## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Robi Eka Putra, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.4932 Page 266-280

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BPNT MELALUI E- WARONG VERSUS PT POS INDONESIA DI KOTA PADANG Robi Eka Putra*, Roni Ekha Putera, Desna Aromatica
Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Andalas

## Abstract
The purpose of this study is to see the implementation of BPNT distribution through  e-warong  and  PT  Pos  Indonesia,  as  a  form  of  implementation  of public  policies  in  Indonesia.  This  study  uses  a  qualitative  approach  with descriptive  analysis  method.  Sources  of  research  data  obtained  through interview and case studies to see the implementation of BPNT distribution especially in Padang City. The results showed that the distribution of BPNT in e-Warong is a form of strengthening the community's economy, both for beneficiaries,  e-Warong,  and  for  the  community  around  e-Warong  as providers  or  producers  of  food  needs.  Meanwhile,  PT  Pos  Indonesia  can provide fast and more targeted services to recipients of BPNT assistance in the form of cash assistance. So it can  be concluded that the distribution of BPNT in these two providers has its own advantages and disadvantages, so it  needs  to  be  taken  into  consideration  by  the  government  in  improving further  distribution  of  BPNT  in  Indonesia  such  as  making  a  schedule  for distributing BPNT based on harvest periods in general in Indonesia.

## Abstrak
Tujuan penelitian  ini adalah untuk  melihat  implementasi penyaluran BPNT  melalui  e-warong  dan  PT  Pos  Indonesia,  sebagai  bentuk implementasi  kebijakan  publik  yang  ada  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Sumber data penelitian diperoleh melalui wawancara dan studi kasus untuk mendeskripsikan implementasi penyaluran BPNT khususnya di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BPNT di e-Warong merupakan bentuk penguatan ekonomi masyarakat baik untuk  penerima  bantuan,  e-Warong,  maupun  kepada  masyarakat sekitar e-Warong sebagai penyedia atau produsen kebutuhan pangan. Sedangkan  di  PT  Pos  Indonesia  dapat  menyediakan  pelayanan  yang cepat dan lebih tepat sasaran kepada penerima bantuan BPNT dalam bentuk  bantuan  secara  tunai.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa penyaluran  BPNT  di  kedua  provider  ini  memiliki  kelebihan  dan kekurangan  masing-masing,  sehingga  perlu  dijadikan  bahan pertimbangan  pemerintah  dalam  penyempurnaan  penyaluran  BPNT selanjutnya di Indonesia seperti pembuatan jadwal penyaluran BPNT berdasarkan periode panen pada umumnya di Indonesia.
Kata  Kunci :  Implementasi,  Kemiskinan,  BPNT,  e-Warong,  Pos Indonesia
Keywords : Implementation,  Poverty,
BPNT, e-Warong, Pos Indonesia
Article history: Submission July 1 2022 Revision November 9 2022 Accepted November 14 2022 Published December 26 2022
Corresponding author *Email: robiekaputradarnius@gmail.com

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Robi Eka Putra, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.4932 Page 266-280

## PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan realita sosial yang sudah menjadi masalah dan perhatian di seluruh dunia. Permasalahan kemiskinan selalu menghantui setiap negara, meskipun dampak  yang  dihasilkan  oleh  kemiskinan  berbeda-beda.  Permasalahan  kemiskinan didasari  dengan  situasi  umum  yang  ada  di  negara-negara  tersebut,  seperti  masalah pengangguran,  rendahnya  tingkat  pendidikan,  ketimpangan  kesejahteraan,  dan rendahnya  tingkat  pendapatan.  Lebih  lanjut,  disebutkan  bahwa  masalah  kemiskinan yang ada di negara-negara Dunia Ketiga seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin telah menjadi semakin kompleks sehingga menuntut pemecahan yang komprehensif (Djaenal et al., 2021; Hidayat Srihadi Hidayat, Afifuddin, 2021; Setyawan, 2001).
Kemiskinan  umumnya  diartikan  sebagai  ketidakmampuan  dalam  memenuhi kebutuhan pokok dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan dalam berusaha, serta  kekurangan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  secara  baik,  seperti pemenuhan  kebutuhan  pangan,  sandang,  dan  papan;  sehingga  pada  ujungnya berdampak  pada  aspek  sosial  dan  moral  (Hidayat  Srihadi  Hidayat,  Afifuddin,  2021; Selviana, 2016). Terdapat beberapa faktor penyebab terjadi kemiskinan di negara-negara berkembang, salah satunya adalah faktor ketidakberuntungan, yang menurut Chambers (Soetrino,  1997)  menjadi  bagian  dari  pendekatan  integrated  proverty  atau  kemiskinan terpadu.  Terdapat  lima  ketidakberuntungan  yang  melingkupi  orang  atau  keluarga miskin,  yaitu  kemiskinan  (poverty),  fisik  yang  lemah  (physical  weakness),  kerentanan (vulnerability), keterisolasian (isolation), dan ketidakberdayaan (powerlessness).
Permasalahan  kemiskinan  juga  menjadi  masalah  besar  bagi  Indonesia. Berdasarkan  data  BPS  (2021),  jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia  pada  September 2021 adalah sebesar 26,50 juta orang, menurun sebesar 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Dalam rangka memenuhi amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  34  ayat  (1)  untuk  mensejahteraan  rakyat Indonesia  melalui  pemberdayaan  dan  bantuan  jaminan  sosial,  pemerintah mengupayakan  berbagai  cara  untuk  menangani  permasalahan  kemiskinan.  Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan oleh pemerintah antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program  Beras  Untuk  Keluarga  Miskin  (RASKIN),  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Perluasan dan Pengembangan  Kesempatan  Kerja/Padat  Karya  Produktif,  Program  Bantuan  Pangan Non Tunai (BPNT).
Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BNPT)  merupakan  salah  satu  jenis  bantuan  sosial yang  diberikan  oleh  pemerintah  yang  saat  ini  bersandar  pada  regulasi  tebaru  berupa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan  Pangan  Non  Tunai.  BNPT  bertujuan  untuk  mengurangi  beban  pengeluaran

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Robi Eka Putra, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.4932 Page 266-280
rumah tangga miskin dalam mengakses sebagian kebutuhan pangannya (Hermawan et al., 2021). Rumah tangga miskin memIliki risiko lebih besar untuk sulit atau bahkan tidak mendapatkan  akses  pangan  akibat  adanya  keterbatasan  pendapatan  dan  faktor-faktor lain dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin (Hjelm et al., 2016; Sakyi, 2012). Oleh  sebab  itu,  BPNT  hadir  untuk  menanggulangi  hal  tersebut,  sebagai  wujud  dari implementasi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.
Program  BNPT  mulai  direalisasikan  pada  tahun  2017  secara  bertahap  sebagai transformasi  dari  Program  Beras  untuk  Keluarga  Sejahtera  (Rastra)  yang  dinilai  perlu untuk disempurnakan. Perubahan yang terjadi tidak hanya dari dari pola subsidi pangan (beras) menjadi pola bantuan sosial pangan, akan tetapi juga pola penyalurannya yang menjadi  cashless  yang  bertujuan  untuk  mendorong  perilaku  produktif  penerima bantuan sekaligus peningkatan transparansi dn akuntabilitas bantuan. BPNT berbentuk hybrid antara voucher yang dicairkan secara cash transfer dengan in kind transfer. Hal ini  berarti  bahwa  masyarakat  miskin  yang  dikategorikan  sebagai  Keluarga  Penerima Manfaat  (KPM)  mendapatkan  bantuan  secara  non  tunai  (cashless)  melalui  kartu elektronik  yang  menggunakan  sistem  perbankan  untuk  ditukarkan  menjadi  bahan pangan.
Penukaran ini dapat dilakukan salah salah satunya adalah melalui e-warong. E- warong merupakan akronim dari Elektronik Warung Gorong Royong yang merupkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD)  yang  menjual  bahan  pangan,  atau  usaha  eceran  lainnya  (Pedoman  Umum Program Sembako 2020 dan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non-Tunai tahun 2017). E-warong  menjadi  salah  satu  sarana  bagi  masyarakat  miskin  dalam  mendapatkan bantuan pemerintah dengan kualitas dan mutu yang lebih baik, sejalan dengan Instruksi Presiden yang menginginkan perbaikan program pemberian beras kepada masyarakat miskin  pada  tahun  2016.  E-warong  yang  diluncurkan  oleh  Kementerian  Sosial  dapat menjadi  agen  pembayaran  keuangan  sekaligus  perpanjangan  tangan  dari  perbankan serta  penyedia  bahan  pangan  yang  telah  bekerja  sama  dengan  Perusahaan  Umum (Perum) Bulog bagi penerima manfaat bantuan pangan (Yusnita -et al., 2017).
Sejak  program  e-warong  dijalankan  pada  tahun  2016  untuk  penyaluran  BPNT, telah banyak studi yang dilakukan untuk meninjau efektivitas implementasi program e- warong sebagai  agen penyaluran BPNT.  (Afringgo  et al.,  2021)  dan (Sofi,  2021)  dalam hasil temuannya menyebutkan bahwa penyalur BPNT melalui e-warong sudah cukup efektif  dalam  pemulihan  ekonomi  masyarakat.  Akan  tetapi  sebaliknya,  hasil  temuan yang  ditunjukkan  oleh  (Nabila  et  al.,  2021),  (Rahayu  &  Zein,  2021)  dan  (Hanum  & Suryawati, 2021) menyatakan bahwa program e-Warong masih belum berjalan efektif.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Robi Eka Putra, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.4932 Page 266-280
Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal, seperti: tidak adanya transparansi keuangan antara  pengelola  e-Warong,  ketidaktegasan  pengelola  dalam  menjalankan  aturan  e- Warong,  kurang  kesadaran  anggota  PKH  terhadap  tanggung  jawab  e-Warong,  dan kurangnya pemahaman anggota PKH dalam menggunakan teknologi khususnya dalam penggunaan mesin gesek. Selain itu, dijelaskan bahwa implementasi program juga tidak sesuai  dengan  buku  pedoman  BPNT.  Namun  penelitian  di  Kota  padang  berkenaan dengan penyaluran BPNT melalui e-Warong menunjukkan bahwa penyaluran BPNT di Kota  Padang  berpengaruh  pada  kesuksesan  penyaluran  bahan  pangan  kepada  KPM sehingga  membantu  KPM  untuk  dapat  melakukan  pengembangan  usaha  atau  saving untuk bangkit dari kategori kemiskinan. Pengaruh tersebut terlihat pada manfaat yang diberikan  kepada  KPM,  manfaat  yang  dirasakan  e-Warong  itu  sendiri,  serta  manfaat dalam pengentasan kemiskinan (Putra & Putera, 2022).
Dalam rangka percepatan pencairan bantuan sosial termasuk BPNT, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial membuat kebijakan baru pada tahun 2022 dengan menggandeng PT Pos Indonesia sebagai salah satu instansi penyalur. PT Pos Indonesia dapat berperan dalam menyaluran BPNT/Kartu Sembako secara tunai kepada penerima manfaat. Mekanisme pencairan bantuan oleh PT Pos Indonesia untuk Keluarga Penerima Manfaat  tidak  melalui  Kartu  Keluarga  Sejahtera,  sehingga  hal  ini  diharapkan  dapat meningkatkan kecepatan dalam penyaluran bantuan. Pencairan dana bantuan oleh KPM dapat dilakukan untuk tiga bulan dalam sekali pencairan. Hal ini dilakukan sebagai asil evaluasi penyaluran di sejumlah tempat di mana KPM menerima bantuan dalam bentuk paket, padahal semestinya KPM bebas menetukan jenis barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, mengutip Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial  secara  Non  Tunai,  KPM  tidak  harus  menerima  bantuan  dalam  bentuk  barang. KPM  dapat  menerima  bantuan  dalam  bentuk  uang.  Hal  ini  dilakukan  agar  dapat semakin  mendekatkan  KPM  terhadap  barang  yang  dibutuhkan  tanpa  harus  dibatasi dengan paket atau barang yang diberikan.
Berbagai  bentuk  implementasi  kebijakan  tersebut  dilakukan  dengan mempertimbangkan keberhasilan program yang dijalankan, dalam hal ini keberhasilan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sasaran dalam bentuk BPNT. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Gordon dalam Pasolong dalam (Aini, 2016) bahwa dalam konsep implementasi kebijakan, semua aktivitas harus diarahkan pada realisasi progam.  Sedangkan  indikator-indikator  kinerja  ini  mengukur  seberapa  jauh  ukuran dasar dan tujuan kebijakan dapat direalisasikan. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn dalam  (Winarno,  2012)  menyebutkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  studi  implementasi kebijakan  publik,  tujuan  dan  sasarannya  harus  diidentifikasi  dan  diukur,  sebab implementasi akan terealisasi jika tujuan kebijakan terlaksana dan berhasil.
Bantuan BPNT merupakan salah satu bentuk dari implementasi kebijakan publik. Anderson  dalam  (Muchlis  Hamdi,  2014)  menyebutkan  bahwa  kebijakan  publik

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Robi Eka Putra, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.4932 Page 266-280
merupakan kebijakan yang ditetapkan pejabat atau lembaga pemerintah. Terdapat lima konsep dan implikasi kebijakan publik, yaitu: (1) kebijakan publik merupakan tindakan yang sesuai tujuan; (2) kebijakan publik yang berisikan rangkaian tindakan yang diambil berdasarkan  sepanjang  waktu;  (3)  kebijakan  publik  adalah  tanggapan  dari  suatu kebutuhan sehingga akan munculnya kebijakan; (4) kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan  nyata  pemerintah,  bukan  hanya  sekedar  keinginan  dan  rencana  yang  akan dilaksanakan.
(Wibawa,  1994)  mengemukakan  bahwa  model  Grindle  ditentukan  oleh  isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan,  barulah  implementasi  kebijakan  dilakukan.  Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut salah satunya mencakup kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan seperti; (a) Jenis manfaat  yang  akan  dihasilkan;(b)  Derajat  perubahan  yang  diinginkan;(c)  Kedudukan pembuat  kebijakan;(d)  Pelaksana  program;  dan  (e)  Sumber  daya  yang  dihasilkan. Sementara  itu,  hasil  penelitian  (Samsudin  et  al.,  2014)  menunjukkan  bahwa  terdapat empat  faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  penyaluran  bantuan  sosial,  yaitu  (1) kualitas  aparatur,  (2)  kompetensi  administrator,  (3)  sarana  dan  prasarana,  dan  (4) pengawasan. Merujuk dari hal tersebut, penyaluran BPNT baik melalui e-warong dan PT  Pos  Indonesia,  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  implementasi  kebijakan  publik, dapat dievaluasi. Mempertimbangkan waktu dan data lapangan yang didapatkan , maka penelitian ini peneliti hanya akan memfokuskan pada indikator keberhasilan  menurut (Wibawa,  1994)  terutama  pada  indikator  jenis  manfaat  yang  akan  dihasilkan  dan tercapainya  derajat  perubahan  yang  diinginkan  dari  penyaluran  BPNT  melalui  e- Warong maupun PT. Pos Indonesia.
Sumatera  Barat  merupakan  salah  satu  daerah  yang  tidak  terlepas  dari  masalah kemiskinan.  Menurut  data  BPS  (2021),  angka  kemiskinan  di  Sumatera  Barat  per Desember 2020 adalah sebesar 6,28% atau sebanyak 344,23 ribu orang berstatus miskin. BPS (2020) menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Sumatera Barat pada tahun 2020 berkurang  jika  dibandingkan  angka  kemiskinan  pada  tahun  2019  yaitu  6,42  %.  Oleh sebab itu, Sumatera Barat juga menjadi salah satu daerah yang mengimplementasikan kebijakan BPNT. Sebagai ibukota dari Provinsi Sumatera barat, maka Kota Padang dapat dijadikan  representasi  dari  implementasi  penyaluran  BPNT  baik  melalui  e-Warong maupun  melaui  PT  Pos  Indonesia.  Dari  tahun  2016,  E-Warong  di  Kota  Padang diintegrasikan di 11 kecamatan di Kota Padang dengan total 316 unit e-Warong di Kota Padang telah menjalankan tugas sebagai pusat layanan sembako masyarakat miskin dan rentan yang ada di Kota Padang. Namun, Sejak awal tahun 2022, penyaluran BPNTjuga telah  dilakukan  oleh  20  kantor  PT  Pos  Indonesia  di  Kota  padang.  Oleh  sebab  itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  implementasi  penyaluran  BPNT  melalui  e- Warong dan PT Pos Indonesia di Kota Padang sebagai bentuk implementasi kebijakan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Robi Eka Putra, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.4932 Page 266-280
publik  yang  ada  di  Indonesia  dan  sebagai  bahan  referensi  dalam  evaluasi  kebijakan terkait BPNT kedepannya.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk melihat implementasi penyaluran BPNT di e-Warong dan di PT Pos Indonesia di Kota Padang.  Analisis  data  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  agar  dapat mendeskripsikan  fenomena  yang  diteliti  secara  terperinci  dan  jelas.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data secara primer dan sekunder. Pengumpulan data secara primer dilakukan dengan wawancara mendalam kepada 11 e- Warong  yang  sebelumnya  menyalurkan  BPNT  di  Kota  Padang  yang  dipilih  secara sengaja masing-masing satu e-Warong di setiap Kecamatan di Kota Padang dan 11 orang KPM  sebagai  objek  penyaluran  bantuan  BPNT  yang  bertempat  tinggal  disekitar  e- Warong pada saat peneliti melakukan penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data secara sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan informasi terkait, seperti dari BPS, PT Pos Indonesia, termasuk beragam literatur seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya yang dapat menunjang data penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis miles  and huberman, dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

## HASIL DAN DISKUSI
Dalam melihat implementasi penyaluran BPNT di dua saluran/provider ini dapat dilihat berdasarkan Wibawa dalam (Wibawa, 1994) yang mengemukakan bahwa model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan dari 5 (lima) indikator yaitu; (a) Jenis manfaat yang  akan  dihasilkan;(b)  Derajat  perubahan  yang  diinginkan;(c)  Kedudukan  pembuat kebijakan; (d) Pelaksana program; dan (e) Sumber daya yang dihasilkan.
Namun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan indikator: jenis manfaat yang dihasilkan oleh Peyaluran BPNT di masing-masing provider dan indikator derajad perubahan yang dihasilkan oleh penyaluran BPNT baik melaui e-Warong maupun PT. Pos Indonesia. Sedangkan untuk indikator pembuat kebijakan dan pelaksana program telah jelas dalam kasus ini yaitu pembuat kebijakan adalah Kementerian Sosial republik Indonesia  dan  pelaksana  program  adalah  instansi  pemerintah  terkait  dan  2  (dua) provider  yang  ingin  peneliti  teliti  pada  penelitian  ini  yaitu  e-Warong  dan  PT  Pos Indonesia.  Sedangkan  untuk  sumber  daya  yang  dihasilkan  akan  tergambar  pada indikator jenis manfaat dan perubahan yang dihasilkan sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Robi Eka Putra, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.4932 Page 266-280

## Penyaluran BPNT melalui e-Warong
Penyaluran  BPNT  secara  non  tunai  melalui  e-Warong  ini  sudah  dimulai  sejak tahun  2017  yang  lalu.  E-Warong  dimana  tempat  penyaluran  bantuan  non  tunai  ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan pangan secara cepat karena dekat dengan lokasi pemukiman masing-masing disebabkan lokasi dan sebaran e-Warong yang tersebar luas. Di Kota Padang, e-Warong dilengkapi dengan tools  EDC  (Electronic  Data  Capture)  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Pemerintah.  Pada umumnya  yang  menjadi  e-Warong  adalah  masyarakat  yang  memiliki  usaha  seperti toko/warung yang menjual bahan pangan karbohidrat dan protein alami. Oleh karena itu masyarakat yang bergabung menjadi e-Warong memiliki kepastian dalam penjualan barang  dagangannya,  selanjutnya  kelebihan  dari  penyaluran  BPNT  melalui  e-Warong yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut:

## Manfaat yang dihasilkan penyaluran melalui e-Warong;
Manfaat dari e-Warong ini sudah tentu untuk mendukung program pengentasan kemiskinan  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini  terlihat  dari  manfaat  positif  yang  dapat diterima baik dari e-Warongnya sendiri, peneriman bantuan (penerima manfaat) bahkan pada masyarakat sekitar e-Warong. Namun agar tujuan itu tercapai dan dapat dirasakan, maka  pihak  e-Warong  harus  memenuhi  kriteria  yang  ditentukan  oleh  Kementerian Sosial  antara  lain;  (1)  Memiliki  kemampuan,  reputasi,  kredibilitas,  dan  integritas,  di wilayah  operasionalnya;(2)  Memiliki  sumber  penghasilan  utama  yang  berasal  dari kegiatan usaha yang sedang berjalan; (3) Menjual harga pangan sesuai harga pasar; (4) Memiliki jaringan informasi dan Kerjasama antar agen/toko dengan pamsok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM. (Berkelanjutan dalam menyediakan bahan pangan); (5) Dapat melayani  KPM  dan  Non  KPM;  dan  (6)  Komitmen  yang  tinggi  dalam  menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan disabilitas.
Berdasarkan analisis manfaat maka dapat disimpulkan manfaat dan perubahan positif yang didapatkan dari penyaluran BPNT melalui e-Warong adalah sebagai berikut;

## - Pengembangan Ekonomi Lokal
Hal ini karena e-Warong telah menciptakan suatu sistem integrasi antara elemen- elemn  ekonomi  lokal  yang  ada  di  sekitar  e-Warong.  Sebagai  contoh  e-Warong  yang menjual beras tentu memiliki pemasok beras dari huler atau dari petani langsung, begitu juga dengan e-Warong yang menjual ikan tentu memiliki pemasok ikan baik penjual ikan di  pasar,  maupun  langsung  ke  nelayannya.  Hal  ini  merupakan  sebuah  bentuk pengembangan  ekonomi  lokal.  Pengembangan  ekonomi  lokal  merupakan  proses pemerintah  daerah  dan  masyarakatnya  untuk  memanfaatkan  beberapa  sumber  daya lokal  yang  ada  dan  diharapkan  dapat  membuat  pengembangan  perekonomian  bisa

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Robi Eka Putra, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.4932 Page 266-280
meningkat. Pentingnya ekonomi lokal ini disebabkan karena dapat menjadi momentum untuk  menghasilkan  suatu  kesempatan  atau  lapangan  kerja  baru  serta  mendorong pembangunan  perkembangan  pertumbuhan  ekonomi  dalam  suatu  wilayah  tersebut (Mudrajad,  2014).  Selanjutnya,  pengembangan  Ekonomi  Lokal  juga  bertujuan  sebagai penggerak  ekonomi  daerah  dalam  rangka  pengentasan  kemiskinan,  mengurangi pemngangguran  serta  menggalakan  pembangunan  yang  berkelanjutan  di  tengah  arus globalisasi  ekonomi  dengan  berfokus  pada  kompetensi  yang  dimiliki  daerah  serta mengoptimalkan sumberdaya yang ada (Adiwidjaja, 2019).
Berdasarkan  jumlah  e-Warong  yang  ada  dikota  Padang,  yang  tersebar  sampai pada  level  kelurahan  dan  RW,  maka  dapat  menjadi  wadah  pengembangan  ekonomi lokal setempat dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada. Ketika masyarakat penerima bantuan akan mencairkan bantuan ke e-Warong terdekat, maka dari setiap beras yang didapatkan  penerima  manfaat,  maka  ada  manfaat  yang  diperoleh  oleh  petani  atau distributor beras setempat, petani kacang/sayur dan peternak juga merupakan segmen yang mendapat manfaat dari pengembangan ekonomi lokal oleh keberadaan e-Warong tersebut. Oleh karena itu ketika ada satu e-Warong yang beroperasi disatu kelurahan, berarti  e-Warong  tersebut  telah  memberikan  kesempatan  untuk  mengembangkan ekonomi di kelurahan tersebut.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Putra & Putera, 2022) yang menunjukan  bahwa  Pemberdayaan  UMKM  dapat  dikaitkan  dengan  implementasi  e- Warong  dalam  penyaluran  BPNT.  Dengan  kapasitas  1  e-Warong  dapat  melayani  100 KPM yang membutuhkan beras, telur dan protein lainnya, tentu masyarakar pengelola e-Warong  mendapatkan  tambahan  pendapatan  dengan  peningkatan  kuantitas  jual bahan  sembako  tersebut.  Kepastian  dan  keberlangsungan  penjualan  akan  membuat masyarakat pengelola e-Warong dapat meningkatkan kapasitas usahanya, di samping fee  transaksi  yang  diberikan  bank  atas  pengggunaan  alat/tools  laku  pandai/edc  yang dititipkan  kepada  pengguna  e-Warong.  Dengan  kata  lain,  pemberdayaan  dan pemerataan  ekonomi  masyarakat  di  wilayah  e-Warong  berada  juga  dapat  terwujud karena  juga  berimbas  kepada  distributor  dan  peternak/petani  yang  menyalurkan  dan memproduksi barang bantuan tersebut.
Hasil  temuan  peneliti  sebelumnya  juga  dibuktikan  dengan  hasil  kunjungan langsung peneliti pada e-Warong yang ada di Kota Padang, dimana semua e-Warong yang dikunjungi menyatakan bahwa terdapat penurunan pendapatan setelah tidak lagi menyalurkan BPNT, hal ini juga berpengaruh pada jumlah pesanan bahan pangan yang dipesan kepada distributor, petani, dan peternak yang biasanya akan meningkat drastis pada waktu penyaluran BPNT.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Robi Eka Putra, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.4932 Page 266-280
- Mempermudah  Akses  Penerima  Manfaat  dan  Peningkatan  Hubungan  Sosial Setempat
Hal ini terlihat dari ketersebaran e-Warong yang bahkan sampai ke tingkat RW, maka  dipastikan  masyarakat  penerima  manfaat  juga  akan  terbantu  untuk  dapat mendapatkan bantuan pangan secara cepat disekitar wilayah tempat tinggalnya. Hal ini juga akan meningkatkan hubungan personal antara e-Warong dengan masyarakat yang ada disekitarnya karena pihak e-Warong juga mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan  pangan  tersebut.  Bisa  jadi  sebelumnya  beberapa  warga  sekitar  yang  termasuk rentan  ekonomi  belum  sempat  atau  mampu  berbelanja  ke  e-Warong,  namun  setelah adanya bantuan BPNT, maka terjadi komunikasi yang aktif antara warga dan e-Warong sehingga terbentuk suatu ikatan yang juga dapat mempererat hubungan sosial di daerah tersebut. Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan bahwa 1 (satu) e-Warong dapat melayani  sampai  dengan  100  KPM  yang  ada  didaerah  tempat  tinggal  e-Warong. Pembagian  wilayah  pembagian  BPNT  telah  ditentukan  oleh  Dinas  Sosial  setemppat sehingga  e-Warong  hanya  dapat  melayani  KPM  disekitar  tempat  tinggalnya.  Dengan adanya pencairan BPNT di e-Warong, maka komunikasi antar warga akan terus terjalin dan  KPM  dapat  terbantu  karena  tidak  perlu  menempuh  perjalanan  yang  jauh  untuk mendapatkan bantuan BPNT.

## - Sebagai Agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dala rangka Inklusi Keuangan)
Hal ini dikarenakan semua e-Warong dilengkapi dengan EDC yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah yang di tunjuk untuk melayani BPNT di  Kota Padang. Dengan penggunaan  EDC  ini,  maka  e-Warong  juga menjadi  agen  Laku  Pandai  yang  juga  bisa melayani  kebutuhan  perbankan  masyarakat  sekitar  termasuk  masyarakat  penerima manfaat  seperti  transfer,  pembayaran  tagihan,  tarik  tunai,  dan  kebutuhan  perbankan lainnya.  Sebagai  agen  Laku  Pandai,  maka  e-Warong  juga  dapat  memberikan  edukasi agar  masyarakat  penerima  manfaat  untuk  dapat  menyisihkan  pendapatan  mereka sekecil apapun agat ditabung melalui program tabungan bersubsidi yang dikeluarkan pemerintah  serta  menggunakan  produk  perbankan  lainnya  untuk  mempermudah kebutuhan penerima manfaat selain penggunaan kartu BPNT untuk menerima bantuan pangan di e-Warong. Derajad perubahan dapat dilihat disini, ketika sebelum adanya e- Warong  masyarakat  masih  belum  terbiasa  dengan  pelayanan  yang  bersifat  digital sebagai  contoh  pelayanan  perbankan,  namun  sebagai  e-Warong masyarakat  telah  ahli dalam  menjalankan  alat  EDC  yang  memerlukan  pengethua  yang  cukup  untuk menjalankannya.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Robi Eka Putra, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.4932 Page 266-280
- Meningkatkan Kapasitas Pedagang yang menjadi e-Warong
Selain  adanya  kepastian  penjualan  bahan  pangan  sesuai  dengan  ketentuan pemerintah  kepada  penerima,  manfaat  yang  tentu  akan  meningkatkan  kapasitas  e- Warong, maka e-Warong yang juga sebagai agen Laku Pandai juga mendapatkan fee dari transaksi  perbankan  yang  dilayani  di  e-Warong.  Fee  tersebut  merupakan  pembagian hasil  antara  Bank  Pemerintah  yang  mengeluarkan  EDC  dengan  e-Warong  itu  sendiri (50%-50%). Sebagai contoh, ketika biaya transfer yang ditentukan Bank adalah Rp. 1.500,- maka 50% dari biaya tersebut langsung menjadi fee untuk e-Warong. Hal ini tentu juga akan  menambah  kapasitas  e-Warong  selain  dengan  mendapatkan  keuntungan  dari penjualan bahan pangan.
- Pemerataan Ekonomi.
Selain dengan pengembangan ekonomi lokal, maka dengan tersebarnya e-Warong di  Kota  Padang  sampai  ke  Kelurahan  dan  RW,  dapat  mengantisipasi  monopoli distributor-distributor  bahan  pangan  yang  menyediakan  bahan  pangan  dalam  jumlah besar.  Para  e-Warong  dapat  bebas  memilih  distributor  atau  petani  terdekat  sebagai penyedia  bahan  pangan  yang  dibutuhkan.  Namun  dengan  banyaknya  manfaat penyaluran  melalui  e-Warong  ini,  maka  harus  diperhatikan  beberapa  hal  yang  dapat menjadi perhatian pihak-pihak terkait yaitu harus adanya monitoring yang ketat agar e- Warong  menjual  bahan  pangan  sesuai  dengan  ketentuan,  karena  dengan  semakin banyaknya  e-Warong,  maka  semakin  besar  kemungkinan  kecurangan  yang  dilakukan baik  oleh  pihak  e-Warong  bahkan  pihak-pihak  terkait  lainnya,  selain  itu  optimalisasi kapasitas e-Warong yang menggunakan EDC untuk menambah penghasilan tidak akan terjadi jika e-Warong hanya melayani masyarakat penerima manfaat hanya saat jadwal pencairan BPNT, serta  tujuan agen e-Warong sebagai agen Laku Pandai juga tidak akan tercapai. Selain itu adanya kesempatan barang pangan yang disediakan e-Warong yang memiliki  kualitas  yang  di  bawah  standar  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  pihak  terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan tegas ke semua e-Warong yang telah terdaftar, tentu hal ini akan mengeluarkan banyak sumber daya menimbnag jumlah e-Warong yang banyak dan tersebar luas dipelosok daerah di Indonesia.

## - BPNT melalui PT Pos Indonesia
PT Pos Indonesia merupakan salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang telah memiliki jam terbang yang tingi dalam hal pelayanan kepada masyarakat dibidang pengiriman dan logistik khususnya di daerah rural di Indonesia. Bukan hanya melayani pengiriman barang, namun PT Pos Indonesia telah bertransformasi menjadi perusahaan yang  juga  melayani  jasa  keuangan  dan  jasa  lainnya.  Keputusan  untuk  menyalurkan BPNT/Kartu  Sembako  secara  tunai,  merupakan  hasil  evaluasi  dari  penyaluran  di sejumlah  tempat.  Di  antara  informasi  yang  didapat  adalah  KPM  menerima  bantuan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Robi Eka Putra, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.4932 Page 266-280
dalam bentuk paket. Yang semestinya KPM bisa bebas menentukan jenis barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Di sejumlah lokasi juga diketahui kualitas barangnya di bawah standard (Kemensos.go.id,2022).

## Manfaat yang dihasilkan penyaluran melalui PT Pos Indonesia;
Beberapa  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  terkait  seperti  Kemensos menemukan  beberapa  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  sebagian  e-Warong  yang menyalurkan bantuan BPNT salah satunya adalah bahan pangan yang dijual tidak sesuai dengan standar yang diharapkan oleh Pemerintah. Selain itu adanya pihak terkait yang terlibat untuk memanfaatkan momentum untuk memonopoli pasokan bahan pangan ke e-Warong  juga  menjadi  perhatian  Pemerintah,  sehingga  penyaluran  BPNT  melalui instansi  PT  Pos  Indonesia  merupakan  jalan  yang  dipilih  oleh  Pemerintah  untuk menjamin  penyaluran  BPNT  yang  diharapkan  lebih  baik  dengan  manfaat  sebagai berikut;  (1)  Mempercepat  Proses  Penyaluran  Secara  Tunai,  yaitu  proses  jual  beli  yang sebelumnya  menggunakan  konversi  kartu  menjadi  bahan  pangan  yang  dipilih  oleh penerima manfaat diganti menjadi uang tunai yang dapat diperoleh penerima manfaat sekaligus 3 bulan.
Dengan pencairan uang tunai, maka penerima manfaat yang sebelumnya harus memilih  bahan  pangan  di  e-Warong  sudah  dipastikan  langsung  mendapatkan  uang tunai  yang  kemudian  bisa  dimanfaatkan  oleh  penerima  manfaat  untuk  memenuhi kebutuhan  pangannya.  Percepatan  proses  ini  juga  terlihat  dari  struktur  pencairan bantuan  dari  pusat  langsung  ke  PT  Pos  Indonesia  sehingga  dapat  dilakukan  secara serentak  dan  terdapat  kepastian  kapan  pencairan  tersebut  dapat  dilakukan  secara serentak,  sehingga  penerima  manfaat  tidak  perlu  bolak-balik  ke  e-Warong  untuk menanyakan pencairan BPNT. (2) Tepat Sasaran; yaitu dengan penyaluran BPNT secara tunai dapat meminimalisir penyelewengan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam hal pengadaan bahan pangan dan meminimalisir keuntungan yang diluar ketentuan yang diambil oleh e-Warong yang nakal.
Dengan  dicairkannya  BPNT  secara  tunai,  maka  diharapkan  uang  tersebut langsung  diterima  oleh  penerima  manfaat  secara  utuh,  sehingga  tidak  mengurangi manfaat  yang  akan  dihasilkan  oleh  bantuan  tersebut.  (3)  Mempermudah  Monitoring Penyaluran; yaitu dengan disalurkannya melalui instansi yang memiliki integritas, maka laporan monitoring pencairan juga diharapkan dapat dengan mudah didapatkan setelah jadwal  pencairan  dilakukan.  Disana  juga  dapat  ditemukan  apakah  semua  masyarakat yang terdaftar telah menerima bantuan secara keseluruhan ataukah terdapat penerima manfaat yang belum mencairkan bantuan, sehingga dengan data tunggal dari instansi ini dapat terus memperbarui data penerima manfaat setiap bulannya dan menjadi bahan monitoring Pemerintah Pusat.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Robi Eka Putra, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.4932 Page 266-280
Sejalan  dengan  penyaluran  BPNT  melalui  e-Warong,  tentu  penyaluran  BPNT secara tunai di PT Pos Indonesia perlu dikaji lebih jauh lagi dengan memperhatikan hal- hal  seperti;  (1)  ketersediaan  kantor  Pos  di  daerah,  hal  ini  jika  dibandingkan  dengan jumlah  e-Warong,  maka  kantor  Pos  yang  tersebar  di  satu  kota  jauh  lebih  sedikit dibandingkan dengan jumlah e-Warong. Sebagai contoh di Kota Padang menurut data BPS tahun 2020, maka jumlah kantor Pos di Kota Padang hanya berjumlah 20, atau jika dibandingkan jumlah Kecamatan di Kota Padang yang berjumlah 11 Kecamatan maka setidaknya ada 2 Kantor di satu Kecamatan.
Hal  ini  tentu  bisa  mempercepat  proses  pelayanan  pencairan  tunai,  namun menambah waktu akses atau jarak tembuh penerima manfaat ke kantor Pos terdekat; (2) Kepastian  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  peneriman  manfaat  sulit  dibuktikan; dengan  adanya  pencairan  uang  tunai,  apalagi  sekaligus  3  bulan,  tidak  memungkiri kemungkinan  uang  tersebut  kembali  digunakan  oleh  penerima  manfaat  untuk memenuhi kebutuhan lainnya diluar kebutuhan pangan, dengan kata lain agak beralih dari  tujuan  awal  BPNT  diluncurkan  yaitu  untuk  memastikan  pemeniuhan  kebutuhan pangan masyarakan penerima manfaat. (3) Pengembangan ekonomi lokal terkendala; hal ini  akan  terjadi  bila  pencairan  secara  tunai  yang  diberikan  kepada  penerima  manfaat tidak  digunakan  oleh penerima  manfaat  untuk  membeli  bahan  pangan  sesuai  dengan ketentuan,  petani  yang  biasanya  menjadi  distributor  e-Warong  sekarang  akan mengalami  penurunan  omset  begitu  juga  para  e-Warong  sendiri.  Pengembangan kapsitas ekonomi juga dapat berkembang hanya pada beberapa daerah atau beberapa warung/toko  tertentu  saja  dimana  jika  terus  terjadi  juga  akan  berdampak  pada penurunan kapasitas ekonomi didaerah e-Warong yang sebelumnya beroperasi.

## KESIMPULAN
Penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia telah diimplementasikan salah  satunya  dengan  program  BPNT.  Diharapkan  program  yang  diluncurkan  oleh Kementrian Sosial ini dapat menekan pertumbuhan masyarakat rentan dan masyarakat miskin  sekaligus  memastikan  bahwa  kebutuhan  dasar  masyarakat  seperti  kebutuhan pangan  dapat  terpenuhi  dengan  baik.  Sejalan  dengan  pendapat  Grindle  yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan tersebut salah satunya adalah mencakup manfaat dari kebijakan tersebut dan apa yang dirasakan oleh penerima/objek  kebijakan  tersebut,  maka  manfaat  dari  penyaluran  di  dua saluran/provider  ini  sangat  perlu  dipertimbangkan  untuk  penentuan  kebijakan  BPNT selanjutnya.
Dalam implementasi BPNT yang disalurkan melalui e-Warong beberapa manfaat dan perubahan yang dapat dilihat dan dirasakan antara lain terdapatnya pengembangan ekonomi  lokal,  mempermudah  akses  penerima  manfaat  untuk  memenuhi  kebutuhan pangan,  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  berkenaan  dengan  inklusi  keuangan,

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Robi Eka Putra, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.4932 Page 266-280
meningkatkan pendapatan e-Warong serta menciptakan pemerataan ekonomi. Namun yang  perlu  diperhatikan  dalam  penyaluran  melalui  e-Warong  ini  adalah  bagaimana setiap  e-Warong  dapat  menjual  bahan  pangan  sesuai  dengan  standar  dan  ketentuan pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Sosial,  disamping  itu  evaluasi  dan  monitoring perlu  dilakukan  agar  dapat  meningkatkan  kualitas  penyaluran  dan  meminimalisir penyimpangan yang mungkin terjadi oleh pihak tertentu.
Selanjutnya  penyaluran  BPNT  melalui  PT  Pos  Indonesia  diharapkan  dapat mempercepat  penyaluran  secara  tepat  sasaran  dan  lebih  cepat  dengan  metode  tunai. Namun  perlu  diperhatikan  lagi  kemudahan  akses  penerima  manfaat  ke  Kantor  Pos terdekat  menimbang  jumlah  kantor  serta  perlunya  memperhatikan  pengembangan ekonomi lokal setempat agar juga mendukung peningkatan ekonomi daerah. Selain itu perlu  ditentukan  metode  untuk  memastikan  bahwa  penyaluran  BPNT  secara  tunai benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu kebutuhan pangan  dan  masyarakat  tidak  merasa  terbebani  dengan  jarak  tempat  tinggal  KPM dengan lokasi Kantor Pos.
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  didapatkan,  maka  perlu  dilakukan  peninjauan kembali  oleh  Pemerintah  untuk  menetapkan  saluran  atau  provider  dalam  penyaluran BPNT agar dapat tersalurkan secara cepat, tepat namun juga dapat memastikan bahwa bantuan  tersebut  tidak  digunakan  untuk  kebutuhan  lainnya  diluar  kebutuhan  dasar penerima  manfaat,  selain  itu  pengembangan  ekonomi  lokal  juga  harus  menjadi  suatu target  dalam  penyaluran  bantuan  ini  agar  dapat  meningkatkan  kapasitas  masyarakat sehingga  membantu  menekan  jumlah  masyarakat  rentan  dan  masyarakat  miskin. Sebagai  usulan  dari  temuan  dilapangan,  maka  Pemerintah  dapat  menjalankan penyaluran  di  2  (dua)  provider  yaitu  e-Warong  dan  PT.  Pos  Indonesia  dengan mengunakan pembagian waktu penyaluran. Penyaluran di e-Warong dapat dilakukan pada bulan-bulan tertentu dengan memeprhatikan musim panen petani agar hasil panen petani  dapat  dimanfaatkan  langsung  untuk  bantuan  BPNT  sehingga  pertumbuhan ekonomi  lokal  tetap  terjaga.  Sedangkan  untuk  penyaluran  melalui  PT.  Pos  Indonesia dapat  dilakukan  di  awal  atau  akhir  tahun  mengikuti  kepentingan  dan  target-target tertentu yang ingin dicapai oleh Pemerintah.

## REFERENSI
Adiwidjaja, I. (2019). Kebijakan Pembangunan Ekonomi: Kajian Sektor Publik, Lokal, Nasional, dan regional. Zahir Publishing.
Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah  Harapan  di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ranah  Publik  Indonesia  Kontemporer (Rapik) , 1 (1), 22 – 29. https://doi.org/10.47134/rapik.v1i1.5

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Robi Eka Putra, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.4932 Page 266-280
Aini, N. (2016). Pengembangan Dosen Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena Kabupaten Jayawijaya. Agustus-Desember , 3 (2), 93 – 100.
[BPS]. Badan Pusat Statistik. (2021). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan  Daerah  2020-2021.  Retrieved  from  https://www.bps.go.id/indicator/ 23/192/1/persentase penduduk-miskin-menurut provinsi. html.
[BPS]. Badan Pusat Statistik. (2021). Jumlah kantor pos di kota padang. Retrieved from https://padangkota.bps.go.id/indicator/162/323/1/jumlah-kantor-pos.html
Djaenal,  R.,  J.  E.  Kaawoan,  &  Rachman,  I.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Program Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  Dinas  Sosial  Dalam  Menanggulangi Kemiskinan  di  Kelurahan  Tosa  Kecamatan  Tidore  Timur  Kota  Tidore. Jurnal Governance , 1 (2), 1 – 8.
Hanum, A. F., & Suryawati, R. (2021). Evaluasi Implementasi Program E-Warong KUBE- PKH  di  Kabupaten  Sukoharjo  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Mojolaban). Jurnal Mahasiswa Wacana Publik , 1 (2), 2021 – 2203.
Hidayat  Srihadi  Hidayat,  Afifuddin,  H.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Peraturan Menteri  Sosial  Nomor  20  Tahun  2019  Tentang  Penyaluran  Bantuan  Pangan  Non Tunai Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo). Inovasi Penelitian , 2 (5), 1647 – 1654.
Hjelm, L., Mathiassen, A., & Wadhwa, A. (2016). Measuring Poverty for Food Security Analysis: Consumption-Versus Asset-Based Approaches. Food and Nutrition Bulletin , 37 (3), 275 – 289. https://doi.org/10.1177/0379572116653509
Kemensos. (2022).  Gandeng  PT  POS Indonesia Kemensos  Percepat Salur BPNT Secara Tunai. Retrieved from https://kemensos.go.id/gandeng-pt-pos-indonesia-kemensos- percepat-salur-bpnt-secara-tunai
Muchlis Hamdi. (2014). Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi . Ghalia Indonesia. Mudrajad, K. (2014). Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah . Erlangga. Nabila, K., Suharso, P., & Hartanto, W. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Jurnal Pendidikan Ekonomi , 15 (2), 303 – 309. https://doi.org/10.19184/jpe.v15i2.21327
Putra,  R.  E.,  &  Putera,  R.  E.  (2022).  Evaluasi  e-Warong  sebagai  Upaya  Pengentasan Kemiskinan  di  Kota  Padang. Journal  of  Social  and  Policy  Issues , 2 (1). https://doi.org/10.35308/xxxxx
Rahayu, R., & Zein, A. S. (2021). Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Journal of Islamic Social Finance Management , 1 (2), 271 – 279. https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3587
Sakyi, P. (2012). Determinants of food accessibility of rural households in the Limpopo province, South Africa. Agrekon , 9 (1), 76 – 99.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Robi Eka Putra, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.4932 Page 266-280
Samsudin,  M.,  Kusuma,  A.  R.,  &  Djaya,  S.  (2014).  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten  Kutai  Timur. Jurnal  Administrative  Reform , 2 (1),  74 – 87.  http://e- journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/501
Selviana.  (2016).  Bantuan  Langsung  Tunai  Selviana. Equilibrium  Pendidikan  Sosiologi ,
IV (1), 1 – 10.
Setyawan,  anton agus. (2001). Kemiskinan di Dunia Ketiga dalam Perspektif Ekonomi Politik Internasional (Vol. 2, pp. 119 – 133).
Soetrino, L. (1997). Demokratisasi Ekonomi dan Pertumbuhan Politik. Kanisius.
Sofi,  I.  (2021).  Efektivitas  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Dalam  Pemulihan Ekonomi Di Desa. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 6 (3), 247 – 262. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280 Wibawa, S. (1994). Kebijakan Publik: Proses dan Analisis (1st ed.). Intermedia. Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) . CAPS.