## IJTIHAD HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DILINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
Ruslaini, Juhrotul Khulwah Universitas Muhammadiyah Lampung Email:rosimuhammadiyahlampung.gmail.com

## ABSTRACT
This  research  discussed  the  settlement  of  sharia  economic  dispute  in  the environment of religious court. The objective of the research analyzed the settlement of sharia  economic  dispute  by  litigation  way  in  religious  court.  This  research  was  the subject  of  thought  to  discuss  the  completion  of  dispute  sharia  economy  in  religious court and analyze how a judge in taking legal decisions and using legal sources to be used  as  a  reference  in  solving  the  dispute  sharia  economy.  This  research  used descriptive analytic approach that was collecting and describing the results of subject matter then dissected by analyzing the object of research with primary and secondary data
The results  obtained were that the judges in  resolving the dispute sharia  economy using existing  legal sources,  both  formal or  material sources. but  existing  sources  of law will not be able to run optimally without adequate legal competence. it is expected that the public should prioritize good behavior in conducting transactions in order to avoid the disputes that can arise in a transaction in order to create a safe and peaceful life.
keywords: judge ijtihad, sharia economic dispute, religious court

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  tentang  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di lingkungan  peradilan  agama.  Tujuan  penelitian  adalah  menganalisis  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  dengan  cara  litigasi  di  pengadilan  agama.  Penelitian  ini menjadi  bahan  pemikiran  untuk  membahas  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah dikalangan  pengadilan  agama  dan  menganalisis  bagaimana  seorang  hakim  dalam mengambil  suatu  keputusan  hukum  dan  menggunakan  sumber  hukum  untuk  dijadikan acuan  dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  deskriptif-analitik  yaitu  mengumpulkan  serta  menguraikan  dari  hasil  pokok permasalahan,  kemudian  dibedah  dengan  menganalisa  obyek  penelitian  dengan  sumber data primer dan sekunder.
Hasil  yang  diperoleh  adalah  bahwa  majelis  hakim  dalam  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syariah  menggunakan  sumber  hukum  yang  sudah  ada,  baik  sumber  formil ataupun  materiil.  Akan  tetapi  sumber  hukum  yang  sudah  ada  tidak  akan  bisa  berjalan secara  maksimal  tanpa  adanya  kompetensi  hakim  yang  memadai.  Diharapakan    kepada masyarakat  luas  untuk  lebih  mengutamakan  perilaku  yang  baik  dalam  melakukan transaksi,  supaya  dapat  terhindar  dari  sengketa  yang  sangat  bisa  muncul  dalam  suatu transaksi, supaya dapat tercipta kehidupan yang aman dan tentram.
Kata kunci: Ijtihad hakim, Sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama

## PENDAHULUAN
Istilah  ekonomi  Islam  merupakan  sebutan  yang  khas  digunakan  di  Indonesia.  Di  luar Indonesia,  istilah  ini  lebih  populer  dengan  sebutan  ekonomi  Islam  ( al-iqtisad  al-Islami, Islamic economic ). Dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer, konsep ekonomi Islam  memang  sering  diidentifikasi  dengan  berbagai  istilah  yang  berbeda,  antara  lain ekonomi  Islam,  ekonomi  Ilahiyah,  ekonomi  qur‟ani,  ekonomi  syariah,  ekonomi berdasarkan  prinsip  bagi  hasil,  dan  ekonomi rahmatan  lil  alamin .  Semua  istilah  ini mengacu pada suatu konsep sistem ekonomi dan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam atau ekonomi berdasarkan prinsip syariah. perbedaan penggunaan istilah ini pada dasarnya menunjukkan bahwa istilah ekonomi Islam bukanlah nama baku dalam terminologi Islam.
Perekonomian  yang  hendak  diwujudkan  oleh  ekonomi  syariah  adalah  ekonomi  yang dapat memadukan antara aspek materi dan rohani, antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, dan  antara  kemaslahatan  individu  dan  masyarakat.  Ekonomi  syariah  berupaya  untuk memadukan aspek materi dan rohani secara sinergis. Islam tidak mengenal prinsip pemisah antara agama dan dunia, justru agama dijadikan sebagai fondasi untuk menjalani berbagai aspek kehidupan, agar kehidupan ini tidak kering dari sentuhan spiritualitas.
Sumber  hukum  ekonomi  syariah  adalah:  dasar-dasar  hukum  yang  dijadikan  sebagai acuan  dan  rujukan  dalam  menggali  berbagai  produk  hukum  ekonomi  syariah.  Sebagian ulama  menggunakan  istilah masadir  al-ahkam (sumber  hukum)  sebagai  padanan  dari pengertian  sumber  hukum  materiil,  dan  menggunakan  istilah al-adillah  al-ahkam (dalil hukum)  sebagai  padanan  untuk  pengertian  sumber  hukum  formal.  Para  ulama  bersepakat bahwa  Al-Qur‟an  dan  hadits  merupakan  sumber  utama  dalam  hukum  Islam.  Dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  kaitannya  dengan  ekonomi  syariah belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hukum formil (hukum acara) dan hukum materiil tentang ekonomi syariah. pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada selama ini adalah  ketentuan  yang  termuat  dalam  kitab-kitab  fikih  dan  sebagian  kecil  terdapat  dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dalam peraturan Bank Indonesia.
Hukum acara  yang berlaku di Pengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah  adalah  hukum  acara  yang  berlaku  dan  dipergunakan  pada  lingkungan  peradilan umum.  Ketentuan  ini  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  54  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan  Umum  adalah Herziene  Inlandsch  Reglement  (HIR) untuk  jawa  dan  madura, Rechtreglement  Voor  De  Buittengewesten  (R.Bg) untuk  luar  jawa  dan  madura.  Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo.  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  peradilan  agama.  Diberlakukan  juga Bugerlijke Wetbook  Voor  Indonesia  (BW) atau  yang  sering  disebut  dengan  kitab  undang-undang hukum perdata, khususnya buku ke IV tentang pembuktian yang termuat dalam pasal 1865 sampai dengan pasal 1993.
Sedangkan  sumber  hukum  formil  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syariah  adalah  Al-qur‟an,  dalam  Al-Qur‟an  terdapat  berbagai  ayat  yang membahas  tentang  ekonomi  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dapat  dipergunakan  dalam menyelesaikan  berbagai  masalah  ekonomi  dan  keuangan,  dan  Al-hadits,  melihat  kepada kitab-kitab hadits  yang disusun oleh para ulama ahli hadits dapat diketahui bahwa banyak sekali  hadits  Rasulullah  SAW  yang  berkaitan  langsung  dengan  kegiatan  ekonomi  dan keuangan Islam.

## PEMBAHASAN
Banyak  sekali  aturan  hukum  yang  terdapat  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  mempunyai  titik  singgung  dengan  undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006. Oleh  karena  itu,  hakim  Pengadilan  Agama  harus  mempelajari  dan  memahaminya  untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, baik yang terkait dengan bank  Indonesia,  terkait  dengan  peradilan  agama,  dan  undang-undang  lain  yang  masih terkait dengan ekonomi syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) berada di bawah Majelis Ulama  Indonesia  (MUI),  lembaga  ini  mempunyai  kewenangan  untuk  menetapkan  fatwa tentang  produk  dan  jasa  dalam  kegiatan  usaha  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha
berdasarkan  prinsip  syariah.  Aqad  Perjanjian  dalam  mengadili  perkara  sengketa  ekonomi syariah,  sumber  hukum  utamanya  adalah  perjanjian,  sedangkan  yang  lainnya  adalah pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah  memenuhi  syarat  dan  rukun  sahnya  suatu  perjanjian.  Apakah  suatu  perjanjian  itu sudah  memenuhi  azas  kebebasan  berkontrak,  azaz  persamaan  dan  kesetaraan,  azas keadilan,  asas  kejujuran,  kebebasan  dan  asas  tertulis.  Hakim  juga  harus  meneliti  apakah akad  perjanjian  itu  mengandung  hal-hal  yang  dilarang  oleh  syariat  Islam,  seperti mengandung  unsur  riba  dengan  segala  bentuknya,  ada  unsur  gharar  atau  tipu  daya,  unsur maisir atau spekulatif dan unsur dhulm atau ketidak adilan.
Fiqih  ataupun  ushul  fiqih  merupakan  sumber  hukum  yang  dapat  dipergunakan  dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar kitab-kitab fiqih dan ushul fiqih yang muktabar berisi  berbagai  masalah  muamalah  yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam menyelesaikan  masalah  ekonomi  syariah.  Adat  kebiasaan  dalam  Islam  tidak  menjelaskan semua  persoalan  hukum,  teruatama  dalam  bidang  muamalah  didalam  al-Qur‟an  dan  as- Sunah, dan untuk  menjawab masalah-masalah baru  yang timbul saat  ini, yang mana tidak diketemukan  dalilnya  dalam  al-Qur'an  dan  As-Sunnah,  serta  tidak  ada  prinsip-prinsip umum  yang dapat  disimpulkan dari peristiwa itu, maka dibenarkan untuk mengambil  dari nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,  sepanjang  nilai-nilai  itu  tidak  bertentangan dengan syariat Islam.
Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga peradilan agama melalui pasal  49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dirubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,  yang  telah  menetapkan  hal-hal  yang  menjadi  kewenangan  lembaga  Pengadilan Agama.  Adapun  tugas  dan  wewenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara tertentu bagi  yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana
syariah,  obligasi  syariah  dan  surat-surat  berharga  berjangka  menengah  syariah,  sekuritas syariah,  pembiayaan  syariah,  pegadaian  syariah,  dan  dana  pensiun,  lembaga  keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dalam undang-undang No.3 Tahun 2006 ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama  menjadi  lebih  luas  dibandingkan  sebelumnya,  kalau  sebelumnya  berdasarkan ketentuan  pasal  49  UU  No.  7  Tahun  1989,  kewenangan  peradilan  agama  hanya  meliputi perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. Tetapi setelah lahirnya undang-undang No. 3 Tahun 2006 ruang lingkup peradilan agama menjadi semakin luas, yaitu meliputi perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, zakat, infak dan bidang ekonomi syariah.
Sumber-sumber hukum  materiil  dalam mengadili  perkara perbankan syariah  yaitu:  isi perjanjian atau akad ( agreement ) yang dibuat para pihak, Peraturan perundang-undangan di bidang  perbankan  syariah,  kebiasaan-kebiasaan  di  bidang  ekonomi  syariah,  fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di bidang perbankan syariah, yurisprudensi dan doktrin.
Secara etimologi داهتجا berarti  عسولا لذب (mencurahkan segala kemampuan). Sedangkan dari segi terminologi ijtihad di artikan sebagai Segala daya upaya yang dicurahkan seorang mujtahid dalam mengembangkan dan menggali bidang teologi, politik, tasawuf, filsafat dan fikih.  unsur  ijtihad  yaitu: pertama ,  ijtihad  merupakan  aktivitas  penalaran  yang  serius dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya  yang optimal. Kedua, ijtihad dilakukan oleh seorang  yang memiliki kemampuan dan kwalifikasi seorang mujtahid. Ketiga, ijtihad itu diupayakan untuk merumuskan hukum syarak yang bersifat amali dan dhanni. Keempat, perumusan hukum syarak itu dengan metode ijtihad. Kelima, perumusan hukum syarak itu harus berlandaskan dalil-dalil terperinci yang dinaskan atau yang tidak dinaskan.
Ijtihad  bisa  dipandang  sebagai  salah  satu  metode  untuk  menggali  sumber  hukum Islam,  dan  yang  menjadi  landasan  dibolehkannya  ijtihad  salah  satunya  adalah:  firman Allah  dalam  QS.An-Nisa‟(4):  105  yang  artinya  “sesungguhnya  kami  telah  menurunkan kitab  kepadamu  dengan  membawa  kebenaran,  supaya  kamu  mengadili  antara  manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang  yang  tidak  bersalah  karena  membela)  orang-orang  yang  khianat”,  dan  hadits  nabi
yang menerangkan tentang diutusnya sahabat Mu‟adz bin Jabal  ke Yaman untuk  menjadi hakim “Bahwasannya Rasulullah saw ketika hendak mengutus mu‟adz ke Yaman bertanya: “dengan  cara  apa  engkau  menetapkan  hukum  seandainya  kepadamu  diajukan  suatu pertanyaan?  ”  Mu‟adz  menjawab:  “saya  menetapkan  hukum  berdasarkan  kitab  Allah.” Nabi  bertanya lagi: “bila engkau tidak menemukan hukumnya dalam kitab Allah?”jawab Muadz:  “dengan  sunah  Rasulullah.”  Nabi  bertanya  lagi:  “kalau  dalam  sunah  Rasulullah tidak engkau temukan dan tidak pula dalam kitab Allah?” Muadz menjawab:  “saya  akan menggunakan  ijtihad  dengan  nalar  (ra‟yu)  saya.”nabi  bersabda:  “segala  puji  bagi  Allah yang  telah  memberi  taufiq  kepada  utusan  rasul  Allah  dengan  apa  yang  diridhai  rasul Allah.” Obyek langsungnya adalah nash-nash yang zanni.
Sedangkan Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  ataupun  seseorang  yang  mengikatkan diri  pada  akad  syariah,  megenai  perkara  perdata  tertentu  yang  diatur  dalam  Undang- Undang.  Tugas  pokok Pengadilan Agama sebagai  badan pelaksana kekuasaan kehakiman ialah:  menerima,  memeriksa  dan  mengadili  serta  menyelesaikan  setiap  perkara  yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat (1) UU. No. 14/1970).
Sumber hukum acara  yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan juga untuk  lingkungan  Pengadilan  Agama,  sumber  hukum  tersebut  adalah  sebagai  berikut: Reglement  op  de  Burgerlijke  Rechtsvordering (B.Rv), Inlandsch  Reglement (IR), Rechtsreglement  Voor  de  Buitengewesten (R.Bg), Burgerlijke  Wetbook  Voor Indonesia (BW), Wetboek  van  Koophandel (Wv.K),  Peraturan  perundang-undangan,  Yurisprudensi, Surat edaran Mahkamah Agung RI, Doktrin atau ilmu pengetahuan.
Berdasarkan surat edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama Nomor B/1/1735 tanggal 18 februari 1958 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama di luar jawa dan madura dikemukakan bahwa untuk mendapat  kesatuan  hukum  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara  maka  para  Hakim Pengadilan  Agama  dianjurkan  agar  mempergunakan  Pedoman  Hukum  Acara  yang bersumber dari kitab fikih sebagai berikut: Al-Bajuri, Fathul Mu’in , Syarqawi ‘alat-Tahrir , Qalyubi  /  Mahalli , Fathul  Wahhab  dan  Syarahnya , Tuhfah , Targhibul  Musytaq ,
Qawaaninus  Syari’ah  Lis  Sayyid  bin  Yahya , Qawaaninus  Syari’ah  Lis  Sayyid  Sadaqah Dachlan , Syamsuri Fil Faraidl , Bughyatul Mustarsyidin , Alifqhu alaa madzahibil Arba’ah , Mubghnil Muhtaj.
Tugas-tugas  pokok  atau  tugas  yudisial  hakim  di  Pengadilan  Agama  dapat  dirinci sebagai berikut: membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat (2) UU No. 14/1970), mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 (2) UU. 14/1970), mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/ pasal 154 Rbg), memimpin persidangan (pasal 15 ayat (2) UU. 14/1970), memeriksa dan mengadili  perkara (pasal  2 (1) UU. 14/1970),  meminutir berkas perkara  (184  (3),  186  (2)  HIR),  mengawasi  pelaksanaan  putusan  (pasal  33  (2)  UU. 14/1970),  memberikan  pengayoman  kepada  pencari  keadilan  (pasal  27  (1)  UU.  14/1970), menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 (1) UU. 14/1970), dan mengawasi penasehat hukum.
Surat  gugatan  adalah  suatu  surat  yang  diajukan  oleh  penggugat  kepada  ketua Pengadilan  yang  berwenang,  memuat  tuntutan  hak  yang  di  dalamnya  mengandung  suatu sengketa  dan  sekaligus  merupakan  dasar  landasan  pemeriksaan  perkara  dan  pembuktian kebenaran  suatu  hak.  Dilihat  dari  segi  fungsinya  dalam  mengakhiri  perkara  ada  3  (tiga) macam,  yaitu:  Putusan  akhir,  Putusan  sela  dan  Putusan  serta  merta.  Jika  dilihat  dari  segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, ada 3 (tiga) macam, yaitu: Putusan gugur,  Putusan  verstek,  dan  Putusan  kontradiktoir.  Jika  dilihat  dari  segi  isinya  terhadap gugatan  atau  perkara  ada  2  (dua)  macam,  yaitu  positif  dan  negatif,  yang  dapat  dirinci menjadi  4  (empat)  macam  yaitu:  tidak  menerima  gugatan  penggugat  (negatif),  menolak gugatan  penggugat  seluruhnya  (negatif),  mengabulkan  gugatan  penggugat  untuk  sebagian dan  menolak  atau  tidak  menerima  selebihnya  (positif  dan  negatif),  dan  mengabulkan gugatan  penggugat  seluruhnya  (positif).  Jika  dilihat  dari  segi  sifatnya  terhadap  akibat hukum  yang  ditimbulkan  maka  ada  3  (tiga)  macam,  yaitu:  Diklaratoir,  Konstitutif,  dan Kondemnatoir.
Dari segi  metodologi, para hakim di  lingkungan  Pengadilan Agama dalam  mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: Perumusan  masalah  atau  pokok  sengketa,  Pengumpulan  data  dalam  proses  pembuktian,
Analisa  data  untuk  menemukan  fakta,  Penemuan  hukum  dan  penerapannya,  dan pengambilan keputusan.
Sebagai  contoh,  pada  periode  tahun  2010  sampai  dengan  tahun  2015  di  Pengadilan Agama  Bantul  terdapat  sepuluh  sengketa  ekonomi  syariah  dengan  perincian  sebagai berikut:  enam  perkara  diputus  secara  tuntas  atau ingkrah, yaitu  putusan  dengan  nomor putusan 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl, putusan nomor 463/Pdt.G/2011/PA.Btl, putusan nomor 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl, putusan  nomor 0328/Pdt.G/2012/PA.Btl, putusan  nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.Btl, putusan  nomor 0320/Pdt.G/2014/PA.Btl, dua  perkara  di  cabut dengan  nomor  putusan 0044/Pdt.G/2015/PA.Btl dan 0872/Pdt.G/2015/PA.Btl dan  dua kasus  lainnya  yang  sedang  dalam  proses  penetapan  hukum,  yaitu  putusan  nomor 948/Pdt.G/2015/PA.Btl dan 1063/Pdt.G/2015/PA.Btl , yang sampai pada akhir tahun 2015 belum mendapatkan putusan.
Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl menyatakan  bahwa  dalam  ketentuan  pasal  1  angka  37  undang- undang  nomor  3  tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama,  memuat  ketentuan  antara  lain: pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah  dan  ekonomi  syariah.  Dan  dalam penjelasan  pasal  1  angka  37  huruf  (i)  undang-undang  nomor  3  tahun  2006  tentang pengadilan agama, memuat ketentuan  antara lain:  yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip-prinsip  syariah,  antara lain  meliputi:  bank  syariah,  keuangan  mikro  syariah,  asuransi  syariah,  reasuransi  syariah, reksadana  syariah,  obligasi  syariah,  dan  surat  berharga  berjangka  menengah  syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah”.
Dengan demikian yang berwenang secara absolut menyelesaiakan sengketa yang terjadi dalam  hal  ini  tidak  lain  adalah  badan  arbitrase  tersebut.  Para  pihak  bersangkutan  tidak dibenarkan  lagi  mengajukan  perselisihan  atau  sengketa  yang  terjadi  ke  badan  peradilan negara. Sebab menurut hukum, dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian tersebut,
maka  hilanglah  hak  para  pihak  untuk  mengajukan  penyelesaian  sengketa  tersebut  ke lembaga  peradilan  negara.  Atas  dasar  pernyataan  di  atas,  apabila  ada  sengketa  ekonomi syariah  yang di dalamnya terdapat  kalusula arbitrase, namun tetap diajukan ke pengadilan agama untuk diselesaikan, maka sikap yang tepat bagi hakim pengadilan agama dalam hal ini adalah dengan menjatuhkan putusan negatif berupa pernyataan hukum yang menyatakan bahwa  pengadilan  agama  secara  absolut  tidak  berwenang  memeriksa  ddan  mengadili perkara tersebut.
Pertimbangan  hukum  lain  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  hukum syariah  adalah  pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menegaskan sejumlah kewenangan menyelesaikan perkara  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  kepada  Pengadilan  Agama,  yakni kewenangan  menyelesaikan  perkara  di  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf, zakat,  infak,  shadaqah  dan  ekonomi  syariah.  Buku  II  Edisi  Revisi  2010  pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 175 huruf C menegaskan bahwa: “Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah  harus  meneliti  akta  akad  (transaksi)  tersebut,  memuat  klausul  yang  berisi  bahwa bila  terjadi  sengketa  akan  memilih  diselesaikan  oleh  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (Basyarnas).  Maka  pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syariah  secara ex  officio harus menyatakan tidak berwenang”.
Buku  II  Edisi  Revisi  2010  Pedoman  Pelaksana  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan Agama, halaman 174, menegaskan bahwa: “sengketa ekonomi syariah dapat terjadi antara: para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi, pihak  ketiga  dengan  para  pihak  yang  bertransaksi  mengenai  pembatalan  transaksi, pembatalan  akta  hak  tanggungan,  perlawanan  sita  jaminan  dan/  atau  sita  eksekusi  serta pembatalan lelang”.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor:  07/DSN-MUI/IV/2000  tanggal  4  April  2000 tentang  Pembiayaan  Mudharabah  (Qiradh),  dalam  diktum  ketiga  angka  4,  menyatakan bahwa: “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di  antara  kedua  belah  pihak.  Maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan  arbitrase
Syariah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui  musyawarah”.  Secara  yuridis pencantuman  klausula  arbitrase  tersebut  memang  dibenarkan.  Hal  ini  sesuai  dengan penjelasan  pasal  3  ayat  (1)  UU  No.  4  Tahun  2004  tentang  kekuasaan  kehakiman,  yang menyatakan  bahwa  ketentuan  ini  tidak  menutup  kemungkinan  penyelesaian  sengketa dilakukan  di  luar  Pengadilan  Negara  melalui  perdamaian  atau  arbitrase.  Ketentuan  ini menjadi  landasan  hukum  dibolehkannya  para  pihak  mencantumkan  klausula  arbitrase dalam perjanjiannya, dengan syarat  pencantuman klausul tersebut memang dilakuakn atas dasar  kesepakatan  atau  persetujuan  bersama  dari  para  pihak  itu  sendiri  bahwa  apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase.
Adapun  konsekuensi  yuridis  dari  adanya  klausula  arbitrase  tersebut,  apabila  terjadi perselisihan  atau  sengketa  mengenai  perjanjian  atau  akad  ( agreement )  tersebut,  maka penyelesaiannya  harus  dilakuakan  melalui  forum  arbitrase  itu  sendiri,  sesuai  dengan  yang telah  ditentukan  atau  dipilih  oleh  para  pihak  tersebut  dalam  akad.  Dengan  demikian  yang berwenang  secara  absolut  menyelesaiakan  sengketa  yang  terjadi  dalam  hal  ini  tidak  lain adalah badan arbitrase tersebut. Para pihak bersangkutan tidak dibenarkan lagi mengajukan perselisihan atau sengketa yang terjadi ke badan peradilan negara. Sebab menurut hukum, dengan adanya klausul  arbitrase dalam perjanjian tersebut, maka hilanglah hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke lembaga peradilan negara.
Atas dasar pernyataan di atas, apabila ada sengketa ekonomi syariah yang di dalamnya terdapat kalusula arbitrase, namun tetap diajukan ke pengadilan agama untuk diselesaikan, maka  sikap  yang  tepat  bagi  hakim  pengadilan  agama  dalam  hal  ini  adalah  dengan menjatuhkan  putusan  negatif  berupa  pernyataan  hukum  yang  menyatakan  bahwa pengadilan  agama  secara  absolut  tidak  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkara tersebut.  Hukuman  yang  diputuskan  oleh  majelis  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  ini adalah:  mengabulkan  eksepsi  Tergugat  I,  menyatakan  bahwa  Pengadilan  Agama  Bantul tidak  berwenang  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut  dan  menghukum  para penggugat untuk membayar semua biaya perkara. Melihat pemaparan diatas maka majelis hakim  Pengadilan  Agama  bantul  sudah  melaksanakan  apa  yang  seharusnya  dilakukan sesuai dengan undang-undang yang ada.
Dalam putusan Nomor 0320/Pdt.G/2014/PA.Btl sumber hukum yang digunakan adalah pasal  130  HIR  jo.  Perma  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Mediasi,  untuk  mengupayakan perdamaian  antara  pengguat,  Tergugat  II  dan  Turut  Tergugat,  tetapi  usaha  tersebut  gagal. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda- benda yang berkaitan dengan tanah, pasal 6 yaitu: “apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak  Tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari hasil  penjualan  tersebut”.  Berdasarkan  pasal  181  HIR  menyebutkan  bahwa  biaya  perkara dalam gugatan Ekonomi Syariah (perdata kebendaan) dibebankan kepada pihak yang kalah.
Sumber hukum yang digunakan dalam memutus perkara Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Btl berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv bahwa permohonan dapat  dicabut  secara  sepihak  jika  perkara  belum  diperiksa,  tetapi  jika  perkara  telah diperiksa  dan  pihak  lawan  (termohon)  telah  memberikan  jawabannya,  maka  pencabutan perkara  harus  mendapat  persetujuan  dari  termohon.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  89 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Pengadilan  Agama  yang  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  selanjutnya  diubah  untuk  yang  kedua kalinya  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  kepada  Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini.
Semua  perkara  atau  sengketa  ekonomi  syariah  di  bidang  perdata  adalah  merupakan kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama untuk mengadilinya, kecuali yang secara tegas  ditentukan  lain  oleh  undang-undang.  Dengan  demikian,  dapat  dinyatakan  bahwa jangkauan  kewenanagan  absolut  lingkungan  Peradilan  Agama  di  bidang  ekonomi  syariah tersebut  adalah  meliputi  semua  perkara  atau  sengketa  ekonomi  syariah  di  bidang  perdata. Adapun prinsip utama yang harus benar-benar dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara  ekonomi  syariah  bahwa  dalam  proses  penyelesaian  perkara  tersebut  sama  sekali tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  hal  ini  merupakan  prinsip  fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama karena dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syariah.
Penerapan  ketentuan-ketentuan  hukum  acara  perdata  dimaksud  dalam  penyelesaian perkara-perkara  di  bidang  ekonomi  syariah  di  lingkungan  Peradilan  Agama  jelas  bersifat imperatif. Artinya  dalam  hal  menerima,  memeriksa,  mengadili,  serta  menyelesaiakan perkara-perkara  di  bidang  ekonomi  syariah,  pengadilan  agama  harus  (wajib)  menerapkan ketentuan-ketentuan  hukum  acara  perdata  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  pengadilan umum.  Apabila  menyimpang  dari  ketentuan-ketentuan  tersebut  berarti  hal  itu  merupakan suatu  pelanggaran  yang  dapat  dikualifikasikan  sebagai undue  process sehingga  proses pemeriksaan  tersebut  dianggap  tidak  sah  dan  karena  itu  dapat  dinyatakan  batal  demi hukum.
Adapun  mengenai  jangkauan  kewenangan  mengadili  lingkungan  peradilan  agama dalam bidang ekonomi syariah dapat dilihat dalam penjelasan pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun  2006.  Penjelasan  pasal  tersebut  selengkapnya  berbunyi  sebagai  berikut:“yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a). bank syariah, b). lembaga keuangan mikro syariah,  c).  asuransi  syariah,  d).  reasuransi  syariah,  e).  reksadana  syariah,  f).  obligasi syariah  dan  surat  berharga  berjangka  menengah  syariah,  g).  sekuritas  syariah,  h). pembiayaan syariah, i). pegadaian syariah, j). dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan k). bisnis syariah”.
Sebelum memeriksa perkara hakim diwajibkan untuk melaksanakan tugas konstatiring, yaitu  yang  dituangkan  dalam  berita  acara  persidangan  dan  dalam  duduk  perkaranya  pada putusan hakim. Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR jo. Pasal 142 (1) RBg yang menganut  asas  “ actor  sequitur  forum  rei ”,  bahwa  yang  berwenang  mengadili  adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat, maka bagi Pengadilan Agama terhadap perkara di luar  bidang  perkawinan,  termasuk  dalam  hal  ini  perkara  sengketa  ekonomi  syariah,  yang berwenang  mengadilinya  adalah  pengadilan  agama  di  tempat  kediaman  tergugat,  kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal tersebut. Jadi hakim harus memastikan bahwa tergugat berdomisili di pengadilan tersebut.
Fokus  pemeriksaan  dalam  sengketa  ekonomi  syariah  tidak  lain  harus  berangkat  dari perjanjian  atau  akad  yang  mendasari  kerjasama  yang  menjadi  sengketa  antara  para  pihak
tersebut.  Oleh  karena  fokus  pemeriksaan  dalam  hal  ini  adalah  perjanjian  atau  akad  para pihak, maka yang harus dijadikan acuan dalam memeriksa perjanjian atau akad para pihak tersebut tidak lain adalah hukum perjanjian. Adapun hukum perjanjian yang dapat dijadikan acuan  dalam  hal  ini,  baik  yang  diatur  dalam  KUHPerdata  dari  pasal  1233  sampai  dengan pasal  1864.  Ketentuan-ketentuan  hukum  perjanjian  tersebut  dalam  penerapanya  tentu  saja harus relevan dengan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Islam baik  yang diatur dalam  Al-qur‟an,  as-Sunnah  atau  pendapat  (fatwa)  ulama  dibidang  tersebut.  Dengan perkataan  lain  dalam  hal  ketentuan-ketentuan  hukum  perjanjian  tersebut  ternyata  dalam penerapannya  bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  Islam,  maka  hakim  harus mengutamakan  ketentuan-ketentuan  hukum  perjanjian  yang  sesuai  menurut  hukum perjanjian dalam Islam.
Ruang  lingkup  kewenangan  absolut  lingkungan  Peradilan  Agama  di  bidang  ekonomi syariah hanya meliputi perkara-perkara atau sengketa di bidang perdata saja. Hal ini sesuai dengan  ketentuan  pasal  49  UU  No.  3  Tahun  2006  yang  menyatakan  bahwa  pengadilan agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaiakan  perkara  di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam...”, dan juga dari penjelasan pasal tersebut yang antara lain menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang  perbankan  syariah,  melainkan  juga  di  bidang  ekonomi  syariah  lainnya”.  Dari redaksi  pasal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  perkara  atau  sengketa  yang  menjadi kewenangan  absolut  lingkungan  Peradilan  Agama  adalah  perkara  atau  sengketa  di  bidang hukum perdata ( prifat law ) saja.
Sumber hukum yang digunakan sebagai landasan hukum ekonomi Islam terdiri dari Al- Qur‟an, al-Hadits, Ijtihad, ijma’, qiyas, ‘urf, Istihsan, Istishlah, Istishab dan mashlahah al- mursalah. Tetapi  sumber  hukum  yang  digunakan  oleh  hakim  Pengadilan  Agama  Bantul dalam  memutuskan  sengketa  ekonomi  syariah  hanya  menggunakan  Al-qur‟an  dan  hadits, untuk  sumber  hukum  Islam  lainnya  belum  digunakan.  Selain  sumber  hukum  Islam  yang telah dipaparkan, dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah hakim juga menggunakan kitab-kitab fikih seperti Al-Bajuri yang digunakan hakim untuk memutus sengketa ekonomi
syariah  dengan  nomor  putusan 463/Pdt.G/2011/PA.Btl dan  juga  menggunakan  sumber hukum lain yang digunakan dalam peradilan Negeri.
Usaha pertama yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah  dengan  proses  mediasi.  Terkait  dengan  upaya  damai  atau  mediasi  yang  harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaiakan perkara-perkara di bidang ekonomi syariah di  Pengadilan  Agama  paling  tidak  ada  dua  ketentuan  yang  harus  diperhatikan  yaitu: ketentuan  pasal  154  R.Bg/  130  HIR  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.  01 Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Dan  pada  Januari  tahun  2016 Mahkamah  Agung  mengeluarkan  PERMA  baru  yaitu  PERMA  no  1  tahun  2016  tentang prosedur mediasi di pengadilan.
Dalam  PERMA  nomor  1  tahun  2008,  upaya  damai  yang  harus  dilakukan  hakim  di persidangan  tidak  lagi  hanya  sebatas  anjuran  atau  imbuhan  yang  bersifat  formalitas  saja, melainkan  sudah  bersifat  memaksa.  Sesuai  dengan  ketentuan  yang  digariskan  pasal  4 PERMA  tersebut,  dalam  mengupayakan  perdamaian  di  persidangan  hakim  wajib memerintahkan para pihak agar mereka terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator. Apabila tidak, maka menurut  pasal  2 ayat  (3) PERMA tersebut,  hal  itu dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  ketentuan  pasal  130  HIR/  154  R.Bg  yang  akan mengakibatkan putusan batal demi hukum ( van rechtswege nietig ).
Lagi pula pengadilan seperti digariskan pasal 18 ayat (2) PERMA tahun 2008 tersebut, baru  dibolehkan  memeriksa  perkara  melalui  proses  hukum  acara  perdata  biasa  (litigasi), apabila  proses  mediasi  sebagaimana  yang  diperintahkan  PERMA  tahun  2008  telah  gagal menghasilkan  kesepakatan.  Artinya,  selama  proses  mediasi  belum  benar-benar  dilakukan sesuai  dengan  tahapan-tahapan  yang  diatur  dalam  PERMA  tahun  2008  tersebut,  maka pemeriksaan  menurut  hukum  acara  perdata  biasa  (litigasi)  tidak  boleh  dilakukan.  Upaya perdamaian  menurut  ketentuan  yang  diatur  dalam  PERMA  No.01  Tahun  2008,  hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian bagi para pihak dengan cara yang semata-mata hanya didasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg/ 130 HIR.
Usaha  PERMA  Nomor  01  Tahun  2008  dirasa  belum  menuai  hasil  yang  maksimal sehingga  pada  bulan  Januari  2016  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  PERMA  Nomor  01
Tahun 2016 tentang prosedur damai di  Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sangat menekankan adanya proses mediasi karena upaya perdamaianlah yang paling utama dalam menyelesaikan  suatu  sengketa.  Dalam  PERMA  tersebut  menekankan  bahwa  Mediasi mutlak  harus  dilaksanakan,  kalau  dulu  dengan  adanya  PERMA  No.1  Tahun  2008  hanya menekankan  adanya  mediasi  tetapi  belum  begitu  efektif  dalam  pelaksanaannya,  dalam PERMA  yang  baru  menyatakan  bahwa  kalau  Mediasi  tidak  dilaksanakan  maka  putusan perkara tidak diterima. Apabila Pengadilan tidak melaksanakan proses mediasi maka sidang dilaksanakan  ulang,  kalau  para  pihak  tidak  melakukan  mediasi  maka  perkaranya  mutlak tidak  diterima.  Mediasinya  dilaksanakan  secara  sungguh-sungguh  dan  selektif  karena  ada penunjukkan  hakim  mediator,  penunjukkan  mediasi,  mengarahkan  dan  menyampaikan pentingnya  mediasi,  karena  ada  bukti  pelaksanaan  mediasi.  Seperti  terlaksananya pertemuan antara mediator dan para pihak, kalau tidak bertemu dengan mediator maka itu merupakan ciri atau indikasi bahwa para pihak tidak sungguh-sungguh melakukan mediasi, menetukan hari pelaksanaan mediasi,  kalau dalam  hari penentuan  hari mediasi para pihak atau  salah  satu  pihak  tidak  hadir  maka  mediator  wajib  memanggilnya,  maksimal  dua  kali panggilan  kalau  tidak  dilaksanakan  oleh  mediator  maka  keputusan  tidak  diterima,  kalau tidak dilaksanakan atau tidak hadir dalam mediasi maka perkaranya tidak diterima. Dengan bukti para pihak tidak sungguh-sungguh melakukan mediasi.
Mengenai  tindakan  yang  harus  dilakukan  hakim  setelah  menerima  pemberitahuan mengenai  kegagalan  mediasi  tersebut  adalah  melanjutkan  pemeriksaan  perkara  sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (litigasi).
Dengan  demikian,  pemeriksaan  di  persidangan  akan  dilanjutkan  dengan  acara berikutnya  yang  akan  diawali  dengan  pembacaan  surat  gugatan  penggugat,  lalu  disusul dengan  proses  jawab  menjawab  yang  akan  diawali  dengan  jawaban  dari  pihak  tergugat, kemudian  replik  penggugat,  dan  terakhir  duplik  dari  pihak  tergugat.  Setelah  proses  jawab menjawab  tersebut  selesai,  lalu  persidangan  dilanjutkan  dengan  acara  pembuktian,  pada tahap  pembuktian  ini  kedua  belah  pihak  berperkara  masing-masing  mengajukan  bukti- buktinya  guna  mendukung  dalil-dalil  yang  telah  dikemukakan  di  persidangan.  Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan
dari  para  pihak  yang  merupakan  tahap  terakhir  dari  proses  pemeriksaan  perkara  di persidangan.
Apabila upaya penyelesaian melalui kedua bentuk perdamaian tersebut tidak berhasil, di  mana  kedua  belah  pihak  ternyata  tidak  menemui  kata  sepakat  untuk  menyelesaikan perkaranya secara damai maka sesuai dengan ketentuan pasal 155 R.Bg atau pasal 131 HIR ayat  (1)  dan  (2)  jo.  Pasal  18  ayat  (2)  PERMA  hakim  harus  melanjutkan  pemeriksaan perkara  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  acara  yang  berlaku.  Dengan  demikian, perkara  tersebut  akan  diperiksa  dan  diselesaikan  melalui  proses  persidangan  (litigasi) sebagaimana  mestinya.  Berdasarkan  wawancara  dengan  salah  satu  hakim  Pengadilan Agama  Bantul  sumber  hukum  yang  digunakan  hakim  dalam  memutus  perkara  ekonomi syariah  adalah:  Al-Qur-an,  Hadits,  Kitab-kitab  fikih,  sedangkan  sumber  hukum  formilnya menggunakan  KUHPerdata,  HIR,R.Bg,Rv,  UU  No.48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan kehakiman, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 21 Tahun 2008 tentang  Perbankan  syariah,  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  PERMA  Nomor  01  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan,  PERMA  Nomor  02  Tahun  2008  tentang  KHES  (Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah),  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  (SEMA),  pedoman  pelaksanaan  tugas  dan administrasi  peradilan  agama  Buku  II  edisi  Revisi  tahun  2013,  putusan  Mahkamah Konstitusi, Yurisprudensi, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI), akad perjanjian dan sumber lain yang masih ada kaitannya dengan ekonomi syariah.
Para  hakim  Pengadilan  Agama  Bantul  belum  ada  yang  menggunakan  sumber  hukum Ijtihad tersendiri, seperti Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah, Urf. Karena hukum formil yang ada masih dianggap relefan dan memenuhi untuk menyelesaikan sengketa  yang ada. Dari  pihak  hakim  merasa  tidak  ada  kendala  dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi syariah,  karena  sumber  hukum  yang  digunakan  sudah  cukup  melengkapi  dan  sudah memberi  kejelasan  akan  putusan  suatu  sengketa.  Walaupun  hukum  Islam  yang memaparkan  tentang  ekonomi  syariah  belum  begitu  gamblang,  tetapi  sudah  dilengkapi
dengan adanya fatwa-fatwa DSN-MUI dan sumber hukum lain yang bisa dijadikan pijakan dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah.
Yang  dirasa  bermasalah  adalah  para  pihak  yang  bersengketa,  karena  masyarakat indonesia masih sangat sulit untuk menerapkan sikap disiplin, yang diprioritaskan hanyalah tujuan  individu  tanpa  memperdulikan  aspek-aspek  lain  yang  ada  dalam  suatu  transaksi, sehingga tidak mempertimbangan suatu hal yang akan terjadi selanjutnya. Setelah apa yang diinginan  sudah  tercapai  maka  tidak  memperhatikan  bagaimana  proses  atau  akibat  dari transaksi tersebut.
Seperti contoh ketika salah satu pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Bantul ditanya oleh salah satu hakim tentang nomor akad perjanjian yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak,  jawaban  yang  terlontar  dari  pihak  penggugat adalah:  penggugat  tidak  mengtahui  nomor  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  para  pihak. Bahkan surat perjanjiannya pun tidak punya, sehingga sangat mudah untuk terjadi sengketa antara  para  pihak.  Padahal  semua  transaksi  dalam  ekonomi  syariah  hal  yang  terpenting adalah  akad.  Kalau  akadnya  jelas  maka  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  ada  akan mudah  karena  didukung  oleh  bukti  yang  otentik.  Hal  lain  yang  melatarbelakangi masyarakat  kurang  dalam  memperhatikan  akad  ekonomi  syariah  adalah  karena  praktik ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal oleh masyarakat, dan masyarakat bersentuhan langsung  dengan  konsep  ekonomi  konvensional,  dalam  berbagai  bidang  ekonomi  baik produksi, distribusi bahkan konsumsi, sehingga pemahaman baru sulit masuk dan diterima oleh  masyarakat,  karena  mereka  lebih  dahulu  bersentuhan  dengan  konsep  ekonomi konvensional. Hal ini juga berkaitan dengan kurangnya sosialisasi konsep ekonomi Islam, sehingga masyarakat belum mengetahui konsep ekonomi Islam secara keseluruhan seperti konsep konsumsi, produksi, distribusi dan konsep-konsep yang lainnya.
Hakim  mengharapkan  supaya  dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dapat diselesaikan  dengan  tuntas,  kemudian  para  pihak  ketika  melakukan  transaksi  yang berkaitan  dengan  ekonomi  syariah  harus  melakukannya  secara  Islami,  sehingga  bisa diselesaikan  dengan  baik.  Dalam  melakukan  suatu  akad  atau  transaksi  para  pihak  di harapkan tidak hanya menetukan obyek, subyek dan ketentuan-ketentuan dalam pasal akad,
tetapi  para  pihak  juga  harus  mempunyai  akta  akad  yang  telah  dibuat  oleh  kedua  belah pihak.  Jangan  sampai  para  pihak  ada  yang  tidak  mempunyai  akta  perikatan  yang  telah ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak,  karena  salinan  akta  perikatan  tersebut  merupakan hak kedua belah pihak. Dan kalau terjadi suatu sengketa antara kedua belah pihak di masa yang  akan  datang  dapat  diselesaikan  dengan  tuntas  karena  para  pihak  mempunyai  bukti yang jelas dan kuat untuk menjadi landasan apabila terjadi suatu sengketa.
Kesimpulan :
a. Ijtihad  majelis  hakim  dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah menggunakan sumber hukum yang sudah ada, baik sumber hukum formil ataupun sumber hukum meteriil.
b. Sumber hukum acara atau sumber hukum formil yang berlaku di Pengadilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Pengadilan Agama.
c. sumber  hukum  materiil  yang  digunakan  oleh  Hakim  Pengadilan  Agama  dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  adalah:  Al-Qur‟an,  Hadits,  dan  kitab- kitab Turats (kitab-kitab klasik) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
d. ijtihad  hakim  yang  di  gunakan  dalam  hal  ini  adalah  ijtihad  hakim  dalam  memilih sumber  hukum  yang  akan  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  ekonomi syariah.  Dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  hakim  belum menggunakan  sumber  hukum  berupa  ijtihad  seperti:  „ urf,  Istihsan,  maslahah mursalah dan  lain  sebagainya,  karena  para  hakim  berpendapat  bahwa  sumber hukum  yang  ada,  baik  sumber  hukum  formil  ataupun  materiil  sudah  mencukupi sebagai sumber dalam menyelesaikan sengketa ekonomi yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Aibak,  Kutbuddin. Metodologi  Pembaruan  Hukum  Islam .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008.
Arief,  Abd.  Salam. Pembaharuan  Pemikiran  Hukum  Islam  Antara  Fakta  Dan Realita. Yogyakarta: LESFI. 2003.
Arto,Mukti. Praktek Perkara Perdata . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008.
At-Tariqi,  Abdullah  Abdul  Husain. Ekonomi  Islam  Prindip,  Dasar,  Dan  Tujuan . Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004.
Basir,Cik. Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Di  Pengadilan  Dan Mahkamah Syari’ah. Jakarta: Kencana, 2009.
Dahlan, Ahmad. Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik , Yogyakarta: Teras, 2012.
El Rais, Heppy. Kamus Ilmiah Populer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Fadal, Moh. Kurdi. Kaidah-Kaidah Fikih . Jakarta: Artha Rivera, 2008.
Fajar,Mukti,Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Hak,Nurul. Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah . Yogyakarta: Teras, 2011.
Hasan,Hasbi. Pemikirandan  Perkembangan  Hukum  Ekonomi  Syariah  di  Dunia Islam Kontemporer . Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
Kriekhoff, Valerine J.L. Mediasi ( Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum ), Dalam Antropologi  Hukum:  Sebuah  Bunga  Rampai  Oleh  T.O.  Ihromi.  Jakarta :Yayasan Obor, 2001.
Lubis, Sulaikin,Wismar „Ain Marzuki. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2006.
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama . Jakarta: Kencana. 2008.
Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Prespektif  Kewenangan  Peradilan Agama. Jakarta: Kencana. 2012.
Muhamad. Metodologi  Penelitian  Ekonomi  Islam  Pendekatan  Kuantitatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Mujahidin,  Ahmad. Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Salim, Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi . Jakarta :Rajawali Pers, 2013.
Sudarsono,  Heri. Konsep  Ekonomi  Islam  Suatu  Pengantar .Yogayakarta:  Adipura, 2004.