INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9078-9088 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional
Muhammad Safar 1 ✉ , Ismaidar 2
Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: safarbrow@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Secara  etimologi,  istilah  politik  hukum  merupakan  terjemahan  dari  istilah  hukum  Belanda  yaitu rechtspolitiek, yang merupakan bentukan dari dua kata yaitu recht dan politiek. Sejarah Politik Hukum Indonesia  dimulai  dengan  dirumuskannya  Pembukaan  UUD  1945  di  awal  kemerdekaan  di  mana menjadikan  amanat rechtsidea  atau  cita  hukum  bagi  konstitusi  Indonesia  ke  depannya  dalam menentukan arah kerja dan penyelenggaraan Negara. Lambat laun seiring pergantian masa dari awal kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga masa reformasi masih menjadi perdebatan sengit antara mempertahankan dengan memperbaharuinya dengan berbagai perkembangan baru dalam masyarakat dan menghendaki diberlakukan dan diangkatnya hukum adat menjadi hukum nasional Indonesia dan kelompok lain mengusulkan agar syari’at Islam perlu diint rodusir sebagai hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan membahas lebih dalam tentang sejarah perkembangan politik hukum nasional. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana sejarah perkembangan politik hukum nasional. Tujuan penelitian dalam tulisan ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis sejarah perkembangan politik hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka. Terdapat 4 masa dalam pembentukan Politik Hukum di Indonesia diantaranya : Masa Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi. Berbicara bagaimana peranan Pemerintah dalam implementasi hukum di Indonesiaterkait  dengan  politik  hukum  yang  dijalankan  Pemerintah,  karena  politik  hukum  itu menentukan produk hukum yang dibuat dan implementasinya.
Kata Kunci : Politik Hukum

## Abstract
Etymologically, the term political law is a translation of the Dutch legal term rechtspolitiek, which is a formation of two words, namely recht and politiek. The history of Indonesian Political and Legal Affairs began with the formulation of the Preamble to the 1945 Constitution at the beginning of independence which made the rechtsidea mandate or legal ideals for the Indonesian constitution in the future in determining the direction of the work and administration of the state. Gradually, as the era changed from the beginning of independence, the old order, the new order to the reform period, there was still a fierce debate between maintaining it by updating it with various new developments in society and wanting customary law to be enforced and appointed as national law in Indonesia and other groups proposing that sharia Islam needs to be introduced as Indonesia’s national law. Therefore, this article will  discuss  in  more  depth  the  history  of  the  development  of  national  legal  politics.  The  problem formulation in this research is the history of the development of national legal politics. The aim of the research in this paper is to understand and analyze the history of the development of national legal politics. The research method with library study data collection methods. There are 4 periods in the formation of Legal Politics in Indonesia, including : the Independence Period, the Old Order, the New Order,  and  Post- Reformation.  Talking  about  how  the  Government’s  role  in  implementing  law  in Indonesia  is  related  to  the  legal  politics  carried  out  by  the  Government  because  legal  politics determines the legal products that are created and their implementation.
Keywords : Legal Politic

## PENDAHULUAN
Secara  etimologi,  istilah  politik  hukum  merupakan  terjemahan  dari  istilah  hukum Belanda  yaitu  rechtspolitiek,  yang  merupakan  bentukan  dari  dua  kata  yaitu recht  dan politiek. Dalam kamus bahasa Indonesia kata recht berarti hukum dan dalam kamus Bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas, kata Politiek mengandung arti beleid. Kata belied sendiri  dalam  bahasa  indonesia  berarti  kebijakan.[1]  Setiap  negara  terdapat  politik hukumnya  sendiri  sebagai  dasar  dalam  kebijakan  penyelenggaraan  negara  untuk menentukan  arah,  bentuk  serta  isi  hukum  yang  akan  dibentuk.  Sebagaimana  dalam Pemikiran  Imam  Syaukani  dan  Ahsin  Thohari  dalam  buku  Dasar-Dasar  Politik  Hukum bahwasanya politik hukum adalah kebijakan hukum.
Dalam  dunia  ilmu  hukum,  konsep  politik  hukum  merupakan  suatu  wilayah  yang kompleks dan seringkali menjadi fokus perdebatan di kalangan para pakar hukum. Berbagai definisi  tentang  politik  hukum  telah  diusulkan,  menawarkan  pemahaman  yang  beragam mengenai hubungan antara hukum, kebijakan, dan sistem politik suatu negara. Legal Policy merujuk pada proses pembuatan kebijakan yang terkait dengan hukum, dimana keputusan- keputusan politik membentuk kerangka kerja hukum, menentukan  prioritas  hukum yang
harus diberlakukan, serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat hukum. Dalam  konteks  ini,  politik  hukum  menjadi  alat  yang  sangat  penting  dalam  membentuk perundang-undangan, mengatur kebijakan publik, dan menentukan arah kebijakan hukum yang akan dijalankan oleh suatu negara.
Sejarah  Politik  Hukum  Indonesia  dimulai  dengan  dirumuskannya  Pembukaan  UUD 1945 di awal kemerdekaan di mana menjadikan amanat rechtsidea atau cita hukum bagi konstitusi  Indonesia  ke  depannya  dalam  menentukan  arah  kerja  dan  penyelenggaraan negara. Salah satu karakteristik yang mencolok dari politik hukum adalah sifatnya sebagai suatu proses. Hal ini mengindikasikan bahwa politik hukum melibatkan serangkaian tahapan dan langkah-langkah dalam pembuatan, perubahan, atau penghapusan hukum.
Dalam perkembanganya, pergantian hukum kolonial muncul berbagai tuntutan dan perdebatan tentang hukum apakah yang mewarnai dalam pembangunan hukum nasional Indonesia modern. Lambat laun seiring pergantian masa dari awal kemerdekaan, orde lama, orde  baru  hingga  masa  reformasi  masih  menjadi  perdebatan  sengit  antara mempertahankan dengan memperbaharuinya dengan berbagai perkembangan baru dalam masyarakat dan menghendaki diberlakukan dan diangkatnya hukum adat menjadi hukum nasional Indonesia  dan kelompok  lain  mengusulkan agar sya ri’at Islam perlu  diintrodusir sebagai hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan membahas lebih dalam tentang sejarah perkembangan politik hukum nasional. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana sejarah perkembangan politik hukum nasional. Tujuan penelitian dalam tulisan ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis sejarah perkembangan politik hukum nasional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dalam bahasa Inggris disebut research, adalah kegiatan “mencari kembali” atas kebenaran (truth) . Mencari kebenaran yang dimaksud adalah usaha manusia untuk memahami dunia dengan semua rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut aturan dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau menguji salah satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.  Penelitian  adalah  kegiatan  ilmiah  yang  erat  kaitannya  dengan  kontruksi  dan analisa  yang  dilakukan  secara  metodologis,  sistematis  dan  konsisten.  Sistematis  artinya dilakukan  berdasarkan  perencanaan  dan  langkah  yang  jelas.  Metodologi  artinya menggunakan  cara  khusus  serta  konsisten,  yaitu  tidak  ada  kontradiksi  dalam  kerangka
tersebut. Sehingga hasilnya adalah temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah  atau argumen  baru. Metode  penelitian yang  digunakan dalam penelitian  ini ialah metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Definisi Politik Hukum
Definisi Politik Hukum terus berkembang dengan berbagai rumusan oleh beberapa ahli hukum yang selama ini mengamati perkembangan disiplin ilmu. Berbagai pengertian atau definisi dari politik hukum yang akan dijelaskan dalam beberapa paragraf dibawah ini. Politik hukum  adalah  “legal  policy  atau  garis  (kebijakan)  resmi  tentang  hukum  yang  akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.”
Ada beberapa ahli hukum memberikan pandangannya tentang definisi Politik Hukum diantaranya :
1. Teuku Muhammad Radhie, mengkonsepsi politik hukum sebagai pernyataan penguasa negara  tentan  hukum  yang  berlaku  pada  wilayah  suatu  negara  dan  mengenai  arah kemana kebijakan negara yang hendak dikembangkan.[2]
2. Van  Appledroon,  politik  hukum  merupakan  penetapan  tujuan  dan  isi  peraturan perundang-undangan yang terbatas pada hukum tertulis.
3. Moh.  Mahfud  menyebutkan  bahwa  politik  hukum  adalah legal  policy  atau  garis (kebijakan)  resmi  tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan  baik  dengan  hukum  baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.
4. Satjipto  Rahardjo,  Politik  Hukum  adalah  aktivitas  untuk  menentukan  suatu  pilihan mengenai tujuan  dan cara cara yang  hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.
5. Padmo Wahjono disetir oleh Kotam Y. Stefanus, Politik Hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara  Negara  tentang  apa  yang  dijadikan  criteria  untuk  menghukumkan sesuatu (menjadikan sesuatu sebagai Hukum). Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukumdan penerapannya.
6. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Politik Hukum sebagai kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.
7. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapa suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:
a. tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada,
b. cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut,
c. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah,
d.  dapatkah  suatu  pola  yang  baku  dan  mapan  dirumuskan  untuk  membantu  dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.
8. Mantan  Ketua  Perancang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui  badan-badan negara  yang  berwenang  untuk  menetapkan  peraturan-peraturan  yang  dikehendaki yang  diperkirakan  akan  dipergunakan  untuk  mengekspresikan  apa  yang  terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
Maka, dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Politik Hukum merupakan  serangkain  konsep,  asas,  dan  dasar  kebijakan  dan  pernyataan  kehendak oleh penguasa negara yang mengandung politik dalam pembentukan hukum. Hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait  dengan  ini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.
Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat  periodik.  Yang  bersifat  permanen  misalnya  pemberlakuan  prinsip  pengujian yudisial,  ekonomi  kerakyatan,  keseimbangan  antara  kepastian  hukum,  keadilan,  dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional,  penguasaan  sumber  daya  alam  oleh  negara,  kemerdekaan  kekuasaan kehakiman,  dan  sebagainya.  Studi  politik  hukum  mencakup  legal  policy  (sebagai kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan  studi  politik  hukum,  yang  pertama  lebih  bersifat  formal  pada  kebijakan  resmi sedangkan  yang  kedua  mencakup  kebijakan  resmi  dan  hal-hal  lain  yang  terkait dengannya.
Terdapat  pandangan  yang  telah  diterima  secara  umum  bahwa  hukum, khususnya  peraturan  perundang-undangan,  merupakan  produk  politik.  Bukan  hanya karena dibentuk oleh lembaga-lembaga politik, peraturan perundang-undangan pada dasarnya juga mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling
berpengaruh dalam negara yang bersangkutan.Pada negara demokrasi, politik hukum akan lebih membuka kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi menentukan corak dan isi politik hukum. Sebaliknya, negara diktator akan menghindari keikutsertaan masyarakat  dalam  penentuan  corak  dan  isi  politik  hukum  karena  kuatnya  peran dominan penguasa negara.

## B. 4 Masa Dalam Pembentukan Politik Hukum Di Indonesia
Indonesia,  sebagai  negara  hukum  atau  dalam  bahasa  Jerman  disebut  "rechtsstaat" menegaskan  prinsip  bahwa  hukum  harus  menjadi  landasan  bagi  segala  kegiatan pemerintahan  dan  tindakan  masyarakat.  Terdapat  4  masa  dalam  pembentukan  Politik Hukum di Indonesia diantaranya: Masa Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi.

## 1. Politik hukum masa kemerdekaan
Indonesia  baru  berdiri  setelah  terjadinya vacuum  of  power  dimana  Jepang  kalah dalam Perang Dunia II di Perang Pasifik yang mengharuskan Jepang melepaskan daerah jajahannya  di  Asia,  salah  satunya  adalah  Indonesia.  Pasca  Proklamasi  Kemerdekaan, Indonesia  dihadapkan  pada  dua  persimpangan  dalam  menentukan  sistem  hukum nasional  seperti  apa  bagi  bangsa  dan  negara  Indonesia  dengan  pilihan,  yaitu menggunakan sistem hukum kolonial dengan segala seluk beluknya dan sistem hukum rakyat  dengan  segala  keanekaragamannya.  Akhirnya,  ditetapkan  oleh  para  pemuka nasional menggabungkan sistem hukum kolonial dengan hukum Agama dan hukum Adat  di  Indonesia.  Sebenarnya,  setelah  Indonesia  merdeka  para  advokat  dan  para cendekiawan  menginginkan  negara  Indonesia  bersistem  hukum  corak  Eropa  yang berlaku di masa kolonial. kepulauan Indonesia  dihuni oleh  berbagai kelompok  suku, sosial, agama dan budaya yang masing-masing mempertahankan adat istiadat dan cara hidup yang unik.[3]
Republik  Indonesia  telah  mencetuskan  semboyan  resmi:  "Bhinneka  Tunggal  lka', atau martabat dalam kebhinekaan. Keberagaman itu terlihat dari dualisme hukum yang ada di dalam negara kesatuan. Pada  era pasca  kolonial, beberapa kelompok hukum selamat dari transisi dari pemerintah kolonial Belanda :
a. Hukum  yang  mengatur  semua  penduduk,  misalnya  Undang-Undang  tentang Properti Industri dan Paten,
b. Hukum adat yang diterapkan pada masyarakat adat Indonesia,
c. Hukum Islam berlaku untuk semua Muslim Indonesia,
d. undang-undang yang disesuaikan dengan komunitas tertentu di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan untuk Orang Indonesia Kristen,
e. Peraturan Burgelijk Wetboek (Kitab UndangUndang Hukum Perdata) dan Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), awalnya hanya berlaku untuk orang Eropa, tetapi kemudian diperluas untuk mencakup orang Cina.
Akan tetapi, beberapa ketentuan yang disebutkan terakhir juga telah dinyatakan berlaku untuk penduduk asli Indonesia.[4] para pemimpin baru Indonesia cenderung memandang  hukum  sebagai  organ  negara  yang  pada  dasarnya  "rasionallegal". Reformasi  terbatas  pada  sistem  hukum,  secara  alami,  bertujuan  untuk  sedapat mungkin mengurangi kebijakan hukum kolonial. Kebijakan hukum baru akan dibangun untuk  menggantikan  kebijakan  hukum  kolonial.[5]  Konsep  kenegaraan  biasanya dikaitkan dengan berlakunya peraturan seragam untuk pemerintahan semua warga negara, terlepas dari etnis, agama atau status sosial mereka.
Meskipun  para  pemimpin  awal  Indonesia  mungkin  tidak  cenderung  ke  arah inovasi politik atau sosial yang radikal, mereka berkomitmen pada penyatuan negara. Bagi banyak pemimpin, ini hanya dapat dicapai melalui penyatuan hukum. Dengan cara  ini,  Indonesia  beralasan  akan  segera  melakukan  modernisasi.  Faktanya,  terkait dengan  kebutuhan  yang  jelas  untuk  memodernisasi  Indonesia,  adalah  tambahan keinginan dari para pemimpin nasional, untuk menjalankan semangat hukum kolonial. Dengan semboyan "persamaan di depan hukum", negara baru itu menahan diri untuk tidak  membatalkan  keputusan  pemerintah  kolonial  Jepang  untuk  menghapus komposisi dualis pengadilan hukum. Dualisme struktur peradilan, yang membedakan orang Eropa dari orang pribumi, telah digantikan oleh hierarki tiga tingkat pengadilan yang  menggunakan  peraturan  prosedural  untuk  semua  orang  Indonesia. Ketidakstabilan iklim politik pascakolonial langsung membuat para pemimpin repubiic memusatkan  perhatian  mereka  pada  persatuan  nasional  daripada  pada  inovasi institusional.
Akibatnya,  penyatuan  hukum  di  tahuntahun  awal  kemerdekaan  terbukti  tidak bisa dijalankan. Kategori hukum yang berbeda terus diterapkan pada kelas penduduk yang  berbeda,  sebuah  fakta  yang  menunjukkan  keuletan  pluralisme  hukum  yang diwarisi dari pemerintahan kolonial Belanda. Mempertahankan kerangka sistem hukum merupakan  keharusan  jika  republik  muda  itu  ingin  menghindari  menciptakan kekosongan  hukum  di  mana  kelompok-kelompok  sosial  yang  bertikai  dapat memajukan doktrin politik dan hukum yang bersaing. Hal ini menjelaskan mengapa Ketentuan Peralihan UUD 1945 yang mengedepankan pluralisme hukum menjadi suatu
keharusan.
Niat pemerintah mengenai penyatuan hukum sebagai sarana penyatuan nasional diperjelas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 pada 27 Februari 1947. Pasal ini menetapkan bahwa organisasi dan kekuasaan Mahkamah Agung (Mahkamah Agung) dan Ketua Jaksa Penuntut Umum (Kejahsaan Agung) telah dinyatakan mundur sejak  tanggal  17  Agustus  1945.  Klarifikasi  undang-undang  ini  cukup  mencerminkan keyakinan  pemerintah  bahwa  sistem  pengadilan  terpadu  adalah  awal  dari  negara kesatuan. Belakangan, pada 29 Agustus 1947, Undang-Undang No. 23 diundangkan secara tegas menghapuskan pengadilan adat di bekas daerah dengan pemerintahan sendiri di Jawa dan Sumatera.

## 2. Politik hukum masa orde lama
Era Orde Lama tahun 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik. Pada waktu itu konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.
Soekarno  sadar  bahwa  periode  demokrasi  liberal  telah  menghambat perkembangan  Indonesia  karena  perbedaan-perbedaan  ideologis  di  dalam  kabinet. Solusi  yang  disampaikan  Soekarno  adalah  "Demokrasi  Terpimpin"  yang  berarti pengembalian  kepada  UUD  1945  yang  mengatur  sistem  kepresidenan  yang  kuat dengan tendensi otoriter. Dengan cara ini, ia memiliki lebih banyak kekuasaan untuk melaksanakan rencana-rencananya. Pihak militer, yang tidak senang dengan perannya yang kecil dalam soal-soal politik hingga saat itu, mendukung perubahan orientasi ini. Pada  tahun  1958,  Soekarno  telah  menyatakan  bahwa  militer  adalah  sebuah 'kelompok fungsional' yang berarti mereka juga menjadi aktor dalam proses politik dan pada periode Demokrasi Terpimpin, perannya tentara dalam politik akan menjadi lebih besar. Pada zaman Orde Lama ini, kekuasaan kehakiman dalam hal ini Kejaksaan dan Pengadilan  tidak  mandiri  oleh  karena  berada  dibawah  dibawah  kekuasaan  eksekutif dalam hal ini Presiden Soekarno sebagai pemimpin revolusi.

## 3. Politik hukum masa orde baru
Pada Masa Orde Baru adalah merupakan masa-masa yang bersifat memaksakan kehendak serta bermuatan unsur politis semata, untuk kepentingan Pemerintah pada
masa  itu.  Dan  pada  masa  Orde  Baru  itu  pulalah,  telah  terjadinya  pembelengguan disegala  sector,  dimulai  dari  sector  Hukum/undang-  undang,  perekonomian/Bisnis, Kebebasan Informasi/Pers dan lain-lain sebagainya. Dan untuk mengembalikan Citra Bangsa Indonesia yaitu sebagai Negara Hukum terutama dalam dibidang hukum dan Politik,  untuk  meyakinkan  bahwa  revolusi  belum  selesai,  dan  UUD  1945  dijadikan landasan idiil/Konstitusional, dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada Tahun  1967  serta  dibentuknya  kabinet  baru  dengan  sebutan  Kabinet  Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Jika  sebelumnya  hukum  adalah  "hukum  revolusi",  maka  hukum  di  era  baru mengambil  peran  baru  sebagai  "hukum  pembangunan,  hukum  sebagai  kendaraan untuk pembangunan yang pesat. Selanjutnya, sebagai kata" pembangunan "di zaman baru.  Era  ketertiban  berkonotasi  kemajuan  ekonomi,  hukum  nasional  semakin dipersepsikan sebagai alat untuk mencapai tujuan itu.Pada titik inilah artikulasi hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, suatu gagasan yang dengan cepat memperoleh popularitas.,  pertama  dikemukakan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  yang mengemukakan perlunya memadukan pertimbangan sosiologis dengan kajian hukum di negara berkembang dalam upaya mengatasi masalah sosial ekonomi mereka.[6] Model hukum Kusumaatmadja itulah yang paling berkontribusi pada peran baru undangundang sebagai wahana modernisasi di era Orde Baru.[7] Konsepnya tentang penyatuan  hukum  yang  selektif  diadopsi  sebagai  kebijakan  pemerintah  di  bidang hukum di Indonesia modern. Karena perhatian utama Orde Baru adalah memperbaiki perekonomian,  maka  lembaga  hukum  diarahkan  pada  akomodasi  pembangunan ekonomi.

## 4. Politik hukum masa pasca reformasi
Masa Reformasi Istilah Reformasi pertama kali digunakan oleh Paus Gregorius VII, yang  artinya  sebagai  usaha  untuk  membentuk  kembali.  Menurut  Soetandyo Wignojosoebroto,  reformasi  tidak  hanya  dimaknai  sebagai  usaha  untuk  membentuk kembali, melainkan sebagai usaha melaksanakan perbaikan tatanan di dalam struktur. Sedangkan  tujuan  reformasi  yaitu  untuk  memperbaiki  sistem  hukum,  menegakkan supremasi  hukum,  sistem  politik,  agar  dapat  mencapai  tujuan  negara  sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Reformasi ini diperlukan karena :
a. Orde baru telah membangun sistem politik monopoli dan mempertahankan status quo,
b. Orde baru membatasi jumlah partai politik (2 partai politik dan golkar),
c. Memelihara birokrasi yang otoriter,
d. Membangun ekonomi klientelisme ekonomi pemerintah dan swasta,
Melakukan represi ideologi serta penggunaan wacana otoriter.

## SIMPULAN
Berbicara bagaimana peranan Pemerintah dalam implementasi hukum di Indonesia terkait  dengan  politik  hukum  yang  dijalankan  Pemerintah,  karena  politik  hukum  itu menentukan  produk  hukum  yang  dibuat  dan  implementasinya.  Hukum  tidak  terlalu berkembang pada masa awal kemerdekaan, akan tetapi implementasinya relatif baik yang ditandai lembaga peradilan yang mandiri. Hal ini merupakan efek dari berlakunya demokrasi liberal yang memberi kebebasan kepada warga untuk berpendapat.
Ketika Orde Baru berkuasa, politik hukum yang dijalankan Pemerintah yaitu hukum diarahkan  untuk  melegitimasi  kekuasaan  Pemerintah,  sebagai  sarana  untuk  mendukung sektor  ekonomi  dan  sebagai  sarana  untuk  memfasilitasi  proses  rekayasa  sosial.  Hal  ini dikarenakan  Pemerintah  Orde  Baru  lebih  mengutamakan  bidang  ekonomi  dalam pembangunan.  Perubahan  terjadi  ketika  memasuki  era  reformasi  yang  menghendaki penataan kehidupan masyarakat disegala bidang. Semangat kebebasan dan keterbukaan (transparansi)  menciptakan  kondisi  terkontrolnya  langkah  Pemerintah  untuk  mendukung agenda reformasi termasuk bidang hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Syaukani,  Imam,  A.  Ahsin  Thohari.  1999. Dasar-dasar  Politik  Hukum,  Jakarta  :  PT
Raja Grafindo Persada.
Radhie, Teuku Muhammad. 1973. Majalah PRISMA, No. 6 tahun ke I-II.
Gouwgioksiong.  1964. The  Marriage  Law  of  Indonesia  with  Special  Reference  to  Mixed Marriages, Rabel Zeithschrift.
Thalib, Sajuti. 1987. Politik Hukum Baru. Bandung : Binacipta.
Lukito,  Ratno.  1999. Law  and  Politics  in  Post  Independence  Indonesia :  A  Case  Study  of Religious and Adat Courts, Studia Islamika VI, no. 2.
Kusumaatmadja, Mochtar . 1973. The Role of Law in Development : The Need for Reform of Legal Education in Devloping Countries, in Role of Law in Asian Society.
Hartono,  C.F.G.  Soenaryati.  1991. Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional, Bandung: Penerbit Alumni.