## THE ANALYSIS OF INFLUENCE TAX DIGITALIZATION ON INCOME TAX WHILE PANDEMIC
David Sulistiyantoro 1 , Gerlan Haha Nusa 2
1&2 Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Email: david.unjaya@gmail.com 1 ; gerlanamanda@gmail.com 2

## ABSTRACT
The challenge of digital technology can change behavior, especial in  the context  of taxation  during pandemic. Taxes are contributed high of income. The reformation in the field of tax administrations is modernization of tax administration system. Change in digital technology are used to increase the potential of taxpayers. The growth of  tax  digitization  is  not  without  problems.  Problems  and  challenges  of  tax  digitization  were  becoming  from human behavior, administration pattern, and pandemic. The SPI’s components  were used as an analytical tool to find and map problems. The purpose of the study is determining the level of understanding of tax applications, which  related  to  compliance  and  increasing  taxpayers  of  PPh  21,  and  the  impact  of  tax  digitization  occurs during the pandemic. The stydy has kind of qualitative research. The object of research becomes the taxpayer of PPh 21 at KPP Sleman. Sources of research data were primary and secondary. Methods and techniques of data collection  were  used  with  field  techniques  and  library  techniques.  Checking  the  validity  of  the  data  with  a credibility test  had been refered to  validity. Techniques for data  validity had been observed, triangulated, and visited  informants  again.  Data  analysze  methods  are  descriptive.  In  conclusion,  DJP  ensures  that  the  server taxation  products  are  not  disturbed.  Developments  and  improvements  are  needed  continuously.  Targeting  the achievement, the number of taxpayers who fill in the survey. The improving capabilities of human resources are doing  with  training.  Socializations  are  doing  in  direct  person  or  online.  The  checking  related  of  data  are reported by taxpayers randomly.
Keyword: Digitization of Taxes, E-Filling, PPh 21, Covid 19, SPI

## ANALISIS PENGARUH DIGITALISASI PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN DI MASA PANDEMI

## ABSTRAK
Tantangan  perubahan  teknologi  digital  dapat  merubah  perilaku  apalagi  dalam  konteks  perpajakan  di  masa pandemi. Pajak adalah penyumbang pendapatan cukup tinggi.  Reformasi bidang administrasi perpajakan adalah modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan.  Perubahan  teknologi  digital  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan potensi wajib pajak. Perkembangan digitalisasi pajak bukan berarti tanpa kendala. Permasalahan dan tantangan digitalisasi pajak dari perilaku manusia, pola administrasi, serta pandemi. Komponen SPI digunakan sebagai alat analisis mencari dan memetakan permasalahan. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pemahaman aplikasi perpajakan, penerapan aplikasi perpajakan terkait kepatuhan dan peningkatan wajib pajak PPh 21, dan dampak digitalisasi pajak di  masa  pandemi.  Merupakan  jenis penelitian kualitatif. Obyek penelitian adalah  wajib pajak PPh 21 di  KPP Sleman. Sumber data penelitian adalah primer dan  sekunder. Metode dan teknik pengumpulan data  dengan  teknik  lapangan  dan  teknik  kepustakaan.  Pengecekan  keabsahan  data  dengan  uji  kredibilitas  yang mengacu pada validitas. Teknik keabsahan data dengan pengamatan, triangulasi, dan mendatangi lagi informan. Metode  analisis  data  secara  deskriptif.  Kesimpulannya  DJP  memastikan  server  dari  produk  online  perpajakan tidak mengalami gangguan. Pengembangan dan perbaikan dilakukan secara berkelanjutan. Mentargetkan capaian jumlah  wajib  pajak  yang  mengisi  survei.  Peningkatan  kemampuan  SDM  yang  dimiliki  dengan  pelatihan. Sosialisasi secara langsung ataupun daring. Pengecekan data terkait data yang dilaporkan oleh wajib pajak secara acak.
Kata kunci: Digitalisasi Pajak, E-Filling, PPh 21, Covid 19, SPI
e-ISSN: 2685-5607

## PENDAHULUAN
Tantangan perubahan teknologi digital akan dapat merubah perilaku ataupun kebiasaan seseorang, perusahaan, bahkan pemerintah apalagi dalam konteks adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya aturan  tentang  pembatasan  saat  bekerja  yang  dilakukan  dari  rumah.  Hal  ini  tentunya  berdampak  pada perkembangan  teknologi  sebagai  bentuk  perubahan  dalam  segala  hal,  apalagi  berbicara  terkait  pajak.  Pajak adalah penyumbang pendapatan yang cukup tinggi untuk Indonesia. Indonesia saat ini terkait pemungutan pajak belum maksimal untuk meningkatkan pendapatan negara. Perubahan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi wajib pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21). Perpajakan merespon adanya Covid-19  yang  mengakibatkan  perbedaan  mencolok  terkait  layanan  seperti  pelaporan  SPT,  konsultasi, permohonan atau pemberitahuan dilakukan secara daring dengan media digital.
Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  menjawab  perkembangan  teknologi  digital  dengan  membuat  aplikasi diantaranya e-SPT Masa PPh Pasal 4(2) versi 2.1.0, Patch e-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2.4.0.0,  Patch e-SPT Masa PPh Pasal 21-26  versi 2.3, e-SPT Tahunan PPh 1770 dan 1770S sesuai Per-19.PJ.2014,  Patch e-SPT Masa PPh Pasal 23-26 versi 1.0.1, e-SPT Masa PPh Pasal 22  versi 2.2, e- SPT Masa PPh Pasal 15 versi 1.1, Patch e-SPT Masa PPh versi 2.0, e-SPT Masa PPh Jasa Lain, e-SPT Masa PPh versi 2.0, e-SPT Masa PPh Pasal 22 versi 2.1, e-SPT Masa PPh Pasal 23-26 versi 1.0.0, Patch e-SPT Masa PPh Pasal  23-26  versi  1.0.0,  e-Filing  PPh  Orang  Pribadi  (https://pajak.go.id/).  Perubahan  revolusi  industri  4.0 dilakukan dengan otomasisasi dan terintegrasinya layanan perpajakan dengan tujuan memudahkan wajib pajak. Perpajakan  dengan  penggunaan  aplikasi  ini  nantinya  memudahkan  wajib  pajak  dalam  melaporkan  kewajiban perpajakannya  dari  rumah  atau  kantor  tanpa  harus  meninggalkan  pekerjaannya.  Kegiatan  perpajakan  dari pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai pelaporan SPT dapat dilakukan secara daring. Menurut Hasan,  et,  al.  (2018),  salah  satu reformasi dibidang administrasi perpajakan  yang dilakukan oleh  DJP adalah dengan  melakukan  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi yang berbasis online, yaitu melalui sistim e-filing dan e-billing.
DJP  dalam  memberikan  bentuk  pelayanan  perpajakan  kepada  wajib  pajak  secara  online  dan  real  time dengan tujuan agar wajib pajak dalam implementasi pelaporan dapat secara cepat dari kepastian waktu, efektif, efisien, sisi biaya, dan keterbukaan ataupun transparansi informasi bagi wajib pajak.  Digitalisasi pajak tentunya bertujuan untuk  menciptakan  hubungan saling  menguntungkan antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam  hal ini  adalah  DJP.  Perubahan  perkembangan  teknologi  kearah  digitalisasi  pajak  tentunya  membuka  peluang  DJP untuk  memaksimalkan  pendapatan  ataupun  kepatuhan  dari  pph  21.  DJP  dalam  pemanfaatan  digitalisasi  pajak juga  bermanfaat untuk menggali potensi  adanya tambahan pemasukkan pph 21dari data wajib pajak baru  yang ada di Indonesia. Pendapatan pajak penghasilan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun  2019  yang  terbit  pada  Juni  tahun  2020  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2018  sebesar  7,99%. Pendapatan PPh Pasal  21 secara khusus pada tahun 2019 sebesar 148.962.352.462.971, sedangkan tahun 2018 sebesar 134.918.491.786.219 (https://www.kemenkeu.go.id/).
Perkembangan  digitalisasi  juga  dapat  memanfaatkan  blockchain, Robotic  Process  Automation (RPA), Kecerdasan  Buatan  (Artificial  Intelligence),  Chatbots ,  dan  lain  sebagainya. Blockchain ,  merupakan sebuah  sistem  penyimpanan  data  digital  terdiri  dari  catatan  transaksi  atau  data  yang  tersebar  dijaringan internet  menggunakan  banyak  server  #cari  pengertian  dan  daftar  pustaka.  Penggunaan  Teknologi blockchain dimanfaatkan  dari  keuangan  (perbankan),  logistik,  e-commerce,  dan  di  bidang  perpajakan. Blockchain  di  bidang  perpajakan  dapat  dimanfaatkan oleh  wajib  pajak  melaporkan  pajak  dengan tujuan transparansi  transaksi  pajak  yang  ada. Robotic  Process  Automation (RPA),  Teknologi  ini  bermanfaat pada  saat  menganalisis  data,  pengolahan  resiko,  dan  bisa  menumbuhkan  efisien  pada  saat  kerja. Perusahaan  sudah  menggunakan  teknologi  ini  untuk  menganalisis  proses  kerja  dari  awalnya  sistem manual  dilakukan  secara  berulang-ulang  dan  membutuhkan  waktu  yang  tidak  sedikit,  contohnya  adalah penyusunan  Surat  Pemberitahuan  (SPT),  perhitungan  kewajiban  pajak  tangguhkan (deferred  tax) dan konservasi data ke nilai buku pajak dalam proses kerja otomatis menggunakan teknologi RPA.
Identifikasi Biometrik , teknologi ataupun metode dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas pada saat transaksi. Informasi biometrik pada rekapan sidik jari, memindai pada bagian mata, perekaman suara  dan  muka  dapat  dimanfaatkan  sebagai  langkah  awal  menganalisis  real  data  sebagai  lampiran pelaporan pajak. Perpajakan dapat memanfaatkan  lebih  jauh terkait informasi  biometrik  ini  untuk syarat saat akan akses tunjangan dari negara serta sebagai dokumen arsip pajak terutama PPh 21. Perkembangan teknologi  digital  dan  adanya  aturan  dari  pemerintah  di  bidang  pajak  terutama  PPh  21  seharusnya mendorong peningkatan dan kesadaran wajib pajak di Indonesia dengan memperhatikan pengaruh adanya Covid-19.
Perkembangan digitalisasi pajak  bukan  berarti tanpa ada kendala permasalahan. Permasalahan  mendasar adalah  belum  seluruh  wajib  pajak  paham  penggunaan  teknologi,  sehingga  tidak  semua  wajib  pajak  paham menggunakan aplikasi yang tersedia. Kemampuan sumber daya manusia sebagai wajib pajak masih rendah dan ditambah sulitnya penggunaan sistem atau aplikasi pajak yang tersedia jika melihat faktor geografis yang berada di  pedesaan.  Hal  lain  terkait  masih  adanya  stabilitas  server  yang  ada  di  DJP  online,  karena  pada  tahun  2020
terjadi  gangguan  konesi  yang  berdampak  pada  keterlambatan  pelaporan  (https://pajak.go.id/).  Perkembangan teknologi  juga  memaksa  perubahan  dimana  manusia  akan  digantikan  oleh  robot  atau  sistem  yang  sudah terotomatisasi. Tantangan perkembangan digitalisasi pajak dari perilaku manusia, pola administrasi, dan adanya pandemi  Covid-19  seharusnya  dapat  ditanggulangi  mengingat  kesiapan  aplikasi  yang  tersedia  dan  terus dikembangkan.  Peningkatan  pajak  terutama  PPh  21  dengan  pemanfaatan  digitalisasi  pajak  seharusnya  dapat meningkat jauh lebih besar dan tidak mengalami kendala ketika adanya pandemi Covid-19, sehingga target dan program yang sudah dicanangkan pemerintah tetap berjalan dengan dukungan pendapatan PPh 21.
Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  digunakan  sebagai  alat  analisis  untuk  mencari  dan  memetakan permasalahan  yang  terjadi.  Komponen  SPI  diantaranya  lingkungan  pengendalian,  penilaian  resiko,  kegiatan pengendalian,  informasi  dan  komunikasi,  dan  pemantauan.  Komponen  SPI  sebagai  solusi  permasalahan  dari adanya digitalisasi pajak terhadap pajak penghasilan di masa pandemi.
Menurut  Lai  et  al  (2005), e-filing dipengaruhi  faktor  diantaranya  minat  penggunaan,  sikap,  kemudahan penggunaan persepsi, dan kegunaan persepsi. Wajib Pajak yang menganggap bahwa sistem e-filing bermanfaat dan  memudahkannya  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan,  akan  membuat  wajib  pajak  merasa  puas menggunakan e-filing dan selanjutnya membuat wajib pajak semakin patuh. Lydiana (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajak. SPI yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota  Kendari  telah  memadai  sesuai  dengan  PP.  No.  60  Tahun  2008  kecuali  untuk  lingkungan  pengendalian masih  perlu  diperhatikan.  Menurut  Wulandari  (2016),  menjelaskan  karena  masih  adanya  keraguan  dalam masyarakat akan keamanan kerahasiaan data SPT yang dilaporkan, sehingga wajib pajak yang menggunakan  e- filing masih sedikit. Retnosari (2018) menunjukan jika penerapan e-filing masih belum optimal yang disebabkan oleh  jumlah  wajib  pajak  yang  menggunakan  e-filing  semakin  bertambah  pada  tahun  2015-2016  namun mengalami penurunan di tahun 2017 yang disebabkan oleh masih ada banyaknya wajib pajak yang melapor SPT tahunannya  secara  manual.  Side  (2018),  menunjukan  masih  ada  banyak  data  SPT  yang  disampaikan  secara manual  sehingga  penerapan  e-filing  tidak  berjalan  dengan  optimal.  Rosliyati  (2014),  menunjukan  penerapan sistem e-filing di KPP Pratama Ciamis masih belum efektif yang disebabkan oleh masih ada banyak  wajib pajak yang  menyampaikan  SPT  nya  secara  manual  dibandingkan  dengan  e-filing.  Menurut  Usmar  dan  Ivan  (2016), apabila  pengendalian  internal  sudah  berjalan  secara  efektif  maka  tingkat  kecurangan  akuntansi  akan  menurun, dan  apabila  pengendalian  internal  belum  berjalan  secara  efektif  maka  tingkat  kecurangan  akuntansi  akan meningkat.  Menurut  Nuraeni  dan  Siti  (2018),  penerapan  pengendalian  intern  pada  komponen  kegiatan pengendalian yaitu pemisahan tugas, masih terdapat rangkap jabatan. Untuk mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang sebaiknya melakukan penambahan pegawai.
Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  pemahaman  terkait  aplikasi  perpajakan,  untuk mengetahui  penerapan  aplikasi  perpajakan  terkait  kepatuhan  dan  peningkatan  wajib  pajak  orang  pribadi  untuk PPh  21,  dan  untuk  mengetahui  dampak  digitalisasi  pajak  wajib  pajak  orang  pribadi  PPh  21  di  masa  pandemi Covid-19.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pajak
Menurut  undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007,  pajak  adalah  kontribusi  wajib  pajak  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat.  Menurut  Mardiasmo  (2016),  pajak  adalah  iuran  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum.  Menurut  undang-undang  Nomor  16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)
Menurut  Abdul  Halim,  dkk  (2014),  Pajak  Penghasilan  adalah  Pajak  yang  dikenakan  Subjek  Pajak  atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak. Menurut Siti Resmi (2009), Pajak Penghasilan (PPh)  adalah  Pajak  yang  dikenakan  terhadap  Subjek  Pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya dalam satu tahun Pajak.
Pajak penghasilan diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang di rubah terakhir dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan  yang diterima atau diperoleh dalam  satu tahun pajak. Penghasilan  yang dimaksud  adalah  tambahan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  sebagai  penambah  kekayaan yang  bersangkutan  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun.  Ketentuan  Undang-undang  penghasilan  pasal  21 mengatur  tentang  pembayaran  pajak  dalam  tahun  berjalan  melalui  pemotongan  .pajak  atas  penghasilan  yang
e-ISSN: 2685-5607
diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan. Yang termasuk dalam penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: pejabat negara, pegawai negeri sipil,  pegawai  tetap,  pegawai  dengan  status  wajib  pajak  luar  negeri,  tenaga  kerja  lepas,  penerima  pensiun, penerima honorarium, dan penerima upah.
Objek pajak PPh Pasal 21 terdiri dari: (1) penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai dari pemberi kerja  sehubungan  dengan  pekerjaan  jasa,  yang  diterima  wajib  pajak  dalam  negeri  yang  membayar  gaji,  upah honorarium  dan  tunjangan  lainnya,  (2)  penghasilan  yang  diterima  pegawai,  penerima  pensiun  dan  mantan pegawai  yang  tidak  teratur  berupa  jasa  produksi,  honorarium,  dan  tunjangan  lainnya,  (3)  upah  harian,  upah mingguan  dan  upah  borongan  yang  diterima  pegawai  tidak  tetap  atau  tenaga  kerja  lepas,  (4)  uang  tebusan pensiun, tabungan hari raya dan tunjangan lainnya yang diterima dari pemberi kerja, (5) honorarium, uang saku, hadiah atau peghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, (6) gaji, gaji kehormatan,  tunjangantunjangan  lain  yang  terkait  dengan  gaji  dan  honorarium  atau  imbalan  lain  yang  bersifat tidak  tetap  yang  diterima  oleh  pejabat  negara  dan  pns,  (7)  uang  pensiun  dan  tunjangantunjangan  lain  yang sifatnya  terkait  dengan  uang  pensiun  yang  diterima  oleh  pensiunan  termasuk  janda  atau  duda  dan  atau  anak- anaknya, serta (8) penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan pph yang bersifat final. asas pemungutan pajak
Pada dasarnya negara Indonesia berpegang teguh pada asas pemungutan pajak dalam mengenakan atau menentukan pajak. asas pemungutan pajak sangat berlaku pada wajib pajak yang memiliki penghasilan. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut: (1) asas domisili/ asas tempat tinggal, (2) asas sumber, dan (3) asas kebangsaan atau asas kewarganegaraan. Sama halnya dengan  asas  domisili  dan  asas  sumber  pada  asas  juga  ini  yang  menjadi  landasan  adalah  pajak  yang  dikenakan atas  dasar  status  kewarganegaraan  dari  wajib  pajak  yang  menerima  penghasilan.  Sistem  pemungutan  pajak terdiri  dari  3  (tiga)  bagian  yang  dianut  di  negara  Indonesia  yaitu:  (1) Official  Assessment  system,  (2)  Self Assessment system, dan (3) With Holding system.

## Wajib Pajak
Wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP dalam pasal 1 angka 2 adalah orang pribadi  atau badan,  meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,  yang  mempunyai  hak dan kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Wajib  pajak  dapat dibedakan atas wajib  pajak Orang Pribadi, wajib  pajak  badan dan wajib  pajak pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah.

## Surat Pemberitahuan (SPT)
Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-19/PJ/2014  sebagai  salah  satu  dasar  aturan  terkait  SPT. Menurut  Susyanti  dan  Dahlan  (2015),  SPT  adalah  surat  yang  wajib  pajak  gunakan  untuk  melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT terdiri dari SPT Tahunan PPh dan SPT Masa (SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN bagi pemungut PPN).
Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014, form SPT Tahunan maupun SPT Masa dalam bentuk Formulir kertas (hard copy) atau e-SPT. E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik  yang dibuat oleh  Wajib  Pajak dengan  menggunakan aplikasi e-SPT  yang disediakan oleh Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP).  Aplikasi  e-SPT  adalah  aplikasi  dari  DJP  yang  dapat  digunakan  Wajib  Pajak  untuk membuat dan melaporkan SPT dalam bentuk hardcopy dan softcopy . Menurut undang- undang Nomor 16 Tahun 2009  tentang  KUP  dalam  pasal  1,  SPT  adalah  surat  yang  oleh  wajib  pajak  digunakan  untuk  melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  SPT  terbagi  atas  dua,  yaitu  Surat Pemberitahuan  (SPT)  masa,  yaitu  SPT  yang  digunakan  untuk  melakukan  pelaporan  atas  pembayaran  pajak bulanan  dan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  tahunan,  yaitu  SPT  yang  digunakan  untuk  pelaporan  tahunan.  Secara umum  SPT  tahunan  pajak  penghasilan  sekurang-kurangnya  harus  memuat  jumlah  peredaran  bruto,  jumlah penghasilan,  jumlah  penghasilan  kena  pajak,  jumlah  pajak  yang  terutang,  jumlah  kredit  pajak,  jumlah kekurangan atau kelebihan pajak serta harta dan kewajiban diluar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak orang pribadi.

## Digitalisasi Pajak
Menurut  Nurmantu  (2005),  administrasi  perpajakan  adalah  penatausahaan  dan  pelayanan  terhadap  kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun di kantor wajib pajak. Adapun tujuan dari administrasi perpajakan adalah agar proses pemungutan dan pembayaran pajak menjadi lebih teratur dan mencegah dan meminimalisir penyelewengan yang dapat dilakukan
oleh  wajib  pajak  dan  aparat  pajak.  Seperti  yang  telah  kita  ketahui  sejak  tahun  2002  Direktorat  Jendral  Pajak (DJP)  telah  menerapkan  kebijakan  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan,  tujuan  dari  diterapkannya kebijakan  ini  adalah  terciptanya  administrasi  perpajakan  yang  modern,  efisien  dan  dipercaya  masyarakat  yang harus  terlebih  dahulu  diawali  dengan  terciptanya  tingkat  kepatuhan  sukarela  yang  tinggi,  tingkat  kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.
Digitalisasi aset salah satunya tercermin  dengan  adanya e-filing dan  e  billing,  menurut  undang-undang ketentuan  PER-01/PJ/2014,  e-filing  adalah  suatu  cara  penyampaian  SPT  tahunan  secara  elektronik  yang dilakukan  secara  online  dan  real  time  melalui  internet  pada  website  Direktorat  Jenderal  Pajak  atau  penyedia layanan  SPT  elektronik  atau  application  service  provider  (ASP).  E-Billing  merupakan  wujud  dari  sistem administrasi  modern agar  lebih efisien, ekonomis dan cepat  yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak e-Billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak.

## Electronic Filling (E-Filling)
E-Filling  adalah  sebuah  sistem  untuk  melaporkan  dokumen  perpajakan  kepada  department  penerimaan  pajak melalui jaringan internet atau koneksi secara langsung yang biasanya tanpa harus melaporkan melalui dokumen kertas  (Barodiya  dan  Bhargava,  2015).  E-filing  adalah  suatu  cara  penyampaian  SPT  secara  elektronik  yang dilakukan  secara  real  time  melalui  jaringan  internet  pada  website  Direktorat  Jenderal  Pajak  atau  Penyedia layanan  SPT  Elektronik  atau  Application  Service  Provider  (ASP).  E-Filling  merupakan  aplikasi  sistem  e- government  yang  dirancang  oleh  Dirjen  Pajak  dan  Kementerian  Keuangan  guna  memudahkan  proses administrasi perpajakan dan meningkatkan kinerja pemerintah dalam penerimaan pajak yang dibuat oleh Dirjen Pajak dengan landasan Peraturan Kementerian Keuangan No.181./PMK.03/2007.Definisi e-filing sendiri adalah suatu cara penyampaian SPT Masa maupun Tahunan secara elektronik yang bersifat online dan real time, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  di website resmi DJP di www.pajak.go.id. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian,penerimaan, dan pengolahan SPT Pasal (1) ayat  (8)  menyebutkan  bahwa  e-filing  adalah  cara  penyampaian  SPT  melalui  saluran  tertentu  yang  ditetapkan Dirjen Pajak dan dengan peraturan ini Dirjen Pajak mewajibakan dan mendorong semua masyarakat/Wajib Pajak untuk  melaporkan  SPT  nya  dengan  e-filing  .Seperti  yang  disampaikan  oleh  Dirjen  Pajak  melalui  Siaran  Pers Nomor  SP-06/2019  yang  membahas  mengenai  “Terbitkan  Revisi  aturan  Penyampaian  SPT,  DJP  Dorong Penggunaan  E-Filing”dimana  pada  siaran  persini  dijelaskan  bahwa  berdasarkan  PER  -02  Wajib  Pajak  yang terdaftar  di  KPP  Madya,KPP  di  Lingkungan  Kanwil  DJP  Jakarta  Khusus  dan  Kanwil  DJP  Wajib  Pajak  Besar wajib  menyampaikan SPT Tahunan,SPT Masa PPh Pasal 21/26  serta SPT Masa PPN melalui  e-filing. Dengan sistem e-filling ini, tentunya Wajib Pajak akan lebih mudah melaksanakan kewajibannya tanpa harus mengantri lama- lama di kantor pajak untuk melaporkan SPT nya, sehingga proses administrasi perpajakan menjadi  lebih efektif  dan  efisien.  Pengiriman  SPT  juga  dapat  terkirim  ke  KPP  tanpa  harus  menunggu  waktu  yang  lama  dan dapat dilakukan dimana saja  bahkan di  hari  libur tanpa harus  bertemu dengan petugas pajak, dimana data SPT secara  otomatis  akan  terkirim  dan  tercatat  di  sistem  database  Direktorat  Jenderal  Pajak  secara  online  melalui beberapa perusahaan jasa aplikasi (www.pajak.go.id, diakses 9 November 2021).
Menurut Suharyono (2018), mengungkapkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari menggunakan aplikasi  e-filing,  yaitu;  1.  Melaporkan  SPT  dapat  dilakukan  kapan  saja;  2.  Kesalahan  input  data  dapat  dengan mudah diperbaiki  saat mengisi  form e-SPT tanpa harus  membuang atau  mengganti kertas baru; 3. Mengurangi biaya dalam mencetak SPT, Wajib Pajak tidak perlu mengeluarkan banyak biaya dalam mencetak halaman SPT berlembar-lembar; dan 4. Mendapat konfirmasi  langsung dari Direktorat  Jenderal Pajak dapat segera diperoleh setelah proses pelaporan SPT dilakukan.
Adapun e-filing dapat berupa SPT masa dan tahunan yang berbentuk elektronik dengan media computer atau media gadgets eperti smartphone, tab dan media elektronik lainnya yang dapat mendukung pengoperasian e- filing.  Wajib  Pajak  yang  akan  menyampaikan  SPT  Tahunan  nya  dengan  sistem  e-filing  diwajibkan  untuk memiliki  Electronic  Identification  Number.Electronic  Identification  Number  (effin)  adalah  nomor  identitas Wajib  Pajak  yang  diberikan  oleh  KPP  tempat  Wajib  Pajak  terdaftar  kepada  Wajib  Pajak  yang  mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik melalui e-filing. dengan menggunakan sistem e-filing ini  pelaporan  dan  penyampaian  SPT  menjadi  lebih  mudah,  lebih  cepat,  dan  pastinya  lebih  aman  bagi  Wajib Pajak.  Setiap  SPT  Wajib  Pajak  yang  dilaporkan  akan  di-encrypted  untuk  menjaga  kerahasiaannya (www.pajak.go.id, diakses 9 November 2021).

## Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak (Resmi, 2014). Setiap Wajib Pajak hanya diperkenankan memiliki  satu  NPWP.  NPWP  adalah  nomor  pokok  yang  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  sebagai  sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas seorang Wajib Pajak dalam menjalankan  hak  dan  kewajibannya  dalam  membayar  pajak.  Berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak
e-ISSN: 2685-5607
Nomor  PER-02/PJ/2018  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Direktur  Kenderal  Pajak  Nomor  PER- 20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak (Waluyo, 2017).

## Sistem Pengendalian Internal
Menurut  Reeve  (2009),  pengendalian  intern  adalah  kebijakan  dan  prosedur  yang  melindungi  aset  dari penyalahgunaan, memastikan keakuratan informasi bisnis, serta memastikan hukum dan peraturan yang berlaku telah diikuti. Sementara  itu pengendalian  internal  diukur dengan  menggunakan  indikator  menurut (Arens  et.al, 2014)  sebagai  berikut:  (1)  Lingkungan  Pengendalian,  (2)  Penilaian  Risiko,  (3)  Aktivitas  Pengendalian,  (4) Informasi dan Komunikasi, dan (5) Pemantauan. Menurut Rommey (2006) mendefinisikan bahwa pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Sistem  pengendalian  internal  diartikan  sebagai  kemampuan  sistem  pengendalian  intern  yang direncanakan  dan  ditetapkan  agar  mampu  mewujudkan  tujuannya  yaitu  keandalan  pelaporan  keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Dianawati, 2013). Tanpa  pengendalian  internal  yang  memadai  perusahaan  akan  mengalami  kesulitan  mencapai  operasi  normal (Sato,  2012).  Menurut  Mamuaja  (2016),  bahwa  sahnya  pengendalian  internal  adalah  suatu  proses  yang  dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh  secara  objektif  dalam  penerapannya  tentang  bagian  laporan  keuangan  yang  dapat  dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak.

## METODE PENELITIAN Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subyek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan dan lain-lain secara  holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah  (Moleong,  2015).  Menurut Sugiyono  (2013),  metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi  obyek  yang  alamiah,  di  mana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengambilan  data dilakukan  secara  trianggulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## Obyek Penelitian
Penelitian ini mengambil obyek wajib Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di KPP Sleman Yogyakarta.

## Sumber Data
Jenis data  yang digunakan  dalam penelitian  ini  adalah data primer dan data sekunder. Penjelasannya  mengenai hal tersebut adalah  sebagai  berikut:  (1)  Data Primer,  menurut Suharsimi (2013), pengertian data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu berupa wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi tentang aplikasi perpajakan dan PPh 21. Wawancara menurut Bungin (2013), mendiskripsikan metode wawancara sebagai suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap  muka  antara  pewawancara  dengan  responden  atau  orang  yang  diwawancarai,  dengan  atau  tanpa menggunakan  pedoman.  Wawancara  penelitian  ini  ditujukan  kepada  wajib  pajak  PPh  21.  Data  dapat  direkam atau  dicatat  oleh  peneliti.  (2)  Data  Sekunder,  menurut  Sugiyono  (2012),  mendefinisikan  data  sekunder  adalah Sumber  Sekunder  adalah  sumber  data  yang  diperoleh  dengan  cara  membaca,  mempelajari  dan  memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder untuk  melengkapi  data  primer  yang  terkumpul,  kemudian  digunakan  untuk  memperkuat  temuan, mengkonfirmasi antara keadaan lapangan dengan peraturan yang ada.

## Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  bertujuan  untuk  mengumpulkan  informasi  yang  dapat  menjelaskan  permasalahan suatu  penelitian  secara  objektif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  sebagai  berikut:  (1)  teknik lapangan ,  t eknik  lapangan  merupakan  salah  satu  metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif,  yang dilakukan  dengan  mendatangi  secara  langsung  obyek  penelitian.  Adapun  teknik  yang  digunakan  dalam penelitian  lapangan  ini  adalah  sebagai  berikut:  (a)  Wawancara,  wawancara  menurut  Moleong  (2008)  adalah
percakapan  dengan  maksud  tertentu.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mewancarai  narasumber  serta  analisis terhadap  dokumen-dokumen  yang  diberikan  oleh  narasumber.  Narasumbernya  pada  penelitian  ini  adalah  para pemangku kepentingan dan yang terlibat langsung pada aplikasi perpajakan dan pihak dibagian penanganan PPh 21, (b) observasi, Menurut Bugin (2013), observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan  pancaindra  mata  sebagai  alat  bantu  utamanya  selain  panca  indra  lainnya  seperti  telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap  proses  pelaksanaan  dan  dokumen  atau  catatan. Observasi  merupakan  teknik  atau  pendekatan  untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Penelitian ini observasi dibutuhkan untuk menginterprestasikan hasil wawancara yang telah dilakukan.  observasi ini diantaranya dilakukan tehadap subyek penelitian, perilaku  subyek  selama wawancara, selama  bekerja,  interaksi subyek,  lingkungan penelitian dalam  hal-hal  lain  yang  relevan.  Observasi  ini  juga  dapat  berguna  dalam  membantu  peneliti menginterprestasikan  hasil  wawancara  yang  dilakukan.  Observasi  dilakukan  terhadap  fakta-fakta  dan  gejala- gejala  yang  didapat  di  lapangan.  Data  yang  diperoleh  melalui  observasi  dikumpulkan,  dicatat  atau  direkam melalui  media tape  recorder dan  foto  camera,  dan  (c)  dokumentasi,  Suharsaputra  (2014),  dokumentasi merupakan  rekaman  kejadian  masa  lalu  yang  tertulis  atau  dicetak,  dapat  berupa  catatan  anekdot,  surat,  buku harian, dan dokumen-dokumen. Dokumentasi data dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau data-data yang  berhubungan dengan aplikasi perpajakan dan PPh 21, nantinya dipelajari sehingga akan didapat kesesuaian  dokumen  atau  data  dengan  peraturan  yang  berlaku,  dan  (2)  teknik  kepustakaan , menurut  Supardi (2005) studi pustaka adalah kegiatan membaca, mencermati, mengenali, dan mengurai bahan bacaan (pustaka). Data yang diperoleh dari studi pustaka adalah dengan membaca dan memahami jurnal, penelitian terdahulu, dan internet  untuk  mendapatkan  informasi.  Teknik  kepustakaan  adalah  teknik  pengumpulan  data  sekunder  yang diperoleh dengan membawa semua hal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi untuk mengumpulkan informasi  yang  dibutuhkan.  Teknik  kepustakaan  nantinya  melakukan  pengumpulan  data  dengan  membaca, mempelajari, meneliti, dan mengkaji, serta menelaah literatur yang ada.

## Pengecekan Keabsahan Data
Peneliti untuk memperoleh keabsahan data melakukan uji kredibilitas. Kredibilitas mengacu pada validitas atau kepercayaan  akan  kebenaran  data  yang  diperoleh.  Kredibilitas  data  bertujuan  untuk  membuktikan  bahwa  apa yang  diamati  oleh  peneliti  sesuai  dengan  apa  yang  sesungguhnya  ada  di  lapangan.  Menurut  Sugiyono  (2010), terdapat  tiga  macam  trigulasi  yaitu  sebagai  berikut:  (1)  Triangulasi  Sumber,  (2)  Triangulasi  Teknik,  dan  (3) Triangulasi  Waktu.  Triangulasi  sebagai  teknik  untuk  mengecek  keabsahan  data.  Menurut  Sugiyono  (2013) triangulasi  diartikan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  yang  bersifat  menggabungkan  data  dari  berbagai  teknik pengumpulan  data  dan  sumber  data  yang  telah  ada.  Triangulasi  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik yang  berbeda  yaitu  wawancara,  observasi  dan  dokumen  menurut  (Nasution,  2003).  Menurut  Moleong  (2012) dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang  lain dalam  membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian,  sedangkan teknik keabsahan data menurut Muthoharoh (2009) mengunakan: (1) ketentuan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur- unsur dalam  situasi  yang  sangat relevan dengan  persoalan atau  isu  yang  sedang dicari,  kemudian  memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal ini berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti  dan  rinci  secara  berkesinambungan,  (2)  triangulasi  adalah  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang memanfaatkan sesuatu yang di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal  itu  dicapai  dengan  jalan:  (a)  membandingkan  data  hasil  pengamatan  dan  hasil  wawancara,  (b) membandingkan dengan apa yang dikatakan orang secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan (c)  membandingkan  hasil  wawancara  dengan  dokumen  yang  terkait.  (3)  peneliti  juga  mengunakan  teknik membercheck. Teknik memberchek yaitu  dengan  mendatangi  kembali  informan  sambil  memperlihatkan  data yang  sudah  diketik  pada  lembar  catatan  lapangan  yang  sudah  disusun  menjadi  paparan  data  dan  temuan penelitian.

## Metode Analisis Data
Penelitian  kualitatif  yaitu  menganalisis  data  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Penelitian menggunakan  metode  analisis  deskriptif,  yaitu  analisis  terhadap  berbagai  aspek-aspek  yang  terkait  dengan aplikasi  perpajakan  yang  tersedia,  wajib  pajak  orang  pribadi  dengan  dasar  PPh  21,  dan  pengaruh  ataupun dampak dari adanya Covid-19,  kemudian  mendeskripsikan temuan-temuan  yang ada. Data penelitian dianalisis secara deskriptif melalui data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait  pajak  penghasilan  orang  pribadi.  Hasil  wawancara  dianalisis  lebih  lanjut  sehingga  didapatkan  hasil  dan kesimpulan yang lebih baik.
Menurut  Miles  (2012),  teknik  analisis  data  dapat  dianalisis  dengan  melalui:  (1)  Pengumpulan  Data adalah tahap yang paling mendasar dalam penelitian, karena tujuan daripada penelitian adalah memperoleh data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memberi standar data yang ditetapkan, (2) Reduksi Data adalah bagian pertama analisis data yang mempertegas, mempersingkat,
melaksanakan fokus, yang tidak penting, dan mengelola data sedemikian rupa sehingga kesimpulan peneliti data dilakukan,  (3)  Sajian  Data  adalah  suatu  susunan  informasi  yang  menguatkan  kesimpulan  secara  singkat  yang berarti  cerita  terstruktur  dan  logis  makna  peristiwanya  dapat  dipahami,  dan  (4)  Penarikan  Kesimpulan  adalah teknik  analisis  data  yang  pada  awal  pengumpulan  data,  peneliti  sudah  harus  mengetahui  apa  arti  dari  hal-hal yang  ditemui  dengan  mencatat  peraturan-peraturan  sebab  akibat  dan  berbagai  proporsi  sehingga  penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.
Kerangka Model Penelitian

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Penyusunan Kesimpulan
Simpulan  adalah  intisari  dari  temuan  penelitian  yang  menggambarkan  pendapat-pendapat  terakhir  yang berdasarkan  pada  uraian-uraian  sebelumnya.  Simpulan  akhir  dibuat  relevan  dengan  fokus  penelitian,  tujuan penelitian, dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan. Penyusunan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan konversi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai data kualitatif penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil peneliti didasarkan pada data primer dan sekunder. Sumber data utama adalah wawancara dan pendukung berdasarkan dokumen terkait Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) orang pribadi. Responden dan data penelitian diperoleh melalui wawancara adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Responden Penelitian
No Nama (Samaran) Jenis Kelamin Umur Pekerjaan Instansi Kepemilikan NPWP Kisaran Gaji 1. Gilang Pria/  Laki- Laki 38 tahun Karyawan Swasta Bank Sejak 2017 10 juta/ bulan 2. Irfandy Pria/  Laki- Laki 36 tahun Karyawan Swasta (Dosen) Perguruan Tinggi Swasta Sejak 2007 9 juta/ bulan

## Sumber: Data Olahan

## Analisis deskripsi berdasarkan observasi dan dokumen
Data  dokumen  atas  laporan  keuangan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  didapatkan  beberapa  data  terkait  pajak penghasilan. Berikut adalah data terkait kebutuhan penelitian berdasarkan laporan tahunan DJP:
No Keterangan Tahun 2018 2019 2020 1 Jumlah wajib pajak terdaftar 42.479.485 wajib pajak 45.950.440 wajib pajak 46.380.119 wajib pajak 2 Proporsi  jenis  wajib  pajak  orang pribadi 90.98% 92.02% 91.21% 3 Rasio  kepatuhan  penyampaian SPT tahunan PPh 71.10% 73.06% 77.63% 4 Jumlah pengguna e-SPT 723.290 wajib pajak 469.172 wajib pajak 754.482 wajib pajak 5 Jumlah pengguna e-filling 9.152.817 wajib pajak 10.580.475 wajib pajak 10.874.284 wajib pajak 6 Jumlah pengguna e-form 315.021 wajib pajak 797.772 wajib pajak 874.442 wajib pajak 7 Presentase  panggilan  terjawab dalam  layanan  call  center  kring pajak 96.06 terjawab 98.09% terjawab 97.99% terjawab 8 Penerimaan  pajak  dari  hasil pemeriksaan dan penagihan 56.36 triliun 58.56 triliun 54.23 triliun 9 Pencairan  piutang  pajak  melalui tindakan penagihan 16.64 triliun 16.64 triliun 16.09 triliun 10 indeks efektifitas kehumasan (skala 100) 81.87 85.82 90.77
11 Indeks kepuasan pengguna layanan DJP (skala 5) 4.32 4.45 4.1 12 Indeks  efektivitas  penyuluhan perpajakan (skala 100) 78.65 81.4 83.89 13 Jumlah akses situs www.pajak.go.id 14.099.202 juta sessions 31.209.649 juta page views 6.820.882 juta sessions 15.156.279 juta page views 74.121.188 juta sessions 29.552.881 juta page views 14 Aktivitas media sosial  Twitter 5.945 tweet  Facebook 288 posts  youtube 32 video  instagram 498 post
 Twitter 1.562 tweet
 Facebook 163 posts
 youtube 43 video
 instagram328 post  Twitter 3.944
tweet  Facebook 443 posts  youtube 70 video  instagram 293 post 15 twitter @kring_pajak 79.811 tweet 141.415 tweet 220.556 tweet 16 Live chat via pajak.go.id 49.599 chat 77.161 chat 259.894 chat 17 Surel via informasi@pajak.go.id 8.520 surel 13.524 surel 107.252 surel 18 Lupa efin tidak tersaji 25.060 layanan 41.025 layanan 19 Kode billing tidak tersaji 5.755 layanan 8.097 layanan 20 Laporan  pengaduan  via  sistem informasi pengaduan perpajakan tidak tersaji 606 pengaduan 108 pengaduan

## Sumber: Data Olahan
Data di atas dapat disimpulkan peluang  mendapatkan tambahan pajak dari  meningkatnya  jumlah wajib pajak  setiap  tahunnya.  Masih  perlu  ditingkatkan  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  sehingga  setiap  tahun targetnya adalah meningkat dengan harapan sumber pendanaan pemerintah meningkat. Upaya pemerintah dalam memberikan  pemahaman  baik  dengan  sosialisasi  kewajiban  seseorang  yang  memiliki  penghasilan  berdasarkan penghasilan  kena  pajak  sesuai  aturan.  Jumlah  pengguna  digital  pajak  baik  dari  e-SPT,  -Filling,  dan  e-Form secara  data  meningkat,  artinya  wajib  pajak  orang  pribadi  sangat  terbantu  dan  lebih  memilih  melaporkan kewajiban  pajaknya  secara  online.  Perlu  peningkatan  dan  pengoptimalan  digitalisasi  pajak  dengan  melakukan survey  beberapa  hambatan  dan  permasalahan  yang  masih  sering  dialami  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam melaporkan  secara  online.  Presentase  panggilan  sebaiknya  diupayakan  dapat  terjawab  100%  agar  pelayanan prima dan wajib pajak antusias melaporkan kewajibannya, hal ini bisa dilakukan dengan menambahkan jumlah SDM yang ditugaskan menjawab call center kring pajak. Penagihan wajib pajak sebaiknya dapat dikurangi atau bahkan tidak ada piutang pajak karena mengingat saat ini  pemerintah berupaya agar keuangannya dapat secara penuh berbasis akrual. Indeks kehumasan, kepuasan layanan, efektivitas penyuluhan tidak tercapai 100%, hal ini tercermin  dari  responden  penelitian  yang  tidak  mengetahui  banyak  terkait  digitalisasi  pajak  yang  diupayakan pemerintah dalam menjawab perubahan teknologi 4.0 yang saat ini bahkan sudah beranjak ke 5.0.
Segala bentuk layanan seharusnya sudah diarahkan secara digital, mengingat adanya pandemic membuat semua  wajib  pajak  tidak  bisa  mendatangi  kantor  pajak  karena  aturan  PPKM.  Sosialisasi  secara  rutin  sudah dilakukan, tetapi tidak semua mengetahui karena terlihat dari responden penelitian. Target sosialisasi dilakukan dengan  memetakan  potensi  wajib  pajak  yang  ada  disetiap  perusahaan,  sejauh  mana  pemahaman  wajib  pajak terkait  teknologi  yang  sudah  dikembangkan.  Hal  ini  tercermin  dari  banyaknya  yang  melihat  dan  mencari informasi  di  website,  media  social,  twitter  kring  pajak,  live  chat,  surel,  lupa  efin,  kode  biling,  dan  laporan pengaduan via system yang ada. Semakin cepat, jelas, informatif, menjadi perhatian kunci untuk dapat dilakukan sebagai upaya agar wijib pajak merasa dilayani dan mau membayar pajaknya. Penambahan SDM dan pelatihan SDM yang ada perlu menjadi perhatian khusus mengingat saat ini teknologi semakin berkembang pesat.
Data hasil observasi berdasarkan website DJP di https://pajak.go.id/ (2021) diperoleh sudah ada beberapa informasi yang menyajikan syarat pendaftaran NPWP sampai penghapusan NPWP. DJP juga sudah menyajikan mekanisme  perhitungan  pajak  penghasilan  orang  pribadi  dan  perhitungan  pajak  Wanita  kawin.  DJP  juga menyajikan informasi pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan dan batas waktu lapor. Proses pembayaran dan penyetoran  pajak,  pembayaran  pajak  secara  elektronik,  dan  pemindahbukuan  juga  tersaji  di  website  DJP. Aplikasi  perpajakan,  formular  perpajakan,  hak  dan  kewajiban  juga  sudah  tersaji  di  website  DJP.  Mekanisme perhitungan  sudah  dijelaskan  dari  objek  pajak  penghasilan,  penghasilan  kena  pajak,  tarif  pajak  penghasilan, pelunasan pajak di tahun berjalan, ilustrasi perhitungan pajak terhutang, dan pembukuan serta catatan.
Menurut  website  https://pajak.go.id/  (2021)  bentuk  pelayanan  yang  diberikan,  anda  dapat  melakukan pembayaran  atau  penyetoran  pajak  menggunakan  sistem  pembayaran  pajak  elektronik.  Pembayaran  atau penyetoran  pajak  secara  elektronik  meliputi seluruh  jenis  pajak, kecuali  pajak  dalam  rangka  impor  yang diadministrasikan  pembayarannya  oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai;  dan/atau  pajak  yang  tata  cara pembayarannya diatur secara khusus.
e-ISSN: 2685-5607
Pembayaran atau setoran pajak elektronik mencakup pembayaran dalam mata uang rupiah dan dolar AS. Khususnya,  untuk  pembayaran  dalam  dolar  AS,  ini  hanya  mungkin  untuk:  Pajak  Penghasilan  Pasal  25,  Pajak Penghasilan  Pasal  29,  Pajak  Penghasilan  yang  bersifat  Final  yang  dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak,  Pajak Penghasilan Minyak Bumi, dan Pajak Penghasilan Gas Bumi, dari Wajib Pajak yang memperoleh izin atau telah menyampaikan  pemberitahuan untuk  menyelenggarakan  pembukuan  dengan  menggunakan  bahasa  Inggris  dan mata uang Dollar  Amerika Serikat; dan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak  yang diterbitkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
Langkah  pembayaran  pembayaran  pajak  dari  penyediaan  data  untuk  membuat  kode  billing  dengan menyiapkan NPWP penyetor pajak, kode  jenis pajak dan kode  jenis setoran, masa pajak dan tahun  pajak, serta jumlah  pajak  yang  akan  disetorkan  ke  kas  negara.  Saluran  pembuatan  kode  billing  disediakan  secara  daring dengan menghubungi DJP KPP/ KP2KP, agen kring pajak (021) 1500200 dan layanan elektronik DJP. Fasilitas lain non-DJP dan internet dengan petugas bank atau pos presepsi (customer service atau teller) tertentu, internet banking (bank tertentu), dan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan /Application Service Provider. Pembayaran  billing  pajak  dilakukan  ke  rekening kas  negara melalui  Anjungan  Tunai  Mandiri (ATM), Internet  Banking ,  Mesin EDC, Mobile  Banking ,  Agen Branchless  Banking,  atau  pada loket  Bank  atau Pos  persepsi.  Video  Tutorial  Pembayaran  Pajak  secara  Elektronik  melalui  e-Billing  juga  sudah  tersedia  untuk mempermudah  dan  memberikan  pelayanan  maksimal.  Tutorial  Pembayaran  Pajak  e-Billing  melalui  Login www.pajak.go.id dapat dilihat pada tautan berikut https://www.pajak.go.id/id/pembayaran-pajak-menggunakan- e-billing. DJP sudah menyediakan aplikasi perpajakan dari aplikasi e-faktur desktop versi 3.0, e-SPT PPh orang pribadi,  aplikasi  e-SPT  PPh  OP  2016  Ver.  1.5,  dan  masih  banyak  lagi.  Formulir  perubahan  data  wajib  pajak, formular  pemindahan  wajib  pajak,  penghapusan  NPWP,  formulir  pemberitahuan  wajib  pajak  yang  memilih dikenai PPh tarif sesuai ketentuan umum, formulir permohonan Efin, dan formulir lain secara lengkap tersaji dan mudah untuk diunduh.
Dari  DJP  ataupun  KPP  juga  sudah  menyelenggarakan  pemeriksaan  atau  auditing  dapat  dilakukan terhadap  Wajib  Pajak  atas  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya . Pemeriksaan  atau  audit  adalah  serangkaian kegiatan  yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  dan  mengolah  data,  informasi,  dan/atau  bukti  yang  dilakukan secara  objektif  dan  profesional  berdasarkan  standar  auditing.  Tujuan  dilakukan adalah  untuk menguji kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan  untuk tujuan  lain . Pemeriksaan  menurut  tujuannya  untuk pemeriksaan  khusus, dilakukan karena adanya  indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,  baik berdasarkan  data  konkret  maupun  hasil  analisis  risiko  dan  pemeriksaan  rutin,  merupakan  pemeriksaan  yang dilakukan  sehubungan  dengan  pemenuhan  hak  dan/atau  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  Wajib  Pajak. Pemeriksaan tujuan lain dilakukan untuk penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara  jabatan,  penghapusan  NPWP  dan/atau  pencabutan  pengukuhan  PKP  berdasarkan  permohonan  Wajib Pajak, penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil, penagihan pajak, sampai pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
DJP dan KPP pratama juga melakukan tahapan pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan dilaksanakan dengan menyampaikan  surat  pemberitahuan  pemeriksaan  lapangan  atau  surat  panggilan  dalam  rangka  pemeriksaan kantor. Pemeriksaan juga sudah disampaikan jika dalam keadaan pandemi dan faktor lain bisa dilakukan secara daring.  Hasil  pengecekan  yang  dilakukan  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  dengan  surat  pemberitahuan  hasil pemeriksaan  yang  dilengkapi  dengan  daftar  temuan  hasil  pemeriksaan  serta  mencantumkan  dasar  aturan  yang berlaku.  Laporan  hasil  pemeriksaan dan produk hukum  yang dapat berupa  surat ketetapan pajak kurang  bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  ditutup  dengan  diterbitkannya  laporan  hasil  pemeriksaan  yang  berisi  usulan diterima atau ditolaknya permohonan Wajib Pajak.
DJP  juga  sudah  menyediakan  pengetahuan  yang  dengan  mudah  terkait  pengetahuan  dasar  perpajakan, pendaftaran  perpajakan,  dan  layanan  digital  guna  akses  menuju  layanan  digital  DJP.  DJP  sudah  memberikan survei  penggunaan  fitur  baru  aplikasi  perpajakan  2  sampai  20  November  2021.  Permintaan  NPWP  bisa dilakukan  melalui  media  email  dengan  log  in  di  website  DJP.  DJP  menyediakan  berbagai  kebijakan  dalam rangka  merespons  Covid-19  secara  lengkap.  Pengajuan  Kembali  permohonan  dan  atau  pemberitahuan pemanfaatan  insentif  pajak  sesuai  Peraturan  Mentri  Keuangan  Nomor  9/PMK.03/2021  dapat  dimanfaatkan dengan  mengajukan  surat  keterangan  bebas  atau  menyampaikan  pemberitahuan  pemanfaatan  insentif  Kembali agar PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah.
DJP tanggal 20 Maret 2020 mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-156/PJ/2020 tentang  Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran  Wabah Virus Corona 2019. Kebijakan tersebut mengatur  beberapa  hal  diantaranya  sebagai  akibat  penyebaran  Virus  Corona  ( Corona  Virus  Disease 2019/COVID19 )  maka  sejak tanggal 14  Maret 2020 sampai dengan 30  April 2020 ditetapkan  sebagai keadaan kahar ( force majeur ).  Kepada Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 dan yang  melakukan  pembayaran  atas  jumlah  pajak  yang  kurang  dibayar  dalam  SPT  Tahunan  PPh  orang  pribadi Tahun  Pajak  2019  sampai  dengan  tanggal  30  April  2020  diberikan  penghapusan  sanksi  administrasi  atas keterlambatan. wajib Pajak orang pribadi yang menjadi peserta program amnesti pajak dan memiliki kewajiban
untuk menyampaikan laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan, atau realisasi penempatan harta tambahan, dapat  menyampaikan  laporan  tersebut paling  lambat pada  tanggal 30  April  2020.  Wajib Pajak  dapat menyampaikan SPT Masa PPh pemotongan/pemungutan untuk masa pajak Februari 2020 pada tanggal 21 Maret 2020  hingga  30  April  2020  tanpa  dikenai  sanksi  administrasi  keterlambatan.  Pengajuan  upaya  hukum  tertentu yang memiliki batas waktu pengajuan antara 15 Maret hingga 30 April 2020 diberikan perpanjangan batas waktu sampai  dengan  31  Mei  2020.  Upaya  hukum  dimaksud  yaitu  permohonan  keberatan,  pengurangan  atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua.
Pemerintah  memperpanjang  jangka  waktu  pemberian  fasilitas  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dalam  rangka penanganan pandemi Covid-19 hingga 31 Desember 2021. Fasilitas PPh tersebut sebagaimana diatur dalam PP 29 Tahun 2020 yaitu tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga. Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Pengenaan tarif PPh 0 persen dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kerja di bidang  Kesehatan.  Pengenaan  tarif  PPh  0  persen  dan  bersifat  final  atas  penghasilan  berupa  kompensasi  atau penggantian atas penggunaan harta. Pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap insentif perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dalam rangka menghadapi dampak pandemi Covid-19 seperti jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan, konstruksi, dan akomodasi.
Detail  insentif  yang  diberikann  Menteri  Keuangan  dalam  ketentuannya  antara  lain  karyawan  yang bekerja pada perusahaan yang bergerak disalah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan  bruto yang  bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak  lebih dari dua ratus juta. Karyawan  tersebut  akan  mendapatkan  penghasilan  tambahan  dalam  bentuk  pajak  yang  tidak  dipotong  karena atas  kewajiban  pajaknya  ditanggung  pemerintah.  Perusahan  yang  memiliki  anak  perusahaan  disampaikan  oleh pusat  dan  berlaku  untuk  semua  anak  perusahaan  juga  mendapatkan  hak  yang  sama.  Insentif  pajak  untuk membantu  mengurangi  dampak  ekonomi  wabah  COVID-19  dapat  dimanfaatkan  oleh  wajib  pajak  dengan  cara menyampaikan  pemberitahuan  atau  permohonan  secara online melalui  www.pajak.go.id  mengikuti  langkah- langkah  di  lampiran  SP-14  Implementasi  PMK-23.pdf.  Layanan  non  tatap  muka  juga  diatur  guna  mencegah penyebaran Covid-19 dari waktu berlakunya ketentuan atau periode, pelaporan SPT melalui e-filling atau e-form juga  ditambahkan  pengiriman  melalui  pos  tercatat,  permintaan  lupa  efin  dapat  melalui  media  online  (twiter @kring_pajak, live chat situs www.pajak.go.id, email resmi KPP), dan konsultasi dengan account representative malui media (telepon, email, chat, saluran komunikasi daring).
Data dan dokumen yang didapatkan peneliti dapat disimpukan bahwa DJP dan KPP secara detail sudah menyediakan  informasi  bagaimana  cara  mudah  mendaftar  NPWP,  data,  tata  cara,  solusi  jika  mengalami  lupa Efin  saat pandemic Covid-19, penanganan kode error e-form, penanganan kode error e-filling  sampai evaluasi terpusat  dalam  satu  web  https://djponline.pajak.go.id/.  Hal  lain  sebagai  catatan  perbaikan  adalah  diperlukan modul  secara ringkas dari tata cara, pelaporan,  bentuk bantuan  jika terjadi  permasalahan secara terpadu dalam satu  dokumen  agar  memudahkan  saat  dikomunikasikan  atau  diberikan  sampai  kepada  wajib  pajak  dalam  satu klik  dalam  bentuk  soft  copy.  Dokumen  disertai  link  video  yang  berisi  tutorial  lengkap  dari  layanan  dan permasalahan  yang  sering  terjadi.  DJP  melengkapi  video  yang  ada  guna  memaksimalkan  manfaat  digitalisasi pajak  diantaranya  hemat  waktu  kelola  pajak  secara  otomatis,  perkecil  resiko  ketidakpatuhan  pajak,  terima pembayaran lebih cepat, dan kolaborasi dengan rekan kerja serta memberikan perlindungan dan kerahasian data terjamin.

## Analisis berdasarkan hasil wawancara
Hasil  yang  didapatkan  dari  wawancara  dianalisis  guna  menjelaskan  dan  menjawab  atas  temuan  yang  di  dapat saat berhadapan dengan responden penelitian. Target capaian pemahaman dalam merumuskan sebuah simpulan, peneliti  memberikan  gambaran  tentang  keadaan  yang  harus  diwujudkan  terkait  Sistem  Pengendalian  Internal (SPI)  pada  digitalisasi  pajak  penghasilan  di  masa  pandemi.  Aplikasi  terkait  dengan  pajak  penghasilan  orang pribadi diantaranya e filling belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. SPI hadir sebagai upaya menjawab  permasalahan  yang  ditemukan  saat  wawancara  dengan  responden  penelitian.  Wawancara  ini dilakukan  dengan  orang  yang  telah  memiliki  dan  melaporkan  kewajiban  pajak  penghasilan  (PPh  21)  orang pribadi.  Prosedur  wawancara  dan  pengambilan  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti:  (1)  Membawa  surat  izin penelitian dan diperlihatkan kepada pihak-pihak yang akan diwawancarai (responden), (2) membuat kesepakatan jadwal wawancara, (3) membuat jadwal konfirmasi hasil wawancara, dan (4) meminta data dokumen pendukung salah satunya NPWP dan dokumen lainnya.
Kegiatan  wawancara  dilakukan  dengan  mengajukan  pertanyaan  secara  lisan  kepada  masyarakat  yang memiliki NPWP dan telah menjadi wajib pajak PPh 21 orang pribadi dan melaporkannya. Seluruh proses di atas memakan waktu sekitar tiga bulan untuk melakukan wawancara dan mendapatkan data. pada tanggal yang telah disepakati, perubahan rencana ini karena agenda pekerjaan dari responden. Kendala lainnya karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pasca pandemi Covid 19.

## Pengolahan Data Hasil dari Wawancara Reduksi Data
Reduksi  data  dilakukan  untuk  memusatkan  perhatian  pada  masalah  yang  diteliti  dengan  cara  mengurangi  atau mengecualikan  beberapa  item  yang  tidak  relevan  dengan  pertanyaan  penelitian.  Menurut  Braun  dan  Clarke (2006), langkah selanjutnya setelah menyalin data adalah mengkodekan sumber data. Dalam penelitian ini, untuk mencari  data  terkait  transkripsi  data  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian,  terlebih  dahulu  dibuat  kode  data dengan  membaca  data  transkrip,  kemudian  data  tersebut  dikelompokkan  dan  diurutkan  sesuai  kode  masing- masing.

## Kategorisasi
Pada tahapan ini, jawaban atau masalah yang memiliki kesamaan dikelompokkan menjadi satu. Menurut Braun dan  Clarke  (2006),  setelah  menerima  beberapa  kode  data  awal,  langkah  selanjutnya  adalah  menemukan  topik. Dalam  penelitian  ini,  pencarian  topik  dilakukan  dengan  menganalisis  kode-kode  data  awal  kemudian mengelompokkannya  ke  dalam  topik-topik.  Arti  subjek  dalam  istilah  Braun  dan  Clarke  adalah  sama  dengan kategorisasi.  Hasil  wawancara  dalam  penelitian  ini  telah  dikelompokkan  berdasarkan  tujuan  dan  pertanyaan penelitian berdasarkan lima unsur SPI. Observasi dikategorikan sehingga pertanyaan wawancara mengarah pada akar masalah penelitian. Berikut adalah hasil pengelompokan tanggapan wawancara:
Hasil pengelompokkan dari jawaban wawancara: (1) Kendala dan tanggapan atas penggunaan digitalisasi pajak penghasilan di  masa pandemi dengan  menggunakan SPI. Kendala dan tanggapan digunakan untuk mengetahui apa  saja  yang  dialami  berdasarkan  temuan  saat  wawancara  berdasarkan  SPI,  (2)  Sintesisasi;  Tahap  ini  adalah sebuah  tahapan  untuk  mengaitkan  antara  satu  kategori  dengan  kategori  lainnya  pada  setiap  hasil  wawancara untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan. Berikut adalah hasil sintesisasi setelah dilakukan proses kategorisasi:

## Tabel 1. Lingkungan Pengendalian
Keterangan No Kata Kunci Sintesisasi
Lingkungan
Pengendalian 1 Tidak  seluruh  produk  online  perpajakan diketahui wajib pajak Produk online perpajakan tidak diketahui 2 Pelatihan  dilakukan,  tidak  secara  rutin,  dan selama pandemic tidak dilakukan Selama pandemi tidak ada pelatihan 3 Tidak diberikan pendampingan, hanya diberikan  formulir  yang  harus  diisikan  ke  e- filling Pendampingan pengisian e-filling tidak dilakukan 4 Belum mengetahui ataupun belum mendapatkan buku panduan pengisian e-filling Buku panduan pengisian e-filling tidak sampai ke wajib pajak 5 Tidak ada pendampingan dari kantor pajak saat pelaporan e-filling saat pandemi Pendampingan pelaporan tidak dilakukan 6 Ada penurunan gaji yang diterima saat pandemi Penurunan gaji saat pandemi 7 Terkendala jaringan dari provider saat pengisian e-filling Terkendala jaringan 8 Belum  disosialisasikan  tata  cara  perhitungan PPh 21 orang pribadi Sosialisasi tata cara perhitungan tidak dilakukan 9 Memerlukan penyesuaian untuk pengguna baru e-filling Pengguna baru memerlukan penyesuaian 10 Sistem  pengisian  di  e-filling  tidak  semudah aplikasi seperti go-jek Pengisian tidak semudah aplikasi lain 11 Tidak  diberikan  panduan  untuk  pengisian  e- filling Panduan pengisian tidak sampai ke wajib pajak 12 Aturan  perhitungan  tidak  ada  di  website  KPP Sleman Aturan perhitungan tidak ada di website 13 Tidak  ada  sosialisasi  dari  KPP  Sleman  selama pandemi Sosialisasi saat pandemi tidak ada 14 Belum  memahami  aturan  dan  tata  cara perhitungan PPh 21 orang pribadi Tata cara perhitungan PPh 21 tidak paham Sumber: Data Olahan Tabel 2. Penilaian Risiko Keterangan  No Kata Kunci Sintesisasi Penilaian 1 Tidak  ada  pilihan  bantuan  untuk  yang  terlupa Pilihan bantuan terlupa username
Risiko username dan password dan password 2 Waktu untuk  mendapatkan password  baru  itu sedikit lama karena harus konfirmasi ke kantor KPP juga Waktu untuk mendapatkan password baru lama 3 Pihak  perpajakan  tidak  ada  yang  mendampingi, berarti  apabila  terlupa  password  tidak  mengetahui ditanyakan ke mana atau ke siapa Pengajuan pertanyaan tidak mengetahui ke mana atau ke siapa 4 Jika  tidak  memiliki  NPWP,  pajaknya  dua  kali  lipat, tidak memahami sanksi perpajakan Sanksi perpajakan belum dipahami 5 Belum  mengetahui  detailnya  menghitung  pajak  PPh 21, hanya mengetahui pajaknya 5% Detail perhitungan pajak PPh 21 tidak mengetahui 6 Gagal  akses  terjadi  saat  sosialisasi  karena  banyak yang  menggunakan  sehingga  muncul  tulisan  server out atau time out Server e filling error Sumber: Data Olahan Tabel 3. Kegiatan Pengendalian Keterangan No Kata Kunci Sintesisasi Kegiatan Pengendalian 1 Sedikit  memahami  tata  cara  pendaftaran  dan pengisian di e-filling, tetapi jika diminta mengulang mungkin tidak bisa Tata cara pendaftaran dan pengisian tidak dipahami 2 Masih membutuhkan sosialisasi jika ada perubahan e-filling dari KPP Sosialisasi dibutuhkan jika terdapat perubahan e-filling 3 Fasilitas  chat  di  e-filling  belum  bisa  menggunakan karena tidak ada sosialisasi penggunaannya Sosialisasi penggunaan chat di e- filling 4 Aplikasi  e-filling  masih  harus  terus  ditingkatkan, karena terkadang mengalami kendala waktu masuk e-filling E-filling masih harus ditingkatkan untuk mengatasi kendala masuk 5 Tidak ada pilihan  bantuan pengisian  jika kita tidak memahami pengisian yang ada di e-filling Pilihan bantuan tidak ada per kegiatan pengisian e-filling 6 Tidak  ada  pertanyaan  atau  konfirmasi  oleh  kantor pajak terkait yang dilaporkan wajib pajak Konfirmasi data isian tidak dilakukan oleh KPP 7 Jika  selama  pandemi  kurangnya  penyegaran kembali  pemahamannya  untuk  para  karyawan, tidak  diberikan  sosialisasi  e-filling.  Mungkin karena pandemi jadi berkurang intensitasnya. Penyegaran, sosialisasi, ataupun intensitas tidak dilakukan rutin selama pandemi 8 Tidak ada perubahan tata laksana atau aturan antara Ketika sebelum pandemi dan setelah ada pandemi Perubahan tata laksana atau aturan tidak ada selama pandemi Sumber: Data Olahan Tabel 4. Informasi dan Komunikasi Keterangan No. Kata Kunci Sintesisasi Informasi dan Komunikasi 1 Terlupa untuk cara mendapatkan nomor efin Cara mendapat nomor efin terlupa 2 Tidak  mengetahui  dikomunikasikan  ke  mana atau ke siapa jika terlupa nomor efinnya Komunikasi ke mana atau ke siapa tidak diketahui jika nomor efin terlupa 3 Bagian  keuangan  saja  yang  menghitung  pajak PPh  21,  responden  hanya  menyetorkan  harta yang dimiliki Bagian keuangan yang menghitung PPh 21 4 Sosialisasi  atau  edukasi  belum  ada  selama pandemi,  bahkan  tidak  ada  dari  KPP  Sleman dan pimpinan di tempat kerja Sosialisasi atau edukasi tidak dilakukan selama pandemic 5 Tidak  mengetahui  bentuk  pelayanan  selama pandemi,  perubahan  teknologi,  dan  kebijakan selama pandemic. Bentuk pelayanan, perubahan teknologi, dan kebijakan adanya pandemi tidak diketahui 6 Tidak  pernah  diminta  memberikan  kritik  atau saran terkait evaluasi sistem e-filling Kritik dan saran tidak diminta terkait evaluasi e-filling Sumber: Data Olahan Tabel 5. Pemantauan Keterangan No. Kata Kunci Sintesisasi
e-ISSN: 2685-5607
Pemantauan 1 Bagian  keuangan  pernah  melakukan  pengawasan, jika  dari  kantor  pajak  belum  pernah  diawasi  dan dipantau jalannya pelaporan menggunakan aplikasi Pengawasan dan pemantauan pada saat pelaporan menggunakan e- filling tidak dilakukan Kantor Pajak
2 Selama  pandemi  dari  kantor,  bagian  keuangan tidak ada pengawasan dan pemantauan Pengawasan dan pemantauan tidak dilakukan oleh tempat kerja selama pandemi 3 Tidak  mendapatkan  informasi  jika  ada  perubahan kebijakan terkait PPh 21 akibat pandemi Informasi adanya kebijakan akibat pandemi tidak sampai ke wajib pajak orang pribadi 4 Belum pernah terlibat pengukuran tingkat kepuasan atau kenyamanan menggunakan e-filling. Untuk  aplikasi  lain  yang  meminta  rating  atau penilaian tapi ini tidak ada di aplikasi e-filling Pengukuran tingkat kepuasan atau kenyamanan tidak dilibatkan 5 Belum pernah terlibat pengukuran tingkat pemahaman menggunakan e-filling Pengukuran tingkat pemahaman wajib pajak tidak dilakukan 6 Tidak  ada  pendataan  langsung  dari  KPP  Sleman jika  ada  penambahan  atau  pengurangan  pegawai baru Pendataan langsung tidak dilakukan oleh KPP Sleman terkait perubahan jumlah pegawai 7 Tidak  pernah  ada  pengecekan  kebenaran  data  dari KPP  Sleman  terkait  yang  dilaporkan  oleh  wajib pajak Pengecekan kebenaran data yang dilaporkan wajib pajak tidak dilakukan
Sumber: Data Olahan

## Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan  dari  pengolahan  data  hasil  wawancara  diperoleh  bahwa  beberapa  kendala  yang  terjadi  akibat  dari minimnya  responden  dalam  mencari  informasi  terkait  pelaporan  perpajakan  khususnya  PPh  21  orang  pribadi. Latar  belakang  yang  tidak  memiliki  pemahaman  di  bidang  perpajakan  dan  minimnya  informasi  yang disampaikan  oleh  KPP  Pratama  Sleman  saat  melakukan  sosialisasi  apa  saja  yang  sudah  disediakan  di  website DJP.  Kendala  yang  belum  terjawab  masih  memerlukan  langkah  atau  upaya  perbaikan  demi  memastikan  wajib pajak melaporkan serta terkait target pendapatan negara dari PPh 21 orang pribadi.
Kendala lingkungan pengendalian dapat teratasi jika saja KPP Pratama Sleman melaksanakan pelatihan dan pendampingan pelaporan serta pengisian e-filling bisa dilakukan secara daring dengan  media seperti zoom ataupun  media  lain.  Perlunya  melakukan  kroscek  kepada  wajib  pajak  jika  mengalami  penurunan  gaji  dengan melampirkan  bukti  rekap  gaji  yang  diterima  selama  satu  tahun.  Informasi  terkait  standar  bandwidth  yang digunakan saat menggunakan aplikasi perpajakan produk online. Memberikan link terkait permasalahan tata cara perhitungan  yang sudah tersedia di website DJP  dan diupayakan adanya  modul  yang  lengkap terkait seringnya permasalahan  yang  muncul.  Memperbaharui  aplikasi  e-filling  agar  lebih  ramah  dan  mudah  untuk  wajib  pajak, sehingga  merasakan  seperti  sedang  melakukan  transaksi  aplikasi  go-jek.  Pemberian  informasi  dan  link penjelasan  terkait  panduan  pengisian,  aturan  perpajakan,  dan  aturan  perhitungan  sampai  contoh  perhitungan yang sudah ada di website DJP.
Kendala penilaian resiko dapat teratasi dengan melakukan sosialisasi kembali apa saja yang sudah ada di  website  DJP  jika  terlupa  password.  DJP  ataupun  KPP  Pratama  Sleman  bisa  membuat  table  disertai  link informasi  yang  sudah  ada  diwebsite  dengan  permasalahan  yang  sering  terulang  namun  sudah  terjawab. Memberikan respons  lebih  cepat ataupun pengecekan rutin  bilamana ada wajib  pajak  yang  ingin  mendapatkan password baru dengan menempatkan SDM yang cukup dan memahami permasalahan ini. Melakukan sosialisasi kembali secara daring adanya kring pajak beserta informasi sanksi perpajakan PPh 21 orang pribadi sesuai aturan yang  berlaku.  Detail  perhitungan  sebaiknya  diberikan  ke  masing-masing  pimpinan  tempat  wajib  pajak  bekerja sampai memastikan bahwa cara menghitung benar-benar dipahami oleh wajib pajak orang pribadi. Memastikan server dari produk online perpajakan tidak mengalami eror atau down agar menjaga kepuasan dan kenyamanan saat melaporkan kewajiban perpajakan.
Kendala  kegiatan  pengendalian  dapat  teratasi  dengan  memberikan  sosialisasi  jika  terdapat  perubahan produk online perpajakan dan data link penjelasan serta pengisian terkait cara mendaftar di e-filling yang sudah tersedia di website DJP. Melakukan  sosialisasi penggunaan  fitur-fitur  yang tersedia  seperti chat  yang ada di e- filling.  Memberikan  contoh  atau  penjelasan  per  bagian  pengisian  e-filling  sehingga  wajib  pajak  lebih  mudah, apaligi jika disertai contoh pertahapannya. KPP Pratama Sleman sebaiknya melakukan pengecekan data terkait data  yang  dilaporkan  oleh  wajib  pajak  secara  random  sampling  ke  tempat  kerja  wajib  pajak.  Tata laksana  dan aturan sebaiknya saat ditampilkan di website DJP dan saat melakukan sosialisasi diukur sejauh mana informasi yang ada sampai kepada wajib pajak secara daring.
Kendala  informasi  dan  komunikasi  dapat  teratasi  memberikan  pemahaman  dan  memastikan  bahwa semua  wajib  pajak  jika  mengalami  kesulitan  langkah  pertama  adalah  mengunjungi  website  DJP  agar permasalahan  lupa  efin  bisa  segera  teratasi  tanpa  menunggu  respon  dari  KPP  Pratama  Sleman  ataupun  DJP. Memastikan semua wajib pajak memahami dan membaca contoh perhitungan pajak PPh 21 orang pribadi yang ada  di  website  DJP,  lalu  dilakukan  pengukuran  tingkat  pemahamannya.  Sosialisasi  dan  edukasi  perpajakan sebaiknya  rutin  dilakukan  dengan  menyediakan  alternatif  seperti  dengan  zoom  ataupun  memberikan  rekaman video  ke  tempat  wajib  pajak  bekerja.  Memberikan  rekomendasi  kepada  setiap  tempat  berkerja  agar  selalu memantau  website  DJP  khususnya  bagian  keuangan.  Mentargetkan  jumlah  wajib  pajak  yang  mengisi  kritik, saran, ataupun evaluasi produk online ataupun kepuasan layanan yang diberikan oleh KPP Pratama Sleman dan DJP.
Kendala  pemantauan  dapat  teratasi  memastikan  data  yang  dilaporkan  oleh  wajib  pajak  adalah  sesuai dengan  kenyataan.  Memberikan  edaran  kepada  tempat  bekerja  dengan  disertai  perjanjian  bahwasanya pendapatan  dan  data  yang  dilaporkan  sudah  sesuai  dan  bisa  dilakukan  secara  daring.  Melakukan  sosialisasi adanya  kebijakan  karena  adanya  pandemic  Covid-19  dan  diukur  sejauh  mana  informasi  ini  sampai  ke  wajib pajak.  Membuat  target  capaian  responden  dari  wajib  pajak  yang  mengisi  survei  tingkat  kepuasan  atau kenyamanan  dan  tingkat  pemahaman  dalam  melaporkan  kewajiban  pajaknya  secara  online.  Pendataan  wajib pajak baru sebaiknya rutin dilakukan tiap tahun sebagai upaya meningkatkan pendapatan perpajakan khususnya pajak  PPh  21  orang  pribadi  mengingat  adanya  perubahan  jumlah  pegawai.  Melakukan  pengecekan  kebenaran data  yang  dilaporkan  wajib  pajak  dengan  minimal  jumlah  sampling  yang  sudah  ditetapkan  DJP  agar menggambarkan keterwakilan dari tempat bekerjanya.
Hasil  penelitian  Yuniati  (2017)  memberikan  kesimpulan  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega. Menurut Lasmaya dan Fitriani  (2017),  pemahaman  tentang self  assessment yang  dimiliki  wajib  pajak  orang  pribadi  akan  mendorong wajib  pajak  orang  pribadi  tersebut  patuh  terhadap  pajak.  Jika  system  tersebut  dilaksanakan  dengan  baik  maka dapat meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis. Utami (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan, jika penerapan e-filing  berpengaruh terhadap kepatuhan  formal, dimana  jika penerapan e-filing  sudah  dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Ambarsari (2018), menunjukkan  jika penerapan e-filing dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak  dalam  penyampaian  SPT  Tahunan,  penerapan  e-filing  dan  kesadaran  wajib  pajak  secara  simultan bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT  tahunan. dan yang paling dominan  berpengaruh  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  penyampaian  SPT  tahunan  adalah kesadaran  wajib  pajak.  Agustiningsih  (2016)  dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  penerapan  e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  dan  penerapan  e-filing,  tingkat  pemahaman  perpajakan  dan  kesadaran  wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## PENUTUP
Hasil observasi, pengecekan dokumen terkait, dan wawancara didapatkan kesimpulan adanya perubahan dengan adanya  digitalisasi  pajak  dengan  melihat  daftar  laporan  tahunan  DJP  dari  tahun  2018,  2019,  2020  terjadi peningkatan dari jumlah wajib pajak, rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh, jumlah pengguna e-SPT, jumlah pengguna e-filling, indeks efektifitas kehumasan, indeks efektivitas penyuluhan perpajakan, jumlah akses situs  www.pajak.go.id,  aktivitas  media  social,  twitter  @kring_pajak,  live  chat  via  pajak.go.id,  surel  via informasi@pajak.go.id, lupa efin, dan kode billing. Bentuk semua pelayanan sebaiknya sudah diarahkan secara digital  mengingat  adanya  perubahan  teknologi  kearah  5.0  yang  akan  memudahkan  dan  percepatan  pelayanan perpajakan  serta  sebagai  solusi  dengan  adanya  pandemic  Covid  19.  Sosialisasi  sudah  dilakukan  secara  rutin melalui  website  DJP,  namun  tidak  semua  wajib  pajak  mengetahui.  Target  atau  capaian  sosialisasi  sebaiknya dipetakan sesuai potensi wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat mengatahui tingkat pemahaman dan rencana sosialisasi secara langsung atau daring terkait daerah atau perusahaan mana yang belum ada data telah mengikuti sosialisasi. Survei penggunaan fitur aplikasi perpajakan.
Penerapan  aplikasi  perpajakan  sudah  lengkap  untuk  menghadapi  perubahan  teknologi,  namun  masih ada  beberapa  yang  perlu  disempurnakan  misalnya terjadi server  down .  Data  dari  peraturan,  pengetahuan  dasar perpajakan,  syarat  pendaftaran  (NPWP  misalnya),  formulir,  tata  cara  pendaftaran,  mekanisme,  perhitungan, solusi  (lupa  efin,  error  e-form,  error  e-billing),  sampai  proses  pembayaran  atau  penyetoran  pajak  elektronik sudah tersaji di website DJP beserta video tutorialnya. Pandemi Covid 19 membuat DJP mengeluarkan kebijakan penghapusan  sanksi  administrasi  atas  keterlambatan,  amnesti  pajak,  pajak  tidak  dipotong  (ditanggung pemerintah,  penyesuaian  insentif  perpajakan  (jasa  kesehatan,  jasa  Pendidikan,  jasa  angkutan,  konstruksi,  dan akomodasi). Wajib  pajak  PPh  21  orang  pribadi  tidak  mengetahui  adanya  segala  informasi  yang  ada  di  website DJP,  maka  diperlukan  sosialisasi  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  data  wajib  pajak  yang  ada  di Sleman. Diukur sejauh mana informasi yang ada tersampaikan, siapa wajib pajak PPh orang pribadi  yang belum
e-ISSN: 2685-5607
mengisi,  ataupun  perusahaan  atau  tempat  bekerja  wajib  pajak  mana  yang  belum  mengikuti  sosialisai.  Hal  ini sebagai  upaya  mengatasi  permasalahan  yang  sudah  terjawab  dengan  membuka  website  DJP.  Sosialisasi  juga dilakukan  jika  terdapat  perubahan  produk  online  perpajakan.  Melaksanakan  pelatihan,  pendampingan, sosialisasi,  dan  edukasi  secara online dengan  media  yang  ada  seperti  zoom,  google  meet  sebagai  upaya memberikan  pelayanan  dan  target  capaian  wajib  pajak  PPh  21  orang  pribadi  di  tengah  pandemic.  Membuat modul dan tutorial per tahapan saat melaporkan dengan e-filling.
DJP  memastikan  server  dari  produk  online  perpajakan  tidak  mengalami error atau down . Pengembangan dan perbaikan terhadap e-filling dilakukan secara berkelanjutan dari informasi terbaru, tampilan, sampai permasalahan yang sering muncul. Mentargetkan target capaian jumlah wajib pajak yang mengisi survei kritik,  saran,  evaluasi  produk  online,  ataupun  kepuasan  atau  kenyamanan  layanan  yang  diberikan  oleh  KPP Pratama Sleman dan DJP. Peningkatan kemampuan SDM yang dimiliki dengan pelatihan dalam mengelola dan standar  pelayanan,  sehingga  kualitas  pelayanan  dapat  secara  prima  dan  wajib  pajak  merasa  nyaman  dalam melaporkan  kewajiban  pajaknya.  Sosialisasi  baik  secara  langsung  ataupun  daring  sebaiknya  dilakukan  secara rutin dan terjadwal sesuai target capaian wajib pajak secara detail. Digitalisasi pajak bisa diinformasikan melalui seminar  atau  webinar,  mendatangi  kampus  sebagai  target  wajib  pajak  baru  setelah  lulus  dan  bekerja.  KPP Pratama  Sleman  sebaiknya  melakukan  pengecekan  data  terkait  data  yang  dilaporkan  oleh  wajib  pajak  secara random sampling (ada target sampel) ke tempat kerja wajib pajak agar sesuai kenyataan.

## DAFTAR RUJUKAN
A.A, A., J.R, E., & Beasley. (n.d.). Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi . Erlangga.
Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  KPP  Pratama  Yogyakarta. Journal  Universitas  Negeri Yogyakarta . Ambarsari, I. T. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Dalam  Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pada  KPP  Madya  Sidoarjo .  Bhayangkara Surabaya.
Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Rineka Cipta. Barodiya,  P.,  &  Bhargava,  A.  (2013).  E-Filing  Awareness  of  Income  Tax  returns. International  Journal  of Multidisciplinary Research and Development , 119–122. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis In Psychology. Qualititative Research In Psychology ,
3 (2), 77–101. Bungin, B. (2013). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi . Kencana.
Diana,  N.  M.  D.,  &  R.Wayan.  (2013).  Pengaruh  Independensi,  Keahlian  Profesional  dan  Pengalaman  Kerja Auditor  Internal  Terhadap  Efektifitas  Struktur  Pengendalian  Internal  Bank  Perkreditan  Rakyat  Di Kabupaten Gianyar. Jurnal Akuntansi , 4 (3), 439–450. Halim, A., & Dkk. (2014). Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus . Salemba Empat. Hasan, F. A., Afifudin, A., & Junaidi, J. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration Dan E- Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara). Jurnal Riset Akuntansi , 7 (1). Lai. (2005). Intrinsic and Extrinsic Motivation in Internet Usage. Internasional Journal of Management Science , 27 .
Lasmaya,  M.,  &  N.  N.  Fitriyani.  (2017).  Pengaruh  Self  Assesment  System  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Computech & Bisnis , 69–78.
Lydiana. (2018). Pengaruh  Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Jurnal Ilmiah Mahasiswa , 7 (1).
Mamuaja,  B.  (2016).  Analisis  Efektifitas  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kinerja  Instansi Pemerintah di Pendapatan Kota Makassar. Jurnal EMBA , 4 (1), 165–171. Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Terbaru 20). Penerbit Andi. Miles. (2012). Teknik Analisis Data . PT. Gunung Agung. Moleong, L. J. (2008). Metodologi penelitian kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya. Moleong, L. J. (2012). Metodologi penelitian kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya. Moleong, L. J. (2015). Metode Penelitian Kualitatif (Revisi). PT. Remaja Rosdakarya. Muthoharoh,  I.  (2009).  Peran  Pajak  Parkir  dalam  Menunjang  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Jurnal Pascasarjana UIN.
Nasution, S. (2003). Metode Research . Bumi Aksara.
Nuraeni, A., & Mutmainah, S. (2018). Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  (Bppkad)  Kabupaten  Temanggung. Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis , 137–151.
Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan . Granit. Perpajakan . (n.d.). Retrieved March 30, 2021, from https://pajak.go.id/
Reeve, M. (2009). Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia . Salemba Empat. Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus . Salemba Empat. Resmi, Siti. (2009). Perpajakan: Teori Dan Kasus . Salemba Empat. Retnosari, D. (2018). Analisis Penerapan Sistem E-Filing dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan W ajib Pajak Badan dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Sidoarjo Utara . Romney, M. B. (2006). Sistem Informasi Akuntansi (Ke Sembila). Salemba Empat. Rosliyati,  A.  (2014).  Analisis  Penggunaan  E-Filing  Untuk  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi , 60–69.
Sato, T., & Pan, J. (2012). Comparison of Internal Control Systems in Japan and China. Comparison of Internal Control Systems in Japan and China , 3 (1), 66–74.
Side,  S.  (2018). Penerapan  Sistem  E-Filing  dalam  Pelayanan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan . Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif,Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D . Alfabeta. Suharsaputra, U. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan . PT. Refika Aditma.
Suharyono.  (2018).  The  Effect  of  Applying  E-Filing  Applications  Towards  Personal  Taxpayer  Compliance  in Reporting Annual Tax Returning (SPT) in Bengkalis State Polytechnic Indonesia. International Journal of Public Finance , 47–62.
Susyanti, J., & Dahlan, A. (2015). Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi . Empat dua Media.
Usmar,  Dani,  &  Nurfadillah,  I.  A.  (2016).  Pengaruh  Efektifitas  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kecurangan Akuntansi Pada Pt. Inka Mutiara Mas. Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi , 40–53.
Utami,  G.  W.  (2016).  Penerapan  E-Filing  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Formal  (Survey Pada WP OP Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Bandung Karees). Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 1–16. Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia (12 Buku 1). Salemba Empat.
Wulandari, Dan, N. P. A., & Yadnyana, I. K. (2016). Penerapan Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology di Kota Denpasar. . . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 1270–1297. Yuniati.  (2017).  Pengaruh  Pengendalian  Intern  Terhadap  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Jurnal Study & Accounting Research , 46–61.