## MEREFLEKSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE

## Jefri Takanjanji
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
Jefritakanjanji04@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membuat kemudahan bagi orang dalam melakukan berbagai kegiatan, dan disisi lain hal ini dimanfaatkan pula oleh para pelaku tindak kejahatan. Penipuan merupakan contoh kejahatan konvensional dan tegas diatur  dalam KUHP, namun seiring jaman maka para pelaku penipuan juga memperlancar perbuatannya dengan menggunakan teknologi elektronik yang diatur dalam Undang-undang Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan konvensional ketika menggunakan alat elektronik akan berubah memasuki ruang lingkup undang-undang khusus yaitu  tentang  ITE.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normative  namun  didukung  wawancara  sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan memerlukan metode penanggulangan yang memadai pula dari pihak penegak hukum yaitu Kepolisian.

## A.   Pendahuluan
Konsep Negara Indonesia sebagai negara hukum merupakan konsep yang bangun oleh para pendirinya sebagai bagian dari mengatur setiap regulasi tanpa adanya kesewang wenangan, untuk itu dengan masuknya serbagai teknologi yang berkembang hukum di harapkan dapan mengejar sehingga tidak  adanya  pihak  yang di  rugikan  untuk  itu  pada  prinsipnya  negara  prinsipnya  negara  di  berikan kewajiban untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bukan hanya pada pengelolaan sumber daya  alam  melaikan  pada  jaminan  keamanan. 1 Era  globalisasi  modernisasi  ini,  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain  nyaris  tanpa  batas-batas  negara  dan  wilayah,  kemudahan  ini  menimbulkan  pula  potensi kemudahan orang yang untuk melakukan kejahatan.
Pengusaha  banyak  yang  memanfaatkan  media  elektronik  dengan  mempromosikan barang/jasanya secara online , karena lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya. Di Indonesia sudah
1 Roni  Sulistyanto  Luhukay., Karakteristik  Tanggung  Gugat  Perusahaan  Terhadap  Lingkungan  Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat , Jurnal Meta Yuridis Volume 2 No 2 Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, Hal 14
banyak bermunculan toko-toko di media elektronik termasuk di wilayah hukum Polda D.I Yogyakarta, mulai dari perusahaan besar sampai penjual rumahan (perseorangan).
Kemajuan teknologi komputer, teknologi informasi, dan terknologi komunikasi menimbulkan suatu tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan tersebut tidak terlepas dari  sifatnya  yang  khas  sehingga  membawa  persoalan  baru  yang  agak  rumit  untuk  dipecahkann, berkenaan dengan masalah. Kejahatan komputer behubungan dengan kode etik profesi karena masih dalam konteks profesi yaitu dalam hal bidang IT. Yang kemudian meningkat menjadi tindak kejahatan di dunia maya atau dikenal dengan cybercrime . Hal ini jelas juga mengganggu jalannya dunia bisnis di cybercrime dimana  banyak  perngguna  yang  sangat  dirugikan.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya perkembangan  tersebut  justru  menghadirkan  kompleksitas  permasalahan.  Permasalahan- permasalahan yang muncul itu lebih beragam mencakup masalah ekologi, ekonomi, politik, dan sosial. Masyarakat  telah  memanfaatkan  teknologi  dalam  kehidupan  sehari-hari,  salah  satunya  teknologi informasi  dan  komunikaasi  seperti  telepon  genggam,  internet  dan  media  elektronik  lainnya.  Selain memiliki  dampak  positif  yangg  besar,  teknologi  informasi  dan  komunikasi  juga  memiliki  sisi negatifnya.  Berbagai  tindak  kejahatan  dapat  dilakukan  seperti  proses  prostitusi,  perjudian  di  dunia maya (internet), pembobolan Automated Teller Mahcine (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik. Oleh sebab itu diperlukan hukum untuk mengaturnya.
Hukum  adalah  himpunan  kaidah-kaidah,  berisi  keharusan  ataupun  larangan  tentang pengaturan masyarakat, yang dianut dengan nyata oleh masyarakat. (Prof. Dr. Achmad Sanusi SH) 2 . Atau,  ia  adalah  rangkaian  gejala-gejala  masyrakat  yang  terjadi  memang  diharuskan  terhadap pelanggaran  kaidah-kaidah  itu,  atau  terhadap  gejala-gejala  masyarakat  yang  bertentangan  dengan keharusan itu, dapat dikenakan sanksi, jika perlu dengan paksa oleh penguasa”.
