintegrasi[16].  Bagi  Indonesia  sendiri,  kerja  sama melalui  wadah  institusi  nasional  maupun  internasional mengatasi  permasalahan  keamanan  cyber  adalah perwujudan  dari  politik  bebas  aktif  dan  menjaga perdamaian  dunia[17].  Pola  integrasi  cyber  yang ditemukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pola  integrasi cyber lembaga Negara yaitu Kepolisian, Kemenkominfo, Telkom,  dan  Pengadilan  untuk  diperlukan  suatu kebijakan  cyber  security  yang  dalam  implementasinya membutuhkan suatu badan koordinasi.
Pola integrasi cyber untuk pencegahan cyberbullying  merupakan  kolaborasi  beberapa  lembaga Negara dalam menyelesaikan, mengawasi dan mencegah terjadinya kejahatan cyber dan isu hoax di media social. Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  integrasi  cyber dalam  mencegah  kejahatan  cyberbullying  dapat
membantu  kepolisian,  masyarakat  dan  pemerintah dalam  menyelesaikan  kejahatan-kejahatan  di  media social, pola integrasi cyber yang dibangun oleh beberapa lembaga seperti kepolisian daerah, kominfo terdekat, PT. Telkom dan pengadilan berkerjasama dalam memberikan  bantuan  data  untuk  bahan  penyelidikan dalam kasus cyberbullying dan kasus Hoax-19.
Berdasarkan penjelasan Direktur Kriminal Khusus tentang  penyelesaian  maupun  mencagah  kejahatan cyberbullying,  yaitu  sebagai  lembaga  kepolisian berusaha  menyelesaikan  kasus  kejahatan  cyberbullying dengan  cara  menggunakan  aturan  yang  berlaku  yang diatur  dalam  UU  ITE,  KUHP  yang  bermuat  kejahatan ITE, dalam proses penyelesaian kejahatan cyberbullying ini menurut kami termasuk kategori Delik Aduan, Delik aduan  ini  apabila  ada  yang  bersangkutan  baik  korban maupun pelaku complain dan melaporkan ke pihak kami maka  kami  akan  proses,  jika  tidak  ada  maka  kasus  ini kami  tidak  akan  proses.  Secara  umum  kasus  yang banyak terjadi di cyber crime ini adalah kasus penipuan online,  pencemaran  nama  baik,  penghinaan,  asusila, bullying, pengancaman, ujaran kebencian, berita bohong (Hoax),  sementara  dalam  penyelesaian  kasus  kejahatan cyber  crime  baik  kejahatan  cyberbullying  kami berkerjasama  dengan  mitra  kami  yaitu  Kominfo  pusat dan  kominfo  daerah  bagian  BSSN  dan  Cyber  serta aplikasi internet dan informasi untuk mendapatkan data riil  atau  bukti  otentik  maupun  rekam  jejak  pelaku maupun  korban,  serta  menjadi  saksi  ahli  IT.  Mitra lainnya PT. Telkom membantu kami dalam memberikan keterangan saat persidangan untuk menjadi saksi ahli IT, kemudian  mitra  dengan  Pengadilan  negeri  berfungsi sebagai  tempat  penyelesaian  kasus  kejahatan  cyber crime mulai SP2HP hingga pemberian keputusan akhir. Berikut gambar pola integrasi cyber, yaitu:

## Gambar 1. Dessain Pola Integrasi Cyber untuk Mengurangi Kejhatan Cyberbullying
Pola integrasi cyber untuk pencegahan cyberbullying yaitu
1. Kolaborasi lembaga Kolaborasi  lembaga  merupakan  suatu  kerjasama berbagai lembaga  Negara yang ada di pusat dan daerah
Pola Integrasi Cyber Kolabora si lembaga Pencegaha n melalui PEKP Patroli siber Menjaga identitas Menjadi saksi ahli Klarifikas i berita hoax Hukuman dan sanksi
seperti Kemenkominfo pusat di Jakarta, kominfo daerah baik kota maupun kabupaten di 10 kabupaten kota yang ada di NTB yang berperan memberikan keterangan ahli maupun  data  otentik  baik  pelaku  maupun  korban.  PT. Telkom  Indonesia  tbk  di  daerah  NTB  yang  bertugas memberikan  penjelasan  ahli  tentang  manfaat  alat telekomunikasi sebagai sarana menyampaikan informasi secara cepat, mudah dan praktis melalui keterangan ahli. Kantor  Pengadilan  Negeri  berperan  membantu  kami dalam  penyelesaian  kasus  apabila  kasus  tersebut  sudah masuk  SP2HP  untuk  dilakukan  dalam  penyelidikan, pemutusan,  dan  pemberian  sanksi  pidana  atau dibebaskan.
