## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 3 (2021), pp. 341-352 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1060 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index

## Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi
Ditinjau dari Hukum Islam *
Ida Susilowati, 1 Adha Amir Ariefudien, 2 Adhitya Sandy Wicaksono 3 Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Indonesia https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1060

## Abstract
This paper describes policy issues related to refugees in Indonesia. Indonesia is not bound by the Convention of the Refugee 1951 or the 1967 Protocol, but Indonesia is a transit country that accommodates and manages a number of refugees who fled conflict areas from various countries. This study aims to examine the Indonesian government's policy towards refugees and analyze it from an Islamic principle on humanity as well as on Islamic law. The results of this  study  indicate  the  policies  of  the  Indonesian  government  when  viewed  from  the humanitarian principles in Islam. It cannot be said to have guaranteed the security, welfare, and safety of refugees. This can be seen from the absence of government regulations contained in  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  which  guarantees  that  the  rights  of  refugees  are fulfilled.
Keywords: Convention of the Refugee, Refugee, Islamic Law

## Abstrak
Tulisan  ini  mengurai  permasalahan  kebijakan  terkait  pengungsi  di  Indonesia.  Diketahui bahwa  Indonesia  tidak  terikat  dengan  Konvensi  Pengungsi  1951  maupun  Protokol  1967, namun  Indonesia  termasuk  negara  transit  yang  menampung  dan  mengurus  sejumlah pengungsi  yang  melarikan  diri  dari  wilayah  konflik  dari  berbagai  negara.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menelaah  kebijakan  pemerintah  Indonesia  terhadap  pengungsi  dan membandingkannya  dengan  pandangan  Islam  khususnya  dalam  perlakuan  terhadap pengungsi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pemerintah  Indonesia jika  ditinjau  dari  prinsip-prinsip  kemanusiaan  dan  hukum  Islam.  Hal  itu  belum  dapat dikatakan  telah  menjamin  keamanan,  kesejahteraan,  dan  keselamatan  pengungsi.  Hal tersebut  terlihat  dari  tidak  adanya  regulasi  pemerintah  yang  tertuang  dalam  Undang– Undang Republik Indonesia yang menjamin hak pengungsi terpenuhi.
Kata Kunci: Konvensi Pengungsi, pengungsi, prinsip kemanusiaan, hukum Islam
* Manuscript  received  date:  July  22,  2021,  revised:  August  28,  2021,  approved  for  publication: Desember 30, 2021.
1 Ida  Susilowati adalah  dosen  Universitas  Darussalam  (UNIDA)  Gontor  Indonesia.  Email: idasusilowati@unida.gontor.ac.id
2 Adha Amir Ariefudien adalah peneliti di Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Indonesia. Email: adhaamirariefudien@mhs.unida.gontor.ac.id
3 Adhitya  Sandy  Wicaksono adalah  peneliti  di  Universitas  Darussalam  (UNIDA)  Gontor Indonesia. Email: adhityasandywicaksono@mhs.unida.gontor.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Gelombang pengungsi semakin menjadi persoalan yang serius dalam kehidupan bernegara  dewasa  ini.  Imigran  yang  berjumlah  sangat  besar  datang  ke  suatu  negara dengan  membawa  harapan  untuk  mendapatkan  perlindungan,  keamanan,  dan kehidupan  yang  lebih  baik  dari  tempat  asal  mereka.  Hal  tersebut  seringkali menimbulkan permasalahan baik di negara asal, negara yang dilewati, maupun negara yang menjadi tujuan. Salah satunya adalah banyak dari mereka datang dengan tanpa dokumen  identitas  yang  lengkap,  sehingga  sulit  untuk  mengetahui  latar  belakang mereka, yang kemudian menimbulkan kekhawatiran negara penerima atas kemunculan berbagai persoalan, termasuk yang dirasakan oleh Indonesia.
