Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BRMOTOR (BBNKB)  TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SUMATERA BARAT
Oleh Rita Putri Wulandari 1 , Rita Dwi Putri 2 , Lili Wahyuni 3 1,2,3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad
Yamin
Kampus I: Jalan Jenderal Sudirman, No. 6, Kota Solok.
Kampus II: Jalan. Tembok, Ampang Kualo, Nan Balimo, Kota Solok. Email : 1 ritaputri.wulandari@gmail.com , 2 ritadwiputri02@gmail.com , 3 lili_maksi@yahoo.co.id ,
Article History: Received: 06-09-2022 Revised: 16-09-2022 Accepted: 20-10-2022 Abstract: This study aims to determine the effect of Motor Vehicle  Tax  and  Motor  Vehicle  Transfer  Fee  on  Regional Original Income in West Sumatra Province in 2012 - 2021. The  type  of  data  used  is  secondary  data  in  the  form  of realization  of  motor  vehicle  tax  receipts,  transfer  fees  for motorized  vehicles  and  regional  original  income  for  the period  2012  -  2021.  The  sample  in  this  study  uses  total sampling.  The  analysis  used  includes  normality  test,
multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation  test,  hypothesis  testing,  and  coefficient  of determination R square.
The results of this study indicate that (1) Motor Vehicle Tax has an effect on Regional Original Income. This is evidenced by the value of t arithmetic 10,066 > t table 1,895 while for significance  0,000  <  0,05.  (2)  The  Transfer  Fee  for  Motor Vehicles does not affect the Regional Original Revenue. This is evidenced by the value of t arithmetic 1,329 < t table 1,895, while for significance 0,220 > 0,05. (3) Motorized Vehicle Tax and  Motor  Vehicle  Transfer  Fees  simultaneously  affect Regional Original Income. This is evidenced by the calculated F value 50,745 > F table 4,737 with a significance of 0,000 < 0,05.

## Keywords:
Motor Vehicle Tax, Transfer Fee for Motor Vehicles, Regional Original  Revenue

## PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki  potensi  pertumbuhan  ekonomi  yang  terus  meningkat  dari  tahun  ketahun.
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Melihat perkembangan yang terjadi saat ini pemerintah termotivasi untuk melakukan perubahan di berbagai sektor untuk meningkatkan pendapatan negara yang berguna untuk  membiayai  pembangunan.  Untuk  mendukung  pelaksanaan  pembangunan nasional,  pemerintah  memberikan  kesempatan  untuk  menyelenggarakan  otonomi daerah.
Otonomi  daerah  memiliki  tujuan  yang  bermanfaat  bagi  perkembangan  suatu negara. Tujuan otonomi daerah tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 yaitu menjalankan otonomi yang seluas- luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  memang  menjadi  urusan  pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya  saing  daerah.  Dalam  mewujudkan  otonomi  daerah,  maka  perlu  adanya  usaha- usaha  nyata  dalam  meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah  otonom.  Usaha tersebut  dapat  dicapai  dengan  cara  setiap  daerah  baik  provinsi  maupun  kabupaten dan  kota  harus  dapat  mengenali  potensi  dan  mengidentifikasi  sumber-sumber  daya yang dimiliki.

## LANDASAN TEORI

## 1. Pajak
Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang  ditunjuk  secara  langsung.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022 Tentang  Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  (HKPD),  “Pajak Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Pajak,  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan daerah bagi sebesar –besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Resmi  (2017:1)  mengatakan  pajak  merupakan  peralihan  kekayaan  dari  pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin ” surplus ’ -nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment . Selain itu, Mardiasmo (2018:3) mengatakan pajak merupakan premi yang harus dibayar oleh  masyarakat  ke  kas  negara  yang  bersifat  wajib  dan  memaksa  dengan  tidak mendapatkan  manfaat  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  pembiayaan pembangunan serta kemakmuran rakyat.

## 2. Pajak Daerah
Mardiasmo  (2018:14)  mengatakan  bahwa  pajak  daerah  adalah  kontribusi  wajib kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, bahwa  pajak  daerah  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  peran  serta masyarakat  dan  akuntabilitas  dengan  memprhatikan  potensi  daerah.  Sementara  itu didalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD),  “Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Pajak, adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar – besarnya  untuk kemakmuran rakyat”.
3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak  Kendaraan  Bermotor  merupakan  salah  satu  unsur  yang  terdapat    dalam pajak  provinsi  sebagaimana  disebutkan  pada  penjelasan  jenis  pajak  daerah. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  bahwa  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang selanjutnya  disingkat  PKB  adalah  pajak  atas  kepemilikan  dan/atau  penguasaan kendaraan bermotor. Dan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya  yang  digunakan  di  semua  jenis  jalan  darat  atau  kendaraan  yang dioperasikan  di  air  yang  digerakkan  oleh  peralatan  lainnya  yang  berfungsi  untuk mengubah  suatu  sumber  daya  energy  tertentu  menjadi  tenaga  gerak  kendaraan bermotor yang bersangkutan.
Marihot  (2013:176)  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai  pemungutan  PKB  yang dapat  disesuaikan  dengan  kebijakan  dan  atau  peraturan  di  masing-masing  daerah. Pemungutan  PKB  didasarkan  pada  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2022  Tentang  Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  pengenaan PKB Pada dasarnya tidak mutlak diterapkan pada seluruh daerah provinsi yang ada di indonesia. Hal ini berhubungan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk megenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi, karena itu dapat  dipungut  pada  suatu  daerah  provinsi,  maka  pemerintah  daerah  harus  terlebih dahulu  menerbitkan  peraturan  daerah  tentang  teknis  pelaksanaan  pengenaan  dan pemungutan PKB Di daerah provinsi yang bersangkutan.

## 4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  juga  merupakan  salah  satu  unsur  yang terdapat    dalam  pajak  provinsi  sebagaimana  disebutkan  pada  penjelasan  jenis  pajak daerah.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar  menukar,  hibah,  warisan,  atau  pemasukan  ke  dalam  badan  usaha.  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  merupakan  sebuah  proses  pengalihan  kepemilikan  kendaraan bermotor  dari  pemilik  pertama  ke  pemilik  kedua,  dan  seterusnya.  Pengalihan  nama tersebut  dilakukan  di  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK)  dan  Buku  Petunjuk Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Proses  balik  nama  motor  diperlukan  agar  tidak  repot  saat  akan  melakukan perpanjangan  STNK  serta  dokumen  penting  lainnya.  Adapun  biaya  balik  nama  motor yang  perlu  disiapkan  adalah  untuk  pembayaran  administrasi  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor,  biaya  administrasi  dan  penerbitan  Surat  Tanda  Nomor Kendaraan,  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  hingga  penerbitan  Buku  Petunjuk  Pemilik Kendaraan  Bermotor  baru.  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  yang  terutang dipungut  diwilayah  daerah  tempat  kendaraan  bermotor  terdaftar.  Pembayaran  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan sebelum pendaftaran kendaraan bermotor. Dan  bukti  pembayaran  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  menjadi  persyaratan dalam  pendaftaran  kendaraan  bermotor  baru  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.

## 5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada Pasal 1 angka 20 dikatakan bahwa Pendapatan  Asli  Daerah,  selanjutnya  disebut  PAD  adalah  pendapatan  daerah  yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Anggoro  (2017:18)  mengatakan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) adalah  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  pajak  daerah,  hasil  distribusi,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah yang  sah  dalam  menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Dari  beberapa  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  adalah  semua  penerimaan  keuangan  suatu  daerah,  dimana  penerimaan keuangan tersebut bersumber dari potensi-potensi yang ada didaerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh  peraturan  daerah.  PAD  bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah daerah  untuk  mendanai  pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah sebagai  perwujudan  desentralisasi.  Salah  satu  wujud  dari  pelaksanaan  desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan  sendiri  sesuai  dengan  potensinya  masing-masing.  Dalam  melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka daerah harus memaksimalisasi  pendapatan  daerah.  Memaksimalkan  PAD  dalam  pengertian  bahwa keleluasaan  yang  dimiliki  oleh  daerah  dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  PAD mampu untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru.

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  metode kuantitatif.  Metode  kuantitatif metode  yang  mengandalkan  pengukuran  objektif  dan analisis matematis (statistik) terhadap sampel data yang diperoleh melalui kuesioner,
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
jejak  pendapat,  tes,  atau  instrumen  penelitian  lainnya  untuk  membuktikan  atau menguji hipotesis (dugaan sementara) yang diajukan dalam penelitian.

## 2. Jenis dan Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data sekunder.Sugiarto  (2017:87)  menjelaskan  bahwa  data  sekunder  merupakan informasi  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  dari  narasumber  melainkan  dari pihak ketiga. Dengan kata lain bahwa data tersebut sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya sebagai tambahan informasi.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dokumentasi.  Metode  dokumentasi  adalah  metode  pengumpulan  data  dengan mengumpulkan  data-data  sekunder  instansi  yang  akan  diteliti.  Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  laporan  keuangan,  data  ini  di  ambil  dari laporan realisasi penerimaan tahunan dari instansi yang akan diteliti.
4. Populasi dan Sampel
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  populasi  yaitu  data  laporan  realisasi penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  dan Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  selama  10  tahun  periode  2012- 2021.  Dengan  jumlah  seluruh  data  adalah  30  data.  Adapun  teknik  sampel  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  teknik total  sampling . Total  sampling merupakan  teknik  pengambilan  sampel  dimana  seluruh  anggota  populasi  dijadikan sampel, yaitu data laporan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat selama 10 tahun periode 2012-2021. Dengan jumlah seluruh data adalah 30 data.
5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Berdasarkan uraian diatas variabel penelitian ini terdiri dari:
1. Variabel Independen (X)
Variabel independen disebut juga variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya  atau  terpengaruhinya  variabel  dependen,  yang  menjadi  variabel independen dalam penelitian ini diberi notasi X, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2).
2. Variabel Dependen (Y)
Variabel  dependen  disebut  juga  variabel  terikat,  yaitu  yang  nilainya  dipengaruhi oleh  variabel  independen,  yang  menjadi  variabel  dependen  dalam  penelitian  ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).

## 6. Teknik Analisis Data
Moleong  (2018:280)  mengatakan  bahwa  analisis  data  adalah  proses mengorganisasikan  dan  mengurutkan  data  kedalam  pola,  kategori  dan  satuan  uraian dasar  sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan  dapat  dirumuskan  hipotesis  kerja  seperti yang disarankan oleh data. Dengan kata lain analisis data penelitian merupakan bagian
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
dari  proses  pengujian  data  setelah  tahap  pemeliharaan  dan  pengumpulan  data  dalam penelitian.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  diolah  dengan  menggunakan  bantuan program  SPSS  ( Statistical  Product  and  Service  Solution) versi  22  yaitu  suatu  program komputer yang digunakan untuk melakukan pengolahan data statistik.
Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalisasi bertujuan untuk apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual  memiliki  distribusi  normal.  Untuk  mendeteksi  residual  berdistribusi  normal atau  tidak  yaitu  dengan  peneliti  menggunakan  uji  statistik kolmogorov-smirnov. Uji kolmogorov-smirnov adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu  sampel  berasal  dari  suatu  populasi  yang  memiliki  sebaran  data  tertentu  atau mengikuti distribusi statistik tertentu.  Jika data berdistribusi normal, maka uji statistik data  penelitian  valid  dan  jika  data  tidak  berdistribusi  normal,  maka  uji  statistik  data penelitian tidak valid.

## 2. Uji Multikolinearitas
Ghozali  (2018:107)  menjelaskan  bahwa  uji  multikolinileritas  bertujuan  untuk  menguji apakah  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas.  Model  regresi yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  antara  variabel  independen.  Alat  statistik yang  sering  digunakan  untuk  menguji  gangguan  multikolinearitas  adalah  dengan variance inflation faktor (VIF). Apabila nilai VIF > 10, terjadi multikolinearitas. Jika VIF < 10 tidak terjadi multikolinearitas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakan  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan variance dalam  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain.  Ghozali (2018:137)  mengatakan  bahwa  jika variance dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan  lain  tetap,  maka  disebut  hosmoskedastisitasdan  jika  berbeda  disebut heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara  kesalahan  pengunaan  pada  periode  t  dengan  kesalahan  pada  periode  t  -  1 (sebelumnya).  Uji  autokorelasi  dilakukan  ketika  pola  data  bersifat time  series .  Model regresi  yang  baik  harus  bebas  dari  asumsi  autokorelasi  atau  tidak  terjadi  autokorlasi. Untuk  menguji  keberadaan  autokorelasi  dalam  penelitian  ini  digunakan  uji  statistic Durbin-Watson.  Durbin-Watson  hanya  digunakan  untuk  autokorelasi  tingkat  satu (first order  autocorrelation) dan  mensyaratkan  adanya  intercept  (konstanta)  dalam  model regresi dan tidak variabel lagi di antara variabel independen.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Priyastama  (2017:154)  mengatakan  bahwa  regresi  linier  berganda  adalah  analisis untuk  mengukur  besarnya  pengaruh  antara  dua  variabel  independen  terhadap  satu variabel  dependen  dan  memprediksi  variabel  dependen  dengan  menggunakan  variabel independen.  Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis regresi linear berganda, persamaan regresinya adalah sebagai berikut:
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## Y = α + β1X1 + β2X2 + e Uji Hipotesis
Ghozali  (2018:44)  mengatakan  bahwa  uji  hipotesis  digunakan  untuk  membuktikan atau  memperjelas  dari  tujuan  semula  yaitu  apakah  ada  pengaruh  antara  variabel  bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitin ini uji hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Uji t
Uji statistik t digunakan untuk mrnunjukkan seberapa jauh sebuah variabel independen secara  individual  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Ghozali  (2018:179) menyatakan  uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  masing-masing  variabel independen  terhadap  variabel  dependen.  Tingkat  kepercayaan  untuk  pengujian hipotesis adalah 95% at au (α) = 0,05 (5%) untuk degree of freedom (df) = n - k. Uji ini dilakukan dengan membandingkan ketentuan;
a. Jika nilai |t hitung| ≥ t tabel atau t signifikan < 0,05 maka dapat disimpulkan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
b. Jika nilai |t hitung| ≤ t tabel atau t siginifikan > 0,05 maka dapat disimpulkan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Uji F
Ghozali  (2018:179)  menyatakan  uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel independen  secara  bersama-sama  mempengaruhi  varabel  independen.  Patokan  yang digunakan  dalam  pengujian  ini  adalah  membandingkan  nilai  sig  yang  diperoleh  dengn derajat  signifikan  pada  level  α  =  0,05  untuk degree  of  freedom (df)  =  n – k  -  1.  Uji  ini dilakukan dengan membandingkan signifikan F hitung dengan ketentuan :
a. Jika nilai |F hitung| ≥ F tabel dan F sig < 0,05 maka Hipotesis diterima.
b. Jika nilai |F hitung| ≤ F tabel dan F sig > 0,05 maka hipotesis tidak dapat diterima.

## Uji Koefisien Determinasi R Square
Ghozali  (2018:97)  menyatakan  bahwa  koefisien  determinasi  R Square (R 2 )  pada intinya  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  regresi  dalam  menerangkan  variasi variabel  dependen.  Koefisiensi  determinan  digunakan  untuk  melihat  seberapa  besar variabel  independen  (X)  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  (Y)  yang  dinyatakan dalam persentase.  Nilai  koefisien  determinansi  adalah antara  nol  dan  satu.  Nilai  R 2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen  sangat  terbatas,  dan  sebaliknya  nilai  R 2 yang  mendekati  satu  berarti  variabel- variabel  independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk memperediksi variasi variabel dependen.
Apabila teknik analisa datanya terdiri dari satu sampai dua variabel bebas maka kita menggunakan  R square ,  tetapi  apabila  jumlah  variabel  bebasnya  lebih  dari  dua  variabel maka akan lebih baik menggunakan adjusted R square yang nilainya selalu lebih kecil dari R square .  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  R Square ,  karena  variabel  bebas dalam penelitian ini lebih dari satu variabel yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2).
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Data Asumsi Klasik
Untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan telah memenuhi kriteria  maka  perlu  dilakukan  serangkaian  pengujian  yaitu  Uji  Normalitas,  Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.
1. Uji Normalitas
Tabel 4.4
Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 11 Normal Parameters a,b Mean -.0001047 S td. Deviation 112612758328.34973000 Most Extreme Differences Absolute .178 Positive .170 Negative -.178 Test Statistic .178 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance. Sumber : Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22
Berdasarkan  hasil  analisis  uji  normalitas  dengan  menggunakan  Kolmogrov- Smirnov Test pada tabel 4.4 yang telah disajikan di atas, menunjukkan bahwa nilai Asymp.  Sig  (2-tailed) adalah  sebesar  0,200  >  0,05  yang  berarti  data    tersebut berdistribusi  normal.  Data  variabel  independen  yaitu  Pajak  Kendaraan  Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) serta variabel dependen yaitu Pendapatan  Asli  Daerah  (Y)  dalam  penelitian  ini,  memenuhi  uji  normalitas,  dan penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut.
2. Uji Multikolinearitas
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Pajak Kendaraan Bermotor .992 1.008 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .992 1.008 a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah Sumber : Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Berdasarkan tabel 4.5 yang telah disajikan diatas dapat dilihat bahwa nilai Tolerance dan VIF, jika nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan VIF < 10, maka dinyatakan tidak ada multikolonieritas  dalam  model  regresi.  Sedangkan,  jika  nilai tolarance <  0,10  atau  sama dengan VIF > 10, maka dinyatakan ada gejala multikolonieritas dalam model regresi. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa:
a. Nilai tolerance variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) 0,992 > 0,10 dan nilai VIF 1.008 < 10
b. Nilai tolerance variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) 0,992 > 0,10 dan nilai VIF 1.008 < 10
Seluruh  nilai tolerance besar  dari  0,10  dan  nilai  VIF  seluruh  variabel  kecil  dari  10, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  masing – masing  variabel  tidak  ada  gejala multikolonieritas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Gambar 4.1

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22 Berdasarkan  hasil  uji heteroskedastisitas dengan  menggunakan  grafik scatterplot pada gambar 4.1 yang telah disajikan diatas, dapat dilihat bahwa titik- titik  menyebar  dengan  pola  yang  tidak  jelas  di  atas  dan  di  bawah  angka  0  (nol) pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model  regresi,  sehingga  model  regresi  layak  dipakai  untuk  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  berdasarkan  variabel dependen  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah.  Artinya  yaitu  X1  (Pajak  Kendaraan Bermotor) dan X2 (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) tidak terdapat kesamaan pada varian errorya.
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## 4. Uji Autokorelasi
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .963 a .927 .909 125904891377 .973 2.658 a. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Sumber : Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22
Berdasarkan  hasil  uji  autokorelasi  pada  tabel  4.6 diatas,  diketahui  nilai Durbin-Watson  (d)  adalah  sebesar  2,658.  Selanjutnya  nilai  ini  dibandingkan dengan  nilai  Durbin-Watson  pada  tabel  dengan  signifikansi  5%.  Adapun  jumlah variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah  2  dan  jumlah  sampel  adalah  10 maka  didapat  nilai  dL  sebesar  0,6972  dan  nilai  dU  sebesar  1,6413.  Nilai  Durbin- Watson (d) sebesar 2,658 lebih besar dari dU yakni 1,6413 dan nilai ini kurang dari (4-dU)  atau  4  -  1,6413  =  2,3587.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat disimpulkan bahwa, 1,6413 < 2,658 < 2,3587 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 4.7
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) - 319416590035 .583 418982575710 .582 -.762 .468 Pajak Kendaraan Bermotor 3.239 .322 .966 10.066 .000 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.239 .932 .128 1.329 .220
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah Sumber : Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22
Berdasarkan  hasil  uji  analisis  regresi  linear  berganda  pada  tabel  4.7  diatas,  maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :
Y = 319416590035,583 + 3,239 X1 +1,239 X2 + e Berdasarkan  hasil  perhitungan  tersebut,  maka  hasil  koefisien  regrasi  dapat diinterprestasikan sebagai berikut :
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
1. Nilai konstant sebesar 319.416.590.035,583 menyatakan bahwa jika nilai variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) dianggap nol (0)  maka  nilai  Pendapatan  Asli  Daerah  (Y)  sebesar  319.416.590.035,583.  Dengan  kata lain  bahwa  pada  saat  variabel  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor tidak ada atau dalam keadaan konstan, maka besarnya Pendapatan Asli  Daerah  di  Provinsi  Sumatera  Barat  sebesar  319.416.590.035,583  rupiah  dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol.
2. Nilai  koefisien  regresi  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotorsebesar  3,239  menunjukkan bahwa  terdapat  pengaruh  positif  antara  variabel  Pajak  Kendaraan  Bermotor(X1) terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Y)  sebesar  3,239.  Hal  ini  berarti  apabila  variabel independen Pajak Kendaraan Bermotor(X1) naik sebesar 1 rupiah dengan asumsi bahwa variabel  bebas  lainnya  konstan,  maka  variabel  pendapatan  asli  daerah  (Y)  akan mengalami peningkatan sebesar 3,239 rupiah.
3. Nilai  koefisien  regresi  dari  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  sebesar  1,239 menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  antara  variabel  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (X2)  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Y)  sebesar  1,239.  Hal  ini berarti  apabila  variabel  independen  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor(X2)  naik sebesar  1  rupiah  dengan  asumsi  bahwa  variabel  bebas  lainnya  konstan,  maka  variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,239 rupiah.

## Uji Hipotesis
Dalam penelitin ini uji hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

## 1. Uji t
Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh sebuah variabel independen secara  individual  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Pengujian  dilakukan dengan menggunakan test signifikansi 0,05 dan untuk degree of freedom (df) = n-k. Tabel 4.8
Hasil Ujit Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) - 319416590035 .583 418982575710 .582 -.762 .468 Pajak Kendaraan Bermotor 3.239 .322 .966 10.066 .000 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.239 .932 .128 1.329 .220
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

## Sumber : Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22
Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.8 di atas, diperoleh t hitung dari masing-masing variabel bebas. Selanjutnya t hitung penelitian dibandingkan dengan  t tabel dengan tingkat
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) = n – k , 10 – 3 = 7 diperoleh t tabel = 1,895. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:
a. Pajak Kendaraan Bermotor
Hasil  pengujian  untuk  variabel  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (X1)  diperoleh  t  hitung 10,066  >  t  tabel  1,895  sedangkan  untuk  signifikansi  0,000  <  0,05  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama  (H1)  diterima.  Hal  ini  berarti  Pajak  Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Hasil  pengujian  untuk  variabel  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (X2)  diperoleh  t hitung 1,329 < t tabel  1,895 sedangkan untuk signifikansi 0,220  > 0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  kedua  (H2)  ditolak.  Hal  ini  berarti  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Uji F
Tabel 4.9 Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 16088245622 86591600000 000.000 2 804412281143 295800000000 .000 50.745 .000 b Residual 12681633338 31928300000 00.000 8 158520416728 99103000000. 000 Total 17356408956 69784400000 000.000 10 a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
b. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor Sumber : Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22
Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.9 diatas, menunjukkan bahwa F hitung 50,745 >  F  tabel  4,737  dengan  signifikansinya  0,000  <  0,05,  artinya  ada  pengaruh  atau hubungan  yang  signifikan  antara  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (X1)  dan  Bea  Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

## Koefisien Determinasi R Square
Berikut  ini  tabel  hasil  koefisien  determinasi  antara  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  sebagai berikut :
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .963 a .927 .909 1259048913 77.973 2.658 a. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak
Kendaraan Bermotor b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah Sumber : Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.10 diatas, diperoleh angka R Square sebesar  0,927  atau  92,7%.  Hal  ini  berarti  92,7%  sumbangan  pengaruh  variabel independen  yaitu  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah,  sedangkan  sisanya  7,3%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Varibel lain yang mempengaruhi seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

## Pembahasan
Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu unsur yang terdapat  dalam pajak provinsi,  sebagaimana disebutkan pada  penjelasan  jenis pajak daerah.  Pada  penelitian  ini mendapatkan hasil analisis hipostesis (H1) diterima, sehingga Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  nilai  hasil  uji  t hitung 10,066 > t tabel 1,895 dan nilai Sig t sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05.
Adanya  pengaruh  Pajak  Kendaraan  Bermotor  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan adanya peran aktif dari Pemerintah Provinsi yang terus  berupaya  mempermudah  pelayanan  kepada  masyarakat  terutama  keluhan  terkait pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor seperti adanya pemutihan pajak, Samsat keliling, Gerai  Samsat,  Samsat  Drive-Thru,  E-Samsat  dan  lain-lain.  Dengan  adanya  kemudahan- kemudahan yang telah disediakan tersebut, penerimaan penghasilan dari Pajak Kendaraan Bermotor  di  Provinsi  Sumatera  Barat  rata-rata  setiap  tahunnya  meningkat  dan  bahkan melampaui  dari  target  yang  telah  ditetapkan.  Meningkatnya  pendapatan  dari  Pajak Kendaraan  Bermotor  maka  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Provinsi  Sumatera  Barat  juga  ikut meningkat.  Dengan  demikian,  akan  dapat  mningkatkan  kemandirian  daerah  Provinsi Sumatera Barat dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Natalia Ester Rompis, dkk (2015),  Margaretha  Anggraini,  dkk  (2015),  Musdalifah  (2020),  Niken  Anggraini  (2020), Novia  Larashati  (2020)  serta  Djodi  Setiawan  dan  Mia  Isporima  (2021)  yang  menyatakan bahwa  Pajak  Kendaraan  Bermotor  memiliki  pengaruh  secara  signifikan  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah.  Namun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jumardi  Amir  (2015) menunjukkan  hasil  bahwa  Pajak  Kendaraan  Bermotor  secara  parsial  tidak  berpengaruh
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
terhadap Pendapatan Asli Daerah, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Yani Rizal dan Miftahul  Hidayah  (2018)  memberikan  hasil  bahwa  Pajak  Kendaraan  Bermotor  kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada  penelitian  ini  peneliti  mendapatkan  hasil  analisis  hipostesis  (H2)  ditolak, sehingga  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai hasil uji t hitung 1,329 < t tabel 1,895, dan nilai Sig t sebesar  0,220  lebih  besar  dari  0,05.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  yang dilakukan  oleh  Margaretha  Anggraini,  dkk  (2015),  Septiana  Widya  Ningsih  dan  Anim Rahmayati  (2018)  dan  Novia  Larashati  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Penerimaan  dari  pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  di  Provinsi  Sumatera Barat  setiap  tahunnya  mengalami  fluktuasi,  dimana  terjadi  peningkatan  dan  penurunan serta  terhitung  kecil  dan  tidak  memberikan  pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat.  Hal  tersebut  dikarenakan  adanya masyarakat  yang  membeli  kendaraan  bekas  tidak  melakukan  perubahan  terhadap kepemilikan  kendaraannya.  Sehingga  penggunaan  kendaraan  bermotor  luar  daerah semakin  meningkat,  (m.antarnews.com,  2022).  Adanya  beberapa  objek  pungutan  yang belum  dapat  terjangkau  disebabkan  dari  landasan  peraturan  yang  tidak  memungkinkan untuk mengenakan pungutan terhadap objek pajak kendaraan bermotor luar daerah yang secara nyata-nyata telah dikuasai atau dimiliki dan beroperasi diwilayah Provinsi Sumatera Barat. Namun penelitian dengan hasil yang berbeda dilakukan oleh Nurul Aliyah (2019) dan Niken  Anggraini  Pangesti  (2020),  menunjukkan  hasil  penelitian  bahwa  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah.
Pengaruh  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan  hasil  analisis  data  prolehan  F  hitung  50,745  >  F  tabel  4,737  dengan signifikansinya  0,000  <  0,05,  artinya  ada  pengaruh  atau  hubungan  yang  signifikan  antara Pajak  Kendaraan  Bermotor  (X1)  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (X2)  secara simultan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Y).  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Nurul Aliyah  (2019)  dan  Ferdiansyah  (2020)  yang  menunjukkan  hasil  analisis  bahwa  secara simultan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bepengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Sumbangan secara serentak antara variabel Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan terhadap  Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat sebesar 92,7% sedangkan sisanya 7,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak  termasuk  dalam  penelitian  ini.  Dengan  demikian  semakin  tinggi  penerimaan  Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka akan menyebabkan peningkatan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat.
Namun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rina  Widya  (2019)  menunjukkan  hasil  yang berbeda yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
simultan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  pajak  bermotor  mereka,  dengan demikian tentunya akan mempengaruhi tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Penelitian  lain seperti yang dilakukan oleh Novi Indriani (2018) menunjukkan hasil bahwa kontribusi dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah dinilai sangat kurang berkontribusi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  Periode 2012 - 2021, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil  pengujian  untuk  variabel  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (X1)  diperoleh  t  hitung 10,066  >  t  tabel  1,895  sedangkan  untuk  signifikansi  0,000  <  0,05  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama  (H1)  diterima.  Hal  ini  berarti  Pajak  Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Hasil  pengujian  untuk  variabel  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (X2)  diperoleh  t hitung 1,329 < t tabel 1,895, sedangkan untuk signifikansi 0,220 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  kedua  (H2)  ditolak.  Hal  ini  berarti  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Dari  hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa  F  hitung  50,745  >  F  tabel  4,737  dengan signifikansinya 0,000 < 0,05 artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
4. Nilai  R Square sebesar  0,927  atau  92,7%  hal  ini  berarti  92,7%  sumbangan  pengaruh variabel  independen  yaitu  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sisanya 7,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## Saran
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  yang  dikemukakan  diatas,  maka  saran-saran  yang diajukan adalah:
1. Dalam  rangka  mewujudkan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) di Provinsi Sumatera Barat periode 2021 - 2026 yang harus dapat diselesaikan dengan sisa waktu 3,5 tahun,  maka perlu usaha nyata dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera  Barat,  untuk  dapat  meningkatkan  sumber  pendapatan  daerahnya.  Salah satu sumber pendapatan terbesar yang berpengaruh berasal dari pajak daerah. Pajak daerah contohnya  dapat  berupa  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor.  Dengan  penggalian  potensi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  yang  maksimal  akan  dapat  meningkatkan  penerimaan  dalam bidang  tersebut  yang  nantinya  akan  memberikan  pengaruh  dan  kontribusi  yang  lebih besar  bagi  Pendapatan  Asli  Daerah,  hal  ini  juga  akan  memberikan  pengaruh  dan
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
peningkatan pada Pendapatan Daerah sehingga meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel indenpenden lainnya yang  bertujuan  untuk  mengetahui  variabel-variabel  lain  yang  dapat  mempengaruhi variabel dependen.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Amir, Jumardi dkk. (2014). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Skripsi Fakultas konomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.
[2] Anggraini, Margaretha dkk.(2014).Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Di Provinsi Sumatera Selatan. E-Jurnal Akuntansi, STIE MDP Palembang.
[3] Aliah,  Nurul  dkk.(2019).Pengaruh  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  Terhadap  PAD  Aceh.E-Jurnal  Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik Indonesia. Vol 6, Nomor 1.
[4] Arikunto, S. (2019). Prosedur Penlitian. Rineka Cipta.
[5] Bapenda  Provinsi  Sumatera  Barat.  (2022).  Rapat  Koordinasi  Formulasi  Strategi Pencapaian Target Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun 2022.Diakses dari https://bapenda.sumbarprov.go.id/.Tanggal 5 Juni 2022.
[6] Deepublish.(2021). Cara menyusun Proposal Skripsi yang Baik dan Benar. Diakses 7 Desember 2021, dari https://penerbitbukudeepublish.com/cara-menyusun- proposal-skripsi/
[7] Ferdiansyah.  (2020).  Pengaruh  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi. Vol 4, Nomor 2.
[8] Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Universitas Diponegoro.
[9] Kementrian Keuangan. (2019). Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
[10] Larashati, Novia. (2021). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Skripsi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
[11] Kurniawan, A. W. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. Pandiva Buku.
[12] Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi Terbaru). Andi Offset.
[13] Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Terbaru). Andi Offset.
[14] Marihot, P. S. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajagrafindo Persada.
[15] Marihot, P. S. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Pers.
[16] Marsyahrul,  Tony.  (2004).  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  Tahun  2000.  Jakarta: Gramedia.
[17] Moleong,  L.  J.  (2018).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revi).  PT.  Remaja Rosdakarya.
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
[18] Musdalifah.(2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah  UPT  Pendapatan  Wilayah  GowaSkripsi,  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis.Universitas Muhammadiyah Makassar.
[19] M.antarnews.com.  (2022).Sumbar  Dongkrak  Pendapatan  Daerah  Dengan  Turun  ke Jalan. Diakses.dari  https://m.antarnews.com/berita/.Tanggal 21 Juni 2022.
[20] Panjaitan, Nora Januarti dkk.(2018). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah.E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Politeknik Bisnis Indonesia.
[21] Pangesti, Niken Anggraeni. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB)  dan  Pajak  Air  Permukaan  (PAP) Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah.Skripsi  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal.
[22] Peraturan Gubernur Sumatera Barat. (2020).  Peraturan Gubernur Nomor  91  Tahun 2020  Tentang  Uraian  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi Sumatera  Barat.  Diakses  dari  https://ppid.sumbarprov.go.id/  Tanggal  1  Agustus 2022.
[23] Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat.
[24] Rizal, Yani dan Miftahul Hidayah. (2018).Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi Aceh. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis 9 (1), 84-91.
[25] Rompis,  Natalia  Ester.  (2015).  Analisis  Kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi. Vol. 15, Nomor 4.
[26] Sekaran,  Uma  dan  Roger  Bougie.(2017).  Metode  Penelitian  Untuk  Bisnis.Edisi  6. Jakarta: Salemba Empat.
[27] Setiawan,  Djodi  dan  Mia  Isporima.(2019).  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor    Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Provinsi  Jawa  Barat.Jurnal  JISIPOL,  Vol.  5,  Nomor  3.Ilmu  Pemerintahan Universitas Bale Bandung.
[28] Undang-Undang  Republik  Indonesia.  (2022).  Undang  Undang  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan  Daerah.  Diakses  dari  https://djpk.kemenkeu.go.id//.    Tanggal  10  Juli 2022.
[29] Wahfar,  R.  R.,  Hamzah,  A.,  &  Syechalad,  M.  N.  (2014).Analisis  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  Dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  Sebagai  Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie. Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172, Vol. 2, Hal: 70-79.
[30] Widya, Rina. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Air  Permukaan  dan  Sumbangan  Pihak  Ketiga  Dealer terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  pada  UPPD Marabahan.E-Journal, Vol 16, Nomor 3.
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.2, No.5, Oktober 2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN