## Wajah Hukum

## Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan dan Likuidasi
Lilies Anisah 1 , Eni Suarti 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang *Correspondence email: lilies.anisah1@gmail.com
Abstrak. Situasi pandemi covid 19 telah menyebabkan hancurnya perekonomian diseluruh dunia termasuk Indonesia.  Kelalaian debitur  akibat  pandemi  covid-19  bisa  dijadikan  alasan  mengajukan  permohonan  penundaan  kewajiban  utang.  Karena  Akibat pandemi covid-19 yang menggangu stabilitas keuangan debitur, sehingga debitur tidak dapat melunasi utangnya atau lalai kepada kreditur  dapat  mengajukan  permohonan  penundaaan  kewajiban  pembayaran  utang.  Atas  dasar  pandemi  covid-19,  bahwa ketidakmungkinan  pelaksanaan  kontrak  dalam  bentuk  ketidakmampuan  financial.  UUK  &  PKPU  memberikan  perlindungan hukum kepada debitur ditengah-tengah pandemi covid-19 supaya tidak jatuh pailit melalui PKPU sebagaimana diatur pada pasal 222  UUK  &  PKPU.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Praktik  pembayaran  utang  melalui permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU)  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yaitu  dimulai  dari  prosedur  pengajuan  permohonan  PKPU,  PKPU sementara,  publikasi  putusan  PKPU,  penerimaan  tagihan,  pembuatan  daftar  piutang  sementara,  pelaksanaan  rapat  pencocokan piutang  pembuatan  daftar  piutang  tetap,  rapat  pembahasan  atas  rencana  perdamaian  yang  meliputi  restrukturisasi  penawaran kepada  kreditur  terkait  rencana  perdamaian.  Penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU)  belum  cukup  memberikan kesempatan  bagi  debitur  yang  beriktikad  baik  untuk  melangsungkan  usahanya.  Karena  proses  perdamaian  ditentukan  oleh kreditur,  bahwa  UUK  &  PKPU  mensyaratkan  suatu  proses  perdamaian  dengan  persetujuan  kreditur.  Aturan  Pasal  229  UUK  & PKPU  memberikan  kekuasaan  penuh  terhadap  kepada  kreditur,  hal  ini  menyebabkan  debitur  tergantung  terhadap  putusan  para kreditur.
Kata Kunci: Restrukturisasi, Kepailitan, PKPU, Covid-19
Abstract. The COVID-19 pandemic situation has caused the destruction of economies throughout the world, including Indonesia. The  negligence  of  the  debtor  due  to  the  COVID-19  pandemic  can  be  used  as  a  reason  to  apply  for  a  postponement  of  debt obligations. Due to the Covid-19 pandemic which disrupts the financial stability of the debtor, so that the debtor cannot pay off his debt or is negligent to the creditor, he can apply for a suspension of debt payment obligations. On the basis of the covid-19 pandemic,  that  the  impossibility  of  carrying  out  the  contract  in  the  form  of  financial  incapacity.  UUK  &  PKPU  provide  legal protection  to  debtors  in  the  midst  of  the  covid-19  pandemic  so  they  don't  fall  into  bankruptcy  through  PKPU  as  stipulated  in article 222 of the UUK  &  PKPU. The type of research used is normative legal research. The practice of paying  debts through applications  for  postponement  of  debt  payment  obligations  (PKPU)  based  on  Law  No.  37  of  2004  concerning  Bankruptcy  and Suspension of Debt Payment Obligations, which starts from the procedure for submitting a PKPU application, temporary PKPU, publication of PKPU decisions, receipt of invoices, making a list of temporary receivables, implementation of the reconciliation meeting  for  the  preparation  of  a  list  of  permanent  receivables,  a  discussion  meeting  on  the  reconciliation  plan  which  includes restructuring  of offers to  creditors related to  the  reconciliation  plan. The postponement  of debt  payment  obligations (PKPU)  is not  enough to  provide an opportunity for debtors  with good intentions to  carry on their business.  Because the peace process is determined  by  the  creditor,  the  UUK  &  PKPU  require  a  reconciliation  process  with  the  approval  of  the  creditor.  The  rules  of Article 229 UUK & PKPU give full power to creditors, this causes debtors to depend on the decisions of creditors.

## Keywords: Restructuring, Bankruptcy, PKPU, Covid-19

## PENDAHULUAN
Situasi  pandemi  covid  19  telah  menyebabkan  hancurnya  perekonomian  diseluruh  dunia  termasuk  Indonesia. Virus Covid-19 merupakan penyakit  yang bisa menular kepada manusia hingga berakibat kematian, asal mula Virus Covid  19  berasal  dari  kota  Wuhan  negara  Cina  yang  menyebar  ke  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  pada  bulan maret 2020. Kasus positif covid-19 setiap hari semakin bertambah dan angka kematian juga terus meningkat. Dampak virus covid-19 banyak buruh yang di PHK, beberapa perusahaan bangkrut alias gulung tikar, pembelajaran di sekolah maupun  perguruan  tinggi  terhambat  akibat  covid-19.  Dilihat  dari  aspek  hukum  Presiden  Jokowi  RI  telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik  Indonesia Nomor 12  tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)  sebagai bencana Nasional. World Health Organization (WHO) mengatakan bahwasanya virus corona merupakan sebuah kelompok virus yang berasal dari kota Wuhan, China yang bisa mengakibatkan penyakit pada hewan dan manusia. Sejumlah jenis Corona Virus diketahui mengakibatkan infeksi saluran nafas pada manusia seperti batuk, flu, dan tingkat yang lebih parah yaitu Middle East Respiratory Syndrome (MERS) serta Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Penularan pandemi Covid-19 yang sangat cepat dari satu
Lilies  Anisah  dan  Eni  Suarti,  Analisis  Alternatif  Restruturisasi  Utang  Atau  Penutupan  Perusahaan  Pada  Pandemi  Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan dan Likuidasi
manusia  ke  manusia  lain,  membuat  ancaman  resiko  kematian  lebih  tinggi,  terlebih  untuk  orang  dewasa  berusia  50 tahun atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah serta belum ditemukan obat untuk menyembuhkan virus ini. 1 Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berakibat pada bertambahnya jumlah korban serta  kerugian  harta  benda,  bertambah  lingkup  kawasan  yang  terdampak,  dan  menyebabkan  dampak  dalam  aspek sosial  ekonomi  yang  luas  di  Indonesia.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Presiden  menetapkan  pandemi  Covid-19  sebagai bencana  nasional  melalui  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  mengenai  Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. 2
Pada  perjanjian  kredit  pastinya  ditentukan  suatu  hal  mengenai  Force  Majeure  (keadaan  memaksa)  yang  bisa digunakan  dasar  debitur  tidak  memenuhi  kewajiban  atau  keadaan  sebab  situasi  krisis  di  luar  kendali  debitur.  Secara konsep,  force  majeure  merupakan  sebuah  situasi  di  luar  kuasa  para  pihak  yang  menyebabkan  para  pihak  tidak  bisa atau  terhambat  guna  menjalankankewajibannya.  Kondisi  tersebut  dapat  dikarenakan  oleh  bencana  alam,  kerusuhan massal, perubahan kebijakan pemerintah hingga krisis ekonomi. 3
Pada  keadaan  krisis  berdampak  pada  semua  aspek  bisnis,  penting  untuk  membuat  kebijakan  restrukturisasi utang. 4 Perbuatan mengadakan restrukturisasi kredit tersebut mempunyai payung hukum, yakni diantaranya ditentukan pada Peraturan Bank  Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas  Aktiva Bank Umum. OJK memiliki inisiatif  membuat  kebijakan  guna  memberikan  stimulus  perekonomian  pada  dunia  perbankan.  Kebijakan  itu  termuat pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  RI  Nomor  11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional Sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dampak  Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019  yang  ditetapkan  di  tanggal  13 Maret 2020.
Berdasarkan data-data tersebut, POJK 11/2020 butuh dimaksimalkan implementasinya kepada debitur, terutama debitur yang terdampak baik dengan langsung ataupun tidak langsung pandemi covid jepada dunia usahanya. Hal itu penting  secepatnya  dijalankan  oleh  bank  sebab  bukan  tidak  mungkin  penambahan  resiko  kredit  macet  tidak  cuma berakibat  dalam  stabilitas  perbankan  tetapi  bisa  menyerang  sistem  perekonomian  negara  dengan  keseluruhan.  Maka kebijakan  restrukturisasi  itu  wajib  dinilai  menjadi  kebijakan  pengendalian  resiko  supaya  terhindar  dari  krisis  yang berkelanjutan. 5
Sepanjang  proses  restrukturisasi,  pihak  bank  juga  harus  menjalankan  prinsip  kehati-hatian  juga  menjalankan manajemen resiko yang efektif serta ketat. Harapannya supaya kebijakan restrukturisasi yang akan dilaksanakan bisa terhindar  dari  resiko  penyelahgunaan  penerapan  aturan  (moral  hazard)  yang  bisa  diselewengkan  oleh  oknum  debitur yang tidak bertanggung jawab. 6
Berdasarkan  data  OJK,  total  debitur  yang  sudah  direstrukturisasi  di  Perusahaan  Perbankan  yaitu  262.966 debitur.  Kemudian,  total  debitur  yang  diterima  guna  diadakan  restrukturisasi  oleh  Perusahaan  Pembiayaan  yaitu sejumlah 65.363 debitur serta masih pada proses pengajuan sejumlah 150.345 debitur. Realisasi penerapan kebijakan restrukturisasi terhadap debitur terdampak pandemi Covid-19 per posisi 13 April 2020. 7
Akibat  penjajahan  di  Indonesia  yang  didominasi  oleh  Belanda,  maka  kecenderungan  tradisi  hukum  yang mengakar di Indonesia adalah Hukum Belanda. Maksud dari tradisi hukum di sini adalah sekumpulan sikap yang telah mengakar  kuat  dan  terkondisikan  secara  historis  terhadap  hakikat  hukum,  aturan  hukum  dalam  masyarakat  dan ideologi politik, organisasi serta penyelenggaraan sistem hukum (De Cruz, 2010). Tradisi hukum dari Hukum Belanda tersebut  kemudian  dilanjutkan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  yang  berdaulat  pasca  kemerdekaan  Indonesia untuk selanjutnya menjadi bagian dari hukum yang ada di wilayah Republik Indonesia. Salah satu produk hukum yang masih  menggunakan  produk  hukum  Belanda  di  Indonesia  adalah  Hukum  Kepailitan  Indonesia,  yang  diwujudkan dalam Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348. Sejak dibentuknya negara Indonesia, Hukum Kepailitan yang tertuang dalam kedua Staatsblad tersebut berada dalam suatu tatanan Sistem Hukum Indonesia. Kemudian terjadi perubahan hukum oleh karena perekonomian Indonesia dalam keadaan terpuruk di tahun 1998. Selanjutnya digantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan selanjutnya setelah diundangkan menjadi Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998.
1 Tauratiya,  Overmacht:  Analisis  Yuridis  Penundaan  Pelaksanaan  Prestasi  Akibat  Pandemi  Covid-19 ,  Jurnal  Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Vol. 7, No. 1, 2020
2 Lindryani  Sjofjan,  “Prinsip  Kehati-Hatian  (Prudential  Banking  Principle)  Dalam  Pembiayaan  Syariah  Sebagai  Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”, Jurnal Pakuan Law Review. Vol. 1 No.2 Juli-Desember 2015
3 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata . (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 5
4 H.S. Salim, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 21
5 Sutan  Remy  Siahdeini, Sejarah,  Asas  dan  Teori  Hukum  Kepailitan  (Memahami  Undang-Undang  No.37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2018)
6 Biner  Sihotang,  Restrukturisasi  Sebagai  Penyelamatan  Kredit  Bermasalah  Pada  Bank, Prosiding  Seminar  Nasional Pakar: Sosial Humaniora Vol. 2 No. 1 tahun 2019
7 Edwin  Ronaldo,  Pengaruh  Intermediasi  Perbankan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia, Jurnal  :  Tirtayasa Ekonomika Vol. 12, No. 1 April 2017

## Lilies  Anisah  dan  Eni  Suarti,  Analisis  Alternatif  Restruturisasi  Utang  Atau  Penutupan  Perusahaan  Pada  Pandemi  Covid-19
Melalui Pkpu, Kepailitan dan Likuidasi
Secara  empiris,  implementasi  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998  mengarahkan  kreditor  untuk  mudah menyelesaikan permasalahan utang piutang di Pengadilan Niaga. Menurut Widjaja (2003), di tahun 1998 terdapat 31 permohonan pailit yang dibuat oleh kreditor, tahun 1999 terdapat 100 permohonan pailit, dan di tahun 2000 terdapat 84  permohonan.  Sumber  lain  menyebutkan  bahwa  di  tahun  2001  terdapat  61  permohonan  pailit,  di  tahun  2002 terdapat  39  permohonan  pailit,  di  tahun  2003  terdapat  38  permohonan  pailit  di  Pengadilan  Niaga  padaPengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  (Widjaja,  2003).  Menurut  Theresia  Endang  Ratnawati  (2009),  di  tahun  1998  dan  1999  tidak terdapat  permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  utang  atau  PKPU  yang  diajukan,  di  tahun  1999  terdapat  5 permohonan PKPU, di tahun 2000 terdapat 6 permohonan PKPU, di tahun 2001 terdapat 7 permohonan PKPU, dan di tahun  2002  terdapat  5  permohonan  PKPU  (Ratnawati,  2009).  Di  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat,  perdamaian  yang dicapai melalui kepailitan di tahun 1998 ada 2 perkara, di tahun 1999 ada 5 perkara, di tahun 2000 ada 9 perkara, di tahun  2001  tidak  ada,  dan  di  tahun  2002  ada  8  perkara.  Perdamaian  yang  dicapai  melalui  PKPU di  tahun  1998 dan 1999 tidak ada, di tahun 2000 ada 4 perkara, di tahun 2001 ada 3 perkara dan di tahun 2002 ada 4 perkara. Perkara- perkara  di  atas  menunjukkan  adanya  kebangkitan  kesadaran  penggunaan  kepailitan  dan  PKPU  sebagai  lembaga penyelesaian  permasalahan  utang  piutang  yang  memang  pada  waktu  itu  sangat  dibutuhkan.  Selanjutnya  pembuat hukum mengubah beberapa ketentuan dalam  Hukum Kepailitan  Indonesia, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004.  Pasca  berlakunya  undang-undang  tersebut,  di  tahun  2004  terdapat  52  permohonan  pailit,  di tahun  2005  terdapat  44  permohonan  pailit,  di  tahun  2006  terdapat  59  permohonan  pailit,  di  tahun  2007  terdapat  64 permohonan  pailit  dan  bulan  Januari  sampai  dengan  April  tahun  2009  terdapat  59  permohonan  pailit  di  Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Secara  keseluruhan,  baik  perkara  kepailitan  maupun  PKPU,  fakta  menunjukkan  bahwa  dari  600  perkara kepailitan dan PKPU yang masuk ke Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia, hanya 92 perkara atau sekitar 15% yang diselesaikan  dengan  perdamaian,  sedangkan  297  perkara  atau  sekitar  49%  debitor  dinyatakan  pailit  dan  dilikuidasi (Sitompul, 2009). Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa pencapaian perdamaian dalam proses kepailitan dan PKPU di  Indonesia  masih  sangat  sedikit.  Padahal  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  sudah  memberikan  fasilitas penyelesaian  berupa  perdamaian,  baik  di  dalam  proses  kepailitan  maupun  di  dalam  proses  PKPU. Perdamaian  tidak didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, akan tetapi pemahaman secara umum dapat merujuk pada pandangan  Pasal  222  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  yang  pada  prinsipnya  rencana  perdamaian  meliputi tawaran  pembayaran  sebagian  atau  seluruh  utang  kepada  kreditor.  Tahapan  yang  dilalui  berdasarkan  ketentuan undang-undang adalah tahapan yang efektif dengan adanya pembatasan waktu untuk penyelesaiannya, termasuk dari awal  proses  persidangan  yang  diawali  dengan  adanya  permohonan,  sampai  pada  tahapan  pemberesan  boedel  pailit, jika itu  adalah proses pailit, dan tahapan pengesahan perdamaian dalam PKPU, jika itu  adalah proses PKPU. 8 Salah satu  tahapan  yang  penting  dan  menentukan  di  dalam  Kepailitan  dan  PKPU  adalah  tahapan  ketika  debitor  diminta untuk  menyampaikan  rencana  perdamaian  yang  berisi  mengenai  cara-cara  debitor  untuk  melakukan  pembayaran utangnya kepada para kreditor menurut Pasal 144 dan Pasal 265 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Di sinilah posisi restrukturisasi  utang  dijalankan  terhadap  perusahaan  yang  telah  dinyatakan  pailit  maupun  dinyatakan  dalam  PKPU Sementara ataupun PKPU Tetap. 9
Kurator  telah  diberikan  kewajiban  hukum  oleh  pengadilan  niaga  yang  pengaturannya  diatur  dalam undangundang  kepailitan  yaitu  untuk  melakukan  pengurusan  dan  pemberesan  harta  debitor  pailit,  dimana  apabila  ia melalaikan kewajiban ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. 10 Hal ini secara tegas dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa ”kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaian  dalam  melaksanakan  tugas  pengurusan  dan/atau  pemberesan  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi harta pailit”.
Ketentuan  PKPU  yang  berlaku  di  Indonesia  hingga  hari  ini  masih  menjadi  satu  kesatuan  dengan  Undang- Undang Kepailitan baik pada masa  Faillissement Verordening  Stb. 1905 No.217 J.o Stb. 1906 No.348, yang terbagi menjadi  dua  bab  yaitu,  Bab  I  mulai  Pasal  1  hingga  Pasal  211  mengatur  tentang  Kepailitan  ( Fillissement atau bankruptcy )  dan  Bab  II  yang  dimulai  dari  Pasal  221  sampai  dengan  Pasal  279  mengatur  tentang  Pengunduran Pembayaran ( surseance vanbetalinng atau suspension of payment ). Pada tahun 1998 saat terjadinya krisis moneter di Indonesia,  maka  Presiden  dalam  hal  kepentingan  memaksa  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang mulai berlaku pada  22  April  1998  dan  terakhir  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yang  masih  berlaku  hingga  hari  ini.  Di  dalam  UndangUndang  Nomor  37
8 Hasdi Hariyadi, Restrukturisasi Utang sebagai Pencegahan Kepailitan, Sign Jurnal Hukum: Vol. 1, No.2, Maret 2020
9 Agri  Chairunisa  Isradjuaningtias,  Force  Majeure  (Overmacht)  Dalam  Hukum  Kontrak  Indonesia, Jurnal  Universitas Parahyangan. Vol. 1, 2015 , hlm.147 10 Edward  Manik, Cara  Mudah  Memahami  Proses  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, (Jakarta: Mandar Maju, 2013), hlm. 22
Lilies  Anisah  dan  Eni  Suarti,  Analisis  Alternatif  Restruturisasi  Utang  Atau  Penutupan  Perusahaan  Pada  Pandemi  Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan dan Likuidasi
Tahun 2004 (UUK-PKPU) ketentuan PKPU sendiri terdapat dalam Bab III yang terdiri dari dua bagian, yaitu: Bagian Pertama pada Pasal 222 hingga Pasal 264 mengenai PKPU dan Akibatnya, sedangkan bagian kedua dimulai dari Pasal 265 hingga Pasal 294 mengenai Perdamaian.
PKPU dapat diajukan secara sukarela debitor sendiri maupun diajukan oleh kreditor yang telah memperkirakan bahwa  debitor  tidak  bisa  melanjutkan  pembayaran  utang-utangnya  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pada Pasal 222 ayat (1), (2), dan (3).9 Permohonan  PKPU  bisa  diajukan  sebelum  permohonan  pailit  diajukan  kepada  debitor  maupun  bisa  diajukan saatpermohonan  pernyataan  pailit  sedang  diperiksa  oleh  Pengadilan  Niaga,  sebagaimana  ketentuan  yang  tercantum pada Pasal 222 Jo Pasal 229 ayat (4) UUK-PKPU.

## METODE
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki, 11 penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  hukum normatif,  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  ( law  in  a  book )  atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian  yang digunakan dalam penulisan  ini  yaitu penelitian  normatif    yakni penelitian hukum  yang dilaksanakan menggunakan  teknik  meneliti  bahan  pustaka  yang  memakai  objek  penulisan  berupa  pustaka-pustaka  yang  ada,  baik berbentuk  buku-buku,  majalah,  serta  ketetapan-ketetapan  yang  memiliki  hubungan  dengan  pembahasan  ini,  alhasil penulisan ini sifatnya juga penulisan pustaka ( library research ). 12

## HASIL Pengertian Etika Profesi Kurator
Dalam profesi Kurator terdapat sebuah organisasi profesi yang menaunginya yakni Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia  (IKAPI).  Kode  Etik  Profesi  Kurator  terdiri  dari  dua  bagian  yakni  Prinsip  Etika  Profesi  dan  Aturan  Etika Profesional  dan  Ketentuan  Mengenai  Dewan  Kehormatan.  Bagian  pertama,  Prinsip  Etika  Profesi  merupakan pengakuan  profesi  akan  tanggung  jawabnya  kepada  publik,  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  rangka  Kepailitan  atau PKPU  dan  rekan  seprofesi.  Prinsip  ini  menjadi  pedoman  setiap  Anggota  dalam  memenuhi  tanggung  jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. 13
Prinsip  ini  menuntut  komitmen  untuk  berperilaku  terhormat  dan  bilamana  perlu  dengan  pengorbanan  pribadi. Prinsip-prinsip tersebut yakni sebagai berikut:
1. Independensi dan benturan kepentingan
2. Tindakan sehubungan dengan harta pailit
3. Tanggung jawab profesi
4. Kepentingan masyarakat/umum
5. Integritas
6. Objektifitas
7. Perilaku  profesional  Bagian  kedua,  Aturan  Etika  Profesional  dan  Ketentuan  Mengenai  Dewan  Kehormatan merupakan  aturan  tentang  pola  sikap  dan  perilaku  Kurator  dan  Pengurus  PKPU  dalam  melaksanakan  tugas  dan pengabdiannya dalam rangka Kepailitan dan PKPU yang wajib dijunjung tinggi dan ditaati. 14
Dalam Pasal 3 Kode Etik Profesi IKAPI disebutkan perihal independensi, benturan kepentingan, integritas dan objektifitas dengan rincian sebagai berikut:
1. Kewajiban  menjunjung  independensi,  integritas  dan  objektifitas,  oleh  karenanya  dilarang  memiliki  hubungan terhadap harta pailit, usaha, maupun kepentingan pribadi terhadap debitor maupun kreditor.
2. Bekerja secara independen, bebas, dan mandiri serta wajib untuk setiakawan sesama anggota.
3. Menjaga integritas, jujur dan dapat dipercaya.
4. Larangan  memiliki  keterkaitan  dengan  debitor,  kreditor  maupun  pihak  lain  yang  dapat  menghalangi  pelaksanaan tugasnya.
5. Larangan menerima penunjukan dalam hal terdapat benturan kepentingan.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.93
12 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm.15
13 Kartono, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran , (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), hlm.65
14 Man.  S.  Sastrawidjaja, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang ,  (Bandung:  Alumni,  2016), hlm.21
Lilies  Anisah  dan  Eni  Suarti,  Analisis  Alternatif  Restruturisasi  Utang  Atau  Penutupan  Perusahaan  Pada  Pandemi  Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan dan Likuidasi
Kurator  memiilki  peranan  penting  dalam  melakukan  pengurusan  dan  pemberesan  harta  debitor  pailit  dengan cara  memaksimalkan  harta  pailit  sehingga  kewajiban  debitor  kepada  kreditor  dapat  terpenuhi. 15 Oleh  karena  itu kreditor  sangat  mengharapkan  kurator  dapat  melaksanakan  tugasnya  secara  maksimal  dengan  harapan  dapat memaksimalkan  pengembalian  aset  ( asset  recovery ).Namun  pada  praktiknya  kurator  dalam  melaksanakan  tugas pengurusan  dan  pemberesan  ini  banyak  melakukan  kesalahan  dan  kelalainan  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi debitor  yang  mengharuskan  kurator  bertanggung  jawab.  Sedangkan  kewajiban  para  kurator  anggota  IKAPI  dalam Pasal 6 yakni sebagai berikut:
1. Kewajiban menolak penunjukan sebagai kurator atau Pengurus PKPU, apabila memenuhi:
a. Anggota tersebut sadar dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat bersikap independen;
b. Anggota  tahu  atau  dapat  memperkirakan  akan  adanya  benturan  kepentingan  yang  dapat  menyebabkan pelaksanaan tugasnya dilakukan tidak dengan tanggung jawab yang penuh.
2. Benturan  kepentingan  yang  muncul  setelah  penunjukan  maka  anggota  bersangkutan  harus  segera  menyampaikan pada Hakim Pengawas dan para pihak, apabila diperlukan maka bisa mundur dari penunjukan tersebut.
3. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan rekan sesama kurator harus dilaporkan pada Dewan Kehormatan.
4. Anggota  lain  dapat  menggatikan  penunjukan  kurator  atau  pengurus  PKPU  apabila  terdapat  usulan  penggatian selama yang digantikan tidak keberatan atas hal tersebut.

## Analisis Penutupan Perusahaan Pasca Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan dan Likuidasi
Kondisi  yang  dihadapi  oleh  beberapa  sektor  usaha  di  masa  pandemi  Covid-19  dan  bagaimana  pihak-pihak menjaga  likuiditas  kegiatan  usahanya.  Bahwa  dalam  situasi  pandemi  saat  ini  semua  pihak  harus  saling  mendukung proses  restrukturisasi  untuk  menjaga  kelangsungan  usaha  dan  likuiditas  pelaku  usaha  guna  menunjang keberlangsungan ekonomi negara. 16 Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, penerapan konsep PKPU yang tertuang dalam  UU  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU  harus  diutamakan  untuk  melakukan  restrukturisasi daripada  proses  kepailitan  dalam  arti  positif,  PKPU  ini  menjadi  ruang  restrukturisasi  bagi  debitur  dengan  para krediturnya terhadap utang-utang  yang memang tidak atau  sulit dibayar saat jatuh tempo di masa pandemi Covid-19 saat  ini. Karena  itu  semua  pihak  harus  saling  mendukung  proses  restrukturisasi  guna  menunjang  keberlangsungan ekonomi negara. 17
Perbankan cenderung memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan langkah restrukturisasi di luar pengadilan  dibandingkan  mengambil  langkah  hukum  litigasi  di  era  pandemi.  Hingga  periode  bulan  Agustus  2020, Bank Mandiri telah melakukan restrukturisasi kredit debitur terdampak Covid-19 dengan jumlah Rp 119,3 triliun yang berasal  dari  545.692  debitur,  bahwa  pengusaha  masih  optimis  bahwa  Pandemi  Covid  19  segera  berakhir  dan melakukan  upaya  maksimal  untuk  mencegah  tindakan  pemutusan  hubungan  kerja  dengan  karyawan. Namun, Pengusaha juga meminta Pemerintah mempertimbangkan pemberian keringanan beban pajak yang wajib di tanggung pengusaha  khususnya  terhadap  sektor-sektor  yang  sangat  terdampak.  banyaknya  permohonan  pailit  maupun  PKPU yang  menanjak  jumlahnya  di  era  pandemi  dan  mendorong  pemerintah  dan  DPR  untuk  melakukan  revisi  Undang- undang  Kepailitan  dan  PKPU  khususnya  terhadap  syarat insolvency  test untuk  mengajukan  permohonan  pailit  dan PKPU, selain itu, bahwa Undang-undang Kepailitan dan PKPU masih  terdapat beberapa  kelemahan  terutama terkait dengan dapat atau tidaknya debitur yang sudah masuk dalam PKPU dan membuat proposal restrukturisasi kemudian karena kondisi pandemi melakukan revisi perubahan kembali terkait proyeksi proposal restrukturisasinya. Kemudian pihak-pihak  terkait  khusus  nya  perbankan  belum  ada  penyeragaman  sikap  terkait  status  kolektabilitas  debitur  yang sudah  masuk  dalam  restrukturisasi  melalui  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang. 18 Oleh  karena  itu,  agar mendorong  Mahkamah  Agung  membuat  suatu  peraturan  yang  sifatnya  temporer  guna  mengantisipasi  melonjaknya permohonan  kepailitan  dan  PKPU.  Sehingga  dapat  mendorong  penyelesaian  restrukturisasi  melalui  PKPU  secara maksimal untuk mencegah banyaknya perusahaan atau individu yang masuk ke dalam jurang kepailitan dan PKPU. 19 UU  PKPU  dibuat  dalam  rangka  untukmelindungi  kepentingan  kreditur.Kepentingan  kreditur  tersebut  seperti upaya  mendapatkan  pelunasan  terhadap  piutang  sesuai  dengan  prinsip  hukum  adil,  cepat,  terbuka  dan  efektif  bagi
15 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.43
16 Tjiptono  Darmadji, Restrukturisasi:  Memulihkan  dan  Mengakselerasi  Ekonomi  Nasional ,  (Jakarta:  Grasindo,  2001), hlm.12
17 Viktor  M.  Situmorang  dan  Hendri  Soekarso, Pengantar  Hukum  Kepailitan  Indonesia ,  (Jakarta:  Rineka  Cipta,1993), hlm.77.
18 Arbijoto, Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan, Jurnal Hukum Prioris, Vol.2, No.3, 2009
19 Catur Irianto, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4 No.3 tahun 2015
Lilies  Anisah  dan  Eni  Suarti,  Analisis  Alternatif  Restruturisasi  Utang  Atau  Penutupan  Perusahaan  Pada  Pandemi  Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan dan Likuidasi
kreditur. 20 Selain  itu,  juga  sebagai  regulasi  yang  melindungi  debitur  untuk  melunasi  utangnya  dan  sebagai  payung hukum guna membantu debitor kesulitan menuntaskan kewajiban membayar utang. 21
Pasal  144  UU  PKPU  mengatakan  bahwa  perlindungan  oleh  hukum  guna  memberi  kesempatan  bagi  debitur untuk lepas dari utang terutama bagi debitur yang beritikad baik ditandai dengan teratur membayar cicilan yang telah ditetapkan. Adanya pandemi Covid-19 menjadikan UU PKPU menjadiregulasi yang ikut andil membantu masyarakat yang memiliki permasalahan gagal bayar dengan program  restrukturisasi. 22 Program restrukturisasi utang digemakan oleh  pemerintah  untuk  membantu  pelaku  UMKM  di  masa  pandemi  Covid-19.  Perlu  diketahui  makna  dari  PKPU sebelum  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  restrukturisasi  utang.  Definisi  dari  PKPU  atau  Suspension  of  payment adalah  masa  ketika  kreditor  serta  debitor  diberi  waktu  guna  bermusyawarah  mengenai  cara  pelunasan  utang  dan restrukturisasi  utang  atas  perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh  undang-undang  di  pengadilan  niaga  melalui  putusan hakim. 23 Dalam  arti  lain  PKPU  adalah  kesempatan  untuk  debitur  melaksanakan  kewajiban  membayar  utang  dan mendapat jaminan bahwa debitur tidak dapat dinyatakan permohonan pailit. 24 PKPU dibagi menjadi dua bagian yakni PKPU  Sementara  dan  PKPU  Tetap.  Prosedur  dalam  PKPU  yakni  dimulai  dari  permohonan,  (sini)  debitur mengemukakan  rencana  penyelesaian/  perdamaian  atau  composition  plan.  Dalam  rencana  perdamaian  salah  satunya adalah  restrukturisasi  utang  hingga  PKPU  berakhir.  Dalam  PKPU,  perdamaian  diatur  dalam  Pasal  265.  Perdamaian menjadi  elemen  yang  paling  mendasar  berupa  suatu  praktek  berisi  sebuah  kesepakatan  yang  terkandung  dalam perjanjian  perdamaian  atau  disebut  dengan  putusan  homologasi  yang  disahkan  oleh  Pengadilan  Niaga.  Fungsi perdamaian  dalam  PKPU  yaitu  penyelesaian  pelunasan  hutang  dan  kesepakatan  pada  restrukturisasi  hutang  debitor. Adanya perdamaian tersebut membuat adanya restrukturisasi yang akan selalu ditemukan dalam PKPU
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  menganalisis  bencana  nasional  Covid-19  berdasarkan  unsur-unsur  yang harus terpenuhi sehingga dapat dikategorikan sebagai force majeure . Dengan rincian analisis sebagai berikut: 1. Tidak ada unsur kesengajaan dari pihak dalam hal ini adalah debitur.
2. Covid-19  yang  menjadi  penyebab  debitur  tidak  dapat  menuntaskan  kewajibannya  merupakan  hal  yang  di  luar dugaan dan tidak dapat dipersalahkan karena merupakan gejala non alam.
3. Kondisi memaksa yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 tidak memiliki dampak mutlak untuk melaksanakan suatu perjanjian.
4. Terdapat  dua  keadaan  yang  terjadi  yakni:  pertama,  keadaan  memaksa  memang  benar  adanya  dan  debitur  tetap melaksanakan  walau  dengan  pengorbanan  yang  lebih  besar  dari  biasanya.  Kedua,  dalam  keadaan  lain  keadaan memaksa  ada  namun  menyebabkan  debitur  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban  sementara  dan  setelah  keadaan memaksa tersebut hilang debitur bisa kembali memenuhi kewajiban prestasinya.
5. Pembebasan  terhadap  biaya,  rugi  dan  bunga  tetap  diperoleh  oleh  debitur  yang  dihadapkan  pada  situasi  force majeure namun tidak membatalkan suatu perjanjian. Dan
6. Pemerintah  telah  menyepakati  bahwa  Covid-19  merupakan  bencana  nasional  seiring  dikeluarkannya  Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2020.
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dipaparkan,  maka  dapat  ditarik  suatu  inti  yang  sebenarnya  pandemi  Covid-19 adalah  force  majeure  bersifat  relatif,  yaitu  kondisi  kahar  tidak  bersifat  absolut  sehingga  debitor  bisa  kembali melaksanakan  kewajiban  untuk  pemenuhan  prestasi  ketika  keadaan  yang  menghalanginya  telah  hilang.  Selain  itu, argumentasi ini juga diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. 25

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Sebagai  sebuah  profesi  yang  luhur,  profesi  hukum  dituntut  untuk  mempunyai  etika  dan  moral  yang  tinggi,  tidak semata-mata  untuk  kepentingan  ekonomis,  namun  esensi  daripada  sebuah  profesi  adalah  dituntut  untuk mendahulukan  kepentingan  pasien/klien  terlebih  dahulu.  Hal  ini  terjadi  dalam  berbagai  aspek,  tidak  terkecuali
20 Pramudita,  S.A.,  Kartikasari  &  Cahyadini,  A.,  Kedudukan  Hukum  Menkominfo  Dalam  Pelaksanaan  Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing, 4(1) tahun 2020 , hlm. 103
21 Sunarmi,  R.  Harianto,  D.  &  Azwar,  T.  K.  D,  Konsep  Utang  dalam  Hukum  Kepailitan  Dikaitkan  dengan  Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT/PST), USU Law Journal, 4(4), 2016 , hlm. 35 22 Respatia,  W  &  Fidiana,  F,  Kebijakan  Restrukturasi  Utang  Melalui  Debt  to  Equity  Swap .  Jurnal  Ekuitas  14(1)  tahun 2010 , hlm.96
23 Pramudita, S. A., Kartikasari & Cahyadini, A., Op.Cit , hlm. 103
24 Suyatno,  R.A., Pemanfaatan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang:  Sebagai  Upaya  Mencegah  Kepailitan. (Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.5
25 Julaiddin, Julaiddin & Sari, H. P., Kebijakan Hukum Di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease (Covid-19). Jurnal UNES Law Review , 4(4), 358–371 tahun 2020, hal. 369
Lilies  Anisah  dan  Eni  Suarti,  Analisis  Alternatif  Restruturisasi  Utang  Atau  Penutupan  Perusahaan  Pada  Pandemi  Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan dan Likuidasi
terhadap profesi. Setiap manusia tentunya harus memiliki moral dan etika dalam hidupnya. Terlebih profesi hukum yang merupakan profesi luhur ( officium noble ).
2. Agar  kurator  tidak  berbuat  curang  dalam  menjual  aset  milik  debitor  pailit  dan  agar  dalam  menjalankan  tugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit milik debitor pailit, tidak ada benturan kepentingan sesuai dengan prinsip kode etik kurator disamping menjaga independensi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Edward Manik, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: Mandar Maju, 2013 H.S. Salim, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Jakarta: Sinar Grafika, 2006 Kartono, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran , Jakarta: Pradnya Paramita, 2014 Man. S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Bandung: Alumni, 2016 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: Rajawali Press, 1998 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa, 2005 Sutan  Remy  Siahdeini, Sejarah,  Asas  dan  Teori  Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang-Undang  No.37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, Jakarta:  Penerbit  Prenadamedia  Group Divisi Kencana, 2018 Suyatno,  R.A., Pemanfaatan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang:  Sebagai  Upaya  Mencegah  Kepailitan. Kencana Prenada Media Group, 2012 Tjiptono Darmadji, Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional , Jakarta: Grasindo, 2001 Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 1993

## Jurnal
Agri  Chairunisa  Isradjuaningtias,  Force  Majeure  (Overmacht)  Dalam  Hukum  Kontrak  Indonesia, Jurnal  Universitas Parahyangan. Vol. 1, 2015
Arbijoto, Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan, Jurnal Hukum Prioris, Vol.2, No.3, 2009 Biner  Sihotang,  Restrukturisasi  Sebagai  Penyelamatan  Kredit  Bermasalah  Pada  Bank, Prosiding  Seminar  Nasional Pakar: Sosial Humaniora Vol. 2 No. 1 tahun 2019
Catur  Irianto,  Penerapan  Asas  Kelangsungan  Usaha  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4 No.3 tahun 2015 Edwin  Ronaldo,  Pengaruh  Intermediasi  Perbankan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia, Jurnal  :  Tirtayasa Ekonomika Vol. 12, No. 1 April 2017
Hasdi Hariyadi, Restrukturisasi Utang sebagai Pencegahan Kepailitan, Sign Jurnal Hukum: Vol. 1, No.2, Maret 2020 Julaiddin,  Julaiddin  &  Sari,  H.  P.,  Kebijakan  Hukum  Di  Tengah  Penanganan  Wabah  Corona  Virus  Disease  (Covid- 19). Jurnal UNES Law Review , 4(4), tahun 2020
Lindryani Sjofjan, “Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”, Jurnal Pakuan Law Review. Vol. 1 No.2 Juli-Desember 2015 Pramudita,  S.A.,  Kartikasari  &  Cahyadini,  A.,  Kedudukan  Hukum  Menkominfo  Dalam  Pelaksanaan  Perdamaian Menurut  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang, Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing, 4(1) tahun 2020 Respatia, W & Fidiana,  F,  Kebijakan Restrukturasi Utang Melalui Debt to Equity Swap. Jurnal Ekuitas 14(1) tahun 2010
Sunarmi, R. Harianto, D. & Azwar, T. K. D,  Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT/PST), USU Law Journal, 4(4), 2016 Tauratiya,  Overmacht:  Analisis  Yuridis  Penundaan  Pelaksanaan  Prestasi  Akibat  Pandemi  Covid-19 ,  Jurnal  Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Vol. 7, No. 1, 2020