## Eka Mahargiani
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Jawa Tengah Indonesia E-mail: mahargianieka@gmail.com
Ahmad Nur Afnan
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Jawa Tengah Indonesia E-mail: abahshinta@gmail.com
Sumarjoko
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Jawa Tengah Indonesia E-mail: sumarjoko.kusumo@gmail.com

## ABSTRAK
Konsep negara  dalam  menciptakan  kesejahteraan  rakyatnya  sangat  variatif. Bahwa  tindakan  pemimpin  (pemegang  otoritas)  terhadap  rakyat harus sesuai kemaslahatan  umat. Secara  otoritatif  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk melindungi  rakyat.  Didukung  dengan  logika  ag ama  “ ta ṣ arruf  al-Imâm ‘al â ar- ra’iya h manû ṭ bi al-ma ṣ la ḣ ah ” . Begitu juga ketika terjadi wabah pandemi covid- 19.  Melalui  kebijakan  pemerintah  terhadap  pemberlakuan social  distancing, phsycal  distancing, pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB)  dimungkinkan memberikan  dampak  buruk  pada  aktifitas  sosial,  ekonomi,  politik  dan  budaya lokal serta  Nasional. Demi penyelamatan kemanusiaan (bangsa) dari kepunahan, pemerintah mengeluarkan kebijkan-kebijakan tersebut. Pada sisi lain, masyarakat juga  dihadapkan berbagai  persoalan  kehidupan  yang  bertumpu  pada  wilayah agama.  Ragam  interpretasi  yang  muncul  terkait  dengan  doktrin  pertahanan  diri (survival)  dari  pandemi yang berbeda-beda. Pertama, interpretasi  teologis  akan mengantarkan  pada  ketidaktakutan  pada  pandemi  sehinga  masih  melakukan aktifitas keagamaan sebagaimana sebelumnya. Namun pandangan ini akan kontra produktif dengan protokol pemerintah dan kurikulum medis yang menganjurkan, social  distancing,  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB). Kedua,  intepretasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Logika fiqh ini lebih menekankan pentingnya  mempertahankan  diri  untuk  mencapai  kesejahteraan  jasmani (kesehatan)dalam  melindungi  jiwa    tanpa  menghilangkan  nilai-nilai  keimanan (esoterik) manusia kepada Khaliq.  Interpretasi keagamaan  yang rasional progesif inilah  yang  akan  tepat    menjadi  solusi  bangsa  Indonesia  dalam  memutus  mata rantai pandemi covid -19.
Kata kunci : Covid 19, negara, kesejahteraan, rakyat

## A. PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini logika teologis agama dihadapkan pada persoalan diskursus pandemik covid-19. Di
Indonesia, berada pada tahap penyebaran virus  corona  (covid -19)  yang  telah
mewabah  dibumi  pertiwi ( Alyasa’  Abu Bakar, 2020: 14). Belum ada keterangan, kapan  pandemi  ini  akan  berakhir.  Ketika kedaan mulai normal, maka banyak orang mengabaikannya. Sehingga muncul kluster  baru  dan  seterusnya.  Karena

## COVID-19 DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS, FIQH, DAN SAIN S
terlalu lama pandemi ini, sehingga dalam menghadapi  isu  global  tersebut,  banyak sikap non-Ilmiah beredar sebagai  respon terhadap  persoalan  yang  menjadi  topik utama diberbagai media, baik skala lokal atapun internasional.
Hal  ini  membangkitkan  masyarakat secara umum, terutama dikalangan ilmuan, agamawan, telah banyak menyusuan    konstruksi  berfikir,  baik secara  induktif,  deduktif  bahkan  sintesa keduanya. Semisal munculnya konstruksi  non-ilmiah  dengan  pendektan teologis terkait pemikiran klasik jabariah (fatalisme), qadariyah (free will and act), mu’tazilah dan Asy’ariah .    Pendektan tersebut  tentu  tidak  efektif    karena  tidak memiliki  korelasi  langsung  terhadap eksistensi  pandemik  covid  19.  Terutama dalam pengertian mencegah dan
menghentikan penyebarannya (preventif).
Spekulasi  konstruksi  non  ilmiah  tersebut justru kian memperkeruh dan menghambat  penanganan  atas  protokol- protokol  yang  dikeluarkan  oleh  pihak yang  memiliki  otoritas.  Semisal  otoritas Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO), otoritas politik pemerintah melalui Kementerian  Kesehatan (Masdar  Hilmy, Kompas, April 2020).
Kebijakan pemerintah terhadap pemberlakuan social  distancing,  phsycal distancing, pembatasan  sosial  berskala besar (PSBB) dimungkinkan memberikan
dampak  buruk  pada  aktifitas  sosial, ekonomi,  politik  dan  budaya  lokal  serta Nasional.  Meskipun demikian demi penyelamatan kemanusiaan (bangsa) dari kepunahan,  pemerintah  mengeluarkan kebijkan-kebijakan tersebut. Secara otoritatif  pemerintah  memiliki  kewajiban untuk  melindungi  rakyat.  Didukung dengan logika agama pula, “ tasharraf al- Imami ‘ala ar - ra’iyati  manuuthun bi al - mashlahati ”  ( Jalaluddin  Abd  ar-Rahman as-Suyuthi,  1971:185).  Bahwa  tindakan pemimpin  (pemegang  otoritas)  terhadap rakyat harus sesuai  kemaslahatan  umat (Sumarjoko,  2019:118).  Konsep  negara dalam menciptakan kesejahteraan rakyatnya  sangat  variatif  (tidak  tunggal) (Muchotob  Hamzah,  2018:1).  Sehingga dalam menjalankan hal tersebut pemerintah  perlu  membuat  regulasi  yang dinegosiasikan  antara  pihak  pemerintah sendiri  (pemegang  otoritas  publik  dan politis),  rakyat  (pengguna)  dan  pihak- pihak ketiga baik investor asing, perusahaan domestik dan non domestik.
Dalam wilayah keagamaan, pandemi covid-19 menimbulkan dampak persoalan serius.  Atas  hal  tersebut,  banyak orang akan  merasa  takut,  kuatir  secara  terus menerus.    memiliki  psikologi  tersendiri terkait  dengan rasa  takut,  pasrah  dan berharap, serta dimaknai dengan berbagai pendekatan. Pendekatan
teologis,  hukum  dan  humaniora,  sangat
kaya  akan  interpretasi  teks-teks  keagamaan dan manuskrip tergantung dari sudut mana hal  tersebut maknai. Para  teolog Banyak perdebatan    para  ahli yang membahas tentang  adanya dampak  covid  19  ini dalam lingkaran  kehidupan sosial agama berdampak  pada  masyarakat. ketakutan Adanya pandemi akan menjadikan negara tersebut justru mendapatkan  hambatan
berat  dalam  menjalankan  kebijakan terkait protokol-protokol pemeritah dan medis  terkait  pemutusan  mata  rantai penularan virus corona.
Ketika  pemerintah  memberlakukan
kebijakan lock down untuk
menyelamatkan bencana global ini dengan  memutus  rantai  penularan  covid- 19,  maka  tentu  ada  harga  yang  harus ditebus. Demikian pula ketika pemerintah melakukan  vaksinasi  dengan  gencar, dalam  memenuhi  dan  memberikan  hak- hak  secara  materi  kepada  masyarakat dalam  waktu  tertentu.  Apabila  tidak terpenuhi  maka  kebijakan  tidak  akan jalan dan banyak pelanggaran-pelangaran sosial  yang  akan  dilakukan  rakyat  dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari yang  vital.  Untuk  mempertahankan kehidupan rakyat akan melakukan aktivitas diluar. Apalagi dengan dukungan  kultur  religi  yang  kental mistik,  dukungan-dukungan  interpretasi personal  yang  tidak  memiliki  otoritas dalam memberikan kesimpulan-
kesimpulan  yang  berlawanan  dengan lembaga  otoritas  terkait.  Bahkan,  banyak pula lembaga non otoritas yang memberikan  penjelasan,  interpretasi  dan langkah-langkah  tak  rasional  dalam menangani pendemik covid 19 (Khoiruddin Nasution, Kedaulatan
Rakyat, April 2020).

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Politik Indonesia  Kekinian
Pandemi  corona  virus  (Covid-19)  di Indonesia yang semakin meluas memberikan  kecemasan  secara  kolektif apabila  hal  tersebut  menjangkit  terlalu lama  di  Indonesia.  Covid-19  secara perlahan akan menggiring Indonesia pada potensi  krisis  di  sejumlah  lini  strategis bahkan tidak menutup kemungkinan akan membawa Indonesia pada krisis ekonomi yang berbuntut pada krisis politik. Akibat politik  global  terkait  dengan  dampak pandemik  covid  19,  para  politikus  lokal saling  menyudutkan.  Para  pimpinan berebut  panggung  untuk mendapatkan simpati masyarakat. Mereka saling berseberangan  dan  masalah  virus  justru disepelekan sehingga
terjadi keterlambatan  penanganan.  Tak  terlihat mekanisme antisipatif dan skema panganan  terpadu  dan  intensif.    Moral politik  jatuh  sehingga  menjadi  ajang pencitraan  dan  terjadi  pengailan  dalam sungai  yang keruh.  Beruntung masih ada
garda-garda  medis  yang  melakukan perlawanan dan ormas-ormas keagamaan yang  mendukung  kebijakan  Pemerintah dalam  menjalankan  peran  publiknya. Pemerintah  belum  mengambil  kebijakan lokckdown  seperti  di  China  (Wuhan) namun social  distance sebagai  langka awal untuk solusi sementara dan terakhir memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  di  wilayah tertentu hingga menemukan anti virusnya.  Meskipun  demikian  diberbagai wilayah pedesan secara mandiri melakukan upaya penanggulangan
tersendiri  sesuai  dengan  kemampuan SDM wilayah tersebut.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif fiskal berupa penghilangan pajak penghasilan selama 6 bulan  ke  depan  bagi  pekerja  maupun perusahaan  dalam  upaya  memelihara daya  beli  masyarakat.  Namun  demikian, tidak  ada  ukuran  pasti  sejauh  mana kebijakan insentif tersebut mampu bekerja  secara  efektif.  Apalagi,  model kebijakan  ini  belum  tentu  dirasakan  oleh segmen  masyarakat  non-urban  seperti petani,  nelayan,  pengrajin,  dan  lain-lain. Lebih  lanjut  lagi,  pengalihan  fungsi anggaran  untuk  infrastruktur  kesehatan akan  berpengaruh  pada  anggaran  belanja pada  sektor  lain  yang  akan  dikurangi. Pasokan  suplai  baik  dari  dalam  atau  dari luar akan terganggu sehingga
meningkatnya  biaya  produksi.  Biaya produksi  meningkat seiring  dengan melonjaknya permintaan namun sebaliknya dengan kapasitas yang terbatas.  Hal  tersebut  juga  dipengaruhi atas  pemenuhan  tenaga  kerja  untuk industri  yang  tidak  memadai  karena wabah  yang  melanda  pegawai  sehingga berpengaruh  pada  kapasitas  produksi. Lebih  lanjut,  pandemi  Covid-19  pada akhirnya  mengakibatkan  investasi  dan konsumsi  anjlok  dan  menurunya  nilai tukar  rupiah.  Jika  berkaca  terhadap fenomena global tersebut, maka pandemi Covid-19  tidak  hanya  dimaknai  sebagai wabah  penyakit  global.  Dalam  konteks politik,  Covid-19  adalah  bencana  politik yang tercipta secara alamiah ( by nature ).  Hal  ini  juga  sebagai  ujian atas  tingkat  kepercayaan  publik  terhadap pemangku  kekuasaan.    Keterbukaan  dan sikap responsif pemerintah akan membantu publik untuk berhenti berspekulasi  di  tengah  keadaan  yang dinamis  tersebut.  Adapaun  efektivitas pemerintah  dalam  merespon  ancaman pandemi  juga  akan  menunjukan  sejauh mana  simpati  publik  pada  kekuasaan terus  terpelihara.  Hal  ini  dilakukan dengan meningkatkan kinerja pemerintah, pusat maupun daerah, dalam penanganan  dan  pencegahan  penularan penyakit  agar  tidak  meluas,  dalam konteks geografis maupun dampak
multidimensi:  ekonomi,  politik  dan sosial.
Akhir-akhir  ini,  kekuasaan  akan semakin  diguncang  secara  alamiah. Pemegang  otoritas  mulai  dipertanyakan. Apalagi,  terkait  dengan  beberapa  isu politik  nasional  dalam  beberapa  hari terakhir  semakin  mempertajam  indikasi ke  arah  tersebut. Pertama,  adanya  suatu wacana reshuffle kabinet. Terkait  isu ini cukup  luas  diberitakan  pada  akhir Februari lalu. Sejumlah pengamat menilai  bahwa  kemunculan  wacana  ini terlalu  dini.  Bahkan  sikap    “gerah” presiden  terhadap  menteri  kesehatan dalam  merespon  Covid-19.    Akhirnya pernah  menunjuk  Ahmad  Yurianto, Dirjen  Pencegahan  dan  Pengendalian Penyakit
Kementerian Kesehatan, sebagai  jubir  resmi  pemerintah  untuk penanganan kasus Corona. Kedua, Adanya suatu yang mengindikasikan  gerakan  masyarakat sipil semakin solid dan berkesinambungan. Gerakan massa
tersebut  biasanya  bersifat  informal, menggunakan perangkat komunikasi yang  baru,  dan  memiliki  watak  ofensif kepada  aparatur  negara.    Masyarakat semakin  cerdas  dalam  politik  sehingga mereka  lebih  kritis  pada  isu  yang menyangkut hajat hidup mereka. Pemerintah  pusat  tidak  perlu  menaruh kecurigaan  politis  dengan  pemerintah
daerah yang mengambil tindakan inisiatif lebih awal. Pemerintah daerah juga perlu mengedepankan  koordinasi  yang  baik  di awal  dengan  pemerintah  pusat  sebelum mengambil kebijakan strategis di wilayah.  Agar  bisa  saling  sinergis  dan tidak saling curiga. Di Indonesia seringkal terjadi adanya kesenjangan terhadap peranan negara dengan kehidupan  warga  negara.  Permasalahan politik, sosial, ekonomi, dan  budaya misalnya, seringkali terjadi karena adanya kesenjangan,  ketidakpercayaan antara perana  negara  serta kehidupan warga negaranya  (Sutrisno  Asyafiq,  2019:26). Apalagi  pada  saat  terjadi  pandemi sebagaimana akhir-akhir ini. Oleh karena itu, keselamatan dan perlindungan terhadap warga negara perlu diutamakan. Kepercayaan publik pada kekuasaan akan terpelihara  dengan  sendirinya  seiring dengan  kehadiran  negara  di  tengah mereka. Segala kebijakan yang berorientasi  pada  kemanusiaan  pada akhirnya  akan  menciptakan  keselamatan bagi  sebuah  negara.  Dalam  situasi  krisis ini,  respon  yang  tepat  dari  pemerintah akan  menghasilkan  kemaslahatan  rakyat, bangsa, dan negara.

## 2. Perkembangan Ekonomi Lokal
Goncangan pada  level  ekonomi yang  ditimbulkan  oleh  Covid-19  sangat berpengaruh  pada  perekonomian  global.
Pertumbuhan Ekonomi ekonomi
diartikan  sebagai  kenaikan  GDP/GNP tanpa  memandang  apakah  kenaikan tersebut  lebih  besar  atau  lebih  kecil dari tingkat  pertumbuhan  penduduk  dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi  atau  tidak  (Arsyad  Lincolin, 1997:46).  Sebaliknya,  menurut  laporan yang  dirilis  oleh  Organisasi  Kerjasa Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation Development)  pada  Maret  2020,  bahwa GDP  (Gross  Pruduct  Domestic)  global diprediksi  akan  jatuh  sebesar  2,4%  pada 2020.  Bahkan  pertumbuhan  GDP  riil Indonesia menyusut sebesar 0,2% dimana sebelumnya  berkisar  di  angka  5%. Berdasarkan  laporan  yang  sama,  bahwa Cina  sebagai  tempat  awal  persebaran Covid-19 telah memainkan peran penting dalam ekonomi global. Secara
persentase,  industri  China  memberi sumbangsih berkisar 22% terhadap ekonomi  global,  kemudian  diikuti  oleh GDP  dan  perdagangan  global  dimana masing-masing  memberikan  kontribusi sebesar 17% dan 10%.
Selain  itu,  China  dikenal  sebagai pusat  produksi  barang  dunia  dan  telah memberikan  sumbangsih  sebesar  12,8% terhadap  produksi  barang  dunia.  Alhasil, ketika produksi barang di China terhambat  maka  akan  mempengaruhi suplai terhadap permintaan global.
Jumlah  penawaran  yang  lebih  kecil ketimbang permintaan
akan menimbulkan  kenaikan  harga  dari  batas wajar.  Terkait  hubungannya  dengan Indonesia,  China  memberikan  pengaruh signifikan  pada  sektor  perdagangan, pariwisata,  dan  komoditas  lain.  China adalah  salah  satu  negara supplier bahan baku terbesar bagi industri manufaktur di Indonesia.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono  menerangkan,  hampir  74% bahan baku industri di Indonesia diimpor dari negeri tirai bambu tersebut. Pada sisi lain,  terkait  dengan  pariwisata  covid -19 juga memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Dari jumlah sekitar 13,6 juta wisatawan mancanegara yang  masuk  ke  Indonesia,  bahwa  turis Cina  menempati  posisi  kedua  terbanyak. Sejak  wabah  Covid-19  merebak,  angka wisatawan  asing  dari  China  menurun drastis, terlebih sejak diberlakukannya travel ban dari
pemerintah  Indonesia.  Kebijakan  ini terpaksa  dilakukan  sebagai  tindakan mitigasi kendati langkah tersebut disesalkan  oleh  duta  besar  China  untuk Indonesia.  Oleh  karena  itu,  kehadiran wabah  Covid-19  memberikan  dampak secara sistemik terhadap kondisi ekonomi Indonesia.  Pengaruh pandemi  covid  19 saat ini berdampak di  berbagai  sektor kehidupan sosial masyarakat baik sektor
pendidikan, kesehatan,  politik,  sosial budaya maupun ekonomi.
Secara  khusus  dalam  bidang  tertentu yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat  Indonesia  adalah  kelangkaan barang. Akibat dibalik ancaman pandemik covid 19 dan kepanikan global membuka wacana baru dalam pasar lokal. Lendakan permintaan barang skala ringan pencekal  virus  semisal  masker,  hand sanitizer, dan sejenisnya, semakin melambung.  Bahkan  hal  yang  krusial terkait  dengan  harga  Alat  Pelindung Dokter (APD) perlu ada peran pemerintah dalam mengatur harga normal dan batas harga tertentu. Ketidakterkendalian ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pasar  antara  permintaan  dan  penawaran. Dalam teori ekonomi tingginya permintaan meningkatkan harga komuditas.  Paradigma  ekonomi  lama dengan prinsip “asal bisa beli murah” tak dapat dipertahankan.

## 3. Ragam Interpretasi Keagamaan
Eratnya korelasi antara hukum Islam
dengan masyarakat muslim
menjadikannya sebagai bagian yang cukup urgen (Anton Widyanto, 2011:82). Hadirnya suatu pandemik (wabah) sering menimbulkan suatu interpretatif terhadap teks-teks keagamaan. Hal  tersebut untuk mengambarkan  suatu  kausalitas  yang
dihubungkan  dengan  logika  agama itu sendiri.  Baik  corak  fiqh/syariah    ataupun teologis.  Interpetasi  tersebut  berbeda- beda  sesuai  kemampuan  logika  masing- masing.  Bagi  pribadi  agamis,  tertentu melihatnya  sebagai  bagian  dari  ujian, cobaan, hukuman, takdir, edukasi ( ta’dib ),  dan  lainya.    Ungkapan  teologis keagamaan  semisal,  “saya  lebih  takut pada  Tuhan  dari  pada  pandemik  covid- 19,  karena  mati  sudah  ada  garisnya”. Ucapan  yang  demikian  sekilas  benar. Orang  tersebut  membenturkan  teologis agama  dengan  logika  murni,  sehingga terjadi  suatu  anakronik  terhadap  teologi keagamaan. Anakronik teologi keagamaan ini memungkinkan terjadinya kontra-produktif terhadap protokol medis terhadap  pemutus  penghentian  pandemik covid-19  yang  dilakukan  oleh  tim-tim medis    yang  berupaya  menangani  dan menjinakannya. Dalam  agama  Islam, tidak  diperbolehkan  mempersulit  diri sendiri dan tidak boleh pula mempersulit orang  lain.  Oleh  karena  itu  logika rasional fiqh terumuskan  “ al-Dlararu Yuzalu ”  ( Jalaluddin  Abd  ar-Rahman  as- Suyuthi, 1971:132) atau darurat itu harus dihilangkan.  Ada  dua  logika  dalam memahami hal ini, diantaranya:
a. Logika Rasional Fiqh
Esensi agama dalam  paradigma syariah  adalah  menjaga  kemanusian (antroposentris)  dari  hal-hal  yang
merusak. Agama adalah jalan keselamatan baik secara fisik (lahiriyah) ataupun spiritual (esoterik). Hal-hal  yang  sifatnya  kemanusiaan tersebut terformulasi  dalam maqashid asy-Syariah atau al-ahkam al- khamsah:  menjaga  agama,  jiwa,  akal, harta  dan  keturunan.  Agama  Islam memelihara jiwa yang berkaitan kesehatan.  Ini dapat dipahami, bahwa syariat  Islam  itu  dibangun  di  atas pondasi (dasar) kemaslahatan manusia dan untuk kebahagiaan hidup di dunia ataupun akhirat (Yusno Abdullah Ota, 2016:47).
Agama Islam juga lebih
mendahulukan sisi kemanusiaan meskipun  terkadang  seimbang.  Oleh karena itu terkadang fiqh memberikan keringanan  berkaitan  dengan  ibadah demi menjaga keselamatan jiwa manusia.  Kelima  hal  yang  menjadi tujuan  syariah  tersebut  didalamnya mengandung  banyak  kemaslahatan umat  manusia.  Tujuan maqashid ini menurut  asy-Syatibi  dapat  dilihat  dari dua  segi  yaitu,    tujuan  syara’  itu sendiri  dan  tujuan  kepada mukallaf (Abu  Ishaq Asy-Syathibi,  2005:63). Berkaitan dalam menghadapi pandemiki  covid  19  tersebut,  empat dari  lima  hal  tersebut senada  dengan kurikulum  medis.  Dimana  menurut otoritas  medis,  hingga  saat  ini  diakui
belum ada vaksin yang dapat mencegah  atau  menghentikan  covid 19.  Upaya  yang  dilakukan  semata hanya tindakan preventif untuk menghindarkan diri agar tidak terinfeksi. Caranya menggunakan langkah-langkah ilmiah dalam
kurikulum  medis.  Dalam  paradigma fiqh  terdapat  logika  rasional,  “ Daf’u al- Mafasidi muqaddamun ‘ala a l-Jalbi al-Mashalihi ”. Dalam terjemahan bebas, menolak kerusakan itu didahulukan daripada mengambil kebaikan atau kemanfaatan. Berdasarkan logika diatas, bahwa cara efektif memutus mata rantai pandemik covid 19 tersebut sebagaimana kurikulum  medis  yang  diregulasikan pemerintah  adalah  jaga  jarak  aman, pakai  masker,  cuci  tangan  dengan sabun. Bahkan dibelakukan pembatasan  sosial  berskala  besar (PSBB).  Alasanya  karena  penularan virus  ini  adanya  kontak  badan  dan tetesan  air  liur  atau  bersin  para penderita.
Logika  rasional  fiqh  tentu  menuai reaksi sebagian masyarakat beragama. Karena  agama  melihat  pandemik bukan  hanya  satu  sisi.  Masih  banyak disimplin ilmu keagamaan lain terutama  terkait  dengan  hal-hal  yang sifatnya  keimanan.    Di  Indonesia, keragaman dalam hal geografis
penduknya,  ekspresi  sosio  kultural,
ekonomi dan politik
tidak memungkinan untuk merumuskan teori tunggal (Arijulmanan, 2017:403- 422). Sehingga  banyak  anakronik- anakronik  teologis  bertebaran  untuk membungkam pandangan fiqh tersebut.  Apalagi  dalam  konteks  ke- Indonesiaan,  logika  rasional  fiqh  ini didukung  secara  kelembagaan  oleh Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI). Maka  narasi  ini  makin  membubung tinggi  ketika  MUI  mengeluarkan fatwa  No.14  Tahun  2020  tentang Penyelenggaraan  ibadah  dalam  situasi terjadi wabah covid -19.
Dalam fatwa tersebut MUI menyerukan  untuk  meniadakan  sholat jum’at  dan  ibadah  berjamaah  lainnya di masjid  yang terletak  di zona merah covid  19.    Meskipun  demikian  tidak dipungkiri  pula  dalam  paradigma  fiqh tersendiri  terdapat  banyak  kelemahan, terutama  dalam  persoalan  ijtihadiah. Masih  banyak  pula  ulama  yang berbeda  dengan  pandangan  diatas. Perbedaan  ini  terletak  pada  sudut pandang atas interpretasi pada persoalan tingkat atau ukuran terhadap konsep    “darurat”  pada  objek  kajian. Oleh  karena  kembali  pada  esensi karakter  hukum  Islam  yang  bersifat dinamis, fleksibel, dinamis, kreatif dan responsive  terhadap  realitas  objeknya.
Dengan  demikian, realitas sosial perlu diakomodasikan  oleh  fiqh. Sebagaimana pendapat Ibn Taimiyyah, bahwa  masalah-masalah  riil  yang berhubungan  dengan  umat  Islam sehari-hari itulah yang harus diperhatikan, bukan masalah skolastik yang bersifat formalistis (Muhammad  Amin,  1991:27).  Upaya memunculkan  perspektif  baru  dalam berfikih merupakan bagian dari apreasiasi terhadap peninggalan fuqaha masa lalu (Zubaidi, 2006:435).
Dalam  realitas  sosial  yang  terjadi, beberapa  kasus  logika  rasional  fiqh selalu  senada  dengan  logika  medis. Sikap ilmiah menjadi langkah strategis dalam  memahami  dan  merespon pandemik covid-19. Hal ini mengejawantah  pada    wujud  logika induktif  sebagai  mekanisme  dalam memaknai  realitas  sosial.  Logika induktif  merupakan  suatu  mekanisme kognitif atas sebab akibat berdasarkan pada realitas empiris dalam kehidupan masyarakat.    Logika  induktif    yang belaku  adalah  argumentasi  aposteriori (evidence-based)  yaitu  argumentasi yang  dibangun  dari  serangkaian  fakta empiris dan telah diujikan secara ketat dilaboratorium  atau  realitas  empiris. Mengutip bahasa klasik Ibnu Taimiyah (w. 1328), “suatu kebenaran itu  terletak  pada  realitas  kehidupan,
bukan pada akal pikiran (al-haqiqah fi al- a’yan  laa  fi  ad -dzan).  Logika  ini sama  dengan  logika  rasional  fiqh yang  diterapkan  pada  penyelidikan reproduksi  wanita.  Dengan  demikian, apabila  suatu  persoalan  itu  terlihat logis,  namun  tidak  didukung  oleh fakta empiris maka tidak bisa dijadikan  sebagai  dasar  pengambilan konklusi  dalam  menangani  pandemik covid-19.
b. Logika Teologis Keagamaan
Saat ini  logika  teologis  agama dihadapkan  pada  persoalan  diskursus pandemik covid-19. Dalam
menghadapi  isu  global  ini,  banyak sikap  non-Ilmiah  beredar  sebagai respon  terhadap  persoalan    yang menjadi topik utama diberbagai media,  baik  skala  lokal  ataupun global. Hal  yang  harus  dipikirkan  dan disadari  adalah  antisipasi  terhadap resiko    tingkat  moralitas  akibat hadirnya  faktor-faktor  yang  dapat memperlambat atau memperburuk penanganan  atas  pandemi  covid-19 yang  telah  beredar  secara  viral  di masyrakat. Hal  tersebut  tambahkan dengan  perspektif  terhadap  anakronik teologis    yang  beredar.  Anakronik teologis keagamaan bagian dari interpretasi keagamaan yang tidak bisa dipungkiri.  Sebagian  tokoh  muslim juga memungkinkan terjadinya kontra-
produktif  terhadap  protokol  medis terhadap pemutus penghentian pandemik  covid-19  yang  dilakukan oleh  tim-tim  medis. Setidaknya  para medis berupaya menangani dan menjinakannya. Teologi kematian yang  disuarakan  seorang  pimpinan agama  mempunyai  pengaruh  yang sangat  signifikan.  Mengutip  Hadis yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Dawud dan Tirmidzi Bismillâhila żî lâ ya ḍ urru ma’asmihi syai’un  f î al  Ar ḍ i    walâ fî as-Samâ`i  wahuwa  as-Samî ’un  al îm (Khoiruddin  Nasution,  Kedaulatan Rakyat, 3 April 2020). Dalam terjemahan bebas, teks tersebut diartikan,  “Dengan  menyebut  nama Allah yang bersama nama-Nya susuatu apapun tidak akan celaka baik dibumi  atau  dilangit.  Dialah  Yang Maha Mendengar ladi Maha
Mengetahui”.
Teks doa ini juga banyak diinterpretasikan ulama muslim secara berbeda. Hakikat doa adalah memohon  perlindungan  pada  Allah dari persolan yang sulit dan menakutkan. Dalam menjalankan protokol kesehatan, maka seorang ahli (ilmuan), dokter, perawat  dan satgas- satgas  yang  diberikan  otoritas  untuk sebagai  pemutus  pandemik  covid  19 sangat dianjurkan untuk membacanya. Mereka  beperang  melawan  bahaya
besar.  Namun  bagi  pribadi  tertentu melakukan  ritual-ritual  keagamaan secara  komersil  justru  akan  menjadi kontra-produktif  dengan  kurikulum medis.  Ini  seperti  halnya  orang  yang melemparkan  dirinya  kedalam  api menyala dan yakin, bahwa api tersebut tidak  akan  membakarnya  jika  Allah belum  menghendaki.  Tentu  ini  akan sia-sia  karena  melawan  hal-hal  yang sifatnya “ ḣissiyah” (Sumarjoko, 2015:3)  atau  alamiah  (sunatullâh) (Al Yasa`  Abubakar,  SerambiNews.com, 28  Maret  2020).  Ditambah  lagi hadirnya  teologi  klasik jabbâriayah (determinisme)  di  pada  era  post- modern.
Manusia  diibaratkan  seperti  kapas yang berterbangan dan tidak memiliki daya  apapun  jika  Allah  menghendaki dan  memberikan  daya.  Atas  teologi ini,  seseorang  yang  ditakdirkan  hidup maka  tentu  orang  tersebut  tidak  akan mati dalam menghadapi situasi apapun. Dengan menjadikan pemikiran demikian, maka orang akan aktif  berkeliaran,  bergerombol  dan tetap  aktif  dalam  lingkungan  apapun dan  dimanapun  tanpa  resah  dan  takut terhadap  keadaan.  Inilah  kelemahan pendekatan  teologis  dalam  memutus mata rantai pandemik covid-19. Pengambilan  konklusi  model  ini senada dengan logika deduktif.
Realitas normatif yang jika digunakan untuk  justifikasi  pada  realitas  empiris tidak  menjadi  sejalan  (diakronistik) dengan  konteks  ruang  dan  waktu tertentu.    Konsekkuensinya  adalah menderivasikan  teks-teks  suci  untuk menjustifikasi realitas pandemik covid-19.  Argumentasi  ini  bersifat apriori.
Mengikuti  pemikiran  Immanuel Kant,  argumentasi  apriori  merupakan logika  matematis-logis  dari  sebuah konstruksi  suatu  konsep  berpikir tertentu.  Dengan  demikian  alangkah baiknya  hal-hal  tersebut  diserahkan ahlinya yaitu orang-orang yang memiliki kompetensi terhadap medical  sainstifik.  Upaya medical saintifik  dalam  menaggulagi  pandemi adalah upaya riset  yang menghasilkan suatu  vaksin.  Vaksin  adalah    bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap  suatu  penyakit.    Oleh  karena itu,  program  pemerintah  terhadap vaksinasi sangat penting. Agar seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga  apabila  suatu  saat  terpapar penyakit tersebut maka yang bersangkutan  tidak  akan  sakit  atau hanya mengalami sakit ringan (aladokter.com).  Hal  ini  dikuatkan dengan terbitnya, Permenkes RI
Nomor  84  tahun  2020  pasal  1  ayat  3, bahwa  pemberian  vaksin  yang  khusus diberikan  dalam  rangka menimbulkan atau  meningkatkan  suatu  kekebalan seseorang  secara  aktif  terhadap  suatu penyakit.  Sehingga  apabila  suatu  saat terpapar  penyakit  tersebut  tidak  akan sakit  atau  hanya  mengalami  sakit ringan  dan  tidak  menjadi  sumber penularan.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas,  bahwa
pandemi covid-19 ini sangat mempengaruhi  ekonomi dan politik baik skalan  global  atau  lokal.    Pengaruh politik  global  dapat  dilihat  dari  sisi hubungan  antar  negara  yang    berdampak pada  kebijakan  perekonomian  terkait menurunnya ekspor dan impor komuditas tertentu.    Hal  ini  juga  mempengaruhi politik  lokal  yang  akhirnya  mampu menekan  nilai  tukar  rupiah  hingga semakin buruk. Pada sisi lain, masyarakat juga  dihadapkan  berbagai  persoalan kehidupan    yang  bertumpu  pada  wilayah agama.  Ragam  interpretasi  yang  muncul terkait  dengan  doktrin  pertahanan  diri (survival)  dari  pandemi  juga  berbeda-
beda. Pertama, interpretasi  teologis  akan mengantarkan  pada  ketidaktakutan  pada pandemi sehinga masih melakukan aktifitas keagamaan sebagaimana
sebelumnya.  Namun  pandangan  ini  akan kontra produktif dengan protokol pemerintah  dan  kurikulum  medis  yang menganjurkan, social distancing,
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kedua, intepretasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip
syariah.    Interpretasi  kedua  ini  lebih progresif dan  sejalan  dengan  langkah- langkah  pememerintah  dan  anjuran medis dalam mempertahan hal-hal yang sifatnya kemanusian semisal pelaksanaan  vaksinasi.  Logika  fiqh  ini lebih menekankan pentingnya mempertahankan  diri  untuk  mencapai kesejahteraan  jasmani  (kesehatan)dalam melindungi  jiwa    tanpa  menghilangkan nilai-nilai  keimanan  (esoterik)  manusia kepada  Khaliq.  Interpretasi  keagamaan yang  rasional  progesif  inilah  yang  akan tepat    menjadi  solusi  bangsa  Indonesia dalam  memutus  mata  rantai  pandemi covid-19.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, Muhammad. Ijtihad Ibn Taimiyyah  dalam  Bidang  Fikih Islam. Jakarta: INIS, 1991. Arijulmanan,  A.,  2014.  Dinamika  Fiqh Islam  Di  Indonesia. Al-Mashlahah Jurnal  Hukum  Islam  dan  Pranata Sosial, 2(04), 403-422.
Asyafiq,  S.,  2019.  Strategi  Pertumbuhan dan  Pembangunan  Ekonomi  Di  Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan. J. Pendidik. Ilmu Sos, 28(1), 18-30 . Asy-Syathibi, Abu Ishaq. Al- Muwaafaqat.  Lebanon:  Dar  al-kutub al-Ilmiyyah, 2005.

## Alyasa’,    Abu  Bakar.  2020.  Memahami
Corona Sebagai Takdir Allah.
Aceh.tribunnews.com. Serambi Indonesia, 28 Maret 2020.
Hamzah,  Muchotob.  2018. Agama  dan
Negara:  Diskursus  dan  Praktik Politik  Islam.  Ed. I.  Jogjakarta:
LKiS.
Hilmy, Masdar. Sikap Ilmiah Menghadapi  Pandemik. Kompas, April 2020.
Jalaluddin  Abd  ar-Rahman  as-Suyuthi. al-Asybah  wa  an-Nazhair.  Lebanon:
Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1971.
Lincolin, Arsyad. Ekonomi Pembangunan. Jogjakarta: STIE
YKPN, 1997.
Meva Nareza. 2021. Mengetahui Manfaat
Vaksin  Covid19  dan  Kelompok
Penerima  Prioritasnya.  19  April 2021. https://www.alodokter.com/mengeta hui-manfaat-vaksin-covid-19-dan- kelompok-penerima-prioritasnya.
Nasution,  Khoiruddin.  2020. Saintifik- Spiritual Hadapi Covid-19. Kedaulatan Rakyat. April 2020. Ota,  Y.A.,  2016.  Istihsan  (Telaah Sosiologi-Kultural  Pemikiran  Imam Hanafi). Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah, 6(2), 14-23.
Sumarjoko. Ikhtishar  Ushul  Fiqh  I.
Jogjakarta: Trussmedia, 2015.
——— . Kaidah  Bahasa  Arab.  Ed. I. Semarang: Pilar Nusantara, 2019.
Widyanto, A., 2011. Pengembangan Fiqh di  Zaman  Modern. Jurnal  Ilmiah Islam Futura. 10(2). 82-100.
Zubeidi,  Z.2006.  Membangun  Fikih
Yang  Berorientasi  Sosial:  Dialektika Fikih dengan Realitas Empirik
Masyarakat. al- Jami’ah :Jurnal  of
Islamic  Studies, 44(2), 429-452. https://doi.org/10.14421/ajis.2006.44 2429-452.