## Pandangan Keluarga yang Tidak Bercerai Terahadap Praktik Perceraian
(Kasus Keluarga Rote Thie di Desa Tanah Merah Kupang NTT)
Chrisistomus S. Oiladang
Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana chrisoiladang@gmail.com

## Abstrak
Perceraian di kalangan keluarga Rote Thie di Tanah Merah, Kupang – NTT terkesan sebagai suatu hal yang  lumrah.  Pemahaman  kristiani  yang  terbatas  tentang  eksistensi  perkawinan  dan  perceraian, didukung  dengan  adanya  perubahan  norma  kesetiaan  berkeluarga    di  mana  dahulu  sebagai  piliha terakhir manakala jalan lain tidak tersedia, tetapi kini perceraian sebagai alternatif yang setara dengan norma kesetiaan berkeluarga. Hal ini telah dimanfaatkan oleh banyak orang di sana untuk melakukan praktik  perceraian.  Walaupun  demikian,  ada  sejumlah  keluarga  yang  tetap  utuh  di  tengah  peluang perceraian yang tersedia. Mereka hidup dalam keluarga utuh untuk waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun  ke  atas.  Kebertahanan  keluarga  mereka  dapat  pula  diketahui  dari  tanggapan  mereka  tentang alasan perceraian.
Kata Kunci : Pandangan keluarga, perceraian.

## Abstract
Divorce  among  the  Rote  Thie  family  in  Tanah  Merah,  Kupang  –  NTT  seems to be  a  common  thing. The  limited  Christian  understanding  of  the  existence  of  marriage  and  divorce  is  supported  by  a change in the norm of family loyalty, where previously it was a last resort when other ways were not available, but now divorce is an alternative that is equivalent to the norm of family loyalty. This has been  used  by  many  people  there  to  practice  divorce.  However,  there  are  a  number  of  families  that have remained intact despite the available divorce opportunities. They live in intact families for quite a  long  time,  which  is  20  years  and  over.  The  survival  of  their  family  can  also  be  known  from  their response to the reasons for divorce.
Keywords: Family view, divorce.

## Pendahuluan
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun  1974,  bahwa  perkawinan  adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan  seorang  wanita  untuk  membentuk keluarga  atau  rumahtangga  yang  bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  (pasal  2  ayat  1).  Dari  defenisi tersebut jelaslah bahwa perkawinan adalah  proses  awal  pembentukan  sebuah keluarga.  Menurut  Oiladang,  keluarga adalah  suatu kesatuan  sosial yang terbentuk karena ikatan hukum, psikologis, sosiologis, dan ikatan biologis antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang atau  beberapa  orang  perempuan  beserta anak-anak mereka, dan hubungan sosiopsikologis  dengan  keluarga  dari pihak  terkait  tersebut,  dan  hubungan tersebut  didasari  pada  norma  yang  diakui bersama  (2013  :209).  Defenisi  tersebut memperlihatkan betapa pentingnya sebuah  keluarga  karena  ia  bukan  hanya sebatas hubungan antara suami-istri, tetapi lebih dari itu mempengaruhi dan dipengaruhi  oleh  keluarga  besar  terkait dari  kedua  belah  pihak.  Itu  juga  artinya bahwa baik buruknya suatu keluarga akan membawa dampak bagi keberadaan keluarga besar terkait.
Vembriato  setelah  mempelajaari defenisi  keluarga  menurut  sejumlah  ahli, akhirnya  menemukan  pengertian  serta ciri-ciri keluarga sebagai berikut (Oiladang,  2014  :  5)  :  1.  Keluarga
merupakan kelompok sosial  yang terkecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu, dan anak;  2.  Hubungan  sosial  di  antara keluarga  relatif  tetap  dan  didasarkan  atas ikatan  darah,  perkawinan  dan/adopsi; 3.Hubungan  antara  anggota  keluarga dijiwai  oleh  suasana    afeksi  dan  rasa tanggungjawab; 4. Funsgi keluarga adalah merawar  dan  melindungi  anak  dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial.
Definisi  perkawinan  tersebut  juga menjelaskan  bahwa  tujuan  membentuk keluarga adalah untuk mencapai kebahagiaan  yang  (relatif)  kekal,  namun dalam kenyataan sering terjadi perceraian, pada banyak masyarakat. Menurut Murdoc,  bahwa  di  setiap  masyarakat terdapat  institusi  yang  menyelesaikan proses  perceraian,  sama  halnya  dengan mempersiapkan suatu perkawinan (Karim, 1999    135).  Perceraian  itu  sesuatu  yang empirik,  realitas  sosial  yang  ada  dan diakui pada banyak masyarakat, meskipun kenyataan  tentang  hal  itu  beragam  antara suatu  masyarakat  dengan  masyarakat lainnya.
Perceraian  adalah  ‘berakhirnya hubungan’  antara  dua  orang  yang  pernah hidup  bersama  sebagai  pasangan  suami- istri (Krantzler dalam Karim, 2004 : 137). Perceraian  adalah  pembubaran  secara resmi terhadap suatu lembaga perkawinan yang  sah.  Abercrombi  dan  kawan-kawan memberikan  defenisi  dengan  menambah
suatu  aspek  lagi,  yaitu  perceraian  adalah pembuburan secara hukum sebuah pernikahan  yang  sah  sementara  kedua pasangan  masih  hidup  sehingga  mereka bebas  untuk  menikah  lagi  (Abercrombie, etal , 2010 : 160). Perceraian dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai putusnya hubungan  hukum  antara  seorang  laki-laki dengan  seorang  perempuan,  dan  mereka mempunyai  kesempatan  menikah  lagi untuk  menemukan  tujuan  berkeluarga, atau  tidak  menikah  lagi  karena  relatif lebih baik hidup dalam kondisi demikian.
Ada dua pengertian tentang perceraian,  yang  pertama, a  mensa  et thoro (dari  meja  dan  tempat  tidur),  lebih tepat  didefenisikan  dengan  pemisahan. Dalam  tulisan  ini,  pengertian  yang digunakan untuk perceraian adalah pengertian  kedua,  yaitu Vinculo ,  yaitu putusnya hubungan dari ikatan perkawinan  (secara  hukum  atau  secara resmi),  yang  sudah  tidak  terikat  satu dengan  lainnya  dan  mereka  masing- masing  bebas  menikah  lagi  dengan  orang lain (Sumiarni, 2004 : 85).
Menurut Undang-Undang Perkawinan  (UU  No.  1/  1974),  bahwa suatu  perkawinan  dapat  putus  antara  lain karena  perceraian.  Suamiarni  (2005  :  4) mengatakan  bahwa  Perceraian  menurut Undang-undang  Nomoe  1  Tahun  1974 adalah  sangat  sukar  untuk  melakukannya karena  Undang-undang  ini  menganut prinsip  mempersulit  perceraian.  Namun
pada dasarnya Undang-undang Perkawinan tersebut membolehkan perceraian dengan sejumlah alasan. Dalam Agama Kristen (Protestan) adanya larangan moral terhadap praktik perceraian. Terkesan
Alkitab membolehkan  percerian  dengan    alasan perzinahan, walaupun sebenarnya tidaklah demikian.  Ini  sebagai  akibat  dari  adanya perbedaan  dalam  menafsirkan    ayat Alkitab yang menjadi rujukannya. Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Wijanarko (2007 : 62), kata zinah dalam Matius 19 : 9  adalah  terjemahan  dari  Bhasa  Yunani atau Gerika dari kata Porneia. Makna kata Porneia  adalah Harlotry ,  yang  artinya segala  macam  bentuk  kebejatan  seksual, termasuk adultry (zinah), fornication (percabulan),  dan incest (  hubungan sexsual  antara  orang-orang  yang  sangat dekat  pertalian  darahnya,  selain  termasuk juga  sex  menyimpang  :  dengan  binatang, boneka,  atau dengan alat-alat bantu  – sex toys).  Itu  artinya  bahwa  dalam  Kitab Matius,  penekanan  perceraian  adalah berkaitan  dengan  ketegaran  hati  umat Israel yang hidup dalam kebejatan sexual, dan itulah yang menjadi  alasan bagi Nabi Musa membolehkan memberi surat cerai.
Peluang lain bagi terjadinya praktik  perceraian  adalah  seperti  yang ditemukan  Goode.  Menigkatnya  angka perceraian  itu  terjadi  selain  karena semakin berkurangnya jumlah orang yang tidak  menyetujui  akan  praktik  perceraian,
tetapi juga karena ada kemungkinan besar bagi mereka yang bercerai untuk menikah lagi,  dan  antara  85  –  90  %  dari  mereka yang bercerai  antara umur 20  – 40 tahun, besar  kemungkinan  untuk  kawin  lagi. Model peran juga memerngaruhi tingginya  angka  perceraian.  Macionis menemukan bahwa mereka yang orangtuanya bercerai atau pernah bercerai, juga sering melakukan perceraian. Bahkan pria  dan  wanita  yang  pernah  sekali bercerai,  lebih  mungkin  untuk  bercerai lagi  (2004  :  479).    Terkait  hal  tersebut, maka Hartarti mengidentifikasikan beberapa  faktor  pendorong  semakin meningkatkan  praktik  perceraian  yaitu  ( 2011  :  4)  :  1.  Perubahan  dalam masyarakat  yang  menilai  perceraian sebagai  hal  yang  wajar;  2.  Faktor kebiasaan.  Jika  seseorang  sudah  pernah bercerai, maka untuk melakukan cerai lagi bukanlah hal  yang sulit; 3. Sistem hukum dan kemudahan dalam proses cerai;
Praktik  perceraian  pada  Keluarga Rote  Thie  di  Desa  Tanah  Merah  terkesan sebagai hal yang lumrah. Norma berkeluarga  menurut  Adat  Rote  Thie adalah  : Sao  losa  mate,  esa  ifua  esa langga  duin (menikah  sampai  maut  yang memisahkan, sampai yang satu menguburkan yang lain), sehingga tidaklah    mudah  untuk  mereka  bercerai (Haning,  2006,  45).  Bahkan  norma Agama  Krsiten  yang  dianutnya  justru melarang perceraaian, sehingga
seyogiyanya perceraian tidaklah gampang terjadi  dalam  kehidupan  berkeluarga  di sana. Namun realitas menunjukkan bahwa di Tanah Merah, praktik perceraian masih terus  terjadi  di  kalangan  Keluarga  Rote Thie  yang  beragama  Kristen.  Realitas menunjukkan 21,48 persen Kepala keluarga  yang  pernah  bercerai,  bahkan bercerai  lebih  dari  sekali.  Ini  tidak termasuk  keluarga  yang  kemungkinan istrinya pernah bercerai, namun suaminya tidak  bercerai.  Rata-rata  setiap  satu setengan  bulan  terjadi  satu  perceraian  di sana, (Oiladang, 2013, 4).
Melakukan  praktik  perceraian  di tengah kedua norma yang membatasi atau bahkan  melarang,  tentunya  mempunyai alasan  yang  kuat.  Seolah-olah  norma- norma tersebut telah mengalami dehidrasi, seakan-akan tidak lagi mampu membendung  praktik  demikian.    Adanya tuntutan  sktuktur  sosial  dalam  kehidupan berkeluarga yang  sekaligus  menjadi harapan  dalam  berkeluarga,  namun  tidak terpenuhi  sehingga  mereka  menempuh jalan  perceraian  sebagai  salah  satu  jalan yang tersedia.
Orang  Rote  Thie  di  Tanah  Merah menyadari  bahwa  adanya  kemungkinan terjadinya  perceraian  karena  halangan dalam mencapai kebahagiaan berkeluarga. Demikianlah  norma  kesetiaan  dalam berkeluarga mengalami perubahan menjadi  : ”  sao  losa  mate,  esa  ifua  esa langga  duin,  tehu  inak  ato  touk  ana  ue
salak,  bisa  nemeketu” .  Artinya,  saling setia sampai satu menguburkan yang lain, sampai  maut  yang  memisahkan,  tetapi kalau  ada  kesalahan  serius  maka  dapat bercerai  (Oiladang,  2013,  3).  Itu  berarti bahwa norma berkeluarga tersebut tidaklah  mutlak;  ada  pengecualian  bagi kesalahan  atau  kondisi  tertentu  dalam keidupan  berkeluarga  maka  perceraian dapat dibenarkan.
Kemungkinan ini
telah dimanfaatkan oleh mereka dalam menjawab  masalah  berkeluarga  yang menimpa.  Perceraian  yang  terjadi  dalam kehidupan  keagamaan  (Kristen)  yang melarang  perceraian,  disebabkan  karena pertama, rendahnya pemahaman keagamaan  pelaku  perceraian  tentang pekawinan  dan  pereraian; kedua, mereka lebih  mengacu  kepada  norma  adat  yang memberi  peluang  tersebut.  Peluang  yang tersedia dan didukung dengan pemahaman  yang  terbatas  atau  bahkan salah  tentang  larangan  perceraian  dari norma  agama,  seolah-olah  memberi  jalan mulus dalam melakukan praktik perceraian bahkan kawin-cerai.
Di  tengah  praktik  perceraian  yang sering  terjadi  dan  memberi  kesan  adanya kemudahan  melakukannya,  justru  ada pula keluarga-keluarga tertentu yang tetap bertahan  untuk  usia  perkawinan  yang relatif  lama.  Mereka  juga  tentunya  tidak terlepas dari berbagai problem berkeluarga.  Tentunya  ada  kekuatan
tertentu  yang  telah  memampukan  mereka bertahan  di  tengah  peluang  perceraian yang  sangat  tersedia.  Untuk  mengetahui hal  itu,  maka  kita  dapat  enelusurinya melalui  pandangan  mereka  terhadap alasan-alasan  perceraian  yang  sering terjadi.  Dengan  demikian  Permasalah Penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut  :  Bagaimana  pandangan  keluarga yang tidak bercerai terhadap alasan-alasan perceraian..  Tujuan  penelitian  ini  adalah Untuk  menganalisis  pandangan  Keluarga yang tidak bercerai terhadap alasan-alasan perceraian.

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan  deskripstif  kualitatif,  di  mana penelitian kualitatif berfokus pada proses- proses  yang  terjadi,  atau  hasil  dan outcome.  Penelitian  kualitatif  terutama tertarik pada usaha memahami bagaimana sesuatu  itu  muncul.  Tujuan  penelitian kualitatif adalah memahami situasi, peristiwa,  kelompok,  atau  interaksi  sosial tertentu  (Creswell,  2010  :  209).  Adanya banyak  aspek  yang  terkandung  dalam eksistensi  praktik  perceraian,  namun dalam tulisan ini dibatasi pada pandangan keluarga  yang  tidak  bercerai  tentang alasan  atau  penyebab  perceraian,  dan beberapa faktor pendukung yang menyuburkan  praktik  tersebut.  Subyek penelitian  ini  adalah  sebagai  informan,  di mana  Informan  utama  adalah  keluarga yang tidak bercerai dalam usia
perkawinan  yang  relatif  lama,  dan  pihak- pihak  lainnya  sebagai  nara  sumber informan  pendukung  untuk  melengkapi data  dan  informasi  dimaksud.  Mereka adalah tokoh agama, tokoh adat, pemerintah  desa,  dan  juga  kelaurga pelaku  perceraian.  Semua  ini  disesuaikan dengan kebutuhan menjawab masalah dari pengkajian ini. Pemilihan informan
dengan menggunakan Purposive
sampling,  dengan  teknik  pengumpulan data  adalah  wawancara  mendalam  dan menggunakan  data  sekunder.  Validitas data mengunakan teknik triangulasi metode (wawancara dan studi dokumentasi) maupun sumber data (cross check informasi dari para informan secara terpisah). Teknik analisa data menggunakan  model  Analisa  Interaktif yang  bergerak  dalam  tiga  komponen utama  yatu  (Miles dan  Huberman, 1992 : 16)  :  1)  Reduksi  data,  2)  Sajian  data,  3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
Penulis mengalami kesulitan untuk menemukan  keluarga  Rote  Thi  di  Tanah Merah yang tetap mempertahankan keutuhannya  dalam  waktu  yang  relatif lama. Hanya ada 12 keluarga yang dinilai bertahan untuk  jangka waktu  20 tahun ke atas,  tetap  utuh  di  tengah  masyarakat setempat  yang  sering  melakukan  praktik perceraian.  Ini  tidak  termasuk  yang  telah meninggal dunia,  baik  pasangannya maupun keduanya. Dari keduabelas
keluarga  dimaksud-pun,  ada  yang  telah menikah  lagi  karena  ditinggal  mati pasangannya  (istrinya).  Penulis  hanya berhasil  mewawancarai  6  (enam)  dari  12 keluarga  dimakasud,  untuk  menemukan kekuatan  tertentu  yang  menyebabkan mereka dapat bertahan. Hal ini dimaksudkan  dengan  tanggapan  atas alasan mereka terhadap praktik perceraian, seperti terurai berikut ini.
1. Pandangan  tentang  eksistensi  Anak dalam keluarga Vs Perceraian.
Menurut  Adat  Rote  Thie  (seperti di  Tanah  Merah),  bahwa  perkawinan dipahami sebagai berdagang yang bertujuan mencari keuntungan.
Keuntungan  dimaksud  antara  lain  adalah mendapatkan anak sebagai hasil perkawinan.  Bahasa  Adatnya  adalah  : Danggan sangga bunak, sao sangga ana ( berdagang  mencari  untung,  menikah mencari  anak).  Anak  dipahami  sebagai keuntungan  dalam  perkawinan,  sehingga perkawinan  tanpa  menghasilkan  anak adalah  suatu  kerugian  bahkan  dipandang sebagai  musibah.  Hal  tersebut  terkait dengan  pengorbanan  atau  pembiayaan bagi  sebuah  perkawinan,  di  samping  ada pula tuntutan adat tentang eksistensi anak dalam sebuah keluarga.
Suatu  perkawinan  yang  tidak mendapatkan anak maka adanya beberapa altertanif yang disarankan menurut Hukum Adat Rote Thie, yaitu Netiak, Sau No’uk,  dan  Nekeluse  Nalak.  Netiak
diartikan  sebagai  kawin  gelap,  yaitu hubungan  seksual  antara  seorang  suami dengan wanita tertentu (terkadang dengan keluarga  dekat)  yang  diketahui  istrinya dengan tujuan untuk mengambil anak dari hubungan  tersebut.  Tentunya  adanya dispensasi  bagi  wanita  teman  netiak. Dalam  kenyataan,  ketika  dihadapkan kepada    pilihan  netiak,  maka  relatif mereka  lebih  memilih  bercerai  selain karena  membutuhkan  pengorbanan  yang besar  secara  ekonomi,  tetapi  juga  sangat sulit  menemukan  wanita  di  zaman sekarang  yang  bersedia  melakukan  hal demikian,  dan  juga  banyak  dari  kalangan istri  yang  tidak  bersedia  diduakan, meskipun  hal  itu  hanyalah  bersifat sementara. Pihak suami-pun kemungkinan menceraikannya  apabila  ia  tidak  bersedia suaminya bernetiak.
Jalan  lain  yang  disediakan  adat adalah  sao  no’uk  atau  poligami,  bahkan lebih tepat adalah poligini, yaitu perkawinan  seorang  suami  yang  dalam waktu yang bersamaan menikahi beberapa orang  wanita  sebagai  istrinya  .  Hal  ini juga  dimaksudkan  untuk  mendapatkan anak,  bahkan  anak  laki-laki.  Artinya keluarga  tertentu  yang  walaupun  sudah mempunyai  anak  perempuan  dan  belum mempunyai  anak  laki-laki,  maka  adat membolehkan  dia  menikah  lagi  dalam rangka mencari anak laki-laki. Anak laki- laki  sangat  penting  sebagai  penyambung keturunan  dan  penerus  nama  marga.
Bahkan mereka-lah yang bertanggungjawab  terhadap  harta  pusaka, terlebih  sebagai  tumpuan  harapan  bagi orangtua  di  masa  tuanya.  Itu  artinya keluarga poligini yang belum mempunyai anak laki-laki, masih terbuka kemungkinan  untuk  suaminya  menikah lagi  dan  apabila  para  istri  tidak  merestui, maka  kemungkinan  mereka  diceraiakan, atau  bahkan  bisa  juga  para  istri-lah  yang menuntut cerai. Di sini juga masih tampak kepincangan  karena  pemahaman  yang terbatas, di mana istri-lah yang dipandang tidak  dapat  melahirkan  atau  tidak  dapat melahirkan  anak  laki-laki,  padahal  ada kemungkinan kondisi suami-lah penyebabnya.
Tidak  banyak  Kepala  Keluarga Orang  Rote  Thie  di  Tanah  Merah  yang berpoligini,  selain  istri  yang  relatif  tidak bersedia  dimadu,  tetapi  hal  berat  lainnya adalah  harus  berbagi  untuk  suatu  jangka waktu yang relatif panjang, baik menyangkut  kekuasaan,  ekonomi,  waktu, dan  sebagainya.  Mereka  lebih  memilih menjalani  adat  monogami  dalam  praktik kawin-cerai.  Kalau  poligami  dimengerti sebagai  suami/istri  yang  menikah  lebih dari  sekali,  entah  karena  bercerai  dan menikah  lagi  atau  karena  pasangan meninggal dan menikah lagi, maka sangat banyak yang berpoligami.
Jalan  lain  yang  disediakan  adat untuk mendapatkan anak (laki-laki) adalah Nekeluse  nalak (adopsi).  Hal  ini
dipandang  lebih  tepat  dalam  menjawab problema  ketiadaan  anak  dalam  suatu perkawinan,  sekaligus  menyelamatkan suami-istri  dalam  perkawinannya.  Hal  ini bergantung juga pada kepedulian keluarga dekat  terhadap  kondisi  keluarga  yang bermasalah.  Kemungkinan  mengadopsi anak  adalah  dari  keluarga  terdekat,  lebih mungkin  orang  semarga,  meskipun  ada juga  dari  luar  keluarga,  hal  ini  tergantug kesepakatan.
Untuk
menjaga keseimbangan maka keluarga yang demikian  mengadopsi  anak  dari  kedua belah pihak suami – istri. Hal ini memang diharapkan  oleh  keluarga  besar  kedua belah pihak dengan maksud agar meminimalisir kecemburuan sosial.
Namun  ternyata  adopsi  tidak  selamanya dapat melunturkan
keinginan mendapatkan  anak  dari  darah  dagingnya sendiri. Tujuan mengadopsi anak berpengaruh  pada  kebertahanan  suatu keluarga  yang  bermasalah  karena  tidak mempunyai  anak.  Apabila  tujuannya adalah  untuk  menjawab  kerinduan  akan kehadiran  anak  dalam  keluarga  (anak sebagai  tujuan),  maka  keluarga  demikian akan  relatif  utuh.  Tetapi  kalau  tujuannya adalah sebagai alat (anak sebagai pancingan),  maka  kemungkinan  bercerai tetap terbuka lebar bagi keluarga demikian.
Adopsi  lebih  mungkin  bagi  suami yang menyadari dirinya mandul. Istri bisa saja  setuju  nekeluse  nalak  (mengadopsi
anak) untuk mempertahankan keluarganya, walaupun dengan mengorbankan kerinduannya menjadi seorang  ibu  biologis.  Hal  itu  disebabkan karena    pengaruh  budaya  patriakhi  yang memosisikan  laki-laki  pada  kedudukan istimewa,  tetapi  juga  tidak  etis  istri  yang mencri jalan tertentu dengan laki-laki  lain untuk  melahirkan  anak  bagi  suaminya. Kalo  dorongan tersebut  sangat  kuat  maka kemungkinan istri tidak menyetujui mengadopsi anak dan sebaliknya meminta bercerai dan menikah lagi.
Nekeluse Nalak (Adopsi)
dipandang sebagai jalan terbaik mendapatkan anak. Hal tersebut didasarkan  pada  beberapa  pertimbangan, 1.  Hubungan  suami-istri  tetap  utuh sehingga    tidak  ada  yang  dikorbankan dalam  hal  ini;  2.  Dari  segi  ekonomi, adopsi jauh lebih baik daripada netiak dan poligami; 3. Tuntutan adat untuk kelanjutan  keturunan  (nama  marga)  yang bersangkutan  terpenuhi  sehingga  tidak mengalami ketuma’ik (terputus  turunan); 4.  Memperkuat  dan  memperluar  jaringan sosial,  khususnya  dengan  keluarga  yang anaknya  diadopsi;  5.  Tidak  bertentangan dengan  ajaran  agama,  bahkan  suatu perbuatan  terpuji  karena  melakukan kebaikan.
Suatu  hal  yang  tidak  terakomodir dengan  pilihan  adopsi  adalah  kerinduan untuk  mendapatkan  anak  dari  darah daging sendiri. Terhadap kondisi ini maka
pilihan  yang  tersedia  adalah  netiak  dan poligami.  Namun  netiak  sangat  jarang terjadi, selain karena pertimbangan ekonomi  tetapi  juga  keamanan  dalam perkawinan  akan  terganggu.  Meskipun dilaksanakan  atas  kesepakatan  bersama secara  intern,  namun  seiring  berjalannya waktu  sang  istri  akan  merasa  terusik kenyamanannya.  Selain  itu  netiak  juga dipandang  bertentangan  dengan  firman Tuhan (Alkitab) dan
sebagai
pengkhianatan terhadap
pasagan pernikahan;  netiak  dalam  pandangan Alkitab adalah perzinahan.
Orang  Rote  Thie  memandang adat-istiadat  adalah  warisan  leluhur  yang sangat penting dalam mengatur kehidupan.  Namun  ketika  dihadapkan pada  eksistensi  agama,  maka  hukum  adat yang  bertentangan  dengan  firman  Tuhan justru harus ditolak atau sedapat mungkin merobahnya. Hukum adat yang mendukung  hukum  agama  adalah  yang layak  dipertahankan.  Selain  kawin  gelap maka  poligini  juga  praktik  yang  dilarang oleh gereja, tentu ada dasar firman Tuhan yang  melandasi  sikap  gereja  tersebut. Hidup  dalam  keluarga  poligini  akan menimbulkan  kekacauan.  Ada  pihak tertentu  yang  merasa  diperlakukan  tidak adil,  dan  kondisi  ini  akan  terus  memicu keributan  sehingga  keluarga  demikian relatif sulit  mencapai  kebahagiaan. Selain itu  berpoligini  membutuhkan  pembiayaan
yang  besar  sehingga  secara  ekonomi  hal itu tidaklah terlalu mudah.
Perceraian dengan alasan ketiadaan  anak  dalam  perkawinan  adalah jalan  terakhir  yang  tersedia  dan  diakui secara  adat,  namun  bukan  disarankan untuk  mendapatkan  anak.  Kecuali  salah satu  pihak  atau  kedua  belah  pihak  tidak merestui alternatif yang ditawarkan tersebut  –  dalam  hal  ini nekeluse  nalak, netiak, atau sao no’uk – maka perceraian ( nemeketu ) sebagai jalan yang dibenarkan oleh  hukum  adat  Rote  Thie.  Perceraian yang  diakui  bukan  karena  masalah ketiadaan  anak,  tetapi  keributan  atau ketidaknyamanan  dalam  keluarga  yang antara  lain  terjadi  karena  ketiadaan  anak (laki-laki).  Hal  inipun  tergantung  pada keputusan pribadi, karena dalam kenyataan  ada  pula  keluarga  yang  tidak bercerai meskipun tidak mempunyai anak, dan  sebaliknya  ada  yang  telah  dikaruniai anak tetapi justru bercerai.
Putus turunan (ketu ma’ik) sebagai momok  bagi  seseorang  yang  secara kodrati  menginginkan  adanya  kelanjutan keturunan  dari  darah    dagingnya  sendiri. Kalau  adanya  halangan  dalam  hal  itu maka dibutuhkan keberanian untuk memilih dari alternatif yang tersedia yaitu : nekeluse  nalak  (adopsi),  neti’ak  (kawin gelap), sao
no’uk(poligini) , nemeketu(bercerai  )  dan  kawin  lagi, atau bahkan ketu  ma’ik (putus  turunan).  Tetapi kalau  orang  yang  benar-benar  percaya
Tuhan  maka  langkah  terbaik  adalah Nekeluse  Nalak (Adopsi),  dan  orang terbanyak    akan  menerimanya  sebagai kebaikan terhadap keluarga intinya, keluarga  luas  dan  masyarakat  bahkan Tuhan.

## 2. Pandangan  tentang  Perselingkuhan Vs Perceraian
Perselingkuhan sejak dahulu sudah terjadi,  termasuk  pada  kalangan  Orang Rote  Thie.  Indikasinya  adalah  adanya bahasa daerah Rote untuk itu : Hohongge dan  bo’de .  Kasus  perceraian  yang  terjadi di kalangan Keluarga Rote Thie di Tanah Merah  justru  lebih  didominasi  oleh masalah  perselingkuhan.  Perselingkuhan adalah  realitas  yang  dapat  dilihat  dari berbagai sisi. Pada sisi tertentu,
perselingkuhan menunjukkan ketidaksetiaan seseorang dalam
perkawinan.  Hal  itu  tidak  akan  terjadi apabila yang bersangkutan tetap berpegang teguh pada janji setia saat awal berhubungan hingga
membentuk keluarga.  Seeorang  dalam  kehidupannya mungkin saja terlibat dalam perselingkuhan. Keterlanjuran dapat
terjadi  tetapi  perlu  segera  menginsafi  hal itu  sebagai  ancaman  terhadap  keutuhan keluarga. Kalau melakukan perselingkuhan  dengan  tidak  menjaga keseimbangan,  maka  pasti  berakibat kekacauan  dan  bisa  bercerai,  dan  hukum adat  Rote  Thie  sangat  mendukung perceraian  dengan  kondisi  demikian.
Terlebih untuk kasus perselingkuhan yang tertangkap basah, maka sebaiknya bercerai karena terancam jiwa pasangannya.  Sebaliknya  kalau  itu  hanya keterlanjuran maka bisa ada pengampunan dan hidup berbaik kembali.
Perselingkuhan  yang  berakibat pada  perceraian  antara  lain  disebabkan juga  oleh  tekanan  pasangan  perkawinan dalam keluarga, selain karena perselingkuhan  itu  bertujuan  mencari pasangan  baru.  Itupun  masih  dapat dicegah  apabila  ada  pengertian  baik  dari pasangannya.  Cara  demikian  relatih  lebih mungkin  terjadi  dalam  keluarga  yang suaminya  berselinguh,  sebaliknya  relatif sulit bagi yang istrinya berselingkuh. Bagi adat  Rote  Thie,  laki-laki  atau  suami adalah  raja  (Tou  Mane)  dan  istri  sebagai milik suami.
Ketidakpuasan seksual dalam perkawinan  dapat  memicu  terjadinya perselingkuhan. Ada keluarga yang kehidupan  ekonominya  relatif  baik  dan telah  dikarunikana  anak,  namun  mereka akhirnya bercerai. Informasi terbatas yang diterima  adalah  karena  suami  merasa tidak  dipuaskan  kebutuhan  seksualnya oleh  istrinya.  Hal  tersebut  adalah  rahasia pribadi  yang  dapat  diselesaikan  melalui komunikasi secara intern. Ketika terekspose  keluar  justru  terbuka  cela masuknya  pihak  ketiga  yang  dapat memperkeruh keadaan. Kondisi ini sangat potensial  terjadinya  perceraian.  Informasi
dari  para  tua-tua  adat  yang  biasanya menangani perkara keluarga yang bermasalah, menyatakan bahwa keributan di  antara  suami-istri  antara  lain  terjadi karena perselingkuhan, baik yang dilakukan  oleh  suami,  istri  ataupun keduanya.
Kalau kasus
perceraian dipersoalkan  di  dewan  adat  oleh  suami yang  berkehendak  bercerai,  maka  pihak Lembaga  Adat  segera  merestuinya  dan menjatuhkan  putusan.  Sebaliknya  yang diadukan  oleh  istri,  maka  lembaga  adat masih memberi kesempatan selama beberapa waktu  (biasanya tiga hari, enam hari,  sembilan  hari,  bahkan  tiga  bulan). Pada    saat  itu  pihak  laki-laki  dapat mengadakan  pendekatan  yang  disebut dengan  bahasa  Rote  : Kokoe, artinya membujuk.  Ada  kemungkinan  hubungan mereka dapat diperbaiki, keluarga terbebas dari ancaman perceraian.
Kemungkinan  perceraian  lebih  besar terjadi apabila suami yang menghendakinya.  Kasus  perkara  yang diadukan  oleh  istri,  ada  kemungkinan berakhir dengan damai. Adanya kebijakan yang  berbeda  terkait  kasus  di  atas  karena menurut hukum adat Rote Thie, perempuan tidak dapat membujuk suaminya  untuk  berbaik  kembali  apabila perkaranya  sudah  diadukan  ke  dewan adat.  Sebaliknya  laki-laki  mempunyai kewibawaan  untuk  membujuk  istrinya, karena dalam budaya Patriakhi justru istri
diambil  masuk  menjadi  anggota  marga suami, sementara suami menempati posisi istimewa.
Perceraian  sangat  mungkin  terjadi karena  perselingkuhan,  terlebih  kalau dilakukan  oleh  istri.  Namun  hal  itu  juga tergantung  pada  kasusnya,  apakah  ia terjatuh  atau  disengajakan.  Hal  itu tergantung  pula  pada  kesadaran  yang bersangkutan untuk menginsafi kesalahannya demi mempertahankan keutuhan  keluarganya.  Kondisi  demikian sebagai  pengujian  kesetiaan  seseorang terhadap pasangannya. Rupanya kekuatan agama menjadi penting dalam mendukung hukum  adat  tentang  kesetiaan  dalam perkawinan. Walaupun hukum adat membolekan perceraian, tetapi apabila hal itu  dipahami  sebagai  suatu  praktik  yang bertentangan  dengan  ajaran  agama,  maka ada kemungkinan mereka berupaya untuk tidak  bercerai.  Biasanyanya  perceraian terjadi karena dipicu juga oleh pertimbangan yang tidak matang.
3. Pandangan  keluarga  yang  tidak bercerai tentang Keributan berkepanjangan Vs Perceraian
Perceraian  diakui  menurut  hukum adat  Rote  Thie  tetapi  tidaklah  mudah melakukannya.  Hal  itu  tergantung  pada pokok  masalahnya  :  yang  masih  bisa diperbaiki,  diupayakan  agar  tidak  sampai menghancurkan  perkawinan.  Tetap  kalau kasus  yang  tidak  dapat  diperbaiki,  maka kemungkinan  perceraian  dapat  terjadi.
Istri  yang  tidak  dapat  menempatkan  diri dengan  baik  dalam  hubungan  dengan sauami dan keluarga besar walaupun telah dibina berulang-ulang maka jalan perceraian  terbuka  lebar,  dan  hukum  adat mengakui hal itu. Hal itu didasarkan pada prinsip  hubungan  antara  saudara  dan dengan  orangtua  seperti  hubungan  antara bagian-bagian  hati  ( atek  no  atek )  yang tidak dapat dipisahkan, sedangkan hubungan  suami-istri  ibadat  hubungan hati dan empedu ( atek no he’du ) yang bisa dipisahkan.  Demikianlah  apabila  akibat ulah  istri,  keharmonisan  hubungan  suami dengan saudara dan orangtua/keluarganya menjadi  terganggu,  maka  kemugkinan besar ia (istri) diceraikan. Istri atau suami bisa  dicari  gantinya,  sedangkan  saudara dan orangtua tidak tergantikan.
Untuk menghindari hal itu, sebelum  menikah  hendaknya  berusaha mengenal dengan baik watak dan
kepribadian calon
pasangan.
Pertimbangan tentang keberadaan orangtua  adalah  penting  dalam  pemilihan jodoh.  Anak  dari  keluarga  yang  bermoral baik,  kemungkinan  besar  baik  pula moralnya. Namun apabila dalam kenyataan  hal  itu  terjadi  maka  perlu adanya pembinaan terus-menerus.
Strateginya  antara  lain  adalah  saling menghargai orangtua masing-masing.
Sesuai  hukum  adat  Rote  Thie,  istri diharuskan  dapat  membangun  hubungan yang  harmonis  dengan  kerabat  (keluarga
besar) dari suami, harus mampu mengambil hati (membuat senang) keluarga  dan  kerabat.  Hal  itu  telah disampaikan  kepadanya  saat  perkawinan yaitu dalam nasihat adat seperti berikut :
O  keko  leo  ma  lali  inggu,  keko muni bulan ma ledo non;
Mu na bonggi na rae mala, bonggi sio ma rae falu;
Mu  na  kula  hu’ba,  mu  na  te’a ba’endule bobonggik.
Artinya : Engkau  beralih  keluara berpindah  kerabat,  beralih  membawa kelapa;
Kalau pergi beranak sembilan, lahirkan delapan; Kalau  pergi  suguhkan  siri- pinang, suguhkan ke seluruh  keluarga,  layani
kerabat.
Apabila  ia  gagal  memainkan peranan  demikian,  maka  kemungkinan besar ia diceraikan. Keributan berkepanjangan juga terjadi karena campur  tangan  keluarga  dalam  urusan suami-istri.  Keributan  antara  suami-sitri adalah hal  yang wajar, dan dalam kondisi mendesak  tentunya  ada  orang  terdekat yang  dapat  dimintai  nasihat,  seperti kepada  para  saksi  nikah,  orang  tua,  tetua adat,  dan  juga  tokoh  agama.  Tetapi  kalau setiap keributan selalu melibatkan keluarga maka sebenarnya dapat menimbulkan  kesalahfahaman,  dan  yang dapat memicu semakin besarnya konflik.
Campur  tangan  keluarga  dekat adalah untuk menengahi suami-istri sehingga mendapatkan solusi terbaik bagi pihak  terkait.  Namun  tidak  jarang intervensi keluarga yang tidak
proporsional dalam bertindak justru semakin  memperkeruh  suasana.  Suami terkadang merasa terpojok (kalau keluarga istri yang mencampuri), wibawanya  terasa  terinjak-injak.  Jika kondisi  ini  terus  terjadi  maka  perceraian adalah  jalan  penyekesaian  masalah  yang terbaik.
Hukum  adat  Rote  pada  dasarnya tidak  menghendaki  perceraian,  namun keluarga  yang  mudah  bercarai  karena keterbatasan  pemahaman  tentang  arti perkawinan,  yang  menurut  hukum  Adat Rote  adalah  sakral  dan  mahal.  Sakral karena  terjadi  atas  restu  para  arwah leluhur.  Eksistensi  dewan  adat  (tua-tua adat)  dipahami  sebagai  representasi  dari para leluhur yang telah meninggal. Selain itu  perkawinan  adalah  mahal  karena prosesnya yang panjang dan berbelit-belit, membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya bahkan kerkadang mengorbankan  harga  diri.  Kecuali  istri atau suami meninggal, maka pasangannya boleh menikah  lagi.
Eksistensi perkawinan sebagai sesuatu  yang  sakral  ditemukan  juga  oleh Hicks  di  Mamalak,  Tetum  (1985  ;  79). Ada  tiga  tindakan  persatuan  yang  saling berhubungan  satu  sama  lain  di  dalam upacara perkawinan, yang mengungkapkan  tema  perkawinan  yang menjurus  kepada  penciptaan.  Masing- masing  membuahkan  hasilnya  sendiri. Pengantin  perempuan  bersatu  untuk
menciptakan mahkluk manusia  yang baru (anak).  Pengambil  istri  dan  pemberi  istri bersatu un tuk saling keuntungan upacara. Manusia dan roh nenek  moyang  (leluhur) bersatu  untuk  menjamin  agar  kedua persatuan itu subur dan un tuk membentu roh nenek moyang tinggal tenang di dunia lain.
Melihat kenyataan terurai, ternyata bahwa  keadaan  di  Tanah  Merah  berbeda dengan  pikiran  Goode,  setidaknya  pada masyarakat Tanah Merah, bahwa perubahan  bentuk  keluarga  luas  menjadi keluarga konjugal menjadi sebab perceraian semakin tinggi, karena keluarga  tersebut  bersifat  mandiri  dan dukungan emosionla serta kontrol keluarga  besar  semakin  berkurang.  Ketka terjadyai  ketegangan  antara  suami-istri dan mereka tidak mampu mengendalikannya  maka  jalan  pintasnya adalah  bercerai  (Goode,  1991  :  141  – 142). Bagi masyarakat Rote Thi di Tanah Merah, kontrol keluarga besar yang justru sangat kuat dalam memengaruhi terjadinya perceraian. Keluarga besar aktif memerhatikan  kehidupan  keluarga  baru, apabila  adanya  hal-hal    yang  tidak mendukung  tujuan  perkawinan,  termasuk ketidakmampuan istri membangun hubungan  yang  harmonis  dengan  mertua dan  saudara  ipar  atau  bahkan  menjadi biang  keretakan  hubungan  suami  dengan orangtua  dan  saudara-saudaranya,  maka
pihak keluarga besar akan bertindak untuk menceraikan istri demikian.
Bernad menemukan bahwa banyak laki-laki  dan  perempuan  merasa  terpaksa menikah, terjebak dalam keluarga mereka, tidak  mampu  mencapai  keharmonisan, keamanan  dan  kepuasan  emosional  yang telah  dijanjikan  sebelumnya.  Sebagai hasilnya,  keluarga  ini  sering  menjadi tempat  frustrasi  dan  konflik  (Brym  and Lie,  2007).  Alhasilnya  adalah  banyak yang tidak mampu bertahan dalam situasi demikian dan mengambil keputusan untuk bercerai.  Demikian  menurut  Goode,  para analis  perkawinan  menafsirkan  bahwa perceraian lebih banyak disebabkan karena adanya pertentangan dan ketegangan  antara  suami-istri  (Goode, 1991 : 196).
4. Pandangan  Keluarga  yang  tidak bercerai  tentang  Masalah  Ekonomi Vs Perceraia n
Masalah  ekonomi  sebagai  salah satu  faktor  yang  dapat  memicu  keributan dan menjadi alasan perceraian. Salah satu pihak  merasa  tertekan  secara  ekonomi karena  tidak  dicukupi  kebutuhannya secara baik, selain ada pihak tertentu yang merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan  pasangannya.  Adanya  peran yang  berbeda,  yang  satu  merasa  tertekan, bersifat  pasif  secara  ekonomi;  sedangkan yang  lainnya  menyadari  beratnya  peran sebagai pencari nafkah. Kondisi demikian adalah  gejala  umum  dalam  kehidupan
berkeluarga, adanya pembagian kerja atau tanggungjawab  antara  lain  di  antara suami-istri.  Pada  umumnya  tugas  suami adalah  mencari  nafkah  dan  tugas  istri adalah  mengelola  penghasilan  suami untuk memenuhi kebutuhan rumahtanngga.  Suatu  rumahtangga  akan mengalami  ketidakseimbangan  apabila salah  satu  pihak  atau  kedua-duanya  tidak memenuhi  kewajibannya  secara  baik. Selain  itu  tidak  adanya  saling  pengertian dalam  hal  penyesuaian  diri  dengan kondisi  ekonomi  pasangan  adalah  juga dapat  menyebabkan  tekanan  ekonomi tersebut. Sering kondisi demikian diwarnai  dengan  perselingkuhan  maka sangat  terbuka  kemugnkinan  terjadinya perceraian.  Perselingkuhan  pihak  istri adalah  suatu  pelarian  sekaligus  sebagai protes,  tetapi  juga  cara  melepaskan  diri dari hubungan perkawinan. Dalam hal  ini maka perceraian pasti terjadi.
Setiap  orangtua  di  Rote  sangat mengharapkan anak gadisnya mendapatkan  jodoh  dengan  lelaki  yang baik  sikap  dan  kepribadiannya  menurut ukuran norma setempat, tetapi juga sangat penting  adalah  kemampuan  ekonominya harus teruji. Dahulu si lelaki calon mantu harus  bekerja  di  rumah  kelaurga  calon mertuanya  untuk  suatu  kurun  waktu tertentu.  Dalam  masa  itu  ia  mendapat penilaian dari orangtua wanita menyangkut  kemampuan  ekonomi,  tetapi juga menyangkut budi pekertinya. Oraang
Rote  Thie  mengenal  kebiasaan  demikian dengan  istilah Elo. Walaupun  kini keadaannya  relatif  tidak  demikian  lagi, namun pertimbangan kemampuan ekonomi  calon  mantu    masih  mendapat perhatian serius dari orangtua wanita.
Mubyarto  dkk  (  1991  :  80-81) menemukan,  bahwa  secara  umum  wanita Rote  menginginkan  calon  suami  yang rajin, mempunyai pekerjaan, bukan pemabuk, bukan penjudi, dan mempunyai rumah  meskipun  sederhana.  Bahkan  pada masa lalu, orangtua si nona menginginkan calon  mantu  yang  memberi  makan  babi (beternak  babi)  sampai  gemuk  sehingga tidak mampu untuk berdiri. Dalam hal ini diibartakan bahwa seorang laki-laki harus rajin  bekerja  keras  dan  mempunyai pemnghasilan yang mumpuni agar mampu  memberi  kesejahteraan  kepada keluarganya.  Penghargaan  yang  tinggi akan  diberikan  kepada  mereka  yang  rajin dan giat bekerja.
Kemampuan  istri-pun  demikian adanya,  diharapkan  ia  dapat  mendukung kegiatan  ekonomi  keluarganya  sehingga bersama suami dapat menopang kehidupan  keluarganya.  Adat  Rote  Thie mensyaratkan  pembagian  tugas  antara suami-istri.  Tugas  suami  adalah  mencari nafkah (bekerja di sektor publik), sedangkan  tugas  istri  adalah  mengatur rumahtangga,  yaitu  bekerja  di  sektor domestik.  Tetapi  istri-pun  berkewajiban membantu suami dalam pencarian nafkah.
Suatu  rumahtangga  akan  menjadi  kokoh apabila  ditopang  oleh  dua  tiang  utama (suami-istri).  Istri  yang  tidak  trampil dalam pencarian nafkah akan menyebabkan keseimbangan dalam keluarga menjadi terganggu karena masalah ekonomi. Menurut Brym dan Lie (2000), bahwa pemilihan pasangan  dalam pernikahan  terutama  didasarkan  atas perhitungan  untuk  memaksimal  prestise, keuntungan  ekonomi  dan  keuntungan politik  yang  akan  didapat  menurut  yang dimiliki keluarga pasangan pengantin.
Ada  pula  pertimbangan  status sosial  ekonomi  ketika  seseorang  berniat bercerai. Pertimbangan ekonomi menyangkut  Belis    dan  Do’de  lebih menjadi  pertimbangan  keluarga  besar, sedangkan  yang  menjalani  kehidupan sehari-hari (suam-istri) adalah yang paling menderita,  hal  tersebut  lebih  berat dirasakan  oleh  istri.  Umumnya  suami adalah  penanggungjawab  utama  dalam menghidupi  keluarga,  sedangkan  istri dalam  posisi  membantu.  Demikianlah kondisi  ekonomi  keluarga  yang  tertekan lebih dirasakan sebagai masalah oleh istri, sehingga kondisi ini dapat mendorongnya untuk  meminta  cerai,  dan  hal  ini  dapat menjadi alasan keluarga ikut merestuinya. Menurut  Sajogyo,  bahwa  sebahagian wanita  menceriterakan  pengalamannya dengan  penuh  gembira  dan  menganggap perceraian  sebagai  hal  yang  wajar  karena tidak mendapat kepuasan dalam
perkawinan  :  kurang  atau  tidak  dicukupi secara ekonomi (1993 : 79). Terlebih lagi kalau istri mempunyai kemampuan ekonomi, maka ia tidak akan segan-segan untuk  bercerai.  Menurut  Brym  and  Lie  ( 2007  :  434),  salah  satu  kekuatan  penting yang  mendasari  perubahan  keluarga  inti tradisional  adalah  masuknya  banyak perempuan ke dalam pasaran tenaga kerja yang dibayar. Dengan mempunyai pendapatan  sendiri,  justru  meningkatkan kemampuan perempuan untuk meninggalkan  pernikahan  yang  tidak bahagia. Kondisi ini mendukung preposisi Arief  Budiman  :  Wanita  yang  mandiri secara  ekonomi,  lebih  berani  menolak suami (Hagul, ed , 1985 : 137).
Masalah  ekonomi  yang  menjadi alasan  perceraian,  dapat  terjadi  juga karena  setelah  menikah  suami-istri  muda tetap  tinggal  bersama  orangtua  –  mertua. Tinggal bersama mertua dapat mengaburkan  status  suami-istri,  dan  hal tersebut dapat pula menjadi biang masalah tanggungjajwab ekonomi dalam keluarga. Selain  itu  ketidakjujuran  istri  dalam mengelola  keuangan  keluarga,  juga  telah menjadi  alasan  perceraian.  Dalam  kasus tersebut antara lain terjadi karena ketidakjujuran  istri  mengelola  keuangan keluarga. Kondisi demikian menyebabkan suami  merasa  sia-sia  dalam  berusaha, tenaganya  terkuras  tanpa  hasil  yang seimbang.  Kasus  tersebut  terjadi  karena istri  sebagai  bendahara  justru  tidak
trampil  mengelola  keuangan.  Dalam kondisi  demikian  maka  istri  dapat  pula dimaafkan  karena  masih  ada  harapan memperbaikinya.  Lain  halnya  dengan ketidakjujuran istri terkandung niat tertentu, seperti dengan diam-diam membantu  keluarganya,  bahkan  lebih serius  lagi  adalah  untuk  berselingkuh. Perkawinan dijadikan sebagai kesempatan memupuk modal untuk perkawinan berikutnya.  Adanya  niat  bercerai  dari sikap  istri  yang  demikian,  dan  perceraian sangat mungkin terjadi.
Hal  tersebut  tidaklah  memberi kesan  mutlak  bahwa  motivasi  ekonomi- lah yang mendorongnya melakukan perceraian. Kalau orang  berselingkuh dan kawin  lagi  dengan  motivasi  ekonomi, seharusnya  ia  mencari  pasangan  baru yang lebih menguntungkan secara ekonomi.  Dalam  kenyataan,  ada  banyak yang  justru  mendapatkan  pasangan  yang relatif  lebih  buruk  kondisi  ekonominya. Itu  artinya  bahwa  pertimbangan  ekonomi bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong  mereka  berselingkuh,  tetapi ada banyak faktor lain  yang juga menjadi pertimbangannya,  misalnya  kepuasaan seksual  dan  juga  suasana  baru  yang  lebih kondusif.
Hukum adat Rote Thie membolehkan  perceraian  bagi  suatu kelaurga  yang  hidup  dalam  tekanan ekonomi yang dirasakan berlebihan menyebabkan  merek  terhalang  mencapai
kebahagiaan.  Terlebih  kalau  hal  itu  terus memicu  keributan  di  antara  suami-istri, bahkan  terkadang  juga  dengan  keluarga orang tua/mertua dan para saudara ipar.
5. Pemahaman  akan  hukum  Agama Kristen  tentang  Perkawinan  dan Perceraia n
Pemahaman  akan  ajaran  Kristen tentang eksistensi  perkawinan kristen dan perceraian  adalah  penting  sebagai  suatu kekuatan  bagi  keutuhan  keluarga.  Adat Rote Thie mendapat pengaruh dari Agama Kristen, banyak ajaran Kristen yang justru mewarnai  urusan-urusan  adat.  Namun kesan  penulis  bahwa  pemahaman  hukum agama  Kristen  tentang  perkawinan  dan perceraian,  justru  masih  sangat  terbatas. Makna  sesungguhnya  dari  pernikahan kristen adaah sebagai gambaran hubungan antara  Kristus  dan  Jemaat  yang  tak terceraikan, termasuk karena alalan ketiadaan  anak.    Keberadaan  anak  dalam suatu  keluarga  adalah  berkat  tambahan, sedangkan yang terpenting adalah eksistensi  suami-istri  sebagai  gambaran hubungan Tuhan dan JemaatNya.
Adanya perbedaan interpretasi terhadap  hukum  adat  dan  ajaran  agama Kristen  tentang  eksistensi  anak  dalam perkawinan.  Hal  itu  antara  lain  telah menyebabkan  adanya  keluarga  yang menjadikan ketiadaan anak sebagai alasan perceraian.  Namun  ada  hal  yang  menarik sebagai  titik  temu  antara  adat  dan  agama mengenai  hal  anak  dalam  perkawinan.
Tujuan  perkawinan  untuk  mendapatkan anak  (beranak  cucu  penuhi  bumi),  tetapi tidak mutlak dari darah dagingnya sendiri. Suatu keluarga yang tidak dikaruniai anak maka  dia  tidak  harus  bercerai  dan menikah  lagi  untuk  mencari  anak,  tetapi sebaliknya  dengan  mengadopsi  anak.  Hal ini  sangat menarik  karena  dengan mengadopsi  anak  dalam  pemahaman tersebut,  justru  mereka  telah  memenuhi dua  tuntutan  sekaligus,  yaitu  tetap terpeliharanya keutuhan hubungan suami- istri  sebagai  gambaran  hubungan  Tuhan dan jemaatNya sekaligus perintah beranakcucu  terpenuhi,  dan  nama  marga tetap berlanjut.
Bagi  Agama  Kristen,  eksistensi anak dalam perkawinan juga adalah suatu amanah,  namun  ketiadaan  anak  (anak laki-laki)  dalam  perkawinan  tidaklah menjadi  alasan  bagi  suatu  perceraian. Bahkan perempuan mandul, sesuai firman Tuhan  justru  akan  menjadi  ibu  bagi banyak bangsa (banyak orang). Demikianpun  telah  disediakan  Tuhan keistimewaan  tertentu  kepada  keluarga yang tidak dikaruniakan anak, sehingga ia dapat  menjadi  alat  atau  berkat  bagi banyak orang, termasuk anak-anak terlantar  yang  membutuhkan  sentuhan kasih (Oiladang, 2008 : 147).
Pemahaman tentang eksistensi perkawinan  Kristen  justru  berpengaruh pula  pada  pemahaman  mereka  tentang perceraian. Agama Kristen tidak
mengakui  perceraian,  karena  hanyalah maut  yang memisahkan  hubungan suami- istri.  Apa  yang  dijodohkan  Tuhan,  tidak boleh  diceraikan  oleh  manusia,  termasuk oleh suami-istri yang bersangkutan.
Namun  hal  itu  akan  menjadi  lain  ketika mereka dihadapkan pada masalah- masalah  yang  menggoncang  kehidupan keluarganya. Pemahaman demikian hanya ada  pada  ranah  pengetahuan  dan  relatif terbatas  pada  aplikasinya.  Hal  itu  akan lebih  jelas  ketika  dihadapkan  pada  faktor pemicu perceraian.
Perzinahan dipahami sebagai alasan  yang  dibenarkan  Firman  Tuhan (Alkitab)  untuk  bercerai,  dan  sering dijadikan alasan untuk bercerai.
Pemahaman  ini  ternyata  tidak  seperti maksud  Firman  Tuhan.  Sebagaimana dijelaskan  oleh  Wijanarko  (2007  :  62), kata  zinah  dalam  Matius  19  :  9  adalah terjemahan dari Bhasa Yunani atau Gerika dari  kata Porneia. Makna  kata  Porneia adalah Harlotry ,  yang  artinya  segala macam bentuk kebejatan seksual, termasuk adultry (zinah), fornication (percabulan),  dan incest (  hubungan sexsual  antara  orang-orang  yang  sangat dekat  pertalian  darahnya,  selain  termasuk juga  sex  menyimpang  :  dengan  binatang, boneka,  atau dengan alat-alat bantu  – sex toys).  Itu  artinya  bahwa  dalam  Kitab Matius,  penekanan  perceraian  adalah berkaitan  dengan  ketegaran  hati  umat Israel yang hidup dalam kebejatan sexual,
dan itulah yang menjadi  alasan bagi Nabi Musa membolehkan memberi surat cerai.
Epp  memberi  penjelasan  lebih detail tentang hal tersebut. Di zaman Nabi Musa,  dasar  perceraian  dan  perkawinan kembali  adalah  percabulan  dan  bukannya perzinahan. Istilah percabulan menujukkan  dosa  seks  sebelum  menikah, sedangkan  perzinahan  adalah  dosa  seks setelah  menikah.  Perzinahan  menurut Alkitab hukumnya adalah dirajam sampai mati  dan  bukannya  diceraikan.  Tetapi perceraian  diizinkan  bagi  orang  yang setelah menikah diketahui pernah melakukan  percabulan.  Tetapi  inipun bukannya  suatu  perintah  melainkan  izin yang  disediakan  karena  ketegaran  hati umat  Yahudi  saat  itu  (tanpa  tahun  :  65, 66).  Alkitab  sangat  menekankan  unsur keperawanan  dan  kesucian  hidup  dalam suatu berkeluarga/rumahtangga.
Pihak Agama Kristen yang walaupun  tidak  mengakui  perceraian, namun  ia  tidak  mempunyai  cukup kewenangan untuk mencegah suatu perceraian.  Dalam  kaitan  dengan  hal  ini, menurut  penulis  adanya  kepincangan dalam  Undang-undang  perkawinan  (UU No.1  Tahun  1974).  Kalau  untuk  sahnya suatu  perkawinan  maka  mesti  terjadi sesuai  ajaran  agama  pihak  terkait,  maka seyogiyanya  dalam  hal  perceraian  juga mestinya pihak lembaga agama dilibatkan.  Perlu  adanya  peran  lembaga agama dalam hal perceraian umatnya.
Perceraian  yang  terjadi  adalah keputusan  pribadi  dan  bukannya  anjuran gereja. Namun  Gereja (Protestan) bersifat fleksibel dalam menanggapi kasus perceraian. Gereja menyadari bahwa tidak tertutup  kemungkinan  bagi  uamt  atau jemaat  tertentu  terjebak  dalam  masalah- masalah keluarga  yang membawa mereka pada perceraian, meskipun telah mendapat pembinaan  rohani  dari  berbagai  pihak seperti  dari  gereja.  Nasihat  firman  Tuhan bagi  suami-istri  antara  lain  untuk  dapat bertahan  dalam  menghadapi  berbagai gejolak rumahtangga. Ternyata bahwa ada pula keluarga yang tidak bertahan dengan berbagai  alasan  yang  dipandang  gereja tidak  Alkitabiah  (tidak  sesuai  dengan Firman  Tuhan)  sehingga  mereka-pun bercerai.
Gereja  melihat  perceraian  sebagai kebaikan  terutama  terkait  keselamatan suami-istri  secara  jasmani  dan  rohani. Pihak  pelaku  yang  berinisiatif  bercerai juga dapat memperoleh kebahagiaan yang dicari,  di  sisi  lain  pihak  korban  (yang diceraikan)  juga  mempunyai  kesempatan menemukan  kebahagiaan  dengan  orang yang  lebih  bertanggungjawab.  Apabila mereka  hendak    menikah  lagi  maka Gereja mempunyai kewajiban memberkati pernikahan mereka, yaitu sesuai mekanisme  yang  berlaku  –  termasuk pembinaan yang intensif tentang kehidupan keluarga Kristen yang bertanggungjawab.
Hal  ini  didasarkan  pada  nasihat Rasul  Paulus  kepada  Jemaat  di  Korintus, bahwa apabila mereka yang tidak beriman hendak  bercerai,  biarlah  ia  bercerai  (I Korintus 7 : 15). Dalam hal ini perceraian hanya  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak beriman,  sedangkan  orang  beriman  yang mengalami tekanan luar biasa karena ulah pasangannya  dan  kemudian  meminta bercerai, maka gereja juga melihat hal itu sebagai  kebaikan,    meskipun  bukan keputusan bercerai yang dikehendaki oleh gereja.  Prinsip  ini  juga  berlaku  terhadap janda-janda  yang  antara  lain  diceraikan. Menurut  Rasul  Paulus,  kalau  ternyata mereka  tidak  dapat  menguasai  diri, sebaiknya mereka kawin, daripada hangus oleh hawa nafsu (I Korintus 7 : 9).
Setiap  rumahtangga  tidak  luput dari keributan, baik itu dipicu kesalahpahaman,  masalah  ekonomi,  atau apa  saja.  Tetapi  untuk  menghadapi  hal demikian  itu  seharusnya  suami-istri  tetap berpegang  pada  prinsip  Janji  setia  yang pernah  diucapkan  mula-mula.  Janji  setia saat  menikah,  yaitu  dalam  segala  situasi, baik susah maupun senang, baik ada anak ataupun tidak, itu semua seharusnya tidak melunturkan  janji  setia  di  antara  suami- istri.

## Implikasi Sosiologis
Kasus dalam pengkajian ini memberi  inspirasi  untuk  kita  memahami eksistensi kebertahanan keluarga. Keluarga  yang  terpelihara  keutuhannya
(integratif) dalam waktu yang relatif lama, yaitu  di  atas  20  (duapuluh)  tahun,  dari mereka kita mendapat pemahaman, bahwa adanya  kekuatan  tertentu  yang  dapat menyebabkan kebertahanan suatu keluarga. Hal itu relatif tidak dimiliki oleh keluarga bercerai bahkan bercerai berulang-ulang.  Di  sisi  lain  keluarga tertentu  yang  tetap  utuh  hingga  usia perkawinan  di  atas  20  (duapuluh)  tahun,
telah terbukti mempertahankan eksistensinya di
tengah-tengah masyarakat yang sering melakukan praktik perceraian (kawin-cerai), tentunya dengan  berpegang  pada  prinsip-prinsip hidup  berkeluarga  sebagai  kekuatan bertahannya suatu keluarga.
Norma  berkeluarga  bagi  Orang Rote  Thie  yaitu  : sao  losa  mate,  esa  ifua esa  langga  duin .  Artinya,  bahwa  saling setia  sampai  mati,  sampai  yang  seorang menguburkan yang lain. Dengan berpegang  pada  norma  tersebut,  maka suatu keluarga yang  diterpa  badai kehidupan  yang  sebesar  apapun  tetapi mereka akan tetap menempatkan keutuhan keluarganya sebagai yang terutama.  Dalam  hal  ini  maka  tidak  akan terjadi perceraian dengan sebegitu mudahnya,  sebagaimana  yang  sering terjadi  di  kalangan  keluarga  Rote  Thie  di Tanah  Merah.  Norma  kesetiaan  dalam berkeluarga dapat mengekang niat keluarga  yang  hendak  bercerai,  bahkan cahaya yang menerangi kehidupan
keluarga yang dilanda kegelapan.  Hal ini sejalan  dengan  Firman  Tuhan  (Alkitab) yaitu saling setia sampai maut memisahkan. Namun pandangan demikian  hanya  berada  pada  ranah pengetahuan,  dan  sebaliknya  relatif  sulit melakukannya. Orang Rote Thie di Tanah Merah lebih senang menghadapi kenyataan  hidup  secara  praktis  dan  tidak berbelit-belit, termasuk dalam hal perceraian.
Keluarga  yang  memilih  bercerai padahal  adanya  alternatif  lainnya  yang tersedia  menurut  adat,  maka  sebenarnya sekaligus sebagai bentuk gugatan terhadap eksistensi norma : sao losa mate, esa  ifua  esa  langga  duin. Kalau  tetap dipegang teguh pada norma tersebut maka perceraian  sulit  terjadi,  terlebih  hal  itu harus menjadi pegangan suami-istri, tidak hanya  oleh  satu  pihak.    Meskipun demikian  tantangan  rumahtangga  sangat luar  biasa  menyebabkan  mereka  tidak dapat  bertahan  untuk  tetap  berpegang pada norma tersebut.
Orang  Rote  Thie  menghormati pasangan  yang  saling  setia  sampai  maut yang  memisahkan,  namun  tampaknya praktik  perceraian  sulit  untuk  ditekan, bahkan  cenderung  akan  terus  meningkat. Norma  kesetiaan  dalam  perkawinan terkesan  relatif  telah  melemah,  dan  telah mengalami perubahan menjadi : “ sao losa mate, esa ifua esa langga duin,  tehu inak ato  touk  ana  eusalah,  bisa  nemekrtu”.
Artinya  bahwa  kawin  sampai  maut memisahkan,  tetapi  kalau  ada  kesalahan (serius)  dari  suami-istri,  maka  bsa bercerai. Di sisi lain perceraian dipandang sebagai  keputusan  tiap  pribadi  dan keluarga  terdekat  saja.  Pihak  lain  yang ikut terlibat dalam proses perkara perceraian  adalah  kewajiban  adat  sebagai keluarga besar/luas.
Kebertahanan  keluarga  tergantung juga  pada  pemahaman  keagamaan,  dalam hal  ini  ajaran  Agama  Kristen  (Firman Tuhan) tentang eksistensi perkawinan dan perceraian.  Kalau  mereka  dengan  serius berpegang  teguh  pada  hukum  Agama Kristen  yang  benar  maka  mereka  tidak akan semudah itu untuk bercerai.
Kalaupun  mereka  memahami  dengan benar  tetapi  hanya  sebatas  sebagai pengetahuan  dan  tidak  terinternalisai dalam bathinnya sehingga menjadi karakter  atau  pribadinya,  maka  kondisi itupun dapat memicu pengambilan keputusan bercerai ketika keutuhan keluarganya terancam.
Perkawinan  Kristen  adalah  sekali untuk seumur hidup, kecuali pasangannya meninggal  dunia  maka  baik  secara  adat maupun  agama,  yang  bersangkutan  dapat menikah  lagi.  Perceraian  bukanlah  jalan yang dikehendaki Tuhan, apabila bercerai dan  kawin  lagi  adalah  perzinahan. Pemahaman  demikian  dapat  menolong mereka  untuk  tetap  bertahan  hingga  kini. Hal  tersebut  relatif  ada  pada  keluarga
yang  bercerai,  namun  sebatas  sebagai pengetahuan. Lagipula menurut penafsiran  mereka  bahwa  perzinahan dikaui  Alkitab  sebagai  alasan  perceraian. Hal  ini  justru  memperkuat  perceraian dengan alasan perselingkuhan yang dibenarkan oleh hukum adat tersebut.
Orang  yang  takut  Tuhan  (hormat kepada  Tuhan)  maka  ia  tidak  akan bercerai. Kalau pasangannya menghendaki untuk bercerai, maka hal ini adalah  pertanda  ia  adalah  orang  yang tidak  beriman  (Oiladang,  2008  :    106). Firman  Tuhan  yang  disampaikan  oleh Rasul  Paulus,  apbila  orang  yang  tidak beriman  hendak  bercerai,  maka  biarlah  ia bercerai  (I  Korintus  7  :  7  –  15).  Orang beriman  tidak  akan  melakukan  hal-hal yang  dapat  memicu  keributan  serius dalam  keluarga  yang  justru    dapat mengancam  keutuhan  hubungan  suami- istri. Tidak ada alasan dalam rumahtangga orang  beriman  untuk  bercerai,  karena mereka  selalu  menjaga  keharmonisan hubungannya sebagai gambaran hubungan Tuhan  dan  JemaatNya.  Bagi  agama Katolik,  apabila  suatu  rumahtangga  tidak memenuhi ajaran katolik, termasuk kehendak  untuk  bercerai  maka  hanya  ada pembatalan perkawinan, karena perkawinannya  dipandang  tidak  pernah ada.  Kalau  ia  benar-benar  orang  Katolik, maka  tidak  adanya  niat  baginya  untuk bercerai.  Demikian  juga  halnya  dengan orang  Kristen  (Protestan),  kalau  ia  benar-
benar  beriman  kepada  Yesus  Kristus, maka ia tidak akan bercerai.
Dari  uraian  di  atas  penulis berkesimpulan  bahwa  praktik  perceraian pada kalangan Orang Rote Thie di  Tanah Merah  terjadi  karena  anomi  akan  norma kesetiaan  dalam  perkawinan,  baik  norma adat  maupun  norma  agama.  Demikian kebertahanan  suatu  keluarga  dipengaruhi oleh  pemahaman  berkeluarga  menurut hukum  yang  berlaku.  Menurut  Weber, bahwa  kelakuan  seseorang  tidak  dapat dipahami  di  luar  konteks  individual keyakinannya  dan  motivasinya  (Veerger, 1984 ).

## Simpulan
AdaT Rote Thie memberi peluang bagi  terjadinya  perceraian,  walaupun  hal itu  tidaklah  mudah  untuk  dilakukan. Banyak orang telah memanfaatkan peluang tersebut sehingga norma berkeluarga  menjadi  fungsional  dengan syarat  :  “Sao  losa  mate,    esa  ifua  esa langga  duin,  tehu  inak  atau  touk  ana  ue sala,  bisa  nemeketu”  (saling  setia  sampai maut yang memisahkan, tetapi apabila ada kesalahan  istri  atau  suami,  maka  dapat bercerai).  Perceraian  terjadi  selain  karena adanya  perubahan  pemahaman  tetang norma  kesetiaan  berkeluarga  (  sao  losa mate,  setia  dalam  perkawinan  sampai maut  memisahkan),  tetapi  juga  karena pemahaman  yang  terbatas  tentang  nilai adat  perkakwinan  dan  perceraian  dan pemahaman keagamaan mengenai hal itu.
Kebertahanan suatu keluarga dapat terjadi karena  pemahaman  yang  benar  tentang eksistensi  perkawinan  dan  perceraian, baik menurut hukum adat maupun agama, telah  terbathinkan  sebagai  karakter.  Hal itu  akan  teraplikasi  dalam  kehidupan keseharian  yang  menjunjung  tinggi  nilai kesetiaan  berkeluarga,  sebagai  gambaran antara hubungan Tuhan dengan JemaatNya  yang  tak  terceraikan.  Hal  itu sekaligus  sebagai  gambaran  hubungan antara  rumput  dan  tanah  yang  menyatu sampai rumput luluh dan menjadin  tanah. Saran  bagi  semua  pihak  terkait  dan berkompeten, hendaknya berupaya membangun  pemahaman  yang  benar tentang  eksistensi  perkawinan  dan  hal perceraian  sesuai  hukum  adat  dan  norma keagamaan.  Hal  itu  sebagai  kekuatan bertahannya  suatu  keluarga  untuk  tetap eksis.

## Daftar Pustaka
Abercrombie,  Nicholas,  et,el,  2010, Kamus Sosiologi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Borgatta, Edgar F, & Borgatta Marie L, (ed),
1992, Encyclopedia of Sociology, New York , Macmillan Publishing Company. Brym,  Roberth,  and  Lie  John,  2007, Sociology,Your Compass  for  a New World, Belmont USA, Thomson Wadsworth. Creswell,  John  W,  2010, Research  Design  :
Pendekatan Kualitatif,
Kuantitatif, dan
Mixed, Terjemahan Achmad  Fawaid, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Dagun,  Save  M,  2002, Psikologi  Keluarga, Jakarta, Rineka Cipta Goode,  Willian  J,  1991, Sosiologi  Keluarga, Jakarta, PT Bina Aksara.
Hadikusuma,  Hilman  H,  2003, Hukum Perkawinan  Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara  Adatnya , Bandung, PT Citra Aditiya Bakti. ------------------------------, 1995, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang- undangan Adat, Hukum Agama, Jakarta,Mandar Maju. Haning,  Paul  A,  2006, Hukum  Kekeluargaan (Perkawinan  dan
Waris)
Masyarakat  Rote,
Kupang, Kairos Horton,  Paul  B, 1984, Sosiologi , jilid  2,  Alih Bahasa Aminudin Ram, Jakarta, Erlangga. Ihromi,  T.  O,  ed,  1999, Bunga  Rampai Sosiologi  Keluarga ,  Jakarta,  Yayasan  Obor Indonesia.
Karim,  Erna,  1999, Pendekatan  Perceraian dari Perspektif Sosiologi, Dalam Ihromi,  T.O  (ed), Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Jakarta, Yayasan Obor Swadaya. Lembaga  Alkitab  Indonesia,  1984, Alkitab , Jakarta Macionis, John J, 2004, Sociology , edisi ke-9,
Singapore,  Person Education South Asia Pte Ltd. Marshall,  Gordon,  1998,  Dictionary  of Sociology,  New  York,  Oxford  University Press.
Miles, Mattew B, dan Huberman, A. Michael,
1992, Analisis Data Kualitatif, diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohini,Jakarta,Uni versitas  Indonesia Press. Nurwujaya, Hartarti, 2011, Mencegah Selingkuh & Cerai ,  Jakarta,  PT Elex Media Komputindo. Oiladang,  Chris  S,  2014,  Bahan  Ajar Sosiologi Keluarga, Kupang, Jurusan  Sosiologi –Fisip Undana. -----------------------,2013, Perceraian : Penyimpangan yang fungsional, Yogyakarta ,
Penerbit Andi.
Pustaka  Yustisia,  2010, Hukum  Keluarga  :
Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi  Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT,  dan  Anak, Yogyakarta
Sajogyo,  Pudjiwati,  1983,  Peranan  Wanita
dalam Perkembangan Masyarakat  Desa, Jakarta, CV. Rajawali. Sanderson, Stephen K, 2000, Makro Soiologi, Sebuah Pendekatan Realitas Sosial, Diterjemahkan oleh  Hotman  M. Siahaan,  Jakarta, PT.  Raja  Grafindo Persada. Saraswati,  Rika,  2006,  Perempuan  dan Penyelesaian Kekerasan  dalam Rumah  Tangga,  , Bandung  PT  Citra
Aditya Bakti.
Soekanto,  Soerjono,  2010, Mengenal  Tujuh Tokoh Soiologi, Jakarta, Rajawali Pers. Subadio, Maria Ulfah, ed, 1983, Peranan dan Kedudukan
Wanita  Indonesia,
Yogyakarta,Gajah Mada  University Press. Sumiarni,  Endang,  2005, Problsematikan Hukum Perceraian Kristen dan Katolik, Yogyakarta, Wonderful Publishing Company. ------------------------,  2005, Problematikan Hukum Perceraian Kristen dan Katolik, Yogyakarta, Wonderful Publishing Company. ------------------------,  2004, Kedudukan  Suami Istri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender melalui Perjanjian Kawin), Yogyakarta, Wonderful
Publishing
Company.
Wijanarko,  Jarot,  2007, Perceraian,  Aku mau Menikah lagi, Yogyakarta, Suara Pemulihan.