Jurnal Penelitian Agama Hindu
Terakreditasi Kepdirjen Risbang Kemenristekdikti Nomor 10/E/Kpt/2019

## Jayapangus Press
Volume 3 Nomor 2 (2019) ISSN : 2579-9843 (Media Online) http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/JPAH

## MODEL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI GENERASI
MELENIAL PADA ERA 4.0
(Kasus Pengelolan Hutan Di Desa Adat Tenganan)
Oleh: Ni Wayan Karmini Universitas Hindu Indonesia Email: karmini.niwayan@yahoo.com

## Abstrak
Karya  ilmiah  ini  bertujuan  membahas  implementasi  kearifan  lokal  masyarakat  adat Desa Tenganan dalam mengelola hutan dan maknanya dalam pendidikan lingkungan hidup bagi  generasi  milenial  pada  era  4.0.  Sebagai  bentuk  kajian  kualitatif,  data  penelitian diperoleh melalui observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam dengan 11 informan, yakni  pemerhati  pariwisata  budaya  Bali  dan  prajuru  adat  Desa  Tenganan  Pegringsingan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat berupa awig-awig secara konsisten diterapkan dalam pengelolaan hutan wisata desa  Tenganan  Pengingsingan.  Komunitas  Bali  aga  setempat  amat  mematuhi  dan melaksanakan awig-awig tersebut, antara lain dengan menyadari bahwa mereka merupakan bagian  dalam  alam  setempat,  tidak  merusak  potensi  flora  dan  fauna  hutan,  serta memanfaatkan  hasil  hutan  secara  adaptif.  Penerapan  kearifan  lokal  (awig-awig)  dalam mengelola hutan Tenganan secara adaptif memiliki implikasi langsung dalam menumbuhkan perilaku  yang  mendukung  upaya  pelestarian  lingkungan  hidup.  Sikap  dan  perilaku masyarakat  Tenganan  dalam  mengelola  hutan  secara  adaptif  merupakan  suatu  model pendidikan langsung bagi anak milenial setempat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

## Kata Kunci : Hutan Tenganan, Pelestarian Lingkungan Hidup, Era 4.0

## Abstract
This  scientific work discusses the discussion of the implementation  of  local  wisdom  of the  Tenganan  Village  indigenous  people  in  managing  forests  and  their  meaning  in environmental  education  for  millennials  in  the  4.0  era.  As  a  form  of  qualitative  study, research  data  were  obtained  through  observation,  literature  study,  and  in-depth  interviews with 11 informants, namely observers of Balinese cultural tourism and customary interpreters of  Tenganan  Pegringsingan  Village.  The  collected  data  were  analyzed  descriptively- qualitatively. The assessment results show that customary law forms awig-awig applied to the management  of  Tenganan  Pengingsingan  village  tourism  forest.  The  local  Balinese community  strongly  agrees  and  implements  these  awig-awig,  among  others  considered  as part of the local nature, does not damage the potential of forest flora and fauna, and utilize forest  products  in  an  adaptive  manner.  The  application  of  local  wisdom  (awig-awig)  in managing the Tenganan forest is compatible with the direct application of growing protection that  supports  environmental  preservation.  The  attitude  and  problems  of  the  Tenganan community  in  forest  management  are  adjusted  to  the  model  of  direct  education  for  local children in efforts to preserve the environment.

## Keywords: Tenganan Forest, Environmental Preservation, Era 4.0

## PENDAHULUAN
Pariwisata  merupakan  sebuah  sektor  unggulan  dunia.  Pariwisata  diperkirakan World Tourism Organization  (WTO) dalam Sabri  (2006) sebagai  sektor prospektif  yang akan terus berkembang seiring dengan kunjungan wisata mencapai 1,6 miliar keberbagai belahan dunia pada  tahun  2020.  Dalam  30  tahun  terakhir,  Budeanu  (2007)  mengatakan  bahwa  pariwisata sudah berhasil menjadi sektor primadona dan mengalami perkembangan signifikan.
Menurut Wang and Wall (2005), perkembangan pariwisata dipengaruhi kuat oleh faktor lingkungan  sebagai  suatu  industri.  Buck  dan  Law  dalam  Pitana  dan  Gayatri  (2005) memandang  citra  dari  industri  pariwisata  menjadi  semakin  prioritas  sejalan  dengan meningkatnya  intensitas  dalam  pertumbuhan  pasar  global.  Citra  pariwisata  menjadi  sesuatu yang  diperjuangkan  dalam  meraih  loyalitas  wisatawan  melalui  penguatan  kesan  secara langsung dan iklan (Piskorski, 2011).
Pariwisata  Bali  merupakan  ikon  pariwisata  Indonesia  di  mata  dunia.  Pariwisata  Bali menjadi  barometer  perkembangan  pariwisata  nasional  karena  dianggap  sudah  berkembang pesat dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan nasional.Wihadanto dan Firmansyah (2013) mengatakan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah Bali.Pariwisata Bali pun sudah mulai  berkembang  sejak  Bali  menjadi  selalu  menjadi  buah  bibir  orang  Belanda  ketika  era kolonial  di  Indonesia  (Bungin,  2015).Pariwisata  Bali  semakin  dikenal  setelah  ditemukan kedekatan  diantara  budaya  jawa  dengan  budaya  Bali  pada  tahun  1930  (Picard,  2006). Demikian perkembangan pariwisata budaya menjadi representasi dari pariwisata Bali, dimana jasa dan produk wisata budaya Bali paling diminati wisatawan ketika di Bali dan masih selalu ditawarkan kepada wisatawan.
