Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i3.2165

## EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

## Bambang Ali Kusumo
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta alikusumobambang@yahoo.co.id
Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta ellectra_aa@yahoo.co.id

## Abstrak
Euthanasia  (permintaan  untuk  mati)  merupakan  fenomena  baru  di  dunia  Hukum  Pidana.  Dikatakan demikian  karena  dalam  jaman  dahulu  (kuno)  belum  ada  fenomena  semacam  ini.  Ini  muncul  karena berkembangnya  faham  individualism  atau  liberalisme  yang  melanda  dunia  barat.  Akibat  dari perkembangan itu muncul hak-hak seseorang yang harus dilindungi, termasuk hak untuk mati (euthanasia). Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  Yuridis  normatif,  sifat  penelitian  adalah  diskriptif.  Sumber  data utamanya dari penelitian ini adalah data sekundair.  Dalam perspektif Hukum Islam euthanasia yang tidak boleh dilakukan adalah  euthanasia  yang bersifat aktif,  sedangkan euthanasia  yang bersifat pasif ada dua pendapat,  pendapat  pertama    sebagian  ulama  tidak  melarang  untuk  dilakukan  dan  pendapat  yang  kedua sebagian  ulama  melarang  untuk  dilakukan.  Kemudian  dalam  perspektif  hukum  di  Indonesia,  euthanasia yang bersifat aktif dilarang untuk dilakukan.
Kata kunci : Euthanasia, Hukum Islam, Hukum Indonesia

## Abstract
Euthanasia (a request to die) is a new phenomenon in the world of criminal law. It is said that because in antiquity  (ancient)  there  was  no  such  phenomenon.  This  arose  because  of  the  growing  understanding  of individualism  or  liberalism  that  hit  the  western  world.  As  a  result  of  this  development,  a  person's  rights emerged  which  had  to  be  protected,  including  the  right  to  die  (euthanasia).  This  type  of  research  is normative  juridical  research,  the  nature  of  the  research  is  descriptive.  The  main  data  source  of  this research is secondary data. In the perspective of Islamic Law, euthanasia that should not be carried out is active euthanasia, while passive euthanasia has two opinions, the first opinion is that some scholars do not prohibit  it  and  the  second  opinion  is  that  some  scholars  prohibit  it.  Then,  from  a  legal  perspective  in Indonesia, active euthanasia is prohibited.
Keywords: Euthanasia, Islamic Law, Indonesia Law

## PENDAHULUAN
Dalam perkembangan demokrasi di suatu negara  dipengaruhi oleh berbagai faham yang ada di dunia ini, seperti faham sosialisme, faham individualism atau liberalisme, faham Islamisme dan  faham-faham  yang  lainnya.  Faham-faham  itu  mempengaruhi  perkembangan  demokrasi  di Indonesia.  Dalam  perkembangan  sekarang,  alam  demokrasi  di  Indonesia  berkembang  dengan baik,  terutama  bidang  politik.  Orang  sekarang  bebas  untuk  menyampaikan  pendapatnya  baik secara  tertulis  maupun  secara  lesan.  Bahkan  penyampaian  pendapat  melalui  demonstrasi dibolehkan  asal  tidak  merusak  kepentingan  umum.  Kita  lihat  ada  demonstrasi  kaum  buruh  atau
pekerja  yang  memperjuangkan  tentang  hak-haknya,  terutama  upah  yang  ia  terima  harus mengalami kenaikan, demonstrasi yang dilakukan oleh guru-guru honorer yang menuntut haknya untuk  diangkat  sebagai  pegawai  negeri.  Bahkan  hak  untuk  mati  dari  seseorang  yang  dimintakan oleh keluarganya (euthanasia) pernah dilakukan. Keluarga mempunyai pertimbangan bahwa dari pada  sakit  terus  menerus  atau  tidak  dapat  disembuhkan    penyakitnya,  maka  lebih  baik diberhentikan  hidupnya. 1 Kita  ingat  kasus  permohonan  Panca  Satria  Hasan  Kesuma  kepada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  pada  tanggal  22  Oktober  2004  untuk  berkenan  menetapkan apakah dapat dilakukan euthanasia terhadap isterinya Agian Isna Nauli yang sakit lumpuh setelah melahirkan  anaknya  melalui  operasi  caesar  di  Rumah  Sakit  Islam  Bogor.  Panca  dalam mengajukan  permohonan  itu  mempunyai  alasan  bahwa  menurut  penelitian  dokter  spesialis neurologi  yang  merawatnya,  kondisi  kesehatan  isterinya  tidak  akan  pernah  bisa  kembali  pada keadaan semula. Ia harus  memilih euthanasia karena selama perawatan isterinya dia tidak dapat memperhatikan  dan  mengupayakan  kehidupan  yang  layak. 2 Nampaknya  keinginan  untuk melakukan euthanasia ini juga dilakukan oleh warga Propinsi Aceh yang bernama Berlin Silalahi. Ia  melalui  Yayasan  Advokasi  Aceh  (YARA)  mengajukan  ke  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh. Namun permohonan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Di  Indonesia  kasus  Euthanasia  masih  sulit  untuk  dilakukan  atau  dibolehkan,  berbeda dengan  luar  negeri,  misalnya  Negara  Belgia,  Negara  ini  melegalkan  Euthanasia,  sehingga permohonan  euthanasia  cukup  meningkat. 3 Termasuk  di  negeri  Belanda  Euthanasia  juga diperbolehkan  atau  diijinkan. 4 Kita  sadar  bahwa  hidup  merupakan  pemberian  dari  Tuhan,  oleh sebab itu kita wajib dan seharusnya tetap memelihara dan menjaganya dengan baik. Di samping hidup  kita  sendiri,  kita  juga  harus  menghargai  hidup  orang  lain  yang  merupakan  pemberian Tuhan, maka kitapun harus memelihara, menjaga dan membelanya. Mengingat hal tersebut, maka segala  bentuk  perenggutan  hidup  manusia  kecuali  membela  diri  atau  orang  lain  atau  merenggut nyawa orang lain tanpa sebab adalah dosa, termasuk dalam hal ini perenggutan nyawa orang atas
1 Cipriani, G., & Di Fiorino, M. (2019). Euthanasia and other end of life in patients suffering from dementia. Legal Medicine , 40 (July), 54–59. https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2019.07.007 2 Putu,  N.,  Yuliartini,  R.,  Gede,  D.,  Mangku,  S.,  Studi,  P.,  Hukum,  I.,  &  Ganesha,  U.  P.  (2019). Tinjauan  Yuridis  Terkait  Permohonan  Suntik  Mati  (  Euthanasia  )  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana . 2 (1). 3 Verhofstadt,  M.,  Van  Assche,  K.,  Sterckx,  S.,  Audenaert,  K.,  &  Chambaere,  K.  (2019). Psychiatric  patients  requesting  euthanasia:  Guidelines  for  sound  clinical  and  ethical  decision  making. International Journal of Law and
Psychiatry , 64 (March), 150–161.
https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2019.04.004
4 Bollen,  J.  A.  M.,  Shaw,  D.,  de  Wert,  G.,  ten  Hoopen,  R.,  Ysebaert,  D.,  van  Heurn,  E.,  &  van Mook,  W.  N.  K.  A.  (2019).  Euthanasia  through  living  organ  donation:  Ethical,  legal,  and  medical challenges. Journal of Heart and Lung Transplantation , 38 (2), 111–113. https://doi.org/10.1016/j.healun.2018.07.014
permintaan  sendiri  atau  orang  lain  dengan  tujuan  untuk  menghilangkan  penderitaan  akibat penyakitnya (euthanasia).
Menurut ilmu pengetahuan cara terjadinya kematian dibedakan menjadi tiga  jenis, yaitu, yang  pertama  kematian  yang  terjadi  karena  suatu  proses  alamiah (orthothanasia) ,  yang  kedua kematian  yang  terjadi  secara  wajar (dysthanasia) dan  yang  ketiga  kematian  yang  terjadi  dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter (euthanasia). 5 (Djoko Prakoso, Djaman Andhi Nirwanto,  1984:  10).  Jenis  yang  ketiga  inilah  yang  menimbulkan  kontroversi  kaitannya  dengan “hak  untuk  mati” (the  right  to  die) dari  seorang  pasien.  Ada  sementara  pihak  yang  mengatakan bahwa euthanasia merupakan  hak  dari  seorang  pasien,  artinya  seseorang  itu  mempunyai  hak untuk  mati  atau  hak  untuk  mengakhiri  hidupnya  sendiri.  Bahwa  setiap  manusia  mempunyai  hak atas diri pribadinya, yang mencakup badannya dan kehidupannya. Bila seorang sudah tidak dapat menahan  penderitaannya,  meliputi  psikhis  dan  fisik  ditambah  lagi  dengan  tanpa  ada  harapan untuk  hidup  lagi,  maka  ia  mempunyai  hak  untuk  menghentikan  kehidupannya.  Termasuk  dalam hal ini apakah euthanasia juga merupakan hak asasi seseorang. 6 Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  tidak  diatur  mengenai  hak  mati  (euthanasia).    Di  lain pihak  ada  yang  berpendapat  bahwa  mati  merupakan  hak  Tuhan  bukan  hak  manusia,  maka  hak untuk  mati  bertentangan  dengan  agama,  sebab  kehidupan  itu  berasal  dari  Tuhan.  Mengingat  hal tersebut, maka kapan seseorang itu akan mati semuanya tergantung pada kehendak Tuhan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum,  yakni  suatu  untuk  menemukan  aturaan hukum,  prinsip-prinsip  hukum  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi. 7 Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normative,  yang  mendasarkan  pada  data sekundair. 8 Data  Sekundair  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekundair. Bahan  hukum  primer    dari  penulisan  ini  adalah  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  artinya mempunyai  otoritas  yang  terdiri  dari  undang-undang,  risalah  dalam  perundang-undangan  dan putusan-putusan  hakim.    Bahan  Hukum  Sekundair  terdiri  dari  buku-buku,  pendapat  para  ahli, hasil penelitian atau jurnal
5 Djoko  Prakoso,  Djaman  Andhi  Nirwanto,  1984, Euthanasia,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
6 Paulus,  P.  K.  (2013). Kajian  Euthanisia  Menurut  HAM  (Studi  Banding  Hukum  Nasional Belanda) . 3 , 117–132.
7 Paulus,  P.  K.  (2013). Kajian  Euthanisia  Menurut  HAM  (Studi  Banding  Hukum  Nasional Belanda) . 3 , 117–132.
8 Yuliandri, Handayani,  G. A. K. R., Prasetyo, T., Seregig, K., & Tegnan, H. (2018). Retributive justice  theory  and  the  application  of  the  principle  of  sentencing  proportionality  in  Indonesia. Journal  of Legal, Ethical and Regulatory Issues , 21 (4), 1–8.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam
Dalam mensikapi permasalahan yang muncul di masyarakat dalam Hukum Islam terlebih dahulu  dicari  dalam  sumber  hukum  yang  pokok  yaitu  Al  Qur’an  dan  Al  Hadits.  Bila  dalam  Al Qur’an tidak ditemukan dasar hukumnya, barulah dicari dalam Al Hadits. Selanjutnya bila dalam Al  Qur’an  dan  Al  Hadits  juga  tidak  ditemukan  dasar  hukumnya,  maka  barulah  digunakan  Al Ijtihad. Berkaitan dengan euthanasia dalam Al Qur’an Surat An Nisa’ ayat 29 dinyatakan bahwa “............dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu,  sesungguhnya  Alloh  SWT  adalah  maha penyayang kepadamu”. Kemudian di dalam Surat An Nisa’ ayat 92 juga dinyatakan bahwa “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak  sengaja)”.  Di  samping  itu  juga  dalam  Al  Qur’an  Surat  Al  An’am  ayat  151  dinyatakan bahwa  “.........  dan  janganlah  kamu  membunuh  jiwa  yang  diharamkan  Alloh  SWT (membunuhnya)  melainkan  dengan  sesuatu  (sebab)  yang  benar”.  Di  dalam  Al  Hadits  masalah euthanasia ini  juga  dinyatakan  secara  jelas,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  sebuah  Hadits  Nabi Muhammad SAW  yang diriwayatkan oleh Annas RA sebagai berikut: Bahwa Rosululloh pernah bersabda  “janganlah  tiap-tiap  orang  dari  kamu  meminta-minta  mati,  karena  kesukaran  yang menimpanya.  Jika  memang  sangat  perlu  dia  berbuat  demikian,  maka  ucapkanlah  doa  sebagai berikut: “ Ya Alloh panjangkanlah umurku, kalau  memang hidup adalah lebih baik bagiku, dan matikanlah aku apabila mati lebih baik bagiku”.
Dari ayat-ayat Al Qur’an dan Al Hadits di atas menunjukkan bahwa euthanasia dilarang. Dan  ini  dipertegas  lagi  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  dengan  fatwanya  yang  “mengharamkan dilakukannya tindakan euthanasia” baik dalam keadaan aktif maupun dalam keadaan pasif. Bila hal  ini  dilakukan,  maka  termasuk  kategori  melakukan  pembunuhan  atau  menghilangkan  nyawa orang  lain. 9 Masalah  hidup  dan  mati  atau  meninggal  dunia  adalah  hak  dari  Tuhan. 10 Pendapat yang  sama  juga  dinyatakan  oleh  KH.  AR.  Fachruddin  (mantan  pimpinan  Muhammadiyah)  yang menyatakan  bahwa euthanasia sepertinya  mencerminkan  keputusasaan.  Ini  jelas  tidak  disukai oleh  Alloh  SWT,  seperti  difirmankan  dalam  Al  Qur’an  Surat  Yusuf  ayat  87,  bahwa  “janganlah kamu putus asa dari pertolongan Alloh. Tidak berputusasa dari pertolongan Alloh kecuali orang kafir dan fasiq”. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa dari aspek Agama Islam euthanasia untuk menolong si penderita adalah ditolak dengan tegas. Sebab orang yang sudah koma tak merasakan apa-apa  lagi.  Mungkin  malah  justru  yang  hidup  merasa  menderita.  Alasan  beaya  misalnya, sementara  pasien  sudah  dibayangkan  tak  ada  harapan  hidup  lebih  lama.  Dalam  keadaan  yang
9 Harian Republika, Jum’at 26 Nopember 2004.
10 Rada,  A.  (2013).  Euthanasia  Sebagai  Konsekuensi  Kebutuhan  Sains  Dan  Teknologi  (Suatu Kajian Hukum Islam). Jurnal Dinamika Hukum , 13 (2), 332–343. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/214
demikian orang lalu tidak boleh putus asa, sebab putus asa berarti dosa, dilarang oleh Tuhan dan hukum Alloh tegas adanya. Perlu diketahui bahwa para ulama membagi euthanasia ke dalam dua kategori, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Menurut ulama  yang dimaksud euthanasia aktif adalah tindakan dokter  untuk  mempercepat  kematian  pasien, misalnya  dengan  memberikan suntikan  yang  mematikan  ke  dalam  tubuh  pasien.  Sedangkan euthanasia  pasif adalah  tindakan dokter  untuk  menghentikan  pengobatan  pasien,  tindakan  ini  dilakukan  berdasarkan  keyakinan dokter  bahwa  pengobatan  yang  diberikan  tidak  ada  artinya  lagi  dan  tidak  memberikan  harapan sembuh. 11 Terhadap euthanasia  aktif semua  ulama  sepakat  bahwa  perbuatan  atau  tindakan  itu diharamkan dalam Islam, sebab termasuk pembunuhan dengan sengaja atau termasuk bunuh diri. Namun  untuk euthanasia  pasif kalangan  ulama  terbelah  menjadi  dua  kubu.  Kubu  yang  pertama berpendapat  bahwa euthanasia  pasif pun  juga  diharamkan,  sebab  dasar  hukum  berobat  adalah wajib  dilakukan  oleh  orang  yang  sedang  sakit.  Artinya  usaha  atau  ihtiar  harus  terus  dilakukan dalam rangka penyembuhan penyakit atau penderitaan dari pasien. Terkadang menurut penilaian dokter,  penyakit  atau  penderitaan  dari  si  pasien  tidak  dapat  disembuhkan  atau  dengan  kata  lain dokter sudah angkat tangan, namun dengan usaha  yang terus menerus tanpa mengenal putus asa dan  tentu  saja  dengan  doa  akhirnya  si  pasien  dapat  sembuh. 12 Sedangkan  kubu  yang  kedua berpendapat  bahwa euthanasia  pasif boleh  dilakukan,  sebab  dasar  hukum  berobat  adalah  sunah, artinya  boleh  melakukan  pengobatan  atau  tidak  melakukan  pengobatan,  namun  lebih  baik dilakukan  pengobatan.  Dari  beberapa  hadits  menunjukkan  bahwa  pengobatan  atau  berobat hukumnya sunah, termasuk dalam hal ini memasang alat bantu bagi pasien. Dalam hal ini Qodim Zallum mengatakan bahwa bila para dokter telah menetapkan si pasien telah mati organ otaknya, maka  dokter  berhak  menghentikan  pengobatan,  seperti  melepas  alat  bantu  pernapasan  dan sebagainya.  Sebab  pada  dasarnya  penggunaan  alat-alat  bantu  itu  termasuk  aktivitas  pengobatan yang hukumnya sunah.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  menurut  hemat  penulis  dengan  mendasarkan  pada  Al Qur’an  dan  Al  Hadits,  maka euthanasia pada  prinsipnya  hukumnya  haram  artinya  tidak  boleh dilakukan.  Namun  dalam  menghadapi  kasus-kasus  tertentu  yang  mempunyai  spesifikasi  tertentu boleh  tidaknya euthanasia dilakukan  perlu  dikaji  lebih  cermat  dan  teliti  oleh  ahlinya  dan melibatkan peranan ulama.
11 Rada,  A.  Euthanasia  Sebagai  Konsekuensi  Kebutuhan  Sains  Dan  Teknologi  (Suatu  Kajian Hukum Islam).
12 Imron Halimy, 1990, Euthanasia (Cara Mati Terhormat Orang Modern), Solo: Ramadhani.

## Euthanasia Dalam Hukum  di Indonesia
Sebenarnya  secara  global  euthanasia  dilarang  di  semua  Negara  di  dunia.  Kontroversi masalah euthanasia sebenarnya  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia  saja,  melainkan  juga  di  negara- negara  lain.  Oleh  sebab  itu  sampai  kini  masih  banyak  negara  yang  belum  melegalkan  tindakan euthanasia. Di negara barat yang melegalkan tindakan euthanasia negeri Belanda, ini saja masih belum  sepenuhnya. 13 Dan  Negara  Belgia  juga  sudah  melegalkan. 14 Namun  untuk  mengajukan permohonan  euthanasia  pasien  perlu  melihat  dulu  rekam  jejak  penyakit  yang  diderita  atau  yang dialami  terlebih  dahulu,  baru  apabila  harapan  hidup  kecil,  maka  akan  mengajukan  untuk dilakukan euthanasia. 15 Untuk Negara Indonesia pengaturan euthanasia juga tidak jelas. Padahal dengan  adanya  perkembangan  teknologi  kedokteran  dimungkinkan  muncul  masalah  ini.  Dalam KUHP  tidak  secara  tegas  mengatur  masalah euthanasia, baik euthanasia  aktif maupun euthanasia pasif. Bila diteliti lebih jauh euthanasia termasuk ke dalam  perlindungan pada nyawa atau kejahatan terhadap nyawa. Pasal 344 KUHP menyatakan bahwa barang siapa menghilangkan nyawa orang atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dalam penjelasan dari pasal itu dinyatakan bahwa yang diancam hukuman adalah orang yang membunuh orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh dari si korban. Bila si pelaku tidak dapat membuktikan bahwa pembunuhan itu atas permintaan si korban yang sungguh-sungguh, maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). Unsur yang  penting  dari  Pasal  344  KUHP  adalah  “atas  permintaan  sendiri  yang  dinyatakan  dengan kesungguhan hati”.  Adanya unsur semacam ini, akan menemui kesulitan dalam pembuktiannya, bila  tindakan euthanasia dilakukan.  Sebab  orang  yang  menyatakan  dengan  kesungguhan  hati telah meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini bila yang bersangkutan tidak mampu untuk diajak berkomunikasi.  Bagaimana  bila  pernyataan  permintaan  untuk  mati  tersebut  dilakukan  oleh keluarga  ?.  Hal  ini  tidak  dapat  diterapkan  terhadap  Pasal  344  KUHP,  karena  unsurnya menghendaki  untuk  dinyatakan  sendiri,  bukan  orang  lain  atau  bukan  keluarga.  Dari  keadaan- keadaan  yang  demikian,  maka  pengenaan  Pasal  344  KUHP  terhadap  tindakan euthanasia sulit untuk dilakukan.
13 Bollen,  J.  A.  M.,  Shaw,  D.,  de  Wert,  G.,  ten  Hoopen,  R.,  Ysebaert,  D.,  van  Heurn,  E.,  &  van Mook,  W.  N.  K.  A.  (2019).  Euthanasia  through  living  organ  donation:  Ethical,  legal,  and  medical challenges. Journal of Heart and Lung Transplantation , 38 (2), 111–113.
https://doi.org/10.1016/j.healun.2018.07.014 14 Verhofstadt,  M.,  Van  Assche,  K.,  Sterckx,  S.,  Audenaert,  K.,  &  Chambaere,  K.  (2019). Psychiatric  patients  requesting  euthanasia:  Guidelines  for  sound  clinical  and  ethical  decision  making. International Journal of Law and Psychiatry , 64 (March),
150–161. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2019.04.004
15 Kim  Beernaert  dkk.,  “Information  needs  about  palliative  care  and  euthanasia:  A  survey  of patients in different phases of their cancer trajectory,” Patient Education and Counseling 101, no. 1 (2018): 132–38, https://doi.org/10.1016/j.pec.2017.06.034.
Mengingat  keadaan  yang  demikian,  maka  perlu  adanya  perubahan  atau  pembaharuan terhadap Pasal 344 KUHP ini. Dalam Draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Konsep Tahun 2022)  ketentuan  Pasal  344  KUHP  mengalami  perubahan,  yang  tercantum  dalam  Pasal  461  Draf terakhir  yang  telah  mendapat  pengesahan  dari  DPR  dan  Pemerintah  pada  tanggal  6  Desember 2022,  namun  sampai  hari  ini  belum  ada  Undang-Undang  yang  mengaturnya.  Dalam  Pasal  461 dinyatakan  bahwa  “setiap  orang  yang  merampas  nyawa  orang  lain  atas  permintaan  orang  itu sendiri  yang  jelas  dinyatakan  dengan  kesungguhan  hati,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 9 (sembilan) tahun”.  Dalam penjelasan dari pasal tersebut dinyatkan bahwa  Ketentuan ini mengatur  Tindak  Pidana  yang  dikenal  dengan  euthanasia  aktif.  Meskipun  euthanasia  aktif dilakukan  atas  permintaan  orang  yang  bersangkutan  yang  dinyatakan  dengan  kesungguhan  hati, namun perbuatan tersebut tetap diancam dengan pidana. Hal ini berdasarkan suatu pertimbangan karena  perbuatan  tersebut  dinilai  bertentangan  dengan  moral  agama.  Di  samping  itu  juga  untuk mencegah  kemungkinan  yang  tidak  dikehendaki,  misalnya,  oleh  pelaku  Tindak  Pidana  justru diciptakan  suatu  keadaan  yang  sedemikian  rupa  sehingga  timbul  permintaan  untuk  merampas nyawa  dari  yang  bersangkutan.  Ancaman  pidana  di  sini  tidak  ditujukan  terhadap  kehidupan seseorang,  melainkan  ditujukan  terhadap  penghormatan  kehidupan  manusia  pada  umumnya, meskipun dalam kondisi orang tersebut sangat menderita, baik jasmani maupun rohani. Jadi motif pelaku tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam Tindak Pidana.
Hingga  kini  Draf    KUHP  terakhir  sudah  disetujui  namun  belum  diberlakukan,  karena Undang-undangnya  belum  ada.  Dengan  melihat  kondisi  yang  demikian,  maka  bagaimana seandainya euthanasia pasif terjadi di Indonesia karena kemajuan di bidang kedokteran. Hukum positif  kita  tidak  dapat  mengatasi  hal  ini,  artinya  selama  kita  masih  menggunakan  KUHP  lama (WVS),  maka  melakukan euthanasia baik  yang  aktif  maupun  yang  pasif  tetap  tidak diperbolehkan.  Namun  untuk  Draf    KUHP  yang  terakhir    yang  dilarang  adalah  melakukan euthanasia  yang  bersifat  aktif, untuk euthanasia  yang  bersifat  pasif tidak  diatur,  karena merupakan perbuatan yang tidak termasuk tindak pidana.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  yang  penulis  paparkan  di  atas  menunjukkan  bahwa  dalam  menghadapi kemajuan  di  bidang  kedokteran  khususnya euthanasia, Hukum  Islam  secara  tegas  melarang adanya euthanasia yang  bersifat  aktif. Namun  untuk euthanasia yang  bersifat  pasif  terbelah menjadi  dua  kubu.  Kubu  pertama  tidak  membolehkan euthanasia  pasif dilakukan  dengan  dasar bahwa  pengobatan  atau  berobat    hukumnya  wajib.  Kubu  yang  kedua,  membolehkan euthanasia pasif dilakukan, dengan dasar bahwa pengobatan atau berobat  hukumnya sunah.
Kemudian hukum positif melarang dilakukan euthanasia baik yang bersifat aktif maupun yang  bersifat  pasif  atau  dengan  kata  lain  hukum  yang  berlaku  tidak  memberi  peluang  adanya tindakan euthanasia di bumi Indonesia. Kemudian di dalam Draf  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terakhir,  yang dilarang dilakukan adalah euthanasia yang bersifat aktif saja.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Hasan, 1986, Tarjamah Bulughul Maram, Bandung: Diponegoro.
Djoko  Prakoso,  Djaman  Andhi  Nirwanto,  1984, Euthanasia,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Imron Halimy, 1990, Euthanasia (Cara Mati Terhormat Orang Modern), Solo: Ramadhani.
R. Sugandhi, 1980, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional.
Al Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
Harian Republika, Jum’at 26 Nopember 2004.
Draf  KUHP Tahun 2022.
Beernaert, K., Haverbeke, C., Van Belle, S., Deliens, L., & Cohen, J. (2018). Information needs about  palliative  care  and  euthanasia:  A  survey  of  patients  in  different  phases  of  their cancer trajectory. Patient Education and Counseling , 101 (1), 132–138. https://doi.org/10.1016/j.pec.2017.06.034
Bollen,  J.  A.  M.,  Shaw,  D.,  de  Wert,  G.,  ten  Hoopen,  R.,  Ysebaert,  D.,  van  Heurn,  E.,  &  van Mook, W. N. K. A. (2019). Euthanasia through living organ donation: Ethical, legal, and medical  challenges. Journal  of  Heart  and  Lung  Transplantation , 38 (2),  111–113. https://doi.org/10.1016/j.healun.2018.07.014
Cipriani, G., & Di Fiorino, M. (2019). Euthanasia and other end of life in patients suffering from dementia. Legal Medicine , 40 (July), 54–59.
https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2019.07.007
Paulus,  P.  K.  (2013). Kajian  Euthanisia  Menurut  HAM  (Studi  Banding  Hukum  Nasional Belanda) . 3 , 117–132.
Putu,  N.,  Yuliartini,  R.,  Gede,  D.,  Mangku,  S.,  Studi,  P.,  Hukum,  I.,  &  Ganesha,  U.  P.  (2019). Tinjauan  Yuridis  Terkait  Permohonan  Suntik  Mati  (  Euthanasia  )  Ditinjau  Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . 2 (1).
Rada, A. (2013). Euthanasia Sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains dan Teknologi (Suatu Kajian
Hukum Islam). Jurnal Dinamika Hukum , 13 (2), 332–343. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/214
Verhofstadt,  M.,  Van  Assche,  K.,  Sterckx,  S.,  Audenaert,  K.,  &  Chambaere,  K.  (2019). Psychiatric  patients  requesting  euthanasia:  Guidelines  for  sound  clinical  and  ethical decision  making. International  Journal  of  Law  and  Psychiatry , 64 (March),  150–161. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2019.04.004
Yuliandri,  Handayani,  G.  A.  K.  R.,  Prasetyo,  T.,  Seregig,  K.,  &  Tegnan,  H.  (2018).  Retributive justice  theory  and  the  application  of  the  principle  of  sentencing  proportionality  in Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues , 21 (4), 1–8.