Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10 No. 2 Mei 2022
P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN
: 2654-5837, Hal 267 - 280

## PERAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Oleh :
Riska Febrianto
Program Studi  Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email : b200180518@student.ums.ac.id
Mujiyati
Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email : mujiyati@ums.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  15 May - 2022 Accepted  29 May - 2022 Available Online 30 May - 2022 This study aims to understand the role of accountability and transparency in  village financial  management.  The  case  study  method  was  used  in  this  research  through interviews with village government officials. The results show that accountability and transparency are carried out by the village government vertically to the district/city government  and  horizontally  to  the  community.  This  practice  is  considered  to  have complied with the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. However, the village government must fix the planning system and increase the participation of the Village Representative Body (BPD). These obstacles can be overcome by increasing the intensity of the aspiration of village representatives.
Keyword : Village Financial Management, Accountability, Transparency, Effectiveness

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  desa  dan  desa  diatur  dalam Undang-Undang  No  6  Tahun  2014 . Desa merupakan  suatu  kesatuan  hukum  dimana masyarakat menetap dan mengadakan pemerintahanya sendiri . Penyelenggara pemerintahan  desa  ialah  kepala  desa  untuk melaksanakan  kepentingan  masyarakat  yang selanjutnya
disebut Pemerintah desa.Kemandirian  desa  untuk  mengelola pemerintahan, sumber daya, kekayaan alam dan pengelolaan keuangan desa tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014 .
Sumber  keuangan  dan  kekayaan  desa  tidak hanya  dari  dana  desa  yang  diperoleh  dari Pemerintah  kabupaten  atau  kota  namun  bisa dari  pendapatan  desa  dari  pendapatan  asli desa,alokasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara  (APBN),  hasil  pajak  dan  retribusi daerah,  hibah  dan  sumbangan  yang  tidak mengikat. Rencana keuangan tahunan pemerintah  desa  termuat  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes) bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dibahas dan disepakati bersama. Pembangunan ditingkat  desa  ditentukan  dari  pelaksanaan APBDes  yang  optimal.Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  20  tahun  2018
menetapkan  tahapan  pengelolaan  keuangan desa yaitu perencanaan,pelaksanaan,
penatausahaan,pelaporan
dan
pertanggungjawaban.  Pengelolaan  keuangan desa  yang  baik  akan  berdampak  pada penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan pemberdayaan masyarakat yang baik.
Pelaksanaan  APBDes  yang  memiliki peranan  penting  dalam  pembangunan  desa, pemerintah  desa  memiliki  kewajiban  dalam melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan APBDes setiap tahunya. Pertanggungjawaban laporan  pengelolaan  keuangan  dan  kekayaan desa bersifat vertikal dan horizontal. Keberhasilan  pengelolaan  dana  desa  oleh pemerintah  desa  dapat  diukur  dengan  5  asas yaitu asas partisipatif, akuntabel,transparan,tertib dan disiplin.
Pengelolaan  keuangan  desa  menjadi nilai bagi desa untuk mengurus,mengatur dan menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri. Wewenang  pengelolaan  keuangan  desa dimiliki  oleh  kepala  desa  bersama  dengan aparatur  desa  yang  diharapkan  mampu mengelola keuangan desa dengan menerapkan akuntabilitas  dan  transparansi  sehingga permasalahan seperti kemiskinan,kesenjangan sosial dan masalah lain dapat diselesaikan.
Akuntabilitas  adalah  kewajiban  pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,2002). Pemerintah desa dikatakan sudah akuntabel apabila mempertanggungjawabkan      kegiatan  yang dilaksanakan  seperti  masalah  pembangunan dan  pemerintahan  desa.  Pemerintahan  yang baik
juga
memerlukan transparansi . Tranparansi
merupakan keterbukaan  untuk  memberikan  informasi berhubungan  dengan  kegiatan  pengelolaan sumber daya publik yang dilakukan oleh pihak pemangku  kepetingan  (Mahmudi,2010:17-18) . Transparansi  menurut  Permendagri  Nomor  20 tahun 2018 yaitu masyarakat dapat mengakses kegiatan  pencatatan  kas  masuk  dan  keluas, adanya  papa  realisasi  dan  laporan  realisasi pelaksanaan APBDes.
Selain  akuntabilitas  dan  transparansi pengelolaan  keuangan  desa  yang  baik  akan menghasilkan pengelolaan yang efektif. Efektivitas  menurut  Mardiasmo  (2009;132) pada dasarnya selalu berhubungan dengan hasil guna  dengan  pencapaian  tujuan.  Kegiatan operasional  dikatakan  efektif  jika  proses kegiatan  operasional  mencapai  tujuan  akhir Sedangkan menurut
Halim (2001:72) efektivitas  merupakan  hubungan  output  pusat tanggung jawabnya dan tujuan. Penelitian amrizal  Imawan,dkk  (2019)
praktik akuntabilitas keuangan telah dilaksanakan oleh Pemerintah desa pujon kidul telah  menerapkan  akuntabilitas  yang  baik dalam  pengelolaan  keuangan  desa  baik  secara vertikal  maupun  secara  horizontal,  namun Pemerintah  Desa  Pujon  Kidul  memiliki kesulitan  dalam  melaksanakan  penatausahaan dan  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban. Hal tersebut dikarenakan rendahnya pemahaman  akuntansi  yang  dimiliki  oleh perangkat desa.
Pengelolaan  dana  desa  tidak  menjadi permasalahan  apabila  desa  memiliki  kesiapan dan pemerintah desa memiliki tanggung jawab aktif  untuk  melakukan  pengelolaan  keuangan desa  secara  benar,  ketepatan,  efektif  serta efisien Gayatri, 2009) . Meutia & Liliana (2017) menjelaskan melalui penelitianya belum semua desa  mempunyai  aparatur  yang  mumpuni  dari 26  pemerintah  desa  di  Kabupaten  Ogan  Ilir, Sumatra Selatan. Hal tersebut berdampak pada
laporan, yaitu mereka tidak memiliki laporan yang  lengkap  dan  tidak  disiplin  dalam mempertanggungjawabkanya sehingga menyebabkan  penyerapan  anggaran  yang rendah  dan  juga  pencairan  dana  desa  pada laporan, yaitu mereka tidak memiliki laporan yang  lengkap  dan  tidak  disiplin  dalam mempertanggungjawabkanya sehingga menyebabkan  penyerapan  anggaran  yang rendah  dan  juga  pencairan  dana  desa  yang terhambat.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hafiez Shofiyani & Afrizal Thahar (2021) menghasilkan  bahwa  tingkat  kepercayaan masyarakat  desa  terkait  dengan  transparansi dan  akuntabilitas  terhadap  pemerintah  desa masih  kurang  dan  belum  maksimal  hal tersebut dikarenakan pemerintah desa kurang optimal  dalam  memberikan  akses  serta informasi  penting  tentang  agenda,  program serta  pengelolaan  keuangan  desa  sehingga masyarakat belum sepenuhnya percaya bahwa pemerintah  desa  sudah  transparan  dan akuntabel sedangkan Ni nyoman alit triani dan Susi  Handayani  (2018) dalam  penelitianya menjelaskan  bahwa  di  Jawa  timur  beberapa desa  pengelolaan  keuanganya  sudah  sesuai dengan peraturan dilihat dari masyarakat yang terlibat dalam musyawarah perencanaan dana desa yang mempertimbangkan dengan RPJM dan RKP desa. Transparansi pengelolaan dana desa  sudah  dipenuhi  hampir  seluruh  desa  di Jawa  Timur  yang  dilaksanakan  dengan memasang  baliho  di  tempat  umum  yang strategis  dalam  baliho  tersebut  berisikan informasi  tentang  APBDes  masing-masing desa.    Berdasarkan  beberapa  penelitian pengelolaan  keuangan  desa  masih  terdapat kendala dalam penyampaian laporan. Kendala berupa  kurangnya  aparatur,  keterbatasan sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dalam memahami peraturan, dan pengelolaan keuangan  desa  hanya  berfokus  pada  laporan pertanggungjawaban.
Kendala ini
menyebabkan  penyerapan  anggaran  yang rendah,  realisasi  anggaran  yang  tidak sinkron,dan penentuan skala prioritas pembangunan yang tidak maksimal sehingga pengelolaan  keuangan  desa  tidak  berjalan efektif.  Keefektifan  pengelolaan  keuangan desa menggambarkan kemampuan pemerintah  desa  dalam  merealisasi  alokasi keuangan untuk melaksanakan program yang telah  direncanakan  dibandingkan  dengan target yang telah ditetapkan.
Penelitian yang dilakukan oleh Pither tandi (2018)  megenai  analisis  akuntabilitas  dana
desa  di  desa  saemba  kecamatan  mori  atas kabupaten morowali utara menjelaskan pengelolaan  dana  des  sudah  melibatkan masyarakat  dan  transparansi  dilihat  dari hadirnya  masyarakat  serta  antusias  dalam kegiatan musyawarah desa. Transparansi dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai  dengan  rencana  yang  sudah  disepakati dalam  musrembang  di  Desa  Saemba.  Tahap pertanggunjawaban  dana  desa  secara  teknis maupun  administrasi  sudah  baik  meskipun harus tetap mendapat bimbingan dari kecamatan.
. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  I  Made
Yoga Darma Putra & Ni Ketut Rasmini (2019) tentang  Pengaruh  akuntabilitas,  transparansi dan  partisipasi  masyarakat  pada  efektivitas pengelolaan dana desa menghasilkan akuntabilitas  berpengaruh  positif  terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal  Kabupaten  Badung.  Hasil  dari penelitian  tersebut  menjelaskan  jika  semakin tinggi akuntabilitas pemerintah desa maka akan semakin  tinggi  juga  tingkat  efektivitas pengelolaan  dana  desa.  Transparansi  juga berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung maka semakin baik transparansi dalam pengelolaan dana desa maka akan cenderung meningkatkan efektivitas dalam  pengelolaan  dana  desa.  Muhammad Luthfi Iznillah dkk,(2018), melalui penelitianya menyatakan  bahwa  tingkat  transparansi  dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di  kecamatan  bengkalis  berada  pada  kisaran 86,64  %  sampai  dengan  100  %.  Tingkat perencanaan
,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan dan pertanggungjawaban  sudah  100  %  namun untuk pelaksanaan masih 86,4%
Penelitian yang dilakukan oleh  Novindra
Dwi  Setiana  &  Nur  Laila  Yuliani  (2017) tentang  pengaruh  pemahaman  dan  peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  menjelaskan  bahwa peran perangkat desa memiliki pengaruh dalam pengelolaan dana desa.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Gayatri dkk (2017) tentang transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  dana  desa untuk  mendorong  kemandirian  masyarakat desa  menghasilkan  bahwa  terdapat  hubungan antara penerapan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa serta terdapat hubungan yang kuat atas variabel transparansi,  akuntabilitas  dan  pengelolaan dana  desa.  Pemahaman  pengelolaan  keuangan
desa  menjadi  syarat  yang  penting  bagi keberlanjutan  dalam  hal  pembangunan  desa. Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa menjadi  trend  karena  masih  ditemukan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa yang  belum  efektif.  Berdasarkan  latar belakang  yang  sudah  diuraikan  terdapat beberapa  rumusan  masalah  bagaimana  peran akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa, apakah  pengelolaan  keuangan  desa  berjalan secara  efektif,  bagaimana  upaya  Pemerintah desa  mengimpelementasikan    akuntabilitas dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  desa tanjung  adapun  tujuan  dalam  penelitian  ini untuk  mengetahui  peran  akuntabilitas  dan transparansi  terhadap  efektivitas  pengelolaan keuangan desa, untuk mengetahui pengelolaan  keuangan  desa  berjalan  secara efektif,  untuk  mengetahui  Pemerintah  desa mengimpelementasikan akuntabilitas  dan transparansi pengelolaan keuangan desa.
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.  Penelitian  kualitatif  bertujuan untuk  memahami  peristiwa  atau  kejadian tentang  apa  yang  menjadi  subjek  penelitian Moeleng (2012:11).Penelitian deskriptif kualitatif menjelaskan dalam bentuk kata kata serta bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah yang memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Penelitian kualitatif diharapkan menghasilkan  penelitian  penjelasan  dan uraian  yang  jelas,  akurat  dan  mendalam tentang  perkataan,  tulisan  maupun  perilaku yang  dapat  diamati  dalam  konteks  tertentu yang  dikaji  dari  suatu  sudut  pandang  yang utuh serta komprehensif.  Penelitian kualitatif diawali  dengan  gagasan  yang  dinyatakan dalam  pertanyaan  penelitian.  Pertanyaan penelitian tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menentukan metode pengumpulan  data  dan  bagaimana  cara menganalisisnya.  Terdapat  berbagai  macam cara  untuk  metode  pengumpulan  data  dalam penelitian  kualitatif  yaitu  dengan  observasi, studi pustaka serta wawancara. Penelitian ini dilakukan  di  desa  Tanjung  Kabupaten Wonogiri. Subyek dalam penelitian ini adalah beberapa  informan  yang  dipercaya  bisa memberikan  informasi  yang  dibutuhkan secara  tepat  dan  akurat  yang  sesuai  dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu  :  Kepala  desa,  Sekretaris  desa,  kaur keuangan  serta  kaur  perencanaan  yang kompeten  dalam  pengelolaan  keuangan  desa
adapun  tujuanya  untuk  melihat  transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa  yang  diterapkan  di  desa  Tanjung, Kecamatan  Wonogiri,  Kabupaten  Wonogiri. Sumber  data  yang  digunakan  data  primer  dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara  dengan  beberapa  informan  dan hasil  observasi  sedangkan  data  sekunder diperoleh dari perantara seperti catatan,dokumen, bukti maupun laporan historis yang sudah diarsipkan baik yang sudah dipublikasikan  maupun  belum  dipublikasikan. Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh peneliti  dari  data  yang  sudah  ada  seperti Laporan  Realisasi  APBDes  Tanjung,  RKP desa. Metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian  yang  digunakan  yaitu  alat  perekam dan pedoman wawancara. Metode analisis data yang digunakan terdapat 3 tahap Pengumpulan data,  yaitu  mengumpulkan  data  di  lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan  strategi  pengumpulan  data  yang dipandang  tepat  dan  untuk  menentukan  fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan  data  berikutnya.  Reduksi  data, yaitu  sebagai  proses  pemilihan,  pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yangmuncul  dari  catatan-catatan  lapangan. Oleh  sebab  itu  reduksi  data  berlangsungterus menerus selama penelitian berlangsung. Dalam proses  ini,  penelitimerangkum  dan  memilih data  yang  dianggap  pokok  serta  difokuskan sesuaidengan fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulissekaligus dianalisis, direduksi,
dirangkum,  dipilih  hal-hal  yang  penting, dicaritema  dan  polanya,  sehingga  disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.  Kemudian  dokumen  yang  telah diperoleh  di  evaluasi  dengan  indikator Permendagri no. 20 tahun 2018. Penyajian data, yaitu  rangkaian  organisasi  informasi  yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data  diperoleh  dari  berbagai  jenis,  jaringan kerja  dan  adanya  keterkaitan  atau  tabel. Kesimpulan  yaitu  dalam  mengumpulkan  data, peneliti  memahami  harus  mengerti  serta tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dalam  lapangan  dengan  membuat  pola-pola pengarahan serta sebab dan akibat.
2. KAJIAN LITERATUR
Desa
Desa  berasal  dari  bahasa india  yaitu  swadesi yang  memiliki  arti  tempat  tinggal,negeri  asal  atau
tanah  leluhur  yang  mengacu  pada  kesatua nilai,norma dan hidup serta memiliki peraturan dan batas yang jelas . Desa dilihat dari aspek geografis merupakan  suatu  hasil  dari  perwujudan  antara manusia  dengan  sekitarnya  yaitu  lingkunganya. Hasil dari percampuran tersebut adalah bentuk atau penampakan  di  masyarakat  ditimbulkan  oleh berbagai  unsur  yaitu  unsur-unsur  fisiografi,  sosial ekonomis,  politis  serta  kultural  yang  saling berhubungan antar unsur tersebut.
UU  No.  6  Tahun  2014  menjelaskan  bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum mempunyai  wewenang  untuk  mengatur  serta mengurus  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat. UU.No  6  Tahun  2014  menjelaskan  bahwa  desa mempunyai  wewenang  (1)  kewenangan  lokal dengan  ruang  lingkup  desa,  (2)  kewenangan berdasarkan  hak  asal-usul,(3)  kewenangan  yang diberikan oleh pemerintah baik pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota,(4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah.
Desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa. Pemerintah  desa  adalah  kepala  desa  atau  sering disebut  dengan  kepala  pemerintahan  desa.  Kepala desa  mempunyai  tugas  yaitu  perpanjangan  tangan negara yang dekat dengan des dan memiliki fungsi sebagai  pemimpin  masyarakat.  Pemerintah  desa dalam menyelenggarakan pemerintahanaya dibantu oleh aparatur desa atau perangkat desa  yang terdiri dari  sekretariat  desa,  pelaksana  kewilayahan  dan pelaksana teknis.

## Sekretariat Desa
Sekretariat  desa  mempunyai  tugas  untuk membantu kepala desa dalam administrasi pemerintahan  desa  yang  dipimpin  oleh  sekretaris desa  dibantu  oleh  unsur  staff.  Sekretariat  desa merupakan  koordinator  pelaksana  pengelolaan keuangan  desa  memiliki  tanggungjawab  kepada kepala  dea  yang  memiliki  tugas  untuk  menyusun dan menyelenggarakan kebijakan dalam pengelolaan APBDes, menyusun dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan desa, membuat Raperdes APBDes,  serta  bertanggung  jawab  terhadap pelaksanaan  APBDes  dan  membuat  kerangka keputusan kepala desa dalam pelaksanaan peraturan desa tentang APBDes dan perubahan APBDes.

## Pelaksana Wilayah
Pelaksana  wilayah  mempunyai  tugas  membantu kepala desa menjadi satuan tugas kewilayahan yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan desa.

## Pelaksana Tenis
Pelaksana  teknis  memiliki  tugas  untuk membantu  kepala  desa  sebagai  pelaksana  tugas operasional. Pelaksana teknis maksimal terdiri dari
3 seksi .

## Keuangan desa
Keuangan  desa  merupakan  semua  hak  dan kewajiban desa yang berupa uang dan segala barang dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa . Pengelolaan  Keuangan  desa  berdasarkan  asas- asas transparan,akuntabel,partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.
APBDes merupakan dokumen hasil kesepakatan  antara  pemerintah  desa  dan  badan permusyawaratan  desa  tentang  belanja  yang ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan  desa.  APBDes  disusun  dengan mengacu terhadap RPJM Desa, RKP Desa, APBDes tahun  sebelumnya.  Struktur  APBDes  terdiri  dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

## Pendapatan Desa
Pendapatan  desa  ialah  penerimaan  uang melalui  rekening  desa  menjadi  hak  desa  dan  tidak perlu  dibayar  kembali  oleh  desa  dalam  satu  tahun anggaran. Pendapatan desa terdiri dari:
1)  Pendapatan Asli Desa (PAD)
Pendapatan asli desa dihasilkan dari potensi desa  berupa  hasil  usaha,aset,swadaya  dan  gotong royong.
2)  Transfer
Pendapatan  transfer  merupakan  pendapatan dari transfer pemerintah kabupaten atau kota,provinsi dan pusat. Pendapatan transfer terdiri dari dana desa, pajak  daerah,  retribusi  daerah,  alokasi  dana  desa ataupun bantuan keuangan.
3)  Pendapatan Lain-lain
Pendapatan  lain-lain  terdiri  atas  hibah  dan sumbangan  dari  pihak  ketiga  yang  tidak  mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.
Belanja Desa Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan  kewenangan  desa.  Belanja  desa dibagi  menjadi  :  (1)  Penyelenggaraan  pemerintah desa,  (2)  pelaksanaan  pembangunan  desa,  (3) pembinaan pemasyarakatan desa, (4) pemberdayaan masyarakat  desa,  (5)  belanja  tak  terduga.  Belanja desa dibagi dalam kegiatan RKP Desa yaitu : 1)  Belanja Pegawai
Belanja  pegawai  digunakan  untuk  pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD.
2)  Belanja barang dan jasa
Belanja  barang  dan  jasa  digunakan  untuk pengeluaran  pembelian  atau  pengadaan  barang yang  nilai  dan  manfaat  kurang  dari  12  bulan seperti  pembelian  benda  pos,  alat  tulis  kantor, pemeliharaan,  penggandaan,  sewa  kantor  desa, makanan  dan  minuman  rapat,  atribut  dinas, perjalanan dinas, insentif RT/ RW dan pemberian
barang pada masyarakat.
3)  Belanja Modal
Belanja  modal  digunakan  dalam  rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai dan manfaatnya lebih dari 12 bulan.

## Pembiayaan Desa
Pembiayan  desa  terdiri  dari  kelompok penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan  pembiayaan  terdiri  dari  Sisa  Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa. Sedangkan,  pengeluaran  pembiayaan  terdiri  dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan  keuangan  desa  merupakan serangkaian  aktivitas  terdiri  dari  perencanaan, penerapan,  dan  evaluasi.  Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa secara baik dan patuh  akan  mendorong  pemerintahan  berjalan dengan  baik.Pengelolaan  keuangan  desa  dipegang oleh  kepala  desa,  namun  dalam  pelaksanaanya kepala desa akan dibantu oleh perangkat desa.
Pengelolaan  keuangan  desa  memiliki beberapa penghambat dalam setiap proses penyelenggaraanya. Faktor penghambat pengelolaan  keuangan  desa  adalah  rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, jumlah keuangan desa sebagai penunjang  administrasi  masih  terbatas  kurangnya intensitas sosialisasi keuangan desa pada masyarakat.

## Perencanaan
Perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu perencanaan penerimaan serta pengeluaran desa yang dianggarkan dalam APBDesa pada tahun berkenaan. Sekretaris  desa  mengkoordinasikan  rancangan APBDesa  berdasarkan  RKP  Desa   tahun  berkenaan serta  pedoman  dalam  menyusun  APBDes  menurut Peraturan  bupati/walikota  setiap  tahun.  Dalam Peraturan Bupati/Walikota setidaknya paling sedikit memuat :
a. Adanya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa serta RKP Desa
b. Prinsip untuk menyusun APBDesa
c. Kebijakan dalam menyusun APBDesa d. Teknis penyusunan APBDesa Kemudian sekretaris desa menyampaikan Rancangan  APBDesa  yang  telah  disusun  kepada Kepala  desa  yang  selanjutnya  akan  dibahas  dan disepakati bersama BPD dalam musyawarah BPDk. Keputusan  tersebut  akan  menentukan  langkah selanjutnya  apabila  BPD  tidak  sepakat  terhadap rancangan  peraturan  desa  maka  kepala  desa  akan menetapkan  rancangan  tersebut sebagai  dasar
pelaksanaan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  biaya operasional  penyelenggaraan  pemerintahan  desa dengan  acuan  pagu  tahun  sebelumnya  dan  apabila disepakati oleh BPD maka Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala desa sebagai penjabaran  dari  APB  Desa  bersama  sekretaris  desa yang  mengkoordinasian  penyusunan  rancangan peraturan  Kepala  Desa.  Kepala  desa  memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai APBDesa  kepada  masyarakat  melalui  media informasi.  Adapun  dalam  penyampaian  informasi tersebut memuat :
1) APB Desa
2) Pelaksana  kegiatan  anggaran  dan  tim  yang melakukan kegiatan
3) Alamat pengaduan

## Pelaksanaan
Penerimaan  dan  pengeluaran  melalui  rekening  kas desa  di  bank  yang  dipilih  oleh  Bupati/walikota. Dokumen  Pelaksana  Anggaran  (DPA)  disusun dengan  estimasi  maksimal  3  hari  Kepala  Desa menugaskan untuk kaur dan Kasi pelaksana kegiatan setelah  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  dan Peraturan  Kepala  Desa  mengenai  Penjabaran APBDesa  yang  telah  disahkan.  Adapun  DPA  yang dimaksud ialah :
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa
c. Rencana Anggaran Biaya
Penyusunan  rencana  kegiatan  dan  anggaran  desa harus  terperinci  untuk  semua  kegiatan  yang  telah dianggarkan.    Rancangan  DPA  yang  telah  dibuat paling lama diverifikasi oleh sekretaris desa selama 15 hari sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA  yang  telah  disetujui  oleh  Kepala  desa  dan apabila  terjadi  perubahan  peraturan  desa  tentang APB  Desa  atau    peraturan  kepala  desa  tentang penjelasan  APB  Desa  yang  berakibat  berubahnya anggaran  atau  terjadi  perubahan  kegiatan,  Kepala desa  memberi  tugas  kepada  kaur  dan  kasi  sebagai pelaksana  kegiatan  anggaran  untuk  menyusun rancangan  DPPA  yang  diberi  waktu  paling  lama  6 hari  kerja  setelah  ditugaskan  dan  akan  diverifikasi oleh sekretaris desa paling lama 15 hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan DPA. Adapun DPA yang dimaksud ialah :
a. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan dan
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
DPA yang sudah disetujui oleh Kepala desa selanjutnya  oleh  kaur  keuangan  akan  menyusun rancangan RAK desa. RAK tersebut memuat arus kas masuk dan keluar untuk penarikan dana dari rekening kas  desa  yang  digunakan  untuk  mendanai pengeluaran  desa  berdasarkan  DPA  yang  telah disahkan  oleh  Kepala  desa..  Kaur  dan  Kasi  selaku pelaksana kegiatan anggaran memili tanggung jawab
untuk  tindakan  pengeluaran  menggunakan  buku pembantu  untuk  mencatat  semua  pengeluaran anggaran  kegiatan  sesuai  dengan  tugasnya.  Kaur dan  kasi bisa  melaksanakan  kegiatan  setelah  DPA sudah disetujui oleh Kepala Desa dan pelaksanaaan kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan  swakelola. Swakelola yaitu dilakukan dengan memaksimalkan untuk  penggunaan  material/bahan  dari  lingkungan setempat  serta  melibatkan  masyarakat  untuk berpartisipasi secara gotong royong agar memperluas kesempatan kerja dan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

## Penatausahaan
Penatausahaan  dilakukan  oleh  kaur  keuangan. Penatausahaan yaitu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang melakukan tutup buku setiap akhir bulan.Pencatatan  yang  dilakukan  kaur  keuangan wajib  membuat  buku  pembantu  kas  umum  yang terdiri dari :
a. Buku pembantu bank
b. Buku pembantu pajak
c. Buku pembantu panjar
Buku  pembantu  bank  digunakan  untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening  desa,  buku  pembantu  pajak  digunakan untuk  mencatat  penerimaan  potongan  pajak  dan pengeluaran  setoran  pajak,  sedangkan  buku pembantu  panjar  digunakan  untuk  mencatat pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.Buku  kas  umum  yang  sudah  ditutup  setiap akhir  bulan  dilaporkan  kepada  sekretaris  desa paling lambat 10 bulan selanjutnya sekretaris desa memverifikasi,evaluasi dan analisis laporan tersebut  yang  selanjutnya  disampaikan  kepada Kepala desa untuk disejutui
d. Pelaporan Kepala desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan  APBDes  semester  pertama  kepada bupati/walikota  melalui  camat.  Laporan  tersebut memuat laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi  kegiatan  dan  kepala  desa  menyampaikan laporan  realisasi  APBDes  kepada  bupati/walikota setiap  3  bulan  setelah  akhir  tahun  anggaran berdasarkan Peraturan desa yang memuat :
a. Laporan  keuangan,  berupa  Laporan  realisasi APB Desa dan Catatan atas laporan keuangan
b. Laporan realisasi agenda kegiatan
c. Daftar  program  sekitar,  program  daerah  dan program lainya yang masuk ke desa.

## Pertanggungjawaban
Mekanisme  pertanggungjawaban  Kepala Desa  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban realisasi  APB  Desa  kepada  Bupati/Walikota lewat camat setiap akhir tahun anggaran. Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut paling lambat disampaikan  3  bulan  setelah  akhir tahun  anggaran
yang ditetapkan berdasarkan dengan peraturan desa. Laporan  pertanggungjawaban  tersebut  disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, serta  daftar  program  baik  itu  sektoral  maupun program lainya yang masuk ke desa .

## Akuntabilitas
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor  7  tahun  1999  tentang  sistem  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan harapan nyata pemerintah  dalam  mewujudkan  good  governance dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah  dikatakan  baik  apabila  terselenggara good  governance.  Dalam  inpres  tersebut  setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan  pelaksaan  dari  fungsi serta tugas pokoknya.  Pertanggungjawaban tersebut berupa  laporan-laporan  yang  disampaikan  kepada atasan.  Dalam  laporan  tersebut  menggambarkan kinerja  dari  Pemerintah  yang  bersangkutan  lewat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  dan Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  RI dalam  Subroto  (2009)  akuntabilitas  merupakan kewajiban  memberikan  penanggungjawaban  yang menerangkan  kinerja  dan  tindakan  suatu  unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang.  Akuntabilitas  sangat  penting  untuk menjamin  nilai-nilai  seperti  efisiensi,  efektivitas, realibilitas,  prediktibilitas.  Akuntabilitas  merupakan bentuk pertanggungjawaban yang akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  dimusyawarahkan (Ardiyanti,2019).
Efektivitas  adalah  suatu  pengukuran  terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam organisasi dalam  mencapai  tujuanya  berhasil  atau  tidaknya pekerjaan  itu  dilakukan.  Efekvitias  berorientasi  pada tercapainya  sasaran  yang  telah  ditentukan  dalam jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Efektivitas berhubungan  terhadap  produksi,kualitas,efisiensi, kepuasan,pengembangan dan fleksibilitas. Efektivitas adalah langkah-langkah atau metode yang ditetapkan dan  diukur  dari  segi  kehematan  waktu,  biaya,  dan tenaga  sehingga  mampu  memberi  manfaat  kepada pihak-pihak  yang  ikut  memberikan  dan  menetapkan tujuan yang ditentukan bersama.  Efektivitas menurut Mardiasmo (2009;132) pada dasarnya selalu berhubungan  dengan  hasil  guna  dengan  pencapaian tujuan.  Hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran  yang  hendak  dicapai  merupakan  efektivitas. Suatu  agenda  atau  kegiatan  operasional  dikatakan efektif  apabila  proses  kegiatan  operasional  tersebut mencapi tujuan akhir. Menurut Adiasasmita (2011:170)  merupakan  suatu  keadaan  yaitu  dalam memilih  tujuan  yang  hendak  dituju  serta  sarana  atau
peralatan  yang  digunakan  disertai  dengan  tujuan yang  diinginkan  untuk  memperoleh  hasil  yang memuaskan.
Sedangkan  menurut  Halim  (2001:72) efektivitas  merupakan  hubungan  output  pusat tanggung  jawabnya  dan  tujuan.  Makin  besar kontribusi  output  terhdap  tujuan,  makin  efektiflah satu  unit  tersebut.    Konsep  efektivitas  merupakan pernyataan  secara  menyeluruh  tentang  seberapa jauh  suatu  organisasi  dalam  mencapai  tujuanya. Analisis  efektivitas  menggambarkan  kemampuan pemerintahan desa dalam mereleasasikan keuangan desa untuk melaksanakan program yang direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil. 3. Hasil dan Pembahasan
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Hak serta kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang juga barang yang berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  desa. Pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan  azas transparan,akuntabel,partisipatif  juga  dilakukan dengan  tertib  dan  juga  disiplin  anggaran.  Tahap- tahap pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan dan juga pertanggungjawaban.

## Pengalokasian Keuangan desa
Keuangan  desa  diprioritaskan  untuk  membiyai pemerintahan,pembangunan,  dan  pemberdayaan masyarakat.
.Dua  rencana  kerja  mengatur  pengalokasian keungan  desa  yaitu  RPJM  (Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah)  desa  dan  RKP  (Rencana  Kerja Pembangunan)  desa  yang  termasuk  dalam  APBDes (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa).Belanja  desa meliputi  semua  pengeluaran  yang  digunakan  untuk membiayai pelaksanaan kegiatan desa yang dikeluarkan lewat rekening kas desa selama 1 tahun anggaran.  Kelompok  belanja  dibagi  sesuai  dengan kegiatan  dan  kebutuhan  desa  yang  telah  tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Pengelompokan belanja desa terdiri dari :
1)
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  terdiri
:
a) Belanja Pegawai b) Belanja barang c) Belanja Modal 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa 4) Pemberdayaan masyarakat desa 5) Belanja tak terduga

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Bentuk  pertanggungjawaban  dari  pihak yang  diberi  kepercayaan  oleh  masyarakat/individu yang nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan dalam  pelaksanaan  tugasnya  tersebut  berdasarkan
pencaapaian  yang  tujuan  yang  sudah  ditetapkan merupakan pengertian dari akuntabilitas.
Pertanggungjawaban  tersebut  berhubungan  dengan aktivitas  birokrasi  untuk  memberikan  pelayanan yang baik sebagai bentuk hak-hak yang tlah diambil langsung  atau  tidak  langsung  dari  masyarakat. Pertanggungjawaban  perlu  dilakukan  lewat  media yang  dapat  dikomunikasikan  kepada  pihak  internal maupun  eksternal  secara  periodik  maupun  secara tidak  terduga  sebagai  kewajiban  hukum  dan  tidak bersifat sukarela.

## Perencanaan
Tahap  perencanaan  pengelolaan  keuangan desa  dibagi  menjadi  2  yaitu  RPJM  (Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa)  serta perencanaan  jangka  pendek  yaitu  RKP  Desa  ( Rencana Kerja Pembangunan Desa). Tahap perencanaan ini telah  ditetapkan  dalam  RPJM  yang kemudian  dijelaskan  dalam  RKP  Desa  yang dijadikan oleh pemerintah desa sebagai acuan untuk menyusun APBDes.
Desa Tanjung proses pembuatan Rancangan Peraturan Desa ( Raperdes) tentang APBDes terlebih dahulu  menetapkan  RKP  Desa  yang  digunakan sebagai pedoman pembuatan APBDes. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau disingkat Musrenbangdes  dilakukan  terlebih  dahulu  sebelum menyusun  APBDes.    Ide  serta  gagasan  dari masyarakat  akan  menjadi  masukan-masukan  serta pertimbangan  dalam  perencanaaan  keuangan  desa serta  program  kerja  yang  nantinya  akan  dimasukan dalam  RKP  Desa  yang  isinya  merupakan  program yang  sesui  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini seperti  hasil  wawancara  yang  dilakukan  di  Kantor Desa Tanjung bersama dengan sekretaris desa yaitu :
“Tahap  pertama  dilakukan  penyusunan RKP. Penyusunan APBDes didasarkan pada RPJM. RPJM ditindaklanjuti untuk pembuatan RKP dalam membuat rencana kerja tahunan. RKP dimusyawarahkan  dalam  musrembang,  dalam pembuatan APBDes kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan  dalam  RKP  diambil  yang  kemudian dicantumkan  dalam  APBDes.  Kegiatan  yang  tidak terdanai dilakukan penganggaran ditahun berikutnya” (Sekretaris  desa/Nanik  Haryanti  Jumat 22 April 2022 pukul 09.58  di kantor desa tanjung) RKP  desa  yang  sudah  disetujui  bersama kemudian  digunakan  sebagai  dasar  untuk  membuat Raperdes  tentang  APBDes.  Raperdes  ini  kemudian disampaikan  kepada  kepala  desa  serta  BPD  untuk dibahas  serta  disepakati  bersama.Raperdes  yang sudah disepakati bersama oleh BPD dan Kepala desa kemudian  disampaikan  kepada  Bupati/Walikota melalui  camat.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil wawancara yang dilakukan di kantor desa tanjung :
“iya  wajib  menyampaikan  untuk    nanti dibuat  RKP  desa  yang  disana  kan  kepala  desa
menyetujui  terkait  hasil  dengan  musrenbangdes tersebut,  musrenbangdes  ada  2  indikator    yang pertama  musrenbangdes  usulan  yang  kedua musrenbangdes penetapan jadi sebelum musrenbangdes penetapan dilaksanakan sekretaris desa harus melaporkan ke kepala desa dulu untuk dibahas oleh  kepala desa bersama  BPD. (Kepala desa/Setu  Haryanto  Kamis  21    April  2022  pukul 09.30  di kantor desa tanjung)
Tahap  perencanaan  pengelolaan  keuangan desa di desa tanjung pada dasarnya sudah mengacu pada  permendagri  Nomor  20  tahun  2018. Dibuktikan  dengan  penyusunan  APBDes  yang berpedoman  dari  RKP  Desa.  Raperdes  tentang APBDes  disampaikan  kepada    kepala  desa  serta BPD  untuk  dibahas  dan  disepakati  bersama  serta adanya  pelaksanaan  musyawarah  desa  sebagai sarana untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  desa  tanjung  sudah melaksanakan  pengelolaan  keuangan  desa  yang akuntabel dan transparan dalam tahap perencanaan walaupun  sekretaris  desa  belum  maksimal  dalam menjalankan fungsinya sebagai koordinator.
Hasil  penelitian  dilapangan  pemerintah desa  tanjung  dalam  tahapan  perencanaan  telah menyusun  program-program  dengan  cukup  baik. Hal  tersebut  dari  musyawarah  desa  yang  sudah diselenggarakan  antara  pemerintah  desa  dengan Badan  Permusyawaratan  Desa  serta  masyarakat yang dilibatkan dalam musyawarah.

## Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan dalam
pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi  penerapan  APBDes.  Desa  Tanjung dalam  pelaksanaan  keuangan  desa  disesuaikan dengan  hasil  dari  musrenbangdes  yang  dijadikan sebagai dasar penyusunan RKPDes. Pengalokasian dana  berdasarkan  pada  skala  prioritas  mana  yang lebih  penting.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil wawancara  yang  dilaksanakan  dengan  kaur pelaksanaan di kantor desa tanjung yaitu :
“ Langkah pemerintah desa tanjung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa misalnya dari  penatausahaan  kemudian  penganggaran kemudian pelaksanaan kegiatan”
(  Kaur  pelaksanaan/  Tri  utomo  Kamis  21 April  2022  pukul  10.10  WIB  di  kantor  desa Tanjung)
Hal tersebut  juga diungkapkan oleh kepala desa dengan hasil wawancara berikut ini :
Langkah  langkahnya  seperti  dari  awal kami  sampaikan  yang  pertama  perencanaan  yang kedua setelah perencanaan dari hasil
musrengbangdes  usulan  dari  masyarakat  nanti meningkat  lagi  pelaksanaan  musrenbangdes  untuk penetapan  disana  juga  peran  aktif  masyarakat menentukan  sekali  terkait  dengan  apa  apa  yang dilaksanakan terkait dengan pembangunan yang ada di desa terkait pembangunan fisik dan non fisik kita mengutamakan  pembangunan  tidak  hanya  di  fisik saja    namun  pembangunan  juga  menyentuh  ke  non fisik
(Kepala  Desa  /  Setu  Haryanto  Kamis  21 April 2022 09.30 WIB di kantor desa tanjung)
Tahap  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan desa secara teknis telah sesuai dengan  Permendagri No 20 Tahun 2018 kaitanya dengan penerimaan dan pengeluaran  yang  dilaksanakan  melalui  rekening desa.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil  wawancara yang dilakukan di kantor desa tanjung yaitu :
“iya penerimaan dan pengeluaran keuangan desa  dilaksanakan  melalui  rekening  desa  sesuai dengan peraturan yang ada. ”(Kaur pelaksanaan /Tri utomo  Kamis  21  April  2022  pukul  10.15  WIB  di kantor desa Tanjung)
Permendagri nomor 20 tahun 2018 menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  kaur  dan kasi  pelaksana  kegiatan  menyerahkan  SPP  sesuai dengan DPA dengan nominal yang sama atau kurang dari  yang  dianggarkan  dalam  DPA  serta  dalam mengajukan  SPP  harus  disertai  dengan  laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Sekretaris desa bertugas  untuk  memverifikasi    SPP  yang  diajukan oleh  kaur  dan  kasi  pelaksana  kegiatan.  Tahap pelaksanakan  sudah  sesuai  dengan  Permendagri  No 20  tahun  2018  ,  hal  tersebut  sesuai  dengan wawancara  yang  sudah  dilakukan  di  kantor  desa Tanjung dengan kaur pelaksana yaitu :
“.Iya  pengajuan  SPP  disertai  dengan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan karena  mungkin  dialokasi    mungkin  anggaran  bisa berubah  atau  bisa  bertambah  atau  berkurang.  Iya sekretaris  desa  memverifikasi  SPP  yang  diajukan oleh kasi pelaksana”
(  Kaur  Pelaksanaan/  Tri  Utomo  Kamis  21 April 2022 pukul 10.18 WIB di kantor desa Tanjung) Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  hasil wawancara bersama sekretaris desa sebagai berikut :
“  Iya  masing-masing  kasi  atau  kaur membuat  SPP  sesuai  dengan  draft  draft  masing- masing kasi dan kaur. Betul iya  memverifikasi sesuai pengajuan draft yang mau di cairkan”
(Sekretaris  desa/  Nanik  Haryanti  Jumat  22 April 2022 pukul 10.05 WIB di kantor desa Tanjung) Hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan bahwa desa tanjung sudah memperlihatkan pengelolaan  keuangan  desa  yang  akuntabel  dalam tahap pelaksanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pelaksanaan    keuangan  desa  senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh
kaur dan kasi pelaksana kegiatan di desa terutama untuk kegiatan fisik dan penyerapan dana.

## Penatausahaan
Penatausahaan  merupakan  kegiatan  untuk pencatatan  yang  khususnya  dilakukan  oleh  kaur keuangan.  Kaur  keuangan  diwajibkan  untuk melaksanakan pencatatan terhadap semua transaksi yaitu pemasukan dan juga pengeluaran. Permendagri  Nomor  20  tahun  2018  menyatakan penatausahaan  dilaksanakan  oleh  kaur  keuangan yang  wajib  melakukan  pencatatan  pemasukan  dan juga pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir  bulan  secara  tertib.  Kaur  keuangan  dapat menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu, buku  pajak,  buku  kas  pembantu  bank  dan  buku pembantu  panjar.  Hasil  pencatatan  tersebut  dapat dilaporkan  melalui  Laporan  Pertanggungjawaban kepada kepala desa selaku pemangku kewenganan tertinggi.  Secara  teknis  penatausahaan  di  desa Tanjung  sudah  sesuai  dengan  permendagri  nomor 20  tahun  2018.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut yaitu : Penatausahaanya insya allah semua sudah sesuai  dengan  permendagri  karena  sejak  tahun 2018  itu  semua  sudah  masuk  dalam  sistem keuangan  desa  maksudnya  sudah  di  aplikasi  jadi sudah tertata dengan rapi sekali untuk penatausahaanya. Iya itu semua komplit jadi buku pembantu  bank  itu  sangat  membantu  sekali  untuk menyesuaikan jumlah uang antara di rekening dan juga yang ada di tangan cash on hand itu sama dan juga buku pembantu pajak itu juga membantu kita dalam berapa nilai pajak yang sudah kita setorkan dan itu semua sudah secara otomatis ada di aplikasi siskeudes
( Kaur keuangan/ Hartanti  Kamis 21 April 2022 pukul 09.48 WIB di kantor desa Tanjung) Berdasarkan  wawancara  tersebut  dapat disimpulkan bahwa desa wonokerto telah melaksanakan  pengelolaan  keuangan  desa  yang akuntabel dalam penatausahaan. Laporan pertanggungjawaban  daapat  dilihat  secara  hasil fisik  juga  sudah  menunjukkan  pelaksanaan  yang akuntabel dan transparan serta sudah menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan juga buku panjar.

## Pelaporan dan pertanggungjawaban
Kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota  melalui  camat  setiap  akhir anggaran  berupa  laporan  pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan  APBDesa  yang  terdiri  dari pendapatan  belanja  dan  pembiayaan  yang  telah ditetapkan  dalam  peraturan  desa  yang  di  lampiri dengan  format  Laporan  Pertanggungjawaban
Realisasi  Pelakasanaan  APBDesa  tahun  berkenaan tahun  berdasarkan  Permendagri  Nomor  20  tahun 2018 . Berikut hasil wawancara dengan kepala desa tanjung :
“ Kalau pelaporan kita  laporkan ke bupati lewat camat tadi seperti yang sudah disampaikan di depan  diketahui  oleh  BPD  jadi  transparansinya diketahui  oleh  BPD  tidak  hanya  laporan  ke  bupati lewat camat tapi kita juga sampaikan ke BPD untuk disampaikan  ke  pada  masyarakat  karena  BPD adalah  wakil  dari  masyarakat  sebagai  relasi  kita kepala  desa  untuk  pelaksanaan  pemerintahan  di desa”
(  Kepala  Desa/  Setu  Haryanto  Kamis  21 April 2022 pukul 09.40 WIB di kantor desa Tanjung) Berdasarkan  Permendagri  nomor  20 tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak  serta  kewajiban  dalam  pengelolaan  keuangan desa, Kepala desa harus wajib untuk menyampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui camat. Menyampaikan  laporan  realisasi  APBDes  paling lambat dilakukan bulan juli tahun berjalan. Lampiran laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan, laporan  realisasi  kegiatan  dan  daftar  anggota sektoral,  program  daerah  dan  program  lainya  yang masuk  ke  desa.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil wawancara dengan Kepala desa berikut ini :
“  Sudah  disampaikan  seperti  diawal  tadi kami  berbicara  bahwa  disemester  pertama  itu adalah  penentu  di  semester  kedua  cairnya  dana karena  kalau  SPJ  nya  belum  disampaikan  dana semester  kedua  belum  bisa  cair  seperti  itu  ya pengelolaan  pemerintahan  di  kabupaten  wonogiri. Itu  paling  lambat  tapi  itu  ketika  kita  sudah mencairkan  dana  saat  itu  juga  kita  laksanakan persiapan, pelaksanaan kegiatan juga nanti setelah pelaksanaan kegiatan selesai langsung kami buatkan SPJ untuk pelaporan berikutnya sehingga tidak ada untuk semester berikutnya dana tertunda. iya semua dilaporkan dari A sampai Z uang masuk uang keluar terlaporkan oleh desa
(  Kepala  Desa/  Setu  Haryanto  Kamis  21 April 2022 pukul 09.28 WIB di kantor desa Tanjung) Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat disimpulkan bahwa desa tanjung sudah memperlihatkan  pengelolaan  keuangan  desa  yang akuntabel  dan  transparan  dalam  pelaporan  serta pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa telah melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban  administrasi  keuangan  desa dengan cukup baik.

## Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa
Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui dan  menempatkan  akses  informasi  seluas-luasnya
tentang  keuangan  daerah.  Adanya  transparansi dalam  pengelolaan  keuangan  desa  akan  menjamin akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan pemerintahan  yaitu  informasi  tentang  kebijakan, proses  pembuatan,  dan  pelaksanaanya  serta  hasil yang telah dicapai.
1. Transparansi Desa Tanjung Transparansi digunakan untuk memperoleh arus informasi yang terbuka dan jelas. Semua proses yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  serta lembaga-lembaga  hal  yang  berkaitan  informasi wajib  untuk  bisa  diakses  oleh  masyarakat  secara luas  serta  informasi  yang  ada  harus  mudah dimengerti agar dapat dipantau oleh publik. Berikut informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara mengenai transparansi :
“Transparansi  adalah  keterbukaan  dari pemerintah  terkait  dengan  pengelolaan  anggaran dana yang masuk ke desa baik dana desa maupun dana  alokasi  desa.  Transparansi  tersebut  ada  2 hal,yang sifatnya satu lewat informasi media yang kedua  lewat  papan  informasi.    Yang  lewat  media melalui  web  desa,  ada  WA  desa  ada  disana  yang lewat  tranparansi  yang  dipasang  dititik  yang krusial juga ada, tambahan sedikit baik rapat RT, kita membentuk komunitas RT yang setiap tanggal 10 ada rapat”
(Kepala  Desa  /  Setu  Haryanto  Kamis  21 April pukul 09.30 WIB di kantor desa tanjung) Kebebasan  dalam  mengakses  informasi merupakan  hasil  dari  sebuah  pelaporan.  Informasi yang  perlu  diketahui  publik  berkaitan  dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang  membutuhkan. Pemerintah desa tanjung memberikan informasi berhubungan dengan indikator kesesuaian transparansi pengelolaan  keuangan  desa  menurut  permendagri nomor  20  tahun  2018  pasal  71-72 . Berikut penjabaran dari pemerintah desa tanjung :
“Seperti yang kami sampaikan di awal tadi beberapa  transparansi  lewat  media  yang  bisa diakses lewat web desa, wa desa yang disebarkan ke seluruh warga masyarakat desa dan juga lewat papan transparansi disana ada transparansiya baik APBDes yang masuk yang keluar ada disana. Ada 4  titik  karena  kita  mempunyai  4  dusun  yang pertama  dusun  tanjung,yang  kedua  dusun  jajar, yang  ketiga  dusun  pengkol,  yang  keempat  dusun ploso di masing-masing  dusun sudah kita pasang papan untuk transparansi terkait dengan dana desa maupun  dana  alokasi  desa.  iya  disana  ditulis semuanya  setiap  dana yang  masuk  ke  desa  itukan ada beberapa  tahap ada tiga tahap, tahap pertama kedua  dan  tahap  ketiga  disana  nanti  dibulan januari  sampai  april  nanti  tahap  pertama  juga disampaikan sampai tahap ketiga juga disampaikan
sampai laporan pertanggungjawaban. iya disampaikan setiap program yang sudah dilaksanakan  ada  laporan  SPJ  karena  kalau  tidak ada  laporan  SPJ  pada  tiap  anggaran  untuk  dana berikutnya  tidak  bakalan    cair    atau  tidak  bakalan keluar  itu  juga  bentuk  transparansi  juga  bentuk untuk meraih dana berikutnya”
(Kepala Desa/ Setu Haryanto Kamis 21 April 2022 pukul 09.30 WIB di kantor desa tanjung)
Keterbukaan serta kebebasan dalam mengakses  informasi  yang  menjadi  hak  publik merupakan  transparansi  yaitu  mengetahui  kegiatan pembangunan  yang  berasal  dari  pemerintah  yang tujuan  utamanya  adalah  untuk  pemberdayaan masyarakat.  Untuk  mengukur  tingkat  keamanahan pihak  pengelola  dalam  menjalankan  kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh aparatur desa diperlukan transparansi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  desa  tanjung  sudah memperlihatkan  pengelolaan  keuangan  desa  yang transparan  terhadap  masyarakat  desa  tanjung  yang bertujuan  untuk  membangun  kepercayaan  publik terhadap kinerja aparatur desa. Aparatur desa tanjung telah  berusaha  melakukan  yang  terbaik  dalam transparansi  pengelolaan  keuangan  desa  seperti memasang  papan  realisasi  APBDes  di  kantor  balai desa,  di  tempat  strategis,  membuat  whatssapp  desa sistem informasi desa, membuat instagram desa.

## Pembahasan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
Untuk  meningkatkan  kinerja  pemerintah desa  diperlukan  akuntabilitas  dengan  tugas-tugas yang  dibebankan  dalam  rangka  meningkatkan  nilai dan  kualitas  kegiatan  pelayanan  masyarakat. Mengukur  kinerja  atau  menilai  pemerintah  desa dalam  menjalankan  tugas  serta  tanggungjawabnya sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Akuntabilitas  tahap perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan  serta  pelaporan  dan pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa  di desa tanjung pada penerapanya sudah mengacu pada Permendagri  Nomor  20  tahun  2018.  Dimana  dalam pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,penatausahaan serta pelaporan  dan  pertanggungjawaban  sudah  sesuai dengan  Permendagri  Nomor  20  tahun  2018. Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  yang  dilakukan pemerintah  desa  tanjung  terhadap  keuangan  desa dibuatlah  yang  namanya  laporan  realisasi  APBDes. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan pertanggungjawaban Pemerintah  Desa    terhadap  pengelolaan  keuangan desa  yang  terperinci  yang  ditunjukkan  kepada pemberi  amanah  yang  tentunya  agar  dapat  menjadi
lebih  akuntabel  dan  juga  transparan  mengenai segala  kegiatan  dalam  mengelola  dana  tersebut.
Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilaporkan pada akhir tahun anggaran.

## Transparansi pengelolaan keuangan desa
Keterbukaan  informasi  atau  mudahnya mengakses  informasi  yang  perlu  diketahui  publik merupakan  pengertian  transparansi.  Transparansi berarti  keterbukaan  pemerintah  desa  kepada masyarakat  mengenai  informasi  yang  perlu diketahui  publik.  Dalam  hal  ini  pemerintah  desa mengelola keuangan secara transparan atau terbuka kepada  masyarakat.  Pemerintah  desa  wajib menyampaikan  informasi  secara  terbuka  berkaitan dengan APBDesa kepada masyarakat.
Keterbukaaan informasi akan membuat kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  desa meningkat  serta  mendapat  rasa  hormat  dari masyarakat.
Transparan pengelolaan keuangan desa pada desa  Tanjung  untuk  seluruh  prosesnya  sudah berpedoman  pada  Permendagri  Nomor  20  tahun 2018  yaitu  adanya  kegiatan  pencatatan  kas  masuk dan  juga  kas  keluar,  adanya  papan  realisasi pelaksanaan APBDes yang dipasang di berbagai titik strategis,  adanya  sistem  informasi  desa  yang  bisa diakses  oleh  masyarakat  melalui  whatsapp,  serta laporan realisasi  pelaksanaan  APBDes  disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
4. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan :
a. Akuntabilitas  tahap  perencanaan  pengelolaan keuangan  desa  di  desa  tanjung  kabupaten Wonogiri  pada  penerapanya  sudah  mengacu pada  Permendagri  Nomor  20  tahun  2018.  Hal tersebut dibuktikan dengan penyusunan
Raperdes  APBDes  mengacu  pada  RKP  desa tahun berkenaan. Kemudian sebelum penyusunan  RKPDes  dilakukan  musyawarah dengan  masyarakat  untuk  menjaring  aspirasi dari  masyarakat  serta  musyawarah  desa dilakukan  dengan  Badan  Permusyawaratan Desa di forum musyawarah desa
b. Akuntabilitas  tahap  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  desa  pada  desa  tanjung  telah akuntabel  dan  mengacu  pada  permendagri nomor 20 tahun 2018. Hal tersebut dibuktikan dengan  mekanisme  pelaksanaan  yang  sudah sesuai terkait pencairan dana mengajukan surat persetujuan  pembayaran  terlebih  dahulu  yang disertai dengan laporan perkembangan kegiatan yang sedang dilaksanakan
c. Akuntabilitas tahap penatausahaan pengelolaan keuangan  desa  pada  desa  tanjung  telah
memperlihatkan  pengelolaan  keuangan  desa yang akuntabel serta berpedoman pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu format Raperbedes tentang APBDesa, buku kas umum, buku  bank,  buku  pembantu  pajak,  laporan realisasi APBDesa dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDes d. Tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban laporan  pertanggungjawaban  realisasi  APBDes pada  desa  tanjung  telah  menggunakan  format laporan pertanggungjawaban realisasi dan sudah berpedoman  pada  Permendagri  No  20  tahun 2018 yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes di akhir tahun anggaran 1. Transparansi  pengelolaan  keuangan  desa  pada desa  Tanjung  untuk  penerapanya  sudah mengacu pada Permendagri No 20 tahun 2018 dimana kegiatan pencatatan kas masuk dan juga pencatatan  kas  keluar  dapat  diakses  oleh masyarakat secara mudah serta terdapat papan pengumuman  realisasi  pelaksanaan  APBDes yang  dipasang  di  berbagai  titik  strategis,  serta laporan realisasi
dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes  disampaikan  kepada  bupati/walikota melalui camat. Rekomendasi Penelitian a. Penelitian selanjutnya diharapkan agar membahas  komponen  pengelolaan  keuangan desa secara detail dan terperinci
b. Rekomendasi kepada Pemerintah Desa Tanjung sebagai  pelaksana  pengelola  keuangan  desa telah  menjalankan  proses  akuntabilitas  dan transparansi  dengan  baik  namun  perlu  ada peningkatan dalam proses pengelolaan keuangan desa
c. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  tidak  hanya melakukan  wawancara  dengan  informan  yang berkompeten  dalam  pengelolaan  keuangan desa,  namun  juga  melakukan  wawancara dengan  informan  yang  berfungsi  sebagai pengawas

## Daftar Pustaka
Ahmad,  W.  A.,  &  Putri,  G.  E.  (2020).  Analisis Efisiensi  dan  Efektifitas  Keuangan  Desa  / Nagari  Kabupaten  Tanah  Datar  Sumatera Barat.  Jurnal  Akuntansi  Dan  Governance Andalas, 2(2), 166–181.
Bawono,  A.  D.  B.,  Purbasari,  H.,  &  Adi,  S.  W.
(2019).  Financial  Management  Reform Process in the Indonesian Village Government. Humanities and Social Sciences Reviews, 7(4), 962–967. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74131
Handayani,  C.  W.,  &  Muda,  I.  (2017).  Analisis Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Serapan Anggaran SKPD di Provinsi Sumatera Utara Tahun  2014-2015  Dengan  Silpa  Sebagai Variabel  Moderating.  Simposium  Nasional Akuntansi XX, September, 1–19.
I.Pangkey., S. P. (2015). Analisis Efektivitas dan
Efisiensi  Anggaran  Belanja  Pada  Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, 3(4), 33–43.
Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W.
(2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam  Membangun  Kepercayaan  Publik.
Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma,  10(1), 156–175.
Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis  Transparansi  dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Kecamatan Bengkalis. Jurnal Akuntansi, 7(1), 29–41.
Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. N.
(2017). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan
Dan  Belanja  Desa  Di  Desa  Kolongan Kecamatan  Kombi  Kabupaten  Minahasa. Jurnal EMBA, 5(2), 1474–1483.
Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa  di  Kecamatan  Kotamobagu  Selatan Kota Kotamobagu. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING “GOODWILL,” 8(1), 150–158. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334
Masihad,  A.  (2018).  Analisis  Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana  Desa  (ADD)  Desa  Marga  Ayu Kecamatan  Margasari  Kabupaten  Tegal Tahun  2017.  Skripsi.  Universitas  Islam Negeri Walisongo Semarang.
Menteri  Dalam  Negeri.  (2018).  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. In Physical Review B (Vol.
72, Issue 10, pp. 1–13). http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/p m/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf Mubarak,  H.,  &  Nuraini.  (2021).Efektivitas Anggaran Belanja Desa dalam Peningkatan Pembangunan  Manusia  (Studi  Analisis  di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana). Jurnal IAKP, 2(1), 55–69.
Nafidah,  L.  N.,  &  Anisa,  N.  (2017). Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa di  Kabupaten  Jombang.  Jurnal  Ilmu Akuntansi, 10(2), 273–288. https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936
Olfah, S. T. (2018). Tinjauan Efisiensi Anggaran Dalam  Penganggaran  Berbasis  Kinerja  Pada Satuan  Kerja  Kementerian  Negara/Lembaga (Studi  Pada  Satuan  Kerja  di  Lingkungan
Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan Tahun Anggaran 2011 Sampai 2015). Jurnal Anggaran  Dan  Keuangan  Negara  Indonesia (AKURASI), 2(1), 19. https://doi.org/10.33827/akurasi2018.vol2.iss 1.art35
Pramudya, Y. (2021). Analisis Serapan Anggaran
Pada Instansi Badan Layanan Umum. Jurnal
Indonesia Sosial Teknologi, 2(3), 495–505.
Rorong,  M.,  Lumolos,  J.,  &  Undap,  G.  J.  E.
(2017).  Efektivitas  Penggunaan  Dana  Desa
Dalam  Pembangunan  di  Desa  Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015. JURNAL EKSEKUTIF, 1(1), 1–11. Sebo,  K.  D.  P.  (2020).  Analisis  Tingkat  Serapan Anggaran (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bondowoso). Skripsi. Universitas Jember.
Sumenge,  A.  S.  (2013).  Analisis  Efektifitas  dan Efisiensi  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah
(BAPPEDA) Minahasa Selatan.  Jurnal EMBA, 1(3), 74–81. Sumiati. (2018). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Dalam Menunjang  Pembangunan  Desa  di  Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Jurnal MODERAT, 4(4), 124–130. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat Tandi,  P.  (2018).  Analisis  Akuntabilitas  Dana Desa di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. Jurnal EKOMEN, 18(2), 41–50.
Tola,  D.,  &  Adrianus,  J.  .  (2020).  Efektivitas Pengelolaan  Anggaran  Dana  Desa  (Studi Kasus  Desa  Borokanda  Kecamatan  Ende Utara Kabupaten Ende Propinsi NTT). Jurnal Pendidikan Ekonomi, 5(1), 1–7.
Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa.  Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(1), 136–155.
Wida,  S.  A.,  Supatmoko,  D.,  &  Kurrohman,  T.
(2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi  Kabupaten  Banyuwangi.  E- Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 4(2),
148–152.
Widayanti,  R.,  Masitoh,  E.,  &  Dwi,  A.  (2019).
Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa: Tinjauan  Permendagri  Nomor  113  Tahun 2014”  Wilayah  Wonogiri  Jawa  Tengah.
KINERJA, 16(10-21).
Yuliansyah,  &  Rusmianto.  (2015).  Akuntansi Desa  (D.  Mandasari,  Ed.;  I).  Jakarta  : Salemba Empat.