## KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

## UMUM MENURUT UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
Oleh :
Puspaningrum *)
Abstract : The Constitutional Court was established by Act No. 24 of 2003 (State Gazette  number  98  of  2003).  Constitutional  Court  as  the  new  state institutions  have  a  crucial  role  in  the  constitutional  system  of  the Republic  of  Indonesia.  The  authority  of  the  Constitutional  Court provided for in Article 24 C of the 1945 Constitution. The constitution of  the  Constitutional  Court has  the  four powers  which  shall be  final, that  is  to  test  laws  against  the  Constitution  Act  1945,  to  decide disputes  between  state  institutions  whose  authorities  are  granted  the 1945  Constitution  and  an  obligation  that  is  the  opinion  of  the Parliament to decide on alleged violations committed by the President and / or Vice President.
Key Words : Constitutional Court, Authority, Elections

## A. PENDAHULUAN
Negara  dikatakan  menerapkan  prinsip  demokrasi  apabila  terdapat pemilihan umum. Melalui proses pemilihan umum negara Indonesia memilih pemimpin,  mulai  dari  tingkat  daerah  sampai  pada  tingkat  pusat. Kemungkinan  terjadinya  sengketa  tentang  hasil  pemilihan  umum  sangat terbuka  dalam  setiap  pelaksanaan  pemilihan  umum  di  suatu  negara,  terlebih lagi  bagi  bangsa  Indonesia  yang  baru  memasuki  masa  transisi  demokrasi. Oleh  karena  itu,  pada  setiap  negara  demokratis  terdapat  lembaga  pengawas dan  /  atau  pemantau  pemilihan  umum  guna  memperkecil  terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam pemilihan umum. Selain  itu, keberadaan lembaga peradilan  yang berwenang untuk  memutus  sengketa  hasil pemilihan umum juga sangat penting keberadaannya.
Pemilihan  umum  merupakan  pelaksanaan  demokrasi  yang  sekaligus sebagai  instrumen  penting  dalam  pembangunan  tertib  politik  dalam  suatu
*) Dosen Fakultas Hukum UNISRI
negara  demokratis,  pemilihan  umum  untuk  memperoleh  dukungan  dari pemilih  (rakyat).  Berbagai  upaya  dilakukan  oleh  partai  politik  agar memperoleh  dukungan  yang  sebanyak-banyaknya  dari  rakyat  meskipun dengan  kecurangan,  bahkan  pelanggaran  aturan  dalam  pemilihan  umum.  Di sisi  lain  kesalahan  perhitungan  suara  hasil  pemilihan  umum  yang  dilakukan oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  juga  rentan  terjadi.  Maka  dari  itu, keterlibatan  lembaga  peradilan  untuk  menangani  sengketa  tentang  hasil pemilihan  umum  mutlak  diperlukan  demi  menjaga  asas  demokrasi  dari sebuah pemilihan umum yang diselenggarakan.
Undang-undang  No.  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  membagi  dua  macam  pelanggaran  pemilu  yaitu Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran Administratif. Pasal 249 UU  No.  10  Tahun  2008  menyebutkan  bahwa  pelanggaran  administratif menjadi  kewenangan  KPU  untuk  menyelesaikannya,  sedang  pelanggaran tindak  pidana  pemilu  menurut  pasal  252  UU  tersebut  penyelesaiannya melalui  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  artinya  instansi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.
Dalam  hal  terjadi  sengketa  atau  perselisihan  mengenai  hasil  pemilu yaitu perselisihan penetapan perolehan  suara oleh KPU peserta pemilu dapat mengajukan  permohonan  pembatalan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  (Pasal 259) ayat 1 UU No. 10 Tahun 2008.

## B. PERMASALAHAN
Dari  uraian  di  atas  permasalahan  yang  perlu  dibahas  lebih  lanjut adalah  kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam  memutus perselisihan  hasil penghitungan suara pemilihan umum.

## C. PEMBAHASAN
1. Dasar Yuridis Pembentukan Mahkamah Konstitusi
Pentingnya  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia  yakni sebagai  pengawal  dan  penafsir  Konstitusi  menuju  negara  hukum demokratis.  Sebagaimana  amanat  UUD  1945  bahwa  Indonesia  adalah negara  yang  berdasarkan  atas  hukum.  Artinya,  segala  penyelenggaraan negara  harus  tunduk  pada  hukum,  bukan  pada  kekuasaan.  Untuk menjalankan  tugas  kenegaraan  yang  berdasarkan  hukum,  hukum membutuhkan  sendi-sendi  konstitusi.  UUD  1945  merupakan  landasan untuk  menjamin  pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  yang  berkeadilan. Agar  pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  yang  berdasarkan  konstitusi dapat  berjalan  secara  demokratis  dan  berkeadilan,  maka  dibutuhkan sendi-sendi  konstitusional.  Artinya  sekurang-kurangnya  ada  dua pengertian  negara berdasarkan atas  hukum. Pertama, adanya pengaturan mengenai batas-batas peran negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan  dan  pergaulan  masyarakat. Kedua ,  adanya  jaminan  hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi ( individual rights ), hak-hak politik ( political rights ), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak  sosial  sebagai  hak asasi  yang melekat secara ilmiah pada setiap insan, baik secara pribadi maupun kelompok.
Dasar  fundamental  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  adalah pasal  24  ayat  (1),  (2),  (3)  UUD  1945  bab  IX  tentang  Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut ;
Pasal  24  ayat  (1)  berbunyi;  Kekuasaan  kehakiman  merupakan kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) berbunyi; Kekuasaan kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (3) berbunyi; Badan-badan lain  yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
Untuk memenuhi amanat UUD 1945 tersebut telah dibuat sebuah undang-undang yaitu :
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara  RI  Tahun  2003  No.  98,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia 4316). Diundangkannya Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi  bertujuan  untuk  melaksanakan  perintah  dari  Pasal  24C  UUD 1945.  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  yang  tertuang dalam Pasal 24C UUD 1945 kemudian diatur lebih terperinci dalam  UU No.  24  Tahun  2003.  Seperti  yang  kita  ketahui  jika  UUD  1945  hanya menyebutkan secara tersurat tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka  dari  itu  agar  dalam  menjalankan  kewenangannya  atau  yang  lebih tepat  kompetensinya  diperlukan  aturan  hukum,  agar  dalam  menjalankan kompetensinya tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman di luar  Mahkamah  Agung.  Secara  yuridis  kewenangan  Mahkamah Konstitusi  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  sengketa  atau perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum  tertuang  dalam  ketentuan UUD  1945  Pasal  24C  ayat  (1).  Oleh  karena  itu,  Mahkamah  Konstitusi disamping  berfungsi  sebagai  pengawal  konstitusi,  penafsir  konstitusi, juga adalah pengawal demokrasi ( the guardian and the sole interpreter of the  constitution,  as  well  as  the  guardian  of  the  process  of democratization ). (Jimli Assiddiqie. 2006:95)
Mahkamah  Konstitusi  dibentuk  untuk  menjamin  agar  konstitusi sebagai  hukum  tertinggi  dapat  ditegakkan  sebagaimana  mestinya. Kelahiran  Mahkamah  Konstitusi  tidak  saja  membuktikan  bahwa Indonesia menganut kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka akan tetapi  sekaligus  merupakan  penegasan  terhadap  prinsip  negara  hukum yang  demokratis.  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menjalankan  fungsinya sebagai  pengawal  konstitusi  ( the  guardian  of  the  constitution )  (Mustafa Lutfi.  2010:  17)  sesuai  dengan  ketentuan  UUD  1945,  memiliki  empat kewenangan mengadili dan satu kewajiban, yaitu :
(1)   melakukan pengujian atas konstitusionalitas Undang-Undang;
(2)   mengambil  keputusan  atas  segala  sengketa  kewenangan  atas lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar;
(3)   memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik;
(4)   memutuskan  perkara  perselisihan  mengenai  hasil-hasil  pemilihan umum.
Serta  satu  kewajiban  tersebut  yakni  :  mengambil  putusan  atas pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden  dan/  atau  Wakil Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  ataupun  mengalami perubahan  sehingga secara  hukum menjadi terbukti dan  karena  itu dapat dijadikan  alasan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden menjadi terbukti dan karena  itu  dapat dijadikan  alasan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat untuk  memberhentikan  Presiden  dan/  atau  Wakil  Presiden  dari jabatannya.
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UUD 1945
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  negara  baru  memiliki peran  sangat  penting  dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia. Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  diatur  dalam  Pasal  24C  UUD  1945.
Secara Konstitusional Mahkamah Konstitusi memilikii empat kewenangan  yang  putusannya  bersifat  final  yaitu  menguji  Undang- Undang  terhadap  UUD  1945,  memutus  pembubaran  pertai  politik, memutus sengketa hasil pemilu, memutus sengketa antar lembaga negara yang  kewenangannya  diberikan  UUD  1945  dan  satu  kewajiban  yakni memutus  pendapat  DPR  atas  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden.
Beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan pengalihan  dari  lembaga  negara  yang  lain,  misalnya  kewenangan  untuk memutus  sengketa  hasil  pemilu  dan  pembubaran  partai  politik. Perselisihan  hasil  pemilihan  umum  sebelum  terbentuknya  Mahkamah Konstitusi  menjadi  kewengan  Mahkamah  Agung.  Selain  itu,  dalam pembubaran  partai  politik  sebelum  diatur  dalam  Pasal  68  UU  No.  24
Tahun  2003  merupakan  hak  prerogatif  presiden  (tidak  melalui persidangan).
Berbeda dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam memutus pendapat  DPR  atas  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Presiden dan/  atau  Wakil  Presiden  bukan  berarti  Mahkamah  Konstitusi  berhak memberhentikan Presiden, tetapi Mahkamah Konstitusi hanya berkewajiban  untuk  mengeluarkan  putusan  dalam  persidangan  apakah Presiden  dan/  atau  Wakil  Presiden  bersalah  atau  tidak,  sebaliknya  yang memberhentikan Presiden adalah MPR (tentunya  setelah dikeluarkannya putusan  Mahkamah  Konstitusi).  Untuk  menguji  Undang-Undang terhadap  UUD  1945  dan  memutus  sengketa  antar  lembaga  dalam konstitusi, sehingga kedua kewenangan tersebut merupakan  kewenangan asli Mahkamah Konstitusi dalam arti bukan berdasarkan pengalihan.
Pengaturan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  secara  tegas dalam konstitusi merupakan bukti  jika  keberadaannya sebagai  salah  satu lembaga negara diharapkan mampu menjadi satu lembaga yang berfungsi untuk  melaksanakan  kekuasaan  peradilan  dalam  sistem  konstitusi, pengawal  konsitusi  ( the  guardian  of  the  Constitution )  dan  penafsir konstitusi  yang  kompeten  dalam  kehidupan  bernegara.  Di  samping  itu, lembaga  ini  dapat  juga  berperan  mendorong  mekanisme  checks  and balance  dalam  penyelenggaraan  negara  dan  berperan  dalam  negara hukum yang demokratis. (Mustofa Lutfi. 2010: 18)
3. Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Memutus  Sengketa  Hasil Pemilihan Umum
Salah  satu  dari  keempat  kewenangan  yang  diamanatkan  oleh Undang-Undang  kepada  Mahkamah  Konstitusi  adalah  memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum.
Perselisihan  hasil  pemilihan  umum  yang  dimaksud  dalam pembahasan  ini  adalah  sengketa  yang  menyangkut  penetapan  hasil pemilihan umum secara nasional  yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum  yang  mengakibatkan  seorang  yang  seharusnya  terpilih  baik sebagai anggota DPR, DPD maupun DPRD atau mempengaruhi langkah
calon  Presiden  dan/  atau  Wakil  Presiden  mempengaruhi  pasangan  calon terpilih menjadi Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Hal itu terjadi karena perhitungan suara hasil pemilihan umum tersebut dilakukan secara keliru atau  tidak  benar,  baik  sengaja  maupun  tidak.  Pada  intinya  permohonan sengketa  hasil  pemilihan  umum  mengajukan  dua  hal  pokok  yaitu pertama ,  adanya  kesalahan  perhitungan  yang  benar  menurut  pemohon. Dasar  perhitungan  menunjukkan  ketidakbenaran  perhitungan  KPU.  Dan berdasarkan  hal  tersebut  permohonan  meminta  agar  Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. (Maruarar Siahaan 2005:48).
Maruarar  Siahaan  menegaskan,  bahwa  meskipun  penghitungan suara  yang  diajukan  oleh  pemohon  adalah  benar  dan  hasil  perhitungan KPU salah akan tetapi itu tidak mempengaruhi terpilihnya anggota DPD, peroleh  kursi  DPR/  DPRD  dan  langkah  Presiden  putaran  kedua pemilihan Presiden dan/ atau Wakil Presiden permohonan demikian akan tetap  dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  Penghitungan  suara  yang mempengaruhi  tersebut  haruslah  mengakibatkan  perubahan  peringkat perolehan  suara  dan  mempengaruhi  terpiluhnya  pasangan  calon. Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan,  pihak  yang  dapat menjadi  pemohon  dalam  pemilihan  Presiden  adalah  pasangan  calon Presiden dan Wakil Presiden  yang ditetapkan masuk putaran kedua serta terpilihnya  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Sedangkan  pasangan  calon yang  tidak  meraih  suara  signifikan  yang  dapat  mempengaruhi  lolos tidaknya suatu pasangan ke putaran kedua, atau terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, tidak diperkenankan sebagai pemohon atau memiliki legal standing yang kuat.
Ketentuan  Pasal  74  Ayat  (2)  UU  No.  24  Tahun  2003,  ada  tiga subjek  hukum  yang  dapat  mengajukan  permohonan  terhadap  hasil pemilihan  umum,  yaitu  :  a)  Perorangan  sebagai  calon  anggota  DPD;  b) Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden;  dan  c)  Partai  Politik peserta  pemilihan  umum.  Objek  permohonan  aalah  penetapan  hasil
pemilihan  umum  yang  dilakukan  secara  nasional  oleh  KPU  atas terpilihnya  calon  anggota  DPD,  penentuan  pasangan  calon  yang  masuk pada  putaran  kedua  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan terpilihnya  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  serta  perolehan  kursi partai politik di suatu daerah pemilihan.
Penetapan  hasil  pemilihan  umum  anggota  DPR,  DPD,  DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan  Umum.  Pasal  102  Ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  12  Tahun  2003 menentukan mengenai pengumuman hasil pemilihan umum sebagaimana tersebut  di  atas  dilakukan  selambat-lambatnya  30  hari  setelah pemungutan suara. Sedangkan dalam hal terjadi sengketa hasil pemilihan umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  104,  diperiksa  dan  diputus untuk  tingkat  pertama  dan  terakhir  oleh  Mahkamah  Konstitusi. Mahkamah  Konstitusi  berwenang  memeriksa  dan  memutus  sengketa hasil pemilihan  umum pada  semua  tingkatan  dan  semua  jenis  pemilihan umum.
Mahkamah  Konstitusi  berwenang  menangani  permohonan  yang berkaitan  dengan  menangani  perkara  di  luar  ranah  pidana.  Sebagaimana tugas  yang  diembannya  yaitu  sebagai Court of  Law ,  maka  perkara  yang diadili  hanya  berkaitan  dengan  hasil  penghitungan  suara  yang mempengaruhi  terpilihnya  pemohon.  Perkara  yang  berhubungan  dengan pelanggaran  pidana  menjadi  kewenangan  panitia  pengawas  pemilihan umum  sebelum  dibentuknya  Mahkamah  Konstitusi.  Dasar  hukumnya adalah  Pasal  24  Ayat  (5)  UU  No.  3  Tahun  1999.  Berikut  penjelasan mengenai pelanggaran pemilihan umum dan sengketa pemilihan umum.
Pelanggaran  pemilihan  umum  adalah  pelanggaran-pelanggaran terhadap  undang-undang  pemilihan  umum  yang  dapat  diklasifikasikan menjadi  dua,  yaitu pertama ,  pelanggaran  pidana  adalah  tindakan- tindakan  kriminal dan berakibat pada  hukuman penjara dan/ atau denda. Kedua ,  pelanggaran administratif yaitu  pelanggaran-pelanggaran terhadap  ketentuan  dan  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang- Undang  pemilihan  umum  yang  tidak  didefinisikan  sebagai  tindakan
kriminal  dan  tidak  berkaitan  dengan  hukuman/  dan  atau  denda. Konsekuensi  dari  pelanggaran  administratif  ini  adalah  gagalnya  partai politik  peserta  pemilihan  umum  untuk  mengikuti  sebagian  tahapan pemilihan  umum  karena  tidak  memenuhi  syarat  sebagaimana  yang dimaksudkan dalam Undang-Undang. Nurrudin Hadi (2007:38)
Pada dasarnya pengawas pemilihan umum memiliki  kewenangan atas semua pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum yang muncul pada setiap  tahapan  pelaksanaan  pemilihan  umum,  mulai  dari  pendaftaran pemilih sampai pada pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD  Kabupaten/  Kota.  Setiap  laporan  pelanggaran  yang  diterima  dan memutus  untuk  menindaklanjuti  atau  tidak  menindaklanjuti  laporan tersebut  dikaji  panitia  pengawas  pemilihan  umum  selambat-lambatnya tujuh  hari  setelah  laporan  itu  diterima.  Apabila  pengawas  pemilihan umum memerlukan  keterangan  tambahan dari pelapor untuk  melengkapi laporannya,  maka  putusan  sebagaimana  dimaksud  dilakukan  selambat- lambatnya 14 hari setelah laporan diterima.
Laporan  yang  bersifat  sengketa  dan  tidak  mengandung  unsur pidana,  maka  diselesaikan  oleh  pantia  pengawas  pemilihan  umum sebagaimana  yang  dimaksud dalam  ketentuan  dalam  Pasal  128  Ayat  (4) UU  No.  12  Tahun  2003.  Sedangkan  temuan-temuan  yang  merupakan pelanggaran-pelanggaran  yang  mengandung  unsur  pidana,  maka Panwaslu meneruskan temuan tersebut kepada penyidik.
Mengenai  sengketa  pemilihan  umum  adalah  perselisihan  antara dua  pihak  atau  lebih  yang  ditimbulkan  oleh  karena  adanya  perbedaan penafsiran  antara  pihak  atau  suatu  ketidaksepakatan  tertentu  yang berhubungan dengan fakta, kegiatan dan peristiwa hukum atau kebijakan, dimana  suatu  pengakuan  yang  berbeda,  penghindaran  pihak  lain,  yang terjadi di dalam pelanggaran pemilihan umum.
Dalam hal pengajuan permohonan dilakukan paling lambat 3x 24 jam  sejak  KPU  menetapkan  hasil  pemilihan  umum  secara  nasional. Permohonan  yang  diterima  oleh  hakim  konstitusi  wajib  diputus  paling lambat  14  hari  kerja  sejak  permohonan  dicatat  dalam  buku  registrasi
perkara.  Jika  tidak  beralasan,  hakim  konstitusi  menyatakan  menolak permohonan  itu.  Jika  permohonan  dikabulkan,  hakim  konstitusi  harus menetapkan  sendiri  hasil  perhitungan  suara  yang  benar.  Artinya  hakim konstitusi  menentukan  komposisi  penghitungan  suara  hasil  pemilihan umum dengan memperhatikan fakta dan alat bukti serta keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti.
Keterbatasan  waktu  yang  diberikan  oleh  Pasal  74  Ayat  (3)  UU terhadap  pemohon  yaitu  3  x  24  jam  harus  sudah  memasukkan permohonannya  ke  Mahkamah  Konstitusi  dituntut  untuk  menyelesaikan permohonan  tersebut  hanya  dalam  waktu  15  hari  untuk  pemilihan Presiden  dan  30  hari  untuk  pemilihan  umum  MPR,  DPR,  DPD  dan DPRD maka, Mahkamah Konstitusi mengubah anmenambah pemeriksaan permulaan perkara. Maka dari itu dibuatkan ketentuan :
a. Untuk  permohonan judicial  review cukup  diperiksa  oleh  tiga  orang hakim  konstitusi,  bukan  9 orang  hakim  seperti  persidangan  pertama (Selasa 4 Nopember 2003. Pada pasal 4 sampai dengan 7 November telah memeriksa 14 kasus judicial review , dengan 9 orang hakim ).
b. Untuk sengketa hasil pemilihan umum cukup diperiksa oleh 3 orang hakim  (seperti  sidang  pertama  tanggal  9  Mei  2004  yang  diketuai oleh I Dewa Gede Palguna); dan
c. Telah  membentuk  tim  asisten  hakim  yang  membantu  hakim konstitusi  untuk  mempelajari  kemungkinan  banyaknya  permohonan yang masuk berkaitan dengan hasil pemilihan umum.
Sedangkan  rapat  permusyawaratan  hakim  konstitusi  untuk memberi  putusan  suatu  perkara  tetap  dihadiri  sekurang-kurangnya  7 orang  hakim  dari  9  hakim  konstitusi.  Perubahan  hukum  acara  untuk memperlancar  proses  pelaksanaan  wewenang  hakim  konstitusi dibenarkan oleh Pasal 86 UU No. 24 Tahun 2003.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dilihat  jika  dalam  tahap operasionalnya, wewenang memutuskan sengketa hasil pemilihan umum ini  sangat  berat.  Hal  ini  dikarenakan  begitu  luasnya  lingkup  pemilihan umum  yang  menjadi  kemptensi  Mahkamah  Konstitusi,  adanya  batasan
waktu  yang  begitu  sempit  bagi  Mahkamah  Konstitusi  dalam  memutus setiap  sengketa  yang  dimohonkan,  terbatasnya  jumlah  hakim  konstitusi yang  menangani  sengketa,  dan  banyaknya  tuntutan  masyarakat  yang menggunakan  berbagai  instrumen  hukum  yang  ada  untuk  memuaskan hak-haknya.
Dalam  peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.  14  Tahun  2008 menyebutkan  sebagai  pihak  pemohon  adalah  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  sedangkan  pihak  pemohonnya  adalah  calon  anggota  Persidangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) partai politik peserta pemilu.
Dalam pembukaan persidangan terdapat 5 hal yang akan diperiksa oleh MK antara lain :
1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi
2) Kedudukan untuk pemohon
3) Pokok permohonan
4) Keterangan KPU
5) Alat bukti
Mahkamah  Konstitusi  hanya  akan  mengeluarkan  penetapan perolehan  suara  lewat  pemilu  secara  nasional  jika  persengketaan penetapan  perolehan  suara  itu  dapat  mempengaruhi  perolehan  kursi peserta pemilu.

## D. PENUTUP
Negara  dikatakan  menerapkan  prinsip  demokrasi  apabila  terdapat pemilihan umum. Melalui proses pemilihan umum negara Indonesia memilih pemimpin,  mulai  dari  tingkat  daerah  sampai  pada  tingkat  pusat. Kemungkinan  terjadinya  sengketa  tentang  hasil  pemilihan  umum  sangat terbuka  dalam  setiap  pelaksanaan  pemilihan  umum  di  suatu  negara,  terlebih lagi  bagi  bangsa  Indonesia  yang  baru  memasuki  masa  transisi  demokrasi. Oleh  karena  itu,  pada  setiap  negara  demokratis  terdapat  lembaga  pengawas dan  /  atau  pemantau  pemilihan  umum  guna  memperkecil  terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam pemilihan umum. Selain  itu, keberadaan
lembaga peradilan  yang berwenang untuk  memutus  sengketa  hasil pemilihan umum juga sangat penting keberadaannya.
Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah  Agung.  Secara  yuridis  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  untuk memeriksa,  mengadili  dan  memutus  sengketa  atau perselisihan  tentang  hasil pemilihan  umum  tertuang  dalam  ketentuan  UUD  1945  Pasal  24C  ayat  (1). Oleh  karena  itu,  Mahkamah  Konstitusi  disamping  berfungsi  sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, juga adalah pengawal demokrasi ( the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as the guardian of the process of democratization ).
Mahkamah  Konstitusi  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai pengawal  konstitusi  ( the  guardian  of  the  constitution )  sesuai  dengan ketentuan  UUD  1945,  memiliki  empat  kewenangan  mengadili  dan  satu kewajiban, yaitu :
(1)   melakukan pengujian atas konstitusionalitas Undang-Undang;
(2)   mengambil  keputusan  atas  segala  sengketa  kewenangan  atas  lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar;
(3)   memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik;
(4)   memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum. Mahkamah  Konstitusi  hanya  menyelesaikan/  sengketa  di  luar pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Perselisihan yang  timbul  antara  peserta  pemilu  sebagai  pemohon  dan  KPU  (Komisi Pemilihan  Umum)  sebagai  termohon.  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  ini bersifat final dan mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie  Jimly.  2005. Mahkamah  Konstitusi  dalam  Sistem  Kenegaraan Republik Indonesia . Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta.
_________, 2006. Sengketa Kewenangan Konstitusi Lembaga Negara . Sekjen dan Peniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta.
Budiarjo,  Meriam.  2000. Dasar-dasar  Ilmu  Politik .  Gramedia  Pustaka  Umum: Jakarta
Eko  Prasojo.  2006. Mahkamah  Konstitusi  dalam  Sistem  Hukum  dan  Politik Indonesia . Jentera: Jakarta.
Fajar A. Muktie. 2006. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Citra Aditya Bakti: Bandung
Hadi Nurrudin. 2007. Wewenang Mahkamah Konstitusi . Prestasi Pelajar Publisher : Jakarta
Kaloh,  J.  2008. Demokrasi  dan  Kearifan  Lokal  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah Langsung . Kata Hasta Pustaka: Jakarta
Lutfi  Mustafa.  2010 Hukum  Sengketa  Pemilukada  di  Indonesia  (Gagasan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi ). UII Press. Yogyakarta
Siahaan,  Maruarar.  2005. Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia . Konstitusi Press: Jakarta.
Perundang-undangan :
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pembukaan I s/d IV
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Undang-Undang  No.  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.