PENGEMBANGAAN KELEMBAGAAN PETERNAKAN SAPI POTONG DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN BANTUL PROVINSI D. I. YOGYAKARTA

## DEVELOPMENT OF BEEF CATTLE FARMING INSTITUTIONAL IN THE COASTAL AREA OF BANTUL REGENCY PROVINCE D. I. YOGYAKARTA
Wijarwati, Muhamad Fatah Wiyatna dan Mumun Munandar Sulaeman
Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Jatinangor Sumedang Jawa Barat email: wijarwati@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir kabupaten Bantul Provinsi D. I. Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisa  dan  mengidentifikasi  potensi  kelembagaan  peternakan  sapi  potong  di wilayah  pesisir.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Agustus  sampai  dengan  oktober  2018,  dengan metode  analisis  deskriptif  kualitatif  berdasarkan  fenomena  di  lapangan.  Penelitian  dibagi  menjadi beberapa  tahapan.  Tahab  satu  adalah  mengidentifikasi  potensi  peternakan  di  wilayah  pesisir,  baik teknis  maupun  kelembagaan.  Tahab  dua  adalah  menganalisa  bagaimana  karakteristik  masyarakat pesisir  dan  peran  kelompok  ternak  dalam  mendukung  perkembangan  peternakan  sapi  potong  di wilayah  pesisir.Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peternak  sudah  mempunyai  pengetahuan  yang memadai  dalam  budidaya  sapi  potong.Kelompok  ternak  yang  terbentuk  di  wilayah  penelitian mempunyai  sejarah  dan  latar  belakang  yang  dinamis  sampingan  sebagai  bentuk  adaptasi  masyarakat pesisir terhadap sumberdaya yang ada. Peternakan  sapi potong di wilayah penelitian  sangat potensial untuk dikembangan sebagai  sentra peternakan sapi potong, hal ini didukung oleh  tersedianya  hijauan pakan  ternak  yang  cukup  banyak  karena  ditopang  oleh  daerah  aliran  sungai  yang  subur  yaitu  sungai Opak  dan  sungai  Progo.  Kelembagaan  merupakan  sarana  penguat  baik  dari  peternak  maupun pemerintah.  Pemerintah  seharusnya  bertindak  sebagai  regulator  dalam  mendukung  perkembangan peternakan  di  wilayah  pesisir  dalam  upaya  meningkatkan  populasi  sapi  dan  kesejahteraan  peternak kecil.
Kata  kunci: kelembagaan  peternakan  sapi  potong,  wilayah  pesisir,  kelompok  ternak,  populasi, peternak kecil

## ABSTRACT
This research  was conducted in the coastal area of Bantul district, Province,  Yogyakarta. This study aims  to  analyze  and  identify  the  institutional  potential  of  beef  cattle  breeding  in  coastal  areas.  This research was conducted from August to October 2018, with a qualitative descriptive analysis method based on phenomena in the field. Research is divided into several stages. The first stage is identifying potential  livestock  in  coastal  areas,  both  technical  and  institutional.  The  second  stage  is  analyzing how  the  characteristics  of  coastal  communities  and  the  role  of  livestock  groups  in  supporting  the development of beef cattle farms in coastal areas. The results of the study show that farmers already have sufficient knowledge in beef cattle cultivation. Livestock groups formed in the study area have a history  and  background.  dynamic  side  as  a  form  of  adaptation  of  coastal  communities  to  existing resources. Beef cattle in the research area is very potential to be developed as a center for beef cattle farms,  this  is  supported  by  the  availability  of  sufficient  fodder  because  it  is  supported  by  fertile watersheds  namely  the  Opak  river  and  the  Progo  river.  Institution  is  a  means  of  reinforcement  both from  farmers  and  the  government.  The  government  should  act  as  a  regulator  in  supporting  the development of livestock in coastal areas in an effort to increase cattle population and the welfare of small farmers.
Keywords: Institution of beef cattle farms, coastal areas, livestock groups, population, small farmers

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  daging  sapi  nasional  yang semakin  meningkat  membutuhkan  terobosan baru dalam bidang peternakan, terutama dengan meningkatkan  peranan  peternak  rakyat  di pedesaan,  termasuk  desa  –  desa  di  wilayah pesisir.  Wilayah  pesisir  merupakan  kawasan pembangunan  yang  penting  karena  60% masyarakat  bermukim  di  kawasan  ini  (Dahuri, 2002).
Menurut  UU  no.  27  tahun  2007  yang dimaksud  dengan  wilayah  pesisir  adalah wilayah  peralihan  antara  laut  dan  darat  dan wilayah  ini  mendapat  pengaruh  dari  laut  dan darat.  Batas  ke  arah  laut  mencakup  12  mil diukur  dari  garis  pantai  dan  ke  arah  darat sampai  batas  wilayah  administrasi  kecamatan. Kondisi  sumberdaya  wilayah  pesisir  yang bervariasi menuntut masyarakat yang tinggal di wilayah  ini  beradaptasi  sesuai  dengan  kondisi sumberdaya  alam  yang  ada.  Hal  inilah  yang menyebabkan  beragamnya  mata  pencaharian masyarakat  pesisir.  Bertani  dan  beternak merupakan  alternative  pekerjaan  lain  selain sebagai  nelayan.  Kondisi  ini  sesuai  dengan pendapat  Satria  (2015),  yang  menyatakan bahwa  masyarakat  pesisir  mulai  beradaptasi dengan  kondisi  alam  dan  sumberdaya  yang terbatas guna melangsungkan kehidupannya.
Dalam  konteks  pembangunan  wilayah pesisir, keterlibatan masyarakat termasuk kelembagaan yang ada sangat penting.
Kebijakkan  pembangunan  di  wilayah  pesisir termasuk sektor peternakan harus memperhitungkan  peranan  dan  pentingnya kelembagaan peternakan dalam upaya
mewujudkan  pembangunan  peternakan  yang berkeadilan  dan  berpihak  pada  kesejahteraan peternak. Kebijakkan pembangunan kelembagaan  akan  meningkatkan  mekanisme pengaturan alokasi
sumberdaya,
mengorganisasikan
kepentingan, dan
memberikan  kepastian  hukum  serta  ketegasan dalam  pelaksanaannya.  Pembangunan  lembaga akan  meningkatkan  aktifitas  perekonomian seperti kemitraan dan investasi serta kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.  Hal  ini  akan  menciptakan  keadaan yang  kondusif  bagi  kehidupan  peternak  pesisir dalam  menjalankan  usaha  peternakan  sapi potongnya.
Pengembangan  kelembagaan  di  wilayah pesisir  akan  selalu  mengalami  perubahan  yang dinamis  seiring  dengan  perubahan  sosial  yang terjadi  di  kalangan  masyarakat  pesisir.  Awal pembentukan  kelompok  ternak  di  wilayah pesisir  dimulai  pada  awal  tahun  90-an  yang merupakan  titik  tolak  perubahan  kelembagaan peternak  di  kawasan  ini.  Kelompok  ternak  sapi potong di wilayah pesisir merupakan salah satu bentuk  kelembagaan  lokal  yang  dibentuk  oleh masyarakat  pesisir.Jika  pengelolaan  kelompok ternak ini dapat dilakukan  secara optimal maka akan sangat mendukung perkembangan peternakan sapi potong di wilayah pesisir.
Permasalahan  yang  banyak  muncul dilapangan  adalah  sistem  budidaya  sapi  potong di  wilayah  pesisir  masih  bersifat  subsisten  dan tidak  dikelola  secara  professional.  Hal  ini terjadi karena masyarakat pesisir tidak menjadikan  peternakan  sebagai  pekerjaan utama, karena dipandang tidak menguntungkan.
Kultur  masyarakat  pesisir  sebagai  nelayan  dan adanya  pekerjaan  dari  sector  pariwisata  yang lebih  cepat  menghasilkan  uang  membuat banyak  generasi  muda  meninggalkan  usaha peternakannya.  Dengan  mengoptimalkan  peran kelembagaan  yang  ada  diharapkan  dapat meningkatkan  pengetahuan  peternak  dalam mengelola  ternak,  serta  jaminan  pasar  dan keuntungan  dari usaha  peternakan yang dikelola.  Sehingga  sector  peternakan  akan diminati oleh generasi muda dan keberlanjutannya dapat dipertahankan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengidentifikasi  potensi  kelembagaan  dan potensi  daya  dukung  peternakan  di  wilayah pesisir yang mendukung perkembangan peternakan  sapi  potong  dan  menganalisa bagaimana peranan serta karakteristik masyarakat  pesisir  dalam  memaknai  ternaknya sebagai upaya untuk mengembangkan peternakan sapi potongnya. Diharapkan penelitian  ini  akan  mampu  memberikan informasi  dan  masukan  kepada  pemerintah kabupaten  Bantul  dalam  upaya  pemanfaatan potensi wilayah pesisir dalam bidang peternakan,  khususnya  sapi  potong,  sehingga akan mendukung program Kementerian Pertanian dalam upaya percepatan populasi sapi potong  untuk  mencapai  swasembada  daging sapi di tahun 2026.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Agustus  sampai  dengan  Oktober  2018.  Tempat penelitian  adalah  wilayah  pesisir  kabupaten Bantul yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu
kecamatan  Kretek,  kecamatan  Sanden  dan Kecamatan Srandakan. Pemilihan lokasi ditentukan dengan menggunakan metode purposive  sampling,  sesuai  dengan  tujuan penelitian  berdasarkan  beberapa  pertimbangan antara  lain:  1).  Menurut  UU  no. 27  tahun  2007 tentang  pengelolaan  wilayah  pesisir,  yang termasuk  wilayah  pesisir  di  kabupaten  Bantul adalah tiga kecamatan yaitu Kretek, Sanden dan Srandakan; 2). Perda no. 04 tahun 2011 tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Bantul  periode  2010-2030;  3)  Sesuai  dengan kerangka  pikir  penelitian  yang  akan  mengkaji lebih lanjut mengenai pengembangan kelembagaan peternakan sapi potong di wilayah pesisir;  4).  Kelompok  ternak  yang  dipilih sebagai informan adalah  kelompok ternak  yang dibentuk  oleh  masyarakat  asli  pesisir,  bukan pendatang.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  studi kasus  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Observasi  dilakukan  dengan  meninjau  dan mengumpulkan informasi tentang potensi peternakan  sapi  potong  di  lokasi  penelitian, yang mencakup sumberdaya peternak, sumberdaya ternak dan kelembagaan. Penelitian ini  menggunakan  dua  jenis  data,  yaitu  data sekunder  dan  data  primer.  Data  primer diperoleh langsung dari informan yang mempunyai  kapabilitas  dalam  menjelaskan  dan menggambarkan  mengenai  kelompok  ternak  di lokasi  penelitian.  Data  sekunder  diperoleh  dari catatan-catatan, buku literature, regulasi peraturan  dan  data  pendukung  lain  seperti  data BPS,  catatan  Desa  dan  Kecamatan,  Programa penyuluhan kecamatan, profil dan monografi.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan beberapa
tahapan. Adapun metode pengumpulan  data  adalah  1).  Wawancara langsung  kepada  peternak,  penyuluh,  petugas; 2).  Pedoman  wawancara  digunakan  untuk mengetahui  dan  mengidentifikasi  factor-faktor unggulan  dalam  pembangunan  peternakan  sapi potong; 3). Observasi atau pengamatan langsung  di  lapangan;  4).  Dokumentasi  adalah metode pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada. Sampel penelitian dibedakan  menjadi  dua  yaitu  informan  dari pihak  stakeholder  dan  informan  peternak. Informan terdiri dari Dinas Pertanian kabupaten Bantul, Pejabat kecamatan, Petugas Puskeswan, Penyuluh dan peternak sapi potong.
Teknis  analisis  data  terdiri  dari  tiga tahapan  yaitu  1).  Reduksi  data;  2).  Penyajian data  dan;  3).  Penarikan  kesimpulan.  Data  juga akan  dilakukan  uji  validitas  melaui  triangulasi data.  Tujuan  triangulasi  data  adalah  untuk memperoleh  gambaran  yang  tepat  dan  tidak bertentangan  dengan  data-data  yang  lain sehingga hasil penelitian dapat
dipertanggungjawabkan secara
empiris (Moleong, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran umun wilayah
Kabupaten  Bantul  merupakan  salah  satu dari  lima  wilayah    di    Provinsi    Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Luas  wilayah  506,85 km2  (15,90%  dari    luas    wilayah    Provinsi DIY)  dengan  topografi  sebagai  dataran  rendah 40%  dan  lebih  dari  separuhnya  (60%)  daerah perbukitan. Bagian Barat adalah daerah landai
serta  perbukitan  yang  membujur  dari  Utara  ke Selatan  seluas  89,86  km2  (17,73%).  Bagian Tengah  adalah  daerah  datar  dan  landai  yang merupakan  daerah  pertanian  yang  subur  seluas 210,94  km2  (41,62%).  Bagian  Timur  adalah daerah  yang  landai,  miring  dan  terjal  seluas 206,05  km2  (40,65%).  Sedangkan  di  bagian Selatan  merupakan  bagian  dari  bagian  Tengah dengan  keadaan  alamnya  yang  berpasir  dan sedikit  berlagun,  terbentang  di  Pantai  Selatan dari  Kecamatan  Srandakan,  Sanden  dan Kretek.Wilayah  pesisir  di  kabupaten  Bantul berbatasanlangsung  dengan  samudera  Hindia, yaitu kecamatan Kretek, Sanden dan Srandakan dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl.

## Potensi peternakan di wilayah pesisir
Seiring  dengan  berkembangnya  sarana infrastruktur  menyebabkan  kemajuan  yang  luar biasa  di  bidang  pariwisata.  Hal  ini  merupakan tantangan  tersendiri  di  sektor  pertanian  dan peternakan, karena adanya persaingan penggunaan lahan pesisir.
Peternakan sapi potong di wilayah pesisir masih  bersifat  subsisten  dan  bukan  merupakan mata  pencaharian  pokok  masyarakat.  Sistem pemeliharaan  intensif  di  dalam  kandang,  yang otomatis pakan 100% disediakan oleh peternak. Hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya  lahan penggembalaan. Pada umumnya peternak sudah memiliki  kebun  HMT  sendiri,  sehingga ketersediaan  pakan  hijauan  tidak  mengalami banyak  kendala,  baik  pada  musim  hujan maupun  kemarau.  Pola  pemeliharaan  dengan kandang akan memudahkan di dalam pengawasan  ternak.  Pakan  diberikan  dua  kali sehari, pagi hari diberikan pakan tambahan
buatan  sendiri  yang  sering  disebut  komboran, kemudian  diberikan  pakan  hijauan  pagi  dan sore.  Pada  malam  hari  air  minum  dan  jerami padi  diberikan  secara ad-libitum .  Sapi  potong yang  banyak  dipelihara  oleh  peternak  di wilayah pesisir adalah jenis simmental, limousin  dan  peranakan  ongol.  Kebanyakan sapi- sapi ini dipelihara untuk tujuan memproduksi  pedet.  Peternak  menjual  pedet setelah berumur 6 sampai 8 bulan. Dengan cara ini ternyata peternak merasa diuntungkan dari usaha sambilan yang mereka lakukan.
Menurut  data  dari  BPS  kabupaten  Bantul populasi  sapi  potong  di  ketiga  lokasi  penelitian cukup  tinggi.  Hal  ini  karena  didukung  oleh potensi pemanfaatan daerah aliran  sungai Opak dan Progo sebagai tempat budidaya HMT. Data dari  kecamatan  Kretek  menunjukkan  luas  DAS Opak  mencapai  20  ha  dan  DAS  sungai  Progo seluas  30  ha.  Pada  musim  kemarau  lahan  yang bias  dimanfaatkan  akan  semakin  luas  karena menurunnya debit air sungai.
Tabel 1. Populasi sapi potong di wilayah pesisir di kabupaten Bantul
Jumlah populasi sapi (ekor)/ tahun Kecamatan Kretek Sanden Srandakan 2011 3.939 3.612 4.017 2012 4.177 3.830 4.260 2013 2.530 2.320 2.580 2014 2.598 2.382 2.648 2015 2.699 2.475 2.750 2016 2.804 2.570 2.856
Data  populasi  pada  Tabel  1  dapat diperoleh  gambaran  bahwa  populasi  sapi  di wilayah  pesisir  cukup  tinggi,  lebih  dari  7.000 ekor.  Hal  ini  karena  didukung  oleh  potensi pakan  dan  hijauan  yang  memadai.  Sebagian besar wilayah pesisir merupakan lahan pertanian  yang  subur,  sehingga  limbah  hasil pertanian  cukup  berlimpah  terutama  pada  saat musim  panen.  Sumber  pakan  yang  berasal  dari limbah  antara  lain  jerami  padi,  jerami  jagung, jerami  kacang  tanah,  dan  sisa  limbah  palawija lainnya seperti kulit kedelai dan daun singkong. Pengetahuan peternak mengenai tatacara budidaya  dan  pengelolaan  sapi  potong  juga cukup tinggi. Data dari BP3K kecamatan
menunjukan bahwa kemampuan peternak dalam menerapkan  teknologi  dan  pengelolaan  sapi potong  mencapai  skor  80.  Hal  ini  berarti peternak  sudah  mengetahui  bagaimana  cara pemberian  pakan,  pembuatan  kandang,  dan pemeliharaan kesehatan ternaknya. Di beberapa kelompok ternak sudah terdapat unit pengolahan  limbah  menjadi  biogas  dan  pupuk kompos  komersial.  Pengolahan  pakan  juga sudah  dilaksanakan  antara  lain  jerami  padi amoniasi,  fermentasi  jerami  dan  hijauan, pembuatan komboran atau pakan tambahan dan cara  penyimpanan  bahan  pakan  kering  sebagai persediaan pakan di kandang.

## 2 Jurnal Triton, Vol. 9, No. 2, Desember 2018
Tingkat  pendidikan  peternak  juga  sudah cukup  baik,  rata-rata  tamatan  SMP  atau sederajat.  Tidak  dijumpai  yang  buta  huruf. Mobilitas  peternak  juga  cukup  tinggi,  karena rata-rata  sudah  memiliki  kendaraan  bermotor. Pengalaman  beternak  jika  dilihat  dari  sejarah terbentuknya  kelompok  ternak,  menunjukkan bahwa  beternak  sapi  potong  merupakan pekerjaan  turun  temurun  yang  sudah  ada  sejak lama. Bagi masyarakat pesisir ternak merupakan cadangan kekayaan atau  tabungan
yang  sewaktu-waktu  dapat  digunakan.  Ternak akan lebih mudah dijual kapan saja, tanpa harus mengeluarkan  biaya  transport,  karena  biasanya blantik  atau  pembeli  akan  datang  langsung  ke kandang.

## Potensi Kelembagaan di wilayah pesisir
Kelembagaan  yang  dimaksud  di  dalam penelitian  ini  adalah  kelembagaan  yang dibentuk  oleh  peternak  sapi  potong  di  wilayah penelitian.  Salah  satunya  adalah  kelompok ternak.
Tabel 2. Data kelompok ternak sapi potong diwilayah pesisir kabupaten Bantul
Kecamatan Desa Nama Kelompok Alamat Jumlah anggota Tahun berdiri Kretek Parangtritis Empat Lima Bungkus 70 1989 Andhini Lestari Grogol VIII 56 2000 Makmur Depok 45 2000 Ngudi Karyo Mancingan XI 70 2002 Makaryo Grogol IX 85 1989 Tirtohargo Andhini Mulyo Karang 75 1989 Jurang Asih Gegunung 65 2000 Andhini Lestari Baros 75 2002 Muneng Gumregut Muneng 60 1989 Sanden Srigading Karya Manunggal Tegalrejo 20 2002 Bareng Mukti Malangan 15 2009 Ngudi Rejeki Kalijurang 15 2005 Gadingsari Gemah Ripah Nampan 40 2005 Andini Raharjo Ndayu 40 1999 Srandakan Poncosari Pandan Mulyo Ngentak 100 1994 Manunggal Bibis 40 2010 Bismo Talkondo 30 1998 Sido dadi II Gunturgeni 20 2007 Andini Mukti Jopaten 20 2002 Ngudi Waras Kuwaru 20 1994 Nandi amartani Sambeng 20 2003 Ngudi Rahayu Wonotingal 20 1996 Ngudi Hasil Cangkring 20 1994
Data di atas bersumber dari Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bantul.
Data pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah  kelompok  ternak  sapi  cukup  banyak yaitu  23  kelompok  dengan  jumlah  anggota bervariasi di masing-masing kelompok.
Kelompok ternak ini mulai terbentuk sejak awal tahun  90-an,  dimana  waktu  itu  ada  kebijakan top  down  dari  kecamatan  agar  dibentuk kandang kelompok yang terpusat dan terpisah
dari  pemukiman  penduduk.  Hal  ini  terjadi karena  keprihatinan  kondisi  lingkungan  yang tidak  sehat  pada  waktu  itu.  Rumah  bercampur dengan kandang sehingga menimbulkan pencemaran  lingkungan,  yang  imbasnya  akan menurunkan  derajat  kesehatan  masyarakat. Oleh  karena  itu  muncul  gagasan  untuk membangun  kandang  secara  berkelompok  dan terpusat  yang  jauh  dari  pemukiman.  Karena seringnya  aktifitas  bersama  maka  terbentuklah kelompok  ternak  di  masing-masing  wilayah kandang kelompok
Peternak  merasa  mendapat  keuntungan setelah  bergabung  dengan  kelompok.  Dengan kelompok maka terjadi difusi pengetahuan antar anggota  maupun  antar  kelompok.  Kelompok juga  merupakan  wadah  atau  organisasi  resmi bagi  peternak  untuk  dapat  menyampaikan aspirasi  dan  pelayanan  yang  lebih  baik.  Semua kelompok  di  wilayah  pesisir  sudah  terdaftar resmi  dan  mempunyai  no  register  di  Dinas Pertanian  Perikanan  dan  Kehutanan  Kabupaten Bantul.  Dengan  adanya  register  ini  maka kelompok  dapat  memperoleh  pembinaan  dan program-program  dari  pemerintah  maupun swasta.  Beberapa  program  bantuan  yang  sudah diperoleh  antara  lain  Proyek  Peternakan Pedesaan  (PPAP)  dari  Bogasari,  Proyek Kawasan  Sentra  Produksi  (PKSP),  Program Upsus Siwab, dll.
Banyaknya  jumlah  kelompok  ternak menunjukkan  bahwa  peternak  sadar  akan pentingnya  kelompok.  Partisipasi  anggota kelompok  dalam  kegiatan  program  cukup tinggi,  karena  peternak  merasa  memiliki kepentingan yang sama dalam  kelompok.
Struktur kepengurusan kelompok sudah lengkap  dengan  adanya  ketua,  wakil  ketua, bendahara, sekretaris dan seksi humas. Pertemuan  kelompok biasanya dilakukan  setiap bulan.  Tingkat  kehadiran  anggota  dalam  rapat lebih  dari  70%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa anggota  terlibat  di  dalam  semua  tahapan program,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, monitoring  dan  evaluasi  serta  sharing  benefit atau  berbagi  pengetahuan  dan  manfaat  antar anggota.
Penyuluhan  juga  dilakukan  bersamaan dengan  kegiatan  pertemuan  rutin.  Namun karena terbatasnya tenaga penyuluh peternakan, maka  penyuluhan  banyak  membahas  bidang pertanian.  Ini  merupakan  salah  satu  kendala yang dihadapi peternak. Jika ternaknya mengalami masalah kesehatan, biasanya peternak akan langsung menghubungi puskeswan  terdekat.  Untuk  kecamatan  Kretek maka  masuk  ke  wilayah  kerja  puskeswan Pundong.  Kecamatan  Srandakan  dan  sanden masuk  ke  dalam  wilayah  kerja  puskeswan Sanden. Masing-masing desa sudah mempunyai satu  orang  inseminator.  Petugas  kesehatan hewan  dari  puskeswan  tidak  bertanggungjawab secara  langsung  terhadap  kelompok  ternak, tetapi hanya menangani masalah teknis pemeliharaan  dan  kesehatan  hewan.  Secara penuh  tanggungjawab  pembinaan  kelompok berada  pada  Badan  Penyuluhan  Pertanian Perikanan  dan  Kehutanan  (BP3K)  masing- masing  kecamatan.  Namun  karena  terbatasnya penyuluh yang mempunyai background pendidikan  peternakan,  hal  ini  menjadi  kendala di lapangan. Yang ada hanya mantri tani bukan
104 Jurnal Triton, Vol. 9, No. 2, Desember 2018
mantri ternak, sementara tupoksi yang dibebankan  kepada  penyuluh  juga  berat, sehingga  seolah-olah  sektor  peternakan  kurang mendapatkan  pembinaan.  Faktor  inilah  yang sering  dikeluhkan  oleh  peternak.  Beberapa kelompok  ternak  juga  mengalami  vakum  dan tidak berkembang.

## Strategi pengembangan kelompok ternak
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya kesadaranpeterna untuk membentuk kelompok  tinggi,  namun  karena  terkendala berbagai masalah teknis maka peternak mencari alternatif  pekerjaan  lain  yang  lebih  cepat menghasilkan  uang.  Pesatnya  perkambangan sektor pariwisata di wilayah pesisir menyebabkan  banyak  peternak  yang  beralih profesi  bekerja  di  sektor  pariwisata.  Hibah ternak  bergulir  yang  macet  serta  tingkat kepercayaan anggota kelompok terhadap kepengurusan  kelompok  juga  menjadi  faktor penghambat  kemajuan  kelompok.  Kesibukan masing-masing  anggota  menyebabkan  tingkat kehadiran  rapat  rutin  bulanan  menjadi  rendah. Banyak dari anggota kelompok yang mengambil  lagi  ternaknya  dan  dipelihara  di depan  rumah.  Ini  banyak  terjadi  di  kecamatan Sanden.  Anggota  merasa  kurang  aman  jika ternaknya ditinggalkan di kandang kelompok.
Berbagai  permasalahan  di  atas  tentu membutuhkan  strategi  dengan  memanfaatkan sumberdaya kelembagaan dan peluang yang ada di  wilayah  pesisir.  Keberadaan  penyuluh, tenaga  medis,  paramedik,  pemerintah  desa, perbankan  dan  dinas  terkait  harus  bersinergi dalam  pemanfaatan  tataruang  wilayah  pesisir, agar tidak terjadi konflik kepentingan dan
tataguna  lahan.  Kemajuan  sektor  pariwisata seharusnya tidak meminggirkan sektor peternakan maupun pertanian.
Peran penyuluh perlu ditingkatkan dengan  program  kegiatan  yang  lebih  intensif. Hal ini penting untuk meningkatkan pengetahuan,  sikap  dan  ketrampilan  peternak. Pihak  desa  harus  membuat  skala  prioritas program-program  yang  akan  dilaksanakan. Tersedianya  lembaga  keuangan  dan  pasar hewan  harus  mampu  mendorong  kemajuan  dan menginspirasi  peternak  untuk  memajukan usahanya.  Peningkatan  penggunaan  teknologi dan  inovasi  dalam  mengelola  usaha  peternakan perlu di dorong oleh peningkatan modal dengan mengoptimalkan  LKM  Gapoktan  PUAP  di masing-masing desa.
Jika  komponen  kelembagaan  terkait sudah  bekerja  dengan  baik,  maka  akan  terjadi peningkatan  kemitraan  usaha  dari  pihak pemodal,  sehingga  peternak  termotivasi  untuk serius  mengelola  usaha  peternakannya.  Konsep agrotourism juga  dapat  dijadikan    alternatif yang  menjanjikan  tanpa  harus  memarginalkan kegiatan pertanian dan peternakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kelembagaan  merupakan  faktor  penting dalam  menentukan  keberhasilan  pembangunan termasuk  di  wilayah  pesisir.  Wilayah  pesisir termasuk  dalam  kawasan  strategis  yang  akan mempunyai multiplier  effect dalam  berbagai bidang,  tidak  saja  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat  tapi  juga  berbagai  sektor  turunan lainnya  secara  berkelanjutan.  Kelompok  ternak yang sudah terbentuk di wilayah ini perlu untuk
ditingkatkan  fungsi  dan  peranannya  sehingga akan mendorong situasi yang kondusif terhadap peningkatan  investasi  dan  kepercayaan  publik kepada  birokrasi  dalam  hal  ini  pemerintah daerah kabupaten Bantul.
Salah satu strategi yang dapat dilaksanakan  adalah  dengan  sistem  agrowisata yang  menggabungkan  berbagai  potensi  wilayah pesisir. Pemmerintah sebagai regulator seharusnya  memberikan  jaminan  pengaturan dan regulasi yang berpihak kepada kepantingan peternak  rakyat,  sehingga  peternak  merasa tenang  dan  termotivasi  untuk  mengembangkan usahanya.  Salah  satu  indikatornya  adalah dengan meningkatnya jumlah kepemilikan sapi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimous. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul  nomor  04  tahun  2011  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030.
Anonimous.  2016.  Buku  Pintar  Pertanian
Kabupaten  Bantul  Tahun  2016,  Dinas
Pertanian  dan  Kehutanan  Kabupaten Bantul.
Anonimous.  2016.  Kabupaten  Bantul Dalam  Angka,  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Bantul.
Anonimous.  2007.  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  27  Tahun  2007  Tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil.
Dahuri, et  al .  2001.  Pengelolaan  Sumberdaya Wilayah  Pesisir  dan  Lautan  Secara Terpadu,  cetakan  ke  dua,  Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
Fatah, Wiyatna, et al , 2012. Potensi Pengembangan Usaha Sapi Potong Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten  Sumedang  Jawa  Barat,  Jurnal Ilmu Ternak. 12(2): 16 – 21. Munandar, M. 2016. Peternakan dan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development  Goals/  SDGS)  Perspektif Sosiologia, Prosiding Semnas Peternakan Berkelanjutan ke 8, Unpad, Sumedang. Moleong,  J.  Lexi.  2011.  Metodologi  Penelitian
Kualitatif, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Satria, Arif. 2015. Pengantar Sosiologi
Masyarakat  Pesisir,  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Suresti, A; Wati, R. 2012. Strategi
Pengembangan  Usaha  Peternakan  Sapi Potong  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan, Jurnal Peternakan Indonesia. 14(1): 249- 262.