## KAJIAN PENERAPAN GREEN PROCUREMENT PADA PROYEK INFRASTRUKTUR JALAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Yunita A. Messah 1 (yunitamessah@gmail.com) Sudiyo Utomo 2 (diyotomo@gmail.com) Angelica S. C. Ballo 3 (angelballo002@gmail.com)

## ABSTRAK
Isu pemanasan global maupun perubahan iklim merupakan isu lingkungan  yang menjadi permasalahan  dunia  saat  ini.  Penanggulangan  yang  sekarang  ditetapkan  adalah pembangunan berkelanjutan. Salah satu faktor pendukung pembangunan berkelanjutan ini adalah sebuah perangkat alternatif dalam bidang pengadaan yaitu pengadaan yang ramah lingkungan.  Penentuan  pemenang  dalam  sistem  pengadaan  ini  memperhatikan  aspek tambahan  yaitu  aspek  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan  dimana  dalam  pelaksanaannya masih belum ditetapkan bobot dari masing-masing aspek ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bobot  dari  kriteria  sistem  pemilihan  pemenang dalam  pengadaan  ramah  lingkungan  dan  mengetahui  hubungan  antar  kriteria  ramah lingkungan. Teknik analisa data menggunakan metode Analytical Network Process, agar diperoleh  skala  prioritas  dan  bobot  dari  masing-masing  kriteria  sehingga  dapat digambarkan  hubungan  antar  kriteria.  Hasil  kajian  menurut  pendapat  seluruh  responden yang  terdiri  dari  kontraktor  kualifikasi  usaha  besar  dan  menengah  serta  Unit  Layanan Pengadaan aspek paling dominan dalam pengadaan ramah lingkungan adalah aspek sosial dengan kriteria yang berpengaruh yaitu sumber daya manusia dengan bobot persentasenya 10,40  %.  Dalam  kriteria  ini  terdapat  sub  kriteria  yang  mendukung  yaitu  ketersediaan tenaga  ahli  dan  terampil,  ketersediaan  tenaga  ahli  dan  terampil  berdasarkan  tingkat pendidikan  dan  pengalamannya  serta  prosedur  kerja  dengan  bobot  persentase  masing- masing sub kriteria sebesar 33,33 %.

## Kata Kunci: Green procurement, kriteria pengadaan ramah lingkungan, ANP

## ABSTRACT
The  issue  of  global  warming  and  climate  change  is  an  environmental  issue  that  the world's problems. Countermeasures are now established is sustainable development. One factor  supporting  sustainable  development  is  an  alternative  device  in  the  areas  of procurement,  that  is  green  procurement.  Determining  the  winner  of  the  procurement system is noticed additional aspects, namely social, economic and environmental which in practice is still not determined the weight of each of the environmentally friendly aspects. The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  weighting  of  the  criteria  for  selecting  a winner  in  the  green  procurement  system  and  determine  the  relationship  between environmental  criteria.  Data  analysis  technique  using  Analytical  Network  Process,  in order to obtain a priority basis and weighting of each criterion so that it can be described the  relationship  between  the  criteria.  The  results  of  the  study  in  the  opinion  of  all respondents consisting of qualified contractors large and medium enterprises as well as the  Procurement  Services  Unit  predominant  aspects  in  the  procurement  of environmentally friendly is a social aspect to the criteria that affect the human resources with the weight percentage is 10.40%. In these criteria there are sub-criteria that support namely  the  availability  of  experts  and  skilled  workers,  the  availability  of  experts  and skilled workers by level of education and experience as well as working procedures with the weight percentage of each sub-criteria 33,33%.

## Keywords: Green procurement, procurement of environmentally friendly criteria, ANP
1 Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
2 Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
3 Penamat dari Jurusan Teknik Sipil, FST Undana

## PENDAHULUAN
Isu pemanasan global maupun perubahan iklim (climate change) yang ekstrim telah menjadi isu lingkungan  yang  sangat  penting  di  dunia  saat  ini.  Permasalahan  lingkungan  ini  merupakan tanggung  jawab  setiap  individu  dan  untuk  menanggulanginya  diterapkan  pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan diterapkan konsep hijau yang memperkenalkan  perencanaan  green  project,  penggunaan  green  product  dan  pengadaan  yang ramah lingkungan. Dalam pelaksanaan pengadaan yang ramah lingkungan (green procurement) terdapat  bagian  evaluasi  penawaran.  Pada  tahap  evaluasi  dilakukan  seleksi  untuk  penyedia  jasa dan  pada  umumnya  evaluasi  pelelangan  terdapat  tiga  aspek  yang  menjadi  acuan  evaluasi  yaitu aspek  administrasi,  aspek  teknis  dan  aspek  harga.  Untuk  pengadaan  barang  atau  jasa  ramah lingkungan,  kriteria  yang  ditambahkan  dalam  evaluasi  adalah  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan. Namun  dalam  proses  pelelangan  sangat  diperlukan  penetapan  kriteria  beserta  bobotnya  yang menjadi penilaian dalam penentuan pemenang lelang, sehingga pada pengadaan yang berkonsep hijau  ini  bukan  hanya  meninjau  aspek  biaya  ataupun  teknisnya  saja  tetapi  diperhatikan  juga aspek ramah lingkungannya. Metode Analytical Network Process (ANP) akan membantu dalam menentukan  prioritas  dalam  suatu  skala  perbandingan  dalam  hal  ini  perbandingan  antar  criteria yang satu dengan yang lainnya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kriteria  apa  saja  yang  berpengaruh  dalam  pengadaan yang  ramah  lingkungan  pada  proyek  infrastruktur  jalan  di  Provinsi  NTT  serta  mengetahui hubungan antar kriteria ramah lingkungan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Sistem Pengadaan Ramah Lingkungan
Pengadaan  yang  ramah  lingkungan  (green  procurement)  adalah  suatu  proses  pemenuhan kebutuhan  barang  atau  jasa  Kementrian/Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah/Institusi (K/L/D/I)  sehingga  keseluruhan  tahapan  proses  pengadaan  bermanfaat  tidak  hanya  untuk K/L/D/I  tapi  juga  untuk  masyarakat  dan  perekonomian  dengan  meminimalkan  dampak kerusakan  lingkungan.  Konsep  pengadaan  yang  ramah  lingkungan  dapat  diterjemahkan  dalam dokumen pemilihan berupa persyaratan  yang mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam secara  arif  dan  mendukung  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup.  Pengadaan  yang  ramah lingkungan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, memang masih bersifat introduksi atau  hanya  sekedar  perkenalan  saja,  namun  dalam  perkembangannya  semakin  diperhatikan peraturan  yang  terkait  dengan  istilah  "ramah  lingkungan".    Peraturan-peraturan  terbaru  yang mengatur  tentang  Lingkungan  Hidup  dan  ramah  lingkungan  antara  lain:  Undang  -  Undang Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  atau  yang terkait  dengan  Jasa  Konstruksi  salah  satunya  ada  pada  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup nomor 08 tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan.

## Prinsip-Prinsip Pengadaan Ramah Lingkungan (Green Procurement)
Green  Procurement  merupakan  pengadaan  barang  atau  jasa  yang  memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk meminimalisir kerugian akibat kerusakan lingkungan yang timbul dari  kegiatan  konstruksi  pengadaan  barang  atau  jasa  perlu  memperhatikan  konsep  ramah lingkungan dengan menggunakan prinsip seperti  yang diuraikan dalam  Bab XII Perpres No. 54 Tahun 2010 yaitu:
a. Kebutuhan barang atau jasa dapat dipenuhi sesuai dengan spesifikasi  yang ditetapkan tetapi harus dengan meminimalisir dampaknya terhadap lingkungan.
b. Ditambahkan  syarat-syarat  tertentu  dalam  proses  pengadaan.  Misalnya,  penyedia  harus menyertakan  studi  AMDAL,  penyedia  harus  menggunakan  bahan-bahan  recycle  dan sebagainya.
c. Optimalisasi  biaya  pada  pengadaan,  agar  kebutuhan  yang  direncanakan  dapat    terpenuhi dengan biaya seminimal mungkin.
Kriteria-Kriteria Dalam Pengadaan Ramah Lingkungan Pada Proyek Infrastruktur Jalan Berdasarkan  literature  dan  penelitian  –  penelitian  terdahulu,  maka  dapat  dikelompokan  kriteria dengan sub kriteria pengadaan ramah lingkungan pada proyek infrastruktu jalan di Provinsi NTT adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Aspek Biaya (Alejandre E, Berry, Cathy, McCarthy, Kozik R)
Kriteria Sub Kriteria A.1 Nilai Penawaran A.1.1 Nilai penawaran terendah A.1.2 Nilai penawaran realistis diatas HPS Tabel 2. Aspek Lingkungan (Alejandre E, Berry, Cathy, McCarthy, Kozik R) Kriteria Sub Kriteria B.1 Pengelolaan Dan Spesifikasi Material B.1.1 Meminimalkan penggunaan material B.1.2 Pemakaiaan produk daur ulang B.1.3 Mengurangi penggunaan material berbahaya (carbon imprint) B.2 Pemanfaatan Energi B.2.1 Meminimalisir konsumsi energy B.2.2 Meminimalisir kehilangan energy B.3 Manajemen Air Dan Limbah B.3.1 Klarifikasi bahan bakar yang ramah lingkungan B.3.2 Meminimalisir penghasilan limbah B.3.3 Pembuatan sistem drainase sementara B.3.4 Kapasitas sedimen B.4 Manajemen Kualitas B.4.1 Dampak terhadap lingkungan selama dan pasca Konstruksi B.4.2 Kesesuaian pekerjaan dengan penetapan biaya B.4.3 Ketepatan waktu konstruksi dengan jadwal kontrak B.5 Sertifikat B.5.1 Penyedia jasa memiliki sertifikat ISO atau sertifikasi lain yang menunjukkan kinerja manajemen mutu dan manajemen lingkungan Tabel 3. Aspek Sosial (Alejandre E, Berry, Cathy, McCarthy, Kozik R) Kriteria Sub Kriteria C.1 Sistem Manajemen K3 C.1.1 Keikutsertaan dalam program asuransi tenaga kerja C.1.2 Prosedur penanganan keselamatan kerja C.1.3 Peraturan yang dibuat berdasarkan Perundang Undangan mengenai K3 C.2 Pengguna Infrastruktur C.2.1 Kesetaraan akses pengguna jalan C.2.2 Perubahan dan peningkatan kemampuan jalan C.2.3 Partisipasi masyarakat C.2.4 Perlindungan kesehatan (keselamatan, kebisingan) C.3 Sumber Daya Manusia C.3.1 Ketersediaan tenaga kerja ahli dan terampil C.3.2 Ketersediaan tenaga kerja ahli dengan tingkat pendidikan minimal D3 serta pengalaman minimal 5 Tahun dan tenaga kerja terampil dengan tingkat pendidikan minimal
D1 serta pengalaman minimal 3 Tahun
C.3.3 Prosedur kerja (metode kerja dan urutan kerja)
C.4 Supervisi
C.5 Pemeriksaan
Kinerja K3
Tabel 4. Aspek Ekonomi (Alejandre E, Berry, Cathy, McCarthy, Kozik R)
Kriteria Sub Kriteria D.1 Metode Pelaksanaan D.1.1  Perencanaan desain jalan (geometric) D.1.2  Penggunaan teknologi perkerasan
D.2 Sistem Pengelolaan  D.2.1  Penghematan transportasi material, air Dan
pekerja pada saat pelaksanaan
D.2.2  Penghematan energi (hemat bahan bakar fosil, menggunakan solar atau energi lainnya)
Tabel 5. Aspek Reputasi Perusahaan (Alejandre E, Berry, Cathy, McCarthy, Kozik R) Kriteria Sub Kriteria E.1 Reputasi Perusahaan E.1.1 Pekerjaan sejenis yang pernah dilakukan E.1.2 Pengalaman berhubungan dengan klaim
E.1.3 Frekuensi kegagalan perusahaan dalam memenuhi kesepakatan dalam kontrak
E.1.4 Tidak masuk dalam daftar hitam

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  pada  Bina  Marga  Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  NTT,  Unit  Layanan Pengadaan  Provinsi  NTT  pada  bagian  Biro  Administrasi  Pembangunan,  Satuan  Kerja  PJN Wilayah  I  dan  Satuan  Kerja  PJN  Wilayah  II  serta  perusahaan  kontraktor  kualifikasi  menengah dan  besar  yang  memiliki  pengalaman  kerja  pada  proyek  infrastruktur  jalan  di  NTT  yang berdomisili  di  wilayah  Kota  Kupang.  Data  primer  pada  penelitian  ini  berupa  data  kriteria pengadaan  ramah  lingkungan  pada  proyek  infrastruktur  jalan  di  Provinsi  NTT  yang  diperoleh langsung  dari  hasil  kuisioner.  Sedangkan  data  sekunder  yang  dipakai  diperoleh  dari  literatur  – literatur  tentang  pengadaan  ramah  lingkungan  diberbagai  Negara,  data  populasi  perusahaan kontraktor    yang  diperoleh  dari  kantor  Gabungan  Pelaksana  Konstruksi  Nasional  Indonesia (GAPENSI)  Provinsi  NTT  dan  data  populasi  pegawai  Unit  Layanan  Pengadaan  yang  memiliki sertifikasi  L2  dan  L4  diperoleh  dari  ULP  Provinsi  NTT,  Dinas  PU  Provinsi  NTT  Bagian  Bina Marga,  Satker  PJN  Wilayah  I  dan  II.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  mendistribusi kuisioner dan wawancara langsung kepada responden.
Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menentukan jumlah sampel penelitian menggunakan rumus Slovin.
2. Menentukan skala pada pertanyaan pada kuisioner.
3. Hasil  jawaban  dari  responden  baik  itu  hasil  wawancara  dan  pengisian  kuesioner  mengenai kriteria  yang  dipakai  dalam  pengadaan  ramah  lingkungan  (green  procurement),  diinput  ke dalam Software Microsoft Exel.
4. Setelah  diinput  dalam  Software  Microsoft  Exel  dicari  nilai  frekuensi  untuk  tiap  kriteria  dan sub  kriteria  yang  kemudian  dicari  persentase  terbesarnya.  Lalu  dianalisis  dengan  metode ANP yang menggunakan program Super Decisions.
5. Proses solusi ANP memiliki empat langkah utama (Hidayat J, 2012), yaitu:
a. Mengembangkan Struktur Model Keputusan
b. Matriks Perbandingan Berpasangan dari Variabel yang Saling Terkait
c. Membentuk matriks berpasangan.
d. Menghitung bobot elemen
e. Menghitung rasio konsistensi
f. Penghitungan Supermatriks
Setelah perbandingan berpasangan telah selesai, supermatriks dihitung dalam 3 langkah:
1) Unweighted Supermatrix (supermatriks tanpa pembobotan)
2) Weighted Supermatrix (supermatriks berbobot)
3) Limitting Supermatrix (supermartriks terbatas)
g. Bobot Kepentingan dari Cluster dan Nodes

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisa Kebutuhan dan Keterhubungan
Analisa  kebutuhan  keterhubungan  merupakan  bagian  utama  dalam  penyelesaian  menggunakan metode ANP. Analisis ini menyatakan hubungan antara cluster tujuan, cluster kriteria dan antar node sub kriteria pada masing-masing cluster sub kriteria. Dengan melakukan analisis kebutuhan keterhubungan  tersebut  dapat  dibuat  network  untuk  mengidentifikasi  adanya  hubungan  saling mempengaruhi.  Dalam  penelitian  terdapat  hubungan  outer  dependence  dan  inner  depedence. Hubungan  outer  dependence  merupakan  hubungan  yang  terjadi  pada  kriteria  dalam  sebuah cluster dengan kriteria lain dari cluster yang berbeda.

## Gambar 1. Network Inner Dependence dan Outter Dependence Green Procurement

## Pembobotan Kriteria - Kriteria Dan Sub Kriteria Dalam Green Procurement Pada Proyek Infrastruktur Jalan Di NTT Oleh Seluruh Responden
Pembobotan  dan  prioritas  kriteria  dalam  pengadaan  yang  ramah  lingkungan  dilakukan  dengan cara  menganalisis  hasil  jawaban  pada  kuisioner  yang  telah  diisi  kemudian  diinput  ke  dalam software super decisions.
Tabel 6. Bobot Dan Consistency Ratio Kriteria – Kriteria Dalam Green Procurement Pada Proyek Infrastruktur Jalan Di NTT Oleh Kontraktor Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar
N O K RIT ER IA R A NK BO B OT
SU B K R ITERIA CR BO B O T 1 2 3 4 5 6 10 A .1 0.0675 A .1.1 A .1.2 B.1
B.1.1 B .1.2
B.1.3 B.2
B.2.1 B .2.2
B.3.1 B .3.2 B.3.3 B .3.4 B .3 B.4 B.4.1 B .4.2 B.4.3 B.5.1 B.5 7 C .1 C.1.1 C .1.2 C.1.3 8 C.2.1 C .2.2 C.2.3 C .2.4 C.2 9 C.3 C.3.1 C .3.2 C.3.3 C.4 C.5 D .1 11 12 13 D .1.1 D .1.2 D .2.1 D .2.2 D .2 14 E.1 E.1.1 E.1.2 E.1.3 E.1.4
JEN IS R ESPO ND EN K ontraktor K ualifikasi U saha B esar 0.0580 0.0439 0.0661 0.0766 0.0892 0.0757 0.0623 0.0714 0.0756 0.0879 0.0830 0.0732 0.0697 0.1000 0.9000 0.6370 0.1047 0.2583 0.1667 0.8333 0.1006 0.1412 0.4827 0.2756 0.1396 0.3325 0.5278 1.0000 0.6370 0.2583 0.1047 0.4827 0.1006 0.1412 0.2756 0.5936 0.2493 0.1571 0.8333 0.1667 0.7500 0.2500 0.4827 0.1006 0.1412 0.2756 R AN K 0.0903 C R 0.0000 2 0.0370 0.0000 0.0806 0.0000 0.0370 0.0806 0.0516 0.0000 0.0000 0.0806 0.0516 1 1 3
2 2 1 4 3 1 2 3 2 1 1 1 2 3 1 4 3 2 1 2 3 1 2 1 2 1 4 3 2 1 4 11 10 13 14 5 12
8
6
2
3 7
9
N O K RIT ER IA R A NK BO B OT SU B K R ITERIA
CR BO B O T
1 2 3 4 5 6 10 A .1 0.0502 A .1.1 A .1.2 B.1
B.1.1 B .1.2 B.1.3
B.2
B.2.1 B .2.2
B.3.1 B .3.2 B.3.3 B .3.4 B .3 B.4 B.4.1 B .4.2 B.4.3 B.5.1 B.5 7 C .1 C.1.1 C .1.2 C.1.3 8 C.2.1 C .2.2 C.2.3 C .2.4 C.2 9 C.3 C.3.1
C .3.2
C.3.3 C.4 C.5 D .1 11 12 13 D .1.1 D .1.2 D .2.1 D .2.2 D .2 14 E.1 E.1.1
E.1.2 E.1.3 E.1.4 JEN IS R ESPO ND EN K ontraktor K ualifikasi U saha M enengah 0.0809 0.0465 0.0459 0.0765 0.0779 0.0920 0.0744 0.0693 0.0656 0.0785 0.0822 0.0717 0.0886 0.1667 0.8333 0.1429 0.1429 0.7143 0.8333 0.1667 0.1639 0.4519 0.1497 0.2435 0.2599 0.4126 0.3275 0.3333 0.3333 0.3333 0.2994 0.2530 0.2087 0.2389 0.3333 0.3333 0.3333 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.3111 0.1436 0.1990 0.3435 R AN K 0.0962 C R 0.0000 2 0.0000 0.0000 0.0988 0.0000 0.0695 0.0000 0.0000 0.0000 0.0909 0.0516 1 2 2
1 1 2 3 1 4 2 3 1 2 1
1 2
4 3 2 4 3 1 6 7 14 12 4 13 1
8 8 11
5 3 9 2 1 1 1 1
1 1
1
1 1 1
1.0000 0.0000
Tabel 7. Bobot Dan Consistency Ratio Kriteria – Kriteria Dalam Green Procurement Pada Proyek Infrastruktur Jalan Di NTT Oleh Unit Layanan Pengadaan dan Seluruh Responden
N O K RITE R IA R A NK B O BO T
S U B  K R ITE R IA C R B O BO T 1 2 3 4 5 6 10 A .1 0.0599 A .1.1 A .1.2 B.1
B .1.1 B .1.2
B .1.3 B.2
B .2.1 B .2.2
B .3.1 B .3.2 B .3.3 B .3.4 B.3 B.4 B .4.1 B .4.2 B .4.3 B .5.1 B.5 7 C.1 C .1.1 C .1.2 C .1.3 8 C .2.1 C .2.2 C .2.3 C .2.4 C.2 9 C.3 C .3.1 C .3.2 C .3.3 C.4 C.5 D .1 11 12 13 D .1.1 D .1.2 D .2.1 D .2.2 D .2 14 E.1 E .1.1 E.1.2 E.1.3
E.1.4
JEN IS R E SP O N DEN U nit Layanan Pengadaan
0.0957 0.0467 0.0416 0.0881 0.0293 0.0764 0.0664 0.1093 0.1019 0.0762 0.0622 0.0683 0.0780 0.7500 0.2500 0.2583 0.1047 0.6370 0.7500 0.2500 0.0635 0.6050 0.1508 0.1806 0.3333 1.0000 0.5936 0.2493 0.1571 0.0939 0.1645 0.3085 0.4330 0.8333 0.1667 0.1667 0.8333 0.2331 0.0846 0.0773 0.6050 R A N K 0.0948 C R 0.0000 1 0.0370 0.0000 0.0988 0.0000 0.0516 0.0806 0.0000 0.0000 0.0000 0.0988 0.0000 2 2 3
1 1 2 4 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 4 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 4 1 14 4 13 11 3 12 6
9 1 2 7
10 8 5 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333
N O K RITE R IA R A NK B O BO T S U B  K R ITE R IA C R
B O BO T
1 2 3 4 5 6 10 A .1 0.0464 A .1.1 A .1.2
B.1 B .1.1 B .1.2
B .1.3 B.2
B .2.1 B .2.2
B .3.1 B .3.2 B .3.3 B .3.4 B.3 B.4 B .4.1 B .4.2 B .4.3 B .5.1 B.5 7 C.1 C .1.1 C .1.2 C .1.3 8 C .2.1 C .2.2 C .2.3 C .2.4 C.2 9 C.3 C .3.1
C .3.2
C .3.3 C.4 C.5 D .1 11 12 13 D .1.1 D .1.2 D .2.1 D .2.2 D .2 14 E.1 E .1.1
E.1.2 E.1.3 E.1.4 JEN IS R E SP O N DEN U nit Layanan Pengadaan
0.0892 0.0450 0.0413 0.0882 0.0327 0.0812 0.0538 0.1040 0.0799 0.0714 0.0923 0.0847 0.0898 0.7500 0.2500 0.1786 0.1125 0.7089 0.8333 0.1667 0.1795 0.3468 0.2368 0.2368 0.3333 1.0000 0.4286 0.4286 0.1429 0.1972 0.1072 0.2420 0.4535 0.5000 0.5000 0.2331 0.0846 0.0773 0.6050 R A N K 0.0947 C R 0.0000 1 0.0516 0.0000 0.0936 0.0000 0.0000 0.0304 0.0000 0.0000 0.0000 0.0989 0.0000 2 2 3
1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 14 4 13 11 3 12 6
9 1 2 7
10 8 5 0.3333 0.3333 0.3333
0.3333
0.3333 1 0.5000 0.5000
Berdasarkan  Tabel  6  dan  Tabel  7  di  atas,  kriteria  green  procurement  pada  proyek  infrastruktur jalan  di  NTT  yang  mempunyai  bobot  persentase  tertinggi  menurut  seluruh  responden  adalah sumber  daya  manusia  (C.3)  dengan  besar  persentase  yaitu  10,40  %.  Sedangkan  diposisi  kedua terdapat kriteria metode pelaksanaan (D.1) yang mempunyai nilai persentase yaitu 9,23%. Dapat disimpulkan dalam proses pengadaan yang ramah lingkungan pada proyek infrastruktur jalan di Provinsi  NTT  kriteria  yang  paling  dominan  adalah    kriteria  sumber  daya  manusia  dimana, pengadaan yang bersifat ramah lingkungan dan pelaksanaan proyek jalan yang ramah lingkungan dapat tercapai jika didukung oleh ketersediaan tenaga kerja ahli dan tenaga kerja terampil  yang memiliki pengalaman dan tingkat pendidikan  yang cukup serta dapat mengatur dan membentuk prosedur  kerja  atau  urutan  kerja  yang  sesuai  dengan  konsep  ramah  lingkungan.  Hal  ini menunjukkan  aspek  yang  paling  berpengaruh  dalam  proses  pengadaan  yang  ramah  lingkungan adalah aspek sosial.

## Penentuan  Prioritas  Kriteria  -  Kriteria  Dalam  Green  Procurement  Infrastruktur  Jalan  Di NTT
Dari  hasil  proses  pembobotan  nilai  matriks  perbandingan  berpasangan  antar  kriteria  yang dibahas  sebelumnya,  akan  diperoleh  hasil  perbandingan  bobot  prioritas  pada  masing-masing kriteria.  Dimana  nilai  prioritas  dari  masing  –  masing  kriteria  dalam  green  procurement  pada proyek  infrastruktur  jalan  di  NTT  ditentukan  dari  nilai  rata  –  rata  bobot pada  masing  –  masing kriteria. Untuk nilai prioritas yang dihasilkan, digunakan hasil kuisioner dari seluruh responden.

## Tabel 8 Nilai prioritas kriteria green procurement pada proyek infrastruktur jalan di NTT
Name Normalized By Cluster A.1 0.0592 B.1 0.0782 B.2 0.0457 B.3 0.0512 B.4 0.0804 B.5 0.0655 C.1 0.0814 C.2 0.0677 C.3 0.0833 C.4 0.0810 C.5 0.0809 D.1 0.0758 D.2 0.0710 E.1 0.0788
Berdasarkan  Tabel  8,  kriteria  prioritas  tertinggi  dalam  sistem  pengadaan  ramah  lingkungan (green procurement) pada proyek infrastruktur jalan adalah kriteria sumber daya manusia (C.3) dengan  nilai  prioritas  0,0833.  Untuk  kriteria  dengan  nilai  prioritas  terendah  adalah  kriteria pemanfaatan energi (B.2) dengan nilai prioritas 0,0457.

## Hubungan  Antar  Kriteria  dan  Sub  Kriteria  Dalam  Sistem  Green  Procurement  Untuk Proyek  Infrastruktur  Jalan  Di  NTT  Pada  Perhitungan  Supermatriks  Dengan  Program Super Decisions
Perhitungan  supermatriks  dapat  dilakukan  dengan  merangkum  semua  nilai  bobot  dari  seluruh matriks perbandingan berpasangan ke dalam supermatriks. Supermatriks pada metode analytical network  process  (ANP)  terdiri  dari  3  supermatriks  yaitu,  unweighted  supermatriks,  weighted supermatriks dan limitting supermatriks.

## Unweighted Supermatriks
Kriteria, sub kriteria dan alternatif dalam penelitian ini mempengaruhi kriteria, sub kriteria dan alternatif lainnya. Hal ini ditandai dengan hasil perhitungan dalam supermatriks ini. Jika dalam supermatriks  ini  terdapat  nilai  maka  terdapat  hubungan  antar  kriteria  tetapi  jika  nilai  yang muncul  pada  supermatriks  0  artinya  antara  kriteria  yang  dibandingkan  tidak  ada  hubungan pengaruh.  nilai  dalam  unweighted  supermatriks  ini  adalah  eigen  vector  value  dari  masing  – masing  kriteria,  sub  kriteria  dan  alternatif.  Unweighted  supermatriks  dalam  sistem  green procurement untuk proyek infrastruktur jalan di NTT melalui super decisions dapat dilihat pada gambar berikut ini.

## Gambar 2. Unweighted Supermatriks Dalam Sistem Green Procurement Pada Proyek Infrastruktur Jalan Di NTT Oleh Seluruh Responden

## Weighted Supermatriks
Weighted  supermatriks  merupakan  supermatriks  yang  diperoleh  dengan  mengalikan  semua elemen  didalam  komponen  dari  unweighted  supermatriks  dengan  bobot  kriteria  yang  sesuai sehingga  setiap  kolom  pada  weighted  supermatriks  memiliki  jumlah  1.  Jika  kolom  pada unweighted  supermatriks  sudah  berjumlah  1,  maka  tidak  perlu  membobot  komponen  tersebut pada  weighted  supermatriks.  Hasil  perhitungan  weighted  supermatriks  dalam  sistem  green procurement untuk proyek infrastruktur jalan di NTT melalui super decisions dapat dilihat pada gambar berikut ini.

## Gambar 3. Weighted Supermatriks Dalam Sistem Green Procurement Pada Proyek Infrastruktur Jalan Di NTT Oleh Seluruh Responden

## Limmiting Supermatriks
Limmiting supermatriks merupakan supermatriks  yang diperoleh dengan  menaikkan bobot dari weighted  supermatriks.  Menaikkan  bobot  tersebut  dengan  cara  mengalikan  supermatriks  itu dengan  dirinya  sendiri  sampai  beberapa  kali.  Ketika  bobot  setiap  kolom  memiliki  nilai  yang
sama,  maka  limit  matriks  telah  stabil  dan  proses  perkalian  dihentikan.  Hasil  perhitungan limmiting  supermatriks  dalam  sistem  green  procurement  untuk  proyek  infrastruktur  jalan  di NTT melalui super decisions dapat dilihat pada gambar berikut ini.

## Gambar 4 Limmiting Supermatriks Dalam Sistem Green Procurement Pada Proyek Infrastruktur Jalan Di NTT Oleh Seluruh Responden

## Pembahasan
Responden  dalam  penelitian  ini  berjumlah  57  responden  yang  terdiri  dari  31  pegawai  Unit Layanan  Pengadaan  dan  26  responden  dari  pihak  perusahaan  kontraktor.  Responden  terbanyak dalam penelitian ini yaitu berjabatan sebagai Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (38,71%)  dan  Direktur  (57,69%)  dengan  latar  belakang  pendidikan  yang  mendominasi  adalah D4/S1  (67,74%)  pada  bagian  ULP  dan  latar  belakang  pendidikan  D4/S1  (61,54%)  untuk responden  perusahaan  kontraktor.  Pegawai  dengan  pengalaman  pada  bagian  Unit  Layanan Pengadaan lebih dari 10 Tahun merupakan responden terbanyak yang mengisi kuisioner dengan persentasenya  58,06  %.  Responden  memiliki  pengalaman  yang  cukup  besar  dalam  bidang konstruksi  jalan,  dapat  dilihat  sebagian  besar  responden  yang  mengisi  kuisioner  ini  memiliki pengalaman  kerja  >  10  tahun  dengan  persentase  42,31  %.  Sehingga  jawaban  dari  responden menyangkut pengadaan ramah lingkungan pada proyek infrastruktur jalan di provinsi NTT yang telah  disebarkan  melalui  kuisioner  penelitian  ini  dinilai  cukup  akurat  dan  dipercaya.  Dari penelitian  dan  analisis  mengenai  kriteria  dan  sub  kriteria  pengadaan  ramah  lingkungan  (green procurement) pada proyek infrastruktur jalan di provinsi NTT diperoleh kriteria dan sub kriteria yang  mendominasi  dalam  penetapan  pemenang  lelang  dalam  proyek  jalan  berkonsep  ramah lingkungan ini. Berdasarkan jawaban kuisioner seluruh responden yang terdiri dari Unit Layanan Pengadaan, kontraktor kualifikasi usaha menengah dan kontraktor kualifikasi usaha besar kriteria yang  mendominasi  penilaian  dalam  penetapan  pemenang  lelang  pada  proyek  jalan  dengan konsep  ramah  lingkungan  adalah  kriteria  sumber  daya  manusia  dengan  persentase  bobotnya sebesar  10,40  %.  Sub  kriteria  yang  mendominasi  adalah  ketersediaan  tenaga  kerja  ahli  dan terampil  dengan  persentase  sebesar  33,33  %,  ketersediaan  tenaga  kerja  ahli  dengan  tingkat pendidikan  minimal  D3  serta  pengalaman  minimal  5  Tahun  dan  tenaga  kerja  terampil  dengan tingkat  pendidikan  minimal  D1  serta  pengalaman  minimal  3  Tahun  dengan  besar  persentase 33,33  %  dan  prosedur  kerja  (metode  kerja  dan  urutan  kerja)  dengan  besar  persentase  bobotnya 33,33  %.  Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  jawaban  kuisioner  oleh  kontraktor  dengan  kualifikasi usaha besar kriteria  yang paling mendominasi dalam pengadaan ramah lingkungan pada proyek jalan di provinsi NTT adalah kriteria sertifikat dengan persentase bobotnya sebesar 8,92 %. Sub kriteria yang mendominasi adalah penyedia jasa memiliki sertifikat ISO atau sertifikasi lain yang menunjukkan  kinerja  manajemen  mutu  dan  manajemen  lingkungan  dengan  besar  persentase bobotnya  adalah  100  %.  Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  jawaban  kuisioner  oleh  kontraktor dengan  kualifikasi  usaha  menengah  kriteria  yang  paling  mendominasi  dalam  pengadaan  ramah lingkungan  pada  proyek  jalan  di  provinsi  NTT  adalah  kriteria  sistem  manajemen  K3  dengan besar  persentase  bobotnya  adalah  9,20  %.  Sub  kriteria  yang  mendominasi  adalah  keikutsertaan
dalam  program  asuransi  tenaga  kerja  dengan  persentase  bobotnya  sebesar  33,33  %,  prosedur penanganan keselamatan kerja dengan besar persentase bobotnya adalah 33,33 % dan peraturan yang  dibuat  berdasarkan  perundang  undangan  mengenai  K3  dengan  besar  persentase  bobotnya adalah 33,33 %. Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban kuisioner oleh ULP kriteria yang paling mendominasi  dalam  pengadaan  ramah  lingkungan  pada  proyek  jalan  di  provinsi  NTT  adalah kriteria  sumber  daya  manusia  dengan  persentase  bobotnya  sebesar  10,93  %.  Sub  kriterianya adalah  ketersediaan  tenaga  kerja  ahli  dan  terampil  dengan  persentase  sebesar  33,33  %, ketersediaan tenaga kerja ahli dengan tingkat pendidikan minimal D3 serta pengalaman minimal 5  Tahun  dan  tenaga  kerja  terampil  dengan  tingkat  pendidikan  minimal  D1  serta  pengalaman minimal  3  Tahun  dengan  besar  persentase  33,33  %  dan  prosedur  kerja  (metode  kerja)  dengan besar persentase bobotnya 33,33 %.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  peneliti  dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan program super decisions 16 dari hasil jawaban kuisioner  oleh  seluruh  responden,  Unit  Layanan  Pengadaan,  kontraktor  kualifikasi  usaha besar dan menengah dan Pejabat Pembuat Komitmen diperoleh aspek yang paling dominan dan  berpengaruh  dalam  pengadaan  ramah  lingkungan  pada  proyek  infrastruktur  jalan  di Provinsi  NTT  adalah  aspek  sosial,  dengan  kriteria  paling  dominan  adalah  sumber  daya manusia. Sub kriteria yang mendukung kriteria ini adalah ketersediaan tenaga kerja ahli dan terampil,  ketersediaan  tenaga  kerja  ahli  dengan  tingkat  pendidikan  minimal  D3  serta pengalaman minimal 5 Tahun dan tenaga kerja terampil dengan tingkat pendidikan minimal D1 serta pengalaman minimal 3 Tahun dan prosedur kerja (metode kerja dan urutan kerja).
2. Hubungan  antar  kriteria  dan  sub  kriteria  dalam  sistem  pengadaan  yang  ramah  lingkungan terdiri  dari  2  jenis  yaitu  outter  dependence  dan  inner  dependence.  Dimana,  hasil  analisis pada  program  super  decisions  menunjukkan  antar  kriteria  dan  sub  kriteria  yang  dianalisis memiliki hubungan yang berpengaruh satu sama lainnya. Besar bobot dari hubungan kriteria –  kriteria  pada  3  aspek  ini  dapat  dilihat  dalam  unweighted  supermatriks,  weighted supermatriks dan limmting supermatriks. Dari hasil analisis diketahui aspek sosial memiliki bobot  tertinggi  dengan  kriteria  yang  paling  dominan  adalah  kriteria  sumber  daya  manusia dengan bobot persentase 10,40 %. Sub kriteria yang mendukung adalah ketersediaan tenaga kerja  ahli  dan  terampil  sampai  prosedur  kerjanya  dengan  bobot  persentase  masing-masing sebesar 33,33 %. Dalam hubungannya aspek sosial menjadi aspek prioritas yang diikuti oleh aspek  lingkungan,  aspek  biaya  dan  aspek  ekonomi.  Hal  ini  menunjukkan  kualitas  sumber daya  manusia  sangat  diutamakan  dalam  sistem  pengadaan  yang  ramah  lingkungan  pada proyek  infrastruktur  jalan  di  Provinsi  NTT  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  PU No.09/PRT/M/2013.  Semakin  baik  kualitas  sumber  daya  manusia  maka  penerapan  sistem pengadaan  yang ramah lingkungan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu pengaturan dan pengelolaan  pada  pelaksanaan  proyek  jalan  yang  bersifat  ramah  lingkungan  dapat  ditata dengan  teratur  sesuai  konsep  ramah  lingkungannya.  Untuk  biaya  dalam  penerapan pengadaan  yang ramah lingkungan menjadi aspek ketiga  yang diperhitungkan, karna dalam penerapan  pengadaan  tersebut  tetap  dipakai  sistem  penetapan  pemenang  lelang  terhadap penyedia  jasa  yang  memenuhi  kelengkapan  administrasi  dan  teknis  serta  mengajukan  nilai penawaran  terendah  dalam  pelelangan.  Aspek  terakhir  yang  diperhatikan  adalah  aspek ekonomi dimana aspek ini mengutamakan desain perkerasan dan sistem pengelolaan.

## Saran
Penelitian lanjutan untuk menganalisa sistem pengadaan yang ramah lingkungan dapat difokuskan pada konstruksi gedung. Sehingga kriteria dan aspek yang diteliti dapat dikembangkan dan dapat diketahui kriteria yang berpengaruh dalam pengadaan pada proyek

## konstruksi gedung yang ramah lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alejandre  E,  Traspaderne  A,  Elgea  O.  A.  2012.  Best  practice  on  green  or  sustainable  public procurement and new guidelines. Open House. Eropa.
Berry,  Cathy,  McCarthy,  Shaun.  2011.  Guide  to  sustainable  procurement  in  construction. CIRIA C695. London
Kementerian  Pekerjaan  Umum.  2013.  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 09/PRT/M/2013  Tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Sub Kualifikasi Tenaga Ahli Dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi. Jakarta.
Kozik,  R.  2014.  Green  Public  Procurement  Criteria  For  Construstion  Contracts.  Faculty  of Civil Engineering, Cracoe University of Technology. Rusia.
Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia.  2010.  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Bab XIII Tentang Konsep Ramah Lingkungan. Jakarta.

## Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia.  2009.  Undang  –  Undang  Nomor  32  Tahun  2009
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  2010.  Peraturan  Kepala  Lembaga Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  08  Tahun  2010  Tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.

## Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  2010.  Persiapan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Bagian II. Jakarta.
Hidayati, J. 2012. Penerapan Analytical Network Process (ANP) Pada Sistem Pengukuran Kinerja Di Kebun Sidamanik Pematang Siantar. Fakultas Teknik USU. Medan.