## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 10, No. 1 Juni 2024 │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 93-102 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn

## URGENSI PERAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN
Farah Qubayla 1* , Arif Rahman Hakim 2 1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat. Indonesia *Korespondensi: farah.qubayla@ulm.ac.id

## *** ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengelolaan  pariwisata  oleh Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten  Kotabaru  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dan  apa  saja hambatannya.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif,  dengan  metode pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara  dan  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Kotabaru  telah  menjadikan  sektor  pariwisata sebagai  salah  satu  visi  utama  daerah  sehingga  melalui  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  Kabupaten  Kotabaru  2018-2025  diharapkan  Kotabaru  dapat  menjadi  salah satu  destinasi  unggulan  wisata  di  Indonesia  sekaligus  mensejahterakan  masyarakat.  Akan tetapi dalam pengelolaan pariwisata ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru masih dihadapkan pada  hambatan  utama  yaitu  keterbatasan  infrastruktur.  Hambatan  tersebut  kemudian  tidak hanya dapat diatasi oleh pemerintah daerah saja, melainkan juga harus ada keterlibatan dari masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya terutama peran swasta
Kata kunci: Pengelolaan Pariwisata; Hambatan Infrastruktur; Dukungan Sektor Swasta

## ABSTRACT
This study aims to find out how the management of tourism and its obstacles by the Regional Government in Kotabaru Regency, South Kalimantan Province. This research is a descriptive qualitative  research,  with  data  collection  methods  through  observation,  interviews  and literature study. The results of this study indicate that the Kotabaru Regency Government has made the tourism sector as one of the main visions of the region so that through the 2018- 2025 Kotabaru Regency Tourism Development Master Plan, it is hoped that Kotabaru can become one of the leading tourist destinations in Indonesia as well as for the welfare of the community. However, in the management of its tourism, the Kotabaru Regency Government still facing one main obstacle, limited infrastructure. This obstacle can then be overcome not only by the local government, but also by the involvement of the local community and other stakeholders, especially the role of the private sector.
Keywords: Tourism Management; Infrastructure Challenges; Private Sector Support

## PENDAHULUAN
Perhatian  pemerintah  terhadap  sektor  pariwisata  telah  diwujudkan  melalui  berbagai  kebijakan pemerintah daerah dengan adanya rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang di dalamnya  memuat  bahwa  salah  satu  sasarannya  untuk  meningkatkan  sektor  non  migas  yaitu  dengan meningkatkan  tarif  akomodasi  pariwisata  dalam  perolehan  pemasukan  devisa  sehingga  sektor  wisata diharapkan  akan  mampu  menjadi  sebuah  pemasukan  terbesar  dari  tiap-tiap  daerah.  Selain  itu  juga terdapat Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus Nonfisik  Dana  Pelayanan  Kepariwisataan.  Pariwisata  menjadi  sektor  andalan  yang  diyakini  dapat
Citation (APA): Qubayla,  F.,  &  Hakim,  A.  R.  (2024).
Urgensi Peran Swasta dalam Pengelolaan Pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru
Kalimantan  Selatan. Jurnal  Noken:
Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (1), 93 –102. https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3340
Email Autors: farah.qubayla@ulm.ac.id rahman.hakim@gmail.com
Submitted: 30 April, 2024 Accepted: 22 Mei, 2024 Published: 07 Mei, 2024
Copyright  (c)  2024 Farah  Qubayla, Arif Rahman Hakim
This work is licensed under a Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.
menggantikan sektor migas sebagai salah satu penggerak ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
Potensi  sebagai  pengganti  sektor  migas  tersebut  tentu  tidak  lepas  dari  kelemahan  dan  hambatan karena  sektor  pariwisata  pada  dasarnya  sangat  bergantung  pada  kunjungan  wisatawan  baik  dari  dalam maupun  luar  negeri (Suryadana,  2013). Ditambah  lagi  dengan  adanya  kerentanan  bencana  alam  dan yang hingga saat ini masih terasa dampaknya adalah pandemi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dari semua  elemen  dan  pemangku  kepentingan  serta  masyarakat  untuk  mengembangkan  sektor  pariwisata. Sehingga untuk menarik kunjungan wisatawan dibutuhkan upaya pengelolaan yang baik.
Pemerintah daerah sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata di daerahnya masing-masing memiliki peran yang signifikan terutama dalam bidang regulasi, infrastruktur dan pemberdayaan  masyarakat.Pengembangan  pariwisata  tidak  hanya  menambah  pendapatan  daerah  saja, tetapi juga sekaligus menjadi upaya pelestarian alam dan budaya.
Kabupaten  Kotabaru  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dengan potensi wisata yang sangat besar.  Potensi wisata mulai dari kepulauan, kelautan, budaya, sejarah serta wisata  agro  industri  juga  semakin  lengkap  di  Kabupaten  Kotabaru.  Oleh  karena  itu  untuk  memenuhi tuntutan pengembangan sektor pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 dan Permen Pariwisata Nomor 10 tahun 2016 maka Pemerintah Kotabaru melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018  menetapkan  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  (RIPPDA)  Kabupaten  Kotabaru  Tahun 2018-2025.
Kepariwisataan Kabupaten Kotabaru mulai berkembang dibuktikan dengan bertambahnya destinasi wisata  dengan  jumlah  keseluruhan  168  destinasi.  Tetapi  tidak  semua  destinasi  tersebut  dapat  secara menyeluruh dikelola oleh Pemerintah Daerah. Banyak diantaranya dikelola secara swadaya dan swakelola oleh  masyarakat  setempat  dengan  bantuan  CSR  perusahaan.  Pemerintah  Daerah  pun  mengakui  ada beberapa hambatan dalam pengelolaan pariwisata di Kotabaru, salah satu dan yang paling utama adalah permasalahan  infrastruktur  dan  beberapa  kendala  lainnya.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

## METODE
Metode  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif.  Metode  ini  digunakan  dengan  pertimbangan relevansi  dengan  materi  penelitian.  Dimana  penelitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif  dengan menggambarkan  kenyataan  dari  kejadian  yang  diteliti  untuk  mengetahui  dan  memahami  apa  saja hambatan  dalam  pengelolaan  pariwisata  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kotabaru  Provinsi  Kalimantan Selatan.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  observasi  lapangan  scara  langsung  ke Kabupaten  Kotabaru,  wawancara  dengan  unsur-unsur  terkait  dalam  pengelolaan  pariwisata  yaitu pemerintah  daerah  sendiri  dimulai  dari  Sekretariat  Daerah  hingga  Dinas  Pariwisata,  Kepemudaan  dan Olahraga  (Disparpora)  dan  masyarakat  setempat  yang  terlibat  dalam  mengelola  objek  wisata.  Selain  itu penulis juga melakukan studi Pustaka terkait pariwisata di Kotabaru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan sektor pariwisata khususnya di negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan  yang  cukup  banyak  dan  kompleks.  Tidak  seperti  banyak  sektor  bisnis,  pariwisata  merupakan penggabungan  dari  berbagai  industri  yang  menawarkan  produk  dan  layanan  mulai  dari  perjalanan  dan akomodasi  maskapai  penerbangan  dan  kapal  pesiar  hingga  makanan  restoran,  hiburan,  souvenir  dan hadiah,  layanan  taman,  kendaraan  rekreasi,  pengembangan  resor,  safari,  rekreasi  dan  peluang  rekreasi (Mekonnen  et.  Al,  2022).  Penggabungan  ini  sebagian  besar  membawa  masalah  tersendiri  bagi berfungsinya pengembangan pariwisata di destinasi tertentu.
Menyadari  besarnya  industri  dan  kompleksitas  strukturalnya,  salah  satu  syarat  penting  untuk keberhasilan pengembangan pariwisata di negara atau tujuan mana pun adalah keterlibatan aktif semua pemain industri di semua tingkatan (Mekonnen et. Al, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan pariwisata sangat tergantung pada semua upaya pariwisata dan pemangku kepentingan terkait pariwisata di suatu destinasi.
