Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
Hardianto Hardianto Universitas Terbuka hardi66@gmail.com
Tubagus Ismail Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ismailtb@yahoo.com
Muhtar Sapiri Universitas Bosowa muhtar.sapiri@universitasbosowa.ac.id

## Abstract
The aim of this research is to determine the influence of fiscal decentralization, budget allocation, economic capacity  on  community  welfare,  determine  the  influence  of  fiscal  decentralization  on  community  welfare through budget allocation and economic capacity, determine the influence of budget governance on community welfare through budget allocation and economic capacity in Sulawesi Province  West. This research uses  a quantitative approach, with a case study of local governments in the West Sulawesi Province which includes six districts. The data collection technique is carried out by document study, using secondary data originating from related agencies or from websites through internet browsing and other documentation. The data analysis technique uses SmartPLS analysis. The findings show that  fiscal decentralization has a negative impact on community welfare. Budget governance has a negative influence on community welfare. Budget allocation can influence  an  increase  in  community  welfare.  Economic  capacity  can  improve  community  welfare.  Budget allocation  can  mediate  the  effect  of  fiscal  decentralization  on  community  welfare.  Economic  capacity  can mediate  the  effect  of  fiscal  decentralization  on  community  welfare.  Budget  allocation  cannot  mediate  the influence of budget governance on community welfare, while economic capacity can mediate the influence of budget governance on community welfare, especially in West Sulawesi Province.
Keywords: fiscal decentralization, budget governance, budget allocation, economic capacity and community welfare

## A. PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  selain  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  juga diharapkan dapat mempengaruhi disparitas daerah. Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur secara regional, maupun dalam sumber daya manusia, akan mempengaruhi pencapaian tujuan utama desentralisasi  ke  daerah.  Ketimpangan  antardaerah  di  Indonesia  pasca  diberlakukannya  otonomi daerah  disebabkan  oleh  tingginya  kemampuan  keuangan  antardaerah,  di  samping  alokasi  belanja anggaran  daerah  yang  kurang  berdampak  langsung  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Ini
Volume 20 Nomor 1, Juni 2024

## Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas
Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
menyedihkan, karena tujuan mulia dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan pemerataan. Selain kapasitas  keuangan  daerah  sebagai  penyebab  disparitas  ini,  faktor  demografis  menjadi  faktor  lain yang  perlu  dipertimbangkan.  Isu  tekanan  penduduk  menjadi  bola  salju  karena  akan  menimbulkan pengangguran, masalah kesehatan dan kemiskinan.
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  dalam  rangka  otonomi  daerah  sampai  saat  ini  telah berlangsung dalam dua periode; yang pertama tahun 2001 sampai 2003 dan yang kedua tahun 2004 sampai  sekarang.  Desentralisasi  memiliki  sejumlah  tujuan  mulia;  satu  di  antaranya  adalah  untuk meningkatkan kapasitas keuangan bagi daerah. Kemudian melalui  peningkatan  kemandirian fiskal diharapkan  peningkatan  kegiatan  ekonomi  yang  selanjutnya  dapat  memberikan  peningkatan  pada kondisi  masyarakat  yang  sejahtera  di  setiap  daerah.  Selain  daerah  berwenang  dalam  mengelola anggarannya  sendiri,  desentralisasi  juga  berarti  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dalam kerangka good governance khususnya di bidang ekonomi.
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Akai  &  Sakata  (2002),  teori  tentang  desentralisasi  yang disebutkan oleh Oates berpendapat bahwa tingkat efisiensi sistem desentralisasi lebih tinggi daripada sistem  terpusat  dalam  hal  penyediaan service untuk  peningkatan  kebutuhan  publik,  namun  pada sejumlah kasus yang terjadi di beberapa daerah, Akai & Sakata (2002) menunjukkan bahwa tingkat efisiensi sistem desentralisasi lebih rendah daripada  sistem terpusat.
Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dilihat dari golongan anggaran pokok, antara lain  yaitu:  kesehatan,  pendidikan,  administrasi  pemerintahan,  serta  prasarana  dan  pelayanan  pos lainnya,  yang  kesemuanya  bersumber  dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  untuk  keperluan  tersebut dalam  mewujudkan  cita-cita  untuk  membangun  daerah.  Berdasatkan  sumber  dari  Kementerian Keuangan (Basri & Munandar, 2009) dapat dilihat  bahwa anggaran masih kurang efektif dan efisien untuk  hal-hal  yang  bisa  menstimulasi  kegiatan  perekonomian  daerah  dan  menaikkan  tingkat kesejahteraan rakyat. Sebagaimana dijelaskan Mauro dalam Syukriy & Halim (2006) pengalokasian anggaran  sepertinya  berkaitan  dengan  tindakan  korup  oleh  politisi  dan  birokrasi, contohnya,  lebih disukainya pengeluaran yang memiliki peluang untuk tidakan korupsi.
Ditinjau  dari  segi  kesejahteraan  masyarakat  dengan  indikator  berupa  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) dan rasio penduduk miskin, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi yang terjadi di Sulawesi Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 s.d. 2021. Tren perkembangan IPM di Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 64,30 pada tahun 2017, meningkat menjadi 65,10 di tahun 2018, kemudian 65,73 untuk tahun 2019, selanjutnya  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2020  dan  2021  masing-masing  sebesar  66,11  dan

## Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
66,36. Akan tetapi meskipun mengalami peningkatan, namun angka-angka tersebut masih berada di bawah angka nasional yaitu tahun 2017 sebesar 70,81, tahun 2018 sebesar 71,39, tahun 2019 sebesar 71,92,  tahun  2020  sebesar  71,94  dan  di  tahun  2021  sebesar  72,29.  Apabila  dipersentasikan,  data menunjukkan bahwa persentasi IPM Sulawesi Barat terhadap IPM nasional selama 4 (empat) tahun yaitu  dari  2017  s.d.  2020  mengalami  peningkatan  dengan  angka  masing-masing  secara  berurutan adalah  90,81  persen,  91,19  persen,  91,39  persen,  dan  91,90  persen.  Namun  pada  tahun  2021 mengalami penurunan ke angka 91,80 persen.
Persentase  penduduk  miskin  di  Sulawesi  Barat  selama  tahun  2017  s.d.  2020  cenderung mengalami  penurunan.  Pada  tahun  2017  persentase  penduduk  miskin  sebesar  11,30  persen,  turun menjadi sebesar 11,25 persen tahun 2018. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin Sulawesi Barat  turun  menjadi  11,02  persen  dan  pada  tahun  2020  persentase  penduduk  miskin  turun  lagi menjadi  10,87  persen.  Pada  tahun  2021,  persentase  penduduk  miskin  naik  menjadi  11,29  persen. Dalam  kurun  waktu  2020-2021,  persentase  penduduk  miskin  mengalami  kenaikan  sebesar  0,42 persen.
Urgensi dalam melakukan peningkatan kapabilitas aparatur daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan  kepada  masyarakat  saat  ini  menunjukkan  jumlah  masyarakat  yang  belum  merasakan manfaat otonomi daerah masih tinggi.  Buah terbesar dari otonomi daerah hanya sebatas dirasakan oleh para elit daerah namun belum secara langsung meningkatkan kesejahteraan yang dapat diterima oleh  masyarakat  padahal  pada  hakikatnya  tujuan  akhir  otonomi  daerah  adalah  meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Basri & Munandar, 2009).
Kapasitas  ekonomi  dalam  hal  ini  ditinjau  dari  dua  indikator  yaitu  pendapatan/pengeluaran perkapita  dan    tingkat  PDRB.  Dari  sisi  pendapatan/  pengeluaran  perkapita,  secara  rata-rata  dari  6 kabupaten  di  Sulawesi  Barat,  pendapatan/pengeluaran  perkapita  dari  tahun  ke  tahun  mengalami penurunan.  Data  tahun  2018  menunjukkan  peningkatan  sebesar  3,70%  dibandingkan  tahun  2017. Selanjutnya di tahun 2019 mengalami peningkatan yang lebih kecil dari periode sebelumnya yaitu sebesar  2,22%,  dan  kemudian  pada  tahun  2020  dan  2021  mengalami  perubahan  negatif  masing- masing dengan nilai -0,21% dan -0,22%. Apabila ditinjau dari tingkat PDRB, dalam kurun waktu 5 tahun kondisi tingkat PDRB mengalami peningkatan  yang fluktuatif. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 9,56%, selanjutnya di tahun 2019 meningkat sebesar 6, 69%. Perubahan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 yang meningkat hanya sebesar 0,38%, dan di tahun 2021 kembali melonjak ke angka 8,75%.
Ditinjau  dari  kondisi  ekonomi  regional,  tahun  2017  secara  keseluruhan  menujukkan

## Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas
Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
perekonomian  Sulawesi  Barat  tumbuh  lebih  baik  dibanding  2016.  Ekonomi  Sulawesi  Barat  pada tahun 2017 tumbuh 6,67% (yoy) atau lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2016 sebesar 6,01% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2018 tumbuh 6,23% (yoy) melambat jika dibandingkan tahun  2017  sebesar  6,62%  (yoy),  Perlambatan  ekonomi  ini  menjadikan  Sulawesi  Barat  sebagai provinsi  dengan  pertumbuhan  terendah  di  kawasan  Sulawesi.  Secara  tahunan,  ekonomi  Sulawesi Barat masih tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi Nasional.
Tren  perlambatan ekonomi  Sulawesi  Barat  berlanjut  hingga  triwulan  III  2019.  Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat triwulan III 2019 tercatat 4,67% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan II 2019 sebesar 4,74% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan IV 2020 tercatat mengalami  kontraksi  sebesar  7,51%  (yoy),  Dari  perspektif  regional,  ekonomi  kawasan  Sulawesi tercatat  mengalami  kontraksi  sebesar  0,56%  (yoy)  pada  triwulan  IV.  Hampir  seluruh  provinsi terpantau  mengalami  kontraksi  pertumbuhan  ekonomi  pada  triwulan  IV  2020,  kecuali  provinsi Sulawesi  Tengah.  Ekonomi  Sulawesi  Barat  tumbuh  positif  pada  triwulan  IV  2021.  Perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh sebesar 3,32% (yoy). Dari perspektif regional, perekonomian kawasan Sulawesi tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Barat dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,73% (yoy) pada triwulan IV 2021.

## B. LANDASAN TEORY

## Teori Desentralisasi
.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Akai  &  Sakata  (2002),  teori  tentang  desentralisasi  yang disebutkan oleh Oates berpendapat bahwa tingkat efisiensi sistem desentralisasi lebih tinggi daripada sistem  terpusat  dalam  hal  penyediaan service untuk  peningkatan  kebutuhan  publik,  namun  pada sejumlah kasus yang terjadi di beberapa daerah, Akai & Sakata (2002), menunjukkan bahwa tingkat efisiensi sistem desentralisasi lebih rendah daripada sistem terpusat.

## Desentralisasi Fiskal
Secara teoritis, Menurut Mardiasmo dalam Putra (2017:7) desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberi  manfaat  dalam  hal:  (i)  mengurangi  kesenjangan  fiskal  baik  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  (vertical fiscal  imbalance)  maupun antar  daerah  yang  satu  dengan  daerah  yang lain  (horizontal  fiscal  imbalance);  (ii)  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  di  daerah  dan mengurangi  kesenjangan  pelayanan  publik  antar  daerah;  (iii)  meningkatkan  efisiensi  pemanfaatan sumber daya; (iv) peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian  transfer  ke  daerah  sehingga  tepat  sasaran,  tepat  waktu,  efisien,  dan  adil;  serta  (v)
Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

## Tata Kelola Anggaran
Keberhasilan  tata  kelola  anggaran  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  tidak terletak pada besarnya anggaran daerah; sebaliknya, hal itu ditemukan dalam tata kelola anggaran yang akuntabel. Transfer fiskal memang dapat meningkatkan sumber pembiayaan bagi daerah, namun belum  tentu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  jika  kualitas  tata  kelola  dan  kualitas  sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran relatif rendah. Pengelolaan anggaran yang lebih baik akan meningkatkan kinerja keuangan, dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. Kinerja  keuangan  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pada  otonomi daerah (Rahmayati, 2007). Namun, keleluasaan yang lebih besar untuk menggali potensi pendapatan daerah  melalui  pajak  atau  retribusi  daerah  belum  menunjukkan  peningkatan  pendapatan  yang signifikan (Isdijoso dan Wibowo, 2002). Disparitas regional di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh  penerimaan  nonmigas;  masalah  baru  muncul  ketika  datang  ke  jumlah  penduduk  (Sakamoto, 2006).

## Alokasi Anggaran
Alokasi  berarti  menempatkan  besaran  anggaran  pada  setiap  program  dan  kegiatan  dalam Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (RAPBD),  pengalokasian  anggaran  dalam RAPBD,  dilatarbelakangi  oleh  bagaimana  kebijakan  umum  APBD,  yang  dicanangkan  oleh pemerintah  daerah  bersangkutan,  bicara  tentang  kebijakan  umum  APBD,  sama  artinya,  seberapa besar  program  dan  kegiatan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah,  yang  dalam  hal  ini  adalah  para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja terkait dalam lingkungan pemerintah daerah. Program dan kegiatan yang disusun dan  direncanakan oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah Satuan Kerja dan unit kerja terkait dalam lingkungan pemerintah daerah, menjabarkan dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang dituangkan secara lima tahunan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Daerah selama lima tahun, yang dituangkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah yang dibuat pada setiap tahunnya. (Elsye, 2020:2).

## Kapasitas Ekonomi
Kapasitas ekonomi  berarti  jumlah  kapasitas  pembangkitan  yang  dimiliki  atau  dikuasai  oleh  calon pemasok  dengan  biaya  variabel  yang  cukup  rendah  sehingga  energi  dari  kapasitas  tersebut  dapat disalurkan secara ekonomis ke pasar tujuan. Sebelum menerapkan uji harga yang diberikan, kapasitas

## Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas
Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
pembangkit  yang  memenuhi  definisi  ini  harus  disesuaikan  dengan  mengurangkan  kapasitas  yang diberikan  berdasarkan  kontrak  penjualan  perusahaan  jangka  panjang  dan  menambahkan  kapasitas yang  diperoleh  berdasarkan  kontrak  pembelian  perusahaan  jangka  panjang  (yaitu,  kontrak  dengan sisa  komitmen  lebih  dari  satu  tahun).  Kapasitas  yang  terkait  dengan  penyesuaian  tersebut  harus diberikan   kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memutuskan kapan sumber daya yang dihasilkan  tersedia  untuk  dioperasikan.  Kapasitas  pembangkit  lainnya  juga  dapat  diatribusikan  ke pemasok  lain  berdasarkan  kriteria  pengendalian  operasional  jika  dianggap  perlu,  namun  pemohon harus menjelaskan alasannya.

## Kesejahteraan Masyarakat
Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan seabagai kondisi agregat dari kepuasan individu- individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas  substansi  tersebut  bisa  direpresentasikan  agregat.  Kesejahteraan  merupakan  sejumlah kepuasan  yang  diperoleh  seseorang  dari  hasil  mengkonsumsi  pendapatan  yang  diterima.  Namun demikian  tingkatan  dari  kesejahteraan  itu  sendiri  merupakan  sesuatu  yang  bersifat  relatif  karena tergantung  dari  besarnya  kepuasan  yang  diperoleh  dari  hasil  mengkonsumsi  pendapatan  tersebut. Menurut Sunarti (2012) kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun  spiritual  yang  diliputi  rasa  keselamatan,  kesusilaan  dan  ketentraman  lahir  batin  yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

## Kerangka Pikir
Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel penelitian maka dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut :
Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)

## C. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan studi kasus  pada pemerintah daerah di lingkup Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi   enam kabupaten. Objek dari penelitian ini adalah implikasi  dari  desentralisasi    fiskal  terkait  dengan  tata  kelola  anggaran,  alokasi  anggaran  dan kapasitas ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, periode 2017 sampai 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari instansi terkait atau dari website melalui browsing internet dan dokumentasi lainnya berupa berita acara/publikasi, seperti anggaran  daerah,  laporan  pertanggung-jawaban,  peraturan  daerah  dan  dokumen  anggaran  dan pembangunan ekonomi daerah.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis partial least squares (PLS). Dua hal yang harus dilakukan di PLS Pertama, penilaian outer model atau model pengukuran adalah penilaian terhadap reliabilitas dan validitas variabel penelitian. Tiga kriteria untuk menilai outer model adalah validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas komposit.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  langkah  penting  dalam  proses  penelitian  adalah  menganalisis  uji  hipotesis  untuk mendapatkan  kesimpulan  statistik  mengenai  suatu  pernyataan  hipotesis.  Dalam  menguji  hipotesis pada  penelitian  ini,  fokus  akan  diberikan  pada  evaluasi  pengaruh  langsung  ( direct  effect )  dan pengaruh tidak langsung ( indirect effect ).  Sebelum dilakukan analisis pengujian hipotesis penelitian maka terlebih dahulu akan disajikan hasil koefisien jalur seperti mean, stdev, t-values , dan  ρ- values yang akan disajikan melalui tabel  :

## E. Tabel 4.7
F. Besarnya Nilai Mean, Stdev, t-values dan ρ -values
G.
Sampel Asli (O) Rata-rata Sampel (M) Standar Deviasi (STDEV) T Statistik ρvalues (O/STDEV) Alokasi Ang-garan  -> Kesejahteraan Masyarakat 0.733 0.743 0.207 3.533 0.000 Desentralisasi Fiskal  -> Alokasi Anggaran 0.535 0.544 0.197 2.721 0.007 Desentralisasi Fiskal  -> Kapasitas Ekonomi 0.499 0.491 0.134 3.736 0.000 Desentralisasi Fiskal  -> Kesejahteraan Masyarakat -0.626 -0.628 0.227 2.763 0.006
Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
Sampel Asli (O) Rata-rata Sampel (M) Standar Deviasi (STDEV) T Statistik ρvalues (O/STDEV) Kapasitas Ekonomi  -> Kesejahteraan Masyarakat 0.843 0.834 0.205 4.109 0.000 Tata Kelola Anggaran  -> Alokasi Anggaran 0.357 0.323 0.309 1.155 0.249 Tata Kelola Anggaran  -> Kapasitas Ekonomi 0.431 0.431 0.108 3.988 0.000

## Sumber : Data diolah, 2023

## Pembahasan
1. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, provinsi Sulawesi Barat
Pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan pengaruh langsung desentralisasi fiskal terhadap  kesejahteraan  masyarakat,  khususnya  pada  provinsi  Sulawesi  Barat,  dimana  temuan penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  diindikasikan  bahwa  dengan desentralisasi fiskal yang tidak dikelola dengan baik  dan adanya ketidakpastian kebijakan antar daerah akan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah akan menyebabkan adanya penurunan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah.
Penelitian  ini  diperoleh  temuan  bahwa  tingkat  kemandirian  fiskal  yang  tinggi  akan mencerminkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah pada sumber pendapatan lokal tanpa memperhatikan  alokasi  sumber  daya  secara  keseluruhan.  Jika  sumber  pendapatan  lokal  tidak mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan  belanja  pemerintah  daerah,  terutama  di  sektor-sektor kunci  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur,  hal  ini  dapat  berdampak  negatif  pada kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  desentralisasi  fiskal  yang  tidak  seimbang  dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pelayanan publik antar daerah.
Kemudian  diperoleh  dari  pengamatan  dalam  penelitian  ini  bahwa    variasi  nilai  rasio derajat desentralisasi fiskal (X 1.1 ) dan rasio derajat kemandirian fiskal (X 1.2 ) di antara observasi- observasi yang mencakup rentang nilai indeks pembangunan  manusia (IPM) dari 60.32 hingga 69.71.  Hal  ini  dapat  diidentifikasi  bahwa  terdapat  observasi  dengan  tingkat  desentralisasi  dan kemandirian fiskal yang tinggi, namun nilai IPM yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat  desentralisasi  fiskal  yang  tinggi  tidak  selalu  berkorelasi  positif  dengan  kesejahteraan masyarakat,  dan  pengelolaan  sumber  daya  daerah  mungkin  tidak  optimal.  Faktor-faktor  lain, seperti ketidaksetaraan distribusi sumber daya, kebijakan lokal yang tidak efektif, atau kondisi
Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
ekonomi regional, juga dapat mempengaruhi variasi dalam nilai IPM.
Penelitian  terkait  dengan  pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap  kesejahteraan masyarakat yakni seperti yang dilakukan oleh Saputra (2013) penelitiannya menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang penelitiaannya dapat diartikan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal semakin kesejahteraan masyarakatnya.  Namun  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  pendapat  yang  dikemukakan  oleh Martinez dan McNab yang  dikutip  dari  jurnal  penelitian  Saputra  (2013)  bahwa  desentralisasi fiskal  berdampak  negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat. Desentralisasi  fiskal  dapat  mendorong  kearah  ketidak  kestabilitan  ekonomi  makro  yang  pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab desentralisasi fiskal dapat mengurangi pengeluaran pemerintah dan pajak berbasis pada pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk melakukan stabilitas ekonomi.
Berdasarkan  penelitian  ini  maka  temuan  yang  diperoleh  dari  hasil  pengamatan  yang menunjukkan  bahwa  desentralisasi  fiskal  berpengaruh    negatif  dan  signifikan  terhadap kesejahteraan  masyarakat  pada  provinsi  Sulawesi  Barat,  sehingga  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Saputra  (2013)  dan  sejalan  dengan  pendapat  yang dikemukakan oleh Martinez dan McNab dalam Saputra (2013).
2. Pengaruh  tata  kelola  anggaran  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  Provinsi  Sulawesi Barat
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  yakni  terkait  menguji  pengaruh  langsung  tata  kelola anggaran  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  khususnya  pada  provinsi  Sulawesi  Barat,  hasil penelitiaan ini menunjukkan bahwa secara langsung tata kelola anggaran memberikan pengaruh yang  nyata  terhadap  adanya  penurunan  kesejahteraan  masyarakat,  dimana  semakin  tidak efektifnya pengelolaan anggaran hal ini dapat dilihat dari rasio SILPA yang menunjukkan bahwa kekurangcermatan dalam penganggaran menjadi bukti tidak terserapnya anggaran yang dikelolah selama ini maka akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat semakin rendah.
Temuan penelitian ini yang diperoleh dari hasil pengamatan dari pengumpulan data di lapangan  menjadi  indikasi  bahwa  rasio  SILPA  yang      tinggi  dapat  berdampak  negatif  pada kesejahteraan  masyarakat.  Terlalu  banyaknya  surplus  anggaran  yang  tidak  digunakan  secara efektif dapat mengindikasikan ketidakefisienan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, mengakibatkan  kurangnya  investasi  pada  proyek-proyek  pembangunan  dan  program-program
Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
kesejahteraan masyarakat, sehingga hal  ini dapat berdampak pada kurangnya dukungan untuk sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Temuan  penelitian  Djuitaningsih  &  Oktafani  (2011)  pengelolaan  anggaran  yang profesional  dan  akuntabel  dapat  meningkatkan  kondisi  kesejahteraan  masyarakat  seperti  yang terangkum dalam Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan yang ditemukan oleh peneliti saat melakukan  pengamatan  pada  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  tata  kelola  anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Alasannya karena rasio SILPA  mencerminkan  jumlah  kelebihan  dana  yang  tidak  digunakan  atau  dialokasikan  dalam suatu periode anggaran, jika rasio SILPA tinggi, hal ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah atau  lembaga  memiliki  surplus  anggaran  yang  tidak  dimanfaatkan  secara  efektif  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Kelebihan  dana  yang  tidak  digunakan  dapat mengindikasikan  ketidakefisienan  dalam  perencanaan  anggaran,  di  mana  sumber  daya  publik tidak  dioptimalkan  untuk  mendukung  pembangunan  infrastruktur,  pendidikan,  kesehatan,  dan sektor-sektor kunci lainnya yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan.
Dampak negatif dari rasio SILPA yang tinggi pada kesejahteraan masyarakat juga dapat terlihat dalam kurangnya investasi pada program-program kesejahteraan dan pelayanan publik yang mendukung kebutuhan masyarakat. Sumber daya yang tidak digunakan secara efektif dapat menyebabkan  ketidakcukupan  dana  untuk  proyek-proyek  kritis,  seperti  pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan, dan perluasan akses kesehatan. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat dapat terhambat karena kurangnya dukungan dari pemerintah dalam memenuhi  kebutuhan  esensial.  Oleh  karena  itu,  tata  kelola  anggaran  yang  tidak  efisien    dan kurangnya  pemanfaatan  surplus  dana  dapat  menghambat  potensi  pembangunan  ekonomi  dan sosial  yang  optimal,  dengan  konsekuensi  negatif  yang  signifikan  terhadap  kesejahteraan masyarakat  secara  keseluruhan.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  yang  tidak  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Djuitaningsih & Oktafani (2011).
3. Pengaruh  alokasi  anggaran  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  pada  Provinsi  Sulawesi Barat
Hasil penelitian ini yakni pengaruh alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat pada provinsi Sulawesi Barat, dimana temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran  memberikan  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.

## Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
Dimana  dalam  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  semakin  baik  alokasi  anggaran  yang ditetapkan untuk membangun pembangunan insfrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat maka akan semakin tinggi pula kesejahteraan bagi masyarakat.
Temuan  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  alokasi  anggaran  yang  diukur  dengan rasio belanja infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dievaluasi dengan mengacu pada  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  sebagai  indikator  kesejahteraan  masyarakat.  IPM mencakup  tiga  dimensi  utama,  yaitu  :  kesehatan,  pendidikan,  dan  standar  hidup,  yang  secara langsung  terkait  dengan  infrastruktur.  Data  rasio  belanja  infrastruktur  terhadap  kesejahteraan masyarakat (dinyatakan dalam data Y.1.1 dan Z.1) memberikan gambaran bahwa terdapat variasi dalam tingkat alokasi anggaran untuk infrastruktur di berbagai wilayah atau tahun tertentu.
Melalui pengamatan yang dilaklukan terhadap data tersebut maka dapat diperhatikan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat bahwa daerah atau waktu dengan rasio belanja infrastruktur yang  lebih  tinggi  cenderung          memiliki  nilai  IPM  yang  juga  cenderung  lebih  tinggi.  Hal  ini menunjukkan  adanya  hubungan  antara  alokasi  anggaran  untuk  infrastruktur  dan  tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti yang tercermin dalam peningkatan nilai IPM.
Dengan mengukur alokasi anggaran infrastruktur dan menghubung-kannya dengan IPM, pemerintah provinsi  Sulawesi Barat terkait dengan membuat kebijakan yang lebih terarah dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti  jalan,  pendidikan,  dan  fasilitas  kesehatan,  dapat  memberikan  dampak  positif  pada indikator-indikator  yang  menjadi  komponen  IPM.  Oleh  karena  itu,  mengukur  rasio  belanja infrastruktur  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  dengan  menggunakan  IPM  dapat  menjadi landasan yang kuat untuk perencanaan anggaran yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara secara keseluruhan.
Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Inditiyani & Prasetyo (2022) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa alokasi anggaran dana berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun penelitian yang dilakukan oleh   Husen, et al. (2023) bahwa alokasi dana tidak ada hubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menerima hasil penelitian yang dilakukan oleh Inditiyani & Prasstyo (2022).
Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)

## 4. Pengaruh kapasitas ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada Provinsi Sulawesi Barat
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  terkait  dengan  pengaruh  kapasitas  ekonomi  terhadap kesejahteraan  masyarakat  pada  provinsi  Sulawesi  Barat.  Dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi yang diukur dengan pendapatan perkapita dan PDB riil memberikan pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  khususnya  pada  Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingggi kapasitas ekonomi yang diukur dengan  pendapatan  perkapita  dan  PDB  riil  maka  akan  dapat  memberikan  dampak  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Temuan  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  kapasitas  ekonomi  dapat  secara  nyata dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  khususnya  pada  provinsi  Sulawesi  Barat alasannya karena dapat dilihat bahwa seiring bertambahnya tahun, terjadi peningkatan pada nilai pendapatan  perkapita  yang  merupakan  rata-rata  pendapatan  per  individu  dalam  masyarakat. Peningkatan ini mencerminkan potensi peningkatan daya beli dan kemampuan individu untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Selain  itu,  PDB  riil  juga  menunjukkan  tren  peningkatan sepanjang  waktu,  menandakan  pertumbuhan  ekonomi  secara  keseluruhan.  Pertumbuhan ekonomi  yang  stabil  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  baru,  meningkatkan  investasi,  dan menyediakan lebih banyak peluang bagi masyarakat.
Selanjutnya,  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  juga  tercermin  indeks  pembangunan manusia.  Terlihat  bahwa  nilai  indeks  pembangunan  manusia  cenderung  meningkat  sepanjang rentang waktu yang diamati. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan perkapita dan pertumbuhan PDB riil berkontribusi positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,  berdasarkan  tren  positif  pada  pendapatan  perkapita,  PDB  riil,  dan  indeks kesejahteraan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari kapasitas ekonomi, seperti yang diukur oleh data ini, memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hasil  penelitian  ini  yakni  Sari et  al., (2019),  Saputra  &  Mahmudi  (2012)  yang  dalam penelitiaannya  menemukan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kesejahteraan  masyarakat,  sedangkan  yang  ditemukan  peneliti  yang  juga  dapat membuktikan  bahwa  kapasitas  ekonomi  yang  diukur  dengan  pendapatan  perkapita,  PDB  riil memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dalam penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sari et  al .,  (2019),  Saputra  & Mahmudi (2012).
Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)

## 5. Pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  melalui  alokasi anggaran Provinsi Sulawesi Barat
Temuan  dalam  penelitian  ini  terkait  dengan  pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap kesejahteraan  masyarakat  melalui  alokasi  anggaran  khususnya  pada  provinsi  Sulawesi  Barat dimana  dalam  penelitian  ini  mengindikasikan                        bahwa  alokasi  anggaran  tidak  dapat memediasi  pengaruh  desentralisasi                fiskal  terhadap  kesejahteraan  masyarakat,  alasannya karena pengelolaan dana yang tidak tepat dapat memastikan ketidak efisiensi dan efektivitasnya penggunaan sumber daya.
Desentralisasi  fiskal,  dengan  memberikan  otonomi  kepada  pemerintah  daerah  dalam mengelola anggaran, dapat menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan  partisipasi masyarakat      dalam  pengambilan  keputusan.  Alokasi  anggaran  yang baik  dapat  memastikan  bahwa  dana  desentralisasi  digunakan  untuk  proyek-proyek  yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara langsung, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, melalui mekanisme alokasi anggaran yang efektif, desentralisasi fiskal dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, memastikan distribusi sumber daya yang adil, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas.
Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas maka implementasi dalam penelitian ini bahwa  pengelolaan  dana  yang  tidak  tepat  oleh  pemerintah  provinsi  Sulawesi  Barat  dapat memastikan tidak terjadinya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, sehingga dapat menciptakan  landasan  yang  kokoh  untuk  pembangunan  lokal  di  Sulawesi  Barat.  Sehingga dengan  adanya  desentralisasi  fiskal  maka  memberikan  otonomi  kepada  pemerintah  daerah provinsi Sulawesi Barat dalam mengelola anggaran sehingga hal ini yang menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.  Penelitian yang dilakukan oleh Anisya Ayu, et al., (2020) menemukan bahwa alokasi belanja modal hanya memediasi secara parsial variabel derajat desentralisasi  fiskal,  sehingga  dalam  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  yang  dilakukan  oleh Anisya Ayu, et al ., (2020).
Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)

## 6. Pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  dimediasi  oleh kapasitas ekonomi, provinsi Sulawesi Barat
Hasil pengujian mediasi yakni pengaruh desentralisasi fiskal       terhadap kesejahteraan masyarakat dengan kapasitas ekonomi sebagai variabel intervening, dimana dalam penelitian ini mengindikasikan  bahwa  kapasitas  ekonomi  dapat  memediasi  pengaruh  desentralisasi  fiskal terhadap  kesejahteraan  masyarakat  khususnya  dalam  lingkup  provinsi  Sulawesi  Barat.  Dalam penelitian ini dapat diimplemantasikan bahwa desentralisasi fiskal dan didukung oleh kapasitas ekonomi  seperti  pendapatan  perkapita  yang  tinggi  dan  PDB  riil  yang  dicapai  maka  akan memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengukuran  kapasitas  ekonomi  melalui  indikator  seperti  pendapatan  per  kapita  dan Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki peran penting dalam memediasi pengaruh desentralisasi fiskal  terhadap  kesejahteraan  masyarakat    di  Provinsi  Sulawesi  Barat  (Sulbar).  Dimana pendapatan per kapita mencerminkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu wilayah, dan dapat memberikan gambaran tentang daya beli masyarakat setempat. Desentralisasi fiskal,  dengan  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  provinsi  Sulawesi  Barat  untuk mengelola  sumber  daya  dan  anggaran,  dapat  mempengaruhi  pendapatan  per  kapita  melalui pengelolaan ekonomi lokal yang lebih efektif.
Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  juga  menjadi  indikator  yang  relevan  dalam  mengukur kapasitas  ekonomi  suatu  daerah.  PDB  mencakup  nilai  total  semua  barang  dan  jasa  yang dihasilkan  dalam  suatu  wilayah,  mencerminkan  potensi  ekonomi  dan  kontribusi  dari  sektor- sektor ekonomi yang ada.       Dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat memiliki kontrol lebih besar atas pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan  PDB.  Peningkatan  PDB  secara  keseluruhan  dapat  mengarah  pada  peningkatan pendapatan per kapita, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya  pendapatan  per  kapita  dan  PDB  sebagai  mediasi  dalam  pengaruh desentralisasi  fiskal  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  Provinsi  Sulawesi  Barat  yang menekankan  pentingnya  tata  kelola  ekonomi  yang  baik    di  tingkat  lokal.  Desentralisasi  fiskal yang efektif memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu,  pemahaman  terhadap  dinamika  ekonomi  lokal,  serta  kebijakan  dan  praktik  desentralisasi fiskal  yang  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dan  distribusi  pendapatan,  menjadi  hal  yang
Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
penting dalam memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat.
7. Pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat dimediasi oleh alokasi anggaran provinsi Sulawesi Barat
Hasil  pengujian  mediasi  pengaruh  tata  kelola  anggaran  terhadap  kesejahteraan masyarakat dimediasi oleh alokasi anggaran di provinsi Sulawesi Barat, dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran     tidak dapat memediasi pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasari dari beberapa alasan bahwa terlihat variasi yang  signifikan  dalam  rasio  Silpa  dengan  kisaran  nilai  antara  60.32  hingga  69.71.  Hal  ini menunjukkan bahwa tidak semua alokasi anggaran menghasilkan tingkat sisa lebih pembiayaan anggaran  yang  seragam.  Mungkin  terdapat  perbedaan  dalam  efisiensi  pengelolaan  dana  di berbagai proyek atau program yang dibiayai.
Kemudian  alasan  lainnya  adalah  karena terdapat  variasi  dalam    variabel-variabel  rasio kemandirian  fiskal  dan    rasio  belanja  infrastruktur  yang  mewakili  aspek-aspek  tata  kelola anggaran. Variabel rasio derajat kemandirian fiskal mencerminkan kebijakan alokasi anggaran, sementara  rasio  belanja  infrastruktur  dapat  mengindikasikan  transparansi  dan  akuntabilitas dalam  penggunaan  anggaran.  Perbedaan  dalam  kombinasi  nilai-nilai  ini  dapat  menunjukkan bahwa meskipun ada alokasi anggaran yang besar, tata kelola anggaran yang kurang efektif atau kurang transparan dapat menghambat pengaruh positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat.
8. Pengaruh  tata  kelola  anggaran  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  dimediasi  oleh kapasitas ekonomi pada provinsi Sulawesi Barat
Hasil uji mediasi dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi dapat memediasi  pengaruh  tata  kelola  anggaran  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  provinsi Sulawesi  Barat.  Dalam  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  tata  kelola  anggaran  yang dilaksanakan  secara  efisien  dan  efektif  akan  meningkatkan  kapasitas  ekonomi  sehingga  akan memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat di provinsi Sulawesi Barat.
Temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi yang diukur dengan pendapatan  perkapita  dan  PDB  riil  akan  dapat  mempengaruhi  tata  kelola  anggaran  terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kapasitas ekonomi melalui indikator seperti pendapatan per  kapita  dan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  riil  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam

## Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
memediasi pengaruh tata kelola anggaran dengan rasio sisa lebih pengeluaran anggaran (SILPA) terhadap kesejahteraan masyarakat  yang  diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini dapat dilihat bahwa pendapatan per kapita menjadi tolok ukur yang relevan untuk menilai daya beli dan standar hidup masyarakat. Ketika tata kelola anggaran efektif, dengan pengelolaan anggaran  yang  baik  dan  penggunaan  dana  yang  tepat  sasaran,  dapat  diperkirakan  bahwa pendapatan per kapita akan meningkat.
PDB riil memberikan gambaran yang lebih luas tentang kapasitas ekonomi suatu wilayah dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi. Peningkatan PDB riil  dapat  mencerminkan  efisiensi  penggunaan  sumber  daya  dan  investasi  yang  tepat  dalam pembangunan  ekonomi  daerah.  Sehingga,  tata  kelola  anggaran  yang  baik  dapat  memberikan kontribusi  pada  pertumbuhan  PDB  riil,  yang  pada  gilirannya  dapat  membawa  dampak  positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pengukuran kesejahteraan masyarakat dengan IPM, yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan,  dan  pendapatan,  memungkinkan  untuk  mendapatkan  gambaran  secara  menyeluruh tentang  kondisi  hidup  masyarakat.  Dengan  adanya  mediasi  seperti  pendapatan  per  kapita  dan PDB riil, maka diharapkan dapat mengukur sejauh mana tata kelola anggaran, terutama melalui kontrol  rasio  SILPA,  mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat.  Keterlibatan  ini  membantu mengidentifikasi hubungan antara pengelolaan anggaran, kapasitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan dan praktik tata kelola yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi khususnya pada provinsi Sulawesi Barat.

## E.   SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  dalam  penelitian  ini  maka  dapat  disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :
Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat     khususnya pada provinsi Sulawesi  Barat,  dimana  dalam  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  desentralisasi  fiskal memberikan  dampak  yang  negatif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  provinsi  Sulawesi  Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal yang tinggi menyebabkan adanya penurunan kesejahteraan masyarakat.
Pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat, yang dalam penelitian ini menunjukkan  bahwa  tata  kelola  anggaran  memberikan  pengaruh  negatif  terhadap  kesejahteraan masyarakat pada provinsi Sulawesi Barat. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa tata kelola
Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
anggaran  yang  diukur  dengan  rasio  Silpa  yang  tinggi  menyebabkan  kesejahteraan  masyarakat menurun di provinsi Sulawesi Barat.
Pengaruh alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat pada  provinsi Sulawesi Barat, dimana dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa            alokasi anggaran dapat mempengaruhi adanya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  pada  provinsi  Sulawesi  Barat.  Temuan  dalam penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  alokasi  anggaran  yang  dilaksanakan  secara  efektif  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi Sulawesi Barat.
Pengaruh kapasitas ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada provinsi Sulawesi Barat, yang menunjukkan bahwa dengan kapasitas ekonomi yang diukur dengan pendapatan perkapita dan PDB  riil  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  provinsi  Sulawesi  Barat.  Temuan penelitian ini  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  kapasitas  ekonomi  yang  dilihat  dari  pendapatan perkapita dan PDB riil maka akan semakin tinggi kesejahteraan masyarakat.
Pengaruh desentralisasi fiskal  terhadap kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran di provinsi  Sulawesi  Barat,  dimana  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  alokasi  anggaran  tidak dapat memediasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kapasitas ekonomi. Dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kapasitas  ekonomi  dapat  memediasi  pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada provinsi Sulawesi Barat.
Pengaruh  tata  kelola  anggaran  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  melalui  alokasi  anggaran, dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran tidak dapat memediasi pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada provinsi Sulawesi Barat.
Pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kapasitas ekonomi pada provinsi Sulawesi Barat, dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi dapat memediasi pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada Provinsi Sulawesi Barat.

## Saran saran
Adapun saran-saran  yang dapat diberikan sehubungan dengan  penelitian ini yang  dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Disarankan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Barat agar perlu adanya pengawasan secara cermat  mengenai  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  guna  proses  pembangunan  daerah  dapat
Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
lebih  terjamin  dan  terhindar  dari  penyimpangan  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
2. Perlunya  desentralisasi  fiskal  secara  mandiri  guna  dapat  mengurangi  ketergantungan  pada pendanaan  dari  pemerintah  pusat  sehingga  berdampak  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi khususnya dalam lingkup provinsi Sulawesi Barat.
3. Disarankan  agar  perlunya  pengukuran  kinerja  program  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas alokasi anggaran yang dikeluarkan dalam menunjang pembangunan daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Barat.
4. Disarankan  untuk  penelitian  yang  akan  datang  supaya  melakukan  penelitian  dengan  subyek penelitian yang beragam misalnya dengan menggunakan beberapa provinsi di Indonesia Timur.
5. Disarankan kepada peneliti yang akan datang agar menggunakan faktor  faktor lainya sebagai variabel  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  dan  belanja  modal  seperti  dana  alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akai, N. S., & Sakata, M. (2002). Desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi: bukti  dari  data  cross-section  tingkat  negara  bagian  untuk  Amerika  Serikat. Jurnal  Ekonomi Perkotaan , 40 (4), 987–1007.
Alam, K. Z. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerin-tah Daerah dan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Kesejahte-raan Masyarakat Studi pada Kabupa-ten dan Kota di Wila-yah Provinsi Jawa  Timur  Tahun  2013-2015. Jurnal  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Brawijaya Semarang .
Amrullah,  R.  (2022).  Analisis  Pengaruh  PDRB  Perkapita,  Anggaran  Sektor  Kesehatan,  Sektor Pendidikan  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Se-Kabupaten  Di  Pulau  Madura. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) , 6 (1), 90–98.
Anisya Ayu, L., Rahayu, S., & Junaidi. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Eko-nomi dengan Alokasi Belanja modal sebagai Intervening. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi , 5 (1), 31–44.
Bahl,  R.  (2008).  Pilar  desentralisasi  fiskal. Kertas  Kerja  CAF  No  2008/07,  Universitas  Negeri Georgia, Atlanta, GA.
Basri, F., & Munandar, H. (2009). Lanskap Ekonomi Indonesia . Jakarta : Prenada Media Group.
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform , 15 (1).
Cruz,  S.  (2015).  Masa  depan  alternatif  tata  kelola  global:  skenario  dan  perspektif  dari  Selatan global,Tinjauan ke masa depan. Jurnal Ilmu Bisnis , 17 (2), 125–142.

## Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
Djuitaningsih,  T.,  &  Oktafani,  M.  (2011).  Hubungan  Penerapan  PSAP  Nomor  2  tentang  Laporan Realisasi Anggaran dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin .
Husen,    sri  rahayu,  Bidullah,  T.,  &  Zakaria,  S.  (2023).  Pengaruh  alokasi  dana  desa  terhadap kesejahteraan masyarakat di desa bongganan. Jurnal Ilmiah Produktif , 11 (1), 1–6.
Inditiyani,  A.,  &  Prasetyo,  N.  (2022).  Pengaruh  Alokasi  Anggaran  Dana  Desa  (DD)  terhadap peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Wonosobo  Kecamatan  Srono  Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 1 (1), 15–23. https://doi.org/e- ISSN 2829-9051 Isdijoso, B., & Wibowo, T. (2012). Analisis kebijakan fiskal pada era otonomi daerah, studi kasus: sektor pendidikan di Kota Surakarta. Kajian Ekonomi Dan Keuangan , 1 (6), 22–56.
Kalnadi,  D.  (2013). Pengukuran  Penerimaan  dan  Penggunaan  Teknologi  Pada  UMKM  Dengan Menggunakan Metode UTAUT . Universitas Lampung.
Kuncoro, M. (2044). Pengaruh transfer antar pemerintah pada kinerja fiskal pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 9 (1), 47–63.
L  Anisya  Ayu,  Rahayu,  &  Junaidi.  (2020).  Pengaruh  kinerja  keuangan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dengan  alokasi  belanja  modal  sebagai  variabel  intervening. Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan Universitas Jambi , 5 (1), 31–44.
Mourmouras,  A.,  &  Rangazas,  P.  (2009).  Kebijakan  fiskal  dan  pembangunan  ekonomi. Dinamika Makroekonomi , 13 (4), 450–476.
Oates, W. (1972). Fiscal federalims . New York: Harcourt Brace.
Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. National Tax Journal , 46 (2), 237–243.
Oates, W. (1999). An Essay on fiscal federalism. Journal of Economic Literature , 37 (3), 1120–1149. Omolehinwa, E. . (2012). Akuntansi Uang Rakyat, di dalamSeri Kuliah Perdana University of Lagos 2012. Pers Universitas Lagos, Lagos, 2012.
Permana, A., Rustamunadi, R., & Sunardi, D. (2019). Pengaruh Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Banten Periode 2012-2016. Tazkiya , 20 (01), 01–21. Pranata, A. (2011). Mengurai Model Kesejahteraan Petani .
Purbadharmaja, M. A. (2017). The implications of fiscal decentralization and budget governance on economic capacity and community welfare. Foresight.
Putra,  F.  (2017).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Luas  Wilayah,  Dan  Sisa  Lebih  Pembiayaaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014). Jurnal Universitas Negeri Padang.
Sabilla,  J.  (2014).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Per  Kapita Regional Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan , 15 (1), 12–22.
Saputra,  B.  (2013).  Pengaruh  Desentra-lisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan  ekono-mi  dan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Borneo Administrator , 9 (1).
Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat)
Saputra, B., & Mahmudi. (2012). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. JAAI , 16 (2), 185–199.
Sari,  Catur Nanda Puspita Sari, Jumiati, A., & Muslihatiningsih, F. (2019). Analisis pengaruh inflasi dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di pulau jawa 2006- 2016. Jurnal Ekonomi Equilibirium , 3 (1), 45–60.
Sasana,  H.  (2009).  Analisis  Dampak  Desentralisasi  Fiskal  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap Kesenjangan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 4 (7), 1–21.
Seo, J. (2009). Strategi pembangunan nasional yang seimbang: pembangunan kota inovasi di Korea. Kebijakan Penggunaan Lahan , 26 (3), 649–661.
Suprayitno,  B.,  Mustofa,  Suyanto,  Kusumawardhani,  N.,  Rohman,  A.  F.,  &  Suryawardhana,  S. (2020).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  dan  Kapasitas  Pengelolaan  Keuangan  terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia. Laporan Penelitian Research Group .
Syukriy, A., & Halim, A. (2006). Studi belanja modal pada anggaran pemerintah daerah atas dengan belanja pemerintah dan sumber pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah , 2 (2).
Tadjoeddin. (2001). Aspirasi Terhadap Ketidakmerataan: Disparitas Regional dan Konflik Vertikal di Indonesia. Working Paper: 01/01-1, United Nation Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), Jakarta .
United Nations Development Programme (1995) Human Development Report 1995, Published for United Nations Development Programme. New York: Oxford University Press.
Utomo,  S.  (2009).  Dampak  Kebijakan  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Efisiensi  Sektor  Publik  dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 1, No. 2 , 89-98.
Thornton,  J.  (2007).  Desentralisasi  fiskal  dan  pertumbuhan  ekonomi  dipertimbangkan  kembali.
Jurnal Ekonomi Perkotaan , 61 (1), 64–70.
Wibowo, P. (2008). Mencermati dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jurnal Keuangan Publik , 5 (1), 55–83.
Willy, A., & Jogiyanto. (2015). Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis (Pertama). Yogyakarta: Andi.
World Bank. (2013). World Development Report 2013: Jobs. Diakses dari: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11843.
Yuliani,  T.  (2014).  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Ketimpangan  Pendapatan  Antar  Kabupaten  Di Kalimantan Timur. Journal of Economics and Policy , 45-53.
Zulkhibri, M., Naiya, I. dan Ghazal, R. (2015), “Perubahan struktural dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang terpilih”,Jurnal Internasional Masalah Pembangunan,Jil. 14 Nomor 2.