## KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG HAK JAMINAN TERKAIT MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN RESI GUDANG

## I Gusti Ayu Widiadnyani, Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta. Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Jalan kamboja Nomor 11A Denpasar. Email: 19widiadnyani@gmail.com, agustina@gmail.com
Abstrak, Resi  gudang  merupakan  klasifikasi  jaminan  kebendaan  atas  benda  bergerak. Melalui  skema  pembiayaan  sistem  resi  gudang,  risiko  bank  sebagai  kreditor  akan termitigasi  dengan  hak  jaminan  resi  gudang  yang  memberikan  hak  utama  bagi  kreditor pemegangnya.  Akan  tetapi,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2016  tentang  Lembaga  Pelaksana  Penjaminan  Sistem  Resi  Gudang  sejatinya  belum mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap kreditor apabila debitur cidera janji/wanprestasi  dan  objek  jaminannya  musnah  sehingga  hal  tersebut  berakibat  dengan adanya  ketidakpastian  hukum.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menelaah  dan menganalisis mengenai kedudukan kreditor pemegang hak jaminan atas resi gudang yang objek  hak  jaminannya  musnah  dan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  kreditor  yang dirugikan akibat debitur wanprestasi dan musnahnya objek hak jaminan resi gudang. Hasil penelitian ini menunjukkan kedudukan kreditor pemegang hak jaminan resi gudang setelah musnahnya  objek  jaminan  tidak  lagi  sebagai  kreditor  preferen  (istimewa),  melainkan berubah  menjadi  kreditor  konkuren  yang  tidak  lagi  memiliki  hak  istimewa  untuk didahulukan  terhadap  pelunasan  utangnya  walaupun  terhadap  hak  piutangnya  dalam perjanjian pokoknya sebagai kreditor sama sekali tidak menghapuskan kewajiban debitur. Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai pemegang hak jaminan resi gudang diatur dalam  Pasal  27  ayat  (2)  UU  Sistem  Resi  Gudang  dan  Pasal  40  huruf  k  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006  tentang  Sistem  Resi  Gudang,  yaitu  mewajibkan  pengelola  gudang  untuk mengasuransikan barang objek jaminan yang disimpan serta mewajibkan kepada pengelola gudang  untuk  membayar  ganti  rugi  kepada  si  pemegang  resi  apabila  terjadi  kehilangan dan/atau kerugian terhadap barang oleh karena kelalaian.
Kata kunci: Resi Gudang, Kreditor, Hak Jaminan
Abstract, Warehouse receipts are included in the classification of material guarantees for movable objects. Through the warehouse receipt system financing scheme, the risk of the bank as a creditor will be mitigated with the right to guarantee the warehouse receipt which gives the creditor the main rights. However, the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning the Implementing Institution for the Warehouse Receipt System Guarantee has not actually explicitly regulated the protection of creditors if the debtor is in default/default and the object of the guarantee is destroyed so that this results in legal uncertainty. The purpose of this study is to examine and analyze the position of  creditors  holding  collateral  rights  on  warehouse  receipts  whose  objects  of  collateral rights  are  destroyed  and forms  of legal  protection for  creditors  who  are harmed  due  to debtor  defaults  and  the  destruction  of  objects  of  warehouse  receipt  security  rights.  The results of this study indicate that the position of the creditor holding the warehouse receipt security  right  after  the  destruction  of  the  object  of  collateral  is  no  longer  a  preferred (privileged) creditor, but turns into a concurrent creditor who no longer has the privilege of prioritizing the repayment of his debts, even though the rights of his receivables in the principal agreement are the same as creditors. does not eliminate the debtor's obligations. The form of legal protection for creditors as warehouse receipt guarantee rights holders is
regulated in Article 27 paragraph (2) of the Warehouse Receipt System Law and Article 40 letter k of Government Regulation Number 36 of 2007 concerning the Implementation of Law  Number  9  of  2006  concerning the  Warehouse  Receipt  System,  namely requires  the warehouse manager to insure the goods as collateral objects that are stored and requires the  warehouse  manager  to  pay  compensation  to  the  receipt  holder  in  the  event  of  loss and/or loss of goods due to negligence..
Keywords: Warehouse Receipt, Creditors, Guarantee Rights.
PENDAHULUAN
Dalam  menghadapi  persaingan yang semakin ketat, diperlukannya kesiapan  dunia  usaha  untuk  menghadapi perubahan  yang  sangat  cepat  dibidang ekonomi  khususnya  perdagangan.  Salah satu  upaya  untuk  menghadapi  persaingan tersebut,  diperlukan  instrumen  dalam penataan  sistem  perdagangan  yang  efektif dan  efisien,  sehingga  harga  barang  yang ditawarkan  dapat  bersaing  di  pasar  global.
Adapun  upaya  untuk  mengatasi  persoalan tersebut pemerintah kemudian menerbitkan dan mengesahkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2006 tentang  Sistem  Resi  Gudang  (selanjutnya disebut UU Sistem Resi Gudang). Undang-Undang Sistem Resi Gudang mendefinisikan resi gudang adalah dokumen  bukti  kepemilikan  atas  barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh  pengelola  gudang.  Jaminan  berupa dokumen atas kepemilikan barang yang ada di  gudang,  jaminan  sering  berubah-ubah sesuai  dengan  persediaan  stok,  mengikuti irama pembelian dan penjualan dari benda tersebut.  Benda  persediaan  adalah  stok perdagangan  meliputi  kopi,  kakao,  teh, tembakau  atau  bahkan  tepung  bisa  di definisikan sebagai stok perdagangan. 1 Sistem resi gudang memiliki tujuan utama  sebagai  bentuk  perlindungan  harga komoditas  bagi  petani  dan  pelaku  usaha
1 Tubalawony, A., 2019, Implikasi Eksekusi Jaminan Dokumen Resi Gudang Ketika Stok Di Gudang Menghabis , Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No.2, h. 280-296 . 2 Adi Putra, I., & Sri Indrawati, A., 2022,
Pengaturan Parate Executie Terhadap Obyek
lainnya  yang  terkait.  Selain  itu,  sistem  ini dianggap  sebagai  instrumen  yang  sangat penting dan efektif dalam sistem pembiayaan  perdagangan.  Sistem  resi gudang  adalah  suatu  produk  hukum  yang memiliki  manfaat  bagi  kelangsungan perekonomian  khususnya  dalam  usaha pertanian. 2 Sistem ini juga dianggap mampu memfasilitasi  pemberian  kredit  bagi  dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang  disimpan  di  gudang.  Sistem  resi gudang juga dianggap mampu memberikan manfaat  dalam  menstabilkan  harga  pasar dengan  cara  memfasilitasi  penjualan  yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Sistem ini dikenal adanya resi gudang sebagai alas hak ( document  of  title )  atas  barang  dapat digunakan  sebagai  agunan  karena  resi gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu  dalam  pengawasan  pengelola gudang yang terakreditasi.
Pinjam-meminjam  tersebut  akan menimbulkan  utang  piutang  yang  harus dipertanggungjawabkan  oleh  peminjam atau  debitur  dengan  cara  mengembalikan sesuai  jumlah  pinjaman  beserta  bunganya, sebagaimana  dalam  pasal  1754  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata). Untuk dapat meminimalisir risiko kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi cidera janji oleh  debitur,  maka  dibutuhkan  suatu jaminan yang dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata. 3
Jaminan Resi Gudang , Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum , Vol. 8 No.7, h. 49-58.
3 I Putu Yoga Putra Pratama, 2019,
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Penyusutan Nilai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang , Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Vol. 7 No 6, h. 3.
Jaminan sebagaimana yang dimaksud  dalam  pasal  1131  KUH  Perdata hanya  merupakan  jaminan  umum  dimana kedudukan kreditor hanya sebagai kreditor konkuren. Artinya, apabila debitur memiliki lebih dari satu kreditor maka harta yang  dimiliki  debitur  dibagi  sesuai jumlah piutang  dari  masing-masing  kreditor  lalu dibandingkan  dengan  jumlah  piutang keseluruhan. Hal ini diatur pada pasal 1132 KUH  Perdata  dengan  berdasarkan  pada prinsip pari pasu prorata parte, yang artinya secara
bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan. 4 Resi  gudang  termasuk  kedalam klasifikasi  jaminan  kebendaan  atas  benda bergerak.  Hak  jaminan  atas  resi  gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi  gudang  untuk  melakukan  pelunasan utang  yang  memberikan  kedudukan  untuk diutamakan  bagi  penerima  hak  jaminan terhadap kreditor yang lain. Benda jaminan resi  gudang  memiliki  bentuk  dan  objek jaminan  khusus  yang  berbeda  dengan lembaga  jaminan  lainnya  seperti,  gadai, hipotek,  fidusia  dan  hak  tanggungan. Jaminan atas resi gudang merupakan bentuk lain  dari  jaminan  kebendaan  karena  objek yang diberikan adalah hak atas benda yang disimpan  di  dalam  gudang  sebagaimana yang  dibuktikan  dengan  kepemilikan  resi gudang dari gudang dimana tempat barang itu disimpan. 5
Ketentuan  dalam  UU  Sistem  Resi
Gudang  menyebutkan  bahwa  resi  gudang sebagai dokumen kepemilikan atas
komoditas yang disimpan di gudang dalam rangka sistem resi gudang dapat dialihkan, dijadikan  jaminan  utang  atau  digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Resi gudang  dapat  dijadikan  jaminan  utang sepenuhnya  tanpa  dipersyaratkan  adanya agunan  lainnya.  Hal-hal  tersebut  yang menjadi dasar hukum resi Gudang sebagai
4 D. C. Dwiyaning, & Ni Putu Purwanti, 2019, Kedudukan Kreditor Separatis Atas Penangguhan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Akibat Pailitnya Debitur . Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No.5, 1- 16.
jaminan  kredit,  atau  dapat  digolongkan sebagai jaminan pokok.
Perikatan  jaminan  resi  gudang memiliki  personalitas  kebendaan  (zaken rechtelijke  papieren)  serta  perikatannya memuat  perpindahan  barang  dari  pemilik barang kepada lembaga pergudangan untuk dilakukan  penyimpanan  yang  nantinya memastikan  agar  tidak  berkurangnya kualitas  dari  barang  yang  disimpan,  oleh sebab  itu  maka  pembebanan  resi  gudang yang  telah  dianggap  kedudukannya  sama dengan  surat  berharga  mempunyai  fungsi untuk  diajukan  sebagai  jaminan  dalam memperoleh  fasilitas  pengajuan  kredit dalam perbankan, demikian dengan pengalihan atau perpindahan tangan bergantung  pada  aturan  yang  termuat didalamnya. 6
Resi gudang sebagai surat berharga memiliki  3  (tiga)  manfaat  yaitu  pertama dapat  dialihkan,  kedua  dijadikan  jaminan utang  dan  yang  ketiga  sebagai  dokumen penyerahan barang sebagaimana ketentuan Pasal  4  ayat  (1)  UU  Sistem  Resi  Gudang. Lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Sistem  Resi  Gudang  dalam  substansinya menyebutkan ada dua cara pengalihan resi gudang yaitu atas nama dengan akta otentik dan  atas  perintah  dengan  endosemen disertai  penyerahan  resi  gudang.  Resi gudang juga dapat diperdagangkan di bursa dan  sifat  hak  jaminan  resi  gudang  sebagai perjanjian  berkarakter accesoir .  Sehingga dalam  prakteknya  sering  terjadi  seorang debitur yang sudah mengikatkan diri dalam suatu  perjanjian  dengan  kreditor  tidak jarang  menemukan  masalah  dikemudian hari seperti objek jaminan yang dijaminkan melalui  resi  gudang  itu  musnah,  sehingga kreditor merasa bingung akan hal itu. Lebih lanjut,  mengenai  kejadian  tersebut  akan berimplikasi  pada  kedudukan  dari  kreditor itu  sendiri,  dimana  kedudukan  kreditor
5 Riky Rustam, 2017, Hukum Jaminan , UII Pers, Yogyakarta, h. 78.
6 Moch Najib Imanullah, 2018, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang Di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara , Jurnal Privat Law No.6, No. 1, h.133
yang  awalnya  sebagai  kreditor separatis menjadi  kreditor konkuren .  Melihat  fakta yang  sering  terjadi  berkaitan  dengan musnahnya objek jaminan yang dijaminkan dalam resi gudang belum terdapat regulasi yang mampu mengatasinya.
Dalam  Pasal  37  D  huruf  a  UU Sistem  Resi  Gudang  memang  dijelaskan bahwa  sudah  terdapat  Lembaga  Jaminan berfungsi  melindungi  hak  pemegang  resi gudang  dan/atau  penerima  hak  jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan,  dan/atau  kebangkrutan pengelola  gudang  dalam  menjalankan kewajibannya.  Akan  tetapi  dalam  regulasi tersebut tidak  diatur secara  spesifik  terkait perlindungan  hukum  bagi  kreditor  apabila objek  jaminan  dalam  resi  gudang  tersebut itu  musnah.  Oleh  sebab  itu,  dalam  hal pertanggungjawaban  pemberi  hak  jaminan apabila  terjadinya  suatu  wanprestasi  oleh debitur dengan hapusnya hak jaminan yang disebabkan  oleh  musnahnya  barang  yang menjadi objek hak UU Sistem Resi Gudang, sehingga  terdapatnya  kekosongan  norma hukum dalam keadaan tersebut.
Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Lembaga  Pelaksana  Penjaminan  Sistem Resi  Gudang  pada  Pasal  17  ayat  (2) menjelaskan  bahwa  lembaga  pelaksana tidak  menjamin  kerugian  apapun  yang disebabkan  oleh  kejadian  keadaan  kahar ( force majeure ). Melihat hal tersebut lebih menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Sistem  Resi  Gudang  belum  mengatur terkait perlindungan kepada kreditor apabila objek yang menjadi jaminannya itu musnah.  Oleh  sebab  itu,  hal  tersebut menyebabkan kurangnya perlindungan dan kepastian  hukum  bagi  kreditor  apabila debitur  cidera  janji/wanprestasi,  serta eksekusi hak jaminan tidak dapat dilakukan karena  objek  yang  akan  di  eksekusi  sudah tidak ada lagi/musnah, meskipun
7 Sulistyowati Irianto, dan Shidarta, 2011, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 142.
8 I Made Pasek Diantha, 2019, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi
musnahnya barang tersebut tidak menghapuskan  hak  penerima  jaminan  atas klaim asuransi atas barang dalam hal telah diperjanjikan sebelumnya.
Dengan demikian berdasarkan hal- hal tersebut, maka timbul adanya permasalahan antara lain:
(1)  bagaimanakah  kedudukan  kreditor pemegang  hak  jaminan  atas  resi  gudang yang objek hak jaminannya musnah dan (2) bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi kreditor yang dirugikan akibat debitur wanprestasi dan musnahnya objek jaminan resi gudang

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  adalah  jenis penelitian  yang  lazim  dilakukan  dalam kegiatan  pengembangan  ilmu  hukum  yang di  Barat  biasa  juga  disebut  Dogmatika Hukum ( rechtsdogmatiek ). 7
Metode penelitian  hukum  normatif  yang  meneliti hukum  dari  perspektif  internal  dengan objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum, yang berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. 8 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  perundang-undangan  ( Statute Appproach ) dan pendekatan analisis konsep hukum  ( Analitical  Conseptual  Approach ). Dalam  metode  pendekatan  perundang- undangan peneliti perlu memahami mengenai  sumber  dan  asas-asas  dalam peraturan  perundang-undangan. 9 Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan  tiga  sumber  bahan  hukum, yaitu: sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum  yang  mendukung  dan  berkaitan dengan  pemaparan  penelitian  ini  adalah studi  dokumen  (studi  kepustakaan).  Studi
Teori Hukum , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 111.
9 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Prenada Media Grup, Jakarta, h. 137.
dokumen  adalah  suatu  alat  pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum  tertulis  dengan  mempergunakan content analisys . 10

## PEMBAHASAN
Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Atas Resi Gudang yang Objek Hak Jaminannya Musnah
Dalam  suatu  perjanjian  utang piutang  kreditor  memerlukan  lebih  dari hanya  sekedar  janji  dari  calon  debiturnya untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya,  oleh  karena  pada  dasarnya persoalan  baru  muncul  jika  debitur  lalai mengembalikan  uang  pinjaman  (utang) pada  waktu  yang  telah  disepakati.  Hal lainnya,  dapat  juga  diartikan  bahwa  kalau pihak  yang  bersangkutan  tidak  memenuhi kewajiban perikatannya maka, secara paksa hukum  dapat  menyuruh jual lelang  benda- benda milik orang tersebut guna mengganti pelunasan kewajiban perikatan yang dilalaikan.
