## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.118

## Pertanggung Jawaban Pidana dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penelantaran Rumah Tangga
Maryati 1 , Usman 2
1 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351
2 Fakultas Hukum Universitas Jambi Correspondence e-mail: maryati@unbari.ac.id, usman.marjamat@unja.ac.id
Abstrak. Penelantaran rumah tangga pada khakekatnya termasuk  ranah pertanggungjawaban perdata, namun dapat berimplikasi pada  pertanggungjawaban  pidana.  Artikel  ini  bertujuan  menjelaskan  hubungan    pertanggungjwaban  perdata  dan  pidana  pelaku penelantaran  ruamah  tangga.    Pertanggungjawaban  perdata  pelaku  penelantaran  rumah  tangga  didasarkan  pada  kerugian  akibat penelantaran  rumah  tangga,  sehingga  pelaku  wajib  mengganti  kerugian.    Peberian  ganti  rugi  berdasarkan  asas  hukum  bahwa kewajiban suami  sesuai dengan kemampuannya.   pertanggungjawaban pidana didasarkan pada  terpenuhinya   unsur actus reus dalam  Pasal  9  UU  KDRT,  dan      unsur mens  rea berupa  kesengajaan  atau  kealpaan  dari  pelaku . Pemenuhan  tanggung  jawab perdata pelaku  penelantaran  rumah  pada  khakehatnya    menghilangkan  sifat  melawan  hukum  pelaku,  sehingga  seharusnya  dapat menjadi  dasar  untuk    menghentikan  proses  peradilan  pidana,  namun  belum  ada  mekanisme  hukum  yang  mengatur.  Yang memungkinkan  melalui  lembaga  pidana  percobaan  (Pasal  14a  KUHP.  Untuk  itu  diperlukan  aturan  terkait  dengan  keadilan restoratif  dan  penerapan  asas  ultimum  remedium  dalam  aturan  tentang  perlidungan  KDRT  yang  lebih  mengutamakan pertanggungjawaban perdata.
Kata Kunci: pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana, Penelantaran rumah tangga
Abstract. The neglect of the household in its realm belongs to the realm of civil liability, but can have implications for criminal liability. This article aims to  explain the relationship between civil and criminal liability for the neglect of the household. Civil liability of perpetrators of household neglect is based on losses due to neglect of the household, so the perpetrators are required to compensate. Peberian compensation based on the principle of law that the obligations of the husband in accordance with their abilities. Criminal liability is based on the fulfillment of the actus reus element in Article 9 of the Domestic Violence Act, and the mens rea element is intentional or negligent of the perpetrator. Fulfillment of civil liability perpetrators of neglect of the house in khakhatnya  eliminate  the  offensive  nature  of  the  perpetrator,  so  that  it  should  be  the  basis  for  stopping  the  criminal  justice process, but there is no legal mechanism that regulates. That is possible through probationary criminal institutions (Article 14a KUHP). For this reason, it is necessary to have rules related to restorative justice and the application of the principle of ultimum remedium in the rules on domestic protection that prioritize civil accountability.

## Keywords: civil liability, criminal liability, household neglect

## PENDAHULUAN
Rumah  tangga  merupakan  kelompok  terkecil  dari  tatanan  sosial  dalam  masyarakat  suatu  bangsa.  Meskipun demikian  keberadaannya  memiliki  kontribusi  penting  dalam  menentukan  maju  dan  mundurnya  suaru  bangsa. Pembentukan  rumah  tangga,  secara  ideal  digambarkan  hukum  perkawinan  Indonesia  dalam  Undang-Undang  No  1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan (UU Perkawinan), yaitu “untuk membentuk  keluarga (rumah tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Meskipun demikian tujuan ini tidak selalu dapat  diwujudkan oleh suatu  keluarga  atau  rumah  tangga.  Tidak  jarang  justru  dalam  rumah  tangga  terjadi  kekarasan  dalam  berbagai bentuknya yang berakibat pada runtuhnya sendi-sendi  rumah tangga. Persoalan ini cukup serius ditemu di Indonesia. Hal  ini  terlihat  dari    data  Komisi  Nasional  Perempuan  yang  menyebutkan,  yang  menggambarkan  masih  tingginya angka  kekerasan  terhadap perempuan.  Pada  2019  berjumlah  406.178.    Data  ini  menunukkan  peningkatan  dibanding tahun 2018, yang berjumlah 348.466. dari jumlah tersebut,  71% (9.637) merupakan  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 1
Penelantaran  rumah  tangga  merupakan  satu  bentuk  dari  KDRT.  Modus  KDRT  ini  dalam  hukum  Indonesia diatur  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT). Berdasarkan undang-undang tersebut KDRT dapat dilakukan dengan berbagai cara, meliputi:
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
1 Komisi  Nasional  Perlindungan  Perempuan,  “Catatan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tahun  2018”.  Komnas Premepuan, Jakarta, 2019., hlm. 1
Maryati dan Usman, Pertanggung Jawaban Pidana dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penelantaran Rumah Tangga
d. penelantaran rumah tangga.
Berbeda dengan konsep hukum KDRT, 2 demikian juga konsep hukum kekerasan seksual, 3 yang secara tegas dirumuskan.  Konsep hukum penelantaran rumah tangga di dalam UU KDRT tidak secara tegas disebutkan. Pasal 9 ayat  (1)  UU  KDRT  hanya  menyebutkan    kreteria  secara  umum  sebagai  indikator  penelatanran  rumah  tangga. Dikatakan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, apabila  menurut hukum yang berlaku baginya atau karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib  memberikan  kehidupan,  perawatan,  atau  pemeliharaan  kepada  orang tersebut. Sedangkan yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya itu.  Termasuk juga penelantaran keluarga berdasarkan  Pasal  9  ayat  (2)  UU  KDRT,    yaitu    setiap  orang  yang  mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi,  yang dilakukan    dengan  cara  membatasi  dan/atau  melarang  untuk  bekerja  yang  layak  sehingga  korban  berada  di  bawah kendali orang tersebut.
Rumusan  Pasal  9    UU  KDRT,  tentang  konsep  hukum  penelantaran  rumah  tangga  dalam  pratiknya  masih menyisakan banyak persoalan. Unsur kata wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan dalam Pasal 9 ayat  (1)  UU  KDRT  konsekuensinya  adalah  pelanggaran  pidana  bagi  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya.  Padahal pemberian  kehidupan,  perawatan,  atau  pemeliharaan  sangat  tergantung  dari  dua  unsur,  yaitu  kemampuan  dan kemauan. Pertama, adakalanya seorang kepala keluarga mampu, namun tidak mau memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Kedua, kepala keluarga mau memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, namun tidak memiliki kemampuan. Dalam hal yang pertama maka layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Namun bagaimana dengan kategori yang kedua? Terkait dengan kempuan juga bersifat relatif, bagaimana jika hanya mampu memenuhi kewajiban sebagian saja?
Penelantaran  rumah  tangga  pada  khakekatnya  merupakan  persolan  tanggungjawab  kepala  keluarga  dalam memberikan  kehidupan,  perawatan,  atau  pemeliharaan  kepada  orang  anggota  keluarganya.  Oleh  karena  itu  terkait dengan  variabel  kemampuan  bertanggungjawab  dari  kepala  keluarga  untuk  memenuhi  kewajibannya  tersebut. Tanggungjwab  ini  merupakan  ranah  pertanggungjawaban  perdata.  Meskipun  demikian,  dalam  hal  kepala  keluarga melalaikan  kewajibannya  tersebut,  dapat  berimplikasi  pada  pertanggungjawaban  pidana. 4 Sehubungan  dengan permasalahn tersebut, maka masalah yang akan dikaji adalah” 1) bagaimana batas-batas pertangungjawab perdata dan pertanggungjawaban pidana  pelaku penelantaran ruamah tangga? 2) bagaimana hubungan antara pertanggunjawaban perdata dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penelataran rumah tangga?.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertanggungjawaban Perdata Pelaku  Penelantaran Rumah Tangga
Konsep hukum pertanggungjawaban perdata terkait dengan konsep hukum perbuatan melawan hukum. Dalam KUH  Perdata,    tidak  dirumuskan  secara  tegas  makna  perbuatan  melawan  hukum.  Oleh  karena  itu  untuk mengetahuinya  dapat diketahui melalui penafsiran Pasal 1365 dan Pasal 1336 KUHPerdata. 5 Dari penafsiran pasal tersebut,  dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur :  perbuatan melawan hukum; kesalahan;   kerugian; dan  hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. 6
Menurut Moegni Djojodirdjo, pengertian perbuatan melawan hukum dalam  yurisprudensi  Hoge Raad (HR) Belanda, seiring perkembangan waktu mengalami perkembangan. Dalam putusan HR sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum dimaknai secara terbatas pada tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul  dari peraturan.  Namun  dalam  putusan  HR  setelah  tahun  1919,    dimaknai  secara  luas,    meliputi  perbuatan  atau  kealpaan atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap orang lain maupun benda. 7
Konsep  pertanggungjawaban    dalam  KUH  Perdata,  dirumuskan  bahwa    tiap  orang  tidak  hanya bertanggungjawab  terhadap  kerugian  yang  disebabkan  karena  perbuatannya  sendiri,  tetapi  meliputi    juga  kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, termasuk juga kerugian akibat barang- barang  yang  berada  di  bawah  pengawasannya.  Dengan  demikian  khakekat    perbuatan  melawan  hukum  adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tata
2 Lihat Pasal 1 angka 1 UU KDRT.
3 Lihat Penjelasan Pasal 8 UU KDRT.
4 Lihat Pasal 49 UU KDRT.
5 Pasal 1365 KUHPerdata.
6 Lihat  Djaja  S.  Meliala, Hukum  Perdata  dalam  Perspektif  BW ,  Revisi  Keempat,  Nuansa  Aulia,  Bandung,  2014,  hlm. 188.
7 Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 25-27.
Maryati dan Usman, Pertanggung Jawaban Pidana dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penelantaran Rumah Tangga
susila ( goede zeden ), atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat. 8
Berdasarkan  konsep  perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan sebelumnya,  dihubungkan dengan penelantaran  rumah  tangga,  apakah  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  sehingga  dapat  dituntut pertanggungjawaban  perdata?    Dalam  kaitannya  dengan  penelantaran  rumah  tangga,  Pasal    9  ayat  (1)    UU  KDRT, pada    khakekat  adalah    pengabaian  terhadap  wajib  memberikan  kehidupan,  perawatan,  atau  pemeliharaan  kepada orang tersebut. Berkenaan dengan kewajiban suami, Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, mewajibkan suami melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
Sehubungan  dengan  kewajiban  suami  dalam  rumah  tangga,  Pasal  80  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam), pertama, wajib melidungi isterinya dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan  kemampuannya.  Kedua,    wajib memberikan  pendidikan  agama  kepada  isterinya  dan  memberi  kesempatan  belajar  pengetahuan  yang  berguna  dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
Dalam kaitannya antara Pasal  9 ayat (1)  UU KDRT dengan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam,  maka dapat ditafsirkan, bahwa kewajiban yang tidak boleh dilanggar Pasal  9 ayat (1)  UU KDRT, yaitu  kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan.  Dalam dengan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan,  dan  Pasal  80  Kompilasi  Hukum  Islam.  Penelantaran  terhadap  kewajiban  yang  diatur  dalam  ketentuan tersebut  merupakan  perbuatan  melawan  hukum,  sehingga  ketika  menimbulkan  kerugian  menjadi  kewajiban  kepada suami memberikan pemenuhan terhadap semua kewajiban yang dilalaikan.
Secara teoretis, pertanggungjawaban  perdata bersumber dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Di sisi  lain,  karena  perbuatan  tersebut  memenuhi  usur-unsur  yang  tertuang  dalam  pasala  1365  KUHPerdata,  maka merupakan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu pertanggungjawaban pelaku penelantaran  rumah tangga dilihat  dari sisi KUH Perdata    dikategorikan  sebagai pertanggungjawaban langsung berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, yaitu  setiap perbuatan   melanggar hukum yang berakibat pada kerugian  orang lain, wajib bagi orang yang  menimbulkan kerugian itu   mengganti kerugian tersebut.  Demikina pula atas dasar  pasal 1366 KUHPerdata, bahwa  setiap  orang  bertanggungjawab  atas  kerugian  yang  disebabkan  perbuatan-perbuatan,  termasuk  juga  atas kerugian  yang  disebabkan  kelalaian  atau  kecerobohannya.    Dengan  demikian  maka  seorang  kepala  keluarga  dalam yang melalaikan kewajibannya yang berakubat kerugian nyata pada anggota keluarga, wajib memikul tanggung jawab perdata secara langsung. Dalam hal pelaku penelantaran keluarga dapat memenuhi kewajibannya tersebut, atau sampai pada  batas-batas  kemampuannya,  maka  pada  prinsipnya  kerugian  yang  diderita  oleh  anggota  rumah  tangga  sudah dapat  ditebus  lunas.  Sehingga  tanggung  jawab  perdata  pelaku  dapat  dipenuhi.    Namun  dalam  hal  mengabaikan kewajiban ganti rugi tersebut maka berakibat pada pelanggaran hukum pidana.

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelaku Penelantaran Rumah Tangga
Norma  yang  melarang  menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya  di  dalam  UU  KDRT diarumuskan dalam  Pasal 9. Sedangkan ancaman pidana terhadap larangan tersebut diatur  dalam Pasal 49. Unsur Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Setiap orang
b. menelantarkan orang
c. dalam lingkup rumah tangganya,
d. padahal  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib  memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
Sedangkan Unsur Pasal 9 ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. Setiap orang
b. yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi
c. dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah
d. sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
Ancaman  pidana  terhadap  pelanggaran  Pasal  9  ayat  ditentukan  dalam  Pasal  49      dengan  ancaman  pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
Pertanggungjawaban  pidana  pada  dasarnya  adalah  diteruskannya  ancaman  pidana  yang  objektif    dalam rumusan tindak pidana secara subjektif kepada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana.  Atau dengan kata lain     Pertanggungjawaban  pidana  adalah  pengenaan pidana  yang  dianacamkan  dalam  undang-undang  kepada  orang yang  bersalah  melanggar  undang-undang  tersebut.    Dalam  konteks  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  penelantaran
8 Velliana  Tanaya,  “Rekonstruksi  Asas  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam  Sengketa  Konsumen”, Jurnal  Ilmu  Syariah dan Hukum Asy-Syir’ah Vol.47 No.1 Tahun 2013
Maryati dan Usman, Pertanggung Jawaban Pidana dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penelantaran Rumah Tangga
rumah tangga, maka diterapkannya ancaman pidana dalam Pasal 49 UU KDRT kepada pelaku pelanggaran Pasal 49 jo pasal 9 UU KDRT.
Dalam  hukum  pidana  perantanggungjawaban  bukan  hanya  digantungkan  pada  perbuatannya,  tetapi  juga didasarkan  pada  kesalahannya.  Menurut  Sudarto  untuk  dapat  mempidana  seseorang,    tidak  cukup  karena  seseorang telah  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum.  Selain  pembuatnya  memenuhi  unsur  tindak  pidana masih  perlu  adanya  syarat,  bahwa  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu  mempunyai  kesalahan. 9 Demikian  pula menurut  Roeslan  Saleh.  Karena  dalam  pengertian  tindak  pidana  tidak  termasuk  di  dalamnya  pertanggungjawaban. Tindak  pidana  hanya  menunjuk    kepada  perbuatan  yang  dilarang.    Apakah  pelaku  kemudian  dipidana,  tergantung apakah  pelaku  mempunyai  kesalahan  atau  tidak.  Apabila  pelaku  tindak  pidana  mempunyai  kesalahan,  maka    dapat dipidana. 10
Pemisahan  antara  konsep  tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban  pidana  tersebut  berarti  menganut  paham dualistis. Konsep ini juga digunakan dalam rancangan  KUHP.  Antara  tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dipisahkan. Dipidana seseorang actus reus dan mens rea ). 11 Berdasarkan  konsep ini seorang yang melakukan tindak pidana tidak selalu harus dipidana. Tergantung apakah dalam melakukan tindak pidana pelaku memiliki kesalahan.
Asas  ini  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  tidak  dirumuskan  secara tegas  di  dalam  KUHP  yang  berlaku  saat ini, namun  menjadi  dasar  dalam  pertanggungjawaban  pidana.    Pengaturan  asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  baru dirumuskan dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.  Dalam perkembangan politik hukum pidana Indonesia, asas ini dirancang dalam RUU KUHP tahun 2019, dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan dirumuskan Pasal 36.
Berkenaan dengan asas tersebut, maka perlu dijelaskan  makna kesalahan, yaitu adanya hubungan antara batin dengan perbuatan yang dilakukan, yang dapat berbentuk   kesengajaan atau kealpaan. 12 Pasal 36 RUU KUHP tahun 2019,  dirumuskan bahwa setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.  Suatu perbuatan jika dikehendaki oleh pelaku, maka  merupakan kesengajaan. Sebaliknya jika perbuatan   itu tidak dikehendaki, maka  merupakan kealpaan. 13
Berdasarkan  uraian  sebelumnya  maka  untuk  dapat  dipidana  pelaku  penelentaran  rumah  tangga,  selain  harus memenuhi setiap unsur dari tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9 UU KDRT sebagai unsur actus reus , pelaku  juga  harus  memiliki  unsur  kesalahan  sebagai  unsur mens  rea .  Yaitu  pelaku  melakukan  pelanggaran  tersebut dilakukan  dengan  sengaja  atau  lalai.  Persoalnnya  bagaimana  jika  terjadi  pelanggaran  namun  dikarenakan  pelaku tindak  memiliki  kemampuan  untuk  emmenuhi  kewajibannya?  Berdasarkan  Pasal    34 ayat  (1)  UU     Perkawinan dan Pasal  80    Kompilasi  Hukum  Islam,      dengan  menggunakan    asas  hukum  “kewajiban  suami  melidungi  isterinya  dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.   Berdasarkan asas ini maka seorang yang tidak memenuhi kewajibannya karena tidak mampu maka  tidak dapat dipidana.

## Hubungan Pertanggungjawaban Peradata dan  Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga,
Pada  dasarnya  urusan  rumah  tangga  merupakan  urusan  lingkup  keperdataan,  yaitu  menyangkut  kewajiban kepala keluarga terhadap anggota keluagranya, namun urusan tesersebut dapat bergeser menjadi urusan pidana ketika kewajiban perdatanya diabaikan. Menjadi soal kemudian, bagaimana dalam hal telah terjadi pelanggaran Pasal 49 jo Pasl 9 KDRT, apakah meknisme pemenuhan tanggungjwab perdata masih dapat dilakukan, sehingga tangung jawab pidana tidak diterapkan?
Dalam  konsep  pemidanaan  digunakan  asas    hukum,  bahwa  pidana    merupakan  alteratif    terakhir.    Dalam kaitan  ini      menurut  Sudikno  Mertokusumo        azas  tersebut  menghendaki  bahwa    dalam  penegakan  hukum,  hukum pidana merupakan upaya terakhir. Sebalinya asas primum remedium, dalam penegakan hukum, maka  hukum pidana dijadikan pilihan utama. 14 Sehubungan asas hukum tersebut persoalnna apakah asas ini tepat digunakan untuk dalam perkara penelatantaran rumah tangga?
9 Lihat  Muladi  dan  Dwidja  Priyatno,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi,  Cetakan  ke-4/Edisi  Revisi,  Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 69
10 Roeslan  Saleh,  Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana;  Dua  Pengertian  Dasar  dalam  Hukum  Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 75.
11 Septa Candra Pembaharuan Hukum Pidana;Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum PidanaNasional Yang Akan Datang,  Jurnal Cita Hukum, No 1 Volume 1 Tahun 2013, hlm. 43.
12 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta : Chhaya Atmapustaka, 2016, hlm. 159.
13 Ibid.
14 Lihat Kukuh Subyakto, “Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Pembaharuan Hukum , Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, hlm 211.
Maryati dan Usman, Pertanggung Jawaban Pidana dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penelantaran Rumah Tangga
Berdasarkan asas ultimum remedium,  maka penerapan pindana penjara atau denda sehahurnya sebagai upaya terakhir dalam hal terjadi pelanggaran Pasal 49 jo Pasal 9 KDRT. Dalam kasus semacam ini yang diutamakan adalah pemenuhan  tanggung  jawab  perdata  sesuai  dengan  batas-batas  kemampuannya.  Dalam  hal  menolak  tanggungjawab tersebut  barulah  dapat  dekenakan  pidana  penjara  atau  denda.  Penerapan  asas  ultimum  remdium  lebih  baik  dalam penanganan perkara penelantaran rumah tangga, dari pada menggunakan asas primum remedium. Karena kedua jenis pidana  itu  tidak  berdampak  langsung  pada  korban.  Pidana  denda  yang  menerima  adalah  negara  bukan  korban.  Apa lagi  jiak  dijatuhkan  pidana  penjara,  malah  melumpuhkan  pelaku  untuk  mencari  nafkah  yang  dibutuhkan  untuk kemungkinan dapat memenuhi kewajiban rumah tangga.
Persoalan  kemudian  apakah  pemenuhan  kewajiban  perdata  pelaku  penelantaran  rumah  tangga  dapat menghentikan  proses  peradilan  pidana?  Dalam    sistem  hukum  pidana  Indonesia,  penyelesaian  perkara  pidana dilakukan      melalui  mekanisme  sistem  peradilan  pidana.  Oleh  karena  itu  pada  dasarnya  perkara  pidana,  termasuk tindak pidana penelantaran rumah tangga secara normative tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar sistem peradilan  pidana. 15 Berbeda  jika  UU  KDRT  menggunakan  konsep  keadilan  restoratif dalam  penyelesaiannya, sebagaimana  dalam  sistem  peradilan  anak,  UU  KDRT  juga  tidak  diatur  secara  khusus  tentang  kemungkinan penyelesaian tindak pidana penelantaran rumah tangga melalui mekanisme di luar peradilan pidana. Oleh karena itu dalam  kasus  tindak  pidana  penelataran  rumah  tangga  harus  ditempuh  melalui  peradilan  pidana,  dan  palaku  tindak pidana harus bertanggungjawab secara pidana.
Dalam kaitannya pertanggungjawaban perdata yang sudah dipenuhi oleh palaku, maka dalam hukum pidana Indonesia,  kasus  semacam    ini  yang  mungkin  dilakukan  adalah  melakukan  penerapan  lembaga  pidana  bersyarat. Hakim  pat  menjatuhkan  pidana  percobaan,  sebagaiman  diatur  dalam  Pasal  14a  KUHP. 16 Karena  ketika  kewajiban palaku  penelantaran  rumah  tangga  dipenuhi,  maka  pidana  yang  sudah  ditetapkan  hakim  tidak  harus  dijalani  oleh terpidana. Sehingga dalam kasus semacam ini pada dasarnya juga masih mengikuti asas ultimum remedium.
Sehubungan  dengan  permaslahan  kekosongan  hukum  tersebut,  maka    perlu  diatur  tentang    tentang  keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara KDRT pada umumnya, dan khususnya kasus penelantaran rumah tangga.  Karena  pada  khakekatnya  melalui  keadilan  restoratif  maka  akan  lebih  dapat  menekan  kerugian  yang  lebih besar  sebagai  akibat  proses  peradilan  system  peradilan  pidana,  seperti  konflik  yang  lebih  dalam  antara  pelaku  dan korban serta pemidanaan yang justru melepaskan tanggung jawab perda pelaku.

## SIMPULAN
1. Pertanggungjawaban pelaku penelantaran  rumah tangga dilihat  dari sisi KUH Perdata dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban  langsung  berdasarkan  pasal  1365  dan    pasal  1366  KUHPerdata  .    Berdasarkan  ketentuan tersebut    maka    seorang  kepala  keluarga    yang    mengakibatkan    kerugian  nyata  pada  anggota  keluarga,    wajib memikul tanggung jawab perdata secara langsung untuk mengganti rugi.  Sedangkan dari sisi hukum pidana, untuk dapat  dipidana  pelaku  penelentaran  rumah  tangga,  selain  harus  memenuhi  setiap  unsur  dari  tindak  pidana sebagaimana  diuraikan  dalam  Pasal  9  UU  KDRT  sebagai  unsur actus  reus ,  pelaku  juga  harus  memiliki  unsur kesalahan  sebagai  unsur mens  rea ,  yaitu  penelantaran  keluarga  dilakukan  dengan  sengaja  atau  karena  kelalaian. Dalam  hal  pelanggaran    dikarenakan  pelaku  tindak  memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi  kewajibannya,  maka berdasarkan  Pasal   34 ayat  (1)  UU      Perkawinan  dan    Pasal  80 Kompilasi  Hukum  Islam,  deengan  menggunakan asas hukum  kewajiban suami  sesuai dengan kemampuannya,   maka seorang seseorang itu tidak dapat dipidana.
2. Ada hubungan antara tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana pelaku penelantaran ruamah tangga, di mana dengan adanya pemenuhan kewajiban perdata, maka sifaat melawan hukum menjadi hilang. Oleh karena itu seharusnya  dapat  menjadi dasar  untuk  menghentikan  proses  peradilan  pidana  pelaku  penelantaran  rumah  tangga. Namun karena   UU KDRT belum menggunakan konsep keadilan restoratif, maka berdsarkan hukum pidana positif yang mungkin dilakukan adalah hakim menjatuhkan pidana percobaan, sebagaiman diatur dalam Pasal 14a KUHP. Karena  ketika  kewajiban  palaku  penelantaran  rumah  tangga  dipenuhi,  maka  pidana  yang  sidah  ditetapkan  hakim tidak dijalani.  Kedepan diperlukan aturan terkait dengan keadilan restoratif dan penerapan asas ultimum remedium dalam  aturan  tentang  penghapusan  KDRT  yang  lebih  mengutamakan  pertanggungjawaban  perdata  dari  pada pertanggungjawaban pidana.
15 Usman dan  Andi Najmi,  “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, Undang: Jurnal Hukum , ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-8, hlm.66.
16 Lihat Pasal 14a ayat (1) KUHP:
Maryati dan Usman, Pertanggung Jawaban Pidana dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penelantaran Rumah Tangga

## DAFTAR PUSTAKA
Clara Yunita Ina Ola, Khoirul Huda, Andika Persada Putera, “Tanggung Jawab Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penelantaran Rumah TanggaPidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya”, Legality , ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.2, September 2017- Februari 2018, hlm. 134-14672 Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW , Revisi Keempat, Nuansa Aulia, Bandung, 2014. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta : Chhaya Atmapustaka, 2016.
Komisi  Nasional  Perlindungan  Perempuan,  “Catatan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tahun  2018”.  Komnas Premepuan, Jakarta, 2019.
Kukuh  Subyakto,  “Azas  Ultimum  Remedium  Ataukah  Azas  Primum  Remedium  Yang  Dianut  Dalam  Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Pembaharuan Hukum , Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 25-27.
Muladi  dan  Dwidja  Priyatno,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi,  Cetakan  ke-4/Edisi  Revisi,  Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
Roeslan  Saleh,  Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana;  Dua  Pengertian  Dasar  dalam  Hukum  Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Pertama Jakarta: Yayasan LBH, 1989. Septa Candra Pembaharuan Hukum Pidana;Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum PidanaNasional Yang Akan Datang,  Jurnal Cita Hukum, No 1 Volume 1 Tahun 2013.
Usman dan Andi Najmi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, Undang: Jurnal  Hukum ,  ISSN  2598-7933  (online);  2598-7941  (cetak)  Vol.  1  No.  1  (2018):  65-83,  DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-8, hlm.66.
Velliana Tanaya, “Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Konsumen”, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir’ah Vol.47 No.1 Tahun 2013.
Yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia (Diversion And  Restorative  Justice  In  Case  Settlement  Of  Juvenile  Justice  System  In  Indonesia),” Jurnal  kebijakan Hukum, Volume 10 No. 2 Tahun 2016., hlm. 163.
Peraturan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia tahun 2019