## Dinamika Negoisasi GAM dan RI di Helsinki
Catatan atas Tahap Penjajakan (Trust Building) Hingga Pencapaian Kesepakatan Damai (MoU)

## Risky Novialdi M.IR
Peneliti muda The New Indonesia Foundation dan alumnus Pasca Sarjana Hubungan Internasional UMY

## Yogyakarta
Abstract: The articles disclosed on the peace agreement  between GAM and the RI is not an easy journey, but it requires the preparation of good strategies and iknikad so as to create an effective negotiation forum. In the negotiation phase requires maturity and experience starting from the exploratory stage, the selection of mediators, until the commitment after the deal. This is what both GAM and RI have achieved in reaching a peace agreement. Aceh's dark sheet has been closed, now the new sheet has been opened since 2005 ago. Now is the time for Aceh to lead  and  manage  its  own  territory  with  "foward  looking"  previously  proposed  by  the  RI  in negotiations. This peace agreement should be put to good use, especially for the benefit of the people of Aceh, not only for ex GAM.
Kata Kunci: Aceh; GAM; Indonesia; konflik

## Pendahuluan
Perang  saudara  antara  Aceh  dengan  Republik  Indonesia  sudah  berlangsung sejak lama.  Banyak  hal  yang  melatar  belakangi  munculnya  perperangan  ini, namun  salah  satu alasan  yang  paling  menonjol  adalah  identitas  ke-Aceh-an yang  dinilai  berlawanan  dengan indentitas  Indonesia.  Identitas  Aceh  sendiri pada  awalnya  dibangun  dan  dipengaruhi  oleh identitas  politik  malaya,  yang merupakan  antisipasi  masuknya  imperialisme  melalui  selat malaka.  Dalam perkembangannnya   identitas   ke-Aceh-an   yang   ditunjukkkan   dengan   ber- lakunya  syari’at  Islam  seperti  sekarang,  pada  dasarnya   merupakan  suatu hukum  yang pernah  berlaku di  masa kesultanan. Karena komitmen terhadap Islam  dan  sultan   ini,  maka identitas  keagamaan  menjadi  salah  satu  ciri dari identitas ke-Aceh-an.
Identitas  ini  yang  kemudian  menjadi  konflik  dengan  indonesia  dari  segi  historis,  adat istiadat,  bahasa,  dan  masalah  teritori,  karena  Indonesia  di-  anggap  telah  mengalami  krisis identitas  bahkan  sampai  dengan  sekarang.  Orientasi  ke-Aceh-an  inilah  yang  kemudian  turut melahirkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dimotori oleh Hasan tiro.3 Nama GAM dalam bahasa inggris disebut Acheh Sumatra National Liberation Front atau disingkat ASNLF yang sebelumnya adalah National Liberation Front of Acheh Sumatra (NLFAS). Kata GAM hanya dipakai untuk komunikasi di tingkat nasional saja, namun ketika berkomunikasi dengan pihak internasional, maka kata yang digunakan adalah ASNLF.
Perjuangan  GAM   terbagi   dalam   dua  fase   yang   pertama   fase   konsolidasi kelompok yaitu terjadi pada tahun 1976-1980. Yang kedua adalah fase perang senjata  yaitu  tahun  1980- 2007.  Pada  fase  awal  gerakan  ini  dilakukan  oleh Hasan Tiro dengan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh  DI/TII  di  masa  Daud  Beureueh,    beliau    juga    terlibat    dalam    komunikasi    di tingakat  internasional ketika  ia  menjadi  mahasiswa  Fakultas  Hukum  di  universitas  kolombia dan sebagai  staf  perwakilan  Indonesia  di  New  York.  Pada  September  1954  nama Hasan Tiro  dikenal  indonesia  dan  dunia  internasional  ketika  beliau  muncul sebagai “Duta besar Republik  Islam  Indonesia  di  Amerika  dan  di  perserikatan  bangsa-bangsa    (PBB).4      Alat
Risky Novialdi M.IR, Dinamika Negoisasi GAM dan RI di Helsinki DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
komunikasi  yang  waktu  itu  digunakan  adalah surat dan juga dengan hadir di forum-forum internasional dan menyampaikan aspirasinya.
Fase  selanjutnya  adalah  ketika  sudah  terjadi  perperangan  dengan  senjata.  Pada  fase  ini mereka berkomunikasi dengan berbagai cara untuk menun- jukkan eksistensinya, hingga sampai ke tahap negosiasi yang seblumnya sangat mereka hindari, karena dalam benak mereka merdeka adalah harga mati. Dalam bahasan ini penulis akan coba paparkan tentang proses yang terjadi ketika GAM dan RI mencapai kesepakatan untuk melakukan negosiasi, mulai dari pra negosiasi, hingga  pasca  negosiasi.  Selain  itu  penulis  juga  akan  coba  menjelaskan  tentang  apa  yang membuat pihak GAM akhirnya bersedia melakukan negosiasi? Dan apa saja tehnik negosiasi yang masing-masing pihak praktekkan?

## Kekecewaan GAM
Negosiasi  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  berat  diterima  oleh  pihak  GAM  yang sebelumnya sangat menginginkan kemerdekaan (terlepas dari Republik Indonesia), walaupun harus terjadi negosiasi, itu pun dengan hasil akhir pisah dari Indonesia bukan dengan keputusan damai  dan  kembali  tergabung  dalam  Indonesia.  Hal  ini  GAM  lakukan  bukan  tanpa  alasan, namun  ada  beberapa  hal  yang  membuat  GAM  memutuskan  seperti  demikian.  Di  antaranya adalah karena kekecewaan  yang dialami oleh orang-orang Aceh sejak  beberapa waktu silam, kekecewaan tersebut adalah:
a. Ketika bung Karno datang ke Aceh pertama kali dan mengadakan pertemuan dengan Tengku Daud  Beureueh  untuk  emngumpulkan  dana  yang  akan  digunakan  untuk  membeli  pesawat terbang Seulawah RI-001 dan Dakota RI-002, Aceh begitu bangga dengan pernyataan Bung karno  bahwa  Aceh  adalah  “daerah  modal,”  Aceh  adalah  daerah  payung.  Kemudian  Bung Karno  datang  kedua  kalinya  dan  meminta  rakyat  Aceh  berjuang  melawan  Belanda. Persetujuan  dilakukan  dengan  syarat  agar  setelah  perjuangan  kemerdekaan  selesai,  Aceh dibolehkan menjalankan Syariat Islam. Ketika Jaminan tertulis diminta, Bung Karno sangat terharu  dan  meneteskan  air  mata,  akhirnya  Tengku  Daud  Beureueh  pun  bersedia  untuk menerima  dengan  perjanjian  lisan  saja.  Namun  setelah  Indonesia  merdeka,  janji  tersebut tidak ditepati oleh Bung Karno. Bahkan otonomi daerah dihapuskan, dan Daud Beureueh pun dicurigai.
b. Kecewa  karena  dicabutnya  keistimewaan  Aceh  yang  berdasarkan  pada  UU  No.  18/1965 tentang  pemerintahan  daerah  di  amana  Aceh  memperoleh  keistimewaan  di  bidang  agama, adat istiadat dan pendidikan. Akan tetapi setelah berlaku UU No. 5/1974, keistimewaan Aceh tersebut dihapus.
c. Pada  masa  orde  baru,  eksplorasi  Sumber  kekayaan  alam  Aceh  justru  berbanding  terbalik dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, bahkan Hasan Tiro menganggap semua ini sebagai kolonialisasi Jawa.
d. Masa-masa Megawati Soekarno Putri sempat dicoba dengan jalan damai dengan meneruskan rangkaian perundingan yang dirintis oleh presiden sebelumnya, Abdurrahman Wahid dalam program  Cessation  of  Hostilities  Agreement  (CoHA),  yang  dirancang  sebagai  jalan  untuk mengakhiri perang, dan mengembalikan Ahek ke dalam Republik Indonesia, namun praktek ini gagal bahkan Megawati melakukan kesalahan dengan megantikan kegagalan CoHA ini dengan menerapkan Darurat Militer sejak 19 Mei 2003, yang akhirnya bukan menyelesaikan konflik bahkan membuat penyelesaian konflik GAM-RI semakin sulit.
Kekecewaan  tersebut  yang  membuat  pihak  GAM  masih  enggan  melakukan  negosiasi dengan  pihak  Indonesia.  apalagi  pada  masa  orde  baru  cara-cara  kekerasan  lebih  dominan
Risky Novialdi M.IR, Dinamika Negoisasi GAM dan RI di Helsinki DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
dilakukan daripada cara non kekerasan, semua kejadian ini membuat pihak GAM masih tidak percaya dengan iktikad baik yang ada pada pihak RI untuk melakukan negosiasi.

## Membangun Kembali Kepercayaan GAM (Trust Building)
Setelah  mengalami  berbagai  macam  kegagalan  untuk  melakukan  negosiasi  dengan Aceh, pemerintah RI akhirnya melakukan sebuah terobosan baru dengan menghadirkan Second Track Diplomacy (Diplomasi di balik layar) atas inisiatif Jusuf kalla yang ketika itu menjabat sebagai  Menteri  Koordinator  Kesejahteraan  rakyat  (menko  Kesra).  Jusuf  Kalla  menugaskan orang kepercayaannya yang bernama Farid Husein untuk mencari alternatif bagi penyelesaian konflik Aceh secara bermartabat dan berkeadilan.
Second Track Diplomacy dilakukan agar dapat masuk ke pusat pimpinan GAM dalam rangka melakukan komunikasi politik di satu sisi dan membangun kepercayaan pada sisi yang lain (Trust Building). Dalam upaya ini akhirnya Farid Husein pun menemukan beberapa aktor GAM yang menjadi “dalang” dalam menggerakkan seluruh personil GAM di Aceh, dari sini Farid  menemukan  “titik  terang”  terkait  pihak  mana  saja  yang  harus  dia  dekati  jika  ingin menyelesaikan  konflik  secara  bermartabat  dan  berkeadilan.  Menurut  Farid  aktor  yang menggerakkan GAM ada lima kategori, yaitu:
‐ Kelompok think thank (Intelektual GAM, mulai dari Jakarta, Aceh, hingga Australia).
‐ Civil Society yang berada di Aceh
‐ Tentara Neugara Aceh, Khususnya panglima-panglima GAM
‐ Perwakilan GAM di Denmark, Belanda, Singapura dan Malaysia ‐ Pemerintahan GAM yang bermarkas di Swedia7
Jika ingin menyelesaikan konflik Aceh secara bermartabat dan berkeadilan, maka harus sukses membangun Trust Building di setiap lini dengan pihak- pihak seperti yang disebutkan di atas. Pendekatan personal yang dilakukan oleh Farid Husein, membuatnya daoat bekomunikasi dengan  petinggi  GAM  dan  mengetahui  tuntutan-tuntutan  serta  harapan  yang  diinginkan  oleh pihak GAM. Selama kurang lebih setahun membangun kepercayaan dengan pihak ini, akhirnya Farid dapat masuk dan diterima oleh pimpinan GAM di Swedia. Modal inilah yang dimiliki oleh juru runding penyesaian konflik terbaik Indonesia tersebut, sehingga mempermudah jalan GAM dan RI menuju jalur negosiasi di Heldinki.

## Mediasi Konflik Aceh
Setelah beberapa proses lobi yang dilakukan oleh Farid Husein, akhirnya Aceh bersedia melakukan  perundingan,  namun  dengan  beberapa  syarat,  yaitu  pertama  harus  melepaskan tahanan  perunding  GAM  yang  terdahulu,  yaitu  ketika  perundingan  di  Tokyo.  Kedua perundingan  harus  ada  pihak  mediator  netral,  dan  Ketiga,  penarikan  mundur  tentara  secara tegas.  Bahkan  dari  pihak  Indonesia,  agar  GAM  bersedia  melakukan  perundingan,  disamping Indonesia  bersikap  Yielding  dari  semua  tuntutan  GAM,  Indonesia  juga  menawarkan  Aceh sebagi daerah otonomi khusus jika Aceh bersedia melakukan perun- dingan.
Setelah  semua  ini  disetujui,  selanjutnya  adalah  penentuan  pihak  mediator.  Pihak  RI menganjurkan Crisis Manajemen Initiatve (CMI)8sebagai mediator, karena di CMI ada Martti Ahtisaari  yang  merupakan  Ketua  Dewan  Direktur  yang  juga  merupakan  mantar  Presiden Finlandia. Dengan posisi dan pengalamannya ini, yang membaut Inonesia yakin Martti mampu menjadi  negosiator  yang  baik,  dan  bisa  merangkum  kedua  pihak  yang  berkonflik  sehingga tercipta Track One atau Official Diplomacy yang nantinya akan sangat berguna bagi keusksesan negosiasi.
Risky Novialdi M.IR, Dinamika Negoisasi GAM dan RI di Helsinki DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Penawaran Martti sebagai Mediator tidak semerta-merta diterima oleh pihak GAM, GAM malah menawarkan Henry Dunant Center (HDC) sebagai mediator. Namun karena kesuksesan melobi  dari  pihak  Indonesia  dan  Martti  sendiri  yang  bertemu  dengan  tokoh-tokoh  GAM, akhirnya  GAM  pun  setuju  Martti  Ahtisaari  dengan  CMI-nya  menjadi  mediator  penyelesaian konflik GAM-RI.
Ada  juga  faktor  alam  yang  mendukung  percepatan  negosiasi  ini  dilakukan, yaitu gempa  dan  tsunami  yang  melanda  Aceh  pada  26  Desember  2004. Setelah  peristiwa  ini, pihak  asing  dengan  mudah  masuk  ke  Aceh  (teritorial wilayah  Indonesia)  dengan  alasan kemanusiaan.  Pihak  asing   ini   meminta  jaminan  agar  bentuan  dapat  disalurkan  dengan lancar,  apbila  masih  terjadi kontak   senjata   antara   GAM   dan   TNI   maka   akan   meganggu pemberian  bantuan   terhadap    korban   tsunami.        Dengan    alasan    ini    juru    runding    GAM akhirnya  menyatakan  bahwa  demi  kepentingan  rakyat  Aceh,  mereka  bersedia  berunding. Namun   faktor   alam   ini   hanyalah   pendukung   dan   percepat negosiasi, karena jalan untuk menuju perundingan di Helsinki sudah dirintis sejak 200 oleh Farid Husein atas inisiatif Jusuf Kalla.

## Negosiasi GAM dan RI
Perundingan  antara  Aceh  dan  GAM  akhirya  berlangsung  pada  27  Januari 2005,  di kompleks    Koningstedt    Manor,    Vantaa,    Helsinki.    Pihak    CMI    yang  berperan    sebagai mediator    membuat    aturan    main    dalam    negosiasi    tersebut,  yaitu  perundingan  ini  tidak mengikat kedua belah pihak hingga pada akhirnya kedua  belah  pihak  menyepakati  sejumlah agenda  yang  ditentukan  bersama (draft  yang  berbentuk  MOU),  dengan  strategi  CMI  ini, maka  kedua  belah pihak   dapat   membicarakan   isu-isu   krusial   dan   dapat   pula   dengan cara informal.  Juru  runding  dari  pihak  RI  disupervisi  oleh  Widodo,  AS  selaku menko Polhukam,   dan   diketuai   oleh   Hamid   Awaluddin   selaku   Menteri Hukum dan HAM, dan anggotanya yang lain yaitu Sofyan Jalil, Farid Husein, Usman  Basja  dan  Gusti  Wesaka  Puak. Sedangkan  pihak  GAM  diwakili  oleh Malik  Mahmud,  Zaini  Abdullah,  Bakhtiar  Abdullah, Muhammad  Nur  Dzuli, dan Nurdin Abdurrahman.
Dalam perundingan pertama GAM masih kukuh untuk merdeka, sedangkan tawaran dari pihak RI adalah otonomi kkusus sebagai jalan terbaik. Akhirnya terjadi perundingan dead lock kurang  lebih  selama  tiga  jam,  GAM  masih  melakukan  strategi  Contending  dengan  tuntutan Aceh merdeka dan internasionalisasi permasalahan Aceh. Namun setelah CMI melakukan lobi terhadap pihak GAM akhirnya GAM sepakat menurunkan tuntutan menjadi Self-Government.
Perundingan  putaran  kedua  dilakukan  pada  21-2  Februari,  di  tempat  yang sama. Pada  pertemuan  kedua  ini,  pihak  RI  memulai  tuntutan  dengan  menolak  “advisor”      delegasi GAM,   yang   dibawa   oleh   pihak   GAM,   “Advisor”   yang dimaksud adalah Damien kingsbury dan Vacy Vlazna, yang merupakan warga negara   asing   yang   juga   bukan   dari pihak   mediator.   Pihak   Indonesia menentang   kehadiran   kedua   orang   ini,   karena   pihak RI   menganggap kehadiran mereka akan menginternasionalisasikan masalah Aceh, sedangkan menurut   pihak   RI,   masalah   Aceh   adalah   perkara   domestik,   sehingga kehadiran pihak asing  ini  tidak  diperlukan.  Pada  putaran  kedua  ini  juga  pihak  RI  masih  apda  tuntutan  yang pertama yaitu penyelesaian konflik Aceh dalam kerangka  otonomi  khusus  dan  penyelesaian konflik  secara  permanen  bukan Cuma gencatan senjata.
Dari  pihak  GAM  masih  menuntut  hal  serupa  dengan  putaran  pertama,  menurut  pihak GAM  otonomi  khusus  tidak  akan  menyelsaikan  permasalahan  di  Aceh,  karena  hal  ini  sudah pernah  dilakukan  sebelumnya  dan  gagal.  Pada  hari  pertama  ini,  karena  tidak  ada  titik  temu
Risky Novialdi M.IR, Dinamika Negoisasi GAM dan RI di Helsinki DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
antara RI dan GAM, pihak RI sudah memutuskan untuk berhenti bernegosiasi dan membeli tiket untuk pulang ke Jakarta, hingga akhirnya ditahan oleh Martti dengan menyatakan, ada prinsip yang  harus  dianut  oleh  kedua  belah  pihak  tidak  boleh  menarik  diri  begitu  saja  dalam perundingan, kecuali atas seizin CMI, bila sala satu pihak menarik diri dari perundingan, maka CMI  akan  mengumumkan  kepada  dunia  internasional  bahwa  pihak  yang  menarik  diri  telah menggagalkan perun- dingan. Setelah lobi yang diakukan oleh Martti terhadap phak GAM agar GAM  menurunkan  tuntutan  menjadi  self  government  dan  mengancam  apabila  GAM  tidak menurunkan tuntutannya, maka Uni Eropa tidak akan membantu dan melindungi pihak GAM lagi, hal ini dapat dilakukan Martti dengan posisinya juga hubungannya dengan Uni Eropa.
Akhirnya pihak GAM setuju untuk mengganti tuntutan menjadi Self Govern-  ment. Ini merupakan  ide  kreatif  politik  karena  kedua  belah  pihak  sudah  terbentur  dengan  tembok perbedaan.  Pihak  RI  masih  sangat  kukuh  dengan  pemberlakuan  otonomi  khusus  untuk penyelesaian konflik di Aceh sedangkan pihak GAM kata otonomi khusus ini sudah dianggap kotor, sehingga meng- usulkan ide Self Government sebagai solusi permasalahan konflik Aceh dan konflik perpolitikannya.
Self government sebenarnya konsep yang sudah dirancang oleh Nurdin Abdurrahman dan Damien  Kingsbury  sebagai  Best  Alternative  to  negosiated  Agreement  (BATNA),  yang diusulkan  apabila  perundingan  sudah  tidak  mencapai  kesepakatan.  Konsep  Self  Government yang  diusulkan  oleh  pihak  GAM  ini  mirip  dengan  konsep  federasi,  karena  Aceh  memiliki sejumlah  kekhususan  yang  sangat  luas,  sementara  dalam  konsep  otonomi  khusus  yang ditawarkan oleh pihak RI masih mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Pada pertemuan kedua ini  juga  dibahas  tentang  rehabilitasi  Aceh  pasca  tsunami  dan  tentang  amnesti,  pengelolaan keamanan,  monitoring  dan  implementasi-  nya,  serta  jadwal  perundingan  selanjutnya. Perundingan tahap kedua ini lebih membuahkan hasil daripada perundingan pertama yang masih sangat kaku.
Perundingan selanjutnya (putaran ketiga) dilaksanakan pada 12-16 April 2005 ditempat yang   sama.   Pada   perundingan   ini   mempunyai   kemajuan   yang signifikan,  karena  pada perndingan  ini  kedua  belah  pihak  telah  membahas dan menyepakati beberpa hal penting, yaitu:
1. Kedua belah pihak memandang bahwa penyelesaian secara permanen dan komprehensif konflik Aceh.
2. Menegosiasikan defenisi kerangka dari struktur administratif Aceh.
3. Mendefinisikan secara rinci mengenai amnesti.
4. Eksplorasi atas partisipasi lokal dalam pemilu.
5. Transparansi dalam hal pendapatan dan alokasi dana antara pusat dan pemerintah Aceh.
6. Kedua  belah  pihak  membuka  peluang  bagiregional  organisasi  untuk  memonitor komitmen yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.
7. Kedua  belah  pihak  tidak  melakukan  pergerakan  pasukan  selama  proses  perundingan berlangsung. 9
Perundingan  putaran  keempat  dan  kelima  merupakan  titik  penentu  perun- dingan  ini, apakah  akan  sukses  atau  tidak.  Perundingan  keempat  dilak-  sanakan  pada  26-31  Mei 2005,  sejumlah  desain  yang  diusulkan  oleh  pihak GAM   (yang   dibantu   oleh   konseptor sekaligus     penasehat     GAM,    Damien  Kingsbury),  sebagiannya  sudah  disetujui  oleh  pihak peunding RI, khususnya mengenai partai politik lokal dalam kerangka self government wilayah Aceh, provinsi, pemilu lokal, dan masalah amnesti. Pada perundingan keempat ini pula   kedua belah   pihak   menyetujui   adanya   dokumentasi   dan   formulasi tertulis capaian yang telah
Risky Novialdi M.IR, Dinamika Negoisasi GAM dan RI di Helsinki DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
disepakati kedua belah pihak,  inilah  yang nantinya menjadi awal penulisan draft MOU, yang akan disusun oleh CMI.
Perundingan  terakhir  (kelima)  yang  paling  alot  dan  teracam  gagal  (deadloc) karena kedua  belah  pihak  masih  belum  sampai  pada  keata  sepakat  pada permasalahan di Aceh akan diberi wewenang untuk adanya partai  lokal. Pihak GAM  masih  sangat  kukuh  dengan alasan  partai  lokal  adalah  jalan  satu- satunya agar perpolitikan Aceh bisa berubah dan eks Gam nantinya bisa ikut berpartisipasi  politik  dengan  bebas,  jadi  self  government  dan  partai lokal adalah “harga mati” dari pihak GAM. Dari pihak RI, tuntutan tersebut ditolah karena   hal ini   tidak   dapat   diputuskan   langsung,   selain   itu   tuntutan   ini bertentangan  dengan  UU No.  12/2003  tentang  partai  politik  dan  dalam  UU tersebut  tidak  ada  penjelasan  tentang partai  lokal.  Apabila  tuntutan  GAM dipenuhi, maka Indonesia harus merubah UU nasional terkait partai politik.
Pertimbangan tentang partai lokal dan pemerintahan sendiri menjadi pertimbangan yang sangat berat bagi pihak RI. Akhirnya pihak delegasi RI melakukan komunikasi langsung dengan presiden  RI  dan  wakil  presiden  yang  waktu  itu  dijabat  oleh  SBY  dan  JK.  SBY  sempat menawarkan agar eks GAM mencalonkan diri sebagai kepala daerah melalui partai yang sudah ada  dan  berbasis  di  Aceh,  naun  tawaran  tersebut  juga  ditolak  oleh  pihak  GAM  yang  masih menuntut  adanya  partai  lokal  dan  pemerintahan  sendiri.  Tentang  partai  lokal  ini  akhirnya mencapai kesepakatan dengan kepustusan diambil oleh pejabat RI terutama wakil oresiden Jusuf Kalla,  Jusuf  Kalla  akhirnya  setuju  dengan  tuntutan  ini,  namun  harus  mencari  kata-kata  yang tepat untuk butiran perjanjian tertulis agar tidak heboh di parlemen.
Begitu  pula  dengan  konsep  self  government,  ini  berkaitan  tentang  pembagian  sumber- sumber  ekonomi  yang  menguntungkan  masyarakat  Aceh;  secara  politik  ditentukan  oleh pemerintah  Aceh  karena  itu  pemerintah  pusat  harus  mengonsultasikan  kebijakakan  yang berkaitan tentang dengan persetujuan internasional, kebijakan administratif, hutang luar negeri, penetapan bunga bank dan masalah pengangkatan jaksa dan Kapolda.
Pada perundingan terakhir ini pula disepakati tentang adanya Aceh Moni- toring Mission (AMM), yang terdiri dari Uni Eropa dan ASEAN sebagai pengawas perdamaian dan keamanan Aceh. Utuk ASEAN terutama akan diwakili oleh lima negara yaitu, Singapura, Thailand, Brunai Darussalam, Filipina dan Malaysia. Dengan berakhirnya perundingan ini maka juga disepakati dan  ditandatangani  draft  MOU  Helsinki  yang  telah  disusun  oleh  CMI,  dengan  demikian terlahirlah  konsensus  normatif  antara  GAM  dan  RI,  untuk  mengakhiri  perang  yang  sudah berlansung selama lebih dari 30 tahun dan ACEH dan GAM resmi berdamai.

## Kesimpulan
Kesepakatam damai yang terjadi antara GAM dan RI bukanlah suatu perjalanan mudah, namun  membutuhkan penusunan  strategi dan  iknikad  yang  baik sehingga dapat  mewujudkan forum  negosiasi  yang  efektif.  Dalam  tahap  negosiasi  pun  dibutuhkan  kematangan  dan pengalaman mulai dari tahap penjajakan, pemilihan mediator, hingga komitmen setelah terjadi kesepakatan.  Hal  inilah  yang  diwujudkan  dengan  baik  oleh  kedua  belah  pihak  GAM  dan  RI dalam mencapai kesepakatan damai.
Meskipun  sempat  terjadi  dua  kali  Deadlock,  namun  pihak  ketiga  (mediator)  dengan pengalamannya  dapat  mencairkan  suasana  dan  menarik  kedua  belah  pihak  untuk  kembali berunding.  Dari  segi  tehnik  negosiasi,  kita  dapat  melihat  dinamika  pemilihan  strategi  kedua belah pihak dalam memperjuangkan tuntutan dan juga saat menurunkan tuntutan. Yang cukup menarik  adalah  dari  pihak  GAM  yang  sebenarnya  kurang  berpengalaman,  namun  mereka
Risky Novialdi M.IR, Dinamika Negoisasi GAM dan RI di Helsinki DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
mempunyai  konseptor  dan  “penasehat”,  Demain  Kingsbury,  yang  cukup  handal  dalam menyusun  strategi  untuk  GAM  ketika  bernegosiasi,  sehingga  pihak  GAM  dapat  memainkan dengan baik dalam perundingan.
Tidak  berhenti  di  situ,  juga  patut  diapresiasi  delegasi  dari  pihak  RI,  terkait komitmen mereka    sehingga    kesepakatan    damai    dapat     terwujudkan. Profesionalitas   mereka sebgai   wakil    negara    juga   sangat   baik,   terlihat bagaimana   ketika    mereka   selalu berkomunikasi     terlebih      dahulu     dengan  presiden    dan    wakil    presiden    sebelum    sebuah keputusan  penting  diambil, dengan  demikian  mereka  juga  dapat  menjaga  kestabilan  politik di  dalam negeri.  Sebenarnya  Indonesia  mempunyai  peluang  untuk  mengahancurkan Aceh (GAM)   sehancur-hancurnya,   terutama   setelah   terjadi   gempa   dan tsunami   serta   kekuatan GAM   lemah   pada   saat   itu.   Kesediaan   RI   ntuk mengalah  dalam  negosiasi,  dan  setuju dengan  tuntutan  GAM  merupakan sebuah  keputusan  yang  bijak,  di  mana  sebenarnya  GAM waktu  itu  sedang dalam posisi powerless diplomacy10(karena kondisi di daerah porak poranda setelah tsunami, ditambah para petinggi GAM yang ahli negosiasi serta paham lapangan sudah dalam tahanan).
Lembaran kelam Aceh sudah ditutup, kini lembaran baru sudah dibuka sejak 2005  silam. Kini  saatnya  Aceh  memimpin  dan  mengatur  sendiri  wilayahnya dengan  “foward  looking” yang  sebelumnya  diusulkan  oleh  pihak  RI  dalam negosiasi.    Kesepakatan     damai    ini harus    dimanfaatkan    sebaik-baiknya, terutama untuk kepentingan rakyat Aceh, tidak hanya untuk eks GAM. Dalam salah  satu  syair  Aceh  yang  juga  dilantunkan  oleh  personil  GAM disebutkan “yang kamoe lakee damee peutimang, bungkoh lam reugam bek salah buka” artinya: (yang  kami   minta,   jagalah  perdamaian,  bungkus  dalam  genggaman  jangan salah  buka). Wallahu’alam. (*)

## Bibliografi
Hasan Tiro, Demokrasi Untuk Indonesia (JakartaTeplok Press, 1999).
Moch.  Nurhasim,  Konflik  dan  integrasi  politik  “Gerakan  Aceh  Merdeka”: Kajian  tentang Konsensus  Normatif  antara    RI-GAM  dalam  Perundingan Helsinki. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
Otto  Syamsuddin  Ishak,  Dari  Maaf  ke  Panik  Aceh  “Sebuah  Sketsa  Sosiologi-  politik”  1, (Jakarta, LSPP, 2000)
Otto Syamsuddin Ishak, Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi- politik (Jakarta: LSPP, 2008), cet.3.
Sidiq  Ahmadi  Surwandono,  Resolusi  Konflik  di  Dunia  Islam  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
Taufik Abdullah,  “Sistem Budaya Aceh,” dalam Moctar Buchori, Pandangan Budaya  Daerah dan  Pembinaan  masyarakat  pancasila;  Laporan  dari Empat Daerah, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuaan Indonesia, 1985)
Tim   Lembaga   Informasi   Nasional,   Dinamika   Konflik   Dalam   Transisi Demokrasi,
Informasi    Potensi    Konflik    dan    Potensi    Intergarasi    Bangsa  (Nation  and  Character Building)  (Jakarta:  Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2004).