Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 191-195| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2388.191-195

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCULIKAN ANAK
Ardi Putra Dewa Agung, I Made Sepud, A. A. Sagung Laksmi Dewi Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Penculikan  anak  dilakukan  seseorang  tanpa  hak  untuk  tujuan  memungkinkan  orang  tersebut  berada  di  bawah kekuasaan  para  penculik.  Seorang  penculik  menargetkan  anak  sebagai  korban.  Berdasarkan  situs  berita  online liputan6.com,  Ketua  Komnas  Perlindungan  Anak  Arist  Merdeka  Sirait  mengatakan,  kasus  Penculikan  Anak terus  meningkat  dari  tahun  2014  hingga  2017.  Isu  terkait  kasus  yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  kali  ini adalah: (1) Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penculikan anak, (2) Sanksi pidana dan penghukuman  bagi  pelaku  penculikan  anak.  Dari  hasil  eksplorasi  yang  dilakukan  dengan  metode  penelitian normatif  dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  penculikan  anak  diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Penculikan  seorang  anak  dapat  dikenakan pertanggungjawaban pidana jika pelaku telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur kenakalan. Mengenai sanksi  pidana  dan  penghukuman  penculik  anak  yang  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  di  mata  hukum melakukan  tindak  pidana  penculikan  anak  dapat  dijatuhi  hukuman  penjara  dan  denda.  Kriminalisasi  penculik anak  bergantung  pada  peran  hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  kasus  tersebut.  Hakim  diberi  kebebasan untuk mengatur jenis pidana, tindak pidana, atau pidana tinggi rendahnya.
Kata Kunci : Anak Korban; Penculikan Anak; Sanksi Pidana

## Abstract
Kidnapping is an act committed by someone without the right for the purpose of enabling such person under the powers of the kidnappers. An abductor targets child as a victim. Based on the online news website liputan6.com, Chairman of the National Commission for Child Protection Arist Merdeka Sirait said the Child Abduction case continues to increase from 2014 to 2017. The issues regarding the case to be examined in the present study are: (1)  The  regulation  regarding  criminal  liability  of  offenders  of  child  abduction,  (2)  The  criminal  sanction  and condemnation towards the offenders of child abduction. From the results of an exploration conducted with the normative  research  method  in  this  study  it  was  found  that  the  criminal  liability  of  the  offenders  of  child abduction is regulated in Article 76F Indonesian Law No. 35 of 2014 concerning the Amendment towards the Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. The kidnapping of a child may be held to criminal liability if the  offender  has  committed  an  act  fulfilling  the  elements  of  delinquency.  Regarding  criminal  sanctions  and condemnation against child abductors who are proven guilty of legally and convincingly in the eyes of the law of  committing  the  crime  of  kidnapping  of  a  child  can  be  sentenced  in  the  form  of  imprisonment  and  a  fine penalty. Criminalization of child abductors depends on the role of the judge who examines and prosecutes the case. Judges are given the freedom to set the type of criminal, criminal conduct, or the high and low criminal.
Keywords: Child Victim; Child Abduction; Criminal Sanction

## I. PENDAHULUAN
Penculikan adalah perbuatan membawa pergi seseorang tanpa hak dengan maksud agar orang tersebut berada di bawah kekuasaan penculik ( Daipon, 2017 ). Korban penculikan tidak hanya orang dewasa, tetapi  juga  anak-anak.  Berdasarkan  situs  berita  online  liputan6.com,  Ketua  Komisi  Nasional Perlindungan  Anak  (Komnas  PA)  Arist  Merdeka  Sirait  mengatakan  setiap  tahun  kasus  Penculikan Anak  terus  meningkat  selama  3  tahun  belakangan  ini  mulai  dari  Tahun  2014  sampai  2017  ( Fakta, 2017 ). Menurut Arist, para pelaku penculikan memiliki tujuan yang berbeda-beda: pertama, ada yang diculik  kemudian  diadopsi  secara  ilegal;  yang  kedua,  menculik  anak  dengan  alasan  dendam  sampai meminta uang tebusan; yang ketiga, yang cukup marak yaitu dipekerjakan secara paksa menjadi anak jalanan  dan  pengemis.  Tak  berhenti  di  situ,  korban  penculikan  seringkali  dijadikan  pekerja  seks
komersial ( Fakta, 2017 ).  Tindak pidana penculikan secara umum diatur dalam Pasal 328-331 Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  dan  terkait  dengan  penculikan  anak  secara  khusus  ( lex  specialis ) diatur  dalam  Pasal  76F  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Pasal  76F  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  “Setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan, menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  penculikan,  penjualan,  dan/atau  perdagangan Anak.”
