## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 43-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Pemanfaatan Drone sebagai Bagian dari Kontra Terorisme: Tinjauan pada Regulasi dan Prosedur Tetap Pengamanan
Using Drones as Part of Counter-Terrorism: A Review of Security Regulations and Procedures
Muhammad Zaenuddin Firmansyah 1 , Puspitasari 2
1.2 Program Pasca Sarjana Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia
Email: mzfirmansyah4610@gmail.com 1 , mipuspita@gmail.com 2 Diterima: 15 April 2021 Direvisi: 12 Juni 2021 Disetujui: 28 Juni 2021 DOI: 10.35967/njip.v20i1.148
Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk melakukan tinjauan dan evaluasi terkait pemanfaatan drone dari segi sisi regulasi dan prosedur tetap pengamanan VVIP dan Objek Vital Nasional Indonesia terhadap serangan drone berdasarkan  kejadian  pahit  yang  menimpa  Presiden  Venezuela  dan  Objek  Vital  Nasional  Saudi  Arabia. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  analisis.  Teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  dengan  perwira  terkait,  dilengkapi  dengan  studi  dokumen mengenai  regulasi  dan  dilakukan  supaya  lebih  mudah  memahami  pentingnya  peran  pengamanan  terhadap VVIP  dan  Objek  Vital  Nasional  digabungkan  dengan  potensi  teroris  menggunakan  pesawat  tanpa  awak (UAV)  merujuk pada teori-teori cumulative extremism, rational choice dan routine activity . Seperti terdapat regulasi  penggunaan drone terbaru,  Paspampres  yang  melakukan  pengamanan  anti drone secara  statis  dan mobile serta  Kepolisian  melakukan  upaya  pengamanan  Objek  Vital  Nasional  yang  terus  mengikuti perkembangan  zaman.  Meskipun  serangan  teroris drone secara  faktual  belum  terjadi  di  Indonesia,  peneliti merekomendasikan  adanya  pembuatan  regulasi  dalam  bentuk  pendataan  penjual  dan  pembeli drone oleh Kementerian  Perhubungan  yang  dibantu  Kepolisian,  membangun  laboratorium  dan  memperkuat  teknologi anti drone di  kawasan  perbatasan  dan  sebagai sky  monitoring  system ,  membentuk  koalisi  kerja  sama instansi/lembaga  terkait  sampai  dengan  satuan  tugas  anti drone ,  pelatihan  pasukan  khusus,  dan  membentuk satuan anti drone seperti D’Artagnan.
Kata Kunci: Drone, Kontra Terorisme, Protap, Regulasi, UAV
Abstract: This  paper  aims  to  review  and  evaluate  the  use  of  drones  in  terms  of  regulations  and  fixed procedures for safeguarding VVIP and Indonesia's National Vital Objects against drone attacks based on the pathetic  incident  that  befell  the  President  of Venezuela and  the  National  Vital  Object  of  Saudi  Arabia.  This research  uses  a  qualitative  approach  with  descriptive  analysis  methods.  Data  collection  techniques  are carried  out  by  conducting  interviews  with  related  officers,  equipped  with  document  studies  regarding regulations  and  carried  out  so  that  it  is  easier  to  understand  the  importance  of  the  role  of  security  against VVIP and National Vital Objects combined with potential terrorists using unmanned aircraft (UAV) referring to theories cumulative extremism, rational choice and routine activity. As there are regulations on the use of the  latest  drones,  the  Paspampres  conducts  anti-drone  security  statically  and  mobile  and  the  Police  are making  efforts  to  safeguard  National  Vital  Objects  that  keep  up  with  the  times.  Although  drone  terrorist attacks  have  not  actually  occurred  in  Indonesia,  researchers  recommend  making  regulations  in  the  form  of data  on  drone  sellers  and  buyers  by  the  Ministry  of  Transportation  assisted  by  the  Police,  building laboratories  and  strengthening  anti-drone  technology  in  border  areas  and  as  a  sky  monitoring  system, forming  a  coalition  of  institutional  cooperation  or  related  institutions  to  the  anti-drone  task  force,  special forces training, and forming anti drone units such as D'Artagnan.
Keywords : Counter-Terrorism, Drone, Fixed Safeguard Procedures, Regulations, UAV

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 43-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Pada Agustus 2018, telah terjadi serangan dua drone eksplosif pada saat Maduro, Presiden terpilih  Venezuela,  sedang  melakukan  pidato  di  hari  jadi  tentara  nasional  ke-81.  Peristiwa tersebut  diduga  dilakukan  oleh  kelompok  oposisi  sayap  kanan  karena  kalah  dalam  pemilihan presiden (BBC,  2018) .  Meskipun  sasaran  presiden  Maduro  pada  saat  itu  selamat,  akan  tetapi tujuh  tentara  dinyatakan  terluka  akibat  ledakan  pesawat  tanpa  awak  atau  dikenal  juga  istilah Unmanned  Aerial  Vehicle (UAV)  yang  terjadi  di  wilayah  Caracas.  Hal  ini  secara  otomatis menuai  perhatian  dan  simpati  dari  pihak  internasional,  namun  di  sisi  lain  kritikan  juga dilontarkan  khususnya  terkait  prosedur  tetap  (Protap)  pengamanan  atau  standar  operasional prosedur  (SOP)  yang  dijalankan  kepada  VVIP  ( very  very  important  person )  pada  saat  itu. Artinya, secara tidak langsung kejadian ini  seketika menjadi pekerjaan rumah  yang  cukup berat bagi  Negara  Venezuela  yang  dinilai  terjadi  akibat  kelengahan  dan  perlu  adanya  evaluasi  secara holistik mengenai sistem keamanan kepada VVIP.
Serangan  aksi  terorisme  menggunakan drone terjadi  tidak  hanya  kepada  pejabat  VVIP setingkat  presiden  atau  kepala  negara,  akan  tetapi  juga  mengarah  kepada  objek  vital  nasional suatu negara. Beberapa di antaranya adalah serangan yang terjadi di fasilitas minyak Perusahaan Aramco,  Saudi  Arabia  sehingga  terjadi  kebakaran  dua  fasilitas  tersebut  di  Khurais  dan  Abqaiq (CNN  Indonesia,  2019) .  Informasi  mengenai  spesifikasi  kerusakan  dan  kerugian  tidak  dapat diketahui  lebih  lanjut  dikarenakan  pemerintah  pada  saat  itu  masih  melakukan  investigasi  lebih mendalam.  Para  jurnalis  juga  dilarang  untuk  mendekat  lebih  jauh  sehingga  sumber drone atau asal  serangan  masih  menjadi  tanda  tanya  besar,  meskipun  kejadian  ini  terjadi  sesaat  setelah ketegangan  regional  dengan  Iran.  Titik  perhatian  utama  pada  kasus  ini  secara  eksplisit menjelaskan bahwa sistem pengamanan kepada objek vital di negara maju sekalipun masih perlu ditingkatkan  dan  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  berharga  bagi  Negara  Saudi  Arabia  dalam membuat prosedur tetap dalam objek vital nasionalnya.
Beberapa  publikasi  penelitian  mengenai drone atau  pesawat  tanpa  awak  juga  telah dilakukan baik terhadap drone itu sendiri beserta seperangkat sistem internalnya sampai dengan level  penggunaan  dan  spektrum  ancaman  yang  dapat  dimunculkan.  Dalam  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ly  dan  Ly (2020) menjelaskan  bahwa  bentuk  serangan  paling  umum  dari serangan cyber UAV  dan  hasil  yang  paling  efektif  adalah  serangan spoofing dan  penolakan layanan  serta  tidak  diperlukan  perangkat  yang  sulit  dijangkau  yang  berarti  bahwa  status keamanan  saat  ini  memerlukan  peningkatan  penggunaan  UAV  sipil  dalam  banyak  kasus. Sementara Koblentz (2020) menekankan  bahwa  kemajuan  industri  4.0  telah  memunculkan perkembangan  terorisme  berbasis  senjata chemical,  biological,  radiological,  and  nuclear (CBRN)  dan  dari  empat  potensi  ancaman  yang  diperkirakan  meningkat  di  masa  depan  salah satunya adalah kombinasi penggunaan drone dengan senjata CBRN. Menurut  Husodo  dkk. (2020) menyatakan  bahwa  terdapat  metode  yang  dapat mengoptimalkan kinerja pengejaran drone dalam menangani serangan dari beberapa drone bunuh diri atau kamikaze drone dengan meminimalkan kerusakan yang dihasilkan, mengusulkan strategi komunikasi di antara pengejar drone di mana setiap pengejar dapat berkomunikasi satu sama lain untuk  memutuskan  pengejar  mana  yang  harus  dikejar  dan  dilumpuhkan  oleh  pengejar  masing- masing  dan  menyimulasikan  metode  yang  diusulkan  dalam  lingkungan  3D  yang  dinamis sehingga lebih baik dari sistem algoritma pada umumnya. Berbagai diskursus di atas memberikan gambaran adanya kemajuan inovasi dalam pola serangan yang dapat diadopsi oleh teroris namun

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 43-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
di  satu  sisi  memberikan  sebuah  ide  baru  mengenai  strategi  sistem  keamanan  anti drone baik kepada VVIP maupun objek vital nasional suatu negara.
Terlepas dari beberapa kejadian internasional yang menyerang VVIP, objek vital nasional suatu  negara  dan  penelitian  yang  telah  dilakukan  mengenai drone dalam  terorisme,  belum  ada literatur  yang  membahas  bagaimana  bentuk  prosedur  tetap  pengamanan  yang  berfokus  kepada VVIP dan Objek Vital Nasional apabila mendapati serangan suatu drone khususnya di Indonesia. Literatur mengenai pembahasan regulasi drone dalam terorisme juga belum dibahas lebih detail sehingga  menarik  untuk  ditinjau  karena  peran  regulasi  dan  protap  atau  SOP  pengamanan  yang berhubungan  dengan  VVIP  dan  Objek  Vital  Nasional  merupakan  hal  yang  sangat  krusial  dan dirasa  sangat  penting  sebagai  salah  satu  bentuk  representasi  dan  aset  penting  negara.  Apabila perbaikan  regulasi  dan  hadirnya  protap  terkait  mitigasi  ancaman  terorisme  yang  mengikuti perkembangan zaman ini terbentuk, tentunya  aksi teror  yang dilakukan dapat dieliminasi secara baik di tahap pencegahan sebelum aksi terorisme. Tulisan ini mencoba mencari tahu lebih dalam bagaimana  regulasi  penggunaan drone ,  protap  pengamanan  VVIP  oleh  Paspampres  dan  protap pengamanan Objek Vital Nasional oleh pihak kepolisian saat ini. Meskipun Pasukan Pengamanan Presiden  (Paspampres),  misalnya,  memiliki  protap  pengamanan  tersendiri  dan  sudah  menjadi standar  yang  wajib  dilakukan,  namun  dalam  konteks  tulisan  ini  setelah  mendapatkan  hasil penelitian  akan  mencoba  untuk  menganalisis  protap  dan  regulasi  yang  sudah  ada  dan  dapat memberikan  rekomendasi  tertulis  yang  sekiranya  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  masukan  yang berharga demi mewujudkan keamanan nasional.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yang berarti  menganalisis,  menggambarkan,  dan  merangkum  semua  data  yang  bersumber  dari  data sekunder  dan  ditambahkan  dengan  sumber  data  primer  yang  bersumber  dari  wawancara  yang dilakukan  secara  daring  dengan  satu  orang  perwira  yang  berdinas  di  satuan  Pasukan  Pengaman Presiden  (Paspampres)  yang  khusus  menangani  pengamanan  dalam  anti drone dan  keterangan langsung  dari  Direktur  Pengamanan  Objek  Vital  nasional  Baharkam  Polri.  Sedangkan  data sekunder  didapat  melalui  studi  pustaka  dari  berbagai  literasi  ilmiah  yang  bersumber  dari  jurnal nasional  dan  internasional  beserta  sumber  informasi  dan  berita  yang  diterbitkan  oleh  lembaga yang kredibel dan terpercaya.
Teknik  analisis  data  menggunakan  pendekatan  kualitatif  model  interaktif  yang  digagas oleh Miles dan Huberman  yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian  data, reduksi data dan penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi (Miles  &  Huberman,  1992) .  Penulis  juga  mencoba  untuk menggunakan  konsep  teori Routine  Activity  Theory , Rational  Choice  Theory dan  teori ekstremisme kumulatif demi mencoba memahami lebih dalam mengenai kemungkinan fenomena serangan  aksi  serangan  terorisme  menggunakan drone di  Indonesia.  Pada  akhir  pembahasan menghasilkan  sebuah  masukan  mengenai  rekomendasi  regulasi  keamanan  saat  ini  terkait penggunaan drone ,  dan  mengenai  protap  pengamanan  terhadap  personel  VVIP  dan  bangunan objek  vital  nasional  yang  ditangani  oleh  instansi  atau  lembaga  pemerintah.  Selain  itu  harapan hasil  analisis  penelitian  mengenai  regulasi  dan  rekomendasi  protap  keamanan  dapat  juga diaplikasikan  terhadap  fasilitas  publik  di  wilayah  Indonesia  demi  terciptanya  keamanan masyarakat secara lebih luas.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 43-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Hasil dan Pembahasan
Selama  proses  analisis  data,  muncul  dua  poin  penting  yang  perlu  digarisbawahi  dan dibahas  lebih  mendalam  mengenai  regulasi  dan  prosedur  tetap  pengamanan  yang  ada  di Indonesia. Pentingnya sejarah dan penggunaan drone yang selama ini terjadi beserta inovasinya juga  dihadirkan  dalam  proses  untuk  membantu  memahami  dasar  peletak  terbentuknya  regulasi dan protap yang seharusnya dilakukan dan mengikuti perkembangan zaman.

## Sejarah Drone dan Penggunaannya
Menurut  Papa, drone atau  yang  sering  dikenal  dengan  UAV  memiliki  dua  sisi  pandang dari  para  akademisi  secara  positif  dan  negatif (Ly  &  Ly,  2020) .  Hal  ini  dapat  dilihat  dari perkembangannya  sejak  sebelum  Perang  Dunia  I.  Dimulai  pada  tahun  1849,  Austria mengembangkan sebuah balon terbang tanpa awak yang digunakan untuk aksi menyerang Italia dengan  mengebom  Kota  Venesia (Purnomo,  2020) .  Purnomo  menjelaskan  bahwa  balon  yang diisi oleh bom tersebut dilepas dari kapal Austria yang dikendalikan menggunakan elektromagnet melalui kabel tembaga. Sayangnya, beberapa balon yang diterbangkan berbalik menyerang pihak Austria akibat cuaca yang tidak menentu dan di luar prediksi. Peristiwa yang dialami Austria ini menunjukkan peluang keberhasilan sekaligus  risiko  di  luar dugaan, dan  sekaligus menunjukkan kepeloporan  negara  itu  dalam  hal  mengembangkan  wahana  tanpa  awak  pertama  di  dunia  dan selanjutnya mengilhami pengembangan drone lebih jauh. Pada tahun 1861, balon udara tersebut digunakan  oleh  kubu  konfederasi  dan  union  dalam  perang  sipil  Amerika  sebagai  pemantauan jarak jauh (Jusuf, 2017) .
Selama  Perang  Dunia  I  pengembangan  pesawat  tanpa  awak  semakin  pesat  yang  salah satunya dikembangkan menjadi pesawat sayap tetap dan nirkabel jaringan atau bantuan dari radio sederhana (Blom,  2010;  Purnomo,  2020) .  Di  tahun  1916,  Archibald  Low  merupakan  salah  satu pengembang  teknologi drone yang  bekerja  sama  dengan Ruston  Proctor  Aerial  Target dengan menggunakan  sistem  pemandu  radio  bergaya kamikaze drone dengan zeppelin yang  pada akhirnya memunculkan proyek pesawat otomatis bernama Hewitt-Sperry (Blom, 2010; Purnomo, 2020) . Proyek awalnya dimiliki oleh  Inggris  yang kemudian jatuh di pihak Amerika pada tahun 1917-1918  sehingga  berubah  nama  menjadi Kettering  Bug berkecepatan  80  km/jam  dan  telah menuai  sukses  besar  dalam  pembuatannya (Jusuf,  2017) ,  namun  belum  sempat  digunakan  pada periode  Perang  Dunia  I (Purnomo,  2020) .  Charles  Kettering  adalah  sosok  yang  pertama  kali mengenalkan Kettering  bug atau  pesawat  torpedo  udara  ini  selama  perang  dunia  I (Rinehart, 2017) .
Pada  masa  peralihan  Perang  Dunia  I  ke  II,  banyak  pihak  mulai  antusias  untuk mengembangkan drone menjadi  persenjataan  yang  mutakhir.  Di  saat  Amerika  berfokus  inovasi persenjataan  yang  dapat  dipasang  dan  dibawa  oleh drone ,  Inggris  telah  berhasil  memproduksi pesawat  autopilot  bernama RAE  Larynx di  tahun  1927 (Purnomo,  2020) .  Pada  tahun  1931 angkatan  darat  Inggris  telah  berhasil  membuat drone pertama  yang  dapat  dikendalikan menggunakan  radio (Jusuf,  2017) .  Pesawat  autopilot  atau drone ini  sekaligus  juga  dijadikan sebagai sasaran latihan yang diadaptasi menggunakan teknologi radio baru tersebut.
Memasuki  Perang  Dunia  II, drone memiliki  istilah  lain  yaitu Queen  Bee yang  sebelum masa peralihan nama ini ditujukan kepada drone yang digunakan sebagai latihan sasaran target di udara. Drone dengan  torpedo  pertama  kali  diciptakan  oleh  Angkatan  laut  AS,  bernama  N2C-2 yang dapat dikendalikan oleh radio. Artinya, drone ini dapat dikendalikan secara jarak jauh dari

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 43-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
posisi tertentu dan bahkan dari dalam pesawat lain pada tahun 1937 sampai dengan tahun 1938. Sementara  itu  angkatan  udara  AS  atau  yang  lebih  dikenal  dengan USAAF mengadopsi  konsep yang telah dikembangkan angkatan laut menjadi drone yang dapat membawa bom seberat 1000 pon  yang  mana  pada  akhir  tahun  1942 drone dapat  menyerang  pada  jarak  sejauh  20  mil (Purnomo, 2020) .
Pasca  Perang  Dunia  II,  militer  AS  menciptakan drone yang  dapat  menjadikan  pesawat tanpa  awak  sebagai  alat  pengintaian  bernama Ryan  Model  147  Lightning  Bug selama  Perang Vietnam  di  tahun  1959.  Selama  kurang  lebih  tiga  puluh  tahun  berlalu  semenjak  modernisasi drone sebagai  alat  pengintaian  yang  efektif,  pada  tahun  1995  muncul drone bernama MQ-1 predator yang  diklaim  oleh  militer  Amerika  sebagai drone pembunuh  paling  canggih  di  dunia dan  memasuki  tahun  2000 drone MQ-1  predator telah  mampu  dikembangkan  menjadi drone yang dipersenjatai dengan senjata khusus (Jusuf, 2017) .

## Inovasi dan Perkembangan Paradigma Penggunaan Drone
Perkembangan drone dalam dunia militer mengakibatkan munculnya persaingan kuat dari berbagai negara di  belahan dunia,  tidak terkecuali negara  adidaya.  Bahkan  lebih dari 70 negara telah  memiliki  teknologi drone yang  juga  dapat  menembakkan laser-guided  missiles serta diperkirakan  kurang  lebih  20  tahun  ke  depan drone sebagai combat  weapon secara  global (Ahmad, 2014) . Amerika sendiri telah merakit dan mengembangkan drone ke tingkat yang lebih canggih  daripada MQ-9  Reaper .  Beberapa  pengembangan  yang  dilakukan  adalah predator  C , versi  tahan  lama  dari MQ-9  Reaper atau  yang  dikenal  saat  ini  bernama Avenger memiliki kemampuan  selain  fitur  siluman  atau  tidak  terdeteksi  oleh  radar,  juga  dapat  membawa serangkaian  amunisi  dengan  berat  hampir  tiga  ton  yang  dapat  ditembakkan  ke  musuh  dengan sistem elektro-optik. Amerika juga memiliki Northrop Grumman X-47 dan bahkan mengeluarkan drone XQ-58A  Valkyrie yang  dikembangkan  dengan artificial  intelligence (AI)  atau  kecerdasan buatan (Matamapolitik,  2021) .  Artikel  Matamapolitik  lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa  negara pesaing  seperti  Cina  telah  memiliki CAIG  GJ-2/Wing  Loong  II dan Hongdu  GJ-11 yang  sama- sama  memiliki  kemampuan  dalam  membawa  amunisi  khusus.  Salah  satu  fakta  menarik  adalah bahwa  kedua drone tersebut  difokuskan  sebagai drone siluman.  Rusia  memiliki drone bernama Altair/Altius dan Sukhoi S-70 Okhotnik-B yang memiliki kemampuan siluman, membawa amunisi seberat  tiga  ton  dan  jangkauan  terbang  sejauh  6.000  kilometer.  Eropa  memiliki Tai  Aksungkur dari  Turki  yang  diklaim  merupakan  pesaing Reaper yang  dimiliki  oleh  Amerika.  Bahkan  Israel semenjak  tahun  2002  telah  memiliki  sekolah  UAV  sebagai  tempat  untuk  latihan  skuadron  dan dapat menjadi media pusat keunggulan dalam perkembangan dan inovasi drone (Libel & Boulter, 2015) . Secara  historis,  perkembangan drone menjadi  prasyarat  kebutuhan  modernisasi  dari alutsista yang harus dimiliki oleh militer sebagai upaya dalam membantu memperkuat pertahanan dan  indikator  dari  kekuatan  militer  suatu  negara  itu  sendiri.  Namun,  paradigma  penggunaan drone secara  eksklusif  oleh  militer  mulai  bergeser  masuk  ke  ranah  sipil  dengan  modifikasi  dan dengan  regulasi  tertentu.  Alasan  lainnya,  akibat  dari  keadaan  darurat  dalam  perang  terkait  hal teknis  dan  perangkat  dari drone itu  sendiri  telah  mampu  diproduksi  masal  oleh  publik  dan mempermudah  dalam  menjalankan  pekerjaan  dari  berbagai  kalangan  masyarakat (Jusuf,  2017) . Sehingga  secara  model  pengembangannya  dibuat  sesuai  dengan  kebutuhan  publik  yang  terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu dari bentuk fisik dan jenis kegunaannya.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 43-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Menurut Dwi (2017) terdapat sebelas drone yang dapat digunakan oleh masyarakat sipil yang  termasuk  dalam  klasifikasi  kegunaannya.    Pertama, Quadcopter merupakan drone yang berfungsi  sebagai  alat bantu  dalam pengambilan video  yang  sangat  popular di  dunia dan sangat mudah  ditemukan  di  pasaran  atau  berbagai reseller  online maupun offline .  Kedua, GPS  drone yang selalu tergabung dengan sinyal GPS dari satelit sehingga mudah untuk kembali ke titik awal dan  menentukan  lokasi  tertentu.  Ketiga, Ready  To  Fly atau RTF  drone yang  berfungsi  sebagai sarana  untuk  membantu  para  pemula  dalam  proses  belajar  menggunakan drone .  Keempat, trick drone merupakan drone yang berfungsi membantu pilot drone untuk meningkatkan kemampuan dalam  pengoperasian drone ke  tingkat  yang  lebih  tinggi.  Kelima, Helicopter  drone yang berfungsi sama dengan quadcopter , akan tetapi lebih mudah untuk bermanuver dan kurang dalam hal kecepatan. Keenam, Delivery drone yang secara umum digunakan untuk membantu manusia untuk  mengangkut  sejumlah  barang  menuju  tujuan  yang  telah  ditentukan  dengan  jalur  udara. Ketujuh, Photography drone merupakan spesialisasi drone yang berfungsi dapat memotret suatu objek  atau  lokasi  dengan  sangat  stabil  dan  kualitas  gambar  dengan  resolusi  tinggi.  Kedelapan, racing  drone yang  digunakan  khusus  untuk  ajang  lomba  dengan  kecepatan  mencapai  70-80 Km/jam. Kesembilan, gasoline-powered drone adalah drone yang memiliki kemampuan terbang dan jelajah lebih lama dari drone pada umumnya dikarenakan menggunakan sumber tenaga dari bensin.  Kesepuluh, Nitro-Powered  drone ,  sebuah drone yang  menggunakan  tenaga  mesin  yang berasal  dari  nitrogen  cair  supaya  memiliki  daya  tahan  di  udara  lebih  dari drone yang menggunakan  baterai.  Terakhir  adalah endurance  drone merupakan drone yang  sengaja dirancang khusus memiliki kemampuan daya jelajah dan ketahanan di udara melebihi dari drone jenis lainnya sehingga dapat merekam video dalam waktu yang relatif lebih lama.
Secara  fisik drone dibagi  menjadi  empat  tipe.  Multi-rotor  telah  ditempatkan  pada  posisi pertama  yang  paling  dicari  dan  diminati  oleh  banyak  masyarakat  sipil.  Selain  harganya  yang relatif  lebih  murah  dari  jenis  lainnya, drone jenis  ini  juga  memiliki  keunggulan  seperti  mudah dikendalikan dan memiliki fitur kamera yang cukup memuaskan, tetapi memiliki kelemahan dari segi kemampuan mapping dan ketahanan monitoring di udara dalam jangka waktu  yang singkat (Chapman,  2016) .  Chapman  menempatkan fixed-wing di  posisi  kedua  dalam  jenis  tipe drone secara  fisik  karena  bentuk  yang  menyerupai  pesawat  pada  umumnya  dan  memiliki  kemampuan jelajah lebih jauh serta tidak terlalu menghabiskan tenaga untuk tetap di suatu tempat seperti jenis multi-rotor.  Hanya  saja  ada  beberapa  kelemahan  yang  dirasakan  oleh  Chapman  seperti  biaya tinggi  dalam  pemeliharaan,  kemampuan  pengambilan  foto  yang  terbatas  dan  tentunya  masalah utama  yang  perlu  digarisbawahi  adalah  tidak  dapat  bertahan  lama  untuk  tetap  fokus  di  satu tempat.  Pada  posisi  ketiga,  jenis single-rotor  helicopter yang  dapat  menggunakan  gas  sebagai bahan bakar atau energi yang juga membawa kemungkinan bahaya oleh perputaran rotor/ blades yang lebih lebar dan besar. Fixed-wing hybrid Vtol merupakan jenis drone yang memiliki bentuk gabungan dan kegunaan dari fixed-wing UAV dengan jenis drone yang menggunakan rotor atau baling-baling (Chapman, 2016) . Perbedaan jenis drone dirumuskan pada Tabel 1 .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 43-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Tabel 1. Perbandingan Jenis Drone Multi-Rotor Fixed-Wing Single Rotor Hybrid Plus 1. Mudah diakses 2. Mudah digunakan
3. Dapat melayang
4. Kontrol kamera baik 5. Dapat dioperasikan di daerah terbatas 1. Daya terbang lama 2. Cakupan luas 3. Kecepatan terbang tinggi 1. Daya hover lama
2. Lebih endurance
dengan tenaga gas 3. Kapasitas angkut lebih besar penerbangan dengan daya tahan dan hover lebih lama Minus 1. Waktu terbang terbatas 2. Kapasitas muatan kecil 1. Peluncuran butuh tempat khusus 2. Tidak bisa hover 3. Pelatihan mahal 1. Lebih berbahaya 2. Lebih sulit terbang, butuh lebih banyak pelatihan 3. Mahal Masih perlu pengembangan akibat dari penggabungan kemampuan hybrid Usage Fotografi udara dan inspeksi udara Pemetaan udara dan inspeksi pipa dan saluran listrik pemindaian laser LIDAR udara jasa pengiriman Harga $5K-65K AUD (untuk Pro Drone s) $25K-120K AUD untuk Pro Drone s $25K-300K AUD untuk Pro Drone s Tahap pengembangan
Sumber: Chapman (2016)

## Tinjauan Regulasi Drone di Indonesia
Perkembangan drone yang  semakin  canggih,  mudah  didapat  dan  bisa  dimiliki  secara pribadi  oleh  masyarakat  sipil  akibat  dari shifting paradigma  penggunaannya,  mendorong pemerintah  untuk  merevisi  peraturan  terkait  penggunaan drone di  Indonesia.  Pemerintah  dalam hal ini diwakili oleh Menteri Perhubungan telah mengeluarkan aturan baru tentang pengoperasian pesawat  udara  tanpa  awak  di  ruang  udara  wilayah  Indonesia.  Perubahan  yang  dilakukan  tidak hanya sekali, namun dalam sejarah telah tercacat bahwa perubahan itu terjadi sebanyak dua kali dalam  kurun  waktu  enam  tahun  terakhir.  Peraturan  Menteri  Perhubungan  mengenai  pesawat tanpa awak telah direvisi dari Nomor PM 180 tahun 2015 menjadi  Nomor PM 47 Tahun 2016. Perubahan terakhir yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menjadi Nomor PM 37 Tahun 2020.
Dalam  aturan  terbaru  Nomor  PM  37  Tahun  2020  terdapat  beberapa  perubahan  yang cukup signifikan. Pengoperasian drone tidak boleh lebih dari 120 meter atau 400 feet bandingkan dengan  aturan  sebelumnya  memuat  150  meter.  Peraturan  sebelumnya  menyebutkan  bahwa apabila  menerbangkan  lebih  dari  120  meter  harus  mendapatkan  izin  dari  Direktur  Jenderal Perhubungan Udara di Kementerian Perhubungan. Kedua, selain mengatur larangan penggunaan di  Kawasan  Keselamatan  Operasi  Penerbangan  (KKOP)  aturan  terbaru  ini  juga  menambahkan radius 5,5 kilometer atau 3 nautical mile dari titik helipad  yang berada di dalamnya. Tambahan lainnya, pengoperasian juga harus memperhatikan ketentuan batas pandang mata atau Visual Line of  Sight dan  di  luar  batas  pandang  mata  atau Beyond  Visual  Line  Sight. Bahkan  bagi  pengguna drone tidak diperbolehkan menggunakan pada malam hari tanpa izin. Artinya penggunaan drone hanya dapat dilakukan pada saat matahari terbit hingga sebelum matahari terbenam.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 43-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Aturan  lain  mengenai  penggunaan drone juga  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara  Republik  Indonesia. pada pasal  1 ayat  1 angka 19  menyebutkan  khusus  tentang  definisi  pesawat  tanpa  awak  yang  dapat  dikenai  aturan  pada peraturan  ini.  Terkait  dengan  penindakan  terhadap  pesawat  tanpa  awak  asing  yang  masuk  ke Indonesia  juga  diatur  dalam  pasal  27  ayat  4  beserta  ayat  5  yang  khusus  mengatur  tentang penindakan drone yang masuk kawasan udara terlarang dan kawasan udara.

## Tinjauan Prosedur Tetap Pengamanan VVIP dan Objek Vital Nasional di Indonesia
Paspampres  merupakan  satuan  operasional  di  bawah  Markas  Besar  Tentara  Nasional Indonesia  (Mabes  TNI)  yang  salah  satu  tugas  pokoknya  adalah  mengamankan  presiden,  wakil presiden  beserta  keluarganya.  Dasar  aturan  Paspampres  dalam  melaksanakan  tugas  tersebut adalah  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  34  tahun  2004  mengenai  operasi  militer selain  perang  yang  mengatur  tentang  kewajiban  operasi  keamanan  terhadap  VVIP.  Peraturan Pemerintah  Nomor  59  tahun  2013  juga  menjadi  peletak  dasar  aturan  kewenangan  aparat  atau Lembaga  terkait  salah  satunya  TNI  yang  diwakili  oleh  Paspampres.  Secara  terinci,  Paspampres memiliki  tugas  pengamanan  di  suatu  wilayah  dengan  batas-batas  tertentu  yang  biasa  disebut dengan ring  1 dan  otoritas  sepenuhnya  berada  di  tangan  Danpaspampres  seperti  misalnya  di Istana  Negara.  Meskipun  dalam  kondisi  dan  wilayah  tertentu  pembagian  sektor  pengamanan tersebut  dapat  menjadi  beberapa  lapisan  dan  bahkan  di ring  1 sendiri  terdapat  perkuatan  dari satuan  khusus  seperti  Kopassus  atas  persetujuan  dari  Danpaspampres.  Dalam  proses  operasi pengamanan,  Paspampres  juga  dibantu  oleh  instansi  atau  lembaga  lainya,  seperti  kepolisian aparat  kewilayahan  setempat  apabila  melaksanakan  kunjungan  kerja  dan  kegiatan  penting  yang harus dihadiri oleh pimpinan negara atau tamu negara.
Menanggapi  tugas  tanggung  jawab  besar  ini,  Panglima  TNI  sebagai  eselon  utama pimpinan  TNI  mengeluarkan  petunjuk  penyelenggaraan  operasi  keamanan  terhadap  personel VVIP  yang  salah  satunya  mengatur  mengenai  protap  keamanan  yang  harus  dilakukan  oleh khususnya  bagi  personel  Paspampres.  Dalam  pelaksanaan  melakukan  penjagaan  selama  24  jam dan melakukan patroli dengan waktu tertentu di Istana negara, Istana Merdeka dan Istana Bogor. Pada saat melakukan kunjungan di luar istana negara atau kediaman VVIP personel Paspampres tidak  setengah-setengah  dalam  manajemen  penyelenggaraan  operasi  dengan  membagi  ke  dalam empat  tahapan  yaitu  perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan  dan  pengakhiran.  Pada  tahap perencanaan,  Paspampres  melakukan  rapat  koordinasi  dengan  aparat  kepolisian  dan  aparat kewilayahan lainnya pada suatu daerah baik secara daring maupun luring. Pada tahap persiapan melakukan  pengecekan  atau  survei  lokasi  beberapa  hari  sebelum  pelaksanaan.  Ketika  dua  atau satu  hari  sebelum  pelaksanaan  dilakukan  geladi  protokoler  dari  kedatangan  sampai  dengan keberangkatan kembali. Hal ini dilakukan supaya pihak kepolisian dan aparat kewilayahan yang membantu  dalam  operasi  pengamanan  VVIP  di  ring  luar (ring  2  dan  3) yang  tergabung  dalam penyelenggaraan  operasi  pengamanan  memiliki  kesamaan  visi  dan  tindakan.  Bahkan,  pada  jam pelaksanaan  kunjungan  masih  dilakukan  sterilisasi  lokasi  oleh  pihak  Paspampres  demi memastikan keamanan dan kesiapan sarana dan prasarana dalam operasi pengamanan yang akan dilakukan.  Pada  tahap  pelaksanaan  Paspampres  melakukan  tugasnya  sesuai  dengan  yang  sudah disampaikan  dalam briefing untuk  menghindari  kelengahan  dan  kesalahan.  Pada  tahap pengakhiran melakukan evaluasi internal dalam kegiatan pengamanan selanjutnya.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 43-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Berkaitan  dengan  langkah  mengantisipasi  serangan drone ,  secara  khusus  Paspampres melakukan serangkaian prosedur yang dilakukan baik secara static atau stationer maupun mobile . Protap  pengamanan drone secara static yaitu  menggunakan  suatu  alat  khusus  yang  dapat melakukan jamming atau  pemutusan  frekuensi  yang  diletakkan  di  lokasi  titik-titik  dan  wilayah tertentu. Hal ini dilakukan supaya jaringan sinyal dan wireless dari pilot drone ke dalam pesawat tanpa awak tidak dapat masuk di lokasi VVIP dalam suatu radius tertentu. Kedua, langkah mobile dilakukan  dengan  melengkapi  beberapa  personel  yang  terpilih  menggunakan  alat  bernama dronebuster berbentuk  seperti  senjata  yang  dapat  menghalau drone asing  dan  mencurigakan. Personel  ini  juga  dilengkapi  dengan manpack khusus  berupa  rompi  yang  berisi  alat jamming portable dengan radius dan frekuensi tertentu,  alat komunikasi berupa HT khusus sehingga siap untuk  menghadapi  serangan drone yang dilakukan oleh pihak-pihak jahat seperti teroris.  Kedua upaya ini bertujuan untuk saling melengkapi satu sama lain, apabila selama proses jamming statis ternyata lolos sehingga pasukan manpack tersebut dapat mengantisipasi secara langsung dengan mendekati  sasaran.  Paspampres  juga  dapat  meminta  bantuan  perkuatan  kepada  Komando Pertahanan  Udara  Nasional  dengan  peralatan  yang  anti drone yang  dimiliki.  Spesifikasi  anti drone ini berupa radar aktif, radar pasif, kamera dan jammer yang saling terintegrasi menjadi satu alat  dan  sistem  di  dalam  anti drone tersebut.  Prosedur  tetap  ini  dilakukan  oleh  Paspampres sebagai  bentuk  pelaksanaan  operasi  gabungan  keamanan  khususnya  pada  acara  nasional  yang bersifat  statis  seperti  peringatan  Hari  Ulang  Tahun  Kemerdekaan  Republik  Indonesia  di  Istana Negara maupun di beberapa tempat yang ditentukan oleh pemerintah (Mako_Kohanudnas, 2018).
Pemerintah  selama  ini  juga  melakukan  langkah  antisipasi,  diwakili  oleh  Kementerian Pertahanan  yang  telah  mengembangkan  model  pesawat  udara  nirawak  (PUNA)  dengan kemampuan Medium Altitude Long Endurance (MALE) sebagai bentuk mencegah aksi terorisme . Proyek pengembangan teknologi  di  sektor pertahanan dengan nama PUNA MALE Black  Eagle ini  sudah  digagas  semenjak  tahun  2015.  Proses  pengembangannya  tidak  hanya  dilakukan  oleh Kementerian  Pertahanan  RI  saja,  namun  juga  menggandeng  sejumlah  lembaga  seperti  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Institut Teknologi Bandung (ITB), PT. Dirgantara Indonesia,  PT.  Len  Industri,  Lembaga  Penerbangan  dan  Antariksa  Nasional  (LAPAN)  dan  TNI AU (DW,  2019) .  Kelebihan  dari  alat  ini  sebagai drone kombatan  adalah  fitur  yang  telah dilengkapi  dengan synthetic  aperture  radar (SAR)  dan  dapat  dilengkapi  dengan  persenjataan seperti misil atau rudal. Kelemahan dari alat ini masih belum spesifik digunakan dalam anti drone seperti  alat  khusus  yang  dimiliki  TNI  AU  dalam  penjelasan  sebelumnya,  juga  proyeksi  alat  ini baru dapat digunakan dan bersertifikasi pada tahun 2023.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002 memiliki salah satu tugas pokok yaitu melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.  Di  dalam  tubuh  Polri,  terdapat  divisi  khusus  yang  bertugas  untuk  melakukan pengamanan  Objek Vital  Nasional dan dalam pelaksanaannya diatur dalam  Keputusan Presiden Nomor  63  Tahun  2004.  Di  dalam  aturan  tersebut  menjelaskan  bahwa  Polri  dapat  melakukan konfigurasi  standar  pengamanan,  pengerahan  kekuatan  personel  beserta  sarana  dan  prasarana, pengarahan standar keamanan internal serta melakukan audit secara periodik sistem keamanan di suatu  objek  vital  nasional.  Prosedur  pemberian  jasa  pengamanan  dan  sistem  manajemen pengamanan  pada  Objek  Vital  Nasional  dan  objek  tertentu  juga  telah  diatur  dalam Perkabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2019.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 43-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Menanggapi  ancaman  keamanan drone ,  Polri  mengantisipasi  hal  tersebut  dengan melakukan  beberapa  strategi  dan  upaya.  Pertama,  Polri  melakukan  penyesuaian  dengan perkembangan  zaman.  Penyesuaian  perkembangan  zaman  dijadikan  sebagai  bentuk  prosedur tetap  dalam update perubahan  peraturan  yang  ada  dari  mulai  Peraturan  Kepala  Kepolisian  atau Perkap  Nomor  13  tahun  2017  menjadi  Nomor  3  Tahun  2019  dan  yang  paling  terbaru  adalah Peraturan  Kepolisian  Nomor  7  tahun  2019.  Inti  dari  peraturan  yang  telah  ditetapkan  yaitu memberikan  kejelasan  dalam  pemberian  bantuan  pengamanan  pada  objek  vital  nasional  dan objek  tertentu.  Kedua,  secara  rutin  melaksanakan  kerja  sama  dengan  pengelola  objek  vital nasional dengan memberikan jasa pengamanan sarana dan prasarana serta mengerahkan kekuatan personel.  Selain  itu  Polri  juga  melakukan  prosedur  tetap  berupa  pembinaan  teknologi  dan  audit periodik secara berkala. Ketiga, menetapkan standar sistem keamanan dengan membentuk siklus pola  pengamanan  dan  melakukan  konfigurasi  standar  pengamanan.  Polri  juga  melakukan pembinaan  kemampuan  dan  pengetahuan  personel  mengenai drone melalui  pendidikan  dan latihan.

## Teror Drone di Indonesia?
Pandemi COVID-19 berdampak luas kepada penduduk Indonesia sejak Maret tahun 2020. Meski demikian, tidak berarti menyurutkan pergerakan jaringan teror. Data menunjukkan bahwa gerakan  terorisme  terus  berlanjut  di  antaranya  ketika  Tim  Detasemen  Khusus  88  Anti  Teror (Densus  88)  secara  masif  melakukan  penangkapan  sejumlah  terduga  kelompok  teroris  di beberapa wilayah. Pada hari Minggu, 4 Oktober 2020, Densus 88 telah menangkap empat terduga kelompok teroris di beberapa tempat yang berlokasi Bekasi, Jawa Barat (Ayyubi, 2020) . Terdapat data  menarik  yang  ditemukan,  selain  tersangka  yang  terduga  terlibat  dalam  jaringan  kelompok Jamaah  Islamiyah  (JI),  barang  bukti  berupa  senjata  api  rakitan,  buku-buku  jihadis,  telepon genggam, HT, dan juga ditemukan drone atau pesawat tanpa awak. Dengan demikian jelas bahwa drone sudah  mulai  digunakan  oleh  para  jaringan  terorisme  seperti  JI  untuk  membantu  aksinya dalam  melakukan  aksi  terorisme  dan  hal  ini  perlu  menjadi early  warning  system bagi  aparat keamanan.
Terdapat  beberapa  alternatif  yang  mungkin  dapat  menjelaskan  alasan  jaringan  teroris  di Indonesia mulai menggunakan drone dalam melancarkan aksi teror dan juga sebagai media untuk aksi  serangan  yang  baru  disebabkan  oleh  kemudahan  dalam  mendapatkan drone secara  legal, baik  secara  pembelian online maupun offline .  Dewasa  ini  ditemukan  bahwa drone dapat  dibeli secara  bebas  pada  sejumlah marketplace atau e-commerce .  Masyarakat  sipil  pada  umumnya dapat  dengan  mudah  melakukan  pembelian drone hanya  dengan  mengunduh  aplikasi  seperti Tokopedia,  BukaLapak,  Blibli,  dan  Shopee  tanpa  harus  mengeluarkan  biaya  yang  bisa  diunduh dan  dilakukan  melalui  telepon  genggam  pribadi.  Tidak  adanya  pengawasan  pembelian  dan pendataan  kepemilikan  menjadikan  salah  satu  problem  yang  perlu  dicermati  dan  diperhatikan oleh  pemerintah.  Alasan  kedua,  harga drone yang  relatif  murah.  Selain  karena  mudah  diakses untuk  proses  pembelian,  harga  untuk  jenis drone yang  reguler  sampai  dengan  jenis pro  drone masih  dirasa  wajar  dan  cukup  terjangkau.  Bahkan  seri  terbaru  dari  DJI,  salah  satu  perusahaan terkenal yang memproduksi drone , yaitu DJI FPV masih berkisar di harga 20 juta rupiah. Ketiga, kemampuan  pengoperasian drone tanpa  pilot  juga  memberikan  nilai  lebih  karena  tidak  mudah untuk dideteksi keberadaan operatornya, dan drone yang sudah diterbangkan sulit untuk dikenali di  udara.  Alasan  lainnya,  tidak  dibutuhkan  kemampuan  atau  kecakapan  yang  tinggi  untuk

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 43-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
menjalankan drone .  Hal  ini  disebabkan  fakta  bahwa  perusahaan  yang  memproduksi drone tentunya  tidak  akan  memproduksi drone tanpa  memberikan  buku  petunjuk  penggunaan  dengan penjelasan menggunakan berbagai bahasa yang mudah dipahami, bahkan platform YouTube kini ramai  dikunjungi  karena  banyak  menyediakan  tutorial  cara  menerbangkan drone dengan  baik tanpa perlu menempuh sebuah kursus sekalipun.
Motivasi  teroris  menggunakan drone juga berdasarkan atas tujuan-tujuan  tertentu, selain dilakukan atas dasar pembelaan terhadap agama dan Tuhan.  Pada tahun 2016, Oxford Research Group melansir bahaya dan ancaman mengerikan apabila pesawat tanpa awak ini jatuh ke tangan teroris.  Salah  satunya  adalah  percobaan  untuk  menciptakan  kembali  propaganda  mengerikan seperti  pada  serangan  September  2011 (Marsela,  2016) .  Selain  itu  teroris  juga  berencana menggunakan drone sebagai  pembawa  bom  CBRN  dan  senjata  yang  dimodifikasi (Hidayati, 2021;  Koblentz,  2020) .  Didukung  juga  argumen  strategis  teroris  sepenuhnya  didasarkan  pada gagasan  bahwa  fungsi  esensial  dari  pesawat  pembom  adalah  untuk  menciptakan  keadaan ketakutan yang digeneralisasikan (Afxentiou, 2018) . Penggunaan drone juga dimanfaatkan teroris untuk  melakukan  pengumpulan  informasi  atau  data  intelijen  dengan  memaksimalkan  kamera yang terpasang sebagai alat pemantauan atau pengintaian pada target atau sasaran tertentu tanpa harus melibatkan kontak langsung di lapangan.
Meskipun hingga saat ini aksi terorisme menggunakan drone belum terwujud, akan tetapi ada  kemungkinan  dampak  yang  dapat  terjadi  apabila  serangan  menggunakan drone dapat dilakukan sampai berhasil, dikhawatirkan akan menciptakan peluang dan memicu aksi terorisme atau ekstremisme selanjutnya. Gerakan sosial dalam bentuk kelompok juga dikhawatirkan dapat terjadi dalam bentuk kekerasan yang mengancam integritas nasional (Hasanuddin, 2011) . Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori ekstremisme kumulatif. Cumulative Extremism (CE) adalah teori yang diciptakan oleh Roger Eatwell sebagai bentuk interpretasi berdasarkan kejadian kerusuhan pada tahun 2001 dan 2005 di Inggris Raya (UK). Teori ini menjelaskan bahwa bentuk ekstremisme  dapat  memicu  ekstremisme  lain,  atau  memprovokasi  kelompok  lain  untuk melakukan  tindakan  kekerasan  berdasarkan  tindakan  lawannya (Eatwell,  2006) .  Apabila dikaitkan dengan serangan drone dan berhasil misalnya, kelompok lain akan semakin termotivasi di mana keuntungan  yang diperoleh lebih besar dari pengorbanan seperti aksi bunuh diri pelaku bom dan konsep hijrah yang konvensional.
Selanjutnya,  teori  ini  oleh  Eatwell  diperkuat  Busher  dan  Macklin.  Kedua  cendekiawan tersebut  berpendapat  bahwa  untuk  membuat  ekstremisme  kumulatif  lebih  tepat  guna,  beberapa elemen  perlu  diuraikan  seperti  kejelasan  konsep,  dan  hasil  yang  berbeda  dari  insiden  yang mungkin  mengarah  pada  kekerasan  atau  non-kekerasan (Busher  &  Macklin,  2015a) .  Pertama, terkait  serangan drone ,  ekstremisme kumulatif menggambarkannya sebagai  masalah  yang dapat diterima mengakibatkan gerakan dan kontra-gerakan yang dibentuk oleh keragaman budaya dan lingkungan  politik.  Kedua,  ekstremisme  kumulatif  juga  menjelaskan  bahwa  ada  pengaruh langsung  dan  tidak  langsung  dari  gerak  dan  kontra  gerak  menggunakan drone .  Mobilisasi  hasil yang  pertama  melawan  oposisi  mereka,  sedangkan  yang  terakhir  memiliki  efek  yang  lebih  luas yang  memengaruhi  lingkungan  budaya,  politik  dan  hukum  yang  terdiri  dari  aktor-aktor  seperti pemerintah,  media  dan  korban  itu  sendiri (Busher  &  Macklin,  2015b) .  Tujuan  propaganda ketakutan  terhadap  masyarakat  akan  semakin  bermunculan  dan  apabila  serangan  dapat  berhasil dilancarkan kepada target  VVIP dan  Objek Vital  Nasional  yang selama ini diyakini masyarakat akan tingkat pengamanan yang lebih tinggi dan didukung oleh aparat keamanan terbaik dari TNI

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 43-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
maupun  Polri.  Para  jurnalis  dari  berbagai  media  yang  secara  tidak  langsung  saling  berlomba membahas aksi serangan teror secara komprehensif pada dasarnya juga dimanfaatkan oleh pelaku teror  untuk  membantu  menyebarkan  propaganda  ketakutan  dan  memberitahukan  kepada  calon- calon lone-wolf actor untuk dapat melakukan aksi serupa. Di  dalam rational  choice  theory juga  dijelaskan  bahwa  aksi  terorisme  dapat  dilakukan tidak  hanya  sebatas  dorongan  motivasi  altruistis  tetapi  juga  oleh  sebuah  pengharapan  dan antisipasi  manfaat  pemuasan  diri  di  masa  depan (Freilich  &  LaFree,  2015) .  Dengan  kata  lain, para  pelaku  melakukan  aksi  berlandaskan  pada  pemikiran  dan  pertimbangan  yang  kemudian diikuti oleh anggapan bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan ternyata membawa keuntungan bagi dirinya. Teori ini juga menegaskan bagaimana pelaku teror termotivasi (Anderton & Carter, 2005) .  Seperti  pada  penggunaan drone merupakan  salah  satu  metode  dan  upaya  untuk mendapatkan  keuntungan  batin  yang  diyakini  selama  ini.  Kepercayaan  bahwa  aksi  terorisme menggunakan drone tersebut  akan  mendapatkan  beberapa  keuntungan  pribadi  seperti mendapatkan  jaminan  surga  Allah, kedua mendapatkan  bidadari  surga  dan  syafaat  untuk keluarganya, ketiga memunculkan  ketakutan  oleh  musuh  atau  bentuk  propaganda  yang  seperti sudah  dijelaskan  sebelumnya,  dan keempat mendapatkan  pahala  yang  besar  karena  melakukan perintah fardhu  ‘ain (wajib)  dan  terhindar  dari  dosa  besar.  Motivasi  mendapatkan  keuntungan telah melahirkan kegigihan dan kerja keras dalam mengapai aksi terorismenya. Apabila dikaitkan dengan  perspektif  keamanan,  para  pelaku  terorisme  akan  melakukan  berbagai  cara  untuk  dapat melancarkan kamikaze  drone,  spying  drone ,  dan dropping  bomb tersebut  di  lokasi  yang  telah ditentukan.
Kemudian, penjelasan terkait metode teror menggunakan drone ini dapat dijabarkan oleh para teroris dalam melancarkan aksinya dengan menggunakan pendekatan routine activity theory . Teori  aktivitas  rutin  atau routine  activity  theory muncul  sebagai  penjelasan  sederhana  yang disengaja untuk  perubahan tren kejahatan kekerasan, didorong oleh variasi  dalam pola  aktivitas sehari-hari  yang  mungkin  juga  mendorong  dilakukannya  kejahatan (Miró,  2014) .  Teori  ini  juga merupakan  pertemuan  ruang  dan  waktu  antara  terorisme  yang  termotivasi  dan  ketiadaan penjagaan korban atau sistem keamanan yang tidak baik sehingga memenuhi syarat atau kondisi yang dibutuhkan dalam melaksanakan kejahatan yang terencana (Cohen & Felson, 1979) . Artinya dalam  melakukan  aksi  terorisme  ini  dikaitkan  menggunakan routine  activity  theory harus memenuhi  ketiga  elemen  utama  yaitu pertama pelaku  yang  termotivasi, kedua sasaran  yang cocok  dan ketiga adalah  sistem  penjagaan  yang  tidak  mumpuni  atau  cakap.  Artinya,  aparat keamanan, TNI dan Polri beserta stakeholder lainnya memiliki kewajiban untuk selalu mengikuti perkembangan  zaman  dan  secara  khusus  berinovasi  dalam  menghadapi  berbagai  ancaman  dan tantangan terkait dengan perkembangan drone yang dapat dimanfaatkan oleh para teroris dalam melakukan aksi kejahatan kemanusiaan atau extraordinary crime .

## Rekomendasi Regulasi
Hingga  saat  ini  teror  menggunakan drone oleh  jaringan  kelompok  yang  berafiliasi  pada kelompok tertentu seperti JI memang masih belum ditemukan di  Indonesia. Terlebih belum ada aksi serangan teror yang berhasil menargetkan personel VVIP dan Objek Vital Nasional. Namun berlandaskan  pada  kekhawatiran  dari  pembahasan  sebelumnya  terhadap  kemungkinan  teror menggunakan drone apabila sampai terwujud dan mengarah pada personel VVIP atau ditargetkan kepada Objek Vital Nasional yang memiliki peran dan kontribusi penting terhadap kelangsungan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 43-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
hidup  negara  maka  akan  menimbulkan  kerugian  tidak  hanya  dari  segi  materiil  namun  juga mencoreng nama baik instansi yang terlibat. Oleh karena itu pemerintah harus segera melakukan aksi nyata dan terpadu supaya hal yang ditakutkan tidak terjadi dan dapat dieliminasi secara dini. langkah  responsif  pemerintah  merupakan  wujud  tanggung  jawab  dan  komitmen  yang  diemban sebagai  pemegang  kekuasaan  negara  sesuai  dengan  amanah  dari  masyarakat (Rahman,  2017) . Kewenangan  tersebut  tercermin  dengan  adanya  sinkronisasi  kepentingan  masyarakat  dan pemerintah dalam bentuk instrumen kebijakan yang dapat mewujudkan tujuan bersama.
Salah  satu  rekomendasi  yang  diusulkan  peneliti  ini  adalah  melakukan  pendataan  kepada penjual  atau reseller resmi drone offline maupun online yang  difasilitasi  oleh  Kementerian Perhubungan  dan  menempatkan  fungsi  pengawasan  pada  pihak  kepolisian.  Implementasi  yang paling masuk akal adalah mengeluarkan regulasi berbentuk peraturan pemerintah atau peraturan Menteri  Perhubungan  mengenai  anti drone sehingga  secara  legal  aktif  dapat  menjadi  langkah preventif  yang signifikan. Regulasi ini dapat  berbentuk  peraturan baru atau peraturan tambahan dalam  peraturan  atau  regulasi  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Di  dalam  peraturan  ini  juga perlu  ditambahkan  dan  ditegaskan  mengenai  sanksi  administratif  maupun  pidana  hukum kurungan  penjara  apabila  penjual  atau reseller tersebut  tidak  mematuhi  peraturan  yang  telah dibuat oleh pemerintah. Kedua, bagi konsumen yang telah membeli drone dalam bentuk apa pun harus  terdata  secara  lengkap  di  pihak  kepolisian  setempat.  Pendataan  yang  dilakukan  ini  juga harus terintegrasi dari berbagai polres atau polsek setempat dan dapat termonitor secara online di kantor  pusat  kepolisian.  Kemudahan  akses  data  pengguna drone ini  sebagai  langkah  antisipatif apabila  ditemukan drone yang  sengaja  melakukan  aksi  mencurigakan  seperti  pengintaian  di restricted  area pihak  kepolisian  dapat  langsung  mengidentifikasi  dilanjutkan  sampai  dengan proses hukum selanjutnya. Ketegasan legalitas aturan juga perlu diwujudkan dalam bentuk sanksi administratif dan pidana hukum penjara atau bahkan lebih berat yang tidak tebang pilih.

## Membangun Kerja Sama Multistakeholders
Pemerintah juga perlu memahami lebih luas bahwa aksi terorisme tidak hanya dilakukan oleh non-state  actor ,  bisa  saja  dilakukan  oleh state-actor atau  teroris lone-wolf lainnya  yang berada di wilayah negara lain. Sehingga perlu adanya langkah untuk memperkuat teknologi anti drone yang  lebih  canggih,  seperti  memblokir  gelombang  radio  dari  perangkat  terdekat  yang ditempatkan  pada  objek  vital  dan  objek  pertahanan  negara  dan  pengawasan  super  ketat  di perbatasan antar negara karena dalam perspektif perbatasan Indonesia memiliki banyak tantangan dan  memicu  permasalahan  yang  kompleks (Wicaksono,  2013) .  Kedua,  pembangunan laboratorium  pertahanan  teknologi  anti drone ( sky  monitoring  system )  untuk  memantau pertahanan ruang udara dari aktivitas drone dan teknologi canggih lainnya. Pembentukan koalisi kerja  sama  yang  terdiri  Kominfo,  BSSN,  BAIS,  Densus  88  untuk  mencegah  aksi  teroris menggunakan drone merupakan langkah yang dirasa perlu sebagai masukan rekomendasi ketiga, dan  bahkan  apabila  mendesak  dan  kondisi  tertentu  membentuk  satuan  tugas  anti drone sesuai dengan kebijakan Presiden. Selanjutnya, melakukan pelatihan berkelanjutan bagi pasukan khusus terlatih untuk melaksanakan pertahanan udara dan pengendalian ancaman kecanggihan teknologi melalui  kerja  sama  bilateral  atau  multilateral.  Hal  ini  sangat  perlu  dilakukan  karena  sebagian besar anggota Paspampres berasal dari satuan seperti Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Denbravo  TNI  AU.  Terakhir,  Aparat  TNI  perlu  membentuk  satuan  anti drone seperti  yang dilakukan oleh militer udara Perancis yang bernama D’Artagnan, berisi elang dan trainer khusus,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 43-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
yang sudah sejak tahun 2016 dilatih untuk menghadapi ancaman udara khususnya pesawat tanpa awak.  Langkah  ini  juga  bisa  dilakukan  sebagai  bentuk  perpanjangan  kerja  sama  militer  dalam bentuk  latihan  bersama  atau joint  exercise dan  membangun  hubungan  bilateral  yang  baik  antar kedua negara. Kemudian, satuan ini dapat diperbantukan di Paspampres, atau yang lebih spesifik lagi menjadi satuan khusus di Paspampres itu sendiri.

## Kesimpulan
Kejadian  tragis  yang  menyerang  Presiden  Venezuela  dan  Objek  Vital  Nasional  Saudi Arabia  merupakan  salah  satu  studi  kasus  yang  dapat  menjadi  pembelajaran  bagi  pemerintah Indonesia.  Ada  kemungkinan  kejadian  ini  menimpa  Indonesia  apabila  tidak  dilakukan  evaluasi dan  perbaikan  yang  merespons  kondisi  faktual  dewasa  ini  khususnya  terkait  dengan  teknologi pesawat tanpa awak dalam upaya menerapkan regulasi dan prosedur tetap pengamanan terhadap VVIP  dan  Objek  Vital  Nasional.  Ada  keterbatasan  literasi  khusus  yang  membahas  mengenai sejauh mana regulasi penggunaan drone dan Protap pengamanan VVIP dan Objek Vital Nasional di  Indonesia  yang  selama  ini  diterapkan.  Sebab  prediksi  dan  ancaman  ini  tentu  saja  juga  harus menjadi  bahan  pertimbangan  Pemerintah  dalam  menaikkan  level  pengamanan  di  tingkat  VVIP dan Objek Vital Nasional.
Sejarah  mengenai  perkembangan drone dari  masa  Perang  Dunia  sampai  dengan  saat  ini secara  jelas  telah  menyadarkan  bahwa  terjadi  sebuah  perubahan  paradigma  penggunaan drone . Tidak hanya dalam sejarah dan macam kegunaan drone dalam inovasi sebagai alat tempur baru yang  mutakhir  dan  mematikan,  tetapi  juga  adanya shifting dari military  realm menjadi civil authority di  mana drone saat  ini  telah  digunakan  sebagai  alat  yang  memudahkan  masyarakat sipil.  Kegunaan drone dari  sudut  pandang  sipil  lebih  fokus  kepada  hal  yang  memudahkan manusia  dalam  melakukan  kegiatan  dan  pekerjaan  tertentu.  Bentuk  fisik drone juga  mulai berubah menyesuaikan dengan kegunaannya baik dengan multi-rotors, fixed-wing dan hybrid . Penjelasan di atas menjadikan alasan yang tepat untuk mencari tahu lebih detail mengenai langkah pemerintah dalam pembuatan regulasi penggunaan drone di wilayah udara Indonesia dan protap  pengamanan  anti drone yang  dilakukan  oleh  Paspampres  kepada  VVIP  dan  kepolisian terhadap Objek Vital Nasional Negara beserta kemungkinan rekomendasi  yang dapat diberikan. Maka  dalam  tulisan  ini  didapatkan  titik  terang  mengenai  regulasi  penggunaan drone selama  di wilayah  udara  Indonesia  masih  dirasakan  belum  lengkap,  Paspampres  sebagai  garda  terdepan dalam  pengamanan  VVIP  telah  melakukan  serangkaian  prosedur  tetap  pengamanan static/stationer maupun mobile sampai dengan Polri melakukan serangkaian langkah inovatif dari mulai revisi regulasi hingga aksi nyata di lapangan, terlepas dari beberapa hal  yang masih perlu ditingkatkan. Regulasi dan prosedur tetap pengamanan terhadap VVIP dan Objek Vital Nasional dari  perkembangan  dan  kemungkinan  serangan drone yang  sangat  masif  perlu  disikapi  dengan membangun kerja sama antara Lembaga ( multistakeholders ). Hakekat pengamanan adalah suatu upaya  yang harus dilakukan demi  pencegahan hal-hal  yang tidak diinginkan agar dapat tercapai keamanan  di  tingkat  umum  yaitu  bagi  masyarakat,  atau  setidaknya  kejahatan  yang  tidak  dapat dihindari  masih  berada  dalam  batas  toleransi  masyarakat  dengan  melibatkan  berbagai  pihak dalam kerja sama pengamanan.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 43-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Ucapan Terima kasih
Peneliti  berterima  kasih  kepada  LPDP  Kemenkeu  yang  telah  memberikan  beasiswa  selama menempuh  perkuliahan.  Terima kasih  peneliti sampaikan kepada narasumber  yang memberikan data  penelitian.  Serta,  ucapan  terima  kasih  juga  disampaikan  kepada  Dr.  Puspitasari  sebagai dosen pembimbing dalam penulisan artikel ini.

## Daftar Pustaka
Afxentiou, A. (2018). A history of drone s: Moral(e) bombing and state terrorism. Critical Studies on Terrorism , 11 (2), 301–320. https://doi.org/10.1080/17539153.2018.1456719
Ahmad,  M.  (2014).  The  legality  of  unmanned  aerial  vehicles  outside  the  combat  zone:  A  case study  of  the  Federally  Administered  Tribal  Areas  of  Pakistan. Defense  &  Security Analysis , 30 (3), 245–253. https://doi.org/10.1080/14751798.2014.921448
Anderton, C. H., & Carter, J. R. (2005). On Rational Choice Theory and The Study of Terrorism.
Defence and Peace Economics , 16 (4), 275–282. https://doi.org/10.1080/1024269052000344864 Ayyubi,  S.  (2020,  October  5). Densus  88  Tangkap  Kelompok  Teroris  di  Bekasi,  Satu  Drone Diamankan | Kabar24 . Bisnis.Com.
https://kabar24.bisnis.com/read/20201005/16/1300757/densus-88-tangkap-kelompok- teroris-di-bekasi-satu- drone -diamankan BBC.  (2018).  Venezuela  President  Maduro  survives  „ drone assassination  attempt‟. BBC  News . https://www.bbc.com/news/world-latin-america-45073385
Blom, J. D. (2010). Unmanned aerial systems: A historical perspective . Combat Studies Institute Press.
Busher,  J.,  &  Macklin,  G.  (2015a).  Interpreting  “Cumulative  Extremism”:  Six  proposals  for enhancing  conceptual  clarity. Terrorism  and  Political  Violence , 27 (5),  884–905. https://doi.org/10.1080/09546553.2013.870556
Busher,  J.,  &  Macklin,  G.  (2015b).  Interpreting  “Cumulative  Extremism”:  Six  Proposals  for Enhancing  Conceptual  Clarity. Terrorism  and  Political  Violence , 27 (5),  884–905. https://doi.org/10.1080/09546553.2013.870556
Chapman, A. (2016, November 8). Drone Types: Multi-Rotor vs Fixed-Wing vs Single Rotor vs Hybrid VTOL. AUAV . https://www.auav.com.au/articles/ drone -types/
CNN  Indonesia.  (2019). Serangan  Drone  Bakar  Dua  Fasilitas  Saudi  Aramco .  Internasional. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190914153530-120-430494/serangan- drone -bakar-dua-fasilitas-saudi-aramco
Cohen,  L. E., & Felson,  M.  (1979). Social Change and Crime Rate Trends:  A Routine Activity Approach. American Sociological Review , 44 (4), 588. https://doi.org/10.2307/2094589 DW.  (2019). Indonesia  Kembangkan  Drone  Black  Eagle  untuk  Cegah  Terorisme  Hingga Karhutla .  DW.COM. https://www.dw.com/id/indonesia-kembangkan- drone -black-eagle- untuk-cegah-terorisme-hingga-karhutla/a-51844336
Dwi,  A.  (2017,  August  6).  11  Jenis Drone yang  Mungkin  Belum  Anda  Ketahui. Folder  Tekno . https://www.foldertekno.com/jenis- drone /
Eatwell, R. (2006). Community Cohesion  and Cumulative Extremism  in Contemporary  Britain.
The Political Quarterly , 77 (2), 204–216. https://doi.org/10.1111/j.1467-
923X.2006.00763.x

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 43-58 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di  Indonesia. Mimbar Hukum , 23 (2), 237–429.
Freilich,  J.  D.,  &  LaFree,  G.  (2015).  Criminology  Theory  and  Terrorism:  Introduction  to  the Special Issue. Terrorism and Political Violence , 27 (1), 1–8.
https://doi.org/10.1080/09546553.2014.959405
Hasanuddin.  (2011).  Dinamika  dan  Pengerucutan  Teori  Gerakan  Sosial. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 10 (15), 59–73. https://doi.org/10.35967/jipn.v10i1.1601 Hidayati,  Nu.  (2021). Drone Bersenjata,  Modus  Operandi  Baru  Teroris  Asia  Tenggara?
Matamapolitik,  Berita  Dunia  Internasional  Dan  Berita  Politik  Indonesia  Terbaru  Hari Ini . https://www.matamatapolitik.com/akankah- drone -jadi-modus-operandi-baru-teroris- di-asia-tenggara-analisis/
Husodo,  A.  Y.,  Jati,  G.,  Octavian,  A.,  &  Jatmiko,  W.  (2020).  Switching  target  communication strategy  for  optimizing  multiple  pursuer drone s  performance  in  immobilizing  Kamikaze multiple evader drone s. ICT Express , 6 (2), 76–82.
https://doi.org/10.1016/j.icte.2020.03.007 Jusuf, W. (2017). Ancaman Drone Teroris . tirto.id. https://tirto.id/ancaman- drone -teroris-csuH Koblentz,  G.  D.  (2020).  Emerging  Technologies  and  the  Future  of  CBRN  Terrorism. The Washington Quarterly , 43 (2), 177–196. https://doi.org/10.1080/0163660X.2020.1770969 Libel,  T.,  &  Boulter,  E.  (2015).  Unmanned  Aerial  Vehicles  in  the  Israel  Defense  Forces:  A Precursor  to  a  Military  Robotic  Revolution? The  RUSI  Journal , 160 (2),  68–75. https://doi.org/10.1080/03071847.2015.1036550
Ly,  B.,  &  Ly,  R.  (2020).  Cybersecurity  in  unmanned  aerial  vehicles  (UAVs). Journal  of  Cyber Security Technology , 1–18. https://doi.org/10.1080/23742917.2020.1846307 Mako_Kohanudnas,  P.  (2018). Panglima  TNI  Tinjau  Peralatan  Antidrone  Kohanudnas . https://tni-au.mil.id/panglima-tni-tinjau-peralatan-anti drone -kohanudnas/ Marsela,  M.  (2016). Teroris  Mulai  Gunakan  Drone  untuk  Lancarkan  Aksi .  CNN  Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160111145642-185-103488/teroris-mulai- gunakan- drone -untuk-lancarkan-aksi
Matamapolitik.  (2021, February 8). Mengulik 10 Drone Tempur Terbaik  di  Dunia 2020. Berita
Dunia Internasional Dan Berita Politik Indonesia Terbaru Hari Ini . https://www.matamatapolitik.com/10- drone -tempur-terbaik-di-dunia-pada-2020-listicle/ Miles, M., & Huberman, A. (1992). Analisis Data Kualitatif . Jakarta. UI Press. Miró, F. (2014). Routine Activity Theory. In The Encyclopedia of Theoretical Criminology (pp. 1–7). American Cancer Society. https://doi.org/10.1002/9781118517390.wbetc198 Purnomo,  L.  (2020,  October  6). Pengertian  dan  Sejarah  Perkembangan  Drone . https://liupurnomo.com/pengertian-dan-sejarah-perkembangan- drone / Rahman,  K.  (2017).  Pelayanan  Pemerintahan  yang  Bertanggung  Jawab. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 16 (28), 34–42. https://doi.org/10.35967/jipn.v16i28.5823
Rinehart, C. S. (2017). Sharing security in an era of international cooperation: Unmanned aerial vehicles  and  the  United  States‟  Air  Force. Defense  &  Security  Analysis , 33 (1),  45–56. https://doi.org/10.1080/14751798.2016.1269390
Wicaksono,  B.  (2013).  Penguatan  Wilayah  Perbatasan:  Studi  Kasus  Pulau  Sebatik  Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 12 (20), 110– 122. https://doi.org/10.35967/jipn.v12i2.2905