## Sigma: Journal of Economic and Business
Vol. 5 (2), Desember 2022, pp. 58-71 ISSN 2614-140X (Online) Journal homepage. https://www.journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb

## PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAN DANA DESA DI DESA BANTEA BUTON TENGAH
Oki Syahnakir 1) , La Utu 2) , Wahyuni Rahmah 3)
1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (Oki Syahnakir)
2 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (La Utu)
3 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (Wahyuni Rahmah) okisyahnakir@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penerapan  prinsip good corporate  governance dalam  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Bantea  Kecamatan  Gu Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2021.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  jenis  penelitian kualitatif  deskriptif.  Penelitian  dilakukan  karena  Dana  Desa  sangat  berpengaruh  besar terhadap pembangunan desa dan Dana Desaa juga rentah terhadap pnyelewengan. Oleh sebab dibutuhkan penerapan prinsip good corporate governance .
Hasil  penelitian  ini  menujukan  bahwa  Pemerintah  Desa  Bantea  Buton  Tengah telah  menerapkan prinsip good corporate governance yakni transparansi dan akuntabel dalam  perencanaan  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban.  Namun  rendahnya  kulitas sumber daya yang ada pada Desa Bantea membuat keterlambtan realisasi anggaran dana Desa Bantea.
Kata kunci: Good Corporate Governance, Pengelolaan Dana Desa .

## Abstrack
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  application  of  good  corporate governance principles in managing village funds in Bantea Village, Gu District, Central Buton Regency in 2021.
The research method used was qualitative with descriptive qualitative research. The  research  was  conducted  because  the  Village  Fund  has  a  big  influence  on  village development and the Village Fund is also prone to abuse.
Therefore, it is necessary to apply the principles of good corporate governance. The results of this study indicate that the Bantea Buton Tengah Village Government has implemented  the  principles  of  good  corporate  governance,  namely  transparency  and accountability  in  planning,  implementation  and  accountability.  However,  the  low quality  of  the  available  resources  in  Bantea  Village  has  delayed  the  realization  of  the Bantea Village Fund Budget.
Keywords: Good Corporate Governance, Village Fund Management.

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  dengan  batas  wilayah  yang  diberdayakan untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  daerah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  hal  itu berdasarkan  (peraturan  pemerintah,  2014)  .  Penjelasan  tentang  desa  dikutip  dari  Hesti  Irna Rahmawati,  2015  yang  memuat  tentang  peraturan  UU  Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa bahwasanya  negara  telah  menjamin  eksistensi  keberadaan  desa  yakni  negara  melindungi  dan memberdayakan  desa  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri  dan  demokratis  sehingga  dapat menciptakan landasan yang kuat dalam  melaksanakan pemerintahan dan pembangunan  menuju masyarakat  yang  adil,  makmur  dan  sejahtera.  Undang-Undang  Desa  telah  menempatkan  desa sebagai  ujung  tombak  pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  (Wardah, 2021).
Desa  diberikan  kewenangan  dan  sumber  dana  yang  memadai  agar  dapat  mengelola potensi  yang  dimilikinya  guna  meningkatkan  ekonomi  dan  kesejahtaraan  masyarakat.  Hal  itu dijelaskan  secara  detail  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  tahun  2014  yang  menyebutkan bahwa  dana  desa  tersebut  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  di  transfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  danBelanja Daerah  (APBD)  kabupaten/kota  (Wardah,  2021b).  Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri, 2018  alokasi  dana  desa  diperuntukkkan  untuk  meningkatkan  sarana  pelayanan  masyarakat, kelembagaan  dan  prasarana  desa  yang  diperlukan  serta  diprioritaskan  oleh  masyarakat,  yang pemanfaatan  dan  administrasi  pengelolaannya  dilakukan  dan  dipertanggungjawabkan  oleh kepala  desa.  Pengelolaan  penggunaan  dana  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga pemerintah desa harus mampu memahami bagaiman cara melakukan pengelolaan dana desa.
Hal  tersebut  menjadikan  pemerintah  membuat  peraturan  menganai  pedoman pengelolaan  dana  desa  yang  dimuat  pada  peraturan  Menteri  dalam  negeri  no.  20  tahun  2018 tentang pedoman pengelolaan  keuangan desa (selanjutnya disingkat Permendagri No. 20 tahun 2018)  dalam  pasal  1  ayat  2  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Peraturan tersebut dihasilkan agar terjadinya trasnparasi pengelolaan dana desa (Rahman, 2020).
Menurut  Agus  Dwiyanto  (2015)  transparansi  merupakan  sesuatu  hal  terpenting  yang dibutuhkan  masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  pemerintahan  dan  menjamin kemudahan  memperoleh  informasi  yang  akurat.  Berdasarkan  penjelasan  mengenai  penegrtian transparansi  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  transparansi  adalah  keterbukaan  dalam pemberian  informasi,  baik  itu  terkait  informasi  kebijakan  maupun  informasi  keuangan  untuk menjamin  akses  bagi  masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  tersebut.  Dalam  transparansi yang  dilakukan  pemerintah,  media  massa  memiliki  peran  yang  sangat  penting  didalamnya. Media  massa  juga  sebagai  wadah  komunikasi  untuk  masyarakat  yang  berfungsi  untuk menjelaskan  berbagai  informasi  yang  relevan,  serta  mengamati  berbagai  kegiatan  pemerintah dan  perilaku  yang  tidak  sesuai  aturan  dari  aparat  birokrasi  (Wiranto,  2012).  Sedangkan akuntabilitas adalah tanggungjawab seorang pemegang amanah yang memiliki kewajiban untuk mengelola,  menyajikan,  melaporkan  serta  menyampaikan  segala  aktivitas  yang  dilaksanakan kepada  pemberi  amanah.  Dalam  Atmadja,  dkk  (2013:18)  akuntabilitas  dan  transparansi merupakan komponen utama dari good corporate governance.
Transparansi  dan  akuntabilitas  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip good corporate governace sangat penting di setiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan. Hal ini bertujuan agar organisasi  tersebut  dipercaya  oleh  stakeholder  karena  itu  setiap  organisasi  di  pemerintahan maupun non pemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut.
Adanya  dana  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  ke  pemerintahan  desa berupa alokasi  dana desa,  masyarakat Desa Bantea sangat antusian akan dana bantuan tersebut dari pemerintahan kepada desa, seperti yang disampaikan oleh SekDes dimana masyarakat Desa
Bantea sangat peduli akan pengelolaan alokasi dana desa (ADD), yang dikelola oleh perangkat desa. (Rahman, 2020).
Pemerintah  Desa  Bantea  tahun  2021  menerima  pendapatan  dalam  bentuk  transfer anggaran dana desa tahun 2021 sebesar Rp. 1.287.405.000, - Dimana hasil tersebut berasal dari pajak  kabupaten,  bantuan  keuangan  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  pemerintah kabupaten  dan  pendapatan  lainnya.  Anggaran  dana  desa  tersebut  terbagi  menjadi  dua  yaitu ADD  (Alokasi  Dana  Desa)  sebesar  Rp.  473.258.000.-  dan  DD  (Dana  Desa)  sebesar  Rp. 814.147.000.-.  Adapun  realisasi  dana  Desa  Bantea  Kecamatan  Gu  Kabupaten  Buton  Tengah tahun 2021.
Dari  data  jumlah  dana  desa  dan  realisasi  anggara  dana  desamasih  masih  mempunyai sisa  anggaran  sebesar  Rp.  97.426.900  yang  akan  di  masukan  kembali  ke  anggran  tahun berikutnya.  Atas  dasar  itu  peneliti  tertarik  untuk  menjadikan  sebagai  bahan  penelitian  karena dana desa mempunyai pengaruh besar dalam proses pembangunan desa dan dalam penggunaan anggaran  dana  desa  ini  rentan  akan  penyelewengan  anggaran  dan.  Oleh  sebab  itu  diperlukan peran aparatur pemerintah desa, Badan Pengawas Desa serta masyarakat desa untuk mengawasi pengunaan  anggaran  dana  desa  yang  di  peroleh  dari  pemerintah  pusat.  Mulai  dari  proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban dalam pelaporanya harus dilakukan Sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah Indonesia.
Peneliti  juga  yang  tertarik  melakukan  penelitian  ini  karena  adanya  perbedaan  temuan hasil  penelitian.  Milatusholihah,  (2019)  hasil  penelitiannya  menunjukan  bahwa  penerapan prinsip-prinsip  good  corporate  governance  di  Desa  Kebowan  sudah  berjalan  baik  tapi  masih banyak  kekurangan  yang  perlu  dibenahi.  Ketidakoptimalan  penerapan  prinsip-prinsip  good corporate  governance  di  Desa  Kebowan  adalah  karena  masih  kurangnya  koordinasi  yang  baik antar  perangkat  desa.  Selain  itu  masih  minimnya  pendidikan  para  perangkat  desa  membuat kurang  optimalnya  penyelesaian  tugas  masing-masing  perangkat  desa.  Sedangkan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Mardiana,  (2018)  menunjukan  bahwa  dalam  pengelolaan  dana  desa  pada Desa  Cipeuteuy  telah  menerapkan  prinsip  partisipasi,  transparansi  dan  akuntabilitas  yang diamanatkan  dalam  Permendagri  No.  20  Tahun  2018,  dengan  adanya  keterlibatan  masyarakat dalam MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa), ikut memberikan ide gagasan  dan  saran  serta  keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  maupun pemberdayaan  masyarakat  yang  diadakan  oleh  pemerintah  desa.  keterbukaan  pemerintah  desa kepada  masyarakat  dibuktikan  dengan  adanya  papan  informasi  yang  tersedia  di  balai  desa  dan spanduk terkait dengan realisasi pelaksanaan (APBDes) tahun berjalan.
Berdasarkan  penjabaran  penelitian  yang  telah  dilakukan  diatas,  menunjukkan  bahwa terdapat  desa  yang  telah  terjadi  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  desa tetapi  masih  terdapat  kekurangan  beberapa  sektor  yang  belum  memenuhi  standarisasi  dari prinsip good corporate governance dan ada desa yang telah  melakukan prinsip  good corporate governance  secara  baik  Berdasarkan  hal  tersebut  sehingga  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  yang  berjudul  “Penerapan  Prinsip Good  Corporate  Governance Dalam  Pengelolan Dana Desa Di Desa Bantea Buton Tengah”.

## KAJIAN PUSTAKA

## Desa
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum dengan  batas  wilayah  dan  berhak  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat, dan dalam sistem pemerintahan negara berdasarkan prakarsa masyarakat, hak  asal  usul.  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dihormati.  Republik  Indonesia  Bersatu. Pemerintah  desa  yaitu  kepala  desa  atau  perangkat  desa  merupakan  badan  utama penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Pemerintah  desa  dan  badan  permusyawaratan  desa bersama-sama  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dan  berupaya  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan darah dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan nasional Republik Indonesia.
Menurut para ahli kependudukan desa dapat didartikan sebagai berikut:
1. Menurut Bintarto (1989), desa yaitu perwujusan atau kesatuan social,  ekonomi, geografik, politik  serta  kultural  yang  ada  di  suatu  daerah  dalam  hubungan  dan  pengaruhnya  secara timbal balik dengan daerah lain.
2. Menurut Siddiq (2006), desa adalah suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah yang  dihuni  oleh  penduduk  dengan  interaksi  sosial  yang  bersifat  homogen,  bermata pencaharian di bidang agraris dan mampu berinteraksi dengan wilayah lain disekitarnya.
3. Menurut  Kartohadikusumo  (1953)  (dalam  Bintarto,  1989).  Desa  adalah  suatu  kesatuan yang  dalamnya  bertempat  tinggal  sekelompok  masyarakat  yang  berkuasa  mengadakan pemerintahan sendiri.
Menurut  beberapa  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  desa  adalah  bagian  dari pemerintahan  daerah  yang  sah  dan  masih  tradisional  dan  masih  memegang  teguh  adat  istiadat. Namun  pemerintah  telah  memberikan  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan.

## Peraturan Tentang Desa
Prioritas  penggunaan  dana  desa  tahun  2021  berdasarkan    Menteri  Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, (2020) adalah sebagai berikut:
1) Penggunaan  Dana  Desa  untuk  pemulihan  ekonomi  nasional  sesuai  kewenangan  Desa, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs ( Sustainable Development Goals ) Desa:
a. Pembentukan,  pengembangan,  dan  revitalisasi  badan  usaha  milik  Desa/badan  usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata.
b. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
c. Pengembangan  usaha  ekonomi  produktif  yang  diutamakan  dikelola  badan  usaha  milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
2) Penggunaan  Dana  Desa  untuk  program  prioritas  nasional  sesuai  kewenangan  Desa, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs ( Sustainable Development Goals ) Desa:
a. Pendataan  Desa,  pemetaan  potensi  dan  sumber  daya,  dan  pengembangan  teknologi informasi  dan  komunikasi  sebagai  upaya  memperluas  kemitraan  untuk  pembangunan Desa;
b. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
d. Desa  inklusif  untuk  meningkatkan  keterlibatan  perempuan  Desa,  Desa  damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
3) Penggunaan  Dana  Desa  untuk  adaptasi  kebiasaan  baru,  diprioritaskan  untuk  pencapaian SDGs ( Sustainable Development Goals ) Desa:
a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
4) Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  sebagaimana  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  prioritas  penggunaan  dana desa didasarkan pada prinsip:
1. Kebutuhan  prioritas  yaitu  mendahulukan  kepentingan  desa  yang  lebih  mendesak,  dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda- bedakan.
3. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Fokus  yaitu  mengutamakan  pilihan  penggunaan  dana  desa  pada  3  (tiga)  sampai  dengan  5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa.
6. Swakelola  dengan  mengutamakan  kemandirian  desa  dalam  pelaksanaan  kegiatan pembangunan desa yang dibiayai danadesa.
7. Berbasis  sumber  daya  desa  dengan  mengutamakan  pendayagunaan  sumber  daya  manusia dan  sumber  daya  alam  yang  ada  di  desa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  yang  dibiayai dana desa.
Menurut  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia  (2021),  Penggunaan  dana  desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat,  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa, meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  dan  mengurangi  kemiskinan,  serta  dituangkan  dalam rencana kerja pemerintah desa.
Pelaksanaan kegiatan yang didanai desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh  Bupati/Walikota  untuk  kegiatan  yang  didanai  desa.  Pelaksanaan  kegiatan  yang  dibiayai dana  desa  terutama  dilakukan  dengan  menggunakan  sumber  daya/bahan  baku  lokal  secara swadaya  dan  bertujuan  untuk  menyerap  lebih  banyak  sumber  daya  manusia  dari  masyarakat desa  setempat.  Pendanaan  desa  untuk  kegiatan  prioritas  telah  tercapai,  dan/atau  kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat telah tercapai.
Sedangakan  menurut  Indrawati  (2017)  penggunaan  dana  desa  diprioritaskan  untuk pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat desa terutama, untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan  bahwa  dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang  digunakan  untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

## Sumber Dana Desa
Menurut  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  memberikan  mandat  kepada  pemerintah untuk  mengalokasikan  dana  desa.  Dana  desa  tersebut  dianggarkan  setiap  tahun  dalam  APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Adapun sumber pendapatan dana desa adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan asli daerah
2. Dana yang bersumber dari APBN.
3. Bagian dari hasil PDRD Kabupaten/Kota
4. Alokasi dana desa dari kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

## Good Corporate Governance
Pemerintahan ( Governance ) adalah kerangka konsep “filosofis, teoretis” dan “analitis” yang menjadi dasar untuk mendefinisikan ideologi, paradigma, budaya, dan manajemen pemerintahan (administrasi).  Konsep  pemerintahan  dibatasi  tidak  hanya  pada  arah  internal  organisasi,  tetapi juga  pada aspek  eksternal ,  outcome ,  dan impact yaitu upaya  mewujudkan  kesejahteraan  warga negara yang adil  dan  merata sebagai indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan  nasional. Harus  dilakukan.  Tentu  saja,  gagasan  ini  juga  bersinggungan  dengan  keinginan  untuk meningkatkan daya saing dan inovasi lembaga publik di tingkat lokal, nasional, dan global.
Prinsip-prinsip  dasar  GCG  yang  disusun  oleh organization  for  economic  co-operation and  development (OECD)  terdiri  dari  lima  aspek  yaitu transparancy,  accountability, responsibility, independency, dan fairness atau disingkat dengan “TARIF”.
1. Transparancy, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi.
2. Accountability, adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban.
3. Responbility, kepatuhan.
4. Independency, atau kemandirian.
5. Fairness, kesetaraan atau keadilan.
(Milatusholihah, 2019)

## Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan salah satu kebijakan pada pengelolaan keuangan pemerintah yang harus  diterapkan  setiap  lembaga  pemerintahan.  Akuntabilitas  pengelolaan  laporan  keuangan (financial)  sangat  penting,  karena  dapat  meningkatkan  kualitas  pemerintahan  serta meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang menilai laporan keuangan, seperti donor, investor, dan kreditor (Masrunik & Suci, 2019).
Akuntabilitas  sebagai  salah  satu  prisip good  governance dalam  penyelenggaraan pemerintahan  maupun  penyelenggaraan  perusahaan  yang  baik,  dinyatakan  juga  bahwa  dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam  bidang  administrasi  keuangan  kepada  pihak  yang  lebih  tinggi  dengan  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  (Putra et  al .,  2017).  Keseluruhan  proses  penggunaan  dana  desa,  mulai  dari  usulan peruntukkannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa (Wardah, 2021)
Akuntabilitas  dalam  pemerintah  desa  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Sukasmanto (dalam  Sumpeno,  2011:222)  melibatkan  kemampuan  pemerintah  desa  untuk  mempertanggung jawabkan  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  kaitannya  dengan  masalah  pembangunan  dan pemerintahan  desa.  Pertanggung  jawaban  yang  dimaksud  menyangkut  masalah  finansial  yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.
Alokasi  dana  desa  merupakan  lanjutan  dari  program  bantuan  desa  sejak  tahun  1969  yang disediakan  oleh  pemerintah  pusat  dalam  bentuk  inpres  pembangunan  desa.  Sejak  otonomi daerah  ADD  dialokasikan  melalui  APBDesa  (Solekhan,  2012:80).  Jadi,  semakin  tinggi tanggungjawab  pengelolaan  ADD  maka  akuntabilitas  pengelolaan  ADD  akan  semakin  baik juga.  Sebaliknya,  jika  pengelolaan  ADD  rendah  maka  akuntabilitas  pengelolaan  ADD  akan tidak baik.

## Transparansi
Transparansi  adalah  keterbukaan  pemerintah  dalam  memberikan  informasi  yang  terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan dan lainnya kepada pihak yang membutuhkan informasi (Qulub, 2019). Transparansi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (Atmadja et al ., 2013:19).
Transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait dana  desa.  Pada  dasarnya  ketika  masyarakat  telah  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  dana  desa, maka  secara  otomatis  pemerintah  desa  juga  telah  transparan  kepada  masyarakatnya.  Jika pemerintah  desa  tidak  menerapkan  sistem  transparansi  maka  akan  terjadi  penyelewangan  dana desa,  seperti  yang  pernah  terjadi  di  desa  Pamatangsinaman,  Kecamatan  Dolokpardamean dimana kepala desa menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi (Suhendra et al ., 2020) Transparansi adalah isu yang sangat penting sejak ada peraturan UU No. 6/2014 tentang desa  dikarenakan  adanya  sejumlah  dana  yang  relatif  besar  dilakukan  pengelolaan  kepada pemerintah  desa.  Desa  merupakan  suatu  kelompok  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  diberi  hak  untuk  mengurus  dan  mengatur  masalah  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam hal keuangannya. (Suhendra et al ., 2020).

## METODE PENELITIAN Rancangan penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  judul  “Analisis  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa Di Desa Bantea Buton Tengah” menggunkan penelitian kualitatif. Desain  penelitian  deskriptif  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  sifatnya  menguraikan pendapat dari informan.  Kemudian uraian jawaban informan tersebut dianalisis dengan kalimat dan bahasa peneliti sendiri sesuai pernyataan informan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

## Obyek Penelitian
Obyek  penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  menganalisa  Laporan  Keuangan  Pengalokasian Dana  Desa  (DD)  dalam  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  Desa  Bantea Kabupaten  Buton  Tengah. Instrument  adalah  alat  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk mengumpulkan  data.  Adapun  instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah daftar wawancara dan dokumentasi

## Instrumen Penelitian
Instrument  adalah  alat  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk  mengumpulkan  data.  Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar wawancara dan dokumentasi.

## Jenis dan Sumber Data Jenis Penelitian
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  dengan  pendekatan penelitian  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  atau  penjelasan  baik  dalam bentuk kata-kata penulis ataupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

## Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis yaitu:
1. Data  Primer,  yaitu  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  secara  lansung  dari  resoponden baik melalui pengumpulan data dilapangan maupun wawancara dengan narasumber. Adapun data  primer  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  adalah  tanggapan  pemerintah  desa  dan masyarakat tentang pengelolaan dana desa selama tahun 2021 di Desa Bantea.
2. Data  Sekunder,  yaitu  data  tersedia  yang  dapat  diperoleh  secara  tidak  lansung  baik  literatur maupun  keterangan-keterangan  yang  ada  hubungannya  dengan  obyek  yang  akan  diteliti. Dalam  penelitian  ini  data  sekunder  meliputi:  keadaan  umum  lokasi  penelitian  mencakup keadaan  geografis  dan  demografis,  dokumen/arsip  resmi  terkait  Dana  Desa  yang  diperoleh dari  Badan  Pusat  Statistik,  Kecamatan,  Desa  dan  Instansi  lain  yang  terkait  serta  data Anggaran dan Realisasi Dana Desa di Desa Bantea.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: a. Wawancara
Wawancara  digunakan  untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang  falid  dan  akurat terhadap  informan  yang  dijadikan  sebagai  sumber  informasi  dan  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  wawancara  terstruktur.  Wawancara  terstruktur  merupakan  wawancara yang sudah diketahui hal apa saja yang mau ditanyakan kepada informan. b. Observasi dan Dokumentasi
Teknik observasi dilakukan untuk mengamnati secara lansung obyek penelitian melalui pengamatan  yang  terarah,  sistematis  dan  terencana  berdasarkan  tujuan  yang  ingin  dicapai dengan  mengamati  masalah  dan  fenomena  yang  terjadi  lalu  dipahami  kemudian  mencari jawaban  melalui  kejadian  dan  fakta  dilapangan  yang  merupakan  obyek  penelitian  selanjutnya hasil yang diperoleh dicatat dan dipotret sebagai bukti untuk pertimbangan analisis.

## Metode Pengolahan Data
Pengolahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  beberapa tahapan analisis antara lain:
a. Reduksi Data
Reduksi  data  adalah  proses  pemilihan  pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan, pengabstaratan,  transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan-catatan  lapangan  (Miles  dan Huberman  (1992:16)),  data  yang  direduksi  digolongkan  atau  dikategorikan  kedalam  setiap
permasalahan lalu diuraikan secara singkat, lebih mengarah dan memuat data yang tak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi lebih lanjut. b. Penyajian Data
Setelah  dilakukan  reduksi,  selanjutnya  dilakukan  penyajian  data.  Penyajian  data  adalah sebagian sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkina adanya penarikan kesimpulan  dan  pengambiklan  Tindakan  (Miles  dan  Huberman  (1992:17))  peneliti  berusaha menyusun  data  yang  relevan  sehingga  informasi  yang  diperoleh  dapat  disimpulkan  dan  dapat dimaknai.
c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan
Verifikasi  atau  penarikan  kesimpulan  adalah  usaha  untuk  mencari  atau  memahami makna/arti,  ketentuan,  pola-pola,  penjelasan,  alur  sebab  akibat  atau  posisi.  Tahapan  ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data diperoleh sebagai hasil dari penelitian.

## Teknik Analisis Data
Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  deskriptif  kuantitatif  dengan  uraikan  dan menjelaskan  melalui  kata  dan  kalimat  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dalam  bentuk  data kuantitatif maupun  kualitatif. Proses analisis data dilakukan  melalui tahapan identifikasi tujuan penelitian, mengelola dan menginterprestasikan data kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa  keabsahan  data.  Data  yang  disajikan  berbentuk  table,  skema  maupun  berbentuk narasi.

## HASIL PENELITIAN Pengelolaan Dana Desa Bantea Buton Tengah
Pengelolaan  Dana  Desa  dimulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pertanggungjawaban, Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor
900/00741/02/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, yang menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan Dana Desa harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Pengelolaan  keuangan  Dana  Desa  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
2. Seluruh  kegiatan  yang  didanai  oleh  Dana  Desa  direncanakan,  dilaksanakan  dan  dievaluasi secara terbuka dengan  melibatkan seluruh unsur  masyarakat di Desa serta meningatkan  dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada besarta komponen masyarakat yang lain.
3. Seluruh  kegiatan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  administratif,  teknis,  dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan  melalui  partisipasi  masyarakat.  Sesuai  dengan  peraturan  tersebut,  jelas menyebutkan  bahwasanya  pengelelolaan  Dana  Desa  harus  dilaksanakan  secara  terbuka melalui musyawarah Desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Permendes)

## Tahap Perencanaan Dana Desa
Perencanaan  pada  dasarnya  adalah  suatu  konsep  atau  metode  untuk  memperlancar pencapaian  suatu  tujuan,  yang  dapat  didasarkan  pada sumber  daya  yang  tersedia  secara  akurat dan  efektif.  Hal  pertama  yang  dilakukan  dalam  rencana  tersebut  adalah  membuat  rencana pembangunan  jangka  menengah  desa  (RPJMDesa).  RPJM  dibuat  pada  awal  pengelolaan  dana desa  atau  setelah  pemilihan  kepala  desa,  dan  memuat  kebijakan  pembangunan  desa,  strategi pembangunan  desa,  dan  arah  rencana  kerja  desa  dari  pembangunan  jangka  menengah  daerah, hal pertama yang dilakukan untuk rancangan pengelolaan dan penyaluran dana desa

## Tahap Pelaksanaan Dana Desa
Pelaksanaan merupakan tahap kedua dariproses pengelolaan dana desa. Peran pemerintah desa  dalam  mendukung  keterbukaan  kepada  masyarakat  danmemberikan  informasi  yang  jelas kepada  masyarakat  dalam  proses  pelaksanaan  kegiatan  yang  direncanakan  yang  didanai  oleh desa sangat penting.
Sumber: laparon realisasi APBDes TA 2021, Desa Bantea
Dana Desa Realisasi Rp. 814.147.000
Rp. 716.720.100
Sumber: laparon realisasi APBDes TA 2021, Desa Bantea
No Uraian (Bidang Dan Kegiatan) Pagu Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Sisa Anggran (Rp) 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 20.228.000 17.496.000 2.732.000 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 564.406.000  474.608.800  89.797.200 3 Bidang Pembinaan Kemasyrakatan 7.335.000 3.798.000 3.537.000 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 38.578.000 37.217.300 1.360.700 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak 183.600.000  183.600.000 - TOTAL 814.147.000  716.720.100  97.426.900
Tabel 1. Dana Desa Bantea Tahun 2021
Dana  Desa  Bantea  tahun  anggaran  2021  sebesar  Rp.814.147.000  (delapan  ratus  empat belas  juta  seratus  empat  puluh  tujuh  ribu  rupiah)  dengan  realisa  anggran  sebesar Rp.716.720.100. (tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus rupiah)
`Tabel 2. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Di Desa Bantea
Berdasarkan  tabel  2.  jeanis  kegiatan  yang  di  lakukan  di  Desa  Baantea  sebanyak  lima bidang  yakni  Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  pagu  anggran  (batas  dana  yang  di gunakan)  sebesar  Rp.20.228.000  dengan  realisasi  sebesar  Rp.17.496.000,  Bidang  Pelaksanaan Pembangunan  Desa  dengan  pagu  anggran  Rp.  564.406.000  dengan  realisasi  sebesar Rp.474.608.800.  Bidang  Pembinaan  Kemasyrakatan  dengan  pagu  anggran  Rp.  7.335.000 dengan  jumlah  realisasi  anggran  sebesar  Rp.  37.217.300,  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  dengan  pagu  anggran  Rp.  38.578.000  dengan  jumlah  realisasi  anggran  sebesar  Rp. 37.217.300,  Bidang  Penanggulangan  Bencana,  Keadaan  Darurat  Dan  Mendesak  dengan  pagu anggran Rp.183.600.000 dengan jumlah realisasi anggran sebesar Rp. 183.600.000. Dari kelima bidang  kegitan  yang  ada  pada  Desa  Bantea  masih  memiliki  sisa  anggran  sdebesar  Rp. 97.426.900 yang akan di anggrakan pada tahun berikutnya.
Tabel 3. Beberapa pelaksanaan program kerja dana desa di Desa Bantea.
Berdasarkan tabel 3. jenis kegitan yang  dilakukan sebanyak 10 kegitan  yakni, pendataan profil  desa  denagn  biaya  sebesar  Rp.  17.496.000,  honor  guru  PAUD  dan  guru  TPA  dengan biaya  sebesar  Rp.28.320.000,  penyelenggraraan  posyandu  (makanan  tambahan)  dengan  biaya sebesar  Rp.3.075.000,  insentif  kader  posyandu  dengan  biaya  sebesar  Rp.7.725.000,    insentif kader  pembangunan  manusia  dengan  biaya  sebesar  Rp.4.800.000,  penyelengaraan  desa  siaga kesehatan  dengan  biaya  sebesar  Rp.11.800.000,pengadaan  tandon  air  bersih  dengan  biaya sebesar  Rp.418.808.000,  pembuatan  posko  desa  dalam  masa  PPKM  dengan  biaya  sebesar Rp.3.798.000,  peningkatan  produksi  tanaman  pangan  (alat  produksi  dan  pengolahan  pertanian dengan  biaya  sebesar  Rp.37.217.300,  dan  bantuan  langsung  tunai  dengan  biaya  sebesar Rp.183.600.000
Prioritas  pengunaan  dan  desa  tahun  2021  di  Desa  Bantea  adalah  pemulihan  ekonomi, mengadaptasi kebiasaan baru dan peningkatan pendapatan masyarakat desa dimana Desa Bantea pada  tahun  2021  masih  menghadapi  situasi  Covid  19  yang  dimana  menyebabkan  penurunan pendapatan masyarakat akibat adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) oleh sebab itu memprioritaskan hal tersebut.

## Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa
Pertanggung  jawaban  adalah  tahap  terakhir  dalam  proses  pengolahan  dana  desa  untuk tahap ini yang paling berperan adalah kepala desa sebagai penangung jawab dan sekertaris desa sebagai  tim  verivikasi  semua  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  untuk  akuntabilitas  dalam pngolahan keuangan desa.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bantea tahun 2021
Penerapan prinsip tata kekola pemerintahan yang baik atau Good Corporate Governance merupakan  salah  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  Desa  Bantea  dalam  mendukung  jalannya pemerintahan  yang  lebih  baik  berdasarkan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas.  Dibuktikan bahwasanya pada Desa Bantea dalam hal pengolahan keuangan desa sesuai dengan aturan yang ada  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  hingga  pertanggung  jawaban.  Dalam  perencanaan melibatkan  semua  unsur  masyarakatmulai  dari  musywarah  dari  tingkat  kelompok  hingga
Sumber: laparon realisasi APBDes TA 2021, Desa Bantea
NO Pelaksanaan Kegiatan Biaya 1 Pendataan Profil Desa (Pendataan Desa) Rp. 17.496.000 2 Honor Guru Paud dan Guru TPA Rp. 28.320.000 3 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan) Rp. 3.075.000 4 Insentif Kader Posyandu Rp. 7.725.000 5 Insentif Kader Pembangunan Manusia Rp.4.800.000 6 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp. 11.880.000 7 Pengadaan Tandon Air Bersih Rp. 418.808.800 8 Pembuatan  Posko  Desa  Dalam  Masa  PPKM
Mikro Rp. 3.798.000
9 Peningkatan  Produksi  Tanaman  Pangan  (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian) Rp. 37.217.300 10  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp. 183.600.000
musywarah di tingkat desa, tujuannya agar program  yang  di rencanakan  efektif. Bahkan  dalam pelaksaan  kegitan  sumberdaya  yang  digunakan  adalah  masyarakat  Desa  Bantea  itu  sendiri tujuannya  adalah  untuk  pemberdayaan  masyakat  dan  efisiensi  dalam  biaya,  dalam  hal pertanggung  jawaban  pemerintah  mempertanggung  jawabkan  kepada  pemerintah  pusat  dan masyarakat  Desa  Bantea,  hal  tersebut  sesuai  dengan  Undang  Undang  Nomor  9  Tahun  2015 bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  haruslah  berpedoman  pada  Asas  Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagai kriteria  sebuah  tatakelola  pemerintahan  yang  baik,  yakni,  Asas  kepastian  hukum,  Asas  tertib penyelenggara negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas akuntabilitas,  Asas  efisiensi  dan,  Asas  efektifitas.  Dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Singal (2021)  pelaksanaan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  harus  tetap dilaksanakan  dan  harus  Mampu  menyajikan  informasi  penyelenggaraan  pemerintah  secara terbuka, cepat, dan tepat kepada  masyarakat, Mampu memberikan pelayanan yang  memuaskan bagi  publik,  Mampu  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  proses pembangunan  dan  pemerintah  dan  mampu  menjelaskan  danmempertanggungjawabkan  setiap kebijakan publik secara proporsional.

## Prinsip Transparansi Dalam Pengolah Dana Desa
Pinsip transparansi adalah hal yang utama yang dilakukan pemerintah  Desa Bantea yang dapat  dilihat  dalam  hal  perencanaan  program  dana  desa,  yang  dimulai  dari  musyawarah  yang sering  dilakukan  mulai  tingkan  kelompok  kecil,  organisasi  masyarakat  semua  itu  dilakukan untuk  mendiskusikan apa yang akan  menjadi potensi  dan prioritas yang akan  digunakan dalam penggunaan dana desa, setelah musyawarah yang di lakukan dalam kelompok kecil selanjutnya dilakukan  dalam  tingkat  dusun  yang  dilakukan  di  semua  dusun  yang  ada  di  Desa  Bantea, selanjutnya  musyawarah  di  lakukan  di  tingkat  desa,  yang  di  lakukan    balai  desa  untuk memutuskan  program  yang  akan  di  prioritaskan  di  Desa  Bantea.  Dalam  musyawarah  di  balai desa  msayarkat  sangat  partisipatif  dibuktikan  dengan  hadirnya  Kepala  Desa  sebagai  Nara Sumber,  BPD  sebagai  Pimpinan  Musyawarah  Desa,  Pendamping  Desa  sebagai  Fasilitator, Aparat  Desa,  LPM,  tokoh  adat,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  tokoh  pendidikan,  tokoh  seni dan  budaya,  semua  kelompok  kecil  yang  ada  di  desa  dalam  memberikan  saran  dan  pemekiran dalam hal prioritas untuk penggunaan anggaran dana desa pada Desa Bantea. Musyawarah akan menghasilkan kesepakatan program yang akan menjadi prioritas dana Desa Bantea. Pelaksanaan kegitan  yang  telah  disepakati  pemerintah  Desa  Bantea  terus  melibatkan  semua  elemen masyarakat  mulai  dari  tenaga  kerja  sumberdaya  yang  akan  di  gunakan,  karena  dana  desa bertujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat  desa.  Dalam  pelaksanakan  kegiatan  dan pertanggunga  jawaban  permerintah  Desa  Bantea  menginformasikan  semua  hal  dalam  realisasi APBDesa melalui musyawarah Desa Bantea, baliho APBDesa yang tetera di balai Desa Bantea, papan informasi yang berada di kantor Desa Bantea, papan informasi di lokasi kegitan realisasi dana, serta media elektronik.
Penelitian  di  atas  juga  sejalan  dengan  peraturan  Perundandang-  Undang  Nomor  6  Pasal 80 Ayat (3) TAHUN 2014 Tentang Desa Menyebutkan bahwa” Perencanaan pembangunan desa diselenggrakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui mesyawarah desa. Penelitian yang  dilakukan  oleh  Angraeniningsi  Firda  (2020)  sejalan  denagan  apa  yang  dilaukan  oleh pemerintah  Desa  Bantea  bahwasanya  transparansi  adalah  adanya  keterbukaan  pemerintah  desa dalam  memberikan  informasi  mengenai  penyaluran  dan  hasil  dari  dana  desa,  dinyatakan transparan  apabila  ada  nya  musyawarah  yang  melibatkan  masyarakat  serta  adanya  penyedian akses  informasi  yang  jelas  tentang  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertangung  jawaban.  Prinsip transparansi merupakan sikap keterbukaan pada semua tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan  anggaran,  akuntabilitas,  membuka  hak  kepada  masyarakat  untuk  memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak  diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa. AMRI, (2021).

## Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengolah Dana Desa
Akuntabilitas  dalam  pengolahan  dana  desa  adalah  bentuk  pelaporan  dan  pertanggun jawaban  pemerintah  Desa  Bantea  kepada  pemerintah  pusat  dan  masyarakat  Desa  Bantea  atas penggunaan  dana  desa  yang  bersumber  dari  APBN  yang  memiliki  fungsi  untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat Desa Bantea
Pemerintah Desa Bantea membuat laporan pertanggung jawaban setiap akhir tahu paling lambat  30  januari  setelah  tahun  berjalan  sebagai  syrat  pencairan  dana  desa  pada  tahun berikutnya.  Dalam  pembuatan  laporan  pertanggung  jawaban  Jenis  Laporan  yang  dibuat  oleh Pemerintah  Desa  Bantea  untuk  pertanggung  jawaban  setiap  tahunya  yaitu  Laporan  keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa, dan catatan atas laporan keuangan, yang ke dua Laporan realisasi  kegiatan  dan  yang  terakhir  Daftar  program  sektoral,  program  daerah  dan  program lainnya  yang  masuk  ke  Desa.  Dalam  hal  Pengelolaan  Keuangan,  pemerintah  Desa  Bantea memegang  prinsip  akuntabilitas  dapat  dilihat  dari  dibentuknya  Tim  Pengelolaan  Keuangan yakni Kepala Desa Selaku PKPKD (Pemegang Kekuassaan Pengolah Keuangan Desa), Sekdes, Kaur  dan  Kasi  sebagai  PPKD  (pejabat  pengolahan  keuangan  daerah),  yang  dikoordinir  oleh Sekertartaris  Desa  Bantea  selaku  Koordinator  PPKD  ,  Tim  yang  melaksanakan  kegiatan program  di  Desa  Bantea  dari  Unsur  Perangkat  Desa, Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  dan  atau masyrakat  y  Desa  Bantea  itu  sendiri,  yang  terdiri  dari  Ketua,  Sekretaris  dan  Anggota,  hal  ini sesuai  dengan    Peraturan  Bupati  Buton  Tengah  Nomor  55  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa  dan  undang  -undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa.  Yakni  pemberdayaan masyarakat  desa  dilaksanakan  melalui  upaya  kemandirian  dengan  meningkatkan  pengetahuan, sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran serta  pendampingan  yang  sesuai  dengan prioritas kebuhan masyarakat desa”
Pelaporan pertanngung jawaban pemerintah Desa Bantea tidak mengalami kesulitan hal itu  dikarenakan  setiap  tahunya  dia  adakan  pelatihan  dan  juga  format  pengadministarsian pengelolaan  keuangan  sudah  ada  dalam  lampiran  permendagri  no.20  tahun  2018  dan  sudah terwujud  dalam  sebuah  aplikasi  SISKEUDES.  Pemerintah  Desa  Bantea  dalam  pertanggung jawaban  dana  desa  telah  sesuai  regulasi  yaitu  permendagri  No  113  tahun  2014  Pertanggung jawaban  dari  kepala  Desa  dengan  cara  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi APB  Desa  kepada  Bupati/Wali  Kota  melalui  camat  setiap  akhir  tahun  anggaran. Pertanggungjawaban  tidak  hanya  disampaikan  kepada pemerintah  yang  berwenang,  tetapi  juga kami  sampaikan  kepada  masyarakat  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Untuk pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  pemerintah  Desa  Bantea  menyampaikan  melalui Musyawarah  Desa  sebagai  forum  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  Kegiatan  Dana  Desa,  yang difasilitasi  oleh  BPD  dan  dihadiri  unsur-unsur  masyarakat  desa.  Selain  itu  dalam  pelaporan pertanggungjawaban  pemerintah  dsea  Bantea  menyebarluaskan  melalui  berbagai  sarana komunikasi  dan  informasi,  seperti  Baliho  Realisasi  APBDesa  yang  berada  di  gedung musyaswarah Desa Bantea , papan Informasi Desa yang berada di kantor Desa Bantea , website resmi pemerintah kabupaten dan media cetak. Semua itu dilakukan agar informasi tersebut bisa di  pahami  dan  menambahakan  kepercayaan  terhadap  pemerintah  desa  Desa  Bantea.  Hasil penelitian  pada  Desa  Bantea  di  dukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  Mardiasno  (2022)  jika informasi  yang  disampaikan  mudah  dipahami  maka  dapat  dicapai  sistem  akuntabilitas  yang efektif;  sebagai  pihak  yang  mempercayakan  kepada  pemerintah  untuk  mengelola  keuangan publik,  masyarakat  berhak  memperoleh  informasi  keuangan  pemerintah  untuk  mengevaluasi pemerintah.

## KESIMPULAN
Bersasarkan  hasil  penelitian  tentang  penerapan  prinsip  Good  Corporate  Governance dalam  Pengolahan  Dana  Desa  di  Desa  Bantea  Buton  Tengah  Tahun  2021  peneliti  menemukan bahwa  pemerintah  Desa  Bantea  telah  menerapkan  prinsip  Good  Corporate  Governance  dalam pengelolaan Dana Desa dengan menerapkan:
1. Prinsip Tansparansi dimana pemerintah Desa Bantea terbuka dalam hal perencanaan dengan melakukan  musywarah  di  tinggkat  kelompok  hingga  di  tinggkat  desa  yaitu  dalam
pelaksanaan  pemerintah  desa  telah  memberikan  informasi  melalui  baliho  APBDesa  dan dalam  pertanggung  jawaban  pemerintah  desa  telah  melakukan  musywarah  di  akhir  tahunya sebagi bahan evaluasi pada tahun anggran berikutnya
2. Prinsip Akuntabilitas, pemerintah desa telah melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan sesuai aturan, baik pertanggung  jawaban terhadap pemerintah pusat dan kepada  masyarakat Desan Bantea, namun hasil pelaksanaan kegiatan dana desa masih belum sepenuhnya sesuai dengan  rencana  sebelumnya,  karena  keterbatasan  Sumber  Daya  Lokal  yang  ada  yang berakibat pada lambatnya proses pencairan Dana sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tuntas semua  sampai  akhir  Desember  2021,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  SILPA  Dana  Desa  Tahun 2021 sebesar Rp. 97.426.900

## SARAN
Berdasarkan  informasi-informasi  yang  penulis  dapatkan  dari  penelitian,  Berikut  saran yang dapat penulis berikan:
1. Pemerintah  desa  agar  melakukan  pelatihan  sumber  daya  lokal  agar  pelaksanaan  realisasi anggaran dana desa sesuai berjalan dengan rencana yang di tetapkan.
2. Kepada  peneliti  selanjutnya  diharapkan  bisa  menambah  informan  penelitian  agar  informasi yang  didapat  bisa  lebih  dalam  dan  banyak  dan  menambakan  prinsip  –  prinsip  Good Corporate Governance lainya yakni responsibilty, indenpedency dan firnes.

## DAFTAR PUSTAKA
AMRI,  K.  (2021).  Penerapan  Prinsip Good  Corporate  Governance Dalam  Pengelolaan  Dana Desa (Studi Kasus Desa Pulau Harapan Kabupaten Sinjai).
Hesti Irna Rahmawati. (2015). Analisis   Kesiapan  Desa  dalam  Implementasi  Penerapan  UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). The 2nd  University Research Coloquium, 6, 305–313.
Mago, R. (2018). Analisis Penerapan Prinsip Good Coorporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumber Tani Kecamatan Kasimbar   Kabupaten  Parigi  Moutong. 7(2), 44– 68.
Mardiana, I. (2018). Analisis Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana  Desa  (Studi  Pada    Desa Cipeuteuy,  Kecamatan  Darmaraja,  Kabupaten  Sumedang
2017-2019). Prosiding, 2017, 978– 979.
Masrunik, E., & Suci, N. (2019). Akuntabilitas   Laporan Keuangan Pemerintah   Kabupaten
Blitar.  Seminar  Nasional  Manajeme.  23–26. http://ojs.senmea.fe.unpkediri.ac.id/in dex.php/senmea/article/view/11 Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal   dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020).  Peraturan Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020. PDTT, Pemendes,   16, 32.
Milatusholihah, A. (2019). Analisis Penerapan   Prinsip Good  Corporate  Governance Dalam Pengelolaan  Dana  Desa  Oleh  Pemerintah  Desa  Di  Desa  Kebowan  Kecamatan  Winong Kabupaten Pati. 8(5), 55.
Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). Permendagri no 20 tahun 2018. Permendagri   No  20
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Nomor 65(879), 2004–2006. peraturan pemerintah. (2014). peraturan pemerintah RI No 43 Tahun2014. 564,
1–73.
Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan  Keuangan Desa. Peraturan Daerah Nomor 900/00741/02/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M.   A.  (2017).  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan  Alokasi    Dana  Desa  (ADD)  di  Desa    Bubunan,  Kecamatan  Seririt, Kabupaten  Buleleng.  E-Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha,  8(2),
1–11. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.p hp/S1ak/article/view/12270
Qulub, M. S. (2019). Akuntabilitas Dan  Transparansi  Dalam  Penyusunan  Laporan  Keuangan Dan Pengelolaan Dana Desa Karanganom Kec. Karangbinangun Kab Lamongan. Rahman, A. (2020). Analisis Transparansi dan   Akuntabilitas  Pelaporan  Alokasi  Dana  Desa (Studi kasus desa padangratu kecamatan  padangratu  kabupaten  lampung  tengah).  In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.
Razi Apriansyah Mustaram, Nining Sudiyarti,   Z. K. (2020). Analisis Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Razi. 8(1), 68–77.
Singal, K. A. H. R. R. W. R. (2021). Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan  Yang Baik ( Good Governance )  Di  Era  Pandemi  Covid  19  Menurut  Undang  Undang  Nomor  9  Tahun
2015. 12(1), 187–193.
Suhendra, A. D., Asworowati, R. D., &   Ismawati, T. (2020). Analisis   Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan  Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Padangratu Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah). Akrab Juara, 5(1), 43–54. http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabju ara/article/view/919
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang   Pemerintahan Daerah Wandika, R. D., Mawardi, M. C., & Anwar, S.   A.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Penerapan Prinsip Good  Corporate  Governance Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  Oleh Pemerintah Desa. EJRA Vol., 10(04), 116–125.
Wardah,    firda  akmalia.  (2021a).  Analisis  Tingkat  Efektivitas  dan  Efisiensi  Penggunaan  Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Se-Kecamatan Sukorejo. 564, 1–73. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  menurut  Penelitian  Petunjuk  Praktis  Untuk  pemula. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sukmadinata, 2005. Metodologi Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD. Bandung: Alfabeta . Surya, (2014) teori Maslow Psikologi Guru: Konsep dan Aplikasi Bandung: ALFABETA. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Utami, Endah Woro, and Aryo Dewanto. 2013. “Pengaruh Adversity Quotient terhadap Kinerja Perawat  dengan  Motivasi  Kerja  sebagai  Variabel  Mediasi  (Studi  di RSUD  ”Ngudi Waluyo” Wlingi).” 11(66): 11.