## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 1, Juni 2019, hlm. (1-11) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

## Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Kerugian Pasien Akibat Perbuatan Melawan Hukum
Hasuri
Fakultas Hukum Universitas Serang Raya Jl. Raya Cilegon No.Km. 5, Taman, Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162 E-mail: Hasuri@unsera.ac.id
Khoirul Anam Fakultas Hukum Universitas Serang Raya Jl. Raya Cilegon No.Km. 5, Taman, Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162 E-mail: Kanam@unsera.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.6563
Info Artikel
|Submitted : 4 November 2019 |Revised : 18 Mei 2020 |Accepted : 18 Mei 2020
How  to  cite:  Hasuri,  Khoirul  Anam, “Pertanggung  Jawaban Dokter  Terhadap  Kerugian pasien  Akibat  Perbuatan  Melawan  Hukum”, Nurani  Hukum  :  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.  2 No. 1, (Juni, 2019)”, hlm. 1-11.

## ABSTRACT
This study raises the legal relationship between civil and public responsibility for the loss of patients who  promise  treatment  or  cure  the  patiennts  illness.  Using  this  by  the  liabriary  Research  Method  a normative legal approach based on the strick Liabilitu theory results in the doctor being liable for violations of law both intentinally dolus an culpas’s negligence, physivian liability can also be in the form of material and immaterial compensation.
Keywords: Responsibility, Patients, Ilegal Action

## ABSTRAK
Penelitian  Ini  mengangkat  hubungan  hukum  secara  keperdataan  dan  kepidanan pertanggungjawaban  Dokter  terhadap  kerugian  pasien  yang  menjanjikan  pengobatan  atau meyembuhkan  penyakit  pasien.  Dengan  menggunakan  metode  Liabriary  Research  pendekatan hukum  normatif  berdasar  teori Strick  liability dihasilkan  dokter  dapat  dibebani pertanggungjawaban  atas  tindalan  melanggar  hukum  baik  yang  disangaja dolus maupun  karna kelalaian culpa, pertanggungjawaban  dokter  bisa  juga  berupa  pergantian  ganti  rugi  materil  dan immateril.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Paisen, Perbuatan Melawan Hukum

## A. PENDAHULUAN
Hubungan  dokter  dengan  pasien pada  dasarnya  merupakan  hubungan hukum  keperdataan,  dimana  pasien datang  kepada  dokter  dan  dokter berjanji  akan  berusaha  mengobati  atau menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Hubungan hukum keperdataan adalah hubungan hukum yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam kedudukan yang sederajat, hal ini terjadi  pada  saat  para  pihak  akan memasuki hubungan hukum tertentu 1 . Konsep  tentang liability atau pertanggungjawaban  menurut  seorang filsafat besar dalam bidang hukum abad ke-20  yaitu  Roscou  Pound  dalam bukunya  yang  berjudul  “ An  Introduction to  the  Philosophy  of  Law ”  mengatakan  “ ... use the simple word liability for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected  to  the  exaction ”.  Berdasarkan konsep di atas Roscou Pound mengartikan liability sebagai  suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang  akan  diterima  pelaku  dari seseorang yang telah dirugikan 2 .
Istilah  tanggung  jawab  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti  keadaan  wajib  menanggung  segala sesuatunya  (kalua  terjadi  apa-apa  boleh dituntut,  dipersalahkan,  diperkarakan dan  sebagainya). Liability menurut Black’s  Law  Dictionari tanggung  jawab atau liability memiliki arti sebagai berikut an  obligation  one  is  bound  in  law  or  justice to perform; condition of being responsible for a possible or actual loss, and condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future 3 .
1 Syahrul  Machmud, Penegakan  Hukum dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Dokter  yang  Diduga Melakukan  Medikal  Malpraktik ,  Karya  Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm. 60-61.
2 Romli Atmasasmita,
Asas-Asas Perlindungan  Hukum  Pidana ,  Cetakan  pertama,
Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 79.
3 Henry  Campbell  Black’s  LawBlack  , Black’s Law Dictionary, 1990, U.S: West Publishing.
Co.  dalam  Hanafi  dan  Mahrus, Sistem
Berdasarkan  dua  definisi  di  atas maka  tanggung  jawab  mengandung unsur-unsur  sebagai  berikut  yaitu kecakapan, beban kewajiban dan perbuatan.  Seseorang  dikatakan  cakap jika sudah dewasa dan sehat pikirannya, untuk  badan  hukum  dikatakan  cakap jika  dinyatakan  tidak  dalam  keadaan pailit  oleh  putusan  pengadilan.  Unsur kewajiban  mengandung  makna  sesuatu yang  harus  dilakukan,  tidak  boleh  tidak dilaksanakan,  jadi  sifatnya  keharusan, unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu  yang  dilakukan.  Setya  wahyudi berpendapat  bahwa  tanggung  jawab adalah  keadaan  cakap  menurut  hukum baik orang maupun badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban terhadap  segala  sesuatu  yang  dilakukan
4 .
Perbuatan malawan hukum secara  umum  di  atur  dalam  Kitab Undang-Undang  Perdata.  Dasar  dari ganti  rugi  karena  perbuatan  melawan hukum  secara  umum  ada  di  Kitab Undang-Undang  Perdata  Pasal  1365
Kitab Undang-Undang Perdata menyebutkan sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum  dan  membawa  kerugian  kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang menimbulkan  kerugian  itu  karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.
Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  Pasal  1365  di  atas  sangat  jelas bahwa  setiap  perbuatan  yang  dilakukan oleh orang dan perbuatan itu menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain maka  diwajibkan  mengganti  sesuai dengan  kerugian  yang  dialami  oleh orang  yang  dirugikan  tersebut.  Dokter sebagai  tenaga  medis  tentu  saja  tidak
Pertanggungjawaban  Pidana  Perkembangan  dan Penerapan ,  Cet.  Pertama,  Rajawali  press,  Jakarta, 2015, hlm. 16.
4 Setya  Wahyudi,  “Tanggung  Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga  Kesehatan  dan  Implikasinya”,  Jurnal dinamika hukum vol. 11 no. 3, hlm. 511.
bisa  luput  dari  suatu  perbuatan  yang rutin dilakukan dalam rangka melaksanakan  terapi  kepada  pasien, dalam  hal  ini  apabila  perbuatannya selama menangani pasien dinilai
merugikan  pasien  maka  dokter  harus mengganti  kerugian  sebesar  kerugian yang dialami pasien.
Tanggung  jawab  dokter  secara khusus  untuk  di  gugat  secara  perdata atas  dasar  perbuatan  melawan  hukum terdapat  di  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  Tentang Kesehatan  Pasal  58 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
“Setiap  orang  berhak  menuntut ganti  rugi  terhadap  seseorang, tenaga   kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan  atau  kelalaian  dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Ketentuan Undang-Undang
Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan  Pasal  58  ayat  (1)  dalam merupakan  aturan  khusus  ( lex  specialis ) dari  ketentuan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  Pasal  1365  yang merupakan aturan umum ( lex generalis ).
Hubungan  dokter  dengan  pasien sekarang  ini  mengalami  perubahan paradigma  dimana  pada  awalnya hubungan dokter dengan pasien merupakan  hubungan  vertikal  atau hubungan  kepercayaan  yang  bersifat paternalistik, dimana dokter diposisikan paling superior dengan istilah orang tua tau  yang  terbaik  ( father  know  best ).  Pola hubungan dokter dengan pasien
sekarang  bukan  lagi  hubunga  vertikal tetapi  hubungan  horizontal,  dimana kedudukan  secara  hukum  sebagai subyek  hukum  antara  dokter  dengan pasien  sederajat  dan  sama  di  depan hukum ( equality before the law ). Hubungan hukum antara dokter dengan pasien sebetulnya merupakan hubungan pelayanan  kesehatan  ( medical  service ).
Dalam memberikan pelayanan kesehatan tentu  ada  pemberi  ( health  provider )  dan penerima ( health receiver ), karena terjadilah suatu transaksi jasa pelayanan kesehatan ( health therapy ) yang di bidang ilmu  kedokteran  disebut  juga  dengan istilah  transaksi  teraupetik  ( therapy transaction )” 5 .
Penenelitian  tentang  perbuatan melawan hukum yang dilakukan dokter belum pernah dilakukan secara komprehensif  atau  secara  menyeluruh tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan  bahwa  gugatan  perdata semakin banyak yaitu gugatan perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul sebagai berikut “ Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Kerugian  Pasien  Akibat  Perbuatan Melawan Hukum ”.

## Rumusan Masalah.
Dari uraian latar belakang di atas, maka di susun rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah dasar yuridis dari tuntutan ganti  rugi  pasien  kepada  dokter akibat  perbuatan  melawan  hukum yang dilakukan oleh dokter? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban dokter terhadap  kerugian  yang  dialami oleh pasien?
3. Bagaimanakah  bentuk  ganti  rugi yang  dapat  dituntutkan  kepada dokter  sebagai  ganti  rugi  pasien kepada  dokter  akibat  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan oleh dokter?

## B. PEMBAHASAN
Konsep Pertanggungjawaban Dokter. Jabatan atau profesi apapun pada hakekatnya akan selalu melekat wewenang  dan  kekuasaan,  oleh  karena itu  setiap  kekuasaan dalam mengemban
5 Syahrul Machmud, Op-Cit , hlm. 36.
tugas  pada  suatu  jabatan  juga  terdapat tanggung jawab. Dokter sebagai pengemban  tugas  profesi  kesehatan dalam berbagai segi yang secara khusus berhubungan  dengan  pelayanan  medis dan  berhadapan  dengan  tuntutan pemenuhan tanggung jawab, baik secara hukum  maupun  yang  berkaitan  dengan profesi  medik  yaitu  disiplin  dan  kode etik  kedokteran 6 .  Komalasari  memberi kesimpulan  bahwa  hakekat  profesi adalah panggilan hidup untuk mengabdikan  diri  pada  kemanusiaan yang  didasarkan  pada  pendidikan  yang harus  dilakukan  dengan  sepenuh  hati, niat  yang  tulus  dan  penuh  tanggung jawab.
Tanggung jawab selalu berhubungan dengan pelaksanaan
kewajiban  dari  tugas  dan  wewenang yang  diberikan  atau  dibebankan  kepada seseorang 7 .
Tanggung  jawab  dokter  sangat tergantung  pada  tindakan  dokter  yang dilakukan  apakah  telah  sesuai  dengan prosedur,  baik  secara  etik,  disiplin maupun  secara  hukum.  Apabila  terjadi penyimpangan dalam melakukan
tindakan  medik,  tentu  secara  hukum akan dilihat dari segi hukum mana yang dilanggar  oleh  dokter  tersebut,  apabila tindakannya berkaitan dengan
pelanggaran  di  bidang  hukum  perdata maka  pasien  yang  merasa  dirugikan dapat  mengajukan  gugatan  secara perdata 8 .
Roscou  Pound  memiliki  konsep pertanggungjawaban  pada  dasarnya bertitik  tolak  dari  sudut  pandang filosofis dan sistem hukum timbal balik. Berdasarkan  sudut  pandang  filosof Roscou  Pound  secara  sistematis  berhasil menguraikan  konsep liability sebagai berikut  bahwa liability mewajibkan
6 Muntaha, Hukum  Pidana  Malpraktik Pertanggungjawaban  dan  Penghapus  Pidana ,  Cet. pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 73.
7 Anny  Isfandyarie, Tanggung  jawab  dan Sanksi  bagi  Dokter ,  Buku  I.  Surabaya:  Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 23.
8 Muntaha, Op.cit, hlm. 73.
pelaku  untuk  mengganti  ganti  rugi kepada  yang  telah  dirugikan.  Kasus- kasu  dugaan  malpraktik  yang  memiliki kecenderungan  meningkat  serta  dengan semakin efektifnya perlindungan Undang-Undang  terhadap  kepentingan masyarakat  pada  kedamaian,  ketertiban dan adanya keyakinan bahwa pembalasan  terhadap  kejahatan  dapat berupa  pembayaran  ganti  rugi  apabila ada kerugian. Ukuran ganti rugi tersebut tidak  lagi  dari  suatu  pembalasan  yang harus  di  beli  melainkan  dari  sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Konsep liability dapat juga diartikan  sebagai reparation sehingga terjadilah  perubahan  konsep  liability menjadi reparation  for  inju ry  karena memang  liability  dalam  perikatan  yang ada karena kontrak menuntut pertanggungjawaban  ganti  rugi  untuk menutupi injury yang  telah  terjadi, konsep  ini  sangat  berbeda  dengan konsep  pertanggungjawaban  dari  segi pidana  yang  lebih  mengutamakan pertanggungjawaban  pidana  berupa pemidanaan 9 .
Amad  Sudiro  mengemukakan bahwa dalam dalam hukum perdata ada tiga teori tanggung jawab yang berkaitan dengan  penyelesaian  pembayaran  ganti kerugian.  Ketiga  teori  tanggung  jawab tersebut yaitu:
1. Teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian  ( Based  on  fault  liability theory ).
2. Teori tanggung jawab berdasarkan praduga  ( presumption  of  liability theory ).
3. Teori  tanggung  jawab  mutlak ( Strict liability theory ) 10 .
9 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban  Pidana  Perkembangan  dan Penerapannya ,  Cetakan  1,  Rajawali  press,  Jakarta, 2015, hlm. 16.
10 Salim  dan  Erlies  SN., Penerapan  Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis , Cet. Ke- 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 215.
Kasus-kasus  dugaan  malpraktik yang  dilakukan  oleh  dokter  dalam kaitannya  dengan  medikal  malpraktik tidak  hanya  sifat  melawan  hukum  saja yang  menjadi  tolak  ukur,  tetapi  ikut diperlukan  suatu  standar  yang  dapat menjadi  pedoman  untuk  menentukan perbuatan  tersebut  dapat  dinilai  sebagai perbuatan  melawan  hukum.  Standar yang  digunakan  untuk  menilai  apakah perbuatan  yang  dilakukan  oleh  dokter tersebut  termasuk  perbuatan  melawan hukum  atau  tidak  yaitu  Kode  Etik, Standar  Profesi,  Standar  Pelayanan  dan Standar  Prosedur  Operasional  (SPO) 11 . Standar-standar  di  atas  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  Tentang Kesehatan  Pasal  24 ayat (1) yang berbunyi:
“Tenaga  kesehatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  23  harus memenuhi  ketentuan  Kode  Etik, Standar  Profesi,  Hak  pengguna kesehatan,  Standar  Pelayanan  dan Standar Prosedur Operasional”. Kode  Etik  Kedokteran  memuat standar-standar  etik  yang  harus  pegang teguh oleh semua dokter yang menjalankan  praktik  karena  di  dalam kode  etik    terdapat  nilai-nilai  luhur profesi  dokter  dan  memuat  prinsip- prinsip, yaitu: beneficence, non maleficence, autonomy dan justice. Kode  Etik Kedokteran
sudah sewajarnya berlandaskan  norma-norma  etik  yang mengatur hubungan manusia umumnya, dan  memiliki  asas-asas  dalam  falsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan  terus  sesuai  tuntutan moral yang semakin meningkat.  Khusus di  Indonesia,  asas  itu  adalah  Pancasila yang  sama-sama  kita  akui  sebagai landasan  Idiil  dan  Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural 12
Pengertian Standar profesi sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  29 tahun  2009  Tentang  Praktik  kedokteran sesuai penjelasan Pasal 50 adalah batasan kemampuan ( knowledge , skill and
professional  attitude )  minimal  yang  harus dikuasai  oleh  seorang  individu  untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya  pada  masyarakat  secara mandiri  yang  dibuat  oleh  organisasi profesi.  Standar  Pelayanan  di  bidang kedokteran  disebut  dengan  Standar Pelayanan  Kedokteran  yang  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 1438 Tahun 2010 Tentang Standat Pelayanan  Kedokteran  di  Pasal  1  nomer 1 disebutkan sebagai berikut:
“Standar  Pelayanan  Kedokteran adalah  pedoman  yang  harus  diikuti oleh  dokter  atau  dokter  gigi  dalam menyelenggarakan
praktik kedokteran”.
Berdasarkan  pengertian  di  atas bahwa  standar  profesi  dan  standar pelayanan kedokteran berbentuk pedoman yang masih memuat ketentua- ketentuan  secara  umum  dan  belum  bisa dilaksanakan  secara  operasional  di fasilitas  kesehatan,  untuk  itu  Standar Pelayanan  Kedokteran  harus  dibuatkan turunannya yang lebih operasional yaitu dengan  Standar  Prosedur  Operasional (SPO).  Pengertian  standar  prosedur operasional  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  29  tahun  2009  Tentang Praktik  kedokteran  sesuai  penjelasan Pasal  50  adalah  suatu  perangkat instruksi  atau  langkah-langkah  yang dibakukan  untuk  menyelesaikan  suatu proses  kerja  rutin  tertentu.  Standar Prosedur
Operasional (SPO)
memberikan  langkah  yang  benar  dan terbaik  berdasarkan  konsensus  bersama untuk  melaksanakan  berbagai  kegiatan dan  fungsi  pelayanan  yang  dibuat  oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.
Berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang
Kesehatan  Pasal  24  ayat  (1)  adalah  hak pengguna kesehatan yang dalam
hubungan  transaksi  terapeutik  disebut sebagai  pasien.  Berdasarkan  Kitab Undang-Undang  Perdata  Pasal  1235 yang berbunyi:
“Dalam  tiap-tiap  perikatan  untuk memberikan sesuatu adalah termaktub  kewajiban  si  berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan ...”. Berdasarkan Kitab Undang- Undang  Perdata  Pasal  1235  apabila dihubungkan dengan pelayanan kesehatan  maka  si  berhutang  bisa disamakan  dengan  dokter  yang  dalam hal  ini  pemberi  pelayanan  kesehatan ( health provider ) memberikan jasa pelayanan  berupa  upaya  maksimal ( inspainningsverbintenis ) yang harus dilakukan  dokter  dalam  penyembuhan dan  pemulihan  kesehatan  pasien  bukan berupa  benda  yang  berwujud,  sehingga seorang dokter yang tidak melaksanakan kewajiban  sebagai  dokter  yang  telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun  2009  Tentang  Praktik  kedokteran Pasal 51 yang berbunyi sebagai berikut;
“Dokter  atau  dokter  gigi  dalam melaksanakan  praktik  kedokteran mempunyai
kewajiban:
a. memberikan  pelayanan  medis  sesuai dengan  standar  profesi  dan  standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien”.
Pelayanan kesehatan atau pelayanan  medis  yang  dilakukan  antara dokter  dengan  pasien  harus  dilakukan dengan mengerahkan seluruh kemampuan  dan  perhatiannya  sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan dan Standar Prosedur Operasional (SPO). Dokter yang
melakukan  penyimpangan  terhadap standat-standar di atas dapat berdampak pada  kerugian  yang  pada  pasien  maka pasien  dapat  menggugat  dengan  alasan perbuatan  melanggar  hukum  yaitu
Standar  Profesi  dan  Standar  Prosedur Operasional 13 .
Kompensasi akibat kerugian yang berupa  ganti  rugi  dapat  secara  materill maupun secara immaterial hal ini sesuai dengan  Kitab  Undang-Undang  Perdata Pasal  1365,  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  Tentang Kesehatan  Pasal  58 ayat  (1).  Dasar  dari  gugatan  pasien kepada  dokter  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  29  tahun  2009  Tentang Praktik kedokteran Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi pengaduan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak  menghilangkan  hak  setiap  orang untuk  melaporkan  adanya  dugaan tindak  pidana  kepada  pihak  yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

## Konsep  Kesalahan  Yang  Menimbulkan Kerugian.
Kesalahan diartikan secara umum yaitu  perbuatan  yang  secara  objektif tidak patut dilakukan.
Menurut Hoekema  kesalahan  dalam  pelayanan kesehatan  diartikan  sebagai  “... acted below  the  standart  of  what  expected  on  an average  in  reasonableness  an  of  follow professional  similar  circumstances  and places ”. Kelalaian menurut Hamman and Catamba Memorial Hospital dirumuskan sebagai  berikut  “ Negligence  is  the  lack  of ordinary  care.  It  is  the  failer  to  do  what  a reasonable carefull and prudent person would have  done  or  doing  of  something  which reasonable  person  would  not  have  done  on accasion in question ” 14 .
Berdasarkan  rumusan  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  kesalahan dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan,  kurangnya  pengalaman dan pengertian serta mengabaikan suatu perbuatan  yang  seharusnya  tidak
13 Bahder  J  Nasution, Hukum  Kesehatan Pertanggungjawaban  Dokter ,  Cet.  Ke-2,  Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 13.
14 J  Guwandi, Hukum  Medik ,  Fakultas Kedokteran  Univesitas  Indonesia,  Jakarta,  2010, hlm. 29.
dilakukan.  Kesalahan  yang  terjadi apabila  hal  itu  dilakukan  oleh  dokter baik  dengan  sengaja  maupun  tidak disengaja  (kelalaian)  dalam  upaya memberikan  perawatan  atau  pelayanan medik  kepada  pasien,  maka  pasien  atau keluarga pasien dapat meminta pertanggungjawaban  ( liability )  pada dokter yang bersangkutan 15 . Kesalahan  yang  terjadi  baik secara  sengaja  maupun  karena  kelalaian yang  merupakan  unsur  dari  kesalahan sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan  Pasal 58  ayat  (1).  Kelalaian  terjemahan  dari negligence .  Kelalaian  pada  dasarnya bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan,  hal  ini  sesuai  adegum  “ De minimis  not  curat  lex ”  yang  artinya hukum  tidak  mencampuri  urusan  hal- hal  yang  dianggap  sepele.  Kelalaian yang  dapat  menimbulkan  kerugian orang  lain  maka  sifat  kelalaian  itu  bisa berubah  menjadi  serius  dan  kriminal. Hukum  tidak  lagi  bisa  tinggal  diam, karena  sifat  kelalaian  ini  melanggar hukum  dengan  adanya  kerugian  yang timbul atau di alami oleh orang lain 16 .
Dua  sebab  timbulnya  ganti  rugi, yaitu  ganti  rugi  karena  wanprestasi kontrak  atau  perbuatan  melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi di atur  dalam  Buku  III  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  yang  dimulai dari  Pasal  124  sampai  Pasal  1252. Sedangkan  ganti  rugi  karena  perbuatan melawan  hukum  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal 1365.  Ganti  rugi  karena  perbuatan melawan  hukum  ini  adalah  sebuah bentuk  ganti  rugi  yang  dibebankan kepada  orang  yang  telah  menimbulkan kerugian  sebagai  akibat  kesalahan kepada  pihak  yang  dirugikannya.  Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan atau  kelalaian  bukan  karena  adanya
15 Bahder J Nasution, Op-Cit , hlm. 66.
16 J Guwandi, Op-Cit , hlm. 29.
suatu  perjanjian 17 .  Ganti  rugi  ini  timbul karena  adanya  perbuatan  melawan hukum  yang  unsur  utamanya  adalah kesalahan yaitu sesuai dengan ketentuan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Pasal  1365  merupakan  dasar  secara umum  dan  secara  khusus  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan  Pasal  58, yang  dilindung  hak pasien untuk menggugat dengan Undang-Undang  Nomor  29  tahun  2009 Tentang  Praktik  kedokteran  Pasal  66 ayat  (3)  untuk  menuntut  ganti  rugi karena kesalahan yang merupakan sebab dari tuntutan perdata.
Kesalahan  merupakan  inti  dari ganti  rugi  tetapi  harus  dibuktikan terlebih  dahulu  yaitu  adanya  kesalahan yang  timbul  baik  karena  kesengajaan maupun  karena  kelalaian,  hal  ini  sesuai dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata Pasal 1366 yang berbunyi:
“Setiap  orang  bertanggungajawab, bukan  hanya  atas  kerugian  yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan  juga  atas  kerugian  yang disebabkan kelalaian
atau kesembronoannya”.
Gugatan  berdasarkan  perbuatan melawan  hukum  dapat  diterima  jika terdapat  fakta-fakta  yang  mendukung bahwa  kerugian  pasien  mempunyai sebab-akibat  dengan  tindakan  yang dilakukan oleh seoerang dokter, gugatan dengan  dasar  perbuatan  melawan hukum dapat diajukan, terlepas dari ada atau tidaknya kontrak yang mewujutkan suatu perbuatan melawan hukum 18 .
Sistem hukum Anglo Saxon telah memberikan  tolak  ukur  dari  kelalaian yang  dikenal  dengan  4D  dari negligence yaitu  terdiri  dari  unsur-unsur Duty , Dereliction  of  duty , Direct  causation dan Damage .  Yang  dimaksud  dengan Duty
17 Salim  HS., Hukum  Kontrak  Teori  dan Teknik Penyusunan Kontrak , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 100.
18 Bahder J Nasution, Op-Cit , hlm. 66.
adalah  kewajiban  dari  profesi  medis untuk  mempergunakan  segala  ilmu  dan keahliannya  untuk  menolong  pasien. Dereliction  of  duty adalah  penyimpangan dari kewajiban yang seharusnya dilakukan menurut standar-standar yang telah ditetapkan yaitu Kode Etik, Standar Profesi,  Standar  Pelayanan,  Standar Pelayanan  Operasiona  (SPO). Direct causation adalah  akibat  langsung  antara kerugian  yang  diderita  pasien  itu semata-mata  merupakan  akibat  dari kesalahan dokter, baik penyebab tunggal ataupun penyebab yang secara bersama- sama  mengakibatkan  kerugian  pada pasien. Damage adalah  kerugian  yang dirita  oleh  pasien  baik  kerugian  yang diakibatkan oleh kesalahan dokter
19 .
Kesalahan  yang  dilakukan  oleh dokter sehingga mengakibatkan kerugian  orang  lain  karena  perbuatan melawan  hukum  adalah  timbulnya kerugian  bagi  pasien.  Kerugian  tersebut harus  di  ganti  oleh  orang-orang  yang dibebankan oleh hukum
untuk mengganti  kerugian  tersebut.  Bentuk ganti  rugi  terhadap  perbuatan  melawan hukum yang dikenal dalam ilmu hukum perdata adalah sebagai berikut:
1. Ganti rugi nominal.
2. Ganti rugi kompensasi.
3. Ganti rugi karena penghukuman. Ganti  rugi  karena  perbuatan melawan  hukum  berlaku  lebih  keras daripada  ganti  rugi  karena  kontrak karena sesorang haruslah selalu bersikap waspada dan hati untuk tidak merugikan  orang  lain 20 .  Sikap  waspada dan  kehati-hatian  dalam  pelayanan kesehatan  harus  merupakan  menjadi budaya  karena  menyangkut  kesehatan dan nyawa pasien.
Perbuatan Melawan Hukum.
19 Hendrojono  Soewono, Perlindungan Hak-hak Pasien dalam transaksi Terapeutik , Srikandi, Surabaya, 2006, hlm. 104.
20 Munir  Fuady, Perbuatan  Melawan Hukum  Pendekatan  Kontemporer ,  Cet.  5,  Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2017, hal. 134.
Perbuatan  melawan  hukum  di sini  dimaksudkan  adalah  sebagai perbuatan  melawan  hukum  dalam bidang  keperdataan,  sebab  untuk tindakan  perbuatan  melawan  hukum pidana atau sering disebut dengan delik. Istilah  perbuatan  melawan  hukum dalam  Bahasa  Belanda  disebut  dengan istilah onrechmatige  daad atau  dalam Bahasa  Inggris  disebut  dengan  istilah Tort .  Kata tort memiliki  arti  salah  sama dengan wrong akan  tetapi  khususnya dalam bidang hukum kata tort berkembang  sedemikian  rupa  sehingga berarti  hanya  kesalahan  perdata  dan bukan  berasal  dari  wanprestasi  kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum
“ onrechmatige  daad ”  dalam  sisitem hukum  Belanda  atau  di  negara-negara Eropa  Kontinental  lainnya,  ada  juga yang  mengartikan  perbuatan  melawan hukum  sebagai  suatu  kumpulan  dari prinsip-prinsip  hukum  yang  bertujuan untuk  mengontrol  atau  mengukur perilaku  berbahaya,  untuk  memberikan tanggung  jawab  atas  suatu  kerugian yang ada dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat 21 . Menurut teori perlindungan norma  “ schutnormtheorie ”  mengatakan bahwa  suatu  norma  hukum  dapat dikatakan  di  duga  dilanggar  apabila suatu  kepentingan  yang  dimaksudkan untuk  dilindungi  oleh  norm  tersebut tetapi  dilakukan  penyimpangan  atau pelanggaran. Suatu perbuatan melanggar  hukum  dan  sudah  ada nampak  jelas  kerugian  yang  diderita oleh  pasien  karena  ada  kelalaian  atau kesengajaan maka menurut teori perlindungan  norma  ketentuan  ini berlaku.  Pengadilan  dalam  menafsirkan perbuatan  melawan  hukum  terbagi menjadi  dua  yaitu  sebelum  tahun  1919 dan sesudah tahun 1919. Sebelum tahun 1919 perbuatan melanggar hukum hanya
pelanggaran  yang  dari  pasal-pasal hukum  tertulis  semata  atau  perundang- undangan  yang  berlaku.  Tetapi  setelah tahun  1919  telah  terjadi  perkembangan di  negeri  Belanda  dengan  mengartikan perbuatan  melawan  hukum  bukan hanya  untuk  pelanggaran  perundang- undangan  tertulis  saja  melainkan  juga melingkupi  atas  setiap  pelanggaran terhadap  kesusilaan  atau  kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Hal ini  sesuai  dengan  Putusan  Hoge  Raad negeri  Belanda  tanggal  31  Januari  1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen, dengan  demikian  sejak  tahun  1919 perbuatan onrechmatige  daad tidak  hanya dimaksudkan hanya sebagai onwetmatige daad saja 22
Sejak  tahun  1919  tersebut  di negeri  Belanda  dan  demikian  juga  di
Indonesia karena adanya asas konkordasi  maka  perbuatan  melawan hukum  mencakup  perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. 2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat 23 .
Hukum  hanya  meminta  agar semua  warganya  dalam  menjalankan semua  urusannya,  baik  urusan  pribadi maupun urusan dengan orang lain harus melakukan  dengan  wajar,  dan  tidak merugikan  orang  lain.  Seorang  dokter harus  bekerja  menurut  norma  standar professional dokter “ medische professionele standard ”  yaitu  bertindak  dengan  hati- hati  dan  teliti  menurut  ukuran  standar
22 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Di Pandang Dari Sudut Hukum Perdata , Ed. Revisi, Mandar maju, Bandung, 2018, hlm. 15-16.
23 Munir Fuady, Op-Cit. , hlm. 6.
medis  dari  seorang  dokter  dengan kepandaian rata-rata dari golongan yang sama  dengan  menggunakan  cara  yang selaras  dalam  perbandingan  dengan tujuan pengobatan.
Seorang  dokter  bisa  dianggap bertanggungjawab atas dasar professional negligence apabila  sikap-tindaknya  tidak berdasarkan  standar  profesi  yang berlaku umum, sehingga mengakibatkan timbulnya  cidera  pada  pasiennya. Kelalaian dari terjemahan kata negligence kalua  digunakan  dalam  bidang  medis maka  kata  itu  mengandung  sifat  atau watak dokter yang acuh, tak peduli dan tidak  atau  kurang  memperhatikan kepentingan orang lain.
Tanggung  jawab  perdata  adalah suatu  pelanggaran  hukum  yang  terdiri atas kegagalan untuk melakukan pengobatan  yang  sampai  menimbulkan kerugian.  Ganti  rugi  yang  akan diputuskan  oelh  pengadilan  kepada seseorang  tergugat  yang  kalah  adalah sejumlah  yang  dianggap  cukup  untuk sebanding  dengan  kerugian  yang dideritanya.  Dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  di  dalam  hukum  perdata  tingkat atau sifat kelalauain tidak menentukan.
Pertanggungjawaban dokter terhadap  kerugian  yang  dialami  oleh pasien  akibat  perbuatan  dokter  yang melawan  hukum  secara  umum  sesuai Kitab  Undang-Undang  Perdata  pasal 1365  dan  secara  khusus  di  atur  dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan  Pasal  58  ayat  (1). Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  dokter ada  dua  unsur  baik  perbuatan  yang disengaja  maupun  karena  kelalainnya, hal  ini  sesuai  Kitab  Undang-Undang Perdata  pasal  1366.  Pasien  dapat mengadukan kerugiannya itu ke pengadilan berdasarkan Undang-
Undang  Nomor  29  tahun  2009  Tentang Praktik  kedokteran  Pasal  66  ayat  (3). Ketentuan-ketentuan  Pasal  di  atas menjadi  dasar  yuridis  untuk  pasien meminta  pertanggungjawaban  dokter untuk mengganti kerugian yang
dialaminya  akibat  perbuatan  melawan hukum  baik  perbuatan  itu  disengaja maupun atas dasar kelalaian.
Bentuk pertanggungjawaban dokter  terkait  atas  perbuatan  melawan hukum yang disebabkan oleh kesengajaan  maupun  kelalaian  dapat diterapkan  berupa  ganti  kerugian. Berikut  adalah  macam-macam  bentuk ganti rugi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada dokter: 1. Ganti kerugian imateriil.
Kerugian  yang  pada  dasarnya tidak  dapat  dinilai  dengan  uang. Misalnya  seorang  yang  mendapat kecelakaan  dan  menjadi  invalid  (cacat seumur hidup). Keadaan tersebut sangat merugikan  karena  membuat  orang  itu menderita  seumur  hidup  secara  lahir maupun  batin.  Jadi,  menderita  rugi secara imateriil.
2. Ganti kerugian materiil.
Kerugian  yang  pada  hakekatnya dapat  dinilai  dengan  uang.  Misalnya: besarnya  biaya  yang  telah  dikeluarkan selama  pengobatan,  kerugian  dapat dinilai  dengan  uang  yang  telah dikeluarkan berdasarkan alat pembayaran  yang  telah  dilakukan  oleh pasien.
Pengalaman  praktik  dilapangan untuk  menuntut  ganti  rugi  kepada dokter  ternyata  tidak  mudah  karena barang  siapa  mendalihkan  maka  dia harus  membuktikan.  Standar  atau ukuran  yang  dapat  digunakan  oleh pasien  untuk  mengetahui  apakah perbuatan  dokter  terebut  termasuk perbuatan  melawan  hukum  atau  tidak maka  dapat  didasarkan  pada  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan  Pasal  24  ayat  (1)  yaitu ketentuan  Kode  Etik,  Standar  Profesi, Hak  pengguna  kesehatan,  Standar
Pelayanan dan Standar Prosedur Operasional dan Undang-Undang Nomor  29  tahun  2009  Tentang  Praktik kedokteran  Pasal  51  bahwa  tindakan dokter sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
Di negara-negara yang menganut sistem  hukum  Anglo  Saxon  telah memberikan  tolak  ukur  dari  kelalaian yang  dikenal  dengan  4D  dari negligence yaitu  terdiri  dari  unsur-unsur Duty , Dereliction  of  duty , Direct  causation dan Damage .  Yang  dimaksud  dengan Duty adalah  kewajiban  dari  profesi  medis untuk  mempergunakan  segala  ilmu  dan keahliannya  untuk  menolong  pasien. Dereliction of duty adalah
penyimpangan  dari  kewajiban  yang seharusnya  dilakukan  menurut  standar- standar  yang  telah  ditetapkan. Direct causation adalah  akibat  langsung  antara kerugian  yang  diderita  pasien  itu semata-mata  merupakan  akibat  dari kesalahan dokter. Damage adalah kerugian  yang  dirita  oleh  pasien  baik kerugian materil maupun immaterial. Seorang  dokter  dapat  dikatakan melakukan kesalahan melakukan perbuatan melawan hukum dan kesalahan tersebut
menimbulkan kerugian  terhadap  seorang  pasien  wajib mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh pasien  baik  kerugian  materil  maupun immaterial dan harus dibuktikan bahwa terdapat  hubunga  yang  era  tantara kesalahan dan kerugian tersebut.

## C. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Dokter  dapat  dibebani  tanggung gugat atas tindakan yang melanggar  hukum  baik  yang disengaja maupun karena kelalaiannya.
2. Secara  yuridis  formalis  tanggung gugat  ini  merupakan  penerapan Kitab  Undang-Undang  Perdata pasal  1365  dan  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan  Pasal  58 ayat  (1)  yang dapat  dijadikan  dasar  untuk melakukan  gugatan  ganti  rugi kepada  dokter  yang  melakukan maupun tidak melakukan
tindakan  medik  tetapi  pasien mengalami kerugian.
3. Ganti rugi yang harus ditanggung  oleh  dokter  berupa penggantian  ganti  rugi  materil dan immaterial.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita, Romli. Asas-Asas Perlindungan Hukum Pidana . Jakarta: Yayasan LBH, 1989. Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan  Kontemporer .  Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2017.
Guwandi,  J. Hukum  Medik .  Jakarta:
Fakultas  Kedokteran  Universitas
Indonesia, 2010. Hanafi  Amrani,  Mahrus  Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan  Dan  Penerapan . Jakarta: Rajawali Press, 2015. HS,  Salim. Hukum  Kontrak  Teori  Dan Teknik Penyusunan Kontrak . Jakarta: SInar Grafika, 2013. Ikatan Dokter Indonesia. Kode Etik Ikatan Dokter  Indonesia .  Jakarta:  IDI
Press, 2002.
Isfandyarie,  Anny. Tanggung  Jawab  Dan Sanksi  Bagi  Dokter .  Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006.
Machmud,  Syahrul. Penegakan  Hukum Dan  Perlindungan  Hukum  Bagi Dokter  Yang  Diduga  Melakukan Medikal  Malpraktik .  Bandung:
Karya Putra Darwati, 2012. Muntaha. Hukum  Pidana  Malpraktik Pertanggungjawaban Dan Penghapus  Pidana .  Jakarta:  SInar Grafika, 2017. Nasution,  Bahder  J. Hukum  Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter . Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Prodjodikoro, Wirjono. Perbuatan Melanggar Hukum Di Pandang Dari Sudut  Hukum .  Bandung:  Mandar Maju, 2018.
Salim,  Erlies  SN. Penerapan  Teori  Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis . 2nd  ed.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2015.
Soewono, Hendrojono. Perlindungan Hak- Hak  Pasien  Dalam  Transaksi Tarapeutik .  Surabaya:  Srikandi, 2006.
Wahyudi,  Setya.  “Tanggung  Jawab Rumah  Sakit  Terhadap  Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan  Dan  Implikasinya.” Jurnal  Dinamika  Hukum 11,  no.  3
(2011): 511.