PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN KASUS TERKAIT PEREMPUAN DAN ANAK
(Studi Penelitian Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar lampung)
[Rizki Agip Saputra] 1
[Lintje Anna Marpaung] 2
[Yulia Hesti] 3
1 [IlmuHukum, FakultasHukum, Universitas Bandar Lampung]
1 [rizkiagip17@gmail.com]
2 [IlmuHukum, FakultasHukum, Universitas Bandar Lampung]
2 [lintje@ubl.ac.id]
3 [IlmuHukum, FakultasHukum, Universitas Bandar Lampung]
3 [hesti@ubl.ac.id]

## Abstract
Based on the Regulation of the Mayor of Bandar Lampung Number 6 of 2020, The Technical  Implementation  Unit  for  the  Protection  of  Women  and  Children  was formed  to  provide  protection  for  women  and  children  in  Bandar  Lampung City.This  study  uses  a  normative  juridical  method,  and  an  empirical  approach  . The problem that will be discussed in this research is how the role of the Technical Implementation  Unit  of  the  Department  of  Women's  Empowerment  and  Child Protection in Bandar Lampung City in handling cases and what are the inhibiting factors.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  role  of  the  Technical Implementing Unit is to provide services for women and children who experience violence, discrimination, special protection, and other problems.
Keyword: Role, Women Empowerment And Child Protection
Received: 02 Desember 2021       Revised: 20 Oktober 2022      Available Online: 30 Oktober 2022

## 1. PENDAHULUAN
Hukum ialah kaidah yang memuat suatu panduan dan merupakan suatu bentuk  dari  kaidah  sosial,  dimana  kaidah  sosial  sendiri  diartikan  sebagai  suatu
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIusCivile (RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan) Prodi IlmuHukum UniversitasTeuku Umar Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
pilar  untuk  berprilaku  dalam  menjalani  kehidupan  bersama.  Selain  merupakan kaidah  hukumberbentuk  peraturan  baik  itu  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang mengatur  tingkah  laku  manusia  dalam  masyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara yang  dibuat  oleh  penguasa  (pihak  yang  berwenang),  bersifat  memaksa  dan mengikat,  berisi  larangan  dan  perintah  yang  wajib  dipatuhi  dan  memiliki  sanksi tegas  bila  melanggarnya  (pidana,  perdata,  administrasi)  serta  bertujuan mewujudkan  keamanan,  ketertiban,  dan  keadilan. 1 Sebagai  negara  yang berdaulat tujuan Indonesia tertuang dalam Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar  Tahun  1945  “  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  negara  Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan  ikut  melaksanaakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. 2
Indonesia  ialah  negara  hukum.  Ini  tercantum pada  Pasal  1  ayat  (3)  UUD 1945. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa tiap- tiap warga negara memiliki kedudukan sama di muka hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Pasal 28D ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  setiap  individu  berhak  untuk  dilindungi,  dijamin, diakui,  serta  mendapat  kepastian  hukum  yang  adil,  dan  tidak  dibeda-bedakan dihadapan  hukum.  Indonesia  menganut  hukum  positif    “ ius  constitutum” atau hukum  yang  berlaku  bagi  suatu  masyarakat  saat  ini  berupa  hukum  tertulis ataupun tidak tertulis. 3
Indonesia sebagai negara kesatuan menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Asas kewenangan “ general competence ”  adalah  asas  bahwa  pemerintah  dapat  mengambil  tindakan  secara bebas,  selama  pemerintah  tidak  melanggar  atau  bertentangan  dengan  undang- undang  di  atasnya,  tentunya  tidak  bertentangan  dengan  pemerintah pusat. 4 Otonomi  daerah  merupakan  dasar  pelaksanaan  pemerintah  pusat  untuk memberikan daerah  kewenangan bertanggung jawab,  nyata, dan seluas-luasnya sesuai  dengan  UU  No.  23  Tahun  2014 jo UU  No.  9  Tahun  2015  tentang Pemerintahan  daerah.  Tujuannya  berupa  meningkatkan  daya  guna  dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam melaksanakan  pembangunan  dan  pelayanan  publik,  serta  meningkatkan stabilitas politik dan pembangunan nasional. 5 Penyelenggaraan pelayanan publik yang  masyarakat  butuhkan  yaitu  pelayanan  yang  bermutu  tinggi,  hal  ini merupakan  salah  satu  ciri  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan
1 Tami Rusli. 2018. PengantarIlmuHukum. Anugrah Utama Raharja, Lampung,hlm. 9.
2 Lintje Anna Marpaung. 2018. Ilmu Negara , Yogyakarta, Penerbit ANDI, hlm. 55
3 Lintje  Anna  Marpaung et  al .  2017. Pengantar  Hukum  Indonesia. Anugrah  Utama Raharja, Lampung,hlm. 2.
4 Lintje  Anna  Marpaung.  2019. Revitalisasi  Hukum  Otonomi  Daerah  dan  Prospektif Kepentingan Daerah , Anugrah Utama Raharja, Lampung,hlm. 64.
5 Soenyono.2020. Otonomi  Daerah;  Peran  Dan  Dampaknya  Bagi  Kesejahteraan masyarakat , Grahailmu, Yogyakarta,hlm. 45
menggunakan prinsip-prinsip good governance . 6
Perkembangan  konsep  masyarakat  dan  kemajuan  IPTEK  secara  tidak langsung menyebabkan berkembangnya berbagai jenis kejahatan di masyarakat. Kejahatan  bisa  menimpa  siapapun,  tidak  hanya  orang  dewasa,  tapi  juga  pada anak.  Indonesia  menjamin  kesejahteraan  seluruh  warga  negara,  salah  satunya memberikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang merupakan salah satu  hak  asasi  manusia.  Padahal,  dalam  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM menyatakan  bahwa  hak  yang  dimiliki  perempuan  dan  anak  harus  dilindungi, dipelihara  dan  dihormati  oleh  hukum,  pemerintah,  negara  dan  setiap  orang dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat umat manusia.
Kekerasan  terhadap  perempuan  seringkali  dikaitkan  dengan  perbedaan kekuatan/kuasa  yang  tidak  setara  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Contohnya pada  kekerasan  dalam    rumah    tangga  yang  lebih  sering  dilakukan  oleh  orang yang lebih berkuasa kepada korban yang lebih lemah. Hal ini juga terlihat pada kasus  pemerkosaan,  yang  mana  perbuatan  ini  biasanya  dilakukan  oleh  laki-laki kepada perempuan dibandingkan sebaliknya. 7
Maraknya  kasus  kekerasan  seksual  di  lingkungan  kita  menjadi  perhatian tersendiri  mirisnya  untuk  kasus  kekerasan  seksual  masi  saja  di  anggap  sepele oleh  kebanyakan  masyarak  yang  tidak  memahami  posisi  korban  yang  sangat dirugikan baik sacara fisik maupun mental atas kejadian tersebut. Sehingga para korban  tindak  kekerasan  seksual  terutama  tindak  kekersan  pemerkosaan  yang dimana  kebanyakan  dari  korbanya  adalah  perempuan  dan  anak-anak  yang sangat identik dengan ketidak berdayaaannya atau lemah sehingga mereka yang mengalami  tekanan  sangat  enggan  untuk  terbuka  dan  melaporkan  kajadian tersebut,  karena  kebanyakan  dari  korban  kekerasan  seksual  masih  sangat  takut dan traumuma atas kejadian tersebut sehingga kebanyakan dari mereka memilih diam, dan tidak jarang juga kebanyakan dari mereka mendaptkan ancaman dari pelaku sehingga tidak sedikt dari kasus kekerasan seksual ini yang tidak terangkat atau dilaporkan.
Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  disebutkan  tujuan  dari  penghapusan  KDRT  pada  Pasal  4,  yaitu  : (1)  menahan  segala  bentuk  KDRT;  (2)  melindungi  korban  KDRT;  (3)  menangani pelaku  KDRT;  (4)  memelihara  keutuhan  rumah  tangga  yang  harmonis  dan sejahtera. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa  perlindungan  anak  adalah  segala  bentuk  kegiatan  untuk  menjamin perlindungan  anak  dan  hak-haknya  supaya  dapat  hidup  dan  tumbuh  dewasa,
6 Nila Trisna et al . 2020. Implentasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pilot Project Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Samudera, Vol.15, No. 1, hlm. 55.
