## PENDAHULUAN
Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut  (UU No.27/2007 jo UU No.1/20114 tentang Pengelolaan Pesisir dan pulau-pulau kecil).  Dengan melihat definisi tersebut, maka pemanfaatan ruang pesisir secara berkelanjutan harus memperhatikan  dua  aspek  kewilayahan,  yaitu  aspek ruang daratan dan aspek ruang perairan (laut) (Makino et al ., 2013; Stojanovic and Ballinger, 2009;  Pourebrahim,  2011;  Samhouri  and  Levin,  2011).
Pendekatan perencanaan ruang pesisir dan laut dengan pendekatan kewilayahan adalah sangat penting bagi keberlanjutan pengelolaan  sumberdaya  alam,  karena  pada  tingkatan  tersebut terdapat penggabungan interaksi yang sangat kompleks dari fenomena ekologi, sosial, dan ekonomi diantara kedua wilayaj tersebut (Conacher dan Conacher, 2000).
Kawasan pesisir yang notabene terdiri dari wilayah daratan (teresterial) dan wilayah perairan mempunyai karakteristik wilayah  sangat  dinamis,  dimana  antara  wilayah  teresterial  dan perairan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya baik secara ekologi maupun sosial (Habtemariam, 2016).  Beragam sumberdaya alam yang terdapat di kawasan periaran pesisir sangat retan dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di daratan. (Gilliland,  2008,  Douvere,  2009,  Agostini,  2010).    Kawasan pesisir juga merupakan pusat kegiatan manusia dengan berbagai macam  aktivitas  terdapat  di  dalamnya.  Perubahan-perubahan sangat cepat terjadi di kawasan pesisir baik secara alami maupun  oleh  kegiataan  manusia.  (Dahuri,  1997,  Lieberknecht, 2004).Dengan melihat kondisi tersebut di atas maka model pendekatan keterpaduan antara daratan dan perairan pesisir
dalam perencanaan ruang kawasan pesisir secara berkelanjutan akan menjadi penting dibandingkan dengan pendekatan penataan ruang yang berbasis kepada penyusunan struktur dan pola ruang. Salah  satu  tujuan  penataan  ruang  adalah  untuk  mengelola  dan meminimalkan  konflik  antar  pengguna  sumberdaya  dan  jasa lingkungan. (Douvere et al., 2009; Halpern et al., 2008; Tuda et al., 2014).
Perencanaan tata ruang pesisir sangat penting untuk memecahkan konflik  pemanfaatan  ruang,  yaitu  dengan  mengidentifikasi dan  memetakan  semua  penggunaan,  peraturan  dan  konflik yang terjadi (Prestelo and Vianna, 2013).Pada awalnya konflik terjadi pada aspek ekologi, kemudian menuju konflik sosial dan akhirnya konflikekonomi (Brown and Christipher 2013).  Fisher et al. (2000).
Pemetaan  konflik  merupakan  suatu  teknik  yang  digunakan. untuk  menggambarkan  secara  grafis,  menghubungkan  pihak- pihak dengan masalah dan dengan pihak-pihak lainnya.Pemetaan potensi  konflik  pemanfaatan  ruang  pesisir  yang  akan  dikaji merupakan bagian dari salah satu analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai Model Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dengan  Pendekatan  Keterkaitan  Spasial  ( Spatial Connectivity ) antara daratan dan perairan pesisir.
Salah  satu  tahapan  penyusunan  rencana  alokasi  ruang  dalam proses penyusunan rencana zonasi kawasan pesisir adalah melakukan  identifikasi  dan  pemetaan  konflik.    Identifikasi dan  pemetaan  konflik  dilakukan  terhadap  berbagai  kegiatan (zona) di kawasan pesisir yang bersinggungan atau berdekatan, baik yang berpotensi tidak sesuai ( compatible ) maupun yang sesuai  di  antara  keduanya  (Diposaptono  2015).  Langkah pertama yang dilakukan untuk mengelola kawasan pesisir

## ANALISIS POTENSI KONFLIK PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PESISIR: INTEGRASI RENCANA TATA RUANG DARAT DAN PERAIRAN PESISIR
Analysis of Potential Spatial Conflicts at Coastal and Marine Zones : Integration of the Spatial Planning of Land and Coastal Water
Mujio *) , Luky Adrianto, Kadarwan Soewardi dan Yusli Wardiatno
Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan (SPL), Sekolah Pascasarjana, IPB
*) E-mail : mujio21@gmail.com

## ABSTRACT
Analysis of potential conflict mapping that will be studied and discussed is part of one of the analyzes performed in the study of Spatial Planning Model Coastal Area With Spatial Approach Connectivity.The purpose of this study is the mapping of potential conflicts between activities in the coastal zone Bontang City’s. Identification of potential conflicts is very necessary in preparing coastal spatial planning. Management and control of the conflict will facilitate allocation of space by considering the interests of various parties
Keyword : conflic, zoning, spatial planning, zone, coastal

## ABSTRAK
Analisis potensi konflik yang akan dikaji dan dibahas ini merupakan bagian dari salah satu analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai Model Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pesisir dengan pendekatan keterkaitan spasial (Spatial Connectivity).   Tujuan Penelitian ini adalah memetakan potensi konflik antar kegiatan di kawasan pesisir Kota Bontang.Identifikasi potensi konflik sangat diperlukan dalam menyusun recana tata ruang pesisii. Pengelolaan dan pengendalian  konflik akan memudahkan pengambilan keputusan dalam memutuskan alokasi ruang yang mempertimbangkan kepentingan antar pihak.
