## Korupsi Dalam Perspektif Politik Islam
Oleh:
David Ilham Yusuf davidilhamyusuf@yahoo.com

## Abstrak
Melalui  buku  Plato  yang  berjudul Politeia dan  karya  Aristoteles  yang  juga berjudul Politeia dapat  diketahui  bahwa  politik  merupakan  istilah  yang  dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat. Hal ini disebabkan hal yang dibahas dalam kedua buku tersebut adalah soal-soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat atau negara yang baik.
Politik diartikan mengurus, mengatur kepentingan seseorang. Politik dalam Islam berpegang teguh sesuai dengan Al-qur‟an, sumber dari segala sumber pengetahuan dalam Islam.  Politik  di  Indonesia  sempat  menganut  sistem  khilafah  yang  pernah  dijalankan semasa zaman Rasulullah. Korupsi adalah masalah politik yang sangat besar di Indonesia. Indonesia  adalah  perigkat  pertama  dengan  kasus  korupsi  terbanyak  se-Asia.  Korupsi  di dalam Islam dilarang atau haram hukumnya.

## PENDAHULUAN
Kata politik berasal dari Bahasa Latin politicos atau politicus yang berarti r elating to citizen (hubungan warga negara). Keduanya berasal dari kata polis yang berarti kota. Dalam Bahasa  Arab,  politik  bisa  diterjemahkan  dengan  kata siyasah .  Kata  ini  diambil  dari  kata saasa-yasuusu yang  diartikan  mengemudi,  mengendalikan,  dan  mengatur  (M.  Quraish Shihab, 2000). Jadi kata politik diartikan mengurus, mengatur kepentingan seseorang.
Melalui  buku  Plato  yang  berjudul Politeia dan  karya  Aristoteles  yang  juga  berjudul Politeia dapat  diketahui  bahwa  politik  merupakan  istilah  yang  dipergunakan  untuk  konsep pengaturan  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  hal  yang  dibahas  dalam  kedua  buku  tersebut adalah  soal-soal  yang  berkenaan  dengan  masalah  bagaimana  pemerintahan  dijalankan  agar terwujud sebuah masyarakat atau negara yang baik.
Abdul  Qadir  Zallum  menyatakan  bahwa  politik  atau siyasah mempunyai  makna mengatur urusan rakyat, baik dalam maupun luar negeri. Politik dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat. Negara adalah  institusi  yang  mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan rakyat mengoreksi pemerintah dalam melakukan tugasnya (Abdul Qadir Zallum, 2001).
Sekurang-kurangnya  ada  lima  kerangka  konseptual  yang  dapat  digunakan  untuk memahami politik.
1. Politik  dipahami  sebagai  usaha  warga  negara  dalam  membicarakan  dan  mewujudkan kebaikan bersama.
2. Politik  sebagai  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara  dan pemerintah.
3. Politik  sebagai  segala  kegiatan  yang  diarahkan  untuk  mencari  dan  mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
4. Politik  sebagai  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan umum.
5. Politik sebagai konflik dalam rangka  mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
(Tobroni, 1994)
Melihat pengertian politik sebagaimana diuraikan di atas, terdapat perbedaan pendapat dalam  umat  Islam  tentang  kedudukan  politik  dalam  syari‟at  Islam.  Pendapat  pertama menyatakan  bahwa  Islam  adalah  suatu  agama  yang  serba  lengkap.  Lebih  jauh  kelompok  ini berpendapat  bahwa  sistem  ketatanegaraan  yang  harus  diteladani  adalah  sistem  yang  telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para Khulafa al-Rasyidin yaitu sistem khilafah. Kedua,  kelompok  yang  berpendirian  bahwa  Islam  adalah  agama  dalam  pengertian  Barat.
Artinya  agama  tidak  ada  hubungannya  dengan  urusan  kenegaraan.  Agama  hanya  mengatur hubungan  manusia  dengan  Tuhan.  Aliran  ketiga  menolak  kedua  kelompok  yang  sudah disebutkan.  Aliran  ini  berpendirian  bahwa  dalam  Islam  tidak  terdapat  sistem  ketatanegaran, tetapi terdapat seperangkat nilai etika bagi kehidupan bernegara.
Ibnu Khadun (w. 1406 M) dalam Muqaddimah -nya menyatakan bentuk Kekhilafahan maupun kerajaan adalah khilafah  Allah di antara manusia bagi pelaksanaan segala peraturan di  antara  manusia.  Al  Mawardi  (w.  1058  M)  dalam  bukunya Al-ahkam  al-Sulthaniyah menyatakan bahwa  Allah adalah penguasa absolut bagi alam semesta dan merupakan pokok wewenang  bagi  negara.  Melalui  surat  amanat,  wewenang  itu  didelegasikan  kepada  manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Muhammad Rasyid Ridha dalam bukunya Al-Khilafah au  al-Imamat  al-Uzhma menyatakan  bahwa  khilafah  adalah  sistem  pemerintah  yang  harus dipertahankan di dunia Islam untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam.

## PEMBAHASAN

## A. Prinsip-prinsip Politik dalam Islam
Al-Qur‟an  sebagai  sumber  ajaran  utama  dan  pertama  agama  Islam  mengandung ajaran  tentang  prinsip-prinsip  dasar  yang  harus  diaplikasikan  dalam  pengembangan sistem politik Islam. Prinsip-prinsip dasar politik Islam tersebut adalah :
1. Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat
2. Keharusan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah
3. Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil
4. Kemestian mentaati Allah dan Rasulullah dan ulil Amr (pemegang kekuasaan)
5. Kemestian mendamaikan konflik antara kelompok dalam masyarakat Islam
6. Kemestian  mempertahankan  kedaulatan  negara  dan  larangan  melakukan  agresi  dan invasi
7. Kemestian mementingkan perdamaian daripada pemusuhan
8. Keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan
9. Keharusan menepati janji
10. Keharusan mengutamakan perdamaian di antara bangsa-bangsa
11. Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat
12. Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum

## B. Politik Indonesia
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di  tangan  rakyat  dan  dijalankan  sepenuhnya  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR).  Indonesia  menganut  sistem  pemerintahan  presidensil,  di  mana  Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa (the  Founding  Fathers)  yang  meletakkan  dasar  pembentukan  negara  Indonesia,  setelah tercapainya  kemerdekaan  pada  tanggal  17  Agustus  1945.  Mereka  sepakat  menyatukan rakyat  yang  berasal  dari  beragam  suku  bangsa,  agama,  dan  budaya  yang  tersebar  di ribuan  pulau  besar  dan  kecil,  di  bawah  payung  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI).
Indonesia  pernah  menjalani  sistem  pemerintahan  federal  di  bawah  Republik Indonesia  Serikat  (RIS)  selama  tujuh  bulan  (27  Desember  1949  -  17  Agustus  1950), namun  kembali  ke  bentuk  pemerintahan  republik.  Setelah  jatuhnya  Orde  Baru  (1996  - 1997), pemerintah  merespon desakan daerah-daerah terhadap  sistem pemerintahan  yang
bersifat  sangat  sentralistis,  dengan  menawarkan  konsep  Otonomi  Daerah  untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.
Indonesia  sekarang  merupakan  negara  demokratis.  Indonesia  pernah  juga menjalani sistem politik Islam pada  masa Rasulullah  yakni sistem khilafah. Pada sistem khilafah,  pemimpin  (kepala  negara,  kepala  daerah,  anggota  DPR,  anggotaMPR)  akan dicalonkan  dan  dipilih  oleh  para  pemuka  masyarakat.  Sistem  ini  sempat  berjalan  pada masa  Revolusi  setelah  tahun  1997.  Setelah  itu,  sistem  ini  berkembang  menjadi  lebih demokratis yakni pemimpin dipilih oleh seluruh rakyat melalui pemilu.
Namun kini Indonesia mengalami banyak masalah politik yang berkaitan dengan para  pemimpin  ini.  Salah  satu  masalah  terbesar  dalam  politik  Indonesia  adalah  korupsi. Tercatat  dalam  satu  blog  (www.lawskripsi.com),  menurut  lembaga  survey  internasional Political  and  Economic  Risk  Consultancy  yang  bermarkas  di  Hongkong,  Indonesia merupakan  negeri  terkorup  di  Asia.  Indonesia  terkorup  di  antara  12  negara  di  Asia, diikuti India dan Vietnam.
C. Korupsi
Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin corruptio (Fockema Andreae: 1951) atau corruptus (Webster Student Dictionary: 1960). Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan,  kebejatan,  ketidakjujuran,  dapat  disuap,  tidak  bermoral,  dan  penyimpangan dari  kesucian.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  korupsi  diartikan  sebagai penyelewengan  atau  penyalahgunaan  uang  negara  (perusahaan  dsb)  untuk  keuntungan pribadi atau orang lain.
Dalam  bahasa  Arab,  korupsi  dapat  diterjemahkan  dengan  kata  ghulul.  Ghulul pada  asalnya  bermakna  khianat  dalam  urusan  harta  rampasan  perang,  atau  mencuri sesuatu  dari  harta  rampasan  perang  sebelum  dibagikan.  Kemudian,  kata  ini  digunakan untuk setiap perbuatan khianat dalam suatu urusan secara sembunyi-sembunyi. Jadi, kata ghulul  di  atas,  secara  umum  digunakan  untuk  setiap  pengambilan  harta  oleh  seseorang secara  khianat,  atau tidak  dibenarkan  dalam  tugas  yang  diamanahkan  kepadanya  (tanpa seizin pemimpinnya atau orang yang menugaskannya).

## D. Korupsi dalam Islam
Sudah  dijelaskan  di  atas,  bahwa  korupsi  adalah  penyelewengan  atau penyalahgunaan dan juga dapat diartikan tindakan khianat. Ini jelas bertentangan dengan Islam. Karena di dalam Islam, seseorang yang berkhianat dianggap sebagai orang kafir.
Korupsi  kebanyakan  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan,  seperti  menteri, anggota DPR, atau kepala-kepala deaerah, bahkan kepala negara. Pejabat-pejabat tersebut seharusnya  yang  menjadi  pemimpin  rakyatnya,  sebaliknya  malah  menyelewengkan  apa yang  dipercayakan  oleh  rakyat.  Hal  ini  bertentangan  dengan  firman  Allah  dalam  surah an-Nisa : 58,
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya,  dan  menyuruh  kamu  apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia supaya kamu menetapkan secara adil”.
Korupsi (ghulul) di dalam Islam dianggap pula  sebagai kegiatan  memakan  harta manusia secara bathil yang diharamkan oleh Allah sebagaimana dalam firmannya,
“Dan  janganlah  sebagian  kamu  memakan  harta  sebagian  yang  lain  di  antara  kamu dengan  jalan  yang  batil,  dan  janganlah  kamu  membawa  (urusan)  harta  itu  kepada hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebagian  dari  harta  benda  orang  lain  itu  dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” [al-baqarah : 188]
Larangan untuk korupsi juga difirmankan Allah dalam surah an-Nisa : 29,
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan jalan yang batil..”
Para  koruptor  (biasanya  pejabat)  menyelewengkan  dana  negara  yang  akan digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Jika dana ini diselewengkan, maka kemajuan  kesejahteraan  rakyat  pun  akan  tersendat.  Misalnya  saja  koruptor  yang menyelewengkan  dana  pembangunan  sekolah.  Jika  dana  tersebut dimakan oleh  pejabat korup,  maka  sekolah-sekolah  tersebut  tidak  akan  100%  sesuai  yang  direncakan sebelumnya.  Atau  penyelewengan  dana  beras  miskin  (raskin).  Saat  terjadi penyelewengan,  maka  raskin  yang  sampai  ke  tangan  yang  benar-benar  membutuhkan, tidak  akan  100%  seperti  yang  diharapkan  sebelumnya.  Yang  miskin  akan  mendapatkan sedikit  jatah  dari  seharusya.  Kejadian  tidak  sesuai  dengan  prinsip  dasar  politik  dalam Islam  yakni,  kemestian  peredaran  harta  pada  seluruh  lapisan  masyarakat.  Hal  ini  juga difirmankan Allah dalam surah al Hasyar : 7,
“Supaya  harta  itu  tidak  hanya  beredar  di  antara  orang-orang  yang  kaya  di  antara kamu”
Ada  3  hal  yang  menjadikan  seorang  muslim  sebagai  kafir  yakni  :  berkata  yang bukan  sebenarnya,  mengingkari  janji,  dan  berkhianat.  Koruptor  ternyata  menjadi  kafir bukan hanya karena berkhianat saja, tetapi juga karena mengingkari janji. Para koruptor kebanyakan  adalah  pemimpin  yang  telah  berjanji  untuk  mengayomi  rakyatnya.  Mereka pun  pasti  sudah  berjanji  akan  bekerja  secara  jujur.  Namun,  mereka  mengingkarinya. Keharusan  menepati  janji  ada  dalam  prinsip  dasar  politik  dalam  Islam,  sebagaimana firman Allah,
“Dan  tepatilah  perjanjian  dengan  Allah  apabila  kamu  berjanji  dan  janganlah  kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya” [an-Nahl : 91]
Karena  korupsi  merupakan  hal  yang  diharamkan  dalam  Islam,  maka  banyak  hal negatif yang didapatkan dari korupsi.
1. Salah  satu  dampak  sosialnya  adalah  kesenjangan  kesejahteraan  masyarakat  serta kemiskinan  tidak  dapat  diberantas  karena  oknum-oknum  koruptor.  Para  koruptor yang ketahuan pun akan dikenakan sanksi serta harta bendanya disita oleh negara.
2. Koruptor  akan  menanggung  malu  jika  ketahuan  melakukan  korupsi.  Selain  itu, keluarga, rekan, dan orang-orang disekitarnya juga ikut menanggung malu.
3. Pelaku  ghulul  (korupsi)  akan  dibelenggu,  atau  ia  akan  membawa  hasil  korupsinya pada  hari  Kiamat.  Dalam  hadits  Abu  Humaid  as  Sa‟idi  Radhiyallahu  „anhu, Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda :
“Demi  (Allah),  yang  jiwaku  berada  di  tanganNya.  Tidaklah  seseorang  mengambil sesuatu  daripadanya  (harta  zakat),  melainkan  dia  akan  datang  pada  hari  Kiamat membawanya  di  lehernya.  Jjika  (yang  dia  ambil)  seekor  unta,  maka  (unta  itu) bersuara.  Jika  (yang  dia  ambil)  seekor  sapi,  maka  (sapi  itu  pun)  bersuara.  Atau  jika (yang dia ambil) seekor kambing, maka (kambing itu pun) bersuara …”
4. Perbuatan korupsi menjadi penyebab kehinaan dan siksa api neraka pada hari Kiamat. Dalam  hadits  Ubadah  bin  ash  Shamit  Radhiyallahu  „anhu,  bahwa  Nabi  Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda :
“…(karena)  sesungguhnya  ghulul  (korupsi)  itu  adalah  kehinaan,  aib  dan  api  neraka bagi pelakunya”.
5. Orang yang mati dalam keadaan membawa harta ghulul (korupsi), ia tidak mendapat jaminan  atau  terhalang  masuk  surga.  Hal  itu  dapat  dipahami  dari  sabda  Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam :
“Barangsiapa  berpisah  ruh  dari  jasadnya  (mati)  dalam  keadaan  terbebas  dari  tiga perkara,  maka  ia  (dijamin)  masuk  surga.  Yaitu  kesombongan,  ghulul  (korupsi)  dan hutang”.
6. Allah  tidak  menerima  shadaqah  seseorang  dari  harta  ghulul  (korupsi),  sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam :
“Shalat  tidak  akan  diterima  tanpa  bersuci,  dan  shadaqah  tidak  diterima  dari  harta ghulul (korupsi)”.
7. Harta  hasil  korupsi  adalah  haram,  sehingga  ia  menjadi  salah  satu  penyebab  yang dapat  menghalangi  terkabulnya  do‟a,  sebagaimana  dipahami  dari  sabda  Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam :
“Wahai  manusia,  sesungguhnya  Allah  itu  baik,  tidak  menerima  kecuali  yang  baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah  perintahkan  kepada  para  rasul.  Allah  berfirman,”Wahai  para  rasul,  makanlah dari  yang  baik-baik  dan  kerjakanlah  amal  shalih.  Sesungguhnya  Aku  Maha Mengetahui  apa  yang  kalian  kerjakan”.  Dia  (Allah)  juga  berfirman:  “Wahai  orang- orang  yang  beriman,  makanlah  yang  baik-baik  dari  yang  Kami  rizkikan  kepada kamu,” kemudian beliau (Rasulullah) n menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian  kusut  dan  berdebu.  Dia  menengadahkan  tangannya  ke  langit  (seraya berdo‟a):  “Ya Rabb…, ya Rabb…,” tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya  haram  dan  dirinya  dipenuhi  dengan  sesuatu  yang  haram.  Maka, bagaimana do‟anya akan dikabulkan?”.

## E. Solusi untuk Korupsi
Untuk  mengetahui  solusi  yang  akan  dilakukan  untuk  mengurangi  korupsi,  kita harus  mengetahui  penyebab-penyebabnya  terlebih  dahulu.  Penyebab  yang  mendorong terjadinya  korupsi  berasal  dari  dalam  diri  juga  dari  luar.  Jadi,  dalam  solusinya  harus dilakukan dari dalam juga dari luar diri. Berikut adalah solusi yang dapat dilakukan guna mengurangi kasus korupsi :
 Meningkatkan Iman
Korupsi  dilakukan  karena  kurangnya  keimanan.  Kurangnya  pengetahuan tentang  kebenaran  yang  terdapat  dalam  Al-qur‟an  juga  seringkali  terjadi.  Karena
keyakinan  terhadap  Allah  swt  tidak  begitu  kuat,  maka  untuk  melakukan  hal  yang tidak  benar  akan  dengan  mudah  dilakukan.  Jadi,  keimanan  dan  pengetahuan  kita tentang agama harus ditingkatkan lagi agar terhindar dari perbuatan haram ini.
 Selalu Bersyukur atas Rezeki yang diberikan Allah
Para  koruptor  adalah  orang-orang  yang  kurang  bersyukur  terhadap  nikmat yang sudah diterimanya. Hal ini yang mendorongnya untuk mencari kelebihan harta melalui cara yang bathil. Sedangkan dalam surah Ibrahim : 7 Allah berfirman : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, „Sesugguhnya jika kamu bersyukur, niscaya  Aku  akan  menambah  (nikmat)  kepadamu,  tetapi  jika  kamu  mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat”
Karena para koruptor tidak mensyukuri nikmat, maka yang mereka dapatkan bukanlah  rezeki.  Mereka  mendapatkan  harta  yang  banyak  namun  bukan  dari  rezeki Allah  dan  akan  mendapatkan  azab  yang  berat.  Maka  dari  itu,  sebaiknya  kita  selalu bersyukur  kapeda-Nya  agar  kita  merasa  kecukupan  dan  Allah  akan  memberikan rezeki yang lebih lagi sesudahnya.
 Menyadari Tanggung Jawab
Koruptor  kebanyakan  tidak  mengetahui  apa  yang  menjadi  tanggung  jawab mereka.  Para  koruptor  yang  harusnya  menjadi  pemimpin  bangsa,  mempunyai tanggung  jawab  untuk  mengayomi  masyarakat,  memajukan  kesejahteraan masyarakat,  dan  menjadi  teladan  bagi  masyarakat.  Para  koruptor  jelas  tidak menyadari  tanggung  jawab  ini  sehingga  melakukan  hal  yang  tercela.  Untuk menghindarinya,  maka  mulai  dari  hal  yang  kecil,  kita  harus  menyadari  tanggung jawab yang diberikan kepada kita.
 Menetapkan Sanksi dan Hukum yang Tegas
Di  Indonesia,  sanksi  bagi  koruptor  memang  sudah  termasuk  berat  tapi pelaksanaannya  kurang  tegas  sehingga  masih  banyak  koruptor beraksi .  Seharusnya sistem  hukum  di  Indonesia  dipertegas  lagi  agar  kejadian  serupa  tidak  terulang  lagi. Karena  hal  ini  sangat  memalukan  bagi  negara  yang  tidak  bisa  mengatur  pejabat- pejabatnya.

##  Pemerataan Kesejahteraan dan Hasil Pembangunan
Kesenjangan  kesejahteraan  dan  hasil  pembangunan  juga  dapat  menjadi pemicu  terjadinya  korupsi.  Karena  perbedaan  kesejahteraan,  mendorong  seseorang untuk  menjadi  lebih  sejahtera seperti orang  lain  meskipun dengan cara  yang  bathil. Untuk  mencegah  korupsi  lebih  jauh  lagi,  maka  usaha  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan pemerataan kesejahteraan dan hasil pembangunan. Dengan begitu, tidak ada lagi  perasaan  iri  atau  ingin  menjadi  lebih  sejahtera  yang  mendorong  terjadinya korupsi.

## KESIMPULAN
 Politik diartikan mengurus, mengatur kepentingan seseorang.
 Politik dalam Islam berpegang teguh sesuai dengan Al-qur‟an, sumber dari segala sumber pengetahuan dalam Islam.
 Politik  di  Indonesia  sempat  menganut  sistem  khilafah  yang  pernah  dijalankan  semasa zaman Rasulullah.
 Korupsi adalah masalah politik yang sangat besar di Indonesia. Indonesia adalah perigkat pertama dengan kasus korupsi terbanyak se-Asia.
 Korupsi di dalam Islam dilarang atau haram hukumnya.
 Hal tersebut disebabkan oleh :
 Bertentangan dengan prinsip politik Islam dalam menunaikan amanat.
 Bertentangan dengan prinsip politik Islam dalam keharusan menepai janji.
 Bertentangan  dengan  prinsip  politik  Islam  dalam  kemestian  peredaran  harta  pada seluruh lapisan masyarakat.
 Memakan harta manusia dengan cara bathil yang diharamkan oleh Allah.
 Berkhianat  dan  mengingkari  janji  yang  dilakukan  dalam  korupsi  adalah  hal  yang membuat koruptor menjadi kafir.
 Dampak negatif dari korupsi
 Dampak sosial : kesenjangan kesejahteraan, kesulitan pemberantasan kemiskinan.
 Jika ketahuan akan dikenakan sanksi dan harta benda disita negara.
 Menanggung malu baik koruptor ataupun orang-orang disekitarnya.
 Pelaku  ghulul  (korupsi)  akan  dibelenggu,  atau  ia  akan  membawa  hasil  korupsinya pada hari Kiamat.
 Perbuatan korupsi menjadi penyebab kehinaan dan siksa api neraka pada hari Kiamat.
 Orang  yang  mati dalam keadaan  membawa  harta ghulul (korupsi),  ia tidak  mendapat jaminan atau terhalang masuk surga.
 Allah tidak menerima shadaqah seseorang dari harta ghulul (korupsi).
 Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do‟a.
 Solusi untuk mengurangi kasus korupsi :
 Meningkatkan iman
 Selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah
 Menyadari tanggung jawab
 Menetapkan sanksi dan hukum yang tegas
 Pemerataan kesejahteraan dan hasil pembangunan

## DAFTAR PUSTAKA
Tim Dosen PAI, Buku Daras Pendidikan Agama Islam di Universitas Brawijaya , Malang : Pusat Pembinaan Agama (PPA) Universitas Brawijaya, 2010 el-Bantanie, Muhammad Syafi‟ie, 7 Amalan Penarik Rezeki , Jakarta : Elex Media Komputindo, 2011
http://saepudinonline.wordpress.com/2010/12/18/korupsi-dalam-pandangan-islam/ http://indonesiaindonesia.com/r/alquran/
http://wiedjcorn.blogspot.com/2010/11/bentuk-sistem-politik-indonesia-sesuai.html http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=96 http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/
http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/mutiara-arsip/630-korupsi-pandangan-dan-sikap- islam.html
http://politik.kompasiana.com/2011/11/11/perilaku-korupsi-di-indonesia-dalam-perspektif- islam/