## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM MENANGGULANGI PARKIR LIAR DI TEPI JALAN UMUM KECAMATAN MEDAN MARELAN
1 Nur Ambia Arma; 2 Ayu Syahfitri; 3 Jhon Simon 1 Dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Jakarta 2 Mahasiswa Universitas Dharmawangsa, Medan
3 Dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Dharmawangsa, Medan
*Coresponding email : nurambia@ecampus.ut.ac.id
ABSTRAK -  Bertambahnya  jumlah  kendaraan  berimplikasi  pada  jumlah  lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada beberapa kasus, pihak lain sering  menyalahgunakan  lahan  parkir  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Keberadaan parkir liar  yang  mengganggu baik  lalu lintas maupun pendapatan daerah harus ditanggapi dengan cepat. Oleh karena itu peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  tentang  Implementasi  Kebijakan  Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan  Medan  Marelan  (Studi  Kasus  Pada  Pasar  Tradisional  M  Basir). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Riset dilakukan pada Dinas Perhubungan kota Medan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman yaitu pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan untuk menanggulangi parkir liar  adalah  penindakan  tegas  kendaraan  yang  parkir  sembarangan.  Dinas Perhubungan  kota  Medan  juga  melakukan  penindakan  dengan  mencabut  plang dilarang  parkir  yang  ada  di  depan  toko-toko  di  sekitaran  Pasar  M.  Basir,  Medan Marelan. Kegiatan penanggulangan parkir liar di Pasar Tradisional M. Basir tidak memiliki anggaran karena kegiatan tersebut adalah kegiatan wajib dan rutin oleh setiap petugas yang memang bertugas di lapangan. Dalam implementasi kebijakan penanggulangan  liar  di  Pasar  Tradisional,  M.  Basir,  Medan  Marelan  tidak  dapat sepenuhnya berhasil karena masih terhalang oleh sarana dan prasarana parparkiran. Kemudian  masih  kurangnya  kesadaran  akan  aturan  perparkiran  oleh  masyarakat setempat. Dinas Perhubungan kota Medan juga masih memiliki keterbatasan dalam SDM yang mumpuni sesuai dengan bidang perparkiran.

## Kata  Kunci  :  Implementasi  Kebijakan,  Parkir  Liar,  Pasar  Tradisional M.Basir
ABSTRACT- The  increase  in  the  number  of  vehicles  has  implications  for  the number of parking lots used in daily activities. In some cases, other parties often misuse parking lots to gain profit. Parking space is an important and urgent problem that  requires  more  attention  from  the  local  government.  The  existence  of  illegal
parking  that  disrupts  both  traffic  and  regional  revenues  must  be  responded  to quickly.  Therefore,  researchers  are  interested  in  conducting  research  on  the Implementation of the Medan City  Transportation Service Policy  in Overcoming Illegal Parking on the Edge of Public Roads in the District of Medan Marelan (Case Study at the M Basir Traditional Market). This study uses a qualitative descriptive research  method.  The  research  was  conducted  at the  Medan  City  Transportation Service.  Data  collection  techniques  were  carried  out  using  interview  techniques, observation,  and  documentation.  The  data  obtained  was  then  analyzed  using analytical  techniques  according  to Miles  and  Huberman,  namely  data  collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The policy  issued by the Department of Transportation to tackle illegal parking is strict action against vehicles  that  park  carelessly.  The  Medan  City  Transportation  Agency  also  took action by removing the prohibited parking signs in front of shops around M. Basir Market,  Medan  Marelan.  Illegal  parking  activities  at  the  M.  Basir  Traditional Market  do  not  have  a  budget  because  this  activity  is  a  mandatory  and  routine activity for every officer who is on duty in the field. In the implementation of illegal countermeasures policies in Traditional Markets, M. Basir, Medan Marelan cannot be  fully  successful  because  they  are  still  hindered  by  parking  facilities  and infrastructure. Then there is still a lack of awareness of parking rules by the local community.  The  Medan  City  Transportation  Service  also  still  has  limitations  in qualified human resources in accordance with the parking sector.

## Keywords: Policy Implementation, Illegal Parking, M.Basir Traditional Market

## PENDAHULUAN
Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan di  perkotaan  akan  mempengaruhi  pertumbuhan  dan  perkembangan  kegiatan manusia di dalamnya, terutama pada kawasan yang memiliki persentase yang tinggi atas kegiatan komersial dan jasa. Pusat aktivitas kota pada umumnya mempunyai beberapa tipe penggunaan lahan. Pusat aktivitas dapat berupa sebuah pusat bisnis kota  ( Central  Business  District ),  sebuah  kompleks  universitas  atau  kelompok sekolah  tinggi  lainnya,  pusat  hiburan  dan  atau  sebuah  kawasan  campuran  dari beberapa semua yang telah disebutkan di atas.
Tingginya  intensitas  aktivitas  di  kawasan  pusat  kota  sejalan  dengan tingginya  jumlah  kendaraan  berdampak  pada  tingginya  kebutuhan  tempat  parkir karena  banyak  pengunjung  yang  menggunakan  kendaraan  dengan  berbagai kepentingan  berkonsentrasi  dengan  menggunakan  tempat  parkir  di  dalamnya, terutama parkir di sisi jalan ( on street parking ). Di Kawasan pusat kota biasanya memiliki persediaan ruang parkir yang sangat terbatas terutama areal parkir di luar sisi  jalan.  Jika  tidak  ada  penyediaan  ruang  parker  yang  memadai  cenderung
menggunakan  sisi  jalan  sebagai  tempat  parkir,  sehingga  mengakibatkan memburuknya kondisi lalu lintas, seperti kemacetan (kongesti) terutama dirasakan pada jam-jam sibuk ( peak hours ), baik jam sibuk pagi hari maupun jam sibuk sore hari.
Adisasmita (2011:70-71) dengan konsep traffic is a function of buildings , terdapat hubungan positif antara jumlah lembaga dan kepadatan lalu lintas. Gedung dengan  aktivitas  yang  tinggi  biasanya  merupakan  pusat  perdagangan  dari  suatu daerah yang letaknya di pusat kota. Munculnya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah atau wilayah perdagangan. Hal tersebut akan menyebabkan lokasi parkir baru di badan jalan ( on-street parking ). Pri Guna Nugraha, dalam jurnal Studi tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda, 2013.
Seiring  dengan  selalu  bertambahnya  jumlah  penduduk  diimbangi  dengan peningkatan  kesejahteraan  hidup  membuat  masyarakat  menjadi  lebih  konsumtif salah satunya dalam pemilikan kendaraan pribadi. Menurut informasi yang dilansir dari Pemko Medan menyebutkan total jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan lebih banyak dari pada jumlah penduduknya, seperti  yang peneliti jabarkan pada tabel dibawah ini:
Tabel 1.1
(Perbandingan Jumlah Kendaran dan Jumlah Penduduk            Di Kota Medan)
No Tahun Jumlah Kendaraan Jumlah Penduduk Persentase Perbandingan (%) 1. 2018 2,7 Juta Unit 2,2 Juta Jiwa 0.5 % (Sekitar 1 Orang Memiliki 1-2 Kendaraan Pribadi) 2. 2019 2,7 Juta Unit 2,2 Juta Jiwa 0.5 % (Sekitar 1 Orang Memiliki 1-2
Kendaraan Pribadi) 3. 2020 2,8 Juta Unit 2,4 Juta Jiwa 0.4 % (Sekitar 1 Orang Memiliki 1-2 Kendaraan
Pribadi)
Sumber: (BPS Kota Medan Tahun 2018,2019,2020)
Dari data pada tabel diatas dijelaskan jumlah kendaraan mencapai 2,7 juta unit pada tahun 2018. Jika penduduk Kota Medan diperkirakan berjumlah 2,2 juta jiwa  pada  tahun  2018,  maka  jumlah  kendaraan  bermotor  jauh  lebih  besar  dari jumlah  penduduk  dengan  perbandingan  persentase  0,5  %  dari  total  jumlah kendaraan. Artinya setiap 1 orang mempunyai 1-2 kendaraan pribadi. Angka yang sama terjadi pada tahun 2019 dimana jumlah kendaraan bermotor berjumlah sekitar 2,7  juta  unit  dan  jumlah  penduduk  sekitar  2,2  juta  jiwa.  Memasuki  tahun  2020 angka kendaraan bermotor meningkat menjadi 2,8 juta unit dan dibarengi dengan jumlah penduduk yang mecapai angka sekitar 2,7 juta jiwa.
Bertambahnya  jumlah  kendaraan  berimplikasi  pada  jumlah  lahan  parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan  lahan  parkir  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Lahan  parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari  pemerintah  daerah.  Tingginya  pertumbuhan  kendaraan  yang  tidak  ditunjang seimbang oleh fasilitas penunjang seperti tempat parkir membuat munculnya parkir liar. Keberadaan parkir liar yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah harus ditanggapi dengan cepat. Pemerintah kota hendaknya proaktif dalam melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat luas.
Penelitian  yang  berkaitan  dengan  minimnya  lahan  parkir  telah  dilakukan oleh  Pri  Guna  N.  (2013)  yang  berjudul  Studi  tentang  Peran  Dinas  Perhubungan dalam  Menertibkan  Parkir  Liar  di  Pasar  Pagi  Kota  Samarinda  dijelaskan  bahwa kenyamanan dalam pelaksanaan parkir belum maksimal lantaran terbatasnya lahan
parkir  yang  disediakan  pemerintah  yang  memiliki  kapasitas  tinggi  karena merupakan  salah  satu  pusat  perekonomian  Kota  Samarinda.  Berdasarkan  hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah Kota Samarinda belum memberikan sarana dan parasarana  yang  nyaman terhadap pengguna parkir karena  lahan parkir  yang tidak  memadai  dan  belum  terealisasi.  Hal  tersebut juga  dialami oleh  Pemerintah Kota Medan. Akibat dari pembangunan beberapa pusat perbelanjaan, seperti yang terjadi  di  Pasar  Pajak  USU,  dimana  pengunjungnya  parkir  menggunakan  bahu jalan.
Menanggapi  masalah  parkir  liar  ini,  sebenarnya  pemerintah  kota  Medan telah membuat Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan,  Penguncian,  dan  Pengembosan/Pengempesan  Roda Kendaraan  Bermotor  (Ranmor)  di  Kota  Medan.  Namun  tampaknya  kurangnya sosialisasi dan lemahnya implementasi dari peraturan itu tidak membuat efek jera terhadap pengendara-pengendara ataupun orang lain yang sering melakukan parkir liar  (sumber:  https://medan.tribunnews.com/  diakses  pada  10  Oktober  2021). Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  Dinas Perhubungan  Kota  Medan  dalam  menanggulangi  parkir  liar  di  Pasar  Tradisional dan  untuk  mengetahui  hal  apa  saja  yang  menjadi  kendala  dalam  implementasi kebijakan penanggulangan parkir liar di Pasar Tradisional.

