## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta
Eva Nur Laily Rohmah 1 dan Zuli Kasmawanto 2
Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan
e-mail: evanurlaily@unisda.ac.id, zulikasmawanto@unisda.ac.id
Received: 04 Januari 2022; Revised: 30 Januari 2022; Accepted: 15 Februari 2022; Published: Februari 2022; Available online: Februari 2022

## Abstract
Smart  Indonesia  Card-College  Program    is  one  of  the  government's  policy  efforts  in improving  the  quality  of  human  resources  while  preparing  the  nation's  next  generation  to excel.  Darul  'Ulum  Lamongan  Islamic  University  is  one  of  the  private  universities  that implements the KIP-Lecture Program in the 2020/2021 academic year. This article attempts to  examine  and  analyze  the  implementation  process  of  the  KIP-Kuliah  Program  in  Private Higher Education with a case study at the Islamic University of Darul 'Ulum Lamongan. The results  showed  that  there  were  few  obstacles  in  the  communication  process  and  student resources  who  did  not  comply  with  the  rules,  especially  in  collecting  files  so  that  it  had  an impact on the process of developing funds. The author provides suggestions for stakeholders, namely to facilitate student recipients of the KIP-Kuliah program with empowering trainings. Suggestions for the government to increase the quota because of public interest in obtaining KIP-Kuliah.
Keyword: Implementaion, Public Policy, KIP-Kuliah .

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022

## Pendahuluan
Isu  kemiskinan  masih  menjadi perhatian  utama  oleh  pemerintah Indonesia.  Pada  Maret  2021 BPS  merilis laporan  bahwa    sebesar  10,14%  atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus  miskin.  Tingkat  kemiskinan pada  Maret  2021  sedikit  menunjukkan penurunan  dari  September  2020  namun masih  lebih  tinggi  dibandingkan  kondisi sebelum  pandemi  pada  September 2019.(Statistik,  2021)  Meskipun  secara tren  jumlah  kemiskinan  di  Indonesia menunjukkan  penurunan  tapi  faktanya masih  sering  kita  temui  masyarakat hidup  di  bawah  garis  kemiskinan. Berbagai  kebijakan  telah  diluncurkan oleh pemerintah dalam penananggulangan  kemiskinan,  namun dampak yang dirasakan belum signifikan. Rendahnya  akses  Pendidikan  menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan di Indonesia.
Salah  satu  faktor  rendahnya tingkat  Pendidikan  di  Indonesia  karena kurangnya  pemerataan  akses  pada jenjang  perguruan  tinggi.  Hal  tersebut dapat  dilihat  pada  Angka  Partisipasi Kasar  (APK)  di  Indonesia  pada  tahun 2020    menunjukkan  angka  30.85.  APK Perguruan  Tinggi  Jawa  Timur  berada  di angka 29.52 terpaut jauh dari Aceh. APK
Aceh  berada  pada  angka  43.58(Badan Pusat Statistik, 2020).
Tabel. 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Berdasarkan
Provinsi Provinsi Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi 2018 2019 202 0 (1) (2) (3) (4) ACEH 43.86 44.51 44.5 8 SUMATERA UTARA 31.11 30.82 31.1 4 SUMATERA BARAT 44.19 42.18 43.0 9 RIAU 34.15 33.93 35.0 7 JAMBI 33.78 30.71 31.4 2 SUMATERA SELATAN 26.23 25.59 26.4 1 BENGKULU 38.31 37.63 38.3 9 LAMPUNG 21.32 21.98 23.0 8 KEP.  BANGKA BELITUNG 13.20 14.27 14.7 3 KEP. RIAU 27.64 25.11 26.6

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
8 DKI JAKARTA 36.71 39.43 40.3 4 JAWA BARAT 25.14 25.15 25.7 5 JAWA TENGAH 21.96 21.80 22.6 2 DI YOGYAKART A 70.60 73.14 74.6 9 JAWA TIMUR 29.99 29.20 29.5 2 BANTEN 33.40 33.22 33.0 7 BALI 36.40 35.96 36.4 6 NUSA TENGGARA BARAT 29.75 30.70 31.2 8 NUSA TENGGARA TIMUR 30.14 30.22 31.2 8

## KALIMANTAN
BARAT 22.68 24.87 25.3 6 KALIMANTAN TENGAH 25.24 25.45 25.7 0 KALIMANTAN SELATAN 26.41 27.04 27.3 5 KALIMANTAN TIMUR 35.64 37.78 39.1 6 KALIMANTAN UTARA 21.58 23.43 22.7 1 SULAWESI UTARA 35.00 33.86 34.6 1 SULAWESI TENGAH 40.61 38.64 39.3 2 SULAWESI SELATAN 41.23 42.72 42.6 9 SULAWESI TENGGARA 46.42 47.56 47.4 0 GORONTALO 35.23 36.71 37.7 4 SULAWESI BARAT 28.90 30.85 29.4 4 MALUKU 48.42 47.65 48.6 2 MALUKU UTARA 42.68 44.02 43.9 7 PAPUA BARAT 35.97 34.83 35.3 0 PAPUA 19.03 21.08 21.8 7 INDONESIA 30.19 30.28 30.8 5
Sumber: BPS, 2019
Sebagaimana  yang  telah  diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31(1)  bahwa  pendidikan  adalah  hak setiap  warga  Negara,  oleh  karena  itu negara  memiliki  kewajiban  dalam menyediakan pelayanan pendidikan bagi warganya.    Berdasarkan  UU  No  2  tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah  Indonesia  berkewajiban

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
dalam  upaya  meningkatkan  akses  dan kesempatan  belajar  anak  bangsa  di Perguruan  Tinggi  guna  menyiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompetitif.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah selalu  berupaya  untuk  dapat  menjamin anak Indonesia yang tidak mampu dalam segi ekonomi dan memilik prestasi untuk dapat  menempuh  pendidikan  hingga jenjang  Perguruan  Tinggi.  Hal  ini  telah dijalankan  oleh  Pemerintah  Indonesia melalui  Kementerian  Pendidikan  dan Budaya  meluncurkan  Program  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP  Kuliah). (Pendidikan et al., 2020)
Sebelum diluncurkannya Program Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP Kuliah), pemerintah melalui Kemenristekdikti  telah  meluncurkan Program  Beasiswa    Bidikmisi.  Sejak tahun  2010,  Beasiswa  Bidikmisi  telah membantu lulusan SMA/ SMK yang tidak mampu  secara  ekonomi  untuk  dapat melanjutkan  pendidikan  ke  tingkat perguruan  tinggi.  Mulai  tahun  2020, skema  pembiayaan  pendidikan  ini mengalami pergeseran. Pemerintah meluncurkan  Program  Indonesia  Pintar mulai tahun ajaran 2020/2021. Program ini  berawal  dari  Kartu  Indonesia  Pintar (KIP)  yakni  bantuan  pendidikan  yang
diberikan  untuk  siswa  SD,  SMP  hingga SMA.
Program  Kartu  Indonesia  Pintar (KIP)  Kuliah  merupakan  bentuk  upaya keseriusan  Pemerintah  dalam  memutus mata  rantai  kemiskinan  di  Indonesia dengan  memudahkan  akses  pendidikan tinggi  bagi  anak  Indonesia  kurang mampu. Namun bercermin pada implementasi Program Beasiswa Bidikmisi masih ditemukan ketidaktepatan sasaran penerima beasiswa.  Penelitian  yang  dilakukan Muharani Lestari, dkk (2019), penelitian tersebut  menunjukkan  adanya  penerima beasiswa  di  Perguruan  Tinggi  Negeri Universitas Riau yang tidak layak sebagai penerima  beasiswa  karena  dinilai mereka  berasal  dari  kalangan  keluarga menengah ke atas.
Berbeda  dengan  pelakasanaan Program
Beasiswa Bidikmisi di
Universitas  Negeri  Surabaya  (UNESA), penelitian  yang  dilakukan  Fauzi  dkk (2019) menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Beasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) berjalan sesuai dengan ketentuan dari Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, namun dalam implementasinya ditemukan faktor penghambat proses pengelolaan.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Kurangnya  koordinasi  antara  antara pengelola  dengan  pihak-pihak  terkait dan kurangnya informasi dan komunikasi  yang  disampaikan  kepada penerima  Beasiswa  Bidikmisi  menjadi faktor penghambat pada proses impelemntasi di
Universitas tersebut.(Fauzi & Samsuruhuda, 2019)

## Universitas  Islam  Darul  ‘Ulum
Lamongan  (UNISDA)  merupakan  salah satu  Perguruan  Tinggi  Swasta  di  Jawa Timur  yang  bernaungan  di  bawah Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi  VII (LLDIKTI  VII),  sebelumnya  Universitas Islam  Darul  ‘Ulum  Lamongan  juga  telah menyelenggarakan  Program  Beasiswa Bidikmisi yang dimulai pada tahun 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 2 orang. Mulai  tahun  ajaran  2020/2021  Program Bidikmisi digantikan oleh Program Kartu Indonesia  Kuliah  (KIP-Kuliah),  dengan jumlah peserta di Universitas Islam Darul ‘Ulum  Lamongan  sejumlah  302  orang, adapun  perincian  jumlah  mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di Universitas  Isl am  Darul  ‘Ulum  sebagai berikut:
Tabel 2. Daftar Jumlah Mahasiswa

## Penerima Beasiswa Bidikmisi
No  Tahun Jumlah 1 2016 2 Mahasiswa
2 2017 3 Mahasiswa 3 2018 96 Mahasiswa 4 2019 132 Mahasiswa Sumber: hasil wawancara, 2021

## 1. Landasan Teori
Kebijakan  publik  tidak  hanya didefinisikan pada hal-hal yang diusulkan  pemerintah,  namun    juga mencakup arah tindakan yang dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Thomas Dye  (1992)    mengartikan  bahwa kebijakan  publik  adalah  segala  sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.  (Suaib,  2016)Di  sisi  lain
James E. Anderson (1970)
mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan  yang  dikembangkan  oleh badan  dan  pejabat  pemerintah.  Suatu kebijakan  dapat  dirasakan  manfaatnya melalui tahapan-tahapan penting kebijakan  publik  (Anderson).  Tahapan pertama adalah agenda settting. Tahapan ke  dua  adalah  formulasi  kebijakan. Tahapan  ke  tiga  merupakan  adopsi. Tahapan  ke  empat  adalah  implementasi dan  tahapan  ke  lima  adalah  evaluasi kebijakan.(Suaib, 2016)
Secara  umum  kebijakan  pubik  di Indonesia  memilki  tujuan  luhur  untuk kesejahteraan masyarakat. Namun seringkali  yang  menjadi  permasalahan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
adalah  pada  tahap  implementasinya. Menurut  Van  Meter  Van  Horn  tahapan implementasi merupakan tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh individu/kelompok  pemerintah/pejabat /swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan  yang  telah  menjadi  keputusan kebijakan  (Van  Meter  Van  Horn).  Di  sisi lain  Edwards  mengartikan  implementasi sebagai  tahapan  dalam  proses  suatu kebijakan,  yang  berada  di  antara  proses penyusunan  dan  hasil  atau  dampak  dari kebijakan yang berjalan.
Edward  mengungkapkan  bahwa ada empat factor yang dapat mempengaruhi  berhasil  tidaknya  suatu kebijakan.  Empat  factor  tersebut  saling berhubungan  dan  saling  mempengaruhi satu sama lain sehingga dapat menentukan  berhasil  tidaknya  suatu kebijakan. Empat factor tersebut meliputi:  komunikasi,  sumber  daya, disposisi dan struktur birokrasi.
Komunikasi  diperlukan  dengan tujuan para pembuat keputusan dan para pelaksana  kebijakan  konsisten  dalam melaksanakan
kebijakan yang diterapkan.
Sumberdaya berkaitan dengan  kompetensi  staf  pelaksana, informasi  terkait  cara  pelaksanaan kebijakan dan kewenangan yang
dibutuhkan
oleh implementator.
Disposisi terkait komitmen implementator  dalam  melaksanakan kebijakan.  Terakhir,  struktur  birokrasi terkait  mekanisme  kerja  yang  dibuat dalam pelaksanaan kebijakan.
Pelaksanaan program Kartu
Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP  Kuliah) dilakaukan oleh perguruan tinggi dengan mengacu panduan yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah melalui Kemendikbudristek.  Hal  ini  lah  yang akan  memunculkan  perbedaan  terkait mekanisme  pelaksanaan  Program  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP  Kuliah)  di masing-masing  perguruan  tinggi  baik Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  atau Perguruan  Tinggi  Swasta  (PTS).  Karena masing-masing perguruan tinggi memiliki  sumberdaya  dan  manajemen yang  berbeda  demikian  pula    Perguruan Tinggi Swasta di Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.
Creswell (2008)
mendefinisikan penelitian  kualitatif  sebagai  suatu pendekatan  atau  penelusuran  untuk mengeksplorasi  dan  memahami  suatu gejala sentral.(Raco, 2018) Penelitian ini berlokasi  di  Universitas  Islam  Darul ‘Ulum Lamongan. Universitas Islam Darul

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022

## ‘Ulum  merupakan  Perguruan  Tinggi
Swasta  yang  terletak  di  Kabupaten Lamongan  dan    bernaungan  di  bawah Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi  VII (LLDIKTI  VII)  Sumber  infomasi  dari penelitian  terdiri  dari  sumber  primer maupun  sekunder.  Beberapa  informan yang  dijadikan  sumber  informasi  terdiri dari Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan & Alumni, Kepala Bagian Kemahasiswaan, Ketua dosen mahasiswa penerima  KIP  Kuliah  dan  perwakilan mahasiswa  penerima  KIP  Kuliah  di Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan. Selain  itu  juga  didukung  oleh  studi literatur dan dokumen-dokumen pendukung terkait pelaksanaan Program KIP  Kuliah  di  Universitas  Islam  Darul ‘Ulum Lamongan.
Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan  pendekatan  kebijakan dengan spesifik kajian pada implementasi  kebijakan.  Kajian  ini  akan membantu penulis untuk
mendeskripsikan dan menganalisis proses  implementasi  Program  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP  Kuliah)  di Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.

## Hasil dan Pembahasan
Program  Kartu  Indonesia  Pintar Kuliah (KIP Kuliah)
Dasar  hukum  pelaksanaan  program Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  Tahun 2020 adalah Permendikbud No 10 Tahun 2020  tentang  Program  Indonesia  Pintar. Melalui  Program  Indonesia  Pintar,  pada tahun  2020  pemerintah  memberikan bantuan Pendidikan kepada calon mahasiswa termasuk penyandang disabilitas  yang  diterima  di  perguruan tinggi yang berupa Kartu Indonesia Pintar Kuliah  (KIP  Kuliah).  Program  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP  Kuliah) memberikan  bantuan  pendidikan  berupa pembebasan  biaya  perkuliahan  dan bantuan  biaya  bulanan.  Kebijakan  ini menjadi  dasar  komitmen  pemerintah yang  menempatkan  akses  Pendidikan tinggi  bagi  seluruh  masyarakat  sebagai salah  satu  prioritas  pembangunan. Adapun  tujuan  Program  Indonesia  Pintar bagi Pendidikan tinggi(Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI,  2020) adalah:
a. Meningkatkan  perluasan  akses dan  kesempatan  belajar  di
Perguruan Tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia  yang  tidak  mampu secara ekonomi. b. Meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
c. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa  yang  berasal  dari daerah  terdepan,  terluar,  atau tertinggal,  dan/atau  menempuh studi  pada  perguruan  tinggi wilayah  yang  terkena  dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau;
d. Meningkatkan  angka  partisipasi kasar Pendidikan tinggi.
Pada  tahun  2020  pemerintah  mulai memperluas  penerima  beasiswa  masuk perguruan  tinggi  melalui  Program  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP  Kuliah) termasuk  bagi  mahasiswa  penerima beasiswa  bidikmisi on  going hingga mereka  menyelesaikan  masa  tudinya.
Adapun  persyaratan  mendaftarkan  diri sebagai  penerima  KIP  Kuliah  adalah sebagai berikut:
a. Siswa  SMA  atau  sederajat  yang akan  lulus  pada  tahun  berjalan atau  lulus  2  (dua)  tahun sebelumnya.
b. Memiliki  potensi  akademik  baik namun  mempunyai  keterbatasan ekonomi  dengan  melampirkan bukti dokumen yang sah.
c. Lulus seleksi penerimaan
mahasiswa  baru  dan  diterima  di Perguruan  Tinggi  Negeri  ataupun
Perguruan  Tinggi  Swasta  pada
Program Studi akreditasi A atau B, serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada
Program  Studi  dengan  akreditasi C.
Adapun  alur  pendaftaran  KIP  Kuliah sebagai berikut:
Gambar 2. Alur Pendaftaran KIP Kuliah Sumber: Pedoman KIP 2020
1. Siswa  dapat  langsung  melakukan pendaftaran secara mandiri melalui laman kip- kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui  KIP  Kuliah  mobile  apps yang  dapat  diunduh  melalui  Play Store.
2. Pada  saat  pendaftaran,  siswa memasukkan  NIK,  NISN,  NPSN dan alamat email yang aktif;
3. Sistem  KIP  Kuliah  selanjutnya akan  melakukan  validasi  NIK,
NISN  dan  NPSN  serta  kelayakan mendapatkan KIP Kuliah;
4. Jika  proses  validasi  berhasil, Sistem  KIP  Kuliah  selanjutnya akan mengirimkan Nomor
Pendaftaran  dan  Kode  Akses  ke alamat email yang didaftarkan;
5. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran  KIP  Kuliah  dan
memilih proses seleksi yang akan diikuti (SNMPTN/ SBMPTN/SNMPN/SBMPN/Mandi ri);
6. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran  di  portal  atau  sistem informasi  seleksi  nasional  masuk perguruan tinggi sesuai jalur yang dipilih
7. Bagi  calon  penerima  KIP  Kuliah yang telah dinyatakan diterima di
Perguruan Tinggi, dapat dilakukan  verifikasi  lebih  lanjut oleh  Perguruan  Tinggi  sebelum diusulkan sebagai calon
mahasiswa penerima KIP Kuliah.
Adapun  keunggulan  Program  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  adalah sebagai berikut:
1. Pembebasan  biaya  pendaftaran seleksi  masuk  perguruan  tinggi (Ujian Tulis Berbasis KomputerUTBK serta seleksi lain) yang diusulkan oleh masingmasing panitia dan perguruan  tinggi  bagi  siswa  yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos); 2. Pembebasan biaya kuliah/pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi;
3. Bantuan biaya hidup.
Pemerintah    juga  memiliki  Program Teman  KIP  untuk  membantu  dan mendampingi proses penerimaan
manfaat KIP-Kuliah. Program Teman KIP memiliki lima prinsip dalam pelaksanannya yaitu:
1. Sebuah  kerja  sosial  yang  bersifat kerelewanan  untuk  memastikan ketepatasan sasaran manfaat KIP- kuliah.
2. Memastikan kemudahan dan keterbukaan akses informasi terkait KIP-Kuliah.
3. Mendelegasikan coordinator pada Perguruan  Tinggi  dari  unsur mahasiswa guna membantu dalam memberikan informasi. 4. Bersinergi dengan rektorat
Perguruan  Tinggi  penyelenggara
KIP-Kuliah.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
5. Mengawal pemerataan akses
Pendidikan  yang  dapat  dijangkau oleh  warga  di  seluruh  wilayah Indonesia sehingga dapat diterima  bagi  mereka  yang membutuhkan. 3.3. Struktur Pengelola Program Kartu
Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)
Struktur  pengelola  program  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP-Kuliah) melibatkan  sejumlah  sumber  daya manusia  diantaranya  Rektor,  Wakil Rektor,  Kepala  Biro,  dan  Kepala  Bagian yang  termasuk  dalam  bagian  Pengelola Program  KIP.  Dengan  demikian  dapat dilihat  bahwa  pengelola  Program  KIP- Kuliah melibatkan banyak pihak.
Tabel 3. Struktur Pengelola Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-
Kuliah) No  Tugas Unsur Pengelola Keadaan Berfu ngsi Tidak Berfun gsi 1 Bertang gung Jawab Wakil Rektor Bid. Kemahasi swaan  &
Alumni
√
2 Pengelol Biro √
a
Administr asi Akademik & Kemahasi swaan 3 Bagian
Kemahasi
swaan √

## Sumber: Hasil Wawancara
Permasalahan  Implementasi Program Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP Kuliah)  di  Universitas  Islam  Darul ‘Ulum Lamongan.
Pelaksanaan
Program
Kartu
Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP  Kuliah) dimulai  pada  tahun  2020.  Sebelumnya, Pemerintah  memberikan  bantuan  biaya Pendidikan  kepada  masyarakat  kurang mampu  melalui  program  beasiswa bidikmisi.  Universitas  Islam  Darul  ‘Ulum Lamongan  mulai  menerima  bantuan program  beasiswa  bidikmisi  pada  tahun 2016.    Untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis proses implementasi
Program  Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah (KIP  Kuliah)  penulis  menggunakan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknaya implementasi suatu kebijakan
sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  oleh Edwards III yang sebagai berikut:

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022

## Komunikasi
Penyampaian  informasi  di  awal pelaksanaan  terkait  Program  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP  Kuliah) telah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh pihak  universitas  kepada  masyarakat. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala Bagian Kemahasiswaan Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan menunjukkan  bahwa  pihak  universitas telah  menyampaikan  informasi  terkait Program  Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah (KIP  Kuliah)  kepada  masyarakat  secara optimal. Pihak universitas telah melakukan  sosialisasi  melalui  media- media  yang  dimiliki  Universitas  seperti website, media sosial.
Gambar 1. Contoh Gambar Sosialisasi di Media Sosial Sumber: Instagram @unisda_official
Tahun  2020  merupakan  tahun pertama  pelaksanaan  Program  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP  Kuliah). Sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui  informasi  terkait  program tersebut,  sehingga  pihak  universitas masih  mencantumkan  nama  Bidikmisi dalam  sosialisasi  tersebut.  Hal  ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidaktahuan masyarakat akan program bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa.  Sebagian  masyarakat  yang berada  di  daerah  terpencil  masih  belum mengetahui perubahan program Bidikmisi  ke  Kartu  Indonesia  Pintar (Kuliah).
Terkait jaringan komunikasi antara penyelenggara Universitas dengan  mahasiswa  penerima  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP  Kuliah) selama proses pelaksanaan telah dilakukan  dengan  baik.  Namun  dengan banyaknya  jumlah  mahasiswa  penerima Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP
Kuliah) tidak semua mahasiswa memiliki rasa  patuh  terhadap  aturan  yang  telah disampaikan. Komunikasi masih dijadikan alasan mahasiswa yang
mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan  beberapa  laporan  yang diminta  oleh  penyelenggara  Universitas.
Hal ini akan berdampak pada

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
keterlambatan pencairan dana yang akan diajukan  oleh  pihak  penyelenggara Universitas ke LLDIKTI.
Sumberdaya
Kapasitas sumberdaya dari Universitas Islam Darul ‘Ulu m Lamongan sudah  cukup  mumpuni  dan  kompeten dalam menyelenggarakan Program Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP-Kuliah). Pihak  Universitas  memiliki  tim  khusus yang  dipilih  oleh  pimpinan  Rektorat dalam  melakukan  seleksi  ataupun administasi  dalam pelaksanaan Program Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP Kuliah)  untuk  bekerjasama  dengan Bagian Kemahasiswaan Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
Seleksi calon mahasiswa penerima  Program  Kartu  Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dilakukan oleh Bagian
Kemahasiswaan yang bekerjasama  dengan  tim  pilihan.  Namun kendala terkait sumberdaya yang muncul pada  pelaksanaan  Program  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP  Kuliah) adalah dari mahasiswa itu sendiri. Masih banyak  calon  mahasiswa  yang  belum faham akan alur pendaftaran KIP Kuliah. Sebagian  calon  mahasiswa  memahami bahwa  mereka  yang  memegang  Kartu Indonesia Pintar di bangku sekolah akan secara  otomatis  terdaftar  di  Progran
Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP Kuliah.  Dampaknya  mereka  yang  tidak melakukan konfirmasi ke pihak
Universitas  dan  dengan  pemahaman tersebut akhirnya mereka tidak melakukan pendaftaran secara online ke laman yang tersedia.
Proses  seleksi  calon  mahasiswa penerima  Program  KIP-Kuliah  terdapat tahapan survey lokasi atau survey rumah calon  penerima  Program  KIP-Kuliah. Dalam  proses  survey,  tim  surveyor menemukan  beberapa  calon  mahasiswa yang  layak  menerima  tapi  data  calon mahasiswa  tersebut  tidak  masuk  dalam Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan Tim dalam melakukan seleksi.
Struktur Birokrasi
Edwards III mengklasifikasikan indikator  keberhasilan  suatu  kebijakan salah  satunya  adalah  disposisi.  Namun pada  instrumen  disposisi  peneliti  tidak menemukan  permasalahan  yang  berarti. Namun pada penelitian lain menunjukkan bahwa yang sering dijumpai  di  lapangan  adalah  penentu baik  tidaknya  disposisi    salah  satunya adalah  struktur  birokrasi.  (Roziqin  & Yusuf,  2020).  Oleh  karena  itu  peneliti perlu  menganalisis  bagaimana  struktur

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
birokrasi  dalam  pelaksanaan  Program Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP- Kuliah)  pada  Universitas  Islam  Darul ‘Ulum Lamongan.
Keadaan  birokrasi  dengan  struktur hirarki  yang  bertingkat-tingkat  tidak jarang akan menimbulkan permasalahan bagi penyelenggara. Pelaporan dilakukan dari tingkat Univesritas hingga ke tingkat Kementerian  sehingga  berdampak  pada proses  pencairan.  Pada  proses  ini  lah kelengkapan  berkas  yang  diminta  oleh pihak  Universitas  dari  mahasiswa menentukan  cepat  tidaknya  proses berjalan. Oleh karena itu dalam indikator ini  perlu  dilihat  bagaimana  mekanisme pelaporan  pelaksanaan  Program  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP  Kuliah) pada  tingkat  Universitas  hingga  pada tingkat  Lembaga  Layanan  Pendidikan Tinggi  VII  (LLDIKTI  VII)  ditambah dengan kendala masih adanya mahasiswa  yang  kurang  patuh  dengan ketentuan  waktu  pengumpulan  laporan ke pihak Universitas.
Upaya Pemecahan Masalah Implementasi Program  Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah (KIP Kuliah)
Masalah  yang  terjadi  pada  proses implementasi  Program  Kartu  Indonesia Pintar  Kuliah  (KIP-Kuliah)  telah  diatasi dengan  cepat  oleh  pihak  Universitas.
Pihak  Universitas  mengambil  beberapa langkah dalam mengatasi permasalahan- permasalahan yang muncul dalam proses implementasi  Program  Kartu  Indonesia Pintar  Kuliah  (KIP  Kuliah).  Langkah- langkah yang diambil di antaranya:
a. Permasalahan Komunikasi
Permasalahan  yang  muncul  karena masih  kurangnya  informasi  tentang Program  Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah (KIP-Kuliah)  di  masyarakat,  pihak universitas mengatasinya dengan menerapkan  sistem  jemput  bola.  Pihak universitas  melalui  Tim  Penerimaan Mahasiswa  Baru  melakukan  komunikasi langsung  dengan  pihak-pihak  sekolah dan  beberapa  Pemerintah  Desa  di wilayah  Kabupaten  Lamongan,  Gresik dan  Bojonegoro.  Hal  ini  dilakukan dengan  tujuan  pihak  terkait  dapat melanjutkan  informasi  tentang  Program Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP- Kuliah) kepada siswanya dan masyarakatnya. Dengan kata lain informasi  disampaikan  tidak  hanya melalui  media  yang  dimiliki  universitas saja  tetapi didukung  dengan  komunikasi verbal dengan masyarakat.
Tidak  hanya  dengan  sistem  jemput bola.  Tim  Penerimaan  Mahasiswa  Baru (PMB)  Universi tas  Islam  Darul  ‘Ulum juga  membantu  calon  mahasiswa  yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
mengalami  kesulitan  dalam  melakukan pendaftaran KIP-Kuliah. Hal ini bertujuan untuk  mempermudah  calon  mahasiswa yang  kurang  mampu  sesecara  ekonomi tapi  tetap  memiliki  semangat  untuk melanjutkan ke tingkat Perguruan Tinggi.
b. Sumberdaya
Permasalahan pada sektor sumberdaya  mahasiswa  yang    kurang patuh pada aturan-aturan yang
ditentukan seperti pengumpulan
deadline  laporan,  pihak  universitas merespon permasalahan tersebut
dengan menunjuk beberapa dosen untuk dijadikan pendamping mahasiswa penerima  KIP-Kuliah.  Pendamping  KIP- Kuliah  ini  bertugas  mengawasi  dan memonitoring mahasiswa penerima KIP- Kuliah  supaya  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa penerima  Program  KIP-Kuliah.  Hal  ini dilakukan dengan harapan tidak ada lagi mahasiswa  yang  melakukan  kesalahan seperti keterlambatan dalam mengumpulkan  laporan  karena  hal  ini dapat  berdampak  pada  waktu  pencairan dana bagi mahasiswa.
Pihak universitas juga menambah tenaga  surveyor  dalam  pelaksanaan seleksi  calon  mahasiswa  penerima Progam  Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah (KIP-Kuliah) karena pada setiap
tahunnya  jumlah  pendaftar    Program Bantuan  Pendidikan    tersebut  semakin meningkat.  Hal  ini  dilakukan  membantu mempercepat proses penetapan mahasiswa  penerima  Program  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP-Kuliah). Namun  cukup  disayangkan  dengan banyaknya  jumlah  pendaftar,  tidak semua  pendaftar  dapat  ditetapkan sebagai  penerima  hal  ini  dikarenakan terbatasnya kuota yang ada di Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
c. Struktur Birokrasi
Disposisi sangat dibutuhkan dalam  karena  apabila  implementator memiliki karakteristik yang baik makai ia akan menjalankan kebijakan dengan baik sesuai  dengan  tujuan  yang  ditetapkan. Berbicara  tentang  struktur  birokrasi maka  akan  bermuara  pada  pembahasan prosedur  operasi  atau  mekanisme jalannya  kegiatan  atau  pelaksanaan kebijakan.  Oleh  karena  itu,  fenomena yang  ada  disposisi  dari  implementator banyak  dipengaruhi  oleh  struktur birokrsi yang ada.
Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah memiliki beberapa  daya  dukung  administrasi diantaranya  adalah  mekanisme  seleksi peserta program, mekanisme pembinaan peserta program dan mekanisme

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
pelaporan  pelaksanaan  program  Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) .
Seleksi  peserta  calon  penerima Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP- Kuliah)  meliputi  diseminisasi  informasi program, persyaratan administrasi peserta,  seleksi  peserta  dan  penetapan calon penerima KIP-Kuliah.
Tebel 4. Instrumen  Mekanisme Seleksi
Calon Penerima Program KIP-Kuliah
N O Bentuk Administr asi Keteranga n Instrumen Keadaan Ada   Tida k ada
1 Disemina si Informasi Pengumu man
penerimaa n  Program KIP-Kuliah dan jadwal pelaksana an √ 2 Persyarat an program
Formulir pendaftara n KIP-
Kuliah
√ 3
Foto  copy Kartu KIP √ 4 Foto  copy Kartu Keluarga √ 5 Foto  copy √
Legalisir
Ijazah/Sur
at Keteranga n lulus 6 Surat Keteranga n Tidak mampu √ 7 Tes Potensi
Akademik √ 8 Penetapa n  Calon Penerima KIP- Kuliah Rapat Penetapan peserta program KIP-Kuliah √
9
SK
Penetapan Penerima
Program KIP-Kuliah √ 10 Pengumu man
peserta yang diterima √ Sumber: catatan hasil wawancara, 2021 Mekanisme pembinaan
mahasiswa  penerima  Program  KIP- Kuliah  merupakan  ketentuan  yang berkaitan
dengan kedisiplinan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
mahasiswa  meliputi  tata  tertib  peserta penerima  program  KIP-Kuliah,  proses penegakan  tata  tertib  dan  kegiatan mahasiswa.
Tabel 5. Instrumen Mekanisme Pembinaan Mahasiswa Penerima Program KIP-Kuliah
No  Keterangan Instrumen Keadaan Ada  Tidak ada 1 Tata tertib mahasiswa Universitas Islam Darul ‘Ulum √ 2 Ketentuan Etika Mahasiswa Universitas Islam Darul ‘Ulum √ 3 Ketentuan target peserta KIP-Kuliah √ 4 Sistem  penghargaan dan hukuman √ 5 Kegiatan  korikuler mahasiswa penerima KIP- Kuliah √ 6 Daftar kewajiban mahasiswa penerima KIP-Kuliah √ 7 Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa penerima KIP-Kuliah √
8 Kegiatan UKM √
9 Penanggung Jawab √ Sumber: hasil wawancara, 2021 Mekanisme pelaporan pelaksanaan Program  Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah (KIP-Kuliah) merupakan proses pertanggungjawaban    pelaksanaan  dan tugas  program  Kartu  Indonesia  Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). Mekanisme pelaporan dilakukan secara administrative  pada  setiap  semesternya dilakukan Perguruan
Tinggi penyelenggara yang dimana disini adalah Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan kepada  Pemerintah.  Alur  pelaporan berawal  dari  pelaporan  yang  dilakukan mahasiswa  ke  pihak  Universitas,  setelah terkumpul  semua  laporan  kemudian pihak  Universitas  melaporkan  ke  pihak Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi  VII (LLDIKTI  VII)  dengan  melampirkan berkas-berkas  yang  ditentukan  yang selanjutnya  dilaporkan  ke  tingkat  pusat. Adapun instrumen mekanisme pelaporan program  di  tingkat  Universitas  adalah sebagai berikut:

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Tabel 6. Instrumen Mekanisme Pelaporan Program Kartu Indonesia
Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) Tingkat Universitas No  Instrumen Pelaporan Keadaan Ada Tidak Ada 1 Laporan perkembangan
akademik √ 2 Laporan  rekening tabungan √
3 Laporan  kegiatan mahasiswa √
Sumber: Hasil wawancara, 2021
Program  Kartu  Indonesia  Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) telah menumbuhkan harapan bagi mereka yang tidak mampu secara  ekonomi  untuk  dapat  meraih masa  depan  yang  lebih  cerah  dan  dapat berkontribusi  dalam  membangun  negeri dengan  dapat  mengakses  pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi. Sebelumnya,  Program  Bidikmisi  juga telah membangun harapan bagi mahasiswa  penerim  program  untuk meraih  cita-citanya,  mensejahterakan keluarganya dan ikut serta berkontribusi untuk negara. (Rohmah, 2015)

## Kesimpulan
Pelaksanaan Program Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP-Kuliah)  di Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan telah  berjalan  dengan  baik.  Program Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP- Kuliah)  telah  mewujudkan  banyak keinginan  anak-anak  Indonesia  yang kurang  mampu  secara  ekonomi  untuk dapat  mengakses  pendidikan  pada tingkat Perguruan Tinggi. Program Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP-Kuliah) memiliki  tujuan  luhur  untuk  dapat memutus  rantai  kemiskinan  lewat kemudahan  akses  Pendidikan  bagi mereka  yang  tidak  mampu  secara ekonomi,  sehingga  harapannya  mereka sebagai penerima Program Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP-Kuliah) selepasnya menempuh pendidikan dapat mengangkat taraf ekonomi keluarganya.
Praktik di lapangan, implementasi Program  Kartu  Indonesia  Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah)  masih  mengalami  kendala seperti  dalam  hal  komunikasi  dan sumberdaya.  Namun  kendala  yang muncul  pada  proses  implementasi Program  Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah (KIP-Kuliah)  di  Universitas  Islam  Darul ‘Ulum Lamongan dapat direspon dengan cepat  oleh  pihak  Universitas  sehingga kendala  tersebut  tidak  mengganggu

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
pelaksanaan.  Struktur  birokrasi  yang hirarki  membuat  proses  pelaporan membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama sehingga  dapat  berdampak  pada  proses pencairan dana.

## Saran
Tantangan  dan  permasalahan yang  dihadapi  oleh  bangsa  kita  akan semakin  kompleks.  Program  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP-Kuliah) diharapkan  dapat  mencetak  generasi unggul  yang  dapat  ikut  berkontribusi membangun negeri dan memutus rantai kemiskinan. Maka sebaiknya mahasiswa penerima  Program  KIP-Kuliah  diberi pelatihan-pelatihan yang bersifat memberdayakan.  Minat    mereka  yang ingin  melanjutkan  Pendidikan  pada tingkat  Perguruan  Tinggi  sangat  tinggi namun  tidak  semua  bisa  ditetapkan sebagai  penerima  karena  keterbatasan kuota  yang  diberikan  pada  Peguruan Tinggi  Swasta,  sehingga  ke  depannya diharapkan  kuota  penerima  Program Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP- Kuliah)  dapat  ditambahkan  sehingga akses  Pendidikan  tinggi  dapat  merata untuk  dirasakan  oleh  mereka  yang membutuhkan.
Rekomendasi
Melihat  fakta  yang  terjadi  di lapangan  bahwa  sistem  pelaporan pelaksanaan  Program  Kartu  Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) masih belum tersistem  dan  masih  adanya  peserta yang  kurang  patuh  dengan  ketentuan waktu pelaporan yang dapat berdampak pada  proses  pencairan  dana  peserta. Hal  ini  membuat  peneliti  memberikan rekomendasi sebagai berikut:
• Pelaporan pelaksanaan  Program Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah (KIP-Kuliah) sebaiknya dilakukan  secara  tersistem  dan terintegrasi  dengan  rekening peserta.  Masing-masing  peserta KIP-Kuliah  memiliki  akun  pada sistem tersebut sehingga peserta dapat melaporkan berkas- berkas  yang  diminta  ke  akun mereka.  Konsekuensinya  adalah peserta yang terlambat melakukan pelaporan di
akunnya  maka  akan  terlambat juga  pencairan  dananya  tanpa menghambat  proses  pencairan dana peserta yang lain.
• Pihak Universitas penyelenggara juga  tetap  melakukan  kegiatan adminastrasi dalam proses pelaporan  dan  pencairan  pada sistem tersebut, seperti

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022

## melampirkan  Surat  Keputusan
Penetapan peserta.
• Memaksimalkan  peran  Teman
KIP  untuk  melakukan  evaluasi secara  berkala  guna  memantau pelaksanaan  Program  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP- Kuliah)  di  Perguruan  Tinggi
Negeri  (PTN)/Perguruan  Tinggi
Swasta (PTS).
• Dengan  ditemukannya  calon peserta  yang  layak  mendapat Program  KIP-Kuliah  tapi  tidak masuk  pada  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS),
maka  perlu  adanya  update  data pada Data Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  di Kementerian Sosial.

## Daftar Pustaka
Badan  Pusat  Statistik.  (2020).  Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan  Tinggi  (PT)  Menurut Provinsi 2018-2020. In Https://Www.Bps.Go.Id . https://www.bps.go.id/indicator/ 28/1443/1/angka-partisipasi- kasar-apk-perguruan-tinggi-pt- menurut-provinsi.html
Fauzi,  A.,  &  Samsuruhuda,  H.  (2019).
Efektivitas  Program  Beasiswa Bidikmisi  di  Universitas  Negeri
Surabaya. Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan ,
19 (3).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  RI.  (2020).  Kartu Indonesia Pintar.
Indonesiapintar.Kemdikbud,Go,Id . https://indonesiapintar.kemdikbu d.go.id/
Pendidikan,  M.,  Kebudayaan,  D.  A.  N.,  & Indonesia, R. (2020). jdih.kemdikbud.go.id .
Raco,  J.  (2018). Metode  penelitian kualitatif:  jenis,  karakteristik  dan keunggulannya .
Rohmah,  E.  N.  (2015).  Persepsi Mahasiswa  Bidikmisi  Universitas Diponegoro  Terhadap  Harapan Masa  Depannya. Journal  of  Politic and  Government  Studies , 4 (3), 181 – 190.
Roziqin,  A.,  &  Yusuf,  I.  M.  (2020).
Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi
Kasus di Universitas  Diponegoro  (2018).
Publik  (Jurnal  Ilmu  Administrasi) ,
8 (2),
110. https://doi.org/10.31314/pjia.8.2
.110-122.2019
Statistik,  B.  P.  (2021).  STATISTIK  Profil Kemiskinan  di  Indonesia. Profil

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Kemiskinan  Di  Indonesia  Maret ,
07 (56), 1 – 12.
Suaib, M. R. (2016). Pengantar Kebijakan
Publik .