Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 2, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Penggunaan  Klausa  Eksonerasi  dalam  Perjanjian  Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha di Indonesia

## Handika Faqih Nugroho
1 Faculty of Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. E-mail: handikafaqihnugroho@gmail.com
Abstract: An exoneration clause is a clause whose contents are more in  favor of a party with a higher position in casu a work agreement whose position is more dominant or higher is the employer, so that this exoneration clause can cause harm to workers whose position is below the employer, even though the agreement recognizes the principle of freedom of contract, but there is nothing that explicitly limits the use of exoneration clauses in work agreements. In answering these problems, this paper uses a normative method  by  collecting  data  from  literature  studies  in  the  form  of  labor  law  regulations  in  Indonesia, doctrines, and court decisions. The results of this study are that work agreements may use exoneration clauses with limitations that do not differ from Article 1320 KUHPER jo. Article 52 of the Labor Law and the legal protection of workers who are harmed by the exoneration clause in the work agreement can carry out bipartite or conciliation to make an addendum/amendment to the work agreement or workers can cancel it in court if the work agreement contained in the exoneration clause differs from the terms of the validity of the work agreement.
Keywords: Exoneration Clause, Employment agreement, Labor Law.
How to Site: Handika Faqih Nugroho (2023). Penggunaan Klausa Eksonerasi dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha di Indonesia. Jurnal hukum to-ra , 9(1), pp 218-227. DOI. 10.55809/tora.v9i2.239

## Introduction
Perkembangan  zaman  sangat  memengaruhi  cara  berpikir  manusia,  seperti  terjadinya perubahan budaya, teknologi, dan hukum. Seiring berjalannya waktu, idealnya hukum selalu  berkembang  dan  beradaptasi  untuk  menyesuaikan  kebutuhan  masyarakat  dan masyarakat  sendiri  tentunya  banyak  yang  memiliki  kepentingan  dari  segi  ekonomis, karena  pada  dasarnya  manusia  adalah homo  economicus ,  yaitu  senantiasa  berusaha untuk  memenuhi  kebutuhannya  dari  segi  ekonomi  yang  tidak  terbatas  serta  sekuat tenaga  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut. 1 Manusia  di  sisi  lain  pasti  juga bersinggungan dengan manusia lain, maka dikenal istilah zoon politicon, yaitu manusia memiliki  perilaku  alami  untuk  berinteraksi  dengan  manusia  lainnya  untuk  dapat bertahan hidup, hal ini dilakukan yang tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup baik
1 Amri Amir, Ekonomi dan Keuangan Islam, (Jambi: WIDA Publishing, 2021), 21.
Penggunaan Klausa Eksonerasi dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 218-227
kebutuhan untuk penghidupan sehari-hari ataupun kebutuhan interaksi sosial dengan makhluk sosial lainnya. 2
Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam menjalin hubungan dengan manusia  lainnya  tentunya  pasti  akan  memikirkan  untung  dan  rugi  ( compensatio  lucri cum damno ). Manusia dalam menjalin kerja sama dengan manusia lainnya perlu adanya aturan yang dapat menjaga rasa kepercayaan dalam melaksanakan kewajibannya dan menerima haknya, maka di Indonesia telah diakomodir dengan adanya Kitab Undang- undang  Hukum  Perdata  (KUHPER)  yang  terangkum  dalam  buku  III  KUHPER  tentang Perikatan,  dalam  konteks  ketenagakerjaan,  perjanjian  yang  mengikat  pekerja  dengan pengusaha diatur dalam Bab VII A buku III KUHPER tentang perjanjian kerja.
Seiring  perkembangan  zaman,  pengaturan  ketenagakerjaan  di  Indonesia  semakin ditegaskan  dengan  peraturan  khusus,  yaitu  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  (UU  Ketenagakerjaan)  yang  sekarang  sebagiannya  telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang  mengatur  secara  masif  perlindungan  terhadap  hak-hak  para  pekerja  dan membatasi secara proporsional kewajiban-kewajiban yang dilimpahkan oleh pengusaha terhadap  buruh.  UU  Ketenagakerjaan  merupakan  bagian  dari  produk  hukum  dari pemerintah dalam menata dan merundingkan kepentingan bersama antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Jika perusahaan memiliki kepentingan untuk mengembangkan modal, pekerja berkepentingan menaikan pendapatan, dan pemerintah mengamankan kepentingan makro ekonomi negara. 3
Pasal  1  angka  14  UU  Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa  “ Perjanjian  kerja  adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat  syarat  kerja,  hak,  dan  kewajiban  para  pihak .”  Perjanjian  kerja  sifatnya  adalah individu karena hanya mengikat pekerja dan pengusaha sebagai individu perorangan, berdasarkan hal tersebut dikenal juga terminologi perjanjian kerja individual ( individual working  agreement ). 4 Suatu  Perjanjian  bisa disebut  perjanjian  kerja  jika  isi  perjanjian tersebut  terdapat  unsur  pekerjaan,  perintah,  dan  upah.  Unsur  pekerjaan  artinya kewajiban  wajib  dilakukan  sendiri  oleh  penerima  kerja  dan  tidak  dapat  dialihkan  ke pihak  lain,  unsur  perintah  artinya  pekerja  dapat  melaksanakan  kewajibannya  untuk melakukan pekerjaan atas perintah dari pemberi kerja, unsur upah artinya imbalan yang didapatkan berupa uang. 5
2 Ampuan Situmeang, dkk., Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein , (Malang: Inteligensia Media, 2020), 251.
3 Abdul Jalil, Teologi Buruh, (Bantul: Lkis Yogyakarta, 2008), 8.
4 Budi Santoso, Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), 4.
5 Willy Farianto, Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 49.
Penggunaan Klausa Eksonerasi dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 218-227
Pasal 54 UU Ketenagakerjaan mengatur klausa minimal perjanjian kerja, yaitu a. nama, alamat  perusahaan,  dan  jenis  usaha;  b.  nama,  jenis  kelamin,  umur,  dan  alamat pekerja/buruh; c. jabatan atau jenis pekerjaan; d. tempat pekerjaan; e. besarnya upah dan  cara  pembayarannya;  f.  syarat  syarat  kerja  yang  memuat  hak  dan  kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian  kerja. Namun,  perlu  digarisbawahi,  tidak  seperti  Pasal  18  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UU  Perlindungan  Konsumen) yang mengatur adanya larangan klausa eksonerasi di setiap dokumen atau perjanjian, sebaliknya bahwa tidak ada pembatasan Pasal yang digunakan jika klausa minimal pada Pasal 54 UU Ketenagakerjaan sudah terpenuhi, sehingga sangat memungkinkan untuk menyebabkan  timbulnya  klausa  lain  yang  condong  berpihak  terhadap  pengusaha sebagai pemodal dan pembuat perjanjian yang menyebabkan timbulnya klausa-klausa eksonerasi.
Klausul  eksonerasi  merupakan  klausa  yang  ada  dalam  sebuah  perjanjian  yang  pada klausa tersebut mengindahkan salah satu pihak dari tuntutan ganti rugi secara penuh atau  sebagian  yang  disebabkan  karena  wanprestasi  dan/atau  jika  terjadi  perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lainnya. 6 Klausa eksonerasi secara sengaja dibuat oleh pengusaha dibuat dalam kontrak untuk kepentingan dan keuntungannya. Hal  ini  dilakukan  untuk  meminimalisir  kerugian  yang  diderita  pengusaha. 7 Dengan demikian,  hal  ini  bisa  berpotensi  menciderai  hak  para  pekerja  dan  berpotensi bertentangan dengan asas-asas perjanjian dan Pasal 1320 angka 4 KUHPER dan Pasal 52 UU  Ketenagakerjaan  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  tidak  boleh  bertentangan dengan  Perundang-undangan,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum,  sehingga  dapat menyebabkan perjanjian kerja batal demi hukum.
Dalam penyusunan tulisan ini, telah dilakukan penelusuran terkait objek yang dibahas, yaitu klausa eksonerasi dalam perjanjian kerja. Berdasarkan hasil penelusuran tulisan, tidak ditemukan sama sekali judul yang sama ataupun mirip, karena yang dibahas pada tulisan ini adalah spesifik potensi terciderainya perjanjian kerja karena terdapat klausa- klausa  eksonerasi  yang  dibuat  oleh  pengusaha  terhadap  pekerja  karena  pengusaha adalah pihak yang lebih dominan yang disebabkan karena dalam Peraturan Perundang- undangan  ketenagakerjaan  tidak  diatur  larangan  adanya  klausa  ekonerasi  seperti  UU Perlindungan  Konsumen  yang  mengakomodir  permasalahan  tersebut  dan  tulisan  ini dibuat dengan metode normatif dengan menelaah regulasi-regulasi ketenagakerjaan di Indonesia dari yang lama hingga terbaru , doktrin, dan putusan hakim .
6 Fajar  Nugroho  Handayani,  Penggunaan  Klausa  Baku  yang  Dilarang  Menurut  Hukum  Perlindungan  Konsumen, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 57.
7 Sigit Sapto Nugroho, dkk., Dinamika Hukum Kontrak, (Klaten: Lakeisha, 2023), 168.
Penggunaan Klausa Eksonerasi dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 218-227
Kesimpulan  berdasarkan  analisis  di  atas  adalah  dalam membuat  perjanjian  kerja,  tentu tidak lepas dari asas kebebasan berkontrak, tapi apabila dalam pembuatan perjanjian kerja tersebut bertentangan  dengan  perarturan  perundang-undangan,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum, maka akan perjanjian kerja tersebut akan batal demi hukum dan di sisi lain klausa eksonerasi berdasarkan  rujukan  di  atas  berimplikasi  terhadap  juga  dengan  asas  proporsionalitas. Keseimbangan kedua belah pihak dalam perjanjian hanya dapat terwujud jika para pihak berada di posisi yang sama kuat, dengan membiarkan semata-mata pada asas kebebasan berkontrak, sering kali menghasilkan ketidakadilan pada pihak yang dalam posisi lemah. 8 Dengan demikian yang menjadi  diskursus tulisan  ini  adalah  (1)  bagaimana  impikasi  hukum  jika  perjanjian  kerja terdapat  klausa  eksonerasi?  (2)  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  yang  dirugikan karena  adanya  klausa  eksonerasi  dalam  perjanjian  kerja?  Berdasarkan  latar  belakang permasalahan  di  atas,  maka  tulisan  ini  akan  membahas  dan  mengkaji  tentang  “ Penggunaan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha di Indonesia ”.

## Discussion

## Implikasi Hukum Perjanjian Kerja yang Terdapat Klausa Eksonerasi
Prakemerdekaan  bangsa  Indonesia  telah  didapati  terkait  perburuhan,  pada  saat sebelum kemerdekaan Indonesia 1945 ada tiga zaman, yaitu zaman perbudakan,zaman rodi, dan zaman poenale sanksi yang pada masa ini perburuhan diabaikan pemerintah hindia  belanda. 9 Pascakemerdekaan,  masalah  perburuhan  telah  menjadi  perhatian dengan adanya “Panca Krida Hukum Perburuhan” yang menurut Prof. Iman Soepomo, yaitu  a.  membebaskan  masyarakat  Indonesia  dari  perhambaan  dan  perbudakan;  b. membebaskan masyarakat Indonesia dari kerja paksa; c. membebaskan buruh Indonesia dari poenale sanksi; d. membebaskan buruh Indonesia dari ketakutan dan kehilangan pekerjaan secara semena-mena; e. memberikan kedudukan hukum yang proporsional kepada buruh dan memberi penghidupan yang layak untuk buruh. 10
Pasal  50  UU  Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa  Perjanjian  kerja  adalah  landasan terbentuknya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. UU Ketenagakerjaan adalah nafas segar bagi hukum perburuhan/ketenagakerjaan di Indonesia, dimana hak- hak pekerja telah dilindungi dan diakomodir secara proporsional dan saat ini Indonesia telah  meratifikasi  lebih  dari  delapan  belas  konvensi  ketenagakerjaan  semakin menguatkan perlindungan pekerja di Indonesia dengan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian  kerja,  walau demikian,  menurut  Dr.  Lusia  Sulastri dalam perjanjian kerja, kedudukan pekerja tidak seimbang, yaitu dibawah pengusaha. 11 Hal ini
8 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian  Asas Proporsionalitas  dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 27.
9 Dina Susiani, Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jember: CV Pustaka Abadi, 2020), 7.
10 Ibid, hlm.11,
11 Lusia Sulastri, Pengantar Hukum Indonesia, (Bantul: Jejak Pustaka, 2023), 149.
Penggunaan Klausa Eksonerasi dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 218-227
tentu  selaras  dengan  aspek  filosofis  adanya  klausa  eksonerasi  yang  memberikan pembebasan dan pembebasan pertanggungjawaban untuk pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki posisi yang lebih dominan. 12 Klausa eksonerasi dalam perjanjian memiliki karakteristik sebagai berikut 13 : a. kedudukan salah satu pihak yang tidak seimbang; b. hanya mengatur hak-hak dan tidak dengan kewajibannya; c. memuat kewajiban yang dipikul pihak yang posisinya lebih lemah.
Pencantuman klausa minimal dalam perjanjian kerja yang tertuang dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan merupakan unsur naturalia yang wajib dicantumkan dalam perjanjian kerja,  tidak  semerta-merta  mengindahkan  pengusaha  untuk  memasukkan  klausa eksonerasi sebagai unsur aksidentalia dalam perjanjian kerja dan di sisi lain tidak ada pengaturan  yang  secara  eksplisit  mengakomodir  batasan  pencantuman  klausa tambahan dalam perjanjian kerja yang menyebabkan lahirnya klausa eksonerasi dalam perjanjian kerja, seperti pasal noncompetition , pasal hilang atau rusaknya barang oleh pekerja  saat  melaksanakan  kewajiban,  pasal  jaminan  bahwa  pekerja  tidak mengundurkan diri, pasal pengusaha dapat menahan ijazah pekerja, dan lain sebagainya sangat merugikan pihak pekerja.
Perjanjian  kerja  yang  didalamnya  terdapat  pasal  yang  memenuhi  unsur  klausa eksonerasi dibatasi dengan Pasal 1320 KUHPER jo. Pasal 52 UU Ketenagakerjaan terkait syarat sahnya perjanjian kerja, batasan-batasan dalam memasukkan klausa eksonerasi tentu harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat dan cakap (syarat subjektif)  serta  objek  tertentu/adanya  pekerjaan  yang  di  perjanjian  dan  klausa  yang halal (syarat objektif). Sepakat dalam perjanjian in casu perjanjian kerja, Pasal 1323 s.d. 1325 KUHPER dalam menyepakati sebuah perjanjian dilarang adanya unsur paksaan fisik dan/atau psikis kepada pihak lainnya, Pasal 1322 KUHPER unsur khilaf dalam perjanjian apabila salah satu pihak atau keduanya keliru mengenai pasal-pasal tertentu, Pasal 1328 unsur penipuan adalah suatu hal yang oleh salah satu pihak secara sengaja melakukan tipu muslihat. Cakap dalam Pasal 1 angka 26 UU  Ketenagakerjaan adalah mulai umur delapan  belas  tahun,  jika  dibawah  umur  18  tahun,  khususnya  Pasal  69  UU Ketenagakerjaan di umur tiga belas sampai lima belas tahun mendapatkan perlakuan spesial  dan  dilindungi  oleh  UU  Ketenagakerjaan,  dan  Pasal  68  UU  Ketenagakerjaan dibawah umur tiga belas tahun pengusaha dilarang mempekerjakannya. Objek tertentu dalam  Pasal  1332  KUHPER  adalah  hanya  barang  yang  dapat  diperjualbelikanlah  yang dapat  menjadi  obyek  perjanjian  dan  Pasal  52  huruf  c  adanya  pekerjaan  yang  sah menurut Perundang-undangan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian. Klausa halal di Pasal 1335 KUHPER menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat karena suatu sebab
12 Edy Santoso, Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 139.
13 Unggul Pebri Hastanto, Aspek Hukum dalam Ekonomi, (Sleman: Deepublish, 2015), 40.
Penggunaan Klausa Eksonerasi dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 218-227
yang  palsu  atau  dilarang,  maka  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  dalam  UU Ketenagakerjaan  perjanjian  kerja  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Peraturan Perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subjektif dan juga jika perjanjian tidak  memenuhi  syarat  objektif,  maka  perjanjian  batal. 14 Putusan  Nomor  39/Pdt.Sus- PHI/2020/PN.Jkt.Pst.  dalam  gugatannya  menjelaskan  bahwa  Penggugat  (pekerja) bekerja    berdasarkan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT),  karena  dalam  PKWT tersebut  terdapat  unsur bedrog (penipuan),  yaitu  apabila  salah  satu  pihak  dengan sengaja  memberikan  keterangan  tidak  benar  atau  menyesatkan,  disertai  dengan kecurangan, sehingga pihak lainnya terbujuk untuk menandatangani perjanjian. 15 Dalam konteks perjanjian kerja dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst. unsur dan  klausa  PKWT  dalam  putusan  tersebut  tidak  terpenuhi  sehingga  berubah  menjadi PKWTT. Pengusaha dalam putusan di atas menyesatkan pekerja dengan “judul” PKWT yang maksud dari si pengusaha adalah untuk meringankan beban perusahaannya dalam memberi hak pekerja mengingat hak PKWT dan PKWTT cukup berbeda, dari sisi pekerja, hak yang lebih menguntungkan jika status perjanjiannya adalah PKWTT. Jenis perjanjian PKWT tetapi menggunakan klausa-klausa eksonerasi yang diambil dari PKWTT, implikasi hukumnya  adalah  perjanjian tersebut  dianggap tidak  ada/  batal (bedrog  levert eenen grond  op  tot  vernieteigd  der  overeenkomst) ,  sehingga  akan  merujuk  ke  peraturan perundang-undangan dalam konteks ini, PKWT berubah menjadi PKWTT.
Hal  lain  berdasarkan  putusan  nomor  54/Pdt.Sus-PHI.G  /2020/PN.JKT.PST,  terdapat klausa  ekonerasi  di  dalam  perjanjian  kerja  terkait  mutasi  pekerja  dari  perusahaan tempat  saat  ini  bekerja dipindahkan  ke  perusahaan  lain  yang berbeda  badan hukum. Secara  eksplisit,  putusan  ini  sama  dengan  putusan  sebelumnya  bahwa  tidak  ada peraturan  yang  melarangnya,  tapi  yang  perlu  digarisbawahi  adalah  secara  implisit melanggar  unsur  objektif  dalam  perjanjian  kerja,  dalam  putusan  nomor  54/Pdt.Sus- PHI.G /2020/PN.JKT.PST, implikasi dari klausa eksonerasi tersebut adalah hakim dalam pertimbangannya  klausa  tersebut  adalah  tidak  sah  dan  batal  demi  hukum.  Perjanjian yang melanggar syarat objektif dan batal demi hukum, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. 16 Dengan demikian dalam perjanjian kerja wajib mematuhi syarat  subjektif  dan  objektif  yang  diatur  dalam  UU  Ketenagakerjaan  dan  KUHPER, sepanjang perjanjian kerja memenuhi syarat sah perjanjian, maka perjanjian kerja akan tetap berlaku secara sah walaupun terdapat klausa eksonerasi. 17
14 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, (Jakarta: Kencana, 2004), 171.
15 Ike Farida, Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Waktu Tertentu dan Outsourcing , (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 37.
16 Asep Mulyana, Defered Prosecutin Agreement dalam Kejahatan Bisnis, (Jakarta: PT Grasindo, 2019), 42.
17 R.M. Panggabean,  “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 17(4), 651 – 667. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8.
Penggunaan Klausa Eksonerasi dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 218-227

## Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Dirugikan Karena Adanya Klausa Eksonerasi di Perjanjian Kerja
Klausa  eksonerasi  yang  berpihak  kepada  pihak  yang  posisinya  lebih  dominan,  tentu pertanggungjawaban lebihnya dibebankan kepada pihak yang posisinya dibawah in casu pekerja  tentu  akan  merugikan  pihak  pekerja.  Melihat  pembahasan  sebelumnya  yang menjelaskan  bahwa  perjanjian  kerja  dibuat  dan  dibentuk  dengan  ketentuan  tetap mematuhi  dan  dilarang  untuk  melanggar  syarat  subjektif  dan  objektif  dalam  UU Ketenagakerjaan  dan  KUHPER,  selebihnya  tentunya  tetap  dapat  menjalankan  asas kebebasan  berkontrak  dengan  memenuhi  ketentuan  di  atas.  Perlindungan  hukum pekerja  khususnya  jika  terjadi  perselisihan  antara  pekerja  dengan  pengusaha  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial  (UU  PPHI).  Pasal  1  UU  PPHI  menjelaskan  bahwa  lingkup  dari perselisihan  hubungan  industrial  adalah  “ perbedaan  pendapat  yang  mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat  pekerja/serikat  buruh  karena  adanya  perselisihan  mengenai  hak,  perselisihan kepentingan,  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  dan  perselisihan  antar  serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. ”.
Pekerja  yang  merasa  dirugikan  oleh  klausa  eksonerasi  dalam  perjanjian  kerja  telah diberikan perlindungan hak untuk mengundurkan diri dari perusahaan sesuai ketentuan dalam Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja, yaitu pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat: mengajukan permohonan pengunduran diri  secara  tertulis  selambat-  lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  sebelum  tanggal  mulai pengunduran  diri;  tidak  terikat  dalam  ikatan  dinas;  dan  tetap  melaksanakan kewajibannya  sampai  tanggal  mulai  pengunduran  diri ”.  Untuk  PWKTT  yang mengundurkan diri berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PP  35/2021)  menyatakan  bahwa  Pekerja  berhak mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah, sedangkan untuk PKWT di Pasal 17 PP  35/2021  menyatakan  karyawan  berhak  mendapatkan  kompensasi  jika  karyawan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pengusaha.
Perselisihan di bidang ketenagakerjaan khususnya perjanjian kerja yang terdapat klausa eksonerasi  dapat  dilakukan  dengan  perundingan  bipartit,  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  (UU  PPHI) menjelaskan bahwa “Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya  terlebih  dahulu  melalui  perundingan  bipartit  secara  musyawarah untuk  mencapai  mufakat”  klausa -klausa  eksonerasi  dalam  perjanjian  kerja  yang merugikan  dan  menyelisihi  peraturan  perundang-undangan  dapat  dilakukan
Penggunaan Klausa Eksonerasi dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 218-227
perundingan  untuk  dapat  melakukan  adendum/amendemen  perjanjian  untuk mengubah  klausa  eksonerasi  tersebut  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  tidak  merugikan  karyawan,  apabila  bipartit  gagal,  maka  dapat  dilakukan konsiliasi  di  dinas  ketenagakerjaan  sesuai  Pasal  4  UU  PPHI  yang  menjelaskan  bahwa “Penye lesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh.” Perselisihan kepentingan; yang menunjukkan adanya ketidaksepahaman terkait ketentuan-klausa yang dimasukkan dalam suatu perjanjian kerja. 18
Di sisi lain, perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu subjektif dan objektif. Pasal 1335 KUHPER menyatakan bahwa “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. Perjanjian kerja yang tidak memenuhi syarat subjektif, maka pekerja dapat meminta pembatalan oleh pengadilan dan apabila syarat objektif perjanjian kerja tidak terpenuhi,  maka  dapat  dimintakan  pembatalan  di  pengadilan  yang  perjanjian  kerja tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada  sama  sekali. 19 Pasal  1265  KUHPER  menjelaskan bahwa  “ suatu  syarat  batal  adalah  syarat  yang  apabila  dipenuhi  menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan .” dan Pasal 1266 KUHPER menjelaskan “ syarat batal dianggap  selalu  dicantumkan  dalam  persetujuan-persetujuan  yang  bertimbal  balik manakala  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  kewajibannya.  Dalam  hal  yang  demikian persetujuan  tidak  batal  demi  hukum  tetapi  pembatalan  harus  dimintakan  kepada hakim .”  Dalam  konteks  pembatalan  ini,  pekerja  yang  merasa  dirugikan  oleh  klausa eksonerasi dalam perjanjian kerja yang mana klausa tersebut menyelisihi syarat sahnya perjanjian,  maka  pekerja  dapat  melakukan  upaya  untuk  membatalkan  perjanjian tersebut  di  pengadilan  yang  mana  hal  ini  akan  memberikan  perlindungan  kepada pekerja untuk tidak terikat perjanjian kerja yang merugikan pihak pekerja.
18 Rai Mantili,  “Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antar a Serikat Pekerja dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med- Arbitrase)”, Jurnal Bina Mulia Hukum , 6(1), 47 – 65. http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252.
19 Pusat Bantuan Hukum Indonesia, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia , (Jakarta: Sentralisme Production, 2006), 134.
Penggunaan Klausa Eksonerasi dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 218-227

## Conclusion
Klausa eksonerasi  dalam  perjanjian  kerja  lebih  berpihak  kepada  pengusaha  karena memiliki posisi yang lebih tinggi dari pada pekerja sehingga cenderung merugikan para pekerja. Dalam perjanjian kerja tentunya tetap menganut asas kebebasan berkontrak, tetapi  kebebasan  tersebut  tentunya  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Pasal  1320 KUHPER jo. Pasal 52 UU Ketenagakerjaan yang mengatur syarat sahnya perjanjian kerja. Pengusaha dapat membuat perjanjian kerja yang terdapat klausa eksonerasi, tetapi jika pasal  eksonerasi  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  1320  KUHPER jo. Pasal  52  UU Ketenagakerjaan,  maka  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan  dan/atau  batal  demi hukum.
Perlindungan hukum bagi  pekerja  secara  implisit  banyak  diatur  UU  PPHI,  jika  pekerja merasa  dirugikan  karena  adanya  klausa  eksonerasi,  maka  pekerja  tersebut  dapat melakukan penyelesaian perselisihan bipartit untuk melakukan adendum/amendemen perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, apabila gagal maka dapat dilakukan konsiliasi.  Perjanjian  kerja  yang  terdapat  klausa  eksonerasi  dan  klausa  eksonerasi tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  1320  KUHPER jo. Pasal  52  UU  Ketenagakerjaan, maka dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum yang mana pekerja dapat melakukan gugatan pembatalan perjanjian kerja ke pengadilan.
Penggunaan Klausa Eksonerasi dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1): 218-227

## References
Abdul, J. (2008). Teologi Buruh . Lkis Yogyakarta.
Ampuan, S. (2020). Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein . Inteligensia Media.
Amri, A. (2021). Ekonomi dan Keuangan Islam . Wida Publishing.
Asep, M. (2019). Defered Prosecutin Agreement dalam Kejahatan Bisnis . PT Grasindo.
Edy, S. (2018). Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia . Prenadamedia Group.
Farianto Willy. (2019). Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja . Sinar Grafika.
Farida Ike. (2019). Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Waktu Tertentu dan Outsourcing . Sinar Grafika.
Hastanto Unggul. (2015). Aspek Hukum dalam Ekonomi . Deepublish.
Hernoko Agus. (2019). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial .
Prenadamedia Group.
Indonesia  Bantuan  Hukum  Pusat.  (2006). Panduan  Bantuan  Hukum  di  Indonesia . Sentralisme Production.
Lusia, S. (2023). Pengantar Hukum Indonesia . Jejak Pustaka.
Mantili,  R.  (2021).  Konsep  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Antara  Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase). Jurnal Bina Mulia Hukum , 6 (1), 47 – 65. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252
Nugroho,  H.  F.  (2020). Penggunaan  Klausa  Baku  yang  Dilarang  Menurut  Hukum Perlindungan Konsumen . Uwais Inspirasi Indonesia.
Nugroho Sigit. (2023). Dinamika Hukum Kontrak . Lakeisha.
Panggabean,  R.  M.  (2010).  Keabsahan  Perjanjian  Dengan  Klausul  Baku. Jurnal  Hukum  Ius Quia Iustum , 17 (4), 651 – 667. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8
Santoso  Budi.  (2012). Hukum  Ketenagakerjaan  Perjanjian  Kerja  Bersama .  Universitas Brawijaya Press.
Suharnoko. (2004). Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus . Kencana.
Susiani  Dina.  (2020). Perkembangan  Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia .  CV  Pustaka Abadi.