Indonesia bukanlah negara yang menjadi pihak Convention Relating to the Status of  Refugees 1951  dan Protocol  Relating  to  the  Status  of  Refugees 1967  yang  membahas mengenai penjaminan hak suaka dan pengungsi asing. Meski begitu Indonesia adalah negara  yang  menjadi  tempat  persinggahan  sementara  bagi  banyak  pengungsi  dari berbagai  negara,  yang  terjebak  dalam  limbo  (periode  waktu  yang  tidak  pasti)  saat mereka  menunggu  proses  penempatan  ulang  di  negara  ketiga.  Hingga  saat  ini, setidaknya tercatat sekitar 13.475 jiwa telah tinggal dan menetap di Indonesia. Sebagian besar  imigran  ini  berasal  dari  Afghanistan  (56%),  Somalia  (10%)  dan  Myanmar  (5%). Afghanistan  menjadi  negara  asal  pengungsi  terbanyak  di  Indonesia.  Hampir  8.000 pengungsi  dan  pencari  suaka  Afghanistan  terdaftar  di  United  Nations  High Comissioner for Refugee (UNHCR) Indonesia pada Desember 2020. Begitupun dengan negara  lainnya  seperti,  Sudan,  Iran,  Irak,  Cina,  Ethiopia,  Sri  Lanka,  Yaman  dan sebagainya. 4
Pemerintah melarang pengungsi untuk bermukim secara permanen di Indonesia. Bekerja di Indonesia adalah hal yang terlarang bagi mereka, sehingga sulit mendapat akses  layanan  kesehatan  dan  pendidikan.  Banyak  dari  mereka  tinggal  di  kampung pengungsian dengan kondisi yang memprihatinkan selama bertahun–tahun lamanya. Beberapa  bahkan  telah  berada  di  Indonesia  lebih  dari  satu  dekade  dan  menunggu keputusan negara ketiga untuk menerima mereka. 5 Pada akhirnya, untuk menyambung kehidupan, mereka hanya bisa menyandarkan nasib kepada donasi yang diberikan oleh UNHCR, LSM ataupun warga sekitar yang peduli akan kondisi mereka. 6
Islam  telah  memberi  pedoman  tentang  cara  kita  dalam  memperlakukan pengungsi.  Islam  sebagai  agama  yang  memegang  prinsip  norma  yang  kuat mengharuskan  pengikutnya  untuk  memberi bantuan  dan  perlindungan kepada  yang
4 UNHCR, “Refugees In Indonesia”, dalam https://www.unhcr.org/id/en/#:~:text=Today%2C there are some 13%2C700 refugees registered with,from Afghanistan %2855%25%29%2C Somalia %2810%25%29 and Myanmar %287%25%29 , diakses 16 September 2021.
5 Bilal  Dewansyah, dan  Irawati  Handayani,  "Reconciling  Refugee  Protection  and  Sovereignty  in ASEAN Member States Law and Policy Related to Refugee in Indonesia, Malaysia and Thailand", Central European Journal of International and Security Studies, Vol.XII, No.4, 2018, h.476-477.
6 BBC Indonesia, "Kisah Pengungsi Di Indonesia: ‘Kami Ingin Bertahan Hidup, Itulah Kenapa Kami Di Indonesia", https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53109217 , diakses pada 14 September 2021.
membutuhkan tanpa mendikotomi latar belakang identitas mereka. 7 Sikap persamaan ini  memandang  bahwa  Islam  tidak  membeda-bedakan  manusia  kedalam  kelompok- kelompok  yang  berbeda,  namun  justru  menjadikan  manusia  sebagai  entitas  tunggal yang penting untuk dijaga harkat serta martabatnya. Artikel ini akan membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi dan menganalisanya berdasarkan hukum Islam, khususnya dalam perlakuan terhadap pengungsi.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  ( library  research )  dengan pendekatan analisis deskriptif-komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi serta membandingkannya dengan pandangan Islam khususnya dalam perlakuan terhadap pengungsi.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pencari Suaka dan Pengungsi Dalam Isu Global
Masalah  pengungsi  menjadi  salah  satu  masalah human security dalam  konteks personal security . Personal security atau keamanan personal bagi pengungsi merupakan bagian  penting  dari  mekanisme  perlindungan  internasional. Personal  Security bagi pengungsi adalah hak fundamental sebagai manusia untuk hidup, mendapat keamanan, kebebasan dari penyiksaan, dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, perbudakan, dll 8 Ancaman terhadap personal security tidak hanya terjadi pada pengungsi, tetapi merupakan manifestasi dari masalah kekerasan, kriminalitas,  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  intoleransi  yang  menimpa  semua masyarakat internasional.
Kompleksitas  permasalahan  yang  muncul  dari  arus  pencari  suaka  dan pengungsi  secara  global  menjadi  tantangan  besar  bagi  negara-negara  yang  menjadi tujuan,  termasuk  Indonesia.  Banyak  negara  yang  berjuang  untuk  menjaga keseimbangan  antara  mengendalikan  perbatasan  nasional  dan  menawarkan perlindungan kepada jutaan orang yang terlantar. Ketika UNHCR didirikan pada tahun 1951,  muncullah  sekitar  1,5  juta  pengungsi  internasional.  Pada  akhir  tahun  2020 diperkirakan  ada  82,4  juta  orang  yang  dipindahkan  secara  paksa  di  seluruh  dunia, termasuk 26,4 juta pengungsi, 4,1 juta pencari suaka dan 48 juta pengungsi internal atau internal displaced persons (IDPs). 9
7 UNHCR,  "Islam  and  Refugees",  dalam https://www.unhcr.org/protection/hcdialogue /50ab90399/islam-refugees.html , diakses pada 20 september 2021.
8 Francesca Vietti, dan Todd Scribner, “Human Insecurity: Understanding International Migration from a Human Security Perspective”, dalam Journal on Migration and Human Security, Vol.I, No.1, 2013, h.19.
9 UNHCR, "Refugee Statistics", dalam https://www.unhcr.org/refugee-statistics/ , diakses pada 15 September 2021.
Meski  permasalahan  ini  telah  lama  muncul,  miskonsepsi  tentang  perbedaan antara pencari suaka dan pengungsi masih kerap ditemukan bahkan seringkali kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menggambarkan orang-orang yang sedang bepergian, meski kedua istilah tersebut memiliki landasan hukum yang berbeda. Pencari suaka adalah seseorang yang mencari perlindungan internasional tetapi status pengungsinya belum ditentukan. 10 Sedangkan pengungsi adalah seseorang yang telah diakui  sebagai  pengungsi  menurut  kriteria  yang  disebutkan  dalam  Konvensi  1951 tentang status pengungsi. 11
Risiko  terhadap  keselamatan  dan  kehidupan  mereka  begitu  besar  sehingga mereka merasa tidak punya pilihan selain pergi dan mencari keselamatan di luar negara mereka,  karena  pemerintah  mereka  sendiri  tidak  dapat  atau  tidak  akan  melindungi mereka dari bahaya tersebut. Pengungsi memiliki hak atas perlindungan internasional. Pencari  suaka  adalah  seseorang  yang  telah  meninggalkan  negaranya  dan  sedang mencari  perlindungan  dari  penganiayaan  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  tetapi belum diakui secara hukum sebagai pengungsi dan sedang menunggu untuk menerima keputusan tentang klaim suaka mereka. 12
Ada beberapa contoh permasalahan yang kemunculannya diasosiasikan akibat dari  gelombang  besar  pengungsi,  salah  satunya  yaitu  masalah  ekonomi.  Pengungsi sering  memasuki  negara  baru  mereka  dengan  sumber  daya  yang  sangat  sedikit  dan keterampilan  bahasa  yang  terbatas,  yang  berarti  bahwa  mereka  bergantung  pada bantuan  pemerintah  untuk  mendapatkan  kebutuhan  primer.  Bagi  negara  penerima, tentu  hal  ini  bukanlah  sesuatu  yang  menyenangkan.  Banyak  negara  yang  merasa terbebani jika harus menghidupi ribuan orang disaat banyak dari rakyat mereka sendiri hidup  dalam  kemiskinan.  Pernyataan  ini  tidak  sepenuhnya  benar,  karena  meskipun diawal nampaknya menerima pengungsi menghabiskan banyak uang ternyata ada juga sisi baik yang dibawa pengungsi dalam roda perekonomian. 13
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  ICMC  (International  Catholic  Migration Commission)  mengatakan  bahwa  terdapat  sisi  baik  terhadap  perekonomian  yang dibawa oleh pengungsi, seperti menggantikan generasi tua, tenaga kerja yang melimpah, kenaikan penarikan pajak, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dalam jangka panjang.  Hal  ini  tentu  sangat  menjanjikan  bagi  negara  penerima  yang  mengalami kekurangan  sumber  daya  manusia.  Bahkan,  13%  pengungsi  di  Amerika  Serikat merupakan  wirausahawan  yang  menyediakan  ribuan  lapangan  pekerjaan.  Namun,
10 Andrew E. Shacknove, "Who Is a Refugee?", dalam Ethics, Vol.XCV, No. 2, Januari 2018, h.274- 275
11 United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees,  “Convention  and  Protocol  Relating  to  the Status of Refugees,” dalam Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, 1951.
12 Amnesty International, “Refugee, Asylum-Seekers, And Migrants”, dalam https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/ , diakses pada 15
September 2021.
13 International Catholic Migration Commission, “Are Refugees Bad or Good for the Economy?", dalam https://www.icmc.net/2020/07/14/refugees-good-or-bad-for-economy/ ,  diakses  pada  08  September 2021.
banyak  negara  yang  tidak  ingin  untuk  mengambil  resiko,  dan  tetap  enggan  untuk menerima pengungsi di atas wilayah kedaulatan mereka. 14
Dalam  konteks  keamanan,  pengungsi  juga  kerap  kali  dianggap  membawa ancaman  keamanan  ke  negara  tujuan,  yang  paling  ditakuti  adalah  terorisme.  Banyak orang berasumsi bahwa hari ini sumber pengungsi terbanyak diseluruh dunia adalah berasal  dari  kawasan  timur  tengah  yang  dipicu  oleh  eskalasi  dari  konflik berkepanjangan  antara  pemerintah  dengan  kelompok  pemberontak  atau  organisasi teroris.  Namun,  pendapat  ini  dibantah  oleh  Sara  &  Wucherpfenning,  mereka  tidak menemukan hubungan sebab  akibat  antara  menampung  pengungsi  dan  peningkatan serangan teroris dari kelompok asing, termasuk dari kelompok teroris yang berbasis di negara asal pengungsi.

## 2. Pengungsi di Indonesia: Hambatan dan Tantangan
Masalah  pengungsi  menjadi  salah  satu  isu  kajian  utama  dalam  hubungan internasional, yaitu dalam studi migrasi. Melihat dari isu pengungsi yang tidak terlepas dari  permasalah  HAM,  globalisasi,  konflik  antar  negara,  kerjasama  antar  negara, organisasi internasional dan lainnya secara global. 15 Kehadiran pengungsi di Indonesia tidak  serta  merta  membawa  keberuntungan  bagi  pemerintah  maupun  masyarakat Indonesia  sendiri.  Sebaliknya,  justru  pemerintah  secara  halus  menolak  kedatangan pengungsi itu sendiri karena berbagai alasan.
Arah  kebijakan  Indonesia  terkait  pengungsi  mulai  berubah  setelah  menerima banyak kecaman baik dari luar maupun dalam negeri, sehingga Indonesia terkesan lebih lunak dalam menerima pengungsi. 16 Meski begitu, sikap Indonesia terhadap pengungsi tidak  berubah  dari  sebelumnya  dan  terkesan  hanya  untuk  menghormati  prinsip non refoulment terhadap pengungsi yang datang. 17
Konvensi  1951  menyaratkan  beberapa  hal  yang  menunjang  kehidupan  para pengungsi  di  negara  anggota.  Meninjau  persyaratan  yang  telah  disepakati  dalam konvensi  tersebut,  Indonesia  menggarisbawahi  beberapa  syarat  yang  menjadi  alasan bagi absen-nya Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang menyoroti pasal-pasal yang dianggap sangat berat untuk diimplementasikan. Jika Indonesia menandatangani bahkan meratifikasi konvensi 1951, maka Indonesia harus mengikuti semua aturan yang telah  disepakati  di  dalam  konvensi  tersebut.  Bagi  pemerintah  Indonesia,  keberadaan pengungsi  dikhawatirkan  akan  memberikan  dampak  serius  yang  dapat  mengancam keamanan Indonesia di kemudian hari.
14 Ibid.
15 Zulkarnain, “Pengungsi Dalam Perspektif Hubungan Internasional”, dalam Jurnal Populis, Vol. 2 No. 4, Desember 2017, h. 427
16 Yahya  Sultoni,  Setyo  Widagdo,  danHerman  Suryokumoro,  “The  Reason  of  Indonesia  Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia,” dalam Jurnal Hukum, No. 6, 2014, h.10.
17 Ibid.

## 3. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi
Setiap negara secara umum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak- hak  warga  negaranya  terjamin.  Oleh  karena  itu,  kebutuhan  akan  perlindungan internasional hanya muncul ketika perlindungan nasional  ditolak atau tidak tersedia. Pada  saat  itu,  tanggung  jawab  utama  untuk  memberikan  perlindungan  internasional terletak pada negara di mana individu tersebut mencari suaka. Semua negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan internasional sebagai akibat dari kewajiban berdasarkan  hukum  internasional,  termasuk  hukum  hak  asasi  manusia  internasional dan hukum kebiasaan internasional. Negara-negara yang menjadi pihak pada Konvensi 1951  Tentang  Status  Pengungsi  dan/atau  Protokol  1967  memiliki  kewajiban  sesuai dengan ketentuan yang disepakati. 18
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  belum  meratifikasi  Konvensi Terkait  Status  Pengungsi  1951  dan  Protokol  Terkait  Status  Pengungsi  1967,  yang merupakan landasan hukum internasional utama bagi penanganan terhadap pengungsi. Oleh karena itu, Indonesia tidak memiliki tanggung jawab langsung untuk memberikan perlindungan  kepada  pencari  suaka  dan  pengungsi  internasional.  Oleh  sebab  itu, pemerintah  Indonesia  memberikan  wewenang  kepada  UNHCR  untuk  melaksanakan mandat  perlindungan  pencari  suaka  dan  pengungsi  internasional  dalam  menangani masalah pengungsi di Indonesia. 19
Satu-satunya hukum nasional Indonesia yang mengatur penanganan pengungsi asing  adalah  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  1999  tentang Hubungan  Luar  Negeri.  Pasal  27  UU  Hubungan  Luar  Negeri  menyatakan  bahwa Presiden  menetapkan  kebijakan  masalah  pengungsi  dari  luar  negeri  dengan memperhatikan  pertimbangan  Menteri. 20 Pada  masa  Presiden  Joko  Widodo,  aturan turunan dari undang-undang tersebut dikeluarkan, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  125  Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri. Peraturan Presiden ini menjadi dasar bagi pelayanan yang diberikan petugas imigrasi kepada para pengungsi.
Keimigrasian  di  Indonesia  menjunjung  tinggi  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian.  Perpres  2016  menambahkan kewenangan penanganan pengungsi kepada Dirjen Imigrasi. Dalam Undang-Undang Keimigrasian, kegiatan keimigrasian dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia,  serta  pengawasan  dalam rangka  menjaga  kedaulatan  negara.  Layanan  tersebut  hanya  mencakup  penegakan hukum,  keamanan  negara,  dan  fasilitasi  kesejahteraan  masyarakat.  Penanganan pengungsi  berbeda  dengan  mandat  sebelumnya,  karena  pelayanan  yang  harus diberikan  kepada  para  pengungsi  adalah  pelayanan  kemanusiaan.  Sifat  kerangka hukum nasional Indonesia yang berkaitan dengan pencari suaka, pengungsi, dan orang
18 Kadarudin,  dkk,  “The  Situation  Of  International  Refugee  In  Indonesia:  A  Legal  Perspective”, dalam Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1, Juni 2018, h. 08.
19 UNHCR,  “Refugees  in  Indonesia”,  dalam https://www.unhcr.org/id/en ,  diakses  pada  16 September 2021
20 Kadarudin; Noor, S M; Irwansyah; Magassing, Abdul, Op.cit. h.14.
tanpa  kewarganegaraan  menunjukkan  bahwa  mereka  semua  diperlakukan  sebagai imigran  gelap  dan  terancam  dimasukkan  ke  dalam  Rumah  Detensi  Imigrasi (Rudenim). 21
Kebijakan penanganan masalah transit migran di Indonesia belumlah memadai. Hal  ini  mendorong  banyak  pengungsi  menyebar  ke  beberapa  daerah,  antara  lain Cisarua dan Bogor. Beberapa pengungsi yang sudah tidak betah karena pengabaian oleh pemerintah Indonesia, memilih menjadi 'boatmen' (menyeberangi lautan umumnya ke Australia) menggunakan jasa jaringan kriminal. Masalahnya adalah tidak ada kerangka hukum  yang  dapat  menjamin  keselamatan  dan  kesejahteraan  para  pengungsi  sejak mereka  memasuki  Indonesia  hingga  saat  solusi  berkelanjutan  akan  ditemukan. 22 Peraturan  presiden  belum  menjawab  itu  semua  dan  hanya  membahas  tata  cara penanganan pengungsi di darat dan di laut, yaitu bagaimana melakukan penyelamatan dan bagaimana menempatkan para pengungsi di tempat penampungan. 23

## 4. Pengungsi Dalam Hukum Islam
Konsep  Islam  yang  berlandaskan  pada  keluhuran  moral  atas  manusia menjadikannya sebagai konsepsi yang universal, sehingga tidak terbatas pada identitas baik  itu  agama  islam  sendiri  maupun  ras  tertentu. 24 Islam  dengan  jelas  melalui syariatnya  menjelaskan  kedudukan  para  pencari  suaka,  bahwa  negara  seharusnya memberikan kepastian kehidupan yang terjamin kepada seluruh manusia tidak terbatas hanya kepada status kewarganegaraan.
Ada  beberapa  syarat  dan  ketentuan  bagi  seseorang  untuk  memperoleh  suaka dalam  suatu  wilayah,  antara  lain; Pertama, keberadaan  pencari  suaka  atau  pengungsi harus  berada  di  dalam  kawasan  teritorial  negara  Islam; Kedua, adanya  alasan  untuk memperoleh suaka, namun tidak diisyaratakan bagi pencari suaka untuk lari ke wilayah teritorial  Islam  hanya  karena  takut  terhadap  penganiayaan  yang  akan  menimpanya; Ketiga, ketidak  inginan  atau  ketidakmungkinan  pencari  suaka  memperoleh perlindungan  dari  negara  asalnya; Keempat, ketiadaan  pertentangan  dalam  hal pemberian hak suaka oleh negara Islam dengan syariat Islam itu sendiri.

## 5. Prinsip Islam Terkait Pengungsi
Serupa  dengan  prisnsip-prinsip  yang  telah  di  sepakati  dalam  konvensi  1951, perspektif  Islam  memiliki  keunggulan  dalam  kebijakan  pengelolaan  baik  terhadap status pengungsi termasuk hak-hak yang mereka dapat jika diterima di negara tujuan.
21 Ibid, h.13.
22 Ibid, h.14.
23 Tirto.id,  “Kebijakan  Trump  soal  Pengungsi  Membahayakan  Indonesia”,  dalam https://tirto.id/kebijakan-trump-soal-pengungsi-membahayakan-indonesia-cqgx , diakses pada 11 September 2021.
24 UNHCR,  “Islam  and  Refugees.”  dalam https://www.unhcr.org/hcdialogue/50ab903399/islam- refugees.html , diunduh pada 16 September 2021
a. Prinsip Non-Refoulment
Islam  dengan  tegas  melarang  seorang  pengungsi  untuk  dikembalikan  ke tempat asal mereka di mana terdapat ketakutan akan tidak tercapainya kebebasan dan  hak-hak  dasarnya,  seperti  menjadi  sasaran  penganiayaan,  penyiksaan,  atau perlakuan lainnya. Bahkan juga dikatakan bahwa Islam merupakan yang pertama dalam  mendirikan  prinsip non-refoulment dan  aturan  non-ekstradisi  bagi  mereka yang melakukan kejahatan politik. 25 Prinsip ini juga telah diimplementasikan sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu saat hijah ke Habaysah dan tidak dikembalikan ke tanah Mekkah ketika pihak Quraisy meminta untuk dikembalikan.
b. Prinsip larangan penjatuhan hukuman terhadap pengungsi yang secara ilegal masuk atau berada di wilayah negara.
Prinsip ini juga secara universal digunakan di semua negara, Islam juga tidak menghakimi maupun mengamini hal ini, karena terdapat beberapa hal yang harus ditinjau  lebih  lanjut  terkait  kasus  melewati  perbatasan  secara  ilegal.  Imam  ibn Qudamah berpendapat: “Tidak seorang pun dari mereka (non-Muslim) akan masuk ke wilayah kami tanpa izin, meskipun dia adalah seorang utusan (pembawa pesan) atau pedagang.” 26 Hal tersebut dalam konteks untuk mencari keamanan di tanah muslim tanpa izin, maka harus diberikan keamanan dan tidak akan dihukum.

## c. Prinsip Non-Diskriminasi
Menurut  Islam,  suaka  diberikan  kepada  siapa  pun  yang  memintanya,  tanpa memandang agama, ras, warna kulit, atau kekayaan. Ini didasarkan pada prinsip Islam yaitu " Sebelum bencana dunia, semua anak Adam (manusia) adalah sama ". Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Islam melindungi hak asasi manusia bagi semua manusia  tanpa  diskriminasi.  Oleh  karena  itu,  Pasal  9  Deklarasi  Universal  Islam tentang  Hak  Asasi  Manusia  (1981)  menyatakan, “Setiap  orang  yang  dianiaya  atau dizalimi  berhak  untuk  mencari  perlindungan  dan  suaka” .  Hak  ini  harus  dijamin  bagi setiap manusia, tanpa membedakan ras, agama, warna kulit atau jenis kelamin. Hak atas  kesetaraan  bagi  semua  manusia  adalah  salah  satu  dasar  fundamental  dalam Islam.  Tidak  ada  perbedaan  antara  manusia  berdasarkan  ras,  kekuatan,  atau kekayaan, tetapi hanya keimanan. 27

## d. Prinsip Karakter Kemanusiaan atas Hak Suaka
Islam dan hukum internasional sepakat tentang karakter kemanusiaan dari hak suaka.  Hak  ini  dibenarkan  atas  dasar  kebutuhan  untuk  menyelamatkan  orang- orang  yang  kesusahan  dan  membutuhkan.  Abou-El-Wafa  sepakat  terkait
25 Ibid, h. 53.
26 Iman ibn Qudamah dalam Abou-El-Wafa, “The Right to Asylum between Islamic Shari’ah and International Refugee Law: Consequences for the Present Refugee Crisis.” h. 65.
27 Ibid, h. 76.
pengaturan status pengungsi agar dimasukkan ke dalam ruang lingkup perjanjian, di  mana  ketentuannya  didasarkan  pada  kemungkinan  untuk  mewujudkan kepentingan dan menghindari penyebab kerugian sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits oleh Nabi (SAW), “ Kamu lebih tahu urusan duniamu ”. Oleh sebab itu, masalah  pengungsi  harus  ditangani  dengan  mempertimbangkan  pertimbangan kemanusiaan di sekitarnya. 28

## 6.  Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  Terhadap  Pengungsi  Ditinjau  dalam  Hukum Islam
Kebijakan Indonesia yang pada awalnya sempat menolak dan bersikap represif menghalau pengungsi di perbatasan laut. Kebijakan ini berubah setelah dikeluarkannya perpres tahun 2016 yang mengisyaratkan tentang  tata cara penanganan pengungsi di darat  dan  di  laut.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  peran  aktor  non  negara  sebagai kelompok kepentingan melalui upaya kampanye, diskusi publik, survei dan lainnya. 29 Hal tersebut berhasil mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pengungsi tersebut meskipun belum secara keseluruhan.
Meskipun  dengan  keluarnya  perpres  tahun  2016  sebagai  langkah  awal  dari harapan untuk para pengungsi, masih terkendala dalam penanganan pengungsi, karena substansinya  hanya  terkait  penerimaan  dan  penempatan  pengungsi  saja.  Alasan Indonesia dibalik absennya dari konvensi 1951 yang didasari dengan kondisi ekonomi negara yang tidak stabil, justru menjadi sangat bertolak belakang dari apa yang telah Islam  pandang  selama  ini.  Sebaliknya,  Islam  mewajibkan  bagi  warga  negara  untuk memberikan suaka hingga bantuan kemanusiaan meskipun kondisi ekonomi negaranya sangat  kekurangan.  Permasalahan  pengungsi  hendaknya  dikembalikan  pada kepentingan kemanusiaan dan bukan menjadi urusan keamanan kedaulatan negara, hal tersebut sebagai upaya mengimplementasikan hak dasar manusia untuk dapat hidup aman, damai dan sejahtera.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hukum  internasional  maupun  hukum  nasional,  kebijakan pemerintah  Indonesia  terkait  perlindungan  para  pengungsi  tidak  menyalahi  hukum sesuai  prinsip  kedaulatan  yang  ada.  Namun  jika  ditinjau  dari  hukum  Islam  terkait perlakuan  terhadap  pengungsi,  maka  terdapat  banyak  sekali  hal  yang  perlu diperhatikan,  khususnya  tentang  bagaimana  pengungsi  menjalani  dan  menyambung kehidupannya  di  Indonesia,  hak-hak  fundamental  dari  manusia  yang  belum  juga terpenuhi.  Hal  tersebut  berdasarkan  pada  tidak  adanya  landasan  hukum  yang  jelas dalam  hal  penanganan  dan  penyediaan  hak–hak  pengungsi.  Peraturan  Presiden
28 Ibid, h. 78.
29 Herlina  Yosepina  Sihombing,  “Kebijakan  Indonesia  Dalam  Perlindungan  Pencari  Suaka  dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back The Boat Pemerintahan Tony Abott”, dalam Journal of International Relations, vol. 5 No. 4, 2019, h. 607
Republik  Indonesia  Nomor  125  Tahun  2016  yang  menjadi  dasar  hukum  penanganan pengungsi, saat ini belum mencakup penjaminan hak hidup para pengungsi. Perpres tersebut dinilai hanya meregulasi hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  serta  pengawasan  dalam  rangka  menjaga kedaulatan  negara,  sedangkan  aspek  sosial  seperti  kesejahteraan,  hak  untuk  hidup dengan layak belum termaktub.
REFERENSI:

## Jurnal:
Aji,  A.M.  "Hak  dan  Kewajiban  Asasi Manusia Dalam  Perspektif  Islam,"  Salam;  Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 2, No. 2 (2015).
Aji, A.M. Urgensi maslahat mursalah dalam dialektika pemikiran hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
El-Wafa,  Ahmed  Abou.  (2016).  “The  Right  to  Asylum  between  Islamic  Shari’ah  and International Refugee Law: Consequences for the Present Refugee Crisis,” dalam Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, Vol.19, No.1.
Dewansyah, Nilal dan Handayani, Irawati. (2018). "Reconciling Refugee Protection and Sovereignty  in  ASEAN  Member  States  Law  and  Policy  Related  to  Refugee  in Indonesia, Malaysia  and  Thailand",  Central European  Journal  of  International and Security Studies, Vol.XII, No.4.
Kadarudin, Noor,  Irwansyah, dan  Magassing.  (2018).  “The  Situation  Of  International Refugee In Indonesia: A Legal Perspective”, dalam Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1, Juni.
Kusumo,  Ayub  Torry  Satriyo,  (2012).  “Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Pengungsi Internasional”, dalam jurnal Yustisia, Vol. 1 No. 2, Mei-Agustus.
Primadasa,  Cipta  Primadasa;  Mahendra  Putra  Kurnia  dan  Rika  Erawaty,  (2021).
“Problematika  Penanganan  Pengungsi  di  Indonesia  Dari  Perspektif  Hukum Pengungsi Internasional”, dalam jurnal Risalah Hukum, Vol. 17 No. 1, Juni.
Shacknove,  Andrew  E.  (2018).  "Who  Is  a  Refugee?",  dalam  Ethics,  Vol.XCV,  No.  2, Januari.
Sihombing, HY. (2019). “Kebijakan Indonesia Dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back The Boat Pemerintahan Tony Abott”, dalam Journal of International Relations, vol. 5 No. 4.
Simpson,  John  Hope.  (2015).  “The  Refugee  Problem.” Royal  Institute  Of  International Affairs Vol.X, No. 2.
Vietti,  Francesca  dan  Todd  Scribner,  (2013).  “Human  Insecurity:  Understanding International Migration from a Human Security Perspective”, dalam Journal on Migration and Human Security, Vol.I, No.1.
Zulkarnain,  (2017).  “Pengungsi  Dalam  Perspektif  Hubungan  Internasional”,  dalam Jurnal Populis, Vol. 2 No. 4, Desember.
Yunus,  N.R.;  Anggraeni, RR  Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of  Legal Policy  Theory  and  its  relationship  with  Rechtsidee  Theory  to  realize  Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.
Mukri,  S.G.;  Aji,  A.M.;  Yunus,  N.R.  (2017).  Relation  of  Religion,  Economy,  and Constitution  In  The  Structure  of  State  Life,  STAATSRECHT:  Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.

## Website:
Amnesty  International.  “Refugee,  Asylum-Seekers,  And  Migrants”,  dalam https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and- migrants/ , diakses pada 15 September 2021.
BBC  Indonesia.  "Kisah  Pengungsi  Di  Indonesia:  ‘Kami  Ingin  Bertahan  Hidup,  Itulah Kenapa  Kami  Di  Indonesia", https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 53109217 , diakses pada 14 September 2021
International  Catholic  Migration  Commission.  “Are  Refugees  Bad  or  Good  for  the Economy?",  dalam https://www.icmc.net/2020/07/14/refugees-good-or-bad-for- economy/ , diakses pada 08 September 2021.
Polo, Sara dan Julian Wucherpfennig. “Trojan Horse, Copycat, or Scapegoat? Unpacking the  Refugees-terrorism  Nexus.”dalam https://doi.org/10.31235/osf.io/d4ewg , diakses pada 14 September 2021.
Yahya Sultoni, Setyo Widagdo, and Herman Suryokumoro, “The Reason of Indonesia Not  Ratified  Refugee  Convention  1951  and  Legal  Protection  for  Refugees  in Indonesia,” dalam Jurnal Hukum, No. 6, 2014.
Tempo, “Pemerintah Akan Pulangkan Pengungsi Rohingnya", dalam https://nasional.tempo.co/read/667533/pemerintah-akan-pulangkan-pengungsi- rohingya/full&view=ok , diakses pada 15 September 2021. UNHCR, "Islam and Refugees", dalam https://www.unhcr.org/protection/hcdialogue%20/50ab90399/islam- refugees.html , diunduh pada 20 september 2021.
UNHCR, "Refugee Statistics", dalam https://www.unhcr.org/refugee-statistics/ , diakses pada 15 September 2021.
UNHCR,  “Refugees  In  Indonesia,” https://www.unhcr.org/id/en/#:~:text=Today%2C there are some 13%2C700 refugees registered with,from Afghanistan %2855%25%29%2C Somalia %2810%25%29 and
Myanmar %287%25%29 , diakses pada 07 september 2021.
United Nations High Commissioner for Refugees, “Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees,” dalam Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, 1951.