Hak Perdata Anak Dari Perkawinan Sirri Pada Dua Sistem Hukum (Hukum Islam Dan Hukum Indonesia)
Amnawaty
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstrak
Fakta  sosial  ada  sebagian  masyarakat  melakukan  perkawinan sirri. Fakta  hukumnya perkawinan  secara  agama  (Islam)  yang  tidak  dicatatkan maka perkawinan tersebut perspektif negara  adalah  perkawinan  yang  tidak  sah.Akibat  hukumnya  adalah  anak-anak  yang  lahir disebutkan  sebagai  anak  tidak  sah.  Pespektif  negara  anak2  tersebut  tidak  punya  hubungan perdata  dengan  bapaknya  (Pasal  43  (lama)  UUP.      Untuk  perkawinan  tidak  dicatat      yang dilakukan  oleh  masyarakat  non  Islam,  mereka  dapat  melakukan  pengesahan  anak,  melalui pengadilan  negeri.   Sejauh   ini  peraturan  untuk  masyarakat  yang  menundukkan  diri  pada KUHPerdata  hak-hak  anak    yang  lahir  dari  perkawinan  tidak  dicatat  dapat    dilindungi  oleh negara.  Meskipun  perkawinan secara sirri oleh umat Islam tidak dilindungi negara, tetapi hak keperdataan  anak-anak  tersebut  tidak  otomatis  hilang.  Dalam  keluarga  yang  sakinah, mawaddah,  dan  warohmah  hak  anak-anak  tetap  terlindungi.  Hanya  dalam  kasus tertentu saja hak anak dari perkawinan sirri yang terabaikan

## Abstract
In  social  fact  some  people  like  to  unregistered  married.  In  law  fact  that  not  true  and  not legally.  In  the  state  perspective the  children  wa  born in unregistered married is not legal. So the  children  have  not  relationship  with  their  father.  (old  article 43  UUP)    But  the  children have a chance to legal children if can proof with knowledge and tecknology (new article 43 UUP).  In  Islamic  Law,  if  the  family  have  responsibility  with  full  sakinah,  mawaddah, warohmah,  so  far  so  good  to  protection  their  children.  Just  a  special  case  the  moslem children was born in unregister married no protection.

## Pendahuluan
Setiap    manusia    ingin    menjalani kehdupan  yang  pantas  dan  teratur  sesuai kehendak  undang-undang.  Akan    tetapi dalam    perjalanan    waktu    hidup    pantas dan teratur menurut  undang-undang kadang  kala    dilanggar  demi  menegakkan hukum allah swt. Demikian juga dalam  hal perkawinan.  Perkawinan sirri dalam konteks  ini  adalah  perkawinan  yang dilangsungkan  menurut  agama  dan  sah,
tidak  ada  larangan  perkawinan  yang dilanggar.  Fakta  hukumnya  perkawinan secara  agama  yang  tidak  dicatatkan  maka perkawinan  tersebut  dalam  perspektif negara  adalah  perkawinan  yang  tidak  sah. Padahal  pencatatan  perkawinan  adalah urusan  tertib  administrasi,  bukan  substansi keabsahan  perkawinan  yang  sebetulnya berada  pada ranah hukum materill perkawinan  Islam.  Namun  apa  daya masyarakat peraturan UUP, PP
No.1/1975,    KHI        telah    menetapkan demikian.        Fakta  Sosial  berkata  beda sebagian  masyarakat  berhukum  dengan hukum  perkawinan  Islam        dan  tidak mencatatkan perkawinannya karena beberapa  kendala.      Perkawinan  ini  bila kemudian  hari  melahirkan  anak-anak maka  anak-anaknya  menjadi  anak  tidak sah  secara  perspektif  negara.  Imbas  dari ketentuan    UUP    dan    KHI    ini    adalah pada    anak-anak    tersebut    tidak mempunyai    hak  keperdataan  dan  anak tersebut  diakui  negara  menjadi  anak  luar kawin.    Kalau  perkawinan  perspektif agama ini tidak berjalan lancar   maka akan ada  dua  pihak  yang  dirugikan  yaitu perempuan  dan  anak.  Padahal  anak  dalam konsep  Islam  adalah  suci,  anak  adalah aharta dan perhiasan,  anak  adalah  anugrah penerus  keturunan.  Setiap  anak  yang  lahir di  bumi  telah  mempunyai  hak  dasar.  Hak dasar  tersebut  telah  di  atur dalam undang- undang.    Akan  tetapi  ketika  seorang  anak yang  lahir  pada  perkawinan  tidak  dicatat belum  mendapatkan  perlindungan  hukum. Secara sosial terdapat masyarakat melakukan perkawinan sirri. Data di bawah ini menunjukkan adanya perkawinan sirri:
Tabel  1    Jumlah  anak  dari  Perkawinan Tidak  Dicatat  dari  kota  Sidoarjo,  Bandar Lampung dan Kendari.
