Analisis Kewirausahaan Pelaku Usaha  Kecil Pengrajin Tempe Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman ~ 1
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividend
Payout Ratio Pada Saham Consumer Good Industry Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia ~ 15
Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Yang Telah Menggunaan Sak Konvergensi Ifrs Mandatory (Studi Empiris pada Perusahaan Manufakur Yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2017) ~ 33
”Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Suku Bunga Kredit dan Jaminan Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit.” (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Beringharjo) ~ 49
Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) ~ 63
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan Value For Money (Studi Pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jambidan Tahun Anggaran 2014 – 2016) ~ 85

## DAFTAR ISI
Kristiana Sri Utami Beta Asteria, Dyah Ayu Widiastuti
Ana Marfungatun,
Eliya Isfaatun Yunita Fitri Wahyuningtyas, R. Agus Choliq Novita Putri Ardiyani, Enita Binawati Tyas Widoyekti Wuryanto
Putri, Eni Dwi Susliyanti
Volume 14, Nomor 1, Mei 2019
ISSN 1907-2376

## Jurnal Solusi

## PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Studi pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Novita Putri Ardiyani 1) Enita Binawati 2)

## Emai: enitabinawati@gmail.com STIE SBI Yogyakarta

## Abstract
This study aimed to examine the influence of the implementation of regional financial accounting system, budget goal clarity, and financial accountability towards the accountability performance of government agencies. The object of this research was the regional working units (SKPD) in Yogyakarta special region (DIY). The sampling technique in this research was purposive sampling technique; it is a sampling technique with a certain considerations. The sample of this research was employees in the financial sector in each regional working unit (SKPD). The data in this study are primary data. The data were collected using questionnaires distributed directly to the respondents. The analytical method, which was used in this research, was Multiple Linear Regression model.
The  results  of  this  research  and  the  hypothesis  testing  showed  that  the application  of  a  variable  area  of   regional  financial  accounting  system and  budget  goal  clarity  had  a  significant  influence  on  the  performance accountability  of  government  agencies.  On  the  other  hand,  the  financial accountability  did  not  have  a  significant  influence  on  the  accountability performance of government agencies.
Keywords : Implementation Of Regional Financial Accounting System, Budget  Goal  Clarity,  Financial Accountability, And Accountability Performance Of Government Agencies

## PENDAHULUAN
Keberhasilan sebuah organisasi sektor publik tidak dapat diukur semata – mata dari perspektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolok ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur kinerjanya. Hal ini juga konsisten dengan pendekatan anggaran kinerja yang digunakan. Sebuah anggaran yang dibuat tidak hanya berisi angka, tetapi juga berisi target kinerja kualitatif. Aspek
pertanggungjawabannya tentu tidak cukup hanya berupa laporan keuangan, tetapi juga harus dilengkapi dengan laporan kinerja (Nordiawan & Ayuningtyas : 2011) Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja di organisasi sektor publik bukanlah hal mudah. Salah satunya disebabkan oleh tidak adanya sebuah teknik atau cara yang baku untuk melakukannya. Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Menurut Indra (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Untuk mendukung pencapaian kinerja sektor publik yang baik perlu penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah agar menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengguna sebagai bahan pengambil keputusan.
Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan good goverment dapat diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendari) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan  bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Pengelolaan keuangan daerah juga termasuk kejelasan anggaran, hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Prestrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Adanya sasaran anggaran jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran, sehingga anggaran yang direncanakan menjadi tepat sasaran. Dan setiap tahunnya tidak ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang disebabkan oleh tidak tercapainya program yang dilaksanakan pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran juga akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Kejelasan sasaran anggaran juga terkait dengan akuntabilitas keuangan. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskanpemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan.Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan vertical reporting,yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (termasuk pemerintah pusat), akantetapi juga melakukan horizontal reporting, yaitu pelaporan kinerja pemerintahdaerah kepada DPRD dan Masyarakat luas sebagai bentuk horizontalaccountability.
Seperti penelitian yang dilakukan oleh Darwanis & Sephi (2013) yang meneliti tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Objek dari penelitian sebelumnya adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang ada di Provinsi Aceh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh. Sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh.
Sedangkan untuk penelitian akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja mengacu pada penelitian Putra (2013) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD Kota Padang. Hasil analisanya dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang.
Penelitian untuk pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja mengambil dari penelitian Binawati (2015) yang berjudul implementasi anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas sektor publik studi pada Pemerintah DIY. Survai dilakukankepada 202 pejabat daerah yang terlibat dalam penyusunan dan pengambilan keputusan anggaran yang terbagi dalam kabupaten/kota di wilayah DIY. Penelitian ini menggunakan metode campuran ( mix method ), pengujian hipotesis menggunakan alat analisis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.
Dari latar belakang dari penelitian tersebut sebagai acuan maka dapat diturunkan menjadi penelitian baru yakni pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan objek penelitiannya adalah SKPD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

## 2. LANDASAN TEORI

## Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Akuntansi merupakan suatu proses untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan yaitu, identifikasi suatu transaksi, pengukuran suatu transaksi, pencatatan transaksi-transaksi, pelaporan transaksi-
transaksi dan analisis terhadap laporan-laporan.Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang digunakan oleh suatu organisasi pemerintah baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. (Halim, 2007).
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendari) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah menyatakan  bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Permendari No.21 tahun 2011, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
Bastian (2007) memandang sistem akuntansi pemerintah daerah mulai dari prosedur atau proses dari menggunakan metode manual maupun secara komputerisasi. Menurut Pramono, dkk (2010) sistemakuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang memerlukan. Dan menurut Erlina dan Rasdianto (2013) sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dapat disimpulkan bahwaSistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan prosedur keuangan yang meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dengan menggunakan metode manual maupun komputerisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang memerlukan dan pertanggungjawaban kepada publik.
Lingkup akuntansi pemerintah meliputi akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah (pemda) atau biasa disebut akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah itu terdiri dari akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten atau kota. Karena akuntansi keuangan daerah salah satu jenis akuntansi, maka terdapat pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi yang terjadi di pemda. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu single entry, double entry, dan triple entry . Single entry juga disebut sebagai sistem tata buku tunggal atau tata buku, dalam pencatatan dengan sistem ini transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Misalnya transaksi kas bertambah akan dicatat pada sisi penerimaan sedangkan transaksi kas berkurang dicatat disisi pengeluaran. Kelebihan pencatatan dengan sistem single entry adalah sederhana dan mudah dipahami. Namun kurang bagus untuk pelaporan, jika terjadi kesalahan pembukuan sulit untuk ditemukan dan sulit diperiksa. Untuk mengatasinya maka diganti dengan sistem pencatatan double entry.
Double entry sering disebut dengan sistem tata buku berpasangan atau disebut juga menjurnal. Dalam pencatatan tersebut sisi debit disebelah kiri dan sisi kredit disebelah kanan, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Misalnya bertambahnya aktiva dan belanja akan dicatat disisi debit sedangkan berkurangnya dicatat disisi kredit. Untuk utang, ekuitas dana dan pendapatan bertambah dicatat disisi kredit dan berkurang dicatat disisi debit.
Triple entry adalah pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry , ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan dengan sistem ini untuk mengetahui sisa anggaran di masing – masing komponen yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN).Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Strategi pengembangan SAP dilakukan melalui proses transisi dari basis kas menuju basis akrual yang disebut cash towards accrual . Akuntansi berbasis kas ( cash based accounting ) merupakan basis akuntansi yang paling sederhana yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Jadi semua transaksi yang mempengaruhi naik atau turunnya kas akan dicatat atau diakui sedangkan transaksi yang tidak berpengaruh pada kas tidak akan dicatat. Hal ini menyebabkan kurang efektif pencatatan transaksi jika merujuk pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang menghendaki adanya laporan keuangan berupa laporan arus kas dan neraca. Untuk itu digantilah dasar akuntansi tersebut dengan basis akrual.
Berdasarkan SAP akuntansi berbasis akrul ( accrual based accounting ) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Halim (2007:49) basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadi (bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada saat terjadi. Dan basis akuntansi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 adalah berbasis akrual.
Untuk menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, pemda menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daaerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran ( budgetary reports ), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas(LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos – pos laporan pelaksanaan
anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaa anggaran maupun laporan finansial.

