Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 8 No. 1 Juni 2022 E-ISSN: 2580-5234 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## PENJATUHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA  PADA PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH ASY-SYATHIBI

## Sahnaz Kartika
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Email: sahnazkartika09@gmail.com

## Faisar Ananda
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan e-mail: faisar_nanda@yahoo.co.id

## Abstract
The number of cases of  sexual violence against  children (pedophilia) that did not  experience  a  decline  prompted  the  Indonesian  government  to  pass regulations  related  to  the  imposition  of  chemical  castration  sanctions  on pedophile perpetrators.  The existence of  these sanctions raises pros  and cons in various circles. This study aims to describe the perspective of philosophical normative  Islamic  law  related  to  the  pros  and  cons  of  using  the  maqashid sharia approach of Asy-Syathibi. This research is a qualitative research in the form  of  literature  study.  The  results  of  the  study  concluded  that  chemical castration  sanctions  for  pedophiles  do  not  contradict  and  are  relevant  to  the objectives  of  Islamic law. The punishment  is  expected to  be able to  provide a deterrent effect, as well as to function as a preventive against the possibility of repeating the same type of crime.
Keywords: Chemical Castration, Pedophilia, Maqashid Syari‟ah Asy-Syathibi

## A.  Pendahuluan
Tidak  dipungkiri  bahwa  kasus  kejahatan seksual  terhadap  anak  (pedofilia)  menjadi fenomena  kasus  global  di  berbagai  negara. Jumlah  kasus  kejahatan  tersebut  semakin meningkat  dari  waktu  ke  waktu.Pada  konteks Indonesia  misalnya,  catatan  data  dari  Komisi Perlindungan Anak Indonsia (KPAI)
sepanjang  2016  hingga  2019,  KPAI  telah mencatat  ada  satu  pun  kasus  pedofilia  atau sodomi.  Namun,  pada  2020  lalu,  KPAI menemukan  20  kasus.  Sejak  Maret  2020
hingga  Juni  2021  mendapat  laporan  2.726 kasus  kekerasan  terhadap  anak.  Dari  jumlah itu,  setidaknya  52%  berhasil  dikonfrimasi. Dari yang terkonfirmasi itu, sebagian besarnya merupakan  kekerasan  seksual.  menyatakan bahwa  angka  korban  kejahatan  pedofilia semakin  naik  setiap  tahunnya.  Hal  ini menunjukan bahwa kejahatan pedofilia merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  telah menjadi  bagian  dari  problem  krusial  bagi kehidupan masyarakat Indonesia.
Berdasarkan identitas pelakunya, tindakan kekerasan seksual pada anak dapat diklasifikasikan  menjadi  dua.  Pertama,  pelaku
masih  memiliki  hubungan  darah,  atau  bagian dalam  keluarga  inti  ( familia  abuse ),  termasuk ayah  tiri.  Kedua,  pelaku  adalah  orang  di  luar keluarga korban Kekerasan seksual ( extrafamilial abuse ). 1 Oleh sebab itu, tindakan  kekerasan  seksual  pada  anak  atau kejahatan pedofilia dapat dilakukan oleh orang dewasa  yang  masih  memiliki  kekerabatan keluarga maupun tidak. Kebiri atau yang biasa disebut  kastrasi  merupakan  sebuah  teknik mengamputasi jaringan genitik yang dilakukan pada  testis  seorang  pria. 2 Testis  merupakan organ reproduksi pria yang berperan menghasilkan sperma dan membuat testoteron. 3 Mekanisme  hukuman  kebiri  di sejumlah  negara  bisa  dengan  berbagai  cara  di antaranya dengan pembedahan untuk membuang  testis  (buah  dzakar)  dikenal sebagai  kebiri  fisik  atau  menyuntikkan  zat kimia tertentu disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi.
Salah  satu  faktor  mendasar  penyebab kasus  kejahatan  pedofilia  semakin  meningkat disinyalir  karena  kurang  beratnya  sanksi hukum  yang  diberikan  pada  pelakunya.  Salah satu  bentuk  sanksi  hukum  yang  dinilai  berat dan  banyak  diusulkan  bahkan  diberlakukan,
1 Ratih  Probosiwi  dan  Daud  Bahransyaf, Pedofilia dan  kekerasan  seksual:  Masalah  dan  perlindungan terhadap anak , Sosio Informa 1, no. 1, 2015, hlm. 31.
2 Travis  Nygard  dan  Alec  Sonsteby, In  The  Cultural Encyclopedia  of  The  Body ,  (Westport: Greenwood  Press, 2008), hlm. 502.
3 Ayu  Febri  Wulanda, Biologi  Reproduksi ,  (Jakarta: Salemba Media, 2011), hlm. 9.
yakni sanksi kebiri kimia ( chemical castration ). 4
Bentuk  sanksi  tersebut  telah  banyak diberlakukan  pada  berbagai  negara  seperti California,  Korea  Selatan,  Georgia,  Montana, Oregon,  Wisconsin,  Florida,  Iowa,  Luosiana, dan  Texas. 5 Oleh  sebab  itu,  tidaklah mengherankan  jika  pemberlakuan  sanksi hukum  kebiri  kimia  bagi  pelaku  kejahatan pedofilia  telah  menjadi  salah  satu  fenomena global.
Pada  konteks  Indonesia,  usulan  perlunya penerapan sanksi hukum  kebiri kimia pertama kali  diusulkan  Asrorun  Ni‟am  Sholeh  Ketua Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) pada  tahun  2015.  Menurutnya,  hukum  kebiri kimia  merupakan  bentuk  sanksi  hukumyang tepat  diberikan  kepada  pelaku  kejahatan pedofilia. 6 Salah  satu  yang  mendasari  alasan mengapa  sanksi  hukum  kebiri  kimia  tepat diberlakukan,  karena  kandungan  bahan  kimia tersebut  dapat  melemahkan  hasrat  seksual pelaku.  Tidak  hanya  itu,  bahkan  dapat menghilangkan  dorongan  hasrat  seksual. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  dan  upaya prefentif dari kemungkinan terjadinya kejahatan serupa.
4 Krismiyarsi, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap  Pelaku  Kelainan  Seksual  yang  Melakukan Pencabulan  Melalui  Rehabilitasi ,  Jurnal  Media  Hukum 22, no. 2, 2015, hlm. 10.
5 Zachary  Edmonds  Oswald, Off  with  His-Analyzing the  Sex  Disparity  in  Chemical  Castration  Sentences , Mich. J. Gender & L. 9, no. 2, 2013, hlm. 472.
6 Masrizal Khaidir, Penyimpangan Seks (Pedofilia) , Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  Andalas  1,  no.  2,  2007, hlm. 83.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 8 No. 1 Juni 2022
Kemudian  pada  Oktober  2015,  Yohana Susana Yembise selaku Menteri
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  (PPPA)  menyatakan  bahwa  pemerintah memutuskan  untuk  menerbitkan  Peraturan
Pemerintah
Pengganti UndangUndang (PERPPU)  atas  sanksi  hukuman  kebiri  kimia bagi  pelaku  kejahatan  pedofilia.  Sampai  pada tahapan  kemudian,  yakni  di  bulan  Januari 2016,  Presiden  Republik  Indonesia  (Ir.  Joko Widodo)  meminta  menteri  PPPA  untuk memproses  dan  melakukan  finalisasi  draft PERPU  terkait  bentuksanksi  kebiri  kimia dengan  tetap  masih  memberlakukan  sanksi hukum  penjara.  Pada  akhirnya,  tanggal  12 oktober  tahun  2016,  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  mengesahkan  PERPPU  No.  1 Tahun 2016 tentang Perlindungan  Anak,  yang sekarang sudah dibukukan menjadi UndangUndang  Nomor  17  Tahun  2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
Kendatipun UU No.17 tahun 2016 tentang pemberlakuan sanksi hukum kebiri kimia bagi kejahatan pedofilia telah disahkan, akan tetapi terjadi pro kontra di tengah masyarakat bahkan di  kalangan  pejabat  pemerintah  sendiri berdasarkan  sudut  pandang  yang  digunakan masing-masing.  Bagi  kubu  yang  sepakat dengan  penerapan  sanksi  hukuman  kebiri, berargumen  bahwa  kerugian  korban  kejahatan pedofilia  tidak  dapat  dikembalikan  pelaku. Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  sanksi  hukuman
yang memberikan efek jera baginya. Sedangkan  bagi  kubu  yang  tidak  sepakat, berpendapat  bahwa  pemberian  sanksi  hukum kebiri  bertentangan  dengan  sistem  hukum pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  (nasional) dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Disamping itu,  sanksi  hukum  kebiri  tidak  berimplikasi pada  orientasi  kemaslahatan  bagi  korban. 7
Terlebih terkait efektivitas kebiri juga sejatinya  masih  dipertanyakan  dan  risiko komplikasi  lain  yang  dapat  dialami  oleh terpidana  yang  menerima  sanksi  hukuman kebiri. 8
Jika  dilihat  melalui  perspektif  hukum Islam,  sebagai  bagian  ajaran  hukum  dari agama  mayoritas  penduduk  Indonesia,  maka sanksi  hukum  kebiri  kimia  tidak  ada  dalil khusus,  baik  al-Qur‟an,  Hadis  maupun penjelasan  dalam  berbagai  literatur  hukum pidana  Islam  klasik  (fikih  jinayah).  Namun jika  dlihat  dari  unsur  deliknya,  tindak  pidana pedofilia dapat dikategorikan dalam zina. Zina merupakan  setiap  perbuatan  seksual  yang dilakukan bukan terhadap istrinya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Mu‟minun: 5-7)
ٌَُٕظِفبَح ْىِٓ ِجٔ ُشُفِن ْىُْ  ٍَيِزَّنا َٔ ، َكَهَي بَي  َْٔأ ْىِٓ ِجا َٔ ْصَأ  ٰىَهَع  َّلَِّإ
ْذ ِيُٕهَي  ُشْيَغ  ْىََُِّٓإَف  ْىَُُٓبًَْيَأ ٍَي ، ا َس َٔ  ٰىَغَزْثا  ًٍََِف َكِئَٰنُٔؤَف  َكِنَٰر  َء ُىُْ
ٌَُٔدبَعْنا
7 Abdul  Aziz  Harahap  dan  Athoillah  Islamy, Penolakan  Peran  Dokter  Sebagai  Eksekutor  Sanksi Hukum  Kebiri  di  Indonesia:  Perspektif  Filsafat  Hukum Islam ,  Al-Izzah:  Jurnal  Hasil-Hasil  Penelitian,  2021, hlm. 58–69.
8 Soetedjo,  Julitasari  Sundoro,  dan  Ali  Sulaiman, Tinjauan  Etika  Dokter  sebagai  Eksekutor  Hukuman Kebiri ,  Jurnal  Etika  Kedokteran  Indonesia  2,  no.  2, 2018, hlm. 67.
“ Mereka  (orang-orang  yang  beruntung) adalah  orang-orang  yang  menjaga  kemaluan mereka. Kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya  mereka  tidak  tercela.  Maka barang  siapa  mencari  di  balik  itu,  maka merekalah  orang-orang  yang  melampaui batas .”
Meski  demikian,  sebenarnya  pemberian sanksi  kebiri  kimia  masih  dapat  dikatakan relatif  lebih  ringan  dibandingkan  dengan ketentuan  hukum  pidana  Islam  terkait  bentuk hukuman  dalam  berbagai  kasus  kejahatan seksual  lainnya,  seperti  perkosaan,  zina, homoseksual  (liwat)  mendapat  bentuk  sanksi hukuman  berupa  rajam,  cambuk,  pengasingan dan  berbagai  hukuman  yang  sepadan  dengan perbuatan  yang  dilakukan  melalui  kebijakan pemerintah ( ta‟zir ). 9
Secara tidak langsung, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Sehingga tujuan  pemidaan  dalam  hukum  pidana  Islam adalah:
a.  Pembalasan,  artinya  setiap  perbuatan yang  melanggar  hukum  harus  dikenakan sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  nas.  Jangka panjang  dari  aspek  ini  adalah  pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas ( social defence ). b. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan  kolektif  (general  prevention), artinya pemidanaan dapat memberikan pelajaran bagi orag lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. c. Pemidanaan
9 Madnur, Sanksi  Kebiri  di  Indonesia  dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan  Perlindungan  Anak, (Jakarta:  Tesis  Magister  Hukum  Keluarga  Fakultas Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, 2019, hlm. 4.
dimaksudkan  sebagai  pencegahan  khusus ( special prevention ),  artinya setelah seseorang menjalankan  sanksi  pidana  ia  akan  bertaubat dan  tidak  akan  mengulangi  kejahatannya lagi. 10
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis polemik  pemberlakuan  sanksi  kebiri  kimia dalam  perspektif maqashid syari‟ah dalam pemikiran Asy-Syathibi. Penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  sumbangsih perspektif  hukum  Islam  kontemporer  terkait polemik  pemberlakuan  sanksi  kebiri  kimia bagi  pelaku  kejahatan  pedofilia,  khususnya dalam konteks Indonesia.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  masuk  kategori  penelitian kualitatif  yang  berupa  kajian  pustaka  ( library research ). 11 Sementara  itu,  jenis  penelitian hukum  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum normatif. 12 Sumber data primer, yakni berbagai literatur  ilmiah  yang  membahas  tentang pemberlakuan  sanksi  hukum  kebiri  dalam perspektif  hukum  Islam,  baik  berupa  buku riset,  skripsi,  tesis,  disertasi  maupun  jurnal ilmiah.  Sedangkan,  sumber  data  sekunder, yakni  pelbagai  literatur  penelitian  ilmiah  yang memiliki relevansi dengan objek inti
10 Makhrus  Munajat, Deskonstruksi  Hukum  Pidana Islam , (Yogjakarta: Logung  Pustaka, 2004), hlm. 55-56. 11 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 103.
12 M.  Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  dan Penulisan  Skripsi  Tesis  Disertasi ,  (Bandung:  Alfabeta, 2017), hlm. 27.
pembahasan  dalam  penelitian  ini.  Pendekatan yang  digunakan,  yakni  pendekatan  filsafat hukum  Islam  berupa  teori maqashid  syariah melalui  berbagai  fitur  filsafat  sistem  meliputi fitur kognisi, keseluruhan, keterbukaan, hirarkis relasional, multi dimensi, dan kebermaksudan.  Berbagai  fitur  tersebut  akan digunakan  sebagai  teori  analisis  dalam menganalisa  nilai-nilai  maqashid  syariah  yang termuat  dalam  pemberlakuan  sanksi  hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia. Adapun sifat pendekatan penelitian ini, yakni deskriptif-analitik. Namun tidak hanya bersifat deskriptif-analitik,  melainkan  juga  bersifat preskriptif  dalam  memberikan  saran  yang berpijak dari analisis pembahasan.

## B. Pembahasan dan Hasil
1. Tujuan Pemidanaan Dalam
Penjatuhan  Tindakan  Kebiri  Kimia di Indonesia
Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  No.  70  Tahun  2020 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi Elektronik,  Rehabilitasi,  dan  Pengumuman Identitas  Pelaku  Kekerasan  Seksual  terhadap Anak  sebagai  turunan  dari  Undang-Undang No.  17  Tahun  2016  tentang  Perlindungan Anak.  Aturan  ini  memberikan  kewenangan kepada  negara  untuk  dapat  menjatuhkan
Tindakan Kebiri
Kimia bagi Pelaku Persetubuhan  terhadap  Anak,  yang  mana tindakan  kebiri  kimia  sebagai  pemberian  zat
kimia  melalui  penyuntikan  atau  menggunakan metode yang lain. 13
Tindakan  kebiri  kimia  ini  hanya  dilakukan kepada  pelaku  dewasa  yang  pernah  dipidana karena  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang lain,  yang  mana  perbuatannya  menimbulkan korban  lebih  dari  satu  orang,  mengakibatkan luka  berat,  gangguan  jiwa,  penyakit  menular, terganggu  atau  hilangnya  fungsi  reproduksi, dan/atau  korban  meninggal  dunia,  yang bertujuan  untuk  menekan  hasrat  seksual berlebih,  yang  disertai  rehabilitasi.  Tindakan kebiri kimia ini akan dijalankan setelah pelaku menjalani pidana pokoknya. Terbitnya peraturan  ini  diharapkan  dapat  menjadi jawaban  tentang  pelaksanaan  tindakan  kebiri kimia dalam praktik.
Dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70  Tahun  2020  dapat  diketahui  bahwa  tujuan penambahan  ketentuan  mengenai  tindakan kebiri  kimia,  pemasangan  alat  pendeteksi  dan rehabilitasi  adalah  untuk  mengatasi  kekerasan seksual  terhadap  anak,  memberi  efek  jera terhadap  pelaku,  dan  mencegah  terjadinya kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Kemudian, penjatuhan tindakan kebiri kimia akan dibarengi  dengan  adanya  pemasangan  alat pendeteksi dan rehabilitasi bagi pelaku. 14
13 Nathalina  Naibaho  dan  Tunggal  S, Polemik  Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual , https://law.ui.ac.id/v3/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku- kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-  dan-tunggal-s/, diakses pada tanggal 05 Januari 2022.
14 Tunggal  S,  Nathalina  Naibaho, Penjatuhan Kebiri  Kimia  Bagi  Pelaku  Kejahatan  Seksual  Terhadap Anak  Dalam  Perspektif  Falsafah  Pemidanaan, Jurnal Hukum  dan  Pembangunan  Vol.  50  No. 2,  2020,  hlm. 336.
Tindakan  kebiri  kimia  ini  akan  efektif  jika dijatuhkan  kepada  pelaku  persetubuhan  yang menderita gangguan pedofilia. Pelaku persetubuhan  terhadap  anak  yang  menderita gangguan  pedofilia  merupakan  pelaku  yang mengalami gangguan kesehatan, oleh karenanya perlu untuk diobati untuk mencegah kejahatan  serupa  terulang  kembali.  Proses penyembuhan tersebut dapat diterapkan dengan  mengurangi  produksi  hormon  pelaku sekaligus  melakukan  rehabilitasi  secara  psikis, yang  mana  kedua  tindakan  tersebut  dapat menghilangkan  dorongan  seksual  pelaku  yang menyimpang.
Dalam  hal  pelaku  persetubuhan  terhadap anak  bukan  merupakan  penderita  gangguan pedofilia, maka pelaku tersebut tidak memiliki gangguan  kesehatan  yang  perlu  untuk  diobati. Dengan  demikian,  tindakan  kebiri  kimia sebenarnya  bukan  hanya  sebagai  sanksi  yang bertujuan  rehabilitasi,  namun  memiliki  tujuan sebagai  pembalasan  dan  sebagai  wujud pertanggung  jawaban  atas  tindak  pidana  yang telah  dilakukannya,  yang  merupakan  integrasi dari teori pembalasan dan teori pencegahan.
Tindakan  kebiri  kimia  memiliki  tujuan rehabilitasi  jika  dijatuhkan  terhadap  pelaku yang  menderita  gangguan  pedofilia,  karena kebiri  kimia  bertujuan  untuk  menyembuhkan “penyakit”  yang  terdapat  dalam  diri  pelaku yang  menyebabkannya  melakukan  tindak pidana.  Lalu,  sanksi ini akan bersifat  retributif jika  tindakan  kebiri  kimia  dijatuhkan  bagi pelaku kekerasan seksual yang tidak menderita gangguan  pedofilia.  Penerapan  tindakan  kebiri kimia  bagi  pelaku  yang  tidak  memiliki penyimpangan  seksual  pedofilia  akan  menjadi suatu  hal  yang  tidak  memiliki  manfaat  dan
hanya  memberikan  rasa  takut  bagi  pelaku. Untuk itu, dalam upaya menghormati hak dasar pelaku,  sebelum  dilakukan  proses  penuntutan dalam  sistem  peradilan  pidana,  maka  perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan yang  menyeluruh  terhadap  pelaku  sebagai upaya  mitigasi  guna  mengurangi  risiko  atas dampak  lain  yang  tidak  diharapkan  pasca pelaksanaan tindakan kebiri kimia. 15

## 2. Pro-Kontra  Atas  Pemberlakuan  Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia
Pada  konteks  Indonesia,  pemberlakuan  sanksi hukum  kebiri  bagi  pelaku  kejahatan  pedofilia menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat sipil  maupun  di  kalangan  pejabat  pemerintah. Bagi  pihak  yang  pro  terhadap  pemberlakuan sanksi  hukum  kebiri,  seperti  halnya  Komisi Perlindungan  Anak  (KPAI)  memiliki  tiga argumen  atas  dukungannya. Pertama ,  sanksi yang  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  belum  dapat  memberi  efek  jera pada  pelaku  kekerasan  seksual  pada  anak. Kedua,  perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) yang  menekankan  pemberatan  sanksi  bagi pelaku  cenderung  mengabaikan  tanggung jawab  pelaku  terhadap  korban.  Ketiga,  di berbagai negara telah menerapkan sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan. 16
Dalam  kasus  tindak  pidana  pedofilia,  Islam menganggap  perbuatan  tersebut  dilarang  oleh
15 Tunggal  S,  Nathalina  Naibaho, Penjatuhan Kebiri  Kimia  Bagi  Pelaku  Kejahatan  Seksual  Terhadap Anak  Dalam  Perspektif  Falsafah  Pemidanaan, Jurnal Hukum  dan  Pembangunan  Vol.  50  No. 2,  2020,  hlm. 336.
16 Abdul  Aziz  Harahap, Penolakan  Peran  Dokter Sebagai  Eksekutor  Sanksi  Hukum  Kebiri  di  Indonesia: Perspektif  Filsafat  Hukum  Islam ,  Institut  Agama  Islam Negeri  Padangsidimpuan,  Al  Izzah:  Jurnal  Hasil-Hasil Penelitian, Vol. 16, No. 1, Mei 2021, hlm. 64.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 8 No. 1 Juni 2022
syara‟  dan  harus  dikenai  hukuman  karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan kesusilaan yang menyangkut masalah kehormatan  seseorang.  Islam  secara  tegas melarang segala bentuk penyimpangan seksual dan  segala  hal  yang  mendekati  kepada perbuatan itu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra‟: 32)
ِإ ۖ بََ ِّضنا إُث َشْقَر  َلَّ َٔ ًليِجَس َءبَس َٔ ًخَش ِحبَف ٌَبَك ََُّّ “Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”
Spesifikasi  kata  pedofilia  tidak  ditemukan dalam  literatur  hukum  pidana  Islam,  namun dalam  hukum  Islam  jenis  perbuatan  pedofilia ini  termasuk  jenis  kejahatan  seksual  yang dalam  hukum  Islam  hukumannya  diqiyaskan dalam  kategori  hukuman had dan ta‟zir . Syariat  hukum  Islam  telah  memberikan  sanksi bagi  pedofilia  sesuai  rincian  perbuatannya, sehingga tidak boleh untuk menjalankan diluar ketetapan syariat Islam itu. 17
Jenis  kejahatan  ini  masuk  dalam  kategori kejahatan  seksual  yang  mengenai  kehormatan seseorang,  maka  bisa  diqiyaskan  dengan hukuman  perzinaan,  pedofilia  ini  dapat diklasifikasikan menjadi dua macam berdasarkan  jenis  kelamin  korban. Pertama , jika  pedofil  memiliki  objek  seksual  berjenis kelamin  berbeda  maka  hal  tersebut  masuk dalam  kategori  heteroseksual,  yang  dalam hukum  Islam  hukumannya  masuk  kategori perzinaan. Bagi orang belum menikah ( mukhshan )  maka  hukuman  adalah  dicambuk
17 Irma  Yuliawati,  Skripsi: Problematika  Hukuman Tambahan  Kebiri  Kimia ( Chemical  Castration )  Pada Pelaku Pedofil Dalam Perspektif Bahtsul Masail PWNU Jawa  Timur,  (Semarang:  Fakultas  Syariah  dan  Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), hlm. 113.
100  kali  dan  pengasingan  selama  satu  tahun, jika sudah menikah ( ghoiru mukhsan ) hukumannya adalah rajam. Kedua , jika pedofil memiliki  objek  seksual  sesama  jenis  maka disebut homoseksual, yang dalam hukum Islam hukumannya  tergolong liwath (sodomi)  maka di  hukum  mati.  Namun  jika  hanya  sebatas pelecehan  seksual  ( at-taharusy  al-jinsy )  tidak sampai perbuatan zina atau homoseksual, maka hukumannya  diserahkan  pada  hakim  ( ta‟zir ). Hukuman ta‟zir ini telah ditetapkan tidak boleh dilakukan  yang  telah  dilarang  oleh  nash syariah. 18
Dalam  hukum  positif  hukuman  bagi pedofilia  ini  adalah  kebiri  kimia  berdasarkan ketentuan  hukum  dalam  Undang-Undang  RI Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Perlindungan Anak  yang  terdapat  pada  pasal  81  ayat  (7), secara  sederhana  kebiri  kimiawi  ini  adalah dengan  menyuntikan  hormon  anti-testoteron kedalam tubuh terpidana yang bekerja menekan  dan  aktivitas  testosteron  sehingga tidak  memunculkan  pacuan  libido  selama orang  tersebut  berada  dalam  pengaruh  obat tersebut. 19
Namun kebiri kimia ini menjadi perdebatan dikalangan  aktivis  ham,  ilmuan,  para  ahli  dan ormas  keIslaman,  diantaranya  adalah  ormas Islam  PWNU  Jatim  (Pengurus  Wilayah Nahdlatul  Ulama  Jawa  Timur).  Diantaranya alasan  ketidak  setujuannya  terhadap  kebiri kimia ini adalah karena ta‟zir harus berdasarkan  kemaslahatan,  mayoritas  ulama mensyaratkan ta‟zir tidak  berdampak  negatif, tidak  sesuai  dengan  kode  etik  dan  sumpak
18 Ibid., hlm. 114
19 Ibid,.
dokter  dan  tidak  sesuai  KUHP,  dan  hal  lain yang  lebih  memantapkan  ketidaksetujuannya yaitu  dengan  adanya  keberadaan  hadist  yang menjelaskan terkait kebiri yakni: 20
لبق سيق ٍع : ذعًس اللهذجع : لٕقي ، ص للهلَّٕسس عئضغَ بُّك كنر ٍع بَ بُٓف ؟ يصخزسَ لَّأ : بُهقف ،أبسَ بُن سين ،و ٍضخس ّىث ،
شًنا حكُر ٌأ ٍن أشق  ّىث مجأ ينإ ةٕثنبث حأ ٍيزّنا بٓيأ بي : اللهذجع
ّشحرلَّا ُٕياء ي دبجّيطا ٕي ّلحأ آ ّتحيلَّ الله  ٌّا أذزعر لَّٔ ىكن الله )ىهسي ِأس( ٍيذزعًنا
Dari  Qais,  dia  berkata:  Saya  mendengar Abdullah  berkata:  Kami  pergi  berperang bersama Rasulullah tanpa membawa istri, lalu kami  bertanya,  “bolehkah  kami  mengebiri diri?”  Beliau  melarang  kami  melakukan  itu kemudian  memberikan  keringanan  untuk menikahi  wanita  dengan  pakaian  sebagai mahar  selama  tempo  waktu  tertentu.  Abdullah kemudian  membacakan  ayat,  “Wahai  orang- orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan  apa  yang  baik  yang  telah dihalalkan  Allah  kepadamu,  dan  janganlah kamu  melampaui  batas.  Sesungguhnya  Allah tidak  menyukai  orang-orang  yang  melampaui batas (Q.S Al-Ma‟idah: 87). (HR. Muslim)
Polemik  antara  pihak  yang  pro  dan  yang kontra atas pemberlakuan sanksi hukum kebiri sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas menunjukan bahwa masingmasing pihak memiliki  argumen.  Masing-masing  memiliki sudut  pandang  yang  digunakan.  Bagi  pihak yang pro dikarenkan kerugian korban kejahatan pedofilia tidak mungkin dikembalikan  oleh  pelakunya  sehingga  perlu sanksi  hukum  yang  dapat  memberikan  efek jera  bagi  pelaku.  Sedangkan  bagi  pihak  yang kontra, mereka berargumen bahwa pemberlakuan sanksi hukum kebiri bertentangan  dengan  sistem  hukum  pidana nasional dan HAM.
Sebagaimana beberapa argumen penolakan organisasi Hak Asasi Manusia (HAM)
20 Ibid., hlm. 114-115.
terhadap penerapan sanksi hukum kebiri kimia. Pertama ,  tidak  terdapat  sanksi  hukum  kebiri dalam  sistem  pidana  nasional  yang  berlaku  di Indonesia. Kedua ,  sanksi  hukum  kebiri melanggar Hak Asasi Manusia dalam konvensi hukum  internasional  yang  telah  dirativikasi kedalam  hukum  nasional,  antara  lain  kovenan hak sipil dan politik, konvensi anti penyiksaan dan konvensi hak anak. Pada berbagai kovenan tersebut  dijelaskan  bahwa  setiap  bentuk penghukuman  fisik  dimaknai  sebagai  bentuk penyiksaan serta perbuatan  yang merendahkan martabat manusia, terlebih sanksi hukum kebiri kimiawi  yang  dimaksudkan  sebagai  bentuk pembalasan perbuatan kejahatan pelakudengan alasan efek jera masih diragukan secara ilmiah. Ketiga , setiap bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak merupakan perwujudan hasrat  menguasai,  mengontrol  dan mendominasi  terhadap  anak,  yang  dengannya hukuman  kebiri  tidak  menyasar  pada  akar permasalahannya. 21
3. Tambahan Hukuman Kebiri Bagi
Pelaku  Kejahatan  Pedofilia  Perspektif Maqashid al-Syari’ah Asy-Syathibi
a. Dasar  Pemikiran  Maqashid  Syari’ah
Asy-Syathibi Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam memaparkan  dimensi  kesejarahan  ushul  fiqh tidak dapat diabaikan karena sumbangan tokoh ini  terhadap  ilmu ushul  fiqh terletak  dalam usahanya  memberikan  penekanan  orientasi kajian ushul  fiqh itu  terhadap  tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasianya.
21 Ibid., hlm. 65.
Sebagaimana  yang  kita  ketahui  sentral pemikiran  Asy-Syatibi  adalah  maslahah.  Jadi, kajian  atas  pemikiran  dalam  Al-Muwafaqat tentunya  bertumpu  pada  konsepnya  tentang kemaslahahan  manusia.  Berbeda  dengan  ulam sebelumnya AsySyatibi menjadikan mashlahah sebagai  konsep  dasar  yang  menjadi  inti  dari segenap  pemikiran ushul  fiqhnya ,  Beliau  juga tidak sekedar memakai kata mashlahah sebagai teknis  rasional  dalam  menetapkan  hukum tetapi  lebih  dari  itu  beliau  memandang  secara teologis sebagai tujuan Allah dalam menciptakan hukum. Dengan demikian, uraian tentang  kemashlahatan  manusia  sarat  dengan kajian  teologis  berdasarkan  proses  berpikir yang rasional. 22
Imam  Asy-Syatibi  menuangkan  konsep mashlahah  yang  bernuansa  teologis  itu kedalam  karyanya  Al-muwafaqat.  Hal  ini banyak menarik perhatian para sarjana muslim modern  karena  mengandung  unsur-unsur pembaharuan  yang  memberi  kontribusi  bagi penyusunan  konsepsi  bagi  hukum  islam modern.
Asy-Syatibi  dikenal  sebagai  pembaharu dimasanya. Asy Syatibi dianggap besar karena karyanya al-muwafaqat .  Kitab  Al-Muwafaqat terdiri  dari  empat  juz  dan  dijadikan  dua  jilid, mengandung  lima  pokok  bahasan  yaitu Muqadimah , Al-Ahkam , Al-Maqashid , Al- Adillah , Al-Ijtihad . 23
22 Hamka  Haq, Al-Syatibi  Aspek  Teologis  Konsep Mashlahah  Dalam  Kitab  AL-Muwafaqat ,  (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 22.
23 Muklis Abidin, Metodologi Pemahaman Syari‟ah  (Analisis  Muqaddimah  Kitab  AL- Muwafaqat
Karya  Asy-Syatibi:  Pemikiran  Hukum  Islam  dan Keluarga , Vol. 8 No. 2, 2017, hlm. 303.
Pertama ,  pada  bagian muqaddimah Asy- Syatibi mengemukakan beberapa kaidah pokok yang  menjadi  dasar  pemikirannya  secara umum,  dan  dari  13  (tiga  belas) muqaddimah Asy-Syatibi menunjukan bahwa konsep maslahah  yang  menjadi  tema  pemikirannya adalah  didasarkan  pada  dalil-dalil  yang  pasti ( qath‟i ). disamping itu juga beliau menggunakan  dalil  akal  yang  melahirkan hukum-hukum aqliyah .  Pada  prinsipnya  Asy- Syatibi mengakui keabsahan peranan dalil aqli disamping  dalil naqli dalam  memahami maslahah  dengan  3  (tiga)  tingkatannya dharuriyyah, hajiyyah, tahsiniyyah .
Kedua ,  pada  bagian al-Ahkam Asy-Syatibi berbicara  hukum  takhlifi  dan  hukum wadh‟i . Pada  hukum takhlifi Asy-Syatibi  banyak menguraikan  hukum  mubah,  yang  berarti boleh,  dikaitkan  dengan  kewenagan  manusia untuk  boleh  memilih  antara  berbuat  atau  tidak berbuat.  Sedangkan  pada  hukum wadh‟i ,  Asy- Syatibi  memusatkan  perhatian  pada  hukum asbab (sebab-sebab). Hukum asbab
diuraikannya dalam pengertian hukum kausalitas  yang  menentukan  terjadinya  suatu perbuatan  dan  keadaan.  Dalam  hal  ini  beliau menetapkan  adanya musabbih,  tasabbut,  dan mutasabbih .
Ketiga ,  pada  bagian al-Maqashid ,  Asy- Syatibi menjelaskan maksud Allah SWT dalam menciptakan  Syari‟at  ( maqashid  al-syariah ) dan  maksud  hamba  dalam  melaksanakan syariat  itu  ( maqashid  al-mukallaf ). 24 Beliau menyatakan  bahwa  Allah  menciptakan  syariat adalah  untuk  menjaga  kemaslahatan  manusia di dunia dan di akhirat.
24 Hamka Haq, Op.Cit., hlm. 22.
Keempat ,  pada  bagian al-adillah ,  Asy- Syatibi  menguraikan  ragam  bentuk  dan  sifat nash yang  ada  dalam  al-quran  dan  al-sunnah. Disamping  itu  beliau  juga  mengemukakan peranan akal dalam memahami dalil-dalil yang bersifat absolut.
Kelima ,  bagian  terakhir al-ijtihad ,  Asy- Syatibi menegaskan bahwa pengetahuan tentang  mashlahah  sebagai  syarat  utama seorang  mujtahid.  Kesesuaian  antara  hasil ijtihad  dengan  mashlahah  sebagai  tujuan syariat  menjadi  kriteria  kuatnya  ijtihad tersebut. Seorang mukhallid hendaknya melihat hasil  ijtihad  mana  yang  memenuhi  kriteria tersebut, kemudian memegangnya.
Dengan  demikian  pandangan  Asy-Syatibi tentang  maslahah  dalam al-muwafaqat secara keseluruhan  berkait  erat  dengan  paham teologis  yang  dianutnya.  Tema-tema  teologis yang  berkaitan  dengan  pahamnya  itu  adalah masalah  akal  dan  wahyu,  perbuatan  Allah SWT,  kebebasan  manusia,  dan  keadilan  Allah SWT.

## b. Maqashid  Syari’ah  Perspektif  As- Syathibi
Sebelum  menjelaskan maqashid  al-syari‟ah , Syathibi  terlebih  dahulu  menjelaskan  tentang ta‟lil al-syari‟ah ( illat disyariatkannya hukum).
Menurut  beliau  ditetapkannya  suatu  hukum yaitu untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Ta‟lil (adanya illat hukum) ini, berlaku pada semua hukum terperinci.  Hal ini  dibuktikan  dengan  adanya  teks-teks  yang memberi  arti  disyariatkannya  hukum  karena ada llat -nya  baik  secara  global  seperti  dalam QS.  al-Anbiya‟  ayat  107  maupun  parsial seperti dalam QS. al-Maidah ayat 6.
Asy-Syathibi  membagi  maqashid  menjadi dua, yaitu: 1) qashdu al-syari‟ (tujuan Tuhan), yang  dibagi  menjadi  4  (empat)  macam  yaitu qashdu  al-syari‟  fi  wadh‟i  al-syari‟ah,  qashdu al-syari‟  fi  wadh‟i  al-syari‟ah  li  al-ifham, qashdu alsyari‟ fi wadh‟i al-syari‟ah li al-taklif bi  muqtadhaha,  qashdu  al-syari‟  fi  dukhuli almukallaf tahta ahkami al-syari‟ah ; dan  yang ke  2) qashdu  al-mukallaf (tujuan  mukallaf), pada  bagian  ini  Syathibi  tidak  menyebutkan macam-macamnya. 25
Qashdu al-Syari‟ , dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:
a. Qashdu  al-Syari‟ ,  dibagi  menjadi  4 (empat) macam, yaitu:
Pertam a , qashdu  al-syari‟  fi  wadh‟i  al- syari‟ah (tujuan  Tuhan  meletakkan  syariah). Tujuan  Allah  dalam  menetapkan  syariah  tidak lain guna kepentingan maslahah hamba-Nya di dunia  dan  kahirat.  Syatibi  menjelaskan  bahwa beban-beban  hukum  sesungghunya  untuk menjaga maqashid (tujuan)  hukum  dalam  diri makhluk.  Syatibi  telah  menyebutkan  bahwa ada  3  (tiga)  tingkatan  dalam  merealisasikan kemaslahatan  yaitu dharuriyyat,  hajjiyyat,  dan tahsiniyyat . Dharuriyyat harus  ada  untuk menjaga  kemaslahatan  dunia  dan  akhirat,  jika maqashid  tersebut  tidak  ada  maka  dapat menimbulkan suatu kerusakan. Kadar kerusakan sesuai dengan maslahah dharuriyyat yang hilang. 26 Maqashid dharuriyyat dilakukan dengan  menjaga  1) hifz  din (agama);  2) hifz nafs (kehidupan);  c) hifz  „aql (pendidikan);  d)
25 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushuli al- Syariah ,  (Beirut:  Dar  al-Kutub  Al-Ilmiyah, 2004),  hlm. 19.
26 Ahmad  Raysuni, Nadhariyyatu  al-Maqashidi „Inda  al-Imam  al-Syatibi ,  (Virginia:  IIIT, 1995),  hlm. 145-146.
hifz  nasl (keturunan);  e) hifz  mal (harta). Terdapat  2  (dua)  cara  untuk  melestarikan konsep dharuriyyah yaitu hifdzuha  min nahiyati al-wujud (menjaga hal-hal  yang dapat melanggengkan  keberadaannya)  dan hifdzuha min  nahiyati  al-„adam (menjaga  hal-hal  yang dapat  menghilangkannya).  Para  ulama  klasik menjelaskan kelima konsep dharuriyyah merupakan sebuah tujuan umum dari pembuatan  syariah  tersebut  atau  biasa  disebut sebagai usul al-syari‟ah. 27 Contoh dari menjaga agama  ialah  mendirikan  rukun  iman  dan Islam. 28
Maqashid hajjiyyat , merupakan masalahah yang bersifat memudahkan, menghindarkan  manusia  dari  kesulitan  dan kesusahan atau dengan kata lain menghilangkan  kesusahan  dari  kehidupan mukallaf . Namun, ketiadaan maqashid hajjiyyah tidak  menyebabkan  kerusakan  di dunia maupun akhirat. 29 Contoh dari maslahah hajjiyyat adalah rukhsah dalam  ibadah,  dan jual beli salam dalam muamalat. 30
Maqashid
tahsiniyyat , merupakan pelengkap atau penyempurna dari dua maqashid sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan  akhlak  mulia. 31 Contoh  dari maqashid tahsiniyyat adalah  larangan  membunuh  wanita dan anak kecil dalam peperangan.
Kedua , qashdu  al-syari‟  fi  wadh‟i  al- syari‟ah li al-ifham (maksud Tuhan meletakkan  syariat  agar  dipahami).  Maksud dari  jenis  maqashid  ini  adalah  bahwa  Allah
27 Al-Ghazali, al-Mustafa  min  Ilmi  al-Ushul ,  (Beirut: Dar  al-Kutub  al-„Ilmiyah,  1993),  hlm. 174.
28 Abu Ishaq al-Syathibi, Op.Cit ., hlm. 221.
29 Ahmad Raysuni, Op.Cit., hlm. 146.
30 Abu Ishaq al-Syathibi, Op.Cit ., hlm. 222-223.
31 Ahmad Raysuni, Op.Cit., hlm. 146.
menurunkan syariat agar dipahami hamba-Nya. Allah  menurukan  al-Qur‟an  dengan  Bahasa Arab,  maka  yang  bisa  menjelaskan  kepada seluruh  umat  Islam  di  dunia  adalah  orang Arab.  Ada  2  (dua)  point  penting  yang dikemukakan oleh Syathibi dalam hal ini yaitu syariat  diturunkan  dengan  Bahasa  Arab,  maka untuk  memahaminya  harus  memahami  Bahasa Arab  dan  Orang  Arab  lebih  bisa  memahami maslahat daripada orang non Arab. 32
Ketiga , qashdu  al-syari‟  fi  wadh‟i  al- syari‟ah  li  al-taklif  bi  muqtadhaha (maksud Tuhan  meletakkan  syariat  untuk  memberi beban/tanggungjawab pada hamba-Nya). Dalam qashdu al-syari‟  fi wadh‟i alsyari‟ah li al-taklif  bi  muqtadhaha ,  Syathibi  menulis  12 (dua  belas)  masalah  mengenainya,  namun masalah  tersebutsemuanya  mengacu  pada  2 (dua)  masalah  pokok  yaitu: pertama , taklif pembebanan  diluar  kemampuan  hamba  ( al- taklif  bima  la  yuthaqu ),  Syathibi  mengatakan “setiap  taklif  yang  diluar  batas  kemampuan manusia, maka secara syar‟i taklif itu tidak sah meskipun  akal  membolehkannya.”  Contohnya firman  Allah  yang  artinya  “ dan  janganlah kalian mati  kecuali dalam keadaan muslmim .” Ayat  ini  bukan  berarti  larangan  untuk  mati karena mencegah kematian adalah diluar batas kemampuan manusia. Maksud larangan tersebut  adalah  larangan  untuk  memisahkan antara  keislaman  dan  kehidupan  didunia  ini karena datangnya kematian tidak ada seorangpun  yang  mengetahui.;  dan kedua , taklif yang  didalamnya  terdapat masyaqqat (kesulitan)  ( al-taklif  bima  fihi  masyaqqah ). Menurut  Syathibi  dengan  adanya taklif ,  syari‟
32 Ibid., hlm. 120.
tidak bermaksud menimbulkan masyaqqat bagi pelakunya  ( mukallaf )  akan  tetapi  sebaliknya dibalik  itu  ada  manfaat  sendiri  bagi  mukallaf. Contohnya  dalam  masalah  agama,  ketika  ada kewajiban  jihad,  maka  sesungguhnya  tidak dimaksudkan  untuk  menceburkan  diri  dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu  sendiri  yaitu  wasilah amar ma‟ruf  nahi al- munkar .  Contoh  lain,  hukum  potong  tangan bagi  pencuri,  tidak  dimaksud  untuk  merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta  orang  lain.  Sesuatu  yang  dipandang masyaqqat  menurut  Syathibi  adalah  yang disebut dengan masyaqaat ghair mu‟tadah atau masyaqqat  ghair  „adliyyah yaitu masyaqqat yang tidak lazim dan tidak dapat  dilaksanakan atau  apabila  dilaksanakan  akan  menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Contohnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang yang sudah „uzur .
Keempat , qashdu  al-syari‟  fi  dukhuli  al- mukallaf  tahta  ahkami  alsyari‟ah (maksud tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat). Syathibi membahas hal ini  ke  dalam  20  (dua  puluh)  masalah,  yang semuanya mengacu pada pertanyaan “Mengapa  mukallaf  melaksanakan  hukum syari‟ah?”  Jawab  atas  pertanyaan  ini  yaitu pertama,  untuk  meletakkan  aturan  yang  biasa mengantarkan  manusia  pada  kebahagiaan dunia dan kahirat bagi orang yang menjalankannya;  kedua,  seseorang  dituntut untuk  masuk  pada  aturan  dan  mentaatinya bukan  mentaati  hawa  nafsunya.  Diakhir jawaban  Syathibi  menambahkan  bahwa  tujuan syar‟i  dari  peletakan  syariah  adalah  untuk mengeluarkan  mukallaf  dari  tuntutan  dan keinginan  hawa  nafsunya  sehingga  ia  menjadi
seorang  hamba  yang ikhtiyaran dan  juga idtiraran . 33 Sehingga,  setiap  perbuatan  yang mengikuti hawa nafsu, menjadi batal dan tidak ada  manfaatnya.  Karena  setiap  amal  harus memiliki  tendensi  dan  motivasi  yang  melatar belakanginya.  Jika  tendensi  tersebut  tidak berdasarkan hukum syara‟ maka ia berlandaskan hawa nafsu. 34
b. qashdu al-mukallaf (tujuan mukallaf) Syatibi menjelaskan dua belas masalah yang terkandung  dalam  qashdu  almukallaf.  Namun akan  dijelaskan  hanya  3  (tiga)  saja. Pertama , anna al-a‟mal bi alniyyat (sesungguhnya amal bergantung  pada  niat).  Segala qashdu atau maksud  amal mukallaf tergantung  pada niatnya.  Jika  niatnya  benar  maka  amalannya menjadi  benar,  namun  jika  berniat  batil  maka amal  tersebut  batil  juga.  Tidak  hanya  itu ibadah  dan  riya-nya  seseorang  dalam  beramal dinilai  dari  niatnya.  Dalam  masalah  ini,  bayi, orang  gila,  dan  tidak  sadarkan  diri  tidak dimasukkan  karena  mereka  tidak  bisa  berniat dalam amal-amalnya. 35
Kedua , qashdu  al-mukallaf  fi  al-amal muwafiqan  li  qashdi  al-syari‟  fi  altasyri‟ (maksud  atau  tujuan  mukallaf  harus  sama dengan tujuan Allah). Jika Allah menghendaki tujuan  suatu  syariat  adalah  maslahat  hamba- Nya  secara  umum,  maka  mukallaf  harus memiliki  tujuan  yang  sama.  Contohnya  dalam penjagaan  maslahah,  seseorang  harus  menjaga maslahah dirinya sendiri yang termasuk dalam maslahah dharuriyyah .  Sebagaimana  hadits
33 Imam  Syathibi, al-Muwafaqat  fi  Usul  al-Syariah , Juz I (Beirut:  Dar  al-Kutub al-„Ilmiyyah, t.th.), hlm. 128.
34 Ahmad  al-Raisuni, Nadariyat  al-Maqashid Inda al-Imama al-Shatibi , (Beirut: Muassasah al- Jami‟ah, 1992) , hlm. 127.
35 Imam Syathibi, Op.Cit. , hlm. 413.
Rasulullah:  “Kau  adalah  pemimpin  dan  kau bertanggung  jawab  atas  rakyatnya”.  Setiap orang  memiliki  rakyat,  paling  tidak  rakyat seseorang  adalah  dirinya  sendiri,  maka  ia bertanggung jawab atas dirinya. 36
Ketiga , man  ibtagha  fi  al-takalifi  ma  lam tusyra‟  lahu,  fa  „amilahu  bathilun (barang siapa  yang  mengerjakan  sesuatu  yang  tidak disyariatkan  maka  itu  termasuk  batil).  Jika seseorang  mengerjakan  apa yang  tidak disyariatkan Allah ia akan berdosa, namun jika hal itu masih sesuai dengan qashdu Allah maka hukumnya boleh. Untuk mengetahui bagaimana  mengetahui  qashdu  Allah  dapat dilihat  dalam  masalah  kedelapan.  Syatibi menjelaskan  jika  seseorang  melakukan  apa yang  tidak  disyariatkan,  maka  hendaknya  ia melakukan tiga hal berikut; meniatkan amal itu sesuai tujuan Allah yang ia pahami dan niatnya tidak  keluar  dari  ibadah  pada  Allah  semata. Kemudian, berniat  bahwa apa  yang  dikerjakan sesuai  dengan qashdu Allah.  Langkah  terakhir adalah  berniat  semata-mata  hanya  untuk mengerjakan perintah Allah SWT. 37
4. Analisis  Tambahan  Hukuman  Kebiri
Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia
Perspektif  Maqashid  al-Syari’ah  Asy- Syathibi
Secara lughawi (etimologi), maqashid  al- syari‟ah terdiri  dari  dua  kata  yakni maqashid dan al-syari‟ah . Maqashid berarti  kesengajaan atau  tujuan. Syari‟ah artinya  adalah  jalan menuju  sumber  air  atau  jalan  menuju  umber pokok kehidupan.
Menurut
istilah
36 Ibid., hlm. 417-418.
37 Ahmad Raysuni, Op.Cit. , hlm. 164-165.
(terminologi) maqashid  al-syari‟ah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan persyari‟atan  hukum.  Jadi,  sebagaimana  juga yang  dikatakan  oleh  Ahmad  al  Rausini  dalam Nazhariyat  al-Maqashid  „Inda  al-Syaitibi, maqashid  al-syari‟ah adalah  maksud  atau tujuan disyari‟atkannya hukum Islam. 38
Al-Syatibi  mengatakan  bahwa  doktrin  ini ( maqashid  al-syari‟ah )  adalah  kelanjutan  dan perkembangan dari konsep maslahah sebagaimana  telah  dicanangkan  sebelum  masa al-Syatibi.  Dalam  tinjauannya  tentang  hukum Islam,  ia  akhirnya  sampai  pada  kesimpulan bahwa  kesatuan  hukum  Islam  berarti  kesatuan dalam  usul-usulnya  dan  terlebih  lagi  dalam tujuan  hukumnya.  Untuk  menegakkan  tujuan hukum  ini,  ia  mengemukakan  ajarannya tentang maqashid al-syari‟ah dengan penjelasan  bahwa  tujuan  hukum  adalah  satu yaitu  kebaikan  dan  kesejahteraan  umat manusia. 39
Kandungan maqashid  al-syari‟ah adalah pada  kemaslahatan.  Kemaslahatan  itu,  melalui analisis  maqashid  al-syari‟ah  tidak  hanya dilihat  dalam  arti  teknis  belaka,  akan  tetapi dalam  upaya  dinamika  dan  pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung  nilai-nilai  filosofis  dari  hukum- hukum  yang  disyari‟atkan  Tuhan  kepada manusia. 40
Menururt Asy-Syathibi dalam rangka mewujudkan  kemaslahatan  di  dunia  dan akhirat,  ada  lima  unsur  pokok  yang  harus dipelihara  dan  diwujudkan.  Kelima  unsur
38 Faisar  Ananda  Arfa, Filsafat  Hukum  Islam, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2007), hlm. 101.
39 Ibid., hlm. 102
40 Ibid., hlm. 102-103.
pokok tersebut adalah memelihara agama ( hifz al-din ), jiwa ( hifzh al-nafs ), akal ( hifz al-„aql ), keturunan  ( hifzh  al-nasl )  dan  harta  ( hifzh  al- mal ). 41 Sudah  jelas  bahwa  tambahan  hukuman kebiri  bagi  pelaku  tindak  pidana  pedofilia sudah relevan. Karena dianggap telah mencapai  kemaslahatan  umat,  dan  tercapainya hifz al-„aql (melindungi akal), khususnya pada korban,  yang  dalam maqashid  al-syariah melindungi akal tersebut merupakan salah satu dari  lima  pilar  pokok  yang  harus  dilindungi keberadaannya,  jika  tidak  maka  terancamlah kehidupan  manusia,  seperti  rasa  tidak  aman, takut, dan khawatir terhadap ancaman kejahatan pedofilia ini.
Hukuman yang dapat mewujudkan kebaikan bagi  masyarakat  secara  menyeluruh  karena dapat  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku, berfungsi  preventif  terhadap  kemungkinan pengulangan  jenis  kejahatan  yang  sama  dan represif  mendidik  pelaku  agar  menjadi  orang yang baik dan menyadari kesalahan.
Tujuan syara‟ dalam pembentukan
hukumnya yang bertujuan
untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, diaplikasikan  dengan  upaya  untuk  menjamin kebutuhan pokoknya ( dharuriyyah ) dan memenuhi kebutuhan sekunder ( hajiyyah ) serta kebutuhan  pelengkap  ( tahsiniyyah ).  Penerapan sanksi berupa hukuman kebiri untuk memelihara akal ( hifzh al-„aql ) dalam kejahatan  pedofilia  ini  merupakan  hal  yang penting  dilakukan  sebagai  upaya  untuk memberikan efek jera dan pencegahan terhadap pelaku sehingga dengan diterapkannya  hukuman  ini  diharapkan  dapat
41 Moh.  Ahsanuddin  Jauhari, Filsafat  Hukum  Islam, (Bandung: Liventurindo,  2020), hlm. 94-95.
melindungi  masyarakat  dari  rasa  takut, khususnya  bagi  anak-anak  yang  merupakan sasaran  utama  dalam  kejahatan  ini.  Sehingga dalam  hal  ini,  eksistensi  adanya  hukuman kebiri sebgai solusi pokok ( dharuriyyah ) untuk menangani kejahatan pedofilia.
Memelihara  akal  merupakan  hal  yang penting  dalam  Islam,  eksistensi  akal  yang seharusnya  digunakan  untuk  memikirkan sesuatu  yang berguna bagi  kehidupan di  dunia dan  akhirat  perlu  dilindungi  keberadaannya, baik  itu  dari  rasa  trauma,  takut,  khawatir,  dan rasa  menimbulkan  kerugian  (mafsadah).  Oleh sebab  itu,  adanya  tambahan  hukuman  kebiri dengan  tujuan  agar  terciptanya  kemaslahatan. Sebagaimana kaidah fikih :
خعفًُنا تّهج ىهع وّذقي س  ّشصنا عفد
“menolak  mudarat  harus  didahulukan  atas mendatangkan manfaat”
Sehingga  kebijakan  pemerintah  terhadap tambahan  hukuman  kebiri  bagi  pelaku  tindak pidana  pedofilia  ini  merupakan  hal  yang maslahat. Hal ini merupakan tujuan kemaslahatan  sebagaimana  yang  terkandung dalam  maqashid  al-syari‟ah  dalam  kaidah fiqih:
ّنا ىهع وبيالَّا ف ّشصر خحهصًنبث طُٕي خيع
“kebijakan  seorang  pemimpin  terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan”
Tambahan  hukuman  kebiri  merupakan  hal yang maslahat, sebagai hukuman yang bertujuan  untuk  menghilangkan  kemudaratan dan mendatangkan manfaat yang menghasilkan kebajikan  umum  dengan  tidak  adanya  lagi kejahatan  pedofilia.  Sehingga  manfaat  yang ditimbulkan,  masyarakat  akan  merasa  aman dan  tentram  pikirannya.  Sehingga  dapat
mengembangkan  kreatifitas  akalnya  dengan baik  untuk  memikirkan  kebaikan  untuk  dunia dan  akhirat.  Sebagai  hukuman  yang  dapat menimbulkan  rasa  adil  bagi  masyarakat, dimana kejahatan pedofilia ini dilatar belakangi  oleh  perkembangan  biologis  yang abnormal,  sehingga  perlu  adanya  hukuman kebiri  yang  dapat  merehabilitasi  faktor  utama kejahatan  tersebut.  Akibatnya  yang  akan ditimbulkan melalui rehabilitasi pelaku dengan metode  kebiri,  diharapkan  tidak  lagi  ada kejahatan pedofilia sehingga masyarakat mendapatkan  haknya  untuk  hidup  tenang, tentram,  dan  bebas  dari  ancaman  kejahatan tersebut.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  diatas, pada dasarnya maqashid syariah menghendaki kepentingan,  kemaslahatan,  dan  kebahagiaan manusia seluruhnya. Ulama ushul menegaskan bahwa  setiap  apa  yang  diperintahkan  oleh syara‟  tidak  semata-mata  disyariatkan  kecuali adanya maslahat yang terkandung di dalamnya. Hukuman kebiri diterapkan semata-mata untuk melindungi korban dari kejahatan pedofilia, hal ini  jelas  bahwa  hukuman  tersebut  memiliki tujuan  yang  maslahat  untuk  memelihara  akal ( hifzh  al-„aql )  sebagaimana  yang  terkandung dalam maqashid al-syari‟ah .

## D. KESIMPULAN
Kebiri kimia dapat dikategorikan sebagai  suatu  tindakan  yang  menyembuhkan pelaku  jika  dijatuhkan  bagi  pelaku  kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia. Klasifikasi pelaku yang tidak menderita maupun menderita gangguan pedofilia tidak menjadi poin pertimbangan yang
dirumuskan dalam undangundang, padahal poin tersebut  penting  guna  menentukan  apakah penjatuhan tindakan kebiri kimia perlu dilakukan  atau  tidak.  Penulis  juga  berpendapat bahwa  penjatuhan  tindakan  kebiri  kimia  efektif bila  ditujukan  kepada  pelaku  kekerasan  seksual terhadap  anak  yang  menderita  gangguan pedofilia.  Menururt  Asy-Syathibi  dalam  rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan.  Kelima  unsur  pokok  tersebut adalah  memelihara  agama  (hifz  al-din),  jiwa (hifzh  al-nafs),  akal  (hifz  al-„aql),  keturunan (hifzh  al-nasl)  dan  harta  (hifzh  al-mal). Maqashid al-syari‟ah memandang  bahwa tambahan  hukuman  kebiri  bagi  pelaku  tindak pidana pedofilia diterapkan sebagai upaya untuk melindungi  terpeliharanya  akal  (hifzh  al-„aql). Tujuan hukuman tersebut sudah relevan dengan tujuan hukum, yaitu untuk tercapainya kemaslahatan  umat  secara  menyeluruh  ini merupakan  tujuan  maqashid  syari‟ah  dalam pemikiran Asy-Syathibi. Sebagai hukuman yang memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  sehingga tercapai  kebaikan  bagi  umat  dengan  tidak mengulangi  lagi  perbuatannya,  serta  berfungsi preventif  terhadap  kemungkinan  terjadinya pengulangan  jenis  kejahatan  yang  sama  dan perlindungan  represif  dalam  mendidik  pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan.

## REFERENCE
Abidin,  Muklis, Metodologi  Pemahaman Syari‟ah (Analisis Muqaddimah Kitab
AL-Muwafaqat  Karya  Asy-Syatibi:
Pemikiran Hukum Islam dan
Keluarga , Vol. 8 No. 2, 2017.
Al-Ghazali, al-Mustafa  min  Ilmi  al-Ushul , Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 1993. al-Raysuni, Ahmad, Nadhariyyatu al- Maqashidi  „Inda  al-Imam  al-Syatibi ,
Virginia: IIIT, 1995.
al-Syathibi, Abu Ishaq, al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah ,  Beirut:  Dar  al-  Kutub  Al- Ilmiyah, 2004.
Arfa,  Faisar  Ananda, Filsafat  Hukum  Islam, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2007.
Haq,  Hamka, Al-Syatibi  Aspek  Teologis Konsep  Mashlahah  Dalam  Kitab  AL- Muwafaqat , Jakarta: Erlangga, 2007.
Harahap,  Abdul  Aziz  dan  Athoillah  Islamy,
Penolakan  Peran  Dokter  Sebagai Eksekutor  Sanksi  Hukum  Kebiri  di Indonesia:  Perspektif  Filsafat  Hukum Islam ,  Al-Izzah:  Jurnal  Hasil-Hasil Penelitian, 2021.
Jauhari,  Moh.  Ahsanuddin, Filsafat  Hukum Islam, Bandung:  Liventurindo,  2020.
Krismiyarsi, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap  Pelaku  Kelainan  Seksual yang  Melakukan  Pencabulan  Melalui
Rehabilitasi ,  Jurnal  Media Hukum  22,
no. 2, 2015.
Khaidir, Masrizal, Penyimpangan Seks (Pedofilia) , Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas 1, no. 2, 2007. Madnur, Sanksi  Kebiri  di  Indonesia  dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan  Anak, Jakarta:  Tesis
Magister  Hukum  Keluarga  Fakultas Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
M.  Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  dan Penulisan  Skripsi  Tesis  Disertasi , Bandung: Alfabeta, 2017.
Moleong,  Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif , Edisi  Revisi Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
Munajat, Makhrus, Deskonstruksi Hukum Pidana Islam , Yogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
Naibaho, Nathalina dan Tunggal S, Polemik Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual , https://law.ui.ac.id/v3/polemik-kebiri- kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual- oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/, diakses pada tanggal 05 Januari 2022.
Nygard,  Travis  dan  Alec  Sonsteby, In  The Cultural  Encyclopedia  of  The  Body , Westport: Greenwood Press, 2008.
Oswald,  Zachary  Edmonds, Off  with  His- Analyzing  the  Sex  Disparity  in Chemical Castration Sentences , Mich. J. Gender & L. 9, no. 2, 2013.
Probosiwi,  Ratih  dan  Daud  Bahransyaf, Pedofilia  dan  kekerasan  seksual: Masalah  dan  perlindungan  terhadap anak ,  Jurnal:  Sosio  Informa  1,  no.  1,
2015.
Soetedjo,  Soetedjo,  dkk., Tinjauan  Etika Dokter  sebagai  Eksekutor  Hukuman Kebiri , Jurnal Etika Kedokteran
Indonesia 2, no. 2, 2018. S,  Tunggal,  Nathalina  Naibaho, Penjatuhan Kebiri  Kimia  Bagi  Pelaku  Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol.
50 No. 2, 2020, hlm. 336.
Wulanda,  Ayu  Febri, Biologi  Reproduksi ,
Jakarta: Salemba Media, 2011. Yuliawati, Irma, Skripsi: Problematika
Hukuman  Tambahan  Kebiri  Kimia
( Chemical  Castration )  Pada  Pelaku
Pedofil  Dalam  Perspektif  Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur, Semarang:  Fakultas  Syariah  dan Hukum  Universitas  Islam  Negeri Walisongo, 2020.