…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## FAKTOR PENYEBAB BPJS NONAKTIF DI PUSKESMAS KECAMATAN TANAH ABANG
Oleh Tryandi Rohmadoni 1 , Puteri Fannya 2 , Daniel Happy Putra 3 , Nanda Aula Rumana 4 1,2,3,4 Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Universitas Esa Unggul Jakarta
Jl. Arjuna Utara No. 9, RT.1/RW.2, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11510 Email: 1 tryandirohmadoniekti@gmail.com , 2 puteri.fannya@esaunggul.ac.id , 3 daniel.putra@esaunggul.ac.id , 4 nanda.rumana@esaunggul.ac.id
Article History: Received: 01-10-2022 Revised: 11-10-2022 Accepted: 20-11-2022
Abstract: Kepesertaan BPJS Nonaktif yaitu peserta yang proses  pendaftarannya  terhambat  dan  pelayanan menjadi  berbayar  secara  mandiri.  Tujuan  penelitian adalah  mengidentifikasi  faktor  penyebab  kepesertaan nonaktif di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang. Metode penelitian  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Teknik pengumpulan  menggunakan  instrumen  pedoman wawancara.  Hasil  penelitian  terdapat  peserta  nonaktif sebesar 72 peserta. Dari 72 sampel terdapat 30 peserta nonaktif  karena  premi  (41,67%),  14  peserta  nonaktif karena  keluar  kemauan  sendiri  (19,45%),  3  peserta nonaktif  karena  anak  PPU  >21  Tahun  (4,17%),  11 peserta  nonaktif  karena  tidak  ditanggung  (15,28%),  14 peserta  nonaktif  karena  data  ganda  (19,45%).  Dari jumlah  peserta  BPJS  yang  mendaftar  untuk  berobat  di puskesmas,  terdapat  peserta  yang  status  kepesertaanya nonaktif  sebanyak  72  peserta,  status  kepesertaan  yang nonaktif karena premi menjadi salah satu yang tertinggi. Penyebab  status  kepesertaan  nonaktif  paling  tinggi disebabkan  oleh  Nonaktif  karena  premi,  hal  ini  bisa disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  terkena phk  dan  pendapatan  ekonominya  berkurang.  Sehingga dapat  mengakibatkan  tertundanya  pelayanan  peserta dan  menghambat  proses  pendaftaran.  Saran  sesuai dengan  visi  misi  BPJS  Kesehatan  untuk  dapat meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  peserta,  bpjs kesehatan  harus  bisa  meningkatan  mutu  pelayanan, terutama dalam bidang informasi teknologi yang dapat dibuat  untuk  mengingatkan  peserta  bpjs  kesehatan terutama  yang  status  kepesertaannya  nonaktif  dengan menggunakan SMS Blast, E-mail, Whatsapp, Telepon dsb.
Keywords: BPJS Nonaktif, Kepesertaan
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## PENDAHULUAN
Puskesmas  adalah  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif di wilayah kerjanya. Puskesmas bukan hanya persoalan teknis medis tetapi juga berbagai keterampilan sumber daya manusia yang mampu mengorganisir model sosial  yang  ada  di  masyarakat,  juga  sebagai  lembaga  kesehatan  yang  menjangkau masyarakat  di  wilayah  terkecil  dan  membutuhkan  strategi  dalam  hal  pengorganisasian masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan kesehatan secara mandiri.
Upaya  untuk  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang berkualitas, di antaranya adalah meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Peran  puskesmas  dan  jaringannya  sebagai  institusi  yang  menyelenggarakan  pelayanan kesehatan  di  jenjang  pertama  yang  terlibat  langsung  dengan  masyarakat  menjadi  sangat penting.  Puskesmas  bertanggungjawab  menyelenggarakan  pembangunan  kesehatan  di wilayah kerjanya.
Puskesmas  memiliki  peran  sebagai  garda  terdepan  dalam  pelayanan  kesehatan kepada  masyarakat  dan  Puskesmas  merupakan  fasilitas  kesehatan  (Faskes)  tingkat pertama  bagi  pemegang  kartu  BPJS  (Badan  Pelayanan  Jaminan  Sosial)  Kesehatan. Pendaftaran pasien BPJS rawat jalan bagi puskesmas bertujuan memberi kemudahan pada peserta  BPJS  untuk  mendapatkan  pelayanan  dari  puskesmas  kepada  masyarakat  untuk mendapatkan kesejahteraan dalam bidang kesehatan.
Sesuai  Peraturan  Presiden  No  19/2016  pasal  17A  keterlambatan  bayar  lebih  dari  1 bulan  sejak  tanggal  10  maka  status  penjamin  peserta  BPJS  akan  dihentikan  sementara. Dalam  waktu  45  hari  sejak  status  diaktifkan  kembali,  peserta  wajib  membayarkan  denda kepada  pihak  BPJS  untuk  setiap  pelayanan  rawat  inap.  Besaran  denda  yang  dimaksud adalah sebesar 2,5% dari setiap biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak. Ketentuan ini berlaku jika peserta menunggak sampai paling banyak 12 bulan dengan besar denda paling banyak Rp. 30.000.000.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yaitu pada Pasal 14 disebutkan bahwa  setiap  warga  Indonesia  dan  WNA  yang  telah  bekerja  di  Indonesia  selama  6  bulan wajib menjadi anggota BPJS. Peserta BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kategori; Penerima Bantuan  Iuran  Jaminan  Kesehatan  (PBI-JK)  dan  Non  Penerima  Bantuan  Iuran  (Non  PBI). Iuran peserta PBI akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah, dan bagi non-PBI terbagi menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja, yang iurannya telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fadhila  Amaliah  Ramadhani, pembayaran  iuran  peserta  akan  mempengaruhi  statusnya  sebagai  peserta  aktif,  peserta aktif wajib diberikan pelayanan sampai pasien sembuh termasuk tindakan valiatif namun berdasarkan  regulasi  ditentukan  bahwa  bagi  peserta  yang  belum  membayar  iuran (nonaktif)  belum  berhak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  melalui  BPJS  hingga  pasien melakukan  pelunasan  dan  pembayaran  denda  keterlambatan.  Dan  akan  berdampak  pada pelayanan yang akan diterima apabila sewaktuwaktu dibutuhkan di rumah sakit.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dian  Purnama  Sari,  Else  Suhaimi, Mahendra  Kusuma  bahwa  Pemberlakuan  Denda  Pelayanan  2.5%  atas  keterlambatan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
pembayaran  Iuran  BPJS  Kesehatan  di  latar  belakangi  oleh  besarnya  jumlah  yang  harus dibayarkan  peserta  dan  kurangnya  kepatuhan  peserta.  Ketidakdisiplinan  peserta  ini berimbas  pada  defisit  keuangan  BPJS  Kesehatan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  empiris  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual  3  yaitu  dengan  mengkaji  Peraturan  Presiden  No.  82  Tahun  2018  Tentang Jaminan  Kesehatan  terhadap  penerapan  denda  pelayanan  2,5%  atas  keterlambatan pembayaran  iuran  BPJS  Kesehatan  dalam  mendapatkan  pelayanan  di  Rumah  Sakit,  dan mengetahui dampak penerapan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lulus Wijayanti, Adanya kebijakan kenaikan  iuran  BPJS  yang  diusulkan  oleh  dewan  jaminan  sosial  pada  18  Agustus  2019 menimbulkan berbagai respon baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat sendiri. Respon  tersebut  ada  yang  setuju  maupun  tidak  setuju.  Setuju  di  sini  dalam  arti  untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan menutupi anggaran BPJS yang defisit. Kemudian yang tidak setuju dikarenakan kebijakan dianggap memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.  Bahkan  sebagian  masyarakat  menganggap  kenaikan  BPJS  ini  hanya  untuk menutupi defisit bukan untuk memperbaiki pelayanan yang masih minim. Sehingga banyak dari mereka yang merasa keberatan dengan adanya kebijakan kenaikan iuran. Namun, pada dasarnya kebijakan iuran BPJS memiliki berbagai dampak yang ditimbulkan baik dampak positif maupun negatifnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Noor  Latifah  A,  Wafa  Nabila,  Fini Fajrini. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan penyelenggara yang kepesertaannya  bersifat  wajib  sebagaimana  tertuang  dalam  UU  No.40  Tahun  2004.  Di wilayah Banten, Kota Tangerang Selatan menduduki peringkat ke-2 sebagai wilayah dengan peserta  BPJS  terbanyak  memiliki  tunggakan  dalam pembayaran  BPJS  di  mana  Kecamatan Pamulang  memiliki  jumlah  tunggakan  tertinggi  yaitu  32.484  jiwa  dan  Kelurahan  Benda Baru  memiliki  jumlah  tunggakan  tertinggi  sebesar  4.586  jiwa.  Iuran  sangat  berpengaruh terhadap  kelancaran  berjalannya  BPJS  Kesehatan  agar  tidak  terjadi  defisit.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang Memengaruhi kepatuhan peserta mandiri  dalam  membayar  iuran  BPJS  di  Kelurahan  Benda  Baru.  Penelitian  dilakukan  di Kelurahan  Benda  Baru,  Kecamatan  Pamulang  Kota  Tangerang  Selatan  pada  bulan  Juli- Agustus Tahun 2019.
Puskesmas  Kecamatan  Tanah  Abang  adalah  Puskesmas  dengan  status  Akreditasi Utama pada tahun 2018 yang beralamat di JL. Danau Toba Blok A Nomor 1 Kel. Bendungan Hilir  Kec.  Tanah  Abang,  Jakarta  Pusat,  DKI  Jakarta  10210,  Puskesmas  ini  membuka  12 Layanan  UKP  dan  3  Layanan  UKM.  Puskesmas  Kecamatan  Tanah  Abang  terdiri  dari  7 Puskesmas Kelurahan diwilayahnya.
Berdasarkan Hasil Observasi awal yang dilakukan, diketahui bahwa faktor dari kartu kepesertaan  bpjs  nonaktif  adalah  Nonaktif  karena  premi,  Keluar  atas  kemauan  sendiri, Peserta  ppu  usia  >  21  tahun,  Tidak  ditanggung,  dan  Data  ganda.  Rata-rata  peserta  yang Nonaktif  dalam  bulan  januari  2022  yang  didapatkan  antaralain  Nonaktif  karena  premi sebanyak 12 peserta (27,90%), Keluar atas kemauan sendiri sebanyak 9 peserta (20,93%), Peserta  ppu  usia  >  21  tahun  sebanyak  2  peserta  (4,65%),  Tidak  ditanggung  sebanyak  8 peserta (18,60%), dan Data ganda sebanyak 12 peserta (27,90%).
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Dari  Hasil  Wawancara  awal  dengan  petugas  pendaftaran  bahwa  akibat  yang mempengaruhi kepesertaan BPJS Nonaktif yaitu pendaftaran peserta terhambat, pelayanan menjadi  berbayar  secara  mandiri.  Oleh  karena  itu  penelitian  melakukan  edukasi  kepada petugas  pendaftaran  bahwa  pentingnya  mengecek  status  kepeserta  bpjs  aktif  pada  saat digunakan berobat di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang.
Berdasarkan latarbelakang dan hasil survey awal terhadap petugas unit pendaftaran di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang penulis tertarik dalam mengambil judul penelitian tentang “ Faktor Penyebab BPJS Nonakitf di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang”.

## LANDASAN TEORI
Pusat  Kesehatan  Masyarakat  yang  selanjutnya  disebut  Puskesmas  adalah  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  upaya  kesehatan  masyarakat  dan  upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
Puskesmas  merupakan  UKM  tingkat  pertama  yang  menjelaskan  tentang  setiap kegiatan  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan  serta  mencegah  dan menanggulangi  timbulnya  masalah  kesehatan  dengan  sasaran  keluarga,  kelompok  dan masyarakat.  Sedangkan  Upaya  Kesehatan  Perseorangan  (UKP)  adalah  suatu  rangkaian kegiatan  pelayanan  kesehatan  yang  ditunjukan  untuk  meningkatkan  pencegahan, penyembuhan  penyakit,  pengurangan  penderitaan  akibat  penyakit  dan  memulihkan kesehatan perseorangan.
BPJS  (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial)  Kesehatan  merupakan  badan  hukum dengan  tujuan  yaitu  mewujudkan  terselenggaranya  pemberian  jaminan  untuk terpenuhinya  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  bagi  setiap  Peserta  dan  anggota keluarganya.
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan  yang  selanjutnya  disebut  BPJS  Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
1. Iuran  Jaminan  Kesehatan  adalah  sejumlah  uang  yang  dibayarkan  secara  teratur  oleh Peserta,  Pemberi  Kerja,  dan  Pemerintah  Pusat/Daerah  untuk  program  Jaminan Kesehatan.
2. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.
3. Pekerja  Penerima  Upah (PPU) adalah setiap orang  yang  berkerja  pada  Pemberi  Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
4. Bukan Pekerja (BP) adalah setiap orang yang bukan temasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan dan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah.
5. Pekerja  yang  mendaftarkan  dirinya  sebagai  peserta  dilakukan  dengan  melampirkan dokumen yang membuktikan status ketenagakerjaannya berupa bukti penerimaan Gaji atau Upah bulan terakhir.
6. Iuran Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai peserta tetap dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. BPJS  Kesehatan  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  atas  kepatuan  peserta membayar iuran dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
Manfaat  medis  adalah  pelayanan  kesehatan  di  fasilitas  kesehatan  baik  berupa
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
pelayanan  laboratorium,  penunjang  diagnostic  dan  tindakan  medis.  Manfaat  non  medis meliputi  akomodasi,  dan  ambulans.  Manfaat  akomodasi  dibedakan  berdasarkan  skala besaran  iuran  yang  dibayarkan  peserta.  Manfaat  akomodasi  atau  kelas  perawatan  yang ditanggung  dalam  BPJS  Kesehatan  antara  lain  kelas  III,  II,  dan  kelas  I  dan  dibedakan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan peserta. Secara detail manfaat pelayanan BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:
a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Dokter, Keluarga, Klinik Pratama).
1) Administrasi pelayanan
2) Pelayanan promotif dan preventif.
3) Pemeriksaan pengobatan dan konsultasi medis.
4) Tindakan medis nonspsialistik baik operatif maupun non operatif.
5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
6) Transfusi darah sesuai kebutuhan medis.
7) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama
8) Rawat inap sesuai indikasi.
b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan (Rawat jalan di Rumah Sakit).
1) Administrasi pelayanan
2) Pemeriksaan,  pengobatan  dan  konsultasi  spesialistik  oleh  dokter  spesialis  dan subspesialis
3) Tindakan medis spesialistik sesuai indikasi medis
4) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
5) Pelayanan alat kesehatan implant
6) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai indikasi medis
7) Rehabilitasi medis
8) Pelayanan darah
9) Pelayanan kedokteran forensic
10) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.
c. Pelayanan kesehatan rujukan lanjutan (Rawat Inap di Rumah Sakit).
1) Perawatan inap non intensif
2) Perawatan inap di ruang intensif. Faktor-faktor status kepesertaan BPJS Kesehatan Nonaktif:
1. Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  9  pada  Peraturan  BPJS  Kesehatan  No  5  Tahun  2020, Menyatakan  bahwa  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  (PBPU)  adalah  setiap  orang  yang berkerja  atau  berusaha  atas  resiko  sendiri.  PBPU  rata-rata  adalah  peserta  yang berkerja. Nonaktif karena premi adalah status atau pemberitahuan ini akan muncul di akun  mobile  jkn  dengan  huruf  yang  berwarna  merah  atau  saat  petugas  pelayanan kesehatan akan mencetak surat eligibilitas peserta rawat jalan maupun rawat inap, jika peserta belum membayar iuran BPJS kesehatan atau menunggak iuran bulanan. Maka, kepesertaan akan dinonaktifkan sementara. Cara mengaktifkan kembali peserta hanya perlu membayar seluruh tagihan yang belum dibayarkan, setelah itu kepesertaan akan aktif kembali.
2. Berdasarkan Pasal 45 diterangkan bahwa Keluar atas kemauan sendiri adalah status ini terjadi  pada  mereka  yang  sedang  dalam  masa  peralihan  kepesertaan.  Misalnya  dari peserta perusahaan ke peserta mandiri. Apabila jangka waktu masih terhitung kurang
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
dari  satu  bulan  sejak  keluar  dari  perusahaan,  dan  langsung  mengubah  kepesertaan menjadi peserta mandiri, maka kartu dapat langsung aktif. Namun apabila sudah keluar dari  perusahaan  terhitung  lebih  dari  satu  bulan,  dan  akan  mengubah  kepesertaan menjadi peserta mandiri, maka akan dikenakan masa tunggu aktif empat belas hari.
3. Berdasarkan  website  BPJS  Kesehatan  point  1  anggota  keluarga  yang  ditanggung diterangkan bahwa Peserta PPU usia > 21 tahun adalah dalam keterangan ini biasanya akan muncul pada peserta pekerja penerima upah, pns, tni polri. Anak dari peserta BPJS PPU  yang  sudah  berusia  lebih  dari  21  tahun  atau  sudah  bekerja  harus  melakukan perubahan  kepesertaan.  Kepesertaan  dapat  dialihkan  menjadi  peserta  BPJS  PPU  jika anak  tersebut  sudah  bekerja  di  sebuah  perusahaan  lain  atau  beralih  menjadi  peserta mandiri  jika  usia  anak  lebih  21  tahun  dan  belum  bekerja  atau  bekerja  namun perusahaan tidak memberikan tunjangan BPJS Kesehatan. Apabila anak tersebut masih berstatus sekolah atau kuliah, kepesertaan ppu masih dapat dilanjutkan hingga usia 25 tahun,  dengan  syarat  membuat  laporan  ke  pihak  BPJS  Kesehatan  dengan  membawa surat keterangan aktif kuliah dari instansi terkait.
4. Berdasarkan  website  BPJS  Kesehatan  point  4  diterangkan  bahwa  Tidak  ditanggung: status  ini  bisa  terjadi pada  kepesertaan  PBI  (penerima  bantuan  iuran)  yang  iurannya dibayarkan  pemerintah  pusat  atau  daerah  (APBN/APBD)  namun  sudah  tidak  lagi ditanggung oleh pemerintah karena sudah dikategorikan sebagai peserta yang mampu.
5. Berdasarkan penelitian Essy Zulfiani terhadap status kepesertaan data ganda : Peserta yang memiliki data ganda yaitu memiki dua segmen kepesertaan atau lebih diantaranya segmen  PBPU  dengan  segmen  PBI,  Segmen  PPU  dengan  Segemen  PBPU,  Segmen  PBI dan  Segmen  PPU  serta  segmen  atau  kepesertaan  yang  lainnya  agar  diperbaiki  Data yang  bermasalah  berupa  nomor  identitas  kependudukan  karena  peserta  BPJS Kesehatan  yang  sebelumnya  masih  mendaftarkan  tidak menggunakan  KTP  elektronik sehingga  pada  saat  peserta  BPJS  Kesehatan  merubah  segmen  kepesertaan  menjadi masalah, serta BPJS Kesehatan membuat kebijakan yang memberikan kemudahan pada Peserta.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  yaitu  suatu metode  penelitian  yang  dilakukan  untuk  menggambarkan  dan  mendeskripsikan  tentang Faktor  Penyebab  BPJS  Nonaktif  di  Puskesmas  Kecamatan  Tanah  Abang.  Dengan  populasi adalah Seluruh Pasien yang mendaftar untuk berobat di Puskesmas, dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Merupakan teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel.
Dalan penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi, wawancara dan pengisian daftar tilik sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Puskesmas Kecamaatan Tanah Abanag “Faktor Penyebab BPJS Nonaktif di Puskesma Kecamatan Tanah Abang” diperoleh hasil sebagai berikut.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## Tabel 1 Persentase Peserta BPJS Nonaktif
Berdasarkan Tabel 1 dari jumlah sampel sebanyak 72 peserta yang diteliti, diketahui bahwa  peserta  yang  nonaktif  karena  premi  menjadi  kasus  persentase  yang  paling  tinggi sebanyak  30  Peserta  (41,67%),  sedangkan  peserta  yang  nonaktif  anak  PPU  >21  Tahun menjadi kasus dengan persentase terendah sebanyak 3 Peserta (4,17%)
Hasil dari penelitian terhadap faktor penyebab kepesertaan nonaktif di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang sebagai berikut:

## Nonaktif Karena Premi
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  kepada  petugas,  Peserta  BPJS  yang  nonaktif karena  premi  disebabkan  telatnya  pembayaran  iuran  perbulan.  Hal  ini  bisa  disebabkan karena  hilangnya  pekerjaan  atau  kurangnya  pendapatan  peserta  BPJS,  sehingga mempengaruhi pembayaran dan status keaktifan kartu peserta BPJS.

## Keluar Kemauan Sendiri
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  kepada  petugas,  Peserta  BPJS  yang  status kepesertaanya terdapat notifikasi keluar kemauan sendiri disebabkan karena BPJS peserta sudah  tidak  dibayarkan  lagi  oleh  perusahaan.  Hal  ini  bisa  disebabkan  karena  adanya pengurangan  karyawan  sehingga  berdampak  juga  terhadap  status  kepesertaan  tersebut. Hal  ini  masih  bisa  diaktifkan  kembali  status  kepesertaanya  selama  1  Bulan  dengan  cara peserta  mengurus  kembali  pemindahan  pembayarannya  yang  tadinya  dibayarkan  oleh perusahaan menjadi berbayar secara mandiri ataupun menjadi peserta PBI.

## Anak PPU > 21 Tahun
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  kepada  petugas,  Peserta  BPJS  yang  status kepesertaanya  nonaktif  karena  anak  PPU  >21  tahun  disebabkan  karena  anak  PPU  yang tadinya ditanggung oleh orangtua PPU sudah berusia 21 tahun, sehingga anak PPU tersebut harus  membuat  status  kepesertaanya  secara  mandiri.  Apabila  anak  PPU  tersebut  masih menempuh pendidikan dengan melampirkan berita acara anak PPU tersebut masih dalam menempuh pendidikan status kepesertaanya masih bisa aktif sampai usia 25 tahun.

## Tidak ditanggung
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  kepada  petugas,  peserta  BPJS  yang  status kepesertaanya tidak ditanggung hal ini terjadi kepada peserta PBI (APN/APBD) disebabkan karena  data  yang  diperolah  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah  peserta  sudah dianggap  mampu  untuk  membayar  iuran  secara  mendiri  atau  dibayarkan  oleh perusahaannya.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## Data Ganda
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  kepada  petugas,  peserta  BPJS  yang  status kepesetaanya terdapat notifikasi data ganda, disebabkan terjadinya pendaftaran dalam satu nama dengan pembayaran yang berbeda. Hal ini biasa terjadi menimpa peserta penerima upah.  Peserta  bisa  mengaktifkan  kembali  dengan  cara  datang  ke  kantor  BPJS  untuk menghapus salah satu data peserta BPJS.
Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian yang dilakukan pada bulan Mei 2022 diPuskesmas Kecamatan Tanah Abang rata-rata ditemukan sebanyak lima peserta perhari yang  mengalami  bpjs  nonaktif.  Oleh  karena  itu  dapat  berdampak  pada  proses  pelayanan dan  peserta  bpjs  yang  akan  melakukan  pengobatan  sehingga  tidak  akan  mendapatkan pelayanan  dan  mewajibkan  peserta  bpjs  untuk  membayar  pada  saat  berobat.  Hal  ini dikarenakan  ketidaktahuan  peserta  BPJS  terhadap  status  kepesertaan  BPJSnya.  Adapun, pelayanan  yang  tidak  ditanggung  oleh  bpjs  yaitu  pemeriksaan  laboratorium  rontgen  dan Vaksin  Covid-19  status  kepesertaan  dapat  mempengaruhi  tingkat  kepuasan  peserta  di puskesmas kecamatan tanah abang. Apabila peserta ingin mengaktifkan kartu bpjs kembali seperti peserta yang nonaktif karena premi harus membayar tunggakan atau denda terlebih dahulu, dan peserta yang nonaktif karena keluar kemauan sendiri, nonaktif karena PPU >21 Tahun, nonaktif karena tidak ditanggung dan nonaktif data ganda harus mengurus berkas BPJS  diloket  bpjs  yang  tersedia  di  puskesmas  sehingga  peserta  mendapatkan  pelayanan berobatnya kembali.

## Penyebab Kepesertaan Nonaktif di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang
Berdasarkan  tentang  hasil  pengamatan  terhadap  72  peserta  yang  nonaktif  di puskesmas kecamatan tanah abang diantaranya terdapat 30 peserta nonaktif karena premi (41,67%)  merupakan  kasus  terbanyak  yang  dapat  menghambat  proses  pelayanan penjaminan  pengobatan.  Hal  ini  juga  sama  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Noor Latifah  A,  Wafa  Nabila  dan  Fini  Fajrini  bahwa  pengetahuan  memiliki  peran  yang  sangat penting  terkait  dengan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  membayar  iuran  BPJS tepat waktu.
Berdasarkan Pasal 45 diterangkan bahwa keluar atas kemauan sendiri adalah status yang terjadi kepada mereka yang sedang masa peralihan baik dari peserta penerimah upah ke  peserta  mandiri  ataupun  peserta  bantuan  iuran  ke  peserta  mandiri.  Hal  ini  berkaitan dengan  tentang  hasil  pengamatan  terhadap  72  peserta  yang  nonaktif  di  puskesmas kecamatan tanah abang diantaranya terdapat 14 Peserta Nonaktif karena keluar kemauan sendiri  (19,45%)  dikarenkan  peserta  bpjs  mempunyai  tunggakan  pembayaran  dan merupakan kasus tertinggi kedua yang dapat menghambat tertundanya proses pelayanan.
Berdasarkan dengan tentang hasil pengamatan terhadap 72 peserta yang nonaktif di puskesmas kecamatan tanah abang diantaranya terdapat 14 Peserta nonaktif karena data ganda (19,45%) dikarenakan mempunyai kartu kepesertaan lebih dari satu dengan nama yang sama hal ini merupakan kasus tertinggi ketiga yang dapat menghambat tertundanya proses  pelayanan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Essy Zuhami tentang Peserta yang memiliki data ganda yaitu memiki dua segmen kepesertaan atau  lebih  diantaranya  segmen  PBPU  dengan  segmen  PBI,  Segmen  PPU  dengan  Segmen
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
PBPU, Segmen PBI dan Segmen PPU serta segmen atau kepesertaan yang lainnya agar tidak terhambatnya proses pelayanan di Fasilitas Kesehatan.
Berdasarkan website BPJS Kesehatan Point 3 diterangkan bahwa Tidak Ditanggung adalah Status kepesertaan PBI yang dibayarkan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sudah tidak lagi ditanggung atau dianggap mampu oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Hal ini sana dengan tentang hasil pengamatan terhadap 72 peserta yang nonaktif di puskesmas kecamatan tanah abang diantaranya terdapat 11 Peserta nonaktif karena tidak ditanggung  (15,28%)  karena  sudah  dianggap  mampu  membayarkannya  secara  mandiri oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang merupakan kasus tertinggi keempat yang dapat menghambat tertundanya proses pelayanan.
Berdasarkan  tentang  hasil  pengamatan  terhadap  72  peserta  yang  nonaktif  di puskesmas  kecamatan  tanah  abang  diantaranya  terdapat  3  Peserta  nonaktif  karena  anak PPU >21 tahun (4,17%) dikarenakan peserta yang mendaftar sudah tidak lagi ditanggung oleh  orangtuanya.  Hal  ini  merupakan  kasus  terendah  yang  terjadi  diloket  pendaftaran Puskesmas Kecamatan Tanah Abang dan dapat menghambat ataupun tertundanya proses pelayanan. Hal ini berkaitan dengan yang tertera dalam website resmi BPJS Kesehatan pada point  1  yang  berbunyi    anggota    keluarga  yang  ditanggung  oleh  Peserta  PPU  meliputi suami/istri dan maksimal tiga orang anak yang belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
Berdasarkan wawancara dengan petugas loket pendaftaran rata- rata BPJS Kesahatan tidak  pernah  memberikan  informasi  atau  konfirmasi  kepada  setiap  peserta  bahwa  kartu peserta tidak aktif, terlebih pada kasus keluar kemauan sendiri, nonaktif karena anak PPU >21 tahun, nonaktif karena tidak ditanggung, dan nonaktif karena data ganda. Pemberian informasi selama ini lebih kepada peserta mandiri yang  nonaktif karena premi, informasi ini di sampaikan berupa tagihan premi melalui SMS Blast kepada nomor handphone yang di daftar peserta pada saat membuat BPJS. Berikut adalah contoh SMS Blast pada peserta BPJS Kesehatan peserta mandiri:
Gambar 1 Contoh SMS Blast
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## Gambar 2 Contoh SMS Blast

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  tentang  faktor  penyebab  pesertaan  nonaktif  di Pusksemas  Tanah  Abang  diketahui  penyebab  status  kepesertaan  nonaktif  paling  tinggi disebabkan  oleh  Nonaktif  karena  premi,  hal  ini  bisa  disebabkan  oleh  beberapa  faktor diantaranya  terkena  phk  dan  pendapatan  ekonominya  berkurang.  Sehingga  dapat mengakibatkan tertundanya pelayanan peserta dan menghambat proses pendaftaran.

## Saran
Sesuai dengan visi misi bpjs kesehatan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta, BPJS Kesehatan harus bisa meningkatan mutu pelayanan, terutama dalam bidang informasi teknologi yang dapat dibuat untuk mengingatkan peserta BPJS Kesehatan terutama  yang  status  kepesertaannya  nonaktif  dengan  menggunakan SMS Blast,  E-mail, Whatsapp , Telepon dsb. Hal ini untuk dapat menjaga berkelanjutan program JKN-KIS untuk seluruh masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Permenkes  RI.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun 2019. Peratur Menteri Kesehat Republik Indones 2019:1 – 9.
[2] Kemenkes RI. Data Dasar Puskesmas Kondisi Desember 2018. vol. 53. 2018.
[3] Azhar N, Gunawan E. Tinjauan Sistem Pelayanan Pendaftaran Pasien Bpjs Rawat Jalan Di Puskesmas Banjaran Kota 2021;1:951 – 6.
[4] Peraturan  Presiden  RI.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2016 2016:19.
[5] Iyasi  M,  Abubakar  A,  Amri  A.  Pengelolaan  Dana  Masyarakat  Oleh  Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 2020:143 – 54.
[6] Amaliah  F.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Peserta  BPJS  Kesehatan  Yang  Ditolak Rumah Sakit. Fadhila Amaliah Ramadhani 2016:1 – 15.
[7] Purnama DS, Suhaimi E, Kusuma M. Penerapan Denda Keterlambatan Iuran Peserta Jaminan  Kesehatan  Nasional  Menurut  Perpres  No.  82  Tahun  2018.  Ilmu  Huk 2021;1:1 – 11.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
[8] Wijayanti  L.  Dampak  Kebijakan  Kenaikan  Iuran  Bpjs  Terhadap  Pengguna  Bpjs. ISOQUANT J Ekon Manaj Dan Akunt 2020;4:58.
https://doi.org/10.24269/iso.v4i1.318.
[9] Latifah N, Nabila W, Fajrini F. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri  Membayar  Iuran  BPJS  di  Kelurahan  Benda  Baru.  J  Kedokt  Dan  Kesehat 2021;1:191 – 201. https://doi.org/10.47080/joubahs.v1i02.1502.
[10]  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI.  Permenkes  No  3  Tahun  2020  Tentang  Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Peratur Menteri Kesehat Republik Indones 2020:1 – 80.
[11]  Undang - Undang Republik Indonesia. Undang Republik Indonesia Nomor 24  Tahun 2011  Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial.  Undang  REPUBLIK  Indones  No 24 TAHUN 2011 2011:2.
[12]  Peraturan BPJS Kesehatan. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan 2020:1 – 24.
[13]  BPJS  Kesehatan.  Status  Kepesertaan  BPJS  Kesehatan  2020.  https://www.bpjs- kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail.
[14]  Zulfiani  E.  Kesadaran  Hukum  Peserta  Mandiri  BPJS  Kesehatan  Dalam  Pemenuhan Kewajiban Membayar Iuran 2020;1:15 – 22.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN