MENUJU DESENTRALISASI KEBIJAKAN EKONOMI DALAM ISLAM : Pengalaman Dinasti ῾ U ṡ maniyyah Abad 16-18 M dan Indonesia di Masa Orde Baru

## Yuli Andriansyah
Program Studi Ekonomi Islam, FIAI, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, email: yuliandriansyah@uii.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  mengkaji  model  desentralisasi  kebijakan  ekonomi  dalam  perspekif  Islam dengan menganalisa akar  desentralisasi pada  Alquran, hadits dan a ṡ ar  sahabat serta pengalaman Dinasti  ‘Uṡmāniyyah terutama  pada  abad  16-18M  dan  pada  Indonesia  di  masa  Orde  Baru menerapkan  kebijakan  desentralisasi. Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  Islam  memberikan peluang  pengembangan  desentralisasi  meskipun  model  utama  pemerintahan  yang  diakui bersifat  sentralistik. Dinasti  ‘Uṡmāniyyah yang  memiliki  wilayah  luas  menerapkan desentralisasi  dengan  kekuasaan  lokal  dipegang  oleh  pimpinan  militer  dengan  sejumlah derajat  kebebasan  dalam  pengaturan  pendapatan  di  wilayahnya.  Masa  Orde  Baru  di Indonesia  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  terdesentralisasi  dengan pembangunan berbasis daerah. Namun mengingat keterbatasan daerah dalam aspek sumber pendapatan  dan  banyaknya  pimpinan  daerah  berlatar  belakang  militer,  semangat desentralisasi berubah menjadi sentralisasi demi alasan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.  Berdasarkan  akar  ajaran  Islam  dan  pengalaman  sejarah  tersebut,  desentralisasi dalam  kerangka  Islam  dirumuskan sebagai  sebuah  pola  pemerintahan  yang  bertujuan mencapai  kemajuan  ekonomi  dan  stabilitas  politik  secara  seimbang  dengan  tetap mengindahkan tujuan syariah.
Kata kunci: desentralisasi, Dinasti ‘Uṡmāniyyah , Orde Baru, ekonomi Islam

## Abstract
This article describes a decentralized model of economic policy from Islamic perspective by analyzing root of decentralization in Holy Koran, prophetic sayings, and Shabbat’s practices along  with  experiences  of  Ottoman  Empire  during 16-18  centuries  and  in Indonesia  New Order  Baru.  The  results  suggest  that  Islam  provide  alternative  to  decentralization  although its main idea of politics is centralized one. Ottoman Empire with its vast regions decided to implement  decentralization  with  mostly  military administrative  in  local  power  with  different degrees  of  freedom  in  dealing  with  their  financial  matters.  While  in  the  Indonesian  New Order,  decentralization  was  aimed  to  establish  local-based  development.  But  due  to  local limitations along with military-based local leaders, decentralization turn to centralization for economic stability and growth. Based on the root of decentralization in Islam and experiences of Muslim societies, this article proposed a model of decentralized government in Islam with economic advancement  and  political  stability  as  its  main  goals  along  with  fulfillment  of sharia purposes.

## Keywords: decentralization, Ottoman Empire, New Order, Islamic economics

## Pendahuluan
Desentralisasi  saat  ini  menjadi  salah satu  tren  dari  sistem  politik  dan  ekonomi yang  diadopsi  banyak  negara  di  dunia, termasuk negara-negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim. Desentralisasi  dapat  dimaknai  sebagai:  “ the transfer  of  authority,  responsibility,  and resources — through deconcentration, delegation, or devolution — from the center to lower levels of administration ” 1 atau “ pemindahan kekuasaan,  tanggung  jawab, dan  sumber  daya  melalui  deconsentrasi, delegasi, atau devolusi dari pusat administrasi ke bagian di bawahnya”. Secara internasional, desentralisasi seringkali dijadikan  arahan  di  negara  berkembang dalam  rangka  menciptakan  penyesuaian struktural dengan tujuan akhir meningkatkan akses  ke  pasar,  memperkuat  demokrasi  dan menciptakan tata kelola yang baik. 2
Negara  dengan  wilayah  yang  luas, jumlah penduduk yang banyak, dan memiliki kebutuhan  atau  tuntutan  nasional  lainnya kerap  menerapkan  kebijakan  desentralisasi, termasuk  desentralisasi  fiskal.  Desentralisasi fiskal dapat dimaknai sebagai “ an increase in taxing and/or spending responsibilities given to subnational jurisdictions ” 3 atau peningkatan  pada  kewajiban  pemungutan pajak  dan  pengeluarannya  pada  wilayah kekuasaan  yang  lebih  kecil  pada  sebuah negara. Negara  bagian,  provinsi,  kabupaten, distrik dan bentuk lainnya adalah bagian dari pembagian  wilayah  kekuasaan  pada  sebuah negara dalam rangka mengakomodasi desentralisasi fiskal ini. 4
1 G.  Shabbir  Cheema  dan  Dennis  A.
Rondinelli,  “From  Government  Decentralization  to Decentralized  Governance”,  dalam  G.  Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (eds.), Decentralizing  Governance:  Emerging  Concepts  and Practices, (Washington,  D.C.:  Brookings  Institution Press, 2007), hal. 1.
2 G.  Shabbir  Cheema  dan  Dennis  A. Rondinelli,  “From  Government  Decentralization  …, hal. 4.
3 Vito  Tanzi,  “Pitfalls  on  the  Road  to  Fiscal Decentralization”,  dalam  Ehtisham  Ahmad  dan  Vito Tanzi, Managing  Fiscal  Decentralization,  (London, United Kingdom: Routledge, 2002), hal. 17-30.
4 Ibid.
Desentralisasi fiskal dapat diwujdukan  dalam  bentuk negara  federalis, maupun tetap  dalam  negara  kesatuan. Sejumlah  negara  yang  termasuk  dalam kategori federalis adalah Argentina, Australia,  Brazil,  Canada,  India,  Nigeria, Rusia  dan  Amerika  Serikat.  Sedangkan sejumlah  negara  seperti  China,  Indonesia, Kolombia,  Italia,  Spanyol  dan  lainnya  saat ini termasuk yang memasuki masa desentralisasi fiskal dengan beragam tingkatan  kebebasan  di  level  pemerintah daerahnya.  Selain  faktor  luasnya  wilayah, perkembangan  politik  dan  tekanan  publik juga  dapat  menjadi  pemicu  pelaksanaan desentralisasi fiskal  yang  lebih  cepat. 5 Terdapat sejumlah manfaat dalam desentralisasi  fiskal berupa  (a)  sensitivitas pada  perbedaan  preferensi  wilayah,  (b) terbukanya  preferensi  berdasarkan  mobilitas rumah  tangga,  (c)  melindungi  kepentingan generasi  mendatang,  dan  (d) menghalangi perilaku  mencari  keuntungan  secara  sepihak oleh  pemerintah. 6 Adapun  masalah  yang dapat saja muncul dalam desentralisasi fiskal adalah  berupa  (a)  alokasi  sumber  daya  yang tidak  optimal  di  antara  berbagai  daerah,  (b) mengakibatkan  kompetisi tidak  sehat  dalam pajak  untuk  faktor  produksi  yang  mudah bergerak,  (c)  mengakibatkan  perpindahan beban pajak antar daerah dan juga pemanfaatan  barang  publik,  (d)  distribusi pendapatn yang kurang optimal di dalam satu wilayah,  (e)  distribusi  pendapatan  yang kurang  optimal  di  antara  beberapa  wilayah, (f)  kurang  optimalnya  kebijakan  stabilisasi, dan  (g)  derajat  desentralisasi  fiskal  yang optimal. 7
Meskipun  banyak  digunakan  sebagai sistem  dalam  politik  dan  ekonomi  di banyak negara, perhatian  para  peneliti  terhadap desentralisasi dari  perspektif  Islam,  masih sangat  terbatas.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari minimnya kajian terkait masalah
5 Ibid.
6 Dietmar  Wellisch, Theory  of  Public Finance  in  a  Federal  State,  (Cambridge:  Cambridge University Press, 2004), hal. 14-17.
7 Dietmar  Wellisch, Theory  of  Public Finance, hlm. 17-22.
desentralisasi  dengan  mengaitkannya  pada pengalaman  umat  Islam,  menelusurinya  dari ajaran  Islam,  maupun  realisasinya  dengan konteks kehidupan  umat  Islam  saat  ini. Alasan  mengapa  hal  ini  terjadi  dapat ditelusuri  dalam  ajaran  Islam  tentang pentingnya persatuan sebagaimana tercermin dalam Q.S. Ā li Imr ā n [3] ayat 103 8 . Ayat ini menurut  penafsiran Ibnu  Mas’ūd  bermakna jamaah,  yaitu  perintah Allah  SWT  untuk bersatu  dan  menghindari  perpecahan  karena perpecahan  menjadi  sumber  kehancuran  dan persatuan  menjadi  awal  bagi  keberhasilan. 9 Selain  ayat  ini  di empat  lain tempat  dalam Alquran akar  kata  i'ta ṣ ama  yang  dikaitkan dengan  Allah  terulang  dengan beragam bentuknya, yaitu pada Āli Imrān [3] ayat 101, An- Nisā’  [4]  ayat  146  dan  175,  dan  Al - Ḥ ajj [22]  ayat  78.  Hal  ini  menandakan  kuatnya dorongan untuk bersatu dalam ajaran Islam.
Selain  memiliki  fondasi  yang  kuat dalam  ajaran  Alquran,  persatuan  sebagai bentuk  ideal  dalam  pemerintahan  juga diperkuat dengan pandangan politik mayoritas di dunia Islam terutama Sunnī . Al- M ā ward ī 10 misalnya menegaskan  posisi
8 Terjemahannya adalah: “Dan berpegangteguhlah  kamu  semuanya  kepada  tali (agama)  Allah,  dan  janganlah  kamu  bercerai  berai, dan  ingatlah  nikmat  Allah  kepadamu  ketika  kamu dahulu  (masa  jahiliyah)  bermusuhan,  lalu  Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu  menjadi  bersaudara,  sedangkan  (ketika  itu) kamu  berada  di  tepi  jurang  neraka,  lalu  Allah menyelamatkan  kamu  dari  sana.  Demikianlah,  Allah menerangkan  ayat-ayat-Nya  kepadamu,  agar  kamu mendapat  petunjuk.”,  lihat  Yayasan  Penyelenggara Penerjemah  Al- Qur’an, Al- Qur’an  Al -Karim  dan Terjemahnya  Departemen  Agama  RI  Edisi  2002, (Semarang: Toha Putra, 2002), hal.79.
9 Abū Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abū  Bakr  Al -Qur ṭubī, Al- Jāmi’  li  Aḥkām  Al - Qur’an wa  Al- Mubīnu  li  mā  taḍamanahu  min  As -Sunnah  wa Āy  Al - Furqān, Edisi  Pertama,  ditahqīq  oleh  ‘Abd Allāh  ibn  Abd  Al -Mu ḥsin  At - Turkī  dan  Muḥammad Ri ḍwān  ‘Arsūqī,  (Beirut:  Al -Resalah  Publishers, 2007), juz 5, hal. 240-241.
10 Nama  lengkapnya  Abū  al - Ḥasan  ‘Alī  ibn Mu ḥammad  ibn  Ḥabīb  al - Māwardī,  atau  Alboacen dalam sebutan Latin. Beliau lahir di Ba ṣra 364 H/974 M dan meninggal di Baghdad 450 H/1058M. Lihat C. Brockelmann,  “al - Māwardī,  Abū  ‘l - Ḥasan  ʿAlī  b. Mu ḥammad  b.  Ḥabīb,”  dalam  C.E.  Bosworth,  E.  van Donzel,  B.  Lewis,  dan  Ch.  Pellat  (eds.), The
kekhalifahan  sebagai  kewajiban  ilahiah  dan bukan  berasal  dari  pencapaian  akal  semata. Demi  menjaga  persatuan  umat  kala  itu,  ia bahkan  menyetujui  sahnya  kepemimpinan seorang khalifah yang dikuasai oleh sejumlah kekuatan politik atau militer selama kekuatan dominan tersebut tidak bersifat destruktif dan separatis. 11 Pandangan  ini  muncul  demi mengakomodasi
kondisi
Dinasti Buwaihiyyah  di  akhir  masa  kekuasaan mereka  yang  kekuatan  politiknya  semakin tergerus oleh Dinasti Saljūq. Pola kepemimpinan  akomodatif  semacam  ini menunjukkan penekanan yang besar terhadap kekuasaan yang terpusat dan stabil meskipun khalifah telah turun statusnya sebagai simbol pemersatu saja.
Pentingnya khalifah dalam mengelola kekuasaan  demi  menjaga  persatuan  ini kemudian  diteguhkan  dengan  doktrin  politik yang  sangat  terkenal:  “60  tahun  di  bawah pimpinan yang  jahat itu  lebih baik  daripada satu  malam  tanpa  pemimpin.” 12 Doktrin politik ini antara lain berasal dari pemahaman  atas  hadits  Nabi  Saw  tentang pentingnya menegakkan ḥ add yang dianggap lebih baik dari anugerah berupa hujan selama empat puluh malam sebagaimana diriwayatkan Ibnu Mājah dalam Sunannya. 13 Kecenderungan pada pemusatan kekuatan  dalam  Islam  juga  tercermin  dalam pandangan  politik  Shakib  Arslan  di  masa
Encyclopedia  of  Islam  New  Edition,  (Leiden:  E.J. Brill,  1991),  Volume  VI,  hal.  869  dan  Encyclopædia Britannica,  “Māwardī,  al - “, Encyclopædia  Britannica Ultimate  Reference  Suite,  (Chicago:  Encyclopædia Britannica, 2012).
11 Ovamir  Anjum,  “al -A ḥkām  al -Sul ṭānīyah” dalam  The [Oxford]  Encyclopedia  of  Islam  and  Law, Oxford Islamic Studies Online, diakses dari http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t349/ e0001 pada 4 Mei 2013.
12 Syuhada  Bahri,  “Kepemimpinan  Islam”, dalam Buletin  Al-Jazeera, Edisi  04/Th.  2/2010, diakses dari http://al- jazeeraik2s.blogspot.com/2010/09/kepemimpinan- islam.html 11 Maret 2011.
13 Teks hadits 2537 terkait hal ini adalah [ ﺔﻣﺎﻗإ ﻞﺟو ﺰﻋ ﷲ دﻼﺑ ﻲﻓ ،ﺔﻠﯿﻟ ﻦﯿﻌﺑرأ ﺮﻄﻣ ﻦﻣﺮﯿﺧ ،ﷲ دوﺪﺣ ﻦﻣ ﺪﺣ ], sedangkan teks hadits 2538 adalah [ ،ضرﻷا ف ﮫﺑ ﻞﻤﻌﯾ ﺪﺣ ﺎﺣﺎﺒﺻ ﻦﯿﻌﺑرأ اوﺮﻄﻤﯾ نأ ﻦﻣ ضرﻷا ﻞھﻷ ﺮﯿﺧ ]. Lihat  “Sunan Ibn Mājah”, Mausū’ah Al -Hadi ṡ An - Nabawī , Al-I ṣdār Ats- Tsānī.
akhir  kekuasaan  Dinasti  ‘Uṡmāniyyah.  Ia menilai  bahwa  tuntutan  desentralisasi  dan otonomi  di  berbagai  wilayah  yang dikuasai Dinasti  ‘Uṡmāniyyah  sebagai  bagian  dari upaya  meningkatkan  pengaruh  Eropa  dan mengganggu kedaulatan Dinasti ‘Uṡmāniyyah.  Karenanya , ia  menyebut mereka  yang  mendukung  desentralisasi sebagai  pembangkang  dan  pengkhianat. Tujuan  pandangan  ini  dalah  untuk  menjaga kekuatan  dan  kendali  kekuasaan  di  pusat pemerintahan  Dinasti  ‘Uṡmāniyyah. 14 Ia bahkan tidak tertarik pada pandangan politik Pan-Islam  a  la  Jamaluddin  Al-Afghani  dan Muhammad  Abduh. 15 Hal  ini  menjadi  salah satu penguat pandangan sentralisasi kekuasaan  dalam  Islam  yang  menekankan pentingnya pemerintah pusat sebagai pemersatu.
Apakah ini menandakan tidak adanya ruang  bagi  sistem  desentralisasi  dalam Islam?  Artikel  ini  dimaksudkan  antara  lain untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut  atau yang sejenisnya. Untuk membuka pandangan mengenai  desentralisasi  dalam  Islam,  artikel ini  mengkaji  desentralisasi  sebagaimana diisyaratkan dalam ajaran Islam dan diterapkan  dalam  pemerintahan  Dinasti ‘Uṡmāniyyah  dan  Indonesia.  Tujuannya adalah  untuk  membangun  fondasi  bagi kebijakan desentralisasi sesuai dengan ajaran Islam  agar  mampu  memberikan  kontribusi bagi  pengembangan  kebijakan  yang  lebih baik dalam konteks  Indonesia maupun dunia internasional.

## Pembahasan
Akar  pemikiran  desentralisasi  dapat dirujuk  pada  isyarat  Nabi  Saw  dalam pesannya  kepada  Mu’āż  ibn  Jabal  saat  akan diutus ke Yaman. Dalam hadits yang terkenal tersebut,  Mu’āż  ibn  Jabal  menyebutkan penggunaan  Alquran,  Sunnah,  dan  akal dalam  proses  penyelesaian  masalah  yang
14 Abdurrahman  Atçil,  “Decentralization, Imperialism,  and  Ottoman  Sovereignty  in  the  Arab Lands  Before  1914:  Shakib  Arslan's  Polemic  Against the  Decentralization  Party, Welt  des  Islams,  Vol.  52, Issue 3-4, 2012, hal. 26-49.
15 Ibid.
akan dihadapi ketika menghadapi masyarakat tanpa  Nabi  Saw  sebagai  salah  satu  sumber hukum. 16 Hal  yang  kurang  lebih  sama  juga dapat  dirujuk  pada  kebiasaan  Abū  Bakr dalam  pola  pengambilan  keputusan  yang dimulai  dari  menelusuri  ajaran  Islam  dalam Alquran,  dilanjutkan  dengan  Sunnah  Nabi Saw.  Sekiranya  dari  kedua  sumber  tersebut tidak  ditemui ketentuan  yang  diharapkan, maka  tokoh-tokoh  terbaik  dimintai  pendapat sampai pada satu kesimpulan yang selanjutnya dipakai sebagai sumber hukum. 17
‘Umar ibn
A l-Kha ṭṭāb juga memberikan  pesan  kepada  Syuray ḥ ketika diutus  menjadi  qa ḍī  di  Kūfah  untuk menggunakan  Alquran  dan  Hadits  sebagai sumber rujukan dalam mengambil keputusan. Jika  dari  kedua  sumber  tersebut  tidak ditemukan solusi, barulah ijtihad digunakan. 18 Kejadian-kejadian  di  atas  bagi para ahli U ṣ ul menjadi dasar bagi penggunaan Ijmā’ dan Qiyās sebagai sumber hukum. 19 Hal ini sekaligus menjadi petunjuk adanya  peluang  bagi  pengembangan  sebuah model  pemerintahan  desentralisasi  dengan merujuk  pada  penggunaan  kesepakatan kolektif  dan  ijtihad  dalam  menghadapi masalah modern.
Celah  lain  untuk  pengembangan model  desentralisasi  juga  dapat  dirujuk  pada pola  penarikan  kharāj  atau  pajak  tanah  pada masa  penaklukan  Islam.  Para  pemimpin pasukan  Islam  biasanya  berhati-hati  dalam menetapkan  pajak  atas  tanah  terhadap penduduk di daerah yang ditaklukkan. Tugas
16 Riwayat hadits ini antara lain dapat dirujuk dari Abū Dāwud dan At - Timiżī melalui Al - Ḥāriṡ dari Ibn  ‘Umar  dan  sejumlah  orang  ahli Ḥamṣ  sahabat Mu’āż ibn Jabal. Lihat Jamāl ad - Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Yūsuf Az -Zayla ῾ ī Al - Ḥanafī, Na ṣb ar - Rāyah li Aḥā di ṣ al - Hidāyah , dita ḥqīq oleh Mu ḥammad  ‘Awāmah,  (Jeddah:  Dār  aṡ - ṡaqafāah  al - Islāmiyyah, 1997), juz 4, hal. 63.
17 Wahbah  Az- Zuhaylī,  Uṣul  Al -Fiqh  Al- Islāmī, Edisi Pertama, (Damaskus: Dār Al -Fikr, 1986), juz 1, hal. 419.
18 Mannā ῾  Al -Qa ṭṭān, Tārīkh  At - Tasyrī ῾ Al- Islāmī ,  Cetakan  Kelima,  (Kairo:  Maktabah  Wahbah, 2001), hal. 231.
19 Khālid  Ramaḍān Ḥasan, Mu ῾jam Uṣul Al - Fiqh ,  Cetakan  Pertama,  (Banī  Yūsuf,  Mesir:  Ar - Rau ḍah, 1998), hal. 25 dan 227.
memungut  pajak  tersebut  bahkan  biasanya diserahkan  kepada  penguasa  setempat  yang memiliki kompetensi untuk mengurus birokrasi  pemerintahan  sebelumnya.  Bagi pemimpin  pasukan  Islam,  pengakuan  akan wilayah  tersebut  pada  kekuasaan  Islamlah yang dipentingkan sehingga bagi masyarakat yang  ditaklukkan  tidak  terdapat  perubahan penting  dalam  pembayaran  kewajiban  atas tanah karena yang terjadi hanyalah perubahan  kepada  siapa  peruntukkan  pajak tersebut.  Atas  dasar  hal  ini,  maka  sistem fiskal Islam mengalami perbedaan antara satu daerah  dengan  daerah  lainnya  sesuai  dengan perbedaan geografis. 20 Praktek dalam pemungutan  sumber  pendapatan  negara semacam  ini  menunjukkan  adanya  peluang bagi  perbedaan  pola  di  masing-masing wilayah  dengan  memperhatikan  kondisi masyarakat lokal.
Pengalaman penggunaan dīnār sebagai  mata  uang  dalam negara  Islam  juga dapat  dijadikan  gambaran  mengenai  corak desentralisasi  kebijakan  terutama  di  bidang ekonomi. Dīnār  disebutkan  dalam  Alquran yaitu  dalam  Āli  Imrān  [3]  ayat  75  sebagai alat  transaksi  yang  berlaku  umum  termasuk dalam hubungan dengan umat lain dalam hal ini bangsa Yahudi. Masyarakat Arab sebelum Islam datang telah mengenal dan menggunakan  dīnār  baik  yang  berasal  dari Romawi  maupun  Persia .  Dīnār  bercorak Arab  pertama  kali  muncul  tanpa  tahun  tapi kemungkinan  besar  berasal  dari  72  H/691-2 M di Damaskus di masa pemerintahan Dinasi Umayyah.  Bentuknya  menyerupai  koin  yang dibuat  oleh  Heraklius  dan  dua  anaknya dengan  perubahan  pada  simbol  Kriten  yang dihapus, dan ditambah dengan simbol-simbol Arab. 21
Pada perkembangan selanjutnya, model  dīnār  yang  lebih  mencerminkan  sifat Arab  muncul  dengan  gambar  khalifah
20 Cl.  Cahen,  “Kharādj”,  dalam  E.  van Donzel,  B.  Lewis,  dan  Ch.  Pellat (eds.), The Encyclopedia  of  Islam  New  Edition,  (Leiden:  E.J. Brill, 1997), Volume IV, hal. 1030.
21 G.C.  Miles,  “Dīnār”,  dalam  B.  Lewis,  Ch. Pellat,  dan  J.  Schacht  (eds.), The  Encyclopedia  of Islam New Edition, (Leiden: E.J. Brill, 1991), Volume II, hal. 297.
memegang  pedang  pada  74  H/693-4  M  di Damaskus.  Dīnār  jenis  ini  juga  diproduksi kembali  pada  tahun  76  dan  77  H. 22 Dīnār khusus dengan tulisan Bahasa Arab bermakna  “Muhammad  Utusan  Allah”  juga pernah  muncul  di  masa  ‘Abd  Allah  ibn Zubayr  memerintah  di  wilayah Ḥ ijaz sebelum  ia  akhirnya  dikalahkan  Abd  al- Malik  ibn  Marwān. 23 Abd  al-Malik  ibn Marwān  kemudian  melakukan  salah  satu upaya  bersejarah  untuk  menyeragamkan mata  uang  dengan  memperkenalkan  dīnār bergambar  dirinya  dan  menggunakan  dīnār secara  resmi  sebagai  pengganti  mata  uang lainnya  yang  memiliki  simbol  atau  kata-kata bukan  dari  tradisi  Islam. 24 Reformasi dīnār ini  terus  berlanjut  hingga  kekuasaan  Dinasti Umayyah berakhir. 25
Pada  masa  selanjutnya yaitu  Dinasti ‘Abbasiyyah, terutama  sebelum  Al- Ma’mūn berkuasa  mata  uang  di  masing-masing wilayah  terkadang  mencakup  tidak  hanya nama  khalifah  tetapi  juga  nama  gubernur wilayah  tersebut  maupun  para  pejabatnya. Perkembangan  semacam  ini  selanjutnya disikapi Al- Ma’mūn dengan sentralisasi mata uang  dīnār  dan  dirhām serta  penghapusan nama baik dirinya maupun pimpinan wilayah lainnya. Mata uang baru ini hanya mengandalkan  tampilan  artistik  dalam  kha ṭṭ Kūfī  sebagai  simbol persatuan  Dinasti ‘Abbasiyyah di masa kekuasaan Al - Ma’mūn. Perubahan  ini  dimaksudkan  untuk  menata ulang  sistem  perpajakan  dan  penghitungan hasil  pertanian. 26 Beragamnya  mata  uang
22 Ibid.
23 Chase  F.  Robinson,  “The  Rise  of  Islam, 600- 705”,  dalam  Chase  F.  Robinson  (ed.), The  New Cambridge History of Islam, Volume I The Formation of  the  Islamic  World:  Sixth  to  Eleventh  Centuries, (Cambridge:  Cambridge  University  Press,  2011),  hal. 217.
24 Chase  F.  Robinson,  “The  Rise  of  Islam, 600- 705”, hal. 220.
25 Andrew  S.  Ehrenkreutz,  “Studies  in  the Monetary  History  of  the  Near  East  in  the  Middle Ages:  The  Standard  of  Fineness  of  Some  Types  of Dinars”, Journal  of  the  Economic  and  Social  History of the Orient, Vol. 2, No. 2 (May, 1959), hal. 128-161.
26 Tayeb Al- Hibri, “The Empire in Iraq, 763 - 861”  dalam  Chase  F.  Robinson  (ed.), The  New Cambridge History of Islam, Volume I The Formation
yang  digunakan  di  berbagai  wilayah  Islam sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan adanya kecenderungan beragamnya kebijakan  ekonomi  dalam  ajaran  Islam. Beragam  kondisi  di  masing-masing  wilayah memberikan ruang bagi digunakannya kebijakan  yang  beragam  pula  sesuai  dengan kebutuhan di tingkat wilayah.

## Pengalaman Desentralisasi Dinasti ‘Uṡmāniyyah
Penerapan desentralisasi dalam kehidupan  politik  dan  ekonomi Dinasti ‘Uṡmāniyyah terjadi  terutama  pada  abad  ke- 16 sampai dengan akhir abad ke-18 M. Pada masa  ini D inasti  ‘Uṡmāniyyah mencapai puncak  kejayaan  di  bawah  kepemimpinan Bayezid  II  (1481-1512),  Selim  I  (1512- 1520),  dan  Süleyman  I  the  Magnificent (1520 – 66). 27 Pada  masa  ini  pula  struktur klasik  masyarakat  terbentuk  dengan  dua kelompok  utama  yaitu  kelompok  penguasa (rulling  class)  dan  rakyat  (subject  class). Kelompok  pertama  ini  diisi  oleh  mereka yang  menyatakan  kesetiaan  kepada Dinasti ‘Uṡmāniyyah , memeluk Islam, menggunakan jalan  hidup Dinasti  ‘Uṡmāniyyah (Ottoman Way),  dan  memiliki  satu  kekhususan  bidang yang  diperlukan  dalam  mengelola  urusan kenegaraan. 28
Kelompok penguasa mencakup lingkaran dalam atau inner service (enderun) keluarga  sultan  dan  juga  lingkaran luar  atau outer  service (birun). Lingkaran  luar mencakup  (1)  The  Scribal  Institution atau Kesekretariatan (kalemiye)  yang  mengurusi
of  the  Islamic  World:  Sixth  to  Eleventh  Centuries, (Cambridge: Cambridge  University  Press,  2011),  hal. 288  dan  Tayeb  El- Hibri,  “Coinage  Reform  under  the ʿAbbāsid  Caliph  al -Ma ʾmūn”, Journal  of  the Economic  and  Social  History  of  the  Orient,  Vol.  36, No. 1 (1993), hal.58-83.
27 Encyclopædia Britannica, “Ottoman Empire”, Encyclopædia Britannica Ultimate Reference  Suite,  (Chicago:  Encyclopædia  Britannica, 2012).
28 Stanford  J.  Shaw  dan  Gökhan  Çetinsaya, “Ottoman  Empire”, The  Oxford  Encyclopedia  of  the Islamic World, Oxford Islamic Studies Online, diakses dari http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/ e0611 pada 3 Mei 2011.
perbendaharaan  negara  dengan  anggota  para pencatat  (ehl-i  kalem),  perdana  menteri (sadr-i  azam),  para  menteri  di  bawahnya (pasa)  dan  dewan  istana  (divan);  (2)  The Military Institution atau Kemiliteran (seyfiye) yang mengurusi masalah militer dan keamanan  dengan  bagian-bagian  seperti prajurit  perang  (ehl-i  seyf),  pasukan  berkuda (sipahi),  pasukan  infanteri  (yeniçeri),  dan pasukan  bersenjata  berat  ( devşirme );  dan  (3) the  Religious  or  Cultural  Institution  atau Keagamaan  dan  Budaya  (ilmiye)  yang dipimpin  oleh şeyhülislam atau shaykh  al- Islām dalam  Bahasa  Arab  dengan  anggota berupa  majelis  ulama  (ehl-i  ilm, ülemâ), imam masjid ( imām ), hakim (qadi) dan pakar hukum (müfti). 29
Sedangkan  kelompok  rakyat  dibagi berdasarkan  agama  dan  pekerjaan. Millet atau taife atau cemaat merupakan pembagian kelompok  berdasarkan  agama  dengan  hak otonom  untuk  mengatur  diri  sendiri  menurut adat  kebiasaan  dan  hukum  yang  mereka gunakan. Pimpinan millet memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggotanya memenuhi kewajiban terhadap negara terutama  berkaitan  dengan  pajak. Selain  itu, rakyat  juga  dibagi  berdasarkan  fungsi ekonomisnya  dalam  bentuk guilds. Guilds inilah  yang  mengatur  aktivitas  ekonomi seperti  penentuan  standar  yang  diikuti anggotanya  dan  dapat  diisi  oleh  beragam latar  belakang  masyarakat  dengan  tujuan ekonomi  dan  sosial  yang  sama.  Organisasi lain  yang penting  dalam konteks  pendapatan negara adalah mukâ ṭ a ʿa ,  yaitu  sistem  yang memberikan  kelompok  penguasa  kekuasaan untuk  mengatur  sejumlah  tertentu  wilayah dan  memungut  pajak  dari  wilayah  tersebut. Pajak  yang  dikumpulkan  selanjutnya  dapat didistribusikan kepada sultan selaku penguasa  pusat  maupun diambil  sebagian sebagai  pendapatan  kelompok  penguasa. Terdapat  tiga  jenis mukâ ṭ a ʿa yang  terkenal yaitu timar, emanet, dan iltizām . 30
29 Encyclopædia Britannica, “Ottoman Empire” dan Stanford J. Shaw dan Gökhan Çetinsaya, “Ottoman Empire”.
30 Ibid.
Timar  sebagai  salah  satu  sistem dalam mukâ ṭ a ʿa memiliki peran besar dalam membentuk  ciri  khas  desentralisasi  dalam Dinasti ‘Uṡmāniyyah.  Melalui  timar,  pajak dikumpulkan  dan  didistribusikan  sebagai pendapatan  dalam  konteks  lokal.  Meskipun terdapat  bagian  yang  didistribusikan  ke pemerintah pusat, jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan bagian yang dihabiskan di tingkat lokal. 31 Pola lain dalam desentralisasi  juga  ditemui  terkait  kebijakan mata uang
Dinasti
‘Uṡmāniyyah.
Pemerintahan  Dinasti  ‘Uṡmāniyyah tidak selalu mampu  memenuhi  kebutuhan  mata uang  untuk  sirkulasi  kegiatan  ekonominya dan  kebutuhan  tersebut  adakalanya dipenuhi oleh  mata  uang  Eropa.  Pada  perkembangan selanjutnya,  mata  uang  Eropa  bahkan menjadi  dominan  di  sejumlah  wilayah kekuasaan  Dinasti  ‘Uṡmāniyyah  seperti wilayah Balkan, Istambul, Asia Kecil, hingga Suriah. Penggunaan koin Eropa juga tercatat dalam putusan-putusan pengadilan di tingkat lokal. 32
Praktek  desentralisasi  khusus  juga layak  disebutkan  sebagaimana  yang  terjadi dalam  hubungan  antara  pemerintah  pusat Dinasti  ‘Uṡmāniyyah dan  wilayah  Krimea (Ukraina) di bawahnya. Wilayah ini menjadi contoh  bagaimana  aplikasi  hukum  Islam terutama  berkaitan  dengan  aspek  ekonomi dapat  mengalami  perubahan  sesuai  tuntutan yang  ada.  Karena  merupakan  penghasil anggur  berkualitas,  maka  salah  satu  sumber pendapatan pemerintah Dinasti ‘Uṡmāniyyah dari  wilayah  ini  adalah  pajak  anggur. Penerapan  pajak  anggur  ini  bahkan  juga diikuti oleh sejumlah investasi oleh penduduk  muslim  untuk  usaha  di  bidang pertanian anggur. 33 Mengingat anggur
31 Sevket  Pamuk, A  Monetary  History  of  the Ottoman  Empire, (Cambridge:  Cambridge  University Press, 2000), hal. 10 dan 85.
32 Sevket Pamuk, A Monetary History…, hal. 146-147. 33 Alan  Fisher,  “The  Ottoman  Crimea  in  the Sixteenth  Century”, Harvard  Ukrainian  Studies,  Vol. 5,  No.  2  (June  1981),  hal.  135-170  dan  Oleksander Halenko, “Wine Production, Marketing and Consumption  in  the  Ottoman  Crimea,  1520- 1542”,
merupakan  minuman  memabukkan  yang dilarang dalam Islam, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Alquran Surat Al-Baqarah  [2]  ayat  219  dan Al- Māidah [5] ayat 90-91, maka pemungutan pajak terhadapnya merupakan pengecualian kebijakan  yang  menandakan  adanya  pola desentralisasi  dalam  politik  ekonomi Dinasti ‘Uṡmāniyyah .
Gambaran  di  atas  menunjukkan bahwa  dalam  perjalanan  sejarah Dinasti ‘Uṡmāniyyah telah mempraktekkan desentralisasi  dengan  beragam  tingkatnya. Pemisahan kekuasaan pada sejumlah wilayah yang  dipimpin  kelompok  penguasa  terutama dari pihak militer menjadi corak utama  yang membuat  desentralisasi  berjalan.  Dalam konteks  ini,  perlu  diingat  bahwa  luasnya wilayah  yang  dikuasai  menjadi  salah  satu alasan mengapa desentralisasi menjadi penting. Selain itu, posisi pimpinan militer di masing-masing  wilayah  juga  penting  untuk diperhatikan karena jasanya dalam memperluas  wilayah  sehingga  desentralisasi dengan  tambahan  hak  mengelola  sumber pendapatan  secara  khusus  menjadi  tidak terhindarkan.
Sebagaimana  negara  dengan  wilayah yang  luas  dan  beragam  bangsa  di  dalamnya, Dinasti ‘Uṡmāniyyah juga mengalami kemunduran. Kemunduran pada masa setelah Süleyman  I  the  Magnificent terutama  sekali dikaitkan  dengan  kebijakan  desentralisasi, selain  masalah  lain.  Desentralisasi  sebagai konsekuensi  logis  kebutuhan  pemerintah pusat terhadap loyalitas pimpinan militer ikut meningkatkan  dominasi  pasukan  bersenjata di  banyak  aspek  kehidupan.  Dominasi  ini pada  akhirnya  berdampak  pada  makin kuatnya  posisi  militer  dan  mengurangi kekuasaan  sultan. 34 Dampak  selanjutnya terwujud  dalam  korupsi  dan  nepotisme yang tumbuh  subur  akibat  lemahnya  kekuasaan sultan dalam mengendalikan militer sehingga mereka  dapat  memainkan  peran  politik  di
Journal  of  the  Economic  and  Social  History  of  the Orient, Vol. 47, No. 4 (2004), hal. 507-547.
34 Encyclopædi a Britannica, “Ottoman Empire…”  dan  Stanford  J.  Shaw  dan  Gökhan Çetinsaya, “Ottoman Empire…”.
pemerintahan  untuk  keuntungan  pribadi  dan kelompok. 35 Masalah ekonomi yang terutama berasal dari dampak perdagangan internasional juga ikut menambah kemunduran  di  masa  ini  mengingat  industri dalam negeri di bawah guilds gagal bersaing dengan  produk  Eropa  yang  lebih  murah  dan kualitas lebih baik. 36

## Pengalaman Desentralisasi Orde Baru Indonesia
Desentralisasi  di  Indonesia  mulai dikenal  dengan  diundangkannya  UU  No.  5 Tahun 1974 yang ditujukan untuk “membangun  otonomi  daerah  yang  benar - benar  nyata  dan  bertanggung  jawab”. 37 Hal ini  wajar  mengingat  untuk  negara  dengan wilayah  sedemikian  luas,  pemerintah  pusat yang kuat dan desentralisasi secara bersama- sama merupakan kebutuhan untuk menjamin tercapainya  tujuan  pembangunan. 38 Bentuk desentralisasi  ini  kemudian  diwujudkan dalam  struktur  pemerintahan  di  bawah pemerintah  pusat  yaitu  provinsi,  kabupate, kecamatan dan desa. Meskipun dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi peningkatan peran  daerah  dalam  pemerintahan  dan ekonomi, kebutuhan akan stabilitas menjadikan  proses  politik  yang  berlangsung di  daerah  masih  tetap  dalam  koridor pemerintah  pusat.  Sebagai  ilustrasi,  jabatan gubernur,  sebagai  pimpinan  di  tingkat provinsi,  pada  tahun  1983  27  provinsi sebanyak  21  diantaranya  diisi  oleh  pejabat berlatar belakang militer. Di tingkat kabupaten,  atau  setingkat  di  bawah  provinsi,
35 Encyclopædia Britannica, “Ottoman Empire”,  Stanford  J.  Shaw  dan  Gökhan  Çetinsaya, “Ottoman Empire” dan Ebru Boyar dan Kate Fleet, A Social  History  of  Ottoman  Istanbul,  (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hal. 105.
36 Encyclopædia Britannica, “Ottoman Empire…”
37 Nick Devas, Financing Local Government in  Indonesia,  (Athens,  Ohio:  Center  for  International Studies, 1989), hal. 37.
38 Simon  Kuznets, Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread, (New Haven dan London: Yale University Press, 1966).
40%  bupatinya  juga  merupakan  pensiunan tentara. 39
Terkait dana dalam rangka pembangunan,  pemerintah  di  tingkat  lokal memiliki  sejumlah  sumber  yang  berasal  dari daerah  dengan  beragam  bentuknya,  terutama pajak  properti sebagai  sumber  pendapatan utama. Pajak  lainnya  yang  dikenal  adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak hiburan (keduanya diambil pemerintah daerah tingkat I  atau  provinsi),  pajak  hotel  dan  restoran, pajak  penerangan  jalan,  pajak  pencatatan usaha, pajak iklan, pajak pengolahan daging, pajak  terhadap  orang  asing,  pajak  radio,  dan pajak  lainnya. 40 Perlakuan  khusus  terkait sumber  pendapatan  juga  terjadi  dalam konteks  Indonesia  dalam  bentuk  legalisasi judi yang menjadi sumber pendapatan cukup signifikan. Legalisasi  perjudian  memang pada  akhirnya  diakhiri  seiring  sejumlah protes  dalam  masyarakat,  namun  pernah menjadi  sumber  pendapatan  penting  di sejumlah kota besar, yaitu Jakarta, Palembang, Makassar, dan kota lainnya. 41
Namun demikian, sumber  dana  dari daerah  ini  kebanyakan  hanya  mampu memenuhi seperempat kebutuhan pembangunan  daerah.  Sisanya  dipenuhi oleh sumber dana  yang berasal  dari  pemerintah pusat. Akibatnya,  pemerintah  daerah  masih sangat  tergantung  pada  pemerintah  pusat sekaligus  menunjukkan  superioritas  dalam pembangunan  sebagai  watak  pemerintahan sentralistik. 42 Dengan  demikian,  meskipun bermaksud  meningkatkan  peran daerah melalui  desentralisasi,  praktek  kebijakan pemerintahan  Indonesia  justru  mengarah pada  sentralisasi.  Justifikasi  atas  praktek  ini
39 Gustav  Ranis  dan  Frances  Stewart, “Decentralisation in Indonesia”, Bulletin of Indonesian  Economic  Studies, Vol.  30,  No.  3, December 1994, hal. 41-72.
40 Nic k Devas, “Local Taxation in Indonesia: Opportunities  for  Reform”, Bulletin  of  Indonesian Economic  Studies, Vol.  24,  No.  2,  August  1988,  hal. 58-85.
41 T.M.  Smith  dan  R.S.  Smith,  “Municipal Finance”, Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies, Vol. 7, No. 1, 1971, hal. 114-130.
42 Gustav  Ranis  dan  Frances  Stewart, “Decentralisation in Indonesia”.
antara  lain  demi  menjaga  persatuan  bangsa sekaligus  mengantisipasi  upaya penjajahan Belanda  yang  sebelumnya  mengarahkan model pemerintahan federalisme di Indonesia. 43 Apakah  sentralisasi  kemudian dibenci?  Dalam  konteks  Indonesia  masa Orde  Baru,  sentralisasi  juga  diikuti  dengan pertumbuhan  ekonomi  jangka  panjang  yang terjaga,  stabilitas  politik  dan  mesin  partai penguasa  yang bekerja  dengan  baik.  Hal  ini berimbas  pada  makin  tingginya  kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, meskipun kebijakan ekonomi yang diambil tidak selalu sesuai dengan tujuan awal pembangunan. 44
Sebagaimana pengalaman desentralisasi  pada Dinasti  ‘Uṡmāniyyah , Indonesia  di  masa  Orde  Baru  juga  memiliki penyakit  akut  bernama  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme (KKN). Penyakit-penyakit semacam  ini  secara  logis  muncul  sebagai konsekuensi  pemusatan  kekuasaan  melalui dominasi  militer  dalam  politik  Orde  Baru. Ketiga  penyakit pemerintahan  ini  kemudian menjadi  awal  bagi berakhirnya  rezim  Orde Baru  yang  ditandai  dengan  Reformasi. Perubahan  yang  terjadi  pada  masa  ini terutama  sekali ditandai dengan bergantinya rezim  desentralisasi  semu  yang  menjurus  ke sentralisasi menjadi bentuk baru desentralisasi  melalui  sejumlah  perundangan terutama  melalui  UU  No.  22  Tahun  1999 tentang  Pemerintah  Daerah  dan  UU  No.  25 Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan Pusat dan Daerah. 45
Namun demikian, meskipun dimaksudkan  untuk  mengatasi  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme,  Reformasi  sejatinya masih  belum  sepenuhnya  mampu  mengatasi masalah  krusial  tersebut.  Jika  dihitung  dari indikator  tata  pemerintahan  yang  baik misalnya,  Reformasi  lebih  baik  dari  Orde
43 James Alm, Robert H. Aten, dan Roy Bahl, “Can  Indonesia  Decentralise  Successfully?  Plans, Problems  and  Prospects”, Bulletin  of  Indonesian Economic Studies, Vol. 37, No. 1, 2001, hal. 83-102. 44 R.  William  Liddle,  “Indonesia  in  1987: The  New  Order  at  the  Height  of  Its  Power”, Asian Survey, Vol. 28, No. 2, A Survey of Asia in 1987: Part II (Feb., 1988), hal. 180-191.
45 James Alm, Robert H. Aten, dan Roy Bahl, “Can Indonesia Decentralise Successfully?...”
Baru  dalam  hal  kebebasan  berbicara dan akuntabilitas  (voice  and  accountability), stabilitas  politik  dan  ketiadaan  konflik (political  stability  and  absence  of  violence), dan  efektifitas  pemerintahan  (government effectiveness). Sedangkan pada aspek lainnya seperti  kualitas  perundangan  (regulatory quality), penegakkan  hukum  (rule  of  law), dan  pengendalian  korupsi  (control  of corruption)  Reformasi  tidak  lebih  baik dibandingkan Orde Baru. 46

## Menuju Model Desentralisasi dalam Islam
Penjelasan  di  atas  menunjukkan bahwa  kebijakan desentralisasi  memiliki ruang  dalam  ajaran  Islam sebagaimana dirujuk  pada  sejumlah  hadits  dan  a ṡ ar sahabat. Desentralisasi juga memiliki fondasi dalam  perjalanan  sejarah  umat  Islam  karena dipraktekkan oleh Dinasti ‘Uṡmāniyyah yang merupakan simbol terakhir kekuasaan pemerintahan
Islam.
Pengalaman menjalankan  desentralisasinya  juga  ditemui dalam  kehidupan  politik  dan  ekonomi  di Indonesia  yang  saat  ini  menjadi  negara demokratis  terbesar  ketiga  dunia  dan  negara dengan  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia. Baik dalam pengalaman Dinasti ‘Uṡmāniyyah maupun  Indonesia,  praktek desentralisasi  terbukti  tidak  dengan serta merta menyelesaikan semua masalah mengingat  dalam  perkembangan  terdapat sejumlah dinamika.
Praktek desentralisasi di kedua contoh  di  atas  mampu  memberikan dampak positif  berupa  terjaganya  kesatuan bangsa sebagai  modal  utama  dalam  pembangunan meskipun diiringi dengan dominasi pemerintah  pusat  dalam  bentuk  kekuatan militer  di  posisi  pemerintahan.  Stabilitas politik  ini  juga  diakui  sebagai  salah  satu unsur  penting sebuah  negara dalam ajaran Islam. Selain  itu,  negara  dalam  Islam juga memiliki  sejumlah  tujuan  sosial  ekonomi yaitu menegakkan  keadilan  atau  persamaan, pembagian  kesejahteraan  dalam  masyarakat,
46 World  Bank, Worldwide  Governance Indicators, diakses dari http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx# home pada 4 Mei 2013.
meningkatkan  pertumbuhan ekonomi,  dan meningkatkan  budaya  dalam  masyarakat. 47
Tanggung  jawab lain  yang  diemban  sebuah negara  mencakup  jaminan terpenuhinya kebutuhan  minimal  rakyat  baik  pria  maupun wanita  yang  tinggal  di  wilayah  negara tersebut  dan pengurangan ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan antara penduduknya. 48
Untuk  itulah, pemerintah  dalam sebuah  negara  dengan  sistem  Islam  dituntut mampu menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan  kualitas  kehidupan  rakyatnya. Demi  mencapai  tujuan  tersebut,  pemerintah pusat  dalam negara  Islam terutama  sekali berkepentingan untuk menggunakan pendapatan negara untuk sejumlah pengeluaran terutama dalam hal-hal berikut:
1) Pertahanan  dan  keamanan  negara sebagai perwujudan kedaulatan negara.  Menjaga  pertahanan  dan keamanan  dilakukan  baik terhadap potensi kekerasan dari dalam maupun ancaman dari luar negeri. 49
Pengeluaran militer menduduki peran yang sangat penting dalam perkembangan  awal  Islam  karena menjadi penyangga negara  yang baru saja  muncul.  Sejumlah  lembaga bahkan  muncul  sebagai  konsekuensi dari pentingnya peranan militer ini.
2) Administrasi pemerintahan yang
meliputi  gaji  para  gubernur,  menteri, dan pejabat
pemerintahan.
Pengeluaran administrasi pemerintahan  ini  mutlak  diperlukan untuk  menjamin  keberlangsungan tugas-tugas negara. 50
47 F.R. Faridi, “Theory of Fiscal Policy in an Islamic  State”, Journal  of  Research  in  Islamic Economics, Vol. 1, No. 1 (1403/1983), hlm. 15-30.
48 Muhammad  Nejatullah  Siddiqi, Some
Aspects  of  the  Islamic  Economy,  (Lahore,  Pakistan:
Islamic  Publication,  Ltd., 1970),  hal.  128-129  dan Abidin  Ahmad  Salama,  “Fiscal  Policy  of  an  Islamic State”, hal. 54.
49 S.  A.  Siddiqi, Public  Finance  in  Islam, (New  Delhi,  India:  Adam  Publishers  &  Distributors, 1982), hal. 170.
50 Abidin  Ahmad  Salama,  “Fiscal  Policy  of an  Islamic  Sta te”,  dalam  Muhammoud  A.  Gulaid  dan Mohamed Aden Abdulla, Readings in Public Finance
3) Pengadilan yang  meliputi  biaya peradilan,  hakim,  dan  pejabat  yang bertanggungjawab dalam proses pengambilan keputusan kehakiman. 51
4) Pendidikan  yang  mencakup  biaya penyediaan tempat pendidikan maupun pendidiknya. 52
5) Penyediaan  dan  penjagaan  fasilitas umum  seperti  infrastruktur  jalan, jembatan,  pelabuhan,  dan  sebagainya yang menjadi prasyarat bagi keberlangsungan  kehidupan  ekonomi dalam suatu negara. 53
Penggunaan pendapatan negara untuk pengeluaran utama tersebut mengindikasikan pentingnya  doktrin  pemerintahan yang kuat dalam  Islam.  Namun  demikian,  mengingat kecenderungan  pemusatan  kekuatan  dalam kerangka  sentralisasi  terbukti  gagal  menjaga stabilitas  dan  meningkatkan  kesejahteraan jangka  panjang,  maka  artikel  ini  juga mengarahkan  pada  pendekatan  yang  lebih terdesentralisasi  dalam  rangka  mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Berdasarkan pengalaman
Dinasti ‘Uṡmāniyyah dan  Indonesia  di  atas,  terdapat sejumlah rekomendasi mengenai desentralisasi  yang  sebaiknya  digunakan dalam konteks politik ekonomi Islam, yaitu:
1) Tugas yang dibebankan kepada pemerintahan  di  level  daerah  adalah tugas  diluar  keamanan,  administrasi pemerintahan, kehakiman, pendidikan,  dan  penyediaan  fasilitas umum.  Tugas-tugas  ini  sebaiknya tetap dipegang oleh pemerintah pusat, sedangkan tugas-tugas yang berkaitan dengan  pengembangan  kebudayaan,
pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan partisipasi publik, dan tugas lain yang berkaitan  dengan  masyarakat  di
in Islam, (Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Development Bank,  Islamic  Research  and  Training  Institute,  1415 H/  1995  M),  hal.  51  dan  Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter, ibid.
51 Abidin  Ahmad  Salama,  “Fiscal  Policy  of an  Islamic  State”, ibid.  dan  Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter, ibid.
52 ibid.
53 ibid.
tingkat  lokal  sebaiknya  dilimpahkan ke pemerintah di daerah;
2) Afiliasi  pimpinan daerah  dengan militer  sebaiknya  dikurangi  secara bertahap  sembari  diiringi  dengan peningkatan  kapasitas  masyarakat sipil  dalam  mengelola  pemerintahan yang  bersih.  Kepemimpinan  militer yang  selama  ini  terjadi  meskipun memiliki  potensi  pada  stabilitas, cenderung  mengurangi  potensi  dan inisiatif  lokal  yang  sangat  penting bagi pembangunan bangsa;
3) Penggunaan mata uang dalam konteks  ekonomi  daerah  memiliki peluang untuk tidak selalu tergantung pada  mata  uang  yang  disahkan pemerintah
pusat mengingat kompleksitas  ekonomi  di  wilayah. Daerah  perbatasan  yang  mengalami tekanan  ekonomi  akibat  penggunaan mata  uang  resmi  pemerintah  pusat misalnya  dapat  menggunakan  mata uang  yang  lebih  stabil.  Dalam konteks  Indonesia,  hal  ini  bisa dirumuskan dengan legalisasi penggunaan  Ringgit  Malaysia  di perbatasan dengan Malaysia mengingat  superioritas  mata  uang tersebut  terhadap  Rupiah  Indonesia. Jika dipaksakan
menggunakan Rupiah  Indonesia,  masyarakat  di perbatasan justru akan selalu mengalami kerugian akibat lemahnya mata  uang  lokal,  padahal  transaksi sehari-hari  mereka  dilakukan  dengan negara tetangga.
4) Posisi  ahli  agama  Islam  atau  ulama yang independen juga menjadi penting  dalam  konteks  desentralisasi karena  melalui  pemikiran  mereka inilah nilai-nilai  Islam dalam konteks lokal  dapat  dijaga  dan  diterapkan. Ulama  dalam  konteks  ini  dapat difungsikan sebagai dewan pengawas syariah  yang  lebih  dahulu  ada  dalam lembaga keuangan. Peranan semacam ini  penting  untuk  dilakukan  sebagai alternatif kontrol dalam proses pengambilan  keputusan  politik  yang
terbukti  sulit  mengatasi  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme  jika  semata- mata  diserahkan  melalui  mekanisme demokrasi.

## Penutup
Paparan  di  atas  menunjukkan  bahwa Islam secara  umum  lebih  menghendaki politik  yang  terpusat  demi  mencapai  tujuan- tujuan bernegara. Namun demikian, mengingat kompleksitas masalah yang selalu dialami  umat  manusia, sejak  awal  ajaran Islam  juga  memberi  ruang  untuk  ijtihad  dan pengambilan keputusan berbasis kesepakatan yang  menjadi  celah  bagi  masuknya  sistem politik  yang  lebih  terdesentralisasi. Peluang desentralisasi juga secara historis dipraktekkan  oleh  kekuasaan  Islam  terakhir yaitu Dinasti  ‘Uṡmāniyyah dan  juga  negara berpenduduk  muslim  terbesar di  dunia  yaitu Indonesia. Namun  demikian,  perlu  pula ditegaskan  bahwa  pengalaman  di  kedua kasus tersebut menunjukkan masih banyaknya celah dalam implementasi desentralisasi  terutama  dominasi  pemerintah pusat  melalui  jalur  kekuasaan  militer  yang berimbas pada perilaku penguasa yang korup dan membawa kehancuran.
Untuk itulah, artikel ini menganjurkan  alternatif  tambahan  untuk sebuah  konsep  desentralisasi  dalam  politik dan  ekonomi  Islam  dengan membatasi  tugas pemerintah  pusat  dan  daerah  secara  lebih proporisonal,  mengurangi  ketergantungan terhadap militer, memberi kesempatan pelonggaran  mata  uang,  dan  memperkuat posisi  ulama  sebagai  penjaga  ketentuan syariah. Alternatif ini antara lain dimaksudkan  untuk  mengurangi  sisi  negatif yang selalu muncul dalam praktek desentralisasi,  sekaligus  mewujudkan  tujuan ekonomi Islam yang bertumpu pada pertumbuhan dan pemerataan.
Artikel ini memiliki sejumlah keterbatasan mengingat  cakupan kajian  yang terbatas pada idealisme ajaran Islam terutama di masa awal Islam, dilanjutkan pembahasan pada Dinasti  ‘Uṡmāniyyah dan  Indonesia yang  tentu  saja  belum  mewakili  karakter dinamis  ajaran  Islam  maupun  kehidupan
umatnya. Karena itu, artikel ini merekomendasikan  kajian  lanjutan  yang lebih  luas  dengan  studi  kasus  pada  masa kekuasaan  Islam  yang  lebih  beragam, terutama pada masa-masa dimana kekuasaan Islam tersebar luas dengan karakter penduduk yang beragam. Meskipun memiliki sejumlah  kekurangan,  sebagai  kajian  awal, artikel  ini  layak  menjadi  acuan  bagi pengembangan lanjutan dalam bidang desentralisasi  yang  makin  banyak  dilakukan namun  kontribusi  Islam  di  dalamnya  masih sangat terbatas.

## Daftar Pustaka
“Sunan Ibn Mājah” , Mausū’ah Al -Hadi ṡ An - Nabawī , Al-I ṣdār Ats - Tsānī. Al-Hibri,  Tayeb. “The  Empire  in  Iraq,  763 - 861” dalam Chase  F. Robinson (ed.),

## The New Cambridge History of Islam,
Volume  I  The  Formation  of  the Islamic  World:  Sixth  to  Eleventh
Centuries. Cambridge:  Cambridge
University Press, 2011. Alm, James, Aten, Robert H. dan Bahl, Roy. “Can Indonesia Decentralise Successfully?  Plans,  Problems  and Prospects”, Bulletin  of  Indonesian Economic  Studies,  Vol.  37,  No.  1, 2001, hal. 83-102. Al-Qa ṭṭān,  Mannā ῾ . Tārīkh  At - Tasyrī ῾  Al - Islāmī , Cetakan Kelima, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
Al-Qur ṭubī,  Abū  Abd  Allāh  Muḥammad  ibn A ḥmad  ibn  Abū  Bakr . Al- Jāmi’  li A ḥkām  Al - Qur’an  wa  Al - Mubīnu  li mā  taḍamanahu  min  As -Sunnah  wa Āy Al - Furqān, Edisi Pertama, ditahqīq oleh ‘Abd Allāh ibn Abd Al - Mu ḥsin  At - Turkī  dan  Muḥammad
Ri ḍwān  ‘Arsūqī . Beirut:  Al-Resalah Publishers, 2007. Anjum,  Ovamir. “al -A ḥkām  al -Sul ṭānīyah” dalam  The  [Oxford]  Encyclopedia  of Islam  and  Law, Oxford  Islamic
Studies Online, diakses dari
http://www.oxfordislamicstudies.com /article/opr/t349/e0001 pada  4  Mei 2013.
Atçil, Abdurrahman.
“Decentralization, Imperialism, and Ottoman Sovereignty in the Arab Lands Before 1914: Shakib Arslan's Polemic Against  the  Decentralization  Party,
Welt  des  Islams,  Vol.  52,  Issue  3-4, 2012, hal. 26-49.
Az-Zayla ῾ ī  Al - Ḥanafī,  Jamāl  ad - Dīn  Abū Mu ḥammad  ‘Abd  Allāh  ibn  Yūsuf. Na ṣb ar - Rāyah li Aḥādiṣ al - Hidāyah , dita ḥqīq  oleh  Muḥammad  ‘Awāmah.
Jeddah: Dār aṡ - ṡaqafāah al - Islāmiyyah, 1997 .
Az- Zuhaylī,  Wahbah . U ṣul  Al -Fiqh  Al- Islāmī, Edisi Pertama, Juz 1,
Damaskus: Dār Al -Fikr, 1986. Bahri,  Syuhada. “Kepemimpinan  Islam”,
dalam Buletin  Al-Jazeera, Edisi 04/Th.  2/2010,  diakses  dari http://al- jazeeraik2s.blogspot.com/2010/09/ke pemimpinan-islam.html 11 Maret 2011. Boyar, Ebru  dan  Fleet,  Kate. A  Social History of Ottoman Istanbul.
Cambridge:  Cambridge  University Press, 2010.
Brockelmann, C. “al - Māwardī, Abū ‘l - Ḥasan ʿAlī  b.  Muḥammad  b.  Ḥabīb,”  dalam C.E.  Bosworth,  E.  van  Donzel,  B. Lewis,  dan  Ch.  Pellat  (eds.), The Encyclopedia  of  Islam  New  Edition, Volume VI, Leiden: E.J. Brill, 1991. Cahen, Cl. “Kharādj”, dalam E. van Donzel , B.  Lewis,  dan  Ch.  Pellat  (eds.), The Encyclopedia  of  Islam  New  Edition, Volume IV. Leiden: E.J. Brill, 1997. Cheema, G.  Shabbir  dan  Rondinelli,  Dennis
A. “From Government
Decentralization to Decentralized
Governance”,  dalam  G.  Shabbir Cheema  dan  Dennis  A.  Rondinelli (eds.), Decentralizing  Governance: Emerging  Concepts  and  Practices.
Washington, D.C.: Brookings
Institution Press, 2007.
Devas,  Nick. “Local  Taxation  in  Indonesia: Opportunities  for  Reform”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol.
24, No. 2, August 1988, hal. 58-85.
Devas,  Nick. Financing  Local  Government in  Indonesia. Athens,  Ohio:  Center for International Studies, 1989.
Ehrenkreutz,  Andrew  S.  “Studies  in  the Monetary History of the Near East in the  Middle  Ages:  The  Standard  of Fineness of  Some  Types  of  Dinars”,
Journal  of  the  Economic  and  Social History  of  the  Orient,  Vol.  2,  No.  2 (May, 1959), hal. 128-161.
El-Hibri, Tayeb. “Coinage Reform under the ʿAbbāsid Caliph al -Ma ʾmūn”,
Journal  of  the  Economic  and  Social History  of  the  Orient,  Vol.  36,  No.  1 (1993), hal.58-83.
Encyclopædia  Britannica,  “Māwardī,  al - “,
Encyclopædia  Britannica  Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2012. Encyclopædia Britannica,
“Ottoman Empire”, Encyclopædia  Britannica Ultimate  Reference  Suite. Chicago:
Encyclopædia Britannica, 2012.
Faridi,  F.R.  “Theory  of  Fiscal  Policy  in  an
Islamic State”, Journal of Research in Islamic  Economics,  Vol.  1,  No.  1
(1403/1983), hlm. 15-30.
Fisher,  Alan. “The  Ottoman  Crimea  in  the Sixteenth
Century”, Harvard Ukrainian  Studies,  Vol.  5,  No.  2
(June 1981), hal. 135-170.
Halenko,  Oleksander. “Wine  Production, Marketing  and  Consumption  in  the Ottoman Crimea, 1520- 1542”,
Journal  of  the  Economic  and  Social
History  of  the  Orient,  Vol.  47,  No.  4 (2004), hal. 507-547. Ḥasan,  Khālid  Ramaḍān . Mu ῾jam  Uṣul  Al - Fiqh,  Cetakan  Pertama. Banī  Yūsuf,
Mesir: Ar-Rau ḍah, 1998.
Kuznets, Simon. Modern Economic Growth:
Rate,  Structure  and  Spread. New
Haven  dan  London:  Yale  University Press, 1966.
Liddle, R. William. “Indonesia in 1987: The New  Order  at  the  Height  of  Its Power”, Asian Survey, Vol. 28, No. 2, A  Survey  of  Asia  in  1987:  Part  II (Feb., 1988), hal. 180-191.
Miles,  G.C.  “Dīnār”,  dalam  B.  Lewis,  Ch. Pellat,  dan  J.  Schacht  (eds.), The Encyclopedia  of  Islam  New  Edition, Volume II. Leiden: E.J. Brill, 1991. Pamuk,  Sevket. A  Monetary  History  of  the
Ottoman Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Ranis,
Gustav dan Stewart, Frances. “Decentralisation in Indonesia”, Bulletin  of  Indonesian  Economic Studies, Vol.  30,  No.  3,  December 1994, hal. 41-72.
Robinson, Chase F. “The Rise of Islam, 600 - 705”, dalam Chase F. Robinson (ed.),

## The New Cambridge History of Islam,
Volume  I  The  Formation  of  the Islamic  World:  Sixth  to  Eleventh Centuries. Cambridge:  Cambridge University Press, 2011. Salama, Abidin Ahmad. “Fiscal Policy of an Islamic  State”,  dalam  Muhammoud A.  Gulaid  dan  Mohamed  Aden Abdulla, Readings  in  Public  Finance in  Islam. Jeddah,  Saudi  Arabia: Islamic  Development Bank,  Islamic Research and Training Institute, 1415
H/ 1995 M.
Shaw  Stanford  J.  dan  Çetinsaya,  Gökhan.
“Ottoman  Empire”, The  Oxford Encyclopedia  of  the  Islamic  World, Oxford Islamic Studies Online, diakses dari http://www.oxfordislamicstudies.com /article/opr/t236/e0611 pada  3  Mei
2011.
Siddiqi, Muhammad Nejatullah. Some Aspects  of  the  Islamic  Economy. Lahore, Pakistan: Islamic Publication, Ltd., 1970.
Siddiqi, S. A. Public Finance in Islam. New Delhi,  India:  Adam  Publishers  &
Distributors, 1982.
Smith, T.M. dan Smith, R.S. “Municipal
Finance”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 7, No. 1, 1971, hal. 114-130.
Tanzi,  Vito  “Pitfalls  on  the  Road  to  Fiscal Decentralization”,  dalam  Ehtisham Ahmad  dan  Vito  Tanzi, Managing
Fiscal Decentralization. London,
United Kingdom: Routledge, 2002. Wellisch, Dietmar. Theory of Public Finance
in  a  Federal  State. Cambridge:
Cambridge University Press, 2004. World Bank. Worldwide Governance Indicators, diakses dari
http://info.worldbank.org/governance/ wgi/index.aspx#home pada  4  Mei 2013.
Yayasan  Penyelenggara  Penerjemah  Al- Qur’an . Al- Qur’an  Al -Karim  dan Terjemahnya  Departemen  Agama  RI
Edisi 2002. Semarang: Toha Putra, 2002.