Al-Riwayah : Jurnal kependidikan
Volume 14, Nomor 2, Oktober 2022, 251-266
ISSN 1979-2549 (p); 2461-0461 (e) https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Riwayah
Analisis Kebijakan Pendidikan:
Kajian Atas Persepsi Kepala Sekolah, Guru, Dan Siswa SMP
Negeri Se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tentang Penerapan Sistem Zonasi

## Nelli Murodah
STAI Ki Ageng Pekalongan nelimurodah@yahoo.co.id
Dian Nur Muniroh , SMK YMI Wonopringgo
,dnnurm@gmail.com
Abstract: This  research  is  a  qualitative  research  that  aims  to  analyze  the perceptions  of  school  principals,  teachers,  and  students  of  public  junior  high schools in Kedungwuni District, Pekalongan Regency regarding the implementation of  the  zoning  system.  Data  were  collected  by  in-depth  interviews,  participatory observation, and documentation studies. Data analysis used an interactive analysis model  proposed  by  Miles  and  Huberman.  The  results  show  that  the  perceptions  of school  principals,  teachers,  and  students  of  public  junior  high  schools  in  the Kedungwuni  District,  Pekalongan  Regency,  regarding  the  implementation  of  the zoning  system  differ.  There  are  those  who  see  it  from  a  positive  perspective,  there are  also  negative  ones. There  are  those  who  agree  with  the  implementation of  this system,  some  are  not.  There  are  those  who  feel  benefited,  but there  are  also  views that are disadvantaged. But whatever it is, in a policy it is natural if there are pros and  cons.  For  this  reason,  it  is  necessary  to  have  an  in-depth  understanding  and continuous outreach by various parties regarding this policy.
Keywords: Education Policy, Zoning System, and Schools
Abstrak: Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif yang  bertujuan  untuk menganalisis  persepsi  kepala  sekolah,  guru,  dan  siswa  SMP  Negeri  se-Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan  tentang  penerapan  sistem  zonasi.  Data dikumpulkan  dengan interview mendalam,  observasi  partisipatif,  dan  studi dokumentasi.  Analisis  data  menggunakan  model  analisis  interaktif  yang dikemukakan  oles  Miles  dan  Hubermen.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  persepsi kepala sekolah, guru, dan siswa SMP Negeri se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan  tentang  penerapan  sistem  zonasi  berbeda-beda.  Ada  yang  memandang dari  segi  positif,  ada  juga  yang  negatif.  Ada  yang  setuju  dengan  penerapan  sistem ini,  ada  pula  yang  tidak.  Ada  yang  merasa  diuntungkan,  namun  ada  pula  yang
berpandangan  dirugikan.  Tapi  apapun  itu,  dalam  sebuah  kebijakan  tentu  wajar  jika terjadi  pro  dan  kontra.  Untuk  itu,  perlu  adanya  pemahaman  yang  mendalam  dan sosialisasi terus menerus yang dilakukan oleh berbagai pihak tentang kebijakan ini.
Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Sistem Zonasi, dan Sekolah

## PENDAHULUAN
Kebijakan  sistem  zonasi  dalam  pendidikan  di  Indonesia  setiap  tahun menuai  polemik  di  tengah  masyarakat,  terutama  menjelang  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (PPDB). 1 Padahal,  kebijakan  ini  merupakan  salah  satu terobosan  yang  dilakukan  Pemerintah  dengan  tujuan  pemerataan  pendidikan dan  menghilangkan  label  sekolah  favorit  dan  sekolah  tidak  favorit. Dikeluarkan  pada  tahun  2017,  dan  mulai  diterapkan  di  sekolah-sekolah terutama  tingkat  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  pada  tahun  ajaran 2019/2020 di Kabupaten Pekalongan. 2
Dalam  penerapannya,  masih  ditemui  berbagai  kecurangan  yang dilakukan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggungjawab.  Seperti  baru-baru  ini, yakni PPDB tahun 2022 jalur zonasi di SMA Negeri 1 Batang. Di mana ada sembilan  calon  peserta  didik  yang  mendadak  hilang  namanya  di  jurnal PPDB.  Padahal,  kesembilan  peserta  tersebut  tidak  pernah  melakukan pembatalan  hingga  pendaftaran  ditutup.  Bahkan  para  calon  siswa  ini  jarak rumahnya  rata-rata  kurang  dari  800  meter  dari  sekolah,  namun  mereka digantikan nama-nama calon siswa yang jarak zonasinya justru lebih jauh. 3
Selain itu, isu yang berkembang di masyarakat adalah orang tua tidak lagi  mengakui anaknya  pada saat PPDB dengan sistem zonasi  ini. Pasalnya, setahun sebelum PPDB dimulai, mereka menitipkan anaknya ke dalam Kartu Keluarga  (KK)  kerabat  bahkan  kenalannya  yang  rumahnya  dekat  dengan
1 Mahpudin,  Hak  Warganegara  yang  Terampas:  Polemik  Kebijakan  Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia, “ Jurnal ”, TRANSFORMATIVE, Vol. 6, No. 2, Tahun  2020,  h.  149,  DOI:10.21776/ub.transformative.2020.006.02.2,  Diunduh  17 Agustus 2022.
2 Irfan  Arifuddin, dkk ,  Sistem  Zonasi,  Antara  Realita  dan  Harapan,  dalam Seminar  Nasional  Pagelaran  Pendidikan  Dasar  Nasional  (PPDN)  2019,  Universitas Muhammadiyah Surakarta, ISSN 2714-5972, h. 372, Diunduh 17 Agustus 2022.
3 detikJateng,  Rabu  (6/7/2022), https://www.detik.com/jateng/berita/d- 6165377/9-nama-calon-siswa-jalur-zonasi-ppdb-sman-1-batang-mendadak-hilang .
sekolah  yang  dituju.  Jadi  tidak  heran,  jika  banyak  tipu-tipu  yang  dilakukan oleh  oknum  bahkan  orangtua  agar  anaknya  bisa  masuk  dan  diterima  di sekolah  impian  mereka,  dan  mereka  pun  rela  membayar  kerabat  ataupun kenalannya tersebut guna mencapai tujuan.
Berangkat  dari  latar  belakang  seperti  itu,  maka  peneliti  berminat mengkaji  fenomena  tersebut  lebih  komprehensif.  Kajian  tersebut  peneliti tuangkan  dalam  judul  penelitian:  “Analisis  Kebijakan  Pendidikan:  Kajian atas  Persepsi  Kepala  Sekolah,  Guru,  dan  Siswa  SMP  Negeri  se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tentang Penerapan Sistem Zonasi”.
Sementara  itu,  dalam  penelitian  ini  peneliti  telah  menganalisis  dan meninjau kembali hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.  Di  antaranya  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aris Nurlailiyah, Mallevi Agustin Ningrum, dkk ., dan Candra Wijaya, dkk . Hal ini peneliti  jadikan  sebagai  acuan  untuk  membantu  dan  mempermudah  dalam melakukan penelitian yang lebih sistematis dan berbasis teori yang kuat.
Jurnal  pertama  karya  Aris  Nurlailiyah  yang  berjudul  “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta”. Dari penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurlailiyah  menunjukkan  bahwa  dalam pelaksanaan PPDB zonasi terdapat 2 dampak: 1) Dampak positif, diantaranya lingkungan  beragam akan  mengstimulasi  murid,  guru tetap kompeten dalam mengajar, menghemat tarif dan waktu lebih efesien, dan 2) Dampak negative dari  berbagai  elemen,  diantaranya  anak  tidak  dapat  masuk  ke  SMP  Negeri meski  nilainya  bagus,  siswa  terbaik  tidak  dapat  bersekolah  di  SMP  Negeri karena  berada  pada  wilayah  blank  spot,  guru  harus  menghabiskan  lebih banyak waktu untuk mengajar para siswa berprestasi rendah, kurang disiplin, perilaku siswa yang cenderung negative akan mudah menular ke siswa yang lain.  Sehingga  dapat  menjadi  gambaran  adanya  kebijakan  zonasi  disamping dampak  positif  juga  memberikan  dampak  terhadap  perilaku  siswa  di  SMPN Yogyakarta yakni kurang disiplin, yang pada akhirnya menimbulkan prestasi akademik rendah. 4
Jurnal  kedua  karya  Mallevi  Agustin  Ningrum, dkk .  dengan  judul “Penerapan Sistem Zonasi  Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua
4 Aris  Nurlailiyah,  Analisis  Kebijakan  Sistem  Zonasi  terhadap  Perilaku Siswa  SMP  di  Yogyakarta,  “ Jurnal ”,  Realita  Vol.  17,  No.  1,  Januari  2019,  h.  13,
ISSN: 1829-9571, e -ISSN:  2502-860X, Diunduh 11 Agustus 2020.
sebagai  Upaya  Pemerataan  Pendidikan”.  Dari  penelitian  yang  dilakukan Ningrum, dkk . menunjukkan bahwa perspektif orangtua yang menyekolahkan di  SD  terkait  dengan  penerapan  zonasi  masih  belum  maksimal  dan  banyak orangtua  yang  belum  mengetahui  secara  detail  aturan  terbaru  tentang kebijakan  zonasi.  Berdasarkan  pemahaman  orangtua,  sistem  zonasi merupakan  kebijakan  pemerintah  yang  menganjurkan  anak  bersekolah didasarkan  pada  jarak  domisili  yang  terdekat  dengan  sekolah.  Penerapan zonasi ini menunjukkan dampak negatif yang dirasakan oleh orangtua karena merasa kecewa dengan sistem zonasi ini sehingga tidak bisa bersekolah yang diinginkan  bagi  anak  mereka.  Namun,  ada  orangtua  yang  menunjukkan dampak positif dari  sistem zonasi  ini karena anak yang domisilinya terdekat dengan  sekolah  lebih  diprioritaskan,  menghemat  biaya  transport,  dan sekaligus menghapus sekolah favorit. Harapan ke depan dari kepala sekolah, guru,  dan  orangtua  adalah  sistem  zonasi  yang  sudah  berjalan  ini  tetap dilanjutkan  di  jenjang  sekolah  dasar.  Penerapannya  harus  didukung  dengan peningkatan  perluasan  wilayah  zonasi,  kualitas  pendidik,  kualitas  mutu layanan  sekolah,  serta  sarana  prasarana,  agar  terwujud  sekolah  yang  lebih maju. 5
Jurnal ketiga karya Candra Wijaya, dkk . yang berjudul “Implementasi Kebijakan  Sistem  Zonasi  pada  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  di  Sekolah Menegah  Pertama  Kabupaten  Langkat”.  Dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh Wijaya, dkk .  menghasilkan  bahwa  1)  Implementasi  kebijakan  sistem  zonasi pada  PPDB  jenjang  SMP  di  Kabupaten  Langkat  telah  dilaksanakan  selama dua tahun yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan pada sekolah- sekolah  di  wilayah  Kabupaten  Langkat.  Sejauh  ini  implementasi  kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Langkat telah berjalan dengan efektif karena telah nampak  potensi-potensi  peserta  didik  mulai  merata  di  wilayah  Kabupaten Langkat,  dan  2)  Kendala  yang  dihadapi  dalam  implementasi  sistem  zonasi yaitu  kekurangpahaman  wali  murid  terhadap  sosialisasi  mengenai  sistem zonasi  karena  latar  belakang  pendidikan  wali  murid  yang  berbeda-beda.
5 Mallevi  Agustin  Ningrum, dkk .,  Penerapan  Sistem  Zonasi  Kebijakan  Baru Berdasarkan  Perspektif  Orangtua  sebagai  Upaya  Pemerataan  Pendidikan,  “ Jurnal ”, JCP: Jurnal Cakrawala Pendas, Vol. 8, No. 3, Juli 2022, h. 932, p-ISSN: 2442-7470, e-ISSN:  2579-4442,  DOI: http://dx.doi.org/10.31949/jcp.v8i2.2661 ,  Diunduh  11 Agustus 2020.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  yaitu  melakukan sosialisasi sistem zonasi lebih awal dengan sejelas-jelasnya. 6
Persamaan antara hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti- peneliti  sebelumnya  dengan  penelitian  yang  peneliti  lakukan  adalah  sama- sama meneliti dan mengkaji tentang sistem zonasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian, sumber data utama  yang peneliti gunakan, waktu pelaksanaan  penelitian,  tempat  penelitian,  serta  fokus  kajian  yang  peneliti fokuskan  pada  persepsi  kepala  sekolah,  guru,  dan  siswa  SMP  Negeri  se- Kecamatan  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan.  Dengan  demikian, penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian atas Persepsi Kepala  Sekolah,  Guru,  dan  Siswa  SMP  Negeri  se-Kecamatan  Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tentang Penerapan Sistem Zonasi” belum pernah ada sebelumnya,  dan  di  sinilah  pentingnya  penelitian  ini  untuk  mengisi kekosongan informasi dan pengetahuan mengenai hal itu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  persepsi  kepala  sekolah, guru,  dan  siswa  SMP  Negeri  se-Kecamatan  Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  tentang  penerapan  sistem  zonasi.  Pendekatan  yang  peneliti gunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dan  peneliti  langsung  terjun  ke  lokasi yang dijadikan sasaran penelitian.  Adapun sumber data  primer  yang peneliti gunakan adalah para informan yang terlibat dalam penerapan sistem zonasi di SMP Negeri se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, yaitu kepala SMP  Negeri  1  Kedungwuni,  3  guru  SMP  Negeri  1  Kedungwuni,  3  siswa SMP Negeri 1 Kedungwuni, kepala SMP Negeri 2 Kedungwuni, 3 guru SMP Negeri  2  Kedungwuni,  3  siswa  SMP  Negeri  2  Kedungwuni,  kepala  SMP Negeri 3 Kedungwuni, 3 guru SMP Negeri 3 Kedungwuni, dan 3 siswa SMP Negeri  3  Kedungwuni.  Sedangkan  Sumber  data  sekundernya  adalah karyawan,  dokumen-dokumen  sekolah  di  lokasi  penelitian,  serta  buku-buku dan sumber lain yang relevan . Kemudian untuk mengumpulkan data, peneliti
6 Candra  Wijaya, dkk .,  Implementasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi  pada Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  di  Sekolah  Menegah  Pertama  Kabupaten  Langkat,
“ Jurnal ”, JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 12 (1), 30 April 2020, h. 162,
ISSN 2085-482X (Print), ISSN 2407-7429 (Online), DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.16463 , Diunduh 11 Agustus 2020.
menggunakan beberapa metode  yaitu  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.
Dalam  uji  keabsahan  data  pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan triangulasi.  Triangulasi  yang  peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah triangulasi  sumber  dan  metode.  Triangulasi  dengan  sumber  berarti membandingkan  dan  mengecek  melalui  waktu  dan  alat  yang  berbeda. 7
Sedangkan  triangulasi  dengan  metode  berarti  melakukan  perbandingan, pengecekan  kebenaran,  dan  kesesuaian  data  penelitian  melalui  metode  yang berbeda. 8 Adapun analisis data  peneliti  lakukan pada saat pengumpulan data bertangsung,  dan  setelah  selesai  pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Miles and Huberman, bahwa aktivitas dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung secara  terus  menerus  sampai  tuntas,  sampai  datanya  jenuh.  Aktivitas  dalam analisis  data  ini  meliputi data  reduction , data  display ,  dan conclusion drawing/verification . 9

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Persepsi  Kepala  SMP  Negeri  se-Kecamatan  Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan tentang Penerapan Sistem Zonasi
Seperti  diketahui  bahwa  sistem  zonasi  adalah  sebuah  sistem  yang dilaksanakan  dengan  harapan  untuk  mempercepat  pembangunan  pendidikan yang  merata,  berkualitas,  berkeadilan,  serta  sebagai  suatu  sinergi  dan integrasi  pelayanaan  pembangunan  pendidikan.  Sistem  ini  mulai  diterapkan di sekolah-sekolah negeri, seperti di SMP Negeri se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten  Pekalongan  pada  tahun  ajaran  2019/2020.  Dalam  penerapannya masih  terjadi  pro  dan  konta  di  masyarakat, terutama  di  lembaga  pendidikan itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  SMP  Negeri  1 Kedungwuni  didapat  bahwa:  “Zonasi  adalah  sebuah  sistem  yang
7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2017), h. 330.
8 Usman  Husaini, Metodoligi  Penelitian  Sosial ,  (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2003), h. 88.
9 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kombinasi ( Mixed  Methods ) , (Bandung:
Alfabeta, 2014), h. 334-335.
diberlakukan  pada  pendidikan  kita  sekarang  ini,  sehingga  dalam  pelayanan PPDB misalnya, sekolah harus mengikuti aturan yang berlaku. Tak terkecuali zonasi  itu sendiri. Ya, memang dalam penerapannya  menuai pro dan kontra, namun hal itu masih bisa kita atasi dengan cara melakukan sosialisasi kepada calon peserta didik baru”. 10 Dari sini dapat dilihat bahwa kepala SMP Negeri 1  Kedungwuni  dalam  menerapkan  sistem  zonasi  berpatokan  pada  peraturan yang berlaku saat ini. Adapun pro dan kontra yang muncul terkait penerapan sistem  tersebut,  sekolah  sudah  mengantisipasinya  dengan  cara  memberikan sosialisasi kepada calon peserta didik sebelum pelaksanaan PPDB dimulai.
Lebih  lanjut,  untuk  persepsi  kepala  SMP  Negeri  1  Kedungwuni tentang  penerapan  sistem  zonasi  adalah  “Zonasi  yang  diterapkan  saat  ini, dapat dikatakan sebagai  suatu proses uji coba. Pasalnya, baru kali  ini dan di tahun  ini  pula  diberlakukan.  Jika  pendaftaran  berbasis  media  online,  sudah tidak  asing  lagi  bagi  kami.  Namun  terkait  dengan  zonasi,  ya  kalau  menurut saya  sistem  ini  mungkin  kedepannya  akan  memiliki  banyak  peluang  yang bagus  untuk  mewujudkan  pemerataan  pendidikan.  Artinya,  sistem  ini  baik untuk  dilanjutkan  pelaksanaannya.  Akan  tetapi,  sebenarnya  ada  banyak catatan  khusus  terhadap  kebijakan  sistem  ini  sehingga  perlu  dikaji  lagi”. 11
Jadi,  pada  dasarnya  kepala  SMP  Negeri  1  Kedungwuni  mendukung  adanya kebijakan terhadap penerapan sistem zonasi. Dengan alasan bahwa sistem ini dinilai  sangat  berpotensi  untuk  pemerataan  pendidikan.  Akan  tetapi,  ada catatan  khusus  yakni  masih  adanya  kekurangan  dalam  penerapan  kebijakan ini, sehingga menurutnya perlu dikaji kembali.
Wawancara  berlanjut  pada  kepala  SMP  Negeri  2  Kedungwuni, hasilnya  adalah  “Zonasi  itu  kebijakan  dari  pusat,  yang  sudah  melewati berbagai  pemikiran  dan  pertimbangan,  dan  tahun  ini  secara  serentak diterapkan  disemua  sekolah-sekolah  negeri,  sehingga  ya  mau  tidak  mau sebagai  sekolah  negeri  kita  ikut  menerapkannya”. 12 Dari  penuturannya tersebut,  dapat  kita  pahami  bahwa  kebijakan  dari  sistem  zonasi  ini merupakan kebijakan yang bersal dari pusat dan semua sekolah negeri wajib
10 Usman,  Kepala  SMP  Negeri  1  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan, Wawancara, 12 Januari 2020.
11 Usman,  Kepala  SMP  Negeri  1  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan, Wawancara, 12 Januari 2020.
12 Saefudin,  Kepala  SMP  Negeri  2  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan, Wawancara, 25 Januari 2020.
melaksanakannya.  Hasil  dari  penerapan  zonasi  nantinya  menjadi  bahan kajian ulang bagi pemerintah untuk dievaluasi, diperbaiki dan disempurnakan sistemnya  untuk  diterapkan  kembali  pada  tahun  yang  akan  datang.  Adapun persepsi  yang  muncul  dari  kepala  SMP  Negeri  2  Kedungwuni  terkait penerapan  sistem  zonasi  adalah  “Dalam  hal  penerapan  mungkin  masih  ada pro dan kontra, karena masih baru. Akan tetapi, jika ini sudah berjalan, sudah dievaluasi,  dan  diperbaiki,  serta  mengkaitkan  berbagai  instrumen  yang  ada, maka  bisa  jadi  zonasi  adalah  jalan  keluar  bagi  dunia  pendidikan  agar  tidak terjadi  lagi  kesenjangan”. 13 Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan penerapan  sistem  zonasi  yang  sekarang  diberlakukan  ini  masih  menjadi perbincangan  yang  actual  bagi  dunia  pendidikan,  khususnya  bagi  sekolah- sekolah  negeri.  Penerapan  sistem  zonasi  ini  pun  tidak  secara  langsung diterapkan,  namun  juga  ada  pertimbangan  dari  pemerintah  melihat  masih adanya kesenjangan di lingkungan sekolah.
Adapun  ketika  wawancara  dengan  kepala  SMP  Negeri  3 Kedungwuni,  hasilnya  adalah  “Yang  dimaksud  dengan  zonasi  itu  yang berdasarkan  zona  atau  wilayah.  Seperti  yang  kita  ketahui  bersama  bahwa zonasi  dalam  sistem  PPDB  yaitu  penerimaan  siswa  sesuai  dengan domisilinya.  Jadi,  penerimaan  siswa  berdasarkan  jarak  antara  rumah  siswa tersebut  dengan  sekolah,  bukan  lagi  berpatokan  pada  prestasi”. 14 Jadi, menurutnya  bahwa  sistem  ini  adalah  sebuah  sistem  yang  mengkoordinasi seluruh sekolah negeri untuk menerima siswa berdasarkan pada ukuran jarak antara  rumah  siswa  dengan  sekolah,  dan  bukan  lagi  berpatokan  pada  nilai yang  dimiliki  siswa.  Walaupun  ada  yang  berdasar  pada  prestasi  namun prosentasenya hanya sedikit.
Sementara  itu,  persepsi  yang  muncul  dari  kepala  SMP  Negeri  3 Kedungwuni tentang penerapan sistem zonasi,  bahwa “Zonasi adalah bagian dari kebijakan, dan kami di sekolah sudah semestinya menjadi penyelenggara kebijakan.  Apapun  yang  sudah  menjadi  sebuah  kebijakan,  apalagi  yang mengatur  tentang  pendidikan  ya  bagaimanapun  kita  akan  tetap  laksanakan. Kedepannya,  jika berbagai  aspirasi dan kontra yang terjadi  bisa diselesaikan dan dicari solusinya, maka bisa jadi zonasi ini bisa menjadi alat yang efektif
13 Saefudin,  Kepala  SMP  Negeri  2  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan, Wawancara, 25 Januari 2020.
14 Daryono,  Kepala  SMP  Negeri  3  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan, Wawancara, 8 Februari 2020.
untuk pemerataan pendidikan”. 15 Jadi, dalam pandangannya bahwa meskipun zonasi  adalah  kebijakan  yang  saat  ini  menuai  pro  dan  kontra,  setelah dievaluasi  dan  dicari  akar  pokok  masalahnya  serta  disosialisasikan  secara terus  menerus,  maka  bisa  jadi  sistem  ini  akan  berjalan  dengan  baik  pada tahun-tahun berikutnya.
Dari  berbagai  persepsi  kepala  SMP  Negeri se-Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan,  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan zonasi  adalah  bentuk  dari  perwujudan  rasa  tanggungjawab  terhadap kebijakan  yang sedang digalakan oleh Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan, yang tujuan utamanya adalah untuk pemerataan pendidikan. Kedepan, zonasi bisa jadi salah satu alternative terbaik untuk mengatasi masalah kesenjangan dalam dunia pendidikan, asal pemerintah dan perumus kebijakan mau belajar dan  mengambil  pengalaman  dari  dampak  penerapan  sistem  zonasi  sekarang ini.  Setidaknya  ada  kajian  evaluasi,  perbaikan,  serta  pengembangan,  agar zonasi  yang saat ini  sedang  berjalan tidak  menjadi  suatu permasalahan  yang kritis dan berlarut-larut.
2. Persepsi  Guru  SMP  Negeri  Se-Kecamatan  Kedungwuni  Kabupaten
Pekalongan tentang Penerapan Sistem Zonasi
Dalam  penerapan  sistem  zonasi  ini,  peneliti  juga  mewawancara  guru SMP Negeri se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara pertama  dengan  Numri  yakni  guru  SMP  Negeri  1  Kedungwuni.  Hasilnya bahwa  “Sistem  ini  sebenarnya  bagus,  karena  memberi  kesempatan  kepada siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah untuk bisa masuk dan diterima di sekolah negeri. Hal ini, tentu akan berimplikasi pada pengurangan kemacetan lalu  lintas.  Jika  jaraknya  dekat,  maka  siswa  tidak  perlu  naik  motor  atau angkutan umum”. 16
Hampir senada dengan Numri, Suparmi  menuturkan  bahwa  “Dengan sistem  zonasi  ini,  sekolah-sekolah  akan  menjadi  sama  rata,  tidak  ada  lagi sekolah faforit. Selain itu, beban guru dalam mengajarpun nantinya juga akan sama,  karena  siswa  yang  didapat  bukan  dari  kalangan  siswa-siswa  yang
15 Daryono,  Kepala  SMP  Negeri  3  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan, Wawancara, 8 Februari 2020.
16 Moh.  Zamroni  Numri,  Guru  SMP  Negeri  1  Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 12 Januari 2020.
pintar  saja”. 17 Sementara  itu,  Rofiq  mengatakan  hal  yang  berbeda. Menurutnya  bahwa  ia  “Lebih  setuju  pada  sistem  yang  dulu  dibandingkan zonasi,  karena  zonasi  ini  dirasa  belum  siap.  Kita  bisa  lihat  dari  berita  atau informasi  bahwa  persyaratan  pemerataan  di  daerah  tertentu  ada  yang  belum terpenuhi,    tetapi  sistem  sudah  berjalan.  Jadi  baiknya  lakukan  evaluasi, setidaknya  evaluasi  terkait  kebijakan  sistem  ini  dan  beri  keleluasaan  kepada daerah untuk bisa menyesuaikan kondisinya”. 18
Tidak  jauh  berbeda  dengan  Rofiq.  Hisyam,  guru  SMP  Negeri  2 Kedungwuni, menyatakan bahwa “Terkait zonasi bisa dibilang kurang setuju, karena  dalam  hal  PPDB  saja  yang  terjadi  adalah  perselisihan.  Terutama terkait  dengan  kuotanya.  Kenapa  yang  berprestasi  hanya  sedikit  yang diterima. Sedangkan kesempatan terbanyak justru berdasarkan jarak.  Ini bisa menjadi pematah semangat bagi anak. Sudah giat-giatnya belajar, nilai bagus, tapi  mau  masuk  ke  sekolah  pilihannya  saja  ternyata  susah  karena  jarak rumahnya jauh dari sekolah”. 19
Lain  halnya  dengan  Styarini.  Ia  melontarkan  pernyataan  yang berbeda.  Ia  “Setuju  dengan  sistem  baru  ini,  karena  sekolah  yang  baik  juga harus  bisa  mendidik  anak  yang  kurang  pintar”. 20 Pernyataan  Styarini didukung oleh Rochmalia. Menurutnya bahwa “Sistem ini sudah baik, karena kita  melihat  bukan  dari  persoalan  jarak  saja  ya,  tapi  kita  melihat  lebih  pada pemerataan kualitas pendidikan yang mana hal ini menjadi tujuan utamanya. Jadi yang namanya persaingan tidak dapat dielakkan dalam sistem zonasi. 21
Lebih  lanjut,  wawancara  dengan  guru  SMP  Negeri  3  Kedungwuni yakni  dengan  Rokhilah.  Dari  hasil  wawancara  dengan  Rokhilah  didapat bahwa  “Sistem  ini,  sebelum  berlanjut  lebih  jauh  harusnya  ada  kajian  lagi.
Karena  masih  banyak penyimpangan  yang terjadi, misalnya kita  lihat dalam
17 Sri  Suparmi,  Guru  SMP  Negeri  1  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan,
Wawancara, 12 Januari 2020.
18 Nur  Rofiq,  Guru  SMP  Negeri  1  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan, Wawancara, 12 Januari 2020.
19 Moh.  Hisyam,  Guru  SMP  Negeri  2  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan, Wawancara, 25 Januari 2020.
20 Setyarini,  Guru  SMP  Negeri  2  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan, Wawancara, 25 Januari 2020.
21 Emi  Rochmalia,  Guru  SMP  Negeri  2  Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 25 Januari 2020.
berita,  ada orang tua  mencari  cara  lain  agar  anaknya  bisa  masuk  ke  sekolah yang  diinginkan  dengan  membuat  SKTM.  Sehingga,  perlu  adanya  evaluasi kembali terkait kebijakan ini”. 22
Senada  dengan  Rokhilah,  Kasnadi  mengatakan  bahwa  “Mungkin karena  terlalu  cepat  dalam  penerapannya,  dan  kurangnya  proses  sosialisasi, sehigga  hal  ini  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Apalagi  sekarang  ini,  rata-rata semua berita lewat situs internet, kalau jarang akses ya akan tertinggal. Jadi, menurut  saya  sih  lebih  baik  jangan  diterapkan  dulu”. 23 Namun  menurut Rekhan  bahwa  “Zonasi  ini  kan  tujuannya  baik  untuk  pemerataan,  dan  baik juga  jika  diterapkan  di  berbagai  jenjang  sekolah  yang  ada.  Namun sebenarnya  perlu  evaluasi  dan  pertimbangan  lagi.    Jika  ke  depan penerapannya  bisa  lebih  baik  lagi,  maka  zonasi  bisa  jadi  alternatif  terbaik dalam pemerataan”. 24
Dari  berbagai  persepsi  yang  muncul,  masih  ada  sebagian  yang menolak  adanya  sistem  zonasi.  Dilihat  dari  berbagai  segi,  bisa  jadi  dengan diterapkannya  sistem  ini  sangat  menguntungkan,  seperti  mengurangi kemacetan,  beban  guru  mengajar  menjadi  sama  rata  karena  sekolah  tidak hanya  menerima  siswa  yang  berprestasi  saja,  sehingga  tidak  ada  lagi  sekat- sekat antara sekolah faforit dengan yang tidak. Namun, disisi lain masih ada yang  keberatan  dengan  diterapkannya  sistem  ini.  Dengan  alasan,  sistem  ini belum  bisa  memberikan  keadilan  bagi  siswa  yang  berprestasi  namun terkendala  dengan  jarak  yang  jauh  dari  sekolah  yang  diinginkan.  Selain  itu masih  adanya  penyimpangan,  di  mana  prosentase  penerimaan  siswa  dengan sistem  zonasi  yakni  untuk  siswa  berprestasi  lebih  sedikit  dibanding  siswa yang  kurang  mampu.  Akibatnya,  banyak  orang  tua  yang  membuatkan  Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk anaknya. Tujuannya tidak lain agar anaknya bisa diterima dan masuk di sekolah yang diinginkan.
3. Persepsi  Siswa  SMP  Negeri  Se-Kecamatan  Kedungwuni  Kabupaten
Pekalongan tentang Penerapan Sistem Zonasi
22 Rokhilah,  Guru  SMP  Negeri  3  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan, Wawancara, 8 Februari 2020.
23 Kasnadi,  Guru  SMP  Negeri  3  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan, Wawancara, 8 Februari 2020.
24 Rekhan,  Guru  SMP  Negeri  3  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan, Wawancara, 8 Februari 2020.
Untuk  penerapan  sisten  zonasi  ini,  selain  mewawancara  kepala sekolah  dan  guru,  peneliti  juga  mewawancara  siswa  SMP  Negeri  se- Kecamatan  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan.  Dari  hasil  wawancara dengan  siswa  SMP  Negeri  1  Kedungwuni,  yang  pertama  dengan  Kadafi. Kadafi  menuturkan  bahwa  “Saya  merasa  diuntungkan,  karena  tadinya pesimis  dengan  nilai  sedikit  yang  saya  miliki.  Dengan  sistem  zonasi  inilah, saya  diterima  di  SMP  ini.  Harapannya  sih,  kedepan  sistem  ini  akan  terus berjalan”. 25
Sedikit  berbeda  dari  Kadafi.  Kamila  menyatakan  bahwa  “Dengan sistem  ini  sih  ada  rasa  senang  tapi  ada  juga  tidaknya.  Senangnya  karena dengan  sistem  ini,  saya  merasa  tertolong  oleh  jarak  rumah  ke  sekolah  yang membuat saya diterima di  sekolah  ini. Tetapi tidak senangnya, PR saya  jadi semakin banyak, karena saya merasa kurang mampu untuk mengejar prestasi teman  yang  lain  yang  benar-benar  masuk  ke  sekolah  ini  karena  prestasi”. 26
Adapun  menurut Zuhri  bahwa “Menyikapi zonasi  itu ya menurut pandangan masing-masing.  Yang  punya  prestrasi  bagus,  namun  rumahnya  jauh  pasti mengganggap  tidak  adil,  dirugikan,  dan  tidak  akan  setuju  dengan  kebijakan sistem  ini.  Namun  sebaliknya,  yang  merasa  diuntungkan  akan  mendukung sistem ini tetap berjalan”. 27
Lebih lanjut, wawancara dengan Fitriyani yakni siswa  SMP Negeri 2 Kedungwuni.  Hasilnya  bahwa  “Saya  kurang  setuju,  karena  zonasi  itu diterima karena dekat dengan sekolah. Ini akan memunculkan pemikiran buat apa  belajar  dan  berprestrasi  kalau  yang  diutamakan  bukan  nilai,  mendingan pindah  rumah  saja  yang  dekat  dengan  sekolah  negeri”. 28 Sementara  itu, Khumaero  berpandangan  bahwa  “Sepertinya  zonasi  itu  menyelaraskan dengan  kurikulum  yang  ada.  Penilaian  untuk  mata  pelajaran  sekarang  kan bukan  tentang  angka  saja,  tetapi  tentang  sikap.  Begitu  juga  dengan  zonasi, masuk  sekolah  bukan  karena  nilai  saja,  tetapi  karena  dekat  dari  rumah.  Jadi
25 M.  Muamar  Kadafi,  Siswa  SMP  Negeri  1  Kedungwuni  Kabupaten
Pekalongan, Wawancara, 12 Januari 2020.
26 Nadya Kamila, Siswa SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 12 Januari 2020.
27 M.  Ribkhi  Zuhri,  Siswa  SMP  Negeri  1  Kedungwuni  Kabupaten
Pekalongan, Wawancara, 12 Januari 2020.
28 Nur  Fitriyani,  Siswa  SMP  Negeri  2  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan, Wawancara, 25 Januari 2020.
ya, saya setuju-setuju saja”. 29 Adapun Irawan merasa bahwa “Saya termasuk diuntungkan  dengan  adanya  sistem  ini.  Tapi  melihat  teman  saya  yang  tidak beruntung,  saya  merasa  kasihan  juga.  Mungkin  sistemnya  diperbaiki  lagi, biar tidak ada yang merasa dirugikan”. 30
Lutfiyah, siswa SMP Negeri 3 Kedungwuni menyatakan bahwa “Saya setuju  zonasi,  tapi  saya  juga  setuju  dengan  sistem  nilai.  Karena  di  situ  kan pasti  ada  persaingan.  Kalau  dulu  harus  bersaing  nilai  misalnya,  sekarang bersaing dengan  batasan  jarak”. 31 Berbeda  dari  Lutfiyah.  Novia  menyatakan bahwa  “Saya  kurang  setuju  dengan  sistem  zonasi.  Karena  zonasi  itu  hanya menguntungkan  yang  terdekat,  yang  jauh  jadinya  selalu  was-was.  Apalagi sudah jauh, tidak ada sekolah yang negeri, akhirnya ke swasta yang biayanya mahal”. 32 Lain  halnya  dengan  Naqshabandi.  Menurutnya  bahwa  “Dengan zonasi,  selain  merata  juga  lingkungan  sekolah  berkurang  kebisingannya karena  siswa  di  sini  rata-rata  berasal  dari  daerah  dekat  sini,  sehingga  tidak perlu bawa motor dan naik angkutan umum”. 33
Dari  berbagai  persepsi  yang  muncul  dikalangan  siswa,  ada  yang merasa  diuntungkan,  ada  pula  yang  berpandangan  bahwa  dengan  sistem  ini temannya  merasa dirugikan. Tentu, dari sini dapat kita pahami bahwa zonasi masih  menjadi  dilema  untuk  kelanjutannya.  Jika  sistem  ini  dihapus,  yang terjadi adalah pemerintah harus berpikir ulang, membuat kebijakan baru, dan memulainya dari nol. Namun jika diteruskan, maka pemerintah dan pembuat kebijakan harus terus mengevaluasi kebijakan yang ada saat ini, memperbaiki kekurang-kekurangan, serta kelemahan-kelemahannya. Sehingga sistem yang ada dan berlaku saat ini, akan menjadi semakin baik untuk kedepannya.

## PENUTUP
29 Intan  Khumaero,  Siswa  SMP  Negeri  2  Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 25 Januari 2020.
30 Ade  Irawan,  Siswa  SMP  Negeri  2  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan, Wawancara, 25 Januari 2020.
31 Lutfiyah,  Siswa  SMP  Negeri  3  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan, Wawancara, 8 Februari 2020.
32 Novia,  Siswa  SMP  Negeri  3  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan, Wawancara, 8 Februari 2020.
33 Naqshabandi,  Siswa  SMP  Negeri  3  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan, Wawancara, 8 Februari 2020.
Dari  berbagai  macam  persepsi  kepala  sekolah,  guru,  dan  juga  siswa SMP  Negeri  se-Kecamatan  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan  tentang penerapan sistem zonasi tentu berbeda-beda. Ada yang memandang dari segi positif, ada  juga yang negatif. Ada yang setuju dengan penerapan sistem ini, ada  pula  yang  tidak.  Ada  yang  merasa  diuntungkan,  namun  adapula  yang berpandangan  dirugikan.  Tapi  apapun  itu,  dalam  sebuah  kebijakan,  tentu wajar  jika  terjadi  pro  dan  kontra.  Untuk  itu,  perlu  adanya  pemahaman  yang mendalam dan sosialisasi yang dilakukan terus menerus oleh berbagai pihak. Disamping  pemerintah,  perumus  kebijakan  juga  harus  mengevaluasi  setiap kebijakan  baru,  memperbaiki  kekurangan-kekurangan  yang  ada,  serta  mau mengembangkannya  lagi  menjadi sebuah sistem yang lebih baik. Jika hal itu dapat  dilakukan,  maka  bisa  jadi  zonasi  adalah  salah  satu  alternative  terbaik untuk mengatasi masalah kesenjangan dalam dunia pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifuddin,  Irfan.  dkk.  Diunduh  17  Agustus  2022.  Sistem  Zonasi,  Antara Realita  dan  Harapan.  Seminar  Nasional  Pagelaran  Pendidikan  Dasar Nasional (PPDN) 2019. Universitas Muhammadiyah Surakarta. ISSN
2714-5972.
detikJateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-6165377/9-nama-calon- siswa-jalur-zonasi-ppdb-sman-1-batang-mendadak-hilang. Rabu (6/7/2022).
Husaini, Usman. Metodoligi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
Mahpudin.    Diunduh  17  Agustus  2022.  Hak  Warganegara  yang  Terampas:
Polemik  Kebijakan  Sistem  Zonasi  dalam  Pendidikan  Indonesia.
“ Jurnal ”.  TRANSFORMATIVE.  Vol.  6.  No.  2.  Tahun  2020. DOI:10.21776/ub.transformative.2020.006.02.2.
Moleong,  J.  Lexy. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2016.
Ningrum,  Mallevi  Agustin.  dkk.  Diunduh  11  Agustus  2020.  Penerapan Sistem  Zonasi  Kebijakan  Baru  Berdasarkan  Perspektif  Orangtua sebagai  Upaya  Pemerataan  Pendidikan.  “ Jurnal ”.  JCP:  Jurnal
Cakrawala  Pendas.  Vol.  8.  No.  3.  Juli  2022.  p-ISSN:  2442-7470.  e- ISSN: 2579-4442. DOI: http://dx.doi.org/10.31949/jcp.v8i2.2661.
Nurlailiyah,  Aris.    Diunduh  11  Agustus  2020.  Analisis  Kebijakan  Sistem Zonasi terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. “ Jurnal ”. Realita Vol. 17. No. 1. Januari 2019. ISSN: 1829-9571. e-ISSN: 2502-860X.
Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mixed  Methods). Bandung: Alfabeta.
Wijaya,  Candra.  dkk.  Diunduh  11  Agustus  2020.  Implementasi  Kebijakan Sistem  Zonasi  pada  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  di  Sekolah Menegah  Pertama  Kabupaten  Langkat.  “ Jurnal ”.  JUPIIS:  Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial. 12 (1). 30 April 2020. ISSN 2085-482X (Print). ISSN 2407-7429 (Online). DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.16463.

## Wawancara:
Daryono.  8  Februari  2020.  Kepala  SMP  Negeri  3  Kedungwuni  Kabupaten
Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Fitriyani,  Nur.  25  Januari  2020.  Siswa  SMP  Negeri  2  Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Hisyam, Moh. 25 Januari 2020. Guru SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara, Pribadi. Pekalongan.
Irawan, Ade. 25 Januari 2020. Siswa SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Kadafi,  M.  Muamar.  12  Januari  2020.  Siswa  SMP  Negeri  1  Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Kamila,  Nadya.  12  Januari  2020.  Siswa  SMP  Negeri  1  Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Kasnadi.  8  Februari  2020.  Guru  SMP  Negeri  3  Kedungwuni  Kabupaten
Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Khumaero,  Intan.  25  Januari  2020.  Siswa  SMP  Negeri  2  Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Lutfiyah.  8  Februari  2020.  Siswa  SMP  Negeri  3  Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Naqshabandi. 8 Februari 2020. Siswa SMP Negeri 3 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Novia.  8  Februari  2020.  Siswa  SMP  Negeri  3  Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Numri,  Moh.  Zamroni  Numri.  12  Januari  2020.  Guru  SMP  Negeri  1
Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan. Wawancara
Pribadi.
Pekalongan.
Rekhan.  8  Februari  2020.  Guru  SMP  Negeri  3  Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Rochmalia,  Emi.  25  Januari  2020.  Guru  SMP  Negeri  2  Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Rofiq,  Nur.  12  Januari  2020.  Guru  SMP  Negeri  1  Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Rokhilah.  8  Februari  2020.  Guru  SMP  Negeri  3  Kedungwuni  Kabupaten
Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Saefudin.  25  Januari  2020.  Kepala  SMP  Negeri  2  Kedungwuni  Kabupaten
Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Setyarini.  25  Januari  2020.  Guru  SMP  Negeri  2  Kedungwuni  Kabupaten
Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Suparmi, Sri. 12  Januari 2020. Guru SMP Negeri 1 Kedungwuni  Kabupaten
Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Usman.  12  Januari  2020.  Kepala  SMP  Negeri  1  Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
Zuhri,  M.  Ribkhi.  12  Januari  2020.  Siswa  SMP  Negeri  1  Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.