## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5791.429-434

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA ANCAMAN KEJAHATAN SEKSUAL
(Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srp)
I Putu Agus Adi Pratama Yasa, A.A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia putuaguspratama04@gamil.com , laksmiidewi29@gmail.com mademinggu21@gmail.com

## ABSTRAK
Negara  Indonesia  merupakan  bangsa  yang  sudah  terlepas  dari  penjajahan  serta  memiliki  segala  ragam kebebasannya  namun  diyakini  masih  diatur  oleh  peraturan.  Indonesia  merupakan  negara  yang  dibangun berdasarkan hukum pasti  Namun pada kenyataannya  yang terjadi  sebenarnya di  lapangan tidak sama dan  jauh berbeda dengan keinginan  negara kita salah  satunya  semakin  banyaknya kejahatan pelecehan seksual. Dengan menggunakan  metode  normatif  didapatkan  dua  rumusan  masalah  yaitu,  peninjauan  majelis  hakim  dalam memberikan putusan kepada tindakan pelecehan seksual kepada anak dalam perkara pidana yang mana hasil dari pertimbangan  majelis  hakim  dinyatakan  bahwa  kejahatan  seksual  anak  dapat  merusak  masa  depan  dan kehormatan  korban.  lebih  meningkatkan  sistem  peraturan  perihal  sistem  untuk  melindungi  anak  muda  yang menjadi  korban  kejahatan  seksual . karena,  ditakutkan  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  seksual . akan mengalami rasa trauma yang besar sehingga ditakutkan mampu mengganggu perkembangan dari anak tersebut. Diharapkan dengan ditingkatkannya peraturan mengenai perlindungan anak tersebut mampu mengurangi  angka kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja atau anak dibawah umur. Pelaku tidak hanya diberikan pembekalan secara ilmu pengetahuan dan diberikan pelatihan pembekalan tetapi juga harus dibekali dengan ilmu agama agar mereka tidak hanya mengetahui secara umum bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan melawan hukum atau tindak pidana tapi juga tidak diperbolehkan oleh agama. Dan putusan hakim Pengadilan Negeri Semarapura, menyatakan sudah pasti dan benar bertentangan dengan aturan yang ada dan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan dengan paksaan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan anak dijerat dengan pidana  yang diharapkan  menimbulkan efek  jera.saran dari penulis bagi pemerintah, masyarakat untuk lebih fokus terhadap perlindungan anak.
Kata Kunci: Anak, Kejahatan, Putusan

## ABSTRACT
The Indonesian state is a nation that has been separated from colonialism and has all kinds of freedoms but is believed to be still regulated by regulations. Indonesia is a country that was built based on definite laws. But in reality what is actually happening on the ground is not the same and much different from the wishes of our country, one  of  which  is  the  increasing  number  of  crimes  of  sexual  harassment.  By  using  the  normative  method,  two problem formulations were obtained, namely, the review of the panel of judges in  giving a decision  on acts of sexual abuse of children in criminal cases where the results of the judges' considerations stated that child sexual crimes  could  damage  the future  and  honor  of  the  victim. further  improve  the  regulatory  system  regarding  the system to protect young people who are victims of sexual crimes. it is feared that children who become victims of sexual  crimes  will  experience  a  great  sense  of  trauma  so  that  they  are  afraid  that  they  can  interfere  with  the development  of  the  child. It  is  hoped  that  the  increased  regulations  regarding  child  protection  will  be  able  to reduce the number of sexual crimes committed by teenagers or minors. Perpetrators are not only given scientific debriefing and given debriefing training but also must be equipped with religious knowledge so that they not only know in general that what they are doing is against the law or a criminal act but is also not allowed by religion. Keywords: Children, Crime, Decision

## I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah bangsa yang sudah lama merasakan kebebasan dari penjajahan yang mana saat ini bangs  aini sudah merasakan kebebasannya namun tetap berdasarkan  aturan yang ada,  yang mana semua pelaksanaan pemerintahannya dilandasi berdasarkan hukum yang berlaku. Indonesia merupakan
negara  yang  dibangun  berdasarkan  hukum  pasti.  Oleh  karenanya  aturan  yang  dimiliki  oleh  bangsa indonesia memiliki tingkatan yang teratas dari semuanya, dan semua tingkah laku dari masyarakat harus berdasarkan aturan dan tata tertib hukum yang berlaku(Asshiddiqie,2006).
Negara menjamin bagi seluruh rakyatnya atas keadilan bagi mereka sebagai salah satu tujuan untuk mencapai  suatu  kebahagiaan  hidup  serta  dididik  untuk  memiliki  tata  krama  dan  semua  aspek  yang berhubungan dengan aturan terhadap setiap manusia untuk menjadikan masyarakat yang memiliki sifat terpuji demi terciptanya masyarakat yang damai.
Seperti  diketahui  maka  hukum  adalah  rangkaian  dari  aturan-aturan  perihal  perilaku  individu  sebagai warga  negara  dan  memiliki  alasan  yang  sah  yaitu  untuk  memberikan  keamanan,  kegembiraan  dan permintaan di mata publik. Untuk mengembalikan keseimbangan di mata masyarakat, maka diadakan sanksi,  khususnya  persetujuan  manajerial  di  bidang  Peraturan  Suci,  persetujuan  bersama  di  bidang Peraturan Umum, dan kewenangan pidana di bidang Peraturan Pidana.(Gultom,2014).
Namun kenyataannya berlawanan dengan keinginan dari negara kita. Dengan demikian, berbagai masalah tentang aturan bertambah banyak terjadi beriringan dengan perkembangan zaman, pendidikan dan ilmu pengetahuan terapan yang semakin maju. Tentu hal ini menimbulkan motif dari tingkah laku masyarakat juga ikut berubah karena mengikuti perubahan zaman. Yang mana mempengaruhi tingkah laku dari masyarakat yang tidak sama dengan aturan yang ada.
Kejahatan dan perbuatan melukai orang lain masih tsering terjadi dan korban yang sering ditemukan ialah perempuan dari segala umur. Perbuatan melukai orang lain itu bisa sering diperbuat oleh banyak orang dan tanpa memandang tingkat pemahaman mereka, pendapatan, adat, kepercayaan yang dianut, ataupun  daerah  asal.  Karena  pada dasarnya,  perbuatan  melukai  orang  lain  sering  terjadi  dikarenakan masih banyaknya orang-orang yang menolak dengan kesetaraan gender dan masih belum bisa menerima kenyataan bahwa sebenarnya dua orang yang memiliki dua perbedaan yaitu dari segi fisik dan kelamin namun berada diposisi yang sama dalam beberapa hal (Wahid dan Irfan, 2001).
Salah  satu  contoh  yang  dapat  dilihat  saat  ini  adalah  tindak  pidana  kejahatan  seksual  yang  mana banyak dilakukan oleh remaja. Hal ini dipengaruhi karena semakin bebasnya dan mudahnya kita dalam mengakses media sosial dan juga internet tanpa adanya penyaring serta edukasi dan pengawasan yang ketat dari orang yang lebih tua, sehingga banyak dari remaja bahkan anak yang masih dibawah umum dengan mudah membuka situs porno ataupun menonton video yang mengandung aksi kekerasan tanpa mengetahui  dampak  dari  tontonan  tersebut  bagi  perkembangan  mereka  kedepannya.  Kurangnya pengawasan  serta  kebebasan  yang  diberikan  oleh  orang  tua  mengakibatkan  banyak  tindak  kejahatan seksual  yang  dilakukan  oleh  remaja  dan  anak  dibawah  umur,  yang  mana  hukum  di  Indonesia  tidak bersifat keras dengan alasan  anak dibawah umur yang dan  hanya memberikan pembinaan saja tanpa mengetahui kejiwaan dari remaja atau anak dibawah umur yang menjadi pelaku kejahatan seksual.
Sikap yang tidak sesuai dengan aslinya yang tentu saja akan memunculkan suatu perbuatan yang melanggar ataupun tidak sesuai dengan aturan yang ada dan bisa menghasilkan perbuatan yang bersifat melukai orang lain dan jelas membutuhkan penanganan sesuai dengan yang dibutuhkan. Perilaku yang melanggar aturan selalu menciptakan kekacauan bagi lingkungan masyarakat disekitarnya, oleh sebab itu  maka  dibutuhkan  bermacam  usaha  untuk  menyelesaikan,  walaupun  pada  nyatanya  untuk menghilangkan perilaku tersebut jelas tidak mudah mengetahui pada etiketnya perilaku tersebut terus muncul  dan  datang  kembali  seiring  dengan  kemajuan  bangsa.  Maka  dibutuhkan  tempat  untuk melindungi  orang-orang  yang  membutuhkan  bantuan  yang  mana  tentu  saja  diberikan  oleh  aparat pemerintah  untuk  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  pada  bangs  aini  dan  terhindar  dari  aksi kriminalitas.
Dalam  hal  ini, . pemerintah  harus  lebih  meningkatkan  sistem  peraturan  perihal  sistem  untuk melindungi  anak-anak  muda  yang  menjadi  korban  kejahatan  seksual . karena,  ditakutkan  anak  yang menjadi korban kejahatan seksual . akan mengalami rasa trauma yang besar sehingga ditakutkan mampu mengganggu  perkembangan  dari  anak  tersebut.  Diharapkan  dengan  ditingkatkannya  peraturan mengenai perlindungan anak tersebut mampu mengurangi angka kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja atau anak dibawah umur. Pelaku  tidak hanya diberikan pembekalan secara ilmu pengetahuan dan diberikan pelatihan pembekalan tetapi juga harus dibekali dengan ilmu agama agar mereka tidak hanya mengetahui secara umum bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan melawan hukum atau tindak pidana tapi juga tidak diperbolehkan oleh agama.
Salah satu yang menjadi aspek penting sehingga remaja maupun anak dibawah umur sering menjadi pelaku kejahatan seksual ialah kondisi lingkungan yang mana seringkali menjadikan mereka tidak dapat
membedakan  perbuatan  yang  melawan  hukum  ataupun  perbuatan  yang  tidak  bertentangan  dengan hukum.  Sehingga  anak-anak  ini  mudah  terjerumus  kepada  hal-hal  yang  tidak  seharusnya  mereka lakukan di usianya saat itu.
Dengan pedoman ini, daerah setempat sepenuhnya tunduk pada upaya otoritas publik dan semua tingkat  kepolisian  menangani  bukti-bukti  seperti  pelanggaran  seksual  terhadap  anak-anak.  Namun, kadang-kadang, kepolisian, misalnya, pengadilan lokal yang seharusnya menjadi refleksi sesekali tidak mengisi formulir yang sebenarnya.
Seseorang  yang  memimpin  jalannya  persidangan  bertugas  dalam  mengadili  seseorang  yang bersalah seharusnya menyelidiki dan memperhatikan kualitas hukum dan rasa keadilan, ternyata, dalam memutuskan pilihan untuk menolak para penggugat, di sana-sini tidak memberikan pertimbangan yang sah. Hal ini dapat menyebabkan tidak berfungsinya hukum di arena publik. Mendapatkan ekuitas dari para spesialis adalah keinginan setiap masyarakat umum.
Dimana seorang individu yang bertanggung jawab untuk menghakimi seseorang yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan komitmennya harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara dan negara.  Menyimpulkan  bahwa  dalam  menyelesaikan  komitmen  dan  pekerjaannya  harus  mengikuti Pedoman  4  Tahun  2004  tentang  kekuasaan  pengaturan,  dan  harus  sungguh-sungguh  merenungkan setiap realitas yang ada dan didukung oleh bukti yang kuat. Disimpulkan dalam menyelesaikan suatu perkara diarahkan oleh norma-norma hukum yang penting dalam perspektif keadilan dan jiwa hakim itu  sendiri  dan  tidak  ditekankan  bahwa  posisinya  akan  dikompromikan,  dan  untuk  itu  keputusannya dapat sah.
Hingga  saat  ini  masih  marak  kita  dengar  tindak  kejahatan  seksual  yang  pelakunya  kebanyakan adalah  ramaj  bahkan  anak  dibawh  umur  dan  korbannya  juga  anak  yang  masih  dibawah  umur.  Dan keluarga  korban  merasa  takut  untuk  melaporkan  kejadian  yang  dialami  dengan  alasan  malu  jika  aib anaknya  diketahui  oleh  orang  banyak.  Dan  diharapkan  kedepannya  para  penegak  hukum  akan  lebih bijak  dalam  mengambil  keputusan  untuk  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  kejahatan  seksual terhadap anak, Wanita maupun remaja.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah ditetapkan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana .. pertimbangan . majelis . hakim . dalam . menjatuhkan . putusan . terhadap kejahatan seksual terhadap . anak dalam perkara pidana Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srp)?
2. Apakah . putusan . hakim . Pengadilan . Negeri . Semarapura . dalam . perkara
Nomor. 2/Pid.Sus-
Anak/2021/PN.Srp) sudah sesuai . dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

## II. METODE PENELITIAN
Metode penulisan yang penulis libatkan dalam kesiapan penyusunan yang halal ini adalah standarisasi eksplorasi  atau  tulisan  yang  sah,  khususnya  pemeriksaan  sah  yang  diarahkan  dengan  melihat  bahan pustaka atau informasi pilihan yang terdiri dari bahan sahih esensial, bahan sah tambahan, dan bahan halal tersier. Materi-materi tersebut disusun dengan sengaja, direnungkan, kemudian suatu ujung ditarik keterkaitannya dengan masalah yang diteliti. Eksplorasi sah yang diarahkan dengan menganalisis bahan pustaka atau informasi opsional dapat disebut standarisasi pemeriksaan yang sah atau eksplorasi yang sah  keperpustakaan.  Cara  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum,  oleh  karena  itu  maka  dalam penyusunan  nya  menggunakan  istilah  jenis  penelitian  hukum.  Dalam  penelitian  hukum  diketahui memiliki  dua  jenis  penelitian  yaitu  penelitian  normatif  (doktrinal)  dan  penelitian  empiris.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif dipergunakan untuk mengerti bagaimana cara memberi putusan pendisiplinan bagi pelaku pelanggaran seksual  yang  masih  di  bawah  umur  dan  hambatan  yang  dialami  oleh  kepala  suku  dalam  suatu pelanggaran.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bagaimana . Pertimbangan  Majelis  Hakim . Dalam  Menjatuhkan . Putusan  Terhadap  Kejahatan . Seksual . Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana (Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srp).
Pertimbangan Putusan hakim merupakan hasil tertinggi dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut (Sudarto, 1986), putusan  atas  kejadian  tersebut,  apakah  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang  didakwakan kepadanya.  Kemudian  ada  keputusan  mengenai  hukum,  apakah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana. Dan keputusan terakhir tentang kejahatan, jika terdakwa memang dapat dihukum.
Otoritas yang ditunjuk memiliki banyak perenungan. dalam memberikan pilihan atas tindak kejahatan yang  terus  menerus,  dengan  mempertimbangkan  beberapa  sudut  pandang,  sehingga  pilihan  tersebut dapat diketahui oleh daerah setempat dan dapat diketahui pelaku dan korbannya.
Renungan  hakim  dalam  menetapkan  pilihan  dipisahkan  menjadi  tiga  kelas,  lebih  spesifiknya: Perenungan  yuridis  yang  memiliki  pemikiran  renungan  hakim  dalam  melihat  realitas  yuridis  yang terungkap  dalam  pendahuluan  dan  oleh  pedoman  umum  yang  dipilih  sebagai  hal  yang  harus  diingat untuk  pilihan.  Refleksi  humanistik  adalah  pertimbangan  yang  menggunakan  cara-cara  mengelola kemapanan, keadaan moneter dan nilai-nilai yang terkandung menurut masyarakat. Yang pasti anak- anak yang cukup jauh dengan informasi yang sah masih diperiksa, ini bergantung pada banyak aturan yang mengatur anak-anak dan memberikan fokus pemotongan yang berbeda. Meski usia terjauh yang bisa dilimpahkan seorang anak muda telah bertransformasi, dalam ranah hukum pidana akan langsung mengkaji bahaya pidana.
2. Apakah  Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Semarapura  dalam  perkara  Nomor.  2/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Srp)  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  UU  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pilihan  otoritas  yang  ditunjuk  harus  berisi  keadaan  yang  harus  digabungkan  dengan  pilihan.  Dia memisahkan pilihan otoritas yang ditunjuk menjadi dua macam, khususnya pilihan yang mengutuk dan pilihan non-pidana. Pilihan yang memberatkan adalah pilihan yang mengandung dukungan pelanggar hukum terhadap termohon, sedangkan pilihan non pidana adalah pilihan yang mengandung penolakan serta penyimpangan dari segala tuntutan .
Dalam hal ini jika dirinci lebih lanjut tentang syarat efisien formal keabsahan pilihan hakim sebagai berikut:  Syarat  sah  yang  harus  diingat  untuk  pilihan  yang  menjatuhkan:  Pilihan  yang  menjatuhkan adalah pilihan yang memuat hukuman bagi termohon, dengan demikian pembagian dua standar antara pilihan yang menghukum dan pilihan non-pidana memiliki berbagai implikasi. dalam keadaan yang sah yang harus diingat untuk suatu pilihan, keadaan yang sah yang harus diingat untuk suatu keputusan non pidana,  sebagai  lawan  dari  pilihan  yang  menghukum,  pilihan  non  pidana  adalah  pilihan  yang mengandung pilihan berhenti atau pembenaran untuk yang berperkara, maka pada saat itu, perbedaan standar membuat prasyarat sah yang harus dipenuhi. terkandung dalam pilihan yang bukan disiplin itu unik.
Asas legalitas atau the principle of legality merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah  diatur  terlebih  dulu  dalam  undang-undang  atau  suatu  aturan  hukum  sebelum  seseorang melakukan  pelanggaran  atau  perbuatannya.Kehadiran  asas  legalitas  dalam  peraturan  perundang- undangan  dapat  ditemukan  dalam Pasal  1  ayat  (1)  KUHP yang  menerangkan  bahwa  suatu  perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. ( Amir Ilyas. 2012.)
Menurut  Moeljatno  “Tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum, larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  siapa  yang  melanggar larangan tersebut”. Agar dapat mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan  pidana  tentang  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  dan  disertai  dengan  sanksi. Rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.( Nikmah Rosida,2011)
Tindak  pidana  yang  sangat  meresahkan  masyarakat  adalah  tindak  pidana  pencabulan  dan persetubuhan. Pencabulan adalah suatu jenis kejahatan yang sangat berdampak buruk, Kitab UUHukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan itu kepada tindak pidana kesusilaan, KUHP belum mendefinisikan  pencabulan  itu  sendiri  dikarenakan  agar  tidak  terkesan  mencampurkan  dengan persetubuhan atau pemerkosaan. Tindak pidana persetubuhan adalah salah satu bagian dari kesusilaan yang  dilakukan  oleh  seorang  pria  terhadap  wanita  itu  sendiri  dengan  memasukan  alat  kelaminnya
tersebut.  Tindak  pidana  pencabulan  adalah  suatu  tindak  pidana  yang  bertentangan  dan  melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.( Adami Chazawi,2005).
Kartini Kartono (1985). Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah: 1. Exhibitionism seksual yaitu, dengan sengaja memamerkan alat kelamin pelaku pada orang lain.
2. Voyeurism yaitu, pelaku yang mencium seseorang tersebut dengan bernafsu.
3. Fondling yaitu, mengelus atau meraba alat kelamin seseorang.
4. Fellato yaitu, memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.
Suatu  perilaku  manusia  yang  pada  suatu  saat  tertentu  telah  ditolak  di  dalam  sesuatu  pergaulan hidup  tertentu  dan  dianggap  sebagai  perilaku  yang  harus  dihilangkan  oleh  hukum  pidana  dengan menggunakan  berbagai  sarana-sarana  yang  bersifat  memaksa  yang  terdapat  didalamnya.  (P.A.F. Lamintang,2011)
Gejala  yang  dinamakan  kejahatan  tersebut  pada  dasarnya  terjadi  di  dalam  proses  dimana  ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan  tentang  kejahatan  dengan  pihak-pihak  mana  yang  memang  melakukan  kejahatan.(  Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2001)
Perihal Batasan umur seorang anak dapat dikatakan sangat penting di dalam perkara pidana anak, karena  sering  digunakan  untuk  menentukan  apakah  seseorang  yang  melakukan  tindakan  dimana mengakibatkan ia menjadi salah diwakilkan seorang anak muda atau tidak. Sikap sadar akan usia terjauh dari anak-anak, ada bermacam-macam di berbagai negara yang mengatur waktu anak-anak yang dapat ditolak.  Di  Swiss,  sedapat  mungkin  bagi  anak-anak  yang  dapat  ditolak  ketika  mereka  beranjak  pada usia  6  tahun,  di  Jerman  adalah  14  tahun  yang  mana  diketahui  sebagai ist  muchtstraf  bar atau  dapat menjadi kesalahan (Arbijoto,2010).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Merujuk kepada penjelasan tentang masalah diatas, adapun kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut: Pertimbangan dari seorang yang memberikan putusan yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap  perbuatan  yang  berkecenderungan  ke  arah  pelecehan  kepada  anak  yang  mana  mengarah kepada  pidana  yang  didasarkan  pada  beberapa  unsur  untuk  menetapkan  putusan  akhir  yang  akan diambil. Hakim mempertimbangkan kasus tersebut memiliki beberapa dasar, yakni unsur setiap orang, unsur  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan dengannya  atau  dengan  orang  lain,  dimana  semuanya  telah  dijelaskan  secara  rinci.  Namun pertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya  menjatuhkan  pidana  yang  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua yang mana lebih memfokuskan tentang perlindungan anak, tanpa menyertakan kitab hukum pidana yang mana membahas tentang tingkah laku  yang terus menerus diulangi. Karena pada kenyataannya yang terjadi dalam prakteknya, tindakan dari tersangka yang  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  yang  mana  melakukan  hubungan  suami  istri  dengan  dasar paksaan kepada salah satu pihak secara berkali-kali, yakni sebanyak lima kali. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sendiri, hanya empat bulan penjara dengan syarat Umum Anak tidak akan melakukan tindak  pidana  lagi  selama  masa  percobaan  selama  1  tahun  dan  syarat  Khusus  Anak  wajib  lapor  diri kepada  jaksa  penuntut  umum  dan  pembimbing  kemasyarakatan  untuk  kepentingan  pengawasan sebanyak 1 kali dalam 1 bulan, selama jangka waktu 1 tahun dan pidana pelatihan kerja selama 6 bulan di kantor perbekel Desa Selat Kabupaten Klungkung dan tuntutan penuntut umum yakni pidana selama kurang lebih 4 bulan dengan masa percobaan kurang lebih 6 bulan penjara dan denda berupa uang tunai sebesar  Rp.  2.000.000,-  (dua  juta  rupiah)  sedangkan  maksimal  pidana  penjara  tindak  pidana persetubuhan adalah maksimal 15 tahun penjara.
Kemudian tentang keputusan hakim yang mana mengenai sistem peradilan pidana anak, tidak mempunyai kendala, dimana pilihan tersebut setara dengan prinsip yang berbicara tentang  Kerangka Penegakan Hukum Remaja. Salah satu tempat dalam pilihannya, hakim memilih untuk dipenjara cukup lama dengan masa percobaan setengah tahun penjara, dipotong dari jangka waktu kurungan dan denda uang sebesar Rp. 2.000.000,- (2.000.000 rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, diganti dengan penahanan selama lebih dari 90 hari. Padahal dalam pasal 71 ayat (3) dinyatakan bahwa
dengan  asumsi  hukuman  berupa  denda  finansial,  hukuman  total  akan  dipaksakan  sebagai  penahanan dan  denda  diganti  dengan  persiapan  kerja.  Ini  menyiratkan  bahwa  denda  untuk  anak-anak  yang bergumul dengan hukum harus diperbaiki dengan asumsi bahwa mereka tidak dapat memenuhi denda yang disetujui, misalnya, persiapan kerja.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang dapat diberikan berdasarkan diatas, kepada Pemerintah Kota Klungkung melalui Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung agar melakukan kegiatan sosialisasi ke berbagai sekolah khususnya di Kabupaten Klungkung agar anak- anak mengetahui pentingnya kejahatan seksual berdampak negatif terhadap mental.
Kepada  masyarakat  kota  Klungkung,  khususnya  wali  yang  memiliki  anak  di  usia  remaja, hendaknya lebih sering berbicara dengan anak-anaknya tentang berbagai hal yang dapat dilakukan oleh anak-anak dalam rutinitas sehari-hari, dua hal yang dapat dilakukan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. iklim sekolah dan di daerah sekitarnya, korespondensi ditata. hubungan yang hebat antara anak-anak dan wali sehingga ada area kekuatan yang serius untuk hubungan antara anak-anak dan wali Kepada kaum perempuan khususnya anak di bawah umur untuk lebih berhati-hati dalam pergaulan diera modern seperti sekarang dan menghindari diri dari pergaulan bebas sehingga mengurangi resiko terjadinya kejahatan kekerasan seksual.

## DAFTAR BACAAN
Arbijoto,2010, Kebebasan  Hakim  Analisis  Kritis  Terhadap  Peran  Hakim  Dalam  Menjalankan  Kekuasaan Kehakiman, Diadit Media. Asshiddiqie J. , 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI)
Gultom M.,2014, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia . Bandung: Refika Aditama. Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung, Alumni. Wahid  A  dan  Irfan  M.,  2001, Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual  Advokasi  Atas  Hak  Asasi Perempuan, Bandung Refika Aditama.
Nikmah Rosida, Asas Asas Hukum Pidana, Semarang : Penerbit Pustaka Magister Semarang, (2011), hlm. 10 Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana . Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual , Bandung: Mandar Maju, (1985), hlm. 264 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, (2011), hlm. 181. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2001), hlm. 15.