## Journal of Education and Culture
Journal homepage: https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jec/index

## Efektivitas Pembentukan Kampung Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pidana di Kejaksaan Negeri Tabanan
I Gusti Agung Made Mas Widya Giri Savitri 1 , Shri I Gusti Ngurah Wira Wedawitry Wedastera Putra Mahendradatta Suyasa 2 , Deli Bunga Saravistha 3 , Kadek Dedy Suryana 4 1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta maswidyagirisavitri@gmail.com 1 , E-wirawedawitryunmar@gmail.com 2 , delisaravistha@gmail.com 3 , dedy.pinguinfm@gmail.com 4

## Abstract
The  State  of  Indonesia  is  a  legal  state  (rechtsstaat),  this  has  received legitimacy  through  the  provisions  of  Article  1  Paragraph  (3)  of  the  1945 Constitution  of  the  Republic of  Indonesia  (1945  Constitution).  The  Attorney General's Office has issued several policies, including the First, the Attorney General's  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  15  of  2020 concerning  Termination  of  Prosecution  Based  on  Restorative  Justice.  It  is hoped that this provision as a form of prosecution discretion can be used by the  Prosecutor  to  view  and  balance  between  the  applicable  rules  and  the principle of benefit to be achieved. Diversion and Restorative Justice are the basis  for  reforming  the  criminal justice  system  in  the  implementation  of  the juvenile  justice  system,  which  can  be  seen  in  Law  Number  11  of  2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which aims to prevent child offenders from being subjected to punishment or punishment. Both concepts are  new  things  for  Indonesian  people.  Law  Number  3  of  1997  does  not contain  restorative  justice  principles,  and  there  are  no  strict  provisions regarding  diversion  (settlement  outside  the  process).  Termination  of Prosecution Based on Restorative Justice stipulated in the Attorney General Regulation  Number  15  of  2020  guidelines  for  Public  Prosecutors  to  stop prosecutions with due observance of fairness, public interest, proportionality, punishment as  a  last  resort, and  fast,  simple,  and  low  cost. Socialization  Perja  15  of  2020  and  updating  the  role  of  the  prosecutor's office  in  tackling  crime  in  realizing  restorative  justice  by  means  of,  among other  things,  making  peace  efforts  and  having  a  peace  process  where  the prosecutor  plays  an  active  role  in  handling  cases  so  that  cases  can  be resolved without having to go to court.
Keywords: Efektifitas Kampung Restoratif Justice Kejaksaan

## Abstrak
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  ( rechtsstaat ),  hal  ini  mendapat legitimasi melalui Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (  UUD  1945).  Kejaksaan  telah mengeluarkan  beberapa  kebijakan  antara  lain  yang  Pertama,  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Ketentuan  ini  sebagai  bentuk diskresi penuntutan ini diharapkan dapat digunakan Jaksa untuk melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan asas kemanfaatan yang hendak  dicapai.  Diversi  dan  Keadilan  Restoratif  menjadi  dasar  dari pembaharuan  sistem  peradilan  pidana  dalam  pelaksanaan  sistem  peradilan pidana anak, yang dapat dilihat di dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  bertujuan  untuk menghindari anak pelaku tindak pidana dari jerat hukuman atau pemidanaan, kedua  konsep  tersebut  merupakan  hal  baru  bagi  masyarakat  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tidak  terdapat  prinsip-prinsip restorative juctice, dan tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai diversi (penyelesaian di luar proses). Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif  yang  diatur  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  tahun  2020 pedoman  untuk  para  Penuntut  Umum  menghentikan  penuntutan  dengan memperhatikan  keadilan,  kepentingan  umum,  proporsionalitas,  pidana sebagai  jalan  terakhir,  dan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan.  Sosialisasi Perja  15  Tahun  2020  dan  dilakukan  pemutakhiran  Peran  kejaksaan  dalam menanggulangi kejahatan dalam mewujudkan keadilan restoratif dengan cara diantaranya  melakukan upaya  perdamaian  dan  adanya  proses  perdamaian  di mana jaksa yang berperan aktif dalam penanganan perkara sehingga perkara bisa selesai tanpa harus ke pengadilan.

## Corresponding Author:
I Gusti Agung Made Mas Widya Giri Savitri Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta E-mail: maswidyagirisavitri@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  ( rechtsstaat ), 1 hal  ini  mendapat  legitimasi  melalui Ketentuan  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (  UUD  1945). Pengaturan tersebut mengatur bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum” yang artinya sesuatu yang berkaitan  dengan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  diatur  menurut  hukum  yang  berlaku. Rechtsstaat adalah  sebuah  "Negara  Konstitusional"  yang  membatasi  kekuasaan  pemerintah  dengan  hukum. Legitimasi  adalah  penerimaan  dan  pengakuan  atas  kewenangan  yang  diberikan  oleh  masyarakat  kepada pemimpin  yang  telah  diberikan  kekuasaan. 2 Keberadaan  Konstitusi  1945  merupakan  landasan  untuk pemerintah dalam menjalankan kewenangannya agar tidak terjadi abuse of power dan sekaligus menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya berdasarkan kekuasaan ( machstaats ). 3
Awal  kemunculan  Asas Restoratif  Justice Sejarah  perkembangan  hukum  modern penerapan restorative  justice di  awali  dari  pelaksanaan  sebuah  program  penyelesaian  di  luar  peradilan tradisional  yang  dilakukan  masyarakat  yang  disebut  dengan victim  offender mediation  yang  di  mulai  pada tahun  1970-an  di  Negara  Kanada.  Program  ini  awalnya  dilaksanakan  sebagai  tindakan  alternatif  dalam menghukum  pelaku  kriminal  anak,  di  mana  sebelum  dilaksanakan  hukuman  pelaku  dan  korban  diizinkan bertemu  untuk  menyusun  usulan  hukum  yang  menjadi  salah  satu  pertimbangan  dari  sekian  banyak pertimbangan Hakim. 4
Perkembangan  konsep restorative  justice dalam  20  tahun  terakhir  mengalami  perkembangan  yang sangat  pesat  di  beberapa  Negara  seperti  Australia,  Canada,  Inggris  dan  Wales,  New  Zealand  dan  beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah  lama  dipraktikkan  masyarakat  adat  Indonesia,  seperti  di  Papua,  Bali,  Toraja,  Minangkabau  dan komunitas  tradisional  lain  yang  masih  kuat  memegang kebudayaannya.  Apabila  terjadi  suatu  tindak pidana oleh  seseorang  (termasuk  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  anak),  penyelesaian  sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan  berdasarkan  keadilan  retributif  berupa  balas  dendam  atau  hukuman  penjara,  namun  berdasarkan keinsafan dan pemaafan. 5
1 Mandasari, R. I. ., Saravistha, D. B. ., & Saputra, K. E. D. . (2023). Implementasi Penerimaan Tahanan Pada Masa Transisi  Menuju Endemi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan. AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum , 1(1), 22–27. Retrieved from https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/436
2 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia,
Diakses Pada https://www.pn- gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia Tanggal 30 januari 2023 Pukul 19.51 wita Lihat juga Saravistha, Deli B., et al. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN . CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.
3 Banjarnahor, Daulat N., et al. ILMU NEGARA . Widina Bhakti Persada, 2021 Lihat  juga  Damayanti,  K.  M.,  &  Saravistha,  D.  B.  (2022).  KEDUDUKAN  PERATURAN  DESA  (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Jurnal Yustitia , 16 (2), 130-139.
4 Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya  Pengejawantahan  Asas  Restoratif  Justice  Di  Desa  Adat  (Studi  Kasus  Di  Desa  Adat  Penyaringan,  Kabupaten Jembrana). Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3, https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32
5 Ds.Dewi, RESTORATIVE JUSTICE, DIVERSIONARY SCHEMES AND SPECIAL CHILDREN’S COURTS IN INDONESIA , www.wordpress.com. Diakses tanggal 30 Januari 2023
Hukum positif di Indonesia telah mengejawantahkan asas ini baik dalam proses penyelesaian secara nonlitigasi maupun litigasi. Apabila mekanisme di luar pengadilan tidak berhasil, maka dilanjutkan ke proses hukum  litigasi.  Implementasi  Asas  ini  awalnya  dilaksanakan  di  kepolisian  dengan  jalan  mediasi  yang berusaha  menemukan  penyelesaian  yang win-win  solution .  Seiring  perkembangan  proses  penyelesaian sengketa di Indonesia, kini pengejawantahan asas ini tetap diupayakan juga di  Kejaksaan. 6 Menindaklanjuti Surat  Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Tindak  Pidana  Umum  Kejaksaan  Agung  R.I  Nomor  :  B- 475/E/Es.2/02/2022 tanggal 8 Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Yuridis  Empiris.  Pendekatan  Yuridis Empiris  adalah  menekankan  penelitian  yang  bertujuan  memperoleh  pengetahuan  hukum  secara  empiris dengan  jalan  terjun  langsung  kepada  objek  penelitiannya. 7 Penelitian  Yuridis  Empiris  adalah  penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan  atau  terhadap  masyarakat,  meneliti  efektivitas  suatu  peraturan  dan  penelitian  yang  ingin  mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen  atau  bahan  pustaka  dan  wawancara.  Pendekatan  Yuridis  Empiris  ditujukan  terhadap  kenyataan dengan  cara  melihat  keterkaitan  antara  hukum  yang  dikehendaki  (Das  Sollen)  dengan  realita  yang  terjadi (Das Sein). 8

## 3. PEMBAHASAN
Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di  Jawa  Timur,  yaitu  pada  masa  Kerajaan  Majapahit,  istilah  dhyaksa,  adhyaksa,  dan  dharmadhyaksa  sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan.  Istilah-istilah ini berasal dari bahasa  kuno, yakni dari kata-kata  yang  sama  dalam  Bahasa  Sansekerta.  Seorang  peneliti  Belanda,  W.F.  Stutterheim  mengatakan bahwa  dhyaksa  adalah  pejabat  negara  di  zaman  Kerajaan Majapahit,  tepatnya  di  saat  Prabu  Hayam  Wuruk tengah  berkuasa  (1350-1389  M).  Dhyaksa  adalah  hakim  yang  diberi  tugas  untuk  menangani  masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang  memimpin  dan  mengawasi  para  dhyaksa  tadi.  Kesimpulan  ini  didukung  peneliti  lainnya  yakni  H.H. Juynboll,  yang  mengatakan  bahwa  adhyaksa  adalah  pengawas  ( opzichter )  atau  hakim  tertinggi ( oppenrrechter ). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.
Pada  masa  pendudukan  Belanda,  badan  yang  ada  relevansinya  dengan  jaksa  dan  Kejaksaan  antara lain  adalah Openbaar  Ministerie .  Lembaga  ini  yang  memberikan  instruksi  agar  pegawai-pegawainya berperan  sebagai Magistraat dan Officier  van  Justitie di  dalam  sidang  Landraad  (Pengadilan  Negeri), Jurisdictie  Geschillen  (Pengadilan  Justisi  )  dan  Hooggerechtshof  (Mahkamah  Agung  )  di  bawah  perintah langsung  dari  Residen  /  Asisten  Residen.  Hanya  saja,  pada  praktiknya,  fungsi  tersebut  lebih  cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:
1. Mempertahankan segala peraturan Negara;
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana;
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang;
4. Fungsi  sebagai  alat  penguasa  itu  akan  sangat  kentara,  khususnya  dalam  menerapkan  delik-delik  yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).
Lihat  juga  Feri,  M.,  &  Saravistha,  D.  B.  (2023).  IMPLEMENTASI  HAM  GENERASI  PERTAMA  DALAM INTERNATIONAL  COVENANT  ON  CIVIL  AND  POLITICAL  RIGHTS  (ICCPR)  PADA  KEHIDUPAN  POLITIK MASYARAKAT  DESA  MARGA,  TABANAN  PROVINSI  BALI. Jurnal  Cakrawala  Ilmiah, 2(7),  2991–3000. Retrieved from https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/5284
6 Saravistha,  D.  B.  (2016).  PERAN  GANDA  HAKIM  SEBAGAI  MEDIATOR  BAGI  PENYELESAIAN PERKARA  PERDATA  DI  PENGADILAN  TERKAIT  KODE  ETIK  PROFESI. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana (Udayana Master Law Journal), 5(1), 32-42.
7 Adi  Putra  IG,  Saravistha  DB.  Pengaturan  Wewenang,  Tugas  dan  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  di Desa  Marga  Dauh  Puri. PARTA  [Internet]. 2022Dec.25  [cited  2023Jan.28];3(2):77-88.  Available  from: http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/3787
8 Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya  Pengejawantahan  Asas  Restoratif  Justice  Di  Desa  Adat  (Studi  Kasus  Di  Desa  Adat  Penyaringan,  Kabupaten Jembrana). Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3, https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32
Lihat  juga  Antara,  G.  Y.  .,  &  Saravistha,  D.  B.  .  (2023).  Implementasi  Konvensi  Internasional  Perlindungan Anak  Di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Kelas  II  Kabupaten  Karangasem. AL-DALIL:  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik,  Dan Hukum , 1(1), 28–33.
Roscoe  Pound  mengemukakan  bahwa  “ Law  as  a  toll  of  Social  Enginering ”,  kini  sudah  menjadi wacana saja tanpa mampu diwujudkan dengan optimal. Kesadaran hukum adalah hal yang utama sekalipun sifat  dari  hukum  adalah  memaksa  untuk  dipatuhi  atau  dapat  dipaksakan. 9 Akan  tetapi,  tanpa  adanya kesadaran  hukum  baik  dari  penegak  hukum  maupun  dari  masyarakat  tentu  saja  akan  menyebabkan  suatu hukum positif hanya sekedar formalitas di atas kertas saja. Hukum tanpa kesadaran hukum yang merupakan bagian  dari  budaya  hukum  adalah  sekedar  tulisan  di  atas  kertas  yang  justru  membuat  hukum  kehilangan makna  dari  tujuan  atas  keberadaannya. 10 Seharusnya  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Roscoue  Pound, keberadaan  dari  hukum  mampu  membawa  masyarakat  menuju  ketertiban  dan keteraturan  dan  bukan hanya sekedar  menghukum  yang  bersalah  atau  beranggapan  bahwa  semakin  banyak  masyarakat  yang  melanggar lalu kemudian diberikan sanksi adalah ukuran dari keefektifan suatu produk hukum. Pengaturan pada UU No. 16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  R.I.  juga  telah  mengatur  tugas  dan  wewenang  Kejaksaan  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:
1. Di  bidang  pidana,  Kejaksaan mempunyai  tugas  dan  wewenang:  Melakukan  penuntutan;  Melaksanakan penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap;  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;  Melaksanakan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang-undang; Melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat  melakukan  pemeriksaan  tambahan  sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di  bidang  perdata  dan  tata  usaha  negara,  Kejaksaan  dengan  kuasa  khusus  dapat  bertindak  di  dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: Peningkatan  kesadaran  hukum  masyarakat;  Pengamanan  kebijakan  penegakan  hukum; Pengamanan  peredaran  barang  cetakan;  Pengawasan  aliran  kepercayaan  yang  dapat  membahayakan masyarakat dan negara; Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang  terdakwa di rumah sakit  atau  tempat  perawatan  jiwa,  atau  tempat  lain  yang  layak  karena  bersangkutan  tidak  mampu  berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di  samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang- undang.  Selanjutnya  Pasal  33  mengatur  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.  Kemudian  Pasal  34  menetapkan  bahwa  Kejaksaan  dapat  memberikan  pertimbangan  dalam  bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.
Pada  masa  reformasi  pula  Kejaksaan  mendapat  bantuan  dengan  hadirnya  berbagai  lembaga  baru untuk  berbagi  peran  dan  tanggung  jawab.  Kehadiran  lembaga-lembaga  baru  dengan  tanggung  jawab  yang spesifik  ini  mestinya  dipandang  positif  sebagai  mitra  Kejaksaan  dalam  memerangi  korupsi.  Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala.  Hal itu tidak  saja  dialami  oleh  Kejaksaan,  namun  juga  oleh  Kepolisian  RI  serta  badan-badan  lainnya.  Berikut merupakan Struktur Organisasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tabanan, yaitu:
Gambar. 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Tipe A
9 H.L.A Hart, 2013, Konsep Hukum (The Concept Of Law), Bandung, Nusa Media, h. 70
10 Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B., Ibid
Sumber: Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan, Bali
Gambar. 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Tipe B

## Sumber: Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan, Bali

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

## 4.1 Kesimpulan
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di  bidang  penuntutan  juga  sebagai  pengendali  proses  perkara  (asas  dominus  litis)  yang  menentukan  dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana. Hal ini  diwujudkan  guna  tercapainya kepastian  hukum,  ketertiban hukum, keadilan,  dan  kebenaran  berdasarkan hukum  dan  mengindahkan  norma  keagamaan,  kesopanan,  dan  kesusilaan,  serta  wajib  menggali  nilai-nilai kemanusiaan,  hukum,  dan  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan  Restoratif  yang  diatur  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  tahun  2020  pedoman  untuk  para Penuntut  Umum  menghentikan  penuntutan  dengan  memperhatikan  keadilan,  kepentingan  umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
4.2 Saran/Rekomendasi
Agar dilakukan sosialisasi Perja 15 Tahun 2020 dan dilakukan pemutakhiran Peran kejaksaan dalam menanggulangi kejahatan dalam mewujudkan keadilan restoratif dengan cara diantaranya melakukan upaya perdamaian  dan  adanya  proses  perdamaian  di  mana  jaksa  yang  berperan  aktif  dalam  penanganan  perkara sehingga perkara bisa selesai tapa harus ke pengadilan.

## REFERENSI
Abdul hamid, 2014, Teori Negara Hukum Modern, Mandar Maju, Bandung. Adi  Putra  IG,  Saravistha  DB.  Pengaturan  Wewenang,  Tugas  dan  Fungsi  Badan  Permusyawaratan Desa  di  Desa  Marga  Dauh  Puri. PARTA  [Internet]. 2022Dec.25  [cited  2023Jan.28];3(2):77-88.  Available from: http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/3787 Amirudin,  dan  H  Zainal  Askin,  2010, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Antara,  G.  Y.  .,  &  Saravistha,  D.  B.  .  (2023).  Implementasi  Konvensi  Internasional  Perlindungan Anak  Di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Kelas  II  Kabupaten  Karangasem. AL-DALIL:  Jurnal  Ilmu  Sosial, Politik,  Dan  Hukum ,  1(1),  28–33.  Retrieved  from  https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al- dalil/article/view/435
Atmaja, I Dewa Gede, 2013, Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis , Setara Press, Malang. Atmasasmita,  Romli,  2010, Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  &  Penegakan  Hukum, Mandar Maju, Bandung. Banjarnahor, Daulat N., et al. ILMU NEGARA . Widina Bhakti Persada, 2021 Feri,  M.,  &  Saravistha,  D.  B.  (2023).  Implementasi  Ham  Generasi  Pertama  Dalam  International Covenant  On  Civil  And  Political  Rights  (Iccpr)  Pada  Kehidupan  Politik  Masyarakat  Desa  Marga,  Tabanan Provinsi
Bali. Jurnal Cakrawala Ilmiah , 2(7), 2991–3000.
Retrieved from https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/5284
Gita  Santika,  Peran  Kejaksaan  Mewujudkan  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Upaya  Penanggulangan Kejahatan, PROGRESIF: Jurnal Hukum, XVI/No.1/Juni 2021 H.L.A Hart, 2013, Konsep Hukum (The Concept Of Law), Bandung, Nusa Media Yoyo  Hambali  dan  Siti  Asiah,  Eksistensi  Manusia  dalam  Filsafat  Pendidikan:  Studi  Komparatif Filsafat Barat dan Filsafat Islam, Turats , Vol. 7, No. 1, Januari 2011 Lidya  Rahmadani  Hasibuan,  etc.,  RESTORATIVE  JUSTICE  SEBAGAI  PEMBAHARUAN SISTEM  PERADILAN  PIDANA  BERDASARKAN  UU  NO.11  TAHUN  2012  TENTANG  SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, USU Law Journal, Vol.3.No.3 (November 2015) Mandasari,  R.  I.  .,  Saravistha,  D.  B.  .,  &  Saputra,  K.  E.  D.  .  (2023).  Implementasi  Penerimaan Tahanan  Pada  Masa  Transisi    Menuju  Endemi  Di  Lapas  Perempuan  Kelas  II  A  Kerobokan. AL-DALIL:
Jurnal Ilmu
Sosial,
Politik, Dan Hukum , 1(1), 22–27.
Retrieved from https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/436
Saravistha,  D.B.,  Sukadana,  I  Ketut,  Suryana  Dedy,  I.  M.D,  2022,  Optimalisasi  Penerapan  Sanksi Adat  Dalam  Upaya  Pengejawantahan  Asas  Restoratif  Justice  Di  Desa  Adat  (Studi  Kasus  Di  Desa  Adat Penyaringan,
Kabupaten
Jembrana).
Jurnal
Impresi Indonesia (JII), Vol.1
No.3, https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32 Saravistha, Deli B., et al. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN . CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.
Saravistha,  D.B.,  Sukadana,  I  Ketut,  Suryana  Dedy,  I.  M.D,  2022,  Optimalisasi  Penerapan  Sanksi Adat  Dalam  Upaya  Pengejawantahan  Asas  Restoratif  Justice  Di  Desa  Adat  (Studi  Kasus  Di  Desa  Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). Jurnal Impresi Indonesia (JII),
Vol.1
No.3, https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32
Saravistha,  D.  B.  (2016).  PERAN  GANDA  HAKIM  SEBAGAI  MEDIATOR  BAGI PENYELESAIAN  PERKARA  PERDATA  DI  PENGADILAN  TERKAIT  KODE  ETIK  PROFESI. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal ), 5(1), 32-42.
Saravistha,  D.  B.  (2022).  Urgensi  Strategi  Sosialisasi  Nawacita  sebagai  Langkah  Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno . Jurnal Pancasila dan Bela Negara, 2(2). Yani,  Ahmad,  Sistem  Pemerintahan  Indonesia:  Pendekatan  Teori  Dan  Praktek  Konstitusi  Undang- Undang  Dasar  1945 ,  Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Vol  15  No.2,  Juli  2018:  55-68,  DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.187