ISSN 2798-6691, Vol 3, No 2, 2024, 111-124
Penerapan  Konsep  Wakaf  Aset  Digital  di  Indonesia (Application of the Digital Asset Waqf Concept in Indonesia) Asnawi Asnawi 1 , Dedy Rachmad 2 , Kuni Afifah 3
Institut Agama Islam Tazkia, Jawa Barat 1,2 Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia 3 asnawinfo@gmail.com 1 , dedyrachmad@tazkia.ac.id 2 , email.infokuniafifah@gmail.com 3 ,

## Riwayat Artikel
Diterima pada 24 Maret 2024 Revisi 1 pada 3 April 2024 Revisi 2 pada 29 April 2024 Revisi 3 pada 30 April 2024 Disetujui pada 2 Mei 2024

## Abstract
Purpose: This study aims to determine how Islam views the use of digital assets for waqf and the potential of digital assets in waqf and its scheme.
Methodology: This  qualitative  research  uses  a  library  research method to answer the questions raised. Secondary data were used in this study.
Results: The  results  of  this  study  found  that  the  use  of cryptocurrency as an asset for waqf is not allowed and only accepts rupiah  as  a  legal  tender,  while  the  use  of  YouTube  accounts  as  a source of waqf is allowed as long as it does not contain elements that are prohibited in Islam.
Limitations: Limited  literature  on  digital  waqf,  especially international  literature.  The  lack  of  literature  makes  it  difficult  to find  relevant  information  and  develop  a  comprehensive understanding of the topic.
Contribution: One of the main contributions of this research is that it  provides  an  answer  to  the  question  of  the  lawfulness  of  using digital  assets,  according  to  Islamic  law.  This  is  a  significant contribution  because  there  is  currently  a  lack  of  clarity  regarding this issue.
Keywords: Digital Aset; Wakaf; Wakaf Digital; Potensi; Skema How  to  Cite: Asnawi,  A.,  Rachmad,  D.,  Afifah,  K.  (2024). Penerapan  Konsep  Wakaf  Aset  Digital  di  Indonesia. Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(2), 111-124.

## 1. Pendahulan
Era  digital  telah  menciptakan  pergeseran  mendasar  dalam  cara  kita  berinteraksi,  bekerja,  dan menyimpan nilai. Transformasi ini telah menghasilkan apa yang dikenal sebagai "aset digital," suatu konsep yang sangat relevan dalam konteks masyarakat dan ekonomi modern. Kemunculan aset digital ini perlu disikapi dengan positif, dimana penggunaan dan kepemilikanya perlu ditinjau dari kepatuhan dengan prinsip syariah sebab dalam Islam, konsep harta benda dan kepemilikan sangat diatur, termasuk dalam konteks aset digital (Ahsan, Hafidhuddin, & Ayuniyyah, 2023).
Aset  digital mencakup  berbagai  bentuk,  contohnya mata  uang  kripto  seperti  Bitcoin,  Ethereum,  dan berbagai  mata  uang  kripto  lainnya.  Mata  uang  kripto  adalah  bentuk  aset  digital  yang  menggunakan teknologi  blockchain  untuk  mencatat  kepemilikan  dan  transaksi.  Contoh  lainya  adalah  Token  Non- Fungible (NFT) dimana  aset digital ini unik dan tidak dapat digantikan, bahkan seringkali digunakan untuk mewakili kepemilikan dalam seni digital, koleksi, atau barang-barang virtual dalam permainan. Hak Cipta Digital juga termasuk dalam aset digital dimana pada saat ini banyak sekali penjualan lisensi dari  konten  digital  ini  dalam  masyarakat  kita.  Aset-aset  ini  memiliki  nilai  ekonomi  dan  sosial  yang signifikan dan telah mengubah lanskap keuangan dan teknologi informasi secara fundamental (Ahsan et al., 2023).
Aset digital lain yang kini lazim diketahui masyarakat adalah akun YouTube. Akun YouTube memiliki beberapa elemen yang menjadikannya aset digita; yaitu pertama konten digital, dimana sebagian besar nilai dari akun YouTube terletak pada konten video yang diunggah. Video-video ini adalah aset digital yang  dapat  dikelola,  dipromosikan,  dan dimonetisasi. Kedua adalah  kepemilikan  dan  akses,  seorang individu atau entitas memiliki akun YouTube dan memiliki akses eksklusif ke kanal tersebut. Ini adalah
bentuk  kepemilikan  digital  yang  dapat  memiliki  nilai  ekonomi. Ketiga adalah  pendapatan  dan monetisasi.  Akun  YouTube  dapat  menghasilkan  pendapatan  melalui  iklan,  sponsor,  penjualan merchandise, atau platform monetisasi lainnya. Pendapatan ini berasal dari aset digital dalam bentuk iklan video dan konten terkait, dan keempat adalah merek dan reputasi. Akun YouTube yang sukses dapat  membangun  merek  dan  reputasi online yang  kuat.  Ini  juga  bisa  dianggap  sebagai  aset  digital karena memiliki nilai dalam hal citra merek dan pengaruh.
Fenomena aset digital ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat generasi milenial saat ini sudah terpapar  dengan  penggunaan  dan  kepemilikan  aset  digital  tersebut.  Salah  satu  yang  menarik  untuk diteliti adalah apakah aset digital ini bisa dijadikan harta sebagaimana layaknya harta biasa, sehingga ada nishab zakat yang harus dihitung dan bisa juga diwakafkan sebagai mana layaknya wakaf tunai dan produktif.  Wakaf  produktif  adalah  skema  pengalokasian  dana  dari  masyarakat  untuk  dapat dikembangkan  agar  lebih  produktif  serta  membawa  manfaat  (Nisa  &  Rokhmah,  2022).  Wakaf merupakan salah satu konsep filantropi dalam Islam telah dikenal luas sebagai cara untuk mendonasikan harta kepada tujuan yang baik, seperti amal, pendidikan, atau kesejahteraan masyarakat dimana  harta yang  diwakafkan  itu  haruslah  memiliki  sifat  kekal  atau  tahan  lama.  Konsep  wakaf  itu  sendiri  telah mengalami transformsi yang signifikan pada era digital saat ini.
Jika  konsep  wakaf  dahulu  hanya  terbatas  pada  wakaf  tanah  atau  bangunan,  kini  seiring  dengan perkembangan teknologi digital, telah muncul wacana baru berkaitan wakaf, yaitu wakaf saham dan wakaf produktif berbasis aset digital (Rahmatika, 2022). Aset digital yang dapat diwakafkan antara lain adalah  akun  youtube  yang  telah  termonetisasi.  Skema  yang  digunakan  pun  dapat  berbentuk  seperti seseorang yang mewakafkan akun youtubenya untuk sebuah sekolah, yang mana pendapatan atau hasil monetisasi dari akun tersebut nantinya akan digunakan oleh sekolah tersebut untuk biaya operasional, gaji guru maupun pemberian beasiswa.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengetahui bagaimana  pandangan  Islam terhadap  aset  digital, mengingat  saat  ini  diperlukan  transformasi  wakaf dari bentuk yang konvensional. Hal ini karena wakaf dalam bentuk kepemilikan tanah dan bangunan sulit  untuk  diwujudkan,  oleh  karena  itu  tulisan  ini  akan  meneliti  seberapa  besar  potensi  wakaf  aset digital di Indonesia untuk diterapkan dan bagaimana skema penerapannya.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap aset digital, mengingat saat ini di beberapa negara di dunia, aset digital telah menjadi salah satu opsi dalam bertransaksi, dan  di Indonesia sendiri aset digital pun tengah menjadi topik hangat dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menjawab kerisauan masyarakat mengenai hukum penggunaan aset digital menurut pandangan Islam dan bagaimana potensi penggunaan aset digital sebagai sumber wakaf serta skema penerapannya.

## 2. Tinjauan pustaka

## 2.1 Konsep Wakaf
Wakaf berasal dari kata Arab waqafa - yaqifu yang berarti berhenti. Kata ini kerap  disamakan dengan kata al-tahbis atau al-tasbil yang  bermakna al-habs  ’an  al-tassaruf yaitu  mencegah  dari  mengelola (Syufa’at,  2017).  Wakaf  mempunyai  pengertian  dasar  sebagai  penitipan  harta  benda  yang  dapat dipergunakan, disertai dengan pengaturan mengenai bentuk benda tersebut dan berakhirnya penguasaan atas  benda  yang  dipergunakan  (Arif,  2023).  Sementara,  pengertian  wakaf  mengacu  pada  Undang- Undang  No.  41  Tahun  2004,  “ Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau    jangka  waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah .”
Wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam memegang peranan penting dalam upaya pembangunan ekonomi  umat,  sebagaimana  wakaf  tidak  hanya  diperuntukkan  untuk  kaum  lemah,  melainkan  dapat menjadi instrumen konstruksi pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih luas (Arif, 2023). Mengutip dari laman resmi Badan Wakaf Indonesia, meskipun konsepnya sama-
sama  membantu  orang  lain  dengan  memudahkan  urusan  mereka,  namun  terdapat  perbedaan  antara wakaf dengan sedekah dari segi penggunaan manfaat. Harta yang diwakafkan bukan merupakan benda yang  habis  pakai.  Wujudnya  akan  tetap  ada  untuk  waktu  yang  lama  dan  memberi  manfaat  secara berkepanjangan. Lain hal dengan sedekah yang cenderung digunakan dalam waktu yang singkat.
Kontribusi  wakaf  terhadap  ekonomi  diklasifikasikan  oleh  Hassan  and  Lewis  (2009)  menjadi  dua bentuk, yang pertama yakni wakaf pelayanan langsung, seperti rumah sakit, sekolah, masjid dan lain- lain.  Yang  kedua  ialah  wakaf  produktif,  yakni  wakaf  yang  disalurkan  melalui  investasi  guna meningkatkan  pendapatan,  yang  mana  nantinya  pendapatan  ini  akan  dikelola  demi  mengoptimalkan manfaat  wakaf  bagi  masyarakat.  Wakaf  produktif  dalam  praktiknya  didukung  dengan  adanya pergeseran instrumen-instrumen wakaf dari konvensional menjadi lebih fleksibel (Arif, 2023). Objek wakaf  kini  tak  hanya  terbatas  dalam  bentuk  masjid,  sekolah,  atau  pemakaman  umum,  tetapi  dalam berbagai wujud baru seperti wakaf saham, cash waqf linked sukuk, dan lain-lain yang terus berkembang dari bentuk konvensional sebab adanya globalisasi yang menuntut segala macam kegiatan untuk dibuat lebih praktis dan terdigitalisasi.
Imam Nawawi dalam kitab Raudhatu al-Thalibin menjelaskan bahwa rukun wakaf ada empat:
1) Waqif (orang yang mewakafkan),
2) Mauquf (harta yang diwakafkan),
3) Mauquf ‘alaih (pihak yang dituju untuk menerima manfaat dari wakaf),
4) Shighah (lafaz ikrar wakaf dari orang yang mewakafkan).
Adapun Syarat-Syarat Wakaf adalah sebagai berikut:
1) Syarat-syarat Orang yang Berwakaf ( Waqif ):
2) Memiliki seluruh properti berarti dia bebas memberikannya kepada siapa pun yang dia inginkan.
3) Berakal.  Wakaf  orang  bodoh,  orang  gila  atau  pemabuk  tidak  sah.  Berusia  baligh  dan  bisa bertransaksi.
4) Mampu bertindak secara hukum ( rasyid ).
Syarat-syarat Harta yang Diwakafkan ( Mauquf ):
Harta wakaf dapat dipindahtangankan secara sah, apabila memenuhi beberapa syarat:
1) Produk yang ditawarkan akan bernilai.
2) Kepemilikan wakaf harus diketahui dan ditentukan. Jadi, ketika penghasilan ( majhul ) pemiliknya tidak diketahui, maka tidak ada perpindahan kepemilikan.
3) Harta yang dihibahkan diketahui bendanya. Oleh karena itu, tidak diperkenankan untuk memberikan harta benda yang sudah digadaikan atau dijaminkan kepada orang lain.
4) Harta  tersebut  harus  berdiri  sendiri,  tidak  digabungkan  dengan  harta  lainnya  ( mufarrazan )  atau disebut ( ghaira shai' ).
Adapun jenis-jenis benda wakaf ada tiga macam:
1) Wakaf terhadap harta benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, toko, dan lain-lain. Para ulama sepakat dalam mendeklarasikan wakaf jenis ini.
2) Wakaf harta bergerak seperti mobil, hewan, dan lain-lain. Pembolehan atas wakaf jenis ini mengacu pada  Hadist  yang  diriyawatkan  oleh  imam  Bukhari  dan  Muslim  yang  artinya,  “ Dan  Khalid,  dia menyerahkan baju besinya dan pedangnya (atau kudanya) kepada maksud Allah Ta’ala .”
3) Wakaf dalam bentuk uang.
yarat-syarat Orang yang Menerima Manfaat Wakaf ( Mauquf ‘Alaih )
Syarat  bagi  seseorang  untuk  dapat  menerima  manfaat  wakaf  terbagi  ke  dalam  dua  golongan,  yakni wakaf tertentu ( mu’ayyan ) dan wakaf tidak tertentu ( ghaira mu’ayyan ) seperti yang dijelaskan sebagai berikut:
1) Golongan mu’ayyan ,  penerima  wakaf  ini  harus  jelas  identitasnya,  baik  seseorang,  sekelompok, ataupun lembaga. Penerima wakaf ini juga harus cakap hukum dan mampu memiliki harta, termasuk orang  merdeka,  muslim,  dan  kafir dzimmi .  Penerima  manfaat  wakaf  golongan mu’ayyan juga
memiliki kewajiban untuk menggunakan manfaat wakaf sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh nadzir atau orang yang berwakaf.
2) Golongan ghaira  mu’ayyan ,  artinya  tujuan  wakaf  tidak  bersifat  mutlak,  melainkan  universal. Misalnya  seseorang  berwakaf  untuk  kemaslahatan  umat  Islam,  fakir  miskin,  tempat  ibadah,  dan sebagainya.
Oleh  karena  wakaf  dimaksudkan  untuk  kemaslahatan  umat,  maka  syarat  terpenting  bagi  penerima wakaf ialah mereka yang mampu mempergunakan wakaf dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
Syarat-syarat Sighat (ikrar wakaf)
1) Sighat atau ikrar wakaf harus dilakukan secara jelas dan tegas dengan menyatakan kehendak wakif untuk  mewakafkan  harta  tersebut.  Ikrar  yang  terkandung  juga  mesti  menunjukkan  kelanggengan wakaf ( ta’bid ), dan menjadi tidak sah ketika kepemilikan harta wakaf dibatasi untuk jangka waktu tertentu, karena sifatnya kekal.
2) Ikrar yang telah terucap bersifat tanjiz atau segera berlaku saat itu juga dan tidak disyaratkan dengan peristiwa di masa depan.
3) Ikrar  harus  jelas  dan  tidak  amibgu  ( sharih )  dengan  menyebutkan  objek  yang  diwakafkan,  siapa pengelolanya, dan untuk tujuan apa harta tersebut diwakafkan.
4) Ikrar  ini  dapat  dibatalkan  apabila  terdapat  kecacatan  dalam  ikrar  wakaf  ( ghaira  tammah )  seperti harta yang diwakafkan masih dalam sengketa, harta yang diwakafkan dipergunakan untuk hal yang melanggar syariat Islam, dan wakif tidak cakap hukum sehingga ikrar wakaf dapat dibatalkan dan harta kembali menjadi milik nazdir .

## 2.2 Aset Digital
Aset digital dilihat dari segi hukum substantifnya merupakan suatu hal yang tidak kasat mata, karena aset  digital  merupakan  aset  dalam  bentuk  digital  yang  keberadaannya  hanya  ada  di  dunia digital/elektronik  dan  jaringan  internet,  sehingga  aset  digital  tersebut  tidak  nyata  jenis  yang  dapat menyentuh panca indera (Maulana, 2023).

## 2.3 Aset Digital berbasis Blockchain

## 2.3.1 Cryptocurrency
Mata  uang  kripto  ( cryptocurrency )  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  aset  digital.  Uang  kripto merupakan aset atau mata uang virtual yang berbasis teknologi blockchain (Noh & Bakar, 2020). Jadi, dapat dikatakan bahwa mata uang kripto ini adalah aset digital yang dirancang sebagai media pertukaran dengan menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan, mengendalikan penciptaan entitas  tambahan,  dan  memverifikasi  transfer  kekayaan  (Hamin,  2020).  Mata  uang  kripto  ini menggunakan sistem desentralisasi dimana tidak ada pihak perantara dalam bertransaksi. Mata uang kripto ini menggunakan sistem open ledger dimana setiap pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut dapat  melihat  setiap  pergerakan  transaksinya.  Ini  merupakan  salah  satu  keunggulan  dari  mata  uang kripto dimana modifikasi data sangat sulit untuk dilakukan karena menggunakan sistem ini.

