## THE IMPLICATION OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM, FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT AND DECISION MAKING AUTHORITY TO THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY
PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, UKURAN KINERJA KEUANGAN DAN OTORITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
Novaliastuti Masiaga Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo Jalan A. A. Wahab No. 247, Limboto, Kabupaten Gorontalo Email: novamasiaga01@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  variables  that  affect  the  performance accountability  of  the  Boalemo  Regency  government.  Data  collection  was  carried  out  by  giving questionnaires  to  30  OPDs  in  the  local  government  of  Boalemo  Regency  and  also  by  interviewing several financial subdivisions. The statistical method used to test the hypothesis is and multiple linear regression.
The  results  of  the  study  show  that.  First,  accounting  information  systems,  measures  of performance  and  decision-making  authority  have  a  positive  effect  on  performance  accountability. Second, information systems and decision-making authority partially have a positive and significant influence on performance accountability. Third, the measure of financial performance partially has a negative and insignificant effect on the performance accountability of Boalemo District  Government agencies.  It  can  also  be  seen  from  the  Determination  Test  that  32%  increase  in  the  accountability performance of Buol district government agencies can be explained by accounting information systems decision making while the rest can be explained by other variables at 68%.
Keywords: Accounting  Information  System;  Measures  of  Financial  Performance;  Decision  Making Authority; Performance Accountability .

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini  adalah untuk menguji variabel-variabel yang mempengaruhi akuntabilitas  kinerja  pemerintah  Kabupaten  Boalemo.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan memberikan kuesioner kepada 30 OPD di pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dan juga dengan mewawancarai  beberapa  kasubag  keuangan.  Metode  statistik  yang  digunakan  untuk  menguji hipotesis adalah dan regresi linier berganda.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa.  Pertama,  system  informasi  akuntansi,  ukuran kinerja dan otoritas pengambilan keputusan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Kedua, system informasi dan otoritas pengambilan keputusan secara parsial memiliki pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja.  Ketiga,  ukuran  kinerja  keuangan  secara parsial  berpengaruh  negative  dan    tidak  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi Pemerintah  Kabupaten  Boalemo.  Dapat  dilihat  pula  dari  Uji  Determinasi  bahwa    kenaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten buol sebesar 32% yang dapat dijelaskan oleh system  informasi  akuntansi,  ukuran  kinerja  keuangan  dan  otoritas  pengambilan  keputusan sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain sebesar 68%..
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi; Ukuran Kinerja Keuangan; Otoritas Pengambilan Keputusan; Akuntabilitas Kinerja.

## 1. PENDAHULUAN
Pada  awalnya  pemerintah  dibentuk  untuk  melindungi  sistem  ketertiban masyarakat. Dengan kata lain pemerintah merupakan sekumpulan orang-orang yang  mengolah  kewenangan-  kewenangan,  melaksanakan  kepemimpinan  dan mengkoordinasi  pembangunan  masyarakat  dari  lembaga-lembaga  mereka  yang ditempatkan.
Menurut Bachtiar Arif dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah  berdasarkan  proses  pencatatan,  pengklaifikasian,  pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.  Dalam  usaha  mencapai  tujuan  negara.  Pemerintah  dalam  arti  sempit adalah  segala  kegiatan  badan-badan  publik  yang  hanya  meliputi  kekuasaan eksekutif.  Untuk  mencapai  target  kemajuan  suatu  negara,  maka  tentunya pemerintah  dan  masyarakat  merupakan  komponen  utama  dalam  proses pencapaian tujuan pembangunan yang harus secara gesit mampu memecahkan segala  problematika  lokal  maupun  nasional.  Untuk  mendapatkan  pemerintah yang  baik  tentunya  harus  adanya  sistem.  Sistem  yang  dimaksud  adalah  suatu sistem informasi akuntansi  yang dapat menyimpan dan memproses data untuk menghasilkan  informasi  yang  digunakan  dalam    pembuatan  keputusan. Disamping  itu  harus  adanya  kinerja  yang  baik.  Kinerja  yang  dimaksud  adalah kinerja keuangan.
Kinerja  merupakan  luaran/hasil  dari  kegiatan/program  yang  akan  atau telah  dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  dengan  kuantitas  dan kualitas yang terukur (Permendagri No.13/2006).
Menurut  Laudon  (2007)  Sistem  informasi  merupakan  sekumpulan komponen  yang  saling  berhubungan,  mengumpulkan,  memproses,  menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan  dalam  suatu  organisasi.  Dalam  sistem  informasi  diperlukan klasifikasi alur informasi, hal ini disebabkan keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh pengguna informasi.Sistem informasi juga ikut berpengaruh terhadap  kinerja.  Kinerja  pemerintah  daerah  erat  hubungannya  dengan  sistem informasi akuntansi.
Tingkat  penggunaan  teknologi  informasi  memberikan  manfaat  yang  lebih besar dan akan meningkatkan kinerja pengguna. Jika informasi yang dihasilkan dari software akuntansi  yang  digunakan  semakin  akurat,  tepat  waktu,  dan memiliki relabilitas yang baik, maka akan semakin meningkatkan sikap penerima pemakai  sistem  tersebut.  Peningkatan  kepercayaan  pemakai  sistem  informasi, diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja mereka. (Wibowo Arief, 2007). Menurut Mardiasmo (2002:20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut.  Akuntabilitas
meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehingga  memungkinkan  bagi  mereka  untuk  menilai  pertanggungjawaban pemerintah  atas  seluruh  aktifitas  yang  dilakukan.  Akuntabilitas  merupakan konsep  yang  luas  dengan  mensyaratkan  agar  pemerintah  memberikan  laporan mengenai  penguasaan  atas  dana-dana  publik  dan  penggunaannya  sesuai peruntukkannya.
Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan secara menyeluruh tidak berhenti  pada  tahap  awal  penganggaran,  namun  dibutuhkan  peran  manajerial pimpinan daerah khususnya pengelola keuangan yang ada di daerah.
Permasalahan yang melanda  Pemerintah saat  ini yaitu adanya  pemikiran aparatur  pemerintah  bahwa  ukuran  keberhasilan  dan  kegagalan  dalam menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya  hanya  bertumpu  pada  kemampuan instansi  dalam  menyerap  anggaran  yang  dialokasikan,  yakni  keberhasilan instansi  hanya  ditekankan  pada  aspek  input  tanpa  melihat  tingkat  output maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar.
Oleh sebab itu, di instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo masih banyak yang  kurang  baik,  salah  satunya  adalah  berhasil  atau  tidaknya    program  dan kegiatan yang dilakukan hanya berdasarkan penyerapan anggaran, penyusunan laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah    yang  dianggap  sebagai formalitas  dan  rendahnya  kualitas  substansi,  serta  kurangnya  pemahaman tentang  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) yang  tidak bergerak disebabkan tidak adanya komitmen yang kuat dari kepala Daerah. Dengan kata lain harus adanya system informasi akuntansi dan ukuran kinerja keuangan serta otoritas  pengambilan  keputusan  disetiap  bagian-bagian  yang  ada  didalam  OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Boalemo.
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  diuraikan,  maka  yang  menjadi  tujuan dalam penelitian ini yakni untuk menguji pengaruh sistem informasi akuntansi, ukuran  kinerja  keuangan,  otoritas  pengambilan  keputusan  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Boalemo.

## 2. METODE PENELITIAN
2.1 Definisi Operasional Variabel
a. Sistem Informasi Akuntansi (X 1 )
Sistem  informasi  akuntansi  adalah  susunan  dari  berbagai  dokumen,  alat komunikasi,  tenaga  pelaksana,  dan  berbagai  laporan  yang  didesain  untuk mentransformasikan  data  keuangan  dari  sebuah  perusahaan  atau  organisasi menjadi informasi keuangan yang berguna dan bermanfaat (Widjajanto 2001) dan Sistem  informasi  Akuntansi  terdiri  dari    3  indikator  yaitu  indikator  relevan, kegunaan, prosedur.
b. Ukuran Kinerja Keuangan (X 2 )
Pengukuran  kinerja  (performance  measurement)  merupakan  suatu  proses penilaian  kemajuan  pekerjaan  terhadap  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditentukan  sebelumnya,  termasuk:  efisiensi  penggunaan  sumber  daya  dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang
dan  jasa  diserahkan  kepada  pelanggan  dan  sampai  seberapa  jauh  pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson 2002) dan Ukuran kinerja keuangan terdiri dari  3 indikator yaitu indikator kebijakan, dapat dibandingkan, akuntabel.
c. Otoritas pengambilan keputusan (X 3 )
Otoritas  pengambilan  keputusan  sebagai  suatu  kondisi  dimana  seseorang mempunyai  otoritas  atau  hak  untuk  membuat  keputusan  dengan  persyaratan yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu  dalam  rangka  mencapai  tujuan  strategi organisasi.  (Cavalluzzo  dan  Ither:2003)  dan  Otoritas  Pengambilan  keputusan  2 indikator yaitu indikator komitmen, tanggung jawab.
d. Akuntabilitas Kinerja (Y)
Kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk  memberikan  pertanggung jawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya  kepada pihak pemberi amanah yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut (Mardiasmo:2002) dan Akuntabilitas kinerja terdiri dari 4 indikator yaitu indikator akuntabilitas kejujuran, hukum, program, dan kebijakan.

## 2.2 Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis regresi berganda dengan rumus sebagai berikut :

## Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3
Keterangan:
X 1 : Sistem informasi Akuntansi X 2 : Ukuran Kinerja Keuangan X 3 : Otoritas pengambilan keputusan
Y : akuntabilitas kinerja b1, b2, b3  : koefisien regresi a : konstanta

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Penelitian
a. Uji Koefisien Regresi
Analisis  pengujian  kecocokan  model  regresi  dalam  penelitian  ini menggunakan  regresi  berganda.  Uji  awal  untuk  memastikan  kecocokan  model regresi  system  informaisi  akuntansi,  ukuran  kinerja  keuangan  dan  otoritas pengambilan keputusan terhadap akuntabilitas kinerja  adalah mendeteksi nilai korelasi yang disimbolkan dengan (R). Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, diperoleh nilai korelasi (R) sebagai berikut:
Tabel 1. Uji Korelasi
Model Summary b
1               0.861                                     0.254                            Valid Model        R                 R               Adjusted      Std. Error of     Durbin Square       R Square     the Estimate     Watson 1             0.566 a 0.320         0.283           1.542               2.093 a. Predictors: (Constant), OTORITAS, UKURAN, SIA b. Dependent Variable: KINEJRA

## Sumber: Data diolah
Berdasarkan tabel 1, maka dapat diketahui bahwa nilai korelasi (R) sebesar 0,566 yang berarti bahwa nilai korelasinya mendekati 1 atau berada pada kategori cukup,  berdasarkan  skor  tersebut,  maka  dapat  di  ketahui  bahwa  jika  system informasi akuntansi,ukuran kinerja keuangan, otoritas pengambilan keputusan ditingkatkan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan baik.
b. Uji koefisien determinasi (R²)
Uji  koefisien  determinasi  diperuntukkan  untuk  menilai  perubahan  nilai turunya  variable  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah  di  OPD Kabupaten  Boalemo  dapat  dijelaskan  oleh  sistem  informasi  akuntasi,  ukuran kinerja  keuangan  dan  otoritas  pengambilan  keputusan.  Hasil  analisis  dengan menggunakan  SPSS  diperoleh  nilai  koefisien  determinasi  atau  R-Square  (R²) sebesar  0,320  atau  32,0%.  Hal  ini  memberikan  informasi  bahwa  perubahan kenaikan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah  di  OPD-OPD Kabupaten  Boalemo  32,0%  dapat  dijelaskan  oleh  system  informasi  akuntansi, ukuran  kinerja  keuangan  dan  otoritas  pengambilan  keputusan.  Sedangkan sisanya 68,0% dijelaskan oleh variable lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
c. Uji t
Uji t adalah pengujian tingkat signifikan dalam membuat suatu kesimpulan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), dalam hal ini pengujian  dilakukan  secara  parsial  dengan  membandingkan  antara  nilai T hitung dengan T tabel atau nilai signifikan kurang α = 0,05 maka kriteria  keputusannya adalah menerima hipotesis, dengan menggunakan kebebasan ( degree of freedom ) 95% atau α = 5% ( 0,05).
Hasil uji t adalah:
1. Sistem  informasi  akuntansi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas  kinerja  secara  parsial  hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai T hitung (2.766 )  > nilai dari T tabel (1.671) dan nilai signifikan 0,008 < 0,05 maka H 0 ditolak dan Ha 1 diterima
2. Ukuran kinerja keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas  kinerja  secara  parsial  hal  ini  dibuktikan  dengan T hitung (-
0,125) < T tabel (1.671). dan nilai signifikan 0.901 < 0,05 maka H 0 diterima dan Ha 2 ditolak.
3. Otoritas  pengambilan  keputusan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas kinerja secara parsial hal ini dibuktikan dengan nilai T hitung (2.431)    >  nilai  dari T tabel (1.671)  dan  nilai  signifikan  0  .018<  0,05 maka H 0 ditolak dan Ha 3 diterima
d. Uji F
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  menguji  apakah  terdapat  pengaruh  yang sigifikan  antara  system  informasi  akuntansi,  ukuran  kinerja  keuangan  dan otoritas  pengambilan  keputusan  terhadapa  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah secara bersama-sama.
Diperoleh nilai F hitung sebesar 8.640 dan signifikan 0, .000. karena  0, .000 < 0,05  dan F hitung > F tabel (8.640  >  2,77)  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  system informasi akuntansi, ukuran kinerja keuangan, otoritas pengambilan keputusan secara simultan berpengaruh signifikan  terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo.
e. Uji Regresi linier Berganda Uji Regresi Linear Berganda merupakan salah satu alat statistik Parametrik dengan fungsi menganalisis dan menerangkan keterkaitan antara dua atau lebih faktor penelitian yang berbeda  nama, melalui pengamatan pada beberapa  hasil observasi (pengamatan) di berbagai bidang kegiatan. Berkaitan dengan penelitian ini  alat  analisis  Statistik  Parametrik  Regresi  Linear  Berganda  yang  digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel indevenden (X 1 , X 2 dan X 3 ) terhadap variabel dependen (Y). Dalam konteks penelitian ini Regresi Linear Berganda digunakan untuk  mengukur  pengaruh  system  informasi  akunansi  (X 1 ),  ukuran  kinerja keuangan    (X 2 ),  otoritas  pengambilan  keputusan  (X 3 )  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Berdasarkan hasil analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan bantuan softwareSPSS diperoleh  hasil-hasil  penelitian  dari  30  Organisasi Perangkat  Daerah  (responden)  dengan  dugaan  pengaruh  ketiga  variabel independen  (Sistem  informasi  akuntansi,  ukuran  kinerja  keuangan,  otoritas pengambilan keputusan) terhadap variabel dependen (Akuntabilitas kinerja ).
Y = 6.905 + 0.473 𝐗 𝟏 + ( -0.20 𝑿 𝟐 ) + 0.583 𝑿 𝟑 Dalam persamaan regresi diatas, konstanta (B) adalah sebesar 6.905 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel system informasi akuntansi (X1), ukuran kineja  keuangan  (X2)  dan  otoritas  pengambilan  keputusan  (X3)  yang mempengaruhi maka akuntabilitas kinerja instansi yang terjadi pada Kabupaten Boalemo  sebesar  6.905.  Sedangkan  uji  regresi  berganda  untuk  variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Variabel  system  informasi  akuntansi  menunjukkan  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  dengan  nilai  koefisien  regresi sebesar  0.473.  Tanda  positif  pada  koefisien  regresi  menunjukkan  bahwa dengan  adanya  system  informasi  akuntansi  yang  memadai  maka  akan
meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Boalemo.
2. Variabel  ukuran  kinerja  keuangan    menunjukkan  pengaruh  negatif terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.20 Tanda negative pada koefisien regresi menunjukkan bahwa dengan adanya ukuran kinerja keuangan berpengaruh tetapi hanya benpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Variabel  otoritas  pengambilan  keputusan  menunjukkan  pengaruh  positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja dengan nilai koefisien regresi sebesar  0.583.  Tanda  positif  pada  koefisien  regresi  menunjukkan  bahwa dengan  adanya  otoritas  pengambilan  keputusan  yang  baik  maka  akan meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Boalemo.
f. Pengujian Hipotesis
Berdasarkan  pada  hasil  uji  signifikan  parsial  diatas  dapat  diuraikan  hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:
1. System Informasi Akuntansi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Berdasarkan  perhitungan  model  koefisien  regresi  system  informasi akuntansi  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah sebesar 2.766. Nilai sig = 0,008 lebih kecil dari nilai α = 0,05. Karena nilai signifikannya lebih kecil dari nilai α = 0,05, maka koefisien regresi system informasi  akuntansi  (X1)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah  (Y).  maka  Ha1 menyatakan  bahwa  system  informasi  akuntansi    berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah  (Y) diterima.
2. Ukuran  Kinerja  Keuangan  Berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Berdasarkan  perhitungan  model  koefisien  regresi  Ukuran  kinerja keuangan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah sebesar -125. Nilai sig = 0.901 lebih besar dari nilai α = 0,05. Karena nilai signifikannya lebih besar dari nilai α = 0,05, maka koefisien regresi ukuran kinerja keuangan (X2) berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Y). maka H0 menyatakan bahwa  ukuran  kinerja  keuangan  berpengaruh  negative  dan  tidak signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah  (Y) tidak diterima.
3. Otoritas  Pengambilan  Keputusan  Berpengaruh  Positif    Dan  Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan  perhitungan  model  koefisien  regresi  otoritas pengambilan keputusan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah  sebesar 2.431. Nilai sig = 0.018 lebih kecil dari nilai α = 0,05. Karena nilai  signifikannya  lebih  kecil    dari  nilai  α  =  0,05,  maka  koefisien  regresi otoritas  pengambilan  keputusan    (X3)  berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah  (Y).  maka  Ha3 menyatakan bahwa otoritas pengambilan keputusan   berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah (Y) diterima.
3.2 Pembahasan
3.2.1 System informasi akuntansi 𝐗 𝟏 terhadap akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah (Y)
Berdasarkan  uji  parsial  yang  telah  dilakukan  antara  sistem  informasi akuntansi X 1 terhadap  Akuntabilitas  kinerja  sebagai  variabel  Y  menunjukkan bahwa T hitung (2.766 )  > nilai dari T tabel (1.671) dan nilai signifikan 0,008 < 0,05 maka hal ini berarti menerima hipotesis sehingga dapat dikatakan bahwa variabel system  informasi  akuntansi    berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Akuntabilitas  Kinerja  instansi  Pemerintah  Kabupaten  Boalemo.    Hal  ini  dapat dibuktikan  juga  dalam  uji  koefisien  determinasi,  yaitu  R  square  sebesar  0.244 yang memperlihatkan bahwa 24,4% akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh system informasi  akuntansi,  sedangkan  sisanya  75.6%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain yang tidak terdapaat dalam penelitian ini yaitu berupa partisipasi anggaran dan peran menejerial dalam pengelolaan keuangan.
Sistem  informasi  akuntansi  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  karena  system  informasi  akuntansi  sangat dibutuhkan  di  sektor  pemerintahan.  dimana  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  serta  sasaran-sasaran  yang  akan  dicapai  sudah  mulai menggunakan sistem informasi berbasis komputer terutama dalam pengelolaan keuangan.Disamping itu system informasi akuntansi juga dapat membantu dalam pencapaian  kinerja  terutama  dalam  pengelolaan  data  keuangan  sehingga  akan terwujudnya transparansi.
Dapat dilihat pula dari Sistem Inforrmasi Menejemen Daerah bahwa semua yang  tertera  di  Sistem  tersebut  dapat  didistribusikan  disetiap  Organisasi Perangkat Daerah dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan  oleh  pimpinan  daerah  untuk  membantu  proses  pengambilan keputusan.  Disamping  itu  dapat  dilihat  dari    banyaknya  responden  yang menjawab  sangat  setuju  dengan  adanya  pernyataan  tentang  system  informasi menejemen daerah keuangan menghasilkan laporan yang memiliki manfaat yang dapat dipercaya,   dan juga pernyataan seperti pemanfaatan teknologi informasi akuntansi membuka peluang untuk mengakses, mengolah, dan mendayagunakan informasi keuangan secara tepat waktu.
Tujuan  adanya  sistem  informasi  akuntansi  di  OPD  akan  membuat akuntabilitas keuangan pemerintah menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pelaporan keuangan yang menjadi bagian dari kinerja pemerintah dalam pengelolan keuangan akan selesai tepat waktu.
Hal  ini  juga  menunjukan  bahwa  system  informasi  yang  terintegrasi  dapat membantu  pemerintah  daerah  dalam  mencapai  tujuan-  tujuan  sehingga berdampak pada kinerja Pemerintahan.
3.2.2 Ukuran kinerja Keuangan ( 𝑿 𝟐 ) terhadap akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah (Y)
Berdasarkan    uji  parsial  yang  telah  dilakukan  antara  Ukuran  Kinerja Keuangan X 2 terhadap  Akuntabilitas  kinerja  sebagai  variabel  Y  menunjukkan bahwa T hitung (-125 )  <  nilai dari T tabel (1.671) dan nilai signifikan 901 > 0,05 maka hal ini berarti hipotesis tidak diterbukti.
Hal ini dapat dibuktikan juga dalam uji koefisien determinasi, yaitu R square sebesar  0.  065  yang  memperlihatkan  bahwa  6.5%  akuntabilitas  kinerja dipengaruhi oleh Ukuran kinerja keuangan, ini berarti pengaruh ukuran kinerja terhadap  akuntabilitas  kinerja  diinstansi  pemerintah  kabupaten  Boalemo  masi terbilang  lemah  sedangkan  sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak terdapat dalam penelitian ini. Ukuran kinerja keuangan berpengaruh negative dan tidak signifikan karena   tidak adanya  komunikasi yang baik  antara Pimpinan dan Bawahan sehingga tidak adanya keterbukaan tentang pengelolaan keuangan serta kurangnya kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dilakukan.
Keefektifan  itu  dapat  terjadi  apabila  anggaran  yang  ditargetkan  sesuai dengan realisasi yang dilakukan. Meskipun setiap tahunnya PAD nya meningkat tetapi untuk tahun 2017 anggaran dan realisasi tidak sesuai.
Disamping itu, Anggaran yang tercantum dalam Laporan realisasi Anggaran disetiap OPD berbeda-beda karena disetiap OPD memiliki  kegiatann yang berbeda sesuai  dengan  yang  tercantun  pada  daftar  isian  pelaksanaan  anggaran  (DIPA) Sehingganya  untuk  ukuran  kinerja  keuangan  disetiap  OPD  tidak  akan  sama ukuran kinerjanya.
3.2.3 Otoritas  pengambilan  keputusan 𝑿 𝟑 terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah (Y)
Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan antara  otoritas pengambilan keputusan X 3 terhadap  Akuntabilitas  kinerja  sebagai  variabel  Y  menunjukkan bahwa T hitung (2.431)  > nilai dari T tabel (1.671) dan nilai signifikan 0,000 < 0,018 maka  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  Otoritas  pengambilan  keputusan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo sehingga menerima hipotesis. Pengaruh antara otoritas  pengambilan  keputusan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  Pemerintah Kabupaten  Boalemo  menunjukan  bahwa  semakin  baik  otoritas  pengambilan keputusan  maka  akan    semakin  baik  pula  akuntabilitas  kinerja.  Kurangnya otoritas  pengambilan  keputusan  akan  berdampak  pada  kurangnya  tingkat akuntabilitas  kinerja  pemerintahan  dan  akan  menyebab  timbulnya  keputusan tentang kinerja dan sumber daya yang tidak diingkan sehingga mengarah pada penurunan kualitas pelayanan.
Hal ini dapat dibuktikan juga dalam uji koefisien determinasi, yaitu R square sebesar  0.  220  yang  memperlihatkan  bahwa  22%  akuntabilitas  kinerja dipengaruhi  oleh  Otoritas  Pengambilan  Keputusan  sedangkan  sisanya  68% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  terdapaat  dalam  penelitian  ini  yaitu berupa keterbatasan system informasi dan komitmen manejemen. Sehingga dapat
dilihat bahwa otoritas pengambilan keputusan sudah terlaksana dengan cukup baik  terhadap  akuntabilitas  kinerja  dan  juga  dilihat  dari  LRA  setiap  tahunnya Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Boalemo  meningkat  itu karena  pimpinan  melakukan  otoritas  yang  sesuai  meskipun  masi  banyak  yang perlu diperbaiki.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : (1)  Sistem  informasi  Akuntansi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas  kinerja  Instansi  Pemerintah  Kabupaten  Boalemo.Artinya  bahwa dengan  adanya  sistem  informasi  akuntansi  dapat  meningkatkan  kemampuan untuk  mengolah,  menganalisa  dan  mengkomunikasikan  informasi  finansial sehingga dapat  membuat akuntabilitas kinerja semakin baik. Dapat dilihat pula dari Sistem Inforrmasi Menejemen Daerah bahwa semua yang tertera di Sistem tersebut  dapat  didistribusikan  disetiap  Organisasi  Perangkat  Daerah  dengan sistem  database  terintegrasi,  sehingga  outputnya  dapat  dipergunakan  oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. (2)  Ukuran kinerja keuangan berpengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo, Karena kurangnya kesesuaian kebijakan  dan  prosedur  yang  dilakukan.    Disamping  itu,    dilihat  dari  Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boalemo,jika dilihat dari setiap  OPD  bahwa  untuk  Anggaran  yang  tercantum  dalam  Laporan  realisasi Anggaran disetiap OPD berbeda–beda  karena  disetiap OPD memiliki  kegiatann yang  berbeda  sesuai  dengan  yang  tercantun  pada  daftar  isian  pelaksanaan anggaran (DIPA) Sehingganya untuk ukuran kinerja keuangan disetiap OPD tidak akan sama ukuran kinerjanya. (3) Otoritas pengambilan keputusan berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  Pemerintah Kabupaten  Boalemo,  yang  berarti  bahwa  dengan  adanya  otoritas  pengambilan keputusan  dapat  membuat  kinerja  pemerintah  lebih  baik  karena  adanya komitmen  yang  kuat  sehingga  menghasilkan  suatu  program  yang  baik. Disamping itu untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja  pimpinan harus lebih  banyak  berkomunikasi  dengan  bawahan  sehingga  disaat  bawahan  yang diberi otoritas untuk
mengambil keputusan tersebut harus
mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Arif Wibowo, 2007. Kajian tentang Perilaku Penggunaan Sistem Informasi Dengan Pendekatan  Technology  Acceptance  Model    (TAM) ,  UNIV  Budi  Luhur, Jakarta.
Arikunto,  Suharsimi.  2002. Metodologi  Penelitian .  Penerbit  PT.  Rineka  Cipta. Jakarta.
Astuti,  Ratih,  widya  18  Mei  2011 .  Persepsi  terhadap  pengembangan  sistem pengukuran,  akuntabilitas, dan penggunaan  informasi kinerja di  instansi pemerintah  Studi  pada  Pemerintah  Kabupaten  Semarang ,  universitas diponegoro semarang.
Bachtiar, Arif dkk, 2002 . Akuntansi Pemerintahan , Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
Bodnar,  George  H.  2006, sistem  Informasi  Akuntansi ,  Edisi  Sembilan  (Terj.) Julianto Agung Saputra dan Lilis Setiawati. Yogyakarta: ANDI.
Cavalluzzo,  Ken  S  dan  Christopher  D.  Ittner.  2003. Implementing  performance Measurement Innovations : Evidence From Government. www. SSRN. com. Chriswan Sungkono dan Machmudin Eka P. Jakarta: Salemba Empat.
Jogiyanto,  2010. Analisis  dan  Desain  Sistem  Informasi ,  Edisi  1V,  Andi  Offset, Yogyakarta.
Laudon, Kenneth C dan Jane P. Laudon. 2007. Sistem Informasi Manajemen . Edisi ke-10. Terjemahan.
Ledvina,  V.C.  1991 . Accountability, Corruption  and Democracy:  A Clarification of Concept . Asian Review of Public Adm inistration Vol.III Mahsun,  Mohamad,  2012, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. Marshall B. Romney, Paul John Steinbart, 2006. Accounting Information System , Ninth Edition, Prentice Hall.
Robertson,  2002, Perwujudan Akuntabilitas  Instansi Pemerintah ,  Edisi  Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sadjiarto,  Arja.  2000. Akuntabilitas  dan  Pengukuran  Kinerja .  Jurnal  Akuntansi dan Keuangan Vol.2, No.2.
Silvia, Mei 2013. Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, Dan  Otoritas    Pengambilan  Keputusan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Payakumbuh. Universitas Negeri Padang.
Sunyoto,  Danang.  2013. Metodologi Penelitian Akuntansi .  Yogyakarta:  PT  Refika Aditama.
Widjajanto, Nugroho. 2001. Sistem Informasi Akuntansi . Erlangga: Jakarta