DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM KERJA SAMA SELATAN-SELATAN
Leonard Felix Hutabarat 1* , Angel Damayanti 1
1 Program Studi Hubungan Internasional; Universitas Kristen Indonesia; Indonesia *email: lfhutabarat@gmail.com

## Abstract
South-South  cooperation  has  played  a  significant  role  in  encouraging  development through  strategic  programs,  such  as  training,  providing  grants,  and  women empowerment. This article aims to identify that Indonesian diplomacy in this South-South Cooperation has been meant to strengthen Indonesia’s role as a new emerging donor to achieve Indonesian economic interests in the future. Development of Indonesian South- South  cooperation  could  be  explained  in  the  liberalism  perspective,  particularly  the economic diplomacy concept. The research method used is descriptive qualitative. The results  stated  that  the  contribution  of  South-South  cooperation  is  as  a  bridge  between beneficiaries and Indonesia's interests, improving Indonesia's positive image, and part of Indonesia's  economic  diplomacy.  In  the  post-Covid-19  pandemic,  South-South cooperation is expected to be a part of the development cooperation form and one of the instruments for restoring conditions and building back better in achieving the goals of SDGs 2030.
Keywords : diplomacy; Indonesia; South-South cooperation

## Abstrak
Kerja  sama  Selatan-Selatan  berperan  penting  dalam  mendorong  pembangunan  melalui program  strategis,  seperti  pelatihan,  pemberian  hibah,  dan  pemberdayaan  perempuan. Artikel  ini  bertujuan  mengidentifikasi  diplomasi  Indonesia  dalam  kerja  sama  Selatan- Selatan untuk meningkatkan peran Indonesia sebagai new emerging donor guna mencapai kepentingan ekonomi  Indonesia di  masa yang akan datang. Pengembangan kerja sama Selatan-Selatan  Indonesia  dapat  dijelaskan  dengan  perspektif  liberalisme,  khususnya konsep diplomasi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kerja sama Selatan-Selatan memberikan manfaat sebagai jembatan antara kebutuhan penerima manfaat dan kepentingan Indonesia, meningkatkan citra  positif  Indonesia,  dan  menjadi  bagian  dari  diplomasi  ekonomi  Indonesia.  Pasca pandemi Covid-19, kerja sama Selatan-Selatan juga menjadi salah satu bentuk kerja sama pembangunan  dan  salah  satu  instrumen  untuk  pemulihan  kondisi  serta building  back better dalam pencapaian tujuan SDGs 2030.
Kata Kunci : Diplomasi; Indonesia; Kerja Sama Selatan Selatan

## Pendahuluan
Perjalanan  historis  kerja  sama  Selatan-Selatan  ( south-south  cooperation )  Indonesia diawali  dari  Konferensi  Asia  Afrika  (KAA)  di  Bandung  pada  tahun  1955.  Kerja  sama Selatan-Selatan  (KSS)  ini  merupakan  kerja  sama  teknik  yang  diselenggarakan  oleh sesama  negara-negara  berkembang  yang  bertujuan  untuk    saling  berbagi  pengetahuan, keterampilan, expertise ,  dan  sumber  daya  dalam  mencapai  agenda  pembangunan  dan kemandirian  bersama.  Kerja  sama  yang  dilandasi  oleh  prinsip-prinsip  solidaritas, kesetaraan , non-kondisionalitas, mutual  benefits dan non-interference ini  berkembang dari  10  Kesepakatan  KAA  yang  tertuang  dalam  Dasasila  Bandung  (Kementerian  Luar Negeri, 2015, 2020).
Program  KSS  Indonesia  telah  terinstitusionalisasi  dan  diimplementasikan  secara rutin  sejak  tahun  1980-an.  Namun  baru  mulai  tahun  2010,  KSS  menjadi  bagian  dari kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dan  tertuang  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  (RPJMN)  2010-2014.  Program  ini  berlanjut  terus  hingga  2020-2024 (Kementerian  PPN/Bappenas,  2010,  2015,  2020).  Di  tahun  yang  sama  penguatan kelembagaan KSS dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi Nasional KSS (Tim Kornas)  yang  terdiri  dari  Kementerian  Luar  Negeri  (Kemenlu),  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Bappenas),  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu),  dan Kementerian  Sekretaris  Negara  (Kemensetneg).  Tim  ini  diresmikan  melalui  Kepmen PPN/Kepala Bappenas No. 67 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Pengembangan Kerja Sama Selatan-Selatan.
Untuk  meningkatkan  peran  Indonesia  dalam  KSS,  pada  tahun  2019  dibentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau yang dikenal juga sebagai Indonesia  Agency  for  International  Development  (Indonesian  AID). Dalam peresmian  LDKPI,  Wakil  Presiden  RI  kala  itu,  Jusuf  Kalla  menyatakan  bahwa pembentukan  LDKPI  merupakan  salah  satu  bentuk  perwujudan  “diplomasi  tangan  di atas”  yang  akan  menguatkan  peran  Indonesia  sebagai  negara  pemberi  bantuan internasional (Gewati, 2019). LDKPI melalui Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2019 bertugas  melaksanakan  pengelolaan  dana  kerja  sama  pembangunan  internasional ( endowment  fund )  dan  dana  dalam  rangka  pemberian  hibah  kepada  pemerintah asing/lembaga asing (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).
Diplomasi  yang  dilakukan  Indonesia  dalam  kerja  sama  Selatan-Selatan  adalah bagian dari perspektif liberalisme. Kerja sama yang dilakukan tidak hanya bersifat politis, ekonomi  maupun  sosial  budaya,  namun  juga  kerja  sama  yang  dibangun  untuk  saling menguntungkan  bagi  pihak-pihak  yang  melakukan  kerja  sama  (Ruggie,  1998). Liberalisme  komersial  ( commercial  liberalism )  yang  terjadi  dengan  adanya interdependensi  ekonomi  (Bakry,  2017:  104)  akan  menciptakam  hubungan  yang  stabil dan  terus  berkembang  guna  mewujudkan  kepentingan  nasional  masing-masing  negara (Nugroho, 2021: 62). Kepentingan negara menjadi bagian penting yang dibangun dalam struktur  politik  internasional  (Griffiths,  1999:  201).  Dalam  konteks  ini  KSS  Indonesia menjadi bagian praktis dari perspektif liberalisme, khususnya terkait semangat komersial dalam politik ekonomi internasional dan adanya saling ketergantungan ( interdependence ) dan  institutionalisme  ( institutionalism )  dalam  kerja  sama  internasional  (Hadiwinata, 2017: 87).
Kerja  sama  yang  dilakukan  Indonesia  dalam  program  KSS  adalah  upaya mewujudkan kepentingan politik dan ekonomi Indonesia dalam kebijakan luar negerinya. Diplomasi  ekonomi  sebagai  praktek  dan  strategi  kebijakan  luar  negeri  menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dan kepentingan politik akan saling terkait dan memperkuat satu  sama  lain.  Program  KSS  Indonesia  adalah  bagian  yang  disebut  sebagai “ inducements ”  dalam  diplomasi  ekonomi.  Okano-Heijmans  (2011;  2012)  juga menegaskan  bahwa positive  incentives ( inducements )  adalah  bagian  dari  diplomasi ekonomi.
Upaya  ini  juga  akan  meningkatkan  citra  positif  Indonesia  dalam  memberikan kontribusi bagi pembangunan global, khususnya dalam upaya mewujudkan sasaran dari pembangunan yang berkelanjutan ( sustainable development goals ) 2030 (Hakim et al., 2021;  Pujayanti,  2015).  Kepentingan  Indonesia  tidak  hanya  terkait  citra,  namun  juga kepentingan nasional yang lebih jauh lagi, termasuk dalam konteks diplomasi ekonomi (Haryono, 2019; Hutabarat, 2018; Sukma, 2012).
Sekretaris  Jenderal  (Sekjen)  PBB  António  Guterres  pada  2021  menyatakan  “ the world seeks to ramp up COVID-19 response and recovery and tackle the existential threat of climate change, South-South and triangular cooperation is more essential than ever. ” Hal  ini  disampaikan  oleh  Kepala  Badan  Strategi  Kebijakan  Luar  Negeri  (BSKLN) Kementerian  Luar  Negeri,  Yayan  G.  H.  Mulyana  (Mulyana,  2022)  dalam  webinar
nasional “Satu Dekade Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia: Kepemimpinan Indonesia dalam  Mendorong  Solusi  atas  Tantangan  Bersama”,  Universitas  Muhammadiyah Malang, tanggal 22 Juli 2022. Pernyataan Sekjen PBB ini sekaligus juga menunjukkan bahwa  KSS  Indonesia  menjadi  salah  satu  solusi  dalam  upaya  pencapaian  Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan ( Sustainable Development Goals /SDGs).
Itu  sebabnya, sebagai  bagian dari Kelompok Kerja (Pokja)  III Tim  Kornas KSS, BSKLN, Kementerian Luar Negeri memiliki tugas penting dalam KSS dan pencapaian SDGs,  yakni:  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  (monev),  publikasi,  promosi, sosialisasi, dan manajemen pengetahuan KSS. Di samping itu, sejalan dengan pernyataan Sekjen PBB, pandemi Covid-19 tentunya mempengaruhi arah dari pengembangan KSS Indonesia ke depannya (Dinnata & Nuraeni, 2020; Lestari et al., 2020; Zakaria, 2020). Tulisan ini berupaya menjelaskan bagaimana diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan dalam mendukung diplomasi ekonomi Indonesia di masa yang akan datang pasca tantangan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19.

## Konsep Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Selatan-Selatan
Perkembangan kerja sama Selatan-Selatan sebagaimana disebutkan oleh United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) memiliki kerangka yang lebih luas dan berkaitan dengan aspek kepentingan ekonomi, yaitu:
“a broad framework for collaboration among countries of the South in the political, economic, social, cultural, environmental and technical domains. Involving two or more developing countries can take place on a bilateral, regional, sub-regional or interregional  basis.  Developing countries share  knowledge, skills,  expertise, and resources  to  meet  their  development  goals  through  concerted  efforts.  Recent developments  in  South-South  cooperation  have  taken  the  form  of  an  increased volume  of  South-South  trade,  South-South  flows  of  foreign  direct  investment, movements towards regional integration, technology transfers, sharing of solutions and experts, and other forms of exchanges ” (Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan, 2019).
Namun, dalam perkembangannya KSS bergerak ke arah kerja sama ekonomi dan pembangunan  dengan  tujuan  mendorong  pembangunan  nasional  serta  meningkatkan daya saing negara berkembang (Kementerian Sekretariat Negara, 2020, 2021). Hal ini menunjukkan  bahwa  KSS  berfungsi  sebagai collective  leverage di  berbagai  forum internasional sekaligus juga penunjang pembangunan nasional untuk mengoptimalisasikan potensi  pembangunan yang  ada  (Fitriani  & Panduwinata, 2018; Kementerian Luar Negeri, 2016).
Saling  ketergantungan  antarnegara  dalam  sistem  politik  internasional  saat  ini menyebabkan  banyak  negara  memiliki  perspektif  pluralisme  atau  liberalisme  dalam memenuhi  kepentingan  nasionalnya,  khususnya  kepentingan  ekonomi  (Gilpin,  2000; Hutabarat, 2005; Masoed, 1994; Moons & van Bergeijk, 2017; Okano-Heijmans, 2012; Viotti  &  Kauppi,  1993).  Negara  melakukan  diplomasi  ekonomi  dalam  mewujudkan kepentingan  nasionalnya.  Terkait  diplomasi  ekonomi,  Lee  &  Hocking  (2010) menyebutkan peran penting aktor diplomatik dan hubungan yang terjalin, aktivitas serta institusi  dimana  aktor  tersebut  bekerja  dalam  menciptakan  dan  mengelola kesalingtergantungan ekonomi.
Dalam  hal  ini,  diplomasi  ekonomi  dipandang  sebagai  alat  untuk  mengejar  dan mencapai  keamanan  ekonomi  di  dalam  sistem  internasional  yang  anarkis.  Dengan konsep  diplomasi  ekonomi  yang  diwarnai  pemikiran  kelompok  liberalisme,  negara- negara berusaha untuk memahami interaksi ekonomi internasional yang berbasis pada kepentingan  ekonomi  (Killian,  2022;  Lee  &  Hudson,  2004;  Sabaruddin,  2017; Woolcock,  2012a).  Dengan  demikian,  konsep  ini  dapat  menjelaskan  kepentingan ekonomi  yang  akan  dicapai  Indonesia  dalam  Kerja  Sama  Selatan-Selatan,  termasuk upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional Indonesia.
Konsep diplomasi ekonomi di atas dapat dipahami sebagai proses yang dilakukan negara dalam berinteraksi dengan dunia luar guna memaksimalkan national gains pada semua  aktivitas,  termasuk  perdagangan,  investasi  dan  aktivitas-aktivitas  yang memberikan manfaat ekonomi lainnya (Rana, 2012; Strange, 1992; Woolcock, 2012b) Dalam  konteks  ini,  dua  tujuan  kebijakan  luar  negeri  dari  diplomasi  ekonomi  adalah “ enhancing  national  economic  prosperity  through  political  means ”  dan  “ increasing political stability of the nation through the use of economic leverage. ”
Lebih spesifik, Okano-Heijmans (2011), menjelaskan diplomasi ekonomi sebagai praktik  dan  strategi  kebijakan  luar  negeri  yang  didasarkan  pada  premis  bahwa kepentingan ekonomi dan kepentingan politik akan saling memperkuat satu sama lain dan dengan demikian harus dilihat sebagai satu kesatuan. Okano-Heijmans (2012) juga menegaskan  bahwa positive  incentives ( inducements )  adalah  bagian  dari  diplomasi ekonomi. Serupa dengan itu, Rana (2012) mengonfirmasi bahwa bantuan ekonomi yang diberikan  negara  donor,  termasuk  bantuan  teknis,  adalah  bagian  dari  diplomasi
ekonomi.  Dengan  demikian  pemberian  bantuan  pembangunan  dalam  konteks  kerja sama  Selatan-Selatan  dan  kaitannya  dengan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan menjadi bagian dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia (Dinnata & Nuraeni, 2020).

## Metode
Artikel  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif  untuk  menjelaskan  bagaimana  KSS Indonesia  dapat  menjadi  solusi  dalam  upaya  pencapaian  Tujuan  Pembangunan  yang Berkelanjutan.  Metodologi  kualitatif  memungkinkan  para  peneliti  untuk  memahami berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  manusia  dalam  konteks  sosialnya.  Hal  ini dilakukan  dengan  memberikan  gambaran  yang  menyeluruh  dan  kompleks  terhadap kondisi yang terjadi. Hal ini didasari pada asumsi, sebagaimana ditegaskan oleh Creswell (2008),  bahwa  dinamika  permasalahan  manusia  tidak  terlepas  dari  konteks  sosial  dan budaya yang ada di sekitarnya.
Tulisan  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  observatif  eksploratif  dan  deskriptif analitis  serta  menggunakan  data  primer  dan  sekunder.  Triangulasi  data  juga  dilakukan melalui focused group discussion guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan  menghasilkan  rekomendasi  yang  berguna  Kepala  Biro  Kerja  Sama  Teknik, Kementerian Sekretariat Negara dan Direkorat Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian  Luar  Negeri  Tim  Kornas  KSS  Indonesia  merupakan  narasumber  yang dipilih untuk FGD dengan pertimbangan sebagai bagian dari Tim Kornas KSS Indonesia. Peranan  dari  para  narasumber  adalah  menjelaskan  perkembangan  KSS  Indondsia  dan upaya  pengembangan  program  di  masa  yang  akan  datang. Para  penulis  juga menggunakan studi pustaka dalam memperoleh data sekunder (Sugiyono, 2006; Yusuf, 2014; Sudaryono, 2021).

## Perkembangan Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia
Penyelenggaraan  Konferensi  Asia  Afrika  (KAA)  di  Bandung  pada  tahun  1955  telah melahirkan  10  Kesepakatan  yang  tertuang  dalam  Dasasila  Bandung.  Kesepakatan tersebut menjadi dasar kerja sama dan solidaritas antar negara berkembang di kawasan Asia dan Afrika, dan selanjutnya berkembang menjadi dasar kerja sama dan solidaritas negara-negara  di  dunia.  Pelaksanaan  KSS  Indonesia  sendiri  terus  mengalami  evolusi
sejak  diselenggarakannya  KAA.  KSS  Indonesia  terus  berevolusi  dan  mengalami pengembangan dan penguatan kelembagaan.  Hal ini menjadikan KSS Indonesia semakin transparan, akuntabel, terarah dan strategis.
Milestone KSS  Indonesia  meliputi:  (a) Colombo  Plan 1948;  (b)  KAA  1955;  (c) Conference  on  Technical  Cooperation  for  Developing  Countries /BAPA  1978;  (d) Pembentukan  Tim  Kornas  KSS  Indonesia  2010;  dan  (e)  Pembentukan  LDKPI  2019. Pembentukan  Lembaga  Dana  Kerja  Sama  Pembangunan  Internasional  (LDKPI)  atau yang dikenal juga sebagai Indonesia Agency for International Development (Indonesian AID) tahun  2019  lalu  menjadi  tonggak  bersejarah  dalam  upaya  Indonesia  untuk  lebih berperan sebagai negara pemberi bantuan internasional.
Di  samping  itu,  Indonesia  senantiasa  memandang  KSS  sebagai  perwujudan solidaritas dan kerja sama guna mencapai kesejahteraan dan kemandirian bersama atas dasar  solidaritas,  kepentingan  bersama  dan  keuntungan  bersama  sesama  negara berkembang.  Indonesia  senantiasa  berkeinginan  menjadi true  partner  for  development melalui  KSS  Indonesia  bagi  negara-negara  berkembang.  KSS  telah  menjadi  modalitas dan  alat  strategi  yang  vital  bagi  Indonesia  untuk  berkontribusi  dalam  mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium ( Millennium Development Goals / MDGs) dan kemudian dikembangkan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development Goals/ SDGs) bagi Indonesia dan negara-negara berkembang.

## Gambar 1 - Perkembangan Kebijakan Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan
Sumber: (Direktorat KSPI, Kementerian Luar Negeri, 2022)
Selama  satu  dekade  sejak  2010  hingga  2020,  Direktorat  Kerja  Sama  Teknik, Kementerian  Luar  Negeri  telah  mengidentifikasi  lebih  dari  400  program  KSS  dengan jumlah  penerima  mencapai  lebih  dari  6.500  orang.  Program  KSS  tersebut  terdiri  dari berbagai program pelatihan, lokakarya, pemagangan, pengiriman  tenaga ahli, beasiswa untuk  program  gelar  dan  non-gelar,  pemberian  hibah,  dan  penyediaan  infrastruktur  di sektor-sektor unggulan seperti pertanian, kelautan dan perikanan, energi, demokrasi dan good  governance ,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM),  kewirausahaan, infrastruktur, manajemen resiko bencana, dan pemberdayaan perempuan.
Dalam  perjalanan  selama  satu  dekade  terakhir,  Tim  Kornas  KSS  senantiasa melakukan pembenahan diri untuk meningkatkan kualitas, efektivitas dan akuntabilitas. Hal  itu  direalisasikan  oleh  KSS  Indonesia  melalui  antara  lain,  penyusunan  pedoman ( guidelines dan standard operating procedures ) untuk capturing demand , perlibatan non- state actors , strategi komunikasi, serta instrumen monitoring dan evaluasi untuk program pelatihan, workshop dan expert dispatch .
Salah satu pelaksanaan tugas dalam bentuk strategi komunikasi dan sosialisasi dari Tim  Kornas  KSS  adalah  penyelenggaraan  berbagai  seminar.  Hal  ini  dilakukan  Tim Kornas KSS misalnya ketika bekerja sama dengan Departemen Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang (HI UMM) tanggal 22 Juli 2022 menyelenggarakan Webinar  Nasional  berjudul  “Satu  Dekade  Kerja  Sama  Selatan-Selatan  Indonesia: Kepemimpinan Indonesia dalam Mendorong Solusi atas Tantangan Bersama.” Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai pemangku kepentingan KSS nasional, antara lain  meliputi:  Kementerian  Sekretariat  Negara;  NAM-CSSTC; Japan  International Cooperation Agency (JICA); dan akademisi HI UMM.
KSS  juga  telah  menjadi  bagian  dari  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dan  masuk dalam prioritas nasional 7 mengenai stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMN)  2020-2024 (Kementerian  PPN/Bappenas,  2020).  Gambaran  tentang  KSS  yang  telah  masuk  dalam RPJMN 2020-2024 terlihat  dalam gambar di  bawah ini. Program  kerja  KSS Indonesia telah masuk sebagai bagian dari prioritas nasional dan optimalisasi kebijakan luar negeri Indonesia. Prioritas nasional tersebut antara lain, ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas  dan  berkeadilan,  pengembangan  wilayah  untuk  mengurangi  kesenjangan,
SDM  berkualitas  dan  berdaya  saing,  infrastruktur  untuk  ekonomi  dan  pelayanan  dan lingkungan hidup, ketahan bencana dan perubahan iklim.
Sejak menjadi middle-income country , peran Indonesia dalam KSS mulai berubah dari  negara  penerima  menjadi  salah  satu  negara “new emerging donors”, yang  secara konsisten  memberikan  bantuan  kerja  sama  teknik  maupun  hibah.  Sebagai  perwujudan diplomasi sebagai negara donor tersebut, pada tahun 2019 dibentuk Lembaga Dana Kerja Sama  Pembangunan  Internasional  (LDKPI)  atau  yang  dikenal  juga  sebagai Indonesia Agency  for  International  Development  (Indonesian  AID). Saat  ini,  program  unggulan KSS  Indonesia  mencakup:  (a)  agrikultur, food  security ,  dan  jaminan  sosial;  (b) manajemen bencana; (c) energi nuklir; (d) perdagangan dan industri; (e) pembangunan manusia; dan (f) infrastruktur.
Peran  KSS  di  tingkat  global  menjadi  semakin  penting,  terutama  ketika menghadapi berbagai ancaman non-tradisional seperti bencana alam dan sakit penyakit. Sebagai  bentuk  solidaritas,  Indonesia  turut  membantu  negara-negara  sahabat  yang tengah  menghadapi  kesulitan  yang  diakibatkan  oleh  bencana  alam,  krisis  kebutuhan primer, dan situasi akibat konflik. Indonesia telah berpartisipasi  memberikan bantuan kemanusiaan,  di  antaranya  12,9  ton  bahan  makanan  dan  minuman  serta  beberapa kebutuhan bagi korban bencana Topan Tropis Harold di Fiji tahun 2020, seperti tenda peleton, tenda regu, handuk, selimut untuk korban (Mulyana, 2022).
Ketika pandemi Covid-19 mewabah di seluruh dunia sejak tahun 2020, dampaknya sangat terasa pada sebagian besar sektor kehidupan masyarakat, seperti perekonomian, kesehatan, pariwisata, pendidikan, teknologi, dan sebagainya. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 oleh tiap negara  di  dunia.    Indonesia  menyumbangkan  100  ribu  dosis  vaksin  yang  dibuat  oleh Biofarma ke Nigeria tahun 2022 sebagai salah satu bentuk dukungan negara donor untuk penanggulangan pandemi Covid-19 (Kementerian Luar Negeri, 2022).
Keterlibatan  BUMN  Indonesia  sebagai  instansi  pelaksana  dalam  hal  bantuan pembangunan  infrastruktur  di  negara  penerima  bantuan,  turut  meningkatkan  profil pelaku  pelaku  usaha  Indonesia  di  negara  penerima.  Indonesia  turut  memberikan dukungan hibah bagi peningkatan kapasitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan  perekonomian  negara-negara  penerima  baik  melalui  mekanisme  kerja  sama Selatan-Selatan maupun Triangular (Kementerian Luar Negeri, 2022). Oleh sebab itu,
pelaksanaan  KSS  Indonesia  mendukung  pelaksanaan  kebijakan,  diplomasi  dan peningkatan  citra  positif  Indonesia  sesuai  dengan  kepentingan  strategis  Indonesia (Sukma, 2012).

## Pengembangan  Program  KSS  Indonesia  untuk  Mencapai  Tujuan  Pembangunan Global
Kerja sama Selatan-Selatan telah menjadi modalitas dan strategi yang vital bagi Indonesia untuk  berkontribusi  dalam  mewujudkan  pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Millennium ( Millennium  Development  Goals /MDGs)  yang  kemudian  berkembang  menjadi  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  ( Sustainable  Development  Goals/ SDGs). Millenium Development  Goals meliputi  aspek-aspek focused  on  human  development,  targeting developing  countries,  and  developed  by  experts .  Sedangkan Sustainable  Development Goals mencakup people, prosperity, planet, peace & partnership, targeting all countries (developed and developing countries), and developed by government, experts and civil society .
Program  KSS  dalam  SDG  selama  satu  dekade  terakhir  dapat  dibagi  ke  dalam  4 (empat) kategori orientasi atau klaster SDGs, yaitu: people (SDG 1-5), prosperity (SDG 6-10), planet (SDG 11-15), peace and partnership (SDG 16-17). Pada kategori people , program  pertama  yang  paling  banyak  berkontribusi  adalah  pada  SDG  4  ( Quality Education ) melalui  program  beasiswa  dengan  jumlah  peserta  mencapai  496  dari  219 negara.  Sedangkan program kedua adalah pada SDG 3 ( Good Health and Well-Being ) melalui  pelatihan  dengan  total  peserta  sebanyak  126  dari  30  negara.  Program  kedua adalah pada SDG 3 (Good Health and Well-Being) melalui pelatihan dengan total peserta sebanyak 126 dari 30 negara.

## Grafik 1 – Program KSS dalam People SDGs
Sumber: Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, BSKLN, Kementerian Luar Negeri, 2022.
Pada  kategori prosperity, program  pertama  dan  kedua  dengan  peserta  terbanyak pada  SDG  8  ( Decent  Work  and  Economic  Growth ).  Total  peserta  program  pertama pelatihan  mencapai  730  orang  dari  125  negara,  sedangkan  program  kedua  adalah lokakarya dengan peserta mencapai 436 orang dari 40 negara. Selain itu, terlihat bahwa SDG 9 ( Infrastructure, Industry, and Inovation ) cukup menonjol dalam jumlah peserta melalui program pelatihan dan lokakarya. Total peserta program pelatihan mencapai 427 orang  dari  57  negara.  Sedangkan  total  peserta  lokakarya  mencapai  237  orang  dari  48 negara.

## Grafik 2 - Program KSS dalam Prosperity SDGs
Sumber: Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, BSKLN, Kementerian Luar Negeri, 2022
Kategori planet memperlihatkan signifikansi yang merata pada tiap SDG. Namun demkian, signifikansi paling tinggi berada pada SDG 15 ( Life on Land ) melalui program pelatihan dengan total peserta 299 orang dari 77 negara. Di samping itu, SDG 14 ( Life Below Water ) yang dilakukan melalui program pelatihan juga memperoleh signifikansi tertinggi kedua dengan 142 peserta dari 55 negara.

## Grafik 3 - Program KSS dalam Planet SDGs
Sumber: Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, BSKLN, Kementerian Luar Negeri, 2022
Untuk  pencapaian  SDG  16  ( Peace,  Justice,  and  Strong  Institutions )  dan  17 ( Partnership for the Goals ) masih didominasi melalui program lokakarya dan pelatihan. Total  peserta  kedua  program  paling  banyak  berada  pada  SDG  17  dengan  total  peserta lokakarya 559 orang dari 47 negara, sedangkan total peserta pelatihan 473 orang dari 131 negara.  Namun  demikian,  program  lain  yang  juga  signifikan  selain  lokakarya  dan pelatihan adalah pengiriman tenaga ahli pada SDG 17. Total tenaga ahli mencapai 285 orang ke 7 negara.

## Grafik 4 - Program KSS dalam Peace & Partnership SDGs
Sumber: Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, BSKLN, Kementerian Luar Negeri, 2022.
Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa KSS Indonesia telah menjadi modalitas dan instrumen strategis untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millennium ( Millennium Development  Goals /MDGs),  yang  kemudian  dikembangkan  menjadi  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  ( Sustainable  Development  Goals/ SDGs).  Program unggulan  KSS  Indonesia  terkait  pencapaian  SDGs    mencakup:  (a)  agrikultur, food security , dan jaminan sosial; (b) manajemen bencana; (c) energi nuklir; (d) perdagangan dan  industri;  (e)  pembangunan  manusia;  dan  (f)  infrastruktur.  Program  KSS  Indonesia disusn  agar  memberikan  manfaat  politis  dan  ekonomi  langsung,  terlebih  pada  masa pemulihan  ekonomi  akibat  pandemi  COVID-19  yang  menjadi  tantangan  besar  bagi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) oleh setiap negara di dunia (Brands & Gavin, 2020; Zakaria, 2020).
Namun  demikian,  perlu  juga  melakukan  penyesuaian  antara  kebutuhan  negara penerima dengan kepentingan Indonesia. Indonesia harus mengembangkan sendiri cara pemberian  bantuan  kepada  negara  berkembang  yang  membutuhkan,  tidak  harus  selalu mencontoh negara lain ketika membantu Indonesia saat maih menjadi negara penerima bantuan. Kuncinya adalah berada di posisi penerima dan melihat kualitas seperti apa yang dirasa  akan  memuaskan  saat  Indonesia  mendapatkan  bantuan/hibah.  Di  masa  depan, penyelenggaraan  program-program  KSS  diharapkan  tidak  hanya  memberikan  manfaat politis  seperti  dukungan  bagi  kesatuan  NKRI,  tetapi  juga  dapat  memiliki  manfaat ekonomi langsung seperti membuka akses pasar dan peluang investasi bagi pelaku usaha
Indonesia  di  negara-negara  berkembang.  Secara  politis,  manfaat  KSS  bagi  Indonesia terkait  dengan  menjaga  kedaulatan  nasional  dan  stabilitas  kawasan,  memperkuat hubungan bilateral, meningkatkan kepemimpinan dan peran Indonesia di level regional dan  internasional,  dan  meningkatkan  citra  positif  Indonesia. Pada  bidang  ekonomi, program KSS Indonesia juga diharapkan dapat lebih membuka peluang perdagangan dan meningkatkan  kerja  sama  investasi  Indonesia,  serta  lebih  meningkatkan  ekspor  barang dan  jasa,  khususnya  dari  sektor  UMKM.  Selain  itu  secara  sosial  budaya,  berbagai program  KSS  Indonesia  juga  berkaitan  dengan  upaya  lebih  menciptakan foot  print Indonesia,  meningkatkan people-to-people  contact ,  meningkatkan  kerja  sama/promosi pariwisata, budaya dan pendidikan, serta kapasitas SDM dan teknologi Indonesia menjadi turut meningkat dan terekspos secara internasional.
Peningkatan  peran  non-pemerintah  dan  swasta  perlu  terus  didorong  untuk mendukung program KSS. Selama satu dekade KSS Indonesia, produk-produk dari aktor- aktor non-pemerintah dan swasta semakin banyak memainkan peran penting, sehingga ke depannya kolaborasi aktor-aktor ini perlu dikembangkan dengan aktor pemerintah.
Gambar 2 - Flagship Program KSS Indonesia (2010-2020)
Sumber: Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, 2021

## Tantangan ke Depan
LDKPI  sebagai  cikal  bakal Single  Agency bagi  KSS  Indonesia  ke  depannya  akan memegang  peranan  yang  semakin  vital.  Peran  LDKPI  sebagai  Badan  Layanan  Umum (BLU) diharapkan dapat menjadi lembaga pembangunan internasional yang independen dan memiliki kapasitas institusi, sumber daya manusia (SDM), serta keuangan. Dengan demikian,  diharapkan  sumber  pendanaan  KSS  Indonesia  tidak  lagi  bergantung  dari
Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan  Negara  (APBN).  Sumber  pendanaan  bagi  program KSS  ke  depan  direncanakan  menggunakan  pola  yang  mandiri  dan  berkesinambungan ( self-sustained ), di mana anggaran untuk pelaksanaan program KSS akan bersumber dari dana abadi untuk kerja sama pembangunan internasional ( endowment fund ).
Terkait  dana  pembangunan  internasional  yang  bersumber  dari  dana  abadi,  dana tersebut  diinvestasikan  dalam  sejumlah  instrumen  keuangan,  di  antaranya  surat  utang pemerintah. Pada tahun 2020 dan 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3 triliun dan  akan  terus  ditambah  hingga  mencapai  Rp.  10  triliun  di  tahun  2025.  Hal  ini  akan membuka peluang bagi Indonesia untuk memberikan bantuan/kerja sama yang nilainya cukup  besar,  serta  variasi  bentuk  bantuan/kerja  sama  yang  tidak  terbatas  pada penyelenggaraan program peningkatan kapasitas.
Dalam  formulasi  program,  kerja  sama  ekonomi  dapat  menjadi  prioritas  utama dengan  tetap  melakukan  penguatan  pada  sektor  kerja  sama  teknik,  politik  dan  sosial budaya, serta ilmu dan teknologi. Dengan adanya prioritas tersebut, perluasan program dapat  diberikan  beberapa  elemen  untuk  langsung  meningkatkan  kerja  sama  ekonomi dengan  target  jangka  pendek,  menengah,  dan  panjang.  Penyelenggaraan  program- program KSS diharapkan tidak hanya memberikan manfaat politis seperti dukungan bagi kesatuan NKRI, tetapi juga dapat memiliki manfaat ekonomi langsung seperti membuka akses  pasar  dan  peluang  investasi  bagi  pelaku  usaha  Indonesia  di  negara-negara berkembang.
Ke depannya, peran aktor-aktor non-pemerintah dalam KSS Indonesia juga perlu terus dikembangkan. Hal ini sedikit banyak telah dilakukan melalui penggunaan produk- produk  Indonesia  dan  keterlibatan  BUMN/perusahaan  Indonesia  dalam  beberapa program  KSS  Indonesia.  Peningkatan  peran  KSS  Indonesia  akan  membutuhkan penguatan  lembaga  otonom  yang  secara  khusus  dapat  melakukan  koordinasi  dan menggunakan kombinasi kapasitas Kementerian dan Lembaga pelaksana program KSS.
Tantangan  ke  depan  lainnya  adalah  bagaimana  melakukan  penguatan  strategi komunikasi KSS agar lebih dikenal publik (termasuk branding ), identifikasi kebutuhan mitra  dan  potensi  Pemerintah  RI  sehingga  memerlukan grand  design KSS  Indonesia, pencocokan  permintaan  dan  penawaran,  pengayaan  program),  dan  monitoring  dan evaluasi  kemanfaatan  yang  terintegrasi.  Untuk  itu,  perlu  dipikirkan  sejumlah  strategi terkait  upaya  melakukan:  (a)  penguatan  strategi  komunikasi  KSS  agar  lebih  dikenal
publik (termasuk branding ); (b) identifikasi kebutuhan mitra dan potensi Pemerintah RI sehingga perlu grand design KSS Indonesia; (c) penyocokan permintaan dan penawaran; (d) pengayaan program; dan (e) monitoring dan evaluasi kemanfaatan yang terintegrasi.
Salah  satu  mitra  KSS  Indonesia, Non-Aligned  Movement-Center  for  South-South Technical  Cooperation (NAM-CSSTC)  menyatakan  bahwa  NAM  CSSTC  merupakan salah  satu  mitra  pembangunan  Indonesia  untuk  kerja  sama  Selatan-Selatan  dan Triangular , dengan memberikan sejumlah beasiswa kepada negara-negara berkembang untuk  melanjutkan  studi  di  Perguruan  Tinggi  mitra  (UI,  UGM, Telkom  University , University  of  Bangladesh,  University  of  Sao  Paulo ).  Di  samping  itu,  NAM  CSSTC bekerja sama dengan Pemerintah RI memberikan pelatihan peningkatan kapasitas dengan sertifikat terakreditasi (Supraba, 2022).
NAM-CSSTC  didirikan  pada  Konferensi  NAM  ke-11  tahun  1995  di  Cartagena, Kolombia, atas prakarsa Brunei Darussalam dan Indonesia, dan dengan visi memperkuat kapasitas kolektif dan kemandirian negara berkembang. Jumlah program KSS yang telah dilaksanakan  NAM-CSSTC  adalah  130  program  dengan  melibatkan  perguruan  tinggi baik dalam dan luar negeri dan Kemlu. Pada 2012-2017 program diikuti 985 peserta dari 52  negara  dengan  capaian:  (a)  publikasi  artikel  ilmiah  terindeks  Scopus;  (b) demokratisasi;  (c)  pengurangan  pengangguran;  (d)  peningkatan  kesadaran  akan keberadaan  teknologi  medis;  dan  (e)  transfer  pengetahuan  teknik  untuk  tingkatkan pariwisata.
Pada  2018-2020  terjadi  peningkatan  69%  partisipasi  yaitu  1.580  peserta  dari  75 negara.  Hal  yang  berhasil  dicapai:  (a)  peningkatan  kapasitas  pengelolaan  produk perikanan;  (b)  peningkatan  hasil  pertanian  buah  dan  sayuran,  terutama  pertanian  yang membutuhkan sedikit air, ruang, dan hidroponik; (c) penyebarlusan platform basis data teknologi di Asia-Pasifik untuk hubungkan investor dengan pengguna potensial; dan (d) peningkatan  persiapan  dan  kesiapsiagaan  petugas  kesehatan  Timor-Leste.  Capaian kegiatan  pada  2021  yaitu  terdapat  13  program  diikuti  58  negara  (yang  paling  sering mengikuti adalah Kepulauan Solomon, India, Bangladesh, dan Fiji).
Skema  KSS  dan  Triangular  dapat  menjadi  alternatif  penguatan soft  power bagi Indonesia  untuk  meningkatkan  perannya  di  sesama  negara  berkembang.  Hal  ini  juga diungkapkan  oleh  mitra  kerja  sama triangular KSS  Indonesia. Advisor  for  Capacity Development for South-South and Triangular Cooperation, JICA, Tomoyuki Tada (2022)
dalam  salah  satu  kegiatan  webinar  nasional  menyatakan  bahwa  sejak  menjadi middle- income  country ,  Indonesia  telah  berkembang  menjadi “new  aid  donor” dengan memberikan bantuan kerja sama teknik maupun hibah. Selain itu juga disampaikan bahwa Jepang sebagai mitra pembangunan tradisional Indonesia saat ini juga memfokuskan pada kerja sama triangular untuk negara-negara berkembang dan kurang berkembang, dengan menggunakan expertise Indonesia.

## Masa Depan Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia
Kerja sama Selatan-Selatan telah menjadi alat yang sangat strategis bagi Indonesia untuk menunjukan perannya sebagai new emerging donors. Dengan posisi ini, Indonesia dapat melaksanakan  peran  gandanya  yaitu  sebagai  penerima  sekaligus  pemberi  bantuan. Peningkatan  peran  Indonesia  sebagai  pemberi  bantuan  diharapkan  dapat  memberikan manfaat bagi Indonesia.
Posisi  sebagai new  emerging  donors ini  akan  membuka  peluang  bagi  Indonesia untuk  memberikan bantuan/kerja sama yang nilainya cukup besar, serta variasi  bentuk bantuan/kerja  sama  yang  tidak  terbatas  pada  penyelenggaraan  program  peningkatan kapasitas.  Program-program  KSS  Indonesia  dapat  diperluas  sehingga  dapat  memenuhi kebutuhan  negara-negara  berkembang  yang  semakin  kompleks.  Kerja  sama  ekonomi dapat  menjadi  prioritas  utama  program  KSS  dengan  tetap  melakukan  penguatan  pada sektor kerja sama teknik, politik dan sosial budaya, serta ilmu dan teknologi.
Dalam salah satu kegiatan Focused Group Discussion (FGD) Refleksi Satu Dekade KSS  Indonesia,  berkenaan  dengan  Laporan  Tim  Kornas  KSS  Indonesia  di  Bandung tanggal  2-3  Desember  2021,  Tim  Kornas  KSS  Indonesia  menyatakan  dinamika perubahan arah program KSS di masa depan yang berkaitan dengan SDGs 2030 maupun kepentingan ekonomi Indonesia (Kementerian Sekretariat Negara, 2021; Putri, 2021).
Penyelenggaraan  program-program  KSS  diharapkan  tidak  hanya  memberikan manfaat  politis  seperti  dukungan  bagi  kedaulatan  NKRI,  tetapi  juga  dapat  memiliki manfaat  ekonomi  langsung  seperti  membuka  akses  pasar  dan  peluang  investasi  bagi pelaku usaha Indonesia di negara-negara berkembang. Ke depan, peran para aktor non- pemerintah dalam KSS Indonesia perlu terus dikembangkan. Hal ini sedikit banyak telah dilakukan melalui penggunaan produk-produk Indonesia dan keterlibatan BUMN/perusahaan Indonesia dalam beberapa program KSS Indonesia.

## Gambar 3 - Capaian Kerja Sama Selatan-Selatan
Sumber: Direktorat KSPI, Kementerian Luar Negeri, 2022.
Peningkatan peran KSS Indonesia tentunya perlu diikuti dengan penguatan lembaga otonom  yang  secara  khusus  dapat  mengoordinasikan  dan  mengombinasikan  kapasitas kementerian  dan  lembaga  pelaksana  program  KSS.  Peningkatan  peran  KSS  Indonesia diharapkan dapat mengokohkan posisi Indonesia sebagai new emerging donors sehingga dapat meningkatkan citra Indonesia di forum internasional (Wæver & Newmann, 1997).

## Simpulan
Kerja sama Selatan-Selatan merupakan salah satu prioritas nasional pada RPJMN 2020- 2024.  Manfaat  kerja  sama  Selatan-Selatan  bagi  Indonesia  antara  lain:  (a)  sebagai jembatan  antara  kebutuhan  penerima  manfaat  dan  kepentingan  Indonesia;  (b)  upaya meningkatkan citra positif Indonesia di kawasan dan global; (c) implementasi diplomasi ekonomi Indonesia. Pelaksanaan kerja sama Selatan-Selatan tidak dapat dilepaskan dari kiprah  diplomasi  Indonesia  melalui  Konferensi  Asia-Afrika  tahun  1955  yang menghasilkan  Dasasila  Bandung.  Kerja  sama  Selatan-Selatan  bertujuan  saling  berbagi pengetahuan,  keterampilan, expertise ,  dan  sumber  daya  untuk  menggapai  agenda pembangunan  dan  mencapai  kemandirian  bersama  yang  dilandasi  oleh  prinsip-prinsip solidaritas, kesetaraan, dan saling menguntungkan.
Pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 seperti saat ini, kerja sama Selatan- Selatan  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  bentuk  kerja  sama  pembangungan  yang
dapat menjadi sarana untuk pemulihan kondisi dan building back better dalam pencapaian target-target Tujuan Pembanguan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Pengembangan program kerja sama Selatan-Selatan Indonesia ke depan diharapkan lebih efektif dan berdampak positif serta memperkuat hubungan Indonesia dengan negara dan masyarakat penerima. Program  kerja  sama  Selatan-Selatan  Indonesia  akan  terus  berkembang  dan  diharapkan dapat  memperoleh  ide-ide  baru  mengenai  skema  kerja  sama  yang  dapat  dilaksanakan dengan mitra pembangunan. Program kerja sama Selatan-Selatan Indonesia terutama di bidang-bidang seperti: (a) agrikultur, food security , dan jaminan sosial; (b) manajemen bencana; (c) energi nuklir; (d) perdagangan dan industri; (e) pembangunan manusia; dan (f) infrastruktur dapat menjadi program unggulan KSS Indonesia ke depannya.
Selain  itu,  diharapkan  publik  dapat  mengetahui  berbagai  program  kerja  sama Selatan-Selatan  Indonesia    yang  selaras  dengan  agenda  pembangunan  berkelanjutan global. Selanjutnya, sebagai bagian dari pendekatan konstruktivisme dalam menjalankan diplomasi Indonesia dan upaya diplomasi ekonomi guna kepentingan nasional Indonesia, diperlukan juga upaya lebih  meningkatkan peran aktor non-pemerintah yang lebih aktif dan  dukungan  publik  atas  program  kerja  sama  Selatan-Selatan  Indonesia.  Diharapkan masyarakat, khususnya kalangan akademisi, dapat berperan lebih aktif dalam kerja sama Selatan-Selatan Indonesia, termasuk pengembangan program kerja sama Selatan-Selatan Indonesia ke depan.

## Daftar Pustaka
Brands, H., & Gavin, F. J. (2020). Covid-19 and World Order . Johns Hopkins University Press. https://doi.org/10.1353/book.77593
Dinnata, H. Z., & Nuraeni, N. (2020). Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular dalam Implementasi  Sustainable  Development  Goals  2030  oleh  ASEAN  (2015-2019).
Padjadjaran Journal of International Relations , 2 (2), 187.
https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26067
Fitriani,  &  Panduwinata,  V.  C.  (2018).  analisis  kinerja  kementerian  luar  negeri  (2015-
2018). CSIS Working Paper Series , 3 , 1–40.
Gewati, M. (2019). Wapres JK: Pendirian LDKPI Jadi Perwujudan “Diplomasi Tangan di Atas.” Kompas.com.
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/18/19244901/wapres-jk-pendirian- ldkpi-jadi-perwujudan-diplomasi-tangan-di-atas
Gilpin, J. M. (2000). The World Economy in the 21st Century . Princeton University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctv36zqhs
Griffiths, M. (1999). Fifty Key Thinkers in International Relations . Hadiwinata, B. S. (Bob S. (2017). Studi dan teori hubungan internasional : arus utama, alternatif, dan reflektivis .
Hakim, L., Mas’oed, M., & Sugiono, M. (Eds.). (2021). The Global South: Refleksi dan Visi Studi Hubungan Internasional . Gajah Mada University Press.
Haryono, E. (2019). Economic Diplomacy as Indonesian Foreign Policy Orientastion in 2015-2018 : Challenges and Opportunities. Global Strategis , 13 (2), 49–62. Hutabarat,  L.  (2005).  Analisis  Kebijakan  Luar  Negeri  dalam  Studi  Hubungan Internasional. Sociae Polites , 5 (22).
Hutabarat,  L.  (2018).  Diplomasi  Ekonomi  Indonesia  dan  Pasar  Prospektif  di  Kawasan Pacific Alliance: Studi Kasus Meksiko dan Chile. Jurnal Asia Pacific Studies , 2 (2),
161. https://doi.org/10.33541/japs.v2i2.806
John W. Creswell. (2008). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. (3rd ed.). Pearson Merril Prentice-Hall. Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2022).  Lembaga  Dana  Kerja  Sama Pembangunan Internasional. In Beranda . https://ldkpi.kemenkeu.go.id/page/tugas- dan-fungsi
Kementerian Luar Negeri. (2015). Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 .
Kementerian  Luar  Negeri.  (2016). Kerja  Sama  Selatan-Selatan  sebagai  Instrumen Kebijakan Luar Negeri Indonesia. . Kementerian Luar Negeri. (2020). Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024.
Kementerian Luar Negeri. (2022). Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional, . Kementerian  PPN/Bappenas.  (2010). Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJMN) 2010-2014 . Kementerian  PPN/Bappenas.  (2015). Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJMN) 2015-2019.
Kementerian  PPN/Bappenas.  (2020). Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJMN) 2020-2024.
Kementerian Sekretariat Negara. (2020). Laporan Tahunan Kerja Sama Selatan-Selatan Tahun 2019 . Kementerian Sekretariat Negara. (2021). Laporan Tahunan Kerja Sama Selatan-Selatan Tahun 2020 . Killian, P. M. E. (2022). ASEAN’s External Economic Relations and the Limits of Its Economic  Diplomacy. Intermestic:  Journal  of  International  Studies , 6 (2),  314. https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n2.4
Lee, D., & Hocking, B. (2010). Economic Diplomacy. In R. A. Denemark & R. Marlin- Bennett (Eds.), The International Studies Encyclopedia (pp. 1216–1227). Wiley- Blackwell.
Lee,  D.,  &  Hudson,  D.  (2004).  The  old  and  new  significance  of  political  economy  in diplomacy. Review of International Studies , 30 (3), 343–360. https://doi.org/10.1017/S0260210504006102
Lestari, D., Wibowo, K., Setiawan, S., & Setyawan, D. (Eds.). (2020). Dinamika kerja sama  ekonomi  dan  keuangan  regional  dan  bilateral  dalam  upaya  mewujudkan Indonesia maju 2045 . Gramedia Pustaka Utama. Masoed, M. (1994). Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi . LP3ES. Moons,  S.  J.  V.,  &  van Bergeijk,  P.  A.  G.  (2017).  Does  Economic  Diplomacy  Work? A Meta-analysis  of  Its  Impact  on  Trade  and  Investment. The  World  Economy , 40 (2), 336–368. https://doi.org/10.1111/twec.12392
Mulyana, Y. G. H. (2022). Webinar Nasional “Satu Dekade Kerja Sama Selatan-Selatan
Indonesia:  Kepemimpinan  Indonesia  dalam  Mendorong  Solusi  atas  Tantangan Bersama.” Universitas Muhammadiyah Malang. Nugroho, R. (2021). Foreign Policy: Menuju Kebijakan Luar Negeri Level 4 . PT. Elex Media Komputindo.
Putri, B. (2021). FGD Refleksi Satu Dekade KSS Indonesia. Bandung, 3 Desember 2021. Okano-Heijmans, M. (2011). Conceptualizing Economic Diplomacy:The Crossroads of International  Relations,  Economics,  IPE  and  Diplomatic  Studies. The  Hague Journal of Diplomacy , 6 (1–2), 7–36. https://doi.org/10.1163/187119111X566742
Okano-Heijmans, M.  (2012). Japan’s New Economic Diplomacy:  Changing Tactics or
Strategy? Asia-Pacific Review , 19 (1), 62–87.
https://doi.org/10.1080/13439006.2012.678628
Pujayanti, A. (2015). Kerja Sama Selatan-Selatan dan Manfaatnya bagi Indonesia. Jurnal Politica , 6 (1).
Rana, K. S. (2012). Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries. In K.  S.  Rana  (Ed.), The  New  Economic  Diplomacy:  Decision  Making  and Negotiations in International Relations (pp. 201–220). Ruggie,  J.  G.  (1998). Constructing  the  World  Polity  Essays  on  International Institutionalisation .  Routledge.
Sabaruddin,  S.  S.  (2017).  Grand  Design  Diplomasi  Ekonomi  Indonesia:  Sebuah Pendekatan  Indeks  Diplomasi  Ekonomi. Jurnal  Ilmiah  Hubungan  Internasional , 12 (1), 69. https://doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2545.69-90
Strange,  S.  (1992).  States,  firms  and  diplomacy. International  Affairs , 68 (1),  1–15. https://doi.org/10.2307/2620458
Sudaryono. (2021). Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method (2nd ed.). Rajawali Pers. .
Sugiyono.  (2006). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  dan  Penelitian  &  Pengembangan . Alfabeta.
Sukma, R. (2012). Soft Power and Public Diplomacy: The Case of Indonesia. In Lee. S. J. & J. Melissen (Eds.), Public Diplomacy and Soft Power in East Asia . Palgrave Macmillan.
Supraba,  N.  (2022). Webinar  Nasional  “Satu  Dekade  Kerja  Sama  Selatan-Selatan Indonesia:  Kepemimpinan  Indonesia  dalam  Mendorong  Solusi  atas  Tantangan Bersama . Universitas Muhammadiyah Malang, .
Suryokusumo, S. (2004). Praktik Diplomasi . STIH “IBLAM". Tada,  T.  (2022). Webinar  Nasional  “Satu  Dekade  Kerja  Sama  Selatan-Selatan Indonesia:  Kepemimpinan  Indonesia  dalam  Mendorong  Solusi  atas  Tantangan Bersama . Universitas Muhammadiyah Malang,. Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan. (2019). Kiprah Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan: Maju Bersama Menuju Dunia Yang Lebih Baik . PT. Pentas Grafika.
Umar  Suryadi  Bakry.  (2017). Dasar-dasar  hubungan  internasional (1st  ed.).  Desindo Putra Mandiri.
Viotti,  P.  R.,  &  Kauppi,  M.  V.  (1993). International  Relations  Theory:  Realism, Pluralism, Globalism. Macmillan Publishing Company. Wæver, O., & Newmann, I. B. (1997). The Future of International Relations: Masters in the Making . Routledge. Woolcock,  S.  (2012a). European  Union  Economic  Diplomacy:  The  Role  of  the  EU  in External Economic Relations . Ashgate Publishing Company.
Woolcock, S. (2012b). Multilevel Economic Diplomacy: The Case of Investment. In N. Bayne & S. Woolcock (Eds.), The New Economic Diplomac : Decision Making and Negotiation in International Economic Relations (2nd ed.). Ashgate.
Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan . Kencana.
Zakaria,  F.  (2020). Ten  Lessons  for  A  Post-PandemicWorld .  World.  W.W.  Norton  &
Company Ltd.