## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## KEBIJAKAN ZERO TOLERANCE AMERIKA SERIKAT DI ERA DONALD TRUMP : PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

## THE UNITED STATES’ ZERO-TOLERANCE POLICY IN THE ERA OF DONALD TRUMP: THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW

## Ayu Riska Amalia
Universitas Mataram Email : aramel@unram.ac.id

## S.M Noor
Universitas Hasanuddin Email : smnoor@gmail.com

## Abdul Maasba Magassing
Universitas Hasanuddin Email : abdulmaasba@gmail.com

## Abstrak
Pemerintahan Trump memiliki kebijakan “zero-tolerance” yang menyerukan penuntutan pidana terhadap semua individu yang melintasi perbatasan AS-Meksiko secara ilegal, termasuk pencari suaka dan mereka yang memiliki anak-anak di bawah umur. Di bawah kebijakan itu, pihak berwenang federal menahan pencari suaka dan imigran dan memisahkan anak-anak dari orang tua atau wali dengan siapa mereka masuk ke negara itu secara ilegal. Amerika Serikat adalah pihak pada Konvensi dan Protokol Pengungsi, yang mengatur perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suaka. Berdasarkan fakta yang diberikan, penelitian ini bertujuan untuk menentukan status Kebijakan Toleransi Nol dan kewajiban Amerika Serikat terhadap pencari suaka berdasarkan hukum internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Penelitian ini adalah studi normatif berbasis literatur yang menempatkan penekanan yang kuat pada melakukan ulasan literatur yang luas sebagai prioritas utamanya. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan toleransi nol AS tidak konsisten dengan kewajiban AS terhadap pencari suaka di bawah Pasal 31 (1) : Non-Penanggaran karena Masuk atau Kehadiran Ilegal dan Pasal 33 (1) : Prinsip Non-Returnasi dari Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Kebijakan ini melanggar prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia internasional dalam cara memperlakukan pencari suaka dan imigran, termasuk hak anak, hak atas kebebasan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, dan hak untuk hidup.

## Kata kunci: Pencari Suaka; Hak Asasi Manusia; Zero Tolerance

## Abstract
Trump administration had a “zero-tolerance” policy that calls for the criminal prosecution of all individuals who cross the U.S.-Mexico border illegally, including asylum seekers and those with minor children. Under the policy, federal authorities detained asylum seekers and immigrants and separated children from parents or guardians with whom they had entered the country illegally. The U.S. is party to the Refugee Convention and Protocol, which governs the treatment of refugees and asylum seekers. In light of given facts,  this research aims to determine the status of the Zero Tolerance Policy and the obligations of the United States towards asylum seekers based on international law and international human rights law. This research is a literature-based

## 324~333
normative study that places a strong emphasis on conducting extensive literature review as its main priority. The findings of this research conclude that US’ zero tolerance policy is inconsistent with US’ obligations towards asylum seekers under Article 31(1) : Non- Penalization on Account of Illegal Entry or Presence and Article 33 (1) : Non-refoulement principle of the 1951 Refugee Convention. This policy violates fundamental principles of international human rights in the way it treats asylum seekers and immigrants, including children rights, rights to liberty, right to be free from torture and other ill-treatment, and right to life.

## Keywords: Asylum Seekers; Human Rights; Zero Tolerance

## A. PENDAHULUAN
Amerika Serikat adalah negara yang didiami oleh berbagai orang dari seluruh dunia dan terbentuk melalui arus imigrasi yang beragam. Fakta ini juga diakui dalam citra Amerika Serikat sebagai “ a nation of immigrants ”, ungkapan yang populer yang diperkenalkan oleh John F. Kennedy dan memiliki akar yang kuat dalam sejarah Amerika Serikat. 1 Amerika Serikat menjadi pilihan utama bagi imigran yang mencari kehidupan yang lebih baik, serta menjadi tempat perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka yang ingin melarikan diri dari persekusi di negara asal mereka. Tidak heran jika saat ini 14 persen dari populasi penduduk AS merupakan Imigran.
Selama masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump, terjadi peningkatan signifikan jumlah individu yang berusaha memasuki Amerika Serikat melalui perbatasan AS-Meksiko, baik secara legal maupun ilegal. Mayoritas dari mereka berasal dari Meksiko serta wilayah Northern Triangle of Central America (NTCA), yang terdiri dari Guatemala, Honduras, dan El Salvador. Pada tahun 2011 hingga 2016, jumlah pengungsi  yang meninggalkan wilayah Northern Triangle ke AS naik hingga 2,249 persen. Pada tahun 2016, Northern Triangle , tercatat sebagai “ most violent regions in the world” dimana terjadi ribuan tindakan kriminal oleh gang internasional maupun lokal dan kelompok kriminal bersenjata, namun hampir semua kejahatan tersebut tidak diadili. 2
Berbeda dengan pendahulunya yang melihat imigran sebagai kekuatan positif bagi ekonomi dan sebagai bagian dari warisan negara, 3 Trump menggambarkan imigran sebagai ancaman serius terhadap ekonomi dan keamanan nasional. Selama masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat, ia menerapkan berbagai kebijakan anti- imigran. Salah satu kebijakan utamanya adalah upaya untuk menghalangi imigran dan pengungsi dari Amerika Latin masuk ke Amerika Serikat. Kebijakan ini dikenal sebagai “ zero tolerance policy ” (kebijakan nol toleransi).
Dalam kebijakan zero tolerance , setiap individu yang memasuki Amerika Serikat melalui perbatasan AS-Meksiko secara ilegal akan menghadapi penuntutan pidana, termasuk keluarga dan pencari suaka yang datang untuk mencari perlindungan. Sekretaris Department of Homeland Security (DHS) menyatakan bahwa satu-satunya cara yang dibenarkan untuk mencari suaka di Amerika Serikat adalah masuk melalui pintu gerbang resmi AS. Kebijakan zero tolerance yang diterapkan oleh Presiden Trump juga dikenal sebagai Family separation policy (kebijakan pemisahan keluarga), karena pemisahan anak-anak dari orangtua menjadi konsekuensi utama dari kebijakan tersebut.
1 Mary C. Waters and Marisa Gerstein Pineau. 2015. The Integration of Immigrants into American Society . National Academies of Sciences , hlm.15.
2 Archbishop John C. Wester. 2017. Root Causes of Migration. People of God . hlm. 1
3 Sarah Pierce. 2017. Immigration under Trump: A Review of Policy Shifts in the Year Since the Elec- tion . Migration Policy Institute, hlm. 2
Selama kebijakan ini diberlakukan, tercatat hampir 3000 anak dipisahkan  dari orang tuanya saat bersama-sama memasuki Amerika.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya status dari kebijakan zero tolerance dan kewajiban AS terhadap pencari suaka berdasarkan Hukum Internasional dan juga HAM Internasional, sehingga dalam membuat kebijakan, negara tidak melanggar Hukum Internasional dan mengutamakan terpenuhinya hak-hak asasi manusia.

## B. METODE
Tipe penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, 4 dengan melihat ketentuan-ketentuan dan instrumen internasional yang ada yang lebih menitikberatkan pada kegiatan studi pustaka dimana penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, konvensi- konvensi internasional,  buku-buku, makalah, artikel, jurnal, majalah dan bahan-bahan hukum lainnya  yang terkait dengan obyek penelitian.
Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan sebagai prioritas utamanya. Salah satu ciri utamanya adalah sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yakni berupa: 5
1.  Data Hukum Primer berupa peraturan yang mengikat, meliputi Perjanjian-perjanjian internasional, Konvensi Pengungsi 1951, ICCPR, ICRC, CAT, Deklarasi dan Konvensi- konvensi internasional mengenai HAM serta peraturan lainnya.
2. Data Hukum Sekunder yang berupa data yang diperoleh melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, pernyataan PBB, UNHCR, Presiden dan pejabat AS yang diperoleh langsung melalui internet, berita media massa baik cetak maupun elektronik dan situs-situs internet yang dianggap relevan.
3. Data Hukum Tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Zero Tolerance dan Kewajiban Amerika Serikat Terhadap Pencari Sua- ka Berdasarkan Hukum Internasional
Setiap negara memiliki hak untuk mengendalikan kedatangan orang asing ke wilayahnya sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatannya. Negara juga berhak untuk mengusir atau mendeportasi orang asing yang berada di negara mereka yang tak memiliki izin. Namun, dalam melaksanakan tindakan tersebut, mereka harus mematuhi kewajiban yang diatur oleh hukum internasional, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan prinsip non-refoulement . Ketika suatu negara menyetujui untuk terikat pada perjanjian internasional, itu berarti negara tersebut menyatakan kesiapannya untuk menghormati dan mematuhi perjanjian internasional tersebut. 6
4 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.11
5 Amiruddin and Z. Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.29
6 I Wayan Parthiana, SH MH. 2002. Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1. Bandung: CV Mandar Maju.

## 326~333
Dengan meratifikasi Protokol 1967, Amerika Serikat telah menyetujui untuk mematuhi semua “ketentuan substantif” yang terdapat dalam Konvensi 1951 terkait pengungsi dan pencari suaka. 7 Dan berdasarkan Pasal 27 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, Amerika tidak boleh menjadikan Hukum nasional sebagai pembenaran akan kegagalan dalam memenuhi kewajiban internasionalnya. Ini berarti Amerika Serikat terikat pada kewajiban internasional untuk melindungi hak-hak dan memberikan perlindungan kepada para pengungsi dan pencari suaka sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Konvensi tersebut.
Hukum internasional, khususnya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol tambahan 1967 mewajibkan negara untuk tidak menahan, menghukum atau mendeportasi pencari suaka saat klaim mereka sedang dipertimbangkan, terlepas dari cara kedatangan mereka (legal atau illegal). Ketika kebijakan terkait dengan nasib para pengungsi atau pencari suaka di AS inkonsisten dengan ketentuan di dalam Konvensi 1951 ataupun protokol 1967, maka AS telah melanggar kewajiban perjanjiannya berdasarkan hukum internasional.
Kebijakan zero tolerance yang diberlakukan di bawah Pemerintahan Trump menunjukkan berbagai penolakan terhadap pencari suaka di perbatasan AS-Meksiko yang umumnya berasal dari Northern Triangle dan membutuhkan perlindungan internasional. AS menuntut secara pidana para pencari suaka karena masuk dengan cara illegal.
Hal ini tidak sesuai dengan prinsip prohibition against penalties for irregular entry dan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi dan pencari suaka. Kedua hal ini menjadi prinsip dasar yang tertuang dalam Konvensi Pengungsi 1951.
1) Penuntutan pidana terhadap pencari suaka inkonsisten dengan  Pasal 31 Konvensi Pengungsi 1951
Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi dan Protokol Opsionalnya yang mengikat Amerika Serikat melarang untuk memperlakukan orang yang mencari suaka sebagai kriminal, bahkan jika mereka masuk secara ilegal. Hal yang berbeda dengan ketentuan di dalam hukum internasional dan ditunjukkan dalam kebijakan zero tolerance yang dikeluarkan oleh AS di bawah pemerintahan Donald J. Trump. Di dalam kebijakan ini , para pencari suaka akan dituntut secara pidana jika mereka tidak masuk melalui pintu gerbang resmi AS tanpa mempertimbangkan apakah mereka datang untuk mencari suaka atau mereka adalah orangtua yang sedang bepergian bersama anak-anak. 8

## 2) Penolakan dan pengembalikan pencari suaka ke negaranya inkonsisten dengan Pasal
33 Konvensi Pengungsi
Pasal 33 (1) Konvensi Terkait Status Pengungsi menetapkan prinsip non-refoulement yang melarang negara mengembalikan individu ke wilayah di mana mereka mungkin menghadapi penganiayaan atau penyiksaan. Berdasarkan prinsip non-refoulement gara memiliki kewajiban untuk tidak m elakukan  pengusiran, deportasi, ekstradisi, penolakan, dan secara umum pemindahan paksa pengungsi. 9 Pengungsi adalah bukti prima facie
7 Pasal 2 sampai dengan 34 1951 Convention Relating to the Status of Refugee.
8 Zero Tolerance Criminal prosecutions: punishing asylum seekers and separating families .  Human rights first halaman 1. 2018 diakses di https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/Zero_Toler- ance_Border_Report.pdf
9 C. Krause, M. Scheinin, 2009. International Protection of Human Rights: A textbook, Åbo Akademi University Institute for Human Rights , hlm.28
pelanggaran hak asasi manusia dan kerentanan . 10 Sehingga Negara bersama UNHCR harus memastikan pengungsi dan pencari suaka dilindungi dari r efoulement 11
Karena itu, berdasarkan aturan ini, Amerika tidak diizinkan untuk menangkap dan mengembalikan orang-orang yang mencoba memasuki perbatasannya ke negara mereka di mana mereka mungkin akan menghadapi penganiayaan seperti yang dilakukan di dalam penerapan  kebijakan zero tolerance . Pada kenyataanya, kebijakan zero tolerance Amerika memberi larangan suaka bagi siapa pun yang memasuki Amerika secara ilegal di Perbatasan AS-Meksiko yang dapat mengakibatkan pendeportasian pengungsi ke negara-negara di mana mereka menghadapi resiko penganiayaan dan penyiksaan. 12 Dengan memisahkan keluarga dan menahan mereka, AS telah menimbulkan penderitaan atas penahanan yang berkepanjangan dengan tujuan memaksa pencari suaka agar menyerahkan klaim suaka mereka dan dikembalikan ke Negara dimana hidup dan keamanannya terancam.
Selain itu dalam penerapannya, AS mengintensifkan sebuah kebijakan de facto yang sistematis dan berbahaya untuk mendorong kembali pencari suaka dan untuk mencegah mereka meminta perlindungan di pintu masuk AS. Para pejabat AS menyebut kebijakan de facto ini sebagai “pengukuran” klaim suaka. 13 Sehingga saatb AS megharuskan semua pencari suaka untuk datang melewati gerbang resmi agar dapat mengajukan klaim suaka mereka, di saat yang sama CBP melakukan penghambatan besar-besaran untuk mencari suaka di gerbang masuk. 14
Penarikan kembali secara massal para pencari suaka oleh CBP jelas-jelas melanggar hukum, dan melanggar salah satu prinsip paling mendasar dari hukum pengungsi internasional: larangan refoulement (memaksa orang ke tempat di mana mereka mungkin berisiko terhadap pelanggaran HAM serius) 15 Prinsip ini dimasukkan ke dalam hukum AS, yang mewajibkan otoritas perbatasan dan imigrasi untuk menerima dan merujuk pencari suaka untuk wawancara dengan petugas suaka, untuk melakukan penilaian individu terhadap risiko penganiayaan atau penyiksaan yang mungkin mereka hadapi saat kembali. 16
2. Kebijakan Zero Tolerance AS dalam Perspektif Hukum HAM Internasional
Setiap Negara, Individu, dan entitas lain wajib bertanggungjawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia 17 Negara memiliki kewajiban untuk melindungi penduduknya, dan jika pemerintah tidak mau atau tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut, individu-individu tersebut dapat mengalami pelanggaran hak yang serius. Akibatnya, mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka, bahkan keluarga,
10 Iin K. Sakharina, Kadaruddin. Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional ; perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi dalam negeri.
11 Sir Elihu Lauterpacht & Daniel Bethlehem, 2001. The Scope and Content of the Principle of Non Refoulement, United Nations High Commissioner for Refugees
12 See the Brief of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees before the United States District Court for the District of Columbia in the case S.M.S.R., et al., v. Donald J. Trump. UNHCR. 10 December 2018. case 1:18-CV-02838-RDM hlm. 14
13 Sergio Ortiz. 2018. “ USA : You don’t Have any Rights Here.  Illegal Pushbacks, Arbitrary Detention & Ill-Treat- ment Of Asylum-Seekers In The United States . London: Amnesty International.
14 Office of Inspector General. Special Review - Initial Observations Regarding Family Separation Issues Un- der the Zero Tolerance Policy. Department of Homeland Security. 29 September 2018. Dapat diakses di https://www. oig.dhs.gov/sites/default/files/assets/2018-10/OIG-18-84-Sep18.pdf
15 Sergio Ortiz. Op.cit
16 Ibid
17 Muhammad Ashri . 2018. Hak asasi manusia: Filosofi, Teori dan instrument dasar . Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). hlm.2
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 328~333
untuk mencari perlindungan di negara lain. 18 Untuk itu, setiap Negara, termasuk Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk melindungi setiap orang dari pelanggaran hak asasi manusia melalui penegakan dan penerapan hukum dan kebijakan  di wilayahnya, baik itu warga negaranya maupun warga negara asing, terutama mereka yang datang mencari perlindungan dari perampasan HAM di Negara asalnya.
Karena itu, kebijakan zero tolerance juga harus sejalan dengan kewajiban Negara terhadap penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan zero tolerance yang memidanakan siapapun yang masuk ke perbatasan AS secara illegal, AS melakukan pemisahan terhadap keluarga di mana anak-anak dipisahkan dari para orangtua atau wali yang melintasi perbatasan secara illegal bersama mereka. Para orang tua dituntut pidana dan ditahan di penjara federal, sedangkan anak-anak dipisahkan dari mereka berada di bawah penjagaan Office of Refugee Resettlement dan ditempatkan di penampungan kelompok, tempat penitipan anak, dan juga dalam pusat penahanan di bawah pengawasan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS ( Department of Health and Human services ).
1) Pemisahan Keluarga (Family Separation) terhadap Pencari Suaka dan Imigran Ireguler Sebagai bagian dari pelaksanaan zero tolerance , AS melakukan pemisahan keluarga di mana anak-anak dipisahkan dari orangtua atau wali yang melintasi perbatasan secara illegal bersama mereka. Para orang tua dituntut dan ditahan di penjara federal, sedangkan anak-anak dipisahkan dari mereka berada di bawah penjagaan Office of Refugee Resettlement dan ditempatkan di penampungan kelompok, tempat penitipan anak, dan juga dalam pusat penahanan di bawah pengawasan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (Department of Health and Human services).
Pemisahan keluarga ini berbenturan dengan berbagai hak-hak asasi manusia. Berikut akan dijelaskan bagaimana pemisahan keluarga dapat menjadi pelanggaran terhadap HAM.
a.   Pemisahan keluarga sebagai Pelanggaran terhadap Hak anak dan prinsip “kepentingan terbaik anak”
Convention on the Rights of the Child mengamanatkan kepada Negara-negara untuk menggunakan standar “kepentingan terbaik anak” dalam membuat setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak. praktek dalam zero tolerance AS  jelas bertolak belakang dengan ketentuan mengenai hak anak berdasarkan Pasal 7,8, dan 9 dalam Konvensi Hak Anak. Pasal 7 CRC yakni hak anak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tua mereka, Pasal 8 mengenai hak atas hubungan keluarga tanpa campur tangan, dan Pasal 9 (1) yang secara khusus melarang pemisahan orang tua dari anak-anak kecuali dalam keadaan terbatas Pasal 9 (3) CRC mengharuskan Negara untuk membiarkan anak-anak  tetap menjaga hubungan dan kontak secara langsung dengan kedua orang tua mereka secara rutin saat terjadi pemisahan. Oleh karena itu, kebijakan pemisahan keluarga yang dilakukan AS sebagai bagian dari zero tolerance secara jelas bertentangan dengan kepentingan terbaik anak untuk tetap bersama dengan keluarganya.
b. Pemisahan keluarga sebagai pelanggaran terhadap hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya
Kebijakan dan dan praktik pemisahan keluarga oleh pemerintahan Trump jelas merupakan pelanggaran terhadap Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan
18 Kadarudin, SM Noor,, Irwansyah, Abdul Maasba Magassing, 2018. Regulation of International Refugees and the Handling Model by Unher. JL Pol’y & Globalization . Vol 79. Hlm. 163
buruk lainnya karena (1) dilakukan secara sengaja dan untuk tujuan khusus yakni untuk mencegah keluarga pencari suaka dari mencari perlindungan di Amerika Serikat, atau untuk memaksa mereka yang sudah mencari suaka untuk menyerahkan klaim mereka; (2) dilakukan dan dibenarkan oleh pejabat pemerintah, dan (3) menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa, terutama rasa sakit dan penderitaan mental, dan berdampak negatif pada kesehatan fisik dalam beberapa kasus.
c.  Pemisahan keluarga sebagai pelanggaran terhadap Hak atas Kehidupan Keluarga Berdasarkan prinsip bahwa keluarga adalah kesatuan mendasar dalam masyarakat dan kewajiban negara untuk menyediakan perlindungan dan dukungan terhadap kesatuan , 19 maka kewajiban Amerika Serikat bukan hanya untuk menahan diri dari tindakan yang akan mengakibatkan perpisahan keluarga, tetapi juga bahwa mereka mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesatuan keluarga dan menyatukan kembali anggota keluarga yang telah dipisahkan.
Dalam kenyataannya, Pemerintahan Trump bukan hanya tidak mengindahkan prinsip kesatuan keluarga dengan membuat kebijakan yang memisahkan orang tua dari anaknya, namun juga gagal dalam menyatukan kembali keluarga yang telah dipisahkan. Sulitnya proses reunifikasi keluarga membuka kemungkinan beberapa anak tidak akan pernah bersatu kembali dengan orang tua mereka, apalagi terdapat ratusan orang tua dan wali yang telah dipisahkan secara paksa kemudian dideportasi ke negara asalnya tanpa anak-anak mereka. 20 HHS mengakui bahwa sangat sulit untuk  menemukan setiap anak karena menghadapi masalah yang signifikan dalam mengidentifikasi anak-anak yang terpisah, termasuk tidak tersedianya  sistem data yang terintegrasi untuk melacak keluarga yang telah terpisah
2) Penahan Terhadap Pencari Suaka dan Imigran Ireguler
AS mewajibkan penahanan tanpa batas waktu tertentu  terhadap para pencari suaka dan imigran tanpa pembebasan bersyarat, selama klaim suaka mereka untuk menghalangi dan menghukum mereka yang datang mencari perlindungan di perbatasan AS-Meksiko. 21 Praktek ini menimbulkan penderitaan yang cukup besar bagi para immigran dan pencari suaka, untuk itu penting untuk mengetahui bagaimana hal ini dilihat dari perspektif HAM Internasional.
Penahanan terhadap pencari suaka maupun imigran ireguler ini berbenturan dengan berbagai hak-hak asasi manusia. Berikut akan dijelaskan bagaimana Penahanan terhadap pencari suaka maupun imigran ireguler dapat menjadi pelanggaran terhadap HAM. a. Penahanan sewenang-wenang sebagai pelanggaran terhadap hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
AS telah menerapkan kebijakan untuk  melakukan penahanan tanpa batas waktu
( indefinite detentio n) dan tanpa pembebasan bersyarat terhadap para pencari suaka selama proses suaka mereka berlangsung. 22 Indefinite detention atau penahanan tanpa batas waktu terhadap seseorang dalam suatu proses imigrasi merupakan
19 Ryan Mrazik & Andrew I. Schoenholtz. 2010. Protecting and Promoting the Human Right to Re- spect for Family Life: Treaty-Based Reform and Domestic Advocacy . Georgetown University Law Center, Hlm. 653
20   Priscilla Alvarez. “471 parents were deported from US without their children during family separation”. CNN. 7 Maret 2019. Dapat diakses di https://edition.cnn.com/2019/03/06/politics/family-separation-update-immi- gration-border/index.html
21 Sergio Ortiz. Opcit
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 330~333
penahanan yang sewenang-wenang. 23 Pasal 9 ICCPR mengatur bahwa pada umumnya, orang-orang tidak boleh ditahan selama sedang menunggu persidangan. Sehingga pembebasan dapat dilakukan dengan jaminan tertentu.
b. Penahanan sebagai pelanggaran terhadap hak anak Penahanan terhadap anak-anak sebagai bagian dari zero tolerance Amerika Serikat bertentangan dengan semua hal yang disebutkan di atas. Penahanan hanya dimungkinkan sebagai langkah terakhir dalam konteks peradilan pidana remaja, namun pembenaran ini tidak berlaku dalam proses imigrasi seperti melakukan penahanan karena melintasi perbatasan secara illegal. Penahanan anak yang dilakukan AS didasarkan pada status keimigrasian anak atau keimigrasian orangtuanya. bukan untuk memenuhi kepentingan terbaik anak. 24
c.  Penahanan melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya Penahanan berdasarkan status keimigrasian, dapat dilihat sebagai penyiksaan, terutama di mana hal tersebut sengaja dipaksakan untuk tujuan seperti menghalangi, mengintimidasi, atau menghukum imigran ireguler, memaksa mereka untuk menarik permintaan suaka, menyetujui pemulangan sukarela, atau untuk alasan berdasarkan diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk diskriminasi berdasarkan status imigrasi. 25 Dalam prakteknya, kebijakan zero tolerance inkonsiten dengan pelarangan terhadap penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. Anak-anak yang  berada di fasilitas penahanan Customs & Border (CBP) menjadi sasaran pelecehan fisik.
Kondisi di dalam fasilitas penahanan AS yang memaksa anak-anak tidur di lantai semen, toilet terbuka, pencahayaan yang terus menerus, makanan dan air yang tidak mencukupi, tidak ada fasilitas mandi, dan suhu yang sangat dingin, akan menimbulkan trauma fisikmaupun mental untuk anak-anak. 26 (1) dilakukan secara sengaja dan untuk tujuan khusus yakni untuk mencegah keluarga pencari suaka dari mencari perlindungan di Amerika Serikat, atau untuk memaksa mereka yang sudah mencari suaka untuk menyerahkan klaim mereka; (2) dilakukan dan dibenarkan oleh pejabat pemerintah, dan (3) menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa, secara fisik maupun mental.
d. Pelanggaran terhadap Hak untuk Hidup Kewajiban untuk melindungi hak untuk hidup mensyaratkan Amerika Serikat sebagai Negara pihak ICCPR untuk mengambil langkah-langkah perlindungan khusus terhadap orang-orang yang berada dalam situasi rentan yang kehidupannya berada pada risiko tertentu karena ancaman khusus atau pola kekerasan yang sudah ada sebelumnya, termasuk pencari suaka dan imigran. Amerika juga memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kehidupan orang-orang yang dirampas kebebasannya oleh Negara, karena dengan
23  See A/HRC/13/30, para. 63. See also opinions No. 42/2017 and No. 28/2017.
24   Komentar Umum Bersama (CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22) dan (CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23) dari ‘Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families’ and the ‘Com- mittee on the Rights of the Child on the general principles regarding the human rights of children in the context of international migration’ menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar non-diskriminasi, hak untuk hidup, bertahan hidup dan berkembang, hak untuk didengar dan untuk berpartisipasi, kepentingan terbaik anak dan hak untuk kebebasan dan kebebasan dan memperkenalkan larangan total penahanan 25 Human Rights Council. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 26 Februari 2018 dapat diakses di https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Torture/A_ HRC_37_50_EN.pdf
26 Colleen Kraft. “AAP Statement Opposing the Border Security and Immigration Reform Act” American Academy of Pediatrics. 15 Juni 2018. Dapat diakses di https://www.aap.org/en-us/about-the- aap/aap-press-room/Pages/AAPStatementOpposingBorderSecurityandImmigrationReformAct.aspx
menangkap, menahan, memenjarakan atau merampas kebebasan individu mereka sendiri, Amerika memikul tanggung jawab untuk merawat mereka, dan tanggung jawab ini tidak bergantung pada kurangnya sumber daya keuangan atau masalah logistik lainnya.
Amerika Serikat telah melanggar hak untuk hidup karena kurangnya pengawasan, yang mengakibatkan perawatan medis di bawah standar dan di pusat- pusat penahanan imigran, telah menyebabkan  kematian dari kondisi yang sudah ada sebelumnya, kematian akibat kondisi yang timbul selama penahanan, dan bunuh diri sebagai akibat dari perawatan kesehatan mental yang tidak dapat diakses atau di bawah standar.
Imigran yang ditahan dengan kondisi yang sudah ada sebelumnya telah menerima perawatan medis di bawah standar, ditandai dengan keterlambatan dalam perawatan, kurangnya respon darurat bila perlu, dan komunikasi yang buruk, yang mengakibatkan kematian yang dapat dicegah. 27 Setidaknya 24 migran telah tewas dalam tahanan ICE sejauh ini selama pemerintahan Presiden Donald Trump, Imigran yang ditahan yang mengalami kondisi kesehatan selama penahanan telah meninggal karena mereka tidak menerima perawatan khusus yang diperlukan, tidak memiliki akses harian ke dokter atau profesional kesehatan lain, atau di mana tidak dipindahkan ke rumah sakit. Imigran yang ditahan di pusat-pusat penahanan swasta juga meninggal karena bunuh diri ketika kesehatan mental mereka memburuk saat dalam penahanan dan mereka tidak menerima perawatan kesehatan mental yang memadai. 28

## D. KESIMPULAN
Sebagai negara berdaulat, Amerika Serikat memiliki hak untuk menentukan setiap kebijakannya, namun di saat yang sama Amerika juga memiliki kewajiban internasional. Sebagai negara pihak dalam Convention Relating to the status of Refugees dan Protokolnya, AS memiliki kewajiban untuk menghormati dan memenuhi hak-hak pengungsi dan pencari suaka yang direalisasikan dalam Hukum dan kebijakan di negaranya.
Kebijakan zero tolerance Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump inkonsisten dengan kewajiban AS terhadap pengungsi berdasarkan hukum internasional. Kebijakan AS yang menghukum pencari suaka karena masuk secara illegal dan mengembalikan mereka ke Negara di mana mereka mengalami penganiayaan merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951.
Kebijakan dan penerapan zero tolerance melanggar berbagai sendi HAM Internasional seperti hak mencari suaka, hak anak, hak atas kehidupan keluarga, hak atas kebebasan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, hingga hak untuk hidup.
27 Human Rights Watch, Code Red: The Fatal Consequences of Dangerously Substandard Medical Care in Immigration Detention (2018), halaman 25-27; Immigration and Customs Enforcement, “Detainee Death Review – Igor Zyazin, JICMS 201606226”; dapat diakses pada https://www.ice.gov/doclib/foia/reports/ ddr-Zyazin.pdf; Immigration and Customs Enforcement, “ICE detainee passes away at Victorville medical center,” dapat diakses pada https://www.ice.gov/news/releases/ice-detainee-passes-away-victorville-medi- cal-center-0; and Human Rights Watch, Systemic Indifference: Dangerous and Substandard Medical Care in US Immigration Detention, 8 Mei 2017, halaman .35, dapat diakses di https://www.hrw.org/sites/default/ files/report_pdf/usimmigration0517_web_0.pdf.
28 Department of Homeland Security Office of Inspector General, Management Alert – Issues Requiring Action at the Adelanto ICE Processing Center in Adelanto, California (2018), available at https://www.oig. dhs.gov/sites/default/files/assets/2018-10/OIG-18-86-Sep18.pdf; Human Rights Watch, Code Red: The Fatal Consequences of Dangerously Substandard Medical Care in Immigration Detention, hlm 51-53

## 332~333
Sejalan dengan kewajiban AS berdasarkan perjanjian internasional, AS harus menerapkan kebijakan imigrasi yang memperhatikan hak-hak para pengungsi dan pencari suaka. Terutama menghentikan segala praktek kriminalisasi pencari suaka berdasarkan legal atau tidak legalnya cara masuk mereka, dan juga menghindari segala bentuk kebijakan yang inkonsisten dengan prinsip non-refoulement . Setiap Negara, termasuk Amerika Serikat, dalam membuat setiap kebijakannya harus mengutamakan terpenuhinya hak-hak asasi manusia. Dan untuk setiap kebijakan yang terkait dengan anak-anak, harus memperhatikan kepentingan terbaik anak
DAFTAR PUSTAKA :
Buku dengan penulis :
Ashri, Muhammad. 2018. Hak asasi manusia: Filosofi, Teori dan Instrument Dasar . Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)
Achmad Romsan dkk. 2003. Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip- prinsip Perlindungan Internasional . Bandung: Sanic Offset.
Adnan Buyung Nasution. 2006. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.  .
C. Krause, M. Scheinin, 2009. International Protection of Human Rights: A textbook , Åbo Akademi University Institute for Human Rights
Sakharina, IIn, et.al. 2016. Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi Dalam Negeri , Makassar : Pustaka Pena Press.
Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 2011. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers.
Mary C. Waters and Marisa Gerstein Pineau . 2015. The Integration of Immigrants into American Society . Washington DC : National Academies of Sciences .
Pierce, Sarah, Jessica Bolter, and Andrew Selee. 2018. U.S. Immigration Policy under Trump: Deep Changes and Lasting Impacts . Washington, DC: Migration Policy Institute.
Sergio Ortiz. 2018.  “ USA : You don’t Have any Rights Here.  Illegal Pushbacks, Arbitrary Detention & Ill-Treatment Of Asylum-Seekers In The United States . London: Amnesty International.
Sir Elihu Lauterpacht & Daniel Bethlehem, 2001. The Scope and Content of the Principle of Non Refoulement, United Nations High Commissioner for Refugees
Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum , CV Ganda, Yogyakarta.

## Jurnal
Kadarudin, SM Noor,, Irwansyah, Abdul Maasba Magassing, Regulation of International Refugees and the Handling Model by Unher. JL Pol’y & Globalization . Vol 79. 2018 .
Ahmad Hambali, Alma Manuputty, Muhammad Ashri, Abdul Maasba Magassing.

## Imperial Journal of Interdisciplinary Research. 2016
Mrazik, Ryan., Schoenholtz, Andrew I.. 2010. “Protecting and Promoting the Human Right to Respect for Family Life: Treaty-Based Reform and Domestic Advocacy.” Georgetown Immigration Law Journal 24:651–84.