## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## SIKAP POLITIK PRAWOTO MANGKUSASMITO TERHADAP PEMBUBARAN PARTAI ISLAM MASYUMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
Khuswatun Hasanah 1 , Mhd. Alfahjri Sukri 2
1 Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, UPN Veteran Yogyakarta 2 Dosen Pemikiran Politik Islam, IAIN Batusangkar
1 khuswatun@upnyk.ac.id , 2 malfahjrisukri@iainbatusangkar.ac.id
Received: 04 Januari 2022; Revised: 30 Januari 2022; Accepted: 15 Februari 2022; Published: Februari 2022; Available online: Februari 2022

## Abstract
Soekarno's decision to simplify political parties during the Guided Democracy period resulted  in  a  number  of  parties  having  to  be  dissolved  or  willing  to  dissolve  themselves, including the Islamic-inspired political party, Masyumi. Prawoto Mangkusasmito, chairman of the Masyumi Islamic Party Center who opposed Soekarno's idea of guided democracy in the end chose to be loyal to Soekarno's decision,  even though  he tended to be considered semi- authoritarian.  This  study  aims  to  explain  Prawoto  Mangkusasmito's  political  attitude towards the dissolution of the party which also had an impact on Masyumi. The method used in  this  research  is  descriptive  method  of  historical  analysis  from  a  political  approach perspective.  Interpretation  is  generated  through  analysis  of  historical  sources,  related regulations, and literature studies. As a result, regarding political attitudes, even though he had fought for Masyumi, Prawoto remained loyal to the Presidential Decree No. 200 of 1960 concerning  the  Dismissal  of  the  Masjumi  Political  Party;  including  parts  /  branches  / branches throughout the territory of the Republic of Indonesia. His support for the dignity of the republic was clear, consistent and calculating. His political stance is motivated by the idea that  people  who  fight  for  Islam  and  aim  to  uphold  Islamic  law  should  not  be  violated  by Muslims in power. His thinking is optimistic that one day the policy of disbanding the party will change to a policy of reviving the party with efforts to uphold law and aspects of justice.

## Keywords: Masyumi Party, Party Disbandment, Guided Democracy

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022

## Pendahuluan
Setelah  dikeluarkannya  Dekrit Presiden  5  Juli  1959,  hak  politik masyarakat  Indonesia  mulai  dibatasi, termasuk  adanya  pembatasan  jumlah partai  politik.  Hal  ini  dilatarbelakangi pandangan Soekarno bahwa partai dalam jumlah  banyak  akan  mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia saat itu. Bagi Soekarno, jumlah partai yang terlalu banyak dianggap akan lebih membahayakan  daripada  munculnya sikap  kedaerahan.  Pandangan  tersebut telah  dibuktikan  melalui  gagalnya konstituante dalam penyusunan konstitusi.  Maka  menurut  Soekarno lagi, perlu  diadakan  penyederhanaan  partai politik sebab sistem multipartai dianggap sebagai  model  demokrasi  barat  yang tidak  sesuai  diterapkan  di  Indonesia. Dengan demikian, Soekarno mengeluarkan  Undang-undang  tentang Pembubaran  Partai  Politik,  Pelarangan, dan  Pembatasan  Partai  Politik  (M.  Ali Syafa’at,  2011) .  Tokoh-tokoh  Masyumi,
Partai  Nasional  Indonesia  (PNI),  dan Partai  Sosialis  Indonesia  (PSI)  pada awalnya secara bergantian mendapatkan tempat  dalam  kabinet  pemerintahan. Kemudian ketika Partai Komunis Indonesia  (PKI)  bangkit  dan  berhasil memengaruhi Soekarno dalam menyatukan kekuatan di unsur
nasionalis,  agama,  dan  komunis,  maka selanjutnya  posisi  Masyumi  dan  PSI bergeser.
Keputusan Soekarno menggandeng  PKI  didasarkan  pada beberapa  alasan. Pertama, karena  PKI merupakan partai terbesar yang mendapatkan kursi-kursi di daerah Jawa sesuai  hasil  Pemilu  1955. Kedua, kelengkapan  organisasi  PKI  dianggap paling  luas  dan  rapi  bagi  penduduk perdesaan  serta  masyarakat  perkotaan kelas bawah. Ketiga, PKI dianggap paling berpotensi  untuk  mengagitasi  massa  ke rapat-rapat  umum  yang  digawangi Soekarno (Ahmad, 2014).
Saat  itu  Masyumi  dan  PSI  dengan Soekarno  makin  bertentangan  karena berlainan pendapat mengenai Demokrasi Terpimpin. Masyumi sebagai partai Islam menentang kebijakan  izin  pendirian  PKI karena  dianggap  bertentangan  dengan Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD)  1945  alinea  ke-4  Batang  Tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi Negara  berdasar  atas  Ketuhanan  yang Maha  Esa  (Suryanegara,  2017). PSI berideologikan  sosialis  juga  sangat bertentangan  dengan  komunis.  Sehingga Masyumi  dan  PSI  semakin  kuat  untuk dibubarkan menurut Soekarno.
Sebelum pihak eksekutif dalam hal ini  Soekarno  menerapkan  Keputusan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Presiden  No.  200/1960  dan  201/1960 tentang  Pembubaran  Partai  Politik Masjumi; termasuk bagian- bagian/cabang-cabang/ranting- rantingnya  di  seluruh  wilayah  Negara Republik  Indonesia,  terlebih  dahulu  ia meminta  pertimbangan  hukum  kepada Mahkamah  Agung  (MA).  Soekarno menjelaskan, MA  bersifat sebagai pendengar  eksepsi  bukan  memberikan keputusan  apapun  bagi  keputusan Presiden  (Pratiwi,  2016).  Setelah  proses tersebut  akhirnya  pada  tanggal  17 Agustus 1960, Keppres tersebut diresmikan  dan  kedua  partai  yakni Masyumi  dan  PSI  akhirnya  terpaksa membubarkan  partainya  sebagai  rasa loyalitasnya kepada negara dan Presiden pada tanggal 31 Agustus 1960.
Terhadap  surat  Kabinet  Presiden tanggal 17 Agustus 1960
No. 2730/TU/60  serta pidato  Presiden  pada 17  Agustus  1960  terkait  pembubaran partai,  maka  Prawoto  Mangkusasmito sebagai  ketua  umum  terakhir  Masyumi mengirimkan  sebuah  surat  balasan beserta  memorandum  kepada  Presiden yang  menyatakan  bahwa  Masyumi  dan bagian-bagiannya  (Majelis  Syura  dan Muslimat)  turut  bubar.  Hal  demikian menjadi jelas bahwa Masyumi,
bagaimanapun dipertindak
oleh
pemerintahan  Soekarno  tetap  menjaga keloyalannya terhadap perintah Presiden.  Dengan  demikian,  Masyumi tidak digolongkan sebagai partai terlarang sebab sudah membubarkan diri lebih  dahulu  sebelum  dibubarkan pemerintahan. Berdasarkan latar belakang tersebut adapun permasalahan yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  yakni bagaimana sikap politik Prawoto Mangkusasmito  sebagai  ketua  umum Partai Islam Masyumi terhadap pembubaran  partai  politik  pada  masa demokrasi  terpimpin  era  Presiden Soekarno?.
Dalam  menyelesaikan  penelitian ini, digunakan metode deskriptif analisis sejarah  dari  perspektif  pendekatan politik.  Metode  ini  diawali  dengan determinasi sejarah yaitu suatu dinamika politik hasil antitesa dan sintesa di masa lalu. Penulisan artikel dilengkapi analisis terhadap sikap politik Prawoto Mangkusasmito  dengan  sumber  bacaan utama  dari  buku  karya  SU  Bajasut berjudul  Alam  Pikiran  dan  Jejak Perjuangan  Prawoto  Mangkusasmito (Ketua Umum Terakhir Partai Masyumi), melakukan  kritik  dan  pengolahan analisis  terhadap  isi  buku  yang selanjutnya  diinterpretasi  ke  dalam rangkaian deskriptif terkait sikap politik

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Prawoto
Mangkusasmito dalam pembubaran  Masyumi  oleh  Soekarno dalam masa Demokrasi Terpimpin.
Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian  seperti  yang  dilakukan  oleh Insan  Fahmi  Siregar  dan  Alim  Bathoro. Kedua  peneliti  tersebut  lebih  melihat dalam aspek perseteruan antara Soekarno  dengan  Masyumi  yang  pada akhirnya berujung pada bubarnya partai Masyumi.  Insan  Fahmi  Siregar  dalam penelitiannya  “Dinamika  Demokrasi  di Indonesia  Masa  orde  Lama:  Studi  Kasus Antara  Sukarno  Versus Masyumi”, melihat  konflik  terjadi  disebabkan  oleh masalah  kedudukan  serta  perbedaan pandangan  antara  Soekarno  dengan Masyumi  soal  demokrasi.  Soekarno melihat  dengan  demokrasi  parlementer kekuasaannya  semakin  berkurang,  serta ingin  menerapkan  demokrasi  terpimpin yang  ditentang  keras  oleh  Masyumi (Siregar, 2012). Sedangkan Alim Bathoro dalam  tulisannya “Redupnya Peran Politik  Islam  di  Masa  Demokrasi Terpimpin  (Studi  Kasus  Pembubaran Masyumi oleh Presiden Soekarno)”, lebih menggambarkan  bagaimana  demokrasi terpimpin  Soekarno  melemahkan  posisi partai  Islam  yang  terbukti  dengan bubarnya  Partai  Masyumi  (Bathoro, 2018).
Berbeda  dengan  dua  penelitian tersebut,  penelitian  ini  tidak  hanya menggambarkan tentang bubarnya Partai  Masyumi,  tetapi  juga  menjelaskan sikap yang diambil oleh pimpinan Partai Masyumi  saat  itu  yaitu  Prawoto Mangkusasmito dalam merespon perintah  pembubaran  Partai  Masyumi. Penelitian  ini  melihat  berbagai  macam upaya  telah  dilakukan  oleh  Prawoto dalam  mencari  keadilan,  namun  pada akhirnya Partai Masyumi tetap membubarkan  diri.  Disamping  itu, Prawoto  sebagai  pimpinan  Masyumi tidak melakukan perlawanan secara fisik atas kebijakan Soekarno saat itu.
Dalam menganalisis masalah tersebut, penelitian ini melihat dari sikap politik  yang  ambil  oleh  Prawoto. Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Sastroatmodjo,  bahwa  sikap  politik memunculkan  perilaku  politik  karena  ia merupakan suatu reaksi atas objek yang bersifat  politik  (Sastroatmodjo,  1995). Pandangan  mengenai  sikap  politik tersebut  juga  dapat  dilihat  dari  sikap atau  perilaku  yang  tidak  mendukung atau  mendukung  sesuatu  (Djuyandi, 2020). Sebagaimana yang dikatakan oleh Thurstone,  Likert,  dan  Osgood,  bahwa sikap  merupakan  suatu  bentuk  evaluasi atau reaksi atas perasaan (Azwar, 2013).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Sehingga dalam kaitannya dengan politik dapat  dikatakan  bahwa,  sikap  politik merupakan  respon  atas  situasi  politik, baik itu dalam bentuk sikap mendukung atau menolak pada suatu objek.

## METODE
Metode penulisan artikel ilmiah ini  adalah  deskriptif  analisis  sejarah dari  perspektif  pendekatan  politik. Metode ini diawali dengan determinasi  sejarah  yaitu  suatu dinamika  politik  hasil  antitesa  dan sintesa  di masa  lalu.  Penulisan  artikel dilengkapi  analisis  terhadap  sikap politik Prawoto Mangkusasmito dengan  sumber  bacaan  utama  dari buku  karya  SU  Bajasut  berjudul  Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito (Ketua Umum
Terakhir  Partai  Masyumi),  melakukan kritik dan pengolahan analisis terhadap  isi  buku  yang  selanjutnya diinterpretasi  ke  dalam  rangkaian deskriptif terkait sikap politik Prawoto Mangkusasmito dalam pembubaran  Masyumi  oleh  Soekarno dalam masa Demokrasi Terpimpin.

## PEMBAHASAN

## Latar Belakang Demokrasi Terpimpin
Jika  ditarik  ke  belakang, lahirnya sistem pemerintahan
Demokrasi  Terpimpin  sebenarnya dilatarbelakangi adanya hasil evaluasi dan  koreksi  atas  implementasi  model demokrasi liberal yang berujung pada terjadinya instabilitas nasional. Hal ini dibuktikan  dengan  adanya  tujuh  kali pergantian  kabinet  dalam  kurun waktu  singkat  yakni  11  tahun  (1945- 1956)  serta  mengakibatkan  sejumlah pemberontakan di daerah-daerah.
Pada  masa  itu,  instabilitas kabinet  disebabkan  adanya  sistem demokrasi parlementer yang memberikan  ruang  dan  peran  begitu dominan  bagi  partai-  partai  politik untuk mengatur jalannya roda pemerintahan.  Sementara  itu,  dalam peran  yang  mendominasi,  koalisi partai  yang  dibangun  kerap  tidak mantap  dan  partai  politik  dalam koalisi  seringkali  dengan  mudah menarik  dukungannya  kapanpun. Ketidaksolidan koalisi ini yang akhirnya  membuat  kabinet  sering jatuh  dan  terjadi  instabilitas  politik.
Munculah  kesan-kesan  bahwa  partai politik  koalisi  kurang  matang  dalam menyelesaikan masalah terkait pemerintahan.  Di  saat  yang  sama, partai-partai  politik  oposisi  juga dianggap  tidak  mampu  berperan sebagai  oposisi  yang  semestinya

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
dengan membangun sejumlah program alternatif.
Pada  saat  itu,  komposisi kabinet pada saat berlakunya Undang- undang  Dasar  Sementara  (UUDS) 1950  dari  Kabinet  Natsir  sampai Kabinet  Alisastroamidjojo  II  terlihat persaingan  partai  politik  yang  sangat kuat, karena pada masa Kabinet Natsir dan  Burhanuddin  Harahap  dari Masyumi,  tidak  ada  menteri  dari  PNI, begitu juga pada Kabinet Alisastroamidjojo  PNI,  tidak  terdapat menteri  dari  Masyumi,  hal  ini dikecualikan  pada  Kabinet  Sukiman dan  Wilopo.  Soekarno  merasa  bahwa kabinet  yang  kurang  wibawa  dan performa  partai  oposisi  yang  kurang membuat  Soekarno  bergagasan  untuk mengubah tatanan demokrasi parlementer  yang  juga  ternyata  tidak sesuai  dengan  jiwa  bangsa  Indonesia, lalu  Soekarno  mengajukan  konsepsi yang terdiri dari dua hal yaitu kabinet dan  Dewan  Nasional  (Argenti  & Istiningdias,  2017).  Hal  ini  didukung oleh partai-partai nasionalis sedangkan partai-partai agama seperti Masyumi, NU, PSII dan Partai Katholik menolak dan menganggap hal demikian menyinggung masalah fundamental tentang susunan
ketatanegaraan  sebagai  wewenang Konsituante.
Pasca  terjadinya  instabilitas, periode Demokrasi Terpimpin dimulai pada 5 Juli 1959 seiring dikeluarkannya Dekrit Presiden Soekarno.  Dekrit  tersebut  berisi pernyataan tertulis mengenai berlakunya kembali UUD 1945 sebagai pengganti UUDS 1950 yang dinyatakan telah habis masa berlakunya.  Melalui  dekrit  itu  juga, Majelis  Konstituante  yang  dibentuk pada  1956  dinyatakan  bubar  karena dinilai  tidak  mampu  menyelesaikan tugas,  terutama  dalam  menetapkan dasar Pancasila ataupun Islam (Maarif, 1980).
Masalah  dasar  negara  pada waktu itu memang menjadi isu politik yang  rawan  dan  sensitif.  Oleh  karena itu, Dekrit Presiden dikatakan sebagai jawaban  langsung  Soekarno  terhadap masalah tersebut. Maka bagaimanapun  orang  menafsirkan gerak  politik  Soekarno,  yang  jelas bahwa  baik  kelompok  pendukung dasar  Pancasila  maupun  Islam,  tidak satupun  yang  berhasil  meraih  dua pertiga  suara  dalam  majelis  untuk menetapkan  UUD  sebagaimana  yang dituntut  oleh  UUDS  1950.  Pada  sisi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
lain,  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  juga jelas  memuluskan  jalan  bagi  gagasan
Soekarno mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang sebelumnya pernah dilontarkan pertama  kali  pada  1957.  Sebelum keluarnya  dekrit  tersebut,  sikap partai-partai  Islam  dalam  majelis terpecah  menjadi  dua  kelompok. Kelompok  pertama  terdiri  dari Nahdlatul  Ulama  (NU),  Partai  Serikat Islam  Indonesia  (PSII),  dan  Persatuan Tarbiyah  Islamiah  (Perti).  Kelompok ini memihak
Soekarno dan menyepakati implementasi Demokrasi
Terpimpin. Sementara kelompok
kedua  terdiri  dari  Masyumi,  yang merupakan  partai  penolak  gagasan
Demokrasi Terpimpin. Ketidaksetujuan  Masyumi  terhadap gagasan tersebut mengakibatkan adanya  pembubaran  pada  akhir  1960 (Maarif, 1980).
Pengunduran diri Hatta sebelum dikeluarkannya dekrit menjadikan
Soekarno memang berkuasa  besar  dalam  tatanan  baru politik  yang  membuka  peluang kediktatoran.  Gagasan  Demokrassi Terpimpin yang disosialisasikan dalam  semua  diskusi  masyarakat seolah-olah menandai kehendak presiden  terhadap  adanya  partai
tunggal. Kekuasaan Soekarno semakin terlihat  ketika  pada  5  Maret  1960,  di mana Presiden
Soekarno mengeluarkan  Penpres  No.  3  Tahun
1960  tentang  pembubaran  DPR  hasil
Pemilu  1955.  Alasannya,  sebagai lembaga, DPR tidak mampu memenuhi  harapan  untuk  saling membantu pemerintah, sehingga dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat  UUD  1945,  Demokrasi Terpimpin  dan  Manifesto  Politik Republik  Indonesia  17  Agustus  1945 (Suswanta, 1992).
Padahal sebenarnya
membubarkan  parlemen  hanya  untuk menyingkirkan Masyumi dari parlemen dikarenakan saat itu Masyumi menolak. Demokrasi Terpimpin Soekarno. Kekuasaan
Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin menjadi  semakin  meluas  karena Soekarno juga memiliki otoritas dalam bidang  pers,  penerbitan,  impor  buku, pendidikan  dan  beberapa  organisasi non-pemerintahan  dan  organisasi keagamaan dilarang di daerah. Parpol- parpol  yang  tidak  digolongkan  untuk dibubarkan  diharuskan  membuat pernyataan dukungan kepada pemerintah  dan  menjunjung  tinggi ideologi negara atau nasionalismenya.
Ketua  MA  pada  akhirnya  dilibatkan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
dalam  kabinet  dan  Soekarno  pun mengecam  pemisahan  kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

## Pembubaran Partai Islam Masyumi
Partai  Masyumi  sebenarnya menganggap  perlu  sekali  adanya Undang-undang  Kepartaian  dengan tujuan  untuk  menyederhanakan  dan menyehatkan kepartaian.
Demikian  telah  disampaikan pada  permulaan  revolusi,  Maklumat Pemerintah  tertanggal  3  November 1945 telah menganjurkan pembentukan  partai-partai  politik. Adapun  bunyi  maklumat  itu  yakni, “Berhubung  dengan  usul  Badan Pekerja Komite Nasional Pusat kepada pemerintah supaya diberikan kesempatan  kepada  rakyat  seluas- luasnya  untuk  mendirikan  partai- partai politik, dengan restreksi, bahwa partai-partai  politik  itu  hendaknya memperkuat perjuangan kita, mempertahankan  kemerdekaan,  dan menjamin  keamanan  masyarakat, pemerintah menegaskan pendiriannya yang  telah  diambil  beberapa  waktu lalu  bahwa  (1)  Pemerintah  menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan  adanya  partai-partai  itulah yang  dapat  dipimpin  ke  jalan  yang teratur  segala  aliran  paham  yang  ada
di  dalam  masyarakat;  (2)  Pemerintah berharap  supaya  partai  politik  itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan  umum  anggota  badan- badan  perwakilan  rakyat  pada  bulan Januari 1946.” (Bajasut, 2014).
Harus diakui bahwa pertumbuhan  partai  saat  Demokrasi Parlementer  akhir  telah  membawa perkembangan  yang  sangat  tidak sehat.  Hal  ini  membuat  Masyumi merasa wajib untuk menentukan sikap dan  memberi  sumbangan  tentang  hal yang  bisa  menyelesaikan  persoalan kepartaian tersebut. Akhirnya,
Muktamar  Masyumi  di  Yogyakarta pada  tanggal  23-27  April  1959 mengambil keputusan terkait kepartaian,  yakni:  “Harus  diadakan Undang-undang Kepartaian yang bertujuan,  bahwa  partai,  diadakan ialah  guna  menyalurkan  pendapat rakyat,  mengenai  keselamatan  dan kesejahteraan  rakyat  dan  negara”. Keputusan  demikian  menjadi  benar dengan  pendekatan  Pasal  28  UUD 1945  yang  berbunyi,  “Kemerdek aan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang.”

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022

## Menurut
Prawoto
Mangkusasmito, tiap-tiap partai harus bersifat  nasional,  artinya  didirikan untuk kepentingan negara dan bangsa, adalah  suatu  yang  wajar.  Untuk mencapai  maksud  ini,  tidak  perlu menempuh jalan seperti yang tercantum  dalam  Pasal  2  dan  3
Penpres  No.  7/1959  tentang  Syarat- syarat dan Penyederhanaan Kepartaian).  Baginya,  terlepas  dari persoalan  setuju  atau  tidak  setuju, semuanya, seperti cara mencantumkan  kedua  pasal  tersebut, masih  merupakan  hal-hal  yang subjektif  atau  paling  sedikit  belum merupakan  sesuatu  yang  tetap  yang tidak  mungkin  diubah  lagi.  Pada akhirnya,  dalam  Maklumat  Masyumi, Prawoto  menyimpulkan  bahwa  untuk menjamin sifat kenasionalan dari tiap- tiap partai, cukuplah kiranya diadakan syarat-syarat:
a) Tunduk  kepada  dasar-dasar negara  dan  Undang-undang Dasar yang berlaku;
b) Taat  kepada  hukum  dan hormat  kepada  haluan  negara yang  sah  menurut  Undang- undang Dasar itu.
Adanya  ketentuan yang  melarang bukan  warga  negara  untuk  menjadi anggota sesuatu partai dan dilarangnya pula menerima/
memberikan  bantuan  kepada  pihak asing  benar-benar  akan  memperkuat sifat  nasional  partai-partai  politik.  Ini dinyatakan  oleh  Prawoto  sebagai sesuatu  yang  benar  dan  sejalan dengan  pendirian  Masyumi  yang  juga menginginkan  partai  didirikan  untuk rakyat dan negara sendiri. Di sisi lain, adanya  keyakinan  Soekarno  bahwa kepartaian  yang  sangat  banyak  dapat membahayakan keadaan negara dalam pembangunan nasional akhirnya memicu lahirnya penyederhanaan partai melalui
Penetapan  Presiden  Nomor  7  Tahun 1959.  Adapun  Penpres  No.  7/1959 berisi dua diktum yang pertama yakni mencabut Maklumat Pemerintah tanggal  3  November  1945  mengenai anjuran pemerintah tentang pembentukan partai politik, kemudian yang  kedua  adalah  menetapkan Penpres  tentang  syarat-syarat  dan penyederhanaan  kepartaian  (M.  Ali Syafa’at, 2011) .
Rancangan  Penpres  ini  disetujui oleh  kabinet  pemerintahan  pada tanggal  18  Desember  1959  dan memutuskan  bahwa  partai  tidak diizinkan  oleh  pemerintahan  untuk menerima  bantuan  dalam  bentuk, cara,  dan  dari  siapapun.  Anggota partai juga diatur yakni Warga Negara

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Indonesia  (WNI)  minimal  berusia  18 tahun.  Pengawasan  terhadap  partai merupakan  kewenangan  Presiden dalam  hal  tata  usaha,  pemeriksaan kekuangan  dan  kekayaan  partai. Dengan  demikian,  partai-  partai  yang dianggap  bertentangan  dengan  asas dan  tujuan  negara,  program  dan kegiatannya  bertentangan  dengan asas  dan  tujuan  negara,  sedang melaksanakan
program
pemberontakan  dan  memberikan bantuan  dalam  pemberontakan,  serta partai tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam Penpres No. 7/1959, harus dibubarkan maksimal dalam waktu 30 hari setelah diberlakukannya ketentuan tersebut.
Dalam memandang
kekhawatiran
ketidakstabilan pembangunan nasional karena adanya pertentangan  kepada  pemerintahan
Soekarno,  Masyumi,  lewat  Prawoto
Mangkusasmito  berpendapat  bahwa cukuplah kiranya
untuk
menghindarkan  ketidakstabilan  saat itu  jika  diadakan  sesuatu  ketentuan, hanya partai yang mendapat dukungan  proncentage  yang  tertentu yang  dapat  duduk  dalam  Dewan
Perwakilan Rakyat. Ketentuan demikian,  dianggap  Prawoto,  akan bisa  meniadakan  kebekuan  sebab  di
dalam  kehidupan  tentu  mungkin sekali  partai  yang  kecil  bisa  menjadi besar,  dari  belum  memenuhi  syarat menjadi  memenuhi  syarat  sesuai peraturan tentang kepartaian.
Menurutnya  lagi,  kalau  benar-benar disyaratkan  tiap-tiap  partai  harus tunduk  kepada  UUD  yang  berlaku, maka aturan dan syarat tersebut akan membuka  jiwa  kompetisi  yang  sehat dan  tidak  perlu  mengkhawatirkan terjadinya free fight di kalangan partai seperti  yang  pernah  terjadi.  Prawoto menjelaskan  bahwa  syarat-syarat partai  yang  berujung  pada  mudahnya pembubaran  partai  pada  Penpres  No. 7/1959  justru  sangat  dikhawatirkan akan  membawa  kebekuan  dalam  jiwa politik masyarakat dan tidak memberi peluang kepada partai untuk mengembangkan
dukungan pembangunan nasionalisme dan sikap tunduknya kepada UUD 1945.
Demikian dikatakan oleh Prawoto,  berbeda  dengan  logika revolusi  Soekarno  yang  menyatakan “Siapa  yang  setuju  kepada  Pancasila, harus  setuju  kepada  Nasakom;  siapa yang  tidak  setuju  kepada  Nasakom, sebenarnya  tidak  setuju  kepada Pancasila!  Sekarang  saya  tambah: Siapa  setuju  kepada  UUD  1945  harus setuju  kepada  Nasakom,  siapa  tidak

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
setuju  kepada  Nasakom,  sebenarnya tidak  setuju  kepada  UUD  1945.”
Pernyataan logika revolusi ini
kemudian  dikembangkan  Soekarno sebagai legal konstitusi untuk
membubarkan  Masyumi  yang  saat  itu dianggap menentang Demokrasi
Terpimpin dan politik ideologi Nasakom-nya. Masyumi yang
bersikukuh  tidak  menerima  Nasakom karena  hal  tersebut  merupakan  jalan
Soekarno untuk menyisipkan komunisasi  masuk  ke  segala  bidang kehidupan bangsa dan negara Indonesia.  Penolakan  tersebut  yang diyakini  Soekarno  akan  menghambat pembangunan  nasional  Indonesia pada akhirnya membawa Masyumi ke dalam  golongan  partai  yang  harus dibubarkan  jika  mengacu  pada Penpres No. 7/1959 (Widayati, 2011).
Kemudian, ketentuan- ketentuan  dalam  Penpres  No.  7/1959 menimbulkan  anggapan  yang  tertuju salah  satunya  kepada  Masyumi,  yaitu ketentuan  pada  Penpres  mengenai pemberontakan.  Ketika  krisis  politik terjadi  sejak  tahun  1956,  beberapa dewan  muncul  dalam  tubuh  militer Angkatan  Darat  (AD)  dan  mencapai puncak ditandai peristiwa Pemerintah Revolusioner  Republik  Indonesia- Perjuangan  Rakyat  Semesta  (PRRI-
Permesta).  Karena  hubungan  AD dengan kabinet Burhanuddin Harahap sangat dekat, maka AD kecewa dengan jatuhnya  kabinet  tersebut  dan  justru kabinet Ali kembali terpilih.
Tentang  keterlibatan  tokoh Masyumi dalam PRRI berawal dari isu ketidakstabilan ekonomi dan politik di Indonesia  saat  itu  menjadi  latar belakang  munculnya  PRRI-Permesta dan  keterlibatan  Masyumi  yang dianggap  sebagai  pemberontak  oleh Soekarno.  Pusat  tidak  jarang  dituduh hanya  menjalankan  pemerintahan sentralistis dan mementingkan kepentingannya sendiri serta mengabaikan  daerah  hingga  akhirnya di  beberapa  daerah  muncul  dewan- dewan di mana juga dalam PRRI turut terlibat  tokoh  Masyumi  seperti Boerhanuddin  Harahap,  Sjafruddin Prawiranegara, dan Mohammad
Natsir.
Pada  pertemuan  Gubernuran pada 6 Januari 1958 yang dihadiri oleh sejumlah  perwira  menengah  dan  sipil menyepakati bahwa tindakan Presiden Soekarno
adalah inkonstitusional  karena  mengangkat dirinya  sendiri  sebagai  formatur  dan membentuk  kabinet  baru.  Selain  itu, lahirnya  Piagam  Palembang  pada  8

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022

## September
1958 menyatakan
beberapa  pernyataan  politik  yang  di antaranya  adalah  pelarangan  ideologi komunisme karena bertentangan dengan  Pancasila,  mengembalikan Hatta  dalam  kepemimpinan  nasional, memberi otonomi luas kepada daerah- daerah  sehingga  pembangunan  tidak hanya terjadi di pusat, dan membersihkan  pimpinan  Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dari simpatisan komunis.
Setelah  diresmikannya  PRRI dan  Permesta,  Soekarno  akhirnya turun tangan dalam penindakan PRRI. Akhirnya  Angkatan  Udara  Indonesia saat  itu  menyerang  instansi  PRRI  di beberapa  kota  yakni  Bukittinggi, Manado dan Padang tidak jauh setelah PRRI  diproklamirkan  15  Februari 1958.  Tak  lama,  pemerintah  dapat mengamankan  anggota-anggota  PRRI termasuk  tokoh-tokoh  Masyumi.  Hal demikian  yang  membuat  Soekarno
semakin bersikeras untuk membubarkan partai yang
bertentangan  dengan  kepemimpinan dirinya pada Demokrasi Terpimpin.
Masih  tentang  penunjukkan
Masyumi  sebagai  salah  satu  partai yang melakukan pemberontakan terhadap  Presiden  Soekarno,  Prawoto
Mangkusasmito  berpendapat  bahwa ketentuan Masyumi yang digolongkan sebagai  partai  pemberontak  tentu tidak  relevan.  Kesimpulan  ini  sudah disebutkan  pula  pada  bulan  Januari sebelum  isu  pembubaran  Masyumi, oleh  Menteri  Pertama  Djuanda  dan pejabat-pejabat  tinggi  lain  yang bertanggungjawab. Kesimpulannya adalah  Masyumi  tidak  bersalah (Bajasut, 2014). Bagaimanapun pertimbangan  MA  saat  itu,  bersama
Keputusan Presiden RI No. 200 tahun
1960 akhirnya menetapakan “Membubarkan Partai Politik Masyumi termasuk bagian-bagian/cabang- cabang/ranting-rantingnya  di  seluruh wilayah  Indonesia  mulai  tanggal  17 Agustus 1960”.

## Sikap Prawoto dan Loyalitas Masyumi
Dalam hal penunjukkan Masyumi sebagai partai pemberontakan karena tokoh-
tokohnya  turut  dalam  PRRI  yang menentang  pemerintahan  Soekarno, Prawoto mengemukakan sikap Masyumi  pada  umumnya  mengenai tuduhan pemberontakan, seperti yang tercantum  dalam  tafsir  Asas  Partai yang  disahkan  oleh  Muktamar  pada tahun 1952, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Cita-cita yang luhur dan suci ini hanya dapat ditumbuhkan dalam ketertiban dan keamanan. Kekacauan tak dapat  tidak  mengakibatkan pemborosan  tenaga,  harta,  dan jiwa, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kekacauan  membawa  semua usaha,  ikhtiar,  ke  jalan  buntu dan  keruntuhan  selanjutnya. Oleh  karena  itu,  kita  menolak tiap-tiap  usaha  dari  pihak manapun  yang  mengakibatkan kekacauan  dan  kelumpuhan negara serta alat-alatnya.
Masyumi dalam usahanya
berturut-turut mengeluarkan
pernyataan pada 24 Januari, 13 dan 17
Februari  1958  yang  menggambarkan usaha Masyumi
bersama-sama pemerintah untuk menghindari
terjadinya pemberontakan oleh
Masyumi. Selanjutnya, dalam pernyataan-pernyataan
itu dikemukakan pendirian partai
menghadapi  terbentuknya  PRRI.  Yang terpenting  ialah  sumbangan  berupa konsepsi untuk menyelesaikan pemberontakan  itu  sesudah  peristiwa itu  terjadi.  Kesemuanya  pada  waktu itu telah disampaikan kepada pemerintah.  Demikian  sikap  Masyumi terkait  dengan  Penpres  No.  7/1959 dan pelaksanaannya
Prawoto  dalam  pemikirannya
terkait pembubaran partai
mengatakan, jika sebenarnya pembubaran  atau  pelarangan  partai, termasuk  Masyumi  dilakukan  atas dasar kekuasaan, maka alasan apapun dapat  dicari  oleh  pemerintah.  Justru, menurut Prawoto, adanya Penpres No. 7/1959  hanya  akan  menghambat proses  terwujudnya  pembubaran partai  tersebut  karena  memakan waktu hingga beberapa bulan.
Sementara itu, jika pembubaran partai ingin dilakukan secara singkat dengan tidak  mengikuti  aturan  pada  Penpres No. 7/1959 beserta peraturan pelaksanaannya, maka artinya
pemerintah membuat peraturan untuk kemudian  dilanggar  sendiri.  Hal tersebut dikemukakan Prawoto terlepas  dari  setuju  atau  tidak  setuju pihaknya dengan Penpres No.7/1959.
Lebih jauh, Prawoto Mangkusasmito berpendapat menurut hematnya,  dikeluarkannya  macam- macam  penetapan  Presiden  berturut- turut  itu  bukan  dianggap  sebagai pembinaan hukum, melainkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu menurut sifatnya adalah sesuatu yang sewaktu-waktu  bisa  berubah-ubah. Dengan demikian, menghadapi Pasal 9 Ayat  (1)  Angka  (1)  Penetapan Presiden  No.  7/1959  yang  berisikan ketentuan “Presiden, sesudah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
mendengar  Mahkamah  Agung,  dapat melarang  dan/atau  membubarkan partai yang bertentangan dengan asas dan  tujuan  negara.”  Maka  Prawoto memiliki  pemikiran  bahwa  tidak mustahil  besok  atau  lusa  diadakan modulering di  dalam  kebijaksanaan itu.  Dengan  demikian,  jika  suatu  saat ada  partai  yang  dapat  dibubarkan, tidak mustahil pada saat lain partai itu dapat pula dihidupkan kembali sesuai kebijaksanaan (Bajasut, 2014).
Dalam  hal-hal  ini,  Prawoto terlihat sangat loyal kepada
pemerintahan  meskipun  tetap  tidak sepemikiran terkait Demokrasi
Terpimpin  yang  dijalankan  oleh Presiden  Soekarno.  Lebih  jauh,
Prawoto
menyatakan bahwa pertimbangan  yang  diberikan  oleh Mahkamah Agung dalam memutuskan apakah  Masyumi  pemberontak  atau bukan ternyata tidak mengikat karena keputusan  akhir  tetaplah  di  tangan Presiden  Soekarno.  Namun,  bagi Prawoto  yang  perlu  diingat  adalah bahwa  dalam  negara  hukum,  MA adalah dhamir hukum bangsa, di mana pertimbangannya  dengan  sendirinya menjadi penting sekali.
Sebelum  persoalan  masuk  ke MA,  pimpinan  dan  tokoh  partai
Masyumi  dipanggil  oleh  Presiden Soekarno ke Istana Bogor pada 21 Juli 1960 dan seminggu kemudian dilanjutkan  di  Istana  Merdeka  untuk memberikan jawaban tertulis sehubungan  dengan  penggolongan Masyumi  sebagai  partai  pemberontak dan  menyalahi  syarat  partai.  Partai Masyumi menjawab pertanyaan- pertanyaan  yang  diajukan  oleh pemerintah  dengan  tegas.  Partai Masyumi  tetap  pada  keputusan menolak segala tuntutan yang dituduhkan  oleh  pemerintah  bahwa Masyumi  mensponsori  PRRI  dengan melibatkan  Moh  Natsir  sebagai  Ketua Umum Masyumi pada saat itu. Saat itu, Prawoto Mangkusasmito baru menjabat  sebagai  Ketua  Umum  Pusat Partai  Islam  Masyumi  pada  1959, sedangkan  peristiwa  resminya  PRRI adalah  pada  tahun  1958.  Sehingga Ketua  Umum  baru  Masyumi  Prawoto Mangkusasmito dan Sekretaris Umum Yunan  Nasution  menegaskan  bahwa pemimpin  Masyumi  saat  ini  bukan Natsir  tetapi  Prawoto,  sehingga  yang saat  ini  tergabung  dalam  PRRI bukanlah  Masyumi  tetapi  Moh.  Natsir atas nama pribadi.
Setelah  pemanggilan  pimpinan Masyumi  dan  dipersilahkan  untuk mengutuk apakah partainya

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
pemberontak  atau  bukan,  persoalan dibawa  ke  MA  pada  31  Juli  1960 namun  keputusan  tetap  ada  pada Presiden  Soekarno.  Dalam  hal  ini, akhirnya Soekarno bersama Keputusan Presiden RI No. 200 tahun 1960  tertanggal  17  Agustus  1960 menetapakan  “Membubarkan  Partai Politik  Masyumi  termasuk  bagian- bagian/cabang-cabang/ranting- rantingnya di seluruh wilayah Indonesia  mulai  tanggal  17  Agustus 1960”.  Kemudian  untuk  memenuhi Penpres No. 7/1959 Pasal 9 Ayat 2 jo Peraturan Presiden No. 13/1960 Pasal 8  Ayat  2,  pimpinan  Partai  Masyumi, Prawoto Mangkusasmito dengan surat mengatakan, dengan adanya Keputusan  Presiden  No  200  Tahun 1960  itu,  Masyumi  bubar,  termasuk bagian-bagiannya  (Majelis  Syura  dan Muslimat) (Bajasut, 2014).
Masyumi  begitu  setia  dengan republik  yang  masih  berusia  muda, padahal  dinilai  bahwa  Masyumi  telah dilemahkan  oleh  politik  golongan  kiri (PKI,  Partai  Sosialis,  Pesindo,  dan Partai  Buruh)  dalam  menghadapi Belanda. Secara umum dapat dikatakan,  perilaku  politik  Mayumi selama  periode  kritis  hampir-hampir tanpa  cacat  dengan  loyalitasnya. Pemihakannya kepada martabat
republik  begitu  jelas,  konsisten,  dan penuh  perhitungan.  Dengan  surat pimpinan  Partai  Masyumi  tersebut, menjadi  satu  bukti  otentik  yang tercatat dalam sejarah tentang keloyalan Masyumi dalam melaksanakan perintah Presiden sesuai  Keputusan  Presiden  No.
200/1960, sehingga Masyumi sebenar-benarnya  tidak  lagi  dapat dikatakan  sebagai  partai  terlarang. Namun  dua  tahun  kemudian,  sesudah peristiwa tersebut, mulailah dilancarkan kampanye dan fitnah oleh PKI  dengan  menuduh  Masyumi sebagai  partai  terlarang.  Bahkan kegigihan  PKI  membuat  penguasa- penguasa  di  manapun  menyebut Masyumi sebagai partai terlarang.
Setelah  Masyumi  menyatakan bubar pada 31 Agustus 1960 Prawoto Mangkusasmito menyampaikan memorandum  kepada  Soekarno  yang tetap  meyakinkan  pada  Soekarno bahwa  Masyumi  ada  dengan  usaha yang tak henti-hentinya untuk memperkokoh  hukum,  berpegang kepada  UUD  yang  berlaku  sebagai sendi  kehidupan  negara.  Prawoto dengan
sisa-sisa tenaga mengungkapkan, umat Islam
dibesarkan  untuk  teguh  memegang janji  itu.  Termasuk  juga  janji  yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
diberikan  kepada  golongan  lain, bahkan  janji  yang  diberikan  golongan kafir.  Demikian,  Prawoto  memandang segala daya upaya Masyumi diusahakan  agar  asas  hukumlah ( beginsel van recht) yang menonjol ke muka, bukan asas kekuasaan ( beginsel van macht) (Bajasut, 2014).
Ketika  pemanggilan  ke  Istana Bogor dalam rangka mempertanyakan tuduhan pemberontakan kepada Masyumi  oleh  Presiden,  Masyumi menjelaskan pendapatnya pada Paduka  Yang  Mulia  (PYM)  bahwa sebab buruknya pertumbuhan masyarakat  dan  negara  Indonesia adalah  karena  kecenderungan  dalam negara  ini  untuk  mendesak  asas hukum  dengan  asas  kekuasaan  di dalam  pembinaan  dan  pemecahan persoalan-persoalan kenegaraan.
Prawoto  berpendapat  “Untuk  apa hendak  merebut  kekuasaan?  Apakah kekuasaan itu hendak mencapai untuk kekuasaan itu an sich , atau menegakkan  hukum,  di  mana  hukum akan  berlaku  pula  pada  diri  yang memperoleh  kekuasaan?  (Bajasut, 2014).
Saat  itu,  pemikiran  Prawoto dalam  perjuangan  Masyumi  yang bernafaskan  Islam  adalah  orang  yang
benar-benar  memperjuangkan  Islam harus  teguh  terhadap  berlakunya hukum Islam, terutama bagi si pejuang itu  sendiri.  Hukum  Islam  dengan segala  batasan  dan  larangannya  yang tidak  boleh  dilanggar  oleh  kaum muslim yang tengah berkuasa.
Demikian  berlaku  di  negara  hukum. Pemikiran demikian membawa Masyumi  untuk  menepati  tiap-tiap peraturan  negara.  Masyumi  juga berpemikiran  untuk  mengusahakan perbaikan melalui jalan yang dibenarkan hukum jika terjadi ketidakadilan  dan  ketidakbenaran. Pedoman  demikian  yang  membawa Masyumi dalam langkah-langkah yang baik  dan  bertanggungjawab.  Masyumi menerima  dengan  pahit  kualifikasi keterlibatan  pemberontakan,  padahal yang  dianggap  salah  oleh  kualifikasi tersebut adalah sikap yang dipertahankan  sebagai  akibat  suatu kebijaksanaan  untuk  mencapai islah
(perdamaian  dan  perbaikan)  sebagai perintah agama. Selain itu, pemerintah berpendapat  di  depan  DPR  pada  18 Februari  1959  bahwa  meskipun orang-orang  yang  tersangkut  dalam pemberontakan  itu  adalah  tokoh  dari partai, namun yang dianggap melanggar hukum adalah bukan partai politik  tetapi  orang-orangnya,  namun

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
hal  inilah  yang  terus  membuat Masyumi  mencari  keadilan  di  bawah kepemimpinan Prawoto.
Meskipun  berusaha  mencari keadilan  di  Indonesia  di  negara hukum, Masyumi tetap membubarkan diri  untuk  pula  mengurangi  korban yang  tidak  perlu  menghadapi force majeur . Prawoto sebagai Ketua Umum Masyumi memajukan tuntutan kepada PN  Istimewa  di  Jakarta  pada  9 September  1960  untuk  membatalkan perkara  yang  dimaksud  melawan hukum oleh Masyumi sehingga terjadi pembubaran.  Prawoto  melimpahkan kuasa kepada Mr. Mohamad Roem, Mr. Madoeretno Haznam, dan Mr.
Djamaluddin  Dt.  Singo  Mangkuto untuk  mengurusi  gugatan  tersebut. Awalnya, surat kuasa adalah
mengatasnamakan  Prawoto  sebagai
Ketua  Umum  Masyumi,  namun akhirnya Prawoto berkedudukan
sebagai warga negara pada tanggal 12
September  1960  untuk  melanjutkan gugatan ini. Namun dalam perjalanannya,  gugatan  yang  diajukan akhirnya  melahirkan  ketetapan  oleh pengadilan  setelah  hampir  sebulan tidak  mendapat  jawaban,  pada  11 Oktober  1960,  pihak  pengadilan memberi  jawaban  melalui  Ketua  PN Istimewa  Jakarta,  Moh.  Rochjani
Soe’oed  yang  bahwa  ternyata  perkara tersebut  menyangkut  kebijaksanaan yang  menjadi  atribut  pemerintah dalam  ketatanegaraan  dan  tidak mengenai  suatu  hal  yang  menjadi kekuasaan  pengadilan,  sehingga  PN Istimewa  Jakarta  menetapkan  tidak berwenang  untuk  memeriksa  perkara ini.

## PENUTUP
Peran PKI yang sangat mempengaruhi  keputusan  politik Presiden  Soekarno  karena  dianggap sebagai  anak  emas  Soekarno.  Dengan menganakemaskan  PKI,  Soekarno sebenarnya  bukan  seorang  komunis, justru  ia  berkehendak  menyatukan antara  unsur  nasionalis,  agama,  dan komunis  di  Indonesia.  Hanya  saja, dalam  pandangannya,  Soekarno  akan sangat  bergantung  pada  PKI  untuk menghadapi  militer.  Selain  itu,  PKI mendapat  suara  terbanyak  dalam Pemilu 1955 dan memiliki kemudahan dalam mengerahkan massa pada rapat umum  Soekarno.  Namun,  menjadi masalah ketika Masyumi dan PSI yang anti-komunis  menentang  konsepsi demokrasi  terpimpin  Soekarno  dan memberikan  izin  pendirian  PKI  di Indonesia yang jelas-jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
1945  bahwa  Indonesia  merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Soekarno dengan pemerintahan Demokrasi Terpimpinnya  yang  lebih  mirip kepada  kepemimpinan  semi  otoriter melahirkan
kebijaksanaan
penyederhanaan partai karena menganggap  sistem  partai  banyak membahayakan pembangunan nasional. Lebih luas lagi, penyederhanaan partai menjadi momok  pembubaran  partai.  Saat  itu Masyumi  turut  menjadi  salah  satu yang  terkualifikasi  sebagai  partai pemberontak  karena  keterlibatannya dalam PRRI yang menentang
demokrasi terpimpin Soekarno, sehingga harus dibubarkan.
Sikap  politik  Prawoto  dalam perjuangannya mencari keadilan pada peristiwa pembubaran Masyumi terus memperkokoh  hukum,  berpegang kepada  UUD  yang  berlaku  sebagai sendi  kehidupan  negara.  Baginya, jangan  sampai  hukum  didesak  oleh kekuasaan. Jika terdapat sesuatu yang tidak  adil  dan  tidak  benar,  maka perbaikannya selalu diusahakan menurut  jalan  yang  dibenarkan  oleh hukum.  Seperti  tuduhan  Masyumi
sebagai partai pemberontak, membuat Prawoto sebagai ketua umum dan diri pribadi mengajukan gugatan meskipun  akhirnya  pengadilan  tidak dapat  mengusut  perkara  tersebut. Bagaimanapun  Prawoto  mengajukan gugatan,  pada  akhirnya  tetap  loyal kepada  ketetapan  Presiden  tentang pembubaran Masyumi. Masyumi
membubarkan  diri  pada  31  Agustus 1960 setelah pada tanggal 17 Agustus
1960 Soekarno
menyatakan “Membubarkan Partai Politik Masyumi termasuk bagian-bagian/cabang- cabang/ranting-rantingnya  di  seluruh wilayah  Indonesia  mulai  tanggal  17 Agustus 1960”.
Tentang pembubaran dan bermacam-macam  kebijakan Presiden Soekarno,  sikap  politik  Prawoto
Mangkusasmito
dilatarbelakangi pemikiran-pemikirannya. Ia berpendapat  dikeluarkannya  macam- macam  penetapan  Presiden  berturut- turut  itu  tidak  dimaksudkan  sebagai suatu  pembinaan  hukum,  tetapi sebagai  pengarisan  kebijaksanaan. Kebijaksanaan  itu  menurut  sifatnya adalah  sesuatu  yang  sewaktu-waktu bisa  berubah-ubah.  Sehingga,  terkait pembubaran, Prawoto optimistis akan mampu  menghasilkan  perubahan kebijakan. Menurutnya, tidak mustahil

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
besok  atau  lusa  diadakan modulering di  dalam  kebijaksanaan  itu.  Dalam pada  itu,  kalau  pada  suatu  saat  ada partai  yang  dapat  dibubarkan,  tidak mustahil  pada  saat  lain  partai  itu dapat  pula  dihidupkan  kembali.  Di bawah kepemimpinan Prawoto, sikap- sikap  politiknya  menjadikan  Masyumi begitu  setia  dengan  republik  yang berusia  masih  sangat  muda  padahal dinilai bahwa Masyumi telah dilemahkan  oleh  politik  golongan  kiri (PKI,  Partai  Sosialis,  Pesindo,  dan Partai  Buruh)  dalam  menghadapi Belanda.  Perilaku  politik  Masyumi yang begitu setia selama periode kritis hampir-hampir  tanpa  cacat.  Masyumi di  bawah  kepemimpinan  Prawoto begitu  memihak  martabat  republik dengan  sangat  konsisten  dan  penuh kehati-hatian.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Z.  M.  (2014). Sikap  Politik Soekarno  terhadap  Partai Masyumi  tahun  1957 – 1960 .
Universitas Negeri Semarang.
Argenti, G., & Istiningdias, D. S. (2017).
Pemikiran  Politik  Soekarno tentang
Demokrasi Terpimpin. Jurnal  Politikom
Indonesiana , 2 (2).
Azwar, S. (2013). Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya . Liberty.
Bajasut, S. U. (2014). Alam Pikiran dan Jejak  Perjuangan  Prawoto Mangkusasmito  (Ketua  Umum Terakhir  Partai  Masyumi) .  PT Kompas Media Nusantara.
Bathoro,  A.  (2018).  ‘Redupnya  Peran Politik Islam di Masa Demokrasi  Terpimpin  (Studi Kasus  Pembubaran  Masyumi
oleh Presiden Soekarno.’ Kemudi: Jurnal Ilmu
Pemerintahan , 2 (2).
Djuyandi,  Y.  (2020).  Sikap  Politik Pemerintah  Desa  Jatimukti dalam
Mendukung
Pengembangan
Kewirausahaan  Desa. Jurnal Transformativ , 6 (1).
M.  Ali  Syafa’at.  (2011). Pembubaran partai Politik: Pengaturan dan Praktik  Pembubaran  Partai Politik dalam Pergulatan
Republik . Rajagrafindo Persada.
Maarif,  A.  S.  (1980). Islam  dan  Politik (Teori  Bedah  Bambu  Masa Demokrasi  Terpimpin  1959- 1965) . Gema Insani Press.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Pratiwi,  S.  E.  (2016).  Pembubaran
Partai  Politik  di  Indonesia pada Masa Demokrasi
Terpimpin. Jurnal  Pendidikan
Sejarah , 4 (3).
Sastroatmodjo,  S.  (1995). Partisipasi
Politik . IKIP Press.
Siregar,  I.  F.  (2012).  'Dinamika Demokrasi  di  Indonesia  Masa orde  Lama :  Studi  Kasus
Antara
Sukarno
Versus
Masyumi’ . Jurnal  Paramita ,
21 (1).
Suryanegara, A. M. (2017). Api Sejarah
2 . Penerbit Salamadhani.
Suswanta.  (1992). Keberanian  untuk
Takut . Ayyrouz.
Widayati.  (2011).  Pembubaran  Partai
Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum , 26 (2).