## PENERAPAN TEORI TRIAS POLITIKA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

## Rasji
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta E-mail: rasji@fh.untar.ac.id
Najma Syamila, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta E-mail: najma.205220010@untar.ac.id

## Michellena
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta E-mail: michellena.205220296@stu.untar.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  sistem  pemerintahan  di Indonesia dengan menggunakan teori Trias Politika yang memisahkan kekuasaan menjadi  tiga  cabang  independen:  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif  yuridis  dengan  pendekatan  case  dan comparative approach, dengan sumber referensi meliputi bahan hukum primer dan sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kesesuaian  penerapan  sistem pemerintahan dengan prinsip Trias Politika. Cabang eksekutif bertanggung jawab atas  pelaksanaan  kebijakan  dan  administrasi  negara,  legislatif  membuat  undang- undang  dan  mengawasi  pemerintahan,  sementara  yudikatif,  melalui  Mahkamah Agung, menafsirkan undang-undang dan menjatuhkan putusan hukum. Meskipun terdapat  tantangan  dan  perubahan,  seperti  peran  awal  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  yang  independen,  prinsip  pemisahan  kekuasaan  tetap  menjadi landasan  membangun  pemerintahan  demokratis  dan  berkeadilan.  Penelitian  ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai  penerapan sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan Trias Politika, diharapkan dapat memperkaya pengetahuan masyarakat,  terutama  pelajar  dan  mahasiswa,  tentang  pentingnya  pemisahan kekuasaan dalam menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.
Kata kunci : Sistem pemerintahan, trias politika, Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  menganut  faham kedaulatan  rakyat  ( democratie ).  Pemilik kekuasaan  tertinggi  yang  sesungguhnya dalam  negara  Indonesia  adalah  rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah
diselenggarakan  bersama-sama  dengan rakyat (Asshiddiqie, 2011). Dalam hal ini pemerintah  menjalankan  kekuasaan  atas kehendak rakyat, artinya bahwa berdasarkan  konsensus  yang  tertuang dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  NRI  1945),  telah  disepakati
bahwa  rakyat  memberikan  wewenang kepada  pemerintah  untuk  memerintah, mewakili dan mengurus urusan pemerintahan  (Efi  Yulistyowati,  Endah Pujiastuti, 2016).
Ketika menjalankan fungsi pemerintahan,  diperlukan  suatu  "Sistem Pemerintahan".  Istilah  ini  merujuk  pada suatu  keseluruhan  yang  terdiri  dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional  baik  antar  bagian  maupun terhadap  keseluruhan  (Kusnardi,  1983). Dalam konteks ini, "sistem" menggambarkan  ketergantungan  antar bagian-bagian, sehingga kelancaran fungsi  satu  bagian  dapat  memengaruhi kesejahteraan keseluruhan sistem.
Pemerintahan, dalam arti luas, mencakup segala  urusan  yang  dilakukan  oleh negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan  rakyat  dan  memenuhi kepentingan  negara.  Pemerintahan  tidak hanya  terbatas  pada  tugas  eksekutif, melainkan juga mencakup tugas legislatif dan  yudikatif  (Kusnardi,  1983).  Oleh karena  itu,  ketika  membahas  sistem pemerintahan, pembahasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pembahasan pembagian kekuasaan.
Indonesia, sebagai negara demokratis dengan  sistem  pemerintahan  yang  terus berkembang, memiliki landasan konstitusional  yang  mengatur  pembagian kekuasaan  antara  eksekutif,  legislatif,
dan  yudikatif  (Iftitah,  2023a).  Sistem  ini didasarkan  pada  prinsip-prinsip  Trias Politika,  sebuah  teori  politik  yang diperkenalkan oleh Baron de Montesquieu pada  abad  ke-18.  Teori  ini  menyatakan bahwa  kekuasaan  negara  sebaiknya dipisahkan  menjadi  3  (tiga)  cabang yang independen untuk mencegah penyalahgunaan  kekuasaan.  Hal  ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin  hak-hak  asasi  para  warganya agar tidak diperlakukan sewenang- wenang  oleh  penguasa.  Hal  ini  senada dengan  ungkapan  dari  Lord  Acton “... power  tends  to  corrupt,  but  absolute power  corrupts  absolutely ...”  (manusia yang  mempunyai  kekuasaan  cenderung menyalah-gunakan,  tetapi  manusia  yang mempunyai  kekuasaan  tak  terbatas  pasti akan  menyalahgunakannya)  (Widayati, 2015).
Trias  Politika  berasal  dari  bahasa Yunani “ Tri ” yang berarti tiga, “ As ” yang berarti  poros/pusat,  dan  “ Politica ”  yang berarti  kekuasaan.  Adapun  definisi  dari Trias  Politika  adalah  suatu  ajaran  yang mempunyai  anggapan  bahwa  kekuasaan negara  terdiri  dari  3  (tiga)  macam kekuasaan,  yaitu  legislatif,  eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan  eksekutif  adalah  kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan  yudikatif  adalah  kekuasaan
mengadili  atas  pelanggaran  undang- undang  (Busroh,  2020).  Konsep  Trias Politika  adalah  suatu  prinsip  normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang
sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  pihak yang berkuasa (Budiardjo, 2008). Artinya bahwa  konsep  Trias  Politika  dari Montesquieu yang ditulis dalam
bukunya L’esprit  des  lois  (The  Spirit  of
Laws) menawarkan suatu konsep
mengenai  kehidupan  bernegara  dengan melakukan  pemisahan  kekuasaan  yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga  dapat  saling  mengendalikan dan  saling  mengimbangi  satu  sama  lain ( check  and  balaces ),  dapat  membatasi kekuasaan  agar  tidak  terjadi  pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan  melahirkan  kesewenang-wenangan (Efi  Yulistyowati,  Endah  Pujiastuti, 2016).
Penerapan Teori Trias Politika dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia memiliki peran sentral dalam memastikan keadilan,  transparansi,  dan  akuntabilitas. Meskipun  tantangan  dan  perubahan terus mewarnai perjalanan politik Indonesia,  prinsip  pemisahan  kekuasaan tetap menjadi fondasi kuat bagi pembangunan  negara  yang  demokratis. Kesadaran  akan  pentingnya  menjaga
keseimbangan antara kekuasaan eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  akan terus menjadi pijakan dalam menghadapi dinamika  kompleks  politik  dan  sosial. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang  penerapan  Teori  Trias  Politika menjadi  krusial  dalam  merancang  masa depan pemerintahan Indonesia yang lebih adil  dan  responsif  terhadap  kebutuhan masyarakat.
Guna  menjawab  isu  hukum  di  atas, peneliti  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif  (Iftitah,  2023b),  yang difokuskan  pada  pengkajian  penerapan metode-metode atau norma-norma hukum positif (Soerjono Soekanto, 2008).  Pendekatan  ini  dipilih  karena obyek  penelitian  ini  berkaitan  dengan penerapan  konsep  Trias  Politika  dalam ketatanegaraan Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun  1945,  baik  sebelum  maupun sesudah  mengalami  amandemen.  Bahan hukum  primer  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Undang-Undang Dasar  1945  (sebelum  dan  sesudah amandemen).  Sementara  itu,  bahan hukum  sekunder  terdiri  dari  buku teks,  jurnal  hukum,  pendapat  para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium terkini  yang  relevan  dengan  topik penelitian (Marzuki, 2011).

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Teori Trias Politika
Teori  Trias  Politika  juga  dikenal sebagai  doktrin  pemisahan  kekuasaan.
Teori  ini  pertama  kali  dikemukakan  oleh filsuf  Prancis,  Charles  de  Montesquieu, dalam karyanya " The Spirit  of the Laws " pada abad ke-18. Trias Politika mengusulkan pembagian kekuasaan negara  menjadi tiga  cabang  yang Independen  dan  saling  mengawasi,  yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Asshiddiqie, 2006).
Pertama , kekuasaan eksekutif adalah cabang  pemerintahan  yang  bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan  administrasi  negara,  dan penegakan  hukum.  Kepala  negara  atau kepala pemerintahan, seperti presiden atau perdana  menteri,  memimpin  cabang eksekutif ini. Kedua , kekuasaan legislatif adalah cabang pemerintahan yang memiliki  wewenang  untuk  membuat undang-undang  dan  mengawasi  kegiatan pemerintahan.  Parlemen  atau  badan legislatif,  seperti  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  di  Indonesia,  merupakan lembaga yang mewakili  suara rakyat dan bertugas untuk menjalankan fungsi legislatif. Ketiga ,  kekuasaan  yudikatif adalah cabang pemerintahan yang berperan dalam menafsirkan dan menjatuhkan  putusan  hukum.  Lembaga- lembaga  yudikatif,  seperti  Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan-Pengadilan  di  tingkat  bawah, memastikan  keadilan  dan  menegakkan hukum dalam masyarakat.
Prinsip  utama  dibalik  teori  Trias Politika  adalah  memisahkan  kekuasaan agar  tidak  ada  satu  cabang  pemerintahan yang memiliki kekuasaan absolut. Dengan adanya  pembagian  kekuasaan  yang Independen, tujuan utama adalah mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan, menghindari konsentrasi kekuasaan dalam  satu  tangan,  serta  menciptakan keseimbangan  dan  pengawasan  antara cabang-cabang  pemerintahan.  Penerapan teori Trias Politika dalam sistem pemerintahan  memiliki  tujuan  untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, transparan,  akuntabel,  dan  menjaga perlindungan hak asasi manusia (Syuhada, 2023).  Namun,  implementasi  penuh  dari prinsip  ini  dapat  bervariasi  dalam praktiknya di berbagai negara, tergantung pada struktur konstitusional dan dinamika politik masing-masing.
Di  Indonesia,  prinsip  Trias  Politika tercermin  dalam  sistem  pemerintahan presidensial yang mengadopsi pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.  Prinsip  pemisahan  kekuasaan tetap  menjadi  landasan  dalam  upaya membangun pemerintahan yang demokratis  dan  berkeadilan,  walaupun terdapat  tantangan  dan  perubahan  dalam
implementasinya, seperti perubahan peran lembaga  Komisi  Pemberantasan  korupsi (KPK)  yang  awalnya  independen  agar tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, menjadi beruang gerak semakin terbatas  dan  tidak  bebas  dari  pengaruh kekuasaan  lainnya,  khususnya  eksekutif (Zainal, 2021).
2. Sistem
Pemerintahan di Indonesia Penerapan sistem pemerintahan Indonesia  didasarkan  pada  konstitusi negara  yaitu  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD NRI  1945).  Indonesia  menganut  sistem pemerintahan yang dikenal sebagai sistem presidensil  (Yani,  2018).  Dalam  sistem ini,  kekuasaan  eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif dipisahkan dan saling independen.
Cabang eksekutif di Indonesia dipimpin  oleh  seorang  Presiden  yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan  umum.  Presiden  memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, membuat kebijakan publik, mengelola  administrasi  negara,  dan menjaga ketertiban dan keamanan.
Cabang  legislatif  di  Indonesia  diwakili oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh rakyat  melalui  pemilihan  umum.  DPR memiliki  tugas  untuk  membuat  undang-
undang,  mengawasi  pemerintahan,  dan menjalankan fungsi legislasi.
Cabang yudikatif di Indonesia terdiri dari berbagai lembaga peradilan termasuk Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga peradilan tertinggi. Lembaga-lembaga ini bertanggung  jawab  untuk  menafsirkan undang-undang,  menjatuhkan  putusan hukum,  dan  menjaga  keadilan  dalam masyarakat.
Selain  ketiga  cabang  pemerintahan tersebut,  sistem  pemerintahan  Indonesia juga  melibatkan  lembaga-lembaga  lain yang  mendukung  tugas  pemerintahan, seperti  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK)  yang  bertanggung  jawab  atas pengawasan  keuangan  negara,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang bertugas memerangi korupsi, dan Ombudsman  Republik  Indonesia  yang berfungsi  sebagai  lembaga  pengawas pelayanan  publik.  Penerapan  sistem pemerintahan  Indonesia  bertujuan  untuk mencapai  tujuan  negara  yang  tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur,  melindungi  segenap  bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan melindungi keberagaman serta persatuan bangsa (UUDNRI, 1945).
S istem  pemerintahan  Indonesia  dan teori  Trias  Politika  adalah  bahwa  sistem pemerintahan  Indonesia  didasarkan  pada prinsip-prinsip  yang  mirip  dengan  teori
Trias  Politika. Teori  Trias  Politika  yang diperkenalkan oleh Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan
pemerintahan  harus  dibagi  menjadi  tiga cabang yang independen, yaitu eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif.  Setiap  cabang memiliki  peran  dan  tanggung  jawabnya sendiri,  dan  tidak  ada  cabang  yang berkuasa melebihi cabang lainnya. Tujuan dari  pembagian  kekuasaan  ini  adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan  dan  menjaga  keseimbangan antara  pemerintahan  yang  efektif  dan perlindungan  hak-hak  individu. Sistem pemerintahan Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip Trias Politika dalam UUD NRI 1945. Cabang-cabang pemerintahan, yaitu  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif, dipisahkan  secara  formal  dan  diatur dengan  mekanisme  pengawasan  dan keseimbangan kekuasaan di antara mereka (Iftitah, 2023a).
a. Cabang eksekutif di Indonesia diwakili oleh  Presiden  dan  pemerintahannya, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan  kebijakan  negara  dan menjalankan pemerintahan sehari-hari.
b. Cabang legislatif di Indonesia diwakili oleh  DPR,  yang  memiliki  wewenang untuk membuat undang-undang, mengawasi  kebijakan pemerintah, dan menjalankan fungsi legislasi.
c. Cabang  yudikatif  di  Indonesia  terdiri dari  berbagai  lembaga  peradilan,
termasuk  Mahkamah  Agung,  yang bertugas  menafsirkan  undang-undang, menjatuhkan  putusan  hukum,  dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

## 3. Sistem Pemerintahan
Berdasarkan Teori Ekapraja Sistem  pemerintahan  berdasarkan teori  Ekapraja  adalah  salah  satu  sistem pemerintahan yang diterapkan di
Indonesia (Anggara, 2018). Teori Ekapraja mengacu pada sistem pemerintahan  yang  terdiri  dari  enam  (6) praja  atau  lembaga  yang  memiliki wewenang  dan  tanggung  jawab  tertentu. Berikut  adalah  penjelasan  mengenai setiap praja dalam teori Ekapraja.
a. Pemerintah (Eksekutif)
Pemerintah  atau  eksekutif  merupakan praja  yang  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan  kebijakan  pemerintahan. Pemerintah  dipimpin  oleh  presiden atau kepala negara dan melibatkan para menteri  atau  pejabat  pemerintahan yang bertanggung jawab atas berbagai sektor dan bidang pemerintahan.
b. Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif)
Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) merupakan praja yang mewakili rakyat dan berperan dalam proses pembuatan undang-undang.  Anggota  DPR  dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki tugas dan wewenang untuk mengesahkan undang-undang,
mengawasi  kegiatan  pemerintah,  serta menjadi wadah aspirasi rakyat.
c. Mahkamah Agung (Yudikatif)
Mahkamah  Agung  (MA)  adalah  praja yang bertanggung jawab dalam sistem peradilan di Indonesia. MA merupakan lembaga  pengadilan  tertinggi  yang
memiliki kekuasaan untuk
memutuskan  perkara-perkara  yang diajukan kepadanya, memastikan keadilan,  dan  menjaga  supremasi hukum.
d. Dewan Perwakilan Daerah (Legislatif)
Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD) adalah  praja  yang  mewakili  daerah- daerah  di  Indonesia.  Anggota  DPD dipilih  melalui  pemilihan  umum  di setiap  provinsi  dan  memiliki  peran dalam  mengawasi  dan  memberikan pendapat terhadap undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
e. Mahkamah Konstitusi (Yudikatif) Mahkamah  Konstitusi  (MK)  adalah praja  yang  bertanggung  jawab  dalam menafsirkan dan
menguji
konstitusionalitas undang-undang serta putusan-putusan yang berkaitan dengan konstitusi. MK memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap konstitusi.
f. Badan Pemeriksa
Keuangan
(Pemeriksa) Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) merupakan praja yang bertugas
melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan  keuangan  negara  dan entitas  publik  lainnya.  BPK  memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana negara dan bertanggung  jawab  dalam  menjaga akuntabilitas pemerintahan.
Teori Ekapraja menggambarkan pembagian  kekuasaan  dan  wewenang dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia. Keenam  praja  tersebut  saling  bekerja sama  untuk  menjalankan  pemerintahan dan  mengatur  kehidupan  berbangsa  dan bernegara di Indonesia.
Lembaga  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran dan posisi yang  penting  dalam  implementasi  sistem pemerintahan  di  Indonesia  berdasarkan teori  Trias Politika. Dalam  konteks  Trias Politika,  lembaga  KPK  berperan  sebagai lembaga eksekutif yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi. Sebagai  lembaga  independen,  KPK memiliki kekuatan dan kewenangan yang mandiri untuk menyelidiki, menuntut, dan memberantas  tindak  korupsi  di  dalam pemerintahan.  KPK  bertanggung  jawab untuk  mengawasi  dan  menindak  tindak korupsi  baik  di  kalangan  eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.Namun, selama  masa  pemerintahan  Joko  Widodo (Jokowi), terdapat perubahan yang mempengaruhi posisi independensi KPK. Pada  tahun  2019,  terjadi  revisi  UU  KPK
yang menyebabkan
penurunan kewenangan  dan  kebebasan  operasional KPK. Beberapa perubahan tersebut antara lain pembentukan Dewan Pengawas yang dapat membatasi kewenangan KPK, serta penurunan  status  KPK  sebagai  lembaga independen. Perubahan ini menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, karena  dianggap  dapat  mempengaruhi kinerja  dan  efektivitas  KPK  dalam memberantas korupsi. Beberapa kalangan berpendapat  bahwa  perubahan  tersebut melanggar  prinsip  Trias  Politika  yang mengedepankan keberadaan lembaga independen sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum.
Meskipun  demikian,  peran  KPK dalam  pemberantasan  korupsi  tetap menjadi  bagian  penting  dalam  sistem pemerintahan  Indonesia.  KPK  tetap berusaha  melaksanakan  tugasnya  dalam memberantas  korupsi,  meskipun  dengan keterbatasan  dan  perubahan  yang  terjadi. Dalam  upaya  memperkuat  peran  dan posisi KPK, terus ada upaya dari berbagai pihak  untuk  memperjuangkan  kebebasan dan independensi lembaga tersebut.
Dalam  teori  Ekapraja,  lembaga Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) tidak  secara  spesifik  disebutkan  sebagai salah satu praja dalam sistem pemerintahan.  Namun,  perlu  dicatat bahwa  KPK  memiliki  peran  penting dalam pemberantasan korupsi di
Indonesia dan berfungsi sebagai lembaga independen  yang  bertugas  melawan korupsi di berbagai sektor pemerintahan.
KPK  didirikan  pada  tahun  2003 sebagai lembaga independen yang bertanggung  jawab  untuk  memberantas korupsi  di  Indonesia.   Meskipun  KPK tidak secara langsung terkait dengan teori Ekapraja,  lembaga  ini  berperan  dalam menjaga  integritas,  akuntabilitas,  dan transparansi  dalam  sistem  pemerintahan di  Indonesia.  Melalui  upaya  pencegahan dan  penindakan  korupsi,  KPK  berupaya memperkuat  sistem  pemerintahan  dan menjaga  kepercayaan  publik  terhadap pemerintah.

## 4. Peran  dan  Posisi  Lembaga  KPK Menurut Teori Sad Praja
Dalam  konteks  teori  Sad  Praja (Ragawino,  2006),  lembaga  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  memiliki peran  dan  posisi  yang  penting  dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam enam fungsi utama teori Sad  Praja,  KPK  dapat  dianggap  terkait dengan beberapa fungsi  tersebut.  Berikut adalah  beberapa  peran  dan  posisi  KPK dalam teori Sad Praja.
a. Fungsi Pemerintah
KPK merupakan bagian dari pemerintah  yang  memiliki  tugas  dan kewenangan khusus dalam
pemberantasan korupsi. KPK bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk memerangi korupsi di berbagai sektor pemerintahan.  Melalui  investigasi, penindakan,  dan  pencegahan  korupsi, KPK berkontribusi dalam menjalankan fungsi pemerintah secara umum.
b. Fungsi Perundang-undangan KPK memiliki peran dalam menyusun kebijakan  dan  merumuskan  peraturan perundang-undangan
terkait
pemberantasan  korupsi.  KPK  dapat mengusulkan  inisiatif  undang-undang, memberikan rekomendasi terkait perubahan  hukum,  dan  berpartisipasi dalam  proses  pembuatan  undang- undang  terkait  tindak  pidana  korupsi. Dengan  demikian,  KPK  berperan dalam mendorong perubahan perundang-undangan yang lebih efektif dalam mengatasi korupsi.
c. Fungsi Pengadilan KPK  juga  memiliki  peran  penting dalam  proses  peradilan  terkait  tindak pidana korupsi. KPK memiliki wewenang  penyidikan,  penuntutan, dan  penyelesaian  perkara  korupsi  di pengadilan. Lembaga ini dapat mengajukan dakwaan, mengumpulkan bukti, dan memberikan pendampingan kepada saksi dalam proses persidangan. Sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan, KPK  berkontribusi  dalam  penegakan
hukum  dan  memastikan  keadilan dalam penanganan kasus korupsi.
d. Fungsi Keuangan
KPK  juga  memiliki  peran  dalam mengawasi  dan  mencegah  korupsi  di sektor  keuangan  negara.  Lembaga  ini melakukan pemeriksaan terhadap aset, keuangan, dan transaksi yang berkaitan dengan  korupsi.  KPK  berperan  dalam mengawasi  kepatuhan  terhadap  aturan keuangan dan mencegah penyalahgunaan  dana  publik.  Dengan demikian,  KPK  turut  berperan  dalam menjalankan fungsi keuangan pemerintah.

## C. SIMPULAN
Teori  Trias  Politika  atau  pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang independen  (eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif) memiliki pengaruh yang signifikan  dalam  sistem  pemerintahan  di Indonesia.  Prinsip  ini  tercermin  dalam sistem  pemerintahan  Indonesia  yang mengadopsi  pembagian  kekuasaan  yang independen antara ketiga cabang tersebut. Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan  pada  Undang-Undang  Dasar 1945  dan  mengadopsi  prinsip-prinsip Trias Politika. Cabang eksekutif dipimpin oleh  seorang  Presiden,  cabang  legislatif diwakili  oleh DPR, dan cabang yudikatif terdiri  dari  berbagai  lembaga  peradilan, termasuk  Mahkamah  Agung.  Sistem
pemerintahan  Indonesia  juga  melibatkan lembaga-lembaga  lain  yang  mendukung tugas pemerintahan, seperti Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  dan
Ombudsman Republik Indonesia. Meskipun sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan prinsip Trias Politika,
implementasi penuh dari prinsip ini dapat menghadapi tantangan, seperti overlapping fungsi, penyalahgunaan kekuasaan,  dan  campur  tangan  politik. Namun, pemerintah terus berupaya memperkuat prinsip-prinsip
Trias Politika, memperbaiki mekanisme pengawasan, dan
meningkatkan perlindungan  hak-hak  individu  serta menjaga  keseimbangan  kekuasaan  antara cabang pemerintahan.
Sistem  pemerintahan  berdasarkan teori Ekapraja juga diterapkan di Indonesia.  Teori  ini  menggambarkan pembagian  kekuasaan  dalam  enam  praja atau  lembaga  yang  memiliki  wewenang dan  tanggung  jawab  tertentu,  termasuk pemerintah,  DPR,  Mahkamah  Agung, DPD,  Mahkamah  Konstitusi,  dan  BPK. Lembaga  KPK  memiliki  peran  penting dalam implementasi sistem pemerintahan di  Indonesia  berdasarkan  prinsip  Trias Politika. Sebagai lembaga eksekutif yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi,  KPK  menghadapi  tantangan
terkait independensinya, terutama setelah adanya  perubahan  dalam  UU  KPK  pada tahun  2019.  Meskipun  demikian,  peran KPK  dalam  pemberantasan  korupsi  tetap penting  dalam  sistem  pemerintahan Indonesia.  Secara  keseluruhan,  sistem pemerintahan  di  Indonesia  didasarkan pada prinsip-prinsip Trias Politika, meskipun implementasinya masih menghadapi  tantangan.  Pemerintah  terus berupaya  memperkuat  prinsip-prinsip  ini untuk  mencapai  pemerintahan  yang demokratis,  transparan,  akuntabel,  dan menjaga perlindungan hak asasi manusia.
Pemerintah  perlu  terus  memperkuat dan  menghormati  prinsip  Trias  Politika dengan memastikan kemandirian, keseimbangan,  dan  independensi  antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mekanisme pengawasan yang efektif juga harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan  kekuasaan  dan  campur tangan  politik.  Pemerintah  harus  lebih meningkatkan transparansi dalam pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan kebijakan. Informasi yang mudah diakses oleh publik akan membantu
meningkatkan akuntabilitas dan membangun  kepercayaan  masyarakat terhadap pemerintah..[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara,  S.  (2018) Hukum  Administrasi
Negara . CV Pustaka Setia.
Asshiddiqie,  J.  (2006) Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara  Jilid  II .  akarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Asshiddiqie,  J.  (2011) Konstitusi  dan Konstitusionalisme di Indonesia . Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
Budiardjo,  M.  (2008) Dasar-Dasar  Ilmu Politik .  Revisi.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Busroh, A.D. (2020) Ilmu Negara . Bumi Aksara.
Efi  Yulistyowati,  Endah  Pujiastuti,  T.M.
(2016)  ‘Penerapan  Konsep  Trias
Politika  dalam  Sistem  Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif  Atas  Undang–Undang Dasar  Tahun  1945  Sebelum  dan Sesudah Amandemen’, Jurnal Dinamika Sosial Budaya , 18(2).
Iftitah,  A.  (ed.)  (2023a) Hukum  Tata Negara . Sada Kurnia Pustaka. Available at: https://books.google.com/books?hl=i d&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=f nd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&si
g=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsC oM.
Iftitah, A. (ed.) (2023b) Metode Penelitian Hukum .  Mei  2023.  Sada  Kurnia Pustaka. Available at: https://repository.sadapenerbit.com/i ndex.php/books/catalog/book/54. Kusnardi,  M.  dan  H.I.  (1983) Pengantar Hukum Tata  Negara  Indonesia.  Cet- Kelima. Jakarta:  Pusat  studi  Hukum Tata Negara.
Marzuki, P.M. (2011) Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Ragawino, B. (2006) Hukum Administrasi Negara .  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan
Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Available
at:
https://pustaka.unpad.ac.id/wp-
content/uploads/2009/05/hukum_ad ministrasi_negara.pdf. Soerjono  Soekanto  (2008) Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas  Indonesia  Press  (UI
Press.
Syuhada, O. (2023) ‘Konsep Trias Politik dan  Pelaksanaannya  dalam  Sistem Ketatanegaraan  Indonesia’, Jurnal Surya  Kencana  Satu:  Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan , 14(1). Available at: http://openjournal.unpam.ac.id/index .php/sks/article/view/34945.
UUDNRI (1945) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945 .
Widayati (2015) Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR dalam Sistem Ketatanegaraan .  Yogyakarta:  Genta
Publishing.
Yani,  A.  (2018)  ‘Sistem  Pemerintahan Indonesia:  Pendekatan  Teori  dan Praktek  Konstitusi  Undang-Undang Dasar  1945’, Jurnal Legislasi
Indonesia , 15(2). Available at: https://e-
jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/a rticle/view/187.
Zainal,  M.A.  (2021)  ‘Independensi
Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2019’, Jurnal  Konstitusi , 18(2). Available at: https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index. php/jk/article/download/1823/pdf/44 52.