## ANALISIS TATA HUBUNGAN KERJA PENGELOLAAN AREAL EKS HPH DALAM KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI PROVINSI JAMBI
Fazriyas 1 Elwamendri 2
Act  (Act)  No.  41,  1999  concerning  state  forestry  forests  is  one  determinant  of  life  supporting systems and sources of welfare. During the first 20 years of forest management by concessions have many negative issues, especially forest destruction and many concession holders who cease to operate before the time runs out. They argument there are potential for wood that has been exhausted, and some of them not extend  the  operating  license  for  the  second  time  becouse  forests  have  been  heavily  damaged  and  its potential continues to decline.
Under these conditions, the Government in this case the Ministry of Forestry tried to look for the new format and issue a wide range of policies to create an optimal model of forest management. One of the policies  issued  by  the  government  is  the  establishment  of  Forest  Management  Unit  (FMU)  in  every function  of  forest  area.  Hereinafter  abbreviated  Forest  Management  Unit  (FMU)  is  the  smallest  unit  of forest management according to the principal functions , which can be managed efficiently and sustainably.
Scientific papers about the analysis of governance relationships of ex HPH areas management in Jambi  Province  namely  as  a  guide  for  local  governments  for  implementation  of  a  good  institutional relationship  that  is  consistent  and  harmonious  between  KPHP  and  IUPHHK  units.  While  the  goal  of scientific writing in order to formulate a governance relationship between IUPHHK and KPHP units.
In  the  implementation  of  sustainable  production  forest  management,  organization  of  production forest area is the Unitary Production Forest Management (KPHP) while for protected area is KPHL and  for conservation areas is KPHK. In the former concession areas that do not have the license holder, KPHP duty are: (1) conduct forest  management ex-concession area. (2) describe the national  forest policy, provincial and district forestry sector to be implemented in the management of the former concession area in units of KPH.  (3)  implement  forest  management  activities  in  their  areas  ranging  from  planning,  organizing, implementation and supervision and control. (4) carry out monitoring and evaluation of the implementation of  forest  management  activities  in  the  areas  of  ex-HPH.  (5)  investment  opportunities  in  the  former concession  area  in  order  to  support  the  achievement  of  objectives  of  forest  management  and  (6)  social construction in the community around KPH.
Key Words: Tata Hubungan Kerja, Kesatuan Pengelolaan Hutan
1 Staf Pengajar P.S Kehutanan Fakultas Pertanian UNJA, di Jambi
2 Staf Pengajar P.S Agribisnis  Fakultas Pertanian UNJA, di Jambi

## Bab I. Pendahuluan

## 1.1.
Latar Belakang
ndang-undang  (UU)  No.  41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan hutan merupakan salah satu penentu system penyangga kehidupan  dan  sumber  kemakmuran  rakyat. Undang-undang  tersebut  memberikan  amanat bahwa hutan harus dipertahankan secara optimal, dijaga  daya  dukungnya  secara  lestari  dan  diurus dengan  akhlak  mulia,  arif,  adil,  bijaksana, terbuka,  profesional  serta  bertanggung  gugat. Dalam  pencapaian  pengelolaan  hutan  yang diinginkan  tersebut  maka  haruslah  adanya kegiatan  pengurusan  kehutanan  yang  terdiri kegiatan  perencanaan  kehutanan,  pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan,  pelatihan,  dan  penyuluhan  serta penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya.
Melihat  dari  sejarah  pengelolaan  hutan di  Indonesia  dimulai  dari  tahun  1967/1968, sumberdaya hutan merupakan salah satu sumberdaya  alam  yang  dianggap  bisa  dijadikan modal  bagi  perolehan  devisa  yang  amat diperlukan  oleh  pemerintah  untuk  menggerakan ekonomi nasional, maka melalui kebijakan PMA dan  PMDN  merupakan  sumber  hukum  agar dapat  terlaksananya  eksploitasi  hutan  oleh pemegang  konsensi  HPH  (  Hak  Pengusahaan Hutan)  dengan  masa  kerja  20  tahun.    Dalam pelaksanaan system pengelolaan hutan oleh HPH telah  memberikan  dampak  positif  dan  negatif terhadap  pembangunan  ekonomi,  sosial  dan ekologi nasional.
Selama proses 20 tahun pertama pengelolaan hutan  oleh  HPH  telah  banyak  timbul  persoalan negatif  yang  muncul  terutama  kerusakan  hutan  yang ditumbulkannya,  dan  yang  lebih  mengkhawatirkan lagi  adalah  banyak  pemegang  HPH  yang  berhenti beroperasi  atau  meninggalkan  lapangan  sebelum masa  konsensinya  habis,  karena  beralasan  potensi kayu  yang  sudah  habis,  dan  ada  diantaranya  tidak memperpanjang  izin  operasi  kedua  kalinya  dengan alasan karena hutan telah mengalami rusak berat dan potensinya  terus  menurun.  Namun  selanjutnya sebagian  areal  hutan  produksi  tersebut  ada  yang dikelola  oleh  BUMN  seperti  INHUTANI  atau patungan  BUMN  dan  BUMS,  namun  perjalanan pengelolaan oleh BUMN tersebut tidaklah mulus dan sampai  tahun  2000  hampir  seluruh  areal  hutan produksi  terutama  di  luar  pulau  Jawa  yang  dikelola oleh  BUMN  berhenti  pengelolaannya.  Akibatnya hampir sebagian besar areal hutan produksi tidak ada lagi  pengelolaanya  atau  tidak  ada  izin  HPHnya  dan seterusnya  menjadi  kawasan  hutan  produksi  yang tidak bertuan yang disebut kawasan hutan eks HPH.
Puncak  klimak  dari  kerusakan  sumberdaya hutan  adalah  sejak  dimulai  nya  era  reformasi  tahun 1998  sampai  2004.  Pada  saat  itu  perubahan  kondisi politik yang dramatis tidak hanya menerpa perubahan tata  kelola  pemerintah  pusat  dan  daerah  tetapi  juga menerpa  tata  kelola  kewenangan  dan  pemanfaatan sumberdaya  hutan.  Pembentukan  otonomi  daerah ternyata  tidak  membawa  kondisi  yang  baik  terhadap kondisi  sumberdaya  hutan.  Kerusakan  sumberdaya hutan  ternyata  semakin  berat  karena  pemerintah daerah sebagai pemerintahan otonomi telah menjadikan  juga  sumberdaya  hutan  (yang  telah  jadi eks  HPH)  menjadi  andalan    sumber  pendapatan  asli daerah  (PAD),  selain  sebagai  eksplotasi  untuk  PAD maka  kawasan  hutan  eks  HPH  juga  telah  menjadi
areal surga bagi kegiatan illegal logging, okupasi untuk sektor pertanian serta ramai-ramai mengusulkan  perubahan  fungsi  kawasan  hutan menjadi  sektor  non  kehutanan  akibatnya  hampir 2-3  juta  hektar  pertahun  kawasan  hutan  di Indonesia mengalami degradasi.
Provinsi  Jambi  merupakan  salah  satu provinsi  di  Indonesia  yang    mengalami  situasi seperti diuarikan diatas. Kawasan hutan eks HPH di  Provinsi  Jambi  kenyataan  lapangan  telah mengalami  perubahan  penggunaan  areal  untuk perkebunan, pertanian, pemukiman dan pembangunan  fisik  lainya  karena  dianggap kawasan  tidak  bertuan.  Diperkirakan  400-500 ribu  hektar  kawasan  hutan  produksi  di  provinsi Jambi  telah  menjadi  areal  eks  HPH.  Terlepas baik  buruknya  kondisi  kawasan  hutan  produksi tersebut maka pemerintah tidak dapat membiarkan  begitu  saja  kawasan  eks  HPH tersebut  terus  menerus  tanpa  jelas  status  dan tanpa  pemanfaatan  yang  tearah,  sistematis,  dan dapat  dipertanggung  jawabkan.  Disisi  lain kebutuhan akan hasil sumberdaya hutan ternyata makin  lama  makin  meningkat  seiring  dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk.
Mulai  tahun  2004  pemerintah  pusat dalam  hal  ini  departemen  kehutanan  mulai melancarkan  gerakan  pemberantasan illegal logging diseluruh  Indonesia.  Selain  gerakan pemberantasan illegal  logging ,  Departemen Kehutanan  RI  juga  berusaha  secara  serius mencari  format  yang  ideal  untuk  mewujudkan pengelolaan  hutan  yang  lestari,  efisien  dan efektif,  baik  dari  sisi  kelembagaan,  sistem silvikultur maupun tata perencanaan dan pemanfaatan serta model keterlibatan masyarakat  sekitar  hutan  dalam  pengelolaan
sumberdaya  hutan  sehingga  areal  kawasan  hutan terutama  areal  hutan  produksi  eks  HPH  dapat kembali dikelola dengan baik, efisien dan efektif.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan berusaha selalu mencari  format  dan  mengeluarkan  berbagai  macam kebijakan  untuk  menciptakan  model  pengelolaan hutan  yang  optimal  efisien  dan  lestari.  Salah  satu kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  adalah Pembentukan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH) pada  setiap  fungsi  kawasan  hutan.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 tahun  2008  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menjelaskan  bahwa Kesatuan  Pengelolaan  Hutan selanjutnya  disingkat  (KPH)  adalah  wilayah  unit terkecil  pengelolaan  hutan  sesuai  fungsi  pokok  dan peruntukaanya,  yang  dapat  dikelola  secara  efisien dan lestari.
Setiap  fungsi  pokok  kawasan  hutan  terdiri dari fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi  terbagi  dalam  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan (KPH)  yang  menjadi  bagian  dari  penguatan  sistem pengurusan  hutan  nasional,  pemerintah  provinsi  dan pemerintah  kabupaten/kota.  Selanjutnya  setiap  KPH dipimpin  oleh  Kepala  KPH  sebagai  pimpinan, pemegang  kewenangan  dan  penanggung  jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
Berkaitan  dengan  kebijakan  pemerintah tersebut  pemerintah  Provinsi  Jambi  telah  menyusun Rancang  Bangun  KPH  dan Action  Plan KPH Provinsi Jambi. Dalam rancang bangun KPH Provinsi Jambi tersebut telah diusulkan 18 wilayah unit kelola KPH  di  Provinsi  Jambi.  Selanjutnya  Departemen Kehutanan RI telah memberikan arahan pencadangan wilayah  KPH  di  Provinsi  Jambi  sebanyak  17  unit kelola  KPH  yang  terdiri  dari  16  (enam  belas)  unit
KPHP dan 1 (satu) unit KPHL  yang selanjutnya menjadi  KPH  Model  di  provinsi  Jambi  yaitu KPHL  gambut  Sungai  Bram  Itam  kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dari 16 unit KPH  yang berfungsi  untuk KPHP sebagian    merupakan  areal  kawasan  hutan produksi  eks  HPH  yang  belum  terdapat  izin pengelolaannya (IUPHHK) maupun ada beberapa  unit  HPH  telah  mendapatkan  izin IUPHHK  untuk  pengelolaan  hutan  alam maupun  untuk  hutan  tanaman  industri.  Dengan adanya  pembentukan  unit  KPHP  pada  hutan produksi  maka  diperlukan  penataan  kembali hubungan  kerja  antara  KPH  dengan  unit-unit izin  usaha  pemanfaatan  kawasan  (IUPK)  yang berada  dalam  wilayah  KPHP  tertentu.  Maka untuk mewujudkan tata hubungan  pengelolaan KPHP  dengan  unit-unit  IUPK  pada  areal  eks HPH    maka  diperlukan  terlebih  dahulu penyusunan Tata hubungan Kerja Pengelolaan Areal  Eks  HPH  dalam  Unit  KPH  di  Provinsi Jambi.
1.2. Maksud dan Tujuan
Adapun  maksud  tulisan  ilmiah  tentang analisis  tata  hubungan  kerja  pengelolaan  areal eks  HPH  di  Provinsi  Jambi  yaitu  sebagai pedoman  bagi  pemerintah  daerah  untuk pelaksanaan  tata  hubungan  kelembagaan  yang selaras  dan  serasi  antara  Unit  KPHP  dengan unit-unit IUPHHK nantinya.  Sedangkan tujuan daritulisan  ilmiah  in  untuk  merumuskan  tata hubungan  kerja  unit-unit  IUPK  dengan  unit KPHP.

## Bab II. Tata Hubungan Kerja
2.1. Organisasi
Tujuan pokok dari pola pembangunan sektor kehutanan  di  Provinsi  Jambi  yaitu  ditujukan  untuk pencapaian pengelolaan hutan lestari yang memerlukan penataan yang baik dari berbagai semua komponen lingkungan sumberdaya hutan baik berupa komponen  sosial  ekonomi  budaya  masyarakat, topografi, kelembagaan, daerah aliran sungai (DAS), administrasi  wilayah  dan  lain  sebagainya  sehingga mampu  menjalankan  program  dan  kegiatan  dengan tepat  dan  terarah.  Dalam  pelaksanaan  pengelolaan hutan  produksi  secara  lestari,  berdasarkan  PP.  No.  3 tahun  2008,  bahwa  pada  kawasan  hutan  yang berfungsi hutan produksi dibentuk Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) sedangkan untuk hutan  lindung  dibentuk  KPHL  dan  pada  kawasan Konservasi dibentuk KPHK.
Khususnya hutan produksi maka diperkirakan  300-400  ribu  hektar  kawasan  hutan produksi  di  provinsi  Jambi  telah  menjadi  areal  eks HPH. Terlepas baik buruknya kondisi kawasan hutan produksi  tersebut  maka  pemerintah  tidak  dapat membiarkan  begitu  saja  kawasan  eks  HPH  tersebut terus  menerus  tanpa  jelas  status  dan  tanpa pemanfaatan  yang  tearah,  sistematis,  dan  dapat dipertanggung  jawabkan.  Disisi  lain  kebutuhan  akan hasil  sumberdaya  hutan  ternyata  makin  lama  makin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk.  Dengan  munculnya  konsep  kelembagaan KPHP  pada  hutan  produksi  maka  pengelolaan  hutan produksi  harus  dikelola  oleh  KPHP.  KPHP diartikan sebagai unit pengelolaan hutan produksi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
Organisasi KPHP yang ditetapkan mempunyai bentuk :
1. Sebuah organisasi pengelola hutan yang:
a) mampu menyelenggarakan pengelolaan yang  dapat  menghasilkan  nilai  ekonomi  dari
pemanfaatan  hutan  dalam  keseimbangan dengan fungsi konservasi, perlindungan, dan sosial dari hutan;
b) mampu  mengembangkan  investasi  dan menggerakkan lapangan kerja;
c) mempunyai kompetensi menyusun perencanaan dan monitoring/evaluasi
berbasis  spasial;  mempunyai  kompetensi untuk melindungi kepentingan hutan (termasuk kepentingan publik dari hutan);
d) mampu  menjawab  jangkauan  dampak
pengelolaan  hutan  yang  bersifat  lokal, nasional  dan  sekaligus  global  (misal  :peran hutan  dalam  mitigasi  perubahan  iklim global/climatechange); dan
e) berbasis pada profesionalisme kehutanan.
