## IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENETAPAN  KETERANGAN MENINGGAL DARI  PENGADILAN NEGERI GUNA MENERBITKAN AKTA KEMATIAN TIDAK PERNAH DIDAFTARKAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL
(Studi putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk)
Oleh: Antoni Barra Renaldi 1)
Erlina 2)
Yulia Hesti 3)
Universitas Bandar Lampung 1,2,3)
E-mail: barrarenaldi@gmail.com 1)
erlina@ubl.ac.id 2) hesti@ubl.ac.id 3)

## ABSTRACT
Decision No.144/Pdt.P/2022/PN  Tjk. is  similar  to the stages of  examining civil  instances  in fashionable, along with events having an hobby in coming to the District court with an utility letter and requirements other, filing proof of the letter, the Petitioner must additionally gift 2 witnesses to listen their announcement concerning the software for the dying certificates, the belief and finally the dedication by the judge. The felony outcomes of the determination of the death  certificate  from  the  District  court  docket  primarily  based  on  choice  variety No.144/Pdt.P/2022/PN  Tjk,  so  that  the  Civil  Registry  workplace  of  the  city  of  Bandar Lampung  should  document  the  dying  within  the  Civil  Registry  e-book  that  applies  to Indonesian  citizens and  at  the same time  can trouble a dying  certificate within  the name of Nurmala Sari and the family of the deceased may also follow for the issuance of a loss of life certificates according with the provisions of the relevant legal guidelines and rules.
Keywords: Determination Application Procedure; Legal Consequences of Determination

## ABSTRAK
Hukum  mengatur  hak  serta  kewajiban  pada  kehidupan  bermasyarakat  serta  pula  mengatur penegakan  serta  perlindungan  hak  serta  kewajiban  tadi.  sesuai  hasil  penelitian  serta pembahasan,  tata  cara  permohonan  akta  kematian  pada  pengadilan  negeri  sesuai  putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk. Sama menggunakan tahapan mempertimbangkan perkara perdata pada  biasanya,  seperti  karena  para  pihak  berkepentingan  menghadap  pengadilan  negeri menggunakan membawa surat permohonan serta persyaratan lain serta bukti pengajuan surat tadi,  maka  pemohon  pula  wajib  menghadirkan  2  orang  saksi,  atas  kesaksiannya  perihal permohonan  akta  kematian,  konklusi  serta  akhirnya  temuan  hakim.  Dampak  hukum ditemukannya  akta  kematian  oleh  Pengadilan  Negeri  sesuai  putusan  No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk,  sebagai  akibatnya  Kantor  Catatan  Sipil  Kota  Bandar  Lampung  wajib  membukukan kematian  tadi  pada  buku  catatan  sipil,  berlaku  bagi  rakyat  negara  Indonesia  serta  sekaligus bisa  menerbitkan  akta  kematian  atas  nama  Nurmala  Sari  serta  keluarga  almarhum  bisa meminta diterbitkannya  akta kematian sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang- undangan berlaku.
Kata kunci: Prosedur Permohonan Penetapan; Akibat Hukum Dari Penetapan

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum pada arti Pasal 1(3) UUD 1945, jadi setiap
orang  tanpa  kecuali  merupakan  subjek hukum  semenjak  lahir.  Demikian  seorang merupakan  subjek  hukum  ( rechtssuyect ).
Tentang  seorang  memiliki  hak  serta kekuasaan  sah  semenjak  pada  kandungan hingga  dilahirkan  pada  keadaan  hidup hingga meninggal dunia.
Hukum mengatur hak serta kewajiban pada  kehidupan  bermasyarakat  serta  pula mengatur  penegakan  serta  perlindungan hak  serta  kewajiban  tadi.  Hukum  perdata mengatur  hak  serta  kewajiban  pada kehidupan  bermasyarakat  diklaim  hukum perdata  substantif,  sedangkan  hukum perdata mengatur pelaksanaan serta pemeliharaan hak serta kewajiban dianggap  hukum  perdata  formal  atau hukum  program  perdata.  Pada  kehidupan bermasyarakat, manusia menjadi pengemban  hak  serta  kewajiban  ialah penggerak  kehidupan  warga.  Pertama, hukum  perdata  substantif  memilih  serta mengatur  siapa  wajib  dipahami  oleh seorang  menjadi  pembawa  hak  serta kewajiban.  Untuk  alasan  inilah  hukum manusia.
Pengertian  subjek  hukum  merupakan segala  sesuatu  bisa  memperoleh  hak  serta kewajiban  serta  hak.  Subyek  hukum menggunakan demikian merupakan pendukung  hak  serta  kewajiban.  Badan hukum  dipahami  pada  transaksi  hukum menjadi  orang  ( person ),  terbagi  sebagai orang  perseorangan  ( naturlijk  persoon ) serta badan hukum ( rechtpersoon ).
Pengakuan  seseorang  individu  manusia menjadi subjek hukum di biasanya dimulai
semenjak  lahir,  kecuali  bersumber  dari Pasal  2  KUHPerdata,  menyatakan  bahwa seseorang anak disebut lahir pada kandungan seseorang wanita, Bila kepentingan anak tadi merupakan syahwat. Tewas waktu lahir disebut tak pernah ada. Seluruh manusia ialah subyek hukum kini, dulu  tak  seluruh  manusia  merupakan subyek hukum, hal tadi ditandai menggunakan adanya perbudakan. Beberapa  ketentuan  anti-perbudakan  bisa ditemukan  pada Magna  Charta,  Bill  of Right.
Pencatatan sipil ialah hak setiap rakyat negara  pada  arti  hak  untuk  memperoleh referensi dari pejabat negara. Rakyat masih jarang menyadari betapa pentingnya sebuah  perbuatan  bagi  mata  pencaharian mereka.  Contohnya,  anak  lahir  tanpa  akta kelahiran  kesulitan  memasuki  pendidikan. Berlaku  untuk  persoalan  perkawinan, kematian  serta  status  anak.  Ada  banyak manfaat  memerlukan  konsekuensi  hukum bagi seseorang individu. Sertifikat dikeluarkan  oleh  pejabat  Kantor  Catatan Sipil sangat penting.
Setiap  masalah  hukum  kelahiran, perkawinan, kematian dialami wajib didaftarkan  pada  kantor  catatan  sipil  Bila persyaratan  hukum  terpenuhi,  pada  hal kematian,  untuk  menerima  bukti  pada bentuk  dokumen  resmi,  wajib  didaftarkan pada  kantor  catatan  sipil,  Bila  orang  tak terdaftar  pada  hukum  perdata  wajib
mempunyai  penetapan  pengadilan  sesuai ketentuan Pasal 44 UU No.24 Tahun 2013 mengubah  UU  No.23  Tahun  2006  perihal Pengelolaan Kependudukan.
Sesuai  hal  tadi  pada  atas,  penulis tertarik  untuk  mengkaji  dengan  judul: Implementasi  Permohonan  Penetapan Keterangan Meninggal Dari  Pengadilan Negeri Guna Menerbitkan Akta Kematian  Tidak  Pernah  Didaftarkan Pada  Kantor  Catatan  Sipil  (Studi putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk).

## A. Permasalahan
a. Bagaimana  prosedur  permohonan tetapan keterangan meninggal
Pengadilan  Negeri  sesuai  Putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk?
b. Bagaimana  akibat  hukum  tetapan keterangan  meninggal  Pengadilan Negeri sesuai Putusan
No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Hukum perdata negara sudah mempunyai  peraturan  mengatur  setiap rakyat negara. Peraturan seringkali dianggap menjadi hukum perdata.
Dibawah  merupakan  beberapa  pengertian serta pengertian aturan perdata dirumuskan oleh para ahli serta pakar hukum.
Hukum  acara  Perdata  dipergunakan untuk  memastikan  pelaksanaan  hukum perdata.  Hukum  program  perdata  lebih
pada  pelaksanaan  serta  pemeliharaan  atau penegakan  asas  hukum  perdata  sudah terdapat  atau  proteksi  hak  individu,  hal tadi  tidaksama  menggunakan  hukum perdata lebih banyak mengatur perihal hak serta  kewajiban  seorang  atas  orang  lain. Beberapa  pengacara  pula  mendefinisikan hukum acara perdata.
Dari  R.  Soepomo  pada  bukunya hukum  acara  Perdata  Pengadilan  Negeri, hukum acara Perdata yaitu “pada peradilan perdata  tugas  seseorang  hakim  merupakan mempertahankan  tertib  hukum  perdata ( hurgelijk rechtsorde ), memilih dipengaruhi UU pada suatu perkara”.
Dari  Wirjono  Prodjodikoro,  hukum acara  Perdata  merupakan  seperangkat peraturan memuat perihal cara orang wajib bertindak pada depan serta pada pengadilan  serta  cara  pengadilan  wajib bertindak  untuk  melaksanakan  pembuatan peraturan hukum perdata.
Akta  kematian  merupakan  akta dikeluarkan  serta  dikeluarkan  oleh  Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil menetapkan  menggunakan  pasti  kematian seorang.  Kematian  ialah  salah  satu peristiwa  penting  dialami  setiap  orang perlu  dicatat  serta  disahkan  sang  negara dalam bentuk akta kematian.
Mosi artinya surat sengaja dirancang memuat  seluruh  gugatan  perdata  pihak berkepentingan  serta  membahas  perkara tak  mengandung  sengketa.  Peradilan
mengadili  sidang  dilihat  menjadi  sidang tak  nyata.  Keunikan  petisi:  masalah diangkat  selalu  merupakan  kepentingan sepihak  serta  diajukan  untuk  menuntaskan kepentingan pemohon sendiri pada masalah perdata.
Pengertian gugatan merupakan
gugatan  hukum  diajukan  oleh  penggugat terhadap tergugat oleh pengadilan.
Gugatan  pada  hukum  acara  perdata umumnya  2  pihak  atau  lebih,  yaitu  antara penggugat  serta  tergugat,  dimana  proses tersebut  umumnya  terjadi  sebab  tergugat sudah  melakukan  pelanggaran  hak  serta kewajiban  sebagai  akibatnya  merugikan penggugat.  Gugatan  umumnya  terjadi selesainya  tergugat  melanggar  hak  serta kewajiban  merugikan  penggugat,  serta tergugat  tak  mau  menggunakan  sukarela memenuhi hak serta kewajiban penggugat, sebagai  akibatnya  ada  sengketa  hukum serta  kewajiban  antara  penggugat  serta tergugat.
Putusan hakim adalah putusan pengadilan  atas  permohonan  ( volunter ),
contohnya putusan pada masalah perkawinan, akta nikah, perwalian, poligami,  perwalian,  itsbat  nikah  serta sebagainya. Penetapan tadi bersifat yuridis valuntaria,  artinya  bukan  proses  konkret sebab penetapan hanya ada pemohon serta tak  ada  lawan  hukum.  pada  memilih, hakim  tak  memakai  istilah  “putusan” melainkan hanya istilah ”menetapkan”.
Putusan  hakim  artinya  “mahkota” sekaligus  “puncak”  mencerminkan  nilai keadilan;  kebenaran  tertinggi;  hak  asasi manusia; penguasaan hukum atau informasi  secara  sehat,  kompeten  serta faktual  serta  cerminan  etika,  mentalitas serta moral hakim bersangkutan.

## 3. METODE PENELITIAN
Pendekatan  problem  dipergunakan pada  penelitian  merupakan  pendekatan hukum  normatif  serta  pendekatan  realitas. Penelitian  hukum  normatif  dilakukan melalui  penelitian  kepustakaan  ( library research )  di  topik  bersifat  teoritis,  yaitu pendekatan  dilakukan  melalui  kajian  asas hukum  pada  teori  ilmiah  serta  peraturan perundang-undangan  berlaku.  Pendekatan empiris  merupakan  pendekatan  dilakukan dengan  mempelajari  hukum  secara  nyata atau  sesuai  fakta  informasi  diperoleh secara  objektif  berupa  pendapat,  perilaku serta  sikap  aparat  penegak  hukum  sesuai identifikasi hukum serta efektifitas hokum.
Jenis  serta  dari  bahan  hukum dipergunakan  pada  penelitian  mencakup bahan  hukum  primer,  sekunder,  serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan mengidentifikasi serta menginventarisir  asas  hukum  positif, meneliti  bahan  pustaka  (jurnal  ilmiah, kitab,  laporan  penelitian)  serta  sumber bahan hukum lain relevan sesuai
menggunakan permasalahan hukum diteliti.  Bahan  hukum  dikumpulkan  lalu diklasifikasikan,  diseleksi  serta  dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Prosedur permohonan tetapan
keterangan  meninggal  Pengadilan Negeri sesuai Putusan
No:144/Pdt.P/2022/PN Tjk.
Sesuai  hasil  wawancara  penulis dengan  Bapak  Samsumar  Hidayat  selaku Hakim  Kelas  1A  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang  dijelaskan  bahwa  Surat Keputusan
Pengadilan
No:144/Pdt.P/2022/PN  Tjk,  dimana  pihak keluarga  tentang  meninggalnya  orang  tua pemohon  tak  pernah  tercatat  pada  kantor catatan  sipil,  sebagai  akibatnya  tak diterbitkan akta kematian untuk almarhum Nurmala  Sari.  Bila  pihak  keluarga  ingin mengurus serta mendaftarkannya ke Kantor  Catatan  Sipil,  mereka  akan menerima  surat  keterangan  kematian  bisa dipergunakan  menjadi  syarat  registrasi calon POLRI.
Tetapi  sebab  terlambat  melapor  ke Kantor Catatan Sipil, maka setiap keluarga terlebih dahulu wajib menerima penetapan dari  Hakim  Kelas  I-A  Pengadilan  Negeri Tanjung  Karang,  sebagaimana  diatur  pada Surat 472.12/932/Dukcapil Dirjen
Kependudukan serta Kependudukan. Catatan  Sipil  Kementerian  pada  Negeri tertanggal  17  April  2020  Januari  2018, sebagai  akibatnya  pada  hal  berbunyi menjadi:
1. Sehubungan menggunakan permohonan  akta  kematian,  Bila insiden  kematian  sudah  terjadi  pada waktu  lebih  dari  sepuluh  10  tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan atas penetapan
pengadilan;
2. Bila permohonan akta kematian dilakukan  sesuai  menggunakan  No.1 maka bisa dilayani sesuai menggunakan ketentuan berlaku.
Lebih lanjut Bapak Samsumar Hidayat  menyebutkan  bahwa  mosi  tadi adalah  surat  sengaja  dirancang  berisi segala  tuntutan  hak  perdata  dari  pihak berkepentingan  serta  pembahasan  perkara tak  mengandung  konkurensi.  Peradilan mengadili  sidang  dilihat  menjadi  sidang tak  nyata.  Keunikan  petisi:  masalah diangkat selalu artinya kepentingan sepihak  serta  diajukan  untuk  menuntaskan kepentingan pemohon sendiri pada masalah perdata.
Memperoleh sertifikat kematian merupakan  jenis  kasus  termasuk  pada yurisdiksi  pengadilan  negeri.  Kematian merupakan  peristiwa  penting.  Pasal  1 No.17  UURI  No.24  Tahun  2013  perihal
Perubahan  atas  UURI  No.23  Tahun  2006 perihal Pengelolaan Kependudukan menyatakan  bahwa  peristiwa  penting merupakan  peristiwa  dialami  seorang mencakup lahir mati, kelahiran, pengesahan  anak,  perkawinan,  kematian, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak,  perubahan  nama  serta  perubahan status kewarganegaraan.
Sesuai  surat  Panitera  Mahkamah
Agung
Republik Indonesia No.231/PAN/HK.05/1/2019  tanggal  30 Januari  2019  No.  3(a)  ditetapkan  bahwa penduduk  sudah  lama  meninggal  dunia sebagai  akibatnya  data  subjek  data bersangkutan  tak  tercantum  pada  Bagan keluarga  serta  Database  Kependudukan, oleh  sebab  kematiannya  terlebih  dahulu wajib  diajukan  ke  pengadilan  untuk penetapan  kematiannya  sesuai  Pasal  44(4) UURI No.24 Tahun 2013 perihal Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2006 perihal Pengelolaan Kependudukan. Selain UU tadi,  ada ketentuan  pada Surat Edaran Dirjen Kependudukan serta Perdata Kementerian pada Negeri No:472.12/932/DUKCAPIL  17  Januari
2018, dimana pencatatan kematian menggunakan  penundaan  10  tahun  atau lebih  bisa  dijalani  sesuai  penetapan pengadilan.
Putusan  pengadilan  bisa  diperoleh melalui pemeriksaan  perkara  permohonan. Hanya  orang  berkompeten  secara  hukum
bisa  mengajukan  permohonan  sertifikat kematian. Pemohon haruslah orang perseorangan  ialah  ahli  waris  (alm) berikutnya  asal  orang  akta  kematiannya sedang  dicari.  Pada  pengadilan,  pemohon meminta alat bukti bisa dijadikan alat bukti bagi  hakim.  Ada  5  jenis  alat  bukti  bisa diajukan  pada  perkara  perdata,  yaitu  alat bukti tertulis, kesaksian, praduga, pengakuan  serta  sumpah.  Maka,  sebelum mendaftarkan permohonan melalui e-court, pemohon  terlebih  dahulu  wajib  mengisi dokumen verifikasi secara tertulis.
Selain  menghadirkan  bukti  surat, pemohon  pula  wajib  menghadirkan  2 orang  saksi  untuk  pemeriksaan  terkait menggunakan  permohonan  akta  kematian, saksi  diajukan  wajib  mengetahui  sesuatu perihal kematian almarhum sesudah seluruh  bukti  serta  bukti  saksi  diperiksa serta hakim pengadilan negeri mengabulkan  permohonan  akta  kematian diterbitkan  pada  bentuk  surat  keterangan. Selain  penetapan  pengadilan  dikeluarkan oleh  hakim  menjadi  salah  satu  bukti pembuatan  serta  penerbitan  akta  kematian pada Dukcapil.
Sesuai uraian, penulis bisa menganalisis  bahwa  tatacara  pengurusan akta  kematian  pada  Pengadilan  Negeri sesuai  Putusan  No:144/Pdt.P/2022/PN  Tjk menggunakan tahapan mempertimbangkan perkara  perdata  pada  biasanya  pihak
berkepentingan  tiba  ke  Pengadilan  Negeri untuk menyampaikan dokumen.
Lalu berkepentingan menghadap Petugas  Meja  Pertama  serta  menyerahkan surat  permohonan,  rangkap  4.  Selain  First Desk  Officer  menyampaikan  penjelasan dianggap  perlu  atas  perkara  diajukan  serta memperkirakan setoran biaya perkara, lalu dituangkan  pada  Surat  Kuasa  (SKUM). Diperkirakan  jumlah  uang  jaminan  biaya perkara  cukup  untuk  menuntaskan  kasus sesuai Pasal 182(1) HIR.
Pihak  berkepentingan  menyerahkan pada  Petugas  Meja  2  surat  gugatan  atau permohonan sejumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta salinan Surat Kuasa (SKUM)  pertama.  Petugas  Meja  2 mendaftarkan klaim atau permohonan tadi pada register bersangkutan serta memberikan  nomor  register  klaim  atau permohonan  tadi  diambil  dari  nomor registrasi  diberikan  oleh  pemegang  kas. Petugas  Meja  2  mengembalikan  1  salinan gugatan  atau  permohonan  sudah  diberi nomor pendaftaran pada pihak berperkara.
Sehabis mendapatkan nomor registrasi, Panitia Yudisial memilih jadwal pertimbangan  permohonan,  pada  tahap pertama dibacakan permohonan, menggunakan kedua pemohon menyampaikan  bukti  surat  serta  saksi  dari sekurangnya  2  orang  mengetahui  insiden kematian.  Sesudah  menyelidiki  dokumen pendukung serta keterangan saksi,
pemohon lalu memberikan keterangan atas permohonan berisi rincian prosedur. Sesudah gelar dinyatakan lulus, juri terdiri dari  1  hakim  tunggal  menetapkan  apakah mengabulkan permohonan atau tak.
2. Akibat  hukum  dari  penetapan keterangan meninggal dari Pengadilan  Negeri  berdasarkan Putusan Nomor
144/Pdt.P/2022/PN Tjk
Sesuai  hasil  wawancara  penulis dengan  Ibu  Febriana  selaku  kepala  Dinas Kependudukan  serta  Catatan  Sipil  Kota Bandar Lampung dijelaskan bahwa dokumen  kependudukan  ialah  dokumen resmi  dikeluarkan  sang  aparat  penegak hukum  serta  memiliki  kekuatan  hukum menjadi  alat  bukti  otentik  muncul  dari pendaftaran  penduduk  serta  pelayanan catatan sipil. Data kependudukan merupakan  data  perseorangan  terstruktur didapatkan  dari  pendaftaran  penduduk serta  pendaftaran  status  sipil.  Sedangkan dimaksud menggunakan pendaftaran penduduk  merupakan  pendataan  status kependudukan, pendataan peristiwa kependudukan,  pelaporan  serta  pendataan penduduk rentan, administrasi kependudukan  serta  penerbitan  dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan.
Catatan  sipil  artinya  catatan  insiden penting  pernah  dialami  seorang  pada catatan  sipil  pada  instansi  pelaksana. Peristiwa  besar  artinya  insiden  dialami oleh seseorang individu, mencakup kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,  perceraian,  pengakuan  anak, pengesahan  anak,  pengangkatan  anak, perubahan  nama  serta  perubahan  status kewarganegaraan,  serta  peristiwa  lain memerlukan  data  individu.  Peristiwa penting  tadi  wajib  dicatat  menjadi  bukti pembentuk identitas rakyat negara, hal tadi dijelaskan pada Pasal 1(1) UU Kependudukan.
Dari  UU  atau  dari  Pasal  44(1)  UU Kependudukan,  dinyatakan  bahwa  setiap kematian  wajib  dilaporkan  pada  penegak hukum setempat oleh ketua rukun tetangga atau  nama  lain  pada  tempat  tinggal penduduk  selambatnya  pada  saat  30  hari. Semenjak  tanggal  kematian.  Maka,  setiap peristiwa  kematian  wajib  dilaporkan  oleh pemerintah  desa  atau  kelurahan  pada Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil.
Tentunya  menjadi  warga  tinggal pada  negara  kesatuan  republik  Indonesia banyak  berkas  persyaratan  perlu  kita  jaga menjadi  masyarakat  negara  yang  baik. Pengelolaan  file  arsip  tertujukan  untuk memudahkan  data  penting  bisa  kita  pakai untuk kehidupan serta pengelolaan banyak sekali  hal  sebab  data  kita  telah  tergabung pada  sistem  ada  pada  Indonesia.  Peristiwa
seperti  perkawinan,  kematian,  kelahiran, perceraian seringkali dijumpai pada kehidupan  bermasyarakat,  maka  perlu dicatat peristiwa tadi sebab mempengaruhi pengalaman hidup manusia serta peristiwa tadi  memiliki  dampak  hukum  bagi bersangkutan serta bagi warga sekitarnya.
Menggunakan  putusan  pengadilan tadi,  kematian  Nurmalasari  sebab  sakit serta  penguburannya  pada  Pemakaman Umum  (TPU)  Waydadi  Baru  ialah  benar serta terbukti mempunyai kekuatan hukum kuat. Menggunakan keputusan pengadilan. Bisa  dijadikan  bukti  penerbitan  akta kematian  Nurmalasari.  supaya  kantor Catatan  Sipil  Kota  Bandar  Lampung  pada Bandar Lampung bisa mencatatkan kematiannya  pada  buku  register  berlaku bagi  rakyat  negara  Indonesia  sekaligus menerbitkan  akta  kematian  atas  nama Nurmala Sari.
Sesuai uraian, penulis bisa menganalisis akibat hukum penetapan akta kematian Pengadilan Negeri sesuai Putusan  No:144/Pdt.P/2022/PN  Tjk.  maka kematian  Nurmalasari  sebab  sakit  serta penguburannya  pada  Pemakaman  Umum (TPU)  Waydadi  Baru  merupakan  benar serta  terbukti  memiliki  kekuatan  hukum bertenaga. Menggunakan keputusan pengadilan. Bisa dijadikan bukti penerbitan  akta  kematian  Nurmalasari. Supaya  Kantor  Catatan  Sipil  Kota  Bandar Lampung  bisa  mencatatkan  kematiannya
pada  buku  register  berlaku  bagi  rakyat negara  Indonesia  sekaligus  menerbitkan akta kematian atas nama Nurmala Sari.
Dengan  sudah  dicatatnya  kematian Nurmala  Sari,  keluarga  almarhum  bisa meminta  diterbitkannya  akta  kematian sesuai  UU  No.24  Tahun  2013  perihal Administrasi  Kependudukan  Jo  Peraturan Presiden Republik Indonesia No.96 Tahun 2018  perihal  Persyaratan  serta  adat registrasi  Penduduk  serta  Surat  Catatan Sipi  Jo  dari  Dirjen  Kependudukan  serta Pencatatan Sipil Kementerian pada Negeri No:472.12/932/Dukcapil tanggal 17
Januari 2018.
Sesuai analisis penulis tentang akibat hukum ditemukannya akta kematian pengadilan negeri sesuai putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk, sebagai akibatnya  kantor  Catatan  Sipil  Kota Bandar  Lampung  sudah  untuk  mencatat kematian  buku  catatan  sipil  dipergunakan untuk  rakyat  Negara  Indonesia  dianggap serta  sekaligus  bisa  menerbitkan  akta kematian  atas  nama  Nurmala  Sari  serta keluarga almarhum bisa meminta dikeluarkannya  akta  kematian  sesuai  UU No.  24  Tahun  2013  perihal  Administrasi Kependudukan  juncto  Peraturan  Presiden Republik Indonesia nomor 96 Tahun 2018 perihal  syarat  serta  tata  cara  pendaftaran Kependudukan serta Surat Pencatatan Sipi- Jo  dari  Direktur  Jenderal  Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kementerian
Perhubungan
Interior No.472.12/932/Dukcapil 17 Januari 2018.

## 5. SIMPULAN
Faktor  diketahui  menjadi  pelaku tindak pidana perdagangan minyak pelumas  atau  tata  cara  permohonan  akta kematian  asal  Pengadilan  Negeri  sesuai Putusan  No.144/Pdt.P/2022/PN  Tjk.  Surat permohonan  serta  persyaratan  lainnya, menggunakan menyampaikan bukti pendukung  surat  tadi,  pemohon  pula diwajibkan  menghadirkan  2  orang  saksi untuk  didengar  keterangannya  tentang permohonan  akta  kematian,  kesimpulan serta akhirnya temuan Hakim.
Akibat  hukum  ditemukannya  akta kematian  oleh  Pengadilan  Negeri  sesuai putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk, sebagai  akibatnya  Kantor  Catatan  Sipil Kota Bandar Lampung wajib mencatatkan kematian  pada  kitab  catatan  sipil  berlaku bagi masyarakat negara Indonesia sekaligus akta kematian atasnama Nurmala  Sari  serta  keluarga  almarhum bisa meminta diterbitkannya akta kematian sesuai  menggunakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan berlaku.

## Saran
1. Supaya  Pemerintah  memberikan  pada warga  perihal  pentingnya  pengurusan akta kematian bisa dipergunakan untuk akibat  hukum  diantaranya  pengurusan harta  warisan  ditinggalkan  ahli  waris,
pengurusan tunjangan keluarga,
pengurusan janda ataupun duda, pengurusan Taspen, melakukan
pencatatan nikah (cerai mati),
mengajukan asuransi jiwa serta asuransi  Jasa  Raharja,  penarikan  dana bank  ataupun  tabungan  serta  masih banyak  keuntungan  lain  bisa  diperoleh waktu pengurusan akta kematian.
2. Bahwa  warga  berperan  aktif  pada
menyadari  pentingnya  akta  kematian pada pengurusan kependudukan, supaya  jelas  status  kependudukan seorang,  supaya  tak  terjadi  kesalahan pencatatan  status  kewarganegaraan, serta  supaya  data  serta  identitas  tak bisa disalahgunakan oleh orang lain.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## BUKU-BUKU:
Abdulkadir  Muhamad.  2017. Hukum Perdata  Indonesia  Cetak  ke  5 .
Citra Aditya Bakti. Bandung.
Amir Syarifudin. 2004. Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta.
Darwan  Prints.  2012. Strategi  Menyusun
serta Menangani Gugatan Perdata , Citra Aditia Bakti, Bandung.
Dian  Khairul  Umam,  Fiqih  Mawaris,
2006. Pustaka Setia, Bandung.
Komarriah.
2004. Hukum Perdata, Cetakan ketiga Edisi Revisi . UMM Pres, Malang.
Lilik  Mullyadi.  2010. Seraut  Wajah Putusan Hakim pada Hukum Acara Pidana  Indonesia ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
M.    Yahia  Harahap.  2005. Hukum  Acara Perdata Perihal Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, serta Putusan
Pengadilan . Sinar Grafika, Jakarta.
P.N.H.  Simanjunttak.  2009. Pokok  Hukum Perdata  Indonesia .  Djambatan, Jakarta.
R. Suepomo. 2004. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri,
Pradnya
Piramitta, Jakarta.
R.  Sueroso.  2009 .  Praktik  Hukum  Acara Perdata  Tata  Cara  serta  Proses Persidangan , Sinar Grafikka, Jakarta.
R.  Suebekti.  2017. Hukum  Acara  Perdata Cetakan  2, Badan  Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung.
Retnowulan Sutatio serta Iskandar
Oripkartawinata. 2009. Hukum
Acara  Perdata:  Dalam  Teori  dan Praktik . Mandar Maju, Bandung.
Sarweono.  2011. Hukum  Acara  Perdata ,
Sinar Grafika, Jakarta.
Sudikno  Moertokusumo.  2006. Hukum Acara Perdata Indonesia .
Liberties, Yogyakarta.
Tami Ruslli. 2017. Pengatar Ilmu Hukum .
Universitas Bandar Lampung Press, Bandar Lampung. PERUNDANG-UNDANGAN

## DAN

## PERATURAN LAIN:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara Perdata.
Undang Undang No24 Tahun 2013 perihal
perubahan  atas  UU  No.26  Tahun 2006 perihal Administrasi Kependudukan. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia No.96 Tahun 2018 perihal
Persyaratan serta Tata Cara Pendaftaran Penduduk serta Catatan Sipil.
Surat  Direktur  Jenderal  Kependudukan serta  Pencatatan  Sipil  Kementerian Pada
Negeri
No:472.12/932/Dukcapil.

## SUMBER LAIN:
Anasrul. 2018. https://lbhs- ri.com/keputusan-hakim-pada- hukum-acara-perdata/. Darius Lekalawo. 2015. https://dariuslekallawo.blogspots.c om/2015/05/apa-perbedaan- keputusan-serta-penetapan.html.
Departemen Pendidikan serta Kebudayaan.
2000. Kamus Besar Bahasa
Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta.
Fuad Abdullah & Partner. 2021. https://fuadabdulahlawoffices.com/ perbedaan-permohonan-serta- gugatan-pada-dunia-hukum/.
Harri  Harjanto  Setiawan.  2017. Akta Kelahiran  Menjadi  Hak  Identitas
Diri Kewarganegaraan Anak,
Kementerian  Sosial  RI,  Jakarta Timur, Vol. 3, No. 01.
https://tangerangkabs.go.id/details- konten/show-berita/1899.
Okta  Ainita.  2021. Analisis  Perubahan
Dokumen Akta Kelahiran Disebabkan Kesalahan
Pencatatan ,  Pakuan  Laws  Review,
Bogor. Vol.2, No.01.
Yan Pramadia Puspa. 2008. Kamus Hukum
Belanda-Indonesia-Inggris .  Aneka
Ilmu, Semarang.
Zulfi  Diane  Zaini.  2022. Mekanisme Perubahan Nama Pribadi Tercantum  Di  Dokumen  Akta Kelahiran: (Studi Putusan
No:70/Pdt.  P/2021/PN.Tjk) .  Ulil Albab:  Jurnal  Ilmiah  Multidisiplin, Tasikmalaya. Vol. 2, No. 03.