PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 38-51 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2

## PERKEMBANGAN TEORI HUKUM DAN KEILMUWAN HUKUM SERTA RELEVANSINYA DALAM MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN
Yenny Febrianty 1 ; Mustika Mega Wijaya 2 ; Mustaqim 3 .
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jalan Pakuan No.1 Bogor 16143 Email: yenny.febrianty@unpak.ac.id 1 , mustikamega@unpak.ac.id 2 , mustaqimsh@yahoo.com 3 Naskah diterima : 25/04/2023, revisi : 25/05/2023, disetujui 20/06/2023

## Abstrak
Tujuan Penelitian ini ialah untuk memberikan pemahaman terhadap gagasan terkait paradigma hukum serta konsep yang disampaikan sejumlah pakar harus dikaji dan/atau ditelusuri  dari  kondisi  politik  maupun  sosial  kemasyarakatan  yang  melatar  belakangi dimana para ahli itu hidup. Berdasarkan hal tersebut paradigma yang dikemukakan ahli pikir  dapat  ditentukan  relevansinya  guna  memahami  konstitusi  saat  ini  yang  begitu berbeda  keadaan  maupun  struktur  sosialnya  dengan  latar  belakang  sosial  dimana paradigma itu diungkapkan oleh pakarnya. Maka dari itu pada makalah ini penulis meneliti serta  menguji  masalah  yang  dirumuskan  mengenai  perkembangan  teori  hukum  dan keilmuan hukum dari masa ke masa guna mewujudkan nilai keadilan serta konsep hukum progresif  dalam  relevansinya  mewujudkan  nilai  keadilan.  Pendekatannya  menggunakan metode  yuridis  normatif  yang  sumbernya  berasal  dari  data  sekunder.  Hasil pembahasannya menunjukkan kajian ilmu hukum dapat diterangkan dalam dua jenis yang berbeda.

## Kata Kunci: Teori Hukum, Keilmuwan Hukum, Nilai Keadilan

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  provide  an  understanding  of  ideas  related  to  legal paradigms and concepts conveyed by a number of experts that must be studied and/or traced from the background political and social conditions in which the experts live. Based on this, the  relevance  of  the  paradigm  put  forward  by  the  thinker  can  be  determined  in  order  to understand  the  current  constitution  which  is  so  different  in  its  circumstances  and  social structure  from  the  social  background  in  which  the  paradigm  was expressed  by  the  expert. Therefore, in this paper the author examines and examines the problem formulated regarding the development of legal theory and legal scholarship from time to time in order to realize the value of justice and the concept of progressive law in its relevance to realizing the  value of justice. The approach uses normative juridical methods whose sources come from secondary
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 38-51 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
data. The results of the discussion show that the study of law can be explained in two different ways.

## Keywords: Legal Theory, Legal Scholars, Value of Justice

## A. Pendahuluan
Perkembangan  teori  hukum  secara  garis  besarnya  dibagi  menjadi  masa  pra  abad  ke  19, abad 19, 20, serta 21. 1
Pada setiap periodenya sejumlah teori serta generasi untuk memperlihatkan konten suatu ilmu hukum sangat meggambarkan ragam kosmologi juga antusiasme masanya,  di bawah ini transformasi perspektif sesuai perubahan masa beserta gangguan yang ditemui. 2 Pemahaman tentang apa yang dimaksud pembelajaran dan teori hukum tak dapat dipisahkan dengan mak- sud pengembanan hukumnya.
Sidharta  (2015:122)  mengungkapkan  umumnya rechtstheorie/ teori  hukum  adalah  ilmu dan/atau  bidang  hukum  yang  secara  kristis  pada  sudut  pandang  interdisipliner  maupun eksternal menganalisa beberapa faktor indikasi hukum itu sendiri ataupun yang hubungannya holistik, baik di konsep teorinya dan/atau di implementasinya secara praktik yang bertujuan mendapatkan pemahaman yang meningkat serta aktivitas yuridis diaktuliasi masyarakatnya. Objek yang ditelaah, yaitu gejala umum pada konstelasi hukum positif yang terdiri dari metode dalam hukum, ulasan ideological kepada hukum, serta analisis bahan hukumnya. 3
Kemunculan  teori  hukum  dari  abad/generasi  ke  genarasi  atau  abad  berikutnya  tidak sekedar  menunjukan  semangat  zaman  maupun  warna  kosmologinya  saja,  melainkan  men- dorong munculnya  perubahan  perspektivisme  selaras  dengan  zamannya  yang  berubah.  Oleh sebabnya di sisi lain kita berjumpa dengan beberapa teoritikus masa klasik, middle ages, kon- temporer dan/atau modern, dimana bersamaan dengan ini bertemu juga dengan generasi ra- sionalisme, hukum alam, positivism, historisme, ralisme, sosio-antropologi, serta berbagai gen- erasi lainnya setelahnya (Tanya., dkk, n.d). 4
Teori hukum dan perkembangn ilmunya dari masa kemasa melahirkan aliran-aliran yang sesuai dengan zaman nya pada saat tersebut. Aliran-aliran tersebut berimplementasi pada rasa mewujudkan keadilan dan penegakkan hukum.
Keadilan ialah akhir dari tujuan hukum. Oleh sebab itu, setiap upaya yang berhubungan dengan hukum mutlak perlu dipandu untuk mendapatkan suatu sistem hukum tercocok serta
1 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Sejarah, 1999, Kanisius, Yogjakarta, hlm 8 2 Bernad L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 2010, Genta Publishing, Yogjakarta, hlm 15-16 3 B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum ),  2015, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 122
4 Bernad L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, op cit, hlm 15
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 38-51 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
berbanding  lurus  dengan  keadilan  sebagai  prinsipnya  (Huijibers,  1995:70). 5 Antara  keadilan dengan hukum haruslah memiliki jalinan yang erat, dimana hukum merupakan undang-undang (UU)  yang  adil,  jika  sebuah  hukum  nyata,  yaitu  UU  tidak  sesuai  prinsip  keadilannya  berarti hukum  tesebut  sifatnya  bukan  normatif  serta  tak  bisa  disebut  sebagai  hukum  lagi.  Apabila segala  prinsip  dalam  keadilan  itu  terpenuhi  maka  UU  dapat  menjadi  hukum.  Hal  itu  berarti dapat dimaknai pula bahwa adil yakni komponen hukum semua definisi terkait hukum. Perilaku adil dipandang sebagai unsur konstitutif hukum sebab dinilai jadi bagian tanggung jawab moral manusia di dunia ini, maknanya setiap insan harus membangun kebersamaan hidup yang baik lewat pengaturan yang adil. Dengan kata lain, pemahaman manusia yang muncul dari nurani hatinya terkait tugasnya yang secara spontanitas sesuai pelaksana misi keadilannya ialah pem- icu keadilan sebagai unsur kontitutif hukum. Beberapa faktor yang menunjangnya menurut Hui- jabers (1995:70), antara lain: 6
1. Tingkah laku yang menunjukan sikap adil secara konkrit di dalamnya akan terus dibela oleh pemerintah negara manapun
2. UU  yang  bertentangan  dengan  beberapa  prinsip  keadilan  acap  kali  dinilai  sebagai perundangan yang telah kuno serta tidak dipakai lagi
3. Sebuah  pemerintahan  dengan  tidak  adil  dalam  tindakannya  sesungguhnya  bertindak  di luas haknya yang dari kacamata hukum tidak sah.
Pandangan menyeluruh terhadap berbagai macam konsep (theory) yang menitikberatkan pada korelasi necessary diantara moralitas dengan hukum akan mengantarkan kepada bahasan filsafat  moral.  Hart  (2016)  malah  memandangnya  sebagai  pemisahan  serta  identitas  atas permasalahan  yang  telah  begitu  lama  tersebut.  Pertama,  masalahnya  mengenai  perbedaan pengertian  umum  terkait  gagasan  spesifikasi  moral  keadilan  serta  karakter  khususnya, utamanya  pada  kaitannya  dengan  hukum.  Kedua,  ketertarikan  pada  ciri  yang  membedakan norma moral dengan sejumlah prinsipnya yang tak sekadar dari aturan hukumnya, tapi juga dari wujud pengaturan dan/atau normalitas tingkah laku sosial lainnya. Ketiga, berhubungan dengan beberapa makna yang berbeda serta metode diantara moral bersama ketentuan hukum terkait (Hart, 2016:151). 7
Wawasan khusus dimana seorang individu dapat mengenali penyebab suatu hal serta karna apa disebut ilmu. Terdapat syarat ilmiah sesuatu dapat dikatakan sebagai ilmu. Perspektif ilmu alam  yang  sudah lebih  dulu  ada  banyak  mempengaruhi  syarat  ilmu  dari  keilmiahan  sifatnya (Latif, 2015:305). 8
Hukum yang ditegakan secara berkesinambungan serta satu kesatuan pun akan memberi kemanfaatan  untuk  masyarakatnya  seperti  menimbulkan  dampak  jera,  dimana  ini  dapat
5 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalatn Lintasan Sejarah, 1995, Kanisius, Yogjakarta, hlm. 70
6 Ibid
7 H.L.A. Hart, Konsep Hukum ,  2016, Konstitusi  Press, Jakarta, hlm 151
8 Mukhtar Latif, Orientasi ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu, 2015, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 305
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 38-51 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
menangkal  seseorang  yang  akan  berkorupsi.  Faedah  lain  yaitu  munculnya  keyakinan masyarakat  terhadap  usaha  menegakan  hukum  beserta  aparaturnya  yang  mana  dorongan masyarakat pada intitusi penegakan hukum dapat semakin kuat (Waluyo, 2016:61). 9 Pluto dalam mendefinisikan keadilan banyaknya dipengaruhi harapan kolektivistik yang menilainya sebagai kaitan harmonis degan bermacam makhluk sosial. Tiap masyarakat harus melaksanakan  tanggungjawabnya  selaras  dengan  karakteristik  alamiah  maupun  posisinya (Anshori, 2006:46-47). 10 Dengan demikian di sini kesan yang dipahami ialah pada konsep Pluto yang begitu berkaitan dengan fungsi maupun peran individunya di masyarakat.
Adapun keadilan menurut Aristoteles isinya tentang sebuah unsur yang sama, dimana kese- luruhan  benda  yang  terdapat  di  alam  secara  rata  dibagi    implementasinya  dan  oleh  hukum dikontrol. Terdapat dua bentuk keadilan dalam perspektif Aristoteles, yaitu: 1) Keadilan dis- tributif:  sikap  adil  yang  ditetapkan  oleh  pembentuk  UU,  penyebarannya  mengandung  jasa, wewenang, serta kebijaksanaan untuk berbagai anggota masyarakat sesuai prinsip kesamaan proporsionalnya; 2) Keadilan korektif: keadilan yang melindungi, memperhatikan, juga  men- jaga  sebaran (distribution) itu  beberapa  serangan  ilegal.  Pada  prinsipnya,  korektif  keadilan fungsinya  ditata  oleh  hakim  serta  memantapkan status  quo kembali  lewat  pengembalian kepemilkan korban terkait ataupun melalui metode ganti kerugian atas hilangnya hal yang di- milikinya.
Aspek  kepemilikan  suatu  benda  sangat  mempengaruhi  arti  keadilan  dari  pandangan Aristoteles.  Adapun  menurutnya  keadilan  ideal  yakni  saat  seluruh  unsur  masyarakatnya memperoleh  bagian  yang  tidak  berbeda  dari  seluruh  keberadaan  benda  di  semesta.  Ia  juga memberikan  pandangan  mengenai  kesejajaran  dan  kesamaan  hak  manusia  terhadap  materi (kepemilikan barang tertentu). Sedangkan fokus keadilan distributive lebih pada penyebaran, penghasilan, kapital, serta beberapa barang lainnya yang juga dapat diperoleh di masyarakat. 11 Dengan  megetepikan  “kebenaran”  matematis  telah  jelas  sesuatu  yang  terdapat  dipikiran Aristoteles  adalah  distribusi  harta  maupun  produk  vital  lain  dari  segi  keberlakuan  nilai  di lingkungan  penduduk.  Adilnya  persebaran  boleh  jadi  ialah  distribusi  yang  tidak  meyimpang dari nilai baiknya untuk masyarakatnya (Friedrich, 2004). 12
Adapun di samping itu, keadilan korektif fokusnya ke pembenaran hal yang keliru. Apabila sebuah  kekeliruan  dan/atau  penyimpangan  dilakukan  maka  keadilan  itu  berupa mengompensasi  seseorang  yang  dirugikan  secara  memadai;  sanksi  yang  sepatutnya  harus dilayangkan  pada  pelaku  bila  dilakukannya  sebuah  kesalahan.  Namun  demikian, “kesederajatan” yang sudah terbentuk (stabil) dapat teganggu akibat suatu hal yang tidak adil. Tugas  keadilan  ini  ialah  mengembalikan  kesetaraan  itu.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut
9 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia , 2016, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 61
10 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan , 2006, Gajah Mada University Press, Yogjakarta, hlm. 46-47
11 Ibid., hlm. 47-48 12 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis , 2004, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 38-51 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
terlihat keadilan korektif, yakni area peradilan sementara keadilan distributif yaitu ranahnya pemerintah. 13
Pemikiran  teori  hukum  tak  dapat  dilepaskan  dari  problematika  hukum  yang melatarbelakanginya dan/atau menuntut sebuah dominasi pemikiran hukum ketika itu  serta kondisi sekitarnya (Rahardjo, 1981:254). 14
Ide  tekait  teori  hukum  menjadi  pengumpulan  suatu  respon  atau  kekhawatiran permasalahan masyarakat yang dihadapi oleh generasinya ketika itu. Temtu akan ada pola dan perbedaan paradigm saat  merespon  masalah  yang  sebenarnya  terlahir  dari  bentuk  maupun social  system yang  berbeda.  Hal  itu  tak  lain,  kelahiran  paradigma  serta  teori  hukum  adalah output pikiran relektif serta korektif dari keadaan lokasi warga dimana berbagai ahli yang hidup tesebut menyampaikan idenya (Prasentyo dan Barkatullah, 2016:138). 15
Merujuk  hal  yang  melatarbelakangi  itu  maka  penulis  berkeinginan  memahami perkembangan  teori  hukum  dan  ilmu  hukum  tersebut  dalam  relevansinya  mewujudkan keadilan dalam suatu tulisan jurnal dengan judul “ Perkembangan teori hukum dan keilmuan hukum serta relevansinya dalam mewujudkan nilai keadilan”. Serta merumuskan masalah dalam  penulisan  ini  antara  lain  tentang  Bagaimana  perkembangan  teori  hukum  dan keilmuawan  hukum  dari  masa  ke  masa  guna  mewujudkan  nilai  keadilan?  Serta  Bagaimana dengan konsep hukum progresif dalam relevansinya mewujudkan nilai keadilan?

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif yang datanya bersumber dari sekunder.  Penyidikan  hukum,  yaitu  proses  menyelidiki  hukum  yang  dilaksanakan  dengan melakukan pemeriksaan terhadap arsip perpusataan dan/atau bahan primer maupun sekunder lain sebagai buktinya. Dalam pendekatannya, rfrensi hukum melalui pengkajian konsep, theory, asas, maupun hukum yang berhubungan dengan penelitian ini turut dimanfaatkan.
Pendekatan  tersebut  dikenal  pula  sebagai  pendekatan  perpustakaan  yang  cakupannya meliputi berbagai buku, aturan UU, juga dokumen terkait lainnya yang memiliki kaitan dengan ilmu, pengembangan teorinya, dan hubungannya dalam melahirkan nilai keadilan.
Pendekatan hukum seperti itu juga dapat dikatakan mempunyai konsep hukum positif pada sistem  hukum  nasionalnya,  dimana  hukum  yang  diteliti  mempergunakan  pendekatan  pada ketersediaan  praktik  melalui  pengamatan  serta  aktivitas  bekerja  lapangan,  lalu  dinilai  dan dianalisis sesuai aturan perundang-undangannya sebagai dasar pemecahan masalah.
Penggunaan  data  sekundernya  meliputi  badan  hukum  primer,  sekunder,  serta  tesier. Datanya dikumpulkan melalui dokumenter dan/atau studi pustaka.
13 Ibid.
14 Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial , 1981, Alumni, Bandung, hlm 254
15 Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat Yang berkeadilan Dan Bermartabat), 2016, Rajawali Press,  Jakarta, hlm 138
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 38-51 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Perkembangan  Teori  Hukum  dan  Keilmuawan  Hukum  Dari  masa  ke  masa  Guna Mewujudkan Nilai Keadilan.
Terdapat dua kelompok (category) untuk menjelaskan kajian ilmu hukum, antara lain: 1) Sebagai normative study dengan konsepsi hukum yang menjadi kumpulan sistem norma positif dalam aktivitas masyarakat sebagai objeknya, dimana pelaksanaan kajian itu ialah guna  mengetahui  bagaimana  berbagai  kaidah  hukum  yang  semestinya  serta  sebaiknya berlaku. Sesungguhnya pada kategori ini, studi hukum diartikan sebagai kajian profesional yang membagikan keterampilan, kepabilitas mengambil keputusan dan menetapkan siapa yang benar atau salah di sebuah kasus; 2) Sebagai studi keilmuwan yang jadi bagian dari ilmu  sosial,  dimana  maksudnya  untuk  mengungkap  serta  menggali  kebenaran/ searching and revealing the truth. Pada kategori ini, studi hukum dimaksudkan untuk mengeksplanasi atau membangun teori (Samekto, 2005:5). 16
a. Perkembangan Teori Hukum dan Ilmu Hukum Pada Hukum Alam .
Teori  hukum  pra  abad  19  ialah  produk  sampingan  yang  sangat  penting  dari  politik, filsafat  keyakinan,  serta  etika.    Awalnya  pakar  hukum  paling  besar  merupakan  ahli agama,  filsafat,  dan  politik.  Belakangan  ini  terjadi  peralihan  terpenting  dari  filsafat hukum  yang  bersumber  dari  pakar  politik  maupun  filsuf  ke  filsafat  hukumnya. Perubahan  ini  terjadi  pasca  muncul  nya  pengkajian  yang  berkembang  pesat,  kajian hukum, serta technique study. Sebenarnya teori-teori tentang hukum sudah ada, hanya saja  karena  pada  saat  itu  Gereja  menjadi  dominasi  peran  dalam  masyarakat,  maka berkembang  pemikiran-pemikiran  yang  bersumber  pada  ajaran  agama  yang  dikenal dengan sebutan “hukum tuhan”. Dalam perkembangan selanjutnya “hukum tuhan” ini mengalami sekularisasi menjadi natural law. 17
Dapat dikatakan bahwasannya teori hukum alam adalah suatu paradigma tertua yang juga  berpengaruh  sangat  besar  dalam  mengembangkan  ilmu  hukum  hingga  saat  ini. Pasca  zaman  hukum  alam,  sebenarnya  pengembangan  seumlah  teorinya  ialah  untuk menyempurnakan/mengembangkan  saja  dari  perspektif  hukum  alam  sebelumnya. Hukum dipandang sebagai nilai umum pada teori ini serta terus hidup di setiap nurani manusia, warga, ataupun negara. Penyebabnya karna hukum tentu perlu patuh terhadap berbagai batasan moral yang jadi petunjuk untuk hukum itu. Sampai-sampai dinyatakan terdapat suatu sistem lex divina (hukum yang lebih tinggi) di atas hukum positif negara, yang  sifatnya  pada  ketuhanan  atas  dasar  pikiran  maupun  hukum  alamnya  sendiri sehingga  hukum  alam  lebih  utama  dibandingkan  hukum  negaranya.  Terjadinya  hal tersebut  sebab  adanya  validitas  dari  kumpulan  norma,  bukanlah  arti  dari  perbuatan
16 FX Adji Samekto, Studi Hukum Kritik Terhadap Hukum Moderen , 2005, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm v 17 Soetandyo Wigjosoebroto, Dua Paradigma Klasik Dalam Percaturan Filsafat Hukum dan Filsafat Sosial, 2002, Elsam dan Huma, Jakarta, hlm2
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 38-51 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
yang  diinginkan  individu;  oleh  karenanya  nilai  yang  dibangun  oleh  mereka arbitraiy/ tidak semaunya, relatif (subjective) (Sidharta, 2000:35) . 18
Nilai  moral  tidak  hanya  sebagai  tumpuan  satu-satunya,  dimana  orientasi  pada perolehan nilai keadilan untuk rakyat pun menjadi kekuatan utamanya dalam paradigma ini. Para ahli pikir hukum paradigma hukum alam memiliki keyakinan terhadap keadilan sebagai suatu essential value atau hukum yang bernilai esensial, bahkan seringkali kedua hal itu diidentifikan sebagai nilai tunggal dan bersatu. Hukum mempunyai tujuan yang banyak  didalamnya  sebab  fungsinya  tidak  sekadar  suatu tools untuk  menegalan keadilan/ as  a  tool, tetapi  menjadi  “gambaran”  rasa  aduk  maupun  berdaulat  bagi masyarakat di sebuah negara juga. 19
Hukum  alam  yang  asalnya  dari  rasio  manusia  menerangkan  universalnya  serta kekonsistenan suatu hukum berasal dari rasionya manusia itu sendiri. Kemunculannya dari pandangan manusia terkait sesuatu yang baik, buruk atau benar yang diberikan ke moralitas alamnya. Hogo de Groot (Grotius) merupakan ahli utama di aliran ini.
b. Perkembangan Teori Hukum dan Ilmu Hukum Pada Hukum Positivisme. Lahirnya aliran positivism pada ilmu hukum diketahui tandanya di abad ke-19. Abad itu memperoleh warisan pikiran dari periode sebelumnya yang sifatnya idealis layak- nya hukum alam. Hukum tersebut di masa itu tak lagi dapat menuntut di tengah tuntu- tan kepada keyakinan moral maupun sosial ketika itu.
Dalam  dunia  kepustakaan,  positivisme  dikenal  melalui  karya  filsuf  Perancis  yang bernama Auguste Comte. Coyrs de Philosofhie Positive yang berbicara mengenai filsafat positivism merupakan karyanya tersohor. Secara garis besarnya, filsafat itu isinya ten- tang pendapat Comte terkait teori mengenali, perkembangan sains, histori masyarakat barat serta fondasi guna membenahi kondisi masyarakat di zaman itu (Prasetro & Bar- katullah, n.d). 20
Ajaran positivism berisi dasar nilai yang bersumber dari tradisi ilmu alam, dimana kajian  fenomena  diletakan  sebagai  objek  yang  bisa  diawasi,  digeneralisasi  sehingga pertanda  di  depan  dapat  diprediksi. Asal  mahzab/aliran  itu  dari  anggapan  sejumlah ilmu  alam  merupakan  ilmu  pengetahuan  satu-satunya  yang  benar  secara  universal. Atas dasar tersebut berarti meskipun gejala sosial dan alam berbeda, namun dipandang selalu  mungkin  fenomena  sosialnya  dipelajari  melalui  pendekatan  di  ilmu  alam  ini (Samekto, 2015:65). 21
18 B. Arief Sidharta, Hukum Dan Logika , 2000, PT Alumni, Bandung, hlm 35
19 Ibid 20 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat) , Op Cit, hlm 177.
21 Adji Samekto, Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme , 2015, KonPress, Ja- karta, hlm 65.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 38-51 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
Fadjar  (2013:9)  menjelaskan  positivisme  merupakan  sebuah  pandangan  dengan asumsi bahwa tiap metode dalam rangka mendapatkan validitas perlu memperlakukan kebenaran sebagau suatu objek yang terkenal yang tidak disatukan dengan semua jenis konsepsi metafisi sebelumnya yang bersifat subjektif. 22
Pemikiran  mengenai  makna  hukum  serta  faktor  metafisik  tengah  dicoba  untuk disingkirkan  oleh  positivisme  hukum.  Hal  itu  tidak  lain  dilatarbelakangi  oleh  upaya membatasi hukum dari semua yang terdapat di belakang serta memengaruhi hukum tersebut. Normative  system yang  umum  digunakan  itu  diwujudkan  dalam  otoritas negara guna memutuskan hukum yang berlaku disertai fasilitas lengkap berupa huku- man.  Golongan  positivisme  hukum  mengakui  kaitan  moral  dengan  hukum,  terlebih hubungan keduanya pada kehidupan masyarakat begitu krusial walaupun secara lang- sung tidak terlihat.
Kini hukum dikonsepsikan juga sebagai ius yang sudah menjalani positivisasi selaku lex/ lege sehingga tak hanya sebagai asal moral meta hukum yang abstrak terkait esensi adil saja (Salman S & Susanto, 2009:80). 23
Secara etimology, asal definisi  positivisme  yaitu  dari  kata “positive”, dimana  pada bahasa  filsafat  artinya  sebuah  kejadian  yang  sebenarnya  terjadi,  sebuah  kenyataan yang  dapat  dialami.  Maka  yang  dikatakan  positif  berbenturan  dengan  sesuatu  yang semata-mata terdapat di khayalan belaka maupun mencakup hal yang hanya menjadi susunan  atas  karya skill dalam  berpikir  dari  pemikiran  manusia.  Adapun  secara terminology dapat diambil simpulan pengertian positivisme adalah sebuah pemahaman dimana untuk mencapai realitas berasal pangkalnya pada peristiwa yang betul-betul terjadi. sementara yang tidak diteliti sama sekali dalam hal ini ialah keseluruhan hal di luar itu. 24
Filsafat  positivisme  di  abad  19  sangat  mempengaruhi  dunia  filsafat.  Terutama pengaruhnya  begitu  dapat  dirasakan  pada  ranah  ilmu  pengetahuan.  Oleh  sebab  itu, orang-orang di sejarah filsafat barat seringnya mengatakan abad itu adalah “abad pos- itivisme”.  Sebuah  abad  diindentifikan  dengan    ilmu  pengetahuan  modern  yang didominasi oleh berbagai pikiran alamiah. Keabsahan atau realitas filsafati dipandang serta diukur berdasarkan nilai positivistiknya, sedangkan afeksi seseorang pada filsafat penekanannya lebih kepada segi praktisnya untuk perbuatan maupun tindakan manu- sia. Mereka tak lagi menilai pentingnya “dunia yang abstrak”. 25
22 A. Mukthie Fadjar, Teori-Teori Hukum Kontemporer , 2013, Setara Press, Malang, hlm 9
23 HR Otje Salman S dan Anton F. Susanto , Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali) , 2009, PT. Refika Aditama. Bandung, hlm 80
24 http://blogkilas.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-positivisme.html, diunggah pada hari SeninTanggal 22 Mei 2017,  Pukul 21.58 wib
25 http://mastaritanova.blogspot.co.id/2012/09/penelitian-positivistik.html, diunggah pada hari SeninTanggal 22 Mei 2017,  Pukul 23.00 wib
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 38-51 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
Positivisme  memndang  pengetahuan  meliputi  sejumlah  hipotesis  yang  divalidasi serta  dapat  diakui  sebagai  hukum  atau  bukti.  Melalui  prses  yang  bertambah  secara perlahan  membuat  ilmu  pengetahuan  terakumulasi,  dimana  tiap  kebenaran  yang mungkin memiliki peran sebagai sejenis bahan pembuat yang pada waktu diletakan di posisi  yang  sesuai  menggenapkan  kontruksi  wawasan  yang  selalu  bertumbuh.  Saat kebenarannya berupa generalisasi maupun kaitan kausalitas maka kebenaran itu dapat dipakai dengan efisiensi tinggi untuk memperkirakan serta mengontrolnya. Maka dari itu lewat keyakinan yang terprediksi generalisasi juga dapat dibentuk.
Ciri positivistic yang dilihat dari 3 (tiga) pilar keilmuan, antara lain secara:
a) Ontologis: positivistik menginginkan fakta yang diteliti secara mandiri bisa dipelajari, dihilangkan dari objek lainnya, serta dikendalikan;
b) Epistemologis: usaha menemukan generalisasi atas peristiwa; dan
c) Aksiologis: menghendaki supaya proses penelitiannya bebas nilai. Berarti  dikejarnya  keobjektifan  oleh  peneliti  agar  bisa  diperlihatkan  keyakinan perkiraan yang belaku bebas tempat maupun waktu. Studi empisis diandalkan sebagai cara menguji validitas dari positivisme yang diteliti. Adapun generalisasi didapat dari rata-rata di tempat penelitian. Pengambilan datanya didasarkan pada kematangan draf, baik itu angket, sosiometri, inventory, dan lain-lain. Paha mini akan memburu data yang teramati, tergeneralisasi, serta terukur menurut reratanya. 26
Mahzab positivisme (formalism) mengemukakan keteraturan serta kecermatan yang bermasalah, dimana mereka didukung untuk memberikan batasan atas perhatian pada objek yang pasti serta jelas.
Mazhab  itu  pun  disebut  ilmu  hukum  analistik,  degan  melihat  metode  kerjanya, setelah seseorang berhasil untuk membatasi objek  maka hal yang diperhatikannya kini berpusat  ke  konstitusi  yang  jadi  unsur  utama  dari  hukum  positifnya.  Ilmu  ini  juga menganalisis pertalian rasional, baik diantara satu peraturan dengan peraturan lainnya ataupun  antara  sekumpulan  bagian  sistem  hukum  dan  mengupayakan  terwujudnya penggunakan berbagai defenisi dan/atau pengertian yang pasti sekaligus melahirkan asumsi  yang  nantinya  membuat  koherensi  (perhubungan)  meningkat  (Rahardjo, 1985:37). 27
Logiko  Positivisme  telah  menyumbangkan  banyak  hal  pada  pertumbuhan  ilmu. Tetapi  perpaduan  pengamatan  empiris  dengan  pemikiran  logis  itu  saja  tidak  cukup untuk mengungkapkan realitas dan memahami maknanya. Positivisme yang logis perlu ditambah  dengan  refleksi  yang  intuitif  secara  komplementer.  Tujuan  analistis
26 ibid 27 Sajipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasioanal, Departemen Kehakiman Republik Indoenesia, 1985, Sinar Baru, Bandung,  hlm 37
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 38-51 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
reduksionalistik yang tajam perlu diimbangi dengan refleksi intuitif dan penghayatan yang holistik. 28
2. Konsep Hukum Progresif Dalam Relevansinya Mewujudkan Nilai Keadilan. Hal  buntu  sebelumnya  terpecahkan  oleh  hukum  progresif.  Hukum  itu  mendesak pejabat  hukum  untuk  berani  menginterpretasikan  pasal  dalam  rangka  mencapai  bangsa yang  beradab.  Jika  proses  ini  benar,  penguatan  hukum  di  Indonesia  yang  berasal  dari pembangunan idealitasnya sejajar dengan usaha negara meraih tujuan bersama.  Saat ini aksi disparitas hukum yang tak terkontrol dapat dijauhkan akibat adanya idealitas tersebut. Oleh sebab itu, kedepannya perbedaan hukum tak ditemui lagi di Indonesia, untuk kaum papa  sebab  hukum  tidak  meladeni  golongan  kaya  saja.  Jika  kesejajaran  tidak  dapat diwujudkan  di  depan  hukum  maka  kecenderungan  pihak  tersebut  mutlak.  Dengan demikian, hukum itu diciptakan manusia untuk kebahagiaan pula sehingga tidak hanya bagi kepastiaanya saja.
Hukum progresif yang ditegakkan ialah tak semata-mata melaksanakan hukum berupa kalimat  putih-hitam  dari  aturan (according  to  the  letter), tetapi  juga  berdasarkan  arti mendalam/ to  very  meaning serta  dorngan  dari  hukum  ataupun  perundang-undangan. Penegakannya  juga  pada  kecerdasan  spiritualnya  sehingga  tidak  sekadar  intelektualnya saja.  Hal  itu  dalam  makna  lain  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  penegakan  hukum  yang dipenuhi  kepastian, empathy, sumbangsih,  serta commitmet pada  kesengsaraan  bangsa dengan  dibersamai  sikap  berani  dalam  menemukan  cara  lain  dibandingkan  yang  dapat dijalankan (Rahardjo, 2009:13). 29
Faisal  (2012:165)  menjelaskan  asas  kepastian  hukum  isinya  bukan  tentang  arahan mutlak yang tinggal dijalankan oleh hakim, tetapi asas itu berisi seperti ruangan bebas yang besar. 30 Majelis  hakim  ketika  menetapkan  sebuah  masalah  sebagian  besar  bermain  di bidang nalar dari sejumlah tulisan kata pada teks UU saja, tidak dalam ranah  pengkajian empiris. Seyogianya kita kembali mempertimbangkan hal yang Holmes nyatakan, dimana para  yuris  tak  semestinya  puas  pada  kedangkalan  bentuk  dari  kata,  hanya  sekadar disebabkan kata-kata terkait itu sudah begitu kerap dipakai serta diulang berkali-jkali dari suatu union akhir  ke  ujung  lain.  Bukanlah  sekumpulan  kata,  namun  sedikitnya  hal  yang perlu kita pikirkan dan/atau secara konsisten kata itu diterjemahkan ke kebenaran yang mewakilinya bila kita bermaksud menjejaki suatu hal yang tepat serta jelas (Ali & Heryani, 2012:50). 31
Keadilan progresif dalam konsep yang dirumuskannya yakni bukan tekait seperti apa keadilan prosedur tercipta, melainkankan bagaimana keadilan subtantif dapat diciptakan.
28 Liek Wilardjo, Realita dan Desiderata ,1990, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, hlm 192
29 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , 2009, Genta Publishing, Yogyakarta,, hlm. xiii 30 Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Gramata Publishing, Bekasi,  2012,  hlm. 165.
31 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, 2012, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h lm. 50.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 38-51 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
Hukum  modern  yang  menaruh  perhatian  yang  tidak  sedikit  pada  aspek procedures mengakibatkan hukum di Indonesia dihadapkan dengan 2 (dua) alternatif besar diantara pengadilan  yang  penekanannya  lebih  pada  metode/subtansinya.  Hal  ini  seperti  yang dinyatakan  oleh  Hakim  (2016:232)  dimana  keadilan  progresif  menekankan  pada subtantifnya, bukan pada prosedurnya. 32
Adapun hukum progresif hasil pemikiran Satjipto Rahajo meletakan hukum itu tidak pada  sebuah  kerangka  akhir,  melainkan  ia  selalu  beralih,  berganti  menyesuaikan perubahan kehidupan manusia. Hukum tak dinilai sebagai suatu hal yang hidup di ruangan kosong.  Lahirnya  hukum  berasal  dari  aturan  hidup  di  masyarakat/ ibi  societas  ibi  ius. Berdasarkan hal tersebut pembedahan serta penggalian hukum lewat berbagai kemajuan usaha dalam mencapai realitas esensial demi keadilan tegak. Kesimpulannya teori hukum progresif berkarakteristik sebagaimana berikut: (1) Keberadaan hukum diperuntukan bagi manusia serta bukan untuk pribadinya; (2) Sifatnya tidak final dan terus ada dalam status law  in  the  making; serta  (3) Merupakan  lembaga  dengan  moral  kemanusiaan  (Rahardjo, 2004:1). 33
Pengaturan  oleh  hukum  bukan  sekedar  mempersoalkan  ketertiban  saja,  melainkan yang lebih penting adalah aspek keadilan yang hendak diwujudkan. Dalam hal ini ukuran yang dipakai tidaklah cukup menggunakan dasar yuridisnya saja, tetapi harus disertai juga dengan  landasan  sosiologis  maupun  filosofisnya.  Keadilan  menyertakan  individu  secara menyeluruh  sehingga  bukanlah  sebuah  hal  yang  bisa  didapat  hanya  lewat  proses logika/penalaran belaka (Raharjo, 1991 dalam Warassih, 2001:16-17). 34
Ketika berhadapan dengan sebuah peraturan walaupun aturan tersebut tak aspiratif contohnya  petugas  yang  menegakan  hukum  progresif  tidak  seharusnya  menangkis eksistensi  ketentuan  itu.  Setiap  kali  mereka  dapat  menginterpretasikan  hal  baru  pada peraturan itu guna memberikan kegembiraan serta kesamarataan bagi orang yang mencari keadilan. Maka dari itu, tidaklah sebagai konstruksi aturan, namun hukum pun merupakan bangunan budaya, harapan, serta gagasan. Satjipto Rahardjo pada sepuluh tahun terakhir berulangkali menuturkan sesuatu yang penting bahwa “hukum tujuannya membahagiakan manusia”. Ia juga berkali-kali memperingatkan terkait masalah hukum terletak di orangnya. Mengacu pada penjelasan itu, hukum progresif sepertihalnya hukum lainnya, baik hukum
32 Muh. Ridha Hakim, Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif , Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 5 Nomor 2, Juli 2016 , Jakarta, hlm 232
33 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif  (Penjelajahan  Suatu  Gagasan), 2004,  Majalah  Hukum  Newsletter Nomor 59 Bulan Desember 2004, Jakarta, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 1
34 Esmi Warassih, Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakkan Hukum dan Persoalan Keadilan) , 2001, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar madya dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 16 dan 17
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 38-51 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
murni ,  realism ,  positivisme  mempunyai  ciri  khas  yang  membedakan  dengan  yang  lain (Hakim, 2016:233). 35
Keadilan pada hukum progresif di sini seharusnya mempunyai makna yang sempurna sebab keadilan tak sekadar terkait distribusi resources belaka, melainkan perlu mengacu kepada persialan moral (Warassih, n.d). 36
Semestinya  pengamalan  serta  implementasi  keadilan  dilihatnya  keseluruhan  aspek sebagai praktik kehidupan dunia yang religius. Hakekat manusia pada dasarnya termasuk keharusan  menegakan  keadilan  ialah  bagian  Sunatullah  sebab  tersedianya  pemberian manusia  serta  kesepakatan  primordial  diantara  Tuhan  dengan  manusianya.  Sebagai Sunnatullah,  keharusan  menegakannya  merupakan  keharusnya  hukum  objektif,  tak bergantung  pada  keinginan  diri  siapapun,  serta  tetap  (tak  mengalami perubahan/ immutable). 37

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Dari  uraian  pembahasan  di  atas  dan  menjawab  perumusan  masalah,  maka  dapat disimpulkan bahwa :
Memahami pikiran terkait paradigm beserta teori hukumnya yang diungkapkan oleh para ahli seharusnya dianalisis serta dirunut dari politik maupun keadaan sosial masyarakat yang melatarbelakangnya tempat dimana pakar itu hidup. Oleh karenanya, dapat ditetapkan paradigma yang dikemukakan ahli pikir itu tetap sesuai, dengan kata lain saat ini hukum tidak dapat  dipahami  melalui  dari  perbedaan  struktur  maupun  kondisi  sosialnya  dengan  alasan sosial dimana pakar tersebut mengajukan paradigmanya.
Persoalan keadilan bukan hanya masalah pada individu manusianya saja, melainkan juga  pada  persoalan  akhlak.  Hukum  pada  konsep  hukum  progresif  ialah  bagi  manusia, termasuk berbagai nilai keadilan juga kebenaran di dalamnya yang menjadi titik titik bahasan hukum sehingga faktor moral maupun etika tidak terpisah dari pembahasannya.
35 Muh. Ridha Hakim, Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif ,  2016, Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 5 Nomor 2, Juli 2016 , Jakarta, hlm 233
36 Esmi Warassih, Op Cit, hlm 20 37 Ibid, hlm 21
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 38-51 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan , 2006, Gajah Mada University Press, Yogjakarta.
Adji  Samekto, Pergeseran  Pemikiran  Hukum  Dari  Era  Yunani  Menuju  Postmodernisme , 2015, KonPress, Jakarta.
Adji Samekto, Studi Hukum Kritik Terhadap Hukum Moderen , 2005, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
A. Mukthie Fadjar, Teori-Teori Hukum Kontemporer , 2013, Setara Press, Malang. Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan,
2012, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Bernad L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 2010, Genta Publishing, Yogjakarta.
B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum ),  2015, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
B. Arief Sidharta, Hukum Dan Logika , 2000, PT Alumni, Bandung Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia , 2016, Sinar Grafika, Jakarta. Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis , 2004, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
Esmi  Warassih, Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Mewujudkan  Tujuan  Hukum  (Proses Penegakkan  Hukum  dan  Persoalan  Keadilan) ,  2001,  Pidato  Pengukuhan  Penerimaan  Jabatan Guru Besar madya dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  Universitas Diponegoro, Sema- rang.
Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, 2012, Gramata Publishing, Bekasi.
H.L.A. Hart, Konsep Hukum ,  2016, Konstitusi  Press, Jakarta. HR  Otje  Salman  S  dan  Anton  F.  Susanto ,  Teori  Hukum  (Mengingat,  Mengumpulkan,  dan Membuka Kembali) , 2009, PT. Refika Aditama. Bandung.
Liek Wilardjo, Realita dan Desiderata ,1990, Duta Wacana University Press, Yogyakarta. Mukhtar Latif, Orientasi ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu, 2015, Prenadamedia Group, Ja- karta.
Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial , 1981, Alumni, Bandung. Sajipto  Rahardjo, Beberapa  Pemikiran  Tentang  Rancangan  Antar  Disiplin  Dalam  Pem- binaan Hukum Nasional, Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasioanal, Departemen Kehakiman Republik Indoenesia, 1985, Sinar Baru, Bandung.
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , 2009, Genta Publishing, Yogyakarta.
Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif  (Penjelajahan  Suatu  Gagasan), 2004,  Majalah Hukum Newsletter Nomor 59 Bulan Desember 2004, Jakarta, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum. Soetandyo Wigjosoebroto, Dua Paradigma Klasik Dalam Percaturan Filsafat Hukum dan Filsafat Sosial, 2002, Elsam dan Huma, Jakarta.
Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Sejarah, 1999, Kanisius, Yogjakarta. Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalatn Lintasan Sejarah, 1995, Kanisius, Yogjakarta.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 38-51 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
Teguh  Prasetyo  &  Abdul  Halim  Barkatullah, Filsafat,  Teori  &  Ilmu  Hukum  (Pemikiran Menuju Masyarakat Yang berkeadilan Dan Bermartabat), 2016, Rajawali Press,  Jakarta.

## B. Journal
Muh.  Ridha  Hakim, Implementasi  Rechtsvinding  Yang  Berkarakteristik  Hukum  Progresif , Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 5 Nomor 2, Juli 2016, Jakarta.
C. lainnya,
http://blogkilas.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-positivisme.html. http://mastaritanova.blogspot.co.id/2012/09/penelitian-positivistik.html.