Penetapan  pariwisata  budaya  Bali  dalam  pembangunan  pariwisata  Bali  diresmikan berdasarkan  peraturan  daerah  provinsi  Bali  nomor  2  tahun  2012  tentang  Kepariwisataan Budaya  Bali.  Peraturan  ini  menggantikan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Tingkat  I  Bali Nomor  3  Tahun  1991  tentang  Pariwisata  Budaya  yang  dianggap  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan kebijakan kepariwisataan nasional. Sejalan dengan kebijakan kepariwisataan nasional, pembangunan pariwisata Bali juga mengembangkan ekowisata.
Ekowisata  merupakan  bentuk  wisata  konservatif  untuk  kesejahteraan  daerah  dan kelestarian lingkungan alam (Damanik dkk, 2006).Ekowisata merupakan bentuk solutif untuk memperbaiki  citra  negatif  dari  pembangunan  pariwisata.Ricardson  dan  Fluker  (2004) mengatakan  bahwa  pariwisata  sudah  berdampak  terhadap  perubahan  lingkungan.Kerusakan, ketidakseimbangan  lingkungan  akibat  semakin  minimnya  lahan  hijau  pasca-pembangunan pariwisata  menimbulkan  citra  negatif  bagi  pariwisata  (Budeanu,  2007).Sebagai  pariwisata alternatif, Koslowski dan Travis dalam Kusuma Negara (2010) mengatakan bahwa ekowisata sebagai  tipikal  kegiatan  wisata  yang  berpihak  pada  keberlangsungan  ekologis  dalam pembangunan pariwisata.
Sektor  pariwisata  yang  menghandalkan  potensi  lingkungan  alam  (ekowisata) merupakan  tipe  wisata  yang  sukses  dibangun  dan  berlangsung  berkelanjutan  di  desa  adat Tenangan Bali. Mengingat Tenganan dikenal sebagai sebuah desa Bali Aga karena memiliki tradisi  budaya  Bali  Aga  yang  berbeda  dengan  desa-desa  lain  di  Bali,  sehingga  sangat potensial  dikembangkan  pariwisata  budayasecara  berkelanjutan.  Namun,  pada  desa  adat Tenganan  justru  berkembang  ekowisata  yang  sampai  saat  ini  juga  mampu  berkelanjutan  di desa adat Tenganan, Bali.
Keberadaan ekowisata di era revolusi Industri 4.0 dewasa ini menjadi semakin penting. Revolusi Industri 4.0 atau The Fourth Industrial Revolution, era dimana teknologi digitalisasi dan otomatisasi, kian memainkan peran penting dalam berbagai kegiatan ekonomi, terutama di sektor kegiatan industri manufaktur. Ada beberapa teknologi kunci yang mewarnai era ini, seperti  kecerdasan  buatan  ( artificial  intelligence),  Internet  of  Things (IoT),  super  komputer, rekayasa genetika, teknologi otomatisasi, dan beberapa teknologi lain berbasis digital.
Komitmen  menjaga  harmonisasi  bumi  dan  lingkungan  hidup,  bisa  lebih  dioptimalkan melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi  berbasis  solusi Internet  of  Things  (IoT) melalui Nusantara  Earth  Observation  Network  (NEOnet)  –  Kedeputian  Bidang  Teknologi Pengembangan  Sumberdaya  Alam  (TPSA)  –  BPP  Teknologi.  Optimalisasi  adopsi  konsep Industri  4.0  untuk  kebumian  (Bumi  4.0)  serta  untuk  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan sumber  daya  alam  (SDA)  sesuai  dengan  prinsip  kelestarian  alam,  berpotensi  besar mendukung  upaya  pemerintah  menuju  Revolusi  Industri  4.0  (Anonim,  2018,  Ristek  Dikti, 2019).
Desa Adat Tenganan berhasil mengelola ekowisata karena masyarakat setempat berhasil melaksanakan kearifan lokal yakni awig-awig (hukum adat)  dalam mengelola hutan setempat secara  adaptif.  Pengelolaan  hutan  Tenganan  secara  adaptif  telah  menjadikan  Desa  Adat Tenganan  sebagai  salah  satu  pudsat  ekowisata  di  wilayah  Kabupaten  Karangasem,  Bali Timur,  Sehubungan  dengan  hal  ini,  maka  karya  ilmiah  ini  membahas:  (1)  Bagaimana implementasi kearifan lokal masyarakat adat dalam mengelola hutan di Desa Adat Tenganan? (2) Apa makna pengelolaan hutan yang adaptif di tenganan bagi pendidikan lingkungan hidup untuk generasi milenial?

## METODE
Karya ilmiah ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif tentang pengelolaan hutan di dewa  adat  Tenganan.  Data  penelitian  diperoleh  melalui  observasi,  studi  pustaka,  dan wawancara  mendalam  dengan  11  informan,  yakni  pemerhati  pariwisata  budaya  Bali  dan prajuru adat Desa Tenganan Pegringsingan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif- kualitatif.  Diharapkan,  melalui  publikasai  ini  dapat  dipetik  sebuah  pembelajaran  berharga bahwa  kearifan  lokal  yang  berupa  hukum  adat  ( awig-awig )  memiliki    kedudukan  yang penting  dalam  kehidupan  masyarakat  adat  untuk  mendukung  upaya  pelestarian  lingkungan hidup dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan Tenganan
Masyarakat  desa  adat  Tenganan  adalah  bagian  dari krama Bali  asli  yang  juga  disebut sebagai Bali  aga .  Jumlah  penduduk krama Desa  Adat  Tenganan  Pegringsingan  sampai dengan Juni 2016 adalah 1368 KK atau 4614 jiwa, terdiri dari 2241 jiwa laki-laki dan 2373 jiwa perempuan. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat, karma Desa Adat Tenganan Pegringsingan  memiliki awig-awig, yaknihukum  adat  tertulis  yang  memuat  seperangkat kaedah-kaedah  sebagai  pedoman  bertingkah  laku  dalam  masyarakat  dan  disertai  dengan sanksi-sanksi  yang  dilaksanakan  secara  tegas  dan  nyata.  Para  leluhur  penduduk  desa  ini menyusun awig-awig pada  sekitar  abad  ke  11,  dan  dibakukan  dalam  sebuah  'buku  suci'  58 halaman  yang  ditulis  dalam  bahasa  Bali. Awig-awig desa  adat  Tenganan  Pegringsingan dengan  sanksi-sanksi  yang  tegas  dan  nyata  ternyata  telah  mampu  mengatur  hubungan manusia dan kesinambungan pemanfaatan sumber daya alam.
Desa  Adat  Tenganan  Pegringsingan  memiliki  hutan  seluas  255,840  hektar.Kondisi hutan desa setempat masih relatif asri karena kehidupan flora (tetumbuhan, pepohonan, buah- buahan)  dan  fauna  (binatang  ternak)  yang  ada  masih  terlindungi  karena  pengelolaannya dilakukan  dengan  menerapkan awig-awig secara  konsisten.  Segenap krama desa  adat setempat  mematuhi  dan  menjalankan  isi awig-awig Desa  Adat  Tenganan  Pegringsingan tersebut.
Menurur  Astiti  (2005:  2),  pada  prinsipnya awig-awig mengatur  tentang parhyangan , (sebagai  pencerminan  hubungan  manusia  dengan  Tuhan, pawongan (sebagai  pencerminan hubungan  manusia  dengan  manusia)  dan palemahan (sebagai  pencerminan  hubungan manusia  dengan  lingkungannya).  Di  sini, awig-awig berperan  sebagai  alat  pengendalian sosial.Selain itu, dalam upaya pengelolaan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga
ditempuh  melalui  tindakan  yang  bersifat  represif,  yakni  penegakan  sanksi  kepada  para pelanggarnya.Dengan  penerapan  sanksi  yang  tercantum  dalam awig-awig kepada  si  pelaku diharapkan  kaidah-kaidah  yang  berlaku  diharapkan  dapat  kembali  ditaati,  dan  pola-pola hubungan  yang  terganggu  akibat  penyimpangan  tersebut  dapat  dipulihkan  seperti  sedia  kala (Senasri,  2008).  Sanksi  yang  tertuang    dalam awig-awig dapat    dibedakan    menjadi    dua yaitu  :  sanksi  yang bersifat fisik antara lain berupa peringatan, denda, penutupan saluran air, pencabutan  hak  sebagai    penggarap,  dan  sanksi    yang  bercorak  religius    berupa  kewajiban untuk  melakukan  upacara  tertentu  untuk  mengembalikan keseimbangan lingkungan hidup, termasuk keberadaan hutan di desa setempat (lihat Tabel 1).

## Tabel 1
Awig-Awig terkait Pengeloalaan Hutan Wisata Desa Tenganan Pegringsingan
Pasal Substansi/isi Sanksi 3 Mencuri hasil kebun Mengganti 2 kali lipat dan denda uang sebesar 2.000 Mencuri mas, perak, permata, mirah, intan ratna Mengganti 2 kali lipat dan denda uang sebesar 10.000 10 Pengungsi (orang luar desa) dilarang memungut reruntuhan buah-buahan apapun Pelanggarnya didenda sebesar 100 37 Pendatang (orang luar desa)  sama sekali tidak diperkenankan untuk memiliki tanah di wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan Pelanggarnya didenda uang sebesar setengah harga tanah dan disita tanahnya oleh desa adat 55 Penduduk Desa Tenganan Pegringsingan mencuri/ memetik buah-buahan: buah durian, buah tehep, pangi, tingkih. Pelanggarnya didenda uang sebesar 2.000 Pendatang  (orang luar desa) dilarang mencuri/memetik buah durian, buah tehep, pangi, tingkih. Pelanggarnya didenda uang sebesar 4.000 Sumber: Awig-awig Desa AdatTenganan  Pegringsingan
Seperti  ditunjukkan  pada  Tabel  1,  terdapat  sejumlah  pasal  dalam awig-awig yang bertujuan  untuk  memproteksi  dari  segala  tindakan  yang  secara  langsung  maupun  tidak langsung  bisa  merusak  hutan  di  Desa  Adat  Tenganan  Pegingsringan.Diantara  pasal awig- awig tersebut  adalah  pasal  3,  pasal  8,  pasal  10,  pasal  37  dan  pasal  55.Dalam  pasal  3 disebutkan bahwa siapapun tidak diperkenankan mencuri hasil kebun di Desa Adat Tenganan Pegingsringan.Pelanggarnya  diwajibkan  mengganti  2  kali  lipat  hasil  kebon  yang  dicuri tersebut  atau  dikenakan  denda  uang  sebesar  2.000.  Dalam  pasal  3  juga  disebutkan  ahwa siapapun yang mencuri mas, perak, permata, mirah, intan ratna diwajibkan mengganti 2 kali lipat  atas barang  yang dicuri,  dan dikenakan denda uang sebesar 10.000.  Selanjutnya dalam awig-awig pasal  8  disebutkan  bahwa  siapapun  dilarang  menanam  pohon  tuwum  (tarum), membikin gula, arak (air nira) dan menanam bawang merah, bawang putih.Bagi pelanggarnya didenda uang sebesar 400 dan tanahnya disita oleh desa.
Gambar 1 Hutan Tenganan Pegringsingan (Sumber: Karmini, 2019)
Upaya memelihara lingkungan hidup  di Desa Adat  Tenganan Pegringsingan  termuat dalam awig-awig pasal  10  dan  pasal  37.  Dalam  pasal  10  disebutkan  bahwa  orang  luar  desa dilarang  memungut  reruntuhan  buah-buahan  apapun  yang  dihasilkan  di  kebon  atau  hutan Desa Adat Tenganan Pegringsingan.Pelanggarnya bisa dikenakan denda sebesar 100.
Proteksi terhadap kemungkinan kerusakan hutan dari para pendatang (orang luar desa), bukan  hanya  berupa  ketentuan  pasal  10  yang  melarang  pendatang  memungut  buah-buahan, tetapi    lebih  dari itu,  para  pendatang  (dalam  pasal  37)  juga  tidak  diperkenankan  mengambil alih  (membeli)  tanah  yang  ada  di  wilayah  Desa  Adat  Tenganan  Pegringsingan.  Untuk mengantisipasi  kerusakan lingkungan hidup, awig-awig Desa  Adat  Tenganan Pegringsingan juga mengatur tentang larangan memetik buah-buahan secara sembarangan (Pasal 55).
Demi  menjaga  keseimbangan  lingkungan  hidup,  hak  Penduduk  Desa  Adat  Tenganan Pegringsingan  dalam  memanfaatklan  hasil  hutan  dibatasi,  termasuk  pemanfaatan  hasil  bumi untuk  keperluan  upacara  adat.  Hal  ini  diatur  dalam awig-awig Desa  Adat  Tenganan Pegringsingan  pasal  38  yang  menyebutkan  bahwa  jumlah salaran (sumbangan  wajib)  di wilayah Tenganan  yang bisa dipungut adalah:  pisang  yang berbuah pertama kalim  tangkai (tandan)  kelapa  dalam  sepohon, sirih lebih  dari  satu  genggam,    bambu  dilarang  dua  batang dalam  serumpun  yang  pantas  memakai  kisa  (sejenis  keranjang  dari  daun  kelapa)  wajib  satu kisa berisi 12 biji (butir).
Pembatasan dalam pemanfaatan hasil bumi untuk keperluan upacara adat secara tegas diatur  dalam awig-awig Desa  Adat  Tenganan  Pegringsingan  pasal  54.  Dalam  pasal  54 disebutkan  bahwa  (a)  penduduk  Desa  Adat  Tenganan  Pegringsingan  yang  tidak mengeluarkan nira (saat  upacara) dapat  didenda  uang sebesar 400;  (b)  penduduk Desa  Adat Tenganan Pegringsingan yang menyelenggarakan upacara, berhak (mengambil dengan cuma- cuma hasil bumi: buah kelapa agar 7 butir, buah pisang setandan, buah pinang setandan, buah nangka sebutir, keladi 9 pohon yang sebidang, isen (tanaman sejenis kunir) 9 pohon, ubi kayu satu  kisa  (keranjang)  isi  12  biji  yang  sebidang.  Pembatasan  pemanfaatan  hasil  hutan  ini dimaksudkan  agar  potensi  dan    kesinambungan  hasil  produksi  kebon/hutan  setempat  tetap terjaga.
