Journal of Business and Information Systems, Vol. 2, No. 1 www.thejbis.org DOI: 10.36067/jbis.v1i2.34 ISSN: 2685-2543

## Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud: Studi pada pemerintah desa di Kabupaten Bantul
Yenita Wulandari Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia Yenitawd@gmail.com
Sri Widodo Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia sriwidodo0102@gmail.com
Abstract: the  objectives  of  this  research  is  to  know  the  influence  of  internal  control, asymmetry  information,  observance  of  accounting  rules,  and  unethical  behavior  on fraud tendency. The sample of this research is 59 employees on the village governance in the Bantul Regency. This research used purposive sampling as a method to determine the sample. The data of this research is an analysis by validity and reliability testing. The hypothesis was tested by multiple regression analysis. The result of the study shows that internal control and unethical behavior has a significant effect on fraud tendency. In  contrast,  asymmetry  information  and  observance  of  accounting  rules  have  no significant influence on fraud tendency.
Keywords:  internal control; asymmetry information; observance of accounting rules; unethical behavior; fraud tendency

## 1. Pendahuluan
Akuntansi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai sistem informasi yang digunakan untuk  penyusunan  laporan  keuangan  yang  akan  diperlukan  oleh  stakeholders.  Laporan keuangan  merupakan  alat  pertanggungjawaban  kinerja  pemerintah  terhadap  masyarakat sebagai  bentuk  akuntabilitas.  Dalam  hal  pelaporan  keuangan,  instansi  pemerintah  harus menggambarkan  keadaan  organisasi  yang  sebenarnya (Najahningrum,  2013) .  Pesatnya perkembangan  akuntansi  membawa  dua  dampak  bagi  masyarakat,  dampak  yang  pertama yaitu  memberikan  manfaat  terkait  informasi  keuangan  dan  dampak  yang  kedua  yaitu menjadikan  sumber  kesempatan  bagi  seseorang  untuk  melakukan  tindakan  kecurangan seperti adanya korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset (Muna dan Haris, 2018) .
Peraturan  Pemerintah  No  60  Tahun  2008  menjelaskan  bahwa  SPI  (Sistem Pengendalian  Internal)  merupakan  kegiatan  pengendalian  suatu  instansi  yang  dilakukan secara terus-menerus. Kegiatan pengendalian dilakukan oleh pimpinan dan seluruh anggota organisasi dengan maksud untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu SPI dapat memberikan keyakinan yang memadahi atas keandalan laporan keuangan dan aset negara yang aman.
Asimetri informasi adalah kondisi dimana bawahan memiliki akses informasi yang lebih lengkap dibandingkan atasan. Asimetri informasi yang terjadi akan membuka peluang seseorang untuk memberikan informasi yang tidak semestinya diberikan, terutama apabila sebuah  informasi  yang  diberikan  berkaitan  dengan  pengukuran  kinerja  agen.  Asimetri informasi dapat menimbulkan kecurangan dalam pemerintahan. Asimetri informasi dalam
pemerintahan  biasanya  terjadi  diawal  proses  penyusunan  anggaran (Lestari  dan  Supadmi, 2017) .
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2018 yang membahas mengenai  SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) menjelaskan bahwa SAP adalah semua proses yang harus ditaati oleh semua lembaga pemerintahan dalam proses penyusunan hingga proses pelaporan keuangan. Ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai ketaatan terhadap suatu prosedur pengelolaan aset  sebuah  organisasi,  prosedur  akuntansi  hingga  penyajian  laporan  keuangan  yang dilengkapi dengan bukti pendukung sesuai aturan yang ditetapkan oleh SAP. Perilaku tidak etis  adalah  kondisi  yang  terjadi  jika  perilaku  seseorang  menyimpang  dengan  kepentingan organisasi atau mementingkan kepentingan sendiri. Perilaku tidak etis terjadi karena adanya suatu pengawasan yang kurang yang dapat membuka kesempatan seseorang untuk bertindak curang dan melakukan tindakan yang tidak etis (Shintadevi, 2015) .
Berdasarkan  survey  yang  dilakukan  oleh Transparency  International, Indonesia menempati posisi ke 89 dari 180 negara yang melakukan tindakan kecurangan dengan nilai yang didapat yaitu 38 dengan skala 0-100, semakin rendahnya nilai yang didapatkan maka semakin  korup  suatu  negara.  Tabel  1  menunjukkan  berbagai  sektor  yang  didalamnya terdapat kasus korupsi di Indonesia.
Pada tahun 2018 sektor yang paling rawan dilakukan korupsi yaitu anggaran desa, terdapat 96 kasus korupsi terkait dengan anggaran desa. Pemerintah yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah berada dalam wilayah perdesaan. Ditetapkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan  bisa  menjadi  paradigma  baru  bagi  pertumbuhan  pembangunan,  kesejahteraan ekonomi,  dan  kemakmuran  masyarakat  perdesaan  karena  kemakmuran  ekonomi  tidak selamanya terjadi dalam perkotaan (Atmadja et Al. , 2017) .
Penyelewengan dana desa merupakan masalah yang akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan  masyarakat.  Kecurangan  atau fraud yang  dilakukan  oleh  oknum  pemerintah  desa terjadi karena kurangnya transparansi pada pengelolaan dana desa dimana informasi tidak disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu diperlukan berbagai tindakan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa (Muna dan Harris 2018) .
APBN  yang  dialokasikan  untuk  dana  desa  cukup  besar,  sehingga  harus  dijadikan perhatian oleh semua pihak. Dana desa harus mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan  masyarakat,  pelaksanaan  pembangunan,  dan  pemberdayaan  masyarakat sehingga  dibutuhkan  kompetensi  aparatur  untuk  mengelola  keuangan  desa  agar  tercapai tujuan  dan  pemerataan  ekonomi  masyarakat (Lestari  dan  Supadmi,  2017) .  Besarnya  dana desa  yang  dialokasikan  ke  masing-masing  desa  harus  ada  pengawasan  yang  berjenjang dengan  melibatkan  masyarakat,  aparat  pengawas  daerah  hingga  KPK.  Pengawasan  dana desa dapat dilakukan secara pengawasan vertikal dan pengawasan horizontal. Pengawasan vertikal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang secara langsung mulai dari  perangkat  desa  hingga  pemerintah  pusat,  sedangkan  pengawasan  secara  horizontal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

## Tabel 1. Pemetaan korupsi di Indonesia sepanjang 2018 berdasarkan sektor
No Sektor Jumlah Kasus Nilai Kerugian Negara Nilai Suap Pungutan Liar Pencucian Uang 1 Anggaran Desa 96 Rp 37,2 M 2 Pemerintahan 57 Rp 287 M Rp 73,5 M Rp 57 M 3 Pendidikan 53 Rp 64,7 M Rp 2,6 M Rp 1,4 M 4 Transportasi 32 Rp 470,7 M Rp 19,2 M Rp 24,8 M 5 Kesehatan 21 Rp 56,3 M Rp 2 M Rp 4,9 M 6 Pengairan 21 Rp 203,7 M 7 Pertanahan 20 Rp 40,2 M Rp 32,4 M Rp 372 M 8 Sosial Kemasyarakatan 18 Rp 46,7 M Rp 13,7 M 9 Perbankan 16 Rp 2,1 T 10 Perizinan 14 Rp 1,1 T Rp 2,8 T Rp 107 jt Rp 34 M 11 Perdagangan 11 Rp 13 M Rp 591 Rb 12 Ketenagakerjaan 9 Rp 462,8 M Rp 6,6 M Rp 3 M 13 Pertanian 9 Rp 7,3 M Rp 1,1 M 14 Pajak 9 Rp 2,8 M Rp 106 jt Rp 13 jt 15 Pemilu 8 Rp 7,9 M Rp 635 jt 16 Energi dan Listrik 6 Rp 571 M Rp 500 jt 17 Kependudukan 6 Rp 3,4 M Rp 93 jt 18 Koperasi 6 Rp 7,6 M Rp 30 jt 19 Peternakan 6 Rp 20,1 M 20 Peradilan 5 Rp 5,7 M 21 Perumahan 5 Rp 16,6 M Rp 500 jt Rp 110 jt 22 Telekomunikasi dan Informasi 4 Rp 3,4 M Rp 12 M Rp 429 jt 23 Pertamanan 4 Rp 2,9 M 24 Keagamaan 3 Rp 2,6 M Rp 100 jt 25 Kehutanan 3 Rp 1,4 M Rp 500 jt 26 Olahraga 3 Rp 342 jt Rp 7 M 27 Pariwisata 3 Rp 861 jt 28 Kebersihan 2 Rp 1,4 M 29 Pemadam Kebakaran 2 Rp 390 jt Rp 3 jt 30 Kepolisian 1 Rp 40 jt 31 Manufaktur 1

## Rp 650 jt
Penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi fraud ini  masih  menarik diteliti karena beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan adanya fenomena terjadinya kasus kecurangan yang ada di Indonesia sepanjang tahun 2018 sejumlah 96 kasus korupsi di anggaran desa.  Penelitian Ahriati et al ., (2015) ; Azmi
(2017) membuktikan  bahwa  pengendaian  internal,  asimetri informasi  dan  ketaatan  aturan tidak  berpengaruh  terhadap fraud ,  sedangkan  penelitian Delfi  (2014) ; Muna  dan  Harris (2018) ; Dewi et al ., (2017) membuktikan bahwa pengendalian internal, asimetri informasi dan ketaatan aturan berpengaruh terhadap fraud.

## 2. Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis
Kecurangan (Fraud) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang ataupun  kelompok  melalui  manipulasi  laporan  keuangan  agar  memperoleh  keuntungan pribadi  dan  merugikan  perusahaan  atau  instansi (Antarwiyati  dan  Purnomo,  2017) . Kecurangan merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk
memperoleh  manfaat  untuk  kepentingan  diri  sendiri (Suprajadi,  2009) .  Salah  satu  faktor yang  memicu  adanya  fraud  adalah  lemahnya  pengendalian  internal  organisiasi.  Apabila pengendalian internal organisasi baik maka keyakinan dan keandalan atas laporan keuangan dapat dijamin (Delfi, 2014) . Komponen pengendalian Internal COSO meliputi Lingkungan pengendalian,  penilaian  risiko,  aktivitas  pengendalian,  informasi  dan  komunikasi  serta pemantauan (Arens,  2014) .  Beberapa  komponen  tersebut  harus  saling  terintegrasi  karena merupakan komponen yang sangat penting bagi organisasi. Penelitian Lestari dan Supadmi (2017) ; Muna  dan  Harris  (2018) menyatakan  bahwa  pengendalian  internal  berpengaruh negatif terhadap kecurangan, semakin efektif organisasi menerapkan pengendalian internal maka  kecurangan  yang  terjadi  akan  semakin  kecil.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka dirumuskan hipotesis yaitu:
H 1 : Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud.
Asimetri informasi adalah kondisi dimana ada ketidaksesuaian informasi antara pihak yang  memberi  informasi  dengan  pihak  yang  membutuhkan  informasi.  Asimetri  informasi terjadi ketika pihak yang memberikan informasi memiliki informasi yang lebih mengenai informasi internal yang ada di organisasi dan prospek masa depan organisasi (Lestari dan Supadmi,  2017) .  Terdapat  dua  tipe  asimetri  informasi  yaitu adverse  selection  dan  moral hazard (Swara et al ., 2017) . Kedua tipe asimetri tersebut memiliki permasalahan yang sama yaitu informasi yang tidak transparan atau tersembunyi. Oleh karena itu adanya informasi yang  tersembunyi  akan  mengakibatkan  permasalahan  yang  serius  pada  organisasi.  Hasil penelitian Lestari dan Supadmi (2017) menjelaskan adanya asimetri informasi akan memicu tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawai. Adanya asimetri informasi yang tinggi dalam sebuah  organisasi  maka fraud yang  akan  terjadi juga  semakin  besar.    Berdasarkan  uraian diatas maka dirumuskan hipotesis yaitu:
H 2 : Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap fraud.
Ketaatan  merupakan  sebuah  sikap  patuh  terhadap  aturan  yang  berlaku.  Aturan merupakan  tindakan  yang  harus  dipatuhi.  Perusahaan  pasti  memiliki  aturan  yang  harus ditaati  oleh  setiap  anggota  salah  satunya  yaitu  aturan  dalam  akuntansi.  Aturan  akuntansi yang digunakan oleh pemerintahan yaitu SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) (Rizky dan Fitri,  2017) .  Penelitian Dewi et  al., (2017) menjelaskan  bahwa  ketaatan  terhadap  aturan akuntansi  dapat  memperkecil  peluang  pegawai  untuk  melakukan  kecurangan.  Selain  itu, kurangnya pemahaman terhadap peraturan juga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Semakin taat pegawai terhadap aturan akuntansi maka fraud yang  terjadi  juga  semakin  rendah.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dirumuskan  hipotesis yaitu:
H 3 : Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap fraud.
Perilaku tidak  etis  merupakan  perilaku  menyimpang  dari  tugas  dan  kewajiban  yang disepakati.  Perilaku  tidak  etis  disebabkan  karena  lemahnya  kontrol  managemen  atau pimpinan satu tingkat diatas sehingga membuka potensi karyawan melakukan tindakan yang tidak etis dan menimbulkan kerugian perusahaan (Dewi et al., 2017) . Penelitian Dewi et al.,
(2017) menjelaskan bahwa apabila perilaku  tidak etis yang dilakukan oleh pegawai semakin tinggi maka kesempatan untuk melakukan tindakan fraud juga semakin besar. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis yaitu:
H 4 : Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap fraud.

## 3. Metode penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada responden  penelitian.  Responden  penelitian  ini  adalah  pegawai  di  Pemerintah  Desa  se- Kabupaten  Bantul.  Tehnik  pengambilan  sampel  adalah purposive  sampling dengan mengacu  pada  kriteria  yang  sesuai  dengan  fokus  penelitian  yaitu  faktor-faktor  yang mempengaruhi  tindakan  kecurangan  pada  pengelolaan  dana  desa.  Oleh  karena  itu  untuk mempermudah  pengambilan  sampel  dan  memperoleh  data  yang  berkualitas  dilakukan penyebaran  kuesioner  menngunakan  kriteria  yaitu  1)  Pegawai  Pemerintah  Desa  bagian Kepala Urusan Keuangan; 2) telah bekerja > 1 tahun; 3) berusia > 20 tahun; 4) pendidikan minimal SMK/SMK.

## Pengukuran Variabel
Variabel fraud diukur dengan kuesioner yang menggunakan 9 pertanyaan dengan indikator yaitu  kecurangan  laporan  keuangan,  korupsi  dan  penyalahgunaan  aset (Rizky  dan  Fitri, 2017) .  Variabel  pengendalian  internal  diukur  dengan  kuesioner  yang  menggunakan  5 pertanyaan  dengan  indikator  yaitu  lingkungan  pengendalian,  penaksiran  resiko,  aktivitas pengendalian,  informasi  dan  komunikasi,  pemantauan  dan  monitoring (Rizky  dan  Fitri, 2017) . Seluruh pertanyaan diukur dengan skala 5 point yaitu 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju.
Variabel asimetri informasi diukur dengan kuesioner yang menggunakan 6 pertanyaan dengan  indikator  yaitu  manajemen  memiliki  informasi  yang  lebih  baik,  manajemen  lebih mengetahui potensi kerja, manajemen lebih mengetahui teknik pekerjaan, manajemen lebih mengetahui faktor eksternal dan manajemen lebih mengetahui target (Najahningrum, 2013) . Variabel  ketaatan  aturan  akuntansi  diukur  dengan  kuesioner  yang  menggunakan  7 pertanyaan  dengan  indikator  yaitu  tanggungjawab,  integritas,  obyektivitas,  kehati  hatian, kerahasiaan, konsistensi dan standar teknis (Rizky dan Fitri, 2017) . Variabel perilaku tidak etis  diukur  dengan  5  pertanyaan  dengan  indikator  yaitu  perilaku  mengabaikan  aturan, penyalahgunaan kedudukan, sumberdaya organisasi, dan kedudukan (Rizky dan Fitri, 2017) .

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 75 kepala urusan keuangan di 75 pemerintah desa Kabupaten Bantul. Penyebaran  kuesioner dilakukan selama kurang lebih  3  bulan  dengan  hasil  61  kuesioner kembali.  Dari  kuesioner  yang  kembali  hanya  59 kuesioner  yang  dapat  dianalisis  sisanya  2  kuesioner  tidak  dapat  dianalisis  karena  tidak lengkap.  Hasil  analisis  terhadap  diskripsi  responden  ditunjukkan  pada  tabel  2. S etelah dilakukan analsis terhadap deskripsi responden selanjutnya dilakukan pengujian data yaitu dengan  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas.  Uji  validitas  menggunakan  pearson  correlation dengan p value < 0,05. Uji reliabilitas dengan menggunakan nilai cronbach alpha dengan
batas cut-off  0,5. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan adalah valid. Contoh hasil uji validitas variabel fraud ditunjukkan pada tabel 3 .

## Tabel 2. Deskripsi responden
Keterangan Jumlah Prosentase Usia: a. Kurang dari 20 tahun
b. 21-30 tahun
c. 31-40 tahun d. Lebih dari 40 tahun
9 16 36 14,8% 26,2%
59,0% Jenis kelamin a. Pria b. Wanita 45 16
73,8% 25,2%
Lama bekerja:
a. Kurang dari 1 tahun
b. 2-5 tahun
c. 6-10 tahun
d. Lebih dari 10 tahun 3 18 12
28 4,9%
29,5%
19,7% 45,9%
Pendidikan terakhir:
a. SMP b. SMK c. Diploma d. Sarjana 1 29 8 28
1,6%
47,5%
13,1% 45,9% Tabel 3. Hasil uji validitas variabel fraud Item pertanyaan Korelasi P value Keterangan Y1 0,783 0,000 Valid Y2 0,844 0,000 Valid Y3 0,894 0,000 Valid Y4 0,900 0,000 Valid Y5 0,817 0,000 Valid Y6 0,894 0,000 Valid Y7 0,753 0,000 Valid Y8 0,848 0,000 Valid Y9 0,633 0,000 Valid Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach alpha Keterangan Pengendalian internal 0,793 Reliabel Asimetri informasi 0,923 Reliabel Ketaatan aturan 0,660 Reliabel Perilaku tidak etis 0,880 Reliabel Fraud 0,938 Reliabel
Setelah dilakukan pengujian data langkah selanjutnya adalah dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian  hipotesis  menggunakan  regresi  linier  berganda  untuk  mengetahui  pengaruh variabel  pengendalian  internal, asimetri  informasi,  ketaatan  aturan  dan  perilaku  tidak  etis terhadap kecurangan. Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan pada tabel 5.
Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Variabel Koefisien beta P value Keterangan Pengendalian internal -0,244 0,009* H 1 : terbukti Asimetri informasi -0,067 0,469 H 2 : tidak terbukti Ketaatan aturan 0,138 0,141 H 3 : tidak terbukti Perilaku tidak etis 0,669 0,000** H 4 : terbukti F Hitung =18,143 Adj R 2 = 0,542
0,000 **
*Sig < 5%, ** sig < 1%
Hasil koefisien beta pada variabel pengendalian internal menunjukkan angka -0,244 dan nilai sig  0,009  yang berarti pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud (H 1 terbukti). Hasil  koefisien  beta  pada  variabel asimetri informasi  menunjukkan  angka  - 0,729 dan nilai signifikansi 0,469 yang berarti asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap fraud (H 2 tidak  terbukti) . Hasil  koefisien  beta  pada  variabel  ketaatan  aturan  akuntansi menunjukkan angka 1,495 dan nilai signifikansi 0,141 yang berarti ketaatan aturan akuntansi tidak  berpengaruh  terhadap fraud (H3  tidak  terbukti). Hasil  koefisien  beta  pada  variabel perilaku  tidak  etis  menunjukkan  angka  7,319  dan  nilai  signifikansi  0,000  yang  berarti pengendalian internal berpengaruh positif terhadap fraud (H4 terbukti).
Variabel  pengendalian internal  berpengaruh  negatif terhadap fraud sejalan  dengan penelitian Muna dan Harris (2017) yang membuktikan pengendalian internal berpengaruh negatif  terhadap fraud. Sistem  pengendalian  internal  pemerintah  menjelaskan  bahwa pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan secara continue yang dijalankan semua pegawai  dalam  suatu  organisasi  untuk  memberikan  keyakinan  atas  laporan  keuangan. semakin tinggi pengendalian internal yang diterapkan semakin rendah fraud akan terjadi.
Asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap fraud. Penelitian ini sejalan dengan Swara et al., (2017) yang membuktikan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap fraud. Asimetri  informasi  tidak  terjadi  karena  seluruh  pegawai  cenderung  mengetahui  seluruh informasi  yang  ada  dalam  suatu  organisasi  sehingga  tidak  ada  kesenjangan  informasi diantara semua pihak (Ahriati et al., 2015) .
Ketaatan aturan tidak berpengaruh terhadap fraud. Hasil ini sejalan dengan penelitian Azmi  (2017) yang  membuktikan  bahwa  ketaatan  aturan  akuntansi  tidak  berpengaruh terhadap fraud. Ketaatan  aturan  akuntansi  adalah  suatu  proses  yang  harus  ditaati  dan dijalankan  oleh  seluruh  pegawai  dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan  untuk tercapainya suatu tujuan yaitu memberikan keandalan terhadap laporan keuangan. Kondisi keuangan  suatu  instansi  dinilai  dari  sebuah  laporan  keuangan,  suatu  instansi  jika  tidak mematuhi  aturan  akuntansi  dalam  pengelolaan  keuangan  akan  membuka  peluang  untuk melakukan tindakan kecurangan.
Perilaku  tidak  etis  berpengaruh  positif  terhadap fraud .  Hasil  ini  mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2017) yang membuktikan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan. Perilaku tidak etis merupakan perilaku yang melanggar  norma-norma  sosial  yang  diterima  secara  umum  salah  satunya  yaitu  tindakan kecurangan yang dapat membahayakan keberlangsungan suatu organisasi. Semakin tinggi
perilaku tidak etis yang dimiliki oleh instansi maka semakin tinggi pula kesempatan untuk melakukan fraud (Rizky dan Fitri, 2017) .

## 5. Kesimpulan dan Implikasi
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  yaitu  pengendalian  internal  dan  perilaku  tidak  etis berpengaruh  terhadap fraud ,  sedangkan  asimetri  informasi  dan  ketaatan  aturan  akuntansi tidak berpengaruh terhadap fraud. Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi bagi Pemerintah Desa se-Kabupaten Bantul dalam upaya pencegahan fraud dengan melakukan peningkatan ketaatan aturan akuntansi dan memperkuat penerapan pengendalian Internal.
Keterbatasan  dari  penelitian  ini  adalah  pertama  penelitian  hanya  dilakukan  di Pemerintah Desa se-Kabupaten Bantul dengan mengambil sampel Kepala Urusan Keuangan dengan  sejumlah  75  reponden  saja.  Penelitian  selanjutnya  dapat  memperbanyak  sampel dengan menambahkan staff keuangan untuk menambah jumlah responden penelitian karena semakin banyak sampel yang digunakan dalam pengujian maka akan memberikan hasil yang mendekati  sebenarnya (Dewi et  al., 2017) .  Kedua,  penelitian  ini  hanya  meneliti  variabel seperti  pengendalian  internal,  asimetri  informasi,  ketaatan  aturan  akuntansi,  dan  perilaku tidak  etis  yang  dimana  hanya  sebesar  54,  2%  berpengaruh  terhadap fraud .  Penelitian selanjutnya  diharapkan  mempertimbangkan  untuk  menambah  variabel  penelitian  seperti moralitas manajemen dan kepuasan kerja (Shintadevi, 2015) .  Ketiga, penelitian ini hanya membagikan kuesioner kepada responden. Diharapkan penelitian selanjutnya mendampingi responden  dalam  mengisi  kuesioner  agar  tidak  terjadi  perbedaan  persepsi  dengan  cara memberikan penjelasan secara langsung dan ditambah dengan metode wawancara (Atmadja, et al., 2017) .

## Daftar pustaka
Ahriati,  D.,  Basuki,  P.,  &  Widiastuty,  E.  (2015).  Analisis  pengaruh  sistem  pengendalian internal,  asimetri  informasi,  perilaku  tidak  etis  dan  kesesuaian  kompensasi  terhadap kecenderungan  kecurangan  akuntansi  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lombok Timur. Jurnal InFestasi , 811 (1), 41–55.
Antarwiyati, P., & Purnomo, R. E. (2017). Motivasi melakukan fraud dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jurnal  Akuntansi  &  Auditing  Indonesia , 12 (2),  157–166. https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art7
Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). Auditing & Jasa Assurance. Erlangga. Edisi Kelimabelas .
Atmadja,  A.  T.,  Adi,  K.,  &  Saputra,  K.  (2017).  Pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan keuangan desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis , 12 (1), 7–16.
Azmi, N. (2017). Pengaruh ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi  (Studi pada BUMN di Kota Padang). Jurnal Akuntansi , 5 (2).
Delfi,  T.  (2014).  Pengaruh  efektifitas  pengendalian  internal  dan  kesesuaian  kompensasi terhadap  kecenderungan  kecurangan  akuntansi  (Survey  pada  perusahaan  BUMN cabang Pekanbaru). JOM Fekon , 1 (2), 1–17. https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.043
Dewi, C. K. R., Surya, R. A. S., & Hasan, M. A. (2017). Pengaruh  pengendalian internal, kesesuaian  kompensasi,  ketaatan  aturan  akuntansi,  dan  perilaku  tidak  etis  terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. JOM Fekon , 4 (1), 1443–1457.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Lestari, N. K. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi pada kecurangan akuntansi. E-Jurnal Akuntansi , 21 (1), 389–417. Muna, B. N., & Harris,  L. (2018). Pengaruh  pengendalian internal dan asimetri akuntansi (Penelitian persepsi pengelola keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri BLU). Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis , 6 (1), 35–44.
Najahningrum,  A.  F.  (2013).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  fraud:  Persepsi  Pegawai Dinas Provinsi DIY. Accounting Analysis Journal , 2 (3), 259–267.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (n.d.).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan. (n.d.).
Rizky, M., & Fitri, F. A. (2017). Pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, penegakan hukum, dan perilaku tidak etis terhadap kecurangan akuntansi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMEKA) , 2 (2), 10–20.
Shintadevi,  P.  F.  (2015).  Pengaruh  keefektifan  pengendalian  internal,  ketaatan  aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan  perilaku  tidak  etis  sebagai  variabel  intervening. Nominal,  Barometer  Riset Akuntansi dan Manajemen , 4 (2), 111–126.
https://doi.org/10.21831/nominal.v4i2.8003
Sugiyono. (2016). Statistika Untuk Penelitian . Bandung: Penerbit Alfabeta. Suprajadi, L. (2009). Teori kecurangan, fraud awareness dan metodologi untuk mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan. Bina Ekonomi , 13 (2), 52–58.
Swara,  S.  P.,  Saragih,  K.,  &  Sinaga,  S.  (2017).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi kecenderungan  kecurangan  akuntansi  pada  PT.  Bank  DKI. Fundamentaln Management Journal , 2 (1), 14–25