A RECONNAISSANCE OF MUAMALAH FIQH ON THE PROFIT-SHARING SYISTEM IN NUTMEG MANAGEMENT (CASE STUDY IN MEUKEK SUB-DISTRICT)
Ridwan Nurdin, Edi Yuhermansyah,Shintia Afrillia,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ridwannurdin@yahoo.com , Edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id 170102150@student.ar-raniry.ac.id ,

## ABSTRACT
Islam teaches to muamalah correctly in accordance with the shari'ah that is taught. There are  several  systems  of  mu'amalat  cooperation  known  as  muzara'ah,  mukhabarah,  ijarah, musaqah and syirkah. In the current economic system, the concept of profit sharing is widely used  by  the  community  with  modifications  that  can  be  made  freely  by  the  parties  in  the business. Profit sharing is a cooperative relationship between two or more people in terms of  capital,  skills,  or  trust  in  a  particular  business  with  profit  sharing  based  on  a  ratio. Meukek District is an area that still has a lot of nutmeg plants, although not as much as in the past. The owner of the nutmeg plantation handed over his garden to someone who was trusted to take care of his garden, because the garden owner did not have time to manage the garden. The handover of the garden was based on the results of deliberation between the two parties, which later the results from the garden were divided into two. The purpose of this study  was to determine the profit-sharing system for nutmeg management in Meukek District.  The  research  approach  used  by  the  author  in  the  discussion  of  this  thesis  is  a qualitative  approach.  Data  collection  techniques  used  are  observation,  interviews  and documentation. The profit-sharing system for the management of nutmeg in the Meukek Sub- district  The  agreement  is  carried  out  only  orally,  not  in  writing  by  means  of  mutual consultation regarding the revenue-sharing system from the agreed management of nutmeg. The duration of the cooperation depends on the mutual agreement between the garden owner and the cultivator.  The distribution  of  the results is  done in  the form of  money instead of nutmeg, after the nutmeg is harvested, the tenant sells it first and then the money from the sale of the nutmeg is then distributed between the owner and the cultivator. If a loss occurs, it will be shared between the owner and the cultivator. The Fiqh Mu'amalah review of the profit-sharing  system  in  the  management  of  nutmeg  in  Meukek  District  has  met  the requirements  and  harmony  in  terms  of  distribution  of  results  in  accordance  with  the contract,  implementation,  and  distribution  results  that  do  not  harm  one  party  and  on  the basis of mutual assistance in its implementation.

## Keywords  :  Existence,  Syuf'ah  Rights,  Land  Sale  and  Purchase  Transactions,  In  Kahju
Village

## ABSTRAK
Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari’at yang diajarkan. Ada beberapa sistem kerjasama mu’amalat yang dikenal seperti muzara’ah, mukhabarah , ijarah,  musaqah dan syirkah . Dalam sistem perekonomian sekarang ini konsep bagi  hasil digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. Bagi hasil adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau  lebih  dalam  hal  permodalan,  keterampilan,  atau  kepercayaan  dalam  usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Kecamatan Meukek merupakan suatu daerah  yang masih banyak  memiliki  tanaman pala, walaupun tidak  sebanyak pada zaman dulu.  Pemilik  perkebunan  pala  menyerahkan  kebun  miliknya  kepada seseorang  yang dipercaya  bisa  merawat  kebunnya,  karena  pemilik  kebun  tidak  sempat  untuk  mengelola kebun  tersebut.  Penyerahan  kebun  ini  berdasarkan  hasil  musyawarah  antara  kedua  belah pihak, yang nantinya hasil dari kebun tersebut dibagi dua. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui  sistem  bagi  hasil  pada  pengelolaanpala  di  Kecamatan  Meukek.  Adapun pendekatan  penelitian  yang  di  gunakan  penulis  dalam  pembahasan  skripsi  ini  adalah pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Sistem  bagi  hasil  pada  pengelolaan  pala  di  Kecamatan Meukek  Perjanjiannya  dilakukan  hanya  secara  lisan,  tidak  tertulis  dengan  cara bermusayawarah  bersama  terkait  sistem  bagi  hasil  dari  pengelolaan  pala  yang  disepakati. Untuk lamanya tempo kerja sama tergantung dari kesepakatan bersama antara pemilik kebun dan penggarap. Pembagian hasil dilakukan dalam bentuk uang bukan buah pala, setelah pala dipanen penggarap menjual terlebih dahulu kemudian uang hasil jualan pala tersebut baru dibagikan  antara  pemilik  dan  penggarap.  Jika  terjadi  kerugian,  maka  akan  ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap. Tinjauan Fiqh Mu’amalah terhadap sistem bagi hasil pada  pengelolaan  pala  di  Kecamatan  Meukek  sudah  memenuhi  syarat  dan rukun  dari  segi pembagian  hasil  sesuai  dengan  akad,  penerapan,  serta  hasil  pembagianya  yang  tidak merugikan salah satu pihak serta atas dasar saling tolong menolong dalam penerapannya.
Kata Kunci : Fiqh Mu’amalah, Bagi Hasil

## A. PENDAHULUAN
Islam  mengajarkan  untuk  bermuamalah  secara  benar  sesuai  dengan  syari’at  yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al Qur’an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan  benar.  Mulai  dari  mendapatkannya,  mengelola  sampai  mengakhirinya,  harus  sesuai dengan  yang  ditentukan  oleh  syariat.Lebih  dari  450  ayat  dalam  Al-Qur’an  yang menyinggung  masalah tanah dan hubungan dengan kehidupan untuk  manusia.  Mulai dari
hubungan  yang  bersifat  teologis,  ekonomis,  politis,  maupun  sosial.  Di  kalangan  Agama Samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam) ada keyakinan, diciptakan Tuhan dari tanah, ditetapkan untuk hidup dan berproduksi di bumi dan diberi konsesi untuk mengolah, membudayakan dan  mengembankan  serta  menikmati  kekayaan  bumi  sampai  berakhirnya  umur  bumi  itu sendiri.
Di  dalam  sistem mu’amalah ada  beberapa  sistem  kerjasama  yang  dikenal  seperti muzara’ah, mukhabarah, ijarah, musaqah dan syirkah. Bentuk- bentuk kerja sama tersebut banyak dihajatkan oleh sebagian besar umat manusia. Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan usaha dan jerih payahnya.
Salah  satu  interaksi  atau  mualamah  yang  paling  sering  dijumpai  dalam  kehidupan sehari-hari adalah bagi hasil tentang pemilik  modal dan pengelola yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilahmusaqah. Selain merupakan salah satu sarana untuk melestarikan dan melanggengkan  hubungan  antara  sesama  manusia,  juga  merupakan  salah  satu  bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam
Dalam sistem perekonomian sekarang ini konsep bagi  hasil  digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat tidak hanya dalam tataran akad syirkah atau musaqah saja tetapi juga dikembang dalam berbagai jenis bisnis lainnya sesuai dengan kesepakatan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak. 1 Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan- ketentuan yang sudah digariskan dalam Islam.
Menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah,  bagi  hasil  adalah  hubungan kerjasama  antara  dua  orang  atau  lebih  dalam  hal  permodalan,  keterampilan,  atau kepercayaan  dalam  usaha  tertentu  dengan  pembagian  keuntungan  berdasarkan nisbah. 2 Keuntungan yang diperoleh dalam suatu perkongsian harus ditetapkan berdasarkan kelayakan  masing-masing  mitra  usaha  dengan  kadar  persentase  yang  disepakati  bersama ketika akad berlangsung. 3 Apabila sistem bagi hasil yang dipraktikkan tidak sesuai dengan syari’at  yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik itu pada sistem pembagian keuntungan atau  risiko  kerugian maupun dalam operasional bisnis  yang dijalankan, maka hal ini akan mencoreng citra Islam dalam masyarakat itu  sendiri  dan  juga mengindikasikan adanya kegagalan pemerintah dalam menerapkan syari’at Islam secara kaffah.
Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba, namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat- syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan  kalau batasan ini  diikuti  dan  dilaksanakan  dengan  seksama  akan  menjadi  suatu  keseimbangan
1 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah , (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hal. 168.
2 Mardani , Fiqh Ekonomi Syari’ah , (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 220.
3 Baihaqi  A.  Samad, Konsepsi  Syirkah  Dalam  Islam,  Perbandingan  Antar  Mazhab, (Banda  Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007), hal. 141.
yang  harmonis.  Selain  itu  juga  mendorong  dalam  pencapaian  tujuan  bersama  agar  dapat bekerja lebih produktif, efektif dan efisien.
Bagi  hasil  dalam  pertanian  merupakan  perjanjian  pengelolaan  tanah,  dengan  upah sebagai  hasil  yang diperoleh dari pengelolaan tanah tersebut.  Perjanjian  bagi hasil adalah perjanjian  dengan  nama  apapun  juga  yang  diadakan  antara  pemilik  pada  satu  pihak  dan seseorang  atau  badan  hukum  pada  pihak  lain  yang  dalam  undang-  undang  disebut “penggarap”. Berdasarkan perjanjian yang penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian  hasilnya antara kedua belah pihak.
Disisi  lain,  Islam  juga  memberikan  bantuan  dalam  rangka  merealisasikan  norma- norma ekonomi syari’ah. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatanatau kemanfaatan  dan  memelihara  keadilan,  menghindari  unsur  kedhaliman  dan  unsur pengambilan  kesempatan  dalam  kesempitan.  Salah  satu  bentuk  dari  muamalat  tersebut adalah bagi hasil musaqah (akad pemeliharaan pohon),  karena dilandaskan pada kerja sama yang baik dan saling tolong- menolong.
Dalam  sistem  kemasyarakat  Indonesia  sendiri,  pola  tanam  bagi  hasil  telah dipraktekkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang kita terdahulu. Menyangkut pembagian hasil  tanah  dari  bagi  hasil (musaqah), dalam  ketentuan  Hukum  Islam  tidak  ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar  jumlah  bagian  masing-masing  pihak  (pemilik  tanah  dan  penggarap).  Sayyid  Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengelola  atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah). Dengan demikian  tidak  ada  ketentuan  umum  yang  mengikat  antara  pemilik  tanah  dan  penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu mengelolanya,  dan  begitu  pula  sebaliknya  penggarap  tidak  memiliki  lahan  tetapi  ia berkemampuan untuk mengelolanya.
Kerja sama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat Kecamatan Meukek dalam usaha perkebunan pala. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka mempunyai kebun yang tidak  ada  penggarap  karena  mempunyai  pekerjaan  lain  atau  tidak  mampu  mengerjakan sendiri. Tetapi yang lain tidak mempunyai kebun pala tetapi mampu untuk menggarapnya, sehingga mereka melakukan kerja sama bagi hasil.
Sistem bagi hasil yang dilakukan yaitu berawal dari kesepakatan sebelum merawat tanaman  pala  tersebut.  Kemudian  terjadi  kesepakatan  bagi  hasil,  pihak  pemilik  hanya menyerahkan tanaman pala  yang sudah berumur sekitar satu tahun dengan seluruh modal ditanggung olehnya, termasuk pupuk dan kebutuhan tanaman tersebut sampai siap panen. Setelah  merawat  tanaman  tersebut  sampai  siap  panen  pihak  yang  merawat  tersebut mendapatkan bagi hasil dari panen tanaman pala tersebut.
Ada dua pihak dalam kerja sama tersebut, pihak I (pemilik kebun) atas kehendak diri sendiri  menyerahkan  kepada  pihak  II  (penggarap  untuk  dirawat).  Dalam  kerja  sama  dua pihak tersebut terjadi kesepakatan yang menggunakan adat musyawarah saja tanpa adanya saksi  dan  bukti  tertulis  saat  melakukan  kesepakatan  bagi  hasil.  Kebun  pala  dirawat  sejak kecil  hingga  siap  panen  oleh  pihak  II,  dan  seluruh  modal  ditanggung  pihak  II,  kemudian hasil panen dibagi dua dengan pemilik lahan.
Pada masa kekhalifahan, sifat dari sistem bagi hasil mirip dengan sistem kerja sama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak- hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan penindasan atau perbuatan yang melampaui  batas  yang  dilakukan  oleh  pemilik  tanah  tersebut  terhadap  mitra,  karena keduanya  terikat  dalam  perjanjian  pengelolaan.  Inilah  sebabnya  mengapa  bentuk-  bentuk pengelolaan yang dilakukan dalam sistem seperti ini meminimalkan pelanggararan hak- hak orang  lain.  Bagi  hasil  merupakan  usaha  yang  mulia  apabila  pelaksanaannya  selalu mengutamakan  prinsip  keadilan,  kejujuran  dan  tidak  saling  merugikan  satu  sama  lain, misalnya dalam pembagian hasil pemilik tanah hanya memberikan sebagian hasilnya saja kepada penggarap dan tidak sesuai dengan kesepakatan berdua. Pembagian hasil seperti ini tidak  sesuai  dengan  prinsip  keadilan  dan  tentu  saja  sangat  merugikan  pihak  penggarap. Perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang sewenang- wenang dan mau menang sendiri serta termasuk perbuatan tercela.
Pembagian hasil yang biasanya dilakukan oleh pihak pengelolaan pala sudah lama dipraktekkan dan tentunya ada keuntungan dan kerugian baik bagi salah satu  pihak maupun kedua  belah  pihak.  Sistem  bagi  hasil  yang  digunakan  oleh  masyarakat  setempat  adalah dengan mengikuti kebiasaan yang telah ada pada masyarakat terdahulu.
Kecamatan Meukek merupakan suatu daerah yang masih banyak memiliki tanaman pala,  walaupun  tidak  sebanyak  pada  zaman  dulu.  Pemilik  perkebunan  pala  menyerahkan kebun miliknya kepada seseorang yang dipercaya bisa merawat kebunnya, karena pemilik kebun tidak sempat untuk mengelola kebun tersebut. Penyerahan kebun ini berdasarkan hasil musyawarah antara kedua belah pihak, yang nantinya hasil dari kebun tersebut dibagi dua. Dalam musyawarah atau perjanjian antara kedua belah pihak belum jelas akad yang dipakai dan bagaimana sistem bagi hasil terhadap pengelolaan pala tersebut.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Pengertian bagi hasil
Secara  umum,  bagi  hasil  didefenisikan  sebagai  bentuk  kerja  sama  antara  dua  pihak yaitu  pemilik  lahan  dengan  penggarap  yang  bersepakat  untuk  melakukan  perjanjian  bagi hasil  dari  lahan  pertanian.  Bentuk  kerja  sama  ini  hampir  secara  universal  terdapat  pada masyarakat kecil diseluruh dunia, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih  dahulu (misalnya separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.
Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasa disebut juga dengan hak menggarap yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan  perjanjian  bahwa  hasilnya  akan  dibagi  antara  kedua  belah  pihak  berdasarkan persetujuan,  dengan  pertimbangan  agar  pembagian  hasil  tanahnya  antara  pemilik  dan penggarap dilakukan  atas  dasar  yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum  yang layak  bagi  penggarap  dengan  menegaskan  hak-hak  dan  kewajiban,  baik  dari  penggarap maupun pemiliklahan. 4 Selanjutnya dapat pula dikatakan bahwa, hak usaha bagi  hasil adalah seseorang atau badan hukum (yang disebut pemilik), dengan perjanjian bahwah asilnya akan di bagi dua menurut timbangan yang disetujui bersama. 5
Adapun  pengertian  bagi  hasil  yang  didefenisikan  oleh  beberapa  ahli  antara  lain: Menurut  Sayyid  Sabiq  dalam  bukunya  yang  berjudul  Fiqih  Sunnah,  menjelaskan  tentang pengertian bagi hasil merupakan pemberian hasil usaha untuk orang  yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau  lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik modal  dan penggarap). 6
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara  petani  pemilik  modal  dengan  petani  penggarap  pada  dasarnya  tergantung  dari kesepakatan bersama atau menurut kebiasaan setempat. Dalam hal pembagian hasil panen antara pemilik modal dan penggarap biasanya dilakukan perjanjian  terlebih  dahulu sebelum proses penanaman berlangsung dan harus dinyatakan secara  jelas oleh kedua belah pihak, agar dalam proses bagi hasil nantinya tidak terjadi kesalah  pahaman, utamanya  jika terjadi kerugian atau gagal panen. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak, selain  untuk  mencari  keuntungan  juga  untuk  mempererat  tali  persaudaraan  dan  tolong- menolong diantara mereka.
2. Landasasan Hukum Bagi Hasil dalam Al-Qur’an .
Sebagai  agama  yang  sempurna,  sumbernya  berasaskan  pada  sumber  yang  mutlak yaitu  al-Qur’an  dan  al-Hadits.  Kedudukan  sumber  yang  mutlak  ini  menjadikan  Islam  itu sebagai  suatu  agama  yang  istimewa  dibandingkan  dengan  agama-agama  yang  lain.  Al- Qur’an  dan  al-Hadits  menyuruh  kita  mempraktikkan  ajaran  wahyu  tersebut  dalam  aspek kehidupan termasuk dalam bidang muamalah. 7
Al-Qur’an dan  al-Hadits tidak menjelaskan secara rinci  tentang konsep bagi  hasil, namun  terdapat  kaidah-kaidah  umum  yang  dipenuhi  oleh  setiap  pelaku  usaha  dalam menjalankan usaha  supaya  tetap  berada  pada  jalur  yang  telah diatur oleh Syara’.  Berikut
4 Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 51
5 Liliek  Istiqomah, Hak  Gadai  Atas  Tanah  Sesudah  Berlakunya  Hukum  Agraria  Nasional (Jakarta: Usaha Nasional Indonesia, 2002), hal. 137
6 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah XI , (Bandung: Al-Ma’arif, 2001), hal. 18
7 Mustafa Edwin  Nasution, dkk, pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Edisi Pertama, Cet. IV , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 23
beberapa  ayat  al-Qur’an  dan  Hadits  Rasulullah  S.A.W.  yang  dapat  dijadikan  sebagai landasan hukum dalam sistem bagi hasil.
Allah telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Allah S.W.T.  menetapkan  batas-batas  tertentu  terhadap  perilaku  manusia  sehingga menguntungkan  satu  individu  tanpa  mengorbankan  hak-hak  individu  lainnya. 8 Berikut beberapa ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi, khususnya dalam menerapkan sistem bagi hasil di dunia bisnis, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya:
Hai Orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama  suka  diantarakamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu,  sesungguhnya Allah adalah maha penyayang bagimu .

## Terdapat juga hadist tentang bagi hasil sebagai berikut: Yang artinya:
Hasan  bin  Ali  Al-Khalal  menceritakan  kepada  kami,  Basar  bin  Tsabit  Al  Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abi Abdi  Ar-  Rahman  bin  Daud,  dariShalih  bin  Shuhaibr.abahwa  Rasulullah  Saw bersabda: Tigahal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah  (mudharabah)  dan  mencampur  gandum  dengan  jelas  untuk  keperluan rumah tangga bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah)
3. TeoriAkad
a. Pengertian Akad
Kata  akad  berasal  dari  kata  al-Aqad  yang  berarti  mengikat  menyambung,  atau menghubungkan (ar-rabt) . 9 Akad  secara  bahasa  berarti  ikatan (ar-ribthu), perikatan, perjanjian dan permufakatan (al-ittifaq). Dalam fiqh didefinisikan dengan irtibathuijabin bi qabulin ‘ala wajhinmasyru’inyatsbutuatsaruhu fi mahallihi, yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan  ikatan)  dan  qabul  (pernyataan  penerimaan  ikatan)  sesuai  dengan  kehendak syariat  yang  berpengaruh pada  obyek  perikatan.  Jumhur  ulama  mendefinisikan
8 Mustafa Edwin Nasution, dkk, pengenalan ..., hal. 3.
9 Syamsul    Anwar, Hukum  Perjanjian  Islam  (Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih Muamalah), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 68.
akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. 10
Melalui  beberapa  pengertian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  pengertian  akad  adalah keterkaitan  atau  pertemuan  ijab  dan  qabul  yang  berakibat  timbulnya  akibat  hukum.  Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terkait, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. 11
Musaqah berasal  dari  kata as-saqy ,  adalah  nama  pepohonan  penduduk  Hijaz  atau Madinah yang sangat memerlukan saqi atau penyiraman atau pengairan dari sumur-sumur. Karena  itu al-musaqah artinya  penyiraman.  Menurut  syara’ musaqah berarti  penyerahan pohon-pohon atau tanaman kepada orang lain untuk  dipelihara hingga menghasilkan, dan upah  dari  mereka  sebagai  penyiram  adalah  hasil  dari  tanaman-tanaman  itu  sendiriyang diberikan setelah selesai musim panen. Dengan demikian yang dimaksud dengan musaqah adalah bentuk kerjasama dalam pemeliharaan dan pengembangan tanaman.
b. Rukun dan Syarat Akad
Melaksanakan perikatan dalam hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.  Rukun  adalah  suatu  unsur  yang  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  suatu perbuatan  atau  lembaga  yang  menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu  perbuatan tersebut. 12 Adapun rukun akad menurut para pakar hukum Islam kontemporer antara lain:
1) Para pihak yang membuat akad (al-aqidan)
2) Pernyataan kehendak para pihak (shigatul aqad)
3) Objek akad (mahallul a’qd)
4) Tujuan akad (maudhu al-aqd) 13
Berbeda  dengan  jumhur  ulama  Madzhab  Hanafi  berpendapat  bahwa  rukun  akad hanya satu sighat al-aqd. Bagi madzhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur  pokok  yang  membentuk  akad.  Unsur  pokok  tersebut  hanyalah  pertanyaan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur  luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak dan objek akad bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya diluar esensi akad, para pihak dan objek akad merupakans yarat, bukan rukun. 14
10 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 116.
11 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Islam (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah) , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 96.
12 Abdul Aziz Dahlan , Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I, (Jakarta: Ichtiar Vanhoev, 2009), hal. 1510. 13 Syamsul  Anwar, Hukum Perjanjian Islam  (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah), hal. 196.
hal. 197 14 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Islam (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah),...,
Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun tersebut masing- masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi:
1) Syarat  terbentuknya  akad,  dalam  hukum  Islam  syarat  ini  dikenal  dengan  nama  Al- syuruth Al-in’iqad. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun- rukun akad, ialah:
a) Pihak yang berakad (aqidain) disyaratkan tamyiz
b) Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan  kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.
c) Objek  akad,  dapat  diserahkan,  dapat  ditentukan  dan  dapat  ditransaksikan  (benda yang bernilai dan dimiliki).
d) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara’.
2) Syarat  keabsahan  akad,  adalah  syarat  tambahan  yang  dapat  mengabsahkan  akad setelah syarat in’iqad tersebut dipenuhi, antar lain:
a) Pernyataan  kehendak  harus  dilaksanakan  secara  bebas.  Maka  jika  pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal.
b) Penyerahan objek tidak menimbulkan madharat.
c) Bebas dari gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
d) Bebas dari gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
3) Syarat-syarat  berlakunya  akibat  hukum (al-syuruth  an-nafadz) adalah  syarat  yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat- syarat tersebut adalah :
a) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang  mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.
b) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.
4) Syarat  mengikat  (al-syarth  al-luzum)  sebuah  akad  yang  sudah  memenuhi  rukun- rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah  melakukan akad. Ada persayaratan lagi yang menjadikannya mengikat diantaranya:
a) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti akad  kafalah  (penanggungan).  Akad  ini  menurut  sifatnya  merupakan  akad  tidak mengikat  sebelah  pihak,  yaitu  tidak  mengikat  kreditor  (pemberi  hutang)  yang kepadanya  penanggungan  diberikan.  Kreditor  dapat  secara  sepihak  membatalkan akad  penanggungan,dan  membebaskan  penanggung  dari
konsekuensinya. Bagi penanggung (al-kafil) akad tersebut mengikat sehinggan ia tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor.
b) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika  hak  khiyar  berakhir.  Selama  hak  khiyar  belum  berakhir,  akad  tersebut mengikat. 15
c. Macam-Macam Akad
Ada  beberapa  macam  bentuk  dari  akad,  diantaranya  akad  lisan,  akad  tulisan,  akad perantara/utusan, akad isyarat, dan akad ta’athi:
1) Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara mengucap lisan.
2) Akad  tulisan,  yaitu  akad  yang  dilakukan  secara  tertulis.  Seperti  perjanjian  pada kertas bersegel atau akad yang melalui akta notaris.
3) Akad perantara/utusan (wali), yaitu akad dengan melalui utusan atau kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat.
4) Akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu
5) Akad ta’athi (saling memberikan), yaitu akad yang sudah berjalan secara umum. Contohnya: membeli makanan di warung, harga dan pembayaran  dihitung pembeli tanpa tawar menawar.
4. Akad Musaqah
a. Pengertian Akad Musaqah
Menurut bahasa musaqah diambil  dari  kata al-saqah ,  yaitu  seseorang  bekerja  pada pohon tamar, anggur (mengurusnya) atau pohon- pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan  dan  mendapatkan  bagian  tertentu  dari  hasil  yang  diurus  sebagai imbalan. 16 Menurut  terminologi musaqah adalah  akad  untuk  pemeliharaan  tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, al- musaqah ialah sesuatu yang tumbuh ditanah yang dibagi menjadi lima macam:
1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik  serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
4) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5) Pohon-pohon  yang  diambil  hijau  dan  basahnya  sebagai  suatu  manfaat,  bukan buahnya,  seperti  tanaman  hias  yang  ditanam  di  halaman  rumah  dan  di  tempat lainnya 17
15 Yazid Afandi, Fiqih Muamalah , (Yogyakarta:Logun Pustaka, 2009), hal. 34
16 Hendi Suhendi , Fiqh Muamalah , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 145.
17 Hendi Suhendi ,Fiqh Muamalah ..., 146
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  yang  dimaksud  dengan musaqah adalah  kerjasama  dalam  bidang  pertanian  antara  pemilik  kebun  dengan  pengelola  atau pemelihara,  yang  upah  dari  pemeliharaan  itu  adalah  hasil  dari  kebun  itu  sendiri.  Dalam perjanjian kerjasama pertanian bentuk musaqah baru dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan.  Para  fuqaha  sepakat  bahwa  tanaman  yang  boleh dijadikan akad dalam musaqah adalah tumbuh atau tanaman yang bersifat tahan lama atau kuat, seperti anggur, kurma, dan lain-lain. Sedangkan tanaman yang tidak boleh dijadikan akad musaqah adalah seluruh tanaman yang tidak tahan lama, seperti sayur-sayuran. Menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah,  ketentuan  Musaqah  yaitu  sebagai berikut:
1) Pemilik  tanaman  wajib  menyerahkan  tanaman  kepada  pihak  pemelihara. Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggungjawabnya.
2) Pemelihara  tanaman  di  syaratkan  memiliki  keterampilan  untuk  melakukan pekerjaan
3) Pemeliharaan tanaman wajib  mengganti kerugian  yang  timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan kelalaian. 18
b. Dasar Hukum Musaqah
Dasar hukum yang membolehkan akad musaqah ialah sebagaimana HaditsNabi Muhammad Saw. dari Ibnu Umar RA: yang Artinya:
Bahwa  Rasulullah  Saw.  Menyuruh  penduduk  Khaibar  untuk  menggarap  lahan  di Khaibar  dengan  imbalan  separuh  dari  tanaman  atau  buah-buahan  hasil  garapan lahan tersebut. (H.R. Bukhari Muslim). 19
Selain  hadits  tersebut,  juga  terdapat  hadits  lain  yang  menguatkan  kebolehan  akad musaqah, sebagai berikut:
Dari  Abu  Hurairah  rakatanya:  orang  Anshar  berkata  kepada  Nabi  SAW, bagilahpohon-pohonkurmaitudiantara  kami  dan  saudara-  saudara  kami  orang Muhajirin.  Beliau  bersabda:  “Tidak”  lalu  orang  Anshar  berkatakepada  orang Muhajirin:  bayarlah  kepada  kami  biaya  pemeliharaannya,  dan  buahnya  kita  bagi. Orang Muhajirin menjawab: baiklah, kami setuju” (HR. Bukhari)
18 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Cet ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 229-230
19 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal. 110
Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad Ibn al- Hasan asy- Syaibani, kedua  tokoh  fiqh  Hanafi,  berpendirian  bahwa  akad  al-musaqah  dibolehkan.  Alasan kebolehan akad al-musaqah menurut mereka karena  sebuah hadis  dari Abdullah Ibn Umar yang menyatakan bahwa: Bahwa Rasulullah saw. melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk  khaibar  dengan  ketentuan  bahwa  mereka  mendapatkan  sebagian  sebagian  dari hasil kebun atau pertanian itu (HR al-Jama’ah).
Disamping  kedua  hadits  diatas,  kebolehan musaqah juga  didasarkan  atas  ijma’ (kesepakatan para ulama fiqh), karena sudut mereka merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka dan sebagai bentuk sosial antara  sesama  manusia  dengan  jalan  memberi  pekerjaan  kepada  mereka  yang  kurang mampu.
c. Macam- macam Musaqah
1) Musaqah yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya
2) Musaqah yang  bertitik  tolak  pada  asalnya,  yaitu  untuk  mengairi  saja,  tanpa  ada tanggung  jawab  untuk  mencari  air.  Maka  pemiliknyalah  yang  berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. Musaqah yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi). 20

## d. Syarat dan Rukun Musaqah
Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun musaqah. Ulama  Hanafiyah  berpendirian  bahwa  yang  menjadi  rukun  dalam  akad  adalah  ijab  dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. 21
Sedangkan rukun-rukun musaqah menurut ulama Syafi’iyah ada lima berikut ini.
1) Shigat,  yang  dilakukan  kadang-kadang  dengan  jelas  (sharih)  dan  dengan  samaran (kinayah). Disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
2) Dua orang atau pihak yang berakad (al-aqidani), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
3) Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi  hasil),  baik  yang  berbuah  tahunan  (satu  kali  dalam  setahun)  maupun  yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
20 Abdul Fatah Idris, Kifayatul Akhyar , Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap , (Surabaya: Nur  Amalia, 2002), hal. 170.
21 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah….. 285.
4) Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau  sekurang-kurangnya  menurut  kebiasaan.  Dalam  waktu  tersebut  tanaman  atau pohon  yang diurus sudah berbuah, juga  yang harus ditentukan ialah pekerjaan  yang harus  dilakukan  oleh  tukang  kebun,  seperti  menyiram,  memotongi  cabang-  cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
5) Buah,  hendaklah  ditentukan  bagian  masing-masing  (yang  punya  kebun  dan  bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya. 22
Para Fuqaha menyebutkan bahwa untuk sahnya musaqah disyaratkan agar pohon yang disiram dapat berbuah dan buahnya dapat dimakan (bermanfaat). Namun ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan objek musaqah, menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek musaqah  adalah pepohonan  yang berbuah, seperti kurma, anggur dan terong. Akan tetapi  ulama  Hanafiyah  Mutaakhirin  menyatakan,  musaqah  juga  berlaku  pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Menurut ulama Malikiyah, berpendapat  bahwa  yang  menjadi  objek  musaqah  itu  adalah  tanaman  keras  dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat bahwa:
1) Akad musaqah dilakukan sebelum buah itu layak dipanen
2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas
3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh
4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu. Adapun  pendapat  dari  ulama  Syafi’iyah,  berpendapat  bahwa  yang  boleh  dijadikan objek musaqah adalah kurma dan anggur saja.
1) Tanah/lahan perkebunan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani/penggarap setelah akad  berlangsung  untuk  di  garap,  tanpa  campur  tangan  pemilik  tanah/lahan perkebunan.
2) Syarat  yang  berkaitan  bagi  hasil  adalah  hasil  pengelolaan  itu  benar-benar  milik bersama  orang  yang  berakad,  tanpa  boleh  ada  pengkhususan,  presentase  bagi  hasil harus  jelas,  baik  dibagi  dua,  bagi  sepertiga  dan  seterusnya.  Menurut  Imam  syafi’i dalam  perjanjian  musaqah,  hanya  dapat  dilakukan  sebelum  berbuah  atau  buahnya sudah ada, tetapi belum matang.
3) Syarat  penentuan  jangka  waktu  akad  harus  jelas.  Lamanya  perjanjian  harus  jelas, karena  transaksi  ini  sama  dengan  transaksi  sewa-menyewa  agar  terhindar  dari ketidakpastian. Selain itu, pekerjaan penggarap juga harus ditentukan.
e. Hukum Musaqah Shahih dan Fasid (Rusak)
1) Hukum Muqasah Shahih
Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap  di atas,  dan menambahkan  bahwa segala pekerjaan  yang
22 Hendi Suhendi ,Fiqh Muamalah ...,148-149
rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah. 23
Berdasarkan  pendapat  beberapa  ulama  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum Musaqah  dikategorikan  sohih  apabila  antara  pemilik  tanah  dan  penggarap  mempunyai batasan  dalam  pekerjaan  masing-masing  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama  agar  salah salah satu pihak tidak bisa berbuat sewenang-wenangnya dalam perjanjian akad Musaqah tersebut.
2) Hukum Muqasah Yang Fasid (Rusak)
Akad Musaqah menjadi fasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan syara’. Menurut Hanafiyah, hal-hal yang menyebabkan fasid-nya akad Musaqah adalah sebagai berikut.
a) Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu saja.  Dalam hal ini makna syirkah menjadi tidak ada.
b) Adanya  syarat  bahwa  sebagian tertentu dari  hasil  yang  diperoleh untuk  salah  satu pihak.
c) Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan
d) Adanya  syarat  bahwa  pemetikan  dibebankan  kepada  penggarap  karena  penggarap hanya  berkewajiban  memelihara  tanaman  sebelum  hasilnya  dipetik.  Adapun sesudahnya menjadi kewajiban kedua belah pihak
e) Adanya  syarat  bahwa  pemeliharaan  setelah  pembagian  hasil  menjadi  kewajiban penggarap, karena hal itu bukan garapan Musaqah.
f) Adanya  syarat  bahwa  penggarap  harus  tetap  bekerja  setelah  selesainya  masa perjanjian Musaqah.
g) Adanya  kesepakatan  terhadap  masa  yang  menurut  kebiasaan  buah  tidak  mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad Musaqah.
h) Musaqah  digarap  oleh  banyak  orang  sehingga  penggarap  membagi  lagi  kepada penggarap lainnya. 24
f. Kendala-kendala yang Terjadi dalam Musaqah
1) Penggarap tidak mampu bekerja
Penggarap  terkadang  tidak  selamanya  mempunyai  waktu  untuk  mengurus  pohon- pohon  yang ada di  kebun, tetapi  kadang-  kadang ada halangan untuk  mengurusnya, seperti  karena  sakit  atau  bepergian.  Apabila  penggarap  tidak  mampu  bekerja  keras karena  sakit  atau  bepergian  yang  mendesak,  maka  musaqah  menjadi  fasakh  (batal), apabila dalam akad musaqah disyaratkan bahwa penggarap  harus menggarap secara
23 Rachmat Syafe‟I, op,cit.,hlm. 217
24 Ahmad Wardi Muslich., op.cit., hlm. 413
langsung  (tidak  dapat  diwakilkan),  jika  tidak  disyaratkan  demikian,  maka  musaqah tidak  menjadi  batal,  akan  tetapi  pengarap  diwajibkan  untuk  mendapatkan penggantinya  selama  ia  berhalangan  itu.  Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  mazhab Hanafi. 25

## 2) Wafat salah seorang ‘Aqid
Menurut  Mazhab  hanafi,  apabila  salah  seorang  yang  berakad  meninggal  dunia, sedangkan  pada  pohon  tersebut  sudah  tampak  buah-buahnya  (hampir  bisa  dipanen) walaupun belum tampak kebagusan buah tersebut, demi menjaga  kemaslahatan, maka penggarap  melangsungkan  pekerjaan  atau  dilangsungkan  oleh  salah  seorang  atau beberapa  orang  ahli  warisnya,  sehingga  buah  itu  masak  atau  pantas  untuk  dipanen, sekalipun  hal  ini  dilakukan  secara  paksa  terhadap  pemilik,  jika  pemilik  keberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa fasakh- nya, akad dan matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.
g. Hikmah Musaqah
Islam mensyari’atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang  sebagian  orang  memiliki  harta  tetapi  tidak  berkemampuan  untuk memproduktifkannya,  terkadang  ada  pula  orang  yang  tidak  memiliki  harta,  tetapi mempunyai  kemampuan  untuk  memproduktifkannya.  Karena  itu,  sya’riat  membolehkan mu’amalah,  ini  supaya  kedua  belah  pihak  dapatmengambil  manfaatnya.  Pemilik  harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib  dapat  memperoleh  manfaat  dengan  harta  (sebagai  modal),  dengan  demikian terciptalah antara modal dan kerja. Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan. 26
Hikmah  dari  kebolehan  kerjasama  dalam  bentuk  ini  adalah  tolong  menolong  dan kemudahan  dalam  pergaulan  hidup,  saling  menguntungkan  dan  tidak  ada  pihak  yang dirugikan.  Kerjasama  bagi  hasil  perkebunan  mengandung  hikmah  yang  besar  bagi masyarakat,  karena  memupuk  terhadap  individu  agar  selalu  memiliki  sifat  saling  tolong menolong,

## C. HASIL PENELITIAN
1. Gambaran Umum Kecamatan Meukek
a. Biografis Kecamatan Meukek
Meukek adalah salah satu kecamatan di wilayah kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari 22 gampong yaitu Alue Meutuah, Lhok Aman, Ladang Baro, Labuhan Tarok, Tanjung Harapan,  Kuta  Baro,  Keude  Meukek,  Arun  Tunggai,  Blang  Bladeh,  Blang  Teungoh,  Ie Buboh, Kutabuloh I, Kutabuloh II, Ie Dingen, Drienjalo, Buket Meuh, Jambo Papeun, Alue
25 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 150
26 Sayyid Sabiq , Fikih Sunah , (Bandung: Al-Ma’arif, 2001), hal. 37.
Baro, Blang Bladeh, Rotteungoh, ladang Tuha dan Lhok Mamplamdidalamnya dan terdiri dari 4 mukim  yaitu Mukim Ujong, Mukim Teungoh, Mukim Ateuh dan Mukim Bahagia. Luas kecamatan Meukek adalah 40.839 Ha.  Jumlah penduduk kecamatan Meukek adalah 18.207 Jiwa. 27
b. Visi Misi Kecamatan Meukek
1) Visi
“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Meukek yang Makmur pada tahun 2013 dengan  hasil  pangan,  Perikanan,  Perkebunan,  Perdagangan  dan  hasil  usaha  kecil Masyarakat  dan  Dengan  dukungan  Pemerintahan  dan  SDM  Masyarakat yang mempunyai Iptek dan Imtaq”.
2) Misi
a) Memotivasi Masyarakat untuk berperan aktif dalam dalam pembangunan;
b) Membangun dan  memperluas prasarana dan sarana  umum baikdalam bidang transportasi, komunikasi, informasi.
c) Membangun sarana pendidikan baik formal maupun informal;
d) Membangun sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan kelautan
e) Membangun dan melestarikan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga yang bermartabat dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
d. Jumlah dan Luas Desa
Tabel 4.1 Jumlah dan Luas KecamatanMeukek No Desa Luas Mukim 1 Alue Meutuah 2.000 2 Lhok Aman 1.250 3 Ladang Baro 2.500 Mukim Ujong 4 Labuhan Tarok 2.100 5 Tanjung Harapan 1.250 6 Kuta Baro 850 7 Keude Meukek 1.050 8 Arun Tunggai 1.050 9 Blang Bladeh 1.050 Teungoh 10 Blang Teungoh 1.600 11 Ie Buboh 1.900 12 Kutabuloh II 1.150 13 Kutabuloh I 1.250 14 Ie Dingen 1.250 Ateuh 15 Drienjalo 1.500 16 Buket Meuh 3.000
27 Hasil wawancara dengan Camat Meukek yaitu bapak Ramzil Hadi pada tanggal 27 September 2021.
17 Jambo Papeun 8.139 18 Alue Baro 2.500 19 Blang Kuala 1.800 20 Rotteungoh 1.450 Bahagia 21 Ladang Tuha 1.150 22 Lhok Mamplam 1.050 e. Jumlah Penduduk Kecamtan Meukek Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Meukek No Kecamatan Jumlah Penduduk JumlahRumahTangga 1 AlueMeutuah 489 135 2 Lhok Aman 1.118 331 3 Ladang Baro 491 144 4 LabuhanTarok 2.675 608 5 LabuhanTarok II 783 208 6 Tanjung Harapan 939 286 7 Kuta Baro 662 175 8 Keude Meukek 1047 226 9 Arun Tunggai 1.152 301 10 Blang Bladeh 1.547 453 11 Blang Teungoh 559 146 12 Ie Buboh 652 165 13 Kutabuloh II 835 256 14 Kutabuloh I 1.148 305 15 Ie Dingen 1.298 324 16 Drienjalo 230 54 17 Buket Meuh 217 61 18 Jambo Papeun 1.472 343 19 AlueBaro 486 113 20 Blang Kuala 936 243 21 Rotteungoh 970 227 22 Ladang Tuha 498 103 23 LhokMamplam 453 83 Jumlah 18.207 4.235 f. Daftar Satuan Pendidikan Kecamatan Meukek Tabel 4.3 Satuan Pendidikan KecamatanMeukek No Satuan Pendidikan 1 MAS Meukek
2 Mas Mukim Ujung 3 MIN 3 Aceh Selatan 4 MIN 4 Aceh Selatan 5 MTs Cahaya Qur`an 6 MTsS Muhammadiyah Meukek 7 MTsS Mukim Ateuh 8 MtsS Tarok 9 SD IT Insan Madani Meukek 10 SD Muhammadiyah Kuta Buloh 11 SD Negeri 1 BlangBladeh 12 SD Negeri 1 IeDingen 13 SD Negeri 1 Jambopapeun 14 SD Negeri 1 Kutabuloh 15 SD Negeri 2 BlangBladeh 16 SD Negeri 2 IeDingen 17 SD Negeri 2 Jambo Papeun 18 SD Negeri 2 Kutabuloh 19 SD Negeri 2 Tarok 20 SD Negeri 3 Kutabuloh 21 SD Negeri 3 Tarok 22 SD Negeri AlueBaro 23 SD Negeri Aron Tunggay 24 SD Negeri BlangTeungoh 25 SD Negeri I Tarok 26 SD Negeri Ladang Baro 27 SD Negeri Ladang Tuha 28 SD Negeri Lhok Aman 29 SD Negeri Rotteungoh 30 SMA Negeri 2 Meukek 31 SMAN 1 Meukek 32 SMAS InsanMadani 33 SMAS Sirajul Ibad 34 SMKN Meukek 35 SMP Islam Terpadu Insan Madani Meukek 36 SMP Negeri 1 Meukek 37 SMP Negeri 2 Meukek 38 SMP Negeri 4 Meukek 39 SMPN 3 Meukek 40 SMPS SirajudIbad
g. Struktur Organisasi

## 2. Sistem Bagi Hasil pada PengelolaanPala di Kecamatan Meukek
Praktek  kerjasama  yang  dilakukan  masyarakat  setempat  masih  melekat  nilai-nilai fungsi sosial diantaranya, unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara  penggarap  dan  pemilik  lahan/tanah.  Di  mana  ada  masyarakat  yang  tidak  memiliki lahan tetapi mampu mengelola lahan, serta ada pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahannya dikarenakan memiliki lahan yang cukup luas atau pemilik lahan yang tak mampu mengelola  di  karenakan  faktor  umur  dan  kesehatan  yang  tak  memungkinkan  lagi  untuk mengelola lahannya.
Dalam  pengelolaan  pohon  pala  tersebut  segala  keperluan  kebun  di  tanggung  oleh pemilik  kebun,  penggarap  hanya  merawat  saja.  Seperti  hasil  wawancara  dengan  bapak Husaini yang menyatakan bahwa “semua keperluan kebun ditanggung oleh pemilik kebun, hanya saja jika keperluan yang sedikit kadang saya tanggung sendiri” 28
Dalam  pembagaian  hasil  panen  dibagi  sesuai  dengan  hasil  kesepakatan  antara pemilik kebun dan penggarap. Hasil wawancara dengan bapak Husaini menyatakan bahwa “pembagian hasil panen sesuai dengan perjanjian awal misalnya bagi 2 setelah  pala tersebut dijual” 29 hasil  wawancara  dengan  bapak  Sukar  dimenyatakan  bahwa  “pembagian  hasil berbentuk  uang  dari  hasil  pala  tersebut  yang  sudah  di  jual  dengan  sistem  dibagi
28 Hasil  wawancara  dengan  bapak  Husaini  selaku  penggarap  kebun  warga  desa  Lhok  Aman  pada tanggal 29 September 2021.
29 Hasil wawancara dengan bapak Husaini selaku penggarap warga desa Lhok Aman pada tanggal 29 September 2021.
dua”. 30 Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah menyatakan bahwa “hasil panen di bagi dua, anatra pemilik dan penggarap” 31
Berdasarkan  uraian  diatas,  wafatnya  salah  seorang  pelaku  akad  akan  sangat mempengaruhi  keberlangsungan  akad  musaqah,  karena  jika  dibiarkan  akan  ada  kerugian serta akad musaqah akan berakhir. Maka dari itu pelaku akad  yang wafat  bisa digantikan oleh ahli warisnya untuk melanjutkan kewajibannya. Dalam kasus ini, penulis beranggapan bahwa penggarap tidak mempermasalahkan kejadian ini dikarenakan masing-masing pihak sudah memiliki antisipasi untuk mengatasinya yaitu menunjuk ahli waris untuk melanjutkan akad musaqahnya.
Hasil wawancara dengan bapak Husaini menyatakan bahwa “belum pernah terjadi perseteruan dengan pemilik kebun, Kerjasama berjalan dengan baik, jika untung  di bagi rata sesuai perjanjian, dan jika rugi pun bersama- sama bertanggungjawab”. 32 Hasil wawancara dengan bapak Syahril juga menyatakan bahwa “tidak ada perseteruan dan percecokan selama menjalin  kerjasama  dalam  pengelolaan  kebun,  selama  perjanjian  masih  berlangsung kerjasama  berjalan  dengan  baik,  adanya  hubungan  baik  yang  terjalin  antara  pemilik  dan penggarap kebuun.
3. TinjauanFiqh Mu’amalah terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan pala di Kecamatan Meukek
Dalam Fiqh Mu’amalah telah dijelaskan bahwa aspek keadilan dalam membagi hasil pertanian haruslah ada keridhoan kedua belah pihak, saling mengetahui kesepakatan masing- masing harus dijelaskan diawal akad dan pembagian hasil juga harus dijelaskan diawal akad, dimana masyarakat Kecamatan Meukek dalam praktek akad musaqah sudah saling  ikhlas dalam transaksi akad musaqah antara penggarap dan sipemilik lahan/tanah.
Dilihat  dari  obyek musaqah telah  sesuai  dengan  ketentuan  Fiqh  Mu’amalahya  itu pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama. Hal inisesuai dengan pohon Pala yang ada di Kecamatan Meukek  yaitu  pohon  yang  berakar  kuat  dan  berbuah  serta  pohon  tersebut  hidup dengan jangka waktu yang lama.
Dilihat dari syarat dan rukun Musaqah praktek di Kecamatan Meukeksu dah sesuai. Rukun musaqah (1) Shigat, adanya sighat antara kedua belah pihak. (2) Dua orang atau pihak yang berakad, disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad,  seperti  baligh,  dan  berakal.  Sesuai  dengan  hasil  penelitian  di  lapangan  pemilik  dan penggarap adalah mereka yang sudah baligh dan berakal. (3)  Kebun dan semua  pohon  yang berbuah,  semua  pohon  yang  berbuah  boleh  dibagi  hasil,  baik  yang
30 Hasil wawancara dengan bapak Sukardi selaku penggarap warga desa Alue Meutuwah pada tanggal 29 September 2021.
31 Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah selaku penggarap warga desa Labuhan Tarok pada tanggal 29 September 2021.
32 Hasil wawancara dengan bapak Husaini selaku penggarap warga desa Lhok Aman pada tanggal 29 September 2021.
berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya  satu  kali kemudian mati,  seperti  padi,  jagung, dan  yang lainnya.  (4)  Masa kerja,seperti  yang  di  sepakati oleh masyarakat  Meukek  adany  aketentuan  masa  kerja  yang  di  sepakati  oleh  pemilik  dan penggarap. (5) Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing  (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya. Terkait dengan bagi hasil kebun, pemilik dan penggarap sudah sepakat di awal perjanjian Musaqah tersebut.
Dengan demikian bisa dikatakan bahwa praktek akad musaqah di  Kecamatan Meukek sudah sesuai dengan Fiqh Muamalah karena adanya pemilik kebun  dan penggarap, obyek yang  dimusaqahkan  yaitu  pohonpala  yang  diambil  buahnya,  dan  ijab  qabul  dinyatakan sebelum pohon palam emperoleh hasil panen dari penggarap.
Menurut Fiqh Mu’amalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi bentuk transaksi musaqah masyarakat  Kecamatan Meukek  yaitu:  kebiasaan  yang sudah turun temurun/Urf dan adanya kerjasama yang bersifat gotong royong.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  uraian-  uraian  pembahasan  tentang  sistem  bagi  hasil  pada pengelolaan di Kecamatan Meukek, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem  bagi  hasil  pada  pengelolaan  pala  di  Kecamatan  Meukek  Perjanjiannya dilakukan  hanya  secara  lisan,  tidak  tertulis  dengan  cara  bermusyawarah  bersama terkait sistem bagi hasil dari pengelolaan pala yang disepakati. Untuk lamanya tempo kerja  sama  tergantung  dari  kesepakatan  bersama  antara  pemilik  kebun  dan penggarap. Pembagian hasil dilakukan dalam bentuk, setelah pala dipanen penggarap menjual  telebih  dahulu  kemudian  uang  hasil  jualan  pala  tersebut  baru  dibagikan antara pemilik dan penggarap. Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama antara  pemilik  dan  penggarap.  Jika  selama  masa  kerja  sama  masih  berlaku  si penggarap  meninggal  dunia,  maka  yang  melanjutkan  pengelolaan  pala  adalah anaknya atau ahli famili yang lainnya
2. Tinjauan  Fiqh  Mu’amalah  terhadap  sistem  bagi  hasil  pada  pengelolaan  pala  di Kecamatan  Meukek  dapat  dikatakan  sudah  memenuhi  dari  segi  pembagian  hasil sesuai dengan akad, penerapan, serta hasil pembagianya yang tidak  merugikan salah satu  pihak  serta  atas  dasar  saling  tolong  menolong  dalam  penerapanya.  Akad musaqah pertanian yang di lakukan masyarakat Kecamatan Meukek ini  sudah sesuai dengan Fiqh Mu’amalah yang telah ada.Rukunmusaqah (1) Shigat (2) Dua orang atau pihak yang berakad, (3) Kebun dan semua pohon yang berbuah,  (4) Masa kerja, (5) Buah.  Bagi  hasi  pengelolaan  kebun  pala  yang  terjadi  di  Kecamatan  Meukek dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing- masing pihak.

## SARAN
1. Praktek  sistem  bagi  hasil (Musaqah) pengelolaan  pala  antara  pemilik  kebun  dan penggarap  awalnya  hanya  dilakukan  secara  lisan,  sebaiknya  dirubah  dengan perjanjian yang tertulis agar dapat dijadikan bukti dan kepastian hukum,  hal tersebut untuk  menghindari  perselisihan  antara  kedua  belah  pihak  seperti  halnya  putusnya hubungan kekeluargaan antara pemilik kebun dan penggarap kebun pala.
2. Diharapkansemuapetani  yang  ada  di  lingkungan  Kecamatan  Meukek  lebih meningkatkan lagi sistem bagi hasil dengan menggunakan akad musaqah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdul  Rahman  Ghazaly,  Ghufron  Ihsan,  Sapiudin  Shidiq, Fiqh  Muamalat ,  Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
Abdul  Fatah  Idris, Kifayatul  Akhyar , Terj  Ringkas  Fiqh  Islam  Lengkap ,  Surabaya:  Nur Amalia, 2002.
Abdul Aziz Dahlan , Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I, Jakarta: Ichtiar Vanhoev, 2009.
Baihaqi A.  Samad, Konsepsi  Syirkah  Dalam  Islam,  Perbandingan Antar Mazhab, Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007.
Hendi Suhendi , Fiqh Muamalah , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Hasil wawancara dengan Camat  Meukek yaitu bapak Ramzil Hadi pada tanggal 27 September 2021.
Hasil wawancara dengan bapak Husaini selaku penggarap kebun warga desa Lhok Aman pada tanggal 29 September 2021.
Hasil  wawancara  dengan  bapak  Sukardi  selaku  penggarap  warga  desa  Alue  Meutuwah pada tanggal 29 September 2021.
Hasil  wawancara  dengan  bapak  Alamsyah  selaku  penggarap  warga  desa  Labuhan  Tarok pada tanggal 29 September 2021.
Liliek  Istiqomah, Hak  Gadai  Atas  Tanah  Sesudah  Berlakunya  Hukum  Agraria  Nasional , Jakarta: Usaha Nasional Indonesia, 2002.
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah , Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007.
Mardani , Fiqh Ekonomi Syari’ah , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Cet ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Mustafa Edwin Nasution,  dkk, pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Edisi Pertama,  Cet. IV , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Mustafa Edwin Nasution, dkk, pengenalan .
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah XI , Bandung: Al-Ma’arif, 2001.
Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Islam  (Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih Muamalah), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.