Program  Pascasarjana  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Padjadjaran. Jln. Bukit Dago Utara No.25 Bandung, Indonesia (40135) Email: fahri14001@mail.unpad.ac.id

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.7, No. 1, 2022 DOI: 10.14710/jiip.v%vi%i.13234
Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Manado
Fahri Juarsa Muhammad 1 , Ira Irawati 2 , Mas Halimah 3 1,2,3 Program Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran E-mail: fahri14001@mail.unpad.ac.id
Dikirimkan: 23 Januari 2022 Direvisi: 29 Maret 2022 Diterbitkan: 31 Maret 2022

## KATA KUNCI
Implementasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata, Berkelanjutan

## Pendahuluan

## INTISARI
Pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  membutuhkan  partisipasi stakeholders untuk  memastikan  partisipasi  secara  luas.  Kebijakan  sistematis  dalam pengembangan pariwisata sangat diperlukan terutama mewujudkan pengembangan  pariwisata  secara  berkelanjutan  di  Kota  Manado.  Dengan  adanya regulasi  Permenpar  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Destinasi  Pariwisata Berkelanjutan yang ditunjang oleh Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang RIPPARDA, tujuan  penelitian  ini  untuk  mengeksplorasi  sejauh  mana  implementasi  kebijakan yang  dilakukan  dalam  rangka  pengembangan  pariwisata  secara  berkelanjutan  di Kota  manado.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  melalui  pendekatan fenomenologi  dengan  teknik qualitative  observations , qualitative interviews dan qualitative documents .  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  saat  ini,  pariwisata  di  Kota Manado terus dikembangkan mulai dari infrastruktur destinasi wisata, lokasi UMKM juga  direvitalisasi  oleh  pihak  terkait,  pelatihan  SDM  baik  eksternal  dan  internal, koordinasi  terus  dibangun  bersama stakeholders dalam  penyelenggaraan event pariwisata, serta adanya partisipasi dari masyarakat dalam memberikan kritik atau masukan  terhadap  pengembangan  pariwisata  Kota  Manado  yang  memang  masih berada pada tahapan konsultasi saja bersama Dinas Pariwisata Kota Manado, serta adanya penurunan pada PAD Kota Manado yang didominasi oleh bidang pariwisata dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda saat ini.
Pariwisata menjadi sektor yang memiliki pertumbuhan signifikan dan sebagai kekuatan pendorong perekonomian dunia saat ini. Pariwisata bukan hanya sekedar konsep  konvensional,  melainkan  berkaitan  dengan  pembangunan  berkelanjutan (Maftuhah  &  Wirjodirdjo,  2018).  Organisasi  Pariwisata  Dunia  (UNWTO)  mengakui bahwa  sektor  pariwisata  merupakan  sektor  unggulan  dalam  pembangunan  dan peningkatan kesejahteraan yang terkena dampak langsung. Pertumbuhan destinasi pariwisata  menjadikan  sektor  pariwisata  sebagai  pendorong  utama  pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan bisnis dan infrastruktur.
Gambar 1 . International Tourism Receipts and World GDP (% change)
Sumber : (UNWTO, 2019)
Sektor pariwisata menyumbang 3,6% terhadap GDP global, di mana 1 dari 11 diantaranya  dihasilkan  pariwisata.  Kedua,  menyumbang  US$  1,7  triliun  atau  setara dengan  4%  ekspor  dunia.  Meskipun  beberapa  krisis  global,  jumlah  pariwisata internasional  terus  menunjukkan  pertumbuhan  positif,  dengan  hanya  25  juta wisatawan  internasional  pada  tahun  1950  dan  tahun  2014  jumlah  wisatawan internasional, jumlah 1 milyar orang telah melakukan perjalanan untuk mengunjungi tujuan wisata.
Tabel 1. Target dan Capaian Sektor Pariwisata Nasional Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Kontribusi pada PDB Nasional 4,23% 4,50% 5% 5,25% 5,50% Devisa (Triliun Rp) 144 172 200 223 280 Jumlah Tenaga Kerja Orang 11,4 11,8 12,0 12,6 13,0 Indeks Daya Saing (WEF) #50 n.a #42 n.a #30 Wisatawan Mancanegara (Juta Kunjungan) 10,4 12 15 17 20 Wisatawan Nusantara (Juta Perjalanan) 255 260 265 270 275
Sumber : (Kemenpar, 2019)
Pariwisata menjadi penyumbang termudah dan termurah bagi devisa, PDB, dan  tenaga  kerja  di  Indonesia.  Tahun  2017,  sektor  pariwisata  menambah  5% kontribusi PDB, devisa sebesar Rp. 200 triliun, dan tenaga kerja sektor pariwisata menyerap 12,28 juta. Kunjungan internasional adalah 15 juta kunjungan dan jumlah perjalanan  domestic  265  juta.  Oleh  karena  itu,  sektor  pariwisata  meningkat  dari tahun  ke  tahun  dengan  keunggulan  portofolio  produk  wisata  alam,  budaya  dan buatan di Indonesia, serta tren pariwisata dan perjalanan global yang dari tahun ke tahun cenderung tinggi.
Pembangunan  kepariwisataan  Indonesia  dilaksanakan  berdasarkan Undang – Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan,  memperhatikan keanekaragaman,  keunikan,  dan  ciri  budaya  dan  alam  serta  kebutuhan  manusia untuk berwisata meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.
Selanjutnya,  Kementerian  Pariwisata  mengeluarkan  Peraturan  Menteri Pariwisata  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Destinasi  Pariwisata Berkelanjutan  bertujuan  memberikan  acuan  komprehensif  mengenai  pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, sehingga pengelolaan perlindungan, pemanfaatan  dan  pengembangan  kawasan  sebagai  destinasi  pariwisata  yang berkelanjutan.
Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2020    tentang  Rencana  Induk Pengembangan  Pariwisata  Daerah  atau  RIPPARDA  Kota  Manado  dibentuk  sesuai Rencana Strategis pembangunan Kota Manado yang menjadi sektor andalan untuk dikembangkan  karena  mempengaruhi  sektor  pembangunan  lainnya  yaitu  dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial budaya.
Berbagai  kebijakan  sistematis  pembangunan  pariwisata  daerah  diperlukan. Sehingga, peran pemerintah dalam pariwisata menjadi alasan bagi peneliti memilih implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  sebagai  fokus penelitian.  Hal  tersebut  menjadi  penting  dalam  mewujudkan  pengembangan pariwisata  secara  berkelanjutan  di  Kota  Manado  sesuai  visi  Kota  Manado  yaitu “Manado Pariwisata Dunia” bahwa sektor pariwisata siap dijadikan sektor unggulan untuk  menjadi  tujuan  wisata  dunia  dan  berkembang  menjadi MICE  Tourism . Keberhasilan  pembangunan  Kota  Manado  sebagai  pariwisata  dunia  tahun  2025 didukung  komitmen  kepemimpinan  dan  demokratis,  adanya  kebijakan  yang dijalankan  setiap  pemerintahan  berjalan,  keberpihakan  kepada  rakyat  dan  peran masyarakat serta dunia usaha secara aktif.
Penelitian sebelumnya terkait implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan  dilakukan  oleh  Ismet  dan  Abuhjeeleh  M  (2016)  yang  berjudul The Analysis  of  Tourism  Policies  by  Different  Governments  and  their  Potential Implementation  in  North  Cyprus  Economy .  Teori  mengenai  implementasi  kebijakan dengan  adanya government  involvement ,  Kementerian  Pariwisata  maupun  instansi terkait  dalam  mengembangkan  pariwisata  berkelanjutan  melibatkan stakeholders berbeda – beda seperti LSM, masyarakat lokal serta sektor swasta.
Selanjutnya,  penelitian  (Kapera,  2018) Sustainable  Tourism  Development Efforts  by  Local  Governments  in  Polandia terkait  upaya  kolaboratif  dalam pengembangan  sektor  pariwisata.  Hasilnya,  pejabat  lokal  berkolaborasi  ditingkat
nasional maupun internasional dan melibatkan masyarakat. Keragaman stakeholders penting dan membela kepentingan mereka dengan satu tujuan.
Selanjutnya, Penelitian dari Filipus Obot dan Dody Setyawan (2017) berjudul Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Kota  Batu  dalam  Mewujudkan  Kota  Pariwisata Berkelanjutan  yang  Berwawasan  Lingkungan. Hasil  menunjukkan  implementasinya belum  berjalan  baik.  Dari  pelaksanaanya  maka  penyampaian  informasi  belum terwujud. Kemudian tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat terkait proyek yang  dilaksanakan pemerintah.  Selanjutnya,  belum  ada regulasi  untuk membatasi pembangunan  objek  wisata  dan  memberikan  keleluasaan  kepada  investor  untuk berinvestasi di Kota Batu melibatkan partisipasi masyarakat.
Beberapa penelitian diatas, penulis mendapatkan gap yang dijadikan acuan dalam  penelitian  berkaitan  dengan  implementasi  kebijakan  pengembangan pariwisata  berkelanjutan  di  Kota  Manado.  Industri  pariwisata  di  Sulawesi  Utara khususnya Kota Manado berkembang baik dan menjanjikan. Namun, beberapa isu strategis  perlu  dihindari,  seperti  kesenjangan  pihak  ketiga  yang  memicu kecemburuan  dan  persaingan  tidak  sehat  antara  investor,  terutama  para  pelaku bisnis dan masyarakat. Sehingga kebijakan pemerintah daerah perlu dibuat untuk melindungi  usaha  mikro  dan  masyarakat  kecil  sesuai  dengan  prinsip  dasar pembangunan kepariwisataan yang berbasis masyarakat. Kemudian, penelitian ini tetap  memiliki  perbedaan,  meskipun  memiliki  kesamaan  terkait  pengembangan pariwisata tetapi fokus konseptual yang ditekankan oleh setiap penelitian berbeda. Peneliti  fokus  mengenai  bagaimana  kebijakan  memberikan  pemahaman  serta keterlibatan  masyarakat  dan stakeholder dalam  mengembangkan  pariwisata berkelanjutan  sesuai  aspek  ekonomi,  sosial  dan  budaya  serta  lingkungan  yang terdampak.  Sedangkan  penelitian  sebelumnya,  kebijakan  yang  dibuat  belum sepenuhnya  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  dan  informasi  terkait  pelaksanaan kebijakan tidak diketahui masyarakat terdampak.