2. Upaya  Pencegahan  melalui  Penyuluhan,  Edukasi, Kampanye dan Pendampingan (PEKP)
Upaya  pencegahan  melalui  penyuluhan,  edukasi, kampanye dan pendampingan (PEKP) kepada masyarakat  baik  melalui  media  cetak,  online  maupun secara pendampingan. Penyuluhan dilakukan di instansi sekolah,  desa  dan  tempat-tempat  umum  dengan melibatkan  OKP.  Siswa,  pelajar,  tokoh  agama,  pemuda dan  tokoh  adat.  Edukasi  dilakukan  pada  lembaga pendidikan baik di SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi melalui  kegiatan  seminar  dan  lokakarya.  Kampanye dilakukan melalui media cetak, media social, online pada lembaga  penyiaran  radio,  TV  dan  internet  dengan gambar stop bullying, stop hoax covid-19. Pendampingan  dilakukan  kepada  korban  bullying maupun  korban  hoax  covid-19  dengan  memberikan bantuan hukum, social, dan psikoolgi.
3. Melakukan Patroli Siber
Patroli  siber  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan rajia  online  melalui  system  program  Aplikasi  Patroli Siber Polri untuk mengamati, mengawasi perkembangan media social baik facebook, twitter, email, whatshap, line, dan  instagram,  maupun  penggunaan  internet  lainnya dalam  waktu  berkala  yaitu  dalam  waktu  3  hari  sekali, mingguan,  bulanan  dan  tahunan.  Aplikasi  Patroli  Siber Polri  ini  berkerja  selama  24  jam/hari  dengan  tujuan mengidentifikasi berita hoax, penipuan online, pencemaran  nama  baik,  pelecehan  seksual,  ujaran kebencian,  bullying,  ujaran  kebencian  yang  dilakukan masyarakat baik akun pribadi maupun akun kelompok.
4. Menjaga identitas
Dalam  system  integrasi  cyber  tersebut,  ada beberapa  yang  kami  lakukan  yaitu  1)  bekerjasama dengan  mitra  lembaga  Negara  seperti  Polda  dengan Dinas  Kominfo  terdekat,  Polda  dengan  PT.  Telkom, Polda  dengan  Pengadilan  negeri  setempat  ketiga lembaga  tersebut  cukup  bagus  dalam  membantu  kami dalam  menyelesaikan  berbagai  kasus  kejahatan cyberbullying  dan  hoax  covid-19.  2)  membantu memberikan  informasi  secara  ilmiah  terkait  kejahatan cyber  crime.  3)  menjaga  kerahasiaan  informasi  baik milik  pelaku  maupun  korban.  4)  saling  memberikan informasi  data  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  proses penyelidikan  suatu  kasus.  5)  memberikan  penyuluhan kepada  masyarakat  baik  online  maupun  ofline.  6) melakukan  patrol  dengan  Aplikasi  Patroli  Cyber  setiap hari. 7) konten kejahatan cyberbullying dan hoax covid- 19 dihapus oleh kominfo pusat kemudian diganti dengan berita yang asli misalnya informasi tentang Covid-19.
5. Menjadi saksi ahli
Menjadi  saksi  ahli  dalam  persidangan,  baik  saksi ahli  IT  dan  saksi  ahli  hukum  untuk  memberikan keterangan yang ilmiah sesuai permintaan majelis hakim untuk  dijelaskan  secara  konkrit,  nyata,  fakta  sesuai kemampuan  ahli  tersebut.  Dalam  penyelesaian  suatu kasus  tim  ahli  dilibatkan  dalam  proses  penyelidikan hingga  pemutusan  denda  dan  sanksi  pada  suatu  kasus kejahatan  baik  kejahatan  penipuan  online,  pencemaran nama baik, asusila, ujaran kebencian, cyberbullying dan hoax  Covid-19  dengan  tujuan  memberikan  informasi yang  valid  yang  diwakili  oleh  tenaga  ahli  sesuai  bidang keilmuannya.  Selain  itu  membantu  kepolisian  dalam penyelidikan kasus kejahatan cyber crime, cyber bullying, hoax  maupun  kejahatan  dunia  maya  lainnya  yaitu memberikan  keterangan  bersifat  ahli  dalam  bidang jaringan  seperti  kepunyaan  akun,  proses  akun,  kapan, dimana, yang bersangkutan beraksi dengan menggunakan  nomor  HP  dan  frame  akun  yang bersangkutan.
6. Mengklarifikasi berita hoax menjadi berita yang asli Mengklarifikasi  berita  hoax  menjadi  berita  yang asli  merupakan  tugas  dan  tanggungjawab  tim  IT  di bagian  BSSN  dan  Cyber  di  instasi  pemerintah.  Sebagai lembaga  pemerintahan  wajib  memberikan  informasi yang  valid  kepada  masyarakat  tentang  kebijakan pemerintah, masalah ekonomi, social, politik, kesehatan maupun  data  bantuan  social  dan  kesehatan,  data perkembangan  Covid-19,  data  vaksin  covid-19  dan lainnya.  Untuk  menghindari  semakin  meluasnya  berita hoax  terkait  berita  hoax  covid-19  tim  IT  melakukan klarifikasi data dengan cara menggantinya dengan berita yang  valid  sesuai  unsur  informasi  yang  disebarkan  di media  social  baik  website,  watshap,  blogspot  maupun lainnya.  Adapun  hal-hal  yang  sering  dilakukan perbaikan data yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan  sumber  keasliannya  yaitu kebijakan pemerintah, data jumlah bantuan sosial, data korban  covid-19,  data  asal  muasal  Covid-19,  dan vaksinasi covid-19.
7. Memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  kejahatan cyberbullying dan hoax covid-19
Memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  kejahatan cyberbullying  dan  hoax  covid-19  di  media  social,  telah diatur  dalam  ketentuan  hukum,  undang-undang maupun  KUHP  berkaitan  dengan  kejahatan  ITE.  Hal tersebut diatur dalam undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  yang  digunakan  untuk  menindaklanjuti  atau mengadili  pelaku  tindak  pidana  cyber  crime,  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik  Dalam  Masalah  Pidana,  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana,  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.
Dasar  hukum  penggunaan  teknologi  dan informatika elektronik tercantum dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 pada pasal 1:
Ayat (1) “Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,  foto,  electronic  data  interchange (EDI),  surat  elektronik  (electronic  mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,
42 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 9, No. 1, Maret 2021, hal 38-46
tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”
Ayat (2) “Transaksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan  Komputer,  dan/atau  media  elektronik lainnya.”
Ayat (3) “Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”
Ayat (4) Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  Informasi Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan, diterima,  atau  disimpan  dalam  bentuk  analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau didengar  melalui  Komputer  atau  Sistem Elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang mampu memahaminya.

## Ayat (5)
Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan  prosedur  elektronik  yang  berfungsi mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah, menganalisis,
menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
Ayat (6)
Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara  negara,  Orang,  Badan  Usaha, dan/atau masyarakat. Ayat (7) Jaringan Sistem Elektronik adalah
terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
Ayat (8) Agen  Elektronik  adalah  perangkat  dari  suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan  suatu  tindakan  terhadap  suatu Informasi  Elektronik  tertentu  secara  otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
Ayat (18) Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik.
Ayat (19)
Penerima  adalah  subjek hukum yang  menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim. Pasal 5 Ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan alat bukti hukum yang sah.
Ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  perluasan dari alat bukti yang sah sesuai  dengan  Hukum  Acara  yang  berlaku  di Indonesia.
Ayat (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## Ayat (5)
Ketentuan  mengenai  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. surat  yang  menurut  Undang-Undang  harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat  beserta  dokumennya  yang  menurut Undang-Undang  harus  dibuat  dalam  bentuk akta  notaril  atau  akta  yang  dibuat  oleh pejabat pembuat akta.
Pasal  yang  mengatur  Penyelenggaraan  Sistem Elektronik termuat di Pasal 15 Ayat (1) Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  harus menyelenggarakan  Sistem  Elektronik  secara andal  dan  aman  serta  bertanggung  jawab terhadap  beroperasinya  Sistem  Elektronik sebagaimana mestinya.
Ayat (2) Penyelenggara  Sistem  Elektronik  bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
Ayat (3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak  berlaku  dalam  hal  dapat  dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau  kelalaian  pihak  pengguna  Sistem Elektronik.
Pasal  yang  mengatur  perbuatan  yang  dilarang termuat di Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 dan 37.
Pasal 27 Ayat (1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan
dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan yang melanggar kesusilaan.
