Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri
Hisbah 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari 1

## Abstract
The young generation of the son as the successor of the nation, has the right and obligation to participate in building the country. The child is the capital of development that will maintain, retain, and develop the results of development. On the other hand these children do not have the ability to complement and develop themselves, carry out rights and obligations as citizens who can afford betanggung responsible and beneficial to each other.
Keywords: legal protection, children under age, marriage series

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  salah  satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia.  Perkawinan  yang  terjadi  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita menimbulkan  akibat  lahir  maupun  batin baik  terhadap  keluarga  masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan  yang  diperoleh  diantara  mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan  berlangsung.  Setiap  mahluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan,  yakni  melalui  budaya  dalam melaksanakan  suatu  perkawinan  yang dilakukan  di  Indonesia.  Ada  perbedaan- perbedaannya  dalam  pelaksanaan  yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan  atau  kultur  terhadap  agama yang dipeluk.
Setiap  orang  atau  pasangan  (pria dengan  wanita)  jika  sudah  melakukan perkawinan  maka  terhadapnya  ada  ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan tersebut.  Perkawinan  menurut  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU
Perkawinan)  bukan  hanya  merupakan suatu  perbuatan  perdata  saja,  akan  tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan,  karena  sah  atau  tidaknya suatuperkawinan
tolak
ukurnya sepenuhnya  ada  pada  hukum  masing-
masing  agama  dan  kepercayaan  yang dianutnya. 1
Kondisi fisik, mental, dan sosial anak yang seperti ini yang seringkali dimanfaatkan  oleh  pihak–pihak  tertentu untuk  mengambil  keuntungan,  hak  anak- anak  dapat  disalah-gunakan  oleh  pihak- pihak  tersebut  untuk  kepentingan  pribadi mereka masing-masing. Anak juga merupakan pribadi sosial yang memerlukan relasi dan komunikasi dengan orang  lain  untuk memanusiakan  dirinya . Anak  ingin  dicintai,  ingin  diakui  dan dihargai. Berkeinginan pula untuk dihitung dan mendapatkan tempat dalam kelompoknya.  Hanya  dalam  komunikasi dan  relasi  dengan  orang  lain  (guru, pendidik,  pengasuh,  orang  tua,  anggota keluarga, kawan sebaya, kelompoknya dan lain-lain)  seorang  anak  dapat  berkembang menuju pada kedewasaan. 2
Apabila  hal  itu  terjadi  maka  akan merusak  mental  dan  kepribadian  dari  si anak sekaligus berdampak negatif terhadap pelaksanaan  pembangunan  yang  sedang berjalan.  Dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 BAB  XA  Pasal  28B  ayat  (2)  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
1 Abdurrahman, Masalah-masalah  Hukum Perkawinan  Di  Indonesia, Penerbit  Alumni, Bandung, 1978, hal. 9
2 Kartini Kartono, Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan), Mandar  Maju,  Bandung:  1999, hal.43
Nomor 4316 (selanjutnya disebut Undang- Undang  Dasar  1945)  mengatur  bahwa setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2002  Nomor  109  dan  Tambahan lembaran Negara nomor 3143 dalam BAB I mengenai Ketentuan Umum pada Pasal 1 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang  Perlindungan  Anak)  mengatur bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1979  Nomor  32  dalam  BAB  I mengenai  Ketentuan  Umum  pada  Pasal  1 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang  kesejahteraan  Anak)  Anak  ialah seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21 (dua  puluh  satu)  tahun  dan  belum  pernah kawin  sedangkan  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1974  Nomor  1  dalam  BAB  I mengenai  dasar  Perkawinan  pada  Pasal  1 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang  perkawinan)  mengatur  bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang  wanita  sebagai  suami-istri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
Kemudian  dalam  Undang–Undang
Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan pada  BAB  II  Pasal  7  juga  disebutkan mengenai syarat-syarat perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan  jika  pihak  pria  telah  mencapai umur  19  (sembilan  belas  tahun)  dan  pihak wanita  sudah  mencapai  umur  16  (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam persyaratan  umur  kawin  jika  dihubungkan dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
khususnya  BAB  IV  mengenai  kewajiban dan  tanggung  jawab,bagian  kesatu  umum, Pasal 26 ayat (1) huruf C mengatur bahwa orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung jawab untuk mencegah adanya perkawinan anak pada usia anak–anak atau usia muda.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah, rumusan  masalah  dalam  penulisan  ini, adalah :
1. Faktor-faktor  apakah  yang  menjadi penyebab  terjadinya  perkawinan  usia muda dan perkawinan siri ?
2. Bagaimanakah  perlindungan  hukum inabstracto terhadap anak dalam perkawinan  anak  pada  usia  muda  dan perkawinan siri?
3. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  in concrito terhadap anak dalam perkawinan  anak  pada  usia  muda  dan perkawinan siri?

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif (normative legal  research) ,  yaitu  penelitian  yang mengkaji  rumusan  masalah  yang  terdapat dalam  penelitian  ini  dengan  meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku  yang  berkaitan  dengan  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  dan  juga pemecahan masalahnya.

## PEMBAHASAN
Faktor  Penyebab  Terjadinya  Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri Faktor  Penyebab  Terjadinya  Perkawinan Usia Muda
Pernikahan  anak-anak  yang  menikah pada usia muda tersebut lebih menonjolkan kepentingan orangtua dibanding kepentingan  anak  itu  sendiri.  Kondisi seperti  ini  membuat  anaktidak  mampu untuk  mengambil  keputusan  sendiri.  Hal ini  sangat  ironis  karenaseharusnya  anak- anak  dilindungi.  Hal  tersebut,  merupakan bentuk perdagangan anak dan bisa
mengarah kepada eksploitasi dan kekerasanekonomi.
Jika  memang  benar  anak  tersebut mengalami kekerasan seksual danekonomi, maka  pelakunya  bisa  dijerat  dengan  pasal pidana  dalam  Undang–Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Orang  tua  mengambil  peran  penting dalam terjadinya perkawinan anakdi bawah umur  .  Peranan  orang  tua  menjadi  sangat besar karena budayapatriarki di masyarakat masih kental sekali . Budaya ini menempatkan anakperempuan bawah kekuasaan  orang  tua  dan  orang  tua  bisa berlaku  seenaknya,sehingga  tidak  jarang terdapat  kejadian  dimana  justru  orang  tua memaksakananaknya untuk menikah walaupun  sebenarnya  usia  mereka  masih sangat dibawah umur.
Bahkan  lebih  menyedihkan  lagi adalah  sikap  orang  tua  yangcenderung mentelantarkan  anaknya  karena  pada dasarnya mereka kesulitanuntuk membimbing  anak  mereka  sendiri.  adapun mengenai  hal-hal  yang  mempengaruhi, sehingga  timbul  perkawinan  di  usia mudaantara lain adalah:
1. Rendahnya tingkat pendidikan terutama bagi masyarakat yang tinggal dipedesaan.
2. Minimnya pengetahuan dan pemahaman  tentang  arti  dan  makna sebuahperkawinan.
3. Karena  tekanan  ekonomi  yang  semakin sulit  berakibat  timbulnya  rasafrustasi, sehingga pelarianya adalah kawin.
4. Sempitnya  lapangan  kerja,  sementara angkatan kerja semakin membludak.
5. Hamil semasa sekolah/sebelum nikah.
6. Kemauan  orang  tua,  dengan  kata  lain ada unsur perjodohan.
7. Mengikuti trend yang sedang berkembang saat ini, ikut-ikutan meramaikansuasana  yang  menurutnya membahagiakan
Faktor  Penyebab  Terjadinya  Perkawinan Siri
Proses nikah siri hanya dilaksanakan wajib  atau  rukun  nikahnya  saja  sedangkan
sunnah  nikah  tidak  dilakukan,  khususnya mengenai  mengumumkan  pernikahan  atau yang  disebut  walimah/perayaan,  dengan demikian  orang-orang  yang  mengetahui pernikahan  tersebut  juga  terbatas  pada kalangan tertentu saja.
Nikah  siri  dalam  tinjauan  sosial  ada dua  bentuk: pertama, pernikahan  yang dilangsungkan  antara  mempelai  lelaki  dan perempuan tanpa kehadiran wali dan saksi- saksi,  atau  dihadiri  wali  tanpa  saksi-saksi, kemudian  mereka  saling  berwasiat  untuk merahasiakan  pernikahan  tersebut.  Jenis pernikahan  ini  batil  (tidak  sah),  karena tidak memenuhi persyaratan- persyaratannya, yaitu unsur wali dan saksi- saksi dan kedua, pernikahan yang berlangsung  dengan  rukun-rukun  dan syarat-syaratnya  yang lengkap,  seperti ijab kabul,  wali  dan  saksi-saksi,  akan  tetapi mereka  itu  (suami,  istri,  wali  dan  saksi- saksi)  satu  kata  untuk  merahasiakan pernikahan  dari  pengetahuan  masyarakat atau sejumlah orang.
Menurut  Undang-Undang  No.  23
Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan bahwa perkawinan merupakan  salah  satu  peristiwa  penting dalam  kehidupan  seseorang,  meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,  perceraian,  pengakuan  anak, pengesahan  anak  dan  perubahan  status kewarganegaraan. Semua peristiwa penting tersebut  wajib  dilaporkan  dan  dicatatkan untuk tertib administrasi dalam kependudukan. Undang-Undang
Kependudukan dan Undang-Undang Perkawinan  mewajibkan  suatu  perkawinan dicatatkan.
Nikah  siri.  Istilah  nikah  siri  sudah lama eksis dan dari waktu ke waktu selalu menimbulkan kontroversi. Kata siri merupakan serapan dari bahasa Arab  yang artinya rahasia. Nikah siri dalam penerjemahan bebasnya diartikan ‘nikah di bawah  tangan’  atau  nikah  yang  tidak dicatat  secara  resmi  dan  tidak  dilegalisasi dengan  payung  hukum  positif.  Nikah bawah  tangan,  nikah  agama,  kawin  siri atau  lebih  populer  dengan  nikah  siri
merupakan  pernikahan  yang  dilaksanakan sesuai  dengan  syarat  rukun  nikah  dalam Islam  tetapi  tidak  dicatatkan  di  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  atau  oleh  Petugas Pencatat  Nikah  (PPN).  Berdasarkan  UU No.  23  Th.  2006  Tentang  Adminstrasi Kependudukan, salah satu peristiwa penting  yang  harus  didaftar/dilaporkan adalah  adanya  perkawinan  yang  dialami oleh  seseorang  selain  peristiwa  kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan  anak,  perubahan  nama  dan perubahan status kewarganegaraan.
Dinamakan
siri karena dilangsungkan  secara  diam-diam,  tertutup, rahasia  atau  sembunyi-sembunyi  tanpa adanya  publikasi.  Munculnya  fenomena nikah  siri  yang  semakin  marak  dilakukan, dengan alasan tertentu tanpa wali perempuan,  bahkan  terkadang  juga  tanpa saksi  dan  tanpa  sepengetahuan  orang  tua pihak  perempuan.  Pernikahan  seperti  ini tidak  sah  secara  agama  dan  apalagi  secara hukum.  Istilah  nikah  di  bawah  tangan muncul setelah UU Nomor 1/1974 berlaku secara  efektif  yaitu  tanggal  1  Oktober 1975,  nikah  bawah  tangan  pada  dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut  hukum.  Dan  nikah  menurut hukum  adalah  yang  diatur  dalam  UU perkawinan.  Dengan  demikian  nikah bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak  menurut  hukum  sehingga  nikah tersebut kategori nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan  dan  perlindungan  hukum. Sebagaima  yang  tertuang  dalam  UU  No. 23  Tahun  2006  Tentang  Adminstrasi Kependudukan bahwa perkawinan merupakan  salah  satu  peristiwa  penting dalan  kehidupan  seseorang.  Peristiwa penting  adalah  kejadian  yang  dialami  oleh seseorang  meliputi  kelahiran,  kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan  anak,  pengesahan  anak  dan perubahan status kewarganegaraan. Semua peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan dan  dicatatkan  untuk  tertib  administrasi dalam kependudukan.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  nikah siri  yang  merupakan  salah  satu  peristiwa penting  yang  tidak  dicatatkan  pada  KUA, sedangkan  KUA  adalah  satuan  yang melaksanakan  pencatatan  nikah,  talak, cerai  dan  rujuk  pada  tingkat  kecamatan bagi  penduduk  yang  beragama  Islam. Berdasarkan  UU  No.  23  Th.  2006  tentang Administrasi Kependudukan juga disebutkan  bahwa  setiap  Warga  Negara Indonesia yang melahirkan wajib melaporkan  dan  mencatatkan  kepada instansi  pelaksana  di  tempat  terjadinya kelahiran untuk memperoleh akta kelahiran sebagaimana  tercantum  pada  BAB  V Pencatatan Sipil.
Meski  secara  agama  atau  adat istiadat  dianggap  sah,  namun  pernikahan siri  yang  dilakukan  di  luar  pengetahuan dan  pengawasan  pegawai  pencatat  nikah tidak  memiliki  kekuatan  hukum  dan dianggap  tidak  sah  di  mata  hukum  dan anak  yang  lahir  dari  pernikahan  siri  sulit untuk  mendapatkan  akta  kelahiran  karena lahir  bukan  berdasarkan  perkawinan  yang sah. UU Kependudukan dan UU Perkawinan  sudah  mewajibkan  suatu perkawinan untuk dicatatkan.
Melakukan  pernikahan  siri  yang pertama  sebagian  besar  dilakukan  bagi mereka  yang  memang  sudah  menikah sebelumnya.  Kebanyakan  yang  melakukan adalah  diawali  oleh  status  si  suami  yang sudah  menikah,  kemudian  memilih  nikah siri  karena  akan  rumit  bila  harus mendapatkan  ijin  dari  istri  yang  sah menurut  hukum.  Untuk  status  yang  sudah menikah,  nikah  resmi  dengan  perempuan lain  atau  lelaki  lain  akan  sangat  sulit kemudian  memilih  nikah  siri  (untuk berpoligami)  karena  ingin  mempunyai pasangan  nikah  lebih  dari  satu  pada  saat yang  bersamaan,  akhirnya  si  suami melakukan  nikah  siri  karena  akan  rumit dan  sulit  bila  harus  mendapatkan  ijin  dari istri  yang  sah  menurut  hukum,  terutama bagi  mereka  yang  masih  berstatus  nikah resmi  dengan  seorang  perempuan,  hal  ini juga  di  atur  dalam  Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Bab 1 pasal
4  ayat  (1)  dalam  hal  seorang  suami  akan beristri  lagi  maka  wajib  mengajukan permohonan kepada pengadilan.
Perlindungan  Hukum  In  Abstracto  Bagi Anak Di Bawah Umur
Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri
Perkawinan  anak  di  bawah  umur dapat  terjadi  karena  orang  tuamemiliki keterlibatan  yang  besar.  Perbuatan  yang dilakukan oleh orang tuadalam mengawinkan  anak  di  bawah  umur merupakan  sebuah  permasalahanhukum yang dalam pengaturannya terjadi pengaturan  yang  berbeda.  Apabilakita melihat  dari  hukum  positif  di  Indonesia maka  sebenarnya  perbuatanmengawinkan anak  dibawah  umur  merupakan  suatu perbuatan  yang  melanggar  hukum  atau dapat  dikatakan  illegal  secara  hukum  . Banyak  sekaliperundang  –  undangan  yang menentang  terjadinya  perkawinan  anak  di bawahumur  .  Selain  mencegah  terjadinya perkawinan anak di bawah umur makaperundang – undangan yang ada juga memberikan  perlindungan  terhadapanak. Adapun  perundang  –  undangan  tersebut antara lain :
1. KUHP.
2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang  –  Undang  Nomor  23  tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sedangkan  di  sisi  lain  berlaku  pula hukum  agama  dalam  hal  ini  hukum  Islam yang  sering  dijadikan  tameng  oleh  para pihak gunamelegalkan terjadinya perkawinan  dibawah  umur.  Perkawinan usia muda dapat dikatakan ilegal atau tidak sah  karena  merupakanbentuk  pelanggaran terhadap  hukum  positif  ,  yaitu  terkhusus pelanggaranterhadap  Undang  –  Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Perbuatan mengawinkan anak dibawah umur tentu tidak terjadibegitu saja tetapi  perlu  juga  dilakukan  penelitian mengenai  faktor–faktorpendorong  apa  saja yang  menyebabkan  terjadinya  perkawinan anak  dibawah  umur.  Orang  tua  yang
dengan sengaja membiarkan dan berupayameraih  keuntungan  dalam  sebuah perkawinan anak di bawah umur dapatdikategorikan  pula  sebagai  tindak pidana , oleh karena itu penulis jugamencoba  meniliti  mengenai  sudut pandang hukum pidana dalam perkaraperkawinan  anak  di  bawah  umur  , bagaimana pengaturannya
serta sanksipidana apa yang bisa dijatuhkan bagi orang tua yang memiliki keterlibatandalam perbuatan  mengawinkan  anak  di  bawah umur sehingga dapatdipidana untuk memberikan kepastian hukum.
Pemberian  sanksi  pidana  terhadap orang  tua  yang  terlibat  dalamperkawinan anak  di  bawah  umur  merupakan  upaya untuk  mewujudkankepastian  hukum  di Indonesia,  selain  itu  tentulah  pengaturan mengenaiperkawinan  anak  dibawah  umur harus kembali mengacu kepada hukumpositif  yang  mempunyai  kedudukan hukum lebih tinggi daripada hukumlainnya yang  secara  tidak  langsung  tumbuh  dan berkembang dimasyarakat.
Hal  ini  juga  mengandung  pengertian bahwa  seluruh  rakyatIndonesia  harus tunduk  pada  hukum  positif  di  negara ini.Pemidanaan  terhadap  para  pihak  yang mendukung atau turut serta dalam peristiwa  perkawinan  usia  muda  haruslah diterapkan  hal  ini  mengingat  perkawinan usia muda sendiri memiliki beberapa risiko yang antara lain adalah:
1. Kematian ibu yang melahirkan; Kematian  karena  melahirkan  banyak dialami  oleh  ibu  muda  di  bawah  umur 20  tahun.  Penyebab  utama  karena kondisi  fisik  ibu  yang  belum  atau kurangmampu untuk melahirkan.
2. Kematian  bayi;  Bayi  yang  dilahirkan oleh  ibu  yang  berusia  muda,  banyak yang mengalaminasib yang tidak menguntungkan. Ada yang lahir sebelum waktunya (prematur), ada yang berat badanya kurang dan ada pula yang langsung meninggal.
3. Hambatan  terhadap  kehamilan  dan persalinan;  Selain  kematian  ibu  dan bayi,  ibu  yang  kawin  pada  usia  muda
dapat pulamengalami perdarahan, kurang darah, persalinan yang lama dan sulit,  bahkan  kemungkinan  menderita kanker pada mulut rahim di kemudianhari.
4. Persoalan  ekonomi;  Pasangan-pasangan yang menikah pada usia muda
umumnya belum
cukupmemiliki
pengetahuan dan keterampilan, sehingga  sukar  mendapatkanpekerjaan dengan  penghasilan  yang  memadai, penghasilan yang
rendahdapat meretakkan keutuhan dan keharmonisan keluarga.
5. Persoalan  kedewasaan;  Kedewasaan seseorang  sangat  berhubungan  erat dengan usianya, usiamuda (12-19 tahun)  memperlihatkan  keadaan  jiwa yang selalu berubah.
Suatu perkawinan yang sudah dicatatkan  pada  kantor  catatan  sipil memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan pengakuan Negara atas perkawinan tersebut.  Anak-anak  atau  keturunan  yang lahir dari perkawinan tersebut akan dengan mudah  mendapatkan  status  sebagai  anak sah.  Dalam  hal  pencatatan  kelahiran  dari anak  sah  tersebut  akan  memberikan kepastian  hukum.  Itulah  kegunaannya suatu  perkawinan  yang  dicatatkan  pada kantor  catatan  sipil.  Sebelum  melakukan pencatatan  perkawinan,  pasangan  suami istri harus melakukan perkawinan menurut hukum agama masing-masing. Pasal 2 ayat (1)  dan  (2)  UU  Perkawinan,  suatu perkawinan  yang  sah  harus  melakukan perkawinan menurut hukum agama mereka masing-masing  serta  dicatatkan  pada kantor catatan sipil.
Pencatatan tersebut akan adanya akta perkawinan  yang  dipegang  oleh  masing- masing pasangan. Tetapi jika perkawinannya  belum  melakukan  upacara keagamaan maka tidak dapat dicatatkan hal ini  sesuai  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)- nya  UU  Perkawinan  yang  menjelaskan perkawinan  secara  agama  dan  secara Negara saling berkaitan. Suatu perkawinan yang  akan  dilaksanakan  tidak  melakukan prosesi perkawinan secara agama atau kata
lain  jika  perkawinan  tersebut  tidak dilaksanakannya upacara keagamaan, maka  akibat  hukum  dari  perkawinan tersebut ialah pada Pasal 22 UU perkawinan yang mana perkawinan tersebut  dapat  dibatalkan  karena  tidak memenuhi  syarat-syarat  dari  sahnya  suatu perkawinan.
Semakin  tertunda  kebutuhan  untuk mengawinkan  anak-anak,  para  orang tuamenyadari  bahwa  persiapan  yang  lebih lama diperlukan untuk menjamin masadepan  anak-anaknya,  sekolah  dulu sebelum mengawinkan
mereka.
Kecendrunganini  terutama  terjadi  pada masyarakat  di  kota-kota  besar  atau  di kalanganmasyarakat  kelas  sosial  ekonomi menengah atas.Kecendrungan pada masyarakat  untuk  meningkatkan  usia perkawinan initernyata didukung juga oleh UU  yang  berlaku  di  Repoblik  Indonesia yaitu  UU  No.1/1974.  Dengan  adanya  UU tersebut yang pelaksanaanya cukup ketat di lapangan,maka terbataslah kesempatan untuk  menikah  di  bawah  usia  yang ditetapkan.
Terlebih  lagi,  pemerintah  sendiri melalui  program  KB  berusaha  untuk lebihmeningkatkan lagi batas usia perkawinan  ke  umur  20  tahun  untuk wanita, denganpertimbangan bahwa kehamilan  pada  wanita  di  bawah  usia  20 tahun  adalahkehamilan  beresiko  tinggi sehingga  harus  di  hindari.Pihak  individu- individu  yang  bersangkutan  itu  sendiri sehingga  dengan  kata  lainada  sejumlah faktor  yang  menyebabkan  orang  memilih untuk tidakmenikah sementara.
Sudah  lebih  dari  satu  dasawarsa Undang-Undang  Nomor  1  tahun1974 tentang  Perkawinan  telah  dilaksanakan secara  nasional  di  Indonesia.Undang  – Undang  ini  telah  memberikan  landasan atau dasar hukum darisistem perkawinan di Indonesia.  Hukum  ini  mencakup  pihak- pihak,  yakniPemerintah  dan  aparaturnya, dan  sisi  lainnya  adalah  masyarakat Indonesia.Undang  Undang  Nomor  1  tahun 1974 telah menampung dengan semaksimalmungkin nilai-nilai perkawinan
yang  dihayati  oleh  bangsa  Indonesia namun  dilain  pihak  menampung  pula unsur-unsur  dan  ketentuan  hukum  agama dankepercayaan masyarakat yang berhubungan dengan perkawinan.
Kepastian  hukum  dalam  perkawinan sangat  diperlukan,  maka  suatuperkawinan adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut hukum
masing-masingagama
dan kepercayaan serta dicatat menurut perundang-undangan  yangberlaku  sebagai prinsip  legalitas.  Sedangkan  prinsip  lain yang dianut olehUndang Undang Nomor 1 tahun  1974  tentang  Perkawinan  ialah asasmonogami.  Pengecualian  dapat  terjadi bilamana dikehendaki oleh yangbersangkutan,  sepanjang  hukum  dan agama  mengizinkannya.  Terdapat  pula pembatasan  usia  kawin  yakni  calon mempelai pria 19 tahun dan calonmempelai wanita 16 tahun.
Pembatasan  ini  mengandung  maksud, bahwa  calonsuami  istri  itu  harus  matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkanperkawinan.
Usia  perkawinan  yang  terlalu  muda mengakibatkanmeningkatnya kasus perceraian  karena  kurangnya  kesadaran untukbertanggungjawab  dalam  kehidupan berumah tangga bagi suami-istri.Batas usia kawin yang lebih rendah pada kenyataanya mengakibatkanlaju  kelahiran  yang  lebih tinggi  jika  dibanding  dengan  batas  usia kawin  yanglebih  tinggi.  Pembatasan  usia kawin  ini  mempunyai  hubungan  dengan masalahkependudukan. Untuk itulah, Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 membatasi  yang  sekaligus  sebagai  syarat dari  suatu  perkawinan  yangdicantumkan dalam  Bab  II  Undang  Undang  Nomor  1 Tahun  1974  harusdipatuhi  oleh  pihak  - pihak  yang  berkepentingan.  Tetapi  pada kenyataankehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnyapembatasan  usia  kawin  yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.
Bahkan ada masyarakat yang melanggar  norma-norma  hukum  tersebut karenaadanya kekhawatiran anak perempuannya  menjadi  perawan  tua.
Untuk  itu,maka  tidak  jarang  pula  para orang tua menempuh berbagai cara seperti kawinsiri  (nikah  yang  dilakukan  secara agama Islam, tapi tidak di catat padapencatat nikah) atau kawin paksa yang jelas-jelas melanggar Undang
UndangNomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
Perlindungan  Hukum  In  Concrito  Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam

## Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri
Batasan  umur  dewasa,  yang  selama ini  menjadi  satu  polemic  dan  merupakan satu  batu  pijakan  diberlakukannya  hukum positif atas tindakan seseorang dalam ranah hukum,  dan  upaya  dari  pemerintah  untuk keluar  dari  tata  nilai  adat  maupun  Hukum Tuhan  yang  bersifat  mutklak  (  sebagai pembanding  hanya  akan  dibatasi  pada sudut  pandang  hukum  Islam  ),tampak berbagai  keganjilan  sebagai  berikut  : bahwa  batasan  usia  dewasa  yang  dalam Islam  (  kebenaran  Tuhan  )  ditentukan melalui  perpaduan  antara  baligh  & mumayis tanpa menentukan usia, ditantang oleh  manusia  yang  mencoba  mengungguli Allah  (  kebenaran  Tuhan  )  untuk dijabarkan oleh manusia dengan menentukan  batas  umur  dewasa  dengan berbagai alasan dimana secara umum batas umur  dewasa  adalah  21  tahun  dengan berbagai ketentuan lain berupa pendewasaan khusus yang bisa dimohonkan sejak seseorang berusia 16 th, dengan rincianPendewasaan berdasar KUH Perdata  ,  seseorang  dapat  diberikan  hak menjadi  dewasa  khusus  untuk  urusan tertentu  sejak  berusia  18th,  maka  UU Perkawinan  memberikan  batasan  menjadi dewasa  bagi  perempuan  hanya  untuk menikah setelah berusia 16 Th. Sedangkan tanpa basa-basi undang-undang perlindungan anak menentukan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun.
Selanjutnya  baik  KUH  Perdata maupun  Pidana  menentukan  Dewasa adalah bila seseorang berusia 21 tahun atau sudah  berkawin  (  menikah  )  dan  apa  bila
terjadi  pemutusan  perkawinan  sebelum seseorang  berusia  21  tahun  baik  karena perceraian  maupun  salah  satu  meninggal dunia status kedewasaannya tidak dicabut.
Pada  prinsipnya  perkawinan  adalah sah  apa  bila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. ( UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1 )Tidak ada sanksi apapun bagi orang tua atau wali yang  menikahkan  anaknya  dalam  usia dibawah 21 tahun asal dilaksanakan sesuai dengan  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaan. Bila Undang-undang perlindungan anak dengan tegas menyatakan  bahwa  seseorang  yang  belum berusia  18  tahun  masih  dianggap  anak- anak  dan  membutuhkan  perlindungan  dari orang tua dari segala bentuk pengeksploitasian anak , yang dipermasalahkan  sekarang  adalah  apakah menikahkan anak yang belum berusia 18th merupakan  satu  tindakan  mengeksploatasi anak ?Apakah seseorang yang memberikan izin  pernikahan  dibawah  18  tahun  itu  satu pelanggaran  ?  sedangkan  dalam  UU perkawinan  dijelaskan  seorang  perempuan dapat  melakukan  perkawinan  pada  usia serendah-rendahnya  16  th  dan  laki-laki  19 th. Setelah mendapat ijin dari kedua orang tuanya.
Salah  satu  definisi  dewasa  menurut KUH  Pidana/Perdata  adalah  sudah  berusia 21 tahun atau
sudah/pernah berkawin/menikah.Sedangkan menikah menurut  Pasal  2  ayat  1  UU  Perkawinan adalah,  sah  apa  bila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya  itu.UU  perlindungan  anak berusaha  untuk  menjerat  orang  tua  atau wali  yang  tidak  mencegah  terjadinya perkawinan  pada  usia  anak-anak.Pasal  26 ayat  (1)  Orang  tua  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  untuk:  c.  mencegah terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak- anak.Itu bertentangan dengan UU Perkawinan  pasal  6  ayat  (1)  Perkawinan didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon mempelai dan ayat (2) Untuk melangsungkan  perkawinan  seorang  yang belum  mencapai  umur  21  (duapuluh  satu)
tahun  harus  mendapat  ijin  orang  tua.Apa salahnya seorang tua memberi ijin anaknya untuk menikah dengan harapan diperolehnya  berbagai  kebaikan  bagi  masa depan  anaknya  ?  oleh  sebab  itu  hal  ini amatlah  erat  kaitannya  dengan  masalah pendidikan,  yang  mana  mengenai  masalah pendidikan dalam Islam itu sudah diajarkan  waktunya,  bentuknya  bahkan caranya  yang  semuanya  tidak  akan terhalang oleh adanya satu pernikahan.Pendidikan  dalam  Islam  itu sejak  dalam  kandungan  sampai  liang lahat,tidak  akan  berhenti  hanya  karena adanya pernikahan.
Dalam Islam tidak perlu UU Perlindungan  anak  dari  perilaku  orang tuanya  karena  Islam  telah  mengatur kewajiban  orang  tua  terhadap  anak  sudah dengan sangat jelas. Perilaku menyimpang orang  tua  terhadap  anaknya  menjadi kewajiban pemerintah untuk meluruskannya.Anak-anak  terlantar  akan secara  langsung  dilindungi  oleh  Negara, tindakan mengekspoitasi anak juga terlarang  dalam  Islam.  Tidak  ada  salahnya bila UU Perlindungan anak tidak mencampur  adukkan  antara  pernikahan dibawah  usia  21  th.  yang  diijinkan  orang tuanya  dengan  penjualan  anak  kerumah bordil atau sejenisnya.
Kalau  ada  anak  terlantar,  ada  anak dijadikan  komoditi,  ada  anak  di  eksploitir itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pernikahan  secara  Islam  dalam  usia  yang oleh  UU  Perlindungan  anak  dianggap melanggar  hukum.  Menikah  dalam  Islam itu bukan melanggar hukum, dewasa dalam Islam  itu  tidak  dibatasi  usia  akan  tetapi baligh  dan  mumayis.  Dalam  tulisan sebelumnya  sudah  terbuktikan  bahwa ukuran  dewasa  dengan  pengertian  baligh dan  mumayis  jauh  lebih  rasional,  jauh lebih  bisa  dipertanggung  jawabkan  bila dibanding  dengan  pembatasan  usia  ,  baik itu 21 th, 19 th, 16 th dan sebagainya. Perlindungan  hukum  adalah  suatu perlindungan  yang  diberikan  terhadap subyek  hukum.  Dalam  bentuk  perangkat hukum  baik  yang  bersifat preventif yakni
bentuk perlindungan hukum dimana kepada  rakyat  diberi  kesempatan  untuk mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya sebelum  suatu  keputusan  pemerintah mendapat  bentuk  yang  definitive  maupun yang  bersifat represif yakni  bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,  yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban, kepastian,  kemanfaatan  dan  kedamaian. Beberapa unsur kata Perlindungan: 3
1. Melindungi:  menutupi  supaya  tidak terlihat/tampak,  menjaga,  memelihara, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan;  proses,  cara,  perbuatan tempat  berlindung,  hal  (perbuatan), memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
3. Pelindung:  orang  yang  melindungi,  alat untuk melindungi.
4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
5. Lindungan  :  yang  dilindungi,  cak tempat berlindung, cak perbuatan.
6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
7. Melindungkan: membuat diri terlindungi
Dalam  UU  Perkawinan  pasal  1 menjelaskan  bahwa  “perkawinan  ikatan lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia Dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. Serta  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  UU Perkawinan  menjelaskan  bahwa  sahnya suatu perkawinan menurut hukum agamanya  yang  dianut  serta  dicatatkan pada kantor catatan sipil agar mendapatkan suatu  kepastian  hukum  atau  perlindungan hukum  dalam  suatu  perkawian  yang  telah dilaksanakan.
3 www.artikata.com/artiperlindungan.html, diakses pada tanggal 27 Maret 2014.
Suatu  perkawinan  telah  dilakukan secara  sah  maka  dengan  sendirinya  akan menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara suami-istri, orangtua ke anak. Dalam Pasal 30-34 UU Perkawinan mengatur mengenai hak  dan  kewajiban  suami  istri.  Pasal  30 UU  Perkawinan  menjelaskan  mengenai suami  dan  istri  memikul  kewajiban  yang luhur  untuk  menegakkan  rumah  tangga yang  menjadi  sendi  dasar  dari  susunan masyarakat.  Pasal  34  UU  Perkawinan menjelaskan bahwa suami wajib melindungi  istrinya  dan  memberikan segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah tangga  sesuai  dengan  kemampuannya  dan dalam  ayat  (3)-nya  jika  suami  dan  istri melalaikan  kewajibannya  masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.
Bilamana syarat sahnya suatu perkawinan  tidak  dilaksanakan  secara benar  adanya,  tidak  dilakukan  sesuai hukum  agama  namun  dicatatkan  pada kantor  catatan  sipil,  hal  ini  sangat merugikan  salah  satu  pihak  maupun keduanya.  Suatu  perkawinan  yang  hanya dilaksanakan  pencatatan  saja,  perkawinan itu  tidak  sah,  karena  suatu  perkawinan bersifat  sakral,  jadi  diharuskan  melakukan pencatatan  seperti  yang  dikatakan  dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Jika suatu perkawinan  tidak  dilakukan  sesuai  syarat sahnya  perkawinan  maka  Perkawinan tersebut  tidak  dapat  perlindungan  hukum. Penjelasan  di  atas  yang  sangat  sering terjadi  di  masyarakat  banyak  hal-hal  yang sering  bertolak  belakang  dengan  suatu peraturan  perundang-undangan  yang  telah mengatur setiap warga negaranya termasuk dalam  hal  perkawinan.  Maka  dari  itu perlunya  sosialisasi  kepada  masyarakat agar mendapat suatu perlindungan hukum.
Pria dan wanita melakukan perkawinan mempunyai tujuan yang sangat diharapkan oleh keduanya yaitu keturunan. Dalam UU Perkawinan mengatur mengenai  hak  dan  kewajiban  orangtua terhadap  anak  dalam  Pasal  45  sampai dengan  Pasal  49,  dalam  Pasal  45  ayat  (1) menyatakan  kedua  orang  tua  wajib
memelihara  dan  mendidik  anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) kewajiban orang  tua  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1) pasal  ini  berlaku  sampai  anak  itu  kawin atau  dapat  berdiri  sendiri,  kewajiban berlaku  terus  meskipun  perkawinan  antara kedua orangtuanya putus.
Dalam  UU  Perkawinan  mengatur mengenai hak dan kewajiban orangtua dan hak dan kewajiban anak terhadap orangtuanya.  Anak  adalah  seseorang  yang tercipta  karena  adanya  cinta  dari  kedua orangtuanya,  sudah  selayaknya  orangtua memperhatikan  tumbuh  kembang  anak mereka  dan  masa  depan  anak-anak  yang lahir  dari  perkawinan  tersebut.  Seorang anak  yang  dilahirkan  harus  mendapatkan akta  kelahiran  yang  menandakan  jati dirinya.  Namun  untuk  mendapatkan  akta kelahiran pegawai pencatatan sipil meminta  akta  perkawinan  dari  kedua orangtuanya  tujuannya  untuk  melihat apakah  perkawinan  yang  telah  dilakukan sah menurut hukum dan agamanya.
Perkawinan  bagi  anak  di  bawah umur  pada  intinya  dapat  diajukan  upaya pembatalan  perkawinan,  yang  diajukan atas dasar kondisi psikologis anak tersebut yang  masih  rentan  dan  belum  stabil  untuk membentuk mahligai rumah tangga, Menurut  UU  Perkawinan,  pada  prinsipnya perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila  para pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk melangsungkan  perkawinan.  Hal  ini  diatur dalam  Pasal  22  sampai  Pasal  28  UU Perkawinan, sedangkan hal untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur didalam Pasal 23 UU Perkawinan:
1. Para  keluarga  dalam  garis  keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
2. Suami dan istri.
3. Pejabat  yang  berwenang  hanya  selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk menurut Pasal 16 ayat  (2)  UU  Perkawinan  ini  dan  setiap orang  yang  mempunyai  kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
Pasal  24  ditegaskan  bahwa  “barang siapa  karena  perkawinan  masih  terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak  dan  atas  dasar  masih  adanya perkawinan  dapat  mengajukan  pembatalan perkawinan  yang  baru,  dengan  tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal  4  UU  Perkawinan”.  Di  dalam  Pasal 25 mengatur mengenai tempat diajukannya permohonan  pembatalan  perkawinan  ini, permohonan pembatalan perkawinan diajukan  kepada  pengadilan  dalam  daerah hukum  dimana  perkawinan  dilangsungkan atau  di  tempat  tinggal  kedua  suami  istri, suami atau istri.
Dalam  Pasal  26  UU  Perkawinan dijelaskan  bahwa  pembatalan  perkawinan juga  dapat  dilakukan  oleh  wali  nikahnya yang mana dalam pasal 26 menjelaskan :
1. Perkawinan  yang  dilangsungkan  di muka  pegawai  pencatat  perkawinan yang  tidak  berwenang,  wali  nikah  yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri  oleh  dua  orang  saksi  dapat dimintakan  pembatalannya  oleh  para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas  dari  suami  istri,  jaksa  dan  suami atau istri.
2. Hak  untuk  membatalkan  oleh  suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup  bersama  sebagai  suami  istri  dan dapat  memperlihatkan  akta  perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan  yang  tidak  berwenang  dan perkawinan  harus  diperbaharui  supaya sah.
Tetapi  jika  suatu  perkawinan  yang sudah  mencapai  lebih  dari  6  bulan  maka suatu  pembatalan  tidak  dapat  dilakukan mengingat  Pasal  26  dan  Pasal  27  UU Perkawinan,  menyatakan  bahwa  jika  lebih dari  jangka  waktu  6  bulan  untuk mengajukan  permohonan  pembatalan  para pihak tidak mengajukan gugatan pembatan maka  hak  untuk  mengajukan  gugatan gugur.
Dalam hukum Islam prosedur pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada  Pengadilan  Agama  diwilayah
hukum  tempat  tinggal  suami  atau  isteri atau  tempat  perkawinan  dilangsungkan. Perkawinan  batal  dimulai  setelah  putusan Pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan hukum  yang  tetap  dan  berlaku  sejak  saat berlangsungnya  perkawinan  ketentuan  ini diatur dalam Pasal 28 UU Perkawinan ayat (1)  dan  (2),  pembatalan  suatu  perkawinan tidak  berlaku  surut  terhadap  anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
Kontroversi  mengenai  pernikahan dengan  anak  di  bawah  umur  kembali mengemuka  seiring  dengan  terkuak  kisah pernikahan  ‘kilat’  Bupati  Garut  Aceng Fikri.  Aktivis  perlindungan  anak  Seto Mulyadi bahkan sampai melaporkan Aceng ke kepolisian atas dugaan pelanggaran  UU  No  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak.Cerita  tentang perkawinan  dengan  anak  di  bawah  umur bukan  pertama  kali  ini  terjadi.  Beberapa tahun  lalu,  media  juga  memberitakan antara  pria  yang  biasa  disapa  Syeh  Puji yang  menikahi  seorang  bocah.  Syeh  Puji bahkan  harus  melakoni  persidangan  atas pernikahannya itu.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengutip data Kementerian  Agama  pada  2009,  bahkan menyatakan bahwa sekitar 34,4 persen dari 2,5  juta  perkawinan  atau  sekira  600  ribu pasangan  yang  menikah  adalah  mereka yang  menikah  di  usia  dini.Para  aktivis perlindungan  hak  anak  tentu  tak  nyaman dengan  data  itu.  Mereka  beranggapan bahwa  akan  banyak  hak  anak  yang terampas  ketika  mereka  terikat  -apalagi dipaksa terikat- oleh lembaga pernikahan.
Kementerian  Agama  sebagai  salah satu  instansi  yang  bertanggung  jawab  atas urusan  penyelenggaraan  perkawinan  sadar atas  hak  anak  itu.  Makanya  kementerian telah  menegaskan  kepada  jajarannya  di tingkat  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) untuk  tidak  mengizinkan  perkawinan  di bawah umur.
Adapun mengenai bentuk perlindungan  bagi  anak  dalam  peristiwa perkawinan usia muda dan perkawinan siri dapat  dilihat  dari  rumusan  Pasal  88
Undang-Undang Nomor 23tentang Perlindungan kemudian bentuk lebih lanjut dari  perlindungan  tersebut  juga  dapat dilihat  dariPasal  290  ke-2  KUHP  Jo  pasal 56ke-2  KUHP.  Adapun  bunyi  dari  pasal- pasal tersebut yaitu sebagai berikut :
Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  23 tahun 2002
“Setiap orang yang mengeksploitasi  ekonomi  atau  seksual anak denganmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidanadengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun  dan/atau  dendapaling  banyak  Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal  290  ke-2  KUHP,  Barang  siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang  ,  padahal iatahu  atau  sepatutnya harus  diduganya  ,  bahwa  umur  orang  itu belumlima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutanbelum waktunya dikawinkan juncto.
Pasal  56  KUHP,  Dipidana  sebagai orang yang melakukan kejahatan:
1. mereka  yang  dengan  sengaja  memberi bantuan  pada  waktu  kejahatan  itu dilakukan;
2. mereka  yang  dengan  sengaja  memberi kesempatan  ,  sarana  atauketerangan untuk melakukan kejahatan itu.
Selanjutnya apabila dikaitkan dengan kasus perkawinan syekh Puji dengan ulvah maka  dapat  diuraiakn  bahwa  peristiwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 88  Undang-Undang  Perlindungan  anak, yang dapat diuraiak sebagai berikut:pembuktian  dari  beberapa  unsur tindak  pidana  yang  terkandung  dalam Pasal88  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaituantara lain adalah :
1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur  Mengeksploitasi  Ekonomi  atau Seksual Anak;
3. Unsur  dengan  Maksud  Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Usulan pemerintah
untuk mempidanakan  nikah  siri  mengundang beragam  reaksi.  Kementerian  Agama menyerahkan  RUU  Peradilan  Agama tentang Perkawinan yang membahas nikah
siri,  poligami,  dan  kawin  kontrak  kepada presiden  untuk  diajukan  ke  DPR.  Menurut rancangan undang-undang itu, orang-orang yang  tidak  melaporkan  pernikahan  secara hukum terancam hukuman penjara maksimal  tiga  bulan  dan  denda  maksimal lima  juta  rupiah.  Direktur  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama  Nasaruddin  Umar  mengatakan perubahan ini diusulkan karena akhir-akhir ini semakin banyak penyalahgunaan pernikahan  siri  dan mut'ah atau  kawin kontrak,  sehingga  nasib  wanita  dan  anak- anak  hasil  pernikahan  tersebut  tidak terjamin.  Dalam  Islam  pernikahan  itu sakral  dan  suci,  bukan  hanya  kontrak antara  manusia  dengan  manusia,  tetapi juga  dengan  Tuhan.  UU  Kependudukan dan  UU  Perkawinan  sudah  mewajibkan suatu  perkawinan  dicatatkan.  Namun, kedua UU tersebut tidak  mengatur sanksinya, wacana munculnya RUU peradilan  Agama  karena  dua  UU  tersebut tidak  mampu  menekan  angka  perceraian dan penyelewengan.
Kementerian  Agama  mencatat,  48 persen dari 80 juta anak di Indonesia lahir dari proses perkawinan yang tidak tercatat, artinya,  35  juta  anak  di  Indonesia  sulit mendapatkan  surat  lahir,  kartu  tanda penduduk,  hak-hak  hukum  seperti  hak waris, dan sebagainya. Ada kecenderungan sekarang  ini  di  kalangan  masyarakat  yang melakukan  nikah  siri  atau  kawin mut'ah . Begitu  gampangnya  mereka  melakukan perkawinan,  tetapi  juga  begitu  mudahnya melakukan perceraian, meningkatnya praktek  ini  dalam  beberapa  tahun  terakhir menimbulkan  gelombang  perceraian  yang sangat  tinggi,  yaitu  sekitar  200  ribu  orang per  tahun  di  antara  2  juta  orang  yang menikah,  padahal  sebelumnya  angka perceraian  rata-rata  tiap  tahun  hanya sekitar 50.000 orang. 4
Pernikahan merupakan legalisasi penyatuan  antara  laki-laki  dan  perempuan sebagai  suami  istri  oleh  institusi  agama,
4 Kliping.depag. go.id. diakses pada tanggal 27 Maret 2014.
pemerintah  atau  kemasyarakatan  yang memenuhi legal  procedure .  Salah  satu jenis  pernikahan  yang  tidak  memenuhi legal  procedure adalah  nikah  siri.  Nikah siri  dianggap  sah  oleh  penduduk  setempat karena  sah  menurut  agama  Islam  tetapi melanggar ketentuan pemerintah. Konsepsi dan  pemaknaan  nikah  siri  tetap  eksis  dari waktu  ke  waktu  dan  pada  dasarnya bertujuan untuk "merahasiakan"
pernikahan  agar  ada  pihak-pihak  tertentu yang tidak mengetahui terjadinya pernikahan  tersebut,  pemaknaan  nikah  siri dari  sisi  konsep  ajaran  Islam,  merupakan bentuk  pernikahan  yang  secara  substantif di  dalamnya  terdapat  indikasi  kekurangan syarat  dan  rukun  perkawinan  walaupun secara formal terpenuhi, sementara dari sisi terminologi sosiologis masyarakat Indonesia dalam kerangka normatif perundang-undangan perkawinan, dimaknai  pada  setiap  pernikahan  yang tidak  dicatatkan  oleh  lembaga  yang berwenang mengurusi pernikahan.

## SIMPULAN
1. Faktor  –  faktor  yang  dapat  mendorong terjadinya  perkawinan  anak  dibawah umur  dan  perkawinan  siri  ternyata sangatlah kompleks dan meliputi berbagai  aspek,  adapun  faktor  –  faktor tersebut adalah :
a. Faktor Ekonomi. Faktor ini merupakan faktor utama yang mendorongterjadinya perkawinan dibawah  umur  dan  perkawinan  siri dimana  orangtua  dapat  terbebas  dari tanggung  jawab  orang  tua  dan kondisi perekonomiankeluarganya dapat berubah menjadi lebih baik.
b. Faktor  Kesadaran  dan  Pemahaman Hukum.  Kurangnya  kesadaran  dan pemahaman  hokum  dari  pasangan yang  melakukan  perkawinan  usia muda  dan  perkawinan  siri  dengan tujuan  tercapainya  keinginan  absolut tanpa  menyadari  akibat  yang  timbul dari perkawinan tersebut yaitu eksploitasi
, kematian ibu melahirkan, dan terjadinya
perceraian dimana korban adalah istri dan  anak  yang  tidak  jelas  status hukumnya.
c. Faktor  Kemauan.  Faktor  ini  turut mendukung dimana kondisi psikologis  seorang  anak  yang  masih labil  mempengaruhinya  untuksulit menentukan  mana  perbuatan  yang baik dan benar serta tanggung jawab dan akibat perkawinan yaitu mengenai bebantanggung jawab yang  harus  dipikul  dalam  menjalani hidup berkeluargaserta kewajibannya dalam melayani suami dan keluarganya.
2. Adapun  bentuk  perlindungan  hukum  in abstractio  bagi  anak  dalam  perkawinan usia  muda  perkawinan  siri  adalah memastikan bahwa perkawinan tersebut sah  dan  segera  dicatatkan,  dengan  kata lain Perkawinan harus didahului hukum agama  masing-masing  karena  hukum agamalah yang menentukan sah tidaknya  suatu  perkawinan.  Setelah melakukan  perkawinan  dengan  hukum agama,  kedua  mempelai  di  minta  untuk mencatatkan  pada  kantor  catatan  sipil, gunanya  mencatatkan  perkawinan  yang dilakukan  secara  administrasi  agar kedua  mempelai  sama-sama  memiliki perlindungan  hukum  terutama  untuk wanita dan anak-anaknya tersebut.
3. Adapun  bentuk  perlindungan  hukum inconcrito  bagi  anak  dalam  perkawinan usia  muda  perkawinan  siri  adalah memastikan  bahwa  ancaman  pidana sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang perlindungan anak dilakasakan  dengan  efektif  dan  efisien yang  harus  diterapkan  pada  semua pihak yang mengekspoitasi anak tersebut  dalam  suatu  ikatan  perkawinan yang  terlalu  dini  untuk  dilakukan,  tidak terlepas  pula  dari  orang  tua  kandung anak  tersebut,  karena  tidak  menutup kemungkinan perkawinan tersebut terjadi  karena  desakan  dan  pakasaan dari  orang  tua  kandung  anak  yang bersangkutan,  hal  ini  penting  untuk dilakukan  demi  memberikan  efek  jera
kepada pelaku maupun para pihak yang terlibat  dan  bagi  masyarakat  supaya tidak  melakukan  tindakan  yang  sama dan  bagi  perkawinan  usia  muda  untuk segera  upaya  pembatalan  perkawinan, yang  diajukan  atas  dasar  kondisi psikologis  anak  tersebut  yang  masih rentan dan belum stabil untuk membentuk  mahligai  rumah  tangga, Menurut UU Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan apabila  para  pihak  tidak  memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal 22 sampai Pasal 28 UU Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku
Abdurrahman, Masalah-masalah  Hukum Perkawinan  Di  Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1978 Kartini Kartono, Psikologi Anak (Psikologi
Perkembangan), Mandar Maju,
Bandung: 1999
Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987,
Azas-azas  perkawinan  di  Indonesia , PT. Bina Aksara, Jakarta. Maria  Ulfah  Soebadio,  1981, Perjuangan Untuk  Mencapai  Undang-undang Perkawinan, Idayu, Jakarta. Taufiqurrohman  Syahuri,  2013, Legislasi Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia, pro-kontra  Pembentukannya  Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi,
Kencana  Prenada  Media  Group,
Jakarta.
Wantjik  Saleh.  1982  .Hukum  Perkawinan Indonesia.Jakarta:Ghalia Indonesia.
Asmin,  1986, Status  Perkawinan  Antar Agama Ditinjau dari Undang- undang  Perkawinan  No.1  tahun 1974, PT. Dian Rakyat, Jakarta. Duncan J. Bioy, 1995, Family law, Head of department  of  law  and  finance University of Glamorgan.
Soedjito Tjokrowisastro,
Pedoman Penyelenggaraan,  Catatan  Sipil, PT. Bina Aksara, Jakarta.
ME. Rodgers, 2004, Understanding Family Law, Cavendish  Publishing  Limited, London. Sudarsono, Hukum  Perkawinan  Nasional,
Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Soedjito  Tjokrowisastro,  1985, Pedoman
Penyelenggaraan  Catatan  Sipil, PT. Bina Aksara, Jakarta. Amir  Syarifuddin, Hukum  perkawinan Islam  di  Indonesia,  Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan , Kencana, Jakarta, 2006.
A.  Rahman  I  Doi, Syariah  Kharakteristik Hukum  Islam  dan  Perkawinan ,
GrafindoPersada, Jakarta, 1996.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di
Indonesia ,Grafindo  Persada,  Jakarta, 1998.
Sayuti  Thalib, Hukum  Kekeluargaan
Indonesia , Penerbit UI, Jakarta. Hazairin, Tinjauan
Undang-undang
Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 ,
Penerbit Tintamas,Jakarta, 1975.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-undang No.32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## PutusanPengadilan
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :
1399.K/Pid/1994 Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Ambarawa dengan Nomor Registrasi Perkara: PDM-
63/0.3.42/EP.2/10/2009

## Web Site
www.artikata.com/artiperlindungan.html, diakses pada tanggal 27 Maret 2014. www.Kliping.depag.  go.id.diakses  pada tanggal 27 Maret 2014.