## MENDISKUSIKAN PIDANA PERS TERHADAP ISI BERITA YANG BERMUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI KORAN

## NUR AIDA AKBARI
Media Karya Institute nur.aida.akbari@gmail.com

## ABSTRACT
The press is an institution that has a strong influence in disseminating news presented in the  newspaper.  Unfortunately,  criminal  defamation  elements  have  frequently  been found in the news presented to public. The acts can be sued based on criminal law. The parties who are responsible for such acts must also be sentenced based on the criminal liability system.
Key Words: Press, Law, Criminal Liability

## PENDAHULUAN
Peran  media  sebagai  sarana  untuk  menginformasikan  setiap  peristiwa, permasalahan  dan  gejala  yang  ada  di  masyarakat  yang  semakin  kompleks  merupakan upaya  pembangunan  nasional  yang  dicita-citakan  bangsa  Indonesia.  Pembangunan nasional  memerlukan  sarana  untuk  mendukung  pelaksanaan  pembangunan.  Pers  dan media  massa  merupakan  sarana  ampuh  dalam  bidang  publikasi,  baik  untuk menyebarluaskan  pemberitaan,  ilmu  pengetahuan,  sosial  politik,  ekonomi  dan tekhnologi, maupun sebagai alat penggerak serta menggarahkan partisipasi masyarakat untuk ikut melaksanakan pembangunan. 1
1 Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, 1987, Delik-Delik Pers di Indonesia , Jakarta, PT. Media Sarana Press, hlm. 1.
Melihat  peranan  media  massa  yang  begitu  penting  bagi  tercapainya pembangunan  nasional,  maka  media  massa  sebagai  institusi  pers  perlu  mendapat kebebasan  untuk  menjalankan  fungsinya  secara  maksimal.  Kebebasan  pers  merupakan salah  satu  dari  empat  pilar  terobosan  paradigma  baru  melalui  agenda  reformasi mahasiswa 1998. 2 Mahasiswa pada tahun 1998 berusaha meyuarakan  agenda reformasi keempat yang menjamin kebebasan pers sebagai the fourth estate of democracy setelah mengagendakan  tiga  pilar  lainnya,  yaitu  berhentikan  monopoli  politik  model  monarkhi, tetapkan  sistem  politik  dwigrup  yang  menghormati  oposisi  alternatif  dan  trias  politika yang  diberlakukan  secara  substansial.  Kebebasan  pers  adalah  kemampuan  masyarakat menggunakan  ruang  dalam  mencari,  menerbitkan  dan  mengedarkan  informasi  yang secara  normatif  dijamin  kebebasannya  melalui  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 Tentang  Pers  (untuk  selanjutnya  disebut  UU  Pers). Bagi  pers,  hal  itu  akan  merupakan refleksi  konkret  dari  kebebasan  untuk  mengeluarkan  pendapat  dengan  tulisan  yang sekaligus  sebagai  realisasi  dari  adanya  hak  untuk  menyampaikan  informasi  dan pembentukan opini masyarakat yang konstruktif serta bentuk partisipasi dalam kaitannya dengan komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa. 3
UU  Pers  tidak  menggunakan  istilah  kebebasan,  namun  mengungkapkan kebebasan  sebagai  kemerdekaan.  Pasal  4  ayat  (1)  UU  Pers  menegaskan  bahwa “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.”  Hak asasi merupakan hak dasar  yang  melekat  pada  diri  manusia  secara  kodrati,  universal  dan  langgeng  sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi seperti yang tertuang dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa “setiap orang berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  yang  diperlukan  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya.”  Pasal  ini  mencerminkan  asas principle  of  liberty (prinsip  kebebasan)  dalam  bidang  informasi  di  Indonesia  sebagai penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia.
Konsep  tentang  kebebasan  pers  meskipun  sudah  tertulis  secara  jelas  dalam aturan  perundang-undangan,  namun  dalam  pelaksanaannya  kebebasan  pers  yang demikian besar sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Padahal pasal 5 ayat (1)
2 Amir Efendi Siregar, 2003, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik ,  Yogyakarta, UII Pers, hlm. 11-12.
3 Samsul Wahidin, 2006 , Hukum Pers, Cetakan I , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 12.
UU Pers telah menjelaskan bahwa “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan  opini  dengan  menghormati  norma-norma  agama  dan  rasa  kesusilaan  masyarakat serta  asas  praduga  tak  bersalah.”  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kegiatan  pers  dalam menginformasikan suatu berita kepada khalayak sebenarnya merupakan bentuk kegiatan komunikasi yang harus memperhatikan etika komunikasi dan norma-norma seperti yang disebutkan dalam UU Pers.
Etika  komunikasi  akan  mencoba  mencari  standar  etika  apa  yang  digunakan  oleh komunikator  dan  komunikan  dalam  menilai  teknik,  isi  dan  tujuan  komunikasi. 4 Etika dalam suatu berita menjadi sangat penting karena seringkali konsumen media disinggung namanya dalam pemberitaan. Nuansa berita sepihak cenderung memojokkan pihak-pihak yang  diberitakan  dalam  suatu  media  dikarenakan  lemahnya  sumber  daya  manusia  dari pekerja  media  itu  sendiri.  Permasalahan  yang  muncul    adalah  ketika  pers  digunakan sebagai  alat  untuk  memfitnah  atau  menghina  seseorang  atau  institusi  bahkan  di  dalam pemberitaannya  mengandung  unsur  kesengajaan  ( opzet )  dan  unsur  kesalahan  ( schuld ) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
Beberapa contoh kasus besar yang terjadi di Indonesia menyangkut kasus tindak pidana penghinaan yang dikategorikan dalam pencemaran nama baik adalah:
1. Harian  Sriwijaya  Post  dihukum  oleh  Pengadilan  Negeri  Palembang  karena  terbukti mencemarkan  nama  baik  dan  kehormatan  Z.A.  Maulani,  mantan  Kepala  Badan Koordinasi  Intelijen  Negara  (BKIN)  dalam  berita  berjudul  "Kabakin  Terima  Rp  400 Miliar" edisi Rabu, 25 Agustus 1999. 5
2. Kasus  penghinaan  terhadap  mantan  ketua  DPR  Akbar  Tanjung  dan  penghinaan terhadap  mantan  Presiden  Megawati  oleh  surat  kabar  harian  Rakyat  Merdeka (Jakarta/Jakarta  Pos  Group).  Judul  dari  berita-berita  harian  Rakyat  Merdeka  yang dinilai  menghina  Megawati  adalah  “Mulut  Mega  Bau  Solar”  edisi  6  Januari  2003; “Mega Lintah Darat” edisi 8 Januari 2003; “Mega Lebih Ganas Dari Sumanto” edisi 4
4 Kismiyati El Karimah dan Uud Wahyudin, 2010, Filsafat dan Etika Komunikasi , Bandung, Widya Padjajaran, hlm. 74.
5 Gidion  Nainggolan,  2010,  “ Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana Pencemaran  Nama  Baik Melalui Internet (Studi Kasus Prita Mulyasari) ” , Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara Press, hlm. 44.
Januari 2003, dan “Mega Cuma Sekelas Bupati” edisi 4 Februari 2003, lihat juga Jawa Pos edisi Selasa 6 Januari 2004. 6
3. Kasus penghinaan Akbar Tanjung oleh harian Kompas dengan menulis Akbar Tanjung sebagai  ‘maling’  atau  ‘gegabung  maling’  yang  terbit  pada  tahun  2002.  Tak  lama kemudian  pengacara  Akbar  Tanjung  melayangkan  surat  peringatan  untuk mensomasi Kompas (kelanjutannya tidak diketahui). 7
4. Kasus penghinaan oleh Koran Tempo terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia tulisan  Bersihar  Lubis,  seorang  penulis  senior  yang  menulis  dalam  bentuk  opini dengan  judul “Kisah Interogator Yang Dungu ” edisi 17 Maret 2007. 8
Melihat  beberapa  contoh  kasus  di  atas,  ternyata  kasus  pelanggaran  etika  pers khususnya pencemaran nama baik sering terjadi di media cetak khususnya  koran. Koran rentan  terkena  kasus  pelanggaran  pers  karena  koran  meliput  berita  secara  mendalam dibandingkan  pesaingnya  (media  elektronik).  Di  sebagian  besar  kota,  tidak  ada  sumber berita yang bisa menyamai keluasan dan kedalaman liputan berita koran. Ini memperkuat popularitas  dan  pengaruh  koran. 9 Kekuatan  koran  di  tengah  kemajuan  tekhnologi  dan industri  media  dipengaruhi  oleh  kemampuan  pekerja  medianya  dan  apa  yang  disajikan dalam koran tersebut.
Menurut Haris Sumadiria berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru  yang  benar,  menarik  dan  atau  penting  bagi  sebagian  besar  khalayak,  melalui media  berkala  seperti  surat  kabar,  radio,  televisi,  atau  media online internet . 10 Koran harus cermat memilih berita agar berita yang dimuatnya tidak semuanya diketahui para pembacanya dari radio dan televisi. 11 Hal ini menjadi kunci sebuah karya jurnalistik cetak. Artinya,  apakah  koran  yang  bersangkutan  memperoleh trust (kepercayaan)  untuk menjadi bahan bacaan atau alat informasi utama pembaca koran atau tidak. Ketika koran tidak lagi memberikan trust (kepercayaan), maka koran akan kehilangan pembacanya.
6 Deddy Arisandi, 2011 ,“Delik pers dan Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam Kasus Pencemaran Nama Baik ” (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya), hlm. 26.
7 Sirikit Syah, 2011, R ambu-Rambu Jurnalistik: Dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani , Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm . 66.
8 Tempo, edisi 17 Maret 2007 silam, judul “ Kisah Interogator Yang Dungu ”, kolom pendapat.
9 Jhon Vivian, 2008, Teori Komunikasi Massa , Edisi Kedelapan Cetakan I, Jakarta, Kencana, hlm . 71.
10 Haris Sumadiria, 2005, Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature , Bandung,  SRM, hlm. 64-65.
11 Haris  Munandar  dan  Duddy  Priatna,  2004, Media  Massa  &  Masyarakat  Modern ,  Cetakan  Kedua, Jakarta, Prenada Media, hlm. 214.
Sama  seperti  komunikasi  massa  lainnya,  selain  sebagai  penyedia  informasi  koran adalah  perusahaan  bisnis  yang  harus  mencetak  laba. 12 Pada  prinsipnya,  badan  hukum yang  didirikan  untuk  mencari  keuntungan  adalah  badan  hukum  yang  berbentuk Perseroan  Terbatas  (PT).  Pada  ranah  praktik  perusahaan  pers  lebih  banyak  memilih bentuk badan hukum PT. 13 Beberapa contoh perusahaan-perusahaan surat kabar (koran) yang  berbentuk  badan  hukum  Perseroan  Terbatas  (PT)  diantaranya  adalah  PT.  Koran Tempo  Media,  PT.  Jawa  Pos  dan  PT.  Kompas  Media  Nusantara.  Pengaturan  tentang badan hukum pers terdapat pasal 1 angka 2 dan pasal 9 ayat (2) UU Pers. Pasal 1 angka 2 UU  Pers  menyatakan  bahwa  “perusahaan  pers  adalah  badan  hukum  Indonesia  yang menyelenggarakan  usaha  pers  meliputi  perusahaan  media  cetak,  media  elektronik,  dan kantor  berita,  serta  perusahaan  media  lainnya  yang  secara  khusus  menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.” Pasal 9  ayat (2) UU Pers menyatakan  bahwa “setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.”
Perbedaan media cetak dengan media massa lainnya terletak pada aturan konteks dan  isi,  karena  regulasinya  memang  sangat  sedikit  jika  dibandingkan  regulasi  terhadap media elektronik.
Media cetak, selama penerbitnya menghormati aturan hukum dan hukum yang ada, koran bisa menerbitkan apa saja. Jika koran tidak suka dengan calon presiden dari Partai Demokrat, misalnya, koran itu bisa menyatakan terang-terangan. Kalau koran memuat  foto  seronok  lalu  diprotes  pembacanya,  ia  bisa  membuat  dalih  apa  saja demi  meredam  protes.  Kecaman  dari  manapun-politisi,  artis,  atau  koran  saingan- bisa ditangani dengan relatif mudah. 14
Terkait pertikaian antara pers dengan pihak yang namanya disinggung dalam suatu pemberitaan yang dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers serta  melanggar  ketentuan  pasal  5  ayat  (1)  UU  Pers,  dalam  beberapa  kasus  pers diselesaikan  melalui  pengadilan.  Sebenarnya  dalam  UU  Pers  telah  memuat  tentang sistem  pertangunggungjawaban  dan  sanksi  pidana  yang  diberlakukan  terhadap  pers
12 Ibid, hlm. 171.
13 Ilham Hadi, Syarat Pendirian Perusahaan Online , http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fe20b5e45755/syarat-pendirian- perusahaan-media- online.
14 Haris Munandar dan Duddy Priatna, Op.cit ., hlm. 169.
mengenai pelanggaran kewajiban pers. Upaya penyelesaiannya pun sudah diatur dengan hak  jawab  dan  hak  koreksi.    Berdasarkan  pasal  1  angka  11  UU  Pers,  “hak  jawab  adalah seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  memberikan  tanggapan  atau  sanggahan terhadap  pemberitaan  berupa  fakta  yang  merugikan  nama  baiknya.”  Hak  koreksi menurut  1  angka  13  UU  Pers  adalah  “hak  setiap  orang  untuk  mengoreksi  atau membetulkan  kekeliruan  informasi  yan  diberitakan  oleh  pers,  baik  tentang  dirinya, maupun  tentang  orang  lain.”  Pertanggungjawaban  pidana  yang  diatur  dalam  UU  Pers lebih mengarah kepada pertanggungjawaban korporasi. Hal ini tercantum dalam pasal 18 ayat (2) UU Pers berbunyi, “perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan  ayat  (2)  UU  Pers,  serta  pasal  13  dipidana  dengan  denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah).”  Untuk  pihak  yang  bertanggungjawab, penjelasan  pasal  18  ayat  (2)  UU  Pers  menunjuk  penanggungjawab  sebagai  perwakilan dari perusahaan pers.
Menurut penjelasan pasal 12 UU Pers, penanggungjawab adalah penanggungjawab perusahaan  pers  bidang  usaha  dan  bidang  redaksi.  Penanggung  jawab  bidang  usaha adalah  pemimpin  perusahaan  yang  bertugas  mengembangkan  pemasaran  surat  kabar, sedangkan  penanggungjawab  bidang  redaksi  adalah  pemimpin  redaksi  yang  bertugas mengembangkan produk surat kabar. Sistem pertanggungjawaban yang diatur dalam UU Pers ini dirasa masih kurang adil bagi masyarakat.
Secara khusus UU Pers tidak memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang delik-delik pers.  Padahal  dalam  KUHP  dapat  kita  temukan  beberapa  kejahatan  yang  dapat dikategorikan  sebagai  delik  pers. 15 Delik-delik  tersebut  yaitu:  delik  penghinaan,  delik penyebaran  kebencian,  dan  delik  kesusilaan/pornografi.    Tidak  ditemukannya  aturan tentang delik-delik pers tersebut membuka peluang untuk diberlakukannya KUHP dalam penyelesaian sengketa pers dengan orang dan atau badan hukum yang diberitakan. Hal ini  sesuai  dengan  penjelasan  pasal  12  UU  Pers  bahwa  selama  menyangkut pertanggungjawaban pidana maka mengikuti undang-undang yang telah berlaku. Berita pers  yang  mengarah  kepada  perbuatan  pidana  maka  yang  diberlakukan  adalah  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) atau undang-undang lainnya seperti  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  apabila  dituntut  tentang
15 A.  Hamzah,  I  wayan  Suandra,  B.A.  Manalu,  1987, Delik-Delik  Pers  di  Indonesia ,  Jakarta,  Media Sarana Pers, hlm. 67.
ganti  rugi,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  apabila  menyangkut  tentang  kegiatan  pers  yang  dilarang  dalam  transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran apabila meyangkut tentang kegiatan pers yang dilarang dalam siaran radio dan televisi, dan undang-undang lainnya yang terkait.
Berlakunya  KUHP  dalam  kasus  pers,  maka  berlaku  pula  pertanggungjawaban pidana. Pihak-pihak yang  bertanggung jawab  juga harus ditentukan berdasarkan sistem pertanggungjawaban  pidana  menurut  KUHP.  Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  pasal  12 UU  Pers  bahwa  “selama  menyangkut  pertanggungjawaban  pidana  maka  mengikuti undang-undang yang telah berlaku.”  Mencermati uraian di atas, maka diperlukan kajian hukum sebagai upaya untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif atas pihak-pihak yang  harus  bertanggung  jawab  terhadap  isi  berita  yang  bermuatan  pencemaran  nama baik di koran dan sistem pertanggungjawaban pidana pers berdasarkan UU Pers.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Tindak Pidana
Tindak  pidana  biasanya  menunjukkan  kepada  dilarangnya  suatu  perbuatan.  Pada dasarnya  tindak  pidana  adalah  perbuatan  atau  serangkaian  perbuatan  yang  yang dilekatkan  padanya  sanksi  pidana. 16 Suatu  tindak  pidana  dapat  dikenakan  sanksi  secara sah  jika  telah  ada  aturannya.  Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  suatu  perbuatan merupakan  tindak  pidana  atau  melanggar  hukum  pidana  hanyalah  apabila  suatu ketentuan  pidana  yang  telah  ada  menentukan  bahwa  perbuatan  itu  merupaka  tindak pidana.  Hal  ini  berkenaan  dengan  berlakunya  asas  legalitas  sebagaimana  ditentukan dalam  pasal  1  ayat  (1)  KUHP  yaitu:  “tiada  suatu  perbauatan  dapat  dipidana  kecuali berdasarkan  aturan  pidana  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  sebelum perbuatan itu telah dilakukan.”
Adapun  syarat-syarat  penggunaan  sanksi  pidana  secara  optimal  menurut  Packer harus mencakup:
16 Chairul  Huda,  2006, Dari  ‘Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan’  Menuju  Kepada  ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’ , Cetakan Pertama, Jakarta, Prenada Media, hlm. 14.
1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat  secara  menyolok  dianggap  membahayakan  masyarakat  dan  tidak dibenarkan oleh siapa saja yang oleh masyarakat dianggap penting.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan- tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan  trhadap  perbuatan  tersebut  tidak  akan  menghalangi  atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara ang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturan  melalui  proses  hukum  pidana  tidak  memberi  kesan  memperberat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak  ada  pilihan-pilihan  yang  beralasan  dari  ada  sanksi  pidana  tersebut  guna menghadapi perilaku tersebut. 17
Melihat  ketentuan  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  pengenaan  pidana hendaknya digunakan apabila memang benar-benar mendasar dan dibutuhkan sehingga sanksi pidana tersebut akan bermanfaat jika digunakan dalam keadaan yang tepat. Suatu tindak  pidana  menurut  Moeljatno  adalah  perbuatan  atau  omisis  yang  dilarang  oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. 18

## Unsur-Unsur Tindak Pidana
Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidan bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang- undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
17 H. Setiyono, 2005, Kejahatan Korporasi , Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia ,  Bayu Media, Malang, hlm. 117.
18 Chairul Huda, Op.cit ., hlm. 28.
4. Dapat dipertanggungjawabkan. 19
Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:
1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan yang objektif.
5. Unsur  melawan yang subjektif. 20
Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara, mengemukakan bahwa:
Unsur  tindak  pidana  terdiri  atas  unsur  objektif  dan  unsur  subjektif.  Unsur  objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:
1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat dan;
3. Keadaan ( omstandingheid )
Kesemuanya  itu  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh  undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:
1. Kemampuan ( toerekeningsvatbaarheid );
2. Kesalahan ( schuld) . 21
Berkaitan dengan unsur objektif dan subjektif, Lamintang menyebutkan bahwa:
Unsur  subjektif  adalah  unsur-unsur  yang  melekat  pada  diri  pelaku  atau  yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang  terkandung  dalam  hatinya.  Sedangkan  unsur-unsur  objektif  adalah  unsur- unsur yang  ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam  keadaan- keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 22
19 P.A.F. Lamintang, 1984, Delik-Delik Khusus , Bandung, Bina Cipta, hlm. 184.
20 Djoko Prakoso, 1988, Hukum Penitensier di Indonesia . Jakarta, Liberty, hlm. 104.
21 Leden Marpaung, 2005, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana , Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10.
22 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga, hlm. 193-194.
Lebih  lanjut,  Lamintang  merinci  unsur  subjektif  dan  unsur  objektif  dari  perbuatan pidana sebagai berikut:
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan ( dolus atau culpa );
b. Maksud  atau  voornemen  pada  suatu  percobaan  seperti  yang  dimaksud  dalam  Pasal 53 ayat 1 KUHP;
c. Macam-macam  maksud  atau oogmerk seperti  yang  terdapat  misalnya  di  dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
d. Merencanakan  terlebih  dahulu  atau voorbedachte  raad seperti  yang  misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
Adapun unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana terdiri dari:
a. Sifat melanggar hukum;
b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
c. Kausalitas,  yakni  penyebab  hubungan  suatu  tindakan  sebagai  penyebab  dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
Pendapat  yang  sama  dikemukakan  oleh  Jonkers  sebagaimana  dapat  disimpulkan dari  definisinya  tentang strafbaar  feit sebagai  “perbuatan  yang  melawan  hukum  yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”. 23 Menurutnya, ”kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur  dari  kejahatan”. 24 Dengan  demikian,  ketidakmampuan  bertanggung  jawab  dan ketiadaan  kesalahan  merupakan  alasan  pembebasan  pelaku  karena  perbuatan  pidana yang dituduhkan tidak terbukti.

## Pengertian Penyertaan
Kata  “penyertaan”  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti  proses,  cara, perbuatan  menyertakan  atau  perbuatan  ikut  serta  (mengikuti).  Kata  “penyertaan”
23 P.A.F. Lamintang, Loc.cit.
24 Ibid , hlm. 136.
berarti turut serayanya seseorang atau lebih  pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. 25
Sementara Moeljatno berpendapat bahwa:
Ada  penyertaan  apabila  bukan  satu  orang  yang  tersangkut  dalam  terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi apabila dalam hal:
1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik, atau;
2. Mungkin  hanya  seorang  saja  yang  berkehendak  (berniat)  dan  merencanakan delik,  tetapi  delik  tersebut  tidak  dilakukannya  tetapi  ia  mempergunakan  orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau;
3. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain yang mewujudkan delik. 26

## Bentuk-Bentuk Penyertaan
Bentuk-bentuk  penyertaan  terdapat  dan  diterangkan  dalam  pasal  55  dan  56 KUHP.  Pasal  55  KUHP  mengenai  golongan  yang  disebut  dengan mededader (disebut peserta,  atau  para  pembuat),  pasal  56  KUHP  mengenai medeplichtige (pembantu). 27
Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:
(1) Dipidana sebagai pembuat ( dader ) :
a. Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta melakukan perbuatan;
b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan  kekuasaan  atau  martabat,  dengan  kekerasan,  ancaman  atau penyesatan,  atau  dengan  memberi  kesempatan,  sarana  atau  penyesatan,  atau dengan  memberi  kesempatan,  sarana  atau  keterangan,  sengaja  menganjurkan orang lain supaya melakukan perbutan.
(2) Terhadap  penganjur,  hanya  perbuatan  yang  sengaja  dianjurkan  sajalah  yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
25 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Aditama, hlm. 117.
26 Amir  Ilyas,  Haeranah,  dkk,  2012, Asas-Asas  Hukum  Pidana  II ,  Yogyakarta,  Rangkang  Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 55.
27 Ibid, hlm. 60.
Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:
Dipidana sebagai pembantu ( medeplictige ) sesuatu kejahatan:
a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
b. Mereka  ang  sengaja  memberi  kesempatan,  sarana  tau  keterangan  untuk melakukan kejahatan.
Dari kedua pasal (pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagaian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:
a. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana pleger )
Pleger adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu,  tanpa  ada  perbuatan  pembuat  pelaksana  ini  tindak  pidana  itu  tidak  akan  terwujud, maka  dari  sudut  pandang  ini pleger harus  sama  dengan  syarat dader . 28 Perbuatan seorang pleger juga  harus  memenuhi  semua  unsur  tindak  pidana,  sama  dengan perbuatan  seorang dader .  Perbedaan plege r  dengan dader adalah,  bagi  seorang pleger masih  diperlukan  keterlibatannya  minimal  seorang  lainnya  baik  secara  psikis  maupun fisik, misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu.
Pembuat  adalah  orang  yang  mewujudkan  suatu  peristiwa  pidana  secara sempurna. 29 Jadi,  sebagai  pembuat  adalah  orang  yang  melakukan  peristiwa  pidana seorang  diri  telah  berbuat  mewujudkan  semua  unsur-unsur  atau  elemen  dari  tidak pidana.
Pelaku  adalah  seorang  yang  memenuhi  unsur-unsur  delik,  baik  yang  dinyatakan secara express  verbis maupun  yang  diterima  secara  diam-diam  ( stilzwigende  element ) atau  yang  berkewajiban  untuk  mengakhiri  keadaan  yang  dilarang  oleh  undang-undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang pidana maupun yang diterima secara diam-diam. 30
b. Mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: doen pleger )
28 Adami Chazawi, 2011, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 85.
29 Amir Ilyas dan Haeranah, Op.cit ., hlm. 60.
30 Zainal Abidin, 2006, Hukum Pidana , Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 178.
Wujud penyertaan ( deelneming ) yang pertama-tama disebutkan oleh pasal 55 KUHP adalah  menyuruh  melakukan  perbuatan  ( doen  plegen ).  Penyuruh  adalah  merupakan tindak  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  dengan  memperalat  orang  lain  untuk melakukannya,  yang  pada  orang  lain  itu  tiada  kesalahan,  karena  tidak  disadarinya, ketidaktahuan, kekeliruannya atau dipaksa. 31
Pengertian dari menyuruh melakukan dapat dijabarkan sebagai berikut:
Menyuruh  melakukan  ini  biasanya  terjadi  apabila  seseorang  menyuruh  si  pelaku melakukan  perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh  karena beberapa hal si pelaku itu tidak dikenal hukuman pidana. Jadi, si pelaku seolah-olah hanya  menjadi  alat  yang  dikendalikan  oleh  penyuruh.  Pelaku  semacam  ini  dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan manus manistra (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan manus domina (tangan yang menguasai). 32
c. Mereka yang turut serta melakukan (pembuat peserta: medepleger )
KUHP  tidak  memberikan  penerusan  bila  manakah  dapat  dikatakan  sebagai  orang turut serta melakukansuatu tindak pidana tetapi hal ini timbul di dalam praktek-praktek pendapat, melalui putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum pidana.
Adapun pendapat beberapa ahli tentang medepleger adalah:
1. Menurut Mvt.
Orang  yang  turut  serta  melakukan  ( medepleger )  ialah  orang  yang  dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.
2. Menurut  Pompe,  “turut  mengerjakan  terjadinya  sesuatu  tindak  pidana”  itu  ada tiga kemungkinan:
a. Mereka  masing-masing  memenuhi  semua  unsur  dalam  rumusan  delik.  Misal dua orang dengan bekerjasama melakukan pencurian di sebuah gudang beras.
b. Salah seorang memenuhi semua unsure delik, seang yang lain tidak. Misal dua orang  pencopet  (A  dan  B)  saling  bekerjasama,  A  yang  menabrak  orang  yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu.
31 Kanter dan Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , Jakarta, Storio Grafika, hlm. 342.
32 Wirjono Projodikoro, Op.cit ., hlm. 118.
c. Tidak  seorang  pun  memenuhi  unsure-unsur  delik  seluruhnya,  tetapi  mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Missal dalam pencurian dengan merusak (pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya  masuk  rumah  dan  mengambil  barang-barang  yang  kemusian diterimakan kepada kawannya yang menggangsir tadi. 33
d. Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: uitlokker )
Orang  yang  sengaja  menganjurkan  (pembuat  penganjur,  disebut  juga auctor intelectualis ),  seperti  juga  pada  orang  yang  menyuruh  melakukan,  tidak  mewujudkan tindak  pidana  secara  materil,  tetapi  melalui  orang  lain.  Kalau  pembuat  penyuruh dirumuskan  dalam  pasal  55  ayat  (1)  dengan  sangat  singkat,  ialah  yang  menyuruh melakukan  ( doen  plegen ),  tetapi  pada  bentuk  orang  yang  sengaja  menganjurkan  ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebut unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif.
Rumusan  ini  selengkapnya  ialah  “mereka  yang  dengan  memberi  atau  menjanjikan sesuatu,  dengan  menyalahgunakan  kekuasaan  atau  martabat,  memberi  kesempatan, sarana,atau  keterangan,  sengaja  menganjurkan  orang  lain  supaya  melakukan perbuatan”. 34
Apabila rumusan itu hendak dirinci, maka unsur-unsurnya adalah:
1) Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
a. Unsur perbuatan, ialah enganjurkan orang lain melakukan perbuatan;
b. Caranya, ialah:
1. Dengan memberikan sesuatu;
2. Dengan menjanjikan sesuatu;
3. Dengan menyalahgunakan martabat;
4. Dengan kekerasan;
5. Dengan ancaman;
6. Dengan penyertaan;
7. Dengan memberi kesempatan;
33 Amir Ilyas dan Haerranah, Op.cit ., hlm. 69-67.
34 Adam Chazawi, Op.cit ., hlm. 112.
8. Dengan memberikan saran;
9. Dengan memberikan kekurangan.
2) Unsur subjektifnya yakni dengan sengaja
Dari  rumusan  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulka  ada  lima  syarat  dari  seorang pembuat penganjur, yaitu:
a. Tentang kesengajaan si pembuat, yang harus ditujukan pada empat hal, yaitu:
1. Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran.
2. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya.
3. Ditujukan  pada  orang  lain  untuk  melakukan  perbuatan  (apa  yang dianjurkan); dan
4. Ditujukan  pada  orang  lain  yang  mampu  bertanggung  jawab  atau  dapat dipidana.
b. Dalam  melakukan  perbuatan  menganjurkan  harus  menggunakan  cara-cara menganjurkan  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  pasal  55  ayat  I  angka  2 tersebut.
c. Terbentuknya  kehendak  orang  yang  dianjurkan  (pembuat  pelaksananya) untuk  melakukan  tindak  pidana  sesuai  dengan  apa  yang  dianjurkan  adala disebabkan  langsung  oleh  digunakannya  upaya-upaya  penganjuran  oleh  si pembuat penganjur.
d. Orang  yang  dianjurkan  (pembuat  pelaksananya)  telah  melaksanakan  tindak pidana  sesuai  dengan  yang  dianjurkan  (boleh  pelaksanaan  itu  selesai-tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadinya percobaannya).
e. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab. 35
e. Pembantu ( medeplichtige )
Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut:
1. Mereka  yang  dengan  sengaja  memberi  bantuan  pada  saat  kejahatan  dilakukan (diwujudkan).
35 Ibid, hlm. 113.
2. Mereka  yang  dengan  sengaja  memberi  kesempatan  daya  upaya  (sarana)  atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.
Dari  uraian  undang-undang  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  dua  jenis pembantuan,  yaitu  dengan  sengaja  memberi  bantuan  pada  saat  kejahatan  diwujudkan dan dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan. Menurut  Mvt,  hanya  terhadap  pembantu  jenis  kedua  batas-batas  perbuatan  bantuan yang ditetapkan oleh undang-undang. 36
Dalam memahami pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan lebih dahulu rumusan pasal 57 KUHP  ayat  4  yang  berbunyi,  dalam  menentukan  pidana  bagi  pembantu,  yang diperhitungkan  hanya  perbuatan  yang  sengaja  dipermudah  atau  diperlancar  olehnya, beserta akibat-akibatnya.
Dimaksud rumusan dengan sengaja adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk  melakukan  kejahatan  tersebut,  yang  terdiri  atas  berbagai  bentuk  atau  jenis,  baik materil  maupun  immaterial.  Menurut  M.H.  Tirtaamidjaja,  suatu  bantuan  yang  tidak berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum. 37
Simons  menyatakan  bahwa  membantu  harus  memenuhi  dua  unsur,  yakni  unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diautarakan sebagai berikut:
a. Perbuatan seseorang yang dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  tersebut  memang  telah  ia  maksudkan untuk  mempermudah  atau  untuk  mendukung  dilakukannya  suatu  kejahatan.  Dalam hal  ini  seseorang  yang  membantu  telah  menyerahkan  alat-alat  untuk  melakukan kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum.
b. Perbuatan  seseorang  yang  membantu  dapat  disebut  memenuhi  unsur-unsur  yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan.
Semua  yang  telah  diuraikan  di  atas  adalah  “membantu”  suatu  kejahatan  dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya perbuatan membantu dilakukan tanpa berbuat atau bersifat pasif. Hal ini dapa terjadi jika seorang berkewajiban untuk berbuat “tetapi tidak berbuat.”
36 Zainal Abidin, Op.cit ., hlm. 226.
37 Laden Marpaung, Op.cit , hlm. 83.
Adapun  perbuatan  “membantu”  dianggap  oleh  KUHP  sebagai  perbuatan  atau tindak pidana yang berdiri sendiri, antara lain seperti dimuat dalam pasal 106, pasal 107, pasal 108, pasal 110, pasal 236, dan pasal 237 KUHP.
Pertanggungjawaban dari “membantu” diatur dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi:
(1) Dalam  hal  pembantuan,  maksimum  pidana  pokok  terhadap  kejahatan, dikurangi sepertiga.
(2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(3) Pidana tambahan bagi pembantu adalah sama dengan kejahatannya sendiri.
(4) Dalam  menentukan  pidana  bagi  pembantu,  yang  diperhitungkan  hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat- akibatnya.
Sebenarnya,  subjek  hukum  yang  disebutkan  dan  dimaksudkan  dalam  rumusan tindak  pidana  adalah  hanya  satu  orang,  bukan  beberapa  orang.  Sebagai  contoh  pada pasal  310  KUHP,  barangsiapa  dengan  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
Jelas  dimaksud  dengan  barang  siapa  ( hij  die )  adalah  orang,  dan  orang  ini  hanya satu. 38 Sehubungan dengan  perbuatan  pidana yang dilakukan  bersama-sama, kejahatan itu  timbul  karena  dan  atas  keterlibatan  semua  orang,  artinya  perbuatan  pada  masing- masing  orang  mempunyai  andil  terhadap  terwujudnya  suatu  tindak  pidana.  Perbuatan mereka, antara wujud yang satu dan wujud yang lain tidak terpisahkan. 39

## Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Nama  baik  adalah  penilaian  baik  menurut  anggapan  umum  tentang  tindak  tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang  dari sudut moralnya,  nama  baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya
38 Adam Chazawi, Op.cit ., hlm. 70.
39 Ibid , hlm. 73.
ditentukan  berdasarkan  penilaian  secara  umum  berdasarkan  dalam  suatu  masyarakat tertentu ditempat dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks perbuatannya. 40
Pencemaran  nama  baik  merupakan  suatu  bentuk  penghinaan.  R.  Seosilo menerangkan  yang  di  maksud  dangan  “menghina”  yaitu  “menyerang  kehormatan  dan nama baik seseorang, yang diserang itu merasa “malu”. “kehormatan” yang diserang ini hanya  mengenai  kehormatan  tentang  “nama  baik”,  bukan  kehormatan  lapangan seksuil”. 41
Menurut  Mv.  T,  penyerangan  kehormatan  atau  nama  baik  dapat  berbentuk menuduh  melakukan  suatu  perbuatan  yang  tidak  terhormat  ( outeerende  feiten )  yang tanpa mengunakan  kata-kata menyakitkan ( krenkende woorden of uit drukking ) disebut penghinaan  materiil.  Penghinaan  berupa  kata-kata  yang  menyakitkan  ( krenkende woorden ) atau perbuatan ( feiteliyk heden ) disebut penghinaan formil. 42
Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering  digunakan  untuk  melawan  media  massa.  Fitnah  yang  disebarkan  secara  tertulis dikenal  sebagai libel ,  sedangkan  yang  diucapkan  disebut slander . 43 Fitnah  merupakan suatu kasus delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi  jika ada pihak  yang  mengadu. Artinya,    masyarakat  yang  merasa  dirugikan  oleh  pemberitaan  pers    yang    dianggap mencemarkan    nama  baiknya  atau  merasa  terhina  dapat  mengadu  ke  aparat  hukum. Seseorang  yang  nama  baiknya  dicemarkan  memiliki  hak  untuk    melakukan  tuntutan  ke pengadilan  melalui  jalur  pidana  maupun  perdata,  dan  jika  menang  bisa  mendapat  ganti rugi.  Hukuman  pidana  penjara  juga  bisa  diterapkan  kepada  pihak  yang  melakukan pencemaran nama baik.
Secara umum pencemaran  nama baik ( defamation ) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Secara lisan yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan, sedangkan secara tertulis yaitu pencemaran  yang  dilakukan  melalui  tulisan.  Terdapat  tiga  catatan  penting  dalam pencemaran nama baik, yakni :
40 Rifqi Sjarief Assegaf, 2004, Pers Diadili, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Leip3, Edisi 3, hlm. 17.
41 Ibid, hal. 225.
42 Thomas Ricardo, Makalah Pidana Pers, http://tugasbelajarhukum.blogspot.com/2011/ 01/makalah-pidana-pers.html.
43 Gidion Nainggolan, 2010, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet (Studi Kasus Prita Mulyasari), Fakultas Hukum: Universitas Sumatera Utara, hlm. 25.
a. Delik  dalam  pencemaran  nama  baik  merupakan  delik  yang  bersifat  subyektif yang  artinya  penilaian  terhadap  pencemaran  sangat  bergantung  pada  pihak yang  diserang  nama  baiknya.  Oleh  karenanya,  delik  dalam  pencemaran merupakan  delik  aduan  yang  hanya  bisa  diproses  oleh  pihak  yang  berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.
b. Pencemaran  nama  baik  merupakan  delik  penyebaran.  Artinya,  substansi  yang berisi  pencemaran  disebarluaskan  kepada  umum  atau  dilakukan  di  depan umum oleh pelaku.
c. Orang  yang  melakukan  pencemaran  nama  baik  dengan  menuduh  suatu  hal yang  dianggap  menyerang  nama  baik  seseorang  atau  pihak  lain  harus  diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu. 44
Pencemaran  nama  baik  sangat  erat  kaitannya  dengan  suatu  kata  penghinaan, dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan  seseorang.  Merupakan  suatu  kewajiban  bagi  setiap  orang  untuk menghormati  orang  lain  dari  sudut  rasa  hormatnya  (kehormatan)  dan  nama  baiknya (penilaian  dari  sudut  intergritas  moral)  di  mata  orang  lain,  meskipun  orang  itu  telah melakukan  kejahatan  yang  berat  sekalipun.  Kehormatan  seseorang  menjadi  persoalan hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No 39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  mengatakan  bahwa,  “hak  asasi manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara  hukum,  pemerintah  dan  setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengkategorikan penyerangan nama baik  dan  kehormatan  seseorang  sebagai  bentuk  penghinaan.  Delik  penghinaan  yang dilindungi adalah “kehormatan atau nama baik orang”.
Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi :
1. Terhadap pribadi perorangan.
2. Terhadap kelompok atau golongan.
44 Sudirman Tebba, 2006, Hukum Media Massa Nasional , Cetakan I, Ciputat, Pustaka Irvan. hlm. 20
3. Terhadap suatu agama.
4. Terhadap orang yang sudah meninggal.
5. Terhadap  para  pejabat  yang  meliputi  pegawai  negeri,  kepala  negara  atau wakilnya dan   pejabat perwakilan asing. 45
Kitab  Undang–Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  setidaknya  terdapat  16  pasal  yang mengatur  penghinaan.  Adapun  penggolongan  penghinaan  yang  dimaksud  dalam  pasal- pasal penghinaan tersebut adalah:
a. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diancam oleh pasal 124, 136, dan 137.  Penghinaan  terhadap  raja,  kepala  Negara  sahabat,  atau  wakil  Negara  asing diatur dalam pasal 142, 143, dan 144.
b. Penghinaan  terhadap  institusi  atau  badan  umum  (seperti  DPR,  Menteri,  MPR, Kejaksaan, Kepolisian,  Gubernur, Bupati, Camat, dan  sejenisnya) diatur dalam pasal 207, 208, dan 209.
c. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi Negara) maka diatur dalam pasal 310, 311, dan 315.
d. Selain  itu,  masih  terdapat  sejumlah  pasal  yang  bias  dikategorikan  dalam  delik penghinaan ini, yaitu pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada  penguasa),  pasal  320  dan  321  (pencemaran  atau  penghinaan  terhadap seseorang yang sudah mati).
Pencemaran  nama  baik  memiliki  hubungan  antara  kehormatan  dan  nama  baik, maka terlebih dahulu dilihat pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat  seseorang  dimata  masyarakat,  dimana  setiap  orang  memiliki  hak  untuk diperlakukan  sebagai  anggota  masyarakat  yang  terhormat.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 310 KUHP yang mengatakan bahwa, “barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu lima ratus rupiah.”
Memperhatikan  ketentuan  pasal  310  KUHP,  maka  kriteria  atau  unsur  dari pencemaran nama baik adalah:
1. Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu;
4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum. 46
Adapun  penjelasan  dari  unsur-unsur  ketentuan  pasal  310  KUHP  dapat  dijelaskan lebih  lanjut.  Pertama,  dengan  sengaja  sebagai  unsur  pencemaran  nama  baik  adalah adanya  niat  atau  maksud  dari  pelaku.  Artinya  pelaku  mengetahui  perbuatannya  ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran  terhadap kehormatan  atau nama baik orang lain. Kedua, menyerang kehormatan atau nama baik orang  lain  sebagai  unsur  pencemaran  nama  baik,  yang  dimaksud  adalah  melanggar kehormatan  dan  nama  baik,  sehingga  orang  yang  kehormatan  atau  nama  baiknya dilanggar  menjadi  merasa  malu.  Ketiga,  menuduh  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu sebagai  unsur  pencemaran  nama  baik,  yang  dimaksud  adalah  bahwa  perbuatan  yang dituduhkan  itu  tidak  dapat  dipastikan  kebenarannya.  Keempat,  dengan  maksud  yang nyata supaya diketahui oleh umum sebagai unsur pencemran nama baik, yang dimaksud adalah  tuduhan  itu  agar  diketahui  oleh  masyarakat  atau  sedikitnya  oleh  dua  orang, sehingga orang yang dituduh menjadi malu.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa pencemaran nama baik  merupakan  salah  satu  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  bertentangan  dengan norma  hukum  yang  berlaku  dalam  kehidupan  masyarakat,  baik  norma  hukum  tertulis maupun tidak tertulis dan perbuatan melanggar hukum tersebut membawa akibat bagi pihak yang dilanggar. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan  norma  hukum,  dan  norma  hukum  yang  mengaturnya  di  dalam  ketentuan  pasal 310 KUHP.

## Kebebasan Pers
46 Leden  Marpaung,  1997, Tindak  Pidana  Terhadap  Kehormatan,  Pengertian  dan  Penerapannya , Cetakan I, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, hal. 13.
Istilah  kebebasan  secara  universal  didefinisikan  sebagai  ketidakterikatan  untuk berbuat  sesuatu  sesuai  dengan  kehendak  hati  nurani.  Kebebasan  jika  dihubungkan dengan profesi, maka kebebasan harus senantiasa dibarengi dengan tanggung jawab dan kode  etik  profesi.  Kebebasan  pers  adalah  norma cultural yang  jadi  acuan  nilai  bersama ( shared  values )  di  ruang  publik,  sedangkan  pers  bebas  adalah  kondisi  yang  melandasi keberadaan institusi pers yang menjamin otonomi pers menjalankan fungsi sosialnya. 47 UU  Pers  sebenarnya  tidak  menggunakan  istilah  kebebasan  pers,  namun kemerdekaan pers. Pasal 2 UU Pers menyatakan bahwa “kemerdekaan pers adalah salah satu  wujud  kedaulatan  rakyat  yang  berasaskan  prinsip-prinsip  demokrasi,  keadilan,  dan supremasi  hukum.”  Kemerdekaan  pers  merupakan  jaminan  hak  asasi  warga  untuk memperoleh informasi seperti yang terdapat dalam penjelasan  pasal 4 ayat (1) UU Pers menjelaskan  bahwa  “yang  dimaksud  dengan  “kemerdekaan  pers  dijamin  sebagai  hak asasi  warga  negara”  adalah  bahwa  pers  bebas  dari  tindakan  pencegahan,  pelarangan, dan  atau  penekanan  agar  hak  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  terjamin.” Kemerdekaan  pers  adalah  kemerdekaan  yang  disertai  kesadaran  akan  pentingnya penegakan  supremasi  hukum  yang  dilaksanakan  oleh  pengadilan,  dan  tanggung  jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan nurani insan pers.
Kebebasan  pers  agar  mengarah  pada  pers  yang  bertanggungjawab,  maka kebebasan  itu  harus  dibatasi  dengan  etika,  nilai  sosial,  kode  etik  jurnalistik,  peraturan perundang-undangan, dan hak asasi manusia. Batas-batas dan wilayah gerak kebebasan pers dapat dibedakan ke dalam dua hal, yaitu:
a. Ketentuan-ketentuan  yang  bersifat  mewajibkan  atau  melarang  untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik  dan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (hukum positif).
b. Acuan dan arahan yang memandu untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik seperti  antara  lain  untuk  menegakkan  keadilan  dan  kebenaran,  untuk meningkatkan  kesejahteraan  umum,  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,
47 Samsul Wahidin, Op.cit ., hlm. 7.
menjaga  keutuhan  bangsa,  dan  menjunjung  tinggi  kepentingan  rakyat,  bangsa dan negara. 48

## A. Pertanggungjawaban Pers
Sebagai  pertanggungjawaban  pers  terhadap  suatu  berita  yang  keliru,  UU  Pers mengatur  perihal  tentang  hak  jawab  dan  hak  koreksi . Pengaturan  tentang  hak  jawab dapat  ditemukan  dalam  pasal  1  angka  11  UU  Pers  dan  pada  pasal  11  ayat  (1)  Kode  Etik Jurnalistik  (KEJ),  sedangkan  hak  koreksi  diatur  dalam  pasal  1  angka  12  UU  Pers  dan kewajibannya diatur dalam pasal 1 angka 13 UU Pers.
Berdasarkan  pasal  1  angka  11  UU  Pers  “hak  jawab  adalah  seseorang  atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.” Definisi hak jawab dalam pasal 1 angka 11 UU Pers sama halnya dengan definisi hak jawab yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) Kode Etik  Jurnalistik  (KEJ)  bahwa  “hak  jawab  adalah  hak  seseorang  atau  sekelompok  orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan  nama  baiknya.”  Pasal  5  ayat  (2)  UU  Pers  menyatakan  bahwa  “pers  wajib melayani hak jawab.” Melihat anatomi UU Pers, maka pasal 5 merupakan bagian dari bab dua tentang asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers, secara filosofi maka pasal 5 UU Pers lebih dari kewajiban pers dan merupakan hak masyarakat yang dirugikan.
Berdasarkan  pasal  1  angka  11  UU  Pers,  “hak  koreksi  adalah  seseorang  atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.” Kewajiban hak koreksi berdasarkan pasal 1 angka  11  UU  Pers  adalah  “keharusan  melakukan  koreksi  atau  ralat  terhadap  suatu informasi,  data,  fakta,  opini,  atau  gambar  yang  tidak  benar  yang  telah  diberitakan  oleh pers yang bersangkutan.”
Hak jawab dan hak koreksi ini juga diatur dalam pasal 11 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) bahwa “wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.” Aturan mengenai hak jawab tidak diatur dalam aturan umum manapun. Selain itu, untuk kasus-kasus pers yang muncul seperti pencemaran nama baik, berita bohong yang umum
48 Ichlasul  Amal,  2004, Dialog  Pers  dan  Hukum ,  Cetakan  Pertama,  Jakarta,  Dewan  Pers  dan UNESCO, hlm.6.
terjadi  di  dunia  pers,  masih  harus  menggunakan  KUHP  karena  UU  Pers  tidak  mengatur hal tersebut.
Saat  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1982  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1966  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pers, pertanggungjawaban pers mengarah Water Fall System , artinya tanggung jawab hukum terhadap substansi pemberitaan dapat dialihkan secara fiktif dan subsessif  dari pimpinan umum kepada pemimpin redaksi sampai kepada penulisnya.
Berlakunya  UU  Pers,  maka  pertanggungjawaban  pers  mengacu  pada  ketentutuan pada penjelasan pasal 12 dan pasal 18 UU Pers beserta penjelasannya. Penjelasan pasal 12 menyatakan, “yang dimaksud penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers  yang  meliputi  bidang  usaha  dan  bidang    redaksi.  Sepanjang  menyangkut pertanggungjawaban  pidana  menganut  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.” Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa “perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  Pers,  serta  pasal  13  dipidana  dengan  denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah).”  Kemudian  dalam  penjelasan  pasal  18  ayat  (2) menyatakan  bahwa  “dalam  hal  pelanggaran  pidana  yang  dilakukan  oleh  perusahaan pers,  maka  perusahaan  tersebut  diwakili  oleh  penanggungjawab  sebagaimana  yang dimaksud dalam pasal 12.”

## Tinjauan Nilai Berita
Nilai  berita  merupakan  acuan  yang  dapat  digunakan  oleh  para  jurnalis,  yakni  para reporter dan editor, untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana  yang  lebih  baik. 49 Mengenai  unsur  nilai  berita,  Asep  Romli  menjelaskan  bahwa sejumlah  definisi  berita  yang  dikemukakan  sejumlah  pakar  dengan  berbagai  sudut pandang  ( angle )  dan  penekanan  khusus  sangat  berguna  untuk  merumuskan  nilai–nilai berita  ( news  values )  atau  nilai-nilai  jurnalistik  yang  menjadi  standar  kelayakan  sebuah berita layak muat atau tidak. 50
Menurut  Asep  terdapat  empat  unsur  yang  harus  dipenuhi  oleh  sebuah  berita sehingga  layak  dijadikan  berita.  Keempat  unsur  tersebut  menjadi  karakteristik  utama
49 Ibid , hlm. 80.
50 M. Asep Romli Syamsudin, 2003, Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan, Bandung, BATIC Press Bandung, hlm. 35.
sebuah  peristiwa  dapat  diberitakan  atau  dapat  dipublikasikan  di  media  massa  ( fit  to print ), yaitu aktual, faktual, penting, dan menarik.
1. Aktual  artinya  peristiwa  terbaru,  terkini,  atau  hangat  ( up  to  date ),  sedang terjadi atau baru saja terjadi ( recan event ).
2. Faktual  yakni ada faktanya, benar-benar terjadi, bukan fiksi. Fakta muncul dari sebuah kejadian nyata, pendapat, dan pernyataan.
3. Penting  meliputi  besar  kecilnya  ketokohan  orang  yang  terlibat  peristiwa. Peristiwa yang penting lainnya yaitu meliputi besar-kecilnya dampak  peristiwa pada  masyarakat,  dengan  kata  lain  peristiwa  tersebut  menyangkut kepentingan orang banyak atau berdampak pada masyarakat.
4. Menarik artinya memunculkan rasa ingin tahu dan minat membaca.
Selain  keempat  unsur  tersebut  nilai  berita  juga  dapat  dilihat  dari  unsur  lainnya, yaitu :
a. Menghibur.  Yakni  peristiwa  lucu  atau  mengandung  unsur  humor  yang menimbulkan rasa ingin tertawa atau minimal tersenyum.
b. Mengandung keganjilan. Peristiwa yang penuh keanehan, keluar biasaan, atau ketidak laziman, misalnya lahirnya kambing berkaki lima, dan lain-lain.
c. Memiliki  unsur  kedekatan.  Peristiwa  yang  dekat  baik  geografis  maupun emosional.
d. Mengandung human  interest .  Yakni  peristiwa  yang  menyentuh  emosi, menggugah perasaan, atau membangkitkan simpati.
e. Mengandung  unsur  seks.  Yakni  peristiwa  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan biologis atau nafsu seksual manusia.
f. Konflik, pertentangan dan ketegangan. 51

## Pihak-pihak yang Turut Serta dalam Proses Pembuatan Berita Koran
Untuk  menghasilkan  sebuah  berita,  suatu  media  cetak  (koran)  harus  melalui tahapan-tahapan  tertentu.  Tahapan  ini  akan  menentukan  bentuk  pertanggungjawaban dan pihak-pihak yang harus bertanggungjawab apabila terjadi permasalahan akibat berita
yang  disajikan.  Tahapan  ini  merupakan  perjalanan  suatu  berita  dari  reporter  sampai dengan tersaji dalam bentuk informasi tercetak. Tahapan yang dimaksud adalah:
I. Event atau peristiwa sampai ke reporte r.
II. Reporter memeriksa  apakah event itu  benar-benar fact .  Jika  bukan fact dibuang dan jika fact naik ke tahap berikutnya.
III. Reporter  menimbang  apakah fact itu  ada new  value- nya.  Apabila  tidak, dibuang dan apabila ada new value- nya terus ke tahap IV.
IV. Reporter  menilai  apakah fact yang  ada  nilai value -nya  itu fit  to  print . Apabila tidak, simpan di arsip, apabila fit to print terus ke tahap V.
V. Tahap ini, fact yang ber- news value dan fit to print itu disusun untuk dimuat di surat kabar atau disiarkan oleh radio dan televisi.
VI. Pada tahap ini fact ber -new value fit to print yang sudah tersusun dicetak. VII. Pada tahap ini surat kabar didistribusikan.
VIII. Pada tahap terakhir ini surat kabar sampai ke tangan pembaca maka acara tekhnis jurnalistik event sudah jadi news (berita). 52
Adapun  pihak-pihak  yang  berperan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung dalam proses pembuatan berita dan pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut:
a. General  Manager (Pemimpin  Umum),  adalah  jabatan  yang  mengurus  segala kegiatan  media,  baik  bidang  redaksional  maupun  bidang  usaha.  Ia  menjadi penghubung  kebijakan  para  pemilik  media  dengan  segala  jajaran  jabatan  dan pekerja  yang  ada  di  media  tersebut.  Ia  adalah  orang  yang  bertanggung  jawab terhadap  maju-mundurnya  media  yang  dipimpinnya.  Dengan  demikian,  ia dituntut  untuk  memiliki  kemampuan  dalam  mengembangkan,  dan  mengatasi segala persoalan, organisasi media. 53
b. Pemimpin redaksi, ia menjadi kepala di bagian editorial, atau ruang pemberitaan ( news  room ).  Ia  bertanggungjawab  atas  isi  redaksional  media.  Ia  menerima langsung  hasil  kerja  redaksional  berbagai  redaktur  yang  dipimpinnya.  Para wartawan  biasanya  tidak  langsung  berhubungan  dengannya,  dalam  meliput  –
52 Samsul Wahidin, Op.cit ., hlm. 133.
53 Septiawan  Sanata  K.,  2005, Jurnalisme  Kontemporer ,  Edisi  I,  Jakarta,  Yayasan  Obor  Indonesia, hlm. 187.
kecuali bila menyangkut pemberitaan yang krusial, menyangkut persoalan  yang berat dan mendesak. 54
c. Dewan  redaksi,  bertugas  memberi  masukan  kepada  jajaran  redaksi  dalam melaksanakan  pekerjaan  redaksional.  Dewan  redaksi  pula  yang  mengatasi permasalah  penting  redaksional,  misalnya  menyangkut  berita  yang  sangat sensitif  atau  sesuai-tidaknya  berita  yang  dibuat  tersebut  dengan  visi  dan  misi penerbitan yang sudah disepakati. 55
d. Redaktur   pelaksana  ( Managing  Editor) .  Penanggung  jawab  utama  seluruh pelaksanaan  pencarian  berita  ( news  gathering )  adalah  redaktur  pelaksana.  Ia menjadi  sosok  yang  selalu  hadir  di  ruang  pemberitaan.  Setiap  redaktur  ( editor yang dibawahinya) dan wartawan akan berhubungan dengannya. Ia memutuskan berbagai berita utama harus ditempatkan di halaman mana. Ia melakukan rapat- rapat yang membahas biaya ( budget ) ruang pemberitaan. Ia membuat berbagai kebijakan redaksi berdasakan hasil konsultasinya dengan pemimpin redaksi. Pada media  besar,  ia  dibantu  oleh  beberapa  asisten  yang  bertanggungjawab  dalam bidang-bidang redaksional tertentu. 56
e. Redaktur  berita  ( news  editor ).  Ia  adalah  penyedia  yang  mengontrol copy  desk bagian  naskah  sebelum  dicetak,  dimana  editing  akhir  berita  dikerjakan  serta halaman  didesain  dan  headlines    ditulis.  Yang  berhubungan  dengan  redaktur berita  ialah  redaktur  naskah  ( copy  editors ),  yang  menyempurnakan  berbagai kesalahan  atau  kekurangan  dalam  setiap  naskah  berita.  Redaktur  naskah mengecek  keabsahan  informasi,  termasuk  ejaan  nama  dan  akurasi  berbagai keterangan,  dan  membuat headlines .  Mereka  juga  memotong  dan  mengukur foto  dan  pekerjaan artwork lain,  menata  letak  halaman-halaman  cetak  di  ruang composing hingga berbagai berita masuk dalam ruang secara pas. 57
f. Pracetak/  produksi,  biasanya  menjadi  satu  bagian,  sebaba  pekerjaannya  saling bertautan.  Pracetak  mengurusi  surat  kabar  sebelum  naik  cetak  (dan  negosiasi biaya  cetak).  Kelengkapan  bahan-bahan  (materi)  media  cetak  dan  ditangani
54 I bid , hlm. 191.
55 R.  Masri  Sareb  Putra,  2007, Media  Cetak:  Bagaimana  Merancang  dan  Memroduksi ,  Cetakan Pertama, Jakarta, Graha Ilmu, hlm. 93.
56 Septiawan Sanata K, Log.Cit.
57 Septiawan Sanata K, Op.cit ., hlm. 192.
bagian  ini.  Termasuk  bahan-bahan  iklan  (kopi  iklan,  film),  kalau  ada.  Pracetak/ produksi akan selalu bekerjasama dengan redaktur pelaksana. Bagian inilah yang secara  teknis  berurusan  dengan  percetakan,  di  samping  tugas  pokok  lain  yang berkaitan dengan aspek grafis. Produksi memastikan dan terus memantau kapan sebuah surat kabar terbit, menegosiasikan biaya cetak, melaksanakan keputusan rapat yang menetapkan berapa oplah surat kabar yang diproduksi. Lalu, setelah terbit, memastikan akan dikirim kemana. 58
g. Wartawan.  Dari  wartawan,  berita  dibuat.  Ia  mengecek,  me- recheck ,  dan mengoreksi,  sebelum  diajukan  kepada  redaktur.  Di  tangan  redaktur,  berita  di baca,  ditelusuri  materi  dan  rician  keterangannya  lalu  dikirim  ke  redaktur  berita. Ketika  redaktur  menerima  naskah  berita,  dia  harus  membaca  dan  membuat beberapa    catatan.  Setelah  membubuhkan  beberapa  keterangan,  redaktur biasanya  memanggil  wartawan  pembuat  berita.  Ia  mengintruksikan  perubahan yang  mestidiperbaiki,  sperti  menambah  satu-dua  keterangan  sampai  pada  hal yang substansial menyangkut wawancara dengan berbagai sumber atau  pokok- pokok  utama  berita.  Usai  mengerjakan  perubahan  wartawan  kembali menyerahkan kepada redaktur untuk kembali diperiksa. 59

## Konsep Pencemaran Nama Baik dalam Berita Di Koran
Menurut definisinya berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Pers:
Pers  adalah  lembaga  sosial  dan  wahana  komunikasi  massa  yang  melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar  serta  data  grafik  maupun  dalam  bentuk  lainnya  dengan  menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
Dari definisi di atas, dapat dilihat bahwa pers yang dirumuskan oleh pasal 1 angka 1 UU Pers adalah pers dalam arti luas. Menurut Amir Effendi, pers dalam arti sempit hanya terbatas  pada  barang  cetakan  saja. 60 Media  cetak  berbeda  halnya  dengan  media
58 R. Masri Sareb Putra, Op.cit ., hlm. 95.
59 Septiawan Sanata K., Op.cit ., hlm. 197-198.
60 Amir Effendi , Loc.cit .
elektronik  yang  menggunakan public  domain atau  dikenal  sebagai  frekuensi  radio  yang dibatasi  oleh International  Telecommunication  Union .  Karena  tidak  menggunakan frekuensi radio, maka media cetak tidak membutuhkan aturan mengenai frekuensi.
Regulasi  mengenai  pemberitaan  koran  hanya  diatur  dalam  UU  Pers,  sehingga pemberitaannya  harus  mengacu  pada  aturan  yang  terdapat  dalam  UU  Pers.  Secara umum  berita  koran  didefinisikan  sebagai  laporan  fakta  atau  ide  yang  dipilih  oleh  staf redaksi  suatu  harian  untuk  dicetak  dan  disiarkan,  yang  dapat  menarik  perhatian pembaca.  Berita  tersebut  didapatkan  melalui  kegiatan  jurnalistik,  yaitu  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah  dan  menyampaikan  informasi  kepada masyarakat. Dari definisinya, dapat diketahui bahwa berita koran dapat berbentuk fakta atau ide tercetak yang diperoleh melalui kegiatan jurnalistik.
Berita koran dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu berita yang terpusat pada peristiwa  ( event-centered  news )  dan  berita  yang  berdasarkan  pada  proses  ( process- centered  news ).  Berita  yang  terpusat  pada  peristiwa  ( event-centered  news )  merupakan berita  yang  menyajikan  peristiwa  teraktual  dan  umumnya  tidak  diinterpretasikan  oleh penulisnya.  Berita  ini  biasanya  sangat  objektif  karena  wartawan  hanya  bertugas  untuk menyajikan fakta tanpa melakukan interpretasi terhadap fakta tersebut.
Adapun berita yang berdasarkan pada proses ( process-centered news ) adalah yang disajikan  dengan  interpretasi  tentang  kondisi  dan  situasi  dalam  masyarakat  yang dihubungkan dalam konteks yang luas  dan melampaui waktu. Sebelum disajikan,  berita ini  akan  dibedah  dan  diinterpretasi  oleh  penulisnya.  Berita  ini  akan  muncul  di  halaman opini  berupa  editorial,  artikel  dan  surat  pembaca,  sedangkan    di  halaman  lain  berupa komentar,  laporan  khusus,  atau  tulisan feature lainnya  seperti  banyak  dimuat  di  koran mingguan.
Berita  menjadi  penting  karena  berita  dapat  membentuk  opini  masyarakat.  Dalam interaksinya  dengan  masyarakat,  beberapa  kali  ditemukan  pers  memuat  berita  yang dinilai  tidak  sesuai  dengan  fakta  serta  melanggar  hak  pribadi  ( privacy ).  Perbuatan  ini dilakukan  dengan  cara  menuduh  seseorang  atau  institusi  melakukan  suatu  hal  tanpa memiliki  dasar  bukti  yang  kuat,  memutarbalikkan  fakta,  mencampuradukkan  fakta  dan opini.  Berita  dapat  memberi  tekanan  psikologis  dan  kerugian  terhadap  orang  atau institusi yang diberitakan apabila berita itu menyangkut kehormatan dan nama baiknya. Berita itu dimungkinkan pula akan mengarah pada pencemaran nama baik.
66
Pencemaran  nama  baik  merupakan  tindak  pidana  penghinaan  yang  diatur  dalam KUHP pada BAB XVI, pasal 310 KUHP sampai dengan pasal 321 KUHP. UU Pers sebagai lex specialis dari  KUHP  tidak  mencantumkan  secara  jelas  aturan  tentang  tentang  tindak pidana  penghinaan.  Selain  itu,  UU  Pers  juga  tidak  mengatur  secara  rinci  tentang  berita yang masuk dalam kategori menghina.
Menghina  biasanya  dilakukan  dengan  cara  mencemarkan  nama  baik.  Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata  mencemarkan  berasal  dari  kata  dasar  cemar  yang artinya  kotor, 61 sehingga  mencemarkan  berarti  merusak,  menodai,  membuat  menjadi kotor dan buruk. Apabila kata mencemarkan dihubungkan dengan nama baik, hal ini akan berhubungan  dengan  kepribadian  dan  kehormatan  seseorang  yang  dinodai.  Namun penilaian  tentang  baik  buruknya  nama  baik  seseorang  itu  ditentukan  oleh  pandangan masyarakat.
Menurut Adam Chazawi nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya, nama baik  seseorang  selalu  dilihat  dari  sudut  orang  lain,  yakni  moral  atau  kepribadian  yang baik,  sehingga  ukurannya  ditentukan  berdasarkan  penilaian  secara  umum  dalam  suatu masyarakat  tertentu  ditempat  dimana  perbuatan  tersebut  dilakukan  dalam  konteks perbuatannya. 62 Nama  baik  seseorang  yang  telah  tercemar  akan  menimbulkan  aib  di masyarakat dan  orang yang bersangkutan akan merasa malu.
Pencemaran nama baik melalui tulisan yang dibuat oleh pers dikategorikan sebagai delik  pers.  Delik  pers  adalah  semua  kejahatan  yang  dilakukan  melalui  sarana  pers. 63 Oemar  Seno  Adji  dengan  berpedoman  kepada  pendapat  dari  W.F.C  Van  Hatttun memberikan tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu delik pers, antara lain:
1. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan;
2. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas penyertaan pikiran atau perasaan;
3. Dari  perumusan  delik  harus  ternyata  bahwa  publikasi  merupakan  suatu  syarat untuk  menumbuhkan  suatu  kejahatan,  apabila  kenyataan  tersebut  dilakukan dengan  suatu  tulisan.  Selanjutnya  ditegaskan  oleh  beliau  bahwa  kriteria  yang ketigalah  yang  khusus  dapat  mengangkat  suatu  delik  menjadi  delik  pers,
61 M. Dahlan Yacub Al Barry, 1994, Kamus Modern Bahasa Indonesia , Yogyakarta, Arkola, hlm. 75.
62 Adam Chazawi, Loc.cit .
63 Hamzah, A., I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, Op.cit ., hlm. 66.
sedangkan  tanpa  dipenuhinya  kriteria  tersebut,  suatu  delik  tidak  akan memperoleh sebutan delik pers dalam arti yuridis. 64
Dari  ketiga  kriteria  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  suatu  delik  dapat  dikatakan sebagai  delik  pers  apabila  kejahatan  tersebut  disebarluaskan  kepada  khalayak  ramai (dipublikasikan)  melalui  tulisan.  Hal  ini  sesuai  dengan  catatan  penting  yang  dirumuskan oleh  Sudirma  Tebba  terhadap  pencemaran  nama  baik,  bahwa  pencemaran  nama  baik merupakan  delik  penyebaran  yang  substansinya  berisi  pencemaran  disebarluaskan kepada  umum  atau  dilakukan  di  depan  umum  oleh  pelaku. 65 Agar  menjadi  delik  pers, pencemaran nama baik itu harus dilakukan dalam  bentuk cetak. Pencemaran nama baik juga harus memenuhi substansi menghina yang bertujuan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.
Pers  yang  berfungsi  menyebarkan  informasi  melalui  pemberitaan,  dapat dimungkinkan melakukan pencemaran nama baik melalui perbuatan memfitnah ataupun menista.  Berita  yang  bermuatan  pencemaran  nama  baik  adalah  berita  yang  dalam penyajiannya  memunculkan  fitnah  dan  atau  nista  yang  dinilai  oleh  masyarakat menyerang  kepribadian  dan  kehormatan  seseorang.  Pencemaran  nama  baik  ini  dapat digambarkan  melalui  informasi  yang  divisualisasikan  melalui  gambar  yang  secara  nyata merendahkan  martabat  seseorang  dan  atau  dengan  kata-kata  yang    disusun  menjadi sebuah  kalimat  yang  isinya  menyangkut  kepribadian  dan  kehormatan  seseorang  yang belum  jelas  kebenarannya.  Perbuatan  pencemaran  nama  baik  merupakan  perbuatan yang melawan hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang yang diberitakan.
Dari  semua  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  parameter  atau  kriteria  delik penghinaan  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu  perbuatan  hukum  dapat  digolongkan  ke dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers di koran, yaitu:
1. Adanya  pengumuman  pikiran  dan  perasaan  yang  bersifat  menghina  seseorang, kelompok,  atau  golongan  tertentu  yang  dilakukan  melaui  berita  yang  dimuat  dalam koran.
2. Pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina melalui berita di koran itu merupakan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal penghinaan yang
64 Ibid , hlm. 66-67.
65 Sudirma Tebba, Loc.cit .
diatur dalam KUHP, sesuai asas legalitas dalam hukum pidana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.”
3. Pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina melaui berita di koran itu harus dibuktikan, bahwa segala sesuatunya telah dipublikasikan melalui koran kepada masyarakat umum.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan  bahwa pers disebut telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran apabila pers membuat tulisan yang bersifat melawan hukum yang memiliki keterkaitan yang utuh antara pikiran dan perasaan yang menghina seseorang yang dilakukan dengan koran yang dicetak dan dipublikasikan  ke  masyarakat  sehingga  menimbulkan  kerugian  terhadap  orang  yang diberitakan.  Perbuatan  pencemaran  nama  baik  ini  juga  harus  dengan  pembuktian  di pengadilan  apakah  perbuatan  penghinaan  itu  sungguh-sungguh  dilakukan  dengan sengaja ( opzet ) atau dilakukan karena lalai ( culpa ).
Berdasarkan  konsep  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  unsur-unsur pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran adalah:
1. Pernyataan  melalui  tulisan  yang  berhubungan  dengan  kehormatan  dan  nama  baik seseorang
2. Bersifat melawan hukum
3. Mengandung unsur niat
4. Dipublikasikan kepada masyarakat melalui tulisan di koran
5. Menimbulkan kerugian pada orang yang nama baiknya tercemar
Kejahatan  penghinaan  berdasarkan  KUHP  dapat  dibagi  ke  dalam    enam  kategori, yaitu:

## 1. Menista berdasarkan pasal 310 ayat 1 KUHP
“Barang  siapa  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang,  dengan menuduh  sesuatu    hal,  yang  maksudnya  terang  supaya  hal  itu  diketahui  umum, diancam,  karena  pencemaran,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  Sembilan  bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
2. Menista dengan tulisan berdasarkan pasal 310 ayat 2 KUHP
“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau  ditempelkan  dimuka  umum,  maka  yang  salah  karena  pencemaran  tertulis, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau  denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
3. Memfitnah berdasarkan pasal 311 KUHP
“Jika  yang  melakukan  kejahatan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis,  dalam  hal dibolehkan  untuk  membuktikan  bahwa  apa  yang  dituduhkan  itu  benar,  tidak membuktikannya  dan  tuduhan  dilakukan  bertentangan  dengan  apa  yang  diketahui, maka  dia  diancam  karena  melakukan  fitnah,  dengan  pidana  penjara  paling  lama empat tahun.”
4. Penghinaan ringan berdasarkan pasal 315 KUHP
“Tiap-tiap  penghinaan  dengan  sengaja  yang  tidak  bersifat  pencemaran  atau pencemaran  tertulis,  yang  dilakukan  terhadap  seorang,  baik  di  muka  umum  dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  bulan  dua  minggu  atau  denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
5. Mengadu dengan fitnah berdasarkan pasal 317 ayat (1) KUHP
“Barang  siapa  dengan  sengaja  mengajukan  pengaduan  atau  pemberitahuan  palsu kepada  penguasa,  baik  secara  tertulis  maupun  untuk  dituliskan,  tentang  seseorang sehingga  kehormatan  atau  nama  baiknya  terserang,  diancam  karena  melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
6. Menyuruh dengan memfitnah berdasarkan pasal 318 KUHP
“Barang  siapa  dengan  sesuatu  perbuatan  sengaja  menimbulkan  secara  palsu persangkaan  terhadap  seseorang  bahwa  dia  melakukan  suatu  perbuatan  pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Secara garis besar dapat dilihat bahwa  KUHP membedakan tindak pidana menista dengan memfitnah. Perbedaannya dapat dilihat dari niat pelaku tindak pidana. Dalam hal memfitnah, pelaku sudah mengetahui bahwa tuduhan yang ditujukan kepada orang lain adalah tidak benar. Dalam hal menista,  penghinaan yang dilakukannya itu benar seperti
pada  kenyataannya.  Meskipun  keduanya  menimbulkan  akibat  yang  sama,  yaitu  sama- sama  merusak  nama  baik  orang  lain,  namun  unsur  kesengajaan  dari  perbuatan  itu berbeda.  Bobot  kesalahan  dari  perbuatan  menghina  juga  jauh  lebih  besar  daripada menista.  Hal  ini  disebabkan    karena  dalam  perbuatan  memfitnah  pelaku  telah mengetahui  bahwa  tuduhannya  tidak  benar,  sehingga  terdapat  unsur  kesengajaan ( dolus )  dalam  perbuatan  memfitnah.  Dengan  begitu  sanksi  hukum  dari  perbuatan memfitnah  lebih  berat  dibandingkan  dengan  sanksi  hukum  dari  perbuatan  menista. Menurut  pasal  311  KUHP,  tindak  pidana  memfitnah  dikenakan  sanksi  pidana  penjara maksimal  empat  tahun,  sedangkan  menista  menurut  pasal  310  KUHP  dikenakan  sanksi pidana  penjara  maksimal  sembilan  bulan.  Sanksi  ini  ditentukan  berdasarkan  bobot kesalahan dari kejahatan yang dilakukan.
Tindak  pidana  awalnya  berisi  larangan  terhadap  perbuatan.  Dalam  hukum    pidana Indonesia  dikenal  istilah  delik  omisi.  Delik-delik  omisi  larangan  ditujukan  kepada  tidak diturutinya  perintah. 66 Suatu  perintah,  akan  menjadi  sebuah  kewajiban  manakala perintah tersebut terkait dengan norma hukum. Dengan demikian norma hukum pidana berisi tentang suruhan untuk melakukan sesuatu.
Kalangan  pers  yang  tidak  ingin  menggunakan  KUHP  dalam  penyelesaian sengketanya,  biasanya  mengkategorikan  pencemaran  nama  baik  sebagai  bentuk pelanggaran  kewajiban  pers  yang  diatur  dalam  pasal  5  ayat  (1)  UU  Pers.  Secara  implisit aturan  pencemaran  nama  baik  tertuang  dalam  pasal  5  ayat  (1)  UU  Pers  yang  yang berbunyi,  “pers  nasional  berkewajiban  memberitakan  peristiwa  dan  opini  dengan menghormati  norma-norma  agama  dan  rasa  kesusilaan  masyarakat serta  asas  praduga tak bersalah.”
Dilihat  dari  ketentuan  pasal  5  ayat  (1)  UU  Pers,  terkandung  maksud  bahwa  pers dalam melaksanakan perannya harus mengedepankan:
a. norma-norma agama;
b. rasa kesusilaan masyarakat; dan
c. asas praduga tak bersalah.
66 Chairul Huda, Op.cit ., hlm 30
Adapun  pengertian  norma  atau  kaedah  adalah  patokan  atau  ukuran  ataupun pedoman  untuk  berperikelakuan  atau  bersikap  tindak  dalam  hidup. 67 Dari  definisinya, dapat dilihat bahwa fungsi dari norma atau kaedah adalah untuk memberikan pedoman kepada  masyarakat  tentang  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan.  Setiap  agama mengajarkan  nilai-nilai  tentang  baik  dan  buruk  serta  cara  bagaimana  menghormati  hak orang  lain.  Dengan  demikian,  norma  agama  dapat  diartikan  sebagai  suatu  sikap menghormati hak-hak orang lain berdasarkan nilai agama.
Norma  atau  kaedah  kesusilaan  yaitu  kaedah  yang  dapat  melenyapkan ketidakseimbangan  hidup  pribadi,  mencegah  kegelisahan  diri  sendiri,  dan  seterusnya. 68 Rasa  kesusilaan  mencakup  aspek  hidup  pribadi.  Keinginan  untuk  hidup  bermasyarakat tanpa adanya paksaan secara rohaniah dan jasmaniah merupakan  dasar untuk menaati norma kesusilaan.
Menurut  Wina  Armada,  asas  praduga  tak  bersalah  adalah  asas  yang  menyatakan bahwa  sebelum  tersangka  dinyatakan  bersalah  oleh  keputusan  hakim  yang  tetap,  ia harus tetap dianggap dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. 69 Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan penghakiman  maupun  membuat  penyangkaan  terhadap  seseorang  terdakwa  atau tersangka  yang  masih  berada  dalam  proses  peradilan  sebelum  ia  diputuskan  bersalah oleh hakim. Agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah, pers harus memperhatikan faktor intern seperti investigasi, verifikasi, check and balances , dan cover both side, agar berita yang disampaikan kepada masyarakat didukung fakta yang benar.
Pasal  5  UU  Pers  merupakan  bagian  dari  asas,  fungsi,  hak,  kewajiban  dan  peranan pers.  Pasal  5  UU  Pers  lebih  dari  kewajiban  pers  dan  merupakan  hak  masyarakat  yang dirugikan.  Berita  yang  tidak  menghormati  norma-norma  agama  dan  rasa  kesusilaan masyarakat serta  asas  praduga  tak  bersalah  dapat  dikategorikan  sebagai  berita  yang melanggar.  Apabila  berita  yang  disajikan  oleh  pers  bersinggungan  dengan  nama  baik seseorang  dan  substansinya  tidak  menghormati  norma-norma  agama,  rasa  kesusilaan masyarakat serta  asas  praduga  tak  bersalah,  maka  dapat  berpeluang  mencemarkan nama baik orang yang diberitakan.
67 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, Bandung, Offset Alumni,  hlm. 14.
68 Ibid, hlm. 24.
69 E.Y  Kanter  dan  S.R.  Sianturi,  2002, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya , Jakarta, Storia Grafika, hlm. 27.
Selain diatur dalam UU Pers, kewajiban pers dalam menyajikan berita kepada publik juga diatur secara rinci diatur dalam Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI).  Kode  Etik  Jurnalistik  Persatuan  Wartawan  Indonesia  (KEJ-PWI)  ini  secara khusus mengatur tentang kewajiban wartawan dalam mencari dan menulis berita.

## KESIMPULAN
Perbuatan menulis  dan  mempublikasikan  berita  yang  mengandung  unsur pencemaran  nama  baik  melalui  koran  merupakan  suatu  tindak  pidana,  karena  telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Perbuatan menulis dan  mempublikasikan  berita  yang  bermuatan  pencemaran  nama  baik  di  koran merupakan perbuatan yang memicu terjadinya tindak pidana. Hal ini disebabkan karena berita tersebut:
a. Merupakan  pernyataan  melalui  tulisan  yang  berhubungan  dengan  kehormatan dan nama baik seseorang
b. Bersifat melawan hukum
c. Mengandung unsur niat
d. Dipublikasikan kepada masyarakat melalui tulisan di koran
e. Menimbulkan kerugian pada orang yang nama baiknya tercemar
Berita yang dimuat di koran bukan merupakan produk secara individu, melainkan dilatarbelakangi  dan  disertai  dengan  akibat  yang  kompleks.  Dalam  menentukan  subjek hukum  tindak  pidananya,  yang  harus  diberlakukan  adalah  asas  kesalahan  dan  asas penyertaan.  Oleh  karena  itu,  subjek  hukum  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban pidana    terhadap  berita  yang  bermuatan  pencemaran  nama  baik  adalah  wartawan, redaksi, pimpinan redaksi, dan pencetak.
Dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI) telah  diatur  tentang  kewajiban  pers  dalam  memberitakan  suatu  peristiwa  dengan menghormati norma-norma agama, rasa kesilaan, dan tidak melanggar asas praduga tak bersalah.  Pengaturan  itu  belum  mencakup  seluruhnya,  karena  aturan  yang  telah  ada dalam UU Pers dan  Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI) tidak mengatur  tentang  larangan  publikasi  berita  yang  bermuatan  pencemaran  nama  baik.
Berdasarkan  hal  tersebut  UU  Pers  perlu  direvisi  agar  memuat  penormaan  secara  tegas tentang pencemaran  nama  baik sehingga tidak multitafsir. Aturan tentang  pencemaran nama  baik  dalam  UU  Pers  sehingga  bisa  ditegakkan  jika  terjadi  pelanggaran  untuk menjamin kepastian hkum.
Dalam  hal  menentukan  subjek  hukum  pertanggungjawaban  pidana,  sebaiknya diberlakukan asas kesalahan dan asas pernyataan agar pelaku tindak pidana pencemaran nama  baik  dapat  diberikan  sanksi  sesuai  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Selain  itu  perusahaan  pers  harus  memiliki  standar  prosedur  terkait  dengan  teknis publikasi berita sehingga bisa diketahui mekanisme pertanggungjawabannya secara jelas.

## REFERENSI
Abidin, Zainal. Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Ali, H. Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Amal,  Ichlasul. Dialog  Pers  dan  Hukum .  Cetakan  Pertama.  Jakarta:Dewan  Pers  dan UNESCO, 2004.
Asep, M. Romli Syamsudin. Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan  dan Kepenulisa. Bandung: BATIC Press Bandung, 2003.
Assegaff. Jurnalistik Masa Kini . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
Chazawi,  Adami. Kejahatan  Terhadap  Tubuh  dan  Nyawa .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2011.
Djatmaka,  Prija. Strategi  Sukses  Berhubungan  dengan  Pers  dan  Aspek-Aspek  Hukumnya . Malang: Banyumedia Publishing, 2004.
El, Kismiyati Karimah dan Uud Wahyudin. Filsafat dan Etika Komunikasi . Bandung: Widya Padjajaran, 2010.
Efendi, Amir Siregar. Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik . Yogyakarta: UII Pers, 2003.
Effendy , Onong  Uchjana .  Ilmu,  Teori  dan  Filsafat  Komunikasi. Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 1993 .
Fajar,  Mukhti  dan  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hamzah, A., I Wayan Suandra, dan B.A Manalu. Delik-Delik Pers di Indonesia . Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1987.
Huda,  Chairul. Dari  ‘Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan’  Menuju  Kepada  ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’ . Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada Media, 2006.
Ilyas,  Amir  dan  Haeranah,  dkk. Asas-Asas  Hukum  Pidana  II .  Yogyakarta:  Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
Ishwara, Luwi. Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar . Jakarta: Buku Kompas, 2005.
Johan, Bahder Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum . Bandung: Mandar Maju, 2008.
Kadir,  Abdul  Muhammad. Hukum  Perusahaan  Indonesia .  Bandung:PT.  Citra  Adya  Bakti,
1999.
Kanter,  E.Y  dan  S.R.  Sianturi. Asas-Asas  Hukum  Pidama  di  Indonesia  dan  Penerapannya . Jakarta: Storia Grafika, 2002.
Lamintang, P.A.F. Delik-Delik Khusus . Bandung: Bina Cipta, 1984.
_______________. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia .  Cetakan  Ketiga.  Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1997
Marpaung,  Leden. Tindak  Pidana  Terhadap  Kehormatan,  Pengertian  dan  Penerapannya .
Cetakan I. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997.
_______________. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2005
Masri,    R.  Sareb  Putra. Media  Cetak:  Bagaimana  Merancang  dan  Memroduksi .  Cetakan Pertama. Jakarta: Graha Ilmu, 2007.
Mauladi  dan  Dwidja  Priyanto. Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi .  Cetakan  Pertama.
Jakarta: Kencana Pradana Media Group , 2010.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Cetakan ke-6. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
Munandar, Haris dan Duddy Priatna. Media Massa & Masyarakat Modern . Cetakan Kedua.
Jakarta: Prenada Media, 2004.
Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. Bandung: Offset Alumni, 1982.
Prakoso, Djoko. Hukum Penitensier di Indonesia . Jakarta: Liberty, 1988.
____________. Perkembangan Delik Pers & Indonesia . Yogyakarta: Kanisius, 1989
Prodjodikoro,  Wirjono. Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia. Bandung:  Aditama,
2003.
Rakhmat, Jalaluddin. Psikologi Komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
Remy,  Sutan  Sjahdeni. Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi .  Jakarta:  Grafitti  Press, 2007.
Romli, M. Asep Syamsudin. Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan.
Bandung: BATIC Press Bandung, 2003.
Sanata, K. Septiawan. Jurnalisme Kontemporer . Edisi I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2005.
Setiyono. Kejahatan Korporasi . Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
Sumadiria,  Haris. Jurnalistik  Indonesia:  Menulis  Berita  dan  Feature .  Bandung:  SRM, 2005.
Supamono, Gatot. Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru , Jakarta: Djambatan, 1996.
Syah, Sirikit. R ambu-Rambu Jurnalistik: Dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani . Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
Syamsudin  M. Jurnalistik  Terapan:  Pedoman  Kewartawanan  dan  Kepenulisan, Bandung: BATIC Press Bandung, 2003.
Tebba, Sudirman. Hukum Media Massa Nasional . Cetakan I. Ciputat: Pustaka Irvan, 2006.
Vivian, Jhon. Teori Komunikasi Massa . Edisi Kedelapan Cetakan I. Jakarta: Kencana, 2008.
Wahidin , Samsul. Hukum Pers. Cetakan I . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006 .
Yani,  Ahmad  dan  Gunawan  Widjaja. Perseroan  Terbatas .  Jakarta:    PT.  Raja  Grafindo Persada, 1999.