## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Penguatan Perlindungan Hukum Pasien Pengobatan tradisional akibat kelalaian Pelayanan Pengobatan tradisional
Strengthening the LegaL Protection of PatientS in traditionaL Medicine due to the negLigence of traditionaL Medicine

## mohammad irfan
Universitas Mataram Email : ivan_mohammad44@yahoo.com

## abstrak
Dalam pengobatan tradisional, sebagai sebuah upaya menjual jasa, kalau kita berbicara dalam ranah hukum, ada banyak hal yang melatarbelakangi kenapa pasien pengobatan tradisional perlu diberikan pemahaman yang dalam tentang pengobatan tradisional sebagai pilihan terapy penyembuhan, antara lain secara kodrati pasien adalah seorang subjek hukum yang perlu mendapat penghargaan dan perhatian oleh pelaku pengobatan tradisional dan mereka harus hati-hati dalam memberikan upaya pengobatan. Hal ini juga harus disadari oleh pelaku pengobatan tradisional akan kesetaraan posisi pengobat dan pasien. Pelayanan pengobatan tradisional yang mumpuni mutlak harus didapatkan oleh seorang pasien, keberadaan seorang pasien dalam ranah pengobatan tradisonal haruslah dijunjung tinggi sebagai bentuk kesetaraan posisi antara pengobat dan pasien, dalam terminologi hukum kesehatan kedudukan antara dokter dan pasien juga disamakan dengan kedudukan antara pengobat tradisional dan pasien yang pasti memiliki hubungan hukum di dalamnya. Metode Penelitian yang dgunakan dalam penulisan ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif, Metode Penelitian, dengan teknik pengumpulan data yang bersuber dari studi kepustakaan, yaitu melalui buku, jurnal-jurnal terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan Perlindungan hukum terhadap pasien akibat dari kelalaian pengobatan tradisional , dianggap sebagai upaya memberikan keseimbangan hak antara pasien dan pengobat tradisional, pengobat tradisional harus penuh kecermatan dan ketelitian dalam melakukan tindakan pengobatan tradisional yang disebabkan oleh sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan no. 36 tahun 2009 melalui PP no. 103 tahun 2014 dan Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Kata Kunci : Pengobatan, Tradisional, Pasien, Kelalaian

## abstract
in traditional medicine, as an attempt to sell services, if we speak in the realm of law, there are many things that clarify why traditional medicine patients need to be given a deep understanding of traditional medicine as a healing therapy option. among other things, the patient is a legal subject that needs to be appreciated and attention by traditional medicine practitioners, and they must be careful in providing treatment efforts. traditional medical services must be obtained by a patient, and the presence of a patient in the realm of traditional medicine must be visited highly as a form of equality of position between the therapist and the patient. in the terminology of health law, the position between doctor and patient is also
equated with the position between traditional therapists and patients, who must have a legal relationship in it. the research method used in this writing is the normative yuridic research method, with the technique of collecting data from library studies, i.e., through books, previous journals, and legislative regulations related to this research, as well as using data analysis qualitatively. the results of the discussion indicate that the legal protection of patients resulting from the negligence of traditional medicine, considered an attempt to provide a balance of rights between patients and traditional therapists, must be full of urgency and rigor in carrying out traditional therapy actions caused by legal sanctions as regulated in the health act no. 36 of 2009 through PP no. 103 of 2014 and the Law no. 8 of 1999 on consumer protection.
Keywords: Medicine, Traditional, Patient, Neglect.

## a. PendaHuluan
Pengobatan tradisional dikenal sejak jaman dahulu kala dan diwariskan secara turun temurun dalam kultur masyarakat Indonesia. Pengobatan ini dikenal begitu melekat dengan kekhasan masyarakat pedesaan hingga perkotaan, oleh karena itulah kita melihat dinamikanya masyarakat Indonesia cenderung masih melihat pemahaman akan pengobatan tradisisonal ini telah berurat berakar sehingga pola pikir masyarakat terbentuk bahwa pengobatan tradisonal lebih dahulu ada jika dibandingkan pengobatan terapi kedokteran medis sekarang ini. Dinamika pengobatan tradisional yang inheren dengan masyarakat desa telah memunculkan sikap tindak yang masih mengedepankan bahwa datangnya sebuah keluhan atau penyakit dalam tubuh adalah akibat dari kesalahan tindakan atau akibat dari perbuatan-perbuatan yang terkesan buruk yang dilakukan secara individu sehingga mereka meyakini bahwa pengobatan tradisional adalah solusi tepat dari munculnya keluhan penyakit yang diakibatkan oleh perbuatan- perbuatan yang melanggar norma dalam kehidupan masyarakat desa.
Dalam ranah tradisional, pengobatan tradisional telah identic dengan tipikal keseharian masyarakat desa, hal ini tidak bias lepas dari nilai nilai kesakralan dari kultur klasik masyarakat pedesaan yang masih mengedepankan budaya-budaya warisan leluhur yang mereka yakini sebagai sebuah tradisi yang patut dan perlu dipertahankan dengan kepercayaan bahwa jika melanggar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan secara adat maka dengan sendirinya akan menimpa hal-hal yang buruk terhadap eksistensi kehidupan di kemudian hari termasuk dalam pengobatan kesehatan masyarakat.
Obat tradisional mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang didasarkan pada teori, keyakinan, dan pengalaman asli dari budaya yang berbeda. Ini memainkan peran penting dalam menyediakan perawatan kesehatan kepada jutaan orang di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah di mana akses ke pengobatan modern terbatas. Penggunaan obat tradisional telah diturunkan melalui generasi dan terus dihargai karena efektivitasnya dalam mengobati berbagai penyakit dan mempromosikan kesejahteraan secara keseluruhan.
Obat tradisional mencakup berbagai praktik, termasuk obat herbal, akupunktur, terapi pijat, dan penyembuhan spiritual. Metode-metode ini sering berakar dalam keyakinan budaya dan spiritual masyarakat yang mempraktekkannya, dan sering dilihat sebagai pendekatan holistik untuk penyembuhan yang menangani tidak hanya gejala fisik, tetapi juga kesejahteraan mental, emosional, dan spiritual. Di banyak bagian dunia, kedokteran tradisional adalah bentuk utama perawatan kesehatan yang tersedia bagi orang-orang, dan sering dilihat sebagai lebih mudah diakses, terjangkau, dan sesuai secara budaya daripada praktik medis modern. Terlepas dari kemajuan dalam
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 184~190
pengobatan modern, metode penyembuhan tradisional terus memainkan peran penting dalam sistem perawatan kesehatan di seluruh dunia.
Aturan aturan yang secara adat yang mengikat masyarakat desa dalam pengobatan tradisional telah melahirkan kebiasaan bahwa pengobatan tradisonal yang berkembang dalam suatu komunitas atau kelompok kelompok masyarakat diyakini sebagai upaya kesehatan yang cukup mumpuni dalam memberikan terapy kesehatan dalam kultur masyarakat tradisional, hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai hal, antara lain, tumbuhnya keyakinan bahwa bahan-bahan obat-obatan tradisonal yang mudah didapat dan akses untuk memperolehnya yang tidak menyita secara keuangan membuat pengobatan tradisional menjadi pilihan pertama masyarakat pedesaan untuk mengobati tubuh jika terjadi eluhan atau penyakit yang datang.
Harus diakui bahwa keberadaan pengobatan tradisional telah menimbulkan pemahaman dan keyakinan sendiri baik pada masyarakat desa maupun masyarakat perkotaan, sebagai pengobatan alternative pilihan pertama ketika upaya terapy secara kedokteran medis tidak mengalami penyembuhan secara memadai. Namun harus diperhatikan oleh kita sebagai pasien bahwa pengobatan tradisional seperti, terapy bekam, pijat refleleksi, totok jari, jarum akupuntur, pijat tradisonal, adalah merupakan pelayanan pengobatan tradisional dengan trik sederhana yang perlu memiliki ketrampilan mumpuni di dalamnya.
Jika dteliti lebih jauh akan tampak bahwa kita sebagai pasien pengobatan tradisional dalam tehnis pengobatan tradisional ada baiknya perlu mempelajari terelebih dahulu pengetahuan tentang pengobatan tradisional yang akan menjadi tujuan pasien. 1 Pengetahuan tentang pengobatan tradisional banyak kita dapatkan diberbagai literasi baik secara offline maupun secara online sehingga lebih bijak memilih jenis pengobatan tradisional seperti apa yang sesuai dengan kondisi keluhan kesehatan pasien. Pilihan pengobatan tradisional atau dalam telinga masyarakat yang akrab dengan sebutan pengobatan alternatif adalah merupakan hak pasien, oleh karena itu pasien perlu mengetahui bahwa terapy pengobatan tradisional dan seluk beluknya dan tingkat penyembuhannya dari sang pengobat atau terapys sampai sejauh mana berdampak pada eksistensi perubahan kesehatan seorang pasien, walaupun secara kodrati seorang pasien pasti mengetahui bahwa kesembuhan mutlak dalah dari ridho yang maha kuasa.
Dalam terapy pengobatan tradisional, sebagai sebuah upaya menjual jasa, kalau kita berbicara dalam ranah hukum, ada banyak hal yang melatarbelakangi kenapa pasien pengobatan tradisional perlu diberikan pemahaman yang dalam tentang pengobatan tradisional pilihan terapy penyembuhan, antara lain secara kodrati pasien adalah seorang subjek hukum yang perlu mendapat penghargaan dan perhatian oleh pelaku pengobatan tradisional dan mereka harus hati-hati dalam memberikan terapy. Hal ini juga harus disadari oleh pelaku pengobatan tradisional akan kesetaraan posisi pengobat dan pasien. Pelayanan terapy yang mumpuni mutlak harus didapatkan oleh seorang pasien, keberadaan seorang ppasien dalam ranah pengobatan tradisonal haruslah dijunjung tinggi sebagai bentuk kesetaraan posisi antara pengobat dan pasien, dalam terminologi hukum kesehatan kedudukan antara dokter dan pasien juga disamakan dengan kedudukan antara pengobat tradisional dan pasien yang pasti memiliki hubungan hukum di dalamnya.
1 Chandra Suwito dkk, pertanggungjawaban hukum pengobat tradisional akibat kelalaiannya dalam pe- layanan pasien, Jurnal Gagasan Hukum, Vol 02, No. 02, Desember 2020, hal. 169
Kedudukan pasien dalam pengobatan tradisional haruslah diberikan perhatian khusus, mengingat pasien memiliki hak yang perlu dilindungi jika terjadi kesalahan tindakan atau kelalaian dalan terapy pengobatan tradisional. Hal ini juga merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan regulasi yang tepat akan eksistensi pengobatan tradisional dan tindakan tepat sebagai wujud akan penghargaan hak-hak pasien. Pada latar belakang di atas maka penulis ingin membahas permaslahan agaimanakah bentuk perlindungan hukum hak-hak pasien pengobatan tradisional?.

## b. metode Penelitian
Metode Penelitian yang dgunakan dalam penulisan ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif, Metode Penelitian, dengan teknik pengumpulan data yang bersuber dari studi kepustakaan, yaitu melalui buku, jurnal-jurnal terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta dengan menggunakan analisis data secara kualitatif

## C. PembaHasan
Pengobatan tradisional adalah sebagai alternative pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik dalam lingkup perkotaan maupun pedesaan telah dianggap sebagai sebuah terapy yang cukup melekat dengan keseharian masyarakat saat ini. Menurut slamet susilo, (mantan Dirjen Pengawas Obat dan makanan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) pengobatan tradisional adalah suatu upaya kesehatan dengan cara lain dari ilmu kedokteran dan berdasarkan pengetahuan yang diturunkan secara lisan maupun tulisan berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia.
Dalam penelaahan Undang-Undang tentang kesehatan no. 36 tahun 2009, tidak ditemukan tentang pengertian pengobatan secara esksplisit, namun hasil penelusuran penulis di beberapa referensi perundang-undangan ditemukan, Permenkes no. 15 tahun 2018 yang memberikan pemahaman tentang pengobatan tradisional dengan definisi bahwa pengobatan tradisional adalah pengetahuan tentang kesehatan yang diwariskan secara turun temurun dengan harus memeliki keterampilan secara praktis dan efisien dan secara empiris dianggap mampu memberikan pengaruh kesembuhan pada suatu keluhan penyakit dan dapat dipertanggung jawabkan eksistensi keberadaannya sesuai dengan aturan hidup kemasyarakatan.
Dalam pelayanan kesehatan tradisional terdapat dua jenis pelayanan kesehatan tradisional, hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 160 ayat 1 undang-undang kesehatan yang menyatakan, yang pertama pelayanan kesehatan tradissional yang menggunakan keterampilan, dalam arti bahwa pelayanan kesehatan tradisional benar- benar menggunakan bakat dan kemampuan yang dapat dipelajari secara personal kepada seseorang yang memiliki kemampuan dan berusia lebih tua dan berpengalaman., yang kedua pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan, ketika berbicara tentang hal ini, maka dituntut dalam pengobatan tradisional untuk selalu menggunakan bahan-bahan ramun herbal yang teruji kehigienisannya dan berdasarkan riset secara empiris terbukti mampu memberikan dampak yang bagus dalam tingkat kemajuan kesehatan pasien. 2
2 Lavenia Rarung, Tanggung jawab hukum terhadap pelaku pembuat pembuat obat-obatan tradisional  ditin- jau dari Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Jurnal Lex Crimen Vol VI/No. 3/Mei/2017, hal. 105
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 186~190
Berbicara dalam konteks kesehatan tradisional yang dipraktekkan di Indonesia lebih khusus provinsi Nosa Tenggara barat bahwa pengobatan tradisional yang dilakukan yang menjadi pondasi utamanaya adalah kebiasaan warisan turun temurun berupa keterampilan penguasaan yang dipelajari secara otodidak dan berkesinambungan dengan pijakan nilai beupa local wisdom yang menjadi pijakan pikiran ketika mempelajari pengobatan tradisonal. Nilai-nilai local wisdom ini dianggap sebagai nilai panutan yang telah berakar dan dipedomani dalam ikhtiar untuk menghasilkan pengobatn tradisional yang lebih baik dan teruji. Dalam praktek pengobatan tradisional yang terjadi di kota mataram Lombok Nusa Tenggara Barat peranan pemerintah sebagai pemegang regulasi penting dimaknai sebagai hal yang fundamen dalam memberikan edukasi dan pengawasan terhadap keberadaan pengobatan tradisional sehingga unsur kemanfaatan dan keamanannya bagi publik atau khalayak ramai sesuai dengan rel-rel hukum dan aspek social budaya yang berlaku.
Dalam pelayanan kesehatan tradisional yang berlaku dalam dunia kesehatan di Indonesia dikenal masyarakat antara lain, kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dalam konsep ini perlu menjadi konsep yang selalu menjadi pegangan para penyehat/terapys tradisional untuk tetap mempertahankan eksistensinya dalam ranah pelayananan kesehatan modern di tempat manapun melakukan praktek di berbagai fasilitas kesehatan yang menyebar di seluruh pelosok desa maupun perkotaan.
Dalam Undang-Undang Kesehatan no. 36 tahun 2009, pemerintah sebagai pemegang regulasi diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membina dan mengawasi keberadaan pengobatan tradisional yang berkembang di masyrakat dengan turut memberikan rambu-rambu norma yang penting yang harus di ketahui oleh para pelaku pengobatan tradisional dalam melakukan pelayanan pengobatan tradisonal. Dalam pengejawantahan undang-undang kesehatan no. 36 tahun 2009 kepada pelaku pengobatan tradisional pemerintah memberikan ruang terbuka yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan maupun perkotaan untuk meningkatkan skill keahlian dan kompetensi pengobaan tradisional guna pengembangan ilmu sehingga bermanfaat bagi public yang dapat dipertanggungjawabkanpenggunaannya dan keamanannya. 3
Dalam PP no. 103 tahun 2014 tentang pengobatan tradisional, terdapat 2 jenis pelayanan kesehatan tradisional yang meliputi, yang pertama, pelayanan kesehatan tradisional empiris, yaitu pelayanan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris, sebagaimanan termaktub dalam Permenkes no. 61 tahun 2016, yang kedua, pelayanan kesehaan tradisional komplementer , yaitu penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah sebagaimana diatur dalam permenkes no. 15 tahun 2018, yang ketiga, Pelayanan kesehatan tradisional integrasi, yaitu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti sebagaimana diatur dalam Permenkes no. 37 tahun 2017 4
Dalam penyelenggaraan pengobatan tradisional di Indonesia sebagaimana juga dalam pengobatan tradisional di Lombok Nusa Tenggara Barat, diharuskan para praktisi atau terapys pengobatan tradisional harus memiliki surat izin registrasi (STR)
4 Op. Cit
yang diteerbitkan oleh pemerintah sebagaimana juga pada profesi medis kedokteran konvensional.
Berdasarkan kajian diatas untuk menjawab permasalahan bagaimanakah bentuk perlindungan pasien jika terjadi kelalaian dalam tindakan pengobatan tradisional yang merugikan pasien, lau sampai sejauh mana sanksi hukum yang bisa diterapkan kepada pengobat tradisional yang telah melakukan tindakan kesalahan kelalaian dalam memberikan terapy pengobatan. Dalam terminology hukum kesehatan, pasien adalah seorang konsumen. Dalam hal ini penerapan undang-undang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah upaya menjamin kepastian hukum yang diberikan kepada konsumen agar hak-haknya terlindungi secara hukum. Pengobat tradisional adalah profesi penjual jasa pengobatan dan bisa dikategorikan bahwa pengobat tradisional adalah pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 5
Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari definisi ini, maka seyogyanga bahwa pasiien adalah sinkron dengan pemahaman seorang konsumen, dalam telaah lebih lanjut, penting untuk mengetahui definisi pemahaman dari barang dan jasa. Sebagaiman yang termaktub dalam pasal Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Dari pemahaman pasal diatas, dapatlah disimpulkan bahwa setiap barang-barang yang menjadi media pengobatan tradisional seperti ramuan-ramuan herbal, tablet tablet herbal, sirup dan jamu herbal yang telah dikemas secara higienis dan metode jasa pengobatan tradisional sepperti terapy bekam, terapy jarum akupuntur, terapy pijat refleksi, akupresur, pengobatan sengat lebah dan beberapa pengobatan tradisonal lainnya yang diprakekkan oleh pengobat/penyehat/terapys tradisional dan dimnfaatkan oleh konsumen atau pasien mengacu pada undang-undang perlindungan konsumen jika terjadi permasalahan hukum antara pengobat dan pasien.
Menurut kajian penulis, dalam Undang-Undang perlindungan konsumen no. 8 tahun 1999 belum mengatur secara eksplisit perlindungan atas hak-hak pasien yang melakukan atau berketetapan hati memilih pengobatan tradisional sebagai salah satu ikhitiar pentembuhan penyakit yang diderita. Dalam hal ini tidak berarti bahwa undang- undang perlindungan konsumen tidak bisa digunakan untuk memproses segala tindakan hukum pada problematika pengobatan tradisional, mengingat tejadinya peristiwa hukum yang berdampak munculnya hubungan hukum antara pengobat tradisional dan pasien (konsumen) tetap ada.
5 Thalia Prameswari, 2021,  Pasien Konsumen yang unik, Jurnal Hukum Kesehatan di Indonesia, Vol. 01 no.
02 2021, hal. 21
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 188~190
Dalam melakukan pengobatan tradisional, para pengobat tradisional yang melakukan tindakan-tindakan yang tanpa disadari merugikan pasien pengobat tradisional, hal yang merugikan pengobat tradisisonal menuntut tanggung jawab dari pengobat tradisional sebagai pelaku usaha. Berdasarkan tinjauan dari PP no. 103/2014. Dalam melaksanakan prakteknya pengobatan tradisional yang dilakukan oleh pengobatatau penyehat tradisional seringkali dijumpai para pengobat tradisional tidak menggunakan peralatan yang modern dan telah teuji oleh balai klinis kesehatan dalam memberikan pelayanan pengobatan kepada pasien sehingga faktor keamanan menjadi rawan untuk dipertanyakan. 6 Atau ditemukan pengobat tradisional atau penyehat tradisional memberikan treatment dengan obat-obat yang tidak berizin kepada pasien sehingga hal ini mengakibatkan kerugian pasien. Jika merujuk kepada Peraturan Pemerintah no. 103 tahun 2014 pasal 83 ayat 1, maka para pengobat atau penyehat tradisional yang secara sadar atau tidak sadar melanggar ketentuan norma yang disebut diatas, penyejhat tradisional tradisional dikenakan sannksi administrative oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pembatalan SPTP`` dengan demikian sudah jelas bahwa rambu hukum yang mengatur pelanggaran-perlanggaran yang dilakukan oleh pengobat tradisional sudah jelas, dan diperlukan upaya langkah-langkah konkrit dari pemerintah untuk mengambil tindakan tegas apabila ditemukan atau ada pengaduan dari masyarakat tentang kelalaian pengobat/penyehat tradisional.
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 7 mengamanatkan bahwa penghargaan terhadap hak-hak pasien adalah sebuah upaya mewujudkan penghormatan eksiistensi seorang pasien dalam wujud nyata dilindungi oleh negara segala hal tindakannya sebagai seorang subjek hukum. Dalam hal ini apabila terjadi peristiwa keperdataan dalam pengobatan tradisional maka pasien berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas kelalaian pengobat tradisional. Menurut pasal 19 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen dan atau mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam arti bahwa segala kerugian yang dialami oleh pasien sebagai kerugian dari kesalahan tindakan atau kelalaian yang disebabkan oleh pengobat, maka pengobat tradisional dari sisi hukum harus bertanggung jawab untuk memberikan dengan penuh kesadaran segala hal yang berkaitan dengan tuntutan kerugian yang diajukan oleh pasien.
Disamping itu akibat dari adanya tuntutan kerugian oleh pasien maka tidak tertutup kemungkinan munculnya laporan tindakan pidana akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh pengobat tradsional saat melakukan pengobatan berdasarakan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
Jeratan hukum 8 bagi pelanggaran-pelanggaran oleh pengobat tradisional yang tidak memberikan respon atau menolak dan mengabaikan tuntutan keperdataan konsumen atau pasien, mak pasien dapat mengajukan gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) atau mengajukan ke lembaga peradilan tempat kedudukan konsumen atau pasien.
Seiring dengan perkembangan dunia hukum yang cenderung dinamis, jika antara konsumen pasien dan pengobat tradisional menemukan kesepakatan maka upaya
6 Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional, pasal 1 angka 1.
7 Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang  Perlindungan Konsumen, pasal 19 ayat 1
8 Salim Ma,ruf,  Sanksi pidana dalam praktek pelayanan pengobatan tradisional, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV/
No. 2/April/2015, hal. 51
penyelesaian yang bias di tempuh dan samapai detik ini dipandang efektif sebagai salah satu upaya terbaik dalam penyelesaian sengketa bidang kesehatan yaitu melalui meode atau cara mediasi. Dalam hukum Indonesia mediasi dikenal sebagai alternative pilihan penyelesaian sengketa kesehatan yang banyak memberikan bantuan atas problematika hukum kesehatan dewasa ini yang berawal dari lahirnya undang-undang no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR.

## d. kesimPulan
Perlindungan hukum terhadap pasien akibat dari kelalaian pengobatan tradisional, dianggap sebagai upaya memberikan keseimbangan hak antara pasien dan pengobat tradisional, pengobat tradisional harus penuh kecermatan dan ketelitian dalam melakukan tindakan pengobatan tradisional yang disebabkan oleh sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan no. 36 tahun 2009 melalui PP no. 103 tahun 2014 dan Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal ini pasien juga untuk menghindari permasalahan hukum yang merugikan dirinya, harus selektif memilih pengobatan tradisional yang diinginkan sebagai salah satu upaya untuk menghindari permasalahan hukum yang muncul di kemudian hari.
Sebagai kesimpulan, jelas bahwa perlindungan hukum dalam layanan kedokteran tradisional sangat penting dalam memastikan keamanan dan akuntabilitas pasien. Pengaruh keyakinan dan praktik budaya pada keinginan pasien untuk mencari perbaikan hukum untuk kelalaian tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, disarankan agar ada regulasi dan pengawasan yang lebih baik terhadap layanan kedokteran tradisional, pendidikan dan memberdayakan pasien untuk mempertahankan hak-hak mereka, dan kolaborasi antara penyembuh tradisional, penyedia layanan kesehatan, dan ahli hukum untuk meningkatkan keamanan pasien dan perlindungan hukum. Langkah-langkah ini tidak hanya akan menguntungkan pasien, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keseluruhan praktik kedokteran tradisional.- Panggilan untuk tindakan bagi para pemangku kepentingan untuk memprioritaskan perlindungan hukum bagi pasien yang menerima obat tradisional.
Adalah penting bagi para pemangku kepentingan untuk memprioritaskan perlindungan hukum bagi pasien yang menerima obat tradisional untuk mencegah bahaya dan memastikan kesejahteraan mereka. Dengan menerapkan regulasi dan pengawasan yang lebih baik, pasien dapat memiliki keyakinan dalam perawatan yang mereka terima dan memiliki kembali jika mereka mengalami efek negatif. Pendidikan dan memberdayakan pasien juga akan membantu mereka membuat keputusan yang tepat tentang perawatan kesehatan mereka dan mempertahankan hak-hak mereka. Kolaborasi antara penyembuh tradisional, penyedia layanan kesehatan, dan ahli hukum akan menciptakan sistem yang lebih kohesif yang memprioritaskan keselamatan pasien dan perlindungan hukum. Bersama-sama, langkah-langkah ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih efektif untuk praktik kedokteran tradisional.- Implikasi untuk penelitian masa depan dan pengembangan kebijakan dalam layanan kedokteran tradisional, termasuk mengeksplorasi cara-cara untuk lebih mengintegrasikan penyembuh tradisional ke dalam sistem perawatan kesehatan, mengembangkan pedoman untuk persetujuan informed dan hak-hak pasien dalam praktik kedokteran tradisional, dan menetapkan mekanisme untuk melaporkan dan mengatasi setiap efek negatif atau praktik yang salah. Selain itu, penelitian masa depan harus berfokus pada mengevaluasi efektivitas dan keamanan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 190~190
berbagai perawatan tradisional, serta mengidentifikasi hambatan untuk akses dan penggunaan layanan kedokteran tradisional. Pembuat kebijakan harus bekerja untuk menciptakan kerangka peraturan yang memastikan kontrol kualitas, standardisasi, dan akuntabilitas dalam praktik kedokteran tradisional, sementara juga mempromosikan sensitivitas budaya dan menghormati pengetahuan pribumi. Dengan mengatasi masalah ini, kita dapat memastikan bahwa obat tradisional terus menjadi bagian yang berharga dan dihormati dari sistem perawatan kesehatan di seluruh dunia.

## daftar Pustaka
Afriko, J. (2014). Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya). Bogor : In Media.
Suwito, C., Nelda, F., & Zulfikar, W. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengobat Tradisional Akibat Kelalaiannya Dalam Pelayanan Pasien. Jurnal gagasan hukum , 2 (02), 167-181.
Rarung, L. (2017). Tanggungjawab hukum terhadap pelaku pembuat obat-obatan tradisional ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Lex crimen , 6 (3).
Prameswari, T., & Andrianto, W. (2021). Pasien: Konsumen Yang Unik. Jurnal hukum Kesehatan indonesia , 1 (02), 132-139.
Ma’ruf, S. (2015). Sanksi Pidana dalam Praktik Pelayanan Pengobatan Tradisional. Lex crimen , 4 (2).
Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional, pasal 1 angka 1.