Indonesia, 6 (9). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i9.4096
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 9, September 2021

## ANALISIS  STRATEGI  ADMINISTRASI  PAJAK  DALAM  MENCEGAH PENINGKATAN  TUNGGAKAN  PAJAK  KENDARAAN  BERMOTOR  DI JAKARTA

## Lusy Marta Subekti, Vishnu Juwono
Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Indonesia Email: vjuwono@ui.ac.id, lusymarta@gmail.com

## Abstrak
Potensi  penerimaan  pajak  kendaraan  di  Jakarta  sangat  besar,  tercermin  dari tingginya  pertumbuhan  kendaraan  dan  peningkatan  penerimaan  pajak  kendaraan setiap  tahunnya.  Namun,  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  masih  kurang.  Hampir setengah dari kendaraan di Jakarta belum daftar ulang statusnya (BDU) atau belum membayar PKB. Hal ini menandakan bahwa potensi penerimaan PKB masih besar dan perlu lebih dioptimalkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang telah dilakukan dan dapat diterapkan dalam administrasi pajak untuk menekan  dan  mengurangi  pertumbuhan  pajak  yang  belum  dibayar.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi pajak  tidak  memiliki  keterlibatan  dengan  pembayar  pajak  sebelum  jatuh  tempo. Pemerintah daerah telah memberikan berbagai kebijakan sebagai bentuk penegakan dalam  pemungutan  pajak  namun  belum  dilaksanakan  secara  efektif  oleh  otoritas pajak. Administrasi pajak harus mengintensifkan upaya untuk membuat profil data pembayar  pajak.    Dengan  data  wajib  pajak  yang  lengkap  dan  akurat,  diharapkan upaya  pengumpulan  akan  lebih  efektif  dan  efisien.  Selain  itu,  diharapkan  otoritas pajak  dapat  menerapkan  alat  penegakan  hukum  secara  lebih  aktif  agar  dapat memberikan efek jera bagi tunggakan pajak.
Kata Kunci : pajak daerah; pajak kendaraan bermotor; tunggakan pajak

## Abstract
The potential of vehicle tax revenue in Jakarta is very large, reflected by the high growth of vehicles and the increasing of vehicle tax revenue every year. However, the  level  of  taxpayer  compliance  is  still  lacking.  Almost  half  of  the  vehicles  in Jakarta  have  not  re-register  status  (BDU)  or  have  not  paid  PKB.  This  indicates that the potential acceptance of PKB is still large and needs to more optimized. The purpose of this research is to analyze the strategies that have been done and can be applied in tax administration to suppress and reduce the growth of unpaid tax. This research  uses  qualitative  methods.  The  results  showed  that  the  tax  administration lacked  engagement  with  taxpayers  before  maturity.  Local  governments  have provided  various  policy  as  a  form  of  enforcement  in  tax  collection  but  have  not been  implemented  effectively  by  tax  authorities.  The  tax  administration  should intensify  efforts  to  profiling  taxpayer  data.    With  complete  and  accurate  taxpayer data,  it  is  expected  that  collection  efforts  will  be  more  effective  and  efficient.  In
addition, it is expected that tax authorities can implement enforcement tools more actively in order to provide a deterrent effect for tax arrears.
Keywords: local tax; vehicle tax; tax arrears
Received: 2021-08-20; Accepted: 2021-09-05; Published: 2021-09-20

## Pendahuluan
Pelaksanaan  otonomi  daerah  memberikan  konsekuensi  yaitu  adanya  pembagian kewenangan  antara  Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah  Pusat,  dimana  ada  beberapa bidang  yang  didesentralisasikan  dari  pusat  ke  daerah  yaitu  bidang  fiskal  nasional  dan bidang  moneter (Sofyan  Hadi  &  Saragih,  2013) .  Daerah  diberikan  kewenangan  untuk meningkatkan  pendapatan  dan  pelaksanaan  fungsi  alokatif  dimana  daerah  menyusun apa  saja  yang  menjadi  prioritas  pembangunan  daerah (Christia  &  Ispriyarso,  2019) . Menurut  Feltensein  dan  Iwata,  2005  dalam (Rosdiana,  2011) salah  satu  bentuk  peran serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah  yaitu  melalui  pemungutan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah. Taxing  power yang  diberikan  kepada  Pemerintah Daerah  melalui  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  jauh  lebih  besar,  sehingga Pemerintah  Daerah  memiliki  kesempatan  yang  lebih  luas  untuk  mengotimalkan  dan mengelola  sumber-sumber  pendapatan  daerah  yang  ditujukan  bagi  kemandirian anggaran agar tercipta pembangunan daerah yang berkelanjutan (Rosdiana, 2011) . Menurut (Kusuma,  2016) kontribusi  belanja  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  dalam  rangka  desentralisasi  fiskal  Indonesia  memberikan  pengaruh  bagi pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Laju  pertumbuhan  ekonomi  dipercepat  dengan adanya peningkatan belanja pemerintah daerah baik itu belanja pegawai, belanja modal berupa  fisik  kegiatan  maupun  sektor  peningkatan  sumber  daya  manusia  secara konsistem dapat membentuk pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal dalam bentuk pemungutan pajak daerah dilakukan di berbagai provinsi dan kabupaten, tak terkecuali di Provinsi DKI Jakarta. Dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, DKI Jakarta memiliki  potensi  ekonomi  yang  lebih  tinggi  DKI  Jakarta  salah  satunya  karena  DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian dimana  hampir sebagian besar sektor ekonomi beroperasi di DKI Jakarta (Nur & Rakhman, 2019) . Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh  Badan  Pusat  Statistik  (2019)  bahwa  17,34%  dari  PDB  Nasional  ditunjang  oleh PDB  DKI  Jakarta  dan  kontribusi  ini  terus  meningkat  dari  tahun  2011-2018  (sebesar 15,64%  pada  tahun  2011).  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  Provinsi  DKI  Jakarta  harus mampu menjadi pilot project pembangunan daerah lainnya di Indonesia.
Dalam  struktur  PAD  Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2019,  pajak  daerah  menjadi tulang  punggung  dalam  penerimaan  dengan  kontribusi  lebih  dari  88  %  dari  total Pendapatan  Asli  Daerah.  Pajak  daerah  sebagai  komponen  utama  PAD  menjadikan pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  harus  terus  meningkatkan  upaya  untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan daerah dan meningkatkan  pelayanan  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat.  Menurut  Ruma  dan Jamal, 2013 dalam (Suharyadi, Martiwi, & Karlina, 2019) salah satu sumber keuangan
daerah yang mendapatkan perhatian serius untuk terus dikelola dan dimanfaatkan secara intensif  oleh  pemerintah  daerah  adalah  penerimaan  dari  sektor  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB).  Penerapan  pajak  kendaraan  bermotor  selain  sebagai  sumber penerimaan  negara  juga  untuk  memenuhi  fungsi  fiskal  terutama  sebagai  cara  untuk mengendalikan  dampak  lingkungan  dan  kerusakan  lain  yang  disebabkan  oleh pengoperasian  kendaraan  bermotor  di  jalan  raya.  Alternatif  pajak  berkala  yang mencerminkan  emisi  aktual  dari  merek  dan  jenis  kendaraan  tertentu  diidentifikasi sebagai model terbaik untuk diterapkan (David, 2012) .
Optimalisasi  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  sangat  penting  dilakukan karena pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling besar untuk membiayai belanja  daerah.  Menurut  penelitian (Suharyadi  et  al.,  2019) terdapat  korelasi  positif yang  menunjukkan  bahwa  jika  pendapatan  pajak  kendaraan  bermotor  semakin  besar maka  penerimaan  pajak  daerah  akan  meningkat.  Potensi  PKB  di  DKI  Jakarta  sangat besar  tercermin  dari  pertumbuhan  kendaraan  di  DKI  Jakarta  yang  begitu  pesat  dan realisasi  penerimaan  pajak  yang  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  gambar  2 dibawah ini terlihat bahwa penerimaan PKB terus meningkat dari tahun 2015-2019.

## Gambar 1

## Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2015-2019
Namun  demikian  meskipun  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  di  DKI  terus meningkat,  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  kendaraan  bermotor belum sepenuhnya optimal. (Seno Sudarmono Hadi, 2018) mengatakan bahwa masalah yang  dihadapi  dalam  peningkatan  penerimaan  kontribusi  PKB  terhadap  PAD  di  DKI Jakarta  diantaranya  adalah  kurangnya  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut (Simanjuntak & Mukhlis, 2012) salah satu bentuk indikator kepatuhan wajib pajak adalah aspek ketepatan waktu. Sementara dalam pemungutan PKB di DKI Jakarta jumlah wajib pajak yang tidak membayar PKB tepat waktu masih tinggi.

## Gambar 2
Perbandingan antara Jumlah WP yang Membayar PKB dengan yang Tidak Membayar PKB di DKI Jakarta
Sumber: Bidang Renbang Bapenda DKI Jakarta
Pada gambar 2 diatas terlihat bahwa proporsi wajib pajak yang tidak patuh sangat besar,  dapat  dikatakan  bahwa  lebih  dari  setengah  jumlah  kendaraan  di  DKI  Jakarta berstatus  Belum  Daftar  Ulang  (BDU)  atau  tidak  membayar  PKB.  Pada  tahun  2020 sebesar 56,10 % dari jumlah kendaraan yang ada di DKI Jakarta belum membayar PKB. Selain itu proporsi jumlah kendaraan yang tidak membayar PKB dibandingkan dengan jumlah  kendaraan  yang  membayar  PKB  semakin  meningkat  dalam  6  tahun  terakhir. Pada  tabel  1  dibawah  ini terlihat  peningkatan  jumlah  kendaraan  yang  tidak  membayar PKB dan potensi penerimaan PKB dari kendaraan yang belum membayar PKB. Hal ini mengindikasikan  bahwa  sebenarnya  potensi  penerimaan  pajak  dari  PKB  masih  tinggi dan  perlu  dioptimalkan  lagi  pemungutannya  oleh  otoritas  pajak  agar  hasilnya  dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

## Tabel 1
Data Kendaraan yang Belum Daftar Ulang (BDU) di Provinsi DKI Jakarta
Tahun Jumlah Kendaraan yang Belum Membayar PKB Potensi Penerimaan Pajak dari Kendaraan BDU 2014 3.524.581 1.119.344.908.477 2015 4.038.574 1.391.927.660.974 2016 4.362.800 1.617.648.072.583 2017 4.661.265 1.816.272.639.404 2018 4.927.358 2.041.528.782.226 2019 5.181.071 2.111.842.963.102 2020 5.826.174 2.645.366.763.412 Sumber: Bidang Renbang Bapenda DKI Jakarta
Terkait  aspek  kepatuhan  pajak  dalam  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  meneliti  hal  tersebut. Yang  pertama , yaitu  penelitian  yang  ditulis  oleh (Virgiawati,  2019) dengan  judul  Pengaruh Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan,  dan  Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak di SAMSAT  Jakarta  Selatan).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  bertujuan  untuk  melihat
apakah  ada  pengaruh  pengetahuan  wajib  pajak,  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan, dan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  dan  modernisasi  sistem administrasi  perpajakan  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor,  namun  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Yang kedua , penelitian yang dilakukan oleh (Bintary, 2020) dengan judul Analisis Kepatuhan  Wajib  Pajak  PKB  dalam  upaya  Meningkatkan Penerimaan  Pajak  Daerah pada  Kantor  Samsat  Jakarta  Timur.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis kepatuhan  wajib  pajak,  entitas  penghambat  dan  pendorong  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor  di  Jakarta  Timur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  entitas penghambat  adalah  data  wajib  pajak  yang  tidak  akurat,  kesadaran  wajib  pajak  yang kurang dalam hal faktor ekonomi dan kecenderungan masyarakat untuk membayar saat adanya  program  penghapusan  denda  PKB  serta  masih  kurangnya  sosialisasi  mengenai pembayaran melalui Online atau pembayaran dengan E-Samsat. Entitas pendorong yaitu adanya  program  penghapusan  denda  administrasi  dan  kemudahan  layanan  dalam pembayaran PKB.
Yang ketiga , penelitian yang dilakukan oleh (Prasantiya, Herwanti, & Pituringsih, 2018) dengan judul Taxpayer Compliance Determinants of Motor Vehicles at Samsat in Lombok Island Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tentang pengaruh yang  signifikan  dari  kondisi  ekonomi,  hubungan  personal  dan  kepercayaan  wajib pajakterhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kondisi  ekonomi,  hubungan  personal  dan  kepercayaan  wajib  pajak  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Temuan  ini menunjukkan  bahwa  otoritas  pajak  seharusnya  membangun  hubungan  yang  harmonis dalam berbagai kondisi dengan wajib pajak.
Yang keempat , penelitian yang dilakukan oleh (Rizki & Syahbandir, 2018) dengan judul Upaya Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) terhadap Penagihan Pajak Kendaraan  Bermotor  yang  Tertunggak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis upaya dan hambatan dalam penagihan PKB di Aceh. Hasil penelitian disebutkan bahwa upaya  dalam  penagihan  PKB yaitu  penguatan  di  bidang  hukum,  sosialisasi  kepada masyarakat,  secara  represif  menerbitkan  STPD  dan  pemutihan  pajak.  Hambatannya adalah  kurangnya  kesadaran  dan  kemampuan  masyarakat  dalam  membayar  PKB  serta kurangnya tindakan di lapangan.
Menurut (Oladipupo  &  Obazee,  2016) salah  satu  penyebab  rendahnya  tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kurang efektifnya administrasi perpajakan. Dari beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan diatas belum dibahas bagaimana strategi yang dapat diterapkan dalam administrasi pajak agar dapat menekan pertumbuhan tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. OECD (2019) menyatakan bahwa jumlah  dan  pertumbuhan  tunggakan  pajak  menjadi  perhatian  utama  bagi  banyak administrasi  pajak.  Dalam  menghadapi  tantangan  ini  administrasi  pajak  perlu  untuk mencari dan menetapkan langkah-langkah yang lebih inovatif, terkordinasi, efektif dan
strategis untuk mencegah pertumbuhan tunggakan pajak sedini mungkin dan berkaitan dengan penagihan tunggakan pajak. Sebagaimana disebutkan Hidayat dan Cheisviyanny (2013) dalam penelitiannya bahwa tindakan penagihan  secara aktif berpengaruh positif terhadap  pencairan  tunggakan  pajak.  Sehingga  otoritas  pemajakan  perlu  untuk menerapkan strategi dalam sistem administrasi perpajakannya untuk minimalisir adanya ketidakpatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang  diatas  penulis tertarik untuk menganalisis strategi yang telah dan dapat diterapkan dalam administrasi pajak  untuk  mencegah  pertumbuhan  tunggakan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  DKI Jakarta.

## Metode Penelitian
Penelitian  Analisis  Strategi  Administrasi  Pajak  dalam  Upaya  Menekan Peningkatan  Tunggakan  PKB  di  DKI  Jakarta  ini  menggunakan  pendekatan post positivism dengan  metode  pengumpulan  data  kualitatif.  Dalam  pendekatan post positivism digunakan  kerangka  teori  sebagai  acuan  dan  ukuran-ukuran  tertentu  yang sifatnya  mencari  sebab  dari  suatu  dampak  yang  muncul  dari  suatu  peristiwa (John, 2014) .  Metode  pengumpulan  data  secara  kualitatif  untuk  mengeksplorasi  dan menggambarkan  keadaan  dalam  penelitian  ini  melalui  penjelasan  atas  analisis  yang mendalam untuk memperoleh kesimpulan terkait fokus dari penelitian ini.
Berdasarkan  tujuan  penelitian,  tujuan  penelitian  ini  mengandung  muatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan atas situasi tertentu  dan  atas  gambaran  ini  peneliti  mencari  data-data  dasar.  Penelitian  deskriptif tidak  hanya  memberikan  gambaran  terhadap  fenomena  yang  terjadi,  tetapi  juga menerangkan  hubungan  antara  data  yang  diambil.  Penelitian  ini  mendeskripsikan gambaran  tentang  strategi  yang  telah  diterapkan  dan  dapat  diterapkan  dalam administrasi  pajak  untuk  menekan  dan  mengurangi  pertumbuhan  tunggakan  Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta
Narasumber  dalam  penelitian  ini  adalah  Bapak  Wigat  Prasetyo  (Kepala  Unit Pelayanan  Pemungutan  PKB  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara),  Bapak  Zidni  Agni Apriya  (Kepala  Sub  Bidang  Sistem  Informasi  Bapenda  DKI  Jakarta),  Bapak  Sutikno Adi  (Kasubid  Potensi  dan  Ekstensifikasi  Pendapatan  Pajak  II  Bapenda  DKI  Jakarta), Bapak  Malvin  Yudhiarto  (Kasatpel  Penagihan  Unit  Pelayanan  Pemungutan  PKB  Kota Administrasi  Jakarta  Utara),  dan  Prof.  Gunadi  (Akademisi  Perpajakan  Universitas Indonesia).
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan data melalui  studi  kepustakaan  (literature),  wawancara  dan  dokumentasi.  Dalam menganalisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan  kesimpulan.  Lokasi  penelitian  ini  diadakan  di  Badan  Pendapatan  Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan alamat Jalan Abdul Muis Nomor 66 Tanah Abang Jakarta Pusat.  Selain  ini  untuk  pengambilan  data  berupa  wawancara  juga  dilakukan  di  Kantor Samsat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat dengan alamat Jalan Gunung Sahari Raya No.13 Pademangan Jakarta Pusat.

## Hasil dan Pembahasan
Penyempurnaan  administrasi  pajak  daerah  adalah  salah  satu  upaya  yang  cukup komprehensif  dalam  meningkatkan  sejumlah  komponen  penerimaan  daerah (Lutfi, 2006) .  Pembahasan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  empat  prinsip  strategis  yang dikemukakan  oleh (Gal,  Nicoletti,  von  Rüden,  OECD,  &  Renault,  2019) untuk administrasi pajak dalam mengelola utang pajak agar meminimalkan jumlah utang pajak yang timbul dan memaksimalkan penagihannya. Empat prinsip ini fokus pada intervensi waktu  dalam  siklus  utang  pajak  yaitu  (i)  Keterlibatan  dengan  wajib  pajak  sebelum tanggal  jatuh  tempo,  (ii)  memaksimalkan  penagihan  sebelum  langkah-langkah penegakan,  (iii)  mengefektifkan  penggunaan  perangkat  penegakan  dan  (iv)  pemulihan piutang  pajak  secara  realistis:  pengakuan  atas  piutang  yang  tidak  ekonomis  untuk dipulihkan serta kebijakan penghapusan piutang pajak.
1. Keterlibatan dengan Wajib Pajak Sebelum Tanggal Jatuh Tempo Dalam  rangka  meningkatkan  pembayaran  pajak  yang  tepat  waktu  dan  akurat,
administrasi  pajak  harus  menjalin  keterlibatan  dengan  wajib  pajak  sebelum  jatuh tempo  pembayaran  dan  membantu  mereka  dalam  memahami  dan  memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Hal ini senada dengan hasil penelitian (Prasantiya et al, 2018) yang menyebutkan bahwa otoritas pajak seharusnya membangun hubungan yang  harmonis  dalam  berbagai  kondisi  dengan  wajib  pajak.  Syarat  mendasarnya adalah bahwa administrasi pajak harus memastikan bahwa wajib pajak mendapatkan semua  informasi  yang  dia  butuhkan  dalam  rangka  memenuhi  kewajiban perpajakannya,  seperti  informasi  tentang  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar  dan alternatif metode pembayaran yang dapat dipilih oleh wajib pajak. (Gal et al., 2019) merekomendasikan bahwa administrasi pajak harus mempertimbangkan penggunaan suatu  perangkat  yang  tepat  dari  alat  komunikasi  dan  saluran  yang  ada  untuk mengingatkan wajib pajak dari batas waktu pembayaran pajak (misal surat, e-portal, pesan SMS dan media lainnya).
Pengembangan  suatu  perangkat  yang  dapat  mengingatkan  wajib  pajak  untuk membayar  pajaknya  sebelum  jatuh  tempo  dapat  berperan  untuk  mengurangi bertambahnya  tunggakan  pajak  di  kemudian  hari.  Menurut (Siahaan,  2004) ,  hal  ini akan  membawa  dua  keuntungan  yaitu  masuknya  uang  ke  kas  negara  tanpa  harus menunggu  jatuh  tempo  pembayaran  pajak  serta  wajib  pajak  terhindar  dari  tindakan penagihan  aktif  dengan  Surat  Paksa  yang  dilakukan  oleh  fiskus. (Gal  et  al.,  2019) menyebutkan  beberapa  praktik  sukses  dari  penerapan  reminder  pembayaran  pajak sebelum  jatuh  tempo  ini  salah  satunya  yang  dilakukan  oleh  Portugal.  Pada  tahun 2014  Portugal  menerapkan  inisiatif  yang  disebut  Proactive  Electronic  Reminder. Inisiatif  ini  terdiri  dari  pengiriman  pengingat  elektronik  melalui  SMS  atau  email kepada pembayar pajak sebelum jatuh tempo. Tujuannya adalah mengarahkan wajib pajak  untuk  membayar  pajak  lebih  awal  dari  siklus  utang  pajak  sehingga  terhindar dari proses penegakan hukum. Tantangan utama yang dihadapi adalah mendapatkan data  pribadi  wajib  pajak  seperti  nomor  ponsel  dan  informasi  alamat  email.  Hasil
menunjukkan  bahwa  10%  dari  wajib  pajak  yang  menerima  pesan  pengingat elektronik ini membayar kewajiban pajaknya sebelum jatuh tempo.
Salah satu penyebab ketidakpatuhan wajib pajak adalah kelalaian dan kealpaan dalam membayar PKB karena kesibukan dan berbagai faktor lainnya (Bintary, 2020) . Adanya  perangkat  pengingat  yang  langsung  terhubung  kepada  wajib  pajak  seperti melalui  email  atau  sms  diharapkan  akan  bermanfaat  dalam  meminimalisir bertambahnya  utang  pajak.  Berdasarkan  data  dari  Bidang  Renbang  Bapenda  DKI Jakarta, diketahui bahwa saat ini perangkat reminder atau pengingat bagi wajib pajak PKB bahwa pajak kendaraannya akan jatuh tempo baru dapat dilakukan pada wajib pajak yang sudah mendaftar di Aplikasi Pajak Online. Hal ini karena dalam aplikasi tersebut wajib pajak meng-input data nomor telepon dan alamat email. Saat ini data kendaraan yang pemiliknya sudah mendaftar di Aplikasi Pajak Online masih sangat sedikit.  Dari  10.262.424  kendaraan  yang  ada  di  DKI  Jakarta,  baru  sekitar  91.550 kendaraan pemiliknya terdaftar di Pajak Online. Ini artinya baru sebesar 0,89% dari keseluruhan  jumlah  kendaraan  yang  ada  di  DKI  Jakarta  yang  dapat  menerima reminder atau pengingat bahwa masa pajak kendaraannya akan jatuh tempo.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Zidni  (Kepala  Sub  Bidang  Sistem Informasi Bapenda DKI Jakarta) dikatakan bahwa saat ini data kontak email belum menjadi data mandatory yang ada di sistem PKB ketika kendaraan pertama pertama kali  didaftarkan.  Sehingga  saat  ini  perangkat  pengingat  atau  reminder  bagi  wajib pajak yang akan jatuh tempo baru dilakukan kepada wajib pajak yang telah terdaftar dalam  Aplikasi  Pajak  Online  DKI  Jakarta.  Hal  ini  menjadi  tantangan  bagi administrasi  pajak  untuk  lebih  mensosialisasikan  pendaftaran  Pajak  Online  kepada masyarakat  sehingga  didapatkan  data  profil  wajib  pajak  yang  lebih  akurat  dan lengkap.
Selain penerapan perangkat pengingat bagi wajib pajak, (Gal et al., 2019) juga merekomendasikan  agar  administrasi  pajak  menyediakan  kemudahan  dalam  proses pembayaran  seperti  e-service  dan  personal  account  dengan  mempertimbangkan karakteristik  dari  berbagai  segmen  wajib  pajak. (Virgiawati  et.al,  2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  Penyediaan  layanan  pembayaran  secara  online  didasari  oleh  upaya pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dengan memperbaharui sistem administrasi perpajakan sesuai perkembangan zaman khususnya di era digital. Hal ini dimaksudkan  untuk  dapat  mengatasi  salah  satu  kendala  yang  dihadapi  oleh  wajib pajak  dalam  melakukan  membayaran  PKB  yaitu  belum  efektif  dan  efisiennya pelayanan di Kantor Samsat (Oknawati, 2016) . Oknawati menjelaskan bahwa hal ini disebabkan  karena  sistem  dan  prosedur  pembayaran  pajak  di  Samsat  yang  tidak sederhana, seperti harus berpindah dari loket satu ke loket yang lain dan panjangnya antrian  wajib  pajak.  Peningkatan  kualitas  layanan  pembayaran  PKB  penting  untuk menjadi  perhatian  bagi  otoritas  pajak.  Nirajenani  dan  Merkusiwati  (2018)
mengatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Saat  ini  dalam  administrasi  pajak  kendaraan  bermotor  di  DKI  Jakarta  telah tersedia kemudahan dalam membayar PKB secara online yaitu dengan menggunakan e-Samsat  dan  aplikasi  Samsat  Online  Nasional  (Samolnas).  Untuk  mengurangi intensitas  pelayanan  secara  manual  pada  Kantor  Samsat  serta  memudahkan  wajib pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  pajak  kendaraan  bermotor  tersebut, Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  beserta  Instansi  Kepolisian,  Jasa  Raharja  serta Bank  DKI  melakukan  kerjasama  dengan  mengembangkan  E-Samsat  Regional  pada tahun  2015.  Selanjutnya,  pada  tahun  2017  Korps  Lalu  Lintas  Mabes  Polri menginisiasi  adanya  Program  Samsat  Online  Nasional  (Samolnas)  dan  mulai  aktif digunakan di DKI Jakarta pada 2018.

## Gambar 3 Jumlah Transaksi Pembayaran PKB Di DKI Jakarta
Sumber: Bidang Renbang Bapenda DKI Jakarta, diolah kembali
Data  jumlah  transaksi  pembayaran  PKB  tahun  2017-2019  pada  Gambar  3 diatas,  didapati  hasil  bahwa  minat  masyarakat  untuk  melakukan  pembayaran  PKB secara  online  masih  rendah.  Sebagai  contoh  pada  tahun  2019  diketahui  bahwa  dari 3.616.911 jumlah transaksi pembayaran, hanya sebesar 0,24% atau 8.669 wajib pajak yang memanfaatkan metode pembayaran PKB secara online.
(Bintary,  2020) menungkapkan  salah  satu  penyebab  ketidakpatuhan  wajib pajak  kendaraan  adalah  masih  kurangnya  sosialisasi  kepada  wajib  pajak  mengenai pembayaran melalui layanan Samsat Online dan e-Samsat. Padahal menurut Bintary kemudahan  layanan  dalam  pembayaran  PKB  adalah  faktor  pendorong  dalam peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  PKB. (Sofyan  Hadi  &  Saragih,  2013) dalam penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  pemanfaatan  e-Samsat  belum  maksimal  baik dari  segi  penerimaan  pajak  maupun  dalam  aspek  kemudahan  administrasi.  Hal  ini karena e-Samsat belum sepenuhnya full online system dimana wajib pajak harus tetap ke  kantor  Samsat  untuk  memperoleh  pengesahan  STNK,  minimnya  sosialisasi kepada  masyarakat  dan  adanya  kebiasaan  penggunaan  jasa  perantara  dalam membayar  PKB.  Diharapkan  kedepannya  otoritas  pajak  dapat  mengembangkan
sistem  layanan  pembayaran  PKB  online  menjadi full  online  system serta  lebih menggencarkan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  program  ini.  Dengan  adanya fasilitas  yang  lebih  mudah  dalam  membayar  pajak  diharapkan  masyarakat  lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan.
2. Penagihan Sebelum Langkah-langkah Penegakan (Enforcement) Diambil Menurut (Gal et al., 2019) dalam rangka mendorong kepatuhan jangka panjang dan  untuk  mencegah  intervensi  yang  membutuhkan  biaya  lebih  mahal,  menjadi penting  untuk  memaksimalkan  penagihan  utang  pajak  sebelum  langkah-langkah penegakan aturan yang berbiaya lebih mahal diambil. Ini berarti bahwa administrasi pajak  harus  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  wajib  pajak  tidak  patuh  untuk mendorong  dan  mempengaruhi  mereka  untuk  membayar  sedini  mungkin  setelah tanggal jatuh tempo.
Penting  bagi  administrasi  pajak  untuk  mengidentifikasi  dan  menggunakan saluran yang paling efektif untuk mengirim pengingat bagi wajib pajak yang belum membayar  pajak  setelah  lewat  jatuh  tempo  pajak  sebelum  berlanjut  ke  langkah- langkah law  enforcement .  Saluran  yang  dipilih  dimungkinkan  dapat  lebih  dari  satu saluran  seperti  komunikasi  melalu  pos,  email,  pesan  teks  (SMS)  maupun  panggilan telepon. (Slemrod,  2019) dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  intervensi melalui  surat  bagi  wajib  pajak  yang  menunggak  pajak  secara  substansial  dapat mengurangi  ketidakpatuhan  wajib  pajak  dalam  jangka  pendek. (Nabati  &  Mahi, 2018) yang  mengatakan  bahwa  secara  empiris  bahwa  penyampaian  surat  teguran penyampaian  SPT  sebagai  bentuk  intervensi  perilaku  mampu  mendorong  perilaku wajib pajak menjadi lebih patuh dalam menyampaikan SPT.
Dalam  administrasi  pajak  kendaraan  bermotor  DKI  Jakarta,  sejak  tahun anggaran  2018  dilakukan  kegiatan  penyampaian  surat  himbauan  pembayaran  PKB secara  fisik  kepada  wajib  pajak  yang  belum  membayar  pajak  sampai  dengan  waktu jatuh  tempo  melalui  pihak  ketiga  (jasa  pengiriman)  yang  didanai  dengan menggunakan APBD. Namun jumlah surat himbauan yang dikirimkan masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penunggak Pajak yang ada di DKI Jakarta.

## Tabel 2

## Penyampaian Surat Himbauan Pembayaran PKB
Tahun Anggaran Jumlah Kendaraan yang belum membayar PKB Anggaran yang dikeluarkan untuk penyampaian surat himbauan pembayaran PKB Jumlah surat himbauan yang dikirim kepada Wajib Pajak yang belum membayar PKB Presentase jumlah surat himbauan yang dikirim dibanding jumlah kemdaraan yang belum membayar Jumlah kendaraan yang membayar PKB setelah dikirim surat himbauan Present ase jumlah kendara an yang memba yar PKB setelah dikirim surat himbau
Sumber: data diolah
Pada  tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2018  telah  dikirimkan  surat himbauan  pembayaran  PKB  sebanyak  100.000  surat  atau  sebesar  2,03%  dari  total penunggak  pajak,  dimana  pada  2018  jumlah  kendaraan  yang  menunggak  pajak sebanyak  4.927.358  kendaraan.  Hasilnya  adalah  sebanyak  32,16%  wajib  pajak membayar  PKB  setelah  dikirimi  surat  himbauan.  Pada  tahun  2019 telah  dikirimkan surat  himbauan  pembayaran  PKB  sebanyak  100.000  surat  atau  sebesar  1,93%  dari total  penunggak  pajak  dimana  pada  tahun  tersebut  jumlah  kendaraan  yang menunggak pajak sebanyak 5.181.071 kendaraan. Hasilnya adalah sebanyak 24,93% wajib  pajak  membayar  PKB  setelah  dikirimi  surat  himbauan.  Jika  dilihat  dari  sisi biaya  yang  dikeluarkan  untuk  kegiatan  ini  terlihat  bahwa  anggaran  biaya  yang dibutuhkan untuk penyampaian surat himbauan cukup besar yaitu Rp.750.000.000,00 di tahun 2018 untuk menyampaikan 100.000 surat. Pada tahun 2019 anggaran yang dibutuhkan  untuk  penyampaikan  surat  himbauan  ini  meningkat  menjadi Rp.825.000.000,00 sebanyak 100.000 surat himbauan.
Menurut (Gal et al., 2019) untuk alasan efisiensi akan lebih bermanfaat apabila prosedur  pengingat  yang  diterapkan  seotomatis  mungkin.  Penyampaian  Surat Himbauan  Pembayaran  PKB  seperti  yang  dilakukan  di  DKI  Jakarta  membutuhkan dana  yang  tidak  sedikit  setiap  tahun  dan  hanya  mencakup  sebagian  kecil  dari keseluruhan  total  penunggak  pajak  kendaraan  di  Jakarta.  Administrasi  pajak hendaknya  mengupayakan  adanya  alternatif  prosedur  pengingat  yang  lain  seperti melalui  email  atau  sms  blast agar  dapat mencakup lebih  banyak  wajib  pajak,  biaya yang  lebih  ekonomis  dan  waktu  penyampaian  yang  lebih  singkat. Tantangan  utama yang  dihadapi  adalah  ketersediaan  data  wajib  yang  akurat  seperti  alamat  email  dan nomor  telepon. (Bintary,  2020) mengatakan  bahwa  salah  satu  entitas  penghambat dalam pemungutan PKB adalah data wajib pajak yang tidak akurat. Hasil dari upaya pengingat  yang  diterapkan  ini  harus  dapat  digunakan  oleh  manajemen  untuk mengevaluasi  efektivitas  dari  berbagai  tindakan  yang  telah  dilakukan  agar  dapat diadptasi perangkat pengingat yang paling sesuai.
Pengalaman  dari  beberapa  administrasi  pajak  menunjukan  bahwa  semakin lama umur utang pajak maka semakin kecil kemungkinan bahwa utang pajak tersebut dapat ditagih. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan (Gillitzer & Sinning, 2020) yang  menyatakan  bahwa  penyampaian  surat  pengingat  kepada  penunggak pajak sedini mungkin akan mempercepat pencairan utang pajak.
PKB an 2018 4.927.358 750.000.000 100.000 2,03% 32.160 32,16% 2019 5.181.071 825.000.000 100.000 1,93% 24.930 24,93%

## Gambar 4 Tingkat Pemulihan Utang Pajak dari Waktu ke Waktu
Sumber: OECD (2019)
Pada  Gambar  5  menunjukkan  bahwa  baik  pada  wajib  pajak  pribadi  maupun wajib pajak badan, semakin lama surat teguran yang dikirimkan kepada wajib pajak setelah  tenggat  jatuh  tempo  pembayaran  pajak  makan  semakin  kecil  prosentase tunggakan pajak yang dibayarkan oleh penunggak pajak. Oleh karena itu, agar upaya penyampaian surat himbauan atau surat teguran pembayaran PKB memberikan hasil yang  optimal  maka  sebaiknya  administrasi  pajak  membuat  skedul  tunggakan  pajak berdasarkan lamanya umur tunggakan. Penagihan secara lebih intensif ditujukan bagi penunggak  pajak  yang  memiliki  umur  tunggakan  lebih  pendek  karena  akan kemungkinan pencairan atas pajak tertunggak lebih besar.
3. Penggunaan Perangkat Penegakan secara Efektif Prinsip  ketiga  menurut (Gal  et  al.,  2019) ini  menyangkut  ketersediaan  dan efektivitas  dari  alat  penegak  hukum. (Rizki  &  Syahbandir,  2018) dalam penelitiannya  menungkapkan  bahwa  salah  satu  hambatan  dalam  penagihan  pajak kendaraan  bermotor  adalah  kurangnya  tindakan  di  lapangan.  OECD  menjelaskan terdapat beberapa alternatif kekuatan yang dapat diterapkan dalam administrasi pajak dalam upaya penegakan terhadap utang pajak. Beberapa alternatif tersebut yaitu: (i) memperoleh  hak  gadai  atas  aset  wajib  pajak  dan  melakukan  tindakan  likuidasi,  (ii) membebankan tanggung jawab pada direktur perusahaan untuk utang pajak tertentu, (iii) mempublikasikan nama penunggak pajak, (iv) menutup bisnis atau menarik izin usaha  secara  sementara  atau  menolak  akses  penunggak  pajak  dalam  pelayanan pemerintah  tertentu.  Berdasarkan  langkah  alternatif  penegakan  menurut  OECD diatas,  berikut  ini  adalah  upaya  penegakan  yang  telah  dan  dapat  diterapkan  oleh administrasi pajak dalam mengelola utang pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta:
a. Memperoleh  Hak  Gadai  Atas  Aset  Wajib  Pajak  dan  melakukan  Tindakan Likuidasi
(Hidayat & Cheisviyanny, 2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tindakan penagihan aktif berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Mekanisme penagihan aktif dalam pemungutan PKB di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  190  Tahun  2017  tentang  Tata Cara  Penagihan  Pajak  Daerah  dengan  Surat  Paksa.  Dalam  pergub  ini  diatur mengenai tindakan penyitaan yaitu tindakan untuk menguasai barang penanggung
pajak guna dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi utang yang dilakukan oleh pajak  jurusita  pajak  daerah.  Apabila  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan wajib pajak atau penanggung pajak tetap belum melunasi utang pajaknya, jurusita pajak  daerah  dapat  melakukan  penjualan  secara  lelang  terhadap  barang  milik wajib pajak yang telah disita. Tindakan sita dan lelang ini harus didahului dengan penyampaian  Surat  Paksa  kepada  wajib  pajak.  Surat  Paksa  disampaikan  apabila tunggakan  pajak  belum  dibayar  oleh  wajib  pajak  dalam  jangka  waktu  21  hari sejak disampaikannya Surat Teguran.
Saat ini pelaksanaan kegiatan penagihan atas tunggakan PKB di DKI Jakarta masih  bersifat  pasif  yaitu  dengan  menyampaikan  surat  himbauan  atau  teguran untuk  melakukan  pembayaran  atas  tunggakan  PKB.  Apabila  setelah  dihimbau wajib  pajak  belum  juga  melunasi  tunggakannya,  wajib  pajak  akan  kembali dikirimi surat teguran pembayaran pajak pada tahun berikutnya. Upaya penagihan belum  ada  yang  sampai  pada  tahap  penagihan  dengan  Surat  Paksa.  Berdasarkan wawancara  dengan  Bapak  Sutikno  Adi  (Kasubid  Potensi  dan  Ekstensifikasi Pendapatan  Pajak  II)  dikatakan  bahwa  salah  satu  kendala  yang  dihadapi  adalah kurangnya SDM atau petugas penagihan pajak di masing-masing Samsat. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Bapak Wigat Prasetyo (Kepala UP3KB Jakarta Utara) yang mengatakan  bahwa saat ini jumlah pegawai tersedia di Samsat tidak sebanding dengan beban kerja yang ada.
Mardianto,  2014  dalam (Istiwahyuningsih,  2019) menyatakan  bahwa analisis beban kerja merupakan suatu rangkaian yang sistematis yang terdiri dari beberapa tahapan untuk dapat memberikan informasi tentang tingkat efisiensi dan efektivitas  kerja  dari  suatu  organisasi  dengan  didasarkan  pada  volume  kerja. Dalam  pemungutan  PKB  di  DKI  Jakarta,  sebagai  ilustrasi  berikut  ini  adalah perbandingan  antara  analisis  beban  kerja  yang  ada  dalam  1  Kantor  Unit  Samsat dengan  jumlah  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  tersedia  (sebagai  sampel  di Kantor Unit Pelayanan Pemungutan PKB Kota Administrasi Jakarta Utara):

## Gambar 5
Perbandingan Antara Kebutuhan Pegawai Menurut ABK dengan Ketersediaan

## SDM
Sumber: data diolah
Berdasarkan  analisis  jabatan  dan  beban  kerja  dibutuhkan  41  personil  staf untuk  melaksakan  tugas  di  tiap  kantor  UP3KB  namun  saat  ini  baru  tersedia  10 personil  staf. (Istiwahyuningsih,  2019) mengatakan  bahwa  tujuan  dari perencanaan  SDM  adalah  untuk  menentukan  jumlah  pegawai  sehingga  semua jabatan dalam organisasi dapat terisi. Hal ini menjadi perhatian bagi otoritas pajak di DKI Jakarta untuk mengambil kebijakan guna mengurangi kesenjangan antara ketersediaan  jumlah  SDM  dengan  kebutuhan  pegawai  sesuai  dengan  analisis beban kerja yang ada di lapangan.
b. Membebankan  Tanggung  Jawab  pada  Direktur  Perusahaan  untuk  Utang  Pajak Tertentu
(Badrudin,  Purwanto,  &  Siregar,  2017) mengatakan  bahwa  direktur merupakan  organ  perseroan  yang  diberikan  kewenangan  bertindak  atas  nama perseroan  baik  di  muka  maupun  diluar  pengadilan.  Direktur  adalah  organ  yang melaksanakan  fungsi  pengurusan  perseroan  dan  bertanggung  jawab  untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Sehingga direktur memikul beban pelimpahan tanggung  jawab  akan  seluruh  cakupan  perpajakan  yang  ada  pada  perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki utang pajak yang signifikan dan cashflow perusahaan  tidak  mampu  menutupi  kewajiban  tersebut  serta  pemilik  perusahaan melepas tanggung jawab akan kewajibannya maka beban pajak akan dilimpahkan kepada direktur selaku penanggung jawab perusahaan.
Penanggung pajak menurut Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 190 Tahun 2017  yaitu  orang  pribadi  atau  badan  yang  bertanggung  jawab  atas  pembayaran pajak,  termasuk  wakil  yang  menjalankan  hak  dan  memenuhi  kewajiban  wajib pajak  menurut  ketentuan  peraturan  perpajakan  daerah.  Pembebanan  tanggung jawab  pada  direktur  perusahaan  sebagai  penanggung  pajak  dalam  pajak  daerah telah  diakomodir  sebagaimana  tersurat  dalam  pasal  19  Ayat  3  yang  dijelaskan bahwa penyitaan dapat dilakukan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan,  kepala  cabang,  penanggung  jawab,  pemilik  modal  baik  di  tempat kedudukan  yang  bersangkutan,  di  tempat  tinggal  mereka  maupun  di  tempat lainnya  apabila  utang  pajak  tidak  dilunasi  oleh  wajib  pajak  atau  penanggung pajak.  Selain  itu,  atas  utang  pajak  yang  dimiliki  oleh  perusahaan,  penanggung pajak juga dapat dikenai tindakan pencegahan dan penyanderaan. Pencegahan dan penaynderaan  dapat  dilakukan  apabila  wajib  pajak  memiliki  utang  sekurang- kurangnya  Rp.  100.000.000,00  dan  juga  apabila  wajib  pajak  diragukan  itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
c. Mempublikasikan Nama Penunggak Pajak
(Dwenger  &  Treber,  2018) melakukan  penelitian  tentang  kebijakan ancaman  publikasi  nama  penunggak  pajak  dimana  empat  bulan  sebelum penerapannya  telah  diumumkan  kepada  penunggak  pajak.  Hasil  menunjukkan bahwa  wajib  pajak  pribadi  mengurangi  utang  pajaknya  sebesar  5%  dan  wajib pajak  badan  mengurangi  utang  pajaknya  sebesar  8,5%  sebagai  tanggapan  atas ancaman tersebut terutama pada jenis-jenis industri yang  mementingkan masalah
reputasi. (Perez-Truglia  &  Troiano,  2018) meneliti  tentang  upaya  “shaming” dalam  konteks  penagihan  tunggakan  pajak.  Hasil  menunjukkan  bahwa  dengan meningkatkan  visibilitas  terkait  status  penunggakan  pajak  akan  meningkatkan kepatuhan  individu  yang  memiliki  hutang  dibawah  $2500,  tetapi  upaya  itu  tidak memberikan hasil yang signifikan bagi individu yang memiliki hutang yang lebih besar.
Dalam  upaya  penagihan  tunggakan  pajak  kendaraan  bermotor  di  DKI Jakarta  belum  diterapkan  kebijakan  penagihan  dengan  mempublikasikan  nama penunggak pajak. Namun upaya sejenis dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)  DKI  Jakarta  pada  bulan  Desember  2019  dengan  melakukan  kegiatan penagihan  pajak  melalui  kegiatan  penempelan  sticker  penunggak  pajak  pada kendaraan bermotor yang belum membayar PKB sebagaimana telah diatur dalam Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  190  Tahun  2017  Pasal  2  ayat (5).  Dengan  penempelan  sticker  penunggak  pajak  pada  bagian  kendaraan diharapkan  ada  efek  jera  dan  rasa  malu  dari  pemilik  kendaraan  sehingga  wajib pajak  segera  melunasi  tunggakan  pajaknya.  Petugas  pajak  melakukan  razia  di jalan  raya,  tempat  parkir  baik  di  pusat  perbelanjaan  dan  perkantoran  untuk menjaring kendaraan yang masih menunggak pajak.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Wigat  Prasetyo  (Kepala  UP3KB Jakarta Utara) kegiatan penempelan sticker penunggak pajak ini tidak efektif dari sisi penagihan pajaknya, namun diharapkan dari kegiatan adalah adanya dampak pemberitaan di media massa secara masif sehingga pemilik kendaraan lebih peduli dalam  pemenuhan  kewajiban  pembayaran  pajaknya  khususnya  PKBA.  Ancaman publikasi  nama  penunggak  pajak  dapat  menjadi  salah  satu  alternatif  kebijakan yang  dapat  dipertimbangkan  dalam  upaya  mencegah  bertambahnya  tunggakan PKB di DKI Jakarta.
d. Menutup Bisnis atau Menarik Izin Usaha Secara Sementara atau Menolak Akses Penunggak Pajak dalam Pelayanan Pemerintah Tertentu
Salah satu upaya untuk mengurangi tunggakan pajak daerah di Provinsi DKI
Jakarta yaitu adanya kebijakan pemenuhan kewajiban pajak daerah bagi pemohon pelayanan perizinan dan pelayanan perpajakan daerah atau disebut tax clearance sejak  tahun  2019.  Kebijakan  tax  clearance  mengatur  tentang  persyaratan tambahan  bagi  pemohon  perizinan  dan  pelayanan  perpajakan  daerah  untuk memenuhi atau melunasi seluruh kewajiban pajak daerah. Pemohon perizinan dan pelayanan perpajakan daerah yang tidak dapat memenuhi persyaratan diatas akan dikenakan  sanksi  administratif  berupa  tidak  diberikan  pelayanan  perizinan  dan perpajakan  daerah.  Program  tax  clearance  ini  merupakan  langkah  inisiasi  yang dilakukan  setelah  adanya  rekomendasi  dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  agar  dilakukan  integrasi  data  perpajakan  (yang  dikelola  oleh  Bapenda) dengan  perizinan  usaha  (yang  dikelola  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu/DMPTSP).  Kebijakan  ini  dilatarbelakangi  oleh
perlunya  fungsi  pengawasan  dalam  pemungutan  pajak  daerah  serta  perlunya mendorong kepatuhan wajib pajak.
Kebijakan  ini  tertuang  dalam  Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor  47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohon Perizinan dan  Pemohon  Pelayanan  Perpajakan  Daerah.    Yang  dimaksud  dengan  perizinan adalah  pemberian  legalitas  dalam  bentuk  izin  kepada  perorangan  atau  badan hukum  untuk  melakukan  usaha  atau  kegiatan  tertentu  dimana  izin  dikeluarkan oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DMPTSP). Sedangkan Pelayanan Perpajakan Daerah adalah penyelenggaraan pelayanan atas semua  jenis  pajak  daerah  yang  diberikan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah (Bapenda).
Tabel 3 Realisasi Penerimaan PKB berdasarkan Program Tax Clearance Tahun Realisasi penerimaan PKB Realisasi penerimaan PKB berdasarkan program tax clearance Prosentase 2019 8.844.155.231.721 68.523.166.442 0,77% 2020 7.879.223.484.468 118.548.596.300 1,50% Sumber: Bidang Renbang Bapenda DKI Jakarta, diolah kembali
Pada  tabel  3  diatas,  diketahui  bahwa  realisasi  pembayaran  PKB  dari kebijakan  tax  clearance  pada  tahun  2020  adalah  sebesar  1,50%  dari  keseluruhan total penerimaan PKB tahun 2020.  Prosentase ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya  dimana  realisasi  pembayaran  PKB  dari  kebijakan tax  clearance adalah sebesar 0,77% dari penerimaan PKB pada tahun yang 2019.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Malvin  (Kasatpel  Penagihan UPPPKB  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara),  diketahui  bahwa  sebenarnya  potensi penerimaan  PKB  dengan  adanya  kebijakan tax  clearance ini  dapat  lebih dioptimalkan  lagi.  Saat  ini  yang  terjaring  dalam  kebijakan  tax  clearance  baru sebatas  pemohon  perizinan  atau  pelayanan  pajak  daerah  yang  berstatus  wajib pajak  pribadi  dimana  datanya  didasarkan  atas  Nomor  Induk  Kependudukan (NIK). Bagi pemohon perizinan atau pelayanan pajak daerah yang berstatus badan hukum  (seperti  PT,  CV  dan  lain-lain)  belum  terjaring  dalam  kebijakan tax clearance ini  karena  data  NPWP  wajib  pajak  belum  tersedia  dalam  Sistem Informasi  PKB.  Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  bagi  administrasi  pajak  untuk melakukan  profiling  yang  lebih  intensif  sehingga  tersedia  data  wajib  pajak  yang akurat  dan  menunjang  pengimplementasian  berbagai  kebijakan  penagihan  pajak daerah.
4. Kebijakan Pemulihan Piutang Pajak secara Realistis
Akan  selalu  ada  jumlah  piutang  pajak  yang  tidak  dapat  tertagih  dengan beberapa  alasan,  diantaranya  karena  adanya  pernyataan  dari  pengadilan  (misal kepailitan),  karena  utang  sudah  tidak  ekonomis  lagi  untuk  diupayakan penagihannnya,  atau  karena  adaya  konfirmasi  bahwa  utang-utang  tersebut  sudah
tidak  mungkin  ditagih  lagi.  Dalam  peraturan  perpajakan  hendaknya  diatur  pada kondisi bagaimana suatu utang pajak itu dapat dihapuskan atau tidak lagi dikenakan upaya  penagihan  aktif.    Menurut (Gal  et  al.,  2019) mungkin  akan  efisien  untuk menghapuskan  sejumlah  kecil  dari  subjek  piutang  pajak  dengan  berdasarkan beberapa  kriteria  spesifik  seperti  umur  piutang  atau  sejauh  mana  upaya  penagihan yang telah dilakukan sebelumnya, serta piutang yang sudah kadaluwarsa.
Dalam  Pasal  29  Perda  DKI  Jakarta  Nomor  6  Tahun  2010  tentang  Ketentuan Umum Pajak Daerah, telah diatur mengenai daluwarsa dalam penagihan pajak daerah dimana hak untuk melakukan penagihan pajak akan kadaluwarsa setelah melampaui 5  tahun  terhitung  sejak  saat  terutangnya  pajak.  Namun  daluwarsa  pajak  dapat tertanggung  jika  ada  upaya  penyampaian  Surat  Teguran  atau  Surat  Paksa  dan  juga adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.  Piutang  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  DKI  Jakarta  ini  timbul  karena adanya Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan namun tidak dibayar oleh wajib pajak.
Tata cara penghapusan piutang pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI  Jakarta  Nomor  94  Tahun  2014.  Dalam  Pergub  tersebut  diatur  bahwa  Kepala Dinas Pelayanan Pajak (sekarang Badan Pendapatan Daerah) membuat surat usulan permohonan  penghapusan  piutang  pajak  daerah  kepada  Gubernur  dengan  disertai daftar  usulan  penghapusan  piutang  pajak  daerah.  Kewenangan  dalam  penghapusan piutang  pajak  daerah  dikelompokan  berdasarkan  besaran  dari  piutang  pajak  yang akan  dihapuskan.  Gubernur  berwenang  untuk  menghapuskan  piutang  pajak  daerah dengan  nilai  piutang  sampat  dengan  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah), sedangkan  untuk  menghapuskan  piutang  dengan  nilai  di  atas  Rp.  1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah)  Gubernur  harus  mendapatkan  persetujuan  dari  Dewan Perwakilan Pajak Daerah (DPRD).

## Tabel 4 Piutang PKB DKI Jakarta berdasarkan Umur Piutang
Umur Piutang Kriteria piutang Jumlah Piutang (Rp.) % Terhadap Total Piutang Prosentase Taksiran penyisihan piutang tak tertagih Penyisihan piutang tak tertagih < 1 Tahun Lancar 25.824.802.630 20,75% 0,50% 129.124.013,15 1-2 Tahun Kurang Lancar 43.134.724.427 34,66% 10% 4.313.472.442,70 2-5 Tahun Diragukan 39.561.420.954 31,79% 50% 19.780.710.477,00 >5 Tahun Macet 15.912.513.925 12,79% 100% 15.912.513.925,00 Jumlah 124.433.461.936 100,00% 40.135.820.857,85 Sumber: LKPD DKI Jakarta Tahun 2019, diolah kembali
Jika  dilihat  dalam  tabel  umur  piutang  PKB  diatas,  dapat  diketahui  bahwa 12,79% piutang PKB berasal dari ketetapan pajak yang diterbitkan lebih dari 5 tahun. Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Sutikno  Adi  (Kasubid  Potensi  dan Ekstensifikasi  Pendapatan  Pajak  II)  dikatakan  bahwa  meskipun  telah  diamanatkan dalam aturan pajak daerah, kebijakan penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa belum  diimplementasikan  dalam  pemungutan  PKB  di  DKI  Jakarta.  Saat  ini  yang dilakukan  baru  sebatas  melakukan  penyisihan  piutang  pajak  tidak  tertagih  dalam penyajian  akun  piutang  di  neraca.  Hal  ini  dilakukan  agar  nilai  aset  piutang  pajak sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) .  Penyisihan piutang  pajak  tak  tertagih  berasal  dari  prosentase  tertentu  dari  akun  piutang berdasarkan  penggolongan  kualitas  piutang.  Piutang  dengan  kualitas  lancar  (umur piutang  <  1  tahun)  disisihkan  sebesar  0,5%.  Piutang  dengan  kualitas  kurang  lancar (umur piutang 1-2 tahun) disisihkan sebesar 10%. Piutang dengan kualitas diragukan (umur piutang 2-5 tahun) disisihkan sebesar 50% serta piutang dengan kualitas macet (umur piutang >5 tahun) disisihkan sebesar 100%.
Administrasi  pajak  hendaknya  dapat  melakukan  pendataan  atas  piutang-piutang yang  telah  melewati  masa  daluwarsa  tersebut  dan  menganalisis  apakah  masih  ada kemungkinan  untuk  dilakukan  upaya  penagihan  serta  mempertimbangkan  asas  biaya- manfaat.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Prof.  Gunadi  (akademisi  perpajakan) mengatakan bahwa diperlukan semacam profiling utang sehingga bisa memetakan mana piutang yang masih dapat diusahakan penagihannya dan mana piutang yang benar-benar tidak  dapat  ditagih  lagi.  Adanya  kebijakan  penghapusan  piutang  pajak  menunjukan bahwa kewajiban terhadap negara suatu saat akan putus. Namun hal menjadi tantangan bagi  otoritas  pajak  untuk  mengusahakan  penagihan  sedini  mungkin  sehingga  piutang tidak sampai kadaluwarsa. Diharapkan jika nantinya ada piutang pajak yang dihapuskan maka nilainya tidak materiil sehingga tidak ada indikasi merugikan keuangan daerah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  strategi  administrasi  pajak  dalam  upaya menekan peningkatan tunggakan PKB di DKI Jakarta, dapat disimpulkan yang pertama yaitu  bahwa  administrasi  pajak  kurang  menjalin  keterlibatan  dengan  wajib  pajak sebelum  jatuh  tempo.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kurang  maksimalnya  penggunaan perangkat  pengingat  atau  reminder  bagi  wajib  pajak  yang  akan  jatuh  tempo  yang langsung terhubung dengan wajib pajak, serta masih rendahnya minat masyarakat untuk melakukan  pembayaran  PKB  secara  online.  Yang  kedua,  administrasi  pajak  telah berupaya  melakukan  langkah  penagihan  bagi  wajib  pajak  yang  tidak  membayar  PKB tepat waktu yaitu dengan menyampaikan Surat Himbauan Pembayaran PKB ke alamat wajib  pajak  namun  jumlah  surat  yang  dikirim  hanya  mencakup  sebagian  kecil  dari keseluruhan penunggak pajak serta belum ada skala prioritas kriteria wajib pajak yang akan  dilakukan  penagihan.  Yang  ketiga,  administrasi  pajak  telah  menyusun  perangkat kebijakan  yang  mengatur  tentang  langkah  penegakan  yang  akan  dilakukan  jika
penunggak  pajak  seperti  kebijakan  tax  clearance,  penyampaian  Surat  Paksa  penyitaan dan  pelelangan  aset  wajib  pajak  namun  kebijakan  tersebut  belum  dilaksanakan  secara efektif.  Yang  keempat,  adanya  perangkat  kebijakan  yang  mengatur  tentang  tata  cara penghapusan piutang pajak daerah namun kebijakan tersebut belum terimplementasikan.
Sebagai rekomendasi, yang pertama hendaknya administrasi pajak mengintensifkan  upaya  profiling  data  wajib  pajak  sehingga  tersedia  data  wajib  pajak yang  lebih  lengkap  dan  akurat  (khususnya  alamat,  nomor  telepon  dan  alamat  email wajib pajak). Dengan data wajib pajak yang lebih lengkap dan akurat akan memberikan daya dukung positif bagi upaya penagihan PKB dalam berbagai sarana komunikasi serta administrasi  pajak  dapat  mengembangkan  berbagai  alternatif  penagihan  pajak  yang berbiaya lebih rendah dan mencakup penunggak pajak yang lebih banyak. Yang kedua, fiskus  dapat  mengembangkan  fasilitas  pembayaran  pajak  secara  online  dan  sosialisasi yang  lebih  masif  kepada  masyarakat.  Dan  yang  ketiga  yaitu  agar  fiskus mengimplementasikan  perangkat  penegakan  secara  lebih  aktif  sedini  mungkin  untuk memberikan efek jera bagi penunggak pajak dan menambah pencairan tunggakan PKB di DKI Jakarta.

## BIBLIOGRAFI
Badrudin,  Badrudin,  Purwanto,  Yedi,  &  Siregar,  Chairil  N.  (2017).  Pesantren  dalam Kebijakan  Pendidikan  Indonesia. Jurnal  Lektur  Keagamaan , 15 (1),  233–272.
Google Scholar
Bintary,  Abharina  Avidaniar.  (2020).  Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  dalam  upaya  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak  Daerah  pada  Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) ,
1 (2), 86–101. Google Scholar
Christia, Adissya Mega, & Ispriyarso, Budi. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. Law Reform , 15 (1), 149–163. Google Scholar
David, Petr. (2012). Principles of taxation of road motor vehicles and their possibilities of  application. Acta  Universitatis  Agriculturae  et  Silviculturae  Mendelianae Brunensis , 60 (2), 483–492. Google Scholar
Dwenger, Nadja, & Treber, Lukas. (2018). Shaming for tax enforcement: Evidence from a new policy . Google Scholar
Gal,  Peter,  Nicoletti,  Giuseppe,  von  Rüden,  Christina,  OECD,  Stephane  Sorbe,  & Renault, Théodore. (2019). Digitalization and Productivity: In Search of the Holy Grail-Firm-level  Empirical  Evidence  from  European  Countries. International Productivity Monitor , (37), 39–71. Google Scholar
Gillitzer, Christian, & Sinning, Mathias. (2020). Nudging businesses to pay their taxes: Does  timing  matter? Journal  of  Economic  Behavior  &  Organization , 169 ,  284– 300. Google Scholar
Hadi,  Seno  Sudarmono.  (2018).  Analisa  Kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  BPRD  DKI  Jakarta. Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 5 (2), 185–194. Google Scholar
Hadi,  Sofyan,  &  Saragih,  Tomy  M.  (2013).  Ontologi  Desentralisasi  Fiskal  Dalam Negara Kesatuan. Perspektif , 18 (3), 169–179. Google Scholar
Hidayat, Rudi, & Cheisviyanny, Charoline. (2013). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Wahana Riset Akuntansi , 1 (1), 1–20. Google Scholar
Istiwahyuningsih,  Tri.  (2019).  Analisis  Jabatan,  Beban  Kerja  dan  Perhitungan Kebutuhan  Pegawai  di  Pusat  Data  dan  Statistik  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Jurnal Administrasi Pendidikan , 26 (2), 304–318. Google Scholar
John,  W.  Creswell.  (2014).  Penelitian  Kualitatif  dan  Desain  Riset,  Memilih  diantara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar . Google Scholar
Kusuma, Hendra. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Desentralisasi  Fiskal  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia , 9 (1),  1–11.
Google Scholar
Lutfi,  Achmad.  (2006).  Penyempurnaan  Administrasi  Pajak  Daerah  dan  retribusi Daerah:  Suatu  upaya  dalam  optimalisasi  penerimaan  PAD. Jurnal  Ilmu Administrasi Dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi , 14 (1), 1–9. Google Scholar
Nabati, Afiat Ria, & Mahi, Benedictus Raksaka. (2018). Intervensi Perilaku Kepatuhan Pajak: Surat Teguran Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tax Compliance Behavioral  Intervention:  Tax  Reminder  Letters  for  Tax  Return’s  Filing . Google Scholar
Nur,  Indrayansyah,  &  Rakhman,  Mukhammad  Taufiqur.  (2019).  ANALISIS  PDRB SEKTOR  EKONOMI  UNGGULAN  PROVINSI  DKI  JAKARTA. Indonesian Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan Publik , 4 (4), 351–370. Google Scholar
Oknawati, Dwi. (2016). Inovasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dalam  Rangka  Meningkatkan  Pelayanan Kepada  Masyarakat. JISIP:  Jurnal  Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 5 (3). Google Scholar
Oladipupo, Adesina Olugoke, & Obazee, Uyioghosa. (2016). Tax knowledge, penalties and  tax  compliance  in  small  and  medium  scale  enterprises  in  Nigeria. IBusiness , 8 (1), 1–9. Google Scholar
Perez-Truglia,  Ricardo,  &  Troiano,  Ugo.  (2018).  Shaming  tax  delinquents. Journal  of Public Economics , 167 , 120–137. Google Scholar
Prasantiya, Dessy, Herwanti, Titiek, & Pituringsih, Endar. (n.d.). Taxpayer Compliance Determinants Of Motor Vehicles At Samsat In Lombok Islands Indonesia . Google Scholar
Rizki,  Intan,  &  Syahbandir,  Mahdi.  (2018).  Upaya  Dinas  Pendapatan  Dan  Kekayaan Aceh (DPKA) Terhadap Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertunggak. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum  Kenegaraan , 2 (3),  689–699. Google Scholar
Rosdiana,  Haula.  (2011).  Menggagas  Model  Proyeksi  Penerimaan  PKB  dan  BBNKB. BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi , 16 (3). Google Scholar
Siahaan,  Marihot  Pahala.  (2004). Utang  pajak,  pemenuhan  kewajiban,  dan  penagihan pajak dengan surat paksa . RajaGrafindo Persada. Google Scholar
Simanjuntak,  Timbul  Hamonangan,  &  Mukhlis,  Imam.  (2012).  Dimensi  ekonomi perpajakan  dalam  pembangunan  ekonomi. Jakarta:  Raih  Asa  Sukses . Google Scholar
Slemrod,  Joel.  (2019).  Tax  compliance  and  enforcement. Journal  of  Economic Literature , 57 (4), 904–954.
Suharyadi,  Dedi,  Martiwi,  Rini,  &  Karlina,  Eulin.  (2019).  Pengaruh  Pajak  Kendaraan Bermotor  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  BPRD  Provinsi  DKI  Jakarta. Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 6 (2), 149–156. Google Scholar
Virgiawati,  Pradipta  Anisa.  (2019).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Modernisasi Sistem  Administrasi  Perpajakan,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan). Monex: Journal of Accounting Research-Politeknik Harapan Bersama Tegal , 8 (2).
Google Scholar

## Copyright holder:
Lusy Marta Subekti, Vishnu Juwono (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: