## EDUCORETAX

## IMPLEMENTASI PENAGIHAN UTANG PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIKECUALIKAN DARI LELANG DENGAN PEMBLOKIRAN REKENING
Dimas 1) ; Disya Angger Wening Putri 2) ; Endang Natania Simanjuntak 3) ; Ferry Irawan 4) *
1) dimasborneo46@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) disyangger8@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
3) endangnatania143@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
4) ferry.irawan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
* untuk penulis korespondensi

## Abstract
Taxes  have  a  very  vital  role  in  financing  national  development.  Taxes  are  the  largest  source  of  state  revenue. Blocking is one of the tax collection actions carried out as an effort to collect tax receivables. However, in its implementation, there are obstacles regarding the differences in policies and understanding between taxation and banking regulations. The purpose of this study is to determine the implementation of tax collection by blocking and its compliance with taxation and banking regulations. This qualitative study uses library research methods and  interviews.  The  data  will  be  explained  by  descriptive  analysis  methods.  Based  on  data  analysis,  it  can  be concluded that blocking the taxpayer's account is the most effective action in collecting tax receivables. Blocking taxpayer accounts does not violate customer privacy because banks do not block unilaterally and are carried out according to applicable procedures.
Keywords : Taxation, Tax Debt, Tax Collection, Blocking, Access of Financial Information

## Abstrak
Pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pajak menjadi pemasukan Negara yang terbesar. Pemblokiran menjadi salah satu tindakan penagihan pajak yang dilakukan sebagai upaya untuk menagih piutang pajak. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala mengenai perbedaan kebijakan dan pemahaman antara perpajakan dan perbankan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan pemblokiran dan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan dan perbankan.  Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Data dijelaskan dengan metode deskriptif dan analisis. Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa pemblokiran rekening Wajib Pajak merupakan tindakan yang  paling  efektif dalam  penagihan  utang  pajak.  Pemblokiran  rekening  wajib pajak  tidak  melanggar privasi  nasabah  karena bank  tidak  melakukan  pemblokiran secara  sepihak  dan  dilakukan  sesuai  prosedur  yang berlaku.
Kata Kunci : Perpajakan, Utang Pajak, Penagihan Pajak, Pemblokiran, Akses Informasi Keuangan

## PENDAHULUAN
Pemerintah  sebagai  pemangku  kebijakan  bertugas  menjalankan  pemerintahan  dan pembangunan nasional. Hal tersebut perlu memperhatikan berbagai faktor salah salah satunya yaitu memastikan bahwa negara mengutamakan kepentingan rakyat dalam segala aturan yang ditetapkan.  Sejalan  dengan  tujuan  negara  yang  tercantum  dalam  alinea  keempat  pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945), negara menjamin  kesejahteraan  umum,  keamanan,  pertahanan,  dan  keadilan  sosial  rakyatnya  yang diwujudkan  dengan  pembangunan  nasional  secara  adil  dan  menyeluruh  (Tanuwijaya  & Budiono,  2014).  Dalam  melaksanakan  pembangunan  nasional,  tentu  dibutuhkan  pemasukan negara yang berasal dari berbagai sumber. Pajak menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang terbesar. Oleh karena itu, pajak memegang peranan yang sangat vital dalam pembiayaan pembangunan nasional (Wulandari, et al. 2014)
Dalam  rangka  menghimpun  pemasukan  negara  melalui  pajak,  negara  memberikan kepercayaan  penuh  kepada  wajib  pajak  untuk  membayarkan  pajak  terutang  kepada  negara dengan  sistem self  assessment sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.  Sistem  ini  memberikan  kemudahan  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung, memperhitungkan,  menyetor,  dan  melaporkan  pajaknya  sendiri  (Zulvina,  2017)  tanpa  harus
bergantung pada adanya surat ketetapan pajak. Menurut Trisnayanti & Jati (2015) kesadaran dan  kepatuhan  yang  tinggi  dari  wajib  pajak  merupakan  faktor  terpenting  dari  pelaksanaan sistem self assessment , karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi wajib pajak tidak  melaksanakan  kewajiban  pajaknya  secara  baik  akibat  kelalaian,  kesengajaan,  atau ketidaktahuan  wajib  pajak  atas  kewajiban  perpajakannya  yang  akan  berdampak  pada penerimaan Negara. Namun tampaknya kepatuhan penyetoran dan pelaporan pajak di Indonesia masih rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diamastuti (2016) diperoleh temuan bahwa terdapat gap yang cukup besar antara wajib pajak yang terdaftar Surat Pemberitahuan (selanjutnya  disebut  SPT)  dengan  yang  melaporkan.  Hal  ini  mengindikasikan  masih  banyak wajib pajak yang belum atau tidak melaporkan.
Kurangnya  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melakukan  penyetoran  dan pelaporan  pajaknya  telah  diantisipasi  oleh  adanya  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  1997 sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2000  tentang Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  (Undang-Undang  PPSP).  Penagihan  pajak  adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Salah  satu  tindakan  yang  dapat  dilakukan  agar  wajib  pajak  melunasi  utang  pajaknya  adalah penyitaan. Penyitaan dilakukan pada harta wajib pajak yang bertujuan untuk menguasai barang penanggung  pajak  yang  digunakan  sebagai  jaminan  untuk  melunasi  utang  pajak.  Tindakan selanjutnya setelah penyitaan adalah penjualan harta wajib pajak berupa barang sitaan melalui lelang. Namun terdapat beberapa barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang, yaitu uang tunai, deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain  yang  menurut  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  136  tahun  2000  tentang  Tata  Cara Penjualan  Barang  Sitaan  Yang  Dikecualikan  Dari  Penjualan  Secara  Lelang  Dalam  Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa harus dilakukan pemindahbukuan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
Harta  penanggung  pajak  berupa  saldo  rekening  yang  terdapat  dalam  rekening  bank kemudian akan dipindahbukukan ke kas negara. Dalam pencairannya diperlukan pembukaan rekening  yang  tentunya  memerlukan  data  dan  informasi  perbankan  penanggung  pajak.  Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur mengenai pengaksesan data dan informasi wajib pajak. Aturan tersebut tertuang dalam Perppu Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.  Berdasarkan Pasal 2 ayat (1)  dan  (2)  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  70  tahun  2017  sebagaimana  telah diubah dengan PMK Nomor 19 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan  untuk  Kepentingan  Perpajakan,  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  berwenang mendapatkan  akses  informasi  keuangan  dari  Lembaga  Jasa  Keuangan  (LJK)  baik  secara otomatis maupun berdasarkan permintaan. Namun, pemenuhan permintaan informasi dan/atau bukti  atau  keterangan  (IBK)  dari  DJP  masih  minim,  hanya  sebesar  4,3%  dari  total  70  ribu jumlah permintaan (Wildan, 2020).
Proses  penyitaan  harta  penanggung  pajak  yang  berada  di  bank  selain  dilakukan berdasarkan  peraturan  perpajakan,  juga  berlaku  peraturan  perbankan  atau  hukum  perbankan yang  berlaku.  Dalam  hukum  perbankan  diatur  bahwa  bank  tidak  diperbolehkan mengungkapkan  informasi  keuangan  nasabahnya.  Terdapat  kontra  atas  peraturan  mengenai keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan yang dinilai melanggar privasi warga dan berpotensi mengganggu sistem perbankan Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Ramadhani (2021)  hanya  membahas  prosedur-prosedur  umum  yang  dilakukan  oleh  juru  sita  pajak. Sedangkan,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wisiswa  &  Aribowo  (2021)  membahas  bahwa proses  pemblokiran  telah  dilaksanakan  dengan  baik  di  KPP  Pratama  Madiun.  Di  sisi  lain, Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sulistiriyanto  (2011)  membahas  pelaksanaan  sita  dan
pemblokiran  di  KPP  Pratama  Sidoarjo  Selatan.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian terdahulu  adalah  analisis  yang  dilakukan  tidak  berdasarkan  studi  kasus  yang  terjadi  di lingkungan atau KPP tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana  pelaksanaan  penagihan  utang  pajak  dengan  pemblokiran  rekening  bank,  dan  (2) bagaimana  kesesuaian  pelaksanaan  berdasarkan  undang-undang  perpajakan  dengan  hukum perbankan.

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian Pajak
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum  Perpajakan  (selanjutnya  disebut  KUP),  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara yang  terutang  oleh  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak  memiliki  beberapa  fungsi,  yang  pertama adalah fungsi anggaran atau budgeter yaitu pajak berfungsi sebagai pemasukan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kedua, fungsi mengatur atau regulerend yaitu pajak digunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah demi mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi dan sosial.

## Utang Pajak
Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-Undang PPSP), utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat  ketetapan  pajak  atau  surat  sejenisnya  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan. Menurut ajaran formal, utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak sedangkan menurut ajaran material, utang pajak timbul karena undang-undang dan sebab tertentu, di antaranya adalah perbuatan, keadaan, dan peristiwa atau kejadian.

## Pengertian Penagihan Pajak
Penagihan pajak menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PPSP merupakan rangkaian tindakan  yang  dilakukan  agar  penanggung  pajak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan pajak  dengan  cara  memberikan  peringatan,  melakukan  penagihan  seketika  dan  sekaligus, menyampaikan  surat  paksa,  melakukan  pencegahan,  penyitaan,  penyanderaan,  dan  menjual barang yang telah disita.

## Lelang
Pasal  1  angka  17  Undang-Undang  PPSP  menyatakan  bahwa  lelang  merupakan penjualan  barang  dimuka  umum  dengan  cara  penawaran  harga  secara  lisan  dan  atau  tertulis melalui usaha pengumpulan peminat. Namun di dalam pasal 2 PP No.136 Tahun 2000 terdapat jenis  barang  yang  dikecualikan  dari  lelang,  yaitu  uang  tunai,  surat-surat  berharga,  obligasi, saham, piutang, penyertaan modal, surat berharga lainnya, dan barang yang mudah rusak atau cepat busuk. Aset-aset di bank nantinya akan dipindahbukukan ke kas negara.

## Pemblokiran Rekening
Pemblokiran  dalam  konteks  jasa  keuangan  adalah  tindakan  mencegah  pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan  dana untuk  jangka  waktu  tertentu.  Dalam  penagihan  pajak,  pemblokiran  merupakan  salah  satu tindakan  yang  dilakukan  untuk  memindahbukukan  saldo  rekening  penanggung  pajak  ke  kas negara.  Pemblokiran  dilakukan  terhadap  barang  yang  dikecualikan  dari  lelang  berupa  harta yang telah disita untuk menjadi jaminan melunasi utang pajak yang telah jatuh tempo namun belum  dibayarkan.  Dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  136  Tahun  2000 disebutkan bahwa penanggung pajak diberikan waktu selama 14 hari sejak penyitaan barang

## EDUCORETAX
yang  dikecualikan  dari  lelang  sebelum  barang  tersebut  diblokir  untuk  kemudian dipindahbukukan ke kas negara.

## Tinjauan Umum Mengenai Rahasia Bank
Bank merupakan lembaga keuangan yang salah satu sumber modal untuk menjalankan usahanya  berasal  dari  menghimpun  dana  dari  nasabah.  Untuk  mendapatkan  sumber  modal tersebut, bank berusaha untuk mendorong masyarakat menyimpan dana yang dimiliki ke bank dalam berbagai bentuk seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk  lain  yang  dipersamakan.  Oleh  karena  itu  bank  dalam  menjalankan  usahanya  harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian untuk menjaga kepercayaan masyarakat (Indhira, et al. 2017). Rahasia bank didefinisikan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan (selanjutnya  disebut  UU  Perbankan)  yaitu  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

## Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Tujuan Perpajakan
Bank berkewajiban untuk  merahasiakan  informasi  dan keterangan mengenai  nasabah atas  penyimpanan  dan  simpanannya.  Namun  terdapat  beberapa  kasus  yang  memungkinkan bank mengungkapkan informasi dan keterangan kepada pihak ketiga salah satunya untuk tujuan perpajakan.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  41  ayat  (1)  UU  Perbankan  yang  menyatakan  bahwa Pimpinan  Bank  Indonesia  atas  permintaan  Menteri  Keuangan  berwenang  mengeluarkan perintah  tertulis  kepada  bank  agar  memberikan  keterangan  dan  memperlihatkan  bukti-bukti tertulis  serta  surat-surat  mengenai  keadaan  keuangan  nasabah  penyimpan  tertentu  kepada pejabat  pajak.  Pihak-pihak  yang  berwenang  tersebut  dapat  memperoleh  akses  informasi keuangan  dari  Lembaga  Jasa  Keuangan  (LJK)  baik  secara  otomatis  maupun  berdasarkan permintaan. Berdasarkan penjelasan di atas, pihak bank diperbolehkan memberikan informasi mengenai penyimpanan dan simpanan nasabah atau keterangan-keterangan lain kepada juru sita Pajak yang digunakan untuk tujuan perpajakan.

## Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelitian terdahulu, Sulistiriyanto (2011) menyatakan bahwa dalam hal pelunasan utang pajak, setelah dilakukannya pemblokiran maka juru sita akan meminta kuasa kepada penanggung pajak untuk bank agar dapat diketahui saldo kekayaan yang ada di rekening penanggung pajak yang tersimpan di bank. Apabila penanggung pajak menolak memberikan kuasa,  permintaan  pemberitahuan  saldo  kekayaan  penanggung  pajak  diperoleh  dari  Bank Indonesia berdasarkan permintaan Menteri Keuangan. Setelah rekening dibuka dan saldo sudah didapatkan,  selanjutnya  dilaksanakan  proses  penyitaan  kekayaan  penanggung  pajak  dengan membuat  berita  acara  pelaksanaan  sita.  Pemungutan  pajak  terutang  yang  dilakukan  juru  sita sesuai  dengan  besarnya  pajak  terutang  penanggung  pajak  menggunakan  sistem  pemungutan Withholding System . Dikarenakan bank harus mengutamakan privasi nasabah, prosedur yang runtut, tahap demi tahap perlu dilakukan dalam hal pembukaan rekening berdasarkan UU PPSP. Dalam hal pembukaan rekening, terdapat peraturan dari bank bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan.  Hal  ini  dikenal  dengan  rahasia  bank.  Dengan  adanya  kepentingan  perpajakan, peraturan  tersebut  boleh  tidak  berlaku  demi  menjalankan  kepentingan  negara.  Bank diperbolehkan membuka rahasia bank atau memberi keterangan mengenai nasabahnya apabila untuk kepentingan mendesak yaitu kepentingan negara atau kepentingan hukum dimana hal ini merupakan kepentingan perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
Adapun penelitian berikutnya dilakukan oleh Wisiswa & Aribowo (2021) memperoleh temuan bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan KPP Pratama Madiun berdasarkan pada KMK No. 563 tahun 2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Peraturan Direktur Jenderal  Pajak No. 24 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan
Penyitaan  Harta  Kekayaan  Penanggung  Pajak  yang  Tersimpan  pada  Bank  dalam  rangka Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa.  Selain  itu juga  melaksanakan  ketentuan  yang  terdapat dalam PMK No. 189 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar yang sekaligus mencabut KMK No 563 tahun 2000. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa proses penagihan dengan melakukan pemblokiran rekening wajib pajak merupakan kegiatan penagihan yang paling efektif di masa pandemi Covid-19.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  menggunakan  metode  kualitatif,  yaitu mengkonstruksi  realitas  dan  memahami  maknanya  dengan  memperhatikan  proses,  peristiwa dan otentisitas  (Somantri, 2005).  Dalam mengumpulkan data, dipergunakan data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian hasil wawancara  dengan  pegawai  bank  dan  juru  sita  pajak.  Data  sekunder  merupakan  data  yang diperoleh  dengan  mempelajari  bahan-bahan  kepustakaan  yang  berupa  peraturan  perundang- undangan  dan  literatur-literatur  lainnya  yang  berkaitan  dengan  implementasi  pelaksanaan penagihan  pajak  dengan  tindakan  pemblokiran  rekening  bank.  Pengumpulan  data menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Pengumpulan data melalui sumber tertulis dengan  cara  mempelajari  dan  menganalisis  buku,  literatur,  jurnal,  undang-undang  serta berbagai  laporan  yang  berkaitan  dengan  masalah  pemblokiran  rekening  dan  akses  informasi keuangan wajib pajak untuk kepentingan perpajakan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori terkait materi yang akan penulis bahas. Wawancara dilakukan secara langsung dengan juru sita pajak dan pihak bank untuk memperoleh data mengenai tata cara pelaksanaan pemblokiran  rekening  wajib  pajak,  barang  yang  diutamakan  saat  melakukan  penyitaan,  dan proses pemindahbukuan rekening wajib pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemblokiran merupakan salah satu dari kegiatan penyitaan yang dilakukan DJP untuk menyita/mengambil  barang  penanggung  pajak  sebagai  jaminan  untuk  melunasi  utang  pajak yang  telah  diatur  oleh  perundang  –  undangan.  Walaupun  DJP  sudah  menerbitkan  STP  dan SKPKB serta surat lainnya seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) terdapat  jumlah  pajak  yang  masih  harus  dibayar,  termasuk  terdapat  Surat  Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, jika wajib pajak belum juga membayar utang pajak sampai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan dilakukan penagihan pajak.
Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal,  tempat  usaha,  tempat  kedudukan,  atau  tempat  lain  termasuk  yang  penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Uang tunai termasuk mata uang asing dan uang  elektronik  atau  uang  dalam  bentuk  lainnya  termasuk  dalam  kategori  berupa  barang bergerak.  Sebelum  menentukan  barang  yang  disita,  maka  juru  sita  pajak  akan  melakukan profiling terlebih dahulu untuk mengetahui aset-aset apa saja yang dapat disita. Profiling itu sendiri adalah pengidentifikasian aset dan memastikan akan kebenaran kepemilikan dari aset itu sendiri. Dalam pemilihan tersebut, aset yang diutamakan adalah yang paling cepat dalam hal  pelaksanaan  penyitaan  maupun  pencairan  ke  bentuk  uang  rupiah,  yaitu  dengan  metode pemblokiran rekening bank. Jika tidak mencukupi maka setelah itu dapat dilakukan penyitaan barang bergerak dan barang tidak bergerak.
Pemblokiran merupakan salah satu dari kegiatan penyitaan yang dilakukan DJP untuk menyita/mengambil  barang  penanggung  pajak  sebagai  jaminan  untuk  melunasi  utang  pajak
yang telah diatur oleh perundang – undangan. Apabila wajib pajak tidak membayar utang pajak tersebut dalam waktu 2 kali 24 jam sejak diberikannya surat pemberitahuan surat paksa, maka juru  sita  pajak  akan  melakukan  penyitaan  terhadap  barang  milik  wajib  pajak  yang  dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
Pemblokiran  rekening  dapat  dilakukan  dengan  cara  mengajukan  permintaan  kepada bank oleh pejabat/ Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu pemblokiran rekening ini juga dapat  dilaksanakan  terhadap  rekening  efek.  Hal  ini  sudah  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  135  Tahun  2000.  Pemblokiran  ini  dapat  dilakukan  jika  DJP melakukan kegiatan penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi dan saham. Di sisi lain, pengadilan,  kepolisian  dan  KPK  dapat  meminta  bank  untuk  melakukan  pemblokiran dikarenakan atas adanya indikasi penyelewengan atau pengembangan proses hukum.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  petugas  bank,  dilihat  dari  kategori nasabah  bank,  bank  tidak  bisa  melakukan  pemblokiran  secara  sepihak  karena  hal  tersebut merupakan tindakan melanggar privasi nasabah. Ada dua kategori nasabah bank, yaitu nasabah simpanan  dan  nasabah  pinjaman.  Dari  sisi  nasabah  simpanan  bank  tidak  boleh  melakukan pemblokiran sepihak, kecuali atas keadaan tertentu, seperti adanya permintaan dari kepolisian atas adanya indikasi penyelewengan atau pengembangan proses hukum ataupun dikarenakan demi  keamanan  nasabah  bank  itu  sendiri.  Jika  nasabah  pinjaman,  ketika  telah  melakukan perjanjian  kredit  dengan  bank,  maka  bank  atas  surat  kuasa  akan  memiliki  kuasa  untuk melakukan pemblokiran dan penempatan secara manual. Bank sendiri biasanya akan mencoba menyelesaikan  perihal  pemblokiran  secara  kekeluargaan  terlebih  dahulu,  dalam  artian  ada kesalahan dari pihak bank. Apabila ada dasar berupa surat permohonan atas suatu perihal yang berasal dari suatu instansi pemerintah, bank akan meminta keterangan ke pusat mengenai alasan pemblokiran tersebut. Sesudah didapatkan hasil penyelidikan rekening, dan didapatkan fakta bahwa rekening penanggung pajak tidak terkait permasalahan, maka pemblokiran dapat dicabut oleh bank. Sesuai Pasal 3 PP No. 136 Tahun 2000, apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan barang yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang, maka pejabat segera  menggunakan,  menjual  dan/atau  memindahbukukan  barang  sitaan  untuk  pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak.
Atas  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  juru  sita  pajak,  diperoleh  informasi  bahwa pemblokiran  rekening  itu  sendiri  diberitahukan  oleh  pihak  bank  kepada  penanggung  pajak. Pemblokiran tidak bisa dicabut sebelum melunasi utang pajaknya, kecuali penanggung pajak menyerahkan  jaminan  yang  setara  dengan  utang  pajaknya.  Sebelum  jangka  waktu  14  hari berakhir,  penanggung  pajak  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  pejabat  untuk menggunakan barang sitaan berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dalam rangka sebagai jaminan untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak. Dalam hal pemblokiran rekening itu, juru  sita  pajak  melakukannya  dengan  tegas  dan  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku walaupun  isi  rekening  tersebut  merupakan  satu-satunya  sumber  penghasilan  dan  melakukan transaksi dengan pihak lain melalui rekening tersebut. Rekening hanya akan dibuka jika ada barang  jaminan  yang  mencukupi  atau  setara  dengan  tunggakan  pajak  si  penanggung  pajak tersebut. Juru sita pajak juga mengatakan bahwa pemblokiran rekening merupakan penyitaan yang paling efektif dalam penagihan untuk melunasi utang pajak.
Gambar 1. Penyitaan Atas Harta Kekayaan PP Pada LJK Sektor Perbankan,

## Asuransi, LJK Lainnya dan Entitas Lain

## Sumber: (Suparman, 2021)
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  563/KMK.04/2000  tentang  pemblokiran dan  penyitaan  harta  kekayaan  penanggung  pajak  yang  tersimpan  pada  bank  dalam  rangka penagihan pajak dengan surat paksa, maka kekayaan berupa deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut:
a.   Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian salinan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan;
b.    Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada pejabat dan penanggung pajak;
c.    Juru  sita  pajak  setelah  menerima  berita  acara  pemblokiran  dari  bank  memerintahkan penanggung  pajak  untuk  memberi  kuasa  kepada  bank  agar  memberitahukan  saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada juru sita pajak;
d.    Dalam  hal  Penanggung  Pajak  tidak  memberikan  kuasa  kepada  bank  sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;
e.   Setelah  saldo  kekayaan  yang  tersimpan  pada  bank  diketahui,  juru  sita  pajak melaksanakan  penyitaan  dan  membuat  berita  acara  pelaksanaan  sita,  dan menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada penanggung pajak dan bank yang bersangkutan;
f.   Pejabat  mengajukan  permintaan  pencabutan  pemblokiran  kepada  bank  setelah penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
g.   Pejabat  mengajukan  permintaan  pencabutan  pemblokiran  terhadap  kekayaan penanggung pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.
Rekening Keuangan PP Blokir dan Perminataan Pemberitahuan No rekening dan Saldo Saldo diketahui SITA Pemindahbukuan Dapat dilakukan pencabutan blokir (Pasal 33)
Dapat dilakukan pencabutan sita (Pasal
38)
Setelah dilakukan pemblokiran pada rekening penanggung pajak, langkah selanjutnya yaitu melakukan penyitaan, tata caranya sebagai berikut:
a.    Juru  sita  pajak  setelah  menerima  berita  acara  pemblokiran  memerintahkan  kepada penanggung  pajak  untuk  memberi  kuasa  kepada  bank  agar  memberitahukan  saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada juru sita pajak;
b.   Dalam hal penanggung pajak tidak memberikan kuasa kepada bank, pejabat meminta Gubernur  Bank  Indonesia  melalui  Menteri  Keuangan  untuk  memerintahkan  bank memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank kepada Pejabat;
c.    Setelah saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank diketahui, juru sita pajak melaksanakan penyitaan;
d.    Juru sita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita, dan ditandatangani oleh juru sita pajak, saksi-saksi dan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk;
e.   Juru sita pajak menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada penanggung pajak dan pimpinan bank yang bersangkutan;
f.   Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat segera meminta kepada pimpinan  bank  untuk  memindahbukukan  harta  kekayaan  penanggung  pajak  yang tersimpan  pada  bank  ke  kas  negara  atau  kas  daerah  sejumlah  yang  tercantum  dalam berita acara pelaksanaan sita.
Dalam  hal  dilakukan  pemblokiran  rekening  pada  bank  yang  bertempat  kedudukan  di luar  wilayah  kerja  pejabat,  maka  pejabat  wajib  meminta  bantuan  kepada  pejabat  lain  yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan bank/cabang bank tersebut berada. Hal ini sesuai dengan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP-21/PJ/2002  tentang  Tata  Cara Pemberitahuan  Pelaksanaan  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  dan  Penyitaan  di  Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Surat Paksa.
Tindakan  hukum  atas  pembukaan  rekening  pada  penyitaan  harta  di  bank  yang  telah diatur dalam UU PPSP yang berkaitan dengan ketentuan rahasia bank dalam aturan perbankan, hal  ini  sesuai  asas  hukum lex  generalis  derogat  legi  specialis .  Bahwa,  peraturan  Undang- Undang  umum  mengesampingkan  peraturan  khusus.  Hal  ini  demi  kepentingan  negara  yang harus didahulukan. Penyitaan harta kekayaan wajib pajak atau penanggung pajak di bank yang melalui prosedur pemblokiran terlebih dahulu dan kemudian terjadinya pembukaan rekening untuk  mengetahui  jumlah  saldo,  tidak  melanggar  ketentuan  rahasia  bank  pada  peraturan perbankan.  Karena  hal  ini  sesuai  dengan  teori  rahasia  bank  yang  relatif,  yaitu  bank diperbolehkan untuk membuka rahasia bank pada kepentingan yang mendesak.
Validasi  dan profiling terhadap  wajib  pajak  penting  dilakukan  dengan  tepat.  Hal  ini demi mencegah dan mengatasi kendala selama proses pemblokiran. Dilaksanakan sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak No. 20 tahun 2018 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pemblokiran, Pencegahan, dan Penyanderaan. Dalam hal pelaksanaan pemblokiran, kooperasi antara juru sita pajak dengan lembaga keuangan sangat diperlukan. Dengan adanya kooperasi yang baik, maka pelaksanaan penyitaan dan pemblokiran dapat dilaksanakan dengan cepat dan terbuka selaras antara peraturan perpajakan dan perbankan (Wisiswa & Aribowo, 2021).

## PENUTUP Simpulan
Penyitaan dilakukan atas harta kekayaan penanggung pajak. Jenis harta yang menjadi objek sita adalah harta bergerak dan harta tidak bergerak. Prioritas penyitaan yang dilakukan oleh  juru  sita  adalah  harta  bergerak,  terutama  rekening  bank.  Bila  nilai  harta  bergerak  tidak mencukupi hutang pajak, maka penyitaan beralih ke harta tidak bergerak. Harta bergerak dapat
meliputi kendaraan bermotor, uang tunai, rekening koran, giro, tabungan, deposito, komputer, piutang, penyertaan saham, surat berharga, dan lain-lain. Harta tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan.
Proses  penyitaan  didahului  dengan  pemblokiran  rekening.  Pemblokiran  rekening dilaksanakan  dengan  adanya  permintaan  pemblokiran  kepada  bank  tempat  harta  kekayaan penanggung pajak yang dimaksud tersimpan. Permintaan pemblokiran harus disampaikan oleh juru  sita,  kepolisian,  KPK,  pengadilan,  dan  instansi  pemerintah  lainnya.  Atas  permintaan tersebut, bank wajib melaksanakan pemblokiran. Pelaksanaan pemblokiran dinyatakan dalam berita acara pelaksanaan pemblokiran dan diberitahukan ke penanggung pajak pemilik rekening bank  oleh  bank.  Pemblokiran  rekening  bank  tidak  serta  merta  langsung  dilakukan pemindahbukuan namun harus melalui tahapan penyitaan terlebih  dahulu  yang dilaksanakan oleh  juru  sita  pajak.  Jika  dalam  14  hari  wajib  pajak  tidak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya penagihan  pajak  maka  akan  dilakukan  pemindahbukuan  rekening  ke  kas  negara.  Namun pemblokiran  tersebut  masih  dapat  dibuka  apabila  ternyata  wajib  pajak  dapat  memberikan jaminan barang yang sesuai dengan nilai utang pajak.
Pemblokiran  rekening  wajib  pajak  merupakan  tindakan  yang  paling  efektif  dalam penagihan.  Selain  itu,  pemblokiran  rekening  wajib  pajak  di  bank  tidak  melanggar  privasi nasabah  itu  sendiri  karena  bank  tidak  melakukan  pemblokiran  secara  sepihak  melainkan melakukan  pemblokiran  sesuai  dengan  permintaan  dari  juru  sita  pajak  dengan  memberikan surat  keterangan  terlebih  dahulu  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  nasabah  bank  tersebut. Ketentuan  perpajakan  yang  berkaitan  dengan  penagihan  pajak  akan  sejalan  dengan  hukum perbankan  apabila  pada  pelaksanaannya  terdapat  masalah  yang  dilakukan  oleh  penanggung pajak.  Bahkan  pihak  bank  bersedia  melakukan  pemblokiran  rekening  nasabah  jika  memang benar-benar melakukan tindakan yang sesuai dengan surat keterangan pihak lain.

## Saran
Pemblokiran rekening merupakan cara efektif yang dapat dilakukan oleh juru sita pajak terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19 dikarenakan adanya keterbatasan pergerakan atau tatap muka. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya dalam proses penagihan pajak pada barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aribowo, I., & Setiawan, B. (n.d.). Penagihan Pajak. PKN STAN.
Diamastuti,  E.  (2016,  September).  Ke  (Tidak)  Patuhan  Wajib  Pajak:  Potret  Self  Assessment System. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 20 , 280-304. PT  Solusi  Niaga  Inovasi.  (2020,  Desember  Kamis). SNI  Consulting .  Retrieved  from Sniconsulting.co.id: https://sniconsulting.co.id/2020/12/10/pemblokiran-rekening- bagi-wajib-pajak-yang-tidak-patuh/.
Ramadhani, Y. (2021). Prosedur Pelaksanaan Oleh Juru Sita Pajak terhadap Wajib Pajak Badan di KPP Medan Kota. J urnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, 4(2), 342-355.
Setiawan,  A.  (2021,  Desember  30).  Mulai  Januari  2022,  Petugas  Pajak  Makin  Mudah  Intip
Data  Rekening  Bank.  Retrieved  from  news.ddtc.co.id:  https://news.ddtc.co.id/mulai- januari-2022-petugas-pajak-makin-mudah-intip-data-rekening-bank-35706
Suci, I. K., Budiharto, & Lestari, S. N. (2017). Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemblokiran Uang Dalam Rekening Nasabah Secara Sepihak (Kasus : Putusan No.638/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL). Diponegoro Law Journal, 6(2), 1-11.
Sulistiriyanto,  H.  (2011).  Penafsiran  Dan  Prosedur  Sita  Atas  Harta  Kekayaan  Wajib  Pajak Menurut Peraturan Perbankan Di Indonesia. Perspektif, 16 , 31-41.
Suparman,  R.  A.  (2021,  Januari  18). Tindakan  Penagihan .  Retrieved  from  aguspajak.com: https://aguspajak.com/2021/01/18/tindakan-penagihan/
Tanuwijaya,  J.,  &  Budiono,  D.  (2014).  Proses  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Tax & Accounting Review, 4(1), 1-8 .
Trisnayanti, I. A., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan  Penagihan  Pajak  Pada  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 , 292-310. Wildan,  M.  (2020,  September  25). Hanya  4,3%  Permintaan  Data  dari  Ditjen  Pajak  yang Dipenuhi  Perbankan .  Retrieved  from  news.ddtc.co.id:  https://news.ddtc.co.id/hanya- 43-permintaan-data-dari-ditjen-pajak-yang-dipenuhi-perbankan-24228
Wisiswa,  N.  P.,  &  Aribowo,  I.  (2021).  Mengkaji  Praktik  Pemblokiran  Harta  Kekayaan Penanggung Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun). Jurnal Pajak Indonesia , 5(2), 83-89.
Wulandari,  S.,  Ilat,  V.,  &  Sabijono,  H.  (2014).  Efektivitas  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 2(2), 1500-1509.
Zulvina, S. (2017). Pengantar Hukum Pajak. Tangerang Selatan: PKN STAN.