Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.716-728                                                       Rahmat Hidayat, et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.157 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## TIPE PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN BOMBANA
Rahmat Hidayat 1 , Irawati 2 , Hasnidar 3
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Correspondent author : rahmataufklarung09@gmail.com Kolaka, 93564, Indonesia

## Abstract
The  role  of  women  in  politics  in  almost  all  countries  experiences  obstacles,  especially  in developing  countries,  with  both  structural  and  cultural  constraints.  The  structural  constraints referred to are the level of education, economy, work of housewives, child care, and kitchen work. This work is identified as a second-class job that is difficult to balance with men when it comes to involvement in the public sector. While cultural constraints are cultural factors that place  women  in  a  private  space  where  they  have  to  live  at  home,  women  are  always perceived  as  serving  the  family.  Bombana  District  is  one  of  the  areas  with  a  high  level  of female voter turnout and abstention for female voters. This study aims to determine the type of female voter participation in the 2019 legislative elections in Bombana District. The method used in this research is descriptive qualitative. The types and sources of data in this study are using  primary  data  and  secondary  data  with  observation  data  collection  techniques, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the type of participation of female voters in the 2019 legislative elections in Bombana uses two types of participation, namely the type of passive participation and the type of golput participation.
Keywords: Legislative; Political Participation; Women

## Abstrak
Peran perempuan dalam politik hampir di seluruh negara mengalami hambatan khususnya dinegara  berkembang  baik  kendala  struktural  maupun  kendala  kultural.  Kendala  struktural yang  dimaksud  adalah  tingkat  pendidikan,  ekonomi  dan  pekerjaan  ibu  rumah  tangga, mengasuh  anak  dan  pekerjaan  dapur.  Pekerjaan  tersebut  diidentikan  sebagai  pekerjaan kelas  dua  yang  sulit  berimbang  dengan  laki-laki  jika  berbicara  soal  keterlibatan  di  sektor publik.  Sementara  kendala  kultural  adalah  faktor budaya  yang  menempatkan  perempuan ke  ruang  privat  yang  harus  tinggal  dirumah,  perempuan  selalu  dipersepsikan  untuk mengabdi  terhadap  keluarga.  Kabupaten  Bombana  merupakan  salah  satu  daerah  yang tingkat  partisipasi  pemilih  perempuan  dan  angka  golput  untuk  pemilih  perempuan  yang tinggi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tipe  partisipasi  pemilih  perempuan  pada pemilihan  legislatif  tahun  2019  di  Kabupaten  Bombana.  Metode  yang  digunaka  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Jenis  dan  sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu mengunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipe partisipasi pemilih perempuan  pada  pemilihan  legislatif  tahun  2019  di  Bombana  menggunakan  dua  tipe partisipasi yaitu tipe partisipasi pasif dan tipe partisipasi golput.

## Kata Kunci: legislatif; Partisipasi politik; Perempuan
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.716-728 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.157

## PENDAHULUAN
Aspek  penting  dari  sebuah  demokrasi  yaitu  adanya  partispasi  politik.  Menurut Budiardjo  (2008)  Kegiatan  seseorang  atau  kelompok  orang  untuk  ikut  serta  secara  aktif dalam politik, antara lain dengan jalan memilih Pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak  langsung,  memengaruhi  kebijakan  publik  ( public  policy )  merupakan  bentuk  dari sebuah partispasi politik. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan  umum,  menghadiri  rapat  umum,  mengadakan  hubungan  ( contacting )  atau lobbying dengan  pejabat  pemerintah  atau  anggota  parlemen,  menjadi  anggota  partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action nya, dan sebagainya.
Teori  tentang  demokrasi,  partispasi  politik  dan  pemilu  sangatlah  penting,  sehingga partisapsi  rakyat  dalam  politik  adalah  sesuatu  yang  mutlak  dibutuhkan  Fuad,  Z,  (2015). Kedudukan  perempuan  dalam  dunia  politik  sangatlah  penting  Priandi  &  Roisah  (2019). Bericara soal demokrasi partisapasi sangatlah penting termasuk partisipasi kaum perempuan. Peran  perempuan  di  Indonesia  bukan  hal  yang  baru  telah  di  mulai  di  zaman  penjajahan. Munculnya  tokoh-tokoh  perempuan  yang  memberikan  semangat  bagi  kaum  perempuan untuk terlibat  dalam  perpolitikan  tanah air seperti  R.A  Kartini,  R.  Dewi  Sartika  dan  Cut  Nyak Dien dapat menjadi contoh nyata hadir perjuangan kaum perempuan di dunia perpolitikan yang sukses. Namun di lain sisi ada banyak hambatan yang dialami oleh kaum perempuan untuk tampil dan ikut terlibat di sektor publik .
Partisipasi  perempuan  dalam  politik  diberbagai  negara  menghadapi  tantangan khususnya  pada  negara  berkembang  baik  itu  mengenai  tantangan  struktural  maupun tantangan kultural. tantangan struktural yaitu masalah tingkat pendidikan, masalah ekonomi dan pekerjaan perempuan yang bergelut sebagi  ibu rumah tangga, mengasuh anak dan pekerjaan  dapur.  Pekerjaan  tersebut  diidentikan  sebagai  pekerjaan  kelas  dua  yang  sulit berimbang  dengan  laki-laki  jika  berbicara  soal  keterlibatan  di  sektor  publik.  Sementara kendala  kultural  adalah  faktor  budaya  yang  menempatkan  perempuan  ke  ruang  privat yang  harus  tinggal  dirumah,  perempuan  selalu  dipersepsikan  untuk  mengabdi  terhadap keluarga Eddyono (2005) dan faktor agama bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi pemimpin.
Partisipasi  politik  Herbert  McClosky  dalam  Budiardjo  (2008)  berpendapat  partisipsi politik  adalah  kegiatan  masyarakat  yang  secara  sukarela  mengambil  peran  dalam  proses pemilihan  penguasa  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  proses pembentukan  kebijakan  umum.  Sedangkan  Samuel  P.  Huntington  &  Joan  M.Nelson  dalam Budiardjo  (2008)  menjelaskan  sifat  partisipasi  politik  yaitu  pasrtisipasi  bisa  bersifat  individual atau  secara  kolektif,  terorganisir  atau  spontan,  mantap  atau  sporadis,  secara  damai  atau
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.716-728                                                       Rahmat Hidayat, et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.157 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dengan  kekerasan  ,  legal  atau  ilegal,  efektif  atau  tidak efektif.  Sementara  Gabriel  Almond dalam Maksudi (2015) partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam mengartikulasikan kepentinganya  (  penyampain  dukungan  dan  tuntutan)  terhadap  kebijakan  pemerintah. Berbeda dengan David Roth & Frank L.Wilson dalam Budiardjo (2008) menjelaskan partipasi politik secara hierarki dalam bentuk piramida sebagai berikut:
Gambar 1. Piramida Partisipasi Politik
Sumber: Budiardjo (2008)
Berdasarkan  piramida  tersebut  kelompok  paling  bawah  yang  jumlahnya  paling banyak  adalah  kelompok  yang  sama  sekali  tidak  terlibat  dalam  dan  tidak  melakukan kegiatan  politik  disebut  sebagai  kelompok  apolitis.  Kelompok  atasnya  a  politis  adalah kelompok  pengamat  adalah  kelompok  yang  senangtiasa  membicarakan  tentang  politik, mengikuti  pemberitaan  politik  di  media    massa,  memahami  partai  politik  dan  terlibat memberikan suara dalam pemilu. Kemudian kelompok satu tingkat diatas pengamat adalah partisipan.  Kelompok  partisipan  adalah  anggota  aktif  partai  politik,  kelompok  yang  terlibat langsung  dalam  kampanye  politik  dan  aktif  dalam  kepentingan  proyek  sosial.  Sementara kelompok  yang  paling  atas  dan  sedikit  jumlahnya  adalah  kelompok  aktivis.  Kelompok  ini digolongkan sebagai pemimpin partai yang memilih kekuasaan dan pengaruh akses politik dan kelompok kepentingan yang terlibat penuh kepada kegiatan politik.
Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sesorang  (pribadi)  maupun  Sekelompok  orang  (  Masyarakat)  yang  secara  aktif  dan  sadar mengikuti kegiatan politik memilih pemimpin secara langsung dan tidak langsung serta ikut terlibat  dalam  mempengaruhi  proses  pengambilan  kebijakan  pemerintah.  Sementara partisipasi politik perempuan  diartikan sebagai keikutsertaan perempuan untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara lansung dan tidak lansung ikut terlibat dalam  proses  pembentukan  kebijakan  umum  ataupun  mempengaruhi  pembuatan keputusan oleh pemerintah. Berbicara mengenai politik perempuan pada awal abad ke – 20 perempuan  secara  umum  berhasil  memperoleh  haknya  untuk  ikut  ambil  bagian  di  dunia politik secara resmi Olympe de Gouges saat itu mengatakan di paris commune tahun 1793
Aktivis
Partisipan Pengamat Apoltis

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.716-728 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.157
bahwa “ jika seorang perempuan berhak menaiki tangga , ia juga harus berhak untuk naik ke mimbar” .  Untuk  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  politik  perempuan  sebagai  warga negara    adalah      sejauh  mana  perempuan  ikut  terlibat  dalam  proses  politik  baik  langsung maupun  tidak  langsung  serta  terlibat  aktif  dalam  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah khususnya dalam hal memperjuangkan kepentingan dan hak-hak kaum perempuan.
Gambaran  mengenai  partisipasi  politik  perempuan  dapat  dilihat  pada  penelitian sebelumnya    yang  dilakukan  oleh  Priandi  &  Roisah  (2019).  Penelitian  ini  mengakaji  tentang keterwakilan  perempuan  di  parlemen  melalui  kebijakan  afirmasi.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan diparlemen mengalami fase naik turun. Pada pemilu  2009  ke  2014  terjadi  penurunan  yang  signifikan  terhadap  jumlah  keterwakilan perempuan.    Lebih  lanjut  penelitian  ini  menegaskan  bahwa  upaya-upaya  untuk meningkatkan  partisipasi  politik    perempuan  di  Indonesia  adalah  pendidikan  politik  dari keluarga,  mendorong  perempuan  untuk  terlibat  dalam  organisasi,  advokasi  kaum perempuan untuk pentingya terlibat dalam dunia politik dan yang  terakhir mempersiapkan anak  perempuan  dari  dini  untuk  terlibat  mengenal  politik.  Penelitian  sebelumnya    berfokus pada  keterwakilan  perempuan  diparlemen  dan  upaya-upaya  untuk  mendorong  tingkat keterwakilan perempuan  sementara penelitian yang dikembangkan oleh penulis  berusaha mengungkapkan  tipe  partisipasi  perempuan  saat  memberikan  hak  suaranya  di  TPS. berusaha  mengungkapkan  bagaimana  kecenderungan    partisipasi  perempuan  sebagai pemilih yang dilihat dari tiga tipologi partisipasi yaitu aktif, pasif dan golput.
Penelitian serupa yang dilakukan oleh Suhri Kasim (2022) yang juga mengkaji tentang pengaruh  budaya  patriarki  pada  peran  politik  perempuan  dan  pengambilan  kebijakan publik  di  parlemen.  Dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peran  politik  perempuan anggota DPRD  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  secara  kuantitas  masih  rendah.  Dari 40  anggota DPRD  jumlah  anggota  DPRD  perempuan  hanya  8  orang.  Hal  ini  disebabkan  karena  masih dominanya budaya politik patriarki yang tercermin melalui regulasi dengan starting point 30 % untuk keterwakilan politik perempuan. Lebih lanjut penelitian ini menemukan bahwa peran perempuan  sebagai  anggota  DPRD  Sulawesi  Tenggara  dalam  proses  pengambilan kebijakan  sudah  cukup  baik  namun  belum  maksimal  karena  jumlah  mereka  masih  sedikit sehingga  menempatkan  laki-laki  yang  dominan  dalam  berbagai  pengambilan  keputusan. Perbedaan  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  ini  adalah  penelitian  sebelum  mengkaji tentang  adanya    pengaruh  budaya  patriarki  pada  peran  politik perempuan  dalam  proses pengambilan  keputusan  sementara  penelitian  ini  berusaha  mengungkapkan  faktor  yang dominan mempengaruhi partisipasi politik perempuan pada saat memberikan hak suaranya.
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.716-728                                                       Rahmat Hidayat, et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.157 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lumiu  (2015)  tentang  hal-hal  yang menyebabkan  rendahnya  partisipasi  politik  perempuan  pada  pemilu.  Hasil  yang digambarkan  dalam  penelitian  ini  adalah pertama perempuan  yang  memberikan  hak politiknya  berdasar  terhadap  informasi  yang  dia  terima  tentang  profil  partai,  figur  caleg, serta  visi-misinya. Kedua terdapat  perempuan  yang  menggunakan  hak  pilihnya  meskipun tidak memperoleh informasi yang  terkait dengan  profil partai, figur caleg, serta visi-misinya. Ketiga terdapat  pemilih  perempuan  yang  memiliki  pengetahuan  dan  informasi  tentang proses  pemilu  dan  figur  caleg,  visi-misinya  dan  partainya  tetapi  tidak  menggunakan  hak pilihnya, hal ini karena pemilih tersebut beranggapan proses politik yang ada tidak mampu meyakinkan  bahwa  akan  ada  perubahan  yang  lebih  baik.  Penelitian  sebelumnya  dengan penelitian  ini  memiliki  kesamaan  fokus  kajian,  yaitu  sama-sama  mengkaji  partisipasi  politik perempuan  dalam  memberikan  hak  politiknya  namun  penelitian  sebelumnya  tidak menegaskan tipe partispasi politik perempuan seperti apa dalam memberikan hak politiknya sementara  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  berusaha  mengambarkkan  tipe  politik perempuan berdasarkan pembagian tipologi partisipasi politik yaitu aktif, pasif, dan  golput. Penelitian  ini  berusaha  mengungkapkan  tipe  partisipasi  politik  perempuan  berdasarkan analisisis dari 3 tipe partispasi politik.
Dari  studi-studi  terdahulu  tergambarkan  bahwa  permasalahan  utamanya  hampir diseluruh  daerah  di  Indonesia  perwakilan  perempuan  dilembaga  legislatif  masih  sangat sedikit.  Sehingga  kepentingan  kaum  perempuan  sedikit  terabaikan.  Hal  ini  karena disebabkan  karena    rendahnya  tingkat  partisipasi  perempuan  dalam  memberikan  hak politiknya  pada  pesta  demokrasi  yang  berlangsung.  Regulasi  hukum  pemerintah  belum mampu  mengangkat  keterwakilan  perempuan  di  parlemen.  Padahal  UUD  1945  sebagai landasan konstitusional sudah memberikan ruang untuk setiap warga negara  untuk terlibat dalam  politik  tanpa  membedakan  jenis  kelamin.  Kemudian  dalam  rangka  meningkatkan keterwakilan  perempuan  di  parlemen  pemerintah  menargetkan  30  persen  keterwakilan perempuan.  Untuk  itu  melalui  UU  No  7  Tahun  (2017)  tentang  Pemilihan  umum  diharapkan mampu  mendorong  partipasi  politik  perempuan  dan  mencapai  target  keterwakilan perempuan  di  parlemen.  Pasal  173  ayat  (2)  huruf  (e)    menegaskan  secara  eksplisit  bahwa menyertakan  paling  sedikit  30  persen  keterwakilan  perempuan  pada  kepengurusan  partai politik baik pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Namun hadirnya regulasi ini belum mampu mendororong tingkat partisipasi politik perempuan dalam memberikan hak politiknya di TPS dan mendudukan wakil perempuan. hal ini tergambarkan dari  berbagai  studi-studi  terdahulu.  Menurut  Getrintya  dalam  Priandi  &  Roisah  (2019) Semenjak  Pemilihan  Umum  Tahun  1999  hingga  Tahun  2014  Indonesia  belom  mencapai angka 30 Persen perempuan didalam Parlemen. Untuk itu perlu ada kajian untuk bagaimna mengenal tipe partipasi politik perempuan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.716-728 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.157
Kabupaten  Bombana  sendiri  merupakan  salah  satu  wilayah  otonom  yang  sampai saat  ini  juga  termasuk wilayah  yang  tingkat  partisipsai  perempuan  dalam  memberikan  hak suaranya  masih  rendah.  Hal  ini  dapat  kita  saksikan  pada  pemilu  yang  baru  saja diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2019. Berdasarkan data KPU Kab.  Bombana  jumlah  masyarakat  wajib  pilih  di  mencapai  kurang  lebih  100.439  orang. Dengan jumlah perempuan 50.305 orang dan jumlah laki- laki 50.134 orang. Jumlah DPT dari perempuan lebih banyak dari laki-laki. DPT perempuan berjumlah  50.305 orang sedangkan dari    laki-laki  sebanyak  50.134.  Selisih  jumlah  DPT  antara  perempuan  dengan  laki-laki  yaitu 171.  Artinya  partisipasi  politik  perempuan  sangat  penting  dalam  proses  pemilihan  dan keterlibatan  perempuan  di  lembaga  legislatif  untuk  mewakili  kepentingan  perempuan menjadi hal yang penting.
Peran  perempuan  dalam  politik  didasari  untuk  kepentingan  perempuan  itu  sendiri dalam rangka tampil untuk mewakili kaumnya mengambil keputusan politik yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan. Namun keterlibatan perempuan dalam politik masih sangat  rendah  baik  ditinjau  dari  segi  partipasi  politik  sebagai  peserta  pemilu  maupun  dari segi  keterwakilan  perempuan  di  parlemen.  hal  ini  mendorong  penulis  untuk  mengetahui lebih  dalam  bagaimana  perempuan  menggunakan  hak  pilihnya  dan  tidak  mengunakan hak  pilihnya  pada  pemlihan  legislatif  2019  di  Kabupaten  Bombana.  Untuk  mengetahui  hal tersebut  penulis  mengunakan  pisau  analisis  tipe  partipasi  politik  menurut  A.Rahman  dalam Anggara,  (2015)  Tipe  Partispasi  politik  dikategorikan  dalam    3  ketegori  yaitu  partispasi  aktif, pasif, dan Golput.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  lebih  dalam  tipe  partispasi  politik perempuan  pada  pemilihan  legislatif  tahun  2019  di  Kabupaten  Bombana.  Dari permasalahan  yang  ada  bahwa  banyaknya  jumlah  DPT  dari  pemilih  perempuan  di bandingkan  dengan  DPT  dari  pemilih  laki-laki  serta  tingginya  angka  golput  dari  pemilih perempuan  di  Kabupaten  Bombana  maka  penulis  tertarik  untuk  melihat  bagaimana  tipe partispasi  politik  perempuan  di  Kabupaten  Bombana.  Untuk  melihat  tipe  partisipasi  politik perempuan dalam memberikan hak politiknya pada pemilihan calon legislatif di Kabupaten Bombana.  penulis  menganilisis  berdasarkan  teori  A  Rahman  dalam  Anggara  (2015)yaitu partispasi aktif, Pasif, dan Golput. Menurut A.Rahman partipasi aktif adalah partipasai politik perempuan  dalam  memberikan hak suaranya  berdasarkan  atas  tingkat  pengetahuan  dan informasi  yang  diperoleh  dari  figur  caleg,  visi-misinya,  rekam  jejaknya  dan  partainya. Sementara tipe partisipasi pasif adalah pemilih perempuan yang memperoleh informasi dan pengetahuan  tentang  caleg,  visi-misinya,  rekam  jejaknya  serta  partainya  namun  dalam memberikan  hak  politiknya  dipengaruhi  oleh  faktor  sogokan  atau  sejenisnya.  Sedangkan
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.716-728                                                       Rahmat Hidayat, et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.157 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
golput  adalah  pemilih  perempuan  yang  sama  sekali  tidak  mau  tahu  tentang  politik  dan tidak memberikan hak politiknya.

## METODOLOGI
Dalam melakukan  penelitian tentang kajian tipe partisipasi politik perempuan pada pemilu legislatif  tahun  2019  di  Kabupaten  Bombana,  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  analisis  deskriptif.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Lexy  J.  Moleong  (2007) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena dari apa yang dialami  oleh  subjek  penelitian  secara  holistik  dan  menguraikanya  dalam  bentuk  kata-kata secara  deskriptif  dengan  memanfaatkan  metode  ilmiah.  Penelitian  ini  dilakukan  di Kabupaten  Bombana  tepatnya  di  tiga  (3)  DAPIL  yakni  DAPIL  I  (  wilayah  Rumbia,  Rumbia Tengah)  Dapil  II  (  wilayah  Poleang  Utara,  Poleang  Timur,  Poleang  Selatan,  Dan  Poleang Tenggara)  DAPIL  III  (  wilayah  Poleang,  Poleang  Tengah,  Poleang  Barat,  Dan  Tontonunu)  . Alasan  peneliti  memilih  lokasi  tersebut  yakni  karena  DAPIL  (daerah  pemilih)  itu  terdapat jumlah  DPT  Perempuan  yang  lumayan  banyak  namun  menjadi  penyumbang  data  Golput Terbanyak  pula.  Adapun  yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Ketua  KPU Kabupaten  Bombana, Komisioner Bawaslu  Kabupaten  Bombana,  DPC Partai  Politik,  Pemilih perempuan di Kabupaten Bombana.  Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer dan data  sekunder.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yaitu  pengamatan (observasi), wawancara (Interview) ,  dan  dokumentasi.    Teknik  analisa  data  yang  di  gunakan  dalam penelitian  ini  adalah  teknik  yang  di  kemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman  dalam  Sugiono (2014)  yaitu  Pengumpulan  data,  reduksi  data  ( data  reduction ),  penyajian  data (data display) dan penarikan kesimpulan ( conclusion drawing/verivication ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tipe  Partisipasi  Politik  Perempuan  Pada  Pemilihan  Legislatih  Tahun  2019  di  Kabupaten Bombana
Pemerintah  menargetkan  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  sebesar  30  %  baik  di tingkatan  Kabupaten/Kota,  Provinsi  maupun  di  DPR  RI.  Dalam  rangka  pencapaian  target tersebut  pemerintah  mendorong  Partisipasi  perempuan  masuk  parlemen  melalui  Undang- Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pasal 173 ayat (2) huruf (e)  menegaskan secara eksplisit  bahwa  menyertakan  paling  sedikit  30  persen  keterwakilan  perempuan  pada kepengurusan  partai  politik  baik  pemilihan  anggota  DPR  RI,  DPRD  Provinsi  maupun  DPRD Kabupaten/Kota.  Keterwakilan  perempuan  diparlemen  diharapkan  mampu  menghasilkan iklim demokrasi yang sehat dengan memahami demokrasi semua kalangan termasuk kaum perempuan.  Untuk itu dukungan dan partisipasi perempuan dalam memberikan hak politik di  pemilu  menjadi  penting  untuk  dicermati.  Partisipasi  politik  perempuan diartikan  sebagai keikutsertaan perempuan untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.716-728 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.157
secara lansung dan tidak lansung ikut terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum ataupun  mempengaruhi  pembuatan  keputusan  oleh  pemerintah.  Partisipasi  politik perempuan dilihat dari keikutsertaanya mengambil bagian dalam proses pemilihan legislatif di Kabupaten Bombana dari segi kuantitas cukup tinggi dari data sebagai berikut :
Tabel 1. Klasifikasi jumlah DPT (data pemilih tetap) perempuan dan laki-laki di  Kabupaten Bombana tahun 2019 Dapil Data Pemilih Tetap Jumlah Laki – Laki Perempuan I 8.955 9.188 18.143 II 10.729 10.797 21.526 III 12.525 12.457 24.982 IV 7.694 7.367 15.061 V 10.231 10.496 20.727 Jumlah 50.134 50.305 100.439
Sumber: KPU Bombana, 2019
Data  diatas  menunjukkan  bahwa  jumlah  DPT  dari  kaum  perempuan  lebih  banyak dari  laki-laki.  DPT  perempuan  berjumlah    50.305  orang  sedangkan  dari  kaum  laki-laki sebanyak  50.134.  selisih  jumlah  DPT  antara  perempuan  dengan  laki-laki  yaitu  171.  Menurut Closky  dalam  Budiardjo  (2008)  Partisipasi  pemilih    perempuan  dalam  mempengaruhi perolehan  suara  pemenang  sangat  potensial  karena  memiliki  jumlah  DPT  yang  sangat signifikan.  partisipasi    perempuan  dalam  pemilihan  legislatif  tahun  2019  dapat  dilihat  dari data sebagai berikut :
Tabel 2. Klasifikasi jumlah perempuan dan laki – laki yang menggunakan Hak pilih pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bombana tahun 2019 Dapil Penggunaan Hak pilih Jumlah Laki – Laki Perempuan I 6.807 7.276 14.083 II III 8.950 10.449 9.345 10.605 18.295 21.054 IV 6.621 6.311 12.932 V 7.696 8.452 16.148 Jumlah 40.523 41.989 82.152
Sumber: KPU Bombana, 2019
Berdasarkan  data  di  atas  menunjukkan  bahwa    jumlah  perempuan  yang berpartisipasi  mengunakan  hak  pilihnya  ikut  terlibat  dalam  proses  pemilihan  penguasa secara  langsung  Closky  dalam  Budiardjo  (2008),  sebanyak  41.989  dari  jumlah  DPT perempuan    50.134.  Berdasarkan  hal  ini  ada  sebanyak  8.316  perempuan  yang  tidak
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.716-728                                                       Rahmat Hidayat, et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.157 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
berpartispasi menggunakan hak pilihnya di TPS. Jumlah tersebut tergolong cukup tinggi dan sangat  signifikan  mempengaruhi  perolehan  jumlah  kursi  jika  dimanfaatkan  dengan  baik, sedangkan  jumlah  perempuan  yang  berpartisipasi  menggunakan  hak  pilihnya  sebanyak 41.989.
Secara  angka  kuantitatif  tingkat  partisipasi  pemilih  perempuan  dalam  memberikan hak  politiknya  untuk  memilih  anggota  legislatif  di  Kabupaten  Bombana  cukup  tinggi. Tingginya  tingkat  partisipasi  pemilih  perempuan  di  Kabupaten  Bombana  sebagian  besar memilih karena adanya pengaruh money politik berupa pemberian amplop kepada pemilih perempuan  menjelang  hari  pemilihan  berlangsung.  Dari  beberapa  informan  menjelaskan bahwa keikutsertaanya memilih calon legislatif karena merasa telah mendapatkan amplop dari  salah  satu  calon,  untuk  itu  pemilih  merasa  wajib  untuk  memilih  calon  tersebut  karena adanya upah yang telah didapatkan sebelumnya. Bahkan beberapa informan menjelaskan bahwa  dalam  kondisi  hamil  tua  tetap  datang  ke  TPS  untuk ikut  memberikan  hak  suaranya karena  merasa  telah  berhutang  atas  pemberian  amplop  yang  telah  diberikan  oleh  salah satu tim sukses calon legislatif. Partisipasi pemilih perempuan di Kabupaten Bombana bukan merupakan  bentuk  kegiatan  sukarela    sebagai  warga  negara  dalam  mengambil  bagian dalam proses pemilihan penguasa Closky dalam  Budiardjo   (2008) melainkan karena ada faktor materi yang menjadi dasar menentukan pilihan.
Pengaruh  money  politik  (pemberian  amplop)  pada  pemilih  perempuan  di Kabupaten  Bombana  rata-rata  menyasar  pemilih  berkategori  ibu  rumah  tangga  yang tingkat  pemahaman  politiknya  masih  sangat  minim.  Menurut  Anggara  (2015)    Partisipasi politik  perempuan  belum  menumbuhkan  keyakinan  sebagai  warga  negara  bahwa  peran serta secara aktif akan memberikan manfaat bagi warga negara itu sendiri. Selain lemahnya pemahaman  politik    tingkat  pendidikan  juga  memiliki  pengaruh  terhadap  praktik  money politik  (  Pemberian  amplop)  juga  yang  rata-  rata  yang  menerima    tamatan  SD,  SMP  dan SMA.  Pemilih  tersebut  merasa  berhutang  jasa  untuk  datang  ke  TPS  karena  telah mendapatkan amplop yang diberikan oleh orang terdekatnya sendiri .
Keikutsertaan  perempuan  ikut  aktif  memberikan  hak  suaranya    pada  pemilihan anggota  DPRD  tahun  2019  di  Kabupaten  Bombana  tidak  di  dasari  oleh  kesadaran  politik akan  pentingnya  sebuah  pemilihan  untuk memilih  wakil rakyat  di  DPRD  selama 5  tahun  ke depan  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Anggara  (2015)  partisipasi  politik  adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang untuk aktif terlibat dalam proses politik. Hal ini tergambarkan dari penjelasan beberapa informan bahwa kehadiran pemilih perempuan sebagai  individu  tidak    murni  atas  kesadaran  pemilih  untuk  datang  ke  TPS  untuk  memilih wakil  rakyat  yang  di  anggap  pantas  melainkan  karena  adanya  pemberian  amplop menjelang pemilu.
Lemahnya  kesadaran  politik  kaum  perempuan  untuk  aktif  terlibat  didalam  memilih

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.716-728 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.157
anggota  DPRD  di  sebabkan  karena  pada  dasarnya  pemilih  perempuan  di  Kabupaten Bombana  memiliki tingkat pendidikan rata-rata tamatan SD, SMP dan SMA namun pemilih perempuan tetap menyadari tentang hak dan kewajibanya sebagai warga negara. Pemilih perempuan  paham  bahwa  datang  ke  TPS  merupakan  sebuah  bentuk  kewajiban  bagi warga negara yang baik hal ini terlihat dari antusiasme pemilih perempuan cukup signifikan ikut  terlibat  dalam  pemilihan  legislatif  yaitu  sebanyak  41.989  namun  dasar  penentuan pilihanya tentang siapa yang dipilih referensi utamanya adalah siapa yang telah meberikan amplop  sebelumnya  tidak  peduli  sedang  hamil  tua  atau  jarak  tempuh  yang  jauh.  Secara kuantitas  pemilih  perempuan  Kabupaten  Bombana  cukup  tinggi  namun  secara  kualitas masih  sangat  rendah  karena  dasar  pilihanya  tidak    pada  kesadaran  politik  melainkan melalui mobilisasi melalui pembagian amplop. Menurut Hungtinton dan Joan nelson  dalam penelitianya  partisipasi  yang  bersifat  mobilisasi  (paksaan/dorongan)  tertentu  juga  termasuk partisipasi politik.
Tipe Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Bombana jika dilihat dari pandangan A.Rahman  dalam  Anggara  (2015)  masuk  dalam  kategori  tipe  partisipasi  pasif.  Menurut  A. Rahman dalam Anggara (2015)  partispasi politik dalam kegiatan dibedakan dari beberapa tipe  yaitu  pertama,  partisipasi  aktif  adalah  partisipasi  yang  berorientasi  pada  input  dan output.  Artinya  setiap  warga  negara  secara  aktif  mengajukan  usul,  mengajukan  kritik, meluruskan  kebijakan  dan  aktif  memilih  pemerintah  secara  aktif  dan  sadar.  Kedua, partisipasi pasif adalah partisipasi yang berorientasi kepada output. Partisipasi yang menaati peraturan  pemerintah,  menerima  dan  melaksanakan  keputusan  pemerintah  dan  ikut memilih  pemerintah  namun  didasari  dari  manfaat  atau  output  yang  didapatkan.  Ketiga, partispasi  Golongan  Putih  (golput)  adalah  kelompok  apatis  dengan  dunia  politik  karena menganggap  sistem  politik  yang  ada  telah  menyimpang  dari  suatu  yang  dicita-citakan. Kelompok ini berpandangan ikut terlibat dalam politik atau tidak ikut dalam dunia politik itu sama saja. Sama-sama tidak akan memberikan perubahan yang nyata ke arah yang lebih baik.
Pemilih perempuan di Kabupaten Bombana jika dicermati berdasarkan pandangan A.Rahman  masuk  kategori  Tipe  partisipasi  Pasif  yaitu  Pemilih  perempuan  di  Kabupaten Bomabana    tidak  didasari  atas  kesadaran  politik  yang  kuat  untuk  pentinya  memilih pemimpin  yang  berkualitas  berdasarkan  pengalaman  dan  pemahaman  pemilih  tentang objek yang dipilihnya. Pemilih perempuan lebih berorientasi kepada output yang diberikan kepada  pemilih  baik  materi  maupun  non  materi.  Pemilih  pasif  adalah  pemilih  yang memberikan  hak  politiknya  di  TPS  dan  paham  akan  hak  dan  kewajibanya  sebagai  warga negara  namun  dasar  penetuan  pilihan  berdasar  dari  output  yang  diterimanya.  Proses
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.716-728                                                       Rahmat Hidayat, et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.157 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pemberian  amplop  kepada  pemilih  perempuan  di  Kabupaten  Bombana  yang  masif dilakukan  khususnya  bagi  pemilih  perempuan  yang  berkategori  ibu  rumah  tangga  yang memiliki tingkat pendidikan SMA ke bawah merupakan tipe partipasi pasif.
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  adanya  pemberian  amplop  yang  tidak hanya di berikan kepada orang yang tidak mampu termasuk orang mampu sudah menjadi referensi  utama  untuk  memilih.  Pemilih  perempuan  merasa  terbebani  dan  berhutang  jika tidak memilihnya sementara sudah menerima amplop dari calon tertentu. Kesadaran yang timbul pada pemilih perempuan bukan kesadaran politik melainkan kesadaran tidak enakan kepada  pemberi  amplop  karena  merasa  berhutang  dan  terbebani.  Menurut  hasil wawancara  pemberian  amplop  juga  diberikan  melalui  orang-orang  terdekat  dari  pemilih perempuan itu sendiri. Berdasarkan hal ini dan mengacu dari pandangan A. Rahman dalam Anggara  (2015)  Tipe  Partispasi  pemilih  perempuan  di  kabupaten  bombana  dapat digambarkan sebagai tipe pertisipasi pasif yaitu partisipasi yang berorientasi kepada output yang  didapatkan  oleh  pemilih,  adapun  output  yang  didapatkan  oleh  pemilih  perempuan pada pemilihan legisatif berupa amplop dengan jumlah yang bervariatif.
Partisipasi  politik  perempuan  dalam  pemilu  legislatif  tahun  2019  di  Kabupaten Bombana  berdasarkan    pada  hasil  penelitian  dapat  kita  lihat  bahwa  keikutsertaan perempuan  dalam  memilih  anggota  DPRD  dikarenakan  adanya  suatu  hal  berupa pemberian  amplop.  Salah  satu  penyebanya  adalah  kurangnya  sosialisasi  terkait  dampak negatif  dari money  politik kurangnya  pendidikan  politik    dari masyarakat  itu  sendiri. Money politik atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan  serangan  fajar  tidak  lagi  menjadi  rahasia dikalangan  masyarakat  Kabupaten Bombana  karena  sudah  menjadi  salah  satu  tradisi  dan strategi calon untuk meraup suara.
Partisipasi  politik  perempuan  pada  pemilihan  legislatif  tahun  2019  di  Kabupaten Bombana jika dilihat dari tidak menggunakan hak politiknya di TPS cukup tinggi.  Kabupaten bombana  salah  satu  daerah  yabg  berpotensi  menyumbang  pemilih  golput  dari  pemilih perempuan jika dilihat dari jumlah pemilih yang tidak memberikan hak politiknya bisa di lihat dari data sebagai berikut  :
Tabel 3. Pemilih Perempuan Golput/tidak memebrikan hak pilih
DAPIL DPT Perempuan Pengunaan Hak Pilih GOLPUT LK PR LK PR LK PR I 8.955 9.188 6.807 7.276 2.148 2.112 II 10.729 12.457 8.950 10.605 1.779 1.852 III 12.525 10.496 10.449 8.452 2.029 2.044 IV 7.694 7.367 6.621 6.311 1.073 1.056 V 10.231 10.797 7.696 9.345 2.535 1.452 Jumlah 50.134 50.305 40.523 41.989 9.611 8.516
Sumber: data diolah, 2022

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.716-728 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.157
Berdasarkan  tabel  3  dapat  kita  lihat  bahwa  jumlah  data  pemilih  yang  tidak meggunakan  hak  politiknya  di  Kabupaten  Bombana  yakni  8.516  yang  tersebar dari  setiap dapil, jumlah pemilih perempuan yang tidak menggunakan hak politiknya  terbesar berada di  dapil  5  yaitu  sebesar  10.797  dari  pemilih  perempuan.  Dari  setiap  dapi  jumlah  pemilih perempuan  yang  tidak  menggunakan  hak  politiknya    terbesar  berada  di  dapil  5  yaitu sebesar 10.797 dari pemilih perempuan rata-rata yang tertinggi kecuali di dapil 3 dan 4. Dari data tersebut disimpulkan bahwa tipe partisipasi pemilih perempuan berkategori golput. Dari hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemilih  perempuan  dengan  sadar  untuk  tidak menggunakan  hak  pilihnya  di  TPS.    Dari    hasil  wawancara  dengan  informan  golputnya pemilih  perempuan  karena  disebabkan  oleh  berbagai  alasan  diantaranya  adalah  akses jalan  ke  TPS  yang  tidak memadai  karena  jalanan  yang  berlumpur,  masyarakat  menilai  ikut memilih  dan  tidak  ikut  memilih  sama  saja  tidak  meberikan  perubahan  kehidupan  ke  yang lebih  baik,  dan  lebih  mementingkan  pekerjaanya  sebagai  petani  alasan  lain  karna keterbatasan  informasi  yang  diperoleh  oleh  pemilih  khususnya  perempuan  ibu  rumah tangga  terkait  waktu  pemiliha.  Hal  ini  terjadi  karena  disebabkan  minimnya  sosialisasi  yang dilakukan oleh penyelenggara mengingat daerah bombana adalah daerah yang memilihki akses pedesaan yang terpencil dan beberapa desa yang berada dikepulauan yang minim informasi  karena  keterbatasan  jaringan.  Alasan  ini  berorientasi  pada  rendahnya  tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  kegiatan  politik  di  daerahnya.  Hal  ini  terjadi  karena pada  pemilihan-pemilihan  sebelumnya  banyak  harapan  dan  janji  politik  yang  tidak terelaisasi  seperti  pembangunan  jalan,  bantuan  bibit  dan  pupuk  dan  bantuan-bantuan lainya yang berorientasi pada kebutushan dasar masyarakat.

## KESIMPULAN
Partisipasi  politik  perempuan  dalam  pemilu  legislatih  tahun  2019  di  Kabupaten  Bombana dikategorikan dalam 2 tipe partisipasi yang pertama Tipe Partisipasi pasif yaitu tipe pemilih yang  berorientasi  kepada  output  yang  diberikan  kepada  pemilih  baik  materi  maupun  non materi.  Proses  pemberian  amplop  dan  serangan  fajar  kepada  pemilih  perempuan  di Kabupaten  Bombana  menjadi  dasar  utama  dalam  menentukan  pilihan  politiknya  di  TPS. Kedua Tipe  Partisipasi  GOLPUT  yaitu  pemilih  perempuan  dengan  sadar  untuk  tidak menggunakan  hak  pilihnya  di  TPS  hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran  politik, lemahnya  tingkat  kepercayaan  pemilih  terhadap  politik,  dan  minimnya  akses  informasi terkait  waktu  pemilihan  khususnya  pemilih  perempuan  yang  berada  dipelosok dan  daerah pulau.
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.716-728                                                       Rahmat Hidayat, et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.157 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## REFERENSI
Anggara, S. (2015). 11. Buku Sistem Politik Indonesia.pdf. In Sistem Politik Indonesia (pp. 22 – 24).
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik . PT Gramedia Building.
Eddyono, L. H. and S. W. (2005). Pengakuan Peran Gender dalam Kebijakan-Kebijakan di Indonesia. LBH APIK .
Fuad, Z, M. (2015). Peran Pemuda relawan demokrasi dalam meningkatkan patisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 dan implikasinya terhadap ketahanan politik wilayah (studi pada relawan demokrasi Banyumas, Jawa Tengah). Jurnal Ketahanan Nasional , 21 (1) .
Lexy J. Moleong. (2007). Metedologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Lumiu, V. (2015). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Siau Barat Selatan1. Jurnal Politico , 4 (1), 1 – 14.
Maksudi, B. I. (2015). Sistem Politik Indonesia ( Pemahaman Secara Teoritk dan Empirik) . PT Rajagrafindo Persada.
Negara, K. S. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum . 182 .
Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (1), 106.
https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116
Sugiono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Revisi). Alfabeta.
Suhri Kasim, S. (2022). Pengaruh Budaya Patriarki Pada Peran Politik Perempuan Dan Pengambilan Kebijakan Publik Di Parlemen. Journal Publicuho , 5 (2), 267 – 276. https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.24734
Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tetang Pemilihan Umum