## CITRA PEREMPUAN KOLONIAL DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DI SUMATERA TIMUR, 1870-1942
Suriani * , Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi, Indonesia Tiara Desthy Afrina , Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi, Indonesia Wilda Febriani , Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi, Indonesia

## PENDAHULUAN
Kehadiran  pendatang  di  Sumatera  Timur  sejak  dibukanya  perkebunan  tembakau  pada  1870 menjadikan Sumatera Timur sebagai wilayah yang plural. Tidak hanya plural dalam kesukuan, tetapi juga  plural  dalam  agama.  Orang  Eropa  datang  membawa  serta  agama  Kristen  mereka,  baik  itu Protestan ataupun Katolik-Roma yang kemudian banyak dianut oleh orang-orang Batak (inilah yang membenarkan  penyebutan  Melayu  Islam  dan  Batak  Kristen),  orang  India  membawa  agama  Hindu dan Sikh, dan orang Tionghoa (Cina) membawa ajaran Konfusius (Buddha).
Dalam  kondisi  yang  plural  tersebut,  dinamika  kesukuan  dan  keagamaan  di  Sumatera  Timur relatif aman, karena tidak pernah terjadi konflik besar yang berarti. Meski tidak ada konflik ataupun penolakan  terhadap  golongan-golongan  tertentu,  yang  muncul  kemudian  adalah  pemisahan- pemisahan wilayah huni dari masing-masing entitas tersebut (Buiskool, 2005 ). Pemisahan tersebut dilakukan  sebagai  upaya  dari  masing-masing  entitas,  terutama  komunitas  orang  Eropa  untuk melindungi diri mereka, karena mereka merasa tidak aman dan nyaman jika harus tinggal bersama dengan masyarakat pribumi atau pendatang lainnya.
Orang  Eropa  yang  sudah  menetap  di  Sumatera Timur,  kemudian  membangun  gereja  mereka untuk  mereka  beribadah,  begitu  pun  orang  Cina  dan  India  yang  membangun  kelenteng    dan  kuil. Hingga saat ini, kita dapat menemukan beberapa gereja-gereja tua yang dibangun pada masa itu yang masih difungsikan sebagai tempat ibadah di Medan, juga kelenteng dan kuil, namun hanya tersisa sedikit,  sedangkan  yang  lainnya  sudah  hancur  karena  masa  ataupun  dihancurkan.  Kehidupan beragama  masyarakat  di  Sumatera  Timur  pada  masa  itu  berjalan  dengan  damai,  masing-masing penganut agama bebas melakukan ibadah atau melakukan perayaan-perayaan hari besar keagamaan

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
The opening of tobacco plantations in East Coast Sumatra in 1870 became a major factor in the creation of ethnic, cultural, and religious diversity in there. All  the  Malays  there  were  Muslim,  then  the  Europeans  came  with  their Christianity,  which  was  followed  by  most  of  the  Batak  people,  the  Indians brought  Hinduism  and  Sikhism,  and  the  Chinese  brought  Buddhism.  East Coast  Sumatra  is  a  pluralistic  region,  but  there  has  never  been  a  conflict between ethnicities or religions. Very interesting. However, the reality of the religious  life  of  the  people  at  that  time  had never  been  revealed  in  detail. Furthermore, during the 1930 census it was recorded that there were 4.293 Europeans in Medan and 2.001 of them were women, but their presence in the  religious  sphere  has  not  been  exposed.  Therefore,  this  study  aims  to narrate the image of colonial women in religion in East Coast Sumatra. The images of colonial women in this study are all forms of mental, spiritual, and daily  behaviour  expressed  by  women  in  religion,  including  the  outward appearance that appears in women and their religious activities in East Coast Sumatra in the period 1870-1942. This study uses the historical method, and the  primary  data  are  the  Dutch  Colonial  Government  Report  (verslag), Volkstelling 1930, maps, newspapers, bulletins and magazines, photographs depicting the religious life of the people of East Sumatra in the period 1870- 1942 .
Received Revised Accepted Published 18/02/2023 27/02/2023 12/03/2023 20/03/2023

## KEYWORDS
East Coast Sumatra; religious life; women potrayal; 1870-1942.
CITATION (APA 6 th Edition)
Suriani., Afrina, T. D., Febriani, W. (2023). Citra Perempuan Kolonial dalam Kehidupan Beragama di Sumatera Timur, 1870-1942. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, 7 (1), 223-234.
*CORRESPONDENCE AUTHOR suriani@uinbukittinggi.ac.id
DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.7042
mereka tanpa ada larangan dari pemerintah. Setiap orang, laki-laki ataupun perempuan dapat dengan aman pergi ke mesjid, gereja ataupun ke tempat ibadah lainnya.
Meskipun Sumatera Timur tumbuh menjadi daerah yang plural dengan budaya dan agamanya, sangat  disayangkan  kajian  mengenai  sejarah  kehidupan  beragama  yang  beragam  tersebut  secara khusus  belum  pernah  disentuh.  Selama  ini,  kajian  sejarah  yang  dilakukan  lebih  banyak  tentang kehidupan  ekonomi  yang  berkaitan  dengan  buruh  dan  perkebunan.  Adapun  yang  membahas persoalan keragaman entitas pada akhirnya malah bermuara pada narasi kepentingan ekonomi dan kesenjangan ekonomi (Perret, 2010 ).

## METODE
Kajian  ini  menggunakan  metode  sejarah  dengan  menggunakan  data  primer  berupa  Laporan Pemerintah Kolonial Belanda ( verslag ), Statsblad 1870-1900-an. Hasil Sensus 1930 ( Volkstelling 1930), peta-peta,  koran-koran  seperti: De  Sumatera  Post , Sinar  Deli , Pewarta  Deli , Pelita  Andalas ,  serta buletin  ( tijdscrift )  keagamaan  yang  terbit  di  Sumatera  Timur  pada  masa  kolonial  (1870-1942),  juga foto-foto yang menggambarkan perempuan dalam kehidupan beragama masyarakat Sumatera Timur. Sedangkan sumber sekunder berupa buku-buku dan artikel jurnal terkait perempuan dan Sumatera Timur.  Data  yang  terkumpul  kemudian  diklasifikasikan  dan  dikritisi  dengan  dibandingkan  satu dengan yang lainnya. Selanjutnya diinterpretasi dan dituliskan menjadi sebuah bentuk historiografi (Kuntowijoyo, 2021 ; Wasino, 2018 ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkebunan, Perubahan Ekonomi dan Modernisasi
Paruh kedua abad ke-19 M menjadi momen perubahan bagi Sumatera Timur. Pengusaha swasta Eropa, yang dirintis oleh Jacobus Nienhuys, seorang berkebangsaan Belanda mulai berinvestasi dalam usaha  perkebunan  tembakau  di  Sumatera  Timur.  Awalnya  Nienhuys  ditugaskan  oleh  perusahaan Pieter  van  den  Arend  &  Co untuk  mengelola  perkebunan  tembakau  di  Jawa  Timur,  kemudian  ia bertemu dengan peniaga Said  Abdullah di Surabaya (Broersma, 1932 ). Said Abdullah menceritakan kepada Nienhuys bahwa Deli di Sumatera Timur adalah daerah penghasil tembakau yang potensial. Nienhuys  tertarik  dan  kemudian  memutuskan  pergi  ke  Deli  (Sumatera  Timur)  (Pelzer, 1985 ). Nienhuys akhirnya tiba di Deli (Sumatera Timur) pada akhir tahun 1863 (Said, 1977 ).
Pada tahun 1889, jumlah perkebunan tembakau milik para pemodal swasta Barat telah mencapai 153 perkebunan, dengan perincian 47 di Deli, 33 di Langkat, 28 di Serdang, 16 di Padang Bedagai, 10 di Batubara, 9 di Asahan, 9 di Siak, dan 1 di Bilah (Broersma, 1932 ). Sebagian besar perkebunan dimiliki perusahaan  besar  dan  selebihnya  milik  pengusaha  perorangan.  Selain Deli  Maatschappij, ada beberapa  perusahaan  besar  lainnya  yang  beroperasi  dalam  budidaya  tembakau,  di  antaranya Senembah Maatschappij, Deli Batavia Maatschappij, Tabak Maatschappij Arensbrug milik konsortium Pieter  v.  d.  Arend  &  Co, dan United  Langkat  Plantations  Company (modal  Inggris).  Perusahaan- perusahaan besar itu tergabung  dalam Deli Planters Vereeninging (DPV) yang dibentuk tahun 1879 atas prakarsa J. T. Cremer (Pelzer, 1985 ).
Perkembangan perkebunan tembakau milik para pemodal swasta Barat menimbulkan pengaruh yang  sangat  besar  terhadap  kegiatan  ekonomi  penduduk  lokal.  Ketika  pengusaha  swasta  Barat mengeksploitasi  hampir  seluruh  lahan  di  Deli,  kebanyakan  penduduk  yang  menetap  di  pinggiran tanah konsesi tidak lagi mempunyai ladang atau huma sebagai milik sendiri. Mereka menjadi “rakyat penunggu”,  menantikan  lahan  tembakau  milik  swasta  Barat  yang  telah  selesai  dipanen,  yang dinamakan  tanah jaluran .  Tanah jaluran hanya  dapat  ditanami  penduduk  dalam  waktu  singkat dengan  jenis  tanaman  padi  dan  jagung  (Pelzer, 1985 ).  Akan  tetapi,  penduduk  lokal  juga  mampu memanfaatkan  kesempatan  ekonomi  baru  yang  dimunculkan  oleh  perkembangan  perkebunan,
seperti berdagang kecil-kecilan dan membuat atap nipah untuk dijual ke pengusaha perkebunan yang digunakan  sebagai  material  bangunan  bangsal  tembakau.  Bahkan  ketika  perkebunan  karet  milik swasta  Barat  berkembang  pesat  pada  awal  abad  ke-20  M,  orang-orang  Karo  di  Dusun  Deli,  daerah dataran tinggi, masih memiliki kesempatan membudidayakan karet meskipun jumlah tanamannya kecil (Pelzer, 1985 ). Dengan adanya kesempatan ekonomi alternatif, penduduk setempat jarang sekali yang mau bekerja sebagai buruh di perkebunan. Kebutuhan pengusaha perkebunan akan tenaga kerja justru  dipenuhi  oleh  tenaga  kerja  dari  luar.  Inilah  yang  menjadi  momentum  kehadiran  kuli-kuli kontrak dari Jawa, Cina dan India.
Pertumbuhan sektor perkebunan didukung dengan adanya sarana transportasi yang memadai untuk mendistribusikan komoditas perkebunan ke pelabuhan Belawan. DSM telah membangun jalur kereta  api  sepanjang  553  kilometer  yang  menghubungkan  daerah-daerah  perkebunan  dengan Pelabuhan  sampai  periode  1937  (Weilsfelt, 1972 ).  Sementara  itu,  fasilitas  jalan  menjadi  prioritas pemerintah. Menjelang tahun 1937, lebih dari 1.900 kilometer jalan telah selesai dibangun (Pelly, 2013 ). Pembangunan sarana transportasi tersebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan, karena jalan dan jalur kereta api yang menuju ke pelabuhan Belawan diarahkan melalui Kota Medan. Kondisi inilah yang telah mendukung Kota Medan menjadi pusat aktivitas perdagangan, sebagaimana diberitakan surat kabar Pewarta Deli berikut ini:
“...pedagang2  ketjil  diloear  Medan  soedah  oemoem  setidaknja  2  kali  seboelan  menambah  dagangannja, diambil ke Medan...” (“Pewarta Deli,” 1936 ).
Pusat perdagangan di Kota Medan adalah Kesawan yang terletak di sisi barat eksplanade. Sampai akhir abad ke-19 M , Kesawan masih merupakan “kedai panjang” atau deretan toko yang dibangun dari kayu.  Pada  tahun  1899,  terjadi  kebakaran  di  Kesawan  yang  menghanguskan  seluruh  kedai  dan  67 rumah penduduk. Setelah peristiwa itu, pertokoan di Kesawan dibangun menggunakan material batu bata dan kebanyakan bangunan berlantai dua, lantai bawah sebagai toko dan lantai atas untuk tempat tinggal (Buiskool, 2005 ). Pada awal abad ke-20 M, Kesawan bukan hanya sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli yang secara teratur melakukan tukar menukar barang dan jasa, melainkan telah menjadi simbol modernitas kota dalam sektor ekonomi, seperti dilaporkan surat kabar Pewarta Deli berikut ini:
“Lorong  Kesawan, hoofdstraat bagi  kota  Medan,  dimana  didapati  beratoes  ratoes  toko  toko  pakaian  jang besar, bank bank, firma assurantie dan lain lainnja. Disinilah didapati toko Bombay jang besar besar, toko pakaian  orang  Tionghoa,  kepoenjaan  orang  Belanda,  Inggeris  dan  Japan.  Kepoenjaan  bangsa  kita?  Ada djoega, tapi tinggal... tiga pintoe kedai” (“Pewarta Deli,” 1936 ).
Selain Kesawan, aktivitas perdagangan di Kota  Medan juga dilakukan di beberapa pasar  yang menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Sejak tahun 1886, Kota Medan telah memiliki sebuah Pasar Daging partikelir di Oude Mark . Pasar Ikan partikelir dibuka di Spoorstraat pada tahun 1888,  dan  Pasar  Sayur  dibuka  di Neuw  Mark pada  tahun  1906  (Buiskool, 2005 ).  Sayuran  yang diperdagangkan  di  pasar  partikelir  dipasok  dari  kebun  sayur  penduduk  di  pinggiran  kota.  Namun untuk sayuran buncis, wortel, cabai, kentang, kol, dan arcis didatangkan dari dataran tinggi Berastagi yang  menjadi  daerah  budidaya  sayuran  sejak  awal  dekade  pertama  abad  ke-20  M (“Pewarta  Deli,” 1928 ).
Ekonomi  kota  yang  berorientasi  pada  perdagangan  mendorong Gemeente membangun  Pasar Petisah  pada  tahun  1915.  Pada  awal  tahun  1920, Gemeente mengambil  alih  kepemilikan  Pasar  Ikan dengan  membayar  ganti  rugi  sebesar  ƒ  30.000  (“Pewarta  Deli,” 1923 ).  Sepuluh  tahun  kemudian, Gemeente mulai membangun Pusat Pasar di lokasi pacuan kuda yang terletak di Wilhelminastraat. Pembangunan Pusat Pasar baru selesai pada tahun 1933 (Buiskool, 2005 ).
Selain perdagangan, kemajuan ekonomi Kota Medan juga ditopang oleh kegiatan industri. Pada akhir dekade kedua abad ke-20 M, terdapat satu pabrik minyak kelapa dan satu pabrik penyemaian kulit yang telah berproduksi di Pulau Brayan. Kedua industri tersebut dimiliki oleh pengusaha Cina (Blink, 2018 ).  Bahkan  menurut  laporan Gemeente tahun  1926,  ada  16  pabrik  roti,  9  pabrik  sirop,  6 pabrik  mie,  dan  2  pabrik  kecap  yang  beroperasi  di  Kota  Medan  ( Verslag  Betreffende  De Gemeente Medan Over Het Jaar 1926 , 1927 ).
Keberhasilan  dan  berkembangnya  usaha  perkebunan  tembakau  Nienhuys  mengharuskannya untuk membangun kantor administrasi, dan pada tahun 1869 dibangunlah kantor Deli Maatschappij di Medan. Kantor tersebut dibangun di lokasi pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura yang dekat dengan  perkampungan  penduduk.  Sebelum  tahun  1879,  bangunan-bangunan  utama  di  Medan hanyalah kantor dan rumah sakit Deli Maatschappij, serta sebuah garnisun yang beranggota sekitar 100  orang  (Perret, 2010 ).  Setelah  asisten  residen  Deli  memindahkan  pusat  pemerintahannya  dari Labuhan  Deli  ke  Medan  pada  tahun  1879  pembangunan  berbagai  infrastruktur  mulai  dilakukan. Kantor pos dan gedung Societiet telah dibangun pada tahun 1879 (Sinar, 1991 ). Satu tahun kemudian, lahan terbuka di depan kantor pos dibuat menjadi alun-alun yang diberi nama esplanade (Passchier, 1995 ). Bahkan sejak tahun 1880, semakin banyak orang Cina yang mendirikan bangunan di Kesawan (Buiskool, 2005 ).  Keadaan  itu  telah  mendorong  pemerintah  Hindia  Belanda  menetapkan  Medan sebagai onderafdeeling pada tahun 1881, yang dikepalai oleh seorang kontrolir.
Pada tahun 1887, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Medan sebagai ibukota keresidenan Sumatera Timur. Pada saat yang sama pula, Sultan Deli memindahkan pusat pemerintahannya dari Labuhan  Deli  ke  Medan.  Sejak  saat  itu  Medan  menjadi  tujuan  bagi  orang-orang  Eropa  untuk memperluas ekspansi sumber daya ekonomi mereka. Keberadaan orang Eropa yang semakin banyak merupakan  salah  satu  faktor  yang  mendorong  pemerintah  Hindia  Belanda  menetapkan  Medan sebagai Gemeente pada  tahun  1909.  Kebijakan  ini  merupakan  implementasi  dari  Undang-Undang Desentralisasi yang ditetapkan  pada tahun 1903.
Pemerintah Gemeente memiliki wewenang dan hak untuk menentukan kebijakan pajak sendiri, mengatur  anggaran  keuangan  sendiri,  mengembangkan  dan  memelihara  infrastruktur  kota.  Akan tetapi,  tanah  yang  dikelola Gemeente belum  sepenuhnya  lepas  dari  kekuasaan  Sultan  Deli  ( Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu Atas Tanah Di Sumatra Timur Tahun 1800-1975 , 1978). Baru pada bulan November 1918, sultan menghibahkan tanah Kota Medan kepada Gemeente dengan hak eigendom, kecuali kampung sultan di Kota Maksum dan Kampung Sungai Kerah Percut (sebelah Utara-Timur dari Sungai Kerah), tanah yang dikuasai oleh gubernemen, dan tanah yang dipakai Deli Spoorweg  Maatschappij (DSM)  (Jansen, 1925 ).  Sejak  berdirinya  sampai  tahun  1937,  DSM  telah membangun  jalur  kereta  api  sepanjang  553  kilometer  yang  menghubungkan  daerah-daerah perkebunan  dengan  pelabuhan  (Weilsfelt, 1972 ).  Sementara  itu,  fasilitas  jalan  menjadi  prioritas pemerintah. Menjelang tahun 1937, lebih dari 1.900 kilometer jalan telah selesai dibangun (Pelly, 2013 ).
Selanjutnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  berkembangnya  perkebunan  tembakau  direfleksikan pada gedung-gedung mewah yang ada di pusat kota Medan sebagai ibukota Sumatera Timur. Pada pusat kota terdapat central square ( the Esplanade ). Di sebelah barat Esplanade menjadi permukiman etnis Eropa, kemudian perumahan dengan konsep garden city dibangun di kawasan Polonia. Pada sisi selatan Esplanade di  sekitar  Kesawan  (merupakan  jalan  tertua  di  Medan)  berkembang  menjadi pemukiman Cina ( Chinatown ). Perkampungan penduduk pribumi berada di sekitar istana sultan di sebelah selatan kota. Selain itu berkembang juga permukiman untuk komunitas India yang disebut Kampung Keling atau Kampung Madras.
Sebagai sebuah kota kolonial, Medan mengalami proses modernisasi yang begitu pesat. Louis Couperus,  seorang  penulis  Belanda,  dalam  catatan  perjalanannya  menggambarkan  Medan  sebagai
“kota  yang  betul -betul  unik  di  Hindia  Belanda.  Modern  dan  bergaya  Eropa;  ia  bernuansa  Inggris karena  bertetangga  dengan  Singapura,  maka  tak  diragukan  lagi  Medan  terpengaruh  olehnya” (Couperus, 1992 ).  Bangunan-bangunan  berarsitektur  Eropa,  seperti Witte  Societeit ,  Kantor  Pos, Gemeentehuis (gedung  kota  pradja), Javasche  Bank , Hotel  de  Boer dan  Hotel  Medan,  kantor perusahaan Horrison & Crossfield , Deli Maatschappij, Deli Proefstation, Deli Spoorweg Maatschappij, Firma Van Nie en Co. , (seperti yang sudah ditunjukkan dalam gambar sebelumnya) merupakan simbol modernitas Kota Medan yang ada dalam catatan perjalanan Louis
Sumatera Timur, Medan terutama telah memiliki kelengkapan infrastruktur dan fasilitas umum yang  memadai.  Berbagai  infrastruktur  tersebut  di  antaranya,  jalan  raya,  pusat  pasar,  jembatan, perusahaan  listrik,  perusahaan  penyediaan  air  minum,  rumah  sakit,  hotel,  laboratorium  penelitian penyakit tropis, bank, lapangan atau alun-alun, gedung pemerintahan, serta perusahaan transportasi kereta  api  (Avan, 2010 ).  Pada  tahun  1920-an, Gemeente melakukan  perbaikan  kampung.  Program perbaikan kampung pada dasarnya terdiri dari pembangunan jalan dan jalan setapak yang dilengkapi dengan selokan (Blackburn, 2011 ). Namun pembangunan jalan yang dilakukan Gemeente tidak merata di semua kampung. Bahkan sampai tahun 1930-an, masih ada jalan di Kampung Keling yang tidak diberi penerangan oleh Gemeente, padahal perusahaan listrik telah membangun instalasi di kampung tersebut (“De Sumatra Post,” 1921 ). Ceylonstraat contohnya, jalan yang terdapat di Kampung Keling ini selalu ramai dilalui kendaraan pada malam hari, tapi sampai akhir tahun 1932 tidak memiliki lampu jalan (Sinar Deli, 1932 ).
Hakikatnya, pembangunan sarana infrastruktur dan fasilitas umum tersebut berkaitan dengan kepentingan  dan  perkembangan  ekonomi  perkebunan.  Infrastruktur  tersebut  berfungsi  untuk menopang  dan  menunjang  kegiatan  perkebunan  terutama  orang-orang  Eropa  yang  berdomisili  di Medan.  Pengembangan  infrastruktur  tersebut  memanfaatkan  pendanaan  gabungan  dari Gemeente Fonds dan  kerja  sama  dengan  Kesultanan  Deli  yang  menyerahkan  hasil  pendapatan  dari  pungutan pajak  kendaraan  serta  penerapan  sumbangan  sukarela  dari  penduduk  ( Verslag  Betreffende  de Gemeente Medan over Het Jaar 1919 , 1920 ).
Modernisasi yang terjadi di Sumatera Timur tidak hanya berwujud pada bangunan-bangunan saja,  akan  tetapi  juga  dalam  bentuk  gaya  hidup.  Ramainya  orang  Eropa  yang  datang  ke  Sumatera Timur,  membawa  kebiasaan-kebiasaan  mereka  di  Eropa  ke  Sumatera  Timur.  Salah  satu  kebiasaan tersebut misalnya kebiasaan orang Belanda melakukan rekreasi, yang berdampak pada pembangunan sarana rekreasi, hiburan dan olahraga bagi masyarakat Eropa yang ada di Sumatera Timur. Rekreasi dimanfaatkan  sebagai  pelepas  rasa  lelah  setelah  seharian  atau  beberapa  hari  bekerja  di  kantor pemerintahan  atau  di  perkebunan.  Tempat  rekreasi  yang  biasa  didatangi  oleh  orang-orang  Eropa adalah  Parapat  dan  Berastagi.  Pembangunan  sarana  rekreasi,  hiburan  dan  olahraga  yang  terjadi  di Medan  misalnya  adalah  berdirinya  bioskop, lapangan  olahraga,  kolam  renang.  Bioskop  pertama  di Medan adalah de Orange Biscoop pada tahun 1889 . Kemudian menyusul Rex Bioscoop pada tahun 1918 dan Deli Bioscoop . Tiga tahun kemudian, Astroria Bioscoop , Tjong Koeng Tat Bioscoop . Berselang dua tahun kemudian Imperial Bioscoop di Brayan, Orion Bioscoop pada tahun 1931. Bioskop dimanfaatkan orang-orang Eropa sebagai sarana sosialisasi, bercengkerama dan membentuk ikatan relasi (Batubara, 2020 ). Selain itu, hiburan masyarakat Eropa juga didapat dengan adanya pasar malam, yang juga dapat dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di Sumatera Timur.

## Perkebunan dan Segregasi Masyarakat
Sebagai pusat kegiatan ekonomi, Kota Medan menjadi daya tarik bagi para pencari kerja yang berasal  dari  luar  kota.  Mereka  berdatangan  ke  Kota  Medan  untuk  sekedar  mengadu  nasib  atau mengejar  keuntungan  ekonomi.  Akibatnya,  jumlah  penduduk  Kota  Medan  meningkat  pesat.  Pada tahun 1920, jumlah penduduk Kota Medan mencapai 45.248 orang, atau meningkat lebih dari tiga kali lipat  dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  tahun  1900.  Jumlah  itu  meningkat  tajam  mencapai
76.584  orang  pada  tahun  1930.  Penduduk  yang  memadati  Kota  Medan  terdiri  dari  berbagai  suku bangsa,  namun  data-data  resmi  pemerintah  kolonial  justru  mengklasifikasikan  penduduk  Kota Medan menjadi empat kategori besar, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di berikut:
Tabel 1. Komposisi penduduk Kota Medan tahun 1900-1930
Tahun  Eropa  Bumiputra Cina Timur Asing Lainnya Total 1900 594 3.129 7.745 1.301 12.724 1905 954 3.195 6.397 3.705 14.251 1911 1.266 12.810 10.973 1.951 27.000 1920 3.128 23.823 15.916 2.381 45.248 1930 4.293 41.270 27.287 3.734 76.584

## Sumber: Volkstelling 1930
Meskipun orang Cina terus bertambah jumlahnya dalam periode 1911-1930, tetapi mereka tidak lagi  menjadi  kelompok  mayoritas  di  Kota  Medan,  karena  pada  saat  yang  bersamaan  jumlah  orang bumiputra  meningkat  cukup  pesat.  Pada  tahun  1911,  jumlah  orang  bumiputra  di  Medan  mencapai 12.810 orang atau 47,4%  dari total populasi, kemudian meningkat menjadi 41.270 orang atau 53,9% pada tahun 1930. Kenaikan jumlah penduduk bumiputra salah satunya bisa dijelaskan sebagai akibat adanya  migrasi.  Menurut  sensus  penduduk  tahun  1930,  jumlah  imigran  bumiputra  di  Kota  Medan mencapai 24.594 orang atau 59,6% dari jumlah total penduduk bumiputra. Penduduk bumiputra yang menetap  di  Kota  Medan  berasal  dari  berbagai  kelompok  etnis,  seperti  ditunjukkan  dalam  tabel berikut:

## Tabel 2. Komposisi penduduk Kota Medan tahun 1900-1930
Kelompok Etnis Jumlah Persentase dari Keseluruhan Penduduk Melayu 5.408 7,06 Karo 145 0,19 Jawa 19.069 24,90 Sunda 1.209 1,58 Banten 426 0,56 Batavia 1.118 1,46 Minangkabau 5.590 7,30 Mandailing 4.688 6,12 Angkola 236 0,31 Batak Toba 820 1,07 Etnis Bumiputra lainnya 2.561 3,34 Total 41.270 53,89

## Sumber: Volkstelling 1930
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  mayoritas  masyarakat  bumiputra  di  Kota  Medan  adalah etnis pendatang, sedangkan penduduk asli (Melayu dan Karo) jumlahnya hanya 5.553 orang atau 13,5% dari total populasi bumiputra. Kelompok etnis  bumiputra terbesar adalah orang Jawa. Kebanyakan dari  mereka  merupakan  bekas  kuli  kontrak  perkebunan.  Seperti  dikemukakan  Stoler,  meskipun peraturan-peraturan secara khusus menetapkan pemulangan ke Jawa bagi pekerja yang telah berakhir masa  kontraknya,  tetapi  setiap  tahun  ratusan  orang  Jawa  justru  tergeser  ke  luar  lingkungan perkebunan. Sebagian dari mereka menjadi bagian dari “proletariat kota” di Medan. Mereka diduga bekerja sebagai buruh kasar untuk pedagang Cina. Namun beberapa malahan menjadi pedagang kecil dan produsen kecil dengan usaha sendiri (Stoler, 2005 ).
Etnis  Minangkabau  menempati  urutan  kedua  dalam  populasi  bumiputra  di  Kota  Medan. Kebanyakan  perantau  Minangkabau  bekerja  sebagai  pedagang  dan  pengrajin.  Kedatangan  orang
Minangkabau  ke  Kota  Medan  bersamaan  dengan  kelompok-kelompok  etnis  dari  dataran  tinggi Tapanuli. Pendatang terbanyak dari dataran tinggi Tapanuli adalah orang Mandailing. Menurut Pelly, ketika orang Mandailing berpindah ke Sumatera Timur pada awal abad ke-20, mereka ditarik masuk Melayu.  Etnis  Melayu  memperlakukan  orang  Mandailing  sebagai  “Melayu  Dusun”  dan  berhak memiliki tanah adat. Banyak orang Mandailing yang lulusan madrasah dipekerjakan oleh Sultan Deli sebagai Khadi dan Imam, serta jabatan-jabatan lain dalam pengadilan agama. Orang Mandailing yang berpendidikan  Barat  cenderung  bekerja  sebagai  pegawai  kantor  dalam  pemerintahan  kolonial  dan perusahaan swasta (Pelly, 2013 ).
Sementara itu, jumlah orang Eropa yang tinggal di Kota Medan terus meningkat dalam kurun waktu  1900-1930,  namun  persentasenya  masih  lebih  kecil  jika  dibandingkan  dengan  populasi bumiputra  dan  Cina.  Penduduk  Eropa  di  Kota  Medan  memiliki  latar  belakang  kebangsaan  yang beragam, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 3. Jumlah orang Eropa, Asia dan Timur Asing di Sumatera Timur tahun 1930
Kebangsaan Laki-laki  Perempuan  Jumlah Total Belanda 4553 3445 7998 Belgia 35 21 56 Denmark 40 26 66 Jerman 463 317 780 Inggris 383 201 584 Austria 34 30 64 Swiss 160 107 267 Jepang 424 448 872 Amerika 66 48 114 Indo-Eropa 66 79 145 Kebangsaan lain 73 52 125 Tidak dikenali 4 5 9 Total 6301 4779 11080

## Sumber: Volksteling 1930
Banyaknya Orang Eropa dari berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa Sumatra Timur menjadi tempat yang menjanjikan untuk didatangi. Rata-rata orang Eropa menguasai  sektor padat modal  di  bidang  perkebunan.  Bahkan  cukup  banyak  di  antara  mereka  yang  berusaha  di  bidang perdagangan.  Selain  itu  terdapat  pula  sebagian  dari  mereka  yang  menjadi  pegawai  pemerintah, notaris, guru, jurnalis, dan pegawai perusahaan swasta ( Volkstelling 1930 Deel V , 1935 ).
Menurut  Pelly,  orang-orang  Eropa  merupakan  kelompok  sosial  teratas  dalam  stratifikasi masyarakat Kota Medan. Kelompok sosial kedua ditempati oleh bangsawan Melayu, pengusaha Cina, dan  orang  bumiputra  berpendidikan  Barat.  Adapun  kelompok  sosial  terbawah  dalam  stratifikasi masyarakat  Kota  Medan  adalah  orang  Cina  dan  orang  bumiputra  kebanyakan,  serta  para  perantau lainnya (Pelly, 2013 ). Dari stratifikasi masyarakat yang  dikemukakan Usman Pelly, dapat dikatakan bahwa  penduduk  Kota  Medan  yang  dikategorikan  sebagai  orang  Timur  Asing  lainnya (Andere Vreemde Oosterlingen) termasuk dalam kelompok sosial terbawah.
Pembagian  ruang  kota  berdasarkan  penguasaan  tanah  masih  ditambah  dengan  segregasi pemukiman  berdasarkan  ras.  Pemukiman  orang  Eropa  terkonsentrasi  di  Polonia  yang  terletak  di antara Sungai Deli dan Sungai Babura. Di sebelah barat pemukiman Eropa terdapat pemukiman orang India. Sementara itu, pemukiman orang Arab terletak di dekat pasar lama. Pemukiman orang Cina berada di sekitar Kesawan, sedangkan orang bumiputra bertempat tinggal di pinggiran kota  (Pelly, 2013 ; Perret, 2010 ). Kawasan permukiman tersebut seperti Kota Maksum, yang ditempati oleh keluarga Kesultanan  Deli  dan  penduduk  Melayu.  Selain  itu  terdapat  juga  penduduk  pendatang  yang
mengambil  bagian  di  kawasan  tersebut  seperti  etnis  Minangkabau  dan  Aceh.  Lain  halnya  dengan penduduk  pendatang  lainnya  seperti  etnis  Mandailing,  mereka  lebih  eksklusif  dengan  mendirikan permukiman sendiri di kawasan Gelugur, Kampung Baru dan Sei Mati.
Segregasi pemukiman berdasarkan garis ras merupakan karakter khas dari kota-kota kolonial, dan  Medan  telah  menampilkan  karakter  tersebut.  Segregasi  pemukiman  berdasarkan  ras  di  Kota Medan  merupakan  implementasi  dari  peraturan  tempat  tinggal  ( wijkenstelsel )  yang  dikeluarkan pemerintah kolonial pada tahun 1866. Pembagian pola permukiman penduduk yang dilakukan oleh pemerintahan Gemeente Medan adalah untuk mempermudah penerapan regulasi dan peraturan serta menunjukkan  diskriminasi  antar  kelompok  dan  etnis.  Orang  Eropa  menempati  puncak  tertinggi dalam lapisan sosial masyarakat di Gemeente Medan, selanjutnya adalah kelompok bangsawan dan keluarga Kesultanan Deli sebagai golongan menengah ke atas. Kemudian kelompok pedagang Cina dan  pegawai  pemerintah  Bumiputera  menempati  golongan  menengah  rendah  dan  terakhir  para buruh kasar kota dan kuli Bumiputera menempati strata yang paling rendah (Suprayitno, 2001 ).

## Citra Perempuan dalam Kehidupan Beragama Masyarakat Sumatera Timur
Mayoritas  agama  yang  dianut  masyarakat  Sumatera  Timur  adalah  Islam,  namun  penganut agama  atau  kepercayaan  lain  juga  tidak  sedikit  dan  masih  banyak  pula  masyarakat  asli  Sumatera Timur  di  beberapa  wilayah  yang  teridentifikasi  tidak  menganut  agama,  tetapi  mereka  masih menganut sistem kepercayaan lainnya, seperti Parmalim dan lainnya. Berikut jumlah penganut agama dan kepercayaan masyarakat asli ( native ) yang dikumpulkan dari beberapa wilayah Sumatera Timur pada sensus penduduk yang dilakukan pemerintah kolonial pada tahun 1930.
Tabel 4. Jumlah penganut agama dan kepercayaan masyarakat asli ( native ) di beberapa wilayah Sumatera Timur tahun 1930
No Wilayah Agama/Kepercayaan yang dianut Islam Protestan  Katolik Roma  Kafir/Pagan 1 Afdeling Bataklanden 23969 238690 11 258472 2 Afdeling Sibolga 23444 9139 11 5468 3 Afdeling Padang Sidempuan 265309 11712 12 82 4 Afdeling Nias 13711 91458 0 92070 5 Afdeling Simalungun dan Tanah Karo 137944 33280 45 163448 6 Langkat 69741 191 0 26048 7 Binjai 4595 113 3 23 8 Deli 22522 763 7 25045 9 Serdang 107981 462 11 21263 10 Bedagai 75722 216 13 5609 11 Tebing Tinggi 8009 272 5 33 12 Asahan 111162 589 0 5131 13 Tanjung Balai 5692 232 12 12 14 Labuhan Batu 122491 595 7 900 Total 992.292 387.712 137 603.606
Sumber: Volkstelling 1930
Citra  Perempuan  pada  masa  kolonial  yang  ada  dalam  iklan-iklan  surat  kabar  dikategorikan menjadi  beberapa  kategori,  yaitu  perempuan  pesolek,  perempuan  rumah  tangga,  dan  perempuan aktif/berkarier (Ningsih, 2009 ). Citra perempuan pesolek lebih merujuk kepada citra diri, sedangkan citra  perempuan  aktif/karier  lebih  mengarah  kepada  citra  sosial  perempuan  karena  berinteraksi dengan dunia publik. Kedua konsep citra perempuan tersebut yang dibahas dalam kajian ini, yaitu citra  diri  dan  citra  sosial.  Antara  citra  diri  dan  citra  sosial  memang  saling  berkaitan,  jadi  sangat mungkin narasi keduanya saling mengisi satu dengan yang lainnya.
Perempuan  kolonial  dalam  kajian  ini  adalah  perempuan  yang  hidup  pada  masa  kolonial  di Sumatera Timur. Mereka adalah perempuan yang berasal dari berbagai ras, suku bangsa, agama dan tempat tinggal. Perempuan tersebut adalah Perempuan Eropa, Timur Asing, pribumi setempat, dan pribumi pendatang. Selanjutnya dinarasikan tentang citra diri perempuan kolonial di Sumatera Timur dalam  periode  waktu  1870-1942.  Perempuan  kolonial  pertama  yang  dibahas  adalah  Perempuan Melayu  (Pribumi).  Perempuan  Melayu  adalah  representasi  perempuan  pribumi  lainnya  yang beragama Islam. Sejak awal, Islam sudah menjadi agama mayoritas di Sumatera Timur. Keberadaan kesultanan yang ada di wilayah Sumatera Timur memperjelas keislaman masyarakatnya. Perempuan Melayu sudah pasti beragama Islam, namun tidak banyak ditemukan data perempuan Melayu yang terekspos  dalam  aktivitas  keagamaan  sebelum  abad  20.  Jika  saat  ini  kita  langsung  dapat mengidentifikasi perempuan muslim dengan jilbab/hijabnya, tidak begitu dengan perempuan pada abad 19, namun perempuan pada masa itu sudah menggunakan pakaian yang sopan dan tertutup.
Gambar 1: Perempuan Muslim Melayu pada tahun 1889

## Sumber: KITLV
Gambaran perempuan yang tampak dalam foto di atas adalah gambaran perempuan melayu di Sumatera Timur. Hampir  seluruh perempuan Islam Melayu di Sumatera Timur pada periode 1872- 1942 menggunakan bawahan berupa rok/kain sarung, atasan berupa baju panjang dengan bahan yang beragam  dan    kain  sarung  yang  menutupi  kepala  mereka.  Selain  kain  sarung,  ada  pula  yang menggunakan selendang panjang untuk menutupi kepala mereka. Citra diri seperti itu adalah citra diri  perempuan  muslim  sehari-hari,  namun  dalam  beragama  belum  ditemukan  data  yang mendukung. Akan tetapi, dalam Hukum Islam, Perempuan wajib menutup aurat mereka saat salat dan  melakukan  ritual  keagamaan  lainnya.  Sampai  dekade  kedua  abad  ke-20  M,  kemunculan perempuan  muslim  dalam  kegiatan  publik  tidak  banyak  terekspos,  hingga  kemunculan  organisasi Aisiyah, organisasi perempuan muslim Muhammadiyah. Organisasi ini aktif dalam berbagai kegiatan, dalam  suatu  Muktamar  Aisiyah  pada  tahun  1923,  terlihat  gambaran  diri  perempuan-perempuan muslim  pada  saat  itu.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  perempuan  melayu,  perempuan  Minang  juga menunjukkan gambaran diri perempuan muslim. Ada sedikit yang berbeda, yaitu bahwa perempuan Minang menggunakan tingkuluak tanduak untuk menutup kepala mereka. Perempuan Minang juga mayoritas beragama Islam.

## Gambar 2: Kongres Aisiyah pada tahun 1928

## Sumber: KITLV
Berbeda  dengan  perempuan  Melayu  Islam,  Perempuan  Jawa  tidak  menggunakan  penutup kepala.  Perempuan  Jawa,  meskipun  beragama  Islam,  tingkat  aktualisasi  nilai  keislaman  dalam berpenampilan  masih  rendah.  Mereka  belum  menutup  aurat  sebaik  perempuan  Melayu  dan perempuan  Minang.  Cara  berpenampilan  mereka  adalah  ciri  khas  perempuan  Jawa,  yang menggunakan jarik dan atasan kebaya.
Perempuan  Batak,  mewakili  perempuan  beragama  Kristen  dari  kalangan  masyarakat  asli, namun sebagian dari mereka juga masih mempertahankan kepercayaan mereka (Parmalim). Dalam data tabel agama yang dianut masyarakat asli, orang-orang Batak menjadi jumlah penganut Kristen Protestan terbesar dari kalangan masyarakat asli. Perempuan batak yang ditampilkan dalam gambar berikut adalah citra diri perempuan Batak saat mengikuti ritual keagamaan Parmalim.

## Gambar 3: Perempuan Batak menari, melaksanakan ritual Parmalim Sumber: Deli Courant, 1910
Selanjutnya  adalah  Perempuan  Eropa,  dalam  tabel  data  jumlah  orang  Eropa  yang  ada  di Sumatera  Timur,  khususnya  Kota  Medan  pada  tahun  1930,  keseluruhan  jumlah  orang  Eropa  yang berasal dari berbagai negara adalah 4.293 orang. Dari total keseluruhan orang Eropa tersebut, terdapat 2001  perempuan  Eropa.  Mereka  datang  secara  bertahap  sejak  dekade  terakhir  abad  19  hingga  awal
abad  ke-20  M.  Masuknya  perempuan-perempuan  Belanda  ke  Hindia-Belanda  mempengaruhi berkembangnya  pemahaman  kesetaraan  gender  antara  perempuan  dan  laki-laki  pada  awal  abad kedua  puluh.  Mereka  juga  membawa  pengaruh  terhadap  modernisasi  perempuan-perempuan pribumi dalam bidang lainnya, misalnya dalam cara berpakaian. Cara berpakaian perempuan Eropa dalam  kehidupan  sehari-hari  berbeda  dengan  cara  berpakaian  mereka  saat  ke  gereja.  Mereka menggunakan  pakaian  yang  cantik  dan  mewah  saat  pergi  ke  gereja.  Mereka  menggunakan  gaun panjang yang menjadi khas dari perempuan Eropa.

## SIMPULAN
Keragaman  etnis  dan  agama  yang  ada  di  Sumatera  Timur  adalah  salah  satu  dampak  dari  adanya perkebunan tembakau yang dimulai sejak akhir abad 19 dan mencapai puncaknya pada dekade kedua awal abad ke-20 M. Dalam sensus penduduk ( Volkstelling ) pada tahun 1930, ditemukan data bahwa dari total jumlah penduduk pada saat itu adalah 76.854 orang, terdiri dari orang Eropa, Cina, India dan Masyarakat Asli. Mayoritas agama yang dianut masyarakat Sumatera Timur adalah Islam, namun penganut  agama  atau  kepercayaan  lain  juga  tidak  sedikit  dan  masih  banyak  pula  masyarakat  asli Sumatera Timur di beberapa wilayah yang teridentifikasi tidak menganut agama, tetapi mereka masih menganut  sistem  kepercayaan  lainnya,  seperti  Parmalim  dan  lainnya.  Keragaman  tersebut memunculkan pelabelan agama terhadap masyarakat Sumatera Timur. Orang Eropa adalah penganut Kristen, baik Katolik ataupun Protestan, orang Cina penganut Buddha, India penganut Hindu serta masyarakat asli yang mayoritas beragama Islam dan juga sebagian masyarakat asli beragama Kristen Agama  menjadi  entitas  penting  yang  kerap  dijadikan  sebagai  “alat”  dalam  berbagai  kepentingan, termasuk politik. Selanjutnya adalah kehadiran perempuan dalam kehidupan beragama masyarakat Sumatera Timur. Masing-masing dari perempuan dari entitas-entitas agama merepresentasikan dan mencitrakan diri mereka dengan cara yang berbeda.

## REFERENSI
Avan, A. (2010). Parijs Van Soematera . Medan: Rainmaker Publishing House.
Batubara, T. (2020). Memutar Sejarah “Gambar Idoep” Masa Silam: Industri Perfilman dan Dampaknya di Medan pada Era Kolonial Belanda sampai Orde Baru. Warisan: Journal of History and Cultural Heritage ,
1 (1), 14 – 19. Blackburn, S. (2011). Jakarta 400 Tahun . Jakarta: Masup. Blink, H. (2018). Sumatra’s Oostkust in Kare Opkomst en Ontwikkeling Als Economisch Gewest: Eene Economisch-Geographische En -Historische Studie . New South Wales: Generic. Broersma, R. (1932). Oostkust van Sumatra: De Ontwikkeling van het Gewest . The Hague-Charles Dixon: Deventer.
Buiskool, D. A. (2005). Medan A Plantation City on the East Coast of Sumatra 1870-1942. In Kota Lama Kota Baru; Sejarah Kota-Kota di Indonesia . Yogyakarta: Ombak.
Couperus, L. (1992). Oostwaarts Louis Couperus . Amsterdam: Antwerpen.
De Sumatra Post. (1921, May 31). De Sumatra Post . Jansen, G. (1925). Grantrechten in Deli . Medan: Oostkust van. Sumatra-Institut. Kuntowijoyo. (2021). Metodologi Sejarah (cetakan V; M. Yahya, Ed.). Yogyakarta: Tiara Wacana. Ningsih, W. F. (2009). Citra Perempuan dalam Pariwara di Hindia Belanda Tahun 1900-1942. In Kota-kota di Jawa: Identitas Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial . Yogyakarta: Ombak.
Passchier, C. (1995). Medan; Urban Development by Planters and Entrepreneurs 1870-1940. In Issues in Urban Development; Case Studies from Indonesia . Netherlands: Research School CNWS.
Pelly, U. (2013). Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing di Kota Medan . Medan: Unimed Press dan Casa Mesra. Pelzer, K. J. (1985). Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria 1863-1947 (J. Rumbo, Trans.). Jakarta: Sinar Harapan.
Perret, D. (2010). Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Pewarta Deli. (1923, November 17). Pewarta Deli .
Pewarta Deli. (1928, June 11). Pewarta Deli . Pewarta Deli. (1936, April 28). Pewarta Deli . Said, M. (1977). Koeli Kontrak Tempo Doeloe dengan Derita dan Kemarahannya . Medan: Waspada. Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatra Timur Tahun 1800-1975 . (1978). Bandung: Alumni. Sinar Deli. (1932, September 3). Sinar Deli . Sinar, T. L. (1991). Sejarah Medan Tempo Doeloe . Medan: Majlis Adat Budaya Melayu Indonesia. Stoler, A. L. (2005). Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1979 . Yogyakarta: Karsa. Suprayitno. (2001). Mencoba (Lagi) Menjadi Indonesia, Dari Federalisme ke Unitarisme: Studi Tentang Negara Sumatera Timur 1947-1950 . Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
Verslag Betreffende de Gemeente Medan over het Jaar 1919 . (1920). Medan: Varekamp & Co.
Verslag Betreffende De Gemeente Medan Over Het Jaar 1926 . (1927). Medan: Varekamp & Co.
Volkstelling 1930 Deel V . (1935). Batavia: Departemen van Economische Zaken.
Wasino. (2018). Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset Hingga Penulisan . Yogyakarta: Pustaka Magnum. Weilsfelt, J. (1972). De Deli Spoorweg Maatschappij als factor in de economische ontwikkeling van de Oostkust van Sumatra . Rotterdam: Bronder-Offset.
© Suriani, Tiara Desthy Afrina, Wilda Febriani | 2023