Nilai Ekonomi Langsung Berbagai Sistem Pengelolaan  Hutan Rakyat di Desa Mirring, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat
Daud Irundu 1* , Andi Arafat 1 , Rahmania 2
1 Dosen Program Studi Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat, Majene
2 Dosen Program Studi Agribisnis, Universitas Sulawesi Barat, Majene *Email: daud_irundu@unsulbar.ac.id
ABSTRACT: Public  forests  are  land  ownership  whose  management  is  oriented  to  timber  productivity,  but  in addition  to  timber  under  stands  can  also  be  cultivated  food  crops  and  environmental  services  all  of  which  have economic value. Community forest management can provide direct and indirect economic benefits as an alternative source of economic income for the people of Mirring Village, Binuang District, Polman , West Sulawesi. This research aims to find out how much the direct economic value of community forest based on its management system which can then be used as a reference for future forest management plan. The research was conducted from March to December 2017. Data were collected using survey and interview methods, where the observed variables included descriptions of community forests, community forest productivity including timber and non-timber forest products, and local  market  prices.  The  analysis  is  done  descriptively  quantitative.  The  result  of  the  research  shows  the  highest economic  value  is  in  agroforestry  forest  management  system  of  Rp.127.962.157,  followed  by  mixed  stands    and monoculture  system  of  Rp.97.894.958  and  Rp.71.728.608,  respectively.  Products  produced  by  community  forests consist of timber and non-timber forest products.
Keywords :  economic value, forest community, Polman.

## 1. PENDAHULUAN
Hutan  rakyat  dewasa  ini  banyak  dikelolah  tanpa  memperhatikan  teknik  dan  sistem  silvikultur. Mayoritas hutan rakyat dikelolah dengan sistem monokultur atau campuran, walaupun terdapat beberapa hutan  rakyat  yang  pengelolaannya  menggunakan  sistem  tumpang  sari.  Kurangnya  pemahaman  petani hutan  terhadap  kemampuan  lahan  yang  dapat  dioptimalkan  pengelolaannya  sehingga  dapat  menjadi sumber penghasilan yang menjajikan untuk kehidupan para petani hutan rakyat. Menurut Simbolon, dkk (2014),  Masyarakat  pada  umumnya  hanya  mengetahui  cara  mengambil  atau  memanfaatkan  hasil-hasil hutan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri yang telah diwariskan secara turun-temurun dari leluhur mereka, tanpa mengetahui cara yang tepat untuk menjaga kelestarian dan eksistensi hutan. Hal ini juga terjadi  pada  beberapa  pengelolaan  hutan  rakyat  di  Sulawesi  Barat  salah  satunya  adalah  pengelolaan hutan rakyat yang ada di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polman.
Secara  administrasi  Kecamatan  Binuang  berada  di  wilayah  timur  kota  Polewali  dengan  luas  ± 123,34  km 2 yang  mayoritas  pendududknya  berprofesi  sebagai  petani.  Sawah  merupakan  lahan  yang terdapat hampir diseluruh desa di Kecamatan Binuang terkecuali di Desa Mirring. Kehidupan masyarakat di desa ini banyak bergantung pada sumbedaya alam dari dalam hutan termasuk hutan rakyat. Secara umum produksi kayu dari hutan rakyat di Desa Mirring meliputi; jati lokal, jati putih, sengon dan kemiri, Badan Pusat Statistik (2010).
Rendahnya pemahaman masyarakat desa tentang optimalisasi pengelolaan hutan rakyat secara berkelanjutan  mengakibatkan  banyak  masyarakat  di  Desa  Mirring  yang  masih  berada  pada  garis kemiskinan. Sejauh ini masyarakat di desa ini menanam pohon hanya untuk mempersiapkan bahan baku kontruksi  rumah  saja.  Sehingga  sistem  tanam,  daur  dan  rotasi  tanam  tidak  ditemukan  pada  sistem pengelolaan  hutan  rakyat  tersebut. Hal mendasar  yang masyarakat  tidak pahami adalah nilai ekonomi langsung dari hutan rakyat yang dapat memberikan jaminan pendapatan bila hutan rakyatnya dikelolah dengan  baik  dan  berkesinambungan.  Beberapa  petani  hanya  mengetahui  nilai  ekonomi  langsung  dari tanaman perkebunan seperti kakao, langsat, durian dan cengkeh.  Menurut Sukardi (2017), pendapatan
petani  hutan  terbagi  atas  dua  yakni  pendapatan  dari  luar  hutan  berupa  olah  lahan  perkebunan  dan pendapatan dari dalam hutan melalui sistem Agroforestri. Sehingga sejatinya hutan rakyat dapat menjadi solusi  permasalahan  kemiskinan  masyarakat  desa  melalui  pengelolaan  hutan  rakyat  secara  optimal berkelanjutan berdasarkan nilai ekonomi maksimal yang dapat diberikan.
Hal  menarik  yang  ada  dalam  pengelolaan  hutan  rakyat  adalah  waktu  panen  yang  masyarakat atau petani hutan rakyat telah ketahui dan meraka dapat mempredikasikannya.  Menurut Pratama  dkk, (2015) dalam penelitiannya  Hutan rakyat selain memiliki hasil hutan kayu juga memiliki hasil hutan bukan kayu,  dari  kedua  jenis  komoditi  ini  masyarakat  dapat  menetukan  waktu  panennya  berdasarkan  musim panen dan berdasarkan kebutuhan. Potensi ini kemudian dapat menjadi dasar pengelolaan hutan rakyat untuk memperoleh nilai ekonomi langsung yang produktif dan berkelanjutan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dipandang  penting  untuk  melakukan  penelitian  terkait  nilai  ekonomi hutan rakyat di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Dimana penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  nilai  ekonomi  langsung  yang  dihasilkan  hutan  rakyat berdasarkan  sistem  pengelolaannya  di  desa  Mirring  Kabupaten  Polewali.  Selain  itu  dengan  adanya penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  informasi  tentang  pengelolaan  hutan  rakyat  dengan optimalisasi manfaat ekonomi secara lestari.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Agustus  sampai  dengan  Desember  Tahun  2017  di  Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

## 2.2. Alat dan Bahan
Pada  penelitian  ini  menggunakan  beberapa  alat  antara  lain;  gps,  parang,  palu/martil,  meteran roll,  pita  ukur,  kamera.  Sedangkan  bahan  yang  diguanakan  anatara  lain:  tali  plastik,  patok  ,  kantong plastik, cat , label , tally sheet , alat tulis menulis.

## 2.3. Tahapan Pelaksanaan
Secara  umum  tahapan  pelaksanaan  penelitian  ini  terdiri  atas  beberapa  langkah  kegiatan meliputi:
a. Penentuan  responden  dengan  metode proposive  sampling berdasarkan  keterwakilan  dari  masing- masing  sistem  pengelolaan.  Pada  masing-masing  sistem  dipilih  3  responden  yang  merupakan pengelola lahan.
b. Penentuan posisi, bentuk, ukuran dan jumlah plot. Plot yang digunakan pada penelitian ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran plot (20 x 20) meter.
c. Pengukuran dan pengamatan variabel. Setelah pembuatan plot dilakukan, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran dan pengamatan sistem atau sistem budidaya hutan rakyat, diameter tegakan tingkatan pohon, jenis tanaman, umur tegakan dan jenis HHBK.
d. Mengidentifikasi produksi HHBK melalalui pengukuran dan wawancara dengan pemilik lahan.
e. Mencatat semua hasil pengukuran dan pengamatan.
f. Melakukan dokumentasi kegiatan pengukuran dan pengamatan.
g. Tabulasi dan pengolahan data Kegiatan tabulasi dan pengolahan data meliputi kegiatan pengimputan data menggunakan komputer untuk pengaman data serta memudahkan dalam kegiatan analisis nantinya.

## 2.4. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif meliputi penentuan nilai total, rata-rata, frekuensi dan  persentase.  Prosedur  analisis  dilakukan  dengan  merekapitulasi  data  identifikasi  serta mentabulasikannya. Hasil analisis akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun histogram. Nilai ekonomi langsung kayu dan hasil hutan bukan kayu dapat diketahui menggunakan rumus 1. Menurut Nurfatriani (2006), untuk memperoleh nilai produk hutan dapat melalui pendekatan harga pasar, metode analisis ini digunakan untuk barang atau jasa hutan yang memiliki harga pasar. Data yang diperlukan adalah harga dan jumlah setiap jenis barang/jasa hutan.
Ni = Jp x Hp ......................................................................................................  (1) Keterangan:
Ni = Nilai Ekomoni suati komoditi Jp
= Jumlah produksi komoditi per satuan produksinya (kayu, hhbk; m 3 , kg) Hp   = Harga Pasar (Rp)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Karakteristik Hutan Rakyat
Hutan  rakyat  yang  terdapat  di  Desa  Mirring,  Kabupaten  Polman    terdiri  atas  tiga  kelompok pengelolaan  yang  diasumsikan  sebagai  sistem  hutan  rakyat.  Sistem  tersebut  meliputi;  1)  hutan  rakyat yang hanya ditanami  jenis tanaman pokok yang sama (monokultur), 2). Hutan rakyat yang ditanami jenis tanaman pokok kehutanan berbeda (campuran), dan 3). Hutan rakyat yang memadukan  jenis tanaman pokok kehutanan dengan pertanian (agroforestri).
Berdasarkan hasil analisis diperoleh dominasi relatif komoditas yang dibudidayakan petani pada sistem  hutan  rakyat  desa  Mirring  adalah  jenis  jati  putih (gmelina  arborea) untuk  tanaman  kehutanan, sedangkan  kakao (theobroma  cacao) mendominasi  pada  tanaman  pertanian.  Dominannya  jati  putih dibudidayakan petani karena berawal dari bantuan pemerintah terkait pembengunan persemaian jati putih di  desa  mirring  sehingga  untuk  memperoleh  bibitnya,  masyarakat  tidak  terlalu  kesulitan.  Kakao merupakan  salah  satu  tanaman  pertanian  yang  menjadi  primadona  di  desa  Mirring  sejak  dulu,  kerena harga jual yang relatif stabil, dan pemasaran yang tidak terlalu sulit membuat ketertarikan tersendiri pada jenis tanaman pertanian ini sehingga dominasi masih terdapat pada tanaman kakao tersebut.
Jarak  tanam  menjadi  karekteristik  tersendiri  pada  hutan  rakyat  di  Desa  Mirring,  pada  semua sistem pengelolaan hutan rakyat jarak tanamnya sangat bervariasi. Hasil survei jarak tanam terkecil 2x3 meter dan jarak tanam terbesar 3x4 meter. Jarak tanam ini juga berlaku pada jenis tanaman  pertanian. Namun dalam ketidakteraturan jarak tanam tersebut, terdapat penerapan sistem rotasi yang baik (tebang- tanam)  berdasarkan  daur  produksi  tanaman  pokok  kehutanan,  yang  berdampak  pada  kesinambungan kegiatan eksploitasi kayu tiap tahunnya.

## 3.2. Produktifitas Hutan Rakyat
Berdasarkan delapan jenis yang terdapat pada hutan rakyat di Desa Mirring, terdapat tiga jenis produk  hutan  yang  dihasilkan.  Produk  tersebut  meliputi;  kayu,  buah  dan  tanaman  yang  menghasilkan keduanya.
Gambar 1. Persentase produk yang dihasilkan hutan rakyat desa miriing
Persentase  produk  yang  dihasilkan  oleh  hutan  rakyat  (Gambar  1.)  menunjukan  komoditi  buah lebih  banyak  jenisnya  dibandingkan  komoditi  lainnya.  Dari  delapan  jenis  tanaman  4  diantaranya menghasilkan  buah,    tiga  menghasilkan  produk  kayu  dan  hanya  satu  jenis  tanaman  yang  menhasilkan produk keduanya. Dominannya jenis produk hutan buah terpadapat pada hutan rakyat sistem agroforestri, dimana pada sistem ini memang mengutamakan hasil hutan bukan kayu yang dapat diproduksi sepanjang tahun.  Sedangkan  kayu  dapat  dipanen  berdasarkan  daur  produksi  maksimalnya  saja  yakni  7  sampai dengan 10 tahun. Hal ini yang menjadikan Kecamatan Binuang sebagai salah satu destinasi wisata buah di  wilayah  sulawesi  barat.    Menurut Affandi  dkk  (2017), sistem  agroforestri menghasilkan  dua  kategori hasil  yakni  produk  kehutanan  dan  produk  pertanian.  Produk  yang  dimaksudkan  adalah  kayu  dan  hasil hutan  bukan  kayu  (HHBK),  sehingga  untuk  menungjang  keberhasilan  pengelolaannya  perlu mempertimbangkan teknologi yang tepat, sistem pemrosesan serta pemasaran produk HHBKnya.
Produksi  kayu  hutan  rakyat  berbeda-beda  pada  masing-masing  sistem  pengelolaan. Berdasarkan  hasil  analisis  produktifitas  hutan  rakyat  Desa  Mirring  dalam  memproduksi  kayu,  seperti terlihat pada Tabel 1, menunjukan produksi kayu terbanyak dihasilkan  HR  sistem campuran dan paling sedikit  dihasilkan  oleh  HR  sistem  agroforestri.  Produksi  kayu  diperoleh  dari  hasil  perhitungan  volume batang  yang  telah  dikalikan  dengan  rendemen  kayu  gergajian  sebesar  69%.  Terdapat  perbedaan  yang sangat besar pada masing-masing sistem hutan rakyat, menurut Widiarti dan Prajadinata (2008), bahwa pertumbuhan  pohon  kayu  pada  areal  kebun  campuran  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  yaitu  kerapatan pohon,  sistem  tanam  dan  jenis  tanaman  tumpangsari,  teknik  silvikultur/budidaya  yang  diterapkan  dan tentunya faktor kondisi lahan. Oleh karena itu sulit menduga volume tegakan kayu per satuan luas lahan pada kebun campuran.
Tabel 1. Produksi kayu pada berbagai jenis dan sistem hutan rakyat (HR)
No Komoditi Produksi Kayu pada Sistem HR (m3/tahun) Monokultur Campuran Agroforestri 1 Jati putih 146,62 61,85 38,71 2 Jati lokal - 94,56 - 3 Kemiri - 202,83 - 4 Bitti - - 16,80 Total 146,62 359,24 55,51
Jenis pohon yang diukur kubikasinya pada penelitian ini adalah pohon dengan diameter > 30cm. Jumlah  pohon  yang  diukur  pada  setiap  plotnya  berkisar  2-7  pohon  saja.  Besarnya  volume  kayu  kemiri disebabkan  diameter  dan  tinggi  pohon  yang  relatif  besar  dibandingkan  jenis  lainnya.  Diameter  terbesar kemiri mencapai 70,38 cm dengan tinggi bebas cabang 11 m. Selain diameter dan tinggi dominasi pohon kemiri  juga  relatif  banyak.  Jati  putih  dominan  keberadaannya  pada  hutan  rakyat,  namun  diameter terbesarnya hanya mencapai 61,78 cm dan tinggi 12 m. Penggunaanya kayu dari hutan rakyat di Desa Mirring  hanya  sebagian  kecil  yang  dipasarkan,  kayu  tersebut  lebih  banyak  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan kontruksi rumah pribadi para pentani.
Hasil  hutan  selain  kayu  merupakan  produk  yang  familiar  bernilai  ekonomi  oleh  petani  di  Desa Mirring.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  pengukuran  terdapat  lima  komoditi  yang  dihasilkan  hutan rakyat yakni buah kemiri, kakao, langsat, rambutan dan mangga. Pengukuran produksi langsat, rambutan, dan mangga dilakukan berdasarkan kondisi buah segar, sedangkan kakao dan kemiri diukur pada kondisi kering  udara.  Terlihat  pada  tabel  2.  Produksi  terbesar  terdapat  pada  buah  mangga,  besarnya  produksi mangga  ini  karena  dalam  pengelolaan  hutan  rakyat  banyak  dibudidayakan  tanaman  mangga  dengan kondisi  pohon  yang  cukup  besar  sehingga  mampu  mengasilkan  buah  yang  cukup  banyak.  Berbeda dengan  tanaman  rambutan  yang  pembudidayaannya  hanya  sedikit  dan  sering  mengalami  kegagalan panen.
Tabel 2. Produksi hasil hutan bukan kayu.
No Komoditi Produksi HHBK (satuan pasar /ha/thn) (kg/ha/thn) 1  Buah kemiri 500   karung 20.000 2  Buah kakao 4.583   kg 4.583 3  Buah langsat 383   karung 11.500 4  Buah rambutan 58   karung 1.167 5  Buah mangga 1.250   keranjang 31.250 Total 68.500
Keberadaan  komoditi/produk  hasil  hutan  bukan  kayu  ini  hanya  diproduksi  oleh  hutan  rakyat sistem  agroforestri,  sehingga  tanaman  HHBK  seperti  kemiri,  langsat,  rambutan  dan  mangga  dapat dipanen setiap tahun, kecuali kakao yang dapat dipanen sekali seminggu. Berbeda dengan produk kayu yang dipanen berdasarkan masak tebangnya atau daur produksi maksimalnya. Jika diperhatikan produksi kayu  pada  sistem  agroforestri  sangatlah  sedikit,  namun  produksi  lain  dari  HHBK  dalam  hal  ini  pangan hutan dapat menutupi kebutuhan para petani dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan kayu. Menurut Mayrowani dan Ashari (2011), Salah satu alternatif peningkatan produksi lahan adalah dengan sistem  ekstensifikasi  dengan  memanfaatkan  lahan  kehutanan  dengan  sistem  agroforestry.  Dalam menghitung  produksi  dan  pasaran  produk  ini,  petani  menggunakan  satuan  pasar  yang  telah  disepakati bersama.  Satuan  pasar  yang  dimaksud  adalah  perhitungan  nilai  jual  berdasarkan  takaran  lokal  yakni menggunakan  hitungan  karung,  ataupun  keranjang.  Hanya  kakao  saja  yang  satuan  pasarnya menggunakan kilogram.

## 3.3. Nilai Ekonomi Langsung HR
Berdasarkan  hasil  analisis,  nilai  ekonomi  hutan  rakyat  berdasarkan  sistem  pengelolaan  dan produk  yang  dihasilkan  (Tabel  3.),  maka  diperoleh  total  nilai  tertinggi  pada  produk  kayu  sebesar  Rp. 191.169.056  ha/tahun  dan  total  nilai  tertinggi  berdasarkan  sistem  pengelolaan  hutan  rakyat  agroforestri Sebesar  Rp.  127.962.157  ha/tahun.  Penentuan  nilai  ekonomi  pada  penelitian  ini  menggunakan  harga lokal  pada  saat  penelitian.  Nilai  ekonomi  langsung  yang  diperoleh  petani  hutan  rakyat  dengan  sistem agroforestri  ini  tergolong  sangat  tinggi  bila  dibandingkan  dengan  hasil  penelitian Amin  dkk (2017),  di
wilayah Maros, Sulawesi Selatan, yaitu pendapatan rata-rata petani dangan sistem agroforestri sebesar Rp.34.750.000 per tahunnya. Adanya perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan  komoditi pertanian dan kehutanan yang ditanam dengan asumsi harga pasar yang juga berbeda, dimana Sistem agroforestri yang  mengkombinasikan  jenis  tanaman  jati  putih  dengan  beragam  tanaman  semusim  seperti  ubi  kayu, kacang mete, dan jagung.
Tabel 3. Nilai ekonomi Hutan rakyat berdasarkan produk dan sistem hutan rakyatnya.
No Sistem Hutan rakyat Nilai ekonomi (Rp/tahun) Total (Rp) Kayu HHBK 1 Monokultur 71.728.608 - 71.728.608 2 Campuran 97.894.958 - 97.894.958 3 Agroforestri 21.545.490 106.416.667 127.962.157 Total (Rp) 191.169.056 106.416.667 297.585.723 Rata-rata 63.723.019 35.472.222 99.195.241
Tingginya  nilai  ekonomi  hutan  rakyat  sistem  agroforestri  disebabkan  oleh  adanya  dua  variabel inputan nilai ekonomi yakni kayu dan hasil hutan rakyat bukan kayu.  Nilai kayu pada sistem agroforestri tegolong rendah bila dibandingkan dengan sistem lainnya, namun dengan akumulasi nilai dari HHBK, nilai ekonomi sistem ini menjadi sangat besar. Distribusi nilai ekonomi pada sistem agroforestri ini juga cukup baik  kerena  nilai  ekonomi  dapat  diperoleh  setiap  bulan,  berbeda  dengan  sistem  monokultur  dan campuran, nilai ekonominya hanya dapat diperoleh per tahunnya.
Nilai  ekonomi  langsung  kayu  dari  hutan  sepenuhnya  tidak  menjadi  pendapatan  masyarakat petani hutan rakyat, kerena banyak hasil kayu yang tidak dipasarkan secara komersil sebaliknya hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi. Ketidaktahuan masyarakat dalam kegiatan penatagunaan hasil hutan menjadi faktor utama dalam upaya pemasaran kayu dari hutan rakyat di desa mirring. Menurut Arafat dkk (2017), Pelaksanaan penatausahaan hasil hutan hak di Kabupaten Polewali Mandar tidak berjalan sesuai peraturan  yang  berlaku,  dalam  pelaksanaannya,  penatausahaan  hasil  hutan  hak  masih  perlu  dikaji  dan ditunjang  dengan  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  agar  tercapai  penyelenggaraan penatausahaan hasil hutan hak yang tertib lancar dan terkendali.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang merujuk pada tujuan penelitian ini, maka disimpulkan bahwa hutan rakyat di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman memiliki tiga sistem pengelolaan hutan rakyat. Nilai ekonomi tertinggi terdapat pada sistem pengelolaan hutan rakyat agroforestri sebesar Rp.127.962.157,  diikuti  oleh  sistem  campuran  dan  monokultur  masing-masing  sebesar  Rp.97.894.958, dan  Rp.71.728.608.  Produk  yang  dihasilkan  hutan  rakyat  terdiri  atad  hasil  hutan  kayu  dan  hasil  hutan bukan kayu.

## 4.2. Saran
Sebagai  bahan  informasi  yang  kompleks  perlu  dilakukan  penelitian,  penelitian  lanjutan  terkait pengelolaan  hutan  rakyat  di  Desa  Mirring  maupun  desa-desa  lainnya  di  wilayah  Polewali  Mandar, Sulawesi Barat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih peneiliti ucapkan kepada Universitas Sulawesi Barat, melalui Lembaga Penelitian dan Penjaminan Mutu yang telah membiayai penelitian ini dari awal hingga di penulisan jurnal ini. Selain itu terima  kasih  pula  kepada  Dekan  Fakultas  pertanian  dan  Kehutanan  Unsulbar  serta  rekan-rekan  dosen yang selalu memberi motofasi dan saran hingga terselesaikannya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi, O., Zaitunah, A. and Batubara, R. 2017 . Potential Economic and Development Prospects of Non Timber  Forest  Products  in  Community  Agroforestry  Land  around  Sibolangit  Tourism Park. Forest and Society (1), 68-77.
Amin,  A.S.  and  Mas'  ud,  E.I.,  2017.  Preferensi  Masyarakat  terhadap  Pola  Pemanfaatan  Lahan  Hutan Rakyat  di  Desa  Lekopancing,  Kecamatan  Tanralili,  Kabupaten  Maros. Jurnal  Hutan  dan Masyarakat , 9 (2),131-135.
Arafat, A., Yusran, Y., and Sabar, A. 2017. Implementasi Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Jurnal Hutan dan Masyarakat , 9 (1), 23-29.
Badan  Pusat  Statistik.  2016.  Statistik  Kecamatan  Binuang.  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Polewali. Sulawesi Barat.
Mayrowani,  H.,  2011.  Pengembangan  Agroforestry  Untuk  Mendukung  Ketahanan  Pangan  Dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan. In Forum Penelitian Agro Ekonomi, 29(2), 83-98.
Nurfatriani,  Fitri.  2006.  Konsep  Nilai  Ekonomi  Total  dan  Metode  Penilaian  Sumberdaya  Hutan. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 3(1).
Pratama, A.R., Slamet, B.Y., dan Rudi, H . 2015. Pengelolaan hutan rakyat oleh kelompok pemilik hutan rakyat  di  desa  bandar  dalam  kecamatan  sidomulyo  kabupaten  lampung  selatan.  Jurnal  sylva lestari,  3(2), 99-112.
Simbolon,  D.Y.P.,  Afifuddin,  Y.  and  Latifah,  S.,  2015.  Valuasi  Ekonomi  Hutan  Tele  Di  Kabupaten Samosir. Peronema Forestry Science Journal , 4(3), 86-94 .
Sukardi. 2017. Analisis Pendapatan Masyarakat Desa untuk Kelestarian Hutan Lindung (Studi Hutan Desa Pattaneteang Kabupaten Bantaeng). Jurnal Hutan dan Masyarakat, 9(1), 44-53.
Widiarti, A. and Prajadinata, S., 2008. Karakteristik hutan rakyat sistem kebun campuran. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, 5 (2), 145-156.