Januari 2020

## PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL-PM)

## DI KABUPATEN BOJONEGORO
Fariz Wahyu Aditya, Sarjita, Yendi Sufyandi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: The  technical  instruction  number:  002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019  dated  on  1-02- 2019  concerning  Complete  Systematic  Land  Registration  Program  Based  on  the  Community Participation  (Juknis  PTSL-PM)  enables  the  presence  of  community  involvement  as  the manifestation  of  Article  42  paragraph  (1)  of  the  Regulation  of  the  Ministry  of  Agrarian  and Spatial  Planning/Ka.BPN  Number  6  of  2018.  The  practice  can  be  found  in  Bojonegoro  District which  has started the PTSL–PM program before the  issue of the technical  instruction of PTSL- PM so that it causes issues related to the compatibility of the technical  instruction of PTSL-PM implementation with the participative mechanism occurred in Bojonegoro District. The purpose of this research was to evaluate the implementation of the technical instruction of PTSL-PM. This research  used  qualitative  research  method  through  descriptive  approach.  The  result  of  the research  found  that  from  97  description  of  the  activities  as  the  comparison  instrument,  48 activities were not appropriate, while 42 activities were appropriate (the activities type contains participation  which  is  not  regulated  in  the  technical  instruction  of  PTSL-PM)  and  7  activities have  not  been  studied  so  that  those were  not  included  in  the  research  object. The  components related  to  the  working  map,  land  data  collection  formation  basic,  and  measurement  method used were the components which affect the implementation of technical instruction of PTSL-PM the  most.  Land  office  of  Bojonegoro  District  cannot  perform  the  technical  instruction  of  PTSL- PM fully since the participation method  uniformity  is  not possible  considering the community characteristic, human resource, and facilities-infrasturure which are different in each region.
Keywords: PTSL, Community’s Participation, Technical Instruction
Intisari: Petunjuk  Teknis  Nomor  002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019  tentang  Kegiatan  PTSL Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  (Juknis  PTSL-PM)  memungkinkan  adanya  keterlibatan  dari masyarakat  sebagai  perwujudan  dari  Pasal  42  ayat  (1)  Permen  ATR/Ka.BPN  Nomor  6  Tahun 2018.  Praktiknya  di  Kabupaten  Bojonegoro  telah  memulai  program  PTSL-PM  sebelum diterbitkannya  Juknis  PTSL-PM  sehingga  menimbulkan  persoalan  terkait  kesesuaian pelaksanaan  Juknis  PTSL-PM  dengan  mekanisme  partisipatif  yang  telah  terjadi  di  Kabupaten Bojonegoro.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  Juknis  PTSL-PM. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil dari  penelitian  ini  adalah  dari  97  uraian  kegiatan  sebagai  instrumen  pembanding,  48  kegiatan tidak sesuai, 42 kegiatan sesuai atau dapat disesuaikan (jenis kegiatan bersifat partisipasi namun tidak  diatur dalam Juknis PTSL-PM)  dan 7  kegiatan belum  diteliti sehingga bukan merupakan objek penelitian. Komponen yang berkaitan dengan peta kerja, dasar pembentukan pengumpul data pertanahan  dan metode pengukuran  yang  digunakan merupakan  komponen  yang paling mempengaruhi  pelaksanaan  Juknis  PTSL-PM.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bojonegoro tidak dapat  melaksanakan  secara  penuh  Juknis  PTSL-PM  karena  keseragaman  metode  partisipasi tidak  dimungkinkan  mengingat  karakteristik  masyarakat,  sumberdaya  manusia  dan  sarana prasarana memiliki perbedaan di setiap daerah.
Kata Kunci: PTSL, Partisipasi Masyarakat, Petunjuk Teknis
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten… 181

## A. Pendahuluan
Kondisi  bidang-bidang  tanah  yang  terdaftar  di  Indonesia  menurut  data  yang  dari Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (2018)  adalah 56.782.072  bidang  dari  126.000.037  bidang  tanah  yang  belum  terdaftar.  Saat ini,  program Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  (PTSL)  sebagai  strategi  percepatan  pendaftaran tanah. Namun jumlah sumber daya manusia yang dimiliki keterbatasan. Keterbatasan ini di  upayakan  program  PTSL  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  (PTSL-PM),  sesuai diamanatkan  dalam  Pasal  42  ayat  (1)  Permen  ATR/Ka.BPN  Nomor  6  Tahun  2018  dan dalam  Pendoman  teknis  pelaksanaan  PTSL  berbasis  partisipasi  masyarakat  dituangkan dalam Petunjuk Teknis Nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019.
Keberadaan Juknis PTSL-PM merupakan petunjuk pelaksana PTSL-PM bagi kantor pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro mendapatkan target 10.000 bidang tanah untuk kategori PTSL-PM, 30.000 bidang tanah untuk kategori PTSL Swakelola dan 40.000 bidang tanah untuk kategori PTSL Pihak Ketiga.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bojonegoro  pada  akhir  bulan  Februari  2019  telah menyelesaikan  pengukuran  bidang  tanah  sejumlah  40.000  bidang  tanah  yang  termasuk dalam kategori PTSL-PM dan Swakelola, padahal Juknis PTSL-PM baru diterbitkan pada awal  bulan  Februari  2019.  Selain  itu,  Juknis  PTSL-PM  mensyaratkan  adanya  ketentuan yang  harus  dipenuhi  yaitu  standar  teknis,  kelembagaan  dan  alur  kegiatan  yang berjalan dalam  situasi  dan  kondisi  yang  ideal.  Pelaksanaan  PTSL-PM  di  Kabupaten  Bojonegoro tentunya  memiliki  perbedaan  dengan  yang  diatur  dalam  Juknis  PTSL-PM  mengingat singkatnya  waktu  penyesuaian  antara  tanggal  terbitnya  Juknis  PTSL-PM  dengan persiapan untuk melaksanakan petunjuk teknis tersebut, bahkan sebelum diterbitkannya Juknis PTSL-PM, pengukuran bidang tanah kategori PTSL-PM telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan Juknis PTSL-PM perlu diberikan masukan sesuai dengan konteks partisipasi masyarakat.  Ratmono  (2017)  menjelaskan  bahwa  standardisasi  metode  dan  alat  dalam konteks  partisipasi  masyarakat  tidaklah  dimungkinkan,  karena  setiap  proses  partisipasi yang  terjadi  di  masyarakat  harus  disesuaikan  dengan  kearifan  lokal (local  wisdom) , keterlibatan (involvement) , pemberdayaan (empowerment) dan kemitraan (partnership) yang ada di tengah masyarakat. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan, maka tulisan ini memfokuskan  kajiannya  pada  pelaksanaan  PTSL-PM  di  Kabupaten  Bojonegoro  dengan yang  diatur  dalam  Juknis  PTSL-PM  ditinjau  dari  ketiga  komponen,  yaitu:  (1)  standar teknis;  (2)  kelembagaan  dan  (3)  alur  kegiatan  sehingga  dapat  dijadikan  bahan  dalam mengevaluasi Juknis PTSL-PM.
Kajian  mengenai  pendaftaran  tanah  berbasis  partisipasi  masyarakat  sudah  banyak bermunculan  dan  memiliki  variasi  pembahasan.  Pembahasan  tersebut  diantaranya

## 182 Fariz Wahyu Aditya, Sarjita, Yendi Sufyandi
berkaitan  dengan  konsep  dasar  partisipasi  masyarakat,  bentuk  kegiatan  partisipatif, keterlibatan  para  pihak  dalam  berpartisipasi,  partisipasi  masyarakat  sebagai  sebuah strategi  dan  pemetaan  partisipatif  yang  sering  ditemui  dalam  beberapa  tahun  terakhir. Kajian  tersebut  belum  menyentuh  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  berbasis  partisipasi masyarakat yang setiap komponennya diatur dalam sebuah petunjuk teknis.
Kajian  terhadap  praktik  pendaftaran  tanah  berbasis  partisipasi  masyarakat  yang diatur  dalam  suatu  peraturan  baku  belum  pernah  dilakukan  sebelumnya,  karena pemaknaan partisipasi masyarakat sendiri tidak dapat diatur secara baku sehingga tetap diperlukan  penyesuaian  ketika  melaksanakan aturan  tersebut  di lapangan.  Penelitian  ini mencoba  menguraikan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  berbasis  partisipasi  masyarakat dan  membandingkannya  dengan  komponen  pokok  yang  diatur  dalam  Juknis  PTSL-PM. Komponen  pokok  tersebut  berkaitan  dengan  standar  teknis,  kelembagaan  dan  alur kegiatan.  Penelitian  yang  terdahulu  hanya  berkaitan  dengan  menemukan  konsep  dasar partisipasi  yang  sesuai  dengan  pembangunan.  Sebagaimana  penelitian  yang  dilakukan oleh  Hadi  (2007),  menemukan  perumusan  tingkat  partisipasi  dan  bentuk  partisipasi masyarakat  sehingga  dapat  dihasilkan  suatu  konsep  pembangunan  yang  berpartisipatif. Disamping  itu,  penelitian  lain  yang  relevan  dilakukan  oleh  Ratmono  (2007)  yang melakukan  penelitian  terkait  pelibatan  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  dalam PTSL  yang  digunakan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan  pendaftaran  tanah  dan untuk mendokumentasikan kearifan lokal, membangun keterampilan teknis, membangun kemandirian masyarakat serta membangun manajemen pertanahan berbasis masyarakat. Partisipasi  masyarakat  sebagai  suatu  strategi  memberikan  kesempatan  untuk  mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, berbagai kajian yang telah dilaksanakan  tersebut  belum  membahas  secara  detail  pelaksanaan  PTSL-PM  sebagai bentuk feed back dari diterbitkannya suatu aturan kebijakan yang berupa Petunjuk Teknis Nomor:  002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019  sehingga  kajian  ini  menjadi  penting  untuk dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan bahan masukan terhadap petunjuk teknis tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ketiga komponen permasalahan (standar teknis, kelembagan dan alur kegiatan) yang diatur oleh Juknis PTSL-PM dibuat dalam bentuk tabel kesesuaian yang diuraikan dalam 97 kegiatan sebagai  komponen  yang  akan  diperbandingkan  dengan  pelaksanaan  yang  terjadi  di lapangan. Data standar teknis yang dikumpulkan berupa data tentang kriteria penetapan lokasi,  peta  kerja,  metode  pengukuran  serta  penunjukan  dan  penetapan  batas.  Data kelembagaan  pelaksana  PTSL-PM  yang  dikumpulkan  berupa  data  terkait  dasar
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten… 183
pembentukan  pengumpul  data  pertanahan  dan  anggaran  pengumpul  data  pertanahan 1 . Data  alur  kegiatan  yang  dikumpulkan  berupa  ketentuan  terkait  urutan  kegiatan  yang sambung menyambung berdasarkan sebab akibat yang berhubungan dengan pelaksanaan PTSL-PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.
Pelaksanaan  PTSL-PM  di  Kabupaten  Bojonegoro  berdasarkan  Surat  Keputusan Nomor:  60/KEP-35.22/I/2019  tanggal  02  Januari  2019  tentang  Penetapan  Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Tahun 2019 (SK Penetapan Lokasi) hanya ada di 4 (empat)  desa,  yaitu:  (1)  Desa  Ngablak  Kecamatan  Dander;  (2)  Desa  Sumbertlaseh Kecamatan  Dander;  (3)  Desa  Temu  Kecamatan  Kanor  dan  (4)  Desa  Leran  Kecamatan Kalitidu.  Desa  Sumbertlaseh  mendapatkan  target  PTSL-PM  sebesar  1.196  bidang  tanah, Desa  Ngablak  sebesar  1.787  bidang tanah,  Desa  Temu  mendapatkan  target  sebesar 2.034 bidang tanah dan Desa Leran dengan target paling besar yaitu 3.948 bidang tanah.

## B. Pelaksanaan PTSL-PM di Kabupaten Bojonegoro
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bojonegoro  memilih  4  (empat)  desa  dari  total  46 (empat  puluh  enam)  desa  peserta  PTSL  tahun  2019  yaitu  Desa  Sumbertlaseh  dan  Desa Ngablak  Kecamatan  Dander,  Desa  Temu  Kecamatan  Kanor  dan  Desa  Leran  Kecamatan Kalitidu. Berdasarkan Juknis PTSL-PM bahwa Kantor Pertanahan dalam menentukan desa lokasi PTSL-PM perlu mempertimbangkan 4 (empat) aspek, yaitu: (1) aspek infrastruktur survei  dan  pemetaan;  (2)  aspek  geografis  dan  topografis  wilayah;  (3)  aspek  keterlibatan pemerintah desa; dan (4) aspek administrasi pendaftaran tanah desa lengkap.
Aspek  infrastruktur  survei  dan  pemetaan  mengandung  arti  bahwa  ketika  kantor pertanahan  menentukan  lokasi  perlu  mempertimbangkan  ketersediaan  peta  kerja  dalam bentuk  peta  foto/Citra  Satelit  Resolusi  Tinggi  (CSRT)/ Unmanned  Aerial  Vehicle (UAV)/Drone  dengan  kaidah  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  Pasal  12  ayat  (4)  dan Pasal  15  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (PMNA/Ka.BPN  Nomor  3  Tahun  1997). Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bojonegoro  belum  memiliki  peta  foto/CSRT/UAV/Drone.  Satu- satunya  peta  dasar  yang  digunakan  adalah  peta Google  Maps maupun Bing  Maps yang diambil dari aplikasi Geo-KKP.
1 Menurut  Petunjuk  Teknis  Nomor:  002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019  tanggal  1  Februari  2019 tentang  Kegiatan  PTSL  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  pengumpul  data  pertanahan  (puldatan) adalah  kelompok  masyarakat  yang  diberi  pelatihan  dan  ditugaskan  untuk  menjadi  fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan data yuridis.

