## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (373-387)

## FENOMENA POLITISASI BIROKRASI DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ADMINISTRASI PUBLIK (Studi pada Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara di Indonesia
Saat Pemilu dan Pilkada)
Muhammad Emir Al-Azkiya 1 , S. Agus Santoso 2
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia 1,2 E-mail : emiralazkiya99@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena politisi birokrasi di Indonesia dari sudut pandang administrasi publik. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan metode desk research di mana hasil  penelitian yang  penulis  peroleh,  dianalisis  dengan  menggunakan  teori  kontrol  politik birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politisasi birokrasi di Indonesia seringkali  dijumpai  saat  kontestasi  politik  yaitu  pemilihan  umum  (Pemilu)  dan pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada).  Di  lingkup  keilmuan  administrasi  publik, dikotomi  politik  dan  administrasi  merupakan  bukti  bahwa  persoalan  politik  dan administrasi  tidak  dapat  disatukan.  Dalam  konteks  politisasi  birokrasi,  kontrol politik dan birokrasi seharusnya dapat menjadi pelindung bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak melanggar netralitas ASN. Sayangnya, para oknum ASN tersebut rela menggadaikan integritas mereka hanya untuk memenuhi kepentingan pribadinya  daripada  mengutamakan  kepentingan  umum  yaitu  kepuasan masyarakat.  Selain  itu,  politisasi  birokrasi  hanya  akan  menghambat  cita-cita birokrasi  Indonesia  yang  mengedepankan  sistem  merit.  Untuk  meminimalisir politisasi birokrasi di Indonesia,  diperlukan beberapa strategi penguatan seperti (1) optimalisasi SBT (Sistem Berbagi Terintegrasi), (2) memperkuat jalinan antar stakeholder  yang  saling  berkaitan,  (3)  memaksimalkan  peran  whistleblower  di setiap  instansi  dan  pemberian  jaminan  perlindungan,  dan  (4)  pemberian  sanksi yang tegas.
Kata  Kunci: Politisasi  Birokrasi,  Aparatur  Sipil  Negara,  Administrasi  Publik, Kontrol Politik Birokrasi

## ABSTRACT
This  research  aims  to  look  at  the  phenomenon  of  bureaucratic  politicians  in Indonesia from a public administration perspective. The research method used by the researcher is qualitative research using the desk research method, where the

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (373-387)
research  results  obtained  by  the  author  are  analyzed  using  the  theory  of bureaucratic political control. The results of this research show that bureaucratic politicization  in  Indonesia  is  often  found  during  political  contestation,  namely general elections (Pemilu) and regional head elections (Pilkada). In the scientific scope  of  public  administration,  the  dichotomy  of  politics  and  administration  is proof that political and administrative issues cannot be combined. In the context of bureaucratic  politicization,  political  and  bureaucratic  control  should  be  able  to protect State Civil Servants (ASNs) from violating ASN neutrality. Unfortunately, these  ASN  individuals  are  willing  to  sacrifice  their  integrity  just  to  fulfill  their personal  interests  rather  than  prioritizing  the  public  interest,  namely  community satisfaction. Apart from that, the politicization of the bureaucracy will only hinder the  ideals  of  the  Indonesian  bureaucracy,  which  prioritizes  a  merit  system.  To minimize bureaucratic politicization in Indonesia, several strengthening strategies are  needed,  such  as  (1)  optimizing  SBT  (Integrated  Sharing  System),  (2) strengthening relationships between interrelated stakeholders, (3) maximizing the role of whistleblowers in each agency and providing guarantees of protection, and (4) imposing strict sanctions.
Keywords : Bureaucratic Politicization, State Civil Servants, Public Administration, Bureaucratic Political Control