## KAJIAN TEORI

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  kebijakan  publik  merupakan  salah  satu  tindakan  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  terhadap  pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan dengan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.
Menurut  Cleaves  (Waluyo,  2007:49),  “implementasi  kebijakan  dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik ( a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps )”.
Menurut  Hamdi  (2014:97),  pelaksanaan  atau  implementasi  kebijakan bersangkut paut dengan  ikhtiar-ikhtiar  untuk  mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu  kebijakan  tertentu.  Kemudian  menurut  Wibawa  (Tahir,  2014:58),  tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat  direalisasikan  sebagai  hasil  dari  kegiatan  pemerintah.  Keseluruhan  proses penetapan  kebijakan  baru  bisa  dimulai  apabila  tujuan  dan  sasaran  yang  semula bersifat  umum  telah  diperinci,  program  telah  dirancang  dan  juga  sejumlah  dana telah  dialokasikan  untuk  mewujudkan  tujuan  dan  sasaran  tersebut.  Nugroho (2011:657) menyatakan, implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya menurut Grindle (Waluyo 2007:49), implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan  mekanisme  penjabaran  keputusan-keputusan  politik  ke  dalam  prosedur- prosedur  rutin  lewat  saluran-saluran  birokrasi,  melainkan  lebih  dari  itu,  ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.
Menurut Mulyadi (2015:26), implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah  suatu  perubahan  atau  transformasi  yang  bersifat  multiorganisasi,  dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Menurut Anderson (Tahir, 2014:56-57), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:
a. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
b. Hakikat proses administrasi,
c. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
d. Efek atau dampak dari implementasi.
Menurut Matland (Hamdi, 2014:98), implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok,  yakni kelompok dengan pendekatan dari atas ( top- down )  dan  kelompok  dengan  pendekatan  dari  bawah  ( bottom-up ).  Sedangkan menurut  Jones  (Waluyo,  2007:50),  dalam  membahas  implementasi  kebijakan terdapat  2  (dua)  aktor  yang  terlibat,  yaitu:  (1)  Beberapa  orang  di  luar  birokrat- birokrat  yang  mungkin  terlibat  dalam  aktivitas-aktivitas  implementasi  seperti
legislatif, hakim, dan lain-lain, (2) Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, didamping implementasi”.
Menurut Matland (dalam Hamdi, 2014:98) menambahkan adanya 4 (empat) paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:
a. Konflik rendah-ambigiutas rendah (implementasi administratif).
b. Konflik tinggi-ambigiutas rendah (implementasi politis).
c. Konflik tinggi-ambigiutas tinggi (implementasi simbolik).
d. Konflik rendah-ambigiutas tinggi (implementasi eksperimental).
Selanjutnya  menurut  Edward  III  (Mulyadi,  2015:47),  mengatakan  bahwa tanpa  implementasi  yang  efektif  maka  keputusan  pembuat  kebijakan  tidak  akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan  pengarahan  yang  sah  dari  suatu  kebijakan  yang  meliputi  upaya mengelola  input  untuk  menghasilkan output atau outcome bagi  mayarakat.
Kemudian  menurut  Mazmanian  dan  Sebastier  (Waluyo,  2007:50),  bahwa  peran penting  dari  analisis  implementasi  kebijakan  publik,  adalah  mengidentifikasi variabel-variabel  yang  mempengaruhi  tercapainya  tujuan-tujuan  formal  pada keseluruhan proses implementasi antara lain meliputi:
a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
b. Kemampuan  keputusan  kebijakan  untuk  menstrukturkan  secara  tepat  proses implementasi.
c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termaut dalam keputusan kebijakan tersebut.
Mazmanian  dan  Sebastier  (Tahir,  2014:56)  menambahkan,  implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target. Menurut Udoji  (Mulyadi,  2015:46),  pelaksanaan  kebijakan  adalah  sesuatu  yang  penting, bahkan  mungkin  jauh  lebih  penting  dari  pembuatan  kebijakan.  Kebijakan- kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan.
Sedangkan Waluyo (2007:50-57)  mengemukakan implementasi kebijakan merupakan  terjemahan  kebijakan  publik  yang  pada  umumnya  masih  berupa pertanyaanpertanyaan  umum  yang  berisikan  tujuan,  sasaran  ke  dalam  program-
program  yang  lebih  operasional  (program  aksi)  yang  kesemuanya  dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan  tersebut.  Selanjutnya  menurut  Huntington  (Mulyadi,  2015:24), perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan  negara itu untuk  melaksanakan  pemerintahan.  Tingkat  kemampuan  itu  dapat  dilihat  pada kemampuan  dalam  mengimplementasikan  setiap  keputusan  atau  kebijakan  yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu.
Kemudian menurut Abidin (Tahir, 2014:57), implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu:
a. Faktor  internal  yang  meliputi  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  dan  faktor- faktor pendukung
b. Faktor eksternal yang meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Menurut Wahab  (Tahir,  2014:55),  bahwa  implementasi  kebijakan  adalah: pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya  dalam  bentuk  undangundang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang  penting  atau  keputusan  badan  peradilan  lazimnya,  keputusan  tersebut mengidentifikasikan  masalah  yang  diatasi,  menyebutkan  secara  tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.
Lester  dan  Stewart  (Nastia,  2014:201)  menyatakan  bahwa  implementasi sebagai  suatu  proses  dan  suatu  hasil  (output)  keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir ( output ) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih”. Sedangkan menurut Meter dan Carl (Pratama, 2013:230), implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan- tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional  serta  melanjutkan  usaha-usaha  tersebut  untuk  mencapai  perubahan, baik yang besar  maupun yang kecil  yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.
Ada  enam  variabel  menurut Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Rahmawati (2020) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik:
1. Ukuran  dan  tujuan  kebijakan  kinerja  implementasi  kebijakan  dapat  diukur tingkat  keberhasilannya  jika  dan  hanya  jika  ukuran  dari  kebijakan  memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran  kebijakan  atau  tujuan  kebijakan  terlalu  ideal  (bahkan  terlalu  utopis) untuk dilaksanakan di  level warga,  maka agak sulit merealisasikan kebijakan public hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
2. Sumber  daya  keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan  sangat  tergantung dari  kemampuan  manfaat  sumber  daya  yang  tersedia.  Manusia  merupakan sumber  daya  yang  terpenting  dalam  menentukan  suatu  keberhasilan  proses implementasi.  Tahap-tahap  tertentu  dari  keseluruhan  proses  implementasi menuntut  adanya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  sesuai  dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi  ketika  kompetensi  dan  kapabilitas  dari  sumber  daya  itu  nihil  maka kinerja  kebijakan  publik  sangat  sulit  untuk  diharapkan.  Tetapi  diluar  sumber daya manusia sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga adalah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau ketika sumber daya  manusia  yang  kompeten  dan  kapabel  telah  tersedia  sedangkan  kucuran dana  melalui anggaran tidak tersedia,  maka memang  menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yanghendak dituju oleh tujuan kebijakan public.
3. Karakteristik Agen Pelaksanaan Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi  formal  dan  informal  yang  terlibat  dalam  pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik  akan  sangat  banyak  dipengaruhi  oleh  ciri-ciri  yang  tepat  serta  cocok dengan  para  agen  pelaksanaannya.  Sikap/Kecenderungan  (Dispositon)  para pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak  mempengaruhi  keberhasilan  atau  tidaknya  kinerja  implementasi kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi  karena  kebijakan  yang dilaksanakan  bukanlah  hasil  formulasi  warga  setempat  yangmengenal  betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor  pelaksanaan  adalah  kebijakan  dari  atas  ( top  down )  yang  sangat
mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu  menyentuh)  kebutuhan,  keinginan,  atau  permasalahan  yang  ingin masyarakat selesaikan.
4. Sikap/kecenderungan  ( disposition )  Para  Pelaksana.  Sikap  penerimaan  atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau  tidaknya  kerja  implementasi  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat  yang  mengenal  betul  persoalan  dan  permasalahan  yang  mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” ( top down )  yang sangat mungkin para pengambil  keputusan tidak pernah  mengetahui  (bahkan  tidak  mampu  menyentuh)  kebutuhan,  keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana Komunikasi merupakan mekanisme yang paling ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya adalah kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna  menilai  kinerja  implementasi  publik  dalam  perspektif  yang  ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik  yang telah ditetapkan.  Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

## Gambar 2.1

## The Policy Implementation Process Van Meter dan Van Horn
Sumber Data: Rahmawati (2020)

## Konsep Parkir dan Parkir Liar
Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  202l  Tentang  Penyelenggaraan Bidang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  menjelaskan  definisi  parkir  sebagai  suatu keadaan dimana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu atau tidak bersifat  sementara.  Selain  itu  pengertian  parkir  adalah  setiap  kendaraan  yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak,  serta  tidak  semata-mata  untuk  kepentingan  menaikkan  dan  menurunkan orang atau barang. Parkir juga diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan dalam  jangka  waktu  yang  lama  atau  sebentar  tergantung  pada  kendaraan  dan kebutuhannya.  Pengertian  mengenai  parkir  liar  dapat  dilihat  dari  pernyataan Ritongga (2010) dalam jurnal penelitian Paiman Rahardjo dengan judul Efektivitas Penerapan  Sanksi  Parkir  Liar  Kendaraan  Bermotor  di  Wilayah  Suku  Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan.
Parkir liar biasanya adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan  untuk  menjadi  lokasi  parkir.  Dalam  buku  Pedoman  Perencanaan  dan Pengoperasian Fasilitas Parkir (Abubakar, 1998), Ketentuan mengenai parkir tepi jalan adalah sebagai berikut:
a. Sepanjang  6  meter  sebelum  dan  sesudah  tempat  penyebrangan  pejalan  kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.
b. Pada jalan  yang sempit yang  lebarnya kurang dari 6 meter dan  menginjinkan parkir hanya pada 1 sisi jalan dengan lebar 6-9 meter.
c. Pada jalan dimana arus lalu lintas dipentingkan maka parkir sebaiknya dilarang.
d. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter.
e. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan.
f. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang.
g. Didalam daerah persimpangan dengan jarak sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan.

## Konsep Manajemen Parkir
Victoria Transport Policy Institute (VTPI) menyebutkan manajemen parkir adalah berbagai strategi  untuk  mendorong  penggunaan  fasilitas parkir  yang  lebih esien,  memperbaiki  kualitas  pelayanan  kepada  para  pengguna  ruang  parkir  dan meningkatkan desain  fasilitas parkir (VTPI, 2013). Peraturan Pemerintah Nomor 32  Tahun  2011  tentang  Manajemen  dan  Rekayasa,  Analisis  Dampak,  serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, mendefinisikan manajemen parkir atau disebut “pembatasan  ruang  parkir”  sebagai  bagian  strategi  Manajemen  Kebutuhan  Lalu- Lintas  (pasal  60),  untuk  meningkatkan  esiensi  dan  efektivitas  penggunaan  ruang lalu  lintas dan  mengendalikan pergerakan  lalu  lintas, yang dilakukan pada  ruang milik jalan pada jalan kabupaten atau jalan kota atau luar ruang milik jalan (pasal 72), dengan cara pembatasan waktu, durasi, tarif, kuota dan lokasi parkir (pasal 73).
Pengelolaan  parkir  memiliki  banyak  manfaat  bagi  perkembangan  kota. Manfaat tersebut antara lain dapat membantu mengatasi masalah ekonomi, sosial dan lingkungan, meningkatkan produktivitas ekonomi dan memberi manfaat bagi konsumen secara keseluruhan. Penerapan manajemen parkir bertujuan antara lain untuk  meningkatkan  daya  tarik  pusat  kota  sebagai  jantung  kota,  mendukung penggunaan  angkutan  umum,  transportasi  tidak  bermotor  (pejalan  kaki  dan pesepeda),  meningkatkan  PAD  dari  sektor  parkir,  dan  penataan  dan  transparansi pengelolaan parkir.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai cara untuk  mencari  dan  menemukan  data  serta  informasi  yang  relevan  dengan permasalahan yang penulis angkat. Penelitian kualitatif adalah strategi pemeriksaan yang digunakan  untuk  menganalisis keadaan  item karakteristik di  mana spesialis adalah instrumen kritis (Sugiyono, 2016:9). Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian  yang  digunakan  untuk  mengkaji,  menemukan,  menggambarkan,  dan memaknai  kualitas  atau  unsur-unsur  dampak  sosial  yang  tidak  dapat  dimaknai,
diperkirakan,  atau  digambarkan  melalui  metodologi  kuantitatif  (Saryono,  2010). Tujuan  penulis  memakai  metode  penelitian  ini  adalah  agar  lebih  memudahkan penulis  dalam  menganalisa  informasi/data  yang  ditemukan  dalam  bentuk  narasi yang  mudah  untuk  dipahami oleh  pembaca/ orang  lain.  Lokasi  yaitu  pada  Dinas Perhubungan Kota Medan yang beralamat di Jalan Pinang Baris, Kampung Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan. Penulis juga akan melakukan penelitian di Pasar Tradisional M Basir, Kec. Medan Marelan kepada juru-juru parkir yang ada di sana.
Informan  penelitian  yaitu  kepala  bidang  perparkiran;  kepala  seksi  parkir khusus;  kasubag  kepegawaian  dan  umum;  anggota  patroli  parkir  marelan;  juru parkir  dan  masyarakat.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi dan  dokumen  (sugiyono,  2015).  Analisis  menggunakan  model  interkatif  Miles, Huberman dan  Saldana (2014)  yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Terkait Parkir Liar
Sebelum berbicara tentang kebijakan-kebijakan penanggulangan parkir liar di tepi  jalan  umum,  peneliti  harus  mengetahui  sebelumnya  apa  yang  menyebabkan pelanggaran parkir liar tersebut masih saja terjadi. Secara garis besar permasalahan transportasi  atau  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  di  Kota  Medan  disebabkan  oleh beberapa  hal  seperti  laju  perkembangan  jumlah  kendaraan  lebih  tinggi  dari  laju pembangunan  jalan-jalan.  Kemudian  banyaknya  masyarakat  yang  melakukan pemanfaatan sebagian jalan di luar kepentingan lalu lintas (misalnya pedagang kaki lima). Tidak hanya itu, sampai sekarang pun masih terdapatnya sikap tidak disiplin yang ditimbulkan oleh para pengguna jalan. Beberapa hal  ini  merupakan sesuatu yang bersifat urgent sehingga harus segera dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang dipandang dapat menjadi jawaban penyelesaian masalah tersebut agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan parkir secara liar di tepi jalan umum.
Kebijakan  merupakan  aturan-aturan  yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah untuk  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  di  tengah  publik.  Kebijakan publik  tidak  semata-mata  dikeluarkan  hanya  karena  kepentingan  pemerintah sepihak, akan tetapi lahirnya suatu kebijakan-kebijakan didasari dari adanya suatu
permasalahan yang tidak bisa ditangani oleh publik itu sendiri sehingga pemerintah harus mencari bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.
Dinas Perhubungan kota Medan sebagai instansi yang bergerak dalam bidang perhubungan  tentu  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  terhadap  segala  sesuatu yang terjadi dalam arus lalu lintas atau perhubungan di kota Medan ini. Salah satu permasalahan  yang  sering  menjadi  keluhan  masyarakat  umum  di  kota  Medan adalah parkir liar. Parkir liar tidak hanya akan merugikan satu dua orang saja. Akan tetapi, akan  membuat arus lalu  lintas di kota Medan menjadi terganggu sehingga menyebabkan  kemacetan.  Selain  itu,  parkir  liar  juga  dapat  mengganggu pengendara-pengendara lain. Menyebabkan kekacauan bahkan kecelakaan. Parkir secara  sembarangan  juga  akan  menyebabkan  kota  Medan  memiliki image yang buruk di mata kota-kota yang lain.
Untuk  menanggulangi  parkir  liar  tersebut,  Dinas  Perhubungan  kota  Medan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat menjadi solusi dari parkir liar yang masih terjadi di Pasar Tradisional M. Basir. Untuk mengetahui kebijakan- kebijakan Dinas Perhubungan dalam penanggulangan parkir liar tersebut , penulis melakukan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Perparkiran,  Bapak  Nikmal  Fauzi Lubis, ST.
“ Kebijakan atau program-program yang Dishub lakukan itu pertama mengecek ke  lapangan,  apakah  kalau  ada  parkir  liar  kita  tertibkan.  Dan  itu  terus dilakukan.  Selain  itu,  ada  plang  dilarang  parkir  di  tepi  jalan  juga  di  sana. Dishub  juga  menertibkan  larangan-larangan  parkir  di  depan  toko-toko  yang ada  di pasar  marelan,  M.  Basir  tersebut. Jadi masyarakat nggak  kekurangan lahan  parkir,  jadi  tidak  ada  yang  parkir  di  tepi  jalan  apalagi  kalau  sampai mengganggu orang lain. ”
Berdasarkan  informasi  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  Dinas  Perhubungan dalam  menanggulangi  parkir  liar  yang  ada  di  Pasar  Tradisional  M.  Basir  adalah melakukan  monitoring ke  lapangan secara rutin dan  menyediakan plang dilarang parkir di area lokasi yang memang tidak bisa digunakan untuk parkir. Lalu, Dinas Perhubungan  juga  melakukan  penertiban  larangan-larangan  parkir  di  depan  toko yang  ada  di  Pasar  Tradisional  M.  Basir,  Medan  Marelan.  Meski  sebenarnya  hal tersebut adalah hak pemilik toko, akan tetapi berhubung sarana parkir di Pasar M. Basir, Medan Marelan masih kekurangan akhirnya kebijakan tersebut diberlakukan oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan.  Tentu  saja  tujuannya  agar  permasalahan
parkir liar yang terus-menerus terjadi tersebut dapat diatasi perlahan-lahan bahkan sampai benar-benar tidak terjadi lagi.

## 2. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar
Friedrich  (dalam  Wahab,  2008:3)  mengemukakan  implementasi  adalah aktivitas yang mendorong keberhasilan suatu tujuan yang diusulkan oleh individu, instansi ataupun pemerintah dalam  iklim tertentu  yang sebanding dengan adanya rintangan tertentu sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan atau memahami tujuan  yang  ideal.  Implementasi  berarti  memberikan  cara  untuk  melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan akibat atau dampak pada sesuatu (Syahida, 2014:10). Oleh karena ini pada penelitian ini, penulis ingin menguraikan bagaimana Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menanggulangi parkir liar yang ada di pasar tradisional  M.  Basir,  Medan  Marelan  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  telah ditetapkan oleh Pemerintah kota Medan bersama dengan Dinas Perhubungan.
Dinas Perhubungan kota Medan sebagai salah satu instansi pemerintahan di kota Medan memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan bidang perhubungan serta memiliki tanggung jawab penuh kepada Walikota Medan. Dinas Perhubungan kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada bidang perhubungan tentu saja memiliki aturan-aturan atau kebijakan untuk mendukung keberhasilan tugas dari Dinas Perhubungan tersebut. Dalam UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, juga telah diacu tugas-tugas dan fungsi keberadaan Dinas Perhubungan dalam suatu daerah.
Dinas  Perhubungan  kota  Medan  juga  memiliki  tanggung  jawab  dalam mengatur sistem perparkiran yang ada di kota Medan. Parkir adalah suatu kondisi kendaraan  yang  sedang  tidak  difungsikan  secara  sementara  oleh  pemiliknya  dan diletakkan  pada  suatu  tempat.  Keberadaan  lokasi  parkir  akan  selalu  menjadi kebutuhan  pemilik  kendaraan  agar  merasa  aman  meninggalkan  kendaraannya meskipun  hanya  sebentar.  Sistem  parkir  yang  baik  dan  teratur  akan  memberikan manfaat yang baik pula bagi banyak orang. Ada begitu banyak keuntungan yang didapatkan apabila parkir liar dapat ditanggulangi dan tidak lagi terjadi. Parkir yang rapi tidak akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Parkir yang rapi dan tidak berada di tepi jalan akan  membuat arus lalu  lintas  menjadi  lancar (terhindar dari
kemacetan). Akan tetapi pada keadaan sebenarnya di lapangan, masih kita temukan adanya masyarakat-masyarakat yang parkir secara liar dan mengganggu lalu lintas serta  pejalan  kaki.  Dengan  demikian,  masyarakat sangat  mengharapkan  eksekusi penanggulangan  permasalahan  parkir-parkir  liar  tersebut  khususnya  di  pasar tradisional jalan M. Basir, Medan Marelan oleh Dinas Perhubungan kota Medan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  dapatkan  di  lokasi  penelitian, Dinas Perhubungan kota Medan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan patroli secara konsisten dalam memantau situasi perparkiran di Pasar Tradisional jalan M. Basir,  Medan  Marelan  tersebut.  Pemantauan  sistem  perparkiran  yang  dilakukan dengan berpatroli tersebut adalah tugas rutin dari petugas Dinas Perhubungan yang ada  di  lapangan.  Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Perhubungan  untuk menanggulangi  parkir  liar  di  Pasar  Tradisional  jalan  M.  Basir,  Medan  Marelan memang  belum  mencapai    keberhasilan.  Terlihat  dari  masih  adanya  pengendara yang  melanggar. Akan tetapi, Dinas Perhubungan kota Medan yang bekerjasama dengan  Kepolisian  dan  Satpol  PP  terus  melakukan  patroli  setiap  harinya  untuk memantau  sistem  perparkiran  dan  arus  lalu  lintas  yang  terjadi  pada  Pasar Tradisional jalan M. Basir, Medan Marelan tersebut. Anggota patroli juga memiliki pos  jaga  di  tengah  pasar  tersebut  yang  akan  selalu  melakukan  penertiban  setiap harinya.
Dalam  implementasinya,  kebijakan  penanggulangan  parkir  liar  di  Pasar Tradisional  jalan  M.  Basir,  Medan  Marelan  mendapatkan  dukungan  penuh  dari Pemerintah  kota  Medan  yang  dapat  menjadi  pembenaran  terhadap  teori  model implementasi Van Meter dan Van Horn (dalam Rahmawati 2020). Bergabungnya pihak  Kepolisian  dan  Satpol  PP  dengan  Dinas  Perhubungan  kota  Medan membuktikan  dukungan  Pemerintah  yang  dapat  mewujudkan  penanggulangan parkir liar tersebut. Setiap pengguna jalan yang melakukan parkir sembarangan juga akan mendapatkan sanksi apabila tidak mematuhi teguran awal.
Untuk mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan parkir  liar  ini,  Dinas  Perhubungan  kota  Medan  juga  selalu  berkoordinasi  dengan pihak  Kepolisian  dan  Satpol  PP  untuk  bersama-sama  melakukan  patroli.  Dinas Perhubungan juga sering memberi arahan kepada juru parkir legal yang bertugas di Pasar  Tradisional  jalan  M.  Basir,  Medan  Marelan.  Kebijakan  penanggulangan
parkir liar akan terus dilakukan setiap hari selama masih ada pengguna-pengguna jalan  yang  melanggarnya.  Dinas  Perhubungan  kota  Medan  juga  merencanakan pembangunan shelter Ojek Online yang sudah tertuang dalam Renstra Dishub kota Medan T.A 2021-2026.  Shelter ojek online adalah sebuah fasilitas yang disediakan untuk driver-driver ojek  online  dalam  mendukung  pekerjaan  mereka  seperti menaikkan  dan  menurunkan  penumpang,  parkir  sementara  serta  dapat  menjadi tempat  untuk  beristirahat.  Rencana  pembangunan  shelter  ini  yang  dimuat  dalam RenStra  Dinas  Perhubungan  dianggap  dapat  menjadi  salah  satu  upaya  untuk menanggulangi perparkiran liar yang ada di kota Medan secara umum.
Untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  kebijakan  penanggulangan parkir  liar  di  Pasar  Tradisional,  jalan  M.  Basir,  Medan  Marelan,  penulis  akan memuat  semua  hasil  penelitian  yang  ditemukan  di  lapangan  berdasarkan  model implementasi oleh Van Meter dan Van Horn dalam Rahmawati (2020) ke dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:
Tabel 4.3 Implementasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar Indikator Kebijakan Implementasi di Lapangan Ukuran dan tujuan kebijakan kinerja Dinas Perhubungan menerapkan kebijakan patroli rutin, membuat plang dilarang parkir, menertibkan larangan parkir di depan toko yang ada di sekitar lokasi penelitian. Berdasarkan observasi selama penelitian, diketahui bahwa patroli pengamanan perparkiran liar dilakukan setiap harinya.
dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin hingga nantinya dapat dipastikan tidak ada lagi pelanggaran akan aturan parkir pada pasar tersebut.
Sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu Dinas Perhubungan telah
memiliki SDM atau pegawai sebanyak 286 orang. Pegawai berlatarbelakang pendidikan
SLTA sederajat berjumlah 95 orang, Pendidikan D-III
Meskipun SDM yang ada pada Dinas Perhubungan cukup banyak, namun berdasarkan observasi dan pernyataan dari kegiatan wawancara yang penulis lakukan selama penelitian, Dinas
berjumlah 20 orang, S1
sebanyak 152 orang, dan S2 sebanyak 19 orang. Untuk
penerapan kebijakan penanggulangan parkir liar tidak memiliki anggaran, kerena kegiatan tersebut dianggap sebagai tugas rutin Dinas Perhubungan Kota Medan. Pelaksanaan penanggulangan parkir liar tersebut juga terus dilakukan hingga saat ini dan belum
ada batas waktu.
Perhubungan kota Medan masih kekurangan SDM yang memiliki pengetahuan akan bidang perhubungan atau transportasi dan masih banyak pegawai yang memang pendidikannya tidak sesuai dengan kualifikasi bidang perhubungan yang sebenarnya. Kebijakan penanggulangan parkir liar juga tidak memiliki anggaran karena kegiatan tersebut dilakukan secara rutin setiap harinya oleh para pelaksana sebagai tugas wajib. Pelaksana kebijakan Dinas Perhubungan dibantu oleh Kepolisian, Satpol PP, dan juru parkir legal. Patroli rutin yang dilakukan untuk menanggulangi parkir liar di Pasar Tradisional M. Basir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan kota Medan bersama dengan beberapa orang lainnya yang berasal dari Kepolisian dan Satpol PP. Sikap penerimaan atau penolakan pelaksana kebijakan Pelaksana kebijakan penanggulangan parkir liar yang telah ditentukan diwajibkan untuk selalu menerima serta melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku. Berdasarkan observasi dan
wawancara selama penelitian, indikator ini merupakan suatu aturan mutlak dan tidak bisa dibantah oleh para pelaksana karena merupakan perintah dari Kepala Dinas Perhubungan dan disetujui oleh Walikota Medan.
Komunikasi antar pelaksana Dibina dengan baik, saling koordinasi, dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Cara berkomunikasi yang berlangsung diantara para pelaksana kebijakan berlangsung baik dan selalu patuh dengan
aturan yang diterapkan terhadap kebijakan penanggulangan parkir liar. Monitoring yang dilakukan secara langsung di lapangan oleh Dinas Perhubungan juga akan menjadi informasi dan laporan yang akan dipertanggung- jawabkan kepada Kadis Perhubungan kemudian Kadis kepada Walikota Medan. Sehingga keadaan di lapangan akan selalu dilaporkan oleh pihak pemantau. Dukungan lingkungan Pemerintah Kota Medan mendukung penuh kebijakan penanggulangan parkir liar yang dilakukan di Pasar Tradisional M. Basir, Medan Marelan. Meskipun pemerintah kota Medan mendukung penuh kebijakan penanggulangan parkir liar, dukungan dari masyarakat
setempat adalah kunci yang paling penting. Selama penelitian, penulis masih melihat banyaknya orang-orang yang melakukan parkir sembarangan. meskipun telah diarahkan oleh juru parkir, masih banyak yang menolak dan tidak patuh. Hal tersebut membuktikan bahwasanya kesadaran masyarakat merupakan kunci keberhasilan utama
kebijakan penaggulangan parkir
liar pada Pasar Tradisional M. Basir, Medan Marelan.
Sumber: Data Peneliti (2022)

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil dan pembahasan penelitian  yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, sehingga adapun yang  menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah antara lain:
1. Dinas  Perhubungan  kota  Medan  dalam  menanggulangi  parkir  mengeluarkan kebijakan-kebijakan yaitu: (1) Patroli Gabungan yang dilakukan setiap hari; (2) Sanksi  penggembokan,  pengempesan,  serta  penderekan  terhadap  kendaraan yang terparkir di tepi jalan; serta (3) Melakukan kolaborasi dengan Kepolisian dan  Satpol  PP  dalam  menindak  pengguna  jalan  yang  parkir  sembarangan. Kebijakan-kebijakan  tersebut  sudah  diimplementasikan  dan  masih  berjalan hingga sekarang  meskipun belum berhasil  100% karena  masih ditemukannya masyarakat-masyarakat yang tidak mematuhi aturan perparkiran.
2. Dalam  implementasi  kebijakan  penanggulangan  liar  di  Pasar  Tradisional,  M. Basir, Medan Marelan tidak dapat sepenuhnya berhasil karena masih terhalang oleh sarana dan prasarana parparkiran. Kemudian masih kurangnya kesadaran akan  aturan  perparkiran  oleh  masyarakat  setempat.  Dinas  Perhubungan  kota Medan  juga  masih  memiliki keterbatasan  dalam  SDM  yang  mumpuni  sesuai dengan bidang perparkiran ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita. 2011. Transportasi dan Pengembangan Wilayah . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Abubakar,  I.  Et  al.  1998. Pedoman  Perencanaan  dan  Pengoperasian  Fasilitas Parkir, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat . Jakarta. Hamdi.  2014. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Aplikasi  Dalam  Pendidikan . Yogyakarta: CV. Budi Utama Miles, Huberman dan Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3 . USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep
Rohindi Rohidi, UI-Press.
Mulyadi. 2015. Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
Nastia. 2014. Implementasi Perda No. 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata. Ruang Wilayah . Universitas Muhammadiyah Sumater Utara.
Nugroho. 2011. Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data . Yogyakarta:
Andi.
Pri  Guna  Nugraha.  2013. Peran  Dinas  Perhubungan  dalam  Menertibkan  Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda. Samarinda : Universitas Mulawarman. Rahmawati.  2020. Lawan  Virus  Corona:  Studi  Nutrisi  untuk  Kekebalan  Tubuh . Surabaya: Airlangga University Press.
Ritongga.  2010. Analisis  Standar  Belanja:  Konsep,Metode  Pembangunan,Dan Implementasi di Pemerintah Daerah . Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gajah Mada.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D . Bandung: IKAPI.
Tahir.  2014. Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan  Daerah . Bandung: Alfabeta.
Waluyo.  2007. Manajemen  Publik  (Konsep,  Aplikasi,  Dan  Implementasi)  Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah . Bandung: Mandar maju.