https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.

## KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGAJUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERKAWINAN

## Muhammad Akbar Syawal*, Fully Handayani**
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, kampus Universitas Indonesia, Depok 16424 E-mail: syawalakbar313@gmail.com, email.fullyhandayani@gmail.com Naskah diterima : 20/09/2021, revisi : 30/11/2021, disetujui 01/01/2022

## Abstrak
Syarat-syarat  perkawinan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  merupakan  hal  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon  pasangan  suami istri.  Manakala  syarat  tersebut  dilanggar  maka  perkawinan  mereka  dapat  dibatalkan sehingga  perkawinan  yang  terjalin  dianggap  tidak  pernah  ada.  Pendekatan  yuridis normatif  merupakan  metode  yang  digunakan  oleh  penulis  dengan  memperhatikan penggunaan  data  sekunder  dan  bahan-bahan  hukum  lainnya.  Fokus  penulisan  akan membahas kewenangan Jaksa dalam pembatalan perkawinan sesama jenis dan akibat hukumnya apabila pengajuan pembatalan perkawinan tersebut dikabulkan oleh Hakim. Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Jaksa  adalah  pejabat  yang  berwenang  untuk mengajukan pembatalan perkawinan sesama jenis manakala para pihak dan keluarga tidak  mengajukan  hal  tersebut.  Kewenangan  Jaksa  dalam  mengajukan  pembatalan perkawinan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia  beserta  aturan-aturan  turunannya.  Pembatalan perkawinan  sesama  jenis  antara  Muhlisin  bin  Kalamullah  dan  Mita  alias  Supriyadi sejatinya telah menghapuskan ikatan suami istri di antara mereka sehingga perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.
Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sesama Jenis, Jaksa.

## Abstract
The conditions of marriage stipulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage are things that must be fulfilled by prospective married couples. When these conditions are violated, their  marriage  can  be  annulled  so  that  the  marriage  is  considered  as  never  exist. Normative  juridical  approach  is  a  method  used  by  authors  with  regard  to  the  use  of secondary  data  and  other  legal  materials.  The  focus  of  the  writing  will  discuss  the authority  of  the  Prosecutor  in  the  annulment  of  same-sex  marriage  and  the  legal consequences if the marriage annulment application is granted  by the Judge. The study concluded  that  prosecutors are  authorized  to  file  same-sex  marriage  annulments when parties  and  families  do  not  file  it.  The  authority  of  the  Prosecutor  in  applying  for  the annulment of the marriage is based on the provisions of Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor of the Republic of Indonesia and its derivative rules. The annulment of same- sex  marriage  between  Muhlisin  bin  Kalamullah  and  Mita  alias  Supriyadi  has  actually abolished the bond of husband and wife between them so the marriage that has occurred is considered as never exist.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Key words: Annulment of Marriage, Same-Sex Marriage, Prosecutor.

## A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral yang terjalin antara seorang pria dengan seorang  wanita  dengan  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia.  Menjadi  suatu keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan perkawinan dengan memperhatikan syarat sah  dalam  melangsungkan  perkawinan  sebagaimana  dimuat  pada  ketentuan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Perkawinan”). Terjadinya perkawinan sesama jenis  justru memperlihatkan bahwa kedua mempelai sejatinya telah melanggar syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.  Manakala  hal  tersebut  terjadi,  maka  pembatalan  perkawinan  merupakan suatu konsekuensi mutlak yang harus diterima oleh para pihak.
Suatu perkawinan batal tidak dengan sendirinya terjadi. 1 Pembatalan perkawinan justru  dilakukan  melalui  permohonan  pembatalan  perkawinan  pada  kepaniteraan pengadilan  negeri  maupun  pengadilan  agama  setempat. 2 Melalui  ketentuan  Pasal  23 Undang-Undang Perkawinan, maka para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, serta pejabat yang ditunjuk pada ayat (2) Pasal 16 Undang-undang Perkawinan dan  setiap  orang  yang  mempunyai  kepentingan  hukum  secara  langsung  terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu adalah pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan khususnya dalam ini ialah perkawinan sesama jenis.
Muara perkawinan sesama jenis yang menggemparkan publik terjadi di pertengahan tahun  2020.  Perkawinan  sesama  jenis  tersebut  dilaksanakan  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  dengan  melibatkan  Mita  alias  Supriyadi  dan  Muhlisin  bin  Kalamullah. 3 Atas  tipu muslihat  Mita,  Muhlisin  telah  menjalin  hubungan  suami  istri  tanpa  menyadari  bahwa pasangannya merupakan seorang pria. Awal bulan Juni 2020 tepatnya tanggal 2 Juni 2020 adalah  hari  perkawinan  kedua  mempelai. 4 Kejaksaan  Negeri  Mataram  melalui  register Perkara  Nomor  540/Pdt.G/2020/PA/GM  telah  mengajukan  permohonan  pembatalan perkawinan  kepada  Pengadilan  Agama  Giri  Menang,  Kabupaten  Lombok  Barat  atas perkawinan yang dilangsungkan oleh Mita dan Muhlisi. 5
Perwakilan Kejaksaan Negeri Mataram, Nanang Sigit Yulianto dalam konferensi pers pada  Gedung  Kejaksaan  Tinggi  Nusa  Tenggara  Barat,  menerangkan  bahwa  permohonan pembatalan  perkawinan  dilaksanakan  atas  dasar  ketentuan  Pasal  26  ayat  (1)  Undang- Undang Perkawinan dan setelah dilakukan penelusuran secara mendalam ditemukan fakta
1 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 231.
2 Merdiyah  dan  Azhari  Yahya,  “Kewenangan  Kejaksaan  dalam  Mengajukan  Permohonan  Pembatalan Perkawinana (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar,” Legitimasi Vol. 7 (1): 108-129.
3 CNN, “Kejaksaan Ajukan Pembatalan Pernikahan Sesama Pria di NTB,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617121224-12-514228/kejaksaan-ajukan-pembatalan- pernikahan-sesama-pria-di-ntb, diakses 1 September 2021.
4 Tiffany  Marantika  Dewi,  “Pengakuan  Mit  yang  Nikahi  Sesama  Jenis,  Dipaksa  Pasangan  hingga  Ingin Putus:  Bilang  Mau  Bunuh  Diri,”  https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/10/pengakuan-mit-yang- nikahi-sesama-jenis-dipaksa-pasangan-hingga-ingin-putus-bilang-mau-bunuh-diri, diakses 1 September 2021.
5 Detiknews,  “Heboh  ‘Istri’  Ternyata  Pria  di  NTB,  Jaksa  Ajukan  Pembatalan  Perkawinan” https://news.detik.com/berita/d-5056729/heboh-istri-ternyata-pria-di-ntb-jaksa-ajukan-pembatalan- perkawinan/1, 17 Juni 2020.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
bahwa identitas Mita sejatinya ialah Supriyadi sehingga perkawinan  yang terjalin antara Mita dan Muhlisin telah nyata merupakan perkawinan sesama jenis yang tidak dibenarkan dalam hukum positif Indonesia 6

## B. Metode Penelitian
Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  menjadi  fokus  dalam penelitian  ini.  Sementara  data  sekunder  merupakan  data  yang  menjadi  acuan  penulisan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengidentifikasi dan menganalisis  berbagai  data  sekunder  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan dibahas  dalam  penelitian  ini. Dalam  penelitian  ini, rancangan  penelitian  yang  digunakan adalah “ case study design ” yakni penelitian untuk mencari data secara utuh dan menyeluruh serta  terintegrasi.  Data  yang  diperoleh  dari  kegiatan  pengumpulan  data  melalui  studi kepustakaan  diperiksa  dan  dijaga  konsistensinya  antara  data  yang  satu  dengan  yang lainnya. Data akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

## C. Pembahasan

## 1. Kewenangan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan
Lahirnya  putusan  Pengadilan  Negeri  maupun  Putusan  Pengadilan  Agama tentang pembatalan perkawinan membawa kedudukan perkawinan yang sebelumnya diakui  secara  hukum  berubah  menjadi  hubungan  perkawinan  yang  seolah-olah  tidak pernah terjadi. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan bagi mereka yang dengan tegas diamanatkan pada ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dengan mana Jaksa merupakan salah satu pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan tersebut. Sehingga diluar pihak-pihak  yang  ditentukan  dalam  Pasal  23  dan  Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan,  sejatinya  adalah  pihak  yang  tidak  berwenang  untuk  mengajukan permohonan  pembatalan  perkawinan  pada  pengadilan  setempat,  baik  itu  kepada Pengadilan  Negeri  maupun  Pengadilan  Agama  yang  disesuaikan  dengan locus perkawinan.
Sebagai pejabat fungsional, Jaksa diberikan kewenangan selaku penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap dan wewenang lain yang  melekat  pada  dirinya  sebagaimana  aturan  perundang-undangan  memberikan kewenangan tersebut. Pandangan awam yang memfokuskan bahwa kewenangan Jaksa hanya dalam bidang hukum pidana adalah pendapat yang keliru sebab ia juga diberikan kewenangan  baik  dalam  ranah  hukum  perdata  maupun  hukum  tata  usaha  negara. Kedudukannya dalam bidang hukum perdata maupun hukum tata usaha negara telah ditegaskan  melalui  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  “Undang-Undang  Kejaksaan”) khususnya pada Pasal 30 ayat (2) yang menegaskan bahwa baik di dalam maupun di luar pengadilan kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak atas nama negara atau
6 Friska Yolandha,
“Besok,
Sidang Pernikahan
Sesama Jenis di NTB,”
https://republika.co.id/berita/qd5l3p370/besok-sidang-pernikahan-sesama-jenis-di-ntb,  diakses  1  September 2021.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
pemerintah dalam menangani kasus-kasus perdata maupun kasus yang menjadi lingkup tata usaha negara.
Terkait  pembatalan  perkawinan  yang  merupakan  ranah  hukum  perdata,  andil Jaksa  dalam  bidang  ini  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PER- 025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan  Tata  Usaha  Negara  (selanjutnya  disebut  “Perja  25/2015”).  Pada  Bab  II  tentang Penegakan  Hukum  Lampiran  Perja  25/2015  ditegaskan  bahwa  kewenangan  untuk melakukan  pembatalan  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  dengan  tidak mengindahkan syarat yang dimuat dalam hukum positif Indonesia dilekatkan kepada Jaksa  Pengacara  Negara.  Jaksa  selaku  penegak  hukum  akan  memohonkan  gugatan pembatalan  perkawinan  ke  pengadilan  atas  perkawinan  yang  melanggar  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Mekanisme  permohonan  pembatalan  perkawinan dalam Perja 25/2015 memuat poin-poin berikut:
1. Pengumpulan data secara aktif dilakukan oleh Jaksa melalui internal kejaksaan maupun pihak eksternal yang melibatkan instansi serta masyarakat sekitar.
2. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, wali nikah  yang  tidak  berwenang,  serta  perkawinan  yang  dilangsungkan  tanpa kehadiran  dua  orang  saksi  adalah  ranah  yang  melekat  pada  Jaksa  untuk memohon pembatalan perkawinan.
3. Pembatalan Perkawinan diajukan oleh Jaksa melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan  Agama locus perkawinan  dilangsungkan  atau  tempat  kediaman kedua mempelai dan tempat tinggal salah satu pihak apabila kedua belah pihak berada dalam wilayah yang berbeda.
4. Permohonan  pembatalan  perkawinan  yang  diajukan  oleh  Jaksa  dilakukan dengan  mengindahkan  tata  cara  yang  diatur  sesuai  dengan  hukum  acara Indonesia.
Pengetahuan Jaksa mengenai pelanggaran hukum atas pelaksanaan perkawinan ditemuinya  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Pengetahuannya  secara langsung  dimaknai  bahwa  Jaksa  sendirilah  yang  menemukan  adanya  pelanggaran terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para pihak, sementara keterangan dari  pihak  yang  bersangkutan  langsung  atau  pihak  yang  mengetahui  perkawinan tersebut merupakan pengetahuan Jaksa  yang  digolongkan sebagai pengetahuan  tidak langsung. Keterangan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Jaksa harus disertai bukti-bukti yang cukup bahwa terlaksananya perkawinan telah nyata melanggar hukum positif Indonesia sebagaimana dimuat pada Undang-Undang Perkawinan beserta aturan turunannya. Oleh karena perkara pembatalan perkawinan merupakan lingkup hukum perdata,  maka  Jaksa  dalam  permohonan  pembatalan  perkawinan  bertindak  selaku pemohon  sementara  pasangan  suami  istri  yang  dimohonkan  pembatalan perkawinannya memegang peranan sebagai termohon. Dengan  merujuk  ketentuan  Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan, apakah  aturan  tersebut  secara  terbatas  menentukan  kewenangan  Jaksa  dalam  ranah perkawinan di Indonesia atau seluruh hal ihwal yang berkaitan dengan perkawinan pula menjadi  kewenangan  Jaksa?  Apabila  kita  telaah  lebih  dalam  bunyi  Pasal  26  ayat  (1) Undang-Undang  Perkawinan,  maka  kewenangan  Jaksa  dalam  mengajukan  gugatan pembatalan  perkawinan  kepada  pengadilan  hanya  sebatas  pada  ketidakwenangan Pegawai Pencatat Perkawinan yang melangsungkan perkawinan, ketiadaan wali nikah yang  sah,  atau  perkawinan  yang  dilangsungkan  tanpa  kehadiran  dua  orang  saksi.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Demikian  menggambarkan  bahwa  pembatalan  perkawinan  sesama  jenis  tampaknya bukanlah kewenangan Jaksa untuk memohonkan pembatalan perkawinan tersebut.
Manakala  perkawinan  sesama  jenis  terjadi  di  Indonesia  lantas  siapakah  pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan? Merujuk ketentuan Pasal 23  huruf  d  Undang-Undang  Perkawinan, beleid tersebut  hanya  menerangkan  bahwa akan diatur lebih lanjut pejabat yang dilekatkan kewenangan pembatalan perkawinan, namun  hingga  saat  ini  ketentuan  tersebut  belum  juga  diterbitkan  bahkan  dalam Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum Islam  khususnya  ketentuan  Pasal  73  huruf c  (selanjutnya  disebut  “Kompilasi  Hukum Islam”)  hanya  menegaskan  bahwa  kewenangan  pejabat  untuk  memohonkan pembatalan  perkawinan  dilekatkan  pada  pejabat  yang  secara  langsung  mengawasi pelaksanaan perkawinan tersebut.
Atas  keraguan  yang  terjadi  dalam  hukum  perkawinan,  maka  sepantasnya Jaksalah  yang  diberikan  kewenangan  dalam  memohonkan  pembatalan  perkawinan sesama  jenis  manakala  pihak-pihak  yang  terlibat  langsung  dalam  perkawinan  tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Sejalan dengan fungsi Jaksa sebagai pembela  kepentingan  negara  atas  pelanggaran  hukum  yang  terjadi  dalam  ranah perdata, pidana,  serta tata usaha negara dan fungsi Jaksa memelihara ketertiban dan ketenteraman  umum,  maka  sepatutnya  kewenangan  tersebut  dilekatkan  pada  Jaksa. Terang  pula  bahwa  ketentuan  Pasal  30  ayat  (3)  huruf  e  Undang-Undang  Kejaksaan menegaskan  bahwa  Kejaksaan  turut  menyelenggarakan  segala  kegiatan  pencegahan penodaan agama yang dapat mencederai ketenteraman masyarakat.
Perkawinan sesama jenis yang terjadi di Nusa Tenggara Barat antara Mita dan Muhlisin pada tanggal 2 Juni 2020 telah terang menodai syariat agama Islam yang dianut oleh kedua belah pihak. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan  tegas  menyatakan  bahwa  perkawinan  hanya  dapat  dilangsungkan  antara seorang pria dengan seorang wanita, maka terlaksananya perkawinan antara seorang pria  dengan  seorang  pria  secara  nyata  menyimpangi  ketentuan  Undang-Undang Perkawinan  dan  tindakan  demikian  tidak  dapat  dibenarkan  sama  sekali. Perkawinan antara Mita dan Muhlisin merupakan perkawinan yang tidak sah karena dilangsungkan tanpa  mengindahkan  hukum  agama  Islam  yang  dianut  oleh  kedua  mempelai, sejalan dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  telah  menjabarkan bahwa perkawinan sah manakala dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan  kedua  belah  pihak.  Dalam  padangan  hukum  Islam,  perkawinan  sesama jenis merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan. Ayat 54 dan 55 Surah An-Naml dan ayat  165  hingga  168  Surah  Asy-Syu’ara  secara  tegas  melarang  persetubuhan  sesama jenis  karena  melakukan  hubungan  intim  sesama  jenis  tergolong  pada  perbuatan  keji yang  tidak  diridai  oleh  Yang  Maha  Kuasa.  Ini  berarti  bahwa  tindakan  persetubuhan sesama  jenis  saja  telah  digolongkan  sebagai  perbuatan  yang  sangat  hina  apalagi melangsungkan  perkawinan  sesama  jenis  jelas  merupakan  tindakan  yang  tidak  ada pembenarannya dalam konteks hukum Islam.
Oleh  karena  itu,  Jaksa  dalam  memohonkan  pembatalan  perkawinan  pada pengadilan setempat tidak terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan di hadapan wali nikah yang tidak sah, perkawinan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang atau perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah memuat hal tersebut. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkenan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) serta Pasal 23 huruf d Undang-Undang Perkawinan yang tidak memberikan
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
gambaran  nyata  mengenai  pejabat  manakah  yang  berwenang  melayangkan permohonan  pembatalan  perkawinan  lebih  khusus  permohonan  pembatalan perkawinan  sesama  jenis,  maka  Jaksa  sejatinya  merupakan  pejabat  yang  tepat  untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di muka pengadilan.
Dikemudian  hari  ketika  Jaksa  menemukan  kasus  serupa  dan  dari  perkawinan tersebut telah dibuat suatu akta notariil maka Jaksa tidak hanya memohonkan putusnya ikatan perkawinan di antara mereka. Jaksa patut pula untuk mengajukan pembatalan atas  akta  yang  telah  dibuat  oleh  Notaris  sebab  perjanjian  tersebut  melanggar  syarat subjektif  mengenai  kesepakatan  dan  syarat  objektif  berupa  sebab  yang  halal  dalam ketentuan  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut sebagai “KUH Perdata”) yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan baik. 7
Walau  pada  tanggal  15  November  1995,  melalui  Putusan  Kasasi  Nomor  196 K/AG/1994, di mana telah terjadi perkawinan yang dilaksanakan oleh wali hakim yang tidak berwenang karena daerah asal wali tidak sesuai dengan tempat tinggal mempelai wanita,  Mahkamah  Agung  selaku  peradilan  tingkat  kasasi  menerangkan  bahwa permohonan  yang  diajukan  oleh  Jaksa  adalah  tindakan  yang  kurang  tepat  sebab  ia bukanlah  pejabat  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  maupun Kompilasi Hukum Islam. 8 Keputusan Hakim Agung mengenai ketidakwenangan Jaksa menurut pendapat penulis tidak dapat dijadikan sebagai acuan mutlak bagi Jaksa untuk tidak  memohonkan  pembatalan  perkawinan  yang  secara  nyata  melanggar  ketentuan hukum  perkawinan  dikemudian  hari.  Putusan  tersebut  hanya  sebatas  yurisprudensi dengan hierarki yang tidak dapat mengesampingkan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  menjabarkan  mana  saja  hierarki perundang-undangan  Indonesia.  Sehingga  secara  prosedural  Putusan  Kasasi  Nomor 196 K/AG/1994 tidaklah mengikat Jaksa untuk mencegahnya melakukan permohonan pembatalan perkawinan sesama jenis dalam sistem peradilan Indonesia.

## 2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis
Konstitusi  Indonesia  tidaklah  melepaskan  unsur  keagamaan  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara. 9 Sebagai  konsekuensinya  maka  aturan  hukum  yang diciptakan akan merujuk nilai-nilai keagamaan demi terwujudnya kemaslahatan hidup bersama.  Berbicara  mengenai  perkawinan,  salah  satu  unsur  perkawinan  yang disebutkan  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan  adalah  perkawinan dilangsungkan  oleh  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri. Perkawinan adalah institusi yang hanya melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan  seorang  perempuan. 10 Penjelasan  Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan  juga menyatakan  bahwa  membentuk  keluarga  yang  bahagia  rapat  hubungannya  dengan
7 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17.
8 Darsi et. al , “Kedudukan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 Undang Undang No. 1 Tahun 1974),” Al-Qishthu Vol. 5 (2): 31-36.
9 Otong Syuhada, “Perkawinan Sejenis dalam Presfektif Aliran Eksistensialisme Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia,” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 (1): 87-102.
10 Mulyono,  “Perkawinan Lesbian, Gay,  Biseksual,  dan  Transgender  dalam  Perspektif Hukum Islam  dan Hukum Positif,” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol. 4 (1): 101-124.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
keturunan,  yang  menjadi  salah  satu  tujuan  perkawinan  di  mana  pemeliharaan  dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.
Islam  selalu  memuliakan  martabat  manusia  dengan  menjaga  prinsip-prinsip kebaikan  dan  salah  satu  kebaikan  ialah  menjauhi  perkawinan  sesama  jenis  sebab perilaku tersebut akan merusak keberlangsungan sistem keluarga dan masyarakat,  di samping  itu  hubungan  sesama  jenis  tidak  akan  menghasilkan  pola  reproduksi  yang sehat. 11 Menurut Saidus Syahar, syarat perkawinan sejatinya hendak memberi jaminan bahwa tidak terjadi lagi paksaan dalam perkawinan 12 dan sekalipun perkawinan yang telah  terjalin  antara  Mita  dan  Muhlisin  tidak  didasari  adanya  paksaan  namun pembatalan  perkawinan  mereka  sah  oleh  karena  adanya  penyimpangan  dalam hubungan mereka.
Undang-Undang Perkawinan tidaklah memerikan pengertian khusus mengenai pembatalan  perkawinan,  namun  dalam  berbagai  literatur  pembatalan  perkawinan dimaksudkan sebagai peniadaan hubungan hukum antara suami istri yang sebelumnya ada  menjadi  seolah-olah  tidak  pernah  ada.  Melalui  pembatalan  perkawinan  kedua mempelai  dianggap  tidak  pernah  kawin  dan  mereka  tidak  pernah  berkedudukan sebagai  suami  istri. 13 Istilah  batalnya  perkawinan  menurut  para  ahli  terlihat  kurang tepat digunakan dan sebagai penggantinya istilah perkawinan dapat dibatalkanlah yang diilhami oleh sebagian besar sarjana hukum. Dalam ketentuan Pasal 85 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata,  berlaku  asas  bahwa  tiada  perkawinan  yang  batal  dengan sendirinya  atau  batal  demi  hukum  melainkan  perkawinan  tersebut  dimohonkan pembatalan kepada Hakim di pengadilan setempat.
Menurut  R.  Soetojo  Prawirohamidjojo,  kata  dapat  dalam  ketentuan  Pasal  22 Undang-Undang  Perkawinan  tidak  bisa  dipisahkan  dari  kata  dibatalkan  yang  berarti bahwa  perkawinan  itu  mula-mulanya  adalah  perkawinan  yang  sah,  namun  berubah menjadi perkawinan yang batal atas dasar putusan pengadilan sebagai lawan batal demi hukum. 14 Sehingga  suatu  perkawinan  ada  yang  bisa  dibatalkan  dan  ada  yang berlegalitas penuh untuk dipertahankan, atau dengan perkataan lain perkawinan yang sah tidak bisa dibatalkan, sementara perkawinan yang keabsahannya diragukan dapat dibatalkan.
Islam  mengenal  berbagai  macam  larangan  perkawinan,  larang-larangan  yang dimaksud di antaranya adalah:
1. Hubungan kekeluargaan yang dekat;
2. Wanita yang masih dalam masa tunggu;
3. Wanita yang masih berstatus sebagai pasangan orang lain;
4. Seorang  pria  yang  telah  memiliki  empat  istri  dan  hendak  melangsungkan perkawinan kelima; dan
5. Perkawinan yang berjenis kelamin sama.
Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Mr. Asser Scholten, menurut beliau ada  beberapa  kejadian  perkawinan  dengan  sendirinya  dapat  batal  atau  batal  demi hukum.  Ia  mendalilkan  bahwa  pengantin  yang  dikawinkan  oleh  Catatan  Sipil  dengan
11 Ibid.
12 Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia,” Al Adl Vol 7 (13): 21-31.
13 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia , ed. 1, cet. 3 (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2015), hlm.70.
14 Ibid., hlm. 72
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
jenis kelamin yang sama adalah perkawinan yang batal demi hukum. 15 Sehingga tidak perlu diajukan pembatalan kepada pengadilan untuk memutus hubungan suami istri di antara pihak yang melangsungkan perkawinan sejenis itu. Namun, Mr. Asser Scholten menambahkan  bahwa  sekalipun  dalam  kenyataannya  perkawinan  tersebut  bukanlah perkawinan  yang  sah,  oleh  karena  pelaksanaannya  dilalui  dengan  formalitas  yuridis tertentu,  maka  untuk  menghilangkan  formalitas  tersebut  perkawinan  harus  tetap dibatalkan  melalui  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Hal  tersebut sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  28  Undang-Undang  Perkawinan  dengan  penegasan bahwa  batalnya  perkawinan  berlaku  setelah  pengadilan  memutuskan  pembatalan hubungan suami istri antara para pihak.
Dalam  kasus  yang  melibatkan  Mita  dan  Muhlisin,  pengajuan  permohonan pembatalan perkawinan yang dilayangkan pihak Kejaksaan kepada Pengadilan Agama Giri  Menang  merupakan  tindakan  yang  tepat,  sebab  prosesi  perkawinan  tersebut tunduk pada hukum Islam serta dilangsungkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka pengajuan permohonan kepada Pengadilan Agama Giri Menang adalah prosedur yang sejalan  dengan  hukum  positif  Indonesia.  Sekalipun  pembatalan  perkawinan  telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan, sejatinya keputusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap:
1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami  istri  yang  bertindak  dengan  itikad  baik,  kecuali  terhadap  harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; serta
3. Orang ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik. Mengenai  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan,  telah  terang  bahwa perkawinan  sesama  jenis  antara  Mita  dan  Muhlisin  tentu  tidak  ada  berdampak  pada keturunan  mereka.  Perkawinan  yang  dilakukannya  jelas  tidak  akan  melahirkan keturunan  sebab  keduanya  berjenis  kelamin  sama  dan  tidak  memungkinnya  adanya proses  reproduksi  sempurna  dalam  hubungan  mereka.  Singkatnya  hubungan perkawinan  yang  terjalin  antara  Mita  dan  Muhlisin  juga  belum  menciptakan  adanya harta bersama di antara para pihak dan perkawinan yang terjalin tidaklah melibatkan pihak  ketiga  lebih  jauh  sehingga  perkawinan  sesama  jenis  antara  Mita  dan  Muhlisin sejatinya  tidak  membawa  dampak  apa  pun  pada  pihak-pihak  yang  secara  tegas dilindungi dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
Dengan demikian, akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan antara Mita dan Muhlisin hanya menyangkut putusnya hubungan suami istri di antara para pihak. Sementara  hal-hal  yang  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan, tidak  satu  pun  mencederai  pihak-pihak  yang  ditentukan  dalam  pasal  tersebut.  Atas dasar  putusan  Pengadilan  Agama  Giri  Menang,  maka  hubungan  antara  Mita  dan Muhlisin dianggap tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah tersebut dianggap tidak  pernah  ada.  Apabila  dalam  perkawinan  antara  Mita  dan  Muhlisin  telah  dibuat suatu perjanjian notariil, maka perjanjian perkawinan tersebut sebaiknya dimohonkan pula pembatalannya oleh Jaksa sehingga batalnya perkawinan tidak hanya menyangkut putusnya  ikatan  perkawinan  Mita  dan  Muhlisin,  pembatalan  perkawinan  juga membawa akibat batalnya perjanjian kawin di antara mereka.

## D. Simpulan dan Saran
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Atas  keraguan  yang  terjadi  dalam  hukum  perkawinan  khususnya  mengenai pembatalan  perkawinan  sesama  jenis,  maka  sepantasnya  Jaksalah  yang  diberikan kewenangan dalam memohonkan pembatalan perkawinan tersebut manakala pihak-pihak yang  terlibat  langsung  dalam  perkawinan  tidak  mengajukan  permohonan  pembatalan perkawinan.  Sejalan  dengan  fungsi  Jaksa  sebagai  pembela  kepentingan  negara  atas pelanggaran hukum yang terjadi dalam ranah perdata, pidana, serta tata usaha negara dan fungsi  Jaksa  memelihara  ketertiban  dan  ketenteraman  umum,  maka  sepatutnya kewenangan  permohonan  pembatalan  perkawinan  sesama  jenis  dilekatkan  pada  Jaksa. Terang  pula  bahwa  ketentuan  Pasal  30  ayat  (3)  huruf  e  Undang-Undang  Kejaksaan menegaskan  bahwa  Kejaksaan  turut  menyelenggarakan  segala  kegiatan  pencegahan penodaan agama yang dapat mencederai ketenteraman masyarakat.
Akibat  hukum  terhadap  pembatalan  perkawinan  antara  Mita  dan  Muhlisin  hanya menyangkut putusnya hubungan suami istri di antara para pihak. Sementara hal-hal yang diatur  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan,  tidak  satu  pun  mencederai pihak-pihak yang ditentukan dalam pasal tersebut. Atas dasar putusan Pengadilan Agama Giri Menang, maka hubungan antara Mita dan Muhlisin dianggap tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah tersebut dianggap tidak pernah ada.
Menurut  pendapat  penulis,  perlu  diadakan  penegasan  dalam  Undang-Undang Perkawinan bahwa dalam hal ihwal terjadi penyimpangan perkawinan dan tidak ada satu pun  pihak  yang  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan,  maka  Jaksalah  yang berwenang  untuk  mengambil  tindakan  tegas  untuk  mengajukan  pembatalan  tersebut. Sehingga aturan dalam Undang-Undang Perkawinan perlu dilakukan suatu pembaharuan guna  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  pelaksanaan  perkawinan  di  Indonesia khususnya  mengenai  pembatalan  perkawinan  yang  menyimpang  dari  hukum  positif Indonesia.

## E. Ucapan Terima Kasih
Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah S.W.T yang selalu memberi kesehatan dan kemudahan dalam pengerjaan naskah ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada orang tua penulis yang selalu mendoakan  dan  memberi  dukungan  kepada  penulis  sehingga  naskah  ini  dapat  penulis selesaikan.  Terakhir,  ucapan  terima  kasih  penulis  terhadap  Redaksi  Jurnal  Pakuan  Law Review yang bersedia menerbitkan artikel ini  agar dapat digunakan oleh berbagai pihak guna kepentingan dalam bidang akademik khususnya dalam bidang hukum.

## F. Biodata Singkat Penulis
Muhammad  Akbar  Syawal,  merupakan  mahasiswa  pasca  sarjana,  Program  Kenotariatan, Universitas  Indonesia,  dan  telah  menyelesaikan  pendidikan  S1  Ilmu  Hukum  pada almamater  tersebut.  Penulis  lahir  di  Ambon,  pada  tanggal  6  Februari  1998  dan  saat  ini penulis  bekerja  sebagai  salah  satu  Staf Research  and  Development yang  berfokus  dalam penyediaan jasa elektronik khususnya penyedia peraturan perundang-undangan. Fully  Handayani,  lahir  di  Jakarta,  pada  tanggal  17  Desember  1979,  penulis  merupakan Dosen  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Program  Vokasi  Ilmu  Administrasi Universitas Indonesia, dan Akademi Imigrasi dengan gelar Doktor yang diraih oleh penulis di  tahun  2021  melalui  studinya  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia.  Selain  aktif mengajar, penulis juga menjabat selaku Notaris/PPAT Kabupaten Tangerang dan memiliki peranan  penting  dalam  berbagai  organisasi  wilayah  maupun  pusat.  Melalui  keahlian
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
penulis pada bidang perjanjian, wanprestasi, dan kenotariatan, penulis acap kali bertindak sebagai ahli dalam persidangan di pengadilan.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.

## DAFTAR PUSTAKA
Arto, A. Mukti. (2008). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
CNN.  (2020). Kejaksaan  Ajukan  Pembatalan  Pernikahan  Sesama  Pria  di  NTB .  Diakses  di https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617121224-12-514228/kejaksaan- ajukan-pembatalan-pernikahan-sesama-pria-di-ntb tanggal 1 September 2021.
Darmabrata,  Wahyono.  &  Surini  Ahlan  Sjarif.  (2015).  Hukum  Perkawinan  dan  Keluarga  di Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Darsi.  (2017). Kedudukan  Jaksa  dalam  Pembatalan  Perkawinan  (Studi  Pasal  26  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974). Al-Qishthu . 5 (2): 31-36.
Detiknews. (2020). Heboh ‘Istri’ Ternyata Pria di NTB, Jaksa Ajukan Pembatalan Perkawinan . Diakses  di  https://news.detik.com/berita/d-5056729/heboh-istri-ternyata-pria-di-ntb- jaksa-ajukan-pembatalan-perkawinan/1 tanggal 1 September 2021.
Dewi, Tiffany Marantika. (2020). Pengakuan Mita yang Nikahi Sesama Jenis, Dipaksa Pasangan hingga
Ingin Putus: Bilang Mau Bunuh Diri . Diakses di https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/10/pengakuan-mit-yang-nikahi- sesama-jenis-dipaksa-pasangan-hingga-ingin-putus-bilang-mau-bunuh-diri  tanggal  1 September 2021.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Merdiyah  &  Yahya,  A.  (2018).  Kewenangan  Kejaksaan  dalam  Mengajukan  Permohonan Pembatalan  Perkawinan  (Suatu  Penelitian  di  Kabupaten  Aceh  Besar. Legitimasi .  7  (1): 108-129.
Mulyono.  (2019).  Perkawinan  Lesbian,  Gay,  Biseksual,  dan  Transgender  dalam  Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam . 4 (1): 101-124.
Munawar,  Akhmad.  (2015).  Sahnya  Perkawinan  Menurut  Hukum  Positif  yang  Berlaku  di Indonesia. Al Adl . 7 (13): 21-31.
Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  Per-025/A/JA/11/2015  Tahun  2015  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Penegakan  Hukum,  Bantuan  Hukum,  Pertimbangan  Hukum,  Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor 9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Syuhada, Otong. (2019). Perkawinan Sejenis dalam Presfektif Aliran Eksistensialisme Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum . 4 (1): 87-102.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Yolandha,  Friska.  (2020). Besok,  Sidang  Pernikahan  Sesama  Jenis  di  NTB .  Diakses  di https://republika.co.id/berita/qd5l3p370/besok-sidang-pernikahan-sesama-jenis-di- ntb.%208%20Juli%202020 tanggal 1 September 2021.