e-ISSN : 2621-4105

## KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU ( DKPP ) DALAM MENEGAKAN KODE ETIK PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

## Muhammad Syaefudin, Kadi Sukarna
Magister  Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan kode etik pelanggaran pemilihan umum. Undang-Undang  Nomor 15    Tahun    2011    tentang  Penyelenggara  Pemilu  memberikan  warna  baru  dalam  konteks pengaturan  penyelenggara  Pemilu.  DKPP  sebagai  salah  satu  Lembaga  Penyelenggara Pemilihan  Umum  yang  tugasnya  menangani  permasalahan  kode  etik  para  penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini telah mencampuri wewenang dari KPUD Jawa Tengah, yang mana  menurut  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilihan Umum,  keputusan  DKPP  tidak  bisa  memberikan  implikasi  hukum  terhadap  proses  pemilu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang penyelenggara pemilu, telah mengatur  tugas  dan  kewenangan  dari  DKPP  dalam  UU  Nomor  15  Tahun  2011  Tentang Penyelenggara  Pemilihan  Umum.  Sementara  DKPP  mengeluarkan  Putusan  yang memerintahkan  KPU  untuk  melakukan  peninjauan  kembali  untuk  mengembalikan  hak konstitusional  dari  Rojikin  sebagai  Calon  Anggota    DPRD  Kota  Semarang  Jawa  Tengah 2013,  yang  mana  putusan  tersebut  merupakan  bukan  kewenangan  dari  DKPP,  melainkan kewenangan  dari  KPU.  Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  DKPP  yaitu  memerintahkan  KPU untuk  segera  melakukan  Peninjauan  Kembali  untuk  mengembalikan  hak  konstitusional Rojikin,  telah  mengakibatkan  diloloskannya  Rojikin  sebagai  Calon  Calon  Anggota    DPRD Kota Semarang Jawa Tengah oleh KPU.
Kata Kunci : Kewenangan; pelanggaran pemilu; kode etik.
e-ISSN : 2621-4105

## AUTHORITY OF THE BOARD OF HONOR GENERAL ELECTION (DKPP) IN ENFORCING GENERAL ELECTION CODE OF VIOLATION

## Muhammad Syaefudin, Kadi Sukarna
Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  authority  of  the  Election  Organizer  Honorary  Board  in upholding  the  code  of  ethics  of  election  violations.Law  Number  15  Year  2011  on  Election Organizer gives new color in the context of organizing election organizer. DKPP as one of the  General  Election  Organizing  Body  whose  duty  is  to  handle  the  code  of  ethics  of  the election organizers, in this case has interfered withthe authority of the Central Java Election Commission, which according to Law Number 15 Year 2011 on General Election Organizer, the  decision  of  DKPP  can  not  provide  the  legal  implications of  the  electoral  process.  Law Number  15  Year  2011  which  regulatesthe  election  organizer,  has  regulated  the  duties  and authorities  of  DKPP  in  Law  Number  15  Year  2011  on  the  Organizer  of  General  Election. While  DKPP  issued  a  Decision  ordering  the  KPU  to  conduct  a  review  to  restore  the constitutional  rights  of  Rojikin  as  Candidate  Members  of  Parliament  of  Semarang  City Central  Java  2013,  which  the  decision  is  not  the  authority  of  DKPP,  but  the  authority  of theKPU.  The  decision  issued  by  DKPP  is  to  order  the  KPU  to  immediately  conduct  a Judicial Review to restore Rojikin's constitutional rights, resulting in the passage of Rojikin as Candidate Candidate for Semarang City DPRD Member of Central Java by KPU.
Keywords : Authority; enforcing general election; code of conduct.
e-ISSN : 2621-4105

## A . PENDAHULUAN
Pemilihan  Umum  di  Indonesia  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negra  Republik Indonesia  Tahun  1945  sebagaimana  dikemukakan  sebelum-nya  bahwa  pemilihan umum  diselenggarakan  dalam  rangka  memilih  anggota  DPR,  DPD,  DPRD,  serta Presiden dan wakil Presiden. Hal ini secara langsung bahwa Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyebut  beberapa  jenis  pemilu  di Indonesia. Pemilihan umum, DPR, DPD, DPRD, serta  Pemilihan  Umum  Presiden dan  Wakil  Presiden  masuk  dalam rezim pemilu.
Adapun  praktik  pemilihan  kepala  daerah  masuk  dalam  rezim  pemerintahan daerah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah.  Namun,  dalam  perkembangannya  pemilihan    kepala    daerah juga  masuk    dalam    rezim    pemilu.  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007 merupakan  kompilasi  dan  penyempurnaan  yang  komprensif    dalam  satu  Undang- Undang  terhadap  semua  pengaturan  penyelenggara  pemilu,  inilah  Undang-Undang yang  menyebut  pertama  kali  pilkada  sebagai  pemilu  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah, meliputi :
1. pemilu DPR, DPD, DPRD  ;
2. pemilu Presiden dan Wakil Presiden ;
3. serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 1
Persoalan  integritas  penye-lenggara  Pemilu  menjadi  hal  penting  yang  harus mulai  ditata  sebagai  upaya  untuk  membangun  dan  meningkatkan  derajat  integritas dan kualitas Pemilu. Sebagai  upaya  melakukan  penataan  integritas penyelengara Pemilu,  maka  lahirnya  kode  etik  dan  kelembagaan  etik  sebagai  penyelenggara Pemilu  mutlak  harus  ada  dalam  menjaga  kemandirian,  integritas,  dan  kredi-biltas penyelenggara Pemilu.
Undang-Undang    Nomor    15    Tahun    2011    tentang  Penyelenggara  Pemilu memberikan  warna  baru  dalam  konteks  pengaturan  penye-lenggara  Pemilu. Kehadiran Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  ( DKPP )  yang   permanen, sebagai        kesatuan    fungsi    dengan    penye-lenggara    Pemilu  merupakan  langkah
1 Suharizal,  “ Pemilukada  :  Regulasi,  Dinamika,  dan  Konsep  Mendatang “, (.Jakarta : Rajawali Pers, 2012 ), hal 76
e-ISSN : 2621-4105
progresif   dalam  upaya  untuk  men jawab atas pentingnya menjaga kemandirian, integritas,  dan  kredi-bilitas  penyelenggara  Pemilu.  Penye-lenggaraan  Pemilu  yang berkualitas  diperlukan  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  dalam pemerintahan negara yang demokratis.
Prinsip  pengadilan  etika  yang  modern  itu  ada  keterbukaan,  trans-paransi. Dalam  konteks  Indonesia,  proses  pengadilan  etika  di  DKPP  dilakukan  secara terbuka.  Memang  masing-masing  lembaga  negara  punya  komisi  etik,  tetapi  masih dijalankan  secara  tertutup.  Di  DKPP,  ada  terobosan  bahwa  pengadu,  teradu,  saksi, dan  pihak-pihak  terkait,  termasuk  media,  bisa  hadir  secara  luas.  DKPP  adalah pengadilan etika untuk menjaga kehormatan,integritas, dan kredibilitas penyelenggara  pemilu.  Ada  proses  pendidikan  politik  secara  tidak  langsung  lewat sidang-sidang yang dilakukan secara terbuka itu.
Dalam  konteks  tersebut  DKPP  dibentuk.  Tugas  dan  kewenangan  DKPP berkaitan  dengan  orang  per  orang  pejabat  penyelenggara  pe-milihan  umum,  baik KPU  maupun  Bawaslu.  DKPP  merupakan  produk  wacana  perbaikan  kualitas demokrasi  khususnya  penyelenggaraan  Pemilu.  Pemilu  seakan-akan  menjadi  beban sejarah  politik  tersendiri  bagi  perubahan,  bahkan  berharganya  pemilu  dibutuhkan lembaga  khusus  yang  permanen  melakukan  penegak-an  kode  etik  guna menghasilkan Pemilu yang tidak saja luber jurdil tapi mewujudkan proses dan hasil pemimpin yang betul-betul ber-martabat.
Meskipun  demikian  apa  yang  sudah  dilakukan  DKPP,  bukanlah  tanpa  kritik. Kasus Calon Anggota DPRD Kota Semarang Rojikin yang tidak diloloskan sebagai peserta  dalam  Pemilihan  Umum  Anggota  DPRD  kota  Semarang  oleh  KPUD  Jawa Tengah, karena alasan adanya dualisme partai pendukung, melapor-kan gugatannya ke  DKPP.  Sidang  gugatan  pelanggaran  kode  etik  yang  diadukan  bakal    Calon Anggota    DPRD  Kota  Semarang  Rojikin  itu,  mengungkap  sejumlah  fakta  tentang kurang  tertibnya  administrasi  yang  dilakukan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  melaksanakan  tahapan  verifikasi.  Tuntutan  Rojikin untuk melakukan kaji ulang terhadap putusan KPU Jawa Tengah tentang penetapan calon  Anggota  DPRD  kota  Semarang,  dikabulkan  sebagian  oleh  DKPP,  dimana DKPP menjatuhkan sanksi peringatan ke Abdoel Koliq menurut hasil putusan DKPP
e-ISSN : 2621-4105
Nomor 132 / DKPP-PKE-II / 2013. Akhirnya pada tanggal 3 Desember 2013, KPU membatalkan keputusannya  yang tertuang dalam Putusan KPU Jateng Nomor 547 / KPU  Kota-012.329521  /  X  /  2013  dan  menetapkan  Calon    Anggota    DPRD  kota Semarang  Rojikin  sebagai  peserta  Calon  Anggota    DPRD  Kota  Semarang  Jawa Tengah tahun 2013 menurut putusan Nomor 552 / KPU Kota-021.329521 / X / 2013. Putusan DKPP mengenai pemberian perintah kepada KPU untuk segera melolos-kan Rojikin  sebagai  peserta  Pemilihan  Umum  Calon  Anggota    DPRD  Kota  Semarang, menuai kritik. 2
Hal  ini  menimbulkan  persoalan,  DKPP  sebagai  salah  satu  Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang tugasnya menangani perma-salahan kode etik para  penye-lenggara  pemilihan  umum,  dalam  hal  ini  telah  mencampuri    wewenang dari    KPUD  Jawa  Tengah,  yang  mana  menurut  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2011  tentang  Penyelenggara        Pemilihan        Umum,    keputusan  DKPP  tidak  bisa memberi-kan implikasi hukum terhadap proses pemilu.
Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas, maka penelitian ini dibatasi  pada  Putusan  DKPP  Nomor  132  /  DKPP-PKE-II  /  2013  terhadap kewenangan  DKPP  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011 tentang  Penyelenggara  Pemilu  dan  dampak  atau  pengaruh  Putusan  DKPP  Nomor 132 / DKPP-PKE-II / 2013 terhadap pelaksanaan Pemilu Calon Anggota   DPRD di Kota Semarang Jawa Tengah.

## B. PERMASALAHAN
1) Bagaimanakah  Pelaksanaan  Kewenangan  Dewan  Kehor-matan  Penyelenggara Pemilu  (DKPP)  Dalam  Menyelesaikan  Pelanggaran  Pemilihan  Umum  Oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ?
2) Bagaimana Tinjauan  Putusan DKPP Nomor 132 /  DKPP-PKEII  / 2013 dengan kewenangan DKPP  yang diatur dalam Undang Undang  Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu ?

## C. TINJAUAN PUSTAKA
I. Demokrasi Dalam Pemilu
2 Soal Rojikin DKPP Kritik KPU Jateng, ( http:// www.republika.co.id / berita / nasional / jawa-tengah / 13 / 07 / 29 /, diakses pada 24 Januari 2017 ).
e-ISSN : 2621-4105
Demokrasi dari segi etimologi (bahasa) berasal dari dua kata demos artinya rakyat  dan cratos  /  cratein berarti  pemerintahan.  Berarti  pemerintah yang dilakukan oleh rakyat. Demokrasi diwujudkan dengan adanya pemerintahan yang bersendikan perwakilan  rakyat,  yang  kekuasaan  dan  wewenangnya  berasal  dari rakyat.  Oleh  karena  itu  demokrasi  mensyaratkan adanya  pemilihan umum  untuk memilih  wakil-wakil  rakyat  tersebut  yang  harus  diselenggarakan secara  bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara terminologis pengertian demokrasi sebagai berikut
: 3
a. Menurut  Josefh  A.  Schmeter,  demokrasi  merupakan  suatu  perencanaan institusional  untuk  mencapai  keputusan  politik  dimana  individu-individu memper-oleh  kekuasaan  untuk  memutusk-an  dengan  cara  perjuangan  kom- petitif atas suara rakyat ;
b. Menurut  Sidney  Hook,  demokrasi  adalah  bentuk  pemerintahan  dimana keputusan-keputusan    didasarkan  pada  kesepakatan  mayoritas  yang  diberikan secara bebas dari rakyat dewasa ;
c. Menurut  Philippe  C.  Schmitter  dan  Terry  Lynn  Karl,  demokrasi  merupakan suatu system peme-rintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi kerja-sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
Faham demokrasi tersebut sudah lahir sejak berpuluh-puluh tahun sebelum Masehi hingga sekarang abad ke 21 dan selalu dipikirkan serta dibicarakan orang maka  wajarlah,  melalui  perjalanan  waktu  yang  semakin  lama  itu,  demokrasi mengalami  perkembangan  pemikiran.  Ternyata  setelah  diuji  dari  zaman  ke zaman,  bahkan  acapkali  mengalami  peperangan-peperangan  besar,  faham demokrasi itu dapat diterima oeh sebagian besar umat manusia.
Dari  pendapat  para  ahli  di  atas  terdapat  benang  merah  atau  titik  singgung tentang  pengertian  demo-krasi  yaitu  rakyat  sebagai  pemegang  kekuasaan, pembuat  dan  penentu  keputusan  dan  kebijakan  tertinggi  dalam  penyelenggaraan negara  dan  pemerintahan  serta  pengontrol  ter-hadap  pelaksanaan  kebijakannya baik  yang  dilakukan  secara  langsung  oleh  rakyat  atau  mewakilinya  melalui lembaga perwakilan.
3 Tim  Penyusun  PUSLIT  IAIN  Syarif  Hidayatullah,  “ Demokrasi,  HAM  &  Masyarakat Madani “ , cet.III, ( Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000 ), hal 162.
e-ISSN : 2621-4105

## II. Etika Dalam Profesi Hukum
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dikatakan  bahwa  etika  adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Dalam kaitannya dengan kata etika tersebut, Bartens menjelaskan etika berasal  dari  Yunani  kuno  yaitu ethos dalam  bentuk  tunggal  yang  berarti  adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha artinya  adat  kebiasaan.  Dari  bentuk  jamak  ini  terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles sudah dipakai untuk menujukkan sifat moral. 4
Istilah  etika  menghubungkan  penggunaan  akal  budi  perseorangan  dengan tujuan  untuk  menentukan  kebenaran  atau  kesalahan  dan  tingkah  laku  seseorang terhadap  orang    lain.    Pada    hakikatnya    segala  ucapan  etika  itu  relatif  belaka, lazimnya  nilai  ucapan  senantiasa  terikat  pada  suatu  tempat  dan  waktu  tertentu. Selanjutya  baik  atau  buruk-nya  kelakuan  seorang  manusia  hanya  dipastikan  dari sudut pandang masyarakat belaka.
Jika tiga  pernyataan  tersebut  itu  diintisarikan,  sampailah  pada  suatu fungsi utama  etika,  sebagai-mana  disebutkan  oleh  Magnis  Suseno,  yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Disini  terlihat bahwa  etika adalah  pemikiran sis-tematis tentang  moralitas,  dan  yang  dihasilkannya secara  langsung  bukan  kebaikan, melainkan suatu penger-tian yang lebih mendasar dan kritis. Pengertian demikian perlu dicari dengan alasan :
1) Kita  hidup  dalam  masyarakat  yang  semakin  pluralistik,  juga  dalam  bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moraitas yang mana.
2) Modernisasi  membawa  perubahan  besar  dalam  struktur  kebutuhan  dan  nilai masyarakat  yang  akibatnya  menantang  pandangan  pandangan  moral tradisional.
3) Adanya  berbagai  ideology  yang  menawarkan  diri  sebagai  penun-tun  hidup, yang  masing-masing  dengan  ajarannya  sendiri  tentang  bagaimana  manusia harus hidup, dan
4 Supriadi,  “ Etika  & Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum di  Indonesia  “ ,  cet.II,  (.Jakarta : Sinar Grafika, 2008 ), hal 7.
e-ISSN : 2621-4105
4) Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan  mereka  dalam  iman  kepercayaan  mereka,  di  lain  pihak  sekaligus mau  berpartisipasi  tanpa  takut-takut  dan  dengan  tidak  menutup  diri  dalam dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu. 5
Etika  dimasukkan  dalam  disiplin  pendidikan  hukum  disebab-kan, belakangan  terlihat  adanya  gejala  penurunan  etika  dikalangan  aparat  penegak hukum,  yang  mana  hal  ini  tentunya  akan  merugikan  bagi  pembangunan masyarakat  Indonesia.  Suatu  pendidikan  professional  tanpa  pendidikan mengenai  tanggung  jawab  dan  etika  professional  tidak  lengkap.  Pendidikan keterampilan  hukum  dibidang  teknis  dibidang  hukum  yang  mengabaikan  segi yang  menyangkut  tanggung  jawab  sese-orang  terhadap  orang  yang diprcayakan kepedanya dan   profesi-profesinya  pada  umumnya  serta  nilai- nilai  dan  ukuran  etika  yang  harus  menjadi  pedoman  dalam  men-jalankan profesinya  hanya  akan  menghasilkan  tukang-tukang  yang  terampil  belaka dibidang hukum dan profesinya. 6

## III. Lembaga Negara
Negara  merupakan  gejala  kehidupan  umat  manusia  di  se-panjang  sejarah umat  manusia.  Konsep  negara  berkembang  mulai  dari  bentuknya  yang  paling sederhana  sampai  ke  yang  paling  kompleks  di  zaman  sekarang.  Se-bagai  bentuk organisasi  kehidupan  bersama  dalam  masyarakat,  negara  selalu  menjadi  pusat perhatian  dan  objek  kajian  bersamaan  dengan  berkembangnya  ilmu  pengetahan umat manusia. 6
Negara  merupakan  integrasi  dari  kekuasaan  politik,  ia  adalah  organisasi pokok  dari  kekuasaan  politik.  Negara  adalah agency (alat) dari masyarakat yang mem-punyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat  dan  menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah  organisasi  yang  dalam  suatu  wilayah  dapat  memaksakan  kekuasannya secara sah.

## C. PEMBAHASAN
5 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara ,  cet.V,  (  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada, 2009 ), hal 9.
e-ISSN : 2621-4105

## I. Pelaksanaan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang
Kewenangan Dewan Kehor-matan Penyelenggara Pemilu sbagai penyelenggara      pemilu    diatur    dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011 tentang  Penyelenggara  Pemilu  pasal  1  ayat  22,  yang  berbunyi  :  Dewan Kehormatan  Peyelenggara  Pemilu  yang  selanjutnya  disingkat  DKPP  adalah lembaga yang ber-tugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.
Dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai kewenangan DKPP  yang dalam  salah  satu  putusannya,  menurut  penulis  telah  melanggar  atau  melebihi batas kewenangannya, yaitu dalam kasus Pemilu Anggota  DPRD kota Sema-rang Jawa  Tengah  2013.  Dan  lebih  terfokus  kepada  gugatan  atau  laporan  yang diajukan Calon Anggota DPRD Jawa Tengah, Rojikin kepada DKPP.
Pada  tanggal  3  Desember  2013  DKPP  mengumumkan  hasil  gugatan  yang diajukan  oleh  Anggota  DPRD  kota  Semarang,  Rojikin  melalui  surat  putusannya No. 132 / DKPP-PKE-II / 2013, memutuskan :
1. Mengabulkan pengaduan peng-adu untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu atas nama Abdoel Koliq ;
3. Memerintahkan  kepada  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  untuk melakukan  peninjauan  kembali  secara  cepat  dan  tepat  terhadap  keputusan KPUD Jawa Tengah sesuai maksud, prinsip, dan etika penye-lenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional Sdr. Rojikin ;
4. Memerintahkan  kepada  Komisi  Pemilihan  Umum  untuk  meng-ambil  alih tanggung  jawab  KPU  Provinsi  Jawa  Tengah  untuk  sementara,  dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mesti-nya, serta kepada Badan Peng- awas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi keputusan ini.
Putusan  pada  point  4  inilah  yang  akan  penulis  bahas.  Kata-kata “ . memerintahkan  kepada  KPU  ”  membuat  penulis  merasa  bahwa  DKPP  telah melebihi kewenangan sebagai Dewan Etik Pemilihan Umum. Secara kewenangan yang diatur dalam undang-undang, memang  DKPP berwenang untuk menangani
e-ISSN : 2621-4105
kasus  pelanggaran  kode  etik  yang  terjadi  di  KPUD  Jawa  Tengah.  Dalam  Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang ber- bunyi, “ DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan peng-aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota  KPU  Provinsi,  anggota  KPU  Kabupaten  /  Kota,  anggota  PPK,  anggota PPS,  anggota  PPLN,  anggota  KPPS,  anggota  KPPSLN,  anggota  Bawaslu, anggota  Bawaslu  Provinsi,  dan  anggota  Panwaslu  Kabupaten  /  Kota,  anggota Panwaslu  Kecamatan,  anggota  Pengawas  Pemilu  Lapangan,  dan  anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Dari uraian tugas dan wewe-nang DKPP di atas, memang tidak disebutkan mengenai  putusan  yang  di  luar  pelanggaran  etik.  Kalimat  “  Memerintahkan kepada  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  untuk  melakukan peninjauan  kembali  secara  cepat  dan  tepat  terhadap  keputusan  KPUD  Jawa Tengah  ”  menurut  penulis  adalah  hal  yang  tidak  tepat  dikeluarkan  oleh  sebuah lembaga  penegakkan  kode  etik,  karena  putusan  itu  telah  diluar  kewenangan putusan sebuah lem-baga penegak etik.
Menurut  Pakar  Hukum  Tata  Negara  dari  Universitas  Surabaya,  Prof.  Eko Sugitario,  SH,  M.Hum,  berpendapat  sebenarnya  sidang  DKPP  ini  bisa dipertanyakan,  “  karena  bukan  kewenangan  DKPP  untuk  menentukan  soal keputusan KPU, itu merupakan ranah PTUN. DKPP hanya mengadili pelanggaran etika penyelenggara pemilu.”
Mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahedra berpendapat : “  DKPP  tidak  bisa  membatalkan  keputusan  yang  dibuat  KPU.  DKPP  sesuai fungsinya  hanya  memutuskan  masalah  kode  etik.  MK  mengadili  hasil  pemilu, sementara  yang  mengadili  keputusan  lembaga  negara  (  KPU  Jateng  )  adalah peradilan tata usaha negara.”
Menurut  Direktur  Eksekutif  Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan  Demokrasi, Titi  Anggraini,  mengata-kan  “  Putusan  tersebut  memberi  kesan  DKPP  ingin melibatkan  diri  sebagai  peradilan  administrasi  pemilihan  umum.  Padahal  secara undang-undang,  jelas  disebutkan  bahwa  kewenangan  DKPP  adalah  dalam pemeriksaan dugaan pelang-garan kode etik. ”
e-ISSN : 2621-4105
Pendapat  ketiga  ahli  hukum  tata  negara  tersebut  dapat  kita  jadikan pertimbangan bahwa tugas DKPP benar adalah megenai penegakan kode etik para penye-lenggara  pemilu,  dan  diluar  putusan  yang  diluar  etika  penyelenggara pemilu,  merupakan  bukan  kewe-nangan  dari  DKPP.  Walaupun  salah  satu  tugas DKPP  dalam  UU  Nomor  15  Tahun  2011  pasal  111  ayat  3  adalah  “ Menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindak lanjuti ”, akan tetapi  dengan  adanya  kalimat  diatas,  penulis  menafsirkan  bahwa  kalau  memang ada  suatu  temuan  diluar  kewenangan  DKPP,  berarti  temuan  itu  hanya  bisa disampaikan kepada lembaga  yang terkait, yang berwenang untuk mengurus dan memutuskannya.  Dan  putusan  itu  bersifat  rekomendasi,  bukan  perintah  yang wajib harus dilaksanakan.
II. Tinjauan Putusan DKPP Nomor 132 / DKPP-PKEII / 2013 dengan kewenangan DKPP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Dikabulkannya  sebagian  gugat-an  Rojikin  oleh  DKPP,  pastinya  akan memberikan  akibat  atau  implikasi  terhadap  proses  pemilu  di  Provinsi  Jawa Tengah. Adapun berbagai dampak atau implikasi dari putusan DKPP Nomor 132 / DKPP-PKE-II / 2013, yaitu :
1. Diloloskannya  Rojikin  sebagai  Calon  Anggota  DPRD  Kota  Semarang Jawa Tengah 2013.
2. Anggota  KPUD  Kota  Semarang  Jawa  Tengah  Abdoel  Koliq  ( . Teradu  ) diberikan sanksi per-ingatan ; dan
3. Pelaksanaan  putusan  ini  di  ambil  alih  oleh  KPU  pusat  dan  Bawaslu  sebagai pengawas dari pelaksaan putusan tersebut.
Implikasi  putusan  yang  akan  penulis  bahas  disini  adalah  mengenai diloloskannya  Rojikin  sebagai  Calon  Anggota  DPRD  Kota  Semarang  Jawa Tengah  2013.  Memang  bukan  semata-mata  karena  putusan  DKPP  tersebut Rojikin bisa lolos dan mengikuti Pemilu ini, tetapi karena adanya unsur instruksi atau  perintah  dari  putusan  DKPP  ini  yang  akhirnya  membuat  KPU  untuk melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  putusan  KPUD  Jawa  Tengah  Nomor Nomor 547 / KPU Kota-012.329521 / X / 2013. Dan melalui putusannya Nomor
e-ISSN : 2621-4105
552  /  KPU  Kota-021.329521  /  X  /  2013,  KPU  menyatakan  melolos-kan  Rojikin sebagai Calon Anggota DPRD Kota Semarang Jawa Tengah 2013.
Tentu saja putusan KPU ini menuai berbagai kritik dikalangan ahli hukum tata negara. Bukan karena persoalan personal calonnya, tetapi mengenai prosedur pelolosan Rojikin yang awal mulanya mendapat perintah dari DKPP untuk segera melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  putusan  KPU  kota  Semarang  Jawa Tengah yang enggan meloloskan Rojikin.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas  mengenai  tugas  dan  kewe-nangan DKPP, bahwa implikasi putusan DKPP tidak boleh mengenai soal proses pemilu. Kewenangannya hanya boleh memutus dan mem-berikan sanksi soal etika penye- lenggara pemilu saja.
Objek  Perkara  di  DKPP  juga  tidak  tergantung  kepada tempos  delicti atau saat  kapan  suatu  perbuatan melanggar  kode  etik.  Misalnya,  meskipun  Pemilihan Wali-kota Depok telah berlangsung dua tahun sebelumnya dan putusan sengketa hasil  pemilu  telah  bersifat  final  dan  mengikat  berdasarkan  putusan  Mahkamah Konstitusi yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Komisi Pemilihan Umum,  tetapi  dikemudian  hari  ter-bukti  adanya  pelanggaran  kode  etika  yang dilakukan  oleh  Ketua  KPU  Depok  dalam  proses  pemilihan  Walikota  Depok  2 tahun  sebelumnya  itu,  tetap  saja  DKPP  berwenang  memeriksa  dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi 2 tahun sebelumnya itu.
Ternyata,  dari  pemeriksaan  yang  bersifat  terbuka  oleh  DKPP,  terbukti bahwa  Ketua  KPU  Kota  Depok  memang  telah  melanggar  kode  etika,  maka  atas dasar  itu  ia  diberhentikan  berdasarkan  putusan  DKPP  yang  bersifat  final  dan mengikat.  Namun,  putusan  DKPP  itu  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk memberhentikan  walikota  yang  telah  terpilih  dan  bahkan  telah  menjalan-kan tugasnya  selama  2  tahun,  meskipun  ketua  KPU  Kota  Depok  telah  diberhentikan berdasarkan putusan DKPP. Mengapa demikian ? Sebabnya adalah bahwa antara persoalan pelanggaran kode etik aparat KPU dan proses pemilihan Walikota dan dengan persoalan sengketa mengenai hasil pemilihan itu, sama sekali tidak dapat dikaitkan berdasarkan prinsip sebab-akibat atau kausalitas.
e-ISSN : 2621-4105
Tetapi  pada  kenyataannya,  Prof.  Jimly  Asshiddiqie  selaku  ketua  DKPP memberikan  putusan  yang  berbeda,  dalam  menangani  kasus  Rojikin  tersebut. Jelas-jelas  ia  me-negaskan  bahwa  antara  persoalan  pelanggaran  kode  etik  aparat KPU  dan  proses  persoalan  sengketa  mengenai  hasil  pemilihan  itu,  sama  sekali tidak dapat dikaitkan berdasar-kan prinsip sebab-akibat kausalitas.
Kata  pengembalian  hak  kons-titusional  lah  yang  dijadikan  alasan  Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai pimpinan rapat pleno kasus ini. Kata-kata yang penulis kutip dari putusan yang dikeluarkan DKPP adalah “ Menghilangkan hak seorang warga  negara  yang  memenuhi  persyaratan,  bukan  hanya  menciderai  demokrasi, tetapi merupakan pembunuhan  politik seseorang. Dengan mendasarkan diri pada keterangan,  bukti-bukti  dan  pendapat  ahli  di  dalam  persidangan,  terhadap keputusan  mayoritas  ang-gota  KPU  Jateng  yang  kemudian  menjadi  keputusan KPU  Jateng  yang  “ . menghilangkan  ”  hak  politik  Rojikin,  DKPP  dengen kesadaran  dan  keyakinan  penuh  berpendapat,  bahwa  negara  berkewajiban  me- mulihkan  hak  tersebut  Negara  harus  menempuh  segala  upaya  untuk mengembalikan  hak  politik  warga  negara  atas  nama  Rojikin  sebagai  Calon Anggota  DPRD,  agar  hak  politik  warga  negara  tidak  dibunuh    negara    melalui penyelenggara negara dalam penyeleggaraan pemilu.”
Putusan  tersebut  memang  mengandung  maksud  baik,  yaitu  untuk pengembalian  hak  konstitu-sional  dari  Rojikin.  Tapi  menurut  penulis  dengan adanya kata memerintahkan untuk segera me-lakukan peninjauan kembali, seperti ada  hal  paksaan  dan  kewajiban  untuk  segera  meloloskan  Rojikin  sebagai  Calon Anggota  DPRD  Kota  Semarang  Jawa  Tengah  2013,  yang  menurut  Undang- Undang DKPP tidak diberikan kewenangan soal itu.
Proses  penyelesaian  secara  hukum  atas  pelanggaran  kode  etik  tersebut adalah  berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan Umum  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  sebagai  dasar  hukum  pelaksanaan pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD  di  Indonesia salah  satu  muatannya  adalah  penyelesaian  pelanggaran  kode  etik  pemilu.  Di dalam undang-undang tersebut pada Bab XXI Paragraf 2 pasal 252 menyebutkan bahwa :
e-ISSN : 2621-4105
1) Pelanggaran  kode  etik  penye-lenggara  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 251 diselesaikan oleh Dewan Kehor-matan Penyelenggara Pemilu.
2) Tata  cara  penyelesaian  pelanggaran  kode  etik  penye-lenggara  Pemilu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketntuan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu.
Berdasarkan  pasal  diatas  ter-kait  penyelesaian  pelanggaran  kode  etik pemilu,  diterangkan  bahwa  pelanggaran  kode  etik  pemilu  diselesaikan  oleh Dewan  Kehor-matan  Penyelenggara  Pemilu.  Hal  ini  di  pertegas  juga  pada  Pasal 109 Ayat (2) Undang Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yaitu  :  “  DKPP  dibentuk  untuk  meme-riksa  dan  memutuskan  pengaduan  dan  / atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilaku-kan oleh anggota KPU,  anggota  KPU  Provinsi,  anggota  KPU  Kabupaten  /  Kota,  anggota  PPK, anggota  PPS,  anggota  PPLN,  anggota  KPPS,  anggota  KPPSLN,  anggota Bawaslu,  anggota  Bawaslu  Provinsi  dan  anggota  Panwaslu  Kabupaten  /  Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu  Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri ”.
Dari uraian diatas telah di-ketahui mekanisme pelaporan pelanggaran kode etik  pemilihan  umum  di  Indonesia.  Abdoel  Kholiq  merupakan  salah  satu penyelenggara  pemilihan  umum  yang  diadukan  ke  Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  terkait  pelanggaran  kode    etik    penyelenggara    pemilihan umum    dan  DKPP  menjatuhkan  sanksi  peringatan  keras  kepada  Teradu  selaku Anggota KPU Kota Semarang.

## D. PENUTUP
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  yang  mengatur  tentang  pen- yelenggara pemilu, telah mengatur tugas dan kewenangan dari DKPP dalam UU Nomor  15  Tahun  2011  Tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum.  Sementara DKPP  menge-luarkan  Putusan  yang  meme-rintahkan  KPU  untuk  melakukan peninjauan kembali untuk mengembalikan hak konstitusional dari Rojikin sebagai Calon  Anggota    DPRD  Kota  Semarang  Jawa  Tengah  2013,  yang  mana  putusan tersebut  merupakan  bukan  kewenangan  dari  DKPP,  melainkan  kewenangan  dari KPU.
e-ISSN : 2621-4105
Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  DKPP  yaitu  memerintahkan  KPU  untuk segera melakukan Peninjauan Kembali untuk men-gembalikan hak konstitusional Rojikin,  telah  mengakibatkan  diloloskannya  Rojikin  sebagai  Calon  Calon Anggota    DPRD  Kota  Semarang  Jawa  Tengah  oleh  KPU.  Dewan  Kehormatan Penye-lenggara  Pemilu  (  DKPP  )  telah  melaksanakan  kewenangannya  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum  dalam  menyelesaikan  pelang-garan  pemilu  yang  dilakukan  oleh  Abdoel Kholiq yang merupakan salah satu anggota KPU Kota Semarang tersebut.
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdullah, Rozali. Mewujudkan  Pemilu  Yang  Lebih Ber-kualitas ( . Pemilu Legislatif ) , Jakarta : Rajawali Press, 2009. Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara “ , cet.V, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
Asshiddiqie,  Jimly. Perkembangan  &  Konsolidasi    Lembaga    Negara    Pasca Reformasi , Jakarta : Konstitusi Press, 2006. Budiardjo,  Miriam. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  cet.VI,  Jakarta  :  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Gaffar, Jenedjri M. Demokrasi Konstitusional : Praktik Ketata-negaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 , Jakarta : Konstitusi Press, 2012. Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok  Etika  Profesi  Hukum , cet.II, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2003.
Subekti,  Valina  Singka. Menyusun    Konstitusi    Transisi , Pergulatan    Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945 , Jakarta : Rajawali Press, 2007.
Suharizal, Pemilukada  :  Regulasi,  Dinamika,  dan  Konsep  Men-datang ,  Jakarta  : Rajawali Pers, 2012.
Supriadi, Etika  &  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia ,  cet.II,  Jakarta  : Sinar Grafika, 2008.
Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif  Hidayatullah, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani , cet.III, Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000.

## UNDANG-UNDANG
Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP Nomor 132 / DKPP-PKE-II / 2013 tentang KPUD Jawa Tengah. Putusan KPU Jawa Tengah Nomor : 552 / KPU Kota-021.329521 / X / 2013 tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kota Semarang Jawa Tengah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

## INTERNET
Disetir Sidang DKPP, ( http:// semarangpagi. Com / index. php? read, diakses pada 28 Januari 2018 ).
inilah  pernyataan  yusril  soal  gugatan,  (  http://  nasional.  inilah.  Com  /  read  /  detail  / 2015977 / diakses pada 28 Januari 2018.
e-ISSN : 2621-4105
Kasus Rojikin Putusan DKPP. ( http:// www. yiela. Com / view / 3211907 /, diakses pada 28 Januari 2018 ).
Soal  Rojikin  DKPP  Kritik  KPU  Jateng,  (  http://  www.republika.co.id  /  berita  / nasional / jawa-tengah / 13 / 07 / 29 /, diakses pada 24 Januari 2017 ).