## MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan
jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 3 (1) (2019): 37-46
DOI: 10.21787/mp.3.1.2019.37-46
Keywords: Social Empowerment, Rural Development, Penta Helix, Community Welfare
Kata Kunci : Pemberdayaan Sosial, Pembangunan Desa, Penta Helix, Kesejahteraan Masyarakat
* Korespondensi Phone      : +62 85233357928 Email       : novysetiayunas@gmail. com BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No 132, Jakarta Pusat, 10450 © Novy Setia Yunas
This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International License.

## Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur
Novy Setia Yunas *
Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Brawijaya Malang Jl. Veteran, Ketawanggede, Malang, Jawa Timur 65145
Dikirim: 1 Maret 2019; Direvisi: 29 April 2019; Disetujui:  6 Mei 2019
Abstract The welfare gap, the high number of poor people, the lack of access to information and the poor infrastructure in rural areas are at the root of the problem of poverty. BPS noted, in 2018 approximately 1,035 villages were able to optimize the potential of their villages from 8,496 village- level areas in East Java. The problem is expected to be reduced through the birth of Law No. 6 of 2014 which gives authority to villages to develop their existing potential. Villages are encouraged to be able to develop various innovations and synergize with academics, the private sector, government, and the media (penta helix). This paper will explain the innovation model for the development of village potential as an effort to improve the welfare of rural communities in East Java Province in the form of Village Economic Barn with the concept of penta helix, ranging from mapping and training to managing village potential to rural economic digitalization for young people in managed potential marketing. (e-nomakaryo is read: enary makaryo).
The method used is descriptive qualitative. The research was conducted in three villages including Panglungan Village, Wonosalam, Jombang with the potential of excelsa coffee and tourism; Kebonagung, Sawahan, Nganjuk village with the potential of cashew nuts and Made Village, Kudu,
Jombang with Gadung potential. Through this model it is expected that the development of village potential will have an impact on the welfare and independence of the village community.

## Intisari
Kesenjangan kesejahteraan, tingginya jumlah penduduk miskin, minimnya akses informasi dan buruknya sarana infrastruktur di perdesaan menjadi akar permasalahan kemiskinan. BPS mencatat, pada 2018 sekira 1.035 desa mampu mengoptimalkan potensi desanya dari 8.496 wilayah setingkat desa di Jawa Timur. Problem tersebut diharapkan dapat direduksi melalui lahirnya UU No 6 tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengembangkan potensi yang ada. Desa didorong agar mampu mengembangkan berbagai inovasi dan bersinergi dengan akademisi, sektor swasta, pemerintah, dan media ( penta helix ). Tulisan ini akan menjelaskan model inovasi bagi pengembangan potensi desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Jawa Timur berupa Lumbung Ekonomi Desa dengan konsep penta helix, mulai dari pemetaan dan pelatihan pengelolaan potensi desa hingga digitalisasi ekonomi perdesaan bagi generasi muda dalam pemasaran potensi yang telah dikelola (e-nomakaryo dibaca: enom makaryo). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di tiga desa antara lain Desa Panglungan, Wonosalam, Jombang dengan potensi kopi excelsa dan wisata; Desa Kebonagung, Sawahan, Nganjuk dengan potensi kacang mente dan Desa Made, Kudu, Jombang dengan potensi Gadung. Melalui model ini diharapkan pengembangan potensi desa akan berdampak pada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

## I. Pendahuluan
Kemiskinan masih menjadi persoalan klasik hampir bagi seluruh masyarakat di belahan dunia ini. Persoalan kemiskinan kini tak hanya menjadi permasalahan negara yang sedang berkembang, melainkan di negara maju pun mengalami persoalan yang sama. Persoalannya sama namun dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan di negara maju hanya menjadi sebuah bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka tetapi bagi negara berkembang persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin biasanya hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk. Bahkan ada negara-negara sangat miskin mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi dua pertiga dari penduduknya (Komansilan, 2014, p. 2). Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia memang tidak dapat terlepas dari persoalan kemiskinan. Di Indonesia, berdasarkan data BPS tentang jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia saat ini mencapai 9,66 persen (25,67 juta jiwa) dengan prosentase 13,1 persen tingkat kemiskinan di perdesaan (BPS, 2018). Hal ini selaras pula dengan hasil temuan PBB dalam World Urbanization Prospect (2018) yang menyebutkan, lebih dari separuh penduduk dunia sudah berpindah ke kota. Populasi penduduk kota diramalkan akan terus meningkat sampai 66 persen dari populasi dunia pada tahun 2050 (Zamroni, Anwar, & Yulianto, 2015, p. 3). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam sebuah paparannya, membuat proyeksi yang menurut penulis cukup berani dengan memberikan prediksi bahwa pada 2045, 82,37% penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Dengan asumsi pada 2015 penduduk yang sudah tinggal di kota sebesar 59,35%, serta tingkat pertumbuhan penduduk kota sebesar 2,75% pertahun, lebih besar dari pertumbuhan nasional sebesar 1,17 persen per tahun (Bappenas, 2015). Data statistik tersebut tentunya menimbulkan konsekuensi pasang surut ( zero sum game ) bahwa dengan berkembangnya penduduk kota, tentunya akan diikuti berkurangnya populasi penduduk di desa. Dan bisa saja dimungkinkan suatu hari nanti, desa dan penduduk desa akan tinggal sejarah, karena tidak ada lagi penduduk yang tinggal di desa, atau sudah tidak ada lagi wilayah yang bernama desa. Hal ini harusnya menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan, pemerintah sadar bahwa persoalan kemiskinan harus menjadi fokus utama karena persoalan ini jika gagal diselesaikan oleh pemerintah akan menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik di tengah- tengah masyarakat. Dengan kesadaran yang cukup tinggi dari pemerintah akan usaha pengurangan kemiskinan di Indonesia, maka pemerintah membuat berbagai macam kebijakan
dan strategi untuk mengatasi kemiskinan melalui pembangunan yang merata baik di desa maupun perkotaan. Selama ini, memang kemiskinan banyak terfokus di pedesaan, memang tak menutup kemungkinan di perkotaan angka kemiskinan juga cukup tinggi. Sehingga saat ini pemerintah tengah menggalakkan banyak program dan mengucurkan banyak dana pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat di desa Selain itu, pendekatan pembangunan yang selama ini digunakan haruslah diubah. Pendekatan pembangunan berbasis masalah, dengan menganggap kemiskinan sebagai masalah, pengangguran sebagai masalah, infrastruktur rusak sebagai masalah, kenakalan remaja sebagai masalah, minimnya lahan sebagai masalah, pupuk mahal sebagai masalah, hanya akan menghasilkan sebuah program kerja yang berbasis kebutuhan. Fokus utama dari apa yang dilakukan adalah untuk mengidentifikasi  dan  mencari  akar  masalahnya, kemudian dicari solusi terbaiknya, dan pada akhirnya ketika masalah satu selesai, akan ada upaya untuk mencari masalah-masalah yang lain. dari situ kita tidak akan pernah mengetahui, potensi besar apa yang bisa dikembangkan dari desa tersebut (Solikatun, Supono, & Yulia Masruroh, 2014, p. 72). Dalam penelitian sebelumnya, pendekatan pembangunan berbasis masalah, selama ini selalu dipakai pemerintah untuk membuat sebuah program kerja, baik secara nasional maupun skala lokal. Salah satu contoh pendekatan berbasis masalah dalam kebijakan pengentasan kemiskinan seperti yang dijelaskan oleh Shohibuddin (2017), bahwa pendekatan yang dipakai pemerintah dalam menilai angka kemiskinan dengan katagorisasi seperti “Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III Plus,” adalah cara pandang yang non-relasional. Cara pandang semacam itu justru dijadikan “pegangan baku” para perencana kebijakan dan aparat penyelenggara pembangunan di lembaga pemerintah maupun donor internasional. lebih lanjut, Shohibuddin (2017) menjelaskan, hal ini terjadi karena fokus yang mereka gunakan bukanlah upaya pengentasan kemiskinan  secara  spesifik,  melainkan  bagaimana program-program intervensi jangka panjang dan bersifat generik dalam pengentasan kemiskinan bisa tercapai, sehingga indikator-indikator makro tentang kesejahteraan dan pembangunan manusia dapat dicapai (misalnya, pendapatan per kapita, partisipasi sekolah, pelayanan dasar, pelayanan kesehatan dan lain-lain). Sehingga kekeliruan dalam memandang kemiskinan di desa tersebut menjadikan beberapa program yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efektif (Shohibuddin, 2017, p. 23).
Sebagaimana yang dimaksud di atas bahwa Desa dan kemiskinan diibaratkan seperti dua sisi
mata uang yang seakan tidak dapat dipisahkan. Kesenjangan kesejahteraan, tingginya jumlah penduduk miskin, minimnya akses informasi dan buruknya sarana infrastruktur di pedesaan menjadi akar permasalahan kemiskinan. Namun lahirnya UU No 6 Tahun 2014 memberikan semangat dan kewenangan yang besar kepada desa untuk mengembangkan potensi yang ada.
UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksi kewenangan desa dalam pasal 18, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun di pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kushandajani, 2015, p. 73).
Sejalan Senyampang dengan semangat UU No 6 tahun 2014 tersebut maka Desa didorong untuk mampu mengembangkan berbagai inovasi dalam pengelolaan potensi desa guna meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat. Seperti yang diamanahkan dalam UU No 6 Tahun 2014, setidaknya terdapat lima hal penting tentang pembangunan masyarakat antara lain, Pertama, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; Kedua, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien  dan  efektif,  terbuka,  serta  bertanggung jawab; Ketiga, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; Keempat, Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; Kelima, memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan (Wardiyanto, Aminah, & Ucu Martanto, 2014). Berbicara mengenai potensi desa, di beberapa wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki potensi maupun sumber daya alam yang melimpah dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Meski demikian , berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa 2018, BPS mencatat hanya ada 1.035 desa mandiri yang mampu mengoptimalkan potensi desanya dari 8.496 wilayah setingkat desa seluruh Jawa Timur, sisanya masih tahap desa berkembang. Sedangkan,
Di Kabupaten Jombang, terdapat dua desa yang sedang mengembangkan potensi desanya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Pertama di Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam terdapat potensi kopi Excelsa yang cukup besar. Tidak hanya itu, potensi wisata juga sangat potensial dikembangkan di Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam tersebut. Kedua di Desa Made, Kecamatan Kudu, selain terkenal dengan petilasan Prabu Airlangga yakni Sendang Made, desa ini pun memiliki potensi cukup besar dalam hal pengolahan industri Keripik Gadung. Di Desa Made, potensi umbi-umbian cukup besar diantaranya adalah umbi gadung (30 ton/tahun), ganyong (15 ton/tahun), dan garut (20 ton/tahun). Umbi-umbian tersebut salah satunya gadung selama ini banyak dinilai sebagai tanaman liar yang beracun dan sangat sulit dalam pengelolaannya. Padahal gadung merupakan salah satu sumber alternatif karbohdirat, yang dapat dijadikan peningkatan diversifikaasi  pangan  dengan  mendayagunakan pangan lokal (Yunas & Huda, 2018, p. 110).
Tak hanya di Kabupaten Jombang saja, Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu kabupaten terdekat dengan Kabupaten Jombang ini pun kaya akan potensi. Salah satunya di Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan. Di desa ini, terdapat potensi jambu mente yang sangat besar dan mulai dimanfaatkan untuk usaha kecil kacang mente. Usaha ini tentunya sangat menjanjikan, khususnya bagi ekonomi mikro dan rumah tangga masyarakat di desa tersebut.
Beranjak dari studi wilayah dan potensi tersebut, maka untuk memaksimalkan potensi yang ada dibutuhkan sebuah model inovatif berupa lumbung ekonomi desa. Pada tulisan ini, lumbung ekonomi desa diproyeksikan seperti pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan berbasis potensi desa, mulai dari pemetaan potensi desa, pelatihan pengelolaan potensi desa hingga digitalisasi ekonomi pedesaan bagi pemuda desa dalam pemasaran potensi yang telah dikelola. Selain itu, model lumbung ekonomi desa akan dapat berjalan dengan baik jika disinergikan bersama masyarakat, akademisi, pemerintah, media dan sektor swasta dalam kerangka konsep penta helix. Menariknya penelitian ini adalah penulis melakukan kajian mendalam untuk mendesain sebuah model optimalisasi potensi desa yang bersumber dari masyarakat dengan ditopang empat sektor lain.
Setelah diimplementasikannya UU No 6 tahun 2014, Desa kini tak lagi menjadi sub divisi dari pemerintah kabupaten, desa kini adalah pemerintahan masyarakat ( self governing community ). Jika dahulu prinsip yang ada adalah desentralisasi dan residualitas, kini berlaku prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Kedua prinsip ini memberikan mandat sekaligus kewenangan
terbatas dan strategis kepada desa untuk mengatur serta mengurus urusan desa sendiri. Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan (Eko, 2014, p. 34). Desa membangun dilihat dari sisi makna pembangunan desa. Dalam konteks ini desa membangun berbeda dengan membangun desa (Chambers, 1988). Meskipun membangun desa bermakna pembangunan perdesaan (antardesa) yang berada di luar domain desa, namun praktik selama ini adalah negara membangun desa, yang ditempuh dengan cara intervensi dan imposisi negara ke dalam desa, yang justru melemahkan eksistensi desa. Jika membangun desa bermakna negara hadir di depan, sebagai aktor utama yang membangun desa, maka desa membangun berarti pembangunan desa yang dimulai dari belakang. Negara seharusnya berdiri di belakang desa untuk memberikan dorongan dan support (Eko, 2014, p. 29). Posisi dan kedudukan desa yang selama ini dianggap lemah karena beberapa hal seperti keterbatasan wilayah, luas lahan, sumber daya yang dimiliki dan lain sebagainya (Maschab, 2013). Seperti kurang memungkinkan desa dalam melakukan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga kini desa dituntut untuk lebih memaksimalkan asset dan potensi yang ada.

## II. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penggunaan metode tersebut diharapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan instrumen berupa wawancara mendalam (indepth interview ) dan observasi lapangan serta dianalisis dengan cara non statistik sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif dimana peneliti akan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dari lokasi penelitian yang ada di Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang; Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang dan Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada lokasi yang memiliki potensi cukup besar dan telah memulai untuk dikembangkan. Di Desa Panglungan misalnya terdapat potensi Wisata dan perkebunan (agrowisata) yang kini mulai dikembangkan oleh Pokdarwis. Di Desa Made pun terdapat potensi Gadung yang diolah menjadi keripik dan dikembangkan oleh usaha kecil masyarakat sekitar. Di Desa Kebonagung juga terdapat potensi kacang
mete yang sangat besar dan dikembangkan oleh usaha kecil masyarakat sekitar.  Keberadaan peneliti di tengah masyarakat tersebut, menjadikan peneliti memahami dan mendengar langsung percakapan dan cerita dari masyarakat, melakukan wawancara engan kepala desa, ketua kelompok usaha sebagai informan kunci, membaca pemberitaan media, serta  memverifikasi  data-  data  dan  informasi pendahulu kepada stakeholder yang ada. Untuk mempermudah melihat hasil rangkuman, maka dibuat matriks. Dalam pola bentuk matriks tersebut dapat dilihat gambaran seluruhnya atas bagian- bagian tertentu dari hasil penelitian. Atas dasar pola yang tampak pada display d ata, ditarik kesimpulan sehingga data yang dikumpulkan memunyai makna, yang pada awalnya bersifat sangat tentatif atau kabur. Agar kesimpulan lebih grounded maka verifikasi  dilakukan  sepanjang  penelitian.  Hal  ini dimaksudkan untuk menjamin tingkat kepercayaan hasil penelitian yang dilakukan selama 1 bulan tersebut, sehingga prosesnya berlangsung sejalan d engan member check , triangulasi dan audit trail (Sugiyono, 2008, p. 40).

## III. Hasil dan Pembahasan
A. Pengembangan  potensi  Kopi  Excelsa dan  Desa  Wisata  di  Desa  Panglungan, Kec. Wonosalam, Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang memiliki kopi jenis excelsa yang tidak dipunyai oleh daerah lain. Di Indonesia, kopi jenis excelsa hanya berada di Jombang tepatnya di kawasan pegunungan Anjasmoro dan Tanjung Jabung Barat Jambi, di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, kendati ada juga jenis kopi robusta. Pada hamparan seluas 2.000 hektar, jenis kopi di perkebunan Wonosalam sangat lengkap, mulai dari jenis arabika, robusta, dan excelsa. Ketiga jenis itu tumbuh subur bersama-sama, dalam satu hamparan. Lebih istimewa lagi, kopi tumbuh di antara beragam jenis tanaman buah dan kayu keras. Tanaman kopi yang kini tengah mekar bunganya adalah jenis excelsa dan robusta. Setelah buahnya dipanen awal tahun depan, yang berbunga berikutnya giliran tanaman kopi arabika. Beragamnya jenis kopi ini membawa keuntungan tersendiri bagi petani karena dengan demikian mereka dapat memanen kopi hampir sepanjang tahun. Kopi ekselsa dari Wonosalam yang terkenal dengan daerah penghasil kopi. Walaupun sekitar 90 persen dari pasar kopi di dunia dikuasai oleh robusta dan arabika, lalu selebihnya kopi liberika dan ekselsa. Namun, daerah wonosalam yang memiliki ketinggian 1000mdpl lereng Gunung Anjasmoro, Kabupaten Jombang yang hampir setiap desanya memiliki pohon kopi ekselsa. Di Wonosalam, kopi
ekselsa lebih dikenal dengan sebutan kopi asisa. Daerah Wonosalam dapat menjadi salah satu daerah penghasil kopi, karena hal tersebut berawal dari kolonial belanda yang telah membangun kebun-kebun kopi Wonosalam pada tahun 1800- an. Walaupun demikian, yang membuat kopi ini tetap eksis adalah rasa yang dimilikinya sangat unik juga khas. Karakteristik rasanya lebih kepada pahit yang paling mendominasi, namun juga memiliki rasa yang manis, asam dan juga sepat dengan tidak menghilangkan rasa gurihnya.
Kelebihan yang dimiliki dari kopi jenis ekselsa adalah selain dari segi rasa yang khas dan cenderung unik, aroma yang dimilikinya juga kuat, serta  dengan  ciri  fisik  yang  lebih  besar  dari  pada kopi robusta maupun kopi arabika, juga dapat berbuah sepanjang tahun, dan yang paling penting adalah sangat mudah membudidayakannya karena memiliki kemampuan dalam hal beradaptasi terhadap iklim dan juga perubahan cuaca secara ekstrim dan kelebihan yang paling menonjol adalah kopi ekselsa sangat tahan dari serangan hama.
Dalam pengembangannya, penanaman pohon kopi ini dilakukan secara organik sehingga dapat menghasilkan rasa yang berkualitas dengan aroma yang kuat dan harum. Salah satu petani kopi yang sedang mengembangkan kopi excelsa organic di Dusun Mendiro, Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam ini, menjelaskan bahwa ada perbedaan dalam melakukan perawatan pohon kopi excelsa organik tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dikemukakan oleh ketua komunitas kopi wonosalam menyatakan bahwa masih banyak persoalan yang perlu dicarikan solusinya u ntuk pengembangan potensi kopi Excelsa ke depan yakni branding dan pemasaran kopi tersebut agar mampu bersaing dengan jenis kopi lainnya. Selain itu, masih banyak persoalan yang perlu dicarikan solusinya untuk pengembangan potensi kopi Excelsa ke depan yakni branding dan pemasaran kopi tersebut agar mampu bersaing dengan jenis kopi lainnya.
Berdasarkan hasil pemetaan potensi Kabupaten Jombang tahun 2018, Kecamatan Wonosalam memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa berupa potensi wisata, pertanian, perkebunan, peternakan, dan produk unggulan hasil kreativitas warga masyarakat Kecamatan Wonosalam. Selain menyimpan keanekaragaman hayati, Kecamatan Wonosalam juga menyimpan 48 titik mata air yang sangat penting bagi warga Wonosalam dan Kali Brantas. Kepala Desa Panglungan menjelaskan bahwa terdapat beberapa potensi sumber daya potensial yang belum dioptimalkan yang ada di Kecamatan Wonosalam, antara lain: a) Wisata Agro
Perkebunan Panglungan. Kawasan perkebunan dengan topografi pegunungan yang berada di Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam ini berfungsi sebagai daerah resapan air dan kawasan konservasi lahan. Saat ini Panglungan tengah dikembangkan sebagai agrowisata dengan tanaman utama kakao, cengkeh, melinjo, dan kopi; b) Air Terjun Tretes merupakan air terjun dengan ketinggian 158 meter, dan terletak di ketinggian 1250 meter di atas permukaan air laut. Terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam; c) Makam Pangeran Benowo: makam ini terletak di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam; d) Goa Sigolo- golo, terletak di Dusun Sranten, Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam. Merupakan Goa di wilayah Jombang yang menyuguhkan pemandangan alam yang indah; e) Goa Sriti: terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Wonosalam. Untuk mencapai goa ini pengunjung harus melalui jalan setapak yang sangat panjang berliku, tetapi goa sriti relatif mudah karena pengunjung harus berjalan kebawah dengan jalan yang dilalui tidak begitu panjang dengan pemandangan kawaan hutan yang hijau alami dan sesekali melewati pematang sawah penduduk yang banyak ditumbuhi pohon jati maupun pisang; f) Makam Gunung Kuncung, terletak di lereng gunung di Desa Wonorejo Kecamatan Wonosalam yakni di perbatasan dengan Kabupaten Kediri  (Novitasari, 2014, p. 3).
Namun dalam mengembangkan pariwisata, Kecamatan Wonosalam juga masih banyak menghadapi kendala. Masalah yang paling utama adalah infrastruktur, media promosi/informasi dan transportasi. Selain itu, usaha pengelolaan daya tarik wisata yang masih belum berkembang sesuai dengan keinginan wisatawan. Dilihat dari pembangunan pariwisata sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang masih menitikberatkan pada usaha pariwisata, pembangunan pariwisata di Kecamatan Wonosalam masih belum optimal dilaksanakan. Belum adanya rencana induk pengembangan kawasan pariwisata juga menjadi salah satu penyebab pengembangan pariwisata di Wonosalam belum maksimal. Untuk mereduksi persoalan tersebut maka diperlukan pengembangan melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan hal ini telah terbukti memberikan dampak  signifikan  bagi  pendapatan  maupun perekonomian masyarakat, seperti Air terjun Selo Lapis, Bukit Selo Ringgit dan Goa Sigolo-golo. Pengelolaan tersebut tentunya membutuhkan sinergi dan kemitraan banyak pihak seperti Pemerintah, pihak swasta, Perhutani hingga kontribusi perguruan tinggi di dalamnya.
B. Pengembangan potensi Keripik Gadung di  Desa  Made,  Kec.  Kudu,  Kabupaten Jombang Salah satu daerah di Kabupaten Jombang yang masih mengalami kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Desa Made terletak di utara Sungai Brantas dan salah satu desa yang aksesnya sangat jauh dari pusat kota Jombang melainkan dekat dengan pusat kota Mojokerto. Sebagian besar penduduknya adalah petani dan masih dalam taraf ekonomi yang memperihatinkan. Secara administrasi Desa Made terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu, Dusun Tawang, Dusun Waru, Dusun Ngembak dan Dusun Made. Akses antar dusun maupun desa di Desa Made yang cukup sulit memberikan dampak tersendiri bagi berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Misalnya saja dalam bidang pendidikan, untuk mencari pendidikan informal atau bimbingan belajar, peserta didik harus menempuh jarak antara 7-10 kilometer dengan akses infrastruktur jalan yang tidak mudah. Selain itu, biaya yang tidak murah menyebabkan keengganan bagi orang tua untuk memberikan fasilitas pendidikan tambahan bagi anaknya mengingat kondisi ekonomi mereka yang juga memprihatinkan (Yunas & Isbahi, 2018, p. 108). Adapun kondisi masyarakat Desa Made, Kecamatan Kudu diuraikan sebagai berikut:
Tabel 1. Kondisi Masyarakat Desa Made, Kecamatan Kudu
Komponen Jumlah Jumlah Penduduk 1974 jiwa Jumlah Penduduk Prasejahtera 394 jiwa Jumlah Penduduk Sejahtera 1 287 jiwa Jumlah Penduduk Sejahtera 2 77 jiwa Jumlah Penduduk Sejahtera 3 28 jiwa Pendidikan Prasekolah Play Group/TK/RA 146 jiwa Pendidikan Dasar tingkat SD/SMP/MTS 547 jiwa Pendidikan Lanjutan Tingkat SLTA 112 jiwa Pendidikan Perguruan Tinggi 15 jiwa Droup Out 45 jiwa
Sumber: Pemerintah Desa Made, Kecamatan Kudu
Dari segi ekonomi, kondisi perekonomian di Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang pada 2017 adalah didominasi pada sektor pertanian sebesar 80% berdasarkan data desa jumlah buruh tani sebanyak 368 jiwa dan petani 483 jiwa. Sedangkan lainnya bekerja di sektor perdagangan, Wiraswasta, PNS/ABRI/POLRI dan Pensiunan sebesar 20%.
Selain banyaknya persoalan yang ada di Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang tersebut, banyak pula potensi yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Seperti potensi di sektor ekonomi, banyak terdapat usaha pemberdayaan usaha ekonomi kecil anyaman pandan. Anyaman pandan di Desa Made ini merupakan usaha turun temurun yang masih dijaga sampai saat ini oleh para generasi penerus. Potensi tanaman pandan yang sangat besar menjadikan usaha ini tetap lestari hingga saat ini bahkan telah didistribusikan ke luar kota. Namun, persoalannya adalah usaha anyaman pandan ini tidak digarap dengan serius, dalam artian masyarakat hanya membuat anyaman pandan sekadarnya tanpa ada inovasi dan minimnya pengetahuan dalam pemasaran. Selain anyaman pandan, ada pula usaha pembuatan kripik gadung.
Salah satu potensi Desa Made adalah salah satu desa yang memiliki umbi-umbian cukup besar diantaranya adalah umbi gadung (30 ton/tahun), ganyong (15 ton/tahun), dan garut (20 ton/tahun). Umbi-umbian tersebut salah satunya gadung selama ini banyak dinilai sebagai tanaman liar yang beracun dan sangat sulit dalam pengelolaannya. Padahal gadung merupakan salah satu sumber alternatif karbohdirat, yang dapat dijadikan peningkatan diversifikaasi  pangan  dengan  mendayagunakan pangan lokal. Kandungan karbohidrat pada gadung sekitar 29,7 gram dalam setiap 100 gram gadung segar. Kandungan gizi umbi gadung terdiri dari karbohidrat, protein serta mengandung unsur mineral kalsium, fosfor, besi, vitamin A, B dan C. Gadung memang mengandung zat beracun, yaitu asam sianida atau yang sering dikenal dengan HCN. Namun dapat diatasi dengan cara pengolahan yang tepat dapat menurunkan kadar sianida hingga ambang batas yang aman untuk dikonsumsi (Yunas, 2018: 110).
Di Desa Made umbi-umbian tersebut terutama Gadung dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Jika dijual, dalam bentuk umbi segar harganya relatif murah sedangkan pengolahan produknya hanya direbus atau digoreng bahkan jika panen berlimpah karena tidak punya nilai jual yang tinggi, maka hasil panen umbi-umbian akan dibiarkan di lahan. Setidaknya terdapat 15 unit usaha pemberdayaan keripik gadung di Desa Made
yang setiap produksinya mampu menghasilkan kurang lebih 30 kuintal keripik gadung yang siap dipasarkan ke berbagai kota. Selama ini, hasil usaha keripik Gadung Desa Made dipasarkan ke berbagai kota besar seperti Surabaya, Malang, Batu, Mojokerto hingga Banyuwangi. Usaha pemberdayaan keripik gadung tersebut membuktikan bahwa umbi- umbian yang selama ini dipandang sebagai tanaman liar dan beracun oleh sebagaian masyarakat mampu diolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
C. Pengembangan  potensi  Kacang  Mente di  Desa  Kebonagung,  Kec.  Sawahan, Kabupaten Nganjuk Di Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Sawahan Desa Kebonagung, pengolahan kacang mete menjadi salah satu tumpuan ekonomi untuk menopang kesejahteraan masyarakat. Dengan menilik potensi kacang mete secara nasional, masyarakat Desa Kebonagung terus meningkatkan kualitas dan produksi kacang mete untuk lebih dipasarkan di Nganjuk dan sekitarnya lebih-lebih di luar Jawa Timur. Desa Kebon agung memiliki luas wilayah 783 Hektar yang 709 diantaranya merupakan lahan produktif kebun dan persawahan. Penduduk di desa Kebonagung ini mayoritas bekerja sebagai petani atau buruh tani. Sedangkan kondisi topografi desa Kebonagung cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata desa ini adalah 222 meter diatas permukaan laut. Sedagkan kondisi demografinya,  desa  ini  termasuk  desa  yang  padat kedua dari seluruh desa di kecamatan Sawahan (Yunas & Isbahi, 2018: 20).
Potensi kacang mete telah dikembangkan hingga memasuki sebuah pasar mikro hingga makro. Dimana didalam pasar mikro, telah diselenggarakan secara rutin festival stand bazar kecamatan Sawahan dan gelar potensi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas UMKM dan Koperasi Jawa timur sejak tahun 2015. Tidak hanya itu, industri kacang mete yang dilakukan oleh usaha kecil mikro ini telah menjangkau beberapa daerah seperti Surabaya, Malang, Kediri hingga Bandung. Keterlibatan industri kacang mete di desa Kebonagung ini telah menarik perhatian berbagai lembaga penelitian, investasi dan kerjasama kampus dalam bidang pengabdian masyarakat.
D. Implementasi  Konsep  Penta  Helix Dalam  Pengembangan  Potensi  Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur
UU No 6 tahun 2014 secara langsung menegaskan bahwa Pemerintah telah mendelegasikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pembangunan secara langsung kepada
desa. Hal itu bermakna bahwa desa juga  harus melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara  partisipatif  dan  mandiri  dalam  rangka memenuhi    kebutuhan    masyarakat    dengan    tetap memperhatikan    aspek  pemberdayaan berbasis potensi, sumber daya, dan kearifan lokal. Dalam konteks yang lebih teknokratis, pembangunan sarana    dan   prasarana desa merupakan pengejawantahan dari Nawa Kerja Menteri Desa dan Program    Unggulan Kerja  Mengabdi   Desa  yang terdiri  atas  Jaring  Komunitas Wiradesa  (JKWD), Lumbung Ekonomi Desa (LED), dan Lingkar Budaya Desa (LBD). Sasaran prioritas yang harus dipenuhi dari program unggulan tersebut adalah 15.000 desa yang telah ditetapkan di dalam lndeks Desa Membangun (IDM) (Kementerian PDT RI, 2014).
Dalam upaya membangun desa maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pembangunan dengan mempertimbangkan link and macth merupakan kunci utama tercapainya pembangunan yang baik. Artinya keterkaitan/sinergisitas kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat ( top down planing ) dan pemerintah desa ( bottom up Planing ) sangat diperlukan. Adapun dasar strategi pembangunan nasional adalah sebagai berikut, Pertama, membangun tanpa meningkatkan ketimpangan wilayah. Kedua, Memanfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga, Membangun dari pinggiran dan dari desa. Keempat, Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sektor dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dangan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas  dan  penerapan  teknologi  yang  tepat. Dan kelima, Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas. Dengan berdasarkan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maka hal yang perlu dilakukan dalam mencapai sinergisitas pembangunan adalah dengan pembangunan dari daerah/desa dari bawah ( Bottom up Planing ) atau yang dikenal dengan membangun dari pembangunan, dan kondisi sosial ekonomi yang terjadi (Soleh, 2017, p. 43).
Maka, berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis mendorong sebuah model inovatif bagi pengembangan potensi desa melalui Lumbung Ekonomi Desa. Lumbung Ekonomi Desa sendiri secara umum akan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan berbasis potensi desa untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan mulai dari pemetaan potensi desa, pelatihan pengelolaan potensi desa hingga digitalisasi ekonomi pedesaan bagi generasi muda dalam pemasaran potensi yang telah dikelola ( e-nomakaryo dibaca: enom makaryo) yaitu dengan cara: 1) Meningkatkan peran aktif masyarakat
dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab ( bottom up planning ); 2) Melakukan asessmen terhadap potensi yang ada di desa tersebut; 3) Melakukan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi yang ada. Seperti melakukan pelatihan dan sebagainya; 4) Menjalankan sebuah formulasi berbasis digital untuk digitalisasi ekonomi pedesaan bagi generasi muda dalam rangka melibatkan sumber daya pemuda untuk aktif dalam pengembangan potensi desa melalui wadah/ platform digital yaitu e-nomkaryo . Untuk mengintegrasikan potensi ekonomi desa dengan mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin. Pengembangan e-nomakaryo tersebut memerlukan dukungan dari pihak swasta (provider) dan juga perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan bagi generasi muda di desa. E- nomakaryo ini dibuat dengan tujuan untuk memasarkan secara online produk hasil potensi desa; 5) Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; 6) Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha; 7) Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/ Kelurahan yang disesuaikan dengan karateristik tipologi Desa/Kelurahan; dan 8) Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program.
Model Pengembangan tersebut tentunya harus diwujudkan secara sinergis dengan seluruh pihak, baik pemerintah, OPD terkait, masyarakat, pihak swasta hingga perguruan tinggi. Untuk mewujudkannya, diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pembangunan akan lebih  efektif  dan  efisien  karena  masyarakat  akan lebih bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa. Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan potensi desa diatas dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya: 1)  Sosialisasi pengembangan potensi melalui musyawarah desa yang dihadiri perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pimpinan RW, Pimpinan RT,
2)  Lembaga-lembaga desa dan tokoh masyarakat. Dalam sosialisasi ini perlu disampaikan
maksud pengembangan potensi desa, langkah- langkah yang perlu ditempuh, dan tugas serta peran masing-masing.
3)  Pendataan potensi desa dan kebutuhan masyarakat oleh masing-masing RT, selanjutnya dihimpun dalam rapat RW untuk dikirim ke pemerintah desa.
4)  Pemerintah desa menghimpun dan mendata potensi desa dan kebutuhan masyarakat dari setiap RT/RW serta masukan dari lembaga.
5)  Musyawarah desa untuk merumuskan potensi desa yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan. Dalam musyawarah ini juga dibentuk Tim-tim pengembang sesuai kebutuhan dan keahliannya.
6)  Masing-masing tim pengembang melakukan survey lapangan serta pengkajian untuk merumuskan skala prioritas pengembangan agar benar-benar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
7)  Hasil survey dan pengkajian disampaikan dalam musyawarah desa, untuk disepakati sebagai program pembangunan desa dan dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Program Tahunan. Implementasi pengembangan potensi desa dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dalam musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat.
Hal tersebut kemudian dapat berjalan secara maksimal jika dilakukan dengan sinergi berbagai aktor seperti akademisi, pemerintah, media massa dan sektor swasta, atau dengan kata lain penta helix. Kolaborasi Penta Helix yang merupakan kegiatan kerja sama antar lini/bidang Academic, Business, Community, Government , dan Media , atau dikenal sebagai ABCGM diketahui akan mempercepat pengembangan potensi di pedesaan yang cukup besar. Unsur Penta Helix ini semula berupa Triple Helix dengan unsur-unsur Academics, Business Sector, Government, yang kemudian ditambahkan dengan satu unsur, Civil Society (atau Communities dalam penelitian ini), menjadi Quadruple Helix, untuk mengakomodasi perspektif masyarakat, dalam hal ini merupakan “masyarakat berbasis media dan budaya” yang juga telah menjadi bagian menyeluruh dari inovasi di Abad-21 kini. Lebih jauh lagi, unsur Communities membuka peluang  konfigurasi  dan  jejaring  lintas  disiplin, serta membebaskan konsep “inovasi” dari sekedar pertimbangan dan tujuan ekonomi, melainkan juga melibatkan kreativitas sebagai bagian dari proses produksi pengetahuan dan inovasi (Muhyi, Chan, Sukoco, & Herawaty, 2017, p. 417). Sebab penelitian dan inovasi berbasis seni memungkinkan terjadinya pemikiran atau permodelan ulang terhadap model- model pengembangan ekonomi dan pasar yang
sedang tercipta. Quadruple Helix ini kemudian ditambahkan satu unsur lagi, yaitu Media, karena dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, Media (baik media konvensional maupun media sosial) memegang peran signifikan, meskipun tetap merupakan elemen yang independen atau tidak langsung terpengaruh oleh unsur-unsur yang lainnya dalam melaksanakan bagian atau fungsinya (Satari & Asad, 2016, p. 9).
Konkretnya, beberapa sektor dalam model Lumbung ekonomi desa tersebut memiliki peran dan tugas masing- masing yang bersinergi satu dengan yang lain. Pertama, Akademisi pada model Penta Helix berperan sebagai konseptor. Seperti melakukan  identifikasi  potensi  serta  sertifikasi produk dan ketrampilan sumber daya manusia yang mendukung peningkatan potensi desa tersebut. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan dengan kondisi pengembangan potensi desa. Kedua, Sektor swasta pada model Penta Helix berperan sebagai enabler. Sektor swasta merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sektor Swasta dapat berperan sebagai enabler menghadirkan infrastruktur teknologi dan modal. Dengan adanya perubahan ke era digital maka dapat membantu pengembangan potensi desa menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif.
Ketiga, Komunitas pada model Penta Helix berperan sebagai akselerator. Dalam hal ini komunitas merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan pengembangan potensi yang akan dikembangkan. Bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat dalam keseluruhan proses dan memperlancar adopsi proses ekonomi. Selain itu, komunitas juga memiliki peran untuk mempromosikan produk atau layanan yang dimiliki oleh lumbung ekonomi desa. Keempat, Pemerintah harus berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai kontroler yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan usaha. Dalam hal ini melibatkan semua jenis kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, Undang- Undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan publik-swasta. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengkoordinasi para pemangku kepentingan yang berkontribusi pada pengembangan potensi desa. Terakhir, Media harus bisa bertindak sebagai expender. Media berperan
dalam mendukung publikasi dalam promosi dan membuat brand image .

## IV. Kesimpulan
Disahkannya undang- undang nomor 6 tahun 2014 memberikan angin segar bagi pembangunan masyarakat di pedesaan. Desa didorong untuk mampu mengembangkan berbagai inovasi dalam pengelolaan potensi desa guna meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian di tiga desa yakni Desa Panglungan, Wonosalam, Jombang dengan potensi kopi excelsa dan wisata; Desa Kebonagung, Sawahan, Nganjuk dengan potensi kacang mente dan Desa Made, Kudu, Jombang dengan potensi Gadung. Untuk mengembangkan potensi desa secara ideal, diperlukan sebuah model inovatif berupa Lumbung Ekonomi Desa.
Lumbung Ekonomi Desa akan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan berbasis potensi desa, mulai dari pemetaan potensi desa, pelatihan pengelolaan potensi desa hingga digitalisasi ekonomi pedesaan bagi generasi muda dalam pemasaran potensi yang telah dikelola (e-nomakaryo dibaca: enom makaryo). Lumbung Ekonomi desa tersebut dikembangkan melalui peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab (bottom up planning). Setelah itu, diperlukan asessmen terhadap potensi yang ada dan melakukan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi yang ada, seperti melakukan pelatihan dan sebagainya. Setelah produk hasil pengembangan potensi tersebut dibuat maka langkah selanjutnya adalah menjalankan sebuah formulasi berbasis digital untuk digitalisasi ekonomi pedesaan bagi generasi muda dalam rangka melibatkan sumber daya pemuda untuk aktif dalam pengembangan potensi desa melalui wadah/ platform digital yaitu e-nomkaryo.
Untuk mewujudkan model pengembangan tersebut tentunya harus diwujudkan secara sinergis dengan seluruh pihak, khususnya dalam bentuk kolaborasi Penta Helix, baik pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, masyarakat (komunitas), pihak swasta hingga perguruan tinggi maupun media. Kemitraan tersebut dibangun sesuai tupoksi yang ada dengan menghilangkan ego sektoral diantara masing-masing sektor. Selain itu, diperlukan political will dan karakter kepemimpinan yang kuat di tingkat desa untuk bersama-sama menggerakkan masyarakat maupun mengembangkan potensi yang ada melalui kebijakan inovatif seperti Lumbung Ekonomi desa tersebut.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Komunitas Kopi Excelsa Wonosalam dan Pokdarwis di Wonosalam yang telah memberikan data dan inspirasi bagi tulisan ini agar kedepan dapat memberikan masukkan bagi inovasi di desa.
V. Daftar Pustaka Chambers, R. (1988). Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang . Jakarta: LP3ES. Eko, S. (2014). Desa Membangun Indonesia . Yogya- karta: FPPD.
Indonesia, K. P. R. (2014). Indeks Desa Membangun, 6–8.
Komansilan, N. A. (2014). Analisa Kebijakan Pen- anggulangan Kemiskinan di Bantaran Rel Kereta Api Senen Jakarta (Studi Dampak Kebi- jakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Ja- karta di Bantaran Rel Kereta Api Senen Jakar- ta). Jurnal JI@P Unisri , 01 (01). Retrieved from https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/MAP/ search/authors/view?firstName=Nouke&mid- dleName=A&lastName=Komansilan&affilia- tion=&country=ID Kushandajani. (2015). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa. JIIP, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan ,
4 (2), 76–94. https://doi.org/10.14710/jiip. v2i1.1635 Maschab, M. (2013). Politik Pemerintahan Desa di Indonesia . Yogyakarta: PolGov UGM. Muhyi, H. A., Chan, A., Sukoco, I., & Herawaty, T.
(2017). The Penta Helix Collaboration Mod- el in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City. Review of Integrative Busi- ness and Economics Research , 6 (1), 412–417.
Retrieved from https://sibresearch.org/ uploads/3/4/0/9/34097180/riber_th16- 131_412-417.pdf
Novitasari, D. (2014). Analisa Kebijakan Terha- dap Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Wonosalam Jombang. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Universitas Airlangga ,
01 (01), 1–8. Retrieved from http://journal. unair.ac.id/KMP@analisis-kebijakan-terh- adap-pengembangan-pariwisata-di-keca-
matan-wonosalam-kabupaten-jombang-arti- cle-6535-media-138-category-8.html Satari, F. C., & Asad, N. (2016). Model Strategi Pengem- bangan Wirausaha & Ekonomi Kreatif di Ting- kat Kota (Pemetaan Per-Kecamatan) di Band- ung, dengan Pendekatan Ekosistem Ekonomi Kreatif, SWOT, Identifikasi Peran (Pentahelix) Stakeholders dan Rencana Aksi Implementasin- ya . Bandung. Retrieved from http://www.feb. unpad.ac.id/dokumen/files/01-Laporan-ke- majuan_RFU_FINAL.pdf Shohibuddin, M. (2017). Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokra- tisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Per- spektif Agraria Kritis. MASYARAKAT: Jurnal So- siologi , 21 (1), 1–33. https://doi.org/10.7454/ mjs.v21i1.5021 Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. Jurnal Sungkai , 5 (1), 32–52. https://doi. org/http://dx.doi.org/10.30606/js.v5i1.1181 Solikatun, Supono, & Yulia Masruroh. (2014). Kemi- skinan Dalam Pembangunan. Jurnal Analisa So- siologi , 3 (1), 14–15. https://doi.org/10.20961/ jas.v3i1.17450
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Wardiyanto, B., Aminah, S., & Ucu Martanto. (2014). Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pemban- gunan Desa . Surabaya: Airlangga University Press. Retrieved from http://csws.fisip.unair. ac.id/publikasi/
Yunas, N. S., & Huda, M. (2018). Pengembangan Po- tensi Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat. Mitra Pengabdian Masyarakat Unika Atmajaya , 02 (02), 104–113. https://doi. org/https://doi.org/10.25170/mitra.v2i2.104
Yunas, N. S., & Isbahi, B. (2018). Lumbung Potensi Desa: Model Inovatif Pengembangan Potensi Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahter- aan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur (01 No. 01). Jawa Timur. Retrieved from https://jakad- publisher.org/wp-content/uploads/2019/02/ NOVY-SETIA-YUNAS.pdf
Zamroni, S., Anwar, Z., & Yulianto, S. (2015). Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan
(1st ed.). Yogyakarta: Penerbit IRE.