## 184 Fariz Wahyu Aditya, Sarjita, Yendi Sufyandi
Geo-KKP merupakan pengembangan dari Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang  memungkinkan  integrasi  antara  data  spasial  dan  tekstual,  serta  meminimalisir kesalahan,  menggunakan  sistem  referensi  tunggal  dalam  pengukuran  dan  pemetaan sehingga  dapat  memungkinkan  dalam  pertukaran  data  antar  institusi  untuk  keperluan penataan ruang dan pengembangan berkelanjutan (Noor dalam Kariyono, 2018). Menurut Pratama  (2017)  ketika  melakukan  pengujian  peta  dasar  pendaftaran  antara  peta  dari aplikasi  GeoKKP  berupa  peta Google  Maps dan Bing  Maps dengan  foto  udara, dihasilkan bahwa Bing  Maps dan Google  Maps tidak  memenuhi  sebagai  peta  dasar  pendaftaran, sedangkan peta foto udara lebih memenuhi peta skala 1:2.500 serta memiliki kemampuan mengidentifikasi  objek  paling  bagus.  Faktor  yang  membuat  ketidaklayakan  peta Google Maps maupun Bing  Maps dijadikan  sebagai  peta  dasar  pendaftaran  pada  skala  1:2.500 adalah ketelitian peta tersebut tidak memenuhi ketentuan atau lebih besar dari 0,3 mm x 2500 atau 0,75 meter yaitu memiliki Circular Error 90% (CE90) sebesar 4,855 meter.
Berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Informasi  Geospasial  Nomor  15  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Teknis  Ketelitian  Peta  Dasar  bahwa  peta  tersebut  hanya  dapat digunakan sebagai peta turunan dengan skala 1:10.000 (Kelas 3) atau skala 1: 25.000 (Kelas 2) dengan kata lain belum dapat digunakan sebagai peta kerja dalam pengukuran bidang tanah secara fotogrametris. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro menggunakan Peta Blok  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (Peta  Blok  PBB)  dari  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Bojonegoro.  Menurut  Sukadana  (2014)  Peta  Blok  PBB merupakan peta yang menggambarkan setiap bidang objek PBB yang terdapat dalam satu blok.  Blok  PBB  merupakan  satuan  wilayah  tertentu  dalam  satu  desa/kelurahan,  sebagai satuan  administrasi  terkecil  dalam  administrasi  PBB.  Setiap  desa/kelurahan  dibagi menjadi  beberapa  blok  yang  dibentuk  oleh  petugas  pengelola  PBB.  Setiap  blok  dibatasi oleh  batas  alam  dan/atau  buatan  manusia  yang  tidak  akan  berubah  dalam  waktu  yang lama.  Setiap  blok  diberikan  nomor  urut  yang  menyatakan  nomor  blok.  Setiap  bidang objek  pajak  yang  ada  dalam  satu  blok  diberikan  nomor  urut  yang  menyatakan  nomor objek pajak.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bojonegoro  dalam  memanfaatkan  Peta  Blok  PBB sebagai pendukung proses PTSL-PM maupun PTSL tahun 2019 hanya sebatas peta acuan kerja.  Peta  acuan  kerja  tersebut  tidak  dapat  disebut  sebagai  peta  dasar  pendaftaran maupun  peta  kerja  karena  peta  acuan  tersebut  tidak  memenuhi  kaidah  teknis PMNA/Ka.BPN  Nomor  3  Tahun  1997  maupun  Juknis  PTSL-PM.  Peta  acuan  kerja  pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tersebut berfungsi antara lain:
1. Sebagai alat bantu dalam penentuan letak relatif bidang tanah;
2. Sebagai alat bantu peletakkan posisi relatif bidang tanah terdaftar (Kluster 4);
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten… 185
3. Sebagai  alat  bantu  mengetahui  jumlah  bidang  tanah  yang  terdapat  dalam  satuan blok sehingga memudahkan perencanaan pekerjaan pengukuran;
4. Sebagai  alat  bantu  integrasi  data  spasial  dan  tekstual  dengan  memanfaatkan penomoran Nomor Objek Pajak.
5. Sebagai  alat  bantu  perekaman  data  pengukuran  keliling  bidang  tanah  satu  desa menggunakan alat Continuosly Operating Reference Stations (CORS) maupun Real Time Kinematic Radio Global Navigation Satellite System RTK-Radio GNSS.
Metode  pengukuran yang  digunakan  tergantung  dari  ketersediaan  peta  kerja  yang ada. Metode pengukuran yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan PTSL-PM di desa lokasi PTSL-PM antara lain:
1. Metode  pengukuran  ekstra  terestris  dengan  menggunakan  alat  CORS  dan  RTK- Radio  GNSS  untuk  pengukuran  bidang  tanah  terluar  atau  batas  keliling  bidang- bidang  tanah  yang  sekaligus  sebagai  batas  desa/batas  blok/batas  RT/bidang  tanah yang  berbatasan  langsung  dengan  jalan,  sungai  atau  waduk  dan  juga  sebagai  titik ikat virtual;
2. Metode  terestris  dengan  menggunakan  alat Total  Station (TS)  untuk  bidang  tanah sawah  yang  memiliki  karakteristik  terbuka  dan  bentuk  bidang  yang  tidak  teratur atau  memiliki  segi  banyak  dan  pita  ukur  untuk  bidang  tanah  permukiman  atau bidang tanah yang tidak begitu luas.
3. Metode  kombinasi  antara  ekstra  terestris  dan  terestris  digunakan  untuk  bidang- bidang tanah yang memiliki tutupan lahan rendah dan memiliki sinyal internet yang memadai,  sedangkan  untuk  daerah  yang  memiliki  tutupan  lahan  tinggi/rimbun menggunakan  metode  pengukuran  kombinasi  antara  ekstra  terestris  (CORS/RTK- Radio) dan pita ukur.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis kemudian membuat perbandingan metode pengukuran  yang  direkomendasikan  oleh  Juknis  PTSL-PM  yang  dapat  dilihat  pada Gambar 1a dengan  metode pengukuran yang dipilih oleh  Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro yang dapat dilihat pada Gambar 2b.
Metode pengukuran dalam pelaksanaan PTSL-PM tidak melewati identifikasi awal batas bidang tanah di atas peta kerja. Identifikasi peta kerja dilakukan untuk mengetahui jumlah  bidang  tanah.  Metode  pengukuran  dalam  pelaksanaan  PTSL-PM  juga  tidak memperhatikan  status  batas  bidang  tanah  dapat  diidentifikasi  atau  tidak  karena  pada prinsipnya  metode  yang  dipakai  bukan  metode  fotogrametris. Persamaan  dari  kedua metode pengukuran tersebut yaitu tetap diawali dengan penunjukan dan penetapan batas sebelum dilaksanakan pengukuran bidang tanah.
Aspek  kedua  yang  seharusnya  dijadikan  pertimbangan  adalah  geografis  dan topografis wilayah. Aspek geografis dan topografis diartikan sebagai pertimbangan yang memperhatikan  bentuk  topografi  wilayah  yang  relatif  datar,  tingkat  tutupan  vegetasi rendah  dan  termasuk  ke  dalam  daerah  pedesaan  baik  areal  pertanian  maupun  non pertanian.  Akan  tetapi,  meskipun  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bojonegoro  tidak menjadikan  aspek  geografis  dan  topografis  sebagai  pertimbangan  utama  namun  hasil analisis  penulis  desa  lokasi  PTSL-PM  tersebut  memenuhi  kriteria.  Potensi  pemenuhan aspek  geografis  berupa  penggunaan  tanah  mayoritas  dari  desa  lokasi  PTSL-PM  tersebut adalah  penggunaan  tanah  sawah  dan  pertanian.  Penggunaan  tanah  sawah  memiliki karakteristik  tutupan  vegetasi  yang  rendah  karena  tanaman  yang  ditanam  berupa
Sumber: Petunjuk Teknis Nomor: 002/JUKNIS- 300.UK.01.01/II/2019
Sumber: Olahan Data Sekunder, 2019
Gambar 1a. Metode Pengukuran dalam Juknis PTSL-PM Gambar 1b. Metode Pengukuran dalam Pelaksanaan PTSL-PM
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten… 187
tanaman padi atau palawija yang tidak memiliki pertumbuhan dengan pohon menjulang tinggi  dan  ranting  pohon  yang  bercabang  sehingga  dapat  menutupi  area  sekitarnya. Tutupan  vegetasi  yang  rendah  tersebut  kemudian  dapat  mempermudah  dalam melakukan identifikasi batas bidang tanah dengan menggunakan peta foto/CSRT/UAV/Drone  karena  nampak  jelas  jika  dilihat  dari  atas.  Potensi  pemenuhan aspek  topografis  yang  dapat  dilihat  dari  tingkat  kemiringan  lereng.  Menurut  Arsyad (2000) bahwa kemiringan lereng menunjukkan besarnya suatu sudut lereng dalam persen atau derajat. Kecuraman lereng 100 % sama dengan kecuraman 45°. Keempat desa lokasi PTSL-PM  memiliki  tingkat  kemiringan  lereng  antara  0  –  15  %.  Berdasarkan  pembagian kemiringan lereng menurut Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam Syah dan Hariyanto (2013), membagi kemiringan lereng menjadi beberapa kelas yaitu datar (0 - 8 %), landai (8 - 15 %), agak curam (15 - 25 %), curam (25 - 45 %) dan sangat curam (lebih atau sama dengan 45 %) sehingga desa lokasi PTSL-PM tersebut memiliki rata-rata tingkat kemiringan lereng yang datar sampai dengan landai. Pengukuran menggunakan metode fotogrametris sangat tergantung dengan tingkat ketelitian dari peta foto/CSRT/UAV/Drone  yang  lebih  mudah  didapat  pada  daerah  dengan  tingkat kemiringan tanah atau lereng yang datar. Daerah dengan tingkat kemiringan tanah yang curam  sehingga  membentuk  kontur  yang  kasar atau  bervariasi  seperti  pegunungan atau perbukitan  akan  berpengaruh  terhadap  pertampalan  bidang  planimetrik  pada  peta  foto tersebut.
Aspek  ketiga  adalah  keterlibatan  pemerintah  desa.  Keterlibatan  pemerintah  desa diartikan  sebagai  dukungan  penuh  dari  pemerintah  desa  atas  program  PTSL-PM. Dukungan  dari  pemerintah  desa  dapat  berupa  kesiapan  panitia  desa  dan  petugas  desa untuk  melakukan  penyiapan  daftar  nominatif  peserta  PTSL-PM  dan  pemetaan  K4 termasuk  kesiapan  pengumpulan  dokumen  yuridis  seperti:  (1)  Kartu  Keluarga  (KK);  (2) Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP);  (3)  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  Pajak  Bumi  dan Bangunan (SPPT PBB) dan (4) bukti alas hak berupa Letter C Desa. Kesiapan tersebut juga dilihat  dari  tingkat  kehadiran  calon  peserta  PTSL-PM  tahun  2019  pada  Gerakan Masyarakat  Pemasangan  Tanda  Batas  dan  Pengumpulan  Data  Yuridis  (Gemara  Sang Tatas  dan  Puldadis).  Gemara  Sang  Tatas  dan  Puldadis  merupakan  suatu  kegiatan  yang digagas  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bojonegoro  untuk  menggerakkan  seluruh masyarakat  khususnya  para  calon  peserta  PTSL  dan  PTSL-PM  tahun  2019  untuk memasang  tanda  batas  dan  pengumpulan  dokumen  yuridis.  Gemara  Sang  Tatas  dan Puldadis merupakan sesuatu yang positif dari Kabupaten Bojonegoro. Gemara Sang Tatas dan  Puldadis  merupakan  salah  satu  solusi  yang  dapat  diterapkan  di  daerah  lain  yang mengalami  hambatan  pada  pelaksanaan  PTSL  maupun  PTSL-PM  khususnya  berkaitan

## 188 Fariz Wahyu Aditya, Sarjita, Yendi Sufyandi
dengan ketidak hadiran masyarakat dalam membantu kelancaran pelaksanaan PTSL dan PTSL-PM. Gerakan ini kemudian memudahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan PTSL maupun PTSL-PM dan hal ini terbukti  dari pengumpulan data fisik  dan  data  yuridis  yang  telah  selesai  sejak  akhir  bulan  Maret  2019. Usaha  yang diperlukan  untuk  mengadakan  Gemara  Sang  Tatas  dan  Puldadis  seperti  yang  ada  di Kabupaten Bojonegoro antara lain:
1. Komitmen  yang  kuat  dari  aparat  pemerintah  khususnya  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bojonegoro  dan  Forum  Koordinasi  Pimpinan  di  Daerah  (Forkopimda) dalam  menjalankan  Instruksi  Presiden  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia ;
2. Merespon  dengan  cepat  segala  permintaan  yang  berhubungan  dengan  pelayanan pertanahan baik dari instansi lain maupun dari masyarakat;
3. Menjaga wibawa instansi agar program yang diusulkan mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah;
4. Menjaga agar tidak terjadi trauma pelayanan terhadap program strategis pemerintah sehingga  masyarakat  selalu  antusias  terhadap  program  pemerintah  khususnya PTSL.
Komitmen  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bojonegoro  dan jajaran  Forkopimda  kemudian  diwujudkan  dalam  bentuk  Kesepahaman  Bersama  yang ditandatangani  oleh  Bupati  Bojonegoro,  Ketua  Pengadilan  Negeri  Bojonegoro,  Kepala Kejaksanaan Negeri Bojonegoro, Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro, Komandan Distrik Militer  0813  Bojonegoro,  Administratur/KPPH  Bojonegoro. Keberhasilan  menggerakan masyarakat dengan melakukan usaha yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan mengenal karakter  masyarakat  sejak  dini,  maka akan  dapat  memperlancar  kegiatan  PTSL maupun PTSL-PM. Hal ini yang tidak diatur dalam Juknis PTSL-PM sehingga standardisasi metode dan alat  dalam konteks  partisipasi  masyarakat  memang  tidak dimungkinkan  tergantung dengan persoalan yang terjadi di daerah masing-masing.
Selain  melakukan  kerjasama  dengan  para  pihak,  kesiapan  dari  kelembagaan pelaksana di desa calon lokasi PTSL maupun PTSL-PM sebagai bentuk pelaksana kegiatan persiapan juga memiliki pertimbangan tersendiri. Pelaksana kegiatan persiapan PTSL-PM yang telah dimulai sejak bulan September 2018 jauh sebelum diterbitkan Juknis PTSL-PM pada bulan Februari 2019, dilaksanakan oleh Panitia Desa PTSL. Panitia Desa PTSL adalah panitia  yang  ditugaskan  untuk  membantu  mengkoordinir  pekerjaan  persiapan pengumpulan  data  fisik  (penyiapan  patok  batas,  mengatur  jadwal  pemasangan  tanda batas  dan  memberikan  informasi  jadwal  pengukuran  bidang  tanah)  dan  pekerjaan persiapan  pengumpulan  data  yuridis  beserta  penyiapan  daftar  nominatif  calon  peserta
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten… 189
PTSL maupun PTSL-PM yang terdiri dari tokoh masyarakat, karang taruna dan perangkat desa yang mengetahui data subjek dan objek bidang tanah. Salah satu tugas Panitia Desa PTSL adalah menunjukkan batas bidang tanah yang akan diukur oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) yang sudah jelas letaknya di lapangan yang sebelumnya telah disetujui oleh pemilik  tanah  beserta  tetangga  berbatasan  ketika  melaksanakan  Gemara  Sang  Tatas  dan Puldadis  sedangkan  penetapan  batas  bidang  tanah  tergantung  oleh  siapa  bidang  tanah tersebut diukur.
Penetapan  batas  bidang  tanah  dilaksanakan  sebelum  pengukuran  batas  bidang tanah dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Asisten Surveyor Kadastral (ASK) atas nama ASN yang termasuk dalam Satgas Fisik Panitia Ajudikasi PTSL. ASK di Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bojonegoro  mendapatkan  pekerjaan  survei  dan  pemetaan berdasarkan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur dan kemudian  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  diminta  untuk  membantu  pekerjaan  PTSL maupun  PTSL-PM  yang  dituangkan  dalam  bentuk  SK  Susunan  Panitia  Ajudikasi  (Pasal 9A  Permen  ATR/KaBPN  Nomor  11  Tahun  2017).  Namun  dalam  pelaksanaannya,  ASK yang melakukan penetapan batas bertindak atas nama petugas ukur ASN bukan sebagai anggota  Satgas  Fisik  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  13  ayat  (2)  Permen  ATR/Ka.BPN Nomor  6  Tahun  2018,  hal  ini  akan  menjadi  persoalan  manakala  bidang  tanah  tersebut terjadi  sengketa  batas  dan  yang  bertanggung  jawab  penuh  tetap  melekat  pada  petugas ukur ASN yang tanda tangan di Gambar Ukur padahal apabila ASK tersebut melakukan penetapan  batas  dengan  bertindak  atas  nama  Panitia  Ajudikasi  PTSL  seharusnya diperbolehkan untuk melakukan tanda tangan di Gambar Ukur. Apabila terjadi sengketa sebelum  dilakukan  pengukuran  diupayakan  untuk  diselesaikan  terlebih  dahulu  oleh Panitia Desa PTSL.
Panitia Desa PTSL dipilih berdasarkan kriteria pengalaman, umur, dan keterampilan dalam  menggunakan smartphone ,  dan  komputer  atau  laptop.  Pengalaman  di  bidang pertanahan dan wibawa dari tokoh masyarakat yang tergabung dalam Panitia Desa PTSL bermanfaat  pada  saat  terjadi  sengketa  pertanahan,  karena  tidak  selalu  sengketa pertanahan  yang  timbul  dapat  diselesaikan  dengan  cara  teknis  seperti  hanya  dengan menunjukkan Buku C Desa, Peta Rincik atau bukti alas hak lainnya. Keterampilan dalam menggunakan smartphone dan/atau  laptop  diperlukan  untuk  mengisi  daftar  nominatif peserta PTSL pada aplikasi Microsoft Excel dan aplikasi CorelDraw untuk mewarnai bidang tanah K4 yang telah terpetakan bersama perangkat desa, Panitia Desa PTSL, Satgas Fisik Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bojonegoro  dan  pemilik  bidang  tanah.  Umur  anggota

## 190 Fariz Wahyu Aditya, Sarjita, Yendi Sufyandi
Panitia  Desa  PTSL  antara  24  -  55  tahun 2 .  Panitia  Desa  PTSL  sebagai  lembaga  pelaksana persiapan  PTSL  tahun  2019  termasuk  untuk  desa  calon  lokasi  PTSL-PM  menggunakan mekanisme  kerja  seperti  PTSL  tahun  2018,  kemudian  petugas  desa  masing-masing membentuk  Panitia  Desa  PTSL  dengan  tata  cara  dan  strategi  masing-masing  desa. Terbitnya  Juknis  PTSL-PM  yang  menentukan  kriteria  Puldatan  sebagai  lembaga  yang ditugaskan  untuk  melaksanakan  pengumpulan  data  fisik  dan  yuridis  tentu  mengalami perbedaan.  Perbedaan  kriteria  antara  Puldatan  dengan  Panitia  Desa  PTSL  dapat  dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbedaan Kriteria Puldatan dengan Panitia Desa PTSL
Kriteria Panitia Desa PTSL Puldatan PTSL-PM Dasar Pembentukan Musyawarah Desa SK Kepala Kantor Pertanahan Dasar Melaksanakan Pekerjaan Perintah  lisan  Ketua  Panitia Desa PTSL Surat Tugas Ketua Panitia Ajudikasi Jumlah Anggota Sesuai kebutuhan desa 10 orang Pelaksana Supervisi Satgas Fisik dan Yuridis Satgas Fisik dan Yuridis Jenis Kelamin Tidak dipertimbangkan Sedapat  mungkin  melibatkan  tokoh perempuan Umur Tidak dipertimbangkan Minimal 17 tahun Pendidikan Tidak dipertimbangkan Para-Surveyor  minimal  SMA  atau sederajat Daerah Asal Dari desa lokasi PTSL Para-Surveyor  dimungkinkan  dari luar desa lokasi PTSL Pembagian  Sub- Tim Dimungkinkan Dimungkinkan Kewenangan Membantu menunjukkan letak bidang  tanah,  nama  subjek bidang  tanah  dan  memediasi sengketa Tanda  tangan  Peta  Bidang  Tanah hasil Klarifikasi, Pembuatan Gambar Ukur dan memediasi
sengketa
Sumber: Olah Data Primer, 2019
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  dari  10  kriteria  kelembagaan  terdapat  2 kemiripan  terkait  pelaksana  supervisi  dan  kemungkinan  terjadi  adanya  pembagian  sub- tim.  Namun  demikian  jenis  pekerjaan  yang  disupervisi  berbeda.  Pekerjaan  Panita  PTSL yang disupervisi oleh Satgas Fisik terkait pemetaan K4 yang dilakukan oleh Panitia Desa
2 Berdasarkan wawancara dengan Ketua Panitia Desa PTSL Desa Ngablak Kecamatan Dander pada hari Kamis, 11 April 2019 Pukul 11.00 WIB.
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten… 191
PTSL  sedangkan  yang  disupervisi  oleh  Satuan  Tugas  Yuridis  (Satgas  Yuridis)  adalah pengisian  berkas  yuridis  dan  tidak  termasuk  digitalisasi  dokumen.  Pekerjaan  Puldatan yang  disupervisi  oleh  Satgas  Fisik  terkait  delineasi  batas  bidang  tanah  pada  peta  kerja sedangkan  yang  disupervisi  oleh  Satgas  Yuridis  terkait  validasi  dokumen  yuridis, digitalisasi  dan  pengarsipan  dokumen.  Sumber  anggaran  seluruh  kegiatan  yang dilaksanakan oleh Panitia Desa PTSL berasal dari peserta PTSL-PM.
Anggaran untuk kelembagaan pelaksana PTSL-PM terdiri dari 2 (dua) sumber, yaitu anggaran  dari  peserta  PTSL-PM  yang  besarnya diatur  oleh  Peraturan  Bupati  Bojonegoro Nomor  53  Tahun  2017  tentang  Pembiayaan  Persiapan  Pendaftaran  Tanah  Sistematik Lengkap  di  Kabupaten  Bojonegoro  (Perbup  Nomor  53  Tahun  2017)  untuk  menyiapkan patok  batas, materai  dan  biaya  operasional  Panitia  Desa  PTSL  dan  anggaran  dari  Daftar Isian  Pelaksanaan  Anggaran  Tahun  2019  tanggal  05  Desember  2018  Nomor:  SPDIPA- 056.01.2.430266/2019  (DIPA  tahun  2019)  untuk  Puldatan  yang  besarnya  diatur  dalam Petunjuk  Teknis  Nomor  2/Juknis-100.3.KU.01.01/II/2019  tentang  Pelaksanaan  Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Tahun 2019.
Aspek  terakhir  adalah  aspek  administrasi  pendaftaran  tanah  desa  lengkap. Pertimbangan administrasi  pendaftaran  tanah desa lengkap  diartikan  sebagai  penentuan lokasi PTSL maupun PTSL-PM oleh Kantor Pertanahan mempertimbangkan pendaftaran tanah desa demi desa secara lengkap seperti yang telah dilaksanakan pada program PTSL sejak tahun 2017 3 . Pemetaan desa lengkap dan mengurangi potensi sengketa dikemudian hari,  maka  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bojonegoro  melakukan  pemetaan  K4  dengan bantuan Panitia PTSL dan perangka desa. Panitia Desa PTSL yang menguasai Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  kemudian  dilatih  menggunakan  aplikasi Coordinator untuk  mengambil  koordinat  bidang  tanah  yang  bersertipikat  (K4)  dan  angka  koordinat tersebut dituliskan sekaligus didelineasi batas bidang tanah pada Peta Blok PBB. Aplikasi Coordinator adalah  aplikasi  berbasis  android  yang  bersifat Open  Source atau  gratis  yang digunakan sebagai pengumpulan data koordinat dalam sistem koordinat yang diinginkan di  lapangan  dan  dapat  menyimpan  dan  berbagi  data  melalui smartphone .  Aplikasi Coordinator digunakan  sebagai Global  Positioning  System Handheld (GPS  Genggam)  yang dapat  digunakan  oleh  seluruh  Panitia  PTSL  yang  memiliki smartphone android  karena ketersediaan GPS Genggam Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro terbatas.
Aplikasi Coordinator sudah  mendukung  sistem  koordinat  Tranverse  Mercator  3° (TM-3°).  TM-3°  merupakan  sistem  koordinat  grid  yang  membagi  bumi  dalam  grid  tiga derajad  yang  digunakan  sebagai  sistem  koordinat  nasional  oleh  Kementerian  ATR/BPN
3 Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua Tim V Panitia Ajudikasi Bidang Fisik pada hari Selasa, 9 April 2019 Pukul 14.00 WIB.

## 192 Fariz Wahyu Aditya, Sarjita, Yendi Sufyandi
berdasarkan  perintah  Pasal  3  ayat  (1)  PMNA/Ka.BPN  Nomor  3  Tahun  1997.  Hasil pemetaan  K4  tersebut  kemudian  dituangkan  pada  peta  kerja  sebagai  dasar  melakukan pengukuran dan pemetaan dalam rangka PTSL 2019.
Bidang tanah K4 diberi warna oranye sedangkan bidang tanah belum bersertipikat berwarna putih. Peta tersebut dijadikan acuan Satgas Fisik untuk melakukan pengukuran bidang  tanah.  Peta  hasil  pemetaan  K4  sangat  membantu  mengetahui  estimasi  jumlah bidang tanah satu desa, mengetahui posisi dan jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar. Pengukuran  bidang  tanah  yang  didahului  oleh  kegiatan  pemetaan  K4  dan  pemasangan tanda  batas  dapat  dengan  mudah  dilakukan.  Pemetaan  K4  dan  Gerakan  Pemasangan Tanda  Batas  dan  Puldadis  merupakan  sebuah  bukti  dukungan  dari  masyarakat  dan pemerintah desa untuk mensukseskan program PTSL.
Pada  proses  pengumpulan  data  fisik,  patok  bidang  tanah yang  telah dipasang  dan disetujui  oleh  pemilik  bidang  tanah  dan  tetangga  berbatasan  seharusnya  diikuti  juga dengan  penandatanganan  pada  Berita  Acara  Pemasangan  Tanda  Batas  sebagai  bukti tertulis  pemenuhan  asas  kontradiktur  delimitasi  sehingga  penunjukan  batas  yang dilakukan  oleh  Panitia  Desa  PTSL  atau  bukan  oleh  pemilik  bidang  tanah  pada  saat pengukuran  bidang  tanah  dapat  diperbolehkan  dengan  catatan  penandatanganan  Berita Acara Pemasangan Tanda Batas tersebut benar dilakukan oleh pemilik bidang tanah dan tetangga  berbatasan.  Menurut  Arianto  (2016)  petugas  ukur  yang  mengukur letak  bidang tanah yang belum ada bukti tertulis terjadinya kontradiktur delimitasi artinya batas yang diukur  adalah  batas  bidang  tanah  yang  belum  mempunyai  kekuatan  hukum  sehingga produk yang dihasilkan dapat berpotensi cacat hukum. Gambar Ukur dibawa ke Kantor Pertanahan  untuk  dilakukan  penggambaran  dengan  perangkat  lunak AutoCAD serta diberikan Nomor Induk Bidang (NIB) terlebih dahulu. AutoCAD adalah perangkat lunak Computer  Aided  Design (CAD)  untuk  menggambar  2  dimensi  dan  3  dimensi  yang dikembangkan  oleh Autodesk (Mutiawati,  2016) . Informasi  yang  dicantumkan  pada Gambar Ukur pada halaman kedua antara lain:
1. Nomor Blok PBB sebagai Nomor Informasi Bidang Sementara untuk keperluan integrasi data fisik dan yuridis;
2. Angka ukur ;
3. Nama pemilik bidang tanah;
4. Nomor Hak Atas Tanah bagi bidang tanah K4.
Pemberian  Nomor  Induk  Bidang  (NIB)  diberikan  setelah  penggambaran  dengan menggunakan Aplikasi Geo-KKP yang dipasang ( install) pada perangkat lunak AutoCAD . Bidang tanah yang telah digambar tetap dicantumkan Nomor Peta Blok untuk keperluan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten… 193
integrasi data fisik dan yuridis. Bersamaan dengan pengumpulan data fisik dilakukan juga pengumpulan data yuridis.
Pengumpulan  data  yuridis  dilakukan  setelah  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Bojonegoro  melakukan  sosialisasi  pra  PTSL  2019  yang  dilaksanakan  pada  bulan September 2018 sebelum pelaksanaan acara Gemara Sang Tatas dan Puldadis. Sosialisasi pra PTSL 2019 tersebut merupakan kegiatan untuk melihat kesiapan dari pemerintah desa dan kesanggupan untuk melaksanakan pengumpulan data yuridis dan pembuatan daftar nominatif. Mekanisme sosialisasi pra PTSL 2019 yaitu perangkat desa dipanggil ke Kantor Pertanahan, kemudian  diberikan  pelatihan  untuk  mengisi  daftar  nominatif  dan  tata cara menggunakan Mailings pada Aplikasi Microsoft Word.
Aplikasi Mailings ini  berguna  untuk  menghubungkan  data  yang  terdapat  pada Microsoft Excel ke Microsoft Word untuk membuat blangko permohonan pendaftaran tanah seperti; (1) Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta PTSL; (2) Surat Pernyataan Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah;  (3)  Surat  Pernyataan  Tanda  Batas  dan  Perbedaan  Luas; (4)  Surat  Keterangan  Riwayat  Tanah  Bekas  Milik  Adat;  serta  (5)  Risalah  Penelitian  Data Yuridis. Berkas yuridis yang  dikumpulkan  termasuk  KTP,  KK,  SPPT  PBB dan  bukti  alas hak  berupa Letter C. Berkas  yuridis  yang  dikumpulkan  berupa  berkas hardcopy tanpa dilakukan digitalisasi seperti yang diperintahkan oleh Juknis PTSL-PM. Integrasi data fisik dan  yuridis  juga  dilakukan  secara  manual  sehingga  membutuhkan  waktu  3  (tiga)  bulan karena harus mencocokkan antara bidang tanah, berkas yuridis dan daftar nominatif. Hal ini  perlu dipikirkan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bojonegoro agar  dapat mencoba aplikasi  berbasis  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  yang  dapat  mempermudah pekerjaan integrasi data fisik dan yuridis secara digital seperti, Aplikasi Smart PTSL dan Santri PTSL sehingga waktu integrasi data fisik dan yuridis dapat dipangkas. Smart PTSL dan  Santri  PTSL  merupakan  aplikasi  yang  khusus  dikembangkan  untuk  membantu pelaksanaan PTSL khususnya mempermudah integrasi data fisik dan data yuridis.
Persiapan  PTSL  di  desa  lokasi  PTSL-PM  dimulai  sejak  bulan  September  2018 kemudian  diikuti  dengan  pelaksanaan  pengumpulan  data  fisik  dan  yuridis  pada  bulan Oktober  2018.  Persiapan  kegiatan  pra  PTSL  2019  perlu  dilakukan  sebelum  tahun  2019 mengingat jumlah target bidang tanah PTSL yang besar sehingga kegiatan tersebut tidak dimungkinkan  dilaksanakan  pada  tahun  anggaran  berjalan.  Oleh  karena  itu,  sulit  untuk melaksanakan  secara  konkret  Juknis  PTSL-PM  apabila  harus  dilaksanakan  pada  tahun anggaran  berjalan  karena  para  pelaksana  di  daerah  membutuhkan  waktu  penyesuaian terhadap  ketentuan  yang  di  atur  dalam  Juknis  PTSL-PM  sehingga  persiapan  PTSL-PM, pelatihan  Puldatan  sampai  dengan  pengumpulan  data  fisik  dan  penerbitan  peta  bidang tidak akan dapat dilakukan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya.

## 194 Fariz Wahyu Aditya, Sarjita, Yendi Sufyandi

## C. Evaluasi Pelaksanaan PTSL-PM berdasarkan Petunjuk Teknis PTSL-PM
Berdasarkan  penjelasan  uraian  pekerjaan  dan  mekanisme  pekerjaan  yang dilaksanakan  dengan  yang  diatur  dalam  Juknis  PTSL-PM  terdapat  perbedaan,  maka penulis  kemudian  membuat  tabel  kesesuaian  pelaksanaan  PTSL-PM  berdasarkan  uraian kegiatan yang diatur pada Juknis PTSL-PM. Penulis memberikan anggapan bahwa antara Panitia  Desa  PTSL  dengan  Puldatan  memiliki  kemiripan  sehingga  hasil  penerapan pelaksanaan PTSL-PM dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Kesesuaian Pelaksanaan PTSL-PM dengan Juknis PTSL-PM
Komponen Kegiatan Sesuai Tidak Sesuai Belum Terlaksana Standar Teknis 3 5 0 Kelembagaan 22 19 2 Alur Kegiatan 17 24 5 Jumlah 42 48 7
Sumber: Olahan Data Sekunder, 2019
Berdasarkan  Tabel 2,  dari 97  uraian  pekerjaan yang diatur  dalam Juknis  PTSL-PM, terdapat 48 kegiatan yang tidak sesuai dengan  Juknis PTSL-PM, 42 kegiatan yang sesuai atau  dapat  disesuaikan  dengan  Juknis  PTSL-PM,  7  kegiatan  yang  belum  dilaksanakan ketika  penulis  melaksanakan  penelitian.  Berdasarkan  penilaian  dari  peneliti,  bahwa Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bojonegoro  berpotensi  untuk  melaksanakan  Juknis  PTSL- PM,  namun  karena  kekurangan  sarana  dan  prasarana  untuk  pengadaan  peta  dasar  dan digitalisasi  dokumen  yuridis  ditambah  munculnya  Juknis  PTSL  setelah  mekanisme pengumpulan data fisik dan yuridis telah berjalan maka Juknis PTSL-PM tersebut belum maksimal diterapkan. Pembuatan tabel kesesuaian tersebut merupakan hasil penyesuaian terhadap pelaksanaan PTSL-PM tahun 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro karena Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Juknis PTSL-PM sebagai pemenuhan syarat administrasi dalam rangka pertanggungjawaban anggaran sedangkan mekanisme  pelaksanaannya  di  lapangan  tetap  mengikuti  yang  telah  berjalan  sebelum diterbitkannya Juknis PTSL-PM. Ketidak sesuaian pelaksanaan PTSL-PM terhadap Juknis PTSL-PM  tentu  diakibatkan  oleh  beberapa  faktor.  Faktor-faktor  yang  menjadi  kendala pelaksanaan PTSL-PM diantaranya: (1) sumber daya manusia; (2) sarana prasarana dan (3) karakteristik masyarakat.
Sumber  daya  manusia  menjadi  kendala  ketika  jumlahnya  tidak  mencukupi  untuk melaksanakan  pekerjaan  PTSL  dengan  volume  pekerjaan  yang  begitu  besar.  Jumlah bidang  tanah  yang  harus  didaftarkan  sejumlah  80.000  bidang  tanah  sedangkan  sumber
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten… 195
daya manusia pada Kantor Pertanahan hanya berjumlah 50 orang ASN, 49 orang Pegawai Pemerintah  Non  Pegawai  Negeri  dan  11  orang  ASK.  Selain  itu  pelayanan  yang  harus diselesaikan  tidak  hanya  sebatas  dari  program  PTSL  maupun  PTSL-PM  tetapi  juga pelayanan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  Non  PTSL.  Berkas  pelayanan  PNBP Non PTSL yang mengalami jatuh tempo sebanyak 877 berkas dari 1082 berkas per tanggal 27  April  2019.  Faktor  yang  menyebabkan  terhambatnya  berkas  pelayanan  PNBP  Non PTSL  adalah  fokus  pelayanan  yang  diberikan  hanya  40%  untuk  pelayanan  tersebut sedangkan 60% difokuskan kepada mengerjakan program PTSL maupun PTSL-PM 4 .
Pembaharuan sistem kerja PTSL yang masih manual seperti integrasi data fisik dan yuridis pada tahap persiapan PTSL perlu dilakukan pembaharuan  ke sistem  digital agar dapat  mempersingkat  waktu  pelayanan.  Solusi  yang  dapat  diberikan  salah  satunya dengan  mempersingkat  waktu  penyelesaian  PTSL  dengan  media  ukur  berbasis  aplikasi seperti  Smart  PTSL  maupun  aplikasi  integrasi  data  secara  digital  seperti  Santri  PTSL sehingga waktu yang dipakai untuk melakukan kedua kegiatan tersebut dapat digunakan untuk pelayanan PNBP Non PTSL.
Kendala lainnya pada sumber daya manusia adalah pelatihan Para-Surveyor. Para- Surveyor menurut Juknis PTSL-PM adalah petugas terampil/pemuda desa/anggota karang taruna  yang  direkrut  dan  diberi  pelatihan  tata  cara  pengumpulan  data  fisik  dan  data yuridis. Pelatihan Para-Surveyor memerlukan waktu karena materi modul pelatihan yang begitu  banyak  dan  tidak  dapat  dikerjakan  dalam  waktu  satu  atau  dua  minggu.  Hal  ini relevan karena pendidikan vokasi ASK yang diselenggarakan Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timur saja memerlukan waktu 1 (satu) bulan. Oleh karena itu, apabila  Juknis PTSL- PM  tersebut  harus  dilaksanakan  minimal  membutuhkan  persiapan  yang  matang  yaitu  1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran PTSL-PM berjalan.
Kemampuan Para-Surveyor dalam memahami materi latihan juga patut untuk diuji. Kemampuan  memahami  materi  pelatihan  dapat  dilihat  dari  cara  Para-Surveyor mengintepretasi peta foto/CSRT/UAV/Drone karena metode fotogrametris membutuhkan kemampuan  intepretasi  peta  foto  yang  baik  sehingga  ketelitian  hasil  delineasi  yang diinginkan dapat terpenuhi. Peneliti berpendapat  bahwa metode fotogrametris pada saat ini  paling  sesuai  digunakan  dalam  pembuatan  Peta  Informasi  Bidang  Tanah  pengganti Peta Kerja PTSL 2019 yang dipakai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro bukan dalam  rangka  pembuatan  Gambar  Ukur  dan  Peta  Bidang  Tanah  karena  keduanya merupakan  dokumen  yang  memiliki  kekuatan  hukum  sehingga  harus  dibuat  dengan teliti.
4 Berdasarkan wawancara dengan Petugas Ukur ASN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa, 23 April 2019 Pukul 14.00 WIB.

## 196 Fariz Wahyu Aditya, Sarjita, Yendi Sufyandi
Kendala  kedua  adalah  sarana  dan  prasarana.  Perintah  melakukan  digitalisasi dokumen  yuridis  oleh  Puldatan  membutuhkan  ala scan yang  baik.  Setiap  desa  tidak memiliki  alat scanner yang  cukup  memadai  untuk  digunakan  melakukan scan dokumen yuridis. Alternatif yang dapat digunakan adalah memanfaatkan teknologi smartphone yang dapat dipasangi aplikasi scanner . Selain itu, mendigitalisasi dokumen yuridis untuk 10.000 bidang tanah membutuhkan memori penyimpanan data yang memadai dan pengelolaan file yang baik seperti  pemberian nama file yang harus  sesuai dengan Nomor Urut Berkas (NUB). Kegiatan seperti ini membutuhkan waktu sehingga pekerjaan akan semakin lama selesai.  Solusinya  adalah  digitalisasi  dokumen  dapat  dilakukan  dengan  bantuan  peserta PTSL-PM  yang  memiliki smartphone ,  setiap  peserta  mengumpulkan  data hardcopy dan softcopy dari  berkas  yuridis  yang  akan  dikumpulkan  dan  dokumen softcopy kemudian diberikan  nama  sesuai  dengan  Nomor  Blok  SPPT  PBB  sebagai  NUB  dan  dikirimkan  ke Panitia  Desa  PTSL  atau  Puldatan.  Disamping  kebutuhan  alat scan untuk  digitalisasi dokumen yuridis, ketersediaan peta dasar sebagai pendukung pengukuran bidang tanah juga  penting  untuk  diperhatikan. Metode  pengukuran  yang  menjadi  prioritas  dari pelaksanaan  Juknis  PTSL-PM  adalah  fotogrametris.  Metode  fotogrametris  sangat tergantung  dari  ketelitian  yang  dimiliki  peta  foto/CSRT/UAV/Drone.  Oleh  karena  itu Kementerian  ATR/BPN  perlu  mendesak  Badan  Informasi  Geospasial  (BIG)  untuk menyediakan  peta  dasar  skala  1:  2.500  atau  yang  lebih  besar  karena  kewenangan menyediakan  peta  dasar  sudah  diserahkan  kepada  BIG  berdasarkan  Pasal  22  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Informasi  Geospasial.  Ketika  penerbitan suatu  aturan  kebijakan  seperti  Juknis  PTSL-PM  ini,  seharusnya  juga  diikuti  dengan penyerahan peta dasar untuk pemetaan fotogrametris kepada seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten  Bojonegoro  atau  pengadaan  Pesawat  Udara  Nirawak/  Drone/UAV  beserta perangkat lunak pengelolaan peta foto dan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya sebagai pengolah data hasil pemotretan udara dalam rangka menyediakan foto udara.
Kendala terakhir adalah karakteristik masyarakat. Karakter beberapa masyarakat di salah satu desa PTSL-PM cenderung lebih memilih bekerja dibandingkan untuk mengurus sertipikat  tanah  secara  mandiri  atau  menghadiri  dan  melaksanakan  pelatihan.  Kegiatan yang  menyita  waktu  terlalu  banyak  bagi  masyarakat  cenderung  akan  diabaikan 5 . Disamping  itu,  kebiasaan  masyarakat  di  desa  PTSL-PM  yang  lebih  mempercayai  hasil pengukuran  dari  hasil  alat  ukur  yang  bersentuhan  dengan  bidang  tanahnya  secara langsung  seperti  menggunakan  pita  ukur,  TS,  atau  GNSS  RTK-Radio  atau  CORS. Masyarakat lebih mudah percaya dengan pengukuran dengan metode yang bersentuhan
5 Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Ngablak Kecamatan Dander pada hari Kamis, 11 April 2019 Pukul 10.30 WIB.
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten… 197
langsung  dengan  objek  bidang  tanah,  dibandingkan  dengan  pengukuran  yang dilaksanakan  tanpa  kontak  langsung  dengan  objek  bidang  tanah  seperti  metode fotogrametris. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro perlu berusaha untuk  memberikan  edukasi  atau  pemahaman  terhadap  masyarakat  apabila  ingin melaksanakan metode fotogrametris sesuai yang disarankan oleh Juknis PTSL-PM.

## D. Kesimpulan dan Saran

## 1. Kesimpulan
Pelaksanaan  PTSL-PM  di  Kabupaten  Bojonegoro  menggunakan  mekanisme pekerjaan yang sudah terbentuk dan sama dengan PTSL tahun 2018 dengan penyesuaian di  akhir  terhadap  Juknis  PTSL-PM.  Pelaksanaan  standar  teknis,  kelembagaan  pelaksana dalam  pemilihan  desa  lokasi  PTSL-PM  memperhatikan  jumlah  bidang  tanah,  dukungan pemerintah  desa  termasuk  Panitia  Desa  PTSL  dan  administrasi  pendaftaran  tanah  desa lengkap  melalui  pemetaan  K4  serta  Gemara  Sang  Tatas  dan  Puldadis  sebagai  bentuk persiapan  PTSL  maupun  PTSL-PM  tahun  2019  dengan  sumber  anggaran  dari  peserta PTSL  yang  besarnya  berdasarkan  Perbup  Nomor  53  Tahun  2017  dan  DIPA  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bojonegoro  Tahun  2019.  Perbedaan  terkait  alur  kegiatan  atau tahapannya berada pada tahap persiapan yang telah dimulai sejak bulan September 2018 dengan  melibatkan  Forkopimda  Kabupaten  Bojonegoro  dalam  melaksanakan  Gemara Sang Tatas dan Puldadis dan melibatkan masyarakat yang tergabung dalam Panitia Desa PTSL  dalam  melaksanakan  pemetaan  K4.  Metode  pengukuran  yang  digunakan  adalah terestris dan ekstra terestris dengan penunjukkan batas bidang tanah oleh pemilik bidang tanah dan tetangga berbatasan dan beberapa dilakukan oleh Panitia Desa PTSL kemudian ditetapkan oleh petugas ukur ASN dan ASK atas nama ASN.
Evaluasi Pelaksanaan PTSL-PM terhadap Juknis PTSL-PM menghasilkan 42 kegiatan yang  sesuai  atau  dapat  disesuaikan,  48  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dan  7  kegiatan  yang belum  diteliti  karena kegiatan  belum  terlaksana  ketika  peneliti melaksanakan  penelitian. Faktor-faktor  yang  menyebabkan  kegiatan  tersebut  tidak  sesuai  antara  lain:  (a)  Sarana Prasarana; (b) Sumber Daya Manusia; (c) Karakteristik Masyarakat.

## 2. Saran
Penerbitan  sebuah  petunjuk  teknis  harus  diikuti  dengan  pengadaan  sarana  dan prasarana  yang  dapat  mendukung  setiap  kegiatan  yang  diatur  dalam  petunjuk  teknis dengan memberikan tambahan muatan materi antara lain:
a. Mencantumkan jadwal persiapan dan perencanaan kegiatan PTSL-PM dengan jelas;
198 Fariz Wahyu Aditya, Sarjita, Yendi Sufyandi
b. Jenis  kelembagaan  partisipasi  masyarakat  perlu  disesuaikan  dengan  kearifan  lokal yang terjadi di masyarakat karena standardisasi partisipasi masyarakat tidak dapat dimungkinkan;
c. Metode  Fotogrametris  tidak  harus  menjadi  metode  yang  paling  utama  karena kondisi alam dan kemampuan Sumber Daya Manusia berbeda untuk setiap daerah;
d. Pelaksanaan petunjuk teknis perlu diberikan waktu penyesuaian untuk melakukan perencanaan dan persiapan kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, S 2000, Konservasi tanah dan air , Institut Pertanian Bogor Press, Bogor.
Hadi,  AP  2007,  ‘Konsep  pemberdayaan,  partisipasi  dan  kelembagaan  dalam pembangunan’, Course Hero, dilihat pada 01 Maret 2019,
https://www.coursehero.com  /file/33177175/32  -  Konsep  -  Pemberdayaan  - Partisipasi – Kelembagaanpdf/.
Kariyono  2018,  ’Evaluasi  Kualitas  Data  Spasial  Peta  Informasi  Bidang  Tanah  Desa/
Kelurahan  Lengkap  Hasil  Pemetaan  Partisipatif’,  Tesis  pada  Fakultas  Teknik,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Kementerian  ATR/  BPN  2018, Langkah  Konkret  Penyelesaian  Konflik  Pertanahan, web diposting  pada  29  November,  dilihat  pada  09  Februari  2019,  https:  // www.atrbpn.go.id  /  Berita  /  Siaran  –  Pers  /  langkah  -konkret-penyelesaian- konflik-pertanahan-77751.
Mutiawati,  C  2016,  ‘Sejarah  autocad  dan  fungsi  autocad’,  web  diposting  pada  9  Maret, dilihat pada 20 Juni 2019, malahayati.ac.id
Ratmono  2017,  ‘Pelibatan  masyarakat  dan  stakeholder  terkait  dalam  percepatan pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)’, Prosiding  seminar nasional  percepatan  pendaftaran  tanah  di  Indonesia:  Tantangan  pelaksanaan  PTSL  dan respon solusinya , Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta Sukadana, IW 2014, ‘Peran peta blok dalam administrasi PBB P2’, web diposting pada 31
September,dilihat ada 08 Juli 2019,
https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/  167  -  artikel  -  pajak  /  20338- peran - peta - blok – dalam – administrasi – pbb - p2.
Syah,  MW  &  Hariyanto  T  2013,  ’Klasifikasi  kemiringan  lereng  dengan  menggunakan pengembangan  sistem  informasi  geografis  sebagai  evaluasi  kesesuaian landasan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten… 199
permukiman berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang dan metode fuzzy’, Jurnal Teknik POMITS, vol. 10, Nomor 10, 2013 ISSN:2337-3539.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Indonesia
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Kepala  Badan  Informasi  Geospasial  Nomor  15  Tahun  2014  tentang  Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11
Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  33  Tahun  2016  tentang Surveyor Kadaster Berlisensi
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Peraturan  Bupati  Bojonegoro  Nomor  53  Tahun  2017  tentang  Pembiayaan  Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Kabupaten Bojonegoro Petunjuk  Teknis  Nomor:  002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019  tentang  Kegiatan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Masyarakat (PTSL+PM)
Petunjuk  Teknis  Nomor  02/Juknis-100.3.KU.01.01/II/2019  tentang  Pelaksanaan  Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Tahun 2019