1 haeruddin@universitasbosowa.ac.id
3 serisuriani06@gmail.com

## DETERMINAN FAKTOR PENERIMAAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI  KABUPATEN PINRANG SULAWESI SELATAN
Haeruddin Saleh 1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa A. Arwinsyah Kaharuddin 2
Pasca Sarjana Universitas Bosowa Seri Suriani 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa

## DETERMINANTS OF REGIONAL FINANCIAL ACCEPTANCE AND INDEPENDENCE FACTORS IN PINRANG DISTRICT, SOUTH SULAWESI

## ABSTRACT
Pinrang  Regency  is  an  autonomous  region  and  is  given  the  right  to  manage  potential  economic resources as a source of regional financial revenue. This study aims to determine how much influence the revenue from the region's own revenue (PAD) as well as in the form of grants received from the center  can  have  an  influence  on  regional  financial  independence.  In  this  study,  descriptive quantitative tools were used, while data was obtained through surveys in the form of interviews and documentation  of  various  information  obtained  from  agencies  (spelling)  managing  regional finances and district BPS, while analysis tools were Microsoft Office Excel and SPSS 23. an illustration that Local Original Income has a positive effect, meaning that with an increase in PAD, regional financial independence has also increased, for funding assistance (balance funds) does not have an effect on regional financial independence, this occurs because the large amount of balance funds means that a lot of dependence on funding assistance from the outside. As a recommendation, the regional government will further increase the revenue of PAD (Regional Original Revenue) through intensification of regional revenue sources such as taxes, levies and other revenues, so that financial independence can be achieved.
Keywords: regional revenue; investation; and regional capabilities

## ABSTRAK
Kabupaten Pinrang merupakan daerah otonomi dan diberi hak dalam mengelola potensi sumber- sumber  ekonomi  sebagai  sumber  penerimaan  keuangan  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  penerimaan  pendapatan  pendapatan  asli  daerah  (PAD) begitu juga dalam bentuk dana bantuan yang diterima dari pusat yang dapat memberi pengaruh terhadap  kemandirian  keuangan  daerah.  Dalam  kajian  ini  digunakan  peralatan  kuantitatif deskriptif, sedangkan data didapat melalui survey dalam bentuk wawancara dan dokumentasi berbagai  informasi  yang  diperoleh  dari  in s tansi  mengelola  keuangan  daerah  dan  BPS  tingkat kabupaten, adapun alat analisis berupa Microsoft Office Excel dan SPSS 23. Pada penelitian  ini memberi gambaran bahwa Pendapatan Asli Daerah ada pengaruh secara positif artinya dengan meningkatnya PAD, terhadap kemandirian keuangan daerah juga mengalami peningkatan, untuk bantuan  pendanaan  (dana  perimbangan)  tidak  memberi  pengaruh  terhadap  kemandirian keuangan  daerah,  hal  ini  terjadi  karena  besarnya  dana  perimbangan  artinya  banyak ketergantungan terhadap bantuan pendanaan dari luar. Sebagai rekomendasi maka pemerintah daerah  lebih  meningkatkan  penerimaan  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  melalui  intensifikasi sumber  penerimaan  daerah  seperti  pajak,  retribusi  dan  penerimaan  lainnya,  sehingga  dapat dicapai kemandirian keuangan.
Kata Kunci : penerimaan daerah; bantuan pendanaan; investasi; dan kemampuan daerah

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintahan  negara  Indonesia  tentang  aturan  wilayah  biasa  diklaim  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengungkapkan bagaimana  planning  tahunan  keuangan  pemerintah  dari  daerah  berdasarkan    penggunaan regulasi yang ada. Kegiatan urusan pemerintahan sebagai wewenang daerah, didanai atas dasar aturan  penerimaan  dan  pengeluaran  dari  daerah,  selain  itu  pelaksanaan  urusan  dari pemerintahan merupakan tanggung jawab  daerah. Peraturan pemerintah pasar 4 No. 105 tahun 2000  telah  menegaskan bahwa  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah  wajib dilakukan secara teratur, transparan, efektif  dan efisien yang berdasarkan perundang-undangan yang berkeadilan dan menjunjung asas kepatuhan. Menurut Jalaluddin (2012), Keuangan yang dikelola  dengan  baik  dengan  menggunakan  peraturan  yang  telah  ada,  maka  daerah  dapat meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahan daerah.
Kemandirian  keuangan  daerah  bisa  ditinjau  seberapa  besar  Pendapatan  Asli  daerah (PAD) dibandingkan menggunakan transfer yang diterima dan bersumber dari pusat. Penerimaan PAD adalah komponen pokok pada pengukuran mandirinya keuangan daerah, hal ini berdasarkan pendapat Halim (2007). Sumber-sumber berupa pajak daerah, output  (hasil produksi ekonomi masyarakat), retribusi daerah, hasil produksi dari pemanfaatan kekayaan yang ada di daerah, dan penerimaan  lainnya  adalah  pendapatan  asli  daerah  yang  sah.  Dengan  pengelolaan  sumber- sumber  penerimaan  secara  efektif  dan  transparan  mampu  menaikkan  PAD  sehingga  dapat memberi  pengaruh  terhadap  pencapaian  mandiri.  Hal  ini  dapat  tercapai  apabila  diusahakan mengurangi ketergantungan dari pusat dalam hal penerimaan dana dikurangi.
Kabupaten Pinrang dalam hal kemandirian keuangan masih sangat tergantung terhadap bantuan  pusat,  artinya  kemandiriannya  masih  rendah,  penerimaan  Pemerintah  kabupaten Pinrang, hanya 11,47% yang bersumber dari PAD selebihnya adalah  penerimaan berdasarkan Transfer  Pemerintah  Pusat.  Dana  Perimbangan  yakni  sebanyak  88,53% (Dinas  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Pinrang  2019),  hal  tersebut  memperlihatkan  bahwa  Pemda  masih    sangat bergantung  pada  Pemerintah  Pusat  dalam mendukung  pendanaan pembangunan. Bantuan dana sebagai  bentuk  perimbangan  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  juga  penerimaan  pendapatan daerah  dibutuhkan  sehingga  dapat  memberi  pengaruh  terhadap  peningkatan  pertumbuhan ekonomi,    dapat  berimplikasi  juga  terhadap  peningkatan  efektivitas  kemandirian  Daerah Kabupaten Pinrang. Berdasarkan kenyataan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  tujuan;  (1)  mengetahui  pengaruh  dana  perimbangan  terhadap  kemandirian
Besaran keuangan daerah dapat diketahui melalui suatu analisis dengan cara penggunaan rasio yaitu membandingkan penerimaan daerah dengan dana dari luar berupa dana perimbangan. Perhitungan rasio banyak digunakan dalam lingkup perusahaan yang bersifat komersial. Namun dalam  pemerintah  telah  digunakan  walaupun  masih  terbatas,  hal  ini  karena  belum  adanya kejelas an penggunaan metode tersebut untuk mengetahui rasio penerimaan daerah.  Kabupaten Pinrang menjadi daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan membutuhkan kemandirian dalam membangun pemerintahannya, pengelolaan pemerintahan yang baik menjadikan daerah semakin maju  dan  berkembang  dan  inilah  yang  diharapkan  yaitu  bagaimana  mengelola  potensi  dan sumber penerimaan dan tidak tergantung pada bantuan dari pusat. Sumber penerimaan dapat dioptimalkan  apabila  sumber  daya  dikelola  dalam  bentuk  mendorong  investasi,  sehingga meningkat sumber-sumber penerimaan keuangan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah sebagai akibat dari meningkatnya investasi dalam berbagai kegiatan ekonomi di daerah sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat (Haeruddin Saleh dkk 2020)
Volume 24 No 1 Tahun 2020 | 28 keuangan  daerah,  (2)  mengetahui  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  kemandirian keuangan  daerah,  (3)  mengetahui  pengaruh  perimbangan  pendanaan  dan  Pendapatan  Asli Daerah secara menyeluruh terhadap mandirinya pengelolaan keuangan yang ada daerah.