Kata kunci: konflik, zonasi, tata ruang, kegiatan, Pesisir
adalah mengidentifikasi semua penggunaan (aktor) dan konflik sebagai bahan masukan untuk perencanaan tata ruang (Prestrelo dan Vianna 2013). Proses perencanaan dapat mengidentifikasi dan membantu konflik  yang  di  terjadi  di  kawasan  pesisir,  interaksi  kegiatan manusia, dan dampak kumulatif dari kegiatan tersebut, terutama terutama konflik antara beberapa pengguna kawasan [Douvere et al., 2009; Halpern et al., 2008; Tuda et al., 2014; Lorenzen et al., 2010; Riolo, 2006;, Tambubolon dan Satria 2013 Menggabungkan proses indentifikasi konflik dalam proses perencanaan tata ruang kawasan pesisir merupakan langkah untuk mencapai kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan tujuan ekologi dan sosial- ekonomi [Crowder et al., 2006; Young et al., 2007; Dalton et al., 2010; Sanchirico et al., 2010).   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konflik dan memetakan potensi konflik  terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampingan.   Dengan mengetahui konflik tersebut akan diperoleh arahan kebijakan kedepan dalam mengelolaa kawasan tersebut.
Penelitian  dilakukan  di  kawasan  pesisir  Kota  Bontang, Kalimantan  Timur.  Kota  Bontang  secara  astronomi  terletak  di antara 001’ Lintang Utara - 0 ˚ 12’ Lintang Utara dan 117 ˚ 23’ Bujur Timur - 117 ˚ 38’ Bujur Timur.  Kota Bontang menempati wilayah seluas  497,57  km 2 yang  didominasi  oleh  lautan,  yaitu  seluas 349,77 km 2 (70,30%) sedangkan wilayah daratannya hanya seluas 147,8  km 2 (29,70%).  Secara  geografis,  wilayah  Kota  Bontang terletak  di  bagian  tengah  wilayah  Propinsi  Kalimantan  Timur. Berbagai  kegiatan  terdapat  di  wilayah  pesisir  Kota  Bontang antara  lain:  perikanan,  industri  migas,  pemukiman,  pariwisata dan  konservasi,  sehingga  memberikan  tekanan  bagi  ekosistem pesisir Kota Bontang.  Area studi penelitian ini difokuskan untuk wilayah Bontang bagian selatan, yang merupakan kawasan yang belum semuanya terbangun, sehingga akan memudahkan dalam perencaanaan kawasan ini.

## Kebijakan Perencaaan Ruang Kawasan Pesisir dan Laut
Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan (UU No.26/2007). Sehingga dengan kata
lain, menyebutkan bahwa dalam undang-udang tersbeut, hanya mengatur ruang darat saja. Pertanyaannya adalah peraturan perundangan mana yang mengatur penataan ruang laut yang sudah diamanat  UU  26/2007  yang  menyebutkan  bahwa  pengaturan ruang laut akan diatur dengan undang-undang tersendri.
UU  No,  32  tahun  2014  tentang  kelautan  merupakan  salah satu Undang-undang yang mengamanatkan perencanaan ruang  laut.    Perencanaan  ruang  Laut  sebagaimana  disebutkan dalam    Dalam  UU  32  tahun  2014  tentang  Kelautan  pasal 43  meliputi:    (1)  perencanaan  Tata  Ruang  Laut  Nasional; (2) Perencanaan zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil); dan (3) perencanaan Zonasi Kawasan Laut.
Masih  dalam  UU  No.  23/2014  tersebut  menyebutkan bahwa,  perencanaan  tata  ruang  laut  nasional  mencakup wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.  Wilayah perairan meliputi (a) perairan pedalaman; (b) perairan kepulauan; dan (c) laut territorial, sedangkan wilayah yurisdiksi meliputi (a) Zona Tambahan,  (b)  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  dan  (c) Landas Kontinen.  Sedangkan, perencanaan zonasi kawasan Laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan  strategis  nasional,  rencana  zonasi  kawasan  strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah.

## Kontestasi Sektoral Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir
Kontestasi penguasaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan di kawasan pesisir dan laut berlangsung pada skala makro (nasional) dan skala mikro (masyarakat). Pada skala makro kontestasi penguasaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan ditunjukan oleh berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang diperkuat dengan  sejumlah  peraturan  perundang-undangan.    Lahirnya sejumlah  peraturan  perundangan  tersebut,  menjadi  pemicu terjadinya kontestasi sektoral. Hal teresbeut ditandai dengan tumpang tindihnya regulasi dan lemahnya sinergi dan koordinasi masing-masing sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring.
140 |  Mujio. et. al . Analisis Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir: Integrasi Rencana Tata Ruang Darat dan Perairan Pesisir
Gambar 1. Kebijakan Penataan Ruang Nasional (Ruang Darat dan Ruang Laut) berdasarkan UU No. 26/2007, UU No. 27/2007 Jo UU No. 1 tahun 2004 dan UU 32/ 2014.
Dari  hasil  analisis  lapangan,  diketahui  bahwa  kontestasi sektoral terhadap penguasaan sumberdaya alam pesisir dan jasa lingkungan terkait erat dengan tumpang tindihnya peraturan penundang-undangan  sektoral,  menguatnya  ego  antar  sektoral dan kurangnya pemahaman pemangku kepentingan atau aktor terhadap  sifat dan fungsi sumberdaya pesisir sebagai sistem daya dukung kehidupan antara darat dan laut.
Selama  ini  pemangku  kepentingan  atau  aktor  yang  terlibat dalam kontestasi sektoral, menempatkan sumberdaya pesisir dan laut semata-mata sebagai komoditi ekonomi dan mengabaikan fungsinya sebagai daya dukunglingkungan pesisir.  Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dengan tujuan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan sebagai fungsi daya dukung lingkungan sebagai daya dukung kehidupanakan berakibat terganggunya dan rusaknya keseimbangan keseluruhan ekosistem pesisir,  dan  akhirnya  akan  berpengaruh  pada  kesejahateraan masyarakat.
Kurangnya pemahaman memilah dan memilih fungsi sumberdaya alam sebagai stock, barang publik dan sebagai komoditi,  mengakibatkan  pengelolaan  dan  penguasaan sumberdaya tidak memperhatikan karakteristik sifat dan fungsi sumberdaya (Hidayat, 2011). Pelaksanaan tata kelola sumberdaya lebih  didasarkan  pertimbangan  teknis,  kepentingan  ekonomi, administrasi politik pemerintahan dan wilayah kekuasaan/ administratif daripada perbaikan kesejahteraan rakyat. Padahal karakteristik sumberdaya pesisir tidak bisa dibagi-bagikan berdasarkan unit administratif pemerintahan.
Terjadinya  konflik  yang  melibatkan  antara  masyarakat  dengan pemerintah dan perusahaan disebabkan oleh perspektif yang berbeda dalam memandang sumber daya alam. (Zainudin dkk., 2012).Kekurang-pahaman atas karakteristik sumberdaya dan besarnya kepentingan politik dan ekonomi sektoral, menyebabkan sejumlah  peraturan  perundang-undangan  menimbulkan  konflik jurisdiksi.  Beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang menimbulkan  konflik  sektoral  antara  lain:  UU  No.27/2007  jo. UU No.1/2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, UU  No.  45/2009  tentang  Perikanan,  UU  No.  41/1999  tentang
Kehutanan,  UU  No.  22/2001 Tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi, UU  No.  23/2014  tentang  Pemerintah  Daerah.    UU  No.5/1990 tentang Konservasi sumberdaya hayati. UU. No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.32 / 2014 Tentang Kelautan, UU No.17/2008  tentang  pelayaran  serta  berbagai  banyak  peraturan perudangan  lainnya  baik  itu  peraturan  pemerintah,  peraturan menteri maupun peraturan daerah.
Sebagai  salah  salah  contoh  terjadinya  kontestasi  sektoral  di wilayah  pesisir  dan  laut  adalah  pengelolaan  hutan  mangrove. Dengan  melihat    karaktertisk  sifat  dan  fungsinya,  hutan mangrove  merupakan  ekosistem  yang  mempunyai  peran  besar dalam dinamika kehidupan di pesisir dan laut, sehingga secara de  facto ekosistem  mangrove  yang  berada  di  kawasan  pesisir merupakan wilayah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi de jure pengelolaan hutan mangrove merupakan kewenangan  dari  Kementerian  Kehutanan  (Hidayat,  2011). Dengan  adanya  tumpang  tindih  regulasi  dan  kewenangan  ini, sebagian besar hutan mangrove tidak terawat, kritis yang akan menurunkan produksi perikanan dan akhirnya akan berakibat pada kesejahteraan masyarakat.
Perbedaaan kepentingan terhadap sumberdaya juga menjadi salah satu potensi konflik pemanfaatan (Marina dan Dharmawan, 2011). Pihak-pihak  yang  berperan  di  kawasan  pesisir  Kota  Bontang mempunyai banyak kepentingan terhadap sumberdaya yang ada. Berikut ini adalah Peta Kepentingan terhadap sumberdaya pesisir bagi  pihak-pihak  yang  berpotensi  konflik  di  Kawasan  Pesisir Kota Bontang berdasarkan survey lapang.

## Aktor Kontestasi Sektoral dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir
Terjadinya kontestasi sektoral di wilayah pesisir dan laut tidak bisa dilepaskan dengan peran pemangku kepentingan atau aktor yang bermain di wilayah tersebut.  Pemangku kepentingan atau aktor  tersebut  berperan  sesuai  dengan  tingkatannya  atau  level (Ostrom,  1994).    Berdasarkan  tingkatnya  aktor  dalam  system pengelolaan pesisir Kota Bontang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) aktor penentu kebijakan ( constitutional ), adalah aktor yang mempunyai peran dalam menyusun aturan main atau konsitusi dalam mengelola dan memanfaatkan ruang kawasan pesisir dan  (2) aktor operasional ( operational ), yaitu aktor yang secara langsung melaksanakan kebijakan di lapangan.
Berdasarkan  hasil  analisis  dilapangan  aktor-aktor  pengelolaan dan pemanfaatan ruang di kawaasan pesisir Kota Bontang yang tergolong kedalam level penentu kebijakan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Kelautan,
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus  2016, hal 139-144 |  141
Tabel 2.Alokasi Ruang di kawasan Pesisir di Lokasi Penelitian
Pemanfaatan Umum Konservasi Alur Laut 1. Budidaya Rumput Laut 1. Konservasi Perairan pesisir Alur pelayaran 2. Industri Migas dan PKT 2. Sempadan Pantai 3.  PLTU 4.  Pelabuhan
5.  Pariwisata
6. Perikanan
Statis (Belat) Tabel 1. Peta Kepentingan terhadap Sumberdaya Pesisir Pihak-pihak yang berperan di Lokasi Kepentingan terhadap Sumberdaya Pesisir Pembudidaya Rumput Laut Mempunyai kepentingan untuk memanfaatkan periaran pesisir untuk kegiatan budidaya rumput laut. Nelayan Belat (Perikanan Tangkap Statis) Mempunyai kepentingan untuk memanfaatkan periaran pesisir untuk kegiatan perikanan yang berbenturan ruang dengan kegiatan budiya rumput laut dan alur pelayaran. Pelaku Pariwisata Memanfaatkan Pulau Beras Basah sebagai kegiatan pariwisata yang berbenturan kepentingan dengan kegiatan alur pelayaran PT. Badak LNG dan PT.PKT (Industri Migas) Memanfaatkan sebagian perairan pesisir untuk alur pelayaran yang berbenturan dengan kegiatan pariwisata. Pemerintah daerah Menginginkan kesejateraan masyarakat, keamanan dan kenyaman melakukan kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan pesisir.
Sumber : Hasil survey Lapang
Perikanan  dan  Pertanian  Kota  Bontang,  DPRD  Kota  Bontang, Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah(Bappeda)  Kota Bontang  dan  Dinas  Perhubungan  Kota  Bontang.    Aktor-aktor ini ini mempunyai peran menyusun dan menentukan kebijakan dan aturan main formal dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kota Bontang. Sementara itu aktor yang terlibat lainnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kota Bontang adalah aktor tingkat operasional ( operational choice level ), yaitu antara lain kelompok industri/ swasta, kelompok pembudidaya rumput laut, kelompok nelayan, dann pelaku pariwisata.
Berdasarkan  hasil  analisis  aktor  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kota Bontang teridentifikasi bahwa selama ini masing-masing aktor dalam menjalankan perannya didasarkan kepada keputusan masing-masing aktor. Salah satu sebabnya adalah belum adanya aktor yang berperan sebagai kooordinasi antar aktor-aktor tersebut dalam mengelola dan meanfaatkan ruang pesisir dan laut Kota Bontang.  Akibatnya adalah terjadinya konflik antar aktor dalam yang terlibat dalam menjalankan aktivitasnya.
Belum  optimalnya  aktor  pemerintah  yang    berperan  sebagai koordinasi dalam menyatukan masing- masing kepentingan aktor menjadi  salah  satu  sebabnya. Aktor  Kelompok  industri/swasta yang notabene merupakan kelompok yang merasa pertama memanfaatkan dan mengelolaa kawasan pesisir Kota Bontang, juga berperan terjadinya konflik antar aktor 1 .

## Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir dan Laut Kota Bontang
Langkah  pertama  yang  dilakukan  dalam  melakukan  analisis konflik  pemanfatan  ruang  kawasan  pesisir  dan  laut  Kota Bontang  adalah  dengan  melakukan  identifiaksi  kegiatan- kegiatan yang memanfaatkan ruang di kawasan Pesisir dan Laut Kota  Bontang.  Berdasakan  hasil  survey  di  lapagan  kegiatan pemanfaatan  ruang  kawasan  pesisir  di  Kota  Bontang  adalah sebagai berikut:
1  Kota  Bontang  dibentuk  berdasarkan  UU  No.  47/  1999.  yang sebelumnya  berbentuk  Kota Adminstasi  di  bawah  Kabupaten  Kutai Kertanegara.  Ketiga perusahaan besar  Badak NGL (gas alam), Pupuk Kalimantan  Timur  (pupuk  dan  amoniak)  dan  Indominco  Mandiri (batubara),  yang  berperan  dalam  pembangunan  Bontang  sebelum menjadi Kota .
Tabel 2. merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya alam di kawasan pesisir dan laut.yaitu kawasan pemanfaatan umum,  kawasan  konservasi  dan  alur  laut.  Kawasan pemanfaatan umum terdiri dari enam kegiatan, yaitu Kegiatan Budidaya rumput laut, Kegiatan Industri Migas/PKT, Kegiatan PLTU, Kegiatan Pelabuhan, Kegiatan Pariwisata dan Kegiatan Perikanan  Statis  (Belat).  Kawasan  konservasi  terdiri  dari  dua kegiatan  yaitu  Kegiatan  Konservasi  Perairan  dan  Kegiatan Sempadan Pantai serta Kawasan alur laut, yaitu alur pelayaran. Beberapa kegiatan yang saling mendukung antara lain kegiatan konservasi  dengan  pariwisata,  kegiatan  konservasi  dengan budidaya  rumput  laut,  kegiatan  budidaya  rumput  laut  dengan kegiatan  pariwisata,  kegiatan  budidaya  rumput  laut  dengan kegiatan  alur  pelayaran,  dan  kegiatan  budidaya  rumput  laut dengan kegiatan sempadan pantai.  Kegiatan alur pelayaran dapat saling mendukung dengan kegiatan pelabuhan, kegiatan migas, dan PLTU.
Untuk melihat hubungan antar kegiatan satu dengan yang lainnya dilalakuka analisis matriks keterkaitan kegiatan, yaitu zakan menjelaskan hubungan antar kegiatan apabila kedua kegiatan tersebut berdampingan yang dianalisis dengan analisis pemetaan konflik.
Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui  dua  teknik,  yakni pertama ,  observasi  ( observation ) yakni dengan melakukan pengamatan yang terjadi dilapang. Kedua ,  melalui  kuisioner, yakni dengan memberikan penjelasan terlebuh dahulu terhadap responden tentang maksud dan tujuan kuisioner dan upaya menjawabnya.  Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dengan  mempelajari  literaur  yang  terkait  dengan  penelitian, hasil penelitian sebelumnya dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.
Pemilihan responden dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja ( purposive sampling ) dengan tetap mempertimbangkan posisi dan peran mereka dalam kegiatan sehari-hari masing- masing, yaitu masyarakat pesisir (nelayan, pembudidaya ikan, pengrajin  perahu,  dan  masyarakat  pesisir  lainya  baik  yang bekerja di pesisir atau di darat luar pesisir), swasta ada beberapa responden  yang  mewakili  swasta,  aparatur  pemerintah,  yaitu dinas terkait dalam urusan pengelolaan kawasan pesisir di Kota
142 |  Mujio. et. al . Analisis Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir: Integrasi Rencana Tata Ruang Darat dan Perairan Pesisir
Gambar 3. Matriks Pemetaan Konflik Ruang di Kawasan
Pesisir Kota Bontang (Hasil analisis, 2016)
Gambar 4. hasil Analisis Perspektif terhadap potensi Konflik di Perairan pesisir Kota Bontang
Bontang, yang tersebar merata dari kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, staff dan tenaga ahli ( expert ) (Fletcher 2003).
Analisis pemetaan konflik dalam penelitian ini dengan metode kuisioner, yaitu meminta pendapat setiap stakeholder baik itu masyarakat,  swasta,  aparatur  pemerintah  maupun  tenaga  ahli (ekspert) terhadap kesesuaian/keterkaitan antar kedua kegiatan apabila berdampingan.  Pertanyaan yang diajukan adalah apakah yang terjadi apabila kedua kegiatan dalam posisi berdampingan, apakah (1) saling mendukung ? (2) Tidak ada pengaruh ? (3) terjadi konflik ringan (hanya salah satu konflik yang terjadi dari  tiga  konflik  yang  diidentifikasi  yaitu  ekologi,  social  dan ekonomi)?, (4) konflik sedang (hanya salah dua konflik yang terjadi dari tiga konflik yang diidentifikasi yaitu ekologi, sosial dan ekonomi) ? atau konflik berat (terjadi tiga konflik sekaligus yaitu ekologi, sosial dan ekonomi)?.
Berdasarkan  hasil  analisis  peringkat  agregat  dari  semua stakeholder yang terdiri dari 115 responden stakeholder dengan variasi umur, latar belakang pendidikan, jabatan dalam pekerjaan, dan status pekerjaannya, diperoleh matriks konflik penggunaan ruang antar kegiatan seperti padaGambar 3.
Gambar  3.    menunjukkan    kegiatan  konservasi  dan  kegiatan budidaya rumput laut masing-masing apabila kegiatan tersebut bersandingan dengan kegiatan perikanan tangkap statis (belat), kegiatan industri MIGAS, dan kegiatan PLTU akan berpotensi menimbulkan konflik berat, yaitu berpotensi terjadinya  konflik ekologi,  konflik  sosial,  maupun  konflik  ekonomi.  Begitu juga untuk kegiatan perikanan tangkap statis (belat) apabila berdampingan dengan kegiatan alur pelayaran akan berpotensi menimbulkan  konflik  berat.  Charles  (2000)  mengemukakan bahwa sektor perikanan memiliki potensi konflik dengan sektor lainnya  dalam  pemanfaatan  lahan.  Sementara  itu  kegiataan lainnya yang berpotensi konflik berat adalah kegiatan sempadan pantai  akan  berpotensi  menimbulkan  konflik  berat  apabila kegiatan  tersebut  bersandingan  dengan  kegiatan  pelabuhan, PLTU, dan industri migas.
Kegiatan  yang  berpotensi  konflik  sedang  dengan  kegiatan lainnya  adalah  konservasi  pesisir  dengan  pelabuhan,  dan pariwisata  dengan  perikanan  tangkap  statis.    Konflik  sedang terjadi  apabila  kedua  kegiatan  berpotensi  konflik  pada  aspek pembangunan berkelanjutan dari tiga aspek ekologi, sosial dan ekonomi.
Potensi Konflik ringan terjadi apabila kedua kegiatan berpotensi menimbulkan  salah  satu  konflik  dari  aspek  pembangunan berkelanjutan, yaitu ekologi, atau ekonomi. Beberapa kegiatan yang  berpotensi  menimbulkan  konflik  ringan  adalah  antara perikanan  statis  dengan  kegiatan  PLTU,  industry  migas, sempadan pantai dan pelabuhan. Kegiatan pelabuhan juga akan berpotensi konflik ringan dengan kegiatan budiaya rumput laut. Kegiatan pariwisata dengan kegiatan industri migas dan PLTU juga berpotensi menimbulkan konflik ringan. Berbagai konflik yang muncul tersebut memerlukan pengelolaan konflik,  yaitu  suatu  proses  yang  diarahkan  pada  pengelolaan konflik agar terjadi suatu kondisi yang lebih terkendali melalui suatu  rekayasa  yang  dilakukan  untuk  mengendalikan  konflik agar menjadi lebih baik (Diposaptono 2015). Pengelolaan dan pengendalian konflik akan memudahkan pengambilan keputusan dalam memutuskan alokasi ruang yang mempertimbangkan kepentingan antar pihak.
Dalam  rangka  untuk  mendefinisikan  dan  mendeskripsikan strategi  kebijakan  yang  relevan  terhadap  kegiatan  yang berpotensi menimbulkan konflik dilakukan analisis prospektif.
Gambar berikut menunjukkan hasil analisis prospektif terhadap konflik yang terjadi di kawasan pesisir Kota Bontang.
Gambar  4.  menunjukan  hasil  dari  analisis  prospektif,  yaitu pengaruh  dan  ketergantungan  antar  kegiatan.  Dari  Sembilan atribut  pengkungkit/kegiatan  yang  dianalisis,  teridentifikasi  7 faktor atau kegiatan dominan yang berpengaruh pada  sistem. kawasan pesisir Kota Bontang. Ketujuh faktor dominan tersebut terdapat  pada  kuadran  kedua,  yaitu  mempunyai pengaruh kuat dan ketergantungan yang kuat ( leverage  variables ) terhadap kondisi lingkungan pesisir lokasi penelitian.  Ketujuh kegiatan  tersebut    adalah  perikanan  statis  (belat),  budidaya rumput  laut,  alur  laut,  industri  MIGAS,  PLTU,  Pelabuhan dan  Kegiatan    konservasi.  Kegiatan-kegiatan  ini  merupakan faktor-faktor peubah yang kuat dalam sistem wilayah pesisir. Sedangkan  kegiatan-kegiatan  yang  mempunyai pengaruh kecil tetapi mempunyai ketergantungannya tinggi terhadap kondisilingkungan  pesisir  Kota  Bontang  adalah  kegiatan pariwisata dan sempadan pantai. Kegiatan pariwisata dan sempadan pantai  pengaruhnya sangat kecil terhadap kegiatan- kegiatan lainnya tetapi kegiatan ini sangat tergantung terhadap kondisi  lingkungan  pesisir  sekitarnya.  Apabila  kondisi lingkungan pesisir sudah rusak, kegiatan pariwisata dan zoba sempadan pantai terancam hilang.
Atas  dasar  hasil  analisis  perspektif  di  atas,  maka  kebijakan pemanfaatan  ruang  kawasan  pesisir  Kota  Bontang    harus benar-benar  memperhatikan  ketujuh  kegiatan  di  atas,  yaitu perikanan statis (belat), budidaya rumput laut, alur laut, industri MIGAS, PLTU, Pelabuhan dan Kegiatan  konservasi. Hal ini karena ketujuh kegiatan ini mempunyai pengaruh kuat dan ketergantungan yang kuat terhadap kondisi lingkungan pesisir Kota  Bontang  dan  berpotensi  menimbulkan  konflik  berat apabila saling berdampingan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pemetaan  potensi  konflik  ruang    menjadi  salah  satu  analisis penting dalam proses penyusunan rencana zonasi ruang pesisir yang mengintegrasikan perencanaan darat dan perairan.  Dengan mengetahui  konflik  antar  kegiatan  pemanfaatan  ruang  di  kedua wilayah tersebut kita sudah mengantasipasi solusi dan arahan kebijakan kedepannya. Pelibatan stakeholder terkait di sekitar lokasi perencanaan sangat penting dalam proses pemetaan konflik khususnya dan dalam proses penataan ruang pesisir pada umumnya. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah semakin banyak stakeholder dan semakin beragam latar belakang pendidikan dan profesinya  akan  mempertajam  dalam  analisis  pemetaan  konflik. Sedangkan  saran  bagi  pengambil  kebijakan  dalam  penyusunan rencana tata ruang pesisir adalah melibatkan stakeholder sejak awal akan mempermudah proses dalam pengelolaan ruang kawasan pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA
Bourgeois  R  and  F.  Jesus.  2004.  Participatory  Prospective Analysis,  Exploring  and  Anticipating  Challenges With Stakesholders. Center for Alleviation of Poverty through Secondery Crops Development in Asia and The Pacific  and  French Agricultural  Research  Center  for International Development. Monograph (46) : 1 - 29. Brown K., Tompskin E., Adger W.N. 2001.  Trade-off Analysis for Participatory Coastal Zone Decision- Making. Norwich; Overses Development Group, University of East Anglia.
Brown G and C.M. Raymond 2013 Methods for identifying land use conflict potential using participatory mapping. Elsevier. Landscape dan Urban Planning.
Charles  Anthony.  2001.  Sustainable  Fishery  System.  UK;
Blackwell Science Ltd.
Cooke  R  M.,  1991.  Experts  In  Uncertainty:  Opinion  and Subjective  Probability  in  Science.  Oxford  University Press,  New  York.Crowder  L  B.,    G.  Osherenko,  O.R. Young, S. Airamé, E.A. Norse, N. Baron. 2006. Resolving Mismatches In U.S. Ocean Governance, Science 80 (313) 617–618.Dahuri  R.,  Rais  Y.,  Putra  S.G.,  Sitepu.  M.J., 1996.  Pengelolaan  Sumeberdaya  Wilayah  Pesisir  dan LAutan Secara Terpadu.  Jakarta; PT. Pradnya Paramita. Dalton  T.,  R.  Thompson,  D.  Jin.  2010.  Mapping  Human Dimensions  In  Marine  Spatial  Planning  And Management: An Example From Narragansett Bay, R. I. Mar. Policy (34) 309–319.
Diposaptono  Subandono.  2015.    Membangun  Poros  Maritim Dunia:  Dalam  Perspektif Tata  Ruang  Laut.  Kementrian Kelautan  dan  Perikanan.    Direktorat  Jenderal  Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Direktirat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jakarta. (328) : 196 – 197.
Douvere  F  C.,  N.  Ehler.  2009,  New  perspectives  on  sea  use management: initial findings from European experience with marine spatial planning, J. Environ. Manag. (90) 77–88.
Fisher S, Abdi DK, Ludin J, Smith R, Williams S and Williams S.  2001.  Mengelola  konflik:  keterampilan  dan  strategi untuk bertindak. The British Council, Jakarta, Indonesia. Fletcher A, Guthrie J, Steane P, Roos G, Pike S. 2003. Mapping Stakeholders Perception for A Third Sector Organization. Journal of Intellectual Capital. 4 (4) : 505 – 527. Halpern  B  S.,  S.  Walbridge,  K.A.  Selkoe,  C.V.  Kappel,  F. Micheli,  C.  D’Agrosa.  2008. A  global  map  of  human impact on marine ecosystems, Science 319 (2008) 948– 952.
Hidayat.  2011.  POLITIK  AGRARIA  TRANSFORMATIF: Studi  Peluruhan  Kelembagaan  Lokal  Dan  Kegagalan Politik  Tata  Kelola  Agraria  Pada  Komunitas  Petani Di DAS Cidanau Kabupaten Serang Provinsi Banten. (desertasi). Institut Pertanian Bogor.Bogor.
Nguyen  T  G,  2005    A  Methodology  For  Validation  Of Integrated  Systems  Models  With  An  Application  To Coastal-Zone  Management  In  South-West  Sulawesi, Dissertation.  ISBN  90-365-2227-7.  Printed  by: PrintPartners Ipskamp, (138) : 49 -64.
Ostrom E, Gardner, R and Walker,J, 1994. Rules, Games and Common  Pool  Resources.  University  of  Michigan Press, An Arbor, MI.
Lorenzen  K.,  R.S.  Steneck,  R.R.  Warner, A.M.  Parma,  F.C. Coleman,  K.M.  Leber.  2010.  The  spatial  dimensions of fisheries: putting it all in place, Bull. Mar. Sci. 86 169–177.
Marina  I.  dan  AH.  Dharmawa.  2011.Analisis  konflik sumberdaya hutan di kawasan konservasi ( Analysis of resource forest conflict in conservation area ). Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan|. Vol. 05, No. 01 hlm 90-96. Prestelo  L.,  E.M  Vianna,  2016..  Identifying  multiple-use conflicts prior to marine spatial planning: A case study of A multi-legislative estuary in Brazil. Elsevier. Marine Policy. (67) 83-93.
Riolo F A. 2006. Geographic Information System For Fisheries Management In American  Samoa,  Environ.  Model.  Softw.  (21)1025– 1041.
Sanchirico  J  N,.    J.  Eagle,  S.  Palumbi,  B.H. Thompson  Jr.  2010.    Comprehensive  Plan Ning, Dominant-Use Zones, And User Rights: S New Era In Ocean Tuda A O., T.F. Steven L. D. Rodwell. 2014. Resolving coastal conflicts  using  marine  spatial  planning    Elsevier. Journal of Environmental Managament. (133) 59-68. Young  O  R.,  G.  Osherenko,  J.  Ekstrom,  L.B.  Crowder,  J. Ogden, J.A. Wilson, 2007., Solving the crisis in Ocean Governance:  place-based  management  of  marine ecosystems, Environment (49) 20–32,.
Zainuddin  S.,  E.  Soetarto,  S.  Adiwibowo,  NK.  Pandjaitan. 2012. Kontestasi dan konflik memperebutkan emas di poboya ( Contestation  and  Conflict  in  the  Seizure  of Gold in Poboya ). Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan|. Vol. 06, No. 02 hlm 145-159.