## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN DAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KOTA PALEMBANG
Susi Andriany 1 , Ariyanti 2
1),2) Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan Email Correspondence: susiandriany80@gmail.com

## Abstract
This research was qualitative research. The selection of sources was chosen using a purposive sampling technique where the researcher selected sources based on special characteristics that were  in  accordance  with  the  research  objectives  so  that  it  was  hoped  that  the  sources  could answer  the  research  questions.  The  data  collection  techniques  of  this  research  are  interviews, observation and documentation studies. Sources of data used were primary data, secondary data and  online  data.  The  data  analysis  techniques  of  this  research  were  data  collection,  data reduction,  data  presentation,  and  conclusions.  Based  on  the  research  results,  1)the communication  factor  between  policy  makers  and  implementers  was  quite  good  because  every time there was a new policy, policy makers immediately communicate this to the implementers, one  of  which  was  by  holding  socialization.  2)the  resource  factor  in  implementing  the  public information  disclosure policy carried out by public information service section officers had not been  fulfilled  properly,  because  the  number  of  staff  was  not  sufficient  and  there  was  a  lack  of facilities  that  could  support  performance.    Moreover,  the  lack  of  these  factors  could  cause obstacles  such  as  the  data  previously  described  by  the  researcher.  3)  disposition  factor,  the attitude  shown  by  officers  was  a  responsible  attitude,  namely  by  trying  to  comply  with regulations related to public information disclosure. The disposition factor in implementing the public information disclosure policy carried out by the public information services section had been fulfilled quite well because officers already had attitudes that could support the creation of good  policy  implementation.  4)bureaucratic  structure  factors,  the  existence  of  SOPs  and coordination carried out by officers in implementing public information disclosure policies was sufficient  to  meet  the  needs  of  bureaucratic  structure  factors  as  explained  by  Edwards  in  the Policy Implementation theory.

## Keywords: implementation, policy, public information disclosure

## Abstrak
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pemilihan narasumber dipilih dengan teknik purposive sampling  dimana  peneliti  memilih  narasumber  berdasarkan  ciri-ciri  khusus  yang  sesuai  dengan tujuan  penelitian  sehingga  diharapkan  narasumber  tersebut  dapat  menjawab  pertanyaan penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  yaitu  wawancara,  observasi  dan  studi dokumentasi.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer,  data  sekunder  dan  data  online. Teknik  analisis  data  penelitian  ini  adalah  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  1)  faktor  komunikasi  antara  pembuat kebijakan dengan para implementor sudah cukup baik karena setiap ada kebijakan baru, pembuat kebijakan  langsung  mengkomunikasikan  hal  tersebut  kepada  para  implementor  salah  satunya dengan  cara  diadakan  sosialisasi.  2)  Faktor  sumber  daya  dalam  implementasi  kebijakan keterbukaan  informasi  publik  yang  dilakukan  oleh  petugas  seksi  pelayanan  informasi  publik belum  terpenuhi  dengan  baik,  karena  jumlah  staf  yang  belum  cukup  memadai  dan  adanya kekurangan  fasilitas  yang  dapat  menunjang  kinerja.  Terlebih  lagi  kekurangan  faktor  tersebut dapat menimbulkan  hambatan  seperti  data  yang  sudah  dipaparkan  sebelumnya oleh  peneliti.  3)
faktor  disposisi,  Sikap  yang  ditunjukan  oleh  petugas  adalah  sikap  bertanggung  jawab  yaitu dengan  berupaya  untuk  mentaati  peraturan  yang  terkait  keterbukaan  informasi  publik.  Faktor disposisi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh seksi pelayanan informasi publik sudah cukup terpenuhi dengan baik karena petugas sudah memiliki sikap-sikap  yang  dapat  menunjang  terjaciptanya  implementasi  kebijakan  yang  baik.  4)faktor struktur  birokrasi,  Adanya  SOP  dan  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  petugas  dalam mengimplementasikan  kebijakan  keterbukaan  informasi  publik  sudah  cukup  memenuhi kebutuhan  faktor  struktur  birokrasi  seperti  yang  dipaparkan  oleh  Edwards  dalam  teori Implementasi Kebijakan.
Kata Kunci : Implementasi, kebijakan, keterbukaan dan informasi publik

## A. PENDAHULUAN

## Latar belakang
Indonesia merupakan negara demokrasi  yang  menjunjung  tinggi kedaulatan  rakyat.  Dalam  UUD  pasal  1 ayat  2  tahun  1945  menentukan  bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan  sepenuhnya  oleh  Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR)”.
Dengan demikian rakyat memiliki kedudukan  yang  tinggi,  akan  tetapi karena  seluruh  masyarakat  Indonesia tidak  mungkin  berkumpul  di  suatu  saat dan pada suatu tempat untuk memusyawarahkan kenegaraan atau pemerintahan maka kedaulatan yang ada ditangan rakyat itu, dilakukan sepenuhnya  oleh  MPR  (Thaib,  1998:  9- 10).  Salah  satu  contoh  dari  penerapan sistem demokrasi adalah adanya kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)  yang  diatur  dalam  UU  no.14 tahun  2008.  UU  KIP  tersebut  secara resmi disahkan pada 30  April kemudian undang-undang tersebut resmi
diberlakukan pada 1 Mei 2010 (Aritonang, Jurnal  Komunikasi ,  No.  3:
261).  Dalam  implementasi  keterbukaan informasi pu  blik tersebut, badan publik  sebagai  pelayan  publik  harus menjalankan  kebijakan  dengan  cara menyediakan  fasilitas  berupa  informasi publik.
Implementasi  kebijakan  publik merupakan  salah  satu  tahapan  dalam pencapaian  dari  tujuan  dibuatnya  suatu kebijakan,  dengan  demikian  sudah seharusnya badan publik sebagai pelayan  publik  mengimplementasikan kebijakan  publik  yang  sudah  diatur dalam Undang-Undang.
Dalam implementasi  kebijakan  publik  terdapat berbagai ragam tindakan seperti mengeluarkan dan menggunakan
indikator, membelanjakan dana,
mendistribusikan informasi, menganalisis  berbagai  macam  masalah, mengumpulkan  data,  mengalokasikan dan  merekrut  personalia  menciptakan unit-unit organisasi dan lain-lain.
Kebijakan publik harus diimplementasikan  dengan  tepat  agar tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut dapat  tercapai,  beberapa  hal  yang menunjang dalam implementasi kebijakan  adalah  komunikasi,  sumber daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi yang jelas (Awang, 2010:44)
Implementasi kebijakan KIP merupakan salah satu upaya pemenuhan Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  karena informasi  publik  merupakan  kebutuhan pokok  bagi  setiap  orang,  selain  itu dengan  adanya  keterbukaan  informasi, masyarakat  pun  bisa  memantau  para pejabat  dan  ikut  serta  berpartisipasi dalam  roda  pemerintahan  yang  sedang berlangsung. Keterbukaan informasi publik  merupakan  salah  satu  ciri  dari praktik good  governance ,  untuk  itu prinsip-  prinsip  dalam  menjalankan good  governance tidak  akan  terjadi tanpa adanya rasa peduli dari pemerintah  dalam  menyadari  bahwa pemerintah sebagai badan publik memiliki kewajiban
untuk menyampaikan  informasi  publik  kepada masyarakatnya.  Maka  dengan  demikian pemerintah  sudah  seharusnya  berupaya untuk  lebih  transparan  (Setiaman  dan Sugiana, Jurnal Kajian Komunikasi No, 2, Desember 2013: 2).
Terwujudnya
pemerintahan terbuka menjadi salah satu ciri dari good
governance atau  pemerintahan  yang baik. Suatu pemerintahan dapat dikatakan  sebagai  good  governance apabila dalam penyelenggaraan pemerintahaanya  terdapat  manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta memiliki prinsip  yang  sejalan  dengan  konsep demokrasi  (Sedarmayanti,  2004:  22). Terdapat  dua  hal  orientasi  dalam kepemerintahan yang baik, yang pertama  berorientasi  pada  orientasi negara  yaitu  harus  mengarah  pada pencapaian  tujuan  nasional,  dan  yang kedua  pemerintahan  harus  memiliki fungsi  yang  ideal  seperti  bekerja  secara efektif dan  efisien untuk mengupayakan tujuan  nasional  (Sedarmayanti,  2004: 42).
Pemerintahan  Kota  Palembang sebagai  badan  publik  tentu  memiliki upaya  untuk  menjadi good  governance . Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah  dengan  menjalankan  kebijakan keterbukaan  informasi  publik  agar masyarakat  kota  Palembang  terpenuhi kebutuhan  informasi  publiknya.  Pada tahun 2015 pemerintahan kota
Palembang  khususnya  dibagian  Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo) mendapatkan penghargaan dalam  acara  Kominfo Award juarake  3 dari 27 pemerintahan kota dan kabupaten  di  Sumatera  Selatan  dalam
kategori  badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi publik terlengkap sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan KIP.
Pada  Januari  tahun  2017  Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika  dipisah  menjadi  dua  dinas yang  berbeda,  sehingga  kedua  dinas tersebut  tentu  sudah  tidak  memiliki tujuan  yang  sama.  Salah  satu  tugas  dari Dinas  Komunikasi  dan  Informatika
(Kominfo) adalah mengimplementasikan kebijakan
keterbukaan  informasi  publik.  Sebagai dinas baru tentu petugas harus merancang hal-hal yang berkaitan dengan  tugas  pokoknya  salah  satunya adalah menyebarluaskan informasi publik yang termasuk dalam implementasi  kebijakan  keterbukaan informasi  publik.  Adanya  prestasi  yang pernah  diraih  ketika  Dinas  Kominfo masih bergabung dengan Dinas Perhubungan,  maka  seharusnya  petugas Dinas Kominfo yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi publik harus mengerjakan  tugasnya  dengan  baik  dan benar  agar  Dinas  Kominfo  bisa  meraih penghargaan  serupa  seperti  ketika  dinas tersebut  masih  bergabung  dengan  dinas lain.
Berdasarkan  pemaparan  yang sudah  dijelaskan  diatas,  peneliti  akan membahas  apa  saja  dan  bagaimana
implementasi kebijkan keterbukaan publik  yang  telah  dilakukan  oleh  Dinas Kominfo  pemerintahan  kota  Palembang khususnya  pada  pelayanan  informasi publik, dan juga peneliti ingin mengetahui  apa  saja  yang  menjadi hambatan Diskominfo pemerintahan kota  Palembang  dalam  implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, menginat  Dinas  Kominfo  merupakan Dinas  yang  baru  berdiri  pada  tahun 2017.  Pemerintahan  kota  Palembang menjadi  objek  dalam  penelitian  ini karena  pada  2015  pelayan  publik dibagian  keterbukaan  informasi  publik mendapatkan Kominfo Award peringkat ketiga  dengan  kategori  badan  publik yang menerapkan keterbukaan informasi publik  terlengkap  sesuai  peraturan Undang-Undang KIP. Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti ingin mengetahui  implementasi  Kebijakan Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP)  di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

## RumuasanMasalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan  masalah  yang  akan  diteliti adalah “Bagaimana implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi  publik di  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika kota Palembang?”

## B. KAJIAN PUSTAKA
1. Definisi Kebijakan Publik
Nugroho  (2008:  96)  mencoba menjelaskan  definisi  kebijakan  publik yaitu  kebijakan (policy) adalah an authoritative decision (keputusan otoritatif). Decision  made  by  the  one who  hold  the  authority , formal  and informal (keputusan yang dibuat seseorang  yang  memiliki  otoritas  baik formal  maupun  informal).  Publik  adalah sekelompok  orang  yang  terikat  dengan suatu isu tertentu. Jadi, “publik bukanlah berarti umum, rakyat, masyarakat, maupun  sekedar  stakeholders.  Publik adalah a  sphere  where  people  become citizen,  a  space  where  citizens  interact, where  state  and  society  exist (publik adalah ruang dimana orangorang menjadi  warga  negara,  tempat  dimana warga  negara  berinteraksi,  dan  tempat eksistensi negara dan masyarakat).
Friedrich  (1963:  79)  berpendapat bahwa Public  policy  is  a  proposed course  of  action  of  a  person,  group,  or government  within  a  given  environment providing  obstacles  and  opprotunities which the policiy was proposed to utilize and  overcome  in  an  effort  to  reach  a goal or realize an objective or purpose.
Agustino (2006 : 41), definisi yang dikemukakan  oleh  Friedrich  tersebut menunjukkan  bahwasanya  kebijakan
publik  mengandung  beberapa  maksud atau  tujuan.  Meskipun  maksud  atau tujuan  tersebut  tak  dapat  dilihat,  namun ide yang terkandung didalamnya merupakan  bagian  penting  dari  definisi kebijakan. Berdasarkan beberapa definisi yang  telah  dipaparkan  tersebut  diatas, dapat  ditarik  suatu  garis  besar  tentang hakikat  dari  kebijakan  publik.  Pada hakikatnya  kebijakan  publik  merupakan serangkaian aturan yang menjadi pedoman  atas  tindakan  yang  akan diambil  oleh  pemerintah  yang  memiliki maksud  atau  tujuan  untuk  memenuhi kepentingan publik.
2. Implementasi Kebijakan
Gordon  (1986  :  20)  mengatakan implementasi kebijakan berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.
Menurut Pressman dan Wildavsky (1973),  Howlett  dan  M.  Ramesh  (1995) dan Gordon (1986), implementasi kebijakan  publik  memiliki  prasyarat yaitu :
1. Implementasi kebijakan publik mengandung sesuatu/beberapa maksud atau tujuan;
2. Dalam  kebijakan  publik  terdapat sesuatu ide yang mendasari munculnya kebijakan tersebut;
3. Pada kebijakan publik terdapat serangkaian  kegiatan-kegiatan  yang diarahkan pada realisasi program.
4. Dalam  merealisasikan  program,  tugas administrator pemerintahan
(birokrasi),  melakukan  intepretasi, mengorganisir dan menerapakan kebijakan tersebut.
Dengan  demikian,  dari  berbagai
definisi implementasi kebijakan sebagaimana  yang  telah  dikemukakan sebelumnya, penulis
dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan  pada  prinsipnya  merupakan suatu  proses  dan  hubungan  dimana aturan  tindakan-tindakan  dilakukan  baik oleh  individu-individu  maupun  pejabat- pejabat dan aparat pemerintah pemerintah yang diarahkan pada
tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah ditetapkan dalam
keputusan kebijaksanaan.
Dalam  implementasi  kebijakan terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan,  yaitu;  komunikasi,  sumber daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi. Menurut  Edward  III  (seperti  dikutip Awang,2010:44)  menyebutkan  bahwa keempat faktor tersebut dapat menentukan keberhasilan dalam
implementasi  suatu  kebijakan,  karena apabila implementor mengabaikan faktor-faktor  tersebut  makaimplementasi kebijakan akan menuai kegagalan dalam pelaksanaannya.
3.  Keterbukaan  Informasi  Publik  di
Indonesia
Indonesia merupakan negara hukum dimana segala sesuatunya memiliki  aturan,  salah  satu  aturan  yang berlaku  di  Indonesia  adalah  kebijakan mengenai  keterbukaan  informasi  publik dimana badan publik memiliki kewajiban  untuk  mengimplementasikan kebijakan  tersebut  agar  masyarakat mendapatkan  haknya  dalam  pemenuhan kebutuhan  informasi publik (KIP). Kebijakan KIP sendiri diatur oleh UU no 14 tahun 2008 yang diresmikan pada 30 2010 April kemudian mulai diberlakukan  pada  1  Mei.  (Aritonang, Jurnal Komunikasi , No. 3:  261) Adanya perundang-undangan terkait keterbukaan informasi  publik  berlandaskan  pada salah satu bentuk upaya untuk pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) karena  informasi  publik  merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang.
Terdapat  beberapa  tujuan  dari adanya  Undang-Undang  keterbukaan informasi publik yaitu; Pertama menjamin  hak  masyarakat  mengetahui apa saja yang dialukan oleh badan publik dari mulai perencanaan program kebijakan  publik,  pelaksanaan  kebijakan publik  hingga  pengambilan  keputusan publik. Kedua mendorong  masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan  keputusan  yang  dilakukan oleh badan publik. Ketiga meningkatkan peran aktif masyarakat dalam
pengelolaan  badan  publik  yang  baik sehingga adanya transparansi, efektif dan efisien, akuntabel
serta dapat dipertanggungjawabkan. Keempat agar publik  dapat  mengetahui  alasan  dari kebijakan publik yang sedang dijalankan dimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi  orang  banyak. Kelima dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta ikut berupaya
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Keenam menjadi  acuan  bagi  badan publik  untuk  menghasilkan  pelayanan publik yang lebih maksimal dan
berkulaitas dalam
melaksankan pelayanan informasi publik (Sastro, dkk., 2010: 4-5).
Dalam  hal  ini  tidak  hanya  hak asasi  terkait  hak  sipil  dan  politik  saja yang  dipenuhi  melainkan  terkait  dengan hak  lainnya  seperti  hak  ekonomi,  sosial dan budaya. Selain itu, adanya kebijakan keterbukaan  informasi  dapat  mendorong masyarakat  atau  publik  agar  melakukan partisipasi  secara  aktif  dalam  proses pengambilan keputusan publik, sehingga dengan  demikian  adanya  keterbukaan informasi  publik  juga  dapat  menjadi salah  satu  ciri  dari  negara  yang demokratis(Sastro, dkk., 2010: 6). Untuk itu  penerapan  kebijakan  KIP  ini  sangat tepat diberlakukan di Indonesia mengingat  Indonesia  merupakan  negara demokrasi  yang  menjunjung  tinggi
kedaulatan rakyat. Selain itu, dijalankannya  kebijakan  terkait  dengan keterbukaan informasi publik juga merupakan perwujudan dari tata pemerintahan yang baik ( good governance ) karena dalam UNDP (1997) salah  satu  prinsip  dari  praktik good governance adalah  adanya  transparnsi (Sedarmayanti, 2004: 6).

## C. METODE PENELITAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif.  Pemilihan  narasumber  dalam penelitian  ini  dipilih  dengan  teknik purposive  sampling  dimana  peneliti memilih  narasumber  berdasarkan  ciri- ciri  khusus  yang  sesuai  dengan  tujuan penelitian sehingga diharapkan narasumber  tersebut  dapat  menjawab pertanyaan  penelitian.  Untuk  itu  dipilih seksi pelayanan informasi publik Diskominfo pemerintahan kota Palembang yang secara langsung menangani  permasalahan  yang  akan diteliti. Adapun informan dalam penelitian  ini  yaitu  kasi  pengelolaan informasi publik, kasi layanan informasi public,  kasi  teknologi  dan  komunikasi, kasi persandian dan keamanan informasi,  dan  pengguna  informasi. Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini yaitu  wawancara,  observasi  dan  studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk
menunjang  penelitian  ini  adalah  data primer,  data  sekunder  dan  data  online. Data  primer  adalah  data  yang  langsung diperoleh  dari  sumber  data  utama  di lokasi penelitian maupun objek penelitian  (Bungin,  2005:  132).  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber  data  kedua  setelah  sumber  data primer (Bungin, 2005: 132). Data online merupakan  data  yang  diperoleh  melalui internet,  seperti  situs-situs  resmi  yang relevan  dengan  penelitian  kemudian dijadikan sebagai referensi dan penelitian  terdahulu  (Bungin,  2005: 133).  Teknik  analisis  data  penelitian  ini adalah  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Objek  yang  akan  diteliti adalah  Pemerintahan  kota  Palembang khususnya bagian yang menanganiimplememtasi keterbukaan informasi publik yaitu bagian Diskominfo  agar  mendapatkan  data sesuai  dengan  apa  yang  hendak  dicari dari penelitian ini

## D.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  implementasi  kebijkan terdapat  empat  hal  penting  yang  harus diperhatikan yaitu; Komunikasi, Sumber Daya,  Disposisi  dan  juga  Struktur Birokrasi  (Awang,  2010:  44).  Untuk  itu dalam implementasi kebijakan keterbukaan  informasi  publik  yang
dilakukan oleh petugas pelayanan informasi  Dinas  Kominfo  pemerintahan kota Palembang tentu harus memperhatikan  ke-empat  hal  tersebut. Berikut  pembahasan  lebih  rinci  dari faktor-faktor dalam implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi  publik yang  dijalankan  oleh  seksi  pelayanan informasi publik.
1. Komunikasi
Dari data yang  diperoleh  peneliti adalah  salah  satu  contoh  informasi publik  yang  kurang  memuaskan  pada website resmi pemerintahan kota Palembang  adalah  cara  pembuatan  KK (kartu keluarga), menurut Fadillah Fatimah Z. sebagai salah satu narasumber  menyebutkan  bahwa  pada website  hanya  menyediakan  informasi persyaratan-persyaratannya  saja  tetapi tidak  ada  alur  yang  harus  dilakukan masyarakat  seperti  persyaratan  tersebut apakah  harus  diserahkan  ke  tingkat  RT, atau  kelurahan  atau  langsung  ke  Dinas Penduduk.
Efektifitas  ini  diukur  dari  salah satu  tujuan  dibentuknya  UU  KIP  adalah untuk  memenuhi  hak  asasi  manusia terkait  dengan  pemenuhan  kebutuhan informasi publik, untuk itu jika kebutuhan  informasi  masyarakat  sudah terpenuhi  maka  salah  satu  tujuan  dari keterbukaan  informasi  publik  sudah tercapai.  Selain  itu,  Menurut  Edward  III
dalam (Awang,2010:42)
yang menjelaskan  bahwa  dalam  implementasi kebijakan komunikasi harus berlangsung dengan  jelas.  Untuk  itu  apabila  menurut masyarakat  kota  Palembang  informasi yang  dikomunikasikan  melalui  media sosial  masih  kurang  jelas,  maka  faktor komunikasi ini memang belum terpenuhi dengan baik dalam implementasi kebijakan KIP.
Apabila merujuk pada pernyataan Edward  tersebut.  Media  elektronik menjadi  pilihan  lain  dari  petugas  untuk menyebarluaskan ataupun
mengkomunikasikan  informasi  kepada publik. Tetapi memang pada televisi dan radio petugas  tidak  intens dalam menyebarluaskan  informasi.  Pada  media elektronik ini petugas hanya membagikan informasi-informasi
pembangunan  yang  sedang  berjalan  di kota  Palembang,  misalnya  informasi tentang pembangunan taman kota Palembang yang baru-baru ini direnovasi menjadi lebih menarik. Bentuk informasi tersebut  biasanya  dikemas  menjadi sebuah talkshow, jadi petugas menghadirkan narasumber yang berkaitan untuk menyampaikan bagaimana perkembangan terkait dengan
pembangunan  yang  sedang  berlangsung tersebut.
Walaupun beberapa orang masyarakat  yang  peneliti  wawancara
lebih  senang  menggunakan  media  sosial dalam mencari informasi, namum narasumber-narasumber  tersebut  juga pernah  melihat  informasi  publik  yang disiarkan  pada  media  elektronik  berupa informasi-informasi pembangunan persis seperti  data  yang  peneliti  dapatkan  dari wawancara dengan ketua seksi pelayanan informasi publik dinas Kominfo pemerintahan kota Palembang.
Media  selanjutnya  adalah  media cetak,  dalam  media  ini  petugas  lebih banyak  bekerja  sama  dengan  para wartawan  media  cetak  lokal  Palembang seperti  radar  Palembang.  Jadi  para wartawan tersebut memang sering mendatangi  kantor  atau  menghubungi petugas untuk mencari informasi sebagai bahan  berita.  Namun  apabila  terdapat informasi yang memang harus disampaikan  kepada publik  seperti kegiatan-kegiatan pemerintahan dan juga prestasi yang diraih oleh jajaran pemerintahan  kota  Palembang  maka petugas akan mengirimkan berita kepada media-media  tersebut.  Tetapi  apabila terdapat  kegiatan  yang  cukup  besar, biasanya  petugas  memang  mengundang media  untuk  ikut  meliput  kegiatan tersebut.
Dalam media cetak lokal Palembang  memang  tidak  ada  kolom khusus  yang  setiap  harinya  harus  diisi dengan  berita  dari  pemerintahan,  jadi
petugas  tidak  memiliki  kewajiban  setiap harinya  untuk  membuat  konten  berita untuk  mengisi  kolom  khusus  tersebut, karena  memang  media  cetak  bukan menjadi  media  utama  yang  digunakan oleh  petugas  dalam  penyebarluasan informasi publik.
Adanya penggunaan media elektronik  dan  media  cetak  lokal Palembang dalam menyebarluaskan informasi  publik  maka  mengharuskan petugas  membangun  hubungan  yang baik  dengan  media-media  tersebut. Komunikasi  yang  berlangsung  antara petugas  dengan  media  tersebut  terjadi secara personal karena petugas menjadikan media sebagai teman sehingga hubungan diantara kedua belah pihak  tersebut  terjalin  dengan  baik. Petugas  berupaya  untuk  selalu  terbuka apabila media lokal kota Palembang baik elektronik  maupun  cetak  mendatangi kantor  Dinas  Kominfo  untuk  mencari informasi  sebagai  bahan  berita.  Dengan adanya  keterbukaan  tersebut,  maka ketika  petugas  memiliki  informasi  yang ingin  disebarluaskan  pada  media-media tersebut maka petugas sudah memilikiakses  mudah  karena  sudah terjalinnya  hubungan  yang  baik  antara kedua belah pihak tersebut.
Penggunaan  multimedia  (lebih dari satu media) dalam menyebarluaskan informasi  publik  merupakan  pilihan
yang sangat tepat karena dalam
pemilihan media
komunikasi penggunaan  multimedia  dianggap  lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan  satu  media  saja,  karena kelemahan  dalam  suatu  media  dapat ditutupi  oleh  media  komunikasi  lainnya. Walaupun dengan menggunakan multimedia  tidak  hanya  membutuhkan waktu  untuk  pembuatan  konten  untuk mengisi  informasi  pada  media-media tersebut  juga  membutuhkan  dana  yang lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan hanya  menggunakan  satu  media  saja. (Cangara, 2007 :152)
Dalam mengkomunikasikan informasi  publik,  petugas  tidak  hanya mengandalkan  media-media  yang  sudah peneliti  jelaskan  sebelumnya  karena petugas  juga  melakukan  penyebarluasan informasi publik dengan cara melakukan komunikasi  langsung  berupa  sosialisasi yang  dilakukan  di  tingkat  kecamatan maupun  kelurahan  yang  ada  di  kota Palembang. Informasi yang disampaikan pada  sosialisasi  ini  biasanya  informasi terkait  dengan  kebijakan-kebijakan  baru seperti  cara  pembuatan  e-ktp  dan  lain- lain.
2. Sumber Daya
Dalam mengimplementasikan kebijakan  keterbukaan  informasi  publik yang  dilakukan  oleh  petugas  dari  seksi pelayanan informasi publik Dinas
Kominfo  kota  Palembang  memiliki permasalahan dalam sumber daya terkait dengan  jumlah  staf.  Dari  data  yang didapatkan oleh peneliti, seksi pelayanan informasi publik hanya dijalankan oleh 2 petugas dimana satu orang sebagai ketua seksi  dan  satu  orang  sebagai  staf  dari seksi tersebut.
Jumlah  staf  yang  hanya  dua dalam  seksi  pelayanan  informasi  publik yaitu  ketua  dan  satu  staf  menjalankan beberapa tugas dalam mengimplementasikan kebijakan
keterbukaan  informasi  publik,  sebagai berikut:
a. Perencanaan  yang  dilakukan  dengan mengumpulkan  informasi  publik  dari setiap kegiatan-kegiatan, sebuah kebijakan  baru  maupun  informasi- informasi  harian,  yang  kemudian informasi-informasi  tersebut  dikemas menjadi sebuah konten.
b. Pembuatan  konten  dari  informasi yang  telah  dikumpulkan  oleh  petugas harus  disesuaikan  dengan  media  apa yang akan digunakan.
c. Petugas membedakan antara pembuatan pesan yang informatif dan pesan  yang  persuasif.  Salah  satu contohnya  adalah  penggunaan  bahasa dan penulisan yang dilakukan petugas ketika mengajak warga kota Palembang  untuk  mengikuti  lomba foto  dalam  rangka  memeriahkan  hari
kemerdekaan  pada  akun  instagram @PemkotPLG.
d. Memilih  media-media  yang  akan digunakan . Pemilihan  berdasarkan efektifitas  dalam  penerimaan  pesan, seperti petugas sudah tidak menggunakan media luar ruang seperti baliho dalam menyebarluaskan informasi, karena petugas mengangap pada  masa  sekarang  jarang  sekali masyarakat  yang  membaca  informasi publik  pada  baliho.  Sehingga  petugas menganggap  baliho sudah  tidak efektif  apabila  digunakan  pada  masa sekarang.
e. Menyebarluaskan  informasi  publik pada  media  yang  telah  di  pilih .
Informasi yang disebarluaskan langsung oleh petugas biasanya menggunakan  media  sosial  seperti twitter, facebook dan juga website.
f. Menjalin hubungan yang baik dengan media-media  lokal  yang  ada  di  kota Palembang.  Karena  petugas  juga sesekali  menyebarluaskan  informasi publik  pada  media  televisi,  radio maupun koran lokal.
g. Berupaya  mentaati  peraturan  yang terkait  dengan  keterbukaan  informasi publik.  Contohnya  dengan  sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan oleh  masyarakat  pada  media  sosial seperti twitter, dan juga  membedakan
apa  saja  informasi  yang  harus disebarluaskan dan apa saja informasi yang dirahasiakan.
h. Melakukan  evaluasi  kinerja.  Evaluasi dilakukan  sebagai  salah  satu  bentuk dari  tanggung  jawab  implementor dalam  bekerja  karena  dengan  adanya evaluasi implementor dapat mengetahui  apa  saja  yang  harus diperbaiki  dan  harus  ditingkatkan. Namun, evaluasi kinerja yang dilakukan  oleh  implementor  hanya evaluasi  yang  melibatkan  internal saja,  karena  petugas  belum  pernah melaksanakan survey kepuasan masyarakat  untuk  menilai  kinerja yang telah dilakukan oleh petugas.
Dari  beberapa  poin  peran  yang dilakukan  petugas  pelayanan  informasi publik sebagai implemetor dengan jumlah  petugas yang hanya  dua  ternyata menjadi  salah  satu  hambatan  dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi  publik.  Hambatan  tersebut berupa seringnya petugas merasa keteteran dalam melaksanakan tugasnya,
karena dalam menyebarluaskan informasi  publik  sebagai  bentuk  dari implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, petugas harus mengelola informasi dari mulai perencanaan,  pembuatan  konten,  hingga penyebarluasan  informasi  publik  pada media-media yang digunakan.
Untuk itu terkait dengan permasalahan  jumlah  staf  pada  seksi pelayanan informasi publik selaku implementor kebijakan keterbukaan informasi  publik,  maka  implementasi kebijakan  yang  dilakukan  oleh  seksi pelayanan informasi publik belum sesuai apa  yang  dikemukakan  oleh  Edward (2003)  karena  salah  satu  faktor  penting dalam  implemetasi  kebijakan  yaitu sumber  daya  belum  terpenuhi  dengan baik  pada  seksi  pelayanan  informas publik  Dinas  Kominfo  pemerintahan kota Palembang.
Selain  jumlah  staf  dan  keahlian staf yang harus terpenuhi dalam mengimplementasikan kebiajakan, sumber daya lainnya juga sangat penting untuk dipenuhi. Fasilitas yang menunjang  seperti  bangunan,  peralatan dan  peralatan  yang  memadai  tentu menjadi  hal  penting  yang  juga  harus diperhatikan dalam mengimplementasikan  suatu  kebijakan. Karena  tentu  staf  yang  sudah  ada  akan memerlukan  fasilitas-fasilitas  tersebut untuk  menjalankan  tugasnya  dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
Terdapat  beberapa  fasilitas  yang masih kurang dalam implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi  publik yang  dilakukan  oleh  seksi  pelayanan informasi  publik.  Yang  pertama  adalah kamera yang memadai, sebagai
penunjang  untuk  mendokumentasikan kegiatan-kegiatan  yang  nantinya  akan dipublikasikan tentu kamera menjadi hal yang cukup penting tetapi  ternyata seksi pelayanan informasi publik hanya menggunakan kamera handphone apabila  sedang  melakukan  dokumentasi karena  seksi  pelayanan  informasi  publik belum  memiliki  kamera  khusus  untuk mendokumentasikan  kegiatan-kegiatan tersebut.
Untuk  fasilitas  lain  berupa  alat- alat  seperti  komputer  dan  printer  sudah memadai,  karena  dari  data  observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa  setiap  petugas  Dinas  Kominfo pemerintahan  kota  Palembang  sudah difasilitasi dengan masing-masing komputer  dan  juga  printer  pada  setiap meja kerja para petugas.
Terkait dengan
fasilitas
penunjang  lain  yaitu  gedung,  Dinas Kominfo  memiliki  dua  gedung  dengan satu  gedung  berukuran  cukup  besar  dan satu  gedung  lagi  berukuran  lebih  kecil. Tetapi  ternyata  gedung  yang  berukuran lebih  besar  tersebut  merupakan  gedung gabungan  antara  Dinas  Kominfo  dan juga Dinas lain. Petugas seksi pelayanan informasi  publik  menyebutkan  bahwa sebenarnya  gedung  yang  digunakan untuk  bertugas  sudah  cukup  memadai tetapi  alangkah  lebih  baiknya  apabila
tidak  ada  pergabungan  dua  dinas  dalam satu gedung.
Secara keseluruhan memang faktor  sumber  daya  tidak  terpenuhi dengan baik dalam
mengimplementasikan
kebijakan
keterbukaan  informasi  publik  oleh  seksi pelayanan  informasi  publik.  Karena petugas masih kekurangan dalam jumlah staf  dan  juga  fasilitas  yang  menunjang kinerja  mereka.  Untuk  itu  apabila mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward  III  maka  dalam  hal  ini implementasi  kebijakan  belum  berjalan dengan  baik  karena  belum  terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan  sumber  daya  yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tersebut.
3. Disposisi
Disposisi  dalam  implementasi kebijakan  merupakan  sikap  dari  para implementor
dalam
mengimplementasikan  kebijakan.  Hal tersebut  tentu  menjadi  salah  satu  hal yang penting dalam lajunya implementasi  sebuah  kebijakan,  karena para  implementor  bukan  hanya  harus mengetahui apa saja yang harus dikerjakan  tetapi  juga  harus  memiliki kehendak  dalam  mengerjakan  tugas- tugasnya  dalam  mengimplementasikan kebijakan. Sehingga petugas akan
memiliki  tanggung  jawab  atas  apa  yang menjadi pekerjaannya.
Sikap  tanggung  jawab  menjadi salah satu sikap yang penting yang harus dimiliki para implementor, karena dengan  adanya  rasa  tanggung  jawab dalam  mengimplementasikan  kebijakan maka  kinerja  yang  dihasilkan  juga  akan baik  dan  sesuai  dengan  peraturan  yang terkait dengan kebijakan tersebut.
Bentuk  dari  tanggung  jawab  bekerja yang dilakukan petugas sebagai implementor  adalah  mentaati  peraturan terkait  dengan  kebijakan  keterbukaan informasi publik.
Sikap  tanggung  jawab  yang dilakukan  oleh  petugas  tidak  hanya berupaya mentaati peraturan keterbukaan informasi publik saja, tetapi petugas juga mengupayakan  untuk  bersikap  terbuka dalam  menerima  kritik  serta  saran  dari masyarakat  kota  Palembang.  Petugas memanfaatkan  kolom  komentar  pada website  sebagai  salah  satu  media  untuk menerima  kritik  maupun  saran  dari masyarakat.  Selain  itu  petugas  juga memanfaatkan  media  sosial  twitter  dan facebook  pemerintahan  kota  Palembang sebagai sarana untuk berinteraksi dengan masyarakat.
Adanya upaya untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat juga merupakan upaya untuk terciptanya good  governance. Dalam  UNDP  (1997)
poin  pertama  yang  harus  diperhatikan untuk  penylenggaraan good  governance adalah  adanya  partisipasi  masyarakat, dimana  dijelaskan  bahwa  masyarakat memiliki  hak  suara  yang  sama  dalam proses  pengambilan  keputusan  baik dilakukan  secara  langsung  maupun melalui lembaga perwakilan.
Dalam mengimplementasikan kebijakan,  para  implementor  juga  harus memiliki sikap saling mendukung antara pembuat kebijakan dengan para implementor, sehingga tidak ada kesenjangan diantara kedua pihak tersebut.  (Edward,2003:91).Sikap  saling mendukung  ini  tentu  tidak  hanya dilakukan  antara  pembuat  kebijakan dengan implementor karena implementor juga  bisa  melakukan  sikap  saling mendukung  dengan  antar  seksi  lain maupun  bidang  lain  dalam  satu  Dinas tertentu.
4. Struktur Birokrasi
Birokrasi merupakan system yang dijalankan oleh badan public sesuai dengan apa saja yang menjadi tugas dan fungsinya.  Secara  keseluruhan  petugas seksi pelayanan informasi publik sebagai implementor  memiliki  tugas  pokok  dan fungsi  untuk  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  kota  Palembang terkait  dengan  informasi  publik,  dari mulai penyusunan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan dengan
menyebarluaskan informasi public hingga  melakukan  evaluasi  kinerja  yang terkait.  Dalam  strukur  birokrasi  terdapat SOP  (standard  operating  produce)  yang bertujuan  untuk  menjadi  salah  satu pedoman bagi petugas dalam bekerja dan juga  sebagai  parameter  yang  digunakan untuk  menilai  mutu  pelayanan  yang sudah  dilaksanakan.  Seksi  pelayanan informasi  publik  tidak  merancang  SOP dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan  informasi  public  karena perancangan
SOP berada pada wewenang Bidang Informasi,
Komunikasi  Publik,  dan  Statistik  Dinas Kominfo pemerintahan kota Palembang.
SOP  yang  sudah  dirancang  oleh kepala Bidang kemudian dijalankan oleh seksi-  seksi  yang  ada  dibawah  bidang tersebut termasuk seksi pelayanan informasi  publik  sebagai  implementor kebijakan  keterbukaan  informasi  publik. Salah  satu  bentuk  SOP  yang  dijalankan terkait  dengan  pelayanan  informasi publik  adalah  petugas  harus  menjawab ketika  masyarakat  meminta  informasi publik,  selain  itu  petugas  juga  harus mampu  memahami  apa  saja  informasi public  yang  harus  disebarluaskan  dan apa  saja  informasi  publik  yang  harus dirahasiakan.
Menurut petugas pelayanan informasi  publik  menjelaskan  bahwa SOP ini merupakan pedoman pendukung
dalam  mengimplementasikan  kebijakan keterbukaan  informasi  publik  setelah Undang-Undang  nomor  14  tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik, Peraturan Kominsi  Informasi no 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik  dan  Instruksi  Presiden  nomor  7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Adanya keharusan petugas untuk menjawab  ketika  masyarakat  meminta informasi  publik  dalam  SOP  juga merupakan  salah  satu  upaya  terciptanya good  governance karena  daya  tanggap yang dilakukan oleh badan publik dalam melakukan  pelayanan  publik  merupakan karakteristik penting dalam menjalankan kepemerintahan  yang  baik.  Petugas harus tanggap dalam memberikan informasi  publik  sehingga  kebutuhan informasi  publik  pada  masyarakat  kota Palembang dapat terpenuhi.
Aspek  struktur  birokrasi  dalam sebuah  implementasi  kebijakan  juga ditandai  dengan  adanya  koordinasi. Koordinasi ini bertujuan untuk menanggulangi Fregmentasi atau tekanan-tekanan  dari  luar  unit  birokrasi itu  sendiri.  Adanya  kewajiban  untuk memenuhi  kebutuhan  informasi  publik tentu  menjadi  salah  satu  tekanan  bagi petugas  dalam  implementasi  kebijakan KIP,  untuk  itu  petugas  melakukan koordinasi  dengan  tingkat  Kecamatan
dan  juga  Kelurahan  untuk  ikut  serta menyebarluaskan  informasi  publik.  Hal tersebutlah yang menjadi tujuan
dibentuknya  program  KIM  (kelompok informasi masyarakat).
Petugas  sebagai  implementor berkoordinasi dengan petugas kecamatan dan kelurahan yang mengelola KIM agar mempermudah implementor dalam menyebarluaskan informasi. Kemudahan juga  akan  dirasakan  oleh  masyarakat karena dengan demikian masyarakat bisa secara  langsung  mendatangi  kantor kecamatan  maupun  kantor  kelurahan apabila  ingin  menanyakan  informasi publik.
Secara keseluruhan, dengan
adanya  SOP  yang  dijalankan  oleh implementor dan juga adanya koordinasi yang berjalan untuk menunjang implementasi kebijakan keterbukaan informasi  publik,maka  faktor  struktur birokrasi  sudah  cukup  berjalan  dengan baik  pada  implementasi  KIP  ini,  karena hal  tersebut  sudah  selaras  dengan pernyataan  Edward  III  (2003)  yang menjelaskan bahwa dalam sebuah implementasi  kebijakan  SOP  diperlukan untuk salah satu pedoman dari pelaksanaan  suatu  kebijakan.  Selain  itu koordinasi juga diperlukan karena terkadang  badan  publik  mendapatkan tekanan  diluar  unit-unit  birokrasi,  untuk itu sehendaknya implementor melakukan
koordinasi  dengan  beberapa  pihak  yang terkait untuk mengatasi hal tersebut.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.Kesimpulan
Dalam  implementasi  kebijakan terdapat  beberapa  faktor  yang  harus diperhatikan  yaitu  komunikasi,  sumber daya,  disposisi  dan  sktruktur  birokrasi. Keempat  faktor  tersebut  menjadi  hal penting karena dapat menentukan keberhasilan  dalam  implementasi  suatu kebijakan.  Apabila  implementor  tidak memenuhi  kebutuhan  dari  4  faktor tersebut  maka  akan  timbul  hambatan- hambatan yang dapat memicu terjadinya kegagalan  dalam  mengimplementasikan suatu kebijakan tersebut. Untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi  publik  pada  Dinas  Kominfo pemerintahan  kota  Palembang  yang dijalankan oleh Seksi Pelayanan Informasi  Publik  secara  keseluruhan belum berjalan secara efektif diukur dari idealnya  implementasi  kebijakan  yang dikemukakan  oleh  Edward  III  dimana sebuah  implementasi  kebijakan  harus memenuhi empat faktor yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Tetapi  meskipun  tidak  semua faktor  implementasi  kebijakan  terpenuhi petugas  selalu  mengupayakan  untuk memenuhi  kebutuhan  informasi  publik
masyarakat  kota  Palembang  terlihat  dari adanya  informasi  yang  selalu  di update secara  berkala  oleh  petugas  pada  media sosial  twitter  facebook  dan  juga  website pemerintahan  kota  Palembang  sehingga pada  bulan  November  2017  Dinas Kominfo  kota  Palembang  mendapatkan penghargaan  Anugerah  Media  Humas 2017 peringkat ke-3 pada kategori Media Sosial. Jadi meskipun kekurangan jumlah staf, petugas tetap mengupayakan untuk  menjalankan  tanggung  jawabnya dengan senantiasa mengupdate informasi secara berkala terlebih pada media sosial dan juga website.
1. Komunikasi
Komunikasi antara pembuat kebijakan  dengan  para  implementor sudah  cukup  baik  karena  setiap  ada kebijakan  baru,  pembuat  kebijakan langsung mengkomunikasikan hal tersebut  kepada  para  implementor  salah satunya dengan cara diadakan sosialisasi.
2. Sumber Daya
Faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi  publik  yang  dilakukan  oleh petugas seksi pelayanan informasi publik belum  terpenuhi  dengan  baik,  karena jumlah  staf  yang  belum  cukup  memadai dan  adanya  kekurangan  fasilitas  yang dapat  menunjang  kinerja.  Terlebih  lagi kekurangan faktor tersebut dapat menimbulkan  hambatan  seperti  data
yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti.
3. Disposisi
Sikap  yang  ditunjukan  oleh petugas adalah sikap bertanggung jawab yaitu  dengan  berupaya  untuk  mentaati peraturan  yang  terkait  keterbukaan informasi publik. Faktor disposisi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi  publik  yang  dilakukan  oleh seksi  pelayanan  informasi  publik  sudah cukup  terpenuhi  dengan  baik  karena petugas sudah memiliki sikap-sikap yang dapat menunjang terjaciptanya implementasi kebijakan yang baik
4. Struktur Birokrasi
Adanya  SOP  dan  koordinasi yang  dilakukan  oleh  petugas  dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan  informasi  publik  sudah cukup  memenuhi  kebutuhan  faktor struktur birokrasi seperti yang dipaparkan  oleh  Edwards  dalam  teori Implementasi Kebijakan.
2. Saran
Saran  Untuk  Dinas  Kominfo pemerintahan kota Palembang
1. Kedepannya petugas dapat melakukan evaluasi  dengan  cara  melakukan survey  kepuasan  masyarakat  agar petugas  mengetahui  apa  saja  kinerja yang harus ditingkatkan sesuai dengan  keinginan  masyarakat  kota Palembang.
2. Setelah melakukan survey masyarakat
petugas harus
menyesuaikan informasi  yang  ditampilkan  pada media-media dengan apa yang dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Agar
masyarakat tidak hanya memanfaatkan  petugas  kecamatan
atau  kelurahan  saja  dalam  memenuhi kebutuhan informasipublik.
3. Petugas  dapat  segera  memenuhi sumber  daya  yang  kurang  memadai agardapat  menunjang  kinerja  yang lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Aritonang.  2011. Kebijakan  Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi  UU  no.14  tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . Jurnal Komunikasi , Volume 1. hal. 261
Awang,  Azam.  2010. Implementasi
Pemberdayaan Pemerintah Desa .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Bungin,Burhan. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Friedrich  Carl  J.  1963. Man  and  His
Government . Newyork: Mc Graw-Hill
Gordon,  Y.R.  1986. Human  Resource
Management .  Boston  :  Allyn  &
Bacon Inc.
Nugroho,  Riant  Dwijodijoto.  2008. Kebijakan  Publik:  Formulasi, Implementasi,  Evaluasi .  Jakarta:
PT.  Elex  Media  Komputindo Kelompok Gramedia.
Pressman,  J.L.  and  Wildavsky.  1973.
Implementation . Barkley and Los Angeles: University of California Press
Sastro,  Dhoho  A,  et.al.  2010. Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informas Publik. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum
Sedarmayanti.  2004. Good  Governance (Kepemerintahan  yang  Baik). Bandung: MandarMaju
Setiaman,  Agus,  Sugiana,  Dadang  dan Narotama,  Jimi.  2013. Analisis Kritis  Implementasi  Kebijakan Keterbukaan  Informasi  Publik  di Pemerintah Kota Bandung kepada  Warga  Kota.  Bandung. Jurnal Ilmu Komunikasi Volume.
1. (Desember, 2013), hal 9-10.