## JCAR 5(1) (2023)

## Journal of Classroom Action Research
http://jppipa.unram.ac.id/index.php/jcar/index
___________ Email: m.taqiudin2@unram.ac.id
Copyright © 2023, Taqiudin et al. This open access article is distributed under a (CC-BY License)
Analisis Kinerja Ekonomi Sub-Sektor Peternakan Dalam Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Periode 2008-2018
Moh. Taqiuddin 1* , Soekardono 1 , Anwar Fachry 1 , Maya Nachida 1 , Hermansyah 1
1 Fakultas Peternakan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

## DOI:
10.29303/jcar.v5i1.3472 Received: 20 November, 2022 Revised: 28 Desember, 2022 Accepted: 11 Januari, 2023
Abstract: The deliverable indicators for the results of the livestock sub-sector in West Nusa Tenggara over the past ten years (2008-2018) are still limited to performance-based measures from a technical standpoint of livestock farming and social welfare. Meanwhile, its performance in forming regional economic  structures  has  yet  to  be  well  explored  and  analyzed.  This  study  aims  to  analyze  the economic performance of the livestock sub-sector in the West Nusa Tenggara economic development for the 2008-2018 period and to project its role in the future as well as to enrich theoretical discussions related  to  regional  macroeconomic  issues  from  an  analysis  of  the  role  livestock  sub-sector  in  the structure of West Nusa Tenggara regional economy over the last ten years (2008-2018). The results of the LQ analysis showed that the livestock sub-sector was included as the base sector in the regional economy during the 2008-2018 period, referring to the LQ>1 value was 1.31 along with 2 (two) other sub-sectors:  food  crops  (1.49;  LQ>1)  and  fisheries  (1.01;  LQ>1).  The  net  shift  value  (Dij)  of  the livestock  sub-sector  also  showed  positive  results  (+),  indicating  that  the  livestock  sub-sector  was classified  as  progressive  during  the  2008-2018  period.  Therefore,  measures  to  increase  the  added value of livestock sub-sector products must continue to be developed by initiating livestock product processing.
Keywords : Economic performance; Livestock Sector; Regional development.
Abstrak: Indikator  penyampaian  hasil  subsektor  peternakan  di  Nusa  Tenggara  Barat  selama sepuluh  tahun  terakhir  (2008-2018)  masih  terbatas  pada  ukuran  berbasis  kinerja  dari  segi  teknis peternakan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Sementara  itu,  kinerjanya  dalam  membentuk  struktur ekonomi daerah masih belum dieksplorasi dan dianalisis dengan baik. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja ekonomi subsektor peternakan dalam pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Barat periode 2008-2018 dan memproyeksikan perannya ke depan serta memperkaya diskusi teoritis terkait isu ekonomi makro daerah dari analisis tentang peran subsektor peternakan dalam struktur perekonomian  daerah  NTB  selama  sepuluh  tahun  terakhir  (2008-2018).  Hasil  analisis  LQ menunjukkan  bahwa  subsektor  peternakan  termasuk  sektor  basis  dalam  perekonomian  daerah selama periode 2008-2018, mengacu pada nilai LQ>1 adalah 1,31 bersama dengan 2 (dua) subsektor lainnya:  tanaman  pangan  (1,49;  LQ>1)  dan  perikanan  (1,01;  LQ>1).  Nilai  net  shift  (Dij)  subsektor peternakan  juga  menunjukkan  hasil  positif  (+),  yang  menunjukkan  bahwa  subsektor  peternakan tergolong  progresif  selama  periode  2008-2018.  Oleh  karena  itu,  upaya  peningkatan  nilai  tambah produk  subsektor  peternakan  harus  terus  dikembangkan  dengan  menginisiasi  pengolahan  hasil peternakan.
Kata kunci: Performa ekonomi; Sektor Peternakan; Pembangunan daerah.

## PENDAHULUAN
Struktur  perekonomian  suatu  daerah  atau wilayah  dapat  dilihat  dari  distribusi  persentase Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  sisi sektoral atau  nilai  tambah  yang  dihasilkan  dari  oleh berbagai  aktivitas  ekonomi  menurut  kelompok lapangan  usaha  (BPS,  2009;  Mulyaqin  dan  Pohan, 2017).  Dilihat  dari  PDRB  sektoral,  sektor  pertanian masih  menjadi  basis  bagi  pertumbuhan  ekonomi Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  selama  kurun  waktu 2008-2018  meskipun  kontribusinya  cenderung menurun.  Di  akhir  tahun  2008,  kontribusi  sektor pertanian terhadap PDRB NTB tercatat sebesar 25,74 persen dan turun menjadi 23,50 persen di tahun 2018 dengan rata-rata  kontribusi  sebesar 23,46  persen  per tahun  atau  –0,22  persen  selama  10  tahun  tersebut. Penurunan  peranan  sektor  pertanian  dalam pembentukan  PDRB  NTB  dimungkinkan  terjadi karena  mulai  tumbuhnya  aktifitas  ekonomi  pada sektor lapangan usaha lainnya sehingga berimplikasi pada pergeseran basis struktur perekonomian daerah.
Hasil  analisa  Sayuti  dan  Taqiuddin  (2020) menunjukkan bahwa sektor primer (sektor pertanian; sektor  pertambangan  dan  penggalian)  masih mendominasi perekonomian NTB tahun 2008 dengan kontribusi  mencapai  54,06  persen  dari  total  PDRB NTB.  Seiring  dengan  makin  menurunnya  kinerja sektor pertambangan dan penggalian (khususnya sub pertambangan  bijih  logam),  kontribusi  sektor-sektor primer mulai menurun pada tahun 2013 menjadi 40,42 persen  dan  struktur  perekonomian  NTB  mulai didominasi  oleh  sektor  tersier  dengan  kontribusi 44,77 persen. Kondisi ini terus berlanjut hingga tahun 2018,  dominasi  sektor  tersier  (sektor  perdagangan, hotel,  dan  restoran;  sektor  pengangkutan  dan komunikasi;  sektor  lembaga  keuangan;  usaha persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa) makin  menguat  yakni  48,74  persen  dibandingkan sektor  primer  sebesar  36,45  persen  dan  sektor sekunder  (sektor  industri;  listrik,  gas  dan  air  bersih; serta  sektor  bangunan)  pada  angka  14,18  persen. Namun demikian, pembahasan Sayuti dan Taqiuddin (2020)  juga  memperlihatkan  bahwa  sektor  pertanian masih  tetap  menjadi  basis  perekonomian  NTB  jika dilihat dari PDRB sektoral tanpa pengelompokkan ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier.
Pada  kurun  waktu  2008-2018,  Pemerintah Propinsi NTB banyak melakukan terobosan-terobosan inovatif melalui program unggulan  dengan menyentuh  basis  penghidupan  sebagian  besar penduduknya  yakni  sektor  pertanian  di  wilayah- wilayah  perdesaan.  “PIJAR”  (Sapi,  Jagung,  dan
Rumput  Laut)  merupakan  inovasi  kebijakan bertumpu  pada  sumberdaya  pertanian  dengan strategi  percepatan,  inovasi,  dan  pertambahan  nilai (PIN)  terhadap  komoditas-komoditas  unggulan (tanaman  pangan,  peternakan,  dan  perikanan). Khusus  sub-sektor  peternakan,  Pemerintah  Propinsi NTB  mengimplementasikan  kebijakan  “NTB  Bumi Sejuta Sapi” (NTB-BSS). Keberadaan berbagai inovasi kebijakan  tersebut  telah  berkontribusi  pada keberhasilan  penurunan  angka  kemiskinan  dan pertumbuhan  ekonomi  secara  signifikan.  Selama kurun  waktu  2008-2018,  penurunan  prosentase penduduk  miskin  NTB  mencapai  9,06  persen  yakni dari 23,81 persen (2008) menjadi 14,75 persen (2018). Bahkan, NTB dikukuhkan sebagai salah satu propinsi paling progresif dalam mengurangi angka kemiskinan  secara  nasional  pada  periode  2013-2017 yakni sebesar 1,97 persen. Saat itu, penurunan angka kemiskinan secara nasional mencapai 1,25 persen dari 11,37  persen  (2013)  menjadi  10,12  persen  (2017). Sementara,  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  NTB (tanpa  sektor  tambang)  selama  kurun  waktu  2008- 2018 sebesar 6,1 persen.
Pada  sub-sektor  Peternakan,  sapi  menjadi komoditas  unggulan  strategis  yang  menjadi  fokus perhatian  untuk  dikembangkan  potensinya  oleh Pemerintah  Provinsi  NTB.  Hal  ini  dimungkinkan karena ketersediaan sumberdaya bagi pengembangannya  yang  memadai  apalagi  usaha peternakan  sapi  termasuk  penyerap  tenaga  kerja relatif besar terutama di wilayah-wilayah perdesaan. Dengan  demikian,  peningkatan  produksi  dan produktivitas  ternak  sapi  diharapkan  dapat berkontribusi  bagi  upaya  penurunan  penduduk miskin.  Hasilnya,  program  unggulan  NTB  BSS  telah mampu  mencapai  target  peningkatan  populasi  sapi hingga  112  persen  yakni  dari  546.114  ekor  (2008) menjadi  1.158.151  ekor  (2018).  Dalam  kurun  waktu 2008-2018, rata-rata peningkatan populasi sapi sekitar 8,0  persen  per  tahun.  Saat  ini,  NTB  termasuk  dalam salah  satu  Propinsi  Sentra  Sapi  Nasional  untuk mendukung percepatan pencapaian Visi Swasembada Daging Nasional 2026. Dampak lain, NTB-BSS dinilai telah  berhasil  membuat  pendapatan  peternak  lebih stabil  karena  iklim  pasar  ternak  (pembelian  dan penjualan) tercipta secara berkelanjutan, Hal ini dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT) NTB selalu  berada  di  atas  100.  Pada  tahun  2009,  NTPT sebesar  106,87  (Zulkarnaen,  2014)  dan  meningkat menjadi 125,68 di tahun 2018 (BPS, 2019).
Indikator  hasil-hasil  pembangunan  sub-sektor peternakan  NTB  sebagaimana  penjelasan  di  atas masih  terbatas  pada  ukuran-ukuran  berdasarkan
kinerja  dari  sisi  teknis-budidaya  peternakan  dan kesejahteraan sosial. Sementara, kinerja ekonomi sub- sektor  peternakan  terhadap  pembentukan  struktur perekonomian  daerah  belum  banyak  digali  dan dianalisis. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk menganalisis  kinerja  ekonomi  sub-sektor  peternakan dalam pembangunan ekonomi NTB periode 2008-2018 dan  proyeksi perannya di  masa  mendatang.  Urgensi dari  penelitian  ini  adalah  memperkaya  diskusi teoritik  terkait  topik-topik  makro  ekonomi  daerah dari  analisis  terhadap  peran  sub-sektor  peternakan dalam struktur perekonomian daerah NTB selama 10 tahun  terakhir  (2008-2018).  Hasil  dari  penelitian diharapkan  dapat  menjadi  referensi  bagi  penelitian- penelitian  selanjutnya  dengan  fokus  lebih  spesifik pada  analisis  kontribusi  berbasis  pada  komoditas unggulan  sub-sektor  peternakan  daerah  dan menyiapkan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan peran  sub-sektor  Peternakan  dalam  Pembangunan Daerah di masa mendatang.

## METODE
Penelitian  ini  menerapkan  metode  deskripsi- analitis  (Nazir,  2003)  dengan  melakukan  analisis terhadap  data  sekunder  (Martono,  2010)  yakni  PDRB Propinsi Nusa Tenggara Barat atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha selama kurun waktu 2008-2018 atau  disesuaikan  dengan  2  (dua)  periode  pelaksanaan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMD) pemerintahan sebelumnya.
Strategi  pengumpulan  data  yang  akan digunakan dalam penelitian ini, adalah: a) review atau studi  kepustakaan  terhadap  hasil-hasil  penelitian sebelumnya terkait dengan kinerja ekonomi daerah dan dokumen perencanaan maupun implementasi kebijakan dari  perangkat  daerah  (RPJMD,  Renstra  Dinas Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  NTB,  Laporan Program); b) analisis data sekunder terhadap data time series PDB Nasional dan PDRB NTB menurut lapangan usaha  atas  dasar  harga  konstan  selama  sepuluh  tahun yakni  2008-2018.  Teknik  analisis  data  menggunakan indeks location  quitient (LQ), Dynamic  Location  Quotient (DLQ) dan analisis shift share .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja Ekonomi Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Propinsi NTB 2008-2018
Dalam  situasi  laju  pertumbuhan  dengan kecenderungan  fluktuatif  (turun-naik)  selama  kurun waktu 2008-2018, lapangan usaha pertanian, peternakan,  kehutanan,  dan  perikanan  masih
menunjukkan  peran  strategisnya  bagi  perekonomian daerah.  Di  samping  sebagai  penyedia  kebutuhan pangan  (hewani  dan  nabati),  sektor  pertanian  (dalam arti luas) juga menjadi sumber penghidupan sekitar 2,3 juta jiwa atau sekitar 45 persen dari total penduduk NTB merujuk Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) Tahun 2018. Dari sisi kinerja, lapangan usaha pertanian merupakan sektor basis dalam mendorong pertumbuhan  perekonomian  Propinsi  NTB  jika  dilihat dari analisis LQ sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.
Lapangan usaha pertanian, peternakan, kehutanan,  dan  perikanan  selama  kurun  waktu  2008- 2018  memiliki  nilai  LQ>1  yakni  1,72  atau  menempati urutan ke-2 setelah lapangan usaha pertambangan dan bahan galian dengan LQ sebesar 2,43. Nilai LQ lapangan usaha pertanian masih berada di atas 2 (dua) lapangan usaha lainnya, masing-masing: jasa-jasa (LQ=1,38) dan konstruksi  (LQ=1,02).  Dengan  demikian,  empat lapangan  usaha  dengan  nilai  LQ>1  merupakan  sektor basis perekonomian daerah Propinsi NTB selama kurun waktu  2008-2018.  Sementara,  5  (lima)  sektor/lapangan usaha  lainnya  tergolong  sektor  non-basis  karena  nilai LQ  1, yakni: pengangkutan dan komunikasi (LQ=1,00); perdagangan, hotel, dan restoran (LQ=0,83); keuangan, real  estate,  dan  jasa  perusahaan  (LQ=0,65);  industri pengolahan  (LQ=0,02);  serta  listrik,  gas,  dan  air  bersih (LQ=0,20).
Tabel 1. Kinerja Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Propinsi NTB, 2008-2018
No Lapangan Usaha Rata- Rata LQ (2008- 2018) Keterangan 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 1,72   Basis 2. Pertambangan dan Penggalian 2,43   Basis 3. Industri Pengolahan 0,20   Non Basis 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,20   Non Basis 5. Konstruksi 1,02   Basis 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 0,83   Non Basis 7. Pengangkutan dan Komunikasi 1,00   Non Basis 8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 0,65   Non Basis 9. Jasa-Jasa 1,38  Basis
Sumber: Data Sekunder diolah (BPS, 2008-2018)
Kinerja Ekonomi Sub-sektor Peternakan dan Prospek di Masa Mendatang
Sub-sektor  peternakan  merupakan  bagian  dari sektor/lapangan  usaha  pertanian  dalam  pembentukan struktur perekonomian nasional maupun Propinsi NTB bersama-sama  dengan  4  (empat)  sub-sektor  lainnya, masing-masing:  tanaman  bahan  makanan,  tanaman perkebunan,  kehutanan,  dan  perikanan.  Dalam mendorong pertumbuhan sub-sektor Peternakan secara nyata,
Pemerintah Propinsi NTB telah
mengimplementasikan Program Unggulan “ NTB Bumi Sejuta  Sapi ”  ( NTB-BSS )  sebagai  sebuah  terobosan kebijakan  strategis  selama  kurun  waktu  2008-2018. Dijadikannya  ternak  sapi  sebagai  komoditas unggulan strategis  daerah  dimungkinkan  karena  karena ketersediaan  sumberdaya  bagi  pengembangannya relatif  memadai.  Usaha  pemeliharaan  ternak  sapi termasuk penyerap tenaga kerja relatif besar terutama di wilayah-wilayah perdesaan. Dengan demikian, peningkatan  produksi  dan  produktivitas  ternak  sapi diharapkan  dapat  berkontribusi  bagi  pertumbuhan ekonomi daerah.
Hasil  analisis  LQ  semua  sub-sektor/lapangan usaha dari sektor pertanian sebagaimana dalam Tabel 2 menunjukkan  bahwa  sub-sektor  peternakan  termasuk sektor basis dalam perekonomian daerah selama kurun waktu  2008-2018  karena  nilai  LQ>1  yakni  1,31.  Selain sub-sektor  peternakan,  terdapat  2  (dua)  sub-sektor lainnya  sebagai  basis  perekonomian  dengan  nilai  LQ masing-masing,  yakni:  tanaman  bahan  makanan  (1,49; LQ>1)  dan  perikanan  (1,01;  LQ>1).  Peran  sentral  sub- sektor  peternakan  bersama  tanaman  pangan  dan perikanan  untuk  mendukung  pertumbuhan  sektor pertanian selama kurun waktu 2008-2018 tidak terlepas dari  keberhasilan  implementasi  Program  Unggulan “PIJAR” dengan fokus pada 3 (tiga) komoditas strategis, yakni: Sa pi (sub-sektor Peternakan), Ja gung (sub-sektor tanaman bahan makanan), dan r umput laut (sub-sektor perikanan).
Tabel 2. Kinerja Ekonomi Sub-Sektor dalam Lapangan Usaha Pertanian  PDRB Propinsi NTB, 2008-2018
No Lapangan Usaha Rata- Rata LQ Keter. Rata- Rata DLQ Keter. 1. Tanaman Bahan Makanan 1,49   Basis 24,69 Basis 2. Tanaman Perkebunan 0,36 Non Basis 0,03   Non Basis 3. Peternakan dan Hasil- Hasilnya 1,31   Basis 2,13 Basis
4. Kehutanan 0,08   Non Basis 7,97 Basis 5. Perikanan 1,01   Basis 0,30 Non Basis
Sumber: Data Sekunder diolah (BPS, 2008-2018)
Sub-sektor  peternakan  masih  tetap  memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB  di  masa  mendatang  sebagaimana  ditunjukkan dengan nilai DLQ>1 yakni 2,13 bersama-sama dengan 2 (dua)  sub-sektor  lainnya,  yaitu:  tanaman  bahan makanan  dan  kehutanan.  Sementara,  sub-sektor tanaman  perkebunan  dan  perikanan  masuk  ke  dalam sub-sektor  non  basis.  Dengan  demikian,  sub-sektor peternakan dan tanaman bahan makanan diperkirakan tidak  mengalami  perubahan  posisi  sebagai  sub-sektor basis untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian di  masa  mendatang.  Perubahan  posisi  dialami  oleh  2 (dua) sub-sektor yakni perikanan dari sub-sektor basis menjadi  non  basis  dan  kehutanan  dari  sub-sektor  non basis menjadi basis. Sedangkan, sub-sektor perkebunan tetap pada posisi sebagai sub-sektor non basis baik pada periode 2008-2018 maupun masa mendatang.

## Analisis Shift-Share
Hasil  analisis shift  share dengan  pendekatan klasik sebagaimana  disajikan pada Tabel  3 menunjukkan bahwa semua sub-sektor dalam lapangan usaha  pertanian  NTB  termasuk  sub-sektor  peternakan memiliki  nilai  komponen  (N ij )  positif.  Hal  ini menggambarkan  pertumbuhan  kesemua  sub-sektor tersebut  dipengaruhi  secara  positif  oleh  dinamika pertumbuhan  sub-sektor  secara  nasional.  Artinya, berbagai kebijakan umum secara nasional memberikan pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  sub- sektor/lapangan usaha peternakan NTB, seperti:  kurs, sistem perpajakan, subsidi, tingkat inflasi serta berbagai kebijakan moneter dan fiskal lainnya.
Komponen  pertumbuhan  proporsional  (M ij ) sub-sektor  peternakan  dan  sub-sektor  lainnya menunjukkan  nilai  positif  (+)  secara  keseluruhan.  Hal ini  mengindikasikan  bahwa  pertumbuhan  sub-sektor peternakan  di  NTB  lebih  cepat  dibandingkan pertumbuhan  sub-sektor  peternakan  secara  nasional. Dapat dijelaskan bahwa potensi sumberdaya sub-sektor peternakan  daerah  telah  berkontribusi  terhadap peningkatan  produktivitas  hasil  peternakan  rakyat sebagai  usaha  mayoritas  penduduk  NTB.  Selain  itu, kebijakan  inovasi  daerah  “NTB  Bumi  Sejuta  Sapi” mampu  memberikan  pengaruh  nyata  terhadap percepatan pertumbuhan sub-sektor peternakan selama kurun waktu 2008-2018.
Tabel 3. Analisis Shift Share Pendekatan Klasik Sub Sektor Pertanian PDRB Propinsi NTB, 2008-2018
N o Lapanga n Usaha N ij M ij C ij D ij 1. Tanaman Bahan Makanan 9.333, 67 21.074, 18 4.084, 23 34.492, 08 2. Tanaman Perkebun an 1.843, 71 14.109, 16 - 3.061, 57 12.891, 31 3. Peternaka n dan Hasil- Hasilnya 2.216, 25 7.514,5 3 684,20 10.414, 99 4. Kehutana n 47,99    134,72    29,18    211,89 5. Perikana n 2.125, 11 8.930,6 5 787,13 11.842, 90
Sumber: Data Sekunder diolah (BPS, 2008-2018)
Selanjutnya, komponen keunggulan kompetitif (C ij ) sub-sektor peternakan menunjukkan nilai positif (+) bersama  dengan  3  (tiga)  sub-sektor  lainnya,  masing- masing:  tanaman  bahan  makanan,  kehutanan,  dan perikanan.  Nilai  positif  (+)  tersebut  menjadi  indikasi bahwa sub-sektor peternakan NTB memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah atau  propinsi  lain  di  Indonesia.  Penetapan  kebijakan unggulan  “NTB  Bumi  Sejuta  Sapi”  selama  2008-2018 misalnya  didasarkan  pada  pertimbangan  keunggulan komparatif,  yakni:  1)  populasi  sapinya  termasuk delapan  besar  nasional;  2)  ternak  sapi  sebagai  modal sosial  turun  temurun  dan  melekat  di  masyarakat;  3) kondisi  geografi  NTB  cocok  untuk  pengembangan peternakan sapi. 4) tempat pemurnian Sapi Bali secara nasional.  5)  pusat  pengembangan  Sapi  Hissar;  6)  daya dukung SDA tersedia cukup; 7) bebas berbagai penyakit hewan menular strategis; 8) NTB surplus sapi; 9) sumber ternak bibit dan ternak potong nasional.
Nilai  pergeseran  bersih  (D ij )  semua  sub-sektor lapangan  usaha  pertanian  termasuk  sub-sektor peternakan  juga  memperlihatkan  hasil  positif  (+).  Hal ini  berarti  bahwa  sub-sektor  peternakan  bersama  sub- sektor  lapangan  usaha  pertanian  lainnya  tergolong progresif selama kurun waktu 2008-2018.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  data  dan  pembahasan,  beberapa kesimpulan penting dari penelitian ini adalah 1) Selama  kurun  waktu  2008-2018,  lapangan  usaha pertanian  masih  menjadi  basis  perekonomian
Propinsi
NTB
dengan kecenderungan kontribusinya  terhadap  pembentukan  PDRB  NTB mengikuti pola pertumbuhannya yang cenderung fluktuatif. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan  rata-rata  laju  pertumbuhan  lapangan  usaha pertanian mencapai 3,7 persen per tahun;
2) Lapangan usaha pertanian merupakan sektor basis perekonomian daerah Propinsi NTB selama kurun waktu 2008-2018 karena memiliki nilai LQ>1 yakni 1,72 atau menempati urutan ke-2 setelah lapangan usaha pertambangan dan bahan galian dengan LQ sebesar 2,43;
3) Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sub-sektor peternakan  termasuk sektor  basis  dalam perekonomian  daerah  selama  kurun  waktu  2008- 2018 karena nilai LQ>1 yakni 1,31 bersama 2 (dua) sub-sektor lainnya, yakni: tanaman bahan makanan (1,49; LQ>1) dan perikanan (1,01; LQ>1).
4) Sub-sektor  peternakan  memiliki  nilai  komponen (Nij)  positif  sebagai  indikasi  bahwa  pertumbuhan sub-sektor  peternakan  dipengaruhi  secara  positif oleh dinamika pertumbuhan
sub-sektor
peternakan secara nasional. Komponen pertumbuhan  proporsional  (Mij)  sub-sektor peternakan  menunjukkan  nilai  positif  (+)  sebagai pertanda bahwa pertumbuhan sub-sektor peternakan  di  NTB  lebih  cepat  dibandingkan pertumbuhan  sub-sektor  peternakan  secara nasional.  Komponen  keunggulan  kompetitif  (C ij ) sub-sektor  peternakan  menunjukkan  nilai  positif (+)  yang  memperlihatkan  sub-sektor  peternakan NTB memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah atau propinsi lain di Indonesia. Nilai pergeseran bersih (D ij ) sub-sektor sub-sektor  peternakan  juga  memperlihatkan  hasil positif  (+)  sebagai  indikasi  bahwa  sub-sektor peternakan  tergolong  progresif  selama  kurun waktu 2008-2018.

## REFERENSI
Adisasmita,  R.  2005.  Dasar-dasar  Ekonomi  Wilayah,
Graha Ilmu Yogyakarta.
Arsyad,  L.  2008.  Ekonomi  Arehipelago,  Graha  Ilmu
Yogyakarta.
Aryanto,  R.  2011.  Analisa  Kemandirian  Keuangan
Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota  Di  Sumatera  Selatan”. Jurnal Ilmiah. Vol. III, No. 2, pp. 98-115 .
Biro  Pusat  Statistik.  2019.  PEDOMAN  PRAKTIS
PENGHITUNGAN PRODUK DOMESTIK
REGIONAL  BRUTO  KABUPATEN/KOTA: TATA  CARA  PENGHITUNGAN  MENURUT
PENGGUNAAN.
Glasson,  J.  1990.  Pengantar  Perencanaan  Regional. Terjemahan Paul Sitohang, Jakarta: LPFE UI. Hendayana, R. 2003. Aplikasi Metode Location Qoutient (LQ)  Dalam  PenentuatKomoditas  Unggunal Nasional. Jurnal Informatika Pertanian Volume 12 . Balai  Besar  Pengkajian  dan  Pengembangan
Teknologi Pertanian Bogor.
http://www.litbangdeptan.go.id .
Jumiyanti, K.R. 2018. Analisis Location Quotient dalam Penentuan  Sektor  Basis  dan  Non  Basis  di Kabupaten  Gorontalo. Gorontalo  Development Review, Volume 1-No. 1-April 2018 . Latuny,  E.M.  2014.  ANALISIS  SEKTOR  UNGGULAN DI PROVINSI MALUKU. Cita Ekonomika,Jurnal Ekonomi , Vol.VIII, No.2, Desember 2014 .
Putra,  M.F.  2011.  Studi  Kebijakan  Publik  dan Pemerintahan
dalam
Perspektif
Kuantitatif,Universitas  Brawijaya  (UB)  Press, Cetakan Pertama, April 2011, Malang. RH.  Sayuti  dan Moh.  Taqiuddin .  2020.  ANALISIS KINERJA  SEKTOR  PERTANIAN  DALAM UPAYA  PENGENTASAN  KEMISKINAN  DI NUSA  TENGGARA  BARAT  PADA  PERIODE 2008-2018. VOL  30  NO  1  (2020):  JURNAL AGROTEKSOS APRIL 2020 . https://doi.org/10. 29303/agroteksos.v30i1.589
Richardson,  H.  W.  2001.  Dasar-dasar  Ilmu  Ekonomi Regional,  Terjemahan  Paul  Sitohang,  Edisi Revisi, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta. Sirojuzilam, 2008. Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional,  Ketimpangan  Wilayah  Barat  dan Wilayah Timur Provinsi Sumatra Utara, Pustaka Bangsa Press.
Sjafrisal.  2008.  Ekonomi  Regional,  Teori  dan  Aplikasi, Baduose Media, Cetakan Pertama, Padang. Sulaksono, A. 2015. Analisis Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Tenaga
Kerja Sektor
Pertambangan  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan
Di Indonesia.
Lihat: http://agussulaksono.staff.gunadarma.ac.id/P ublications/files/2787/ANALISIS+PRODUK+

## DOMESTIK+REGIONAL+BRUTO.pdf
Tarigan, R. 2014.  Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Edisi  Revisi,  Cetakan  Ketujuh,Maret  2014, Diterbitkan oleh PT. Bumi Aksara, Jakarta. Wartono,  T  dan  Firmansyah.  2013.  Analisis Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)
Kabupaten Blitar 2008-2011. Lihat:
http://openjournal. unpam.ac.id/index.php/kreatif/article/view/
1079/882
Zulkarnaen. 2014. KEBERPIHAKAN PROGRAM BUMI SEJUTA  SAPI  PEMERINTAH  PROVINSI  NTB TERHADAP  PETERNAK  SAPI. Society , Jurnal Jurusan  Pendidikan  IPS  Ekonomi,  Edisi  xi,  April 2014 .