Keterlibatan  aktif  para  pemangku  kepentingan  ini  harus  ditujukan  untuk  memberikan  pengalaman pengunjung yang berkualitas sekaligus memastikan keberlanjutan atraksi yang ada dan mengembangkan yang  baru.  Oleh  karena  itu,  tantangannya  adalah  untuk  merumuskan  strategi  pengembangan  pariwisata yang secara khusus dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mampu memanfaatkan peluang- peluang yang ada dan mengaitkannya dengan ekonomi lokal serta menjamin keberlanjutan sumber daya pariwisata yang ada. Efektivitas pengembangan pariwisata di masa depan pada akhirnya akan tergantung pada bentuk pariwisata apa yang  harus dikembangkan; siapa yang harus terlibat  dalam pengembangan pariwisata  dan  memperoleh  manfaat  darinya;  di  mana  dan  kapan  pengembangan  pariwisata  harus dilakukan;  bagaimana  tantangan  dapat  diatasi  dan  peluang  dimanfaatkan;  dan  jenis  strategi  apa  yang dapat diterapkan dengan tepat.
Kabupaten Kotabaru terletak di sepanjang pesisir pantai Selatan Selat Kalimantan sampai dengan pesisir pantai Timur Laut Sulawesi dengan jarak tempuh dari Kota Banjarmasin sepanjang 270 km, dengan luas wilayah 9.422,73 m 2 . Kabupaten Kotabaru memiliki batas wilayah kabupaten antara lain sebelah utara dengan  Kabupaten  Paser  Provinsi  Kalimantan  Timur,  sebelah  timur  dengan  Selat  Makassar,  sebelah selatan dengan Kabupaten Tanah Bumbu Dan Laut Jawa, dan sebelah barat dengan Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.
Kabupaten Kotabaru secara geografis cukup unik, dimana selain memiliki banyak pulau, pantai dan lautan  sebagian  dari  kabupaten  ini  terdiri  dari  pegunungan,  lembah  dan  dataran  serta  masih  adanya kawasan  hutan  atau  pedalaman.  Secara  demografis  pun  juga  sangat  menarik  karena  disamping  dihuni oleh penduduk asli Kalimantan (suku Banjar dan Dayak), Kabupaten ini juga dihuni oleh penduduk yang berasal  dari  Sulawesi,  Jawa,  Bali,  Nusa  Tenggara  dan  Sumatera.  Keanekaragaman  yang  dimiliki Kabupaten Kotabaru baik secara geografis maupun secara demografis memunculkan eksotisme alam dan budaya sehingga dapat sangat memiliki peluang besar untuk pengembangan objek wisata.
Kabupaten  Kotabaru  memiliki  potensi  pariwisata  yang  luar  biasa  baik  dari  segi  jumlah  dan  jenis objek wisatanya. Berdasarkan info yang didapatkan oleh tim peneliti dari Disparpora Kabupaten Kotabaru memiliki 168 destinasi wisata dengan pembagian jenis sebagai berikut:
Tabel I: Destinasi Wisata Kab. Kotabaru Jenis Wisata Jumlah Religi 7 Sejarah 14 Alam 110 Buatan 19 Budaya 18 Total 168 Sumber: Disparpora Kab. Kotabaru 2023
Banyaknya  jumlah  destinasi  wisata  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  Kotabaru  bukan  berarti  juga menjamin  banyaknya  jumlah  wisatawan  yang  berkunjung,  terlebih  lagi  jika  dibandingkan  dengan  daerah lain di Indonesia yang sudah lebih dulu mengembangkan sektor pariwisatanya seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo, dan yang  pengelolaannya sangat menarik perhatian Pemerintah Daerah  Kabupaten Kotabaru dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Perencanaan  dan  pengembangan  pariwisata  yang  tidak  terkoordinasi  dan  terfragmentasi  baik  di tingkat  nasional  maupun  regional  juga  menjadi  tantangan  destinasi  utama  terkait  dengan  partisipasi masyarakat,  organisasi  masyarakat,  mekanisme  pembagian  manfaat,  pengetahuan  masyarakat  tentang pariwisata, pendanaan untuk pengembangan pariwisata, fasilitas dan layanan di suatu destinasi, struktur organisasi,  pembangunan  infrastruktur  dan  koordinasi  pemangku  kepentingan  belum  diperiksa  dengan baik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang utama pengembangan pariwisata di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.
Visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah  “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kotabaru Yang Semakin  Mandiri  dan  Sejahtera  Melalui  Peningkatan  di  Bidang  Agrobisnis  dan  Kepariwisataan”.  Untuk mewujudkan  visi  misi  tersebut,  Bupati  Kotabaru  menekankan  pada  pengembangan  sektor  wisata  guna mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  maka  Pemerintah  Kotabaru  harus  dapat  berfokus  pada diversifikasi  sumber  daya  pariwisata  daerah  dan  pemanfaatan  yang  tepat  agar  dapat  menjadi  destinasi wisata  unggulan  baru  di  Indonesia.  Diversifikasi  ini  telah  dapat  diidentifikasi  oleh  Pemerintah  Kotabaru hanya saja dalam pemanfaatannya masih membutuhkan upaya dan dukungan dari pemangku kepentingan lain.
Kabupaten Kotabaru sendiri memiliki wisata bahari yang sangat luar biasa karna secara geografis Kabupaten  Kotabaru  terdiri  lebih  dari  154  pulau  yang  kemudian  akan  menjadi  magnet  tersendiri  bagi wisatawan. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Drs. H. Said Akhmad, MM,  bahwa  Pemkab  Kotabaru  selama  ini  selalu  berpegang  pada  sumber  daya  alam  yang  tidak  bisa diperbaharui. Sehingga melalui visi misi Bupati, Pemkab mulai berupaya untuk mengembangkan potensi
wisata  yang  ada  di  Kotabaru  yang  sebenarnya  tidak  kalah  dengan  daerah  lain  di  Indonesia,  terutama wisata alamnya (bukan buatan).
Melalui  hasil  pengamatan  dan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  dapat  diidentifikasi  bahwa hambatan  utama  pengelolaan  pariwisata  di  Kabupaten  Kotabaru  adalah  kelemahan  infrastruktur. Hambatan  ini  tentu  saja  salah  satunya  dikarenakan  adanya  karena  keterbatasan  anggaran  daerah. Meskipun setiap tahun anggaran untuk pembangunan infrastruktur secara bertahap terus meningkat, tetapi hingga  saat  ini  pun  masih  belum  sepenuhnya  dapat  memaksimalkan  potensi  wisata  di  Kotabaru.  Karna hambatan ini tidak dapat dipandang sebagai salah satu faktor penentu dalam pengembangan pengelolaan pariwisata.
Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Kotabaru tidak kalah indahnya dengan daerah-daerah wisata lain di Indonesia. Dengan jumlah destinasi yang sangat banyak, maka diperlukan akses jalan yang mendukung  wisatawan  agar  dapat  dengan  mudah  berpindah-pindah  destinasi  wisata.  Permasalahan infrastruktur lainnya adalah akomodasi penginapan atau perhotelan. Termasuk juga fasilitas khusus untuk menuju tempat wisata, terutama tempat wisata yang mengharuskan wisatawan untuk melintasi perairan. Secara kuantitas penginapan maupun hotel yang ada di Kotabaru masih sangat terbatas. Hanya ada satu hotel berbintang dua yaitu Grand Surya Hotel Kotabaru. Kemudian akomodasi untuk menuju tempat wisata dengan  menyebrang  pulau  masih  belum  terkelola,  para  pengunjung  harus  menyewa  perahu  cepat  milik warga sehingga biaya yang dikeluarkan lebih mahal, karena harus menyewa per unit kapal. Tidak seperti di Gili  Trawangan  semua  sudah  tersedia,  bermacam  alat  transportasi  yang  ada  dengan  tarif  yang  telah ditentukan per pengunjung.
Pemkab Kotabaru, melalui Disparpora sejak lima tahun lalu hingga saat ini terus berkomitmen untuk mengembangkan  sektor  pariwisata.  Salah  satu  tempat  wisata  yang  menjadi  destinasi  unggulan  adalah Siring Laut. Setiap tahunnya, tempat wisata ini selalu diperbaharui dan diperindah sedemikian rupa untuk menarik  minat  wisatawan.  Kepala  Disparpora  Kotabaru,  Khairian  Anshari,  S.STP,  M.Si  menyampaikan bahwa  Pemkab  Kotabaru  melalui  Dinas  PUPR  terus  melakukan  pengembangan  kawasan  wisata  Siring Laut melalui kegiatan revitalisasi.

## Gambar I: Siring Laut Kotabaru
Sumber : Dokumentasi Penulis 2023
Salah satu upaya revitalisasi tersebut adalah dengan membangun Gedung Pusat Informasi Turis yang  dibangun  persis  di  tengah-tengah  ruang  publik  yang  telah  diresmikan  pada  3  Juni  2022  secara langsung oleh Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Indonesia.

## Gambar II. Gedung Pusat Informasi Turis
Sumber: Dokumentasi Penulis 2023
Disparpora Kabupaten Kotabaru sudah merasa cukup berhasil dalam mengelola sektor pariwisata. Karna apa yang telah Pemkab lakukan untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata di Kotabaru telah memberikan  insipirasi  kepada  masyarakat  setempat  untuk  membuka  destinasi-destinasi  wisata  baru secara  swadaya  dan  swakelola.  Contohnya  adalah  objek  wisata  alam  Goa  Lowo  yang  terletak  di  Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir yang baru diresmikan pada awal Agustus 2020 (Banjarmasin Tribun New, 2020).
Sekda  Pemkab  Kotabaru  juga  mengapresiasi  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  masyarakat  di  desa Tegalrejo dalam upaya mengembangkan wisata alam Goa Lowo tersebut. Terlebih dalam Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  bahwasanya  Desa  memiliki  anggaran  dana  desa  untuk  mengelola BUMDes.  Setiap  bulannya,  BUMDes  yang  mengelola  Goa  Lowo  mendapatkan  pemasukan  ratusan  juta rupiah  dari  retribusi  masuk,  parkir  dan  lainnya.  Warga  desa  Tegalrejo  melalui  kelompok  sadar  wisata (Pokdarwis) Cipta Pesona melalui BUMDes secara mandiri mengelola objek wisata tersebut (Banjarmasin Tribun New, 2022). Pemkab mendukungnya dengan memberikan fasilitas infrastruktur berupa pengaspalan jalan menuju lokasi wisata.
Hanya  saja  perlu  disadari  bahwa  tidak  semua  desa  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  yang sama  dalam  mengelola  objek  wisata.  Masih  banyak  objek  wisata  lain  di  Kotabaru  yang  belum  terkelola dengan baik seperti Goa Lowo. Contohnya Objek Wisata Pantai Teluk Gosong. Objek wisata ini juga masih baru sekali.  Pemkab Kotabaru sampai saat ini masih memberikan kebebasan bagi warga di desa Teluk Gosong untuk berkreativitas sendiri dalam mengelola dan mengembangkan objek wisatanya.
Gambar III. Objek Wisata Pantai Teluk Gosong di Kabupaten Kotabaru
Sumber : Dokumentasi Penulis 2023
Disparpora Kota Baru belum secara langsung berkontribusi dalam pengelolaan objek wisata pantai tersebut. Pemkab masih perlu melihat sejauh mana masyarakat dapat mengembangkan potensi pariwisata Pantai  Teluk  Gosong.  Tetapi  secara  kelembagaan,  pengelola  sudah  dilibatkan  dalam  standarisasi pemenuhan  desa  wisata.  Seperti  di  banyak  objek  wisata  baru  lainnya  di  Kotabaru,  permasalahannya adalah  persoalan  lahan.  Banyak  destinasi  wisata  yang  lahannya  adalah  milik  perorangan  sehingga Pemkab tidak dapat menghibahkan sesuatu ke perorangan kecuali itu adalah aset milik desa.
Pemkab  Kotabaru  juga  menyadari  bahwa  perlu  adanya  kegiatan-kegiatan  yang  dapat menumbuhkan  dan  menarik  tidak  hanya  wisatawan  tetapi  juga  investor  swasta  ke  Kotabaru.  Perlu diadakan berbagai giat festival wisata atau budaya seperti yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi baik yang  bertaraf  nasional  maupun  internasional.  Pemerintah  Kabupaten  Kotabaru  sudah  semakin  gencar mengadakan giat tersebut. Salah satunya adalah Festival Budaya Saijaan yang pada tahun ini masuk ke dalam Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada tanggal 1-5 Juni 2022 (diakses pada Desember 2023).
Apa  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemkab  Kotabaru  terutama  melalui  Disparpora  dalam  mengelola sektor wisatanya dapat dilihat dari tiga macam peran. Pertama , motivator. Pemerintah Kabupaten Kotabaru senantiasa  mendukung  perkembangan  pariwisata  di  wilayahnya  dengan  menjadikan  sektor  pariwisata sebagai visi utama daerah. Dukungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan adanya RIPPDA Kabupaten Kotabaru 2018-2025. Selain tercantum  dalam sebuah kebijakan, dukungan motivasi yang  diberikan oleh pemerintah Kotabaru juga diberikan kepada masyarakatnya untuk dapat ikut serta mengembangkan wisata di  Kotabaru.  Masyarakat  diberikan  pembinaan  mengenai  bagaimana  mengelola  desa  wisata  dan  lain sebagainya.
Kedua ,  fasilitator.  Pemerintah  memiliki  peran  sebagai  penyedia  fasilitas  pendukung  pariwisata. Terutama  dalam  hal  ini  adalah  infrastruktur  berupa  akses  jalan  menuju  tempat  wisata.  Komitmen pemerintah terhadap pengembangan pariwisata lebih lanjut ditunjukkan dengan peningkatan alokasi dana
dari tahun ke tahun. Hanya saja berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, penyediaan infrastruktur  ini  tidak  hanya  sebatas  akses  jalan  saja.  Tetapi  lebih  luas  dari  itu,  seperti  akomodasi penginapan atau perhotelan, dan berbagai macam akomodasi layaknya tempat wisata unggulan lainnya. Pemerintah  jika  ingin  terlibat  langsung  dalam  penyediaan  akomodasi  dan  lain  sebagainya  yang sebenarnya  adalah  ranah  swasta  akan  kesulitan  dengan  regulasi  penggunaan  keuangan  seperti menunggu  persetujuan  APBD,  perbaikan  dan  proses  birokrasi  lainnya.  Jadi  sampai  saat  ini  Pemkab Kotabaru  tugasnya  mendukung  infrastruktur  seperti  pengaspalan  jalan  dan  pendirian  Pusat  Informasi Wisata. Seperti yang disampaikan oleh Sekda Kotabaru, bahwa menghidupkan wisata itu adalah dengan adanya peran dari pihak swasta. Tugas pemerintah daerah adalah memfasilitasi bagaimana pihak swasta tertarik untuk masuk dan berinvestasi pada sektor pariwisata di wilayahnya. Pemkab harus bergerak untuk menawarkan  potensi  wisata  yang  ada  ke  pihak  swasta,  salah  satu  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemkab adalah  dengan  membantu  pihak  swasta  dalam  urusan  pembebasan  lahan  jika  ingin  membuka  bisnis penginapan atau perhotelan yang sampai saat ini menjadi kekurangan dari di Kotabaru yaitu keterbatasan akomodasi perhotelan sebagai sarana penunjang pariwisata.
Ketiga ,  dinamisator.  Pemerintah  harus  dapat  membuat  kerjasama  yang  sinergis  dengan  berbagai pemangku  kepentingan  pariwisata.  Hal  ini  sudah  semakin  diupayakan  oleh  Pemkab  Kotabaru  dengan bekerjasama dengan Kemenkraf, masyarakat, perusahan-perusahaan setempat. Hanya saja di Kotabaru sendiri  masih  tidak  ada  perusahaan  yang  memang  bergerak  di  bidang  pariwisata.  Akan  tetapi  dalam beberapa  tahun  terakhir  pariwisata  di  Kotabaru  cukup  terbantu  dengan  adanya  media  sosial.  Para wisatawan lokal maupun mancanegara turut membantu dalam mempromosikan pesona Kotabaru melalui media sosialnya. Kondisi ini kemudian dijadikan sebagai peluang oleh Pemerintah Kotabaru untuk bekerja sama  dengan  para  pembuat  konten  di  media  sosial  untuk  turut  membantu  mempromosikan  pariwisata yang ada di Kotabaru.
Ketiga  peranan  tersebut  dapat  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  pariwisata  oleh  Pemerintah Kabupaten  Kotabaru  selama  ini  sudah  cukup  baik  namun  masih  mengalami  beberapa  hambatan. Hambatan  yang  paling  besar  adalah  persoalan  infrastruktur  pendukung  pariwisata.  Seperti  yang dipaparkan  sebelumnya  bahwa  untuk  menghidupkan  pariwisata  di  Kotabaru  ini  perlu  peran  dari  pihak swasta untuk berinvestasi terutama dalam hal akomodasi wisata.
Oleh  karena  itu  perlu  ditelaah  lebih  lanjut  bagaimana  kemudian  peran  swasta  dapat mengembangkan  sektor  pariwisata.  Konflik  kepentingan  antara  sektor  publik  dan  swasta  dalam pengembangan  pariwisata  bukanlah  hal  yang  tidak  mungkin  terjadi.  Perusahaan  swasta,  yang  tidak terkekang, akan cenderung mencari keuntungan jangka pendek secara maksimal dan berinvestasi dalam pemasaran dan promosi tujuan wisata populer saat saja. Contohnya, pemasaran rute penerbangan populer sesuai dengan faktor muatan;  rute  antara ibu kota dengan banyak atraksi lebih dapat  dipasarkan. Disisi lain,  pemerintah  daerah  berkewajiban,  antara  lain,  untuk  memastikan  bahwa  sumber  daya  publik dikembangkan,  ditingkatkan,  dan  dipelihara  untuk  kepentingan  publik  secara  umum,  dan  tidak  hanya wisatawan  yang  berkunjung  (Cheuk  et.  Al,  2010).  Pemerintah  harus  menyeimbangkan  penggunaan pariwisata sebagai penggerak pembangunan  ekonomi  dengan  pengawasan dan  pengendalian konsumsi sumber daya publiknya. Sektor swasta juga harus berjalan di garis tipis antara menghasilkan keuntungan
yang layak dari kegiatan komersial terkait pariwisata dan mengeksploitasi tujuan/produk pariwisata secara berlebihan sejauh tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.
Sehingga  ada  kebutuhan  untuk  menemukan  jalan  tengah  di  mana  sektor  publik  dan  swasta disatukan untuk mencapai tujuan bersama, untuk keuntungan bersama kedua belah pihak. Dalam hal ini, telah  dikemukakan  bahwa  pariwisata  kini  telah  mencapai  tahap  di  mana  sektor  publik  tidak  lagi  dapat menjadi satu-satunya penjaga dan promotor perencanaan dan pengembangan pariwisata, dan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam perencanaan dan pengembangan adalah yang terpenting (Cheuk et. Al, 2010).
Perusahaan  swasta  cenderung  memiliki  lebih  banyak  pendanaan  dan  waktu  untuk  berinvestasi dalam  perencanaan  pengembangan  pariwisata.  Karena  mereka  biasanya  berorientasi  pada  keuntungan finansial,  dan  akan  menghabiskan  waktu  untuk  berpikir  secara  analitis  tentang  pendekatan  terbaik  yang diambil  untuk  pengembangan  pariwisata  dan  rute  mana  yang  kemungkinan  akan  menghasilkan  hasil ekonomi terbaik.
Salah  satu  peran  penting  sektor  swasta  dalam  pengembangan  pariwisata  adalah  kemampuannya untuk  menginvestasikan  waktu  dan  material  ke  dalam  aspek-aspek  seperti  pemasaran  dan  pelatihan. Aspek  ini  dapat  membantu  mempromosikan  destinasi  secara  keseluruhan  dan  juga  dapat  membantu meningkatkan keterampilan pegawai/staf di area setempat. Pada sisi negatifnya, banyak bisnis pariwisata sektor swasta akan mengimpor staf dari negara lain yang dapat menyebabkan kebocoran ekonomi. Tetapi hal ini sudah diantisipasi oleh Pemerintah Kotabaru bahwa semua bentuk investasi bisnis yang dilakukan di wilayahnya harus melibatkan minimal 50% warga lokal.
Hadirnya  pengembangan  pariwisata  sektor  swasta  akan  dapat  mensponsori  berbagai  giat-giat pendukung  pariwisata  itu  sendiri.  Hal  ini  dapat  membantu  meningkatkan  publisitas  dan  mendatangkan pendapatan  tambahan  bagi  industri  pariwisata.  Bisnis  pariwisata  swasta  dapat  bertindak  sebagai  juru bicara  lokal  bagi  komunitas  lokal,  memberikan  suara  kepada  masyarakat  lokal  yang  mungkin  lebih didengar daripada yang seharusnya. Ini juga dapat membantu menyediakan hubungan antara pebisnis dan masyarakat.

## SIMPULAN
Melalui  pemaparan  diatas  maka  dapat  dipahami  bahwa  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan Pariwisata  di  Kabupaten  Kotabaru  tidak  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  saja.  Tetapi  juga memerlukan  peran  aktif  dari  berbagai  pemangku  kepentingan.  Pariwisata  Kabupaten  Kotabaru  sudah dapat memberikan motivasi bagi masyarakatnya untuk dapat mengelola objek wisata secara swadaya dan swakelola.  Akan  tetapi  tetap  ada  kekosongan  peran  dari  sektor  swasta  yang  mampu  meningkatkan pariwisata di Kotabaru. Sehingga urgensi peranan sektor swasta kemudian menjadi salah satu hambatan sentral  dalam  penelitian  ini  selain  hambatan  infrastruktur.  Pariwisata  Kabupaten  Kotabaru  sudah  dapat memberikan  motivasi  bagi  masyarakatnya  untuk  dapat  mengelola  objek  wisata  secara  swadaya  dan swakelola.  Akan  tetapi  tetap  ada  kekosongan  peran  dari  sektor  swasta  yang  mampu  meningkatkan pariwisata di Kotabaru. Sehingga urgensi peranan sektor swasta kemudian menjadi salah satu hambatan sentral dalam penelitian ini selain hambatan infrastruktur.
Adapun  saran  berkaitan  dengan  tulisan  ini  akan  ada  penelitian  lanjutan  yang  dapat  menganalisa bagaimana  strategi  yang  tepat  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  bagi  Pemerintah  Kabupaten Kotabaru dalam mengelola dan mengembangkan Pariwisata.  Utamanya bagaimana strategi untuk  dapat menarik minat sektor swasta untuk dapat berinvestasi di Kotabaru, Kabupaten penuh pesona.

## DAFTAR PUSTAKA
Cheuk, Sharon, et. Al. 2010. An Establishment of The Role of Private and Public Sector Interests in The Context  of  Tourism  Transport  Planning  and  Development:  The  Case  of  Malaysia. International Business & Economics Research Journal , 9(2), 60-68.
Hasibuan, Malayu, S.P. 2014. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia . Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
Herliansyah. 2020.  “Keindahan Alam Goa Lowo Kabupaten Kotabaru, hanya 1 Km dari Jalan Nasional”. Banjarmasin Post . https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/10/22/keindahan-alam-goa-lowo- kabupaten-kotabaru-hanya-1-km-dari-jalan-nasiolnal (diakses pada Juli 2022)
Kuncoro,  Mudrajad.  2004. Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah,  Reformasi,  Perencanaan,  Strategi,  dan Peluang . Jakarta: Erlangga.
Media  Center  Pemkab.  Kotabaru. Visi  dan  Misi .  http://mc.kotabarukab.go.id/visi-dan-misi/  (diakses  pada Juli 2022)
Mekonnen,  T.  H.,  Ibrahim,  B,  &  Andavara  V.  2022.  The  challenges  and  opportunities  of  tourism management  practices  in  Afar  National  Regional  State,  Ethiopia. International  Journal  of  Health Science s, 6(S2), 9937-9950.
Muljadi, A.J. 2012. Kepariwisataan dan Perjalanan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Pitana, I Gede dan Putu Gede Gayatri. 2005. Sosiologi Pariwisata . Yogyakarta: CV Andi Offset.
Suryadana,  M.  L.  (2013).  Sosiologi  Pariwisata:  Kajian  Kepariwisataan  dalam  Paradigma  Intergratif- Transformatif menuju Wisata Spiritual. Humaniora.
UNWTO. Glossary  of  Tourism  Terms .  https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms  (diakses  pada Februari 2022)
Widodo, Hari. 3 Juni 2022. “Hadiri Festival Budaya Saijaan, Sandiaga Uno Pastikan Pariwisata di Kotabaru Meningkat  6  Kali  Lipat”. Tribun  Kotabaru .  https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/03/hadiri- festival-budaya-saijaan-sandiaga-uno-pastikan-pariwisata-di-kotabaru-meningkat-6-kali-lipat (diakses pada Juli 2022)

## PROFIL SINGKAT
Farah Qubayla, S.I.P., M.P.S adalah Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  Politik,  Universitas  Lambung  Mangkurat.  Memiliki  latar  belakang  Pendidikan  Sarjana  Hubungan Internasional dan Magister Ilmu Politik.