## Wajah Hukum

## Pengelolaan Coorporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Lili Naili Hidayah 1 , Raffles 2 , Pahlefi 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Jambi Kampus Pinang Masak Jl Raya Jambi Muaro Bulian Km 15 Mendalo Indah -Jambi Correspondence email: lilinailihidayah@unja.ac.id; raffles@unja.ac.id; pahlefi@unja.ac.id
Abstrak.  Corporate  Social  Responsibility (CSR)  merupakan  salah  satu  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengelolaan yang ideal CSR bagi perusahaan perseroan terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.    Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan bahwa norma kewajiban CSR bagi perseroan terkesan tidak tegas, karena tanggung jawab sosial belum diatur secara tegas tentang mekanisme  CSR  secara  spesifikdalam  peraturan,  standar  “kepatutan”dan  “kewajaran”  dalam  penganggaran  CSR,  wujud pelaksanaannya  maupun  siapa  yang berkompeten  menilai kewajaran dan kepatatutan  tersebut harus  jelas diatur dalam peraturan pemerintah agar pengelolaan CSR terarah dan terukur.
Kata Kunci : Corporate; Responsibility; Social
Abstract.  Corporate Social Responsibility (CSR) is one of  the obligations that  must  be carried out by companies in  accordance with the contents of article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Perseroan Terbatas. The purpose of this study is to find out about  the  ideal  management  of  CSR  for  limited  liability  companies.  This  research  is  a  normative  study,  using  a  conceptual approach and legislative approach. Based on the results of the study found that the CSR obligation norms for the company seem indecisive, because Social Responsibility has not been explicitly set about CSR mechanisms specifically in regulations, standards "propriety”  and  “reasonableness”  in  CSR  budgeting,  the  form  of  implementation  and  who  is  competent  in  assessing  the reasonableness  and  propriety  must  be  clearly  regulated  in  government  regulations  so  that  CSR  management  is  directed  and measurable .

## Keywords: Corporate; Responsibility; Social

## PENDAHULUAN
Perusahaan  maupun  korporasi  disadari  atau  tidak,  akan  membawa  suatu  dampak  bagi  lingkungan  dimana perusahaan  itu  berada,  baik  itu  menguntungkan  maupun  merugikan.  Dampak  yang  menguntungkan  misalnya  akan memberi  masukan  bagi  pemerintah  melalui  pajak,  bisa  juga  dengan  adanya  perusahaan  atau  korporasi  memberi keuntungan  dengan  adanya  pembukaan  lapangan  kerja  baru,  maka  akan  mengurangi  tingkat  pengangguran dilingkungan sekitar perusahaan, aktivitas perekonomian lokalpun akan berkembang,  pendayagunaan sumber sumber produksilokal,  dan  lain-lainnya.  Disamping  membawa  keuntungan  bagi  masyarakat  sekitar  juga,  dapat  membawa kerugian  yang  dapat  berupa  disfungsi  dan  polusipada  kawasan  pemukiman  masyarakat,  berkurangnya  daya  guna sumber, terjadinya bermacam-macam masalah baru terkait dengan masyarakat dan lingkungan, marginalisasi sebagian orang  yang  tidak  memiliki  akses  ke  dalam  industrialisasi,  perpindahanpenguasaan  dana,  dan  alat-alat produksiekonomi kepadapelaku usaha dalam korporasiserta beragamdampak yang tidak positif lainnya. 1
Ketika  dampak  itu  menguntungkan  bagi  masyarakat  sekitar,  tentu  tidak  akan  membawa  keprihatinan  bagi beberapa kalangan, namun adanya dampak negatif dari perusahaan inilah yang menyebabkan munculnya keprihatinan dari beberapa kalangan, yang akhirnya menggulirkan isu  akan perlunya dunia  usaha memasukkan masalah tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dalam dunia usahanya.
Walaupun  perkembangan  ekonomi  telah  mengalami  peningkatanyang  signifikandibandingkansebelumnya, faktanya  Indonesia masih mengalami permasalahan sosiologis yang cukup serius.  Menghadapi situasi  sosiologis  dan politis yang semakin rumit di era  otonomi daerah, maka Corporate Social Responsibility (untuk selanjutnya di sebut dengan Corporate  Social  Responsibility atau  CSR)  salah  satu  pilihan  dalam  mengembangkan  kesejahteraan masyarakat. 2
Amanat Konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa pemanfaatan  kekayaan bumi Indonesia adalah bagi kemakmuran  dan  kesejahteraan  seluruh  bangsa  setinggi-tingginya,  maka  diharapkan  pemerintah  berwenang menerapkan norma, termasuk dalam hal ini adalah norma hukum  yang kemudian diwujudkan dalam berbagai  aturan
1 Saipullah  Hasan  dan  Devy  Andriany, Pengantar  CSR,  Sejarah,  Pengertian,  dan  Praksis ,  Cet.  I  (Yogyakarta:  JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang dan Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 45.
2 H. Budi Untung, Corporate social responsibility , Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 2.
Lili Naili Hidayah et al, Pengelolaan Coorporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
hukum. 3 Amanat  dalam  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  sebesar-besar  pemanfaatan  sumber  daya  alam  itu,  maka proses  pemanfaatan  dengan  menggunakan  potensi  alam  yang  ada  perlu  dilakukan    dengan  upaya  yang  sebaik mungkin,  berdaya  guna,  terbuka,  terus  menerus,  dan  ramah  dengan  kondisi  alam,  dan  mengandung  aspek adil,supayamendapatkan  faedah  maksimal  untuk  kesejahteraan  masyarakat  secara  terus  menerus.  Maknanya  bahwa negara harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam ini tidak melenceng dan memberi dampak negatif atas pemanafaatan  sumber  daya  alam  ini.  Selanjutnya  untuk  memastikan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  ini perusahaan  atau  korporasi  itu  tidak  membawa  dampak  negatif,  maka  negara  mengeluarkan  beberapa  peraturan yangmengatur pelaksanaan tentang CSR. Produk hukum yang pertama yaitu Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas  (untuk  selanjutnya  disebut  UU  Perseroan  Terbatas).KetentuanCSR  perusahaan  ini  diatur dalam  Pasal  74  ayat  (1)  UU  Perseroan  Terbatasyang  pada  intinya  mengandung  isiuntukperseroan  yang  menjalankan usahadibidang  dan/atau  berkaita  dengan  sumber  daya  alam,wajib  harus  melaksanakan  tanggung  jawab  social  dan lingkungan. Inilah yang di maksud dengan Corporate Social Responsibility (CSR). 4
Tidak hanya hukumperseroan terbatassaja yang mengatur tentang hal tersebut (CSR), beberapa aturan lain yang menyinggung Corporate  Social  Responsibility (CSR),  yaitu  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebutUU Penanaman Modal), yang mengatur setiap investor mempunyai keharusan mengimplementasikan  G ood  Corporate  Governance (GCG)  atau  tata  kelola  perusahaan  secara  baik  dan mengimplementasikan  CSR  perusahaan  agar  terwujud  pertalian  yang  selaras,  berimbang,  dan  relevan  terhadap lingkungan, jiwa, aturan, dan kebiasaan rakyat sekitar.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (untuk  selanjutnya  disebut  UU  PPLH),  bahwa  hukum  memfasilitasi  masyarakat  agar  dapat  melakukan  tuntutan terhadap  pihak  manapun  yang  melanggar  kepentingan  rakyat  banyak  terhadapkawasan  pemukiman  dan  kehidupan yang  bagus  dan  higienis.  Masyarakat  memiliki  hak  untuk  mempertahankan  dan  menuntut  (upaya  mempertahankan hak)  untuk mendapatkan kondisi kawasan pemukiman  yang baik dan higienis. Menurut Heinhard  Steiger C.S  upaya untuk mempertahankan hak (tuntuntan) memiliki dua fungsi, pertama The fungtion Defense ,adalah hak membela diri terhadap  gangguan  luar  yang  merugikan  lingkunga  terdapat  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  UUPLH.  Kedua Action  of Performance adalah hak menuntut melakukannya suatu tindakan agar lingkungan dapat dilestarikan, dipulihkan  atau diperbaiki  terdapat  dalam  Pasal  20  ayat  (3)  UUPLH,  kedua  fungsi  itu  kemudian  diakomodasi  dalam  Pasal  34 UUPLH. 5 Selain hal yang tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) juga mengatur tentang CSR.
UU  Perseroan  Terbatas  memandatkan  adanya  pengaturan  lebih  teknis  lagi  mengenai  CSR  melalui  Peraturan Pemerintah  (PP).  Artinya  undang-undang  tentang  CSR  harus  ada  aturan  pelaksananya.Terbitlah  kemudian PeraturanPemerintah  Nomor  47  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perseroan Terbatas,mengatur mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 8 dijelaskan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungandan beserta teknis pelaksanaannya.
Hal  tersebut  selnjutnya  berkembang  dengan  munculnyaperaturan  daerah  diseluruhwilayah  Indonesia  yang mengatur  tentang  pelaksanaan  CSR,  salah  satunya  adalah  Peraturan  Daerah  Jambi  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan.Padahalsecaranyata-nyata  ditegaskan  dalam  peraturan  pelaksana  CSR  itu  adalah kepentingan perseroan yang nantinya harus dipertanggung jawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
Menurut  John  Austin,  hukum  adalah  suatu  kehendak  atau  keinginan  dari  pemegang  kekuasaan.  Seluruh ketentuan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  sosial  dan  politik  berdasarkan  ketentuan  undang-undang,  sehingga dengan  perkataan  lain  UU  Perseroan  Terbatas,  UU  Penanaman  Modal,  UU  PPLH,  danaturan  hukum  lain  berikut dengan peraturan pelaksananya adalah perwujudan dan kehendak pemerintah yang berlaku di wilayah Indonesia untuk rakyat (pengusaha) Indonesia yang harus dilaksanakan/ditaati. Di satu sisi pertanyaan mendasar mengapa CSR  yang termasuk  tindakan  etis/moral  dari  suatu  perusahaan  dinormakan  menjadi    undang-undang  yang  wajib  dilaksanakan oleh  perusahaan    akan  menjadi  kajian  filsafat. Corporate  Social  Responsibility yang  pada  awalnya  merupakan kewajiban  moral,  akan  tetapi  dalam  perkembangannya  menjadi  kewajiban  hukum  bagi  korporasi.Berdasarkan  hal tersebut,  maka  hal  yang  dikaji  dalam  artikel  ini  meliputi  kajian  secara  filsafat,  kajian  penerapan  CSR    di  Indonesia, dan kajian pengelolaan CSR dalam perspektif masa depan.

## METODE
Artikel  ini  merupakan  tergolong  dalam  penelitian  doktrinal  atau  penelitian  normatif.  Penelitian  ini  mengacu kepada  norma-norma  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  praktik  hukum  dalam  kegiatan  bisnis  di  Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau statue approach dan pendekatan konseptual
3 Mukti Fajar Nur Dewata, Tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia: studi tentang penerapan ketentuan CSR pada perusahaan multinasional, swasta nasional & BUMN di Indonesia , Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 6.
4 Budi Untung, Op., Cit., hlm. 15.
5 Ibid .
Lili Naili Hidayah et al, Pengelolaan Coorporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
atau conceptual  approach .Pendekatan  undang-undang  digunakan  karena  ada  telaah  atau  analisis  terhadap  undang- undang  yang  berkaitan  dengan  masalah.  Pendekatan  konseptual  atau conceptual  approach digunakan  karena  ada konsep-konsep  didalam  teori  hukum  yang  digunakan  sebagai  alat  analisis.  Fokus  utama  penelitian  hukum  normatif adalah  mencari  hubungan  logis  antar  bahan  hukum  tersebut.  Dari  pencarian  ini  akan  diperoleh  asas  atau  prinsip hukum, hubungan  korelasi antar prinsip hukum dengan prinsip hukum lainnya  atau dengan peraturan  hukum, sesuai atau tidak sesuainya antar peraturan hukum, dan lain-lain.
Data  dalam  hal  ini  berupa  data  sekunder,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  utama/pokok,  dan  bahan  hukum tambahan.  Bahan  hukum  yang  dikumpulkan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan-bahan hukum tersebut didapatkan melalui riset kepustakaan dan riset dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Corporate Social Responsibilitydalam Perspektif Filosofis.
Ontologi, epistimologi, dan aksiologi merupakan bahasan utama dalam kajian filsafat. Ontologi membicarakan mengenai hakikat (intisari) atau apa yang terkandung di balik darieksistensi sesuatu. Membahas masalah intisari tidak lain  bicara  tentang  hal  yang  paling  pokok,  fundamental,  atau  fakta  realitas.  Intisari  terhadap  sesuatu  hal  adalah keadaan  senyatanya  atau  yang  paling  mendasar  terhadap  hal  yang  dipermasalahkan.  Upaya  menemukan  apa  yang makna  atau  intisari  yang  tersimpan  di  balik  suatu  hal  merupakan  efektifitas  berfilsafat,  yaitu  memikirkan  sesuatu sampai tingkatan yang paling dasar, yang melakukan suatu kegiatan penelaahan dan menemukan intisari atau arti yang paling    terdalam  dari  sesuatu.  Hakikat  akan  terus  mengeskplorasi  dan  mendapatkan  jawaban  secara  hakiki  terhadap sesuatu yang dibahas oleh nilai dari suatukenyataan. 6 Ontologi berupayamembahashal paling mendasar yang tertuang pada tiap-tiap realitas faktual maupun kejadian yang terdapat pada tiap-tiap bentuknya.
Sedangkan epistimologi merupakan bahasan mengenai teknik atau cara dalam memperoleh segala sesuatu yang diketahui  mengenai  sesuatu  itu.  Selanjutnya  makna  aksiologi  merupakan  istilah  berkaitan  dengan  teori  nilai  yang berhubungan dengan manfaat maupun sesuatu yang dimaksud oleh objek yang dibahas.
Berdasarkan  apa  yang  tertulis  di  atas,  bentuk  CSR    yang  ada  pada  undang-undang  disebut  tanggung  jawab sosial dan lingkungan (TJSL) pada intinya (ontologi) selaras dengan Pancasila khususnya sila ke-5. Hal iniselanjutnya dijabarkan dalam konstitusi Indonesia Tahun 1945.
Pasal  33  Konstitusi  Republik  Indonesia  hasil  amandemen  merupakan  landasan  pengaturan  selanjutnya  dalam hal  manajemenekonomi  bangsa  dan  manifestasi  kesejahteraan  sosial.  Hal  tersebut  merupakan  rujukan  dalam mewujudkan kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan ini bisa dilihat melalui UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal,  dan  UU  PPLH.  Oleh  karena  itu,  produk  hukum  tersebut  dibuat  pada  hakikatnya  untuk  mewujudkan masyarakat  Indonesia  yang  makmur.  Berdasarkan  hal  ini,  menarik  untuk  dibahas  dalamPasal  74  UU  Perseroan Terbatas  yang  memuat  ketentuan  mengenai  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  (TJSL)  atau  di  kenal  dengan nama Corporate  Social  Responsibility (CSR).CSRmerupakan  kewajiban  untuk  melaksanakanbagi  usaha  berkaitan dengan Sumber Daya Alam.
Menelaahketentuan  tersebutdi  atas,  bahwa  implementasiCSR    adalah  sebuah  kewajiban  ( mandatory )  bagi korporasi.  Hal  ini  selaras  dengan  ketentuan  yang  menyebutkan  tentang  kewajiban  penerapan  prinsip  tata  kelola perusahaan  yang  baik  dan  kewajiban  pelaksanaan Corporate  Social  Responsibility (CSR),  yaitu  Pasal  15  Undang- Undang Penanaman Modal.
Memperhatikan  dengan  seksamaaturan  Pasal  74  UU  Perseroan  Terbatasdan  Pasal  15  UU  Penanaman  Modal telah  menentukan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  (TJSL)  ataupun Corporate  Social  Responsibility (CSR) sebagai  sesuatu  yang  wajib  oleh  pelaku  usaha  dalam  korporasi,  dan  untuk  yang  tidak  melakukan  kewajiban  dalam undang-undang akan mendapat sanksi. Hal ini adalah bagian dari paham positivisme. Paham positivisme mengartikan hukum  sebagai ius  constitutum ,  yaitu  hukum  yang  ada  dan  berlaku  saat  ini.Dengan  arti  kata  lain,UUPerseroan Terbatas  dan  UU  Penanaman  Modal  merupakan ius  constitutum ,  yang  dibuat  sebagai  produk  nyata  dari  kekuasaan politik yang sah.
Landasan filosofis CSR adalah perbuatan etis/moral dari suatu korporasi, akan tetapi dirumuskan menjadi norm adalam  undang-undang  yang  harus  diimplementasikan  oleh  korporasi.  Permasalahan  tersebut  bisa  cermati  bahwa eksistensi  usaha  yang  ada  apapun  wujudnya  akan  senantiasa  memunculkan  efek.  Efek  yang  muncul  dapat diklasifikasikan  kedalam  dua  efek,  yaitu  efek  yang  buruk  dan  efek  yang  baik.Efek  yang  baik  diantaranya  adalah adanya peluang kerja, meningkatnya penghasilan penduduk  sekitar perusahaan, berkembangnya kawasan perumahan penduduk, dan lain-lain. Efek yang buruk senantiasa muncul yang berdampak instabilitas lingkungan hidup penduduk sekitar perusahaan, antara  lain pencemaran iklim, terganggunya sumber  air,  lingkungan  yang tidak  tenang, dan lain- lain.
6 Abdul  Ghofur  Anshori, Filsafat  hukum  sejarah,  aliran  dan  pemaknaan (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University  Press, 2006), hlm. 2.
Lili Naili Hidayah et al, Pengelolaan Coorporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Eksistensi  CSR  menyediakan  beragam  faedah  baik  dilihat  dari  aspek  yang  berkaitan  dengan  masyarakat, ekonomis, maupun kawasan sumber daya alam.Akan tetapi, implementasi CSR  di Indonesia cenderung tidak sedikit dijumpai  hal  yang  perlu  di  tanggulangi  mengingat  belum  terdapatnya  ketentuan  dan  parameter  CSR,  persamaan pengertian,  konsep, wujud, maupun peraturan pemerintah  tentang CSR. Selain itu, perumusan  norma CSR  ke dalam undang-undang  itu  sendiri  pun  memunculkan  persepsi  yang  tidak  sama  antara  yang  setuju  dan  yang  tidak  setuju. Beragamnya alasan yang tidak sepakat CSR sebagai suatu yang wajib dilakukan, karena berargumentasi bahwa CSR pada  pemahaman  sebagai  keharusan  saja.Pengusaha  tidak  memperdulikan  landasan  filosofinya  dan  efek  yang  telah terjadi sampai sekarang. 7
Akibat negatif tersebut di atas  harus diminimalisir melalui teknik mitigasi (upaya agar meminimalisir dampak buruk). Mitigasi bisa dikategorikan ke dalam mitigasi secara fisik dan mitigasi sosial. Mitigasi secara sosial dilakukan dalam bentuk CSR. 8 Berpijak pada hal tersebut di atas, dalam prinsipnya secara umum kegiatan perusahaan dilandasi oleh  nilai  atau  jiwa  yang  berasal  dari  pelaksanaan  CSR.  Hal  ini  disebabkan  karena  CSR  merupakan  acuan  secara menyeluruh  dalam  perspektif  sosial-ekonomi,  kesejahteraan,  dan  ekosistem  kawasan.  Menjadikan  korelasi  yang seimbang,  harmonis,  dan  selaras  bagi  perusahaan  dan  ekosistem  kawasan  sekitar  perusahaan,  nilai,  norma,  serta budaya penduduk setempat, merupakan dasar filosofis regulasi CSR dalam UU Perseroan Terbatas.
Korporasi jangan hanya semata-mata memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan sendiri secara besar- besaran  hanya  untuk  mendapatkan  laba  ekonomi  saja,  tetapi  juga  semestinya  mengindahkan  tanggung  jawab sosialnya. Oleh sebab itu intisari CSR adalah nilai yang menjadi pijakan kegiatan korporasi, yaitu nilai keseimbangan, kewajiban,  kejujuran,  dan  komitmen.  Menjaga  dari  gangguan  di  luar  kawasan  ekosistem  serta  menjaga  berhentinya keberlanjutan  aspek  hayati  dan  komunitas  sosial  dari  efek  buruk  yang  diakibatkan  oleh  dari  kegiatan  produksi korporasi  adalah  bentuk  nilai  keseimbangan  yang  merupakan  kegiatan  CSR  sesungguhnya.  Ketika  kegiatan operasional  korporasi  menyebabkan  efek  negatif,  maka  keharusan  korporasi  wajib  mengembalikan  kondisi  dalam keadaan  yang  normal  terhadap  efek  yang  dimunculkan  terhadap  kawasan  sekitar  dan  penduduk,  yaitu  dengan  cara pencegahan dini (menyediakan/membuat pembuangan sisa-sisa aktifitas korporasi yang merugikanlingkungan dengan perpedoman  pada  hukum  positif)  dan  melakukan  rehabilitasi  lingkungan  yang  terganggu,  serta  memunculkan keseimbangan  keberlangsungan  hayati  masyarakat  sekitar  korporasi.Sangat  tidak  logis  jika  di  suatu  daerah  berdiri korporasi  dengan  usaha  besar  yang  produksinya  dinikmati  seluruh  penduduk  dunia,  namun  penduduk  di  lingkungan korporasi  tersebut  mengalami  kemiskinan  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  tidak  baik/tidak  pantas (masyarakat menikmati pencemaran yang berasal dari pabrik, baik pencemaran udara, air, dan akses transportasi yang buruk karena efek dari pengangkutan bahan-bahan produksi pabrik dan sebagainya).
Aktivitas korporasi semestinya harus mencerminkan komitmen atas pembangunan visi dan misi sebagai bentuk nilai  kejujuran.Terbuka  atas  informasi  terhadap  material  produksi  yang  sehat  bebas  dari  bahaya  apabila  dikomsumsi masyarakat,  transparan  kepada  sesama  kolega,  staf  dan  langganan.  Istilah  yang  berbeda  nilai  jujur  yang  merupakan visimisi dari  korporasi  kepada shareholder dan stakeholder, memperlihatkan tingkah laku yang beretika dari sebuah korporasi.
Kewajiban  perusahaan  dalam  membentengi  kawasan  ekosistem  alam  terhadap  disfungsi  alam  serta  menjamin kesinambungan hayati kelompok kemasyarakatannya terhadap efek buruk yang diakibatkan oleh kegiatan operasional korporasi  merupakan  intisari  atau  hakikat  dari  CSR.  Melalui  eksistensi  keharusan  perusahaan  dalam  mengadakan perlindungan  terhadap  efek  yang  ada,  maka  aktifitas  CSR  tidak  lagi  hanya  aktifitas  perbuatan  sosial  semata  atau program  rutin  korporasi  yang  bersifat  kekinian  dan  tanpa  ada  paksaan  atau  kedermawanan  perusahaan  yang  lebih mengarah kepada sifat kasihan badan usahakepada komunitas kemasyarakatannya dan lingkungan alam sekitarnya.
Berdasarkan  hal  itu,  intisari  CSR  dapat  di  katakan  dengan  kalimat  “menjalani  secara  bersama-sama  dengan ikhlas  untuk  kebaikan  umat  manusia  dan  lingkungan  alamnya”.  Oleh  karena  itu  mengimplementasikan  CSR  sesuai intisarinya maka akan terwujud aksiologi CSR yaitu mewujudkan keseimbangan hubungan, baik orang dan alam serta mengadakan kemakmuran bagi rakyat banyak.

## Implementasi  CSR di Indonesia
Eksistensi  dasar  CSR,  yaitu  dalam  upaya  merevitalisasi  kesanggupan  perusahaan  untuk  menyesuaikan  diri dengan  lingkungannya,  kelompok  masyarakat  tertentu  serta  pemangku  kepentingan  yang  terkait  dengannya,  baik kedaerahan,  nasional,  maupun  internasional.  Dari  aspek  pelaksanaannya,  seyogyanya  supaya  elemen-elemen korporasi,  penguasa  dan  rakyat  saling  berhubungan  dan  menyokong,  supaya  CSR  bisa  diimplementasikan  dengan
7 Sunaryo  Sunaryo,  “Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Dalam  Perspektif  Pembangunan  Berkelanjutan,” FIAT JUSTISIA 7, no. 1 (26 Oktober 2015): hlm. 265, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.363.
8 Sukandarrumidi, Corporate Social Responsibility (Yogyakarta: Bajawa Press, 2012), hlm. 30.
Lili Naili Hidayah et al, Pengelolaan Coorporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
menyeluruh,  dengandemikian  dalam  proses  lahirnya  keputusan,  mengimplementasikan  keputusan,  dan pertanggungjawabannya dapat diaplikasikan bersama. 9
Konsep CSR dipahami sebagai  kesungguhan  korporasi untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan atas  efek  beroperasinya  korporasi  disuatu  daerah.  Tidak  hanya  mengambil  keuntungan  semata,  namun  diharapkan dengan  program  ini  perusahaan  dapat  memperhatikan  masyarakat  dan  lingkungan  sekitar  perusahaan.  Menurut Trevino dan Nelson sebagaimana dalam bukunya Ernawan, Erni R, Business Ethics : Etika Bisnis, dan dikutip kembali oleh Ade Yuliany Siahaan, memberikan konsep CSR dalam bentuk piramida yaitu berupa 4 (empat) macam tanggung jawab  yang  harus  dipertimbangkan  secara  berkelanjutan,  yaitu  ekonomi;  hukum;  etika  dan  berperikemanusiaan. Dijelaskan  lebih  lanjut  tentang  piramida  tanggung  jawab  ini  yaitu  :  1)Pertanggungjawaban  ekonomi  yang  menjadi dasarnya dan berpedoman pada peran utama bisnis dari sisi ekonomi sebagai proses barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pelanggan;  2)Pertanggungjawaban secara legal yang juga acapkali dikaitkan dengan pertanggungjawaban moral, meluas kepada pertanggungjawaban hukum/ legal dan menginginkan para pelaku usaha untuk melaksanakan perannya satu tingkatan di atas hukum;  3)Pertanggungjawaban etis meliputi pertanggungawaban pada umumnya, karena sedikit sekali cita-cita masyarakat diformulasikan dalam peraturan. Pertanggungjawaban sosial harus tergambar dari tingkah laku etis dari korporasi; 4) Pertanggungjawaban berperikemanusiaan/filantropis adalah pertanggungjawaban terhadap sesama yakni meliputi peran secara aktif korporasi dalam hal memajukan kesejahteraan manusia. 10
Konsep  lain  mengenai  CSR  menyatakan  perusahaan  itu  harus  bertanggung  jawab  secara  publik  tidak  hanya untuk  kinerja  keuangan  perusahaan,  namun  juga  untuk  lingkungan  sosial  perusaaan,  disamping  itu  juga  harus mempromosikan  hak  asasi  manusia,  demokrasi,  peningkatan  masyarakat,  dan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  di seluruh  dunia.  Konsep  yang  berikutnya  adalah  bahwa  bisnis  harus  mencakup  4  komponen  yaitu  tanggung  jawab sosial,  tanggung  jawab  ekonomi,  hukum,  etika,  filantrofik.  Konsep  ketiga  adalah  bahwa  tanggung  jawab  sosial perusahaan  berpedoman  pada  kelalaian  manajemen  dalam  menetapkan  rangkaian,  konsep  dan  asas  yang  menjadi pedoman  bagi  perusahaan  dalam  membuat  keputusan  dan  mengikuti  perbuatan  di  luar  persyaratan  hukum  yang diinginkan  dalam  hal  nilai  dan  tujuan  masyarakat,  konsep  berikutnya  yaitu  bahwa  tanggung  jawab  ini mengidentifikasikan mengakomodasi kepentingan orang-orang yang terkena dampak tindakan organisasi, konsep yang terakhir yaitu bahwa perusahaan atau koorperasi membantu masyarakat dalam menyediakan kebutuhan dan jasa yang dibutuhkan dengan dana finansial dan non-finansial yang sedikit. 11
Beberapa  istilah  CSR,  salah  satunya  memberikan  gambaran  pengertian  sebagai  kegiatan  bisnis  yang  memiliki kesungguhan  yang  tinggi  bukan  saja  bertujuan  meningkatkan benefit perusahaan,  termasuk  juga  bertujuan menciptakan korelasi sosial-ekonomi lingkungan dengan menyeluruh, membumi dan berkesinambungan. Berdasarkan arti  tersebut,  dapat  ditelaah  bahwa  satu  hal  mengenai  implementasi  CSR  adalah  kesungguhan  yang  tidak  terputus untuk menciptakan kondisi yang sejahtera dari kumpulan rakyat sekitar.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  74  UU  Perseroan  Terbatas,  menyebutkan  bahwa  “Perseroan  yang  menjalankan kegiatan  di  bidang  sumber  daya  alam  wajib  menjalankan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan”,  yang  mana pengaturan ini bertujuan untuk tetap menciptakan konektifitas perusahaan secara selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,  nilai,  norma, dan budaya masyarakat setempat.  CSR ini adalah keharusan perusahaan  yang dianggarkan dan  diperhitungkan  sebagai  biaya  perusahaan  yang  implementasinya  dilaksanakan  dengan  mencermati  faktor kepatutan dan kewajaran.
Kenyataannya pengaturan CSR dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012tersebut masih belum jelas batasan  dari  kepatutan  dan  kewajaran  ini.Terjemahan  kepatutan  dan  kewajaran  menjadi  kabur  dan  bias,  baik penafsiran dalam produk hukumnya maupun  sumber hukum positif lainnya.Penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tersebut menyebutkan bahwa:
“Yang  dimaksud  dengan  “kepatutan  dan  kewajaran”  adalah  kebijakan  Perseroan,  yang  disesuaikan  dengan kemampuan  keuangan  Perseroan,  dan  potensi  risiko  yang  mengakibatkan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan yang  harus  ditanggung  oleh  Perseroan  sesuai  dengan  kegiatan  usahanya  yang  tidak  mengurangi  kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.”
9 Marthin,  Marthen  B.  Salinding,  dan  Inggit  Akim,  “Implementasi  Prinsip  Corporate  Social  Responsibility  (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,” Journal of Private and Commercial Law 1, no. 1 (19 Februari 2018): 32–111, https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12358.
10 Erman  Rajagukguk,  “Konsep  dan  Perkembangan  Pemikiran  Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 15, no. 2 (2007): hlm. 173, https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss2.art1.
11 Christine A.Hemingway& Patrick W, Maclagan Dalam Journal of Business Ethics , 2004, hlm. 33.
Lili Naili Hidayah et al, Pengelolaan Coorporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Hal  itu  diartikan  apabila  dilakukan  dengan  kewajiban  tanggun  gjawab  sosial  perusahaan  maka  penyerahan kepada  perusahaan  tentang  ukuran  kepatutan  dan  kewajaran  menjadi  hal  yang  bersifat  subjektif.  Kepatutan  dan kewajaran akhirnya mengiku tkepada kemampuan perseroan yang diselaraskan dengan keadaan financial perseroan. 12 Pengertian  dan  bentuk  dari  sebuah  “kepatutan  dan  kewajaran”  itu  sendiri  merupakan  hal  yang  sifatnya  sangat universal, yang nantiny aakan membawa banyak penafsiran yang akan berbeda–beda setiap pemaknaannya. Bisa saja perusahaan  atau  korporasi  menganggap  bahwasannya  pelaksanaan  CSR  yang  mereka  salurkan  sudah  sesuai  dengan “kepatutan  dan  kewajaran”  yangdimaksudkan  oleh  undang–undang,  namun    pada  kenyataannya  belum  memenuhi bentuk  dan  pemaknaan  dari  kepatutan  dan  kewajaran  tersebut  oleh  masyarakat,  hal  ini  disebabkan  karena  belum adanya tolak ukur sebuah kepatutan dan kewajaran terkait dengan pelaksanaan CSR sebuah perusahaan. 13
Tolok  ukur  atau  standar  dalam  pelaksanaan  CSR  tentang  kepatutan  dan  kewajaran  yang  tidak  diberikan  oleh UU Perseroan Terbatas dan juga akibat/ dari tidak dilaksanakannya CSR oleh perusahaan atau korporasi. Siapa yang berwenang  menetapkan  standar  kepatutan  tersebut  jika  itu  pemerintah  adalah  pihak  yang  menetapkan  standar kepatutan  maka    akan  kesulitan  dalam  menetapkan  standar  tentang  seberapa  standar  kepatutan  tersebut  agar  tercipta peraturan  yang  berkeadilan.  Bagamana  mengukur  kondisi  kemampuan  keuangan  dalam  perusahaan,  kondisi pemangku  kebijakan  dalam  perseroan,  kerangka  pengembangan  perseroan  dan  keadaan  ekonomi  baik  dalam  skala kecil maupun luas, maka akan menciptakan standar variasi kepatutan yang berbeda-beda . 14
CSR  ini  nantinya  yang  melaksanakan  adalah  pengurus  perusahaan  berdasarkan  rencana  kerja  tahunan perusahaan  setelah  sebelumnya  memperoleh  restu  dari  organ  perusahaan  selain  Direksi  berdasarkan  acuan  dasar perusahaan. Ini menjadi dilema ketika standar ukuran kemampuan keuangan  perusahaan itu tidak jelas, apakah suatu perusahaan dapat atau dalam kondisi bisa atau mampu secara keuangan menjalankan CSR ini. Ketentuan Pasal 34 ayat (3)  UU  Penanaman  Modal  mengatur  bahwa  perusahaan,  baik  perseorangan  maupun  badan  hukum,  yang  tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UU Penanaman Modal tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif  dan  sanksi  lainnya  menurut  undang-undnag  tersebut,  yaitu  sanksi  peringatan  tertulis,  Pembatasan kegiatan  usaha, Pembekuan kegiatan  usaha dan/atau fasilitas penanaman modal,  pencabutan kegiatan  usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
Dalam ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa CSR merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya.  Hal  ini  tentunya  juga  akan  membuat  dilema  juga  bagi  jajaran  direksi  mau dilaksanakan  ukuran  kemampuan  dan  kepatutan  belum  ada,  namun  apabila  tidak  diimplementasikan  maka  akan dikenakan sanksi sesuai dengan haltersebut di atas.
Muhammad  Rudi  Rumengan  dalam  Farid  Wajdi  menyatakan  bahwa    payung  hukum  tanggung  jawab  sosial perusahaan (CSR) seperti UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modaldan sebagainya tidak mengakomodasi untuk memaksa  perseroan  dalam  melaksanakan  CSR-nya,  dalam  hal  ini  pemerintah  perlu  memperjelas  dan  mempertegas tentang  : 1.Peraturan Pemerintah untuk memperjelas besaran dana CSR yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan punya  standar  pengeluaran dana CSR sesuai dengan aturan  yang telah ditetapkan oleh pemerintah; 2.Peraturan pemerintah atau keputusan menteri dibutuhkan  untuk implementasi, pengawasan dan rincian sanksi  apabila  ada  perusahaan  yang  tidak  mengeluarkan  dana  CSR  yang  telah  ditetapkan  besarannya.  Sanksi  ini berfungsi sebagai warning bagi perusahaan yang masih enggan menjalankan tanggung jawab sosialnya. Sanksi ini bisa berupa teguran dan bahkan sampai pada pemutusan kontrak karya perusahaan.
Munculnya beberapa peraturan daerah atau Perda CSR yang  mengacu pada ketentuan UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, maupun dalam PP tentang tanggung jawab sosial (CSR),  namun tidak ada dari aturan-aturan acuan itu yang secara kongkrit menjelaskan  kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Perda tentang CSR.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerahdan  aturanmengenai pembentukan  peraturan  perundang-undanganmendasari  otoritas  Pemerintah  Kabupaten/Kota  ataupun  Provinsi  untuk membentuk  Perda.  Perda  dapat  dibuat  berdasarkan  kepentingan  rakyat  setempat  dan  kemampuan  setiap daerah.Isipengaturandalam  Peraturan  Daerah  baik  tingkat  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  ditujukan  untuk pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang lebih tinggi dalam tata urutan perundang-undangan. Walaupun ada kewenangan pemda atas
12 Yeti  Sumiyati  dkk.,  “Kriteria  Kepatutan  Dan  Kewajaran  Dalam  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  Menurut  Hukum Islam,” Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2, no. 1 (31 Januari 2018):58–68, https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3258.
13 Rachmad  Robby  Nugraha,  Siti  Hamidah,  dan  Moch  Fadli,  “Makna  Kepatutan  Dan  Kewajaran  Berkaitan  Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3, no. 2 (26 Desember 2018): 176–85.
14 Ibid.
Lili Naili Hidayah et al, Pengelolaan Coorporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
dasar  kepentingan  masyarakat  namun  perlu  digaris  bawahi  bahwa  apa  yang  di  atur  Perda  tidak  boleh  bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. 15
Menurut  Detania  Sukarja  pembagian  urusan  pemerintahan  berdasarkan  asas  otonomi  daerah  tersebut  diatas menjadi  landasan  hukum  yang  kerap  digunakan  untuk  menjustifikasi  kewenangan  pemerintah  daerah  untuk membentuk  Perda  CSR.  Keputusan  MKRI 16 menyebutkan  bahwa  aturan  lanjut  berkaitan  dengan  TJSL  dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa dengan diaturnya TJSL dalam UU Perseroan Terbatas, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi tidak memiliki kewenangan menerbitkan Perda yang berkenaan dengan TJSL, karena ketentuan TJSL dalam UU Perseroan Terbatas bersifat tegas dan rigit dan hanya bisa  diatur  dengan  peraturan  pemerintah.    Sebagaimana  telah  diatur  oleh  UU  Pemda  dan  UU  Perseroan  Terbatas, peraturan  daerah  jangan  sampai  terjadi  konflik  dengan  ketentuan  hukum  di  atasnya.  Perda  CSR  dalam  hal  ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 (4) UU Perseroan Terbatas, oleh sebab itu, dapat dibatalkan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut,  pemerintah daerah tidak berwenang untuk membentuk Perda CSR. 17
Dengan  ketiadaan  ketentuan  apapun  yang  memberikan  wewenang  bagi  pemerintah  kabupaten/kota, maupunprovinsi  untuk  menerbitkan  aturan  tentang  CSR,  maka  tidak  didapati  landasan  aturan  pemerintahan  daerah kabupaten/kota dan provinsi membuat regulasi CSR dalam Perda.Terlebih lagi membuat CSR menjadi bagian dalam unsur-unsur  penghasilan  daerah  seperti  yang  terjadi  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  dana  CSR  dicantumkan  dalam APBD  Perubahan  2016  sebagai  dana  hibah. 18 Selain  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  Provinsi  Riau  juga  termasuk  salah satu  provinsi  yang  menerbitkan  Perda  yang  berkaitan  dengan  CSR,  yaitu  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Perusahaan di Provinsi Riau. 19
Menurut  Rahmatullah  dalam  Budi  S.  P.  Nababan,terbitnya  Peraturan  Daerah  CSR  karena  empat  perkiraan pertama,  ada  anggapan  pemerintah  kabupaten/kota  maupun  provinsi  berusaha  tidak  menanggung  sendiri  beban pertanggungjawaban proses pengambangan daerah  kepada korporasi; kedua,  ada  kemauan mendapatkan penghasilan bagi  biaya  pembangunan  daerah  yang  berasal  dari  pihak  ketiga;  ketiga,  pemerintah  kabupaten/kota  dan  provinsi berusaha mengadakan pengelolaan rencana  kegiatan CSR melalui  satu  atap  yang dikoordinir oleh  pihak eksekutif di daerah,  meskipun  masih  kabur  bentuk  dan  teknis  pelaksanaannya;  keempat,  pihak  korporasi  lemah  dalam memprogram dan melaksanakan rencana kerja kegiatan CSR. 20
Terhadap  Perda  tentang  CSR  yang  banyak  muncul  diberbagai  daerah,  bagaimana  peran  dan  fungsinya  dalam pelaksanaan atau pengelolaan CSR maka dapat dikatakan  Perda tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah. Peran dan Fungsi dari pemerintah daerah melalui perda baru bisa dilakukan apabila nantinya ada payung hukum yang jelas dari produk  hukum  yang  mengatur  mengenai  CSR,  yang  memberikan  aturan  lebih  lanjut  tentang  kewenangan  dari pemerintah daerah untuk membuat Perda CSR. Jika masih  aturan dalam undang-undang yang menjadi dasar CSR itu seperti UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal masih kosong, maka kepastian hukum tidak akan tercapai. Jika  nantinya  ada  aturan  yang  sebagai  dasar  dikeluarkannya  Perda,  peran  dan  fungsi  Perda  hanyalah  dari  aspek pengawasan  ( monitoring )  program  CSR  perusahaan  dan  berlaku  sebagai  penerima  informasi  tertulis  terkait perwujudan atas implementasi penyelenggaraan problematika yang ditemui (dalam hal ini penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan), sehingga dapat menciptakan penyelesaian problematika yang sedang berlangsung. Selain itu pemerintah daerah dapat berperan sebagai pihak yang menciptakan kondisi yang membuat  terbentuknya ruang gerak dalam realisasi CSR sutau badan usaha,  serta dalam  hal penyelesaian permasalahan  berkenaan dengan  implementasi CSR,  pemerintah  daerah  yang  bias  berfungsi  sebagai  mediator  ini  bisa  diwakilkan  oleh  kepala  desa,  camat,  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun polisi setempat. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak memiliki wewenang sehubungan  dengan  realisasi  dana  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  kepada  masyarakat,  karena  hal  tersebut  mutlak berada pada perusahaan yang mengeluarkan dana CSRnya tersebut. 21
15 Ade Yuliany Siahaan,  “Analisis Yuridis  Atas Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Tanggung  Jawab Sosial Perusahaan,” USU Law Journal 6, no. 3 (11 April 2018): hlm. 11-19.
16 Putusan MKRI No. 53/PUU-VI/2008 atas uji materiil Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU PT.
17 Detania  Sukarja,  “Kewenangan  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Tentang  Corporate  Social  Responsibility  Oleh Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Iklim Penanaman Modal Di Daerah,” Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial 2 (1 Februari 2019): 30–42.
18 Ibid.
19 Fahrial,  Andrew  Shandy  Utama,  dan  Sandra  Dewi,  Pemanfaatan Corporate  Social  Responsibility (CSR)  terhadap Pembangunan Perekonomian Desa, Jurnal Wawasan Yuridika 3, No. 2 (September 2019). hlm. 251-263.
20 Budi  S.P.Nababan,  Analisa  Peraturan  Daerah  Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  Di  Tengah  Iklim Kemudahan Berusaha Dalam Perspektif Teori Perundang-undangan, Jurnal Rechs Vinding Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Jl (Jakarta, Indonesia, t.t.).
21 Ade Yuliany Siahaan dkk., Op., Cit.
Lili Naili Hidayah et al, Pengelolaan Coorporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

## Pengelolaan yang ideal CSR di masa depan.
Menurut  Masrizal,  dalam  penyelenggaraan  CSR  masih  meninggalkan  dua  hal  pokok.    Pertama  yaitu  terdapat ketidakjelasan  dalam  kewajiban  implementasi  CSR,  terutama  subjek  yang  dimaksud  dengan  “perseroan  yang menjalankan  kegiatan  usahanya  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam”.  Apakah  Perseroan  yang  bukanberkaitan serta  tidak  melakukanaktifitasusahadenganmengambil  keuntungan  dari  sumber  daya  alam,  namun  aktifitas produksinya memiliki efek pada kegunaan daya dukung terhadap potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi? Kedua menurut Masrizal,  selama  initidak  sedikit  korporasi menganggap telah  menyelenggarakan program CSR kepada para pemangku kepentingannya, namun pada kenyataan beberapa pemangku kepentingan merasa belum merasakan faedah bahkan tidak merasakan secara nyata sama sekali kegiatan dari korporasi. 22
Berbeda dengan pendapat Saidi sebagaimana dikutip oleh Joko Rizkie Widokarti, implementasi CSR terdapat 4 (empat)  bentu  katau  model  CSR  yang  umumnya  dilaksanakan  oleh  korporasi  di  Indonesia,  yaitu  bagaimana keterlibatan  langsung  di  mana  perusahaan  menjalankan  program  CSR  secara  langsung  dengan  menyelenggarakan sendiri  kegiatan  sosial  atau  menyerahkan  sumbangan  kemasyarakat  tanpa  perantara.  Untuk  menjalankan  tugas ini,sebuah  perusahaan  biasanya  menugaskan  salah  satu  pejabat  seniornya,  seperti corporate  secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation. Selanjutnya bisa dengan melewati yayasan atau organisasi sosial korporasi. Korporasi biasannya mempunyai atau membuat yayasan di bawah lembaga atau grupnya. 23 Bentuk  ini  memiliki  kesamaan  dari  bentuk  yang  umumnya  diaplikasikan  di  badan-badanusaha  di  negara  dunia pertama  (maju).Lazimnya,  perusahaan/korporasimenyediakan  biaya  permulaan,  dana  rutinitas,  atau  dana  tetap  yang bisa  dimanfaatkan  secara  rutin  bagi  aktifitas  yayasan.  Bentuk  selanjutnya  yaitu  bisa  dengan  melakukan partnership dengan  elemen  lain.  Perusahaan  mengimplementasikan  CSR  lewat  kemitraan  dengan  badan  yang  berpihak  pada masyarakat/organisasi  di  luar  pemerintahan.  Model  yang  terakhir  yaitu  dengan member  support atau joinpartner dalam  suatu  konsorsium. 24 Korporasi  ikut  membuat,  turut  serta  menjadi  bagian  atau  memberikan  dukungan  dalam badan yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang diorganisir kepada kepentingan khusus untuk masyarakat luas.
Apabila  dilihat  sisi  persamaan  dan  perbedaan  terhadap  bentuk  yang  lain,  bentuk  yang  satu  inimemiliki kecenderungan kepada kegiatan yang bersifat praktis, seperti bantuan dana untuk mengadakan bentuk fisik atas suatu fasilitas  atau  kegiatan.  Pihak-pihak  yang  bergabung  untuk  melakukan  kongsi  atau  perkongsian  itu  yang  dipercayai oleh  badan-badan  usaha  yang  menyokongnya  dengan  lebih  aktif  berusaha  mendapatkan partner kerjasama  yang berasal dari kelompok badan yang beraktifitas secara teknis serta selanjutnya memajukan rencana kerja yang disetujui oleh seluruh elemen.
Berbagai  model  dalam  penyelenggaraan  CSR  yang  dikemukakan  oleh  Saidi,  dilakukan  oleh  perusahaan  atau korporasi  di  Indonesia.  Asalkan  dia  mampu  secara  keuangan  ketidakseragaman  itu  juga  menunjukkan  tidak  adanya dasar  bagaimana  pengelolaan  seharusnya  CSR  tersebut.  Karena  aturan  perundang-undangan  tidak  jelas,  maka perusahaanpun  melakukan  CSR  dengan  pola  mereka  sendiri  dengan  melihat  referensi  pelaksanaan  CSR  dari  negara lain.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSL)disebutkan bahwa penyelenggaraanTanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan dibuat dengan mengindahkan kepatutan dan kewajaran.  Pengertian mengenai “kepatutan dan kewajaran” merupakan kebijaksanaan perseroan,  yang  disesuaikan  dengan  kemampuan  finansial  korporasi  serta  kemungkinan  bahaya  ekonomi  yang menyebabkan  TJSL  yang  menjaditanggungan  korporasi  sesuai  dengan  aktifitas  bisnisnya  dengan  tidak  mereduksi keharusan yang termuat dalam aturan hukum yang dibuat dan disepakati pada saat pendirian dan penentuan aktifitas usaha  badan  usaha.  Dapat  dilihat  bahwa    ketentuan  Peraturan  Pemerintah  tersebut  tidak  memberikan  kejelasan terhadap berbagai isu dan  kerancuan pengaturan dalam UU Perseroan Terbatas. Ketentuan PP justru tidak mengatur secara  imperatif  kewajiban  penganggaran  kegiatan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  dalam  anggaran perusahaan. 25
PP  juga  tidak  memperjelas  standar  “kepatutan”dan  “kewajaran”  dalam  penganggaran  Tanggung  Jawab  Sosial dan  Lingkungan,  wujud    pelaksanaannya  maupun    siapa  yang  berkompeten  menilai  kewajaran  dan  kepatatutan tersebut.  Ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan Perseroan  Terbatas  tersebut  di  atas  justru  menyebutkan  bahwa  penilaian  terhadap  “kepatutan  dan  kewajaran” merupakan  kebijakan  Perseroan  atau  dengan  kata  lain,  perusahaanlah  yang  menilainya  sendiri  berdasarkan
22 Masrizal.(2011). Menyoal Dilema Pengelolaan CSR di Daerah ,http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=179
23 Joko  Rizkie  Widokarti, Masalah  Dasar  Pengelolaan  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)Di (Indonesia: UniversitasTerbuka, t.t.).
24 Pujiyono,  Jamal  Wiwoho,  dan  Triyanto,  “Model  Pertanggungjawaban  Hukum  Pelaksanaan  Corporate  Sosial Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” Yustisia  Jurnal  Hukum 5,  no. 1 (1  April 2016):  73–91, https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8716.
25 Ibid.
Lili Naili Hidayah et al, Pengelolaan Coorporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
kemampuan  keuangannya.  Maka  untukmendapatkan  pengelolaan  yang  ideal  untuk  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  atau  CSR  di  masa  depan  harus  tegas  diatur  secara  specifik  dalam  peraturan,  mulai  dari  peraturan pemerintah  sampai  aturan  dibawahnya,  juga  jelas    bagaimana  standar  “kepatutan”dan  “kewajaran”  dalam penganggaran  CSR,  wujud    pelaksanaannya  maupun  siapa  yang  berkompeten  menilai  kewajaran  dan  kepatatutan tersebut harus jelas diatur dalam peraturan pemerintah.
Selain itu, CSR yang konsepnya adalah merupakan keharusan moral dan kemudian dengan adanya pengaturan dalam  peraturan  perundang-undangan,  menjadikan  CSR  menjadi  kewajiban  hukum.  Pengaturan  secara  tegas  dan spesifik merupakan suatu keharusan, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan:
a. Kondisi  kawasan  yang  kian  mengkhawatirkan,  adalah  bagian  dari  latar  belakang  pentingnya  pihak  regulator membuat  pengaturan  sehingga  dapat  memberikan  dukungan  keberlangsungan  kawasan  kehidupan  manusia. Perkembangan ekonomi yang merusak lingkungan  akan mempunyai  efek yang sangat buruk. Kerusakan kawasan ekosistem  akan  memberikan  efek  kegunaan  peningkatan  nilai  ekonomi  tidak  bertambah,  karena  musnahnya sumberdaya  alam  dan  mudah  terkena  dampak  terhadap  perubahan  iklim/cuaca.  Oleh  karena  itu,  semestinya diskursus mengenai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diatur menurut hukum. 26 b. Korporasi  yang  merupakan  salah  satu  elemen  dari  masyarakat  sosial.  Konsepsi sustainable  development (pembangunan  berkelanjutan)  yang  dilakukan  korporasi  dalam  bentuk  CSR.  Merupakan  hal  yang  urgen bagikorporasi  dalam  menyelenggarakan  usahanya  yang  mempunyai  tiga  kepentingan  yang  harus  dilayani  dengan seimbang. Oleh karena itu fungsi eksekutif sebagai elemen yang mengadakan aturan serta otoritas yang mengawasi agar terselenggaranya CSR adalah hal yang tidak dapat diabaikan. 27

## SIMPULAN
Hakikat CSR pada dasanya adalah untuk mendapatkan suasana keseimbangan antara aktifitas korporasi dengan kawasan ekosistem kehidupan, atau dengan perkataan lainmembuatkonektifitas korporasi yang imbang, harmonis, dan serasi dengan lingkungan nilai, norma, serta kebiasaanrakyat setempat.Pengelolaantanggung jawab sosial belum diatur secara  tegas  tentang  mekanisme  CSR  secara  spesifikdalamperaturan.  Untuk  mendapatkan  pengelolaan  yang  ideal dimasa yang akan datang maka diperlukan adanya mekanisme CSR secara specifikdalamperaturan, sehingga tidak ada perusahaan  yang  ragu-ragudalammelaksanakan  CSR  ini.  Penentuan  standar  “kepatutan”dan  “kewajaran”  dalam penganggaran  CSR,  harus  lebih  jelas.Selanjutnya  agar  pelaksanaan  CSR  dapat  berjalan  menuju  tercapainya  maksud secara  hakiki  dari  CSR,  maka  pihak  korporasi  perlu  melakukan  kegiatan  kemitraan  dengan  komunitas-komunitas masyarakat sekitar perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal
Anshori, Abdul Ghofur. Filsafat hukum sejarah, aliran dan pemaknaan . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
Budi  S.P.Nababan,  Analisa  Peraturan  Daerah  Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  Di  Tengah  Iklim Kemudahan Berusaha Dalam Perspektif Teori Perundang-undangan, Jurnal Rechs Vinding Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Jl . Jakarta, Indonesia, t.t.
Budi Untung, H. Corporate social responsibility . Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Dewi,  Dewa  Ayu  Putu  Shandra.  “KEWAJIBAN  HUKUM  TANGGUNG  JAWAB  SOSIAL  PERUSAHAAN (CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY)  DALAM  PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN  DI INDONESIA.” Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum 0,  no.  0  (25  September  2015). http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1350.
———.  “KEWAJIBAN  HUKUM  TANGGUNG  JAWAB  SOSIAL  PERUSAHAAN  (CORPORATE  SOCIAL
RESPONSIBILITY)  DALAM  PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN  DI  INDONESIA.” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 0, no. 0 (25 September 2015).
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1350.
Hasan,  Saipullah,  dan  Devy  Andriany. Pengantar  CSR,  Sejarah,  Pengertian,  dan  Praksis .  Cet.  I.  Yogyakarta:  JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang dan Pustaka Pelajar, 2015.
Marthin,  Marthin,  Marthen  B.  Salinding,  dan  Inggit  Akim.  “IMPLEMENTASI  PRINSIP  CORPORATE  SOCIAL RESPONSIBILITY  (CSR)  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  40  TAHUN  2007  TENTANG
26 Dewa  Ayu  Putu  Shandra  Dewi,  “Kewajiban  Hukum  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  (Corporate  Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 0, no. 0 (25 September 2015), http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1350.
27 Ibid.
Lili Naili Hidayah et al, Pengelolaan Coorporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
PERSEROAN  TERBATAS.” Journal  of  Private  and  Commercial  Law 1,  no.  1  (19  Februari  2018). https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12358.
Mukti  Fajar  Nur  Dewata. Tanggung  jawab  sosial  perusahaan di  Indonesia:  studi  tentang  penerapan  ketentuan CSR pada perusahaan multinasional, swasta nasional & BUMN di Indonesia . Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Nugraha,  Rachmad  Robby,  Siti  Hamidah,  dan  Moch  Fadli.  “MAKNA  KEPATUTAN  DAN  KEWAJARAN BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM UNDANG  – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3, no. 2 (26 Desember 2018).
Pujiyono  -,  Jamal  Wiwoho,  dan  Triyanto  -.  “MODEL  PERTANGGUNGJAWABAN  HUKUM  PELAKSANAAN CORPORATE  SOSIAL  RESPONSIBILITY  (CSR)  UNTUK  MENINGKATKAN  KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.” Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 1 (1 April 2016). https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8716. Rajagukguk,  Erman.  “Konsep  dan  Perkembangan  Pemikiran  Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 15, no. 2 (2007). https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss2.art1. Siahaan,  Ade  Yuliany.  “Analisis  Yuridis  Atas  Peran  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab Sosial Perusahaan.” USU Law Journal 6, no. 3 (11 April 2018).
Siahaan, Ade Yuliany, Suhaidi Suhaidi, Sunarmi Sunarmi, dan Jelly  Leviza. “ANALISIS YURIDIS ATAS PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN.” USU LAW JOURNAL 6, no. 3 (18 April 2018). Sukandarrumidi. Corporate Social Responsibility . Yogyakarta: Bajawa Press, 2012.
Sukarja,  Detania.  “Kewenangan  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Tentang  Corporate  Social  Responsibility  Oleh Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Iklim Penanaman Modal Di Daerah.” Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial 2 (1 Februari 2019).
Sumiyati, Yeti, Jejen Hendar, Taty A. Ramli, dan M. Faiz Mufidi. “KRITERIA KEPATUTAN DAN KEWAJARAN DALAM  TANGGUNG  JAWAB  SOSIAL  PERUSAHAAN  MENURUT  HUKUM  ISLAM.” Amwaluna:
Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2, no. 1 (31 Januari 2018): 58–68.
https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3258.
Sunaryo,  Sunaryo.  “Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Dalam  Perspektif  Pembangunan  Berkelanjutan.” FIAT JUSTISIA 7, no. 1 (26 Oktober 2015). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.363.
W, Christine A.Hemingway& Patrick. Maclagan Dalam Journal of Business Ethics , 2004.
Widokarti,  Joko  Rizkie. Masalah  Dasar  Pengelolaan  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)Di .  Indonesia: UniversitasTerbuka, t.t.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indonesia,  Perturan  Pemerintah  Nomor 47  Tahun  2012 tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perseroan Terbatas.
Indonesia,  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012 tentang  Tanggung  Jawab  Perusahaan  di  Provinsi Riau.
Indonesia, Peraturan Daerah Jambi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.