## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  337-343  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7834.337-343

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR SEBAGAI PEMEGANG HAK JAMINAN DALAM PERKARA DEBITUR WANPRESTASI

## M Ardiansyah Lubis, Mhd. Yadi Harahap
Ilmu Hukum, Fakultas Syari ’ ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia Email: m.ardiansyahlbs13@gmail.com, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  kreditur dalam rangka perjanjian kredit Hipotek apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Secara khusus, fokusnya adalah  pada  ketentuan-ketentuan  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  Atas  Tanah  dan  Benda-Benda  Yang  Berhubungan  Dengan  Tanah.  Selain  itu,  penelitian  ini mengkaji  penafsiran  Pasal  4  undang-undang  tersebut  di  atas,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan hukum  bagi  kreditur  apabila  debitur  wanprestasi  atas  utangnya.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan penelitian  hukum  normatif  dengan  memanfaatkan  sumber  data  sekunder  seperti  wawancara  informan,  analisis dokumen,  publikasi,  dan  data  internet.  Untuk  mendapatkan  jawaban  yang  menyeluruh,  digunakan  dua metodologi  yang  berbeda,  khususnya  pendekatan  legislatif  dan  konseptual.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur jika terjadi wanprestasi debitur, serta tindakan hukuman  yang  mungkin dilakukan kreditor dalam  menanggapi wanprestasi tersebut. Tujuan dari penelitian  ini adalah  untuk  mengkaji  tentang  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  kreditur  dalam  perjanjian  kredit sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996.  Selain  itu  juga  untuk  mengetahui  sanksi  apa yang  dikenakan  kreditur  jika  terjadi  wanprestasi  terhadap  debitur.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, perlindungan hukum terhadap kreditur berbentuk perjanjian kredit yang didokumentasikan dalam suatu akta, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik sebagaimana dituangkan dalam Penjelasan Pasal 10 UU No. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan merupakan bukti adanya Hak Tanggungan yang mempunyai irah-irah  dan  mempunyai  kekuasaan  eksekutif  yang  sama  dengan  putusan  hakim  yang  mempunyai  kekuatan hukum  tetap.  Oleh  karena  itu,  apabila  debitur  wanprestasi  atau  tidak  membayar,  maka  debitur  dapat  langsung meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memulai eksekusi melalui pelelangan umum, yang bertujuan untuk menjamin pembayaran piutang para kreditur.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit

## ABSTRACT
This research investigates the extent of legal safeguards provided to creditors in the context of Mortgage credit agreements  when  debtors  fail  to  fulfill  their  obligations.  Specifically,  it  focuses  on  the  provisions  outlined  in Law Number 4 of 1996, which pertains to Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land. Additionally, the  study  examines  the  interpretation  of  Article  4  of  the  aforementioned  law,  which  aims  to  ensure  legal protection  for  creditors  when  debtors  default  on  their  debts.  This  study  employs  a  normative  legal  research approach, utilizing secondary data sources such as informant interviews, document analysis, publications, and internet  data.  In  order  to  obtain  a  full  response,  two  distinct  methodologies  are  employed,  specifically  the legislative and conceptual approaches. The objective of this study is to examine the legal safeguards available to  creditors  in  the  event  of  debtor  default,  as  well  as  the  punitive  measures  that  creditors  may  employ  in response to such default. The objective of this study is to examine the legal safeguards provided to creditors in credit agreements as stipulated in Law no. 4 of 1996. Additionally, it seeks to ascertain the penalties imposed by creditors in the event of debtor default. The findings of the study suggest that under Law Number 4 of 1996, the legal protection for creditors takes the form of a credit agreement documented as a deed, either in the form of private  deeds  or  authentic  deeds  as  outlined  in  the  Elucidation  of  Article  10  of  Law  Number  4  of  1996.  The issuance  of  a  Mortgage  Certificate  by  the  Land  Office  serves  as  evidence  of  the  existence  of  the  Mortgage,
which possesses irah-irah and holds the same executive power as a judge’s decision with permanent legal force. Consequently,  in  the  event  of  debtor  default  or  non-payment,  the  debtor  can  directly  seek  assistance  from  the Head of the local District Court to initiate execution through a public auction, aiming to secure payment of the creditors’ receivables.

## Keywords : Legal protection, Mortgage right, Credit agreement

## I. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  meningkatnya  pembangunan  nasional  yang  bertumpu  pada  pertumbuhan ekonomi  dan  dunia  usaha,  maka  dukungan  modal  yang  besar  menjadi  suatu  keharusan.  Perolehan modal  dapat  difasilitasi  melalui  berbagai  cara,  termasuk  memperoleh  dana  dari  lembaga  keuangan seperti bank melalui pinjaman atau jalur kredit. Kegiatan meminjam dana sudah menjadi konsep yang familiar  di  masyarakat  masa  kini,  karena  pengertian  kredit  kini  tidak  hanya  dikenal  di  perkotaan, namun  juga  di  masyarakat  pedesaan.  Kredit  pada  umumnya  berperan  sebagai  penggerak  kegiatan usaha dan khususnya di Indonesia kegiatan ekonomi memegang peranan penting kedudukannya baik pada perusahaan manufaktur maupun perusahaan swasta yang berdiri sendiri karena tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pinjaman  yang  diberikan  bank  kepada  debitur  berdasarkan  perjanjian  pinjaman  merupakan dana  yang  berasal  dari  simpanan  nasabah  yang  harus  dibayar  kembali  dengan  bunga  sesuai  dengan kesepakatan yang telah disepakati. Untuk menjamin pelunasan pinjaman debitur diperlukan jaminan- jaminan  tertentu,  sehingga  jaminan  bagi  bank  memegang  peranan  penting  dalam  penyaluran  kredit, apabila suatu saat terjadi kendala dalam pengembalian pinjaman debitur.
Secara  umum,  bank  dapat  menerapkan  empat  cara  untuk  mengatasi  kredit  bermasalah  jika debitur mengalami gagal bayar, antara lain (Sibarani, 2001):
1. Upaya  peningkatan  kredit  atau  pemulihan  usaha  dapat  dilakukan  melalui  penggunaan kerangka 3R yang mencakup strategi reschedule, reconditioning, dan restrukturisasi.
2. Bank  mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan  penagihan  secara  langsung  melalui pemanfaatan kekuatan eksekusi parate yang diperoleh dari perjanjian pengikatan agunan.
3. Bank  mempunyai  pilihan  untuk  melakukan  intervensi  yudisial  guna  memfasilitasi pelaksanaan transaksi keuangan.
4. Lembaga keuangan mempunyai kemampuan untuk memulai litigasi perdata terhadap individu yang berhutang dengan memanfaatkan sistem hukum.
Pemanfaatan hak atas tanah sebagai jaminan merupakan praktik yang sudah mapan pada masa kini.  Hak  atas  tanah  dijadikan  sebagai  jaminan  untuk  menjamin  pelunasan  utang  oleh  debitur. Keadaan saat ini memerlukan pembangunan lembaga yang kuat yang dapat secara  efektif menangani dan  memenuhi  persyaratan  dan  kebutuhan  saat  ini.  Ketentuan-ketentuan  mengenai  Hak  Tanggungan mulai  terbentuk  setelah disahkan pada tanggal 9 April 1996, yaitu dengan diundangkannya Undang- undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  dan  Benda-Benda  Yang Berhubungan Dengan Tanah (sehingga disebut UUHT) (Risa, 2017).
Hak  tanggungan  meliputi  hak  jaminan  yang  ditempatkan  baik  pada  hak  atas  tanah  maupun terhadap barang-barang yang melekat pada tanah tersebut. Hak-hak tersebut berfungsi sebagai sarana untuk menjamin pengembalian utang debitur kepada kreditur yang diberi kedudukan istimewa sebagai penerima  pokok  pelunasan.  Tujuan  utama  Lembaga  Pergadaian  adalah  untuk  menjaga  stabilitas keuangan  bank  sebagai  kreditur,  khususnya  dengan  memberikan  kejelasan  mengenai  kemampuan debitur dalam melunasi atau kinerja debitur atau penjamin dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya (Poesoko, 2007).
Lembaga  Hipotek  bertanggung  jawab  atas  pembentukan  Pemberi  Hipotek  dan  Pemegang Hipotek.  Orang  perseorangan  atau  organisasi  pemegang  hipotek  adalah  pihak  yang  mempunyai tanggung  jawab  hukum  dalam  kedudukannya  sebagai  debitur.  Istilah  “penerima  hipotek”  mengacu pada  orang  perseorangan  atau  badan  hukum  yang  mempunyai  kapasitas  hukum  untuk  memulai tindakan  hukum  sehubungan  dengan  suatu  bidang  real  estat  tertentu  yang  menjadi  jaminan  atas pinjaman  hipotek.  Pemberian  hipotek  bergantung  pada  orang  yang  mempunyai  wewenang  yang diperlukan untuk menyerahkan tanah itu pada saat pendaftaran hipotek, karena subjek hipotek adalah tanah itu sendiri.
Hak  tanggungan  berfungsi  sebagai  tindakan  perlindungan  bagi  lembaga  pemberi  pinjaman, yang  bertindak  sebagai  penerima  hipotek,  dalam  hal  peminjam  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban
pembayaran kembali seperti yang telah disepakati sebelumnya. Ketentuan ini membatasi kemampuan penanggung untuk memulai proses hukum terhadap barang yang digadaikan. Apabila seorang debitur lalai menunaikan tanggung jawabnya, maka ada kemungkinan debitur itu dicabut hak tanggungannya.
Dalam  konteks  pemberian  pinjaman,  kreditor  seringkali  mengalami  kerugian  finansial  ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayarannya. Oleh karena itu, untuk menjamin berlakunya hak tanggungan yang diatur dalam perjanjian utang piutang, maka perlu dibentuk suatu mekanisme hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada semua pihak, khususnya kreditur, apabila debitur  wanprestasi  atau  tidak  patuh.  tugas.  Motivasi  penulis  berangkat  dari  keinginan  untuk menyelidiki  bagaimana  perlindungan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  dan  Benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah, diberikan kepada kreditur yang menjadi pemegang jaminan bagi debitur yang gagal bayar. perjanjian, yaitu melalui pemanfaatan Hak Tanggungan.
Fokus  utama  penyelidikan  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada kreditor  dalam  kapasitasnya  sebagai  pemilik  hak  agunan.  Kajian  ini  secara  khusus  akan berkonsentrasi  pada  kerangka  peraturan  yang  memberikan  perlindungan  kepada  kreditur  sebagai pemegang hak agunan, yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengumpulkan  data  dan  memastikan  perlindungan  hukum yang  ada  untuk  melindungi  kreditur  yang  memiliki  kepentingan  agunan  terhadap  debitur  yang melakukan tindakan wanprestasi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  penelitian  hukum  Hukum  Normatif,  yang  meliputi  pengujian tekstual  peraturan  perundang-undangan,  serta  penelusuran  norma  dan  aturan  masyarakat  (Armia, 2022). The methodology employed in this study is a legislative approach. The legal sources utilized in this  study  encompass  both  primary  and  secondary  legal  texts,  as  referenced  by  Muhaimin  (2020). Bahan  hukum  primernya  meliputi  Undang-undanggNomor  4aTahunn1996ttentang  Hak  Tanggungan Atas  Tanah  dan  Benda-benda  yang  berhubungan  dengan  tanah,  serta  Undang-undang  Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahan hukum sekunder mencakup banyak sumber yang  berasal dari buku,  jurnal,  dan  artikel.  Proses  pengumpulan  materi  meliputi  pencarian  dan  studi  dokumentasi, pemanfaatan  berbagai  sumber  seperti  media  internet,  perpustakaan,  dan  repositori  yang  menampung arsip-arsip relevan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hak Jaminan .
Lembaga  Penjaminan  Hak  Tanggungan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang terikat pada tanah, berfungsi sebagai badan hukum yang menjamin  kepentingan peminjam dan  kreditur, menjamin akses terhadap perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  negara.  Tujuan  utama  diundangkannyaaUndang-Undang Hak  Tanggungan  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  kreditur  apabila  debitur melakukan perbuatan lalai yang melanggar hukum (Supriadi, 2010).
Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalamuundang-undang perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat  disimpulkan  bahwa  hakekat  pokok  perjanjian  kredit  terletak  pada  perjanjian  kontrak  antara pemberi  pinjaman  dan  peminjam,  yang  mencakup  tindakan  pinjam-meminjam.  Perjanjian  pinjam meminjam  ini  memuat  pemahaman  menyeluruh  bahwa  benda  yang  dimaksud  adalah  barang  habis pakai.
Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa  kreditur mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan  tegas  terhadap  debitur  jika  terjadi  wanprestasi,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  ketentuan yang  diatur  dalammPasal  1131  dan  1132KKUHPerdata.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  di  atas mengatur bahwa kewajiban-kewajiban debitur harus dipenuhi dengan seluruh harta kekayaannya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta yang telah dimiliki dan yang diperoleh di kemudian hari (Subekti, 2008).
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  kreditor  juga  diatur  dalamuUndang-Undang Nomor  4  Tahunn1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  tanah  dan  benda-benda  sejenisnya.  Undang- undang  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  kepentingan  debitur  dan  kreditor  dilindungi  dengan
baik  oleh  pemerintah.  Tujuan  utama  di  balik  penerapan  undang-undang  hipotek  khusus  ini  adalah untuk memberikan perlindungan hukum  kepada kreditor jika debitur melanggar hukum karena gagal bayar (Anwar, 2014).

## 3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Ketika Debitur Wanprestasi
Pasal  1aangka  11uUndang-Undang  Nomor  10tTahun  1998  tentang  Perubahan  AtasuUndang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  menjelaskan  pengertian  kredit:  “Kredit  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Menurut ketentuan Pasal  ini,  perjanjian  pinjam-meminjam  merupakan  perjanjian  kredit  dalam  yang  harus  dibuat  secara tertulis.
Perjanjian dalam kontrak kredit bank harus didokumentasikan dalam bentuk tertulis. Ketentuan ini  merupakan  bagian  dari  penjelasan  Pasal  8uUndang-Undang  Nomor  10  Tahunn1998  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992.  Ketentuan  ini  mengamanatkan bahwa bank sebagai pemberi pinjaman harus mengadakan perjanjian tertulis yang formal. Ketentuan mengenai  perjanjian  tertulis  mengenai  perjanjian  perbankan  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan  pokok  perbankan  Bank  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  Undang- Undang  Perbankan.  Sesuai  dengan  penegasan  Badriyah  Harun,  ketentuan  pokok  Bank  Indonesia meliputi:
1. Pemberian  pinjaman  atau  pendanaan  sesuai  prinsip  syariah  dilakukan  melalui  penggunaan perjanjian tertulis yang formal.
2. Bank  wajib  memiliki  kepercayaan  terhadap  kompetensi  dan  kapasitas  nasabah  debitur  yang sebagian  besar  diperoleh  dari  penilaian  yang  cermat  terhadap  karakter,  bakat,  sumber  daya keuangan, agunan, dan kemungkinan usaha nasabah debitur di masa depan.
3. Keharusan bagi bank untuk menetapkan dan melaksanakan protokol pemberian pinjaman atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
4. Tanggung  jawab  lembaga  keuangan  untuk  memberikan  rincian  yang  transparan  dan komprehensif mengenai proses dan prasyarat yang diperlukan dalam memperoleh  kredit atau pendanaan sesuai dengan prinsip syariah.
5. Larangan  tersebut  dilakukan  untuk  mencegah  bank  memberikan  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan jangka waktu yang berbeda-beda kepada nasabah debitur dan/atau pihak terkait.
6. Topik  penyelesaian  sengketa  mempunyai  arti  penting  dalam  berbagai  bidang,  karena berkaitan dengan proses penyelesaian konflik dan perselisihan (Harun, 2010).
Menurut  penafsiran  Pasall10uUndang-Undang  Nomor  4tTahun  1996,  diperjelas  bahwa perjanjian  mengenai  kewajiban  utang  yang  dipertanggungkan  untuk  pelunasannya,  dapat  diadakan dalam dua bentuk yang berbeda, baik melalui pelaksanaan akta sah maupun melalui penggunaan akta di  bawah  tangan.  Hasil  akhirnya  bergantung  pada  ketentuan-ketentuan  tepat  yang  dijabarkan  dalam perjanjian.  Perjanjian  pinjaman  memuat  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  kreditor sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Hak  Tanggungan.  Tujuan  dari  perjanjian  kredit  ini adalah  untuk  mempertegas  dan  memperjelas  hak  dan  tanggung  jawab  semua  pihak  yang berkepentingan (Naja, 2005). Untuk menjamin pelunasan kewajiban kreditur, maka perjanjian pinjam meminjam mengharuskan diadakannya tata cara penjaminan yang disertai dengan pemberian hibah.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  kreditor  berdasarkanuUndang-Undang  Hipotek tercakup  dalam  pengaturan  pinjaman  itu  sendiri.  Tujuan  dari  perjanjian  pinjaman  ini  adalah  untuk menetapkan  dan  menggambarkan  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  yang  terlibat.  Untuk menjamin  pelunasan  kewajiban-kewajiban  yang  terutang  kepada  kreditur,  maka  dalam  perjanjian kredit  diatur  bahwa  barang  tidak  bergerak,  yaitu  hak  atas  tanah,  dijadikan  jaminan.  Pelaksanaan prosedur  penjaminan  hak  tanggungan  sangatlah  penting.  Pemanfaatan  hak  atas  tanah  ini  sebagai jaminan sering terlihat karena kecenderungannya untuk terapresiasi nilainya dari waktu ke waktu.
Bentuk  perlindungannhukum  yang  diberikan  kepada  kreditur  melaluiiUndang-UndanggNomor 4  Tahunn1996ttentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan Tanah  yang  telah  berlaku  sejak  tanggal  9  Aprill1996.  Berikut  Pasal  dalamuUndang-Undang  Hak Tanggungan yang memberikannperlindungan hukum kepada kreditur:
1. Pasal 1 angka 1: Memberikan memberikan definis dari hak tanggungan “Hak  Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  Tanah,  yang selanjutnya  disebut  Hak  Tanggungan  adalah  hak  atas  tanah  Sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan  tanah itu, untuk  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain”.
Ketentuan  pasal  ini  berarti  bahwa  jika  debitur  tidak  membayar,  kreditur  selaku  penerima hipotek berhak melelang di muka umum benda yang dijaminkan untuk pelunasan piutang-piutang itu dalam kerangka ketentuan undang-undang. hak tanggungan, yang menjadi haknya di hadapan kreditur lain,  jika kedudukan  yang didahulukan  tidak  mengurangi prioritas piutang  negara menurut peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Hak  kreditur  prioritas  (preference)  adalah  hak  penagihan  yang diklasifikasikan  oleh  undang-undang  sebagai  hak istimewa,  dan jenis tagihannya dikenal  sebagai tagihan prioritas atau tagihan preference, sedangkan krediturnya dikenal sebagai kreditur preference. Keutamaan atau keistimewaan ini juga diatur dalam Buku IIaBAB XIX tentang “Piutang- piutang  yang  Diistimewakan”,  yaitu  padaapasal  1131ssampai  dengan  1149  KitabbUndang-Undang Hukum Perdata, yang mana bab ini terdiri dari tiga bagian yang memuat Isi yang berkaitan dengan:
1. Piutang-piutanggyang diistimewakan;
2. Hak-hak istimewaamengenai benda-bendaatertentu;
3. Hak-hak istimewaaatas semua bendaabergerak dan tidakkbergerak pada umumnya.
Dalam salah satu pasalnya, yaitu pada pasal  1131 KUH Perdata, disebutkan  hak-hak  eksternal kreditur, yaitu:
1. Kreditur  mempunyai  wewenang  untuk  menagih  pengembalian  dari  debitur,  termasuk sebagian dari harta debitur.
2. Seluruh  kekayaan  debitur  berpotensi  dilikuidasi  untuk  melunasi  utang-utangnya  kepada kreditur.
3. Hak  kreditur  atas  hak  tagih  semata-mata  dijamin  dengan  harta  kekayaan  debitur,  bukan dengan tanggung jawab pribadi debitur (Satrio, 2007).
2. Pasal  6,Pasal  14ayat  (1),  (2)dan  (3),  serta  Pasal  20ayat  (2)  dan  (3):  tentang  Eksekusi  Hak Tanggungan.
Salah  satu  ciri  penting  dari  hak  tanggungan  adalah  pendiriannya  sebagai  lembaga  kuat  yang menjamin  perlindungan  hak  atas  tanah  dengan  cara  yang  lugas  dan  dapat  diandalkan.  Menurut Penjelasan  Umum  Pasal  9  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996,  walaupun  ketentuan  umum pelaksanaannya  diatur  dalam  hukum  acara  perdata  yang  bersangkutan,  namun  dipandang  penting untuk memasukkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur ketentuan-ketentuan khusus mengenai pelaksanaan hak tanggungan. Undang-undang ini mengatur kewenangan lembaga eksekutif parate yang dituangkan dalam Pasal 224 KUH Perdata dan Pasal 256 KUHAP.
3. Pasal 11 ayat(2) : tentang kesepakatan yang tercantumddalam AktaaPemberian HakkTanggungan. Tidak semua perjanjian yang diuraikan dalam pasal ini memberikan perlindungan hukum yang tegas  kepada  kreditor;  sebaliknya,  hanya  perjanjian-perjanjian  tertentu  yang  memberikan perlindungan  kepada  kreditor  jika  debitur  gagal  bayar.  Aturan  yang  dituangkan  dalam  Pasall11  ayat (2)  UUutersebut  mencakup  berbagai  unsur,  salah  satunya  berkaitan  dengan  pencantuman  suatu perjanjian  dalam  AktaaHak  Tanggungan  (APHT).  Perjanjian  ini  berfungsi  sebagai  sarana perlindungan  hukum  bagi  pemberi  hipotek,  khususnya  dalam  situasi  ketika  terjadi  wanprestasi  atau pelanggaran  komitmen  di  pihak  pemberi.  Yang  dimaksud  dengan  “hipotek”  adalah  suatu  perjanjian hukum  dimana  peminjam  memperoleh  pinjaman.  Perlindungan  hukum  diberikan  melalui  perjanjian yang  memberikan  pembatasan  terhadap  perbuatan  debitur  sehingga  dapat  menjaga  kepentingan kreditur. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat dilakukan melalui perjanjian yang dilakukan jika debitur  mengalami  wanprestasi,  serta  melalui  ketentuan  kontrak  yang  memberikan  kewenangan khusus kepada pemberi pinjaman.
4. Pasal  7  :  Asas  Droit  de  Suite  (Hak  Tanggungan  selalu  mengikuti  objek  yang  dijaminkan  dalam tangan siapapun objek itu berada).
Ketentuan dalam Pasal ini berbunyi :”Hak Tanggungan ttap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun  objek  tersebut  berada”.  Asas  ini  merupakan  salah  satu  ciri dari  Hak  Tanggungan, artinya hipotek selalu mengikuti suatu benda yang dijaminkan di tangan orang yang
memegang objeknya. Menurut  penjelasanpPasal  7uUndang-UndangaHak  Tanggungan,  dijelaskan bahwa jenis jaminan ini merupakan salah satu jaminan khusus untuk kepentingan si pemberi jaminan, bahwa  meskipun hak  tanggungan telah  dialihkan  kepada  orang  lain,  kreditur  tetap  dapat  terus menggunakan haknya untuk melaksanakan haknya jika debitur wanprestasi (Sitompul, 2022).

## 3.3 Pelaksanaan  Eksekusi  Hak  Tanggungan  BerdasarkannUndang-UndangnNomor  4  Tahun 1996
Pengaturan mengenai penegakan hak eksekusi hak tanggungan dilakukan secara sistematis dan terpadu  sebagaimana  diatur  dalam  UUHT.  Ketentuan  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  Hak Tanggungan  biasanya  diatur  dalam  Pasal  20  Undang-Undang  Transaksi  Perumahan  Tanpa  Jaminan (UUHT) yang Seragam. Barang yang dijadikan jaminan itu dilelang di depan umum menurut tata cara yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  guna  melunasi  utang-utang debitur sebelum memuaskan kreditur lainnya. Berdasarkan saling pengertian antara pemberi pinjaman dan  peminjam  hipotek,  transaksi  penjualan  barang-barang  yang  dijadikan  jaminan  dapat  dilakukan melalui  cara  swasta,  asalkan  pendekatan  ini  menghasilkan  harga  yang  paling  menguntungkan  dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.
Di dalam ketentuan tersebut, diatur tiga jenis eksekusi Hak Tanggungan, yaitu eksekusi parate (eksekusi langsung), eksekusi dengan bantuan Hakim dan eksekusi penjualan dibawah tangan. a. Eksekusi Parate (eksekusi langsung)
Eksekusi parate diatur dalam Pasall20 ayat (1) a UUHT Pasal 6ddan Pasal 11aayat (2) e UUHT. Berdasarkan Pasal 20aayat (1) a jo.pPasal UUHT, apabila debitur wanprestasi maka  kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang pertama memiliki hak untuk menjual objek jaminan Tanggungan atas kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum  yang  dilakukan  untuk  mengambil  pelunasan  dari  hasil penjualan itu.
Tata  cara  eksekusi  parate  yang  dimaksud  oleh  Pasal  20aayat  (1)  auUUHT  jo.  Pasal  6uUUHT mewajibkan  adanya  kesepakatan  bahwa  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama  memiliki  hak  untuk menjual  atas  kuasa  diri  sendiri  terhadap  objek  Hak  tanggungan  apabila  debitur  melakukan wanprestasi.
b. Eksekusi Dengan Bantuan Hakim
Perbuatan  melakukan  eksekusi  dengan  bantuan  hakim  diatur  dengan  ketentuan  yang  tertuang dalam  Pasal  20aayat  (1)  huruf  b  KUHAP  (UUHT)  junctopPasal  14aayat  (2)  dan  (3).  )  dengan  kode yang  sama.  Proses  eksekusi  sebagaimana  dimaksud  dalampPasal  20aayat  (1)  huruf  b  UUHT melibatkan  keterlibatan  hakim.  Hal  ini  mengharuskan  kreditur  mengajukan  permohonan  eksekusi kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri.  Selanjutnya  Pengadilan  Negeri  akan  melanjutkan  eksekusi  dengan mengandalkan putusan hakim biasa yang mempunyai kewenangan menyimpulkan.
c. Eksekusi Penjualan Dibawah Tangan
Ketentuan mengenai pelaksanaan jual beli di bawah tanah dapat dilihat padapPasal 20aayat (2) dan  (3)  UUHT.  Proses  melakukan  penjualan  pribadi  dapat  dilakukan  dengan  syarat  memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampPasal 20aayat (2) dan (3). Syarat tersebut mengatur bahwa harus  dicapai  kesepakatan  bersama  antara  pemberi  pinjaman  hipotek  dan  peminjam  hipotek, memastikan  bahwa  penjualan  aset  yang  dijaminkan  menghasilkan  harga  semaksimal  mungkin  yang menguntungkan  semua  pihak  yang  terlibat.  Dengan  kata  lain,  penjualan  di  bawah  tangan  dilakukan apabila  ditentukan  bahwa  lelang  atau  penjualan  umum,  baik  melalui  eksekusi  tersendiri  maupun dengan  bantuan  hakim  sebagaimana  dimaksud  dalampPasal  20aayat  (1)  a  dan  b  UUHT,  tidak mungkin terjadi. mencapai harga maksimal.
Penjualan  di  bawah  tangan  hanya  diperbolehkan  apabila  telah  lewat  jangka  waktu  sekurang- kurangnya  satu  bulan  setelah  kreditur  dan/atau  debitur  memberikan  pemberitahuan  tertulis  kepada yang bersangkutan, serta memberitahukan sekurang-kurangnya pada dua surat kabar daerah dan/atau media lokal. Penting untuk dicatat bahwa eksekusi hanya dapat dilanjutkan jika tidak ada pihak yang mengajukan keberatan selama jangka waktu tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
1. Dalam konteks perjanjian  kredit dengan agunan hipotek, maka perlindungan  hukum kreditur apabila  terjadi  wanprestasi  ditentukan  oleh  Undang-undangnNomor  4  Tahunn1996, khususnya melalui penafsiran Pasal 10uundang-undang tersebut, yang berkaitan dengan hak- hak  yang  berkaitan  dengan  hipotek  atas  tanah.  Jalinan  hubungan  hukum  mengenai  harta benda dan harta benda yang menyertainya dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis, akta di bawah tangan, atau akta pembuktian, yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang disepakati yang mengatur perjanjian tertentu. Kemampuan seorang kreditur untuk melakukan penagihan utang-piutang  yang  terhutang  dalam  hal  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya  bergantung pada  perjanjian  kredit  yang  telah  ditandatangani  dengan  akta  yang  sah.  Akta  asli  tersebut  di atas mempunyai manfaat untuk memudahkan dimintanya surat pengakuan adanya utang, yang mempunyai  kesanggupan  untuk  mempunyai  pengaruh  yang  kuat  dan  menjadi  landasan tindakan hukum apabila debitur tidak patuh.
2. Pengaturan  pelaksanaan  obyek  Hak  Tanggungan  dilakukan  secara  terorganisir  dan terkoordinasi  sebagaimana  diatur  dalamuUUHT.  Ketentuan  mengenai  tata  cara  pelaksanaan Hak  Tanggungan  pada  umumnya  diatur  dalam  Pasal  20uUUHT.  Harta  yang  dijadikan jaminan hipotek dilikuidasi melalui pelelangan umum, dengan mengikuti tata cara hukum dan peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  melunasi  utang-utang pemegang hipotek, dengan mengutamakannya di atas kreditur lainnya.

## 4.2 Saran
1. Perbuatan  mengadakan  suatu  perjanjian  menandakan  adanya  persetujuan  dan  kesepahaman bersama  antara  kreditur  dan  debitur,  sehingga  menghasilkan  suatu  perjanjian  yang  mengikat secara hukum. Akibatnya, individu dibatasi oleh hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Debitur  harus  menyadari  kewajibannya,  sehingga  jika  pada  suatu  saat  debitur  gagal membayar  utangnya,  ia  harus  dapat  menerima  risiko  yang  ditimbulkan  oleh  tindakannya, karena undang-undang mengatur masalah ini.
2. The  presence  of  legal  provisions  pertaining  to  the  execution  of  the  responsibilities  of  the Mortgage within the credit agreement serves to establish assurance and legal safeguarding for all involved parties in utilizing land and other assets associated with  land as collateral. Oleh karena  itu,  pengikatan  kredit  dengan  penjaminan  dalam  kegiatan  perbankan  juga  harus dilakukan  sesuai  dengan  ketentuanuUndang-Undang  HaktTanggungan  No.  4tTahun  1996 agar pelaksanaannya mempunyai jaminan hukum yang kokoh.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  M.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Dalam  Perjanjian  Kredit  Dengan  Jaminan  Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. Jurnal Jendela Hukum , 1 (1). Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum . Jakarta: Pelangi Cendekia. Harun, B. (2010). Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah . Jakarta: Pustaka Yustisia. Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press. Naja,  H.  R.  D.  (2005). Hukum  Kredit  dan  Bank  Garansi,  The  Bankers  HandBook .  Jakarta:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Poesoko,  H.  (2007). Parate  Executie  Objek  Hak  Tanggungan  (Inkonsistensi,  Konflik  Norma  dan  Kesesatan Penalaran Dalam UUHT) (cetakan 1) . Jakarta: Laksbang Pressindo. Risa,  Y.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Atas  Wanprestasi  Debitur  Pada  Perjanjian  Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Jurnal Normative , 5 (2). Satrio, J. (2007). Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan . Jakarta: PT. Citra Aditya. Sibarani, B. (2001). Parate Eksekusi dan Paksa Badan. Jurnal Hukum Bisnis , 15 (5).
Sitompul,  R.  W.,  &  dkk.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Pada  Perjanjian  Kredit  Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Jurnal Rectum , 4 (1). Subekti, R., & Tjikrosudibio, R. (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: PT. Prodnya Paramita. Supriadi. (2010). Hukum Agraria . Sinar Grafika.