Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN: 2597-5234

## THE INFLUENCE OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTING IMPLEMENTATION, HUMAN RESOURCE COMPETENCE, AND GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS IN THE  SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

## PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Ayu Anjani 1 , Wahyu Dewi Hapsari 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta 1,2 ayu2000012083@webmail.uad.ac.id 1 , wahyu.hapsari@act.uad.ac.id 2

## ABSTRACT
To achieve better governance, the government is required to provide high-quality financial informatio. A high-quality financial report contains accurate financial information and is prepared in accordance with established regulations. The preparation and management of finances are influenced by several factors to ensure the production of high-quality financial reports. This  study  aims  to  analyze  the  influence  of  the implementation  of  public  sector  accounting,  human  resource  competence,  and  government  internal control systems on the quality of financial reports. The research method used is quantitative. Data were obtained  from  distributing  questionnaires,  with  the  population  in  this  study  consisting  of  23  regional government  agencies  (SKPD)  in  the  special  region  of  yogyakarta  (DIY).  The  sampling  technique  is conducted  by  means  of  purposive  sampling,  a  total  of  83  SKPD  employees  were  sampled.  The  data analysis technique is multiple linear regression using the statistical analysis method SPSS. The results of this  study  indicate  that  the  implementation  of  public  sector  acccounting  does  not  affect  the  quality  of financial  reports,human  resource  competence  has  a  positive  and  significant  impact  on  the  quality  of financial reports, and the government internal control system has a positive and significant effect on the quality of financial reports.
Keywords: Public Sector Accounting, Human Resource Competence, Government Internal Control System, Financial Reports.

## ABSTRAK
Mencapai  tata  kelola  pemerintah  yang  lebih  baik,  pemerintah  dituntut  untuk  memberikan  informasi keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan keuangan yang berisi informasi  keuangan  yang  akurat  dan  disusun  berdasarkan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Penyusunan dan  pengelolaan  keuangan  yang  baik  memiliki  faktor  yang  berpengaruh  agar  menghasilkan  laporan keuangan  yang  berkualitas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  penerapan  akuntansi sektor  publik,  kompetensi  sumber  daya  manusia,  dan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kuantitatif.  Data diperoleh  dari  penyebaran  kuesioner,  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  23  SKPD  DIY.  Teknik pemilihan  sampel  dilakukan  secara purposive sampling dan  sampel  dikumpulkan  sejumlah  83  pegawai SKPD. Teknik analisis data adalah regresi linear berganda menggunakan metode analisis statistik yaitu SPSS.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  akuntansi  sektor  publik  tidak  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  dan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  memberikan  pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Laporan Keuangan.

## PENDAHULUAN
Era  globalisasi  saat  ini  telah menjadi  hal  yang  tidak  dapat  dihindari bagi seluruh masyarakat dunia. Sebagai
salah satu bagian dari masyarakat global, indonesia  memiliki  tanggung  jawab untuk  turut  serta  dalam  mewujudkan
tata  kelola  kepemerintah  yang  baik
( Good governance ) (Azlan et al., 2015). Untuk  mewujudkan kepemerintah yang baik  ( good  governance ) membutuhkan suatu transformasi paradigma pemerintahan  yang  menganut  sistem yang serba sentralistis, artinya pemerintahan pusat mempunyai kekuasaan  dalam  menetapkan  suatu kebijakan.  Paradigma  baru  tersebut memerlukan  suatu  sistem  yang  mampu mengurangi ketergantungan atau bahkan  menghilangkan  ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah pusat,  dan  menegapkan  daerah  agar bersaing  secara  regional,  nasional maupun  internasional  (Yuniar  et  al., 2023).
Menurut Mardiasmo (2004) dalam Yuniar et al., (2023) untuk menanggapi paradigma  baru  tersebut,  pemerintah perlu  memberikan  otonomi  yang maksimal  dan  proposional  kepada daerah  dengan  adanya  penataan, distribusi dan penggunaan sumber daya nasional serta membangun keseimbangan  fiskal  antara  pusat  dan daerah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah harus  mampu  memberikan  informasi keuangan  kepada  publik,  DPRP,  dan pihak  yang  berkepentingan  dalam pemerintah daerah.
Laporan  keuangan  pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam terwujudnya  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  kepada  publik.  Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang  amanah  ( agent )  untuk bertanggung  jawab  dalam  menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan kepada pihak pemberi amanah ( principal )  seluruh  kegiatan  yang menjadi  tanggung  jawabnya  dan mempunyai kekuasaan dan wewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Bentuk pertanggungjawaban pemerintah
menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  Tahun  2010    yaitu  harus  dapat memenuhi  empat  karateristik  kualitatif laporan  keuangan  dan  setiap  tahunnya dilakukan  pemeriksaan  dan  dilakukan evaluasi  oleh  BPK  (Pemerintah,  2010). Penyusunan  laporan  keuangan  harus memenuhi  prinsip-prinsip  tepat  waktu dan  berdasarkan  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  sesuai  dengan  PP  Pasal 184  ayat  1  dan  3  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengungkapkan bahwa  laporan  keuangan  pemerintah daerah  disusun  dan  disajikan  sesuai dengan  standar  akuntansi  pemerintah yang  telah  ditetapkan  pada  peraturan pemerintah (Pemerintah, 2005).
Selain  dipengaruhi  oleh  standar akuntansi pemerintah, laporan keuangan yang  berkualitas  dipengaruhi  oleh berbagai faktor diantaranya, kompetensi sumber daya manusia, sistem
pengendalian  intern  pemerintah,  dan akuntansi  sektor  publik.  Menurut Bastian  (2014)  dalam  (Salamah,  2020) laporan keuangan pada siklus akuntansi sektor  publik  merupakan  hasil  dari proses  akuntansi  yang  berguna  dalam pengambilan  keputusan  oleh  berbagai pihak  yang  berkepentingan.  Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian  suatu  kinerja  program  dan kegiatan,  kemajuan  dalam  mencapai target  pendapatan,  kinerja  penyerapan biaya, dan kinerja keuangan.
Faktor  utama  yang  mendukung terwujudnya  kualitas  laporan  keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia sebagai inovasi dalam menciptakan strategi baru, dan kompetensi  sumber  daya  manusia berkaitan dengan pengetahuan,
keterampilan,  kemampuan  dan  sikap yang dimiliki oleh manajemen (Perrotta, 2018)  dalam  (Rahmawati  et  al.,  2022). Peneliti  lain  mengungkapkan  bahwa kompetensi  sangat  penting  sebagai penunjang  dalam  melaksanakan  tugas
untuk  kesuksesan  organisasi  (Zubaidi,
2019). Faktor selanjutnya yang mendukung tercapainya kualitas laporan keuangan  pemerintah  yaitu  sistem pengendalian  intern  pemerintah.  Sistem Pengendalian  Intern  (SPI)  memiliki manfaat  untuk  memberikan  keyakinan penuh  dalam  mencapai  efisiensi  dan efektivitas. Efektivitas dalam  SPI dapat meningkatkan  objektivitas  informasi, reliabilitas dan mencegah permasalahan yang timbul. Dengan mengimplementasi  sistem  pengendalian intern dapat mempermudah pengendalian  dan  pengawasan  kegiatan operasional  pemerintah  (Hartono  & Ramdany, 2020). Pemerintah  Daerah  DIY  telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian  13  kali  berturut-turut (DIY, 2023). Meskipun telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian  13  kali  berturut-turut, BPK mengidentifikasi tiga permasalahan dalam pengelolaan keuangan  pemerintah  daerah  istimewa yogyakarta,  pertama  berkaitan  dengan pelaksanaan  pekerjaan  pembangunan pangkalan  pendaratan  ikan  pantai gesing  diluar  tahun  anggaran  dan realisasi  pembayaran  yang  melebihi progres  fisik  pekerjaan.  Dengan  kata lain,  belanja  modal  Pemda  DIY  untuk pembangunan PPI pantai gesing sebesar Rp108,6  miliar  melebihi  90%  dari jumlah  realisasi  fisik  pada  neraca tanggal  31  Desember  2022  atau  sekitar Rp97,8  miliar,  salah  satu  material  on site  yang  belum  terpasang  sebesar Rp9,98  miliar  dari  hasil  perhitungan,
permasalahan selanjutnya yaitu berkaitan  dengan  penentuan  besar tunjangan  perumahan  kepada  pejabat dan  anggota  DPRD  yang  tidak memenuhi ketepatan rekapitulasi berbasis  penilaian,  dan  permasalahan terakhir  terkait  penyediaan  sembako
senilai  Rp4,57  miliar  yang  tidak dilakukan  BPBD  dengan  tertib  di  masa pandemi covid-19 (Jogja, 2023).
Selain itu terdapat fenomena yang didapatkan  yaitu  permasalahan  yang berkaitan  dengan  kompetensi  sumber daya  manusia  yang  sampai  saat  ini menjadi rintangan bagi pegawai pemerintah  daerah  DIY.  Permasalahan yang  terjadi  yaitu  masih  kurangnya keterampilan  dan  pelatihan  pegawai dalam  penyusunan  laporan  keuangan. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka  peneliti  mengangkat  beberapa faktor  untuk  menganalisis  pengaruh penerapan  akuntansi  sektor  publik, kompetensi  sumber  daya  manusia  dan sistem  pengendalian  intern  pemerintah terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah DIY.
Teori Stewardship
Teori
stewardship mendeskripsikan  terkait  situasi  dimana manajemen  tidak  terfokus  pada  tujuan individu  tetapi  lebih  mendorong  pada konsep  kebersamaan  untuk  mencapai sasaran utama organisasi demi kepentingan  bersama  (Donaldson  & Davis, 1991). Teori stewardship berkaitan  dengan  penerapan  akuntansi sektor  publik  dan  sistem  pengendalian intern pemerintah, yaitu mengoptimalkan tujuan organisasi dengan  menghasilkan  sebuah  laporan keuangan  yang  berkualitas  melalui penerapan  akuntansi  sektor  publik  dan sistem  pengendalian  intern  pemerintah yang lebih baik.
Teori Resource Based Teori resource based adalah  teori yang  menguraikan  dan  menjelaskan suatu  kerangka  kerja  yang  meliputi aspek-aspek suatu entitas yang
didasarkan  pada  keunggulan  kompetitif dan  kinerja  keuangan  (Barney  et  al., 2011).  Teori  tersebut  berkaitan  dengan
kompetensi  sumber  daya  manusia, dengan  adanya  sumber  daya  manusia yang  memiliki  kompeten  serta  keahlian penuh akan mampu meningkatkan suatu kinerja  dan  menghasilkan  sebuah informasi keuangan yang berkualitas.
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik merupakan perangkat informasi akuntansi bagi instansi pemerintah yang digunakan  dalam  proses  pengendalian manajemen  mulai  dari  perencanaan strategis, pembuatan program,
penganggaran,  evaluasi  kinerja,  dan pelaporan  kinerja  maupun  perangkat informasi  bagi  publik.  Pada  instansi pemerintahan,  keberadaan  informasi akuntansi membantu dalam menentukan biaya  pelayanan  ( cost of services )  yang diberikan  kepada  publik/umum,  dan keberadaan  informasi  akuntansi  juga membantu  untuk  menentukan  indikator kinerja  ( perfomance  indicator )  yang menjadi  landasan  indikator  penilaian kinerja  (Mardiasmo,  2018).  Terdapat  2 tujuan Akuntansi sektor publik:
1. Mampu  memberikan  informasi  yang penting  untuk  penyusunan  keuangan secara  akurat,  cepat,  dan  efisien berdasarkan tugas dan bagian sumber daya  yang  diberikan  kepercayaan terhadap kelompok lembaga.
2. Mampu  memberikan  keterangan yang  mungkin  untuk  pengelola dalam  menyampaikan  pelaksanaan sebuah kewajiban dengan pengelolaan secara akurat, cepat dan efektif  berdasarkan  metode  dan pemanfaatan  sumber  daya  yang menjadi haknya.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi sumber daya manusia merupakan  sebuah  keunggulan  yang dimiliki  karyawan  dalam  menjalankan tugas atau wewengnya untuk mewujudkan suatu tujuan yang
diharapkan  secara  efisiensi  dan  efektif (Zubaidi  et  al.,  2019).  Kompetensi adalah  sebuah  keunggulan  dalam menjalankan  kewajiban  atau  aktivitas dengan  mendasari  pengetahuan,  sikap, dan keterampilan yang menjadi karateristik  setiap  individu  (Wibowo, 2014) dalam (Animah et al., 2020). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 menyatakan  bahwa  SPI  adalah  proses yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh pegawai  untuk  memberikan  keyakinan memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan.  Sistem  pengendalian  intern pemerintah  (SPIP)  adalah  sistem  yang diselenggarakan  secara  menyeluruh dilingkungan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  (Pemerintah,  2008). SPIP  terdiri  mencakup  beberapa  unsur yaitu:
a. Lingkungan pengendalian
b. Penilaian risiko
c. Kegiatan pengendalian
d. Informasi dan komunikasi
e. Pemantauan pengendalian intern Kualitas Laporan Keuangan Laporan keuangan yang berkualitas merupakan penyajian informasi keuangan yang akurat mengenai  posisi  keuangan  dan  kinerja perusahaan.  Informasi  tersebut  sangat bermanfaat  sebagai  subjek  evaluasi masa  lalu  dan  masa  depan.  Semakin transparan  informasi  yang  disampaikan oleh  data  keuangan  dalam  menyajikan informasi  yang  tepat,  semakin  kualitas laporan  keuangan  (Ridzal  et  al.,  2022).
Untuk  mewujudkan  laporan  keuangan yang  berkualitas,  instansi  pemerintah wajib  memenuhi  karateristik  kualitatif laporan  keuangan  yaitu  relevan,  andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pengaruh penerapan akuntansi sektor  publik  terhadap  kualitas laporan keuangan Akuntansi  sektor  publik  adalah proses  mengidentifikasi,  mengukur, mencatat,  dan  melaporkan  transaksi- transaksi keuangan suatu entitas pemerintah  daerah  guna  pengambilan keputusan  ekonomi  yang  bermanfaat bagi pihak eksternal (Dwi, 2015) dalam (Ristiana,  2022).  Penelitian  yang dilakukan  (Novandalina  &  Ernawati, 2020)  menyatakan  bahwa  penerapan akuntansi  sektor  publik  berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan,  hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin  tinggi    penerapan  ASP  maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan.  Penelitian  yang  dilakukan oleh  (Ristiana,  2022)  dan  (Puspitasari, 2015)  menyatakan  bahwa  penerapan akuntansi sektor publik tidak
berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan.
H " :  Penerapan  akuntansi  sektor  publik berpengaruh  positif  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah istimewa yogyakarta.
Pengaruh  kompetensi  sumber  daya manusia  terhadap  kualitas  laporan keuangan
Sumber  daya  manusia  merupakan faktor  penting  dalam  menghasilkan sebuah  informasi  keuangan  yang berkualitas.  SDM  yang  bertanggung jawab  dalam  menghasilkan  laporan keuangan  perlu  mempunyai  keahlian penuh dan mempertahankan keahliannya  guna    menjaga  kualitas
laporan keuangan (Hartono & Ramdany, 2020).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Pujanira  (2017)  dan  (Rahmawati  et  al., 2022) menyimpulkan bahwa kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh  positif  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin  baik  kompetensi  sumber  daya manusia  maka  semakin  baik  kualitas laporan keuangan. Pada penelitian yang dilakukan  oleh  Animah  et  al.  (2020) menunjukkan  kompetensi  sumber  daya manusia  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
H # :  Kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh  positif  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah istimewa yogyakarta.
Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah  (SPIP)  terhadap  kualitas laporan keuangan
Sistem pengendalian intern pemerintah  adalah  suatu  proses  yang dipengaruhi  oleh  instansi  pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan. Semakin efektif  penerapan  intern  semakin  tinggi kualitas  pelaporan  keuangan  daerah. Laporan  keuangan  yang  dihasilkan dapat memenuhi karakteristik relevansi, keandalan,  dapat  dibandingkan  dan dipahami (Fatmala & Salisa, 2017).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Kuntadi  (2022)  menyatakan  bahwa sistem  pengendalian  intern  pemerintah (SPIP)  berpengaruh  terhadap  laporan keuangan, hal ini menyimpulkan bahwa penerapan  sistem  pengendalian  intern pemerintah  (SPIP)  yang  baik  akan mempermudah suatu proses perwujudan bagi  pemerintah,  sehingga  mampu menghasilkan sebuah informasi keuangan  yang  berkualitas.  Pada penelitian Agustiawan (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah
memiliki  pengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan. Pada penelitian yang dilakukan  Winarni  et  al.  (2020) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian  intern  pemerintah  (SPIP)
tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
H $ :  Sistem  pengendalian  intern pemerintah berpengaruh positif
terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah istimewa yogyakarta.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian Jenis  penelitian  ini  merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Indriantoro (2014) penelitian kuantitatif adalah  penelitian  yang  menekankan pada  pengujian  teori  dengan  mengukur variabel  penelitian  secara  numerik  dan menganalisis  data  statistik  dengan tujuan untuk menguji hipotesis.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  pegawai  yang  bekerja  pada satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)
pemerintah daerah DIY. Teknik pemilihan  sampel  pada  menggunakan metode purposive . Purposive  sampling merupakan  teknik  dari  sumber  yang sengaja  dipilih  berdasarkan  kriteria yang  telah  ditetapkan  peneliti  (sekaran, 2003)  dalam  (Marda,  2013).  Kriteria responden  dalam  penelitian  ini  adalah pegawai  yang  melaksanakan  fungsi akuntansi  dan  pelaporan/staf  bagian keuangan  yang  berjumlah  23  SKPD. Sampel  dalam  penelitian  ini  sejumlah 83 pegawai.

## Jenis Data dan Sumber Data
Jenis  data  pada  penelitian  ini adalah  data  primer  (Wardiwiyono, 2012). Data primer diperoleh dari survei kuesioner  yang  diambil  dari  penelitian terdahulu.  Sumber  data  dari  penelitian ini  adalah  kasubag,  pegawai  bagian
pengelola akuntansi, pengadministrasian keuangan, bendahara,  dan  verifikator  data  laporan keuangan  pada  SKPD  daerah  istimewa yogyakarta.

## Teknik Pengumpulan
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melakukan penyebaran kuesioner ( Hidayatulloh & Fikrianoor, 2023; Aisa, 2021; Ariesanti, 2018;    Fikrianoor  et  al.,  2021;
Fachrudin  &  Sholihin,  2021;  Putra, 2017;  Sarazwati  &  Amalia,  2017; Sukesi  et  al.,  2023;  Munandar  & Hidayatullah, 2019;  Safitri & Winarso, 2019;  Sari  &  Hidayatulloh,  2019; Ahmad  &  Rusdianto,  2018,  2020). Kuesioner  tersebut  disebarkan  kepada 23 SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian  kuesioner  tersebut  diukur menggunakan skala likert .
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Uji kualitas data Uji validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk mengukur  sah  atau  tidaknya  suatu kuesioner yang digunakan. Uji validitas digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu membandingkan  nilai  r  table  dengan  r hitung untuk degree of freedom (df)n-2, n adalah jumlah seluruh kuesioner yang digunakan.  Kuesioner  dikatakan  valid apabila  nilai  r  table  lebih  kecil  dari  r hitung.
Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Pertanyaan r Tabel r Hitung Keterangan Akuntansi Sektor Publik 1 2 3 4 5 0.2159 0.777
0.686 0.598 0.737 0.808 Valid Kompetensi Sumber Daya Manusia 1 2 3 4 5 6
7 8 0.2159 0.757
0.788 0.746 0.527 0.709
0.443 0.743
0.450 Valid Sistem Pengendalian Intern 1 2 3 0.892 0.910 0.863
Pemerintah 4 5 6 7 8 9 10 11 0.2159 0.833 0.856 0.885 0.870 0.878 0.836 0.866 0.875 Valid
Kualitas Laporan Keuangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0.2159 0.705 0.771 0.723 0.769 0.803 0.332 0.818 0.861 0.800
0.869 0.826 0.861 0.717
0.246 Valid
Sumber: Data Primer, diolah (2024) Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa variabel akuntansi sektor publik, kompetensi  sumber  daya  manusia,  dan sistem  pengendalian  intern  pemerintah terhadap  kualitas  laporan  keuangan yang memiliki nilai r hitung lebih besar dari r  tabel. Artinya seluruh pertanyaan dalam  kuesioner  dinyatakan  sah  atau valid.

## Uji Reliabilitas
Uji  Reliabilitas  bertujuan  untuk mengukur  suatu  instrumen  agar  dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. Kuesioner  dikatakan  reliabel  jika cronbach’salpha <  0,60.  Tabel  berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas.
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s alpha Nilai Kritis Keterangan Akuntansi Sektor Publik 0,722 0,60 Reliabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 0,733 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,906 Kualitas Laporan Keuangan 0,875
Sumber: Data Primer, diolah (2024) Hasil  pada  uji  realibilitas terdapat  masing-masing  pertanyaan sebagai  pengukur  variabel  penelitian pada  tabel  2  menunjukkan  bahwa masing-masing  pertanyaan  memiliki Cronbach  Alpha >  0,60.  Berdasarkan hasil  uji  reliabilitas,  dapat  disimpulkan bahw kuesioner yang digunakan  dalam penelitian ini reliabel.

## Analisis regresi linear berganda
Uji asumsi klasik Uji normalitas ji  normalitas  digunakan  untuk mengukur  model  regresi,  variabel dependen  dan  variabel  independen  atau keduanya  mempunyai  distribusi  normal atau  tidak.  Data  dikatakan  normal apabila  nilai  signifikansinya  >  0,05.
Berdasarkan  analisis  statistik,  hasil  uji normalitas variabel independen
terhadap  variabel  variabel  dependent tercantum dalam tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
Hasil  uji  normalitas  pada  tabel  3 menunjukkan  bahwa  nilai  Asymp.  Sig (2-tailed)  adalah  0,940.  Nilai  tersebut lebih  besar  dari  0,05.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  data  berdistribusi normal.

## Uji multikolinearitas
Uji  Multikolinearitas  adalah suatu  keadaan  terdapat  hubungan  atau korelasi  linear  yang  sempurna  antara variabel-variabel  independen  dalam suatu  model  regresi.  Untuk  menguji multikolinearitas  yaitu  melihat  nilai Variance Inflation Factor (VIF)  <  0,10 dan  nilai tolerance  value >  0,1,  maka tidak terdapat multikolinearitas.
Tabel  4 Hasil Uji Multikolinearitas
Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa  nilai tolerance dari  variabel independen  kurang  dari  0,10  yang artinya  tidak  ada  korelasi  antara variabel  independen.  Sedangkan  nilai VIF menujukkan bahwa semua variabel independen  memiliki  nilai  kurang  dari 10  yang  artinya  variabel  tersebut  tidak terdapat multikolinearitas.

## Uji heterokedastisitas
Uji  heterokedastisitas  merupakan ketidaksamaan  varian  residual  dari suatu  model  regresi.  Tujuan  dari  uji heterokedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan  varian  dari  residual  satu pemantauan  ke  pemantauan  lainnya. eterokedastisitas  di  uji  dengan  cara  uji park,  yaitu  mengkorelasikan  variabel independen. Jika nilai signifikan > 0,05 (alpha)  maka  model  tersebut  tidak heterokedastisitas.
Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas
Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada tabel 5 menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi masing-masing  variabel  independen lebih dari alpha 0,05. Maka
disimpulkan  bahwa  model  regresi  tidak terjadi heterokedastisitas. Uji hipotesis Analisis regresi linear berganda Analisis regresi berganda bertujuan untuk menguji dan mengetahui  pengaruh  antara  variabel independen  dengan  variabel  dependen.
Hasil  pengujian  yang  didapatkan  dari analisis sebagai berikut:
Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan tabel 6 menunjukkan hasil  dari  nilai  B  dengan  model persamaan  regresi  berganda  sebagai berikut:
Y = a + 𝑏 " 𝑋 " + 𝑏 # 𝑋 # + 𝑏 $ 𝑋 $ +  𝑒
Sehingga, 𝑌 = 1,066 + 0,437𝑋 # + 0,916𝑋 $ + 𝑒
Dapat dijelaskan nilai koefisien constant yaitu  sebesar  1,066,  sedangkan  nilai koefisien  regresi  variabel  Kompetensi Sumber Daya Manusia ( 𝑋 # ) yaitu 0,437 dan  nilai  koefisien  regresi  variabel Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah ( 𝑋 $ ) yaitu 0,916.
Uji Koefisiensi Determinasi ( 𝐑 𝟐 ) Tabel 7 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi
Berdasarkan tabel 7 menunjukkan besarnya  nilai adjusted  R  Square sebesar 0,797 atau 79,7%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel penerapan akuntansi  sektor  publik,  kompetensi sumber  daya  manusia,  dan  sistem pengendalian  intern  pemerintah  dapat menjelaskan  79,7%  terhadap  variabel kualitas  laporan  keuangan.  Sedangkan sisanya sebesar 20,3% (100% - 79,7% = 20,3%)  dijelaskan  oleh  komponen  lain yang tidak terlibat dalam penelitian ini.
Uji  Koefisiensi  Regresi  Berganda Secara Simultan (Uji F)
Tabel 8. Hasil Uji F
Pada  tabel  8  menunjukkan  hasil uji  ANOVA  atau  uji  F  dengan memperoleh nilai F sebesar 108,014 dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Maka dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan akuntansi  sektor  publik,  kompetensi sumber  daya  manusia,  dan  sistem pengendalian  intern  pemerintah  secara serentak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
Uji Parsial (Uji t) Tabel 9. Hasil Uji t
Uji  t  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  variabel  independen  secara individual  terhadap  variabel  dependen. Nilai  signifikansi  <  0,05  maka  variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

## PEMBAHASAN
Pengaruh  akuntansi  sektor  publik terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan  nilai  signifikansi  yang diperoleh  variabel  penerapan  akuntansi sektor  publik  yaitu  0,211  yang  berarti lebih  besar  dari  taraf  signifikansi sebesar  0,05  (0,211  >  0,05)  maka H " dinyatakan  penerapan  akuntansi sektor  publik  tidak  memiliki  pengaruh secara  parsial  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  daerah
istimewa yogyakarta. Hal ini menunjukkan  hipotesis  pertama  tidak diterima.  Artinya  penerapan  akuntansi sektor publik dalam penyusunan laporan keuangan  oleh  pemerintah  daerah  DIY belum sepenuhnya terlaksana. Menghasilkan sebuah informasi keuangan  yang  berkualitas  memiliki banyak  aspek  yang  mempengaruhi seperti  dalam  penyusunan  informasi keuangan pemerintah diwajibkan sesuai dengan  standar  akuntansi  pemerintah agar  menjadi  sebuah  laporan  keuangan yang  mencapai  prinsip  tepat  waktu  dan memenuhi karateristik laporan keuangan  yaitu  relevan,  andal,  dapat dibandingkan dan dipahami. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari  (2015)  dan  Ristiana  (2022) yang  menunjukkan  bahwa  akuntansi sektor  publik  tidak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah.
Pengaruh  kompetensi  sumber  daya manusia  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah Hasil  pengujian  hipotesis  kedua menunjukkan variabel kompetensi SDM memiliki  pengaruh  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah daerah istimewa yogyakarta dilihat dari nilai  signifikansi  yang  diperoleh  yaitu 0,000 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan  hipotesis  kedua  diterima. Artinya kompetensi SDM bagi pegawai pemerintah daerah DIY sangat berperan penting  dalam  menghasilkan  laporan keuangan  yang  berkualitas.  Sumber daya  manusia  yang  berkompeten ditentukan  dari  pengetahuan,  dan keterampilan. Adanya kompetensi SDM diwujudkan dari banyaknya pengetahuan  yang  diperoleh  dan melakukan    pelatihan-pelatihan  agar meningkatkan kemampuan serta
pengetahuan  dalam  menyusun  dan mengelola  data  keuangan,  dengan begitu  keterampilan  yang  dimiliki  akan semakin  bertambah  dan  pegawai  akan mampu menyajikan informasi keuangan yang  tepat  sehingga  laporan  yang dihasilkan  berkualitas  dan  sebagai bentuk  mendukung  terwujudnya  tujuan organisasi.
Hasil  pengujian  penelitian  ini searah  dengan  Pujanira  (2017)  dan Hartono  &  Ramdany  (2020)  yang mengungkapkan  bahwa  kompetensi sumber  daya  manusia  berpengaruh  dan signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah.
Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi yang diperoleh variabel sistem pengendalian  intern  pemerintah  yaitu 0,000 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi (0,000 < 0,05). Disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memiliki  pengaruh  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah DIY.  Hal  ini  menunjukkan  hipotesis kedua  diterima.  Artinya  implementasi sistem  pengendalian  internal  pada pemerintah daerah DIY telah terpenuhi. SPI  adalah  suatu  mekanisme  yang mengawasi  dan  mengarahkan  kegiatan di  dalam  suatu  entitas  untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rahmawati  et  al.,  2022).  Dengan penerapan  SPI  yang  efektif  maka penyusunan  dan  penyajian  informasi keuangan  oleh  entitas  lebih  transparan, akurat  serta  membantu  entitas  dalam mengantisipasi kesalahan maupun permasalahan yang akan terjadi. Hasil  uji  penelitian  ini  searah dengan  Ardianto  &  Eforis  (2019) Aziyah & Yanto (2022) dan Siahaan &
Simanjuntak  (2020)  mengatakan  sistem pengendalian intern pemerintah memiliki  pengaruh  dan  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data membuktikan bahwa uji secara silmutan pada  variabel  penerapan  akuntansi sektor  publik,  kompetensi  sumber  daya manusia,  dan  sistem  pengendalian intern  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah DIY.  Uji  secara  parsial  menunjukkan bahwa  penerapan  akuntansi  sektor publik tidak memiliki pengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  DIY,  sedangkan kompetensi  sumber  daya  manusia  dan sistem  pengendalian  intern  pemerintah memiliki pengaruh positif dan
signifikan  terhadap  kualitas  laporan keungan pemerintah daerah DIY

## Saran
Beberapa  saran  yang  dapat digunakan  sebagai  acuan  oleh  peneliti selanjutnya sebagai berikut:
1. Responden  dalam  penelitian  ini adalah  23  SKPD  Pemerintah  Daerah DIY,  disarankan  kepada  peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah populasi yang belum diteliti.
2. Peneliti  yang  berencana  melakukan penelitian  dengan  judul  yang  sama disarankan  untuk  menambah  metode penelitian dengan melakukan wawancara agar hasil yang diperoleh lebih tepat. 3. Peneliti selanjutnya yang menggunakan objek pegawai pemerintah daerah diharapkan mendampingi saat pengisian kuesioner hingga pengisian kuesioner selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
A Hidayatulloh, K. F. (2023). NORMA PRIBADI  DAN  KEPATUHAN WAJIB PAJAK: APAKAH KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH BERPERAN? Jurnal Riset Akuntansi , Vol 15 No . https://scholar.google.co.id/citatio ns?view_op=view_citation&hl=id &user=5icNPqwAAAAJ&cstart=
20&pagesize=80&citation_for_vi ew=5icNPqwAAAAJ:K3LRdlH- MEoC%0A Agustiawan, Annie Mustika Putri, Y. S.
(2021).  Pengaruh  Sumber  Daya Manusia,  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  Dan  Audit Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Accounting  and  Management Journal , 5 , 1–20. https://doi.org/https://doi.org/10.3 3086/amj.v5i2.1926 Aisa, N. N. (2021). Do financial literacy and technology affect intention to invest in the capital market in the early pandemic period. Journal of
Accounting  and  Investment , Vol. 23 No . https://download.garuda.kemdikb ud.go.id/article.php?article=23581
82&val=8104&title=Do  Financial Literacy  and  Technology  Affect Intention  to  Invest  in  the  Capital Market  in  the  Early  Pandemic Period%0A
Alia Ariesanti, Eko Ganis Sukoharsono, Gugus  Irianto,  E.  S.  (2018). Practice  of  Sustainability  on Higher Education . https://www.researchgate.net/prof ile/Alia-
Ariesanti/publication/327202524_ Practice_of_Sustainability_in_Hig her_Education/links/60596cd1299 bf17367609e53/Practice-of- Sustainability-in-Higher-
Education.pdf%0A Animah,  Suryantara,  A.  B.,  &  Astuti Widia.  (2020).  Vol.  5,  No.  1, Oktober 2020. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia  Dan  Sistem  Informasi Akuntansi  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan , 5 (1), 99–109. Ardianto  Rama,  &  Eforis  Chermian. (2019). Pengaruh Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah, Dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah. Jurnal  Bina  Akuntansi ,
6 (1), 95–136.
Aziyah,  W.,  &  Yanto,  H.  (2022). Pengaruh  Sistem  Pengendalian Intern  dan  Komitmen  Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. Owner , 6 (1),  977– 989. https://doi.org/10.33395/owner.v6
i1.686 Azlan, M., Herwanti, T., & Pituringsih, E.  (2015).  Pengaruh  Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian  Intern  Akuntansi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Laporan  Keuangan  Daerah  Pada SKPD  Pemerintah  Kabupaten
Lom. Jurnal Akuntansi Aktual , 3 , 188–198.
Barney, J. B., Ketchen, D. J., & Wright, M. (2011). The future of resource- based  theory:  Revitalization  or decline? Journal  of  Management ,
37 (5), 1299–1315.
Cris Kuntadi, Juniarty Erika Magdalena Saragi, S. I. S. (2022).
Pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah. JIMT:  Jurnal  Ilmu  Manajemen Terapan , 3 (5). https://doi.org/https://doi.org/10.3 1933/jimt.v3i5 DIY,  H.  (2023). Berturut-Turut  DIY Raih Opini WTP Ke-13 . Jogjaprov.Go.Id. https://jogjaprov.go.id/berita/peny elenggaraan-apbd-transparan-dan- akuntabel-berurut-turut-diy-raih- opini-wtp-ke-13 Donaldson,  L.,  &  Davis,  J.  H.  (1991). Stewardship  Theory  or  Agency Theory: Journal  of  Management ,
16 (June 1991), 49–66.
Fatmala, C. U., & Salisa, N. R. (2017). Pengaruh  Pengendalian  Intern, Prinsip  Pengelolaan  Keuangan Daerah,  dan  Penerapan  Standar
Akuntansi. Accounting  Global Journal , 1 (1), 225–238. Hartono, & Ramdany. (2020). Pengaruh SAP,  Pengendalian  Intern  dan Kompetensi SDM Terhadap Kualiats Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi , 9 (1), 14–23.
Jogja,  P.  (2023). BPK  Temukan  3 Masalah  Pengelolaan  Keuangan di Pemda DIY . https://kumparan.com/pandangan- jogja/bpk-temukan-3-masalah- pengelolaan-keuangan-di-pemda- diy-20CikD1uY6p K Fikrianoor, AD Nugroho, FP Ganinda, A.  H.  (2021).  Determinants  of
Student  Interest  to  Become Entrepreneurs. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan , Vol 11 No .
https://ejournal.umm.ac.id/index.p hp/jrak/article/view/17541%0A
Kurniawan Ali Fachrudin, M. S. (2021).
Examining the mediating effect of job satisfaction on the relationship between  budgetary  participation and  organizational  citizenship behavior  in  Indonesian  higher education  …. Cogent  Business  & Management , Vol 1 (8). https://www.tandfonline.com/doi/ abs/10.1080/23311975.2021.1968 990%0A Marda,  G.  silvia.  (2013).  Pengaruh sumber daya Manusia, pemanfaatan  teknologi  informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap  keandalan  pelaporan keuangan pemerintah Kota Dumai. Journal  of  Chemical  Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. Mardiasmo.  (2018). Akuntansi  Sektor Publik (Mardia  (ed.);  Terbaru).
Andi. Nabila  Zubaidi,  Dwi  Cahyono,  A.  M. (2019).  Pengaruh  Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan  Kualitas  Laporan  Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ilmiah Akuntansi  Kesatuan , 8 (2),  137– 146. Novandalina,  A.,  &  Ernawati,  F.  Y. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntansi  Sektor  Publik  Dan Pengawasan  Internal  Terhadap Kualitass Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Jurnal STIE Semarang ,
12 (3), 26–41.
Nur  Indriantoro,  B.  S.  (2014).
Metodologi Penelitian Bisnis Untuk  Akuntansi  &  Manajemen . Fakultas  Ekonomika  &  Bisnis
UGM.
Pemerintah,  P.  (2005). PP  Pasal  184 ayat  1  dan  3  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah . Pemerintah,  P.  (2008). Peraturan
Pemerintah  (PP)  No.  60  Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . Pemerintah,  P.  (2010). Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  71  Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan . Pujanira, P. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintahan,  dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Jurnal Nominal , VI Nomor 2 (4).
Puspitasari,  S.  A.  (2015). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Standar Akuntansi Pemerintah,  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Studi Pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bantul . Putra,  U.  (2017).  Tipe  kepribadian mahasiswa terhadap minat menjadi  auditor. Jurnal  Analisis Bisnis  Ekonomi , Vol  15  No . https://scholar.google.com/citatio ns?view_op=view_citation&hl=id &user=euIyjKIAAAAJ&citation_ for_view=euIyjKIAAAAJ:u5HH
mVD_uO8C%0A Rahmawati,  E.,  Sonita,  S.,  Wahyu  Nur Kholid, A., & Sofyani, H. (2022). Kompetensi Sumber Daya Manusia  Dan  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah: Peran Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemediasi. Jurnal  Reviu  Akuntansi  Dan Keuangan , 12 (2), 330–343. Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia,
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah
Daerah Kabupaten Buton Selatan.
Owner , 6 (3), 2944–2954. https://doi.org/10.33395/owner.v6 i3.882 Ristiana, S. (2022). Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Kompetensi Aparatur, Peran Audit  Internal,  dan  Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Yogyakarta . RY  Sarazwati,  D.  A.  (2017).  Faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas  audit  intern. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , Vol 17 No . https://scholar.google.com/citatio ns?view_op=view_citation&hl=id &user=bBCzY-
kAAAAJ&citation_for_view=bB CzY-kAAAAJ:u- x6o8ySG0sC%0A Salamah, N. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik  dan  Pengawasan  Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah  (Studi  Empiris  Pada Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) Kabupaten Bogor) . Siahaan,  S.  B.,  &  Simanjuntak,  A. (2020).  Pengaruh  Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar akuntansi Pemerintahan, dan Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  Terhadap  Kualitas
Laporan  Keuangan  (Studi  Pada Badan  Pengelola  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kabupaten  Labuhan Batu). Jurnal  Manajemen , 6 (2),
129–138. Tri  Wahyuni  Sukesi,  Surahma  Asti Mulasari, Sulistyawati Sulistyawati,  Rika  Yulianti  Fitri, Herman Yuliansyah, Lu’lu Nafiati,
Fanani  Arief  Ghozali,  Fatwa Tentama, B. S. (2023). Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Ecomasjid  Pengurus  Masjid  Di Kota Yogyakarta. JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT , Vol 16 , No . https://jurnal.stikeswirahusada.ac.i d/jkm/article/view/574%0A WA  Munandar,  A.  H.  (2019). DETERMINAN  KEBUTUHAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK. ASSETS :  Jurnal  Akuntansi  Dan Pendidikan , Vol  8  No  1 .  http://e- journal.unipma.ac.id/index.php/as sets/article/view/3311%0A Wardiwiyono,  S.  (2012).  Internal control  system  for  Islamic  micro financing:  An  exploratory  study of Baitul Maal wat Tamwil in the City  of  Yogyakarta  Indonesia. International  Journal  of  Islamic and  Middle  Eastern  Finance  and Management , Vol  5  No  4 .
https://www.emerald.com/insight/ content/doi/10.1108/17538391211 282836/full/html%0A Winarni, E., Kurniasih, E. T., & Soleh, A.  (2020).  Dampak  Penerapan Good  Governance,  Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP  dan  Pemanfaatan  SIPKD Terhadap  Akuntabilitas  Publik Dan  Kualitas  Laporan  Keuangan (Pemerintah  Kota  Jambi). J-MAS
(Jurnal  Manajemen  Dan  Sains) , 5 (2), 289. https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2 .197 Y  Safitri,  B.  W.  (2019).  Faktor-faktor yang  mempengaruhi  motivasi mahasiswa  dalam  berwirausaha. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis . https://core.ac.uk/download/pdf/2
31724763.pdf%0A Y Sari, A. H. (2019). Antecedents of the Utilization of Social Media and its Impact  on  Micro  and  Small Enterprises  Performances. Jurnal Pendidikan  Ekonomi  Dan  Bisnis , Vol 7 No 2 . https://journal.unj.ac.id/unj/index. php/jpeb/article/view/11370%0A
Yuniar,  L.  S.,  Gunarsa,  A.,  Asdar,  F.,
Ralis,  G.,  Ramadhani,  A.  P.,  & Buntulabi, D. R. (2023). Pengaruh Kualitas  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Penyajian  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  pada OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi  Tengah). Owner , 7 (2),
1017–1025. Zulfikar  Ali  Ahmad,  R.  R.  (2018).  The Analysis of Amil Zakat Institution/Lembaga  Amil  Zakat (LAZ)  Accountability  toward
Public  Satisfaction  and  Trust. Muqtasid:  Jurnal  Ekonomi  Dan Perbankan  Syariah , Vol  9 , No . https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/ index.php/muqtasid/article/view/1 788%0A Zulfikar  Ali  Ahmad,  R.  R.  (2020). Impact  of  transparency  and accountability  on  trust  and intention  to  donate  cash  waqf  in Islamic  microfinance  institutions. Shirkah:  Journal  of  Economics and  Business ,
Vol  5 , No . https://www.shirkah.or.id/new- ojs/index.php/home/article/view/3 17%0A