Witra Yosi IAIN Bukittinggi, witra_yosi@gmail.com
Aidil Alfin IAIN Bukittinggi, aidil_alfin@gmail.com
Basri Naáli IAIN Bukittinggi, basri_akif@gmail.com
Diterima: 4 Oktober 2018 Direvisi: 17 Desember 2018 Diterbitkan: 30 Desember 2018

## Abstract
This  article  discusses  the  substance  of  fiduciary  guarantees  according  to  Law  Number  42  of  1999 concerning fiduciary guarantees with the substance rahn tasjily according to fatwa Number 68 / DSN- MUI / III / 2008. In addition, it is also to find out the legal comparison between fiduciary guarantees according to Law Number 42 Year 1999 and rahn tasjily according to fatwa Number 68 / DSN- MUI / III / 2008. The method used in this research is descriptive comparative analysis. Namely by comparing the substance of fiduciary guarantees according to Law Number 42 of 1999 with rahn tasjily according to DSN Fatwa Number 68 of 2008 as well as the similarities and differences between the two. The conclusion of this research is that the substance of the fiduciary guarantee according to Law No. 42 of 1999 is an agreement in which the debtor binds his agreement to the creditor for the accounts receivable debt which makes proof of ownership of an object to be used as collateral accompanied by an interest. While the substance of rahn tasjily according to fatwa Number 68 / DSN-MUI / III / 2008,  namely  the  rahin  binding  agreement  to  the  murtahin  by  using  the  qardh  agreement  (accounts receivable  debt)  accompanied  by  a  collateral  /  collateral  in  which  the  collateral  remains  in  control (utilization) rahin and proof of ownership submitted to the murtahin and ijarah rates in exchange for the  cost  of  maintaining  proof  of  ownership  of  the  collateral.  The  legal  comparison  between  fiduciary guarantees according to Law Number 42 of 1999 and rahn tasjily according to fatwa Number 68 / DSN-MUI / III / 2008 has similarities in the status of the collateral, the form of the agreement, subject, termination or deletion of the agreement and the method of execution of the object be a collateral object. While the difference lies in the maintenance of objects that are used as collateral for debt, in terms of binding guarantees, in terms of cancellation or transfer of rights by one party, in terms of the transfer of ownership rights and in terms of the mechanism of practice.
Keywords : Law Number 42 of 1999, Fiduciary Guarantee, DSN Fatwa Number 68 of 2008, Rahn Tasjily.

## Abstrak
Artikel ini membahas, substansi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  jaminan  fidusia  dengan  substansi  rahn  tasjily  menurut  fatwa  Nomor  68/DSN- MUI/III/2008.  Selain  itu  juga  untuk  mengetahui  perbandingan  hukum  antara  jaminan  fidusia menurut  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  dengan  rahn  tasjily  menurut  fatwa  Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Metode yang digunakan dalam penalitian ini adalah deskriptif analisis
komparatif.  Yaitu  dengan  membandingkan  substansi  jaminan  fidusia  menurut  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan rahn tasjily menurut Fatwa DSN Nomor 68 Tahun 2008 serta persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu substansi jaminan fidusia menurut Undang-Undang No 42 Tahun 1999 adalah merupakan perjanjian di mana pihak debitur  mengikatkan  perjanjiannya  kepada  pihak  kreditur  atas  hutang  piutang  yang  menjadikan bukti kepemilikan atas suatu benda untuk dijadikan sebagai jaminan dengan disertai adanya suatu bunga.  Sedangkan  substansi  rahn  tasjily  menurut  fatwa  Nomor  68/DSN-MUI/III/2008  yaitu pihak rahin mengikatkan perjanjiannya kepada pihak murtahin dengan menggunakan akad qardh (hutang piutang) yang disertai dengan sebuah agunan/ jaminan yang mana barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pihak  murtahin  serta  tarif  ijarah  sebagai  ganti  biaya  pemeliharaan  bukti  kepemilikan  atas  benda jaminan tersebut. Perbandingan hukum antara jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun  1999  dengan  rahn  tasjily  menurut  fatwa  Nomor  68/DSN-MUI/III/2008  mempunyai persamaan pada status barang jaminannya, bentuk perjanjiannya, subjeknya, berakhir atau hapusnya perjanjian  dan  cara  eksekusi  atas  benda  yang  menjadi  objek  jaminan.  Sedangkan  perbedaannya terletak pada pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas hutang, dari segi pengikatan jaminan, dari  segi  pembatalan  atau  pengalihan  hak  oleh  salah  satu  pihak,  dari  segi  hal  perpindahan  hak kepemilikan dan dari segi hal mekanisme praktiknya.
Kata  Kunci :  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999,  Jaminan  Fidusia,  Fatwa  DSN Nomor 68 Tahun 2008, Rahn Tasjily.

## PENDAHULUAN
Seiring dengan meningkatnya pembangunan ekonomi  dan  kebutuhan  semakin  banyak  yang sebagian  besar  dana  yang  diperlukan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  tersebut  dapat diperoleh  melalui  kegiatan  pinjam  meminjam. Dalam kegiatan pinjam-meminjam terdapat produk yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  dalam bentuk  penjaminan  barang  guna  mendapatkan pembiayaan,  diantaranya  yaitu  jaminan  fidusia  dan rahn . 1
Pada  awalnya  perkembangan  lembaga fidusia  di  Indonesia  belum  terkenal.  Setelah dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, lembaga fidusia mulai terkenal dan berkembang pesat di  Indonesia. Yang dimaksud  dengan  Jaminan  fidusia  adalah  hak jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud
1 “KEDUDUKAN  GADAI  SYARIAH  (RAHN) DALAM  SISTEM  HUKUM  JAMINAN  INDONESIA  | Setyo | Jurnal Dinamika Hukum,” accessed August 23, 2019, http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/artic le/view/133.
maupun  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak khususnya  bangunan  yang  tidak  dibebani  hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  hak tanggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan pemberi  fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan  kepada  penerima  fidusia  terhadap kreditur lainnya. 2
Selain  jaminan  fidusia,  akad rahn juga merupakan salah satu produk bentuk jasa pelayanan keuangan  dalam  bentuk  pinjaman  dengan menggadaikan  barang  sebagai  jaminan  hutang. Akad  rahn  bertujuan  untuk  memberikan kemudahan  kepada  masyarakat  yang  tidak  mampu memenuhi  kebutuhan  hidupnya  yang  semakin bertambah,  sehinnga  masyarakat  dapat  meminjam
2 “AKIBAT  HUKUM  TERHADAP  EKSEKUSI LELANG  DENGAN  TANPA  ADANYA  PUTUSAN PENGADILAN  (Studi  Di  Pengadilan  Agama  Semarang)  | Luthfi  |  LAW  REFORM,”  accessed  August  23,  2019, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/vie w/15872.
uang  kepada  orang  lain  atau  kepada  lembaga pembiayaan. 3
Dikeluarkannya produk layanan jasa dengan akad  rahn  didasarkan  pada  sebuah  alasan  bahwa tidak  semua  orang  mampu  memenuhi  kebutuhan hidupnya, dengan alasan penghasilan yang ia dapat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin  lama  semakin  bertambah,  sehingga seseorang  membutuhkan  dana  dengan  cara berhutang  dan  dengan  cara  menggadaikan  barang jaminannya  di  Pegadaian  Syariah.  Pada  akhirnya Pegadaian  Syariah  memerlukan  peraturan  tentang fidusia  syariah,  maka  dalam  hal  ini    Majelis  Ulama Indonesia  mengeluarkan  Fatwa  yaitu  Fatwa  DSN- MUI  Nomor  68/DSN-MUI/III/2008  Tentang Rahn  Tasjily sebagai  alternatif fidusia dalam  koridor syariah. 4
Rahn  menurut  Imam  Abu  Zakaria  al- Anshary  dalam  kitabnya  Fathul  Wahab  adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan  dari  suatu  yang  dapat  dibayarkan  dari harta benda tersebut bila utang tidak dibayar. 5
Menurut fatwa Nomor 68/DSN-
MUI/III/2008  dinyatakan  bahwa  :  rahn  tasjily adalah  jaminan  dalam  bentuk  barang  atas  utang tetapi  barang  jaminan  tersebut  (marhun)  tetap
3 “IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DI INDONESIA | PAPARANG | JURNAL  LPPM  BIDANG  EKOSOSBUDKUM,”  accessed August 23, 2019,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum /article/view/7220.
4 “ANALISIS  IMPLEMENTASI  PEMBIAYAAN RAHN  TASJILY  TERHADAP  KESESUAIANNYA DENGAN  FATWA  DSN-MUI  NOMOR  68/DSN- MUI/III/2008  (Studi  Kasus  Pada  KSPPS  BMT  Mandiri Sejahtera  Jawa  Timur  Cabang  Balongpanggang)  |  J-MACC : Journal  of  Management  and  Accounting,”  accessed  August 23, 2019, http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/J- MACC/article/view/752.
5 “ANALISIS  FATWA  DEWAN  SYARIAH NASIONAL NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG  PEMBIAYAAN  YANG  DISERTAI  RAHN  | Ihtiar  |  An-Nisbah:  Jurnal  Ekonomi  Syariah,”  accessed August 23, 2019,
http://ejournal.iain- tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/274.
berada  dalam  penguasaan  (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin . 6 Berdasarkan  unsur rahn  tasjily yang  telah dijelaskan  di  atas,  sekilas  terlihat  mirip  dengan jaminan fidusia ,  yaitu  jaminan  berdasarkan kepercayaan,  yang  objeknya  tetap  berada  dalam penguasaan debitur , sedangkan bukti kepemilikannya diserahkan  kepada kreditur .  Sedangkan  salah  satu diantara  perbedaannya,  terletak  pada  benda  yang dijaminkan.  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 42  Tahun 1999  Tentang Fidusia mengatur bahwa  objek  jaminan  fidusia  meliputi  benda bergerak  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan yang  tidak  dapat  dibebani  oleh  hak  tanggungan. 7 Yang  dimaksud  dengan  benda  bergerak  baik  yang berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  disini adalah  benda  yang  bukan  merupakan  objek  gadai. Dalam praktik, objek fidusia adalah benda terdaftar. Rahn  tasjily  tidak  membatasi  mengenai  pengertian objek  barang  jaminan,  sehingga  tanahpun  dapat dijadikan  sebagai  objek  jaminan.  Selanjutnya  bukti kepemilikan  yang  sah  diserahkan  kepada  penerima jaminan (murtahin).  Pemberi jaminan (rahin) tetap dapat menguasai dan memanfaatkan objek jaminan.
Untuk  mengetahui  lebih  dalam  persamaan dan  perbedaan  di  antara  konsep  jaminan fidusia dengan rahn tasjily di atas perlu dilakukan penelitian intensif dalam kerangka penelitian hukum normatif,
6 “SINKRONISASI  FATWA  DSN-MUI  NO: 68/DSN-MUI/III/2008  TENTANG  RAHN  TASJILY TERHADAP  PASAL  5,  PASAL  7,  DAN  PASAL  11 UNDANG-UNDANG  NOMOR  42  TAHUN  1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA | Andisetya | Kumpulan Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum,”  accessed  August  23, 2019,
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/arti cle/view/715.
7 “PELAKSANAAN  PERJANJIAN  KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL  DI  PT. BANK  RAKYAT  INDONESIA  (PERSERO)  CABANG SALATIGA  -  Diponegoro  University  |  Institutional Repository  (UNDIP-IR),”  accessed  August  23,  2019, http://eprints.undip.ac.id/17439/.
maka  dari  itu  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  terhadap  substansi  serta  perbandingan antara    Jaminan Fidusia (Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 1999) dengan Rahn Tasjily (Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian kepustakaan
( Library
Research ), penelitian kepustakaan  adalah  pengumpulan  data  atau informasi dengan bantuan berbagai macam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.  Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan cara membaca, menelaah  dan  mencatat  bahan  dari  berbagai literatur  yang  berhubungan  langsung  dengan penelitian  ini,  serta  literatur  lain  yang  mempunyai hubungan  dengan  pemasalahan  yang  akan  dikaji dalam  penelitian  ini  mengenai  jaminan  fidusia  dan rahn tasjily.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis komparatif,  yang  dimaksud  dengan  metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta,  sifat-sifat,  ciri-ciri  serta  hubungan antara  unsur-unsur  yang  ada  atau  fenomena tertentu.  Analisis  yaitu  suatu  proses  mengatur urutan  data,  mengorganisasikannya  ke  suatu  pola, kategori,  dan  suatu  uraian  dasar  yang  kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.
Metode  komparatif  adalah  suatu  metode yang  membandingkan  dua  atau  lebih  tokoh  atau aliran  yang  menelaah  persamaan  dan  perbedaan mereka  mengenai  hakikat  manusia,  dunia,  jiwa, politik.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan deskriptif  analisis  komparatif  yaitu  metode  yang menggambarkan  atau  melukiskan  secara  sistematis dan  objektif  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat,  ciri- ciri  serta  hubungan  antara  unsur-unsur  yang  ada
kemudian  melakukan  uraian  dasar  dan  melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data, serta membandingkannya. Dalam hal ini membandingkan substansi jaminan fidusia menurut Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  dengan rahn tasjily menurut Fatwa DSN Nomor 68 Tahun 2008  serta  persamaan  dan  perbedaan  di  antara keduanya.

## PERBANDINGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR  42  TAHUN  1999  TENTANG JAMINAN FIDUSIA  DENGAN  FATWA NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG RAHN TASJILY
Jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian ikutan  dari  suatu  perjanjian  pokok  yang menimbulkan  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk memenuhi suatu prestasi.  Untuk memenuhi suatu prestasi  para  pihak  dalam  perjanjian  jaminan fidusia,  para  pihak  harus  memenuhi  kewajibannya masing-masing.  Agar  tidak  menimbulkan  kerugian di  antara  salah  satu  pihak,  dan  agar  terpenuhi prestasi di antara para pihak maka para pihak harus mendaftarkan  jaminan  fidusia  untuk  melindungi kepentingan  para  pihak,  baik  pihak  kreditur maupun pihak debitur. Dan diharapkan juga, untuk memberantas debitur yang nakal terhadap kreditur. Misalnya:  nakal  dalam  hal  mengkhianati  pihak kreditur, dengan cara menjual barang yang menjadi objek  jaminan  fidusia  atau  debitur  melakukan fidusia  ulang  terhadap  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia.
Jaminan fidusia wajib didaftarkan, sebagaimana kita telah mengenal berbagai asas yang terdapat  di  dalam  hukum  jaminan.  Salah  satunya yaitu  asas  publisitas  yang  merupakan  suatu  hal keharusan untuk memberikan info atau pengumuman  kepada  masyarakat  mengenai  status atas kepemilikan suatu benda yang dijadikan agunan dalam  perjanjian  jaminan  fidusia.  Jadi,  dengan adanya asas  publisitas  ini  pihak  debitur  diwajibkan
untuk mendaftarkan jaminan fidusia kepada Kantor Pendataran fidusia . 8
Jaminan fidusia dapat dikategorikan sebagai pembiayaan  konsumen,  hal  ini  dapat  kita  ketahui pengertiannya  menurut  Salinan  Peraturan  Ketua Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan  Nomor  :  PER-03/BL/2007  Tentang Kegiatan  Perusahaan  Pembiayaan  Berdasarkan Prinsip  Syariah,  yang  mana  sebagai  berikut: “Pembiayaan  konsumen  ( costumer  finance )  adalah kegiatan  pembiayaan  untuk  pengadaan  barang berdasarkan kebutuhsn konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah”.
Akad  rahn  merupakan  salah  satu  produk bentuk  jasa  layanan  keuangan  dalam  bentuk pinjaman  dengan  menggadaikan  barang  sebagai jaminan  hutang.  Akad  rahn  bertujuan  untuk memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin  bertambah,  sehingga  masyarakat  dapat meminjam  uang  kepada  orang  lain  atau  kepada lembaga pembiayaan.
Setiap  produk  jasa  layanan  syariah  tidak terlepas  dari  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  yang  mengeluarkan fatwa  terhadap  setiap  produk  yang  ada  dalam perbankan  syariah/jasa  layanan  keuangan  syariah, sehingga  produk  yang  akan  dikeluarkan  oleh perbankan  syariah  atau  jasa  layanan  keuangan syariah  berlandaskan  prinsip  syariah.  Salah  satu produk layanan jasa keuangan syariah yaitu dengan akad rahn .
Dikeluarkan  produk  layanan  jasa  dengan akad  rahn  didasarkan  pada  sebuah  alasan  bahwa tidak  semua  orang  mampu  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya,  dengan  alasan  penghasilan
8 “AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA  DALAM  SISTEM  ONLINE  |  Acta  Comitas : Jurnal  Hukum  Kenotariatan,”  accessed  August  23,  2019, https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/ 35014.
yang  ia  dapat  kurang  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya  yang  semakin  lama  semakin  bertambah, sehingga  seseorang  membutuhkan  dana  dengan cara  berhutang  dan  dengan  menyerahkan  agunan atau  jaminan  atas  hutangnya  tersebut.  Atas  alasan tersebut,  DSN-MUI  mengeluarkan  fatwa  terkait dengan  akad  rahn  yaitu  Fatwa  Nomor  25/DSN- MUI/III/2002 tentang rahn.Landasan hukum yang menjadi  dasar  dikeluarkannya  fatwa  tentang  akad rahn yaitu hadis dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda:
Dari  Abu  Hurairah  Radhiyallahu  Anhu,  ia berkata,  “Rasulullah  S.A.W  bersabda,”Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya”. (H.R Imam Asy-Syafi’i dan Ad-Daraquthni, ia berkata, “Sanad hadis ini hasan dan muttashil” Dapat  kita  ambil  pengertian  dari  hadis  di atas yang menunjukkan bahwa produk layanan jasa dengan  akad  rahn  diperbolehkan  dengan  prinsip syariah,  dimana  pihak  rahin  tetap  menjadi  pihak atas  kepemilikan  benda  yang  dijadikan  jaminan hutang,  bukan  berarti  jika  pihak  rahin  tidak  dapat melunasi  hutangnya  sampai  waktu  yang  telah ditentukan  pihak murtahin dapat  memiliki  barang yang dijadikan jaminan hutang rahin tersebut.
Selain Fatwa Nomor 25/DSN-
MUI/III/2002  tentang  rahn  yang  memberikan pelayanan  jasa  dalam  bentuk  pinjaman  yang menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutangnya tersebut,  yang  dimaksud  benda  yang  dijadikan jaminan  tersebut  yaitu  harus  diserahkan  dalam bentuk  fisik  atau  wujud  dari  benda  tersebut.  Dan benda  yang  dapat  dijadikan  jaminan  harus berbentuk harta, harus memiliki nilai, milik sendiri artinya bukan kepemilikan orang lain, dan lain-lain. Ada  pula  produk  jasa  layanan  keuangan  syariah lainnya  yaitu  yang  tidak  lain  dari  jenis  dari  rahn, dimana  benda  yang  dijadikan  jaminan  atas hutangnya  bukan  fisik  dari  benda  tersebut, melainkan  yang  dijadikan  jaminan  berupa  bukti
kepemilikannya.  Hal  ini  juga  dapat  meringankan bagi pihak rahin yang masih bisa menikmati benda yang  dijadikan  jaminan  atas  hutangnya,  karena benda  jaminannya  tetap  berada  di  rahin.  Produk tersebut  dinamakan rahn  tasjily yang  diatur  dalam Fatwa  Nomor  68/DSN-MUI/III/2008  tentang rahn tasjily. Pengertian  rahn tasjily dapat diuraikan menurut  Fatwa  DSN-MUI  sebagai  berikut: “ Rahn tasjily adalah  jaminan  dalam  bentuk  barang  atas hutang  tetapi  barang  jamiann  tersebut  ( marhun ) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan  bukti  kepemilikannya  diserahkan  kepada murtahin ”.
Sebagaimana  pembahasan  dan  penjelasan yang  telah  penulis  paparkan  di  atas,  konsep antara jaminan  fidusia  dengan  rahn  tasjiy  ini  di  samping mempunyai persamaan juga mempunyai perbedaan. Jaminan  fidusia  dengan  rahn  tasjily  ini  tidak  dapat berdiri  sendiri,  mereka  ada  dikarenakan  perjanjian pokok  yaitu  hutang  piutang.  Oleh  karena  itu perjanjian  ini  tidak  daopat  berdiri  sendiri  tanpa adanya perjanjian pokok, yang dikenal juga dengan istilah  accesoir (ikutan).
Rahn  tasjily dan  jaminan fidusia merupakan produk  pembiayaan  yang  saat  ini  berkembang dengan  pesat  di  tangah-tebgah  kehidupan masyarakat, karena selain mempermudah masyarakat  dalam  memenuhi  kehidupan  baik perseorangan  ataupun  badan  hukum.  Kedua produk  ini  merupakan  produk  pembiayaan  yang dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam dengan  menaminkan  suatu  benda.  Perlu  diketahui bahwasanya rahn  tasjily dengan  jaminan fidusia ini yang  dijaminkan  adalah  hak  kepemilikan  bendanya saja,  sedangkan  bendanya  tetap  berada  dalam penguasaan  pemiliknya.  Dengan  ketentuan  bahwa bukti  kepemilikan  dari  barang  yang  dijadikan jaminan  itu  ditahan  oleh  yang  menerima  jaminan sampai semua hutang dilunasi.
Fungsi  dari  barang  jaminan  itu  sendiri adalah untuk memberikan hak dan kekuasaan untuk
mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan  cidera  janji,  yaitu  untuk  membayar kembali  hutangnya  pada  waktu  yang  telah ditetapkan  dalam  perjanjian.  Di  samping  itu penerima fidusia ( debitur )  wajib  mengajukan permohonan  pendaftaran  terhadap  benda  yang dijaminkan  dengan  jaminan fidusia ke  kantor pendaftaran jaminan fidusia . Tujuan pendaftaran ini dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian  hukum kepda  para  pihak  yang  berkepentingan  dan memberikan hak yang istimewa kepada si penerima fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.
Ketika  bukti  kepemilikan  barang  jaminan berada  di  tangan  kreditur,  sementara  barang tersebut  tetap  berada  pada  debitur  dan  debitur memanfaatkan  barang  tersebut  sebagaimana biasanya  maka  hal  ini  tidaklah  masalah.  Karena pada jaminan fidusia kreditur tetap mempunyai hak manfaat,  sedangkan  kreditur  secara  yuridis mempunyai  hak  milik  sampai  hutang  tersebut dibayar  lunas  oleh  debitur.  Dalam  hal  ini,  pada prinsipnya  tidaklah  bertentangan  dengan  konsep rahn  tasjily ,  hanya  saja  di  dalam  Fatwa rahn  tasjily ditekankan  bahwa  dengan  beradanya  bukti kepemilikan  suatu  barang  di  tangan  murtahin  itu berarti  tidak  terjadinya  perpindahan  kepemilikan dari rahin kepada murtahin. Sebagaimana dijelaskan dalam  sebuah  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Al- Syafi’i,  Al-Daruqhutni  dan  Ibnu  Majah.  Dari  Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:
Tidak  terlepas  kepemilikan  barang  gadai  dari pemilik  yang  menggadaikannya.  Ia  memperoleh manfaat  dan  menanggung  resikonya.” (HR.  Al- Syafi’i, Al-Daruqhutni dan Ibnu Majah) Salah  satu  perbedaan  yang  sangat  kontras antara jaminan fidusia dengan rahn tasjily adalah dari segi  mekanisme  prakteknya.  Jaminan fidusia di perbankan  konvensional  dipraktekkan  dengan  cara menganut  sistem  bunga  dalam  hal  pengambilan keuntungan  dari  pihak  debitur.  Di  dalam pandangan  Islam  ditegaskan  bahwa  bunga  bank
sama  dengan  riba,  yakni  dilarang.  Larangan  itu dinyatakan  sangat  jelas  di  dalam  beberapa  ayat Al- Qur’an,  yaitu  salah  satunya  di  dalam  Surah  Al- Baqarah ayat 275.
Artinya: Orang-orang  yang  Makan  (mengambil) riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),  Sesungguhnya  jual  beli  itu  sama dengan  riba,  Padahal  Allah  telah  menghalalkan jual  beli  dan  mengharamkan  riba.  orang-orang yang  telah  sampai  kepadanya  larangan  dari Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil riba),  Maka  baginya  apa  yang  telah  diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)  kepada  Allah.  orang  yang  kembali (mengambil  riba),  Maka  orang  itu  adalah penghuni-penghuni  neraka;  mereka  kekal  di dalamnya . Untuk menghindari hal tersebut, rahn tasjily dalam mekanisme prakteknya di perbankan syariah menggunakan akad tambahan yaitu akad ijarah guna memperoleh  margin.  Akad  ijarah  ini  dibebankan kepada  rahin  sebagai  biaya  pemeliharaan  dan penyimpanan marhun (berupa bukti sah kepemilikan  atau  sertifikat)  atau  biasa  juga  disebut dengan  save  deposit  box.  Besaran  biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  marhun  tidak boleh  dikaitkan  dengan  jumlah  pinjaman  yang diberikan.  Cara  ini  dipraktekkan  dalam  perbankan syariah  agar  terhindar  dari  riba  guna  memperoleh margin.
Jadi,  apabila  dicermati  mengenai  konsep rahn  tasjily yang  ada  di  dalam  Fatwa  DSN No.68/DSN-MUI/III  Tahun  2008,  bisa  dikatakan bahwa  sebenarnya rahn  tasjily ini  adalah  jaminan fidusia yang  disyariahkan.  Mengapa  dikatakan demikian?.  Hal  ini  di  karenakan  konsep rahn  tasjily yang  ada  di  dalam  Fatwa  DSN  No.68/DSN- MUI/III Tahun 2008 tersebut sangat mirip dengan konsep jaminan fidusia yang ada di dalam Undang- Undang  No  42  Tahun  1999  meskipun  tidak seutuhnya  sama.  Salah  satu  diantara  perbedaan
konsep itu terlihat dalam hal mekanisme prakteknya di lembaga perbankan.
Meskipun demikian, jaminan fidusia ini bisa juga  di  terapkan  di  lembaga  perbankan  syariah dengan  cara  menghilangkan  sistem  bunga  dan menggantinya  dengan  akad  ijarah  terhadap penyewaan save  deposit  box dalam  memperoleh margin  atau  keuntungan.  Karena,  pengaturan jaminan fidusia di  dalam  Undang-Undang  No  41 Tahun 1999 ini lebih rinci dan kompleks ketimbang rahn  tasjily yang  ada  di  dalam    Fatwa  DSN No.68/DSN-MUI/III  Tahun  2008.  Mulai  dari objek  benda  yang  bisa  dijaminkan,  kewajiban  dan tata  cara  mengenai  pendaftaran  objek  yang dijaminkan  hingga  cara  eksekusi  benda  yang dijaminkan  apabila  salah  satu  pihak  wanprestasi diatur  secara  rinci  dan  jelas  di  dalam  UUJF.  Jadi, sebenarnya  jaminan fidusia juga  bisa  dipakai  di lembaga  perbankan  syariah  dengan  catatan  harus berada dan sesuai dengan koridor syariah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab- bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa  substansi  jaminan fidusia menurut  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  yaitu  jaminan fidusia merupakan perjanjian di mana pihak debitur mengikatkan  perjanjiannya  kepada  pihak  kreditur atas  hutang  piutang  yang  menjadikan  bukti kepemilikan  atas  suatu  benda  untuk  dijadikan jaminan  atas  hutangnya  tersebut  dengan  disertai adanya suatu bunga. Sedangkan substansi rahn tasjily menurut  fatwa  Nomor  68/DSN-MUI/III/2008 yaitu  pihak rahin mengikatkan  perjanjian  kepada pihak murtahin ,  yang  dinamakan  dengan  perjanjian rahn  tasjily dengan  menggunakan  akad qard ( hutang piutang )  yang  disertai  dengan  sebuah  agunan  / jaminan  berupa  barang  atas  hutang  yang  barang jaminan  tersebut  tetap  berada  dalam  penguasaan (pemanfaatan)  rahin  dan  bukti  kepemilikannya diserahkan kepada pihak murtahin serta tarif ijarah
sebagai ganti biaya pemeliharaan bukti kepemilikan atas benda jaminan tersebut. Perbandingan hukum antara  jaminan fidusia menurut  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan rahn tasjily menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 mempunyai persamaan  pada  status  barang  jaminannya,  bentuk perjanjiannya,  subjeknya,  berakhir  atau  hapusnya perjanjian  dan  Cara  eksekusi  atas  benda  yang menjadi  objek  jaminan.  Sedangkan  perbedaan antara  jaminan fidusia dengan rahn  tasjily terletak pada  pemeliharaan  benda  yang  dijadikan  jaminan atas hutang, dari segi pengikatan jaminan, dari segi pembatalan  atau  pengalihan  hak  oleh  salah  satu pihak,  dari  segi  hal  perpindahan  hak  kepemilikan dan dari segi hal mekanisme praktiknya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
“AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN  FIDUSIA  DALAM  SISTEM ONLINE | Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan.”  Accessed  August  23,  2019. https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaCom itas/article/view/35014.
“AKIBAT  HUKUM  TERHADAP  EKSEKUSI LELANG  DENGAN  TANPA  ADANYA PUTUSAN  PENGADILAN  (Studi  Di Pengadilan  Agama  Semarang)  |  Luthfi  | LAW  REFORM.”  Accessed  August  23, 2019.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/law reform/article/view/15872. “ANALISIS  FATWA  DEWAN  SYARIAH NASIONAL NOMOR: 92/DSN- MUI/IV/2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN  |  Ihtiar  |  An-Nisbah:  Jurnal Ekonomi  Syariah.”  Accessed  August  23,
2019. http://ejournal.iain-
tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article /view/274. “ANALISIS  IMPLEMENTASI  PEMBIAYAAN RAHN TASJILY TERHADAP KESESUAIANNYA  DENGAN  FATWA DSN-MUI NOMOR 68/DSN-
MUI/III/2008  (Studi  Kasus  Pada  KSPPS
BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang)  |  J-MACC :  Journal  of Management  and  Accounting.”  Accessed August 23, 2019. http://e- jurnal.unisda.ac.id/index.php/J- MACC/article/view/752. “IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM  PEMBERIAN  KREDIT  DI INDONESIA | PAPARANG | JURNAL LPPM  BIDANG  EKOSOSBUDKUM.” Accessed August 23, 2019. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lpp mekososbudkum/article/view/7220.
“KEDUDUKAN  GADAI  SYARIAH  (RAHN) DALAM  SISTEM  HUKUM  JAMINAN INDONESIA  |  Setyo  |  Jurnal  Dinamika Hukum.”  Accessed  August  23,  2019. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/ind ex.php/JDH/article/view/133. “PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI  NEGERI  SIPIL  DI  PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)  CABANG  SALATIGA  - Diponegoro  University  |  Institutional Repository (UNDIP-IR).” Accessed August 23,
2019. http://eprints.undip.ac.id/17439/. “SINKRONISASI  FATWA  DSN-MUI  NO: 68/DSN-MUI/III/2008
TENTANG RAHN  TASJILY  TERHADAP  PASAL  5, PASAL  7,  DAN  PASAL  11  UNDANG- UNDANG  NOMOR  42  TAHUN  1999 TENTANG  JAMINAN  FIDUSIA  | Andisetya  |  Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa Fakultas  Hukum.”  Accessed  August  23, 2019. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/inde x.php/hukum/article/view/715.