Salah  satu  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  antara  lain  adalah  teknologi dunia maya atau biasa disebut internet ( interconnection Network ). Internet sebagai suatu media informasi dan  komunikasi  elektronik  telah  banyak  dimanfaatkan  untuk  berbagai  kegiatan,  antara  lain  untuk menjelajah ( browsing ), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email , komunikasi melalui situs  jejaring  sosial,  dan  termasuk  untuk  perdagangan.    Berangkat  dari  pemikiran  tersebut,  maka melalui  penelitian  hukum  ini  peneliti  mencoba  untuk  mempelajari  secara  lebih  mendalam  tentang Penanganan  Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
2 Ahmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudance), Kencana Predana Media Group, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, hlm 432

## B.  Telaah Konsep
Tindak pidana atau kejahatan menggunakan media online sudah cukup banyak diteliti, namun fakta dilapangan  ada  beberapa  yang  belum  terungkap  dan  selalu  digunakannya  KUHP  sebaik  Undang- undang yang dikaitkan. Dalam penelitian dilakukan pembahasan bukan sekedar penggunaan Undang- undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi. Fakta lain adalah kendala yang dihadapi yaitu sarana dan prasarana untuk alat telekomunikasi dan elektronik di Polda D.I. Yogyakarta kurang menadai jika dibanding kuantitas maupun kualitas kejahatan yang terus meningkat, kemudian banyak kartu provider yang dijual murah di pasaran dan setelah di cek keberadaan tersebut berada diluar TKP yang dilaporkan, sehingga untuk mencari dan menangkap pelaku dibutuhkan biaya yang cukup besar. Selanjutnya menurut Hal ini sebagaimana Anton kemukakan bahwa cyber crime merupakan kejahatan dengan  dimensi  “high - tech”  sehingga  memerlukan  cara -cara  penegak  hukum  yang  benar-benar professional:  dalam  pengertian  bahwa  sepenuhnya  memahami  masalah  tersebut.  Selain  itu,  dalam penegakan hukum cyber crime memerlukan dana/anggaran yang cukup besar terutama untuk mengirim aparat penegak hukum untuk diberikan pelatihan Sumber Daya Manusia baik di dalam negeri maupun diluar negeri. 3

## C.  Metode Penelitian
Sifat dan jenis penelitian ini adalah deskriptif normatif. Deskriptif adalah pemaparan secara konkrit terhadap objek permasalah tentang  penerapan tindak pidana penipuan online oleh Dit. Reskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, sedangkan normatif adalah penegakajian objek permasalahan terhadap  penerapan tindak pidana penipuan online  oleh Dit. Reskrimsus  Polda  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.yang  didasarkan  atas  ketentuan-ketentuan  hukum yang  berlaku,  sedangkan  wawancara  yang  ada  sebagai  bahan  pendukung.  Tujuan  penelitian  untuk menjawab  berbagai  permasalahan  terkait  penanganan  tindak  pidana  penipuan online ,  kendala,  dan solusinya di Dit. Reskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
D.  Pembahasan
Penanganan  Tindak  Pidana  Penipuan Online  Oleh  Dit.  Reskrimsus  Polda  Daerah Istimewa Yogyakarta
Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana bagian dari politik kriminal, juga harus  merupakan  bagian  yang  integral  dengan  politik  sosial  yaitu  kebijakan  mencapai
3 Anton, “Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online”, Jurnal Nurani, Vol 17 No 2, 2017, h. 271
kesejahteraan  sosial  dan  perlindungan  masyarakat. 4 Dalam  pelaksanaanya,  hukum  pidana dioperasikan  atau  diterapkan  oleh  aparat  dalam  penanganan  tindak  pidana  penipuan  dalam penegak  hukum  dikalangan  masyakarat  dalam  arti  agar  di  taati  oleh  warga  masyarakat  dan penindakkan terhadap pelanggarnya. Diantara aparat pengak hukum tersebut, pihak Kepolisian yang langsung berhadapan dengan kehidupan masyarakat, sekaligus mengawasi dan menindak kejahatan dan tindak pidana penipuan agar tercapai suatu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sesuai pendapat Suatu peraturan hukum sendiri harus selalu didukung oleh mekanisme  yang baik,  kuat  dan  dimotori  oleh  aparat-aparat  penegaknya.  Salah  satu  aparat  penegak  hukum tersebut adalah kepolisian sebagai garda terdepan, berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5
Pada masa dahulu, mungkin kita mengenal bentuk kejahatan yang sederhana, seperti mencuri,  merampok,  menipu  atau  bahkan  membunuh  atau  kejahatan  penipuan  Setelah  itu, pelaku  akan  melarikan  diri  atau  melaporkan  diri  kepada  Polisi.  Sehingga,  berdasarkan pemahaman tersebut, apabila orang berbicara tentang pelaku kejahatan maka konotasinya akan menunjuk orang miskin dan tidak berpendidikan yang merupakan pelaku kejahatan, kemudian anggapan berikutnya adalah para pelaku kejahatan ini, semenjak awal mempersiapkan diri dengan segala sesuatu yang dipergunakan untuk melumpuhkan korbannya melalui sarana dan cara-cara kekerasan.
Pada  masa sekarang  bentuk  kejahatan  tindak  pidana,  secara  khusus  penipuan  sudah berubah dan tidak sederhana lagi. Kejahatan cenderung dilakukan sekaligus pada satu waktu dan tempat yang bersamaan. Mungkin, pernah kita membaca atau mendengar berita tentang adanya suatu  peristiwa  perampokan,  setelah  itu  memperkosa  keluarga  korban  dan  sekaligus membunuhnya yang dilakukan dengan sadis. Disamping bentuk kejahatan tersebut, pada masa sekarang  ini  kejahatan  terhadap  ekonomi  memiliki  modus  operandi  yang  sulit  dalam pengungkapannya dan dilakukan oleh orang berpendidikan tinggi. Kejahatan dilakukan tidak lagi oleh orang miskin, para pejabat maupun pengusaha yang tidak miskin melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kelas sosial ekonomi tinggi tersebut menurut Sutherland merupakan suatu bentuk kejahatan yang dikenal
4 Supanto, “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy”, Jurnal Yustisia . Vol.5 No.1 Januari - April 2016, h. 54
5 Feri Pasu Manaek Galingging, “Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Dairi)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2017, h.15
dengan White  Collar  Crime yaitu  orang  dari  kelas  sosial  ekonomi  tinggi  yang  melakukan pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya.
Karena itu, sudah menjadi kenyataan bahwa semakin maju suatu negara akan semakin banyak pula muncul bentuk kejahatan di negara tersebut. Kemajuan teknologi dan komunikasi yang membawa kemajuan suatu negara mendukung pula terlaksananya kejahatan-kejahatan yang semakin  canggih  dan  semakin  menjurus  menjadi transnational  crime .  Kejahatan  tersebut  tidak hanya mengancam  kepentingan  pribadi, golongan, tetapi juga kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Ada 3 (tiga) prinsip yang harus dilaksanakan dalam suatu negara hukum menurut A.V. Dicey5, yaitu: (1) Supremasi hukum ( supremacy of law ); (2) Kesetaraan didepan hukum ( equality before the law ), dan (3) Human rights . Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaannya,  yaitu  Hukum;    Penegak  hukum;      Sarana  atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;   Masyarakat; dan  Kebudayaan 6 . Mengacu pada faktor-faktor  diatas,  dalam  proses  penegakan  hukum,  selain  adanya  seperangkat  peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggeraknya. Instrumen penggerak itu yaitu institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana ( Criminal Justice System ) 7 .
Bagi  warga  masyarakat  yang  merasa  hak  atau  kepentingannya  dilanggar,  maka  orang tersebut akan mencari keadilan melalui Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan profesi hukum yang mempunyai  tugas  memberikan  jaminan  hukum,  pelayanan  hukum  atas  dilanggarnya  hak seseorang serta upayanya untuk memperoleh keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun  pada  pelaksanaannya  tugas  para  pelaksana/  pengemban  profesi  hukum  tersebut terkadang mendapat hambatan dalam mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh para penuntut keadilan.
Buku  pedoman  pelaksanaan  KUHAP  juga  dijelaskan  bahwa:  Penyidikan  bukanlah merupakan  fungsi  yang  berdiri  sendiri,  terpisah  dari  fungsi  penyidikan,  melainkan  hanya merupakan  salah  satu  cara  atau  metode  atau  sub  dari  pada  fungsi  penyidikan,  yang mendahulukan tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penyitaan,
6 Soerjono  Soekanto,  2017, Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum ,  Jakarta:  Raja  Grafindo persada, 2013, cet. 12, hal. 8
7 Armunanto  Hutahaean,  Erlyn  Indarti,  “Lembaga  Penyidik  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Di Indonesia” Jurnal Legislasi Indonesia , Vol 16 No.1 - Maret 2019 : 27-41, Hal. 28
pemeriksaan  surat,  pemanggilan,  tindakan  pemeriksaan  penyelesaian  dan  penyerahan  berkas kepada  penuntut  umum 8 .  Proses  Penanganan  Tindak  Pidana  Penipuan Online oleh  Dit Reskrimsus Polda Daerah Istimewa di awal dengan  proses penyelidikan terhadap yang di duga pelaku tindak pidana penipuan untuk mendapati: Tersangka; Bukti awal; Saksi. Selanjutnya pihak Polri melakukan tindakan penyidikan terhadap pelaku dengan cara : Pemanggilan; Penangkapan ; Penahanan; Penggeledahan; Penyitaan; Pemeriksaan  dan  penyerahan  berkas    perkara. Selanjutnya  setelah  penyidikan  selesai  dilaksanakan,selanjutnya  pemberkasan  berita  acara penyidikan untuk di serahkan Ke kejaksaan.
Penanganan  kasus  tindak  pidana  penipuan  berawal/berdasar: Nomor:  LP/… / … /2018/DIY/SPKT Pelapor: FAP, Wiraswasta, Islam, WNI, alamat Jl. Kusbini 73 Yogyakarta. Peristiwa Yang Dilaporkan : pada tanggal 21 Desember 2018, pukul 15.00 WIB, di Kantor bank BNI  Jl.  Mayjend  Sutoyo,  Mantrijeron,  Yogyakarta  telah  terjadi  pelanggaran  tindak  pidana penipuan melalui media online . Terlapor bernama DA; 08567181xxxx; pemilik Rek. Bank BNI dengan No. 034511xxxx atas nama EK. Kejadian: Korban berniat membeli buku H. POTTER Seri 1,2  & 3 korban membuka layanan iklan di OLX dan menemukan  buku tersebut dengan penjual DA, serta terjadi kesepakatan harga Rp. 202.000,- Kemudian pada  tanggal 21 Desember 2018, pukul 15.00 WIB korban mentransfer ke nomor rekening terlapor, korban menanyakan barang  tersebut  dan  terlapor  menjawab  sudah  mengirimkan  barangnya  tetapi  sampai  dengan sekarang  barang  tersebut  tidak  ada  dan  korban  merasa  tertipu.  Atas  kejadian  tersebut  para korban menderita kerugian sebesar Rp. 202.000,- (Dua ratus dua ribu rupiah), kemudian melapor ke Polda D.I. Yogyakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka memberikan nomor rekening  untuk  pentransferan  kepada  para  pembeli  barang  yaitu  rekening  Bank  BNI  nomor 034511xxxx. EK atau Rekening Bank CIMB NIAGA 948010094xxxx a.n EK sesuai permintaan tersangka  dan  tersangka  menjanjikan  barang  akan  dikirim  setelah  uang  pembayaran  masuk rekeningnya, setelah pembeli mengirim uang dengan cara transfer ke nomor rekening tersebut ternyata tersangka tidak mengirimkan barang sesuai yang dijanjikan sehingga pembeli merasa telah  ditipu  dan  dirugikan  oleh  Sdr.  EK  selaku  pemilik  nomor  rekening  tersebut.  Dalam perjalanannya uang yang terkumpul dalam penipuan Sdr EK keseluruhan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hal ini diatur dalam  pasal 45 ayat (1) Jo 28 ayat (1) UU RI. Nomor Undang-
8 Guntor  Negara, “ Penyidikan  Kembali  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Telah  Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaan Berdasarkan Ditemukannya Alat Bukti Baru” Jurnal Pahlawan , Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020, hal.4
Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronika  (ITE)  Jo  378 KUHP  .  Kemudian  dilakukan  penangkapan  dengan  surat  perintah  nomor:  SP.Kap/ … / … /2018/Ditreskrimsus  tanggal … Maret  2019  telah  melakukan  penangkapan  terhadap tersangka.
Analisa  unsur-unsur  Pasal  45  ayat  (1)  yo  Pasal  28  ayat  (1)  UU  RI  Nomor  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah :
1. Setiap orang
Dalam perkara ini setiap orang adalah tersangka EK , Tempat tgl lahir: Jakarta, 19-04-1993, jenis kelamin: Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan WNI, Pekerjaan:, Pendidikan: D-l Alamat Perumahan  Mandosi  P.  RT.005/Rw.007,  Jatiluhur,  Kota  Bekasi,  Prop.  Jawa  Barat,  sewaktu memberikan keterangan dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengaku dan bisa mempertanggung jawabkan semuan perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang terpenuhi.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak.
Tersangka Sdr. EK pada awal tahun 2016 telah membuat email jual beli online di OLX dengan nama  email takaokazunari20@xxx.com  dan  lanceamstrong10@xxx.com kemudian  setelah  email aktif tersangka mencari gambar di internet untuk kemudian dipasang dan di iklankan di situs OLX  yaitu  barang  tersebut  anatara  lain  kamera,  komik,  novel  dan  mainan,  caranya  dengan mencantumkan harga barang yang akan dijual dan mencantumkan nomor handphone miliknya dengan  tujuan  untuk  memikat  para  pembeli  yang melihat  iklan  yang  dipasang  tersebut  para korban  akan  menghubungi  tersangka  ke  nomor  handphone  yang  terpasang  di  email takaokazunari20@xxxx.com nomor handphone 08587632xxxx (dimana nomor telah hilang) dan email anceamstrong10@xxxx.com nomor handphone 08383857xxxx.
Setelah korban menghubungi tersangka ke nomor nomor handphone tersebut dan menanyakan tentang iklan yang dipasang tersebut , tersangka menjawab pertanyaan yang ditanyakan para korban tentang barang yang di iklankan dengan cara memberitahu para pembeli baik melalui handphone ataupun sms yang seolah barang barang yang dijualnya ready , harga miring dan jaminan retur  atau  uang  kembali  apabila  barang  rusak,  setelah  terjadi  tawar  menawar  dan  terjadi kesepakatan harga yang diberikan oleh tersangka kepada pembelinya, apabila pembeli cocok dengan harga yang ditawarkan tersebut tersangka meminta uang uang pembayaran barang yang yang diiklankan tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening tersangka.
Tersangka memberikan nomor rekening untuk pentransferan kepada para pembeli barang yaitu rekening  Bank  BNI  nomor  0345112xxx  a.n  EK  atau  Rekening  Bank  CIMB  NIAGA 9480100945xxx a.n EK sesuai permintaan tersangka dan tersangka menjanjikan barang akan dikirim setelah uang pembayaran masuk rekeningnya, setelahpembeli mengirim uang dengan cara transfer ke nomor rekening tersebut ternyata tersangka tidak mengirimkan barang sesuai yang dijanjikan sehingga pembeli merasa telah ditipu dan dirugikan oleh Sdr. EK selaku pemilik nomor rekening tersebut. Dalam perjalanannya uang yang terkumpul dalam penipuan Sdr EK keseluruhan  total  Rp.5.000.000,-(lima  juta  rupiah)  perkara  pidana  pelanggarangan  undang- undang informasi dan Transaksi Elektronik setiap orang. Dikaitkan Pasal 378 KUHP: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupu dengan karangan  perkata-perkataan  bohong,  membujuk  orang  supaya  memberikan  sesuatu barang,membuat utang atau hapuskan piutang, dihukum karena panipuan.
Berdasarkan pembahasan fakta-fakta dan rumusan unsur pasal tersebut diatas, perkara pidana pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik berdasarkan rumusan norma “setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibtkan  kerugian  konsuman  dalam  transaksi  elektronika.  Penyidik yang menangani perkara ini berpendapat bahwa perbuatan tersangka Sdr. EK sudah memenuhi Unsur-Unsur yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/ atau pasal 378 KUHP.

## Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Dit. Reskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
Banyak kendala yang timbul atau muncul dalam  menjalankan tugas yang diemban oleh Satuan  Setrikrim  di  wilayah  hukum  Polda  D.I.  Yogyakarta    terhadap  pelaku  tindak  pidana penipuan. Satuan Reskrim Polda DIY yang bisa mempengaruhi keoptimalan fungsi dan perannya Kendalan-kendalan tersebut misalnya: kurangan sarana dan prasana yang optimal, anggaran yang terbatas atau kurangnya daya manusia. Sementara itu kendala  yang paling mendasar yaitu terletak pada masalah kurangnya kedisiplinan dan kedasaran hukum.
Hasil  dari  Wawancara:  Agus  B,  dalam  kasus  tindak  pidana  penipuan  kendala  yang dihadapi yaitu  sarana dan prasarana  untuk alat IT di D.I. Polda  Yogyakarta kurang memadai, kemudian banyak kartu provider yang dijual murah di pasaran dan setelah di cek keberadaan tersebut
berada diluar TKP yang dilaporkan, sehingga untuk mencari dan menangkap pelaku dibutuhkan dana  yang agak besar:
1. Saran dan prasaran untuk penggunaan Inforamsi dan Transaksi Elektonik
Dalam  mencari  posisi  pelaku.  Kepolisian  masih  kewalahan  dalam  mengecek  posisi  pelaku dikarenakan  pelaku  penipuan  menggunakan  modus  dengan  media  telpon  atau  sms.  Dalam pencarian posisi pelaku melalui nomor telpon dan hal itu harus bekerja sama dengan provider yang  ada  di  Indonesia  (kadang-kadang  trouble  dalam  minta  bantuan  mengecek  posisi  lewat nomor handphone ).  Sedangkan  Kepolisian/  Dit.Reskrimsus  Polda  D.I.  Yogyakarta  tidak mempunyai alat untuk melakukan pengecekan itu.
2. Banyak  kartu-kartu  perdana  provider  yang  bisa  beli  dengan  murah  di  pasaran  sehingga memudahkan pelaku penipuan yang menggunakan media elektronik dalam gonta ganti kartu. Biasanya pelaku setelah berhasil melakukan penipuan tersebut mengganti nomor yang baru.
3. Selama  ini setelah  dilakukan  pengecekan,  posisi  pelaku  biasanya  di  luar wilayah  Jogja/  Jawa. Dengan  posisi  pelaku  yang  berada  di  luar  Jawa/  jauh  dengan  posisi  korban,  di  dalam penyelidikan  maupun  penyidikan  tentunya  memerlukan  anggaran  yang  besar.  Akan  tetapi satreskrim Polresta Yogyakarta kurang anggarannya dikarenakan anggaran tersebut digunakan bukan untuk kasusu penipuan saja, tapi semua kasus, tidak hanya satu kasus.

## Solusi  Untuk  Penanganan  Tindak  Pidana  Penipuan  Yang  Menggunakan  Media Elektronik
Dari  hasil  wawancara  kepada  anggota  Polri: Bapak Agus  B.  dalam  kasus  tindak  pidana penipuan. solusi untuk penanganan tindak pidana penipuan yang menggunakan media elektronik; Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya Preventif dan Represif . ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum ( law enforcement ) dengan menjatuhkan hukuman.
Penanganan perkara tindak pidana penipuan yang menggunakan media elektonik diartikan sebagai  usaha  untuk  mencegah  dan  mengurangi  kasus  penipuan  serta  peningkatan  penyelesaian perkaranya.  Usaha  peningkatan  kegiatan  lebih  diarahkan  pada  represif  untuk  preventif,  dengan mengadakan  operasi  selektif  disamping  peningkatan  kegiatan  lainnya.  Kejahatan  penipuan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih
kalau  akibatnya  sangat  memprihatinkan  atau  sangat  membahayakan  masyarakat. 9 Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan penipuan  ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih  ada  manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  mempunyai  kepentingan  yang  berbeda,  maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan penipuan.
Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.Yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia disamping terus merubah pula lingkungan dimana manusia tersebut hidup dan  bermasyarakat  dengan  manusia  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  kultur  dan  respon  dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya. Penanggulangan kejahatan empiris terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

## 1. Pre-Emtif
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak  kepolisian  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana.  Usaha-usaha  yang  dilakukan dalam  penanggulangan  kejahatan  secara  pre-emtif  adalah  menanamkan  nilai-nilai/norma- norma  yang  baik  sehingga  norma-norma  tersebut  terinternalisasi  dalam  diri  seseorang. Meskipun  ada kesempatan  untuk  melakukan  pelanggaran/kejahatan  tapi  tidak  ada  niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif , faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi.
2. Preventif
Upaya-upaya  preventif  ini  adalah  merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya pre-emtif yang  masih dalam  tataran  pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan.  Dalam  upaya preventif yang ditekankan  adalah  menghilangkan  kesempatan  untuk  dilakukannya  kejahatan.  Contoh  ada orang ingin penipuan tapi kesempatan itu dihilangkan  dengan berbagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian, misalnya dengan patroli rutin maupun penempatan petugas keamanan  di ATM.  Sejak  dahulu  kala  kejahatan  yang  termasuk  dalam  lingkup Whte  Collar
9 Abd  Kadir.S  “Tinjauan  Kriminologis  Dan  Sosiologis  Tentang  Kejahatan  Begal  Motor  Yang  Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar”, Skripsi , Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2016, Hal.45
Crime ,  memiliki  karakteristik  khusus,  dan  pencegahan  maupun  penanggulangannyapun membutuhkan cara-cara khusus, seperti penelitian yang tergolong lama oleh Politik kriminal yang  menyangkut  WCC  mempunyai  karakteristik  khusus.  Untuk  memahami  karakteristik yang bersifat khusus ini perlu dikaji secara mendalam hakekat WCC, maka karakteristik WCC dan dapat dilihat sebagai politik kriminal untuk antisipasi yuridis dan non yuridis terhadap penanggulangan kejahatan ini. 10
3. Represif
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan  hukum  ( law  enforcement )  dengan  menjatuhkan  hukuman,  KESEMUANYA DILAKUKAN DENGAN TRANSPARAN 11 .
Sekalipun demikian maka tetap diadakan solusi-solusi  untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan kasus penipuan D.I. Yogyakarta, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggungjawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam  mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan,  meningkatnya  angka  statistik  kejahatan  untuk sebagian  besar  merupakan  tanggung  jawab  Polri  serta  besar  kemungkinan  untuk  berusaha mengatasinya. Lebih lanjut menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:
1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan  dalam  rangka  penangkapan  para  pelaku  dan  pengungkapan  jaringan,  operasi  di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media eletronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.
10 Hanafi, “Politik Kriminal Terhadap White Collar Crime”, Jumal Hukum , UII, No. 2 Vol. I, 1994 ,hal.25 11 Dwientha Ayu Pratjna*, Nyoman Seriksat.Putra Jaya, Purwoto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana  Lingkungan Hidup Di Indonesia”, Diponegoro Law  Journal  Volume  8, Nomor  2, Tahun 2019, hal.1036
Seluruh  kegiatan  tersebut  di  atas  merupakan  kegiatan  berlanjut  guna  melaksanakan  tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional Polri dinyatakan  bahwa  apabila  dilakukan  pentahapan  maka  diadakan  pentahapan  berdasarkan  waktu bukan pentahapan yang mengedepankan fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.
1. Upaya Preventif
Dimaksud  dengan  upaya preventif adalah  usaha  untuk  mengadakan  hubungan  yang bersifat negatif menjadi sifat positif 12 , agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, olah raga dan lain sebagainya.
Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan  penting  agar  hasil  dan  tujuan  yang  diharapkan  dapat  tercapai  baik  secara  langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan tindak pidana penipuan itu adalah pemerintah dan masyarakat.
Dari  hasil  wawancara menurut  Agus B  tentang solusi-solusi penanganan kejahatan penipuan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:
a. Memberikan  himbauan  kepada  masyarakat  akan  pentingnya  saling  menjaga  dan  saling melindungi antar warga.
b. Meningkatkan  langkah-langkah  praktis  dalam  pengamanan  diri  dari  hal-hal  yang  dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana penipuan
c. Memberikan  penerangan  kepada  masyarakat  apabila  terjadi  tindak  pidana  penipuan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
d. Melakukan  penyuluhan kepada warga  (khususnya pemilik  rekening  atau  media  elektonik) supaya hati-hati dalam undian dari berhadih dengan modus telpon atau sms
e. Pendekatan  kepada  tokoh-tokoh  masyarakat  dan  agama  setempat  agar  terjalin  suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.
2. Upaya Represif
Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku penipuan atau warga masyarakat yang melanggar  hukum  dan  dilakukan  pembinaan  terhadap  pelakunya  agar  tidak  melakukan
12 Muh. Asrul Haq Sultan1,2,Hambali Thalib1& La Ode Husen, “Analisis    Kriminologis    Terhadap    Tindak Pidana        Yang  Dilakukan  Anak  Di  Kota  Makassar”, Journaloflex  Generalis(JLS) ,  Volume1,  Nomor7,  Desember 2020, hal. 1011
kejahatan  lagi,  dan  kalau  perlu  harus  diberikan  sanksi  hukum  yang  berat  supaya  pelaku penipuan  itu  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya  (efek  jera)  dan  enggan  untuk  melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.
Sehubungan  dengan  penindakan  yang  dilakukan  terhadap  pelaku,  maka  pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan  penipuan  maka  akan  diadakan  proses  dan  dilimpahkan  kepada  kejaksaan  dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan, seperti:
a. Memberikan ceramah rohani dengan mendatangkan penceramah
b. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum.
c. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.
d. Memberikan  keterampilan  sesuai  dengan  bakatnya  masing-masing  yang  berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit dan lain-lain.:
1) Agar  berkas  perkara  tidak  dikembalikan  oleh  Penuntut  Umum,  harus  dilakukan koordinasi terlebih dahulu antara penyidik dari Kepolisian dengan Penuntut Umum pada saat proses penyidikan sehingga berkas perkara dapat dinyatakan lengkap (P.21) dan segera dapat di sidangkan;
2) Untuk  pengungkapan  kasus  penipuan    menunjuk  Ahli  dan    yang  mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam pengungkapan kasus-kasus penipuan.
3) Pihak Kepolisian dalam memanggil saksi memberikan  pengertian kepada saksi bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 KUHAP saksi yang telah  dipanggil  secara  sah  maka saksi  harus datang,   karena keterangan saksi dalam persidangan sangat diperlukan dalam proses pembuktian perkara.
Dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  penipuan,  Dit.  Reskrimsus  Polda  D.I. Yogyakarta  yang  telah  ditunjuk  memeriksa  dengan  teliti  berkas  perkara,  barang  bukti  dan tersangka  yang  diterima  dari  Satreskrim  bagai  penyidik  sehingga  pada  saat  persidangan  di pengadilan unsur-unsur pasal yang dikenakan maupun prosedur penanganan perkara sudah sesuai dengan KUHAP sehingga dapat mematahkan semua pembelaan penasehat hukum.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Tindak  pidana  dalam  perkara  ini  nampak  sebagai  tindak  pidana  umum  (kovensional)  yaitu penipuan  namun  dengan  menggunakann  media  elektronik  untuk  memperlancar  pebuatannya, sehingga akan beda karakteristiknya dengan tindak pidana yang benar-benar menggunakan alat utama media elektronik.
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan secara panjang lebar pada bab-bab terdahulu dalam tulisan ini, maka diperoleh kesimpulan akhir sebagai berikut:
1. Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Dit. Resrimsus Polda Daerah Istimewa, Sudah sesuai prosdur BAP yang seharusnya. Hal ini dikuatkan berdasarkan data kasus yang di peroleh dari Dit. Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa penegakan kasus penipuan yang terjadi sudah sesuai.
2. Kendala-  Kendala  yang  dihadapi  dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Penipuan Online Oleh  Dit Reskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
a. Adalah kurangnya sarana yang optimal, anggaran yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia.
b. Proses peradilan yang sering berjalan lambat, terhambatnya pelaksana/ aparat penegakan hukum karena tersangka yang kurang kooperatif.
3. Bagaimana  Solusi  Untuk  Penanganan  Tindak  Pidana  Penipuan  Yang  Menggunakan  Media Elektronik sebagai berikut :
a. Untuk  pengungkapan  kasus  penipuan    menunjuk  ahli  untuk  memberi  keterangan  dan    yang mempunyai kemampuan membantu dalam pengungkapan kasus-kasus penipuan.
b. Pihak Kepolisian dalam memanggil saksi memberikan  pengertian kepada saksi.
c. Dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  penipuan,  Dit  Resrimsus  Polda  Daerah  Istimewa Yogyakarta  yang  telah  ditunjuk  memeriksa  dengan  teliti  berkas  perkara,  barang  bukti  dan tersangka  yang  diterima  dari  Satrekrim  bagai  penyidik  sehingga  pada  saat  persidangan  di pengadilan  unsur-unsur  pasal  yang  dikenakan  maupun  prosedur  penanganan  perkara  sudah sesuai dengan KUHAP sehingga dapat mematahkan semua pembelaan penasehat hukum.

## Saran
Saran  yang  dapat  disampaikan  penyusun  berkaitan  dengan  proses  penegakan  hukum  pada umumnya dan tindak pidana penipuan pada khusunya adalah sebagai berikut :
1. Hendaknya dipastikan proses penyidikan benar telah menenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal KUHP yang digunakan sebagai antisipasi tindak pidana ini.
2. Terkait tindak pidana yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kiranya dapat lebih ditingkatkan sarana dan prasarana, dan anggaran yang dibutuhkan dalam proses penyidikan serta ditambahnya personil penyidik di setiap satuan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Abd Ka dir.S “Tinjauan Kriminologis Dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar”, Skripsi , Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar,
2016.
Ahmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan  (Judicial Prudance), Kencana Predana Media Group, Edisi Pertama, Cetakan ke-1.
Anton, “Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online”, Jurnal Nurani, Vol 17 No 2, 2017.
Armunanto Hutahaean, Erlyn Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pi dana Terpadu Di Indonesia” Jurnal Legislasi Indonesia , Vol 16 No.1 - Maret 2019 : 27-41 Dwientha Ayu Pratjna*, Nyoman Seriksat.Putra Jaya, Purwoto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia”,  Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019.
Feri Pasu Manaek Galingging, “Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Anak  (Studi  Kasus  Di  Kepolisian  Resort  Dairi)”, Skripsi, Fakultas  Hukum Universitas  Medan Area, 2017
Guntor Negara, “ PENYIDIKAN KEMBALI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH  DIHENTIKAN  PENYIDIKANNYA  OLEH  KEJAKSAAN  BERDASARKAN
DITEMUKANNYA ALAT BUKTI BARU” Jurnal Pahlawan , Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 Hanafi, “Politik Kriminal Terhadap White Collar Crime”, Jumal Hukum , UII, No. 2 Vol. I, 1994. Muh. Asrul Haq Sultan1,2,Hambali Thalib1& La Ode Husen, “Analisis    Kriminologis    Terhadap Tindak    Pidana    Yang Dilakukan Anak Di Kota Makassar”, Journaloflex Generalis(JLS) , Volume1, Nomor7, Desember 2020.
Soerjono  Soekanto,  2017, Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum ,  Jakarta:  Raja  Grafindo persada, 2013, cet. 12
Supanto, “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy”, Jurnal Yustisia . Vol.5 No.1 Januari - April 2016 Roni  Sulistyanto  Luhukay., Karakteristik  Tanggung  Gugat  Perusahaan  Terhadap  Lingkungan  Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat , Jurnal Meta Yuridis Volume 2 No 2 Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.

## B. Peraturan perundang-undangan :
1. KUHP
2. KUHAP No. 8 Tahun 1981
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27    Tahun  1983 Tentang  Pelaksanaan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
5. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik