Vol 16 No 1 April 2019

## MASYARAKAT DAN TINDAKAN RS YANG MERAYU RH SEBAGAI PASIEN NON-MEDIS AGAR MEMINJAMKAN UANG DAN MENJANJIKAN PELUNASAN ATAS HUTANG RS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Oleh:

## Widya Thesman
Universitas Surabaya, Surabaya widyathesman@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  Praktis  dari  penulisan  artikel  ini  untuk  dapat  mengetahui  Apakah  masyarakat  yang yang  berada  di  RS  dan  merayu  RH  sebagai  pasien  Non-medis  agar  meminjamkan  uang  dan menjanjikan  pelunasan  atas  hutang  RS  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. RS melakukan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk merugikan RH dan keluarga dan maksud dari perbuatan tersebut adalah menguntungkan diri sendiri.
Hasil  dari  perbuatannya  itu  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pribadinya  juga perbuatannya  itu  dilakukan  secara  melawan  hukum.  RS  melakukan  perbuatannya  dengan menggunakan  sarana  tipu  muslihat  dan  rangkaian  kebohongan  yaitu  dengan  cara  RS meyakinkan  dan  membuat  korban  agar  percaya  kepadanya  dan  akhirnya  setelah  korban percaya,  RS  meminta  korban  untuk  menyerahkan  sesuatu  barang  dan  korban  tidak  dapat menolak  segala  permintaan  RS.  RS  mampu  untuk  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang dilakukannya,  perbuatan  RS  tidak  dapat  dikenakan  alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar karena  dalam  melakukan  perbuatannya  secara  sadar  dan  perbuatan  tersebut  dilakukannya dengan  sengaja,  RS  mengetahui  bahwa  korban  dan  keluarganya  sangat  membutuhkan pertolongan  untuk  mengobati  penyakit  non-medis  yang  di  derita  oleh  korban,  sehingga  RS memanfaatkan  hal  tersebut  untuk  melakukan  tindak  pidana  penipuan  terhadap  korban  dan keluarga.
Kata Kunci: Masyarakat, Penipuan dan Pertanggungjawaban Pidana.

## A. PENDAHULUAN

## a. Latar Belakang Masalah
Dalam  melakukan  tindak  pidana  penipuan  tidak  mengunakan  paksaan,  tetapi dengan  menggunakan  tipu  muslihat  ataupun  rangkaian  kebohongan  untuk  mempengaruhi orang  lain  sehingga  orang  tersebut  mau  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya.  Hal  ini berkaitan  dengan  sebuah  kasus,  Penuntut  Umum  menyatakan  bahwa  tindak  pidana  yang dilakukan oleh terdakwa RS adalah tindak pidana percabulan yang terdapat pada Pasal 289 KUHP.  Pengertian  percabulan  menurut    R.  Soesilo  adalah  perbuatan  cabul  dalam  KUHP yaitu  “segala  perbuatan  yang  melanggar  kesusilan  (kesopanan)  atau  perbuatan  yang  keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi”. Hal ini dapat dilihat dari kronologis kasus juga  dari  pengertian  tindak  pidana  percabulan  serta  dari  keterangan  para  saksi,  tindak pidana yang dilakukan terdakwa RS adalah tindak pidana perkosaan. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2010 di daerah Trienggadeng kota Banda  Aceh,  terdakwa  RS  (21  tahun)  dikenalkan  oleh  temannya  (JN)  dengan  keluarga korban  RH  sebagai  orang  yang  dapat  mengobati  korban  RH  dan  keluarga  RH  yang kebetulan saat itu sedang sakit yang tidak dapat diobati secara medis. Dengan alasan untuk memudahkan mengobati korban RH terdakwa RS mulai menginap di rumah korban.
Terdakwa  mulai  menginap  dirumah  korban  sejak  bulan  Mei  2010.Terdakwa  RS juga  melakukan  penipuan  terhadap  korban.  Terdakwa  RS  juga  mulai  meminta  berbagai barang  beserta  sejumlah  uang  yang  tujuannya  digunakan  untuk  keperluan  pribadinya, permintaan  barang  dari  terdakwa  RS  baik    berupa  barang  seperti  lemari,  meja,  baju, handphone,  dan  mukenah  untuk  orang  tua  terdakwa  RS  maupun  uang,  bahkan  Terdakwa RS  pun  mulai  tinggal  serumah  dengan  korban  dan  keluarga.  Segala  keperluan  Terdakwa RS selalu dipenuhi oleh korban dan keluarga sampai pada hal-hal kecil seolah-olah korban adalah  pembantu  rumah  tangga.  Korban  dan  juga  keluarganya  tidak  dapat  menolak permintaan  dari  terdakwa  sebab  terdakwa  mengatakan  kepada  keluarga  korban  bahwa terdakwa  RS  adalah  penyelamat  dan  bila  berobat  ke  tempat  lain  adalah  syrik  sehingga keluarga korban percaya dan memenuhi segala permintaan terdakwa RS.
Selain  itu  juga  terdakwa  RS  mulai  meminta  sejumlah  uang  untuk  berbagai keperluan  dengan  memberikan  nomor  rekening  Bank  BPD  Syariat  milik  terdakwa  RS kepada korban agar ditransfer sejumlah uang dan korban telah mentransfer uang sebanyak
5  (lima)  kali  yaitu  yang  pertama  dengan  jumlah  Rp  1.500.000,-(satu  juta  lima  ratus  ribu rupiah)  untuk  membeli  laptop,  yang  kedua  dengan  jumlah  Rp  2.500.000,-  (dua  juta  lima ratus  ribu  rupiah)  untuk  tambahan  membeli  laptop,  ketiga  dengan  jumlah  Rp  2.000.000,- (dua juta rupiah), keempat dengan jumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli beras dan yang kelima dengan jumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang  digunakan  untuk  membeli  beras.  Ke  semuanya  diperoleh  terdakwa  dengan menyatakan  bahwa  terdakwa  RS  sudah  sayang  dan  suka  kepada  korban  dan  juga  korban berjanji akan membayar pinjaman uang yang diberikan oleh korban.
Pada  tanggal  7  September  2010  tepatnya  pada  hari  ke-28  puasa  terdakwa  RS menerima  uang  zakat  dari  suami  korban  bernama  IA  sebesar  Rp  6.000.000,-  (enam  juta rupiah)  untuk  dibagikan  kepada  orang-orang  yang  membutuhkan  karena  terdakwa  RS menyatakan  pada  suami  korban  bahwa  terdakwa  RS  dapat  melihat  secara  bathin  kepada siapa  saja  zakat  tersebut  diberikan,  tetapi  uang  zakat  yang  seharusnya  dibagikan  oleh terdakwa  kepada  orang  yang  membutuhkan  tidak  dibagikan  semuanya.  Terdakwa  RS hanya  membagikan  sebagian  saja  sedangkan  sisa  uang  sebesar  Rp  1.800.000,-  (satu  juta delapan  ratus  ribu  rupiah)  dipergunakan  oleh  terdakwa  RS  untuk  keperluan  pribadinya. Dengan tipu muslihat ataupun dengan serangkaian kebohongan  yang dilakukan terdakwa, maka  terdakwa  RS  telah  menggerakan  korban  supaya  mau  menyerahkan  suatu  barang tertentu  kepadanya  atau  supaya  korban  mau  memberikan  hutang  kepadanya.  Hingga  saat ini hutang tersebut belum pernah dibayar oleh terdakwa RS.

## b. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  rumusan  masalahnya  adalah:  Apakah  RS  yang melakukan  pengobatan  dan  penyembuhan  non  medis  dengan  cara  merayu  korban  dan menjanjikan perlunasan atas hutangnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana?

## B. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian  yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah  penelitian hukum  yuridis normatif,  merupakan  penelitian  kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  bahan  hukum  primer dan  sekunder,  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  dan  literatur.  Masalah  dalam skripsi  ini  menggunakan  pendekatan Statute  Approach dan Conceptual  Approach.  Statute Approach ,  yaitu  pendekatan  masalah  yang  dijelaskan  dikaji  dan  dirumuskan  berdasarkan pendekatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  materi  yang
Vol 16 No 1 April 2019
dibahas. Pendekatan secara Conceptual Approach , yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada  ketentuan-ketentuan  hukum  positif  dan  dikaitkan  dengan  pendapat  para  sarjana  yang meliputi obyek penulisan yakni tindak pidana dalam KUHP.

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  aturan  hukum  dilarang  dan  diancam  dengan pidana.  Pengertian  perbuatan  di  sini  adalah  selain  perbuatan  yang  bersifat  aktif  (melakukan sesuatu  yang  sebenarnya  dilarang  oleh  hukum)  dan  perbuatan  bersifat  pasif  (tidak  berbuat sesuatu  yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). 1 Adami Chazawi menyatakan bahwa “hal tersebut  dapat  terjadi  apabila  seseorang  itu  berbuat  maupun  tidak  berbuat  yaitu  yang merupakan  kewajiban  tetapi  tidak  dilakukan.  Oleh  karena  itu  pelaku  dari  tindak  pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana tersebut tidak hanya berdasarkan pada perbuatan  yang  melanggar  aturan  hukum  yang  telah  ada  tetapi  juga  perbuatan  yang seharusnya dilakukan berdasarkan hukum”. 2
Terkait  dengan  kasus  di  atas,  perbuatan  yang  dilakukan  RS  termasuk  dalam  perbuatan pidana,  RS  dianggap  mampu  untuk  mengetahui  bahwa  perbuatan  yang  dilakukannya  akan melanggar  suatu  aturan  hukum  dan  akan  menghasilkan  suatu  akibat  hukum  di  mana  akibat yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  sanksi  pidana.  Perbuatan  RS  telah  merugikan  RH  dan keluarga  dan  RS  juga  dianggap  tahu  bahwa  perbuatannya  itu  dilarang  oleh  masyarakat, sehingga  unsur  diancam  dengan  pidana  (sanksi)  telah  terpenuhi.  Delik  penipuan  menurut Cleiren sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya berjudul delik-delik tertentu dalam  KUHP  adalah:  “Delik  dengan  adanya  akibat (gevolgsdelicten )  dan  delik  berbuat ( gedragsdelicten )  atau  delik  komisi.  Umumnya  delik  dalam  bab  kecurangan  adalah  delik akibat ( gevolgsdelicten ) dan delik dengan berbuat ( gedragsdelicten ). Pembuat undang-undang memandang  delik  penipuan  adalah  delik  kecurangan  yang  paling  penting.  Itu  merupakan prototype delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang”. (Cleiren:939)”.
Terkait  dengan  kasus  diatas,  tindakan  RS  merupakan  delik  materil  yaitu  tindak  pidana dinyatakan  terjadi  jika  telah  ada  akibatnya.  Dalam  hal  ini  tindakan  RS  yang  meyakinkan korban  untuk  percaya  kepada  RS  bahwa  RS  bisa  mengobati  korban  sehingga  korban
1 Teguh prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.49 (selanjutnya disebut Teguh Prasetyo I).
2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Raja Grafindo Persada,2001, Jakarta, hlm. 5-6 (selanjutnya di sebut Adami Chazawi 1).
Vol 16 No 1 April 2019
terperdaya  dan  percaya  kepada  RS  dan  menuruti  semua  permintaan  RS  yang  berupa  barang dan  uang  yang  digunakan  RS  untuk  keperluan  pribadi  RS.  Oleh  karena  itu  akibat  dari perbuatan  RS  yaitu  adanya  penyerahan  suatu  benda  yang  berupa  laptop,  uang,  lemari,  baju, meja, handphone, dan juga mukenah untuk orang tua RS. Berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana penipuan menentukan:
Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan  hukum,  baik  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakan  orang  lain  untuk  menyerahkan suatu  barang  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Berdasarkan rumusan Pasal 378 KUHP, maka masing-masing unsur tindak pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Unsur  “barangsiapa”,  barangsiapa  adalah  setiap  orang  atau  siapa  saja  sebagai  subyek hukum  pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban menurut  hukum  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya.  Menurut  Sudikno Mertokusumo,  subyek  hukum  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  memperoleh, mempunyai, atau menyandang hak   dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang ( naturlijkperson) , badan hukum ( rechtspersoon ). 3
Dalam  kasus  ini  yang  dimaksud  dengan  barangsiapa  adalah  terdakwa  RS  saat  itu berumur  21  tahun.  Menurut  ketentuan  Pasal  330  Kitab  Undang�Undang  Hukum Perdata:  “belum  dewasa  adalah  mereka  yang  belum  mencapai  umur  genap  dua  puluh satu  tahun  (21  tahun),  dan  tidak  lebih  dulu  telah  kawin.”  Dalam  hal  ini  terdakwa  RS telah  memenuhi  usia  dewasa  yaitu  21  tahun  dan  memiliki  akal  yang  sehat  serta  sehat jasmani maupun rohani dan karenanya RS dapat bertanggungjawab secara hukum.
2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum”.  Unsur  “dengan  maksud”  yaitu  pelaku  mempunyai  maksud  untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud  ( opzet  alz  oogmerk ).  Terkait  dalam  kasus  ini  adalah  bahwa  RS  melakukan
3 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 12, 68-69.
Vol 16 No 1 April 2019
suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan RH dan maksud dari perbuatannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri yang mana seluruh barang dan uang  yang  di  berikan  oleh  RH  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pribadi  RS. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan tersebut.
3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan  rangkaian  perkataan  bohong”  yang  digunakan  pelaku  sebagai  alat  untuk melakukan  penipuan.  Unsur  pasal  ini  merupakan  unsur  yang  dapat  dipilih  secara alternatif,  artinya  apabila  salah  satu  unsur  pasal  telah  dinyatakan  terbukti  maka  unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
a. Nama palsu
Menggunakan  nama  palsu  dalam  hal  ini  adalah  nama  yang  berlainan  dengan  nama yang sebenarnya, misalnya menggunakan nama dari orang  yang dikenal oleh orang yang akan ditipu. Terkait dengan kasus, RS dalam hal ini tidak menggunakan nama orang lain (nama palsu). RS dalam hal  ini menggunakan namanya sendiri  sehingga unsur menggunakan nama palsu tidak terpenuhi.
b. Martabat palsu
Pemakaian  martabat  atau  keadaan  palsu  adalah  di  mana  seseorang  memberikan pernyataan  bahwa  dia  berada  dalam  suatu  keadaan  tertentu  dan  dalam  keadaan  itu dapat memberikan hak-hak kepada orang yang terdapat dalam keadaan tersebut.
c. Tipu muslihat
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan  tersebut  dapat  menimbulkan  kepercayaan  dan  keyakinan  atas  kebenaran dari  sesuatu  kepada  orang  lain.  Tipu  muslihat  merupakan  perbuatan  atau  tindakan bukan merupakan ucapan.
Dalam  hal  ini  tipu  muslihat  dapat  menimbulkan  rasa  percaya  dan  tertarik  atau tergerak  hatinya.  Tergeraknya  hati  orang  lain  itulah  yang  sebenarnya  dituju  oleh pelaku, karena dengan tergeraknya hati / terpengaruh oleh kehendaknya maka orang tersebut akan menyerahkan suatu benda yang dimaksud. 4
Vol 16 No 1 April 2019
Terkait  dengan  kasus,  RS  yang  berada  dirumah  korban  RH  sehubungan  dengan kemampuan  terdakwa  yang  bisa  mengobati  orang  sakit  secara  supranatural  (non- medis) sehingga RH dan keluarga percaya bahwa RS dapat menyembuhkan penyakit yang  diderita  oleh  RH.  Perbuatan  RS  yang  meyakinkan  serta  membuat  korban percaya kepadanya atas  perbuatan  yang RS lakukan membuat  korban menyerahkan dan tidak dapat menolak permintaan RS yang berupa uang dan barang-barang seperti laptop, handphone, dan lain-lain.
d. Rangkaian kebohongan
Rangkaian kebohongan, artinya lebih dari satu pernyataan, di mana kebohongan itu ditujukan  sebagai  upaya  melakukan  penipuan.  Hal  ini  dipertegas  oleh  Hoge  Raad dalam  Arrest  8  Maret  1926,  bahwa:  “terdapat  suatu  rangkaian  kebohongan  jika  di antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan  yang sedemikian rupa dan kebohongan  yang  satu  melengkapi  kebohongan  yang  lain  sehingga  kebohongan- kebohongan tersebut secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah- olah merupakan kebenaran.”
Rangkaian  kebohongan  tersebut  harus  diucapkan  secara  tersusun  hingga menjadi  sebuah  cerita  yang  dapat  diterima  secara  logis  dan  benar,    sehingga perkataan yang diucapkan antara yang satu dengan yang lain dapat memperkuat dan membenarkan cerita tersebut.
Berdasarkan  kasus  di  atas,  RS  menggunakan  sarana  serangkaian  kebohongan untuk  membuat  korban  percaya  kepadanya  dan  memenuhi  segala  permintaannya. Dalam perbuatannya RS menyatakan kepada RH dan keluarganya bahwa RH adalah penyelamat  dan bila RH dan  keluarga berobat  ketempat  lain adalah syirik sehingga RH dan keluarga percaya dan memenuhi semua kebutuhan RS. RS juga menyatakan pada  RH  bahwa  RS  sudah  suka  dan  sayang  kepada  RH  agar  RH  mau  untuk memberikan  uang  dan  barang  kepada  RS  untuk  keperluan  pribadinya  seperti membeli laptop, handphone, lemari, meja, baju dan mukenah untuk orang tua RS.
1. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya.
Perbuatan  “menggerakkan  orang  lain”  menurut  Pasal  378  KUHP  tidak diisyaratkan  dipakainya  upaya-upaya  berupa  pemberian,  janji,  penyalahgunaan kekuasaan,  ancaman  kekerasan,  dan  lain  sebagainya,  melainkan  dengan
Vol 16 No 1 April 2019
menggunakan  tindakan-tindakan  baik  berupa  perbuatan�perbuatan  ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. 5
Menggerakkan  orang  lain  artinya  dengan  cara-cara  tersebut  pelaku menghendaki  orang  yang  ditipu  tergerak  untuk  menyerahkan  suatu  barang kepadanya.  Terkait  kasus  diatas  RS  telah  menggerakkan  RH  untuk  menyerahkan barang  berupa  lemari,  meja,  handphone,  baju,  mukenah  untuk  orang  tua  RS,  laptop dan  juga  menyerahkan  sejumlah  uang  untuk    keperluan  pribadinya  yang  ditransfer kepada  Bank  BPD  Syariat  milik  RS  sebanyak  5  (lima)  kali  dan  juga  uang  yang dikatakan  oleh  RS  digunakan  untuk  diberikan  kepada  orang  yang  membutuhkan (uang zakat).
2. Untuk  menyerahkan  suatu  barang  kepadanya  atau  untuk  memberi  hutang  ataupun menghapuskan  piutang.  Untuk  memberi  hutang  ataupun  meghapuskan  piutang merupakan inti delik yang bermakna pada penipuan, obyeknya bisa berupa hak.
Dalam  perbuatan  untuk  menggerakan  orang  lain  untuk  menyerahkan  suatu barang  dapat  diisyaratkan  dengan  adanya  hubungan  kausal  antara  alat  penggerak  dan penyerahan  barang.  Hal  ini  dipertegas  dalam  Arrest  25  tahun  1923  oleh  Hoge  Raad, bahwa:
“harus  terdapat  suatu  hubungan  sebab  manusia  antara  upaya  yang  digunakan  dengan penyerahan  yang  dimaksud  dari  itu.  Penyerahan  barang  yang  terjadi  sebagai  akibat penggunaan  alat  penggerak  dipandang  belum  cukup  terbukti  tanpa  menguraikan pengaruh  yang  ditimbulkan  akibat  penggunaan  alat  penggerak  itu  menciptakan  suatu situasi  yang tepat  untuk  menyesatkan seseorang  yang normal  sehingga orang tersebut terperdaya, alat penggerak tersebut harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan suatu barang.”
Terkait kasus di atas, RS menyatakan bahwa RS sudah suka dan sayang kepada RH  dan  berjanji  untuk  membayar  pinjaman  uang  yang  diberikan  RH  sehingga  RH mentransfer uang sebanyak 5 (lima) kali ke rekening Bank BPD Syariat milik RS. Hal tersebut  di  nyatakan  oleh  RS  agar  RH  mau  memberikan  segala  permintaannya sehingga  RH  terperdaya  dan  menuruti  permintaan  RS.  Mengacu  pada  pendapat Moeljatno  yang  menyatakan  bahwa  “orang  tidak  mungkin  dipertanggungjawabkan
5 P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain- lain Hak yang timbul dari Hak Milik, Tarsito, Bandung, 1979, hlm.264.
Vol 16 No 1 April 2019
(dijatuhi  pidana)  bila  dia  tidak  melakukan  perbuatan  pidana.  Tetapi  meskipun melakukan  perbuatan  pidana,  tidak  selalu  dia  dapat  dipidana.” 6 Moeljatno  juga menegaskan  bahwa  “pertanggungjawaban  pidana  adalah  seseorang  yang  telah melakukan perbuatan pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Orang  tersebut  dapat  dipidana  apabila  telah  memenuhi  unsur-unsur pertanggungjawaban  pidana  yang  didasarkan  pada  asas  kesalahan.  Asas  kesalahan tersebut adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan ( geen straf zonder schuld; actus non facit  reum  nisi  mens  sir  rea) ”. 7 Dengan  uraian  tersebut  dapat  dipahami  bahwa pertanggungjawaban  pidana  bagi  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  dan dinyatakan  mempunyai  kesalahan.  Terkait  dengan  kasus,  RS  dalam  melakukan perbuatannya  yaitu  dengan  menggunakan  sarana  tipu  muslihat  dan  serangkaian kebohongan  untuk  membuat  korban  dan  keluarganya  percaya  bahwa  RS  dapat menyembuhkan  penyakit  non  medis  yang  diderita  oleh  RH  dan  RS  juga  membuat korban  dan  keluarga  memenuhi  segala  permintaannya  dengan  menyatakan  bahwa  RS adalah  penyelamat  dan  bila  berobat  ke  tempat  lain  adalah  syirik  sehingga  akhirnya korban dan kelarga percaya dan memenuhi segala permintaan RS. RS juga menyatakan kepada  korban  bahwa  RS  sudah  sayang  dan  suka  kepada  RH  sehingga  RH  terbujuk untuk memberikan uang dan barang-barang yang diminta oleh RS. Sehingga RS dalam melakukan  perbuatannya  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  berdasarkan kesalahan yang RS lakukan.
Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.
Berdasarkan  kasus  di  atas,  sehubungan  dengan  poin  ke-1  “melakukan  perbuatan pidana”  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  RS  berupa  Penipuan  yang  termasuk  dalam Pasal  378  KUHP,  yang  mana  unsur-unsur  dari  tindak  pidana  Penipuan  yang  dilakukan  oleh RS telah terpenuhi.
6 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 167
7 Ibid, hlm.165
Vol 16 No 1 April 2019
Poin  ke-2  “diatas  umur  tertentu  mampu  bertanggungjawab”  mengenai  kemampuan bertanggungjawab,  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  44  KUHP  yang  menentukan: “barangsiapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepadanya, karena  jiwanya  cacat  dan  tubuh  atau  jiwa  yang  terganggu  karena  penyakit”.  Sehubungan dengan kasus di atas, usia RS telah mencukupi untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya yang mana usia RS telah mencapai 21 tahun yang mana berdasarkan ketentuan Pasal  330  Kitab  Undang�Undang  Hukum  Perdata:  “belum  dewasa  adalah  mereka  yang belum  mencapai  umur  genap  dua  puluh  satu  tahun  (21  tahun),  dan  tidak  lebih  dulu  telah kawin.” dan juga RS tidak cacat dan tubuh atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit.
Hal tersebut dapat dilihat dari cara RS melakukan perbuatannya secara sadar dan tanpa paksaan  dari  siapapun  atau  apapun.  RS  mempunyai  kemampuan  untuk  membedakan  mana yang  baik  dan  mana  yang  tidak  baik.  Kemampuan  dalam  menilai  perbuatan  yang  dilakukan beserta  akibat  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  tersebut,  sehingga  RS  mengetahui  bahwa perbuatan  yang  dilakukannya  dilarang  baik  oleh  hukum  maupun  oleh  masyarakat.  Hal tersebut  sesuai  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Moeljatno,  untuk  adanya  kemampuan bertanggungjawab harus ada:
1. Kemampuan  untuk  membeda-bedakan  antara  perbuatan  baik  danperbuatan  buruk,  yang sesuai dengan hukum dan yang tidak sesuai dengan hukum.
2. Kemampuan  untuk  menentukan  kehendaknya  menurut  keinsyafan  tentang  baik  dan buruknya perbuatan tadi.
Sehubungan  dengan  poin  ke-3  “mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan  yang  berupa kesengajaan  atau  kealpaan”.  Kesengajaan  merupakan  perbuatan  manusia  yang  mana perbuatan tersebut mempunyai kesalahan, terdapat 2 sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut,  yaitu  kesengajaan  (dolus)  dan  kealpaan  (culpa).  Perbuatan  yang  dilakukan  dengan sengaja adalah perbuatan yang dikhendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. 8
Andi  Hamzah  berpendapat  bahwa  secara  tradisional  dikenal  3  (tiga)  jenis  kesengajaan, yaitu:
1. Kesengajaan sebagai maksud ( opzet alz oogmerk );
Sengaja  dengan  maksud  merupakan  bentuk  yang  paling  sederhana  yaitu  apabila  si pembuat mengkhendaki perbuatannya.
8 Ibid , hlm. 177
Vol 16 No 1 April 2019
2. Sengaja  dengan  kesadaran  tentang  kepastian  ( opzet  met  bewustheid  van  zekerheid  of noodzakelijkheid );  dan  Sengaja  dengan  kesadaran  tentang  kepastian  terjadi  apabila  si pembuat  yakin  pada  akibat  yang  dimaksudkannya  tidak  akan  tercapai  tanpa  terjadinya akibat yang tidak dimaksud.
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi ( opzet met waarschinjnlijkkheidsbewuslzijn ). 9
Sengaja dengan kemungkinan terjadi atau dolus eventualis terjadi apabila si pembuat tetap melakukan apa yang dikhendakinya walaupun si pembuat menyadari ada akibat lain yang  sama  sekali  tidak  diinginkannya  terjadi.  Pembuat  memilih  tetap  melakukan perbuatannya  daripada  harus  menghentikannya  dan  menanggung  resiko  atas  perbuatan tersebut. 10 Terkait  dengan  kasus  di  atas,  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  RS merupakan  kesengajaan  sebagai  maksud.  RS  dengan  sengaja  membuat  RH  dan  keluarga percaya  bahwa  RS  adalah  penyelamat  dan  bila  RH  berobat  ketempat  lain  adalah  syirik, sehingga RH dan keluarga percaya kepada RS dan tidak dapat menolak segala permintaan RS dan RS juga merayu RH dengan cara menyatakan bahwa RS suka dan sayang kepada RH  sehingga  permintaan  RS  berupa  uang  diberikan  oleh  RH.  RS  juga  berjanji  untuk melunasi  hutang  yang  diberikan.  Hal  ini  dengan  demikian  telah  memenuhi  unsur kesengajaan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.
Dalam doktrin hukum pidana disebutkan alasan-alasan penghapus pidana. Alasan-alasan menghapuskan pidana dalam teori pidana dibedakan menjadi:
1. Alasan  pembenar,  yaitu  alasan  yang  menghapuskan  sifat  melawan  hukumnya perbuatan,  sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  lalu  menjadi  perbuatan  yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan  terdakwa  tetap  bersifat  melawan  hukum  tapi  tetap  merupakan  perbuatan pidana, tapi dia tidak di pidana, karena ada kesalahan.
3. Alasan  penghapus  penuntutan.  Disini  soalnya  bukan  ada  alasan  pembenar  dan  alasan pemaaf,  jadi  tidak  ada  pikiran  mengenai  sifatnya  perbuatan  maupun  sifatnya  orang yang  melakukan  perbuatan,  tetapi  pemerintah  menganggap  asas  utilitas  atas kemanfaatannya  kepada  masyarakat,  sebaiknya  tidak  diadakan  penuntutan.  Menjadi
9 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.124
10 Ibid. , hlm. 124-127.
Vol 16 No 1 April 2019
pertimbangan  disini  adalah  kepentingan  umum.  Kalau  perkaranya  tidak  dituntut, tentunya melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.
1. Unsur  yang  keempat  adalah  unsur  tidak  adanya  alasan  pemaaf  atau  disebut  juga penghapus pidana ini menurut Chairul Huda:
Pertanggungjawaban  pidana  dipandang  ada,  kecuali  ada  alasan  penghapus  pidana tersebut.  Dengan  kata  lain criminal  liability dapat  dilakukan  sepanjang  pembuat  tidak memiliki defence ketika melakukan suatu tindak pidana.
Dalam hukum acara pidana hal ini berarti terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana  yang  dilakukannya,  jika  tidak  dapat  membuktikan  dirinya  mempunyai defence ketika  melakukan  tindak  pidana.  Konsep  demikian  membentuk  keseimbangan  antara mendakwa  dan  menuntut  dari  Penuntut  Umum,  dan  hak  menyangkal  dan  mengajukan pembelaan  dari  terdakwa.  Penuntut  Umum  berhak  mendakwa  adanya  menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana.
Untuk  itu  Penuntut  Umum  berkewajiban  membuktikan  apa  yang  didakwa  dan dituntut  itu,  yaitu  membuktikan  hal-hal  yang  termuat  dalam  rumusan  tindak  pidana. Sementara  itu,  terdakwa  dapat  mengajukan  pembelaan  atas  dasar  adanya  alasan-alasan penghapus  pidana.  Perumusan  pertanggungjawaban  pidana  secara  negatif  dapat  dilihat pada ketentuan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. 11
Terkait dengan kasus diatas, tidak ditemukannya alasan pemaaf atau yang disebut dengan  alasan  penghapus  pidana  atas  perbuatan  RS  karena  unsur-unsur  tindak  pidana penipuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi sehingga RS  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Unsur-unsur  dalam  delik  alasan penghapus  pidana  tidak  terpenuhi  karena  dalam  melakukan  perbuataannya  RS melakukannya  secara  sadar  dan  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan  sengaja,  RS mengetahui  bahwa  RH  dan  keluarga  sangat  membutuhkan  petolongan  untuk  mengobati penyakit  yang  diderita  RH,  sehingga  RS  memanfaatkan  hal  tersebut  untuk  melakukan tindak  pidana  penipuan  terhadap  RH  dan  keluarga  dengan  cara  meyakinkan  RH  dan keluarga  bahwa  RS  dapat  menyembuhkan  penyakit  yang  diderita  RH  sebab  RS  adalah penyelamat  dan  RS  juga  merayu  RH  dengan  menyatakan  bahwa  RS  suka  dan  sayang kepada  RH  agar  RH  mau  meminjamkan  uang  kepada  RS  serta  RS  berjanji  untuk
11 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.62.
Vol 16 No 1 April 2019
melunasi hutang tersebut. Namun hingga saat ini hutang tersebut belum dilunasi oleh RS. Oleh karena itu perbuatan RS dapat  dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

## 1. Kesimpulan
Berkaitan  dengan  perbuatan  RS  yang  merayu  RH  sebagai  pasien  nonmedis  agar meminjamkan  uang  dan  menjanjikan  perlunasan  atas  hutangnya  dapat  dikenakan pertanggungjawaban pidana sebab telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, yaitu:
1) RS merupakan pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, karena  unsur-unsur  delik  dalam  pasal  tersebut  telah  terpenuhi.  Unsur-unsur  tersebut adalah:
(1) Unsur “barangsiapa”, dalam hal ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah RS;
(2)  Unsur  “dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  ataupun  orang  lain  secara melawan  hukum”,  dalam  hal  ini  RS  melakukan  suatu  perbuatan  yang  sengaja dilakukan  untuk  merugikan  RH  dan  keluarga  dan  maksud  dari  perbuatan  tersebut adalah  menguntungkan  diri  sendiri  dan  hasil  dari  perbuatannya  itu  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  pribadinya  juga  perbuatannya  itu  dilakukan  secara  melawan hukum.
(3)  Unsur  “dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat ataupun  dengan  rangkaian  kebohongan”,  dalam  hal  ini  RS  melakukan  perbuatannya dengan  menggunakan  sarana  tipu  muslihat  dan  rangkaian  kebohongan  yaitu  dengan cara  RS  meyakinkan  dan  membuat  korban  agar  percaya  kepadanya  dan  akhirnya setelah  korban  percaya,  RS  meminta  korban  untuk  menyerahkan  sesuatu  barang  dan korban tidak dapat menolak segala permintaan RS.
(4)  Unsur  “menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  sesuatu  barang  kepadanya”, dalam  hal  ini  RS  telah  menggerakkan  korban  untuk  menyerahkan  sesuatu  barang kepadanya dengan meyakinkan korban agar percaya kepadanya
(5)  Unsur  “untuk  menyerahkan  suatu  barang  kepadanya  atau  untuk  memberi  hutang ataupun menghapuskan piutang”, dalam hal ini RS menyatakan kepada korban bahwa RS sudah sayang dan suka kepada korban dan berjanji untuk membayar pinjaman uang
Vol 16 No 1 April 2019
yang  diberikan  kepada  RS  sehingga  korban  tergerak  dan  terperdaya  untuk menyerahkan sesuatu benda kepada RS.
2) RS  mampu  untuk  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  dilakukannya,  RS  telah dewasa  yaitu  RS  berusia  21  tahun  dan  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani  dan tidak terganggu karena penyakit untuk menentukan dan melakukan baik atau buruknya suatu perbuatan.
3) Bentuk  kesalahan  dalam  kasus  ini  adalah  kesengajaan  karena  perbuatan  tersebut dilakukan  RS  dengan  sadar  dan  secara  sengaja.  Bentuk  kesengajaan  yang  dilakukan oleh RS adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu RS dengan sengaja melakukan tindak pidana penipuan dan maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri.  Terkait  dengan  kasus  tersebut,  perbuatan  RS  yang  meyakinkan  korban  untuk percaya  kepada  RS  bahwa  RS  dapat  menyembuhkan  penyakit  yang  di  derita  oleh korban  dan  dalam  perbuatannya  RS  melakukan  dengan  cara  merayu  korban  dan menjanjikan akan melunasi pinjaman uang yang diberikan oleh korban. Namun hingga sekarang pinjaman tersebut belum di bayar oleh RS sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian terhadap korban dan keluarganya.
4) Perbuatan  RS  tidak  dapat  dikenakan  alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar  karena dalam  melakukan  perbuatannya  secara  sadar  dan  perbuatan  tersebut  dilakukannya dengan  sengaja,  RS  mengetahui  bahwa  korban  dan  keluarganya  sangat  membutuhkan pertolongan untuk mengobati penyakit non medis yang di derita oleh korban, sehingga RS  memanfaatkan  hal  tersebut  untuk  melakukan  tindak  pidana  penipuan  terhadap korban dan keluarga.

## 2. Saran Tindak Lanjut (STL)
1) Hendaknya  perbuatan  RS  juga  diproses  secara  hukum  dengan  menggunakan  ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penipuan.
2) Hendaknya  aparat  penegak  hukum  memperhatikan  ketentuan  perundang�undangan  yang berlaku agar terpenuhinya rasa keadilan dan Jaksa Penuntut Umum (khususnya) juga dapat memasukkan semua ketentuan pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku sebagaimana tertera dalam  surat  dakwaan  sehingga  memberikan  rasa  keadilan  baik  bagi  pelaku  maupun masyarakat.
Vol 16 No 1 April 2019

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana 1, Raja Grafindo Persada, 2001, Jakarta.
Hamzah, Andi , Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
Huda,  Chairul, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan , Kencana, Jakarta, 2006.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Liberty, Yogyakarta, 1999.
Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain- lain Hak yang timbul dari Hak Milik, Tarsito, Bandung, 1979.
Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.