## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL DALAM HAL KECEPATAN PELAYANAN SAMBUNGAN BARU TEGANGAN RENDAH (STUDI DI PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) SINGARAJA)
Oleh: Putu Suriawan 1 , Ni Ny. Mariadi 2 , I Nyoman Lemes 3
(putu.suriawan@gmail.com) (nyoman.mariadi@unipas.ac.id) (nyoman.lemes@unipas.ac.id)
Abstrak :Permen  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  No.  18  Tahun  2019 menyatakan  besaran  tingkat  mutu  pelayanan  tenaga  listrik  untuk  indikator kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dilaksanakan dalam jangka waktu  tertentu,  yang  jika  tidak  terpenuhi  wajib  memberikan  kompensasi  kepada konsumen.  Penelitian  ini  meneliti  implementasi  Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral    Nomor  18  Tahun  2019  dalam  hal  kecepatan  pelayanan sambungan baru tegangan rendah PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan (ULP)  Singaraja,    kendala-kendala  dalam  implementasi  dan  upaya-upaya  yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis  penelitian  hukum  empiris,  sifat  penelitiannya  deskriptif.  Menggunakan sumber  data  kepustakaan  dan  lapangan  dan  jenis  data  primer  dan  sekunder. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Nomor 18 Tahun 2019 dalam hal kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja belum terlaksana dengan maksimal. Kendala-kendala: ada titik-titik daerah yang belum  teraliri  listrik,adanya  dugaan  perusakan  lingkugan  dengan  adanya pembangkit  listrik  tenaga  uap  (PLTU)  Celukan  Bawang.  Upaya-upaya  yang dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala:  sosialisasi  bahaya  pemasangan sambungan  listrik  sendiri-sendiri,  menempel  pada  sambungan  lain,  penawaran kepada  usaha-usaha/industri  yang  dikembangkan  masyarakat  yang  memerlukan tenaga  listrik,  sosialisasi  penambahan  daya  dengan  nyaman,  optimalisasi  respon dan recovery  time keluhan  pengaduan  keluhan  pengembangan  PLN  Mobile, sosialisasi  PLN,  mengoptimalkan  pelayanan  pasang  baru  tanpa    perluasan  dan dengan perluasan jaringan dan gardu,  mengurangi susut cara pemerataan beban di antara 14 penyulang yang dikelola.
Kata Kunci:  Implementasi, Kecepatan Pelayanan, Unit Layanan Pelanggan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Huum Universitas Panji Sakti.

## PENDAHULUAN
Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  menyatakan  secara secara  tegas  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Kenyataannya  agar sebuah negara terkategori sebagai negara hukum harus dipenuhi beberapa syarat, tidak  cukup  hanya  berupa  pernyataan  normatif,  atau  hanya  ditandai  dengan adanya peraturan perundang-undangan saja. Negara hukum, di antaranya ditandai dengan  adanya  supremasi  hukum.  Dalam  istilah  supremasi  hukum  terkandung adanya  keinginan  untuk  menjadikan  hukum  sebagai  sarana  untuk  mengatur seluruh  segi  kehidupan  manusia  dalam  bermasyarakat  dan  bernegara.  Penentuan hukum  sebagai  yang  utama  tidaklah  dimaksudkan  untuk  menempatkan  hukum sebagai  suatu  dogma  yang  tidak  dapat  diganggu-gugat.  Jika  hukum  ditempatkan sebagai  dogma  maka  dapat  terjadi  keadaan  di  mana  manusia  mengabdi  untuk hukum, padahal hukum seharusnya ditempatkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Konsep negara hukum yang lebih banyak dianut negara-negara saat ini adalah konsep  negara  hukum  material.  Menurut  V.  Hadiyono  konsep  negara  hukum material berhubungan dengan paham demokrasi konstitusional. Pada abad ke 20 muncul  paham  demokrasi  konstitusional  dengan  mengusung  konsep  negara hukum material sebagai bentuk reaksi dari paham demokrasi konstitusional abad ke  19  yang  mengusung  konsep  negara  hukum  formal.  Pengertian  sebuah  negara yang  dikenal  dengan  negara  hukum  formal  mengedapankan  kepentingan individualisme  yang  berbasis  pada  kepentingan  kaum  bangsawan,  sehingga negara  dengan  konsep  negara  hukum  formal  itu  peranannya  menjadi  sangat sempit dan pasif, yaitu negara disebut hanya sebagai negara penjaga malam saja ( nacht-wachter  staat )  dan  lebih  ekstrim  lagi  negara  hanya  menjaga  keselamatan dari  harta  benda  kaum  bangsawan,  melindungi  dari  pencurian,  penipuan, pelaggaranan  kontrak,  dan  gangguan  keamanan  namun  tidak  mempunyai  hak untuk  memonopoli,  memaksakan  maupun  mengatur  hubungan  antara  warga masyarakat,  maka  tidaklah  heran  jika  bentuk  negara  terrsebut  bersistem liberalisme  yang  konsekwensinya  muncullah  ketimpangan  sosial,  dan  akan  juga muncul ketidakadilan dibidang ekonomi (V. Hadiyono, 2020: 4).
Reaksi yang timbul dari dari konsep negara hukum formal dengan konsepnya sebagai  penjaga  malam,  muncul  konsep  negara  hukum  material  atau  disebut dengan  negara welfare  state ,  konsep  ini  mengharusan  negara  untuk bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat dengan campurtangan  penyelenggara  negara  yang  intensif  dan  bertanggungjawab terhadap  bidang  ekonomi  dan  segala  pembangunan  yang  mengarah  kepada pencapaian  kesejahteraan  masyarakat  yang  maksimal,  dengan  memberi kewenangan  pada  negara  untuk  ikut  campur  dalam  segala  urusan  dan  kegiatan masyarakat dengan mengingat asas legalitasnya ( freies ermessen ). Konsep negara hukum  kesejahteraan  menjadi  landasan  kedudukan  dan  fungsi  pemerintah ( bestuurfunctie )  dalam  negara-negara  modern.  Negara  kesejahteraan  merupakan antitesis  dari  konsep  negara  hukum  klasik,  yang  didasari  oleh  pemikiran  untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara (W. Riawan Tjandra, 2014: 1).
Indonesia  merupakan  negara  hukum  bukan  hanya  sekedar  pernyataan normatif.  Hal  ini  dapat  dinyatakan  dengan  menghubungkan  kenyataan  yang  ada dengan unsur-unsur, elemen atau ciri-ciri yang dimiliki suatu negara yang disebut negara  hukum.  Mengutip  pendapat  Sudargo  Guatama,  Abdul  Aziz  Hakim mengemukakan  tiga  ciri-ciri  atau  unsur-unsur  negara  hukum  yakni  (Abdul  Aziz Hakim, 2011: 117):
1. Terdapat  pembatasan  kekuatan  negara  terhadap  perorangan,  maksudnya negara  tidak  dapat  bertindak  sewenang-wenang,  tindakan  negara  dibatasi oleh  hukum,  individu  mempunyai  hak  terhadap  negara  atau  rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Azas  legalitas,  setiap  tindakan  negara  harus  berdasarkan  hukum  yang  telah diadakan  terlebih  dahulu  yang  harus  ditaati  juga  oleh  pemerintah  atau aparatnya.
3. Pemisahan  kekuasaan,  agar  hak  asasi  betul-betul  terlindungi  adalah  dengan pemisahan  kekuasaan  yaitu  badan  yang  membuat  peraturan  perundang- undangan  dengan  badan  yang  melaksanakan  dan  mengadili  harus  terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.
Indonesia sebagai negara hukum material dan  negara kesejahteraan ( welfare state ) secara aktif mengupayakan terwujudnya kesejahteraan masayarakat. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan mendirikan berbagai badan usaha. Pasal 1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik Negara  menyatakan:  “Badan  Usaha  Milik  Negara,  yang  selanjutnya  disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh  negara  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan negara  yang  dipisahkan”.  “Ada  beberapa  unsur  yang  harus  dipenuhi  oleh  badan usaha agar dapat dikategorikan sebagai BUMN, yakni badan usaha, modal badan usaha  yang  seluruhnya  atau  sebagian  besar  dimiliki  oleh  Negara,  Negara melakukan  penyertaan  secara  langsung,  dari  kekayaan  Negara  yang  dipisahan” (Ridwan Khairandy, 2014: 159).
Tujuan  pembentukan  BUMN  dinyatakan  dalam  Pasal  2  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sebagai berikut:
(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :
a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
b. mengejar keuntungan;
c. menyelenggarakan  kemanfaatan  umum  berupa  penyediaan  barang dan/atau  jasa  yang  bermutu  tinggi  dan  memadai  bagi  pemenuhan hajat hidup orang banyak;
d. menjadi  perintis  kegiatan-kegiatan  usaha  yang  belum  dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
e. turut  aktif  memberikan  bimbingan  dan  bantuan  kepada  pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
(2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  ketertiban  umum, dan/atau kesusilaan.
(3) Terhadap  BUMN  berlaku  Undang-undang  ini,  anggaran  dasar,  dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Secara  rinci  tujuan  negara  mendirikan  BUMN  adalah  untuk  (Abdulkadir Muhammad, 2010: 171):
1. Memberikan  sumbangan  bagi  perkembangan  perekonomian  nasional  pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. BUMN diharapkan dapat meningkatkan  mutu  pelayanan  pada  masyarakat  sekaligus  memberikan
kontribusi  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan membantu keuangan negara.
2. Mengejar keuntungan. Meskipun maksud dan tujuan persero adalah mengejar keuntungan,  dalam  hal-hal  tertentu  adalah  melakukan  pelayanan  umum. Persero  dapat  diberikan  tugas  khusus  dengan  memerhatikan  prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
3. BUMN  memiliki  fungsi  menyelenggarakan  kemanfaatan  umum  berupa penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu  tinggi  dan  memadai  bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Pendirian BUMN diharapkan menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan korporasi.
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, menyatakan: “BUMN terdiri dari  Persero  dan  Perum”.  Perusahaan  Perseroan  (Persero)  adalah  BUMN  yang berbentuk  perseroan  terbatas  yang  modalnya  terbagi  dalam  saham  yang  seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik  Indonesia  yang  tujuan  utamanya  mengejar  keuntungan.  Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu  tinggi  dan  sekaligus  mengejar  keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
PT  PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diberi tugas  dan  tanggung  jawab  oleh  pemerintah  melaksanakan  pembangunan  dan penyelenggaraan  di  bidang  penyediaan  tenaga  listrik  untuk  kepentingan  umum sebagai  bagian  integral  pembangunan  nasional  yang  bertujuan  yaitu, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong  kegiatan  ekonomi.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  2  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003  yang menyatakan: “Bahwa maksud dan tujuan pendirian Persero adalah untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya  saing  kuat,  dan  mengejar  keuntungan  guna  meningkatkan  nilai perusahaan”.
Sampai  dengan  akhir  tahun  2020,  PT  PLN  (Persero)  mengendalikan, memiliki, dan mengoperasikan sekitar 70% kapasitas pembangkitan di Indonesia. PT PLN (Persero) juga menjadi pembeli tunggal listrik yang diproduksi oleh IPP ( Independent  Power  Produce )    termasuk  listrik  dari  energi  terbarukan.  Secara total, PLN mengoperasikan pembangkit listrik dengan kapasitas lebih dari 63.336 MW. PT PLN (Persero) mengontrol dan mengoperasikan 100% jaringan distribusi di  Indonesia.  Di  akhir  2020,  PT  PLN  (Persero)  memiliki  jaringan  distribusi sepanjang 1.006.265 km untuk melayani 79 juta pelanggan di seluruh nusantara.
Sebagai  sebuah  perusahaan  PT  PLN  (Persero)  dituntut  untuk  memberikan pelayanan  terbaik  kepada  masyarakat,  termasuk  jaminan  memberikan perlindungan  dan  pemenuhan  terhadap  hak-hak  masyarakat  sebagai  konsumen.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia  Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran  Tenaga  Listrik  Oleh  PT  Perusahaan  Listrik  Negara  (Persero) menegaskan  hal  ini.    Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Republik  Indonesia    ini  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  27 Tahun  2017  tentang  Tingkat  Mutu  Pelayanan  dan  Biaya  yang  Terkait  dengan Penyaluran  Tenaga  Listrik  Oleh  PT  Perusahaan  Listrik  Negara  (Persero) (selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut  Permen  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral No. 18 Tahun 2019).
Pasal  2  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik Indonesia    Nomor  27  Tahun  2017  menyatakan  indikator  pelayanan  kepada konsumen berkaitan dengan mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh PT
PLN (Persero). Dinyatakan bahwa:
Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) berisi indikator mutu pelayanan sebagai berikut:
a. tegangan tinggi di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kV);
b. tegangan menengah di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kV);
c. tegangan rendah di titik pemakaian dengan satuan volt (v);
d. frekuensi di titik pemakaian dengan satuan hertz;
e. lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen;
f. jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen;
g. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
h. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dengan satuan hari kerja;
i. kecepatan  pelayanan  perubahan  daya  tegangan  menengah  dengan  satuan hari kerja;
j. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah dengan satuan hari kerja;
k. kecepatan menanggapi pengaduan gangguan dengan satuan jam;
l. kesalahan pembacaan kWh meter dengan satuan kali/triwulan/ konsumen; dan
m. waktu koreksi kesalahan rekening dengan satuan hari kerja.
PT  PLN  (Persero)  wajib  mengumumkan  besaran  tingkat  mutu  pelayanan tenaga  listrik  dan  realisasinya  pada  masing-masing  unit  pelayanan  dan  tempat- tempat yang mudah diketahui konsumen setiap awal triwulan.  PT PLN (Persero) wajib  memenuhi  dan  meningkatkan  tingkat  mutu  pelayanan  tenaga  listrik.    Jika PT  PLN  (Persero)  tidak  dapat  memenuhi  besaran  tingkat  mutu  pelayanan  yang telah  ditetapkan,  wajib  memberikan  kompensasi.  Pasal  6  Permen  Energi  dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2019 menyatakan:
(1) PT  PLN  (Persero)  wajib  memberikan  Kompensasi  kepada  Konsumen dalam hal realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik di atas besaran yang ditetapkan untuk indikator mutu pelayanan:
a. Lama Gangguan;
b. jumlah gangguan;
c. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah;
d. kesalahan pembacaan kWh meter;
e. waktu koreksi kesalahan rekening; dan/atau
f. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah.
(2) Apabila  dalam  bulan  yang  sama  terdapat  lebih  dari  1  (satu)  indikator sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dengan  realisasi  tingkat  mutu pelayanan  tenaga  listrik  di  atas  besaran  yang  ditetapkan,  Kompensasi hanya  diberikan  untuk  salah  satu  indikator  dengan  jumlah  Kompensasi yang paling besar.
(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada seluruh Konsumen yang terdampak.
Salah  satu  indikator  pelayanan  mutu  PT  PLN  (Persero)  adalah  mengenai kecepatan  pelayanan  sambungan  baru  tegangan  rendah.  Pasal  4  Permen  Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2019 menyatakan besaran tingkat mutu
pelayanan  tenaga  listrik  untuk  indikator  kecepatan  pelayanan  sambungan  baru tegangan rendah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama:
a. 5 (lima) hari kerja tanpa perluasan jaringan;
b. 15 (lima belas) hari kerja dengan perluasan jaringan; dan
c. 25 (dua puluh lima) hari kerja dengan penambahan trafo.
Pasal  6B    Permen  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  No.  18  Tahun  2019 menyatakan  bahwa  jika  besaran  tingkat  mutu  pelayanan  tenaga  listrik  untuk indikator  kecepatan  pelayanan  sambungan  baru  tegangan  rendah  tidak  terpenuhi maka kompensasi kepada konsumen diberikan sebesar:
a. 35%  (tiga  puluh  lima  persen)  dari  biaya  beban  atau  rekening  minimum untuk  Konsumen  pada  golongan  tarif  yang  dikenakan  penyesuaian  tarif tenaga listrik ( tariff adjustment ); atau
b. 20% (dua puluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk Konsumen  pada  golongan  tarif  yang  tidak  dikenakan  penyesuaian  tarif tenaga listrik ( non-tariff adjustment) .
Ada  banyak  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  implementasi kebijakan ini. Untuk pelayanan wilayah kota Singaraja, Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja adalah unit yang berhadapan langsung dengan konsumen untuk mengupayakan  kendala-kendala  yang  ada  di  lapangan.  Hal  ini  menarik  diteliti, untuk  mengetahui    bagaimana  implementasinya,  apa  kendala-kendala  yang  ada termasuk upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut.
Masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  implementasi  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  Nomor 18 Tahun 2019 dalam hal kecepatan pelayanan sambungan baru  tegangan  rendah  PT  PLN  (Persero)  di  Unit  Layanan  Pelanggan  (ULP) Singaraja?
2. Apa  kendala-kendala  dalam  implementasi  Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral    Nomor  18  Tahun  2019  dalam  hal  kecepatan pelayanan  sambungan  baru  tegangan  rendah  PT  PLN  (Persero)  di  Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja?
3. Apa  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala  dalam
implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Nomor 18  Tahun  2019  dalam  hal  kecepatan  pelayanan  sambungan  baru  tegangan rendah PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris,  karena  tidak hanya meneliti normanya saja, tetapi juga meneliti pelaksanaan norma, dalam hal ini    pelaksanaan    norma  tentang  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  Nomor 18 Tahun 2019 dalam hal Kecepatan Pelayanan Sambungan Baru Tegangan Rendah PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek  yang  diselidiki.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menghasilkan  deskripsi mengenai  Implementasi  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Nomor  18  Tahun  2019  dalam  hal  Kecepatan  Pelayanan  Sambungan  Baru Tegangan Rendah PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja. Penelitian  ini  dilakukan  di  PT  PLN  (Persero)  di  Unit  Layanan  Pelanggan (ULP) Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, terutama untuk memudahkan pencarian data, karena peneliti berdomisili di  Kabupaten  Buleleng,  sehingga  lokasi  penelitian  mudah  dicapai.  Dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja adalah pemberi layanan daya listri  di Singaraja.
Data  yang  digunakan  dalam  rencana  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber data  kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.
Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini berupa:
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan.
b. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku dan jurnal penelitian.
c. Bahan hukum tersier, berupa kamus, khususnya Kamus Hukum.
Dari sumber data lapangan, dikumpulkan data primer, yaitu data mengenai apa yang senyatanya terjadi di lapangan. Sebagai penelitian hukum empiris, data data  primer  dan  data  sekunder  mempunyai  kedudukan  yang  sama  pentingnya. Data  sekunder  menjadi  bahan  dasar  yang  menjadi  pijakan  dalam  melakukan analisis, sedangkan data primer menjadi bahan yang dianalisis.
Penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data:
a. Teknik  studi  dokumentasi/kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  yang dilakukan  untuk  memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah, mengklasifikasikan,  mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan  buku-buku  literatur  yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan  yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara,  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara  bebas  terpimpin,  yaitu  wawancara  dengan  menggunakan pedoman  tentang  garis-garis  besar  yang  akan  ditanyakan  kepada informan/responden,  tetapi  dalam  tanya  jawab  terjadi  pengembangan- pengembangan  pertanyaan  yang  masih  ada  kaitannya  dengan permasalahan yang diteliti.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Setelah  data  yang  terkumpul  dianggap cukup,  kemudian  disusun  secara  sistematis,  dihilangkan  bagian-bagian  yang dianggap  kurang  berkaitan  (direduksi),  berdasarkan  data  yang  telah  disusun, dibuat deskrispsi secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.   Implementasi  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Nomor  18  Tahun  2019  dalam  hal  Kecepatan  Pelayanan  Sambungan Baru Tegangan Rendah PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja
PLN  telah  berdiri  sejak  sekitar  abad  ke-19  yang  didirikan  oleh  perusahaan pabrik  gula  dan  teh  milik  Belanda.  Pada  saat  itu,  perusahaan-perusahaan  ini berinisiatif  mendirikan  infrastruktur  pembangkit  listrik  untuk  keperluan  pabrik. Pada saat pasukan kolonial Jepang datang ke wilayah Indonesia, seluruh hak milik perusahaan  Belanda  diambil  alih  angkatan  darat  kekaisaran  Jepang.  Pada kelanjutannya,  pengambilalihan  ini  hanya  bertahan  hingga  Indonesia  meraih kemerdekaan.
Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan  Umum  dan  Tenaga  pada  tanggal  27  Oktober  1945.  Keputusan  ini diberikan  atas  permintaan  para  pemuda  dan  buruh  listrik,  yang  bekerja  sama dengan  Pemimpin  KNI  Pusat  untuk  menyerahkan  perusahaan  tersebut  kepada negara. Pada tahun 1961, pemerintah menamai perusahaan tersebut menjadi BPU- PLN  (Badan  Pemimpin  Umum-Perusahaan  Listrik  Negara).  Perusahaan  ini bergerak  di  bidang  listrik,  gas,  dan  kokas  yang  kemudian  dipecah  menjadi  dua perusahaan  berbeda,  yaitu  PLN  (Perusahaan  Listrik  Negara)  dan  PGN (Perusahaan Gas Negara).
Sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada sektor  swasta  untuk  membuka  bisnis  penyediaan  listrik,  PLN  berganti  status menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Status perusahaan PLN pun dipindahkan ke bawah Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Seiring berjalannya waktu,  PLN  telah  berkembang  sebagai  perusahaan  penyedia  tenaga  listrik, pembangkit  tenaga  listrik,  telekomunikasi,  keuangan,  dan  pelayanan pemeliharaan.  Sebagai  perusahaan  BUMN,  terdapat  pula  11  anak  perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan fungsi dan kebutuhannya. Berikut daftar anak perusahaan yang di bawah pengelolaan PLN.
1. PT Indonesia Power (PT IP).
Perusahaan ini bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik dan beragam usaha listrik lainnya yang berdiri pada tanggal 3 Oktober 1995. PT IP juga memiliki tiga anak perusahaan yang meliputi:
a. PT Cogindo Daya Bersama.
b. PT Artha Daya Coalindo.
c. PT Indo Pusaka Berau.
2. PT Pembangkitan Jawa Bali.
Perusahaan ini bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik yang tersebar di  seluruh  pulau  Jawa  dan  Bali  sejak  tanggal  3  Oktober  1995.  Berlokasi  di Surabaya,  perusahaan  ini  juga  memiliki  anak  perusahaan  yang  bernama  PT Pembangkitan Jawa Bali Services.
3. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam).
Perusahaan ini bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik yang berpusat di  wilayah  Pulau  Batam.  PT  PLN  Batam  berdiri  pada  tanggal  3  Oktober 2000.
4. PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON+).
Bergerak  di  bidang  telekomunikasi  yang  berdiri  pada  tanggal  3  Oktober 2000,  berlokasi di wilayah PLN Cawang.
5. PT PLN Tarakan.
Bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik yang berfokus di wilayah Pulau Tarakan, Kalimantan Timur. Berdiri pada tanggal 15 Desember 2003.
6. PT PLN Batubara.
Perusahaan ini bergerak di bidang usaha batubara sebagai bahan utama untuk Pembangkit  Tenaga  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU).  Berdiri  pada  tanggal  3 September 2008 di Jakarta.
7. PT PLN Geothermal.
Anak perusahaan PLN ini berfokus pada pengembangan dan pengoperasian pembangkit tenaga listrik panas bumi.
8. PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN-E).
Perusahaan  ini  bergerak  di  bidang  konsultasi  teknik  atau engineering consultancy .
9. Majapahit Holding BV.
Lembaga  keuangan  yang  berlokasi  di  Amsterdam,  Belanda.  Didirikan  pada tanggal 3 Oktober 2006.
10. PT Haleyora Power (PT HP).
Perusahaan  ini  bertugas  melakukan  pengamanan  terhadap  layanan  Operasi dan  Pemeliharaan  (Ophar)  Transmisi  dan  Distribusi  Tenaga  Listrik. Pelaksanaannya  didasari  oleh  Keputusan  Direksi  PT  PLN  (Persero)  Nomor 459.K/DIR/2012  yang  sudah  diganti  oleh  Peraturan  Direksi  PT  PLN (Persero) Nomor 0734.K/DIR/2013.
11. PT Pelayaran Bahtera Adiguna.
Perusahaan  ini  bergerak  di  bidang  ekspedisi  batubara  yang  sudah  dipindah hak  milik  saham  menjadi  Perusahaan  Perseroan  PT  PLN.  Keputusan  ini ditetapkan oleh Menteri BUMN pada bulan Mei 2011.
Manajer  PT  PLN  (Persero)  Unit  Layanan  Pelanggan  (ULP)  Singaraja, menjelaskan  bahwa  unit  layanan  pelanggan  merupakan  unit  yang  dibentuk  PT PLN  (Persero)  untuk  memudahkan  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat. Pelayanan  yang  dimaksudkan  sehubungan  dengan  pelaksanaan  seluruh  hak  dan kewajiban  PT  PLN  (Persero)    demi  kepentingan  negara.  Kewajiban  PT  PLN (Persero)  meliputi hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari pelayanan tenaga listrik kepada pelanggan PT PLN (Persero). Dijelaskan rincian kewajiban PT PLN (Persero):
1. Menyediakan  APP  (alat  pembatas  dan  pengukur)  jika  telah  memenuhi persyaratan pelanggan.
2. Menjalankan  penyambungan  hingga  penyalaan  sesuai  dengan  ketentuan  PT PLN (Persero).
3. Menyediakan  tenaga  listrik  secara  berkala  yang  selaras  dengan  tingkat kemampuan mutu (TMP) PT PLN (Persero).
4. Melakukan  perbaikan  atau  penggantian  pada  tenaga  listrik  jika  terjadi gangguan/kerusakan pada APP (alat pembatas dan pengukur).
5. Menyediakan informasi atau pelayanan terkait keluhan atau gangguan listrik prabayar.
6. Menyediakan  informasi  atau  pelayanan  terkait  keluhan  nomor token yang tidak muncul setelah membeli isi ulang listrik prabayar.
Ada hak-hak (alat pembatas dan pengukur), yaitu wewenang yang dijalankan oleh  (alat  pembatas  dan  pengukur)  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Hak-hak tersebut terdiri atas:
1. Melaksanakan  pemadaman  atau  penghentian  saluran  tenaga  listrik  demi kelancaran  pemeliharaan,  perbaikan,  pemeriksaan,  perluasan,  dan/atau rehabilitasi  instalasi  dan/atau  peralatan  instalasi  milik  (alat  pembatas  dan pengukur).
2. PT  PLN  (Persero)  berhak  memasuki  atau  melintasi  kawasan  tanah  atau bangunan milik pelanggan untuk melakukan:
a. Penyambungan baru atau penambahan daya.
b. Melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, perluasan, dan/atau rehabilitasi instalasi dan/atau peralatan instalasi milik PT PLN (Persero).
c. Melakukan pemeriksaan dalam rangka penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) dan segala proses penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan P2TL yang berlaku.
d. Melakukan  penebangan  atau  pemotongan  tumbuhan  yang  diduga mengganggu  atau  membahayakan  penyaluran  tenaga  listrik  dan keselamatan umum.
Pelayanan yang diberikan di PT PLN (Persero) ULP Singaraja adalah  produk umum  PT  PLN  (Persero),  yang    disediakan  sesuai  dengan  kebutuhan  pelanggan PT  PLN  (Persero)  di  Wilayah  Singaraja  yang  dibagi  menjadi  dua  macam,  yaitu Prabayar  dan  Pascabayar.  Listrik  pascabayar  adalah  produk  listrik  PT  PLN (Persero)  yang  tagihannya  dibayarkan  setelah  satu  bulan  pemakaian  listrik. Keunggulan  dari  sistem  penyediaan  listrik  pascabayar:  tidak  perlu membeli token listrik,  penggunaan  listrik  lebih  leluasa,  jumlah  tagihan  dicatat langsung oleh petugas PT PLN (Persero). Listrik prabayar adalah layanan listrik PT PLN (Persero) yang bisa dinikmati dengan cara membeli token listrik terlebih dahulu. Fungsi  token serupa  dengan  pulsa  pada  telepon  genggam. Pembelian token dapat  dilakukan  di  seluruh  minimarket,  mesin  ATM,  dan platform
marketplace di seluruh Indonesia. Kelebihan yang didapatkan dari layanan listrik prabayar adalah:
1. Privasi  lebih  terjaga,  karena  petugas  PLN  tidak  perlu  mengecek  ke  rumah lagi.
2. Praktis,  karena  tidak  perlu  datang  ke  loket  pembayaran  listrik  tiap  bulan, melainkan cukup membeli token di minimarket atau toko online .
3. Lebih mudah mengatur anggaran bulanan.
4. Tidak perlu khawatir dengan denda keterlambatan.
5. Biaya instalasi yang lebih murah dibandingkan memasang panel pasca bayar. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali membawahkan Unit Pelaksana proyek Pembangkit (UPPP) Bali Selatan, Unit Pelaksana proyek
Pembangkit (UPPP) Bali Timur, Unit Pelaksana proyek Pembangkit (UPPP) Bali Utara.  Unit  Pelaksana  proyek  Pembangkit (UPPP)  Bali  Selatan  membawahkan Unit  Layanan  Pelanggan  Denpasar,    Unit  Layanan  Pelanggan  Mengwi,  Unit Layanan  Pelanggan  Kuta,  Unit  Layanan  Pelanggan  Tabanan,  Unit  Layanan Pelanggan  Sanur.    Unit  Pelaksana  proyek  Pembangkit (UPPP)  Bali  Timur membawahkan  Unit  Layanan  Pelanggan  Gianyar,  Unit  Layanan  Pelanggan Klungkung,  Unit  Layanan  Pelanggan  Bangli,  Unit  Layanan  Pelanggan Karangasem.  Unit  Pelaksana  proyek  Pembangkit (UPPP)  Bali  Utara membawahkan  Unit  Layanan  Pelanggan  Singaraja,  Unit  Layanan  Pelanggan Tejakula,  Unit  Layanan  Pelanggan  Seririt,  Unit  Layanan  Pelanggan  Gilimanuk, dan Unit Layanan Pelanggan Negara.
Manajer  PT  PLN  (Persero)  Unit  Layanan  Pelanggan  (ULP)  Singaraja menjelaskan bahwa Pengusahaan ULP Singaraja melayani pelanggan dengan luas wilayah  462,3  km 3 ,  meliputi  4  kecamatan,  18  Kelurahan,  dan  50  desa,  dengan jumlah  pelanggan  115.905.  Golongan  pelanggan  yang  dilayani  Unit  Layanan Pelanggan Singaraja pada Bulan Mei 2022 tercatat sebagai berikut:
No Golongan Pelanggan Jumlah % 1 Bisnis 5.164 4.46% 2 Curah - -
3 Industri 49 0,04% 4 Khusus 1.293 1,12% 5 Pelayanan Sosial 3.095 2,67% 6 Pemerintahan 822 0,71% 7 Rumah Tangga 105.482 91,01% Jumlah seluruhnya 115.905 100% Sumber: PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja.
Keterangan:
1. Pelanggan bisnis.
Pelanggan  yang  termasuk  kedalam  golongan  tarif  Bisnis  adalah  Pelangan yang  sebagian  atau  seluruh  tenaga  listrik  dari  PT  PLN  (Persero)  digunakan untuk  salah  satu  atau  beberapa  kegiatan  berbentuk:  usaha  jual  beli  barang, jasa,  dan  pehotelan;  usaha  perbankan;  usaha  perdagangan  ekspor/impor; kantor  Firma,  CV,  PT  atau  badan  hukum/perorangan  yg  bergerak  dalam bidang usaha perdagangan; usaha pergudangan dimana sebagian atau seluruh bagunan digunakan untuk tempat penyimpanan badang atau material; usaha peorangan atau badan hukum yang sebagian besar atau seluruh kegiatannya merupakan penjualan barang atau jasa; usaha-usaha lainnya yang bertendensi komersial seperti praktek dokter, dan lain sebagainya.
Berbeda  dengan  aturan  tarif  tenaga  listrik  sebelumnya,  usaha  dengan kegiatan  pengolahan  yang  memberikan  nilai  tambah  atas  sesuatu  produk, dapat  dikeluarkan  dari  kelompok  tarif  bisnis  dan  dimasukkan  dalam kelompok  industri.  Kebijakan  ini  diambil  demi  konsistensi  penerapan klasifikasi  lapangan  usaha  indonesia  (KLUI)  atau International  Standard Industrial  Classification  of  All  Economics  Activities (ISIC).  Contoh: perbengkelan las/bubut, bengkel karoseri, pertukangan dan kerajinan mebel, dan lain sebagainya.
2. Pelanggan yang dapat dikelompokkan dalam golongan tarif C adalah badan usaha Koperasi Unit Desa (KUD) yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Bergerak di bidang khusus tenaga listrik.
b. Mengoperasikan  sendiri  jaringan  tegangan  menengah  dan  tegangan rendah yang memenuhi standar PLN setempat
c. Memegang  ijin  susah  ketenagalistrikan  untuk  kepentingan  umum (IUKU) yang sah dengan exclusive-right
d. Bersedia  disamakan  dengan  pelanggan  tidak  menuntuk  hak  eksklusif tertentu
3. Pelanggan  industri:  usaha  dengan  kegiatan  pengolahan  yang  memberikan nilai  tambah  atas  sesuatu  produk,  dapat  dikeluarkan  dari  kelompok  tarif bisnis dan dimasukkan dalam kelompok industri. Kebijakan ini diambil demi konsistensi  penerapan  klasifikasi  lapangan  usaha  indonesia  (KLUI)  atau International  Standard  Industrial  Classification  of  All  Economics  Activities (ISIC).  Contoh:  perbengkelan  las/bubut,  bengkel  karoseri,  pertukangan  dan kerajinan mebel, dan lain sebagainya.
4. Pelanggan  sosial.  Pelanggan  yang  termasuk  dalam  golongan  tarif  sosial adalah  pelanggan  badan  sosial  yang  tenaga  listriknya  digunakan  untuk kegiatan sosial.
Jenis pelanggan yang dilayani Unit Layanan Pelanggan Singaraja pada Bulan Mei 2022 tercatat sebagai berikut: No Jenis Pelanggan Jumlah % 1 Tegangan Rendah 115,891 99,99% 2 Tegangan Menengah 14 0,01% Jumlah 115.905 100% Sumber: PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja. No Jenis Pelanggan Jumlah % 1 Pascabayar 38.555 33,26% 2 Prabayar 77.350 66,74% Jumlah 115.905 100%
Sumber: PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja.
Data  yang  ada  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  (99,99%)  pelanggan  PT PLN  (Persero)  Unit  Layanan  Pelanggan  (ULP)  Singaraja  adalah  pelanggan tegangan rendah. Tegangan rendah adalah berkisar antara 50 volt – 1000 volt (1
KV).  Jaringan  distribusi  tegangan  rendah  merupakan  bagian  hilir  dari  sistem tenaga  listrik  pada  tegangan  distribusi  di  bawah  1000  Volt,  yang  langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Di Indonesia, tegangan operasi  transmisi  SUTR  saat  ini  adalah  220/  380  Volt.  Jaringan  distribusi tegangan  rendah  dimulai  dari  sumber  yang  disebut  gardu  distribusi  mulai  dari panel  hubung  bagi  TR  keluar  didistribusikan.  Umumnya  radius  pelayanan berkisar 350 meter.
Manajer  PT  PLN  (Persero)  Unit  Layanan  Pelanggan  (ULP)  Singaraja menjelaskan  secara  umum  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Nomor  18  Tahun  2019  dalam  hal  Kecepatan  Pelayanan  Sambungan  Baru Tegangan Rendah PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja dapat  dimplementasikan  dengan  baik.  Batasan  waktu  pelayanan  sebagaimana dinyatakan  Pasal 4 Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2019 bahwa  besaran  tingkat  mutu  pelayanan  tenaga  listrik  untuk  indikator  kecepatan pelayanan  sambungan  baru  tegangan  rendah  dilaksanakan  dalam  jangka  waktu paling lama:
d. 5 (lima) hari kerja tanpa perluasan jaringan;
e. 15 (lima belas) hari kerja dengan perluasan jaringan; dan
f. 25 (dua puluh lima) hari kerja dengan penambahan trafo.
Jika batasan waktu ini tidak tercapai maka harus ada pemberian kompensasi kepada konsumen, sebagaimana dinyatakan Pasal 6B  Permen Energi dan Sumber Daya  Mineral  No.  18  Tahun  2019  bahwa  jika  besaran  tingkat  mutu  pelayanan tenaga  listrik  untuk  indikator  kecepatan  pelayanan  sambungan  baru  tegangan rendah tidak terpenuhi maka kompensasi kepada konsumen diberikan sebesar:
c. 35%  (tiga  puluh  lima  persen)  dari  biaya  beban  atau  rekening  minimum untuk  Konsumen  pada  golongan  tarif  yang  dikenakan  penyesuaian  tarif tenaga listrik ( tariff adjustment ); atau
d. 20% (dua puluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk Konsumen  pada  golongan  tarif  yang  tidak  dikenakan  penyesuaian  tarif tenaga listrik ( non-tariff adjustment) .
Sampai saat ini PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja belum  pernah  dibebani  pembayaran  kompensasi  kepada  pelanggan  sehubungan dengan  keterlambatan  pelayanan  tenaga  listrik  untuk  indikator  kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah.
2. Kendala-kendala dalam Implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Nomor 18 Tahun 2019 dalam hal Kecepatan Pelayanan Sambungan Baru Tegangan Rendah PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja
Pandemi  Covid-19  berimbas  PT  PLN  (Persero)  beserta  pelanggannya. Pandemi memaksa sebagian besar orang bekerja dari rumah, publik mengeluhkan tagihan  listrik  yang  membengkak.  Warga  yang  merasa  tidak  melakukan peningkatan  konsumsi  listrik,  turut  terkena  imbas  kenaikan  tagihan.  Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat, pengaduan seputar tagihan listrik  yang  membengkak  pada  Mei  2020  melonjak.  Seorang  pelanggan  yang selama  Januari  –  April  2020  membayar  tagihan  listrik  sebesar  Rp600ribu  per bulan,  pada  bulan  Mei  2020,  tagihannyamelonjak  hingga  Rp1,4  juta.  Sontak sorotan ditujukan kepada PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) sendiri mengaku lonjakan  tagihan  listrik  merupakan  akibat  kenaikan  pemakaian  listrik  rumah tangga,  sembari  menekankan  tidak  ada  kenaikan  tarif  listrik.  Kementerian Perdagangan  turut  menginvestigasi  kenaikan  tagihan  listrik  tersebut.    Selain mengalami sorotan akibat lonjakan kenaikan listrik, PT PLN (Persero) mendapat sorotan akibat kerugian yang dialami. Kerugian itu diakui oleh Direktur PT PLN (Persero)  yang  biasanya  mendapatkan  pendapatan  dari  penjualan  listrik  sekitar Rp25 triliun per bulan, selama pandemi mengalami penurunan pendapatan hingga Rp3 triliun. Pada kuartal I/2020, PT PLN (Persero) mengalami kerugian Rp38,8 triliun (Indonesian Corruption Wacth, 2022: 2).
PT  PLN  (Persero)  merupakan  BUMN  dengan    jumlah  korupsi  terbanyak berdasarkan  pemeriksaan  BPK  RI  tahun  2010-2018,  sebanyak  31  kasus.  Urutan berikutnya  PT  Pertamina  13  kasus,  BRI  12  kasus,  Perum  Bulog  12  kasus,  dan
BNI6 kasus. Sehubungan dengan hal tersebut ICW merekomedasikan (Indonesian Corruption Wacth, 2022: 2):
1. PT  PLN  (Persero)  memperbaiki  aspek  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan  perusahaan.  PT  PLN  (Persero)  mesti  memberikan  pelayanan informasi publik sesuai ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Informasi yang  disediakan  harus  lengkap,  diperbaharui  secara  berkala,  dan  disajikan secara mudah dipahami.
2. PT  PLN  (Persero)  membentuk  satuan  tugas  antikorupsi  yang  bertugas mencegah fraud maupun tindak pidana korupsi di tubuh PT PLN (Persero).
3. PT  PLN  (Persero)  memperbaiki  kinerja  keuangan,  salah  satunya  melalui mempertimbangkan ulang skema take or pay yang berpotensi merugikan PT PLN (Persero).
4. PT  PLN  (Persero)  menindaklanjuti  seluruh  permasalahan  yang  ditemukan oleh BPK dan mengumumkan perkembangannya kepada publik luas.
5. PT PLN (Persero) melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa.
6. PT  PLN  (Persero)  melakukan  evaluasi  terhadap  proyek  pembangkit  listrik yang mangkrak ataupun yang belum masuk ke tahapan proses konstruksi.
7. Audit menyeluruh terhadap megaproyek 35.000 MW dan hasil audit dibuka kepada publik luas.
Manajer  PT  PLN  (Persero)  Unit  Layanan  Pelanggan  (ULP)  Singaraja menjelaskan mekanisme pemasangan sambungan baru listrik sebagai berikut:
1. Kelengkapan dokumen yang diperlukan.
Ada  apat  beberapa  dokumen  yang  harus  Anda  siapkan  untuk  kepentingan pendaftaran pemasangan listrik baru, yakni:
a. Fotokopi kartu identitas pihak yang ingin memasang, yakni berupa KTP atau SIM.
b. Peta  atau  denah  rinci  lokasi  rumah  agar  memudahkan  petugas  untuk melakukan survei.
c. Surat kuasa, apabila permohonan pemasangan listrik diwakilkan kepada orang lain.

## 2. Membayar biaya pasang listrik.
Setelah  semua  dokumen  tersebut  siap,  langkah  selanjutnya  adalah menyiapkan  sejumlah  uang  untuk  pembayaran  biaya  pasang  listrik.  Biaya yang harus dibayarkan meliputi uang jaminan langganan (UJL), biaya guna penyambungan (BP), biaya materai, serta tarif token listrik perdana.
3. Lakukan pengisian dokumen secara online melalui aplikasi. Dokumen dapat disampaikan secara on line tanpa harus mendatangi kantor
PLN, yakni melalui aplikasi PLN Mobile. Berikut langkah-langkahnya.
a. Unduh dan instal aplikasi PLN Mobile di ponsel.
b. Klik opsi “Layanan Listrik”, lalu pilih “Pasang Baru”.
c. Konfirmasi titik lokasi rumah melalui fitur peta yang sudah disediakan.
d. Isi  informasi  mengenai  kota,  kecamatan,  desa  atau  kelurahan  di  formulir yang tersedia.
e. Lengkapi  data  yang  dibutuhkan,  meliputi  peruntukan,  pilihan  layanan (prabayar  atau  pascabayar),  lembaga  inspeksi  teknik,  token,  dan sebagainya.
f. Isikan NIK, nomor telepon, nama lengkap, serta email untuk kepentingan verifikasi.
g. Rincian  biaya  pasang  listrik  yang  di  bayarkan  akan  ditampilkan  oleh aplikasi.
Pemasangan  listrik  baru  dapat  dilakukan  melalui  tiga  cara,  yakni offline ,  via telepon, dan melalui aplikasi. Rinciannya ialah sebagai berikut.
1. Offline atau datang langsung ke kantor PLN
Pengajuan  permohonan  pemasangan  listrik  dapat  dilakukan  dengan mengunjungi  kantor  PLN  sembari  membawa  dokumen  persyaratan. Selanjutnya, petugas melakukan survei lokasi dan pengukuran.
Setelah  survei  lokasi,  calon  pelanggan  diharuskan  membayar  biaya  pasang listrik di kantor PLN. Jika sudah selesai, petugas akan memberikan SPJBTL (Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) untuk ditandatangani.
2. Via telepon.
Permohonan  pemasangan  listrik  juga  dapat  dilakukan  melalui  telepon. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.
a. Hubungi call  center PLN  dengan  nomor  123  lalu  sampaikan permohonan pemasangan listrik.
b. Customer service akan menjelaskan dokumen apa saja yang diperlukan siapkan,  segera  catat  secara  teliti.  Untuk  nantinya  dikirimkan  secara langsung ke kantor PLN.
c. Beritahukan alamat dan lokasi detail untuk kepentingan survei.
d. Lakukan pembayaran biaya pasang listrik baru di kantor PLN atau bank yang ditunjuk.
e. Tanda tangani SPJBTL yang diberikan petugas.
f. Nantinya, proses pemasangan listrik akan segera dilakukan.
3. Via aplikasi PLN mobile .
Permohonan  pemasangan  listrik  baru  melalui  aplikasi  PLN Mobile adalah sama dengan langkah-langkah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebagai tambahan  informasi,  pembayaran  tagihannya  dapat  dilakukan  secara langsung di kantor PLN atau melalui ATM yang ditunjuk petugas.
Nominal biaya pasang listrik token maupun PLN telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017, yakni berkisar antara Rp421 ribu hingga Rp2 juta tergantung pada besar dayanya.
1. Untuk sambungan 1 fasa atau 3 fasa disertai pembatasan
a. Biaya pasang listrik baru 450 watt adalah Rp421.000.
b. Biaya pasang listrik baru 900 watt yakni Rp843.000.
c. Untuk daya 1.300 watt biayanya sebesar Rp1.218.000.
d. Daya listrik 2.200 watt, biayanya yakni Rp2.062.000.
e. Penambahan  daya  hingga  di  atas  2.200  watt  (VA)  adalah  sebesar Rp937/VA.
2. Sambungan 3 fasa atau tambah daya.
Jika  sambungan  3  fasa  atau  penambahan  daya  ini  disertai  pembatasan  dan pengukuran  tegangan  menengah,  maka  biayanya  adalah  Rp631  per  watt,
sedangkan  apabila  diperuntukkan  bagi  tegangan  tinggi,  maka  biayanya adalah Rp535 tiap watt.
3. Sambungan  1  fasa  dengan  pembatasan  daya.  Jika  pengukuran  tegangannya rendah  dan  berada  di  bangunan  pelanggan,  maka  biaya  pasang  listriknya adalah sebagai berikut.
a. Untuk  tarif  S-1/TR  s.d.  220  VA,  biayanya  sebesar  Rp60.000  per sambungan
b. Penambahan daya golongan S-1/TR (tanpa meter) menjadi 450 VA akan dibebaskan biaya penyambungan
Manajer  PT  PLN  (Persero)  Unit  Layanan  Pelanggan  (ULP)  Singaraja menjelaskan, kendala PT PLN (Persero) di Kabupaten Buleleng, berupa kesulitan membangun  jaringan  listrik  khususnya  untuk  permukiman  di  daerah  perbukitan dan pedalaman. Ada 45 titik daerah yang belum teraliri listrik adalah banjar atau dusun  daerah  perbukitan  dan  pedalaman  Buleleng.  Meski  ada  beberapa  rumah warga  setempat  yang  sudah  dialiri  listrik,  namun  dipastikan  masih  menempel dengan keluarga atau warga terdekat tidak langsung dari jaringan listrik PLN. Hal tersebut pun disebutnya sangat membahayakan warga sendiri.
Pasokan  listrik  untuk  Bali  masih  aman.  Suplai  pasokan  listrik  Bali  sebesar 1.200  MW  yang  berasal  dari  PLTU  Celukan  Bawang,  sebesar  380  MW  dari PLTGU  Pemaron,    80  MW  dari  Pasanggaran  360  MW,  dan  kabel  bawah  laut sebesar  320  MW.   Jumlah  tersebut  masih  tersisa  sebanyak  45  persen  dari kebutuhan puncak listrik Bali sebesar 854 MW.
Kendala  lain  sehubungan  dengan  kelistrikan  di  Bali  Utara  adalah  adanya dugaan  perusakan  lingkugan  dengan  adanya  pembangkit  listrik  tenaga  uap (PLTU)  Celukan  Bawang,  di  Bali  utara.  Greenpeace-Indonesia  menerbitkan laporan  tentang  dampak  pembangunan  pembangkit  listrik  tenaga  uap  (PLTU) Celukan Bawang, di Bali utara. Laporan berjudul “Meracuni Pulau Dewata” yang disampaikan  ke  publik  menyoroti  dampak  sosial,  ekonomi,  kesehatan,  dan lingkungan.  Sebagaimana  diketahui,  PLTU  Celukan  Bawang  dibangun oleh China  Huadian  Engineering (CHE)  dari  China  bersama Merryline International  Pte dan PT  General  Energy  Indonesia (GEI).  Lokasi  PLTU  ini  di
Desa  Celukan  Bawang,  Kecamatan  Gerokgak,  Kabupaten  Buleleng,  Bali. Jaraknya sekitar 32 km dari Singaraja, ibukota kabupaten di Bali bagian utara ini.
Sehubungan  dengan  hal  ini  pihak  Manajer  PT  PLN  (Persero)  Unit  Layanan Pelanggan  (ULP)  Singaraja  meyakini  bahwa  pembangunan  pembangkit  listrik tenaga uap (PLTU) Celukan Bawang, telah dilengkapi dengan AMDAL (analisis mengenai  dampak  lingkungan  hidup).  Analisis  mengenai  dampak  lingkungan hidup  adalah  kajian  mengenai  dampak  besar  dan  penting  suatu  usaha  dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Musid Rahajo, 2014: 64).
4.3 Upaya-upaya  mengatasi  kendala-kendala  dalam  Implementasi Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral    Nomor  18 Tahun  2019  dalam  hal  Kecepatan  Pelayanan  Sambungan  Baru Tegangan  Rendah  PT  PLN  (Persero)  di  Unit  Layanan  Pelanggan (ULP) Singaraja
Sebagai  sebuah  perusahaan  PT  PLN  (Persero)  selalu  mengusahakan  yang terbaik untuk masyarakat sesuai visi; “Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se- Asia  Tenggara  dan  #1  Pilihan  Pelanggan  untuk  Solusi  Energi”.  Untuk mewujudkan Visi ini. dilakukan misi berikut:
1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan  tenaga  listrik  sebagai  media  untuk  meningkatkan  kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
Untuk  memberikan  pelayanan  yang  terbaik,  upaya-upaya  mengatsi  kendala harus  dilakukan  di  seluruh  lini  Perusahaan.  Dari  uraian  sebelumnya  faktor perundang-undangan,  faktor  masyarakat,  maupun  faktor  kebudayaan  dapat dianggap  tidak  tertalu  berpengaruh  dan  menjadi  kendala  dalam  implementasi Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral    Nomor  18  Tahun  2019,
karena  perihal  listrik  tidak  erat  hubungannya  dengan  faktor  budaya,  dan  sampai saat  ini  maslaha  linstik,  khususnya  tegangan  rendah,  masih  disubsidi  oleh pemerintah,  sehingga  harganya  relatif  muran.  Jika  ada  permasalahan  umumnya dari faktor sarana-prasarana maupun dari faktor keterbatasan jumlah sumber daya manusia,  terlebih  PT  PLN  (Persero)  Unit  Layanan  Pelanggan  (ULP)  Singaraja melayani pelanggan yang tempat tinggalnya menyebar cukup luas.
PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja saat ini didukung 12  orang  pegawai;  14  orang  tata  kelola  surat  dan  kearsipan/surveyor/tenaga gudang; 8 orang tenaga keamanan internal (satpam); 35 orang tenaga pelayanan teknik; 2 orang pelayanan penertiban pemakaian tenaga listrik; 1 orang pemberi informasi dan dukungan kepada pelanggan atau pengguna terkait dengan produk dan layanan perusahaan atau lembaga; 4 orang perencanaan proyek, penataan data pelanggan dan jaringan; dan 3 orang petugas kebersihan. PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja mengelola 625 gardu, 14 penyulang (Gardu Induk  Baturiti  1  penyulang,  Gardu  Induk  Pemaron  13  penyulang).  Proses penyaluran  tenaga  listrik  secara  garis  besar  yaitu  listrik  dibangkitkan  dari pembangkit-pembangkit yang ada, lalu ditransmisikan melalui jaringan transmisi dan  di  distribusikan  ke  pelanggan  melalui  jaringan/penyulang  distribusi. Penyulang  adalah  jaringan  PLN  yang  berfungsi  menyalurkan/mendistribusikan energi  listrik  dengan  tegangan  20.000  Volt  dari  gardu  induk  (GI)  menuju  gardu distribusi hingga sampai ke konsumen dengan tegangan 380 Volt atau 220 Volt.
Sehubungan  dengan  kendala-kendala  yang  dihadapi  dan  upaya  memajukan usaha  PT  PLN  (Persero)  Unit  Layanan  Pelanggan  (ULP)  Singaraja  telah melakukan berbagai upaya, sebagai berikut.
1. Sosialisasi  kepada  masayarakat  tentang  bahaya  pemasangan  sambungan listrik  sendiri-sendiri,  menempel  pada  sambungan  lain.  Selain  itu  juga melakukan  penawaran  kepada  usaha-usaha/industri  yang  dikembangkan masyarakat yang memerlukan tenaga listrik, antara lain dalam hubungannya dengan  semakin  gencarnya  pembangunan  sumur  bor  oleh  perkumpulan petani/subak di Buleleng. Untuk itu dilakukan sosilasiasi pemanfaatan pompa
listrik  untuk  aktivitas  pertanian  dengan  dukungan  investasi  pembangunan jaringan listrik (jika diperlukan).
2. Mengupayakan  pendapatan  melalui  sosialisasi  penambahan  daya  dengan nyaman, antara lain dengan  promosi tambah daya nyaman kompor induksi 2022,  untuk  mendukung  program  pemerintah  untuk  menekan  penggunaan bea impor gas LPG dan beralih ke kompor induksi.
3. Optimalisasi  respon  dan Recovery  Time keluhan  pengaduan  keluhan mengalami  peningkatan  seiring  dengan  meningkatknya  jumlah  pengguna PLN  Mobile.  Hal  ini  sejalan  dengan  pemanfaatan  aplikasi chempion dan VCC dalam  memonitor  dan  menindaklanjuti  keluhan  pelanggan.  Didukung kebijakan  manajemen  berupa  notifikasi  (alarm)  pada  aplikasi Chempion , untuk mengetahui adanya keluhan lebih awal.
4. Pengembangan PLN Mobile telah dilakukan sosialisasi PLN Mobile pada 17 Juli  2022  dihadiri  600  anggota  TNI  di  Lapangan  Bhuana  Patra  Singaraja. Kegiatan  didukung  menejemen  dengan  menyediakan marchendise/Souvenir untuk Pimpinan TNI setempat.
5. Mengoptimalkan  pelayanan  pasang  baru  tanpa    perluasan  dan  dengan perluasan  jaringan  dan  gardu  sehubungan  dengan  adanya  potensi pembangunan property di  Kabupaten  Buleleng  tahun  2022  dan  mulai  ada peningkatan  permintaan  sambungan  baru.  Hal  ini  dilakukan  dengan nersinergi  dengan  penyedia  jasa  kelistrikan  dalam  menyiapkan administrasi/teknis  dan  meminimalisir  terhambatnya  pembangunan jaringan/penyambungan.
6. Upaya  mengurangi  susut  pada  PT  PLN  (Persero)  Unit  Layanan  Pelanggan (ULP)  Singara  dengan  cara  pemerataan  beban  di  antara  14  penyulang  yang dikelola.

## SIMPULAN
1. Implementasi  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral    Nomor 18  Tahun  2019  dalam  hal  kecepatan  pelayanan  sambungan  baru  tegangan rendah PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja belum
terlaksana  dengan  maksimal.  Waktu  pelayanan  dapat  terpenuhi  dan  belum ada  kompensasi  yang  harus  dibayarkan  kepada  pelanggan  karena keterlambatan waktu pelayanan.
2. Kendala-kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya  Mineral    Nomor  18  Tahun  2019  dalam  hal  kecepatan  pelayanan sambungan  baru  tegangan  rendah  PT  PLN  (Persero)  di  Unit  Layanan Pelanggan  (ULP)  Singaraja  adalah:    ada  titik-titik  daerah  yang  jauh  dari jaringan  yang  ada  sehingga  sulit  bagi  PT  PLN  (Persero)  di  Unit  Layanan Pelanggan  (ULP)  Singaraja  utnuk  memenuhi  permohonan  sambungan  baru dalam waktu cepat.
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala  dalam implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Nomor 18  Tahun  2019  dalam  hal  kecepatan  pelayanan  sambungan  baru  tegangan rendah PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja:
a. sosialisasi kepada masayarakat tentang bahaya pemasangan sambungan listrik sendiri-sendiri, menempel pada sambungan lain;
b. melakukan penawaran kepada usaha-usaha/industri yang dikembangkan masyarakat  yang  memerlukan  tenaga  listrik,  antara  lain  dalam hubungannya dengan semakin gencarnya pembangunan sumur bor oleh perkumpulan petani/subak di Buleleng;
c. mengupayakan  pendapatan  melalui  sosialisasi  penambahan  daya dengan  nyaman,  antara  lain  dengan    promosi  tambah  daya  nyaman kompor  induksi  2022,  untuk  mendukung  program  pemerintah  untuk menekan  penggunaan  bea  impor  gas  LPG  dan  beralih  ke  kompor induksi.
d. Optimalisasi  respon  dan Recovery  Time keluhan  pengaduan  keluhan mengalami  peningkatan  seiring  dengan  meningkatknya  jumlah pengguna PLN Mobile.
e. Pengembangan PLN Mobile sosialisasi sosialisasi PLN.
f. Mengoptimalkan  pelayanan  pasang  baru  tanpa    perluasan  dan  dengan perluasan jaringan dan gardu.
g. Upaya mengurangi susut cara pemerataan beban di antara 14 penyulang yang dikelola.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Aziz  Hakim.  2011. Hukum  Negara  dan  Demokrasi  di  Indonesia .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Company  Profile Perusahaan  Listrik  Negara  PT  PLN  (PERSERO)  Tahun  2020. melalui https://web.pln.co.id ., diakses tanggal 28 Juni 2022.
Irpan.  “Tinjauan  Hukum  tentang  PT.  PLN  (Persero)Sebagai  Pelaku  Usaha  Di dalam  Penyediaan  Listrik  Bagi  Konsumen”. Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal Opinion . Edisi I, Volume 1, Tahun 2013.
Musid Rahajo. 2014. Memahami AMDAL. Semarang: Graha Ilmu. Ridwan Khairandy. 2014. Pokok-Pokok Pengantar Hukum Dagang Indonesia .
Yogyakarta:  FH UII Press.
V.  Hadiyono.  “Indonesia  dalam  Menjawab  Konsep  Negara Welfare  State dan Tantangannya”. Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan . Vol. 1  No. 1 Agustus 2020.
W. Riawan Tjandra. 2014. Hukum Sarana Pemerintahan .  Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.