## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.33-42 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.312

## IMPLEMENTASI PELAYANAN KIA MELALUI WEBSITE KLAMPID NEW GENERATION DI KELURAHAN MEDOKAN AYU KOTA SURABAYA
Tesalonika Devvany Nugroho 1 , Oktarizka Reviandani 2
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Correspondet author : oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id Surabaya - Indonesia

## Abstract
Identity is a constitutional right for all Indonesian citizens. The issuance of citizens who aren’t in 17  years  old  is  carried  out  by  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  by  supporting the publication of Kartu Identitas Anak as for the citizens who haven’t in age 17 years old to get their KTP-El. This regulation is supported by Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019  Pasal  1  Ayat  20  about  Kartu  Identitas  Anak  the  official  identity  for  children  under  17 years  old.  This  research  uses  descriptive  qualitative  research  methods.  The  results  of  this research are the application of the Klampid New Generation website in issuing Kartu Identitas Anak  in  Kelurahan  Medokan  Ayu  which  is  presentable  but  still  requires  improvements  in aspects through telecommunications, services and human resources.
Keywords: Child Identity Card (KIA); Klampid New Generation; Public Services

## Abstrak
Identitas  merupakan  hak  konstitusional  bagi  seluruh  warga  Indonesia.  Tidak  hanya  bagi warga yang berusia 17 tahun namun juga bagi warga yang berusia belum 17 tahun dengan penerbitan  Kartu  Identitas  Anak.  Penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dimana  didukung  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Surabaya  Nomor  6  Tahun  2019  Pasal  1  Ayat  20  yang  menyatakan  bahwa  Kartu  Identitas ANak merupakan identitas resmi bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah penerapan  website  Klampid  New  Generation  dalam  penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  di Kelurahan  Medokan  Ayu  yang  sudah  cukup  baik  namun  memerlukan  peningkatan  aspek melalui telekomunikasi, layanan dan sumber daya manusia.

## Kata Kunci: Kartu Identitas Anak (KIA); Klampid New Generation; Pelayanan Publik
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Zaman  yang  kian  berkembang  setiap  tahunnya  memberikan  pembaharuan  yang mengakibatkan  perubahan  yang  signifikan  terhadap  setiap  aspek  yang  ada  dalam kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Proses  perkembangan  teknologi  yang  makin  cepat  tiap harinya  disertai  arus  globalisasi  seharusnya  memudahkan  masyarakat  Indonesia  untuk memperolah  informasi  termasuk  informasi  di  bidang  pemerintahan.  Pemerintah  Indonesia yang juga mengikuti arus globalisasi juga melakukan pengembangan teknologi yang lebih dikenal dengan E-government. E-government adalah penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pemerintah untuk meningkatkan arus informasi dan layanan (United

## IMPLEMENTASI PELAYANAN KIA MELALUI WEBSITE KLAMPID NEW GENERATION DI KELURAHAN MEDOKAN AYU KOTA SURABAYA
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.33-42             Tesalonika Devvany N., Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.312 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Nations,  2014).  Dengan  lahirnya E-government diharapkan  mampu  meningkatkan  proses layanan dan informasi oleh pemerintah pada masyarakat.
Menciptakan  sebuah  layanan  yang  baik  menjadi  sebuah  hal  penting  bagi pemerintahan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat juga  sebagai  pondasi  dalam  membangun  kepercayaan  yang  lebih  baik  lagi  dengan masyarakat.  Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  tinggi  sebagai  penyedia  jasa  layanan publik dengan meningkatkan kehandalan dalam melakukan pelayanan, kecepatan dalam melakukan  pelayanan,  kepastian  serta  empati  yang  diberikan  oleh  petugas  ketika melakukan pelayanan publik serta menciptakan perasaan nyaman bagi masyarakat ketika melakukan urusan administrasi kependudukan.
Hal  ini  sejalan  dengan  pemikiran  Dwiyanto  (dalam  Elwan,  2019)  bahwa  pemberian pelayanan  publik  oleh  aparatur  pemerintah  kepada  masyarakat  (publik)  merupakan perwujudan  dan  fungsi  aparatur  negara  sebagai  pelayan  masyarakat  (abdi),  disamping sebagai  abdi  negara.  Dalam  konteks  ini  masyarakatlah  sebagai  aktor  utama  (pelaku) pembangunan,  sedangkan  pemerintah  berkewajiban  untuk  mengarahkan,  membimbing serta  menciptakan  suasana  yang  menunjang  kegiatan-kegiatan  dari  masyarakat  tersebut. Pada  kondisi  ini  aparatur  negara  dituntut  untuk  lebih  mampu  memperbaiki  kinerjanya (pelayanan  prima)  dan  diharapkan  lebih  mampu  merumuskan  konsep  atau  menciptakan iklim  yang  kondusif,  sehingga  sumber  daya  pembangunan  dapat  menjadi  pendorong percepatan  terwujudnya  masyarakat  yang  mandiri  dan  sejahtera.  Pelayanan  yang  telah menunjuk  kepada  aturan  formal  dianggap  telah  memenuhi  sendi-sendi  pelayanan  yang baik  dan  aparat  pelayanan  dianggap  telah  konsisten  dalam  menerapkan  aturan  hukum pelayanan. (Muhammad Elwan, 2019)
Dasar  dalam  melakukan  pelayanan  diatur oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia Pasal  15  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  yang  mengatakan  bahwa penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan  pengadaan  fasilitas  dan  prasarana  yang menunjang layanan dan kualitas sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan  sebuah  pelayanan  berupa  barang  publik  dengan  prinsip  bertanggung  jawab dan dilaksankan oleh instansi pemerintah baik pada pemerintah pusat serta daerah.
Pemerintah  memberikan  upaya  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  melalui sebuah inovasi mengikuti perkembangan zaman yang ada. Inovasi tidak terlepas dari peran teknologi informasi menganai pelayanan publik  di Indonesia atau yang disebut dengan e- government.  E-government merupakan  salah  satu  pelayanan  yang  penting  sebagai  salah satu penunjang arus informasi bagi masyarakat Indonesia . Hal ini mampu dilihat dari tujuan adanya  program  layanan E-government yakni  guna  mempermudah  masyarakat  serta mendorong  keterbukaan  penyelenggaraan  terkait  dengan  pelayanan  publik  (Dwiyanto,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.33-42 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.312
2011). E-government juga dilakukan untuk membantu pemerintah agar dapat bekerja lebih efektif  serta  efisien. E-government dianggap  mampu  memecahkan  permasalahan pelayanan  publik  seperti  prosedur  pelayanan  yang  bertele-tele,  ketidakpastian  waktu pelayanan sehingga membuat warga tidak percaya kepada pemerintah akibat pelayanan publik yang buruk.
Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa setiap penduduk harus melaporkan Peristiwa Kependudukan serta Peristiwa penting yang sedang dialaimnya kepada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Sesuai  dengan  peraturan  yang  telah tertulis  tersebut  maka  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  penuh  atas  pelaksanaan pelayanan  administrasi  kependudukan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pihak yang  memiliki  kewenangan  atas  kepengurusan  adminstrasi  kependudukan  sekaligus melakukan  implementasi E-government dengan  meluncurkan  inovasi  pelayanan  publik dengan meluncurkan sebuah website bernama “Klampid New Generation” atau yang lebih dikenal  dengan  KNG.  Aplikasi  ini  pertama  kali  diluncurkan  pada  tahun  2021  pertama  kali dengan nama E-Lampid dengan tujuan menjadi solusi bagi masyarakat Kota Surabaya yang ingin  mengurus  dokumen  kependudukannya  tanpa  harus  datang  ke  kantor  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kemudian mengalami perubahan nama menjadi Klampid hingga akhirnya menjadi Klampid New Generation.
Perwujudan  dari  kesadaran  masyarakat  kota  Surabaya  menjadi  warga  yang  sadar akan  hukum,  dalam  hal  ini  terkhusus  pada  pembuatan  suatu  dokumen  sebagai  penentu status  seseorang  terhadap  peristiwa  kependudukan  yang  terjadi  dalam  kehidupannya seperti  kelahiran,  kematian,  perceraian, pernikahan,  pengakuan.  Sesuai  dengan  Peraturan Walikota  Surabaya  Pasal  1  Ayat  18  Nomor  10  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tentang Kartu Identitas Anak atau yang lebih dikenal dengan KIA kemudian sebagai dokumen yang menunjukkan label diri anak sebelum berusia  17  (tujuh  belas)  tahun  atau  belum  menikah  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  sebagai  penyedia  jasa  administrasi  kependudukan. Dalam  praktiknya,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  yang  juga  bekerjasama dengan  Kementerian  Dalam  Negeri  melakukan  sosialisasi  pembuatan  Kartu  Identitas  Anak sebagai identitas resmi anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun.
Kelurahan Medokan Ayu merupakan salah satu penyelia jasa pelayanan publik yang memiliki  tugas  untuk  membantu  masyarakat  merasakan  kemudahan  dan  efisien  waktu dalam  mengurusi  dokumen  administrasi  kependudukan  termasuk  pengajuan  permohonan Kartu Identitas Anak bagi warga Kelurahan Medokan Ayu yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun. Peneliti menemukan masih banyaknya anak-anak yang berusia kurang dari 17

## IMPLEMENTASI PELAYANAN KIA MELALUI WEBSITE KLAMPID NEW GENERATION DI KELURAHAN MEDOKAN AYU KOTA SURABAYA
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.33-42             Tesalonika Devvany N., Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.312 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
(tujuh belas) tahun yang belum memiliki Kartu Identitas Anak melalui program KALIMASADA atau Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan yang diusung dalam program Magang & Studi Independent Bersertifikat (MSIB) yang dimana penulis ikut turun langsung di lapangan  untuk  menjalankan  program  KALIMASADA  ini  bersama  dengan  ketua  RT KALIMASADA  di  Kelurahan  Medokan  Ayu  untuk  mengajak  warga  Kelurahan  Medokan  Ayu memiliki Kartu Identitas Anak agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2016  Pasal  1  tentang  Kartu  Identitas  Anak  dalam  Pasal  1  yang menyebutkan  bahwa  Kartu  Identitas  Anak  yang  selanjutnya  disingkat  menjadi  KIA  adalah identitas  resmi  anak  sebagai  bukti  diri  anak  yang  berusia  kurang  dari  17  tahun  dan  belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota serta didukung oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 20 yang juga menyebutkan bahwa Kartu Identitas Anak merupakan identitas resmi bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun.
Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Kartu Identitas Anak sebagai tanda pengenal resmi bagi balita dan anak-anak yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun yang belum memiliki KTP membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi aplikasi atau web Klampid New Generation yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Medokan Ayu.

## METODE
Penelitian yang dilakukan pada artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekataan  deskriptif.  Yang  dimana  yang  di  dalamnya  meliputi  observasi  dan  partisipasi aktif.  Beradasarkan  penelitian  yang  dilakukan  Wahyono  (Kinanti  Idang  Afrita  &  Arif,  2023) mendefinisikan  metode  deskriptif  sebagai  metode  penelitian  yang  penyampaian  datanya dilakukan  dengan  metode  deskriptif,  yakni  sebuah  penjelasan  mengenai  topik  atau permasalahan yang diambil. Sehingga dalam kata lain, metode penelitian kualitatif deskriptif memiliki  tujuan  agar  mampu  menggambarkan  fakta  dan  data  yang  terjadi  di  lapangan melalui kalimat-kalimat penjelas sehingga mampu dipahami oleh pembaca.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam (Elwan  et  al.,  2022).  yaitu  data  dianalisis  menggunakan  beberapa  langkah,  yaitu menganalisis  data  dengan  tiga  langkah:  kondensasi  data,  penyajian  data  (data  display), dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi).  Kondensasi data  mengacu  pada  proses  pemilihan,  pemfokusan,  penyederhanaan,  abstraksi,  dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.33-42 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.312

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Klampid New  Generation merupakan  sebuah  terobosan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Surabaya  dalam  rangka  komitmennya  agar  mampu  memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat Kota Surabaya terlebih lagi untuk sosialisasi Kartu  Identitas  Anak  bagi  masyarakat  yang  usianya  belum  17  tahun.  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menyediakan layanan tersebut di Balai RW/Kelurahan, Mall Pelayanan Publik Siola.
Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Medokan Ayu  dilaksanakan  pukul  08.00  hingga  pukul  16.00  mulai  dari  hari  senin  hingga  kamis, kemudian pukuul 08.00 hingga 15.00 di hari jumat dan di hari sabtu pada pukul 09.00 sampai pukul 12.00. Terdapat dua jenis pelayanan yakni di Kantor Kelurahan dan pelayanan di Balai RW.  Pelayanan  yang  dilakukan  di  Kelurahan  Medokan  Ayu  untuk permohonan  administrasi kependudukan  menggunakan  sebuah  aplikasi  atau  website  Klampid  New  Generation. Aplikasi atau website Klampid New Generation merupakan sebuah terobosan atau sebuah inovasi  layanan  publik  yang  diluncurkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil dalam  rangka  mewujudkan e-government di  Kota  Surabaya.  Dalam  penerapannya web Klampid New Generatio n digunakan oleh penyelia Balai RW untuk melayani permohonan di Balai  RW  dan  pelayanan  di  Kantor  Kelurahan  Medokan  Ayu.  Masing-masing  pegawai pelayanan administrasi kependudukan memiliki akun Klampid New Generation dengan role kelurahan  dengan  tujuan  memudahkan  pegawai  untuk  mengajukan  permohonan mengenai administrasi kependudukan. Website Klampid New Generation dapat digunakan untuk  pengajuan  permohonan  administrasi  kependudukan  warga  seperti  Akta  Kelahiran, Akta  Kematian,  Akta  Perkawinan,  Akta  Perceraian  apabila  warga  ingin  melakukan pengajuan  permohonan  secara  mandiri.    Terdapat  pula  menu  cetak  ulang  seperti  cetak ulang  Kartu  Keluarga  dan  Kartu  Identitas  Anak  yang  dapat  diakses  mandiri  oleh  warga sehingga tidak perlu datang ke kelurahan.
Adapun  persyaratan  yang  harus  dibawa  oleh  warga  apabila  hendak  melakukan permohonan  penerbitan  Kartu  Identitas Anak bagi  yang  berusia  dibawah  lima tahun  yakni membawa akta kelahiran dan kartu keluarga, kemudian persyaratan bagi warga yang ingin mengajukan  permohonan  penerbitan  bagi  yang  usianya  di  atas  lima  tahun  maka membawa akta kelahiran, kartu keluarga, rapot atau surat yang menyatakan bahwa anak tersebut  telah  terdaftar  di  sekolahnya  dan  foto  anak.  Pengajuan  permohonan  penerbitan Kartu  Identitas  Anak  kini  lebih  dimudahkan  dikarenakan  sudah  banyak  sekolah  yang melakukan  permohonan  secara  kolektif  sehingga  siswa  siswi  di  sekolahnya  tinggal mengambil Kartu Identitas Anak milik masing-masing di Kelurahan, banyak warga Kelurahan

## IMPLEMENTASI PELAYANAN KIA MELALUI WEBSITE KLAMPID NEW GENERATION DI KELURAHAN MEDOKAN AYU KOTA SURABAYA
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.33-42             Tesalonika Devvany N., Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.312 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Medokan  Ayu  yang  telah  diajukan  penerbitannya  dan  mengambil  Kartu  Identitas  Anak  di Kelurahan. Selain itu, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sendiri juga  memudahkan  anak-anak  baru  lahir  untuk  mendapatkan  Kartu  Identitas  Anak  dalam satu  menu  ketika  membuat  Akta  Kelahiran  maka  akan  otomatis  mendapatkan  Kartu Identitas Anak.
Adapun  prosedur  yang  dapat  dilakukan  untuk  melakukan  permohonan  pengajuan penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  melalui  website  Klampid  New  Generation  secara  mandiri sebagai berikut:
1. Pastikan  Anda  menggunakan  perangkat  yang  tersambung  dengan  koneksi internet atau WiFi.
2. Buka  website https://wargaklampid-dispendukcapil.surabaya.go.id/app/login , kemudian lakukan registrasi akun bagi yang belum memiliki akun,
3. Pilih menu permohonan,
4. Pilih  ‘Kartu  Identitas  Anak’, kemudian  lengkapi  pertanyaan  dan  formular  sesuai ketentuan,
5. Unggah  dokumen  persyaratan  permohonan  penerbitan  Kartu  Identitas  Anak. Bagi  yang  berusia  dibawah  5  tahun  seperti:  Akta  Kelahiran  dan  Kartu  Keluarga. Bagi  yang  sudah  berusia  diatas  5  tahun:  Akta  Kelahiran,  Kartu  Keluarga,  Rapor Anak dan Foto Anak.
6. Setelah  selesai  mengunggah  dokumen  persyaratan  unduh  bukti  ( e-kitir) permohonan pengajuan penerbitan Kartu Identitas Anak.
Setelah  melakukan  pengajuan  permohonan  penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  langkah selanjutnya  adalah  pemantauan,  pemohon  pengajuan  penerbitan  Kartu  Identitas  Anak dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Klik menu permohonan
2. Apabila status permohonan dengan keterangan hijau berarti berkas lengkap dan sedang  diproses,  apabila  masih  berwarna  biru  maka  berkas  belum  lengkap, oranye dan/atau merah berarti dibatalkan.
3. Apabila  Kartu  Identitas  Anak  telah  selesai  dicetak  dan  dikirimkan  ke  Kelurahan maka  status  permohonan  akan  berwarna  hijau.  Dan  apabila  pengajuan permohonan dibatalkan maka Anda harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.
Menurut  informasi  yang  terdapat  di  situs  resmi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil, tujuan  diadakannya  Kartu  Identitas  Anak  adalah  untuk  melindungi  hak  konsitutisional  anak sebagai  warga  negara  Indonesia.  Adapun  manfaat  lain  bagi  Kartu  Identitas  Anak  yakni sebagai alat pembayaran yang bernama KatePay, hal ini nampaknya mampu melatih anak untuk  melakukan  transaksi  digital  dengan  pengawasan  orang  tua  sehingga  pengeluaran

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.33-42 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.312
masing-maisng  anak  dapat  diketahui  oleh  orang  tuanya.  Fungsi  dari  Kartu  Identitas  Anak sendiri  sama  dengan  KTP-El  namun  Kartu  Identitas  Anak  tidak  memiliki chip seperti  KTP-El. Sesuai  dengan  Permendagri  2  tahun  2016,  Kartu  Identitas  Anak  juga  memiliki  beberapa manfaat  yakni,  melindungi  pemenuhan  haka  nak,  dapat  menjamin  dalam  mengakses sarana  umum,  menjadi  bukti  tanda  kenal  diri  ketika  anak  mengalami  peristiwa  yang  tidak diinginkan,  pencegahan  terjadinya human  trafficking serta  dapat  memudahkan  anak mengakses  layanan  publik  seperti  pendidikan,  kesehatan,  perbankan,  transportasi  serta imigrasi.
Kesesuaian  sasaran  Kartu  Identitas  Anak  di  Kelurahan  Medokan  Ayu  dirasa  sudah cukup  tepat  sasaran,  hal  ini  dapat  dilihat  melalui  jumlah  permohonan  warga  Kelurahan Medokan  Ayu  yang  mengajukan  permohonan  penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  melalui website Klampid New Generation pada bulan September hingga November.
Tabel 1. Jumlah Pemohon Kartu Identitas Anak Bulan Jumlah Pemohon Kartu Identitas Anak September 5 Oktober 6 November 3 Desember 4
Sumber Data Pengajuan Permohonan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Medokan Ayu
Dari  jumlah  pemohon  tersebut  maka  dapat  dikatakan  bahwa  warga  Kelurahan Medokan  Ayu  telah  cukup  mampu  menerapkan  program  Kartu  Identitas  Anak  bagi  yang belum  berusia  17  tahun,  peneliti  yang  melakukan  kegiatan  Kalimasada  (Kawasan Lingkungan  Sadar  Administrasi  Kependudukan)  sebagai  salah  satu  kegiatan  MSIB, mendapati  bahwa  banyak  warga  yang  belum  mengetahui  manfaat  atau  pentingnya kegunaan  Kartu  Identitas  Anak  sehingga  banyak  yang  tidak  mengajukan  permohonan penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  apabila  anaknya  tidak  mengajukan  permohonan  secara kolektif  melalui  sekolah.  Sehingga  banyak  warga  yang  akan  datang  ke  Kelurahan  untuk mengajukan penerbitan Kartu Identitas Anak ketika Kartu Identitas Anak tersebut dibutuhkan.
Melaui  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  terdapatfaktor  yang  menjadi pendukung keberhasilan pelaksanaan  website Klampid New Generation dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Medokan Ayu, yaitu:
Pertama, peran  penting  pemimpin  dan  petugas  Pelayanan  Administrasi Kependudukan dalam mewujudkan e-government melalui website Klampid New Generation dalam penerbitan Kartu Identitas Anak dengan mendukung penerapan agar warga dapat

## IMPLEMENTASI PELAYANAN KIA MELALUI WEBSITE KLAMPID NEW GENERATION DI KELURAHAN MEDOKAN AYU KOTA SURABAYA
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.33-42             Tesalonika Devvany N., Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.312 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
secara mandiri melalui  website Klampid  New Generation atau dapat datang ke Kelurahan untuk melakukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak.
Kedua, kebijakan  yang  mengatur  tentang  penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  melalui website Klampid New Generation. Dalam hal ini pegawai Kelurahan dan juga penyelia balai RW  di  Kelurahan  Medokan  Ayu  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  kebijakan  Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 20 yang menyatakan bahwa Kartu Identitas Anak merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17  tahun  dan  belum  menikah  yang diterbitkan  oleh  Dinas.  Banyaknya  pemohon  yang datang untuk membuat Kartu Identitas Anak merupakan sebuah langkah awal masyarakat mendukung e-government serta  merupakan  langkah  awal  membantu  Pemerintah  Kota Surabaya mewujudkan Kota Layak Anak dengan penerbitan Kartu Identitas Anak.
Realitanya  di  Kelurahan  Medokan  Ayu  masih  banyak  warga  yang  belum  melek teknologi  sehingga  masih  ditemukan  warga  yang  tidak  mengetahui  website  Klampid  New Generation  mampu  melakukan  pengajuan  permohonan  penerbitan  Kartu  Identitas  Anak secara  mandiri  dan  tidak  perlu  datang  ke  Kelurahan/Balai  RW.  Hal  ini  merupakan  sebuah penghambat  penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  bagi  warga  yang  ingin  mengajukan permohonan  namun  tidak  bisa  datang  ke  Kelurahan/Balai  RW,  sehingga  warga  yang sebenarnya bisa mengajukan permohonan penerbitan secara mandiri melalui Klampid New Generation  harus  meluangkan  waktunya  untuk  datang  ke  Kelurahan/Balai  RW  untuk mengajukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak.
Ketiga, dukungan  dan  juga  antusias  warga  Kelurahan  Medokan  Ayu  dalam menggunakan  website  Klampid  New  Generation  untuk  mengajukan  penerbitan  Kartu Identitas  Anak  bagi  anaknya  yang  berusia  kurang  dari  17  tahun.  Beberapa  kali  peneliti menemui warga yang mengajukan secara mandiri di website Klampid New Generation dan datang  ke  Kelurahan  atau  Balai  RW  untuk  menanyakan  proses  yang  harus  dilalui  apabila mengajukan  permohonan  penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  secara  mandiri  melalui  website Klampid New Generation.
Namun  juga  ditemukan  2.690  ( https://kalimasada.disdukcapilsurabaya.id/ )  warga Kelurahan Medokan Ayu yang berusia dibawah 17 tahun belum memiliki Kartu Identitas Anak dengan jumlah tersebut maka dapat dikatakan partisipasi aktif yang dilakukan oleh warga Kelurahan  Medokan  Ayu  dalam  penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  haruslah  semakin ditingkatkan agar seluruh warga yang belum berusia 17 tahun dapat memiliki Kartu Identitas Anak  dengan  melakukan  permohonan  penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  melalui  website Klampid New Generation secara mandiri maupun datang ke Kelurahan/Balai RW.
Peran  penting  Dinas  dan  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dalam  penerbitan Kartu Identitas Anak melalui website Klampid New Generation juga merupakan peran yang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.33-42 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.312
paling  dibutuhkan  dalam  hal  ini,  sehingga  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil harusnya memberikan pengetahuan, informasi atau sosialisasi mengenai pentingnya memiliki Kartu  Identitas  Anak  bagi  warga  yang  belum  berusia  17  tahun.  Pentingnya  mengedukasi warga  untuk  mengetahui  fungsi  dari  website  Klampid  New  Generation  dalam  pengajuan permohonan  administrasi  kependudukan  haruslah  pula  ditingkatkan  dalam  rangka mendukung e-government di Kora Surabaya.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  tulisan  tersebut  adalah  bahwa  perkembangan  teknologi  yang  terus meningkat  mendorong  inovasi  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan.  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya merespons dengan mengembangkan aplikasi  Klampid  New  Generation  untuk  mendukung  e-government,  memungkinkan  warga mengajukan  permohonan  administrasi  kependudukan  seperti  Akta  Kelahiran,  Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian melalui website tersebut. Namun, terdapat sejumlah warga yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), sehingga disarankan untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua mengenai pentingnya memiliki KIA bagi anak yang belum berusia 17 tahun, serta menyoroti manfaatnya bagi orang tua dan peran pemerintah dalam mendukung penerbitan KIA.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardelia  Nur  Sinta,  &  Diana  Hertati.  (2023).  Inovasi  Aplikasi  Klampid  New  Generation  (KNG) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan  Catatan  Sipil  Kota  Surabaya. Journal  of  Governance  Innovation , 5 (2),  193 – 209. https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.2795
Diana  Putri,  A.,  &  Roisul  Basyar,  M.  (2023).  Implementasi  Klampid  New  Generation  dalam Peningkatan  Pelayanan  Publik  di  Kelurahan  Klampis  Ngasem  Kota  Surabaya. Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 2 (2).
Dina Karlinawati, Rachmawati Novaria, & M. Kendry Widiyanto. (2023). KUALITAS PELAYANAN E-KLAMPID  DALAM  PENINGKATAN   PELAYANAN  PENGURUSAN  AKTA  KELAHIRAN  DI KELURAHAN  BARATAJAYA KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA. In Jurnal Penelitian Administrasi Publik (Vol. 3, Issue 01).
Elsa Fuzi Noviana, & Dini Yuliani. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS .
Fenti Prihatini, Ilato Rosman, & Andi Yusuf Katili. (2022). INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI E- GOVERNMENT  DI  DINAS  KEPENDUDUKAN  DAN  CATATAN  SIPIL  KOTA  GORONTALO. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo .
Hardani,  Helmina,  Jumari,  Evi,  dkk.  2020.  Metode  Penelitian  Kualitatif  &  Kuantitatif.  Edisi pertama. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta
Irawan,  B.  (2015).  E-Government  Sebagai  Bentuk  Baru  Dalam  Pelayanan  Publik:  Sebuah Tinjauan Teoritik. Jurnal Paradigma , 4 (3).

## IMPLEMENTASI PELAYANAN KIA MELALUI WEBSITE KLAMPID NEW GENERATION DI KELURAHAN MEDOKAN AYU KOTA SURABAYA
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.33-42             Tesalonika Devvany N., Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.312 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Joko Pramono. S.Sos., M. S. (2020). IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK .
Krisna  Syarif  Hidayatulloh,  &  Roisul  Basyar  Muhammad.  (2023).  Efektivitas  Pelayanan Administrasi  Kependudukan  melalui  Aplikasi  KNG  (Klampid  New  Generation)  di Kelurahan  Pegirian  Kecamatan  Semampir,  Kota  Surabaya. Jurnal  Ilmiah  Multidisiplin ,
2 (2).
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Muhammad Elwan, L. O. (2019). PROBLEM BIROKRASI DALAM MENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7223
Raharwindy  Kharisma  Sudrajat,  Endah  Setyowati,  &  Sukanto.  (2015).  EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN  E-GOVERNMENT  PADA  BADAN  PELAYANAN  PERIZINAN  TERPADU KOTA MALANG. Jurnal Administrasi Publik (JAP) , Vol. 3 (12), 2145 – 2151.
Sea,  Y.  A.,  Novaria,  R.,  &  Wahyudi,  E.  (2023).  INOVASI  KLAMPID  NEW  GENERATION  SEBAGAI PERWUJUDAN  PELAYANAN  PRIMA  KEPADA  MASYARAKAT  (STUDI  KASUS  PADA PROGRAM  KARTU  IDENTITAS  ANAK  DI  KELURAHAN  BARATAJAYA  KOTA  SURABAYA).  In Jurnal Politik dan Governance (Vol. 3, Issue 1).
Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer  di  Indonesia. Jurnal  Penegakan  Hukum  Dan  Keadilan , 1 (1). https://doi.org/10.18196/jphk.1101