## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## ASPEK HUKUM PEMENUHAN HAK ATAS PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPSI

## LEGAL ASPECTS OF FULFILLING OF PAROLE FOR CORRUPTION INMATE
Darmawati
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Email: wati_lecturer@yahoo.com
Naskah diterima: 08/10/19 Revisi: 26/11/19 Disetujui: 27/11/19

## Abstrak
Bentuk pembinaan terhadap narapidana  yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan tidak hanya sebatas melalui metode di dalam saja, melainkan metode pembinaan di luar lapas yang salah  satu  hak  narapidana  yang  diatur  dalam  Undang – Undang  Nomor  12  Tahun  1995 Tentang  Pemasyarakatan  Pasal  14  huruf  (k)  adalah  narapidana  berhak  mendapatkan pembebasan  bersyarat. Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis prosedur  pemenuhan  hak  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  Bagi  Narapidana  Korupsi serta apakah pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sudah sejalan dengan asas  yang  terkandung  di  dalam  Undang – Undang  Pemasyarakatan. Penelitian  ini menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif,  yaitu  mengkaji  dan  menganalisis  norma- norma  hukum  yang  berkaitan  dengan  pembebasan  bersyarat. Prosedur  Pemenuhan  Hak Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak  Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemberian Program Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana korupsi harus  memenuhi  dasar  pertimbangan  aspek  legalitas,  aspek  filosofis  dan  aspek  sosiologis. Dimana  dalam  pemberian  pembebasan  bersyarat  terhadap  narapidana  korupsi  sudah  sesuai dengan asas-asas yang terkandung di dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan.
Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat; Narapidana Korupsi.

## Abstract
The form of fostering of prisoners carried out by correctional institutions is not only limited to the inside method, but the method of fostering outside prison which is one of the prisoners' rights regulated in Law Number 12 of 1995 Concerning Correctional Article 14 letter (k) is a rightful inmate get parole. The purpose of this paper is to find out and analyze the procedure for  fulfilling  the  right  to  grant  conditional  release  for  corruption  inmates  and  whether  the granting  of  parole  against  corrupt  prisoners  is  in line  with  the  principles  contained  in  the Penitentiary  Act.  This  study  uses  a  normative  legal  research  method,  namely  studying  and analyzing  legal  norms  relating  to  parole.  The  Procedure  for  Fulfilling  the  Right  to Conditional  Release  for  Corruption  Prisoners  is  carried  out  based  on  Government Regulation  Number  99  of  2012  Concerning  the  Requirements  and  Procedures  for  the Implementation  of  the  Rights  of  Prisoners.  The  granting  of  a  Conditional  Exemption Program  for  Corruption  Prisoners  must  meet  the  basic  considerations  of  legality, philosophical and sociological aspects. Where in granting parole against corruption convicts is in accordance with the principles contained in Article 5 of the Penitentiary Act.

## Keywords: Parole, Corruption Prisoners
Copyright©20189Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Sistem pembinaan narapidana yang saat ini dikenal dengan istilah pemasyarakatan mulai diperkenalkan  oleh  Sahardjo  pada  Tahun  1964  melalui  Konferensi  Dinas  Kepenjaraan  di Lembang. Dengan Lahirnya istilah pemasyarakatan secara tidak langsung terjadi pergeseran pemidanaan  yang  semula  tujuan  pemidanaan  adalah  penjeraan  bergeser  kearah  pembinaan narapidana.
Pemasyarakatan  merupakan  suatu  kegiatan untuk  melakukan  pembinaan  terhadap narapidana yang didasarkan pada suatu sistem serta cara pembinaan yang merupakan bagian akhir  dari  sistem  pemidanaan  dalam  sistem  peradilan  pidana. Pembinaan  narapidana merupakan  suatu  sistem  yang  mempunyai  beberapa  komponen  yang  saling  bekerja  dan berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.
Pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan  merupakan suatu rangkaian  pemidanaan  yang bertujuan  agar  warga  binaan  pemasyarakatan  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Tujuan  Lembaga  Pemasyarakatan  sebenarnya  berfungsi  meniadakan  atau  mengurangi hak-hak  yang  dimiliki  seseorang  (narapidana),  seringkali  menimbulkan  beban,  di  satu  sisi, mengurangi  kebebasan  seseorang,  tetapi  di  sisi  lain  harus  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  hak asasi manusia (HAM). 1
Perkembangan  mental  narapidana  tidak  terlepas  dari  kondisi  lembaga  pemasyarakatan walaupun  pada  dasarnya  lembaga  pemasyarakatan  bukanlah  tempat paling  baik  bagi narapidana. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan dibidang hukum  pada  khususnya  dan  pembangunan  nasional  bangsa  pada  uumnya  tidak  dapat dilepaskan  pada  pengaruh  situasi  lingkungan  strategi  dan  perkembangannya  dari  waktu  ke waktu, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. 2
1 A.  Josias  Simon  R,  dkk.  2011. Studi  Kebudayaan  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia. Lubuk  Agung. Bandung. Hal.5
2 Mulyadi  Alrianto  Tajuddin, Pembinaan  Rehabilitasi  Sosial  Terhadap  Anak  Didik  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Merauke, Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Volume 4 Nomor 2 2019.
Pembinaan narapidana selalu diarahkan pada resosialisasi (penyatuan hubungan dengan masyarakat) dengan  sistem  pemasyarakatan  yang  berdasarkan  pada  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Menurut  ketentuan  Pasal  7  Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  menyatakan  bahwa Tahapan  pembinaan  narapidana  terdiri  atas  3  (tiga)  tahap, yaitu:  tahap  awal,  lanjutan  dan tahap akhir. 3 Tiap-tiap narapidana wajib untuk mengikuti seluruh rangkaian tahapan program pembinaan tersebut. Dimulai dari pembinaan tahap awal (0 – 1/3 masa pidana) melalui proses admisi  dan  orientasi  yang  dilaksanakan  maksimal  1  bulan,  dilanjutkan  dengan  program pembinaan  kepribadian  dan  kemandirian.  Pembinaan  tahap  lanjutan  yang  dibagi  atas pembinaan tahap lanjutan 1 (1/3-1/2 masa pidana), tahap lanjutan II (1/2 – 2/3 masa pidana), dan  pembinaan  tahap  akhir  (2/3 masa  pidana – bebas). Proses  pembinaan  tahap  awal  dan lanjutan dilaksanakan di Lapas dan pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar lapas.
Pada  program  pembinaan  tahap  akhir,  program  kegiatan  pembinaannya  berupa pelaksanaan program integrasi. Terhadap narapidana  yang memenuhi syarat dapat diberikan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Bentuk  pembinaan  terhadap  narapidana  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pemasyarakatan tidak hanya sebatas melalui metode di dalam saja, melainkan metode pembinaan di luar lapas yang  salah  satu  hak  narapidana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 Tentang  Pemasyarakatan Pasal  14  huruf  (k)  adalah  narapidana  berhak  mendapatkan pembebasan bersyarat. Lebih lanjut dalam Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah 32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun 2012 disebutkan bahwa  setiap narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Ayat (2)  Pembebasan  bersyarat  yang  dimaksud  adalah  narapidana  setelah  menjalani  pidana sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.
Pembebasan  bersyarat  adalah  pemberian  pembebasan  dengan  beberapa  syarat  kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua per tiga dari masa pidananya, dimana dua per tiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.
Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  bagi  narapidana  pada  umumnya  dilakukan  untuk memotivasi  dan  memberikan  kesempatan  kepada  narapidana  untuk  mendapatkan kesejahtraan  sosial,  pendidikan,  keterampilan,  guna  mempersiapkan  diri  di  tengah
3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan
masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
Khusus  untuk  narapidana  korupsi,  terkait dengan masalah  pembebasan  bersyarat ada kriteria  khusus  yang  harus  dipenuhi  berdasarkan  ketentuan  Pasal  86  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2018  Tentang  Syarat dan  Tata  Cara  Pemberian Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
Adanya  persyaratan  tambahan  bagi  terpidana  kasus  korupsi  dalam  memperoleh  haknya untuk  mendapatkan  pembebasan  bersyarat  dikarenakan  tindak  pidana  korupsi  memiliki dampak dan pengaruh yang besar dibandingkan tindak pidana umum lainnya.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah  prosedur pemenuhan  hak pemberian pembebasan  bersyarat  bagi narapidana korupsi dan apakah pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sudah sejalan dengan asas yang terkandung di dalam Undang – Undang Pemasyarakatan.

## C. Metode Penelitian
Dalam  penulisan  artikel  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif,  yaitu mengkaji  dan  menganalisis  norma – norma  hukum  yang  berkaitan  dengan  pembebasan bersyarat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Prosedur Pemenuhan  Hak  Pemberian Pembebasan  Bersyarat  Bagi  Narapidana Korupsi.
Sistem  pemasyarakatan  merupakan  suatu  tatanan  mengenai  arah  dan  batas  serta  cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  dan  dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
Sistem  Pemasyarakatan  mengasumsikan  bahwa  warga  binaan  pemasyarakatan  bukan hanya  objek  melainkan  subjek  yang  tidak  berbeda  dengan  manusia  lainnya  yang  sewaktu- waktu  dapat  melakukan  kesalahan,  sehingga  tidak  harus  diberantas  melainkan  dibina  agar mereka  menyadari  kesalahan  dan  mengembalikannya  menjadi  masyarakat  yang  baik,  taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan.
Pelaksanaan  proses  pembinaan  narapidana  melibatkan  Pembina,  narapidana,  dan masyarakat  yang merupakan suatu sistem dan saling bekerja sama demi terwujudnya tujuan pemidanaan. Lembaga  Pemasyarakatan  diberi  kewenangan  untuk  melaksanakan  pembinaan
terhadap  narapidana. Sejak  narapidana  menjadi  penghuni  lapas  maka  sejak  saat  itu  pula proses  pembinaan  dimulai.  Dimulai  dari  tahap  Admisi  (Orientasi),  narapidana  menjalani masa  pengamatan,  pengenalan,  dan  penelitian  lingkungan. Tahap  admisi  atau  orientasi merupakan  tahap  yang  kritis  yang  dilalui  narapidana  sebab  dari  dunia  luar  yang bebas  dan luas  memasuki  situasi  lapas  yang  sempit  dan  terkekang.  Narapidana  akan  merasakan hilangnya  kebebasan,  pelayanan  dan  lain  sebagainya.  Sangat  diharapkan  agar  narapidana dapat  menyesuaikan  diri  dalam  masa  transisi  tersebut  sehingga  dapat  menyesuaikan  diri  di kehidupan dalam lapas. Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan pembinaan kepribadian yang meliputi  pembinaan  kesadaran  beragama,  pembinaan  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara, pembinaan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum. Pada tahapan ini dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat (maximum security).
Setelah proses pembinaan tahap awal dilalui, dilakukan sidang yang beranggotakan Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk menilai pelaksanaan program pembinaan yang telah dijalani oleh narapidana. Apabila hasil dari sidang TPP dianggap baik maka narapidana berhak untuk mengikuti program pembinaan tahap lanjutan.
Pembinaan  tahap  lanjutan terdiri  atas pembinaan  kepribadian  lanjutan  dan  pembinaan kemandirian. Guna  untuk  kepentingan  pembinaan  narapidana  akan  didata  mengenai  minat dan  bakatnya  masing-masing  dan  juga  jenjang  pendidikan  yang  telah  mereka  tempuh sebelumnya. Selain  itu,  dalam  pembinaan  tahap  ini  juga  dilakukan program asimilasi  yang dapat  dimulai  dari  ½  masa  pidana  sampai  2/3  dari  masa  pidananya  dan  menurut  penialaian tim  pengamat  pemasyarakatan  sudah  memiliki  kemajuan  fisik,  mental,  dan  keterampilan. Tahapan  asimilasi dilaksanakan  dengan  membaurkan  narapidana  dalam  kehidupan masyarakat. Program asimilasi ini dapat berupa bakti sosial, kegiatan olah raga, melanjutkan sekolah,  kerja  mandiri,  kerja pada  pihak  luar,  dan  lain-lain yang  pelaksanaanya  dapat dilakukan di dalam Lapas atau dipindahkan ke Lapas terbuka (Open Camp).
Setelah  narapidana  melewati  masa  pembinaan  tahap  lanjutan  maka  dilanjutkan  dengan pembinaan tahap akhir. Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap  lanjutan  sampai  dengan  berakhirnya  masa  pidana  dari  narapidana  yang  bersangkutan. Pembinaan tahap  akhir  ini  meliputi  perencanaan  program  integrasi. Apabila  proses pembinaan  dari  tahap  admisi  dan  orientasi  atau  pengenalan,  pembinaan,  asimilasi  berjalan lancar  dan  baik  serta  masa  pidana  yang  sebenarnya  telah  dijalani  2/3,  maka  kepada narapidana  tersebut  dapat  diusulkan  untuk  diberikan  Pembebasan  Bersyarat  (PB),  Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB).
Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak dari sekian banyak hak yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi kriteria/persyaratan. Pengaturan terkait dengan pembebasan bersyarat  yang diberikan kepada narapidana korupsi telah diatur mekanismenya  di  dalam  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  Tentang Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan yang  kemudian  di ubah ke dalam Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999.
Pembebasan bersyarat dapat diberikan apabila narapidana telah memenuhi syarat-syarat yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang.  Persyaratan  tersebut  meliputi  syarat  substantif dan  syarat  administratif.  Adapun  syarat  substantif dari  pembebasan  bersyarat  yaitu narapidana  telah  menjalani  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidananya  atau  sekurang-kurangnya sembilan bulan, dan syaraf administratif yaitu adanya penjamin.
Selanjutnya,  dalam  Pasal 43  A  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana  yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan.
b. Telah  menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa  pidana,  dengan  ketentuan  2/3  masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan
c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit ½ dari sisa masa pidana yang wajib dijalani Berdasarkan  ketentuan  Pasal  82  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  dan Cuti Bersyarat disebutkan bahwa: pembebasan bersyarat dapat diberikan  kepada narapidana yang telah memenuhi syarat: 4
a. Telah  menjalani  masa  pidana  paling  singkat  2/3  (dua  per  tiga),  dengan  ketentuan  2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
b. Berkelakuan  baik  selama  menjalani  masa  pidana  paling  singkat  9  (Sembilan)  bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.
d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
4 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Rebuplik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018
Usulan  Pembebasan  Bersyarat  yang  diajukan  oleh  narapidana  korupsi  tidak  secara langsung  diterima  dan  disahkan  melalui  surat  keputusan,  namun  ada  beberapa  rangkaian prosedur  yang  harus  dilalui  hingga  akhirnya  usulan  tersebut  diterima. Wali  Narapidana mengajukan  nama-nama  narapidana  yang  telah  memenuhi  pensyaratan  untuk  diajukan pembebasan  bersyarat  kepada  petugas  pemasyarakatan. Terhadap  narapidana  korupsi  yang memenuhi  syarat  untuk  diberikan pembebasan  bersyarat terlebih  dahulu  mengikuti  tahapan sidang  tim pengamat  pemasyarakatan  (Sidang  TPP)  di  tingkat  lapas  yang  beranggotakan petugas  pemasyarakatan  pada  lapas  tempat narapidana  korupsi  tersebut  dibina. Jika permohonan pembebasan  bersyarat diterima  dalam  sidang  TPP,  Kalapas  bersurat  ke  Balai Pemasyarakatan (Bapas)  untuk  meminta  dilakukannya  penelitian  kemasyarakatan  yang dilaksanakan  oleh  pembimbing  kemasyarakatan  untuk  dilaksanakan assessment resiko, kebutuhan,  dan  survey  kesiapan  penjamin  dalam pelaksanaan  pembebasan  bersyarat  jika usulan tersebut diterima.
Laporan  hasil assessment dan  litmas  tersebut  dikirimkan  kembali  kepada  pihak  lapas untuk  selanjutnya  diproses  oleh  Kantor  Wilayah  Hukum  dan  Ham  ditempat  narapidana tersebut  menjalani  proses  pemidanaan. Kantor  wilayah  melaksanakan  sidang  TPP  dan hasilnya diteruskan ke  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terhadap kasus tertentu, Dirjen Pemasyarakatan  menyampaikan  pertimbangan  pemberian pembebasan  bersyarat kepada Menteri  berdasarkan  rekomendasi  Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat  Jenderal dan rekomendasi  instansi  terkait. Diterima  atau  tidaknya  usulan  tersebut  ditentukan  oleh  Dirjen Pemasyarakatan atas  nama  Menteri.  Jika usulan  tersebut  diterima,  maka  dirjen pemasyarakatan mengeluarkan  surat  keputusan  yang  dilengkapi  dengan  tanggal pelaksanaannya. Setelah  itu,  Lembaga  Pemasyarakatan  menerima  dan  melakukan pengecekan Surat Keputusan PB lalu melaksanakan pemberian pembebasan bersyarat.
Pengawasan  terhadapa  pelaksanaan  program  pembebasan  bersyarat  dilaksanakan  oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Adapun maksud dari dilaksanakannya pengawasan  adalah  untuk  tetap  memonitor  segala  perbuatan  narapidana  dalam  menjalani program  pembinaan  yang  diberikan.  Jika  dalam  pelaksanaan  pembebasan  bersyarat narapidana bermalas-malasan,  mengulangi  tindak  pidana,  menimbulkan  keresahan  di masyarakat  dan  melanggar  ketentuan  pelaksanaan  pembebasan  bersyarat  maka  pembebasan bersyarat yang dijalani dicabut kembali.

## B. Asas-Asas  Yang  Terkandung  Di  Dalam Undang-Undang  Pemasyarakatan Kaitannya Dengan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi.
Sistem  Pemasyarakatan  sebagai  sebuah  sistem  perlakuan  terhadap  warga  binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan  melalui  fungsi  pemasyarakatan  dimana meliputi pelayanan,  pembinaan,  pembimbingan  kemasyarakatan,  perawatan,  pengamanan  dan pengamatan  dengan  menjunjung  tinggi  penghormatan, perlindungan,  dan  pemenuhan  hak asasi  manusia.  Dalam  pelaksanaan  sistem  pembinaan  pemasyarakatan  dilaksanakan berdasarkan asas: 5
a. Pengayoman;
Yang  dimaksud  dengan  asas  pengayoman  adalah  melindungi  masyarakat  dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana, juga memberikan bekal hidup kepada mereka agar menjadi warga binaan yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
Yang  dimaksud  dengan  asas  persamaan  perlakuan  dan  pelayanan  adalah  pelaksanaan sistem pemasyarakatan tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok,  golongan,  politik,  status  sosial  dan  ekonomi  serta  jenis  kelamin.  Dengan kata  lain  tidak  adanya perlakuan  dan  pelayanan  yang  sifatnya diskriminasi  antar narapidana.
c. Pendidikan dan pembimbingan
Bahwa  penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan  berdasarkan  Pancasila  antara  lain penanaman  jiwa  kekeluargaan,  keterampilan,  pendidikan  kerohanian  dan  kesempatan untuk menunaikan ibadah.
d. Pembimbingan
Bahwa penyelenggaraan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila antara lain penanaman  jiwa  kekeluargaan,  keterampilan,  pendidikan  kerohanian  dan  kesempatan untuk menunaikan ibadah.
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
Yang  dimaksud  dengan  penghormatan  harkat  dan  martabat  manusia  adalah  bahwa narapidana yang menjalani hilang kemerdekaan tetap harus dihormati dan diperlakukan sebagai manusia
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
5 Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Yang  dimaksud  dengan  asas  kehilangan  kemerdekaan  merupakan  satu-satunya penderitaan  adalah  bahwa  Negara  tidak  boleh  membuat  kondisi  orang  yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam  kondisi  hilang  kemerdekaan  tersebut  diisi  dengan  upaya  yang  ditujukan  untuk memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas  mereka  dan  meningkatkan  kualitas  mereka selaku anggota  masyarakat. Selama  di  lapas,  warga  binaan  pemasyarakatan  tetap memperoleh  hak-haknya yang  lain  seperti  layaknya  manusia,  dengan  kata  lain  hak perdatanya  tetap  dilindungi  seperti  hak  memperoleh  perawatan  kesehatan,  makanan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
Bahwa  meskipun  warga  binaan  pemasyarakatan  berada  di  Lapas,  tetapi  harus  tetap didekatkan  dan  dikenalkan  dengan  masyarakat  dan  tidak  boleh  diasingkan  dari masyarakat,  antara  lain  berhubungan  dengan  masyarakat  dalam  bentuk  kunjungan, hiburan  ke  dalam  lapas  dari  anggota  masyarakat  yang  bebas,  dan  kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti cuti mengunjungi keluarga.
Pemberian Program Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana korupsi yang diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus memenuhi dasar pertimbangan aspek legalitas, aspek filosofis dan aspek sosiologis.
Pertimbangan aspek legalitas atau yuridis normatif bahwa usulan pembebasan bersyarat bagi  narapidana  korupsi  telah  sesuai  dengan  prosedur  dan  memenuhi  keseluruhan  syarat pembebasan bersyarat, baik itu syarat substantif maupun syarat administrasi yang telah diatur oleh  ketentuan  yang  berlaku.  Dari aspek  filosofis  (keadilan)  bahwa  pemidanaan  merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang dilaksanakan melalui putusan hakim atas perbuatan yang  telah  dilakukan  oleh  narapidana.  Narapidana  yang  telah  menjalankan  proses pemidanaan  di  lembaga  pemasyarakatan  kepadanya  berhak  diberikan  hak-haknya  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  serta  program  pembebasan  bersyarat  telah memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat  dan  hak  dari  narapidana. Sedangkan  dari  aspek sosiologis  bahwa  pembinaan  tahap  akhir dalam  bentuk  pembebasan  bersyarat  merupakan pembinaan  yang  dilaksanakan  di  luar  lembaga  pemasyarakatan  dengan  tujuan  untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat atau reintegrasi sosial.
Perlunya  program  pembinaan  narapidana  yang  menunjang  ke  arah  integrasi  dengan masyarakat dikemukakan oleh Soeroso sebagai berikut: 6
6 Djisman Samosir, “ Penologi dan Pemasyarakatan”, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hal.218.
“ Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarkatan merupakan suatu kesatuan yang integral menuju tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin juga finansial dan materiil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna ” .
Jika kita melihat adanya persyaratan tambahan terhadap narapidana korupsi yang ingin mengajukan  pembebasan  bersyarat hal  ini  menurut  pendapat  penulis  suatu  hal  yang  dinilai adil  karena  mengingat  tindak  pidana  korupsi  merupakan  kejahatan  luar  biasa  karena mengakibatkan  kerugian  yang  besar  bagi  Negara  atau  korban  yang  banyak.  Untuk  itu, terhadap  pemberian  pembebasan  bersyarat,  remisi,  asimilasi  terhadap  narapidana  korupsi perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Adanya  persyaratan  bagi  narapidana  korupsi  yang  menjadi justice  collaborator merupakan penghargaan atas kerjasama narapidana korupsi untuk mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia.

## KESIMPULAN
Prosedur  Pemenuhan  Hak  Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  Bagi  Narapidana  Korupsi dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dimana  pemberian  pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi selain harus memenuhi pensyaratan pada pasal 43 ayat (2)  juga  harus  memenuhi  pensyaratan  tambahan  yang  diatur  dalam  Pasal  43  A  Ayat  (1) Peraturan pemerintah tersebut.
Pemberian  Program  Pembebasan  Bersyarat  bagi  Narapidana  korupsi  harus  memenuhi dasar  pertimbangan  aspek  legalitas,  aspek  filosofis  dan  aspek  sosiologis.  Dimana  dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sudah sesuai dengan asas-asas yang terkandung di dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan.

## UCAPAN TERIMA KASIH (Acknowledgments)
Kami berterimakasih kepada pihak Universitas Ichsan Gorontalo yang sudah membantu dalam  kesuksesan  penelitian  ini  juga  tidak  lupa  kepada  sahabat – sahabat  yang  selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bambang  Poernomo.  2007. Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Dengan  Sistem  Pemasyarakatan. Yogyakarta. Liberty.
Buhari  Luneto,  dkk.  2015. Model Pembinaan  Narapidana  Melalui  Pendekatan  Agama. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Djisman Samosir. 2016. Penologi dan Pemasyarakatan. Bandung.Nuansa Aulia.

## Didin  Sudirman.  2007. Reposisi  dan  Revitalisasi  Pemasyarakatan  Dalam  Sistem  Peradilan
Pidana  di  Indonesia. Jakarta.  Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI.
Dwidja  Priyatno.  2006. Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia. Jakarta.  Ghalia Indonesia.
Harsono, C.I. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta. Djambatan.
Iqrak Sulhin. 2016. Diskontinuitas Penologi Punitif. Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan. Jakarta. Prenadamedia Group.
Josias  Simon  R.  A. dkk.  2011. Studi  Kebudayaan  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia. Bandung. Lubuk Agung.
Widodo.  Wiwik  Utami.  2014. Hukum  Pidana  &  Penologi:  Rekonstruksi  Model  Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime. Yogyakarta. Aswaja Pressindo.

## Yuyun Nurulaen. 2012. Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi (persfektif Sosiologi
Islam). Bandung. Marja

## Jurnal
Mulyadi  Alrianto  Tajuddin,  2019 Pembinaan  Rehabilitasi  Sosial  Terhadap  Anak  Didik  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIb  Merauke, Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  dan  Politik Islam, Volume 4, Nomor 2, Oktober, h. 173-193.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan