## Pemanfaatan Sistem Informasi Geospasial Online Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Pemanfaatan Tata Ruang
Lala Hucadinota Ainul Amri Program Studi Teknik Kemasan, Jurusan Teknik Grafika, Politeknik Negeri Media Kreatif
Jakarta, Indonesia lalahuca@polimedia.ac.id Rieke Adriati Wijayanti Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang Malang, Indonesia riekeaw@polinema.ac.id
Abstract—  The  IoT  era,  globalization  and  economic liberalization  has  brought  a  significant  impacts,  including increasing  competition  in  the  industrial  sector.  High competitiveness  can  be  achieved  if  the  industrial  sector  has strong  structure,  more  added  value  and  productivity  along the  production  chain,  and  support  from  all  productive resources  owned.  The  rapid  development  of  Jepara  Regency as an industrial city has caused unavoidable shifts in land use, where  land  requirements  for  industrial  and  warehousing needs are large enough so the number of applications for land use change significantly increases.
An  effective  and  efficient  solution  is  to  move  from  an offline  system in  finding  points  on a static map  to  an  overlay map  system  online,  using  geospatial  maps  that  have  been validated  by  the  Geospatial  Information  Agency.  For  this reason, an online Geospatial Information System was made to support  spatial  use  decision  making.  SINGMANTAP  is  a system  enables  the  delivery  and  processing  of  data  and information  in  single  and  synchronous  manner  and  decision making  in  accordance  with  the  duties  and  functions  of  each Regional  Apparatus  Work  Unit  in  terms  of  interactive website-based online licensing and non-licensing services with 80% of appropriateness . This application can be applied by other local governments to support e-government programs.
Keywords— e-government; licensing; Geospatial Information Systems; online; spatial planning.
Abstrak—  Era  IoT,  globalisasi  dan  liberalisasi  ekonomi telah  membawa  dampak  yang  sangat  signifikan,  antara  lain semakin  ketatnya  persaingan  di  sektor  industri.  Daya  saing yang  tinggi  dari  sektor  industri  dapat  tercapai  apabila  sektor industri memiliki struktur yang kuat, adanya peningkatan nilai tambah  dan  produktivitas  di  sepanjang  rantai  nilai  produksi, serta  dukungan  dari  seluruh  sumber  daya  produktif  yang dimiliki.  Perkembangan  Kabupaten    Jepara  yang  cukup  pesat sebagai  kota  industri  menyebabkan  pergeseran  fungsi  lahan tidak terhindarkan, dimana kebutuhan lahan untuk kebutuhan industri  dan  pergudangan  cukup  besar  sehingga  jumlah permohonan alih fungsi lahan meningkat secara signifikan.
Solusi yang efektif dan efisien adalah dengan memindahkan dari sistem offline dalam mencari titik pada peta statis  menjadi  sistem  online  peta  overlay,  menggunakan  peta geospasial  yang  telah  divalidasi  oleh  Badan  Informasi Geospasial.  Untuk  itu  dibuatlah  sebuah  Sistem  Informasi Geospasial  online  untuk  mendukung  pengambilan  keputusan pemanfaatan  tata  ruang.  SINGMANTAP  merupakan  sistem yang  memungkinkan  dilakukannya  suatu  penyampaian  dan pemrosesan  data  dan  informasi  secara  tunggal  dan  sinkron serta  pembuatan  keputusan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi masing-masing  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  dalam  hal pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  online  berbasis  website
yang  interaktif  dengan  tingkat  kelayakan  penggunaan  sistem aplikasi mencapai 80%. Model aplikasi ini dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah lain untuk mendukung program e-government.
Kata  Kunci--  e-government;  online;  perizinan;  Sistem Informasi Geospasial; tata ruang.

## PENDAHULUAN
Era  globalisasi  dan  liberalisasi  ekonomi  telah  membawa dampak  yang  sangat  signifikan,  antara  lain  semakin  ketatnya persaingan di sektor industri. Daya saing yang tinggi dari sektor industri  dapat  tercapai  apabila  sektor  industri  memiliki  struktur yang kuat, adanya peningkatan nilai tambah dan produktivitas di sepanjang  rantai  nilai  produksi,  dan  dukungan  dari  seluruh sumber  daya  produktif  yang  dimiliki.  Dengan  banyak  dan beragamnya keunggulan komparatif daerah maka secara teoritis dimungkinkan  untuk  dibangun  beberapa  pusat  pertumbuhan industri  di  beberapa  lokasi  pada  wilayah  tertentu.  Dari  sisi pemerintah, kebijakan selama ini menaungi sektor industri terus mengalami  peningkatan,  dengan  memberikan  kejelasan  arah pengembangan  industri,  kemudahan  perizinan  serta  berbagai insentif lain guna meningkatkan perkembangan sektor industri.
Perkembangan  Kabupaten  Jepara  sebagai  kota  industri cukup  pesat,  hal  ini  terlihat  dari  prospek  makro  ekonomi  yang memperlihatkan kondisi cukup menjanjikan, sehingga menyebabkan investor mulai tertarik untuk melakukan perluasan bisnisnya.  Perkembangan  ini  mulai  menyebaban  pergeseran fungsi lahan tidak dapat dihindari, dikarenakan kebutuhan lahan untuk  industri  dan  pergudangan  cukup  besar.  Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara  telah menetapkan  satu  kawasan  industri  yang  diharapkan  dapat mengakomodir  kebutuhan  lahan  industri  tersebut,  yaitu  di Kawasan  Industri  Mulyoharjo  (KIM).  KIM  dipersiapkan  untuk menampung  kebutuhan  investor  dari  berbagai  sektor  industri yang  ingin  menjadikan  Kabupaten  Jepara  sebagai  relokasi perusahaannya  dari  Jabodetabek.  Namun  ternyata  skema  sewa lahan  KIM  yang  ditawarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Jepara kurang  diminati  investor,  karena  investor  cenderung  berniat untuk  menguasai  lahan  tersebut  agar  dapat  dijadikan  sebagai aset perusahaannya [1].
Berawal dari kebutuhan lahan diluar KIM  yang naik secara signifikan,  dimana  lahan  peruntukan  non  industri  akan digunakan sebagai lahan industri, hal ini menimbulkan masalah tersendiri.  Sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jepara Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Jepara  Tahun  2011-2031,  bahwa  alih  fungsi  lahan dimungkinkan  dengan  mekanisme  rapat  Badan  Koordinasi Penataan  ruang  Daerah  (BKPRD).  Jumlah  permohonan  alih
fungsi lahan meningkat secara signifikan, yang mana hampir tiap  minggu  diadakan  rapat  BKPRD  yang  sebelumnya didahului  dengan  kegiatan  survey  lapangan  oleh  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  terkait.  Hal  ini  dipandang tidak  efektif  karena  menyita  banyak  waktu  sehingga mengorbankan  tugas  pokok  dari  masing-masing  pejabat SKPD terkait [2].
Berdasarkan  uraian  diatas,  terlintas  untuk  mencari solusi  yang  efektif,  efisien,  kreatif  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  yang  telah  ada,  IoT  yang  telah  dikenal luas memaksa pergeseran dari sistem offline menjadi sistem online [3],  mencari  titik  dalam  peta  statis  dirubah  menjadi sistem  peta overlay secara online menggunakan  peta geospasial  yang  telah  divalidasi  oleh  Badan  Informasi Geospasial (BIG), maka perlu dibuat sebuah aplikasi Sistem Informasi  Geospasial  (SIG) online untuk  mendukung pengambilan keputusan pemanfaatan tataruang.
Beberapa  penelitian  terkait  pembuatan  aplikasi  SIG antara  lain  perancangan  Sistem  Informasi  Geografis  Pusat Pertambangan di Provinsi Bengkulu menggunakan PHP dan MySQL yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam pencarian  lokasi  tambang  di  Provinsi  Bengkulu  dengan tingkat  kelayakan  penggunaan  sistem  sebesar  65%  [4]. Adapula  aplikasi  WebGIS  untuk  Informasi  Persebaran Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Kudus Menggunakan HERE Map API yang dapat digunakan masyarakat  untuk  mengakses  informasi  data  sekolah menengah atas dengan lebih mudah dan cepat [5]. Selain itu aplikasi  webGIS  telah  dikembangkan  dengan  menggunakan QuantumGIS,  ArcGIS  Online  dan  CSS  Bootstrap.  Aplikasi yang  mampu  menampilkan  secara  visual  GIS  dalam menampilkan  data  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  Kota Batam  berupa  kepadatan  penduduk,  ekonomi,  pendidikan, kesehatan  dan  budaya  ini  diharapkan  mampu  untuk memudahkan  pihak  CSR  atau  pemerintah  dalam  membuat keputusan terhadap kondisi sosial masyarakat [6].
Penelitian ini bertujuan untuk melihat cara kerja dalam pemanfaatan SIG dalam mendukung pengambilan keputusan  pemanfaatan  tata  ruang,  yang  mungkin  dapat diadopsi  oleh  pemerintah  daerah  yang  lain  untuk mewujudkan good  government serta e-government yang efektif  dan  efisien.  Penggunaan  aplikasi  ini  diharapkan dapat  membantu  investor  dan  pengguna  untuk  mengetahui rencana  pemanfaatan  ruang  di  suatu  daerah  tertentu  dan proses  perizinan  pemanfaatannya  tanpa  harus  datang  ke SKPD terkait serta tidak mengurangi waktu tim teknis untuk menjalankan tugas sesuai tupoksinya.

## SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL
Sistem  Informasi  Geospasial  (SIG)  dapat  didefinisikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga  membentuk  suatu  totalitas  yang  memuat  semua informasi  yang  menyangkut  lokasi  dan  keberadaan  suatu objek  pada  permukaan  bumi.  Saat  ini  tren  pembuatan informasi geospasial seperti peta mengarah pada pembuatan peta-peta  skala  besar  seperti  skala  1:50.000.  Penggunaan peta-peta  skala  besar  ini  digunakan  seperti  pada perancangan tata ruang kota dan desa bahkan dalam rencana tata  ruang  wilayah,  kebanyakan  sudah  memiliki  peta geospasial skala 1:5.000 untuk penggunaan di rencana detail tata ruang[7].
Di Indonesia, Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah satu-satunya  lembaga  yang  berwenang  dalam  informasi geospasial. BIG lahir untuk menggantikan Badan Koordinasi
Survei  dan  Pemetaan  Nasional  (BAKOSURTANAL)  sebagai penuaian  amanat  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG).
BIG mempunyai tugas tentang SIG untuk:
1. Menjamin ketersediaan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mewujudkan  penyelenggaraan  informasi  geospasial  yang berdaya  guna  (efisien)  dan  berhasil  guna  (efektif)  melalui kerja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; dan
3. Mendorong  penggunaan  informasi  geospasial  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  dalam  berbagai  aspek kehidupan masyarakat [8].

## PEMANFAATAN TATA RUANG
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian  pemanfaatan ruang.  Penyelenggaraan  penataan  ruang  adalah  kegiatan  yang meliputi  pengaturan,  pembinaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan penataan  ruang.  Penyelenggaraan  penataan  ruang  bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif,  dan  berkelanjutan  berlandaskan  Wawasan  Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan tujuan:
1. Terwujudnya  keharmonisan  antara  lingkungan  alam  dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya  keterpaduan  dalam  penggunaan  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  buatan  dengan  memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya  perlindungan  fungsi  ruang  dan  pencegahan dampak  negatif  terhadap  lingkungan  akibat  pemanfaatan ruang.
Hal  tersebut  di  atas  telah  digariskan  dalam  Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Pemanfaatan  tata  ruang  di  lingkungan  pemerintah  daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah tanggung jawab kepala daerah setempat  yang  dibantu  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  yaitu  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda)  dan  Dinas  Tata  Ruang  (atau  sebutan  lain  yang sejenis)  sebagai  penanggung  jawab  dan  koordinatoor.  Di lingkup  pemerintah  daerah,  daerah  bekewajiban  menyusun Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  dan  Rencana  Detail Tata  Ruang  (RDTR),  yang  biasanya  RDTR  disusun  dengan basis kewilayahan per kecamatan. Perencanaan ini dimaksudkan untuk  mengakomodir  kebutuhan  akan  ruang  hidup  yang membutuhkan  pengaturan  sehingga  tidak  tumpang  tindih  antar satu pemanfaatan dengan pemanfaatan yang lain.

## SINGMANTAP
Inovasi  dari  Pemerintah  Kabupaten  Jepara  dalam  hal Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Geospasial Online Untuk Mendukung  Pengambilan  Keputusan  Pemanfaatan  Tata  Ruang adalah  SINGMANTAP  yang  merupakan  akronim  dari Interkoneksi  Sistem  Informasi  Manajemen  Tata  Ruang  Menuju Pelayanan  Perizinan  Prima.  SINGMANTAP  merupakan  sebuah inovasi  dalam  memberikan  pelayanan  perizinan  yang  efektif, efisien,  dan  ekonomis  kepada  masyarajat  secara online dengan mensinergikan  kebijakan  tata  ruang  sebagai  dasar  pelaksanaan pembangunan dan investasi di Kabupaten Jepara. Dalam sistem yang  dibangun,  faktor  holistik  yang  dipertimbangkan  adalah sistem pengambilan keputusan oleh tim teknis SKPD terkait.
Aplikasi berbasis website online dengan alamat https://singmantap.jepara.go.id/, dibuat dengan dasar hukum: 1. Undang  -  Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan ruang,  Pasal  13  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kab/Kota
mempunyai  kewajiban  menyelenggaran  pembinaan penataan  ruang  sesuai  dengan  kewenangan  masing- masing.
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010  tentang Penyelenggaraan  Penataan  Ruang,  bahwa  perizinan pembangunan  harus  sesuai  dengan tata  ruang  antara  lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin HO, Izin Prinsip, Izin  Lokasi  dan  Izin  Perubahan  Penggunaan  Tanah Pertanian ke Non Pertanian.
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010 – 2025.
4. Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  50  Tahun  2009 tentang pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
5. Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  61  Tahun 2015, tentang penyusunan Standart Operasional Prosedur Kesekretariatan BKPRD, mengamanatkan bahwa penyebarluasan  dan  penyimpanan  informasi  dilakukan melalui website BKPRD (e-BKPRD). 6. Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang  Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten Jepara Tahun  2011  -  2031,  pasal  72  bahwa  masyarakat  dapat memperoleh  informasi  RTRW  Kabupaten  dan  rencana rincinya  melalui  Sistem  Informasi  Tata  Ruang  Wilayah (SITRW) Kabupaten.
7. Peraturan  Daerah  Kabupaten  jepara  Nomor  14  Tahun 2012  tentang  Penanaman  Modal  di  Kabupaten  Jepara, pasal  19  ayat  (3)  bahwa  Pelayanan  perizinan  dan  non perizinan  penanaman  modal  melalui  PTSP  dilaksanakan dengan  menggunakan  Sistem  Pelayanan  Informasi  dan Perizinan  Investasi  Secara  Elektronik  (SPIPISE)  yang terintegrasi dengan pemerintah [9].

## HASIL PENELITIAN

## A. Analisis dan perancangan Sistem
Sistem  website  bertujuan  untuk  mencari  bentuk  yang optimal  dari  aplikasi  yang  akan  dibangun  dengan mempertimbangkan berbagai faktor-faktor permasalahan dan kebutuhan  yang  ada  pada  sistem.  Upaya  yang  dilakukan adalah  dengan  berusaha  mencari  kombinasi  penggunaan teknologi  dan  perangkat  lunak  ( software )  yang  tepat sehingga  diperoleh  hasil  yang  optimal  dan  mudah  untuk diimplementasikan.
Website SINGMANTAP  terdiri  dari  2  bagian  halaman yang terintegrasi, diantaranya:
1. Halaman Administrator / Backend ,  merupakan  halaman user  administrator  website  SINGMANTAP  yang  berisi fitur-  fitur  untuk  pengaturan  dan  pengelolaan  fitur-fitur informasi pada isi dari halaman user guest website . 2. Halaman Guest / Frontend (Pengunjung),  merupakan halaman informasi pengunjung website SINGMANTAP yang  berisi  fitur-fitur  untuk  penyampaian  informasi mengenai pemanfaatan tata ruang.
Adapun  diagram  perancangan  dasar  untuk website SINGMANTAP ditunjukkan dalam Fig, 1 di bawah ini:
Sistem  yang  dibutuhkan  untuk  membangun  suatu  aplikasi web  based SIG  dengan  menggunakan MapServer terdiri  atas perangkat  keras  ( hardware )  dan  perangkat  lunak  ( software ). Perangkat  keras  yang  digunakan  adalah  PC  ( Personal Computer )  yang  terhubung  dengan  jaringan,  baik  jaringan internet  maupun  lokal.  Spesifikasi  perangkat  keras  yang  harus dipenuhi untuk pengembangan perangkat lunak  yang dirancang adalah  minimal  dapat  menjalankan  perangkat  lunak  sesuai kebutuhan pembuatan aplikasi. Untuk menggunakan MapServer , diperlukan perangkat lunak sebagai berikut:
1. Sistem  operasi  komputer:  Linux,  Windows,  Mac  OS  X, Solaris.
2. Web-server : Apache, Microsoft Internet Information Server.
3. Program  aplikasi  MapServer  dan  aplikasi  pendukung  SIG lainnya.
4. Text editor : vi, emacs, notepad, homesite dan lainnya.
5. Browser internet : Ms. Internet Explorer, Mozilla, Opera. Data yang digunakan dalam SIG berupa data grafis dan data atribut.  Data  grafis  misalnya  peta,  foto  udara,  citra  satelit  dan sebagainya  atau  hasil  dari  interpretasi  data-data  tersebut.  Data yang  digunakan  pada  sistem  informasi  ini  adalah  peta Administrasi  RTRW  Kabupaten  Jepara  dalam  bentuk shapefile (SHP).  Data  peta  tersebut  didapat  dari  SKPD  terkait  di Pemerintah Kabupaten Jepara (Bappeda dan Dinas Tata Ruang). Peta  yang  ada  meliputi  Peta  Dasar,  Peta  Tematik  dan  Peta Rencana Kabupaten Jepara. Setelah data awal didapat pada peta selesai  dan  peta  dianggap  layak,  maka  langkah  selanjutnya adalah  memasukkan  data  dari  ArcGis  kedalam database dalam hal  ini  MySQL  sebagai  perangkat  lunaknya.  Hal  ini  dilakukan dengan mengimpor  atau mentransformasikan  format  DBase file (*.dbf)  yang  telah  kita  isikan  pada  masing-masing shapefile dengan  menggunakan software Quantum  GIS  sehingga  data tersebut bisa di buat dalam bentuk webgis.

## B. Tampilan  Sistem
Aplikasi  SINGMANTAP  yang  dibangun  adalah  aplikasi yang  berbasis web ,  oleh  karena  itu  antarmuka  yang  dibangun adalah  antarmuka web .  Antarmuka  yang  akan  dibangun dirancang sesederhana mungkin sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakannya.
Graphical  User  Interface atau  yang  sering  disebut  sebagai GUI adalah  tampilan  dari  program  yang  bisa  dinikmati  oleh user .  Perancangan user  interface harus  dibuat  semenarik  dan seindah  mungkin  dengan  tetap  mengutamakan  kenyamanan dalam  mengoperasikan  program  ( user  friendly ).  Tampilan user interface dituangkan  dalam  sebuah website yang  dibangun dengan  menggunakan  bahasa  pemrograman  html,  PHP, Javascript dan Mapscript.
Adapun  tampilan  halaman  awal  dari  sistem  aplikasi SINGMANTAP ditunjukkan dalam Fig. 2 di bawah ini:
Fig. 2. Tampilan halaman awal sistem aplikasi SINGMANTAP
Sedangkan  tampilan  informasi  mengenai  alur  permohonan
perizinan  dan  SOP  permohonan  serta  dasar  hukum ditunjukkan dalam Fig. 3 sebagai berikut:
Fig. 3. Tampilan Alur Aplikasi SINGMANTAP

## C. Pengolahan Data
Dalam pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini, data yang telah diperoleh akan di dijalankan sesuai alur dan  rute  jalan  yang  dilalui.  Adapun  alur  pengolahan  data dari  pemohon  hingga  munculnya  surat  rekomendasi  tata ruang ditampilkan dalam Fig. 4 berikut ini:
Fig. 4. Alur pengolahan data dari pemohon hingga munculnya surat rekomendasi tata ruang

## D. Implementasi
Pembuatan tampilan web merupakan proses penghubungan  sistem  yang  telah  dirancang  kemudian diterapkan  dalam  program.  Dalam  pembuatan  aplikasi  ini menggunakan  bahasa  pemrograman  Javascript  dan  PHP dengan framework CodeIgniter.  Berikut  dalam  Fig.  5,  Fig. 6,  dan  Fig.  7  ditunjukkan  hasil  implementasi  dari  aplikasi web SINGMANTAP.
Fig. 5. Tampilan halaman permohonan perizinan bagi pemohon
Fig. 6. Tampilan peta dan pemilihan lokasi perizinan
E.
F.

## G.
Fig. 7. Tampilan hasil verifikasi pemohon, berupa hasil sidang, berita acara, dan surat rekomendasi tata ruang
E. Pengujian Sistem
Pengujian  sistem  dilakukan  secara offline dan online . Pengujian offline yaitu  mengakses  halaman web di  komputer lokal  dengan  alamat  http://localhost/singmantap-jepara.php/. Hasil  pengujian offline menunjukkan  bahwa  semua  menu  yang terdapat di dalam web ini dapat ditampilkan dengan baik.
Pengujian online yaitu mengakses halaman web di browser internet dengan  halaman  https://singmantap.jepara.go.id/.  Hasil pengujian online juga menunjukkan bahwa alamat tersebut dapat diakses  dan  dapat  menampilkan  semua  menu  dengan  waktu akses 10 detik untuk tampilan halaman utama.
Selain  pengujian  akses  halaman web ,  dilakukan  juga pengujian  dengan  menggunakan  kuesioner  yang  melibatkan  35 responden untuk menilai kinerja sistem secara keseluruhan [10]. Adapun pertanyaan yang digunakan untuk penilaian ditampilkan dalam Table 1 berikut:
TABLE 1 PERTANYAAN KUESIONER UNTUK PENGUJIAN SISTEM No Pertanyaan Kuesioner 1 Apakah  tampilan web aplikasi  SINGMANTAP  ini menarik?
2 Apakah  alur  yang  ditunjukkan  di web aplikasi
SINGMANTAP  ini  memberikan  informasi  yang jelas  kepada  calon  pemohon  untuk  mengajukan permohonan alih fungsi lahan?
3 Apakah web SINGMANTAP ini sudah memudahkan  pemohon  dalam  menentukan  lokasi yang diinginkan?
4 Apakah tampilan hasil verifikasi pemohon memudahkan pemohon dalam mendapatkan informasi?
5 Apakah  web  aplikasi  SINGMANTAP  ini  mudah digunakan oleh pengguna?
6 Apakah Anda setuju bahwa web aplikasi SINGMANTAP ini sudah layak digunakan?
Semua  pertanyaan  diatas  menggunakan  empat pilihan  jawaban,  yaitu  Sangat  Setuju,  Setuju,  Kurang Setuju  dan  Tidak  Setuju.  Hasil  yang  didapatkan ditampilkan dalam Table 2 berikut:

## TABLE 2 HASIL JAWABAN KUESIONER
No Pertanyaan Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju 1 65% 30% 5% 0% 2 90% 10% 0% 0% 3 70% 25% 5% 0% 4 90% 10% 0% 0% 5 85% 15% 0% 0% 6 80% 20% 0% 0% Berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang didapatkan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  80% responden  menyatakan  Sangat  Setuju  terhadap  kelayakan penggunakaan  web  aplikasi  SINGMANTAP,  sedangkan 18,3  %  menyatakan  Setuju  dan  sisanya  menyatakan Kurang Setuju.

## KESIMPULAN
SINGMANTAP  yang  dijalankan  oleh  pemerintah Kabupaten  Jepara  adalah  salah  satu  contoh  Pemanfaatan Sistem  Informasi  Geospasial Online Untuk  Mendukung Pengambilan  Keputusan  Pemanfaatan  Tata  Ruang.  Rapat secara tatap muka dapat ditinggalkan dan digantikan dengan rapat virtual yang ada dalam aplikasi online SINGMANTAP.  Rapat  secara  tatap  muka  akan  tetap dilaksanakan  jika  ada  salah  anggota  tim  teknis  keberatan dengan  mensertakan  alasan  secara  normatif,  untuk selanjutnya dibahas secara komprehensif yang dipimpin oleh Sekretaris  Daerah.  Rapat  Tatap  Muka  juga  wajib dilaksanakan  jika  luas  lahan  pemohon  /  investor  lebih  dari 5000 meter persegi.
Aplikasi  ini  sangat baik  sebagai  solusi  proses  perizinan pemanfaatan  tata  ruang,  untuk  mencari  dan  mengetahui rencana  pemanfatan  lahan,  proses  perizinan  dan  hasilnya secara  cepat,  efektif  dan  efisien  tanpa  mengurangi  subtansi bidang perizinan yang ada, menggunakan peta dasar yang di- overlay dengan peta tata ruang wilayah yang telah divalidasi BIG disajikan berbasis web online .
Keunggulan  dari  segi  pemohon,  pemohon  tidak  perlu lagi  mendatangi  kantor  dinas  terkait  untuk  mendapatkan informasi  tata  ruang,  cukup  mengecek  langsung  dengan koordinat  pada  aplikasi  SINGMANTAP.  Pemohon  juga tidak  perlu  lagi mendatangi  dinas terkait  untuk mengajukan permohonan  pemanfaatan  tata  ruang,  cukup  menyiapkan
data  dasar,  melengkapi  data  dalam  portal , melihat  hasil,  dan men- download Surat Keterangan Tata Ruang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pengujian  sistem  yang telah  dilaksanakan,  dapat  disimpulkan  aplikasi  SINGMANTAP dalam  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Geospasial Online dapat mendukung  pengambilan  keputusan  pemanfaatan  tata  ruang secara  efektif  dan  efisien  dengan  prosentase  kelayakan penggunaan  sebesar  80%.  Model  aplikasi  ini  dapat  ditiru  dan diaplikasikan  oleh  pemerintah  daerah  yang  lain  untuk mendukung program e-government .

## REFERENSI
[1] Badan  Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian  dan  Pengembangan Kabupaten Jepara, “Studi Kajian Kawasan Industri Mulyoharjo”, Jurnal Penelitian dan Kajian Kabupaten Jepara, 2016.
[2] A.O.  Aslim,  “Formulasi  Kebijakan  Penyusunan  Struktur  Organisasi Tata  Kerja  Studi  Kasus  Provinsi  Riau”,  JOM  FISIP,  Vol.  3,  No.  2, Oktober 2016.
[3] Y.  Efendi,  “Internet  Of  Things  (IoT)  Sistem  Pengendalian  Lampu Menggunakan  Raspberry  PI  Berbasis  Mobile”,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Komputer, Vol. 4, No. 1, April 2018.
[4] K. M. Wibowo, I. Kanedi, dan J. Jumadi, “Sistem Informasi Geografis (SIG)  Menentukan  Lokasi  Pertambangan  Batu  Bara  di  Provinsi Bengkulu  Berbasis  Website”,  Jurnal  Media  Infotama,  Vol.  11  No.  1, Februari 2015.
[5] H.  A.  Ramadhani,  M.  Awaluddin,  dan  A.  L.  Nugraha,  “Aplikasi WebGIS  Untuk  Informasi  Persebaran  Sekolah  Menengah  Atas  dan Madrasah  Aliyah  Di  Kabupaten  Kudus  Menggunakan  HERE  Map API”, Jurnal Geodesi Undip, Volume 5, Nomor 1, Januari 2016.
[6] Ariyanto,  D.  E.  Kurniawan,  A.  Fatulloh,  “Rancang  Bangun  Aplikasi WebGIS  untuk  Pemetaan  Kondisi  Sosial  Ekonomi  Kota  Batam”, Journal  of  Applied  Informatics  and  Computing  (JAIC),  Vol.  2,  No.  1, Juli 2018, pp. 27 – 30.
[7] E.  Irwansyah,  Sistem  Informasi  Geografis:  Prinsip  Dasar  dan Pengembangan Aplikasi, Yogyakarta: Digibooks, 2013.
[8] Badan  Informasi  Geospasial,  Palapa  Geoportal  Simpul  Jaringan, Cibinong: 2018.
[9] F.  Elida,  “Laporan  Diklatpim  III:  singmantap”,  Jurnal  Diklatpim BPSDM, vol.-, 2017.
[10] E.  Rohadi,  S.M.  Sa’adah,  Y.W.  Syaifudin,  “Pengembangan  Sistem Informasi Geografis Lokasi Bencana Di Perkotaan Dan Pencarian Jalur Evakuasi  Dengan  Algoritma  A*”,  Jurnal  Teknologi  Informasi  dan Terapan (J-TIT), Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2019, pp. 1 – 6