## 2.3.2 Non-Fungible Token (NFT)
NFT atau Non-Fungible Token menjadi contoh lain dari aset digital berbasis teknologi blockchain . NFT merupakan gambar visual yang hanya dapat dinikmati dengan cara dilihat pada layar elektronik, dan dapat disentuh atau tidak secara fisik oleh pemiliknya (Robbani & Ningrum, 2022). Hal yang menjadi pembeda NFT dengan cryptocurrency adalah nilai NFT ini tidak dapat dipecah karena merupakan aset yang  bersifat non-fungitable (tidak  dapat  dipecah)  seperti  koin  atau  matauang  kripto  lainya (Fajrussalam, Fadilah, Masruroh, Marini, & Khamelia, 2022). Namun, NFT dapat diperjualbelikan tapi tidak dapat dipertukarkan.

## 2.3.3 Aset Digital berbasis Konten di Media Sosial
Selain aset yang berbasis teknologi blockchain , aset digital juga hadir dalam bentuk akun sosial media yang  sudah  termonetisasi.  YouTube,  Facebook,  dan  Instagram  menjadi  beberapa  contoh  dari  akun sosial  media  yang dapat dimonetisasi.  Berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta No.  28  Tahun  2014,
konten  yang  terdapat  pada  Youtube  atau  sosial  media  lainnya  termasuk  ke  dalam  hak  cipta  yang dilindungi oleh undang undang. Dalam undang-undang tersebut tidak ditulis secara eksplisit namun jika ditarik kesimpulan bahwa hak cipta meliputi ilmu pengetahuan, seni budaya dalam karya sinematografi, maka konten video dalam akun media sosial juga termasuk dalam hak cipta yang dilindungi. Ini berarti jika akun tersebut sudah termonetisasi, maka ada nilai ekonomis yang dilindungi undang undang, dan ini  termasuk  aset  digital.  Bahkan  dalam  beberapa  bahasan,  akun  youtube  dapat  dijadikan  jaminan fiducia dalam transaksi keuangan (Ahsan et al., 2023).

## 2.3.4 Sistem Monetisasi Akun Media Sosial Youtube
YouTube adalah sebuah platform daring yang menyediakan layanan berbagi video di seluruh dunia. Platform ini didirikan pada tahun 2005 dan kemudian diakuisisi oleh Google. YouTube memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berinteraksi dengan berbagai jenis video yang meliputi hiburan,  edukasi,  informasi,  hobi,  dan  banyak  lagi.  Pengguna  dapat  membuat  saluran  pribadi  di YouTube  untuk  mengorganisasi  dan  mempublikasikan  konten  mereka  sendiri.  YouTube  merupakan salah  satu  situs web yang  paling  banyak  dikunjungi  di  dunia  dan  telah  menjadi  salah  satu  alat komunikasi, hiburan, dan pendidikan yang paling penting di era digital.
Monetisasi di YouTube merujuk pada proses menghasilkan pendapatan melalui konten yang diunggah ke platform .  Ini  terutama  melibatkan  penempatan  iklan  dalam  video,  yang  dapat  menghasilkan pendapatan  bagi  pembuat  konten.  Untuk  mencapai  monetisasi,  pembuat  konten  harus  memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh YouTube, termasuk mencapai sejumlah pelanggan dan jumlah tayangan  tertentu.  Setelah  memenuhi  syarat  ini,  pembuat  konten  dapat  mengaktifkan  iklan  di  video mereka  dan  mulai  mendapatkan  pendapatan  berdasarkan  jumlah  tayangan  dan  interaksi  iklan. Monetisasi juga dapat mencakup sumber pendapatan lainnya, seperti sponsor, penjualan merchandise, donasi  dari  penggemar,  dan  program  kemitraan  dengan  perusahaan  atau  merek  tertentu.  Proses monetisasi  di  YouTube  telah  menjadi  salah  satu  cara  utama  bagi  individu  dan  bisnis  untuk menghasilkan  uang  dari  konten  digital  mereka,  yang  pada  gilirannya  telah  mengubah  cara  konten diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi di era digital.

## 2.3.5 Kedudukan Aset Digital dalam Islam
Aset atau kekayaan ( al-maal ) adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial atau berharga, dan dapat  diperdagangkan.  Pengertian  tersebut  digunakan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dimana kekayaan berarti sesuatu yang mempunyai nilai (Az-Zuhaili, 2010). Imam Syafi'i berkata, “ suatu benda tidak  diberi  nama  kecuali  harta  bendanya  yang  mempunyai  nilai  yang  dapat  dijual,  dan  dapat dimanfaatkan secara normal. Kalau saya katakan (dengan kata lain) adalah sesuatu yang tidak dapat diolah oleh manusia seperti uang dan sejenisnya .” (Dikutip dari Imam Suyuthi dalam kitab Al-Ashbah wa  Nazhair  hal.  258).  Yang  dimaksud  dengan  manfaat  adalah  mempunyai  suatu  nilai  yang  dapat dipergunakan,  sehingga  mempunyai  sesuatu  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemiliknya.  Sedangkan  hak berarti  segala  sesuatu  yang  ditetapkan  oleh  hukum  syariah  yang  harus  dikuasai  dan  diterima  oleh seseorang. Pemegang hak mempunyai hak penuh terhadap hal-hal yang diperbolehkan menurut hukum syariah.  Oleh  karena  itu,  para  ulama  Hanafiyah  berpendapat  bahwa  hak  dan  manfaat,  baik  materiil maupun non materiil, tidak termasuk dalam harta, karena tidak dapat diperoleh dan disimpan. Selain itu, kemampuan dan manfaat tersebut mengalami penurunan kualitas dan kuantitas seiring berjalannya waktu.  Menurut  mayoritas  ulama,  hak  dan  manfaat  yang  tetap  adalah  kekayaan,  karena  masih  ada kemungkinan untuk dimiliki dan dikuasai, yaitu kepemilikan dan penguasaan yang melekat pada benda yang bermanfaat. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai barang atau benda yang di dalamnya terdapat unsur manfaat, maka benda itu akan tetap dimilikinya, dan apabila manfaat itu hilang, maka benda itu akan berpindah, atau bahkan dilikuidasi (Az-Zuhaili, 2010).
Mengacu  pada  definisi  kekayaan  ( al-maal )  menurut  mayoritas  ulama  selain  Imam  Hanafi, cryptocurrency dapat  dianggap  sebagai  kekayaan.  Ketika cryptocurrency digolongkan  sebagai kekayaan,  maka  akan  digolongkan  sebagai  harta  wajib  zakat  jika  telah  memenuhi  syarat-syaratnya ( nishab dan haul )  (Beik,  Nurzaman,  &  Sari,  2019).  Selain  itu,  aset  digital  lain  seperti  NFT  apabila merujuk kepada pendapat Wahbah az-Zuhaili, maka termasuk dalam kategori al-maal , yang mana ia memiliki  nilai  ( value  added )  sehingga  menjadi  motivasi  untuk  dimiliki  dan  dikuasai  dengan  tujuan
untuk dinikmati, dijual, atau sekadar berinvestasi (Robbani & Ningrum, 2022). Hal ini didukung oleh keputusan bahtsul masail PWNU Jawa Timur mengenai Bitcoin dan beragam aset digital lainnya yang digolongkan  kedalam  harta  virtual  yang  diperbolehkan  untuk  digunakan  sebagai  alat  transaksi  dan investasi. Sementara itu, mengenai hukum jual beli NFT berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febriandika, Fadli, & Mi’raj (2022) menyatakan bahwa memang pada dasarnya hukum jual beli NFT tidak  terdapat  di  Al-Qur’an  atau  Hadist  secara  spesifik,  namun  hukum  penggunaaannya  dapat berlandaskan pada rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Menurut hukum Islam,  transaksi  jual  beli  NFT  diperbolehkan  dan  sah  dilakukan  selama  memenuhi  persyaratan  dan rukun  jual  beli.  Adapun  NFT  digolongkan  sebagai  aset  digital  menurut  teori al-maal ,  al-Khafifi mengatakan jual beli NFT di pasar online dapat dibatasi karena beberapa alasan, seperti jual beli gambar atau video karya seni digital yang memperlihatkan bagian pribadi, atau berisi materi yang menjurus ke arah seksual, penjualan layanan lain, dan transaksi kepada anak di bawah umur (Robbani & Ningrum, 2022).

## 3. Metode
Penelitian  dalam  tulisan  ini  berbentuk  penelitian  kualitatif  yang  menggunakan  metode  penelitian pustaka ( library research ) untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kepustakaan karena penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang kompleks serta membutuhkan interpretasi yang mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang didapat dari publikasi seperti jurnal ilmiah, buku, maupun artikel online lainnya. Sementara, pengkajian permasalahan dalam penelitian ini terfokus pada tiga  pokok  permasalahan,  yakni  bagaimana  pandangan  Islam  tentang  wakaf  aset  digital,  bagaimana potensi penerapan wakaf aset digital di Indonesia, dan bagaimana skema penerapannya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dimaknai sebagai suatu metode yang dapat menjelaskan suatu fenomena secara mendalam lewat penggambaran data yang dijelaskan melalui kata-kata (Endraswara, 2013).

## 4. Hasil dan pembahasan

## 4.1 Pandangan Islam terhadap Wakaf Aset Digital
Perkembangan  teknologi  digital  yang  terjadi  secara  pesat  telah  melahirkan  beragam  inovasi  dalam berbagai aspek di kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam aspek keuangan. Dewasa ini, apa yang disebut sebagai aset bukan hanya harta yang memiliki bentuk fisik, melainkan juga dalam bentuk digital (Ahsan  et  al.,  2023).  Aset digital tidak lagi  asing  di kalangan masyarakat.  Terlebih lagi, aset  digital sekarang ini dinaungi oleh undang-undang sehingga regulasinya lebih teratur (Agustini & Wirawati, 2019). Namun, di tengah kepopularitasan aset digital tersebut, timbul pertanyaan, ”bagaimana Islam memandang aset digital tersebut?”. Hal ini karena aset digital diketahui memiliki karakteristik yang berbeda dengan aset konvensional. Persoalan tersebut kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan pakar ekonomi syariah mengenai hukum penggunaan aset digital dalam Islam.
Pembaruan  yang  terjadi ini  menuntut seluruh  sektor  dan  elemen masyarakat  untuk  terus  beradaptasi dengan zaman. Salah satu sektor yang terdampak dari adanya digitalisasi ialah wakaf. Konsep wakaf yang selama ini dikenal oleh masyarakat luas adalah praktik menyerahkan sejumlah tanah, bangunan, atau harta benda sesuai dengan ketentuan Islam melalui pertemuan secara langsung ( face to face ) antara wakif (pemberi wakaf) dan mauquf ‘alaih (pihak yang menerima manfaat dari wakaf), kini perlahan mulai  beradaptasi  dengan  perubahan  teknologi  yang  semakin  canggih.  Dilansir  dari  laman  Badan Wakaf  Indonesia,  wakaf  kini  dapat  dilakukan  dari  mana  saja.  Hal  itu  merupakan  kemudahan  yang ditawarkan dikarenakan adanya teknologi digital. Wakaf dalam praktiknya tidak hanya terpaku pada penerapan  di  zaman  dahulu  saja,  namun  dapat  dielaborasikan  seiring  dengan  kondisi  dan  kebutuhan yang  berbeda  (Badan  Wakaf  Indonesia,  2021).  Lantas,  di  era  yang  begitu  memanfaatkan  teknologi dalam  kehidupan sehari-hari ini, bagaimana  Islam  memandang  aset digital sebagai  harta  yang dapat diwakafkan?
Dalam hadis daripada Ibnu Umar r.a, Umar berkata kepada Rasulullah saw, “ wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah
di  Khaibar  tersebut.  Oleh  karena  itu,  saya  mohon  petunjukmu  tentang  apa  yang  seharusnya  saya lakukan  pada  tanah  itu.” Lalu  Rasulullah  saw  bersabda,  “ Jika  mau,  tahanlah  pokoknya  dan sedekahkanlah (hasil)nya. ”
Berdasarkan  kepada  hadis  di  atas,  terdapat  alternatif  solusi  untuk  permasalahan  yang  dihadapi masyarakat pra sejahtera secara umum dan secara khusus di negara Indonesia yang berkembang, dimana potensi wakaf yang dinilai dapat dikumpulkan dari mayoritas masyarakat Muslim yang memiliki rezeki berlebih terkendala oleh beberapa faktor, antara lain ketidaktahuan mereka dari segi sosialisasi hukum wakaf  dan  cara  menunaikan  wakaf  yang  berbentuk  produktif.  Hal  ini  tentu  berdampak  kepada masyarakat  yang  mengalami  kesulitan  dalam  pengembangan  usaha,  dan  kesulitan  mereka  dalam berhubungan dengan pihak pemodal/perbankan,
Aset digital dalam konteks hadis di atas menjelaskan bentuk aset yang belum nyata, tetapi mempunyai makna  yang  sangat  positif  khususnya  dalam  pengembangan  inovasi  wakaf  melalui  aset  digital khususnya  dalam  membantu  masyarakat  yang  mengalami  kesulitan  sebagaimana  dijelaskan  di  atas. Oleh karena itu, diperlukan adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia sebagai regulasi berdasarkan perspektif  Islam  tentang  pelaksanaan  wakaf  aset  digital  di  Indonesia,  ataupun  konsensus  ulama  di negara-negara  Islam  khususnya  terkait  dengan  aset  digital  dalam  bentuk  yang  belum  nyata  seperti bitcoin .

## 4.2 Wakaf berbasis Blockchain
Salah  satu  wujud  baru  wakaf  dari  adanya  kemajuan  teknologi  adalah  wakaf  berbasis blockchain . Blockchain digambarkan sebagai buku besar yang menaungi beragam aktivitas transaksi yang terjadi dalam dunia digital. Blockchain memiliki sistem yang tidak berpusat pada satu pihak saja, namun setiap orang yang terhubung dalam jaringan dapat memiliki data yang ada di blockchain sehingga blockchain dipercaya  aman  sebab  datanya  terdistribusi  sehingga  sulit  untuk  dimanipulasi  oleh  salah  satu  pihak (Megat, Al-Shaghdari, Bin Ngah, & Abdelfattah, 2024). Kemunculan blockchain mendorong hadirnya aset digital yang baru, seperti cryptocurrency yakni mata uang digital yang tidak memiliki wujud/fisik seperti uang logam atau uang kertas, yang dibuat melalui program komputer yang memiliki spesifikasi tinggi.  Uang  digital  ini  tidak  dikendalikan  oleh  lembaga  seperti  bank  sentral  atau  otoritas  resmi  di negara mana pun, dan dapat diperjualbelikan secara daring tanpa perantara. Adapun beberapa contoh dari aset cryptocurrency adalah bitcoin, ethereum, altcoin, NFT, dan lain sebagainya.
Cryptocurrency belakangan  ini tengah disorot  oleh masyarakat  di  berbagai  negara  di  belahan  dunia. Mata  uang  digital  ini  memiliki  beberapa  kelebihan  dan  kekurangan  yang  terus  melekat  dengan keberadaannya. Sebagai contoh, kelebihan dari mata uang virtual ini terletak pada efisiensi waktu dan tenaga  dalam  melakukan  transaksi.  Sama  halnya  dengan  uang  digital  pada  umumnya,  transaksi menggunakan uang kripto dapat dilakukan melalui perangkat komputer atau perangkat digital lain yang memdai. Selain itu, cryptocurrency menerapkan sistem peer-to-peer yakni dari pengirim ke penerima yang  historinya  tetap  tercatat  dalam  jaringan.  Mata  uang  digital  ini  disinyalir  memiliki  risiko  yang minim sebab uang ini tidak dapat dipalsukan, maupun terdampak pada inflasi seperti yang dialami oleh mata uang cetak. Meski begitu, mata uang kripto seperti bitcoin tidak memiliki aset mendasar dan tidak diatur oleh lembaga Jasa Otoritas Keuangan/OJK di Indonesia sehingga tergolong dalam kegiatan ilegal (Burhanuddin, 2022).
Kehadiran uang kripto di Indonesia masih menuai perdebatan hingga saat ini, baik dari sisi regulasi hingga  legalitas  penggunaannya,  kendati  di  sejumlah  negara  seperti  Amerika  Serikat,  Jepang,  dan China, uang kripto telah diizinkan untuk digunakan dalam sejumlah transaksi secara daring. Mereka pun memandang uang kripto sebagai potensi besar di masa mendatang, sehingga dilakukanlah inovasi besar-besaran demi memfasilitasi berkembangnya mata uang virtual tersebut (Burhanuddin, 2022). Pro dan kontra terkait cryptocurrency di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena  uang  kripto  dinilai  tidak  memenuhi  unsur  dari  kriteria  mata  uang  secara  umum.  Selain  itu, pemerintah  Indonesia  melalui  Bank  Indonesia  membuat  pernyataan  bahwa bitcoin dan  mata  uang virtual lainnya bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pernyataan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 dan Pernyataan Resmi Bank Indonesia No. 17/PBI/2014.
Menatap pada fenomena dan realita tersebut, maka diperlukan adanya kajian serta analisis baik menurut pandangan  agama  maupun  ahli  teknologi  dalam  menanggapi  isu  tersebut.  Di  sisi  lain,  legalitas penggunaan uang virtual dan hukum penggunaannya dalam aktivitas transaksi masih menuai pro kontra ( khilafiyah )  khususnya  di  kalangan  pakar  ekonomi  dan  ulama.  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) mengeluarkan statement pada  tahun  2021  yang  menyatakan  bahwa  mata  uang  kripto  sebagai komoditi/aset digital haram dan tidak sah untuk diperjualbelikan. Keputusan ini didasari oleh beberapa faktor, diantaranya adalah mata uang kripto mengandung gharar atau ketidakpastian dalam transaksi, dan dharar yakni dapat merugikan salah satu pihak, dan bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Adapun beberapa poin tanggapan MUI terhadap mata uang kripto dijelaskan sebagai berikut:
1) Investasi Bitcoin dinilai  lebih  mendekati gharar ,  terdapat  kemungkinan  untung-untungan  yang merugikan orang, sehingga diharamkan. Maksud dari pernyataan ini adalah, bitcoin belum menjadi mata uang atau alat tukar resmi di sejumlah negara, sehingga trading mata uang ini sifatnya untung- untungan.
2) Sebagai alat tukar, jika bitcoin dengan tujuan dijadikan investasi haram hukumnya, maka apabila bitcoin  dipergunakan  sebagai alat tukar  hukumnya menjadi mubah  atau  diperbolehkan  bagi  yang berkenan menggunakannya. Bitcoin sebagai alat tukar pun harus memenuhi syarat seperti memiliki kuantitas yang sama bila jenisnya sama dan mesti dilakukan serah terima.
3) Transaksi jual beli mata uang virtual diperkenankan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI asalkan tidak untuk meraup keuntungan semata, serta nilainya harus setara dengan mata uang tunai yang sah.
Badan  Wakaf  Indonesia  selaku  lembaga  yang  mengelola  harta  benda  wakaf  skala  nasional  dan internasional lewat Surat Edaran No. 13/SE/BWI/X/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Bab III pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.” Sehingga dapat disimpulkan, bahwa BWI masih belum menerima wakaf dalam bentuk uang kripto. Hal ini mungkin dilatarbelakangi oleh eksistensi uang kripto yang masih menuai pro dan kontra sampai saat ini, ditambah adanya statement dari Bank Indonesia yang menegaskan bahwa uang kripto tidak sah digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia, dan Rupiah adalah satu-satunya mata uang resmi yang diakui yang dapat digunakan untuk bertransaksi.

## 4.3 Wakaf berbasis Konten Youtube
Transormasi  digital  yang  melanda  berbagai  aspek  dalam  kehidupan,  tak  terkecuali  dalam  bidang filantropi,  telah  memunculkan  beragam  cara  baru  untuk  berwakaf  yang  beradaptasi  dengan  dunia digital.  Salah  satu  contoh  dari  wujud  baru  untuk  berwakaf  yakni  munculnya  wakaf  konten youtube sebagai wakaf produktif (Ahsan et al., 2023). Hasil dari monetisasi konten di platform yang mendapat predikat sebagai perpustakaan video raksasa ini nantinya akan dimanfaatkan dan didistribusikan pada khalayak  luas  yang  membutuhkan  serta  dapat  pula  bermanfaat  bagi  pembangunan  nasional  (Sari  & Rahma,  2018).  Konsep  wakaf  produktif  dengan  memanfaatkan platform youtube  ini  merupakan  ide segar  yang  menarik  untuk  dikulik,  sebab  wakaf  konten  youtube  ini  bukan  hanya  berfungsi  sebagai wadah  untuk  memberi  edukasi  terhadap  masyarakat,  namun  juga  dapat  menjadi  aset  sehingga manfaatnya  dirasakan  oleh  banyak  pihak  (Supriadi  &  Purwanto,  2020).  Namun,  bagaimanakah pandangan Islam mengenai wakaf konten youtube ini?
Sebelum  jauh  membahas  mengenai  hukum  wakaf  produktif  melalui  konten  youtube  menurut  Islam, baiknya  kita  mengetahui  apa  itu  wakaf  produktif.  Wakaf  produktif  dimaknai  sebagai  aktivitas pengelolaan  harta  wakaf  yang  dihibahkan  oleh  wakif  untuk  disalurkan  pada  kegiatan  yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut nantinya akan didistribusikan ke penerima wakaf yang lain atau dapat juga dimanfaatkan untuk menghasilkan objek wakaf yang baru (Supriadi & Purwanto, 2020).  Mengacu  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ahsan  et  al.  (2023)  yang  turut  menganalisis penggunaan youtube sebagai wakaf produktif menyatakan bahwa penggunaan channel youtube ataupun penggunaan  hasil  monetisasi  dari  youtube  untuk  berwakaf  dikatakan  boleh,  namun  tetap  harus memenuhi beberapa persyaratan.
Syarat bagi channel youtube dapat diwakafkan atau penghasilan dari monetisasi konten youtube halal untuk dimanfaatkan sebagai wakaf yakni konten yang diunggah tidak berisi maksiat maupun ajakan melakukan kemaksiatan dan tidak melanggar syariat Islam, peraturan wakaf, dan peraturan perundang- undangan. Konten yang terkandung dalam akun tersebut pun harus seiras dengan maqashid syari’ah. Maqashid syari’ah dapat dipahami sebagai sebuah tujuan yang ingin dicapai syariah dalam kehidupan masyarakat.  Tujuan  ini  terbagi  menjadi  tiga,  yakni  tujuan  umum  seperti  untuk  mewujudkan kemaslahatan manusia, tujuan pribadi yakni perumusan undang-undang sebagai dasar regulasi kegiatan tertentu, dan tujuan parsial yang berlaku untuk situasi tertentu  (bin Masruhen, Mulyana, Rahman, & Lubis, 2022). Maqashid syari’ah memiliki lima pilar utama yang tersusun atas, 1) Penjagaan Agama (Hifdz al-din) yakni menjaga nilai-nilai agama dan keimanan islam, 2) Jiwa (Al-Nafs) yakni melindungi kehidupan dan hak asasi manusia, 3) Keturunan (An-Nasl), yaitu menjaga keberlangsungan generasi dan institusi keluarga, 4) Harta (Al-Mal) ialah melindungi kepemilikan harta benda dan sumber daya, dan  5)  Akal  (Al-‘Aqal)  yaitu  menjaga  akal  pikiran  dan  kemampuan  berpikir  manusia,  diharapkan dengan mematuhi maqashid syari’ah , manusia dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat (Soemitra et al., 2021).
Secara singkat, yang dimaksud dengan maqashid syari’ah adalah nilai-nilai dan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (Supriadi & Purwanto, 2020) . Oleh karena itu, konten yang seiras dengan maqashid syari’ah berarti konten tersebut harus memiliki nilai dan tujuan syariah sehingga dapat menebar kebaikan dan manfaat bagi masyarakat melalui video tersebut (Ahsan et  al.,  2023).  Seruan  untuk  menebarkan  kebaikan  ini  termaktub  dalam  Q.S  Al-Maidah  ayat  2  yang berarti,  “ Tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan  tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Alah sangat berat  siksaan-Nya .”  Mengacu  pada  Firman  Allah  ini,  manusia  diwajibkan  untuk  mempergunakan segala macam media untuk tolong-menolong dan menebar kebaikan, bukan untuk memetik dosa dan memancing  pertengkaran.  Persyaratan  ini  berlaku  untuk  semua platform sosial  media  yang  hendak diwakafkan  untuk  menjadi  wakaf  produktif  agar  seyogyanya  menjadi  wadah  bagi  kita  untuk menebarkan kebaikan.
Konten  youtube  seperti  yang  telah  dipaparkan  di  atas  haruslah  menghindar  dari  unsur  maksiat  dan ajakan melakukan  kemaksiatan.  Contoh  dari unsur  maksiat  diantaranya  adalah maksiat mulut, lewat cara ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Hal tersebut dilarang, meskipun hal yang buruk itu merupakan fakta. Dilarang juga di dalam konten menampilkan aurat, berkata kasar, dan melakukan kekerasan.  Seseorang  atau  sekelompok  juga  mesti  mesti  menghindari  topik  atau  pembicaraan  yang dapat  mengadu  domba  pihak  yang  lain  dan  dilarang  membuat  ajakan  untuk  melakukan  hal  yang diharamkan oleh Allah (Ba’lawy, 2013 dalam Muhammad & Prastiwi, 2015 dalam (Ahsan et al., 2023). Larangan-larangan yang sudah dijelaskan tadi harus dihindari dalam konten youtube yang dipakai untuk wakaf produktif. Para pengguna diberi ruang kebebasan untuk berinteraksi dan berekspresi, namun tetap harus mengingat batasan-batasan seperti yang telah disebutkan tadi. Diperbolehkannya hasil maupun akun sosial media untuk dijadikan sumber wakaf mengacu pada Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, yang mengatur mengenai hukum penggunaan media sosial. Pada intinya, fatwa tersebut berisi bahwa seorang muslim dibebaskan untuk memanfaatkan media sosial yang dimilikinya selama konten yang diunggah  tidak  mengandung  fitnah,  aib,  ujaran  kebencian,  gosip,  dan  beragam  hal  lainnya  yang diharamkan. Konten yang diunggah oleh para pegiat sosial sebaiknya berisi sesuatu yang bermanfaat bagi  masyarakat.  Hal  ini  diungkapkan  juga  dalam  penelitian  milik  Ahsan  et  al.  (2023)  yang menyebutkan bahwa konten-konten yang diunggah ke youtube maupun sosial media lainnya haruslah dikemas  secara  menarik  serta  menghindari  unsur  kemaksiatan.  Konten  yang  menarik  ini  akan mempercepat laju sebuah channel youtube dan sosial media lainnya untuk dikenal oleh masyarakat luas, sehingga  semakin  besar  akun  tersebut  maka  akan  semakin  besar  juga  monetisasi  yang  didapat. Pendapatan tersebut pun dapat dialokasikan untuk kemaslahatan umat.
Temuan  positif  ini  sejalan  dengan  penelitian  milik  Supriadi  and  Purwanto  (2020)  yang  menyatakan bahwa  wakaf konten  youtube  menjadi  instrumen  wakaf  produktif  yang memiliki  potensi  yang  besar untuk 1) mengentaskan kemiskinan, lewat cara pendapatan yang dihasilkan dari youtube tersebut dapat digunakan  untuk  membantu  masyarakat  miskin,  dan  2)  meminimalisir  kesenjangan  sosial,  apabila
dimanfaatkan  sebagai  wadah  pemberi  informasi  dan  pendidikan  kepada  masyarakat  yang  kurang mampu.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  wakaf  konten  youtube  telah  sejalan  dengan maqashid  syariah yang  mana  distribusi  dari  pendapatan  youtube  digunakan  untuk  mewujudkan kesejahteraan  sosial  dan  pemberdayaan  masyarakat  guna  mengentaskan  kemiskinan  dan  beragam masalah sosio-ekonomi lainnya.

## 4.4 Potensi Penerapan Wakaf Aset Digital di Indonesia
Wakaf aset digital memiliki potensi yang dapat dikatakan cukup besar apabila mengacu pada masifnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Mengutip dari data yang dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 telah menyentuh 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia pada tahun  2023.  Sejak  tahun  2018,  terjadi  peningkatan  jumlah  pengguna  internet  yang  hingga  saat  ini mencapai  79,5%.  Teknologi  digital  yang  menawarkan  beragam  kemudahan  bagi  para  penggunanya lantas disambut baik oleh berbagai lembaga di Indonesia, termasuk badan-badan wakaf yang kemudian memunculkan istilah baru yakni wakaf digital.
Wakaf digital secara singkatnya merupakan wakaf yang dilakukan secara daring melalui platform yang telah disediakan yang mana wakif (pemberi wakaf) dapat berwakaf dengan mudah tanpa terbatas ruang dan waktu (Badan Wakaf Indonesia, 2022). Wakaf digital ini dipercayai lebih praktis sebab wakif dapat langsung memilih apakah uangnya akan diwakafkan pada benda yang bergerak atau tak bergerak. Alur pelaksanaan wakaf digital dimulai dari wakif yang menyetorkan sejumlah uang ke platform yang telah memiliki  kredibilitas  dalam  mengelola  dana  wakaf.  Nazhir  (perantara  atau  penyalur  wakaf)  yang menerima uang tersebut  kemudian menyalurkan  uang  sesuai  dengan  kehendak wakif  saat  berwakaf, apakah diperuntukkan untuk membangun fasilitas kesehatan, sumur, fasilitas pendidikan, atau lainnya (Suksutdhi, 2024). Indonesia memiliki potensi wakaf tunai yang mencapai 180 triliun rupiah  (Badan Wakaf Indonesia, 2022), jika mengacu pada angka ini, maka hadirnya digital wakaf diprediksi mampu mempermudah sistem pengelolaan wakaf.
Potensi wakaf aset digital yang menjanjikan ini lalu direalisasikan oleh Badan Wakaf Indonesia yang bergandengan bersama Bank Indonesia untuk meluncurkan aplikasi Satu Wakaf Indonesia pada tanggal 26  Oktober  2023  lalu.  Satu  Wakaf  Indonesia  adalah  aplikasi  yang  menggabungkan  berbagai badan/lembaga wakaf dan amil zakat di Indonesia dalam satu platform . Platform Satu Wakaf Indonesia ini dibuat guna memudahkan masyarakat Indonesia untuk dapat berwakaf dengan lebih praktis, mudah, serta efisien. Cukup dengan aplikasi ini, pengguna dapat berwakaf ke mana saja, kapan saja, proyek apa saja, melalui lembaga amil zakat apapun, dan langsung bisa membayarnya secara online . Aplikasi Satu Wakaf Indonesia juga memfasilitasi perusahaan untuk menyalurkan dana CSR-nya ke saluran wakaf produktif serta melakukan pengawasan terhadap dana yang telah dialirkan agar dapat tepat sasaran dan memberi dampak sosial yang tinggi dan terus bertumbuh sesuai dengan prinsip wakaf itu sendiri.
Selain  membuat  aplikasi  Satu  Wakaf  Indonesia,  BWI  turut  berupaya  untuk  memaksimalkan pemanfaatan wakaf digital melalui kerja sama dengan salah satu provider terkemuka di Indonesia, yakni Telkomsel. BWI bekerjasama dengan Telkomsel dalam manajemen penghimpunan dana wakaf yang kini dapat dilakukan oleh para pengguna Telkomsel menggunakan poin di aplikasi MyTelkomsel. Kerja sama  tersebut  diberi  nama  Wakaf  POIN  Telkomsel,  yang  mana  poin  yang  dimiliki  oleh user dapat ditukar  dengan  nominal  uang.  50  poin  setara  dengan  Rp5.000  yang  nantinya  diwakafkan  oleh  BWI untuk selanjutnya dikelola menjadi dana wakaf produktif  (Zafani, 2020). Tidak hanya sampai disitu, BWI  pun  terus  mengikuti  perkembangan  zaman  dengan  tetap update mengenai  topik-topik  atau teknologi terkini seperti blockchain . Blockchain dimaknai sebagai suatu sistem yang menyerupai buku besar yang berfungsi mencatat semua aktivitas transaksi yang terjadi dalam dunia digital (Arif, 2023). Blockchain dianggap  lebih  aman  karena  data  yang  tercatat  di  sana  tidak  dapat  dimanipulasi  sebab blockchain tidak dikendalikan oleh satu pihak saja, sehingga lebih adil dan transparan.
Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  menyadari  bahwa blockchain memiliki  potensi  yang  cukup  besar. Wakaf  berbasis blockchain dinilai  memiliki  kredibilitas  lantaran  keamanan  serta  transparansinya terjamin. Blockchain dipercaya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf. Selain
itu,  wakaf  berbasis blockchain membuka  peluang  bagi  wakif  untuk  menjangkau nadzir (penerima wakaf) di seluruh penjuru dunia. Terciptanya wakaf global melalui blockchain memungkinkan wakif untuk berwakaf ke negara mana pun yang tengah membutuhkan, baik untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara tersebut, membangun infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan di bidang perwakafan.  Kolaborasi  ini  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk,  seperti  pembuatan  dan pengembangan regulasi yang mendukung, edukasi kepada masyarakat luas, dan pemanfaatan teknologi. Dengan  bersinergi,  berbagai  pihak  dapat  saling  mendukung  dan  melengkapi  kekurangan  masing- masing, yang mana ekosistem yang tercanang memungkinkan wakaf untuk berkembang sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Terobosan  baru  dalam  perwakafan  yang  muncul  sebab  adanya  era  digital  selanjutnya  ialah  wakaf produktif melalui konten di platform sosial media, salah satunya youtube. Kendati belum ada regulasi yang mengatur tentang wakaf channel youtube, namun wakaf produktif ini disinyalir membuka gerbang potensi yang besar, mengingat youtube adalah platform paling populer yang dikunjungi oleh pengguna internet bila dibandingkan dengan platform lainnya (Ahsan et al., 2023). Youtube diganderungi oleh masyarakat di Indonesia lantaran dapat menyuguhkan beragam video sesuai dengan minat pengguna, lebih lagi, youtube menawarkan kesempatan yang sama bagi para penggunanya untuk meraup pundi- pundi  uang  lewat  konten  yang  diunggah  oleh  tiap-tiap  pengguna  dengan  syarat  tertentu.  Konsep pemanfaatan wakaf melalui konten youtube ini dinilai menarik dah penting untuk dilaksanakan lantaran pengerjaannya  yang  simpel,  mudah  untuk  dilakukan,  biayanya  terjangkau,  serta  dapat  menyentuh seluruh elemen masyarakat (Supriadi & Purwanto, 2020).
Pemanfaatan  youtube  sebagai  media  wakaf  produktif  menjadi  langkah  pembaruan  yang  melibatkan masyarakat, termasuk generasi muda, dalam kegiatan filantropi (Ahsan et al., 2023). Youtube menjadi wadah bagi mereka untuk dapat memberi kontribusi berupa ide kreatif serta keahlian teknologi untuk menghasilkan konten yang bermanfaat, yang mana pendapatan dari channel youtube yang diwakafkan ini  kelak  akan  disalurkan  melalui  lembaga  yang  memiliki  wewenang,  untuk  selanjutnya mendistribusikan  wakaf  produktif  tersebut  pada  orang-orang  yang  telah  memenuhi  syarat  untuk menjadi penerima wakaf. Namun, tak sembarang channel dapat diwakafkan. Channel yang diwakafkan hendaknya  sesuai  dengan  syariat  Islam,  seperti  terbebas  dari  unsur  judi,  penipuan,  pornografi, kekerasan, atau segala hal yang dilarang dalam syariat Islam maupun peraturan dari undang-undang Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Setelah  unsur  tersebut  terpenuhi,  barulah  seseorang  boleh mewakafkan  akun  youtubenya.  Bukan  hanya  youtube, platform sosial  media  lain  yang  hendak diwakafkan juga wajib memastikan akun miliknya terbebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam  maupun  peraturan  perundang-undangan  agar  terwujudnya  wakaf  produktif  yang  membawa manfaat bagi kita bersama.
Meskipun memiliki potensi yang besar, tercapainya optimalisasi wakaf secara digital tentu tidak dapat terwujud tanpa adanya upaya yang memadai. Oleh karena itu, demi mewujudkan maksimalisasi wakaf yang memberi manfaat bagi masyarakat, Badan Wakaf Indonesia telah menyusun beberapa poin yang menjadi target dalam pengembangan praktik wakaf di Indonesia yang rencananya diwujudkan selama 2024-2029 yang disebut juga sebagai Enam Pilar Pengembangan sebagai berikut:
1) Literasi.  Badan  Wakaf  Indonesia  bertekad  untuk  meningkatkan  literasi  wakaf  di  seluruh  sektor ekonomi dan masyarakat, hal ini dilakukan agar masyarakat semakin paham mengenai praktik wakaf sehingga diharapkan suatu saat turut tergugah untuk berwakaf.
2) Regulasi  dan  Tata  Kelola  Kelembagaan.  Regulasi  dan  tata  kelola  kelembagaan wakaf  akan  terus diperkuat.
3) Kualitas SDM. Tercapainya akselerasi peningkatan kualitas dan kinerja SDM wakaf serta lembaga wakaf.
4) Pengembangan Produk. Pengembangan high impact project dan pendalaman produk.
5) Digitalisasi Infrastruktur. Pengintegrasian ekosistem wakaf lewat akselerasi digitalisasi perwakafan nasional.
6) Wakaf Global. BWI akan senantiasa melakukan penguatan kontribusi wakaf terhadap pembangunan nasional dan perlahan-lahan memperluas jangkauan wakaf secara global.

## 4.5 Skema Penerapan Wakaf Aset Digital
Perlu  dipahami  sebelumnya  bahwa  terdapat  konsep  wakaf  produktif.  Konsep  wakaf  tersebut  berarti transformasi dari adanya pengelolaan wakaf yang bersifat alami menjadi pengelolaan profesional untuk menambah  nilai  manfaat  (Mubarok,  2008).  Wakaf  produktif  ini  bertransformasi  dari  jenis  wakaf langsung seperti bangunan yang dalam pengelolaannya membutuhkan biaya tersendiri. Dengan adanya wakaf  produktif,  pengelola  wakaf  dapat  menghasilkan  uang  untuk  biaya  operasional  dari  hasil pengelolaan wakaf produktif itu sendiri. Seperti misalnya sebuah perkebunan pisang yang diwakafkan, nadhir  atau  pengelolanya  mampu  menghasilkan  uang  dari  hasil  pengelolaan  kebun  pisang  tersebut, selanjutnya  uang  tersebut  dapat  digunakan  kembali  untuk  operasional  dan  pengembangan.  Kata produktif dalam wakaf produktif sangat jelas menjelaskan bagaimana sifat dari wakaf produktif, artinya wakaf tersebut haruslah dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ketika dikelola. Dari sifat tersebut, menurut  BWI,  terdapat  beberapa  contoh  dari  wakaf  produktif,  yaitu:  wakaf  lahan  pertanian;  wakaf hewan ternak; wakaf retail; dan wakaf saham.
Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, aset yang selama ini dipandang hanya sebatas tanah atau rumah, kini terdapat aset digital. Esensi aset tetap tidak berubah dan tetap melekat meskipun dalam bentuk digital atau tak dapat disentuh. Aset digital tetap memiliki nilai ekonomi, tetap merupakan sumber  ekonomi,  dan  tetap  memiliki  prospek  bertambahnya  nilai  ekonomi  pada  masa  depan.  Tentu ketika sesuatu itu dianggap aset, maka sesuatu tersebut dapat diwakafkan karena memiliki nilai ekonomi untuk didistribusikan guna membantu menyejahterakan umat.
Perkembangan wakaf produktif tersebut memunculkan potensi wakaf baru yang perlu dieksplorasi oleh pihak terkait. Pemilik aset digital tentu tidak sedikit, akun sosial media yang sudah dilakukan monetisasi juga  merupakan  aset  digital,  seperti  yang  kita  tahu content  creator sudah  menjamur  dan  tersebar  di banyak platform sosial media seperti Youtube dan Tiktok. Oleh sebab itu pihak terkait perlu melihat peluang  ini  dan  menyerap  potensi  wakaf  tersebut.  Dengan  dirumuskannya  regulasi  dan  skema pengaplikasian  wakaf  aset  digital,  diharapkan  penyerapan  wakaf  dapat  meningkat  dan  dapat menghimpun lebih banyak aset.
Saat  ini  masih  terdapat  kekosongan  aturan  terkait  wakaf  aset  digital  sehingga  menimbulkan ketidakpastian hukum apakah mewakafkan aset digital bisa dilakukan atau tidak. Untuk merumuskan aturan  dan  skema  wakaf  digital,  perlu  dipahami  kira-kira  wakaf  produktif  apa  yang  sifatnya  mirip dengan aset digital. Saat ini wakaf saham merupakan salah satu bentuk wakaf yang mirip dengan aset digital dan wakaf saham telah diakui dan berpayung hukum sendiri pada  Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 dan Fatwa MUI. Kemiripan antara wakaf saham dan wakaf digital berdasarkan pada zat keduanya yang tidak dapat tersentuh, hanya tercatat, dan memiliki portofolio pendapatan per tahun. Maka  dari  itu,  dalam  merumuskan  aturan  dan  skema  pengaplikasian  wakaf  aset  digital  perlu  untuk berpedoman pada best practice yang sudah diaplikasikan diwakaf saham.
Berdasarkan  BWI,  pada  skema  pengaplikasian  wakaf  saham  sebenarnya  tidak  ada  perbedaan  yang mencolok  dengan  wakaf  harta  yang  lainnya,  perbedaan  yang  ada  hanyalah  pembatasan  jenis  saham yang  dapat  diwakafkan  dan  objek  wakaf  juga  dapat  berupa  keuntungan  dari  investasi  syariah  baik capital  gain ataupun  dividen.  Yang  perlu  diperhatikan  di  sini  adalah  BWI  menitikberatkan  bahwa, saham  yang  dapat  diwakafkan  hanyalah  saham  syariah  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  dan masuk  Indeks  Saham  Syariah  Indonesia  (ISSI).  Artinya  objek  wakaf  harus  dipastikan  betul  tidak melanggar ketentuan syariah. Dengan begitu, aset digital yang ingin diwakafkan pun perlu dipastikan isinya tidak melanggar ketentuan syariah. Bedanya, aset digital saat ini belum dibawahi lembaga khusus seperti saham syariah yang sudah dibawahi oleh ISSI, sehingga BWI harus secara mandiri melakukan pemeriksaan aset digital sebelum disetujui untuk diwakafkan (Badan Wakaf Indonesia, 2022).
Supriadi and Purwanto (2020) yang meneliti tentang wakaf konten Youtube sebagai wakaf produktif juga menyatakan isi konten Youtube yang diwakafkan haruslah tidak melanggar syariah dan bermanfaat untuk  umat.  Tetapi  dalam  konsep  wakaf  digital  yang  dikembangkan  oleh  Supriadi  sangat menitikberatkan pada peran nadhir, dimana nadhir lah yang membuat, mengelola, dan mengembangkan
akun  Youtube  dari  awal.  Sedangkan  masyarakat  berwakaf  hanya  lewat  tombol  suka,  komen, berlangganan,  dan  bagikan.  Menurut  penulis  hal  tersebut  tidak  dapat  mengkapitulasi  prospek  wakaf digital yang dimiliki content creator. Mulai membangun akun baru sehingga berhasil dimonetisasi perlu waktu dan hasilnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Untuk itu perlu diubah cara pandang siapa target wakifnya, dari yang awalnya adalah masyarakat umum menjadi spesifik ke para content creator.
Dengan menargetkan para content creator untuk menjadi wakif, BWI dapat fokus melakukan sosialisasi kepada content creator tersebut mengenai konsep wakaf aset digital. Sosialisasi yang dilakukan oleh BWI dapat berisi tentang bahwasannya para content creator tidak perlu mewakafkan akunnya secara utuh, melainkan dapat memberi bagian kecil layaknya saham yang memberi dividen. Contohnya saja, seorang content creator mendapatkan penghasilan seratus juta setiap bulannya dari Youtube, content creator tersebut dapat mewakafkan 5% dari dividen tersebut setiap kali uang tersebut diberikan oleh Youtube. Keunggulan  dari  cara  ini  adalah  besarnya  jumlah  pendapatan  yang  dapat  diwakafkan, terutama kalau content creator tersebut sudah memiliki nama dan reputasi di masyarakat. Sementara, kekurangannya  ialah  rendahnya  minat content  creator untuk  melakukan  hal  ini.  Dengan  demikian, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penulis merumuskan skema pengaplikasian wakaf aset digital sebagai berikut:
Gambar 1. Alur Pelaksanaan Aset Wakaf Digital di Indonesia Sumber: Data Olahan Peneliti

## 5. Kesimpulan
Wakaf merupakan instrumen dalam Islam yang berperan penting dalam upaya meningkatkan ekonomi umat.  Wakaf  tidak  hanya  diperuntukkan  untuk  kaum  lemah,  melainkan  dapat  menjadi  instrumen konstruksi pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Objek wakaf  kini  tidak  hanya  terbatas  dalam  bentuk  masjid,  sekolah,  atau  pemakaman  umum,  tetapi  juga dalam bentuk saham, cash waqf linked sukuk, dan lain-lain yang terus berkembang secara lebih praktis dan terdigitalisasi. Salah satu wujud baru wakaf dari adanya kemajuan teknologi adalah wakaf berbasis blockchain . Kemunculan blockchain mendorong hadirnya aset digital yang baru, seperti cryptocurrency yang  memiliki  potensi  besar  di  masa  mendatang.  Namun  demikian,  kehadiran cryptocurrency di Indonesia menuai pro dan kontra disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena uang kripto  dinilai  tidak  memenuhi  unsur  dari  kriteria  mata  uang  secara  umum.  Selain  itu,  pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia membuat pernyataan bahwa bitcoin dan mata uang virtual lainnya bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pernyataan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 dan Pernyataan Resmi Bank Indonesia No. 17/PBI/2014.
Di  sisi  lain,  legalitas  penggunaan  uang  virtual  dan  hukum  penggunaannya  dalam  aktivitas  transaksi masih menuai pro kontra ( khilafiyah ) khususnya di kalangan pakar ekonom muslim dan ulama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan statement pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa mata uang kripto sebagai komoditi/aset digital haram dan tidak sah untuk diperjualbelikan. Keputusan ini didasari
oleh  beberapa  faktor,  diantaranya  adalah  mata  uang  kripto  mengandung gharar atau  ketidakpastian dalam  transaksi,  dan dharar yakni  dapat  merugikan  salah  satu  pihak,  dan  bertentangan  dengan  UU Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Sementara, pemanfaatan aset  digital  lain  untuk  wakaf  berupa  akun  youtube  sebagai  sarana  wakaf  produktif  diperbolehkan, selama  memenuhi  beberapa  persyaratan  seperti  konten  yang  diunggah  tidak  berisi  maksiat  maupun ajakan  melakukan  kemaksiatan  dan  tidak  melanggar  syariat  Islam,  peraturan  wakaf,  dan  peraturan perundang-undangan.

## Referensi
Agustini,  N.  W.,  &  Wirawati,  N.  G.  P.  (2019).  Pengaruh  rasio  keuangan  pada  financial  distress perusahaan ritel yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI). E-Jurnal Akuntansi, 26 (1), 251- 280.
Ahsan, A. N., Hafidhuddin, D., & Ayuniyyah, Q. (2023). Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5 (4), 1879-1903. Arif, M. L. F. (2023). Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT). Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5 (4), 1766-1787.
Beik, I. S., Nurzaman, M. S., & Sari, A. P. (2019). Zakat standard framework of halal cryptocurrency. Halal Cryptocurrency Management , 275-284.
bin Masruhen, M. F., Mulyana, R., Rahman, A., & Lubis, R. H. (2022). Evaluasi Praktek IMBT di Bank XYZ  dengan  Pendekatan  Maqashid  Syariah. Al-Tasyree:  Jurnal  Bisnis,  Keuangan  dan Ekonomi Syariah, 14 (01), 34-54.
Burhanuddin,  S.  F.  (2022).  Transaksi  cryptocurrency:  Bagaimana  pandangan  hukum  ekonomi  islam memandang? Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4 (7), 2849-2858. Endraswara, S. (2013). Metodologi penelitian sastra : Media Pressindo.
Fajrussalam, H., Fadilah, N., Masruroh, M., Marini, F. P., & Khamelia, W. (2022). Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital. As-Sabiqun, 4 (1), 151-162.
Hamin,  D.  I.  (2020).  Crypto  Currensi  Dan  Pandangan  Legalitas  Menurut  Islam:  Sebuah  Literature Review. JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, 3 (2), 127-139. Hassan, K., & Lewis, M. (2009). Handbook of Islamic banking : Edward Elgar Publishing.
Maulana,  J.  (2023). Kajian  yuridis  Aset  Digital  NFT  (Non  Fungible  Token)  sebagai  objek  Jaminan Fidusia: Perspektif hukum positif dan hukum Islam. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Megat, P. A., Al-Shaghdari, F., Bin Ngah, B., & Abdelfattah, S. S. (2024). Assessing the predictive benefits  of  Waqftech  smart  contracts  on  corporate  waqf  crowdfunding  among  Malaysian enterprises. Journal of Islamic marketing .
Noh, M. S. M., & Bakar, M. S. A. (2020). Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 4 (1), 115-132. Rahmatika, U. (2022). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Laba Usaha Mustahiq (Studi Pada Baitul Maal Kota Banda Aceh). UIN Ar-Raniry.
Robbani, S., & Ningrum, I. K. (2022). Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Dalam Pandangan Fiqh Muamalah. At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman, 11 (2), 1-23.
Soemitra, A., Ismal, R., Al-Butary, B., Ismail, I., Arpizal, A., & Harahap, R. A. (2021). MAQASID SHARIA  IMPLEMENTATION  IN  MONETARY  POLICY:  A  Literature  Study. el-Amwal, 4 (2).
Suksutdhi,  T.  (2024).  INNOVATION  MODEL  OF  HUMAN  RESOURCES  TRAINING  AND DEVELOPMENT  FOR  THE  HOTEL  INDUSTRY  FROM  THE  ASEAN  STANDARD FRAMEWORK:  A  CASE  IN  NAKHON  RATCHASIMA  PROVINCE,  THAILAND. GeoJournal of Tourism and Geosites, 52 (1), 267-275.
Supriadi, S., & Purwanto, M. R. (2020). Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif Di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqashid Syariah. At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam, 2 (1), 237-249. Syufa’at,  S.  (2017).  Wakaf  Hak  Cipta.  Jurnal  Penelitian  Agama. 18,  1 ,  115-131. doi: https://doi.org/10.24090/jpa.v18i1.2017.pp115-131
Zafani, D. A. (2020). Wakaf POIN Telkomsel; Waqf of Digital Era in Islamic Law. Jurnal Bimas Islam, 13 (2), 289-306.