2. Organisasi yang merupakan cerminan integrasi  (kolaborasi/sinergi)  dari  Pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.
3. Pembentukan organisasi KPHP tetap menghormati  keberadaan  unit-unit  (izin- izin) pemanfaatan hutan yang telah ada.
4.  Struktur  organisasi  dan  rincian  tugas  dan fungsinya memberikan jaminan dapat memfasilitasi  terselenggaranya  pengelolaan hutan secara lestari.
5. Organisasi yang memiliki kelenturan (fleksibel)  untuk  menyesuaikan  dengan kondisi/tipologi  setempat  serta  perubahan lingkungan  strategis  yang  berpengaruh
terhadap pengelolaan hutan. Dalam memberikan pertimbangan teknis dan mengusulkan  penetapan  organisasi  KPH, khususnya  yang  berkaitan  dengan  sumber daya  manusia,  pemerintah  provinsi  harus memperhatikan, antara lain, syarat
kompetensi  kerja  yang  diterbitkan  oleh  lembaga sertifikasi  profesi  di  bidang  kehutanan  atau pengakuan oleh Menteri.
Dalam  memberikan  pertimbangan  teknis  dan mengusulkan penetapan organisasi KPH, khususnya  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya manusia, pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan,  antara  lain,  syarat  kompetensi kerja  yang  diterbitkan  oleh  lembaga  sertifikasi profesi di bidang kehutanan atau pengakuan oleh Menteri.
Selanjutnya  Pasal  4  ayat  3  PP  No.  6/2007 menyatakan  bahwa  dalam  hal  penyelenggaran pengelolaan  hutan  oleh  BUMN,  maka  kewenangan KPHP    tidak  termasuk  kewenangan  publik.  Menurut penjelasan  pasal  tersebut,  yang  termasuk  dalam kewenangan publik, antara lain :
1) penunjukan dan penetapan kawasan hutan;
2) pengukuhan kawasan hutan;
3) pinjam pakai kawasan hutan;
4) tukar menukar kawasan hutan;
5) perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
6) proses  dan  pembuatan  berita  acara  tukar menukar, pinjam pakai kawasan hutan;
7) pemberian  izin  pemanfaatan  hutan  kepada pihak  ketiga  atas  pengelolaan  hutan  yang  ada  di wilayah kerjanya;
8) kegiatan  yang  berkaitan  dengan  Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.
Berdasarkan  PP  No.  3  tahun  2008    menjelaskan bahwa  tugas  dari  kepala  KPHP  yaitu  menyusun perencanaan  pengelolaan  hutan.  Penyusunan rencana  pengeloloaan  hutan  yang  dilakukan dengan:
a) Mengacu  pada  rencana  kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota; dan
b) Memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat  setempat,  serta  kondisi lingkungan.
Rencana  pengelolaan  hutan  sebagaimana meliputi:
1.  Rencana  pengelolaan  hutan  jangka  panjang disusun oleh kepala KPHP  dengan memuat unsur:
a) Tujuan yang akan dicapai KPH;
b) Kondisi yang dihadapi; dan
c) Strategi serta kelayakan pengembangan  pengelolaan  hutan, yang  meliputi tata hutan,pemanfaatan dan penggunaan kawasan
hutan,rehabilitasi dan reklamasi hutan,  dan  perlindungan  hutan  dan konservasi alam.
2.  Rencana  pengelolaan  hutan  jangka  pendek disusun  oleh  pejabat  yang  ditunjuk  oleh kepala  KPHP  dan  mengaju  kepada  rencana jangka  panjang.  Rencana  jangka  pendek memuat unsur-unsur sebagai berikut:
a) Tujuan  pengelolaan  hutan  lestari dalam skala KPH yang bersangkutan;
b) Evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;
c) Target yang akan dicapai;
d) Basis data dan informasi;
e) Kegiatan yang akan dilaksanakan;
f) Status neraca sumber daya hutan;
g) Pemantauan evaluasi, dan pengendalian kegiatan; dan partisipasi para pihak.
Berdasarkan Kepmenhut No.230/Kpts- II/2003  tentang  KPHP  menjelaskan  bahwa  kriteria kelembagaan  meliputi  pemantapan,  penataan,  atau peningkatan  kelembagaan  pada  kawasan  hutan produksi yang :
a. Telah dibebani hak diatasnya.
b. Tidak dibebani hak dan atau
c. Ada konflik  didalam kawasan hutan produksi,  baik  telah  dibebani  hak  maupun belum dibebani hak.
Sedangkan  standar  kelembagaan  diatur melalui pemantapan kelembagaan, penataan kelembagaan, peningkatan kelembagaan, atau pembentukan kelembagaan sebagai berikut :
a. Bagi kawasan hutan produksi yang telah dibebani hak/izin diatasnya ditempuh dengan  menetapkan  pemegang  hak/izin sebagai inti KPHP dan melakukan pemantapan hak/izin yang sudah ada.
b. Bagi  kawasan  hutan  produksi  yang tidak  ada  hak/izin  diatasnya  ditempuh dengan melakukan penataan atau pembentukan  kelembagaan  baru  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Bagi  kawasan  hutan  produksi  yang  ada konflik diatasnya dilakukan dengan peningkatan kelembagaan pada hutan produksi  yang  ada  hak/izin  diatasnya  atau pembentukan/penataan  kelembagaan  baru pada  hutan  produksi  yang  tidak  dibebani hak  untuk  mencari  solusi  konflik  dalam kerangka pengelolaan hutan lestari.
2.2.      Tata  Kerja  Areal  Eks  HPH  dalam  Unit KPHP  (Pada  Areal  eks  HPH  yang  belum Ada Pemegang Izin)
Berpedoman  pada    pasal  9  PP  No. 6/2007 jo PP No. 3 tahun 2008, tugas dan fungsi organisasi KPHP maka untuk dalam pengelolaan areal  eks  HPH  dalam  unit  KPHP  yang belum memiliki perizinan pemanfaatan kawasan hutan maka tugas kerja dari KPHP antara lain :
1) Menyelenggarakan  pengelolaan  hutan areal eks HPH yang meliputi :
a. Penataan  kawasan  hutan  areal  eks  HPH dalam Unit KPHP
Penataan  kawasan  hutan  wilayah  KPHP yang  terdiri  dari  areal  eks  HPH  merupakan kegiatan  rancang  bangun  unit  pengelolaan hutan  diareal  KPHP  yang  mencakup pengelompokan  sumberdaya  hutan  sesuai dengan  tipe  ekosistem  dan  fungsi  kawasan serta  potensi  yang  terkandung  didalamnya dengan  tujuan  memperoleh  manfaat  yang sebesarnya  secara  lestari.  Areal  eks  HPH selain  memiliki  fungsi  dominasi  sebagai fungsi  produksi  baik  produksi  hutan  alam dan  hutan  tananam,  namun  juga  dalam kegiatan  penataan  hutan  areal  eks  HPH dalam  KPHP  tersebut  dimungkin  terdapat beberapa  fungsi  areal  antara  :  fungsi lindung,  fungsi  hutan  kemasyarakatan, fungsi  ekowisata,  fungsi  hutan  tanaman rakyat, fungsi jasa lingkungan lainya.
Kegiatan  Penataan  kawasan  hutan  areal  eks HPH meliputi:
 Inventarisasi  hutan,  kegiatan  ini merupakan langkah awal dari kegiatan  penataan  hutan  dengan melakukan  pengumpulan  data  : jumlah areal eks HPH dalam wilayah satuan unit KPHP, potensi
sumberdaya  hutan  (flora  dan  fauna) kondisi  sosial  budaya  dan  ekonomi masyarakat  sekitar  eks  HPH,  tipe ekosistem, topografi, iklim mikro, penutupan  lahan,  DAS,  kondisi  perijin yang ada dan lainya.
 Pembagian  blok  dan  petak  kawasan.
Pembangian  blok  dan  petak  berdasarkan hasil inventarisasi hutan. Dalam pembagiaan blok dimungkinkan terdapatnya blok fungsi lindung (sempada sungai, rawa, gambut, flora dan fauna  yang  dilindung  dll),  hutan  adat, hutan  HKm,  hutan  desa,  rehabilitasi, reklamasi, HCVF, dll.
 Penataan  batas.  Kegiatan  penataan batas merupakan kegiatan setelah adanya kegiatan  inventarisasi  dan  pembagian blok  dan  petak.  Penataan  batas  antara blok  dan  petak  dilakukan  oleh  KPHP, sedangkan  penataan  batas  luar  dan  batas antar KPHP dilakukan antara pemerintah dan KPHP.
 Pemetaan. Berdasarkan kegiatan inventarisasi,  pembagian  blok  dan  petak maka  selanjutnya  dilakukan  pembuatan peta  wilayah  KPHP.  Unsur-unsur  dalam pemetaan  wilayah  KPHP  antara  lain  : batas  wilayah  KPH,  pembagian  batas blok,  pembagian  petak  dengan  standar peta yang berlaku.
b. Penyusunan  rencana  pengelolaan  dan pemanfataan  hutan  eks  HPH  dalam  Unit KPHP
Penyusunan rencana merupakan
penyusunan langkah-langkah yang harus  dilakukan  dimasa  akan  datang baik  masa  jangka  pendek,  jangka menengah  dan  jangka  panjang  dalam pencapaian  tujuan  yang  dicapai.  Dalam penyusunan  rencana  pengelolaan  areal eks HPH dalam unit KPHP maka unsur- unsur  yang  termuat  dalam  perencanaan pengelolaan  dan  pemanfaatan  tersebut antara lain :
 Memuat bentuk pengelolaan dan pemanfaatan  areal  eks  HPH  dalam  unit KPHP  sesuai  dengan  penataan  hutan melalui  hasil  inventarisasi,  pembuatan blok  dan  petak  serta  pemetaaan. Rencana  bentuk  pengelolaan  areal  eks
HPH tersebut dapat berupa :
 Rencana bentuk pengelolaan hutan alam
 Rencana  bentuk  pengelolaan  hutan tanaman
 Rencana  bentuk  pengelolaan  hutan masyarakat
 Rencana bentuk pengelolaan hutan desa
 Rencana bentuk pengelolaan hutan adat
 Rencana  bentuk  pengelolaan  hutan lindung.
 Rencana rehabilitasi dan lainya.
 Rencana bentuk pengelolaan jasa lingkungan dan hasil hutan non kayu.
 Rencana penjualan tegakan hutan.
 Semua  bentuk  pengelolaan  dan pemanfataan areal eks HPH yang disebut diatas harus wajib disertai  izin  pemanfaatan  sesuai dengan peraturan perundangan.
 Kegiatan pengelolaan
dan
pemanfataan  areal  eks  HPH  oleh KPHP harus ada pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh pemerintah daerah (Gubernur, bupati)
 Bila  pengelolaan  dan  pemanfaatan areal eks HPH dilakukan oleh KPHP secara  mandiri  maka  KPHP  harus membuat  rencana  organisasi  yang meliputi pengembangan SDM, pengadaan sarana prasarana,
pembiayaan  kegiataan  KPHP  dan beberapa kegiatan pembangunan areal eks HPH dalam wilayah KPHP.
 Rencana pengelolaan dan pemanfatan areal eks HPH oleh KPHP meliputi :
 Rencana  pengelolaan  jangka  panjang areal  eks  HPH  selama  10  tahun.  Rencana ini harus mengacu pada rencana kehutanan nasional,  provinsi,  dan  kabupaten  serta memperhatikan  aspirasi  dan  nilai  budaya masyarakat setempat dan kondisi lingkungan.
 Rencana  pengelolaan  jangka  pendek  1 tahun areal eks HPH memuat unsur antara lain  :  tujuan  pengelolaan,  evaluasi,  target yang  dicapai,  basis  data,  status  neraca, partisipasi pihak.

## c. Penggunaan kawasan hutan eks HPH
Setiap  penggunaan  kawasan  hutan  eks HPH dalam wilayah KPHP untuk penggunaan  pembangunan  diluar  sektor kehutanan maka harus melalui izin pinjam pakai  oleh  menteri.    Apabila  terdapat penggunaan kawasan eks HPH dalam unit KPH  untuk  penggunaan  diluar  sektor
kehutanan maka KPH harus menyiapkan  pra  kondisi  izin  dan selanjutnya diserahkan proses pelayanan
perizinan kepada
pemerintah  daerah,  provinsi  dan pemerintah pusat.

## d. Kegiatan  Rehabilitasi  dan  Reklamasi hutan eks HPH
Areal  eks  HPH  dalam  unit  KPHP  yangb belum  memiliki  pemegang  izin  kegiatan rehabilitasi  dan  reklamasi  hutan  dilakukan oleh  KPHP.  Berdasarkan  penataan  kawasan eks HPH dalam unit KPH bila terdapat blok eks  dalam  wilayah  eks  HPH  yang  harus dilakukan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan maka KPHP dapat
melakukan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi meliputi :
1. reboisasi pemeliharaan tanaman
2. pengkayaan tanaman
3. penerapatan teknik konservasi tanah dan air.

## e. Perlindungan hutan dan konservasi alam eks HPH
Kegiatan  perlindungan  hutan    bertujuan  untuk menjaga  hutan  ,  hasil  hutan,  kawasan  hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.
Prinsip-prinsip  kegiatan  perlindungan  hutan meliputi :
1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang
disebababkan  oleh  perbuatan  manusia,  ternak, kebarakaran sumberdaya alam, hama dan penyakit.
2)  Mempertahankan  dan  menjaga  hak-hak  negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil  hutan,  investasi  serta  perangkat  berhubungan dengan pengelolaan hutan.
Kegiatan  perlindungan  hutan  eks  HPH  oleh  KPH meliputi :
1) Membentuk struktur unit perlindungan  hutan  dalam  organisasi KPH. 2) Membuat satuan-satuan tugas perlinduang hutan.
3) Menyediakan sarana prasarana serta  tenaga  pengaman  hutan  yang sesuai dengan kebutuhan.
4) Mengamankan  areal  kerja  yang menyangkut  hutan,  kawasan  hutan  dan hasil hutan.
5) Membangun
pola kemitraan masyarakat  dalam  perlindungan  hutan areal eks HPH.
6) Penyuluhan  dan  pelatihan  kegiatan perlindungan  hutan  baik  bagi  karyawan maupun  masyarakat  sekitar  areal  eks HPH.
2) Menjabarkan  kebijakan  kehutanan  nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan  untuk  diimplementasikan  dalam pengelolaan areal eks HPH dalam unit KPH.
Dalam kegiatan penjabaran pengelolaan kawasan  hutan  dalam  unit  KPH,  maka  kepala
KPH  harus  menjabarkan  secara  lebih  rinci dan  teknis  kebijakan-kebijakan  kehutanan baik  ditingkat  nasional,  provinsi  maupun
kebupaten
yang diimplementadikan ditingkat tapak.
Penjabaran  kebijakan  kehutanan  nasional, provinsi  dan  kabupaten  ditingkat  tapak  atau unit KPH meliputi :
a) Penjabaran  lebih  rinci  dan  teknis perencanaan hutan ditingkat tapak.
b) Penjabaran  lebih  rinci  dan  teknis penataan pengorganisasian
c) Penjabaran  lebih  rinci  dan  teknis
pelayanan administrasi pengelolaan hutan
d) Penjabaran  lebih  rinci  dan  teknis pelaksanaan pengelolaan.
e) Penjabaran  lebih  rinci  dan  teknis
pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.
f) Penjabaran  lebih  rinci  dan  teknis pengembangan sumberdaya manusia.
g) Penjabaran  lebih  rinci  dan  teknis
pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
Dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan  areal  eks  HPH  dalam  unit  KPH haruslah  berpedoman  pada  perencanaan yang telah dibuat baik perencanaan pengelolaan, perencanaan organisasi, perencanaan  pengendalian  dan  pengawasan
dan  lain.  Dalam  pelaksanaannya  harus  secara terpadu  dan  silmultan  dengan  melibatkan sumberdaya secara efektif dan efisien.
4) Melaksanakan  pemantauan  dan  penilaian atas  pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan  hutan di wilayah eks HPH.
Setiap
pelaksanaan
kegiatan
pengelolaan  areal  eks  HPH  dalam  unit  KPH harus  dilakukan  pengendalian  dan  pengawasan agar  tercapai  tujuan  yang  diingingkan  secara efisien dan efektif. Selain melakukan pengendalian  dan  pengawasan  juga  dilakukan evaluasi  kegiatan  yang  menyangkut  evaluasi tingkat  keberhasilan  yang  telah  dicapai  serta penyempurnaan kegiatan dimasa akan datang.
5) Membuka  peluang  investasi  pada  areal  eks HPH  guna  mendukung  tercapainya  tujuan pengelolaan hutan.
Sebagian  besar  areal  eks  HPH  masih memiliki  sumberdaya  hutan  untuk  pengelolaan hutan  untuk  hutan  alam,  hutan  tanaman,  hutan kemasyarakatan, hutan lindung, restorasi ekosistem,  hutan  desa,  hutan  fungsi  jasa lingkungan. Mengingat keterbatasan sumberdaya manusia  dan  finansial  dalam  pengelolaan  areal eks HPH oleh KPH, maka setiap unit KPH harus dapat  membuka  peluang  investasi  secara  luas kepada  pihak  kelompok  swasta  atau  kelompok masyarakat dapat berinvestasi dalam pemanfaataan  kawasan  hutan  eks  HPH sehingga memiliki  mamfaat  nilai  ekonomi  yang  lebih tinggi.
Dalam  kegiatan  pengembangan  investasi  pada areal  eks  HPH    dalam  unit  KPH  maka  ada beberapa bentuk kegiatan meliputi :
a) Membentuk  unit  kerja  yang  membidangi kerjasama dan promosi.
b) Menyiapkan  mekanisme  pra  kondisi
pelayanan investasi
c) Membuat jaringan promosi untuk mengundang investasi
d) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah  daerah  kabupaten,  provinsi dan  pemerintah  pusat  dalam  upaya pengembangan investasi.
e) Menyusun  tata  hubungan  kerja  antara investor  dengan  KPH  sesuai  pedoman peraturan yang ada.

## 6).    Melakukan  Kontruksi  sosial  pada masyarakat sekitar KPH
Areal  eks  HPH  di  Provinsi  Jambi sebagian  telah  mengalami  perubahan  fungsi kawasan menjadi areal pemukiman dan pertanian.  Kegiatan  ini  mnucul  akibat  kegiatan okupasi masyarakat serta adanya persepsi bahwa areal  eks  HPH  seolah-olah  areal  yang  tidak bertuan,  sehingga  hal  ini  akan  berdampak terhadap  keutuhan  areal  eks  HPH.  Untuk mewujudkan  semakin  berkurangnya  tekanan masyarakat terhadap areal eks HPH secara illegal maka  KPH  harus  melakukan  kegitan  kontruksi sosial  terutama  pada  masyarakat  sekitar  eks HPH. Kegitan kontruksi sosial tersebut meliputi :
a) Melakukan  sosialisasi  secara  sistematis untuk  meningkat  persamaan  persepsi  pada semua stakholder.
b) Mengembangkan dan penguatan kelembagaan masyarakat berkaitan partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan areal eks HPH.
c) Mengembangan model pemberdayaan masyarakat  yang  bersifat  produktif,  ekonomis dan mandiri.

## 2.3. Tata Kerja Areal Eks HPH dalam Unit KPHP
(Pada  Areal  eks  HPH  yang  Sudah  Ada Pemegang Izin)
Berpedoman  pada    konsep  Norma,  Standar, Prosedur  dan  Kriteria  Pengelolaan  oleh  KPHP  maka tugas  dan  fungsi  organisasi  KPHP  maka    dalam pengelolaan  areal  eks  HPH  dalam  unit  KPHP  yang sudah  memiliki  perizinan pemanfaatan  kawasan hutan maka tugas kerja dari KPHP antara lain :
1) Setiap unit usaha pada areal eks HPH dalam satuan  KPHP  yang  telah  mendapatkan perizinan  pemanfaatan  kawasan  hutan  maka KPHP harus menghormati perizinan tersebut.
2) Adapun  tugas  kerja  KPHP  pada  areal  eks HPH yang telah mendapatkan perizinan atau hak  dari  pemerintah  baik  kepada  BUMN maupun BUMS antara lain :
a) Melakukan penyesuaian penataan hutan (blok atau  petak)  pada  areal  eks  HPH  yang  telah mendapatkan izin atau hak
b) Melakukan  pengendalian  dan  pemantauan kegiatan  pemanfaatan  kawasan  oleh  yang telah  mendapat  izin  pengelolaan  areal  eks HPH.
c) Melakukan  pengendalian  dan  pengawasan kegiatan  reklamasi  hutan  oleh  pihak  yang mendapatkan izin pengelolaan areal eks HPH.
d) Melakukan  pengendalian  dan  pengawasan kegiatan  rehabiltasi  hutan  oleh  pihak  yang
telah mendapat izin pengelolaan areal eks HPH.
e) Melakukan
pengendalian
dan pengawasan  kegiatan  perlindungan  dan pengamanan  hutan  oleh  pihak  yang  telah mendapatkan  izin  pengelolaan  areal  eks HPH f) Melakukan
pengendalian dan
pengawasan kegiatan pemberdayaan
masyarakat  yang  pihak  yang  telah mendapatkan  izin  pengelolaan  areal  eks HPH
g) Melakukan  pemeriksaaan  dan  penilaian RKU dan RKT pemegang izin pengelolaan areal eks HPH.
h) Melakukan  penilaian  kinerja    pemegang izin pengelolaa areal eks HPH
3) Melakukan  inventarisasi  areal  eks  HPH yang  tersisa  dari  luas  areal  eks  HPH yang telah mendapatkan izin pengelolaan. .
4) Melakukan  penataan  (pembagian  petak dan  blok)  areal  eks  HPH  yang  tersisa dari  luas  areal  eks  HPH  yang  telah mendapatkan izin pengelolaan.
5) Melakukan  pemetaan  areal  eks  HPH
yang  tersisa  dari  luas  areal  eks  HPH yang telah
mendapatkan
izin
pengelolaan. .
6) Menyusun  perencanaan  pengelolaan areal  eks  HPH  yang  tersisa  dari  luas areal  eks  HPH  yang  telah  mendapatkan izin pengelolaan.
7) Menyusun  bentuk  pemanfaatan  areal  eks HPH  yang  tersisa  dari  luas  areal  eks  HPH yang telah mendapatkan izin pengelolaan.
8) Melakukan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi  hutan  areal  eks  HPH  yang  tersisa dari  luas  areal  eks  HPH  yang  telah mendapatkan izin pengelolaan.
9) Melakukan  perlindungan  dan  pengamanan areal  eks  HPH  yang  tersisa  dari  luas  areal eks  HPH  yang  telah  mendapatkan  izin pengelolaan.
10) M
engundang  investasi  pada  areal  eks  HPH yang  tersisa  dari  luas  areal  eks  HPH  yang telah mendapatkan izin pengelolaan.

## Daftar Pustaka
Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jambi,  2008.  Rancang Bangun KPH Provinsi Jambi.
Dinas  kehutanan  Provinsi  Jambi,  2008.  Action  Plan
KPH Provinsi Jambi
Dinas  Kehutanan  Tanjung  Barat,  2009.  Rancangan
Pembangunan  KPH  Model  Sei  Bram  itam Tanjung Jabung Barat.
Hariadi K, 2009. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
Departemen  kehutanan,  2009.  Konsep  NSPK Pengelolaan  Hutan  Oleh  KPHP  dan  KPHL. Biro  Hukum  dan  Organisasi  Departemen Kehutanan
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx