## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 - 1104

## PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI
Redin
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  RUMAH TANGGA (KDRT) DI  KECAMATAN SINTANG Kartika Agus Salim AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK  TANPA PENETAPAN PENGADILAN

## Rini Safarianingsih
HUKUM ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN PENGERUSAKAN LINGKUNGAN DI DESA SUNGAI ULUK PADA MASYARAKAT SUB SUKU KANTUK KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT Genpepa Sedia
AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME

## Patrisia Mutia Jersi Hartiana

## Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang PERAHU Volume 9 Nomor 2 Halaman 1 - 55 Sintang September 2021 ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104

## PERAHU
ISSN 2338 – 333X e-ISSN 2775-1104 Volume 9, Nomor 2, September 2021, Halaman 1- 55

## DAFTAR ISI

## PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI
Redin ............................................................................................................................................. 1-10

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SINTANG
Kartika Agus Salim ...................................................................................................................... 11-20

## AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih ...................................................................................................................... 21-32

## HUKUM  ADAT  TERHADAP  PENCEMARAN  DAN  PENGERUSAKAN  LINGKUNGAN  DI DESA  SUNGAI  ULUK  PADA  MASYARAKAT  SUB  SUKU  KANTUK  KOTA  PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT
Genpepa Sedia ............................................................................................................................. 33-44

## AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME
Patrisia Mutia Jersi Hartiana ...................................................................................................... 45-55

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal PERAHU, Volume 9 Nomor 2, September 2021 kali ini menyajikan topik-topik mengenai :  Hpengawasan  Pekerjaan  Konstruksi  Oleh  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Terhadap  Penyedia  Jasa Konstruksi Di Kabupaten Melawi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (Kdrt)  Di  Kecamatan  Sintang,  Akibat  Hukum  Pengangkatan  Anak  Tanpa Penetapan Pengadilan, Hukum Adat Terhadap Pencemaran Dan Pengerusakan Lingkungan Di Desa Sungai Uluk Pada Masyarakat Sub Suku Kantuk Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat , Ambigu Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme
Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan  hukum  sebagai  upaya  meningkatkan  pengetahuan  mahasiswa  dan  dapat  menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.

## HUKUM ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN PENGERUSAKAN LINGKUNGAN DI DESA SUNGAI ULUK PADA MASYARAKAT SUB SUKU KANTUK KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT

## Genopepa Sedia
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Y.C. Oevaang Oeray No. 92 Sintang Email:geno.vis99@gmail.com

## Abstract
The Cycles of life Daya’ Kantuk is known as agrarian with rice farming ( Oryza Sativa L ) for  shifting  cultivation  system  with  a  cycle  of  7
(seven)-10  (ten)  years  to  be  replanted.  It  is  not surprise  that  along  the  river,  peoples  have  a  lot of  land  or  agricultural  land  scattered  along  the roads and rivers. Meanswhile the forest areas are
belong  to  wildlife  reserves,  hunting,  and  forest building  materials.  The  Dayak  Kantuk  have  a strong relationship with various other Dayak sub- tribes:  Iban  ,  Ketungau  ,  Seberuang  ,  Desa  and Mualang  .  The  differences  are  the  dialect  of  the language  and  some  certain  vocabulary.  People adhered that the origin of the existence of Dayak Kantuk  tribe  is  started  from  Tampun  Juah  area. It is located in the lower reaches of the Sekayam River  near  the  Segumon  area.  Dayak  Kantuk  is one of the Dayak sub-tribes of the Ibanic family which  is  widespread  in  Kapuas  Hulu  Regency (West  Kalimantan).  It  is  call  as  kinship  because the  Kantuk  tribe  share  the  same  language  as the  Iban  tribe  as  well  as  the  Seberuang  Dayak, Mualang, Bugau, Sebaru’ and others. The Kantuk Dayak tribe lives in the Long House or called as Rumah Betang.
In  regarding  this  customary  law  will  be reviewed  in  five  years,  the  existing  provisions will be effective for all levels of the Kantuk tribe without exception. This provision came into force on  May 12,  2006. Therefor,  for  all  provisions of  customary  law  of  the  Dayak  Kantu  tribe done  previously  is  declared  no  longer  valid.  All customary instruments are expected to disseminate and guide all the underlined provisions in resolving any problems and the various shortcomings found in their implementation that should be taken into account for future improvements are noted.

## Keywords: Customary Law, River Pollution PENDAHULUAAN
Ibu   kota    Kabupaten    yang    terletak di  Putussibau  yang  dapat  ditempuh  dengan transportasi sungai Kapuas sejauh 846 km, jalan darat 814 km dan lewat udara dari Kota Pontianak bisa di tempuh kurang lebih satu (1) jam. Meskipun demikian,  keunikan  Budaya,  Adat-istiadat, makanan  khas,  ikon  Kabupaten  Kapuas  Hulu banyak  dikenal  oleh  masyarakat  luar.  Seperti budaya  yang  dikenal  oleh  masyarakat  Dayak Kantuk  yang sering dilakukan di Rumah Betang (rumah panjang) yaitu Adat terhadap pencemaran
dan  pengrusakan  lingkungan.  Masyarakat Adat  Daya’ Kantuk  adalah bagian dari umat manusia  yang  hidup  dan  berkembang  di wilayah  Kabupaten  Kapuas  Hulu  Provinsi Kalimantan Barat Republik Indonesia. Masyarakat  Adat  Daya’  Kantuk  merupakan salah  satu  dari  Sub-Etnis  Daya’yang  telah tinggal  dan  bermukim  secara  Hulu  kapuas. Sejalan  dengan  peradabannya  umat  manusia masyarakat  Daya’  Kantuk  dan  keberadaan Daya’  Kantuk  di  muka  bumi  ini  khususnya di  Kabupaten  Kapuas  Hulu  tempat  sub  suku tersebut berasal.
Adat istiadat dan hukum Adat Kantuk tidak  terlepas  dari  sejarah  masyarakat  Daya’ Kantukyangsejakdahulukalamenjadilandasan dalam  struktur  kehidupan  sosial,ekonomi dan  budayanya.  Adat  istiadat  itu  melahirkan norma-norma dasar, kesepakatan-kesepakatan dan  aturan  main  yang  hayati  dan  dipatuhi bersama  dalam  bentuk  aturan  adat  istiadat dan hukum Adat. Hukum Adat Daya’ Kantuk diciptakan dan dipergunakan dalam mengatur tatanan  kehidupan  sosial  masyarakat  Kantuk demi  terciptanya  kehidupan  yang  dinamis, harmonis,dmai  dan  sejahtera.      Disamping itu  hukum  Adat  Kantuk  merupakan  suatu kebutuhan  fundamental  untuk  mengatur  dan mendidik masyarakat Kantuk dan masyarakat luar lainnya untuk saling menghargai sehingga tercipta  suatu  masyarakat  yang  dinamis, harmonis, damai dan sejahtera. 1
Sejalan dengan peradaban dan masyarakat perkembangan zaman masyarakat guna  mencapai  kesempurnaan  hidup  lahir dan  batin  sebagai  layaknya  manusia  Adat istiadat  dan  hukum  Adat  telah  mengalami pertumbuhan  dan  perkembangan  dari  masa kemasa  menyesuaikan  pertumbuhan  dan perkembangan  kehidupan  sosial  masyarakat adat  Kantuk  dan  masyarakat  luas  pada umumnya. Sebagai penataan sebuah identitas suatu  suku  Bangsa  dengan  mengikuti perkembangan  zaman  penghayatan  dan pemahaman  Adat  istiadat  yang  semakin  hari semakin  menipis  serta  makin  berkurangnya generasi  tua  yang  memahami  betul  seluk beluk adat istiadat, hukum adat dan kebiasaan yang  telah  diakui  baik  sepanjang  waktu  dan agar  tidak  dilupakan  oleh  generasi  penerus serta  untuk  diketahui  masyarakat  luas  maka hukum  adat  Kantuk  perlu  dikukuhkan  dalam bentuk tertulis.
Setelah amandemen kedua UUD 1945, tepatnya pada Pasal 18B ayat (2), hukum adat dihargai dan diakui oleh negara, Pasal tersebut berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat berserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip.  Pada  Pasal  104  ayat (1) UUDS 1950 pun juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan
dalam  perkara  hukuman  menyebut  aturan- aturan  Undang-Undang  dan  aturan-aturan hukum  adat  yang  dijadikan  dasar  hukuman itu.  Terdapat  juga  pada  Pasal  II  Aturan Peralihan UUD 1945 pasca dekrit presiden 5 Juli 1959 Undang-undang dan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hukum  yang  dipakai  oleh  kekuasaan kehakiman  adalah  hukum  yang  berdasarkan Pancasila,  yakni  yang  sipatnya  berakar  pada kepribadian  Bangsa”  dan  Pasal  17  ayat  (2) yang  menjelaskan  bahwa  berlakunya  hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
Menurut peneliti dari Institut Dayakologi,  suku  dayak  kantuk  tersebar  di 14 kecamatan dan 13 kecamatannya berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Suku Dayak Kantuk berjumlah  4.900  jiwa  penduduk  Kecamatan Nanga  Kantuk  dan  9.198  jiwa  penduduk Kecamatan  Semitau  pada  tahun  1982.  Suku Dayak  Kantuk  tinggal  dan  menetap  sehari- hari  di  Rumah  Panyai  atau  yang  sekarang lazim  disebut  Rumah  Betang.  Kebudayaan menenun  juga  terdapat    pula   pada   suku ini  yang  umumnya  dilakukan  oleh  kaum perempuannya.
Dayak  Kantuk  memiliki  hubungan yang  cukup  dekat  dengan  berbagai  subsuku dayak  lainnya,  antara  lain:  Iban,  Ketungau, Seberuang,  Desa  dan  Mualang.  Perbedaaan yang  tampak  hanya  pada  dialek  Bahasa  dan sebagian  kosakata  tertentu.  Diyakini  bahwa
asal-muasal  keberadaan  suku  Dayak  Kantuk ini  adalah  daerah  Tampun  Juah,  sebuah wilayah  yang  terletak  di  daerah  hilir  Sungai Sekayam dan dekat dengan daerah Segumon. Dayak Kantuk merupakan salah satu sub suku Dayak  rumpun  Ibanic  yang  tersebar  luas  di Kabupaten  Kapuas  Hulu  (Kalbar).  Karena serumpun, suku Kantuk berbagi Bahasa yang sama  dengan  suku  Iban  sama  halnya  dengan Dayak  Seberuang,  Mualang,  Bugau,  Sebaru’ dan lainnya. Suku Dayak Kantuk tinggal dan menetap  sehari-hari  di  Rumah  Panjang  atau yang  sekarang  lazim  disebut  Rumah  Betang. Kebudayaan  menenun  juga  terdapat  pula pada suku ini yang umumnya dilakukan oleh kaum  perempuannya.  Diyakini  bahwa  asal- muasal  keberadaan  suku  Dayak  Kantuk  ini adalah  daerah  Tampun  Juah,  sebuah  wilayah yang terletak di daerah hilir Sungai Sekayam dan dekat dengan daerah Segumon.  Sebelum adanya  perjanjian  Tumbang  Anoi  di  tanah Borneo,  orang  Kantuk  dan  Iban,  yang  masih satu Rumpun sering terlibat “Pengayauan”.
Tragedi  Empanang  Deras  (Mpanang Deraeh  )  pada  akhir  abad  18  merupakan cerita lama, yang diyakini “BERAKHIRNYA PENGAYAUAN” antara kedua suku tersebut. Kepercayaan  leluhur  Dayak  Kantuk  banyak dipengaruhi Agama “Kharingan”, namun kini sudah  ditinggalkan  karena  sebagian  besar sudah  memeluk  agama  Nasrani.  Sedangkan yang  beragama  Islam  telah  melepaskan identitas  kedayakannya  dan  menamakan
dirinya “Melayu” atau Senganan. Untuk kuliner,  Dayak  Kantuk  telah  mewariskan kuliner  nusantara  yang  beragam  mulai  dari Nasei’  Ruaeh (lemang), Pansouh, Jukut,
Kukup, Tempoyak, hingga Aei’ Bram. 2

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian hukum empiris sosioogis.Sedangkan penelitian hukum  empiris  dilakukan  dengan  cara meneliti data primer, yang diperoleh langsung di lapangan. 3 Untuk itu penulis menggunakan pendekatan  Yuridis  Sosiologis  ( empiris ) dengan meengunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan  dan  menganalisa  fakta  – fakta yang terjadi atau terkumpul dan tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian akan dilakukan. 4
Dalam  memilih  subjek  penelitian, peneliti telah menetapkan kriteria-kriteria yang telah  disesuaikan  dengan  fokus  penelitian, adapun kriterianya sebagai berikut:
1. Merupakan  orang  asli  Dayak  Kantuk setidaknya memiliki jabatan pada desa tersebut  atau  memiliki  tempat  tinggal pada  wilayah  sungai  Uluk  kapuas Hulu.
2. Mengerti mengenai segala proses adat Gawai  dalam  nyengkelan  tanah,  adat
2 Soekanto, 1981, Meninjau Hukum Adat Indo- nesia , Penerbit CV. Rajawali Jakarta, edisi ke-3.
3 Ibid, hal 14.
4 Husein Alting, 2010, Dinamika Hukum Dalam Pen- gakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Men- datang) , LaksBang PressIndo, Yogyakartahl. 63
Nubai dan nyentrum ikan dan hukum adat merusak temawang dan kuburan.
3. Mengerti  akan  makna  dari  setiap prosesi adat Gawai dalam nyengkelan tanah,  adat  Nubai  dan  nyentrum  ikan dan  hukum  adat  merusak  temawang dan kuburan.
4. Usia  tidak  kurang  dari  30  tahun  dan tidak lebih dari 75 tahun.
5. Tidak memiliki gangguan komunikasi.
6. Bersedia  untuk  berpartisipasi  dalam penelitian  secara utuh yang dibuktikan dengan berkenannya subjek menandatangani informed concen.

## PEMBAHASAN
A. Hukum  Adat  Gawai  dalam  nyengkelan tanah,  adat  Nubai  dan  nyentrum ikan,hukum  adat  merusak  temawang dan kuburan Dayak Kantuk
Dalam  proses  kehidupan  masyarakat Adat  Daya’  Kantuk  pemegang  (pemimpin) Hukum  Adat  tertinggi  adalahTemenggung. Di tingkat  Desa/  dusun adalah kepala/  Ketua Adat. Temenggong dipilih dan di angkat oleh masyarakat  adat  tanpa  membeda-bedakan golongan,  keturunan  dan  keluarga.  Cara pemilihan  temenggung  dan  masa  jabatanya di  atur  sesuai  dengan  ketentuan  adat  yang merupakan  hasil  kesepakatan  masyarakat Daya’  Kantuk  melalui  musyawarah  Adat masyarakat  Daya’Kantuk.  Di  setiap  Desa maupun  Dusun  terdapat  (Ketua  Adat)  yang berwenang untuk memutuskan perkara jika
terjadi  pelanggaran.  Jika  perkara  tidak  bisa di  selesaikan  oleh  (pemuka  Adat)  di  Desa maupun  Dusunnya  masing-masing,  maka dihadirkan  seorang  Tamanggong  untuk menyelesaikan/ memutuskan perkara.
Pola  hidup  warga  masyarakat  Adat Daya’  Kantuk  yang  sifatnya  menetapkan adalah  Agraris  dengan  usaha  tani,  tanaman pokok  adalah  Padi  (Oryza  Sativa  L) dengan  sistem  berladang  berpindah  dengan siklus  7  (tujuh)-10  (sepuluh)  tahun  untuk ditanami  kembali  dengan  pola  seperti  ini tidak  mengherankan  bahwa  di  sepanjang aliran  sungai  tempat  pemukimannya  warga masyarakat  adat  memiliki  lahan  atau  tanah pertanian  yang  banyak  dan  tersebar  di sepanjang  jalan  dan  sungai  kepuas,  wilayah hutan  suaka  marga  satwa,  hutan  perburuan dan Hutan cadangan untuk meramu (mencari) bahan  bangunan  dan  mengambil  hasil-hasil hutan ikutan lainnya.
Untuk  kelangsungan  keberadaan  dan eksistensi  lahan  tasau  dan  lahan  tanah  Desa sebagai temawang, pewarisan nilai-nilai sosial ekonomi dan budaya serta harta atas tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya baik yang te;ah  menjadi  milik  bersama  keturunannya ataupun tanah yang sudah di wakafkan untuk kepentingan umum serta harta lainnya di atur dalam  kesepakatan-kesepakatan  dengan  asas kekeluargaan  dalam  garis  keluarga  segaris keturunan,  keluarga  yang  bersangkutan.  Hak anak laki-laki dan anak perempuan di dalam
tatanannya  masyarakat  Adat  Daya’  Kantuk adalah sama (bilateral).
Anak  jiat/anak  angkat  juga  berhak memiliki      tanah      warisan,      tetapi        diberi hak  mengelola,  menjaga  dan  menikmati hasilnya sepanjang  yang bersangkutan masih membutuhkannya.
Menurut    kaur     desa     menyatakan bahwa:
“Ketentuan  pokok  hukum      Adat      pemali ada  beberapa  yang  berhubungan  dengan kerusakan  lingkungan  antara  lain  merusak ladang,tegalanatau pekarangan termasuk hutan rakyat,merusak atau menggangu jalan umum, merusak atau menggangu tempat meletakkan batu pertama untuk memulai membuka lahan, merusak  atau  menggangu  tempat  upacara keagamaan,membuat sungai atau yang sejenisnya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya  dan  merusak  lingkungan  baik  di tempat mandi maupun tempat mengambil air untuk  di  konsumsi  serta  jenis-jenis  lainnya yang menurut kepercayaan masyarakat  dapat mendatangkan  malapetaka  bagi  kehidupan masyarakat umum”.(wawancara, Juli 2020)
Maka  dalam  menerapkan  sanksi terhadap  pelanggaran  Adat  adalah  sanksi pelanggaran Hukum Adat adalah Denda yang berupa  piring  porselin  atau  yang  sejenisnya, piring  disebut  juga  dengan  sebutan “Buah”, Piring  dapat  di  ganti  dengan  uang  senilai Rp.10.000.00 perbuah.
Untuk  masalah  terdapat  jenjang penyelesaian  perkara  di  mana  perkara  di selesaikan  sesuai  dengan  kepengurusan perangkat  Adat,  struktur  perangkat  adat adalah  Temenggung  Adat  yang  erupakan pemegang  adat  tertinggi  yang  memimpin satu atau beberapa kecamatan, Komplet/Patih adalah pemimpin Adat di tingkat Desa, ketua Adat  adalah  pemimpin  Adat  tingkat  Dusun. Perangkat  Adat  ini  di  pilih  langsung  oleh anggota  masyarakat  Adat  pada  wilayahnya masing-masing untuk masa jabatan selama 8 tahun  dan  dapat  di  pilih  kembali  untuk  satu kali jabatan.
Menurut  kepala  Dusun  (I,45  Tahun) menyatakan bahwa:
“Jenis-jenis  hukuman  terdiri  dari  hukuman Pokok,hukuman tambahan,hukuman peampasan  dan  hukuman  pengumuman keputusan”. (wawancara,Juli 2020).
Seorang tidak dapat dikenakan lebih dari satu kali hukuman dalam satu masalah yang sama dengan ketentuan.
Menurut  kepala  Adat  (L,40  tahun) menyatakan bahwa:
“Apabila  seseorang  melakukan  kejahatan lebih  dari satu kali sedangkan hukuman pokok masih dalam pengawasan maka hukumannya dapat  di  tambah  menjadi  dua  kali  lipat  dari hukuman pokok, apabila seseorang melakuka perbuatan  yang  sama  berulang  kali  akan
tetapi sudah tidak lagi dalam pengawasan aka hukumananya dapat di tambah dua kali pertiga dari hukuman pokok. Ketentuan adat ini tidak tertulis  tetap  berlaku  sesui  asas  kepatuhan dalam masyarakat adat Kantuk”. (wawancara, Juli 2020).
Di  dalam  masyarakat  Kantuk  sudah  jelas dalam  pengawasan  keputusan  sesuai  yang  di katakan oleh Kepala Desa (E,39 Tahun) yang menyatakan bahwa:
“Pengawasan  keputusan  adalah  selama hukuman  atau  sanksi  hukuman  belum  lunasi secara  menyeluruh  dan  hanya  dapat  ditunda selam-lamanya  7  (tujuh)  hari  sejak  tanggal keputusan ditetapkan, jika sampai jatuh tempo pada hari ke-8 (depalan) maka pengurus Adat dapat mengadakan perampasan barang sebagai jaminan,  kecuali  terhukum  mengajikam permohonan  penundaan  pembayaran  kepada pengurus  Adat  secara  tertulis  untuk  selama- lamanya 30 (tiga puluh) hari.
Maka  untuk  menurut  pendapatnya  kepala Adat tingkat Dusun (G,40 Tahun) menyatakan bahwa:
“Ongkos perkara adalah setiap perkara, kedua belah  pihak  diwajibkan  membayar  ongkos perkara  yang  disebut  dengan “Sapu  meja” di  mana  tingkat  terendah,  ketua  adat  sebesar 4  buah  (1  buah  x  50  rb),  di  tingkat  komplit/ patih sebesar 6 buah (1 buah x 50 rb) dan pada tingkat Temenggung sebesar 8 ( delapan) buah (1 buah x 50 rb) sehingga sapu meja di bayar
pada saat di mulai/di bukaannya perkara oleh pengurus Adat’(wawancara, Juli 2020).
Sehingga dalam penyelesaian perkara  adalah  dalam  suatu  perkara  atau persengketaan  yang  pengaturannya  tidak jelas di muat dalam buku adat maka pengurus adat  dapat  menyesuaikannya  berdasarkan keputusan  terdahulu  yang  pernah  di  ambil sepanjang  terdapat  kesamaan  dan  tidak  jauh menyimpang,  pihak-pihak  yang  bersengketa dapat  mengahdirkan  sebanyak-banyaknya 5 (lima)  orang  untuk  masing-masing  piak guna di ikut sertakan bersama para pengurus adatt  dalam  menyelesaikan  persengketaan  di maksud,  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara yang  salah  satu  pihak  tidak  patuh  pada  tata cara  perkara  sebagaimana  mestinya  atau ingkar  kepadanya  dikenakan  sopan  pengurus sebesar  10  (  sepuluh)  buah  walaupun  dia menanggungkan  perkara  tersebut.  Pada wilayah yang netral di mana kedua belah pihak tunduk  pada  Hukum  Adat  yang  berada  atau dualisme  Hukum  Adat  maka  pengurus  Adat kedua belah pihak bermusyawarah menetukan Hukum Adat yang berlaku adan apabila tidak ada kesepakatan maka di pilih Hukum positif/ Nasional  dan  setiap  kejadian  perkara  dalam wilayah Adat suku Kantuk maka yang berlaku adalah  hukum  Adat  Kantuk  walaupun  salah satu pihak tinduk pada Hukum Adat lain tanpa menyampingkan hukum positif.
Menurut  kepala  Adat  Desa  Sungai Uluk (M,40 Tahun) menyatakan bahwa: Adat
Gawai dan Nyengkelan Tanah adalah
1. “  Hari  gawai  ditetapkan  pada setiap tanggal 20 Mei yang disebut dengan “MakaiTaun, Meri’Batu dan sebagainya”.
2. Nyengkelan tanah  atau  memuja tanah dilaksanakan satu kali dalam satu tahun
3. Nyengkela n tanah disebut dengan sebutan  “Bekalih  ke  Tanah” dilaksanakan satu kali dalam lima tahun
4. Pada waktu pelaksanaan
Nyengkelan tanah  seperti  disebut ini  dapat  diramaikan  keramaian adat selama tiga hari berturut-turut dan
5. Pada waktu pelaksanaan
“ Berkalih ”  ke  tanah  seperti  di maksud dapat di adakan keramaian adat  selama  empat  hari  berturut- turut”.(wawancara,Juli 2020).
Selanjutnya  kepala  Adat  Desa  Sungai  Uluk mengatakan  bahwa Nubai (meracuni  ikan) dan menyentrumkan ikan adalah
1. “Barang  siapa  yang  melakukan perbuatan “Nubai” (meracuni  ikan) yang dilakukan di sungai-sungai danau dan yang sejenisnya maka pelaku atau masing  pelaku  di  hukum  sebesar  100 (seratus) buah
2. Barang siapa yang melakukan perbuatan “menyetrumkan ikan” yang
di  lakukan  di  sungai-sungai,  adanau dan  yang  sejenisnya  maka  kepada pelaku  atau  masin-masing  pelaku  di hukum sebesar 100 (seratus) buah yang sejenisnya  serta  alat-alat  “sentrum” tersebut disita dan di musnahkan
3. Apabila  perbuatan  sebagaimana  yang di atur point 1 dan 2 mengakibatkan:
a. seseorang kehilangan nyawa
(meninggal  dunia)  maka  pelaku
atau masing-masing pelaku dikenakan hukuman ”pati nyawa”.
b. Seseorang  sangat  menderita  atau
“ setengah mati” maka pelaku atau masing-masing  pelaku  dikenakan hukuman setengah “Pati Nyawa”.
c. Matinya  hewan  air  piaran  maka selain  dikenakan  hukuman  pokok diwajibka pula mengganti
d. Rugi  senilai  harga  jual  hewan  air piaraan tersebut
4. Barang  siapa  melakukan  perbuatan “Nubai dan atau menyentrum ikan ”
selain dikenakan hukuman pokok juga dikenakan “hukuman Pemali”
5. Meracun ikan dengan zat kimia (lanit, fortas  dan  sejenisnya)  di  hukum sebesar 500 buah
6. Barang  siapa  yang  dapat  menangkap orang  yang  melakukam  perbuatan “Nubai  dan  atau  Nyentrum  ikan”, maka  kepadanya  diberikan  imbalan kasa sebesar 15 (lima belas) buah dai
hukuman pokok
7. Di  danau  atau  sungai  kecil  di  larang menangkap ikan menggunakan Jereman  jenis  waren  bagi  pelaku kenakan  hukuman      sebsear      500 buah  dan  di  sungai  kapuas  masih diperbolehkan”.(wawanacara,Juli 2020).
Selanjutnya merusak “Temawang  dan

## Kuburan” adalah
1. Barang siapa dengan sengaja merusak Temawang  (Temawai)  yang  masih bernilai budaya dan mitos yang tinggi serta  dikeramatkan  maka  pelaku dikenakan  hukuman  sebesar  15  (lima belas)  buah  serta  hukuman  Pemali dan  mengganti  kerusakan-kerusakan akbiat perbuatannya
2. Barang  siapa  yang  menggangu  atau merusak “Kuburan” (penanam) dengan  sengaja  maka  kepadanya atau  kepada  para  pelaku  dikenakan hukuman sebesar 25 (dua puluh lima) buah serta hukuman Pemali
3. Selain  hukuman  pokok  sebagaimana diatur  bahwa  pelaku  juga  dihukum sebesar  60  (enam  puluh)  buah  untuk setiap  nisan  yang  rusak.  Hukuman ini  diberikan  kepada  pihak  keluarga akan  tetapi  apa  bila  tidak  diketahui identitasnya maka hukuman diberikan kepada pengurus Adat.
Maka di lihat bahwa pencemaran dan
pengrusakan  lingkungan  adalah  barang  siapa dengan sengaja membuat lingkungan menjadi tercemar  dan  atau  rusak  seperti  penggunaan zat-zat  kimia,  baik  diair  maupun  di  darat serta di udara maka kepada pelaku dikenakan hukuman sebesar 40 (empat puluh) buah dan hukuman “pemali”. Dan barang siapa dengan tidak  sengaja  membuat  lingkungan  menjadi tercemar dan atau rusak seperti hewan piaran merusak tanaman dan sejensnya maka pelaku dikenakan  hukuman  sebesar  20  (dua  puluh) buah ditambah hukuman “Pemali”
“Tanah  Nambah” adalah  tanah yang  bertambah  luasnya  secara  alami  seperti di  tepi  sungai  pantai)  akan  menjadi  milik pemilik tanah yang bertambah, tanah nambah di  pantai  yang  berdekatan  dengan  pemilik tanah apabila tidak diusahakan diberi hak 30 meter  dan  apabila  disuahakan  akan  menjadi milik peneuhnya. Lalu untuk Tanah “ Tasau” adalah hutan yang digarap oleh sesorang atau sekelompok  orang  untuk  dijadikan  ladang atau  sejenisnya  maka  kepada  seseorang  atau kelompok  orang  tersebut  diberikan  tenggang waktu  selama  1  (satu)  tahun  terhitung  sejak melaksanakan proses pekerjaan di maksud.
Sedangkan  untuk  Tanah  “ Desa”
adalah  tanah  yang  dikuasai  Desa  yang  dapat diperuntukkan membangun perumahan masyarakat  seluas  25x15  meter  perkeluarga dengan memberikan imbalan kepada pemerintah  desa  sebesar  Rp.25.000  ribu kecuali tanah yang di kapling tersebut mulanya
adalah milik seseorang atau sekelompok orang yang  menghibahkannya  kepada  pemerintah Desa dan kemudian berniat menggunakannya untuk  membangun  rumah  tinggal  maka dibebaskan  dari  imbalan  sebagaimana  di maksud  di  atas,  apabila  warga  Desa  pindah tempat  tinggal  maka kepadanya tidak berhak lagi  atas  tanah  yang  pernah  ditempatinya dan  tanah  Desa  yang  dipergunakan  untuk bangunan rumah tinggal tidak diperkenankan membuat “sertifikat hak milik”.
Bagaimana dengan Lalau atau Tikung adalah  tempat  hinggapnya  lebah madu (muanyi) yang di miliki oleh seseorang atau sekelompok orang maka menurut kepala adat menyatakan bahwa:
1. “Mencuri  madu  di “Lalau” dikenakan  hukuman  sebesar  20 (dua pulu) buah
2. Mencuri madu di Tikung dikenakan  hukuman  sebesar  3 (tiga) buah
3. Selain  hukuman  yang  dikenakan pada  point  a  dan  b  tersebut  di atas  pelaku  juga  di  wajibkan mengembalikan hasil yang diperoleh  atau  mengganti  senilai harga jualnya
4. Merusak “Lalau” atau membunuh Lalau dikenakan hukuman sebesar 50 (lima puluh) buah serta hukuman pemali, dan
5. Merusak Tikung atau membunuh
Tikung dikenakan hukuman
sebesar  30  (tiga  puluh)  buah serta hukuman Pemali”. (wawancara,Juli 2020).
Seperti yang diketahui bahwa kerusakan lingkungan baik darat, air dan udara sangat tidak dibenarkan salah satunya Danau Konservasi  dari  pengertiannya  adalah  yang dilindungi  dan  di  atur  oleh  Undang-undang dan peraturan Pemerintah secara khusus  atas pengelolaan  Danau  yang  di  maksud,  Danau Buak  dalam  wilayah  Desa  Bika  Kecamatan Manday  Kabupaten  Kapuas  Hulu  Provinsi Kalimantan  Barat  ditetapkan  sebagai  Danau Konservasi  oleh  rapat  Adat  suku  Kantuk pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Mei tahun  2006  dan  di  setujui  oleh  pPemerintah Kabupaten  dan  Provinsi  dan  bagi  pelaku pelanggaran  terhadap  Danau  Konservasi  di hukum adat sebesar 100 (seratus) buah.

## KESIMPULAN
Mencermati kehidupan sosial ekonomi masyarakat  kita  dewasa  ini  serta  berbagai perubahan dan perkembangannya maka perlu diadakan peninjauan ulang terhadap ketentuan- ketentuan  hukum  Adat  yang  berlaku  untuk disesuaikan  dengan  pola  pikir  dan  dinamika kehidupan masyarakat. Sehubungungan dengan  itu  maka  setelah  berembuk  dapat  di simpulkan bahwa ketentuan mengenai hukum adat  ini  akan  di  tinjau  kembali  lima  tahun, ketentuan-ketentuan  yang  ada  akan  berlaku
efektif untuk seluruh lapisan masyarakat suku Kantuk  tanpa  terkecuali  dan  ketentuan  ini  di mulai berlakukan tanggal 12 Mei tahun 2006 serta  segala  ketentuan  mengenai  hukum  adat suku Dayak Kantu’ yang di atur terdahulu di nyatakan tidak berlaku lagi.

## SARAN
Agar  segenap  lapisan  masyarakat suku  Dayak  Kantu’  mengetahui  penyesuaian hukum  Adat  ini,  kiranya  seluruh  perangkat adat  untuk  menyebar  luaskannya  kepada seluruh  perangkat  adat  diharapkan  untuk mempedomani  seluruh  ketentuan  yang  di garis  bawahi  untuk  menyelesaikan  setiap permaslahan  dan  berbagai  kekurangan  yang ditemukan dalam pelaksanaannya merupakan catatan  yang  patut  diperhitungkan  untuk penyumpurnaan di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Alloy,  Sujarni.  Albertus.  Chatarina  Pancer Istiyani. 2008. Mozaik  Dayak: Keberagaman Subsuku  dan  Bahasa  Dayak  di  Kalimantan Barat. Pontianak: Institut Dayakologi.
Dwiari  Ratnawati,  Lien  2018.  Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Nawawi  Hadari,  1993, MetodePenelitian Bidang  Sosial .  Cet.  6_Yogyakarta  :  Gadjah Mada
University Press :
Harsono,    1967, Pengantar    Antropologi, Ed,     Ke-3,     Cet-1,     Penerbit     Banicipta.
Hadikusuma  Hilman,  1992, Pengantar  Ilmu Hukum  Adat  Indonesia, Bandar  Lampung.
Adat, Hukum Agama, Penerbit Mandar Maju,
Bandung
Adimiharja  Kusnaka,  1999,  Hak  Sosial Budaya Masyarakat Adat, Makalah Sarasehan
Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta.
Sudiyat  Imam,  1981, Hukum  Adat ,  Penerbit LIBERTY YOGYAKARTA,  Cet  ke-2.
Soemitro  Ronny  Hanitijo,  1983, Metodologi Penelitian Hukum . Ghalia : Jakarta.
Poesponoto          Soebakti,          1980, Asas- Asas      Dan      Susunan      Hukum      Adat, Penerbit    Pradnya    Paramita,    Cet    ke-    5.
--------------------------,1999,
Asas-
Asas  Dan  Susunan      Hukum      Adat , Pernerbit,  PT  Pradnya  Paramita,  Cet-12. Soekanto,        1981, Meninjau          Hukum Adat          Indonesia ,          Penerbit          CV.
Rajawali            Jakarta,            edisi              ke-3. Soerojo  Wignjodipoero,  1990, pengantar dan  asas-asas  hukum  adat ,  Cet.9.-CV  HAJI
M      A      S      A      G      U      N      G      .
------------------------------,    1988, Asas-asas Hukum  Adat ,  Gunung  Agung,  Jakarta.
Kaban,  2005, Pengakuan  Keberadaan  dan
Perlindungan  Hak-hak  Masyarakat Hukum  Adat  dalam  Pengelolaan Hutan  di Indonesia, Makalah,
dalam  Masyarakat  Hukum  Adat (Inventarisasi dan Perlindungan Hak),  Komnas  HAM,  MK  RI, Depdalgri, Jakarta, hl. 17
E.K.M.  Masinambow,  2003, Hukum  dan
Kemajemukan Budaya Dalam Hukum dan
Kemajemukan          Budaya
(Sumbangan
Karangan Untuk Menyambut HUT ke- 70  Prof.  Dr.  T.O.  Ihromi), Yayasan  Obor  Indonesia, Jakarta, hl. 10
Fifik  Wiryani,  2009,  Reformasi  Hak  Ulayat
– Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat Dalam
Pengelolaan  Sumber  Daya Alam, Setara  Press,  Malang, hl. 40
Husein  Alting,    2010, Dinamika    Hukum
Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak
Masyarakat  Hukum  Adat Atas  Tanah  (Masa  Lalu,
Kini dan Masa Mendatang) , LaksBang
PressIndo, Yogyakartahl. 63
Bandingkan  Konvensi  ILO  No.  169  Tahun
1989
merumuskan pengertian masyarakat adat
sebagai  masyarakat  yang berdiam  di  Negara-negara yang merdeka dimana kondisi  social,  kultur  dan ekonominya membedaan mereka  dari  bagian-bagian masyarakat  lain  di  Negara
tersebut,  dan  statusnya  diatur,  baik  seluruhnya  maupun  sebagian  oleh adat dan tradisi  hukum  adat  tersebut  atau  dengan hukum dan  peraturan khusus. Lihat  Husen Alting,  2010, Dinamika Hukum  Dalam  Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang), LaksBang Press Indo, Yogyakarta, hl. 31
Bernard L Tanya, 2006, Hukum Dalam Ruang Sosial , Genta Publishing, Yogyakarta.
Gajah Ridwan,N.2007. Landasan keilmuan kearifan lokal . Landasan-keilmuan- kearifan-lokal
Bintarto.1997 . Interaksi Desa-Kota ”.penerbit Ghalia. Jakarta-Indonesia.
Agusta,I.  1998. Cara  mudah  menggunakan
metode Kualitatif pada Sosiologi Pedesaan .  Kelompok  Dokumentasi Ilmu Sosial IPB. Bogor.
Muhtadi,Dedi.2011. Ketika  kearifan  lokal
tergerus Zaman ” dalam kompoas,23     April     2011,
Jakarta.
Saleh,T.dan Rasull.R.2008.
Pengenalan Pengelolaan Sumberdaya Air . Salim,H.S.1997. Dasar-dasar Hukum Kehutanan .Sinar
Grafika.
Jakarta.
Siahaan,2004. Hukum Lingkungan dan
Ekologi Pembangunan . Jakarta Erlangga 494.
Sartini.  2004. Mengggali   kearifan   Lokal
Nusantara  Sebuah  Kajian Filsafat . Jurnal Filsafat.
Soleman Biasamee Taneko.1981. Dasar-dasar
Hukum  Adat  dan  Hukum Adat. Bandung,alumni.