## 1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan pasal 156 ayat 1 dari Undang-Undang No. 32 tahun 2004 berisi tentang dasar pengertian dari keuangan suatu daerah, dalam pemerintahan daerah pada pengelolaan keuangan mencakup  berbagai  hak  serta  kewajiban  yang  monitoring  yaitu  penggunaan  uang  dan  semua kegiatan dalam pemanfaatan uang dan modal yang menjadi aset daerah dan berafiliasi dengan kegiatan penggunaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah merupakan bentuk hak dan kewajiban  suatu  wilayah  di dalam  kerangka  pemerintahan  daerah  dengan  nilai  dalam  bentuk uang, termasuk  semua  macam  aset  yang  terkait  mengenai  kepentingan  dan  kewajiban  dari daerah,  di dalam  struktur  anggaran  penerimaan  dan  belanja  daerah  (Afa  rahim  2013). Penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah adalah dalam bentuk bantuan baik dari tingkat provinsi  maupun  tingkat  pusat  terdiri  dari  dana  alokasi  sifatnya  umum  beserta  dana  khusus sifatnya  berdasarkan  ketentuan  dari  pemerintah.  Adapun  mengenai  kewajiban  bagaimana pemerintah daerah menggunakan uang untuk biaya tagihan dari daerah dalam kaitannya dengan fungsi dan tugas pemerintah, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mengembangkan pembangunan perekonomian untuk kemakmuran.

## 1.2 Bantuan Dana Perimbangan
Suatu  daerah  masih  membutuhkan  bantuan  dalam  bentuk  dana  perimbangan  yaitu bentuk  penerimaan  daerah  yang  ada  dalam  APBN  guna  membantu  dari  kegiatan  pemerintah daerah dalam pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi yang diberikan untuk daerah, Menurut Tuasikal A.( 2008), penerimaan bantuan dana dibagi menjadi :

## 1. Dana Bagi Hasil (DBH)
Sumber  pendapatan  dalam  bentuk  pajak  bersama  terdiri  dari  pasal  21  (PPh)  pajak penghasilan  dan  pasal  25/29  untuk  individu,  pajak  tanah  dan  bangunan  (PBB),  serta  bagian tentang perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sumber yang melalui kerja sama adalah pendapatan yang berasal dari penguasaan sumber daya alam di suatu kawasan berupa produk perikanan,  produk  pertambangan  minyak  dan  gas,  produk  kehutanan  dan  sumber-sumber lainnya.

## 2. Dana Alokasi Khusus (DAU)
Dalam UU No. 33 Tahun 2004 telah dijelaskan hak dan kewajiban dari suatu daerah dalam mengelola  keuangannya,  yang  paling  pokok  mengenai  perimbangan  dari  keuangan  antara pemerintahan  pusat  dan  pemerintah  daerah,  dan  didalamnya  diterangkan  mengenai  modal peruntukan  umum,  apa  yang  dimaksudkan  berupa  dana  peruntukan  umum  adalah  dana  yang berasal  dari  APBN  yang  diperuntukkan  berbagai  harapan  adanya  distribusi  kemampuan kewenangan yang sama di antara daerah. sehingga daerah tidak terlihat ada kesenjangan yang menjolok  antar  daerah  yang  dapat  mengakibatkan  kecemburuan  daerah  yang  dapat menyebabkan kesenjangan sosial, dan untuk membiayai segala kebutuhan pengeluaran dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi. Penentuan besaran DAU diatur dalam pasal 7 UU No. 33 tahun
2004 yaitu 25% dari pendapatan di dalam negeri berdasarkan ketentuan APBN. Untuk tingkat provinsi dan daerah kabupaten/kota ditentukan besaran DAUnya sebesar 10%.

## 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan, sebagai metode perancangan, anggaran yang ada dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan objektif dasar berdasarkan dengan visi dan misi  ditentukan.  Pelbagai  rencana  kegiatan  dan  aktivitas  kerja  guna  pencapaian  sasaran organisasi  dilakukan  dengan  merancang  sumber  pendanaan  alternatif,  dan  memperuntukkan dana dalam berbagai sektor kegiatan yang telah disiapkan, dan menentukan petunjuk prestasi dan tahap pencapaian strategi yang direncanakan. Dana alokasi khusus (DAU) diatur dalam UU No 33 Tahun 2004 merupakan dana dengan sumber APBN dan pengalokasiannya kepada daerah dengan tujuan dalam hal pelaksanaan pembangunan yaitu menjadi pembiayaan pembangunan dalam hal ini adalah kebutuhan yang sifatnya khusus, sebagai contoh adalah dana bantuan sosial, dana reboisasi dan bantuan lainnya (Cahyang, E, Saleh H, Rafiuddin 2017)

## 1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Anggaran  secara  umum  dapat  didefinisikan  sebagai  rencana  kegiatan  keuangan  yang dikelola  secara  bijaksana  untuk  masa  tertentu  dan  di  waktu  akan  datang.  Komite  Nasional Pemerintahan Akuntansi Amerika Serikat (Laming, R.F. dkk 2019) menyatakan anggaran sebagai keuangan rencana berisi perkiraan pengeluaran yang diusulkan. Sedangkan Bachtiar, dkk (2002) didefinisikan,  anggaran  adalah  catatan  rancangan  waktu  yang  lalu  dan  masa  depan,  dan mekanisme mereka peruntukan sumber, kaedah perkembangan, cara menyalurkan, penerimaan, cara  perundingan,  pendapat  organisasi,  model  pengendalian,  dan  sarana  atau  hubungan komunikasi.  Di  dalam  otonomi  suatu  daerah,  kebebasan  daerah  sangat  diharapkan  dalam pembiayaan kegiatan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dapat melakukan tagihan dalam berbagai cara penerimaan pajak, pungutan, hasil dari pemanfaatan aset daerah yang terpisah dan PAD hukum lainnya diatur dalam undang-undang.
Pendapatan secara  langsung didapat  dari  pengelolaan  pajak daerah  dan  pajak lainnya yang dikenakan ke publik. Keadilan dalam pajak berkaitan pada prinsip ekuitas  secara horizontal dan  vertikal.  Prinsip  secara  horizontal  mewajibkan semua  masyarakat  untuk membayar  pajak. Sedangkan    prinsip    secara    vertikal  berdasarkan  pada  konsep  wajib  pajak  atau  pembayaran retribusi, yang artinya untuk masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membayar dikenakan pajak  atau  retribusi  yang  tinggi.  Pendapatan  asli  daerah  merupakan  salah  satu  bentuk desentralisasi fiskal dari berbagai sumber daya pendapatan untuk daerah yang dapat eksplorasi dan digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri (Gade, 1993).
PAD merupakan bagian penerimaan pendapatan yang mesti terus meningkat. (Andrian R.N.R & Wahid (2018). Komponen yang berkaitan dengannya mesti ditindaklanjuti untuk berjaya. Contohnya,  dengan  memberikan  peningkatan  terhadap  kemudahan  dan  perkhidmatan  awam untuk komuniti agar masyarakat dapat memanfaatkannya. Menurut Yani, A. (2004), PAD adalah seluruh  pendapatan  daerah  berasal  dari  ekonomi  wilayah  asal.  Mengidentifikasi  sumber pendapatan tempatan adalah untuk meneliti, menentukan dan menentukan sumber pendapatan mana yang sebenarnya merupakan sumber pendapatan tempatan dengan meneliti dan mengolah serta menguruskan sumber pendapatan ini dengan betul sehingga dapat hasil yang maksimum.

## 1.4 Kemandirian Keuangan Daerah
Anggaran sektor umum adalah instrumen kebertanggungjawaban untuk mengurus dana publik  dan  melaksanakan  program  yang  didanai  oleh  publik,  dengan  aspek  yang  harus dimasukkan  dalam  anggaran  sektor  publik.  Aspek-aspek  yang  diliputi  dalam  anggaran  umum adalah perancangan, kawalan dan pertanggungjawaban. Di sektor swasta, belanja adalah sebagian daripada rahasia kelompok yang ditutup untuk umum, tetapi belanja sektor umum mesti dibuat umum untuk mengkritik, membincangkan, dan memberikan input.
Keuangan  daerah  ditafsirkan  sebagai  semua  yang  meliputi  hak  dan  kewajiban  yang bernilai dalam bentuk mater, serta segala bentuk pendanaan atau barang yang dapat digunakan sebagai aset daerah asalkan tidak dimiliki/dikendalikan oleh negara atau daerah yang lebih tinggi dan pihak lain sesuai dengan ketentuan/undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kebebasan keuangan  daerah  adalah  suatu  kemampuan  daerah  untuk  membiayai  pelaksanaan, pengembangan  dan  pelayanan  pemerintah  terhadap  orang-orang  yang  telah  melaksanakan kewajiban  pajak  dan  biaya  pengguna  dan  sumber  yang  dibutuhkan  oleh  wilayah  tersebut (Susbiyani, A. 2017). Menurut Wangi, C. A. P. dan I. T. R. (2010). Penunjuk kebebasan keuangan daerah ini diukur dengan menggunakan berbagai pendapatan tempatan dibagikan dengan jumlah pendapatan wilayah. Mengetahui kebebasan keuangan ini menunjukkan seberapa besar kekuatan pajak daerah, dan seberapa besar kemampuan PAD untuk membiayai perbelanjaan daerah yang dianggarkan untuk menyediakan sarana umum kepada masyarakat.

## 2. METODOLOGI

## 2.1 Jenis Penelitian
Dasar  penelitian  mengenai  eksplanatori  adalah  penelitian  dengan  tujuan  untuk pembuktian  hipotesis,  yang  pada  dasarnya  merupakan  penelitian  yang  menerangkan permasalahan dalam bentuk hubungan antara pemboleh ubah. Penyelidikan ini mempunyai tahap yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kajian deskriptif dan perbandingan.

## 2.2 Populasi dan Sampel
Berkaitan  mengenai  masalah  analisis  penelitian  pada  lokasi  penelitian  di  Pemerintah Kabupaten Pinrang ditentukan teknik sample yang dipakai adalah pengambilan sampel secara keseluruhan, yaitu metode pengambilan sampel ketika data populasi digunakan sebagai sampel. Kajian ini menggunakan sampel data sekunder dari laporan realisasi anggaran  yang dipetik dari laporan pertanggungjawaban prestasi pemerintah Daerah Pinrang  untuk Tahun Anggaran 2013- 2019 yang diperoleh dari laman web resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang (Kabupaten Pinrang dalam angka 2020).

## 2.3 Metode Pengolahan Data
Data yang digunakan adalah data mengenai jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang,  data  mengenai  jumlah  dana  seimbang  dan  data  tentang  kebebasan  keuangan  yang diperoleh  dalam  bentuk  data  selama  7  tahun.  Untuk  memudahkan  pemrosesan  data,  dalam mengolahnya  digunakan  metode  analisis Microsoft  Office  Excel  2010 dan SPSS  23 .  Menguji hipotesis kajian ini menggunakan Analisis Regresi Moderasi (MRA) atau ujian interaksi dengan menggunakan persamaan regresi yang terdiri dari unsur interaksi antara variabel sehingga dapat diketahui pengaruhnya, adapun persamaan regresi:

## 31 | Bina Ekonomi
Y = bo + b1X1 + b2X2 + e
Sebagai keterangan yaitu Y adalah Kemandirian Keuangan Daerah, bo adalah konstanta, b1 adalah koefisien dari PAD, b2 adalah koefisien dari Dana Perimbangan, X1  adalah PAD, X2  adalah Dana Perimbangan, e adalah error.
a.  Pengujian secara simultan (Uji-F)
Pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh serentak dari keseluruhan variabel menjadi obyek dalam penelitian ini
1). Adapun pengujiannya
Ho : b 1  = b 2   = 0
artinya  Dana  Perimbangan  dan  PAD  terhadap  kemandirian  keuangan  tidak  ada pengaruhnya.
Ha : b 1 ≠ b 2 ≠ 0
artinya  Dana  Perimbangan  dan  PAD  secara  simultan  tidak  berpengaruh  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2)  Dasar penentuan kesimpulan
Ha diterima dan Ho ditolak apabila probabilitas < 0,05
Ha ditolak dan Ho diterima apabila probabilitas > 0,05
b.  Pengujian secara parsial (Uji-t)
Pengujian dengan statistik sebagai pengujian signifikan individual. Artinya untuk mengetahui nilai independen terhadap nilai dependen yang terdiri atas variabel dana perimbangan dan PAD terhadap kemandirian keuangan daerah.
1) Pengujiannya berbentuk
Ho: b 1, b 2  = 0 artinya  Dana  Perimbangan  dan  PAD  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  secara simultan tidak berpengaruh.
Ha: b 1, b 2 ≠  0 artinya  Dana  Perimbangan  dan  PAD  secara  simultan  tidak  berpengaruh  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2).  Kriteria penentuan kesimpulan
Ho ditolak apabila probabilitas < 0,05
Ho dan Ha diterima apabila probabilitas > 0,05
c.   Uji Nilai determinasi (R 2 )
Menguji variabel penentuan (R 2 ) dipakai sebagai pengukur koefisien detereminasi sehingga diketahui besarnya persentase korelasi antar varaibel. Nilai (R 2 ) penentuan nilainya berkisar
0 hingga 1 (0 = R 2 = 1). Nilai (R 2 ) dapat dinyatakan baik apabila nilainya di atas 0.5 kerana nilai (R 2 ) berada antara 0 hingga 1. Nilai (R 2 ) = 0 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Suatu  daerah  dikatakan  maju  salah  satu  indikatornya  adalah  dalam  hal  pengelolaan keuangan, hal ini penting sekali diketahui karena merupakan sumber pembiayaan pembangunan berupa  penerimaan  dalam  bentuk  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah).  Kabupaten  Pinrang  dalam pengelolaan  penerimaan  pendapatan  asli  daerahnya  setiap  tahun  menunjukkan  peningkatan dapat digambarkan perkembangannya pada tabel 1 yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2019 sebagai  tahun  obyek  penelitian  memperlihatkan  perkembangan  yang  sangat  besar,  dengan penerimaan yang paling besar didapat dari pajak daerah kemudian disusul penerimaan lainnya dan  yang  berada  pada  titik  rendah  adalah  nilai  dari  pemanfaatan  kekayaan  dari  daerah  yang terpisah.  Data-data  mengenai  penerimaan  daerah  untuk  melihat  perkembangannya  dengan melihat  tingkat  kemakmuran  penerimaan.  Adapun  metode  perhitungan  tingkat  kemakmuran penerimaan  digunakan  system  logaritma  natural,  pada  tabel  1  diperlihatkan  mengenai perkembangan penerimaan keuangan. Dengan meningkatnya penerimaan PAD mengindikasikan daerah tersebut mengelola sumber-sumber penerimaan secara baik dan diharapkan penerimaan dapat dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan. (Hutasoit, R. K. M. 2017).

## Tabel 1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang  (2013-2019)
Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rp) Tingkat Kemakmuran PAD 2013 52,047,346,000 24.68 2014 93,521,199,626 25.26 2015 95,035,256,694 25.28 2016 113,038,054,428 25.45 2017 118,833,000,000 25.50 2018 130,651,000,000 25.59 2019 133,311,000,000 25.62 Rata-Rata Tingkat Kemakmuran PAD 25.34
Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka (2020)
Penerimaan PAD kabupaten Pinrang dari tabel 1 menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami  peningkatan  pada  tahun  2013  besarnya  penerimaan  dari  PAD  mencapai  Rp. 52,047.346.000 nilai tingkat kemakmurannya sebesar 24.68 selama tujuh tahun yaitu tahun 2019 besarnya  PAD  yang  diterima  mencapai  Rp.  133,311,000,000  dengan  tingkat  kemakmuran mencapai 26.62 dari data-data yang ada dapat diketahui rata-rata tingkat kemakmuran sebesar 25.34, Kabupaten Pinrang mulai tahun 2016 kemakmuran dari penerimaan PAD meningkat atau di atas dari nilai rata-rata, dengan demikian apabila dapat dipertahankan atau di tingkat peluang sangat besar menjadikan daerah ini menjadi daerah yang dapat mandiri dari segi pengelolaan keuangan.  Dengan  kemandirian  dalam  hal  keuangan  daerah  maka  kabupaten  Pinrang  akan semakin maju dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan.

## 3.2 Perkembangan Dana Perimbangan
Bantuan dari pusat berupa dana perimbangan bersumber dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi  umum  (DAU)  dan  dana  alokasi  khusus  (DAK).  Dana  perimbangan  kabupaten  Pinrang setiap tahun jumlahnya cukup besar, apabila dibandingkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah  sangat  jauh  lebih  besar.  Dana  ini  sangat  membantu  bagi  daerah  untuk  melaksanakan pembangunan dalam berbagai sektor untuk kesejahteraan masyarakat, mengenai perkembangan dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dari tahun ke tahun juga  mengalami  peningkatan  sehingga  perlu  suatu  strategi  bagaimana cara  untuk  mengurangi dana perimbangan dan sebaliknya dana Pendapatan Asli Daerah lebih besar penerimanya, dengan demikian  yang  perlu  tindakan  berbagai  cara  yaitu  mengefektifkan  penerimaan  dan  menggali sumber-sumber  yang  belum  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  seperti  penerimaan  dari  sektor pariwisata, sektor pertambangan dan sektor lainnya.

## Tabel 2. Besarnya Dana Perimbangan Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2019
Tahun Dana Perimbangan (Rp) Pendapatan Daerah (Rp)  Rasio Ketergantungan Daerah (%) 2013 666,820,196,000 856,676,699,000 77.84 2014 704,993,385,024 996,369,784,854 70.76 2015 853,258,058,555 1,181,473,904,094 72.22 2016 1,025,000,033,024 1,350,102,606,186 75.92 2017 918,761,000,000 2,442,319,070,000 37.62 2018 960,436,000,000 1,282,671,060,000 74.88 2019 972,000,000,000 2,592,871,000,000 37.49
Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka, 2020
Besarnya dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Pinrang walaupun besar namun ada kecenderungan jumlahnya kenaikannya tidak tetap artinya jumlahnya berfluktuasi dari tahun ke  tahun,  sebaliknya  pendapatan  asli  daerah  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan,  seperti pada  tabel  2  dengan  jelas  memberikan  gambaran  daerah  ini  telah  berusaha  meningkatkan pendapatan asli daerahnya.  Sedangkan secara rasio  juga diperlihatkan bahwa setiap tahunnya mengalami  penurunan,  ini  juga  memberikan  gambaran  ketergantungan  dengan  pusat  dan provinsi  mengalami  penurunan.  Dana  perimbangan  tersebut  adalah  bantuan  dari  pemerintah yang  bersumber  dana  pemerintah  pusat/provinsi  ditujukan  kepada  pemerintah  daerah  yang didapat  dari  pendapatan  APBN,  dan  didistribusi  dengan  harapan  ada  pemerataan  dari  segi kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  pemerintah  daerah  dalam rangka pelaksanaan dari pada desentralisasi.

## 3.3 Kemandirian Keuangan Daerah
Keuangan  yang  mandiri  bagi  wilayah  atau  daerah  diketahui  yaitu  dengan  melihat besarnya  rasio  (Sudika,  I.  K.,  &  Budiartha,  I.  K.  2017).  Untuk  mengetahui  besarnya  rasio
Volume 24 No 1 Tahun 2020 | 34 kemandirian  suatu  daerah  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  diukur  melalui  metode membandingkan antara jumlah dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan dari bantuan dari pusat, provinsi dan penerimaan lain berupa beban dikali 100 persen. Adapun hasil  perbandingan  atau  rasio  kemandirian  keuangan  yang  diperoleh  pemerintah  daerah kabupaten Pinrang dari tahun 2013 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3, dan rasionya dari  tahun  ke  tahun  bervariasi  dan  jumlah  dana  perimbangan  masih  sangat  besar  melebihi penerimaan  pendapatan  asli.  Dari  olahan  data  didapat  kesimpulan  mengenai  besaran  nilai kemandirian yang tinggi ada pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 13,72% sedangkan besaran angka kemandirian paling rendah dicapai tahun 2013 dengan besaran 7,81%. Jika dijumlah rata- rata pada tataran kemandirian dari keuangan suatu daerah yaitu Kabupaten Pinrang selama tujuh tahun maka diperoleh hasil sebesar 11,93%.

## Tabel  3.  Besarnya Kemandirian Keuangan Daerah Pinrang Periode 2013-2019
Tahun PAD (Rp) Dana Perimbangan (Rp) Rasio Kemandirian (%) 2013 52,047,346,000 666,820,196,000 7.81 2014 93,521,199,626 704,993,385,024 13.27 2015 95,035,256,694 853,258,058,555 11.14 2016 113,038,054,428 1,025,000,033,024 11.03 2017 118,833,000,000 918,761,000,000 12.93 2018 130,651,000,000 960,436,000,000 13.60 2019 133,311, 000,000 972, 000,000,000 13.72 Rata-Rata Kemandirian Keuangan Daerah 11.93
Sumber : Hasil Olah Data, 2020

## 4. ANALISIS DATA

## 4.1 Analisis Statistik Deskriptif
Data  hasil  penelitian  dilakukan  analisis  statistic  untuk  memberikan  gambaran  tingkat keakuratan  dari  data,  pada  analisis  data  berjumlah  tujuh  tahun  sebagai  sampel,  data  tersebut berupa data sekunder yaitu mengenai jumlah besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima daerah selama 7 tahun begitu juga mengenai data Dana Perimbangan dan juga data kemandirian, kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga diperoleh rata-rata dan standar deviasinya. Untuk lebih jelasnya mengenai data yang akan dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan adalah:
Tabel  4.  Besarnya Hasil Olahan Statistik Deskriptif descriptive statistics N minimum maximum mean std. deviation PAD 7 24.68 25.62 25.3400 .32254 D.Perimbangan 7 37.49 77.84 63.8186 18.09110 Kemandirian Keu 7 7.81 13.72 11.9286 2.12905

## Valid N (listwise)
7

## Sumber : Hasil Pengolahan Data (SPSS)
Dalam tabel 4, memperlihatkan mengenai jumlah data pada penelitian ini yaitu berjumlah 7 sampel (N) sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil hitungan statistic dengan menggunakan periode 2013sampai 2019, variabel independen yang dipakai pada penelitian tersebut antara lain Pendapatan  Asli  Daerah  (X1)  dan  Dana  Perimbangan  (X2),  adapun  variabel  dependen  dari penelitian tersebut mencakup Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Dari 7 data Pendapatan Asli Daerah, nilai rendah (minimum) dengan nilai 24.68 dan tertinggi (maximum) dengan nilai 25.62. Adapun  rata-  rata  (mean)  dengan  nilai  diperoleh  25.34  standar  deviasi  yang  didapat  adalah 0,322254. Dari 7 data Dana Perimbangan, sebagai gambaran yang terendah (minimum) sebesar 37.49 dan tertinggi (maximum) nilainya mencapai 77.84.  Besarnya rata-rata (mean)  mencapai 63.81    dan        deviasi  standar    18.09110.  Mengenai  Kemandirian  Keuangan  dengan  7  data mendapatkan  terendah  (minimum)    dengan  nilai  adalah    7.781    dan    tertinggi  (maximum) mendapatkan nilai 13.72.  Nilai rata-rata (mean) sebesar 11.92 dan deviasi standar  2.12905.

## 4.2 Uji Statistik
Hasil  pengolahan  data  dengan  menggunakan  program  SPSS  penulis  menyusun rangkuman hasil regresi sebagai berikut :
Tabel  5.  Rangkuman Olahan Regresi Berganda Regresi Koefisien T-hitung T-tabel Konstan Sig PAD -126.538 .051 Dana Perimbangan 5.494 3.111  1.895 .036 Keman. Keuangan -.012 -.375  1.895 .727
R             =   0.887 Rsguare   =   0.788 F-hitung  =   7.413 Sig           =   0.045 F-tabel     =   4.740 Sumber : Hasil Pengolahan Data (SPSS)
Pada tabel 5 di atas, hasil atau nilai koefisien didapat nilai sehingga persamaan regresi yaitu :    Y= -126.538 + 5.494 PAD - 0.012 DP, adapun penjelasan dengan persamaan regresi linear tersebut yaitu:
1. Nilai  -126.538  menunjukkan  besarnya  konstanta,  berarti  besaran  variabel  independen berupa  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  nilai  sebesar  0,  makna  yang didapat besarnya nilai keuangan mandiri yaitu -126.538.
2. Besarnya  angka  koefisien  dari  regresi  berupa  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah memberi  pengaruh  dengan  nilai  5.494,  artinya  bahwa  setiap  perubahan  yaitu  naiknya penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 % dengan catatan variabel lainnya tetap, dengan demikian kemandirian keuangan daerah dapat meningkat sebesar 5.494.
3. Nilai  sebesar  0.012  pada  koefisien  regresi  mengenai  dana  perimbangan  yang  bernilai negatif,  artinya  apabila  ada  kenaikan  Dana  Perimbangan  dengan  nilai  1  %  akan  ada pengaruh yaitu penurunan  kemandirian  keuangan  Daerah  sebesar  0.012  dengan  dasar bahwa  variabel  lain  dalam  keadaan  tetap,  maka  dari  itu  diharapkan  nilai  dana
Pembuktian  melalui  Uji-F  tujuannya  adalah  menentukan  apakah  ada  dampak  secara bersama  antara  komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Seimbang  melalui  serentak  ada pengaruh bagi Kemandirian Keuangan Daerah. Selanjutnya adalah output SPSS pada uji-F. Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa hasil analisis regresi dengan nilai F-hit 7,413 dengan tahap signifikan 0,045, sedangkan nilai F-tabel adalah 4,740. Oleh itu, dapat disimpulkan bahwa nilai F-hitung > F- tabel  (7,413>4,740)  dimaknai  bahwa  secara  keseluruhan  Pendapatan  asli  daerah  dan Perimbangan  dana  Kabupaten  Pinrang  bersama-sama  (secara  serentak)  memberi    pengaruh secara  signifikan  untuk  kemandirian  Keuangan  Daerah.  Adapun  T-hitung  dijalankan  untuk mengetahui pengaruh secara parsial, berikut adalah hasil keluaran SPSS untuk uji-T.
Berdasarkan  data  yang  ditunjukkan  dalam  tabel  5,  hasil  pengujian  untuk  parameter individual (Uji Statistik) adalah seperti berikut:
a. Pengaruh Pendapatan asli daerah bagi Kemandirian keuangan daerah didasarkan kepentingan, apabila kepentingan < 0,05 berarti Ha diterima, dan jika kepentingan> 0,05 berarti Ha ditolak. Didapat dari hasil dalam tabel 5, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai Sig. 0.036 dan t-hitung 3.111. Oleh kerana kepentingan uji-T kurang dari 0,05 (0,036 <0,05) dan t- hitung> t-tabel (3,111>1,1895), Ha diterima. Oleh itu, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagian memberikan pengaruh yang positif bagi Kemandirian Keuangan Daerah.
b. Dana melalui perimbangan untuk kemandirian keuangan daerah didasarkan kepentingan, jika kepentingan <0,05 diartikan Ha diterima, jika kepentingan> 0,05 maka Ha ditolak. Dilihat dari hasil dalam tabel 5, dapat dilihat bahwa dana perimbangan mempunyai nilai Sig. 0.727 dan kiraan -0.375. Oleh kerana kepentingan uji-T kurang dari 0,05 (0,727> 0,05) dan nilai t-hitung <  t-tabel  (-0,375  <1,1895),  maka  Ha  ditolak  atau  tidak  signifikan.  Olehnya  itu,  sebagai kesimpulan  bahwa  dana  perimbangan  mempunyai  kesan  negatif  terhadap  kemandirian keuangan daerah.

## 5. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

## 5.1 Dampak Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Didasarkan pengolahan data dengan program yang telah dilakukan dan analisis, sebagai jawaban  dari  permasalahan  pertama  diperoleh  bahwa,  pendapatan  asli  daerah  memberi berpengaruh yang positif bagi kemandirian keuangan daerah di kabupaten Pinrang tahun 2013 - 2019  hal  ini  ditunjukkan  pada  analisis  statistic.  Hasil  ini  menggambarkan  bahwa  apabila pendapatan asli daerah semakin tinggi maka kemandirian keuangan juga mengalami peningkatan, begitu  pula  sebaliknya  apabila  pendapatan  asli  daerah  semakin  rendah  maka  kemandirian keuangan daerah juga mengalami perubahan yang rendah (Setiawan, A. 2010).
Salah  satu  sumber  penerimaan  berupa  pendapatan  asli  daerah  bagi  daerah  yang  harus didorong  pertumbuhannya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penelitian    sejalan    dengan    hasil pengolahan  data  mengenai  analisis Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dari tahun 2013 hingga tahun 2019. Kegiatan selama tujuh tahun tersebut, jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  diperoleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pinrang  terus mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah
kabupaten  Pinrang  telah  berusaha    meningkatkan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  guna meningkatkan kemandirian keuangannya sebagai daerah otonomi.
Ukuran tingkat kemakmuran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang dapat dilihat dari rata-rata yang diperoleh selama tujuh tahun sebesar 25,34 yang memberi gambaran mengenai tingkat  kemakmuran  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Pinrang  masih  belum  memberi kontribusi yang begitu tinggi, serta tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selama tujuh periode mencapai 11,93% yang dimaknai sebagai partisipatif atau sedang, adanya  keselarasan  yang  ditunjukkan  sehingga  pengaruh  positif  dari  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap kemandirian keuangan daerah serta menguatkan adanya indikasi yaitu apabila tinggi jumlah Pendapatan Asli Daerah yang didapat atau ukuran kemakmuran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, kemandirian keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yang  tinggi  memberi  pengaruh.  Hal  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh, Kustianingsih, Muslimin dan Kahar (2018), dan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Dali, dan Abdullah  (2016),  di  mana  keempat  penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

## 5.2 Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Sesuai  pengujian  pada  analisis  statistik  yang  laksanakan  penulis  mempunyai  sasaran adalah  mengetahui  dampak  dari  pemboleh  ubah  bebas  dan  bersandar,  ia  menyatakan  bahwa Dana Imbangan tidak mempunyai kesan dengan mempunyai t-hitungan -0.375 dengan signifikan tahap  0.727  yang  lebih  besar  daripada  0.05,  sementara  t-table  mempunyai  nilai  1,895.  Dalam kajian ini, dapat dilihat bahwa dana pengimbangan tidak mempengaruhi kemandirian keuangan Kabupaten Pinrang. Ini dapat menunjukkan bahwa jika dana meningkat, kemandirian keuangan wilayah  akan  menurun.  Sebaliknya  sekiranya  dana  pengimbangan  telah  menurun,  tahap kebebasan keuangan wilayah akan meningkat.
Hasil kajian ini sejajar dari hasil pemrosesan data hubungan analisis Dana perimbangan Pemerintah  Daerah  Pinrang  mulai  periode  2013  hingga  2019,  mengenai  kebebasan  keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pinrang  dari  periode  2013  hingga  2019.  Selama  tujuh  tahun, tingkatan  ketergantungan  keuangan  pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pinrang  diklasifikasikan sebagai berfluktuasi dengan rata-rata 63.81% yang masih dianggap tinggi sekali. Tetapi secara keseluruhan  ia  terus  menurun.  Fenomena  ini  sejajar  dengan  peningkatan  tahap  kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Pinrang selama tujuh tahun dengan rata-rata 11.93.65% yang corak hubungannya  masih  dianggap  partisipatif  dengan  kemampuan  keuangan  yang  sederhana  atau tidak  begitu  tinggi.  Ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Pinrang  masih  terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi walaupun Pemerintah Kabupaten  Pinrang  telah  berusaha  meningkatkan  kemampuan  dan  kebebasan  keuangannya dalam  membiayai  pembangunan  wilayahnya  selama  enam  tahun  berturut-turut.  Ini  selaras dengan  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  Santoso  (2018),  dan  Anas  (2018)  di  mana  keempat kajian  tersebut  menyatakan  bahwa  dana  perimbangan  memberi  kesan  negatif  terhadap  tahap kemandirian keuangan daerah.
Keuangan yang mandiri dalam suatu daerah seperti kabupaten Pinrang tidak tergantung dari  pusat  sangat  diharapkan  sehingga  daerah  betul-betul  otonomi  dalam  pelaksanaan pembangunan  yang  berujung  pada  peningkatan  dari  kesejahteraan  masyarakat.  Sehingga peningkatan kemandirian perlu ada berbagai kebijakan yang dapat dilakukan suatu pemerintah
Volume 24 No 1 Tahun 2020 | 38 seperti  kemudahan  bagi  investor  untuk  melakukan  usaha  sehingga  dapat  mendorong peningkatan  penerimaan  daerah  melalui  pajak  dan  juga  pemberian  insentif  bagi  pengusaha sehingga terdorong untuk lebih banyak berperan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang tersedia dan artinya berkontribusi terhadap pemerintah dalam bentuk pemberian pajak dari usahanya.

## 6. SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dijelaskan pada tulisan sebelumnya maka didapat dibuat suatu  simpulan  yaitu  Pendapatan  Asli  Kabupaten  (PAD)  kabupaten  Pinrang  memberikan gambaran  dan  diindikasikan  ada  peningkatan  yang  signifikan  setiap  tahunnya,  hal  ini menunjukkan potensi kabupaten Pinrang dalam hal pengelolaan keuangan dan sumbernya dari Pendapatan  Asli  Daerah  cukup  besar,  namun  perlu  dikelola  lebih  maksimal  sumber-sumber penerimaan  tersebut,  walaupun  berpengaruh  terhadap  kemandirian  keuangan  namun  belum dapat mengimbangi besarnya dana perimbangan yang bersumber dari provinsi, dari pusat dan dari sumber lainnya. Hal ini juga daerah kabupaten Pinrang perlu meningkatkan kemampuannya sumber  daya  alam  sebagai  sumber  penerimaan  melalui  peningkatan  investasi,  Dengan perkembangan penanaman modal maka sektor ekonomi di daerah ini akan semakin berkembang sehingga  dapat  memberi  kontribusi  dari  pungutan  pajak  pengelolaan  sumber  daya  alam, penerimaan  retribusi  dari  sarana  yang  ada  dan  pendapatan  dari  laba  perusahaan  yang  ada  di daerah kabupaten Pinrang.
Bantuan  dana  berupa  dana  perimbangan  bersumber  dari  dana  bagi  hasil  yaitu  dana alokasi  umum  (DAU)  dan  dana  alokasi  khusus  (DAK),  yang  diterima  oleh  daerah  Kabupaten Pinrang  cukup  besar  jika  dibandingkan  dengan  Penerimaan  Asli  Daerah,  dengan  demikian mengenai  kemandirian  dalam  hal  keuangan  daerah  belum  dapat  dicapai.  Walaupun  dana perimbangan sangat diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan daerah dalam berbagai sektor, tetapi sekiranya dana penerimaan Pendapatan Asli daerah Besar maka kabupaten Pinrang akan menjadi  daerah  yang  sejahtera  dan  mandiri.  Untuk  mencapai  kemandirian  keuangan  maka pemerintah  daerah  dapat  melakukan  berbagai  regulasi  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli daerah, sehingga penerimaan daerah semakin besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Afa  Rahim.  (2013).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010. Thesis. Universitas Terbuka.
Anas, M. I. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Solok Selatan (Tahun 2005 Sampai 2018). Skripsi. Universitas Andalas.
Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015). Jurnal Akuntansi , 13 (1), 30-39.
Badan Pusat Statistik (BPS) (2020).  Kabupaten Pinrang dalam Angka 2020.

## 39 | Bina Ekonomi
Bahtiar,  A.,  Muchlis,  &  Iskandar.  (2002).  Management  Control  Systems.  Revised  Edition. Yogyakarta, Indonesia: UPP AMP YKPN.
Cahyang, E, Saleh H, Rafiuddin (2017). Analisis Penentuan Sektor Basis Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bone. Economics Bosowa , 3 (3), 103-113.
Gade, M. (1993). Government Accounting. Jakarta, Indonesia: FEUI Publishing Agency.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Hutasoit, R. K. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada Pemerintahan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat. Skripsi. Universitas  Sumatera Utara.
Jalaluddin,  2012.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Perimbangan  terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh.  Jurnal  Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Volume 1, Tahun I, No. 1.
Kustianingsih,  Nurafni,  Muslimin  Muslimin,  and  Abdul  Kahar.  (2018).  Pengaruh Pendapatan Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  Dana  Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat  Kemandirian  Daerah  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kota  Di  Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis 6(6) : 82 – 91.
Laming, R. F., Setiawan, A., & Saleh, H. (2019). The Effect of whistleblowing Hotline, Surprise audit, and the independence of Audit Committee on internal Fraud: Facts of Banking Companies in Indonesia. International Journal of Advanced Engineering Research and Science , 6 (12).
Lestari, Anita, Nasrullah Dali, and Muntu Abdullah. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan 1(2):44 – 55.
Republik   Indonesia Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Republik  Indonesia  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, Jakarta.
Saleh,  H.,  Abubakar,  H.,  &  Suriani,  S.  (2020).  Determining  Factors  Affecting  the  Interest  in Investment  in  Bulukumba  Area  of  South  Sulawesi. Journal  of  Southwest  Jiaotong University , 55 (1).
Santoso,  F.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  Likuiditas,  dan Leverage terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2015-2016 . Skripsi . Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Sudika, I. K., & Budiartha, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , Vol 21 (No 2), 1689 – 1718.
Setiawan,  A.  (2010).  “ Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Terhadap  Belanja  Daerah  (Studi  Kasus  Pada Provinsi  Jawa  Tengah” . Skripsi .  Universitas Negeri Diponegoro. Semarang.
Susbiyani, A. (2017). The Impact of The Quality of Financial Statements on Local Revenue Using Examination Opinion Results as Moderating Variable. International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486) , 6 (1), 122-133.
Tuasikal,  Askam.  (  2008).Pengaruh  DAU,  DAK,  PAD  dan  PDRB  Terhadap  Belanja  Modal Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi ,1(2), h:142-155.
Yani,  A.  (2004). Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Wangi, C. A. P. dan I. T. R. (2010). Identification of Factors Causing Late Delays in APBD (Case Study of Rejang Lebong Regency Budget Year 2008-2010). National. Symposium on Accounting XIII Purwokerto. University General Soedirman Purwokerto, Indonesia.