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu periode dimasa yang akan datang (Baswir, 2000). Sedangkan Mardiasmo (2005) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.
Menurut (Moh Mahsun, dkk:2006) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Dedi (2008) anggaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas ( the process of allocating resources to unlimited demands ).
Secara spesifik menurut Halim (2002) dalam Dawais & Sephi (2013) bahwa anggaran pemerintah daerah adalah rencana kegiatan yang direspresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran juga menggambarkan mengenai rencana strategis yang dilakukan oleh pemda berdasarkan mandat yang diberikan oleh para stakeholder pemda. Dan sistem penyelenggaraan anggaran pemda yang disusun oleh pemerintah daerah dituangkan dalam APBN. Karakteristik sasaran anggaran menurut Steers dab Porter (1976) dalam Putra (2013), yaitu : sasaran harus spesifik bukan samar-samar dan sasaran harus menantang namun dapat dicapai. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan membuat perencanaan anggaran menjadi tidak efektif dan efisien, dalam pelaksanaannya menjadi rancu atau membingungkan, ketidakpuasan dalam bekerja sehingga pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan kinerja yang diharapkan.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.
Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP dalam Ihyul (2004) Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.
.::. 69

## Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah ( agent ) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah ( principal ) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Menurut Ihyaul Ulum (2004) akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis, yaitu : Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja.

## Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.
a. Integritas Keuangan
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Sehingga integritas keuangan adalah hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dengan sumber-sumbernya dengan demikian informasi yang disajikan secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah dan penyajiannya harus disajikan secara transparan dan wajar.
b. Pengungkapan
Pengungkapan lengkap merupakan bagian dai prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, dalam PP No.24 tahun 2005, Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapa ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
c. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :Undang- undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara, Undang-undang perbendaharaan Indonesia, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN / APBD, dan Peraturan perundang – undangan lainya yang mengatur tentang keuangan pusat dn daerah.Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Tatag Wiranto (2009) Akuntabilitas keuangan fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya
untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Perhatian khusus diberikan pada kinerja dan nilai uang serta penegakkan sanksi untuk mengantisipasi dan mengatasi penyalahgunaan, mismanajemen atau korupsi.

## Akuntabilitas Kinerja
PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Demikian pula inpres nomor 7 tahun1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infra struktur sehingga dapat diciptakan pemerintah yang baik.
LAN (2003) menyebutkan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja merupakan suatuproses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas di masa mendatang bagi suatu proses yang berkelanjutan. Tujuan peraturan perundangan tentang akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki sense  of  accountability di jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran sesuatu yang berkaitan dengan tanggungjawab atas pemberian mandat atau amanah kepada seseorang pejabat publik berikut berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai misinya.Mardiasmo (2005) juga menambahkan bahwasanya untuk melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan indikator kinerja yang kemudian akan dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja.

## Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
Kamus Besar Akuntansi (2000) mendefinisikan akuntabilitas sebagai tanggung jawab individu atau bagian/ departemen terhadap kinerja suatu fungsi tertentu. Akuntabilitas bisa ditetapkan atau diformulasikan melalui aturan hukum  atau perjanjian tertentu. Mardiasmo (2000) mengartikan akuntabilitas sebagai hubungan dari pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas  dalam pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali  tersebut.  Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada masyarakat  tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber  daya, masyarakat beserta penggunanya.
LAN (2003) menyebutkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk  mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksana misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.  Sedangkan Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan
.::. 71
pemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber  daya dan penggunaannya.
Peraturan Presiden (2014) Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan / program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

## Rumusan Hipotesis
Penelitian Dawais & Sephi (2013) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh pada akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi penerapan akuntabilitas keuangan daerah pada suatu instansi pemerintah, maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah tersebut.Peneliti berpandangan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan dapat membantu untuk menjadikan laporan keuangan instansi pemerintah daerah menjadi lebih baik, dan hal ini akan memberikan dampak meningkatnyaakuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi pemerintahan sebagai pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sangat penting agar laporan keuangan menjadi lebih berguna dan akan semakin meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2006) yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik merupakan alat yang efektif untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Sehingga nantinya akuntabilitas dan transparansi publik akan terwujud sebagai salah satu upaya untuk mencapai good governance .

## H1 :  Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penelitian Dawais & Sephi (2013) memberikan hasil yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Putra (2013) memberikan hasil yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Peneliti berpandangan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu faktor yang mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh karena itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat
dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya. Kenis (1979) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal inilah nantinya yang akan menyebabkan kinerja karyawan menjadi menurun.

## H2 :  Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruhpositif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penelitian yang dilakukan Binawati (2015) memberikan hasil yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Peneliti berpandangan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kriteria akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban dana publik, jenis dan bentuk laporan keuangan, penyajian tepat waktu, pemeriksaan (audit) dan respon dari pemerintah. Penerapan akuntabilitas keuangan secara efektif akan mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja suatu daerah. Penyajian laporan keuangan secara tepat waktu dapat digunakan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan mampu menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam mewujudkan akuntantabilitas kinerja di instansi pemerintah.
Governmental Accounting Standars Board (GASB) sebagaimana dikutipoleh Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar daripelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuantertinggi pelaporan keuangan pemerintah.Pernyataan tersebut menunjukan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehinggamemungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atassemua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja, tetapijuga kinerja yang telah disepakati bersama dalam hal ini antara eksekutif daerahdan legislatif daerah selaku wakil rakyat di daerah. Pernyataan tersebut jugamenekankan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat memberikaninformasi untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosialdan politik.

## H3 :   Akuntabilitas Keuangan berpengaruhpositif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kejelasan Sasaran Anggaran (X 2 ) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
Akuntabilitas Keuangan (X 3 )
Penerapan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah (X 1 )
H1
H2 H3

## 3. METODA PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif,yaitu dengan mengidentifikasi fakta atau peristiwa tersebut sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhinya (variabel independen), Kelinger (2006).Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sangadji, 2010). Menurut Saputra (2014) populasi bisa berupa subjek ataupun objek penelitian, bukan hanya orang tetapi juga objek berupa benda-benda alam lain. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Menurut Saputra (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.Adapun teknik pengambilansampel yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut Saputra (2014) purposive sampling merupakan teknik pengambilan/ penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah SKPD yang ada di Provinsi DIY danresponden dalam penelitian ini adalah bagian keuangan di setiap SKPD.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalahdata primer. Menurut Putra (2013) data primermerupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli (tidak melalui media perantara). Data primer  berupa kuesioner, yang berisi daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden Bagian Keuangan di seluruh SKPD Pemerintah DIY. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan diukur dengan menggunakan 7 (tujuh) item pertanyaan yang diharapkan dapat menggambarkan dan mewakili akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD di Provinsi DIY. Responden diminta untuk menjawab tentang persepsi mereka, memilih lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Instrumen pertanyaan diadopsi dari Darwanis & Sephi (2013), masing – masing item pertanyaan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti akuntabilitas kinerja instansi pemerintah paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti akuntabilitas kinerja instansi pemerintah paling tinggi. Indikator untuk variabel ini : (1) Perumusan visi, misi (2) Perumusan indikator kinerja (3)Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintahan yang bersangkutan (4)Sistem yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (5) Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (6)  Evaluasi kinerja program/kegiatan.
Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan diukur melalui tujuh kuesioner yang diharapkan dapat menjadi ukuran paham atau tidaknya sistem akuntansi keuangan daerah. Responden diminta untuk menjawab tentang persepsi mereka, memilih lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Instrumen pertanyaan diadopsi dari Saputra (2014), masing-masing item pertanyaan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti sistem akuntansi keuangan daerah paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti sistem akuntansi keuangan
daerah paling tinggi. Indikator untuk variabel ini : (1) Basis Akuntansi, (2) Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran, (3) Penyusunan APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, (4) Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan PP 71 Tahun 2004. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran akan diukur melalui tujuh kuesioner yang diharapkan dapat menjadi ukuran paham atau tidaknya kejelasan sasaran anggaran. Responden diminta untuk menjawab tentang persepsi mereka, memilih lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Instrumen pertanyaan diadopsi dariPutra (2013), masing-masing item pertanyaan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti kejelasan sasaran anggaran paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti kejelasan sasaran anggaran paling tinggi. Indikator untuk variabel ini : (1) Tujuan, (2) Kinerja, (3) Standar, (4) Jangka waktu, (5) Sasaran Prioritas, (6) Tingkat Kesulitan, (7) Koordinasi.
Variabel Akuntabilitas Keuangan akan diukur melalui sembilan kuesioner yang diharapkan dapat menjadi ukuran paham atau tidaknya akuntabilitas publik. Responden diminta untuk menjawab tentang persepsi mereka, memilih lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Instrumen pertanyaan diadopsi dari Binawati (2015), masing-masing item pertanyaan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti akuntabilitas publik paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti akuntabilitas publik paling tinggi. Indikator untuk variabel ini : (1) Pertanggungjawaban kepada publik, (2) Perumusan dan perancangan anggaran, (3) Pengalokasian anggaran, (4) Audit kepatuhan.
Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan cara mendatangi langsung ke kantor SKPD Provinsi DIY dan memberikan kuesioner, yang berisi daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden, yaitu Bagian Keuangan di SKPD Provinsi DIY. Tahap berikutnya responden memilih salah satu alternatif jawaban yang sesuai dengan opininya.

## 4. ANALISIS DATA
Penelitian ini dilakukan di 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik dinas/ kantor/ badan yang berada di Provinsi DIY yang dipilih secara random . Kriteria responden yang menjadi sampel dalam penelitian adalah para pegawai di bagian keuangan di masing – masing SKPD. Pengumpulan data responden dilakukan dengan memasukkan kuesioner penelitian secara langsung ke 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi DIY. Kuesioner disebarkan mulai tanggal 24 Febuari 2016 dengan batas akhir pengumpulan kuesioner tanggal 01 Maret 2016.
Analisis data secara kuantitatif dapat dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya mencari response rate dan usable response rate , membuat karakteristik sampel, mencari kisaran data (teoritis dan aktual), menganalisis data dan menguji hipotesis.Berdasarkan jumlah kuesioner yang disebarkan ke Provinsi DIY sebesar 140 eksemplar dan kuesioner
yang kembali sebesar 106 eksemplar atau dengan tingkat pengembalian 76%. Peneliti tidak berhasil mengambil seluruh kuesioner yang disebar karena sampai batas akhir pengumpulan yaitu dari tanggal 24 Febuari 2016 sampai dengan 01 Maret 2016, beberapa responden belum mengisi kuesioner yang diberikan atau tidak mengembalikannya. Jadi data terakhir yang dapat peneliti gunakan dalam penelitian tersisa 106 eksemplar.
Kisaran data menunjukkan perbandingan antara nilai kisaran teoritis dengan kisaran aktual suatu variabel. Hasil olah data dari 106 responden, diperoleh kisaran teoritis atas jawaban responden dari keempat variabel laten, mempunyai batas minimal 5 dan batas maksimal 28, sedangkan kisaran aktualnya mempunyai batas minimal 18 dan batas maksimal 35. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai kisaran aktual berada dalam kisaran teoritisnya sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan jawaban responden atas 106 pertanyaan penelitian berada dalam kisaran teoritis.
Pengujian validitas instrument dengan menggunakan software statistic,nilai validitas ditunjukkan pada kolom Pearson Correlation . Jikaangka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik (rhitung>rtabel)maka instrument tersebut dikatakan valid. Berdasarkan uji validitas dapatdisimpulkan bahwa sebagian besar item pertanyaan untuk mengukur masing – masing variabel penelitian dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat bahwa rhitunglebih besar dari rtabel maka dengan df 105 (106-1) berarti rtabel adalah 0,190. Setiap itempertanyaan variable-variabel penelitian mempunyai nilai r hitung yang lebihbesar dari r-tabel yaitu 0,190 pada nilai signifikan 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua itempertanyaan penelitian ini valid sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.
Uji realibilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya. Uji realibitas dilakukan dengan menggunakan rumus alpha . Uji signifikan dilakukan pada taraf α = 0,05. Instrumen dapat dikatakan realibel jika nilai alpha lebih besar dari r tabel (0,190).

## Uji Realibilitas
Variabel Alpha Cronbach’s R Tabel Keterangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Kejelasan Sasaran Anggaran (KJSA) Akuntabilitas Keuangan (AK) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 0,819 0,838 0,797 0,837 0,190 0,190 0,190 0,190 Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
Sumber : Output olah data SPSS tahun 2016

## Uji Normalitas Residual
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat
76 .::.
Novita Putri Ardiyani, Enita Binawati
dilakukan dengan menggunakan One  Sample  Kolmogorov-Smirnov  Test , dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan > 0,05 maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas menyatakan nilai One Sample Kolmogorov-Smirnov Test sebesar 1,337 dengan signifikan 0,056. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian dinyatakan berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

## Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variabel dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.Uji statistik dilakukan dengan uji Glejser . Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya sig > 0,05 atau 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas atau terbebas dari heterokedastisitas.
Uji Glejser Coefficients a Model  B Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Std. Error Beta 1 (Constant) 2.009 1.532 1.311 .193 Sakd -.062 .042 -.173 -1.487 .140 Kjsa -.003 .061 -.006 -.043 .966 Ak .049 .082 .078 .603 .548 a. Dependent Variable: RES2
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel signifikan dalam regresi dengan variabel RES2. Tingkat signifikansi > α 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas.

## Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakahadakorelasi variable – variable bebasdiantarasatudengan yang lainnya, jikaadamakasalahsatu variable harusdieliminasi. Pengujian ada tidaknya multikolenearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflanting Factor (VIF) dan tolerance value untuk masing-masing variabel independen. Apabila tolerance value diatas 0,5 dan nilai VIF < dari 5 maka disimpulkan tidak terjadi multikolenearitas.
.::. 77

## Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Zero-order Correlations Collinearity Statistics Partial Part Tolerance VIF 1 sakd .628 .462 .336 .709 1.411 kjsa .683 .519 .392 .581 1.720 ak .476 -.041 -.026 .574 1.743 a. Dependent Variable: akip
Hasil nilai VIF diatas menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 5 dan tolerance value berada diatas 0,5. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolenearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

## Pengujian Hipotesis
Untuk mengukur keterdukungan hipotesis yang diajukan, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda. Hipotesis yang diuji adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka model penelitan adalah sebagai berikut :
Y = 5,402 + 0,320X 1 + 0,545 X 2 + -0,049X 3 +  e
Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kejelasan sasaran anggaran menunjukkan angka positif. Berarti bahwa semakin tinggi variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kejelasan sasaran anggaran maka semakin baik akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya. Sedangkan variabel akuntabilitas keuangan bernilai negatif, yang artinya penerapan akuntabilitas keuangan tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Provinsi DIY.

## Uji F
Untuk mengukur pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dapat dilihat dari analisisuji ANOVA. Dari uji ANOVA atau F test dapat dinilai F hitung sebesar 47,895  dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau dapat dikatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah nilai R yang ada pada tabel 4.9. Hasil perhitungan statistik yang diperoleh nilai R = 0,765 yang menunjukkan hubungan antara variabel sistem akuntansi keuangan daerah (sakd), kejelasan sasaran anggaran (kjsa) dan akuntabilitas keuangan (ak) terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip).
Variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu, maka sebaliknya untuk melihat kemampuan variabel memprediksi variabel dependen, dalam penelitian ini nilai yang digunakan adalah nilai adjusted R2. Nilai adjusted R2 = 0,573, yang berarti 57,3 % variasi akip dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas, dan sisanya oleh sebab-sebab lain.

## Uji Statistik T
Sistem akuntansi keuangan daerah dan kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan akuntabilitas keuangan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari Analisis tabel Coefficients berikut :

## Uji Statistik t
Coefficients a Model B Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Std. Error Beta 1 (Constant) 5.402 2.233 2.419 .017 sakd .320 .061 .399 5.262 .000 kjsa .545 .089 .514 6.137 .000 ak -.049 .119 -.035 -.413 .681 a. Dependent Variable: akip
H1 : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (sakd)berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip).
Hasil analisis dari tabel 4.11, pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t table . Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai sig < α 0,05. Nilai t table pada α = 0,05 adalah 1,984. Untuk variabel penerapansistem akuntansi keuangan daerah nilait hitung adalah 5,262 dan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa t hitung > t table , yaitu 5,262 >1,984 dan nilai signifikan 0,000 <α 0,05. Hal ini menunjukan bahwa H1 pada penelitian ini terdukung secara empiris (dapat diterima).

## H2 :  Kejelasan sasaran anggaran(kjsa) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip).
Hasil analisis dari tabel 4.11, pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t table . Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai sig < α 0,05. Nilai t table pada α = 0,05 adalah 1,984. Untuk variabel kejelasan sasaran anggaran nilait hitung adalah 6,137 dan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa t hitung > t table , yaitu 6,137 >1,984 dan nilai signifikan 0,000 <α 0,05. Hal ini menunjukan bahwa H2 pada penelitian ini terdukung secara empiris (dapat diterima).
H3 : Akuntabilitas keuangan(ak) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip).
Hasil analisis dari tabel 4.11, pengujian hipotesis 3 dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t table . Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai sig < α 0,05. Nilai t table pada α = 0,05 adalah 1,984. Untuk variabel akuntabilitas keuangan nilait hitung adalah -0,413 dan nilai sig adalah 0,681. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa t hitung < t table , yaitu -0,413 <1,984 dan nilai signifikan 0,681>α 0,05. Hal ini menunjukan bahwa H3 pada penelitian ini tidak terdukung secara empiris (tidak dapat diterima).
Hasil Pengujian Hipotesis Hipotesis Hubungan Antar Variabel Tanda Signifikan T-Value Hasil H1 SAKD  AKIP + 0,000 5,262 Terdukung H2 KJSA  AKIP + 0,000 6,137 Terdukung H3 AK  AKIP - 0,681 -0,413 Tidak Terdukung

## Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Hasil pengujian hipotesis yang dapat dilihat dalam tabel diatas menunjukkan bahwa penerapansistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanis & Sephi (2013)  yang menghasilkan bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2006) yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik merupakan alat yang efektif untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Sehingga nantinya akuntabilitas dan transparansi publik akan terwujud sebagai salah satu upaya untuk mencapai good governance.

## Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dapat dilihat dalam tabel diatas menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013) yang menghasilkan bahwa kejelasan sasaran anggaranberpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanis & Sephi (2013) yang menghasilkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah daerah.
Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu faktor yang mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh karena itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya. Kenis (1979) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal inilah nantinya yang akan menyebabkan kinerja karyawan menjadi menurun.

## Akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Hasil pengujian hipotesis yang dapat dilihat dalam tabel diatas menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Binawati (2015) yang memberikan hasil bahwa akuntabilitas keuangan terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.Kondisi yang menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Provinsi DIY. Berarti bahwa terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tiap – tiap SKPD di Provinsi DIY tidak tergantung pada akuntabilitas keuangan. Namun bisa dipengaruhi oleh faktor – faktor yang lainnya, seperti :gaya kepemimpinan, sumber daya manusia, transparansi laporan keuangan dan informasi finansial maupun non finansial.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini menguji  pengaruh sistem penerapan akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.Hasil analisis data menunjukkan bahwa:
1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kejelasan sasaran anggaran secara empirisberpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi
.::. 81
Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, ...
pemerintah. Sedangkan akuntabilitas keuangan secara empiris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :
1. Data penelitian berasal dari persepsi responden yang disampaikan secara tertulis melalui instrumen kuisioner, mungkin mempengaruhi validitas hasil. Persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan sesungguhnya, mungkin akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara. Kuisioner yang disebar hanya pada SKPD di Provinsi DIY. Pengumpulan data hanya menggunakan instrumen kuisioner tanpa melakukan wawancara.
2. Pemahaman peneliti menurunkan teori kepenyusunan daftar kuisioner dari teori mungkin mempengaruhi responden dalam pengisian kuisioner. Begitu juga terhadap pengelolaan perangkat dan pembacaan hasil-hasilnya juga mempengaruhi penelitian ini dalam hal keakuratan atau kesempurnaan. Saran dari penelitian minimal dapat memotivasi penelitian dimasa yang akan datang untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan denganakuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan pertimbangan pada keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti yang akan datang dapat meneliti kembali keterbatasan-keterbatasan yang ada seperti menambah responden, yaitu seluruh SKPD Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan serta mengikut sertakan masyarakat disekitar Pemerintah Provinsi DIY ataupun di daerah lain. Selain menambah responden pada peneliti berikutnya agar menambahkan variabel lain yang dianggap berdampak terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, seperti : gaya kepemimpinan, sumber daya manusia, transparansi laporan keuangan dan informasi finansial maupun non finansial. Dan untuk lebih akuratnya hendaknya juga menggunakan wawancara dan penunjang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar . Jakarta:Erlangga _____.2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2 . Jakarta: Salemba Empat
Baswir, Revrisond. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia . Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
Binawati, Enita. 2015. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Sektor Publik pada Pemerintah DIY . Jurnal Wahana Volume 18, No.1, Febuari 2015. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta.
Cooper, H.M., 2007 , Integrating Research: A Guide for Literature Reviews , 2nd Edition,
Sage Publications, Inc., California, USA.
82 .::.
Darwanis dan Sephi Chairunnisa. 2013. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . JurnalTelaah & Riset Akuntansi. Universitas Syiah Kuala
Deddi Noerdiawan, dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
Erlina dan Rasdiato, 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual . Brama Ardian. Medan.
Ghozali, Imam, 2006, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS , Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Halim, Abdul. 2007. AkuntansiSektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah . Edisi Ketiga. Jakarta:Salemba Empat
Kenis, I. 1979. Effects on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance . The Accounting Review LIV (4). 707-721.
Kerlinger, F.N, 2006, Foundation of Behavioral Research , Third Ed. New York: CBS Publishing Japan, Ltd.Penerbit Andi
Lembaga Administrasi Negara. 2003. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Jakarta.
Mahsun, Mohammad, dkk. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta:BPFE
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta:Andi Yogyakarta
_____. 2005. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi
_____. 2006. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah . Yogyakarta: UAD Press.
Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi  Sektor  Publik .
Jakarta:Salemba Empat
Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
_____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
_____. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
_____. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Accrual.
_____. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

## Putra, Deki. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran
Terhadap
Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang. Skripsi . Universitas Negeri Padang
Sangadji,E. M., dan Sopiah, 2010. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian , Yogyakarta : Andi Offset
Santosa, P. R.. dan Ashari. 2005. Analisis Statitik dengan Microsoft Excel dan SPSS . Yogyakarta: Andi.
Saputra, Iskandar. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi  Publik  dan Aktivitas  Pengendalian  terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bintan . Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Soleha, Nurhayati. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan . Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 1 April 2014. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.