Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing
Umi Latifah 1* , Yusuf Baihaqi 2 , Jayusman 3
Alumni Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung 1 Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung 2,3
* Corresponding email: ummilathifah324@gmail.com Received :  Juni 2021 Accepted: Agustus 2021                 Published: Desember 2021
Abstract: One form of cooperation being developed today is a tiered direct selling system or often called Multi Level Marketing (MLM). Even though the MLM business is developing quite well in  Indonesia,  there  are  not  a  few  incidents  that  show  that  people  are  disadvantaged  and  even deceived by this MLM business. Various legal interpretations emerged from several scholars, some declared it halal, some stated it was unlawful. In 2019 the social organization Nahdlatul Ulama (NU)  at  the  National  Conference  of  the  Bahtsul  Masail  NU  Institute  also  discussed  MLM business law. This research is a qualitative research and includes a type  of library research. The research approach method used is the juridical, historical, and u ṣ ūl fiqh approach. The nature of this research is descriptive-analysis, which describes a situation or a subject, and then analyzes it. The results obtained from this study are: (1) MLM business law in an Islamic review based on the 2019  National  Assembly  of  the  NU  Bahtsul  Masail  Institute  is  haram.  This  prohibition  is intended for MLM types with sun, pyramid or ponzi schemes that contain money game practices or fraud. (2) MLM business law is analyzed using the theory of sadd aż - żarī ʻ ah when viewed from the level of damage (mafsadatan) caused, MLM is a business that is basically permissible to do because it contains benefits, but allows harm to occur. Keywords : Multi  Level  Marketing,  National  Conference  Bahtsul  Masail  NU,  Sadd  aż - Żarī ʻ ah,
Abstrak : Salah satu bentuk kerjasama yang dikembangkan dewasa ini adalah sistem penjualan  langsung  berjenjang  atau  sering  disebut Multi  Level  Marketing (MLM). Meskipun  bisnis  MLM  berkembang  cukup  baik  di  Indonesia,  namun  tidak  sedikit juga kejadian yang menunjukkan bahwa masyarakat dirugikan bahkan ditipu dengan bisnis  MLM  ini.  Berbagai  penafsiran  hukum  pun  muncul  dari  beberapa  ulama,  ada yang menyatakan halal, ada juga yang menyatakan haram. Pada tahun 2019 organisasi masyarakat  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dalam  Musyawarah  Nasional  Lembaga  Bahtsul Masail  NU  membahas  juga  mengenai  hukum  bisnis  MLM.  Penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif  dan  termasuk  jenis  penelitian  pustaka  ( library  research ).  Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis, historis, dan u ṣ ūl fiqh . Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yang menggambarkan suatu keadaan atau suatu subjek, dan kemudian menganalisisnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian  ini  adalah:  (1)  Hukum  bisnis  MLM  dalam  tinjauan  Islam  berdasarkan Musyawarah  Nasional  Lembaga  Bahtsul  Masail  NU  tahun  2019  adalah  haram. Keharaman  tersebut  dimaksudkan  untuk  jenis  MLM  dengan  skema  matahari, piramida  atau  ponzi  yang  mengandung  praktik money  game (permainan  uang)  atau penipuan.  (2)  Hukum  bisnis  MLM  dianalisis  menggunakan  teori sadd aż - żarī ʻ ah jika dilihat  dari  tingkat  kerusakan  (kemafsadatan)  yang ditimbulkan,  MLM  adalah  bisnis
P- ISSN 1979-1488 E- ISSN:2722-8681 ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/
650
yang  pada  dasarnya  boleh  dilakukan  karena  mengandung  kemaslahatan,  tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan.
Kata  kunci: Multi  Level  Marketing ,  Munas  Bahtsul  Masail  NU, Sadd  aż - Żarī ʻ ah ,
▪ Pendahuluan
Bisnis  secara  literatur  dapat  diartikan sebagai  suatu  lembaga  yang  menghasilkan barang  dan  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhan orang  lain. 1 Secara  etimologis,  bisnis  berarti keadaan seseorang atau sekelompok orang yang  sibuk  melakukan  pekerjaan  untuk menghasilkan  keuntungan.  Bisnis  biasanya berkaitan erat dengan kegiatan marketing pada perdagangan. Dalam hal perdagangan, para  ekonom  Barat  berpendapat  bahwa prinsip  ekonomi  perdagangan  adalah pengorbanan sekecil-kecilnya dengan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Berbicara  bisnis  dalam  era  globalisasi yang  ditandai  dengan  persaingan  yang amat  ketat,  sangat  relevan  jika  diingat nilai-nilai  moral  dan  etika  yang  sering kali  diabaikan.  Dalam  situasi  seperti  ini, masyarakat  juga  menjadi  semakin menyadari  betapa  pentingnya  sektor  bisnis bagi kemajuan ekonomi dan perkembangan bangsa.  Tetapi  masyarakat  juga  semakin peka dan tanggap akan berbagai hal yang dianggap menjurus kepada praktik bisnis yang tidak wajar dan tidak etis. Sikap ini menarik,  karena  menunjukkan  bahwa masyarakat mengharapkan suatu kegiatan bisnis yang semakin maju tetapi tetap etis, paling tidak dengan mengindahkan norma-norma yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan mengindahkan kepentingan dan kesejahteraan semua  pihak.  Para  pelaku  bisnis  juga semakin menyadari bahwa dalam persaingan bisnis yang semakin ramai serta bangkitnya
1 Buchari Alma, Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami , (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), h. 90.
kesadaran  masyarakat  akan  kegiatan bisnis yang baik, langkah ke arah sukses bisnis  yang  baik  semakin  ditentukan  oleh berbagai  faktor  yang  non  ekonomis manajerial. Salah satu  faktor  tersebut adalah aspek manusiawi atau aspek etis. 2
Kegiatan  ekonomi  dalam  pandangan Islam  merupakan  tuntutan  kehidupan.  Di samping  itu  juga  merupakan  anjuran yang  memiliki  dimensi  ibadah,  Islam tidak  menghendaki  umatnya  hidup  dalam ketertinggalan  dan  keterbelakangan  ekonomi. Namun demikian, Islam juga tidak menghendaki pemeluknya  menjadi  mesin  ekonomi yang  melahirkan  budaya  materialisme. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam manusia tidak mungkin sendirian, ia harus bekerja sama dengan  orang lain, antara  individu  dengan  individu  lain  atau antara  produsen  dengan  konsumen.  Salah satu  bentuk  kerjasama yang  dikembangkan dewasa  ini  adalah  sistem  penjualan  langsung berjenjang atau sering  disebut Multi  Level Marketing (MLM).
MLM  merupakan  salah  satu  cabang dari direct  selling 3 adalah  salah  satu  sistem
2 Cecep  Castrawijaya, Etika  Bisnis  MLM Syariah , (Tangerang Selatan: LPSI, 2013), h. 4.
3 Direct Selling (penjualan langsung) adalah metode penjualan barang dan atau jasa tertentu kepada  konsumen,  dengan  cara  tatap  muka  di luar  lokasi  eceran  tetap  oleh  jaringan  pemasar yang  dikembangkan  oleh  mitra  usaha.  Bekerja berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan,  dan  iuran  keanggotaan  yang  wajar. Yang  termasuk direct  selling adalah Single  Level Marketing dan Multi  Level  Marketing. Kuswara, Mengenal  MLM  Syariah  dari  Halal  Haram,  Kiat Berwirausaha,  Sampai  Dengan  Pengelolaannya, Cet.
I, (Depok: Qultum Media, 2005), h. 16.
bisnis yang pemasaran produknya menggunakan member sebagai  pembeli,  konsumen,  pemasar, promotor  dan  sebagai  distributor.  MLM adalah  pemasaran  yang  berjenjang  banyak. 4 Disebut multi  level karena  merupakan  suatu organisasi  distributor  yang  melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat- tingkat.
MLM saat ini menjadi sebuah sistem bisnis yang sedang menjadi sorotan. Selain sebagai salah satu pemutar roda ekonomi yang  banyak  menjanjikan  kesuksesan  dan keberhasilan,  MLM  juga  menawarkan penghasilan  yang  melimpah  dalam  waktu yang  singkat.  Bisnis  ini  masih  menjadi jalan pintas bagi sebagian masyarakat yang berharap  tambahan  penghasilan  dalam jumlah  besar.  MLM  disebut  juga  sebagai networking  marketing . Disebut demikian karena anggota kelompok tersebut semakin banyak, sehingga  membentuk  sebuah  jaringan kerja ( network ) yang merupakan suatu sistem pemasaran  dengan  menggunakan  jaringan kerja  berupa  sekumpulan  banyak  orang yang kerjanya melakukan.
Bisnis  MLM merupakan salah satu bisnis modern yang tidak ada pada zaman nabi  Muhammad  saw.,  oleh  sebab  itulah terdapat  banyak  perbedaan  pendapat mengenai hukum bisnis  MLM. Ada yang menghalalkan,  ada  yang  mengharamkan MLM  secara  keseluruhan.  Ada  juga pendapat  yang  mengatakan  halal  atau haram,  tergantung  pada  sistem  yang diterapkan dalam MLM tersebut.
Pendapat  mayoritas  para  ulama  kontemporer, juga  fatwa  Dewan  Ulama  Kerajaan  Arab Saudi,  keputusan  Lembaga  Fikih  Islam
4 Gemala  Dewi, Hukum  Perikatan  Islam Indonesia, Cet.  II,  (Jakarta:  Kencana,  2005),  h. 187.
di  Sudan,  dan  fatwa  Pusat  Kajian  dan Penelitian  Imam  Albani  Yordania  bahwa bisnis  MLM  merupakan  bisnis  yang diharamkan  dengan  tiga  alasan  bahwa sistem  yang  ada  pada  bisnis  tersebut masih  kental  dengan  praktik  penipuan. Yang  pertama,  sistem  MLM  mengandung unsur riba fa ḍ l dan nasī ʹ ah , karena anggotanya membayar  sejumlah  kecil  dari  hartanya untuk  mendapatkan  jumlah  yang  lebih besar  darinya,  seakan-akan  ia  menukar uang  dengan  uang  dengan  jumlah  yang berbeda. Inilah yang disebut dengan riba fa ḍ l (ada  selisih  nilai).  Begitu  juga termasuk  dalam  kategori  riba nasī ʹ ah , karena  anggotanya  mendapatkan  uang penggantinya  tidak  secara cash (tunai) serta  memperdagangkan  produk  haram, atau yang diragukan kehalalannya. 5
Kedua,  Sistem  MLM  mengandung  unsur garar (spekulasi)  yang  diharamkan  syariat. Karena,  setiap  orang  yang  ikut  dalam jaringan  ini,  ia  tidak  tahu  apakah  akan berhasil  merekrut  anggota  ( downline ) dalam  jumlah  yang  diinginkan  atau  tidak. Ketiga,  Sistem  MLM  mengandung  unsur memakan  harta  manusia  dengan  cara yang batil. Karena, yang mendapat keuntungan dari  sistem  ini  hanyalah  perusahaan MLM  dan  sejumlah  kecil  anggota  dalam rangka  mengelabui  orang-orang  untuk ikut  bergabung. 6 Pendapat  beberapa  ulama yang  menyatakan  bahwa  bisnis  MLM sebagai  bisnis  yang  haram  hukumnya maka pelaku  bisnis yang  yang  telah  terjun pada MLM tersebut menjadi resah.
5 Erwandi Tarmizi , Harta Haram Muamalat
Kontemporer, Cet. V, (eBook Islam: www.ibnumajjah.com, 2013), h. 299-308.
6 Ibid ., h. 308.
Kontroversi  yang  terjadi  di  tengah- tengah  masyarakat  Indonesia  mendorong Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  untuk  mengeluarkan fatwa  DSN-MUI  No.  75/DSN-MUI/VII/2009 tentang  Pedoman  Penjualan  Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).
Selanjutnya  pada  bulan  maret  tahun 2019,  Ormas  Nahdlatul  Ulama  (NU)  di bidang  Bahtsul  Masail  mengadakan musyawarah  nasional  (Munas)  yang membahas  beberapa  isu,  salah  satunya tentang  hukum bisnis  MLM. Hal  tersebut menjadi isu yang cukup kontroversial  di kalangan  masyarakat  Indonesia,  karena keputusan  tersebut  dianggap  kontra  dengan DSN-MUI  yang  telah  mengeluarkan fatwa tentang PLBS.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, penulis tertarik ingin mengkaji lebih dalam tentang  keputusan  Munas  Lembaga Bahtsul  Masail  NU  tahun  2019  tentang hukum  bisnis  MLM.  Untuk  membahas permasalahan  tersebut  penulis  mengambil sebuah  judul  yaitu:  “Analisis  Keputusan Musyawarah  Nasional  Lembaga  Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tahun 2019 tentang hukum Bisnis Multi Level Marketing ”.
▪ Pembahasan dan Hasil Penelitian 1. Multi Level Marketing
a. Definisi Dan Sejarah Multi Level Marketing
Penjualan  langsung  sudah  dikenal  sejak manusia melakukan pertukaran dalam bentuk barang  yang  dikenal  dengan  istilah  barter atau  pertukaran  barang  dengan  barang, sampai  manusia  mengenal  uang  sebagai alat pembayaran yang dapat diterima secara umum. Sistem ini sebagai bentuk pertukaran ekonomi  yang  mengiringi  pertumbuhan perusahaan  modern,  telah  berkembang pesat menjadi pemasaran jaringan.
Pada  akhir  abad  ke-19  penjualan langsung  mulai  dikenal  sebagai  sistem pemasaran  modern,  yakni  pada  saat David McConnel mendirikan perusahaan The California Perfume Company di New York pada tahun 1886. McConnel kemudian mengubah  nama  perusahaannya  menjadi Avon-The  Company  For  Women  pada tahun 1939. Sampai hari ini, Avon telah berhasil  menembus  pasar  internasional yang  tersebar  di  sekitar  131  negara.  Pada tahun  1996,  Avon  berhasil  mencapai total penjualan secara internasional senilai 4,8  miiar  dollar  amerika. Penjualan  ini melibatkan  lebih  dari  2,3  juta  wanita  dari seluruh dunia, dan selama lebih dari 110 tahun  kiprahnya  di  bisnis  penjualan langsung telah melibatkan lebih dari 400 juta wanita di seluruh dunia. Majalah fortune pernah  menempatkan  Avon  sebagai perusahaan  yang  memberikan  posisi manajemen  paling  banyak  kepada wanita. 7
Sejarah  mulai  mencatat  suatu  pola penjualan  baru  yang  disebut  sebagai Multi    Level  Marketing atau  MLM  pada sekitar tahun 1930-an sampai 1940-an, ketika produk Nutrilite yang berasal dari Amerika dan berkedudukan di California City didistribusikan oleh sekelompok  orang yang menyebut dirinya sebagai  distributor. Produk  Nutrilite  adalah  sebuah  produk makanan  suplemen,  perusahaan  ini menerapkan  sistem  bonus  2%  dari omzet penjualan kepada setiap penjual atau distributor yang bisa menjual dan mengajak orang  lain  untuk  bergabung  dan mengembangkan jaringannya.
7 Moch.  Fachrur  Rozi, Kontroversi  Bisnis MLM , (Yogyakarta: Play Media, 2005), h. 107-
108.
MLM  menurut  akar  kata  adalah singkatan  dari Multi Level  Marketing . Multi berarti  banyak  dan Level berarti  jenjang atau tingkat, sedangkan Marketing artinya pemasaran. Jadi, Multi Level Marketing adalah pemasaran yang berjenjang banyak. 8 MLM adalah sebuah sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi  yang  dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan  perusahaan  sekaligus  sebagai tenaga  pemasaran.  Dengan  kata  lain, dapat dikemukakan bahwa MLM adalah pemasaran  berjenjang  melalui  jaringan distribusi yang dibangun dengan menjadikan konsumen (pelanggan)  sekaligus sebagai tenaga pemasaran. 9
Menurut sejarah industri MLM merupakan industri pemicu produk, menjual mulai dari kategori  produk  perawatan  pribadi tradisional, perawatan rumah dan keluarga, vitamin (suplemen nutrisi), produk hiburan dan pendidikan. Dengan beberapa kategori tersebut  memposisikan  perusahaan  MLM untuk bisa masuk pasar dunia. 10
Di Inggris dan sebagian Negara-negara Eropa, sistem  MLM  mulai bersinar  pada awal tahun 1980-an, sehingga banyak orang menjuluki industri ini sebagai gelombang tahun delapan puluhan. Selanjutnya, industri ini  memperoleh  momentum  peningkatan dan tumbuh menjadi industri terhormat pada tahun 1990-an.
Di  Indonesia,  tercatat  perusahaan  CNI merupakan  pioner  MLM.  Berdiri  di Bandung,  dengan  nama  PT  Nusantara Sun  Chlorella  Tama  kemudian  berganti
8 Tarmidzi  Yusuf, Strategi  MLM  Secara Cerdas  dan  Halal ,  (Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo, 2000), h. 3.
9 Ahmad  Wardi  Muslich, Fiqh  Muamalah , (Jakarta: Amzah, 2010), h. 613.
10 Ibid ., h. 116.
nama  menjadi  PT.  Centranusa  Insan Cemerlang atau kadang-kadang disebut juga  Creative  Network  Internasional. Pindah ke Jakarta, dan kemudian membuka cabang  di  Amerika,  Hongkong,  dan Amerika.  Setelah  lama berkiprah, CNI baru mendaftarkan  perusahaannya  di  suatu asosiasi yang menggabungkan perusahaan baik yang melakukan direct selling baik yang single  level maupun  yang multi  level ,  yakni Asosiasi  Penjualan  Langsung  Indonesia atau sering disebut dengan APLI. Organisasi ini merupakan anggota KADIN, bagian dari World Federation Direct Selling Association (WFDSA). 11
Beberapa perusahaan MLM yang terdaftar antara  lain  PT.  CNI,  PT.  Amway Indonesia, PT. Tianshi Indonesia Tiens, PT. Orindo Alam Ayu Oriflame, dan lain-lain. Perusahaan  di  atas  merupakan  salah  satu contoh  perusahaan  MLM  yang perkembangan bisnisnya sangat diperhitungkan hingga saat ini. 12
MLM disebut juga network marketing (pemasaran  yang  berjenjang  banyak), karena  anggota  dari  bisnis  ini  semakin banyak sehingga menjadi sebuah jaringan kerja. Dengan kata lain, network marketing yaitu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan. 13 Perusahaan yang  menjalankan bisnisnya dengan sistem MLM tidak  hanya menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga produk jasa, yaitu jasa marketing yang  berlevel-level  (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa marketing fee , bonus, dan  sebagainya,  dimana  semua  itu bergantung  pada  prestasi,  penjualan,  dan
11 Ibid., h. 118.
12 Ibid ., h. 120.
13 Sopian ,  Kontroversi  Bisnis  Aa  Gym: Koreksi  Untuk  Pengagum  Aa  Gym  dan  Pecinta MLM , (Jakarta: Pustaka Medina, 2004), h. 3.
status keanggotaan distributor. Jasa perantara penjualan ini (makelar) dalam terminologi fiqh  disebut samsarah/simsar ialah  perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan  mencarikan  pembeli)  atau  perantara antara  penjual  dan  pembeli  untuk memudahkan jual beli. 14
MLM juga menghilangkan biaya promosi dari  barang  yang  hendak  dijual,  karena distribusi  dan  promosi  ditangani  langsung oleh  distributor  yang  bebas  mengajak orang  lain  lagi  sampai  level  yang  tanpa batas. Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem MLM tidak hanya sekedar menjalankan  penjualan  produk  barang, melainkan  juga  produk  jasa,  yaitu  jasa marketing yang  berlevel-level  (bertingkat- tingkat) dengan  imbalan  berupa marketing fee, bonusnya tergantung level, prestasi penjualan dan status keanggotaannya. 15
Promotor ( upline ) biasanya adalah anggota yang sudah mendapatkan hak keanggotaan terlebih dahulu, sedangkan bawahan ( downline ) adalah  anggota baru yang mendaftar atau direkrut oleh promotor. Akan tetapi,  pada beberapa sistem tertentu, jenjang keanggotaan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan syarat pembayaran  atau  pembelian  tertentu. Komisi  yang  diberikan  dalam  pemasaran berjenjang dihitung berdasarkan banyaknya jasa distribusi yang otomatis terjadi jika bawahan melakukan pembelian barang. Promotor akan mendapatkan bagian komisi tertentu  sebagai  bentuk  balas  jasa  atas perekrutan bawahan. 16
14 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah , Jilid III, (Solo: Insan Kamil, 2016), h. 159.
15 Andreas  Harefa, 10  Kiat  Sukses Distributor  MLM ,  (Jakarta:  PT  Gramedia Utama, 2000), h. 12.
16 Ibid ., h. 13.
Bisnis MLM ada yang betul-betul murni, yaitu bisnis yang berbasis omset dalam menjalankan bisnis  mendapatkan bonus. Sebaliknya  ada  juga  yang  bertumbuh dengan mengandalkan hasil dari rekrut- merekrut anggotanya, dan mereka dibayar berdasarkan  sedikit  banyaknya  hasil rekrutmen  dan  keseimbangan  jaringan. Bisnis semacam ini biasanya menggunakan sistem dua kaki (skema ponzi)/skema piramida  yang  sudah  banyak  dilarang  di berbagai negara. Bisnis ini biasa disebut dengan  bisnis money  game ,  yang  sering berkedok sebagai MLM.
Praktik bisnis inilah yang kemudian sering menimbulkan  kekisruhan  di  tengah masyarakat.  Mulai  dari  yang  merasa ditipu,  tidak  ada  bonusnya,  produk  fiktif, yang duluan diuntungkan/sukses duluan, perusahaan  fiktif,  gulung  tikar  dan sebagainya.  Kekecewaan  dan  trauma masyarakat akhirnya terakumulasi dengan sempurna  dan  melahirkan  gerakan  anti MLM.  Hal  itu  dikarenakan  praktik bisnis  money  game  hampir  mirip  dan selalu  berkedok  sebagai  MLM  dalam menjalankan praktik bisnisnya.
Sayangnya,  masyarakat  tidak  begitu  peka dengan  fenomena  maraknya money  game ini  sebagai  ancaman  laten  dalam  praktik bisnisnya. Tidak mengherankan apabila banyak  masyarakat  yang  justru  sering masuk  lubang  yang  sama  untuk  kedua kalinya,  atau  bahkan sengaja  bermain  di dalamnya.  Menariknya,  masyarakat  tidak melihat praktik ini sebagai sebuah bisnis yang  bertemakan  MG  ( Money  Game ), melainkan menyebutnya  sebagai MLM ( Multi Level Marketing ). Disinilah kemudian istilah MLM itu menjadi kabur – negatif- oleh
maraknya  praktik  bisnis money  game yang berkedok MLM.
Setidaknya kita bisa mencatat beberapa bisnis  MG  dengan  istilah  investasi  atau sejenis  yang  telah  menelan  banyak korban  di  tanah  air  ini.  Contoh  paling nyata dari kecenderungan penduplikasian MG ini bisa ditemui dalam kasus Kospin di Pinrang, kasus Golden Saving di Jakarta, atau kasus Pohon Mas di Surabaya-Malang, PT BMA, dan masih banyak lagi lainnya. Para pelaku utama atau operator MG tersebut  rata-rata  adalah  bekas  karyawan atau pimpinan perusahaan MG sebelumnya yang  sudah  bangkrut  atau  ditutup  pihak berwajib.
Di zaman modern sekarang ini, sangat banyak  berkembang  aktivitas  bisnis  di tengah  masyarakat  yang  mengatasnamakan sistem Multi  Level  Marketing (MLM)    tetapi sesungguhnya bentuk bisnis itu tidak lain adalah money game (MG). Cirinya mengunakan sistem binary (piramida). Perusahaan ini tidak terdaftar  dan  jelas  tidak  diakui  APLI (Asosiasi  Penjualan  Langsung  Indonesia) yang  menaungi  bisnis  penjualan  langsung berjenjang (MLM) atau Direct Selling (DS) di Indonesia. Bisnis ini sebenarnya tidak menjual  produk,  kalaupun  ada  harga tidak  realistis.  Di  masa  lalu  hadiahnya/ imbalannya  hanya berupa uang yang jauh lebih  besar,  sekarang  imbalannya  ada yang berupa haji dan umrah.
Money  game biasanya  tidak  bertahan  lama karena omset yang diharapkan hanya dari orang  orang  yang  baru  bergabung (pertumbuhan jaringan) bukan pembelian produk terus menerus karena kebutuhan anggotanya  yang  sudah  bergabung  atau konsumen. Hal ini dikarenakan produknya tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  baik
dari kualitas maupun harga. Terkadang hanya  kebutuhan  sekali  seumur  hidup (tidak habis dipakai) atau banyak produk sejenis yang dijual dipasar bebas dan lebih mudah dan murah untuk mendapatkannya. Sebagai  akibatnya  tidak  ada  yang  bisa diharapkan untuk memperoleh omset yang berkelanjutan dari anggotanya.
Dalam bisnis MG produk hanya alat untuk menjalankan sistem ( marketing plan ) agar terlihat seperti MLM. Perusahaannya sudah pasti  untung  tetapi  bagi  anggotanya untuk mengharapkan menjadi bisnis yang bisa terus-menerus menghasilkan dengan tanpa selalu adanya pertambahan anggota baru  dijaringan  tidak  mungkin.  Pada  saat tidak  ada  pertambahan  anggota  baru di  jaringan  level  bawah,  pada  saat  itu bisnis si-A macet, si-A baru sadar bahwa si-A  sudah  mengalami  kerugian  waktu  dan bahkan uang.
b. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bisnis Multi Level Marketing Berbicara  tentang  bisnis  pada umumnya dan pemasaran khususnya dalam kajian hukum Islam pada dasarnya termasuk kategori kajian muamalah yang hukum asalnya  adalah  boleh  berdasarkan  kaidah fikih:
ىفِ ُلأصَألَْا ُلأيىلىدلا ىلُدَي  ىتََّح ُةَحَبَىألَْا ىءاَيأشَألْا ىأيىرأحىتلا ىَلَع “ Hukum asal dalam masalah-masalah (muamalah) adalah  boleh,  kecuali  ada  dalil  hukum  yang mengharamkannya.” 17
Hukum  Islam  sangat  memahami  dan menyadari  karakteristik  muamalah  dan perkembangan sistem serta budaya bisnis
17 Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah, I’lām  al - Muwaqqi ʻ ī n  An  Rabbil Ā lam ī n ,  Juz  I,  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 344.
akan  selalu  berubah  secara  dinamis. Oleh  karena  itu  berdasarkan  kaidah  fikih di  atas,  maka  terlihat  bahwa  Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan  berbagai  improvisasi  dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam  melakukan  perdagangan.  Beberapa guidance dari ayat al- Qur’an dan Hadis Nabi dapat dapat  dikemukakan,  di  antaranya ialah firman Allah swt.
َعۡيَبۡلٱ ُ َّللَّٱ َّلَحَأ َو ْۚ ا ٰوَب ِّ رلٱ َم َّرَح َو ٢٧٥
“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  riba. ” (Q.S.  al-Baqarah/2:
275) 18
اوُن َواَعَت   َلَ َو   ٰٰۖى َوۡقَّتلٱ َو   ِّ رِّبۡلٱ  ىَلَع   اوُن َواَعَت َو ِّْۚن َٰو ۡدُعۡلٱ َو  ِّمۡثِّ ۡلۡٱ ىَلَع
٢
“ Tolong menolonglah atas kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan. ” (Q.S. al- Mā ´ idah/5: 2) 19
Rasulullah saw. bersabda:
ضاَرَ ت أنَع ُعأيَ بألا اَىنَّىإ
“ Perdagangan  itu  atas  dasar  sama- sama  rela.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah) 20
ىَلَع َنأوُمىلأسُمألَا أمىهىطأوُرُش
“ Umat  Islam  terikat  dengan  persyaratan  mereka. ” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim) 21
Berdasarkan  ayat  al- Qur’an  dan Hadis di  atas  dapat  diketahui  bahwa  Islam mempunyai  prinsip-prinsip  tentang pengembangan  sistem  bisnis  yaitu  harus terbebas dari unsur ḍ arār (bahaya), jahalah (ketidakjelasan) dan ẓ ulm (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Oleh
18 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur ʹ an, (Solo:  Qomari,  2006),  h.
36.
19 Ibid., h. 85.
20 Muhammad  bin  Ismail  al-Amir  ash- Shan ʻ ani, Subulus  as-Salam ,  Juz  III,  (Bandung: Darus Sunah, 2017), h. 4.
21 Ibid ., h. 59.
karena itu, sistem pemberian bonus harus adil,  tidak  menzalimi  dan  tidak  hanya menguntungkan  orang  yang  di  atas. Sebagian pakar ekonomi Islam membuat istilah  bawa  bisnis  yang  islami  harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari lima unsur yaitu: (1) maisir (judi), (2) garar (penipuan), (3) haram, (4) riba (bunga) dan  (5)  batil.  Artiya,  apabila  kita  ingin mengembangkan  bisnis  melalui  model MLM,  maka  harus  terbebas  dari  unsur- unsur “ MAGHRIB ” di atas. Oleh karena itu,  barang  atau  jasa  yang  dibisniskan serta tata cara penjualannya harus halal, tidak syubhat  dan  tidak  bertentangan  dengan prinsip-prinsip syariat di atas.
Terdapat perbedaan pendapat mengenai halal atau tidaknya MLM  ini.  Meskipun tawaran untuk bergabung dengan bisnis ini semakin gencar saja, setidaknya ada tiga pendapat  menurut  para  ulama  mengenai bisnis MLM ini:
1) Pendapat  yang  mengharamkan, menganggap MLM ini tidak sesuai dengan syariat  Islam.  Karena  anggota  MLM menjual  produk  yang  bukan  miliknya, melainkan  milik  perusahaan  suplier atau  perusahaan  produk. Upline menjual kepada downline dan seterusnya, padahal barangnya  sendiri  tidak  mereka  miliki dan tidak mereka beli. Selain pendapat itu,  pada  sistem  MLM  terdapat  dua akad,  yaitu  akad  jual  beli  sekaligus akad makelar atau perekrutan ( simsarah ). Dalam  hadist  disebutkan:  “Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan  hutangan,  dua  syarat  dalam satu  transaksi,  keuntungan  menjual sesuatu  yang  belum  engkau  jamin, serta  menjual  sesuatu  yang  bukan milikmu.” (HR. Abu Daud)
2) Pendapat  kedua,  MLM  halal  apabila tidak  bertentangan  dengan  syariah.  Ada dua  point  besar  yang  perlu  diperhatikan, yaitu  produknya  dan  sistemnya.  Mengenai anggapan  kedua  ini,  akan  dibahas lebih dalam pada pembahasan selanjutnya.
3) Pendapat ketiga antara halal dan haram (syubhat),  karena  melihat  perbedaan pendapat dan terlebih  melihat  dampak negatif  yang  terjadi  pada  beberapa kasus. MLM dapat memberikan obsesi yang  berlebihan  terhadap  harta  dan seringkali  membuat  membernya  lupa daratan. 22
Islam memahami bahwa perkembangan budaya  bisnis  berjalan  begitu  cepat  dan dinamis.  Berdasarkan  kaidah  fikih  di atas, maka terlihat bahwa Islam memberikan jalan  bagi  manusia  untuk  melakukan berbagai  improvisasi  dan  inovasi  melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan.  Namun,  Islam  mempunyai prinsip-prinsip  tentang  pengembangan sistem  bisnis  yaitu  harus  terbebas  dari unsur  bahaya ḍ arār (bahaya), jahalah (ketidakjelasan) dan ẓ ulm (merugikan salah satu  pihak).  Sistem  pemberian  bonus harus  adil,  tidak  menzalimi  dan  tidak hanya  menguntungkan  orang  yang  di atas saja.
Dalam kajian fiqh kontemporer  bisnis MLM  ini  dapat  ditinjau  dari  dua  aspek, yaitu  produk  barang  atau  jasa  yang dijual  dan  cara  atau  sistem  penjualannya ( selling marketing ). MLM yang menggunakan strategi  pemasaran  secara  bertingkat (levelisasi)  mengandung  unsur-unsur positif, asalkan diisi dengan nilai-nilai Islam dan  sistemnya  disesuaikan  dengan  syariat
22 Ahmad  Ghozali, MLM,  Bagaimana Hukumnya, (Harian Republika: 2005)
Islam.  Bila  demikian,  MLM  dipandang memiliki  unsur-unsur  silaturahmi, dakwah  dan  tarbiyah.    Menurut Muhammad  Hidayat,  Dewan Syari’ah  MUI Pusat,  metode  semacam  ini  pernah digunakan  Rasulullah  dalam  melakukan dakwah  Islamiyah  pada  awal-awal  Islam. Dakwah  Islam  pada  saat  itu  dilakukan melalui teori gethok tular (mulut ke mulut) dari  sahabat  satu  ke  sahabat  lainnya. Sehingga pada suatu ketika Islam dapat di terima oleh masyarakat kebanyakan. 23
Mengenai  produk  atau  barang  yang dijual apakah halal atau haram tergantung kandungannya,  apakah  terdapat  sesuatu yang  diharamkan  Allah  seperti  unsur babi, khamr, bangkai atau darah. Begitu pula  dengan  jasa  yang  dijual  apakah mengandung  unsur  kemaksiatan  seperti praktik perzinaan, perjudian atau perdagangan  anak  dan  lain  sebagainya, ini semua bisa kita rujuk pada serifikasi Halal  dari  LPPOM  MUI.  Kegiatan samsarah  dalam  bentuk  distributor, agen,  member  atau  mitra  niaga  dalam fikih Islam termasuk dalam akad ijarah. Yaitu  suatu  transaksi  memanfaatkan jasa  orang  lain  dengan  imbalan,  insentif atau  bonus  (ujrah).  Pada  dasarnya  para ulama seperti Ibnu Abbas, Imam Bukhari, Ibnu  Sirin,  Atha  dan  Ibrahim memandang boleh jasa ini. 24
2.  Identitas  Lembaga  Bahtsul  Masail NU a. Latar  Belakang  Berdirinya  Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Di  Indonesia  ada  beberapa  organisasi keagamaan yang berkembang, salah satunya adalah  Nahdlatul  Ulama.  Nahdlatul
23 Azhari  Akmal  Tarigan, Ekonomi  dan Bank Syariah, (Aceh: IAIN Press, 2002), h. 30.
24 Ibid., h. 30.
Ulama yang sering disebut NU merupakan salah  satu  organisasi  terbesar  yang  ada di  Indonesia,  dengan  basis  masa terbesar  di  daerah  Jawa  dan  Madura. Organisasi ini dikenal sebagai organisasi keagamaan ( Jam ʻ iyyah Dinīyyah Islamiyyah ) yang berhaluan Ahl as- Sunnah wal Jamā ʻ ah didirikan  pada  hari  kamis  tanggal  31 Januari  1926/16  Rajab  1345  oleh  K.H Hasyim Asy ʻ ari, beserta para tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur. Tempatnya di Mesjid  Jombang di Taswirul Afkar,  Lawang  Agung-Ampel  kota Surabaya. 25
Dalam  catatan  sejarah  dikatakan bahwa  pada  awalnya  organisasi  ini merupakan  Komite  Hijaz.  Komite  hijaz adalah  panitia  khusus  yang  dibentuk oleh  KH.  Abdul  Wahab  Hasbullah  atas mandat dari Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy ʻ ari  yang  tugas  utamanya  adalah merumuskan  sikap  para  ulama  pemegang mazhab Ahl as- Sunnah wal Jamā ʻ ah untuk disampaikan  pada  penguasa  Hijaz. Mereka  terdiri  atas;  Penasehat:  KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Masyhuri, KH.  Khalil,  Ketua:  H.  Hasan  Gipto, Wakil  Ketua:  H.  Shaleh Syamil, Sekretaris: Muhammad  Sodiq  Pembantu:  KH.  Abdul Halim. 26
Komite ini sepakat untuk mengirim utusan ke  Muktamar  Islam  di  Mekah,  timbul pemikiran  untuk  membentuk jam ʻ iyyah sebagai  institusi  yang  berhak  mengutus delegasi tersebut. Maka atas usul KH. Alwi bin  Abdul  Azis, jam ʻ iyyah komite  tersebut
25 Harry  Yuniardi, Santri  NU  Menggugat Tahlilan , (Jakarta: Mujahid Press, 2003), h. 31.
26 Abu  Su’ud, Islamologi ,  (Jakarta:  PT Rineka Cipta, 2003), h. 251.
diberi  nama  Nahdlatul  Ulama. 27 Jam ʻ iyyah Nahdlatul  Ulama  berarti jam ʻ iyyah kebangkitan ulama, nama ini merupakan  hasil pemikiran dari KH. Alwi Abd Azis yang aktif dalam Nahdlatul Wathan. Sebelumnya nama organisasi ini direncanakan  adalah  Huhudlul  Ulama bangkitnya  ulama  disampaikan  pada Hadratus  Syekh  KH.  Hasyim  Asy ʻ ari  di Pondok  Tebuireng,  dan  ternyata  beliau memilih Nahdlatul Ulama.
Sejak  lahirnya  NU  pada  tanggal  31 Januari  1926  di  kampung  Kertopaten Surabaya,  sebagai  penegasan  formal  dari mekanisme  informal  para  ulama  yang memegang  teguh  salah  satu  dari  empat mazhab,  yakni  Mazhab Syafii ,  Mazhab Maliki,  Mazhab  Hambali  dan  Mazhab Ḥ anafī yang sudah ada dan berjalan jauh sebelum  lahirnya  Nahdlatul  Ulama. 28 Hal ini sejalan dengan tujuan NU, sebagaimana yang tercantum dalam bab IV pasal  5  anggaran  dasar  NU.  Sebagai organisasi masa keagamaan, NU
mempunyai  tanggung  jawab  moral berpartisipasi  membantu  memberikan solusi atas persoalan-persoalan keagamaan yang  dihadapi  oleh  warganya.  Guna kepentingan  itulah,  NU  membentuk lembaga yang disebut dengan Lembaga Bahtsul  Masail  (LBM),  yakni  suatu lembaga  yang  memiliki  kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan  yang  dihadapi  warga Nahdliyin. 29
27 Ahmad  Izzuddin, Fiqh  Hisab  Rukyah ,
(Jakarta: Erlangga, 2007), h. 94.
28 Choirul  Anam, Pertumbuhan  dan Perkembangan  Nahdlatul  Ulama ,  (Sidoarjo:  Duta Aksara Mulia, 2010), h. 3-5.
29 Ahmad  Zahro, Tradisi  Intelektual  NU, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 68.
Lembaga  ini  berdiri  atas  inisiatif  dari KH.  Abdul  Wahab  Hasbullah  yang pernah menimba ilmu di Mekah selama beberapa tahun. Pada awalnya lembaga ini  tidak  diarahkan  untuk  membahas tema-tema  diniyah,  namun  yang  dibahas justru  adalah  tema-tema  non  diniyah dengan mendiskusikan berbagai peristiwa sosial politik yang berkembang saat itu. 30 Dalam perkembangannya  lembaga  ini  juga dipakai  untuk  membahas  tema-tema agama.  Karena  itulah  boleh  dikatakan bahwa  forum  Tashwirul  Afkar adalah embrio  tumbuhnya  Bahtsul  Masail  di dalam organisasi NU.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Lembaga  Bahtsul  Masail  yang  ada  di dalam  NU  sesungguhnya  merupakan kepanjangan dari Bahtsul Masail yang ada di dalam  pesantren.  Atau  dengan  kata  lain bahwa  Bahtsul  Masail  yang  ada  di  NU merupakan  adopsi  dari  tradisi  Bahtsul Masail yang ada di pesantren yang biasa disebut  dengan  musyawarah atau takrār . 31 Dalam  pelaksanaannya  antara Bahtsul  Masail  yang  ada  di  pesantren dan  NU  secara  umum  tidak  ada perbedaan  yang  mendasar.  Sebab  tidak dapat  dipungkiri,  para  peserta  Bahtsul Masail yang ada  di  NU  bisa  dipastikan mereka  adalah  alumni  pesantren,  atau minimal  pernah  merasakan  pendidikan pesantren.  Yang  membedakan  peserta Bahtsul  Masail  di  NU  mempunyai pengalaman  dan  interaksi  dengan masyarakat lebih banyak, maka Bahtsul
30 Abdul  Mun ʻ in  DZ, “ Bahtsul  Masail Tradisi Akademik Muslim Tradisionalis ” , Jurnal Gerbang , Vol. 12, 2002, h. 108. 31 Aminoto  Sa ʻ doellah, “ Masa´ilnya Bahtsul  Masa´ il”, dalam Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi No. 9, 2000, h. 140.
Masail  di  NU  relatif  lebih  hidup  bila dibanding  Bahtsul  Masail  di  pesantren dan  jumlah  referensi  yang  dipakai  lebih banyak. Namun demikian buku-buku yang dipakai  rujukan  di  pesanten  dan  NU secara umum tidak berbeda jauh.
Secara  organisatoris,  lembaga  ini bertingkat  mulai  dari  tingkat  Ranting sampai tingkat Pusat di Jakarta. Namun, karena  keterbatasan  SDM,  lembaga  ini biasanya  baru  muncul  pada  tingkat Cabang terus sampai ke Pusat, kecuali pada daerah-daerah yang memang keberadaan NU  sangat  kuat,  maka  lembaga  ini terbentuk  pada  tingkat  Majlis  Wakil Cabang bahkan Ranting.
Bagi masyarakat nahdliyin, Bahstul Masail tidak  saja  dikenal  sebagai  forum  yang syarat  dengan  muatan  kitab-kitab  klasik tetapi  juga  melalui  lembaga  ini  fatwa- fatwa  hukum  yang  dihasilkan  akan tersosialisasi  ke  berbagai  daerah  di Indonesia.  Lembaga  Bahstul  Masail merupakan  lembaga  yang  memberikan fatwa-fatwa  hukum  keagamaan  kepada umat  Islam.  Sebagaimana  dijelaskan dalam  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran Rumah  Tangga  NU  bab  V  tentang perangkat  organisasi  pasal  17  butir  f poin  ke-12  yang  berbunyi: “Lembaga Bahstul  Masail  Nahdlatul  Ulama  disingkat LBM  NU,  bertugas  membahas  dan memecahkan  masalah-masalah mau ḍ ū ʻ iyyah (tematik)  dan waqi ʻ iyyah (aktual)  yang  akan menjadi Keputusan  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 32
32 Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama, Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga Nahdlatul  Ulama, (Jakarta:  Lembaga  Ta ʻ lif  wan Nasyr PBNU, 2015), h. 73.

## b. Proses  Kegiatan  Bahtsul  Masail Nahdlatul Ulama
Sebagai  lembaga  yang  berwenang menjawab  permasalahan  keagamaan  yang dihadapi  warga nah ḍ iyyin ,  biasanya untuk  pembahasan  NU  melakukan  secara bertingkat. Pembahasan permasalahan tersebut  dimulai  dari  kegiatan  Bahtsul Masail  di  tingkat  ranting  (desa  atau pesantren),  jika  masih musykil maka dibawa ketingkat anak cabang (kecamatan),  jika mauquf lagi  maka dibawa  ke  Bahtsul  Masail  cabang (kabupaten)  jika  masih mauquf lagi  maka dibawa ke Bahtsul Masail tingkat provinsi, jika tetap masih mauquf maka baru dibawa pada  ke  Bahtsul  Masail  tingkat nasional  yang  akan dipecahkan dalam forum  Bahtsul  Masail  muktamar  PBNU atau  Munas  ulama  NU. 33 Sehingga prosedur  pembahasan  masalah  dalam forum  ini  adalah  dari  ranting  ke  wakil cabang, dari wakil cabang ke cabang,  dari cabang ke wilayah, dari wilayah ke pengurus besar  dan  dari  pengurus  besar  ke  Munas dan pada akhirnya ke muktamar.
Setelah semua masalah tersebut masuk ke lembaga (Bahtsul Masail) ini, kemudian dilakukan  inventarisasi  dan  disebarkan pada  ulama  anggota  Syuriah  NU  dan ulama  pimpinan  pesantren  yang  ada  di bawah naungan NU. Selanjutnya ulama Syuriah  melakukan  penelitian  terhadap pendapat-pendapat ulama mazhab melalui kitab-kitab  klasik,  mengadakan  diskusi pendahuluan  dengan  ulama  dan  ahli  yang yang diangggap memiliki  otoritas  terhadap masalah  yang  dihadapi  dan  terakhir
33 Abdul  Mughits, Kritik  Nalar  Fiqh Pesantren ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada,  2008),  h.
190.
mengambil  ketetapan  hukum  dalam lembaga Bahtsul Masail. Dalam mengambil pertimbangan semua masukan  dari  ulama  dan  pemikiran ulama klasik dijadikan pertimbangan.
Dalam  pengambilan  hukum  lembaga Bahtsul  Masail  mengarahkan  orientasinya kepada aqwal  al- mujtahidīn (pendapat para mujtahid).  Bila  kebetulan  ditemukan qaul man ṣ ū ḥ (pendapat yang telah ada nas nya), maka qaul itulah  yang  dipegangi.  Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke qaul mukharraj (pendapat  hasil takhrij ).  Inilah sebabnya  maka  forum  Bahtsul  Masail dikenal  bermazhab  secara qaulī karena mengikuti pendapat-pendapat yang  sudah jadi dalam lingkup salah satu al- mażahib al-arba ʻ ah .
Dan  bila  terjadi khilaf (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat sesuai  dengan  pentarjihan  para ahlul-tarjih . Mereka  juga  sering  mengambil  keputusan sepakat  dalam khilaf akan  tetapi  juga mengambil  sikap  untuk  menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan hajiyyah tahsīniyyah (kebutuhan sekunder) maupun ḍ ar ū riyyah (kebutuhan primer).
Untuk kasus-kasus tertentu, panitia  Bahtsul Masail mendatangkan pihak-pihak  dari  luar sebagai  nara  sumber,  gunanya  adalah untuk  membantu  menjelaskan  duduk perkara  suatu  masalah  yang  dikaji. Narasumber  yang  didatangkan  adalah mereka yang diyakini mempunyai kompetensi di  bidangnya.  Dari  proses  penyelesaian tersebut  terlihat  bahwa  Bahtsul  Masail yang  diselengggarakan  PBNU  mempunyai otoritas  yang  tinggi  dan  memiliki
otoritas  kuat  bagi  warga  NU  dalam memutuskan masalah keagamaan. 34 Dari  keterangan  diatas  terlihat bahwa  Lembaga  Bahtsul  Masail  dalam melakukan  istinbat  hukum  digolongkan pada mujtahid fil mażhab .  Di  jelaskan  oleh
Ahmad  Zahro  dalam  bukunya  bahwa ada  tiga  metode  yang  digunakan  NU dalam Istinbat hukum yaitu: metode qaulī , taqrīr jamā ʻ ī , il ḥ āqī dan manhajī . 35
1) Metode Qaulī
Metode qaulī adalah metode istinbat dengan  cara  langsung  merujuk  pada redaksi ʻ ibārah kitab  fikih  atau dengan kata lain mengikuti pendapat yang  sudah  jadi  dalam  lingkungan mazhab  tertentu.  Walaupun  metode ini  telah  berlangsung  lama,  yakni sejak  pertama  kali  dilaksanakan Bahtsul  Masail  (1926)  namun  hal  ini baru  secara  eksplisit  dinyatakan  dalam keputusan  Munas  Alim  Ulama  di Bandar  Lampung  (21-25  juni  1992)
sebagai berikut: a) Untuk  menjawab  masalah  yang jawabannya mampu dengan menggunakan ‘ibāra h kitab,  dan dalam  kitab  tersebut  hanya  ada  satu qaul (pendapat  imam  mazhab)/ wajh ( pendapat  ulama  mazhab),  maka qaul / wajh yang  ada  dalam  ibārah kitab  itulah  yang  digunakan  sebagai jawabannya.
b) Bila dalam menjawab masalah  masih mampu  dengan  menggunakan ‘ibārah kitab  tapi  ternyata  ada lebih  dari  satu qaul / wajh ,  maka
34 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU ...,
h. 76 35 Abdul  Mughits, Kritik  Nalar  Fiqh ...,  h.
190-194.
dilakukan taqrīr jamā ʻ ī yang berfungsi  untuk  memilih  satu qaul / wajh .  Pemilihan  itu  dapat dilakukan sebagai berikut;
(1) Dengan  mengambil  pendapat yang lebih maslahat dan atau yang lebih kuat.
(2) Khusus dalam mazhab Syafii sesuai  dengan  keputusan Muktamar   ke-I (1926), perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara memilih: (a) Pendapat  yang  disepakati oleh asy- Syaikhānī (a n- Nawāwī dan ar- Rafī ʻ ī ).
(b) Pendapat yang dipegangi oleh an- Nawāwī .
(c) Pendapat yang dipegangi oleh ar- Rafī ʻ ī .
(d) Pendapat  yang  didukung oleh mayoritas ulama.
(e) Pendapat  ulama  yang terpandai.
(f) Pendapat ulama yang  paling warā´. 36
Jadi ketika membahas suatu hukum pendapat pertama yang bisa
digunakan  sebagai  fatwa  adalah pendapat  yang  berdasar  pada i ʻ tibar atau  kesepakatan  Imam Nawawi dan Imam Rafi’i. Jika tak terdapat jawaban, hanya  pendapat  Imam  an- Nawāwī saja  yang  dipakai,  jika  tidak kemudian  pendapat  Imam  ar- Rafī ʻ ī dipakai.
Apabila masih tidak menemukan jawaban maka
menggunakan  pendapat  mayoritas  yang dipakai  selain  ulama  Syafii,  kemudian
36 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU ..., h. 107.
mengikuti pendapat yang paling alim dan  terakhir  mengikuti  pendapat alim yang biasa saja.
2) Metode Il ḥ āqī Bila  dengan  metode qaulī tidak menemukan ta ʻ bir (ungkapan)  dari kitab-kitab fiqh, maka dilakukan apa yang  disebut ilhāq  al - masā´il  bi na ẓ āirīhā , yakni menyamakan hukum suatu  kasus  yang  belum  dijawab  oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus yang belum dijawab  oleh  kitab  (telah  ada ketetapannya),  atau  menyamakan  dengan pendapat  yang  sudah  jadi.  Sama dengan  metode qaulī ,  metode  ini secara  operasional telah  lama diterapkan  oleh  NU,  namun  secara implisit  dan  tanpa  nama  sebagai rumusan sebagai il ḥ āqī. 37
Dalam  operasional  metode il ḥ āqī memperhatikan  unsur-unsur  persyaratan sebagai  berikut:  “ Mul ḥ aq bih (sesuatu yang  belum  ada  ketetapan  hukumnya atau dalam qiyās disebut far ʻ ), mul ḥ aq ‘ alaih (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya  atau  kalau  dalam qiyās disebut a ṣ l ), wajh il ḥ āq (faktor keserupaan antara mul ḥ aq bih dengan mul ḥ aq ‘ alaih atau ʻ illah )  oleh  para mul ḥ iq (pelaku il ḥ āq ) yang ahli. 38
Secara teknis metode il ḥ āqī mirip dengan  metode qiyās .  Tetapi  secara teoritis  berbeda  karena al - a ṣ l
(sumber) dalam qiyās diambil dari al-
Qur’an  dan  dan Sunah  yang qa ṭ ʻ i , sebagaimana  yang  dipegang  Imam Syafii  sedangkan al-a ṣ l dan
37 Ibid ., 109.
38 Ibid ., 110.
hukumnya  dalam  metode il ḥ āqī diambil  dari  kitab-kitab  fiqh  yang bernilai ẓ an (dugaan kuat).
Satu  sisi  fenomena  ini menunjukkan  adanya  pertentangan  secara metodologis dalam qiyās antara Imam Syafii dan paham pesantren salaf yang mengklaim  bermazhab  Syafii.  Di  sisi lain menunjukkan paham ke- ta ʻ ẓ im -an pesantren  terhadap  khazanah  fikih mazhab Syafii, sehingga tidak berani secara munta ṣ ib menggunakan metode imam mazhabnya.
3) Metode Manhajī
Jika  dengan  metode il ḥ āqī ini juga  tidak  dapat  ditarik  kesimpulan hukumnya  karena  tidak  ada ta ʻ bir kitab fiqh yang dapat di- il ḥ āq - kan maka ditempuh  metode manhajī ,  yaitu  suatu cara  menyelesaikan  masalah  keagamaan dengan  mengikuti  jalan  pikiran  atau kaidah penetapan hukum yang telah disusun  oleh  imam  mazhabnya 39 Sebagaimana  dua  metode  pertama namun  belum  dikenal  dengan  istilah manhajī
3. Hasil  Keputusan  Musyawarah  Nasional Lembaga  Bahtsul  Masail  Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Dalam  hasil  keputusan  Musyawarah Nasional  Lembaga  Bahtsul  Masail Nahdlatul Ulama tahun 2019 terdapat  latar belakang masalah sebagai berikut:
“Telah  marak  iklan  dan  ajakan berbisnis baik  secara face  to  face maupun  berbasis  digital yang  dengan  mudah  kita  temukan.  Adanya legalitas  tidak  menjadi  jaminan  sebuah  bisnis dikatakan  aman. Sebagai contoh adalah koperasi Pandawa  yang  resmi  mendapatkan  izin  dari Kementerian Koperasi. Namun pada praktiknya,
39 Ibid ., 112.
mereka  melakukan  pelanggaran terselubung hingga mengakibatkan  ribuan  korban.  Bahkan  tidak sedikit  dari kalangan agamawan  yang terjebak bahkan  turut  serta  menjadi  pelaku  utama dalam  masalah  tersebut.  Selain  itu  saat  ini marak  bisnis  dengan  menggunakan  sistem MLM baik yang menggunakan skema ponzi atau  sering  disebut  skema  ponzi 40 maupun skema  matahari 41 dengan  ketentuan- ketentuan sebagaimana berikut:
a. Adanya  uang  pendaftaran  atau dibarengi dengan pembelian produk yang merupakan syarat pula dalam mengikuti kegiatan penjualan berjenjangnya/mencari  mitra  dan dalam  pendaftaran/pembelian  tersebut menghasilkan komisi/bonus.
b. Adanya  bonus-bonus  yang  didapatkan ketika  jaringannya  semakin  banyak kebawah  hingga  membentuk  skema piramida.  Terkait  skema  matahari pada  dasarnya  bisa  dikatakan  sama dengan  skema  piramida  ketika  adanya ketergantungan  pada  setoran  dari member baru untuk survive dan untuk menguntungkan member lama.
40 Skema  Ponzi  adalah  modus  investasi palsu  yang  membayarkan  keuntungan  kepada investor  dari  uang  mereka  sendiri  atau  uang yang  dibayarkan  oleh  investor  berikutnya, bukan  dari  keuntungan  yang  diperoleh  oleh individu  atau  organisasi  yang  menjalankan operasi  ini.  Hariza n,  “ Upaya  Preventif Berkembangnya Money  Game di  Indonesia ”, dalam Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Perbankan  Islam
(Asy- Syar’iyyah ) ,  STAIN  Syaikh  Abdurrahman Siddik  Bangka  Belitung – ISSN  2089-7227  (p) Vol. 2, No. 1 (2017), h. 80 – 101. 41 Skema  matahari  yaitu  MLM  yang menggunakan jaringan lebih dari dua kaki atau banyak  kaki.  Artinya  para  pelaku  pemasaran MLM tersebut dapat membuka jaringan hingga beberapa  kaki  didalam  jaringan  tersebut.  Nita Nurjanah , Skripsi “ Pengaruh Strategi Pemasaran  Multi  Level  Marketing  (MLM) Terhadap  Karakteristik  Individu ”, UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 29.
c. Rancangan  pemasarannya  menghasilkan bonus  atau  komisi  dan  penghargaan lainnya  berdasarkan  dari  kegiatan tertentu.
d. Pada  dasarnya  produk  bisa  didapatkan secara gratis atau dalam kasus lain harga produk  jauh  lebih  murah  atau  dalam kasus  lain  manfaat  produk  tidak  sesuai dengan apa yang diiklankan.
e. Bonus  rekrut  jauh  lebih  besar dibandingkan  dengan  bonus  dari manfaat produk itu sendiri.
Berikut  ini  beberapa  contoh  bisnis MLM  yang  menggunakan  skema  baik matahari maupun piramida:
a. Paytren  merupakan  Produk  berupa Layanan  Pembayaran  Multiguna  (versi sertifikat  MUI).  Sebuah  bisnis  MLM dalam naungan  PT.  VSI  memasarkan produknya  dengan  skema  Piramida (dua  kaki/ binary ).  Dimana  setiap mendapatkan  1  mitra  pebisnis  dengan membayar  Rp325.000  maka  sponsor akan  mendapatkan  Rp75.000  dan ketika  sponsor  mendapatkan  dua mitra  dengan  diletakan  di  jaringan  kiri dan kanan selain mendapatkan Rp75.000 x  2,  sponsor  pun  mendapatkan Rp25.000  sebagai  upah  dikarenakan terjadinya pairing atau  jaringan pasangan  sempurna  (jaringan  kiri dan  kanan).  Ketika  jaringan  kiri  dan kanan  terus  berkembang,  maka sponsor  akan  terus  dialirkan  bonus pasangan  (jumlah  pasangan  x  Rp 25.000)  dan  ketika  telah  mencapai jumlah  tertentu  (poin  tertentu) sponsor akan mendapatkan bonus yang lebih  besar  salah  satunya  motor,  mobil, traveling dan lain sebagainya.
b. Azaria
Sebuah perusahaan yang produknya adalah alat  kecantikan  dalam  pemasarannya menggunakan cara sebagai berikut:
1) Bergabung  dengan  membayar Rp1.800.000  dan  menyandang status  sebagai associate (belum berhak mendapatkan komisi).
2) Lalu anda melakukan penjualan ke- 1  (ajak  1  orang)  penjualan  ke-1 anda  tersebut  sebagai  syarat kualifikasi  dan  otomatis  status anda  naik  dari  sebelumnya associate menjadi qualified  associate (berhak mendapatkan komisi).
3) Kemudian  untuk  penjualan  ke 2,3,4,5,6  dan  seterusnya  anda mendapatkan  Rp  1.000.000  per penjualan  sampai  hitungan  tak terbatas.
4) Jika  orang  ke-2  melakukan  penjualan pertamanya  ke  orang  ke-2a  anda mendapatkan Rp1.000.000.
5) Jika  orang  ke-2a  melakukan  penjualan pertamanya  ke  orang  ke-2b  anda mendapatkan Rp1.000.000.
6) Begitu  seterusnya  anda  akan mendapatkan  Rp1.000.000  per penjualan  pertama downline anda sampai  tak  terbatas  (jalur  menurun) demikian  juga  jika  orang  ke 3,4,5,6  dan  seterusnya  yang melakukan  penjualan  ke  titik pertama  di  bawahnya  masing- masing  maka  anda  tetap mendapatkan  Rp1.000.000  sampai tak terbatas (jalur menurun).
c. Q-Net
Q-Net  pun  melakukan  penjualan dengan menggunakan system Piramida.
Berdasarkan latar belakang di atas, muncul pertanyaan berupa:
“Bagaimana  hukum  berbisnis  dengan sistem  MLM  baik  dengan  skema  piramida maupun  matahari,  apa ʻ illah  boleh  atau tidaknya?”
Jawaban:
Haram  karena  terdapat  gharar  dan syarat  yang  menyalahi  prinsip  akad sekaligus motifasi ( ba’its ) dari transaksi  tersebut  adalah  bonus bukan barang.” 42
4. Analisis  Keputusan  Musyawarah Nasional  Lembaga  Bahtsul  Masail Nahdlatul  Ulama  Tentang  Hukum Bisnis Multi Level Marketing Dalam  keputusan  Fatwa  DSN-MUI kaitannya dengan bisnis MLM ada yang diperbolehkan  sebagaimana  yang  telah termuat  yaitu  diperbolehkan  seperti kehalalan produk yang dipasarkan dan bisnis  tersebut dilarang jika ada kegiatan money game di dalamnya.
Pada  intinya,  bisnis  MLM  dihalalkan dalam  Islam.  Asalkan  menjual-belikan produk  yang  halal  dan  tidak  melanggar norma-norma di dalamnya. Bisnis  yang menerapkan  sistem  MLM  namun  tidak menjual  belikan  produk  bermanfaat  atau hanya  sekedar  memutar  uang  bisa menjadi haram karena mengandung riba dan judi. Contohnya menjual produk dengan iming-iming  bonus  selangit  dan  skema ponzi  (piramida).Berbeda  dengan  DSN- MUI, pandangan para peserta Munas Bahtsul  Masail NU  melihat  bahwa hukum  bisnis  MLM  adalah  haram,  karena mereka  memandang  semua  jenis  MLM
42 Hasil Keputusan Musyawarah Nasional
Komisi  Waqi’iyah  Lembaga  Bahtsul  Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019  tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing (MLM).
praktiknya  sama,  mereka  memandang dari  sisi  harga  produk  di  atas  harga pasar untuk menarik para customer agar mau mendaftar  menjadi  member  sehingga mereka  bisa  mendapatkan  harga  lebih murah,  dengan  cara  seperti  itu,  mereka para  penjual  bisa  mempunyai  jaringan di  bawahnya,  motivasi  mereka  bukan untung  berjualan  tetapi  bonus  yang didapat  ketika  mereka  bisa  merekrut orang sebanyak-banyaknya. Kemudian, dari segi sistem, para peserta memandang adanya ketidakadilan dan ketidakjelasan, maksudnya member yang  masuk  terlebih  dulu  akan mendapatkan  bonus  yang  lebih  besar walaupun mereka tidak bekerja sedangkan orang  yang  mendaftar  berikutnya  akan bekerja  keras  tetapi  bonus  yang  didapat tidak sesuai dengan yang di ba yangkan.Bisnis  MLM  bisa  menjadi haram apabila barang yang dijadikan bisnis adalah  barang  yang  haram  dan  akad yang  dilakukan  tidak  jelas.  Kalaupun akad  jual  beli  yang  dinyatakan  secara tegas,  masalah  lainpun  timbul,  yaitu kerelaan  dari  pihak member yang  mendaftar. Karena,  bisa  jadi,  si  calon member sebenarnya tidak ingin membeli produk tersebut  yang  harganya  biasanya  mahal dan  belum  tentu  bermanfaat  bagi  si member sendiri. Tapi karena dia punya keinginan  untuk  menjadi  member, sedangkan  syarat  untuk  menjadi  member adalah  membeli  produk  terlebih  dahulu, maka si calon member ini pun “terpaksa” membelinya. Padahal, unsur kerelaan adalah unsur  yang  paling  penting  dalam  setiap transaksi,  termasuk  jual  beli.  Transaksi sejenis  ini  adalah  haram  apabila  tujuan dari  transaksi  itu  adalah  komisi  bukan
produk. 43
Sebenarnya kebanyakan anggota MLM yang  ikut  bergabung  dengan  perusahaan tersebut  adalah  karena  adanya  iming- iming bonus dengan  harapan agar cepat kaya dalam waktu yang sesingkat mungkin dan  bukan  karena  dia  membutuhkan produknya, bisnis model ini adalah perjudian murni, karena beberapa sebab berikut ini, yaitu: 44
a. Sebenarnya  anggota  MLM  ini  tidak menginginkan  produknya,  akan  tetapi tujuan utama mereka adalah penghasilan dan kekayaan yang banyak dalam waktu cepat yang akan diperoleh setiap anggota hanya dengan membayar sedikit uang. b. Harga produk terlampau mahal, bisa berkali-kali lipat harganya di banding dengan harga barang yang sejenis yang dijual dipasaran.
c. Bahwa  perusahaan  meminta  para anggotanya  untuk  memperbaharui keanggotaannya  setiap  tahun  dengan iming-iming  berbagai  program  baru yang  akan  diberikan  kepada  mereka. Tujuan perusahaan adalah membangun jaringan personil secara esta
d. fet dan berkesinambungan. Yang mana ini akan menguntungkan anggota yang berada pada level atas ( upline ) sedangkan level bawah ( downline ) selalu memberikan nilai  poin pada  yang  berada  di  level atas mereka.
Berdasarkan hal di atas, bisnis MLM menjadi haram apabila di dalam melakukan bisnis tersebut terjadi hal-hal berikut ini:
43 Wawancara  dengan  Ulil  Albab Djalaluddin  sebagai  orang  yang  terlibat  dalam kajian Bahtsul Masail NU.
44 Wawancara  dengan  Choeron  Akhsan sebagai  orang    yang  terlibat  dalam  kajian Bahtsul Masail NU.
a. Transaksi tersebut mengandung riba.
b. Termasuk garar (suatu  hal  yang mengandung  unsur  penipuan  karena tidak  adanya  kejelasan  suatu  barang baik  dari  sisi  harga,  kualitas,  kuantitas maupun keberadaannya).
c. Hal yang terkandung dalam transaksi  ini, berupa memakan harta manusia secara batil. Hal inilah yang nas pengharamannya datang dalam firman Allah swt.:
َلَ   اوُنَماَء  َنيِّذَّلٱ  اَهُّيَأََٰٰٓي
مُكَل َٰو ۡمَأ   ا َٰٓوُلُكۡأَت
نَع  ًة َر َٰجِّت  َنوُكَت  نَأ  َٰٓ َّلَِّإ  ِّلِّطَٰبۡلٱِّب  مُكَنۡيَب َ َّللَّٱ  َّنِّإ   ْۚۡمُكَسُفنَأ   ا َٰٓوُلُتۡقَت   َلَ َو   ْۚۡمُكنِّ م   ٖضا َرَت ا ٗمي ِّح َر  ۡمُكِّب َناَك
٢٩
“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kali an  dengan  cara  batil.”  (Q.S.  an - Nisa/4: 29) 45
d. Hal yang terkandung dalam transaksi  ini, berupa  penipuan,  pengaburan,  dan penyamaran terhadap manusia. Perkara ini terhitung sebagai penipuan yang diharamkan.
Dalam  Bisnis  MLM  terdapat  unsur garar ,  spekulasi  tinggi  atau  untung- untungan yang diharamkan syariat. Karena anggota  tidak  mengetahui  apakah  ia bisa  menarik  anggota  yang  lain  atau tidak. Anggota baru tidaklah mengetahui apakah ketika menjadi bagian dari sistem, ia berada di level tertinggi sehingga bisa mendapat untung besar atau ia berada di  level  terendah  sehingga  bisa  rugi besar. Kenyataan yang ada, anggota MLM kebanyakan merugi kecuali sedikit saja yang berada di level atas sehingga beruntung besar.  Jadi  umumnya,  sistem  ini mendatangkan kerugian dan inilah hakikat garar. Garar adalah adanya  kemungkinan
45 Kementerian Agama Republik Indinonesia, Al- Qur’anulkarim ..., h. 83.
rugi  besar  atau  untung  besar.  Padahal Nabi saw. telah melarang dari jual beli garar .
Jasa  penjualan  ini  dalam  terminologi fiqh disebut sebagai “ samsarah / simsar ”, maksudnya  perantara  perdagangan  (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli)  untuk memudahkan jual  beli. Pekerjaan samsarah/simsar berupa  makelar. Dengan  melihat  pembahasan  di  atas maka sekalipun produk yang diperjual belikan  adalah  halal,  akan  tetapi  akad yang  terjadi  dalam  bisnis  MLM  adalah pemakelaran.  Karena  itu,  memakelari makelar  atau samsarah  ‘ala  samsarah tidak diperbolehkan.  Hampir  semua  MLM dipastikan  mempraktikan  memakelari makelar. Karena justru inilah yang menjadi kunci bisnis MLM. Karena ini dilihat dari aspek samsarah ‘ala samsarah , bisa dikatakan MLM yang ada saat ini tidak ada yang terlepas dari praktik ini. 46
Mengenai produk atau barang yang dijual  apakah  halal  atau  haram  semua tergantung kandungannya, apakah terdapat sesuatu  yang  diharamkan  Allah  seperti unsur  babi, khamr ,  bangkai  atau  darah. Begitu pula dengan jasa yang dijual apakah mengandung unsur kemaksiatan seperti perjudian,  dan  ini semua bisa kita rujuk pada sertifikasi halal dari LPPOM MUI.
Bisnis MLM merupakan salah satu bisnis modern yang tidak ada di zaman nabi  Muhammad  saw.  oleh  sebab  itu terdapat  banyak  perbedaan  pendapat mengenai  hukum  transaksi  melalu MLM. Ada yang menghalalkan ada juga yang mengharamkan. Ada juga pendapat
46 Wawancara  dengan  Choeron  Akhsan sebagai  orang  yang  terlibat  dalam  kajian Bahtsul Masail NU.
yang  mengatakan  halal  atau  haram. Bahwa  perbedaan  pendapat  mengenai hukum MLM ini semakin tajam dengan adanya  kerancuan  istilah  antara  MLM dengan money game di kalangan  masyarakat. Pemasaran  berjenjang  hakikatnya adalah  sebuah  sistem  distribusi  barang. Banyaknya  bonus  didapat  dari  omset penjualan  yang  didistribusikan  melalui jaringannya. 47
Sedangkan money  game adalah  kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan  uang  dengan  praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan pendaftaran mitra usaha yang baru/bergabung kemudian, dan bukan hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual  tersebut  hanya  kamuflase  atau tidak  mempunyai  mutu/kualitas  yang dapat  dipertanggungjawabkan.  Berdasarkan ini  semua,  maka  sistem  bisnis  semacam ini tidak meragukan lagi keharamanya, karena beberapa sebab yaitu:
a. Ini  adalah  penipuan  dan  manipulasi terhadap anggota.
b. Produk  MLM  ini  bukanlah  tujuan yang  sebenarnya.  Produk  ini  hanya bertujuan  untuk  mendapatkan  izin dalam undang-undang dan hukum syar ʻ ī .
c. Banyak  dari  kalangan  pakar  ekonomi dunia  sampai  orang-orang  non  muslim meyakini bahwa jaringan piramida ini adalah sebuah permainan dan penipuan. Oleh  karena  itu  mereka  melarangnya karena bisa membahayakan perekonomian nasional baik bagi  kalangan khusus
47 Wawancara  dengan  Ulil  Albab Djalaluddin  sebagai  orang  yang  terlibat  dalam kajian Bahtsul Masail NU.
maupun bagi masyarakat umum. 48 Terkait  tentang  pengharamanan  bisnis MLM  oleh  Lembaga  Bahtsul  Masail NU  dengan  alasan  tersebut  di  atas, didapatkan hasil analisis sebagai berikut: a. Jika  dilihat  dari  tingkat  kerusakan (kemafsadatan)  yang  ditimbulkan, MLM adalah bisnis yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan,  tetapi  memungkinkan terjadinya kemafsadatan.
b. Kemudian  jika  dilihat  dari  akibat (dampak)  yang  ditimbulkan,  yaitu bisnis  MLM  yang  semula  ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya.
Ada  3  (tiga)  poin  yang  memenuhi dilarangnya  bisnis multi  level  marketing (MLM). Poin-poin tersebut, yaitu: a. Rentan terjadi penipuan.
b. Memperdaya ummat agar tergoda dengan iming-iming,
c. Dampak-dampak  lain  yang  ditimbulkan akibat bisnis MLM.
Kaidah yang berlaku, yaitu:
اًح َلََص َعَفَد أوَأ اًداَسَف ىرَج   فُّرَصَت ُّلُك َوُهَ ف ىهأنَم ي ُهأنَع “ Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan  atau  menolak  kemaslahatan adalah dilarang.”

## ▪ Kesimpulan
Kesimpulan  dari  Analisis  Keputusan
Musyawarah  Nasional  Lembaga  Bahtsul
48 Ayu  Dewi  Utami  dkk., “Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem Multi Level Marketing Perspektif  Hukum  Islam”, dalam Jurnal  Varia Justicia , Vol. 12, No.1, Oktober 2016 , h. 26.
Masail Nahdlatul Ulama tahun 2019 tentang Hukum  Bisnis Multi  Level  Marketing adalah sebagai berikut:
1. Hukum bisnis MLM dalam tinjauan Islam berdasarkan Musyawarah Nasional Lembaga  Bahtsul  Masail  NU  tahun 2019  adalah  haram.  Keharaman tersebut  dimaksudkan  untuk  jenis MLM  dengan  skema  matahari,  piramida atau  ponzi  yang  mengandung  praktik money game (permainan uang) atau penipuan. Bonus Money game didapat dari perekrutan, bukan omzet penjualan. Sistem permainan uang seperti ini cenderung mengakibatkan orang yang terakhir bergabung akan kesulitan  mengembangkan  bisnisnya. Bisnis  MLM  yang  mengandung money game memperkaya upline serta memperbudak dan  merugikan downline . Money  game identik dengan bisnis MLM, akan tetapi tidak semua bisnis MLM mengandung money game .
2. Hukum bisnis MLM dianalisis menggunakan teori sadd  aż - żarī ʻ ah jika  dilihat  dari tingkat kerusakan (kemafsadatan) yang ditimbulkan, MLM adalah bisnis yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung  kemaslahatan,  tetapi memungkinkan  terjadinya  kemafsadatan. Ada  3  (tiga)  poin  yang  memenuhi dilarangnya bisnis Multi Level  Marketing (MLM). Poin-poin tersebut, yaitu:
a. Rentan terjadi penipuan.
b. Memperdaya  ummat  agar  tergoda dengan iming-iming,
c. Dampak-dampak lain yang ditimbulkan akibat bisnis MLM
▪ Reference Alma,  Buchari. Dasar-Dasar  Etika  Bisnis Islami . Bandung: CV. Alfabeta, 2003.
Anam, Choirul. Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul  Ulama .  Sidoarjo:  Duta Aksara Mulia, 2010. Castrawijaya,  Cecep. Etika  Bisnis  MLM Syariah .  Tangerang  Selatan:  LPSI, 2013. Dewi,  Gemala. Hukum  Perikatan  Islam  Indonesia. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2005.
Ghozali,  Ahmad. MLM,  Bagaimana  Hukumnya. Harian Republika: 2005. Harefa,  Andreas. 10  Kiat  Sukses  Distributor MLM. Jakarta:  PT  Gramedia Utama, 2000. Hariza n,  “ Upaya  Preventif  Berkembangnya Money Game di Indonesia ”. Jurnal Ilmu Syari’ah  dan  Perbankan  Islam (Asy- Syar’iyyah ) , STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung – ISSN  2089-7227  (p)
.Vol. 2, No. 1, 2017. Hasil  Keputusan  Musyawarah  Nasional Komisi  Waqi’iyah  Lembaga  Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 tentang  Hukum  Bisnis Multi  Level Marketing (MLM). Izzuddin,  Ahmad. Fiqh  Hisab  Rukyah . Jakarta: Erlangga, 2007. Jauziyyah,  al-,  Ibnu  Qayyim. I’lām  al - Muwaqqi ʻ īn  An  Rabbil  Ālamīn. Juz I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Kuswara. Mengenal  MLM  Syariah  dari Halal  Haram,  Kiat  Berwirausaha, Sampai  Dengan  Pengelolaannya. Cet.
1. Depok: Qultum Media, 2005. Mughits,  Abdul. Kritik  Nalar  Fiqh  Pesantren .
Jakarta: Kencana Prenada, 2008. Mun’in DZ, Abdul. “Bahtsul Masail Tradisi Akademik  Muslim  Tradisionalis ” . Jurnal Gerbang , Vol. 12, 2002. Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh  Muamalah . Jakarta: Amzah, 2010. Nahdlatul  Ulama,  Pengurus  Besar. Anggaran Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga Nahdlatul Ulama. Jakarta: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2015. Nurjanah,  Nita .  Skripsi  “ Pengaruh  Strategi Pemasaran  Multi  Level  Marketing

## (MLM)
Terhadap Karakteristik
Individu ”. UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta, 2019. Republik  Indonesia,  Kementerian  Agama. Al-Qur ʹ ā n . Solo: Qomari, 2006. Rozi,  Moch  Fachrur. Kontroversi  Bisnis MLM .  Yogyakarta:  Play  Media,
2005. Sa’doellah,  Aminoto . “Masa’ilnya  Bahtsul Masa’il” . Jurnal Tashwirul Afkar . Edisi No. 9, 2000. Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunah . Jilid III. Solo:
Insan Kamil, 2016. Shan ʻ ani,  ash-,  Muhammad  bin  Ismail al-Amir. Subulus  Salam .  Juz  III. Bandung: Darus Sunah, 2017. Sopian .  Kontroversi  Bisnis  Aa  Gym:  Koreksi Untuk Pengagum Aa Gym dan Pecinta MLM .  Jakarta:  Pustaka  Medina,
2004. Su’ud,  Abu. Islamologi .  Jakarta:  PT  Rineka Cipta, 2003.
Tarigan, Azhari Akmal. Ekonomi dan Bank Syariah .  Medan:  FEBI  IAIN Sumatera Utara, 2002.
Tarmizi,  Erwandi . Harta  Haram  Muamalat Kontemporer. Cet.  V,  2013.  eBook
Islam www.ibnumajjah.com.
Utami,  Ayu  Dewi  dkk.  “Pelaksanaan
Jual  Beli  Melalui  Sistem  Multi Level Marketing Perspektif Hukum Islam” . Jurnal Varia Justicia . Vol. 12. No.1, Oktober 2016 . Yuniardi, Harry. Santri NU Menggugat Tahlilan . Jakarta: Mujahid Press, 2003. Yusuf,  Tarmidzi. Strategi  MLM  Secara Cerdas  dan  Halal .  Jakarta: PT.  Elex Media Komputindo, 2000.
Zahro,  Ahmad. Tradisi  Intelektual NU.
Yogyakarta: LKiS, 2004.