## SISTEM KEUANGAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
Akram Ista 1 , Abd. Wahab 2 , Saiful Mukhlis 3 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana Makassar, Indonesia.
2 UIN Alauddin Makassar, Indonesia.
3 UIN Alauddin Makassar, Indonesia.

## akramista050696@gmail.com

## Abstract
Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  bagaimana  Sistem,  prinsip  dan kinerja dari kegiatan perekonomian dalam hal ini sestem keuangan tinjau dari perspektif  hukum  islam. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian kepustakaan.  Penelitian  kepustakaan  merupakan  penelitian  yang  penemuanya didapatkan  dengan  mencari  data  dari  berbagai  literatur  dan  referensi  yang berhubungan  dengan  materi  pembahasan.  Pendekatan  penelitian  yang  dilakukan menggunakan  pendekatan  kualitatif  normatif,  yaitu  sebagaimana  cara  yang digunakan  dalam  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  yang  ada. Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa, Kesatu, sistem keuangan Islam menurut hukum atau aturan islam adalah sebuah sistem yang bersumber  dari  AlQuran  dan  Sunnah,  serta  dari  penafsiran  para  ulama terhadap  sumber-sumber  wahyu  tersebut.  Tujuannya  ialah  untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim, di samping itu  juga  diharapkan  mampu  memberikan  kontribusi  yang  layak  bagi tercapainya  tujuan  sosio-ekonomi  Islam. Kedua, berdasarkan  penulusaran peneliti,  bahwa  prinsip-prinsip  sistem  keuangan  menurut  aturan/hukum islam  terdiri  dari  prinsip  keadilan,  prinsip  kemitraan,  Prinsip  Transparansi serta  Prinsip  Universal. Ketiga, Pengukuran  kinerja  sistem  keuangan  dalam aturan Islam mencakup hal yaitu target hasil profit materi dan benefit non materi, pertumbuhan  yang  terus  meningkat,  keberlangsungan  dan  keberkahan  dan keridhaan Allah SWT.
Kata Kunci : Sistem Keuangan, Hukum Islam. Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Berbicara  tentang  sistem  keuangan  yang  kaitannya  dengan  aktifitas ekonomi  sebenarnya  sudah  dimulai  dari  zaman  Nabi  Adam  hingga  detik  ini, walaupun  sebenarnya  sistem  tersebut  dari  zaman  ke  zaman  mengalami perkembangan  yang  sangat  signifikan.  Setiap  manusia  mencari  cara  untuk mengembangkan  proses  ekonomi  sesuai  dengan  tuntutan  kebutuhannya.  Tidak terlepas  dari  itu,  Islam  yang  awal  kejayaannya  di  masa  Rasulullah  juga  memiliki konsep  sistem  ekonomi  yang  patut  dijadikan  bahan  acuan  untuk  mengatasi permasalahan ekonomi yang ada saat ini. Berbicara tentang pengelolaan keuangan

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
maka  mau  tidak  mau  harus  berhadapan  dengan  pengelolaan  pendapatan  dan pengeluaran.  Pendapatan  adalah  hal  yang  berkaitan  dengan  sumber  pemasukan baik tentang jumlah yang harus didapat maupun tata cara dalam mendapatkannya. Sementara  pengeluaran  adalah  hal  yang  berkaitan  dengan  jumlah  yang  harus dikeluarkan maupun tentang tempat pengalokasian pengeluaran.
Financial  institution Sebagai  badan  usaha,  lembaga  keuangan  yang menjalankan  usahanya  dibidang  jasa  keuangan,  baik  penyediaan  dana  untuk membiayai  usaha  produktif  maupun  kebutuhan  konsumtif,  serta  jasa  keuangan yang bukan pembiayaan.  Harta yang sumber pendapatannya tidak jelas ( gharar ), riba  (bunga)  dan maysir (untung-untungan  atau  judi)  akan  menyebabkan pendapatan  menjadi  tidak  halal  dalam  pandangan  hukum  islam,  jatuh  pada sesuatu  yang  haram.  Sehingga  akan  menghilangkan  keberkahan.  Konsep pengelolaan  keuangan  di  dalam  perspektif  hukum  Islam  sangat  memperhatikan proses  mendapatkan  dan  proses  membelanjakan.  Dalam  kenyataannya,  kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa (Soemitro, 2010).
Sedangkan tentang akun pengelolaan keuangan, Eko Pratomo menjelaskan bahwa  dalam  mengelola  keuangan  menurut  hukum  Islami  haruslah  memenuhi ketentuan  yang  disingkat  dengan  ISLAMIC  yang  artinya Income (Pendapatan), Spending (Pengeluaran  dengan  mengutamakan  skala  prioritas  dalam pelaksanaannya), Longevity (Kehidupan  panjang  yang  menyangkut  kehidupan masa pensiun dan kehidupan akhirat), Assurance (Proteksi terhadap hal yang tidak terduga), Management  of  debt (Pengelolaan  Hutang), Invesment (investasi)  dan Cleansing  of  Wealth (Zakat  sebagai  sarana  pembersihan  harta).  Dari  sini  terlihat bahwa dalam mengelola keuangan Islami terdapat 7 akun yang terdiri dari 1 akun pendapatan ( income ) dan 6 akun pengeluaran yang terdiri dari spending, longevity, assurance, management of debt, investment dan cleansing of wealth . Mengacu pada tujuan  tersebut  pengelolaan  keuangan  menurut  aturan  islam  sebenarnya berorientasi  pada falah dan  tahapan  untuk  mencapai falah yaitu  dengan pemanfaatan pendapatan sesuai dengan koridor islam sehingga mencakup tujuan jangka pendek yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kesuksesan hidup di akhirat (Pratomo,  2004).  Dengan  demikian  lembaga  keuangan  syariah  adalah  adalah Lembaga  yang  kegiatan  usahanya  berkaitan  dengan  ketentuan-ketentuan  atau praktik-praktik yang diatur dalam islam.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan.  Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang penemuanya didapatkan dengan mencari data  dari  berbagai  literatur  dan  referensi  yang  berhubungan  dengan  materi pembahasan.  Pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  pendekatan kualitatif  normatif,  yaitu  sebagaimana  cara  yang  digunakan  dalam  penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sistem Keuangan Menurut Hukum Islam
Secara  dasar,  keuangan  Islam  menurut  hukum  atau  aturan  islam  adalah sebuah  sistem  yang  bersumber  dari  AlQuran  dan  Sunnah,  serta  dari  penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur  keuangan  Islam  telah  menjadi  sebuah  peradaban  yang  tidak  berubah selama empat belas abad. Struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil. Umum  diketahui  bahwa  keuangan  Islam  melarang  pengenaan  bunga  terhadap dana  pinjaman,  namun  hukum  Islam  sebenarnya  tidak  menolak  gagasan  tentang nilai  waktu  dalam  uang  ( time  value  of  money )  (Vogel  dan  Hayes,  2007).  Sebagai contoh, jika uang dipercayakan kepada pihak lain untuk digunakan selama jangka waktu  tertentu,  maka  besarnya  imbalan  atas  pembiayaan  tersebut  tidak  boleh ditetapkan di muka berdasarkan persetujuan pihak lain terhadap kontrak tersebut. Sebagai  gantinya,  imbalan  tersebut  haruslah  merupakan  bagi  hasil  dari keuntungan riil usaha tersebut.
Uang  tidak  diperlakukan  sebagai  komoditas,  sebagaimana  di  ekonomi konvensional,  namun  uang  sebagai  pembawa  resiko  sehingga  tunduk  pada ketidakpastian  yang  sama  dengan  ketidakpastian  yang  dihadapi  oleh  mitra  lain dalam  usaha  tersebut.  Dengan  mempertimbangkan  cara-cara  perolehan  imbalan secara  sah  atas  pembiayaan  di  atas,  istilah  keuntungan  merupakan  cara  yang sangat membantu untuk menjelaskan sistem perluasan kredit dalam dunia Islam.
Aturan-aturan Islam  memperbolehkan  kegiatan  bisnis  untuk memanfaatkan  kredit  dan  tidak  menetapkan  bahwa  semua  kegiatan  bisnis  harus dibiayai  sepenuhnya  dengan  modal  sendiri (Vogel  dan  Hayes,  2007).  Sistem keuangan  Islam  bertujuan  untuk  memberikan  jasa  keuangan  yang  halal  kepada komunitas muslim, di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam. Target utamanya adalah kesejahteraan  ekonomi,  perluasan  kesempatan  kerja,  tingkat  pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang  wajar,  stabilitas  nilai  uang,  dan  mobilisasi  serta  investasi  tabungan  untuk pembangunan  ekonomi  yang  mampu  memberikan  jaminan  keuntungan  (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat (Chapra, 2000).
Nila-nilai filosofis yang ada dalam Lembaga keuangan syariah merupakan fondasi yang menjadi acuan dasar dalam aktivitas ekonomi Islam. Untuk itu tujuan dari perbankan syariah dapat diuraikan sebagi berikut:
1. Mengembangkan  lembaga  keuangan  syariah  (bank  dan  nonbank  syariah) yang  sehat  berdasarkan  efiensi  dan  keadilan,  serta  mampu  meningkatkan partisipasi  masyarakat  banyak  sehingga  menggalakkan  usaha-usaha ekonomi  rakyat  antara  lain  memperluas  jaringan  lembaga-lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.
2. Meningkatkan  kualitas  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian  akan  melestarikan  pembangunan  nasional  yang  antara  lain melalui:
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.
b. Meningkatkan kesempatan kerja.
c. Meningkatkan  penghasilan  masyarakat  banyak.  Siddiqi  menekankan bahwa  suatu  jaminan  berupa  kebutuhan  hidup  minimal  bagi  semua orang  itu  paling  baik  dilakukan  melalui  distribusi  asset  yang menghasilkan  pendapatan yang  lebih  adil  dalam  jangka  panjang. (Siddiqi, 1983).
d. Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  banyak  dalam  proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini  diketahui  masih  banyak  masyarakat  yang  enggan  berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan.
Ada dua jenis etika/ pedoman yang harus diperhatikan dalam system keuangan  islam  yaitu: P ertama, Alquran  melarang riba dalam  transaksi keuangan.  Selain  itu,  tidak  membenarkan  penciptaan  kekayaan  melalui transaksi  seperti  perjudian  keuangan  dan  produksi  berbasis  minuman  keras. Kedua, Di  sisi  etika,  Al-Qur'an  memerintahkan  kepercayaan  dan  melarang penipuan  dan  keserakahan  dalam  mencari  keuntungan.  Semua  perintah  dan larangan  ini  dimaksudkan  untuk  menciptakan  keserasian  dalam  kegiatan ekonomi  dan  bisnis  sehingga  keadilan ditegakkan  dan  dengan  demikian  umat manusia memperoleh kedamaian hati.

## 2. Prinsip-prinsip Sistem Keuangan menurut Aturan/ Hukum Islam
Dalam  menjalankan  tugasnya,  konsep  dasar  dari  sistem  keuangan berdasarkan  aturan  islam  seharusnya  digunakan  ialah  berdasarkan  prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi  komersial, dan pinjam-meminjam  ( qardh /  kredit)  guna  transaksi  sosial,  sehingga  Lembaga Keuangan  Syariah  hanya  melakukan  investasi  yang  halal  dan  tidak  menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam. Menurut Pasal 1 UU No. 14/1967 dan  diganti  dengan  UU  No.  7/1992  menyatakan  bahwa  lembaga  keuangan merupakan suatu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana  dari  masyarakat  yang  kemudian  menyalurkannya  kepada  masyarakat kembali.
Sedangkan menurut SK Menkeu RI No 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah  semua  badan  yang  kegiatannya  bidang  keuangan,  melakukan penghimpunan  dan  penyaluran  dana  kepada  masyarakat  terutama  guna membiayai  investasi  perusahaan.  Meski  dalam  peraturan  tersebut  lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi  kegiatan  pembiayaan  lembaga  keuangan.  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  memberikan  komentar  bahwa  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  adalah sebuah  lembaga  keuangan  yang  mengeluarkan  produk-produk  syariah  dan  telah mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah.
Definisi  ini  menegaskan  bahwa  konsep  dasar  lembaga  keuangan  syariah dalam  mengeluarkan  sebuah  produk  harus  memenuhi  dua  unsur  utama  yaitu; unsur  kesesuaian  dengan  prinsip-prinsip  syariat  Islam  dan  unsur  legalitas operasional  dari  DSN  sebagai  lembaga  keuangan.    Maka  tahapan-tahapan pembentukan  sebuah  Lembaga  Keuangan  Syariah  pun  memiliki  prosedur tersendiri  yang  harus  dilewati  jika  ingin  beroperasi.  Dalam  operasionalnya,
Lembaga  Keuangan  Syariah  harus  berada  dalam  koridor-koridor  prinsip  yang berlandaskan pada prinsip Islam seperti:
A. Prinsip Keadilan Yakni  berbagi  keuntungan  atas  dasar  penjualan  riil  sesuai  kontribusi  dan resiko masing-masing pihak. Konsep keadilan ini juga menyangkut keseimbangan dalam  dimensi  kehidupan  dunia  dan  akhirat,  antra  aspek  pertumbuhan  dan pemerataan,  kepentingan  personal  dan  sosial,  antara  aspek  konsumsi,  produksi dan  distribusi.  Abdul  Mannan  memandang  kepedulian  Islam  secara  realistis kepada  si  miskin  demikian  besar  sehingga  Islam  menekankan  pada  distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu  Negara  Islam  (Mannan,  1984).  Mannan  menambahkan  bahwa  dalam ekonomi  Islam,  inti  masalah  bukan  terletak  pada  harga  yang  ditawarkan  oleh pasar,  melainkan  terletak  pada  ketidakmerataan  distribusi  kekayaan  (Mannan, 1984).  Pembahasan  tentang  kepemilikan  yang  paling  menonjol  dibahas  oleh Mannan adalah tentang kepemilikan tanah sebagai salah satu faktor produksi yang paling penting. Menurut Mannan, secara umum tanah dapat dimiliki melalui kerja seseorang. (Mannan, 1984).
Ciri  ini  dilakukan  dengan  bagi  hasil  ( mudharabah  atau  musyarakah) . Dengan  bagi  hasil  ini  tidak  muncul  kerugian  yang  hanya  dialami  oleh  salah  satu pihak, karena resiko kerugian dan keuntungan yang diperoleh ditanggung bersama antara bank dengan nasabahnya.  Dengan demikian kekayaan tidak hanya beredar pada golongan tertentu. Dengan cara ini pula perekonomian umat akan terwujud secara merata, dari ciri pertama ini maka akan memunkinkan terjadinya perluasan kesempatan kerja bagi semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan antara yang memiliki  modal  dengan  kaum dhu’afa .  Hal  ini  disebabkan  prinsip  bunga  akan mendorong  orang  melakukan  investasi  lansung  berupa  pembiayaan  proyek  dan perdagangan  yang  dapat  membuka  ladang-ladang  usaha  baru  dan  kaum dhu’afa juga dapat terlibat didalamnya.
B. Prinsip Kemitraan Berarti  posisi  penyimpan  dana,  dan  pengguna  dana,  serta  lembaga keuangan  itu  sendiri,  sejajar  sebagai  mitra  usaha  yang  saling  bersinergi  untuk memperoleh keuntungan. Operasional Lembaga keuangan berupaya menciptakan kebersamaan  antar  dirinya  sebagai  pemilik  modal  dengan  nasabahnya  sebagai pengelola  modal.    Hal  ini  sejalan  dengan  salah  satu  prinsip muamalah ,  yakni memelihara prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan, serta menghindari unsur- unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
Secara umum, ciri ini bersumber dari firman-Nya Q. S AnNiisa/4: 29.
نَع  ًة َر ََٰجِت  َنوُكَت  نَأ  َٰٓ َّلَِإ  ِلِطََٰبۡلٱِب  مُكَنۡيَب  مُكَل ََٰو ۡمَأ  ْا َٰٓوُلُكۡأَت   َلَ  ْاوُنَماَء  َنيِذَّلٱ  اَهُّيَأَََٰٰٓي ا ٗمي ِح َر  ۡمُكِب َناَك َ َّللَّٱ َّنِإ  ۡۚۡمُكَسُفنَأ ْا َٰٓوُلُتۡقَت  َلَ َو  ۡۚۡمُكنِ م  ٖضا َرَت Terjemahannya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  harta  sesama kamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniangaan  yang
berlaku  dengan  suka  sama  suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (Kementerian Agama, R.I, 2017).
C. Prinsip Transparansi dan Universal
Prinsip transaparansi berdasarkan aturan islam pada lembaga keuangan akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Sedangkan prinsip universal yang  dimaksudkan  tidak  membedakan  suku,  agama,  ras,  dan  golongan  dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.
Dengan  demikian,  tugas  utamanya  ialah  menganalisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi  asal-usul  permintaan  dan  penawaran  sehingga  dimungkinkan untuk  mengubah  keduanya  ke  arah  distribusi yang  lebih  adil.  (Hulwati,  2009). Tujuan  utama  pendirian  Lembaga  Keuangan  Syariah  adalah  untuk  menunaikan perintah  Allah  dalam  bidang  ekonomi  dan  muamalah  serta  membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam.
Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah adalah  lembaga  keuangan  yang  dalam  proses  transaksinya  berupaya  untuk memandang,  menganalisis,  dan  akhirnya  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

## 3. Kinerja Sistem Keuangan dalam Perspektif Hukum Islam
Secara  umum  kinerja  keuangan  perusahaan  diukur  dengan  rasio profitabilitas  yang  diperoleh  dalam  satu  periode.  Profitabilitas  merupakan sekelompok  rasio  yang  menunjukkan  kombinasi  dari  pengaruh  likuiditas manajemen  aset  dan  utang  pada  hasil  operasi.  Semakin  baik  rasio  profitabilitas menggambarkan kemampuan memperoleh keuntungan perusahaan yang semakin baik  (Fahmi,  2012).  Profitabilitas  merupakan  hasil  bersih  dari  serangkaian kebijakan  dan  keputusan  manajemen  yang  mengarah  pada  hasil  akhir  dari kebijakan dan keputusan-keputusan operasional perusahaan (Moeljadi, 2006).
Laporan  keuangan  merupakan  ringkasan  dari  suatu  proses  pencatatan, merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi, sasaran  strategi,  inisiatif  strategi  dan  impelementasi  mampu  memberikan kontribusi  dalam  menghasilkan  laba  bagi  perusahaan,  oleh  karena  itu  laporan keuangan  sangat  penting  karena  merupakan  produk  atau  hasil  akhir  dari  suatu proses akuntansi. Al- Qur’an menuntun manusia melakukan pencatatan yang jujur dan berimbang dalam bentuk laporan keuangan. Allah berfirman Surat Al-Baqarah. Ayat 282:
ۡمُكَنۡيَّب  بُت ۡكَيۡل َو  ُۡۚهوُبُت ۡكٱَف  ى ٗ مَسُّم   ٖلَجَأ   ََٰٰٓىَلِإ  ٍنۡيَدِب  مُتنَياَدَت  اَذِإ  ْا َٰٓوُنَماَء  َنيِذَّلٱ  اَهُّيَأَََٰٰٓي ِهۡيَلَع يِذَّلٱ ِلِل ۡمُيۡل َو  ۡبُت ۡكَيۡلَف ُۡۚ َّللَّٱ ُهَمَّلَع اَمَك  َبُت ۡكَي نَأ ٌبِتاَك  َبۡأَي  َلَ َو  ِۡۚل ۡدَعۡلٱِب  ُُۢبِتاَك ۡيَش ُهۡنِم  ۡسَخۡبَي  َلَ َو ۥُهَّب َر َ َّللَّٱ ِقَّتَيۡل َو ُّقَحۡلٱ اًهيِفَس ُّقَحۡلٱ ِهۡيَلَع يِذَّلٱ َناَك نِإَف ۡۚا ٗٔ  ٔ ِنۡيَديِهَش ْاوُدِه ۡشَت ۡسٱ َو  ِۡۚل ۡدَعۡلٱِب ۥُهُّيِل َو  ۡلِل ۡمُيۡلَف  َوُه َّلِمُي نَأ ُعيِطَت ۡسَي  َلَ  ۡوَأ اًفيِعَض  ۡوَأ ۡمَّل نِإَف  ۡۖۡمُكِلاَج ِ ر نِم ِءَٰٓاَدَهُّشلٱ َنِم َن ۡوَض ۡرَت نَّمِم ِناَتَأ َر ۡمٱ َو  ٞلُج َرَف ِنۡيَلُج َر اَنوُكَي َلَ َو ْۡۚاوُعُد اَم اَذِإ ُءَٰٓاَدَهُّشلٱ  َبۡأَي  َلَ َو  َٰۡۚى َر ۡخُ ۡلۡٱ اَمُهَٰىَد ۡحِإ  َرِ كَذُتَف اَمُهَٰىَد ۡحِإ َّل ِضَت نَأ
ۡسَت ُم َوۡقَأ َو ِ َّللَّٱ َدنِع ُطَسۡقَأ  ۡمُكِلََٰذ ۡۚۦِهِلَجَأ  ََٰٰٓىَلِإ ا ًريِبَك  ۡوَأ ا ًريِغَص ُهوُبُت ۡكَت نَأ ْا َٰٓوُم َٔ  ٔ َسۡيَلَف  ۡمُكَنۡيَب اَهَنو ُريِدُت ٗة َر ِضاَح ًة َر ََٰجِت َنوُكَت نَأ َٰٓ َّلَِإ ْا َٰٓوُباَت ۡرَت  َّلََأ  ََٰٰٓىَن ۡدَأ َو ِةَد ََٰهَّشلِل نِإ َو  ۡۚٞديِهَش  َلَ َو  ٞبِتاَك  َّرَٰٓاَضُي  َلَ َو  ۡۚۡمُتۡعَياَبَت اَذِإ ْا َٰٓوُدِه ۡشَأ َو ۗاَهوُبُت ۡكَت  َّلََأ ٌحاَنُج  ۡمُكۡيَلَع ٞميِلَع ٍء ۡيَش ِ لُكِب ُ َّللَّٱ َو ُۗ َّللَّٱ ُمُكُمِ لَعُي َو َۡۖ َّللَّٱ ْاوُقَّتٱ َو  ۗۡمُكِب  ُُۢقوُسُف ۥُهَّنِإَف ْاوُلَعۡفَت Terjemahannya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amala  tidak  secara tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  dan hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar. dan  janganlah  penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah mengajarkannya,  maka  hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah  (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki,  Maka  (boleh)  seorang  lelaki  dan  dua  orang  perempuan  dari  saksi- saksi  yang  kamu  ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa  Maka  yang  seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila  mereka  dipanggil;  dan  janganlah  kamu  jemu  menulis  hutang  itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada  tidak  (menimbulkan)  keraguanmu.  (Tulislah  mu'amalahmu  itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling  sulit  menyulitkan.  jika  kamu  lakukan  (yang  demikian),  Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada  Allah;  Allah  mengajarmu;  dan  Allah  Maha  mengetahui  segala sesuatu (Kementerian Agama R. I, 2017).
Dari  perseptif  keuangan  lebih  ditekankan  sejauh  mana  mampu mempertahankan  efesiensi  dan  efektifitas  dana  yang  dimilik,  dengan  melihat beberapa  tolak  ukur  yaitu  :  Rasio  profitabilitas  adalah  rasio  yang  mengukur kemampuan untuk mendapatkan keuntungan pada tingkat penjualan, harta, modal saham tertentu.
Adapun ayat Al- Qur’an yang menjelaskan keuangan dalam surat An - Nisaa’ ayat 58, sebagai berikut:
نَأ   ِساَّنلٱ  َنۡيَب  مُت ۡمَكَح  اَذِإ َو  اَهِل ۡهَأ   ََٰٰٓىَلِإ  ِتََٰن ََٰمَ ۡلۡٱ  ْاوُّدَؤُت  نَأ   ۡمُك ُرُمۡأَي  َ َّللَّٱ  َّنِإ۞ ا ٗري ِصَب اَُۢعيِمَس َناَك َ َّللَّٱ َّنِإ َٰۗٓۦِهِب مُكُظِعَي اَّمِعِن َ َّللَّٱ َّنِإ  ِۡۚل ۡدَعۡلٱِب ْاوُمُك ۡحَت
Terjemahannya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat (Kementerian Agama. R.I, 2017).
Maksud  dari  ayat  tersebut  adalah  pada  prinsipnya  dalam  Islam  amanah merupakan  sebuah  tugas  yang  harus  dilakukan  dengan  adil  oleh  pihak  yang memegang  amanah  yang  artinya  wajib  disampaikan  sesuai  dengan  yang diperintahkan  oleh  pihak  yang  memberikan  amanah  atau  tidak  ada  unsur penguranganatau  melebihkan  sehingga  merugikan  orang  lain.  Diharapkan  bagi seseorang yang bekerja bisa memberikan manfaat sebaik mungkin kepada orang lain  sebagai  upaya  untuk  mencapai  perkembangan  dan  kemajuan  perekonomian masyarakat pada umumnya. Pengukuran kinerja Islam mencakup hal yaitu target hasil  profit  materi  dan  benefit  non  materi,  pertumbuhan  yang  terus  meningkat, keberlangsungan dan keberkahan dan keridhaan Allah SWT.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Sistem  keuangan  Islam  menurut  hukum  atau  aturan  islam  adalah sebuah  sistem  yang  bersumber  dari  AlQuran  dan  Sunnah,  serta  dari penafsiran  para  ulama  terhadap  sumber-sumber  wahyu  tersebut. Tujuannya  ialah  untuk  memberikan  jasa  keuangan  yang  halal  kepada komunitas muslim, di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam
2. Berdasarkan  penulusaran  peneliti,  bahwa  prinsip-prinsip  sistem keuangan  menurut  aturan/hukum  islam  terdiri  dari  prinsip  keadilan, prinsip kemitraan, Prinsip Transparansi serta Prinsip Universal.
3. Pengukuran kinerja sistem keuangan dalam aturan Islam mencakup hal yaitu  target  hasil  profit  materi  dan  benefit  non  materi,  pertumbuhan yang terus meningkat, keberlangsungan dan keberkahan dan keridhaan Allah SWT.

## REFERENSI
Soemitra, Andri. (2010). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Kencana. Pratomo,  Eko.  (2004). Cara  Mudah  Mengelola  Keuangan  Keluarga  Secara  Islami . Jakarta: Hijrah Institute.
Vogel, Frank E. dan Hayes, Samuel. (2007). Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik, Cetakan 1. Bandung: Nusamedia.
Chapra,  M.  Umer.  (2000). Sistem  Moneter  Islam. Terj.  Ikhwan  Abidin  B,  Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press.
Siddiqi, M.N. (1983). Banking without Interest. Islamic foundation Leicester. Mannan,  Muhammad  Abdul.  (1984). The  Making  of  An  Islamic  Economic  Society . Cairo: International Association of Islamic Banks. Hulwati. (2009). Ekonomi Islam . Jakarta: Ciputat Press Group.
Fahmi, Irham. (2012). Pengantar Manajemen Keuangan . Bandung: Alfabeta. Moeljadi. (2006). Manajemen Keuangan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif .  Jilid Satu. Malang: Bayu Media.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.  (2017). Al- qur’anul  Karim: Al- qur’an Hafalan .  Bandung:  Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al-quran,  Kementerian Agama, R.I.
Copyright Holder : © Akram Ista, Abd Wahab, Saiful Mukhlis (2023).
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: