## PERSETUJUAN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN: ANTARA MADZHAB SYAFI’I DAN REALITA DI INDONESIA
Neng Eri Sofiana 1 , Helma Nuraini 2
1 Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil Ponorogo
2 UIN Antasari Banjarmasin
1 Email: nengerisofiana@yahoo.com

## Abstract
The Shafi'i school of thought is widely followed in Indonesia, evident in both the framework of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Marriage Law No. 1  of  1974,  which  extensively  references  the  texts  of  this  school.  Within  the teachings of the Shafi'i madhhab, the approval of women lies in the hands of a guardian  or  father,  even  permitting  the  marriage  of  women  without  their consent, except for widows, for whom the consent of the concerned party is required.  However,  this  contrasts  with  Articles  16  and  17  of  the  KHI, emphasizing  the  significance  of  the  consent  of  all  parties  involved. Interestingly, this is also supported by on-the-ground realities that prioritize the  consent  of  all  parties  in  conducting  marriages,  as  observed  in  the Customary Village of Cireundeu, Cimahi City, West Java, and the region of Dalam  Pagar  Martapura-Hulu  Sungai  Tengah,  South  Kalimantan,  which allows women to explicitly declare their willingness and consent to marriage. This  article  aims  to  examine  how  the  practical  application  of  the  Shafi'i madhhab's stance on women's marriage consent aligns with legal frameworks and  the  observed  gender  dynamics.  The  article  can  be  categorized  as  field research with a qualitative analysis approach, grounded in relevant literature studies  related  to  the  discussion..  Ultimately,  while  the  Shafi'i  madhhab  is widely  adopted by the Indonesian populace, it undergoes adaptation to the contemporary  circumstances  and  cultural  context  in  Indonesia,  thus representing a synthesis of the Shafi'i madhhab and the indigenous Nusantara traditions.
Keywords: Women’s Consent, Syafi’i School in Indonesia, Local Islam.

## Abstrak
Madhzab  Syafi’i  diketahui  banyak diikuti  di  Indonesia.  Begitu  pula  dalam corak KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun  1974  yang  referensinya  banyak  menggunakan  kitab  dari  madzhab tersebut. Dalam ajaran madzhab Syafi’i, persetujuan perempuan ada di tangan wali  atau  bapak,  bahkan  diperbolehkan  menikahkan  perempuan  tanpa seizinnya, kecuali untuk janda, harus ada persetujuan dari yang bersangkutan. Namun berbeda dengan pasal 16 dan 17 KHI yang menegaskan pentingnya persetujuan para pihak. Menariknya, hal ini juga didukung dengan fakta di

## SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak
Vol. 5, No. 2, Desember 2023. ISSN: 2720-9059; E-ISSN: 2716-2230
lapangan yang mengedepankan persetujuan para pihak dalam melaksanakan pernikahan, seperti di Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat dan daerah Dalam Pagar Martapura-Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan yang memberi  ruang  bagi  perempuan  untuk  secara  tegas  menyatakan  diri  atas kesediaan dan persetujuannya untuk melakukan pernikahan. Artikel ini akan melihat bagaimana posisi r ealitas ajaran madzhab Syafi’i tentang persetujuan perempuan  menikah  pada  produk  hukum  dan  realita  yang  terjadi  dalam kacamata gender. Artikel ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan analisis kualitatif berdasarkan studi pustaka yang berkaitan dengan pembahasan.  Akhirnya,  madzhab  Syafi’i  menjadi  madzhab  yang  banyak dipakai  oleh  masyarakat  Indonesia,  namun  disesuaikan  dengan  keadaan zaman  dan  budaya  yang  ada  di  Indonesia  itu  sendiri,  sehingga  madzhab Syafi’i yang ada di Indonesia adalah hasil dari ramuan Nusantara.
Kata Kunci: Persetujuan Perempuan, Madzhab Syafi’i di Indonesia, Islam lokal.

## PENDAHULUAN
Madzhab Syafi’i memiliki pengaruh yang besar dalam tata hukum Islam di  Indonesia.  Ia  telah  mengakar  di  Indonesia  untuk  waktu  yang  cukup  lama, tepatnya  sejak  adanya  ulama-ulama  yang  datang  ke  Indonesia  untuk mengajarkan  madzhab  Syafi’i,  seperti  Syaikh  Nuruddin  Ar -Raniri,  Syaikh Arsyad Al-Banjari, Syaikh Yusuf Tajul Khalwati, dan Syaikh Nawawi Al-Bantani (Nailatur Rohmah, 2020). Pengaruhnya juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam  yang  banyak  mengambil  referensi  dari  kitab- kitab  dari  Mazhab  Syafi’i (Umam, 2017). Indonesia tidak pernah mengikrarkan diri sebagai negara yang menganut  suatu  mazhab,  namun  mazhab  Syaf’i  menjadi  mazhab  yang  paling banyak diikuti di Indonesia (Zayyadi & Heru Pamungkas, 2022), sebab sejarah dan  eksistensinya  yang  cukup  kuat  dalam  tata  hukum  di  Indonesia  hingga sekarang.
Pengaruh lain dari dominasi mazhab Syafi’i di Indonesia telah menjadi salah satu sebab lumrahnya pernikahan tanpa izin perempuan atau pemaksaan pernikahan,  bahkan  pernikahan  dini.  Hal  ini  karena  dalam  mazhab  Syafi’i, persetujuan perempuan calon pengantin diwujudkan dengan adanya wali nikah. Dalam Mazhab Syafi’i persetujuan tersebut berada pada bapak atau wali . Hal ini dimaknai  sebagai  diperbolehkannya  menikahkan  perempuan  tanpa  seizinnya (Ilma  Asmawi  &  Muhammad  Bakry,  2020).  Di  sisi  lain,  terdapat  perbedaan dengan Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas tentang pernikahan. Pada kedua pasal ini ditegaskan pentingnya persetujuan pihak yang akan  menjalankan  pernikahan,    baik  perempuan  dan  laki-laki  sama-sama dimintai  persetujuan  terhadap  pernikahan  yang  akan  dilakukan.  Undang- undang Pernikahan No. 14 tahun 1974 pun mengharuskan adanya persetujuan kedua calon mempelai. Pada bab II pasal 6 mengenai syarat-syarat perkawinan, dinyatakan bahwa “Perkawinan harus dida sarkan atas persetujuan kedua calon
Received 2023-10-10
Revised 2023-11-05
Accepted 2023-11-24
mempelai”.  Pasal  7  menambahkan  syarat  bahwa  perkawinan  pada  calon pengantin yang berusia kurang dari 21 tahun, maka diperlukan izin dari kedua orang tua. Persetujuan pernikahan ini diwujudkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani kedua mempelai.
