PARITAS CREDITORIUM DALAM PUTUSAN KEPAILITAN PADA KORPORASI (NO.26/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN /2022/PN NIAGA JKT.PST)

## Oleh:
M. Zahlan 1)
Adi Sujanto 2)
Anggawira 3)
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM 1,2,3)
E-mail:
zahlanmuhammad@gmail.com 1) adisujatno274pas@gmail.com 2)
Anggawira01@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  legal  means  for  the  settlement  of  debts  and  receivables  is  the  Law.  No.  37  of  2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, abbreviated as the Bankruptcy Law  and PKPU. The bankruptcy law and PKPU contain the main principles  of debt  settlement,  one  of  which  is  the  principle  of  creditorium  parity  ((equality  of  position  of creditors).  This  study  analyzes  the  application  of  creditarium  parity  in  the  bankruptcy decision of PT. Istaka Karya (Decision Case No.26/Pdt.Sus -Cancellation of Peace/2022/PN Niaga  Jkt.Pst.jo.  No.  23/Pdt.  Sus-PKPU/2012/PN.  Niaga.Jkt.  Pst).  The  legal  requirements have  been  met  so  that  PT.  Istaka  Karya  can  be  declared  bankrupt,  namely  the  existence  of Debtors  (more  than  one),  the  existence  of  debts  that  have  matured,  through  the  decision  of the Commercial Court and submitted by creditors. This research is normative legal research, data analysis is carried out qualitatively and the data collection method relies on secondary data. From the form point of view, This research is descriptive which provides an overview of the  legal  considerations  and  the  judge's  decision  on  the  Bankruptcy  Case  of  PT.  Istaka Karya.  The  results  of  this  study  indicate  that  in  the  decision  of  the  Bankruptcy  PT.  Istaka Karya  applies  the  principle  of  parity  Creditorium,  namely  equality  between  concurrent creditors  and  separate  creditors.  Separatists  are  paid  through  asset  settlement,  and concurrent is  paid  through the collection of  the remaining  receivables of PT.  Istaka Karya. The  settlement  of  the  bankruptcy  case  of  PT.  Istaka  Karya  is  under  bankruptcy  law  and PKPU and the principle of parity Creditorium to minimize conflicts between creditors.
Keywords: Bankruptcy, Creditarium Parity, Corporation

## ABSTRAK
Undang-undang  Kepailitan  dan  PKPU  memuat  asas-asas  pokok  penyelesaian  utang.  Salah satu  asas  tersebut  adalah  asas  paritas  kreditorium,  yang  menyatakan  bahwa  kreditor  harus memiliki kekuatan  yang sama satu  sama lain. Cara hukum  utang piutang ini disebut hukum kepailitan  dan  PKPU.  Penelitian  ini  mengeksplorasi  penggunaan  Creditorium  Parity  dalam Putusan  Perkara  No.  26/Partial  Sus-Pembatalan  Perdamaian  /2022/PN  Niaga  Jkt.Pst.jo. No.23/Bagian  Sus-PKPU/2012/PN.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  keputusan  yang dibuat  oleh  PT  Istaka  Karya  (korporasi)  sehubungan  dengan  proses  kepailitannya.  Karena persyaratan  hukum  terpenuhi,  PT.  Secara  yuridis  Niatama  dapat  dinyatakan  pailit.  Ada banyak  kreditur  dan  debiturcukup  bagi  Pengadilan  Niaga  untuk  memenangkan  mereka  dan kreditur  yang  cukup  untuk  mengajukan  pernyataan.  Analisis  data  ini  dilakukan  secara kualitatif dan memberikan gambaran tentang putusan hakim terkait Perkara Pailit PTIT Istaka Karya.  Deskripsi  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  karena  memberikan  gambaran tentang  kasus  dan  implikasi  hukum  yang  terkandung  di  dalamnya.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa PT Istaka Karya menerapkan prinsip Creditorium Parityatau kesetaraan
antara kreditur konkuren dan kreditur separatisdalam mengambil keputusan pailit. Aset yang dibayarkan  ke  tangan  separatis  termasuk  penyitaan  pembayaran  melalui  pemungutan  pajak publik.  Istaka  Karya  membayar  konkurensi  melalui  penyelesaian  aset  sebagaimana ditentukan  oleh  kepailitan  dan  PKPU.  Parity  Creditorium  meminimalkan  konflik  kreditur dengan menghormati hukum kepailitan dan PKPU.
Kata Kunci : Pailit, Paritas Creditorium, Korporasi

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi Covid 19 secara dramatis  mengubah  pertumbuhan  dan pembangunan ekonomi Indonesia.
Bisnis  mengalami  masalah  arus  kas karena  terganggunya  operasi  normal dan meningkatnya permintaan kebangkrutan.  Selain  itu,  debitur bisnis meminta
penundaan
pembayaran di pengadilantanda
dampak  ekonomi  pandemi  terhadap negara. Wabah virus Corona menyebabkan banyak perusahaan bangkrut.  Satuan  Tugas  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaporkan lebih dari 1300 pengajuan
pailit  oleh  perusahaan  selama  tiga semester terakhir.
Berdasarkan UU Kepailitan Nomor  37  Tahun  2004  Tahun  2004, masyarakat  mengajukan  permohonan pailit  ke  Pengadilan  Niaga  dengan mengikuti langkah-langkah tersebut:
1. Surat permohonan ditujukan kepada  Ketua  Pengadilan  Niaga menyatakan  bahwa  permohonan diajukan (Pasal 6 ayat 1)
2. permintaan kreditur untuk pernyataan pailit dari debitur juga
dapat diterima,dilakukan oleh seorang Advokat (Pasal 7 ayat 1)
3. Pada tanggal Panitera
mengajukan  permohonan  pailit, permohonan  didaftarkanPasal  6 ayat 2 menunjukkan bahwa permohonan formal telah diajukan  terkait  dengan  hal  yang bersangkutan.
4. Panitera menyampaikan
permohonan pernyataan pailit tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga  paling  lambat  2  (dua)  hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 6 ayat 4).
5. Dalam jangka waktu paling lambat  3  (tiga)  hari  setelah tanggal  permohonan  pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan Niaga  mempelajari  permohonan tersebut  dan  menetapkan  hari sidang (Pasal 6 ayat 5).
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan  dalam  jangka waktu  paling  lambat  20  (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit
didaftarkan (Pasal 6 ayat 6)
7. Permohonan  pernyataan  pailit harus  dikabulkan  apabila  terdapat fakta  atau  keadaan  yang  terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi (Pasal 8 ayat 4).
8. Undang-undang Nomor 37 Tahun
2004  menyatakan  bahwa  semua kekayaan  milik  debitur  pada  saat dinyatakan  pailit  dimasukkan. Aset  yang  diperoleh  sesudahnya juga  dianggap  sebagai  aset  pailit. Pasal  21  undang-undang  ini  juga menyebutkan bahwa Kurator bertugas  mengurus dan  mengurus harta  kekayaan  tersebut. Ini
termasuk  aset  asli  dan  aset tambahan  yang  diperoleh  debitur selama mereka dalam kebangkrutan. Undang-Undang Nomor 37
tahun  2004  menyatakan  bahwa  pasal 1,  2,  dan  21  berlaku  untuk  semua pernyataan pailit. Salah satu asas yang dimaksud  adalah  asas  creditorium parity, yang menyatakan bahwa kreditur  mempunyai  hak  yang  sama atas seluruh harta kekayaan debitur.
Pasal  1131  dan  1132  KUH Perdata  mengatur  paritas  kreditorium. Pasal-pasal  ini  menyatakan  bahwa semua  harta  debitur,  baik  berwujud
atau harta, atau bahkan hutang kepada orang  lain,  harus  dilunasi  sebelum harta mereka diberikan kepada mereka. Ini berlaku untuk aset debitur saat ini dan aset yang dimiliki di masa depan.  Undang-Undang  Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 secara komprehensif  mengatur  tata  cara penyelesaian utang dari kreditur kepada debitur. Namun, dalam praktiknya,  banyak  kesulitan  yang dihadapi  ketika  mencoba  melunasi hutang  dengan  cara  ini.  Salah  satu contohnya  dapat  ditemukan  dalam kasus  kepailitan  BUMN  PT.  Istaka Karya.
Pada  tahun  1979,  PT.  Istaka Karya,  sebuah  BUMN  yang  terlibat dalam  proyek  konsorsium  konstruksi, didirikan. Sebelumnya, perusahaan ini dikenal  sebagai  Konsorsium  Industri Konstruksi Indonesia. PT Istaka Karya sering  bangkrut.  Beberapa  proses peradilan yang terlibat dalam pernyataan  pailit  tertuang  dalam keputusan pengadilan yang dikeluarkan  oleh  perusahaan.  Proses ini  juga  disebut  sebagai  proses bangkrut:
1. Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat No.73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST menyatakan  PT  Istaka  Karya  tidak pailit.
2. Putusan  Mahkamah  agung  No  678
PK/Pdt/2010 mengabulkan peninjauan  kembali  yang  diajukan oleh PT Istaka Karya yang membatalkan  putusan  Mahkamah
Agung  No.  1799  K/PDT/2008 tanggal 9 Februari 2009
3. Putusan Mahkamah agung No. 124
K/Pdt.Sus/2011 Membatalkan
putusan  Pengadilan  Niaga  pada
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat
No.  73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST tanggal 16 Desember 2010.
4. Putusan  Mahkamah  agung  Nomor No. 142 PK/PDT.SUS/2011 Menolak  permohonan  Peninjauan Kembali terhadap putusan
Mahkamah  Agung  RI  No.  124
K/Pdt.Sus/2011
5. Putusan Mahkamah agung Nomor :
80 K/Pdt.Sus/2012 yang memutuskan  menolak  pemohon Kasasi  PT. Istaka Karya 6. Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta Pusat Nomor 139/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst. Menolak  Permohonan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) yang diajukan oleh Pemohon  (PT.  Modern  Widya Tehnical).
7. Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta
Pusat Nomor 261/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst
Menolak  Permohonan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) yang diajukan oleh
Pemohon  (PT.  Modern  Widya Tehnical).
8. Putusan pengadilan Niaga
bertanggal  12  Juli  2022  bernomor 26/Pdt.Sus — Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt. Pst jo No. 23/Pdt.Sus — PKPU/2012/PN Niaga Jkt.
Menyatakan  bahwa  PT.  Istaka Karya Pailit.
Beberapa proyek penelitian akademis telah mengkaji kepailitan PT Istaka Karya setelah perusahaan tersebut  dikaitkan  dengan  proses hukum :
1. Penelitian Tesis Eko Prasetyo di
Universitas Tarumanegara
Jakarta  (2011)  yang  berjudul ―Analisis  Kepailitan  Persero Sebagai  Badan  Usaha  Milik Negara  (Studi  Kasus  PT  Istaka Karya  (Persero).  Analisis Badan Usaha  Milik  Negara  PT  Istaka Karya (Persero) ditampilkan dalam tesis ini. Penulis mengkaji bagaimana  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  menafsirkan  Pasal 2  Ayat  (5)  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  PKPU.  Undang- undang  ini  menyatakan  bahwa
PT Istaka Karya (Persero)
adalah badan usaha milik negara.  Selain  itu,  penelitiannya
menganalisis Putusan
Mahkamah  Agung  No.  124
K/Pdt.Sus/2011  tentang  perkara yang dipersoalkan. Kedua pengadilan memberikan keputusan yang berbeda
mengenai apakah kasusnya termasuk dalam yurisdiksi mereka.
2. Pada tahun
2016, Etty Susilowati  dan  Siti  Mahmudah menulis artikel berjudul ―Konsekuensi Hukum Pembatalan  Surat  Pernyataan Pailit Badan Usaha Milik Negara  (Kajian  Kepailitan  PT. Istaka Karya (Persero).‖ Publikasi  ini  mengupas  tentang pernyataan  pailit  PT  Istaka Karya ( Persero), dengan maksud untuk mengetahui akibat  hukum  dari  pembatalan pernyataan  tersebut,  selain  itu juga  mengkaji  alasan  Putusan Peninjauan  Kembali  Mahkamah Agung  membatalkan  Putusan Kasasi  dalam  perkara  kepailitan ini.
3. Penelitian tesis Ahmad Munzazi di  Universitas  Jember  berkait studi  kasus  Putusan  Mahkamah
Agung No. 142
PK/PDT.SUS/2011. Termasuk pencabutan  PT  Istaka  Karya sebagai perusahaan milik publik. Karya  ini  mengkaji  bagaimana pengacara kebangkrutan menangani proses Kebangkrutan Kepentingan  Umum.  Ini  juga memeriksa  sistem  pengadilan dan  proses  hukum  yang  terlibat dalam memutuskan kasus kebangkrutan bisnis.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian  Kepailitan
Istilah "Kebangkrutan" atau "Failliet"  adalah  bahasa  Prancis  dan berarti  "Utang  yang  Dapat  Dicoret". Kata "Le Failli" berarti seseorang yang terlilit  hutang  bila  diterjemahkan  ke dalam  bahasa  Prancis.  Dalam  bahasa Inggris,  kata  "Fail"  berarti  gagal. Ketika berbicara tentang kebangkrutan di  negara-negara  yang  menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa dominan,  orang  menggunakan  kata Kebangkrutan dan Kebangkrutan. Kebangkrutan disebut sebagai
Kebangkrutan di Indonesia.
2. Pengertian Hutang
Ketika  seseorang  berutang  uang kepada  individu  atau  organisasi  lain, itu  disebut  sebagai  hutang.  Hutang dapat  berupa  uang,  barang  atau  jasa
yang  dimiliki  seseorang  kepada  orang lain. Kamus ekonomi (Inggris- Indonesia) mendefinisikan utang sebagai  sejumlah  uang  yang  terutang oleh  seseorang  kepada  orang  lain. Selain  itu,  hutang  juga  bisa  merujuk pada kewajiban yang dimiliki seseorang  atau  organisasi  kepada orang lain.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pendidikan
Taman  Kanak-Kanak  Negeri  atau PKPU menyatakan bahwa utang harus dinyatakan  baik  melalui  kepailitan maupun  penundaan  pembayaran.  Hal ini  ditentukan  oleh  Pasal  1  angka  6 yang  menguraikan  tentang  pengertian utang. Undang-undang juga menyatakan bahwa utang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu.
3. Pengertian Hutang
Seseorang berutang uang, barang atau  jasa  kepada  orang  lain  yang disebutkan  dalam  kamus  ekonomi.  Ini dikenal  sebagai  utang.  Jumlah  utang bisa  apa  saja  dari  uang  hingga  tenaga tergantung  pada  debitur  dan  kreditur yang terlibat.
Hutang  dapat  dipahami  oleh hukum  sebagai  kewajiban  finansial yang  harus  dibayar.  Undang-undang nomor  37  tahun  2004  tentang  Kayo Pos
Pusgugunuu Filipina)
mendefinisikan  utang  secara  spesifik.
Untuk menghindari kebingungan, definisi  ini  membatasi  syarat  dan prosedur  untuk  menyatakan  pailit, menangguhkan  pembayaran  utang  dan meminta penundaan pembayaran utang. Undang-undang ini juga memberikan  kerangka  waktu  tertentu untuk membuat keputusan ini

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Data sekunder  dikumpulkan  melalui  buku, arsip, jurnal ilmiah dan sumber lain di luar pengamatan langsung oleh peneliti. Hukum acara perdata ditemukan dalam data sekunder karena  merupakan  dasar  untuk  jenis penelitian  ini.  Pengumpulan  data mengandalkan  data  sekunderdipelajari melalui kajian hukum, studi dokumenter dan analisis literaturdikumpulkan  melalui  kajian buku,  majalah  dan  peraturan.  Dengan menganalisis sumber-sumber sekunder ini, tim pengumpul data mengumpulkan informasi tentang materi yang ada.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Paritas  Creditorium
dalam  putusan      kepailitan  PT. Istaka Karya
1. Prinsip Kepailitan Istaka Karya
UU  Kepailitan  tahun  2004 pada awalnya didasarkan pada
Faillissement Verordening Stbl
kolonial  Belanda.  Undang-undang ini  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan hukum  masyarakat  Indonesia  dan tidak mencerminkan perubahan populasi. Pada tahun 1998,
pemerintah Indonesia mengubah UU
Kepailitan  dengan  mengubah  Stbl Faillissement  Verordening  melalui Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU No.1.  Perubahan  ini  menjadi  UU No.4  Tahun  1998,  dan  kemudian diubah  menjadi  PKPU  No.4  Tahun 1998.  Namun  ,  undang-undang  ini belum melaksanakan perubahan atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.  Akibatnya,  Pemerintah mengubah undang-undang ini menjadi  PKPU  No.  37  Tahun 2004juga  dikenal  sebagai  Undang- Undang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utangyang saat ini berlaku di Indonesia.
Kepailitan Istaka Karya
membedakan pembayaran utang antara kreditur dengan agenda separatis dan dengan agenda bersama.  Mereka  juga  menerapkan prinsip  creditorium  parity  dengan memperlakukan semua kreditur sama.  Pasalnya,  pailit  Istaka  Karya
membagi  kreditur  menjadi  dua kategori: konkuren dan separatis: a. Kreditur  separatis  antara  lain Bank  Bukopin,  Bank  Permata dan  Bank  BJB.  Kreditur  ini terpisah  dari  kreditur  biasa; mereka  hanya  berurusan  dengan keuangan  yang  terkait  dengan separatisme.
b. Banyak  kontraktor  dan  penyedia jasa  seperti  PT  Riau  Anambas, PT  Jaic  yang  menjadi  kreditur konkuren
2. Hak Kreditor dalam Kepailitan PT.
Istaka Karya
UU Kepailitan melindungi kepentingan  kreditur  dan  debitur serta pihak lain yang berkepentingan.  Berbagai  pasal  UU Kepailitan mengatur tentang hak-hak kreditur,  seperti  dalam  pernyataan berikut:
a. kemampuan untuk mengejar pernyataan pailit di depan pengadilan.
b. Sebagai  bagian  dari  permohonan pailitnya, debitur dapat mengajukan nama kurator pailit.
c. Sebelum pernyataan pailit diucapkan, kreditur berhak meminta  pembatalan  perbuatan hukum debitur atau disebut actio pauliana karena merugikan kepentingan debitur.
d. Dalam  rapat  kreditur,  menerima atau menolak rencana perdamaian debitur
3. Teori  Utilitarian  dalam  Kasus
Kepailitan PT. Istaka Karya
Kebangkrutan  adalah  proses hukum  di  mana  bisnis  atau  individu kehilangan  semua  aset  mereka. Bagian  Kasus  Kepailitan  PT  Istaka Karya,  Inc.  berfokus  pada  teori utilitarianisme.
Utilitarianisme
adalah  filosofi  yang  menyatakan tujuan hukum adalah untuk memaksimalkan
kebahagiaan
sejumlah  besar  orang.  Dalam  kasus kebangkrutan,  tujuan  ini  dicapai dengan memastikan sebanyak
mungkin orang bahagia.
B. Penerapan undang-undang
kepailitan  dan  PKPU  dalam  kasus
PT. Istaka Karya
1. Kasus Kepailitan PT. Istaka Karya Undang-undang Kepailitan
tahun  2004  #37  menyatakan  bahwa itu  dibuat  berkat  beberapa  prinsip kepailitan. Ini
termasuk kelangsungan  usaha  dan  keadilan bagi  debitur  dan  kreditur.  Namun, PT.  Istaka  Karya  tidak  menepati janjinya dengan damai saat menerapkan prinsip-prinsip tersebut.
Riau Anambas Samudera,
salah  satu  kreditur  konkuren  PT.
Istaka
Karya, mengajukan
permohonan pembatalan perdamaian pada  24  Mei  2022.  Hal  itu  karena gagal  memenuhi  janji  perdamaian. Dua kasus pengadilan berujung pada kebangkrutan  sebuah  perusahaan bernama PT. Istaka Karya. Penelitian ini merinci proses pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.  Jkt.Pst yang diputuskan pada tanggal 15 Juli 2022.  Niaga.Jkt.  Pst.  mengajukan tanggal  22  Januari  2013,  perkara nomor  perkara  26/Pdt.  UU  Tata Niaga  efektif  dibatalkan  pada  2022. Demikian  tertulis  di  kertas  Jkt.Pst tertanggal 15 Juli 2022.
2. Perdamaian dalam kasus kepailitan Istaka Karya
Tidak  ada  perbedaan  besar antara  kesepakatan  yang  melibatkan kebangkrutan dan rekonsiliasi umum. Keduanya melibatkan perdamaian  antara  dua  pihak  untuk secara  hukum  mewajibkan  kedua belah pihak untuk memenuhi ketentuan perjanjian mereka. Dalam   perdamaian  PKPU:
a) Penyelesaian harus mengikuti ketentuan  yang  digariskan dalam dokumen hukum.
Melakukan  hal  itu  mengikat semua kreditur.
b) Utang  hanya  dapat  dilunasi dengan  persetujuan  sejumlah kreditur tertentu.
Ini
diputuskan oleh suara terbanyak.
c) Kebangkrutan  menyediakan prosedur  yang  diperlukan untuk rekonsiliasi.
d) Ketika  sebuah  perusahaan mengejar perdamaian, kinerjanya meningkatyang pada akhirnya membantu bisnis  tetap  terbuka.  Hal  ini memungkinkan
kreditur
untuk  dibayar  sesuai  dengan kesepakatan Baik kreditur separatis maupun kreditur preferensial tidak memandang baik penyelesaian damai tersebut:
a) Ada 2 jenis perjanjian perdamaian  atau  komposisi yang ditemukan dalam undang-undang kepailitan:
b) Ketika  kepailitan  dibebankan pada debitur, perdamaian sementara diberikan oleh debitur.  Rekonsiliasi  dalam kepailitan disebut pengadilan. Karena  efek  negatif  dari hutang  dan  kreditur  terhadap keadaan  damai,  pengadilan memutuskan untuk sementara menyelesaikan PKPU
melalui perlawanan damai
Pada tahun 2004, Kongres mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  37
tentang Kepailitan.
Salah satu ketentuannya  menyebutkan,  pemungutan suara harus dilakukan dalam rapat rekonsiliasi  pada  19  Desember  2012 terkait  usulan  rekonsiliasi.  Usul  yang mendapat  suara  terbanyak  diajukan  oleh 93%  kreditur  konkuren  yang  hadir  dan 100%  kreditur  separatis  yang  hadir,  yang memenuhi  syarat  Pasal  281  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  37.  Kesepakatan yang  disetujui  antara  lain  usul  sebagai berikut :
1) Pada  awal  periode  pembayaran, perusahaan  membayar  hutang  baik milik  kreditur  maupun  karyawan saat  ini.  Ini  disebut  pelunasan sebagian  karena  terjadi  pada  saat debitur  menerima  atau  mencairkan piutangnya.
2) Mengubah banyak kreditur menjadi karyawan dan sebaliknya menyebabkan kedua kelompok untuk  sementara  memiliki  bagian dari  perusahaan  dalam  bentuk ekuitas. Saham ini memiliki persyaratan sebagai berikut:
a) Saham yang  diterbitkan untuk  mengonversi  utang tidak memberikan hak. pemungutan  suara  dihapus ketika laba tahun kedelapan
yang diproyeksikan perusahaan  datang  dalam keseimbangan positif b) Selama saldo laba perusahaan  masih  negatif, tidak  ada  dividen  yang dibagikan. Sebaliknya, dividen  dibayarkan  setelah akumulasi keuntungan perusahaan mencapai
keseimbangan positif
c) Saham ditarik kembali sekaligus tahun ke 9 menjadi hutang senilai saldo hutang saat konversi.
d) Pembayaran  utang  hingga lima  tahun  dapat  dilakukan dalam satu langkah.
3) Saldo  Hutang  Kreditur  separatis diselesaikan dengan cara
4) Bank  Bukopin  diakuisisi  melalui penjualan pelunasan aset.
5) Permata  Bank  diselesaikan  dengan pembayaran  sebagian  kompensasi,
disebut  juga  Ex  Gratia.  XP  ekstra
25% diberikan selama satu tahun.
6) Awalnya,  Bank  Syariah  Mandiri dan Bank Jabar Banten diselesaikan dengan konversi.
Dengan  ketentuan  yang  sama, investasi memberikan ekuitas dengan cakupan jangka pendek
7) Setelah  poin  2,  ekuitas  Skema meningkat;  hal  ini  memungkinkan
perusahaan PKPU untuk mengikuti tender.
8) Operasi perusahaan akan
digabungkan  dengan  bisnis  lain melalui  kemitraan  dan  subkontrak. Selain itu, mereka akan memanfaatkan pendanaan dari PPA melalui pembiayaan proyek
9) Dengan  perjanjian  damai  yang akan  datang,  perusahaan  dapat membayar krediturnya berdasarkan pedoman berikut:
a) Debitur Konkuren
b) Debitur Separatis
c) Hutang Karyawan
d)  Utang  pajak  senilai  Rp 48,54  miliar  akan  dibayar dengan  cicilan  tahunan  5% per  tahun,  PT  Istaka  Karya memiliki utang senilai $260.000  ketika  mereka menandatangani  perjanjian tersebut
Manajemen  PT.  JAIC  memutuskan untuk  menyetujui  RUU  sebesar  USD 5.500.000 untuk satu kreditur karena tidak akan berdampak negatif terhadap keputusan  mereka  untuk  menandatangani
perjanjian damai. Manajemen setuju dengan keputusan tersebut dan memberikan  suara  untuk  menyetujui perdamaian.  Namun,  salah  satu  kreditur disebut  PT.  JAIC    tidak  setuju  dengan perjanjian  damai.  Hal  ini  karena  mereka tidak  setuju  dengan  RUU  yang  berjumlah USD  5.500.000.  Namun,  hanya  USD 800.000  yang  diakui  oleh  debitur  dan disetujui  oleh  mereka.  Keberatan  ini ditolak  oleh  panel  karena  mereka  merasa menolak  jumlah  suara  yang  sedikit  tidak akan mempengaruhi keputusan.
6) Bisnis Plan & Proyeksi Laba Rugi
Rencana  Bisnis  dan  Proyeksi Kerugian  Istaka  Kaya  menentukan  bahwa perusahaan harus dapat menutupi kerugian yang  terjadi  pada  tahun  2019.  Hal  ini ditentukan  dengan  membuat  dokumen yang menguraikan bagaimana Istaka Kaya dapat menutupi pengeluaran. Saat mempertimbangkan  proyeksi  penjualan konstruksi, perkiraan PPA mempertimbangkan  bagaimana  BUMN Konstruksi lainnya telah diselamatkan oleh PPA.  Akibatnya,  perkiraan  tercantum  di bawah ini:
a) Penjualan  :  Di  Tahun  Pertama, penjualan  Istaka  Karya  masih berjalan  sinergis  satu  sama  lain.
Sebagai subkontraktor atau KSO, perusahaan-perusahaan ini
mendapatkan  pekerjaan  berkat BUMN konstruksi.
b) Harga Pokok penjualan.
Subkontraktor  mengacu  pada Harga  Pokok  Penjualan  sebagai istilah  akuntansi  sekunder.  Ini mengacu  pada  nilai  persediaan yang  dijual  oleh  kontraktor kepada  pihak  lain.  Proyek  yang diperoleh  PT  Istaka  Karya biasanya  memiliki  biaya  rata- rata  94%.  Sebaliknya,  proyek yang  didanai  oleh  Harga  Pokok Penjualan  biasanya  memiliki biaya 90%.
c) Meskipun biaya operasional biasanya  berkisar  antara  2% hingga  2,5%,  biaya  keseluruhan biasanya  mencapai  sekitar  2% hingga 3% dari total penjualan d) Setelah kontrak selesai, pembayaran  rata-rata  dilakukan oleh klien. Untuk meningkatkan modal, sebuah proyek membutuhkan  rata-rata  $20  per saham  dan  memakan  waktu sekitar  60  hingga  75  hari  untuk menyelesaikannya. Saya bekerja selama dua tahun sebagai asisten proyek pembiayaan proyek dengan dukungan PPA
e) Keuntungan  tahunan  bervariasi antara 1,5% dan 2,5%..
7)  Posisi  Ekuitas  perusahaan  sebelum  dan setelah perdamaian
a) Rasio kepemilikan saham pemerintah  sebesar  9,33%  tetap tidak berubah setelah perdamaian.Kreditur  memiliki  hak suara  90,67%  dan  hak  suara mempertahankan status 100%..
b) Tahun  2020  (ke  8),  Tahun  fiskal
2020  diakhiri  dengan  proyeksi saldo laba positif. Hal ini menyebabkan  perusahaan  berutang pada tahun 2021.
c) Mulai tahun 2021 hingga maksimal 5  tahun  kemudian,  pembayaran utang dijadwalkan.
Kreditur konkuren debitur,
Istaka Karya, mengajukan permohonan  pembatalan  perjanjian perdamaian.  Salah  satu  kreditur tersebut  adalah  PT  Riau  Anambas Samudera  yang  mengajukan  bukti- bukti  yang  jelas  dan  permohonan pailit  untuk  debitur  Istaka  Karya. Perjanjian perdamaian telah dibatalkan sebagai akibat dari pengajuan ini.
3. Pembatalan Perdamaiaan (Homologasi) PT. Istaka Karya
Istaka Karya mengajukan
Permohonan Pembatalan
atau Homologasi oleh salah satu krediturnya,  yakni  Riau  Anambas.
Mereka menyetujui perdamaian disahkan melalui putusan pengadilan nomor 23/PKPU/2012?PN.Niaga. JKT.  PST.  Gugatan  itu  dilayangkan oleh PT Riau Anambas pada 24 Mei 2022.  Riau  Anambas  menyatakan perjanjian itu dibatalkan sesuai Pasal 291  ayat  1  dan  2  juncto  Pasal  170 ayat  1  juncto  Pasal  171  UU Kepailitan.  Keputusan  pengadilan didasarkan pada beberapa fakta yang menyebabkan  kontrak  diakhiri.  Ini termasuk::
a) Riau  Anambas  menagih  PT sebagai salah satu Hutang Bersamaan. Jumlahnya Rp. 380.543.000,00 (tiga ratus delapan  juta  lima  ratus  empat puluh tiga ribu rupiah) termasuk kelompok  penyelesaian  utang kreditur konkuren dengan jumlah  tagihan  lebih  dari  Rp. 250.000.000,00  (dua  ratus  lima puluh juta rupiah). Skema pembayaran untuk kelompok ini ditentukan  berdasarkan  jumlah kreditur  yang  terlibat  sampai dengan  Rp500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah).
b) Saat  menerima  piutang  Istaka Karya,  PT.  Riau  Anambas  pada awalnya  diberikan  20,5%  dari total  nilainya,  atau  setidaknya 62.500.000 rupiah.
c) PT  Istaka  Karya  harus  melunasi Riau Anambas Corporation
untuk  sisa  utang,  yang  telah dikonversi menjadi ekuitasinvestasi saham sementara. Pelunasan ini
diharapkan  selesai  pada  tahun
2021,  membayar  33,33%  dari seluruh utang yang tersisa.
d) PT.  Riau  Anambas  meminta pembatalan  perjanjian  damai setelah ratifikasi selesai pada 22
Januari  2013.  Akibatnya,  d hanya menerapkan skema pembayaran awal sebesar 20,5%
(atau Rp 62.500.000) atau kurang.  Misalnya  menerapkan skema pembayaran minimal Rp.
62.500.000  akan  tersisa  Rp.
304.434.400atau  3  juta  434  ribu rupiahsebagai utang.
e) Riau  Anambas  menyerahkan
surat peringatan ref. #042/SGA/II/2022 kepada
termohon  pada  tanggal  13  Mei
2022.  Surat  tersebut  meminta tergugat segera melunasi utangnya  setelah  meratifikasi perjanjian damai tersebut. Istaka Karya,  tergugat,  terbukti  lalai saat meratifikasi perjanjian tersebut.
f) Dalam  surat  pemohon  kepada Badan Layanan Umum
disebutkan bahwa pemberi dana, Istaka  Karya,  belum  membayar Riau  Anambas  atas  jasa  yang diberikan.  Surat  tersebut  telah ditanggapi  pada  tanggal  17  Mei 2022 melalui surat no. 7/SOM/NP-IJ/V/2022; Istaka Karya membenarkan pembayaran sebesar Rp. 304.434.400. Proses ini dikukuhkan  dengan  surat  no.
2022. g) PT.  Riau  Anambas  berutang  g.
Istaka Karya Rp. 91.058.638.340,85 atau 90,5864383403805  sen  senilai Rupiah atau
$91.058.638.340,83  untuk surat promes  yang  diterbitkan  oleh PT.  PPA.  Salinan  surat  dari  PT. PPA  ke  PT.  Riau  Anambas tanggal  18  Mei  2022  telah disediakan oleh PT. Riau Anambas to g., yang menyatakan tidak ada pembayaran  kepada  kreditur perseroan lainnya: PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT.PPA).
h) PT  Istaka  Karya  merahasiakan informasi  mengenai  penyebab gagal  bayar  dari  kreditur.  Ini termasuk menghindari komunikasi dengan kreditur
tentang status pembayaran hutang  atau  perubahan  baru pada skema.
i) Pendirian  perusahaan  pengelola kekayaan milik negara ini
disahkan oleh Menteri Keuangan RI melalui PP No. 10 Tahun  2004.  Perusahaan  yang bernama PT PPA ini merupakan perseroan terbatas yang
mengelola kekayaan milik negara atas nama Menteri Keuangan.  Orang-orang  dari perusahaan ini menyatakan
bahwa mereka mendapat dukungan  dari  publik  ketika mereka  berhasil  membatalkan kesepakatan.
j) Perusahaan  Istaka  Karya  terus
merugi karena utang operasionalnya, yang dibenarkan Menteri BUMN Erick Thohir dengan menyebutkan tiga BUMN
sebelumnya dibubarkan dan empat BUMN baru akan dibubarkan. Salah satunya
adalah PT Istaka Karya.
k) Hakim membatalkan homologasi perdamaian no.
23/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Ps t  yang  diterbitkan  pada  tanggal 22  Januari  2013.  Perjanjian damai  ini  antara  perusahaan  PT
Istaka Karya dengan para
krediturnya.
a) PT  Istaka  Karya  kehilangan kebangkrutan dan konsekuensi  hukum  ketika perjanjian  damai  dibatalkan. Selain  itu,  itu  bangkrut,  atau tidak mampu membayar hutangnya.
b) Hakim Pengadilan Niaga
Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat menetapkannya sebagai hakim pengawas dalam perkara  a  quo.  Selain  itu,  ia menunjuk empat orang sebagai  kurator  PT.  Proses kebangkrutan  Istakadua  di tahap  awal  dan  dua  di  tahap akhir.
c) Otto  Bismark  Simanjuntak, S.H.,  adalah  seorang  dokter naturopati.  Dia  praktek  di Indonesia.
d) Jimmy  J.S.  Pangau,  S.H., M.H., dan CLA adalah mandatnya.
e) Yohanes  Sulung  Hasiando, S.H.,  lahir  pada  tanggal  31
Maret  1931  di  Surabaya, Jawa,  Indonesia.  Yohanes adalah  seorang  dokter  anak Indonesia  dan  sesepuh  dari Gerakan  Seni  Olah  Raga Surabaya.
f) Saya  seorang  Kartika  S.H.
untuk  Putu  Edwin  Wibisana, itulah gelar saya.
g) Persyaratan hukum suatu
perusahaan  dinyatakan  pailit telah diamati setelah
menganalisis  materi  di  atas. Putusan  Pengadilan  Niaga dan diajukan oleh para kreditur  membuktikan  bahwa utang  telah  jatuh  tempo, membuat  Syarat  dan  Putusan Kepailitan  berlaku  bagi  PT. Istaka  Karya.  Selain  itu, harus  ada  lebih  dari  satu debitur  agar  Syarat  dan Keputusan  Kepailitan  dapat diterapkan  pada  PT.  Istaka
Karya. Gugatan No. PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus oleh Pengadilan pada 22 Januari 2013 menyebutkan PT. Istaka Karya  tidak  mengindahkan kesepakatan damai yang dibuat  pada  19  Desember
2012. Kesepakatan ini disahkan setelah adanya sengketa hukum yang melibatkan kreditur
perseroan.
h) Sesuai  dengan  temuan  pada bab sebelumnya, dapat dinyatakan  bahwa  putusan
pailit PT Istaka Karya menerapkan  Prinsip  Paritas
Kreditorium.  Artinya  baik kreditur dengan maupun tanpa hak agunan diperlakukan  sama.  Semua kreditur  dengan  hak  jaminan mendapatkan  klaim  mereka dibayar  melalui  penyelesaian aset;  semua  kreditur  lainnya dibayar  melalui  penagihan PT  Istaka  Karya.  Kreditur konkuren  dibayar  melalui penagihan  baik  PT  Istaka Karya  maupun  saham  yang dimiliki oleh kreditur konkuren  lainnya.  Terakhir, hutang  yang  belum  dibayar kepada kreditur tidak konkuren  dibayar  melalui konversi saham

## 5. SIMPULAN
Undang-undang menyatakan bahwa  baik  penuntutan  maupun  hak pelunasan  kreditur  sama  dengan  hak debitur.  Hal  ini  terbukti  dalam  putusan pengadilan  yang  dibuat  di  Indonesia. Siapa  pun  yang  berutang  uang  kepada orang  lain  memiliki  hak  yang  sama dengan  orang  itu  untuk  membawa mereka  ke  pengadilan  dan  menuntut pembayaran  kembali.  Hal  ini  dapat
membantu meminimalisir konflik antara kreditur dan debitur. kebangkrutan  PT  Istaka  Karya  dapat dijelaskan  melalui  penerapan  PKPU dan  hukum.  Untuk  dinyatakan  pailit oleh PKPU, perusahaan harus memenuhi  semua  persyaratan  hukum. Persyaratan  tersebut  antara  lain  tidak mampu  membayar  kembali  sekurang- kurangnya satu  utang, memiliki  debitur dan  kreditur  yang  telah  mengajukan putusan  melalui  Pengadilan  Niaga.
Persyaratan lainnya adalah utang debitur  telah  berakhir  melalui  prosedur dan  proses  yang  normal.  Penyebab status  tersebut  berkisar  pada  putusan pengadilan bahwa PT Istaka Karya lalai melunasi  utang  krediturnya  karena kecerobohan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdul  R.  Saliman,  Hukum  Bisnis  Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta : Kencana,  2011).
Ahmad  Yani  &  Gunawan  Widjaja,  Seri Hukum  Bisnis  Kepailitan,  (Jakarta  :
PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002). Asikin Zainal, ―Pengantar Hukum Perbankan Indonesia‖, (Depok, Rajagrafindo Persada, 2020)
Emmy  Yuhassarie  (ed.),  Undang-Undang Kepailitan  dan  Perkembangannya, (Jakarta,  Pusat  Pengkajian  Hukum,
2005).
Hadi  Subhan,  Hukum  Kepailitan:  Prinsip, Norma  dan  Praktik  di  Peradilan, (Jakarta:Kencana, 2014).
Herwastoeti  Nur  Putri  Hidayah,  Hukum Acara  Peradilan  Niaga  mengupas sengketa  kepailitan  dan  kekayaan intelektual,  (Malang  :  UMM  Press, 2020)
Mahadi,    Falsafah  Hukum  :  Suatu Pengantar,  (  Bandung  :  Alumni,
2003),
Munir  Fuady,  Hukum  Pailit  1998  Dalam Teori  dan  Praktek,  (Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
Noor Azizah, Hukum Kepailitan,
memahami  Undang  undang  Nomor 37  tahun  2004  Tentang  Kepailitan,
(Banjarmasin:Universitas
Islam
Kalimantan  Muhammad  Arsyad  Al- Banjari, 2022). Parwoto Wignjo Sumarto, Hukum
Kepailitan Selayang Pandang,
(Jakarta : PT. Tatanusa, 2003).
Serlika  Aprita,  Hukum  kepailitan  dan penundaan  kewajiban  pembayaran utang, (Malang : Setara press, 1990), Sutan Remy Sjahdeini, , Hukum
Kepailitan,  Memahami  Undang  - Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentangKepailitan, Cetakan III,
(Jakarta    Pustaka  Utama  Grafiti, 2009 ),
Tami Rusli, Hukum Kepailitan di Indonesia, (Bandar lampung : Universitas  Bandar  Lampung(UBL) Press, 2019), Ulang Mangun
Sosiawan (et,al),
Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran  utang  (Studi  Hukum dalam  rangka  penyusunan  Naskah Akademik  Rancangan  UU  No  37 tahun  2004)Balibang  Hukum  dan HAM  kemeterian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  RI,  (Jakarta  :  CV
Pang Linge, 2017).
Widjanarko,
Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan,
(Jakarta:  Jurnal  Hukum  Bisnis,
Volume  8,  Yayasan  Pengembangan
Hukum Bisnis, 1999).
Winardi, Kamus Ekonomi Inggris-
Indonesia,    (Bandung  :  Mandar
Maju, 1998).
Yuhelson,  Hukum  kepailitan di  Indonesia,
(Gorontalo : Ideas Publishing, 2019).
Ardini  Octaviarini,  kepailitan  bumn  yang dimohonkan  atas  dasar  hak  –  hak buruh  yang  tidak  dipenuhi,  (hukum
bisnis :Universitas Narotama Surabaya,,Volume 3 Nomor 1, April
2019
Asril,  Reorganisasi  perusahaan  debitor yang  terancam  pailit  sebagai  suatu alternatif, Jurnal Mulawarman
LawReview  Volume  5  issue,  June 2020).
Dewi  Tuti  Muryati,  B.  Rini  Heryanti,
Dharu  Triasi,  kajian  normatif  atas kepailitan  bumn  (persero)  dalam kaitannya dengan pengaturan perseroan  terbatas  (normatif's  study on bumn's (persero) bankruptcy in its bearing with limited liability arrangement).  J.  Dinamika  sosbud, (Semarang  :    Volume  17  Nomor  2, Juni 2015)
Prio  Wijayanto,,  Erna  Widjajati,  Yessy Kusumadewi,  Upaya  hukum  bagi kreditor  apabila  debitor  pailit  tidak mengakui  atau  menolak  tagihan utangnya  (Studi  Putusan  Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst)  (Jurnal  Krisna  Law  Volume 2, Nomor 2, 2020).
Sri  Redjeki  Hartono,  Hukum  Perdata Sebagai  Dasar  Hukum  Kepailitan Modern,  (Jakarta:  Jurnal  Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan
Pengembangan Hukum Bisnis,
1999).
Indonesia, KUH Perdata
________,  UU.  No.  37  Tahun  2004 Tentang    Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
_________,  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas TAP MPR No.
XI/MPR/1998
tentang
Penyelenggara  Negara  yang  Bersih dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme.
________,Undang-Undang Nomor 19
Tahun  2003  Tentang  Keuangan Negara. ________,Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2003  Tentang  Badan  Usaha Milik Negara. ________,Undang-Undang Nomor 40
Tahun  2007  Tentang  Perseroan
Terbatas
________,Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun  2005  Tentang  Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran  Badan  Usaha  Milik
Negara (BUMN)
CNN  Indonesia  "Istaka  Karya  Pailit,  PN
Jakpus  Batalkan  Perjanjian  Damai
Kreditur"
https://www.cnnindonesia.com/ekon omi/20220719101929-92- 823220/istaka-karya-pailit-pn- jakpus-batalkan-perjanjian-damai- kreditur. Diakses pada 27 Juli 2022.
Kontan.co.id,  ‖Setahun  Pandemi  Tren
Permohonan PKPU
Terus
Meningkat https://nasional.kontan.co.id/news/se tahun-pandemi-tren-permohonan- pkpu-terus-meningkat  diakses  pada tanggal 27 juli 2022.
Suara  .  com    ―1.298  Perusahaan  Ajukan Pailit  Terdampak  Wabah  COVID-
19, Apindo Was-was‖, https://www.suara.com/bisnis/2021/
09/09/110025/1298-perusahaan- ajukan-pailit-terdampak-wabah- covid-19-apindo-was-was diakses pada tanggal 27 juli 2022.
Tempo.  Co  ,  BUMN  Istaka  Karya Dinyatakan  Pailit,  Arti  Perusahaan Pailit?,
https://bisnis.tempo.co/read/1613902 /bumn-istaka-karya-dinyatakan- pailit-arti-perusahaan-pailit . Diakses pada 27 juli 2022