Menurut  Pasal  1  Angka  2  UU Sistem  Resi  Gudang,  bahwa  Resi  Gudang merupakan  dokumen  bukti  kepemilikan atas  barang  yang  disimpan  digudang  yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  sifat resi  gudang  bukan  hanya  dokumen  yang membuktikan  kepemilikan  atas  barang yang  disimpan  di  gudang,  namun  resi gudang  juga  dapat  diperjualbelikan  atau dialihkan dipasar yang terorganisasi (bursa) atau  di  luar  bursa  oleh  pemegang  resi gudang kepada pihak ketiga.
Resi  gudang  yang  menjadi  hak jaminan  wajib  diserahkan  atau  berada dalam penguasaan kreditor selaku penerima jaminan.  Oleh  karena  itu,  apabila  telah berada ditangan kreditor selaku si penerima jaminan,  maka  resi  gudang  tersebut  tidak mungkin  lagi  untuk  dijaminkan  ulang, karena resi gudang hanya dapat dijaminkan untuk sekali hak jaminan saja. Resi gudang
10 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 21.
yang  hilang  atau  rusak  tidak  mengubah status  dari  pemegang  resi  gudang  sebagai pemilik barang. Resi gudang dikategorikan rusak  apabila  satu  atau  lebih  hal-hal  yang seharusnya  tercantum  dalam  resi  gudang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  UU Sistem Resi Gudang tidak terbaca, terhapus, atau hilang. Dalam hal resi gudang hilang, maka  yang  dimaksud  bukti  yang  dapat dipertanggungjawabkan  antara  lain  adalah bukti-bukti  berupa  surat  keterangan  dari instansi  berwenang  yang  menjelaskan mengenai  hilangnya  resi  gudang  dan dokumen  pendukung  lainnya.  Dalam  hal resi  gudang  rusak,  penggantiannya  hanya dapat  dilakukan  apabila  pemegang  resi gudang  menyerahkan  resi  gudang  yang rusak tersebut kepada pengelola gudang.
Dalam  perjanjian  utang  piutang dengan  hak  jaminan  resi  gudang,  perlu adanya objek barang yang menjadi jaminan. apabila terhadap objek jaminan resi gudang yang  musnah.  Hal  ini  tentunya  memiliki dampak  pada  kreditor  pemegang  hak jaminan  yang  seharusnya  berkedudukan sebagai  kreditor  preferen  (istimewa), sebaliknya  akan  berubah  menjadi  kreditor konkuren. Sebagai kreditor preferen dalam hak jaminan resi gudang, kreditor mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk dilindungi  sehingga  tidak  ada  pihak  lain yang  merasa  dirugikan.  Sifat  preferensi tersebut  dapat  di  lihat  dalam  Pasal  1133 KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa “Hak  untuk  didahulukan  diantara  orang- orang berpiutang terbit dari hak istimewa”. Demikian  pula  Pasal  1134  KUH  Perdata dinyatakan  bahwa  “hak  istimewa  ialah suatu  hak  yang  oleh  undang-undang diberikan  kepada  seorang  berpiutang sehingga  tingkatnya  lebih  tinggi  daripada orang  berpiutang  lainnya,  semata-mata berdasarkan  sifat  piutangnya”.  Sebaliknya terhadap  musnahnya  objek  jaminan  resi gudang,  tentu  kondisi  tersebut  berdampak hapusnya perjanjian utang-piutang terhadap jaminan kebendaan yang merupakan jaminan  pelunasan  piutang  yang  dibuat
sebelumnya.  Kreditor  tidak  lagi  memiliki hak istimewa untuk didahulukan pelunasan utang  atas  objek  jaminan  resi  gudang dengan  kata  lain  hanya  bersifat  konkuren. Kendatipun  demikian  sama  sekali  tidak menghapuskan  hak  piutang  yang  dimiliki kreditor  terhadap  debitur.  Dalam  hal  ini, kreditor bersifat konkuren di artikan bahwa kreditor tersebut memiliki kedudukan yang sama  seperti  kreditor  lainnya  dan  tidak memiliki hak istimewa untuk didahulukan.
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor  Pemegang  Hak  Jaminan  Atas Resi Gudang Yang Objek Hak Jaminannya Musnah Penjaminan  resi  gudang  dalam prakteknya selain tidak terlepas dari konsep hukum  jaminan  tentu  juga  tidak  terlepas dari hukum perikatan. Penjaminan terhadap transaksi  resi  gudang  ini  sebenarnya  tidak dilarang bahkan bukan juga tidak berdasar, selain  di  atur  menurut  UU  Sistem  Resi Gudang dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata  yang  menegaskan  bahwa  seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang seluruh kreditornya. Dengan  demikian,  hampir  setiap  bentuk aktiva perusahaan atau aktiva pribadi dapat digunakan  sebagai  jaminan  untuk  kredit. Bentuk perjanjian penjaminan Resi Gudang berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Resi Gudang dibuat dalam Akta Perjanjian Hak Jaminan.  Akta  perjanjian  hak  jaminan  ini bersifat  ikutan  dari  suatu  perjanjian  kredit yang  menjadi  perjanjian  pokok,  sehingga apabila  perjanjian  pokoknya  sudah  tidak berlaku  lagi  karena  telah  ada  pelunasan utang  oleh  debitur,  maka  lembaga  bank (kreditor)  sebagai  penerima  hak  jaminan tidak lagi berhak atas hak jaminan tersebut.
Berkenaan dengan musnahnya objek  jaminan  yang  menjadi  hak  kreditor, dapat dipahami bahwa sejatinya musnahnya objek  jaminan  memang  sama  sekali  tidak menghapuskan  utang  piutang  yang  terjadi sebagai bentuk perjanjian pokok yang ada. Akan  tetapi,  dengan  hilangnya  sifat preferent  tersebut  tentu  berdampak  pada ketidakpastian  hukum  kepada  pemegang
hak  jaminan  yang  semula  memiliki  itikad baik  dan  dengan  kepercayaan  penuh memberikan  utang  kepada  si  pemberi barang/jaminan  (debitur).  Dari  perspektif hukum,  hal  tersebut  sangat  menarik, mengingat  musnahnya  barang  inventory yang  disimpan  di  dalam  gudang  tersebut tidak  diatur  sebagai  salah  satu  sebab  dari hapus/berakhirnya  Hak  Jaminan  atas  Resi Gudang  tersebut.  Perlindungan  kreditor yang hanya mengandalkan adanya jaminan umum tersebut dirasakan belum memberikan  rasa  aman  bagi  kreditor, sehingga  dalam  praktiknya,  penyaluran kredit  baik  itu  berjumlah  kecil  maupun besar, pihak reditor (biasanya dan terutama adalah  bank)  memandang  perlu  untuk meminta  diikatnya  suatu  jaminan  khusus sebagai wujud dari prinsip kehati- hatiannya.  Bilamana  pihak  kreditor  adalah bank,  maka  ketentuan  ini  tercermin  dalam Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  Tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan (selanjutnya  disebut  UU  Perbankan),  yang mana  ditegaskan  dalam  pasal  tersebut bahwa  dalam  menyalurkan  kredit,  bank wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan suatu  analisis  yang  mendalam  atas  itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur mengembalikan  utang  sebagaimana  yang dijanjikan. Sedangkan bilamana kreditor itu adalah  pihak  non-bank,  maka  jaminan khusus ini tercermin hanya dari Pasal 1132 KUH Perdata.
Sebagai  upaya  dan  solusi  untuk melindungi  kreditor  dan  mengantisipasi jika  objek  jaminan  musnah,  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2006  tentang  Sistem  Resi  Gudang memberikan  kewajiban  kepada  pengelola gudang  untuk  mengansuransikan  barang yang dikelola dalam gudangnya
sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  40 huruf k yang menyatakan bahwa “pengelola gudang  mengasuransikan  semua  barang yang dikelola di gudangnya dan menyampaikan  informasi  mengenai  jenis dan  nilai  asuransi  ke  Pusat  Registrasi”. Dengan  demikian,  maka  kreditor  dapat
mengklaim  asuransi  tersebut  jika  objek yang  menjadi  jaminan  suatu  saat  nanti musnah.
Apabila debitur cidera janji dengan tidak  memenuhi  prestasinya  atau  dengan kata  lain  melakukan  tindakan  wanprestasi. Dalam  konteks  ini,  cidera  janji  atau  pun wanprestasi  yang  dimaksudkan  berupa lalainya  si  debitur  dalam  memenuhi kewajiban pelunasannya pada saat utangnya  itu sudah  matang  untuk  di  tagih, maupun  tidak  memenuhi  janji-janji  yang diperjanjikan  baik  itu  mengenai  perjanjian pokok  ataupun  perjanjian  penjaminannya. Wanprestasi menurut J. Satrio adalah suatu peristiwa  atau  keadaan,  dimana  debitur tidak  telah  memenuhi  kewajiban  prestasi perikatannya  dengan  baik,  dan  debitur punya  unsur  salah  atas  tidak  dipenuhinya kewajiban  perikatan  itu.  Maksud  unsur salah  adalah  adanya  unsur  salah  pada  si debitur  atas  tidak  dipenuhinya  kewajiban itu sebagaimana mestinya. 11 Kemudian wanprestasi menurut Abdulkadir  Muhammad  artinya  tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan. 12
Debitur apabila tidak melaksanakan prestasinya  kepada  kreditor,  maka  wajib untuk  memberikan  ganti  rugi  sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada kreditor sebagaimana  ketentuan  pasal  1243  KUH Perdata yang menyatakan bahwa
“Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga karena  tak  dipenuhinya  suatu  perikatan mulai  diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun telah  dinyatakan  lalai,  tetap  lalai  untuk memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu yang  harus  diberikan  atau  dilakukannya hanya  dapat  diberikan  atau  dilakukannya dalam  waktu  yang  melampaui  waktu  yang telah ditentukan”.
Penggantian kerugian karena tidak terpenuhinya  prestasi  sebagai  kewajiban debitur  sejatinya  merupakan  kewajiban bertanggungjawab dari si debitur itu sendiri
11 J. Satrio, 2012, Wanprestasi Menurut KUHP Perdata, Doktrin, dan Yurispudensi , Citra Aditya Bakti, Bandung, h.18
12 Abdulkadir Muhammad, 2001, Hukum Perikatan , Citra Adityabakti, Bandung, h. 20.
menurut undang-undang.
Hal ini disebabkan  karena  debitur  telah  terikat dalam suatu perjanjian tertentu terkait utang piutang  dengan  pihak  kreditor  sehingga perjanjian  tersebut  dapat  dikatakan  selesai jika  ditandai  dengan  pelunasan  seluruh utang debitur kepada kreditor.
Musnahnya barang jaminan, tentunya  telah  memberikan  gambaran bahwa  yang  dimaksudkan  dengan  musnah yang  dapat  terjadi  pada  sebuah  barang khususnya  yang  menjadi  jaminan  ada  dua yaitu  musnah  secara  total  dan  musnah sebagian.  Dan  kedua  hal  tersebut  tentunya membawa konsekuensi-konsekuensinya secara  sendiri.  Apabila  dikaitkan  dengan tindakan  wanprestasi,  tentu  musnahnya objek  jaminan  kebendaan  suatu  perjanjian merupakan wanprestasi yang dimungkinkan terjadi oleh karena ( overmacht/force majure ). Terhadap kondisi  tersebut  jika  disebabkan  oleh debitur,  maka  tanggung  jawab  hukum debitur adalah dengan mengganti kerugian sesuai  dengan  perjanjian  kredit  yang  telah disepakati. 13
Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  segala tanggung  jawab  Pengelola  Gudang  dalam Sistem  Resi  Gudang  tersebut  dialihkan kepada  Lembaga  Pelaksana.  Dalam  hal Resi  Gudang  dibebankan  suatu  Hak Jaminan,  maka  terhadap  penggantian kerugian  oleh  Lembaga  Pelaksana  akan mendahulukan  kepada  Pemegang  Hak Jaminan daripada Pemegang Resi Gudang. Kendati pun demikian, Lembaga Pelaksana tidak  dapat  menjamin  kerugian  yang disebabkan oleh keadaan memaksa ( overmacht/force  majeur ).  Hal  ini  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  17  ayat  (2)  PP  RI No.  1  Tahun  2016  dijelaskan  bahwa Lembaga  Pelaksana  tidak  dapat  menjamin kerugian  apapun  yang  disebabkan  oleh keadaan  kahar.  Maka  dalam  hal  ini  jelas bahwa  tangung  gugat  kepada  Lembaga
13 Rahmat Mulyadi, 2010, Pokok-Pokok Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia , Citra Aditya Bakti, Bandung, h.49
Pelaksana  hanya  terbatas  wanprestasi  nya Pengelola Gudang dalam memenuhi kewajibannya dan tidak dapat diajukan atas dasar overmacht/forcemajeur . Dalam hal musnahnya objek jaminan  sistem  resi  gudang,  maka  pihak kreditor dapat mengajukan tanggung gugat yang  ditujukan  terhadap  pengelola  gudang dan lembaga pelaksana (lembaga penjamin).  Namun,  sebelum  diajukan gugatan  terlebih  dahulu  dilakukan  upaya non  litigasi,  jika  masalah  tetap  tidak  juga terselesaikan  barulah  dilakukan  upaya litigasi tersebut melalui proses Pengadilan. Non litigasi merupakan masalah diselesaikan  di  luar  jalur  pengadilan, misalnya dengan restrukturisasi. 14 Mengenai  restrukturisasi  dalam konteks ini meliputi, penghapusan piutang, subrogasi,  penurunan  suku  bunga  kredit, debitur  menjual  sendiri  barang  jaminan, cessie , novasi ,  alih  managemen,  jaminan kredit  di  beli  oleh  Bank,  pengambilalihan agunan, penambahan fasilitas kredit, perpanjang  waktu  kredit,  pengurangan tunggakan  pokok. 15 Berkaitan  dengan upaya hukum gugatan, dalam hal ini dapat di ajukan gugatan dalam bentuk perbuatan melawan hukum terhadap pengelola gudang  dan  lembaga  pelaksana  (lembaga penjamin).  Hal  ini  oleh  karena  pengelola gudang dan lembaga pelaksana merupakan pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan perikatan sistem resi gudang antara debitur sebagai  pemegang  resi  dengan  kreditor yang  bertindak  si  pemegang  hak  jaminan sebagaimana  ketentuan  yang  tertuang  ke dalam  pasal  1242  KUH  Perdata  yakni bahwa  “jika  perikatan  itu  bertujuan  untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan
perikatan  itu,  karena  pelanggaran  itu  saja, diwajibkan untuk mengganti biaya,
kerugian  dan  bunga”.  Dengan  demikian, terhadap  pengelola  gudang  dan  lembaga pelaksana
berkewajiban untuk
bertanggungjawab  mengganti  kerugian
14 Kadek Cinthya Dwi Lestari, dkk, 2020, Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan , Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3, Universitas Warmadewa Denpasar, h.385
pemegang hak jaminan (kreditor).
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki bahwa  tanggung  jawab  dalam  arti  liability diartikan  sebagai  tanggung  gugat  yang merupakan terjemahan dari liability/aanspralijkheid ,  bentuk  spesifik dari tanggung jawab. Menurutnya,
pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi  seseorang  atau  badan  hokum  yang dipandang  harus  membayar  suatu  bentuk kompensasi  atau  ganti  rugi  setelah  adanya peristiwa  hukum  atau  tindakan  hukum. 16 Argumentasi  selanjutnya  terkait  dengan perbuatan  melawan  hukum  yang  menjadi pokok  gugatan  yang  diajukan  kreditor sejatinya  bersumber  dari  adanya  suatu perikatan  dan  kewajiban  yang  diberikan oleh  pengelola  gudang  dan  lembaga pelaksana berdasarkan undang-undang dalam konteks ini UU Sistem Resi Gudang sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 yang  memberikan  tanggung  jawab  ke pengelola gudang atas kehilangan dan/atau kerugian  barang  yang  disebabkan  oleh kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. Sedangkan mengenai perikatan  terhadap  pengelolaan  barang yang diwajibkan kepada pengelola gudang berdasarkan  atas  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2006  tentang  Sistem  Resi Gudang  sebagaimana  ketentuan  Pasal  40 huruf  b.  Sejatinya  walaupun  antara wanprestasi  dengan  perbuatan  melawan hukum  bersumber  dari  perikatan,  akan tetapi  di  antara  keduanya  memiliki perbedaan.  Perbedaannya  yang  mendasar adalah  terletak  dari  pengertian  diantara keduanya,  dimana  perikatan  oleh  karena perjanjian  dimaksudkan  dengan  adanya perjanjian  antara  kedua  belah  pihak  yang membuat suatu perjanjian sehingga menimbulkan  kesepakatan  dan  bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan mengenai perikatan  yang  bersumber  dari  undang-
15 Ibid
16 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Prinsip- prinsip Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.32
undang  yang  juga  mencakup  perikatan karena  perbuatan  melawan  hukum  yaitu perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang dan  undang-undang  melekatkan  akibat hukum  berupa  perikatan.  Oleh  karena adanya perbuatan yang dilanggar dan tidak diperbolehkan undang-undang, maka perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan melawan hukum. 17
Upaya yang dapat dilakukan kreditor  sebagai  pemegang  hak  atas musnahnya  objek  jaminan  resi  dapat dilakukan dengan dua cara yakni upaya non litigasi dan upaya litigasi melalui pengajuan gugatan kepengadilan dengan dasar perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada  si  pengelola  gudang  dan  lembaga pelaksana  dengan  dasar  sebagaimana ketentuan  Pasal  1242  KUH  Perdata,  pasal 27  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  9  Tahun  2011  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang serta Pasal 40 huruf  b  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2007  tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  9
Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
Adapun  dalam  pelaksanaannya pembebanan  Hak  Jaminan  atas  Resi
Gudang,  hukum  di Indonesia  telah memberikan  perlindungan  yang  cukup kepada bank sebagai penerima hak jaminan atas resi gudang sehingga kedudukan bank sebagai  kreditor  juga  semakin  kuat.  Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diterbitkannya  UU  Sistem  Resi  Gudang, khususnya  Pasal  1  angka  9,  Pasal  12  ayat (2),  Pasal  16,  dan  Pasal  27  ayat  (1)  serta peraturan  pelaksanaannya,  yaitu  Peraturan Pemerintah  No.  36  Tahun  2007  tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006  tentang  Sistem  Resi  Gudang, khususnya  Pasal  16  ayat  (2)  dan  (3). Pengelola  Gudang  bertanggung  jawab terhadap  barang  jaminan  yang  mengalami kerusakan  atau  kehilangan  yang  bukan disebabkan  kesalahan  Pengelola  Gudang, khususnya  pada  peristiwa  kebakaran, kecurian,  dan  kebanjiran.  Hal  tersebut
17 Harumi Chandraresmi, 2017, Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap
didasarkan adanya kewajiban bagi
Pengelola  Gudang  untuk  menjaga  dan merawat barang selama masa penyimpanan, serta  mengasuransikan  barang  jaminan yang  disimpan  di  gudang  dengan  asuransi kebakaran, kecurian, dan kebanjiran.
Terhadap  terjadinya  kerusakan barang yang diakibatkan sifat alami selama penyimpanan, pengelola gudang diwajibkan menutup perjanjian asuransinya.  Ketentuan  yang  mengatur tanggungjawab pengelola gudang,
diantaranya  adalah  Pasal  40  huruf  f Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2006  tentang  Sistem  Resi Gudang, Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 07/BAPPEBTI/PER- SRG/3/2008  tentang  Pedoman  Teknis Penerbitan Resi Gudang huruf E angka 12, serta  Pasal  4  dan  Pasal  10  ayat  (1) Perjanjian Pengelolaan Barang. Pelaksanaan pembebanan Hak Jaminan atas Resi  Gudang  di  Bank  telah  sesuai  dengan UU Sistem Resi Gudang. Pembebanan  Hak  Jaminan  atas
Resi  Gudang  di  bank  didahului  dengan pembuatan perjanjian pokok berupa perjanjian  kredit  dengan  jaminan  Resi Gudang  (Perjanjian  Kredit  Resi  Gudang), kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan  perjanjian  pokok  yang dilakukan pihak bank sebagai kreditor dan pihak  debitur  sesuai  dengan  Pasal  12  ayat (1) UU Sistem Resi Gudang.
Pada dasarnya seluruh harta seseorang  itu  menjadi  jaminan  bagi  para kreditornya dan pelunasannya akan dilakukan  dengan  pembagian  secara  adil menurut  besar  kecilnya  utang.  Di  dalam Pasal  1133  KUH  Perdata  diadakan pengecualian  bilamana  ada  diantara  yang berpiutang  itu  mempunyai  alasan-alasan yang  sah  untuk  didahulukan,  maka pembayarannya akan didahulukan. Alasan- alasan  yang  sah  untuk  didahulukan  inilah yang  mana  didalamnya  ada  jaminan  hak kebendaan,  yang  mana  dapat  merubah
Sengketa Wanprestasi , Jurnal Privat Law Vol. V No. 1, h.56
kedudukan  kreditor  yang  awalnya  kreditor
konkuren menjadi kreditor yang diutamakan yaitu kreditor preferen .
Lembaga jaminan resi gudang atau yang  disebut  dengan  lembaga  jaminan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1
Tahun 2016 Pasal 1 angka 4 adalah badan hukum  Indonesia  yang  menjamin  hak  dan kepentingan  dari  pemegang  resi  gudang atau  penerima  hak  jaminan  terhadap kegagalan, kelalaian atau ketidakmampuan dari pengelola gudang dalam melaksanakan kewajibannya  dalam  menyimpan  dan menyerahkan barang. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 bahwa diwajibkan kepada setiap pengelola gudang yang  melakukan  kegiatan  usaha  untuk menjadi peserta penjaminan yang dilaksanakan  oleh  lembaga  pelaksana. Lembaga pelaksana penjaminan sistem resi gudang  atau  yang  disebut  lembaga pelaksana adalah lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang daripada lembaga jaminan.
Dengan  adanya  ketentuan  tersebut diatas  memberikan  kepastian  dan  jaminan kepada kreditor sebagai pemegang atas resi gudang  berikut  dengan  objek  jaminannya ketika  musnah  yang  disebabkan  oleh kelalaian, kegagalan ataupun ketidakmampuan daripada pengelola gudang  dalam  menyimpan  dan  mengelola barang yang disimpan digudang. Sebagaimana teori tanggung jawab hukum menurut  Hans  Kelsen  menyatakan  bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul  tanggung  jawab  hukum  sebagai subyek yang berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.  Lebih  lanjut  Hans  Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan  kehati-hatian  yang  diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan ( negligence ) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu  jenis  lain  dari  kesalahan  ( culpa ) walaupun  tidak  sekeras  kesalahan  yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki  dengan  atau  tanpa  maksud jahat akibat yang membahayakan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  tersebut  dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:
(1) Kedudukan kreditor pemegang hak jaminan  atas  resi  gudang  yang objek  hak  jaminannya  musnah adalah  objek  jaminan  tidak  lagi berkedudukan  sebagai  kreditor preferen  (istimewa),  melainkan berubah  statusnya  turun  menjadi kreditor  konkuren  yang  tidak  lagi memiliki  hak  istimewa  untuk didahulukan  terhadap  pelunasan utangnya  dikarenakan  objek  hak jaminan  resi  gudang  musnah, walaupun terhadap hak piutangnya dalam perjanjian pokoknya sebagai kreditor sama sekali tidak menghapuskan kewajiban debitur.
(2) Bentuk  perlindungan  hukum  bagi kreditor  yang  dirugikan  akibat debitur wanprestasi dan musnahnya objek  jaminan  resi  gudang  yaitu perlindungan hukum terhadap kreditor  sebagai  pemegang  hak jaminan  resi  gudang  telah  diatur sebagaimana  ketentuan  Pasal  27 ayat  (2)  UU  Sistem  Resi  Gudang dan  Pasal  40  huruf  k  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2006 tentang Sistem Resi Gudang, yang dalam  konteks  ini  mewajibkan kepada  pengelola  gudang  untuk mengasuransikan  barang  objek jaminan  yang  disimpan  digudang serta mewajibkan kepada pengelola gudang untuk membayar ganti rugi kepada  si  pemegang  resi  apabila terjadi kehilangan dan/atau kerugian  terhadap  barang  oleh karena kelalaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Rustam, Riky, 2017, Hukum Jaminan, UII Press, Yogyakarta.
Irianto,  Sulistyowati,  dan  Shidarta,  2011, Metode  Penelitian  Hukum:  Konstelasi
dan  Refleksi ,  Jakarta,  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2011, Penelitian Hukum ,  Jakarta,  Kencana  Prenada Media Group.
_______,  2014, Penelitian  Hukum ,  Edisi Revisi,  Cet.  9,  Jakarta,  Prenada  Media Grup.
_________,  2016, Prinsip-prinsip  Hukum ,
Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Muhammad,  Abdulkadir,  2001, Hukum Perikatan , Bandung, Citra Adityabakti.
Mulyadi,  Rahmat,  2010, Pokok-Pokok Perjanjian  Kredit  dengan  Jaminan Fidusia , Bandung, Citra Aditya Bakti.
Pasek  Diantha,  I  Made,  2019, Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  dalam Justifikasi Teori Hukum , Jakarta,
Kencana Prenadamedia Group.
Satrio, J, 1991, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan  Kebendaan ,  Bandung,  Citra
Aditya Bakti
Adi  Putra,  I.,  &  Sri  Indrawati,  A.,  2022, Pengaturan  Parate  Executie  Terhadap Obyek  Jaminan  Resi  Gudang, Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum , 8 (7).
Cinthya  Dwi  Lestari,  Kadek,  dkk,  2020, Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak  Didaftarkan ,  Jurnal  Analogi
Hukum  Vol.  2  No.  3,  Universitas Warmadewa Denpasar. Chandraresmi Harumi, 2017, Kajian Mengenai  Gugatan  Melawan  Hukum
Terhadap Sengketa Wanprestasi , Jurnal Privat Law Vol. V No. 1
Dwiyaning,  D.  C.,  &  Purwanti,  N.  P. (2019). Kedudukan  Kreditor  Separatis Atas  Penangguhan  Eksekusi  Jaminan Hak  Tanggungan  Akibat  Pailitnya
Debitur . Kertha  Semaya:  Journal  Ilmu Hukum , 6 (5).
Imanullah,  Moch  Najib,  2018, Penerapan Prinsip  Kehati-Hatian  Bank  Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Resi
Gudang Di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara , Jurnal Privat Law 6, No. 1.
Tubalawony, A., 2019, Implikasi Eksekusi Jaminan Dokumen Resi Gudang Ketika
Stok  Di  Gudang  Menghabis, Jurnal
Media Hukum dan Peradilan, 5(2 ). Yoga  Putra  Pratama,  I  Putu,  2019, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor  Atas  Penyusutan  Nilai  Objek Jaminan  Hak  Tanggungan  Dalam Perjanjian  Utang  Piutang ,  Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Vol 7 No 6. Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Hak  Tanggungan  Atas Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang Berkaitan  Dengan  Tanah,  UNDANG- UNDANG No. 4 L.N O. 42 Tahun 1996,
T.L.N. No. 3632.
Undang-Undang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2006  tentang
Sistem Resi Gudang, UNDANG- UNDANG No. 9 L.N O. 78 Tahun 2011,
T.L.N. No. 5231.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ( Burgerlijk  Weboek ).  Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Ttjotro Sudibio, 1980, Cet. 8, Pradnya Paramita, Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2006  tentang  Sistem  Resi
Gudang.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  1  tahun  2016  tentang  Lembaga Pelaksana  Penjaminan  Sistem  Resi Gudang  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2016  Nomor  2,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5834).
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia Nomor 66/M-DAG/ PER/12/2009  Tahun  2009  tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2021 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  33 Tahun 2020  tentang  Barang  dan  Persyaratan Barang  yang  Dapat  Disimpan  Di Gudang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 396).
Peraturan  Kepala  BAPPEBTI  Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang  Prosedur  Penjaminan  Resi Gudang.