Peran Diplomasi Maritim dalam Keberhasilan Patroli Terkordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura untuk Me- nekan Angka Pembajakan dan Perompakan Laut di Selat Malaka

## Lintang Suproboningrum
Universitas Indonesia

## ABSTRAK
Tulisan ini membahas mengenai kerja sama keamanan militer antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam menjaga Selat Malaka dari ancaman keamanan militer di area tersebut. Tulisan ini menggunakan konsep Diplomasi Maritim sebagai alat untuk mengukur kesuksesan patrol terkoordinasi di Selat Malaka. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika keamanan internasional di Asia Tenggara. Selat Malaka dipilh karena selat ini merupakan salah satu jalur laut terpent- ing di dunia. Salah satu isu terbesari di Selat Malaka adalah ancaman pembajakan dan perampokan bersenjata. Ketiga negara yang terletak di sekitar Selat Malaka merespon ancaman-ancaman ini dengan men- ciptakan suatu inisiatif baru untuk mengatasi keamanan maritime me- lalui Patroli Terkoordinasi di tahun 2004. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan tanggung jawab untuk keamanan di Selat Malaka dapat menekan ancaman perampokan bersenjata dan perompakan. Pa- troli Terkoordinasi yang diadakan oleh tiga negara di Selat Malaka juga membuktikan bahwa Diplomasi Maritim adalah sebuah kunci kesuksesan dalam merespon permasalahan di area perbatasan. Melalui Diplomasi Maritim, ketiga negara di Selat Malaka telah sukses mengatasi anaman di area perbatasan tiga negara.
Kata kunci: Pengawasan Terkoordinasi; Selat Malaka; Diplomasi Mar- itim; Keamanan Maritim; Perombakan dan Perampokan Bersenjata
This research is study of maritime security cooperatioon among Indo- nesia, Malaysia and Singapore in safeguarding the Malacca Strait from threats to  maritime security in the area. This research uses Maritime Di- plomacy concept as tool to measure the success of coordinated patrol in the Malacca Strait. The focus of this research is to analyze the dynamic of international security in the Southeast Asia. Malacca Strait is chosen because it is one of the most important waterways in the world. One of the biggest issues in the Malacca Strait is the threat of piracy and armed robbery. The three states which is located around Malacca Strait respond to this threats by creating a new initiative for tackling maritime security called Coordinated Patrol in 2004. This research conclude that the fulfill - ment of responsibility for security in the Malacca Strait can suppress the threats of piracy and armed robbery. The Coordinated Patrol held by the three states in Malacca strait also proves that Maritime Diplomacy is a key to the exercise of success in responding to the problems of shared area. Through Maritime Diplomacy, the three states in the Malacca Strait suc- cessfully overcome the threats to the shared area among the three states.
Keyword: Coordinated Patrol; Malacca Strait; Maritime Diplomacy; Maritime Security; Piracy and Armed Robbery
Perubahan situasi di dunia saat ini telah memengaruhi isu keamanan yang semakin berkembang sehingga berpotensi melahirkan ancaman baru bagi negara. Ancaman yang muncul tersebut mulai beragam dari keamanan tradisional menuju keamanan non-tradisional. Den- gan semakin meluasnya ancaman keamanan, negara perlu bekerja sama. Apalagi untuk isu non-tradisional yang bersifat transnasional, solusi nasional seringkali tidak memadai sehingga membutuhkan kerja sama regional dan multilateral (Calabero, 2013). Dalam kon- teks isu keamanan maritim, peran maritim menjadi penting untuk diperhatikan oleh negara-negara, karena sebagian besar kegiatan ekonomi melewati laut. Salah satu kawasan maritim yang strategis di Asia Tenggara adalah Selat Malaka. Selat ini menjadi chokepoint penting yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional ( “used for international navigation”).
Selat  Malaka  memiliki  signifikansi  strategis  karena  dijadikan  pili - han sebagai jalur terpendek, tercepat, dan termurah bagi perdagan- gan internasional karena menjadi penghubung  Samudera Hindia dan  Pasifik.  Sebagai  jalur  pelayaran  dan  penghubung  komunikasi internasional, Selat Malaka mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kapal-kapal asing bermuatan barang-barang bernilai ekonomi yang melewati Selat untuk kepent- ingan perdagangan ke wilayah Asia. Pentingnya Selat Malaka dalam kegiatan pelayaran internasional dapat dilihat dari adanya penyalu- ran minyak yang diangkut oleh kapal yang melalui Selat ini tiga kali lebih besar dari Terusan Suez dan 15 kali lebih besar dari yang men- galir melalui Terusan Panama. Selain itu, dua per tiga ton minyak mentah berasal dari Teluk Persia dengan tujuan Jepang, Korea Sela- tan, dan Tiongkok. Bahkan lebih dari setengah ton pengiriman dunia melewati Selat Malaka (Guan & Schogan 2007). Ada lebih dari 200 kapal yang melewati Selat Malaka setiap hari dan sekitar 70.000 ka- pal per tahun. Diantara kapal-kapal tersebut 80% membawa minyak yang diangkut ke Asia Timur Laut serta sepertiga dari barang yang diperdagangkan di dunia termasuk manufaktur Tiongkok, kopi In- donesia, dan lain sebagainya (Qu & Meng 2012). Selat Malaka juga merupakan chokepoint penting yang menjadikannya sebagai selat tersibuk kedua di dunia setelah Selat Hormuz untuk transit minyak di dunia. Hal ini terlihat dari laporan Energy Information Adimin- istration (EIA) yang menyatakan bahwa pada akhir 2013, perdagan- gan minyak yang transit melalui Malaka adalah 15,2 juta barel per hari (U.S. Energy Information Administration 2014).

## Signifikansi  strategis  Selat  Malaka  juga  terlihat  karena  perannya
sebagai komponen penting untuk menyuplai sumber daya laut dan mendukung perekonomian bagi negara pesisir Indonesia, Singapu- ra, dan Malaysia. Selat Malaka juga memiliki nilai strategis dari sisi ekonomi, politik dan keamanan dan merupakan jalur komunikasi laut  ( Sea Lanes of Communication -SLOC) dan jalur perdagangan laut ( Sea Lanes of Trade -SLOT) sehingga Selat ini penting pula ne- gara-negara besar. Negara besar yang menggunakan selat ini antara lain adalah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat untuk kegiatan ekonomi dan keamanan. Tiongkok memiliki kepent- ingan strategis berupa 60% dari impor minyak mentah berasal dari Timur Tengah yang melalui Selat Malaka dan angka ini diperkira- kan akan meningkat menjadi 75% pada tahun 2015 (Storey 2006). Bagi Jepang, Selat Malaka memiliki nilai yang penting dari segi keamanan politik dan ekonomi karena sebanyak 90% barang impor Jepang melalui selat ini (Rahman 2007). Korea Selatan yang tidak memilki cadangan minyak dalam negeri, mengimpor 2,1 juta barel per hari, dan Tiongkok mengimpor 5,56 juta barrel minyak per hari, yang sebagian besar melewati Selat Malaka (Young 2007). Melihat pentingnya Selat Malaka bagi pelayaran internasional, volume lalu lintas pengiriman yang melewati Selat ini jugan akan terus mening- kat sampai ke masa depan dan menjadi jalur tersibuk di dunia.
K ondisi kepadatan lalu lintas dan keadaan fisik selat yang dangkal dan banyak pulau kecil ini mengakibatkan Selat Malaka rentan ter- hadap serangan kejahatan yang memunculkan ancaman keamanan maritim. Salah satu ancaman keamanan maritim adalah isu kea- manan non-tradisional seperti  pembajakan dan perompakan ber- senjata di laut).
Masalah pembajakan dan perompakan laut ini telah menjadi kekha- watiran bagi seluruh negara. Sebagai ancaman keamanan non- tradisional, dampak negatif dari tindak kejahatan tersebut dapat merugikan dalam bentuk material, keselamatan awak kapal,  dan lingkungan sekitar. Masalah pembajakan dan perompakan laut yang terjadi di Selat Malaka pada tahun 2000-2004 semakin meng- khawatirkan dan telah menimbulkan konsekuensi yang tidak hanya bersifat, karena bajak laut menyerang kapal yang dimiliki negara- negara di seluruh dunia. Pada tahun 2000, International Maritime Berau (IMB) menempatkan Asia Tenggara sebagai wilayah yang pal- ing berbahaya di dunia akibat banyak insiden serangan bajak laut. Bahkan Loyd’s Market Association Joint War Committee (Badan Asuransi Perdagangan) memasukkan Selat Malaka ke dalam 21 daf- tar “ deemed high-risk for merchant ships and prone to war, strikes,
terrorism and other such perils” (Roach 2005). Peningkatan insiden bajak laut di Selat Malaka terjadi pada tahun 2000 dengan 75 in- siden telah menyumbang 16% dari total serangan bajak laut di dunia (International Chamber of Commerce 2000).
Dengan meningkatnya ancaman pembajakan dan perompakan laut membuat keamanan maritim di Selat Malaka menjadi penting un- tuk diperhatikan. Peningkatan ancaman keamanan maritim yang semakin berbahaya telah mendorong Indonesia, Malaysia dan Sin- gapura melakukan kerja sama penanganan ancaman dengan mem- bentuk Patroli Terkoordinasi di Selat Malaka pada tahun 2004. Pelaksanaan kerja sama dikatakan berhasil untuk menekan angka pembajakan dan perompakan laut dan meningkatkan keamanan maritim di kawasan. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran diplomasi maritim dalam keberhasilan patroli terkoordinasi di Selat Malaka. Untuk menjawab, pembahasan ditin- jau melalui ketiga komponen diplomasi maritim. Analisis berdasar- kan upaya yang dilakukan ketiga negara untuk mengatasi ancaman keamanan maritim di Selat Malaka.

## Pembahasan
Keamanan maritim adalah salah satu isu keamanan kawasan yang menonjol dan mendapat perhatian pada abad ke-21 bersamaan dengan fungsi strategis wilayah dalam kepentingan negara-negara di dunia untuk meningkatkan keamanan. Hal ini berkaitan dengan wilayah maritim sebagai urat nadi utama interaksi ekonomi global sehingga keamanan maritim merupakan isu krusial bagi banyak ne- gara di dunia (Departemen Pertahanan Republik Indonesia 2008). Peningkatan ancaman keamanan maritim,  terutama kejahatan pembajakan dan perompakan laut, membutuhkan penanganan yang tepat, karena jika  keamanan maritim di Selat Malaka terancam, maka akan mengancam seluruh negara. Hal ini dapat berdampak global akibat terhambatnya perdagangan internasional. Upaya men- gatasi ancaman kejahatan maritim memicu respon aktor ekstrare- gional untuk membantu meningkatkan keamanan maritim. Ada beberapa upaya telah dilakukan oleh para aktor ekstraregional sep- erti Jepang dan Amerika Serikat yang menawarkan langkah-langkah anti-pembajakan laut. Namun, keterlibatan aktor ekstraregional ini kontroversial bagi negara pesisir karena berkaitan dengan sensi- tivitas kedaulatan. Hal ini semakin mendesak negara pesisir untuk mengambil tindakan kooperatif dalam menangani keamanan mar-
itim di Selat Malaka melalui kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang bertanggung jawab dalam pengamanan Selat. Kerja sama maritim dapat membangun rasa saling percaya, berbagi pengetahuan, dan bekerja sama dalam memecahkan permasalahan di kawasan. Ketiga negara pesisir ini melakukan usaha kerja sama multilateral dengan menyepakati patroli terkoordinasi Malacca Sea Patrol (MSP) atau Patroli Terkoodinasi Malaysia, Singapura, Indonesia (MALSINDO) di Selat Malaka pada 2004 (Storey 2009). Kerja sama trilateral ini menjadi bentuk kebijakan luar negeri untuk melindungi kepentingan nasionalnya dari persepsi ancaman melalui komunikasi dan pertukaran informasi.
Dalam implementasinya, kerja sama ini telah memberikan perkem- bangan positif. IMB menyatakan bahwa kerja sama tersebut menin- gkatkan keamanan di Selat Malaka dengan menekan jumlah insiden pembajakan dan perompakan laut hampir ke tingkat nol. Interna- tional Maritime Berau (IMB) melaporkan bahwa jumlah serangan telah menurun karena peningkatan patroli negara pesisir sejak Juli 2005 (International Chamber of Commerce Commercial Service n.d).
Gambar 1.1 Insiden Pembajakan dan Perompakan Laut di Selat Malaka 2000-2014
Sumber: International Maritime Berau - Piracy and Armed Robbery An- nual Report (telah diolah kembali)
Dari Gambar 1.1 terlihat bahwa ada perbedaan setelah dan sebelum adanya patroli terkoordinasi di Selat Malaka. Pada tahun 2000- 2004 terjadi peningkatan ancaman pembajakan dan perompakan laut, bahkan pada tahun 2000, aksi bajak laut meningkat tajam dengan 75 insiden. Namun,  pada tahun 2005 telah terjadi penu- runan tindak kejahatan pembajakan laut dengan hanya tercatat 12 insiden, kemudian pada tahun 2006 menurun menjadi 11 insiden, tahun 2007 sebanyak tujuh insiden, tahun 2008, 2009 dan 2010 juga menurun menjadi dua kasus. Insiden bajak laut di Selat Malaka semakin berkurang dari 38 pada tahun 2004 menjadi 1 pada tahun 2014 (International Chamber of Commerce 2014). Bahkan pada ta- hun 2016, insiden bajak laut menjadi 0. Hal inilah yang akan di- jadikan acuan untuk menganalisis peran diplomasi maritim dalam keberhasilan patroli terkoordinasi di Selat Malaka.

## Diplomasi Maritim
Diplomasi maritim merupakan istilah untuk berbagai kegiatan di wilayah maritim dimana Angkatan Laut suatu negara banyak ber- peran . Diplomasi maritim dapat mengurangi kemungkinan konflik, menghalangi lawan, menghapus ancaman atau memecahkan per- bedaan pendapat.  Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Cristian Le Miere (2014) yang merujuk kepada “maritime diplomacy encom- passes a spectrum of activities, from cooperative measures such as port visits, exercises and humanitarian assistance to persuasive deployment and coercion” .  Pertama, diplomasi kooperatif meli- puti misi seperti kunjungan pelabuhan, latihan bersama atau ope- rasi keamanan maritim, bantuan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Kegiatan yang dilakukan dalam diplomasi kooperatif ini dimak- sudkan untuk membangun pengaruh diplomatik dan memperkuat aliansi maupun membangun kepercayaan di antara negara (Le Miere 2014). Sebagai upaya untuk mendorong proses diplomasi ini, dibutuhkan keterlibatan penjaga pantai (coastguards) dan kekua- tan pasukan maritim (maritime constabulary force) yang bertang- gung jawab untuk keselamatan dan keamanan maritim.
C ooperative diplomacy ini bisa dikaitkan dengan konsep coopera- tive security yang lebih fleksibel karena mengakui nilai-nilai peng - aturan bilateral dan keseimbangan kekuatan saat ini (Dewitt 1994).
Hal ini menunjukkan bahwa cooperative security bertujuan untuk mencapai keamanan bersama dengan negara lain secara multilateral dan lebih luas dari isu tradisional militer. C ooperative security men- coba mengubah perilaku negara dari persaingan dengan negara lain menjadi kerja sama dengan negara-negara tersebut (Snyder 1999). Karena itulah cooperative security mengonstruksikan pemikiran se- belumnya mengenai secure form , yakni usaha mengatasi ancaman dengan melakukan perlawananan terhadap pihak yang dianggap musuh, dan kemudian mengarah pada pendekatan baru yang lebih mengutamakan secure with atau menjaga keamanan dengan men- gajak pihak lain bekerja sama dan berdialog secara multilateral.
Kedua, bentuk diplomasi maritim adalah diplomasi persuasif yang bertujuan untuk meningkatkan pengakuan kekuatan maritim dan membangun kewibawaan bangsa di panggung internasional. Tujuan utamanya adalah untuk menanamkan rasa kehadiran kekuatan mar- itim tanpa mempengaruhi kebijakan aktor lain. Diplomasi persuasif sering kurang dipilih daripada diplomasi kooperatif ataupun koer- sif, karena efeknya sering kabur dan tanpa hasil yang pasti. Peris- tiwa diplomasi persuasif sering terbungkus dalam kegiatan lain dan efeknya tidak dapat diukur. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa diplomasi persuasif mungkin yang paling samar dari tiga bentuk di- plomasi maritim yang dijelaskan disini (Le Miere 2014).
Ketiga, diplomasi maritim koersif yang dapat didefinisikan sebagai bentuk terbuka dalam menunjukkan ancaman atau penggunaan kekuatan laut oleh aktor negara atau non-negara yang dirancang untuk memaksa lawan mundur atau sebagai gertakan dalam men- capai tujuan politik. Bentuk ini menjadi salah satu tren terbaru di- plomasi maritim dengan penggunaan kekuatan militer. Disini peran Angkatan Laut, penjaga pantai ( coasts guard) dan semua kekuatan laut dipakai negara untuk kepentingan operasi dan diplomasi mar- itim. Strategi ini mengungkapkan dua fitur penting yaitu menjamin keselamatan maritim dan memungkinkan untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan yang ada dalam bentuk-bentuk diplomasi maritim akan berusaha untuk membangun pengaruh baik, koalisi atau aliansi, dan keyakinan.
Kemudian, elaborasi lebih lanjut dari konsep diplomasi juga da- pat dilihat dari penjelasan James Kraska (2011) yang lebih mene- kankan pada kerja sama counter-piracy sebagai bentuk diplomasi dalam kerangka luas dari norma, rezim, dan aturan hukum inter- nasional dan lembaga-lembaga internasional. Diplomasi tersebut
berfokus pada kemitraan diplomatik multilateral dan bilateral yang memfasilitasi kerja sama lebih erat untuk memerangi pembajakan maritim. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Krasner (1983) yang mendefinisikan rezim sebagai serangkaian prinsip-prinsip, norma- norma, peraturan dan prosedur pembuatan keputusan secara im- plisit maupun eksplisit dari para aktor dalam hubungan interna- sional.
Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menjelaskan patroli terkoordinasi berdasarkan bentuk-bentuk diplomasi maritim yang telah diidentifikasi yaitu rezim, diplomasi kooperatif, diplomasi ko - ersif. Namun penelitian ini tidak mengelaborasi mengenai diploma- si maritim persuasif, karena bentuk diplomasi persuasif ini paling samar dan efeknya sering tidak dapat diukur.

## Rezim Patroli Terkoordinasi Indonesia, Malaysia, Sin- gapura
Rezim merupakan bentuk diplomasi dalam kerangka luas dari nor- ma, rezim dan hukum internasional. Elemen-elemen kunci dari re- zim adalah norma, aturan dan prosedur yang menjadi ciri rezim. Se- lain itu, hal penting lainnya adalah adanya pengaturan operasional untuk berbagi informasi, pengawasan, patroli, respon dan pengatu- ran kelembagaan untuk perumusan kebijakan, pembangunan kapa- sitas dan berbagi beban (Bateman 2007). Dari penjelasan tersebut, bagian ini menjelaskan menjadi beberapa komponen penting rezim, yaitu prinsip dan norma yang dianut ketiga negara serta aturan main yang telah disepakati.
Prinsip yang dianut ketiga negara, ASEAN Way, mengutamakan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan non intervensi, ser- ta mengakui persamaan, dan integritas teritorial negara lain, penye- lesaian masalah atau konflik dengan cara-cara damai, dan pelaksan - aan kerja sama yang efektif antar negara anggotanya (ASEAN n.d). ASEAN Way adalah gaya yang khas dan informal dari diplomasi yang dikembangkan untuk hubungan intra-ASEAN. Hal ini ditan- dai dengan musyawarah (konsultasi) dan mufakat (konsensus), ser- ta proses dialog sesuai isu-isu yang dirancang untuk membangun kepercayaan  dan  menghindari  konflik  antar  anggota (Shie 2006). A SEAN Way melakukan fungsinya dalam hubungan antar negara untuk menjaga hubungan melalui persahabatan, harmonisasi, me- nahan diri, non-intervensi dalam urusan internal dan penyelesaian
sengketa damai (Jetschke & Rüland 2009). Terkait dengan Patroli terkoordinasi di Selat Malaka, ASEAN Way menjadi pedoman bagi Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk  meningkatkan keamanan maritim di kawasan perairan Selat Malaka sesuai dengan penerapan prinsip kedaulatan dan non-intervensi.
Kemudian, ide-ide ASEAN Way memicu norma subsidiaritas di- mana negara ASEAN menolak campur tangan kekuatan besar dan mengandalkan bentuk asli pemerintahan (Lee & McGahan 2015). Norma subsidiaritas merupakan proses dimana negara-negara lemah bersatu untuk mengembangkan aturan mereka sendiri, seba- gai respon terhadap aktor kuat untuk mencegah pengecualian atau marjinalisasi mereka di lembaga internasional (Acharya 2011). Im- plementasi norma subsidiaritas dapat terlihat dari tindakan kerja sama setelah inisiatif Regional Cooperation on Combating Piracy and Armed Robbery against Ship in Asia (ReCAAP), RMSI, dan kontroversi Fargo. Pada bulan Juni 2004, Indonesia mengusulkan patroli terkoordinasi trilateral MALSINDO di Selat Malaka yang disetujui oleh Malaysia dan Singapura. Selain itu, pada tahun 2005, saat pertemuan dengan Indonesia, Najib Razak sebagai wakil Ma- laysia menyarankan menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa tiga negara pesisir di Selat Malaka cukup mampu menjaga keamanan di jalur pelayaran tersibuk ini (Lee & McGahan 2015).
Adanya prinsip dan norma yang telah menyatukan ketiga negara tersebut menghasilkan aturan main yaitu Standard Operating Pro- cedure (SOP) dan Term of Reference Joint Coordinating Committe (TOR JCC) yang ditandatangani pada 21 April 2006 di Batam (In- ternational Institute for Strategic Studies 2006). Selain pengaturan operasional tersebut, ketiga negara juga melakukan beberapa perte- muan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan dan perlindun- gan lingkungan laut pada tahun 2005-2007 dengan Batam State- ment, Jakarta Statement, Kuala Lumpur Statement, dan Singapore Statement untuk menegaskan kembali hak dan tanggung jawab negara pesisir sebagai pemilik selat dan membentuk mekanisme kerja sama. Beberapa pertemuan tersebut menghasilkan kerangka kerja sama antara pengguna selat dan negara pesisir yaitu Coop- erative Mechanism yang merupakan tindak lanjut dari Konvensi Hukum Laut Pasal 43 terkait pembagian beban ( burden sharing) (Ho 2009). Adanya mekanisme tersebut menunjukkan pengakuan adanya kepentingan negara pengguna atau pemangku kepentingan dan peran yang dapat mereka lakukan sehubungan dengan Selat dan bahwa kerja sama semacam itu harus bersifat sukarela (Bateman,

## Raymond, & Ho 2006).
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga negara telah memiliki prinsip, norma dan aturan main yang dikatakan sebagai rezim. Dengan adanya rezim tersebut telah mempermudah ketiga negara dalam pelaksanaan kerja sama.

## Diplomasi Kooperatif Indonesia, Malaysia, Singapura
Terkait diplomasi kooperatif, ketiga negara melakukan beberapa kegiatan latihan bersama, patroli terkoordinasi, operasi maritim bersama, pertukaran informasi, dan kegiatan produktif lainnya. Dalam upaya untuk memperkuat hubungan bilateral yang lebih jauh, Angkatan Laut Singapura memprakarsai jaringan kegiatan profesional yang semakin luas, termasuk latihan gabungan, pertu- karan kunjungan antar-petugas, serta alat tambahan bagi personil di atas kapal, dan lain sebagainya (Republic of Singapore Navy 2002). Secara praktik, kerja sama yang dilakukan kedua negara telah mel- akukan kegiatan tersebut meliputi latihan bersama Indosin (Indo- nesia-Singapura), Operasi Surya Bhaskara, Sea Eagle Joint Exercise atau latihan bersama Eagle Indopura, dan Surpic ( Surface Picture ). Indosin merupakan kerja sama patroli terkoordinasi antara Roy- al Singapore Navy (RSN) dan Police Coast Guard (PCG ) dengan TNI AL dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) untuk mencegah terjadinya perompakan laut. Indosin menyediakan platform untuk pertukaran informasi antara kedua negara, dengan saluran komu- nikasi langsung serta prosedur untuk pencarian lintas batas dan patrol terkoordinasi dalam siklus tiga bulan (Ministry of Defence Singapore 2012). Selain itu, Operasi Surya Bhaskara merupakan se- buah usaha bersama dalam proyek pengembangan masyarakat yang dilakukan personil TNI AL dan RSN dengan melaksanakan peng- abdian masyarakat di desa-desa di Indonesia  dalam memberikan pemeriksaan kesehatan, serta memberi obat-obatan ke penduduk desa (Republic of Singapore Navy 2002). Kedua negara juga mel- akukan latihan bersama yang disebut Sea Eagle Exercise untuk meningkatkan profesionalisme dan inter-operabilitas personil An- gkatan Laut Indonesia dan Singapura agar dapat menjaga dan men- ingkatkan persahabatan antara keduanya (Soebijanto n.d.). Selain itu, kedua negara juga memperkuat hubungan kerja sama dengan pengadaan proyek Surfice Picture (Surpic) untuk melawan ancaman keamanan maritim bersama melalui sistem pengawasan untuk ber- bagi gambaran situasi di Selat yang memungkinkan kedua Angkatan

## Lintang Suproboningrum
Laut untuk lebih memantau jalur air yang sibuk, bertukar informasi, dan memperkuat patroli secara lebih efektif melalui instrumen ele- ktronik radar modern yang dapat memonitor perkembangan situasi perairan secara langsung ( real-time ) . Pembentukan Surpic mencer- minkan sebuah langkah maju dalam upaya kerja sama untuk mem- erangi perompakan laut (Ministry of Defence Singapore 2005).
Sedangkan  Indonesia dan Malaysia mengembangkan kerja sama Angkatan Laut dalam bentuk patroli terkoordinasi berkala dan lati- han gabungan (Tan 2012). Kegiatan kerja sama kedua negara meli- puti patroli terkoordinasi Malaysia-Indonesia (Malindo), Operasi Tindak Maritim (Optima) Malindo, Latihan bersama Malindo Jaya. Malindo merupakan operasi patroli terkoordinasi bilateral antara TNI AL dan Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) untuk melaku- kan pengamanan di perairan Selat Malaka dari berbagai ancaman keamanan maritim (Song 2007). Kemudian, untuk meningkatkan kerja sama keamanan di Selat Malaka, Indonesia dan Malaysia juga mendirikan patroli bersama lain bernama Optima Malindo dengan melibatkan institusi maritim, seperti bea cukai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tim pencarian dan penyelamatan (SAR), dan polisi dari kedua negara (Sondakh n.d.). Selain itu, kedua negara juga melakukan latihan bersama, Malindo Jaya, untuk meningkat- kan persiapan kualitas operasional pertempuran laut dan mening- katkan keterampilan serta profesionalisme personel Angkatan Laut Indonesia dan Malaysia yang dilakukan dua kali setahun (Soebijan- to n.d.).
Sementara itu, Malaysia dan Singapura juga melakukan kerja sama dengan mengadakan latihan Angkatan Laut bilateral bernama Malapura untuk menumbuhkan saling pengertian, dan untuk men- ingkatkan hubungan antara kedua angkatan laut (National Archives of Singapore n.d.). Selain itu, Indonesia, Malaysia, dan Singapura juga membentuk latihan pertukaran informasi yang dikenal Inaugu- ral Malacca Stratit Patrol Information Sharing untuk memperkuat hubungan berbagi informasi untuk keamanan maritim dengan cara mengumpulkan database pengiriman dan informasi maritim real- time yang relevan untuk meningkatkan koordinasi dan kesadaran keseluruhan akan situasi laut, serta untuk memungkinkan respon yang tepat terhadap insiden maritim di Selat Malaka (Singapore Government 2008). Semua kegiatan ini semakin intensif dan efektif yang dapat mendukung pelaksanaan patroli terkoordinasi trilateral.
Dari beberapa bentuk kegiatan kerja sama yang dilakukan dapat ter- lihat bahwa ketiga negara telah melakukan diplomasi kooperatif un-
tuk dapat meningkatkan keamanan di Selat Malaka. Kegiatan yang produktif ini semakin memperkuat hubungan diplomatik dan men- ingkatkan kepercayaan antar negara. Hal inilah yang mendorong patroli terkoordinasi berjalan dengan baik.

## Diplomasi Koersif Indonesia, Malaysia, Singapura
Dalam diplomasi koersif, masing-masing negara memperlihat- kan kapabilitas militer Angkatan Laut-nya. TNI AL memiliki be- berapa kapal jenis kapal fregat, korvet, kapal selam, kapal patroli, kapal  amfibi  ( amphibious landing ship ), kapal kenyapu ranjau ( minewarfare ) dan beberapa jenis lainnya. Dari beberapa tipe ini kapal patroli adalah jenis paling banyak. Secara garis besar, kekua- tan TNI AL didukung oleh sekitar 65.000 prajurit dengan kapabili- tas militer yang dimiliki berupa dua jenis kapal fregat antara lain kelas Ahmad Yani dan kelas Sigma. Indonesia memiliki empat kelas kapal korvet, antara lain kelas Bung Tomo, Sigma, Fatahillah, dan Parchim. Sedangkan kapal selam yang dimiliki Indonesia adalah ke- las Cakra yang jumlahnya akan bertambah tiga kapal selam kelas Changbogo.  Kapal  amfibi  yang  dimiliki  Indonesia  adalah Landing Platform Deck (LPD) yang terdiri dari kelas Soeharso dan Makassar serta beberapa kapal Landing Ship Tank (LST) (The Military Bal- ance 2015). Kemampuan ini memungkinkan Indonesia melakukan upaya pengamanan melalui kerja sama TNI AL dengan instansi lain untuk melakukan operasi maritim bersama dan terkoordinasi di Se- lat Malaka. Operasi tersebut meliputi operasi keamanan laut yang dilakukan oleh TNI AL bekerjasama dengan KPLP, Bakamla,  dan lembaga lain untuk patroli keamanan. TNI AL juga melakukan ope- rasi siaga purla, operasi khusus TNI AL yang meliputi Operasi Trisi- la, Satgas Mupe, Satgasla Koopslihkam, Hiu Macan, Rencong Sakti, Sabang Jaya. Selain itu juga melakukan operasi besar yang digelar antara TNI AL dan Bakamla ini diberi sandi Operasi Gurita pada bu- lan Juli 2005 untuk menanggulangi serangan bajak laut (TNI 2011). Operasi Gurita mengirimkan lebih dari 20 kapal angkatan laut Indo- nesia dan beberapa pesawat ke perairan yang sering dikunjungi oleh bajak laut (Bradford 2008).
Sementara itu, kapabilitas AL Malaysia didukung 14.000 personel dengan tiga regional komando yaitu Kuantan (pesisir timur atau east coast ), Kinabalu (Borneo), Langkawi (pesisir barat atau west coast ). Kapabilitas militer AL Malaysia meliputi dua kapal selam kelas Per- dana Menteri (Teuku Abdul Razak), dua fregat kelas Lekiu, empat
korvet kelas Laksamana, kapal serang cepat (fast attack craft) yang terdiri empat Kelas Perdana, enam kelas Jerong, empat kelas Han- dalan, kapal penyapu Ranjau yang terdiri empat Kelas Mahamiru (The Military Balance 2015). Kapal peyerang cepat sejumlah 14 ka- pal ini cocok untuk patroli di daerah pesisir Malaysia. Dalam upaya pengamanan Selat Malaka, Malaysia mengerahkan serangan senjata terhadap kapal tunda dan kapal berkas di jalur pelayaran sibuk Se- lat Malaka dalam menanggapi dua serangan yang melibatkan kapal tunda pada Maret 2005 setelah lama tidak terjadi di perairan Ma- laysia. Tindakan penting lainnya, pada bulan April 2005, Malaysia membentuk Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) akan dibentuk untuk bertanggung jawab atas patroli di Selat Malaka (Wu and Zou 2009). MMEA mempertemukan beberapa instansi penegak maritim yang ada seperti Polisi Kelautan Diraja Malaysia, Dinas Perikanan, Departemen Imigrasi, Departemen Bea Cukai, dan Departemen Kelautan yang mulai berpatroli pada November 2005 (Bradford 2008). R oyal Malaysia Marine Police (RMMP) juga membentuk gugus tugas khusus terkait anti pembajakan laut dengan melatih 60 petugas sebagai upaya membentuk unit komando taktis polisi laut Malaysia. Satuan tugas tersebut mengakuisisi langsung 20 kapal serang cepat ( fast-track craft ) dan empat rigid inﬂatable boats . Unit ini akan dibantu oleh dua pasukan polisi elite yaitu Spe- cial Action Forces dan the 69 Commando Unit yang dikerahkan ke Selat Malaka untuk mendampingi gugus tugas khusus ini. Satuan tu- gas tersebut telah dikerahkan di sepanjang Selat Malaka (Ho 2006). Selain itu, pada 2004, Angkatan Laut Malaysia juga mengintensifkan kegiatan pelatihan dan patroli di bagian utara Selat diluar area One Fathom Bank untuk dapat menghalangi pembajakan dan terorisme maritim (Ho 2006). Pada Februari 2006, Malaysia mengumumkan rencananya untuk meningkatkan patroli anti-pembajakan di Selat Malaka dengan menambahkan hingga 15 kapal polisi berkecepatan tinggi baru (Wu & Zou 2009).
Kekuatan AL Singapura didukung oleh 9.000 personel dengan ka- pabilitas militer yang dimiliki berupa enam kapal selam yang terdiri dari kelas Challenger dan kelas Archer , enam fregat, enam korvet, sebelas kapal patroli, kapal amfibi yang terdiri dari empat LPD ke - las Endurance , dan kapal penyapu ranjau (The Military Balance 2015). Armada yang paling modern dari kapal ini adalah tipe kelas fregat yang memiliki low radar, acoustic, infrared dan electronic signature (Naval Technology n.d.). Dalam upaya pengamanan di Selat Malaka, Singapura menerapkan berbagai langkah keamanan yang diintensifkan oleh AL dan penjaga pantai Singapura degan
membentuk sistem keamanan maritim nasional, National Mari- time Security Systems (NMSS) yang memindai ancaman maritim di Singapura untuk memberikan peringatan dini. NMSS memberi- kan respon yang cepat dan terpadu terhadap ancaman di laut, serta mengevaluasi ancaman secara real-time untuk mendapatkan perin- gatan dini dalam menghadapi ancaman (Ministry of Defence Singa- pore 2011). Sejumlah langkah anti-pembajakan juga diambil dengan meluncurkan armada kapal yang dikendalikan jarak jauh, menye- diakan dua pesawat Fokker untuk patroli Selat Malaka, mengirim- kan tim keamanan bersenjata di kapal-kapal pedagang yang masuk atau meninggalkan perairan teritorial, dan meletakkan sonar array berteknologi tinggi di dasar laut yang melintasi Selat Malaka (Wu & Zou 2009).
Di samping tindakan operasi maritim masing-masing negara, ketiga negara juga telah melakukan kegiatan patroli terkoordinasi pada ta- hun 2011. Kapal perang Indonesia di bawah Koarmabar tergabung dalam Patroli Terkoordinasi (Patkor) di Selat Malaka bersama Ma- laysia dan Singapura. Dalam kegiatan patroli tersebut, kapal yang terlibat dilengkapi peralatan komunikasi berbasis data melalui sa- telit yang digunakan untuk memudahkan pemantauan kapal perang dari ketiga negara terhadap terjadinya pembajakan dan perompa- kan yang terjadi pada kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Pe- ralatan tersebut memudahkan deteksi dini dan pemeriksaan terha- dap kapal yang dicurigai serta tindakan represif dengan pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan terhadap kapal yang melakukan pe- langgaran hukum (TNI 2011).
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ketiga negara telah mel- akukan diplomasi koersif melalui kapabilitas kapal perang Angkatan Laut yang dapat digunakan sebagai alat pendukung untuk melaku- kan operasi maritim di Selat Malaka. Dalam upaya pengamanan- nya, Indonesia, Malaysia dan Singapura melakukan operasi maritim dengan mengerahkan kekuatan AL yang bekerja sama dengan pen- jaga pantai dan badan terkait lainnya untuk melakukan patroli di Se- lat Malaka. Selain itu, ketiga negara juga menggunakan kapabilitas AL-nya untuk melaksanakan kerja sama patroli terkoordinasi yang terbukti dapat meningkatkan keamanan di Selat Malaka.

## Simpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga negara telah melakukan diplomasi maritim yang mendukung dan memfasilitasi keberhasilan patroli terkoordinasi di Selat Malaka. Analisis dari ketiga bentuk diplomasi menunjukkan ada dari adanya rezim yang mengikat ketiga negara untuk bekerja sama. Rezim terse- but dapat dijadikan pedoman atau dasar untuk membina hubungan baik antar negara untuk melakukan diplomasi kooperatif seperti latihan militer, operasi maritim bersama, dan lain sebagainya. Ber- bagai kegiatan dalam diplomasi kooperatif tersebut akan semakin meningkatkan kepercayaan antar aktor dan profesionalitas dalam melakukan operasi maritim. Selain itu, keberhasilan kerja sama da- pat dilihat dari cara negara dalam melakukan diplomasi koersif di- mana masing-masing negara perlu didukung oleh kapabilitas militer Angkatan Laut dalam operasi militer. Kapabilitas kapal perang yang dimiliki digunakan sebagai alat operasi maritim ketiga negara pada saat melaksanakan patroli terkoordinasi di Selat Malaka. Pada akh- irnya, didukung semua bentuk diplomasi yang telah dilakukan dapat menghasilkan keberhasilan dalam kerja sama patroli terkoordinasi.
Keberhasilan patroli terkoordinasi tersebut terbukti cukup berhasil dalam menjamin keamanan maritim di wilayah Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran penting di dunia dari ancaman kejahatan transnasional pembajakan dan perompakan laut. Melihat perkem- bangan signifikan yang dihasilkan dari patroli terkoordinasi trilater - al ini dapat dikatakan sebagai pencapaian penting untuk kerja sama keamanan maritim antar negara. Kerja sama multilateral pertama antar negara pesisir di Asia Tenggara tanpa mitra ekstraregional tersebut telah menunjukkan hasil yang baik dengan meningkatnya keamanan di Selat Malaka.

## Referensi

## Buku
Anthony, Mely Callabero. (2013). Non-Traditional Security in Asia: Issues Challenges and Framework for Action . Singapore: Insti- tute of Asian Studies.
Bateman, Sam (2007). “Building good order at sea in Southeast Asia: the promise of international regimes”, dalam K. Guan & J. K. Skogan (editor), Maritime Security in Southeast Asia , London:
Routledge.
Guan, Kwa C & Schogan, John K. (2007) Maritime Security in Southeast Asia , New York: Rouledge.
Kraska, James. (2011). Contemporary Maritime Piracy:  Interna- tional Law, Strategy, and Diplomacy at Sea. California: Praeger.
Krasner, Stephen D. (1983).  International Regimes. New York: Cor- nell University Press.
Le Miere, Cristian. (2014). “Maritime Diplomacy in the 21st Centu- ry”. New York: Routledge.
Snyder, Craig A. (1999). “Regional Security Structures”, dalam Craig A. Snyder (editor), Contemporary Security and Strategy , London: Deakin University.
The International Institute for Strategic Studies. (2006). “Chapter Five Advancing Maritime Security Cooperation”. London: IISS.
The Military Balance. (2015). “Chapter 6: Asia”, London: Interna- tional Institute for Strategic Studies.
Wu, Shicun & Zou, K. (2009). Maritime Security in the South Chi- na Sea: Regional Implications and International Cooperation. UK: Ashgate.
Young, Adam. J. (2007). Contemporary Maritime Piracy in South- east Asia, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies

## Jurnal
Acharya, A. (2011). “Norm subsidiarity and regional orders: sov- ereignty, regionalism, and rule-making in the third world”. International Studies Quarterly , 55/1: 95-123.
Bradford, John. (2008). “Shifting the Tides Against Piracy in Southeast Asian Waters”. Asian Survey , 48/3: 473-491.
Dewitt, David. (1994). “Common, Comprehensive and Cooperative Security”. Pacific Affairs . 7/1: 1-15.
Ho, Joshua. (2006). “The Security of Sea Lanes in Southeast Asia”.
Asian Survey, 46/4: 558-74.
Ho, Joshua. (2009). “Enhancing Safety, Security, and Environ- mental Protection of the Straits of Malacca and Singapore: The Cooperative Mechanism”. Ocean Development & International Law, 40/ 2:  233-7.
Jetschke, A. and Rüland, J. (2009). “Decoupling Rhetoric and Prac- tice: the cultural Limits of ASEAN cooperation”. The Pacific
Review. 22/2: 179-203.
Lee, T. & McGahan, K. (2015) “Norm subsidiarity and institutional cooperation: explaining the straits of Malacca anti-piracy re- gime”, The Pacific Review , 28/4: 529-52.
Ministry of Defence Singapore (2005) “Closer Bonds with Pro- ject SURPIC”, https://www.mindef.gov.sg/imindef/re- sourcelibrary/cyberpioneer/topics/articles/news/2005/ may/27may05_news2.html#.WQb7rPmGPIU, diakses pada 25 April 2017.
Ministry of Defence Singapore (2012) “Indonesia-Singapore Co- ordinates Patrol (ISPC)” https://www.mindef.gov.sg/imin- def/press_room/official_releases/nr/2012/may/11may12_ nr/11may12_fs.html, diakses pada 19 April 2017.
Ministry of Defence Singapore. (2011). “Integrated Response”, https://www.mindef.gov.sg/imindef/resourcelibrary/cyber- pioneer/topics/articles/features/2011/dec11_fs.html#.WRqg- 0fl97IV , diakses pada 2 Mei 2017.
National Archives of Singapore. “Joint New Release: Malaysia
and Singapore Navies Conduct Bilateral Naval Exercise”, http://www.nas.gov.sg/archivesonline/speeches/view- html?filename=20051123989.htm , diakses pada 5 Mei 2017.
Naval technology. “Formidable Clss Multi-Mission Frigates Singa- pore”, http://www.naval-technology.com/projects/formida- ble/, diakses pada 6 Mei 2017.
Qu, Xiaobo. & Meng, Qiang. (2012). “The Economic importance of the Strait of Malacca and Singapore: An extreme-scenarion analysis”. Transportation Research Part E: Logistic and Transportation Review , 48/1: 258-65.
Rahman, Chris. (2007). “The International of Combating Piracy in Southeast Asia”, dalam Violence at Sea: Piracy in the Age of Global Teroris , Peter Lehr (editor). New York: Roulegde.
Republic of Singapore Navy. (2002). “The RSN as a force for peace: Broadening the scope of regional co-operation and be- yond”, Naval Forces : 26-33.
Roach, J. Ashley. (2005). “Enhancing Maritim Security in the Strait of Malacca and Singapore”. Journal of International Affairs . 49/1: 97-116.
Rodrigue, Jean Paul (2004). “Straits, Passage and Chocke Points A Maritime Geostrategy of Petroleum Distribution”. Cahiers de Geographie du Quebec. 48/135: 357-374.
Shie, Tamara Renee (2006) “Maritime Piracy in Southeast Asia:
The Evolution and Progress of Intra ASEAN Cooperation”, dalam Graham Gerrad Ong-Webb (editor), Piracy, Maritime Terrorism and Securing the Malacca Straits , Singapore: ISEAS Publishing: 163-89
Song, Yann Huei. (2007). “Security in the Straits of Malacca and The Regional Maritime Security Initiative: Response to the US Proposal”. International Law Studies , Volume 83: 97-156.
Storey, Ian. (2006). “China’s Malacca Dilemma.” China Brief 6, Is- sue 3.
Storey, Ian. (2009). “Maritime Security in Southeast Asia: Two Cheers for Regional Cooperation”. Southeast Asian Affairs . 36- 58.

## Lintang Suproboningrum
Tan, Andrew. (2012). “The Emergence of Naval Power in the Straits of Malacca”, Defence Studies, 12/1: 106-35.

## Situs daring
Association of Southeast Asian Nations. “About ASEAN”, http:// asean.org/asean/about-asean/ diakses pada 17 Maret 2017.

## Dokumen Resmi
Departemen Pertahanan Republik Indonesia. (2008). “Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008”. Jakarta: Dephan RI.
International Chamber of Commerce. (2000). “Piracy and Armed Robbery Against Ship Annual Report 1 January – 31 December 2000“. United Kingdom: International Maritime Berau.
Intenational Chamber of Commerce Commercial Service, “Piracy & Armed Robbery Prone Areas and Warning”, https://www.icc- ccs.org/index.php/piracy-reporting-centre/prone-areas-and- warnings, diakses pada 11 januari 2017.
International Chamber of Commerce. (2014). “Piracy and Armed Robbery Against Ship Annual Report 1 January – 31 December 2014”. United Kingdom: International Maritime Bureau.
Singapore Government (2008). “Inaugural Malacca Strait Pa- trols Information Sharing Exercise”, https://www.mindef. gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2008/ mar/28mar08_nr.print.img.html, diakses pada 6 Mei 2017.

## Konferensi
Soebijanto, Slamet.  “Coordinated Patrol: One of the ways to secure Malacca Strait”, makalah dipresentasikan pada Seminar Asean
Regional Forum Regional Cooperation In Maritime Security, Singapore, (2 – 4 Maret 2005).
Sondakh, Bernard Kent, “National Sovereignty and Security in the Straits of Malacca”, makalah dipresentasikan pada “The Strait of Malacca: Building a Comprehensive Security Environment”, Maritime Institute of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia (11-13 Oktober 2004)