7 Dede  Karnia.  2015.  Hak  Asasi  Perempuan  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia. Jurnal Konstitusi , Vol. 12, No. 4, hlm. 721.
berkembang,  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Perempuan dan anak termasuk kedalam kelompok yang mudah terlibat dengan  terjadinya  tindak  pidana  baik  sebagai  saksi,  korban,  atau  pelaku kejahatan.  Untuk  memberikan  perlindungan  bagi  perempuan  dan  anak  di  tiap daerah dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak  yang  selanjutnya  disingkat  UPTD  PPA.  UPTD  PPA  adalah  unit  pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan  dan  anak  yang  mengalami  kekerasan,  diskriminasi,  perlindungan khusus,  dan  masalah  lainnya.  Unit  ini  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Menteri Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Anak  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  Pedoman Pembentukkan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  Dan Anak.
Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
Dan Anak Nomor 4 Tahun, selanjutnya PPPA Kota Bandar Lampung membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (yang selanjutnya disebut UPT PPA) berasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan  Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  dan  penjelasan  kasus  diatas,  penulis tertarik melakukan penelitian. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran unit pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kota  Bandar  Lampung  dalam  penanganan  kasus  serta  apa  faktor penghambat  unit  pelaksana  teknis  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Kota  Bandar  Lampung  dalam  penanganan  kasus  terkait perempuan dan anak.

## 2. Metode Penelitian
Pendekatan  dengan  menemukan  kebenaran  hukum  yang  membutuhkan data  yang  bersumber  dari  hukum  positif  yang  sesuai  dengan  penelitian  yuridis normatif. 8 Pelaksanaan  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  mencari  data  dengan cara  studi  kepustakaan  ( Library  Research )  kepada  hal-hal  yang  bersifat  teoritis, dimana  melakukan  pendekatan  dengan  mempelajari  asas-asas  hukum  dalam teori atau pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendekatan  empiris  yaitu  menggunakan  data  primer  yang  dikumpulkan melalui  observasi  secara  langsung  terhadap  objek  penelitian. 9 Pelaksnaan pendekatan  empiris  dilakukan  dengan  meneliti  maupun  mengumpulkan  data primer  yang  diperoleh  secara  langsung  melalui  penelitian  terhadap  objek
8 Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar.  2018. Metode  Penelitian  Hukum  Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, PT RevikaA ditama, Bandung, hlm.71
9 Ibid. hlm. 73
penelitian  dengan  cara  mewawancarai  narasumber  yang  berhubungan  dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Peran  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kasus.
Berikut merupakan data  kasus yang terjadi terkait perempuan dan anak di kota Bandar Lampung dari tahun 2019-2021.
tabel 1 (Sumber : https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan)
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pada  tahun  2019 laporan data kekerasan pada perempuan dan anak pada Dinas PPPA Kota Bandar lampung  yaitu  total  kasus  yang  ada  di  Kota  Bandar  Lampung  ada  92  kasus. Selanjutnya terjadi peningkatan pada tahun 2020 dimana laporan data kekerasan pada  perempuan  dan  anak  pada  Dinas  PPPA  Kota  Bandar  lampung  yaitu  total kasus  yang  ada  di  Kota  Bandar  Lampung  ada  101  kasus.  Dan  meningkat  pada tahun  2021  menjadi  200  kasus  yang  tercatat  oleh  Dinas  PPPA  Kota  Bandar Lampung.
Menurut Peraturan Walikota Bandar lampung No. 6 Tahun 2020, UPT PPA adalah  Unit  Pelaksana  Teknis  yang  dibentuk  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandar Lampung dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan maslaah lainnya. Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Ibu  Ruth  Dora  Nababan  selaku  sekretaris  pelaksana tugas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar lampung,  beliau  menjelaskan  bahwa  peran  UPT  PPA  adalah  berupa  memberi layanan  bagi  perempuan  dan  anak  yang  mengalami  dan  menjadi  korban kekerasan,  diskriminasi,  membutuhkan  perlindungan  khusus  dan  masalah  lain. Layanan yang diberikan yaitu :
1) Menerima Pengaduan Masyarakat Layanan  pengaduan  masyarakat  adalah  tindakan  yang  dilakukan  untuk menindaklanjuti  laporan  yang  diterima,  baik  laporan  secara  langsung  maupun laporan  secara  tidak  langsusng  mengenai  adanya  dugaan  permasalahan perampuan dan anak yang diajukan oleh korban, keluarga, ataupun masyarakat. Laporan  langsung  yakni  laporan  yang  dilaporkan  langsung  oleh  orang  yang
N No Tahun Jumlah Kasus 1
1 2019 92 2
2 2020 101
3 3 2021 200 Total 393
mengalami  masalah  terkait  perempuan  dan  anak.  Sedangkan  laporan  tidak langsung yakni laporan yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung atas laporan dari masyarakat ataupun media sosial yang berkaitan dengan kasus perempuan dan anak.
2) Memberikan Penjangkauan Terhadap Korban Bentuk pelayanan penjangkauan berupa tindakan menjangkau/menjemput  korban  untuk  merespon  adanya  laporan  dengan dugaan  permasalahan  perempuan  dan  anak  untuk  ditindaklanjuti,  jika  korban berhalangan  atau  tidak  dapat  datang  secara  langsung,  karena  permasalahan tersebut harus segera diatasi.
3) Pengelolaan Kasus
Pengelolaan  kasus  merupakan  tindakan  yang  diberikan  untuk  menjamin klien  selaku  pelapor  yang  mengalami  masalah  agar  mendapatkan  semua pelayanan  yang  dibutuhkan.  Pelayanan  ini  berupa  konsultasi  yang  diberikan kepada  perempuan  dan  anak  yang  mengalami  masalah,  sehingga  perempuan dan  anak  yang  mengalami  masalah  tersebut  dapat  memperoleh  pengetahuan, pemahaman  dan  pertimbangan  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan  masalah dengan pihak ketiga.
4) Memberikan Penampungan Sementara Layanan  penampungan  sementara  merupakan  tindakan  yang  diberikan untuk  perempuan  dan  anak  yang  mengalami  masalah  agar  ditampung  pada rumah  aman  sebagai  tempat  berlindung  dalam  jangka  waktu  tertentu  untuk menghindari  kontak  dengan  pihak-pihak  yang  menyebabkan  perempuan  dan anak  merasa  terancam,  tertekan  atau  trauma  akibat  perbuatan  yang  telah dialami sebelumnya.
5) Melakukan Mediasi
Mediasi  adalah  penyelesaian  masalah  yang  dibantu  mediator  secara kekeluargaan untuk menghasilkan kesepakatan diantara kedua pihak. 10 Layanan mediasi  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menyelesaikan  masalah  pidana  atau perdata  bagi  perempuan  dan  anak  yang  mengalami  masalah  dengan  pihak terkait,  tujuannya  adalah  untuk  mencapai  kesepakatan  antara  pelapor  dan terlapor untuk menghindari penyelesaian di pengadilan.Mediator haruslah orang terampil  pada  bidangnya,  yang  mana  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Kota  Bandar  Lampung  memiliki  tenaga  yang  bersertifikasi ataupun  bekerja  sama  dengan  lembaga  atau  instansi  terkait  seperti  Lembaga Mediasi BP4 Provinsi Lampung.
6) Pendampingan Pada Korban.
Pendampingan  korban  meliputi  kegiatan  mendampingi  perempuan  dan anak  yang  menjadi  korban  untuk  melakukan  hal-hal  yang  dianggap  perlu. Pendampingan korban mencakup pendampingan kesehatan, dimana perempuan
10 Hukum  Online,  “Litigasi  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif- penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan, diakses pada 28 November 2021.
dan  anak  sebagai  korban  kekerasan  baik  kekerasan  fisik  maupun  kekerasan seksual  akan  mendapat  pertolongan  pertama  untuk  mengecek  kesehatan  fisik dan  tes  kehamilan.  UPT  PPA  Kota  Bandar  Lampung  mendampingi  perempuan dan anak dari proses pendaftaran hingga dilakukan pemeriksaan dan visum oleh rumah  sakit.  Pendamingan  psikologi  untuk  pemulihan  psiskis  perempuan  dan anak  sebagai  korban.  UPT  PPA  Kota  Bandar  Lampung  menyediakan  pendaming psikolog  klinis  untuk  membantu  pemulihan  psiskis  perempuan  dan  anak  yang menjadi  korban.  Pendamingan  hukum  oleh  UPT  PPA  Kota  Bandar  Lampung berupa  melakukan  koordinasi  dengan  lembaga  bantuan  hukum  dalam penanganan kasus, konsultasi hukum, pendampingan ketika berhadapan dengan hukum dan pengadilan.
Selain  itu  UPT  PPA  Kota  Bandar  lampung  melakukan  edukasi  di lingkungan  sekitar  korban  agar  masyarakat  dan  lingkungan  sekitar  dapat menerima  kembali  korban  di  lingkungan  masyarakat  dan  tidak  memberikan stigma  negatif  pada  korban,  lalu  memberikan  pemahaman  pada  lingkungan masyarakat agar memahami dan peduli terhadap tindakan kekersan yang terjadi pada  perempuan  dan  anak.  Adapun  pendampingan  rehabilitasi  yang bekerjasama  dengan  dinas  sosial  dan  lembaga  yang  berkaitan,  jika  korban perempuan  membutuhkan  keterampilan.  Adapun  jika  korban  membutukan pendidikan,  UPT  PPA  Kota  Bandar  Lampung  dibantu  dengan  Dinas  Pendidikan dan lembaga terkait untuk membantu mencukupi kebutuhannya. Pendampingan ini  dilakukan  hingga  korbaan  perempuan  dan  anak    dapat  bangkit  untuk menerima masalalu dan siap kembali pada lingkungan masyarakat.
Ketika  menangani  suatu  laporan  kasus  biasanya  ada  seseorang  yang menderita  kerugian  sebagai  akibat  kejahatan  ataupun  terganggunya  rasa keadilan  akibat  pengalamannya  sebagai  sasaran  kejahatan  yang  kita  sebut sebagai  korban. 11 Korban  yang  penulis  maksud  disini  adalah  perampuan  dan anak yang mengalami penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung akibat  dari  kekerasan  yang  dialami,  kekerasan  yang  dimaksud  berupa  tindakan yang  mengakibatkan  penderitaan  mental,  fisik,  psikologis,  seksual,  termasuk intimidasi,  ancaman,  pengusiran,  penelantaran,  pemaksaan  atau  perampasan hak  serta  menghalangi  perempuan  dan  anak  untuk  menikmati  kebebasannya. Dalam  peangangan  kasus  UPT  PPA  Kota  Bandar  Lampung,  pihak  UPT  PPA bermitra  dengan  dinas  kesehatan,  dinas  sosial  provinsi,  kepolisian,  rumah  sakit urip,  rumah  sakit  imanuel,  pengadilan,  kejaksaan,  yayasan  bussaina,  lembaga advokasi  damar,  gabungan  organisasi  wanita,  KPAI, children  chrisis  center Lampung.
Berbagai  kasus  perempuan  dan  anak  ditangani  oleh  UPT  PPA  melalui layanan pengaduan. Adapun perempuan dan anak yang tidak dapat melaporkan secara langsung, pihak UPT PPA memiliki layanan berupa penjangkauan korban. Selanjutnya  pengelolaan  kasus,  kasus  yang  ditangani  akan  dikelola  agar
11 Siswanto  Sunarso.  2014. Viktimologi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Sinar  Grafika, Jakarta Timur, hlm. 53.
mendapat titik terangnya. Berikutnya, penampungan sementara hal ini bertujuan sebagai  tempat  aman  bagi  perempan  dan  anak  selaku  korban.  Sarana  mediasi, dimana  penyelasian  di  luar  pengadilan.  Pendampingan  korban,  proses pelaksanaan  pendampingan  berupa  melakukan  hal  yang  direkomendasikan seperti  pendampingan  kesehatan,  pendampingan  hukum,  dan  pendampingan psikolog serta memantau perkembangan kesehatan mental dan fisik perempuan dan anak serta rehabilitasi yang dibantu oleh dinas sosial, dinas pendidikan dan lembanga yang berkaitan.
3.2 Faktor  Penghambat  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Kota  Bandar  Lampung  Dalam Penanganan Kasus.
1) Keterbatasan Anggaran Untuk  memerikan  pelayanan  yang  optimal  tentu  perlu  anggaran  yang menunjang.  Keterbatasan  anggaran  menyebabkan  hambatan-hambatan  yang mempengaruhi  kualitas  pelayanan  publik  seperti  belum  adanya  sarana  rumah aman dan terbatasnya sumberdaya manusia yang ada pada UPT PPA pada Dinas PPPA  kota  Bandar  Lampung.  Alokasi  dana  APBD  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung  untuk  Dinas  Pemberdayaan  Perempuah  Dan  Perlindungan  Anak  perlu ditingkatkan untuk menunjang kualitras pelayanan yang lebih baik.
2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia Keterbatasan  anggaran  menyebabkan  terhambatnya  juga  kinerja pelaksana harian. Karena banyaknya kasus yang ditangani tidak sepadan dengan sumber daya manusia yang ada menjadi hambatan tersendiri bagi UPT PPA Kota Bandar  Lampung,  untuk  merekrut  sumber  daya  manusia  pastinya  memerlukan anggaran.  Namun  bila  ada  sumberdaya  manusia  yang  secara  sukarela  ingin membantu tentunya akan sangat diterima bantuan tersebut.
3) Sarana dan Prasarana
Keterbatasan  anggaran  yang  dialami  UPT  PPA  Kota  Bandar  Lampung menyebabkan  juga  berdampak  dengan  kebutuhan  seperti  rumah  aman  yang belum dapat terlaksana dan terpenuhi, karena ini merupakan salah satu bagian penting  dalam  melaksanakan  perannya  dan  memerikan  pelayanan  yang memumpuni.  Saat  ini  rumah  aman  yang  digunakan  untuk  permpuan  dan  anak yang  mengalami  masalah  ditampung  pada  salah  satunya  pada  rumah  singgah Yayasan Bussaina, danRumahPerlindungandan Trauma Center (RPTC).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1. Peran UPT PPA di kota Bandar Lampung dalam penanganan kasus antara lain :
a) Menerima pengaduan dari masyarakat
b) Melakukan penjangkauan korban
c) Melakukan pengelolaan kasus
d) Melakukan penampungan sementara
e) Melakukan mediasi
f) Melakukan pendampingan korban
2)  Adapun  beberpa  faktor  penghambat  yang  dialami  oleh  UPT  PPA  dalam penanganan kasus, yaitu :
a) Terbatasnya anggaran yang dimiliki
b) Terbatasnya sumber daya manusia
c) Sarana dan prasarana yang belum maksimal
5. Referensi
Buku :
Butarbutar  E  N.  2018. Metode  Penelitian  Hukum  Langkah-Langkah  Untuk Menemukan  Kebenaran  Dalam  Ilmu  Hukum, PT  Revika  Aditama, Bandung.
Marpaung L A.. 2018. Ilmu Negara , ANDI, Yogyakarta. Marpaung L A, et al . 2017. Pengantar Hukum Indonesia. Anugrah Utama Raharja, Lampung
Marpaung  L  A.  2019. Revitalisasi  Hukum  Otonomi  Daerah  dan  Prospektif Kepentingan Daerah , Anugrah Utama Raharja, Lampung. Sunarso  S.  2014. Viktimologi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Sinar  Grafika, Jakarta Timur.
Soenyono.  2020. Otonomi  Daerah;  Peran  Dan  Dampaknya  Bagi  Kesejahteraan masyarakat, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Rusli T. 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Anugrah Utama Raharja, Lampung

## Jurnal:
Karnia D. 2015. Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Konstitusi , Vol. 12, No. 4. Trisna  N, et  al .  2020.  Implentasi  Program  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan Pilot Project Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Samudera, Vol.15, No. 1.

## Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya:
Undang-Undang Dasar Neraga Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan Dan  Perlindungan  Anak Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Pembentukan  Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Pembentukkan  Dan  Susunan  Organisasi  Serta  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana Teknis  Perlindungan  Perempuan  dan    Anak  Pada  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

## Sumber Internet:
Hukum  Online,  “Litigasi  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897 351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar- pengadilan, diakses pada 28 November 2021. https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan