## ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING FRAUD
IN THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICE (AN EMPIRICAL STUDY ON REGIONAL APPARATUS ORGANIZATION OF PEKANBARU CITY)
Suspa Rahayu 1 , Vince Ratnawati 2 , Alfiati Silfi 3
Universitas Riau Email : suspa6@gmail.com 1

## ABSTRACT
The purpose of the study is to test and analyze the impact of the whistleblowing system, good governance, implementation of e-procurement, employee ethics and culture toward the prevention of fraud and services. The  research population  of this  new  pectin  regional  regional  organization  has  a  total  of  48.  The  sample  sampling  technique  in  this  study  is  a sampling  census  resulting  in a total  of 48 samples. Of the respondents in  the study, the head Of OPD, the commitment officer,  the  technical  executive  officer  of  the  activity  on  each  op,  the  total  of  140.  Data  analysis  for  testing  hypotheses using  multiple  regression  analysis.  Research  shows  that:  the  whistleblowing  system  can  affect  the  effectiveness  of preventing  fraud  in  procurement  of  goods  and  services,  good  governance  has  no  effect  the  effectiveness  of  preventing fraud in frudulent procurement of goods and services, the implementation of e – procurement can affect the effectiveness of preventing fraud in procurement of goods and services, the employee ethics s, and the organizational culture can affect the effectiveness of preventing fraud in procurement of goods and services
Keywords: effectiveness  of  preventing  fraud  in  procurement  of  goods  and  services;  Whistleblowing  System,  Good Governance, Implementation Of E-Procurement, Employee Ethics, Organizational Culture

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EEFEKTIVITAS  PENCEGAHAN FRAUD
DI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU)

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  whistleblowing  system,  good  governance, implementasi  E-procurement,  etika  pegawai  dan  budaya  organisasi  terhadap  efektivitas  pencegahan  fraud  ppengadaan barang  dan  jasa.  populasi  penelitian  ini  organisasi  perangkat  daerah  kota  pekanbaru  berjumlah  48  OPD.  Teknik pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  sensus  sampling  sehingga  total  sampel  48  OPD.  Responden  dalam penelitian  ini  yaitu  kepala  OPD,  pejabat  pembuat  komitmen,  pejabat  pelaksana  teknis  kegiatan  pada  setiap  OPD,  maka keseluruhan  responden  140  responden.  Analisis  data  untuk  menguji  hipotesis  menggunakan  analisis  regresi  berganda. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  whistleblowing  system  berpengaruh  terhadap  efektivitas  pencegahan  fraud pengadaan barang dan jasa, good governance tidak berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan  jasa,  Implementasi  E-  Procurement  berpengaruh  terhadap  pencegahan  fraud  pengadaan  barang  dan  jasa,  Etika pegawai  berpengaruh  terhadap  efektivitas  pencegahan  fraud  pengadaan  barang  dan  jasa,  dan  budaya  organisasi berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.
Kata  Kunci :  Efektivitas  pencegahan  Fraud  Pengadan  Barang  Dan  Jasa;  Whistleblowing  System,  Good  Governance, Implementasi E-Procurement, Etika Pegawai, Budaya Organisasi

## PENDAHULUAN
Sejak  terjadinya  reformasi  beberapa  tahun  yang  lalu  diindonesia,  memberikan  dampak  kepada  semua  aspek  kehidupan, dengan dilakukannya Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  bertujuan  untuk  meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan  kepada  masyarakat  dan  pelaksanaan  pembangunan.  tentunya  hal  ini  tidak  terlepas  dari  kegiatan  pengadaan barang  dan  jasa,  sehingga  memqbuat  kebutuhan  pengadaan  barang  dan  jasa  semakin  tinggi.  Pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  adalah  kegiatan  untuk  memperoleh  barang  dan  jasa  oleh  kementrian/  lembaga/  perangkat  daerah/  institusi lainnya  yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan  sampai serah terima  hasil pekerjaan   dengan  menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/ Anggaran Pendapatan Belenja Negara (APBN).
Pengadaan  barang  dan  jasa  mengacu  peraturan  presiden    No  54  Tahun  2010  yang  sudah  mengalami  lima  kali perubahan dan yang terbaru adalah peraturan presiden no 16 Tahun 2018, perubahan tersebut terjadi karena masih terdapat kekurangan  dan  belum  menampung  perkembangan  kebutuhan  pemerintah  mengenai  pengaturan  atas  pengadaan  barang dan  jasa  yang  baik,  serta  meningkatkan  efektivitas  pencegahan  oknum-oknum  dalam  melakukan  kegiatan  kecurngan. Pencegahan  kecurangan  sangat  penting  dilakukan  mengingat  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  menjadi  lahan  yang subur untuk dilakukannya tindakan kecurangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan  bahwa 80% kasus di Indonesia  berasal  dari  pengadaan  barang  dan  jasa  dilingkup  pemerintahan  (detik.com,  2019).  Selanjutnya  berdasarkan laman  website  resmi  KPK,  bahwa  kasus  pengadaan  barang  dan  jasa  menduduki  peringkat  kedua  dan  setiap  tahunnya mengalami  peningkatan  dari  tahun  2015-2020  (https://www.kpk.go.id).  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa pencegahan  kecurangan  pengadaan  barang  dan  jasa  belum  efektif  karena  masih  terjadinya  kasus  pengadaan  barang  dan jasa.
Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya kecurangan dilingkup pemerintahan yaitu  1).  Menciptakan  digitalisasi  pelayanan  seperti E-Procurement,  E-Budgeting,  E-Planning (tempo.co,2018),  2) sosialisasi  terkait  open  government,  sosialisasi  aplikasi  JAGA,  sosialisasi  anti-corruption  dengan    yang  dilakukan  KPK guna  mencegah  tindakan  korupsi  (kpk.co.id,  2019),  3)  KPK  gelar  sosialisasi  4)  KPK  gelar  Sosialisasi  Pencegahan Gratifikasi  bersama  Pemerintah  Kota  Pekanbaru.  Berdasarkan  surat  edaran  nomor  :  B.1341/01-13/03/2017  Tanggal  15 Maret 2017 Tentang Pedoman Dan Batasan Gratifikaasi Terhadap Pejabat Pegawai Negara, 5). Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (LHKPN)  dan  Laporan  Harta  Kekayaan  Aparatur  Sipil  Negara  (LHKSN).  Kegiatan soosialisasi  yang  dilakukan    oleh  BKP  Provinsi  Riau  dan  bekerjasama  dengan  KPK  guna  melakuan  sosialisasi  LHKPN dan  LHKASN.  6)  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Pemerintah  (LKPP)  mengeluarkan  Surat  Edaran  No.17/KA/02/2012 Tentang Kewajiban Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik ( Setyadiharja, 2017).
Seharusnya  dengan  adanya  kebijakan  tersebut  kecurangan  pengadaan  barang  dan  jasa  dapat  dieliminir  karena berdasarkan  peraturan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  dan  mendukung  terciptanya  transparansi  dan  akuntabilitas. Disamping itu proses pengadaan barang dan jasa juga akan terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip, terciptanya evaluasi penawaran yang benar dan adil, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, meningkatnya proses monitoring dan audit, pekerjaan yang berkualitas, efektifitas dan  efisiensi, mengurangi kebocoran anggran dengan adanya lelang secara online, serta dapat memenuhi kebutuhan akses  informasi  yang real time guna untuk  mewujudkan tata kelola  yang  bersih dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, tidak efektifnya pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa akan berdampak pada kerugian negara dan juga akan berdampak pada pelayanan publik.
Berdasarkan  laporan  hasil  pemerikasaan  BPK  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kota  Pekanbaru  2019 yang  menemukan  masih  terlambatnya  paket  pekerjaan  belanja  modal  Dinas  PUPR  Kota  Pekanbaru  yaitu  Interior Command  Center  Tenayan  Raya.  Pekerjaan  dilakukan  PT  impian  putra  nusantara  yang  nilainya  Rp  1,3  miliar. Berdasarkan hasil pemerikasaan dokumen dan fisik. BPK menemukan adanya keterlambatanya pekerjaan pihak kontraktor selama 84 hari dengan denda keterlambatan sebanyak Rp 86.025.246.72. Kasus  berikutnya pekerjaan peningkatan  jalan/ pengaspalan  hotmix padat karya  Kecamatan Rumbai Pesisir proyek senilai  Rp 4,7 Miliar dikerjakan PT. Cipta  Arengka Swandiri keterlambatan yang dilakukan selama 70 hari, adapun dikenakan denda Rp114.568.341,30 (https//riau.bpk.go.id, 2020).
Tidak  efektifnya  pencegahan  kecurangan  juga  terlihat  dari  tidak  transparannya  pengadaan  barang  dan  jasa.  telah terjadi pemecahan paket pengadaan. Tujuaannya untuk menghindari proses seleksi dalam melakukan kegiatan pengadaan barang  dan  jasa  (ppbj.lkpp.com,  2019).  Terjadinya  kasus  pada  dinas  pemuda  dan  olahraga  provinsi  riau  yang dipublikasikan tahun 2018. Terkait pengdaan pemeliharaan sarana dan prasarana, tersangka yang terlibat yaitu KPA dan PPTK  dengan  anggarn  pengadaan  senilai  21  milyar.  tersangka  melakukan  pemecahan  paket  untuk  menghindari  proses seleksi dalam pengadaan barang dan jasa, tidak dilakukannya pengkajian ulang paket pekerjaan karena memang tujuannya adalah  untuk  menghindari  proses  seleksi  sehingga  menimbulkan  persaingan  yang  tidak  sehat.  Kasus  yang  sama  juga pernah terjadi dipemerintah kota pekanbaru ditetapkannya 4 tersangka terkait pengadaan lampu sorot LED yang dilakukan dinas  kebersihan  dan  pertamanan  kota  pekanbaru.  Kasus  ini  menyebabkan  kerugian  negara  ditaksir  sebesar  Rp  2,696 miliar dari APBD 2016.
Tidak  efektifnya  pencegahan  kecurangan  juga  terlihat  dari  terjadinya  persekongkolan  yang  tidak  dilakukan.  kasus yang terjadi pengadaan mobil dinas dilingkungan pemerinrahan lampung timur. Tersangka dari kasus ini melibatkan PNS dan PPK, serta direktur PT.Topcars indonesia. Kasus tersebut terjadi 2016 laku dengan total kerugian negara mencapai Rp 686 juta. Selanjutnya Selanjutnya kasus yang melibatkan oknum Pegawai Negri Sipil (PNS) berinisial VH sebagai Pejabat
Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), dan yang kedua adalah Direktur CV. Solusi Arya Prima (SAP) berinisial AM selaku penyedia barang.  Pada saat pengadaan video wall yang dilakukan diskominfo kota pekanbaru (RiauPos.com 2020).
Berdasarkan kasus diatas, terlihat bahwa meskipun pemerintah sudah melakukan sosialisasi, mengeluarkan kebijakan dan peraturan  yang tujuannya untuk terwujudnya  pencegah kecurangan pengadaan  barang dan  jasa  yang efektif. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan  jasa  masih  saja  banyak tindakan  instansi pemerintah  yang tidak sesuai dengan prosedur dan prinsip yang berlaku sehingga proses pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa belum efektif dilakukan.
Berdasarkan  hasil  survey  integritas  sektor  publik  yang  dilakukan  KPK  pada  tahun  2018,  dengan  rata-rata  indeks integritas dari  sejumlah  lembaga  yang disurvey  berada diangka 68,75.  Dari  hasil  survey  yang dilakukan terlihat bahwa Provinsi  Riau  mendapatkan  nilai  terendah    dengan  nilai  62,33  dari  20  Pemerintah  Provinisi  yang  mengikuti  survey (www.kompas.com,  2019).  Berdasarkan  hasil  survey  tersebut  terlihat  bahwa  tingginya  risko  korupsi  dan  pencegahan kecurangan  yang  belum  optimal  Diprovinsi  Riau.  Selanjutnya  Untuk  dilingkup  pemerintah  kota,  bahwa  kota  pekanbaru mengalami penurunan skor Monitor Center For Prevention (MCP)  yang merupakan tolok ukur keseriusan pemda dalam upaya mencegah korupsi yang dengan menilai dari segi manajemen aset daerah, Bahwa dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan,  dimana  tahun  2019  mendapat  skor  87%  persen  dan  2020  mendapatkan  skor  75%  (https://www.kpk.go.id). dapat  dilihat  bahwa  pemerintah  masil  belum  optimal  dalam  mencegah  terjadinya  kecurangan  terutama  terkait  dengan pengadaan barang dan jasa yang masih menjadi lahan yang subur dalam melakukan tindakan kecurangan.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  kasus  yang  terjadi,  hal  ini  menjadi  menarik  untuk  diteliti,  mengingat  pentingnya mewujudkan  efektivitas  pencegahan  kecurangan  didalam  pengadaan  barang  dan  jasa  di  lingkup  pemerintahan.  Agar pencegahaan kecurangan  yang dilakukan didalam  lingkup pemerintahan disektor pengadaan  barang dan  jasa  itu  menjadi efektif.    maka,  dibutuhkan  adanya  perubahan  dan  perbaikan  mutu  pada  proses  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa dengan  cara  meningkatkan  dan  mengoptimalkan  pelayanan  publik  terhadap  masyarakat.  Perwujudannya  melalui penyempurnaan  kebijakan/  peraturan  berupa  sebuah  sistem  pengawasan  yang  efektif,  efisien  serta  lebih  meningkatkan transparansi.
Menurut  Nugroho  (2015),  penerapan  whistleblowing  system  sangat  perlu  untuk  diterapkan,  karena  akan membuat pegawai merasa diawasi oleh pegawai lainnya sehingga enggan untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, dengan  adanya  whistleblowing  system  maka  kecurangan  dapat  dicegah.  Sehingga  nantinya  pengadaan  barang  dan  jasa dilakukan dengan kejujuran dan keterbukaaan serta menciptakan aparatur yang bersih serta profesional.
Dengan  tata  kelola  pemerintahan    juga  diharapkan  dapat  meminimalisir  bahkan  mencegah h kecurangan  dalam proses s pengadaan barang/ jasa di lingkup pemerintahan daerah. Hasil dari pelaksanaan good governance dalam lembaga dan istansi pemerintah adalah terciptanya system birokrasi yang bebas dari praktek korupsi, menciptakan proses pelayanan publik yang prima kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan aparat pemerintah (kurniawan 2014:3).
menurut  Sutedi  (2014;254)  yaitu  dengan  adanya  E-procurement  maka  proses  lelang  dapat  berlangsung  secara efektif,  efisien,terbuka,  transparan,  adil/  tidak  diskriminatif  dan  akuntabel,  sehingga  diharapkan  mampu  menciptakan keterbukaan/transparansi  dan  juga  meminimalisisr  praktik  curang/KKN  dalam  lelang  pengadaan  barang  yang  berakibat merugikan keuangan negara.
Faktor  selanjutnya  yaitu  etika  pegawai,  Menurut  pepper  &  gore  (2015)  dalam  Kadek  (2019)  bila  pegawai menerapkan  etika  pengadaan  tentunya  akan  menciptakan  pengadaan  pemerintah  yang.  Sehat,  adil  dan  terbebas  dari tindakan  kecurangan  selama  proses  pengadaan  dilakukan.  Oleh  sebab  itu  etika  sangat  penting  digunakan  dalam  hal melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sehingga nantinya mampu mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan.
Selanjutnya faktor budya organisasi, Menurut Fitri (2018) ketika budya diorganisasi itu baik maka nantinya akan memberikan  dampak  positif    bagi  organisasi  tersebut,  dan  pastinya  akan  menekan  tindakan  fraud  didalam  organisasi. Karena, dengan adanya budaya organisasi yang baik, maka tidak akan membuka peluang bagi seseorang dalam melakukan fraud.  Karena  nantinya  membentuk  orang-orang  didalam  organisasi  mempunyai  rasa  ikut  memiliki.  Maka fraud dapat dicegah ataupun diberantas
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh whistleblowing system, good governance, implementasi E- Procurement, etika pegawai, budaya organisasi terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Stewardship Theory
Asumsi dari  stewardship  theory bahwasanya    setiap  orang  dapat  menjaga  sikap  dan  prilaku  mereka,  artinya  dalam menjalankan  tugasnya  maka    pemerintah  harus  bertindak  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  sesuai  dengan  teori stewardship karena sudah dinilai dapat bekerja  untuk mencapai layanan dan pengabdian (Susanto o dkk.,2015:80) dalam Salmah (2018).

## Fraud Triangle Theory
Menurut Priantara (2013:44) hasil riset yang dilakukan oleh Dr. Donald (1953) menyimpulkan adanya faktor pendorong seseorang ingin melakukan kecurangan yang disebut juga dengan istilah fraud tiangle yang terdiri dari Pressure (tekanan), Oputunity (peluang), dan Rationalization (pembenaran).

## Teori Institusional
Menurut Dimanggio dan Powel (1983 a ) menyatakan teori institusional sebagai gabungan antara nilai-nilai sosial budaya yang  harus  dipenuhi  agar  organissi  dapat  memperoleh  legitimasi  untuk  dapat  bertahan  dengan  cara  mencegah  tindakan kecurang yang dilakukan baik dari pihak luar ataupun pihak dalam sebuah organisasi.

## Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa
Mahmudi  (2010:143)  menyatakan  bahwa  efektifitas  merupakan  hubungan  antara  keluaran  dengan  tujuan    atau  sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Menurut  Pope e (2007:388 8 )  definisi  pencegahan  fraud  pengadaaan  barang  dan n jasa  adalah  suatu  upaya  mencegah tindakan  kecurangan  pengadaan  barang  dan  jasa  dengan  melalui  kerangka aa yang  baik kk dan  konsisten  terhadap  prinsip dan p praktik  dasar  pengadaan n barang g dan  jasa  publik  merupakan  persyaratan n hukum n dalam n mencegah  terjadinya a korupsi  pengadaan n barang g dan  jasa,  dan  prosedur  dan  praktik  yang  terbuka  dan  transparan  juga  diperlukan  untuk mencegah  terjadinya  korupsi  dalam  melaksanakan  proses  pengadaan  barang  dan  jasa.  salah  satu  cara  mewujudkan transparansi  dan  sikap  tidak  memihak k adalah  pembeli i membuka  dokumen  tender  pada  waktu  dan  temapt  yang  telah ditetapkan  dihadapan  semua  pengikut  tender.  Evaluasi  penawarann  adalah  langkah  yang  sulit  dlam  proses  pengadaan barang dan jasa untuk dilaksanakan secara benar dan adil. Upaya pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa yaitu dengan  memperkuat  kerang  hukum,  prosedur  transparan,  membuka  dokumen  tender,  evaluasi  penawaran,  pelimpahan wewenang, dan pemeriksaan audit dependen.
Dapat  disimpulkan  efektivitas  pencegahan  fraud  pengadaan  barang  dan  jasa  adalah  sejauh  mana  pencegahan kecurangan  pengadaan  barang  dan  jasa  itu  dilaksanakan  secara  melalui  terlaksananya  hukum  yang  baik,  prosedur transparan, evaluasi penawaran, pelimpahan wewenang, pemerikasaan audit independen.

## Whistleblowing System
menurut  KNKG  (2008)  bahwa  wistleblowing  sytem  merupakan  sebuah  sistem  pengungkapan  tindakan  pelanggaran, perbuatan  melawan  hukum,  perbuatan  tidak  etis,  tidak  bermoral  atau  perbuatan  lain  yang  dapat  merugikan  organisasi maupun  pemangku  kepentingan,  yang  dilakukan  oleh  pegawai  atau  pimpinan  organisasi.  3  aspek  dari  whistleblowing system antara lain: aspek strukturanl, aspek operasional dan aspek perawatan.

## Good Governance
Definisi  Good  governance  menurut  LAN  dan  BPKP  (2000:5)  didalam  modul  akuntabilitas  dan  good  governancepada penelitian  (Tami,2016)  menyatakan  bahwa  Good  Governance  merupakan  suatu  bentuk  penyelenggaraan  pemerintahan negara  yang  solid,  bertanggung  jawab,  serta  efisien  dan  efektif,  dengan  menjaga  kesinergian  interaksi  yang  konstruktif diantara  domain  negara,  sektor  swasta  serta  masyarakat.    Adapun  prinsip  didalam  Good  governance  yaitu,  partisipasi, penegakan  hukum,transparansi,  responsif,  konsensus  orientasi  equity,  efektivitas  dan  efisien,  akuntabilitas,  dan  visi strategi.

## Implementasi E-Procurement
Menurut Lembaga  Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2010) didalam penelitian  Admaja (2010) menyatakan bahwa  e-procurement  adalah  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yang  pelaksanaannya  dilakukan melaluielektronik  yang  berbasis  web/internet  dengan  memanfaatkan  fasilitas  tekhnologi  komunikasi  dan  informasi  yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Faktor-faktor implementasi E-Procurement yaitu,  E-leadership,  transformasi  pola  pikir  dan  pola  tindak,  jumlah  dan  mutu  sumber  daya  manusia,  dan  ketersedian infrastruktur.

## Etika Pegawai
Eika merupakan sistem nilai yang menjadi pedoman bagi suatu kelompok organisasi dalam suatu tindakannya (wardhani, 2018).  Adapun  dimensi  dari  etika  pegawai  dalam  proses  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  telah  diatur  didalam peraturan  presiden  No  54  tahun  2010  yaitu,  melaksanakan  tugas  dengan  tertib,  profesional,  independen,  bertanggung jawab, menghindari dan mencegah, tidak menerima imbalan, menjaga rahasia.

## Budaya organisasi
Robbins  &  judge  (2013)  dalam  Wrdhani  (2018)    budaya  organisasi  adalah  suatu  sistem  makna  bersama  yang  dimiliki anggota-anggota  yang  membedakan  organisasinya  dari  organisasi  lain.  Dimensi  dari  budaya  organisasi  berdasarkan Robbins  dan  judge  (2013)  didalam  wardhani  (2018)  yaitu,  inovasi  dan  pengambilan  resiko,  perhatian  terhadap  detail, orientasi atas hasil, orietasi tim, agresivitas dan stabilitas.

## Kerangka Pemikiran
Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Efektivitas  Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa. KNKG  (2008)  menyatakan  bahwa  whistleblowing  system  adalah  bagian  dari  sistem  pengendalian  internal  dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik good governance. Jadi keberadaan whistleblowing system tidak hanya  sebagai saluran pelaporan kecurangan  yang terjadi  namun  juga sebagai pengawasan. oleh karena itu timbulnya keengganan bagi para pegawai didalam organisasi untuk berbuat curang, karena sistem ini bisa digunakan  oleh  seluruh  pegawai  ,  sehingga  semua  pegawai  menjadi  saling  mengawasi  satu  sama  lain  dan  takut  untuk dilaporkan  pegawai  lain  karena  melakukan  kecurangan. ’ Penelitian  yang  dilakukan  Larasati  (2019)  menyatakan  bahwa whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan didalam proses pengadaan barang dan jasa. H1:  Whistleblowing Sytem Berpengaruh h Terhadap Efektivitas Pencegahan p Fraud p Pengadaan Barang g Dann j Jasa.
Pengaruh h Good Governance h terhadap Efektivitas h Pencegahan h Fraud h pengadaan barang h dan h jasa. Menurut  Fitrawansyah  (2014:15)  menyebutkan  adanya  beberapa  pihak  dalam    mencegah  dan  mendeteksi  kecurangan (fraud) yaitu good governance dan transaction level control process. Good governance yang dilakukan dan dirancang oleh pimpinan agar nantinya mampu mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. penelitian Usman (2015) bahwa good governance berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
H2: Good Governance Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pencegahan n Fraud d Pengadaan n Barang n Dan n n Jasa.
Pengaruh Implementasi i e E-Procurement e Terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan n Barang Dan Jasa Menurut  Sutedi  (2014;254)  yaitu  dengan  adanya  E-procurement  maka  proses  lelang  dapat  berlangsung  secara  efektif, efisien,terbuka,  transparan,  adil/  tidak  diskriminatif  dan  akuntabel,  sehingga  diharapkan  mampu  menciptakan keterbukaan/transparansi  dan  juga  meminimalisisr  praktik  curang/KKN  dalam  lelang  pengadaan  barang  yang  berakibat merugikan  keuangan  negara.  Penelitian  yang  dilakukan  Arasy  (2019)  menunjukan  baha  implementasi  e-procurement berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa H3  : i Implementasi  E-Procurement  Berpengaruh i Terhadap  Efektivitas  Pencegahan i Fraud  Pengadaan i i Barang i Dan i Jasa.
Pengaruh h Etika pegawai Terhadap Efektivitas Pencegahan n Fraud d Pengadaan d Barang d Dan d Jasa d Etika  merupakan  sistem  nilai  yang  menjadi  pedoman  bagi  suatu  kelompok  Organisasi  dalam  segala  tindakannya (wardhani, 2018).  etika salah  satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk terciptanya pengadaan pemerintah  yang sehat,  karena  etika  berkaitan  dengan  kelaziman  dalam  prakek  dunia  usaha  yang  dianggap  akan  menciptakan  persaingan usaha  yang adil.  Oleh karena  itu Didalam  kegiatan pengadaan  barang dan  jasa etika  ini  sangat diperlukan  Berdasarkan peneliqtian  yanqg  dilakukan  oleh  Wardhani  (2018)  mendapatkan  hasil  bahwa  etika  pegawai  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud H4 :  Etika Pegawai Berpengaruh Terhadap Pencegahann Fraud Efektivitas Pengadaan b Barang Dan n j Jasa.
Pengaruh h Budaya Organisasi h Terhadap Efektivitas Pencegahan h Fraud h Pengadaan Barang Dan h Jasa menurut Arens (2008) dalam Putu (2018)   menyatakan  bahwa  salah  satu  faktor yang  bisa  mencegah kecurangan adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi. penelitian Wardhani (2018) menyatakan budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud.
H5 : a Budaya a Organisasi a Berpengaruh a Terhadap  Efektivitas Pencegahan a Fraud a Pengadaan Baranga a Dan a Jasa.

## Model Penelitian
Sumber: Data olahan 2
Whistleblowing system (X1) Good governance (X2) Implemntasi E-procurement (X3) Efektivitas Pencegahan fraud pengadaan barang/jasa  (Y)
Etika Pegawai (X4)
Budaya organisasi  (X5)

## METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian  ini adalah OPD di  lingkungan kota pekanbaru  sebanyak 48 OPD. Untuk  menentukan sample dalam  penelitian  ini  digunakan  teknik  sensus  (sampling  jenuh).  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  OPD  kota pekanbaru yang berjumlah 48 OPD Setiap OPD yang dijadikan responden adalah kepala OPD, Pejabat pembuat komitmen (PPK),  dan  Pejabat  Pelaksana  teknis  kegiatan  (PPTK),  sehingga  berjumlah  3  orang  responden  dalam  setiap  OPD  Kota pekanbaru.  dimana  responden  merupakan  pejabat  yang  terlibat  pada  proses  pengadaan  barang/jasa  didalam  OPD  kota pekanbaru, dan total keselurahan respondennya  berjumlah 144 orang.   Jenis data pada penelitian  ini  yaitu data primer,. Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  kuesioner  dan  metode  analisi  yang  digunakan  analisis  regresi  linear berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik data penelitian
Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang memperoleh jawaban atas seluruh pertanyaan yang diberikan kepada respondenmelalui kuesioner penelitian. Dalam penyebaran kuesioner diantar langsung oleh peneliti dan dijemput kembali oleh peneliti untuk setiap OPD dalam bentuk Hardcopy.

## Tingkat pengembalian kuesioner
Penelitian  ini  telah  menyebarkan  144  kuesioner  kepada  pejabat  pengadaan  yang  dipilih  sebagai  responden  diOPD  kota pekanbaru. Kuesioner kembali 120 dengan persentase (83,3%).

## Demografi responden
Dari seluruh responden penelitian,  pada penelitian didominasi dengan jenis kelamin pria. Adapun mayoritas umur 31-40 tahun, mayoritas tingkat pendidikan S1, mayoritas masa kerja 10-15 tahun.

## Statistik Deskriptif
Tabel 1. Hasil statistik deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Whistleblowing system (X1) 120 26.00 55.00 39.7250 6.30854 Good governance (X2) 120 24.00 40.00 31.6083 4.30418 Implementasi E-Procurement(X3) 120 41.00 72.00 51.8083 6.96847 Etika Pegawai (X4) 120 22.00 40.00 30.3833 4.44799 Budaya Organisasi (X5) 120 14.00 33.00 26.3500 3.49225 Efektivitas Pencegahan Fraud  (Y) 120 30.00 49.00 39.4000 3.74480 Valid N (listwise) 120

## Sumber: Data Olahan (2021)
Berdasarkan  tabel  statistik  deskriptif  diatas  terlihat  bahwa  rata-rata  tanggapan  responden  terhadap  variabel  efektivitas pencegahan fraud dengan nilai rata-rata 39,40 tergolong sangat baik, variabel whistleblowing system dengan nilai rata-rata 39,72  tergolong  sangat  baik,  good  governance  dengan  nilai  rata-rata  31,60  tergolong  sangat  baik.  implementasi  E- Procurement  dengan  nilai  rata-rata  51,80  tergolong  sangat  baik,  etika  pegawai  dengan  nilai  rata-rata  30,38  tergolong sangat baik, dan budaya organisasi dengan nilai rata-rata 26,35 tergolong sangat baik.

## Hasil pengujian validitas dan reliabilitas data
Berdasarkan  hasil  penelitian  validitas  secara  statistik  masing-masing  indikator  pernyataan  untuk  variabel  pencegahan fraud whistleblowing system, good governance, imlepentasi E-Procurement, etika pegawai, dan budaya organisasi diatas kriteria 0,1793 (r tabel) sehingga dapat disimpulkan bahwa valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.
Berdasarkan  hasil  penelitian  reliabilitas  secara  statistik  koefisien  reliabilitass  pada  instrumen  pencegahan  fraud whistleblowing system, good governance,  imlepentasi E-Procurement, etika pegawai, dan  budaya  organisasimemperoleh koefisien cronbach alpha > 0,60. Sehingga disimpulkan semua variabel reliabel.
Hasil uji normalitas data

## Sumber: Data Olahan (2021)
Gambar 1. Hasil pengujian Normalitas menggunakan P-Plot
Tabel 2. Hasil pengujian Normalitas dengan menggunakan Kolmogrov smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardize d Residual N 120 Normal Parameters a,,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.38078013 Most Extreme Differences Absolute .066 Positive .066 Negative -.042 Kolmogorov-Smirnov Z .722 Asymp. Sig. (2-tailed) .675 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber: Data olahan (2021)
Pada  uji  normalitas  menggunakan  Probability  Plot  dan  kolmogrov-smirnov  dapat  disimpulkan  bahwa  persyaratan    uji normalitas dapat terpenuhi dalam pengujian hipotesis.

## Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF Keterangan Whistleblowing System (X1) 0.191 5.245 Tidak Terdapat Multikolinearitas Good Governance (X2) 0.274 3.645 Tidak Terdapat Multikolinearitas Implementasi E-Procurement (X3) 0.761 1.315 Tidak Terdapat Multikolinearitas Etika Pegawai (X4) 0.379 2.638 Tidak Terdapat Multikolinearitas Budaya Organisasi (X5) 0.261 3.833 Tidak Terdapat Multikolinearitas Sumber : Data Olahan (2021)
Berdasarkan  hasil perhitungan  bahwa VIF seluruh  variabel < 10 dan  nilai tolerance >  0,10  sehingga disimpulkan  bebas dari multikolinearitas.

## Hasil Uji Heterodekastisitas
Sumber : Data Olahan (2021)

## Gambar 2. Hasil Uji Heterodekastisitas
Berdasarkan  hasil dari grafik  scatterplot diperoleh titik  yang  menyebar diatas dan dibawah angka  0 pada garis Y. Maka disimpulkan tidak terjadi heterodekasitas pada penelitian ini.

## HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN
Tabel 4. Hasil Uji Hipotesiss Hipotesis T Hitung Signifikan Hasil Hipotesis Pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan  fraud  pengadaan  barang  dan  jasa (H1) 2.801 0.006 Hipotesis diterima Pengaruh good governance terhadap pencegahan  fraud  pengadaan  barang  dan  jasa (H2) 1.860 0.065 Hipotesis ditolak Pengaruh  implementasi E-Procurement terhadap pencegahan  fraud  pengadaan  barang  dan  jasa (H3) 2.263 0.026 Hipotesis diterima Pengaruh    Etika  pegawai  terhadap  pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa (H4) 2.415 0.017 Hipotesis diterima Pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan  fraud  pengadaan  barang  dan  jasa (H5) 2.774 0.006 Hipotesis diterima
Sumber: Data Olahan (2021)

## Hasil Hipotesis pertama (H1)
Dari  hasil  penelitian  ini  disimpulkan  bahwa  penerapan  whistleblowing  system  sudah  berhasil  diterapkan  untuk mewujudkan efektivitas pencegahan kecurangan. Hal ini dikarenakan tiga aspek yang ada didalam whistleblowing system yaitu  aspek  struktural,    aspek  operasional,  dan  aspek  perawatan  yang  berisi  pernyataan  komitmen  kesediaan  seluruh pegawai  untuk  melaksanakan  sistem  pelaporan  pelanggaran,  pegawai  dituntut  berpartisipasi  aktif  untuk  melaporkan tindakan  kecurangan,  memberikan  perlindungan  untuk  mendorong  terjadinya  pelaporan  kecurangan  dan  menjamin keamanan  sipelapor  (KNKG,2008).  Dengan  begitu  terbukti  bahwa  pegawai  paham  akan  ketiga  aspek  didalam whitleblowing system  ini   yang kemudian dapat mempengaruhi  mereka untuk enggan  melakukan  tindakan  fraud karena merasa diawasi oleh pegawai  lainnya dan  juga  meningkatkan kesadaran pegawai untuk melaporkan tindakan  fraud  yang terjadi  jika  mereka  mengetahuinya.  Sehingga  dengan  whistleblowing  system  yang  berhasil  diterapkan  dapat menumbuhkan  kesadaran  pegawai  pemerintah  harus  terus  menjaga  integritasnya  serta  melakukan  kegiatan  pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan tanggungjawab dan profesional  yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip pengadaan barang  dan  jasa  yang  harus  dijalankan.  Oleh  karena  itu  dengan  diterapkan  whistleblowng  sistem  untuk  mendorong pegawai dalam menyusun, mempersiapkan/merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pengadaan barang dan
jasa sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip dasar pengadaan  barang dan  jasa. Sehingga terwujudnya efektifitas pencegahan kecurangan pengadaan  barang dan  jasa. maka,  disimpulkan  ternyata  whitleblowing  system  bisa  membuat  usaha  pencegahan  kecurangan  pengadaan  barang  dan jasa  menjadi  efektif.  Sejalan  dengan  hasil  penelitian  Larasati  (2019)  dan  Hariawan  (2020)  mendapatkan  hasil  bahwa whistleblowing  system  berpengaruh  terhadap  pencegahan  fraud  didalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa.  Berbanding terbalik  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rizqa  (2019)  menunjukan  hasil  bahwa  whistleblowing  system  tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

## Hasil hipotesis kedua (H2)
Dari  hasil  pengujian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  good  governance  tidak  berpengaruh  terhadap  efektivitas pencegahan  farud  pengadaan  barang  dan  jasa.  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  permasalahan  yang  terjadi  dilapangan adalah  kecurangan  pengdaan  barang  dan  jasa  tidak  dapat  dicegah  dengan  baik  walaupun  pemerintah  telah  menerapkan good  governance  di  lingkungan  pemerintahan.  Karena  ini  berkaitan  dengan  peran  karakter  individu  yang  tidak bertanggungjawab  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  yang  diberlakukan.  Sehingga,  peluang  dilakukannya  tindakan kecurangann  masih  tetap  ada  dan  pencegahan  kecurangan  tidak  akan  berhasil  dilakukan  dan  peluang  munculnya persaingan yang tidak sehat akan tetap ada yang diakibatkan karena adanya persekongkolan dalam  memenangkan tender didalam instansi pemerintah.   Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh penelitian yang  dilakukan  Wilianti  (2015)  bahwa    tata kelola  pemerintahan  tidak a berpengaruh a terhadap a tingkat  kecurangan. Berbanding  terbalik  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Larasati  (2019)  dan  Usman  (2015)  yang  mendapatkan  hasil bahwa good governance berpengaruh terhadap pencegahan fraud didalam proses pengadaan barang dan jasa.

## Hasil Hipotesis ketiga (H3)
Dari hasil penelitian disimpulkan implementasi E-Procurement berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud dilam proses pengadaan barang dan jasa diorganisasi peranqgkat daerah kota pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian ini, Bahwa impelementasi E-procurement yang dilakukan dilingkungan pemerintah kota pekanbaru telah berhasil diterapkan dengan baik.  karena dengan adanya impelementasi E-Procurement ini membuat proses pengadaan barang dan jasa menjadi efektif dalam  pelaksanaannya  dan  sesuai  dengan  tercapainya  tujuan  diterapkan  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  yang transparansi, akuntabilitas sehingga meningkatkan  efektifitas pencegahan kecurangan yang dilakukan. Dengan begitu dari hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  impelemntasi  Eprocurement  yang  berhasil  diterapkan  dengan  baik  akan memudahkan control yag dilakukan.. Hal ini dikarenakan penggunaan E-Procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa  akan  mengurangi  intensitas  pertemuan  antara    panitia  pengadaan  dengan  penyedia  jasa  atau  barang.  Sehingga, praktik-praktik  kotor  yang  sering  kali  mewarnai  proses  pengadaan  barang  dan  jasa    diharapkan  dapat  dicegah  atau dihindari  (Wardhani,  2018). hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arasy  (2019)  dan Septiawan  (2019)  yang  mendapatkan  hasil  bahwa  implementasi  E-Procurement  berpengaruh  terhadap  pencehan  fraud pengadaan  barang  dan  jasa.  Berbanding  terbalik  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Romaissah  (2019)  bahwa implementasi E-Procurement tidak berpengaruh terhadap Pencegahan kecurangan.

## Hasil Hipotesis Keempat (H4)
Berdasarkan  hasil  penelitian  Etika  Pegawai    berpengaruh  terhadap d pencegahann  fraud d didalam  proses  pengadaan n barang g dan n jasa a diorganisasi  peranqgkat  daerah  kota  pekanbaru.  Semakin  baik  implementasi  Etika  pegawai    maka pencegahan fraud didalam proses pengadaan barang dan jasa akan semakin baik. Sistem dan budaya organisasi tidak akan berguna  manakala pegawai tidak  menerapkan etika  mereka dalam  bekerja terutama dalam proses pengadaan  barang dan jasa.  terciptanya  etika  pegawai    dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  sesuai  undang  dapat  membantu  mencegah terjadinya fraud pengadaan barang dan jasa (Wardhani,2018). sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) dan  Wardhani (2018)  yang  mendapatkan  hasil  bahwa etika pegawai  berpengaruh terhadap pencegahan  fraud pengadaan barang  dan  jasa.  berbeda  hasil  dengan  penelitian  Nurharjanti  (2017)  mendapatkan  hasil  bahwa  etika  tidak  mampu mengahambat terjadinya tindakan kecurangan.

## Hipotesis Kelima (H5)
Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud didalam proses pengadaan barang dan jasa. dari hasil  penelitian tersebut diketahui bahwa  semakin baik budaya organisasi tersebut maka pencegahan fraud didlam proses pengadaan barang dan jasa di organisasi perangkat daerah kota pekanbaru akan  berjalan  dnegan  baik.  Menurut  Arens  (2008)  didlam  Putu  (2018)  menyatakan  bahwa  salah  satu  faktor  yang  bisa mencegah kecurangan adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi. Budaya organisasi yang baik tentunya tidak  akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan fraud, karena budaya yang baik akan membentuk orang yang ada didlam organisasi mempunyai rasa ikut memiliki dan rasa bangga menjadi bagian dari organisasi tersebut (Fitri,2018). Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widyani  (2020)  dan  Wardhani  (2018)  yang mendapatkan  hasil  bahwa  budaya  organisasi  berpengaruh  terhadap  pencegahan  fraud  pengadaan  barang  dan  jasa. berbanding  dengan  penelitian  yang  yang  dilakukan  Sunur  (2019)  yang  mendapatkan  hasil  budaya  organisasi  tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .772 a .596 .578 2.43243
a. Predictors: (Constant), x5, x3, x4, x2, x1
Sumber: Data Olahan (2021)
Berdasarkan  tabel  diatas  diperoreh  hasi  adjust  R  squre  sebesar  0,596  menjadi  59,6%.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa whistleblowing  system,  good  governance,  implementasi  E-Procurement,  etika  pegawai,  dan  budaya  organisasi  dapat mempengaruhi pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa sebesar 57,8% dan sisanya 42,2% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan didalam penelitian ini.

## PENUTUP
Whistleblowing system berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa, good governance tidak  berpengaruh  terhadap  efektivitas  pencegahan  fraud  pengadaan  barang  dan  jasa,    implementasi  E-Procurement berpengaruh  terhadap  efektivitas  pencegahan  fraud  pengadaan  barang  dan  jasa,  etika  pegawai  berpengaruh  terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa, Budaya Organisasi berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Tidak dilakukannya wawancara dalam penelitian ini, mengingat kesibukan dari masing- masing organisasi perangkat daerah (OPD), dan responden  meminta agar kuesioner ditinggalkan,  sehingga penulis tidak dapat  mengendalikan  jawaban  responden.  Penelitian  ini  hanya  dilakukan  diorganisasi  perangkat  daerah  (OPD)  kota pekanbaru.  Sehingga  penelitian  ini  belum  dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas  maupun  digeneralisasikan kesemua objek mengenai pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.
Penelitian  ini  hanya  menggunakan  lima  pengaruh  variabel  independen  terrhadap  variabel  dependen,  yaitu whistleblowing system, good governance, implementasi E-Procurement, Etika pegawai, dan budaya organisasi. Perlu dilakukannya wawancara yang mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban responden
Untuk  penelitian  selanjutnya  agar  ruang  lingkup  sample  diperluas  sehingga  mungkin  saja  hasilnya  berbeda,  dan juga  perlumenambahkan  variabel  lainnya  untuk  melihat  pengaruhnya  terhadap  pencegahan  fraud  didalam  proses pengadaan  barang  dan  jasa  Bagi  instansi  pemerintah,  dalam  menyelenggarakan  pencegahan  kecurangan  harus  lebih mengoptimalkan lagi whistleblowing sistem, implementasi E-Procurement  good governance, Etika Pegawai, dan Budaya Organisasi  agar  mampu  dengan  cepat  mencegah  setiap  perbuatan  curang  yang  akan  dilakukan  pihak  didalam  insatansi pemerintah dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa.
Bagi  instansi  pemerintah,  dalam  menyelenggarakan  pencegahan  kecurangan  harus  lebih  mengoptimalkan  lagi whistleblowing  sistem,  implementasi  E-Procurement    good  governance,  Etika  Pegawai,  dan  Budaya  Organisasi  agar mampu dengan cepat mencegah setiap perbuatan curang yang akan dilakukan pihak didalam insatansi pemerintah dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa.

## DAFTAR RUJUKAN
Arrens Et,Al. 2008. Auditing Dan Jasa Ansurance Pendekatan Terintegrasi.. Association Of Certified Fraud Examiners  (ACFE).2016. Global Fraud Study.’’ Report To The Nation On Occupational
Fraud And Abuse.’’
Atmaja, A. T & Saputra A.K. 2017. Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis. Universitas Ganesha Bali. Vol. 4. No. 1. 86-100.
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2003. Dasar-Dasar Corporate Governance. Hariawan,  Imade,  Hangga  Dkk.  2020.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manausia,  Whistleblowing  System,  Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan  Kecurangan  (Fraud)  Dalam Pengelolaan  Keuang  Desa. Jurnal.  Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia.
Https://M.Liputan6.Com/Regional/Read/4310884/Jaksa-Tahan-2-Pengatur-Proyekkomputer-Rp24-Miliar-Di-Dinas- Pendidikan-Riau Https://News.Detik.Com/Berita/D-4959078/Korupsi-Proyek-Jalan-Eks-Kadis-Pu-Papua-Divonis-55-Tahun-Bui Komite  Nasional  Kebijakan  Governance,  2008.  Pedoman  Sistem  Pelporan  Pelanggaran-  SSP  (  Whistlebolwing  System System-WBS)
Www.Kpk.Go.Id Kurniawan, Ardeno, 2014. Fraud Disektor Publik Dan Integritas Nasional, Penerbit BPFE, Yogyakarta. Larasati,  Yarry,  Septia.  2019.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Didalam  Proses Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  (Riset  Empiris  Pada  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Ruang  Laut  Kementrian
Kelautan Dan Perikanan). Jurnal. Magister Akuntansui Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha. Volume 18, Nomor 1: 31-43
Lembaga  Administrasi  Negara  Dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  &  Pembangunan,  2000,  Akuntabilitas  Dan  Good Governance.
Nugroho,  Vredy.  2015.  Pengaruh  Persepsi  Karyawan  Mengenai  Whistleblowing  System  Terhadap  Pencegahan  Fraud Dengan Prilaku Etis Sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Pepper,  A.,&  Gore,  J.  2015.  Behavorial  Agency  Theory:  New  Foundations  For  Theorizing  About  Executive Compensation. Journal Of Management.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Fitri,  Cut,  Wilda.  2018.  Pengaruh  Budaya  Organisasi  Dan  Peran  Auditor  Internal  Terhadap  Pencegahan  Fraud.  Skripsi.
Fakultas Ekonomi Universitas Padang.
Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi. Yayasan Obor. Jakarta. Priantara, Diaz. 2013. Fraud Auditing And Investigation. Mitra Wacana Media, Jakarta. Rahmaniyah. I (2010). Pendidikan Etoka Konsep Jiwa Dan Etika Perspektif Ibnu Maskawaih. Robbins. S & Judge. T. 2013. Organizational Behavior, Edition. 15. New Jersey Person Education. Sutedi, Adrian. 2012. Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika. Komite  Nasional  Kebijakan  Governance,  2008.  Pedoman  Sistem  Pelporan  Pelanggaran-  SSP  (  Whistlebolwing  System System-WBS)
Wardhani,  Irine,  Ika.  2018.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pencegahan  Fraud  Pengadaan  Barang  Diunit  Layanan Pengadaan  (ULP)  Profinsi  Sumatra  Utara  Brbasis  Sistem  E-Procurement.  Tesis.  Magister  Akuntasi  Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
www.kpk.go.id