## PENDAHULUAN
Birokrasi  merupakan  instrumen penting  di  institusi  pemerintahan  yang kehadirannya  tidak  dapat  dielakkan. Peter (1984) (dalam Endah & Vestikowati,  2021)  berpendapat  bahwa eksistensi  birokrasi  sangat  penting  di tengah-tengah  masyarakat  mengingat birokrasi  merupakan  konsekuensi  logis dari  tugas  utama  pemerintah  dalam mensejahterakan warga negaranya. Menurut Peters (2018)  (dalam TRD et al ., 2022) menyatakan  bahwa birokrasi memiliki  empat  sumber  kekuasaan penting  yang  dimiliki  birokrasi  antara lain  (1)  penginsanan  negara,  (2) penguasaan informasi dan keahlian, (3) pengambilan  keputusan,  serta  (4) monopoli legitimasi politik dan instrumen  yang  bersifat  koersif  atau
paksaan.  Birokrasi    memiliki  tanggung jawab  yang  besar  untuk  memberikan pemberian layanan umum kepada warga negara.  Oleh  sebab  itu,  birokrasi  harus netral dan tidak memihak siapapun dari sisi  politik  (Ismail,  2009)  (dalam Ramadhanti,  2018).  Sayangnya,  jika melihat konteksnya di Indonesia, birokrasi  sering  kali  dicampuradukkan dengan politik, fenomena ini kemudian dikenal  dengan  sebutan  ‘politisasi birokrasi.’ Politisasi  birokrasi  di Indonesia  kerap  terjadi  menjelang pemilihan umum kepala daerah.
Menurut  survei  yang  dilakukan oleh  KASN  (Komisi  Aparatur  Sipil Negara) pada tahun 2021 lalu, dua motif utama yang menjadi penyebab terjadinya  pelanggaran  netralitas  ASN yaitu ikatan persaudaraan dan keinginan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (373-387)
untuk meningkatkan karir ke arah yang lebih  tinggi  (KASN,  2021).  Selain  itu, KASN  juga  mengungkapkan  beberapa pihak yang paling mempengaruhi ASN menjadi  tidak  netral  yaitu    tim  sukses, atasan  ASN  di  tempat  mereka  bekerja, pasangan  calon  kepala  daerah,  dan kedudukan  kepala  daerah  sebagai  PPK atau  Pejabat  Pembina  Kepegawaian (KASN, 2021).
Meskipun  politisasi  birokrasi telah  banyak  dikaitkan  dengan  erosi nepotistik  terhadap  otonomi  institusi, kapasitas,  dan  proses  meritokrasi, terdapat larangan atau peraturan hukum terkait keterlibatan ASN dalam
kontestasi  politik  yang  lebih  luas
(Ferguson, 1994;  Weber, 1978) (dalam Saglam,  2022).  Politisasi  ASN  adalah strategi  luas  yang  digunakan  oleh politisi  di  seluruh  dunia  untuk  melihat apakah hal tersebut akan meningkatkan kontrol atas perumusan dan implementasi  kebijakan  publik  atau justru  memberi  penghargaan  kepada
pendukung politik setia mereka atas jasa yang  telah  mereka  lakukan  (Rybar  & Podmanik, 2020).
Dalam studi administrasi publik, fenomena politisasi birokrasi sebenarnya bertentangan dengan paradigma  pertama  administrasi  publik yaitu dikotomi politik dan administrasi. Dalam buku “Politics and Administration” yang  ditulis  oleh Goodnow dan White, Goodnow berpendapat bahwa terdapat dua fungsi utama pemerintah yang sangat berbeda
satu  sama  lain  yaitu  fungsi  politik  dan
fungsi administrasi, sehingga dua fungsi pokok tersebut menurut Goodnow harus dipisahkan. Fungsi politik harus mencakup  kebijakan-kebijakan  atau yang  bersifat  melahirkan  keinginan negara,  sementara  fungsi  administrasi diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan
kebijakan (Goodnow,  1900)  (dalam  Luaylik, 2020).
Senada  dengan  itu,  Wilson (dalam  Perdana,  2019)  menyatakan bahwa  administrator  publik  bertugas untuk  melaksanakan  kebijakan  politik dan  masalah  administrasi  tidak  masuk ke dalam ranah politik. Dalam keilmuan administrasi publik teori kontrol politik birokrasi  merupakan  bentuk  kontrol antara  tugas-tugas  administrasi  dan politik.    Teori  ini  yang  kemudian penulis  pakai  untuk  menganalisis fenomena  politisasi  birokrasi  yang kerap  terjadi  di  Indonesia  menjelang pemilu dan pilkada.

## KAJIAN PUSTAKA Birokrasi
Birokrasi  didefinisikan  sebagai sistem  pengelolaan  dan  pelaksanaan tugas  sehari-hari  yang  diatur  dalam sistem  hierarki  yang  jelas,  terdapat aturan-aturan  tertulis,  dilakukan  oleh bagian-bagian  tertentu  yang  terpisah dari bagian  yang lain, dan orang-orang di dalamnya dipilih berdasarkan kemampuan  dan  keahlian  di  bidang mereka,  Saud,  2007  (dalam  Afrizal, 2018).

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (373-387)
Ada 7 ciri-ciri birokrasi menurut Weber  (dalam  Firdaus  &  Oktisari, 2018)  yaitu  (1)  terdapat  pengaturan fungsi-fungsi  resmi  yang  terikat  pada peraturan, (2) pembagian kerja jelas, (3) struktur  hierarki  jelas  (4)  sistem penerimaan  dan  penempatan  pegawai didasarkan  pada  kemampuan  masing- masing individu, (5) terdapat pemisahan antara administrasi dan kepemilikan alat produksi dari kepemimpinan organisasi, (6)  objektivitas,  dan  (7)  seluruh kegiatan  administrasi,  keputusan,  dan peraturan  organisasi  atau  institusi didokumentasikan secara tertulis.
Politisasi Birokrasi Politisasi birokrasi sendiri diartikan  sebagai  alat  para  birokrat untuk  melaksanakan  tugasnya  demi tujuan  yang  bersifat  politis  (Peters  & Pierre, 2004) (dalam Muhdiarta, 2019).
Menurut  Martini  (2013)  (dalam Nyompa  &  Sabur,  2020)  menyatakan bahwa  fenomena  politisasi  birokrasi memiliki beberapa kaitan antara lain (1) mempolitisasi fasilitas dan sumber daya
yang dimiliki oleh negara, (2) memobilisasi  ASN  saat  Pemilu  dan Pilkada,  dan  (3)  terdapat  kompensasi jabatan.

## Kontrol Politik dan Birokrasi
Dalam administrasi publik, teori kontrol  politik  birokrasi  merupakan salah  satu  pendekatan  dalam  teori administrasi  publik  yang  menekankan pada masalah kepatuhan atau responsivitas (Frederickson, 2003) (dalam Muhartono, 2018). Teori  kontrol  politik  birokrasi merupakan  bagian  penting  dari  praktik administrasi publik yang harus dipahami, mengingat ketika  politik ada dalam tindakan birokrasi, maka keputusan  administrasi  akan  dibuat (Daniarsyah, 2015).
Frederickson  dan  Smith  2003) (dalam  Bisri,  2017)  mendeskripsikan tugas  pejabat  politik  dan  birokat  yang terbagi  dalam  empat  kategori,  antara lain:

## Tabel 1. Pembagian Tugas antara Pejabat Politik dan Birokrat
No. Lingkup Tugas Pejabat Politik Tugas Birokrat 1. Misi Menentukan  tujuan,  skop  jasa, level pajak, dan isu konstitusi. Memberikan nasihat dan menganalisa  kondisi  dan  tren  saat ini. 2. Kebijakan Menentukan koordinasi, menyetujui proyek dan program- program  baru,  dan  meratifikasi anggaran. Membuat rekomendasi atas keputusan yang ditetapkan, merumuskan anggaran, dan menentukan  formula  atau  cara pendistribusian dan jasa. 3. Administrasi Melakukan implementasi, seperti pengambilan  keputusan,  seleksi tempat, penanganan keluhan, dan mengawasi administrasi. Menetapkan  praktik  dan  membut prosedur serta membuat keputusan untuk menjalankan kebijakan.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (373-387)
4. Manajemen Memberikan saran terkait perubahan manajemen ke manajer atau atasan, dan menilai kinerja organisasi. Mengontrol sumber daya manusia, materi, dan informasi yang tersedia untuk  organisasi  sebagai  wujud untuk  mendukung  kebijakan  dan fungsi administratif.
Sumber: Bisri (2017) (dalam Frederickson & Smith, 2003)
Selain itu, Moody et., al (1995)
(dalam Bisri, 2017) menyatakan bahwa terdapat  4  cakupan  dalam  arah  kontrol politik birokrasi yang terdiri dari:
1. Street  level  bureaucratic atau birokrat  garis  depan  lebih  sering memakai  norma  keadilan  untuk memecah dilema ketika dihadapkan pada  tiga  kondisi  organisasi  seperti (a)  para  birokrat  garis  depan  yang memercayai bahwa mereka memiliki  kontrol  atas  penyelesaian masalah,  (b)  bekerja  dalam  budaya kerja  yang  mendorong  mereka untuk  membuat  keputusan,  dan  (c) budaya  kerja  lokal  menciptakan tujuan  klien  yang  sejalan  dengan cara birokrat garis depan membangun hubungan dengan klien mereka.
2. Birokrat  garis  depan  yang  bekerja dalam  budaya  kerja  lokal  yang mendorong  penggunaan  diskresi akan  memakai  berbagai  macam pendekatan untuk memastikan hasil ketika  identifikasi  klien  cenderung kuat,  namun  memiliki  konflik dengan budaya kerja lokal.
3. Dalam  lingkungan  kerja  yang menghambat kebebasan mereka
4. dan membatasi kemampuan mereka untuk mengendalikan situasi, birokrat garis depan dapat menggunakan  strategi  tindak  lanjut untuk memenuhi kebutuhan mereka.
5. Karena  budaya  kerja  dan  identitas lokal  yang  berbeda,  birokrat  garis depan dari organisasi yang berbeda dalam area kebijakan yang sama kan memiliki  pola  penyelesaian  dilema keadilan yang berbeda pula.

## METODE
Pada  penelitian  ini,  penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode  yang dipakai yaitu desk research . Metode desk research merupakan  hasil  dari  penggalian  data yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber data  sekunder  (Johnston,  2014)  (dalam Pratama et  al .,  2023).  Data  sekunder yang  penulis  gunakan  berupa  artikel jurnal dan laman-laman resmi pemerintah seperti Badan Kepegawaian Negara  dan  Komisi  Aparatur  Sipil Negara.  Data  yang  penulis  peroleh kemudian
dianalisis dengan menggunakan  teori  kontrol  politik birokrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kasus  Politisasi  Birokrasi  di
Indonesia

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (373-387)
Ada  banyak  contoh  kasus  politisasi birokrasi  yang  pernah  terjadi  di Indonesia, seperti di tahun 2011 ketika aparatur  sipil  negara  dimobilisasi selama pemilihan umum kepala daerah di  Kabupaten  Siak  (Rayadi  &    Erman, 2014).  Kemudian,  politisasi  birokrasi yang  terjadi  di  tahun  2015  yang
dilakukan  oleh  calon  pemimpin  daerah saat  Pilkada  di  Lebong,  Bengkulu
(Islam et  al .,  2023)  dan    politisasi birokrasi  yang  terjadi  pada  tahun  2020 saat Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur)  Sumatera  Barat  (Susanti  & Fahmi, 2022). a. Politisasi  Birokrasi dengan Memobilisasi ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Dalam  pemilihan  umum  kepala daerah  (Pilkada)  2011  di  Siak, Riau,  beberapa  aparatur  sipil negara di pemerintahan Kabupaten Siak menyatakan dukungan  mereka  kepada  salah satu  pasangan  calon  nomor  urut tiga.  Sebagian  besar  ASN  ini sering terlihat berpartisipasi dalam  berbagai  momentum  atau kegiatan  seremonial  di  berbagai tempat.
Misalnya,  mereka  yang  terlihat berpartisipasi  dalam  pagelaran rebana  di  Aula  Camat  Tualang, melakukan silaturahmi di Persatuan Guru Republik Indonesia  (PGRI)  Kecamatan Sungai Mandau, dan menyusupkan politisasi terhadap calon  yang  didukung  ketika mengadakan  Seminar  ‘Mutu Pendidikan  dan  HUT  PGRI’  di Kecamatan  Tualan  dan  Sungai Apit (Rayadi & Erman, 2014).
b. Kasus Politisasi Birokrasi Saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebong Kasus Pilkada Bengkulu pada Tahun 2015 Ketika Pilkada di Kabupaten Lebong pada 2015 lalu, sebuah video rekaman beredar yang memperlihatkan seorang ASN sedang melakukan aksi politik  uang  yang  ia  berikan  kepada para pekerja di kantor. Tak hanya itu saja,  ASN  tersebut  juga  melakukan kampanye kecil-kecilan dengan mengarahkan para pegawai yang ada di  sana  untuk  memilih  salah  satu pasangan  calon  yang  disebutkan (Islam, et al ., 2023).
Di  dalam  video  rekaman  yang tersebar,  seorang  birokrat  tersebut meminta para TKK (Tenaga Kontrak Kerja)  dan  petugas  kebersihan  untuk memilih  Cabup  (Calon  Bupati) Kabupaten  Lebong  dengan  nomor urut empat pada saat kontestasi politik pemilihan  kepala  daerah  di  Lebong, Bengkulu  (Muda,  2015)  (dalam Islam, et al., 2023).
c. Politisasi  Birokrasi  pada Pilgub (Pemilihan Gubernur) Sumatera Barat Tahun 2020

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (373-387)
Saat  pemilihan  Gubernur  Provinsi Sumatera  Barat  pada  2020  lalu, salah  paslon  atau  pasangan  calon gubernur dan wakil gubernur kedapatan melakukan politisasi birokrasi.  Selama  masa  kampanye,
mereka  memanfaatkan  jasa  pejabat birokrat di Kota Padang yaitu Satpol PP  untuk  menyewakan  posko pemenangan.  Selain  itu,  posisi birokrat juga berfungsi sebagai think tank dalam  proses  pemenangan pasangan  calon  tersebut,  terutama ketika mengerahkan massa (Susanti & Fahmi, 2022).
Pada  akhirnya,  calon  gubernur Sumatera  Barat  tersebut  berhasil
membentuk broker aktivitis dengan mengutamakan komitmen dan kesetiaan para ASN dalam membangun hubungan atau jaringan dengan  masyarakat  setempat.  Para ASN  yang  loyal  ini  kemudian mengerahkan dukungan dari jaringan  sosial  yang  mereka  miliki dan  memanfaatkan  kesempatan- kesempatan  di  kegiatan  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  untuk membantu melaksanakan sosialisasi kepada  masyarakat  (Susanti  & Fahmi, 2022).
2. Analisis  Politisasi  Birokrasi  di Indonesia dengan Teori Kontrol Politik Birokrasi Fenomena ketidaknetralan ASN  di  Indonesia  menjelang  Pemilu dan Pilkada berkaitan dengan dimensi
pertama  dalam  teori  kontrol  politik birokrasi menurut Moody et al. , 1995 (dalam  Bisri,  2017)  yaitu  “birokrat garis depan yang cenderung memakai norma  keadilan  ketika  menghadapi dilema  di  kondisi-kondisi  tertentu.” Sebagai  ASN,  arah  kontrol  politik birokrasi  ini  seharusnya  menjadi landasan bagi mereka agar dapat tetap patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Jika melihat konteksnya pasca Pilkada  serentak  pada  tahun  2020 lalu,  KASN  mendapatkan  sebanyak 2.034 laporan pelanggaran ketidaknetralan  ASN  di  Indonesia. Setelah melalui proses pemeriksaaan, KASN mengungkapkan bahwa sebanyak  1.596  ASN  di  Indonesia
telah  terbukti  tidak  netral  sehingga mereka  perlu  diberikan  sanksi  atau hukuman (KASN, 2022).
Para  peserta  politik  tidak mungkin  memanfaatkan  langsung kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi, mereka akan melakukan kerja sama dengan individu-individu atau ‘oknum’ ASN yang memiliki otoritas untuk mengelola aset, sumber daya manusia,  sumber  daya  anggaran, bahkan siap menggadaikan integritas mereka  sebagai  ASN.  Tidak  sedikit ASN di  Indonesia  yang telah terlibat politisasi  birokrasi  hingga  saat  ini, baik  sebagai  perantara  atau  bahkan pelaku  utama.  Data  dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait tren korupsi  di  tahun  2022  menemukan bahwa dari 1.396 tersangka korupsi di Indonesia,  506  orang  atau  36%  di

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (373-387)
antaranya  merupakan  ASN  dan sebagian besar bekerja di pemerintahan daerah (KASN, 2023). Seharusnya, pelayanan publik dapat  tetap  berjalan  dengan  efektif dan para oknum ASN tidak terpengaruh dengan adanya politisasi birokrasi  yang  ingin  dilakukan  oleh calon  politisi.  Sebagai  ASN,  mereka hanya  dapat  mengatasi  situasi  ini dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, mengingat loyalitas kepada  negara  dan  bangsa  sudah sepatutnya berada di atas kepentingan politik  elektoral  atau  kepentingan atasan. Perilaku politisasi ASN hanya akan  menghasilkan  pegawai  yang tidak memiliki etika di mana mereka rela mengorbankan kepentingan publik  hanya  untuk  kepentingan pribadi dan kepuasan majikan politik mereka (KASN, 2023).
Sejalan  dengan  itu,  Profesor Agus Pramusinto selaku ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
Indonesia  mengungkapkan  bahwa ASN  yang  berpolitik  dan  politisasi ASN selama pemilihan umum merupakan berita buruk bagi ‘angan- angan’  birokrasi  di  Indonesia  yang mengedepankan merit system . Apabila berbagai pihak tidak berusaha untuk meminimalisir politisasi  birokrasi  selama  pemilihan umum,  maka  birokrasi  akan  sangat sukar  untuk  memenuhi  prinsip- prinsip  Manajemen  Sumber  Daya Manusia (MSDM) yang berlandaskan pada  netralitas,  profesionalitas,  dan akuntabilitas (KASN, 2023).
Padahal, dalam Pasal 2
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2023  tentang  Aparatur  Sipil  Negara, telah  menekankan  bahwa  sebagai birokrat,  mereka  dituntut  untuk profesional,  netral,  akuntabel,  serta keterbukaan.  Selain itu, pada pasal 4 berkaitan dengan kode etik dan kode perilaku ASN juga telah diatur nilai- nilai  ASN  yang  termuat  ke  dalam kode  etik  dan  kode  perilaku  ASN,
antara lain:
a. Berorientasi pada Pelayanan
Berorientasi pada pelayanan
berarti  ASN  berkomitmen  untuk memberikan layanan terbaik guna mencapai  kepuasan  masyarakat, ini mencakup (1) memahami dan memenuhi  kebutuhan  orang  lain, (2)  ramah,  mahir,  solutif,  dan dapat  diandalkan,  dan  (3)  terus berkembang.
b. Akuntabel Akuntabel berarti ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka, ini mencakup (1)
melakukan pekerjaan dengan jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas  tinggi,  (2)  memakai kekayaan dan barang milik negara secara efektif, efesien, dan bertanggung  jawab,  serta  (3) menghindari penyalahgunaan kewenangan jabatan.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (373-387)
c. Kompeten
Kompeten  berarti  ASN  memiliki kemamuan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan yang  dimilikinya,  seperti  (1) meningkatkan  kemampuan  diri untuk  menangani  tantangan  yang selalu berubah-ubah, (2) membantu  orang  lain,  dan  (3) menyelesaikan  pekerjaan  yang diberikan  dengan  kualitas  yang terbaik.
d. Harmonis
Harmonis  berarti  saling  peduli dan  mengharai  setiap  perbedaan, ini  mencakup  (1)  menghargai setiap  individu  tanpa  membeda- bedakan  latar  belakang  mereka, (2)  senang  membantu  orang  lain, serta (3) menciptakan iklim kerja yang menyenangkan.
e. Setia
Setia  berarti  berdedikasi  dan mengutamakan kepentingan bangsa  dan  negara,  meliputi  (1) memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan  yang  sah,  (2) menjaga nama baik ASN,
lembaga,  dan  negara,  serta  (3) menjaga  rahasia  negara  dan
jabatan.
f. Adaptif
Adaptif berarti ASN harus inovatif, kreatif, dan bersemangat dalam menggerakan dan menghadapi  perubahan,  seperti (1)  cepat  beradaptasi  dengan perubahan,  (2)  terus  berinovasi dan  kreatif,  serta  (3)  bertindak proaktif.
g. Kolaborasi
Kolaborasi  berarti  membentuk kerja sama yang saling bersinergi, ini berkaitan dengan (1) memberi semua  pihak  kesempatan  untuk berkontribusi,  (2)  terbuka  untuk bekerja sama demi menghasilkan nilai  tambah,  dan  (3)  mendorong penggunaan  sumber  daya  yang berbeda  untuk  mencapai  tujuan bersama.
Apabila  melihat  dari  ketujuh nilai-nilai ASN di atas, maka perilaku oknum-oknum  ASN  telah  melewati batas-batas  yang  seharusnya  tidak boleh  dilakukan,  terutama  pada  nilai akuntabel.  Dengan  menerima  ajakan politisasi  birokrasi,  oknum-oknum ASN  tersebut  tidak  bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan masyarakat sebagai seorang
pelayan publik di mana mereka telah
menyalahgunakan  jabatannya  untuk membantu  calon  politisi  yang  maju dalam  kontestasi  politik.  Tak  hanya itu saja, pada nilai kesetiaan, mereka juga  lebih  memilih  kepentingan pribadi  dibandingkan  kepentingan orang  banyak,  bangsa,  dan  negara  di mana  mereka  tidak  dapat  menjaga nama  baik  ASN,  maupun  lembaga tempat mereka bekerja.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (373-387)
Selain itu, fenomena politisasi birokrasi  juga  menunjukkan  adanya kerusakan  terhadap  tatanan  birokrasi di  Indonesia  dan  integritas  individu- individu  yang  ada  di  dalamnya.  Di sinilah  integritas  sebagai  aparatur sipil  negara  patut  dipertanyakan dalam menjalankan urusan
pemerintahan  sesuai  ketentuan  yang telah ditetapkan. Ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan  ASN  menjadi catatan hitam dan evaluasi besar yang harus dilakukan mengingat dampaknya akan sangat berpengaruh terhadap  citra  mereka  di  mata masyarakat.
3. Forecasting (yang akan Terjadi Apabila  Politisasi  Birokrasi Terus Merajalela)
Jika  politisasi  birokrasi tidak dapat dihentikan  atau diminimalisir,  maka  akan  timbul beberapa  dampak  negatif  yang menjadikan birokrasi ‘spoil system’ tidak  lagi ‘merit system. ’
Beberapa dampak negatif tersebut ialah sebagai berikut: a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Menjalar KKN akan menjalar di mana- mana ketika politisasi birokrasi  sudah  tidak  dapat dibendung.  Para  ‘oknum’ birokrat  yang  tergiur  dengan kesenangan  sesaat  tentu  akan memilih  jalan  pintas  untuk menjadi kaya dengan melakukan  tindakan  korupsi. Terlebih,  ketika  momentum Pemilu  dan  Pilkada,  calon
politisi yang akan maju dalam kontestasi  politik  tersebut akan mencari ‘oknum’ birokrat  yang  dapat  dijadikan
‘mangsa’  untuk  mendulang suara saat hari pencoblosan.
Adanya  perjanjian  yang  bersifat ‘simbiosis  mutualisme’  atau  sama- sama  saling  diuntungkan,  tentu  akan menjadi  kabar  bahagia  bagi  kedua belah  pihak,  di  mana  calon  politisi merasa suara yang mereka terima saat hari  pencoblosan  akan  membawa mereka  pada  kemenangan.  Di  satu sisi,  ‘oknum’  birokrat  yang  bekerja sama  dengan  calon  politisi  tersebut merasa dengan kemenangan pasangan calon  yang  mereka  dukung  dapat membantu  mempertahankan  jabatan mereka,  atau  bahkan  ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi.
b. Komersialisasi Jabatan
Motivasi  oknum  birokrat  ketika mengikuti pendidikan dan
kepelatihan  biasanya  hanya  untuk memenuhi  persyaratan  formal  saat ingin mengikuti tes kenaikan pangkat dan jabatan, bukan untuk memperoleh keahlian  profesional  yang  dapat menunjang  kinerja  mereka  saat bekerja.
Di  sini,  politisasi  dianggap  sebagai sebuah  pilihan  bagi  mereka  untuk membuka jalan menuju jabatan yang dituju.  Walaupun  telah  mengikuti pendidikan dan pelatihan, para

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (373-387)
birokrat  akan  kembali  menggunakan ‘politik’  untuk  mempertahankan
posisinya (Rakhmawanto, 2020). c. Trust atau Kepercayaan Masyarakat kepada Birokrat Berkurang Para  birokrat  yang  seharusnya  netral dan mengutamakan kepentingan publik,  justru  seakan-akan  lupa dengan  tugas  utama  mereka  yaitu memperoleh kepuasan dari masyarakat atas kinerja yang mereka lakukan. Padahal,  sebagai  seorang  pelayan publik, kepercayaan masyarakat merupakan bukti bahwa kinerja yang mereka lakukan terbilang baik di mata masyarakat.  Akan  tetapi,  keberanian mereka untuk menggadaikan integritas  demi  kepentingan  pribadi hanya akan membawa malapetaka ke depannya, seperti hukuman-hukuman
tegas  yang  diberikan  atas  perbuatan
mereka yang telah melanggar netralitas sebaga ASN.
d. Fasilitas  Negara  yang  Dipakai Sesuka Hati
Dampak  lain  dari  politisasi  birokrasi yang  tidak  dapat  diminimalisir  ke depannya  yaitu  fasilitas  negara  yang dapat dipakai seenaknya saja. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki
negara  turut  digunakan  pada  saat melakukan kampanye dan mobilisasi massa,  rapat-rapat  konsolidasi,  atau lobi politik dengan partai politik yang lain. Adapun beberapa fasilitas negara yang biasanya paling sering digunakan  oleh  aparat  yang  sedang menjalani  proses  politik  atau  saat mempersiapkan  pemilihan  umum yaitu mobil dinas, seragam dinas dan atribut  pemerintah  daerah,  gedung, dan ruangan untuk rapat, (Rakhmawanto, 2020).
4. Upaya  yang  Dapat  Dilakukan untuk Meminimalisir Politisasi
Birokrasi Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktek politisasi birokrasi di
Indonesia,  antara  lain  ialah  sebagai berikut:
a. Optimalisasi  Sistem  Berbagi
Terintegrasi (SBT) Untuk  menangani  pelanggaran netralitas  yang  dilakukan  oleh ASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah meluncurkan Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) pada tahun 2022 lalu. SBT merupakan  bentuk  kolaborasi pengelolaan data yang terintegrasi hasil dari Penandatanganan Keputusan  Bersama  antara  BKN dengan  berbagai  pihak  seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum,  Komisi  Aparatur  Sipil Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerain Pendayagunaan  Aparatur  Negara Reformasi Birokrasi (BKN, 2023). Menjelang  Pemilu  dan  Pilkada,
SBT  harus  dapat  dioptimalkan agar dapat mendeteksi dan mengetahui siapa saja ASN  yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (373-387)
terbukti  terlibat  dalam  politisasi birokrasi. 2. Memperkuat Jalinan Kolaborasi  antar Stakeholder yang Saling Berkaitan Menjalin dan memperkuat kolaborasi antar stakeholder sangat diperlukan untuk mengatasi  pelanggaran  netralitas ASN. Pemerintah dapat memaksimalkan perannya dengan menjalin kolaborasi dengan berbagai  pihak  seperti  Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi,  Komisi  Aparatur  Sipil Negara,  dan  Instansi-instansi  di daerah. 3. Memaksimalkan Peran Whistleblower di Setiap Instansi dan Pemberian Jaminan Perlindungan Whistleblower merupakan seseorang  atau  individu  yang berani mengungkap dugaan pelanggaran  dan  kejahatan  yang terjadi  di  tempat  ia  bekerja.
Keberadaan whistleblower telah memudahkan  sistem  peradilan pidana  untuk  membongkar  dan mengungkap  berbagai  kejahatan yang  terorganisir  (Muhammad, 2015) (dalam Risal, 2022). Keberadaan whistleblowe r  juga perlu  diberikan  perlindungan, mengingat  perbuatan  yang  ia lakukan tentu akan menimbulkan
dampak  buruk  terhadap  dirinya, misalnya  saja  pemecatan  dari instansi tempat ia bekerja,
ancaman atau teror, diusik privasinya,  dan  masih  banyak lagi. Oleh sebab itu, negara perlu memberikan jaminan perlindungan terhadap whistleblower , baik itu perlindungan  hukum  maupun perlindungan  khusus  dari  segala bentuk ketakutan, intimidasi, dan ancaman yang mereka terima.
4. Pemberian  Sanksi  yang  Tegas pada ASN yang telah melanggar peraturan netralitas
ASN Ketika  ‘oknum-oknum’  ASN yang  terlibat  dalam  politisasi birokrasi  telah  tertangkap,  maka perlu diberikan sanksi yang tegas karena  mereka  telah  ketahuan melanggar  peraturan  netralitas ASN.  Sanksi yang tegas tersebut dapat  berupa  penundaan  gaji dalam  jangka  waktu  tertentu, penurunan pangkat, pemberhentian  dari  jabatan  yang sedang  diembannya  saat  ini, atau bahkan tindak pidana.

## KESIMPULAN
Tidak netralnya ASN menjelang  dan  saat  Pemilu  maupun Pilkada merupakan bentuk pelanggaran ASN yang tak mencerminkan asas-asas mereka sebagai  ASN  yang  dituntut  untuk menjunjung tinggi nilai-nilai

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (373-387)
profesionalitas, netralitas,
akuntabilitas,  dan  keterbukaan.  Di sini,  peran  kontrol  politik  birokrasi yang  seharusnya  dapat  menjadi penghalang bagi ASN untuk mencegah pelanggaran ketika dihadapkan pada dilema tertentu yaitu politisasi birokrasi, justru seolah-olah tidak  ada  batasannya  antara  urusan
politik  dan  administrasi.  Oknum- oknum  ASN  tersebut  justru  lebih memilih  mengutamakan  kepentingan pribadi mereka dibandingkan menahan keinginannya untuk menjauhi politisasi dan kembali fokus menjalankan  kewajibannya  sebagai seorang ‘pelayan publik.’

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal,  D.  (2018).  Analisis  Kinerja
Birokrasi  Publik  pada  Dinas Sosial  Kota  Dumai. SOROT: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial. 13(1). 53-62. http://dx.doi.org/10.31258/sor ot.13.1.53-62 . BKN.    (23  Juni  2023 ).  Pemerintah Awasi  Netralitas  ASN  Lewat Sistem  Berbagi  Terintegrasi. https://www.bkn.go.id/pemeri ntah-awasi-netralitas-asn- lewat-sistem-berbagi- terintegrasi/ .  Diakses  pada  4
Januari 2024.
Bisri,  M.  H.  (2017).  Kontrol  Politik
Birokrasi  dalam  Kebijakan Publik. Publisia:  Jurnal  Ilmu Administrasi  Publik. 2(2). 121-129.
https://doi.org/10.26905/pjiap
.v2i2.1934 . Daniarsyah,  D.  (2015).  Bureaucratic Political  and  Neutrality  of Bureacracy in Indonesia. Jurnal Ilmu Politik dan
Komunikasi . 5(2). 85-94. DOI 10.34010/JIPSI.V5I2.229. Endah,  K.,  Vestikowati,  E.  (2021). Birokrasi  Pemerintah  dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal Moderat . 7(3).
647-656.
https://doi.org/10.25157/mod erat.v7i3.2491 . Firdaus., Oktisari D. (2018). Birokrasi  dan  Implementasi Program. Jurnal  Ecoment Global . 3(2). 115-125. https://doi.org/10.35908/jeg.v 3i2.474 . Islam,  M.  S.  A.,  Irawati.,  Rusta,  A., Fajri,  M.  (2022).  Politisasi Birokrasi Oleh Calon Pemimpin Daerah dalam Pemilihan  Kepala  Daerah: Kasus  Pilkada  di  Kabupaten
Lebong  Tahun  2015. Jurnal Global  Komunika. 5(1).  68-
76.
https://doi.org/10.33822/gk.v
5i1.5409 . KASN.  (16  Desember  2021 ).    Hasil Survei KASN: Politisasi Birkrasi  Terus  Mengancam, Sebagian  ASN  Minta  Hak Politik Dicabut. https://kasn.go.id/id/publikasi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (373-387)
/hasil-survei-kasn-politisasi- birokrasi-terus-mengancam- sebagian-asn-minta-hak- politik-dicabut .  Diakses  pada 26 Desember 2023.
KASN.  (18  Oktober  2023). KASN Temukan  Titik-titik  Rawan
ASN  Terlibat  Korupsi  pada Pemilu  dan  Pilkada  2024. https://www.kasn.go.id/id/pu blikasi/kasn-temukan-titik- titik-rawan-asn-terlibat- korupsi-pada-pemilu-dan- pilkada-2024 .  Diakses  pada  3
Januari 2024.
KASN.  (26  September  2023). Ketua KASN:  Politisasi  ASN  dan
ASN  Berpolitik  Jadi  Kabar Buruk  Cita-cita  Birokrasi. https://www.kasn.go.id/id/pu blikasi/ketua-kasn-politisasi- asn-dan-asn-berpolitik-jadi- kabar-buruk-cita-cita-
birokrasi .  Diakses  pada  3
Januari 2024. KASN  (31  Mei  2022). KASN: Politisasi Birokrasi dan Birokrasi  Berpolitik  Perlu Diwaspadai  Jelang  Pemilu
2024.
https://www.kasn.go.id/id/pu blikasi/kasn-politisasi- birokrasi-dan-birokrasi- berpolitik-perlu-diwaspadai- jelang-pemilu-2024 .  Diakses pada 3 Januari 2023. Luaylik,  N.  F.  (2020).  Dari  Negara Menjadi Publik Sentris:
Kajian  Historis  Pelaksanaan
Administrasi Indonesia Tahun 1900-an. Journal  of  Islamic Civilization History and Humanities. 1(1).  63-73. https://doi.org/10.22515/isnad
.v1i1.3239 .
Muhartono,  D.  S.  (2018).  Dimensi Strategi  yang  Berpengaruh Terhadap  Kemandirian  dan Efektivitas Birokrasi. Prosiding Universitas Wirajaya Sumenep . Muhdiarta,  U.  (2019).  Politisasi
Pelayanan  Publik    Perspektif Komparatif  Beberapa  Negara (Mencari  Cara  Mengontrol Birokrasi). Jurnal  Politik  & Pemerintahan. 2(2). 190-201. Nyompa,  A.  H.,  Sabur,    M.  I.  I.
(2020).  Mewujudkan  Pemilu Demokratis  di  Indonesia  di Era  Revolusi  Industri  4.0. Jurnal Pettarani Election Review. 1(2). 219-234. Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting the ASN Neutrality  from  Bureaucracy Politicization).  Jurnal  Negara Hukum. 10(1). 109-128. https://doi.org/10.22212/jnh.v 10i1.1177 . Pratama,    W.  Y.,  Baihaqi,  M.  A., Alqorni, A. W. (2023). Fenomena Politisasi Birokrasi Selama  Pilkada  di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan .  9(3).  517-534.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 7 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (373-387)
https://doi.org/10.25157/mod erat.v9i3.3133 .
Rakhmawanto,  A.  (2020).  Analisis Politisasi  Birokrasi  dalam Pembinaan  Aparatur  Sipil Negara. Jurnal  Civil  Service .
14(2). 1-10. Ramadhanti,  R.  (2018).  Politik  dan Birokrasi Pemerintahan. Jurnal  Trias  Politika .  2(1). 96-104. https://doi.org/10.33373/jtp.v 2i1.1242 . Rayadi,  R.  M.,  Erman.  (2014). Politisasi Birokrasi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai  Negeri  Sipil  di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak 2011). Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau . 1(1). 1-14. Risal, M. C. (2022). Peran Whistleblower dalam Menyingkap Kejahatan: Eksistensi  dan  Perlindungan. Jurnal  Al  Tasyri’iyyah .  2(2).
126-138.
https://doi.org/10.24252/jat.vi .34705 .
Rybar, M., Podmanik, M. (2020). The Politics  of  Appointment  of Top  Civil  Servants:  Career Backgrounds and Civil Service  Politicization  in  the Czech  Republic. NISPAcee Journal of Public and
Administration  Policy. 13(2).
75-92.
https://doi.org/10.2478/nispa- 2020-0015 .
Saglam,  E.  (2022).  Bureacracies
under  Authoritarian  Pressure: Legal Destabilisation, Politicisation, and Bureaucratic  Subjectivities  in Contemporary Turkey. International  Journal  of  Law in  Context. 18.  288-302. https://doi.org/10.1017/S1744
552322000234 .
Susanti,  R.  Y.,  Fahmi,  K.  (2022). Relasi  Birokrat  dan  Politisi dalam Pilkada Gubernur Sumatera  Barat  Tahun  2020. Indonesian Journal of Religion and Society . 4(1). 41- 49.
https://doi.org/10.36256/ijrs.v 4i1.240 . TRD, T., Zetra, A., Asrinaldi. (2022).
Upaya  Depolitisasi  Birokrasi oleh  Birokrasi  Pemerintah Kota  Padang  Melalui  Pemilu Gubernur Sumatera Barat 2020. Indonesian  Journal  of
Religion and Society . 4(1). 58-
68.
https://doi.org/10.36256/ijrs.v 4i1.272 .
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara .