INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3318-3328 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Hukuman Pidana Dalam Kasus Penyebaran Informasi Kesehatan Palsu Atau Menyesatkan
Andi Ervin Novara Jaya 1 ✉ , Ilham Majid 2 , Ricardo Goncalves Klau 3
Ilmu Hukum, Universitas Musamus
Email: andiervin@unmus.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Analisis  hukuman  pidana  dalam  kasus  penyebaran  informasi  kesehatan  palsu  atau  menyesatkan mencakup evaluasi dampak hukuman terhadap keadilan, kesehatan masyarakat, dan integritas informasi kesehatan. Aspek-aspek kritis seperti proporsionalitas, asas legalitas, dan prinsip-prinsip hukum pidana menjadi  fokus  dalam  memastikan  efektivitas  dan  keadilan  penegakan  hukum.  Kesimpulannya, penanganan  hukum  memerlukan  keseimbangan  antara  hukuman  yang  sebanding dengan  beratnya pelanggaran  dan  upaya  pencegahan  serta  pendidikan  masyarakat.  Kolaborasi  antara  pemerintah, lembaga kesehatan, dan lembaga penegak hukum menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman  dan  terpercaya  bagi  masyarakat.  penanganan  hukum  harus  menggabungkan  hukuman  yang tepat  dengan  upaya  pendidikan  masyarakat  dan  peningkatan  literasi  kesehatan,  memastikan perlindungan kesehatan masyarakat dan integritas informasi kesehatan yang akurat.Hukuman pidana, jika diterapkan dengan tepat, menjadi alat yang efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga integritas informasi kesehatan.
Kata  Kunci: Analisis  Hukuman  Pidana,  Hukuman  Pidana,  Informasi  Kesehatan  Palsu,  Penyebaran Informasi

## Abstract
The analysis of criminal penalties in cases of dissemination of false or misleading health information includes an evaluation of the impact of penalties on justice, public health, and the integrity of health information.  Critical aspects  such  as  proportionality,  the  principle  of  legality,  and the  principles  of criminal  law  come  into  focus  in  ensuring  the  effectiveness  and  fairness  of  law  enforcement.  In conclusion, addressing the law requires a balance between punishment proportionate to the gravity of the offense and prevention and public education efforts. Collaboration between the government, health institutions, and law enforcement agencies is key to creating a safe and trusted environment for the public. Legal remedies should combine appropriate penalties with public education efforts and improved health literacy, ensuring the protection of public health and the integrity of accurate health information.Criminal penalties, when appropriately applied, become an effective tool in protecting public health and maintaining the integrity of health information.
Keywords: Criminal  Punishment  Analysis,  Criminal  Punishment,  False  Health  Information, Dissemination of Information

## PENDAHULUAN
Informasi  kesehatan  adalah  elemen  krusial  dalam  membentuk  pemahaman masyarakat tentang kesehatan, penyakit, dan upaya pencegahan. Ini mencakup berbagai aspek,  mulai  dari  pengetahuan  tentang  penyakit,  tindakan  pencegahan,  pengobatan, hingga  gaya  hidup  sehat.  Diera  informasi  digital  dan  internet,  akses  terhadap  informasi kesehatan  semakin  meluas,  memungkinkan  individu  untuk  mencari  jawaban  atas pertanyaan kesehatan mereka dengan cepat dan mudah. Namun, kebebasan tersebut juga membawa risiko, terutama karena penyebaran informasi kesehatan palsu atau tidak benar yang dapat menciptakan kebingungan, kekhawatiran, dan bahkan dapat membahayakan kesehatan publik secara keseluruhan (Adami et al., 2011).
Informasi  kesehatan  memainkan  peran  sentral  dalam  kehidupan  modern, memfasilitasi  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  kesehatan  individu  dan  masyarakat secara keseluruhan. Dalam era di mana teknologi informasi memungkinkan akses yang lebih mudah ke berbagai sumber, informasi kesehatan menjadi semakin dapat dijangkau oleh masyarakat  umum.  Melibatkan  aspek-aspek  seperti  pencegahan  penyakit,  diagnosis, pengobatan,  dan  pola  hidup  sehat,  informasi  kesehatan  membentuk  dasar  keputusan kesehatan yang diambil oleh individu dan keluarga.
Keberadaan internet dan media sosial telah memperluas cakupan informasi kesehatan, memungkinkan  orang  untuk  mencari  dan  berbagi  pengetahuan  dengan  cepat.  Namun, dengan  kenyamanan  tersebut  juga  datang  risiko  serius,  termasuk  penyebaran  informasi kesehatan  palsu  atau  menyesatkan.  Informasi  kesehatan  yang  tidak  akurat  dapat
menciptakan kebingungan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi, dan mengarah pada keputusan kesehatan yang tidak tepat (Aminah et al.,2019).
Lebih  dari  sekadar  data  dan  fakta,  informasi  kesehatan  mencakup  pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor seperti gaya hidup, lingkungan, dan genetika berinteraksi untuk memengaruhi kesehatan seseorang (Al-syamsi et al., 2019). Informasi ini bukan hanya tentang  penyakit  dan  pengobatan,  tetapi  juga  tentang  pencegahan  dan  upaya  untuk mencapai kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan kata lain, informasi kesehatan adalah fondasi  bagi  masyarakat  yang  berpengetahuan,  memungkinkan  mereka  mengambil keputusan yang terinformasikan untuk merawat diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya.
Dalam  konteks  global,  informasi  kesehatan  juga  memainkan  peran  kunci  dalam mengatasi tantangan kesehatan yang kompleks, termasuk pandemi dan wabah penyakit. Akses yang tepat dan akurat terhadap informasi kesehatan dapat mempercepat respons terhadap  krisis  kesehatan,  meminimalkan  penyebaran  penyakit,  dan  mendukung  upaya pencegahan yang efektif.
Dengan demikian, informasi kesehatan bukan hanya sekadar komoditas, tetapi juga sumber daya yang berharga untuk kesehatan individu dan masyarakat. Pentingnya untuk melindungi  integritas  dan  keandalan  informasi  kesehatan  menjadi  semakin  mendesak dalam menghadapi dinamika informasi digital yang terus berkembang.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa informasi kesehatan tidak hanya mencakup  fakta  medis  semata,  tetapi  juga  memasukkan  dimensi  psikologis,  sosial,  dan budaya.  Bagaimana  individu  merespon  informasi  kesehatan,  cara  mereka menginterpretasikannya,  dan  bagaimana  informasi  tersebut  memengaruhi  perilaku kesehatan mereka adalah aspek penting dari pemahaman menyeluruh tentang informasi kesehatan.  Oleh  karena  itu,  penanganan  informasi  kesehatan  memerlukan  pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai konteks ini.
Di  Indonesia,  informasi  kesehatan  memainkan  peran  yang  semakin  penting  dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pencegahan penyakit. Akses terhadap informasi kesehatan di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan, terutama seiring  dengan  penetrasi  internet  yang  semakin  luas  dan  perkembangan  media  sosial. Masyarakat  Indonesia  kini  dapat  dengan  mudah  mengakses  berbagai  sumber  informasi kesehatan, mulai dari situs web resmi kementerian kesehatan, platform kesehatan online, hingga akun-akun media sosial yang memberikan informasi terkini seputar Kesehatan (Putri et al, 2019).
Informasi  kesehatan  di  Indonesia  menghadapi  tantangan  dan  peluang  yang  unik dalam dinamika masyarakat yang beragam dan kondisi kesehatan yang berubah-ubah. Di
tengah  kemajuan  teknologi  informasi  dan  penetrasi  internet  yang  semakin  luas,  akses masyarakat  terhadap  informasi  kesehatan  telah  meningkat  secara  signifikan.  Platform daring, situs web pemerintah, portal kesehatan, dan media sosial menjadi sarana utama di mana individu mencari  informasi tentang  penyakit,  pengobatan, nutrisi,  dan  gaya hidup sehat.
Namun, di tengah keterbukaan informasi kesehatan, terdapat pula tantangan serius terkait validitas dan akurasi informasi yang disajikan. Sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil, masih menghadapi kendala aksesibilitas terhadap informasi kesehatan berkualitas. Sementara di sisi lain, arus informasi yang tidak terverifikasi  dengan  baik  dapat  dengan  mudah  menyebar  dan  memengaruhi  persepsi masyarakat terhadap kesehatan.
Informasi kesehatan  di Indonesia  juga mencakup berbagai aspek, seperti informasi tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, gizi, vaksinasi, dan layanan kesehatan masyarakat.  Sumber  informasi  tersebut  tidak  hanya  bersumber  dari  lembaga  resmi pemerintah, tetapi juga melibatkan kontribusi dari lembaga kesehatan swasta, organisasi non-pemerintah, dan tenaga kesehatan independen.
Dalam konteks kesehatan masyarakat, informasi kesehatan menjadi kunci dalam upaya pencegahan  dan  pengendalian  penyakit.  Indonesia,  sebagai  negara  kepulauan  dengan keragaman  budaya,  memiliki  tantangan  tambahan  terkait  dengan  pemberian  informasi kesehatan  yang  relevan  dan  dapat  diterima  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Faktor sosioekonomi, tingkat pendidikan, dan keragaman budaya dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap informasi kesehatan dan implementasi praktik kesehatan.
Pentingnya  informasi  kesehatan  di  Indonesia  tidak  hanya  terbatas  pada  tingkat individu, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Terutama, dalam  situasi  pandemi  seperti  yang  dialami  dengan  COVID-19  misalnya,  informasi kesehatan  memainkan  peran  kunci  dalam  membentuk  perilaku  masyarakat,  mendukung kebijakan pemerintah, dan memitigasi penyebaran penyakit (Albreta et al., 2021).
Dalam konteks ini, penting untuk terus mendorong keterbukaan informasi kesehatan yang berkualitas, mengedepankan literasi kesehatan masyarakat, dan memastikan bahwa sumber informasi yang diakses oleh masyarakat dapat dipercaya. Pemerintah dan berbagai pemangku  kepentingan  perlu  bekerja  sama  untuk  meningkatkan  akses,  validitas,  dan pemahaman terhadap informasi kesehatan di seluruh negeri. Sebagai bagian dari upaya ini, perlu  diperhatikan  pula  bagaimana  penyebaran  informasi  kesehatan  palsu  atau menyesatkan dapat mengganggu upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan,
sehingga  memperkuat  urgensi  untuk  mempertimbangkan  hukuman  pidana  sebagai langkah responsif dan preventif.
Dalam  era  digital  yang  terus  berkembang,  akses  terhadap  informasi  kesehatan semakin mudah melalui berbagai platform online dan media sosial (Josua, 2012). Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan serius terkait penyebaran informasi kesehatan palsu  atau  menyesatkan.  Fenomena  ini  bukan  hanya  sekadar  risiko  individu,  tetapi  juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Informasi kesehatan yang tidak  akurat  dapat  menciptakan  kebingungan,  menimbulkan  ketidakpercayaan  terhadap sumber informasi, dan, yang lebih serius, berdampak pada keputusan kesehatan individu dan kelompok.
Masalah  penyebaran  informasi  kesehatan  palsu  memiliki  konsekuensi  yang  luas, termasuk meningkatnya tingkat kepanikan di masyarakat, penurunan tingkat vaksinasi, serta persebaran  pengobatan  alternatif  yang  tidak  teruji  secara  ilmiah.  Selain  itu,  informasi kesehatan palsu dapat menciptakan lingkungan di mana pandemi atau wabah penyakit sulit dikendalikan  karena  penyebaran  informasi  yang  tidak  benar.  Oleh  karena  itu,  analisis mendalam  terhadap  aspek  hukuman  pidana  dalam  menanggapi  kasus  penyebaran informasi  kesehatan  palsu  menjadi  penting  untuk  melindungi  masyarakat,  memelihara kepercayaan terhadap informasi kesehatan, dan menghadapi tantangan kesehatan global yang semakin kompleks.
Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi kesehatan  melalui  internet  dan  media  sosial  telah  menciptakan  lingkungan  di  mana informasi yang tidak diverifikasi dengan baik dapat menyebar dengan cepat. Penyebaran informasi kesehatan palsu mencakup berbagai topik, mulai dari pengobatan ajaib hingga klaim kesehatan yang tidak berdasar ilmiah. Hal ini membawa konsekuensi serius, termasuk penurunan  kepercayaan  terhadap  sumber  informasi  kesehatan,  peningkatan  risiko kesehatan masyarakat, dan gangguan terhadap upaya pencegahan penyakit.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada penelitian yuridis empirisn yaitu dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau dengan berdasarkan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, selain itu metode ini juga akan melihat kenyataan yang ada dimasyarakat  berdasarkan fakta  objektif  dilapangan baik itu berupa data atau pendapat yang berdasarkan pada identifikasi dan efektifitas hukum (Soerjono, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus Penyebaran Informasi Kesehatan Palsu atau Meneyesatkan
Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar dan beragam, menghadapi tantangan serius terkait dengan penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan. Fenomena ini tidak hanya menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat, tetapi juga berpotensi merugikan kesehatan dan keselamatan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya  aksesibilitas  teknologi  informasi  dan  media  sosial  telah  menjadi  faktor pendorong utama penyebaran informasi kesehatan yang tidak valid di seluruh negeri.
Keberagaman latar belakang dan tingkat literasi yang berbeda di kalangan masyarakat Indonesia menjadi landasan subur bagi penyebaran informasi kesehatan palsu. Internet dan platform  media  sosial  menjadi  kanal  utama  di  mana  informasi  ini  dapat  dengan  cepat menyebar,  terkadang  tanpa  validasi  atau  pengecekan  yang  memadai.  Permasalahan  ini menjadi semakin kompleks dengan adanya pandemi global, seperti yang dialami dengan pandemi COVID-19, di mana informasi palsu dapat mengancam upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan pemerintah dan lembaga Kesehatan (Putri et al., 2020).
Seiring  dengan  kemajuan  teknologi  dan  perubahan  pola  komunikasi,  peran  media sosial dalam menyebarkan informasi kesehatan semakin signifikan. Dalam beberapa kasus, informasi  palsu  disajikan  dengan  tampilan  yang  menyerupai  berita  resmi,  mengaburkan batas  antara  fakta  dan  opini.  Hal  ini  menciptakan  situasi  di  mana  masyarakat  sulit membedakan antara informasi yang dapat dipercaya dan yang seharusnya dicurigai.
Di Indonesia sendiri berdasarkan data yang dirilis oleh Kominfo periode Agustus 2018 - 31 Maret 2023 dengan temuan isu hoaks per kategori, isu hoaks yang paling banyak adalah isu  yang  berkaitan  dengan  Kesehatan,  berdasarkan  data  temuan  tim  ais  kementerian Kominfo  tercatat  menumukan  2.256  isu  beritas  palsu  atau  menyesatkan  yang  termasuk dalam kategori Kesehatan. Berdasarkan hal ini ternyata meskipun transisi ke endemi sedang berlangsung  namun  kenyataannya  masih  banyak  beredar  isu  yang  berkaitan  dengan Kesehatan  khususnya  berkaitan  dengan  Covid-19,  baik  itu  mengenai  virus  ataupoun vaksinasi.  Selain  berkaitan  dengan  Covid-19  juga  ada  banyak  informasi  yang  palsu  atau menyesatkan  terutama  hal  yang  berkaitan  dengan  khasiat  tanaman,  obat-obatan,  dan produk Kesehatan lainnya (Kominfo, 2023).
Prinsip-prinsip  Hukum  Pidana  dalam  Kasus  Penyebaran  Informasi  Kesehatan  Palsu  atau Menyesatkan
Dalam kasus penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan, prinsip-prinsip Hukum Pidana menjadi dasar hukum untuk menilai, menghukum, dan mencegah perbuatan
yang merugikan masyarakat (Maalik et al., 2021). Beberapa prinsip-prinsip Hukum Pidana yang  relevan  yaitu  :  (1)  Asas  Legalitas,  asas  legalitas  adalah  prinsip  dasar  dalam  sistem hukum yang menegaskan bahwa tindakan atau perilaku hanya dapat dihukum jika telah secara tegas diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini mengandung dua aspek utama, yaitu bahwa perbuatan yang dapat dihukum harus memiliki dasar hukum yang jelas dan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas suatu tindakan jika tidak ada undang- undang yang secara tegas mengatur tindakan tersebut. Beberapa hal penting dalam asas legalitas  melibatkan  beberapa  hal  seperti  pengaturan  dalam  undang-undang,  bahwa tindakan yang dapat dikenakan hukuman harus dinyatakan secara tegas dalam undang- undang.  Artinya,  tidak  boleh  ada  hukuman  tanpa  dasar  hukum  yang  jelas  yang  merinci perbuatan-perbuatan  yang  dapat  dihukum,  selain  peraturan  perundang-undangan  juga ada prinsip Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege “tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang."
Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum jika tidak ada undang-undang  yang  secara  spesifik  menyatakan  bahwa  tindakan  tersebut  merupakan suatu kejahatan dan menetapkan hukuman yang sesuai. Dengan mematuhi asas legalitas, penegakan  hukuman  pidana  dalam  kasus  penyebaran  informasi  kesehatan  palsu  atau menyesatkan menjadi lebih adil, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan hukum. Ini juga memberikan landasan yang kuat bagi penegakan hukum dan melindungi hak-hak individu sambil mengatasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya (2) Asas Kesalahan, asas kesalahan (nullum crimen, nulla poena sine culpa) adalah prinsip dalam hukum pidana yang menetapkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika dapat dibuktikan bahwa ia bersalah melakukan suatu tindakan yang melanggar undang-undang. Asas ini memiliki beberapa komponen penting terkait hukum pidana dalam penyebaran informasi Kesehatan palsu atau menyesatkan seperti eksistensi kesalahan, kesalahan yang dibuktikan, presumsi ketidakbersalahan, tidak boleh ada hukuman tanpa kebersalahan, dan kesalahan yang jelas dan tertulis dalam hukum.
Asas kesalahan adalah salah satu prinsip hukum pidana yang mendasar dan menjadi bagian integral dari sistem hukum yang adil dan proporsional sehingga dengan demikan prinsip tersebut sangatlah relevan dengan analisis hukum pidana dalam kasus penyebaran informasi Kesehatan palsu atau menyesatka. Terkahir, yang menjadi prinsip hukum pidana (3) Asas Proporsionalitas Hukum, asas proporsionalitas hukum memiliki peran yang sangat penting  dalam  konteks  analisis  hukum  pidana,  khususnya  ketika  diterapkan  pada  kasus penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan. Analisis mendalam terhadap asas proporsionalitas  ini  dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih  baik  tentang  sejauh  mana
hukuman pidana yang dijatuhkan sesuai dengan beratnya pelanggaran dan tujuan keadilan. asas proporsionalitas hukum dalam konteks kasus penyebaran informasi Kesehatan palsu atau  menyesatkan  membahasa  mengenai  konteks  kasus,  tingkat  bahaya  dan  dampak, pertimbangan faktor mitigasi dan aggravasi, tujuan preventif, perbandingan dengan kasus serupa, keseimbangan antara retribusi dan pencegahan, serta keamanan hukum dan hak individu (Moho dan Hasaziduhu, 2019).

## Dampak Sosial
Penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan memiliki dampak sosial yang mendalam dan beragam terhadap masyarakat. Salah satu dampak utama adalah munculnya ketakutan  dan  kekhawatiran  di  kalangan  masyarakat.  Informasi  yang  tidak  benar  atau berlebihan mengenai suatu penyakit atau pengobatan dapat memicu ketidakpastian dan kepanikan, menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk pengambilan keputusan yang rasional.  Dalam  konteks  ini,  kehilangan  kepercayaan  masyarakat  pada  sumber  informasi kesehatan, seperti lembaga kesehatan, pemerintah, dan media, menjadi nyata. Hilangnya kepercayaan  ini  dapat  merusak  fondasi  komunikasi  kesehatan  dan  mempersulit  upaya pencegahan dan penanggulangan.
Dampak selanjutnya adalah polarisasi opini dan perpecahan masyarakat. Penyebaran informasi  palsu  seringkali  menciptakan  kelompok-kelompok  yang  berbeda  pandangan, mengakibatkan  ketidaksetujuan  dan  konflik  dalam  masyarakat.  Keadaan  ini  dapat melemahkan solidaritas sosial dan menghambat kerjasama dalam menghadapi tantangan kesehatan  bersama-sama.  Terlebih  lagi,  masyarakat  yang  terpapar  informasi  palsu cenderung  menolak  tindakan  medis  yang  sah  dan  terbukti  efektif.  Hal  ini  dapat menyebabkan penundaan perawatan, meningkatkan risiko penyakit, dan berkontribusi pada beban penyakit yang dapat dicegah.
Dampak  tersebut  tidak  hanya  bersifat  teoretis,  melainkan  juga  menciptakan  efek negatif langsung pada kesehatan masyarakat. Penolakan terhadap vaksin atau penggunaan obat-obatan alternatif yang tidak terbukti dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular. Fenomena ini terlihat dengan jelas dalam konteks pandemi global seperti COVID- 19,  di  mana  penyebaran  informasi  palsu  dapat  menghambat  upaya  pencegahan  dan penanggulangan, membahayakan masyarakat secara luas.
Tidak  hanya  itu,  penyebaran  informasi  kesehatan  palsu  juga  menciptakan ketidakseimbangan  dalam  pemahaman  ilmiah  di  masyarakat.  Orang-orang  dapat mengabaikan  bukti  ilmiah  dan  memilih  untuk  percaya  pada  informasi  yang  tidak  teruji, merugikan upaya penyuluhan kesehatan dan pencegahan. Akibatnya, keputusan individu
terkait kesehatan mereka dipengaruhi oleh pandangan yang tidak berdasar pada fakta dan data ilmiah.
Dalam dimensi sosial yang lebih luas, penyebaran informasi kesehatan palsu dapat merusak  hubungan  antarindividu  dan  komunitas.  Masyarakat  yang  terpecah  belah berdasarkan  keyakinan  terhadap  informasi  palsu  tersebut  dapat  menciptakan  polarisasi sosial  yang  sulit  diatasi.  Solidaritas  sosial  yang  diperlukan  untuk  mengatasi  tantangan kesehatan bersama-sama dapat terkikis, meninggalkan masyarakat dalam keadaan rentan terhadap ancaman kesehatan.
Secara  ekonomi,  penyebaran  informasi  kesehatan  palsu  dapat  menciptakan ketidakpastian dan kepanikan, berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Pengurangan kunjungan  ke  layanan  kesehatan,  penurunan  produktivitas,  dan  biaya  tambahan  akibat konsekuensi kesehatan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.
Dengan demikian,  penyebaran  informasi kesehatan palsu atau menyesatkan bukan hanya  masalah  kesehatan  masyarakat,  tetapi  juga  masalah  sosial  dan  ekonomi  yang kompleks.  Penanganan  yang  efektif  melibatkan  pendidikan  masyarakat,  pemberdayaan melalui informasi yang sahih, serta penegakan hukum untuk melindungi integritas informasi kesehatan  dan  menjaga  kesehatan  serta  kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan (Adam dan Ardi, 2011).

## Dampak Kesehatan
Penyebaran informasi kesehatan palsu atau menyesatkan memiliki dampak sosial yang mendalam dan beragam terhadap masyarakat. Salah satu dampak utama adalah munculnya ketakutan  dan  kekhawatiran  di  kalangan  masyarakat.  Informasi  yang  tidak  benar  atau berlebihan mengenai suatu penyakit atau pengobatan dapat memicu ketidakpastian dan kepanikan, menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk pengambilan keputusan yang rasional.  Dalam  konteks  ini,  kehilangan  kepercayaan  masyarakat  pada  sumber  informasi kesehatan, seperti lembaga kesehatan, pemerintah, dan media, menjadi nyata. Hilangnya kepercayaan  ini  dapat  merusak  fondasi  komunikasi  kesehatan  dan  mempersulit  upaya pencegahan dan penanggulangan.
Dampak selanjutnya adalah polarisasi opini dan perpecahan masyarakat. Penyebaran informasi  palsu  seringkali  menciptakan  kelompok-kelompok  yang  berbeda  pandangan, mengakibatkan  ketidaksetujuan  dan  konflik  dalam  masyarakat.  Keadaan  ini  dapat melemahkan solidaritas sosial dan menghambat kerjasama dalam menghadapi tantangan kesehatan  bersama-sama.  Terlebih  lagi,  masyarakat  yang  terpapar  informasi  palsu cenderung  menolak  tindakan  medis  yang  sah  dan  terbukti  efektif.  Hal  ini  dapat
menyebabkan penundaan perawatan, meningkatkan risiko penyakit, dan berkontribusi pada beban penyakit yang dapat dicegah.
Dampak  tersebut  tidak  hanya  bersifat  teoretis,  melainkan  juga  menciptakan  efek negatif langsung pada kesehatan masyarakat. Penolakan terhadap vaksin atau penggunaan obat-obatan alternatif yang tidak terbukti dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular. Fenomena ini terlihat dengan jelas dalam konteks pandemi global seperti COVID- 19,  di  mana  penyebaran  informasi  palsu  dapat  menghambat  upaya  pencegahan  dan penanggulangan, membahayakan masyarakat secara luas.
Tidak  hanya  itu,  penyebaran  informasi  kesehatan  palsu  juga  menciptakan ketidakseimbangan  dalam  pemahaman  ilmiah  di  masyarakat.  Orang-orang  dapat mengabaikan  bukti  ilmiah  dan  memilih  untuk  percaya  pada  informasi  yang  tidak  teruji, merugikan upaya penyuluhan kesehatan dan pencegahan. Akibatnya, keputusan individu terkait kesehatan mereka dipengaruhi oleh pandangan yang tidak berdasar pada fakta dan data ilmiah.
Dalam dimensi sosial yang lebih luas, penyebaran informasi kesehatan palsu dapat merusak  hubungan  antarindividu  dan  komunitas.  Masyarakat  yang  terpecah  belah berdasarkan  keyakinan  terhadap  informasi  palsu  tersebut  dapat  menciptakan  polarisasi sosial  yang  sulit  diatasi.  Solidaritas  sosial  yang  diperlukan  untuk  mengatasi  tantangan kesehatan bersama-sama dapat terkikis, meninggalkan masyarakat dalam keadaan rentan terhadap ancaman Kesehatan (Mertha et al., 2016).
Secara  ekonomi,  penyebaran  informasi  kesehatan  palsu  dapat  menciptakan ketidakpastian dan kepanikan, berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Pengurangan kunjungan  ke  layanan  kesehatan,  penurunan  produktivitas,  dan  biaya  tambahan  akibat konsekuensi kesehatan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.
Dengan demikian,  penyebaran  informasi kesehatan palsu atau menyesatkan bukan hanya  masalah  kesehatan  masyarakat,  tetapi  juga  masalah  sosial  dan  ekonomi  yang kompleks.  Penanganan  yang  efektif  melibatkan  pendidikan  masyarakat,  pemberdayaan melalui informasi yang sahih, serta penegakan hukum untuk melindungi integritas informasi kesehatan dan menjaga kesehatan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## SIMPULAN
Penanganan hukum terhadap fenomena ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keadilan, kesehatan masyarakat, dan integritas informasi kesehatan. Hukuman pidana yang diterapkan dalam konteks ini harus mempertimbangkan aspek-aspek kritis seperti  proporsionalitas, asas  legalitas, dan prinsip-prinsip hukum pidana. Penanganan
hukum terhadap penyebaran informasi kesehatan palsu memerlukan pendekatan yang seimbang  antara  hukuman  yang  efektif  dan  upaya  pencegahan  serta  pendidikan masyarakat.  Upaya  kolaboratif  antara  pemerintah,  lembaga  kesehatan,  dan  lembaga penegak hukum menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman, terpercaya, dan  sehat  bagi  masyarakat.  Hukuman  pidana,  ketika  diterapkan  dengan  tepat,  dapat menjadi  alat  yang  efektif  dalam  melindungi  kesehatan  masyarakat  dan  memastikan bahwa  informasi  kesehatan  yang  disebarkan  adalah  akurat  dan  bermanfaat  bagi kepentingan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian,  2011,  Tindak  Pidana  Informasi  &Transaksi  Elektronik Penyerangan  Terhadap  Kepentingan  Hukum  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Transaksi Elektronik, Banyumedia Publishing, Malang.
Alberta, Bella, Eka Putri, Mahasiswa Magister, Ilmu Hukum, And Universitas Lampung, “Analisis Yuridis  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penyebaran  Berita  Hoax  Covid  -19  Melalui Media Sosial Bella Alberta Dan Jeslin Eka Putri Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung”, Vol. 5, No. 1, 2021.
al- Syamsi, Ray Habib, R B Sularto, Fakultas Hukum, And Universitas Diponegoro, “Politik Kriminal Sebagai  Sarana  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Karena Pengaruh Minuman Keras ( Studi Wilayah Kabupaten Pekalongan ) Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, No. November 2019, 317– 350.
Aminah. Sari, Novita, “Dampak Hoax Di Media Sosial Facebook Terhadap Pemilih Pemula”, Jurnal Komunikasi Global, Vol. 8, No. 1, 2019, 51 – 61.
I  Ketut  Mertha  et.  al.,  2016,  Buku  Ajar  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana, Denpasar.
Josua  Sitompul,  2012,  Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana,
Tatanusa, Jakarta
Maaliki,  Naavi’u  Emal,  And  Eko  Soponyono,  “Kebi jakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1, 2021, 59 – 69.
Moho, Hasaziduhu, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, Warta Edisi 60, No. April 2019: 91 – 96.
Putri,  Nabila  Farahdila,  Ellin  Vionia,  And  Tomy  Michael,  “Masyarakat  Indonesia  Menghadapi
Penyebaran Berita Hoax Covid- 19”, Jurnal Ilmu Hukum Ii, No. 1, 2020, 14 -23.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta, 2011.