## ASPEK HUKUM SEWA RAHIM ( SURROGATE MOTHER )

## DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA
Oleh : Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H.

## Abstract
Technological  developments in  the  field  of  medicine,  have  found  a  new  method  that  is artificial  insemination,  known  as  in  vitro  fertilization  or  IVF.  Surrogate  mother  has become another alternative for some couples who do not or can not have children through IVF methods namely lease uterus of a woman who was not his wife. Surrogate mother is a woman who is willing to rent her womb, with an agreement to pregnancy, childbirth in exchange for some material and then handed back the baby to couples who can not have children because the wife could not contain, however, in its development it raises ethical issues and legal which is pretty much the previously unthinkable. Keywords : Surrogate mother, Civil law perspective, Criminal law perspective

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Seiring dengan berkembangnya zaman sejalan dengan berkembang  pula teknologi, penelitian  demi  penelitian telah dilakukan,  temuan-temuan baru telah muncul kepermukaan mewarnai pembaharuan sejarah peradaban manusia yang  kesemuanya tersebut bertujuan untuk memudahkan, bahkan memecahkan permasalahan-permasaah yang di hadapi oleh umat manusia, salah satu contohnya adalah Perkembangan teknologi  di  bidang kedokteran,  telah menemukan metode baru yaitu inseminasi buatan  yang  dikenal dengan sebutan in  vitro  fertilization (program bayi tabung).
Anak  merupakan  anugerah  bagi setiap pasangan suami isteri dan dambaan bagi  setiap  keluarga 1 ,  dan  melanjutkan keturunan  adalah salah  satu  hak  asasi manusia  yang  dilindungi  oleh undang- undang sebagaimana  tersebut  di  dalam pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia    yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk  keluarga  dan  melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” kemudian ditegaskan lagi dalam  pasal 10
1 Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa  Rahim ,  Aswaja  Pressindo,  Yogyakarta,
2014, Hlm 47
ayat  1  Undang-Undang  No.  39  tahun 1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia. Namun  pada  kenyataannya  tidak  semua pasangan  suami  isteri  dapat  memiliki anak  dengan  cara  alami,  salah  satu alternatif  yang  menjadi  pilihan  adalah program bayi tabung.
Teknologi kedokteran terkait program bayi tabung ini ditemukan pada tahun  1970-an  yang  dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi masalah bagi pasangan suami istri yang tidak bisa mendapatkan keturunan (mandul).
Sejalan dengan pembuahan in  virto fertilization (IVF)  yang  seamakin pesat, muncul  ide surrogate  mother (ibu pengganti/ sewarahim/ gestational agreement )  yaitu wanita  yang  bersedia disewa rahimnya, dengan suatu perjanjian untuk mengandung, melahirkan dengan imbalan sejumlah materi kemudian menyerahkan kembali bayinya kepada pasangan suami istri yang  tidak bisa mempunyai keturunan karena istri tersebut tidak bisa mengandung,
Namun dalam perkembangannya hal tersebut memunculkan  isu  etik  dan  legal  yang cukup  banyak  yang  sebelumnya  tidak terpikirkan. 2

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas,  yang akan  menjadi  rumusan  permasalahan dalam  penulisan  ini  akan  dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  aspek  hukum  sewa rahim  ( surrogate  mother )  dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimanakah  aspek  hukum  sewa rahim  ( surrogate  mother )  dalam perspektif hukum pidana?

## II. PEMBAHASAN

## A. Aspek Hukum  Sewa  Rahim
(Surrogate Mother)
Dalam

## Perspektif Hukum Perdata
Ibu  pengganti (Surrogate  mother) telah  menjadi  alternatif  lain  bagi beberapa pasangan yang belum atau tidak dapat memiliki keturunan melalui metode bayi tabung yaitu sewa rahim wanita lain yang bukan istrinya.
Kontrak sewa rahim sendiri adalah perjanjian seorang wanita yang mengaitkan  dirinya  dengan  pihak  lain (suami  istri)  untuk  menjadi  hamil  dan setelah  melahirkan  menyerahkan  anak atau  bayi  tersebut. 3 Sewa  Rahim  juga merupakan  sebuah  perjanjian  sehingga segalasesuatunya diatur  dalam  KUH
3 Fajar  Bayu  Setiawan,dkk, Kedudukan  Kontrak Sewa Rahimdalam Kedudukan Hukum Positif Indonesia , Jurnal Private Law Edisi 01 Maret – Juni 2013
Perdata. Pengertian perjanjian pada pasal 1313  KUH Perdata  menyatakan  bahwa “Suatu  perbuatan  dengan  mana  satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih“ 4 . . Sedangkan dalam  Pasal  1548  KUH  Perdata menyatakan  bahwa  : “Sewa  menyewa ialah  suatu  persetujuan  dengan  mana pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya kepada  pihak  lainnya  kenikmatan  suatu barang, selam waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, dan pihak yang tersebut belakangan disanggupi pembayarannya”. 5
Dalam  bentuknya,  perjanjian  itu berupa  suatu  rangkaian    perkataan  yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang  diucapkan  atau  ditulis. 6 Atau  bisa disebut  suatu  kesepakatan, sebagai  salah satu syarat sahnya perjanjian kesepakatan memegang peranan penting dalam proses terbentuknya suatu perjanjian, maksudnya  adalah  para pihak  yang terlibat  dalam  perjanjian  harus  sepakat atau  setuju  mengenai  hal-hal  pokok  dari perjanjian tersebut. 7
Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila  diberikan  karena  kekhilafan  atau
4 Husni Thamrin, Op.Cit, Hlm. 50
5 Ibid. Hlm. 70
6 Subekti, Hukum  Perjanjian ,  PT  Intermasa, Jakarta, 1990, Hlm. 1
7 P.N.H.  Simanjuntak, Pokok – Pokok  Hukum Perdata Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2009,
Hlm. 334
diperoleh  dengan  paksaan  atau  dengan penipuan, 8 Ada  beberapa  teori  yang berusaha menjelaskan hal tersebut, yaitu: teori  kehendak,  teori  pernyataan,  dan teori kepercayaan. 9

## a. Teori Kehendak (Wilstheorie)
Menurut  Teori  kehendak,  faktor  yang menentukan  adanya  perjanjian  adalah kehendak,  meskipun  demikian  terdapat hubungan  yang  tidak  terpisahkan  antara kehendak  dan  pernyataan.  Oleh  karena itu  suatu  kehendak  harus  dinyatakan, Namun  apabila  terdapat  ketidaksesuaian anatara  kehendak  dan  pernyataan,  maka tidak terbentuk suatu perjanjian. 10
b. Teori Pernyataan (Verklaringstheorie)
Menurut  Teori  pernyataan  Pembentukan pernyataan  terjadi  dalam  ranah  kejiwaan seseorang,  sehingga  pihak  lawan  tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya  terdapat  di  dalam  benak seseorang,  dengan  demikian  suatu kehendak  yang tidak dapat dikenali oleh pihak  lain  tidak  mungkin  menjadi  dasar terbentuknya  suatu  perjanjian. 11 Agar suatu  kehendak  dapat  menjadi  suatu perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan, sehingga yang menjadi dasar
8 http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat- sahnya-perjanjian/ diakses  pada  tanggal 2Februari 2017 pada jam 19.00 wib
9 Herlien  Budiono, Ajaran  Umum  Hukum Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang Kenotariatan ,Citra  Aditya,  Bandung,  2010,
Hlm.76
10 Ibid, Hlm. 76 - 77 11 Ibid, Hlm. 77
dari  terikatnya  seseorang  terhadap  suatu perjanjian  adalah  apa  yang  dinyatakan oleh  orang  tersebut. 12 Lebih  lanjut menurut  teori  ini  jika  terdapat ketidaksesuaian  antara  kehendakdan pernyataan,  maka  hal  ini  tidak  akan menghalangi terbentuknya perjanjian, 13

## c. Teori Kepercayaan (Vertrouwenstheorie)
Teori kepercayaan  berusaha  untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan, Oleh karena itu teori ini juga dapat dikatakan sebagai teori pernyataan yang  diperlunak. 14 Menurut    Teori  ini tidak  semua  pernyataan  melahirkan perjanjian,  Suatu  pernyataan  hanya  akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyrakat menimbulkan kepercayaan  bahwa  hal  yang  dinyatakan memang benar dikehendaki, atau dengan kata  lain  hanya  pernyataan  yang disampaikan  sesuai  dengan  tertentu (normal) yang menimbulkan perjanjian. 15
Lebih  lanjut  menurut  teori  ini terbentuknya  perjanjianbergantung  pada kepercayaan  atau  pengharapan  yang muncul  dari  pihak  lawan  sebagai  akibat dari pernyataan yang diungkapkan. 16
12 Ibid 13 Ibid, Hlm. 18 14 Ibid, Hlm. 78
15 Ibid, Hlm. 80
16 Ibid, Hlm.79
Kembali pada pokok permasalahan yakni  terkait dengan  sewa  rahim,  bila perjanjian  sewa  rahim  dianalisis  dalam perspektif ketiga teori diatas yaitu :
a. Perspekstif Teori  Kehendak

## (Wilstheorie)
Perjanjian  sewa  rahim  pasti  terjadi karena  di  dahului  oleh  adanya kehendak  pasangan  suami  istri  yang tidak  bisa memiliki  anak  secara alami sehingga menggunakan alternatif  bayi  tabung,  selanjutnya yang akan berkembang ke arah sewa rahim  kepada  wanita  lain  /  ibu pengganti (Surrogate Mother)
apabila  sang  istri  tidak  bisa mengandung  ataupun  karena  alasan lain.
b. Perspektif Teori Pernyataan (Verklaringstheorie)
Setelah  timbul  kehendak  atau maksud  akan  melakukan  program alternatif  bayi  tabung  dengan melakukan  sewa  rahim  terhadap rahim  wanita  lain,  maka  pasangan suami  istri  yang  akan  melakukan sewa rahim tersebut akan
menyatakan maksud
dan kehendaknya  kepada  wanita  yang bersedia  di  sewa  rahimnya  untuk mengandung anak mereka.
c. Perspektif Teori Kepercayaan
(Vertrouwenstheorie)
Setelah  pasangan  yang  bermaksud melakukan  sewa  rahim  menyatakan maksud  dan  kehendaknya  terhadap wanita  yang  bersedia  disewa rahimnya,  maka  disini  ada  2  (dua) kemungkinan,  bisa  jadi  pernyataan tersebut  menjadi  sebuah  perjanjian atau  bisa  juga  tidak  berujung  pada sebuah perjanjian, tergantung terhadap pidak lawan / pihak kedua, apabila wanita yang bersedia disewa rahimnya  sebagai  pihak  lawan  / pihak  kedua  percaya  terhadap  apa yang  telah  dinyatakan  oleh  pihak pertama, maka pernyataan yang telah di  utarakan  oleh  pihak  pertama  bisa berlanjut  ke  sebuah  perjanjian, Namun  apabila  pihak  kedua  tidak mempercayai apa  yang  telah dinyatakan  oleh  pihak  pertama karena suatu sebab, maka pernyataan apa yang telah di utarakan oleh pihak pertama tidak akan berujung kepada sebuah perjanjian.
Ketiga teori tersebut di atas adalah teori  untuk  menganalisa  terjadinya sebuah  kesepakatan  sebagai  salah  satu syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata  yang  menyatakan  bahwa  supaya terjadi  persetujuan  yang  sah,  perlu dipenuhi empat syarat :
1) Kesepakatan
mereka yang
mengikatkan dirinya
2) Kecakapan  untuk membuat  suatu perikatan
3) Suatu pokok persoalan tertentu
4) Suatu sebab yang tidak terlarang
Syarat  pertama  dan  kedua  adalah  syarat subyektif,  sedangkan syarat  ketiga  dan keempat merupakan syarat obyektif.
Berbicara  sewa  rahim  dari  unsur subyektif sahnya perjanjian yakni berupa kesepakatan  yang  mengikat,  perjanjian sewa rahim tersebut dianggap memenuhi syarat  kesepakatan,  Namun  dalam  pasal 1320  KUH  Perdata  tersebut  disebutkan syarat  obyektif “suatu  sebab  yang  tidak dilarang” yang mana kemudian berdasarkan  Pasal 1337  KUH  Perdata dijelaskan  bahwa “suatu  sebab  adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang- undang,  atau  apabila  berlawanan dengan  kesusilaan  baik  atau ketertiban umum” Kedua  pasal  ini  saling berkontemplasi menjelaskan maksud dan bentuk dari sebab yang tidak bertentangan  dan  dilarang  oleh undang- undang,  kesusilaan  dan  ketertiban umum. 17
Sewa  rahim (  Surrogate  Mother) secara  tegas  dilarang  dalam  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang
17 Husni Thamrin, Op, Cit. Hlm. 52-53
Kesehatan  pada  pasal  127  menyatakan bahwa :
1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya  dapat  dilakukan  oleh  pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari  suami  istri  yang  bersangkutan ditanamkan  dalam  rahim  istri darimana ovum berasal
b. Dilakukan  oleh  tenaga kesehatan yang  mempunyai  keahlian  dan kewenangan untuk itu, dan
c. Pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan tertentu
2) Ketentuan  mengenai  persyaratan kehamilan  di  luar  cara  alamiah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 18
Berdasarkan  bunyi  pasal  127 Undang-Undang Nomor  36 Tahun  2009 seperti tersebut di atas maka telah secara tegas  melarang  prktik  sewa  rahim  di Indonesia,  dengan  demikian  syarat obyektif  suatu  perjanjian  “suatu  sebab yang tidak dilarang” sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata tidak dapat terpenuhi, dengan  demikian  perjanjian  sewa  rahim di  Indonesia  tidak  sah,  atau  batal  demi hukum (null and void) . 19
Tidak terpenuhinya syarat subyektif  akan  mengakibatkan  suatu
18 Ibid, Hlm. 53-54
19 Ibid. Hlm. 70
perjanijan  menjadi  dapat  dibatalkan maksudnya  ialah  perjainjian  tersebut menjadi  batal  apabila  ada  yang memohonkan  pembatalan.  Sedangkan tidak  dipenuhinya  syarat  obyektif  akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum .Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu  perjanjian  dan  tidak  pernah ada suatu perikatan. 20

## B. Aspek Hukum  Sewa  Rahim ( Surrogate Mother ) Dalam Perspektif Hukum Pidana
Di  Indonesia  praktik  sewa  rahim (Surrogate Mother) secara tegas telah di larang  di  dalam  Undang  Nomor  36 Tahun  2009  Tentang  kesehatan  pada Pasal 127 menyatakan bahwa :
1) Upaya  kehamilan  diluar  cara  alamiah hanya  dapat  dilakukan  oleh  pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari  suami  istri  yang  bersangkutan ditanamkan  dalam  rahim  istri darimana ovum berasal
b. Dilakukan  oleh tenaga  kesehatan yang  mempunyai  keahlian  dan kewenangan untuk itu, dan
c. Pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan
tertentu
20 Komariah, Hukum  Perdata ,  Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, Hlm.
175 - 177
2) Ketentuan  mengenai  persyaratan kehamilan  di  luar  cara  alamiah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Namun belum ada Undang-Undang yang secara  tegas  dan  jelas  yang  bersifat khusus  mengatur  ketentuan  pidana  bagi para  pelaku  sewa  rahim (Surrogate Mother). Dalam  bab  ini  penulis  akan menganalisa  permasalahan  terkait  sewa rahim (Surrogate  Mother) dalam perspektif  teori  hukum  alam. Menurut penganut hukum alam (Natural Law) , isi atau  substansi  hukum  adalah  moral. Hukum  tidak  semata-mata  sebagai  suatu peraturan  tentang  tindakan-tindakan melainkan  juga  berisi  nilai-nilai,  hukum itu adalah indikasi mengenai hal baik dan buruk.Selanjutnya  hal  baik  dan  buruk itulah  digunakan  sebagai  syarat-syarat dari kewajiban hukum.Sehingga anggapannya  bahwa  hukum  tidak semata-mata  merupakan  perintah  tetapi juga sperangkat nilai-nilai tertentu. 21
Penganut  Hukum  Alam (  Natural Law) percaya  kepada  nilai-nilai  yang absolute dan mereka berpendapat hukum adalah  alat  untuk  mencapai  nilai-nilai tersebut.  Thomas  Aquinas  mengatakan Hukum  Alam (Natural  Law) adalah mengerjakan yang baik dan menghindarkan  yang  buruk.  Grotius
menyatakan bahwa hukum dari alam (the law  of  nature) menunjukkan alas  an- alasan  yang  baik  dan  tindakan-tindakan di  dalamnya  memiliki  kualitas  moral. Adalah  jelas,  dari  sudut  praktis,  untuk menetapkan  kebutuhan  yang  rasional adanya  ketertiban  hukum  dalam  setiap masyarakat,  salah  satu  contoh  adalah “ Rule of Law “ .22
Menurut  Prof.  Sunarjati  Hartono, mengutip  pendapat  yang  digunakan Friedman  bahwa  kata “Rule  of  Law” dapat  dipakai  dalam  arti  formil (in  the formal  sense) dan  dalam  arti  materiil (ideological sense). Dalam arti formil ini,
maka the  rule  of  law adalah “organized public  power ” atau  kekuasaan  umum yang  terorganisir.Sedangkan  dalam  arti materil, the rule of law adalah berbicara tentang just law (hukum yang mengandung keadilan). 23
Atas  penjelasan  tersebut di  atas konsep  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  teori  hukum  alam  mengandung konsep “rule  of  law” sedangkan “  Rule of  Law” dapat hanya  dapat dicapai dengan Penegakkan  Hukum (Law
Enforcement) singkatnya salah  satu wujud  konkret  dari  Teori  Hukum  Alam adalah  Penegakkan  Hukum (Law
Enforcement) .
22 Ibid, Hlm. 55
23 http://www.academia.edu/6501453/Kewarganeg araan-_Rule_of_Law diakses  pada  tanggal 2Februari 2017 pada jam 20.00 Wib
Penegakkan  hukum  dalam  aspek hukum  pidana  terhadap  pelaku  sewa rahim  belum  terdapat undang-undang khusus  yang  mengaturnya.  Berbagai pandangan  dari  pakar  hukum  telah memberikan  terhadap  hukum  pidana yang tujuannya tidak lain hanya semata- mata  sebagai  pedoman  dan  atau  standar dalam menentukan perbuatan mana yang dapat dikenakan sanksi. Simons menyatakan bahwa hukum pidana adalah semua  tindakan  keharusan (gebod) dan larangan (verbod) yang  di  buat  oleh Negara  atau  penguasa  umum  lainnya yang  diancam  dengan  derita  khusus, yaitu pidana. 24
Dalam  kaitan  dengan Surrogate Mother rumusan  delik  yang  menurut pandangan  penulis  mempunyai  relevansi yaitu  pandangan  yang  dikemukakan Simons,dimana dikatakan bahwa strafbaar  feit ialah kelakuan  yang diancam  dengan  pidana,  yang  bersifat melawan  hukum  yang  berhubungan dengan  kesalahan  dan  dilakukan  oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 25
Berdasarkan  rumusan  tersebut, unsur-unsur dari delik meliputi:
(1) diancam dengan pidana oleh hukum;
24 Erdianto  Efendi, Hukum  Pidana  Suatu Pengantar ,  Refika  Aditama,Bandung,  2011, Hlm. 6-7
25 Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana , Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,Hlm. 88
(2) bertentangan dengan hukum;
(3) dilakukan oleh orang yang bersalah; (4)  orang  itu  dipandang  mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
Rumusan delik di atas menunjukkan  bahwa surrogate  mother merupakan  suatu  perbuatan  yang  dapat dikenakan  sanksi,  karena  perbuatan tersebut  bertentangan  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang kesehatan  pada  Pasal  127  menyatakan bahwa :
1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya  dapat  dilakukan  oleh  pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari  suami  istri  yang  bersangkutan ditanamkan  dalam  rahim  istri darimana ovum berasal
b. Dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan yang  mempunyai  keahlian  dan kewenangan untuk itu, dan
c. Pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan tertentu
2) Ketentuan  mengenai  persyaratan kehamilan  di  luar  cara  alamiah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Hal  ini  juga  dipertegas  di  dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
yakni “Setiap  orang  berhak  membentuk suatu  keluarga  dan  melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah“ yang  mengandung  arti  bahwa  upaya melanjutkan keturunan diharuskan melalui perkawinan yang sah.
Berbagai  ketentuan  perundang- undangan  di  atas  telah  menjelaskan bahwa tindakan medik surrogate mother secara  normative  tidak  boleh  dilakukan sepanjang tidak di ikat suatu perkawinan yang  sah. Konsepsi  ini  menjelaskan bahwa  suatu  tindakan  di  luar  yang dibenarkan  oleh  suatu  aturan undang- undang,  apabila  dilakukan  merupakan suatu  pelanggaran  hukum  yang  dapat dikenakan  suatu  sanksi,  baik  berupa sanksi  baik administratif  maupun  sanksi pidana jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur delik.
Surrogate mother merupakan salah satu  contoh  konkret  dari  permasalahan hukum,  dalam  hal  ini  hukum  pidana, dimana  pengaturannya  secara limitative belum ada sampai sekarang. Oleh karena itu,  untuk  mengatasi  dan  memberi jawaban atas permasalahan ini diperlukan suatu penemuan hukum melalui penggunaan  penafsiran;  seperti  yang dikatakan  oleh  Sudikno  Mertokusumo yang intinya bahwa oleh karena undang- undang tidak  lengkap  atau  tidak  jelas, maka  hakim  harus  mencari  hukumnya, harus menemukan hukumnya. Selain itu,
hakim harus mampu melakukan penemua hukum. 26
Apabila  dikonstruksikan  melalui penafsiran  ekstensif  perbuatan  menanam sperma  seorang  laki-laki  kedalam  rahim seorang  perempuan  yang  tidak  diikat dengan  suatu  perkawinan  yang  sah, dalam  arti  bukan  istri  dari  laki-laki tersebut  adalahsama  dengan  perbuatan overspel sebagaimana  yang  diatur menurut  ketentuan  pasal  284  KUHP, penggunaan penafsiran ekstensif tujuannya  tidak  semata-mata  memberi legalisasi  boleh  tidaknya  dilakukan tindakan  medic surrogate  mother ,  tetapi yang  lebih  penting  memberi  kepastian bahwa secara normative pasal 284 KUHP dapat  dipergunakan  sebagai  instrument untuk  melakukan  proses  penegakan hukum (law  enforcement) terhadap pelaku  tindakan Surrogate  Mother di Indonesia.
Ketentuan  Pasal  127  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  jo Pasal 10  (1)  Undang – Undang  No.  39  Tahun 1999,  dimana  pada  intinya  melarang tindakan  medic Surrogate  Mother yang dilakukan  tanpa  diikat  suatu  hubungan perkawinan  yang  sah.  Ketentuan  ini memberi  jalan  bagi  Pasal  284  KUHP, karena substansi dari ketentuan Pasal 284 KUHP  tersebut  adalah  bahwa  untuk
dapat dikatakan memenuhi unsure, maka salah  satunya  adalah  hubungan yang dilakukan salah satunya  dan atau kedua- duanya harus terikat oleh ketentuan pasal 27 KUH Perdata, dalam arti bahwa telah terikat  oleh  suatu  hubungan  perkawinan yang sah.
Penggunaan  konstruksi  hukum dalam  kaitan  dengan  tindakan  medic surrogate mother yaitu untuk memperjelas  secara  yuridis  bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari suatu  perbuatan  perzinahan,dimana pengertian  zina  adalah  memasukkan alatkelamin  laki-laki  kedalam  alat kelamin  perempuan  yang  tidak  diikat oleh hubungan perkawinan yang sah, bila dikonstruksikan memasukkan alatkelamin  pria  ke  dalam  alat  kelamin wanita yang bukan istrinya (tidak terikat perkawinan  yang  sah)  secara mutatis mutandis dengan  memasukkan  alat kelamin  laki-laki  kedalam  alat  kelamin wanita  yang  bukan  istrinya  yang sah merupakan  suatu  perbuatan  yang  dapat dikualifisir sebagai perzinahan.
Sebab  hakekat  dari  perbuatan  zina bukan  memasukkan alat  kelamin  dan alat,  tetapi  terdapatnya  sperma  laki-laki dalam  rahim  seorang  wanita  yang  tidak diikat dengan suatu perkawinan yang sah, sehingga ruang lingkup yuridis perzinahan  yang  termaktub  di  dalam Pasal  284  KUHP  yaitu  suatu  hubungan
antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan yang  salah  satunya  atau  kedua-duanya telah  terikat  suatu  perkawinan.  Oleh karena  itu,  perbuatan Surrogate  Mother merupakan  suatu  perbuatan  yang menurut pendapat penulis dapat dikenakan  dan  atau  dituntut  berdasarkan Pasal 284 KUHP.

## III. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Dengan  berdasar  kepada  Pasal  1548 KUH  Perdata  dan  Pasal  1320  KUH Perdata,  maka  segala  bentuk perjanjian Surrogate  Mother di Indonesia batal demi hukum, karena bertentangan  dengan  perundang- undangan  yang  ada  yakni  Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,  sehingga  syarat  obyektif sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 1320  KUH  Perdata  “ sebab  yang halal  /  tidak  dilarang“ tidak  dapat terpenuhi.
2. Melalui Penafsiran hukum ekstensif, tindakan  medik Surrogate  Mother dapat  dijerat  dengan Pasal  284
KUHP  yakni tentang  perzinahan,
Sebab  hakekat  dari  perbuatan  zina bukan memasukkan alat kelamin dan alat,  tetapi  terdapatnya  sperma  laki- laki  dalam  rahim  seorang  wanita yang  tidak  diikat  dengan  suatu perkawinan  yang  sah,  sehingga
ruang  lingkup  yuridis  perzinahan yang termaktub  di  dalam  Pasal  284 KUHP  yaitu  suatu  hubungan  antara seorang  laki-laki  dan  perempuan yang  salah  satunya  atau  kedua- duanya telah terikat suatu perkawinan.

## B. Saran
1. Hendaknya  pemerintah  segera merumuskan  regulasi  perundang- undangan  yang  secara  khusus mengatur  tentang  problematika bayi  tabung  khususnya  terkait praktik surrogate  mother ,  baik yang bersifat pidana maupun dalam aspek keperdataan.
2. Hendaknya pemerintah lebih intensif  memberikan  penyuluhan- penyuluhan baik terhadap masyarakat umum maupun petugas kesehatan yang membidangi/ menyediakan  pelayanan  program bayi  tabung  terkait  masalah- masalah  yang  akan  timbul  apabila praktik surrogate mother dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU – BUKU
Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana , Edisi  Revisi, Rineka  Cipta,  Jakarta, 2008
Erdianto  Efendi, Hukum  Pidana  Suatu Pengantar ,  Refika  Aditama,Bandung,
2011
Herlien  Budiono, Ajaran  Umum  Hukum Perjanjian  dan  Penerapannya  di Bidang  Kenotariatan ,Citra  Aditya, Bandung, 2010
Husni  Thamrin, Aspek  Hukum  Bayi Tabung  Dan  Sewa  Rahim ,  Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
Komariah, Hukum  Perdata ,  Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002
P.N.H.  Simanjuntak, Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia ,
Djambatan, Jakarta, 2009
Subekti,
Hukum  Perjanjian ,  PT. Intermasa, Jakarta, 1990

## JURNAL
Fajar  Bayu  Setiawan, dkk, Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam
Kedudukan  Hukum  Positif  Indonesia ,
Jurnal  Private  Law  Edisi  01  Maret – Juni 2013

## UNDANG – UNDANG
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang  No.  39  Tahun  2009 Tentang HAM

## INTERNET
http://www.jurnalhukum.com/syarat- syarat-sahnya-perjanjian/ http://www.academia.edu/6501453/Kewa rganegaraan-_Rule_of_Law

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Aditya  Wiguna  Sanjaya,  S.H.,  M.H. adalah
Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Menyelesaikan  pendidikan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas
Hukum Universitas Jember.