Aspek Hukum  Paralegal Sebagai Pemberi
Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan Maria Rosalina E-mail:nurul.rosalina@gmail.com Abstrak Indonesia adalah negara hukum
atau recthsstaat bukan negara kekuasaan
(machtsstaat) . Untuk dapat membantu menyelesaikan  persoalan  hukum, maka  orang tersebutberhak  untuk  mendapatkan  bantuan hukum,  salah  satunya  bantuan  hukum  dari paralegal.  Paralegal  adalah  seorang  yang bukan  sarjana  hukum  tetapi  mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai  hukum  dan  hak  asasi  manusia dengan  tujuan  untuk  memberikan  bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Istilah paralegal di dalam sistem tata hukum di Indonesia  secara  tertulis  baru  diakui  dan disebutkan dalam
undang-undang tentangbantuan hukum Nomor 11 Tahun 2016, yaitu pada  Pasal 9 dan Pasal 10 .
Kata  Kunci: Aspek  Hukum,    Paralegal,
Bantuan Hukum

## Abstract
Indonesia  is  a  legal  state  or  recthsstaat  and not  a  state  of  power  (machtsstaat).  To  solve legal problems, someone deserves to get legal aid and one of the legal aids is from paralegal. Paralegal is a non-law graduate but possesses basic knowledge and understanding of law and human rights to provide legal assistance to the needy.  The  term  paralegal  in  the  Indonesian legal  system  is,  in  writing,  just  recognized  and mentioned  in  the  law  on  legal  aid  No.  11  of 2016, in Article 9 and Article 10.
Keywords: Legal Aspect, Paralegal, Legal Aid

## I.  PENDAHULUAN
Dalam hidup bermasyarakat dan
bernegara,  akan  sering  timbul  persoalan hukum.
Indonesia adalah negara hukum atau recthsstaat telah memberikan tempat tertinggi  terhadap  hukum,  yang  berarti  bahwa
setinggi  dan  serendah,  atau  sekaya  dan semiskin  apapun  kedudukan    orang  tersebut, tidak  ada  yang  boleh  membantah  berlakunya hukum. Para pendiri Negara Republik Indonesia (the  founding  fathers) telah  bertekad untuk membentuk Negara Indonesia
berdasarkan  atas  hukum  ( recthsstaat) dan bukan  negara  kekuasaan (machtsstaat) .1  Di dalam negara hukum, semua orang dipandang  sama  dihadapan  hukum (equality before the law) , dan semua orang harus dapat menunjuk  advokat  atau  penasihat  hukum (access  to  legal  counsel) untuk  membela kepentingannya.2Oleh  karena  ituuntuk  dapat membantu  menyelesaikan  persoalan  hukum yang  ada,  maka  orang  yang  berhadapan dengan  persoalan  hukum  tersebut,  diberikan hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  agar dapat  membela  dirinya. Hak  atas  bantuan hukum  merupakan  hak  konstitusional  bagi setiap warga negara, sehingga negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warganya dapat menikmati hak tersebut tanpa terkecuali.  Bantuan  hukum  adalah  hak  asasi manusia, hak semua orang, yang bukan belas kasihan  dari  negara,  karenanya  hak  tersebut tidak  dapat  dikurangi,  dibatasi  apalagi  diambil atau hilangkan oleh negara.
Sedangkan  konsep  bantuan  hukum  yang diterapkan  oleh  Yayasan  Lembaga  Bantuan Hukum  Indonesia  (YLBHI)  adalah  bantuan hukum struktural yang mengacu kepada upaya merombak ketidakadilan dalam sistem sosial . Bantuan  hukum  ini  tidak  saja  diarahkan untuk membantu individu dalam kasus tertentu,  tetapi  juga  menekankan  kasus-kasus
1 Frans  Hendra  Winarta, Bantuan  Hukum,  Suatu Hak  Asasi  Manusia  Bukan  Belas  Kasihan ,  PT Elex Media Komputindo Jakarta, , 2000, hal.45. 2 Ibid , hal. 45-46.
yang  bersifat  struktural.  Bantuan  hukum struktural  harus memihak mayoritas  penduduk yang lemah. Adnan Buyung Nasution berpendapat,  bantuan  hukum  struktural  terdiri atas  serangkaian  program  kegiatan  yang bertujuan  mengubah  pola  hubungan  yang sejajar  dan  emansipasifmelalui  sarana  hukum maupun  sarana  lainnya.  Hal  ini  merupakan prasyarat  bagi  pengembangan  hukum  yang memperjuangkan    keadilan  bagi  masyarakat miskin di Indonesia.3
Bantuan  hukum  struktural  mengasumsikan bahwa kemiskinan masyarakat lebih dikarenakan kondisi struktural yang timpang.4
Akan tetapi bantuan hukum sering diartikan dalam  arti  sempit  oleh  masyarakat,  sebagai belas  kasihan  bagi  fakir  miskin.  Hal  ini terungkap  dalam  konferensi  ke-3  Law  Asia  di Jakarta,  pada  tanggal  16  sampai    dengan19 Juli  1973,  bahwa  ada  kecenderungan  umum yang  melihat  bantuan  hukum  kepada  orang miskin hanya merupakan belas kasihan, bukan sebagai  hak  asasi  manusia.  Seharusnya bantuan  hukum  tidak  dilihat  dari  arti  yang sempit,  tetapi  dalam  arti  yang  luas.  Selain membantu  orang  miskin,  bantuan  hukum  juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia.5
Bantuan  hukum  merupakan  upaya  untuk membantu  seseorang  yang  tidak  mampu dalam bidang hukum. Dengan adanya bantuan
3Frans  Hendra  Winarta, Pro  Bono  Publico ,  PT Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta,  2009,  dalam H.P. Panggabean, Buku Ajar Klinis Hukum Dalam Sistem  Hukum  dan  Peradilan ,  PT  Alumni, Bandung, 2011, hal.78. 4https://www.kompasiana.com/adji.prakoso/makna- gerakan-bantuan-hukum struktural_54f7c20da33311fc208b48cc
5Abdurrahman, Aspek-aspek  Bantuan  Hukum  di Indonesia, Cendana  Press,  Jakarta,  1983, hal.141.
hukum  diharapkan  proses  hukum menjadi  adil bagi  tersangka  atau  terdakwa  yang  tergolong miskin, dan diberi kesempatan untuk membela diri  dengan  di  dampingi  pembela  umum  atau advokat.  Tersangka  atau  terdakwa  seringkali diabaikan  hak-haknya,  diperlakukan  tidak  adil, tidak  diberitahu  alasan  diperiksa  polisi  atau jaksa,  tidak  mengerti  tindak  pidana  apa  yang dikenakan  kepadanya,  ditahan  tanpa  alasan yang    jelas,  hakim  berat  sebelah  dan memberikan  putusan  tanpa  alasan  hukum yang cukup, yang pada akhirnya mengabaikan hak asasi manusia si tersangka atau terdakwa. Dengan adanya bantuan hukum ini, diharapkan dapat mencegah segala perlakuan yang  tidak  adil  dan  tidak  manusiawi  tersebut atas  diri  tersangka  atau  terdakwa  yang tergolong  miskin  tersebut,  sehingga  tercapai proses  hukum  yang  adil (due  process  of law) .6Bantuan  hukum  ini  telah  diatur  dalam hukum  positif  di  Indonesia  yaitu  di  dalam Pasal28D  Ayat  (1)  Undang-undang  Dasar 1945,Pasal  54,  Pasal  56  Ayat  2Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana,  Pasal  1  Angka 9  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2003 Tentang  Advokat,  Pasal  56  Undang-undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman,  Pasal  4  dan  Pasal  5  Undang- undang  Nomor    16  Tahun  2011  Tentang Bantuan  Hukum, dan  dalam  Peraturan  Peradi Nomor  1  Tahun  2010  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan  Hukum Secara  Cuma-Cuma. Secara  garis  besar,
berdasarkan pasal-pasal perundang-
undangan tersebut, setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk mendapatkan bantuan  hukum  baik  perkara  perdata,  pidana, maupun  tata  usaha  negara  baik  litigasi
6 Frans Hendra Winarta, Op.cit ., hal.43.
maupun  non  litigasi.  Hanya  saja  dalam Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2003 Tentang  Advokat dan  Peraturan  Peradi  Nomor 1  Tahun  2010  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pemberian  Bantuan  Hukum  Secara  Cuma- Cuma,  pemberian  bantuan  hukum  tersebut dilakukan  oleh  seorang  advokat,  pada Pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pemberian  bantuan  hukum  dilakukan oleh  seorang  penasihat  hukum,  sedangkan pada  perundangan  lainnya  seperti  Undang- Undang Nomor  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  Undang-Undang  Nomor    23  Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT),Undang-undang Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan Hukum, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Indutrial,  dan  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,pemberian  bantuan  hukum,  diantaranya dilakukan  oleh  kelompok  masyarakat,  pekerja sosial,  relawan  pendamping,  serikat  pekerja, dosen,  mahasiswa  fakultas  hukum  maupun tenaga kesejahteraan sosial. Pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, pekerja
sosial, relawan pendamping,  mahasiswa  fakultas  hukum, dosen, serikat pekerja maupun tenaga kesejahteraan sosialinilah yang dikenal dengan  nama  Paralegal,  yang  mana  sebutan Paralegal  ini  menurut Undang-undang  Nomor 16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan    Hukum, kususnya  Pasal  9  dan  Pasal  10  nya  diperoleh setelah  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan bantuan hukum. 7
7Maria  Rosalina,  Makalah  pada Diskusi  Peran Pekerja  Sosial  Kementrian  Sosial,  Penanganan
Untuk  tercapainya  keadilan,mensyaratkan masyarakat miskin dan marginal
dapatmenjangkau institusi peradilan dan
kelembagaan hukum dalam upaya menyelesaikan  masalah  terhadap  dirinya maupun  masalah    dikomunitasnya.   Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  negara  harus menjamin bahwa sistem hukum yang ada,telah mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip  peradilan  yang  bersih  dan  adil serta  adanya  pengakuan  atas  persamaan perlakuan  didepan  hukum  tanpa  diskriminasi. Oleh karena  itu, tidak ada sedikitpun pengurangan  atau  pembatasan  yang  dapat dilakukan  oleh  negara  terhadap  seseorang, untuk  menjamin  hak  konstitusional  warga negaranya,  agarmendapatkan  hak  persamaan didepan hukum.
Roscoe Pound mengatakan problem hukum di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia bukan pada hukum itu sendiri,  tetapi  pada  kualitas  manusia  yang menjalankan hukum itu.8
Dengan adanya pembelaan dan
pendampingan hukum bagi masyarakat miskin,  marginal  dan  kelompok  rentan  lainnya akan menciptakan keseimbangan dalam proses  hukum (due  process  of  law), sehingga keadilan akan berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali (justice for all).
Kemiskinan
seseorang tidak menghilangkan  haknya  untuk  mendapatkan pembelaan  dan  pendampingan  dari  seorang
Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum, Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  Daerah  (KPAID) Sumut, Medan, Jumat, 14 Februari 2014.
8  Henry  J.Abraham, The  Judicial  Process, Six Edition,  Oxford  University  Press,  1993,  hal.3-4, dalam  Frans  Hendra  Winarta, Bantuan  Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, PT Elex Media Komputindo Jakarta, , 2000, hal.40.
advokat  dalam  bentuk  bantuan  hukum.Hal  ini sejalan  dengan  Pasal  27  dan  34  Undang- undang  Dasar  1945.  Pasal  27  Ayat  (1) menyebutkan: “Setiap warga negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”  Selanjutnya  Pasal  34  Ayat  (1) Undang- undang  Dasar  1945  berbunyi:“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negar a.”Berdasarkan Pasal 34ini, gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan  gerakan  konstitusional  dan  hak konstitusional. Bantuan hukum juga
merupakan  hak  asasi  manusia,  hak  asasibagi setiap individu
serta merupakan tanggungjawab  negara  untuk  melindungi  fakir miskin.9
Sebelum  tahun  1965,  bantuan  hukum hanya  dapat  diperoleh  dari  seorang  penasihat hukum  atau  advokat  yang  ditunjuk  oleh pengadilan.10Saat  ini jumlah  advokat  pemberi bantuan  hukum  masih  terbatas  jumlahnya. Disamping itujangkauan wilayah kerja advokat, sebagian  besar  menjalankan  tugasnya  di perkotaan  yang  mengikuti  domisili  pengadilan negeri.Sementara  itu  fakta  lain  menunjukkan, banyak    sebaran  masyarakat  miskin  yang membutuhkan  bantuan  hukum,  terdapat  di wilayah  pedesaan  atau  pelosok  perkotaan, sehingga  diperlukanpihak  lain  yang  dapat memberikan  pendampingan  dan  bantuan hukum, seperti paralegal.
Bila  ditelusuri  lebih  jauh,  terutama dilihat dari sejarah dan perkembangan paralegal, paralegal pada dasarnya
merupakan  seseorang  yang  bukan  sarjana
9Frans Hendra Winarta Op.Cit ., hal.101.
10 Ibid, hal.82.
hukum, tetapi mengetahui masalah hukum dan advokasi hukum. Istilah Paralegal pertama kali dikenal  di  Amerika  Serikat  sejak  tahun  1968, yang  mengartikan  Paralegal  sebagai Legal Asistant yang  tugasnya  membantu  seorang legal yaitu  pengacara  atau  notaris  dalam pemberian  saran  hukum  kepada  masyarakat dan bertanggungjawab langsung kepada legal.
Untuk menjadi Legal Asistant diperlukan kualitas  pendidikan  tertentu,  namun  tidak dapat  beracara  atau  mengesahkan  suatu perbuatan  hukum.Sedangkan  di  Indonesia, paralegal  yang  dikembangkan  tidak  dalam artian Legal  Asistant sebagaimana  di  Amerika Serikat,  melainkan  paralegal  yang  bekerja untuk  komunitas  tertentu.  Paralegal  dilahirkan melalui serangkaian pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan guna membangun  kesadarannya,  dengan  harapan selanjutnya  adalah  mampu  memperjuangkan pemenuhan  hak-hak  asasi  dari  komunitasnya melalui pemberian layanan bantuan hukum.11
Sebelum lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum,  istilah  Paralegal  tidak  ditemukan dalam satu-pun peraturan perundang- undangan  di  Indonesia.  Meskipun  demikian eksistensinya telah lama dikenal dan berkembang di komunitas masyarakat.
Paralegal  sendiri  digagas  dan  dikembangkan oleh kalangan dari organisasi non pemerintah (non  government  organization) , diantaranyaYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebagai salah satu lembaga tertua di Indonesia, dengan memberikan  berbagai  bentuk  pendidikan  dan pelatihan  hukum  bagi  masyarakat  miskin  dan
11 http://posbakumadintanjungredeb.blogsp .co.id/20
16/06/paralegal-dalam-undang-undang- bantuan.html.
marjinal, sehingga mereka memiliki
kemampuan dan keterampilan dalam
memperjuangkan hak-haknya, sekaligus mampu  memberikan  layanan  bantuan  hukum di komunitasnya.
Peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum sangat penting, untuk membantu menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal sebagai pencari keadilan.

## II.  PERMASALAHAN
Berdasarkan pendahuluan tersebut di atas, maka    yang    perlu  mendapat  kajian adalahapakah  pengertian  paralegal  tersebut dan  bagaimana  aspek  hukum    paralegal sebagai  pemberi  bantuan  hukum  terhadap masyarakat  miskin  dan  marginal  dalam mencari keadilan.

## III. PEMBAHASAN
Paralegal  di  Indonesia  berkembang  sejak tahun 1970-an, seiring perkembangan gerakan bantuan  hukum.12  Paralegal    baru  diakui eksistensinya sebagai pemberi bantuan hukum sejak  diterbitkannya  beberapa  undang-undang nasional seperti undang-undang tentang lingkungan hidup,
undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga dan undang-undang tentangbantuan hukum.
12 http://www.kompasiana.com/ekoroesanto/ perkembang an-paralegal-untuk-masyarakat-miskin-dan-kelompok- marginal diindonesia _552a1f826ea834830c552cfb.
Istilah paralegal di dalam sistem tata hukum di  Indonesia  secara  tertulis  baru  diakuidan disebutkan
dalam undang-undang tentangbantuan hukum Nomor 11 Tahun 2016, yaitu  pada    Pasal  9  dan  Pasal  10.Akan  tetapi undang-undang  ini    tidak  ada  secara  khusus mendefinisikan  maupun  mengatur  tentang persyaratan  dan  peranan  paralegal  dalam pelaksanaan bantuan hukum. Meskipun undang-undang  tentang  bantuan  hukum  ini tidak  ada  memberikan  defenisi  paralegal secara khusus, akan tetapi dengan disebutkannya  istilah  paralegal  pada  Pasal  9 dan  Pasal  10 Nomor  11  Tahun  2016  tentang bantuan hukum tersebut, kedudukan paralegal saat  ini  telah  mendapatkan  pengakuan  dan legitimasi  formal  dalam  sistem  tata  hukum  di Indonesia, sehingga dengan demikian eksistensi  paralegal  juga  harus  diakui  oleh aparat  penegak  hukum  dan  institusi  terkait lainnya .
Ada  beberapa  macam  Paralegal  yang dikenal di antaranya:
a. Legal  Aid yaitu    pemberian  jasa dibidang  hukum  kepada  seseorang  yang terlibat  dalam  suatu  kasus  atau  perkara,  yang bercirikan  pemberian  jasa  bantuan  hukum secara  cuma-cuma,  dikhususkan  bagi  mereka yang  tidak  mampu,  dan  motivasi  utamanya adalah  penegakan  hukum  dengan  jalan pembelaan  kepentingan  dan  hak  asasi  rakyat kecil.
b. Legal  Assistance yaitu  disamping mengandung  makna  dan  tujuan memberi  jasa bantuan hukum, juga dikenal dengan pengertian    sebagai  advokat  yang  memberi bantuan  baik  kepada  mereka  yang  mampu membayar  prestasi  maupun  secara  cuma- cuma kepada rakyat miskin.
c. Legal  Service atau  pelayanan  hukum, bertujuan  memberi  bantuan  kepada  anggota masyarakat  yang  operasionalnya  bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif  dalam  penegakan  dan  pemberian jasa antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
Legal service dalam operasionalnya  lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan  dengan  jalan  menempuh  cara perdamaian.
Dalam  perkembangan  selanjutnya  belum ada  definisi  yang  seragam  tentang  paralegal ini.  Akan  tetapi  dari  berbagai  literatur, pengertianparalegal pada intinya menyebutkan bahwa  paralegal  itu  adalah  seorang  yang bukan  sarjana  hukum  tetapi  mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai  hukum  dan  hak  asasi  manusia dengan  tujuan  untuk  memberikan  bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

## A.  Beberapa Pengertian Paralegal
1. Menurut Black  Law Dectionary dalam bukunya Mulyana W.K. menyatakan bawah  Paralegal  adalah A person with legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervision  of a lawyeror  no  is otherwise authorized by law  to  use  those  legal skills.  Paralegal  courses  leading  to derses in such specially are no afforted  bymany  schools.Berdasarkan pengertian  ini  yang  disebut  paralegal adalah  seseorang  yang  mempunyai keterampilan  hukum  namun  ia  bukan
seseorang  penasehat  hukum  (yang professional)  dan  ia  bekerja  di  bawah bimbingan  seorang  advokat  atau  yang dinilai  mempunyai  kemampuan  hukum untuk menggunakan keterampilannya. 13
2.  Menurut  Abdul  Hakim,  G.  Nusantara paralegal  adalah  Para  sarjana  muda hukum,  pemuka  masyarakat  pekerja- pekerja lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah mengikuti kursus  pendidikan  hukum  kilat  yang biasanya diselenggarakan oleh kantor - kantor Lembaga Bantuan Hukum, berperaktek sebagai penasehat hukum masyarakat  miskin  atau  masyarakat yang kurang mampu atau tidak diuntungkan dalam pembangunan. 14
3.  Menurut  Rifka  Annisa  Women's  Crisis
Center,  Paralegal  adalah  Orang  yang melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan dalam masyarakat.  Kerja  ini  dilakukan  dengan menggunakan  peraturan  yang  ada  atau terobosan hukum lainnya.15 4. Organisasi National Association of Licensed Paralegals Inggris Raya mendefinisikan paralegal adalah
seseorang  yang  dididik  dan  dilatih  untuk melakukan tugas-tugas hukum, tetapi yang tidak  memenuhi  syarat  pengacara  atau pengacara.
5. ABA ( American Bar Association )
mengartikan  paralegal  adalah  orang  yang
13Mulayana W. Kusumah, Paradigma dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 27.
14Ibid.,hal 29.
15Anis Hamim dan Siti Roswati Handayani, Menjadi Paralegal Bagi Perempuan Korban Kekerasan , Rika Annisa Women’s crisis center, Yogyakarta, hal. 3.
memenuhi  syarat  dengan  pendidikan  dan pelatihan  atau  pengalaman  kerja  di  kantor pengacara, kantor hukum,  korporasi, badan  pemerintah,  atau  badan  lainnya yang melakukan pekerjaan legal substansif  yang  didelegasikan  kepadanya namun  dibawah  tanggung  jawab  langsung pengacara.  Definsi  ini  menyatakan  bahwa tanggungjawab  hukum  untuk  pekerjaan paralegal  bersandar  langsung  di  bawah pengacara.
6. The  National  Federation  of  Paralegal Associations  (NFPA) Amerika  Serikat
mendefinisikan paralegal adalah kualifikasi orang yang telah menempuh pendidikan,training  dan  pengalaman  kerja untuk melakukan pekerjaan legal substanstif yang memerlukan pengetahuan  mengenai  konsep  hukum dan  yang  lazimnya,  namun  tidak  secara ekslusif dilakukan oleh pengacara.
Paralegal  bisa  dipekerjakan  di  oleh pengacara, kantor hukum, badan
pemerintah  atau  yang  lainnya  atau  dapat diberi  wewenang  oleh  undang-undang, pengadilan untuk
melakukan pekerjaannya. Secara substantif pekerjaan ini  perlu  pengakuan,  evaluasi,  organisari, analisis dan komunikasi fakta yang relevan dan konsep hukum.
7. Organisasi National  Association  of  Legal Assistants (NALA) AmerikaSerikat menyebutkan  paralegal  yang  juga  dikenal sebagai  asisten  legal  adalah  orang  yang membantu pengacara dalam menyampaikan jasa hukum. 8. American Association for Paralegal
Education (AAfPE) .
Para  legal  melakukan  pekerjaan  hukum substantif  dan  dan  prosedural  yang diberikan kewenangan oleh hukum dimana pekerjaannya dapat dilakukan oleh
pengacara. Paralegal mempunyai pengetahuan  hukum  yang  diperoleh  dari pendidikannya  atau  pengalaman  kerjanya yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan  pekerjaan  hukum.  Paralegal mematuhi  standar  etika  dan  aturan tanggung jawab profesi.
Di  Amerika  Serikat  paralegal  ini  sering disebut  sebagai  asisten  pengacara,  yang menjalankan kerja-kerja pengacara, baik di pengadilan  maupun  diluar  pengadilan dibawah pengawasan pengacara.
9. Society  of  Ontario  Paralegal ,  menjelaskan paralegal adalah orang perseorangan memenuhi  syarat  melalui  pendidikan  atau pengalaman  lisensi  untuk  memberikan pelayanan  hukum  kepada  masyarakat umum di daerah disahkan oleh masyarakat hukum Kanada.
Di  Inggris  orang  dapat  menyebut  dirinya sebagai
Paralegal tanpa kualifikasi apapun. Paralegal  bukan  profesi  pengacara tetapi  mengerjakan  pekerjaan  legal  terlepas siapa  yang  mengerjakannya. Negara  Inggirs sudah memiliki National Association of
Paralegal  License (badan  linsesi  paralegal nasional) akan tetapi tidak mewajibkan kepada paralegal untuk mendapatkan ijin dan perlindungan dalam menjalankan profesinya. Pada yurisdiksi hukum Inggris (Wales),Paralegalmemberikan layanan penasehatan hukum, dan tidak ada pelanggaran  praktek  bantuan  hukum  karena dijamin oleh undang-undang seperti melakukan layanan untuk membantu
pengacara  ( Solicitors  Act  1974 ),  melakukan
klaim kompensasi kepada Departemen
Kehakiman, pengurusan administrasi keimigrasian,  dan  melakukan  penasehatan hukum  kepada  tersangka  yang  ditahan  oleh kepolisian  (khusus  yang  berlisensi),  tetapi dibatasi dalam hal beracara di pengadilan.
10.  Di Australia, paralegal menjadi salah satu studi perguruan tinggi.
Dalam prakteknya, pekerjaanparalegal terbatas  pada  proses-proses  monitoring  atau pemantauan  di  pengadilan,  dan  penyusunan dokumen  tertentu  yang  berhubungan  dengan kerja-kerja  advokasi  sebagaimana  dilakukan oleh pengacara.
11. Di Jepang,
paralegal dikenal
dengan( 司法 书 士 Shoshi  Shiho) yang  berperan sebagaimana  asisten  pengacara,  dan  dapat melekat pada kantor pengacara atau beroperasi secara independen. Seperti pengacara  di  Jepang,  paralegal  juga  diatur dan harus lulus ujian.16
B.  Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan  Hukum  Terhadap  Masyarakat Miskin  Dan  Marginal  Dalam  Mencari Keadilan
Aspek  hukum  paralegal  sebagai  pemberi bantuan  hukum  terhadap  masyarakat  miskin dan  marginal  dalam  mencari  keadilan secara eksplisit dapat dilihat dalam beberapa perundangan berikut ini:
1.  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2011 tentang Bantuan Hukum.
16 https://id.wikipedia.org/wiki/Paralegal
Pasal  9  huruf  (a)  Undang-undang  Nomor  16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan  pemberi  bantuan  hukum  berhak melakukan  rekruitmen  terhadap  advokat, paralegal,  dosen  dan  mahasiswa  fakultas hukum.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasikemasyarakatan yang memberi layanan  bantuan  hukum.Selanjutnya  Pasal  10 huruf (c) undang-undang ini menyebutkanPemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat,  paralegal,dosen,  mahasiswa  fakultas hukum  yang  direkrut  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal9 huruf (a) tersebut;
Dari Pasal 10 huruf (c) Undang-undang Nomor 16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  ini, dapat  dilihat  bahwa  yang  dapat  memberikan bantuan hukum tersebut bukan hanya advokat, tetapi  juga  dosen,  mahasiswa  fakultas  hukum dan  paralegal,  setelah  mereka  mendapatkan terlebih  dahulu  pelatihan  bantuan  hukum  dari pemberi  bantuan  hukum  tersebut.    Dengan demikian  paralegal  tersebut  adalah  setiap orang  yang  sudah  terlatih  dan  mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum, yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya. Dalam menjalankan perannya biasanya seorang  paralegal  dibimbing  oleh  advokat yang  bekerja  di  lembaga  bantuan  hukum.
Paralegal menjadi jembatan yang menghubungkan antara advokat dan komunitas  masyarakat  miskin  diwilayah  yang sulit  dijangkau  oleh  advokat.  Paralegal  yang dididik oleh lembaga bantuan hukum, biasanya
berasal dari komunitas yang memiliki permasalahan  hukum,  yang  dipercaya  oleh warga  masyarakat  dikomunitas  tersebut  untuk mewakili kepentingan hukum mereka.
Paralegal  yang  dididik  oleh  lembaga  bantuan hukum dalam pelatihan paralegal adalah orang yang  mempunyai  komitmen  untuk  membantu mencegah dan menyelesaikan masalah hukum dikomunitasnya. Berdasarkan pengalaman penulis
dilapangan dalam memberikan bantuan hukum,  ada  juga  lembaga  bantuan  hukum yang memberdayakan dan mendidik seseorang  menjadi  paralegal,  yang  awalnya seseorang tersebut mempunyai  masalah hukum atas dirinya. Dalam prakteknya setelah mendapat  arahan  dari  seorang  advokat  yang bergabung  dalam  lembaga  bantuan  hukum tersebut,  seseorang  yang  pernah  mengalami masalah hukum itu, akan memberikan bantuan hukum  pula  berupa  pendampingan,  masukan pengalaman-pengalaman tentang  masalah hukum yang dihadapinya, memberikan dorongan  semangat,  bertukar  pikiran  tentang masalah  yang  sama-sama  pernah  mereka alami.  Dengan  demikian  rasa  empati,  rasa solidaritas, rasa persamaan nasib dan kepentingan  akan  timbul  diantara  mereka, yang  nantinya  diharapkan  dapat  meringankan beban  mental  dan  psikologis  si  korban  serta dapat  mempermudah  si  korban  memahami bagaiman proses hukum yang dialaminya.
2. Undang-undang Nomor  32  Tahun  2009
Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
PadaPasal91 Undang-undang Nomor    32 Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidupyang
mengatur  tentang  hak  gugat  masyarakat, secara inti menyebutkan masyarakat berhak  mengajukan  gugatan  perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan  /  atau  untuk  kepentingan  masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan  hidup.  Menurut  Pasal  91 undang-undang  ini,  masyarakat  secara langsung  dapat dan mempunyai hak untuk melakukan  gugatan  perwakilan  kelompok (class  action) untuk  mempertahankan  hak mereka  atas  lingkungan  hidup  yang  sehat dan  bersih.  Masyarakat  yang  mempunyai kepentingan  atas  lingkungan  hidup  yang bersih  dan  sehat  inilah  yang  dikenal dengan paralegal.
3. Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga.
Pasal  10  huruf  (d) Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan korban berhak mendapatkanpendampingan oleh pekerja
sosial  dan  bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat proses  pemeriksaan.  Selanjutnya  Pasal  23 huruf (b) menyebutkan dalam memberikanpelayanan,  relawan  pendamping dapat mendampingi korban di tingkat
penyidikan, penuntutan atau tingkat
pemeriksaan pengadilan  dengan membimbing korban  untuk  secara  objektif  dan  lengkap memaparkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang dialaminya.
Pengertian paralegal dalam undang- undang  ini,  dapat  dilihat  pada  Pasal  10  huruf (d)  dengan  sebutan  pekerja  sosial  dan  pada Pasal  23  huruf  (b)  dengan  sebutan  relawan pendamping.  Sebutan  pekerja  sosial  (peksos) yang  mempunyai  peran  sebagai  paralegal, dalam  Undang-undang    Nomor    23  Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah  Tanggaini,  juga  terdapat  pada  Pasal 13  huruf  (b),  Pasal  17,  Pasal  22,  Pasal  25 huruf (c), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal  39  huruf  (b),  Pasal  41,  dan  Pasal 42,sedangkan  sebutan  relawan  pendamping juga  terdapat  pada  Pasal  17,  Pasal    25  huruf (c), Pasal 29 huruf (d), Pasal 30 ayat (3), Pasal 33  ayat  (2),  Pasal  34  ayat  (2),  Pasal  39  huruf (c), Pasal 41, dan Pasal 42.
4. Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial.
Pasal  87  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2004  Tentang  Penyelesaian  Perselisihan HubunganIndutrial memberikan  kewenangan kepada  serikat  pekerja/serikat  buruh  dan organisasi  pengusaha  untuk  dapat  bertindak sebagai  kuasa  hukum  untuk  beracara  di pengadilan  hubungan  industrial  guna mewakili anggotanya.Sedangkan  serikat  pekerja/serikat buruh  adalah  organisasi  yang  dibentuk  dari, oleh, dan untukpekerja/buruh baik di perusahaan  maupun  di  luar  perusahaan,  yang bersifat  bebas,  terbuka,mandiri,  demokratis,
dan
bertanggung jawab guna memperjuangkan,  membela  sertamelindungi hak  dan  kepentingan  pekerja/buruh  serta meningkatkan kesejahteraanpekerja/buruh dan keluarganya.  Dengan  demikan  dalam  undang-
undang  ini,  paralegal  dikenal  dengan  sebutan serikat  pekerja/serikat  buruh  dan  organisasi pengusaha.
5. Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pasal  68  ayat  (1)  huruf    b  Undang- undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak menyebutkan  pekerja sosial  profesional  dan  tenaga  kesejahteraan sosial  bertugas  memberikan  pendampingan dan advokasi sosial. Selanjutnya Pasal 68 ayat (1)  huruf  e  menyebutkan  pekerja  sosial profesional  dan  tenaga  kesejahteraan  sosial bertugas membuat dan menyampaikan laporan  kepada  pembimbing  kemasyarakatan mengenai  hasil  bimbingan,  bantuan  dan pembinaan  terhadap  anak  yang  berdasarkan putusan  pengadilan  dijatuhi  pidana  atau tindakan.  Pekerja  sosial  profesional  dan tenaga  kesejahteraan  sosial  juga  memberikan pertimbangan  kepada  aparat  penegak  hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak.
Pekerja  sosial  profesional  dan  tenaga kesejahteraan  sosial  ini  beserta  pembimbing kemasyarakatan, merupakan petugas kemasyarakatan sebagaimana disebutkan Pasal  63 Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak ini.  Jadi  paralegal  dalam  undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, memakai  sebutan pekerja  sosial  profesional dan tenaga kesejahteraan sosial,  yang memberikan  pendampingan  dan  advokasi sosial  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  yaitu  anak  sebagai  korban  dan  anak sebagai  saksi,  serta  anak  yang  berkonflik dengan hukum yaitu anak sebagai pelaku.
6.  Undang-undang  Nomor  35  Tahun    2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka 14 menyebutkan Pendamping  adalah  pekerja  sosial  yang mempunyai kompetensi professional dalam bidangnya.  Menurut  pasal  ini,  paralegal disebut  dengan  pendamping  yaitu  pekerja sosial.
7. Dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 88/PUU-X/2012. Putusan  Mahkamah  KonstitusiNomor 88/PUU-X/2012  ini  berawal  dari    surat permohonansejumlah advokatpada 08Agustus2012 yang memohon kepada Mahkamah  Konstitusi  untuk  pengujianPasal  1 Ayat  (1),  (3),  (5),  (6);  Pasal  4  Ayat  (1),  (3); Pasal  6  ayat  (2),  (3)  huruf  a,  b;  Pasal  7  Ayat (1) huruf a dan b dan Ayat (4);Pasal 8 ayat (1), dan (2); Pasal 9 huruf a, b,c,d,e,f, dan huruf g; Pasal  10  huruf  a,  c;  Pasal  11;  Pasal  15  ayat (5);  dan  Pasal  22Undang-undang  Nomor  16 Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum.    Dalam surat  permohonan  para  pemohontersebut disebutkanketidakjelasan  siapa  sesungguhnya pemberi  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma, ketidakjelasan  rumusan  bantuan  hukum  dan pemberi  bantuan  hukum.  Pemohon  juga beranggapan bahwa advokat merasa dirugikan dengan  adanya  Pasal  9  huruf  a  dan  Pasal  1 Ayat  (3) Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2011  tentang  Bantuan  Hukum. Para  pemohon berpendapat dosen, mahasiswa fakultas hukum,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan organisasi masyarakat, bukan penegak hukum dan tidak berhak memberikan bantuan
hukum. Menurut para pemohon, bantuan hukum  hanya  bisa  diberikan  oleh  para advokat,    sejak  berlakunya  Pasal  56  ayat  2 KUHAP  dimana  istilah  penasihat  hukum  dan konsultan  hukum  dilebur  menjadi  istilah advokat.
Terhadap  permohonan  pemohon  ini,
majelis hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hukum antara lain: 1.  Pasal-pasaltentang batasan
pengertian  atau  hal  lain  tentang  bantuan hukum,  pemberi  bantuan  hukum,  standar bantuan  hukum  telah  mengatur  batasan  dan arah  yang  jelas  mengenai  bantuan  hukum, pemberi  bantuan  hukum,  standar  bantuan hukum,  dan  kode  etik  advokat  dan  tidak mengandung pertentangan dengan UUD 1945.
2.  Majelis  hakim  berpendapat  paralegal, dosen,  dan  mahasiswa  fakultas  hukum, termasuk  mahasiswa  dari  fakultas  syariah, perguruan  tinggi  militer,  dan  perguruan  tinggi kepolisian  yang  direkrut  sebagai  pemberi bantuan  hukum  berdasarkan Undang-undang Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum dapat memberikan bantuan hukum.Sementara  kewajiban  advokat  dalam memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma- cuma  tidak  dibatas,  tidak  dikurangi  dan  tidak dihilangkan  oleh  undang-undang  bantuan hukum  tersebut  dan  merupakan  bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum.
3.  Dalam  menangani  persoalan  hukum masyarakat, paralegal, dosen, dan mahasiswa
fakultas  hukum  tunduk  pada  hukum  acara yang  sama,  karenanya  paralegal,  dosen,  dan mahasiswa  fakultas  hukum  memiliki  hak  yang sama  dengan  advokat  untuk  memberikan bantuan  hukum  kepada  warga  negara  miskin dan tidak mampu.
Dengan  adanya  Undang-undang  Nomor 16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum    ini, telah  memberikan  pengakuan  hukum  kepada paralegal,  dosen,  dan  mahasiswa  sebagai pemberi  bantuan  hukum  disamping  advokat, maka    sangat  diharapkan    keadilan  untuk mendapatkan  bantuan  hukum,  keadilan  di depan hukum tersebut, bukan lagi menjadi hal yang mahal  bagi masyarakat.  Undang-undang bantuan  hukum  ini  juga  dapat  digunakan sebagai  landasan  hukum  bagi  paralegal  untuk memberdayakan  dan  memberikan  pelajaran hukum bagi masyarakat.
Akan  tetapi  bantuan  hukum  yang  diberikan oleh  paralegal  masih  kurang  efektif    karena disetiap  daerah  khususnya  daerah  pedalaman belum tentu ada paralegalnya, selain itu istilah paralegal  sampai  sekarang  ini  juga  masih belum begitu dikenal di masyarakat, khususnya  masyarakat  miskin,  marginal  dan yang tidak mampu. Selanjutnya paralegal juga belum  begitu  maksimal  dalam  memberikan bantuan  hukum  terutama  yang  berhubungan dengan  hukum  formal,  seperti  bagaimana membuat  surat  kuasa,  nota  pembelaan (pledoi),  gugatan,  jawaban,  replik,  duplik  tata cara  bersidang  di  pengadilan  dan  lain-lain. Untuk  mengatasi  masalah  ini,  sangat  penting bagi pemberi bantuan hukum untuk menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan bantuan hukum
bagi paralegal,dosen,  mahasiswa  fakultas  hukum
yang  direkrut  berdasarkan  undang-undang bantuan hukum.
Sejalan  dengan  semangat  undang-undang bantuan  hukum  ini  dan  mengingat  peran pentingnyaparalegal untuk memberikan bantuan  hukum  yang  adil  bagi  masyarakat miskin, danmenjangkau akses terhadap keadilan  bagi  masyarakat  miskin,juga  untuk mensosialisasikan  paralegal  di  lingkungan kampus,  sekaligus  melaksanakan  Tri  Darma Perguruan Tinggi, dengan merekrut mahasiswa  khususnya  mahasiswa  fakultas hukum,  maka  laboratorium  hukum    fakultas hukum  Universitas  Islam  Sumatera  Utara bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum  dan  Perlindungan  Konsumen  Persada Medan  telah  melakukan  pendidikan  dan pelatihan Paralegal di fakultas hukum
Universitas  Sumatera  Utara  beberapa  waktu yang lalu.
Mengingat  yang  menjadi    paralegal  tersebut tidak  semuanya  orang-orang  yang  pernah mempelajari  dan  belajar  di  fakultas  hukum serta  sarjana  hukum,    maka  dalam  memberi bantuan  hukum  kepada  masyarakat  miskin dan marginal, atas perkara baik yang berkaitan dengan  non  litigasi  maupun  litigasi,  paralegal juga  tetap  harus  belajar,  berkoordinasi  dan meminta  masukan,  serta  penjelasan  tentang aspek  hukum  dengan  advokat  pendamping, karena  memang  untuk  dapat  memberikan bantuan  hukum  yang  professional,  baik bantuan  hukum  tentang  hukum  materiil maupun bantuan hukum tentang hukum formal atau hukum acara, tidak mudah dan membutuhkan latihan, serta pengalaman yang lama  dan  panjang.Oleh  karena  itu,agar paralegal dapat melaksanakan tugas pendampingan,  dan  memberi  pencerahan
hukumserta bantuan hukum kepada
masyarakat  dengan  baik,  maka  paralegal tersebut haruslah diberi pelatihan, pembekalan dan pendidikan
yang benar danberkesinambungan  tentang  penanganan perkara  yang  berkaitan  dengan  hukum,  baik tentang  hukum  materiil,  hukum  formal  yaitu hukum  acara  perdata,  hukum  acara  pidana maupun hukum acara lainnya.Dengan mendapat pelatihan, pembelajaran, pendidikan tentang  hukummateril  dan  hukum  acara  yang terus menerus, diharapkan akan menghasilkan paralegal  yang  profesional  dalam memberikan bantuan  hukum  kepada  masyarakat  miskin dan tidak mampu.

## IV.  PENUTUP
Sebagai  penutup,  dapat  disimpulkan bahwa:
1.  Paralegal adalah setiap orang yangmempunyai pengetahuan
dan pemahaman dasar tentang hukum,dan hak asasi  manusia,  apakah  sarjana  hukum atau  bukan  sarjana  hukum,  akan  tetapi telah  direkrut  dan  mendapat  pendidikan serta  pelatihan  hukum  yang  dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukumdengan tujuan  untuk  memberikan  bantuan  hukum kepada  masyarakat  miskin  dan  tidak mampu,  akan  tetapi  bukanlah  seorang advokat,  melainkan  dalam  menjalankan tugasnya  didampingi  dan  berkoordinasi dengan seorang advokat sebagai pendamping.
2.  Dengan  adanya  Undang-undang  Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukumini, memberikan pengakuan hukumatau
legitimasi hukum kepada paralegalsebagai
pemberi bantuan hukum disamping advokat.
3.  Agar  paralegal  dapat    melaksanakan pendampingan  dan  memberikan  bantuan hukum  secara  baik,  maksimal,  serta profesional kepada masyarakat miskin dan tidak  mampu,  maka  diharapkan  paralegal mendapatkan  pelatihan,  pembelajaran, dan  pendidikan  tentang  hukum  materil serta  hukum  acara  yang  terus  menerus dan  berkesinambungan  juga  di  dalam memberikan  pencerahan  dan  bantuan hukum    tetap  berkoordinasi  dengan advokat sebagai pendamping.
4.  Mengingat  peran  paralegal  ini  sangat penting,  dan  membantu  tugas  advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada  masyarakat  miskin  dan  tidak mampu,  maka  pemberi  bantuan  hukum, baik  secara  mandiri  maupun  bekerjasama dengan institusi Perguruan Tinggi, hendaknya melakukan perekrutan,
sosialisasi  dan  pendidikan  serta  pelatihan kepada paralegal, dengan demikian jumlah paralegal  semakin  bertambah  dan  bukan istilah  asing  lagi  bagi  masyarakat  miskin serta  tidak  mampu  (marginal)  dalam mendapatkan bantuan hukum dan keadilan.

## DAFTAR BACAAN

## A.  BUKU
Abdurrahman, Aspek-aspek Bantuan Hukum  di  Indonesia ,  Cendana
Press,  Jakarta, 1983.
Anis  Hamim  dan  Siti  Roswati  Handayani,
Menjadi Paralegal Bagi Perempuan Korban  Kekerasan , Rika  Annisa Women’s crisis center, Yogyakarta.
Henry  J.Abraham, The  Judicial  Process,
Six  Edition,  Oxford  University  Press,
1993.
H.P.  Panggabean, Buku  Ajar  Klinis Hukum  Dalam  Sistem  Hukum  dan Peradilan, PT  Alumni,  Bandung,
2011.
Frans  Hendra  Winarta, Bantuan  Hukum,
Suatu  Hak  Asasi  Manusia  Bukan
Belas  Kasihan ,  PT  Elex  Media
Komputindo Jakarta, 2000.
-------------------------, Pro  Bono  Publico ,  PT Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 2009.
Mulayana  W.  Kusumah, Paradigma  dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan ,  Yayasan  LBH  Indonesia,
Jakarta, 1991.

## B.  MAKALAH
Maria  Rosalina,  Makalah  pada Diskusi  Peran Pekerja Sosial Kementrian Sosial,
Penanganan  Anak  Berhadapan  Dengan
Hukum, Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia Daerah  (KPAID)  Sumut,  Medan,  Jumat,  14 Februari 2014.

## C.  PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2011 tentang Bantuan Hukum.
Undang-undang Nomor  32  Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga.
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-undang  Nomor  35  Tahun    2014 Tentang Perlindungan Anak

## D.  PUTUSAN PENGADILAN
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU- X/2012

## E.  MEDIA INTERNET
http://www.gresnews.com/berita/hukum/11552 012-mk-putuskan-paralegal-boleh-beri- bantuan-hukum/0/
https://www.kompasiana.com/adji.prakoso/mak na-gerakan-bantuan-hukum struktural_54f7c20da33311fc208b48cc
http://www.kompasiana.com/ekoroesanto/perk embangan-paralegal-untuk-masyarakat- miskin-dan-kelompok-marginal diindonesia_552a1f826ea834830c552cfb
http://businesslaw.binus.ac.id/2016/10/16 peran-paralegal-dalam-pemberian-bantuan- hukum/
https://id.wikipedia.org/wiki/Paralegal