KB Sebagai Prasyarat Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah)

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.890            pp.  734-745

## Research Article

## KB Sebagai Prasyarat Dalam Perkawinan Siri
(Studi Kasus Di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah)
Sukron 1 , Jezeri 2 ,  JK Habibi 3
1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; ahmadsukron12ratg@gmail.com 2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; jezeriarmas01@gmail.com
3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; mazbieby2@gmail.com
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  October 12, 2023 Revised :  November 26, 2023 Accepted :  December 17, 2023 Available online    :  January 19, 2024
How To Cite: Sukron, Jezeri and JK Habibi (2024) “ Family Planning as a Prerequisite for Siri Marriage (Case Study in Pacentan Village, Tanah Merah District)”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(1), pp. 734 – 745. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.890.
Family  Planning  as  a  Prerequisite  for  Siri Marriage  (Case  Study  in  Pacentan  Village,  Tanah Merah District)
Abstract. This  research  aims  to  describe  a  number  of  cases  that  occurred  in  the  Pacentan  village community,  Tanah  Merah  District,  Bangkalan  Regency  regarding  unregistered  marriages  with  the condition of participating in the Family Planning program which is usually called KB. This research is field  research  using  descriptive-analytical  qualitative  methods.  The  author  uses  an  empirical- normative  approach  to  examine  the  dynamics  of  implementing  unregistered  marriages  with  the requirement  of  following  family  planning  from  Maslahah  Mursalah  perspective.  The  results  of  this research are divided into two points, namely: 1. The existence of family planning requirements for every unregistered marriage is one of the ijtihad of Pacentan village community leaders as an alternative for men and women who want to get married, but have not yet reached the age of 19 in accordance with the provisions of Law No. 16 2019 concerning Marriage. Family planning is used as a tool for couples to

## Sukron, Jezeri,  JK Habibi
KB Sebagai Prasyarat Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah)
control birth by managing pregnancies until the marriage is registered at the KUA. 2. The provisions regarding  the  requirements  for  participating  in  family  planning  for  every  unregistered  marriage,  if viewed from the perspective of Maslahah Mursalah, include maslahah dharuriyyah. This aims to ensure that men and women who are under the marriageable age can be married, so that they can fulfill their biological needs in accordance with Islamic law. Then each couple can easily register their marriage event with the KUA without going through a marriage certificate at the Religious Court, so they can register their marriage easily and at a low cost.
Keywords: Unregistered Marriage, KB, Maslahah Mursalah
Abstrak: Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menggambarkan  sejumlah  kasus  yang  terjadi  di masyarakat  desa  Pacentan  Kecamatan  Tanah  Merah  Kabupaten  Bangkalan  tentang  perkawinan  siri dengan  syarat  mengikuti  program  Keluarga  Berencana  yang  biasa  disebut  KB.  Penelitian  ini merupakan penelitian lapangan ( field research) dengan menggunakan metode kualitatif yang sifatnya deskriptif-analitis.  Penulis  menggunakan  pendekatan  empiris-normatif  untuk  mengkaji  dinamika pelaksanaan  perkawinan  siri  dengan  syarat  mengikuti  KB  dari  sudut  pandang  Maslahah  Mursalah. Adapun  hasil  penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua  point,  yaitu:  1.  Adanya  syarat  KB  pada  setiap perkawinan siri merupakan salah satu ijtihad tokoh masyarakat desa Pacentan sebagai alternatif bagi pria dan wanita yang ingin menikah, namun belum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan ketentuan UU  No  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan.  KB  dijadikan  alat  bagi  pasangan  untuk  mengendalikan kelahiran  dengan  menunda  kehamilan  sampai  perkawinan  telah  dicatatkan  di  KUA.  2.  ketentuan syarat  mengikuti  KB  bagi  setiap  perkawinan  siri  jika  ditinjau  dari  perspektif  Maslahah  Mursalah termasuk maslahah dharuriyyah. hal ini bertujuan agar pria dan wanita yang masih di bawah usia nikah tersebut  dapat  dinikahkan,  sehingga  dapat  menyalurkan  kebutuhan  biologis  sesuai  dengan  hukum Islam. Kemudian bagi setiap pasangan dapat dengan mudah mendaftarkan peristiwa perkawinannya kepada  KUA  tanpa  melalui  Istbat  nikah  di  Pengadilan  Agama,  sehingga  dapat  mencatatkan perkawinan dengan mudah dan biaya yang murah.
Kata Kunci: Perkawinan Siri, KB, Maslahah Mursalah

## PENDAHULUAN
Pernikahan siri adalah istilah populer dalam masyarakat yang dipahami sebagai perkawinan  di  bawah  tangan.  Maksud  dari  pernikahan  ini  yaitu  pelaksanaan perkawinan yang syarat dan rukun perkawinannya sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi  perkawinan  yang  telah  dilaksanakan  tersebut  belum  didaftarkan  di  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  yang  merupakan  instansi  resmi  yang  ditunjuk  oleh  Kantor Kementerian Agama. 1
Isu pernikahan siri merupakan isu yang masih berkembang sampai saat ini. Hal tersebut terjadi karena berbagai problematika yang muncul setelah perkawinan siri dilakukan. 2 Problematika  yang  sering  muncul  kepermukaan  berkaitan  dengan persoalan  Yuridis  dan  administratif  tentang  pencatatan  kependudukan.  Persoalan tersebut berkaitan tentang keabsahan perkawinan siri di mata negara, sebagaimana
1 Shanty Dellyanaa, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 49.
2 Daffa  Alif  Utama,  Endah  Pujiastuti,  and  Dian  Septiandani,  “Penerbitan  Kartu  Keluarga  Bagi Pasangan  Nikah  Siri  Dan Akibat  Hukumnya  Terhadap  Para  Pihak,” Jurnal  Usm  Law  Review 5,  no.  2 (2023), 821.

## Sukron, Jezeri,  JK Habibi
KB Sebagai Prasyarat Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah)
diuraikan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yaitu setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang – undangan yang telah berlaku. 3
Ketidakdicatatkannya  perkawinan  siri  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  telah menimbulkan sejumlah isu dan masalah terkait dengan legalitasnya dalam tatanan hukum  dan  administratif  negara.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  diketahui  dan dipertimbangkan bagaimana penanganan dan regulasi perkawinan siri di masa depan agar dapat mengatasi permasalahan yang muncul seiring dengan berkembangnya isu ini.
Pernikahan  siri  semakin  marak  dipraktikkan  setelah  adanya  pengesahan Undang-undang No. 16 tahun 2019 merupakan perubahan terhadap Undang-undang No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  telah  menaikkan  batas  usia  minimal  untuk perempuan  yang  dapat  menikah  sebanyak  3  tahun.  Pada  awalnya  batas  minimal menikah  wanita  adalah  berusia  paling  minim  pernikahan  bagi  perempuan  yang awalnya  16  tahun  telah  disetarakan  dengan  batas  usia  minimal  laki-laki,  yaitu  19 tahun,  melalui  perubahan  undang-undang. 4 Perubahan  batas  usia  perkawinan dimulai  dengan  pengesahan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tertera  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  undang-undang  tersebut,  anak  didefinisikan  sebagai seseorang  yang  belum  mencapai  usia  18  tahun,  termasuk  yang  masih  dalam kandungan. 5 Peningkatan usia minimal untuk pernikahan wanita menjadi 19 tahun bertujuan  untuk  mengoptimalkan  persiapan  yang  lebih  baik  dalam  hal  kesiapan mental dan fisik bagi perempuan sebelum menikah. menjadi ibu rumah tangga yang berkualitas sehingga mengurangi risiko kematian, pendarahan , abostus ,  dan operasi obstetric. 6
Berdasarkan argumentasi di atas, bahwa adanya kenaikan batas minimal usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk kepentingan calon suami dan istri  dalam mewujudkan  rumah  tangga  bahagia  sesuai  dengan  amanat  Undang-undang perkawinan.  Namun  pada  kenyataannya,  tidak  semua  masyarakat  mampu menjalankan  aturan  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  karena  berbagai faktor  yaitu  faktor  ekonomi,  ikatan  dinas  (kerja/sekolah),  tidak  cukup  usia  nikah, adanya  keyakinan  penikahan  siri  sah  secara  agama,  pencatatan  hanya  sebatas administrasi,  dan  kurangnya  pemahaman  terhadap  pentingnya  pencatatan perkawinan. 7
Praktik  di  lapangan,  sebagian  besar  masyarakat  desa  Pacentan  Kecamatan Tanah  Merah  Kabupaten  Bangkalan  memiliki  pemahaman  bahwa  pencatatan perkawinan  merupakan  persoalan  administratif  untuk  menertibkan  dan  menjaga
3 Fadli,  “Implikasi  Yuridis  Terhadap  Penerbitan  Kartu  Keluarga  Bagi  Pasangan  Nikah  Siri  Di Indonesia,” Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 4, no. 01 (2021, 90.
4 Supri Yadin Hasibuan Dkk, Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahandan Konsekuensinya, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum , Vol. 1:2 (September 2019), 80.
5 Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Undang Undang Perlindungan Anak (Yogyakarta: Laksana, 2018), 78.
6 Shanty Dellyanaa, Wanita dan Anak di Mata Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1998), 174.
7 Siti  Ummu  Adillah,  “Analisis  Hukum  Terhadap  Faktor -Faktor  Yang  Melatarbelakangi Terjadinya  Nikah  Sirri  Dan  Dampaknya  Terhadap  Perempuan  (Istri)  Dan  Anak- Anak,” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. Edsus (2011), 104.

## Sukron, Jezeri,  JK Habibi
KB Sebagai Prasyarat Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah)
legalitas perkawinan di mata hukum negara. Sehingga pencatatan perkawinan dapat dilakukan  setelah  perkawinan  berlangsung. 8 Bagi  pria  dan  wanita  yang  belum mencapai usia minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang untuk menikah, tokoh  masyarakat  menetapkan  persyaratan  tambahan  agar  mereka  mengikuti program Keluarga Berencana (KB) sebelum melangsungkan  pernikahan siri. Syarat tersebut merupakan hasil dari proses dialog antara budaya masyarakat yang menolak praktik pacaran dan meminimalisir dampak negatif dari pernikahan siri dikemudian hari dengan usaha mentaati hukum negara secara bertahap. 9
Maksud mentaati hukum  negara secara bertahap yaitu suatu upaya sebagian besar  masyarakat  setempat  untuk  mecatatkan  peristiwa  pernikahan  sirinya  pada Kementerian Urusan Agama (KUA) pada waktu dikemudian hari setelah mempelai berusia  19  tahun  dengan  kondisi  masih  belum  memiliki  seorang  anak.  Ketentuan tersebut  juga  merupakan  keringanan  khusus  dari  kepala  KUA  Kecamatan  Tanah Merah  untuk  melayani  dan  mempermudah  masyarakat  pedesaan  dalam  proses pencatatan pernikahan sesuai dengan situasi dan budaya setempat. 10
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  akan  menggunakan  teknik  pengambilan  data melalui purposive  sampling , 11 dengan  mengambil  beberapa  sampel  untuk  mengkaji melalui  teori Maslahah  Mursalah terhadap  fenomena  nikah  siri  di  lapangan  yang telah  mengalami  perkembangan  dengan  adanya  persyaratan  mengikuti  KB  bagi pasangan yang ingin menikah.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  praktik  nikah  sirri  dengan  syarat  mengikuti  program  Keluarga Berencana (KB) di desa Pacentan?
2. Bagaimana  praktik  nikah  sirri  dengan  syarat  mengikuti  KB  dalam  tinjauan Maslahah Mursalah ?

## Tujuan Penulisan
1. Agar  dapat  mengetahi  dan  menganalisis  praktik  nikah  sirri  dengan  syarat mengikuti program Keluarga Berencana (KB) di Desa Pacentan.
2. Untuk memahami, menganalisa dan menuijau dari kacamata Maslahah Mursalah terhadap praktik nikah sirri dengan syarat mengikuti KB.\

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di lapangan ( field research) dan mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. 12 Penulis mencoba menggambarkan dinamika dari sebuah pelaksanaan perkawinan siri dengan syarat mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dengan melihat dari sudut pandang Maslahah Mursalah.
8 Hasil Wawancara Pada Samsul Arifin, Carek Desa Pacentan, 24 April 2023.
9 Hasil Wawancara Pada Moh Eni, Staf Desa Pacentan, 25 April 2023.
10 Hasil Wawancara Pada Moh Chotib, Kepala KUA Tanah Merah, 25 April 2023.
11 Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris , Cet 1 (Jakarta: Ind-Hill- Co, 1990), 133.
12 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Cetakan ke 2, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 37.

## Sukron, Jezeri,  JK Habibi
KB Sebagai Prasyarat Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah)
Data  penelitian  ini,  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi,  dan pengumpulan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori Miles dan Hubermas yaitu data Kualitatif dianalisis dengan metode mengelompokkan sejumlah data yang diperoleh,  kemudian  menentukan  serta  menata  ulang  data  yang  dianggap  penting dan menyisihkan data yang tidak dibutuhkan dalam penelitian agar lebih mudah dan efektif.  Setelah  data  berhasil  dikelompokkan,  maka  penulis  memaparkan  hasil temuan tersebut berbentuk teks agar mudah dipahami. Langkah selanjutnya penulis membuat  kesimpulan  dari  data  yang  diperoleh  tersebut  sehingga  menemukan jawaban masalah dari penelitian.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Pengertian Nikah Siri
Adapun kata "siri" berasal dari bahasa Arab, yakni " sirrun " yang memiliki makna tersembunyi, rahasia, sunyi, dan berlawanan dengan " alaniyyah ," yang berarti terang- terangan. Istilah "nikah siri" terbentuk dengan menggabungkan kata "sirri" dengan "nikah" untuk merujuk pada perkawinan yang dilangsungkan secara diam-diam atau tersembunyi. Konsep diam-diam dan tersembunyi ini menciptakan dua pemahaman, yakni perkawinan yang diselenggarakan tanpa pengumuman publik atau perkawinan yang tidak diakui atau tercatat oleh lembaga negara. 13
Istilah "nikah siri" yang pada umumnya digunakan dalam masyarakat merujuk pada  praktik  perkawinan  di  bawah  tangan,  yang  artinya  proses  pernikahan  ini dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  norma-norma  Islam  serta  memenuhi syarat-syarat  dan  rukun  perkawinan  seperti  keberadaan  wali,  saksi,  dan  akad  ijab qabul. 14

## Syarat dan Rukun Nikah Siri
Adapun  pernikahan  siri  dapat  dikatakan  sah  secara  ketentuan  agama  Islam, setelah memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan, ada empat rukun perkawinan yang diakui oleh mayoritas  ulama, yaitu sebagai berikut: 15
a. Kehadiran calon pengantin pria dan wanita.
b. Kehadiran wali dari calon pengantin wanita.
c. Kehadiran dua saksi laki-laki.
d. Pelaksanaan ijab dan qabul.
Rukun perkawinan  juga merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah keabsahan  pernikahan,  maka  dari  itu  perlu  dikethui  beberapa  rukun  yang  harus dipenuhi diantaranya: 16
13 M Yusuf, “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga,” Jurnal: At-Taujih 2, no. 2 (1974), 99.
14 Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 159.
15 Abdullah and Badrudin, “Dampak Penerapan UU No 16 Tahu 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini  Dan  Upaya  KUA  Dalam  Mengantisipasinya  Di  Kecamatan  Tungkal  Ilir,” ’AAINUL  HAQ:  Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2021), 51.
16 Zuhrah  Fatimah,  “Hukum  Perkawinan  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Undang -Undang  No.  1 Tahun !974, ” Yustitia 1, no. 1 (1974), 303 – 35.

## Sukron, Jezeri,  JK Habibi
KB Sebagai Prasyarat Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah)
a. Adanya  calon  suami  yang  memenuhi  kriteria-kriteria  berikut:  beragama  Islam, berjenis kelamin laki-laki, memiliki identitas yang jelas, bersedia untuk menikah, dan tidak terhalang untuk menikah dari segi nasab.
b. Adanya  calon  istri  juga  yang  memenuhi  persyaratan  berikut:  memeluk  agama Islam,  berjenis  kelamin  perempuan,  mempunyai  identitas  yang  jelas,  bersedia menikah, dan tidak memiliki halangan untuk menikah.
c. Adanya  wali  nikah  dengan  memiliki  kriteria-kriteria  sebagai  berikut:  berjenis kelamin laki-laki, dewasa atau baligh , memiliki hak perwalian atas calon istri yang akan  melaksanakan  pernikahan,  adil,  berakal  sehat,  berstatus  agama  islam,  dan tidak sedang menjalani ihram haji atau umrah.
d. Hadirnya saksi dalam sebuah peristiwa perkawinan dengan diharuskan memenuhi syarat sebagai berikut: paling sedikit, hadir dalam proses ijab qabul, memahami maksud  dari  perjanjian  pernikahan,  beragama  Islam,  adil,  dan  sudah  mencapai usia dewasa.
e. Dalam Ijab qabul, seseorang diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yang  diantaranya  adalah:  penggunaan  bahasa  yang  mudah  difahami  oleh  kedua mempelai serta saksi yang menghadiri acara akad tesebut, dan juga ucapan akad harus terdengar jelas oleh kedua mempelai  dan para saksi, serta antara ijab dan qabul diharuskan berkesinambungan (tanpa terputus).

## Pengertian Program Keluarga Berencana
KB  (Keluarga  berencana)  adalah  suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh  seseorang yang ingin melakukan  pernikahan yang disertai kepedulian terhadap pendewasaan usia pernikahan, rencana kelahiranmembina dan mensosialisasikan ketahanan dalam berumah  tangga  guna  meningkatkan  keharmonisan  keluarga  agar  tercipta  rumah tangga  yang  berkualitas. 17 Dalam  artikel  Tria  Monja  yang  mengutip  pendapatnya Hanafe Hartanto (1994: 08), dijelaskan bahwa istilah KB (Keluarga Berencana) adalah salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  guna  merencanakan  kehamilan dalam rumah tangga dengan cara tidak melawan hukum agama, moral dan undang- undang  yang  ada  di  negara  Republik  Indonesia,  dengan  tujuan  memperoleh kesejahteraan  rumah  tangga  dalam  lingkup  kecil  dan  kesejahteraan  masyarakat secara umum. 18

## Dampak Positif dan Negatif KB

## a. Dampak Positif KB
Adanya  program  KB  dalam  rumah  tangga  bertujuan  untuk  merencanakan jumlah dan jarak diantara kelahiran anak. Kesehatan reproduksi akan lebih efektif terjaga ketika jumlah ibu melahirkan pada setiap tahunnya berkurang. Seorang ibu yang  sering  melahirkan  maka  kesehatan  reproduksinya  berpotensi  mengalami pendarahan, timbulnya penyakit dalam rahim, kandungan lemah, bayi lahir tidak normal  bahkan  dapat  mengakibatkan  kematian  ibu  dan  anak.  Berdasarkan  hal
17 Tria  Monja  Mandira  et  al.,  “Education  of  Family  Planning  Programs  for  Fertility  Women During the Covid 19 Pandemic Period,” Jurnal Abdi Masyarakat 1, no. 1 (2020), 108 – 112.
18 Siti  Soleha,  “Studi  Tentang  Dampak  Program  Keluarga  Berencana  Di  Desa  Bangun  Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara,” Journal Ilmu Pemerintahan 4, no. 1 (2019), 41.

## Sukron, Jezeri,  JK Habibi
KB Sebagai Prasyarat Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah)
tersebut  maka  sangat  penting  merencanakan  jarak  kelahiran  untuk  menjaga kesehatan  reproduksi  ibu  dan  proses  persalinan  anak  dapat  dilakukan  secara normal dengan cara mengikuti KB seperti yang telah diprogram oleh pemerintah. 19

## b. Dampak Negatif KB
Secara umum dampak negatif penggunaan KB (alat kontrasepsi) bagi wanita terjadi  perdebatan  pendapat.  Perbedaan  tersebut  paling  tidak  karena  tiga  hal. pertama setiap  orang  memiliki  pengalaman  berbeda  ketika  memakai  Kb, Kedua terletak pada jenis KB yang digunakan, ketiga adalah kondisi kesehatan tubuh dari pemakianya kurang memungkinkan.
Adapun KB adalah alat yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur tingkat kelahiran bagi wanita. Umumnya, gejala yang dirasakan oeh wanita yaitu rasa  pusing  dan  mual.  Hal  tersebut  dapat  mengganggu  aktifitasnya,  sehingga dituntut  cermat  dalam  memilih  KB atau  jenis  alat  kontrasepsi  yang  cocok.  Bagi wanita  dianjurkan  berkonsultasi  pada  dokter  atau  bidan  agar  tidak  salah  pilih dalam memakai KB atau alat kontrasepsi.
Salah  satu  alat  kontrasepsi  yang  banyak  digunakan  di  negara  berkembang adalah  KB  suntik.  Jenis  alat  kontrasepsi  tersebut  dapat  menghalangi  sel  telur menempel pada dinding rahim sehingga proses kehamilan dapat dicegah dengan cara mengentalkan lendir rahim agar sperma terhambat melakukan pembuahan. Salah  satu  dampak  negatif  dari  KB  suntik  yaitu  siklus  menstruasi  tidak  teratur secara berkepanjangan bahkan tidak mengalaminya sama sekali selama beberapa bulan  pertama  saat  pemakaian  atau  berhenti  mengikuti  program  Kb  suntik, kemudian dapat menurunkan gairah seksual pada wanita.

## KB Sebagai Syarat Perkawinan Siri
Setelah disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun  1974    tentang    perkawinan  yaitu  terletak  pada  pasal  7  tentang  usia/umur perkawinan.  Pasal  7  UU  No.  1  Tahun  1974  disebutkan  bahwa  “perkawinan  hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak  wanita sudah  mencapai  usia  16  (enam belas) tahun”, maka pada pasal 7 UU No.16 Tahun 2019  berbunyi  bahwa “perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah mencapai  umur  19  (s embilan  belas)  tahun” .  Sejak  diterapkannya  UU  No.16  Tahun 2019  tersebut,  angka  pernikahan  siri  karena  faktor  usia  dini  di  desa  Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan semakin meningkat. 20
Di  bawah  ini  adalah  hasil  wawancara  peneliti  kepada  lima  informan  di  desa Pacentan Kecamatan  Tanah  Merah Kabupaten  Bangkalan.  Lima  informan  tersebut sebagai berikut:
Informan  pertama  adalah  bapak  Samsul  Arifin,  usia  38  tahun,  pendidikan terakhir SMA, beragama Islam, alamat Pacentan, jabatan sebagai Carik desa. Menurut Samsul  Arifin,  perkawinan  merupakan  salah  alat  kontrol  sosial  yang  memiliki dampak baik dalam penataan hidup bermasyarakat, dan moral. Adanya perkawinan
19 Ibid, 47.
20 Abdullah and Badrudin, “Dampak Penerapan UU No 16 Tahu 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dan Upaya KUA Dalam Mengantisipasinya Di Kecamatan Tungkal Ilir.”

## Sukron, Jezeri,  JK Habibi
KB Sebagai Prasyarat Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah)
yang  diatur  dalam  hukum  Islam  harus  tetap  dijaga  dan  diperhatikan  syarat  dan rukunnya agar tetap teratur dan tertib.
Dewasa ini sering terjadi praktik perkawinan siri sebagai salah satu dampak dari dinaikkanya  usia  minimal  nikah  wanita  menjadi  19  tahun  sama  dengan  usia  pria. Perubahan  aturan  usia  nikah  tersebut  menjadi  suatu  persoalan  tersendiri  bagi masyarakat  desa  pacentan.  Sehingga  untuk  mempermudah  penyelesaiannya  maka diberlakukan syarat mengikuti KB bagi calon yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur. Seperti yang diucapkan Samsul Arifin sebagai berikut:
“bagi pria  dan  wanita  yang  hendak  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur  19 tahun  diharuskan  mengikuti  KB  agar  selama  perkawinan  sirinya  berlangsung tidak memiliki anak terlebih dahulu, sebelum perkawinannya dicatatkan di KUA. Ketentuan  ini  merupakan  cara  mudah  untuk  mendaftarkan  perkawinannya dikemudian hari”. 21
Informan  kedua  adalah  Moh  Sini,  usia  54  tahun,  pendidikan  terakhir  SMP, beragama Islam, jabatan sebagai pembantu carik desa atau bagian pelaksana. Adapun pendapat  beliau  terkait  perkawinan  siri  dengan  syarat  mengikuti  KB  yaitu perkawinannya tetap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Kemudian persoalan KB menjadi syarat adanya perkawinan siri merupakan salah satu upaya mengurangi persoalan dikemudian hari terkait status anak tanpa melakukan istbat nikah. Seperti yang diucapkan oleh Moh sini sebagaiberikut:
“Setiap  perkawinan  sebaiknya  dilakukan  sesuai  dengan  hukum  Islam  dan  adat setempat agar tetap sakral dan tidak menimbulkan fitnah. Bagi pasangan yang belum mencapai usia perkawinan sesuai Undang-undang yang berlaku saat ini, disarankan  ikut  KB  agar  dikemudian  hari  dapat  mendaftarkan  perkawinannya tanpa mengeluarkan biaya isbat nikah di Pengadilan”. 22
Informan ketiga adalah pasangan suami istri perkawinan siri yang berinisial N (istri),  usia  19  tahun,  pendidikan  terakhir  SMP,  beragama  Islam  dan  inisial MA(suami),  usia  20  tahun,  pendidikan  terkhir  SMA,  agama  Islam.  Mereka  berdua melakukan  perkawinan siri karena N (istri) masih berusia 18 tahun sedangkan  MA (suami) berusia 19 tahun. Adapun alasan mereka berdua melakukan perkawinan siri karena lima faktor, yaitu menjaga kehormatan diri dari perbuatan tercela, taat kepada aturan  hukum  Islam,  hawatir  pasangannya  diambil  orang  lain,  sebagai  bukti keseriusan  niat  baiknya,  dan  sebagai  penyemangat  ketika  bekerja.  Seperti  yang dikatakan MA (suami) sebagai berikut:
“pada zaman  sekarang  prilaku  pacaran  bebas  sudah  mulai  tidak  asing  lagi didengarkan. Untuk itu agar saya tidak terjerumus dari prilaku buruk pacaran, lebih baik saya menikah dan mulai belajar bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, semangat bekerja, dan mena ta hidup lebih ajeg”. 23
21 Hasil Wawancara Pada Samsul Arifin, Sebagai Carik, 25 April 2023.
22 Hasil Wawancara Pada Moh Sini, Sebagai Pembantu Carik Atau Bagian Pelaksana, 25 April 2023.
23 Hasil wawancara pada MA (suami),  pelaku praktik perkawinan siri dengan syarat KB, 25 april 2023

## Sukron, Jezeri,  JK Habibi
KB Sebagai Prasyarat Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah)
Argumentasi selanjutnya dari N (istri) bahwa setiap usia dewasa seorang wanita tidaklah  sama.  Sehingga  pelaksanaan  perkawinan  berdasarkan  usia  19  tahun  tidak menjadi keharusan. Seperti yang diucapkan sebagai berikut:
“Kehidupan  perkotaan  dengan  pedesaan  itu  berbeda  jauh  mas,  baik  dari kebudayaan,  ekonomi  dan  tingkat  pendidikannya,  sehingga  persoalannya  pun juga  dimungkinkan  berbeda.  Seperti  tingkat  pendidikan  di  kota  sampai perkuliahan,  jadi  wanita  yang  ada  di  kota  lebih  sibuk  dalam  melanjutkan pendidikannya, sedang kami di desa hanya sampai SMP dan SMA, sehingga kami (wanita) memil ih untuk menikah jika sudah ada calonnya”. 24

## KB Sebagai Syarat Perkawinan Siri perspektif Maslahah Mursalah
Dalam  upaya  mencari  solusi  suatu  persoalan  baru,  Maslahah  Mursalah  dapat dianggap sebagai salah satu alternatif istinbat hukum yang dapat digunakan dalam proses ijtihad. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, lebih memfokuskan pada konsep Maslahah  Mursalah  karena  dianggap  relevan  sebagai  pisau  analisis  terhadap fenomena perkawinan sisri dengan syarat mengikuti KB di masyarakat desa Pacentan. Konsep ini digunakan sebagai landasan untuk menetapkan hukum melalui analisis dan pembahasan yang mendalam terhadap isu-isu baru, sehingga dapat memberikan manfaat dan menghindari dampak negatif. Sebagaimana dasar dari kemaslahatan itu sendiri yaitu dalam hadis yang berbunyi رارض لا و ررض لا yang mempunyai arti “ tidak dibenarkan membuat kemudharatan pada sendiri dan kemudharatan pada orang lain ” dari  hadis  tersebut  menurut  pandangan  al-Thufi    merupakan  perintah  untuk menjahui  kerusakan  dan  mengambil  kemaslahatan. 25 Adapun  beberapa  kategori dalam konteks tingkat kebutuhan yang telah di sampaikan Al-syatibi untuk menjaga lima tujuan utama dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga tingkatan: 26
a. Kemaslahatan  primer  ( Maslahah  al-Dlaruriyyah ),  pada  tataran  ini  lebih menekankan  untuk  menjaga  kelima  tujuan  dasar  dalam  syari’at  ( Maqashidus Syari”at )
b. Kemaslahatan  skunder  ( Maslahah  al-Hajiyyah ),  kemaslahatan  ini  untuk mengurangi  kesukaran  ketika  melaksanaka  ibadah  dalam  keadaan  tertentu ( rukhsah )
c. Kemaslahatan  tersier  ( Maslahah  Tahsiniyyah ),  kemaslahatan  ini  hanya  bersifat anjuran yang tidak termasuk dalam tingkat kebutuhan primer dan skunder
Berdasarkan  tiga  jenis  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa perkawinan  siri  dengan  persyaratan  mengikuti  program  Keluarga  Berencana  (KB) dengan menggunakan salah satu alat bantu baik alat kontrasepsi atau obat-obatan merupakan  bentuk  kemaslahatan  primer.  Ketentuan  tersebut  bertujuan  agar pasangan  yang  belum  mencapai  usia  nikah  (dibawah  usia  19  tahun)  dapat
24 Hasil Wawancara Pada N (Istri), Pelaku Praktik Perkawinan Siri dengan Syarat KB, 25 April 2023.
25 Al-Najm Al-Din ibn Sulayman ibn Abd and Qawiy ibn Abd Al-Karim Al-Tufi, Risalah Fi Ri‘ayat Al-Maslahah (Beirut: Dar al- Masdiyah al-Bananiyah, 1998), 17.
26 Moh. Usman, “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Prespektif Al -Thufi Dan Al- Qardhawi,” Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam 08, no. 1 (2020). 82 – 98.

## Sukron, Jezeri,  JK Habibi
KB Sebagai Prasyarat Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah)
menyalurkan  kebutuhan  biologisnya  dalam  ikatan  perkawinan.  Hal  tersebut termasuk dalam kategori menjaga agama ( hifdz al-din ).
Tujuan  utama  dari  KB  juga  untuk  mengatur  pertumbuhan  penduduk  tanpa mengorbankan  martabat  manusia.  Setiap  pasangan  masih  dapat  memenuhi kebutuhan  biologisnya  dan  memiliki  kesempatan  untuk  memiliki  anak  kembali ketika mereka memutuskan untuk menghentikan KB. Praktik ini masih memberikan peluang bagi pasangan untuk menjaga keturunan ( hifdz al-nasl ). Program KB berbeda dengan  kebiri  atau  sterilisasi  yang  memiliki  kemampuan  untuk  menghentikan pertumbuhan  penduduk,  namun  dengan  konsekuensi  bahwa  individu  tidak  dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dan secara mutlak tidak dapat memiliki keturunan lagi.  Oleh  karena  itu,  kebiri  diharamkan  secara  mutlak.  Sedangkan  KB  apabila dilakukan dengan prosedur yang benar, tidak akan menyebabkan efek samping yang serius bagi penggunanya.
Di sisi lain, semua manfaat yang telah dijelaskan juga bersifat umum ( Maslahah Ammah ),  sejalan  dengan  konsep Maslahah  ammah yang  merupakan  sesuatu  yang mengandung  nilai-nilai  manfaat  yang  dinilai  dari  kepentingan  umat  manusia  dan tidak adanya nilai-nilai madharat (bahaya) yang terkandung di dalamnya, baik yang dihasilkan dari kegiatan jalbul manfa'ah (mendapatkan manfaat) maupun kegiatan daf'ul mafsadah (menghindari kerusakan). 27 Seperti praktik nikah siri dengan syarat mengikuti program KB, sebagaimana manfaat tersebut dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkawinan siri dengan syarat KB, sehinggga bukan hanya satu individu saja. Akan tetapi manfaat ini mencakup kemaslahatan bagi istri, suami, anak-anak,  dan  masyarakat  umum.  Kemudian  manfaat  selanjutnya  adalah  setiap pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri dengan syarat mengikuti KB “tidak memiliki seorang anak untuk sementara” dapat dengan mudah mendaftarkan peristiwa perkawinannya pada KUA tanpa melakukan istbat nikah terlebih dahulu. Kebijakan ini merupakan kebijakan (keringanan) khusus dari kepala KUA Kecamatan Tanah Merah dalam rangka mempermudah pencatatan perkawinan tanpa biaya yang mahal. 28
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan siri dengan syarat mengikuti KB merupakan subjek penelitian kajian maslahah mursalah. oleh sebab itu, program  Keluarga  Berencana  memiliki  manfaat  dalam  perkawianan  yang  belum dicatatkan atau ketika calon pengantin belum siap untuk melahirkan (dibawah umur 19  tahun)  karena  KB  membantu  mengatur  kelahiran  dengan  cara  mencegah kehamilan  sementara  atau  bahkan  permanen  dalam  situasi  dan  kondisi  tertentu sesuai  dengan  kepentingan  semua  pihak  yang  terlibat.  Dalam hal  ini KB  dijadikan instrumen  untuk  mengurangi  dampak  negatif  dari  perkawinan  siri  sampai perkawinan dicatatkan di KUA setempat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
27 Ramlah  al- Mutahahhiri,  M.  Hasbi  Umar,  “MASLAHAH  ’AMMAH:  (A  Comparative  Study  of The Concept Maslahah ’Ammah According To Nahdlatul Ulama And Ulama Mazdhahib Al - Arba’ah),” Jurnal International Islamic Education, Research and Multiclturalism 5, no. 1 (2023), 65 – 88.
28 Hasil Wawancara Pada Moch Hotib, Kepala KUA Kecamatan Tanah Merah, 24 April 2023.

## Sukron, Jezeri,  JK Habibi
KB Sebagai Prasyarat Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah)
1. Adanya syarat KB pada setiap perkawinan siri merupakan salah satu ijtihad tokoh masyarakat  desa  Pacentan  sebagai  alternatif  bagi  pria  dan  wanita  yang  ingin menikah, namun belum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan ketentuan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. KB dijadikan alat bagi pasangan tersebut untuk mengendalikan kelahiran dengan menunda kehamilan sampai perkawinan telah dicatatkan di KUA setempat.
2.  Ketentuan  syarat  mengikuti  KB  bagi  setiap  perkawinan  siri  jika  ditinjau  dari perspektif Maslahah Mursalah  termasuk maslahah dharuriyyah . Hal ini bertujuan agar  pria  dan  wanita  yang  masih  di  bawah  usia  nikah  tersebut  tetap  dapat dinikahkan.    Sehigga  pasangan  dapat  menyalurkan  kebutuhan  biologis  sesuai dengan hukum Islam. Kemudian bagi setiap pasangan dapat juga dengan mudah mendaftarkan peristiwa perkawinannya kepada KUA tanpa melalui Istbat nikah di Pengadilan Agama, sehingga dapat mencatatkan perkawinan dengan mudah dan biaya yang murah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, and Badrudin. “Dampak Penerapan UU No 16 Tahu 2019 Terhadap Kasus Pernikahan  Dini  Dan  Upaya  KUA  Dalam  Mengantisipasinya  Di  Kecamatan Tungkal Ilir.” ’AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2021): 51. https://doi.org/http://www.ejournal.an- nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/235.
Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), Hlm. 159,” n.d.
Adillah, Siti Ummu. “Analisis Hukum Terhadap Faktor -Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya  Nikah  Sirri  Dan  Dampaknya  Terhadap  Perempuan  (Istri)  Dan Anak- Anak.” Jurnal Dinamika
Hukum
11, no. Edsus (2011). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267.
al- Mutahahhiri, M. Hasbi Umar, Ramlah. “MASLAHAH ’AMMAH: (A Comparative Study of The Concept Maslahah ’Ammah According To Nahdlatul Ulama And Ulama  Mazdhahib  Al- Arba’ah).” Jurnal  International  Islamic  Education,
Research and Multiclturalism 5, no. 1 (2023): 65 – 88.
Al-Najm Al-Din ibn Sulayman ibn Abd, and Qawiy ibn Abd Al-Karim Al-Tufi. Risalah Fi Ri‘ayat Al -Maslahah . Beirut: Dar al- Masdiyah al-Bananiyah, 1998.
Alif  Utama,  Daffa,  Endah  Pujiastuti,  and  Dian  Septiandani.  “Penerbitan  Kartu Keluarga  Bagi  Pasangan  Nikah  Siri  Dan  Akibat  Hukumnya  Terhadap  Para Pihak.” Jurnal Usm Law Review 5, no. 2 (2023): 821. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922.
Daffa  Dkk,  ‘Penerbitan  Kartu  Keluarga  Bagi  Pasangan  Nikah  Siri  Dan  Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak’, Jurnal: USM Law Review, Vol. 5:2, (2022), Hlm. 821.
Fadli. “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri  Di  Indonesia.” Mediasas:  Media  Ilmu  Syari  Jurnal  Dan  Ahwal  Al- Syakhsiyyah 4, no. 01 (2021): 82 – 91.
Hasil Wawancara Pada Moch Hotib, Kepala KUA Kecamatan Tanah Merah, 24 April

## Sukron, Jezeri,  JK Habibi
KB Sebagai Prasyarat Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah)
2023..
“Hasil Wawancara Pada Moh Chotib, Kepala KUA Tanah Merah, 25 April 2023.,” n.d. “Hasil Wawancara Pada Moh Eni, Staf Desa Pacentan, 25 April 2023.,” n.d. “Hasil Wawancara Pada Moh Sini, Sebagai Pembantu Carik Atau Bagian Pelaksana, 25 April 2023,” n.d.
“Hasil Wawancara Pada N (Istri), Pelaku Praktik Perkawinan Siri Dengan Syarat KB, 25 April 2023,” n.d.
“Hasil Wawancara Pada Samsul Arifin, Carek Desa Pacentan, 24 April 2023,” n.d. “Hasil Wawancara Pada Samsul Arifin, Sebagai Carik, 25 April 2023.,” n.d. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Cetakan ke. Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
M.Yususf,  ‘Dampak  Nikah  Siri  Terhadap  Perilaku  Keluarga’,  Jurnal  At -Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam, Vol. 2: 2 (Juli - Desember 2019).
Mandira, Tria Monja, Dewi Fitriani, Ni bodro Ardi, Veri, and Akub Selvia. “Education of  Family  Planning  Programs  for  Fertility  Women  During  the  Covid  19 Pandemic  Period.” Jurnal  Abdi  Masyarakat 1,  no.  1  (2020):  108 – 12. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Panduan_Pelayanan_KB_da n_Kespro_Dalam_Situasi_Pandemi_COVID-19.pdf.
Moh. Usman. “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Prespektif Al - Thufi Dan Al- Qardhawi.” Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam 08, no. 1 (2020):
82 – 98.
Shanty Dellyanaa, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1998). Siti Ummu Adillah, ‘Analisis Hukum Terhadap Faktor -Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadapperempuan (Istri) Dan Anak- Anak,’ Jurnal: Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus (Februari 2011)
Soekanto,  Soerjono. Ringkasan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Empiris .  Cetakan-1. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990.
Soleha, Siti. “Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten  Penajam Paser Utara.” Journal  Ilmu  Pemerintahan 4, no. 1 (2019): 41.
“Supri  Yadin  Hasibuan  Dkk,  ‘Pembaharuan  Hukum  Perkawinan  Tentang  Batas Minimal  Usia  Pernikahandan  Konsekuensinya,’  Teraju:  Jurnal  Syariah  Dan Hukm, Vol. 1:2 (September 2019), Hlm. 80.,” n.d.
Tim  Penyusun,  Himpunan  Peraturan  Perundang-Undang  Republik  Indonesia Undang Undang Perlindungan Anak (Yogyakarta: Laksana, 2018).
Yusuf, M. “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga.” Jurnal: At-Taujih 2, no. 2 (1974): 99. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530.
Zuhrah Fatimah. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang -Undang No. 1 Tahun !974.” Yustitia 1, no. 1 (1974): 303 – 35.