Dalam  realita  di  Indonesia,  banyak  praktik  pernikahan  yang  tidak memenuhi syarat sebagaimana hukum-hukum di atas. Hal ini disebabkan oleh tiga hal. Pertama, adanya hukum adat yang juga turut menentukan praktik dan prosesi pernikahan. Kedua, adanya pernikahan tidak tercatat oleh negara atau yang dalam praktiknya hanya menggunakan hukum agama. Ketiga, perubahan konteks dan dinamika masyarakat yang bertransformasi berdasarkan ruang dan waktu  (Sofiana,  2019b).  Ketiganya  menjadi  faktor  ketimpangan  pelaksanaan pernikahan dengan realitas yang dipraktikkan di masyarakat.
Fakta  kawin  paksa  di  Indonesia  pun  tidak  dapat  dipungkiri  adanya. Fenomena praktik pernikahan yang lebih didasarkan pada hukum adat ini dapat dilihat dari kawin paksa yang ada di hukum adat Suku Sasak. Pada tahun 2020, dua remaja di Lombok NTB yang baru berusia 15 dan 12 tahun dipaksa menikah karena tuntutan adat Sasak yang menuntut adanya pernikahan bagi seorang laki- laki  yang  mengantarkan  atau  mengajak  atau  bahkan  tidak  memulangkan seorang perempuan pada malam hari, maka harus segera dinikahkan (Sucahyo, 2020). Tidak hanya di Lombok, kawin paksa masih dapat ditemukan di daerah lain,  seperti  di  Sumba  dengan  kawin  tangkap  yang  dipahami  sebagai  proses menangkap  seorang  perempuan  kemudian  dipaksa  untuk  dinikahi  (Sucahyo, 2020). Kawin paksa ini pun dapat berujung pada pernikahan dini, seperti pada masa Covid-19, kenaikan perkawinan dini naik hampir 300 persen, dengan salah satu faktornya ialah kawin paksa (Haryudi, 2021).
Berbalik  dengan  fakta  sebelumnya,  fakta  lapangan  di  Kampung  Adat Cireundeu  Kota  Cimahi  Jawa  Barat  dan  daerah  Dalam  Pagar  Martapura  dan Hulu  Sungai  di  Kalimantan  Selatan  memberi  perempuan  ruang  secara  tegas untuk  menyatakan  diri  atas  kesediaan  dan  persetujuannya  untuk  melakukan pernikahan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan idealitas madzhab Syafi’i dengan fakta di lapangan dan bunyi teks  yang  diadopsi  dalam  tata  hukum  Islam  di  Indonesia.  Artikel  ini  melihat hubungan  antar  ketiganya  dari  sudut  pandang  atau  analisis  gender.  Hal  ini dilakukan  untuk  melihat  model  madzhab  Syafi’i  di  Indonesia  dengan menganalisa  persetujuan  atau  kebebasan  perempuan  dalam  pernikahan  di Indonesia.
Penelitian  sebelumnya  terkait  persetujuan  atau  kebebasan  perempuan dalam  pernikahan  telah  banyak  dilakukan,  seperti  komparasi  kebebasan perempuan  dalam  memilih  calon  suami  di antara  mazhab  Syafi’i  dan  Hanafi yang  berbeda  satu  sama  lain  (Ilma  Asmawi  &  Muhammad  Bakry,  2020), kemudian  Zainul  yang  menegaskan  bahwa  hukum  persetujuan  perempuan dalam pernikahan di Indonesia lebih sejalan dengan Ibn Qoyyim Al-Jawziyyah daripada  dengan  mazhab  Syafi’i (Samsudin,  2020),  Khoirul  dan  Adrika  juga
menegaskan bahwa Syafi’i mendominasi pernikahan perempuan dengan adanya wali  (Al-Asy  ari  &  Aini,  2015).  Pada  artikel  ini,  Penulis  mengelaborasikannya dengan  fakta  di  lapangan  dan  melihatnya  dengan  perspektif  gender.  Adapun penelitian sebelumnya yang memakai perspektif gender seperti Zatnika & Nur Kholis, (2019) belum melihat dua realita dan fakta di kedua lokus yang menjadi fokus  penelitian  dalam  artikel  ini,  sehingga  artikel  ini  dapat  melengkapi penelitian yang sudah ada.

## KERANGKA TEORI
Dalam  kajian  ini  terdapat  satu  konsep  yang  dikulik  sebagai  kacamata analisis,  yaitu  konsep  persetujuan  perempuan  dalam  pernikahan  menurut Madzhab Syafi’i. Dalam konteks Mazhab Syafi'i, persetujuan perempuan dalam perkawinan  memiliki  sejumlah  ketentuan  yang  diberlakukan.  Dalam  ajaran Mazhab Syafi'i, persetujuan perempuan untuk menikah diatur oleh konsep wali ( guardian ). Berikut adalah beberapa poin kunci terkait persetujuan perempuan dalam perkawinan menurut Mazhab Syafi'i.
Pertama ,  Wali  wajib  ada  dalam  perkawinan.  Menurut  Mazhab  Syafi'i, perempuan dalam perkawinan memerlukan persetujuan dari seorang wali. Wali ini biasanya adalah ayah perempuan, dan jika ayah tidak tersedia atau tidak ada, urutan  wali  bisa  mencakup  kakek,  saudara  laki-laki,  dan  seterusnya.  Dalam beberapa situasi, wali bisa diwakilkan oleh pemimpin masyarakat atau hakim.
Kedua, persoalan  persetujuan  untuk  Perempuan  Belum  Menikah. Perempuan yang belum pernah menikah memerlukan persetujuan wali untuk melangsungkan  pernikahan.  Persetujuan  ini  dianggap  sebagai  syarat  sahnya pernikahan menurut Mazhab Syafi'i.
Ketiga, persoalan persetujuan untuk perempuan yang berstatus janda. Jika perempuan tersebut adalah janda, Mazhab Syafi'i memperbolehkan pernikahan tanpa  persetujuan  wali,  selama  tidak  ada  halangan  syar'i.  Jika  seorang perempuan telah menikah sebelumnya dan statusnya berubah karena perceraian atau kematian suami, dalam banyak kasus, ia memiliki lebih banyak kebebasan dan hak untuk menentukan nasib pernikahannya sendiri.
Keempat, syarat  persetujuan  yang  sah.  Persetujuan  perempuan  dalam Mazhab Syafi'i dianggap sah jika dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan. Persetujuan  ini  dianggap  sebagai  ekspresi  kehendak  bebas  perempuan  untuk masuk ke dalam ikatan pernikahan.
Interpretasi dan penerapan hukum Islam, termasuk Mazhab Syafi'i, dapat bervariasi  di  berbagai  tempat  dan  konteks.  Beberapa  komunitas  atau  negara Muslim  mungkin  mengadopsi  pandangan  yang  lebih  fleksibel  atau  lebih konservatif dalam hal persetujuan perempuan dalam perkawinan sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi lokal mereka.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni dengan cara mengumpulkan, mempelajari, menganalisa dan menafsirkan serta memaparkan data-data yang ada kaitannya dengan persetujuan atau kebebasan perempuan dalam pernikahan. Metode ini akan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam  rangka  memberikan  perbaikan,  tanggapan  serta  solusi    terhadap  topik yang diteliti. Peneliti juga melakukan pengkajian terhadap buku-buku atau pun tulisan-tulisan  lain  yang  mendukung  serta  menunjang  kedalaman  dan ketajaman  analisis  dalam  penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan berbagai  literatur  yang  berkaitan  dengan  persetujuan  atau  kebebasan perempuan dalam pernikahan menurut mazhab Syafi’i, tata hukum perkawinan di  Indonesia,  dan  fakta  di  kedua  tempat,  yakni  di  Kampung  Adat  Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat dan daerah Dalam Pagar Martapura dan Hulu Sungai di Kalimantan Selatan.
Pemilihan  kedua  tempat  ini  karena  dalam  pelaksanannya,  masih  bisa dijumpai dari dulu hingga sekarang. Dalam artian, bahwa masyarakat di kedua tempat  ini  megutamakan  persetujuan  perempuan  di  dalam  pernikahan.  Ada kemungkinan  adanya  persetujuan  perempuan  di  daerah  lain,  namun  pada kedua  tempat  ini,  persetujuan  perempuan  menjadi  kesadaran  dan  keharusan yang harus ada, dan telah menjadi komitmen bersama masyarakat yang dijaga turun temurun.
Berdasarkan  tempat  perolehan  data,  penelitian  ini  termasuk  dalam penelitian berbasis kasus di lapangan  Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  kualitatif,  di  mana  pendekatan  ini  dilakukan  guna menemukan kebenaran dari suatu fenomena yang sebenarnya serta berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan. Fenomena yang dimaksud adalah  pertemuan  antara  persetujuan  atau  kebebasan  perempuan  dalam pernikahan  di  Indonesia,  secara  mazhab,  tata  hukum,  dan  data  empirik  di lapangan.  Yang  di  maksud  dengan  metode  penelitian  kualitatif  di  sini  yaitu penelitian  yang  menggunakan  data  atau  informasi  dari  berbagai  macam  teori yang diperlukan dan diperoleh dari kepustakaan.
Langkah  yang  dilakukan  dalam  pengumpulan  data  ini  adalah  dengan cara  mencari  dan  mengumpulkan  buku-buku  atau  tulisan  yang  berkaitan dengan  objek  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  dengan  cara  membaca, memahami dan mengklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, kemudian disusun secara sistematis menjadi suatu kerangka sehingga mudah untuk  difahami  dan  kemudian  dilakukan  penganalisaan.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  pengumpulan  data  studi  kepustakaan  dan  studi dokumentasi. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan  studi  penelaahan  terhadap  buku-buku,  literatur,  catatan-catatan, serta  laporan-laporan  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  dipecahkan. Dalam  studi  kepustakaan  ini  peneliti  mengumpulkan  berbagai  literatur  yang berhubungan dengan persetujuan atau kebebasan perempuan dalam melakukan
pernikahan di dalam mazhab Syafi’i, hukum perkawinan di Indonesia, dan fakta di kedua daerah yang dijadikan lokus penelitian.
Metode analisis yang digunakan peneliti adalah dengan metode deduktif. Metode ini diartikan sebagai proses pengambilan kesimpulan yang berasal dari premis umum yang diawali dengan dalil-dalil dan teori dasar. Dalam penelitian ini peneliti menyampaikan lebih dahulu mengenai persetujuan atau kebebasan perempuan dalam pernikahan menurut mazhab Syafi’i, KHI, dan fakta di kedua lapangan  yang  kemudian  dianalisis  dengan  perspektif  gender.  Dalam pengecekan  keabsahan  data,  menggunakan  teknik  triangulasi.  Teknik triangulasi  merupakan  teknik  untuk  mengecek  keabsahan  data  peneliti  yang memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  di  luar  data  itu,  untuk  keperluan  sebagai pembanding  data  itu.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  triangulasi dengan sumber yang menjelaskan tentang penerapan keseluruhan materi yang digunakan.

## TEMUAN PENELITIAN
Gambaran Umum dan Sosial Keagamaan di Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat dan daerah Dalam Pagar Martapura-Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Kampung  Adat  Cireundeu  memiliki  keterkaitan  dengan  Kasepuhan Cigugur  Kuningan  Jawa  Barat  yang  menjadi  tempat  lahirnya  ADS  (Agama Djawa Sunda) yang dipimpin oleh Pangeran Madrais (Sofiana, 2022). Pada abad ke-18, Haji Ali sebagai seorang pengembara dan sesepuh Cireundeu berkelana dan  tiba  di  Kasepuhan  Cigugur  pada  abad  ke-19,  setelahnya  keturunan Cireundeu berguru pada Pangeran Madrais dan juga terjadi pernikahan antara cucu sesepuh Cireundeu dengan Pangeran Madrais (Sofiana, 2022). Hingga kini, segala ajaran dan aturan adat yang ada di Cireundeu banyak merujuk kepada ajaran dan aturan adat yang ada di Kasepuhan Cigugur. Begitu pula dalam hal pernikahan, walaupun tetap dapat ditemukan adanya beberapa perbedaan.
Kelompok  adat  Cireundeu  ini  banyak  dikenal  sebagai  Sunda  Wiwitan, namun  sebutan  ini  disematkan  oleh  masyarakat  luar.  Menurut  Ira Indrawardana, kelompok adat ini termasuk kedalam Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun  Urang  (AKUR)  termasuk  masyarakat  adat  yang  ada  di  Cigugur Kuningan  (Indrawardana,  2011).  Menariknya,  masyarakat  adat  ini  hidup harmonis dan saling berdampingan dengan agama atau kepercayaan yang lain, bahkan  dalam  satu  keluarga  bisa  ditemukan  agama  atau  kepercayaan  yang berbeda. Mereka hidup saling menghargai, bahkan membantu jalannya setiap ritual dan aturan adat yang ada. Jika dibuat persentase kurang lebih 95% warga Cireundeu beragam Islam, 4% nya (sekitar 250 orang) warga adat dan kurang lebih 1% nya (sekitar 5 orang) beragama kristen (Sofiana, 2022).
Adapun terkait daerah Kota Martapura Kalimantan Selatan yang dikenal dengan sifat religiusitasnya ini dijuluki sebagai kota santri, serambi Makkah, dan kota  intan  (Sunarningsih,  2007).  Selain  sebagai  ibu  kota  kerajaan  islam  Banjar
pada abad ke-15  sampai dengan abad ke-19, di kota inilah lahir  ulama-ulama besar  yang  menjadi  penyebar  agama  Islam  di  kota  Banjar  dan  pelosok Kalimantan,  yakni  Syekh  Muhammad  Arsyad  A-Banjary  yang  kemudian mendirikan  pesantren  di  desa  Dalam  Pagar  Martapura-Hulu  Sungai  Tengah Kalimantan  Selatan,  KH.  Muhammad  Syarwani  Abdan  yang  dikenal  sebagai guru  Bangil,  KH  Muhammad  Zaini  Abdul  Ghani  yang  dikenal  dengan  guru sekumpul,  dam  ulama  lainnya.  Di  kota  ini  terdapat  hubungan  baik  antara pemerintah dan ulama (Sunarningsih, 2007). Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai  perda  syariah,  seperti  perda  Jumat  Khusyuk,  Perda  Ramadhan,  dan Perda Khataman Al- qur’an.
Realita  Persetujuan  Pernikahan  di  Kampung  Adat  Cireundeu  Kota  Cimahi Jawa  Barat  dan  daerah  Dalam  Pagar  Martapura-Hulu  Sungai  Tengah Kalimantan Selatan

## 1. Persetujuan Pernikahan di Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat
Kampung Adat Cireundeu terletak di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat sebagai kampung yang berada dekat dengan  Kota  Cimahi,  hidup  di  tengah  modernisasi  zaman,  namun  tetap melestarikan  budaya  atau  adat  istiadat  yang  diwariskan  oleh  leluhurnya. Dalam  pernikahan,  pasangan  yang  akan  menikah  harus  memenuhi persyaratan yang ada, baik syarat individual seperti dewasa maupun syarat adat yang harus menempuh rangkaian prosesi adat. Prosesi adat pernikahan dimulai  dengan  tahapan  sebelum  pernikahan  yang  terdiri  dari totoongan, narosan (melamar), nyeureuhan,  masar,  siraman,  ngeuyeuk  seuereuh  atau  “sex education” ,  kemudian  serangkaian  adat  saat  pernikahan  seperti  mapag panganten,  ikrar  jatukrami  hingga  rangkaian  adat  setelah  perkawinan seperti sawer, nicak endog, meuleum harupat, buka pintu, huap lingkung, dan sebagainya yang syarat dengan makna petuah-petuah yang bermanfaat bagi kedua mempelai (Sofiana, 2019a).
Pada  prosesi  ikrar jatukrami ,    calon  mempelai  perempuan  akan mengucapkan lafal ikrar berupa pernyataan mencintai calon mempelai laki- laki  dan  keinginan  untuk  menjalin  rumah  tangga  bersamanya,  yang  akan direspon oleh wali perempuan dan disambut rasa syukur dari kedua calon mempelai. Setelah itu, pangjejer akan mensahkan pernikahan tersebut dan telah  terjalin  nikah-kawin  atau  perkawinan  yang  sah  diantara  keduanya (Sofiana,  2022).  Ikrar  ini  mempertegas  adanya  bentuk  akad  nikah  yang berbeda di wilayah hukum Indonesia, namun tidak mengurangi legalitasnya di mata agama. Hal ini karena dipandang sebagai sebuah ‘urf atau tradisi yang shahih yang masih bisa dipertahankan, karena dalam mazhab Hanafi, perempuan  diperbolehkan  untuk  menikahkan  dirinya  sendiri,  dan
kedudukan  wali  adalah  sebagai  pelengkap,  bukan  menjadi  rukun  dalam pernikahan (Zatnika & Nur Kholis, 2019).
Pada  prosesi  ikrar,  lafal  yang  diucapkan  setiap  subjek  seperti  pada penelitian  Sofiana,  (2022)  ialah  dengan  urutan  pertama,  pengantin perempuan akan mengucapkan lafal:
“Bapak, saya... (nama pengantin perempuan) anak bapak mempunyai perasaan suka kepada jejaka yang bernama.. (nama pengantin lakilaki), merasa  satu  rasa  dan  satu  tujuan,  ingin  dinikahkan  dengan  ciptaan (berkat) Tuhan yang Maha Esa).”
Kemudian  dijawab  oleh  bapak  calon  mempelai  wanita  dengan ungkapan:
“ Tuhan, izinkan aku, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan dunia, yang menguasai takdir, yang bersujud kepada Hiyang Agung. Karena bapak merasa hidup terisi kehendak, yang membawa bertemunya rasa, kukuh mempertemukan dua hati untuk  melanjutkan maksud, kalian berdua untuk menyatakan membelah dua dari sifat kebiasaan hewan.
Apalagi menyatakannya menjadi lima,  berlima, dari mara yang  tujuh, delapan,  sembilan.  Kesepuluh  menetapkan  wujud  manusia  yang  kembar, pada  adanya  cipta  karsa  karya  dua  ketiga  yang  menjadi  satu,  sekarang karena kalian berdua telah dewasa, bapa akan memenuhi keinginan kalian. Bapa sebagai wali yang berhak meluluskan atau mensahkan pernikahanmu, yang didasari oleh keridaan hati serta dibarengi rida Tuhan yang Maha Esa dan Maha Berkehendak.Yang dikawinkan adalah karena kehendak Tuhan, yang  mengawinkan  kehendak  Tuhan,  Semoga  kita  semua  diberi keselamatan.”
Setelah  itu  kedua  pengantin  mengucapkan  rasa  syukur  dengan ungkapan:
“ Tuhan yang Maha Esa, aku menerima cipta karsa-Mu, tiada daya dan kuasa  kecuali  atas  kehendak-Mu,  semoga  aku  diberi  kuasa  untuk melakukan semua hal yang Engkau kehendaki .”

## 2. Persetujuan Pernikahan di daerah Dalam Pagar Martapura-Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hukum  adat  Banjar  menunjukkan  corak  keislaman.  Hal  ini terdokumentasi  pada  Undang-undang  Sultan  Adam  dan  Kitab  Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Muzainah, 2019). Dalam budaya Banjar, tradisi, upacara dan hukum (adat) pernikahan berasal dari  nilai  budaya  dan  nilai  agama  Islam.  Salah  satu  sumber  rujukan pernikahan ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, seorang ulama
fiqh bermazhab Syafi'i. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari membuat kitab An  Nikah,  yang  memuat  hukum-hukum  nikah,  terdiri  atas  10  pasal,  63 halaman dan ditulis dengan huruf Arab pegon. Kitab tersebut secara detil membahas mengenai wali nikah.
Dalam praktiknya hukum adat pernikahan di Banjar memiliki kekhasan terutama pada prosesi menjelang acara akad nikah. Pada tahun 1980, Alfani Daud meneliti prosesi pernikahan di Martapura-Dalam Pagar dan Birayang- Anduhum.  Kegiatan  pernikahan  dapat  dibagi  menjadi  tiga  waktu,  yaitu sebelum acara pernikahan (basasuluh, badatang, baantar jujuran), saat acara pernikahan  (batamat  Qur’an,  batimung,  aruh  pangantin,  bamandi -mandi) dan pasca pernikahan (basasarangan, pangantin sujud, bailangan) (Alfani, 1997).
Dalam  prosesi  ijab,  tugas  menikahkan  diserahkan  pada  penghulu (petugas  pencatat  nikah).  “Penghulu  mengajarkan  kata -kata  yang  harus diucapkan si wali kepadanya dan kemudian menjawab sendiri pernyataan tersebut” (Alfani,  1997).  Selanjutnya  Daud  menjelaskan  bahwa  wali  harus meminta  izin  dari  perempuan  yang  akan  dinikahkan.  Hal  ini  awalnya berlaku  pada  wali  bukan  mujbir,  namun  kemudian  “diberlakukan  juga terhadap pada ayah maupun kakek”.
Perempuan  yang  akan  menikah  diminta  mengucapkan  kalimat  yang berisi permintaan pada wali untuk mengawinkan dirinya. “Permintaan ini harus didengarkan oleh dua orang saksi, yang biasanya bersembunyi untuk menghindari kemungkinan si gadis menjadi malu”. Pros es perwalian pada penghulu dan persetujuan dari mempelai perempuan tidak didokumentasikan  dalam  catatan  nikah.  Permintaan  perempuan  untuk dinikahkan  merupakan  bentuk  persetujuan  perempuan  untuk  dinikahkan oleh  walinya.  Contoh  bentuk  ucapan  persetujuan  perempuan  dinarasikan sebagai berikut (Mahliana, 2019):
“ Bismillahirahmanirahim. Abah nikahkan ulun, walikan ulun dengan seorang  laki-laki  yang  bernama  Muhammad  Ali  Husen  bin  H.
Sabaruddin, maharnya tujuh puluh tiga ribu rupiah. Ulun mohon pian merestui serta meridhoi ulun. (Terjemahannya:
Bismillahirahmanirahim.  Ayah  nikahkan  saya,  walikan  saya  dengan seorang  laki-laki  yang  bernama  Muhammad  Ali  Husen  bin  H. Sabaruddin, maharnya tujuh puluh tiga ribu rupiah. Saya mohon ayah merestui serta meridhoi saya)”.
Atas dasar ucapan di atas, ayah atau wali pengantin menjawab:
“Abah  terima  untuk  menikahkan  dan  mewalikan  engkau  dengan seorang  lakilaki  yang  bernama  Muhammad  Ali  Husen  bin  H. Sabaruddin, maharnya tujuh puluh tiga ribu rupiah. Abah merestui
serta  meridhoi,  barakallah.  (Terjemahannya:  Ayah  terima  untuk menikahkan  dan  mewalikan  engkau  dengan  seorang  laki-laki  yang bernama Muhammad Ali Husen bin H. Sabaruddin, maharnya tujuh puluh tiga ribu rupiah. Ayah merestui serta meridhoi, barakallah )”.

## PEMBAHASAN

## Pesetujuan Pernikahan: Antara KHI dan Madzhab Syafi’i
Pernikahan merupakan bagian dari siklus kehidupan yang memerlukan tata cara dan persyaratan yang  diatur oleh negara dengan berlandaskan pada hukum  agama,  budaya  dan  adat  pada  suatu  masyarakat.  Corak  hukum pernikahan di Indonesia banyak merujuk pada Mazhab  Syafi'i. Hal ini karena dalam  proses  masuknya  Islam  ke  Nusantara,  mazhab  Syafi’i  menjadi  mazhab yang  diajarkan  oleh  ulama,  dan  kitab-kitab  yang  dijadikan  rujukan  dalam pembentukan  Undang-undang  Pernikahan  nomor  1  tahun  1974  dan  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam didominasi oleh karya- karya dari madzhab Syafi’i.
Dalam  hal  persetujuan  pernikahan,  hal  ini  berkaitan  erat  dengan eksistensi wali. Dalam mazhab Syafi’i, pernikahan tidak sah tanpa adanya wali (Hamzah, 2022). Menurut Firman Aruifandi, wali adalah orang yang memiliki kuasa dan wewenang atas wanita atau anak perempuan yang hendak melakukan akad  nikah  (Arifandi,  2019) .  Imam  Syafi’i  mengelompokkan  kebebasan  atau persetujuan perempuan dalam pernikahan ke dalam tiga kelompok, yakni gadis yang belum dewasa (di bawah 15 tahun dan belum menstruasi), gadis dewasa, dan janda (Ilma Asmawi & Muhammad Bakry, 2020). Dikutip dari Imam Abu Ishak  Ibrahim  bin  Ali  bin  Yusuf  al-Fairuzzabadi  al-Syairazi  dalam  kitab  al- Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al- Syafi’i (Damaskus: Dar al -Qalam, 1992), juz II, hal. 429-430, disebutkan bahwa:
“ Diperbolehkan bagi ayah atau kakek menikahkan anak perawan tanpa kerelaannya,  baik  kanak-kanak  maupun  dewasa  sebagaimana  hadits riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anh, bahwa Nabi bersabda: ‘Janda berhak  atas  dirinya  ketimbang  walinya,  dan  ayah  seorang  perawan boleh memerintah untuk dirinya ’.
Hadits  ini  menunjukkan  bahwa  wali  lebih  berhak  atas  diri  seorang perawan.  Jika  si  perawan  tersebut  sudah  dewasa,  maka  disunnahkan  untuk meminta izin padanya, dan izinnya berupa diam, sebagaimana hadits riwayat ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda: ‘Janda lebih b erhak bagi dirinya ketimbang walinya, dan perawan memberikan izin untuk dirinya, dengan cara diam’.”
Pada  mazhab  Syafi’i,  persetujuan  perempuan  menjadi  sebuah  pilihan, bukan menjadi keharusan, sedangkan untuk calon pengantin yang sudah janda, mensyaratkan  persetujuan  dari  yang  bersangkutan.  Persetujuan  perempuan yang akan menikah ini menjadi pembeda antara pernikahan perempuan yang masih gadis dan sudah janda. Selain itu, adanya adanya wali adalah bagian dari rukun nikah yang harus dipenuhi, sehingga baik dalam pernikahan gadis atau
janda, wali adalah orang yang harus ada ketika akad nikah (Al-Asy ari & Aini, 2015). Ketika wali tidak hadir, maka pernikahan tersebut tidak sah. Rasulullah bersabda:
“Dan dari Aisyah R.A berkata: Rasulullah bersabda: Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil (tidak sah), pernikahannya  bathil,  pernikahannya  bathil.  Jika  seseorang menggaulinya,  maka  wanita  itu  berhak  mendapatkan  mahar  dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” (HR. Abu Daud)
Hadits  di  atas  menekankan  bahwa  eksistensi  wali  sangatlah  penting, kemudian ketika wali nasab tidak ada, maka bisa diganti dengan wali hakim. Abdullah bin Abbas bahkan berfatwa bahwa pernikahan yang tidak memenuhi empat hal, yakni dua orang saksi, wali, dan suami adalah zina (Arifandi, 2019).
Dalam  hukum  perkawinan  di  Indonesia,  wali  merupakan  bagian  dari rukun  nikah,  seperti  yang  tertulis  dalam  Pasal  14  Inpres  No.  1  Tahun  1991 tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Hal  ini  seperti  apa  yang diyakini mazdhab Syafi’i, bahwa wali adalah rukun nikah yang harus dipenuhi. Namun dalam hal persetujuan perempuan dalam pernikahan, ditegaskan dalam Pasal  16  KHI  bahwa  (1)  Perkawinan  didasarkan  atas  persetujuan  calon mempelai,  (2)  Bentuk  persetujuan  calon  mempelai  wanita,  dapat  berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas ( Kompilasi Hukum Islam ). Pasal  ini  menandakan  bahwa  pernikahan  yang  terjadi  di  wilayah  hukum Indonesia  ialah  pernikahan  yang  terjadi  dengan  adanya  persetujuan  dari perempuan yang akan menikah. Pada pasal 17 dijelaskan lebih rinci bahwa (1) Sebelum  berlangsungnya  perkawinan,  Pegawai  Pencatat  Nikah  menanyakan lebih  dahulu  pesetujuan  calon  mempelai  di  hadapan  dua  saksi  nikah,  (2)  Bila ternyata  perkawinan  tidak  disetujui  oleh  salah  seorang  calon  mempelai  maka perkawinan  itu  tidak  dapat  dilangsungkan,  (3)  Bagi  calon  mempelai  yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti ( Kompilasi Hukum Islam ). Pasal 17 ini menjadi pasal yang mempertegas bahwa pernikahan tanpa izin atau persetujuan para  pihak  dapat  dibatalkan  atau  tidak  dilanjutkan.  Hal  ini  berbeda  dengan mazhab  Syafi’i  yang  memperbolehkan  pernikahan  gadis  tanpa  izin  atau persetujuan darinya.
Adapun  pernikahan  yang  terjadi  tanpa  adanya  kerelaan  mempelai perempuan terjadi karena adanya hak ijbar wali. Ijbar merupakan hak perwalian yang  diberikan  pada  ayah  dan  keluarga  dari  garis  keturunan  ayah  (jika  ayah tidak ada, maka bisa diganti oleh kakek dan seterusnya), terhadap perempuan yang akan menikah (Hidayat, 2016). Wali mujbir atau wali yang menggunakan otoritas ijbar ini mempunyai hak penuh untuk menentukan laki-laki mana yang
akan dinikahkan dengan anak perempuannya (Zarkasih, 2018). Hal ini berbeda dengan  wali  musytarak  yang  hanya  bertugas  menikahkan  saja.  Konsep Ijbar dalam kajian fiqh berawal dari konteks pernikahan Aisyah RA yang berusia 7 tahun, dan menikah tanpa seizin darinya. Hal ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dari  kalangan  Madzhab  al- Syafi’iyyah  dalam  kitabnya Al-Majmu ’ (Zarkasih, 2018).
Namun ijbar ini berbeda dengan ikrah yang berarti paksaan. Dalam hak ijbar wali, Husein Muhammad menegaskan bahwa seperti yang tertulis di dalam buku- buku  fiqh  Syafi’i,  wali mujbir bisa  menikahkan  anak  perempuannya, meskipun  tanpa  persetujuan  eksplisit  sang  anak,  hanya  jika  terpenuhi  empat syarat, yakni: si anak tidak memperlihatkan penolakan verbal maupun ekspresif, terhadap  ayahnya,  tidak  ada  penolakan  tegas  dan  ekspresif  terhadap  calon suaminya, calon suami sepadan ( kufu ) dan mas kawinnya (mahar) layak untuk status  sosial  dirinya.  Hal  ini  dipertegas  juga  oleh  Imam  al-Syiribini  dalam kitabnya al-Iqna ’, bahwa hak ijbar harus dapat memenuhi 7 syarat, yakni (1) tidak ada permusuhan antara ayah/wali (pemaksa) dan anak perawannya, (2) Calon lelakinya  haruslah  yang  se- kufu’  (sederajat),  (3)  Mahar  yang  diberikan  harus dengan al-Mahr al-Mitsl (nilainya  sama seperti kakak atau adik  si wanita atau wanita yang punya starta sosial yang sama), (4) Mahar harus dengan mata uang setempat,  (5)  Calon  laki  harus  yang  mampu  bayar  mahar,  (6)  Tidak  boleh menikahkannya  dengan  laki-laki  yang  justru  bisa  merugikannya,  seperti  laki- laki yang punya penyakit, sudah berumur tua, atau cacat fisik/mental, dan (7) Calon lelaki tidak sedang dalam kewajiban nusuk Haji (Zarkasih, 2018). Maka, hak  ijbar  dalam  mazhab  Syafi’i  pun  tidak  serta  merta  berupa  paksaan  murni, namun terdapat syarat-syarat yang harus dapat dipenuhi seutuhnya.

## Idealitas Gender dalam Memandang Persetujuan Pernikahan
PBB  telah  membuat  konvensi  persetujuan  pernikahan,  batasan  usia minimal untuk menikah dan kewajiban untuk meregistrasikan pernikahan pada tahun 1962, dan menjadi kewajiban pada tahun 1964. Hal ini didasarkan pada pasal 16 Konvensi Hak Asasi Manusia (HAM), ayat 1 dan 2 yang berbunyi:
(1) Men and women of  full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses ( Konvensi PBB ).
Selanjutnya, pada ayat 1 dikatakan bahwa:
“ No  marriage  shall  be  legally  entered  into  without  the  full  and  free consent of both parties, such consent to be expressed by them in person
after due publicity and in the presence of the authority competent to solemnize the marriage and of witnesses, as prescribed by law ” .
Dalam Muktamar ke-5 NU di Pekalongan pada tanggal 7 September 1930 dibahas  mengenai  pemaksaan  pernikahan  oleh  ayah  (wali  nikah).  Pernikahan paksa  yang  dilakukan  wali  dianggap  sebagai  hal  yang  makruh  dan  tidak dianjurkan.  Jika  kemudian  terdapat  kemudharatan  maka  hukumnya  bisa berubah  menjadi  haram  (Umam,  2022).  Hal  ini  karena  pernikahan  tanpa  izin calon  mempelai  dapat  menjadi  akar  permasalahan  bagi  paksaan  pernikahan yang dapat merugikan kehidupan rumah tangga. Idealnya, proses pernikahan memertimbangkan segala aspek, mulai dari fisik, psikis hingga finansial secara proporsional (Dwi Adityo, 2020).
Adapun terkait isti’dzan (permohonan izin) dalam pernikahan merupakan salah satu praktik adat yang ada di Banten dan sekitarnya. Isti’dzan ini dilakukan oleh calon pengantin perempuan kepada orang tuanya sebelum ijab qobul dan dilakukan di depan penghulu. Berikut ini merupakan na rasi isti’dzan: ” Ibu  dan  bapak,  ananda  mohon  maaf  atas  segala  kesalahan  dan kekhilafan  yang  selama  ini  ananda  lakukan.  Ibu  dan  bapak,  saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala pemberian, didikan dan jasa yang telah ibu bapak berikan kepada saya, saya sadar belum bisa membalasnya, semoga Allah SWT akan membalas dengan sebaik-baik balasan.  Ibu  dan  bapak,  saya  mohon  izin  dan  doa  serta  restu  untuk dinikahkan dan dikawinkan kepada fulan bin bapak fulan. Saya ridho, saya rela, saya ikhlas Bapak menikahkan diri saya kepadanya, semoga Allah SWT akan selalu memberikan berkah dan bimbinganNya kepada keluarga kami ”
Hukum  dan  produk  hukum  merupakan  produk  yang  berada  dalam konteks  sosial  dan  politik  ( zeitgeist ).  Konteks  ini  pun  juga  dapat  ditafsirkan. Sebagai  contoh,  ketika  dahulu  (dan  sampai  sekarang)  di  Arab  mobilitas perempuan  sangat  terbatas,  maka  peran  wali  menjadi  penting  dalam memutuskan calon suami yang baik bagi seorang perempuan. Demikian juga di masa ketika hukum nikah disusun, pada abad 8 atau 9, perempuan dan laki-laki menikah di usia sangat muda. Baligh ( menarche dan nocturnal emission ) menjadi standar kesiapan menikah.
Idealnya, keduanya, baik mempelai laki-laki ataupun perempuan, terlibat dalam semua proses yang terkait dengan pernikahan. Yaitu mulai dari proses pemilihan pasangan. Orang tua idealnya membimbing proses pemilihan jodoh anaknya,  namun  hendaknya  tidak  bersifat  memaksa  dan  menyerahkan keputusan  akhirnya  pada  anaknya.  Interpretasi  yang  kurang  proporsional terhadap  hak ijbar ini  merupakan  salah  satu  pintu  yang  membuka  peluang kepada  orang  tua  atau  wali  untuk  berlaku  sewenang-wenang  terhadap  anak perempuan yang akan menikah. Adapun alasan yang lazim dikemukakan orang
tua  untuk  mempergunakan  hak  tersebut  dengan  argumentasi  dalam  rangka memberikan yang terbaik untuk anak perempuannya.
Pada QS. al-Ahzab [33]: 35, menurut pendapat Asghar, bahwa kesetaraan laki-laki  dan  perempuan  yang  disebutkan  al- Qur’an  meliputi  pula  kesetaraan laki-laki  dan  perempuan  dalam  kontrak  perkawinan.  Seorang  perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki, yang dapat menetapkan syarat- syarat  yang  diinginkannya  sebagaimana  juga  laki-laki.  Laki-laki  tidak  lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini (Ali, 1994).
Pernikahan sebagai bagian dari prosesi pembentukan institusi keluarga didasari  oleh  hukum  yang  berlaku,  budaya  yang  terinternalisasi  dan  norma agama yang menjadi keyakinan dalam masyarakat. Dalam hal ini, kedudukan hukum,  agama  dan  budaya  dalam  pernikahan  di    wilayah  dan  masyarakat tertentu bisa berbeda. Pernikahan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pernikahan  yang  bersifat  mengikat  dan  berkonsekuensi  hukum.  Sahnya pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan (hukum tertulis) yang dianut oleh pengantin. Bagi penganut Agama Islam, pernikahan diatur oleh hukum agama Islam.
Pada  ranah  inilah,  corak  hukum  pernikahan  dalam  agama  Islam  di Indonesia  menjadi  beragam.  Terdapat  perbedaan  mendasar  atau  bahkan kontradiksi  pada  praktik  persetujuan  perempuan  dalam  pernikahan  antara mahzab Syafi’i, hukum tertulis dan hukum adat. Hukum te rtulis mensyaratkan perlunya  persetujuan  semua  pihak,  baik  laki-laki  dan  perempuan  yang diwujudkan  dalam  formulir  kesediaan  menikah.  Beberapa  hukum  adat  yang diakulturasikan  dalam  pernikahan  menjadikan  persetujuan  pernikahan  dari pihak perempuan sebagai ba gian dari prosesi upacara. Dalam mahzab Syafi’i, persetujuan perempuan bukan sebuah keharusan, namun kehadiran wali yang menikahkan wajib hukumnya.
Tiga fakta di atas, yakni perempuan yang di Kampung adat Cireundeu, daerah  Dalam  Pagar  Martapura,  dan  contoh  di  masyarakat  adat  Banten menunjukkan bahwa persetujuan perempuan dalam pernikahan diimplementasikan secara beragam. Negara meramu hukum pernikahan dengan meratifikasi  konvensi pernikahan  dari  PBB  yang  mensyaratkan  tiga  hal,  yaitu bahwa  ada  batasan  usia  bagi  perempuan  dan  laki-laki  yang  akan  menikah, adanya  pencatatan  pernikahan  dan  persyaratan  bahwa  ada  persetujuan  dari calon pengantin perempuan untuk menikah atau dinikahkan.
Ketiga hal yang disyaratkan dalam konvensi pernikahan di atas menjadi permasalahan dalam pernikahan di Indonesia. Dalam praktiknya, (1) sebagian pernikahan  di  Indonesia  dilakukan  oleh  pengantin  yang  usianya  di  bawah persyaratan  yang  ditetapkan,  (2)  sebagian  pernikahan  dilakukan  tanpa pengesahan atau pencatatan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan (3) sebagian pernikahan dilakukan tanpa proses persetujuan langsung dari calon pengantin, terutama  perempuan.  Hal  ini  dikarenakan  hukum  agama  dan  hukum  adat sebagai landasan bagi pernikahan di bawah umur atau hukum agama dianggap
sah dan adanya keengganan mencatatkan pernikahan (nikah siri, nikah kontrak, poligami) atau alasan lainnya, yakni hukum agama yang mensyaratkan wali dan hak wali untuk menikahkan, sehingga persetujuan perempuan untuk menikah bukan hal yang penting.
Analisis  lebih  diarahkan  pada  hukum  agama  yang  dijadikan  alasan sekaligus  pembenaran.  Persetujuan  perempuan  untuk  menikah  menjadi  hal penting  (marriage  consent  dan  hukum  positif)  dan  dipraktikkan  dalam  adat. Dinamika  masyarakat  dan  konteks  budaya  lokal  menjadikan  hak  perempuan untuk  dinikahkan  sebagai  bagian  yang  dipertimbangkan  dan  diwajibkan. Kenapa masih ada pihak yang tidak menghendaki persetujuan pernikahan bagi perempuan,  padahal  bisa  membawa  pada  mudharat?  Pihak  yang  tidak mengakui  persetujuan  perempuan  dalam  pernikahan  memiliki  alasan/dalih yang sama yaitu kemaslahatan perempuan.
Perdebatan ulama mahzab, analisis dari para ahli tafsir dan artikel ilmiah yang berusaha menganalisis permasalahan ini perlu memertimbangkan konteks. Konteks Indonesia (dari produk hukum dan local wisdom) lebih berpihak pada pendapat  perlunya  persetujuan  perempuan  untuk  menikah  dan  dinikahkan. Lebih jauh lagi, bukan sebatas persetujuan perempuan, melainkan perempuan memiliki  hak  untuk  menikah  baik  statusnya  sebagai  perempuan  yang  belum pernah menikah maupun janda.
Perbedaan  konteks  antara  hukum  pernikahan  menurut  Mahzab  Syafi’i dan  realitasnya  di  Indonesia  terletak  pada  tempat  dan  waktu.  Konteks kehidupan pada  masa Iman Syafi’i berada pada abad 8  dan 9,  saat kelompok perempuan masih sangat terbatas ruang geraknya dibanding kelompok laki-laki (Umam, 2017). Pada situasi ini diperlukan peran laki-laki yang lebih memiliki akses ke masyarakat dan kehidupan di ruang publik.
Di  Indonesia,  ada  dua  hal  yang  menjadikan  munculnya  peluang  bagi perempuan untuk memberikan persetujuan pernikahan, yakni hukum adat dan hukum pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hukum pernikahan yang diatur  dalam  undang-undang  dan  hukum  yang  ditetapkan  dalam  KHI  telah menyepakati  persetujuan  pernikahan  oleh  perempuan.  Hukum  adat  memberi peluang  bagi  dipraktikannya  persetujuan  perempuan,  sebagaimana  fenomena yang terjadi di Cimahi, Banten dan beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Hal ini merupakan bentuk adaptasi lokal dari etnis atau wilayah terhadap hukum persetujuan pernikahan dan perwalian.

## SIMPULAN
Madhzab Syafi’i menjadi madzhab yang banyak dianut dan diterapkan di Indonesia, termasuk menjadi madzhab dengan kitab atau referensi yang paling banyak  dipakai  dalam  perumusan  hukum  Islam  di  Indonesia,  yakni  KHI  dan Undang-Undang  Perkawinan  tidak  sepenuhnya  diterapkan  dalam  hal persetujuan  perempuan.  Bunyi  ayat  KHI  tentang  persetujuan  perempuan berbeda  dengan  idealitas  madzhab  yang  memperbolehkan  pernikahan  tanpa
izin  perempuan,  melainkan  mengedepankan  persetujuan  perempuan.  Walau faktanya, pemaksaan dalam pernikahan masih banyak ditemukan di Indonesia, namun  masyarakat  yang  mengutamakan  persetujuan  perempuan  pun  masih bisa ditemukan, yakni di Kampung Adat Cireundeu dan daerah Dalam Pagar Martapura. Elaborasi fakta transformasi madzhab S yafi’i dalam pernikahan di Indonesia dan analisanya berdasarkan gender ini terjadi karena tiga sebab, yakni adat, agama yang tidak tercatat, dan dinamika perubahan konteks waktu dan tempat.  Sehingga  ramuan  hukum  tentang  persetujuan  perempuan  ini  dapat terus  berubah,  mengikuti  pemahaman  dan  perkembangan  masyarakat.  Untuk saat  ini,  pada  dua  lokasi  yang  ada,  persetujuan  perempuan  ini  melekat  pada hukum  adat  yang  dianut  masyarakat  tertentu.  Namun  hal  ini  tidak  menutup kemungkinan  adanya  kesadaran  masyarakat  luas  untuk  mengutamakan persetujuan perempuan di dalam pernikahan, sehingga hilangnya pernikahan paksa.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian ini merupakan hasil kolaborasi dengan teman sejawat secara mandiri antara Neng Eri Sofiana dan Helma Nuraini tanpa adanya dana bantuan dari pihak manapun termasuk institusi.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Penelitian ini menyatakan bahwa atas nama penulis NES sebagai penulis pertama dan HN sebagai penulis kedua adalah benar keduanya berkontribusi dan menulis pada penelitian ini.

## REFERENSI
Al-Asy ari, M. K. H., & Aini, A. F. (2015). Hak Perempuan Menikah tanpa Wali dalam Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Ja’fari . 14 (1).
Alfani, D. (1997). Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar . RajaGrafindo Persada. Ali, A. (1994). Hak-hak Perempuan dalam Islam . LSPPA. Arifandi, F. (2019). Serial Hadits 5: Wali Nikah . Rumah Fiqh Publishing.
Dwi  Adityo,  R.  (2020).  Kebeabasan  Wanita  dalam  Menentukan  Calon  Suami: Persprektif Hukum Positif dan Fiqh. Morality , 6 (2), 83.
Hamzah. (2022). Kedudukan Wali Nikah Menurut Shamsi Ali (Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i). Ar-Risalah , 3 (1), 42. Haryudi.  (2021). Pernikahan  Dini  Meningkat  300%,  Kawin  Paksa  salah  satu Faktornya . https://nasional.sindonews.com/read/450486/15/pernikahan-dini- meningkat-300-kawin-paksa-salah-satu-faktornya-162328771
Hidayat, S. (2016). Wali Nikah dalam Perspektif Empat Mazhab. Inovatif , 2 (1), 106.
Ilma Asmawi, N., & Muhammad Bakry, M. (2020). Kebebasan Perempuan dalam Memilih  Calon  Suami:  Studi  Perbandingan  antara  Madzhab  Syafi’i  dan Hanafi. Mazahibuna , 2 (2), 226. Indrawardana, I. (2011). Sunda Wiwitan dalam Dinamika Zaman . 1 – 20. Kompilasi Hukum Islam . (t.t.). Konvensi PBB . (t.t.).
Mahliana.  (t.t.).  Struktur  Narasi  Perkawinan  Adat  Banjar  di  Kecamatan  Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. JBSP , 9 (1).
Muzainah. (2019). Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar.
Al-Insyiroh , 5 (2), 10 – 32.
Nailatur  Rohmah,  A.  (2020).  Jejak  Eksistensi  Mazdhab  Syafi’i  di  Indonesia. Tamaddun , 8 (1), 184.
Samsudin,  Z.  A.  (2020).  Konsep  Persetujuan  Wanita  dalam  Pernikahan Pandangan  Ibn  Qayyim  Al-Jawziyyahdan  Kompilasi  Hukum  Islam. Al- Naqdu , 1 (1).
Sofiana, N. E. (2019a). Ikrar Jatukrami: Ikrar Pernikahan Konteks Sunda. Aqlam ,
4 (1), 86.
Sofiana, N. E. (2019b). Tinjauan Al- ’Urf terhadap Ikrar Jatukrami pada Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat . IAIN Ponorogo. Sofiana,  N.  E.  (2022). Konstruksi  Gender  dalam  Nikah-Kawin  Kelompok  Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat . IAIN Ponorogo. Sucahyo,  N.  (2020). Kawin  Paksa:  Janji  Terucap  karena  Tuntutan  Adat . https://voaindonesia.com/a/kawin-paksa-janji-terucap-karena- tuntutan-adat/5585449.html
Sunarningsih.  (2007).  Martapura  Kota  Intan;  Martapura  Darussalam. Balai Arkeologi Banjarmasin , 1 (2), 164 – 172.
Umam,  K.  (2017).  Penyerapan  Fiqh  Madzhab  Syafi’i  dalam  Penyusunan Kompilasi Hukum Islam. De Jure , 9 (2), 118.
Umam,  K.  (2022). Isti’dzan  dalam  Pernikahan,  Masih  Perlu  kah? https://banten.kemenag.go.id/publikasi/artikel/isti039dzan-dalam- pernikahan-masih-perlu-kah
Zarkasih, A. (2018). Kawin Paksa . Rumah Fiqh Publishing.
Zatnika, I. M., & Nur Kholis, M. (2019). Analisis Gender tentang Konsep Wali Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam. Istinbath , 14 (1).
Zayyadi, A., & Heru Pamungkas, H. (2022). Madhzab Fikih di Indonesia: Akar Histroris dari Arab Hingga Indonesia. Al-Aqwal , 1 (1), 28.