## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA KASUS JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan PN Purwakarta Nomor 227/Pid.B/2012/PN.Pwk)
Oleh:
Sintong Agum Gumelar Butarbutar Universitas Indonesia
E-mail: agumbutarbutar@gmail.com

## ABSTRACT
The research reviews the crime of embezzlement that occurs in an asset that has a fiduciary guarantee  deed.  The  research  uses  a  normative  juridical  research  method  based  on  an analysis of several literature studies. The sources of primary legal materials are criminal law books,  books  on  banking  law,  and  books  on  fiduciary  guarantees.  Which  is  a  secondary source  of  legal  material,  namely  the  law  on  fiduciary  guarantees  and  the  Criminal  Code. While the source of tertiary legal material is the Decision of the Purwakarta District Court Number  227/Pid.B/2012/PN.PWK.  In  the  writing,  the  person  acting  as  the  debtor  is  Mr. Badar Bin Saleh, while the one acting as the creditor is PT. BFI Finance Purwakarta branch. Keywords: Embezzlement Crime, Fiduciary Guarantee, PT. BFI Finance

## ABSTRAK
Penelitian ini mengulas tentang tindak pidana penggelapan yang terjadi pada suatu aset yang terdapat  akta  jaminan  fidusia.  Penelitian  menggunakan  metode  penelitian  yaitu  yuridis normatif  yang  berdasarkan  kepada  analisa  dari  beberapa  studi  pustaka/literatur.  Adapun sumber  bahan  hukum  primer  yaitu  buku  hukum  pidana,  buku  hukum  perbankan,  dan  buku jaminan fidusia. Yang merupakan sumber bahan hukum sekunder yaitu undang – undang dan KUHP. Sedangkan sumber bahan hukum tersier yaitu Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 227/Pid.B/2012/PN.PWK. Dalam penulisan  ini  yang bertindak sebagai  debitur  yaitu Bapak  Badar  Bin  Saleh,  sedangkan  yang  bertindak  sebagai  kreditur  yaitu  PT.  BFI  Finance cabang Purwakarta
Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Jaminan Fidusia, PT. BFI Finance

## 1. PENDAHULUAN
Di  beberapa  kota  besar,  pada umumnya  masyarakat  memiliki  beberapa aset  berupa  tanah,  mobil,  gedung  ruko (rumah  toko),  dan  gedung  rukan  (rumah kantor).  Masyarakat  yang  bermukim  di beberapa  kota  besar  biasanya  memiliki pekerjaan kantoran sehingga dinilai mumpuni  secara  pemenuhan  kebutuhan dikarenakan  memiliki  income  yang  cukup
besar  ditraksir  berada  diatas  ketentuan UMR  (Upah  Minimum  Regional)  yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi/Kota. Income yang diperoleh tersebut digunakan untuk membiayai keperluan dan kebutuhan sehari  –  hari.  Sebagian  masyarakat memilih untuk menabung serta melakukan investasi  melalui  pembelian  beberapa  aset tidak  bergerak  berupa  tanah,  kompleks perumahan,  dan  beberapa  unit  kendaraan.
Faktor  penyebabnya  dikarenakan  peluang investasi tersebut sangat menggiurkan bagi sebagian besar masyarakat perkotaan.
Di  samping  itu,  dunia  perbankan setiap  tahunnya  meningkatkan  anggaran yang akan dikucurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Setiap tahunnya dunia perbankan berlomba-lomba menggelontarkan  dana  /  uang  hingga puluhan  triliun  yang  akan  dialokasikan demi  keperluan  pembiayaan  masyarakat melalui  dunia  perkreditan.  Dana  yang dialokasikan  kepada  masyarakat  dengan metode pembayaran perkreditan diharapkan  dapat  membantu  masyarakat yang  membutuhkan  lembaga  pembiayaan yang  mampu  membiayai  setiap  keperluan baik  dalam  bentuk  modal  usaha  untuk peningkatan income. Beberapa suku bunga dalam hal perkreditan bagi masyarakat pun diturunkan  agar  dapat  dijangkau  oleh masyarakat  pada  umumnya.  Bunga  yang ditawarkan sangat rendah mulai 0% hingga 5%  setiap  pembayaran  cicilannya.  Hal  ini menggerakkan usaha dalam sektor perbankan  maupun  lembaga  keuangan lainnya  seperti  leasing  dan  lembaga perkreditan.
Akibat tingginya permohonan dana /  modal  usaha  yang  akan  diajukan  kepada lembaga  perbankan  maupun  lembaga keuangan  lainnya  sehingga  membuat
praktek  jaminan  fidusia  tumbuh  secara subur  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Tak dapat dipungkiri bahwa kemampuan masyarakat  tidak  sepenuhnya  merata mampu mengelola dana/modal usaha yang diperoleh  dari  dunia  perkreditan  yang digelontorkan  oleh  lembaga  perbankan maupun lembaga keuangan lainnya sehingga terkadang menyebabkan terjadinya  kredit  macet.  Hal  ini  perlu diantisipasi  baik  oleh  masyarakat  maupun oleh  lembaga  perbankan  dan  lembaga keuangan lainnya.
Diharapkan  dana  /  modal  usaha yang  telah  disiapkan  oleh  lembaga perbankan  dan  lembaga  keuangan  lainnya dapat menolong perputaran roda perekonomian  di  masyarakat.  Masyarakat yang  memiliki  aset  tidak  bergerak  berupa tanah, kendaraan dan kompleks perumahan diharapkan  dapat  menjaminkannya  ke lembaga  perbankan  demi  memperoleh bantuan  dana  /  modal  usaha  yang  akan dipakai  untuk  mengembangkan  bisnis  / usaha  yang  sedang  dirintisnya  tersebut. Kemajuan  suatu  bisnis  maupun  dunia usaha  yang  sedang  dirintis  masyarakat sebagian besar dipengaruhi  oleh sokongan dana  /  modal  usaha  yang  dapat  ditaksir bernilai  hingga  ratusan  juta.  Dengan harapan  inilah,  lembaga  perbankan  dan lembaga  keuangan  lainnya  diharapkan mampu menopang sendi –  sendi
perekonomian dalam masyarakat indonesia.
Praktek  jaminan  fidusia  semakin tumbuh subur ditengah –  tengah masyarakat.  Masyarakat  diharapkan  tidak khawatir  akan  hilangnya  objek  jaminan berupa  tanah,  kendaraan,  dan  kompleks perumahan  yang  dimilikinya  karena  telah diasuransikan serta diikat dengan beberapa perjanjian jaminan fidusia dengan terbitnya  suatu  akta  fidusia  dihadapan notaris  sehingga  perlindungan  hukum  atas jaminan  fidusia  semakin  terjamin  dalam pelaksanaannya baik antara debitur (Pemberi Jaminan) maupun kreditur (Penerima Jaminan). Objek fidusia semakin  lebih  terjaga  keberadaannya selama  masih  berlakunya  akta  fidusia antara pihak debitur mapun pihak kreditur tersebut.
Setiap  akta  fidusia  yang  dibuat dihadapan  notaris  harus  didaftarkan  ke lembaga  pengawas  jaminan  fidusia  yang berada  di  bawah  naungan  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuannya  yaitu  untuk  memberi  kepastian hukum  bagi  para  pihak  serta  menjamin keberadaan  objek  fidusia  berada  dalam penggunaan  yang  disesuaikan  dengan aturan  perundang  –  undangan  yang berlaku.  Para  pihak  debitur  dan  kreditur diharapkan  mematuhi  akta  fidusia  yang telah  di  tandatangani  bersama  demi
kelangsungan  praktek  jaminan  fidusia yang telah disepakati bersama.
Kebutuhan  yang  harus  dipenuhi semakin meningkat dan berbanding terbalik  dengan  ketersediaan  pendapatan membuat beberapa masyarakat yang ada di perkotaan  harus  berinovasi  dan  membuka suatu  kegiatan  berwirausaha.  Kegiatan berwirausaha  sebagai  sumber  pendapatan membutuhkan  modal  yang  tidak  sedikit. Berbagai  cara  dilakukan  oleh  beberapa masyarakat  perkotaan  ada  yang  memulai usaha  dengan  bantuan  dana  dari  keluarga dan  sebagian  lainnya  memulai  usaha dengan  melakukan  peminjaman  melalui beberapa  lembaga  keuangan  yang  diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Sebagian  besar  masyarakat  yang tekun  dan  jujur  dalam  memanfaatkan peluang usaha dalam melakukan berwirausaha  berhasil  dalam  melakukan pengelolaan  dana yang  diperolehnya melalui  proses  pinjaman  kredit  dari beberapa  lembaga  keuangan  lainnya. Tidak  sedikit  masyarakat  yang  ingin menikmati  hasil  keuntungan  besar  tanpa melewati  usaha  dan  kerja  keras  dalam menggunakan  uang  yang  telah  ia  lakukan peminjaman kredit sehingga berujung pada beberapa hal  yang tidak diinginkan seperti adanya kredit macet, penunggakan pembayaran hingga beberapa bulan, hingga  adanya  penggelapan  aset  jaminan
yang  dipakai  untuk  melakukan  pencairan sejumlah  dana  melalui  proses  jaminan fidusia tersebut.
Adanya  lembaga  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  dalam  pengawasan lembaga  keuangan  yang  tidak  termasuk lembaga perbankan tidak menjamin bahwa pelaksanaan praktek jaminan fidusia berjalan  dengan  baik  di  tengah  –  tengah masyarakat.  Banyak  kendala  yang  sering sekali  ditemukan  dan  dilaporkan  oleh masyarakat  terkait  pelaksanaan  jaminan fidusia  yang  berlangsung  ditengah  – tengah masyarakat. Setiap laporan ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa pemeriksaan izin pendirian perusahaan, dokumen keabsahan usaha  praktik  fidusia,  dan  pemberian sanksi  administrasi  dalam  bentuk  teguran maupun pencabutan izin secara langsung.
PT.  BFI  Finance  merupakan  suatu lembaga  keuangan  yang  telah  memiliki izin  dan  legalitas  dari  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan kegiatan  usaha  di  wilayah  hukum  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Di  samping itu,  PT.  BFI  Finance  memiliki  satu  kantor pusat  yang berada di  wilayah DKI  Jakarta serta  memiliki  beberapa  kantor  cabang yang  tersebar  merata  di  beberapa  wilayah hukum  Republik  Indonesia.  Kepercayaan masyarakat  atas  penggunaan  jasa  usaha yang  dilakukan  oleh  PT.  BFI  Finance
dinilai  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat yang  menggunakan  jasa  keuangan  dan produk  –  produk  usaha  yang  berada dibawah  naungan  PT.  BFI  Finance.  Pada kenyataannya,  sangat  jarang  ditemui bahwa PT. BFI Finance di wilayah hukum Republik Indonesia yang memiliki permasalahan  hukum  dengan  para  klien akibat begitu kompleks dalam hal pembuatan  kontrak  perjanjian  antara  PT. BFI  Finance  dengan  masyarakat  pada umumnya.
Namun,  dalam  permasalahan  kali ini tidak dapat terelakkan terjadinya tindak pidana  penggelapan  1  (satu)  unit  mobil merk  New  Avanza,  No.Pol  D-108-JN, warna  silver  metalik,  Nomor  Rangka MHM1BA2J8K011182,  Nomor  Mesin DC91608  yang  merupakan  milik  debitur (Badar  Bin  Saleh)  namun  belum  dibayar lunas  melainkan  dengan  metode  cicilan kredit  kepada  kreditur  (PT.  BFI  Finance Cabang Purwakarta Indonesia) yang merupakan  barang  bergerak  yang  telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia, dan telah dipindah  tangankan  kepada  saudara  Yuda dengan itikad tidak baik, sehingga unsur – unsur  turut  serta  dalam  melakukan  tindak pidana  penggelapan  terpenuhi.  Hal  ini menyebabkan kerugian sebesar Rp.113.201.500,00  (Seratus  Tiga  Belas Juta  Dua  Ratus  Satu  Ribu  Lima  Ratus Rupiah)  bagi  pihak  kreditur  (PT.  BFI
Finance  Cabang  Purwakarta  Indonesia). Oleh sebab itu, penulis mengangkat tulisan ini  dikarenakan  adanya  tindak  pidana penggelapan  dalam  kasus  jaminan  fidusia melalui  Putusan  PN  Purwakarta  Nomor 227/Pid.B/2012/PN.Pwk. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditarik  rumusan  masalah,  sebagai  berikut: Pertama,  Bagaimana  pengaturan  tindak pidana penggelapan dalam hukum indonesia?  Kedua,  Bagaimana  penegakan hukum terhadap kasus fidusia di indonesia? Merujuk pada rumusan masalah  tersebut,  maka  dapat  ditarik beberapa tujuan penelitian, sebagai berikut: Pertama, untuk mengetahui pengaturan  tindak  pidana  penggelapan dalam  hukum  indonesia.  Kedua,  untuk mengetahui  penegakan  hukum  terhadap kasus fidusia di indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Asas Legalitas.
Perumusan  asas  legalitas  dari  von Feurbach dalam bahasa latin ini dikemukakan berhubungan dengan teorinya  yang  dikenal  dengan  nama  teori “ vom  psychologischen  Zwang ”,  yang menganjurkan  supaya  dalam  menentukan perbuatan  –  perbuatan  yang  dilarang  di dalam  peraturan  bukan  saja  tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya  pidana  yang  diancamkan.
Dengan  cara  demikian  ini  maka  orang yang  akan  melakukan  perbuatan  yang dilarang tadi lebih dahulu diketahui pidana apa  yang  dijatuhkan  kepadanya  nanti  jika perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian dalam  batinnya,  dalam psychen nya,  lalu diadakan tem atau  tekanan  untuk  tidak berbuat,  dan  kalau  sampai  melakukan perbuatan  tadi,  maka  jika  dijatuhi  pidana kepadanya  bisa  dipandang  sebagai  sudah disetujuinya  sendiri.  Jadi  pendirian von Feurbach mengenai pidana ialah pendirian yang  tergolong absolud (mutlak).  Sama halnya teori pembalasan (retribution).
Jauh  sebelum  asas  ini  muncul, seorang  filsuf  inggris, Francis  Bacon (1561-1626) telah memperkenalkan adagium  „ moneat  lex,  priusquam  feriat ‟, artinya undang – undang harus memberikan  peringatan  terlebih  dahulu sebelum  merealisasikan  ancaman  yang terkandung didalamnya. Dengan demikian, asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan yang memuat perbuatan dilarang harus dituliskan terlebih dahulu.
Menurut  Van  Hamel  yang  dikutip oleh  Moch.  Anwar  penyertaan  adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian  perundang-undangan,  dapat dilaksanakan  oleh  seorang  pelaku  dengan tindakan  secara  sendiri.  Menurut  Utrecht,
pelajaran  tentang  turut  serta  (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang  bukan  melakukan  (bukan  pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk  menghukum  orang  –  orang  yang perbuatannya  memuat  semua  anasir  – anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Pelajaran  umum  turut  serta  ini  justru dibuat
untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka  itu  sendiri  tidak  memuat  semua anasir  peristiwa  pidana  tersebut.  Biarpun mereka  bukan  pembuat  yaitu  perbuatan mereka  tidak  memuat  semua  anasir  – anasir peristiwa pidana, masih juga mereka (turut) bertanggungjawab atau dapat dituntut  pertanggungjawaban  mereka  atas dilakukannya  peristiwa  pidana  itu,  karena tanpa  turut  sertanya  mereka  sudah  tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.
Jaminan Fidusia.
Fidusia  menurut  asal  katanya berasal  dari  kata  “fides”,  yang  berarti kepercayaan.  Sesuai  dengan  arti  kata  ini maka  hubungan  (hukum)  antara  debitor (pemberi  kuasa)  dan  kreditor  (penerima kuasa)  merupakan  hubungan  hokum  yang berdasarkan kepercayaan.
Pranata  jaminan  fidusia  sudah dikenal dan diberlakukan dalam
masyarakat  hukum  romawi.  Ada  dua bentuk  jaminan  fidusia  yaitu fidusia  cum creditore dan fidusia cum amico . Keduanya  timbul  dari  perjanjian  yang disebut pactum  fiduciae yang  kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio .
Dalam  bentuk  yang  pertama  atau lengkapnya fidusia cum creditare contracta yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan  kreditor,  dikatakan  bahwa  debitor akan  mengalihkan  kepemilikan  atas  suatu benda  kepada  kreditor  sebagai  jaminan atas  utangnya  dengan  kesepakatan  bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas.

## 3. METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  jurnal  kali  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif  adalah  suatu  teknik  menggali suatu  informasi  yang  bertujuan  dalam penggunaan penelitian hukum berdasarkan studi literatur dari beberapa bahan bacaan / bahan studi pustaka dan kemudian penulis berusaha menganalisa terjadinya perbedaan  antara das  sein dan das  sollen yang  terjadi  di  dalamnya.  Sumber  bahan primer  yang  menjadi  rujukan  yaitu  buku mengenai  tindak  pidana  penggelapan, buku  mengenai  jaminan  fidusia,  dan
beberapa  buku  hukum  pidana.  Sumber bahan  sekunder  yaitu  KUHP  (Kitab Undang  –  Undang  Hukum  Pidana), Undang  –  Undang  tentang  Jaminan Fidusia,  dan  beberapa  undang  –  undang lainnya. Sedangkan, sumber bahan hukum tersier  yaitu  putusan  pengadilan  negeri purwakarta  yang  menjadi  rujukan  penulis dalam  menyusun  penulisan  artikel  jurnal.
Setiap  bahan  yang  dikumpul  diharapkan menjawab  setiap  pertanyaan  dari  rasa keingintahuan  penulis  dalam  penelitian kali ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan
Tindak
Pidana
Penggelapan Dalam Hukum Indonesia.
Asas  legalitas  tercantum  di  dalam Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  pertama  kali dirumuskan  dalam  bahasa  latin: “Nullum delictum  nulla  poena  sine  praevia  legi poenali” .  Apabila  diartikan  dalam  bahasa indonesia  artinya  yaitu  “Tidak  ada  delik, tidak  ada  pidana  tanpa  ketentuan  pidana yang mendahuluinya”. Menurut Moeljatno dalam  buku  Hukum  Pidana  Indonesia karangan  Andi  Hamzah  bahwa  asas legalitas  mengandung  tiga  definisi  yaitu pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan  diancam  dengan  pidana  kalau  hal  itu terlebih  dahulu  belum  dinyatakan  dalam suatu  aturan  undang  –  undang,  kedua,
untuk  menentukan  adanya  perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan ketiga, aturan – aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
Menurut  Von  Feurbach  dalam buku  Hukum  Pidana  Indonesia  karangan Andi  Hamzah  menyatakan  bahwa  asas legalitas ini muncul tiga aturan yaitu:
Pertama,  setiap  pengenaan  pidana didasarkan  hanya  pada  undang  – undang ( nulla poena sine lege ),
Kedua,  pengenaan  pidana  hanya mungkin  jika  perbuatan  yang terjadi  diancam  dengan  pidana ( nulla poena sine crimine ),
Ketiga,  perbuatan  yang  diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang  mempunyai  akibat hukum  bahwa  oleh  undang  – undang  ada  pidana  untuk  itu ( nullum crimen sine poena legali ).
Dalam  kasus  ini,  bahwa  tindak pidana  penggelapan  telah  terlebih dahulu  diatur  dalam  KUHP  (Kitab Undang  –  Undang  Hukum  Pidana) sebelum  terjadinya  kasus  tindak pidana  penggelapan  1  (satu)  unit mobil  merk  new  Avanza  No.  Pol D-108-JN,  warna  silver  metalik, Nomor Rangka MHM1BA2J8K011182,
Nomor
Mesin  DC91608  yang  merupakan barang bergerak yang terdapat akta

## jaminan  fidusia  pada  PT.  BFI
Finance cabang Purwakarta.
Pengaturan tindak pidana penggelapan  dalam  KUHP  (Kitab Undang  –  Undang  Hukum  Pidana) diatur  dalam  Pasal  372  KUHP. Pasal  372  KUHP  menyatakan bahwa  “Barang  siapa  dengan sengaja dan melawan hukum memiliki  barang  sesuatu  yang seluruhnya  atau  sebagian  adalah kepunyaan  orang  lain,  tetapi  yang ada  dalam  kekuasaannya  bukan karena  kejahatan  diancam  karena penggelapan, dengan pidana penjara  paling  lama  empat  tahun atau pidana denda.”
Adapun unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP yaitu
- Barang  siapa artinya  bahwa subyek hukum yaitu manusia/individu (rechtpersoon).
- Dengan  sengaja  dan  melawan hukum artinya  bahwa  tindakan yang dilakukan merupakan kesengajaan  dan  memiliki  niat yang tidak baik.
- Memiliki  barang  sesuatu  yang seluruhnya atau sebagian
adalah  kepunyaan  orang  lain
artinya  bahwa  ada  kepemilikan barang milik orang lain dengan kondisi/ keadaan tidak
sepengetahuan  sang  pemilik barang.
- Tetapi yang ada dalam kekuasaannya  bukan  karena kejahatan artinya bahwa
pengambilan  dan  penguasaan barang yang dalam kekuasaannya  tidak  melalui suatu tindak kejahatan.
Untuk menyatakan suatu perbuatan atau tindakan masuk dalam kategori tindak pidana penggelapan maka  unsur  –  unsur  dalam  Pasal 372  KUHP  harus  dapat  dibuktikan dan  terpenuhi  secara  keseluruhan dan harus dapat dibuktikan melalui proses  peradilan.  Dalam  perkara kali  ini,  unsur  –  unsur  tersebut sudah  terpenuhi  dengan  baik  maka saudara  Badar  bin  Saleh  terbukti melakukan tindak pidana penggelapan  atas  barang  bergerak yang  padanya  diterbitkan  Akta Jaminan  Fidusia  oleh  PT.  BFI Finance cabang Purwakarta berupa 1  (satu)  unit  mobil  merk  New Avanza,  No.  Pol  D-108-JN,  warna silver  metalik,  Nomor  Rangka MHM1BA  2J8K011182,  Nomor Mesin DC91608.
Terdapat  2  jenis  subyek  hukum dalam hukum pidana, yaitu manusia  ( rechtpersoon) dan  badan
hukum.  Dalam  kasus  ini  yang merupakan  subyek  hukum  yaitu manusia  ( rechtpersoon ).  Adapun pelaku  yang  melakukan  tindak pidana  penggelapan  dalam  kasus ini  yaitu  saudara  Badar  Bin  Saleh. Pelaku  melakukan  penunggakan atas  pembayaran  kredit  cicilan selama  beberapa  bulan  lamanya atas  pembayaran  1  (satu)  unit mobil  merk  New  Avanza,  No.  Pol D-108-JN,  warna  silver  metalik,
Nomor Rangka MHM1BA2J8K011182, Nomor
Mesin  DC91608  dengan  total kerugian  Rp.113.201.500  (Seratus Tiga  Belas  Juta  Dua  Ratus  Satu Ribu  Lima  Ratus  Rupiah).  Selain itu,  saudara  Badar  Bin  Saleh mengalihtangankan  1  (satu)  unit mobil  merk  New  Avanza  kepada saudara Yuda dengan cara merentalkannya  namun  hal  itu menjadi penyebab beralih kepemilikannya 1 (satu) unit mobil merk New Avanza tersebut.
Dalam  pembahasan  kasus  kali  ini terdapat turut serta dalam melakukan  tindak  pidana.  Adapun tindakan  turut  serta  diatur  dalam Pasal 55 (1) KUHP.
Pasal 55
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. mereka  yang  melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi  atau  menjanjikan sesuatu dengan
menyalahgunakan kekuasaan  atau  martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau
dengan memberi
kesempatan,  sarana  atau keterangan, sengaja menganjurkan  orang  lain supaya melakukan
perbuatan.
Turut serta melakukan, yaitu seorang  pembuat  turut  serta  mengambil prakarsa  dengan  berunding  dengan  orang lain  dan  sesuai  dengan  perundingan  itu mereka bersama-sama melaksanakan delik.  Menurut  Prodjodikoro,  Hoge  Raad pernah  memutuskan  bahwa  terdapat  dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana,  yaitu  pertama:  kerja  sama  yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka,  kedua:  mereka  harus  bersama- sama melaksanakan kehendak itu.
Dalam kasus tindak pidana penggelapan atas barang bergerak jaminan fidusia,  maka  Saudara  Yuda  merupakan pelaku  yang  turut  serta  melakukan  tindak pidana  penggelapan  bersama  –  sama dengan saudara Badar Bin Saleh.
Korban  dalam  kasus  tindak  pidana penggelapan  atas  aset  jaminan  fidusia adalah PT. BFI Finance cabang purwakarta.  Dalam  hal  ini  pihak  korban yaitu  PT.  BFI  Finance  cabang  purwakarta telah  mengalami  kerugian  sebesar  Rp. 113.201.500,00  (Seratus  Tiga  Belas  Juta Dua Ratus  Satu  Ribu  Lima Ratus  Rupiah) atas  kehilangan  1  (satu)  unit  mobil  merk New  Avanza,  No.  Pol  D-108-JN,  warna silver metalik, nomor rangka MHM1BA2J8K011182, nomor mesin DC91608.  Dalam  setiap  kasus  pidana sering sekali keberadaan dari pihak korban terabaikan  dan  bahkan  hak  dari  pihak korban  menjadi  tidak  terlindungi.  Korban sering berdampingan dengan proses sistem peradilan  pidana  berhadapan  dengan  para terdakwa.  Meskipun  para  korban  telah mengalami  kerugian  dari  terjadinya  suatu tindak pidana namun tidak dapat dipungkiri  bahwa  kerugian  korban  dapat dikembalikan  dan  dipulihkan  dengan mengandalkan  sistem  peradilan  pidana yang  berjalan  dan  berlaku  di  indonesia. Beberapa  hal  ini  harus  dibenahi  dari keberadaan  sistem  peradilan  pidana.  Para
korban berharap apabila mereka mengalami  suatu  tindak  pidana  maka  ia beroleh  perlindungan  dan  bahkan  ganti rugi  atas  kerugian  barang/  benda  bergerak yang mengalami kehilangan/dicuri. Hal ini akan  mempengaruhi  kepercayaan  dari masyarakat  akan  keberlangsungan  sistem peradilan pidana di Indonesia. Apabila hak –  hak  dari  para  korban  diperhatikan  oleh negara maka akan menimbulkan kepercayaan  dan  keyakinan  bahwa  para korban  akan  dilayani  dengan  baik  apabila berhadapan dengan sistem hukum. Integritas dari para  aparat  penegak hukum akan  diuji  ditengah  permasalahan  yang timbul terutama terkait pelayanan terhadap para  korban  tindak  pidana.  Stigma  terkait “melapor  hilang  kambing  lalu  berhadapan dengan  aparat  penegak  hukum  menjadi kehilangan sapi” artinya biaya pengurusan untuk  sebuah  penanganan  perkara  yang relatif  mahal  membuat  para  korban menjadi  tidak  mau  berhadapan  dengan aparat penegak hukum.
Penegakan  hukum  terhadap  kasus  fidusia di Indonesia.
Pasal  1  angka  1  undang  –  undang nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia  menyatakan  bahwa  fidusia  adalah “Pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya diadakan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan
pemilik  benda.”  Adapun  yang  dimaksud dengan  jaminan  fidusia  menurut  pasal  1 angka 2 undang – undang nomor 42 tahun 1999 yaitu:
“Hak  jaminan  atas  benda  bergerak baik  yeng  berwujud  maupun  yang  tidak berwujud  dan  benda  tidak  bergerak, khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat dibebani  hak  tanggungan,  sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan yang  tetap  berada  dalam  penguasaan pemberi  fidusia,  sebagai  agunan  bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan  kedudukan  yang  diutamakan kepada  penerima  fidusia  terhadap  kreditur lainnya.”
Oleh  sebab  itu,  dapat  disimpulkan bahwa  fidusia  merupakan  penyerahan  hak milik  secara  kepercayaan  terhadap  suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya  penyerahan  hak  milik  secara kepercayaan,  maka  hanya  kepemilikannya saja  diserahkan  sedangkan  bendanya masih  tetap  dikuasai  debitur  atas  dasar kepercayaan  dari  kreditur.  Dalam  hal  ini, yang  berperan  sebagai  debitur  yaitu saudara  Badar  Bin  Saleh,  sedangkan  yang berperan  sebagai  kreditur  yaitu  PT.  BFI Finance  cabang  Purwakarta.  Adapun benda  bergerak  yang  dimaksudkan  untuk dibuatkan  akta  jaminan  fidusia  adalah  1
(satu)  unit  mobil  merk  New  Avanza,  No. Pol D-108-JN, warna silver metalik.
Beberapa  sifat  Jaminan  Fidusia,  yaitu sebagai berikut:
1) perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir, sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  4  UU No.  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Jaminan  Fidusia  merupakan perjanjian  ikutan  dari  suatu perjanjian pokok yang menimbulkan  kewajiban  bagi para  pihak  untuk  memenuhi suatu prestasi.”
2) Selalu mengikuti bendanya ( droit de suite ).
3) Memenuhi  asas  spesialitas  dan publisitas  sehingga  mengikat pihak  ketiga  dan  memberikan kepastian  hukum  kepada  pihak yang berkepentingan.
4) Apabila  debitur  wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga parate executie .
5) Jaminan  fidusia  memuat  hak mendahulu  yang  disebut  juga hak preference, artinya penerima  fidusia  memiliki  hak yang didahulukan terhadap
kreditur  lain  dalam  pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam  Pasal  27  UU  No.  42 Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia.
Dalam  kasus  kali  ini,  bahwa perjanjian  pokoknya  yang  dibuat  antara saudara  Badar  bin  Saleh  dan  PT.  BFI Finance cabang Purwakarta yaitu perjanjian  kredit  sehingga  akta  jaminan fidusia yang  dibuat  oleh  keduanya merupakan perjanjian accessoir. Di samping  itu,  kedua  belah  pihak  sepakat menunjuk  pengadilan  negeri  purwakarta yang  akan  melakukan  eksekusi  atas  akta jaminan  fidusia  apabila  dikemudian  hari terdapat  wanprestasi.  Apabila  terdapat keadaan  gagal  bayar  maka  PT.  BFI Finance cabang purwakarta harus didahulukan hak – haknya sebagai kreditur preference  yang  hak  –  haknya  atas  akta jaminan fidusia harus didahulukan dibandingkan kreditur – kreditur lainnya.
Tujuan  pendaftaran  fidusia  adalah melahirkan  jaminan  fidusia  bagi  penerima fidusia,  memberikan  kepastian  kepada kreditor  lain  mengenai  benda  yang  telah dibebani  jaminan  fidusia  dan  memberikan hak  yang  didahulukan  terhadap  kreditor dan  untuk  memenuhi  asas  publisitas karena  kantor  pendaftaran  fidusia  terbuka untuk umum.
Selanjutnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia  diatur  dalam  Pasal  11  UU  Nomor 42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia yang menyatakan bahwa:
(1) Benda  yang  dibebani  dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
(2) Dalam hal benda yang dibebani dengan  jaminan  fidusia  berada di luar wilayah Negara Republik  Indonesia,  kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) tetap berlaku.
Berdasarkan  Pasal  12  dan  13  UU tentang  Jaminan  Fidusia,  pendaftaran jaminan  fidusia  dilakukan  di  Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat  II  (kabupaten/kota)  belum  ada maka  didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran Fidusia  wilayah  Departemen  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia tingkat provinsi.
Yang berhak mengajukan permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia ke  kantor  Pendaftaran  Fidusia,  penerima fidusia,  kuasa,  ataupun  wakilnya  melalui notaris,  dengan  melampirkan  pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat:  (Pasal  13  UU  Nomor  42  Tahun 1999)
a. Identitas  pihak  pemberi  dan penerima fidusia.
b. Tanggal,  nomor  akta  jaminan fidusia, nama, tempat
kedudukan notaris yang membat akta jaminan fidusia.
c. Data  perjanjian  pokok  yang dijaminkan fidusia.
d. Uraian  mengenai  benda  yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
e. Nilai penjaminan.
f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
Selanjutnya  Kantor  Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam  Buku  Daftar  Fidusia  pada  tanggal yang  sama  dengan  tanggal  penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pencatatan  Jaminan  Fidusia  pada  Buku Daftar  Fidusia  adalah  dianggap  sebagai tanggal lahirnya jaminan fidusia. Pada hari itu  juga  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  di Kantor  Wilayah  Kehakiman  di  Tingkat Provinsi  (jika  Kantor  Pendataran  Fidusia ditingkat  Kabupaten/Kota  belum  ada) mengeluarkan/menyerahkan Sertifikat Jaminan  Fidusia  kepada  pemohon  atau penerima fidusia.
Yang  dimaksud  dengan  hapusnya jaminan  fidusia  adalah  tidak  berlakunya lagi  jaminan  fidusia.  Ada  tiga  sebab hapusnya  jaminan  fidusia,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  25  Undang  –  Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia, yaitu:
a. Hapusnya hutang yang dijaminkan secara fidusia.
Yang dimaksud dengan hapusnya  hutang  adalah  antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur.  Jadi  sesuai  dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia,  maka  adanya  jaminan fidusia  tercantum  pada  adanya piutang yang dijamin pelunasannya.  Apabila  piutang tersebut  habis  karena  hapusnya utang,  dan  hapusnya  hutang yang  berupa  keterangan  yang dibuat  oleh  kreditur.  Utang yang pelunasannya dijamin dengan  jaminan  fidusia  dapat berupa:
1) Utang yang telah ada
2) Utang  yang  akan  timbul dikemudian  hari  yang  telah diperjanjikan  dalam  jumlah tertentu.  Utang  yang  akan timbul dikemudian hari yang  dikenal  dengan  istilah “kontijen”,  misalnya  utang yang timbul dari
pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan  debitur  dalam rangka  pelaksanaan  bank garansi.
3) Utang yang pada eksekusinya dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok  yang  menimbulkan kewajiban memenuhi
prestasi.  Utang  dimaksud adalah  utang  bunga  atas pinjaman  pokok  dan  biaya lainnya  yang  jumlahnya dapat ditentukan dikemudian hari.
b. Pelepasan  hak  atas  jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
Seperti  halnya  pada  hapusnya hutang yang dijaminkan dengan fidusia,  maka  hapusnya  fidusia karena  pelepasan  hak  atas jaminan  fidusia  oleh  penerima fidusia adalah wajar, mengingat pihak  penerima  fidusia  sebagai yang  memiliki  hak  atas  fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau
melepaskan haknya.
c. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
Musnahnya benda jaminan fidusia  tidak  menghapuskan
klaim asuransi. Musnahnya benda yang menjadi  obyek  jaminan  fidusia tidak  akan  menghapus  klaim asuransi,  kecuali  diperjanjikan
lain.  Jadi  apabila  benda  yang menjadi  objek  jaminan  fidusia musnah  dan  benda  tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan mengganti
jaminan fidusia.
Dalam  kasus  ini,  apabila  saudara Badar Bin Saleh selaku debitur menginginkan  dihapusnya  akta  jaminan fidusia  maka  ia  berkewajiban  melunasi seluruh  perjanjian  pokok  dari  perjanjian kredit  atas  1  (satu)  unit  mobil  merk  New Avanza,  No-Pol  D-108-JN,  warna  silver metalik  sebesar  Rp.  113.201.500  (Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) kepada pihak kreditor yaitu PT.  BFI  Finance  cabang  Purwakarta. Namun,  yang  terjadi  yaitu  1  (satu)  unit mobil merk New Avanza malah dialihtangankan  kepada  saudara  Yuda dengan cara merentalkannya tanpa sepengetahuan  PT.  BFI  Finance  Cabang Purwakarta.  Dari  peristiwa  tersebut  dapat dilihat  adanya  niat  buruk  atau  itikad  tidak baik dari Pihak Debitur saudara Badar Bin Saleh  untuk  melakukan  tindak  pidana penggelapan  atas  barang  bergerak  yang termasuk aset dari jaminan fidusia.

## 5. SIMPULAN
Bahwa  berdasarkan  asas  legalitas yang  berlaku  dalam  hukum  pidana,  maka setiap  unsur  –  unsur  yang  terdapat  dalam
Pasal  372  KUHP  tentang  tindak  pidana penggelapan  terpenuhi.  Adapun  sbujek hukum  yang  melakukan  tindak  pidana penggelapan  tersebut  adalah  manusia (rechtperson).  Dalam  kasus  ini,  pelaku tindak  pidana  penggelapan  yaitu  saudara Badar Bin Saleh. Perbuatan yang dilakukannya adalah melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit mobil merk New  Avanza,  No.  Pol  D-108-JN,  warna silver metalik, Nomor Rangka MHM1BA2J8K011182,  Nomor  Mesin DC91608  yang  merupakan  aset  PT  BFI Finance  cabang  purwakarta  yang  atasnya terdapat akta jaminan dikarenakan melakukan  pembayaran  secara  kredit namun belum dilunasi secara keseluruhan. Dalam  hal  ini,  saudara  Badar  Bin  Saleh melakukan  tindak  pidana  penggelapan tidak  lah  sendiri  melainkan  bersama  – sama saudara Yuda. Oleh sebab itu, pelaku tindak  pidananya  memenuhi  unsur  Pasal 55  KUHP  terkait  turut  serta  melakukan tindak  pidana  penggelapan.  Dalam  hal  ini maka  terdapat  dua  orang  tersangka  yang memiliki  peran  yang  berbeda-beda  yaitu Saudara  Badar  Bin  Saleh  dan  Saudara Yuda.
Bahwa  berdasarkan  Undang  – Undang  Nomor  42  Tahun  1996  tentang Jaminan  Fidusia,  maka  telah  terjadi perjanjian  pokok  berupa  perjanjian  kredit antara  Saudara  Badar  Bin  Saleh  dengan
PT.  BFI  Finance  cabang  Purwakarta, sedangkan  perjanjian  accessoir  adalah perjanjian  jaminan  fidusia.  Adapun  setiap perjanjian  fidusia  yang  dimaksud  harus didaftarkan  terlebih  dahulu  ke  kantor pendaftaran  jaminan  fidusia  yang  berada dibawah naungan kementerian hukum  dan hak  asasi  manusia.  Adapun  yang  menjadi aset  yang  diperjanjikan  dalam  akta jaminan  fidusia  yaitu  1  (satu)  unit  mobil merk  New  Avanza,  No.  Pol  D-108-JN, warna  silver  metalik,  Nomor  Rangka MHM1BA2J8K011182,  Nomor  Mesin DC91608.  Apabila  memiliki  itikad  baik dalam  melaksanakan  akta  jaminan  fidusia maka  pihak  debitur  dalam  hal  ini  yaitu Saudara  Badar  Bin  Saleh  harus  melunasi perjanjian kredit sebesar Rp. 113.201.500,00  (Seratus  Tiga  Belas  Juta Dua Ratus  Satu  Ribu  Lima Ratus  Rupiah) dengan tujuan agar pelaksanaan penghapusan  akta  jaminan  fidusia  dapat dilakukan bersama – sama dengan PT. BFI Finance  selaku  kreditur  dalam  akta jaminan fidusia tersebut.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku.
Ali, Mahrus. Viktimologi. Depok. Rajagrafindo Persada. 2021.
Hamzah,  Andi.  Hukum  Pidana  Indonesia.
Jakarta. Sinar Grafika. 2019.
Lamintang,  P.A.F.  Hukum  Penitensier Indonesia.  Jakarta.  Sinar  Grafika.
2017.
Maramis, Frans. Hukum PidanaUmum dan
Tertulis Di Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2016.
Priyatno, Dwidja. Bunga Rampai
Pembaharuan Hukum Pidana
Indonesia.  Bandung.  Pustaka  Reka
Cipta. 2018.
Perundang – undangan.
Undang  –  Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia.
Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana
(KUHP)

## Putusan.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Purwakarta Nomor 227/Pid.B/2012/Pn.Pwk