Perkawina n siri Sidoarjo B.Lamp ung Kendar i Total Pelaku Jumlah/ % Jmlah/ % Jumlah /% Jumlah /% Punya anak 17  28,4  2 5 78,4 1 5 2 5 4 7 78,4

## Sumber: Wagianto, Disertasi Undip, 2008
Oleh  karena  itu  penulis  tertarik  untuk menganalisis sejauh mana peraturan melindungi  hak  keperdataan  anak  yang lahir dari perkawinan sirri .

## Permasalahan
Dengan  uraian  di  atas maka penulis menentukan permasalah Bagaimanakah pengaturan hak perdata anak yang lahir dari perkawinan sirri ?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian adalah penelitian normatif, pendekatan masalah adalah yuridis, menggunakan  data  sekunder  dengan  bahan hukum primer dan bahan  hukum  sekunder, pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka, data  dianalisis dengan analisis kualitatif

## Pembahasan
1.Hak Anak dalam sistem hukum Islam Menurut  Alqur‟an  yang  disebut sebagai  orang  tua  adalah  ibu  bapaknya. karena  Allah  menciptakan  seorang  anak
melalui perkawinan seorang laki-laki dengan  seorang  perempuan  dan  dari perkawinan  melahirkan  anak,  sebagimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa‟ ayat 1 1 :
Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah  kepada  Tuhan-mu  yang telahmenciptakan  kamu  dari  seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakanistrinya;  dan  dari  pada keduanya Allah mmperkembang biakkan  laki-lakidan  perempuan  yang banyak.  Dan  bertakwalah  kepada Allah  yang  dengan  (mempergunakan) nama-Nya  kamu  saling  meminta  satu sama  lain,  dan (peliharalah) hubungan silaturahim.  Dan  sesungguhnya 2 Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
Dari  ayat  tersebut  di  atas,  dapat dipahami bahwa hubungan antara ayah  dan ibu  tidak  dapat  dipungkiri,      karena  pada ayat  tersebut  bahwa  seorang  ibu  adalah wanita  yang    melahirkan  anak,    sedang ayah  adalah  yang  membuahi  janin  yang ada  pada  ibu.  Hubungan  kebapak-an seorang  anak  dengan  seorang  laki-laki sebagai  bapak  akan  terus  ada,  jika  antara wanita yang melahirkan  anak,  dengan  laki- laki yang menghamilinya terjadi perkawinan  yang  sah  sebelum  wanita tersebut hamil.
1 QS. An-Nisa‟ (4): 1.
Eratnya hubungan antara anak dan orangtuanya yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik  antara  orangtua dan anak   disebutkan dalam   Alqur‟an Surat Al Baqarah: 233 seperti tentang kewajiban orang tua terhadap anak: 2
“Dan  para  ibu  hendaklah  menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi  yang  ingin  menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi  makan  dan  pakaian  kepada para  ibu  dengan  cara  yang  makruf. Seseorang  tidak  dibebani  melainkan menurut    kadar    kesanggupannya. Janganlah    seorang    ibu    menderita kesengsaraan  karena  anaknya  dan juga  seorang  ayah  karena  anaknya, dan  warispun  berkewajiban  demikian. Apabila  keduanya  ingin  menyapih (sebelum  dua  tahun)  dengan  kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan  oleh  orang  lain,  maka tidak ada  dosa  bagimu  apabila  kamu memberikan pembayaran menurut yang  patut.  Bertakwalah kepada Allah dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.
Menurut ayat tersebut di  atas, maka
2 QS. Al Baqarah:233.
orang  tua  berkewajiban  terhadap  anaknya sesuai dengan  kadar  kemampuannya  yaitu, menyusui  anak-anaknya  selama  dua  tahun penuh,  ayah  memberi  makan  dan  pakaian kepada  para  ibu  dengan  cara  yang  makruf. Dengan  kata  lain  orangtua  berkewajiban memelihara, mengasuh,  mendidik,  menjaga dan melindunginya.
Menurut  Wahbah  al-Zuhaili,  ada  lima macam  hak  anak  terhadap  orang  tuanya, yaitu 3 : hak nasab (keturunan), hak radla‟ (menyusui),  hak hadlanah (pemeliharaan), hak walayah (wali),  dan  hak  nafkah
(alimentasi).
Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri.  yaitu 4 :
a.   Hak Radla‟
Hak Radla' artinya    hak    anak untuk    mendapatkan    pelayanan    makanan pokoknya  dengan  jalan  menyusu  pada ibunya.  Dan   dalam   masa   penyusuan  ini yang    bertanggung  jawab        dalam        hal pembiayaannya      adalah      kerabat
4 Dikutip  dari  Aris  Bintania, Hak  Dan Kedudukan  Anak  Dalam  Keluarga  Dan  Setelah Terjadinya Perceraian, Majalah Hukum Islam Vol.VIII No.2 Desember 2008, hal.157.
4 M. Zuffran Sabrie, Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah. Jakarta : Departemen Agama Rl, 1998, hlm. 79-84.
terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini  ayahlah  yang  memiliki  kedudukan tersebut.
b.   Hak Hadlanah
Menurut  Bahasa,  kata “hadlanah” berarti  meletakkan  sesuatu  dekat  tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut  istilah  fikih,  hadhanah  ialah tugas menjaga dan  mengasuh atau mendidik bayi atau  anak  kecil  sejak  ia  lahir  sampai mampu    menjaga    dan    mengatur    dirinya sendiri.      Para    ahli    fiqh    mendefinisikan "hadhanah" ialah 5 :
“Melakukan  pemeliharaan  anak-anak yang  masih  kecil  laki-laki  ataupun perempuan  atau  yang  sudah  besar, tetapi  belum  tamyiz,  tanpa  perintah daripadanya,  menyediakan  sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti  dan  merusakya,  mendidik jasmani,  rohani  dan  akalnya  agar mampu  berdiri  sendiri  menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. tugas hadlanah akan dipikul  oleh  dua  orang  ibu  bapaknya sekaligus bersama-sama. 7
5 Mohammad Thalib,  (Trans) Sayyid  Sabiq, Fikih Sunnah 8, Bandung, PT.  Alma'arif,  Cet. 15, 1980, hlm. 173.
c.   Hak Walayah (Perwalian)
Dalam  pemeliharaan  anak  dari kecil  sampai  baligh  selain  ada  hak hadlanah  juga  terdapat  hak  perwalian. Tugas perwalian selain mengandung pengertian  dalam  perkawinan,  juga  untuk tugas  pemeliharaan  atas  diri  anaksemenjak berakhir  periode  hadhanah  sampai  ia berakal,  atau  sampai  menikah  bagi  anak perempuan  dan  perwalian  dalam  hal  harta. Dalam hukum Islam, perwalian anak dibagi menjadi  tiga,  yaitu:  Perwalian  dalam pemeliharaan dan pendidikan anak, Perwalian harta, Perwalian perkawinan 6 .
d.   Hak Nafkah
Hak  untuk  mendapatkan  nafkah adalah  hak anak yang  berhubungan langsung  dengan  nasab.  Begitu  anak  lahir, maka  hak  nafkahnya  sudah  mulai  harus dipenuhi. Hak nafkah anak ini saling terkait dengan masing-masing hak-hak di atas 7 .
Hak  dan  tanggung  jawab  adalah  dua  hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak    dari    orang    tuanya    dan    orang    tua dibebani    tanggung jawab terhadap anaknya.  Jika digolongkan  hak  anak  dapat
6 Satria  Effendi  Zein, Makna,  Urgensi  dan Kedudukan  Nasab  dalam  Perspektif Hukum  Keluarga  Islam,
(Artikel  Jurnal  Mimbar  Hukum,  Jakarta,  AI- Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999), 1999, hlm. 7-19.
7 M. Zuffran Sabrie, op.cit, hlm. 79-84.
diketagorikan  dalam  empat  kelompok besar,  yaitu  hak  untuk  hidup,  hak  untuk tiimbuh  dan  berkembang,  hak  untuk mendapat  perlindungan  dan  hak  untuk berpartisipasi 8 .
Anak yang dilahirkan dari perkawinan  yang  sah  (menurut  agama Islam) akan mempunyai hak dan kewaJiban  terhadap  orangtuanya  yang melahirkannya meskipun bila kedua orangtuanya telah bercerai. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang  tua  untuk  tetap  memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa  atau  dapat berdiri sendiri 9 .
Namun demikian semua itu tergantung  dari  kedua  orangtuanya  apakah mau  tetap  memenuhi  kewajibannya  saat kedua  suami  isteri  ini  telah  bercerai,  atau tidak.  Tak  ada  sanksi  dari  negara  bagi orangtua  yang  lalai  memberi  nafkah  pada anak-anak  setelah  bercerai.  Akan  tetapi, semua  masalah  dapat  diselesaikan  dengan jalan  musyawarah  dengan  mendasarkan pemahaman  agama  dan  hati  nuraninya masing-masing untuk menyadari bahwa ada anak  yang  masih  membutuhkan  kedua
8 Saifullah, Problematika Anak  dan  Solusinya (Pendekatan Sadduzzara'i), (Artikel  Jurnal Mimbar  Hukum, Jakarta, AI-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X1999), hlm. 48.
9 Aris Bintania, op.cit. ,  hlm. 160.
orangtuanya.
Selain hubungan darah seorang anak dengan orang tuanya, hubungan anak dan orang tua menyangkut hak seorang anak sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Razak Husain yang menyangkut 7 hak seorang anak yaitu 10 :
1. Hak anak sebelum dan sesudah lahir
2. Hak anak dalam kesucian dan keturunan.
3. Hak anak dalam pemberian nama baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam memperoleh asuhan,
perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau warisan demi kelangsungan hidupnya.
7.  Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.
Hal yang hampir senada disampaikan  oleh  Masruri      bahwa perlindungan  hukum  anak  didasarkan  pada Alqur‟an  adalah  anak  memiliki  pengertian transendental yaitu anak merupakan anugrah    Allah    yang    menjadi    penerus orangtua    dan  amanah,  dan  ujian  bagi orangtua,  karena  itu  setiap anak dianugrahi
10 Adul Razak Husain, 1992, Hak Anak Dalam Islam, Jakarta,  Fikahati Aneka,  hlm. 21.
berbagai  hak,  hak  anak  tersebut  dibangun atas  dasar  kemuliaan (karomah) yaitu  hak kelangsungan  hidup (survival), tumbuh  dan berkembang (development) dan perlindungan (protectional). Hak  anak menurut  Alqur‟an   lebih dirinci yaitu:
1.   Hak anak dalam kandungan
2.   Hak anak setelah lahir
3.   Hak perlindungan anak pada masa tumbuh kembang
4.   Hak anak dari diskriminasi perlakuan.
Dengan  uraian  di  atas  jelaslah bahwa  anak  yang  lahir  dari  perkawinan secara  agama  dengan  Rukun  dan  Syarat yang  benar  tak  ada  penyimpangan  atas larangan-larangan  menikah  maka  status anak  adalah  anak  sah  dan  ia  mempunyai hak  sebagaimana patutnya.
Perkawinan  yang sah menurut Islam adalah  bila  dilakukan  dengan  memenuhi Rukun  dan      Syarat      yang      ditetapkan syara‟.   Artinya   bila   Rukun   dan   Syarat telah   benar sebenar-benarnya dan tidak ada larangan-larangan menikah  yang  dilanggar, maka  perkawinan  adalah    sah.        Akibat hukum    yang    timbul    adalah    anak-anak yang    lahir  dari  perkawinan  demikian adalah  anak  sah.  Akibat  hukumnya  adalah anak-anak  berhak mendapatkan  kasih sayang    yang    cukup,    sandang    dan pangan  serta   hak   hukum  lainnya  seperti berhak  mendapatkan  pengakuan  nasab
dengan  segala  akibat  hukumnya,  berhak mendapatkan  biaya  pendidikan,  berhak mendapatkan  hibah,  berhak  mendapatkan warisan dari orangtuanya.
Pada  keluarga  yang  menikah  secara agama  Islam  dan  tidak  tercatat  tetapi keluarganya didirikan atas prinsip “samara” sakinah, mawaddah, warahmah maka anak- anak yang lahir tetap  mendapatkan hak-hak keperdataannya.      Hanya  untuk  kasus tertentu  saja  anak-anak  kehilangan    hak keperdataannya.    Hak-hak    seperti    yang diuraikan  di  ata  tetap  diterima anak-anak pada perkawinan tidak dicatat atau sirri

## 2. Perlindungan Anak Menurut KUH
Perdata
Dalam          Kitab    Undang-Undang Hukum   Perdata   (KUHPerd/B.W)   bidang Perkawinan  menganut  azas  monogami mutlak  artinya  pada  sebuah  Perkawinan hanya  ada  satu  suami untuk  satu  isteri  dan sebaliknya  satu  istri  bagi  satu  suami dalam  satu  masa.    Hal  ini  diatur  dengan tegas  pada  Pasal  27  KUHPerd  yang isinya bahwa dalam waktu yang bersamaan seorang   laki-laki   hanya   boleh mempunyai    satu    orang    perempuan sebagai    isterinya  dan  seorang  perempuan hanya  memiliki  satu  laki-laki  sebagai
suaminya.      Meskipun  tidak  ada  poligami bukan  berarti  tidak  ada  perselingkuhan, oleh  karena  itu,    KUHPerd memberi upaya perlindungan terhadap anak-anak yang lahir di luar Perkawinan.   Untuk anak  yang lahir dari  perzinahan  maka  ada  upaya  preventif (pencegahan) maka
KUHPerdata
(KUHPerd) memberi solusi dengan mengelompokkan 2 macam anak luar nikah yaitu 11 :
1)  Anak  yang  dilahirkan  dari  Perkawinan sebelum 6 bulan dari ikrar  Perkawinan
Anak yang dilahirkan dari Perkawinan      sebelum  seratus  delapan puluh hari dari ikrar Perkawinan orangtuanya.  Anak  jenis  ini  disebut  anak tidak sah atau  anak luar  nikah. Begitu  juga anak  yang  lahir  setelah  tiga  ratus  hari setelah  putusnya  Perkawinan  orangtuanya (perceraian)  adalah  anak  tidak  sah  (Pasal 255  KUHPerd).    Menurut  Pasal  280 KUHPerd  anak  tidak  sah  mempunyai peluang untuk menjadi anak sah bila kedua orang    tuanya    melakukan    perbuatan hukum yaitu pengakuan dihadapan pejabat  yang  berwenang,    apabila  kedua orangtuanya  tidak  melakukan  pengakuan tentu  si  anak  akan  menjadi  anak  tak
11 Subekti dan Tjitrosudibio, 2001 .KUHPerdata dengan tambahan UU Agraria dan UU Perkawinan .Jakarta:Pradnya Paramitha, hlm. 8.
berayah dan tak beribu dengan segala akibat hukumnya.
2). Anak yang lahir diluar Perkawinan yang tidak diakui oleh ayahnya maupun ibunya,
Menurut  hukum  tidak  punya  ibu. Menurut  Ali  Affandi 12 ada  dua  macam anak  luar  nikah  yaitu pertama anak  yang dilahirkan  dari  ayah  dan  ibu  yang  mana antara mereka tidak ada halangan Perkawinan (samenleven).  Kedua anak yang  lahir  dari  ayah  atau ibu yang dilarang untuk  nikah  karena  sebab  yang  ditentukan undang-undang  atau  jika  salah  satu  ayah atau  ibu  terikat  Perkawinan  dengan  orang lain(anak zina versi KUHPerdata).
Anak    zina    adalah      adalah  anak yang  lahir  dari  seorang  ibu  yang  dibuahi oleh  seorang  laki-laki,  sedangkan  laki-laki atau perempuan itu masih terikat Perkawinan.Status  anak  yang  lahir  karena perzinahan dan sumbang tidak diperkenankan  untuk  diakui  oleh  orang yang  berbuat  zina,  kecuali  mendapat dispensasi  dari  presiden  sebagaimana  yang diatur  dalam  KUHPerd  Pasal  283  yang isinya sebagai berikut:  Sekalian  anak  yang dibuahi  dalam  zina      ataupun  dalam sumbang  sekali-kali  tidak  boleh  diakui kecuali terhadap yang terakhir ini apa  yang
12 Affandi, Ali. 1986. Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian . Jakarta:Bina Aksara.hlm. 40.
ditentukan  dalam  Pasal  273.  Pasal  272 KUHPerd  menyatakan  bahwa  kecuali  anak yang  dibenihi  dalam  zina  atau  sumbang tiap-tiap  anak  yang  dibuahkan  di  luar Perkawinan  dengan  kemudian  menikahnya bapak  dan  ibunya      akan      menjadi      sah apabila      kedua      orang      itu      sebelum menikah      menurut  ketentuan-ketentuan atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta nikah sendiri 13 .
Pengakuan adalah pengesahan orangtua  terhadap  anak  yang  lahir  di  luar Perkawinan  dan  pengesahan  ini  hanya dapat dilakukan dengan ketentuan KUHPerd Pasal 272, sedangkan pengakuannya    diatur    dalam    Pasal    281 KUHPerd      dapat  dilakukan  dengan  cara sebagai berikut 14 :
1.   Dicantumkan dalam akta kelahiran si anak
2.   Dalam akta Perkawinan orangtuanya (kalau kemudian orangtuanya menikah)
3.   Dalam akta yang dibuat oleh Pegawai
Catatan Sipil dan kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta  tadi
4.   Dalam akta otentik lain
5.   Setiap  orang  yang  berkepentingan dapat  menuntut  supaya pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran si anak.
13 Ibid, hlm 68
14 R. Subekti dan Tirtosudibio, op.cit hlm 69
6. KetentuanPasal 272 KUHPerd menyatakan  bahwa  anak  luar  nikah yang  dapat  diakui  oleh  orang  tuanya adalah  anak  yang  lahir  dari  seorang ibu  yang  dibenihi  oleh  seorang  laki- laki  yang  tidak  terikat  Perkawinan. Akan  tetapi,  bila  si  laki-laki  terikat Perkawinan,   maka si anak tidak dapat diakui dan hanya mempunyai hubungan  hukum  dengan  ibu  yang melahirkannya saja.
7.   Sehubungan  dengan     kewarisan  anak luar nikah yang bapak dan ibunyatidak  boleh  menikah  karena dekatnya hubungan darah (anak sumbang),  dan  anak  hasil  perzinahan tidak  ada  kemungkinan  untuk  diakui oleh  bapak  atau  ibunya.    Anak  seperti ini tidak berhak atas harta warisan dari orang  tuanya,  anak  tersebut  hanya berhak  mendapatkan  biaya  hidupnya saja. Anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan orangtua yang mengakuinya(Pasal 872 KUHPerd).
8.    Anak  luar  nikah  dapat  disahkan dengan  Perkawinan  orangtuanya  atau dengan  surat  pengesahan  maka  jika pengesahan  karena  Perkawinan  maka status  anak  sama  dengan  anak  yang lahir  dari  Perkawinan  sah.    Ini  artinya ia  berhak  penuh  atas  warisan  dari peninggalan  orangtuanya  seperti  yang
disebutkan  dalam  Pasal  916  KUPerd yang  isinya  sebagai  berikut:  “Bagian mutlak  anak  luar  nikah  yang  telah diakui  dengan    sah  adalah  setengah dari    bagian    yang    menurut    undang- undang    sedianya  harus  diwarisinya dalam pewarisan karena kematian”.
9.    Status anak luar nikah dalam hal
pewarisan menurut KUHPerd sebagai berikut:
a.  Jika    salah    seorang    keluarga sedarah  tersebut  meninggal  dunia dengan  tidak  meninggalkan  sanak saudara dalam derajat yang mengizinkan  kewarisan,  maupun suami  isteri  yang  hidup  lebih  lama maka  si  anak  luar  nikah  berhak menuntut  warisan  untuk  dirinya sendiri  dengan  mengesampingkan negara.
b.  Jika    pengesahan  dilakukan  dengan surat  pengesahan  maka  pewarisan tidak  boleh  merugikan  anak-anak sah sebelum pengesahan itu dilakukan.  Dengan penjelasan pasal tersebut    dapat    dikatakan    bahwa status    anak    luar    nikah    dapat berubah  menjadi  anak  sah  apabila kedua orangtuanya mengakui sepanjang kedua  orang tuanya  tidak terdapat larangan menikah
menurut  KUHPerd  Pasal  283  yo Pasal 273.
Kesimpulannya  adalah  KUHPerdata adalah  sistem  hukum  tertulis  yang  lengkap dalam  hal  perlindungan  hukum  anak dalam  pengakuan  akan  hak-hak  anak seperti  pengakuan  akan  status  anak  luar nikah,  kecuali  untuk  anak  zina  dan  anak sumbang  yang  dapat  dilakukan  pengakuan oleh  orang  tuanya  atas  izin  dari  presiden. Anak-anak  tetap  mendapatkan  waris  bagi anak luar nikah yang diakui oleh orangtuanya  dan  bagi  anak  zina  yang mendapat  pengakuan  dari  orangtuanya mendapatkan  harta  hibah  atau  hadiah. Peraturan  KUHPerd  ini  tidak  berlaku  bagi umat  Islam,  kecuali  mereka  menundukkan diri ke dalam KUH Perdata.
3.  Hak  anak  dalam  Undang-Undang Perkawinan  (UUP)  dan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)Implementasi  Perlindungan Anak  menurut  Pasal  42  UUP  dan  Pasal 100  KHI anak dikelompokkan menjadi  dua golongan  yaitu  anak  sah  dan  anak  tidak sah.  Anak sah adalah anak  yang  dilahirkan dalam  atau  sebagai  akibat  dari  perkawinan yang  sah,  anak  tidak  sah adalah  anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak  sah. Seperti diuraikan diatas konsep perkawinan sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan
secara  agama  dan  dilakukan  dan  diawasi goleh  PPN  dan  dicatatkan  di  KUA. Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal  jangka waktu  kehamilan  sebagai pembuktian  anak  sah  dan  anak  tidak  sah seperti  yang  dikenal  dalam  Islam  dan KUHPerd.  Akan  tetapi  diatur  tentang adanya  penyangkalan  atas  sahnya  seorang anak oleh suami, bila ia dapat membuktikan  bahwa  istrinya  telah  berbuat zina  dan  anak tersebut    merupakan    anak hasil    perzinahan    tersebut 15 .
Lembaga yang memproses penyangkalan  tersebut  adalah  pengadilan dengan  mewajibkan  yang  bersangkutan mengucapkan sumpah.
Dalam  perjalanan  waktu  anak  dari perkawinan sirri  yang para pihak beragama Islam  dapat  dimintakan  pengesahannya melalui  pengadilan,      sepanjang  dapat dibuktikan  oleh  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Sesuai  isi  Pasal  43  (baru)  UUP. Sedangkan dalam KHI anak dari perkawinan sirri tidak mendapat perlindungan  hukum.  Berbeda  dengan  isi Pasal  43    UUP  yang  telah  diubah,  aturan perlindungan  anak  dalam  KHI  belum berubah.  KHI  masih  produk  lama  yang berpegang  pada  Pasal  43  (lama)  bahwa anak dari perkawinan sirri hanya
15 Ridwan Syahrani, Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta:Rieneka Cipta, 2000,   hlm.  5
mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya.
Kesimpulannya  adalah  UUP  dan  KHI sejalan yaitu tidak melindungi hak keperdataan  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  tidak  dicatat.  Anak  hanya punya hubungan keperdataan  dengan ibunya (Pasal 43  UUP lama), kecuali dapat dibuktikan  dengan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi (Pasal 43 UUP baru).

## Kesimpulan
Dari  dua  sistem  hukum  tersebut yaitu  hukum  Islam  dan  hukum  Indonesia maka  perlindungan  anak  pada  perkawinan sirri  hanya  berlaku  untuk  masyarakat beragama      Islam  sepanjang  mereka  mau mentaatinya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara lengkap memberikan perlindungan  hukum  pada  anak  yang  lahir pada  perkawinan  sirri.  Hanay  saja  orang beragama  Islam  tidak  bisa  menggunakan KUHPerdata  karena  alasan  penundukan hukum.  KUHPerdata  hanya  berlaku  untuk orang  non  islam  dan  juga  mereka  yang menundukkan  diri  kepadanya.  Undang- Undang    Perkawinan    Pasal    43    sudah direvisi      melalui      putusan      MK      No 46/PU-VIII/2010, tetapi belum bisa diterapkan.  Masih  perlu  waktu  agar  anak yang  lahir  dari  perkawinan      sah      secara agama   Islam (sirri), tapi   tidak   dicatat
untuk    mendapatkan  perlindungan  hukum dari negara.

## Daftar Pustaka

## Alqur‟an dan terjemahnya
Sabrie, M.  Zuffran  ,  1998, Analisa Hukum  Islam    Tentang  Anak  Luar Nikah. Jakarta  : Departemen Agama Rl,
Thalib,    Mohammad,  (Trans)  Sayyid
Sabiq, 1980, Fikih Sunnah 8, Bandung, PT. Alma'arif, Cet. 15. Subekti dan Tjitrosudibio, 2001 .KUHPerdata dengan
tambahan    UU    Agraria  dan  UU Perkawinan .Jakarta:Pradnya
Paramitha.
Syahrani, Ridwan, 2000, Hukum Perkawinan Nasional ,
Jakarta:Rieneka Cipta,
Suteki,  2009, Reformasi  Politik  Hukum Hak Atas Air Pro rakya, Jawa Timur, Surya   Pena Gemilang.
Gosita,    Arief  ,  1993, Masalah  Korban Kejahatan (kumpulan karangan), Jakarta:Akademik Presindo. Jurnal/majalah/tesis
Bintania,    Aris, Hak    Dan    Kedudukan Anak    Dalam    Keluarga    Dan Setelah   Terjadinya
Perceraian, Majalah Hukum Islam Vol.VIII No.2 Desember 2008.
Masruri,  2005. Hak  perlindungan  anak dalam perspektif Islam .
Semarang:IAIN Walisongo.
Tesis S2
Wagianto,  2008. Perlindungan  hukum terhadap  anak  hasil  Perkawinan Mut‟ah  dan  Sirri  dalam  Perspektif
Politik  Hukum. Semarang:  Disertasi, Undip, 2008 Zein, Satria  Effendi, Makna,  Urgensi  dan Kedudukan  Nasab  dalam  Perspektif Hukum Keluarga Islam,
(Artikel        Jurnal        Mimbar Hukum,        Jakarta,        AI-Hikmah dan  DITBINBAPERA  Islam  No.  42 Tahun X 1999), 1999.
Undang-Undang:
UUPA No. 35 Tahun 2014 jo  No. 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak Dan penjelasannya.
UU No. 23 Tahun 2002 jo UU Perlindungan  Anak      No.  35  tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak