Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## BATAS WAKTU WARGA NEGARA ASING MELEPASKAN HAK MILIK YANG DIPEROLEH KARENA PEWARISAN
Ibnu Maulana Muhammad 1 , Sri Setyadji 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: ibnum2two@gmail.com 1 ,, ebes.sriadji@gmail.com 2

## ABSTRACT
The state in addition to controlling is also obliged to regulate all natural resources of Indonesia with the aim of prosperity of the people. In the task of regulating that the state through the government also determines the right to land for its people, one of which is property rights. Individually this right can only be owned by Indonesian citizens. The attitude by renouncing Indonesian citizenship makes this affect the deadline for acquiring land rights due to inheritance. The 1-year deadline normatively does not provide legal certainty and is not an expectation. The research used is normative research, which describes  and explains  the core of the problem sourced from  existing legal rules such as  the UUPA, the Citizenship Law and other related regulations. With this method, it can provide a solution to determine the start  of a 1-year deadline by the UUPA for heirs  who  have renounced Indonesian citizenship to transfer their property rights. Land registration in principle in addition to providing legal certainty is also of course to meet the principle of publicity. Through this means of land registration can be a sure way out against the determination of that time limit while respecting the civil rights of the heirs.
Keywords: Property Rights, Foreign Nationals and Inheritance

## ABSTRAK
Negara selain menguasai juga berkewajiban untuk mengatur segala sumber kekayaan alam Indonesia dengan  tujuan  kemakmuran  rakyat.  Dalam  tugas  mengatur  itu  negara  melalui  pemerintah  juga menentukan hak atas tanah bagi rakyatnya, yang salah satu hak itu yaitu hak milik. Secara perorangan hak  ini  hanya  dapat  dimiliki  oleh  Warga  Negara  Indonesia.  Sikap  dengan  melepaskan kewarganegaraan  Indonesia  menjadikan  hal  tersebut  berpengaruh  pada  batas  waktu  perolehan bidang tanah hak milik karena pewarisan. Batas waktu 1 tahun secara normatif belum memberikan kepastian  hukum  dan  bukan  sangkaan. Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif  yaitu menjabarkan dan menjelaskan inti persoalan dengan bersumber dari aturan hukum yang ada seperti UUPA,  UU  Kewarganegaraan  serta  peraturan  terkait  lainnya.  Dengan  metode  ini  bisa  memberikan solusi  guna  menentukan  dimulainya  batas  waktu  1  tahun  oleh  UUPA  bagi  ahli  waris  yang  telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia untuk mengalihkan hak miliknya. Pendaftaran tanah pada prinsipnya selain bertujuan untuk memberikan kepastian hukum juga tentunya untuk memenuhi asas publisitas.  Melalui  cara  pendaftaran  tanah  ini  dapat  menjadi  jalan  keluar  yang  pasti  terhadap penentuan batas waktu itu dengan tetap menghormati hak keperdataan ahli waris.
Kata kunci: Hak Milik, Warga Negara Asing dan Pewarisan

## PENDAHULUAN
Penguasaan  terhadap  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  dilaksanakan  semata-mata  oleh negara  harus bertujuan dan  berujung hanyalah untuk  kemakmuran rakyat.  Rakyatlah  yang harus menerima manfaat dari penguasaan tersebut seperti termaktub di dalam UUD NRI 1945 pasal 33 ayat (3). Penjabaran lebih terkait hal ini oleh UUPA tertuang dalam pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa “Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dan segala yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
dimaksud  pada  pasal  1  bahwa  bumi,  air,  serta  ruang  angkasa,  meliputi  kekayaan  alamnya pada  strata  tertinggi  oleh  negara  menguasainya.  Rakyat  Indonesia  punya  kaitan  yang  erat terhadap bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, oleh sebab itu dalam  terhadap  kedudukan  terhadap  penguasaan  tanah  di  negara  kita  mendudukan  Hak Rakyat Indonesia pada kedudukan yang tertinggi (Nur, 2018).
Pasal 33 ayat (3) ini menandaskan kita tidak menganut prinsip domein yang diterapkan dimasa kolonial Belanda yang berlaku sebelum UUPA. Konsep yang dianut kita yakni bahwa negara itu hanya bersifat menguasai dan mengatur. Atas dasar hak menguasai dan mengatur oleh negara itu dalam UUPA pasal 4 ayat (1) kemudian ditentukan jenis-jenis hak atas tanah yang  akan  diberikan  kepada  individu  maupun  diberikan  kepada  korporasi  yang  berbadan hukum. Warga negara dapat mengajukan permohonan hak atas bidang tanahnya baik secara individu  atau  bersama-sama  ataupun  secara  kolektif  dan/atau  korporasi  yang  berbadan hukum.  Negara  punya  kuasa  untuk  mengatur  persebaran  terhadap  haknya  yang  dapat diberikan  serta  memiliki  hubungan  hukum  yang  timbul  atas  suatu  tanah  (Permatadani  & Irawan,  2021).  Tidak  adanya  kekuasaan  negara,  maka  tujuan  negara  yang  telah  dietapkan dalam UUD bisa terlaksana, akan tetapi penguasaan ini hanyalah seperti “penguasaan” bagi negara  dengan  syarat  tertentu,  sehingga  jangan  dipergunakan  dngan  secara  sewenang- wenang yang bisa membawa suatu akibat pada pelanggaran norma kepada masyarakat (SARI, 2021).
Semua orang berpeluang memperoleh suatu hak atas tanah di Indonesia, tetapi dengan melihat  adanya  asas  nasionalitas  atau  juga  disebut  asas  kebangsaan  seperti  dalam  UUPA tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta hanya WNI yang dapat diberikan hak ini pada Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) UUPA, sehingga oleh karenanya terhadap orang asing dibatasi dengan ketentuan ini (Prana Pradnyana et al., 2018).
Diantara  sekian  hak  yang  diatur  dalam  UUPA  pasal  9,  maka  hak  milik  memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan hak lainnya. Hal ini disebabkan hak ini memiliki ciri  yang  utama  yang  tidak  dimiliki  oleh  hak  atas  tanah  lainnya.  Jika  pada  hak  atas  tanah lainnya  memiliki  jangka  waktu  berakhirnya  hak,  maka  pada  hak  milik  jangka  waktu berakhirnya hak ini tidak ada atau dengan kata lain dipergunakan selama-lamanya. Pada hak lain terdapat kompleksitas subjek hak atas tanah, namun tidak pada hak milik yang dibatasi secara individu hanya pada rakyat Indonesia saja yang boleh diberikan hak ini.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Dari  sisi  perintah  pengaturan  lebih  lanjut  menyangkut  hak  atas  tanah  yang diperintahkan oleh UUPA pun berbeda. Untuk hak lain selain hak milik perintah pengaturan berikutnya melalui ketentuan perundang-undangan. Sedangkan hak milik seharusnya diatur lebih lanjut dengan dengan undang-undang. Hal ini menunjukan bahwa hak milik ini memiliki keistimewaan sehingga derajat pengaturannya lebih lanjutpun dalam bentuk undang-undang. Namun hingga saat ini pengaturan secara khusus hak milik belum terealisasikan, sementara itu terhadap hak lainnya sudah diatur secara tersendiri yakni terakhir dengan adanya PP No. 18 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Sususn dan Pendaftaran Tanah (disingkat PP 18/2021) yang pada peraturan ini mencabut PP No. 40 Tahun 1996 mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai (disingkat PP 40/1996).
Ciri  khas  dan  keistimewaan  hak  milik  inilah  sehingga  UUPA  pada  pasal  21  mengatur mengenai pembatasan terhadap subjek hak milik. Batasan ini menegaskan tidak semua orang dapat  mempunyai  bidang  tanah  dengan  status  hak  milik.  Secara  perorangan  atau  individu bahwa terhadap hak milik hanya warganegara Indonesia dapat memilikinya.
Ketentuan  ini  menegaskan  bahwa  WNA  sejak  diberlakukannya  UUPA  menerima  hak milik  sebab  pewarisan tanpa  wasiat  atau  tercampurnya  harta  oleh  sebab  perkawinan atau hilang  kewarganegaraanya,  maka  wajib  dalam  waktu  1  tahun  sejak  diperolehnya  untuk melepaskan hak tersebut (Samsaimun, 2019).
Meskipun UUPA tidak memperbolehkan kepada orang asing memiliki hak milik, akan tetapi  tidak  menutup  kesempatan  kepada  mereka  serta  korporasi  asing  mendapatkan  hak atas  tanah  dengan  beberapa  pengecualian  serta  batasan.  Dari  sinilah  terlihat  bahwa kepentingan rakyat Indonesia adalah yang paling utama (Rokilah & Mukaromah, 2018).
Pada  ayat  3  dari  ketentuan  ini  menjelaskan  ada  3  hal  yaitu  terhadap  pewarisan, percampuran harta karena perkawinan dan terhadap hilangnya kewarganegaraannya diberi waktu 1 tahun untuk harus mengoperkan hak atas tanah miliknya. Sanksi yang diterima bagi mereka yang melanggar batas waktu pada ketentuan ini yaitu tanahnya akan menjadi tanah negara.  Terhadap  percampuran  harta  karena  perkawinan  dan  hilangnya  kewarganegaraan dapatlah ditentukan dimulainya batas waktu 1 tahun terhitung sejak kapan karena keduanya merupakan  perbuatan  hukum  yang  terdapat  unsur  kesengajaan.  Berbeda  halnya  jika  itu terjadi  pada  pewarisan  yang  merupakan  peristiwa  hukum  yang  terjadi  dengan  sendirinya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
tanpa ada unsur kesengajaan sehingga sulit untuk menentukan batas waktu 1 tahun itu sejak kapan menentukannya. Yang terjadi saat ini hanyalah bersifat sangkaan belaka terkait batas waktu 1 tahun tersebut. Sehingga memunculkan tidak ada kepastian hukum terhadap batas waktu 1 tahun itu.
Terhadap penelitian yang sudah dilaksanakan sebelum ini ada memiliki kesamaan atau kemiripan  antara  lain  yakni  yang  dilakukan  oleh  Natalia  Wijaya  dari  Universitas  Surabaya dengan  judul  Pemakaian  Tanah  Negara  Bekas  Tanah  Warisan  Oleh  Ahli  Waris Berkewarganegaraan Asing pada tahun 2019, oleh Samsaimun dari Lombok Nusa Tenggara Barat  dengan  judul  Status  Hak  Atas  Tanah  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  Yang  Beralih Kewarganegaraan pada tahun 2019 serta penelitian yang dilakukan oleh oleh Agnes Geraldine Olga Supriyana, I Nyoman Putu Budiartha, I Ketut Sukadana, dari Universitas Warmadewa Bali dengan judul Status Hukum Tanah Hak Milik Bagi Ahli Waris Yang Pindah Kewarganegaraan Menjadi Warga Negara Asing pada tahun 2020.
Ketiga  penelitian  diatas  terdapat  kesamaan  dengan  penelitian  ini  terkait  objek penelitian yaitu terhadap pasal 21 ayat (3) yang secara normatif menetapkan batas waktu 1 tahun  untuk  wajib  mengalihkan  hak  milik  yang  diperolehnya.  Namun  hal  yang  berbeda dengan penelitian kali ini adalah pada fokus penelitian khususnya mengenai perolehan hak milik tersebut karena pewarisan sebagai suatu peristiwa hukum sehingga menentukan kapan batas  waktu  1  tahun  bagi  ahli  waris  untuk  mengalihkan  hak  milik  yang  diperolehnya. Berdasarkan yang telah diuraikan sebagai tersebut diatas, yang menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah menentukan batas waktu untuk pelepasan hak milik atas tanah yang diperoleh karena pewarisan bagi Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya?

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang dipakai yaitu penelitian normatif, yakni menjelaskan serta memaparkan sesuatu  mengacu  pada  segala  ketentuan  hukum  yang  ada  (hukum  posisitif)  untuk mendapatkan suatu kebenaran menurut hukum. Penelitian dilakukan dengan  mengadakan pengkajian  peraturan  perundang-undangan  maupun  segala  doktrin  yang  terkait  dengan permasalahan yang dikaji, khususnya ketentuan dan doktrin yang ada hubungannya dengan batas waktu bagi warga negara asing untuk melepaskan hak milik  terhadap tanahnya yang diperoleh karena sebab pewarisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## 1. Perolehan hak milik karena pewarisan
Terdapat 3 jenis hukum waris yang  ada di negara kita, antara lain hukum waris yang berdasar pada KUHPerdata, Hukum waris adat serta hukum waris Islam. Ketiga-tiganya tidak mendasarkan  status  kewarganegaraan  seseorang  sebagai  syarat  untuk  menjadi  ahli  waris, artinya bahwa bilamana orang asing memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris , ia akan tetap saja dapat mendapatkan hak warisan tersebut (Wijaya, 2019).
Dalam KUHPerdata pasal 830 menyebutkan pewarisan itu hanya terjadi karena suatu peristiwa  kematian.  Redaksi  pasal  tersebut  memberikan  suatu  sinyal  bahwa  pewarisan  ini merupakan  suatu  peristiwa  hukum  atau  keadaan  yang  terjadi  dengan  tidak  ada  unsur kesengajaan. Syarat utama terjadinya suatu pewarisan menurut pasal ini tidak lain dan tidak bukan kecuali ada suatu peristiwa yang namanya kematian. Tanpa ada kematian maka tidak akan  pernah  ada  pewarisan.  Dengan  meninggalnya  tersebut  selanjutnya  sesuai  pasal  836 KUHPerdata harus ada ahli waris yang tinggal berikut pula dengan segenap kekayaan berikut hak dan kewajiban yang ditinggal sesuai pasal 1100 KUHPerdata.
Berdasarkan hak saisine yang dianut KUHPerdata pasal 833 ayat (1) yang menegaskan semua  semua  ahli  waris  secara  otomatis  berdasarkan  hukum  mendapatkan  hak  milik terhadap barang serta piutang pewaris. Juga dalam pasal 955 BW menyebutkan bahwa pada saat  si  pewaris  meninggal  dunia,  maka  ahli  waris  yang  terdapat  dalam  wasiat  diangkat menjadi yang berhak mewarisi warisan dan menurut hukum juga mendapatkan hak atas harta peninggalan  pewaris.  Pasal  833  jo.  pasal  955  KUHPerdata  tersebut  menjadi  dasar  dengan meninggal dunianya pewaris, maka pada asasnya semua hak dan kewajiban pewaris beralih kepada segenap ahli waris, yaitu mereka yang menurut hukum memenuhi syarat menjadi ahli waris. Jadi mereka yang memenuhi syarat menjadi ahli waris telah demi hukum menjadi ahli waris (dari pewaris) pada saat pewaris meninggal dunia.
Dengan  demikian  maka  saat  meninggalnya  pewaris  seluruh  kekayaan  pewaris  yang merupakan yang disebut sebagai warisan demi hukum beralih kepada seluruh ahli warisnya, bahkan seandainya si ahli waris tidak mengetahui ada warisan yang jatuh kepadanya. Karena warisan  yang  merupakan  kekayaan  pewaris  meliputi  baik  itu  aktiva  maupun  pasiva,  maka ketentuan dalam pasal 833 juncto pasal 955 BW dapat membawa dampak kepada ahli waris
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
terhadap hal tersebut dikarenakan pewarisan itu adalah suatu peristiwa hukum yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
Beralihkan  kekayaan  kepada  segenap  ahli  waris  yang  merupakan  peninggalan  dari pewaris dapat berupa bidang tanah hak milik. Dengan hak yang bersifat turun temurun, maka hak milik ini pun dapat diwarisi kepada ahli waris. Beralihnya hak milik ini membawa dampak bagi para ahli waris untuk dapat membuktikan sebagai ahli waris dari si pewaris.
Jadi  saat  seseorang  itu  wafat,  hal  ini  membawa  suatu  akibat  yang  berkaitan  dengan pengurusan  dan  keberlangsungan  terhadap  hak  serta  juga  kewajiban  si  pewaris.  Hal  inilah yang kemudian diatur dalam hukum waris sebagai suatu himpunan peraturan yang mengatur segala hak serta kewajiban orang yang telah wafat oleh ahli warisnya, Terhadap hal itulah ahli warislah yang akan mengelola dan mengutusnya (Syarifuddin, 2021).
Pada  prinsipnya  menurut  Pasal  838  KUHPerdata  bahwa  segenap  ahli  waris  itu berwenang atas warisan, kecuali yang tidak patut serta tidak layak dan berwenang sebagai ahli waris sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut  menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan (Chayadi, 2020). Sehingga apabila sesorang telah meninggal dunia, maka secara otomatis  pula  semuanya  ikut  beralih  kepada  segenap  ahli  waris  dan  untuk  itulah  dengan sendirinya  mendapatkan  hak  milik  tersebut  dengan  suatu  kewajiban  untuk  mendaftarkan peralihan hak waris tersebut pada Kantor Pertanahan setempat (Supriyana et al., 2020).
Pada asasnya warisan itu bersifat terbuka yang dari isinya bisa positif atau negatif. Oleh karena  itu  kepada  ahli  waris  yang  memenuhi  syarat  diberi  kesempatan  untuk  mengambil sikap  (Pasal  1045  KUH  Perdata),  apakah  ia  mau  menjadi  ahli-waris,  dan  untuk  itu  ia,  baik secara  tegas  atau secara  diam,  harus  menyatakan  “menerima  warisan”  (Pasal  1047  KUH Perdata)  atau  ia  tidak  bersedia  untuk  menjadi  ahli-waris,  dan  untuk  itu  ia  wajib  menolak warisan  (Pasal  1057  KUH  Perdata).  Sikap  tersebut  haruslah  diambil  oleh  ahli  waris  secara diam-diam ataupun secara terang-terangan.
Dari  uraian  diatas  diakui  terdapat  kontroversi,  yaitu  disatu  pihak  dikatakan,  bahwa dengan matinya pewaris, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pewaris berpindah ke ahli  waris.,  namun  demikian  kepada  ahli  waris  tetap  diberikan  kesempatan  untuk menentukan sikap untuk tidak menerima ataukah menerima warisan, dan bilamana menolak warisan itu artinya dan dianggap bahwa mereka tidak pernah menjadi ahli waris. Walaupun demikian dalam periode antara warisan terbuka sampai ada pernyataan sikap para ahli-waris
terhadap  warisan,  tidak  bisa  dikatakan,  bahwa  mereka  bukan  ahli-waris,  dan  untuk menggambarkan  posisi  seperti  itu,  kedudukannya  mereka  sebagai  ahli-waris  sedang  tidur. Penerimaan warisan tidak membuat ahli- waris menjadi “ahli - waris” dan dengan itu berhak atas warisan, karena ia sudah menjadi ahli-waris sejak pewaris mati (Pasal 1047 KUH Perdata), sehingga  penerimaan  warisan  hanya  berakibat,  bahwa  ia  selanjutnya  kehilangan  haknya untuk menolak warisan. Atas dasar apa yang disebutkan diatas, kiranya lebih baik kalau dalam periode antara matinya pewaris dan pernyataan sikap para ahli waris kita sebut saja para ahli- waris.
Pada  prinsipnya  dengan  berlandaskan  pada  UUPA  serta  ketentuan  pelaksanaannya yang  menegaskan  terkait  dalam  peralihan  hak  milik  atas  tanah  itu  terkait  dengan kepemilikannya hanyalah WNI saja dan ini sudah sangat jelas termaktub dalam pasal 9 dan pasal  21 ayat  (1)  UUPA.  Prinsip  ini  dengan tidak  membedakan  gender  baik  itu  perempuan ataupun laki-laki mendapatkan peluang yang sama besarnya secara individu maupun manfaat bagi keluarga.
Peralihan  hak  suatu  bidang  tanah  adalah  sebagai  suatu  perbuatan  hukum  guna mengalihkan hak tersebut pada subjek lain. Peralihan dilaksanakan jika status hukum pihak tersebut juga memenuhi syarat sebagai subjek hak yang disediakan dan subjek hak tersebut bersedia pula mengoperkan haknya. Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak meninggal dunia (Murni, 2020).
Terhadap  hal  tersebut  diatas  dan  demi  tujuan  pendaftaran  tanah  yakni  kepastian hukum dan memenuhi asas publisitas, maka menurut ketentuan pasal 111 ayat (1) Permen ATR  No.  16  Tahun  2021,  menjelaskan  tentang  pendaftaran  peralihan  hak  milik  karena pewarisan  tersebut  dengan  cara  mengajukan  surat  permohonan  peralihan  sengan melamporkan antara lain sertipikat hak atas tanah, surat/akta kematian atas nama pemegang hak  (pewaris),  bukti  identitas  diri  sebagai  ahli  waris  serta  bukti  sebagai  ahli  waris  berupa surat/akta  atau  keterangan  ahli  waris  yang  dikeluarkan  oleh  instansi  atau  pihak  yang berwenang untuk hal tersebut sesuai ketentuan pasal tersebut diatas.
1. Menentukan  batas  waktu  bagi  warga  negara  asing  melepaskan  hak  milik  atas tanahnya Kepemilikan  Hak  milik atas tanah  bagi  orang asing dilarang oleh  Undang- Undang.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Namun  dalam  keadaan  tertentu,  ada  peristiwa  ataupun  perbuatan  hukum  tertentu yang  menyebabkan  orang  asing  tanpa  unsur  kesengajaan  menjadi  subjek  Hak  Milik  Atas Tanah,  salah  satunya  hilangnya  kewarganegaraan  Indonesia.  Terhadap  hal  yang  demikian, sesuai  Pasal  21  ayat  (3)  UUPA  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  orang  tersebut  harus melepaskan  hak  milik  atas  tanahnya  dalam  waktu  1  (satu)  tahun  sejak  hilangnya kewarganegaraanya  itu.  Jika  tidak  dialihkan  dalam  waktu  tersebut  akan  menjadi  tanah negara.
Jika  ditelaah  lebih  lanjut  terhadap  khetentuan  Pasal  21  ayat  (3)  tersebut,  dapatlah diketahui  bahwa  terdapat  3  hal  yakni  perolehan  hak  milik  karena  pewarisan,  perkawinan campuran dan karena kehilangan kewarganegaraan. Ketiga-tiganya menurut ketentuan pasal ini diberi waktu 1 tahun sejak diperolehnya atau hilangnya kewarganegaraan. Terhadap ketiga hal tersebut diatas sesungguhnya memiliki perbedaan. Pewarisan adalah merupakan suatu peristiwa  hukum  yang  terjadi  dengan  sendirinya  tanpa  ada  unsur  kesengajaan,  sedangkan perkawinan campuran dan hilangnya kewarganegaraan merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi karena ada unsur kesengajaan.
Terhadap  perkawinan  campuran  menunjukan  bahwa  pemilik  hak  milik  atas  tanah sebagian adalah milik orang asing (suami atau isteri) jika diantara mereka tidak ada perjanjian kawin sehingga menentukan batas waktu 1 tahun dapatlah dihitung sejak terjadi perkawinan campuran  tersebut  dan/atau  sejak  bidang  tanah  hak  milik  tersebut  diperoleh  dalam  masa perkawinan campuran tersebut.
Dalam  perkembangannya  terhadap  perkawinan  campuran  ini  bahwa  terdapat perkembangan  terbaru.  Hal  ini  terjadi  oleh  karena  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  :  69/PUU-XIII/2015  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Dengan  putusan  ini  terjadi perubahan dalam perkawinan terkait perbuatan hukum berkaitan dengan kepemilikan atas tanah  di  negeri  ini.  MK  telah  berperan  dalam  hal  menjamin  perlindungan  HAM  serta memberikan  suatu  perlindungan  bagi  pihak  yang  terlibat  dalam  perkawinan  campuran (Ghazaly, 2019).
Demikian halnya terhadap hilangnya kewarganegaraanpun menunjukan bahwa pemilik atas  bidang  tanah  tersebut  adalah  orang  asing  yang  sebelumnya  adalah  WNI,  sehingga dengan  mudahpun  ditentukan  batas  waktu  1  tahun  itu  yakni  sejak  orang  tersebut  hilang kewarganegaraan Indonesia.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Berbeda halnya dengan terjadinya karena pewarisan, yang merupakan suatu peristiwa hukum  yang  tanpa  ada  unsur  kesengajaan  atau  terjadi  dengan  sendirinya.  Seperti  contoh studi kasus tersebut diatas, pewaris selaku pemilik bidang tanah hak milik tersebut sampai meninggal  dunia  masih  tetap  berstatus  Warga  Negara  Indonesia  sedangkan  anak-anaknya selaku ahli waris berstatus sebagai warga negara asing.
Tentang hal ini belum ada kepastian hukum bahwa yang dimaksud 1 tahun itu terhitung sejak kapan. Apakah sejak pewaris meninggal duniakah, atau sejak terbit surat/akta kematian pewariskah, atau sejak terbit surat keterangan hak mewaris yang mencantumkan siapa-siapa ahli waris) ataukah sejak hak milik itu didaftarkan balik nama kenama para ahli waris pada Kantor Pertanahan setempat. Selama ini hanyalah bersifat sangkaan belaka terhadap hal ini dan tidak ada kepastian hukum atau tidak ada kejelasan terhadap hal ini.
Dapatlah  dipahami  bahwa  UUPA  sesungguhnya  bersumber  dari  hukum  adat,  namun demikian tidaklah dapat dipungkiri bahwa beberapa ketentuan yang berasal dari hukum barat yang  terdapat  dalam  KUHPerdata  seperti  aturan  mengenai  pewarisan.  Dengan  tanpa menentukan batas waktu 1 tahun terhitung sejak kapan dapatlah disebut bahwa pengaturan tentang hal tersebut dalam UUPA menganut konsep hak saisine dalam KUHPerdata Pasal 833 jo Pasal 955.
Hak yang diterima oleh ahli waris haruslah dipadankan dengan suatu kewajiban pula yang dalam hal ini oleh UUPA dalam pasal 19  bahwa pendaftaran tanah dilakukan dengan tujuan  kepastian  hukum  disamping  tentunya  juga  untuk  memenuhi  asas  publisitas.  Demi tujuan pendaftaran tanah tersebut, maka dibentuklah PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Pengganti PP 10 Tahun 1961) jo Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 beserta perubahan-perubahannya terakhir dengan Permen ATR No. 16 Tahun 2021.
Bilamana terdapat perubahan pada data yuridis serta data fisik atas bidang tanah yang sudah bersertipikat, maka pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat wajib melakukan pendaftaran  perubahan  tersebut  pada  Kantor  Pertanahan  setempat  sebagaimana  diatur dalam Pasal 36 PP 24/1997. Sehingga oleh karena itu hal demikian juga berlaku bagi ahli waris berkewajiban untuk mendaftarkan peralihan haknya kepada mereka selaku ahli waris pada Kantor Pertanahan setempat.
Selain bermanfaat untuk melindungi pemilik atas tanah, juga berguna secara publisitas mengetahui siapa pemilik bidang tanah tersebut juga tentang luasan bidang tanah tersebut
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
serta peruntukannya. Oleh sebab itu untuk terlaksananya kepemilikan serta penguasaan hak atas tanah kepada masyarakat guna terciptanya kenyamanan dan tidak terjadi problem serta sengketa dalam bidang pertanahan (Slamet, 2021).
Ketentuan  dalam  UUPA  pasal  19  yang  mengatur  perihal  pendaftaran  tanah dimaksudkan  untuk  tercapainya  kepastian  hukum  yang  melindungi  hak  pemegang  atas tanahnya  sesuai  cara-cara  dimaksudkan  agar  tercapai  tujuan  tersebut  yang  diamanatkan dalam UUPA yakni adanya jaminan kepastian hukum (Ndruru, 2021).
Dengan  menentukan  batas  waktu  1  tahun  sejak  didaftarkan  bidang  tanah  hak  milik kenama  ahli  waris  pada  Kantor  Pertanahan  lebih  dapat  memberikan  jaminan  kepastian hukum dan memenuhi asas publisitas terhadap batas waktu yang ditentukan oleh pasal 21 ayat (3) tersebut. Mekanisme pendaftaran bidang tanah hak milik dapatlah ditempuh dengan beberapa cara yaitu:
1. Jika semua para ahli waris adalah warga negara asing dan tidak ada penoLakan waris dari mereka, maka cara yang ditempuh adalah sertipikat hak milik tersebut dibawa ke Kantor Pertanahan setempat untuk  didaftarkan sesuai mekanisme yang diatur menurut Pasal 42 ayat (1) dan (2) PP 24 Tahun 1997 jo. Pasal 111 ayat (1) Permen ATR No. 16 Tahun 2021.  Setelah sertipikat  tersebut terdaftar,  maka pada  sertipikatnya akan tertulis nama semua ahli waris disertai catatan tentang jangka waktu 1 tahun untuk ahli waris selaku pemegang hak milik tersebut harus mengalihkan hak milik tersebut.  Apabila  ahli  waris  ingin  mengalihkan,  maka  dibuatlah  akta  pengalihan (seperti  jual  beli  atau  hibah)  dihadapan  PPAT  setempat  ataukah  jika  tetap  ingin menggunakan  bidang  tanah  tersebut,  maka  ahli  waris  dapat  mengajukan permohonan pelepasan hak milik atas tanahnya tersebut kepada negara sekaligus mengajukan  permohonan  hak  baru  seperti  hak  pakai  dengan  persyaratan  sesuai ketentuan  yang  berlaku  terhadap  hak  pakai  tersebut  yakni  sebagaimana  diatur dalam PP No. 18 Tahun 2021;
2. Jika ahli waris merupakan ahli waris campuran yaitu terdapat WNI serta WNA dan mereka tidak ada penolakan waris, maka cara yang ditempuh adalah sertipikat hak milik  atas  tanah  tersebut  diproses  pendaftarannya  dengan  menggunakan mekanisme sesuai point 1 tersebut diatas. Namun apabila para ahli waris sepakat dan  menyetujui  untuk  hak  milik  itu  dialihkan  kepada  ahli  waris  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
berkewarganegaraan  Indonesia,  maka  setelah  sertipikat  dibalik  nama  kenama semua  ahli  waris,  setelah  itu  dibuatlah  Akta  Pembagian  Hak  Bersama  (APHB) dihadapan  PPAT  yang  berwenang  sesuai  pasal  51  PP  24  Tahun  1997  yang selanjutnya didaftarkan lagi pada Kantor Pertanahan setempat agar tercatat pada sertipikat tersebut nama ahli waris yang WNI tersebut dan semuanya itu dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun menurut pasal 21 ayat (3) UUPA tersebut;
3. Namun bilamana ahli waris adalah ahli waris campuran namun ahli waris yang WNA menolak warisan tersebut dan sebelum sertipikat tersebut dibalik nama ke nama ahli waris telah ada akta Pembagian Waris yang dibuat dibawah tangan atau dibuat dihadapan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (4) PP 24 Tahun 1997 jo. Pasal  111  ayat  (2)  dan  (3)  Permen  ATR  No.  16  Tahun  2021.  Isi dari  akta  tersebut bahwa semua ahli waris sepakat dan menyetujui terhadap hak milik tersebut untuk diserahkan kepada seorang ahli waris (dalam hal ini kepada yang WNI). Dengan akta Pembagian Waris tersebut didaftarkanlah sertipikat hak milik tersebut pada Kantor Pertanahan setempat sehingga terbitlah sertipikat tersebut tidak kenama semua ahli waris  lagi,  namun  hanya  dibalik  nama  kenama  seorang  WNI  yang  menerima  hak tersebut sehingga dengan demikian ketentuan waktu seperti diatur dalam pasal 21 ayat (3) UUPA tidak berlaku terhadapnya.
Melalui mekanisme pendaftaran tanah diatas dapat menjamin adanya kepastian hukum serta  melindungi  kepentingan  hukum  ahli  waris  dan  janganlah  ahli  waris  melakukan  suatu tindakan yang untuk mendapatkan suatu bidang tanah Hak Milik dengan membuat perjanjian- perjanjian  melalui  mekanisme  pinjam  nama  WNI.  WNA  yang  memiliki  uang  mengadakan perjanjian  ini  dengan  melibatkan  WNI  guna  mendapatkan  bidang  tanah  Hak  Milik  yang kemudian diatas namakan WNI pada sertifikatnya. Tindakan tersebut adalah tindakan yang melegalkan suatu cara tertentu demi mendapatkan sebidang tanah Hak Milik (APRILIA et al., 2018).

## KESIMPULAN
Perhitungan  waktu  dimulainya  pelepasan  tanah  hak  milik  yang  diperoleh  karena pewarisan  bagi  WNI  yang  kehilangan  kewarganegaraannya  sangatlah  bergantung  disaat sertipikat  hak  milik  tersebut  dilakukan  pendaftarannya  ke  nama  ahli  waris  pada  Kantor
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Pertanahan  setempat  dengan  dibuktikan  dengan  bukti  dokumen  pewarisan.  Dengan pendaftaran tanah tersebut akan lebih menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi asas  publisitas  terkait  batas  waktu  1  tahun  untuk  melepaskan  bidang  tanah  hak  miliknya dengan tetap menghormati hak keperdataan ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA

## APRILIA,  A.  P.,  PERMADI, I.,  &  EFENDI,  L.  (2018).  STATUS HUKUM  HAK  MILIK ATAS  TANAH  WARGA  NEGARA  ASING  DENGAN  MEMINJAM  NAMA WARGA  NEGARA
INDONESIA. Jurnal Ilmiah Pendidikan  Pancasila Dan Kewarganegaraan , 3 (1). https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p015
Chayadi, L. (2020). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Legal Implications for the Position of Foreign Citizens as Heirs for Land Ownership Rights. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum ,
7 (2), 159 – 168.
Ghazaly, J. H. (2019). KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 5 (1). https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.183  Murni,  C.  S.  (2020).  PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (2).
https://doi.org/10.46839/lljih.v6i2.177 Ndruru,  A.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Melalui
Pewarisan. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , 2 (4).
https://doi.org/10.36418/jist.v2i4.138 Nur,  A.  R.  (2018).  Penguasaan  Tanah  Oleh Orang Asing Dalam Perspektif Hak Bangsa.
Mulawarman Law  Review .  https://doi.org/10.30872/mulrev.v3i1.32 Permatadani,  E.,  &  Irawan,  A.  D.  (2021).  KEPEMILIKAN  TANAH  BAGI  WARGA NEGARA  ASING  DITINJAU  DARI  HUKUM  TANAH INDONESIA. Khatulistiwa Law Review , 2 (2).
https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.356
Prana Pradnyana, I. D. M. N., Wyasa Putra, I. B., & Wirawan, I. K. (2018). Pengaturan Jangka Waktu Kepemilikan Rumah Tunggal Oleh Orang Asing Di Atas Tanah Hak
Pakai Atas Hak Milik. Acta Comitas , 3 (1), 122.
https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p09
Rokilah,  R.,  &  Mukaromah,  M.  (2018).  Pemilikan  Hak  Atas  Tanah  Bagi  Warga  Negara Asing. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2).
https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.972 Samsaimun. (2019). Status Hak Atas
Tanah Bagi Pemegang Hak . 34 (1), 33 – 35.
SARI,  N.  L.  A.  (2021).  Konsep  Hak  Menguasai  Negara  Terhadap  Tanah  Dalam Hukum  Tanah  (Uupa)  Dan  Konstitusi. Ganec  Swara , 15 (1),  991. https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.202
Slamet,  A.  (2021).  PERALIHAN  HAK  MILIK  ATAS  TANAH  YANG  BERASAL  DARI WARISAN.
LEGALITAS , 5 (2). https://doi.org/10.31293/lg.v5i2.5166
Supriyana, A. G. O., Budiartha, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2020). Status Hukum Tanah Hak Milik bagi  Ahli  Waris  yang  Pindah  Kewarganegaraan  Menjadi  Warga  Negara
Asing. Jurnal Interpretasi Hukum , 1 (2). https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2419.7-11
Syarifuddin, M. S. A. (2021). Kedudukan Hukum dan Keabsahan Kepemilikan Hak Atas Tanah  Warga  Negara  Asing  yang  Berasal  Dari  Pewarisan. Notaire , 4 (3). https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.27056
Wijaya, N. (2019). Pemakaian Tanah Negara Bekas Tanah Warisan oleh Ahli Waris Berkewarganegaraan  Asing. DIVERSI:  Jurnal  Hukum , 5 (2),  166. https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.614