Perlindungan  Kawasan  Hutan  di  Desa  Adat  TengananLuas  wilayah  lebih  dari  80  % berupa  hutan  yang  bertumpu  pada  konsep agroforestry. Hutanmilik  masyarakat  dan dipelihara  bersama  dengan  aturan  sangat  ketat  yang  dikoordinasi  oleh  kepaladesa.  Prajuru
adat  dan  pengurus  desa  setempat  memiliki  otoritas  penuh  dalam    memegang  kesepakatan yang  telah  tertulis  dalam awig-awig ,  tunduk  pada  tanggung  jawab  dan  sanksi  terhadap pelanggaran.  Realisasi  perlindungan  sumberdaya  alam  sebagai  bentuk  biofisik,  untuk memperoleh kesempatan kerja sebagai  satu  nilai  ekonomi,  kehidupan  sosial yang bersifat berkeadilan  dan  keputusan  bersama  secara  transparan  dan  sangat  demokratis  (Permana, 2010). Hukum adat, berupa awig-awig mampu amengatur warga Desa Tenganan untuk hidup harmonis  dengan  lingkungannya. Awig-awig Desa  Adat  Tenganan  Pegringsingan    merupakan pengejawantahan    hukum    lingkungan  adat  setemat  yang  mengatur  perilaku  lingkungan masyarakat,  sehingga  tercipta  hubungan  manusia  dengan  lingkungan  hidup  yang  serasi, seimbang.  Hal  ini  terjadi  karena  manusia  Tenganan  menganggap  bahwa  mereka  merupakan bagian  dari  alam  semesta.  Terjadi  harmonisasi  kehidupan    dan  membentuk  setiap  orang dalam  masyarakat    sebagai  pembina  lingkungan  yang  bijaksana  dan  bertanggung  jawab. Kebijaksanaan  pengelolaan  hutan  semestinya  dapat  mengubah  perilaku  manusia  dari  yang cenderung untuk merusak alam menjadi pembina yang melestarikan lingkungan hidup secara seimbang.
Penerapan awig-awig dalam  pengelolaan  hutan  desa  Tenganan  memiliki  sejumlah implikasi. Pertama , awig-awig mampu menjaga akelestarian Hutan Tenganan Pegringsingan.Kondisi  hutan  di  wilayah  Desa  Adat  Tenganan  Pegringsingan  masih asrimemiliki sejumlah vegetasi alam berupa pohon, semak atau perdu, dan buah-buahan yang masih dilindungi dan terkelola dengan baik.
Kedua , penerapan awig-awig mampu mendukung keajegan tata ruang.Sebagai bentuk kearifan  lokal, awig-awig tidak  dapat  dilepaskan  dari  kehidupan  sosial  budaya,  dan  religi yang berkaitan dengan tata lingkungan pemukiman, tata pengelolaan sumber daya air dan tata pengelolaan  perlindungan  hutan  (Senasri,  2008).  Sistem  penataan  desa  berlandasakan  pada konsep  dualistis  ( Rwa  Bhineda ),  yaitu  konsepsi  adanya    dua    hal    yang    berlawanan    Pola pemukiman mengelompok ditengah-tengah desa yang  dikeleilingi oleh  bukit  kangin, kauh dan  kaja  sedangkan  di  selatan  merupakan  pintu  keluar  Desa  Adat  Tenganan  Pegringsingan menuju desa  tetangganya Sedahan. Secara umum, struktur desa tersusun atas 4 (empat) arah mata angin  yang  sekaligus  merupakan  pintu (lawangan) dengan pusat terletak pada tegah- tengahnya, dengan fungsinya masing-masing (Gambar 2).

## Gambar 2
Areal Pemukiman di Desa Adat Tenganan
(Sumber: Karmini, 2019)
Penerapan awig-awig dapat menjaga keajegan tata ruang wilayah Desa AdatTenganan Pegringsingan.  Tata  ruang  ini  antara  lain  dapat  dilihat  dari  tata  lingkungan  pemukiman. Dalam  tata  lingkungan  pemukiman,  di  Desa  Tenganan  Pegringsingan  bentuk  wilayah
pemukimannya  membujur  dari  Utara  dan  semakin  merendah  ke  Selatan,  dengan  pola perkampungan  yang  memusat.Sampai  saat  ini  masyarakat  Tenganan  Pegringsingan  masih menempati tanah pekarangan yang telah ditetapkan desa. Luas rata-rata per kepala keluarga 2 are dan total luas keseluruhan permukiman adalah 8,0 ha.
Penerapan awig-awig di  Desa    Tenganan  Pegringsingsan  juga  menjaga  kelestarian lingkungan  hidup  baik  berupa  sawah,  tegalan  dan  hutan  desa.  Kawasan  persawahan  yang mencapai 255,840 ha ini berada di balik bukit hutan Tenganan Pegringsingsan sehingga tidak nampak  dari  daerah  pemukiman.Warga  sejumlah  desa  menggarapnya  dengan  sistem  bagi hasil.Luas  kawasan  hutan  583,035  km  persegi  yang  berada  di  dataran  lebih  tinggi  dari permukiman.
“Kami  selaku  warga  di  sini  memiliki  keyakinan  bahwa  manusia  adalah  bagian  dari alam.  Tetumbuhanm,  hewan  dan  segala  mahluk  hidup  adalah  bagian  dari  kehidupan kami.  Untuk  itu,  hutan  di  sini  kami  lestarikan  agar  kami  bisa  tetap  hidup  secara seimbang  –  selaras  dengan  alam  (Pance,  43  tahun,  wawancara  tanggal  9  Januari 2019).
Manusia  mempunyai    kewajiban    menjaga    dan  melindungi  makhluk  hidup  dan kawasan  hutan.  Perlindungan  hutan  adalah  sebagai  upaya  perlindungan  dirinya.  Bumi merupakan    satu complex  adapted  system yang  mampu  menyesuaikan  dirinya  dalam menghadapi  perubahan,  terutama  perubahan  yang  diakibatkan  manusia.  Penjagaan  dan perlindungan  kawasan  hutan  bermakna  menjaga  eksistensi  kemanusiaan  karena    manusia merupakan salah satu tangga nada dalam kehidupan semesta (Purnama, 2010).
Ketiga ,  penerapan awig-awig menopang  pariwisata  berkelanjutan.  Menurut Soemarwoto  (1991:  69),  strukturisasi  dalam  setiap  hubungan  manusia  dengan  lingkungan menyebabkan setiap  perbuatan manusia  terhadap  lingkungan didasarkan pada aturan hukum yang  mengikatnya  sehingga  prinsip  kelestarian  akan  dapat  dioptimalisasi  hasilnya.  Hal  ini dikarenakan risiko lingkungan tidak saja terjadi secara alamiah, melainkan juga dapat melalui faktor  teknologi  dan  sosial  budaya  lain,  baik  secara  sengaja  maupun  secara  tidak  secara sengaja.  Antara  manfaat  dan  resiko  lingkungan  terdapat  hubungan  yang  erat,  suatu  dapat merupakan  manfaat  dan  risiko  sekaligus,  sehingga  keterikatan  antara  manfaat  dan  resiko lingkungan  nampak  juga  dari  hal  bahwa  mengambil  manfaat  lingkungan  selalu  akan menimbulkan risiko lingkungan.

## 2. Makna Pengelolaan Hutan Tenganan Sebagai Model Pendidiikan Lingkungan Hidup Bagi Generasi Milenial Pada Era 4.0
Pada hakikatnya, pendidikan mencakup kegiatan melatih dan mendidik dalam rangka perkembangan  peserta  didik  yang  lebih  baik.  Pendidikan  diperlukan  untuk  kehidupan  sosial yang lebih baik dan kemudahan dalam pekerjaan. Selanjutnya mengatakan bahwa pendidikan sebagai  proses  panjang  agar  peserta  didik  lebih survive dalam  perubahan  kehidupan . Muhammad Saroni (2011:10).
Sikap  dan  perilaku  adaptif  masyarakat  adat  Tenganan  dalam  mengelola  hutan setempat  merupakan  media  pendidikan  bagi  anak-anak  terkait  sekap  manusia  terhadap lingkungan  alamnya.  Masyarakat  adat  Tenganan  sejak  dini  telah  melibatkan  anak-anak  dan generasi  milenial  dalam  mengelola  potensi  hutan  setempat.  Hal  ini  berarti,  upaya  menjaga kelestarian  hutan  (lingkungan  hidup)  di  wilayah  Desa  Adat  Tenganan  telah  menyertakan generasi  milenial  melalui  proses  pewarisan  budaya  dari  generasi  ke  generasi  selanjutnya melalui  proses  pembelajaran  yang  berlangsung  secara  formal  dan  informal.  Proses pembelajaran formal berlangsung sejak anak-anak di bangku PAUD sampai perguruan tinggi (PT), sedangkan proses pendidikan informal berlangsung melalui enkulturasi (pembudayaan) dan sosialisasi di lingkungan keluarga. Seperti kata Anthony Gidden (2003), peran orang tua
begitu penting untuk melakukan sosialisasi dan enkulturasi (proses pembudayaan) nilai-nilai budaya kepada anak selaku generasi penerus.
Sejak  dini,  anak-anak  Tenganan  telah  mentaati awig-awig (kearifan  lokal)  untuk amenjaga  alam  lingkungannya.  Mereka  dialtih  untuk  berperialku  yang  mendukung  upaya pelestarian  lingkungan  hidup.  Penerapan  kearifan  lokal  ( awig-awig )  dalam  mengelola  hutan Tenganan  secara  daptif  memiliki  implikasi  langsung  dalam  menumbuhkan  perilaku  yang mendukung  upaya  pelestarian  lingkungan  hidup.  Upaya  pelestarian  lingkungan  hidup merupakan bentuk dari pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ), yakni sebuah proses  pembangunan  yang  mengoptimalkan  manfaat  dan  kesesuaian  dari  sumber  daya  alam dan  sumber  daya  manusia  yang  tersedia.  ”Berkelanjutan”  dapat  diartikan  kelestarian  yang menyangkut aspek fisik, sosial, dan politik dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam  ( resources  management )  yang  mencakup  hutan,  tanah,  dan  air,  pengelolaan  dampak pembangunan  terhadap  lingkungan,  serta  pembangunan  sumber  daya  manusia  ( human resources  development ).  Kondisi  ini  dapat  tercapai  apabila  perangkat  kelembagaan memasukkan unsur-unsur multisektor yang mencakup pemerintah, swasta, LSM, serta badan- badan internasional.
Upaya  pelestarian  lingkungan  hidup  di  Desa  Adat  Tenganan  juga  sebagai  langkah kosntruktif dalam mendukung pembangunan pariwisata.  Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan  tidak  dapat  dilepaskan  kaitannya  dengan  pembangunan  berkelanjutan  yang telah  dicanangkan  oleh  pemerintah  sesuai  dengan  tujuan  pembangunan  nasional.  Pariwisata yang  bersifat  multisektoral  merupakan  fenomena  yang  sangat  kompleks  dan  sulit didefinisikan  secara  baku  untuk  diterima  secara  universal.  Sehingga  menimbulkan  berbagai persepsi  pemahaman  terhadap  pariwisata,  baik  sebagai  industri,  sebagai  aktivitas,  atau sebagai sistem.
Dengan  memelihara  keasrian  dan  upaya  pelestarian  lingkungan  hidup,  masyarakat Desa Adat Tenganan telah menjadi subjek pembangunan pariwisata berkelanjutan di desanya. Di  samping  ingin  mengembangkan  kesejahteraan  ekonomi,  mereka  tetap  berupaya  untuk melestarikan  lingkungan  hidup  (ekologis)  dan  tradisi  budaya  Bali.  Dengan  demikian pengembangan ekowisata di Tenganan didukung oleh adanya kapasitas ekologi (kemampuan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan wisatawan), kapasitas fisik (kemampuan sarana dan  prasarana  untuk  memenuhi  kebutuhan  wisatawan),  dan  kapasitas  sosial  (kemampuan daerah  tujuan  untuk  menyerap  pariwisata  tanpa  menimbulkan  dampak  negatif  pada masyarakat  lokal),  serta  kapasitas  ekonomi  (kemampuan  daerah  tujuan  untuk  menyerap usaha-usaha komersial namun tetap mewadahi kepentingan ekonomi lokal).
Desa  Adat  Tenganan  telah  menjadi  salah  satu  tujuan  wisata  di  Bali  yang  dikunjungi wisatawan  nusantara  dan  mancanegara.  Daya  tarik  Desa  Tenganan  bukan  hanya  pada  objek wisata yang berupa keindahan alamnya, tetapi juga tradisi budaya masyarakat desa setempat yang  unik.  Upaya  pelestarian  lingkungan  hidup  di  Desa  Tenganan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan,  yakni  pembangunan  obyek  dan  daya  tarik wisata  dilakukan  dengan  memperhatikan:  (a).  Kemampuan  untuk  mendorong  peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial bangsa ; (b). Nilai-nilai agama,  adat  istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai  yang hidup dimasyarakat ; (c). Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup ; (d). Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri (UU No. 9/1990, Pasal 6).
Upaya  penegakan  awig-awig  untuk  menjaga  pelestarian  dan  keasrian  lingkungan hidup  Desa  Adat  Tenganan  amat  diperlukan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Kode  Etik  Pariwisata (WTO)  yang  menyatakan  bahwa:  "Pariwisata,  faktor  pembangunan  berkelanjutan  "(Pasal  3; Majelis Umum WTO, 1999). Selain itu, upaya pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan amat mendukung  prinsip  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  sesuai  dengan Tri  Hita  Karana , yakni  konsep  yang  terkait  dengan  kebahagiaan  lahir  batin  masyarakat  Hindu  Bali.  Menurut Mantra  (1996), Tri  Hita Karana adalah  keseimbangan  antara  manusia  dengan  sesamanya ( Pawongan ),  manusia  dengan  lingkungannya  ( palemahan )  dan  hubungan  manusia  dengan
TuhanNya  ( parahyangan ).  Upaya  penegakan  prinsip Tri  Hita  Karana (THK)  akan  berarti bagi  pembangunan  pariwisata  Bali  yang  berkelanjutan.  Paradigma  pariwisata  budaya berkelanjutan  meliputi:  terpeliharanya  mutu  sumber  daya  alam  dan  budaya,  meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal, dan terwujudnya kepuasan wisatawan (Ardika, 2006).
Sikap  dan  perilaku  masyarakat  Tenganan  dalam  mengelola  hutan  secara  adaptif merupakan  suatu  model  pendidikan  langsung  bagi  anak  milenial  setempat  dalam  upaya pelestarian lingkungan hidup. Proses pendidikan generasi milenial yang adaptif terhadap alam tersebut  sesuai  dengan  prinsip  pendidikan  di  era  revolusi  industry  4.0    dewasa  ini  yang mencakup olah pikir, olah rasa/karsa , olah raga , olah hati  sehingga tercipta pribadi-pribadi yang  memiliki  karakter  yang  sehat  cerdas,  jujur  dan  berintegritas,  peduli,  tangguh,  mandiri, nasionalis dan religious (Ristekdikti, 2018; Mulyana, 2004). Selain itu, generasi milenial juga wajib  menjaga  planet  bumi,  menjaga  keseimbangan  ekosistem  dan  menjadi  pelopor  dalam merawat,  melestarikan  lingkungan  hidup.  Setidaknya,  terdapat  tiga  sikap  pengembangan industri terhadap lingkungan hidup di era 4.0 dewasa ini, yakni sikap redistributif, restoratif, dan  regeneratif.  Industri  redistributive  ialah  upaya  menjaga  keseimbangan  antara  faktor ekonomi  dengan  pelestarian  lingkungan  hidup. I ndustri    restoratif  ialah  industri  yang  sudah memperhatikan  dan  memperbaiki  mutu  lingkungan.  Selanjutnya  tahap  regeneratif  yaitu ekonomi  yang  meningkatkan  daya  dukung  lingkungan.  Selain  itu,  era  revolusi  industri  4.0 akan mempermudah dalam  pemantauan pencemar dan perubahan iklim global  melalui data- data  lingkungan  yang  dapat  diakses  dengan  mudah  serta  mampu  menjadi early  warning system dalam mengatasi permasalahan yang ada (Anonim. 2019).

## KESIMPULAN
Hukum adat  berupa awig-awig secara konsisten  diterapkan dalam pengelolaan hutan wisata  desa  Tenganan  Pengingsingan.  Komunitas  Bali  aga  setempat  amat  mematuhi  dan melaksanakan awig-awig tersebut,  antara  lain  dengan  menyadari  bahwa  mereka  merupakan bagian  dalam  alam  setempat,  tidak  merusak  potensi  flora  dan  fauna  hutan,  serta memanfaatkan  hasil  hutan  secara  adaptif.  Penerapan  kearifan  lokal  ( awig-awig )  dalam mengelola hutan Tenganan secara adaptif memiliki implikasi langsung dalam menumbuhkan perilaku  yang  mendukung  upaya  pelestarian  lingkungan  hidup.  Sikap  dan  perilaku masyarakat  Tenganan  dalam  mengelola  hutan  secara  adaptif  merupakan  suatu  model pendidikan langsung bagi anak milenial setempat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. (2019). Revolusi Industri 4.0 Menjadi Tantangan Kelestarian Lingkungan Hidup; 20 Februari 2019; https://www.greeners.co/berita/revolusi-industri-4-0-menjadi-tantangan- kelestarian-lingkungan-hidup/
Ardika, I W. (2006). Pengelolaan Pusaka Budaya sebagai Obyek dan Daya Tarik Pariwisata Bali (dalam Bali Bangkit Kembali). Denpasar: Departemen Kebudayan dan pariwisata RI dan Universitas Udayana.
Astiti,  T. I. P. (2005). Awig-Awig Sebagai Sarana Pelestarian Lingkungan Hidup . Denpasar: PPLH Lemlit Universitas Udayana.
Awig-awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan
Budeanu,  A.  (2007).  Sustainable  Tourist  Behavior  :    A  Discussion  of  Opportunities  For Change, International Journal of Customer Studies, 31, pp. 499-508.
Bungin, B. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Depok: Rajagrafindo. Damanik,  J.  dan  Weber,  H.  (2006). Perencanaan Ekowisata Dari  Teori  ke  Aplikasi. Yogyakarta : PUSPAR UGM dan Andi.
Giddens, A. (2003). The Constitution of So-ciety : Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial (D. A. L. Sujono, Trans.). Pasuruan: Penerbit Pedati. Mantra, I. B. (1996). Landasan Kebudayaan Bali . Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.
Saroni, M. (2011). Orang Miskin Bukan Orang Bodoh . Yogyakarta: BahteraBuku Peraturan  Daerah  (Perda)  Penataan  Kawasan  Pariwisata  Kabupaten  Karangasem  Nomor  8
Tahun 2003
Mulyana, R. (2004). Mengatikulasi Pendidikan Nilai . Bandung: Alfabeta.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Permana dkk. (2010). Perubahan Pola Ruang Tradisional Desa adat Tenganan Pegringsingan.
E-Journal  (Volume  3  Nomor  1,  November  2010)  Fakultas  Teknik  Universitas Brawijaya, Malang.
Piskorski, M. J. (2011). Social Strategies That Work . Cambridge :Harvard Business Press. Pitana dan Gayatri. (2005). Sosiologi Pariwisata . Yogyakarta: Andi.
Ristek  Dikti.  (2018).  Urgensi  Audit  Teknologi  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0; https://ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2018/12/20181207094442__MG_9644-01- 180x110-1.jpeg
Ristekdikti. (2018). Mempersiapkan SDM Indonesia di Era  Industri 4.0 (Bahan Presentasi). Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2018; http://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/
Kemenristek dikti-
Mempersiapkan-SDM-Indonesia-di-Era-Industri-4.0.pdf Sabri, L., & Hastono, S. P. (2006). Statistik Kesehatan . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Sadulloh, U. (2011). Pedagogik . Bandung: Alfabeta.
Senastri,  N.  M.  J.  (2008).  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Berdasarkan  Prinsip-  Prinsip Kearifan  Lokal  (Studi  di  Desa  Tenganan  Pegringsingan,  Kecamatan  Manggis, Kabupaten  Karangasem,  Provinsi  Bali)  (Tesis).  Jember:  Program  Studi  Magister  Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Jember.
Soemarwoto, O. (1991). Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan . Jakarta:  Djambatan. Soemarwoto, O. (1994). Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan . Jakarta : Djambatan. Undang-undang  No.  9  Tahun  1990  tentang Kepariwisataan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Wang, Y. and Wall, G. (2005). Sharing the Benefits of Tourism : A Case Study in Hainam, China. Environments, 33 (1); hal 41 – 59.
Wihadanto,  F.  (2013).  Mengatasi  Ketimpangan  Pembangunan  Antar  Wilayah  Melalui Mekanisme  Kompensasi  Di  Era  Otonomi  Daerah  :  Studi  Kasus  Provinsi  Bali. (Prosiding  Seminar  Nasional  FISIP-UT),  Transformasi  Kepemimpinan  Nasional Menuju Masyarakat Madani (ISBN : 978-979-011-827-0).