INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 383-396 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Konsep Penyusunan Strategi Pengembangan Human Capital  untuk Mencapai Net Zero Emission di Sektor Energi
Agus Yulianto 1 ✉ , Widyaiswara Ahli Madya 2
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
Email: agus.yulianto@esdm.go.id 1 ✉

## Abstrak
Perubahan iklim telah diprediksi lama oleh para ahli. Dan perubahan iklim juga menyebabkan terjadinya kekeringan, banjir, pencemaran udara, penyakit menular, serta cuaca yang ekstrem (extreme weather). Sehingga dampak perubahan iklim yang masif mendorong munculnya tanggung jawab bersama yang menghasilkan respon global dari masyarakat internasional. Hal ini diwujudkan dalam Perjanjian Iklim Paris (Paris Climate Agreement) tahun 2015. Negara-negara terlibat sepakat untuk menjaga agar suhu bumi tidak naik lebih dari 2oC. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kewajiban untuk mencapai nol bersih emisi atau net zero emission (NZE). Dalam upaya mencapai tujuan dari program NZE tersebut, Indonesia menargetkan beberapa upaya dan komitmen untuk mewujudkan nol bersih emisi pada tahun 2060. Pengembangan sumber daya manusia diharapkan dapat mendukung kontribusi Indonesia dalam pembangunan lestari, pembangunan rendah karbon menuju target net zero emission Indonesia tahun 2060, yang meliputi pengembangan SDM bidang energi, limbah, indusri pengolahan (industrial processing and product use/IPPU), pertanian, dan kehutanan. Perlu adanya konsep konsep strategi pengembangan sumber daya manusia sektor energi menuju Net Zero Emission 2060, yaitu dengan: pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Induk  Pengembangan Kompetensi  SDM Sektor Energi untuk menuju NZE 2060, pelaksanaan kegiatan penyusunan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  (SKKNI)  SDM  Sektor  Energi  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  dan  Industri  dalam  rangka  untuk menuju  NZE  2060,  pelaksanaan  kegiatan  penyusunan  Program  Pelatihan  Berbasis  Kompetensi  SDM Sektor  Energi  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  dan  Industri  dalam  rangka  untuk  menuju  NZE  2060, pelaksanaan kegiatan penyusunan Program Sertifikasi Kompetensi SDM Sektor Energi bagi Aparatur Sipil Negara dan Industri dalam rangka untuk menuju NZE 2060 dan pelaksanaan kegiatan penyusunan Program Implementasi / Pemagangan Kompetensi SDM Sektor Energi bagi Aparatur Sipil Negara dan Industri dalam rangka untuk menuju NZE 2060..
Kata Kunci: Perubahan Iklim, NZE, SDM, Energy

## Abstract
Climate  change  has  been  predicted  for  a  long  time  by  experts.  And  climate  change  also  causes droughts, floods, air pollution, infectious diseases, and extreme weather. So the massive impact of climate change encourages the emergence of shared responsibility which results in a global response from  the  international  community.  This  was  realized  in  the  Paris  Climate  Agreement  in  2015.  The countries involved agreed to ensure that the earth's temperature does not rise by more than 2oC. Indonesia is one of the countries that has an obligation to achieve net zero emissions (NZE). In an effort to achieve the goals of the NZE program, Indonesia is targeting several efforts and commitments to  achieve  net  zero  emissions  by  2060.  Human  resource  development  is  expected  to  support Indonesia's contribution to sustainable development, low carbon development towards Indonesia's net zero  emissions target in 2060, which is includes human resource development in the fields of energy, waste, industrial processing and product use (IPPU), agriculture and forestry. It is necessary to have  a  strategic  concept  for  developing  human  resources  in  the  energy  sector  towards  Net  Zero Emission 2060, namely by: implementing activities for preparing the Master Plan for Human Resource Competency  Development  in  the  Energy  Sector  towards  NZE  2060,  implementing  activities  for preparing the Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI) for HR in the Energy Sector State and Industrial Civil Apparatus in order to move towards NZE 2060, implementation of activities to prepare the Energy Sector HR Competency Based Training Program for State and Industrial Civil Apparatus in the context of moving towards NZE 2060, implementation of activities to prepare the Energy Sector HR Competency Certification Program for State Civil and Industrial Apparatus in the context of moving towards NZE 2060 and carrying out activities to prepare the Energy Sector HR Competency Implementation/Apprenticeship Program for State Civil Servants and Industry in order to get to NZE 2060.
Keywords: Climate Change, NZE, HC, Energy

## PENDAHULUAN
Perubahan iklim telah diprediksi lama oleh para ahli. Prediksi tersebut mengatakan bahwa perubahan iklim adalah salah satu dari tantangan masa depan yang akan dihadapi oleh umat manusia. Umat manusia masa kini telah merasakan perubahan iklim. Iklim yang berubah tersebut dapat berupa temperatur hingga kecepatan angin. Iklim ini sendiri dapat berupa iklim rata-rata ( average climate) atau iklim variabel (variability climate).
Pemanasan  global  pada  dasarnya  merupakan  fenomena  peningkatan  temperatur global  dari  tahun  ke  tahun  karena  terjadinya  efek  rumah  kaca  yang  disebabkan  oleh meningkatnya  emisi  gas-gas  rumah  kaca  seperti  karbondioksida  (CO 2 ),  metana  (CH 4 ), dinitrooksida (N 2 O) dan chloroflurocarbon (CFC) ke atmosfer bumi. Menurut Matawal dan
Maton (2013), bahwa fenomena perubahan iklim berdampak terhadap meningkatnya suhu bumi, naiknya permukaan air laut, kerusakan habitat satwa dan fauna, hingga berkurangnya cadangan makanan dan munculnya berbagai penyakit pernapasan. Selain itu, perubahan iklim  juga  menyebabkan  terjadinya  kekeringan,  banjir,  pencemaran  udara,  penyakit menular, serta cuaca yang ekstrem ( extreme weather).
Dampak  perubahan  iklim  yang  masif  mendorong  munculnya  tanggung  jawab bersama  yang  menghasilkan  respon  global  dari  masyarakat  internasional  yang  salah satunya dilakukan dengan membentuk UNFCCC ( United Nations Framework Convention on  Climate  Change).  Pembentukan  UNFCCC  diawali  dengan  munculnya  kekhawatiran dunia mengenai permasalahan lingkungan sehingga diadakanlah Konferensi Lingkungan Hidup  di  Stockholm  tahun  1972  yang  diinisiasi  oleh  PBB  (Perserikatan  Bangsa-Bangsa) (Pratiwi dan Fachri, 2017).
Tujuan  dari  diadakannya  konferensi-konferensi  lingkungan  hidup  belakangan dilakukan untuk mencapai Net Zero Emission (NZE). Oleh karena itu, NZE dipahami sebagai sebuah cara yang diwujudkan dalam sebuah program untuk mengurangi emisi gas yang dapat merusak kualitas lingkungan (Matemilola dan Salami, 2020). NZE atau dapat diartikan dengan nol emisi karbon adalah kondisi dimana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Untuk mencapainya diperlukan sebuah transisi dari sistem energi yang digunakan sekarang ke sistem energi bersih guna mencapai kondisi seimbang antara aktivitas manusia dengan keseimbangan alam.
Program  NZE  menjadi  prioritas  utama  dari  UNFCCC  dalam  mengatasi  masalah perubahan iklim. Hal ini diwujudkan dalam Perjanjian Iklim Paris ( Paris Climate Agreement) tahun 2015. Negara-negara terlibat sepakat untuk menjaga agar suhu bumi tidak naik lebih dari 2 o C. Program NZE menghasilkan kewajiban bagi setiap negara terlibat (NDC/ Nationally Determined Contribution) untuk mencapai nol bersih emisi pada tahun 2050 (Aprilianto dan Ariefianto, 2021).
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kewajiban untuk mencapai nol bersih emisi atau net zero emission (NZE). Dalam upaya mencapai tujuan dari program NZE tersebut, Indonesia menargetkan beberapa upaya dan komitmen untuk mewujudkan nol bersih  emisi  pada  tahun  2060.  Hal  pertama  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  adalah meratifikasi Perjanjian Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 kemudian Indonesia  juga  mengeluarkan  LCDI  ( Low  Carbon  Development  Indonesia)  melalui Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  pada  tahun  2017  yang  mana merupakan  inisiatif  Indonesia  dalam  mewujudkan  pembangunan  rendah  karbon.
Selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengeluarkan dokumen yang  menjadi  pedoman  jangka  panjang  bagi  pelaksanaan  adaptasi  perubahan  iklim terutama di masa pandemi Covid-19, yakni: Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050. Upaya Indonesia dalam menurunkan tingkat emisi karbon juga dibuktikan dengan  komitmen  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  untuk  menurunkan sekitar 314 juta ton hingga 398 juta ton CO2 pada tahun 2030 (Suryani, 2021). Peta jalan NZE bidang energi termasuk upaya kebijakan yang diperlukan dari sisi permintaan untuk mendukung transisi energi, seperti penggunaan kompor listrik, lampu LED dan gas kota (Investor, 2021).
Selain  kebijakan  yang  merespon  mengenai  perubahan  iklim  dan  peta  jalan,  juga terdapat  kebijakan  lain  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  manusia  yang  diharapkan dapat  mendukung  kontribusi  Indonesia  dalam  pembangunan  lestari,  pembangunan rendah karbon menuju target net zero emission Indonesia tahun 2060. Kebijakan sumber daya manusia juga meliputi bidang pembangunan yang sudah tercatat pada NDC, yang meliputi emisi dari energi, limbah, indusri perngolahan ( industrial processing and product use/IPPU), pertanian, dan kehutanan.
Salah satu yang menjadi persoalan negara berkembang (termasuk Indonesia) adalah ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian untuk mendukung pelaksanaan strategi jangka  panjang  ( road  map)  rendah  karbon  dan  ketahanan  iklim,  dimana  para  pihak (termasuk swasta) diharapkan mendukung proses transisi dengan meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang siap menanggapi transisi hijau (Wartaekonomi.co.id, 2021). Oleh karena itu  semua  pihak  perlu  didorong  untuk  merencanakan  dan  menerapkan  pembangunan ramah  lingkungan,  dan  dibutuhkannya  pengetahuan  serta  Keterampilan  tenaga  kerja pendukung di berbagai sektor industri. Hal ini sesuai Agenda 21 Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa  tentang  Lingkungan  dan  Pembangunan  tahun  1992,  bahwa  integrasi lingkungan  ke  dalam  perencanaan  pembangunan  sangat  penting  untuk  pembangunan berkelanjutan dan menyoroti pentingnya perencanaan terpadu dalam pendekatan sektoral ( Partnership for action on green economy, 2016).
Dengan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk membuat penelitian dengan judul “ Konsep Penyusunan Strategi Pengembangan Human Capital untuk Menuju Net Zero Emission di Sektor Energi. ”
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  konsep  strategi  untuk  pelaksanaan rencana induk pengembangan kompetensi human capital untuk menuju Net Zero Emission di  sektor  energi  untuk  mengetahui  konsep  strategi,  juga  untuk  penyusunan  standar kompetensi human  capital  untuk  menuju  Net  Zero  Emission  di  sektor  energi,  untuk
mengetahui  konsep  strategi  untuk  penyusunan  program  pelatihan  berbasis  kompetensi human  capital  untuk  menuju  Net  Zero  Emission  di  sektor  energi,  selanjutnya  untuk mengetahui  konsep  strategi  untuk  penyusunan  program  sertifikasi  kompetensi human capital untuk menuju Net Zero Emission di sektor energi, serta untuk mengetahui konsep strategi untuk penyusunan program implementasi kompetensi human capital untuk menuju Net Zero Emission di sektor energi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Pusat  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE), di Jl. Raya Poncol No.39, RT.12/RW.7, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada bulan Juni sampai Oktober 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, data statistik International Energy Agency, dan peraturan perundang-undangan terkait Net Zero Emission. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan strategi yang diperlukan. Instrumen penelitian meliputi lembar pengamatan dan penggunaan  komputer  terhubung  ke  internet.  Teknik  pengumpulan  data  melibatkan penelaahan  kepustakaan  dan  observasi.  Langkah-langkah  analisis  data  melibatkan  studi pustaka, observasi data, dan analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahun  2020  menandakan  lima  tahun  Perjanjian  Paris  ditandatangani  oleh  hamper seluruh negara yang memberikan tanggung jawab kepada negara pihak untuk menyusun Nationally  Determined  Contribution  (NDC)  yaitu  kewajiban  negara-negara  pihak  untuk menyusun rencana pengurangan emisi.
Mengacu pada kajian yang tercantum pada dokumen NDC mengenai tingkat emisi GRK, Indonesia telah menetapkan target sebesar 29% (unconditional) sampai dengan 41% (conditional)  dibandingkan  dengan  skenario  business  as  usual  (BAU)  pada  tahun  2030. Secara  nasional,  target  pengurangan  emisi  pada  tahun  2030  berdasarkan  NDC  adalah sebesar 834 Juta ton CO2e pada target unconditional (CM1) dan sebesar 1.081 Juta ton CO2e pada target conditional (CM2).
Hasil perhitungan inventarisasi GRK nasional menunjukkan tingkat emisi GRK di tahun 2019  sebesar  1.866.552  Gg  CO2e  (KLHK,  2021),  dengan  emisi  GRK  di  masing-masing kategori/sektor  yaitu  (1)  Energi  sebesar  638.808  Gg  CO2e,  (2)  Proses  Industri  dan Penggunaan Produk sebesar 60.175 Gg CO2e, (3) Pertanian sebesar 108.598 Gg CO2e, (4)
Kehutanan dan Kebakaran Gambut sebesar 924.853 Gg CO2e  , dan (5) Limbah sebesar 134.119 Gg CO2e dengan capaian pengurangan emisi GRK di tahun 2019 secara nasional sebesar 68,99 Juta ton CO2e.
Gambar 1. Profil Emisi GRK Nasional Tahun 2000-2019 (Sumber : KLHK 2021)
Dengan  melihat  profil  emisi  GRK  Nasional  tersebut,  maka  sebagai  komitmen Indonesia  untuk  menuju  Net  Zero  Emission  adalah  dengan  diterbitkannya  beberapa peraturan  perundangan,  salah  satunya  adalah  Peraturan  Presiden  No.  98  Tahun  2021. Dalam Perpres tersebut mengamanatkan untuk melakukan mitigasi perubahan iklim, yaitu usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
Berdasarkan data dari KLHK (2021), Data capaian pengurangan emisi GRK di sektor Energi didasarkan atas data capaian pengurangan emisi GRK dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (KESDM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Perindustrian  (Kemenperin).  Untuk  sektor  energi,  verifikasi  dilakukan  untuk  aksi  mitigasi yang berkontribusi dalam pengurangan emisi GRK dari 5 (lima) kategori aksi, yaitu: Energy Efficiency  (Efisiensi  Energi),  Renewable  Energy  (Energi  Terbarukan  Terbarukan),  Fuel Switching (Bahan Bakar Rendah Karbon), Clean Coal Combution (Penggunaan Teknologi Pembangkit Bersih), Post Mining Reclamation (Reklamasi Pasca Tambang).
Untuk sektor energi, berdasarkan bahan paparan Minister of EMR at Ministerial Talks “Achieving Ambitious Target On GHG Emission Reduction” - Indonesia Pavillion at COP26 UNFCCC Glasgow, telah dikaji Roadmap untuk menuju Net Zero Emission, seperti didalam gambar 3.
Gambar 2. Roadmap Towards Net Zero Emission Energy Sector Sumber : Minister of EMR at Ministerial Talks  “Achieving Ambitious Target On GHG Emission Reduction” - Indonesia Pavillion at COP26 UNFCCC Glasgow
Dengan demikian dari roadmap tersebut aksi mitigasi mencapai NZE 2060 sangat jelas dalam  upaya  pencapaiannya.  Roadmap  tersebut  juga  sejalan  dengan  bahan  paparan Perubahan  Iklim  Sektor  Energi  dalam  Pelatihan  Teknis  Climate  Change  dan  Net  Zero Emission  yang  diselenggarakan  oleh  Pusat  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) pada bulan Januari 2023, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4. Sehingga dari roadmap tersebut  juga  dapat  dijadikan  sebagai  referensi  untuk  pengembangan  sumber  daya manusia sektor energi menuju NZE 2060.
Gambar 3. Aksi Mitigasi Emisi CO 2 Sektor Energi (Sumber : bahan paparan Perubahan Iklim Sektor Energi dalam Pelatihan Teknis Climate Change dan Net Zero Emission, PPSDME KEBTKE 2023)
Dalam pengembangan sumber daya manusia sektor energi menuju NZE 2060, ada beberapa  model  atau  pendekatan  desain  yang  dapat  digunakan,  yaitu  model  atau pendekatan desain sistem pengembangan SDM melalui model ADDIE berbasis kompetensi adaptif.  Sehingga  diharapkan  didapatkan  suatu  strategi  yang  dapat  diimplementasikan secara mendasar. Berikut ini adalah konsep penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia sektor energi menuju NZE 2060.
Gambar 4. Konsep Penyusunan Strategi Pengembangan Human Capital untuk Menuju menuju Net Zero Emission 2060 Sektor Energi (Sumber : modifikasi dari Rahargo and Jannah (2020))
Adapun konsep strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia sektor energi menuju NZE 2060 adalah sebagai berikut:
Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kompetensi SDM Sektor Energi untuk menuju NZE 2060.
Berdasarkan  pada  urgensi  kebutuhan  dan  adanya  kesenjangan  antara  jumlah kebutuhan sumber daya manusia dengan dengan tuntutan kerja dalam upaya menuju NZE 2060,  maka  dipandang  perlu  untuk  menyusun  Rencana  Induk  Pengembangan  (RIP) Kompetensi SDM Sektor Energi untuk menuju NZE 2060. Melalui RIP ini diharapkan ada priority milestone yang menggambarkan jumlah kebutuhan pengembangan kompetensi SDM yang harus disusun dan diusulkan untuk ditetapkan menjadi Standard Kompetensi Kerja  Nasional  Indonesia  (SKKNI),  Standard  Kompetensi  Kerja  Khusus  (SKKK),  maupun Standard Kompetensi Kerja Internasional (SKKI) sesuai ketentuan. Gambar 6 merupakan konsep  dasar  Pengembangan  Rencana  Induk  Pengembangan  (RIP)  Kompetensi  SDM Sektor Energi untuk menuju NZE 2060.
Gambar 5. Konsep Dasar Pengembangan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Kompetensi SDM Sektor Energi untuk menuju NZE 2060
Pelaksanaan kegiatan penyusunan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) SDM Sektor Energi bagi Aparatur Sipil Negara dan Industri dalam rangka untuk menuju NZE 2060.
Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja  yang  mencakup  aspek  pengetahuan  ( knowledge),  keterampilan  dan/atau  keahlian ( skills)  serta  sikap  kerja  (attitude)  yang  relevan  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa model penyusunan standar kompetensi :
a. Model  Occupational  Skills  Standars  (MOSS)  adalah  model  penyusunan  standar kompetensi  berdasarkan  okupasi  atau  jabatan.  Model  ini  kurang  sesuia  apabila diterapkan di Indonesia karena terdapat variasi pekerjaan pada jabatan yang sama
b. Regional  Model  Competency  Standars  (RMCS)  adalah  model  penyusunan  standar kompetensi  yang  diperkenalkan  oleh International  Labor  Organization  (ILO),  yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja suatu kegiatan usaha/industri sejenis.
Model yang digunakan dalam penyusunan SKKNI adalah Model RMCS, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan dipertegas pada keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 217/LATTAS/XII/2012.
RMCS  adalah  model  penyusunan  standar  kompetensi  yang  diperkenalkan  oleh International  Labor  Organization  (ILO),  yang  berfokus  pada  fungsi-fungsi  produktif  dari suatu kegiatan usaha/industri sejenis. Hirarki analis fungsi produktif sebagai berikut:
a. Tujuan Utama
Tujuan utama ( main purpose) adalah rumusan tentang keadaan atau kondisi yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari suatu bidang usaha.

## b. Fungsi Kunci
Fungsi kunci ( Key Function) adalah fungsi produktif hirarki pertama dalam mencapai tujuan utama suatu bidang usaha/industri.
c. Fungsi Utama
Fungsi utama ( Major Function) adalah fungsi produktif hirarki ke dua yang merupakan jabaran lebih lanjut dari fungsi kunci.
d. Fungsi Dasar
Fungsi dasar ( Basic Function) adalah fungsi produktif hirarki ketiga yang merupakan jabaran lebih lanjut dari fungsi utama. Fungsi dasar ini pada umumnya diidentifikasi sebagai unit kompetensi.
Hirarki  fungsi  produktif  suatu  bidang  usaha/industri  sebagaimana  di  atas  dapat digambarkan dalam peta fungsi sebagai berikut:

## Gambar 6. Pemetaan Kompetensi RMCS
Selain SKKNI dalam Peraturan Pemerintah juga dikenal adanya Standar Khusus dan Standar  Internasional.  Standar  Khusus  adalah  standar  kompetensi  kerja  yang dikembangkan  dan  digunakan  oleh  organisasi  untuk  memenuhi  tujuan  internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan  kerjasama  dengan  organisasi  yang  bersangkutan  atau  organisasi  lain  yang memerlukan,  sedangkan  standar  Internasional  adalah  satndar  kompetensi  yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi  Nasional  Indonesia  disingkat  KKNI  dijelaskan  bahwa  kerangka  penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja, dalam rangka memberi  pengakuan  kompetensi  kerja,  sesuai  dengan  struktur  pekerjaan  di  berbagai sektor. KKNI menjadi acuan dalam kualifikasi tenaga kerja. Mengacu pada PP Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang
kualifikasi, yaitu jenjang kualifikasi Sertifikat 1 sampai dengan jenjang kualifikasi Sertifikat 9. Pengemasan  SKKNI  ke  dalam  jenjang  kualifikasi  KKNI  menggunakan  parameter  atau deskriptor  yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor 21/MEN/X/2007 Tentang Tata Cara Penetapan SKKNI.
Dan dalam Bab IV pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012  menjelaskan  bahwa  Penerapan  KKNI  pada  setiap  sektor  atau  bidang  profesi ditetapkan oleh Kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang  bersangkutan  sesuai  dengan  kewenangannya. Penerapan  KKNI pada  setiap  sektor atau  bidang  profesi  sebagaimana  dimaksud  mengacu  pada  deskripsi  jenjang  kualifikasi KKNI  dan  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penerapan  KKNI  diatur  oleh  Menteri  yang membidangi  pendidikan  baik  secara  bersama-sama  atau  sendiri-sendiri  sesuai  bidang tugasnya masing-masing. Dengan demikian, sesuai dengan Perpres tersebut maka dapat dilakukan pengusulan penetapan pemberlakuan standard kompetensi  SDM Sektor Energi bagi Aparatur Sipil Negara dan Industri dalam rangka untuk menuju NZE 2060.
Pelaksanaan  kegiatan  penyusunan  Program  Pelatihan  Berbasis  Kompetensi  SDM  Sektor Energi bagi Aparatur Sipil Negara dan Industri dalam rangka untuk menuju NZE 2060.
Pengembangan  diklat  merupakan  hal  yang  sangat  penting  guna  menyelaraskan program diklat dengan kebutuhan industri. Proses dalam pengembangan diklat menurut Armstrong  (2009)  terdiri  dari  identifikasi  kebutuhan  pelatihan,  perencanaan  program pelatihan,  pelaksanaan  pelatihan  dan  menindaklanjuti  pelaksanaan  pelatihan  untuk mengetahui efektifitasnya. Allen (2006) juga menjabarkan melalui ADDIE Model, yaitu:
a. Analysis.  Langkah  awal  untuk  mengetahui  kebutuhan  pelatihan  yang  dilakukan penilaian terhadap organisasi, pekerjaan dan individu.
b. Design. Membuat sebuah rancangan program pelatihan yang optimal berupa tujuan pelatihan, kurikulum, instrument penilaian, materi dan alat seleksi.
c. Development.  Membuat  rancang  bangun  pelatihan  oleh  perancang  pelatihan mengikuti desain yang telah dibuat termasuk memanfaatkan teknologi informasi.
d. Implementation. Tahapan pelaksanaan pelatihan yang merupakan proses  pengajar memberikan materi yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
e. Evaluation.  Evaluasi  terhadap  seluruh  proses  rancangan  pelatihan  bertujuan  untuk memastikan setiap tahap sistem pelatihan mendukung tujuan pelatihan.
Dari gambaran teori-teori tersebut, langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun program diklat berbasis kompetensi adalah sebagai berikut :
a. Identifikasi  kebutuhan  pengembangan  pelatihan.  Tujuan  dari  kegiatan  ini  adalah
untuk  menggali  informasi  tentang  kebutuhan  jumlah  dan  kompetensi  SDM  serta memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi SDM dengan SKKNI.
b. Menyusun program pelatihan berbasis kompetensi yang link and match Program NZE. Tujuan  kegiatan  ini  adalah  menentukan  materi,  durasi  waktu  dan  penjadwalan pelatihan yang dibutuhkan peserta untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan.
c. Menyusun modul pelatihan yang berisi mengenai informasi terkait kompetensi NZE.
d. Menyelenggaraan pelatihan SDM menuju NZE.
e. Melakukan  evaluasi  pelaksanaan  pelatihan.  Tujuan  dari  kegiatan  ini  adalah  untuk mengkaji keberhasilan  pelaksanaan diklat yang terdiri dari :  kesesuaian  kedalaman materi  dan  waktu  pelatihan,  efektivitas  pelaksanaan  diklat  oleh  instruktur  dan pengelola diklat, serta kelengkapan sarana prasarana penunjang diklat.
Pelaksanaan kegiatan penyusunan Program Sertifikasi Kompetensi SDM Sektor Energi bagi Aparatur Sipil Negara dan Industri dalam rangka untuk menuju NZE 2060.
Langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  menyusun  Program  Sertifikasi  Kompetensi SDM Sektor Energi bagi Aparatur Sipil Negara dan Industri dalam rangka untuk menuju NZE 2060 adalah sebagai berikut.
a. Identifikasi  kebutuhan  skema  kompetensi.  Tujuan  dari  kegiatan  ini  adalah  untuk menggali informasi kebutuhan skema kompetensi SDM.
b. Menyusun skema kompetensi yang link and match Program NZE. Tujuan kegiatan ini adalah  menentukan  skema  kompetensi  yang  dibutuhkan  peserta  untuk  mencapai Program NZE.
c. Menyusun perangkat uji kompetensi.
d. Mengadakan sarana tempat uji kompetensi.
e. Meningkatkan kompetensi teknis asesor.
Pelaksanaan kegiatan penyusunan Program Implementasi / Pemagangan Kompetensi SDM Sektor Energi bagi Aparatur Sipil Negara dan Industri dalam rangka untuk menuju NZE 2060.
Dalam rangka menerapkan hasil pelatihan dan sertifikasi kompetensi, maka lanhgkah selanjutnya adalah melalui proses implementasi / pemagangan di dunia usaha dan dunia industri.

## SIMPULAN
Dalam rangka mencapai tujuan Net Zero Emission 2060, strategi pengembangan sumber  daya  manusia  di  sektor  energi  dapat  dilaksanakan  melalui  beberapa  langkah kunci, yaitu penyusunan rencana pengembangan kompetensi, standar kompetensi kerja, program  pelatihan  berbasis  kompetensi, program sertifikasi kompetensi, dan program implementasi/pemagangan  kompetensi.  Pentingnya  pengembangan  sumber  daya manusia ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 yang menuntut mitigasi  perubahan  iklim.  Oleh karena itu,  peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi Sumber Daya Mineral sangat penting dalam melaksanakan strategi ini untuk mencapai tujuan Net Zero Emission 2060.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen, W. Clayton. (2006) ‘ Overview and evolution of the ADDIE training system ’ , Advance in developing human resources; 8(4), ABI/INFORM Collection, pp. 430-441.
Armstrong,  Michael.  (2009) ‘Armstrong‟s  handbook  of  human  resource  management practice (11th ed.) ’, London and Philadelphia, Kogen page.
Aprilianto, R. A., and Ariefianto, R. M. (2021) ‘ Peluang Dan Tantangan Menuju Net Zero Emission  (NZE)  Menggunakan  Variable  Renewable  Energy  (VRE)  Pada  Sistem Ketenagalistrikan Di Indonesia ’, Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia, 2(2), pp. 1 – 13.
Investor.com. (2021, November 2) ‘ Peta Jalan Indonesia Capai Net Zero Emission pada 2060 ’ .
Jannah. A. R, Hamdani. D., and Medriati. R. (2023) ‘ Pengembangan Alat Peraga Praktikum Efek  Doppler  Menggunakan  Sensor  FC-04  Dan  Arduino  Uno  Di  SMA ’ ,  Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika, 14(1).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021) ‘ Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring ’, Pelaporan, Verifikasi (MPV) 2020.
Matawal, D. S., and Maton, D. J. (2013) ‘ Climate change and global warming: signs, impact and  solutions ’, International  Journal  of  Environmental  Science  and  Development, 4(1), p. 62.
Matemilola, S., and Salami, H. A. (2020) ‘ Net zero emission. Encyclopedia of Sustainable Management ’, Springer Nature, Switzerland, pp. 1 – 6.
Minister  of  EMR  at  Ministerial  Talks ‘ Achieving  Ambitious  Target  On  GHG  Emission Reduction ’, - Indonesia Pavillion at COP26 UNFCCC Glasgow.
Partnership  for  action  on  green  economy.  (2016) ‘ Integrated  Planning  &  Sustainable
Development: Challenges and Opportunities Synthesis Report ’ .
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI
Pratiwi,  G.  A.,  and  Fachri,  Y.  (2017) ‘ Kepentingan  the  United  Nations  Framework Convention on Climate Change (Unfccc) Memilih World Bank Sebagai Pemegang Dana the Green Climate Fund ’, Riau University.
Setyanto,  B.  N.,  Budiastuti,  P.,  Rismarinandyo,  M.  Y.,  and  Yulanda,  R.  F.  (2023)
‘ Pengembangan Alat Peraga Sepeda Listrik Portabel Sebagai Media Pembelajaran Elektronika Daya ’ , Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, 8(1).
Sugiyono.  (2013) ‘ Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D ’, Bandung, Alfabeta.
Sugiyono. (2016) ‘ Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D ’, Bandung, IKAPI.
Suryani, A. S. (2021) ‘ Menuju Nett Zero Emissions Indonesia 2070 ’, Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, XIII (11), pp. 13 – 18.
Wartaekonomi.co.id.  (2021) ‘ Wujudkan  Indonesia  Net  Zero  Emission  2060,  Pemerintah
Sebut Swasta Miliki Peran Penting ’,
https://wartaekonomi.co.id/read380460/wujudkan-indonesia-net-zero-emission- 2060-pemerintah-sebut-swasta-miliki-peran-penting.