Untuk ancaman pidananya diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  76F  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp60.000.000,00  (enam  puluh juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
Terkait  korban  sebagai  anak  tindak  pidana  kejahatan,  khususnya  perdagangan  dan  penculikan kajian  telah  banyak  diluncur.  Pengaturan  tentang  perdagangan  orang  merupakan  rumusan  pasal  297 KUHP  dimana  pasal  ini  merupakan  satu-satunya  pasal  yang  mengatur  tentang  perdagangan perempuan  dan  anak  laki-laki.  Sedangkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  Pasal  68  ayat  (2),  Pasal  78;  pasal  83;  pasal  84;  pasal  85;  dan  pasal  88. Pada intinya pasal-pasal dalam KUHP atau UU Perlindungan Anak menghukum  pelaku yang terkait dengan masalah perdagangan dengan memberikan sanksi ( Hukum & Ham, 2016 ). Ada beberapa motif penculikan  anak  seperti:  uang,  pemerasan,  dendam,  masalah  politik,  eksploitasi  seksual,  lalu perdagangan  anak  untuk  perdagangan  organ  ( Daipon,  2017 ).  Dalam  pandangan  hukum  Islam, hukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana  pencabutan  perempuan  yang  belum  dewasa  oleh  anak mengisyaratkan  bahwa  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  harus  memberikan  manfaat  agar  pelaku  yang dipidana  menjadi  takut  untuk  melakukan  tindak  pidana  lain  ( Arsyad,  2017 ).  Perdagangan  manusia merupakan  kejahatan  yang  terorganisir  dan  tersistematis,  dimana  orang  yang  termasuk  didalamnya memiliki  kepentingan  pribadi  atau  kelompok  untuk  mendapat  keuntungan,  dan  tindakan  ini  harus dilarang dan diberantas sesuai peraturan hukum ( Daud & Sopoyono, 2019 ).
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, kajian ini menyoroti dua isu: 1) Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penculikan anak? dan 2) Bagaimanakah sanksi pidana dan pemidanaan terhadap pelaku penculikan anak? Tujuan dari penelitian ini ialah 1) untuk mengetahui pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku  penculikan  anak;  dan  2)  untuk  mengetahui  sanksi  pidana  dan  pemidanaan  terhadap  pelaku penculikan anak.

## II. METODE PENELITIAN
Untuk  memecahkan  suatu  permasalahan  dalam  penelitian  diperlukan  metode  yang  digunakan  untuk mencari  data  atau  bahan  hukum.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  jenis penelitian  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  mengkaji  hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup  dan  materi,  konsistensi,  penjelasan  umum  dan  pasal  demi  pasal,  formalitas  dan  kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan ( Johan, 2008: 13 ).
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual. Bahan  hukum yang  dipergunakan dalam penelitian  ini terdiri  dari 2 (dua) macam,  yaitu: 1) bahan  hukum primer, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok  permasalahan  yang  dibahas  dan  2)  bahan  hukum  sekunder,  yang  diperoleh  dari  buku-buku, kamus-kamus  hukum,  hasil-hasil  penelitian  para  ahli  hukum,  jurnal-jurnal  hukum  mengenai  hukum pidana tentang penculikan anak, dan website-website yang menelaah tentang tindak pidana penculikan anak.
