Iltizam Journal of Shariah Economic Research Vol. 6, No.1 (2022) June 2022, pp. 131-144 E-ISSN:2598-2540 P-ISSN:2598-2222

## Pengaruh PAD, DAK Dan DBH Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung Di Kabupaten Merangin
Selamet Edi Sucipto
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YA Bangko, 96selamet@gmail.com ail

## ABSTRACT
The purpose of this research is 1) To analyze the effect of PAD, DAK and DBH on Direct Expenditure in Merangin District during 2001-2015. 2) To analyze the effect of PAD, DAK, and DBH on Economic Growth through Direct Spending in Merangin District during 2001-2015. Based on result of research by using path analysis and using multiple linier regression analysis, using 2 (two) equation that is 1) Influence  of  PAD,  DAK  and  DBH  to  Direct  Shopping.  2)  Effect  of  PAD,  DAK,  DBH  and  Direct Spending on Economic Growth. From the result of path analysis for the first equation that has been done, it can be concluded that able to influence direct expenditure is DAK variable, while PAD and DBH have no effect to direct expenditure. DAK has a positive influence on direct expenditure. Direct DAK can have a big and positive impact on direct expenditure, whereas if the indirect effect of DAK on direct expenditure through  PAD  and  DBH  can  have  a  positive  effect  but  the  effect  is  more  keil  compared  to  the  direct influence of DAK on direct expenditure in Merangin District. From result of path analysis for second equation which have been done hence can be drawn conclusion able to influence economic growth through direct expenditure is variable of DAK and DBH, while PAD has no effect to economic growth. DAK, DBH and direct expenditure have a positive influence on economic growth. Direct DAK, DBH and direct expenditures have a big and positive impact on economic growth, while the indirect effect of DAK and DBH on economic growth through direct expenditure is less than direct influence of DAK and DBH on economic growth.
Keyword: PAD, DAK, DBH, Direct Spending and Economic Growth.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  menjadi  Pembangunan  nasional  adalah  tolak  ukur kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  suatu  Negara.  Semakin  besar  tingkat  pembangunan suatu  Negara  mengindikasikan  Negara  tersebut  semakin  maju  dan  berkembang.  Konteks pembangunan nasional merupakan salah satu aspek yang masuk dalam teori makro ekonomi. Tinggi  rendah  angka  pembangunan  dilihat  dari  trend  pertumbuhan  ekonomi  tiap  tahun. Pertumbuhan  ekonomi  meliputi  segenap  aktivitas  produksi  barang  dan  jasa  dalam  periode tertentu  dan  menentukan  angka  pendapatan  nasional  suatu  Negara  serta  kesejahteraan masyarakatnya (Putro, 2010). Indonesia dalam lingkup yang lebih spesifik merupakan Negara kepulauan  yang  terdiri  dari  banyak  daerah.  Salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang baik adalah Provinsi Jambi. Provinsi Jambi adalah salah
satu  daerah  dengan  sektor  pertambangan  dan  penggalian  sebagai  tulang  punggung  utama dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.
Pertumbuhan  ekonomi  daerah  dapat  dikalkulasi  serta  diprediksikan  melaui  besaran angka yang tercantum dalam Tabel produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB diartikan sebagai  totalitas  dari  akumulasi  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  daerah  pada  siklus perekonomiannya.  PDRB  atas  dasar  harga  konstan  dijadikan  acuan  dalam  mengkalkulasi angka pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pemerintah daerah memacu angka pertumbuhan ekonomi  dengan memaksimalkan pemberdayaan segenap sumber daya potensial yang ada, serta membuka peluang kerja sama pada masyarakat (sebagai investor dan/atau pekerja) guna memperluas kesempatan kerja. Pembangunan asset tetap di bidang infrastruktur, jalan raya, airport, transit, sistem saluran air, dan lainnya sarana publik lainnya sangat berkontribusi besar terhadap  tingkat  produktivitas.  Tingkat  pertumbuhan  PDRB  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi periode 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

## Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Jambi (2011-2014)
Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 Rata-rata Kerinci 6,21 7,51 6,34 9,63 7,42 Merangin 7,25 6,37 6,49 6,95 6,77 Sarolangun 9,67 9,93 9,04 8,86 9,38 Batang Hari 9,54 8,35 6,43 8,02 8,09 Muaro Jambi 8,41 7,23 7,11 8,23 7,75 Tanjung Jabung Timur 7,36 2,78 4,44 5,92 5,13 Tanjung Jabung Barat 7,64 4,95 5,78 6,51 6,22 Tebo 9,07 7,71 7,33 9,28 8,35 Bungo 9,74 9,65 9,44 6,35 8,80 Kota Jambi 7,79 7,63 8,27 6,64 7,58 Kota Sungai Penuh 6,86 7,09 7,81 6,35 7,03 Rata-rata 8,14 7,20 7,13 7,52 7,50

## Sumber : BPS Propinsi Jambi
Berdasarkan tabel 1. diatas, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi selama tahun 2011 sampai tahun 2014 yang tertinggi tercatat pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,14 persen. Dilihat dari  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  dari  tahun  2011-2014  adalah  sebesar  7,50  persen. Sedangkan kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya terbesar terjadi pada kabupaten Sarolangun  dengan  rata-rata  pertumbuhan  ekonominya  sebesar  9,38  persen.  Kabupaten merangin  merupakan  salah  satu  dari  tiga  kabupaten  yang  memiliki  pertumbuhan  ekonomi terendah. Selama tahun 2011 sampai tahun 2014, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin  yaitu  6,77  persen.  Permasalahannya  adalah  sektor  terbesar  penyumbang  PDRB Kabupaten  Merangin  berasal  dari  sektor  pertambangan  dan  penggalian,  sektor  ini  menjadi penyumbang  besarnya  sektor  pertambangan  dan  penggalian  di  Provinsi  Jambi.  Seharusnya pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Merangin  mampu  untuk  lebih  unggul  dibanding pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
Kebijakan  otonomi  daerah  membutuhkan  modal  yang  besar  guna  merealisasikan pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah dalam konteks pertumbuhan
ekonomi  berfokus pada anggaran belanja modal. Belanja modal sebagai bagian dari  belanja yang  dilakukan  oleh  daerah.  Anggaran  belanja  modal  adalah  satu  kesatuan  elemen  belanja yang  terkandung  di  dalam  belanja  langsung.  Belanja  langsung  adalah  salah  satu  dari  dua bagian utama belanja daerah selain belanja tidak langsung. Perbedaan belanja langsung dan belanja modal terletak pada luas lingkupnya, di mana belanja langsung mencakup aspek yang lebih luas, sedangkan belanja modal lebih sempit.
Belanja  langsung  terdiri  dari  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa,  dan  belanja modal.  Belanja  modal  adalah  bagian  belanja  langsung  yang  berkontribusi  besar  pada pertumbuhan ekonomi, karena secara spesifik berfokus pada pembangunan aset tetap. Aset tetap  merupakan  kekayaan  pemerintah  daerah  yang  akan  memiliki  umur  ekonomis  jangka panjang dengan asumsi akan memberikan pendapatan di masa yang akan datang. Penelitian Yovita  (2011)  membuktikan  bahwa  PDRB  mampu  memengaruhi  belanja  langsung  secara positif.  Selanjutnya  Sumarthini  dan  Yasa  (2015)  menyatakan  PAD  terbukti  memengaruhi pertumbuhan  ekonomi  melalui  belanja  modal.  Untuk  melihat  proporsi  belanja  langsung Kabupaten Merangin dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi dapat kita lihat melalui tabel proporsi realisasi belanja langsung periode 2013-2014 dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut.
Tabel 2.    Proporsi Realisasi Belanja Langsung di Kab/Kota di Prov Jambi Tahun 2013-2014
Kabupaten/Kota 2013 2014 Rata-rata Proporsi (%) Realisasi (Rp.000.000) Proporsi (%) Realisasi (Rp.000.000) Proporsi (%) Kota Jambi 476.068 8,75 587.999 9,76 9,26 Kota Sungai Penuh 377.990 6,95 355.839 5,91 6,43 Merangin 403.215 7,41 412.864 6,86 7,13 Kerinci 350.167 6,43 394.332 6,55 6,49 Batang Hari 423.506 7,78 508.215 8,44 8,11 Bungo 512.105 9,41 521.613 8,66 9,04 Muaro Jambi 541.297 9,95 599.570 9,96 9,95 Sarolangun 444.833 8,17 498.022 8,27 8,22 Tanjung Jabung Barat 877.412 16,12 981.190 16,29 16,21 Tanjung Jabung Timur 625.899 11,50 668.322 11,10 11,30 Tebo 409.837 7,53 493.808 8,20 7,87 Total 5.442.329 100 6.021.774 100 100

## Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2015
Dapat  kita  lihat  pada  tabel  2,  terlihat  bahwa  proporsi  belanja  langsung  Kabupaten Merangin selama tahun 2013 dan tahun 2014 termasuk proporsi terendah setelah kota sungai penuh  dan  Kabupaten  Kerinci  dibandingkan  proporsi  belanja  langsung  kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Jambi dengan proporsi belanja langsungnya hanya sebesar 7,13 persen. Kemungkinan rendahnya pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh rendahnya realisai belanja langsung di Kabuapten Merangin.
Kabupaten  Merangin  dalam  perkembangannya  terus  mengalami  peningkatan  dalam pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah kabupaten Merangin selama tahun 2011- 2014  mampu  mengalami  peningkatan  terus  menerus,  pada  tahun  2011  pendapatan  daerah Kabupaten  Merangin  sebesar  Rp  889.340.690.446,59  dan  pada  tahun  2014  mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 1.039.099 juta. Peningkatan pendapatan ini disumbang oleh peningkatan beberapa komponen pendapatan daerah, diantaranya PAD, DAK dan DBH. PAD pada tahun 2014 sebesar Rp 67.200 juta kemudian dana perimbangan berbentuk DAK sebesar Rp 49.331 juta dan dana transfer pemerintah provinsi berupa dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 85.451.  Permasalahan  yang  terjadi  di  lingkungan  pemerintah  Kabupaten  Merangin  saat  ini yaitu seiring bertambahnya anggaran belanja daerah Kabupaten Merangin namun tidak

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pendapatan dan Belanja Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  menurut  UU  No.33  Tahun  2004  adalah  pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  penerimaan  di  daerah.  Selain  itu,  sumber  penapatan daerah lainnya adalah Dana Alokasi  Khusus (DAK).  Pengertian DAK menurut PP 55/2005, Pasal 1 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional.  DAK  merupakan  transfer  dana  yang  bersifat spesifik, yaitu untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah digariskan (specific grant).
Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN  yang dialokasikan  kepada  daerah  dengan  memperhatikan  potensi  daerah penghasil   berdasarkan angka   persentase   tertentu   untuk   mendanai   kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  DanaBagi  Hasil  terdiri  dari  DBH Pajak  dan  DBH  Sumber  Daya Alam (SDA). Sedangkan Belanja  langsung  merupakan  belanja  yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Sukirno, 2015). Dalam konteks penelitian ini pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah kemampuan daya  beli  masyarakat  dan  peningkatan  PDRB  (Produk  Domestik  Regional  Bruto)  yang dipengaruhi oleh perubahan pendatan daerah yang ditinjau dari PAD, DAK dan DBH.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun  waktu  (time  series)  tahunan  dari  tahun  2001-2015.  Data  bersumber  dari  laporan Merangin  dalam  angka  dan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Dalam  proses penelitian ini, model analisis data yang digunakan adalah model analisis jalur (path analysis), sehingga  penulis  dapat  mempresentasikan  permasalahan  dalam  bentuk  gambar  dan menentukan persamaan struktural yang menyatakan hubungan antar variabel pada diagram jalur tersebut. Diagram jalur digunakan untuk menghitung pengaruh secara langsung (direct
effect) dan pengaruh tidak langsung (indirect effect) dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, pengaruh-pengaruh itu tercermin dalam apa yang disebut koefisien jalur, dimana secara  matematik  analisis  jalur  ini  mengikuti  model  struktural.  (Juliansyah,  2014).  Model analisis  jalur  (path  analysis)  juga  tetap  menggunakan  persamaan  regresi,  persamaan  dasar dapat dituliskan sebagai berikut (Gujarati, 2003):

## Y = α + X1 + X2 + X3 + εi
Kemudian,  model  analisis  diatas  dapat  diaplikasikan  berdasarkan  pada  diagram berikut:
Gambar 1. Analisis Jalur Path
Model  diagram  pada  gambar  1  diatas  menunjukkan  bahwa  X1,  X2  dan  X3  secara bersama-sama  berpengaruh secara langsung terhadap Y1  berpengaruh terhadap Y2. Model ini  menggambarkan  dua  struktur  yang  menyatakan  ada  dua  kejadian  sebab  akibat  yang akhirnya mengakibatkan satu kejadian yaitu Y2. Berdasarkan gambar 3.1. terdapat 2 persamaan struktural yaitu :
Persamaan  struktur  pertama  :Pengaruh  langsung  PAD,  DAK  dan  DBH  terhadap  Belanja Langsung di Kabupaten Merangin untuk permasalahan pertama
Y1 = α + ρy1x1X1 + ρy1x2X2+ ρy1x3X3 + ρy1εi1
Keterangan :
α = Konstanta Y1 = Belanja Langsung X1 = PAD X2 = DAK X3 = DBH
εi1 = Koefisien Pengganggu
Model persamaan menunjukkan pengaruh langsung variabel eksogen yaitu PAD (X1), DAK (X2) dan DBH (X3) terhadap variabel endogen Belanja Langsung (Y1) dengan galat ε1.
Persamaan struktur kedua : Model analisis pengaruh tidak langsung variabel eksogen PAD, DAK  dan  DBH  serta  pengaruh  langsung  Belanja  Langsung  terhadap  variabel  endogen Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Merangin untuk permasalahan kedua.

## Y2 = α + ρy2x1X1 + ρy2x2X2+ ρy2x3X3 + ρy2y1Y1 + ρy2εi2
Keterangan :
α = Konstanta Y2 = Pertumbuhan Ekonomi Y1 = Belanja Langsung X1 = PAD X2 = DAK X3 = DBH
εi2 = Koefisien Pengganggu
Model persamaan 3.3 diatas menunjukkan pengaruh secara langsung variabel eksogen PAD  (X1),  DAK  (X2),  DBH  (X3)  serta  pengaruh  secara  tidak  langsung  variabel  Belanja Langsung (Y1) terhadap variabel endogen Pertumbuhan Ekonomi (Y2) dengan galat ε2. Setelah diperoleh  koefisien  regresi  berganda,  selanjutnya  hasil  koefisien  variabel  eksogen  yang berpengaruh     terhadap  variabel  endogen  dicari   hasil  pengaruh  secara langsung  dan  tidak langsungnya.  Kemudian    koefisien  masing-masing  variabel  yang  pengaruh  secara  langsung dikali koefisien variabel pengaruh secara tidak langsung. Hasilnya perkalian dijumlahkan, agar diperoleh pengaruh secara total.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Normalitas
Hasil Uji normalitas terlihat pada Gambar  2 dan 3. mempertegas bahwa model regresi yang  diperoleh  berdistribusi  normal,  dimana  sebaran  data  berada  disekitar  garis  diagonal. Berdasarkan  pada  grafik  histogram  normal  probabiliti,  menunjukkan  bahwa  model  regresi tersebut layak dipakai dalam penelitian karena memenuhi asumsi normalitas.
Persamaan Struktural I
Persamaan Struktural II
Sumber : Data diolah (SPSS 20)
Gambar  2 dan 3. Grafik Histogram Normalitas Persamaan Struktural I dan II

## Hasil Uji Multikolonieritas
Berdasarkan hasil uji multikolonieritas persamaan struktural I di bawah, dapat dilihat bahwa  tidak  adanya  korelasi  yang  cukup  tinggi  atau  kuat  antara  sesama  variabel  bebas, dimana nilai VIF dari variabel bebas lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas  diantara  variabel  bebas.  Sedangkan  pada  Persamaan  Struktural  II,  dapat dilihat bahwa tidak adanya korelasi yang cukup tinggi atau kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari variabel bebas lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel bebas.
Tabel 3. Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas Persamaan Struktural I Variabel Tolerance VIF Keputusan Pendapatan Asli Daerah 0,287 3,562 Bebas multikolonieritas Belanja Modal 0,170 5,898 Bebas multikolonieritas Investasi 0,159 6,290 Bebas multikolonieritas Sumber : Data diolah (SPSS 20) Tabel 4. Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas Persamaan Struktural II Variabel Tolerance VIF Keputusan Pendapatan Asli Daerah 0,209 4,779 Bebas multikolonieritas Belanja Modal 0,111 9,037 Bebas multikolonieritas Investasi 0,158 6,332 Bebas multikolonieritas Kesempatan Kerja 0,104 9,632 Bebas Multikolinieritas Sumber : Data diolah (SPSS 20)

## Hasil Pengujian Hipotesis Persamaan Struktural I  dan II Analisis Korelasi Persamaan Struktural I dan II
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di bawah, maka dapat diketahui bahwa:
1. Nilai korelasi antara PAD (X1) dengan DAK (X2) mempunyai hubungan yang sangat kuat  dengan  nilai  koefisien  korelasi  sebesar  0,821  dengan  arah  positif  dan  signifikan (0,000<0,05)
2. Nilai  koefisien  antara  PAD  (X1)  dengan  DBH  (X3)  mempunyai  hubungan  yang  kuat dengan  nilai  koefisien  korelasi  sebesar  0,833  dengan  arah  positif  dan  signifikan (0,000<0,05)
3. Nilai koefisien korelasi PAD (X1) dengan Belanja Langsung (Y1) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,879 dengan arah positif dan signifikan (0,000<0,05)
4. Nilai koefisien antara DAK (X2) dengan DBH (X3) mempunyai hubungan yang sangat kuat  dengan  nilai  koefisien  korelasi  sebesar  0,903  dengan  arah  positif  dan  signifikan (0,000<0,05)
5. Nilai koefisien antara DAK (X2) dengan Belanja Langsung (Y1) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,922 dengan arah positif dan signifikan (0,000<0,05)
6. Nilai koefisien antara DBH (X3) dengan Belanja Langsung (Y1) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan nilai koefisien korelasi sebesar  0,877 dengan arah positif dan signifikan (0,000<0,05)
Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Persamaan Struktural I  dan II
PAD BM INV KK PE PAD Pearson Correlation 1 ,863 ** ,501 ,836 ** ,564 * Sig. (2-tailed) ,000 ,057 ,000 ,028 N 15 15 15 15 15 BM Pearson Correlation ,863 ** 1 ,400 ,853 ** ,699 ** Sig. (2-tailed) ,000 ,140 ,000 ,004 N 15 15 15 15 15 INV Pearson Correlation ,501 ,400 1 ,658 ** ,628 * Sig. (2-tailed) ,057 ,140 ,008 ,012 N 15 15 15 15 15 KK Pearson Correlation ,836 ** ,853 ** ,658 ** 1 ,859 ** Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,008 ,000 N 15 15 15 15 15 PE Pearson Correlation ,564 * ,699 ** ,628 * ,859 ** 1 Sig. (2-tailed) ,028 ,004 ,012 ,000 N 15 15 15 15 15
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Analisis Regresi, uji statistik F, uji statistik t Persamaan Struktural I
Secara  keseluruhan  variabel  eksogen  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap variabel endogen, dengan nilai R2 sebesar 89,6 persen. Artinya bahwa PAD, DAK dan DBH mampu  mempengaruhi  Belanja  Langsung  di  Kabupaten  Merangin  sebesar  89,6  persen  dan sisanya sebesar 10,4 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel diluar model.
Hasil  estimasi  secara  simultan  menunjukkan  bahwa  secara  bersama-sama  variabel PAD,  DAK  dan  DBH  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Langsung.  Sedangkan  hasil estimasi  secara  parsial  diketahui  DAK  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Langsung sementara  PAD  dan  DBH  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Langsung  di Kabupaten Merangin. Hasil estimasi secara parsial yang menyebutkan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja langsung tidak sependapat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Nuryanti  (2015)  bahwa  PAD  berpengaruh  signigfikan  terhadap  Belanja  Langsung, sementara hasil estimasi secara parsial yang menyebutkan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja langsung sependapat dengan hasil penelitian oleh Nuryanti (2015) bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung.
Tabel 6. Ringkasan Hasil Koefisien Jalur Persamaan Struktural I
Pengaruh Variabel Pengaruh Kausal Pengaruh Total Langsung  Tidak Langsung PAD DBH DAK terhadap Belanja Langsung 32,60 16,65 3,40 52,65
Nilai untuk koefisien PAD adalah 0,355, hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel PAD terhadap Belanja Langsung. Artinya, bila terjadi kenaikan PAD sebesar 1 persen  maka Belanja Langsung akan  meningkat sebesar 0,355 persen. Selanjutnya nilai untuk koefisien DAK adalah 0,571, hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel DAK terhadap Belanja Langsung. Artinya, bila terjadi kenaikan DAK sebesar 1 persen maka belanja Belanja  Langsung  meningkat  sebesar  0,571  persen.  Sedangkan  nilai  untuk  koefisien  DBH adalah  0,066,  hal  ini  menunjukkan  ada  pengaruh  positif  antara  DBH  terhadap  Belanja Langsung,  artinya  jika  DBH  meningkat  sebesar  1  persen  maka  Belanja  Langsung  akan meningakat sebesar 0,066 persen
.

## Gambar 4. Jalur Hubungan Kausal Persamaan Struktural I
Dari gambar 4 dapat dihitung berapa besar pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel  eksogen  terhadap  variabel  endogen.  Adapun  variabel  eksogen  yang  bisa  dihitung pengaruh langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect) dan pengaruh total (total effect) adalah variabel eksogen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen. Hasil regresi persamaan struktural I membuktikan hanya DAK yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung dengan hasil signifikansi 0,034 < 0,05.
Tabel 7. Pengaruh Kausal Persamaan Struktural I
Pengaruh Variabel Pengaruh Kausal Pengaruh Total Langsung  Tidak Langsung PAD DBH DAK terhadap Belanja Langsung 32,60 16,65 3,40 52,65
Diketahui bahwa bahwa persamaan struktural I mengandung makna bahwa besarnya kontribusi DAK yang berpengaruh secara langsung terhadap Belanja Langsung sebesar 32,60 persen, pengaruh tidak langsung DAK yang berkontribusi terhadap Belanja Langsung melalui

## PAD sebesar 16,65 persen dan melalui DBH hanya sebesar 3,40 persen, sedangkan pengaruh totalnya sebesar 52,65 persen.

## Analisis  Regresi,  uji  statistik  F,  uji  statistik  t  Persamaan  Struktural  II    Hasil  Pengujian Hipotesis Persamaan Struktural II
Berdasarkan hasil uji statistik F di Tabel 8 yang terdiri terdiri dari PAD (X1), DAK (X2), DBH (X3)  dan Belanja Langsung (Y1) sebagai variabel eksogen serta pertumbuhan ekonomi (Y2)  sebagai  variabel  endogen,  menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan  variabel  eksogen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel endogen, dengan nilai R2 sebesar 86,3 persen.  Artinya  bahwa  PAD,  DAK,  DBH  dan  Belanja  Langsung  di  Kabupaten  Merangin mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 86,3 persen dan sisanya sebesar 13,7 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel diluar model.
Hasil  estimasi  secara  simultan  menunjukkan  bahwa  secara  bersama-sama  variabel PAD,  DAK,  DBH  dan  Belanja  Langsung  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hasil estimasi secara parsial diketahui DAK, DBH dan belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Merangin.  Hasil  estimasi  secara parsial  tersebut  tidak  sependapat  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Bati (2009) bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi .
Tabel 8. Ringkasan Hasil Koefisien Jalur Persamaan Struktural II
Pengaruh  Antar Variabel Koefisien Jalur (Beta) t Sig. F Sig.  Hasil Pengujian R 2 ρy 2 € 2 PAD          PE -0,268 0,319 0,000 Ho diterima 0,863 atau 86,3% 0,137  atau 13,7% DAK          PE 0,827 0,040 Ho ditolak DBH          PE 0,677 0,044 Ho ditolak BL              PE 0,919 0,030 Ho ditolak
Sumber : Data diolah (SPSS 20)
Nilai untuk koefisien PAD adalah -0,268, hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif antara variabel PAD terhadap pertumbuhan. Artinya, bila terjadi kenaikan PAD 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar -0,268 persen, seharusnya jika PAD meningkat maka pertumbuhan ekonomi meningkat namun sebaliknya pertumbuhan ekonomi menurun. Hal ini terjadi dikarenakan PAD di Kabupaten Merangin masih sangat rendah sehingga tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya nilai untuk koefisien DAK adalah 0,827,  hal  ini  menunjukkan  adanya  pengaruh  positif  antara  variabel  DAK  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Artinya,  bila  terjadi  kenaikan  DAK  sebesar  1  persen  maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,827 persen.
Selanjutnya nilai untuk koefisien DBH adalah 0,677, hal ini menunjukkan ada pengaruh positif  antara  DBH  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  artinya  jika  DBH meningkat  sebesar  1 persen  maka  pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkat  sebesar  0,677  persen.  Sedangkan  nilai untuk  koefisien  belanja  langsung  sebesar  0,919,  hal  ini  menunjukkan  ada  pengaruh  positif
antara  belanja  langsung  dengan  pertumbuhan  ekonomi,  artinya  jika  belanja  langsung meningkat 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,270.

## Gambar 5. Jalur Hubungan Kausal Persamaan Struktural II
Dari gambar 5 dapat dihitung berapa besar pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel  eksogen  terhadap  variabel  endogen.  Adapun  variabel  eksogen  yang  bisa  dihitung pengaruh langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect) dan pengaruh total (total effect) adalah variabel eksogen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen. Hasil  regresi  persamaan  struktural  II  membuktikan  DAK,  DBH  dan  belanja  langsung  yang berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## Tabel 9. Pengaruh Kausal Persamaan Struktural II
Pengaruh Variabel Pengaruh Kausal Pengaruh Total Langsung  Tidak Langsung Belanja Langsung DAK        PE 68,39 43,39 111,78 DBH         PE 45,83 4,11 49,94 BL            PE 84,45 - 84,45

## Sumber : Data Diolah
Dari  tabel  9.  diketahui  bahwa  besarnya  kontribusi  DAK  yang  berpengaruh  secara langsung  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  68,39  persen,  sementara  pengaruh  tidak langsung DAK yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Langsung sebesar 43,39 persen, sedangkan pengaruh totalnya sebesar 111,78 persen. Selanjutnya dapat kita lihat besarnya kontribusi DBH yang berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 45,83 persen, sementara pengaruh tidak langsung DBH yang berkontribusi terhadap  pertumbuhan  ekonomi  melalui  belanja  langsung  sebesar  4,11  persen,  sedangkan
pengaruh totalnya sebesar 49,94persen. Terakhir dapat kita lihat besarnya kontribusi belanja langsung  yang  berpengaruh  secara langsung  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  84,45 persen.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Pengaruh PAD, DAK dan DBH terhadap belanja langsung di Kabupaten Merangin dapat  disimpulkan  yang  mampu  mempengaruhi    belanja  langsung  adalah  variabel  DAK, sementara  PAD  dan  DBH  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  langsung.  DAK  mempunyai pengaruh yang positif terhadap belanja langsung. Secara langsung DAK dapat memberikan pengaruh besar dan positif terhadap belanja langsung, sementara bila dilihat pengaruh secara tidak  langsung  DAK  terhadap  belanja  langsung  melalui  PAD  dan  DBH  dapat  berpengaruh positif namun pengaruhnya lebih keil dibandingkan pengaruh langsung DAK terhadap belanja langsung di Kabupaten Merangin.
2.  Pengaruh  PAD,  DAK  dan  DBH  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  melalui  belanja langsung  di  Kabupaten  Merangin  dapat  disimpulkan  yang  mampu  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung adalah variabel DAK dan DBH, sementara PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. DAK,  DBH dan belanja langsung mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  Secara langsung DAK, DBH  dan  belanja  langsung  mempunyai  pengaruh  besar  dan  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi,  sementara  bila  dilihat  pengaruh  secara  tidak  langsung  DAK  dan  DBH  terhadap pertumbuhan  ekonomi  melalui  belanja  langsung  lebih  kecil  pengaruhnya  dibandingkan pengaruh langsung DAK dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi
Penelitian  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan  menggunakan  data  sekunder. Penelitian kualitatif berpotensi bias tanpa adanya triangulasi data yang memadai. Penelitian ini telah menerapkan triangulasi data melalui pengumpulan data sekunder dari sumber yang berbeda  dan  observasi.  Penelitian  selanjutnya  perlu  mempertimbangkan  proses  triangulasi data yang lebih luas termasuk pada triangulasi metode analisis.

## Implikasi Kebijakan
Berdasarkan  hasil  analisis  selama  tahun  2001-2015  menunjukkan  bahwa  salah  satu faktor yang mempengaruhi belanja langsung di Kabupaten Merangin adalah variabel DAK, sedangkan variabel PAD dan DBH tidak memberikan pengaruh terhadap belanja langsung. Sementara pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel DAK, DBH dn belanja langsung sedangkan PAD, tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin. Hasil ini memerlukan kebijakan diantaranya sebagai berikut :
1. Untuk  meningkatkan  realisasi  belanja  langsung,  maka  pemerintah  Kabupaten Merangin  harus  mengoptimalkan  penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari  dana alokasi  khusus  (DAK)  dan  memprioritaskan  alokasi  anggaran  belanja  daerah  pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas,  serta mengembangkan sistem jaminan sosial  sesuai amanat  undang-undang,  serta  visi,  misi  dan  program  kepala  daerah  Kabupaten Merangin.
2. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah Kabupaten Merangin harus  mengoptimalkan  penerimaan  daerah  dari  pusat  yaitu  DAK  dan  DBH  serta belanja langsung agar penggunaanya tepat sasaran dan lebih memihak ke sektor publik agar peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  (2007). Seri  Bunga  Rampai  Manajmenen  Keuangan  daerah  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Abdullah  Syukriydan  Abdul  Halim  (2006).“Studi  atas  Belanja  Modal  pada  Anggaran Pemerintah  Daerah  dalam  Hubungannya  dengan  Belanja  Pemeilharaan  dan  Sumber Pendapatan’. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2No.2 Hal 17-32
Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. (2004). “ Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU )dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah”.
Andirfa,  Mulia.  2009.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja  Modal. Jurnal.  Fakultas  Ekonomi  Jurusan  Akuntansi Universitas  Syiah  Kuala Darussalam, Banda Aceh.
Bastian,  Indra.  2006. Sistem  Perencanaan  dan  Penganggaran  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
Bati. 2009. Pengaruh Belanja Modal Sebagai Komponen Belanja Langsung dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (studi kasus pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara). Skripsi FEUSU (tidak dipubliksasikan).
BPS. 2015. Jambi Dalam Angka. Jambi: Badan Pusat Statistik, Jambi.
Dajan, A, 1993. Pengantar Metode Statistik Jilid I, LP3ES, Jakarta.
DarwantodanYuliaYustikasari.  (2007).  “Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggara n Belanja Modal”. Simposium Nasional Akuntansi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol 08 No. 01. February 2007. BPFE UGM. Yogyakarta
Darise, Nurlan. 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : PT. Indeks Dumairy. 1999. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga
Gultom.  Lamria.  2012.  Analisis  Pengaruh  Komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kota  Jambi  Periode  2000-2010.  Skripsi  FE  UNJA (tidakdipublikasikan).
Halim, Abdul &Syukriy Abdullah. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.
Halim, Abdul &Syukriy Abdullah. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah:  Sebuah  Peluang  Penelitian  Anggaran  dan  Akuntansi. Jurnal  Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64.
Hari Adi,  Priyo.  2006.  ”Hubungan  Antara  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah,  Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah”. Simposium Nasional Akuntansi IX.
Hasanudin,  M.  2010.  Kajian  Ekonomi  Regional  Propinsi  Jambi  Tahun  2010.Jambi:  BI  Seksi Statistik Dan Kajian Ekonomi Moneter
Ihyaul Ulum. (2008). Akuntansi Sektor Publik. Malang: UMM Press
Kesit  Bambang  Prakosa.  (2004).  Analisis  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan pendapatan Asli Daerah (Study Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). Desember: Yogyakarta
Mahmudi.(2006). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta:Andi
Mustaqim.  2001.  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Dan  Investasi  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jambi: Fakultas Ekonomi UNJA.
Najiah,  Laeni.  2013.  Analisis  Pengaruh  PAD,  Dana  Perimbangan  dan  Belanja  Langsung terhadap PDRB di Kota Depok. Jurnal.ekonomi.pembangunan . diakses pada 23 Juli 2015
Nugroho, Bhuono, Agung. (2005). Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS, Edisi I. Yogyakarta: Andi
Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah republic Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  71  Tahun  2010  tentangStandar  Akuntansi Pemerintah
Putro, Nugroho S. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi  Umum  terhadap  Pengalokasian Anggaran  Belanja  Modal  (Studi  Kasus Pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah). Jurnal  Fakultas Ekonomi  Universitas Diponogoro
Rahmadi, Dkk. 2000.Pengaruh Perbedaan Elastisitas Penerimaan Dan elastisitas Pengeluaran Pembangunan terhadap Keterganntungan Bantuan Pembangunan Pusat (studi Kasus Daerah Tkt 1 Jambi Periode 1980-1995). Jambi: Fakultas Ekonomi UNJA.
Saragih, JuliPanglima. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.
Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
Siregar.Sofyan. 2012. Statistika Deskriptif Untuk Penelitian. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Stungkir,  Anggiat  (2009).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada pemkot/Pemkab Sumatera Utara. Juli. Medan
Supangat,  A,  2007, Statistika,  dalam  Kajian  Deskriptif,  Inferensi,  dan  Non  Parametrik .  Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
Suparmoko, 2000. Keuangan Negara Edisi 5 , BPFE, Yogyakarta.
Suparmoko,  M,  2002. Ekonomi  Publik  (untuk  Keuangan  dan  Pembangnan  Daerah ),  Andi, Yogyakarta.
Widarjono, Agus. 2009. Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya . Yogyakarta: Ekonisia
Yovita,  Farah  Marta  and    Utomo,    Dwi      Cahyo    (2011).      Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.(Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.