## PERAN UNIT COUNTER TRAFFICKING INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI ANCAMAN KEAMANAN NON- TRADISIONAL (PERDAGANGAN TKI ILEGAL) DI PROVINSI NTB

## Muhammad Jaya Anggara Putra, Obsatar Sinaga, & Arry
Bainus

## Abstract
The problem of human trafficking under the guise of illegal TKI trade (Human Trafficking) is still a crime that can threaten human security throughout the world including in Indonesia and more particularly in four districts in West Nusa Tenggara, West Lombok, Central Lombok Regency, East  Lombok Regency, and North Lombok Regency. IOM Indonesia's Counter Trafficking Unit is one of the international organizations that have the task of dealing with human trafficking issues. With the sense of need to play an active role in overcoming the problem of illegal TKI trade in NTB, therefore Counter Trafficking Unit cooperates with NTB government to jointly seek various strategies to create human security in the form of illegal kindergarten trade in four districts namely West Lombok regency, Central Lombok, East Lombok Regency, and North Lombok Regency of West Nusa Tenggara Province. The methodology used by researchers in this research is qualitative method with descriptive technique. This method according to the researchers will be able to describe and explore problems that occur systematically, valid, factual and accurate. Furthermore, the main  purpose of this research is to see how the role of Counter Trafficking Unit in assisting NTB Government to overcome the illegal trade of migrant workers by Traffickers (Calo/ PJTKI) in NTB. The conclusion of this research is IOM Counter Trafficking Unit has a role set in handling the problem of illegal TKI trade in NTB, ie as role expection, strengthening of role conception, establishing partnership with NTB government from 2001 -2018.
Keywords: IOM, NTB, Illegal Trade, Migrant Workers.

## Pendahuluan
Hubungan internasional sebagai sebuah disiplin ilmu mengalami perluasan aktor. Kaum Realisme mengklaim bahwa aktor  utama dalam hubungan internasional adalah negara. Karena negara dianggap sebagai aktor rasional yang memiliki prinsip mengejar, melindungi dan mempertahankan kepentingan nasional (Jackson & Sorensen, 2009: 88). Namun setelah globalisasi masuk ke semua elemen dengan dampak yang berbeda-beda, Negara tidak lagi menjadi aktor tunggal. Terdapat aktor non-negara yang memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan Negara dalam tatanan global.
Dalam makalah yang ditulis Sinaga “Fenomena Human Trafficking di Asia Tenggara” dijelaskan bahwa prubahan strategis dari globalisasi sekarang ini menjadikan kejahatan transnasional semakin meningkat dan kompleks.  Dimana persoalannya tidak hanya terhadap berkurangnya peraan Negara sebagai aktor dalam hubungan internasional yang ditandai dengan memudarnya batas otoritas sebuah negara, melainkan sudah mengarah pada peran individu dan organisasi-organisai internasional sebagai non-state actor . Dewasa ini yang cukup menjadi perhatian adalah terkait masalah Human Trafficking dimana terdapat perdagangan manusia layaknya seperti barang hasil produksi dan Indonesia sebagai negara tidak bisa berpaling terlalu jauh dari persoalan Human Trafficking (Sinaga, 2010: 1).
Korban dari Human trafficking sebagian besar dari kalangan wanita. Selain wanita, terdapat pria sebagai perdagangan manusia. Mereka yang wanita dijual untuk menjadi pekerja seks
komersial. Modus yang digunakan oleh Traffickers adalah menjanjikan terhadap korban pekerjaan yang bagus. Namun pada kenyataannya mereka kemudian akan dipaksa terjun ke dunia yang tidak semestinya mereka tempati seperti pornografi. Sementara pria umumnya merupakan pria yang berlatar belakang pendidikan rendah. Mereka dijadikan buruh kasar dengan upah yang sangat rendah, dan tidak jarang dari mereka dijadikan sebagabai korban pemaksaan pekerja seks (Sinaga, 2010: 7).
Permasalahan yang akan dibahas peneliti dalam penelitian ini adalah kejahatan para Traffickers pereseorangan dan perusahaan (Calo dan PJTKI) perdagangan TKI illegal sebagai bentuk kejahatan terhadap perdagangan manusia (kbr.id, 2017) dan peran International Organization For Migration (IOM) sebagai non-state actor dalam menangani kasus perdagangan TKI illegal.
Traffickers yang dimaksud adalah oknum yang mengirim TKI illegal ke beberapa Negara untuk dijadikan sebagai pekerja komersial di empat Kabupaten yakni Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) Provinsi NTB (Septarini, 2016).
International Organization For Migration (IOM) sebagai organisasi non-state yang menangani masalah perdagangan manusia masih tetap berperan aktif dalam menangani perdagangan manusia. Lembaga organisasi ini berdiri tahun 1951 ( Annual Report , 2009: 70). Mulai beroperasi di Indonesia tahun 1979. Indonesia termasuk sebagai bagian dari Negara pengawas IOM tahun
1991.
Penandatanganan
Nota Kesepahaman
Pemerintah Indonesia dengan IOM pada tahun 2000. Dan
sekarang salah satu kantor cabang IOM berada di Mataram NTB setelah terjadi pemindahan dari bali pada tahun 2001.  Hal ini dilakukan karena alasan untuk mengatasi kasus migran irleguler di NTB (IOM Indonesia).
Terhitung dari tahun 2003 IOM sudah aktif membantu Indonesia dengan mendukung Indonesia dalam upaya memerangi perdagangan manusia. Upaya tersebut dalam bentuk mendukung secara penuh terhadap Indonesia dalam membentuk program penegakan hukum secara kesinambungan. Bahkan lebih jauh lagi, kontribusi positif Unit Counter Trafficking IOM melakukan penolongan terhadap korban TKI illegal sebagai korban perdagangan manusia dengan cara memulangkannya, baik secara internal maupun eksternal.
Dalam penegakan undang-undang perdagangan manusia tahun 2007. Unit Counter Trafficking IOM terlibat aktif dan mendukung secara penuh terhadap Indonesia. Undang-undang ini memiliki subtansi tentang tanggung  jawab pelaku untuk melindungi para korban perdagangan manusia. Tahun selanjutnya yaitu tahun 2009, Unit Counter Trafficking terlibat secara aktif dan memberikan kontribusi positif dengan bertindak sebagai partner yang memberikan bantuan teknis membangun kerangka perundang-undangan di tingkat daerah dan nasional.
Indonesia sebagai Negara yang memasok tenaga kerja luar negeri, tentunya menjadikan Indonesia rentan terjadi perdagangan TKI, terlebih terdapt regulasi pengiriman TKI belum di atur secara baik. Terutama NTB yang merupakan daerah dengan pengiriman TKI cukup tinggi. Menurut data yang
diperoleh dari “Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi Badan Nasioanl Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia” TKI asal NTB menduduki peringkat ke 4 setelah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan Jumlah TKI Tahun 2012 sebenyak 46.245 orang, tahun 2013 sebanyak 63.438, tahun 2014 sebanyak 61.139 dan tahun tahun 2015 sebanyak 51.743 orang. Sedangkan Negara penempatan TKI periode 2012- 2015  adalah sebagai berikut: Malaisya, Taiwan, Saudi Arabia, Hongkong Singapure, Unitad Arab Emirates, Qatar, Korsel, United States, Oman, Brunei Darussalam, Bahrain, Japan, Italy, Kuait, China, Spain, Turkey, South Africa, Mauritus, Thailand, Netherlands, Fiji Island, Australia, Germany daln lainya (PPTKI, 2015: 2-3).
Sementara korban perdagangan TKI terbesar berasal dari NTB. Terdapat dua alasan yang mengakibatkan perdagangan TKI yakni kelebihan kerja dan pengiriman TKI non prosedural (Himawan, 2016). Ini menandakan usaha pemerintah untuk mengatasi masalah perdagangan TKI masih belum terselesaikan walaupun sebelumnya sudah melakukan moratorium TKI.
Melihat dari data yang dirilis dari PPTKI yang menempatkan NTB sebagai provinsi ke empat terbesar dalam mengirim TKI. Kondisi ini tidak diiringi dengan prosedur pengiriman TKI dengan baik dan pendidikan terhadap para TKI masih sangat minim serta masih terdapatnya calo dan perusahaan jasa pengiriman (PT Tirtah Aj Rizi, PT Putera Mandiri dan PT Putera Banten) TKI sebagai aktor Traffickres yang bermain. Ini menjadikan empat Kabupaten (Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok
Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara) di NTB sebagai daerah yang rentan perdgangan TKI di luar negeri.
Selama ini, pemerintah NTB dan kepolisian hanya berusaha mendeteksi dan mengumpulkan informasi tentang perdagangan TKI illegal asal NTB di luar negeri, tanpa berusaha menggali akar masalahnya yaitu para traffickers yang melaukan pengiriman TKI illegal. Untuk mengatasi masalah perdaganga TKI illegal asal NTB. Sementara peran IOM sebagai non-state aktor dalam mengatasi perdagangan TKI di luar negeri masih sebatas memulangkan korban perdagangan TKI. Sementara dengan jelas bahwa salah satu cara untuk mengatasi masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu Prevention of Trafficking (Pencegahan Perdagangan Orang).
Klasifikasi Organisasi Internasional.
Menurut T. May Rudy organisasi internasional adalah:
“ Pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari dengan struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta untuk melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama  kelompok non-pemerintah pada Negara yang berbeda ” (Rudy, 2002: 93).
Pernyataan Rudy diatas memiliki makna yang sangat jelas tentang organisasi internasional, dimana suatu organisasi internasional bisa terbentuk dengan alasan bahwa terdapatnya aktor-aktor  internasional, baik yang bersifat aktor pemerintah, maupun non-pemerintah yang sudah menyepakati adanya perjuangan untuk tercapainya kepentingan bersama. Ketika
suatu Negara sepakat untuk terlibat di dalam organisasi internasional, sebagai anggota, Negara harus tunduk dan patuh pada aturan terhadap organisasi internasional dan tidak boleh bergerak sendiri hanya dengan alasan untuk memperjuangkan kepentingan nasional, tetapi harus berdasarkan kepentingan bersama.
Daniel S. Cheever  & H. Field Haviland Jr. menjelaskan dalam International Organizations in World Affair menjelaskan “ international organization is any cooperative arrangement instituted among states usualy by a  basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented trought periodic meetings and staff activitie” (Cheever and Haviland, 1967:
6).
Terbentuknya organisasi internasional didorong oleh banyak faktor sesuai dengan kebutuhan dari Negara anggota yang terlibat didalamnya. Namun secara umum, terbentuknya organisasi  internasional karena adanya kesepakatan bersama, kesepakatan tersebut kemudian diperjuangkan didalam organisasi internasional. Berangkat dari definisi di atas, paling tidak terdapat empat faktor terbentuknya organisasi internasional yaitu, pertama, Negara-negara anggota yang masuk kedalam organisasi internasional sebagai anggota harus terlibat aktif dalam semua rogram organisasi internasional. Kedua, Negara- negara anggota harus menyepakati secara bersama tujuan organisasi internasional. Ketiga, tujuan organiasi internasional merupakan tujuan bersama. Keempat,  adanya pertemuan rutin yang dilaukan oleh kelompok organisasi internasional.
Berdasarkan pengelompokannya, organisasi internasional terbagi ke dalam dua kategori. Kategori tersbut adalah organisasi antar pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Pembagian kategori ini sesuai dengan yag diungkapkan oleh Menurut Kegley
& Wittkopf yaitu:
a.  Organisasi antar-pemerintah ( International Organizations /IGOs) merupakan organisasi antar pemerintah, model organisasinya resmi anggotanya terdiri dari delegasi pemerintah antar Negara. Wewenangnya diberikan kepada organisasi untuk mengatasi masalah-masalah global.
b. Organisasi non-pemerintah ( Nongoverental Organization /NGOs). Merupakan organisasi non-pemeerintah yang  anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok swasta yang didalamnya terdiri dari asosiasi profesi, perusahaan multinasional, yayasan-yayasan, atau kelompok-kelompok lainnya yang aktif secara internasional dan bekerjasam untuk mencapai kepentingan bersama (Kegley & Wittkopf, 2004: 137-138).

## IOM sebagai sebuah organisasi yang menangani masalah
Human Trafficking dimana didalamnya beranggotakan dari pemerintah yang didirikan pada tahun 1951, merupakan organisasi yang termasuk kedalam organisasi antar-pemerintah. IOM bekerja sebagai patner pemerintah dan organisasi antar- pemerintah. Saat ini IOM sudah memiliki anggota 149 negara, dan 12 negara sudah memiliki status sebagai pengamat dan memiliki cabang di lebih dari 100 negara. Hadirnya IOM untuk melakukan penertiban terhadap migrasi dan memanusiakan manusia yang melaukan migrasi. Cara untuk mencapai tujuannya, IOM melakukan kerjasama internasional dengan mengedepankan isu migrasi, Human Traffciking merupakan pelanggaran HAM dan harus ditangani segera.
Organisasi internasional  antar-pemerintah (IGOs), ditinjau dari jenis dan bentuk keanggotaannya, dapat dimasukkan kedalam kelompok utama sebagai berikut:
a. Global membership and general purpose, yaitu organisasi yang didalamnya terdiri dari  antar-pemerintah secara global dan memiliki tujuan global.
b. Global membership and limite/single  purpose organization , yaitu organisasi yang didalamnya terdiri dari antar-pemerintah secara global namun memiliki tujuan yang sepesifik dan khusus.
c. Interregional/regional/subregional
membership and general perpose yaitu organisasi yang didalamnya terdiri dari antar- pemerintah yang terdiri dari anggota-anggota berada dalam kawasan tertentu tetapi memiliki tujuan yang umum.
d. Interregional/regional/subregional membership and limited/single purpose yaitu organisasi yang didalamnya terdiri dari  antar- pemerintah dengan anggota kawasan tertentu dengan tujuan yang lebih spesifik (Kegley & Wittkopf, 2004: 138).
Dari pengelompokan organisasi internasional berdasarkan tujuan, Negara anggota, dan cara kerjanya, maka IOM termasuk kedalam pengelompokan organisasi ke dua yaitu “ Global membership and limite/single purpose organization” , karena IOM memiliki tujuan spesifik yaitu untuk  menyelesaikan masalah perdagangan manuusia dan mnedorong tertibnya migrasi atau di Indonesia yang dikenal dengan nama Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). IOM juga terdiri dari Negara-negara yang berada secara global. Kantor pusatnya berada di Jenewa dan Swiss. Program pemberantasan Perdagangan orang, IOM Indonesia
menyiapkan beberapa langkah yang dikenal dengan stilah “4P” IOM yaitu: Patnership (Kemitraan), Prevention of Trafficking
(Pencegahan Perdagangan
Orang),
Protection of Victims (Perlindingan Korban), dan Prosecution of Trefficking Crimes
(Penuntutan tindak pidana perdagangan orang).
Dalam hubungan internasional ada empat konsep yang digunakan untuk memahami peran organisasi internasional.
Aggestam menjelaskan konsep tersebut sebagai berikut:
a. Role expection , yaitu peran yang berkaitan dengan “ self images ” serta diharapkan dapat dilakukan oleh organisasi yang memegang peran, peran ini sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan di penuhi oleh organisasi internasional. Peran Unit Counter Trafficking (IOM), berkaitan dengan role expection , IOM diharapkan akan mampu memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan masalah Perdagangan manusia,
terutama masalah perdagangan TKI illegal asal NTB.
b. Role conception , berkaitan dengan harapan normatif terhadap pemegang peran. Kaitanya dengan IOM  adalah kesadaran IOM terhadap peran yang dimilikinya sebagai kekuatan baru dalam mewujudkan migrasi yang manusiawi. Lebih lanjut, kesadaran ini tidak hanya selesai pada persoalan itu, melainkan peran IOM secara global yaitu memiliki otoritas gloal untuk berusaha mempengaruhi para pengambil keputusan di dunia, mulai dari tingkat global hingga tingkat paling rendah.
c. Role  performance , peran ini merupakan peran yang langusng berkaitan dengan dengan aksi dilapangan, baik berua
pengambilan keputusan, pilihan, maupun menetapkan langkah serta strategi yang akan dilakukan guna tercapainya tujuan. Cara Unit Counter Trafficking IOM yaitu dengan melakan penyuluhan dan program-program pembinaan terhadap para korban kasus penyelundupan manusia seperti migrant care , bantuan dan kerjasama teknis, peningkatan kapasiatas, dukungan koordinasi antar  instansi, bantuan pemulangan sukarela, penempatan migran dinegara ketiga, dan memberikan informasi publik.
d. Role set , kecenderungan setiap pemegang peran untuk menyesuaian model intraksi sesuai dengan kondisi tempat melakukan intraksi. Ini bermakna bahwa IOM sebagai organisasi dalam melakkan intraksi tidak monoton, tetapi menyesuaikan diri sesuai dengan kondisi  lingkungan social masyarakat (IOM Newsletter, 2014:1).
Keempat konsep diatas, IOM sebagai organisasi internasional menyedikan sarana kerjasama di antar Negara anggota dalam berbgai bidang kajian. Dalam dalam kerjasama tersebut bisa menguntungkan Negara anggota dalam menangani kasus perdagangan manusia.
Kehadiran organisasi  internasional sebagai  aktor dalam hubungan internasional sangat membantu untuk mnyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara. Kehadiran organisasi internasional sangat membantu negara dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara, karena organisasi internasional memiliki peran-peran khusus yang tdiak dimiliki oleh negara dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Namun
esensi dari organisasi internasional adalah  untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sesuai dengan tujuan dari organsasi internasional.
Dengan adanya kesadaran tentang pentingnya peran organisasi internasional.  Hadirnya organisasi internasional ditambah dengan dengan adanya revolusi dalam bidang teknologi komunikasi dan tranportasi membuat semakin mudahnya untuk melakukan intraksi lintas batas Negara. Kaitanya dengan hubungan internasinal, hal tersebut di sebut sebagai hubungan transnasional. Menurut Nye and Keohane “ the movement of tangible items across state boundaries when at least one actor is not an agent of a government or intergoverment organization ” (Nye and Kehane, 2003: 332). Sedangkan hubungan internasional merupakan regular intractions across national boundaries when at least one actos is a non-state agent ao does not operate on behalf of a national government or an intergovernmental organization (Risse- Kappen, 1995:3).
Dengan demikian, hubungan international adalah intraksi yang terjadi yang melintasi batas negara antara pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain maupun dengan non- pemerintah (kelompok swasta) yang tidak mewakili negaranya, melainkan mewakili dirinya sendiri. Walaupun kelompok swasta tersebut tidak mewakili negaranya akantetapi dalam menjalankan proses kerjasama tetap memperjuangkan kepentinngan bersama negara-negara anggota yang terhimpun dalam organisasi tersebut.
Dengan demikian, hubungan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan IOM termasuk ke dalam hubungan kerjasama transnasional. Karena keberadaan IOM  lebih kepada organisasi internasional yang berusaha memaksimalkan tujuannya yaitu membantu pemerintah Indonesia dalam memerangi Perdagangan TKI illegal yang merupakan termasuk kejahatan transnasional ( transnasional crime ).

## Peran Organisasi Internasional
Pada masa sekarang ini, dengan  adanya perkembangan teknologi terutama dibidang transportasi, informasi, dan komunikasi yang sering dinamakan dengan globalisasi memacu individu-individu dan kelompok lain yang tidak bergerak sebagai aktor negara untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar negara mereka baik itu aktor negara maupun aktor non-negara lainnya. Semakin besarnya frekuensi kerjasama ditambah dengan adanya suatu kesamaan maksud dan tujuan dalam kerjasama tersebut membuat para aktor tersebut membentuk suatu organisasi internasional.
Menurut Clive Archer dalam bukunya International Organizations, Organisasi internasional adalah:
Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non- pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Clive Archer, 2001:67).
Dari pengertian yang di kemukakan oleh Clive Archer maka dapat ditarik benang merahnya bahwa International Organization for Migration (IOM) merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di dunia  internasional tentunya negara-negara berdaulat yang memiliki struktur organisasi internasional yang formal. Tentunya organisasi ini merupakan organisasi formal yang memiliki tujuan khusus yaitu menangani masalah Human Trafficking. Organisasi ini menampung semua kepentingan negara anggotanya yaitu menangani masalah Human Trafficking .
Sedangkan menurut Duverger yang dikutip dalam buku Clive Archer mengatakan bahwa:
Organisasi internasional merupakan suatu bentuk dari hubungan internasional yang berbentuk kolektif atau struktur dasar dari suatu organisasi sosial yang dibentuk atas dasar hukum  atau tradisi manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi, konferensi (Clive Archer, 2001: 77).
Dengan demikian, International Organization for Migration
(IOM) merupakan sebuah organisasi  internasional yang menangani masalah masalah perdagangan manusia dengan struktur yang sudah valid dan bekerja secara kolektif dalam menyelesaikan masalah Human Trafficking di dunia internasional.
Dalam menjalankan perannya, organisasi internasional menurut Clive Archer di kategorisasikan kedalam tiga kategori yaitu:
1. Sebagai instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi  internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah-masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor   independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi olleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Archer, 2001:74-
75).
Peranan organisasi  internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam  lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap  anggota tersebut melakukan kegiatan- kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.
Peran pertama dari organisasi internasional adalah sebagai instrument digunakan oleh anggota-anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO, dimana anggota-anggotanya merupakan negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan- tindakan organisasi internasional. Peranan organisasi
internasional sebagai instrumen dianggap mempunyai suatu kekuatan yang sangat mendukung bagi kepentingan nasional suatu negara.  Gambaran dari organisasi internasional sebagai instrumen bagi anggotanya tidak berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh organisasi internasional itu bertujuan  untuk memenuhi setiap kepentingan anggotanya.
Ketika suatu organisasi  internasional dibuat, maka implikasinya  adalah diantara negara-negara suatu kesepakatan terbatas telah disetujui dalam bentuk  instrumental untuk pengaturan secara multilateral aktivitas negara-negara dalam lingup tertentu. Organisasi penting bagi kepentingan kebijakan nasional dimana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran jangka panjang pemerintah nasional. (Archer, 2001:77-83).
Peranan kedua organisasi internasional sebagai arena atau forum, dimana didalamnya terjadi aksi-aksi.  Dalam hal ini organisasi internasional menyediakan tepat-tempat pertemuan bagi anggotanya untuk berkumpul bersama-sama untuk berdiskusi dan bekerjasama. Sebagai suatu arena, organisasi internasional berguna bagi masing-masing kelompok yang bersaing  untuk menjadi forum bagi pandangan mereka serta dapat pula menjadi kekuatan diplomatik bagi kebijakan- kebijakannya, baik di waktu perang dingin ataupun perang dekolonialisasi (Archer, 2001:66).
Peran ketiga dari organisasi  internasional  adalah sebagai aktor yang independen, dimana independen diartikan apabila organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar. Dalam hal ini, organisasi internasional dapat
memberikan masukan-masukan secara netral tanpa ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dari luar.

## Human Trafficking
Perdagangan manusia yang berbentuk perdagangan TKI di NTB merupakan acaman non tradisional. Selain sebagai ancaman yang bersifat non-tradisonal, perdagangan manusia ( Human Trafficking )  juga merupakan pelanggaran HAM.
Dikatakan sebagai pelanggaran HAM karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai serta prinsip prinsip dari HAM. Prinsip HAM  ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Seperti Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil Political Rigts . Dianggap bertentangan dengan HAM karena Perdagangan manusia bertujuan untuk menjadikan para korban sebagai obyek perdagangan layaknya barang (Sinaga, 2011: 1)
Dalam bahasa yang lebih lugas, konsep human security merupakan konsep yang diterjemahkan kepada keamanan manusia itu sendiri.  Dengan demikian keamanan ini berkaitan erat dengan masalah keberlanjutan hidup manusia itu sendiri. Artinya bahwa human security lahir atas dasar diri manusia, bukan dibentuk atau diada-adakan oleh Negara. Konsep  ini selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga sangat wajar bila konsep ini didefinisikan sesuai dengan kondisi dan keadaan atau bentuk dari ancaman yang mengancam keberadaan kelangsungan hidup manusia. Pada awal mulanya, konsep ini hanya berorientasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan high politics issues ,
namun kini berubah dan berkembang menjadi low politik issues (militer ke perdagangan TKI illegal/tradidisonal ke non- tradisional). Masalah ini kemudian harus mendapat perlindungan guna tercitanya keamanan.
Buzan membagi keamanan ke dalam  lima dimensi.
Kelima dimensi tersebut bisa mempengaruhi kondisi ancaman. Kelima dimensi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Militer, militer berkaitan dengan kemampuan suatu Negara. Kemampuan yang dimaksud adalah terkait dengan besar kecilnya angkatan militer yang dimiliki suatu negara.
b. Politik, berkaitan dengan sistem politik yang ada dalam suatu negara, ideologi, dan sistem pemerintahan suatu negara.
c. Ekonomi, berkaitan dengan tata nilai ekonomi yang dianut, pasar, sumber daya finansial yang memperttahankan kesejahteraan dn kekuatan Negara.
d. Sosial, melidungi nilai-nilai budaya yang  ada dalam suatu Negara, identitas nasional yang sewaktu-waktu bisa terancam dari arus prubahan modernisasi dan westernisasi.
e.  Lingkungan, berkitan melindungi lingkungan lokal, sebagai pendukung utama untuk kehidupan bangsa dan manusia (Buzan, 1991:117-134).
Merujuk pada pandangan Buzan diatas, telah terjadi perubahan pandangan tentang definisi keamanan. Dimana
suatu ancaman akan berdampak terhadap keamanan sesuai dengan tingkat ancaman tersebut. Sehingga ancaman yang dihadapi oleh setiap Negara pada saat ini adalah tidak hanya berkaitan dengan acaman yang bersifat militer, melainkan kemampuan individu untuk mengelaborasikan serta mengkases segala bentuk ancaman seperti ancaman terhadap sumber daya alam, kehidupan sosial suatu masyarakat, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.
Senada dengan pandangan Buzan diatas Unit Nations Development    Programme (UNDP), membagi keamanan manusia ( Human Security ) kedalam beberapa dimenssi yang salaing berkaitan satu sama lainnya yaitu economic security, food security, helath security, environmental security, personal security,  community security, dan politicl security (UNDP: 5).
Dan perdagangan manusia termasuk kedalam ancaman non- tradisonal (Gomez and Gasper, 2013:2).
Di Indonesia sendiri, menurut data yang dirilis oleh IOM pada tahun 2011, Indonesia menduduki urutan ke tujuh sebagai Negara tujuan perdagan di seluruh dunia.  Hal ini karena letta geografis Indonesia serta masuk kedalam kawasan top ten kawasan di asean. Kondisi geografis wilayah Indonesia yang memiliki wilayah perbatasan yang terpencil menjadikan peuang penyelundupan perdagangan manusia.
Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) perdagangan manusia dan perdagangan migran gelap yaitu:
Perdagangan manusia adalah pendapatan (bisnis) yang diperoleh dengan cara yang jahat, seperti
pemaksaan, penipuan atau muslihat dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka. Penyelundupan migran adalah usaha untuk mendapatkan uang atau keuntungan material lainnya dengan memasukkan seseorang dengan cara illegal kedalam sebuah negara dimana orang tersebut bukan merupakan seorang warga Negara (Winarno, 2011:302-303).
Seirama dengan definisi diatas, dalam protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa perdagangan manusia adalah kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk memaksa lainya, yang dikategorikan bentuk paksaan antara lain adalah menculik, menipu, memperdaya, membujuk korban, menyalahgunakan kekuasaan  atau wewenang atau memanfaatkan ketidak tahuan, keingintahuan, ketidak berdayaan, dan tidak  adanya perlindungan terhadap korban atau dengan memberikan atau menerima pembayaran,  atau imbalan untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari orang tua, wali atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban dengan tujuan untuk memeras tenaga (mengeksploitasi korban) (Winarno, 2011: 303).
Menurut Protokol Palermo yang dikutip dalam karya ilmiah Sinaga dengan judul “ Fenomena Human Trafficking di
Asia Tenggara ” perdagangan manusia dalah:
“Perekrutan, pengiriman, pemindahan,
penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk- bentuk  lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan atau memberi  atau menerimma pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain,  untuk tujuan exploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang  lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual, kerja  atau pelayanan paksa, perbudakan atau peraktik-peraktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh” (Sinaga, 2011; 5).
Banyak negara keliru memahami definisi diatas dengan melupakan Perdagangan mansusia dalam Negara atu mengelompokkan tidak tetap sebagai Perdagangan manusia. TVPA menyebutkan bahwa “bentuk-bentuk perdagangan berat” didefinikan sebagai:
a. Perdagangan seks dimana tindakan skes komersial diberlakukan secara paksa, dengan cara penipuan, atau kebohongan, atau dimana seseorang diminta secara paksa melakukan suatu tindakan demikian belum mencapai usia 18 tahun; atau
b. Merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan atau mendapatkan seseorang untuk bekerja atau memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan, atau kekeran untuk tujuan penghabaa, peonasi, penjeratan hutang (ijon) atau perbudakan (Sinaga, 2011: 5).
Perdagangan TKI illegal yang terjadi di NTB termasuk ke dalam poin no dua yang dikatakan oleh Sinaga. Dimana
terdapat calo perseorangan dan perusahaan PJTKI di NTB yang beroperasi melakukan perekrutan dengan memberikan iming-iming gaji yang tinggi danpekerjaan yang  layak. Penipuan yang dilakukan oleh PJTKI tersebut kemudian berbeda dengan kenyataanya, bahkan tidak sedikit dari para TKI diperdagangkan di luar negeri tertama para TKW. Sementara pemerintah NTB hanya mendapat  laporan dari pihak keluarga korban setelah korban mendapatkan penyiksaan dan bahkan tidak sedikit dari korban mendapat penyimpangan perilaku skes seperti pemerkosaan oleh majikan.
Perdagangan TKI illegal asal NTB termasuk kedalam kategori perdagangan manusia, karena dalam kasus perdagangan TKI  illegal asal NTB terdapat proses penipuan yang dilakukan oleh calo perseorangan dan PJTKI ( traffickers ).
Penipuan yang dimaksud disini adalah adanya janji gaji yang besar, namun pada kenyataannya para korban tidak mendapat gaji bahkan dijerat dan dipaksa  untuk menyelesaikan kontrak kerja hingga bertahun-tahun tanpa mendapat gaji, yang terjadi pada akhirnya korban hanya sebagai obyek pelampiasan nafsu dan budak. Sedangkan penyelundupan, orang-rang yang diselundupkan umunya meminta bayaran dari para penyelundup (Sinaga, 2011: 6).
Korban dari perdangan manusia umumnya dari kalangan wanita dan anak-anak, namun tidak jarang terdapat dari kalangan pria. Umumnya, para korban mendapat ajakan dari para trafficker untuk bekrja di luar negeri dengan tujuan
agar kehidupan ekonomi bisa semakin baik dari sebelumnya. Artinya bahwa para korban kebanyakan dari latar belakang tidak mampu dengan pendapatan jauh dibawah rata-rata. Bahkan traffickers berjanji akan menikahi korban jika korban dan akan memberikan pekerjaan yang layak kepada kroban. Namun pada akhirnya korban dijerumuskan kedalam dunia prostitusi.
Tidak sedikit dari korban mendapat penyiksaan fisik, gangguan psikologis, pertumbuhan jasmani dan rohani terhambat, yang semua itu berdampak terhadap adanya pengaruh permanen di dalam anggota tubuh. Sementara pada korban yang dipaksa menjadi pelacur banyak yang terkena penyakit berbahaya seperti rusaknya kemaluan, hingga terkena penyakit HIV/AIDS.
Selain itu, Sinaga menjelaskan bahwa factor yang mempengaruhi masih terjadinya Perdagangan manusia karena adanya permintaan global yang didalamnya termasuk masih banyaknya industri seks, dan permintaan tenaga kerja yang dieksploitasi. Pariwisata seks dan pornografi anak telah menjadi industri yang meluas. Terlebih adanya fasilitas baru berupa internet yang bisa berakibat terhadap mudahnya transaski yang cepat dan hamper tidak terdeteksi. Sedangkan permintaan global seperti terdapatnya permintaan tenaga kerja yang murah, rentan, dan illegal. Misalnya permintaan di negara-negara makmur  Asia Timur  adalah pelayan rumah tangga yang terkadang menjadi eksploitasi atau pekerja paksa.
Keuntungan yang didapatkan melalui perdagangan manusia akan dijadikan sebagai sumber dana bagi kegiatan kriminal lainnya. Menurut PBB, perdagangan manusia merupakan perusahan kriminal terbesar ketiga di dunia yang mampu menghasilkan 9.5 Juta USD dalam pajak tahunan menurut masyarakat intelejen AS (Sinaga, 2011: 10).
Perdagangan TKI Ilegal ( Human Trafficking ) sebagai Ancaman terhadap Human Security
Pasca perang dingin, isu keamanan berbah sesuai dengan kompleksitas ancaman yang dihadapi dunia internasional. Kompleksitas ancaman yang dihadapi dunia di era globalisasi  ini mncul karena meningkatnya  interaksi Negara-negara di dunia internasional. Bahka dalam sebuah buku “ Sebuah Dunia yang di Lipat ” karangan Yasraf Amir Piliang menjelaskan bahwa intensitas intraksi Negara-negara di dunia internasional kin semakin mudah dan sangat cepat (Yasraf, 2014: 67).  Ditambah lagi dengan pendapat Winarno bahwa dengan kopleksitas tersbut ancamn tidak hanya bersifat militer, melainkan ancaman yang berkaitan dengan isu-isu non-tradisional seperti  isu  lingkungan hidup, keamanan energi, keamanan manusia ( Human Security ), ketahanan pangan, keamanan ekonomi, dan lain sebagainnya (Winarno 2014: 19). Ancaman yang baru dan semakin kompleks ini mengakibatkan tidak hanya berbicara mengenai persoalan yang mengancam keamanan Negara seperti isu kedaulatan, melainkan jauh lebih krusial lagi yaitu ancaman terhadap penduduk yang mendami sebuah Negara, ini yang
disebut dengan ancaman terhadap manusia atau dalam istiah keren dalam disiplin Hubungan Internasional Human Security .
Konsep keamanan manusia ( Human Security )
mengalami perkembangan makna dari waktu ke waktu.
Tergantung kepada manusia itu sendiri bagaimana menafsirkan keamanan itu sendiri, karena keamanan menurut manusia yang satu dengan manusia yang lain akan mengalami interpretasi yang berbeda-beda. Sehingga Human Security merupakan ancaman yang diprakarsai oleh manusia, bukan pendapat dari Negara. Mungkin di suku Asmat yang ada di Papua, melakukan persetubuhan dengan orang  lain akan merasa biasa, sementara suku Sasak di Pulau Lombok melakukan hubungan suami  istri di  luar pernikahan akan menganggap merupakan ancaman bagi manusia karena merupakan tindakan persetubuhan di luar pernikahan, dan begitu seterusnya. Ancaman terhadap manusia tergantung kondisi tempat tinggal manusia itu sendiri.
Bentuk  ancaman terhadap manusia bisa berbeda, kemunculan ancaman ini bisa berbentuk apapun, menyerang siapapun, tanpa melihat batas wilayah Negara tempat manusia itu tingagal, tanpa mengenal suku, tanpa mengenal latar belakang pendidikan bahkan agama. Ancaman terhadap Human Security jika dulunya pada waktu perang Dunia I, PD II dan perang dingin di dominasi oleh milter dan nuklil, kini berbeda dari sebelumnya.  Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Gomes dan Gasper bahwa ancaman terhadap manusia kini menjelam seakan-akan masuk tanpa bisa
dihindari seperti ekonomi, pangan,  lingkungan hidup, kesehatan, serta bentuk ancaman lainnya dari komunitas dan negara yang berbeda seperti perdagangan TKI  illegal di provinsi NTB (Gomes & Gasper, 2013: 2).
Ancaman, tidak semua ancaman bisa digolongkan ke dalam kategori sebuah ancaman, sebuah isu bisa dikatakan sebagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan sebuah Negara yaitu apabila isu tersebut termasuk ke dalam  ancaman nyata ( extensial threats ) terhadap kedaulatan dan keutuhan suatu Negara (Buzan dkk, 1998: 27). Perdagangan manusia dalam bentuk perdaganga TKI illegal di NTB memang secara langsung tidak mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akan tetapi dengan adanya perdagangan TKI  illegal di NTB serta perdagangan manusia di daerah lain di bagian Indonesia akan mengganggu rasa aman terhadap manusia yang ada di dalam Indonesia itu sendiri.  Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh UNDP bahwa keamanan manusia ( human security ) merupakan keamanan yang diakibakan oleh masalah kemiskinan, kekurangan makanan, penyakit, dan penindasan. Hingga tidak ada kepastian hukum yang diberikan pemerintah terhadap para korban Perdagangan manusia. Kondisi tersbut merupakan kondisi yang tidak aman.
Perdagangan manusia  apaun bentuknya termasuk perdagangan TKI  illegal merupakan salah satu bentuk ancaman yang masuk kedalam kategorisasi ancaman yang
bersifat non-tradisional  atau keamanan manusia ( human security ). Sinaga menjelaskan bahwa Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang melanggar  HAM. Senada dengan apa yang disampakan Sinaga tersebut, PBB membuat perjanjian internasional bahwa Perdagangan manusia sudah masuk kedalam atagori pelanggaran HAM. Perjanjian tersebut diberi nama “ Universal Declaration of Human  Rigths dan International Covenant on Civil and Politics Rights .

## Kesimpulan
Peran Unit Counter Trafficking IOM sebagai sebuah organisasi internasional yang menangani perdagangan manusia terutama khususnya perdagangan TKI legal di NTB tidak terlalu signifikan. Berdasarkan penelitian dan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap peran Unit Counter Trafficking IOM dalam menangani perdagangan TKI illegal di Provinsi NTB khususnya empat Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara. Saat ini peran Unit Counter Trafficking IOM belum terlalu signifikan.
Dilihat dari role expection, role conception, role performance dan role set, Unit Counter Trafficking IOM masih pada tahapan mencari kepercayaan terhadap masyarakat atau yang dikatakan dengan role expection . Sementara kerjasama Unit Counter Trafficking IOM dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk menyelesaikan ke masalah akarnya yakni menangkap
para Traffickers masih belum bisa di lakukan oleh Unit Counter Trafficking IOM. Walapun Unit Counter Trafficking IOM mampu membantu Pemerintah NTB untuk memulangkan para korban perdagangan TKI illegal asal NTB. Unit Counter Trafficking IOM belum mampu menyatu di tengah masyarakat NTB yang memiliki kondisi budaya, adat istiadat yang sangat tradisional.

## Referensi
Aggestam, Lisbeth. 2006. Role Theory and European Foreign Policy: A Framework of Analysis dalam, The  European Union’s Role in International Politics: Concept and Analysis , London and New York: Routledeg, h. 11-26
Anak  Agung Banyu Perwita & Yani M Yanyan. 2005. Pengantar Hubungan Internasional. PT RENAJA ROSDAKARYA. Bandung
Burchil, Scott, dkk. 2009. Theories of International  Relations, Fourth Edition. Palgrave Macmilan
Buzzan, Barry. 1991. People, State, and Fear: An Agenda For International Security Studies in The  Post-Cold  Era. New York: Harvester Whetsheaf.
Creswell, Jhon. 2009. Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 2 nd edition, California: Sage Publications.
Jackson Robert & Georg Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. PUSTAKA PELAJAR. Yogjakarta
Keohane, Robert O. 1982. “The Demand fo international Regimes”.
International Organization, Vol. 32 No. 2, p. 325-335. MIT press dalam ( http://www.jstor.org/stable/2600589 ) diakses 20 Oktober 2017.
Kegley, Charles W. and  Haviland, Jr. 2004. The  Global Agenda: Issues and persepective. New York: St. Martin’s Press.
Risse-Kapen Thomas. 1995. Bringing Transnasional Relation Back in: Non-State  Actor, Domestic Structures, and International Institutions. United Kingdom: Cambridge University Press.
Robbins, Stephen P. 2001. Organization Begavior 9 th Edition. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Snyder, Craig A. (ed). 2008. Contemporary Security and Stratgy. New York: Palgrave MacMillan.
Winarno, Budi 2011, Isu-Isu Global Kontemporer. Yogyakarta.
Karya Ilmiah:
Sinaga, Obsatar. 2011. Fenomena
Human Trafficking di Asia Tenggara. Makalah Ilmiah . Disampaikan dalam Pembekalan Praktikum Semester II T. A. 2010/2011 Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional. Jatinangor.
Jurnal:
Haftel, Yoram Z.  and Thompson,  Alexander. 2006. “ The Independence of International Organization: Cncept and Application ”, dalam The Jurnal of Conflict Resulution Vol. 50, No. 2.
Artikel dalam Website:
Walker, Stephen G. 2013. “ Binary Role Theory and Uncertainty
Problem in International Relations Theory, dalam (http://myweb.uiowa.edu/bhlai/woerkshop/walker.pdf) diakses pada 23 Oktober 2017.
Gomez, Oscar A and Gasper Des. 2013. Human Securty, UNDP. Dalam ( http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security _guidance_note_rnhdrs.pdf ) diakses 01 Januari 2018.
Internet:
Septarini , Eka Chandra. (2016) Jadi Kantong TKI, NTB Rawan
Perdagangan Orang http://industri.bisnis.com/read/20161207/12/610015/j adi-kantong-tki-ntb-rawan-perdagangan-orang. Desember 07, 2016, diakses 02/10/2017 IOM Indonesia. Sejarah IOM
Indonesia. https://indonesia.iom.int/id/iom-indonesia/sejarah-iom- indonesia.diakses 02/10/2017 Himawan, Adhitya. (2016). Korban Terbesar Trafficking  Adalah TKI dari NTB. Suara.com. https://www.suara.com/news/2016/08/25/070550/kor
ban-terbesar-traficking-adalah-tki-dari-ntb
25 Agustus 2016 diakses 03/10/2017
http://kbr.id/berita/042017/kemenaker_telusuri_tempat_pena mpungan_calon_tki_ilegal_di_jakarta/89621.html