## Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orangtua, Guru, Dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini
Umar Hasan, Muskibah, Suhermi, Sasmiar, Pahlefi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi Email Korespondensi: umarhasan15@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  merupakan  hasil  dari  pengabdian  kepada  masayarakat  mengenai  peranan  orang tua,  guru,  dan  masyarakat  dalam  mencegah  perkawinan  dini  di  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  di  Kabupaten  Tebo.  Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  mengenai pencegahan  perkawinan  dini ini  bertujuan  untuk  meningkatan  pengetahuan  orang  tua,  guru, dan masyarakat tentang pentingnya pencegahan perkawinan dini dalam rangka memperkecil permasalahan  yang  timbul  dari  perkawinan  dini.  Metode  yang  digunakan  adalah  ceramah, Pengabdian  ini  sangat  direspon  oleh  masyarakat.  Hal  ini  terbukti  dengan  banyaknya pertanyaan  yang  diajukan  oleh  masyarakat  terkait  dengan  perkawinan.  Kegiatan  ini  dapat dilakukan  secara  rutin,  baik  di  lokasi  yang  sama  maupun  di  lokasi  yang  berbeda  dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam hukum perkawinan dan keluarga.

## Kata Kunci: Perkawinan Dini

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  yang  merupakan  perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  di  sebut  Undang-  Undang Perkawinan/UUP), mengatur tentang batas minimal bagi wanita untuk menikah, yang tadinya berumur minimal 16 tahun berubah menjadi 19 tahun dan bagi pria minimal masih sama yaitu 19  tahun.  Meskipun  disamakan  batas  umur  ini 1 ,  namun  dalam  UUP  ini  masih  mengatur tentang adanya ketenaun bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur harus  mengajukan  ijin  ke  pengadilan  agar  mendapatkan  dispensasi  untuk  melakukan perkawinan.
Sebelum  adanya  perubahan  undang  undang  perkawinan,  pemerintah  di  tahun  2006 mencanangkan  program  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  atau  disingkat  (PUP)  dimana  usia perempuan itu 20 tahun sedangkan laki-laki itu minimal 25 tahun 2 , namun seiring dengan
1 UU no 16 Tahun 2019 perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974
2 Nur  Djanah,  Monica  Muaslimah,  Restu  Wulan  Ayuningtyas,  Pengabdian  pada  masyarakat  dalam upaya promotif berupa peningkatan kemampuan remaja putrid tentang program pendewasaan perkawinan anak  (PUP)  di  Desa  Banguntapan  Bantul,  Jurnal  Kesehatan  Pengabdian  Masyarakat,  Vol  1  No  1  April 2020, pp 19-25
adanya  perubahan  undang-undang  perkawinan  maka  sepanjang  itu  mengatur  tentang perkawinan wajib tunduk pada aturan tentang perkawinan tersebut.
Menurut Sonny Dewi Judiasih dalam salah satu jurnal menyatakan bahwasanya tingkat perkawinan  anak  itu  sangat  tinggi 3 ,  dan  ini  tentunya  cukup  memprihatinkan  kondisi  ini. Pernikahan  dini  atau  biasa  disebut  perkawinan  anak  bukanlah  merupakan  hal  penting  dan terbaik  bagi  anak,  dikarenakan  dalam  perkawinan  anak  seringkali  banyak  mudharatnya disbanding manfaatnya, dimana dapat menimbulkan banyak resiko misalnya meahirkan anak
stunting ,  tingkat  kematian  ibu  yang  tinggi  akibat  melahirkan  dibawah  umur,  putus  sekolah dan  rentang  terjadi  kekerasan  yang  dipengaruhi  oleh  factor  ekonomi  yang  belum  stabil, maupun faktor mental yang belum dewasa dalam menyikapi masalah. 4
Selain  hal  tersebut  di  atas,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  anak  menyebutkan  bahwa  Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Walaupun  ada celah  hukum  dalam usia  anak  menurut  Undang-Undang  bisa  mendapatkan  dispensasi  perkawinan,  hendaknya pelaksanaan  perkawinan  yang  terjadi  dalam  usia  dini  masih  dalam  koridor  perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai maksud dari Undang-Undang Perlindungan Anak.
Kewajiban  dan  tanggung  jawab  orang  tua  tidak  sebatas  pada  pemberian  nafkah  bagi anak, namun juga memberikan perlindungan sebagaimana ketentuan dalam UU Perlindungan Anak  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  anak  terutama bagi mereka belum berumur sesuai dengan ketentuan dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Perlindungan anak.
Didalam  kenyataannya,  masih  banyak  orangtua  yang  kurang  paham  bahwasanya  itu merupakan  bagian  dari  tanggungjawabnya  kepada  anak,  sehingga  perlu  diadaakan penyuluhan hukum dengan mengambil judul, Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orangtua, Guru, dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini.
3 Suriani,  Irda  Pratiwi,  mengoptimalisasi  peran  orangtua  Dalam  Mencegah  Perkawinan  Usia Anak Melalui Penyuluhan Hukum, Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat, 2019, Vol 1 No 1 4 https://www.liputan6.com/health/read/3590879/menteri-yohana-tegas-menolak-perkawinan-a

## METODE

## Pendekatan
Bentuk  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum  dilakukan dengan metode :
Penyampaian  materi  dalam  pengabdian  kali  ini  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  normal bertatap  muka  langsung  dengan  masyarakat  karena  pandemic  covid  19  yang  melanda Indonesia, terutama untuk Provinsi Jambi yang sampai detik akan turun masih berzona merah, namun demikian masih bisa di selenggarakan dengan metode Hybrid Dan Pembicara berada di  Ruang  Fuad  Bafadhal  FH  Universitas  Jambi  Acara  dimulai  pada  pukul  09.00  WIB,  dan selesai pada pukul 12.00 WIB. Segala persiapan acara dibantu oleh Kepala Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  berserta  Guru,  dan  pengawas  di  lingkungan  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Tebo,  bebeapa  anggota  tim  pengabdian  juga  di  libatkan  turun  ke  lokasi pengabdian  sehingga  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  lancar.  Materi  yang  disampaikan tentang “Peranan Orangtua, Guru dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini”.

## Rencana Kegiatan

## 1. Persiapan sasaran mitra
Sebelum  kegiatan  penyuluhan  kerja  dilakukan  terlebih  dahulu  melakukan  penjajakan untuk menentukan permasalahan hukum apa yang dihadapi oleh Masyarakat terutama dalam hal ini adalah  guru.  Berdasarkan  penjajakan  tersebut  ditemukan  kurangnya  pemahaman  batasan umur perkawinan, sehingga banyak terjadi perkawinan dini.

## 2. Materi Kegiatan
Adapun  materi  kegiatan  yang  akan  disampaikan  oleh  narasumber  dan  instruktur  dalam program ini meliputi meliputi
a. Menjelaskan tentang arti pentingnya dilakukan peningkatan pemahaman tentang batasan umur perkawinan agar perkawina dini dapat dicegah.
b. Menjelaskan arti penting dan manfaat mengapa perlu adanya edukasi peran orang tua Peranan Orangtua, Guru dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini
c. Menjelaskan bahwa dengan memahami peran orang tua Peranan Orangtua, Guru dan

## Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini.
Untuk selanjutnya materi yang di sampaikan dalam kegiatan PPM tersebut dapat di jabarkan dalam table di bawah ini:
No Kegiatan Tujuan Kegiatan 1 Penjelasan  mengenai  Bagaimana peranOrangtua,Guru dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini Peserta  pengabdian  memahami  bahwa  dalam  ada peranbesar  Orangtua,  Guru  dan  Masyarakat  Dalam Mencegah Perkawinan Dini
2 Penjelasan  mengenai  apa  yang menjadi problematika jika peran  Orangtua,  Guru  dan Masyarakat tidakada/tidakberjalan sebagaimana  mestinya. Peserta pengabdian paham manfaat mengetahui problematika  problematika  jika  peran  Orangtua,  Guru dan  Masyarakat  tidak  ada/  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya.

## 3. Strategi Evaluasi
Adapun bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai dari proses, hasil yang mengacu kepada indikator-indikator sebagai berikut:
a. Jumlah peserta yang hadir
b. Keaktifan peserta
c. Kesesuaian (Relevansi)
d. Akseptabilitas
e. Dayaguna
f. Dampak yang akan datang.

## 4. Indikator Capaian
Adapun  indikator  capaian  yang  ada  dalam  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini adalah sebagai berikut:
a. Pemahaman orang tua, guru dan masyarakat mengenai peranan elemen tersebut dalam pencegahan perkawinan usia dini;
b. Pemahaman  orang  tua,  guru  dan  masyarakat  mengenai  dampak  hukum  maupun sosiologis dari perkawinan usia dini;
c. Memahami  bagaimana  cara  mematuhi  semua  rambu  yang  berkaitan  dengan  hukum dalam hal perkawinan secara umum.
d. Sesi  umpan  balik  (tanya  jawab)  terhadap  pemateri  dan  peserta  sosialisasi  pengabdian kepada masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dalam  bentuk  penyluhyan  hukum tentang  “Peranan  Orangtua,  Guru,  dan  Masyarakat  Dalam  Mencegah  Perkawinan  Dini” dilakukan dengan cara penyampaian materi terlebih dahulu, dan selanjutnya di ikuti dengan kegiatan  diskusi  daqn  tanya  jawab  antara  peserta  dan  pemateri,  maupun  anggota  tim pengabdian  yang  lain.  Adapun  materi  yang  disampaikan  adalah  berisi  tentang  bagaimana Peranan Orangtua, Guru, dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini.

## 1. Dampak Pernikahan Dini
Pernikahan Dini setidaknya memiliki dua dampak. Dampak pertama adalah dampak positip, dan dampak kedua adalah dampak negatif. Bila dilihat dari dampak positip, maka pernikahan dini memiliki dampak pertama mencegah kemaksiatan atau perzinahan. Bila sepasang muda - mudi sudah pacaran atau sudah saling suka, maka sebaiknya tidak menunda perkawinan lagi. Karena  bisa  terjadi  hubungan  suami  istri,  padahal  mereka  masih  pacaran.  Sehingga  dikenal istilah Married  by  Accident (MBA)  atau  hamil  di  luar  pernikahan.  Hal  ini  nanti  akan berakibat  status  hukum  pada  anak  dalam  agama  Islam  dia  tidak  bisa  dinisbatkan  kepada ayahnya.  Dampak  positip  berikutnya,  bila  dalam  keluarga  sudah  ada  yang  menikah,  tentu
beban  orang  tua  menjadi  berkurang.  Karena  setelah  menikah  maka  tanggungjawab  sudah bukan  ditangan  orang  tua  lagi.  Namun  selain  dampak  positip,  banyak  juga  dampak  negatif yang timbul dari pernikahan dini ini. Antara lain:

## a. Pendidikan yang terhambat
Usia  pernikahan  minimal  adalah  19  tahun  bagi  pria  dan  16  tahun  bagi  wanita.  Maka  bila mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur, bisa saja akhirnya mereka hanya lulusan SMP  atau  SMA.  Bila  harus  kuliah  mungkin  mereka  akan  berpikir  dua  kali  karena  beban mengurus rumah tangga yang tidak mudah.
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT )
Usia  muda  umumnya  tingkat  emosional  juga  masih  tinggi.  Jadi  sangat  mungkin  bagi pasangan muda untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bila ada beda pendapat diantara mereka dalam rangka mengurus rumah tangga.
c. Tekanan  sosial  Beban juga  akan  dirasakan  para  remaja  yang  melakukan  pernikahan  dini baik  dari  keluarga  dekat,  kerabat  sampai  masyarakat.  Remaja  pria  akan  dituntut  untuk menjadi  kepala  rumah  tangga  sekaligus  mencari  nafkah  untuk  keluarga  meski  usia  masih terbilang  sangat  muda.  Sedangkan  wanita  dituntut  untukbisa  membesarkan  dan  mengurus anak  sekaligus  rumah  tangga  meski  secara  psikologis  belum  siap  sepenuhnya  untuk melaksanakan  tanggung  jawab  sebesar  itu.  Selain  itu  masih  banyak  dampak  negatif  yang mungkin timbul dari adanya pernikahan dini, seperti kesehatan, perceraian, dan sebagainya.

## 2. Peran Orang Tua
Salah  satu  pihak  yang  dapat  menjadi  peran  efektif  dalam  mengatasi  masalah  ini  yaitu orangtua. Orangtua merupakan salah satu bagian dari keluarga, di mana keluarga merupakan unit  terkecil anak  untuk  melakukan  interaksi  dan  menjalin  relasi  yang  baik.  Peran  orangtua dalam pendidikan anak dan perkawinan anak di antaranya:
a. Pendidik (edukator)
Orangtua  yang  bertanggung  jawab  terhadap  anak  dengan  mengupayakan  perkembangan seluruh  potensi  anak,  baik  potensi  afektif,  potensi  kognitif  dan  psikomotor.  Dalam  hal mendukung pendidikan anak, orangtua dapat membantu anak memahami materi sekolah  dan mengerjakan  tugas,  menceritakan  kisah-kisah  inspiratif  dan  memberikan  pemahaman mengenai  dampak  yang  akan  ditimbulkan  dari  putus  sekolah.  Untuk  mencegah  terjadinya perkawinan  pada  anak,  orangtua  dapat  memberikan  pengetahuan  atau  pendidikan  kepada anak-anaknya mengenai kesehatan reproduksi dan dampak dari perkawinan usia dini. Selain itu,  orangtua  juga  dapat  memberikan  pengetahuan  agama  yang  cukup  bagi  anak  sebagai pedoman mereka dalam bertindak.
b. Pendorong (motivator)
Motivator  yaitu  daya  penggerak  untuk  membangkitkan  semangat  atau  kesadaran  anak  akan pentingya sesuatu. Pandemi Covid-19 banyak membuat anak mengalami stress dan kepenatan, di  sinilah  orangtua  sangat  berperan  penting  untuk  terus  menumbuhkan  semangat dalam  diri anak.  Setelah  mendapat  motivasi  dari  orangtua,  diharapkan  anak-  anak  mampu menumbuhkan motivasi dalam diri mereka sendiri.
c. Fasilitator
Anak  yang  sedang  belajar  selain  harus  terpenuhi  kebutuhan  pokoknya,  juga  membutuhkan fasilitas  belajar  seperti  ruang  belajar,  meja,  kursi,  penarangan,  alat  tulis  menulis, buku dan lain-lain.  Jadi  orangtua  berkewajiban  memenuhi  fasilitas  belajar  anak,atau  paling  tidak
berusaha untuk mengupayakannya agar proses belajar berjalan dengan lancar d. Pembimbing
Orangtua  tidak  hanya  berkewajiban  memberikan  fasilitas  dan  biaya  sekolah  saja.  Orangtua juga dibutuhkan dalam membimbing anak-anaknya. Sekolah merupakan kegaiatan yang berat dalam proses belajar dan banyak dijumpai kesulitan. Orangtua wajib memberikan pengertian dan sedapat mungkin membantu kesulitan  yang dialami anak. Orangtua harus lebih proaktif untuk bertanya pada anak mengenai kejadian- kejadian dan masalah yang dialami anak. Jika ditemukan  masalah,  orangtua  dapat  memberikan  saran  atau  tindakan  jika  diperlukan  dalam penyelesaian masalah tersebut. Orangtua sebisa mungkin terus memberikan bimbingan setiap anak membutuhkannya agar mereka tak salah langkah.
e. Pemberi perhatian dan kasih sayang
Orangtua  harus  senantiasa  memberikan  perhatian.  Perhatian  yang  dimaksud  seperti,  sering mengajak  anak  berbicara  dan  menanyakan  apa  yang  dialami  anak,  dengan  siapa  anak berinteraksi  dan  beberapa  pertanyaan  yang  dapat  membangun  kedekatan  dan  kepercayaan antara anak  dengan  orangtua.  Jika  anak dekat  dengan  orangtua,  orangtua  akan  lebih  mudah dalam  memberikan  pengawasan  terhadap  anak.  Selain  itu,  jika  orangtua  berusaha  untuk mendekati anak, anak akan merasa berharga dan dikasihi.

## 3. Peran Sekolah dan Guru
Sekolah  dapat  membantu  pemerintah  untuk  menurunkan  tingginya  angka  perkawinan  usia dini  ini  melalui  melalui  pembelajaran  (intrakurikuler)  dan  kegiatan  pengembangan  diri (ekstrakurikuler)  dengan  memberikan  pengetahuan  dan  informasi  kepada  siswanya  tentang dampak negatif pernikahan dini.
Sekolah  juga  dapat  menggandeng  pihak  atau  instansi  terkait  dalam  upaya  pencegahan pernikahan dini, seperti dengan Puskesmas terdekat. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang dapat bekerja sama dengan pihak Puskesmas terdekat antara lain melalui kegiatan PMR, UKS, PRAMUKA,  dan  sebagainya.  Sekolah,  orang  tua,  dan  masyarakat  harus  saling  bahu membahu dalam menurunkan tingginya angka perkawinan usia anak.
Kunci  utama  keberhasilan  upaya  menurunkan  angka  perkawinan  usia  anak  ada  pada orang  tua  anak  itu  sendiri,  disamping  peran  masyarakat.  Bagaimanapun  juga,  keputusan untuk melangsungkan pernikahan anak sangat tergantung dengan keputusan orangtua anak itu sendiri.  Keputusan  orangtua  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  banyak  faktor,  salah  satunya budaya masyarakat sekitarnya.
Pada daerah tertentu, mengawinkan anak pada usia anak dianggap sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tua dan keluarga. Budaya masyarakat yang mengganggap mengawinkan anak  pada  usia anak  sebuah  kebanggaan  dan  kehormatan,  dan  sebaliknya  mengganggap  aib bagi  keluarga  jika  ada  anaknya,  terutama  anak  perempuan,  tidak  kawin  dalam  usia  yang mereka  anggap  sudah  tua.  Budaya  atau  anggapan  kawin  usia  anak  sebuah  kebanggaan  dan kehormatan masih ada di sebagian masyarakat Indonesia, meskipun zaman sudah modern dan canggih.
Sekolah yang berada di lingkungan budaya masyarakat tersebut di atas, maka akan sulit mencegah  anak  didik  atau  siswanya  ketika  akan  dikawinkan  oleh  orangtuanya.  Anaknya bersikeras  tidak  mau  dan  masih  tetap  mau  sekolah,  tetapi  kehendak  orang  tua  dengan  latar belakang  budaya  yang  demikian,  maka  pernikahan  usia  anak  akan  tetap  berlangsung. Ironisnya,  tidak  berapa  kemudian  terjadi  perceraian,  karena  anak  yang  dikawinkan  secara paksa tersebut, besar kemungkinan tidak dapat membina rumah tangganya dengan baik.

## 4. Peran Pemerintah atau Masyarakat
Peran  Pemerintah  dalam  Upaya  Mencegah  Pernikahan  Anak  melakukan  sosialisasi  tentang Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan, perubahan atas Undang- undang No 1  tahun  1974,  dimana  usia  nikah  untuk  laki-laki  dan  perempuan  harus  mencapai  19  tahun. Kagiatan  ini  dapat  dilakukan  melalui  kesatuan  lingkungan  terkecil  seperti  Rukun  Tetangga (RT), ketika pimpinan kesatuan wilayah menyampaikan sambutan di acara-acara perkawinan. Hal ini dilakukan secara rutin dan secara periodik di lakukan.
Kelurahan/Desa  bekerjasama  dengan  bidan  dan  puskesmas  dalam  rangka memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, tujuannya untuk memberi pemahaman kepada remaja bahwa kesehatan reproduksi itu sangat penting, artinya ketika usia masih dibawah 19 tahun maka secara medis belum matang, sehingga tidak siap untuk dibuahi.
Untuk  melakukan  pencegahan  pernikahan  dini  lebih  lanjut  lagi,  dapat  di  ciptakan adanya  forum  mediasi  untuk  menunda  pernikahannya  Forum  ini  dibuat  oleh  apel  yang diinisiasi kepala desa, tentunya forum ini sangat memberikan manfaat kepada warga sekitar. Hal  ini  dikarenakan  ketika  ada  masyarakat  yang  ingin  menikahkan  anaknya  dan  usianya belum  mencukupi  maka  akan  dimediasi  oleh  apparat  pemerintah  setempat  atau  tpokoh masyarakat setempat, dengan maksud orangtuanya tidak mendesak apparat pemerintah untuk menikahkan  anaknya  di  usia  dini,  anaknya  bisa  melanjutkan  sekolah  dan  orangtuanya menahan keinginannya untuk menikahkan anaknya.
Kemudian  secara  formal  pendekatan  hukum  perlu  di  lakukan  dalam  bentuk pembentukan  peraturan  yang  sifatnya  lokal  dan  disesuaikan  dengan  kondisi  daerah  masing. Salah  satu  peraturan  yang  perlu  dibuat  adalah  peraturan  tentang  wajib  belajar.  Peran pemerintah  lokal  dan  masyarakatnya  yang  sangat  penting  sekali  adalah  membuat  peraturan desa  tentang  wajib  belajar  12  tahun,  demi  mewujudkan  zero  drop  out  dan  mencegah pernikahan  anak.  Upaya  ini  merupakan  upaya  yang  sangat  strategis  dilakukan  oleh pemerintah  desa.  Dengan tujuan  masyarakat  tidak  ada  yang  putus  sekolah  dikarenakan  oleh nikah di usia dini.
Gambar 1. Pemberian Materi Penyluhan melalui Kegiatan Daring dari  lokasi Fakultas Hukum Univ. Jambi- Mendalo
Gambar 1. Pemberian Materi Penyeluhan melalui Kegiatan Daring dari Lokasi Fakultas Hukum Univ.Jambi Mendalo
Gambar 2. Pemberian Materi Penyuluhan melalui Kegiatan Luring dari lokasi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia muda di lokasi penelitian ini antara lain : faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor kemauan sendiri. Faktor ekonomi,  keluarga  yang  masih  hidup  dalam  keadaan  sosial  ekonominya  rendah/belum  bisa mencukupi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Faktor  pendidikan,  karena  rendahnya  tingkat pendidikan  maupun  pengetahuan  orang  tua,  anak,  akan  pentingnya  pendidikan.  Faktor keluarga  yaitu  orang  tua  mempersiapkan  atau  mencarikan  jodoh  untuk  anaknya.  Faktor kemauan  sendiri,  karena  pergaulan  bebas  sehingga  mereka  melakukan  pernikahan. pernikahan  usia  muda  karena  ketakutan  orang  tua  terhadap  gunjingan  dari  tetangga  dekat. Apabila anak perempuan belum dinikahkan maka nantinya orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua.
Kasus pernikahan usia dini sebaiknya harus dapat dicegah karena pernikahan usia dini ini  memiliki  dampak  buruk  yang  sangat  banyak  dianataranya  adalah  terhambatnya  proses pendidikan  dan  pembelajaran,  tingginya  angka  kematian  ibu  dan  anak  serta  gangguan kesehatan  lainnya,  sulitnya  dalam  pemenuhan  kebutuhan  rumah  tangga,  emosi  masih  labil, konflik  yang  berujung  perceraian,  pernikahan  yang  tidak  berkekuatan  hukum,  status  anak tidak jelas.
Upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  aparat  Desa  Sidomulyo  adalah  dengan mensosialisasikan  UU  terkait  pernikahan  usia  dini  serta  menjelaskan  sangsi-  sangsinya  dan
menjelaskan  dampak  yang  buruk  yang  bisa  terjadi.  Upaya  pencegahan  pernikahan  usia  dini akan  semakin  maksimal  bila  masyarakat  turut  serta  berperan  aktif  dalam  pencegahan pernikahan usia dini yang ada di sekitar mereka.

## Saran
Dari  uraian  kesimpulan  diatas,  terdapat  beberapa  saran  mengenai  permasalahan  mengenai perkawinan usia muda dikalangan remaja, yaitu :
1. Untuk mengurangi pernikahan usia dini sebaiknya lebih ditingkatkan mutu pendidikan.
2. Fungsi  dan  peran  keluarga  harus  lebih  ditingkatkan  dan  diperhatikan  karena  dapat memberikan  kontribusi  positif  dalam  mengurangi  angka  perkawinan  usia  muda  dan dampak negatif dari perkawinan usia muda itu sendiri, melalui pola asuh proteksi anak.
3. Diharapkan  kepada  para  remaja  kiranya  dapat  menghindari  pola  pergaulan  yang  dapat merusak diri.
4. Agar  perkawinan  pada  usia  dini  yang  terjadi  di  masyarakat  tidak  semakin  meningkat, sebagai  orangtua  perlu  terus  menerus  melakukan  pendampingan  pada  anak  agar  dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.
5. Bagi aparat pemerintah, kiranya dapat membuat program-program yang dapat membantu memperkecil angka pernikahan dini, serta program lainnya yang bisa menjauhkan remaja untuk  berbuat  zina.  Untuk  itu  para  aparat  pemerintah  dan  masyarakat  lebih  peduli dengan lingkungan sekitar dan tegas menegakkan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Djamilah, Reni Kartikawati (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1, 1-16
Fitri Puspitasari, 2010. Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa mandala Giri Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya). Skripsi Unversitas Negeri.
Fatawie Yusuf, 2013. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama dan Negara.
Mubasyaroh  (2016).  Analisis  Faktor  Penyebab  Pernikahan  Dini  dan  Dampaknya  bagi Pelakunya, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7 no. 2, 386- 411
Mohammad (2011),Perkawinan Anak di Bawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islam).Jurnal Al-Ihkam Vol 6 No 2 Desember 2011
Nur  Djanah,  Monica  Muaslimah,  Restu  Wulan  Ayuningtyas,  Pengabdian  pada masyarakat dalam upaya promotif berupa peningkatan kemampuan remaja putrid tentang  program  pendewasaan  perkawinan  anak  (PUP)  di  Desa  Banguntapan Bantul, Jurnal Kesehatan Pengabdian Masyarakat, Vol 1 No 1 April 2020, pp 19- 25
Suriani,  Irda  Pratiwi,  mengoptimalisasi  peran  orangtua  Dalam  Mencegah  Perkawinan Usia  Anak  Melalui  Penyuluhan  Hukum,  Jurnal  Anadara  Pengabdian  Kepada Masyarakat, 2019, Vol 1 No 1

## Undang-undang
UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelrindungan Anak.
Website https://www.liputan6.com/health/read/3590879/menteri-yohana-tegas-menolak-perkawinan-anak