Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
35
Volume 3 Nomor 1, Juni 2022 ISSN: 2723-4894 (cetak), ISSN: 2723-4886 (daring) DOI: https://doi.org/10.35961/rsd.v3i1.474

## TELAAH HUKUM HIJAB: STUDI HERMENEUTIKA NEGOSIASI KHALED M. ABOE EL-FADL
Erika Aulia Fajar Wati UIN Sunan Kalijaga erikaaulia9@gmail.com

## Abstrak
Hijab  menjadi  praktek  yang  mempengaruhi  dinamika  sosial  politik  menjadi kompleks. Hijab sering menjadi bentuk penegasan identitas muslimahnya seorang perempuan. Pemahaman ayat al- Qur’an terkait hukum hijab menjadi stagnan dan berimbas pada kesenjangan terhadap kaum perempuan. Penelitian ini difokuskan hukum hijab dalam hermeneutika negosiasi Khaled Aboe el Fadl. Mekanisme relasi triadik  antara  teks,  pengarang  dan  pembaca  menjadi  dasar  bahasan  negosiasi. Artikel  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dan  kajian  difokuskan  pada  bukunya yang berjudul Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif . Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Khaled Aboe el Fadl menawarkan enam poin untuk ditelaah  kembali  dalam  memahami  dinamika  ayat  hijab  yang  membatasi  peran perempuan.  Berkenaan  dengan  hermenutika  negosiasi,  Khaled  Aboe  el  Fadl menegaskan  bahwa  hukum  hijab  tidaklah  sesedehana  yang  ditetakan  CRLO  dan ayat hijab harus selalu direvisi sesuai zaman.
Kata Kunci : Hermeneutika Negosiasi, Hijab, Khaled Aboe el Fadl.

## Abstract
Hijab  is  religious  practice  that  has  a  significant  impact  on  complicated  socio-political relations. Hijab is frequently used to affirm a woman’s muslim identity. The devide between women has widened due to a lock of comprehension of the Qur’anic verses rel ating to the hijab rule. The hijab legislation in Khaled Aboe el Fadl’s hermeneutica of negotiation is the subject of this study. Language negotiations are based on a triadic relay mechanism between the text, author and reader. In The Name of God: From Authoritarian Jurisprudence to Authoritative Jurisprudence, this article employs a descriptive method to examine his book. According to the findings of the study, Khaled Aboe el Fadl recomens six items to consider in understanding the dynamics of the hijab ve rse, which limits women’s function. In terms of the hermeneutics of negotiations, Khaled Aboe el Fadl underlined that hijab law is not as simple as the CRLO has determined and that the hijab verse must always be changed in accordance with the times.
Keyword: Khaled Aboe el Fadl, Hermeneutic of Negotiation, Hijab.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
36

## PENDAHULUAN
Al- Qur’an merupakan otoritas Tuhan yang dijadikan pedoman seluruh umat muslim. Nabi Muhammad sebagai penafsir paling berwenang dalam menanggapi isi dari al- Qur’an. Sepeninggal Mu hammad dialihkan kepada para sahabat dalam menentukan suatu kebijakan berlandaskan al- Qur’an dan as -Sunnah. Permasalahan yang  dihadapi  masyarakat  kian  melimpah  ruah  sepeninggal  sahabat.  Ironisnya kekuasaan  politik  menjadi  rujukan  primer  masyarakat  yang  menganggap  wakil Tuhan.  Tidak  sedikit  pesaing  dalam  memahami  kalimat  Tuhan  dan  berasumsi pendapatnya  lah  paling  autentik. 1 Problematika  inilah  yang  menjadi  kegelisahan Khaled M. Aboe el-Fadl, karena pemahaman ayat al- Qur’an terlebih ayat hukum menjadi stagnan.
Hukum Islam menjadi poros agama Islam karena mengkaji makna hubungan antara Tuhan dengan manusia. Pemegang otoritas hukum Islam era kontemporer lebih merujuk pada otoritas lembaga politik yang mengesampingkan hukum Islam klasik. Kekuasaan politik sebagai pemangku otoritas harus ditaati, karena di klaim sebagai  seorang  yang  mewakili  suara  Tuhan.  Fatwa-fatwa  yang  digagas  oleh lembaga hukum CRLO ( Council for Scientific Research and Legal Opinions ) di Saudi Arabia  memiliki  kekuatan  memaksa  dan  berpengaruh  besar  dalam  fase  sejarah Islam. Fatwa yang dikeluarkan lembaga hukum tersebut bisa disebut bias patriarki yang dinilai Khaled sebagai kedangkalan, kecerobohan dan ketidakjujuran dalam penafsiran al- Qur’an dan hadis. 2
Terlebih  fatwa-fatwa  tersebut  juga  diterapkan  pada  umat  Islam  Amerika, yang mana menurut Khaled sangat berbeda keadaan politik, sosial maupun budaya antara Amerika dan Arab. Salah satu fatwa tersebut mengenai hukum hijab dalam hukum  Islam  yang  akan  dibahas  dalam  artikel  ini.  Lembaga  hukum  CRLO
1 Khaled M. Aboe El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif , terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004, hlm. 1.
2 Khaled M. Aboe El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif , hlm. 2-3.
37
menganggap bahwa hijab berhukum wajib bagi perempuan yang dikaitkan dengan hadis fitnah yang bersumber dari perempuan. Pengaitan bahasan tentang ayat hijab dengan fitnah itulah yang menjadikan kepengarangan yang kompleks. Secara tidak langsung hal tersebut telah merendahkan perempuan dan perlu dicermati kembali agar meminimalisir kesenjangan.
Kaum  wahabi  yang  mendominasi  lembaga  hukum  mengklaim  hijab merupakan  rukun  Islam  keenam. 3 Alhasil  praktek  hijab  termasuk  salah  satu dinamika sosial politik yang kompleks dan menjadi suatu identitas muslimah. Hal inilah  yang  menjadi  keprihatinan  Khaled  sebagai  cendekiawan  muslim  dan menawarkan sebuah hermeneutika negosiasi. Pokok masalah yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana konsep hermeneutika negosiasi Khaled dalam studi hukum Islam? Apa implikasi gagasan Khaled terhadap hukum Islam dalam konteks modern?
Tulisan  ini  bukanlah  satu-satunya  yang  membahas  tentang  pandangan Khaled  Aboe  el  Fadl.  Penulis  menemukan  beberapa  artikel  yang  mengangkat pemikiran  Khaled  Aboe  el  Fadl  sebagai  pembahasan,  diantaranya:  tulisan  yang dilakukan oleh Dian Suhandary dengan judul “Moderat dan Puritan dalam Islam: Telaah Metode Hermeneutika Khaled M. Aboe el Fadl”. 4 Dalam kesimpulannya, ia mengatakan  bahwa  metode  hermeneutika  Khaled  dalam  membaca  teks keagaamaan dinilai lebih lunak. Ia juga menganggap hermeneutika Khaled terdapat semangat  gadamerian  yang  membaca  teks  secara  subjektif.  Oleh  karena  itu, interpretasi  yang  diperoleh  Khaled  lebih  bersifat  relatif.  Dian  Suhandary memberikan  gagasan  agar  hermeneutika  Khaled  dikembangkan  dengan  model diskursus praktis agar dapat membangun diskursus secara plural.
3 Khaled M. Aboe El Fadl, Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam , terj. Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003, hlm. 135.
4 Dian Suhandary, Moderat dan Puritan dalam Islam: Telaah Metode Hermeneutika Khaled M. Aboe el Fadl, dalam Jurnal Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy , Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 19-44.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
38
Ditemukan  juga  artikel  yang  ditulis  Lis  Yulianti  Syafrida  Siregar  dengan judul “Konstruksi He rmeneutika dalam Studi Islam tentang Hadis-hadis Misoginis: Studi Pemikiran Khaled Aboe el Fadl”. Artikel ini mengungkap kegelisahan Khaled dalam memahami hadis yang menyudutkan perempuan. Tulisan ini menyuguhkan beberapa  contoh  pemaknaan  hadis  bias  gender  sehingga  menjadikan  kaum perempuan  termarjinalkan.  Khaled  menawarkan  hermenutika  dialaktika  yang mendialogkan antara teks, pembaca dan pengarang. Lis Yulianti sangat mendukung konsep hermeneutika yang ditawarkan Khaled, yaitu berupa proses kepengarangan, proporsionalitas dan jeda ketelitian. Ketiga istilah tersebut merupakan istilah baru dalam kajian hadis yang mana nantinya dapat melahirkan ruang diskusi maupun dialog terbuka terhadap kajian hadis. 5
Kajian  tentang  Khaled  juga  dilakukan  oleh  Alvan  Fathony  dengan  judul artikel “Hermeneutika Negosiatif Khaled Aboe el Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir  Agama  dalam  Hukum  Islam”.  Dalam  tawaran  hermeneutika  Khaled, berangkat dari hukum yang dikeluarkan ulama modern yang tidak moderat dan tidak  kontekstual  dengan  alam  modern.  Alvan  Fathony  menyebutkan  dua kontribusi  Khaled  terhadap  pengetahuan,  yaitu  memberi  penjelasan  mengenai pendekatan hermeneutika dalam studi Islam dan menawarkan lima prasyarat agar terhindar  dai  tindakan  sewenang-wenang  dalam  memutuskan  suatu  hukum. Artikel  ini  lebih  fokus  menjelaskan  pada  prasyarat  yang  harus  dilakukan  ulama agar terhindar dari otoritarianisme. 6
Berdasarkan telaah pustaka di atas, tulisan ini memiliki aspek kebaharuan ditinjau  dari  objek  formalnya.  Tulisan  ini  lebih  difokuskan  pada  penjelasan  teori pendekatan  yang  dipakai  Khaled  Aboe  el  Fadl  dalam  menanggapi  hukum  hijab.
5 Lis Yulianti Syafrida Siregar, Konstruksi Hermeneutika dalam Studi Islam tentang Hadis- hadis Misoginis: Studi Pemikiran Khaled Aboe el Fadl, dalam Jurnal Tazkir , Vol. 2, No. 2, 2016.
6 Alvan Fathony, Hermeneutika Negosiatif Khaled Aboe el Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam, dalam Jurnal at-Turas , Vol. 6, No. 1, 2019.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
39
Penelitian dengan merujuk kepada bukunya Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih  Otoritatif .  Bagaimana  pemetaan  hukum  hijab  yang  dinilai  sebagai  hukum otoriter oleh Khaled? Studi literatur yang disebutkan di atas bisa dijadikan aspek pendukung dalam menganalisis penelitian di sini. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan dalam studi Islam.

## METODE
Penelitian ini bersifat kepustakaan ( library research ), yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data yang tersebar di perpustakaan. Sehingga dapat dikatakan penelitian ini sepenuhnya berdasarkan bahan-bahan yang tersebar di kepustakaan terkait  dengan  pembahasan  kajian  Khaled  Aboe  El  Fadl.  Sumber  data  yang digunakan pada penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer, peneliti menjadikan buku Atas Nama Tuhan: Dari  Fikih  Otoriter  ke  Fikih  Otoritatif karya  Aboe  el  Fadl  sebagai  alat  untuk menganalisa.
Sementara untuk sumber sekunder, pada penelitian ini digunakan berbagai karya yang berhubungan dengan tema yang ditemukan dari buku dan artikel yang terkait dengan penelitian ini. Metode yang dipakai adalah metode deskriptif, yaitu dengan mendiskripsikan pemikiran Khaled Aboe el Fadl dalam melakukan studi Islam  terutama  dalam  bidang  hukum.  Langkah  yang  dilakukan  penulis,  sebagai berikut: pertama, menjelaskan tokoh Khaled Aboe el Fadl dan latar belakangnya. Kedua, menelusuri dan memaparkan pemikiran Khaled terkait penawaran metode hermeneutika negosiasi dalam bidang hukum Islam. Ketiga, menganalisa implikasi teori yang diusung Khaled Aboe el-Fadl terhadap kajian hukum Islam.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
40

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sketsa Biografi Khaled M. Aboe el-Fadl
Khaled  Medhat  Aboe  el-Fadl  merupakan  Cendekiawan  hukum  Islam moderat berasal dari Kuwait. Ia lahir di Kuwait pada tahun 1963 dan tumbuh besar di  Kuwait  dan  Mesir. 7 Khaled  menamatkan  pendidikan  dasarnya  dan menengahnya  di  Kuwait,  setelah  itu  ia  mengenyam  pendidikan  di  Mesir  hingga tahun  1982.  Profesi  ayahnya  sebagai  pengacara  menjadikan  Khaled  sedari  awal sudah banyak diarahkan dengan seputar hukum. Ia belajar ilmu syariah di Masjid al-Azhar  Kairo  yang  diampu  oleh  Syekh  Muhammad  al-Gazali,  seorang  tokoh pemikir Islam moderat dan barisan revivalis. 8
Khaled  menamatkan  pendidikan  sarjana  di  Yale  University  bidang  ilmu hukum  pada  tahun  1986.  Studi  Magister  ditempuh  di  University  of  Pennsylavia dalam  bidang  yang  sama  dan  selesai  pada  tahun  1989.  Ia  mendapatkan kewarganegaraan Amerika dan menjadi pengajar di University of Princeton  karena prestasinya  gemilang. Pada  tahun  1999,  ia  mendapat  gelar  Doktor  dalam  bidang hukum  Islam  di  University  of  Princeton.  Sejak  itulah,  ia  diberi  mandat  sebagai Profesor  hukum  Islam  di  School  of  Law,  University  of  California  Los  Angeles (UCLA). 9
Khaled mengaku pada awalnya ia termasuk pengikut setia paham puritan Wahabi  saat  di  Mesir,  akan  tetapi  saat  ia  telah  belajar  dengan  guru  fikihnya menjadikan orang pengkritik paham wahabi yang bertindak sewenang-wenang. 10 Puritan wahabi hanya membolehkan mempelajari dua buku, Riyad as-Shalihin dan
7 Lis Yulianti Syafrida Siregar, Konstruksi Hermeneutika dalam Studi Islam tentang Hadis- hadis Misoginis: Studi Pemikiran Khaled Aboe el Fadl, hlm. 127.
8 Akrimi Matswah, Hermeneutika Negoisatif Khaled M. Aboe El Fadl Terhadap Hadis Nabi, Jurnal ADDIN , Vol. 7, NO. 2, 2013, hlm. 253 9 Nasrullah, Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Aboe el Fadl: Metode Kritik atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Pemikiran Islam, dalam Jurnal Hunafa , Vol. 5, No. 2, Agustus 2008, hlm. 140. 10 Raisul, Pemikiran Hukum Islam Khaled Aboe el Fadl, dalam Jurnal Mazahib , Vol. XIV, No.
2, Desember 2015, hlm. 147.
41
Riwayat Hidup Para Sahabat Nabi, sehingga ketika mudanya Khaled lebih fanatik dengan  paham  tersebut.  Khaled  merupakan  cendekiawan  yang  tulisan akademisnya banyak difokuskan dalam bidang hukum Islam dengan pendekatan nilai  moral  dan  kemanusiaan. 11 Khaled  dikenal  sebagai  pembela  hak-hak perempuan yang secara hukum selalu ditindas.
Beberapa  karyanya  menjadikan  namanya  melambung,  yang  menguraikan nilai-nilai Islam klasik dalam konteks modern dengan judul Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Atas Nama Tuhan: Dari Hukum Islam Otoriter ke Hukum Islam Otoritatif. 12 Karya lain  yang  sudah  dipublikasikan  dalam  bentuk  buku  antara  lain: Rebellion  and Violence  in  Islamic  Law ,  The Authoritative  and  Authoritarian  in  Islamic  Discourses: A Contemporary  Case  Study , The  Place  of  Tolerance  in  Islam,  Islam  and  Challenge  of Democracy , dsb serta tulisan ilmiah lain yang berbentuk atikel maupun jurnal ilmiah.

## Hermeneutika Negosiasi Khaled M. Aboe el-Fadl
Islam  membenarkan  adanya  ijtihad  dalam  memahami  ayat  al- Qur’an diganjar pahala, yang mana tidak dipersoalkan benar tidaknya pemahaman maksud ayat Tuhan. Anggapan seperti inilah yang menjadikan suburnya dinamika ijtihad pada  periode  awal  Islam,  tetapi  tidak  dengan  tataran  prakteknya. 13 Sikap otoritarianisme  inilah  yang  menganggap  bahwa  dirinya  telah  benar  dalam memposisikan  sebagai  wakil  Tuhan.  Khaled  beranggapan  fenomena otoritarianisme  atau  tindakan  mengunci  kehendak  Tuhan  dalam  ranah  hukum Islam adalah disebabkan kesalahan dalam menempuh prosedur metodologis.
11 Alvan  Fathony,  Hermeneutika  Negosiatif  Khaled  Aboe  el  Fadl:  Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam, hlm. 121.
12 Lis Yulianti Syafrida Siregar, Konstruksi Hermeneutika dalam Studi Islam tentang Hadis- hadis Misoginis: Studi Pemikiran Khaled Aboe el Fadl, hlm. 128.
13 Raisul, Pemikiran Hukum Islam Khaled Aboe el Fadl, hlm. 149.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
42
Prosedur metodologis negosiasi harus merelasikan antara pengarang, teks, dan  pembaca. 14 Problematiaka  yang  ditemukan  Khaled  adalah  pembaca  yang mengunci  teks  dalam  makna  tertentu  dan  secara  tidak  langsung  telah  merusak mutu pengarang dan teks itu sendiri. 15 Maka dari itulah, tingkat pembaca menjadi problem yang dominan dalam otoritarianisme ini. Khaled M. Aboe el-Fadl dalam hermeneutikanya  memaparkan  kerangka  konseptual  dengan  tujuan  melahirkan wacana kritis terhadap lembaga hukum Islam yang otoriter menuju pada sifat yang otoritatif. Pembahasan mengenai aspek tersebut dalam Islam ada tiga pokok, yaitu:
a) Kompetensi (otentisitas)
Yaitu bagaimana mengetahui kebenaran teks datang dari Tuhan dan Nabi. Dalam  konteks  otentisitas  Alquran,  Khaled  menyatakan  bahwa  Alquran  adalah firman Allah yang abadi dan terpelihara kemurniannya. Maka dari itu, kompetensi al- Qur’an  adalah  bersifat  murni.  Sedangkan  otentisitas  sunah  perlu  dikaji  ulang agar bisa menjadi sumber otoritas setelah al- Qur’an. 16 Khaled membahas otentisitas sunah menggunakan metodologi kritik hadis klasik ( mustalah al-Hadis ) dari kritik transmisi ( naqad al-Sanad ) dan kritik perawi ( ilm al-Rijal dan al-jarh wa al- ta’dil ). Hal terpenting di sini adalah kajian kritik matan hadis yang harus sesuai dengan realita sejarah.  Juga mampu membaca fenomena dari hadis/ mengetahui peran apa yang dimainkan  Nabi  dalam  sebuah  riwayat. 17 Khaled  menegaskan  perlunya membedakan  hadis mutawatir dan ahad, karena  nantinya  akan  berbeda  dalam persoalan tindakan hukumnya.
b) Penetapan makna
14 Amin  Abdullah,  “Mendengarkan  Kebenaran  Hermeneutika”  dalam  pengantar  buku Fahruddin  Faiz, Hermeneutika  Al- Qur’a n:  Tema-tema  Kontroversial ,  (Yogyakarta:  Elsaq  Press,  2005), hlm xix.
15 Khaled M. Aboe El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif , hlm. 204- 205.
16 Khaled M. Aboe El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif , hlm. 127- 128.
17 Ibid , , hlm. 151.
43
Yaitu bagaimana menetapkan makna yang terdapat dalam teks dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika teks itu lahir, perlu adanya keseimbangan antara maksud  pengarang,  teks,  dan  pembaca.  Khaled  mengistilahkan  dengan hermeneutika berbasis negosiasi. Unsur triadik dalam negosiasi inilah menjadi poin penting dalam penetapan makna. 18 Pengarang memiliki maksud tertentu terhadap teks  yang  dibuat,  kemudian  teks  tersebut  dituangkan  dalam  media  bahasa  yang bervariatif. Sedangkan bahasa sendiri memiliki realitas objektif karena maknanya tidak bisa ditentukan oleh salah satu pengarang ataupun pembaca saja.
c) Konsep Perwakilan
Kekuasaan tertinggi dalam Islam mutlak hanya milik Tuhan, tetapi di sisi lain Islam juga memiliki konsep kekhalifahan sebagai perwakilan Tuhan. Pelimpahan otoritas  Tuhan  kepada  manusia  sering  membuka  ruang  muncul  sikap otoritarianisme.  Maka  dari  itu,  Khaled  memberikan  lima  syarat  bagi  pemegang otoritas  atau  wakil  Tuhan. Pertama ,  Kejujuran  yang  mana  sikap  berterus  terang mengenai  ilmu  dan  kemampuannya  dalam  memahami  kehendak  Tuhan. Kedua , kesungguhan  yaitu  upaya  yang  hati-hati  dalam  memahami  teks  karena menyangkut  hak  orang  lain.  Hal  ini  harus  menghindari  sikap  yang  merugikan orang lain, karena nantinya akan mempertanggung jawabkan kepada Tuhan. Ketiga , komprehensif  yang  artinya  tindakan  menyelidiki  teks  secara  menyeluruh  dan mempertimbangkannya agar relevan. Keempat , rasionalitas yakni menafsirkan dan menganalisis teks secara logis dan penuh tanggung jawab. Kelima , pengendalian diri dengan melandaskan sikap rendah hati dalam menjelaskan kehendak Tuhan. 19
Kompleksnya  persoalan  penentuan  makna,  diperlukan  adanya  negosiasi. Hal  ini  melibatkan  antara  pihak  pengarang,  teks  dan  pembaca.  Hermeneutika negosiasi  ini  difungsikan  untuk  menjembatani  keterasingan  waktu,  wilayah  dan
18 Ibid ., hlm. 126.
19 Khaled M. Aboe El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif , hlm. xiii- xiv.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
44
sosio  kultural  pengarang,  teks  dan  pembaca.  Berikut  bagan  relasi  antara  teks, pengarang dan pembaca dalam gagasan Khaled.
Secara struktural ketiga elemen hermeneutik di atas mengacu pada struktur triadik dalam menyusun kegiatan penafsiran. Struktur di atas terdiri dari tiga unsur, yaitu: teks, pengarang, dan pembaca yang mempunyai keterkaitan satu sama lain. Pada  teori  interpretasi  umum,  ketiga  elemen  di  atas  juga  diistilahkan  dengan lingkaran hermeneutika ( hermeneutic circle ). 20 Konsep yang dibangun dalam relasi tersebut adalah terjadinya dialogis komunikatif yang dapat ditemukan keterkaitan antara  historis  masa  lalu  dan  sekarang.  Negosiasi  terhadap  teks  yang  dapat berdialog secara komunikatif dengan pembaca sepanjang sejarah. 21 Oleh karena itu, keberadaan teks di sini adalah sebagai produk historis masa lalu yang akan relevan sepanjang  sejarah.  Hermeneutika  negosiasi  inilah  nantinya  menjadi  proses  yang seimbang tanpa ada dominasi dari salah satu pihak dalam penetapan makna.
Teks menurut Khaled adalah Al- Qur’an dan sunah merupakan karya yang terus berubah. Keduanya mampu menampung gerak interpretasi yang dinamis. 22 Teks berkembang secara aktif dan selalu bermakna penting juga bersifat relevan.
20 Imam  Chanafie  al-Jauhari, Hermeneutika  Islam:  Membangun  Peradaban  Tuhan  di  Pentas Global, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 1999), hlm. 30. 21 Lis Yulianti Syafrida Siregar, Konstruksi Hermeneutika dalam Studi Islam tentang Hadis- Hadis Misoginis: Studi Pemikiran Khaled Aboe El Fadl, hlm. 133.
22 Farid Esack, Membebaskan yang Tertindas: Alquran, Liberalisme, Pluralisme , Bandung: Mizan, 2000, hal. 135.
45
Ketika  para  pembaca  terus  merujuk  pada  teks,  maka  akan  menghasilkan pemahaman dan interpretasi baru. 23 Akan tetapi jika teks itu dibungkam, maka teks tersebut akan mati pada terakhir kali ditafsirkan. Teks akan mati dan tidak relevan ketika  pembaca  bersikeras  menganggap  bahwa  teks  tersebut  telah  mengandung makna yang ditentukan, stabil, dan tidak berubah.
Pengarang di sini mempercayakan makna yang dikehendaki dalam simbol- simbol bahasa agar dapat dipahami pembaca. Teks yang ditulis telah memisahkan dirinya  dengan  pengarang,  sehingga  otoritas  nya  sebagai  pengarang  tidak  lagi berpengaruh pada teks. 24 Maka dari itu, teks menjadi milik publik dan pengarang tidak berhak campur tangan kepada pembaca untuk melakukan pencarian makna teks. Sedangkan pembaca adalah suatu yang menjadikan teks memiliki makna. Teks akan menjadi bebas ketika sudah tersaji didepan pembaca tanpa pengawalan teks oleh  pengarang.  Khaled  tidak  terima  apabila  teks  (Al- Qur’an  dan  Sunah)  hadir tanpa pengawalan dan tidak rela apabila pembaca sewenang-wenang menafsirkan teks.

## Definisi Hijab
Perkembangan  penafsiran  al- Qur’an  menjadikan pemahaman  teks  hijab menjadi vaiatif. Hijab secara bahasa berasal dari kata hajaba yang berarti al-sitr atau tabir.  Sesuatu  yang  dijadikan  alat  untuk  memisahkan,  menutupi  dan menyembunyikan  diartikan  sebagai  hijab. 25 Hijab  dalam  al- Qur’an  dan Terjemahannya  yang  disusun  tim  Departemen  Agama,  juga  dipahami  sebagai tabir. 26 Konteks  hijab  sering  diidentikkan  masyarakat  dengan  pakaian  khusus
23 Khaled M. Aboe El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif , hal. 128.
24 Khaled M. Aboe El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif , hlm. 134.
25 Jama  al-Din  Muhammad  bin  Makram  ibn  Manzur, Lisan  al- A’rab ,  Beirut:  Dar  as-Sadar, 1992, hlm. 298.
26 QS. Al-Ahzab: 53, Lihat: http://quran.kemenag.go.id yang diakses penulis pada 07 April 2020 pukul 14:01 WIB.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
46
perempuan dengan batasan tertentu. Secara terminologi, hijab berarti sesuatu yang menghalangi antara dua pihak sehingga tidak terlihat sama sekali. Pengertian ini menjadikan  aplikatif  hijab  diistilahkan  bervariatif,  antara  lain  sekat,  pakaian perempuan, maupun tirai. 27
Secara harfiah, hijab diartikan tirai yang diturunkan. Fatima Mernissi dalam bukunya mengatakan bahwa hijab yang sesuai pewahyuan QS. Al-Ahzab: 53 adalah tirai yang diturunkan. Tirai yang dipahami adalah diperuntukkan untuk membatasi dua orang laki-laki. 28 Fathonah K Daud dalam artikelnya menyebutkan hijab meiliki dua pengertian, yaitu pakaian dan tabir. 29 Dimaknai pakaian adalah sebagai sesuatu untuk  menutupi  tubuh  perempuan  kecuali  bagian  mata.  Apabila  digambarkan berarti hijab seperti penggunaan cadar oleh kaum perempuan. Hijab dimaknai tabir adalah sebagai alat pemisah antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan tirai atau dinding. Maka dari itu, pemaknaan hijab jelas berbeda dengan pengertian jilbab.
Makna  hijab  mengalami  pergeseran  yang  semula  bersifat  parsial  menjadi general dan berawal bersifat historis menjadi wilayah ideologis. Merujuk pada QS. Al-Ahzab  [33]:  53  yang  dimaknai  turunnya  hijab,  sejak  awal  memiliki  perspektif ganda. Fatima Mernissi menyebutkan dua perspektif tersebut dengan istilah aspek konkret  dan  aspek  abstrak.  Aspek  konkret  ayat  tersebut  adalah  Rasulullah membentangkan  tirai  tak  kasat  mata  antara  dirinya  dengan  Anas  bin  Malik. Sedangkan aspek abstrak adalah turun wahyu ini langsung dari langit ke bumi dari Allah kepada Rasul yang tengah membacakan wahyu al- Qur’an. 30 Fatima Mernissi
27 Wardah  Nuoniyah,  Dekonstruksi  Hijab:  Kajian  Sosio-Historis  terhadap  Konstruksi Hukum Hijab dalam Islam, dalam Jurnal Al-Manahij , Vol. XI, No. 2, Desember 2017, hlm. 267.
28 Fatima Mernissi, Wanita di Dalam Islam , terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994, hlm.
107.
29 Fathonah  K.  Daud,  Jilbab,  Hijab  dan  Aurat  Perempuan:  Antara  Tafsir  Klasik,  Tafsir Kontemporer, dan Pandangan Muslim Feminis, dalam Jurnal al-Hikmah , Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 6.
30 Fatima Mernissi, Wanita di Dalam Islam , hlm. 126.
47
mengungkapkan bahwa ayat di atas sebenarnya memperkenalkan pemilahan ruang atau  pemisahan  antara  yang  umum  dengan  yang  bersifat  pribadi.  Akan  tetapi pemisahan  tersebut  mengalami  perubahan  menjadi  pemisahan  dan  pengasingan satu sama lain antara jenis kelamin. 31
Perubahan  pemaknaan  hijab  yang  berkembang  hingga  saat  ini,  lebih mengarah  pada  perbedaan  jenis  kelamin.  Hijab  sering  disinonimkan  dengan pakaian wanita, jilbab dan kerudung. Turunnya ayat hijab sedari awal ditemukan kontradiksi pemahaman yang mana Umar bin Khattab sangat ingin melembagakan hijab  pada  wanita  agar  tatanan  masyarakat  terorganisir.  Umar  meyakini  bahwa menerapkan hijab merupakan cara menyudahi kekerasan dan mencerminkan pilar etika  penduduk  Arab  jahiliyyah. 32 Pemikiran  Umar  ini  tidak  disetujui  Nabi Muhammad,  karena  harapan  Nabi  adalah  menciptakan  hukum  yang  adil  tidak membedakan  kelamin.  Ironisnya  hingga  saat  ini  hijab  diklaim  sebagai  identitas muslim. Kenyataan ini diperlukan kajian ulang terhadap hijab dengan menengok sisi historisnya agar mengetahui perkembangan konsep hijab.

## Hijab dalam Hermeneutika Negosiasi
Lembaga yang sangat disoroti Khaled M. Aboe El Fadl adalah CRLO yang sering  mengeluarkan  fatwa  keagamaan  berbias  gender.  Salah  satu  fatwa  yang dianggap  problematis  adalah  mengenai  kewajiban  berhijab  bagi  perempuan  dan dikaitkan dengan hadis fitnah. Berbicara mengenai hijab, berarti membahas batasan aurat perempuan yang sangat kompleks. Al- Qur’an membahas perintah berhijab, tetapi  tidak  disebutkan  batas-batas  aurat.  Hal  ini  yang  menjadikan  beragam interpretasi dan disesuaikan dengan konteks zaman para pakar hukum.
Konsep  hijab  dalam  lembaga  hukum  CRLO  telah  membatasi  peran perempuan  di  ruang  publik.  Pernyataan  seluruh  tubuh  wanita  merupakan  aurat
31 Fatima Mernissi, Wanita di Dalam Islam, hlm. 128.
32 Fatima Mernissi, Wanita di Dalam Islam, hlm. 236.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
48
terkecuali wajah dan tangan telah mendominasi berabad-abad terkait batasan aurat. Problematika ini seharusnya dikaji ulang karena mengandung persoalan yang tidak terbuka.  Faktanya  ditemukan  hukum  batasan  aurat  kepada  kaum  budak  hanya perlu menutupi antara lutut dan pusarnya yang ditetapkan sama seperti aurat laki- laki. 33 Menyoal  sudut  pandang  hukum  Islam  tentang  penetapan  sebuah  sistem hukum  sering  diberikan  jawaban  yang  tidak  lengkap  atau  secara  implisit. 34 Hal inilah yang  dimaksud otoriter lembaga CRLO menyajikan suatu hukum menjadi stagnan tanpa diberi celah ruang kepada lawan baca yang lain.
Alasan budak tidak termasuk dalam cakupan hukum merupakan tindakan yang tidak jujur. Sudah seharusnya dalam memutuskan suatu hukum harus disertai bukti yang menyeluruh dan bersikap terbuka. Hijab menjadi topik perdebatan sejak abad ke-3 H dan pada kesimpulannya tidak selalu final. Hijab mempunyai artian sesuatu  yang  menghalangi  antara  dua  lainnya. 35 Para  antropolog  melakukan penelitian  tentang  hijab  yang  telah  menjadi  bagian  tradisi  pra-Islam  dilakukan bangsawan wanita di Syiria dan masyarakat Yahudi ataupun Kristen. Hijab sudah menjadi  bentuk  peradaban  yang  berkembang  sejak  beratus  tahun  sebelum datangnya Islam. 36 Pernyataan ini menjadi secarik sejarah hijab yang sudah dikenal masyarakat sebelum Islam dan bukanlah menjadi identitas muslimahnya seorang wanita.
Khaled  mengungkapkan  bahwa  ia  tidak  menulis  untuk  kepentingan pendukung atau penentang hijab, akan tetapi lebih mengarah pada wacana hijab yang memaksa perempuan tunduk pada institusi patriarki. Sebagian besar sumber klasik  mengatakan  bahwa  masalah  hijab  adalah  persoalan  aurat,  akan  tetapi
33 M. Quraish Shihab, Jilbab  Pakaian Wanita Muslimah , Tangerang: Lentera Hati, 2018, hlm. 149.
34 Khaled M. Aboe El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif , hlm. 209. 35 M. Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah , hlm. 68.
36 Wardah  Nuoniyah,  Dekonstruksi  Hijab:  Kajian  Sosio-Historis  terhadap  Konstruksi Hukum Hijab dalam Islam, hlm. 268.
49
bahasan  era  modern  menganggapnya  sebagai  masalah  fitnah.  Uniknya, pembahasan masalah aurat yang memicu fitnah juga dibahas dalam sumber klasik perihal  salat.  Dari  sinilah  masalah  aurat  laki-laki  dan  perempuan  dibahas  dan ditetapkan bahwa aurat ketika salat juga menjadi aurat di luar salat. Pernyataan ini merupakan  inti  pembahasan  hukum  hijab  menurut  Khaled  Aboe  el  Fadl  yang menyangkutpautkan antara hijab dan fitnah. 37
Permasalahan  aurat  menjadi  kompleks  karena  tidak  ditemukan  proses sejarah  yang  memproduksi  ketetapan  masalah  aurat.  Aurat  laki-laki  ditetapkan antara  lutut  dan  pusar,  sedangkan  aurat  perempuan  sangat  pelik  dan  dijumpai beberapa  perselisihan  pendapat  mengenai  batas  aurat  perempuan. 38 Beberapa fukaha  menyebutkan  batasan  aurat  perempuan  yang  berbeda,  antara  lain: mencangkup  seluruh  badan  kecuali  wajah  dan  telapak  tangan,  rambut  dan  betis tidak termasuk aurat, seluruh badan kecuali mata, separuh lengan hingga siku tidak termasuk  aurat,  dan  masih  banyak  pendapat  tentang  batasan  aurat  perempuan. Terlebih tentang perbedaan aurat perempuan budak dengan perempuan merdeka menjadikan proses kepengarangan yang wajib dikaji ulang.
Khaled  berpendapat  bahwa  argumen  tentang  sejarah  aurat  dalam  hukum Islam tidak dijabarkan secara gamblang. Proses sejarah yang kompleks dan sumber terdahulu yang hilang menjadikan ketetapan hukum hijab bersifat ambigu. Khaled memberikan  enam  poin  penting  untuk  dibahas  terkait  hubungan  aurat  dengan fitnah. Poin ini diabaikan dalam pembahasan kontemporer tentang hijab, sehingga memicu hukum yang otoriter. Keenam poin yang digagas Khaled yaitu: 39
1. Perselisihan  fukaha  masa  lalu  terkait  makna  zinah  (perhiasan)  yang  wajib ditutupi  perempuan.  Ada  beberapa  pendapat  mengenai  permasalahan  ini,
37 Khaled M. Aboe el Fadl, Melawan Tentara Tuhan , hlm. 137.
38 Ibid. , hlm. 138.
39 Khaled M. Aboe el Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif , hlm. 355- 357.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
50
seperti: seluruh tubuh wanita kecuali mata, seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan tangan, ataupun seluruh tubuh wanita kecuali rambut.
2. Ayat hijab diasumsikan fukaha sebagai jawaban sesuatu yang spesifik. Poin ini didasarkan riwayat tentang pemuda yang mengganggu perempuan pada malam hari ketika keluar rumah. Pemuda tersebut mengira bahwa perempuan tersebut adalah  budak  non  muslim.  Masyarakat  Madinah  akan  mendapatkan perlindungan  dari  sukunya  masing-masing,  misalkan  ia  orang  Islam  akan mendapat perlindungan orang muslim. Hal ini merupakan suatu dinamika sosial dan historis yang spesifik dan unik.
3. Para  fukaha  selalu  menyatakan  hukum  hijab  bagi  wanita  tidak  berlaku  untuk budak. Hal ini seperti halnya diriwayatkan Umar bin Khattab mengenai budak yang  boleh  menguraikan  rambutnya.  Ahli  hukum  menjadikan  dasar  adanya keterkaitan antara konteks historis dengan pengesahan hukum stratifikasi sosial tertentu.  Di  sini  tidak  diketahui  perbedaan  stratifikasi  sosial  dalam  al- Qur’ an sesuai dngan stratifikasi fukaha.
4. Bagian  tubuh  wanita  menurut  fukaha  boleh  diperlihatkan  yaitu  bagian  tubuh yang  sesuai  dengan  adat  istiadat,  karakter,  dan  kebutuhan.  Dasar  inilah  yang melahirkan  asumsi  wanita  budak  tidak  harus  menutup  rambut,  wajah  dan lengannya. Hal ini beralasan karena menjalani aktifitas ekonomi yang menuntut mobilitas.  Singkatnya,  apabila  aturan  tentang  hijab  ditetapkan  sesuai  bentuk kesulitan  tertentu  dan  wanita  budak  dikecualikan  karena  peran  dan  fungsi mereka, maka aturan hijab bergantung pada kontekstual peran dan fungsi sosial.
5. Perempuan  Madinah  menurut  beberapa  riwayat  baik  muslim  maupun  non muslim biasa menggunakan pakaian yang menutupi telinga dan bahu. Mereka juga sudah umum memperlihatkan bagian dada karena mengenakan baju tanpa lengan,  hingga  era  menjelang  Islam.  Maka  dari  itulah  para  ulama  klasik menafsirkan  ayat  al- Qur’an  agar  kaum  wanita  menutupi  dada  hingga  bagian belahan dada.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
6. Adanya kesenjangan antara ayat hijab dengan konsep godaan seksual. Godaan seksual  bisa  berasal  dari  perempuan  budak,  antara  laki-laki  dan  perempuan, antara perempuan dengan perempuan, ataupun antara laki-laki dengan laki-laki. Lantas  kenapa  perempuan  dan  budak  tidak  diwajibkan  menutup  rambut  dan wajahnya? Apa dasar laki-laki yang tertarik dengan perempuan yang kemudian mewajibkan  perempuan  untuk  menutup  diri  dikarenakan  penyebab  godaan tersebut?
Keenam poin di atas mengajak untuk mengamati kembali sejauh mana hadis tentang fitnah memunculkan dinamika ayat hijab yang berhasil membatasi peran perempuan  di  ruang  publik.  Negosiasi  yang  ditawarkan  Khaled  menjadi  suatu gambaran bahwa penetapan hukum hijab tidak sesederhana yang diyakini CRLO. 40
Khaled  menawarkan  poin  di  atas  bertujuan  untuk  menjunjung  otoritas  teks  dan lebih memberi peran kepada reader agar mendialogkan antara teks, pembaca dan realitas.  Peran  pembaca  sangatlah  penting  karena  ia  yang  senantiasa  mengalami dinamika perubahan pada hidupnya. 41 Tawaran enam poin di atas, diakui Khaled tidak menghasilkan kesimpulan yang tegas tentang posisi hukum hijab dalam Islam. Keenam  poin  ini  disebutkan  Khaled  lantaran  pembahasan  di  atas  tidaklah disinggung dalam penetapan hijab era kontemporer.
Secara normatif, al- Qur’an memberikan ruang untuk memahami kehendak Tuhan. Teks (al- Qur’an) adala h medium otoritatif yang tersimpan makna kehendak Tuhan,  yang  mana  penafsir  tidak  sedikit  terjebak  dalam  sikap  otoriter.  Hal  ini dikarenakan teks bisa tunduk kepada pembaca dan secara langsung menggantikan peran  teks.  Sikap  otoritarianisme  bermula  dari  pembaca  memposisikan  dirinya sebagai juru bicara teks dan apa yang dibicarakan dianggap suara teks. 42 Alhasil,
40 Khaled M. Aboe El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif , hlm. 358.
41 Alvan  Fathony,  Hermeneutika  Negosiatif  Khaled  Aboe  El  Fadl:  Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam, hlm. 134.
42 Khaled M. Aboe El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif , hlm. 209.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
52
peran  pembaca  menjadi  tidak  efektif  karena  merepresentasikan  dirinya  sebagai kehendak  Tuhan.  Peran  hermeneutika  negosiasi  ini  menjadi  jalan  keluar  untuk menjembatani kesenjangan hukum dalam al- Qur’an.
Hemat  penulis,  kajian  yang  dilakukan  Khaled  Aboe  el  Fadl  adalah memandang  teks  al- Qur’an  dan  sunnah  sebagai  teks  terbuka  dan  menekankan aspek sosio historis teks agar dapat tercipta negosiasi makna. Khaled merumuskan lima prasyarat yang harus dipenuhi seorang penafsir, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya  agar  menghasilkan  relasi  proporsional  antara  pembaca  dan  teks. Khaled  menempatkan  pembaca/penafsir  secara  dominan  yang  berarti  sifatnya relatif sesuai konteks zaman. 43 Singkatnya, tafsir yang dikemukakan penafsir harus selalu direvisi dan tidak bersifat mutlak hukumnya. Rasio pembaca menjadi ukuran interpretasi teks, hal ini menunjukkan semangat Khaled dalam menjunjung Islam sebagai agama rasional.
Pemaknaan hukum hijab yang dilakukan Khaled bisa dikatakan penelitian yang  bersifat  relatif  karena  didasarkan  subjektifitas  penafsir.  Khaled  memang mengkritik  hukum  hijab,  akan  tetapi  yang  ditawarkan  Khaled  agaknya membingungkan karena tanpa finalnya kesimpulan. Ia seolah hanya memberikan saran yang harus dilakukan penafsir dengan melihat konteks sosio historisnya dan terhenti ketika sudah menerapkan relasi triadik yang telah dijabarkan sebelumnya. Hal ini menurut penulis sangat ambigu karena tidak tuntasnya pembahasan dan perlu dikembangkan lebih lanjut setelah adanya hermeneutika negosiasi.

## KESIMPULAN
Hermeneutika negosiasi Khaled Aboe el Fadl digagas lantaran para hakim bertindak  otoritatif  dalam  memutuskan  hukum.  Hukum  hijab  menurut  Khaled bersifat  otoriter  yang  mana  telah  membatasi  peran  perempuan  di  ruang  publik.
43 Muhammad Sofyan, Konsep Hermeneutika Otoritatif Khaled Aboe el Fadl, dalam Jurnal Kalam , Vol. 9, No. 2, Desember 2015, hlm. 384.
53
Khaled  bukanlah  menjadi  pendukung  atau  penentang  hijab,  akan  tetapi  lebih mengarah  pada  wacana  hijab  yang  memaksa  perempuan  tunduk  pada  institusi patriarki. Cara kerja hermeneutika negosiasi adalah dengan melakukan negosiasi antara  komponen  teks,  pengarang  dan  pembaca.  Khaled  merumuskan  lima prasyarat  yang  harus  dipenuhi  pembaca  agar  menghasilkan  relasi  proporsional antara pembaca dan teks. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari sikap otoriter  terhadap  ayat  hukum  dalam  al- Qur’an.  Khaled  juga  menawarkan  enam poin untuk merevisi dinamika ayat hijab yang mulanya berhasil membatasi peran perempuan di ruang publik. Gagasan Khaled tentang hijab ini bukanlah menjadi pembahasan  yang  tuntas,  tetapi  lebih  mengarah  pada  unsur  triadik  yang  harus ditelaah kembali agar makna hijab tidak otoriter.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Amin,  “Mendengarkan  Kebenaran  Hermeneutika”,  Pengantar  dalam Fahruddin Faiz, Hermeneutika Al- Qur’an: Tema -tema Kontroversial, Yogyakarta: Elsaq Press, 2005.
Akrimi  Matswah,  Hermeneutika  Negoisatif  Khaled  M.  Aboe  El  Fadl  Terhadap Hadis Nabi, Jurnal ADDIN , Vol. 7, NO. 2, 2013.
Al-Jauhari,  Imam  Chanafie, Hermeneutika  Islam:  Membangun  Peradaban  Tuhan  di Pentas Global , Yogyakarta: Ittaqa Press, 1999.
Alvan  Fathony,  Hermeneutika  Negosiatif  Khaled  Aboe  el  Fadl:  Menangkal Otoritarianisme  Tafsir  Agama  dalam  Hukum  Islam,  dalam Jurnal  at-Turas , Vol. 6, No. 1, 2019.
Dian Suhandary, Moderat dan Puritan dalam Islam: Telaah Metode Hermeneutika Khaled M. Aboe el Fadl, dalam Jurnal Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy , Vol. 1, No. 1, 2019.
Farid Esack, Membebaskan yang Tertindas: Alquran, Liberalisme, Pluralisme , Bandung: Mizan, 2000.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
54
Fathonah K. Daud, Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan: Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer, dan Pandangan Muslim Feminis, dalam Jurnal al-Hikmah , Vol.
3, No. 1, 2013.
Jama  al-Din  Muhammad  bin  Makram  ibn  Manzur, Lisan  al- A’rab ,  Beirut:  Dar  as- Sadar, 1992.
Khaled M. Aboe El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif , terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
Khaled M. Aboe El Fadl, Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang dan Yang Sewenang- wenang dalam Wacana Islam , terj. Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
Lis Yulianti Syafrida Siregar, Konstruksi Hermeneutika dalam Studi Islam tentang Hadis-hadis Misoginis: Studi Pemikiran Khaled Aboe el Fadl, dalam Jurnal Tazkir , Vol. 2, No. 2, 2016.
M. Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah , Tangerang: Lentera Hati, 2018.
Muhammad Sofyan, Konsep Hermeneutika Otoritatif Khaled Aboe el Fadl, dalam Jurnal Kalam , Vol. 9, No. 2, Desember 2015.
Nasrullah,  Hermeneutika  Otoritatif  Khaled  M.  Aboe  el  Fadl:  Metode  Kritik  atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Pemikiran Islam, dalam Jurnal Hunafa , Vol. 5, No. 2, Agustus 2008.
Raisul, Pemikiran Hukum Islam Khaled Aboe el Fadl, dalam Jurnal Mazahib , Vol. XIV, No. 2, Desember 2015.
Wardah Nuoniyah, Dekonstruksi Hijab: Kajian Sosio-Historis terhadap Konstruksi Hukum Hijab dalam Islam, dalam Jurnal Al-Manahij , Vol. XI, No. 2, Desember 2017.
WEB:
http://quran.kemenag.go.id , diakses penulis pada 07 April 2020 pukul 14:01 WIB.