Jerica  April,  R.  Rahaditya  (2023) Analisis  Proteksi  Merek  Terdaftar  oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual dari Masalah Pelanggaran Merek, (8) 11, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## ANALISIS PROTEKSI MEREK TERDAFTAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI MASALAH PELANGGARAN MEREK
Jerica April, R. Rahaditya Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Email: jerica.205200121@stu.untar.ac.id, rahaditya@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Perumusan  penelitian  ini  bagaimana  tolak  ukur  penentuan  yang  digunakan  oleh Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  untuk  menyatakan  bahwa  suatu  merek memiliki persamaan merek pada pokoknya dengan merek terdaftar? Metode yang digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  deskriptif-analitis  dengan  pengumpulan  data melalui  studi  kepustakaan.  Penelitian  deskriptif-analitis  artinya  suatu  jenis penelitian  yang  menggabungkan  2  elemen  yang  terdapat  dalam  penelitian deskripitif  dan  penelitian  analitis.  Tolak  ukur  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  dalam  penentuan  persamaan  merek  pada  pokoknya  dengan  merek terdaftar adalah ketika merek yang diajukan untuk pendaftaran memiliki persamaan pada pokoknya atau kesamaan yang signifikan dengan merek yang sudah terdaftar. Ini  dapat  mencakup  kemiripan  dalam  elemen  utama  atau  esensi  merek  seperti persamaan  bentuk,  cara  penempatan,  persamaan  penulisan,  dan  persamaan  bunyi yang dapat menimbulkan potensi kebingungan di antara konsumen.
Kata Kunci: Merek; Intelektual; Pelanggaran Merek

## Abstract
The  formulation  of this  study  what  is  the  benchmark  of  determination  used  by  the Directorate General of Intellectual Property to certify that a mark has a trademark in  essence  similar  to  a  registered  mark?  The  method  used  in  this  journal  is descriptive-analytical  with  data  collection  through  literature  study.  Descriptive- analytical research means a type of research that combines 2 elements contained in descriptive  research  and  analytical  research.  The  benchmark  of  the  Directorate General of Intellectual Property in determining the similarity of a mark in essence with a registered mark is when the mark submitted for registration has similarities in principal or significant similarities with the mark that has been registered. This can  include  similarities  in  the  main  elements  or  essence  of  the  brand  such  as similarities in shape, mode of placement, similarity of writing, and similarity of sound that can create potential confusion among consumers.
Keywords: Brand; Intellectual property; Brand Infringement.

## Pendahuluan
Kata HAKI ialah terjemahan dari Intellectual Property Rights pada sistem hukum Anglo  Saxon.  Kata  HAKI  adalah  terjemahan  yang  berasal  dari  istilah  Intellectuele Eigendomsrecht  (Bahasa  Belanda)  dalam  sistem  hukum  Kontinental (Syarifin  & Jubaedah, 2004). Istilah tersebut terdiri berasal tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, serta Intelektual.  Kekayaan  merupakan  abstraksi  yang  dapat  dimiliki,  dialihkan,  dibeli, maupun dijual.
Adapun Kekayaan Intelektual adalah kekayaan atas segala bentuk produksi dari kecerdasan daya pikir manusia sejenis teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ialah hak-hak (kewenangan / kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual, yang diatur dengan tata cara dan aturan-aturan yang berlaku (Jotyka & Suputra, 2021).
Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  mengacu  kepada  hak-hak  hukum  yang diberikan  pada  pencipta  atau  pemegang  hak  untuk  melindungi  dari  hal-hal  yang  akan terjadi pada karya intelektual mereka. HAKI meliputi banyak bentuk karya, gagasan, dan inovasi yang dihasilkan oleh pikiran insan. Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan  hak  yang  memiliki  sifat  yang  sederhana  dan  masuk  akal.  Pendapat  ini mempunyai alasan bahwasanya hak kekayaan intelektual membahas mengenai apresiasi yang  berupa  penghargaan  terhadap  karya  orang  lain  yang  memiliki  manfaat  sehingga dapat dipergunakan pada lapisan rakyat (Habibi & Saidah, 2020).
Merek  ialah  bagian  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 20 Tahun 2016, merek memiliki arti, Rifai  (2016)  yaitu:  “Tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”
Pada dasarnya, suatu barang / produk dan jasa membutuhkan merek agar dikenal dan  dapat  dikonsumsi  atau  digunakan  oleh  masyarakat.  Secara  sederhana,  merek bertujuan untuk memungkinkan konsumen membedakan satu produsen dengan produsen lainnya,  memungkinkan  konsumen  mampu  untuk  membuat  pilihan  pembelian  sesuai pembelian sebelumnya.
Merek  juga  menyediakan  insetif  bagi  perusahaan  agar  memproduksi  barang serta/atau jasa yang berkualitas dan juga untuk melindungi investasi perusahaan dalam rangka menciptakan reputasi (Jened, 2015). Agar suatu merek mendapatkan perlindungan dan tidak bisa digunakan kembali oleh pelaku usaha / pemilik merek lain dengan barang atau  produk  yang  sama,  maka  suatu  merek  perlu  didaftarkan  ke  dalam  Database Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Dalam sistem registrasi merek dikenal 2 (dua) sistem pendaftaran, yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang juga disebut sistem pasif memberi perkiraan bahwa pihak yang mereknya terdaftar ialah pihak yang memiliki hak atas merek terdaftar tersebut sebagai pemakai utamanya. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapakah
pemilik  orisinil  yang  bersangkutan,  hanya  diperiksa  apakah  telah  lengkap permohonannya  serta  apakah  tidak  terdapat  pemilik  merek  yang  serupa  yang  terlebih dahulu mendaftarkan.
Sedangkan sistem konstitutif merupakan pihak yang berhak atas suatu merek yaitu pihak  yang  mendaftarkan  mereknya.  Pihak  pendaftar  ialah  pihak  satu-satunya  yang berhak atas suatu merek sehingga pihak lain harus menghormati haknya (Purwaningsih, 2005). Sistem pendaftaran merek di Indonesia pada Undang-Undang terbaru tahun 2016 memakai  sistem  konstitutif.  Mengenai  prosedur  registrasi,  permohonan  pendaftaran registrasi merek dapat menggunakan cara biasa dan juga dapat juga dengan hak prioritas (Purwaningsih, 2020).
Namun  sebelum  sebuah  pendaftaran  merek  diterima,  merek  tersebut  wajib melewati proses pemeriksaan kelengkapan persyaratan registrasi merek sejenis yang ada di Pasal 11 Undang-Undang angka 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bila  sudah  sesuai  dengan  semua  persyaratan  nya,  merek  akan  diterima  dan  masuk  ke database Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka pemilik merek menerima hak atas merek tersebut.
Seperti yang tertera pada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberi oleh negara pada pemilik Merek yang terdaftar buat jangka waktu tertentu menggunakan sendiri  merek  tersebut  atau  menyampaikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk menggunakannya.  Waktu  tertentu  dengan  memakai  sendiri  merek  tersebut  atau menyampaikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Pendaftaran atas merek artinnya suatu keharusan bagi pemilik merek, akan tetapi hak atas merek hanya akan diberikan Direktorat Merek dan jika permintaan pendaftaran merek  permohon  merek  dilakukan  dengan  itikad  baik.  Unsur  itikad  baik  pada  suatu permintaan  registrasi  merek  unsur  yang  krusial.  Pemohon  yang  beritikad  baik  adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur serta layak tanpa adanya niat apapun untuk  membonceng,  meniru,  atau  menjiplak  ketenaran  merek  milik  pihak  lain  demi kepentingan  perjuangan  nya  yang  membuahkan  kerugian  pada  pihak  lain  itu  atau menimbulkan  persaingan  curang,  mengecoh,  atau  menyesatkan  konsumen  (Karina  & Njatrijani, 2019).
Merek  sebagai  salah  satu  unsur  krusial  dalam  global  bisnis  yang  mempunyai peran  strategis  dalam  membantu  konsumen  untuk  mengidentifikasi  serta  membedakan barang atau jasa asal para pesaingnya. Pelaku usaha dapat menciptakan gambaran yang positif  serta  kepercayaan  konsumen  melalui  merek,  yang  dengan  sendirinya  bisa menaikkan loyalitas konsumen serta menaikkan pemasaran. Oleh sebab itu, penting untuk pelaku usaha agar melindungi merek yang dimiliki dari kemungkinan persamaan merek pada pokoknya dengan pihak lain.
Tetapi  pada  kenyataannya,  seringkali  terjadi  persamaan  merek  pada  pokoknya dalam  praktiknya.  Di  mana  sebuah  merek  yang  seharusnya  dilindungi  oleh  Undang- Undang  bisa  disalahgunakan  ataupun  ditiru  oleh  pihak  yang  lain menggunakan  sedikit variasi  atau  tanpa  adanya  perubahan.  Selain  itu,  dengan  meningkatnya  perkembangan
teknologi  serta  globalisasi,  masalah  persamaan  merek  pada  pokoknya  rumit  dan menantang untuk diselesaikan.
Mengenai pengertian persamaan merek pada pokoknya sebagaimana dinyatakan dalam  penerangan  Pasal  21  ayat  (1)  UU  Merek  menentukan  sebagai  berikut:  yang dimaksud  dengan  “persamaan  pada  pokoknya”  ialah  kemiripan  yang  timbul  karena adanya unsur yang lebih banyak mendominasi antara merek yang satu dengan merek yang lainnya  sehingga  menyebabkan  adanya  kesan  persamaan,  baik  dari  bentuk,  cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, juga persamaan suara ucapan, yang ada pada Merek tersebut (Wijaya, 2020).
Pengertian  persamaan  merek  pada  pokoknya  yang  diuraikan  pada  penjelasan Pasal  21  ayat  (1)  menggunakan  doktrin “nearly  resembles”,  faktor  yang  paling  pokok dalam doktrin ini bahwa pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ini dapat  mengakibatkan  kebingungan  yang  nyata  (actual  confusion)  atau  menyesatkan (deceive)  konsumen.  Seolah-seolah  merek  tersebut  berasal  dari  sumber  atau  penghasil merek  yang  sama,  sehingga  di  dalamnya  terlihat  unsur  itikad  tidak  baik  untuk membonceng ketenaran yang dimiliki orang lain (Mustafa & SH, 2022).
Melihat  dari  hal  tersebut,  sistem  hukum  terutama  sistem  hukum  Indonesia memberikan  proteksi  aturan  pada  pemilik  merek  terdaftar  melalui  Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu, seperti Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  serta  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.  Proteksi  hukum  terhadap  merek  terdaftar  adalah  upaya  yang  dilakukan pemerintah  serta  sistem  hukum  suatu  negara  guna  melindungi  hak-hak  yang  dimiliki pemilik  merek  terhadap  penggunaan  yang  tidak  legal  atau  tanpa  izin  dari  merek  yang dimiliki pihak lain, terutama peaing atau pelaku usaha lainnya.
Perlindungan  hukum  ini  memberi  pemilik  merek  sebuah  hak  eksklusif  untuk menggunakan,  menggugat,  menjual  merek,  serta  mencegah  orang  lain  untuk  memakai merek tersebut tanpa izin. Proteksi hukum terhadap merek terdaftar merupakan salah satu tugas pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya Direktorat Merek serta Indikasi Geografis.
Suatu  proteksi  hukum  merek  terdaftar  merupakan  hal  yang  krusial  untuk konsumen  maupun  pelaku  usaha  sebab  perlindungan  pada  merek  terdaftar  dapat melindungi  hak  kepemilikan  merek,  mencegah  terjadinya  peniruan,  mempertinggi kepercayaan  konsumen  dalam  mengonsumsi  barang  maupun  jasa,  mendorong  inovasi, serta mendukung suatu pertumbuhan bisnis. Proteksi hukum pada suatu merek terdaftar bisa  menciptakan  lingkungan  usaha  yang  adil  dan  berkontribusi  pada  perekonomian secara keseluruhan.
Sehingga  perlu  ditinjau  lebih  lanjut  tentang  tolak  ukur  penentuan  persamaan merek pada pokoknya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam permasalahan dengan  merek  terdaftar  serta  kepastian  hukum  dalam  proteksi  merek  terdaftar  oleh Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  terhadap  merek  yang  dinyatakan  memiliki persamaan merek pada pokoknya.
Perumusan  penelitian  ini;  1)  Bagaimana  tolak  ukur  penentuan  yang  digunakan oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  untuk  menyatakan  bahwa  suatu  merek memiliki  persamaan  merek  pada  pokoknya  dengan  merek  terdaftar?  2)  Bagaimana kepastian  hukum  dalam  proteksi  merek  terdaftar  oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual dari merek yang dinyatakan memiliki persamaan merek pada pokoknya?

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  deskriptif-analitis  dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penelitian deskriptif-analitis artinya suatu jenis penelitian yang menggabungkan 2 elemen yang terdapat dalam penelitian deskripitif dan  penelitian  analitis.  Penelitian  deskriptif-analitis  dimaksudkan  untuk  memberikan ilustrasi masalah-masalah sebagaimana adanya ketika penelitian dilaksanakan, kemudian hasil penelitian diolah serta dianalisis untuk diambil kesimpulannya (Burhan, 1996).
Studi  kepustakaan  yang  dikenal  juga  dengan  tinjauan  literatur,  artinya  suatu proses penelitian yang melibatkan pengumpulan serta analisis informasi dan pengetahuan yang telah terdapat pada berbagai asal literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, dan sumber lainnya yang telah dipublikasi. Tujuan dari studi kepustakaan untuk menerima pemahaman yang lebih pada wacana topik atau persoalan tertentu dirinci dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan orang lain.
Hal ini membantu peneliti untuk mengetahui kerangka kerja konseptual yang ada, temuan-temuan yang relevan, dan kesenjangan pada pengetahuan yang masih perlu diisi. Selain itu, studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menilai serta membandingkan berbagai pendekatan, teori, atau metodologi yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Hal  ini  membantu  dalam  merumuskan  pertanyaan  penelitian  yang  lebih  jelas  dan menetapkan pendekatan yang sempurna untuk studi berikutnya.

## Hasil dan Pembahasan
A. Tolak  Ukur  Penentuan  Yang  Digunakan  Oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  Untuk  Menyatakan  Bahwa  Suatu  Merek  Memiliki  Persamaan Merek Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar
Tolak  ukur  penentuan  persamaan  merek  oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  (DJKI)  pada  permasalahan  dengan  merek  terdaftar  mengacu  kepada  proses penilaian apakah sebuah merek yang diajukan untuk pendaftaran atau dipergunakan oleh pemiliknya memenuhi kriteria legalitas serta tidak melanggar hak-hak merek yang telah terdaftar sebelumnya. Proses ini berlaku untuk melindungi pemilik merek terdaftar dari persaingan yang tidak sehat serta pelanggaran hak kekayaan intelektual.
Sudarto  Gautama  (1989)  menyampaikan  sebuah  pegangan  untuk  memilih persamaan  pada  pokoknya  di  antara  merek-merek,  yaitu  “Apabila  sesuatu  merek bersangkutan  akan  menimbulkan  kekeliruan  pada  khalayak  ramai,  jika  dipakai  bagi barang-barang yang sejenis, maka dianggap ada persamaan pada pokoknya. Apakah yang menentukan  ada  atau  tidaknya  persamaan  pada  pokoknya  ini?  Yang  menentukan  hal tersebut adalah kesan dari merek-merek bersangkutan kepada khalayak ramai”. Sudargo
Gautama juga beropini bahwa dalam memilih apakah terdapat persamaan pada pokoknya atau tidak, maka merek-merek yang bersangkutan harus dilihat dari keseluruhannya.
Dengan kata lain, tidak dapat dilakukan pemecahan terhadap bagian-bagian merek yang  bersangkutan,  lalu  berdasarkan  adanya  perbedaan  pada  bagian-bagian  merek  ini, ditarik  kesimpulan  bahwa  ada  cukup  pembedaan  untuk  keseluruhannya.  Serta berdasarkan  persamaan  dari  sebagian,  tidak  dapat  lantas  diklaim  secara  keseluruhan sudah ada persamaan ini.
Sedangkan  kriteria  persamaan  merek  pada  pokoknya  dalam  Pasal  21  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  tertera bahwa Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya merupakan merek  yang  memilki  persamaan  dengan:  a)  Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d) Indikasi Geografis terdaftar.
Meninjau lebih dalam dari Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat penjelasan lebih lanjut dari maksud persamaan pada pokoknya dari pasal 21 ayat (1) tersebut yaitu sebagai berikut Adryani (2020):
Persamaan  bentuk,  yaitu  wujud  atau  tampilan  visual  dari  suatu  merek  yang merupakan suatu unsur yang secara umum lebih banyak didominasi. Bila terdapat merek yang  memiliki  bentuk  yang  sama  maka  dapat  ditolak  registrasi  mereknya  apabila mempunyai kelas barang/jasa yang sejenis.
Cara  penempatan  ialah  tata  peletakan,  format  atau  susunan  posisi  mempunyai unsur yang sama atau seperti unsur-unsur merek yang secara umum dikuasai. Persamaan penulisan yang berarti cara penempatan tanda baca, spasi, huruf kapital serta jenis huruf yang digunakan. Adapun persamaan pada pokoknya bisa ditemukan berupa jenis huruf atau  spasi  yang  juga  digunakan  pada  merek  pihak  lain.  Persamaan  bunyi  merupakan pelafalan atau cara pengucapannya yang sama dengan merek lain yang sudah terdaftar untuk kelas barang/jasa sejenis.
Sehingga  dari  penjelasan-penjelasan  yang  ada,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa beberapa tolak ukur yang dipergunakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menentukan persamaan merek diantaranya yaitu:
Persamaan Visual: Merek akan dinyatakan serupa secara visual bila ada kesamaan dalam  penampilan  grafis  atau  tampilan  merek,  seperti  angka,  huruf,  gambar,  atau kombinasi  asal  elemen-elemen  tersebut.  Persamaan  visual  bisa  berdampak  pada  kesan umum yang diberi oleh merek.
Persamaan  Bunyi  Bahasa:  Merek  bisa  disebut  seupa  secara  bunyi  bahasa  bila pengucapan atau suara merek tersebut mirip atau identic, meskipun penampilan grafisnya tidak  sama.  Hal  ini  mempertimbangkan  pengucapan,  ejaan,  dan  kesamaan  bunyi  pada bahasa yang dipergunakan.
Persamaan Konseptual: Persamaan konseptual berkaitan dengan kesamaan makna atau  konsep  yang  diperlihatkan  oleh  sebuah  merek.  Merek  diklaim  seupa  secara konseptual  jika  merek  tersebut  memberikan  pesan  yang  serupa  atau  identik  kepada konsumen, terlepas dari penampilan grafis atau bunyi Bahasa.
Taraf Kejelasan: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga mempertimbangkan  sejauh  mana  sebuah  merek  membingungkan  konsumen.  Semakin mirip 2 merek pada penampilan atau makna, semakin besar kemungkinan konsumen akan keliru dalam mengidentifikasi merek tersebut.
Pada  konteks  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  terdapat kebingungan  dan  ketidakjelasan  mengenai  kriteria  atau  tolak  ukur  yang  absolut  untuk menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan merek pada pokoknya. Undang- Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  memberikan  kerangka  kerja  umum  dan  juga penjelasan  yang  umum  mengenai  persamaan  merek  pada  pokoknya,  namun  dalam Undang-Undang  tidak  diatur  secara  rinci  atau  memberikan  kriteria  khusus  mengenai persamaan merek pada pokoknya. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang bervariasi serta penafsiran yang berbeda pada praktiknya.
Krusial  untuk  diingat  bahwa  setiap  perkara  penentuan  persamaan  merek  bisa bervariasi tergantung pada informasi dan bukti yang ada. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada umumnya mempertimbangkan seluruh aspek yang ada serta regulasi dan panduan  yang  berlaku  dalam  aturan  merek  dagang  negara  tertentu.  Jika  suatu  merek dianggap  sejenis  atau  identic  dengan  merek  terdaftar  lainnya,  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual dapat menolak registrasi/pendaftaran merek tersebut atau meminta pemilik  merek  untuk  menghentikan  penggunaan  merek  yang  disebut  melanggar  hak kekayaan intelektual.

## B. Kepastian  Hukum  dalam  Proteksi  Merek  Terdaftar  oleh  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual dari Merek yang Dinyatakan Memiliki Persamaan Merek Pada Pokoknya
Pentingnya  kepastian  hukum  bagi  sebuah  negara  hukum  tidak  bisa  diabaikan, seiring menggunakan perannya yang mendasar dalam pembentukan landasan aturan yang kokoh. Kepastian hukum menyampaikan fondasi yang stabil untuk pelaksanaan keadilan, mengakibatkan sistem hukum menjadi pilar utama bagi perkembangan masyarakat serta perekonomian.
Dalam  konteks  globalisasi  yang  terus  berkembang,  kepastian  hukum  menjadi semakin  penting,  memberikan  arah  yang  jelas  bagi  evolusi  tata  cara-adat  hukum  dan menyampaikan pandangan yang dapat diandalkan bagi para pemegang kepentingan. Jika terdapat  ketidakpastian  hukum  dapat  menjadi  hambatan  yang  serius  dalam  mencapai tujuan negara hukum, sehingga pemahaman mendalam dan penanganan terhadap aspek- aspek ketidakpastian tersebut sebagai Langkah esensial dalam upaya menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, serta berkelanjutan.
Kepastian  hukum  dalam  proteksi  merek  terdaftar  oleh  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  terhadap  merek  yang  dinyatakan  memiliki  persamaan
merek pada pokoknya merujuk kepada aspek perlindungan merek terhadap kemungkinan kebingungan  atau  pelanggaran  hak  merek  yang  mungkin  adanya  dampak  persamaan merek tersebut. Pada konteks ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ialah lembaga  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  atas  registrasi/pendaftaran  merek  di Indonesia.
Kepastian hukum dalam hal ini terutama berkaitan dengan bagaimana Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  mengelola  dan  menangani  situasi  di  mana  merek  yang diajukan  untuk  registrasi  memiliki  persamaan  dengan  merek  yang  telah  terdaftar  atau dilindungi  oleh  pemegang  hak.  Kepastian  hukum  pada  konteks  proteksi  merek merupakan kunci untuk membentuk lingkungan bisnis yang adil dan mendorong investasi dalam merek.
Dengan  proses  pendaftaran  yang  transparan  dan  perlindungan  yang  bertenaga terhadap merek yang sudah terdaftar, pemilik merek bisa mempunyai keyakinan bahwa merek  mereka  akan  dilindungi  serta  bahwa  potensi  pelanggaran  merek  akan  ditangani secara  efektif  oleh  otoritas  hukum  seperti  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual (DJKI).
Kepastian  hukum  menunjuk  pada  pemberlakuan  hukum  yang  jelas,  permanen serta  konsisten  yang  dalam  pelaksanaannya  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai keadaan  yang  bersifat  subjektif.  Mengutip  pendapat  Lawrence  M.  Friedman,  untuk mewujudkan kepastian hukum maka setidaknya perlu didukung oleh unsur-unsur seperti substansi  hukum,  aparatur  hukum,  serta  budaya  hukum.  Sudikno  Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu kondisi yang wajib dipenuhi pada penegakan hukum, artinya yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang dibutuhkannya pada keadaan  tertentu (Halilah & Arif, 2021).
Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa perihal konsep kepasatian hukum yaitu “secara  normatif,  kepastian  hukum  itu  memerlukan  tersedianya  perangkat  peraturan perundang-undangan  yang  secara  operasional  maupun  mendukung  pelaksanaannya. Secara  empiris,  eksistensi  peraturan  perundang-undangan  perlu  dilaksanakan  secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya” (Manan, 1998).
Meninjau  dari  hal  tersebut,  beberapa  hal  yang  biasa  dilakukan  oleh  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada pemohon merek / pemilik merek yang melakukan pelanggaran merek terutama pelanggaran dalam bentuk persamaan merek pada pokoknya dengan  merek  terdaftar  yaitu  dengan  melakukan  penghapusan  merek  dan  pembatalan pendaftaran merek.
Penghapusan  merek  terdaftar  dapat  dilakukan  atas  kewenangan  Menteri. Penghapusan  merek  terdaftar  atas  kewenangan  Menteri  bisa  dilakukan  jika:  a) Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografi. b)  Bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang-undangan,  moralitas, agama,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum;  atau  c)  Memiliki  kesamaan  pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun-temurun.
Penghapusan  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (6)  dan  ayat  (7)  dapat dilakukan  setelah  mendapatkan  rekomendasi  dari  Komisi  Banding  Merek.    Komisi Banding  Merek  memberikan  rekomendasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (8) berdasarkan  permintaan  Menteri.  Sedangkan  untuk  gugatan  pembatalan  merek  diatur dalam Pasal 76 UU Merek, yaitu: (1) Gugatan  pembatalan  Merek  terdaftar  dapat diajukan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  berdasarkan  alasan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  20  dan/atau  Pasal  21.  (2)  Pemilik  Merek  yang  tidak  terdaftar  dapat mengajukan  gugatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  setelah  mengajukan Permohonan kepada Menteri. (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.
Penjelasan  tentang  “pihak  yang  berkepentingan”  yang  terdapat  di  dalam penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Merek antara lain pemilik merek terdaftar, jaksa,  yayasan/lembaga  pada  bidang  konsumen,  dan  majelis  lembaga  keagamaan. Kemudian penjelasan tentang “pemilik merek yang tidak terdaftar” yang terdapat dalam penjelasan  Pasal  76  ayat  (2)  Undang-Undang  Merek  antara  lain  pemilik  Merek  yang itikad  baik  tetapi  tidak  terdaftar  atau  pemilik  Merek  terkenal  tetapi  Mereknya  tidak terdaftar.
Selain karena pemohon pendaftar merek yang memiliki itikad tidak baik, adanya persamaan  merek  pada  pokoknya  seringkali  lolos  dan  terdaftar  dikarenakan  terdapat kekurangan  pada  sistem  saat  dilakukan  nya  pendafataran.  Seperti  yang  tertera  pada Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa jika terdapat pendaftaran, maka akan adanya pengumuman permohonan  yang  dilakukan  Menteri  dalam  Berita  Resmi  Merek  melalui  sarana elektronik dan/atau non-elektronik.
Namun sistem dalam pengumuman tersebut mengharuskan pemilik merek/pelaku usaha  yang  mereknya  sudah  terdaftar  untuk  memeriksa  Berita  Resmi  Merek  secara berkala  tanpa  adanya  notifikasi  bahwa  adanya  pengumuman  permohonan  tersebut, sehingga  seringkali  sengketa  terjadi  setelah  pemohon  pendaftar  merek  yang  memiliki persamaan  pada  pokoknya  sudah  terdaftar  mereknya.  Artinya  adanya  ketidakpastian hukum dalam hal pengumuman tersebut.
Melihat  juga  dari  tolak  ukur  penentuan  persamaan  merek  pada  pokoknya  oleh Direktorat Jenderal  Kekayaan Intelektual (DJKI) maka adanya ketidaktelitian dan juga ketidakefektifan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memeriksa permohonan merek  yang  didaftarkan  oleh  pemohon  pendaftaran  merek  yang  menyebabkan  banyak merek  yang  terdaftar  padahal  memiliki  persamaan  merek  dengan  merek  yang  sudah terdaftar  terlebih  dahulu.  Sehingga  perlu  diperbaiki  sistem  pengumuman  pendaftaran dalam  Berita  Resmi  Merek  dan  juga  ketelitian  dan  efektivitas  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memeriksa permohonan merek yang didaftarkan.
Ketidakpastian  hukum  dalam  proteksi  merek  terdaftar  di  Indonesia  juga  bisa terkait dengan kurangnya tolak ukur atau penentuan yang jelas pada peraturan perundang- undangan  mengenai  persamaan  merek  pada  pokoknya.  Tanpa  pedoman  yang  lengkap dalam  peraturan  perundang-undangan,  penentuan  sebuah  merek  memiliki  persamaan
merek pada pokoknya bisa menjadi subyektif dan bisa memunculkan interpretasi yang berbeda-beda.
Dampaknya,  pemilik  merek  terdaftar  akan  menghadapi  ketidakpastian  terkait perlindungan  merek  yang  dimilikinya,  sementara  pihak  ketiga  akan  merasa  kesulitan untuk memahami batasan yang jelas terkait penggunaan merek serupa. Oleh sebab itu, penyempurnaan dan penegasan tolak ukur penentuan persamaan merek dalam peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dapat  meminimalisir  ketidakpastian  hukum  dan meningkatkan efektivitas perlindungan merek di Indonesia.

## Kesimpulan
Tolak ukur Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam penentuan persamaan merek pada pokoknya dengan merek terdaftar adalah ketika merek yang diajukan untuk pendaftaran memiliki persamaan pada pokoknya atau kesamaan yang signifikan dengan merek  yang  sudah  terdaftar.  Ini  dapat  mencakup  kemiripan  dalam  elemen  utama  atau esensi  merek  seperti  persamaan  bentuk,  cara  penempatan,  persamaan  penulisan,  dan persamaan  bunyi  yang  dapat  menimbulkan  potensi  kebingungan  di  antara  konsumen. Terdapat  juga  kurangnya  tolak  ukur  atau  penentuan  yang  jelas  dalam  peraturan perundang-undangan mengenai persamaan merek pada pokoknya.
Kepastian  hukum  dalam  proteksi  merek  terdaftar  oleh  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dari merek yang memiliki persamaan pada pokoknya adalah esensial dalam menjaga hak-hak pemilik merek yang sudah terdaftar. Kepastian hukum ini melibatkan penghapusan merek terdaftar yang melanggar persamaan pada pokoknya dan  memungkinkan  gugatan  pembatalan  merek.  Namun,  sistem  pengumuman permohonan pendaftaran perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketidakpastian hukum.
Selain itu, ketelitian dan efektivitas DJKI dalam memeriksa permohonan merek juga  harus  ditingkatkan  untuk  mencegah  pendaftaran  merek  dengan  persamaan  pada pokoknya yang tidak sesuai. Ketidakpastian hukum dalam perlindungan merek terdaftar dari persamaan merek pada pokoknya juga disebabkan oleh kurangnya tolak ukur atau kriteria  yang  jelas  dalam  peraturan  perundang-undangan  untuk  menentukan  sebuah persamaan merek.

## BIBLIOGRAFI
Adryani, Vira, & Kansil, Christine S. T. (2020). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada pokoknya yang Diajukan dengan Itikad Tidak  Baik  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  92K/Pdt.  Sus-HKI/2017). Jurnal Hukum Adigama , 3 (2), 874–895.
Burhan, Ashofa. (1996). Metode Penelitian Disertasi Hukum . Bina Cipta, Jakarta.
Gautama,  Sudargo,  Indonesia,  Hukum  Merek,  &  Bandung,  P.  T.  (1989). Citra  Aditya Bakti, 1989 . Halaman.
Habibi,  Miftakhur  Rokhman,  &  Saidah,  Rohmatul  Lailatus.  (2020).  Hak  Kekayaan Intelektual  di  Bidang  Merek  sebagai  Jaminan  Tambahan  pada  Perbankan. Jurnal Purnama Berazam , 2 (1), 1–24.
Halilah, Siti, & Arif, Mhd Fakhrurrahman. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara , 4 (II).
Jened, Rahmi. (2015). Hukum merek (trademark law): dalam era global dan integrasi ekonomi . Prenadamedia Group.
Jotyka,  Gossain,  &  Suputra,  I.  Gusti  Ketut  Riski.  (2021).  Prosedur  Pendaftaran  Dan Pengalihan  Merek  Serta  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Ganesha Law Review , 3 (2), 125– 139.
Karina,  Rahmadia  Maudy  Putri,  &  Njatrijani,  Rinitami.  (2019).  Perlindungan  Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (2), 194–212.
Manan, H. Bagir. (1998). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara .
Mustafa, Marni Emmy, & SH, M. H. (2022). Aneka penegakan hukum hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis . Penerbit Alumni.
Purwaningsih, Endang. (2005). Intellectual property rights . Ghalia Indonesia.
Purwaningsih, Endang. (2020). Paten dan merek: economic and technological interests dalam eksploitasi paten dan merek . Setara Press.
Rifai, Tomy Pasca. (2016). Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek  Dan  Indikasi  Geografis  Dalam  MenRifai,  T.  P.  (2016).  Kesiapan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi  Geografis  Dalam Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  Asean.  Universitas  Lampung.gh .  Universitas Lampung.
Syarifin,  Pipin,  &  Jubaedah,  Dedah.  (2004). Peraturan  Hak  Kekayaan  Intelektual  di Indonesia . Pustaka Bani Quraisy.
Wijaya,  Evelyn  Larissa  Florentia.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Atas Kesamaan  Bunyi  Merek  Terhadap  Barang  Yang  Tidak  Sejenis. JCH  (Jurnal Cendekia Hukum) , 5 (2), 185–197.

## Copyright holder:
Jerica April, R. Rahaditya (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: