## INTERVENSI KEMANUSIAAN (HUMANITARIAN
INTERVENTION) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KONFLIK BERSENJATA
Emi Eliza Fakultas Hukum Universitas Lampung Email : emieliza92@gmail.com Heryandi Fakultas Hukum Universitas Lampung Ahmad Syofyan Fakultas Hukum Universitas Lampung

## abstract
Humanitarian intervention is an attempt to prevent or stop the gross human rights  violations  with  particular  strengths  (diplomatic  and  military)  in  a State, either with or without the consent of the State (countries with internal conflict).  The  problems  in this  journal  are:  first,  how  the  arrangement  of international law on humanitarian intervention. Secondly, the role of the UN in  humanitarian  intervention  in  armed  conflicts.  The  method  used  is  a normative  legal  research  methods  with  the  main  source  of  data  collection procedures  is  a  legal  substance  that  contains  of  normative  law.  The  results showed  that  the  rules  of  international  law  on  humanitarian  intervention  by the  United  Nations  stipulated  in  the  UN  Charter  and  general  principles  of international  law. Humanitarian  intervention  legally  justified  by  following provisions  in  applicable  international  law,  namely  Articles  39-51  of  UN Charter.  While  the  role  of  the  UN  in  humanitarian  intervention  in  armed conflicts  carried  out  by  the  Security  Council  as  the  organ  of  the  United Nations  in  maintaining  peace  with  the  decision  issued  in  the  form  of  a resolution for areas experiencing conflict. Therefore, it takes an international treaty  that  regulates  clearly  about  humanitarian  intervention,  so  that  in practice,  remain  consistent  with  the  objectives  and  executive  organs  of humanitarian intervention.
Keywords: Humanitarian  Intervention,  Security  Council  of  UN,  Armed Conflict.

## abstrak
Intervensi  kemanusiaan  merupakan  upaya  untuk  mencegah  atau menghentikan pelanggaran HAM berat dengan kekuatan tertentu (diplomatic and military) di suatu negara, baik dengan atau tanpa persetujuan dari negara
(countries with internal conflict). Masalah dalam jurnal ini adalah: pertama, bagaimana pengaturan hukum internasional tentang intervensi kemanusiaan. Kedua, bagaimana peran PBB dalam intervensi kemanusiaan dalam konflik bersenjata.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian hukum  normatif  dengan  sumber  utama  prosedur  pengumpulan  data  adalah bahan  hukum  yang berisi  aturan-aturan  hukum  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  peraturan  hukum  internasional  tentang  intervensi kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh  PBB  diatur  dalam  Piagam  PBB  dan prinsip-prinsip  umum  hukum  internasional.  Intervensi  kemanusiaan  secara hukum  dibenarkan  dengan  ketentuan  berikut  ketentuan  yang  diatur  dalam hukum  internasional  yang  berlaku,  yaitu  Piagam  PBB  Pasal  39-51. Sedangkan  peran  PBB  dalam  intervensi  kemanusiaan  dalam  konflik bersenjata dilakukan oleh Dewan Keamanan sebagai organ PBB di menjaga perdamaian  dengan  mengeluarkan  keputusan  dalam  bentuk  resolusi  untuk daerah-daerah  yang  mengalami  konflik.  Oleh  karena  itu,  yang  diperlukan suatu perjanjian internasional yang mengatur dengan jelas tentang intervensi kemanusiaan, sehingga dalam pelaksanaannya, tetap konsisten dengan tujuan dan organ eksekutif intervensi kemanusiaan.
Kata  Kunci: Intervensi  kemanusiaan,  Dewan  Keamanan  PBB,  Konflik Bersenjata

## A. Pendahuluan
Negara  dalam  hukum  internasional  dianggap  sebagai  subjek  hukum utama. 1 Dalam suatu hubungan antar subjek hukum internasional khususnya negara,  sering  terjadi  pertentangan  yang  diakibatkan  oleh  perbedaan kepentingan.  Dan  tidak  selamanya  pertentangan  tersebut  dapat  diselesaikan melalui  penyelesaian  damai.  Pertentangan  kepentingan  inilah  yang  sering disebut  dengan  konflik.  Konflik  antar  negara  ini  dapat  disebabkan  oleh beberapa  faktor,  seperti  politik,  ekonomi,  ideologi,  strategi  militer,  ataupun perpaduan  antara  kepentingan-kepentingan  tersebut. 2 Konflik dapat  berupa konflik  yang  bersifat  eksternal, yaitu  yang  terjadi  antara  negara  dengan negara ataupun dapat berupa konflik yang bersifat internal yakni yang terjadi dalam suatu negara.
Penyelesaian konflik dapat digolongkan dalam dua kategori. Pertama, cara-cara  penyelesaian  damai,  yaitu  apabila  para  pihak  dapat  menyepakati untuk  menemukan  suatu  solusi  yang  bersahabat.  Kedua,  cara-cara
1 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional I, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1989), hlm. 12.
2 Sri  Setianingsih  Suwardi, Penyelesaian  Sengketa  Internasional,  (Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hlm. 1.
penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai  atau  dikenakan  adalah  melalui  kekerasan. 3 Apabila  negara-negara tidak  dapat  mencapai  penyelesaian  sengketa  secara  damai,  satu-satunya pemecahan  yang  mungkin  adalah  melalui  cara-cara  kekerasan.  Prinsip- prinsip dari cara penyelesaian melalui kekerasan adalah perang dan tindakan bersenjata  non perang,  retorsi  (retortion), tindakan-tindakan  pembalasan (reprisals), blokade secara damai (pacific blockade), intervensi (intervention). 4
Perang yang kemudian dikenal dengan istilah konflik bersenjata dalam perkembangannya bukan hanya antara negara dengan negara atau yang biasa dikenal dengan konflik bersenjata internasional, tetapi juga terjadi di dalam negara  sendiri  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  konflik  noninternasional. 5 Melihat dalam konflik bersenjata sering disertai dengan genosida, kejahatan terhadap  kemanusiaan  dan  kejahatan  perang  maka  Sekretaris  Jenderal (Sekjen)  PBB  Koffi  Anan  pada  tahun  1998  mendesak  agar  masyarakat internasional  menyepakati  untuk  melakukan  intervensi  terhadap  negara (yang  berkonflik)  untuk  menghentikan  pelanggaran-pelanggaran  berat terhadap HAM. Kesepakatan tersebut dibuat atas dasar prinsip-prinsip yang sah  dan  universal  serta  dalam  kerangka  hukum  internasional  untuk melindungi orang-orang sipil dari pelanggaran besar-besaran HAM. 6
Istilah  intervensi  mempunyai  batasan  sebagai  suatu  kegiatan  yang dilakukan  oleh  suatu  negara,  kelompok  dalam  suatu  negara,  atau  suatu organisasi internasional yang mencampuri secara paksa urusan dalam negeri negara lain.
Intervensi  adalah  campur  tangan  dari  suatu  negara  terhadap  masalah dalam  negeri  negara  lain  dengan  tujuan  untuk  memelihara  atau  mengubah situasi yang ada. Salah satu bentuk intervensi dalam konflik bersenjata yang terjadi  adalah  konflik  bersenjata  yang terjadi  di  Rwanda  dan  Bosnia Herzegovina  (bekas  negara  Yugoslavia).  Sebagaimana  diketahui  di  kedua negara tersebut telah terjadi konflik etnis. Pada awalnya konflik yang terjadi di  kedua  negara  tersebut  merupakan  konflik  bersenjata  non internasional yang kemudian berubah menjadi konflik internasional karena adanya pihak- pihak negara lain yang ikut serta dalam kedua konflik tersebut.
3 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional II, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1989), hlm. 646.
4 Ibid.
5 Konflik bersenjata dibedakan menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata  noninternasional,  Arlina  permanasari  dk,  1999, Pengantar  Hukum  Humaniter, Miamita Print ICRC, Jakarta, hlm. 129-139.
6 Basic Facts About the United Nations, (New York: 1998), hlm. 72 sebagaimana dikutip dari Boer  Mauna, Hukum  Internasional  Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika Global, (Bandung: 2011), hlm. 647.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  untuk  mengetahui  dan memahami  terhadap  intervensi  kemanusiaan  yang  berkembang  saat  ini, dikaji  dan  dianalisis  secara  mendalam  agar  dapat  memberikan  kejelasan pengaturan  intervensi  kemanusiaan  dalam  masyarakat  internasional,  untuk itu  penulis  ingin  menyusun  jurnal  yang  berjudul  “Intervensi  Kemanusiaan Menurut  Hukum Internasional dan Implementasinya ”. Rumusan  masalah dalam artikel ini yaitu:
1. bagaimana pengaturan intervensi kemanusiaan dalam hukum internasional ? 2. bagaimana peran PBB dalam melaksanakan intervensi kemanusiaan pada konflik bersenjata ?
Metode  Penelitian  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  hukum normatif dengan prosedur pengumpulan data yang sumber utamanya adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat hukum normatif. Data yang  diperoleh  dan  diolah  dalam  penelitian  hukum  normatif  adalah  data sekunder  yang  berasal  dari  sumber  kepustakaan.  Studi  kepustakaan dilakukan  dengan  cara  mempelajari  literatur,  artikel,  serta  bahan  bacaan lainnya  yang  berkaitan  dengan  penulisan artikel ini  dilakukan  melalui penelusuran kepustakaan ke perpustakaan Universitas Lampung,
Perpustakaan  Daerah  Lampung, dan  situs-situs  internet  yang  berhubungan dengan penelitian ini.

## B. Pembahasan

## 1. Pengaturan Intervensi Kemanusiaan menurut Hukum Internasional
Negara  yang  berdaulat  dapat  mengadakan  hubungan  dengan  anggota masyarakat internasional lainnya, maupun mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di luar wilayah negara itu tetapi sepanjang ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Hal ini di dasari oleh Piagam PBB Pasal 2 ayat (1) yang  menerangkan  bahwa  hubungan  antar  negara  berdasarkan  persamaan derajat dan bebas.
Hubungan internasional menurut Pasal 2 ayat (4) bahwa negara dalam melakukan  hubungan  internasional  tidak  boleh  menggunakan  kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Kemudian Pasal  2  ayat (7) Piagam  PBB  menyatakan  bahwa  setiap  negara  dalam melakukan  hubungan  internasional  dilarang  untuk  melakukan  suatu intervensi kedalam urusan domestik negara lainnya, begitu pula dengan PBB dilarang  untuk  ikut  campur  dalam  urusan  domestik  negara  lain  dan mewajibkan negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan urusannya
menurut  ketentuan  Piagam  PBB.  Hal  ini  berkaitan  dengan  adanya  prinsip non intervensi sebagai salah satu pondasi dasar dalam hukum internasional. 7
Prinsip non intervensi yang berkembang saat ini membuat kedaulatan negara saat ini tidak hanya dilihat sebagai hak negara, tetapi erat kaitannya dengan kewajiban negara untuk melakukan perlindungan hak asasi manusia. Karena  tujuan  dibentuknya  sebuah  negara  adalah  untuk  melindungi  setiap manusia baik  warga  negaranya  maupun  warga  negara  asing  dari  terjadinya pelanggaran  hak  asasinya.  Hanya  saja  seringkali  dalam  penerapannya, negara  yang  bersangkutan  menyalahgunakan  hak  dan  kewenangan  yang dimiliki,  bahkan  sampai  mengenyampingkan  nilai-nilai  kemanusiaan,  yang kemudian  mengakibatkan  kesengsaraan  kepada  rakyatnya. Oleh  karena  itu, dalam keadaan banyaknya pelanggaran berat HAM yang terjadi, pihak asing dapat  masuk  sebagai  pihak  ketiga  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang terjadi dan mengembalikan kondisi negara tersebut kepada keadaan semula, salah satunya dengan cara intervensi.
Humanitarian intervention atau Intervensi kemanusiaan secara umum adalah  upaya  untuk  mencegah  atau  menghentikan  pelanggaran  hak  asasi manusia  (HAM)  berat  dengan  kekuatan-kekuatan  tertentu  (diplomatik  dan militer)  di  suatu  negara,  baik  dengan  atau  tanpa  persetujuan  negara  itu (negara  mengalami  konflik  internal).  Ketika  terjadi  suatu  masalah kemanusiaan  di  suatu  negara  yang  bersifat  pelanggaran  hak  asasi  manusia yang  berat,  maka  masyarakat  internasional  dibenarkan  untuk  melakukan suatu tindakan intervensi.
Pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat  ada  berbagai  macam  seperti kejahatan  kemanusiaan,  genosida  dan  kejahatan  perang, dan  lainnya. Pengenalan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  (crimes  against  humanity), pertama  kali  mulai  dikenal  dan  telah  menjadi  hukum  internasional  positif yakni,  setelah  terjadi  Perang  Dunia  II  dalam Charter  of  International Military  Tribunal  Nuremberg (IMTN)  tahun  1946,  yang  selanjutnya  diatur dalam Charter of International Military Tribunal for The Far East (IMTFE) atau yang disebut juga dengan Piagam Tokyo pada tahun 1948, International Criminal  Tribunal  for  Yugoslavia (ICTY)  tahun  1993, International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) tahun 1994, dan yang terakhir diatur dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Statute for an International Criminal  Court)  yang  kemudian  lebih  dikenal  sebagai  Statuta  Roma  pada tahun 2002.
Pengaturan tentang intervensi kemanusiaan belum diatur secara tegas dalam  hukum  internasional.  Akan  tetapi, menurut Piagam  PBB Pasal  24 tentang tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB, maka PBB melalui Dewan
7 Lihat  juga  Aidan  Hehir, Humanitarian  Intervention  After  Kosovo,  (England:  Palgrave Mcmilan, 2008), hlm. 14.
Keamanan berhak menjalankan  kewajibannya terkait  adanya  ancaman terhadap  keamanan  internasional,  atau  pelanggaran  perdamaian  dan keamanan, dan  agresi sesuai  dengan  tujuan-tujuan  dan  prinsip-prinsip  PBB dan  dengan  sebisa  mungkin  mengurangi  penggunaan  kekuatan  bersenjata, hal ini sesuai dengan Pasal 26 Piagam PBB. 8
PBB  juga  dalam  menyelesaikan  suatu  konflik di  dasarkan  pada Bab VI Pasal  33  Piagam  PBB.  PBB memiliki  mandat  untuk  melakukan  semua upaya  agar  konflik  dapat  diselesaikan  secara  damai  melalui  cara-cara negoisasi, mediasi, arbitrasi, penyelesaian hukum, serta cara damai lainnya. Selanjutnya Pasal  34  menyatakan  bahwa  PBB  bisa  melakukan  investigasi setiap  pertikaian  (konflik)  yang  bisa  membahayakan  perdamaian internasional.  Dewan  Keamanan  PBB  dapat  menyelidiki  setiap  pertikaian atau  keadaan  yang  dapat  menimbulkan  ancaman  terhadap  perdamaian  dan keamanan internasional.
Pada  Pasal  36  Dewan  keamanan  dapat  menganjurkan  cara-cara penyelesaian  yang  dianggap  sesuai  dalam  suatu  pertikaian  yang  mengacu pada  Pasal  33  atau  suatu  keadaan  yang  semacam  itu.  Selanjutnya  Pasal  37 menerangkan  bahwa  apabila  pihak-pihak  yang  tersangkut  dalam  pertikaian tersebut  dianggap  tidak  dapat  menyelesaikan  masalahnya,  maka  Dewan Keamanan akan menetapkan apakah akan diambil tindakan menurut Pasal 36 ataukah mengambil cara-cara penyelesaian yang dianggap layak.
Anjuran tentang cara-cara  penyelesaian  yang  dianggap  layak  seperti yang tercantum dalam Bab VII Piagam PBB, Pasal 39 menyebutkan bahwa Dewan  Keamanan  akan  menentukan  ada  tidaknya  suatu  ancaman  terhadap perdamaian  dunia  dan  akan  menganjurkan  atau  memutuskan  tindakan  apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 Piagam PBB yaitu bahwa Dewan Keamanan  dapat  memutuskan  tindakan  apa  yang  dapat  dilakukan di  luar penggunaan  kekuatan  bersenjata,  seperti  pemutusan  hubungan  ekonomi, alat-alat  komunikasi, serta  pemutusan  hubungan  diplomatik.  Dan  Pasal  42 yang  menyatakan  bahwa  jika  langkah-langkah  politik  dan  ekonomi (berdasarkan  Pasal  41)  tidak  bisa  atau  cukup  mendorong  pihak-pihak  yang bertikai maka penggunaan kekuatan militer (kekuatan darat, laut, dan udara) dapat  dibenarkan  untuk  menjamin kestabilan  keamanan  dan  perdamaian internasional.Tindakan  militer  hanyalah  langkah  terakhir  jika  cara-cara  lain tidak berhasil untuk melindungi penduduk dari pelanggaran HAM berat.
Intervensi  kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh  PBB  tidak  melanggar kebebasan  politik  sebuah  negara.  Tindakan  tersebut hanya  bertujuan  untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu negara yang  mengalami konflik. Setiap  negara  dan  penduduknya  tetap  memiliki  kebebasan  politik.  Atas
8 Lihat  juga Michael  N.  Barnett, The  International  Humanitarian  Order,  (New  York: Routledge, 2010), hlm. 1.
asumsi ini intervensi kemanusiaan tidak melanggar Piagam PBB. Intervensi atas  dasar  kemanusiaan  yang  dikenal  sebagai humanitarian  intervention ini dilakukan  secara  kolektif  berdasarkan  mandat  Perserikatan  Bangsa-Bangsa dan bertujuan untuk mengatasi masalah kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 Piagam PBB yang mengatur salah satu bentuk intervensi. Di mana intervensi  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menyelesaikan  persoalan- persoalan  yang  ada.  Selanjutnya  intervensi  dalam  rangka  pembelaan  diri terdapat dalam Pasal 51 Piagam PBB.

## 2. Peran  PBB  dalam  Melaksanakan  Intervensi  Kemanusiaan  pada Konflik Bersenjata
PBB merupakan organisasi yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerja  sama semua  negara  di  dunia  di  dalam  berbagai  sektor kehidupan  internasional.  Menjaga  perdamaian  dan  keamanan  internasional erat kaitannya dengan prinsip kewajiban untuk melindungi (Responsibility to Protect) 9 merupakan tanggung jawab semua  negara  untuk  melindungi rakyatnya  sendiri,  serta tanggung jawab masyarakat  internasional  untuk membantu negara-negara mewujudkan hal tersebut. Bila suatu negara gagal melindungi  rakyatnya,  maka  sejumlah  cara,  baik  itu  politik,  ekonomi, maupun  diplomatik  akan  digunakan  untuk  membantu  negara  tersebut.  Hal ini  dilakukan  dengan  menggunakan  banyak  cara  termasuk  negoisasi, mediasi, dan penerapan sanksi. Intervensi militer hanya mungkin digunakan sebagai  upaya  terakhir  untuk  menghentikan  kekejaman  massal  yang dilakukan secara multilateral dengan persetujuan Dewan Keamanan. 10
Bab  VI  dan  Bab  VII  Piagam  PBB  menjelaskan tentang penyelesaian pertikaian  secara  damai  dan  tindakan-tindakan  yang  diperlukan  untuk menjaga  perdamaian  internasional,  dapat  dilakukan  dengan  upaya  sebagai berikut :
a. Dewan  Keamanan  PBB  dan  Majelis  Umum  bisa  menunjuk  misi  pencari fakta (fact-finding  mission) untuk  menyelidiki  dan  melaporkan  dugaan pelanggaran  hukum  internasional.  Dewan  HAM  PBB  juga  dapat mengirim  misi  pencari  fakta  serta  menunjuk  perwakilan  khusus  atau pelapor khusus untuk memberikan saran mengenai situasi tertentu;
b. misi-misi  tersebut  dapat  sekaligus  memberikan  peringatan  dini tentang krisis kemanusiaan yang terjadi dan bernegosiasi dengan para pemimpin
9 Lihat  juga  ICISS, Responsibilty  To  Protect  The  Report, the  International  Development Research Centre, Canada, 2001, Page. 11-18.
10 Rahayu, Eksistensi  Prinsip  Responsibility  to  Protect  dalam  Hukum  Internasional, MMH,
No.1, Jilid 41, Januari 2012 dapat diakses http://ejournal.undip.ac.id/
index.php/mmh/article/view/4212-9087-1-SM.pdf .
negara  di  mana  krisis  tersebut  berlangsung  untuk  mencari  cara penyelesaian;
c. pemutusan  hubungan  ekonomi,  komunikasi, serta  hubungan  diplomatik apabila  dalam  perundingan  tersebut  tidak  ditemukan  penyelesaiannya; dan
d. pertimbangan  PBB  untuk  menggunakan  kekuatan  militer  guna menghadapi  kekerasan  massal  yang  mendesak  dan  bersifat  aktual.  Hal penting yang harus diingat bahwa penggunaan kekuatan militer ini harus merupakan upaya terakhir bila suatu negara dipandang gagal melindungi warganya  dan  bila  cara-cara  damai  yang  ditempuh  juga  mengalami kegagalan.
Intervensi kemanusiaan sering disorot atas legitimasinya. Oleh karena itu, sebagian  pakar  hukum  internasional  berpendapat  bahwa  intervensi kemanusiaan  tetap  bisa  dilakukan  selama  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut: 11
a. intervensi  kemanusiaan  harus di  dasarkan  atas  alasan  dan  tujuan  yang jelas, yaitu untuk melindungi hak asasi manusia;
b. harus dilakukan dengan memperhatikan syarat proporsionalitas, dan tidak eksesif; dan
c. harus di  dasarkan  aturan  yang  jelas  untuk  menghindari  terjadinya eksploitasi oleh satu negara terhadap wilayah yang didudukinya.
Ketentuan  yang  terdapat  dalam  Bab  VII  Piagam  PBB  merupakan legitimasi  dari intervensi  kolektif  terhadap suatu  wilayah  negara  oleh  PBB. Bahkan  dengan  tegas  Sekjen  PBB  sebelumnya, Koffi Annan  mengatakan bahwa : “Our job is to intervene: to prevent conflict where we can, to put a stop to it when it has broken out, or when neither of those things is possible – at least to contain it and prevent it from spreading ”. 12
Salah  satu  bentuk  intervensi  dalam  konflik  bersenjata  yang  terjadi adalah  konflik  bersenjata  yang  terjadi  di  Rwanda  dan  Bosnia  Herzegovina (bekas  negara  Yugoslavia).  Bosnia  adalah  pecahan  dari  negara  federal Yugoslavia. Negara ini mempunyai catatan konflik berkepanjangan. 13
Sejak  Serbia  dipimpin  oleh  Slobodan  Milosevic  terjadi  kerusuhan etnis,  kerusuhan  etnis  memuncak  ketika  disahkannya  amandemen  undang- undang  dasar  Republik  Serbia,  yang  menyatakan  bahwa  otonomi  Kosovo berada  di bawah  pengawasan  pemerintah  Republik  Serbia  (Maret  1989). Dengan  adanya  keinginan  etnis  Albania  untuk  merdeka  dan  menjadikan Republik  Kosovo  sebagai  negara  yang  berdaulat  terpisah  dari  Serbia  maka
11 Idris,  et.al., Penemuan  Hukum  Nasioanal  dan  Internasional, penerbit  Fikahati  Aneska, Bandung,  2012,  hlm.  295  lihat  dalam  Imam  Mulyana, Doktrin  Intervensi  dalam  Piagam PBB dan Perkembangannya Dewasa Ini.
12 Idris, et.al., Op.Cit., hlm. 286.
13 Ibid.
menimbulkan  aksi  agresif  Slobodan  Milosevic  menumpas  gerilyawan  dan mengusir  etnik  Albania  dari  Kosovo,  Milosevic  menggelar  KLA  (Tentara Pembebasan  Kosovo)  untuk  memberantas  kelompok  separatis  yang mengupayakan  kemerdekaan Kosovo.  Sedangkan  Serbia  berpendapat Kosovo  secara  historis  berada  dalam  kawasan  dan sebagai  bagian  Serbia, dan  bagi  mereka  UCK  adalah  kelompok  teroris  yang  harus  dihancurkan. Dengan  adanya  aksi  brutal  tersebut,  mengakibatkan  banyak  korban berjatuhan dari warga sipil Albania. 14
Di  samping  mengacu  kepada  sejumlah  landasan  moral,  intervensi yang  dilakukan  oleh  PBB  dalam  konflik  Yugoslavia  dibentuk  berdasarkan resolusi PBB. Seperti salah satu bentuk dari resolusi tersebut ialah dibentuk Mahkamah  Kejahatan  Internasional, International  Criminal  Tribunal  for Former  Yugoslavia yang  dibentuk  berdasarkan  Resolusi  Dewan  Keamanan PBB  No.  827  pada  tahun  1993  dan International  Criminal  Tribunal  for Rwanda dibentuk  berdasarkan  Resolusi  Dewan  Keamanan  No.  955  pada tahun  1994.  PBB  juga  memberikan  andil  dengan  mengeluarkan  Resolusi Dewan  Keamanan  PBB  1244  pada  10  Juni  1999  menerangkan  bahwa Kosovo  ditempatkan  di  bawah  administrasi  PBB  dengan  tugas  membentuk pemerintahan  sementara  untuk  Kosovo,  agar  rakyat  Kosovo  mendapat otonomi luas dan pemerintahan sendiri. 15
Pada  kasus  di  Rwanda  yang  terjadi  adalah  konflik etnis  yang  antara suku  Hutu  dan  Tutsi  yang  memakan  korban  jiwa  dari  pihak  sipil.  Sejak meletusnya  perang  antara  pemerintah  dengan  pemberontak  Front  Patriotik Rwanda  (FPR)  di  bulan  Oktober  1990,  telah  dilakukan  sejumlah  upaya perdamaian dengan melibatkan sejumlah negara dikawasan itu. 16
Kesepakatan  damai  tersebut  menjelaskan  bahwa  PBB  akan memainkan  peranan  besar  melalui  pasukan  internasional  yang  netral  (The Neutral  National  Forces-NIF).  Pasukan  ini  bertugas  mengawasi  dan membantu  implementasi  perjanjian  tersebut  selama  periode  transisi  yang akan berlangsung dalam kurun waktu 22 bulan. 17
Berdasarkan  rekomendasi dari  misi  tersebut,  intervensi  pasukan  PBB akan dilakukan dalam empat tahapan. Tahap pertama, pengiriman tim yang terdiri  dari  25  personil  militer,  18 personil  sipil,  dan  3 polisi  sipil  setelah mendapat  otorisasi  formal  dari  Dewan  Keamanan  PBB.  Misi  ini  akan berlangsung  90  hari  dengan  tugas  mengamankan  Kigali  dan  menciptakan kondisi  yang  diperlukan  bagi  pembentukan  pemerintahan  transisi.  Tahap
14 Peran  PBB  dalam  Usaha  Pencapaian  Kemerdekaan  Kososvo  dapat diakses  pada http://publikasi.umy.ac.id/files/journals/8/articles/1918/public/1918-2337-1-PB.pdf .
15 Peran PBB dalam Usaha Pencapaian Kemerdekaan Kososvo, Loc.cit.
16 http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/5FISIPS1IK/207613003/BAB%20III.pdf  diakses  pada tanggal 16 januari 2014 pukul 23.46.
17 Ibid.
kedua,  akan  memakan  waktu  90  hari  dengan  tugas  utama  demobilisasi  dan integrasi  angkatan  bersenjata  dan  polisi  nasional  (Gendamerie).  Pada  tahap ketiga,  memakan  waktu  sembilan  bulan,  integrasi  angkatan  bersenjata Rwanda  akan  dituntaskan  dan  kekuatannya  dikurangi  menjadi  1.240 personil.  Pada  tahap  terakhir  yang  akan  berlangsung  selama  empat  bulan, misi  PBB  akan  dikurangi  menjadi  berkekuatan  930  personil  militer  dengan tugas  membantu  mengamankan  iklim  yang  diperlukan  dalam  tahapan  akhir sampai dengan dilaksanakannya pemilu. 18
Berdasarkan  asas  kemanusiaan  bahwa  manusia  memiliki  hak  yang sama  untuk  hidup  yang  merupakan  landasan  moral  untuk  dilaksanakannya intervensi, PBB juga melaksanakan intervensi dalam konflik di Rwanda ini juga dapat dibenarkan dengan mengacu pada Bab VI, Bab VII, Pasal 55 dari Piagam  PBB  dan  adanya  sejumlah  resolusi  dan  mandat  Dewan  Keamanan PBB.  Selama  kurun  waktu  antara  Oktober  1993  sampai  dengan  Juli  1994, Dewan  Keamanan  PBB  telah  mengeluarkan  sejumlah  resolusi  dan  mandat terkait dengan konflik di negara tersebut. 19 Berdasarkan Resolusi Nomor 812 PBB  akan  mendukung  upaya  untuk  menjaga  perdamaian  dan  keamanan  di wilayah  Rwanda  khususnya  untuk  mencegah  terjadinya  konflik  kembali. Kemudian PBB membentuk the United Nations Observer Mission Uganda- Rwanda (UNOMOR)  melalui  Resolusi  Nomor  846  untuk  memeriksa keadaan  disana  selama  enam  bulan.  Setelah  itu  melalui  Resolusi  872 20 (1993), Dewan Keamanan PBB secara bulat membentuk UNAMIR, pasukan peace keeping berkekuatan 2.500 personil untuk memelihara perdamaian di Rwanda.
Pasukan  penjaga  perdamaian  di  Rwanda  tersebut  setidaknya  dapat membantu  memulihkan  keadaan  dan  mengurangi  jatuhnya  korban  jiwa kembali.  Karena  tujuan  dari  diadakannya  intervensi  kemanusiaan  adalah meminimalisir  kekerasan  yang  terjadi  dan  mencoba  membuat  proses perdamaian  dan  keamanan  berlangsung.  Apabila  kekerasan  terus berlangsung,  maka  jalan  satu-satunya  adalah  meminimalisir  korban  yang jatuh  dengan  jalan  menyelamatkan  pihak  yang  lemah,  biasanya  dari kalangan penduduk sipil. Penyerangan terhadap penduduk sipil
nonkombatan  dapat  menyeret  pelakunya  ke  Mahkamah  Internasional kejahatan perang untuk diadili.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 S/RES/872  “ Decides  to  establish  a  peace-keeping  operation  under  the  name  "United Nations  Assistance  Mission  for  Rwanda"  (UNAMIR)  for  a  period  of  six  months  subject  to the proviso that it will be extended beyond the initial ninety days only upon a review by the Council  based  on  a  report  from  the  Secretary-General  as  to  whether  or  not  substantive progress has been made towards the implementation of the Arusha Peace Agreement ”.

## C. Penutup 1. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  penguraian  fakta  yang  telah  dilakukan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : a. instrumen  hukum  internasional  menyebutkan  secara  eksplisit  bahwa prinsip  nonintervensi  merupakan  salah  satu  prinsip  fundamental  dalam hukum internasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 (1), 2 (4), (7)  Piagam  PBB.  Akan  tetapi, Intervensi  kemanusiaan  tidak  melanggar kebebasan  politik  sebuah  negara.  Tindakan  tersebut  hanya  bertujuan untuk  memulihkan  hak  asasi  manusia  pada  suatu  negara.  Setiap  negara dan penduduknya tetap memiliki kebebasan politik. Pengaturan intervensi kemanusiaan terdapat dalam Piagam PBB yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 . Selain itu, intervensi juga mendapatkan legitimasinya  berdasarkan  prinsip-prinsip  umum  seperti  prinsip kemanusiaan dan prinsip hukum HAM yaitu prinsip kesetaraan; dan
b. intervensi  kemanusiaan  dapat  dilakukan  oleh  PBB  melalui  Dewan Keamanan.  Dewan  Keamanan  melakukan  intervensi  kemanusiaan melalui  tahap  pencarian  fakta-fakta,  diplomasi, dan  penggunaan  militer.
Dewan  Keamanan  menunjuk  misi  pencari  fakta  untuk  menyelidiki  dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum internasional, misi-misi tersebut dapat  sekaligus  memberikan  peringatan  dini tentang krisis  kemanusiaan yang  terjadi  dan  bernegosiasi  dengan  para  pemimpin  negara  di  mana krisis  tersebut  berlangsung  untuk  mencari  cara  penyelesaian,  dan  upaya penggunaan  kekuatan  militer  guna  menghadapi  kekerasan  massal  yang mendesak  dan  bersifat  aktual.  Penggunaan  kekuatan  militer  ini  harus merupakan upaya terakhir bila suatu negara dipandang gagal melindungi warganya  dan  bila  cara-cara  damai  yang  ditempuh  juga  mengalami kegagalan.

## 2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  didapat  maka  dapat  diajukan  beberapa saran sebagai berikut:
a. instrumen hukum  internasional  tidak  menyebutkan  secara  eksplisit tentang pengaturan  intervensi kemanusiaan. Oleh karena  itu, diperlukannya  pembentukan  suatu  pengaturan  mengenai  tindakan intervensi  kemanusiaan  yang  dapat  dilakukan  oleh  organisasi internasional.  Suatu  bentuk  perjanjian  internasional  yang  mengatur dengan  jelas tentang intervensi  kemanusiaan  sehingga  dalam pelaksanaannya  tetap  sesuai  dengan  tujuannya  yaitu  untuk  menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
b. Pembentukan  pengaturan  tersebut  disertai  dengan  pembentukan organisasi  internasional  yang  memiliki  wewenang  secara  penuh melakukan  intervensi  kemanusiaan  sehingga  tujuan  utama  dari dilakukannya  intervensi  dapat  dipenuhi  tanpa  ada  campur  tangan  dari pihak  lain  yang  memiliki  kepentingan  berbeda  dari  tujuan  dilakukannya intervensi.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Barnett, Michael, 2010. The International Humanitarian Order, New York:
Routledge.
Hehir,  Aidan,  2008. Humanitarian  Intervention  After  Kosovo,  England: Palgrave Mcmilan.
ICISS, 2001. Responsibilty To Protect The Report, Canada: the International Development Research Centre. Idris (ed), 2012. Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, Bandung: Fikahati Aneska. Mauna,  Boer,  2011. Hukum  Internasional  Pengertian  Peranan  dan  Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung.
Permanasari,  Arlina,  dkk,  2000. Pengantar  Hukum  Humaniter,  Jakarta:
Miamita Print ICRC.
Starke, J,G., 1989. Pengantar Hukum Internasional  I,  Jakarta:  Penerbit Sinar Grafika.
------------, 1989. Pengantar Hukum Internasional II, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
Suwardi, Sri Setianingsih, 2006. Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: UI Press.
B. Jurnal, Artikel, Makalah, dan Sumber Internet lainnya
http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/5FISIPS1IK/207613003/BAB%20III.pdf . http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1994.shtml . https://www.google.com/#q=resolusi+dk+pbb+no+743+tahun+19 92 . Peran  PBB  dalam  Usaha  Pencapaian  Kemerdekaan  Kososvo  dapat  diakses pada
http://publikasi.umy.ac.id/files/journals/8/articles/1918/public/1918- 2337-1-PB.pdf .
Rahayu,  Eksistensi  Prinsip  Responsibility  to  Protect  dalam  Hukum Internasional, MMH,  No.1,  Jilid  41,  Januari  2012  dapat  diakses
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4212-9087-1- SM.pdf .

## C. Dokumen
United Nations Charter (Piagam PBB). United  Nations  Security  Council  Resolution  S/RES/827  (1993),  on  the establishment of an international tribunal for the Former Yugoslavia,
(tentang pembentukan Pengadilan Internasional untuk penjahat negara bekas Yugoslavia).
United  Nations  Security  Council  Resolution  S/RES/812  (1993),  the contribution  of  United  Nations  might  assist  the  process  towards political  settlement  in  Rwanda, (upaya  PBB  untuk  menjaga perdamaian di Rwanda).
United  Nations  Security  Council  Resolution  S/RES/846  (1993),  on the establishment  of  the  United  Nations  Observer  Mission  Uganda- Rwanda (UNOMOR) (tentang pembentukan UNOMOR).
United  Nations  Security  Council  Resolution  S/RES/872  (1993),  on  the establishment  of  the  UN  Assistance  Mission  for  Rwanda  (tentang pembentukan UNAMIR).
United  Nations  Security  Council  Resolution  S/RES/955  (1994),  on  the establishment  of  an  international  tribunal  for  Rwanda  and  the adoption  of  the  statute  of  the  tribunal (tentang  pembentukan International Criminal Tribunal for Rwanda).
United  Nations  Security  Council  Resolution  S/RES/1244  (1999) on  the situation  relating  Kosovo (tentang  pemerintahan  kosovo  dibawah naungan PBB).