FOKUS EKONOMI

## Jurnal Ilmiah Ekonomi
P-ISSN: 1907-1603 E-ISSN: 2549-8991
Acredited: SK No.: 21E/KPT/2018 Website : http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe
Kebijakan dan Implementasi Strategi Anti- Fraud : Studi pada PT. Bank

## UOB Indonesia
Fransiska Tarasita Asmara  *)
Akhmad Riduwan  *) Maswar Patuh Priyadi  *)

## Abstract
Based on the many fraud cases experienced by PT Bank UOB Indonesia, the implemen- tation of the anti-fraud strategy at PT Bank UOB Indonesia refers to the implementation of policies  issued  by  PT  Bank  UOB  Indonesia  in  order  to  minimize  fraud  cases.  This  study aims to determine the policies and implementation of anti-fraud strategies at PT Bank UOB Indonesia.  The  object  of  this  research  is  the  Integrated  Fraud  Management  Division.  This research was conducted using a case study qualitative research method and using data analy- sis techniques Miles and Huberman. The data collection techniques in this study were partic- ipant observation, in-depth interviews and documentation. Selection of sources is carried out by  purposive  sampling  method,  in  which  sources  are  selected  with  specific  considerations and  goals.  The  results  show  that  the  policy  and  implementation  of  the  Anti-Fraud  strategy have been implemented in accordance with Bank Indonesia Circular No.13/28/DPNP dated 9 December  2011  concerning  the  Implementation  of  Anti-Fraud  Strategies  for  Commercial Banks, however there are still deficiencies caused by obstacles in its implementation. namely the lack of awareness of employees to report all indications of fraud, very minimal employee rotation,  frequent  information  about  surprise  audits  that  cannot  be  kept  secret,  and  the  re- cruitment  pattern  adopted  by  PT  Bank  UOB  Indonesia  does  not  include  material  on  fraud awareness.
Keywords: anti-fraud strategic implementation; Integrated fraud management.

## Pendahuluan
Pada  bulan  April  2018, Association  of  Certified  Fraud Examiners  (ACFE) organisasi terbesar anti- fraud di dunia , merilis Report to the Nations (RTTN) yang mencatat adanya *) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya, Indonesia
2.690  kasus fraud dari  125  negara  dengan median  loss USD  236,000  dan  terhitung  ada  29 kasus fraud di  Indonesia.  Melalui report tersebut  kasus fraud  asset  misapropriation paling banyak diantara corruption dan financial statement fraud yaitu 80% namun dengan nominal median loss yang paling minim yaitu $ 180,000. Organisasi yang paling banyak melakukan fraud adalah private  company dengan  perusahaan  manufaktur  pada  peringkat  pertama kemudian disusul dengan usaha perbankan (ACFE, 2018). Banyak kasus kecurangan yang terjadi  di  dunia  seperti  kasus  Enron, Health  South  Corporation, Tyco,  Worldcom, Bank  of Credit and Commerce International , telah menjadi skandal akuntansi yang berdampak besar dalam kerugian keuangan maupun reputasi perusahaan. Kecurangan dalam laporan keuangan akan  mengakibatkan  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  tidak  relevan  dan tidak  dapat  diandalkan,  padahal  informasi  tersebut  dapat  mempengaruhi  pengambilan keputusan pihak eksternal dan internal perusahaan, serta dapat berpotensi munculnya pihak yang merasa dirugikan (Annisya et al ., 2016).
Di  Indonesia  hampir  semua  lembaga  keuangan  seperti  perbankan  pernah  mengalami fraud baik  yang  dari  pihak  eksternal  maupun  dari  internal  perusahaan  itu  sendiri.  Dampak yang  harus  dihadapi  atas  tindakan fraud dimulai  dari  turunnya image sebuah  bank  yang tersebar  luas  kemudian  menyebabkan  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  atau  khususnya nasabah hingga terjadi peralihan dana nasabah tersebut ke bank lain. Selain merugikan pihak bank baik dalam hal material, resiko akan penurunan citra bank pasti terjadi pasca tindakan fraud .  Terkait  hal  yang  tidak  diinginkan  tersebut  berlangsung  dalam  sebuah  organisasi khususnya  perbankan,  maka  perlu  adanya  tata  kelola  yang  mampu  menangani  kasus fraud atau tindakan kecurangan-kecurangan lainnya (Novita, 2019). Penelitian Ciptaningsih (2012) menarik  kesimpulan  bahwa  untuk  menghindari  adanya fraud tidak  hanya  dengan mengeluarkan  aturan  tetapi  juga  dengan  adanya  pengendalian  internal  dan  eksternal  yang baik.  Selanjutnya  pada  tahun  2015,  Rihmansyah  melakukan  penelitian  dengan  hasil penemuan  bahwa  pilar-pilar  pencegahan  tindakan  kecurangan  perbankan  dimulai  dari  sisi sumber daya manusianya sebagai diri sendiri terlebih dahulu. Pada tahun 2018, Dinata et al. melakukan  penelitian  mengenai fraud pada  salah  satu  BUMN  dengan  pendekatan  budaya yang  menghasilkan  bahwa  budaya-budaya  yang  menjadi  penyebab fraud pada  awalnya terletak di komponen sumber daya manusia. Dan yang paling terbaru adalah penelitian dari Novita  tahun  2019  yang  menghasilkan  bahwa  strategi  anti- fraud yang  diterapkan  berhasil meningkatkan fraud awareness pada segenap pegawai BNI Kantor Cabang Graha Pangeran Surabaya.
Dilihat  dari  Laporan  Pelaksanaan  Tata  Kelola  Terintegrasi,  PT  Bank  UOB  Indonesia pernah mengalami kenaikan kejadian fraud pada tahun 2017 dari 3 kejadian pada tahun 2016 menjadi  10  kejadian  kemudian  menurun  pada  tahun  2018  sejumlah  8  kejadian,  PT.  Bank UOB Indonesia terus berusaha memperbaiki celah seseorang bisa bertindak fraud . Beberapa kasus fraud yang  pernah  dialami  PT  Bank  UOB  Indonesia  anatara  lain  pada  tahun  2011 seorang marketing PT  Bank  UOB  Indonesia  di  Surabaya  menggelapkan  deposito  debitur senilai  Rp  21  miliar  dengan  memalsukan  tanda  tangan  pada  slip  setoran,  penarikan,  untuk membuka rekening deposito (Rohman, 2014), lalu pada tahun 2017 tim penyidik Kepolisian Resor  Kota  Surakarta  telah  menaikkan  status  tiga  karyawan  PT  Bank  UOB  Indonesia  di Jalan  Urip  Soemoharjo,  Jebres,  Solo  dari  saksi  menjadi  tersangka  dalam  tindak  pidana khusus  dugaan  kejahatan  perbankan  dengan  kerugian  sekitar  Rp  21,6  miliar  yaitu meloloskan  pencairan  uang  tabungan  milik  nasabah  (Suryanto,  2017).  Dengan  berbagai kasus fraud yang  dialami  PT  Bank  UOB  Indonesia,  maka  penulis  ingin  mengetahui  sejauh mana penerapan strategi anti- fraud khususnya pada PT Bank UOB Indonesia sesuai dengan Surat  Edaran  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia  No.13/28/DPNP  tanggal  9  Desember 2011 mengenai Penerapan Strategi Anti- Fraud bagi Bank Umum serta kebijakan-kebijakan apa  yang  dikeluarkan  oleh  PT  Bank  UOB  Indonesia  dalam  rangka  meminimalkan  kasus fraud.
Penelitian ini akan fokus pada efektifitas penerapan strategi kasus fraud yang dialami oleh PT Bank UOB  Indonesia sesuai dengan Surat Edaran  yang dikeluarkan oleh Bank  In- donesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 mengenai Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum serta kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan oleh PT Bank UOB Indo- nesia dalam rangka meminimalkan kasus fraud.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif sering  disebut  metode  penelitian  naturalistik  karena  penelitiannya  dilakukan  pada  kondisi yang  alamiah  (natural  setting).  Penelitian  dilakukan  pada  objek  yang  alamiah,  penelitian diarahkan  untuk  memahami  makna,  menemukan  hipotesis,  dan  mengkonstruksi  fenomena. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  masalah,  untuk  memastikan  kebenaran  data, memahami  makna  di  balik  data  yang  tampak,  memahami  perasaan  orang,  mengkonstruksi fenomena, untuk mengembangkan teori, serta untuk memahami proses kegiatan dan interaksi sosial.  Penelitian  kualitatif  merupakan  payung  dari  semua  jenis  metode  pendekatan
penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural/alamiah (Sugiyono, 2018).
Situs peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Bank UOB Indonesia. Sedangkan informan dalam peneltian ini adalah manajer divisi integrated fraud management dan divisi operational risk management .Teknik pengumpulan data melalui observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. Kriteria  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  yang  telah  bekerja  minimal  5  (lima)  tahun, menjabat sebagai manajer, bekerja di Divisi Integrated Fraud Management dan Divisi Opera- tional  Risk  management.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  fokus  pada data  reduc- tion , data display , dan conclusion drawing/verification.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  rangka  untuk  memperkuat  sistem  pengendalian  intern,  khususnya  untuk meminimalisir  kasus fraud, serta  merujuk  pada  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No 13/28/DPNP  tanggal  9  Desember  2011  perihal  Penerapan  Strategi  Anti- Fraud pada  Bank Umum  dan  POJK  No  18/POJK.03/2016  tanggal  16  Maret  2016  serta  SEOJK  No 34/SEOJK.03/2016  terkait  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum,  maka  Bank UOB  Indonesia  menetapkan  Surat  Keputusan  Direksi  PT  Bank  UOB  Indonesia  No. 19/SKDIR/0028  tentang  Kebijakan  Anti- Fraud PT  Bank  UOB  Indonesia  yang  telah diperbarui  dengan  versi  3.0  seperti  yang  dijelaskan  oleh Integrated  Fraud  Management manager sebagai berikut :
“Bank  UOB  punya  kebijakan  yang  mengatur  tentang fraud yang  tercantum  di SKDIR  No.  19/SKDIR/028,  sesuai  dengan  arahan  Bank  Indonesia  juga kalo semua  bank  wajib  punya  kebijakan  yang  khusus  mengatur  hal  tersebut,  karena kami kan harus punya pedoman juga terutama dalam hal pengendalian risiko”
Dengan  adanya  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No  13/28/DPNP  tanggal  9  Desember 2011  Bank  UOB  telah  mengeluarkan  Kebijakan  Anti- Fraud versi  1  sampai  dengan  yang terbaru  yang  berlaku  saat  ini  yaitu  versi  3.0  yang  ditetapkan  tanggal  9  April  2019. Keterangan IFM manager sebagai berikut :
“Jadi  mbak,  setelah  BI  mengeluarkan  surat  edaran  tentang  kebijakan  anti- fraud itu, kami yang pada saat itu masih dibawah Divisi Manajemen Risiko menyusun Kebijakan  Anti- Fraud versi  1  bulan  Mei  2012,  kemudian  Maret  2017 diperbaharui  dengan  versi  2.0  kemudian  yang  terbaru  3.0  yang  berlaku  sampai sekarang”
Kebijakan  ini  diperuntukkan  apabila  terdapat  penyimpangan  atau  dugaan
penyimpangan  yang  memiliki  indikasi fraud yang  melibatkan  semua  karyawan  serta konsultan, nasabah, vendor, kontraktor, agen luar  yang melakukan bisnis dengan karyawan lembaga  tersebut  dan/atau  pihak  lain  yang  memiliki  hubungan  bisnis  dengan  bank.  Sesuai dengan penjelasan IFM manager sebagai berikut:
“Kebijakan  anti- fraud ini  dibuat  agar  kami  punya  pedoman  dan  regulasi  yang mengatur kalo ada  penyimpangan-penyimpangan  yang  melibatkan  seluruh elemen  menyangkut  kegiatan  bisnis  dengan  Bank  UOB,  jadi  kalo  ada  regulasi yang tepat kan kami lancar juga prosesnya”
Ruang  lingkup  dari  kebijakan  ini  meliputi  semua  kejadian fraud yang  dilakukan, dicoba,  atau  diduga  dilakukan  oleh  karyawan  UOB  ( fraud  internal )  atau  bukan  oleh karyawan  UOB  ( fraud  eksternal )  terhadap  Bank  UOB.  Keterangan  IFM  manager  sebagai berikut :
“Kebijakan  ini  ruang  lingkupnya fraud  internal dan eksternal, jadi  semua tindakan  penyimpangan  yang  dilakukan  baik  orang  dalam  maupun  vendor, konsultan dan lain sebagainya yang menyangkut kegiatan bisnis UOB temasuk di dalamnya”
Dari adanya kasus fraud internal yang terjadi di PT Bank UOB  Indonesia mengalami penurunan  untuk  kasus  yang  dilakukan  oleh  pegawai  tetap,  sedangkan  yang  dilakukan pegawai tidak  tetap  dan tenaga kerja alih  daya mengalami kenaikan.  Kurangnya  kesadaran (fraud  awareness) yang  dimiliki  oleh  pegawai  tidak  tetap  dapat  terjadi  dikarenakan kurangnya  rasa  tanggung  jawab  untuk  turut  serta  memiliki  komitmen  dan  secara berkesinambungan menjaga tingkat integritas yang tinggi. Pelatihan tentang fraud awareness dan cuti block leave (minimal 5 hari) hanya berlaku untuk pegawai tetap sehingga kesadaran akan bahaya kerugian fraud belum sepenuhnya dipraktekkan. Seperti yang diungkapkan oleh manager divisi Integrated Fraud Management :
“Pelatihan e-learning seperti fraud awareness, operational risk management, an- ti-money laundry, sementara ini hanya untuk pegawai tetap, karena kan kalau in- put  user  pakai  NIK  (nomor  induk  karyawan),  untuk  pegawai  tidak  tetap kan belum punya . Lalu untuk block leave juga masih pegawai tetap aja yang wajib.”
Sedangkan untuk pegawai tetap masih terjadi kasus fraud tetapi mengalami penurunan. Dalam  melakukan  perjalanan  dinas  atau  pelatihan  ke  luar  kota,  semua  proses  mulai  dari menghubungi  pihak  ketiga,  pembelian  tiket  pesawat,  hingga booking hotel  dilakukan  oleh pihak Human Resources . Keterangan dari IFM manager sebagai berikut :
“Semua  pengadaan  inventaris  kantor  baik  itu  komputer,  kursi,  lemari  dll dilakukan terpusat mbak, dari Support System pusat yang melakukan pengiriman barang  dari  supplier.  Ya  itu  juga  salah  satu  cara  untuk  mencegah  adanya
kesempatan fraud sih ”.
PT Bank UOB Indonesia pernah mengalami salah satu tindakan merugikan bank yang mengindikasi fraud  eksternal yaitu  adanya  pemberian  data  palsu  yang  diberikan  oleh nasabah  dalam  salah  satu  transaksi  kredit,  setelah  beberapa  bulan  kredit  tersebut  berjalan, fasilitas  kredit  tersebut  mengalami non  perfoming  loan. Menurut  keterangan  IFM  manager sebagai berikut :
“Ada itu pernah kami kejadian, ngajuin kredit KTP palsu yang dikasih, habis gitu baru angsuran kedua udah macet, makanya sekarang kita pake cek data Dukcapil, buat kesesuaian KTP  yang dikasih ke kami. Kalo  yang skimming sih ada tapi di ATM bersama, kami gak bisa kontrol kan kalo ATM bersama gitu ”
Dalam  kasus skimming yang  dihadapi  oleh  beberapa  bank,  PT  Bank  UOB  Indonesia juga menjadi korban, skimming ini dipasang bukan di ATM PT Bank UOB Indonesia namun ketika nasabah PT Bank UOB Indonesia melakukan transaksi menggunakan ATM Bersama pada ATM Bank lain.
Dalam kebijakan tersebut, istilah fraud mengacu kepada suatu tindakan yang memiliki unsur  untuk  menipu  atau  menyembunyikan  fakta, fraud tidak  terbatas  pada  keuntungan moneter atau material. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti- Fraud pada Bank Umum disebutkan bahwa yang  dimaksud  dengan Fraud adalah:  "Tindakan  penyimpangan  atau  pembiaran  yang sengaja  dilakukan  untuk  mengelabui, menipu atau memanipulasi Bank, nasabah atau pihak lain,  yang  terjadi  di  lingkungan  Bank  dan/atau  menggunakan  sarana  Bank  sehingga mengakibatkan  Bank,  nasabah,  atau  pihak  lain  menderita  kerugian  dan/atau  pelaku Fraud memperoleh  keuntungan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung"  Sesuai  dengan keterangan IFM manager sebagai berikut :
“Isi  dari  kebijakan  ini  yang  pertama  mengenai  batasan  definisi fraud ,  kami merujuk  langsung  dari  SE  BI  yang  mendefinisikan fraud sebagai  tindakan penyimpangan  atau  pembiaran  yang  sengaja  dilakukan  untuk  mengelabui, menipu  atau  memanipulasi  Bank  dan  selanjutnya  seperti  yang  tertulis  d  SE tersebut, kami kutip langsung pada kebijakan ini agar sesuai”
Definisi fraud yang  disampaikan  di  kebijakan  ini  akan  tetap  berlaku  dan  saling melengkapi,  termasuk  apabila  ada  definisi fraud yang  berasal  dari  sumber  lain,  dapat diberlakukan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  definisi  yang  tertera  di  kebijakan  ini. Beliau menambahkan :
“Arti fraud itu  kan  luas  banget  yah,  jadi  kebijakan  ini  tetap  berlaku  dan  saling melengkapi seandainya ada arti lain dari fraud sepanjang gak bertentangan sama
Akhmad Riduwan
Maswar Patuh Priyadi

## kebijakan yang uda ditetapkan ini”
Program-program  IFM  didesain  untuk  mengidentifikasi  dan  mengelola  risiko-  risiko fraud yang sejalan dengan 5 pilar Kerangka Kerja Manajemen Risiko Fraud (FRM Frame- work) yaitu  Pencegahan,  Deteksi,  Respon,  Tindaklanjut,  dan  Pelaporan.  Sesuai  dengan keterangan IFM manager sebagai berikut :
“Kerangka kerja kami ini merujuk pada tiga hal penyebab fraud, mungkin sesuai sama teori di perkuliahan ya , yaitu kesempatan, tekanan dan rasionalisasi. Ada ga kesempatan  di  perusahaan  ini  sebagai  celah  untuk  berbuat fraud ,  juga  tekanan dari  dalam  maupun  luar  individu  yang lakuin  fraud ,  juga  pembenaran, kadang kan kalo kita gatau batasannya, pasti bilang oh kalo gini ga papa kok kalo gitu masih oke, nah itu kami tulis contoh-contohnya fraud nya di kebijakan ini”
Dari  waktu  ke  waktu,  IFM  akan  menjalankan  inisiatif-inisiatif  untuk  mendukung BU/SU dalam membuat inisiatif anti- fraud mereka sendiri atau dalam menerapkan program- program  IFM.  Sesuai  dengan  keterangan  IFM  manager,  hal  ini  termasuk  merancang  dan menerapkan semua pilar yang ada dalam Kerangka Kerja Manajemen Risiko Fraud.
Manajemen Risiko juga menjadi tanggung jawab setiap karyawan di lingkungan bank. Kesadaran dan akuntabilitas atas risiko tertanam dalam budaya kita melalui kerangka kerja yang kuat yang menjamin pengawasan dan akuntabilitas yang tepat dalam pengelolaan risiko yang efektif di seluruh tingkat di dalam bank dan untuk seluruh jenis risiko. Sesuai dengan keterangan Risk Operational Manager , struktur kontrol organisasi PT Bank UOB Indonesia berdasarkan “Tiga Lini Pertahanan” sebagai berikut :
1. Lini Pertahanan Pertama (First Line of Defence) - Pemilik Risiko
Fungsi bisnis dan pendukung memiliki tanggung jawab utama untuk menerapkan dan melaksanakan  pengendalian  yang  efektif  atas  pengelolaan  risiko  yang  timbul  dari aktivitas  bisnis  mereka.  Hal  tersebut  termasuk  membangun  sistem  kontrol  dan pengawasan  yang  memadai  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  kebijakan  yang disetujui  dan  kontrol  untuk  dapat  menangani  gangguan,  ketidakcukupan  proses  dan kejadian  risiko  yang  tak  terduga.  Penjelasan  Risk  Operational  Manager  sebagai berikut:
“Fungsi  bisnis  dan  support  unit  itu  adalah  garda  terdepan  yang  menjalankan transaksi Business  as  Usual artinya  rutinitas  inilah yang paling dekat  dengan kejadian fraud , fungsi BU/SU kan yang beraktivitas ya mbak , terjun langsung ke dalam aktivitas bisnis Bank, nah inilah  yang menyebabkan mereka rentan terhadap praktik-praktik fraud ”
2. Lini Pertahanan Kedua (Second Line of Defence) - Pengawas Risiko
Fungsi  pengawasan  dan  pengendalian  risiko  (seperti Risk  Management,  Compliance, dan Integrated  Fraud  Management ),  dan Risk  Management  Director menjalankan fungsi  Lini  Pertahanan  Kedua.  Fungsi  pengawasan  dan  pengendalian  risiko mendukung  strategi  bank  untuk  menyeimbangkan  pertumbuhan  bisnis  dengan stabilitas  melalui  kerangka  kerja,  kebijakan  dan  mitigasi  risiko  dimana  fungsi  bisnis harus beroperasi. Seperti yang diungkapkan Risk Operational Manager di bawah ini:
“ Nah untuk  lini  pertahanan  kedua  ini  tim  kami  Risk  Operational  dan  IFM, tugas  kami  melakukan  pengawasan  dan pengendalian  risiko,  juga  melakukan pencegahan/mitigasi  terhadap fungsi bisnis  secara  independen  agar  proses bisnis dapat berjalan sesuai koridor”
Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko juga bertanggung jawab untuk memantau dan meninjau secara independen profil risiko bank serta melaporkan kerentanan dan masalah  risiko  yang  signifikan  ke  komite-komite  manajemen  yang  relevan. Independensi  fungsi  pengawasan  dan  kontrol  risiko  dari  fungsi  bisnis  memastikan adanya checks and balances yang diperlukan.
3. Lini Pertahanan Ketiga (Third Line of Defence) – Audit yang independen
Auditor  internal  bank  melakukan  audit  berbasis  risiko  yang  mencakup  semua  aspek lini  pertahanan  pertama  dan  kedua  untuk  memberikan  jaminan  independensi  kepada Direksi  dan  Dewan  Komisaris  melalui  Komite  Audit  mengenai  efektivitas  penerapan Manajemen  Risiko,  kebijakan,  kerangka  kerja,  sistem  dan  proses.  Keterangan  Risk Operational Manager berikut ini:
“Lini pertahanan yang ketiga yaitu tim audit internal yang bertugas melakukan audit  mencakup  semua  aspek lini baik  pertahanan  pertama  maupun  kedua untuk  secara  langsung  melakukan  pelaporan  kepada  Direksi  dan  Dewan Komisaris melalui Komite Audit”
Manajemen Risiko berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Bank UOB In- donesia  melalui  dua  aspek,  yaitu  mempertahankan  tingkat  permodalan  dan mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan batasan risiko yang akan diambil . Dengan skala  operasi  yang  luas  dan  volume  usaha  yang  terus  meningkat,  maka  bank  secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pengelolaan risiko secara terpadu dan terintegrasi melalui  langkah  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan  dan  pengendalian  risiko  di seluruh lini organisasi dengan tepat waktu dan akurat.
4. Pilar Pencegahan Strategi Anti- Fraud PT Bank UOB Indonesia
Pencegahan  dengan  membangun  sistem  pengendalian  dan  prosedur  yang  memastikan
bahwa sistem yang baru dan telah ada, serta inisiatif kebijakan telah memiliki proteksi yang  memadai  atas  risiko fraud .  Divisi Integrated  Fraud  Management akan memastikan  bahwa  tindakan  pencegahan  telah  diterapkan  untuk  mengurangi  risiko fraud.

## 1. Anti Fraud Awareness
Anti- Fraud  Awareness bertujuan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  mengenai pentingnya pencegahan Fraud , cakupannya meliputi :
a. Employee awareness
Peran semua karyawan dalam meminimalkan potensi fraud adalah penting. Em- ployee  awareness termasuk  pedoman  perilaku  dan/atau  kode  etik  karyawan, pelatihan  karyawan  dan e-learning mengenai  manajemen  risiko fraud ,  forum diskusi  yang  membahas  mengenai  pembelajaran  dari  kasus-kasus fraud yang terjadi di internal maupun eksternal Bank. Sesuai dengan keterangan IFM manag- er sebagai berikut :
“Untuk e-learning itu  setiap  tahun  diadakan,  jadi  program  pelatihan lewat  aplikasi  serta  ada  sertifikatnya,  seluruh  karyawan  tetap diwajibkan  mengikuti.  Mulai  dari  topik fraud  awareness , anti-money laundry ,  manajemen  risiko  operasional  dan  sebagainya,  contoh sertifikat fraud awareness nya seperti ini (sambil menunjukkan contoh sertifikat)”
b. Customer awareness
Nasabah  dapat  membantu  mengidentifikasi  dan  meminimalkan  potensi fraud . Customer  awareness dapat  dilakukan  melalui  informasi  mengenai  ketentuan produk dan praktik transaksi yang aman yang terdapat di website Bank, brosur, dan/atau  dalam Term  and  Condition pada  formulir  aplikasi  produk  yang ditawarkan ke nasabah. IFM manager menambahkan :
“Akhir-akhir  ini  ada  kejadian  skimming  ATM tuh ,  maka  kami sosialisasikan  ke  nasabah  (oleh customer  service/teller )  mengenai  hal ini.  Seperti  saat  akan  menggunakan  ATM  nasabah  memeriksa  mulut ATM terlebih dahulu, disarankan tidak menggunakan  ATM di tempat yang  jauh  dari  keramaian  dan  pin  ATM  jangan  diberitahukan  kepada orang  lain.  Juga  untuk  PIB (Personal  Internet  Banking) untuk  tidak memberikan password PIB dan kode OTP kepada orang lain”
Customer  juga  harus  waspada  mengenai  program-program  undian  berhadiah yang  mengatasnamakan  bank  UOB.  Manajemen  UOBI  dan  semua  karyawan diharapkan  untuk  mendukung counter-fraud  culture  of  zero-tolerance,
menerapkan  kebijakan  dan/atau  sanksi  disiplin  yang  tegas  pada  setiap  insiden fraud, memastikan  bahwa  semua  karyawan,  mitra  dan  pihak  ketiga  lainnya mengetahui  dan  mematuhi  kebijakan  dan  prosedur  yang  terkait.  Tindakan  yang dilakukan  terhadap  pelaku fraud yang  terbukti,  akan  dipublikasikan  apabila memungkinkan,  sebagai  bukti  keseriusan  UOBI  dalam  mengambil  tindakan tegas,  mendapatkan  pengembalian  penuh  atas  kerugian  dan  berfungsi  sebagai efek jera bagi karyawan lainnya.
2. Identifikasi Potensi Risiko Fraud
Business Unit/Support Unit harus melakukan proses manajemen risiko yang terdiri dari  identifikasi,  analisa,  dan  penilaian  atas  area-area  di  dalam  proses  bisnis  bank yang memiliki potensi risiko fraud yang  tinggi.  Alat dan prosedur yang digunakan termasuk review produk/ aktivitas baru oleh unit-unit terkait sebelum diluncurkan, 6 bulan  setelah  diluncurkan,  dan  secara  periodik,  program  manajemen  risiko operasional,  review  berkala  dari  semua  kebijakan  dan  prosedur  yang  berkaitan dengan  keamanan  data,  keamanan  fisik,  hubungan  dengan  nasabah  dan  vendor. Sesuai dengan pernyataan IFM manager sebagai berikut :
“Bisnis  unit  dan  supportnya  sebagai  lini  pertahanan  pertama  harus melakukan  proses  manajemen  risiko  seperti  identifikasi,  analisa,  re- view  produk-produk  secara  periodik,  juga  melakukan  penilaian- penilaian secara berkala dari semua kebijakan dan prosedur”
3. Know Your Employee
Know  Your  Employee merupakan  kontrol  pencegahan  yang  berkaitan  dengan sumber  daya  manusia.  Kebijakan  tersebut  mencakup  pengenalan  dan  pemantauan karakter,  perilaku,  dan  gaya  hidup  karyawan  untuk  mencegah  kemungkinan terjadinya fraud. IFM manager menjabarkannya sebagai berikut :
“KYE  itu ya termasuk  melakukan  pemantauan  rekening  karyawan, makanya karyawan kalo ada penghasilan selain dari Bank UOB wajib melakukan deklarasi ke HR biar ga dicurigai fraud ”
Selain itu proses seleksi dalam rekruitmen karyawan harus obyektif dan transparan termasuk persyaratan kualifikasi dan pertimbangan risiko. Untuk training karyawan baru  belum  menyertakan  materi  tentang  kesadaran fraud ,  sejauh  ini  training karyawan baru hanya secara umum seperti orientasi, soft skill, motivasi kerja, char- acter  building,  dsb.  Hal  ini  sesuai  jawaban  IFM  manager  ketika  penulis menanyakan hal itu :
“Belum sih , sejauh ini belum ada mbak , training karyawan baru hanya secara  umum  seperti  orientasi, soft  skill ,  motivasi  kerja, character building ,  dsb.  Untuk  rekruitmen  pegawai  divisi  IFM  juga  tidak  ada persyaratan  khusus  harus  mempunyai  sertifikat fraud /  audit  forensik, tapi  lebih  kepada  pengalaman  berkarier  di  dunia fraud perbankan, tetapi apabila ada itu (sertifikat) akan lebih diminati”
Selain  itu  proses  KYE  juga  mencakup  pelaksanaan  promosi,  rotasi  dan  cuti pegawai. Setiap pegawai tetap diwajibkan untuk melaksanakan cuti minimal 5 hari kerja yang disebut block leave .
Menurut  keterangan  IFM  manager  pelaksanaan block  leave merupakan  salah  satu cara  untuk  menghindari  seseorang  berbuat fraud karena  dengan  meninggalkan pekerjaan  selama  5  hari  kemungkinan  kecil  seorang  pegawai  dapat menyembunyikan  sesuatu  yang  mengarah  pada  tindakan fraud .  Untuk  kebijakan rotasi pegawai menurut IFM manager juga masih minim, dikarenakan ada pegawai yang sudah bertahun-tahun berada pada divisi yang sama.
Pilar Deteksi Strategi Anti- Fraud PT Bank UOB Indonesia:

## 1. Pelaporan Fraud
Setiap karyawan  yang mencurigai adanya kecurangan  atau  aktivitas fraud harus melaporkan   kepada   atasannya   dan/atau   ke   Divisi Integrated   Fraud Man- agement/ lnternal Audit secepatnya dan tidak secara personal mencoba melakukan investigasi atau interview/interogasi terkait dengan segala dugaan tindakan fraud .
Sesuai pernyataan IFM manager sebagai berikut :
“Jadi karyawan yang mencurigai adanya penyimpangan/ fraud diharuskan untuk  melapor  ke  atasan  mereka/  langsung  ke  tim  kami  melalui email/ hotline . Jangan sampe diinvestigasi sendiri, jadi harus eskalasi lah, kami pasti respon kok ”
Setiap  karyawan  juga  mematuhi  pelaporan  kejadian  risiko  operasional  dan ketentuan eskalasi sesuai Kebijakan Manajemen Risiko Operasional. Semua laporan whistleblowing harus dilakukan dengan itikad baik. Karyawan akan dilindungi dari tindakan  pembalasan  asalkan  laporan  dibuat  dengan  itikad  baik.  Tindakan kedisiplinan  akan  dilakukan  terhadap  karyawan  yang  membuat  laporan  dengan sembarangan,  jahat,  atau  untuk  keuntungan  pribadi.  IFM  manager  memberikan penjelasan sebagai berikut:
“Setiap karyawan yang melapor kita lindungi dan kita jamin kerahasiaan identitasnya, karena juga hasil investigasi kan tidak diungkap selain dari mereka  yang  berkepentingan.  Laporan  yang  masuk  ke  kami  pun  harus
jelas bukti dan faktanya untuk menghindari adanya tendensi untuk saling menjatuhkan.  Selain  itu  karyawan  yang  dicurigai  tetapi  tidak  terbukti bersalah akan selalu kami jaga reputasinya”
Hasil investigasi tidak akan diungkapkan atau didiskusikan dengan siapapun selain mereka yang secara sah memiliki kepentingan untuk mengetahuinya. Hal ini penting untuk menghindari kerusakan reputasi orang-orang yang dicurigai namun kemudian terbukti  tidak  bersalah  melakukan  kesalahan/tindakan  kecurangan,  dan  untuk melindungi perusahaan dari kemungkinan pertanggungjawaban perdata.
Dalam pilar deteksi ini, dalam rangka sosialisasi dan untuk menarik minat karyawan dalam  memerangi  kejadian fraud ,  divisi  IFM  juga  sedang  mengadakan  kampanye anti- fraud berjudul Anti-Fraud  Competition .  AFC  ini  adalah  kompetisi  untuk menggagalkan percobaan fraud.
Berikut ini penjelasan dari IFM manager: “Iya nih ,  bulan  April-Oktober  2019  ini  kami  adakan  kembali  kompetisi anti- fraud , harapannya sih karyawan banyak yang antusias ya, karena ini kan juga untuk kebaikan kita bersama juga demi UOB yang bersih dari tindakan fraud ”
Namun  sampai  proses  wawancara  ini,  hanya  sedikit  karyawan  yang  berpartisipasi, hal ini diungkapkan oleh IFM manager sebagai berikut :
“Oktober  ini  bulan  terakhir sih ,  baru  sedikit  yang ikutan ,  program  ini kan  kami  adakan  untuk  membuat  karyawan  lebih aware juga,  karena kesadaran fraud memang  masih  kurang, ya kita  evaluasi  lagi,  atau mungkin  karena  karyawan  belum  ada  keberanian  untuk  melakukan pelaporan,  atau prosedur  kami  yang  masih  kurang  dapat  dimengerti,  itu akan selalu kami evaluasi terus”
2. Surprise Audit
Surprise  audit adalah  dimana  pihak  independen  melakukan  pemeriksaan  tanpa menginformasikan  terlebih  dahulu  kepada  unit  yang  akan  diperiksa.  Umumnya, surprise  audit dilakukan  pada  unit-unit  yang  berisiko  tinggi  atau  rawan  terhadap terjadinya fraud, dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  karyawan  dalam melakukan  aktivitas  sehari-hari.  Akan  tetapi  pada  implementasinya  IFM  manager mengungkapkan ada kendala sebagai berikut :
“Tapi nih  mbak ,  seringnya  informasi surprise  audit ini udah  gak  bisa dirahasiain , habisnya informasi yang beredar cepet banget kesebar dari satu kantor cabang ke kantor cabang lain (saling mengenal), jadi mereka udah siap-siapin  gitu,  ya susah  juga sih soalnya  kami kalo ke  cabang gitu akomodasi dari cabang gimana, apalagi luar kota”
Komponen lainnya yaitu sistem akuntansi yang baik termasuk prosedur rekonsiliasi untuk  memastikan  penggunaan  data  yang  akurat  dan  konsisten  dalam  pencatatan dan pelaporan posisi keuangan Bank, pedoman mengenai kontrol terhadap jaminan dan dokumen kredit.
Pilar Respon (Investigasi) Strategi Anti- Fraud PT Bank UOB Indonesia
Integrated  Fraud  Management  (IFM) memiliki  mandat  untuk  melakukan investigasi fraud seperti tercantum dalam Kerangka Kerja Manajemen Risiko Fraud . In- tegrated  Fraud  Management memiliki  kewenangan  untuk  mereview  laporan  hasil investigasi  lini  pertahanan  pertama  dari  sudut  pandang  lini  pertahanan  kedua.  Jika dibutuhkan,  Komite  Audit/CEO  dapat  meminta Integrated  Fraud  Management melakukan  investigasi  secara  independen  untuk  melengkapi  temuan  dari  investigasi  lini pertahanan pertama.
Keterangan IFM manager sebagai berikut :
“Jadi tugas IFM itu dalam hal ini melakukan investigasi lalu mereview laporan  dari  Bussiness Unit/Support  Unit sebagai  lini  pertahanan pertama,  kami  review  dari  sudut  lini  pertahanan  kedua,  tidak  menutup kemungkinan  untuk  kami  apabila  diminta  oleh  Komite  Audit/  Direksi melakukan investigasi secara independen”
Mandat yang dimiliki oleh unit lain (BU/SU sebagai lini pertahanan pertama) untuk melakukan  investigasi  terkait fraud tidak  berubah.  Mereka  akan  melibatkan Integrated Fraud Management dalam melakukan investigasi.  Bilamana diperlukan,  investigasi  juga dapat  dilakukan  oleh  pihak  eksternal  yang  ditunjuk  oleh  Manajemen.  Pernyataan  IFM manager sebagai berikut:
“BU/SU  bersama  divisi  IFM  akan  melakukan  investigasi,  apabila diperlukan  maka  investigasi  bisa  dilakukan  pihak  luar  yang  ditunjuk manajemen, yaitu pihak yang berwajib”
Authorization  &  Fraud  Management  PFS  Cards  Products  &  Payment berwenang melakukan  investigasi  atas fraud aplikasi/transaksi  terkait  kartu  kredit  dan  deteksi  dini fraud untuk unit  Card  &  Payment ,  MSL,  dan Business  Banking (BB).  Mereka  wajib menyampaikan  laporan  bulanan  kepada Integrated  Fraud  Management semua  kasus fraud yang  telah  diinvestigasi. Integrated  Fraud  Management selanjutnya  akan menyerahkan  ringkasan  kasus-kasus fraud tersebut  kepada  Senior  Manajemen  jika diperlukan. Sesuai dengan pernyataan IFM manager:
“Nah kalo untuk kartu kredit ada divisi khusus fraud namanya Authoriza- tion  &  Fraud  Management  PFS  Cards  Products  &  Payment, mereka juga lakukan  deteksi  dini,  investigasi  dan  tiap  bulan  wajib  melaporkan ke  kami  untuk  ringkasan  kasus-kasus fraud yang  udah  diinvestigasi kemudian kami laporkan ke Senior Manajemen kalo dirasa perlu”
Pedoman  investigasi  antara  lain  berdasarkan  sumber  informasi  yang  diterima , Fraud  Hotline atau  keluhan  nasabah, Integrated  Fraud  Management akan  melakukan pengkajian awal. Jika pengkajian awal menyimpulkan bahwa kegiatan fraud telah terjadi, Integrated  Fraud  Management harus  memberi  tahu  Direktur  terkait  dan/atau  Kepala Fungsi  yang  bertanggung  jawab  atas  jenis  dan  pelaksanaan  investigasi  yang  akan dilakukan.  Investigasi  akan  dilakukan  tanpa  mempertimbangkan  masa  kerja, posisi/jabatan,  atau  hubungan  terduga fraud dengan  UOBI.  Penjelasan  IFM  manager seperti berikut :
“Jadi prosedurnya, kami dapat fraud hotline /keluhan nasabah, lalu kami lakukan pengkajian awal, apabila terbukti kegiatan fraud uda terjadi, tim kami harus memberi tahu kepala fungsi kerja terkait untuk kami lakukan investigasi.  Investigasi  ini  dilakukan  secara  obyektif,  jadi  tidak  melihat sudah  berapa  tahun  bekerja,  posisi/jabatannya  apa,  dan  hubungan dengan  Bank  UOB  itu  sebagai  apa,  yang  kami  lakukan  fokus  untuk mengungkap kejadian fraud”
Integrated  Fraud  Management dapat  meminta  bantuan  dari Business  Unit/Support Unit lain  seperti Human  Resources,  Legal,  IT  Security untuk membantu investigasi. Untuk kasus yang melibatkan reputasi dan/atau  litigasi, Legal dan Strategic Communication harus dilibatkan  dalam  investigasi. Integrated  Fraud  Management harus  berkonsultasi  kepada Presiden  Direktur  dan Head  of  Legal untuk  keputusan  merujuk  suatu  kasus  ke  pihak eksternal  yang  berwenang. Head  of  Human  Resources harus  diinformasikan  sebelum membuat  laporan  ke polisi atas kasus yang melibatkan karyawan. Keterangan IFM manager seperti ini:
“Apabila  diperlukan,  maka  tim  kami  dalam  melakukan  investigasi  dapat meminta  bantuan  ke  BU/SU  lain  seperti  HR,  Legal  dan  IT,  untuk  yang menyangkut reputasi kami  libatkan tim Legal  and  Strategic
Communication.  Untuk  yang  terkait  pihak  eksternal  tim  kami  wajib berkonsultasi  dengan  Presdir  dan  Head  of  Legal,  lalu  apabila  kasus fraud melibatkan karyawan, maka tim HR juga harus diberi tahu”
Tujuan investigasi adalah mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan kejadian fraud, memahami  bagaimana fraud dapat  terjadi,  kelemahan  sistem  atau  proses,  cakupan fraud , pelaku  dan  pihak  yang  terlibat  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dan  tindakan perbaikan  yang  harus  dilakukan.  Oleh  karena  itu  investigasi  harus  dilakukan  secara
profesional, adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap investigasi harus dilakukan sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  untuk  memastikan  bahwa  bukti  yang  diperoleh  dapat digunakan  di  pengadilan  (jika  diperlukan).  Catatan  tentang  kegiatan  investigasi  dan  bukti- bukti harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Informasi dari IFM manager sebagai berikut:
“Jadi  investigasi  itu  tujuannya  mengumpulkan  bukti,  memahami  bagaimana kejadian  itu  bisa  terjadi,  kelemahan  sistem  atau  proses  apa  yang  menyebabkan hal itu bisa terjadi, lalu perbaikan-perbaikan apa yang diperlukan ke depan. Kami lakukan  investigasi  harus  profesional,  adil  dan  sesuai  peraturan.  Dari  hasil investigasi itu kami dapat bukti-bukti yang digunakan di pengadilan nantinya”
Jika  terdapat  indikasi  kuat  akan  adanya  keterlibatan  karyawan, Bisnis/Support  Unit harus  bekerja  sama  dengan  unit  Hubungan  Industrial  di Human  Resources untuk  meminta hukuman terhadap karyawan yang dicurigai untuk mencegah kerugian yang lebih besar atau hilangnya  bukti.  Keputusan  penskorsan  karyawan  tersebut  harus  dibuat  oleh Human  Re- source dengan berkonsultasi dengan Integrated Fraud Management sesuai dengan unit mana yang melakukan investigasi kasus tersebut. IFM manager juga menambahkan:
“Karyawan yang diskors itu konsekuensinya  ya gak boleh masuk gedung kantor tanpa izin dari unit Hubungan Industrial. Kalo diijinin , tetap wajib diawasin dan dipantau  yang  ketat.  Karyawan  yang  diskors cuma boleh ngambil barang pribadinya,  artinya gak  dapet akses  ke  data/properti  perusahaan.  Selama  masa skors wajib nyerahin kunci, kartu akses, name tag, dll.”
Kerahasiaan  investigasi  termasuk  informasi  dan  dokumentasi  harus  selalu  dijaga  dan tidak  diperbolehkan  untuk  diungkapkan  atau  didiskusikan  dengan  orang/pihak  yang  tidak berkepentingan.  Untuk  menghindari  tuntutan  hukum  terhadap  bank,  adalah  penting  untuk menjaga  reputasi  seseorang  yang  dicurigai  namun  belum  terbukti  melakukan fraud. Dokumen  yang  berkaitan  dengan  proses  investigasi  tergolong  sebagai "Restricted' . Deklasifikasi  dokumen  harus  sesuai  dengan Clean  Desk  Policy .  Proses  investigasi  harus mempertahankan  asas praduga  tak  bersalah  dan  objektivitas.  Hasil  investigasi  harus  dalam bentuk laporan investigasi yang didukung dengan bukti baik fisik maupun non fisik. Sesuai keterangan IFM manager berikut :
“Jadi informasi dan dokumentasi baik fisik maupun non fisik itu sifatnya rahasia “restricted”, hanya pihak yang berkepentingan saja yang mengetahui hal itu. Kami juga harus jaga reputasi seseorang yang sedang dicurigai melakukan fraud , hal ini untuk menghindari tuntutan balik ke bank apabila seseorang itu merasa dirugikan karena  ternyata  hasil  dari  investigasi  itu  tidak  terbukti  bersalah,  kami  selalu gunakan asas praduga tak bersalah dan obyektifitas”
Jika hasil investigasi menunjukkan bahwa tidak terbukti adanya kasus fraud , Integrat- ed  Fraud  Management akan  menyerahkan  kasus  itu  kembali  ke  Pimpinan  Unit  terkait  dan Human Resources untuk ditindaklanjuti. Unit dimana fraud terjadi akan menanggung semua biaya  yang  timbul  berkaitan  dengan  kasus fraud seperti  kerugian fraud ,  biaya  investigasi dan/atau  biaya  litigasi  dan/atau  biaya kompensasi lainnya.  Penjelasan  IFM  manager  berikut ini:
“ Kalo hasilnya  (investigasi)  nihil nih ,  artinya  tidak  terbukti  bersalah,  maka  tim kami  menyerahkan  kasus  itu  kembali  ke  kepala  fungsi  terkait  dan  HR  untuk ditindaklanjuti,  soal  biaya-biaya  yang  timbul  itu  ditanggung  oleh  unit  yang bersangkutan,  diambilin  dari  cost  center  tim  mereka.  Tim  kami  memiliki  hak untuk mewawancarai semua karyawan dan pihak ketiga, jadi semua harus bekerja sama untuk keperluan investigasi, kalo ditemukan memberi pernyataan  yang sa- lah/palsu maka Bank berhak melakukan tindakan disipliner”
Integrated  Fraud  Management ,  untuk  tujuan  investigasi,  memiliki  hak  untuk mewawancarai semua karyawan dan pihak ketiga. Karyawan diharuskan untuk bekerja sama sepenuhnya  dalam  semua  investigasi.  Membuat  pernyataan  yang  salah  atau  menyesatkan adalah  dasar  tindakan  disipliner,  termasuk  penghentian  hubungan  kerja  atau  hubungan lainnya dengan bank dengan tetap memperhatikan undang-undang, peraturan, dan kebijakan internal bank yang berlaku.
Pilar Remediation (Pemantauan,  Evaluasi,  Tindak  Lanjut,  dan  Sanksi)  Strategi  Anti- Fraud PT Bank UOB Indonesia, Integrated Fraud Management akan memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil investigasi. Kemudian untuk evaluasi, Integrated Fraud  Management dapat menggunakan database yang dikelola oleh  ORM  atas risk  event untuk  membantu  evaluasi  dan  identifikasi  area  dengan  potensi fraud. Untuk  mendukung implementasi proses evaluasi, Bank perlu memelihara database fraud yang telah terjadi . Da- ta  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  alat  evaluasi  untuk  mengidentifikasi  kelemahan  dan insiden fraud dan  juga  untuk  menentukan  tindakan  perbaikan  yang  diperlukan,  termasuk perbaikan sistem pengendalian internal. Sesuai dengan keterangan IFM manager berikut:
“Tim kami akan terus memantau pelaksanaan tindak lanjut atas hasil investigasi, bersama-sama  dengan  Operation  Risk  Management.  Database fraud tersebut berguna  sebagai  alat  evaluasi  untuk  mengetahui  apa  sih  sebenarnya  yang menyebabkan  kejadian fraud ini  terjadi,  kemudian  kelemahan/  celah  yang bagaimana  sih  yang  menyebabkan  seseorang  itu  bertindak fraud .  Nah  apa  yang kami temukan itu berguna untuk perbaikan sehingga ke depan ga terjadi lagi.
Internal  Audit  akan  melakukan  evaluasi  periodik  terhadap  sistem  dan  pelaksanaan pengendalian fraud. Mekanisme  tindak  lanjut  berdasarkan  hasil  evaluasi  kejadian fraud
ditujukan  untuk  memperbaiki  kelemahan-kelemahan  dan  memperkuat  sistem  pengendalian internal untuk dapat mencegah terulangnya kembali kasus fraud.
Bisnis  Unit/Support  Unit masing-masing  berkewajiban  untuk  melaksanakan rekomendasi  yang  muncul  dari  evaluasi  laporan-laporan  insiden fraud.  Integrated  Fraud Management akan memantau pelaksanaan tindak lanjutnya. Karyawan yang terbukti terlibat dalam  tindakan fraud akan  ditindak  sesuai  dengan  kebijakan  yang  berlaku.  IFM  manager menambahkan:
“ Ya  kalo memang  terbukti  bersalah  tuntutan  pidana  dan/atau  perdata  juga  dapat dikenakan ke karyawan yang terlibat fraud mbak, tindakan disiplinnya  seperti  apa itu mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama dan Prosedur Panel Pelanggaran Etika yang berlaku di Bank UOB”
Mekanisme pelaporan ada 2 yaitu pelaporan internal dan pelaporan kepada regulator, oleh IFM manager dijelaskan sebagai berikut :
1. Pelaporan Internal
Integrated  Fraud  Management akan  melaporkan  hasil  investigasi  kepada  Presiden Direktur, Deputi Presiden Direktur, Chief Risk Officer , Compliance Director, Head of Human Resources, Head of Legal , dan kepala fungsi terkait. Secara triwulanan,
Integrated  Fraud  Management akan  mempresentasikan summary kasus fraud kepada  Komite  Manajemen  Risiko  dan  Audit  Komite.  Keterangan  IFM  manager sebagai berikut :
“Untuk  pelaporan  internal,  tim  kami  akan  melaporkan  hasil  investigasi kepada  Presdir,  Deputi  PresDir, Chief  Risk  Officer , Compliance  Director, Head  of  HR,  Head  of  Legal ,  dan  kepala  fungsi  terkait.  Secara  triwulanan kami juga mempresentasikan summary kasus fraud ke Komite Manajemen Risiko dan Audit Komite”
2. Pelaporan kepada Regulator
Integrated  Fraud  Management akan  melaporkan  perkembangan  pelaksanaan penerapan strategi anti- fraud, inventarisasi kejadian fraud dan tindak lanjut kepada Regulator  setiap  semester  yang  berakhir  pada  akhir  Juni  dan  akhir  Desember  dan harus diserahkan ke OJK paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan IFM manager berikut :
“Selain  melakukan  pelaporan  internal,  tim  kami  juga  bertugas  untuk melakukan  pelaporan  kepada  regulator  yaitu  OJK  setiap  semester  yaitu akhir Juni dan akhir Desember, dan diserahkan selambat-lambatnya 10 hari kerja, tetapi untuk kasus-kasus fraud yang uda menjadi perhatian publik atau berdampak  negatif  yang  signifikan,  termasuk  menimbulkan  dampak keuangan  lebih  dari  Rp  1  Milyar,  terdapat  pelanggaran  atas  hukum  &
undang-undang,  dan  lebih  dari  10%  nasabah  terdampak  oleh risk  event , setidaknya 3 hari kerja setelah ditemukannya fraud ”
Dengan  masih  adanya  beberapa  kasus fraud yang  terjadi  di  Bank  UOB  Indonesia, kendala  yang  dihadapi  Bank  UOB  sehingga  penerapan  belum  dapat  dilakukan  secara maksimal antara lain:
1. Kurangnya  kesadaran  pegawai  akan  kerugian  yang  dihadapi  oleh  bank  apabila terjadi  kasus fraud ,  kurangnya  partisipasi  pegawai  untuk  sama-sama  menyuarakan kampanye  anti fraud ,  kurangnya  keberanian  untuk  melakukan  pelaporan  terhadap hal-hal yang terindikasi fraud.
2. Rotasi  pegawai  adalah  salah  satu  mitigasi  kepada  pegawai  untuk  tidak  berbuat fraud. Akan tetapi di Bank UOB rotasi pegawai sangatlah minim, ada pegawai yang sampai belasan tahun berada pada satu divisi dan tidak mengalami rotasi.
3. Seringnya  informasi  akan  adanya  surprise  audit  tidak  dapat  dirahasiakan,  karena informasi yang beredar dari satu kantor cabang ke kantor cabang lain cepat beredar luas (saling mengenal), dan apabila ada tamu misal dari pusat (Jakarta) maka kantor cabang  yang  mempersiapkan  akomodasi  seperti  penjemputan  dari  bandara, sehingga kecil kemungkinan bahwa surprise audit benar-benar tidak diketahui.
4. Kendala yang terakhir adalah pola rekruitmen yang diterapkan oleh PT Bank UOB Indonesia.  Rekruitmen  pegawai  baru  tidak  menyertakan  materi  tentang fraud , alangkah baiknya apabila sedari dini, pegawai dikenalkan tentang bahaya fraud dan kerugian  yang  diakibatkan  oleh fraud baik  bagi  bank  maupun  pegawai  itu  sendiri. Analisis  Peningkatan  yang  Dapat  Dilakukan  PT  Bank  UOB  Indonesia  untuk Meminimalkan Fraud
Dengan  adanya  berbagai  kendala  yang  dihadapi  Bank  UOB  maka  peningkatan/ perbaikan yang dapat dilakukan antara lain:
1. Diterapkannya sistem reward berupa promosi atas partisipasinya telah berkomitmen sungguh-sungguh dalam menjaga budaya anti fraud , terutama bagi karyawan  yang dengan lantang menyuarakan kampanye anti fraud serta berani berkontribusi untuk melaporkan tindakan kecurangan di dalam perusahaan.
2. Manajemen dapat meninjau kembali mengenai kebijakan rotasi pegawai baik dalam satu  divisi  maupun  dengan  divisi  yang  lain  agar  kemungkinan  untuk  melakukan tindakan fraud dapat  dimitigasi.  Dengan  adanya  rotasi  pegawai,  pekerjaan  tidak menjadi  suatu  rutinitas  dan  dapat  menjadi  suatu  penyegaran  dalam  lingkungan
pekerjaan.
3. Tim  auditor  baik  internal  maupun  eksternal  yang  ditugaskan  pada  kantor cabang/capem  dapat  mempersiapkan  akomodasi  secara  mandiri  ataupun  terpusat tanpa  diketahui  oleh  kantor  cabang/capem  sehingga  proses  surprise  audit  menjadi efektif.
4. Di  dalam  pola  rekruitmen  pegawai  baru  yang  diterapkan  oleh  PT  Bank  UOB Indonesia  lebih  baik  jika  menyertakan  materi  tentang  kesadaran fraud, pegawai dikenalkan  tentang  bahaya fraud dan  kerugian  yang  diakibatkan  oleh fraud baik bagi bank maupun pegawai itu sendiri. Khususnya juga untuk rekruitmen pegawai divisi  IFM  dapat  menambah  tingkat  kualitas  bersertifikasi internal  auditor / memiliki sertifikasi sebagai fraud examiner.

## Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan penelitian bahwa: pertama, sesuai dengan Surat Edaran BI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, PT Bank UOB Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi mengenai Kebijakan Anti Fraud versi 1.0 bulan Mei 2012 yang terus mengalami penyempurnaan sampai dengan bulan Desember 2018 menjadi versi 3.0. yang di dalamnya terdapat 5 pilar sebagai berikut:
a. Pencegahan
Pencegahan melibatkan tindakan proaktif untuk membatasi peluang, mengurangi  mo- tif,  membatasi  rasionalisasi  dan  godaan  potensi  pelaku fraud .  Teknik  pencegahan meliputi  pengenalan  kebijakan,  prosedur,  kontrol  dan  kegiatan  seperti  pelatihan  dan kesadaran fraud .
b. Deteksi
Deteksi  meliputi  penetapan  langkah-langkah  untuk  mengungkap  terjadinya fraud secara  tepat  waktu.  Deteksi  dapat  menggunakan  prosedur  analitik  atau review untuk menyoroti  anomali,  dan  mekanisme  pelaporan  untuk  memberi  tahu  dugaan  tindakan kecurangan.  Teknik  deteksi  termasuk  pelaporan exception,  data  mining ,  analisis  tren, penilaian risiko yang berlangsung terus-menerus dan mekanisme whistleblowing .
c. Respon (Investigasi)
Respon  memerlukan    pemberitahuan,    eskalasi,    dan    investigasi    atas  insiden fraud dan penilaian terkait.  Investigasi  dilakukan dengan mengumpulkan   bukti- bukti yang
terkait dengan suatu peristiwa yang secara wajar diduga merupakan peristiwa fraud. d. Remediasi (Pemantauan, Evaluasi, Tindak Lanjut, dan Sanksi)
Remediasi  adalah  penerapan  tindakan  korektif  untuk  mencegah  terulangnya  insiden fraud .  Langkah-langkah  korektif  dirancang  setelah  analisis  atau  evaluasi  modus  op- erandi,  akar  penyebab,  penyimpangan  kontrol,  dan  pelajaran  yang  dipetik,  jika  ada. Remediasi  harus  praktis  dan  berkelanjutan  untuk  memungkinkan  Bank  beroperasi secara sehat.
e. Pelaporan
Bank wajib memiliki mekanisme pelaporan yang efektif untuk pelaksanaan investigasi dan  kejadian fraud yang  ditemukan.  Mekanisme  pelaporan  mencakup  pelaporan kepada manajemen internal Bank dan juga Rregulator.
Kedua,  dalam  penerapan  kebijakan  strategi  anti fraud pada  PT  Bank  UOB  Indonesia masih sebatas normatif belum substansif. Adapun beberapa kendala yang dihadapi PT Bank UOB Indonesia antara lain kurangnya kesadaran pegawai untuk melaporkan semua indikasi kecurangan,  rotasi  pegawai  yang  sangat  minim,  seringnya  informasi  akan  adanya surprise audit tidak  dapat  dirahasiakan,  serta  pola  rekruitmen  yang  diterapkan  oleh  PT  Bank  UOB Indonesia tidak menyertakan materi tentang kesadaran fraud.
Ketiga,  untuk  mengatasi  kendala  yang  dihadapi, maka  terdapat  beberapa  peningkatan yang  dapat  dilakukan  PT  Bank  UOB  Indonesia  yaitu  diterapkannya  sistem reward berupa promosi  atas  partisipasinya  telah  berkomitmen  sungguh  –  sungguh  dalam  menjaga  budaya anti fraud, manajemen dapat meninjau kembali mengenai kebijakan rotasi pegawai, tim au- ditor  baik  internal  maupun  eksternal  yang  ditugaskan  pada  kantor  cabang/capem  dapat mempersiapkan akomodasi secara terpusat, serta pola rekruitmen pegawai baru menyertakan materi tentang kesadaran fraud.

## Daftar Pustaka
American  Institute  of  Certified  Public  Accountants  (AICPA).  2002. Statement  on  Auditing Standards No. 99: Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit . Audit- ing Standards Board. USA.
Annisya,  M.,  Lindrianasari,  dan  Y.  Asmaranti.  2016.  Pendeteksian  Kecurangan  Laporan Keuangan  Menggunakan  Fraud  Diamond. Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi  (JBE) 23(1): 72-89.
Association  of  Certified  Fraud  Examiners  (ACFE).  2018.  Report  to  the  Nations. http://www.acfe.com/rttn/docs/2018report-to-nations.pdf.
18 Juni  2019
Akhmad Riduwan Maswar Patuh Priyadi
(19:30).
Bank  UOB  Indonesia.  2017.  Laporan  Pelaksanaan  Tata  Kelola  Terintegrasi  bagi
Konglomerasi Keuangan Grup UOB di Indonesia tahun 2017. http://www.uob.co.id/laporan-icg-2017-final-ind.pdf.
Bank  UOB  Indonesia.  2018.  Laporan  Pelaksanaan  Tata  Kelola  Terintegrasi  bagi
Konglomerasi Keuangan Grup
UOB di Indonesia tahun 2018. http://www.uob.co.id/laporan-icg-2017-final-ind.pdf.
Bank UOB Indonesia. 2018. Laporan Keuangan Tahunan tahun 2018. http://www.uob.co.id/laporan-tahunan-ind.pdf.
Ciptaningsih,  T.  2012.  Memahami  Lebih  Lanjut  Penerapan  Strategi  Anti-Fraud  Bagi  Bank Umum di Indonesia. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan 1(2): 159- 174.
Dinata,  R.O.,  G.  Irianto,  dan  A.  D.  Mulawarman.  2018.  Menyingkap  Budaya  Penyebab Fraud:  Studi  Etnografi  di  Badan  Usaha  Milik  Negara. Jurnal  Economia 14(1): 66-88.
Djumena,  E.  2011.  Inilah  9  Kasus  Kejahatan  Perbankan.  https://money.kompas.com/ read/2011/05/03/09441743/Inilah.9.Kasus.Kejahatan.Perbankan.  15  Juni  2019 (19.10).
Ermawati, Y. 2015. Analisa Penerapan Fraud Early Warning System (FEWS) pada Bank “X” di Surabaya. Media Mahardhika 14(1): 1-18.
Indarti. 2019. Analisis Beneish Ratio Index Untuk Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting pada  Perusahaan  Perbankan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode 2015-2016 . Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis 1(1): 57-66.
Mukhtar.  2013. Metode  Praktis  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif .  Jakarta:  REFERENSI  (GP Press Group).
Novita, N. 2019. Analisis Strategi Anti-Fraud di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor  Cabang  Graha  Pangeran  Wilayah  Surabaya. Festival  Riset  Ilmiah Manajemen & Akuntansi : 22-26.
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/25/PBI/2009 Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank  Umum .  1  Juli  2009.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor 103. Jakarta.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  18/POJK.03/2016 Penerapan  Manajemen  Risiko bagi Bank Umum . 16 Maret 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53. Jakarta.
Rafie, B. T. 2018. Sri Mulyani Jabarkan Empat Pilar yang Menentukan Kesehatan Ekonomi Indonesia. https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani- jabarkan-empat- pilar-yang-mentukan-kesehatan-ekonomi-indonesia. 15 Juni 2019 (18.00).
Rihmansyah,  R.  2015.  Analisis  Strategi  Kebijakan  Anti-Fraud  Bank  Indonesia  dalam Mengatasi  Kecurangan  di  Bank  BJB. Tesis .  Magister  Manajemen  Universitas Widyatama. Bandung.
Rohman,  H.  2014.  Polisi  Tetapkan  Enam  Karyawan  Bank  UOB  Tersangka. https://surabaya.tribunnews.com/2014/03/25/polisi-tetapkan-enam-karyawan- bank-uob-tersangka?page=2 . 17 Juni 2019 (19.00).
Subarsono,  AG.  2011. Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.  Sugiyono. 2018. Metode  Penelitian  Bisnis .  Edisi  Ketiga.  Cetakan  Kedua.  Bandung: Alfabeta.
Suhartono, S. 2016. Komite Anti-Fraud: Solusi Menuju Zero  Fraud. Jurnal Akuntansi 5(1): 90-104.
Surat  Edaran  Nomor  13/28/DPNP Penerapan  Strategi  Anti-Fraud  bagi  Bank  Umum .  9
Desember 2011. Bank Indonesia. Jakarta.
Suryanto.   2017.   Polisi   Tetapkan   Tiga   Karyawan Bank UOB Tersangka Pembobolan Rp21,6 Miliar.
https://www.antaranews.com/berita/669661/polisi-tetapkan-tiga-karyawan- bank-uob-tersangka-pembobolan-rp216-miliar . 17 Juni 2019 (18.00).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Perbankan. 10 Nopember 1998.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Jakarta.
Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.