Oleh  karena  itu, Novelty penelitian  ini  berfokus  mengenai  pelaksanaan kebijakan  dalam  memberikan  pemahaman  serta  keterlibatan  masyarakat  dan stakeholder dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Kota Manado Ada 2  hal  yang  dilakukan  dalam  penelitian  berdasarkan review penelitian  sebelumnya. Pertama,  penulis  ingin  mengetahui  peran  dan  koordinasi  dalam  menjangkau keterlibatan stakeholder serta proses pengambilan keputusan dalam mengimplementasikan kebijakan pariwisata berkelanjutan. Kedua, penulis menggali terkait  kolaborasi  yang  dilakukan  bersama  dengan stakeholders sesuai  Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  masih  menemukan  berbagai kendala dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan sehingga adanya gap yaitu : 1.) Koordinasi antar lembaga atau organisasi kepariwisataan yang belum maksimal. 2.) Lemahnya diversifikasi produk pariwisata Kota Manado, 3.) Lemahnya image dan persepsi  positif  kota  di  segmen  pasar  potensial.  4.)  Pemanfaatan  teknologi  dan informasi dalam promosi dan pemasaran pariwisata belum maksimal. 5.) Rendahnya tingkat sertifikasi tenaga kerja di bidang pariwisata.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  ini,  peneliti  merumuskan  masalah diantaranya  :  “Sejauh  mana  implementasi  kebijakan  pengemb angan  pariwisata
berkelanjutan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Manado?” Tujuan dari penelitian untuk  memberikan  kontribusi  terkait  sejauh  mana  kebijakan  di  implementasikan dalam  pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  di  Kota  Manado.  Sehingga  dapat dijadikan  sebagai  referensi  dalam  pengembangan  pariwisata  kedepannya  di  Kota Manado untuk mewujudkan Kota Manado sebagai Kota Pariwisata Dunia.
Penelitian  berfokus  pada  implementasi  kebijakan  pada  pengembangan pariwisata  berkelanjutan  dengan  studi  kasus  di  Kota  Manado.  Secara  umum, implementasi  kebijakan  menurut  (Grindle,  1980)  sebagai  tindakan  administratif secara umum diteliti pada tingkat program tertentu. Sehingga, konteks penelitian ini, implementasi yang dimaksud terkait pelaksanaan oleh instansi maupun stakeholder berkaitan dengan bidang pariwisata dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Sebagaimana  dalam  proses  implementasi  penelitian  ini,  tujuan  dan  sasaran  telah dirancang berlandaskan regulasi yang ditetapkan.
Pendekatan top-down berpusat pada kebijakan dengan perspektif pembuat kebijakan bahwa hirarki kontrol serta kepatuhan atas keputusan otoritas dianggap baik  dalam  implementasi  kebijakan  (Hood  &  Pressman,  1976).  Analisis top-down mengambil keputusan secara otoritatif yang biasanya mengambil bentuk kebijakan yang  diberlakukan  secara  hukum  dengan  disampaikan  oleh  perintah  eksekutif. Sehingga,  mengukur  sejauh  mana  tindakan  pejabat  pelaksana  serta  kelompok sasaran  dengan  tujuan  dan  prosedur  dalam  keputusan  kebijakan  (Sabatier  & Mazmanian,  1980).  Sedangkan pendekatan bottom-up dimulai dengan mengidentifikasi  jaringan  pelaku  yang  terlibat  dalam  memberikan  pelayanan  di daerah  dan  mengidentifikasi  aktor  lokal,  regional  serta  pusat  atau  nasional  yang terlibat dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan program pemerintah dan Non pemerintah (NGO) (Lester et al., 1987).
Implementasi  kebijakan  dalam  perspektif bottom-up terjadi  pada  dua tingkatan  yaitu  implementasi  makro  yang  berada  pada  tingkatan  pusat  dengan merancang program pemerintah dengan melibatkan tingkatan aktor dan organisasi. Sedangkan implementasi secara mikro, organisasi lokal dapat mengembangkan serta menjalankan  program  mereka  sendiri  dengan  berlandaskan  pada  aturan  dari tingkatan  pusat.  Pengaruh  kebijakan  atas  tindakan  pada  tingkatan  lokal  harus dievaluasi  untuk  memprediksi  dampak  kebijakan  yang  telah  dijalankan  (Berman, 1980; Maynard-Moddy et al., 1990).
Oleh karena itu, terdapat variasi yang luas tentang bagaimana suatu kebijakan nasional  dapat  diterapkan  di  tingkat  lokal.  Sehingga  tingkat  lokal  diberikan kewenangan  dalam  pelaksanaan  program  jika  mereka  tidak  mau  gagal  (Matland, 1995).  Berdasarkan  dua  perspektif  yang  telah  dijelaskan  diatas,  penelitian  ini menggunakan  perspektif bottom-up ,  dimana  pendekatan  tersebut  dapat  dapat mengidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat dalam melaksanakan suatu program yang telah dirancang baik dari pemerintah daerah itu sendiri maupun pihak swasta. Perspektif bottom-up memberikan keleluasaan terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan program dalam hal ini pengembangan pariwisata berkelanjutan sesuai dengan  kebijakan  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  pusat.  Peneliti  berpendapat bahwa, implementasi secara mikro yang dikaitkan dengan penelitian ini, pemerintah daerah dapat menjalankan program pengembangan pariwisata secara berkelanjutan
yang telah direncanakan tersebut dengan berlandaskan pada aturan dari tingkatan pemerintah  pusat.  Pada  tingkatan  ini,  dampaknya  tentu  akan  dirasakan  oleh masyarakat  sekitar  yang  terdampak.  Secara  umum,  hirarki  tertinggi  dalam  hal  ini pemerintah pusat, namun pemerintah pusat tidak bisa meninjau secara langsung atas program  yang  telah  dibuat  dan  mengontrol  implementasi  terhadap  aturan  yang dirancang  dalam  program  tertentu.  Pembangunan  kepariwisataan  yang  akan dijalankan oleh pemerintah menuntut adanya tingkat profesionalitas yang didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan ( bottom up planning ), kebijakan dan strategi yang bersifat mandiri. Dengan kata lain pemerintah harus mampu melaksanakan fungsi – fungsi pengelolaan di bidang pariwisata yang lebih menyeluruh ( comprehensive ) dan terpadu ( integrated ). Pembangunan pariwisata daerah harus segera  ditindaklanjuti sesuai kebijakan yang ada.
Gambar 2. A Model of the Policy Implementation Process
Sumber : (Van Meter & Van Horn, 1975)
Proses  implementasi  kebijakan  disajikan  melalui  serangkaian  tahapan.  Oleh karenanya,  Van  Meter  dan  Van  Horn  berpendapat  bahwa  studi  implementasi dilakukan  secara  longitudinal,  dimana  hubungan  yang  diidentifikasi  pada  satu  titik waktu  tidak  boleh  diperpanjang  secara  kausal  ke  periode  waktu  lain.  Identifikasi keenam  variable  tersebut  diantaranya Policy  Standards  and  Objectives , Resources , Interorganizational Communication and Enforcement Activities , The Characteristics of the  Implementing  Agencies,  Economic,  Social  and  Political  Condition ,  dan The Disposition of Implementors .
Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  “fenomenologi” dengan  mendeskripsikan  gejala  berdasarkan pengamatan  secara  tidak  langsung  dengan  menjelaskan  bahwa  peran  peneliti didasarkan  pada  observasi  diri  dari  responden.  Peneliti  menggunakan  teknik pengumpulan  data qualitative  observations , qualitative  interviews dilakukan wawancara tatap muka dan via telepon, dan qualitative documents mengumpulkan dokumen  relevan  dengan  penelitian  (Creswell,  2009).  Selanjutnya,  Peneliti menggunakan  teknik  penentuan  informan melalui purposive  sampling sebagai  cara dalam menentukan informan yang memahami informasi yang dibutuhkan peneliti.
Terkait  teknik  analisis  data,  penulis  menggunakan  teknik  analisis  data  dari (Miles  &  Huberman,  1994).  Proses  analisis  data  dimulai  dari data  collection ,  yaitu
dengan  mengumpulkan  berbagai  data  penunjang  hasil  penelitian, selanjutnya data reduction ,  penelitian  melalui  proses  reduksi  data  kemudian  dikelompokkan berdasarkan  variabel  yang  dipilih  terkait  dengan  isu  konseptual.  Selanjutnya, data displays yang  direduksi  peneliti  kemudian  disampaikan  berupa  gambar,  tabel,  dan penjelasan  secara  deskriptif.  Terakhir conclusion  drawing  and  verification ,  peneliti membuat  simpulan  sementara  terhadap  hasil  analisis  penelitian.  Untuk  merevikasi simpulan  yang  diperoleh  peneliti  melihat  lagi  dari  data  yang  dikumpulkan  selama proses  penelitian  baik  catatan  lapangan  maupun  dokumen  berkaitan  dengan penelitian.  Setelah  memperoleh  data  yang  dianggap  valid,  Strategi  yang  dipilih peneliti  dalam  penelitian  ini  dengan  triangulasi  data  yang  digunakan  untuk memeriksa data dari berbagai sumber sehingga data menjadi akurat (Creswell, 2009).

## Pembahasan

## a. Standard and Objectives
Pariwisata  di  Kota  Manado  yang  berbasis  ekowisata  saat  ini  masih  tetap mengandalkan  wisata  bahari  ( marine  tourism ).  Implementasi  pengembangannya wilayah kepariwisataan di Kota Manado berfokus pada pengembangan properti atau infrastruktur penunjang, salah satunya perbaikan akses menuju Pulau Bunaken yaitu sarana  dermaga.  Bangunan  fisik  sudah  mulai  retak  dan  kondisi  fisik  bangunan dermaga  harus  diperbaiki  BPPW  Provinsi  Sulawesi  Utara  dengan  PT.  Nindya  Karya (Persero)  yang  memasuki  dokumen  lingkungannya  untuk  memastikan  agar pembangunannya tidak membahayakan ekosistem di Bunaken.
Selain  fasilitas  dermaga  untuk  menunjang  konektivitas  ke  tempat  wisata Pulau Bunaken, Dinas Pariwisata Kota Manado bekerjasama dengan BPPW Provinsi Sulawesi  Utara  merevitalisasi  529 Homestay di  Pulau  Bunaken.  Jumlah  bantuan sebagai  peningkatan  kualitas  rumah  swadaya  usaha homestay sebesar Rp.36.740.000.000,-.  Berdasarkan  data  yang  didapat,  bantuan  Sarhunta  tersebut disalurkan  baru  mencapai  263  unit  terdapat  di  tiga  Desa  yaitu  Marinsow,  Pulisan, Kinunang Pulau Bunaken.
BPPW  Provinsi  Sulaersi  Utara  sedang  dalam  pelaksanaan  pengembangan kawasan wisata waterfront Pantai Malalayang sebagai ruang aktivitas warga. Selain itu,  pengembangan Kawasan  Waterfront  City Pantai  Malalayang  tidak mengesampingkan  para  pedagang  yang  sudah  ada  di  kawasan  tersebut  dengan membangun 48 kios di 2 unit kios tower dan dermaga serta 36 kios di 2 unit warung apung. Untuk proses pembangunan Kawasan Pantai Malalayang, anggaran diserap sebesar  Rp.  94.000.000.000,-  telah  mencapai  tujuh  persen  hingga  akhir  Juni  2021 sejak kontrak bersama dengan PT. Nindya Karya tahun 2020.
Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  destinasi  wisata  terkait  infrastruktur, penyediaan  aksesibilitas  yaitu  jalan,  penyebrangan,  sarana  dan  prasarana  melalui lintas  sektor  terkait.  Agar  memiliki  kualitas  pariwisata  mumpuni,  dikembangkan jaringan internet atau wifi diperluas, serta dibangun fasilitas umum pariwisata seperti toilet, gazebo , shelter ,  kios  pengunjung  dan  juga  revitalisasi Tourism  Information Center di Taman Kesatuan Bangsa Alex Kawilarang yang seiring adanya keterbatasan anggaran disebabkan Pandemi Covid-19 .
Produk wisata yang menjadi prioritas hanyalah snorkeling dan diving . Secara umum, jika mengunjungi wisata perairan Taman Nasional Bunaken, wisatawan hanya mengetahui  produk  tersebut  dengan  menggunakan  jasa  pusat  penyelaman  untuk berwisata  dan  menikmati  taman  laut  yang  ada  di  Bunaken.  Oleh  karena  itu,  Dinas Pariwisata  Kota  Manado  mengembangkan  produk  wisata  alam  seperti  di  lokasi wisata Gunung Tumpa terdapat wisata paralayang.

## Gambar 1. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Manado
Sumber : (Dinas Pariwisata Kota Manado, 2021)
Selanjutnya, banyaknya potensi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan membuat sektor UMKM terkena dampaknya. terdapat sebanyak 15.255 pelaku kreatif di Manado. Sektor yang terbanyak diantaranya yaitu kuliner sebanyak 11.341 usaha, UMKM  yang  bergerak  dibidang  fashion  dengan  2.192  usaha  dan  kriya  (kerajinan) dengan 1.099 usaha dan juga sektor fotografi.
Selanjutnya,  Penyampaian  kebijakan  dari  Dinas  Pariwisata  Kota  Manado berkaitan  dengan  kebijakan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2020  tentang RIPPARDA  Kota  Manado  serta  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2020  tentang Penyelenggaraan  Kegiatan  Manado  Fiesta.  Adapun  sistem  penyampaian  kebijakan dilaksanakan  dengan  konsep  sosialisasi  dengan  sasasran  pelaksananya  terdiri  dari para  pelaku  industri  Pariwisata  Kota  Manado  dan  Perangkat  Daerah  Kota  Manado hingga  ke  level  perangkat  desa.  Konsep  penyampaiannya  menyesuaikan  dengan situasi yang dihadapi saat ini, dimana masih terjadi pandemi Covid-19 .
Tujuan  pengembangan  potensi  wisata  sebagai  wujud  meningkatkan  citra destinasi wisata yang ada sehingga tidak hanya pemerintah yang bergerak melainkan harus  adanya  kolaborasi  (Brokaj  &  Murati,  2014).  Peneliti  berpendapat  bahwa kolaborasi yang  dibangun oleh  Dinas  Pariwisata  Kota  Manado  dan instansi  vertikal dalam pengembangan pariwisata memberi manfaat untuk menjadikan Kota Manado sebagai  Kota  Pariwisata  Dunia.  Permasalahan  yang  ditemukan  dilapangan  seperti diversifikasi produk Kota Manado terdapat pada produk wisata seperti snorkeling dan diving .  Namun,  dengan  hadirnya  pelatihan  dalam  rangka  meningkatkan  produk wisata  seperti  pelatihan  paralayang  untuk  tempat  wisata  di  Gunung  Tumpa mengindikasikan bahwa Dinas Pariwisata terus menghadirkan inovasi agar nantinya ketika  wisatawan  berkunjung,  mempunyai  beberapa  pilihan  produk  wisata. Kemudian,  produk  wisata  ini  juga  termasuk  produk  UMKM  atau  Ekonomi  Kreatif sesuai  kebijakan  permenpar  Nomor  14  Tahun  2016  yang  diperkuat  oleh  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020, yang berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi untuk
masyarakat  lokal,  sehingga  adanya  partisipasi  dari  masyarakat  Kota  Manado  dan Dinas Pariwisata Kota Manado terus memberikan pelatihan bagi para pelaku ekonomi kreatif,  memberikan  peluang  kerja  untuk  masyarakat  lokal  serta  akses  oleh  Dinas Pariwisata  Kota  Manado  dengan  memasarkan  produk  UMKM  maupun  bantuan modal bagi masyarakat.
Peran  pemerintah  sebagai regulator diperlukan  dalam  pengembangan pariwisata disetiap daerah bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat setempat (Irawan, 2017). Dinas Pariwisata Kota Manado memberikan pengembangan pelatihan  kepariwisataan  bagi  pelaku  industri  pariwisata  dengan  berkolaborasi dengan stakeholders, menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kota  Manado  mendorong masyarakat  memiliki  usaha  diberikan  pelatihan  sehingga  menjual  produk  terutama produk khas lokal Kota Manado yang memiliki daya tarik.
Pada tingkatan implementasi, organisasi lokal dapat mengembangkan serta menjalankan program mereka dengan berlandaskan pada aturan dari tingkatan pusat (Berman, 1980). Penyampaian kebijakan menurut peneliti, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang RIPPARDA Kota Manado maupun peraturan daerah nomor 4 tentang  penyelenggaraan event Manado  Fiesta  telah  dilakukan,  namun  efeknya belum terlihat dikarenakan pandemi covid-19 saat ini. Seperti pada konteks penelitian sebelumnya, bahwa dalam promosi pariwisata antara lain menghasilkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan infrastruktur sosial-ekonomi, dan memperluas pendapatan pemerintah (Mohammed, 2018).
Masalah penelitian yang diangkat peneliti salah satunya diversifikasi produk pariwisata  Kota  Manado  dan  juga  masih  lemahnya image dan  dan  persepsi  positif kota di segmen pasar potensial. Dalam konteks penelitian, diversifikasi produk wisata sebagai  strategi  dalam  mencapai  pemulihan  dengan  menawarkan  kegiatan  dan layanan untuk mendukung dan meningkatkan daya saing produk wisata  (Farsari et al.,  2007).  Menurut  peneliti,  saat  ini  Pemerintah  Kota  Manado  dalam  hal  ini  Dinas Pariwisata  telah  melakukan  berbagai  hal  seperti  mempromosikan  pariwisata  Kota Manado  melalui  Manado  Fiesta  secara virtual maupun  beberapa platform seperti Instaram, Facebook, Twitter terkait produk yang ditawarkan seperti snorkling,, diving, terakhir  produk  atraksi  wisata  paralayang  sedang  dikembangkan  Dinas  Pariwisata Kota Manado.
Kemudian,  permasalahan  penelitian  berkaitan  dengan  masih  rendahnya Kompetensi SDM Pariwisata di Kota Manado. Peneliti berpendapat, Dinas Pariwisata Kota  Manado  telah  menyediakan  berbagai  fasilitas  berbagai  pelatihan,  namun beberapa  masyarakat  belum  memanfaatkan  peluang  tersebut  dan  sebagian masyarakat  lainnya  telah  memiliki  kompetensi  seperti  pelatihan  pemandu  wisata paralayang  yang  diuji  kompetensinya  dengan  diadakannya  ujian  pemandu  wisata. Dengan  meningkatkan  peran  dan  partisipaso  masyarakat  menjadi  sangat  penting. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan menggunakan media atau wadah yang telah disediakan Pemerintah Daerah sendiri (Sulistyadi et al., 2017).

## b. Resources
SDM Dinas Pariwisata Kota Manado terdiri dari jabatan structural yaitu Kepala Dinas  (eselon  IIb),  Sekretaris  Dinas  (eselon  IIIa),  Kepala  Bidang  (eselon  IIIb),  dan Kepala  Sub  Bagian  dan  Kepala  Seksi  (eselon  IVa).  Perkembangan  SDM  Dinas Pariwisata  Kota  Manado  tahun  2020  terdapat  sebanyak  44  Pegawai  Negeri  Sipil menunjang  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas  Pariwisata  Kota  Manado. Jenjang pendidikan didominasi pendidikan S-1 sebanyak 27 orang pegawai, kemudian D-III  8  orang  pegawai,  S-2  5  pegawai  dan  SMA  berjumlah  3  orang  Tenaga  Harian Lepas. Jabatan struktural sebanyak 21 orang dan jabatan fungsional 22 pegawai. Jika dilihat  dari  jumlah  staf  pelaksana  Dinas  Pariwisata  Kota  Manado  relatif  terbatas dengan  cakupan  kerja  luas.  Namun,  kuantitas  dalam  melaksanakan  kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Manado disiasati dengan kerjasama dengan instansi vertikal lainnya serta memanfaatkan teknologi informasi yang ada.
Selanjutnya,  tolak  ukur  atas  informasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata berkelanjutan tersebut dapat dipahami para pegawai Dinas Pariwisata Kota Manado yaitu  dengan  digelarnya  sosialisasi  dua  peraturan  daerah  tentang  kepariwisataan yaitu  perda  nomor  2  Tahun  2020  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  Daerah  (RIPPARDA)  dan  Perda  Nomor  4  Tahun  2020  tentang penyelenggaraan  Manado  Fiesta.  Kemudian,  selain  dua  perda  tersebut,  pegawai Dinas  Pariwisata  Kota  Manado  memberikan  informasi  yang  berkaitan  dengan panduan  CHSE  yang  dikeluarkan  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif sebagai  wujud  kesiapan  subsektor  terkhusus  dibidang  penginapan  seperti  hotel untuk  mencegah  pandemi covid-19 dengan  penerapan  protokol  Kesehatan  sesuai anjuran pemerintah.
Implementasi yang berhasil merupakan kapasitas organisasi pelaksana untuk melakukan  apa  yang  diharapkan.  Kemampuan  mengimplementasikan  kebijakan terhalang  berbagao  faktor  seperti  staf  yang  terlalu  banyak  bekerja  dan  kurang terlatih,  informasi  dan  sumber  keuangan  yang  tidak  mencukupi  (Van  Meter  &  Van Horn, 1975). Menurut peneliti, dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di  Dinas  Pariwisata  Kota  Manado  mampu  menjalankan  implementasi  kebijakan pengembangan pariwisata dengan didukung instansi untuk menutupi kuantitas yang ada  di  Dinas  Pariwisata  Kota  Manado. Pendapat  tersebut  didukung atas  penelitian sebelumnya  yang  mengatakan  bahwa,  dengan  struktur  SDM  berpendidikan  tinggi secara signifikan memahami pembangunan berkelanjutan (Brokaj & Murati, 2014).
Peneliti berpendapat bahwa, pegawai Dinas Pariwisata Kota Manado mampu memberikan informasi tersebut kepada pelaku usaha pariwisata. Tingkat kepatuhan pada  tingkatan  pegawai  terjadi  setelah  atasan  diberi  insentif  untuk  menggunakan informasi yang tersedia bagi mereka (Van Meter & Van Horn, 1975). Setiap pegawai yang  ada  didalam  organisasi  publik  dituntut  untuk  mampu  memberikan  kesadaran kepada masyarakat terkait kebijakan yang telah diputuskan melalui berbagai media (Brokaj  &  Murati,  2014).  Informasi  yang  diberikan  untuk  mengedukasi  masyarakat didalam industri pariwisata. Namun, pemahaman kebijakan menurut peneliti hanya beberapa  pegawai  dibidang  tertentu.  Menurut  peneliti,  pemerataan  informasi kebijakan  harus  merata  diseluruh  pegawai.  Pendapat  tersebut  sejalan  dengan penelitian sebelumnya bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kinerja
para  implementor  kebijakan  pariwisata  berkelanjutan  salah  satunya  minimnya pemahaman pariwisata (Dela Santa & Saporsantos, 2016).

## c. Interorganizational Communication and Enforcement Activities
Tingkat  akurasi  dan  konsistensi  komunikasi  antar  organisasi  berdasarkan kerangka pentahelix (BGCAM)  cukup  akurat.  Tolak  ukurnya  ketika  adanya event prioritas  Manado  Fiesta  membutuhkan  pihak  instansi  vertikal  seperti  pihak  aparat keamanan  TNI  dan  Polda  Sulawesi  Utara  hingga  Polres  Kota  Manado,  Dinas Perhubungan  Kota  Manado,  tokoh  masyarakat  masyarakat,  kemudian  dari  pihak akademisi.  Koordinasi  perencanaan  kegiatannya  cukup  rutin  seperti  dilakukannya rapat koordinasi setiap 2 minggu sekali membahas progress event tersebut.
Komunikasi menjadi titik dimana suatu kebijakan itu dapat berjalan. Peneliti menemukan bahwa komunikasi internal pemerintah antara organisasi penanggung jawab yaitu Dinas Pariwisata Kota Manado dan instansi vertikal berjalan efektif. Tolak ukur peneliti terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan, seperti Dinas Pariwisata Kota Manado terus berkoordinasi dengan DPMPTSP Kota Manado, Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Manado  terus  memberikan  himbauan  terkait perizinan  dan  jam  operasional  usaha  pariwisata  terlebih  disaat  pandemi covid-19 . Kemudian  komunikasi  oleh  Bidang  Kelembagaan  Kepariwisataan  Dinas  Pariwisata Kota Manado seperti pelatihan bagi pelaku industri pariwisata yang saat ini dijalankan berkaitan  dengan  pelatihan tour  guide ,  pemandu  wisata  paralayang,  pengenalan dasar freedive bagi masyarakat pemula. Selanjutnya, memberikan sosialisasi terkait dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  RIPPARDA  dan  Peraturan Daerah  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Penyelenggaraan  Manado  Fiesta.  Adapun komunikasi  yang  dibangun  dibentuk  dari  faktor  hierarkis  struktur  birokrasi memudahkan proses transmisi dalam melaksanakan kebijakan.
Implementasi  ditingkatkan  sesuai  standar  dan  tujuan  dengan  akurasi  dan konsistensi  yang  dikomunikasikan.  (Van  Meter  &  Van  Horn,  1975)  .Variabel komunikasi merupakan hal penting, dimana masalah penelitian penulis juga merujuk pada  kurangnya  koordinasi  antar  lembaga  atau  organisasi  kepariwisataan.  Peneliti berpendapat  bahwa  tingkat  akurasi  dan  konsistensi  atas  implementasi  kebijakan perda nomor 4 tahun 2020 cukup baik terlihat dari salah satu penyelenggaraan event Manado  Fiesta,  namun  masih  terdapat  miskomunikasi  pada  kegiatan  tersebut. Sehingga, masih membutuhkan arahan top management dalam suatu kegiatan atau program.  Namun,  koordinasi  juga  berjalan  dengan  baik  seperti  pelatihan  yang melibatkan  eksternal  bertujuan  meningkatkan  kompetensi  SDM  pariwisata, kemudian  kerjasama  yang  dilakukan  antar  instansi  terus  dibangun,  sehingga  perlu secara  aktif  berkomunikasi  dengan  para  pemangku  kepentingan.  Perumusan  dan implementasi  kebijakan  pariwisata  berkelanjutan  harus  meminimalisir  konflik  para pemangku kepentingan (Guo et al., 2019). Saat pesan melewati jaringan komunikasi, distorsi  akan  terjadi  yang  menghasilkan  arahan  kontradiktif,  ambiguitas, inkonsistensi, dan persyaratan yang tidak sesuai (Van Meter & Van Horn, 1975). Faktor keterbukaan  komunikasi  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  sudah  efektif, namun masih terdapat kendala seperti mispersepsi dalam kegiatan. Oleh karena itu, agar  koordinasinya  dapat  terjaga,  Dinas  Pariwisata  Kota  Manado  dengan  instansi
vertikal  lainnya  memberikan feedback bagi  instansi  yang  bertanggungjawab melaksanakan  program  ataupun  kegiatan.  Jaringan  pembangunan  berkelanjutan diperlukan untuk mengoordinasikan interaksi pemangku kepentingan dengan tujuan, kepentingan, dan kekuasaan berbeda (Guo et al., 2019)

## d. The Characteristics of Implementing Agencies
Berdasarkan  hasil  penelitian,  profil  SDM  Dinas  Pariwisata  Kota  Manado berpendidikan  SMA  hingga  S2.  Namun,  pegawai  memiliki  pengalaman  bidang pariwisata walaupun pegawai Dinas Pariwisata bukan lulusan pariwisata. Dilihat dari ukuran  pelaksana  belum  mencukupi  jika  dibebankan  hanya  Dinas  Pariwisata  Kota Manado  dengan  jumlah  staf  terbatas  dengan  cakupan  luas.  Dilihat  dari  segi pendidikan,  walaupun  sebagian  besar  tidak  berlatar  belakang  lulusan  sarjana pariwisata, namun para pegawai berada di Dinas Pariwisata Kota Manado minimal 2 tahun atau lebih.

## Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Manado
Sumber : (Dinas Pariwisata, 2021)
Segi  faktor  organisasi,  kompetensi  pegawai  berpengaruh  pada  tunjangan penghasilan  pegawai,  dimana  tambahan  penghasilan  dinilai  berdasarkan  kinerja mereka.  Sehingga, aspek  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  kerja harus  dimiliki ASN.  Dengan  memberikan  pemahaman  kebijakan  melalui  sosialisasi  menunjukkan, aspek  pengetahuan  pegawai  Dinas  Pariwisata  Kota  Manado  mampu  memberikan pemahaman  kepada  pelaku  pariwisata  Kota  Manado.  Sedangkan,  keterampilan diukur dari komunikasi yang dibangun dengan para pelaku pariwisata serta pegawai memanfaatkan  teknologi  informasi  sebagai  sarana  mengembangkan  pariwisata  di Kota  Manado.  Kemudian  sikap  kerja  dilihat  dengan  kedisiplinan  pegawai  baik  dari kehadiran  maupun  kontribusi  yang  diberikan  dalam  menjalankan  kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Manado.
Selanjutnya, pengambilan keputusan diinisiasi Dinas Pariwisata Kota Manado dan aktor dalam lembaga publik seperti BPPW Sulawesi Utara terkait pembangunan infrastruktur  penunjang  objek  wisata,  Dinas  Perdagangan  yang  berkaitan  dengan kegiatan  usaha  masyarakat,  DPMPTSP  Kota  Manado  berkaitan  dengan  penerbitan surat  izin  usaha  yang  nantinya  sertifikasi  usaha  dikeluarkan  Dinas  Pariwisata  Kota
Manado  melalui  bidang  pengembangan  industri  kepariwisataan  atas  rekomendasi DPMPTSP Kota Manado.
Selanjutnya, birokrasi berwenang dalam implementasi kebijakan dikarenakan adanya  mandat  lembaga  legislatif.  DPRD  Kota  Manado  melalui  Komisi  2  yang berkaitan  dengan  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  terus  melakukan  pengawasan berkaitan  dengan  industri  pariwisata,  salah  satunya  dengan  kegiatan  para  pelaku usaha  sebagai  penunjang  pariwisata  Kota  Manado.  Komisi  II  DPRD  Kota  Manado melakukan  Inspeksi  Mendadak  atau  selanjutnya  disebut  sidak  ke  berbagai  lokasi usaha di Kota Manado.
Selanjutnya,  kinerja  Dinas  Pariwisata  Kota  Manado  kurang  baik  yang didasarkan  pada  hasil  evaluasi  dan  analisis  akuntabilitas  kinerja  dilihat  dari  tingkat kunjungan  wisatawan  rendah  dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Indikator  jumlah total kunjungan wisatawan selama tahun 2020, kinerja yang dicapai adalah sebesar 28,3 persen (%). Pencapaian ini mengalami penurunan disebabkan karena tahun 2019, pencapaian jumlah kunjungan wisatawan mencapai 171,08 persen (%). Indikator rata – rata  menginap  mencapai  angka  100  persen  (%)  dari  target  yaitu  selama  3  hari. Selanjutnya,  capaian  indikator  jumlah  usaha  industri  pariwisata  pada  tahun  2020 sebanyak  112  usaha  berdasarkan  sumber  dari  bidang  usaha  akomodasi  dan  yang memiliki sertifikat CHSE hanya sebanyak 1 pelaku usaha yaitu Hotel Fourpoints.
Selanjutnya, hubungan yang dibangun Dinas Pariwisata Kota Manado dengan pelaku  pariwisata  berfokus  pada  pembukaan  objek  wisata  baru  dan  merevitalisasi lokasi  wisata,  namun  pada  pengembangannya  masih  dalam  proses  pelaksanaan. Peran swasta sendiri terbatas pada penyediaan fasilitas saja, belum kepada tahapan pengelolaan.  Selanjutnya,  hubungan  bersama  akademisi  salah  satunya  dalam perancangan RIPPARDA sebagai konsultan dan Pengembangan budaya lewat event Manado  Fiesta,  serta  pengembangan  kompetensi  SDM  Pariwisata  Kota  Manado. Kemudian,  peran  media  lebih  banyak  melalui  media online seperti instagram, facebook, maupun media  youtube .  Namun,  media  seperti  Manado  Post  terus memberikan  berita  berkaitan  dengan  pariwisata  Kota  Manado.  Terakhir  adalah hubungan antara masyarakat dengan membentuk POKDARWIS di setiap Kelurahan yang berada pada objek wisata.
Secara  konseptual  kompetensi  menjadi  tolak  ukur  terkait  kemampuan melaksanakan  pekerjaan  didasarkan  pada  keterampilan,  pengetahuan,  serta  sikap kerja  atas  pekerjaan  tersebut.  (Spencer.Jr  &  Spencer,  1993).  Peneliti  berpendapat, walaupun  latar  belakang  pendidikan  berbeda,  para  pegawai  memiliki  kompetensi yang  cukup  baik,  didasarkan  pada  lama  kerjanya  para  pegawai  bekerja  di  Dinas Pariwisata  Kota  Manado.  Sehingga,  pemahaman  atas  kebijakan  yang  telah diputuskan dapat ditransmisikan secara baik kepada para pelaku industri pariwisata maupun masyarakat yang terlibat
Keterampilan  para  pegawai  Dinas  Pariwisata  Kota  Manado  terus  berinovasi sesuai  kebutuhan  kebijakan  pariwisata  berkelanjutan.  Pendapat  peneliti  didukung dari hasil penelitian sebelumnya bahwa dukungan kinerja aparatur dari pemerintah memang  membutuhkan  pelatihan  khusus  sesuai  arah  pengembangan  pariwisata berkelanjutan (Obot & Setyawan, 2017). Terpenting yaitu tentang komunikasi antar
pegawai  Dinas  Pariwisata  Kota  Manado  maupun  pemahaman  pelaku  industri pariwisata, sehingga meminimalisir kesalahan dalam menjalankan kebijakan.
Faktor  penentu  atas  keputusan  kebjakan  diidentifikasi  berdasarkan dampaknya sehingga memberikan penjelasan sesuai yang diamati (Van Meter & Van Horn,  1975).  Penulis  berpendapat  bahwa,  Dinas  Pariwisata  Kota  Manado  sebagai leading  sector memberikan  dampak  pada  koordinasi  yang  baik  dilakukan  oleh beberapa  aktor stakeholders sesuai  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Penelitian sebelumnya  bahwa  proses  pengambilan  keputusan  sangat  penting  untuk mempertimbangkan  dampak  terhadap  pengembangan  pariwisata  kepada masyarakat lokal (Kapera, 2018)
Implementasi  kebijakan  sebagai  sebuah  proses  pengambilan  keputusan secara  berkelanjutan,  dimana  hasil  akhir  ditentukan  oleh  isi  suatu  program dilaksanakan atas interaksi pembuat keputusan dalam konteks politik (Grindle, 1980; Minogue,  1993).  Penulis  berpendapat  bahwa  para  anggota  legislatif  mendukung dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Manado. Hal tersebut diukur dari rilisnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang RIPPARDA Kota Manado dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan event Manado Fiesta. Artinya, ada motif politik dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan Kota Manado.  Pariwisata  dipengaruhi  oleh  keputusan  politik  sebagai  wujud  prioritas sehingga adanya visi jangka yang berkelanjutan (Dodds, 2007; Jørgensen et al., 2020). Pengawasan sebagai  fungsi  dari  anggota  DPRD Kota  Manado  menunjukkan, selain objek  wisata  fasilitas  pendukung  membutuhkan  kelayakan  berdampak  pada pendapatan daerah dan kualitas fasilitas penunjang.
Peran  kebijakan  pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  memiliki  kinerja tinggi  serta  kinerja  aparatur  pemerintah  dituntut  maksimal  agar  mendukung optimalnya pengembangan pariwisata (Guo et al., 2019; Obot & Setyawan, 2017; Tuan &  Rajagopal,  2019).  Beberapa  target  tidak  sesuai  realisasi  disebabkan  adanya pandemi covid- 19 dan pemanfaatan teknologi informasi mengandalkan media sosial seperti Instagram,  facebook, dan youtube ,  namun website yang  dimiliki  oleh  Dinas Pariwisata  Kota  Manado  tidak  dikelola  disebabkan  karena trouble yang  dimiliki website tersebut
Hubungan antar organisasi baik dari instansi vertikal, pihak swasta, akademisi, media  serta  komunitas  masyarakat  terus  dikomunikasikan  Dinas  Pariwisata  Kota Manado sesuai dengan kegiatan yang disusun. Langkah responsif pemerintah daerah yang  mengacu  pada  makna  kebijakan  publik  berorientasi  pada  hubungan  antar manusia  dengan  mengurangi  individu  atau  disfungsi  kelompok  sosial  yang disebabkan oleh factor individu maupun eksternal (Winengan, 2019).

## e. Disposition of Implementors
Dinas  Pariwisata  Kota  Manado  memiliki  pengetahuan,  pemahaman  dan pendalaman  terhadap  kebijakan.  Segi  pengetahuan,  pejabat  pelaksana  mampu memberikan pengetahuan kepada stakeholders maupun kepada pelaku masyarakat yang  memiliki  usaha  di  bidang  pariwisata.  Para  pejabat  pelaksana  memahami permasalahan  ini  seperti  rendahnya  tingkat  kompetensi  yang  dimiliki  para  pelaku usaha pariwisata. Pemahaman pejabat pelaksana mampu memberikan pemahaman
terkait dengan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Manado. Pemahaman  dilihat  ketika  memberikan  sosialisasi  Perda  RIPPARDA  dan  Perda Manado  Fiesta  sesuai  panduan  CHSE.  Terakhir, pendalaman dalam  pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan  pelatihan seperti Bimbingan Teknis Pengembangan SDM peningkatan mental dan etika aparatur kepariwisataan bagi pegawai.
Kemudian,  arah  respon  sesuai  standar  dan  tujuan  yang  ditetapkan  dan diterima  secara  luas.  Arah  respon  dari  organisasi  merupakan  hal  krusial  dan kecenderungan respon pelaksana dalam melaksanakan kebijakan adalah menerima dan  mendukung  penuh.  Para  pejabat  pelaksana  di  Dinas  Pariwisata  Kota  Manado terus  memberikan  respon  dari stakeholders berkaitan  dengan  teknis  kegiatan. Sehingga,  respon  tersebut  menciptakan  koordinasi  didalam  pelaksanaan  kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Manado
Selanjutnya,  hasil  peran  pengawasan  dalam  efektivitas  implementasi kebijakan bahwa pengawasan dilakukan secara rutin. Dinas Pariwisata Kota Manado beserta  dengan  instansi  vertikal  seperti  Satpol-PP,  DPMPTSP  Kota  Manado menggelar  pengawasan  surat  izin  serta  kepatuhan  jam  operasional  pelaku  usaha pendukung pariwisata seperti Restoran, Tempat Pijat, SPA atau subsektor bergerak di sektor pariwisata.
Aspek  kognitif  merupakan  hal  penting  untuk  mengetahui  pemahaman pelaksana  dalam  melaksanakan  kebijakan  (Van  Meter  &  Van  Horn,  1975).  Peneliti berpendapat, pemahaman dan pendalaman telah dimiliki pejabat pelaksana. Mereka mampu mengimplementasikan kebijakan yang ada dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan  di  Kota  Manado  kemudian  ditransfer  kepada  para  pegawai.  Faktor yang  menyebabkan  implementasi  kebijakan  kurang  baik  disebabkan  kurangnya pemahaman pariwisata. Sehingga, pengetahuan dan pemahaman berkontribusi pada implementasi  kebijakan  dan  proaktif  menuju  pembangunan  berkelanjutan  (Dela Santa & Saporsantos, 2016; Farsari et al., 2007).
Pelaksana bisa gagal menjalankan kebijakan karena tujuan didalamnya tidak sesuai. Sehingga, respon berbagai pihak dibutuhkan apakah kebijakan dapat diterima atau  ditolak  (Van  Meter  &  Van  Horn,  1975).  Sejauh  yang  peneliti  lihat  bahwa,  arah respon  berlangsung  secara  dua  arah  dengan  koordinasi  dilakukan  rutin.  Respon pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  dianggap  penting  berkaitan  dengan tindakan pelaksanakan pembangunan (Brokaj & Murati, 2014)
Intensitas  disposisi  mempengaruhi  kinerja  kebijakan,  sehingga  peran pengawasan  dan  penegakkan  hukum  dibutuhkan  dalam  efektivitas  implementasi (Van Meter & Van Horn, 1975). Peneliti berpendapat bahwa peran pengawasan secara rutin  dilaksanakan  dan  dilakukan  hanya  kepada  fasilitas  pendukung.  Karena, pengawasan berkaitan dengan perizinan fasilitas pendukung pariwisata. Hal tersebut sedikit bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya bahwa adanya pengawasan dan pengujian terhadap pembangunan objek wisata yang desusaikan dengan standar formal yang ditetapkan (Obot & Setyawan, 2017)

## f. Economic. Social and Political Condition
Berdasarkan  hasil  penelitian,  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam pengembangan pariwisata di Kota Manado masih berada pada tingkatan konsultasi
dimana pemerintah adanya dialog dua arah antarah Pemerintah Kota  Manado dan masyarakat.  Namun,  tingkat  keberhasilan  dikatakan  rendah  karena  tidak  adanya jaminan  bahwa  ide  masyarakat  dapat  diperhatikan.  Selanjutnya,  Dinas  Pariwisata Kota Manado membentuk Kelompok Sadar Wisata atau POKDARWIS sebagai wadah masyarakat  terlibat  langsung  menumbuhkan  dan  mengembangkan  perekonomian kepariwisataan.
Selanjutnya,  variabel  ini  menjelaskan  terkait  organisasi  yang  terlibat  dalam pengembangan  pariwisata  Kota  Manado.  Perhimpunan  Hotel  dan  Restoran Indonesia atau PHRI memberikan data total keseluruhan 9.000 hotel di Indonesia, 20 persen (%) memilih tutup karena tingkat okupansinya menurun drastis dari 90 – 100 persen  (%)  sekarang  tinggal  diangka  5  persen  (%)  saja.  Daerah  tujuan  wisata merasakan penurunan tersebut salah satunya Kota Manado. Sebanyak 7.169 pekerja di  Sulawesi  Utara  dan  645  pekerja  harian  di  Kota  Manado  terkena  PHK.  Jumlah karyawan  yang  di  PHK  dan  pekerja  yang  dirumahkan  sekitar  1.869  pekerja.  PHRI mengambil tindakan dengan berkoordinasi dengan pelaku usaha restoran dan hotel agar  mengurangi  biaya  operasional  serta  PHRI  meminta  agar  vaksinasi covid-19 kepada masyarakat dipercepat.
Selanjutnya, Association of the Indonesian Tours and Travel Agent atau ASITA berkontribusi  dengan  membuka  pusat  kuliner  “Kunya  – Kunya Street  Food ” bekerjasama  dengan  Dinas  Pariwisata  Kota  Manado  yang  berada  di  kawasan Klenteng Ban Hin Kiong dengan target pasarnya wisatawan China. Selanjutnya, ASITA mengembangkan tours and  travel di  Kota  Manado  mengikuti Workshop  Davao- Manado Tourism  Business  Meeting  and  Tour  Package yang  digelar  di  Park  Inn  by Radisson, Kota Davao, Filipina. Kegiatan ini mengadakan pertemuan dengan puluhan agent  travel dari  Kota  Davao  dan  pertemuan  ini  bisa  saling  menjual  paket  wisata antara dua negara khususnya Kota Manado.
Organisasi  selanjutnya  yaitu  Gabungan  Pengusaha  Wisata  Bahari  Indonesia atau  selanjutnya  disebut  GAHAWISRI.  Adapun  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Gahawisri sendiri yaitu Kolaborasi dalam Pengembangan Pariwisata melalui kegiatan Collaborative Destination Development bertujuan agar menunjukkan potensi industri pariwisata,  terutama  adanya charter  flight dari  China  masuk  ke  Sulawesi  Utara khususnya Kota Manado.
Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado Tahun Jumlah Wisatawan (Orang) Pertumbuhan Ekonomi (%) 2015 38.400 6.12 2016 50.653 6.17 2017 92.729 6.32 2018 124.830 6.01 2019 129.587 6,32 2020 23.031 -3,13 Sumber : (BPS Kota Manado, 2021)
Selanjutnya,  pertumbuhan  ekonomi  dibidang  pariwisata  hingga  tahun  2019 mengalami peningkatan sebesar 6,32 persen (%)disebabkan daya tarik objek wisata maupun event pariwisata  Kota  Manado  membuat  wisatawan  memiliki  minat
tersendiri  untuk  mengunjungi  Kota  Manado.  Namun,  di  tahun  2020  mengalami penurunan  menjadi  -3,13  disebabkan  adanya  pembatasan  antar  provinsi  dan kabupaten/kota  ditengah  pandemi covid-19 yang  melanda  Indonesia.  Sehingga, penutupan  tempat  usaha  dilakukan  demi  mencegah  penyebaran covid-19 ,  terlebih Kota Manado termasuk lokasi penyebaran sangat tinggi di Sulawesi Utara.
Gambar 3. Jumlah Ketersediaan Kamar Hotel Sumber : (BPS Kota Manado, 2021)
Selanjutnya,  gambar  diagram  diatas  menunjukkan  bahwa  jumlah  kamar tersedia tahun 2020 mencapai 5.385 kamar yang terdiri dari Hotel Bintang berjumlah 3.357, Hotel Non Bintang 1.882 kamar, Homestay sejumlah 66 dan Cottage berjumlah 80. Namun, dengan kamar mencapai 5.385 yang tersedia, jumlah kamar terjual tahun 2020  hanya  2.153  kamar  atau  secara  presentase  hanya  mencapai  40  persen  (%). Memang,  ada  peningkatan  ketersediaan  kamar  yang  tersedia,  dimana  tahun  2019 mencapai  4.620  kamar.  Sehingga,  peningkatan  mencapai  85,7  persen  (%).  Adapun ketersediaan  kamar  didasarkan  pada  peningkatan  wisatawan  mancanegara. Sehingga, hotel dikembangkan dengan penambahan kamar dan pembangunan hotel – hotel baru yang digunakan dalam beberapa penyelenggaraan event internasional seperti World  Ocean  Conference (WOC), Coral  Triangle  Initiative (CTI) Summit dan ASEAN Tourism Forum (ATF). Tabel 3. Pertumbuhan PAD Kota Manado Tahun PAD Kota Manado (Rp) Pertumbuhan (%) 2015 282.525.558.000 13.7 2016 310.813.458.000 10.01 2017 402.365.667.000 29.45 2018 339.077/562.000 -15.73 2019 337.379.618.000 -12.44 2020 261.756.117.000 -28.89 Sumber : (BPS Kota Manado, 2021)
Selanjutnya,  tabel  2  menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Manado tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan. Namun, tahun 2018 hingga 2020 terjadi penurunan. Berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah ini salah satunya yaitu sektor pariwisata. Adapun PAD pada sektor wisata mencapai Rp.3.946.858.599,-  atau  kurang  lebih  sebesar  1,51  persen  (%)  dari  total  PAD  Kota Manado secara keseluruhan.
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Hotel Bintang Hotel Non Bintang
Homestay Cottage
Tabel 4. Produk Domestik Bruto Kota Manado . Tahun PDRB Kota Manado (Rp) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2015 25.554.774 1.410.624 2016 28.331.188 1.643.401 2017 31.111.634 1.810.590 2018 34.200.436 1.938.623 2019 37.386.750 1.976.632 2020 36.630.751 1.348.780
Sumber : (BPS Kota Manado, 2021)
Produk  Domestik  Regional  Bruto  bidang  pariwisata  menggunakan  ukuran Atas  Dasar  Harga  Berlaku  (PDRB  ADHB)  tahun  2015  -  2019  sebesar Rp37.386.750.000.000.  Namun  Pada  tahun  2020  sendiri  mengalami  defisit  sebesar Rp.36.630.751.000.000.  Dalam  sektor  pariwisata,  PDRB  yang  dihitung  dengan penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pada tahun 2020 memang ada penurunan disebabkan karena adanya pandemi covid-19 menyebabkan restoran di Kota Manado ditutup.
Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan partisipasi stakeholders dan masyarakat yang relevan dengan bentuk partisipasi aktif  (Irawan, 2017;  Maftuhah  &  Wirjodirdjo,  2018).  Penulis  berpendapat,tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  pengembangan  pariwisata  di  Kota  Manado  cukup  tinggi  diukur dari  pelatihan yang  diikuti  masyarakat  yang  memiliki  usaha produk  lokal  bertujuan untuk perekonomian mereka, kemudian pembentukkan POKDARWIS menunjukkan bahwa masyarakat ingin terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kota Manado. keuntungan  partisipasi  masyarakat  memberikan  keuntungan  melalui  pendekatan komunitas serta adanya media publik masyarakat (Sulistyadi et al., 2017).
Ketersediaan fiskal dan sumber daya lainnya menciptakan permintaan warga negara  serta  kelompok  kepentingan  yang  terorganisir  untuk  berpartisipasi  dalam keberhasilan  implementasi  program  (Van  Meter  &  Van  Horn,  1975).  Berdasarkan konteks  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa,  organisasi  terlibat  memberikan dampak  relevan  seperti  kegiatan  menarik  minat  wisatawan  untuk  berkunjung  ke lokasi  isata.  Prinsip  implementasi  berkelanjutan  membutuhkan  keterlibatan perwakilan  kelompok  pemangku  kepentingan  mulai  dari  sektor  public  hingga komunitas lokal (Kapera, 2018)

## Penutup
Seiring  dengan  tujuan  penelitian  yang  ingin  mengeksplorasi  terkait  sejauh mana  pengembangan  pariwisata  secara  berkelanjutan  di  Kota  Manado  terus dikembangkan bersama dengan para stakeholders di bidang industri pariwisata Kota Manado  untuk  mempersiapkan  Kota  Manado  menjadi  kota  penyanggah  destinasi super  prioritas  yaitu  Likupang  Dari  segi  pengembangan  infrastruktur,  Dinas Pariwisata Kota Manado bersama dengan BPPW Sulawesi Utara saat ini merevitalisasi kawasan – kawasan baru yang bisa dijadikan destinasi wisata selain di Pulau Bunaken yang nantinya juga ada perbaikan lokasi usaha bagi para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM  disekitar  lokasi  wisata.  Kemudian,  peneliti  mengambil  kesimpulan  bahwa
memang terkait dengan kurangnya koordinasi oleh Lembaga organisasi saat ini terus diperbaiki  dengan  terus  berkomunikasi  untuk  menjalankan  program  yang  sudah dituangkan  sesuai  Perda  Nomor  2  Tahun  2020.  Namun,  dari  komunikasi  tersebut masih adanya ego sectoral dari masing – masing instansi membuat pelaksanaan event pariwisata sedikit terganggu. Sehingga, arahan top management dibutuhkan untuk mengkomunikasikan  secara  baik  kepada  para stakeholders terkait.  Kemudian, pemanfaatan  teknologi  informasi  terus  dikembangkan  seiring  dengan  promosi destinasi  wisata  di  Kota  Manado  melalui  berbagai platform dibandingkan  dengan penggunaan  media  konvensional.  Selanjutnya,  adanya  berbagai  pelatihan  yang dilakukan  tidak  hanya kepada pihak  eksternal  saja,  tetapi  internal  Dinas  Pariwisata Kota Manado juga terus dibekali kemampuan dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun pengembangan  SDM  kepada  eksternal  dilakukan  agar  produk  wisata  yang ditawarkan kepada wisatawanbaik mancanegara maupun domestik memiliki pilihan dan tidak menimbulkan degradasi produk wisata yang ada di Kota Manado.
Kemudian, partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di Kota Manado  belum  terlihat  secara  langsung  dikarenakan  di  pesisir  pantai.  Sehingga, dengan  dibentuknya  POKDARWIS  dapat  menampung  aspirasi  serta  organisasi  ini dapat  digunakan  sebagai  wadah  dalam  memberikan  pelatihan  bagi  masyarakat terutama pesisir pantai dalam mengembangkan produk wisata dan keanekaragaman produk  yang  terdapat  dilokasi  tersebut,  tentunya  dengan  diberikan  pelatihan  oleh Dinas Pariwisata Kota Manado.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih kepada Dinas Pariwisata Kota Manado, BPPW Sulawesi Utara, BTN Bunaken Sulawesi  Utara,  beberapa  POKDARWIS  Kota  Manado,  DPMPTSP  Kota  Manado, Disperindag Kota Manado dan beberapa instansi lainnya yang telah membantu terkait data selama penelitian lapangan.

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan ( autorship ), dan publikasi dari pihak manapun

## Daftar Pustaka
Berman,  P.  (1980).  “Thinking  about  Programmed  and  Adaptive  Implementation: Matching Strategies to Situations.” In Why Policies Succed or Fail (pp. 205 – 227). SAGA Publications.
BPS Kota Manado. (2021). Kota Manado Dalam Angka (BPS Kota Manado (ed.)). BPS Kota Manado. https://manadokota.bps.go.id/
Bressers, A., Klok, J., & O’Toole, L. J. (2000). Explaining Policy Action: A Deductive but Realistic Theory. Regulative Policy Srategies for Fragmented Societies . Brokaj, R., & Murati, M. (2014). Sustainable Tourism Development in Albania Through Stakeholders  Involvement. Academic  Journal  of  Interdisciplinary  Studies , 3 (2),
313 – 319. https://doi.org/10.5901/ajis.2014.v3n2p313
Creswell,  J.  .  (2009). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches (3 Edition). SAGE Publications.
Dela Santa, E., & Saporsantos, J. (2016). Philippine Tourism Act of 2009: tourism policy formulation  analysis  from  Multiple  Streams. Journal  of  Policy  Research  in Tourism, Leisure and Events , 8 (1), 53 – 70.
https://doi.org/10.1080/19407963.2015.1047378
Dodds, R. (2007). Sustainable tourism and policy implementation: Lessons from the case  of  Calviá,  Spain. Current  Issues  in  Tourism , 10 (4),  296 – 322. https://doi.org/10.2167/cit278.0
Farsari,  Y.,  Butler,  R.,  &  Prastacos,  P.  (2007).  Sustainable  Tourism  Policy  for Mediterranean Destinations: Issues and Interrelationships. International Journal of Tourism Policy , 1 (1), 58 – 78. https://doi.org/10.1504/IJTP.2007.013898 Grindle,  M.  S.  (1980). Politics  and  Policy  Implementation  in  the  Third  World (M.  S. Grindle (ed.)). Princeton University Press.
Guo,  Y.,  Jiang,  J.,  &  Li,  S.  (2019).  A  sustainable  tourism  policy  research  review. Sustainability (Switzerland) , 11 (11), 1 – 16. https://doi.org/10.3390/su11113187
Hood, C. C., & Pressman, J. L. (1976). The Limits of Administration. American Political Science Review , 72 (2), 734 – 735. https://doi.org/10.2307/1954203
Irawan,  A.  (2017).  Implementation  of  Tourism  Sector  Development  Policy  through
Demarketing in Improving SME in Banyuwangi. International Journal of Social and Local Economic Governance , 1 (1), 1 – 6.
https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2017.003.01.1
Jørgensen, M. T., King, B. E., & Law, R. (2020). The impacts of China’s policy -making and  legislation  on  outbound  tourism – perspectives  from  long-haul intermediaries. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events , 12 (1), 21 – 33. https://doi.org/10.1080/19407963.2018.1505104
Kapera, I. (2018). Sustainable tourism development efforts by local governments in
Poland. Sustainable Cities and Society , 17 (5).
https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.05.001
Kemenpar. (2019). Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2018-2019 .
Lester, J. P., Bowman, A. O. M., Goggin, M. L., & O’Toole, L. J. (1987). Public Policy Implementation: Evolution of the Field and Agenda for Future Research. Review of Policy Research , 7 (1), 200 – 216. https://doi.org/10.1111/j.1541-
1338.1987.tb00038.x
Maftuhah,  D.  I.,  &  Wirjodirdjo,  B.  (2018).  Model  for  developing  five  key  pillars  of sustainable  tourism:  A  literature  review. AIP  Conference  Proceedings , 4 (9). https://doi.org/10.1063/1.5042979
Matland,  R.  E.  (1995).  Synthesizing  the  Implementation  Literature:  The  Ambiguity- Conflict  Model  of  Policy  Implementation. Public  Administration  Research  and Theory , 5 (2), 145 – 174. http://www.jstor.org/stable/1181674 .
Maynard-Moddy, S., Musheno, M., & Palumbo, D. (1990). Street-Wise Social Policy: Resolving  the  Dilemma  of  Street-Level  Influence  and  Successful
Implementation. Political Research Quarterly , 43 (4), 833 – 848.
https://doi.org/10.1177/106591299004300409
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1994). Qualitative  Data  Analysis:  An  Expanded Sourcebook (R. Holland (ed.); Second Edi). SAGE Publications.
Minogue,  M.  (1993).  Theory  and  Practice  in  Public  Policy  and  Administration.  In  H.
Hempsted (Ed.), The Policy Process : A Reader . Prentice Hall.
Mohammed,  A.  (2018).  Tourism  Development  Policy  Versus  Practice  in  Ghana:  the Case  of  Lake  Bosomtwe  Basin. European  Scientific  Journal  March , 10 (7),  1857 – 7881.
Obot, F., & Setyawan, D. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan  Kota  Pariwisata  Berkelanjutan  Yang  Berwawasan  Lingkungan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 6 (3), 113 – 120.
https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1469
Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY: A FRAMEWORK  OF  ANALYSIS. Policy  Studies  Journal , 8 (4),  538 – 560. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x
Spencer.Jr,  L.  .,  &  Spencer,  S.  M.  (1993). Competence  at  Work:  Models  for  Superior Performance (1st Editio). John Wiley & Sons.
Sulistyadi,  Y.,  Eddyono,  F.,  &  Hasibuan,  B.  (2017).  Model  of  Sustainable  Tourism Development Strategy of the Thousand Islands Tourism Area – Jakarta. Journal of Economics, Management and Trade , 19 (1), 1 – 17. https://doi.org/10.9734/jemt/2017/35989
Tuan, V. K., & Rajagopal, P. (2019). Analyzing Factors Affecting Tourism Sustainable. European Journal of Business and Innovation Research , 7 (1), 30 – 42.
UNWTO.  (2019). UNWTO  Tourism  Highlights .  https://doi.org/https://www.e- unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152?download=true
Van  Meter,  D.  S.,  &  Van  Horn,  C.  E.  (1975).  The  Policy  Implementation  Process:  A Conceptual Framework. Administration & Society , 6 (4), 445 – 488.
https://doi.org/10.1177/009539977500600404
Winengan.  (2019).  Local  community  resistance  in  Lombok  against  tourism development  policy. Masyarakat,  Kebudayaan  Dan  Politik , 32 (1),  69 – 79. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/mkp.V32I12019.69-79

## Tentang Penulis
Fahri  Juarsa  Muhammad adalah  mahasiswa  pascasarjana  Administrasi  Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Penulis memiliki area riset terkait tema kebijakan publik, manajemen publik, dan pelayanan publik.
R. Ira Irawati adalah Dosen pada Departemen Admnistrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.
Mas  Halimah adalah  Dosen  pada  Departemen  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.