## PELATIHAN PERHITUNGAN PAJAK BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013 KEPADA KOPERASI ANGGOTA GERAKAN KOPERASI DI KABUPATEN BULELENG

## Lucy Sri Musmini
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha email: lucymusmini@gmail.com

## ABSTRAK
Kegiatan  pengabdian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pelatihan  perhitungan  pajak  berdasarkan PP  nomor  46  tahun  2013  kepada  koperasi  anggota  gerakan  koperasi  Kabupaten  Buleleng, sehingga  dapat  menghitung  dan  melaporkan  pajak  penghasilan  final  berdasrkan  PP  nomor  46 tahun  2013,  pada  koperasi  masing-masing  peserta  pelatihan.  Hasilkegiatan  pengabdian  ini memperlihatkan  bahwa  para  peserta,  terutama  pengurus  dan  karyawan  koperasi,  menjadi  lebih memahami  tentang  cara  menghitung  dan  melaporkan  melaporkan  pajak  penghasilan  final berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013.
Kata kunci: pajak penghasilan (PPh), PP nomor 46 tahun 2013, dan Koperasi

## ABSTRACT
This  service  activities  aimsd  to  provide  training  tax  calculation  under  Regulation  number  46  in 2013 to a cooperative member of the koperasi movement Buleleng, so as to be able to calculate and raport the final income tax under Regulation number 46 of 2013, the koperasi each trainee. The  resulrs  showed  that  the  activity  of  this  devotion  of  the  participants,  especially  the management and employes of koperasi, become better informed on how to calculate and report the final income tax reporting under Regulation number 46 of 2013.
Keywords: Income tax, Regulation number 46 in 2013, and Koperasi

## 1.  Pendahuluan
Perekonomian sangat
mempengaruhi  perkembangan  suatu negara.  Pelaku  ekonomi  mempunyi peran  penting  untuk  meningkatkan perekonominan  tersebut.  Salah  satu pelaku  ekonomi  adalah  koperas,  yang sering  disebut  sebagi  bagian  dari ekonomi  kerakyatan.  Sejak  dahulu koperasi  mempunyai  misi  social  untuk mensejahterakan  anggotanya  dengan cara  menjalankan  bisnis  perekonomian, koperasi terkenal dengan Sifat  kekeluargaannya dan  gotong royongnya.
Koperasi terkadang
terkesan  didaulat  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  terutama yang  termasuk  golongan  menengah kebawah.  Pemerintah  dengan  ekonomi kerakyatannya, melalui Kementrian Koperasi dan UKM senantiasa
mengusahakan  berbagai  cara  untuk
mendukung  perkembangan  koperasi  di Indonesia.  Koperasi  saat  ini  dituntut lebih  mandiri  dan  profesional  dalam menjalankan fungsinya didalam masyarakat.
Koperasi  juga  dikenal  sebagai sokoguru  guru  dalam  perekonomian nasional  yang  dapat  menjadi  tempat usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota,  tumbuh  menjadi  kuat,  sehat, dan  mandiri.  Koperasi  harus  siap mendampingi  tantangan  perkembangan ekonomi  nasional  maupun  global  yang snagat pesat saat ini. Pada
kenyatannya, beberapa pihak
berpendpaat  bahwa  koperasi  belum dapat  bergerak  cepat  untuk  menyikapi tantangan ekonomi yang sangat dinamis, bahkan ada juga koperasi yang masih sulit melakukan gerakan.
Perkembangan jumlah koperasi di Provinsi  Bali  saat  ini  telah  mencapai 4.575 koperasi. Namun menurut Kepala Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  Provinsi  Bali  Dewa  Nyoman Parta  (2013),  dari  jumlah  tersebut sampai Desember 2012, masih terdapat koperasi  yang  mengalami  masalah sebanyak  411  koperasi  atau  sembilan persen,  yang  tersebar  di  sembilan kabupaten/kota. Koperasi yang memiliki kinerja  sehat  dan  berkualitas  ada sebanyak  3.111  koperasi  atau  sebesar enam  puluh  delapan  persen  (68%) dengan  jumlah  aset  mencapai  lima triliun  rupiah  per  Juni  2013.  Jumlah koperasi  yang  cukup  banyak  tersebut sebenarnya  dapat  berpotensi  untuk memberdayakan  ekonomi  kerakyatan, khususnya  di  Provinsi  Bali.  Adapun permasalahan  koperasi  yang  muncul setelah  ditelusuri  diantaranya  adalah selain  masalah  klasik  pemasaran  dan permodalan, masalah lain yang diidentifikasi  adalah  masalah  sumber daya  manusia  yang  perlu  dibina  dan masih  banyak  koperasi  yang  belum menggelar rapat anggota tahunan (RAT),  sehingga  masih  perlu  diadakan pelatihan dan pembinaan.
Adapun jumlah koperasi di Kabupaten  Buleleng  berjumlah  377 koperasi  tersebar  di  9  kecamatan. Keberadaan  koperasi  di  Kabupaten Buleleng,  sedangkan  di  kecamatan  lain perkembangan    jumlah  koperasi  masih sangat sedikit. Berdasarkan data keadaan koperasi di Kabupaten Buleleng  pada  awal  tahun  2013  dapat diketahui  bahwa  jumlah  koperasi  yang aktif ada 290 (77%), koperasi yang beku 40  (11%),  dan  koperasi  yang  baru  47 (12%).
Koperasi  di  Kabupaten  Buleleng mempunyai  sebuah  gerakan  koperasi yang  mewadahi  seluruh  koperasi  di Kabupaten Buleleng, yaitu Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Buleleng. Dekopinda
berperan  dalam  menjembatani  koperasi yang menjadi anggotanya dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Kopdagprin Kabupaten Buleleng. Selain itu,  Dekopinda  juga  berperan  membina
dan  mengawai  koperasi-koperasi  yang menjadi  anggotanya  agar  dapat  lebih berkembang.  Adapun  jumlah  koperasi saat ini adalah 377 koperasi, sedangkan yang tergabung dibawah naungan
Dekopinda  sebanyak  257  koperasi, sudah cukup banyak (68%).
Berdasarkan  informasi  dari  sekretaris Dekopinda,  kondisi  koperasi  anggota
Dekopinda  pada  akhir  tahun  2012 sejumlah  257  koperasi  yang  dapat dikelompokkan
berdasarkan
aktivitasnya  adalah  sebagai  berikut: koperasi  aktif  operasional  143,  tidak operasional 62, belum RAT 21, operasional  tetap  rugi  5,  dan  anggota baru 26. Dalam pembangunan suatu negara  tentu  diperlukan  biaya  yang tidak  sediki.  Sumber  dari  pembiayaan negara  antara  lain  dapat  diperoleh  dari menjual  sumber  daya  alam,  pinjaman luar  negeri,  pinjaman  dalam  negeri, serta  pajak.  Pajak  merupakan  sumber pembiayaan  yang  bersifat  mandiri  bagi pembangunan  Indonesia.  Pada  tahun 2014  pajak  memberikan  kontribusi sebesar 65,95 % dari seluruh
penerimaan  negara  dalam  APBN  2014 (Ibrahim,  2014).  Jadi  dapat  dikatakan bahwa pajak mempunyai peranan penting untuk pembiayaan segala bentuk dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
Pada tahun 2011
UMKM memberikan  kontribusi  kira-kira  57  % dari  produk  Domistik  Bruto  Indonesia (Ibrahim,  2014).  Angka  yang  cukup besar  untuk  mendukung  pembangunan Indonesia.  Akan  tetapi,  kontribusi  yang besar tersebut ternyata belum dibarengi dengan  penerimaan  yang  dibayar  oleh UMKM. Menurut data yang ada,
kontribusi  UMKM  terhadap  penerimaan pajak  kira-kira  hanya  mencapai  0,5  %. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah
ingin mendorong
peningkatan  penerimaan  pajak  dari sektor  UMKM  dengan  menerbitkan  PP Nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  dari Usaha  yang  diterima  atau  diperoleh wajib  pajak  yang  memiliki  Perederan Bruto tertentu.
Berdasarkan  uraian  pada  analisis situasi di atas dapat diketahui bahwa di kabupateb  Buleleng  terdapat  potensi yang cukup besar jika dilihat dari jumlah koperasi  yang  tersebar  di  seluruh Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak 377 koperasi.  Permasalahan  pada  bidang perpajakan  yang  sering  terjadi  adalah kesulitan menerapkan perhitungan pajak  yang  harus  dilaporkan  dan akhirnya disetor pembayarannya ke kas Negara. Masalah tersebut muncul karena sistem pemungutan pajak penghasilan
menggunakan
self assessment  system, yaitu  system  yang memberikan  wewenang  penuh  kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar,  dan  melaporkan  sendiri besar besaran pajaknya. Masalah tersebut merupakan masalah perpajakanselain  masalah  kontribusi pajak  oleh  UMKM  termasuk  koperasi, yang  masih  sangat  kecil  bagi  Negara adapun  PP  No.  46  ini  adalah  peraturan pajak  yang  baru  berlaku  pada  tahun 2013  ini,  jadi  masalah  perhitungan pembayaran  dan  penyetoran  pajaknya berbeda  dengan  cara  sebelumnya, sehingga  perlu  diadakan  pelatihan tentang perhitungan pajak tersebut.
Dalam  hal  ini  dekopinda  selaku wadah  gerakan  koperasi  di  Kabupaten Buleleng  mempunyai  peran  membina dan  mengawasi  koperasi  yang  menjadi anggotanya. Terkait masalah sosialisasin Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013 tentsng PPh atas penghasilan  dari  usaha  yang  di  terima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tetrentu dekopinda juga berkepentingan  melakukan  sosialisasi bagi  para  anggotanya,  maka  perlu dilaksanakan pelatihan perhitungan pajak  PP  nomor  46  tahun  2013  kepada koperasi  anggota  gerakan  koperasi  di Kabupaten Buleleng.
Kerangka  pemecahan  masalah yang  menjadi  acuan  dalam  pengabdian pada  masyarakat  ini  adalah  sebagai berikut: Pengesahan peraturan Pemerintah  Nomor  46  tahun  2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan  dari  usaha  yang  diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki
peredaran  bruto  tetentu  telah  dilakukan pada  tanggal  1  Juli  2013.  Pada dasarnya pemerintah berkeinginan lebih meingkatkan pemberdayaan pajak, dalam  hal  ini  yang  ditunjukkan  kepada kontribusi  pajak  dari  UMKM  termasuk kebanyakan  koperasi.  Peraturan  ini dianggaplebih  mudah  dilakukan  oleh wajib  pajak  yang  menggunakan self assessment  system karena  mempunyai satu  jenis  tarif  yaitu  1%  dari  peredaran bruto  usaha.  Kebijakan  perpajakan  ini didasarkan  pada  karakteristik  umum UKMK  yang  dianggap  lemah  dalam melakukan pembukaan kegiatan usahanya.  Selainitu  juga  dianggap strategi  yang  tepat  untuk  mendorong voluntary  compliance, yang  selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan  pajak.  Saat  ini  sosialisasi tentang  pajak  penghasilan  1%  ini  telah dilakukan dirjen pajak bersama
jajarannya di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Buleleng. Dekopinda  Kabupaten  buleleng  yang merupakan satu satunya wardah gerakan koperasi di Kabupaten Buleleng  mempunyai  kordinasi  yang baik dengan Dinas Kopdagrin, termasuk dalam hal sosialisasi peraturan pemerintah  no  46  tahun  2013  tentang pajak penghasilan 1% tersebut. Permasalah  lainnya  adalah  adanya keterbatasan  sosialisasi  yang  telah dilakukan oleh dinas kopdagrin.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka kegiatan yang sesuai untuk memecahkan  masalah  tersebut  adalah dengan memberikan pelatihan perhitungan pajak berdasarkan
peraturan  pemerintah  no  46  tahun2013 kepada koperasi anggota gerakan koperasi  Kabupaten  Buleleng  tersebut. Setelaj dilakukan pelatihan maka tujuan yang  ingin  dicapai  adalah  para  peserta mempunyai  persamaan  pemahaman dan  persepsi tentang  perhitungan  pajak berdasarkan peraturan pemerintah nomor  46  tahun  2013,  sehingga  dapat mengadakan perubahan-perubahan seperti yang dimaksud peraturan
pemerintah tersebut.
Secara umum tujuan kegiatan ini adalah memberikan pelatihan
perhitungan  pajak  berdasarkan  PP nomor  46  tahun  2013  kepadakoperasi anggota gerakan koperasi di Kabupaten Buleleng.  Bila  dirinci  lagi  maka  tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:
1.  Memberikan  pemahaman  tentang perhitungan  pajak  berdasarkan  PP nomor  46  tahun  2013  kepada anggota  koperasi  anggota  gerakan koperasi di Kabupaten Buleleng.
2.  Memberikan pelatihan cara
membuat surat setoran pajak (SSP), sehingga  para  pengelola  koperasi bisa  membuat  SSP  masing-masing koperasi.
3.  Memberikan pendampingan
perhitungan  pajak  berdasarkan  PP nomor  46  tahun  2013  kepada koperasi  anggota  gerakan  koperasi di Kabupaten Buleleng.
2. Metode Pelaksanaan Pengabdian Khalayak  sasaran  strategis yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah koperasi anggota Dekopinda Kabupaten Buleleng  yang  berjumlah  20  orang. Pemilihan  sasaran  tersebut  adalah karena  anggota  dekopinda  Kabupaten
Buleleng kebanyakan belum memperoleh soaialisasi tentang peraturan  pemerintah  No  46  TAhun
2013. Program pengabdian pada masyarakat  ini  melibatkan  Universitas Pendidikan  Ganesha  dengan  Dekopida
Kabupaten  Buleleng,  yang  merupakn lembaga perhimpunan gerakan koperasi
yang  ada  di  Kabupaten  Buleleng. Anggota  gerakan  ini  adalah  berbagai jenis  koperasi  yang  berada  di  wilayah Kabuoaten  Buleleng.  Semua  Kegiatan yang  dilakukan  oleh  anggota  gerakan dikoordinasi oleh Dekopida.
Bentuk dari program pengabdian pada  masyarakat  ini  adalah  berupa pelatihan.  Pada  awal  peserta  pelatihan diberikan penjlasan tentang isi Peraturan  Pemerintahan  No  46  tahun 2013.  Peserta  selanjutnya  diberikan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah  tersebut  disertai  dengan diskusi, sehingga menghasilkan pemahaman  yang  sama  tentang  isi yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintahan tersebut. Selanjutnya peserta dilatih menghitung pajak penghasilan  berdasarkan  contoh  yang diberikan pada saat itu. Setelah  pelatihan  perhitungan panjak penghasilan berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No  46  tahun 2013 selesai dilaksanakan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilanjutkan dengan melakukan pendampingan pada beberapa koperasi yang  mendi  peserta  pelatihan  agar dapat membuat perhitungan  pajak penghasilan  pada  koperasi  mereka masing-masing  berdasarkan  Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013.
Rancangan evaluasi pada program pengabdian kepada msyarakat saat  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  1. berikut: No Tujuan Program Evaluasi Program 1 Khalayak sasaran mempunyai termotivasi mengikuti kegiatan pelatihan Kehadiran pada saat pelaksanaan P2M mencapai 100% lebih dari yang direncanakan yaitu 41 peserta. 2 Khalayak  sasaran  mampu  memahami dengan lebih baik apa yang dimaksud pada  Undang-undang  Nomor  17 tahun 2012 tantang Perkoperasian. Khayalak  sasaran  ikut  berpartisipasi dalam  diskusi  tentang  pemahaman  isi Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  tahun 2013,  dengan  tingkat  partisipasi  50% dari  peserta  yang  hadir  saat  kegiatan dilaksanaakan  dengan  menyampaikan pertanyaan sesuai dengan permasalahan  yang  ditemui  dilapangan terkait pajak penghasilan.
Kegiatan ini merupaka program pengabdian kepada masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha bekerjasanma dengan Dekonpinda
Kabupaten  Buleleng.  Adapun  peserta yang kami undang sebanyak 35 peserta yang  berasal  dari  berbagai  koperasi  di Kabupaten  Buleleng  yang  merupakan anggota  Gerakan  Koperasi  Kabupaten Buleleng.  Kegiatan  Ini  dihadiri  oleh  41 peserta. Pelatihan dilaksanakan selama satu hari yang diawali dengan penyampian  materi  terlebih  dahulu kemudian  dilanjutkan  dengan  pelatihan perhitungan pajak disertai dengan pengisian  Surat  Setoran  Pajak,  terakhir tentang pajak penghasilan final Berdasarkan  Peraturan  No.  46  tahun 2013.  Kegiatan  selanjutnya  adalah melakukan  pendampingan  ke  masing- masing  koperasi  peserta  pelatihan dalam  menghitung  pajaknya,  membuat surat  setoran  pajaknya,  dan  membayar pajaknya.
3. Hasil dan Pembahasan Program pelatihan ini dilaksanakan kerjasama Undiksha dengan  Dewan  Koperasi  Indonesia Daerah Kabupaten Buleleng (Dekopinda)  di  wilayah  Kabupaten Buleleng. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan  pada  tanggal  15  Agustus 2014  yang  bertempat  di  Gedung Dekopinda  KAbupaten  Buleleng,  Jalan Udayana  Barat,  Singaraja.  Peserta pelatihan  adalah  pengurusan  koperasi yang  tergabung  pada  gerakan  koperasi Indonesia  Kabupaten  Buleleng,  yang hadir pada kesempatan tersebut berjumlah 41 orang. Kebanyakan
peserta adalah pengurus koperasi masing-masing,  sedangkan  beberapa peserta lainnya adalah karyawan koperasi.  Secara  keseluruhan  para peserta  yang  hadir  lebih  sesuai  dengan bidang  yang  menjadi  topic  pelatihan saat itu.
Pada pelatihan ini, yang menjadi nara  sumber  adalah  Ibu  Ni  Luh  GEde Erni  Sulindawati,  SE.,  M.Pd.,  Ak.  Nara sumber  adalah  Dosen  Akuntasi  di Universitas  Pendidikan  Ganesha  di Jurusan  Akuntasi  Program  Diploma  III,
selain  itu  juga  telah  berpengalaman sebagi karyawan keuangan di beberapa perusahaan,  yang  salah  satu  tugasnya adalah  membuat  setoran  pajak  dan dosen pengampu mata kuliah perpajakan  dengan  selalu  meng- update informasi  tentang  pajak,  yang  sampai saat  ini  ditekuni.  Penyiapan  materi pelatihan  dilakukan  oleh  nara  sumber berdasarkan pada aturan-aturan terbaru di  bidang  perpajakan  di  Indonesia, termasuk  pajak  penghasilan  final  yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah  nomor  46  tahun  2013. Materi  pelatihan  juga  termasuk  bahan simulasi  untuk  membuat  perhitungan pajak  penghasilan  yang  benar  sesuai kasus  yang  disiapkan  oleh  narasumber termasuk  surat  setoran  pajak  (SSP) yang digunakan untuk pelatihan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diawali dengan koordinasi  dengan  pihak  Dekopinda
Kabupaten  Buleleng,  yang  disambut dengan  baik  dan  didukung  oleh  para pengurusnya. Selanjutnya panitia pelaksana  menentukan  jadwal  dan tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan.
Langkah  berikutnya  yang  dilakukan adalah  menyebarkan  surat  undangan kepada masing-masing koperasi anggota  gerakan  koperasi  Indonesia. Kabupaten  Buleleng.  Setelah  diberi jangka  waktu  tertentu,  para  peserta pelatihan memberikan konfirmasi kesediaan  mengikuti  kegiatan  pelatihan ini  disertai  nama  peserta  masing- masing.  Sebelumnya  panitia  pelaksana telah berkoordinasi dengan narasumber atas kesediaannya sebagai narasumber pada kegiatan pelatihan ini.
Pada hari pelaksanaan pelatihan
Ketua  Dekopinda  Kabupaten  Buleleng, Bapak Made Sukayatna, berkesempatan  hadir  dan  memberikan sambutan  atas  pelaksanaan  kegiatan pelatihan ini. Selanjutnya, Ketua Dekopinda membuka acara pelatihan ini secara  simbolis.  Selanjutnya,  kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu: sesi pertama adalah penyampaian
materi  dan  diskusi,  kemudian  sesi kedua  adalah  pelatihan  perhitungan pajak penghasilan final dengan menggunakan  bahan  simulasi  yang telah disiapkan. Pemberian materi oleh narasumber dengan moderator Ibu Lucy Sri  Musmini,  SE,  M.Si,  Ak  berjalan dengan  lancar.  Adapun  materi  yang diberikan  antara  lain  tentang  pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha  yang  diterima  atau  diperoleh wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran bruto  tertentu  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  nomor  46  tahun  2013. Selanjutnya,  materi  tentang  penyetoran dan  pelaporan  pajak  tersebu,  surat setoran  pajak,  disertai  contoh  ilustrasi perhitungan pajak 1 % sebuah koperasi. Pada  sesi  diskusi,  para  peserta  sangat antusias  dengan  materi  yang  disajikan beberapa pertanyaan dikemukakan oleh peserta.
Pertanyaan  yang  dikemukakan antara  lain  adalah  tentang  peredaran bruto  tertentu.  Peredaran  bruto  tertentu pada  koperasi  serba  usaha  adalah semua  omset  penjualan  yang  dilakukan selama  masa  pajak  oleh  koperasi tersebut.  Pada  koperasi  simpan  pinjam peredaran bruto adalah semua pendapatan jasa yang diperoleh koperasi  selama  masa  pajak,  seperti pendapatan bunga pinjaman, pendapatan biaya administrasi pinjaman, dan lain-lain.
Semua peredaran  bruto  tersebut  jumlahnya selama  satu  tahun  pajak  tidak  melebihi dari  Rp  48.000.000.000,-  selanjutnya langsung dikalikan dengan 1%.
Diskusi  lain  adalah  tentang keuntungan dan kerugian dari penetapan  pajak  baru  ini  yaitu  1%  dari peredaran  bruto.  Bagi  koperasi  simpan pinjam  dirasakan  tidak  terlalu  berat, karena  laba  yang  diperoleh  setelah pembayaran  pajak  mungkin  masih  bias diterima  (masuk  akal).  Namun,  pada koperasi  serba  usaha,  dalam  hal  ini yang melakukan usaha dagang, merasa peraturan  pajak  1%  ini  sangatlah memberatkan,  karena  setelah  dihitung beban pajaknya, mereka masih terbebani  dengan  harga  pokok  dari
barang  yang  dijual.  Harga  pokok merupakan  komponen  terbesar  yang terkandung  dalam  pendapatan  mereka, sehingga  laba  yang  mereka  harapkan dari  aktivitas  usahanya  menjadi  sangat kecil.
Selanjutnya, setelah selesai pelatihan  dan  simulasi  perhitungan pajak penghasilan berdasarkan
Peraturan  Pemerintah  nomor  46  tahun 2013 dilaksankan, para peserta pengabdian masyarakat membuat sendiri  perhitungan  pajak  penghasilan koperasi masing-masing dengan mendapat pendampingan dari pelaksana  kegiatan  pengabdian  selama satu minggu. Adapun hasil yang diperoleh  dari  kegiatan  pendampingan tersebut,  para  peserta  pelatihan  telah paham cara menghitung pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. Pelatihan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah  nomor  46  tahun  2013 dengan  bahan  simulasi  laporan  rugi laba  koperasi  yang  telah  disiapkan, berjalan  dengan  baik.  Para  peserta dapat  menghitung  pajak  penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor  46  tahun  2013  tersebut  dengan baik. Pada akhir kegiatan, hasil pelatihan yang dibuat oleh para peserta dibahas  oleh  narasumber,  dievaluasi kesalahannya  dan  dibahas  tentang kekeliruan yang terjadi.
Pada  pelaksanaan  pengabdian tentang  pelatihan  ini  dirasakan  sangat bermanfaat  bagi  peserta  pelatihan. Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan antara LPM Undiksha dengan Dekopinda  Kabupaten  Buleleng  dalam hal ini
pelaksanaan kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat,  sudah sangat baik. Pihak Dekopinda Kabupaten Buleleng sangat menyambutkegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya  melalui  kerja  sama  dengan pihak Undiksha, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan.  Kegiatan  ini  dinilai  sangat penting untuk meningkatkan
profesionalisme  bagi  mereka  yang
bergerak di bidang koperasi. Jika dilihat dari undangan yang disebarkan, sebenarnya  kehadiran  peserta  saat pelatihan  snagat  baik,  yaitu  telah melebihi  100%,  hal  ini  menunjukkan bahwa  sasaran  kegiatan  ini  sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ini.
4.  Penutup Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diuraikan sebelumnya,  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut: 1.  Pemahaman peserta tentang pembuatan  laporan  keuangan  hotel semakin  baik  setelah  mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan,  terutama  bagi  pengurus koperasi  yang  menjadi  anggota Dekopinda Kabupaten Buleleng. 2.  Kemampuan peserta pelatihan membuat perhitungan pajak penghasilan  final  menurut  Peraturan Pemerintah  no.  46  tahun  2013  pada simulasi dengan bahan yang
disiapkan panitia telah cukup baik.
3.  Para  peserta  pelatihan  membuat perhitungan, pelaporan, serta
melakukan pembayaran pajak penghasilan  final  sesuai  Peraturan
Pemerintah  no.  46  tahun  2013 dengan baik.
Berdasarkan  uraian  yang  telah dikemukakan di atas, pada kesempatan ini  dapat  disarankan  beberapa  hal, yaitu:
1.  Pelatihan tentang bidang ilmu akuntansi  ,  khususnya  pajak  yang sangat sering mengalami perubahan,
terutama Peraturan Pemerintah no.46  yang  baru  terbit  tahun  2013, sangat  diperlukan  oleh  pengurus koperasi, sehingga diharapkan kegiatan  seperti  ini  dapat  berlanjut dikemudian hari. 2.  Bagi  para  pengurus  koperasi  perlu melihat atau memperbaharui pengetahuan  yang  dimiliki,  sesuai dengan perkembangan
atau perubahan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin  Sitio,  Halomoan  Tamba.  2001. Koperasi  :  Teori  dan  Praktik . Penerbit Erlangga. Jakarta Ibrahim,  Syarif.  2014. Pengenaan  PPH Final  untuk  Wajib  Pajak  dengan
Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPH Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance . Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal. Kasmir.  2005. Bank  dan  lembaga keuangan  lainnya .  Jakarta  :  PT.
Raja Grafindo Persada.
Kasmir. 2007. Dalam buku Dasar-Dasar Perbankan .  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada.
Mardiasmo.  2009.  Perpajakan.  Edisi revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta. Wandirah,  Ayu.  2013. Pengaruh  Kredit Simpan Pinjam Terhadap Pendapatan Koperasi pada Koperasi  Tani  Satya  Keloncing Periode  2006-2011 .  Tugas  Ahir Jurusan Akuntansi Program Diploma III Undiksha. Wirayanthi, Devi. 2014. Sistem Prhitungan  dan  Pelaporan  Pajak UKM  Menurut  PP  No.  46  Tahun 2013 dan Dampaknya Bagi Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP) Bali  Nasional  Akuntan  (BNA) Sukasada . Tugas AhirJurusan
Akuntansi  Program  Diploma  III Undiksha.