## Assistance of Halal Certification on UKMM Product, Cibeusi Village, Ciater Distrik, Subang Regency

## Pendampingan Sertifikat Halal pada Produk UKMM Desa Cibeusi Kecamatan Ciater Kabupaten Subang
Ujang Charda S., Ika Fauziyah, & Restu Mahardhika *
Ilmu Hukum, Universitas Subang, Indonesia

## Abstract
Halal certification is an activity or process carried out to meet certain standardization achievements with the aim of having formal legal  recognition  that  the  products  that  have  been  produced  meet  halal  requirements.  Cibeusi  Village,  Ciater  District  in  Subang Regency has the potential for SMEs with a variety of processing in the food sector. Based on observations made during the KKNM activities, the village has 20 SMEs with 10% of SMEs having halal certificates. The service is carried out using the advocacy method. With  the  Self  Declaration  Program  accompanied  by  the  Halal  Center  of  Muslim  Scholars,  it  is  carried  out  to  make  it  easier  for business actors to obtain halal labels on their product packaging. Thus, the activity received a positive response from various parties.

## Abstrak
Sertifikasi halal adalah kegiatan ataupun proses yang dilakuan guna memenuhi capaian standarisasi tertentu dengan bertujuan untuk memiliki pengakuan legal formal bahwa produk yang telah diproduksi memenuhi ketentuan halal. Desa Cibeusi, Kecamatan Ciater di Kabupaten Subang memiliki potensi UKM dengan ragam pengolahan dibidang pangan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan selama kegiatan KKNM, desa tersebut memiliki UKM berjumlah 20 dengan 10% UKM yang telah memiliki sertifikat halal. Pengabdian  dilakukan dengan  metode advokasi.  Dengan  Program Self Declare didampingi  Halal Center Cendekia Muslim dilakukan  untuk  mempermudah  para  pelaku  usaha  dalam  memperoleh  label  halal  pada  kemasan  produknya.  Dengan  demikian kegiatan tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak.
Keywords: Product; Halal Certificate; SMEs.

## 1. Pendahuluan 1
Sertifikasi  halal  adalah kegiatan ataupun proses  yang dilakuan guna  memenuhi  capaian standarisasi  tertentu dengan bertujuan  untuk  memiliki  pengakuan  legal  formal  bahwa  produk  yang  telah  diproduksi  memenuhi  ketentuan  halal. Setiap pengusaha  yang  menginginkan  label  halal  pada produknya  harus  memiliki  sertifikat terlebih dahulu. Sebagai prinsip yang sangat penting dalam syariat Islam dan juga termasuk pada substansi syariat Islam, penetapan sertifikasi halal sangatlah diperlukan. (Sarifah, 2021).
Indonesia merupakan salah satu negara dengan dominasi penduduk beragama  Islam terbesar di dunia yang memiliki kepentingan untuk mengedarkan produk yang aman serta harus berstandar halal.  Oleh karena itu, masyarakat Indonesia secara otomatis konsumen merupakan beragama Islam sehingga dapat merugikan konsumen tersebut apabila banyak produsen tanpa penggunaan label halal (Ramlan & Nahrowi, 2014). Hal tersebut bukan semata-mata karena keyakinan agama, tetapi  berkaitan  juga dengan sisi  ekonomi, kesehatan, kebutuhan  ibadah  serta keamanan  (Warto & Samsuri, 2020).
Sampai saat ini, kekhawatiran ekonomi mengenai sertifikasi halal masih terbatas pada perusahaan besar. Di sisi lain, UKM (Usaha Kecil Menengah) tidak terfokus pada sertifikasi halal. UKM memiliki produksi makanan olahan yang
* Corresponding author:
E-mail address : restumahardhika@unsub.ac.id
tidak memiliki label halal dan hanya mempergunakan nomor P-IRT (Makanan Industri Rumah Tangga) yang dikeluar- kan melalui Dinas Kesehatan. Padahal kewajiban sertifikasi halal terhadap semua produk konsumsi telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk, yang menyatakan:
“Pelaku ekonomi yang memproduksi dan memperdagangkan makanan di Indonesia  wajib memiliki sertifikasi halal dan tercetak logo halal pada kemasannya, yang penting sebagai payung hukum yang kuat bagi pemerintah yang ber- tanggung jawab untuk mengatur produk halal di Indonesia.”
Desa Cibeusi, Kecamatan Ciater di Kabupaten Subang memiliki potensi  UKMM dengan ragam pengolahan dibidang pangan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan selama kegiatan KKNM (Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa) desa tersebut memiliki UKM berjumlah 20. Dari data tersebut hanya 10% terdata yang telah memiliki sertifikat halal, artinya hanya terdapat 2 UKM yang sudah tersertifikasi dari total 20 yang terdata.
Pada masa pengabdian dilakukan lakukan di Desa Cibeusi, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, penulis melakukan pendampingan dengan menjadi penyelia bagi para pelaku UKM yang ada di Desa tersebut. Tujuannya ada- lah untuk membantu para pelaku UKM dalam meningkatkan penjualan produk, sehingga dapat bersaing di pangsa pasar yang lebih besar. Dalam melaksanakan tugas ini penulis juga dibantu oleh Lembaga Pendamping yaitu Halal Center Cendekia Muslim.

## 2. Metode
Kegiatan  ini  bertempat  di  Desa  Cibeusi,  Kecamatan  Ciater  di  Kabupaten  Subang.  Proses  Pengabdian  sendiri  dil- aksanakan selam 30 hari. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Metode Pengabdian yang dilakukan
Metodelogi yang dikerjakan adalah menggunakan advokasi untuk mengetahui faktor apa yang membuat para pelaku usaha tersebut belum memiliki sertifikasi halal dan  mendampingi dengan pendekatan sesuai. Adapun pengabdian ini dimaksudkan  untuk  mengetahui  para  pelaku  usaha  UKM  terhadap  pentingnya  label  sertifikasi  halal  tercantum  pada kemasan produknya.
1) Tahap Perencanaan
Hal  yang  pertama  dilakukan  adalah  tahap  perencanaan  dengan  melakukan  pengumpulan  pelaku  usaha  dengan menyebarkan  undangan  yang  dilanjutkan  dengan  audiensi  terkait  kendala  yang  dialami  oleh  masyarakat  untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan bentuk pendampingan.
2) Tahap Pelaksanaan
Charda S. et.al |  Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022, 3(3): 387–393
Tahap  ini  dilaksanakan  dengan  membuat  formulir  yang  dilakukan  secara door-to-door kepada  pelaku  usaha. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data hasil pengisian formulir ke website pendaftaran sertifikasi halal.
3) Tahap Laporan
Tahap  ini  dilakukan  dengan  memberitahukan  bahwa  sertifikat  halal  yang  telah  didaftarkan  oleh  pelaku  usaha dengan didampingi penulis telah berhasil dibuat.

## 3. Pembahasan
Sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Dari perubahan ketentuan terse- but diantaranya UKM dapat memperoleh sertifikasi halal produk olahannya dengan memuat klausul yang mengharus- kan  untuk  menyertakan  label  halal  yang  membuktikan  bahwa  produk tersebut  halal  untuk  dikonsumsi.  Pembiayaan sertifikasi tersebut dibebankan oleh pelaku usaha pada saat penerbitan sertifikat yang telah dijelaskan pada Pasal 44 Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  sedangkan  UKM  dapat  difasilitasi  oleh pemerintah maupun lembaga.
Mengenai JPH (Jaminan Produk halal) merupakan kepastian aturan terhadap kehalalan suatu Produk dengan pembuk- tian sertifikat halal. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan halalnya suatu produk yang diterbitkan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dalam menyukseskan 10 juta produk yang bersertifikat halal, BPJPH, Kemen- terian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan mitra BPJPH membantu penguatan pelaku UKM melalui program Sertifikat Halal Gratis tahun 2022.
Gambar 2. Poster program Sertifikat Halal Gratis
Pada  kesempatan  ini,  penulis  menawarkan  Program Self  Declare kepada  pelaku  UKM  di  Desa  Cibeusi  Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang dengan bertindak sebagai penyedia didampingi oleh Seorang Pendamping dari Halal Center Cendekia Muslim.

## 3.1 Tahap Perencanaan
Dalam tahap  ini penulis  melakukan penyebaran undangan audiensi kepada pelaku  UKM  dengan dibantu oleh pihak desa setempat.
Gambar 3. Proses Penyebaran Undangan
Kemudian penulis melakukan audiensi dengan para pelaku UKM yang bertempat di Aula Desa Cibeusi. Proses tersebut dihadiri oleh para pelaku UKM desa setempat.

## Gambar 4. Kegiatan Audiensi di Desa
Dari Hasil Audiensi yang telah dilakukan Mayoritas UKM yang ada di Desa Cibeusi belum memiliki sertifikat halal. Data tersebut dapat dilihata pada gambar 5.
Dari hasil data tersebut memperlihatkan belum pedulinya para pelaku UKM terhadap label halal pada produknya, pa- dahal sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

## 3.2 Tahap Perencanaan
Kegiatan ini dilakukan adalah membantu Pelaku UKMM dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal, dengan cara mengumpulkan  persyaratan,  mengisi  Manual  SJPH  (Sistem  Jaminan  Produk  Halal) Self  Declare ,  membuat  akun SIHalal serta menginput data yang tertera di SJPH ke akun SIHalal.
Gambar 5. Persentase UKM berlabel halal Desa Cibeusi
Gambar 6. Pengisian Formulir Sertifikasi
Setelah mengumpulkan data UKM, penulis melakukan pengsian ke SIHalal. Berikut ini adalah contoh data yang telah penulis input ke dalam akun SIHalal salah satu umkm.

## 3.3 Tahap Laporan
Hasil akhir kegiatan pengabdian ini adalah penulis melakukan publisaki hasil sertifikasi halal kepada pelaku UKM yang telah menyelesaikan pendaftaran produk halal yang telah didaftarkan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberita- hukan secara langsung kepada pelaku UKM. Melalui website SIHalal para pelaku UKM dapat melihat sendiri perjal- anan permohonan sertifikasi produknya masing-masing.
Dengan dilakukannya kegiatan tersebut  diatas mendapatkan respon positif dari UKM, Desa dan Masyarakat sekitar, sehingga  para  pelaku  UKM  dapat  memperoleh  label  halal  dengan  mudah  sehingga  konsumen  akan  mendapatkan ketenangan dari produk yang dikonsumsinya
Gambar7 . Proses Input Formulir Dokumen Sertifikasi
Gambar 8. Tampilan Website SIHalal

## 4. Simpulan
Pengabidan yang dilakukan di Desa Cibeusi Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang ini dilakukan dengan metode ad- vokasi  menggunakan 3 tahap,  yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap pelaporan. Dari  hasil  yang diperoleh pelaku UKM di Desa tersebut 90% belum memiliki sertifak halal. Program Self Declare kepada pelaku UKM di Desa tersebut  didampingi  dari  Halal  Center  Cendekia  Muslim  dilakukan  untuk  mempermudah  para  pelaku  usaha  dalam memperoleh  label  halal  pada  kemasan  produknya.  Dengan  demikian  kegiatan  tersebut  mendapat  respon  positif  dari berbagai pihak.

## References
Indonesia, n.d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, s.l.: s.n.
Indonesia, n.d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, s.l.: s.n.
Ramlan & Nahrowi, 2014. Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. Ahkam, pp. 145-154.
Sarifah,  F.,  2021. Kewajiban  Sertifikasi  Halal  Menurut  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Prdouk Pangan Olah. [Online] Available  at:  https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang- nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang- cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#:~:text=Sertifikasi%20ha
Warto & Samsuri, 2020. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking, pp. 98-112.