BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Received: July 29, 2020; Reviewed: October 1, 2020; Accepted: November 4, 2020.
To cite this article: Putra, AVP, 2020, ‘Kepengaturan Tanpa Perlawanan Langsung: Program Pemetaan GPS Partisipatif di Taman Nasional Mae Tho Thailand’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol. 6 no. 2, hlm. 249-261
Copyright: © 2020 Adrianus Venda Pratama Putra
All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## KEPENGATURAN TANPA PERLAWANAN LANGSUNG: PROGRAM PEMETAAN GPS PARTISIPATIF DI TAMAN NASIONAL MAE THO, THAILAND *

## GOVERNMENTALITY WITHOUT DIRECT RESISTANCE: GPS PARTICIPATORY MAPPING PROGRAM IN MAE THO NATIONAL PARK, THAILAND

## Adrianus Venda Pratama Putra
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Koresponden e-mail: vendapratama1@gmail.com
Abstract: Agrarian conflict between the Karen people and the Royal Forestry Department (RFD) in the northern Thailand has been going on for a long time. The root of the problem is that Karen tenurial rights are not recog- nized, even they lived there for hundreds 0f years. Their access to the forest also restricted because the area is included in the Mae Tho National Park. The conflict eventually subsided after the acceptance of the GPS partici- patory mapping program initiated by NGOs and the government. The program was well-received without signifi- cant resistance. The proof is that 80% of residents in the village where this research takes place agrees with the program. Some residents even boast of the program, even the program prohibits local residents from expanding their land beyond the land they have occupied for hundreds of years. Departing from the Michael Foucault frame- work of governmentality and etnographic research method, there are seven reasons why the program could run effectively. First, land insecurity makes Karen people crave land recognition. Second, they accepted the idea of conservation due to the construction of marginality limits their choices. Third, migration reduces pressure on the land. Fourth, debt bondage. Fifth, the role of NGOs. Sixth, the use of local institutions and churches that campaign for program benefits. Seventh, the creation of a national park as a new economic space.
Keywords: GPS participatory mapping; governmentality; conservation; debt; local institutions; NGOs
Abstrak: Konflik agraria antara orang Karen dan Royal Forestry Department ( RFD) di pegunungan utara Thai- land telah berlangsung lama. Pangkal masalahnya ialah orang Karen yang telah ratusan tahun tinggal di sana tidak direkognisi hak tenurialnya dan hendak dibatasi aksesnya ke hutan karena wilayah tersebut masuk ke dalam Taman Nasional Mae Tho. Konflik tersebut akhirnya mereda pasca diterimanya program pemetaan GPS partisipatif yang digagas oleh LSM dan pemerintah. Program tersebut diterima dengan efektif tanpa perlawanan berarti. Buktinya adalah  80% warga di lokasi riset setuju dengan program tersebut. Beberapa warga bahkan membanggakan program tersebut. Padahal program tersebut melarang warga sekitar meluaskan lahannya di tanah yang telah dihuni selama ratusan tahun. Berangkat dari kerangka pikir kepengaturan Michael Foucault dan metode riset etnografi, ada tujuh alasan mengapa program tersebut bisa berjalan efektif. Pertama, insekuritas atas tanah membuat orang Karen menginginkan rekognisi lahan. Kedua, konstruksi marjinalitas membatasi pilihan mereka sehingga ide konservasi harus diakomodasi. Ketiga, migrasi membuat tekanan atas tanah berkurang. Keempat, jerat hutang. Kelima, peran LSM. Keenam, penggunaan institusi lokal dan gereja yang mengkampanyekan manfaat program. Ketujuh, diciptakannya taman nasional sebagai ruang ekonomi baru.
Kata Kunci: Pemetaan GPS partisipatif; kepengaturan; konservasi; utang; institusi lokal; LSM
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020

## A.  Pendahuluan
Ban  Huay  Bong atau  “desa pinggir sungai” terletak di sub-distrik Mae Suek, kurang lebih 200 km dari kota  Chiang  Mai. Ban  Huay Bon  dan ratusan desa yang ada di wilayah dataran tinggi barat laut Thailand secara historis telah  dihuni oleh orang  Karen dan  etnis minoritas  lainnya. Selama puluhan tahun, komunitas yang tinggal di sini mengalami eksklusi hak-hak tenurial untuk mengelola dan mengakses lahan warisan nenek moyangnya, karena mereka dianggap tinggal dan hidup di wilayah  hutan  milik negara.  Konflik panjang  ini akhirnya  diselesaikan melalui pro- gram pemetaan Global Positioning System (GPS) partisipatif yang selesai pada tahun 2014.
Pemetaan partisipatif merupakan peta alter- natif yang dibuat oleh komunitas  lokal yang disu- sun bersama pemangku  kepentingan lain guna mengungkapkan  pengetahuan geo-spasial  atas ruang hidup mereka. Disebut partisipatif sebab setiap  anggota komunitas secara sukarela aktif memberikan pengetahuan serta aktivitas seputar ruang hidup mereka yang dipetakan. Dalam kon- teks riset  ini, orang-orang  Karen yang dikenal sebagai peladang berpindah dan mendiami wila- yah Taman Nasional Mae Tho dengan sukarela menunjukkan lahan-lahan yang telah dan sedang diolah sebagai ladang. Dengan mediator Global Positoning System (GPS), orang Karen menandai batas-batas teritori yang  diklaim sebagai milik mereka, namun tidak pernah diakui oleh negara. Di Desa Ban Huay Bong tercatat 80% warga dari 180 orang yang terdata secara sukarela memberi informasi tentang lahan warisan nenek moyang- nya kepada pemerintah melalui program peme- taan GPS partisipatif yang selesai dilaksanakan
pada tahun 2014. Hingga riset ini dilakukan pada pertengahan Juli 2019, tercatat tidak ada peno- lakan yang berarti terhadap program tersebut.
Aparatus negara di ranah lokal yang juga diisi oleh orang-orang  lokal justru  membanggakan keberhasilan program tersebut. Program peme- taan GPS partisipatif diyakini sebagai mekanisme terbaik dalam menyelesaikan sengketa lahan aki- bat kebijakan eksklusi negara terhadap hak-hak tenurial  warisan  nenek  moyang orang  Karen. Program ini diklaim mampu memperbaiki relasi antara  negara  dengan  komunitas Karen  yang selama beberapa dekade dipenuhi dengan seng- keta tenurial. Dengan niat baik yang dibawanya, aparatus  negara  di  ranah  lokal,  menganggap sebuah kewajaran apabila tidak ada perlawanan langsung terhadap program yang  diwacanakan oleh orang di luar komunitas Karen ini.  Dengan kata  lain,  program ini  diterima dan  dianggap mampu mengatasi permasalahan tenurial yang ada.
Sejauh  penelusuran,  belum  ada  penelitian yang membahas fenomena ini dengan kerangka pikir governementality ala  Michael  Foucault (2008).  Artikel tentang pemetaan GPS partisipatif rata-rata hanya membahas tentang arah konflik yang berubah dari komunitas adat vis a vis negara menjadi komunitas adat dengan tetangga desa- nya (Reyes-Gracia dkk 2012). Selain itu, riset lain perihal  topik serupa  membahas soal  mengapa LSM dan akademisi selaku pihak eksternal komu- nitas begitu berminat dengan program pemetaan GPS partisipatif (Cochrane dkk 2014).
Michael Foucault (2008) menyatakan bahwa kekuasaan tersebar dimana-mana sehingga harus dikumpulkan jika kepengaturan ingin dilakukan. Dikumpulkannya  kekuasaan  ditujukan  agar proses  kepengaturan  bisa  berlangsung  secara efektif dengan tanda mereka yang diatur merasa dilibatkan dan seolah-olah memiliki pilihan serta merasa membutuhkan kepengaturan  sehingga dalam prosesnya kepengaturan bisa terjadi tanpa resistensi langsung. Fenomena inilah yang dite- mukan di Ban Huay Bong.
Dengan  bantuan  institusi  lokal,  program pemetaan  GPS partisipatif  bisa berjalan  secara
* Artikel  ini  merupakan  bagian  dari  tesis  saya  di Department Antropologi Budaya yang berjudul: ”Pener- tiban Tanpa Perlawanan Langsung: Studi Pemetaan GPS Partisipatif di Mae Chaem, Thailand”. Tesis ini telah diujikan dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dengan dewan penguji Dr Agung Wicaksonao, Dr Pujo Semedi, dan Dr Pande Made. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada ketiga  guru  saya  tersebut,  dan  kepada  partner  riset  la- pangan sekaligus inspirator topik riset dan pembimbing saya Dr Agung Wicaksono, serta Dewi Yasinta, teman riset saya.
Adrianus VPP, ‘ Kepengaturan Tanpa Perlawanan Langsung ...’ 249-261 efektif tanpa perlawanan langsung. Dalam kon- teks studi etnografi, model governmentality, di- terjemahkan  oleh  Tania  Li  (2012)  sebagai kepengaturan. Dalam konsep Li, kehendak untuk memperbaiki dari pihak eksternal membutuhkan serangkaian teknikalisasi program yang melibat- kan kekuasaan di ranah lokal sebagai agen-agen yang bertugas mempermudah diterimanya pro- gram-program yang diklaim sebagai “kehendak untuk memperbaiki”. Oleh sebab itu, dalam artikel ini  digunakan  kerangka  pikir  tersebut  untuk mencari tahu mengapa program pemetaan GPS partisipatif  bisa diterima  dengan efektif tanpa perlawanan langsung dari warga Ban Huay Bong.
Bahan empiris yang mendasari penulisan arti- kel ini berasal dari riset lapangan yang dilakukan selama 12-29 Juli 2019 di Desa Ban Huay Bong, Sub-distrik Mae Suek, Distrik Mae Chaem, Pro- vinsi Chiang Mai, Thailand. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode parti- sipasi observasi dan wawancara mendalam, layak- nya riset etnografi. Selain partisipasi dan wawan- cara, tambahan data yang  bersifat historis  juga diperoleh melalui studi pustaka.

## B.  Konstruksi  Marjinalitas  Orang Karen
Orang Karen merupakan salah satu komunitas adat di Thailand. Mereka disebut sebagai komu- nitas adat karena memenuhi beberapa prasyarat yaitu: 1) sudah tinggal di suatu teritori sebelum negara modern terbentuk; 2) memiliki nilai dan kebudayaan yang  berbeda dengan  masyarakat dominan;  3)  mewariskan  seperangkat  nilai, aturan, dan hukum kepada generasi penerusnya; 4) memiliki ikatan kultural  yang kuat dengan tanahnya  (UNHCR  2013).  Di  Thailand,  Karen adalah etnis minoritas dan termarjinalkan. Marji- nalitas etnis ini tidak hanya tergambar dari wilayah tinggal mereka  di dataran  tinggi dan populasi yang sedikit,  tetapi juga  agama  yang  berbeda dengan  mayoritas  orang  Thai,  yakni  Budha. Mayoritas orang Karen di Mae Chaem menganut agama Kristen Baptis. Sebelum tahun 1997, mere- ka juga dianggap sebagai warga negara kelas dua oleh pemerintah Thailand, sehingga tidak  bisa keluar dan menetap di luar wilayah distrik mereka
dan tidak mendapat akses pelayanan publik seperti pendidikan  dan  kesehatan  yang  setara  warga negara beretnis Thai (Delang 2003).
Marjinalitas orang  Karen membuat  mereka memiliki  pengetahuan  yang  kurang  tentang sirkulasi keuangan dan posisi yang rentan saat menjalin relasi dengan orang Thai, etnis dominan di Thailand. Pada akhirnya, saat kaum Thai mulai berpindah  di  sekitar  kediaman  mereka  pada tahun 1970-an untuk menanam cash-crop , orang Karen  yang  semula  berpola  pertanian  ladang berpindah subsisten pun tertarik. Mereka kemu- dian ikut menanam cash-crop sayur-sayuran dan kedelai dengan  cara  berhutang  ke orang  Thai untuk membeli alat produksi seperti pupuk kimia yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Hutang mem- buat mereka bergantung ke pasar. Hingga  kini, saat sumber utang lebih divergen, karena peru- sahaan,  negara,  dan  bank  juga  bisa  menjadi kreditur, utang  masih  menjerat  mereka untuk beberapa kebutuhan seperti: pembelian kenda- raan  pengangkut  hasil  pertanian  dan  biaya sekolah anak. Perbandingan jumlah hutang dan pendapatan bahkan menjadi salah satu klasifikasi kelas di desa yang semua warganya memiliki  akses dan hak pakai ke tanah ini.
Dalam kontek warga lokal Ban Huay Bong, golongan miskin adalah mereka yang memiliki lahan  seluas  15-20  rai 1 ,  memiliki  pendapatan sebesar 40.000-80.0000 Bath per tahunnya, dan menanggung  rasio  hutang  yang  tinggi  jika dibandingkan  dengan  pendapatan.  Sebagian besar warga desa termasuk ke dalam golongan ini. Sementara itu, kelas menengah desa jumlah- nya sedikit, tidak sampai seperempat dari total penduduk desa. Kelas menengah biasanya memi- liki  lahan di  atas 20  rai, memiliki  penghasilan sekitar 100.000-300.000 Bath per tahunnya, dan masih menyisakan jumlah  uang cukup banyak setelah dipakai untuk membayar hutang.  Akan tetapi, kedua kelas ini tidak mungkin kelaparan seperti kaum miskin kota, karena memiliki perse- diaan beras  dan ternak ayam untuk menjamin
1 Rai  merupakan satuan pengukuran di  Thailand. 1 rai setara dengan 0.16 hektare.
252 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
kebutuhan subsisten mereka. Mereka dianggap lebih miskin dibanding orang kota, karena tidak memiliki  tabungan,  namun  lebih  beruntung dibanding orang-orang miskin di perkotaan yang sering kelaparan karena tidak mampu membeli makan. Dengan demikian, kemiskinan dimaknai sebagai  kemiskinan yang  tercipta akibat relasi dengan pasar.
Relasi antara  orang Ban Huay Bong dengan pasar  membuat  mereka  miskin  karena  harus hidup dalam sirkulasi hutang demi memenuhi kebutuhan non-subsisten, sehingga tidak memi- liki kesempatan untuk menabung. Tanpa hutang mereka tidak bisa hidup dalam proses produksi dan reproduksi sehari-hari. Dalam Debt and Vul- nerability: Indebtedness,  Institutions and Small- holder Agriculture in South India (2018), pemak- naan  ini menandakan mereka masuk ke dalam orang-orang yang rentan. Intervensi pasar kapi- talistik membuat orang-orang desa bergantung dengan hutang dari bank, perusahaan, atau orang kuat lokal guna membeli pupuk kimia, kebutuhan menyekolahkan  anak,  hingga  kendaraan pengangkut komoditas tani. Hal ini merupakan representasi  ketersingkiran  komunitas  tani  di pedesaan akibat penetrasi kapitalisme yang ber- pusat di perkotaan.
Tabel. 1. Klasifikasi Kelas di Ban Haey Bon

## Sumber: Data primer 2019
Selain ekonomi dan  budaya, konstruksi marji- nalitas juga merugikan mereka dalam relasi poli- tik dengan negara. Konstruksi marjinalitas juga membuat orang Karen mendapat stereotip nega- tif  sebagai kho  pa (orang  hutan) dan  perusak hutan.  Hal  ini  terjadi  akibat  praktik  rotasi perladangan  yang  mereka  gunakan  dianggap merusak lingkungan. Tinggal di agroekosistem pegunungan  dengan  kepadatan populasi  yang rendah  memungkinkan  orang  Karen  menja- lankan praktik ladang berpindah atau yang oleh
publik dan pemerintah Thailand disebut sebagai ra  lu  ‘an  ‘loy .  Dalam sistem  ini,  hutan  primer dibuka, pohon besar, dan semak-semak dipotong untuk kemudian dibakar setelah cukup kering. Hasil  pembakaran  menambah  nutrisi  tanah. Lahan ini kemudian ditanami untuk satu atau dua musim sebelum kesuburan tanah terdegra- dasi atau rumput menutup lahan. Lahan kemu- dian dirotasi dengan model ladang pertama digu- nakan selama 7 tahun, ladang kedua dan ketiga selama 5 dan 3 tahun, ladang keempat selama 3 tahun, lalu kembali lagi ke ladang pertama.
Diskusi mengenai sistem perladangan  telah banyak  dikemukakan.  Sebagian  berargumen bahwa ladang merupakan sistem pertanian yang tidak hanya adapatif terhadap kondisi suatu agro- ekosistem, tetapi juga efisien karena tidak me- merlukan masukan tenaga dalam jumlah besar sehingga dapat berkesinambungan (Dove  1993; Schmidt-Vogt 1998).  Sepertinya,  kelompok  ini terjebak pada romantisasi masyarakat tradisional dan terisolir. Sebagian ilmuwan lain yang tidak percaya dengan romantisasi masyarakat tradisio- nal dan terisiolir,  melihat  bahwa sistem perla- dangan yang ekstensif dan cenderung sembrono berpotensi mendegradasi lingkungan dan meng- hasilkan masalah ekologis  yang serius  (Rambo 1981; Kartika dkk 2009).
Diskursus  mengenai  sistem  perladangan tersebut bukan tanpa implikasi. Akibat penetapan taman nasional di sebagian besar wilayah subdis- trik Mae Cham, para peladang dianggap sebagai pemangsa  hutan  (Santasombat  2004).  Istilah derogatif ra lu ‘an ‘loy atau ladang berpindah ke- mudian digunakan pemerintah untuk menjus- tif ikasi  kebijakan-kebijakan  mereka  untuk mengusir orang Karen dari lahan mereka mes- kipun pengusiran ini tidak sepenuhnya berhasil.
Menghadapi tuntutan serius sebagai perusak hutan, orang Karen tidak tinggal diam. Dengan bantuan  LSM  sebagai  agen  advokasi,  mereka memanfaatkan modal budaya yang ada dengan mengatakan  bahwa  mereka  adalah  anak  dari hutan, sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik atas persoalan pengelolaan hutan dibanding pemerintah. Mereka juga mengubah wacana ra
Luas Lahan Pendapatan Proporsi Utang terhadap pendapatan Status Sosial 15-20 rai 40.000-80.000 Bath ½-1/3 Miskin > 20 rai 100.000-300.000 Bath 1/3/-1/2 Menengah
Adrianus VPP, ‘ Kepengaturan Tanpa Perlawanan Langsung ...’ 249-261 lu ‘an ‘loy yang bermakna derogatif menjadi rai mun  wian yang  artinya  rotasi  perladangan, kembali ke ladang awal setelah membuka empat plot. Meskipun demikian, relasi antara negara dan orang Karen tetap ambivalen dan penuh  kecu- rigaan karena keduanya memiliki cara pandang berbeda tentang pengelolaan hutan.
Di tengah ambivalensi ini, muncullah program pemetaan  partisipatif.  Awalnya  program  ini diinisiasi oleh LSM Raks Thai Foundation. Kon- teks munculnya program ini ialah pihak peme- rintah  menganggap  praktik ladang  berpindah yang dilakukan oleh orang Karen di masa lampau merusak hutan, sehingga harus dilarang. Orang- orang Karen tidak bisa membuka lahan di ladang yang dulu pernah ditempatinya karena mereka telah kembali menjadi hutan. Orang-orang Karen tentu  tidak bisa  menerima perspektif tersebut. Mereka menganggap  pemerintah tidak  paham lokalitas  mereka  dalam  mengelola  lahan.  Di tengah kegundahan ini, LSM Raks Thai Founda- tion  menawarkan program pemetaan GPS  par- tisipatif agar warga lokal bisa lebih mudah ber- negosiasi dengan pemerintah. Mengingat  Raks Thai Foundation sudah  bekerja bersama mereka sejak 1979  dengan nama  lamanya yakni  Karen Care, maka wacana program tersebut diterima. Apalagi dalam prosesnya, Raks Thai Foundation juga menggunakan jasa tokoh Komite Desa dalam proses  sosialisasi dan  juga  menggunakan  jasa warga lokal sebagai asisten pemetaan GPS yang bertugas melakukan pencatatan terhadap siapa pemilik lahan, berapa luasnya, dan di mana loka- sinya.
Pemetaan GPS partisipatif yang dilakukan oleh warga  lokal,  LSM  Raks Thai  Foundation  dan pemerintah  lokal  (TAO)  ini  juga tidak  serta- merta,  mengakui  hak atas  semua lahan  hutan yang telah dibuka menjadi ladang. Ladang atau bekas ladang tersebut diklasifikasikan menjadi 3 kelas berdasarkan tahun membuka hutan, yaitu: pra-2012,  antara  2012-2014,  dan  setelah  2014. Hanya ladang yang dibuka sebelum tahun 2012 yang  memperoleh  sertif ikat  hak guna.  Pada periode  antara 2012-2014,  hutan boleh  dibuka menjadi  ladang namun  hanya boleh  ditanami
kayu untuk kebutuhan subsisten dan membuat rumah. Lahan  yang dibuka setelah tahun 2016 harus dihutankan kembali. Informasi ini kemu- dian dicatat ke dalam peta resmi yang dapat diak- ses melalui internet di laman geografi milik pe- merintah.
Aktivitas pencatatan dengan GPS ini membuat seluruh lahan pertanian yang menurut pemerin- tah berada di kawasan yang diberi nama Taman Nasional Mae Tho ini dapat diidentifikasi berda- sarkan: luas,   nama, agama, status pernikahan, jumlah anggota keluarga, dan jenis tanamannya. Dengan pencatatan ini, klasifikasi dan batas lahan menjadi lebih jelas dan dapat diukur oleh pemilik lahan atau pun pemerintah
Orang-orang Karen sadar bahwa setelah peme- taan  selesai,  segala  aktivitas pertanian  mereka terpantau  dengan  detail,  siapa  pemilik  lahan, berapa luasnya, di mana lokasinya, bahkan hingga jenis tanamannya dengan imbalan hak pakai sela- ma 5 tahun dari pemerintah. Sekitar 80% pendu- duk Karen yang tinggal di Ban Huay Bong setuju dengan program ini. Hampir semua penduduk desa  yang  diwawancarai  mengatakan  bahwa pemetaan ini menguntungkan karena pemerintah mengakui klaim  penduduk atas ladang-ladang tersebut  melalui  penerbitan sertif ikat.  Untuk melihat mengapa  kepengaturan akses  melalui program pemetaan GPS partisipatif  ini berhasil, perlu dilihat konjungtur  sosial, ekonomi, dan poli- tik,  yang berlangsung  dalam  beberapa  dekade terakhir.

## C. Menguatnya  Penguasaan Negara  dan Pasar
Praktik penguasaan hutan oleh negara dimulai pada  tahun 1896  dengan dibentuknya  otoritas kehutanan Thailand yaitu Royal Forestry Depart- ment (RFD) dan terintegrasinya Chiang Mai dari kerajaan La Na ke kerajaan Siam (Laungamrasri 2000). Dengan dibentuknya lembaga  tersebut, praktik pengelolaan hutan modern yang bercorak utilitarian ala Jerman diterapkan di Thailand. Fase ini  menandakan  berubahnya  konstruksi pa (hutan) oleh pemerintah Thailand. Jika sebelum- nya  hutan  dikonstrusikan  oleh  pemerintah,
254 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
jajaran kerajaan,  dan orang  Thai sebagai terra incognita yang misterius, sakral, dan hanya diak- ses oleh orang-orang liar atau biksu yang berniat mencari asketisme spiritual, kini hutan memiki fungsi  komersial dan  bercorak utilitarian  yang dalam bahasa Thai disebut pa mai (hutan kayu) (Chamaichom 1978).
Perubahan ini tak bisa lepas dari dimulainya pembangunan muang (kota)  di  Thailand sejak tahun 1800. Pembangunan menjadikan hutan se- bagai wilayah komersil baru yang harus dieksploi- tasi  demi  keuntungan  ekonomi  Komunitas Muang . Dengan konstruksi baru ini maka rezim konstruksi pengetahuan ilmiah juga berubah. Jika sebelumnya orang-orang yang tinggal di sekitar hutan pegunungan tinggi relatif otonom, maka pasca terbentuknya RFD, konstruksi terhadap apa dan bagaimana hutan  harus dikelola  dipegang oleh RFD. Akan tetapi, pemaknaan tersebut be- lum masuk ke orang-orang Karen.
Pada  mulanya,  walau  tanah tempat  tinggal orang Karen  dianggap masuk  ke dalam  lahan milik kerajaan yang ingin dikelola secara komer- sial, orang Karen masih leluasa berpindah desa dan memanfaatkan hasil hutan. Tidak menghe- rankan apabila Desa Ban Huay Bong bisa terbentuk pada tahun 1920-an dari para migran. Dibebas- kannya orang Karen mengakses hutan memang bertentangan dengan regulasi. Akan tetapi, orang Karen  bisa dimanfaatkan sebagai tenaga  kerja gratis oleh perusahaan kayu dari Inggris karena uang belum terlalu mereka butuhkan. Kebutuhan hidup  sehari-hari orang Karen masih dipenuhi oleh komunitas desa (Laungaramsri 2000).
Perubahan pemaknaan terhadap hutan kem- bali  terjadi pada  tahun  1970-an.  Orang-orang Karen dan etnis minoritas pegunungan lain mulai mengenal tanaman komersial dari orang-orang Thai. Mereka mendapat tanaman ini dengan cara berhutang, akibatnya mereka harus memperluas lahan komersil mereka. Akibatnya  lahan-lahan warisan nenek moyang  yang untuk  sementara ditinggalkan dan berubah menjadi hutan hete- rogen diolah  menjadi lahan  komersil.  Hal  ini terjadi karena tekanan untuk membayar hutang. Penanaman tumbuhan komersil tentu berbeda
dengan tanaman subsisten. Dalam tanaman komer- sil penggunaan pupuk kimia meluas, akibatnya degradasi lahan dan kekurangan air bagi orang- orang Thai di dataran rendah mulai muncul.
Pada  akhirnya  orang  Karen  mulai  dilabeli sebagai perusak hutan. Momentum pelabelan ini muncul di saat kelas menengah Thailand mulai menyukai  ide  konservasi  dan  penghijauan  di tahun 1970an-1980-an. Bagi mereka hutan seha- rusnya hadir sebagai penyangga kebutuhan air dan  lingkungan,  bukan  ruang  produksi  bagi manusia. Sejak itu pula, pelabelan ra lu  ‘an ‘loy mulai bermakna derogatif. Konsep ra lu ‘an ‘loy sendiri merupakan konstruksi pemerintah Thai- land terhadap orang-orang yang mempraktikkan ladang berpindah dengan metode slash and burn . Dulunya konsep ini bernilai netral. Orang-orang Thai yang dulu ingin menghindar dari kewajiban pajak  dan  belum  memiliki  tradisi  pembuatan saluran irigasi juga mempraktikkan ladang ber- pindah. Konsep ini mulai menghilang pasca dite- mukannya konsep irigasi persawahan dan pencip- taan muang (kota). Sejak itu, konsep ra lu ‘an ‘loy dianggap mewakili dunia masa lalu yang harus ditinggalkan, karena ketinggalan zaman dan tidak dapat memberi keuntungan ekonomi bagi nega- ra. Hal ini terjadi karena model lahannya yang terus berpindah dan sulit diprediksi.
Di tahun 1980-an, penilaian publik Thailand atas konsep tersebut juga berubah. Konsep terse- but tidak semata menjadi simbol masa lalu, tapi juga  simbol kerusakan  lingkungan—terutama hutan dan air. Publik menilai konsep tersebut merupakan simbol dari perusakan hutan, penggu- naan pupuk kimia secara berlebihan, dan peru- sakkan sumber konservasi air akibat praktik ladang berpindah.  Cap  negatif ini  semakin kuat pada akhir tahun 1980an karena di sisi selatan Thai- land terjadi banjir akibat penggundulan hutan. Pada  tahun  1989  kawasan  hutan  Mae  Chaem dengan  landasan  peraturan  menteri  BE  2517 dianggap  sebagai  teritori  hutan  kelas 1A  yang berfungsi  sebagai  perlindungan  keberagaman flora dan fauna, serta konservasi air. Pada akhir- nya, industri ekstraktif kayu jati dan akses manusia dilarang.
Adrianus VPP, ‘ Kepengaturan Tanpa Perlawanan Langsung ...’ 249-261
Wacana derogatif semacam inilah yang justru memungkinkan  LSM  Karen  Care,  yang  pada tahun 1997 berubah menjadi LSM Raks Thai Foun- dation, datang ke Mae Chaem. Bersama dengan LSM-LSM lain yang beroperasi di Mae Chaem, mereka memelopori pergeseran wacana ini  seba- gai medium advokasi oleh dan untuk etnis pegu- nungan di pegunungan sisi utara Thailand yang bergabung ke dalam jaringan petani pegunungan utara. Wacana rai mun wian sendiri diambil dari konsep tradisonal dari orang Karen. Berbeda dari ra lun an loy yang berangkat dari konsep tradi- sional Thai, rai mun wian berangkat dari tradisi dan praktik hidup orang Karen di masa lampau. Menurut  Prasert  Trakansuphakon  (1997), istilah rai mun wian (pertanian rotasi atau rotasi ladang),  mengacu pada  sistem pertanian  yang dipraktikkan oleh orang Karen dan Lua. Dalam model ini, pola penggunaan lahan pembudida- yaan dilakukan dalam waktu singkat sementara lahan kosong dibiarkan pulih untuk waktu yang lama.  Beberapa lahan  kosong  kemudian  telah kembali ke hutan. Asumsi dasar dari rai mun wian ialah produksi subsisten. Oleh sebab itu, LSM dan masyarakat  setempat  menyimpulkan  bahwa pengelolaan sumber daya alam dalam sistem ini adalah “sehat secara ekologis”. Dengan kata lain, komunitas  setempat  mulai menerima  wacana ekologis yang dipopulerkan oleh para konserver hutan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kepenga- turan makna yang dilakukan oleh aktivis LSM. “Kepengaturan” makna ini disambut oleh komu- nitas setempat karena dianggap bisa memenuhi kepentingan dan harapan mereka dalam meng- akses lahan warisan nenek moyang yang diklaim dan dikuasai oleh negara .
Harapan yang besar ini di Mae Chaem sempat diwujudkan dalam pembentukan peta-peta alter- natif beraksara Karen dan Thai yang dikirim ke petugas-petugas  RFD oleh serikat petani pegu- nungan utara (Laungaramsri 2000). Namun pada kenyataannya, aspirasi tersebut masih  ditolak. Baru  pada  tahun  2009  RFD,  mereka  bersedia menerima  usulan  LSM  Raks Thai Foundation untuk menerapkan praktik pemetaan alternatif berbasis GPS di Mae Chaem. Salah satu penyebab
ditolaknya wacana tersebut ialah anggapan pihak RFD bahwa  orang Karen  kini sudah  komersial karena ciri-ciri tradisonalnya telah hilang. Hal ini dibuktikan dari luas lahan jagung yang menjadi komoditas baru di Mae Chaem sejak awal tahun 2000-an sudah lebih luas dibanding lahan padi subsisten (Walker & Forysth 2007). Meningkatnya luasnya lahan komersial disebabkan oleh suku- suku minoritas di Mae Chaem yang semakin ber- gantung pada uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang digunakan untuk membiayai sekolah anaknya dan memenuhi kewajiban dalam sirkulasi hutang.
Implikasi dari pemetaan GPS  partisipatif ialah hadirnya klasifikasi lahan yang jelas dan rigid oleh pemerintah. Berulangkali pihak pemerintah dan Raks Thai Foundation  mengatakan bahwa peme- taan GPS partisipatif yang lebih mudah  proses pengawasannya, sekaligus rigid dan  klasifikatif sangat  penting  bagi  keberlanjutan  program konservasi yang melibatkan komunitas lokal. Akan tetapi,  juga ada faktor lain yang harus diperhi- tungkan  yakni  pengukuran melalui  pemetaan GPS partisipatif dapat menghasilkan batas-batas tanah yang lebih jelas bagi warga setempat.
Sebagian besar warga lokal ternyata mendu- kung rasionalisasi tersebut selain alasan menjaga hutan yang memang sudah diterima sebagai kon- sekuensi dari kepengaturan  wacana dari  LSM. Pengaturan konsumsi rumah tangga yang kalku- latif  dengan cara mengetahui batas-batas lahan secara lebih rigid, dibutuhkan sebab pengeluaran uang untuk konsumsi rumah tanggga melalui hu- tang semakin besar. Mereka tak bisa lagi sepenuh- nya bergantung  ke komunitas.  Oleh sebab itu, kepengaturan diterima  karena relevan  dengan konteks ekonomi-politik neoliberal di Thailand yang  menempatkan tanggungjawab  kesejahte- raan di tangan keluarga atau individu dan mem- buat  mereka  semakin  bergantung  ke  pasar (Harvey 2005, Khoo 2010).

## D.  Kuasa Lokal dan Efektivitas  Pemetaan GPS  Partisipatif
Restriksi yang dialami oleh orang Karen karena ideologi  konservasi  dari  RFD  memunculkan
256 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
resistensi. Bagi mereka, hutan merupakan ruang produksi, bukan sekadar konservasi. Pada tahun 1989,  bersama  dengan  etnis  minoritas  pegu- nungan yang lain seperti Hmong dan Luho, mere- ka membentuk Serikat Petani Pegunungan Utara. Dengan bantuan LSM, mereka mendemo peme- rintah  untuk  menuntut  akses  ke  hutan  yang diklaim sebagai lahan milik negara (Peluso 1995). Namun  demikian,  sejak  aksi  tersebut,  orang- orang pegunungan menamai diri mereka sendiri sebagai indigenous people, bukan lagi kho pa yang bermakna derogatif.
Aksi massa kembali dilakukan oleh serikat peta- ni pegunungan utara di tahun 1993-1995. Kali ini aksi yang aspirasinya lebih besar dan umum ini dilakukan bersama masyarakat  sipil lain yakni mahasiswa  sambil  tetap  menggandeng  LSM. Mereka menuntut amandemen konstitusi yang menghadirkan demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan agar  kekuasaan di  ranah lokal  juga diberi hak untuk mengelola sumber daya. Tun- tutan ini pada akhirnya berhasil.
Pada tahun 1995 dibentuk T ambon Adminis- trative Organization (TAO) yang menjadi dewan perwakilan desa di  tingkat sub-distrik. Mereka diberi otonomi untuk mengelola masalah keaga- maan, konservasi, dan sumber daya. Di tingkat desa juga ada institusi baru yakni Komite Desa dengan tugas serupa seperti TAO, namun tataran- nya lebih mikro dan memiliki wewenang sebagai penjamin bagi warga lokal yang mau berhutang ke institusi resmi. Anggota dari kedua komite ini adalah orang dengan pendidikan minimal sarjana yang dipilih  langsung oleh  warga desa dengan metode one man one vote . Anggota dari dua insti- tusi  ini memiliki  masa jabatan  lima tahun  per periode dan masih bisa diperpanjang satu periode jabatan lagi.
Di Mae Chaem yang mayoritas penduduknya merupakan etnis minoritas, pembentukan lem- baga ini baru efektif berjalan pasca pembentukan konstitusi 1997 yang membuat etnis minoritas di pegunungan mendapat hak setara dengan warga negara Thailand lainnya. Sejak itu mereka memi- liki representasi politik di TAO dan Komite Desa. Di Ban Huay Bong, anggota TAO dan Komite De-
sa biasanya merupakan sosok yang dekat dengan gereja, karena sebelum negara hadir dan sanggup memberi akses pendidikan, gerejalah yang mem- beri beasiswa dan pekerjaan sampingan kepada mereka.  Orang-orang ini merupakan kelas  me- nengah yang berpengaruh di Ban Huay Bong.
Selain pembentukan institusi lokal, konstitusi 1997 juga membuat semakin banyak orang Ban Huay Bong yang bermigrasi ke kota untuk bekerja. Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara, dijumpai  bahwa dalam satu keluarga  biasanya lebih dari  separuh anggotanya bekerja di  kota. Mereka tidak mau lagi jadi petani karena merasa insekuritas yang tinggi terhadap pekerjaan  ini. Hal ini juga disebabkan sejak konstitusi tersebut ditetapkan, tingkat pendidikan orang Karen se- makin  tinggi  dan  hutang  dari institusi  formal sebagai modal merantau semakin mudah dida- patkan. Ditemukan kecenderungan bahwa ang- gota keluarga yang berusia 20-35 tahun lebih me- milih untuk bermigrasi dan bekerja di luar sektor pertanian. Dengan kata lain, demografi yang ber- gantung ke pertanian berkurang, sehingga tidak lagi terjadi  kelaparan terhadap  tanah (Li 2007; Chayanov dalam Bernstein 2009).
Program ini sendiri mulai diwacanakan oleh Raks Thai pada tahun 2005 dan kemudian diusul- kan ke TAO. TAO menyetujuinya karena dianggap masuk akal dan cukup realistis dalam menyele- saikan konflik agraria yang berlarut antara RFD dan komunitas lokal di Mae Chaem. Mereka juga melihat adanya celah berupa konflik antara insti- tusi negara di ranah nasional. Tidak ditemukan konflik  institusional seperti apa yang  menjadi celah. Namun konteks politik ketika itu Thailand sedang dipimpin oleh rezim militer yang otoriter. Terjadi konflik antara RFD dan Agricultural Land Reform  Act  of 1975 (ALRA). ALRA  merupakan institusi negara yang ditugaskan untuk melaku- kan reforma agraria. ALRA dibentuk pasca aksi massa besar-besaran di Thailand pada tahun 1973- 1976.  Kelahirannya juga  seiring dengan  keme- nangan  kaum  komunis di Vietnam.  Pemben- tukan institusi ini berkaitan dengan upaya mence- gah masuknya pengaruh komunis kepada kaum tani di Thailand.
Menurut  Gine (2012),  ALRA sering  berbeda pendapat dengan RFD dalam konteks konservasi hutan. ALRA cenderung lebih inklusif dan meng- izinkan sebagian kawasan hutan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dengan status hak pakai. Hak pakai hadir selama 5 tahun yang bisa diper- panjang  selama lahan  tersebut  masih  dipakai sebagai lahan  pertanian. Konsep  ini juga  yang dipakai dalam klausul pemetaan GPS partisipatif. Pihak TAO menjelaskan bahwa program ini bisa masuk  ke  dalam  skema  konservasi  sekaligus pemenuhan hak agraria. Ada sekitar 12,000 orang Mae Suek yang terlibat dalam pencatatan. Pasca pencatatan mereka akan mendapat sertipikat hak pakai selama 5 tahun dan bisa diperpanjang sela- ma lahan tersebut masih menjadi area pertanian. Lebih dari itu, mereka juga bisa mendapat subsidi dan bantuan dari pemerintah jika ada bencana yang merusak lahan mereka. Sertipikat ini bisa diwariskan, tetapi tidak boleh diperjualbelikan.
TAO tidak sendirian dalam  menyampaikan program ini ke desa-desa di Mae Suek. Mereka menggandeng Komite Desa sebagai agen sosiali- sasi. Komite Desa juga menggandeng warga lokal sebagai surveyor dan pencatat yang bekerja ber- sama LSM Raks Thai atau Impact . Khusus di Ban Huay Bong yang bekerja adalah LSM Raks Thai. Komite Desa datang dan menyampaikan pesan ke warganya bukan tanpa intensi. Menurut salah seorang anggota TAO, pihak Komite Desa dido- rong  untuk  membuat  orang-orang  Ban  Huay Bong  setuju  dengan  program  pemetaan  GPS partisipatif.  Mereka  ditugaskan  untuk  meng- konstruksi bagaimana program pemetaan parti- sipatif  dapat membuat orang-orang Ban  Huay Bong memiliki relasi dengan kekayaan yang bisa timbul akibat akses mereka ke lahan warisan ne- nek moyang  yang direkognisi oleh negara dan batas-batasnya menjadi lebih jelas. Mereka juga diminta ikut menjaga hutan dan tidak memba- batnya  pasca  rekognisi diakui,  karena  dengan dijaganya hutan air tetap terjaga. Jika menolak maka  lahan  warisan  orang  tua  mereka  akan dikembalikan  menjadi hutan. Tugas ini sejalan dengan gagasan Foucault  (2008) bahwa dalam proses kepengaturan,  relasi-relasi antara orang
yang ditertibkan dengan sesuatu yang menjadi tujuan kepengaturan harus dikonstrusikan secara persuasif agar tercipta norma baru yang seolah penting bagi  yang ditertibkan.  Oleh sebab itu, pemetaan GPS partisipatif harus dikonstruksi se- bagai sesuatu yang penting dan mendesak bagi warga Ban Huay Bong.
Permasalahannya  kemudian,  model  pende- katan persuasif tidak bisa  berjalan mudah  jika perbedaan kultural antara “pengatur” dan “yang diatur” untuk merealisasikan aspirasi “penertib” terlampau  jauh.  Anggota TAO  Mae Suek yang terdiri dari perwakilan dari tiap desa di Mae Suek yang terdiri dari beragam etnis minoritas—tidak hanya Karen semata—tentu tidak mampu menja- lankannya secara efektif. Dengan demikian, ke- kuasaan  di  ranah  paling  mikro  dan  memiliki fungsi birokrasi—selaku institusi negara—harus dioperasionalkan dalam mensosialisasikan pro- gram  kepengaturan  berbentuk pemetaan  GPS partisipatif. Nalar dari digunakannya Komite Desa ialah pemerintah harus mengoperasikan model pengaturan sosial yang dapat menciptakan hasrat, habit,  dan  sistem  kepercayaan  yang  relevan dengan kepentingan nasional yang lebih efektif bila dijalankan oleh aktor-aktir pemilik kekuasaan di ranah lokal (Foucault dalam Li 2007).
Operasionalisasi di ranah mikro dengan meng- gunakan Komite Desa demi menciptakan habit dan norma baru menjadi semakin relevan karena anggota Komite Desa banyak juga yang menjadi anggota Komite Gereja. Lembaga gereja memiliki otoritas moral kuat bagi warga Ban Huay Bong karena mampu menafsirkan dan menyampaikan otororitas kebenaran agama. Hal ini tentu sesuai dan  efektif untuk digunakan mengingat 100% warga Ban Huay Bong beragama Kristen deno- minasi Baptis  dan gereja  juga memiliki  peran penting dalam pemenuhan kebutuhan baru mere- ka yakni sekolah. Beruntung Komite Gereja men- dukung ide konservasi dan pemetaan GPS parti- sipatif sehingga wacana di antara kedua institusi tersebut tidak kontradiktif.
Selain itu, Komite Desa juga memegang pe- ranan penting dalam sirkulasi utang yang menjadi salah satu struktur pokok perputaran uang di Ban

## 258
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Huay Bong. Orang-orang Ban Huay Bong lebih memilih berhutang  dengan menggunakan jasa Komite Desa dibanding langsung berhutang ke orang Thai atau perusahaan karena tidak perlu terjebak dengan bagi hasil panen. Hal ini wajar, sebab jika meminjam dari perusahaan atau orang Thai mereka tidak membutuhkan jaminan, tetapi bagi hasil  pertanian yang  akan dipotong  pada masa panen. Akan tetapi, jika mereka membu- tuhkan  uang untuk  biaya pendidikan,  mereka tidak  bisa  meminjam  ke  perusahaan.  Satu- satunya  institusi  yang  bisa  meminjam  uang dalam jumlah besar dan cepat ialah bank.
Masalahnya,  bank membutuhkan penjamin bahwa uang yang dipinjam akan dikembalikan. Di Mae  Chaem, aktor  yang diizinkan  menjadi penjamin ialah anggota Komite Desa. Seseorang yang pernah meminjam uang ke bank, menggu- nakannya  untuk keperluan  sekolah  anak  dan membeli motor. Minimal ada 3 orang penjamin dari Komite Desa. Mereka secara bergantian akan menjadi penjamin bagi warga lokal yang mem- butuhkan uang dalam waktu cepat. Kuasa Komite Desa cukup besar sehingga peran mereka sebagai penertib dapat terlegitimasi di ranah lokal. Dengan kata lain, pelibatan Komite Desa sebagai lembaga yang ikut menertibkan  orang-orang Ban  Huay Bong agar mau mendaftarkan tanahnya dalam program  pemetaan  GPS  partisipatif  terbukti efektif. Saat diadakan pemungutan suara,  80% warga  setuju  dengan  program  pemetaan  GPS partisipatif.  Mereka rata-rata berasal dari  kelas bawah atau kelas menengah yang tidak terlampau makmur.  Pernyataan  persetujuan dari  warga muncul karena  kebutuhan untuk  pengukuran yang lebih jelas terkait lahan sekaligus menda- patkan rekognisi atasnya. Selain itu, mereka juga ingin menjaga hutan karena penting untuk perse- dian air. Adapun 20% sisanya, rata-rata  berasal dari kelas menengah yang cukup makmur,  na- mun tidak mampu berbuat banyak untuk meno- lak karena mayoritas warga setuju. Selain itu, jika mereka menolak, RFD akan turun tangan  dan mengubah lahan mereka menjadi hutan.
Pasca pemetaan partisipatif, pengawasan juga dilakukan oleh Komite Desa dengan dibentuknya
komite konservasi di dalam struktur Komite Desa. Tugas mereka  ialah melaporkan warga desa  ke RFD jika masih ada warga yang memperluas lahan di luar teritori lahan yang digarap. Sanksi yang diberikan oleh RFD kepada  warga yang  masih memperluas lahan di luar wilayah garapannya— terutama dengan cara menebang pohon di taman nasional—ialah sanksi uang sebesar 10.000 Bath atau dikirim ke penjara. Jika sanksi tersebut dija- lankan, ada pertanda kekuasaan di ranah lokal sudah  tidak  mampu  lagi  mengikuti  aspirasi negara. Oleh sebab itu, ancaman dari negara akan dioperasikan sebagai  ‘pengancam’ yang represif agar kepengaturan tetap bisa terlaksana (Li 2007).

## F.  LSM,  Kepengaturan Akses, dan Ekowisata
Pelibatan  LSM juga dibutuhkan dalam pro- gram  pemetaan  GPS  partisipatif  karena  ia memiliki rekam jejak yang terpercaya bagi warga setempat. Selain itu, LSM juga memiliki kemam- puan teknis yang mumpuni dalam hal ini. Akan tetapi, ada satu hal lain yang membuat kehadiran mereka  masih  dibutuhkan.  Menurut  Khan, ( 2008) praktik kepengaturan demi tujuan konser- vasi selalu menekankan pentingnya penciptaan hegemoni pengetahuan  yang membuat praktik konservasi harus dilakukan. Berangkat dari tra- disi pemikiran Post-Marxist, ilmuwan Bangladesh ini melihat proses ‘penciptaan pengetahuan’ yang hegemonik selalu melibatkan aktor-aktor yang merepresentasikan ‘kemajuan’. Dalam konteks Ban Huay Bong, representasi kemajuan dihadirkan oleh aktor-aktor seperti negara, agama, dan LSM.
Kepentingan aktivis LSM adalah menciptakan tatanan sosial dan realitas berdasarkan apa yang dibayangkannya.  Tak heran bila wacana  tradi- sional rai mun wian kemudian diakomodasi oleh mereka, dan disetujui oleh orang-orang Karen. Wacana yang diproduksi oleh aktivis LSM meru- pakan salah satu bentuk kepengaturan menurut Foucault (Mudhofir 2011; Foucault 2008). Wacana ini berperan dalam menertibkan pemaknaan ko- munitas lokal terhadap sesuatu (Foucault 2008). Wacana  memiliki peran penting dalam proses kepengaturan  dari  LSM  guna  menghindari
Adrianus VPP, ‘ Kepengaturan Tanpa Perlawanan Langsung ...’ 249-261
kepengaturan dari negara. LSM tentu tidak me- maksakan komunitas lokal agar mereka menuntut apa yang menjadi kepentingan mereka. Dengan kata lain, mereka hanya memberikan gambaran apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan kor- ban sebagai bahan advokasi ke pemerintah.
Status rai mun wian dipakai untuk mendapat- kan akses ke counter-mapping . Dengan dorongan LSM,  mereka  melakukan shifting identitas. Konsep ra lu ‘an ‘loy yang dilekatkan oleh peme- rintah dan publik Thai pada orang Karen sebagai peladang  diubah  menjadi rai  mun  wian yang merupakan identitas tradisonal orang Karen dan Luho saat belum mengenal cash-crop. Perubahan ini  dianggap  lebih  menguntungkan.  Mereka memainkan positioning agar konsep ini terkesan relevan di depan ideologi konservasi. Tidak meng- herankan apabila contoh-contoh kearifan  lokal yang ditampilkan  dalam konsep rai mun  wian diambil  dari  praktik  tradisional  orang-orang Karen yang kemudian diberi label konservasi lokal oleh orang Karen, akademisi, dan LSM (Lanuga- ramsri 2000). Pemaknaan ini bisa berubah karena adanya intervensi dari RFD dan LSM selaku agen pengusung  ideologi  konservasi.  Mengingat konstruksi  marjinalitas  dan  minimnya  batas kekuatan mereka, maka mau tidak mau logika konservasi  harus  diterima  dan  disebarkan  ke dalam  komunitas agar  dianggap sebagai kebe- naran pengetahuan.
Konstruksi kebenaran ala LSM lebih diterima oleh komunitas sekitar karena negara sering hadir dengan relasi yang antagonistik dengan komu- nitas Karen. Memang orang-orang Karen berha- rap  mendapat kemajuan  yang bisa  dihasilkan dengan  masuk  ke  dalam  skema  inkorporasi negara melalui pemenuhan hak-hak kewargane- garaan. Akan tetapi, negara tidak bisa serta merta hadir dan menertibkan mereka melalui program pemetaan GPS partisipatif tanpa bantuan LSM yang dianggap sebagi sosok orang maju, modern, dan protagonis, karena memiliki rekam historis sebagai sekutu orang lokal saat melawan RFD. Dengan kata lain, simbol kemajuan yang dibawa oleh LSM membuat kepengaturan berjalan lebih mudah
Kehadiran taman nasional dan  pembatasan akses para petani ke hutan yang juga disepakati oleh komunitas lokal pasca terciptanya konsensus pemetaan GPS partisipatif, bukan menjadi penan- da bahwa utilitas hutan sebagai ruang produksi hilang. Hutan yang diproteksi ternyata didesain oleh pemerintah agar memiliki fungsi ekonomi sebagai situs ekowisata yang dikelola oleh warga lokal. Tidak heran apabila di Ban Huay Bong, sejak 10-12 tahun lalu, beberapa warga mulai  membuka guest  house dan  warung  klontong di  pinggir- pinggir jalan. Guest house dan warung klontong ini dibangun dengan bantuan dana dari inves- tor. Setiap  kali ada tamu yang  berkulit  putih, pemilik guest house biasa memberikan harga 500- 1000 Bath/malam. Jika yang datang merupakan tamu-tamu dari  negara-negara  Asia Tenggara maka  harganya  diturunkan  menjadi  250-300 Bath/malam. Adapun biaya untuk melihat gajah milik warga adalah sebesar 100 Bath/pengunjung. Hampir  semua warga  memiliki gajah.  Mereka juga mematok harga 20 Bath bagi tiap pengun- jung yang ingin melakukan tracking di kawasan taman nasional. Pendapatan dari sektor ini me- mang belum sebanyak pendapatan dari  sektor pertanian. Akan tetapi, pendapatan dari sektor ekowisata bisa menjadi alternatif pemasukan bagi warga lokal di saat musim panen belum tiba.

## G.  Kesimpulan
Program  pemetaan GPS  partisipatif di  Ban Huay Bong bisa berjalan efektif tanpa ada resis- tensi langsung karena tujuh hal, yaitu: Pertama , selama bertahun-bertahun  orang Karen  hidup dalam insekuritas atas lahan karena tidak diakui- nya hak mereka berdiam dan menguasai lahan di ruang hidupnya. Seiring makin kuatnya ceng- keraman  negara,  hal  tersebut  menjadi  begitu mengkhawatirkan sebab sewaktu-waktu mereka bisa direlokasi atau dengan mudahnya lahan per- tanian mereka  dialihfungsikan  sebagai  taman nasional yang berarti akses mereka benar-benar terputus. Oleh sebab itu, dengan diakuinya hak pakai oleh negara, rasa was-was yang selama ini melekati mereka, bisa teratasi.
Kedua , Diterimanya ide konservasi dari LSM.

## 260 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Konsekuensi logis dari penerimaan ide tentang konservasi ialah, hak-hak agraria mereka baru bisa dipenuhi jika mereka juga bersedia diatur demi kepentingan konservasi. Dengan nalar ini, peng- ekologian konsep rai mun wian menjadi masuk akal. Nalar ini pulalah yang membuat pemetaan GPS partisipatif bisa diterima oleh mayoritas warga Ban Huay Bong karena dalam program tersebut selain ada skema pengakuan hak, juga ada skema konservasi.
Ketiga , bisa bermigrasi dan bekerja di luar kota di bidang non-pertanian yang membuat kondisi lapar akan  tanah tidak terlalu tinggi,  sehingga sektor pertanian tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pendapatan mereka.
Keempat ,  besarnya  tingkat  ketergantungan orang-orang Karen di Ban Huay Bong terhadap hutang, membuat mereka harus mengubah pola pikirnya. Pemasukkan harus lebih dihitung secara kalkulatif agar pembayaran utang tidak melebihi tempo.  Selain itu,  dengan batas-batas tanah yang jelas dan diakui oleh negara akses kredit juga lebih mudah didapat.
Kelima ,  peran  LSM  Raks Thai  Foundation selaku  pengusung  ide  program,  membuat program  ini  bisa berjalan  secara  lebih  efektif, karena mereka sudah mendapat cap positif dari orang Ban Huay Bong.
Keenam , penggunaan institusi lokal seperti: Komite Desa, Komite Gereja, dan dimasukkannya petugas surveyor dari warga desa lainnya, mem- buat proses kepengaturan  bisa berjalan  lancar karena  kuasa-kuasa  yang  ada  di  ranah  lokal terkumpul dan bisa satu suara mendukung pro- gram. Dengan cara ini kepengaturan akan lebih mudah  dan  efektif  karena  struktur-strukrtur sosial yang penting dalam hidup sehari-hari dili- batkan.
Ketujuh ,  orang Karen  tidak tereksklusi dari hutan  sebagai  ruang  produksi pasca  program pemetaan GPS partisipatif. Penyebabnya adalah hutan di sekitar Mae Chaem ditetapkan sebagai situs  ekowisata yang  bisa mendatangkan tam- bahan pemasukan bagi warga lokal. Dengan kata lain, fungsi hutan sebagai ruang produksi tidak hilang.
Dengan demikian, penerimaan orang Karen di Ban Huay Bong terhadap program pemetaan GPS partisipatif disebabkan adanya pra-kondisi yang mengikat secara struktural yakni insekuritas atas akses ke tanah,  semakin tingginya tingkat migrasi ke perkotaan, dan ketergantungan terha- dap utang sebagai implikasi  logis dari konstruksi marjinalitas yang mereka alami selama ratusan tahun.
Selain itu, materialisasi pengetahuan melalui penciptaan peta  baru hasil dari pemetaan GPS partisipatif yang  mengahasilkan produk  karto- grafi yang  lebih spesifik dan  jelas batas serta peruntukkannya juga  relevan  dengan  konteks ekonomi-politik  setempat.
Dorongan dari  agen-agen di ranah lokal se- perti LSM, anggota TAO  & Komite Desa, hingga Komite Gereja yang perannya semakin kuat pasca inkorporasi penuh orang-orang Karen ke dalam skema kewarganegaraan Thailand dalam konsti- tusi  1997 juga membuat program pemetaan GPS partisipatif dianggap sebagai norma baru yang harus diterima.  Tugas dari agen-agen ini di ranah lokal ialah mengoperasikan model pengaturan sosial yang dapat menciptakan hasrat, habit , dan sistem  kepercayaan  yang  relevan  dengan kepentingan negara neoliberal Thailand

## Daftar  Pustaka
Bernstein, H 2009, V.I. Lenin and A.V. Chayanov: Looking Back, Looking Forward. Journal of Peasant Studies, pp. 55-81 .
Cocharane, Logan, Jon Corbett, Peter Keler 2014,
Impact of Community-based and Participa- tory Mapping. Institute for Studies and Inno- vation  in  Communit y,  University  Engage- ment, University of Victoria.
Delang, CO 2003 ,  Living at the Edge of Society, Routledge, London.
Dove,  Michael  1993, Smallholder  Rubber  and Swidden Agriculture in Borneo: A Sustainable Adaptation to the Ecology  and  Economy  of the Tropical Forest, Economic botany 47 (2), 136-147.
Adrianus VPP, ‘ Kepengaturan Tanpa Perlawanan Langsung ...’ 249-261
Foucault, M 2008 , The  Birth of Biopolitics: Lec- tures at the Collège de France, 1978-1979. New York, Palgrave MacMillan.
Gine, X 2012, Land Security in Rural Thailand, s.l,
World Bank.
Hale, CR, 2006 Activist Research v. Cultural Cri- tique, Cultural Anthropology, Vol. 21,(Issue 1,),  pp. 96–120.
Harvey, D, 2005 , A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, New York.
Karthik, Teegalapalli, Gopi Govindhan Veeraswa- mi,  Prasanna  Kumar Samal,  2009, Forest Recovery Following Shifting Cultivation:  an Overview of Existing Research, Tropical Con- servation Science, Vol. 2(4), 374-387.
Khan, MT  2013, Theoretical  Frameworks  in Po- litical Ecology and Participatory Nature/For- est Conservation: the Necessity for a Hetero- dox Approach and the Critical Moment, Jour- nal of Political Ecology.
Khoo, Bo Teik 2010, Social Movments and the Cri- sis of Neoliberalism in Thailand and Malysia.
IDE Duscusion Paper, No. 238 (6). Laungaramsri, P 2000, Redef ining Nature: Karen Ecological  Knowledge  and  the  Challenge to the Modern Conservation Paradigm, Disser- tation, University of Washington, Washington.
Li, TM 2007, The Will to Improve: Governmen- tality, Development, and the Practice of Poli- tics, Duke University Press, Durham. Li, TM 2012, The Will to  Improve: Perencanaan,
Pembangunan, dan Kekuasaan di Indonesia , Marjin Kiri, Tangerang Selatan.
Mudhoffir, AM 2011, Governmentality dan  Pem- berdayaan  dalam  Advokasi  Lingkungan: Kasus Lumpur Lapindo, Pusat Kajian Sosio- logi, Lab Sosio FISIP-UI., Volume Vol. 16, No.
1, pp. 49-75.
Peluso, NL 1995, Whose Woods Are These?, Anti- pode, 274, pp. 383-406.
Rambo, T 1981, No Free Lunch: a Reexamination of the Energetic Efficiency of Swidden Agri- culture , University of Philippines and East- West Center, Hawai.
Ramprasad,  V  2018, Debt  and  Vulnerability: Indebtness,  Institutions,  and Smallholders Agriculture in South India, Journal of Peas- ant Studies.
Reyes-García, V, Gueze, M, Orta-Martinez, M & Luz, AC, 2012, Does Participatory Mapping Increase Conflicts? A Randomized Evaluation in the Bolivian Amazon, Applied Geography, p. 34.
Santasombat, Yos  2004, Karen  Cultural  Capital and  the  Political  Economy  of  Symbolic Power, Asian Ethnicity, 5, no.1, pp. 105-120 Schmidt-Vogt, D 1998, Defining Degradation: the Impacts of Swidden on Forests in Northern Thailand , Mountain Research and Develop- ment, 135-149.
Trakansuphakon,  Praset  1997, Transmision  of Body KnowledgeRelating to the Shifting Cul- tivation System of Karen Community, Non- Formal Education Master Thesis, Chiang Mai University, Thailand.
Walker, A & Forsyth, T, 2007, Forest Guardians, Forest Destroyers: the Politics of Environmen- tal Knowledge in Northern Thailand, Univer- sity of Washington, Washington.
Waraluck, I 1998, Rai  Mun wian: Manda  Haeng Phan Phuet Swidden Agriculture: Mother, B.S.
Printing, Chiang Mai.
Winichakul, T 1997, Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation, 3rd penyunt, Uni- versity of Hawaii, Hawaii.