Ayat (3)
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Ayat (4) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Pasal 28 Ayat (1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

## Ayat (2)
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Pasal 29 Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  berisi  ancaman kekerasan  atau  menakut-nakuti  yang  ditujukan secara pribadi.
Pasal 30 Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang  lain dengan cara apa pun.
Ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan tujuan untuk  memperoleh  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
Ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
Pasal 31 Ayat (1)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan  hukum  melakukan  intersepsi  atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  dalam  suatu  Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

## Ayat (2)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan  hukum  melakukan  intersepsi  atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  tidak  bersifat  publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang  tidak  menyebabkan  perubahan  apa  pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan,  dan/atau  penghentian  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang sedang ditransmisikan.

## Ayat (3)
Kecuali  intersepsi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dan  ayat  (2),  intersepsi  yang  dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan  kepolisian,  kejaksaan,  dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Ayat (4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara intersepsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 32 Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan  hukum  dengan  cara  apa  pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,
menyembunyikan suatu
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan  hukum  dengan  cara  apa  pun memindahkan  atau  mentransfer  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
Ayat (3) Terhadap  perbuatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  yang  mengakibatkan  terbukanya suatu  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  bersifat  rahasia  menjadi  dapat diakses  oleh  publik  dengan  keutuhan data  yang tidak sebagaimana mestinya.

## Pasal 33
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan  hukum  melakukan  tindakan  apa  pun yang  berakibat  terganggunya  Sistem  Elektronik dan/atau  mengakibatkan  Sistem  Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Pasal 34 Ayat (1)
44 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 9, No. 1, Maret 2021, hal 38-46
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan  untuk  digunakan,  mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat  keras  atau  perangkat  lunak Komputer  yang  dirancang  atau  secara khusus  dikembangkan  untuk  memfasilitasi perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem  Elektronik  menjadi  dapat  diakses dengan  tujuan  memfasilitasi  perbuatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27 sampai dengan  Pasal 33.
Ayat (2) Tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) bukan  tindak  pidana  jika  ditujukan  untuk melakukan  kegiatan  penelitian,  pengujian Sistem  Elektronik,  untuk  perlindungan  Sistem Elektronik  itu  sendiri  secara  sah  dan  tidak melawan hukum.
Pasal 35
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan,
perubahan, penghilangan,
pengrusakan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan  agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data yang otentik.
Pasal 36
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  sampai dengan  Pasal  34  yang  mengakibatkan  kerugian bagi Orang lain.

## Pasal 37
Setiap  Orang  dengan  sengaja  melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  27  sampai  dengan  Pasal  36  di  luar wilayah  Indonesia  terhadap  Sistem  Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
Surat  Edaran  Hate  Speech  Kepolisian  Republik Indonesia  Nomor  :  SE/6/X/2015  tentang  penanganan ujaran  kebencian  (hate  speech).  Dalam  surat  edaran Kapolri  tersebut,  penjelasan  terhadap  kejahatan  cyber bullying termuat dalam huruf (f) yang berbunyi “bahwa ujaran  kebencian  dapat  berupa  tindak  pidana  yang diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  dan  ketentuan  pidana  lainnya  di  luar  KUHP, yang berbentuk antara lain:
1) penghinaan;
2) pencemaran nama baik;
3) penistaan;
4) perbuatan tidak menyenangkan;
5) memprovokasi;
6) menghasut;
7) penyebaran berita bohong;
dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa  berdampak  pada  tindak  diskriminasi,  kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial; sedangkan huruf  (f)  bahwa  ujaran  kebencian  sebagaimana dimaksud  di  atas,  bertujuan  untuk  menghasut  dan menyulut  kebencian  terhadap  individu  dan/atau kelompok  masyarakat  dalam  berbagai  komunitas  yang dibedakan dari aspek:
1) suku;
2) agama;
3) aliran keagamaan;
4) keyakinan/kepercayaan; 5) ras; 6) antargolongan; 7) warna kulit; 8) etnis;
9) gender;
10) kaum difabel (cacat);
11) orientasi seksual;
Huruf (H) bahwa ujaran kebencian (hate speech) sebagaimana  dimaksud  di  atas  dapat  dilakukan  melalui berbagai media, antara lain:
1) pamflet; 2) media massa cetak maupun elektronik;
3) ceramah keagamaan;
4) penyampaian  pendapat  di  muka umum (demonstrasi);
5) jejaring media sosial;
6) spanduk atau banner.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) (Pasal  156,  Pasal  157)  untuk  menjerat  pelaku  dugaan ujaran kebencian KUHP Pasal 156 berbunyi:
“Barang  siapa  di  depan  umum  menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan  terhadap  satu  atau  lebih  suku bangsa  Indonesia  dihukum  dengan  hukuman penjara  selama-Iamanya  empat  tahun  dengan hukuman denda setinggitingginya empat ribu lima ratus rupiah,"”
KUHP Pasal 157 berbunyi: "(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan  atau  lukisan  di  muka  umum,  yang isinya  mengandung  pernyataan  perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara  atau  terhadap  golongan-golongan rakyat  Indonesia,  dengan  maksud  supaya isinya  diketahui  atau  lebih  diketahui  oleh umum,  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  dua  tahun  enam  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu lima ratus rupiah.
(2)  Jika  yang  bersalah  melakukan  kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima  tahun  sejak  pemidanaannya  menjadi tetap  karena  kejahatan  semacam  itu  juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut."
Pasal310 KUHP, yang berbunyi:
“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan  atau  nama  baik  seseorang dengan  menuduhkan  sesuatu  hal,  yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,  diancam  karena  pencemaran dengan  pidana  penjara  paling  lama sembiIan  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2)  Jika  hal  itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau gambaran  yang  disiarkan,  dipertunjukkan atau  ditempelkan  di  muka  umum,  maka diancam  karena  pencemaran  tertulis dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu tahun  empat  bulan  atau  pidana  denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3)  Tidak  merupakan  pencemaran  atau pencemaran  tertulis,  jika  perbuatan  jelas dilakukan  demi  kepentingan  umum  atau karena terpaksa untuk membela diri."
Pasal 311 KUHP, yang berbunyi:
"(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan  apa  yang  dituduhkan  itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan  bertentangan  dengan  apa  yang diketahui,  maka  dia  diancam  melakukan fitnah  dengan  pidana  penjara  paling  lama empat tahun.
(2)  Pencabutan  hak-hak  berdasarkan  Pasal  35 No. 1-3 dapat dijatuhkan."
Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:
Pasal 28:
“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan  tanpa  hak menyebarkan  informasi  yang  ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”
Pasal 45 ayat (2):
"(2)  Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)  atau  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,OO(satu miliar rupiah)."
Pasal  16  UU  Nomor  40  Tahun  2008 tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan Etnis, yang berbunyi:
Pasal16:
"Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan  kebencian  atau  rasa  benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus juta rupiah)."
Jadi  dengan  demikian  pola  integrasi  cyber  untuk pencegahan  kejahatan  cyberbullying  dan  hoax  Covid-19 di  Nusa  Tenggara  Barat  dapat  dilakukan  dengan kegiatan  yaitu  kolaborasi  lembaga,  upaya  pencegahan melalui penyuluhan, edukasi, kampanye dan pendampingan  (PEKP),  melakukan  patroli  siber, menjaga  identitas  lembaga,  menjadi  saksi  ahli, mengklarifikasi berita hoax menjadi berita yang asli, dan memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  kejahatan cyberbullying dan hoax covid-19 mengacu pada undang- undang  nomor  11  tahun  2008  pasal  1  ayat  1  –  ayat  19, pasal 5 ayat 1 – ayat 5., pasal 15 ayat 1 – ayat 3, pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, dan 37 masing-masing terdapat  dalam  ayat  1  –  ayat  3.  Disamping  itu  juga, dipergunakan  juga  pada  Surat  Edaran  Hate  Speech Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  :  SE/6/X/2015 tentang  penanganan  ujaran  kebencian  (hate  speech). Dalam  surat  edaran  Kapolri  tersebut,  penjelasan terhadap  kejahatan  cyber  bullying  termuat  dalam  huruf (f) yang berbunyi “bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar  KUHP.  Kemudian  KUHP  pada pasal  156  dan  Pasal 157.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Pola integrasi cyber untuk pencegahan cyberbullying menggunakan sistem siklus cyber dengan tahapan yaitu kolaborasi  lembaga,  pencegahan  melalui  penyuluhan, edukasi,  kampanye  dan  pendampingan  (PEKP),  Patroli Siber, menjaga identitas, menjadi saksi ahli, mengklarifikasi berita hoax menjadi berita yang asli, dan memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  kejahatan cyberbullying.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah  Mataram  yang  telah  membiayai kegiatan  penelitian  ini,  dan  terima  kasih  kepada Direktorat Kriminal Khusus Polda NTB, Dinas Kominfo NTB, PT Telkom Mataram yang  telah memberikan data penelitian,  sehingga  proses  pelaksanaan  penelitian  ini berjalan dengan tepat waktu dan lancar.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] J.  Chun,  J.  Lee,  J.  Kim,  and  S.  Lee,  “An international  systematic  review  of  cyberbullying measurements,” Comput.  Human  Behav. ,  p. 106485, 2020.
[2] F.  D.  Wulandari,  “Dampak  Kekerasan  Anak  di Medsos Akibat Cyber Bullying,”
http//lppm.unpam.ac.id/,  diakses  20  Oktober 2020 , 2020.
46 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 9, No. 1, Maret 2021, hal 38-46
[3] T. KPAI, “Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan  Masalah  Anak  di  Awal  2020,” Artik. , 2020.
[4] R.  Syah  and  I.  Hermawati,  “Upaya  pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna media sosial di Indonesia,” J. Penelit. Kesejaht. Sos. , vol. 17, no. 2, pp. 131–146, 2018.
[5] R. Rastati, “Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial  dan  Pencegahannya  Bagi  Korban  dan Pelaku,” J. Sosioteknologi , vol. 15, no. 2, pp. 169–
185, 2016.
[6] B.  James  and  D.  Yuono,  “Pusat  Pencegahan Cyberbullying:
Pencegahan Cyberbullying Melalui  Karya  Arsitektur,” J.  Sains,  Teknol.
Urban,  Perancangan,  Arsit. ,  vol.  1,  no.  2,  pp. 1359–1372, 2020.
[7] S.  Berlian,  “Literature  Review:  Manajemen
Empati Sebagai Program Pencegahan Cyberbullying Pada Remaja.” Disertasi Universitas Andalas, 2020. [8] F.  L.  Mufid,  “Kebijakan  Integral  Hukum  Pidana dengan  Technology  Prevention  dalam  Upaya Pencegahan Kejahatan Cyberbullying,” J. Rechtens , vol. 7, no. 2, pp. 229–246, 2018.
[9] A. Sakban, S. Sahrul, A. Kasmawati, and H. Tahir, “The Role of Police to Reduce and Prevent Cyber- bullying Crimes in Indonesia,” in 1st
International  Conference  on  Indonesian  Legal Studies (ICILS 2018) , 2018.
[10] A. Sakban, S. Sahrul, A. Kasmawati, and H. Tahir, “Tindakan  Bullying  di  Media  Sosial  dan Pencegahannya,” JISIP  J.  Ilmu  Sos.  dan Pendidik. , vol. 2, no. 3, 2018.
[11] H. Sakban, A., Sahrul, S., Kasmawati, A., & Tahir, “Police  preventative  against  cyber-bullying crimes in indonesia,” Int. J. Sci. Technol. Res. , vol. 8, no. 12, pp. 1532–1534, 2019.
[12] G.  Karsai  and  J.  Sztipanovits,  “Model-integrated development  of  cyber-physical  systems,”  in IFIP International Workshop on Software Technolgies  for  Embedded  and  Ubiquitous
Systems , 2008, pp. 46–54.
[13] P.  G.  Larsen et  al. ,  “Integrated  tool  chain  for model-based  design  of  Cyber-Physical  Systems: The INTO-CPS project,” in 2016 2nd International Workshop on Modelling, Analysis, and  Control  of  Complex  CPS  (CPS  Data) ,  2016, pp. 1–6.
[14] V.  Balakrishnan,  “Actions,  emotional  reactions and  cyberbullying  –  From  the  lens  of  bullies, victims,  bully-victims  and  bystanders  among Malaysian  young  adults,” Telemat.  Informatics , vol. 35, no. 5, pp. 1190–1200, 2018.
[15] H.  Chumairoh,  “Ancaman  Berita  Bohong  di Tengah Pandemi Covid-19,” Vox Popul. , vol. 3, no. 1, pp. 22–30, 2020.
[16] H.  Zaelani,  I.  W.  Midhio,  and  Y.  Reksoprodjo, “Pembangunan  Kapasitas  Cyber  Security  di Negara  ASEAN:  Analisis  Komparatif  Terhadap Brunei  dan  Indonesia,” Peperangan  Asimetris , vol. 4, no. 1, 2018.
[17] I.  Ramadhan,  “Peran  Institusi  Internasional dalam  Penanggulangan  Ancaman  Cyber,” J.  Sos. dan Hum. , vol. 2, no. 4, pp. 495–508, 2017.