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  melakukan  studi  pencatatan,  yaitu  dengan membaca  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur  yang  berkaitan  dengan  isu penculikan  anak  dan  dikutip  sesuai  dengan  relevansinya  untuk  keperluan  analisa.  Bahan-bahan hukum  yang  telah  terkumpul  tersebut  diolah  dan  dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum yang  kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif  analisis  untuk  memberikan  gambaran dengan  cara menguraikan dalam bentuk skripsi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Hukum tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penculikan Anak
Terdapat  berbagai  macam  tindak  pidana,  salah  satu  tindak  pidana  tersebut  adalah  tindak  pidana penculikan.  Penculikan  merupakan  salah  satu  bentuk  tindak  pidana  yang  diklasifikasikan  sebagai kejahatan  terhadap  kemerdekaan  seseorang  dalam  KUHP.  Penculikan  dapat  diartikan  sebagai perbuatan membawa pergi seseorang tanpa hak dengan maksud agar orang tersebut (korban) dikuasai oleh  penculik  (pelaku).  Menurut  kamus  hukum  kontemporer  yang  dimaksud  dengan Kidnapping adalah the  crime of  seizing  or carrying off a person by force in order to obtain money or for political reasons, yang  artinya  penculikan  adalah  kejahatan  dengan  cara  menculik  seseorang  dengan  tujuan pemerasan  atau  politik  ( Basiang,  2016:  293 ).  Penculikan  yang  dikenal  dengan  istilah mensenroof , ontvoering , kidnapping adalah perbuatan melarikan orang secara paksa dan melawan hukum dengan maksud  menempatkan  orang  tersebut  di  bawah  kuasanya  atau  kuasa  orang  lain.  Penculikan termasuk delik berlangsung terus ( voortdured delict ) ( Hamzah, 2008: 37 ).
Korban  penculikan  tidak  terbatas  pada  orang  dewasa  saja,  anak  pun  juga  menjadi  sasaran  dari para  pelaku  penculikan.  Penculikan  anak-anak  ( kidnapping )  adalah  penculikan  yang  dilakukan terhadap  orang  yang  belum  dewasa  (anak-anak)  ( Hamzah,  2008:  37 ).  Yang  dimaksud  dengan  anak sebagai  korban  adalah  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  sebagaimana  tertuang dalam  Pasal  1  Angka  (4)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Pertanggungjawaban  pidana  yang  dalam  istilah  asing  disebut  dengan  teorekenbaardheid  atau criminal  responsibility  adalah  suatu  mekanisme  yang  menjurus  kepada  pemidanaan  pelaku  untuk menentukan  apakah  seseorang  terdakwa  atau  tersangka  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindakan pidana yang terjadi atau tidak ( Ilyas, 2012: 73 ). Pertanggungjawaban berkaitan erat dengan kesalahan, oleh karenanya terdapat asas pertanggungjawaban yang  menyatakan “Tiada pidana tanpa kesalahan” atau  “ geen  straf  zonder  schuld ”  untuk  menentukan  apakah  seorang  pelaku  tindak  pidana  dapat dimintai  pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana,  akan  dilihat  apakah  orang  tersebut  pada  saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan ( Rusianto, 2015: 35 ).
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  penculikan  anak  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  pada  Bab  XIA  tentang  Larangan  Pasal  76F.  Pelaku  penculikan  anak  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelakunya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yakni berupa: adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri si petindak; adanya hubungan batin antara si pembuat  dengan  perbuatannya,  yang  dapat  berupa  kesengajaan  atau  kealpaan;  dan  tidak  adanya alsasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf ( Ruba’i & dkk., 2015: 88 ). Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi memberikan konsekuensi pada tidak dapat dinyatakan bersalah orang yang melakukan tindak pidana. Oleh karena tidak dapat dinyatakan bersalah, maka ia tidak dapat dipidana.

## Sanksi Pidana dan Pemidanaan terhadap Pelaku Penculikan Anak
Hukum pidana di Indonesia mengenal adanya dua jenis sanksi yaitu sanksi tindakan (mattregel) dan  sanksi  pidana  (straf).  Sanksi  tindakan  merupakan  sanksi  yang  bersifat  antisipatif  bukan  reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinasime dalam ragam bentuk sanksi dinamis (open system) dan spesifikasi non-penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk  memulihkan  keadaan  tertentu  bagi  pelaku  maupun  korban  baik  perseorangan,  badan  hukum publik  maupun  perdata  ( Sholehuddin,  2003:  210 ).  Sedangkan  sanksi  pidana  adalah  penderitaan  atau nestapa  yang  sengaja  dibebankan  kepada  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  unsur syarat-syarat tertentu ( Andrisman, 2009: 8 ).
Pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang  sebagai  hal  yang  tidak  enak  dirasakan  dan  hal  ini  tidak  sehari-hari  dilimpahkan.  Simons berpendapat bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh peraturan perundang-undangan pidana telah  dikaitkan  dengan  pelanggaran  norma,  yang  dengan  keputusan  hakim  dijatuhkan  pada  seorang yang telah bersalah ( Ruba’i & dkk., 2015: 124 ).
Saleh  mengklaim  bahwa  pidana  adalah  reaksi  atas  delik,  dan  ini  berwujud  suatu  nestapa  yang dengan  sengaja  ditimpakan  Negara  pada  pembuat  delik  itu.  Sedangkan  Soesilo  menyatakan  bahwa
pidana  itu  sendiri  sebagai  suatu  perasaan  tidak  enak  (sengsara)  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana ( Ruba’i & dkk., 2015: 124 ). Pidana  mengandung  unsur-unsur  sebagai  berikut:  1)  Pengenaan  atau  pemberian  penderitaan  atau nestapa yang tidak enak dirasakan atau yang tidak menyenangkan; 2) Diberikan dengan sengaja oleh penguasa  atau  instansi  yang  berkuasa;  dan  3)  Dibebankan  atau  ditimpakan  kepada  seseorang  yang dipersalahkan  melakukan  tindak  pidana  menurut  ketentuan  undang-undang  ( Ruba’i  &  dkk.,  2015: 124 ).
Sanksi  pidana  terhadap  pelaku  penculikan  anak  yang  terbukti  bersalah  secara  sah  dan meyakinkan dimata hukum melakukan tindak pidana penculikan anak dapat dijatuhi hukuman sesuai yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  yakni berupa pidana penjara dan pidana denda.
Pemidanaan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan straftoemeting adalah suatu proses atau cara  untuk  menjatuhkan  hukuman/  sanksi  terhadap  orang  yang  telah  melakukan  tindak  kejahatan ( rechtsdelict )  maupun  pelanggaran  ( wetsdelict ).  Menurut  Sudarto  perkataan  pemidanaan  adalah sinonim dari perkataan penghukuman, beliau berpendapat bahwa: Penghukuman itu berasal dari kata dasar  hukum  sehingga  dapat  diartikan  sebagai  menetapkan  hukum  suatu  peristiwa  itu  tidak  hanya menyangkut  bidang  hukum  pidana  saja,  akan  tetapi  juga  hukum  perdata,  oleh  karena  tulisan  ini berkisar  pada  hukum  pidana,  maka  istilah  tersebut  harus  disempitkan  artinya,  yakni  penghukuman dalam  arti  pidana,  yaitu  kerap  kali  dengan  pemidanaan  atau  pemberian  atau  penjatuhan  pidana  oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan sentence atau veroordeling ( Sudarto, 1981: 71 ).
Andi  Hamzah  menyatakan  bahwa  pemidanaan  disebut  juga  sebagai  penjatuhan  pidana  atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut dua arti yakni: a) Dalam arti umum,  menyangkut  pembentuk  undang-undang  ialah yang  menetapkan  stelsel  sanksi  hukum  pidana (pemberian  pidana  in  abstracto);  dan  b)  Dalam  arti  konkret  ialah  yang  menyangkut  berbagai  badan atau  jawatan  yang  kesemuanya  mendukung  dan  melaksanakan  stelsel  sanksi  hukum  pidana  itu ( Setiadi, 2010: 21-22 ).
Dalam  upaya  penegakan  hukum,  terkait  dengan  penerapan  sanksi  pidana  atau  pemidanaan terhadap pelaku penculikan anak semuanya bergantung pada penilaian dan keyakinan hakim dengan mengacu  pada  Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Sesuai dengan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  hakim  mempunyai  kewenangan  untuk  mengadili  suatu  perkara.  Dalam  mengambil  dan memutus  suatu  perkara,  kebebasan  hakim  sangat  dibutuhkan  untuk  menjamin  keobjektifan  hakim. Kebebasan  yang  dimaksud  adalah  kebebasan  untuk  menetapkan  jenis  pidana,  cara  pelaksanaan pidana, ataupun tinggi rendahnya pidana.
Hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  terdakwa  harus  benar-benar  bijaksana, dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat  mencerminkan  keadilan  dan  terhindar  dari  kesewenang-wenangan.  Pada  akhirnya,  apapun keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim nantinya haruslah dihargai dan dihormati.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  sebagaimana  diuraikan  dalam  bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan sebagai berikut: 1) Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penculikan anak diatur  dalam  Pasal  76F  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Pelaku  penculikan  anak  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelakunya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yakni berupa: adanya  kemampuan  bertanggung  jawab  pada  diri  si  petindak;  adanya  hubungan  batin  antara  si pembuat dengan perbuatannya, yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi  memberikan  konsekuensi  pada  tidak  dapat  dinyatakan  bersalah  orang  yang  melakukan tindak pidana. Oleh karena tidak dapat dinyatakan bersalah, maka ia tidak dapat dipidana. 2) Sanksi pidana  dan  pemidanaan  terhadap  pelaku  penculikan  anak  yang  terbukti  bersalah  secara  sah  dan meyakinkan dimata hukum melakukan tindak pidana penculikan anak dapat dijatuhi hukuman sesuai
yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  yakni berupa pidana penjara dan pidana denda.  Pemidanaan  terhadap  pelaku  penculikan  anak  bergantung  pada  peran  hakim  yang  mengadili perkara  tersebut.  Hakim  diberi  kebebasan  untuk  menetapkan  jenis  pidana,  cara  pelaksanaan  pidana, ataupun  tinggi  rendahnya  pidana.  Meskipun  bebas  namun  hakim  tetap  mengacu  pada  Pasal  83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## Saran
Aparat  penegak  hukum  sebaiknya  perlu  teliti  dan  cermat  dalam  menentukan  unsur-unsur  kesalahan dari  pelaku  penculikan  anak,  hal  ini  perlu  dilakukan  untuk  menghindari  kesalahan  dalam  penerapan sanksi  pidana  terhadap  pelaku  penculikan  anak.  Apabila  pelaku  penculikan  anak  memang  tidak memenuhi salah satu atau semua unsur dari kesalahan maka wajiblah agar orang tersebut dibebaskan/ dilepaskan  dari  segala  tuntutan  hukum.  Hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku penculikan  anak  kiranya  mengacu  pada  Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak. Hakim juga kiranya dapat menetapkan putusan (vonis) kepada pelaku penculikan anak secara bijaksana dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrisman, T. (2009). Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia . Unila. Arsyad, M. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan yang Belum Dewasa  yang  Dilakukan  oleh  Anak  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor:  99/Pid.Sus- Anak/2015/PN.MKS) [UIN Alauddin Makassar]. Basiang,  M.  (2016). The  Contemporary  Law  Dictionary  (Kamus  Hukum  Kontemporer) (P.  G.  P. Utama (ed.)).
Daipon,  D.  (2017).  Penculikan  Anak  (Antara  Realitas  dan  Responsif  Normatifnya  menurut  Pidana Islam). Humanisma: Journal of Gender Studies , 1 (1), 13–23.
Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3), 352–365. Fakta. (2017). Penculikan Anak . Liputan6. Hamzah, A. (2008). Terminologi Hukum Pidana . Sinar Grafika.
Hukum,  P.,  &  Ham,  D.  A.  N.  (2016).  Kajian  Yuridis  tentang  Perlindungan  Hukum  terhadap Perempuan dan Anak Korban Human Trafficking. Jurnal Panorama Hukum , 1 (1), 1–16. Ilyas, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana . Rangkang Education. Johan, B. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum . Mandar Maju. Ruba’i, M., & Dkk. (2015). Buku Ajar Hukum Pidana . Media Nusa Creative. Rusianto,  A.  (2015). Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Tinjauan  Kritis  melalui Konsistensi antara Asas, Teori, Penerapannya . PT. Fajar Interpratama Mandiri. Setiadi, T. (2010). Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia . Alfabeta.
Sholehuddin,  M.  (2003). Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana  Ide  Dasar  Double  Track  System  dan Implementasinya . Rajawali Pers. Sudarto. (1981). Kapita Selekta Hukum Pidana . Alumni.