Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN
Oleh :
Jackson Oktaryo Nababan, SH Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Penyelesaian  sengketa  lingkungan  di  luar  pengadilan  dapat  memberikan  jawaban  keadilan ditengah minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor  54  Tahun  2000,  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  merupakan pilihan para pihak yang bersifat sukarela dan hanya berlaku terhadap sengketa yang termasuk dalam ranah  perdata.  Penyelesaian  sengketa  lingkungan  di  luar  pengadilan  ditempuh  berdasarkan kesepakatan para pihak dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (konsiliasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, penilaian ahli).
Akan tetapi, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan di Indonesia jika ditinjau dari  pengaturannya  masih  memiliki  beberapa  kelemahan.  Meskipun  demikian,  penyelesaian sengketa  lingkungan hidup di  luar pengadilan sebagai  bagian inheren  dari  kebijakan perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Indonesia  masih  mendukung  pembangunan  berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Kata kunci : Penyelesaian sengketa, lingkungan hidup, diluar peradilan

## I. PENDAHULUAN
Manusia  dengan  lingkungan  tidak dapat  dipisahkan.  Demikian  juga  terhadap lingkungan dengan pembangunan.
Sehingga  Lingkungan  hidup  merupakan bagian mutlak dalam kegiatan pembangunan.  Seiring  dengan  semakin berkembangnya  peradaban  manusia,  ilmu pengetahuan dan teknologi mulai
dikembangkan guna mendukung
pelaksanaan pembangunan.
Perkembangan  illmu  pengetahuan dan teknologi berat secara efektif digunakan  untuk  mengeksploitasi  sumber daya  alam  dan  membangun  industri- industri  berat  untuk  memenuhi  kebutuhan
manusia, alam secara drastis telah terganggu keseimbangannya 1 .
Intervensi terhadap lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan memang tidak dapat dihindari. Tetapi, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan melaksanakan kegiatan pembangunan secara berkelanjutan. Dengan pembangunan  berkelanjutan,  daya  dukung lingkungan terhadap kegiatan pembangunan  akan  tetap  terjaga  sehingga peningkatan  kesejahteraan  sebagai  hasil kegiatan  pembangunan  tidak  hanya  akan dirasakan  oleh  generasi  sekarang,  tetapi
1 Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wyasa  Putra.  2003. Hukum  sebagai  Suatu  Sistem.  CV.  Mandar  Maju. Bandung. Hal. 177
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
juga oleh generasi masa depan.
Pembangunan  harus  dilaksanakan  secara berkelanjutan dan
berwawasan
lingkungan 2
Komitmen pemerintah Indonesia
untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan  tercermin  dalam  dua  bentuk pengakuan  terhadap  konstitusionalisasi norma hukum lingkungan. Pertama, mengakui subjective rights dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur  dalam  Pasal  28H  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Kedua,  pengakuan  bahwa elemen berwawasan lingkungan merupakan elemen penting dalam perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam  Pasal  33  ayat  (4)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 3 .
Ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945
mengatur bahwa: ”Perekonomian  nasional  diselenggarakan berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan
2 Otto Soemarwoto. 2003. Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan. Gajahmada University
Press. Yogyakarta. Hal. 16
3 Jimly  Asshiddiqie.  2009.  Green  Constitution
(Nuansa  Hijau  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945).  Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hal. 6
ekonomi nasional”. Berdasarkan ketentuan tersebut,  walaupun  tidak  secara  jelas menekankan  pembangunan  berkelanjutan sebagai  arah  dan  pola  pembangunan, namun  ketentuan  pasal  tesebut  dapat ditafsirkan  memberi  arah  pembangunan ekonomi  yang  didasarkan  pada  konsep pembangunan berkelanjutan 4 .
Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  yang  mengatur  bahwa:  ”Setiap orang  berhak  atas  lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat  sebagai  bagian  dari  hak asasi  manusia”.  Diakuinya  hak  tersebut dalam  konstitusi  dan  undang-undang menempatkan  hak  setiap  orang  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat sebagai  bagian  dari  hak  yang  diakui  dan dilindungi oleh hukum 5 . Dengan demikian, setiap orang yang merasa haknya terlanggar  karena  kegiatan  pembangunan yang  mencemari  dan  merusak  lingkungan dapat  melakukan  tuntutan  sehingga  lahir sengketa  lingkungan.  Oleh  karena  itu, diperlukan langkah strategis agar penyelesaian  sengketa  lingkungan  tidak hanya  dapat  mengakomodir  kepentingan para  pihak  yang  bersengketa  tetapi  juga lingkungan  hidup  sehingga  pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.
4 Ibid, Hal. vii
5 Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta. Hal. 163
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
Karena  banyaknya  sengketa  yang menerpa masyarakat sering terabaikan oleh lembaga  peradilan,  maka  dalam  hal tertentu penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar lembaga peradilan. Hal ini dipertegas  dalam  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun 2000  tentang  Lembaga  Penyedia  Jasa
Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

## II. PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat  diambil  suatu  rumusan  masalah sebagai  pembatasan  terhadap  pembahasan, yakni  bagaimana  bentuk  penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan tersebut ?

## III. PEMBAHASAN
Upaya  penyelesaian  sengketa  dalam bidang  perdata  dapat  ditempuh  melalui lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan  sesuai  dengan  kesepakatan  para pihak.
3.1 Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (litigasi)
Metode  penyelesaian  sengketa paling  konvensional  adalah  litigasi (proses pengadilan). Penyelesaian
sengketa  dengan  jalur  litigasi  untuk mendapatkan  keadilan  menggunakan
pendekatan melalui sistem perlawanan (the adversary system) dan menggunakan paksaan (coercion) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan  suatu  keputusan  win- lose  sollution  bagi  pihak-pihak  yang bersengketa.
Penyelesaian  sengketa  dengan jalur  litigasi  ini  bersifat  pertentangan antara para pihak. Proses litigasi selalu menghasilkan  bentuk  penyelesaian yang  menempatkan  salah  satu  pihak sebagai  pemenang  (a  winner)  dan pihak  yang  lain  sebagai  kalah  (a loser).
Penyelesaian  sengketa  melalui jalur litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan  penggugat  ke  Pengadilan Negeri. Setelah itu, sebelum dilaksanakan proses pemeriksaan, penyelesaian  perkara  perdata  diawali dengan  upaya  mendamaikan  para pihak yang dilakukan oleh hakim. Jika upaya  mendamaikan  tersebut  berhasil, maka  dibuatlah  perjanjian  perdamaian yang  diajukan  ke  sidang  pengadilan (acte van vergelijk) dimana para pihak wajib mentaati dan memenuhi perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut berkekuatan  sebagai  putusan  hakim yang  tidak  dapat  dilakukan  upaya hukum.
Apabila upaya pendamaian tersebut tidak berhasil, maka ditempuh
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
proses  pemeriksaan  perkara  perdata. Proses  pemeriksaan  perkara  pasca dilakukannya upaya perdamaian adalah  pembacaan  gugatan  dan  diberi kesempatan  kepada  penggugat  untuk merubah  atau  mencabut  gugatannya kalau  dikehendaki.  Tahap  selanjutnya penggugat  diberi  kesempatan  untuk mengajukan jawaban tergugat. Setelah itu,  penggugat  diberi  kesempatan untuk  replik  penggugat  dan  diikuti dengan  tergugat  yang  mengajukan duplik tergugat. Setelah tahap tersebut, penggugat  dan  tergugat  masing  - masing  diberi  kesempatan  untuk mengajukan alat bukti untuk kemudian ke  dua  belah  pihak  diberi  kesempatan untuk mengajukan kesimpulan sebelum  majelis  hakim  akhirnya menjatuhkan  putusan.  Apabila  para pihak  tidak  tidak  menerima  putusan hakim  Pengadilan  Negeri,  maka  para pihak  dapat  menempuh  upaya  hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.  Tetapi  apabila  para  pihak menerima  putusan  tersebut,  maka selanjutnya akan dilaksanakan eksekusi.
Jalur litigasi yang mengandalkan perangkat  lembaga  peradilan  sebagai institusinya telah mewabah
penggunaannya selaras dengan semakin  derasnya  infiltrasi  hukum modern disetiap penjuru dunia. Dalam
konstelasi  sistem  hukum  modern keberadaan lembaga peradilan
diantaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa untuk menegakkan  rule  of  law.  Keberadaan pengadilan yang dimaksudkan sebagai sarana  fasilitatif  untuk  menegakkan wibawa hukum dengan jalan memberikan  akses  keadilan  bagi pihak-pihak  yang  terlibat  sengketa. Akan tetapi di dalam perkembangannya, penyelesaian
sengketa dengan jalur litigasi dihinggapi formalitas yang berlebihan, tidak  efektif  dan  efisien,  mahal, perilaku  hakim  yang  memihak,  dan putusan hakim yang seringkali mengecewakan pencari keadilan.
Proses  peradilan  menuai  banyak kritik yang menujukkan pada kelemahan-kelemahan sistem peradilan, yaitu:
a. Waktu
Proses  persidangan  yang  berlarut- larut atau terlalu lama dan menempatkan suatu keputusan yang benar-benar final dan mengikat  (karena  ”hak”  para  pihak untuk  mengajukan  banding,  kasasi, peninjauan  kembali,  bantahan,  dan lain-lain).  Waktu  tidak  bisa  di kontrol oleh para pihak.
b. Biaya mahal
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
Biaya  pengadilan  di  beberapa negara  dianggap  mahal  (khusunya bagi masyarakat pedalaman, hal ini ditambah dengan biaya transportasi).  Hal  ini  ditambah dngan sistem peradilan yang
mempunyai prosedur yang
bertingkat-tingkat.  Mahalnya  biaya tersebut  ditambah  dengan  biaya pengacara.
c. Adversary
Proses  beracara  dalam  pengadilan memaksa  para  pihak  untuk  saling menyerang.
d. Prosedur yang ketat
Dengan  adanya  prosedur  beracara yang rigid, kadangkala
menghilangkan keluwesan para pihak untuk mencari inovasi alternatif-alternatif penyelesaian.
Seringkali  kepentingan  sebenarnya dari  pihak  yang  bersengketa  tidak tercermin  dalam  gugatan/tuntutan yang diajukan.

## e. Lawyer Oriented
Karena  sistem  prosedua  yang kompleks  dalam  peradilan,  maka hanya  pihak  yang  mempunyai keahlian  saja  yang  dapat  beracara di  pengadilan.  Oleh  karena  itu, pihak  yang  bersengketa  banyak mendelegasikan  semuanya  kepada pengacaranya, dimana acapkali
pengacara  tidak  mengerti  benar- benar kepentingan klien.
f. Win-lose sollution Sistem peradilan pada nilai benar atau salah.
g. Hubungan putus
Dengan  adanya  sistem  win-lose maka  (untuk  kasus  perdata  atau bisnis) hubungan para pihak menjadi putus.
h. Memicu konflik baru
Karena untuk menyelamatkan muka dan telah terputusnya hubungan, hal tersebut dapat memicu konflik lagi.
3.2 Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan (non-litigasi)
Mekanisme penyelesaian sengketa  di  banyak  negara,  termasuk Indonesia,  kini  telah  berkembang khususnya  di  bidang  keperdataan. Perkembangan  ini  terdorong  oleh kenyataan  bahwa  pada  umumnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan (court system)
membutuhkan biaya yang sangat besar dan  birokrasi  pengadilan  yang  sangat rumit.  Penyelesaian  sengketa  di  luar lembaga  peradilan  atau  Alternative Dispute Resolution (Selanjutnya disebut  ADR)  merupakan  ekspresi responsif  (dissatisfication)  terhadap penyelesaian  sengketa  melalui  proses
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
litigasi yang konfrontatif dan zwaarwichtig (berteletele).
Terdapat  beberapa  alasan  yang melatarbelakangi  munculnya  minat dan  perhatian  terhadap  ADR,  yaitu: pertama, perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa; kedua, untuk memperkuat  keterlibatan  masyarakat dalam  proses  penyelesaian  sengketa; ketiga,  memperluas  akses  mencapai atau  mewujudkan  keadilan  sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri  yang  terkadang  tidak  sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu, akan cocok dengan bentuk penyelesaian  yang  lain.  Para  pihak dapat memilih ketentuan yang terbaik.
ADR  merupakan  salah  satu sarana  peningkatan  akses  kepada keadilan. ADR dapat digunakan untuk menyelesaikan  suatu  permasalahan keluar  dari  sistem  formal  pengadilan kepada suatu forum yang lebih murah, cepat, dekat, dan tidak mengintimidasi.  Keberadaan  ADR sebenarnya sudah lama dikenal meskipun  jarang  dipergunakan  di Indonesia bersamaan dengan dipakainya Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Net
Herziene Indonesisch
Reglement
(HIR) ataupun Rechtsreglement Bitengewesten  (RBG).  Semula  ADR diatur  dalam  pasal  615  s/d  651  RV. Dengan diundangkannya Undang- undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa,  maka  ketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku.
Terdapat beberapa pendapat mengenai ADR. Pertama, ADR adalah mekanisme  penyelesaian  sengketa  di luar  pengadilan.  Dalam  konteks  ini, mekanisme  penyelesaian  sengketa  di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi,  dan  lain-lain.  Kedua,  ADR adalah forum penyelesaian sengketa di luar  pengadilan  dan  arbitrase.  Hal  ini mengingat penyelesaian sengketa melalui  ADR  tidak  dilakukan  oleh pihak  ketiga.  Sedangkan  dalam  forum pengadilan atau arbitrase, pihak ketiga (hakim  atau  arbiter)  mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. ADR disini hanya terbatas pada teknik penyelesaian  sengketa  yang  bersifat kooperatif,  seperti  halnya  negosiasi, mediasi,  dan  konsiliasi,  serta  teknik- teknik penyelesaian sengketa kooperatif  lainnya.  Ketiga,  ADR adalah  seluruh  penyelesaian  sengketa yang  tidak  melalui  pengadilan  tetapi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
juga  tidak  terbatas  pada  arbitrase, negosiasi, dan sebagainya.
Dalam konteks ini, yang dimaksud  dengan  APS  termasuk  juga penyelesaian  sengketa  yang  diatur oleh  peraturan  perundang-undangan, tetapi  berada  di  luar  pengadilan, seperti  Badan  Penyelesaian  Sengketa Pajak  (BPSP),  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan sebagainya.  Undang-undang  Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara  implisit  menganut  paham bahwa  arbitrase  merupakan  hal  yang berbeda dengan Alternatif Penyelesaian Ssengketa sehingga
judul  undang-undang  tersebut  adalah Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
Berdasarkan  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  30  tahun
1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa tersebut,
penyelesaian sengketa di luar pengadilan  (ADR)  dapat  diuraikan sebagai berikut :
a. Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pengertian  alternatif  penyelesaian sengketa telah diperkenalkan
sebagai suatu institusi atau lembaga yang  dipilih  para  pihak  yang mengikat  apabila  timbul  beda pendapat atau sengketa.
Alternatif  penyelesaian  sengketa merupakan  lembaga  penyelesaian sengketa atau beda pendapat melaui prosedur  yang  disepakati  para pihak,  yaitu  penyelesaian  di  luar pengadilan  dengan  cara  konsultasi, negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau penilaian ahli yaitu 6 :
1) Konsultasi
Konsultasi  merupakan  tindakan yang  bersifat  personal  antara suatu pihak tertentu, yang disebut  dengan  klien  dengan pihak  lain  yang  merupakan konsultan,  yang  memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya  tersebut.  Tidak  ada keharusan  bagi  klien  untuk mengikuti pendapat yang
disampaikan konsultan. Jadi, konsultan hanyalah memberikan  pendapat  hukum sebagaimana diminta oleh kliennya. Selanjutnya, keputusan mengenai  penyelesaian  sengketa tersebut  akan  diambil  sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk
6 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
penyelesaian sengketa yang dikehendaki  oleh  para  pihak yang bersengketa tersebut.
2) Negosiasi
Negosiasi  adalah  Penyelesaian sengketa  melalui  perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa  guna  mencari  atau menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan (Bambang Pramudyanto,  2008:  12).  In  the process of negotiation,
negotiators  themselves  come  to an  agreement  on  a  notion  of justice  which  will  govern  the disposition  of  the  items  in conflict,  and  if  they  do  not, negotiations  will  not  be  able  to proceed  any  further  to  a conclusion.

## 3) Mediasi
Mediation  is  a  process  in  which a mediator facilitates
communication  and  negotiation between parties to assist them in reaching  a  voluntary  agreement regarding their dispute.
Mediasi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:
a) Para  pihak  secara  suka  rela bersedia  dan  berkeinginan untuk menyelesaikan
sengketa secara musyawarah dengan
bantuan mediator.
b) Mediator  adalah  netral  dan tidak  memihak,  disetujui para  pihak,  dan  bersedia melakukan mediasi.
c) Mediator  tidak  mempunyai kewenangan untuk
membuat  keputusan  selama perundingan,  namun  perlu membatu  para  pihak  yang bersengketa  untuk  mencari solusi penyelesaian
sengketanya.
d) Para  pihak  berkeinginan untuk mencapai
kesepakatan. 4) Konsiliasi Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui perundingan  dengan  melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu  para  pihak  yang bersengketa  dalam  menemukan bentuk-bentuk
penyelesaian yang dapatdisepakati para pihak. Bantuan  pihak  ketiga  netral dalam konsiliasi lazimnya bersifat  pasif  atau  terbatas  pada fungsi  prosedural,  sedangkan mediator memainkan peran aktif dalam  membantu  para  pihak
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
untuk  menyelesaikan  sengketa lingkungan.
5) Penilaian Ahli
Penilaian  Ahli  dalam  alternatif penyelesaian  sengketa  berupa pendapat  hukum  yang  bersifat mengikat dari lembaga arbitrase. Ketentuan  Pasal  52  Undang- Undang  Nomor  30  tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan  bahwa  para  pihak dalam  suatu  perjanjian  berhak untuk  memohon  pendapat  yang mengikat dari Lembaga Arbitrase  atas  hubungan  hukum tertentu dari suatu perjanjian. Pendapat arbitrase adalah pendapat  yang  mengikat  yang diberikan  oleh  suatu  lembaga arbitrase  yang  diajukan  oleh para  pihak  dalam  suatu  kontrak terhadap  suatu  masalah  atau hubungan  hukum  tertentu  dari suatu  perjanjian.  Konsekuensi yuridis  dari  adanya  pendapat  ini adalah para pihak terikat terhadap pendapat tersebut sebagaimana  keterikatan  atas suatu kontrak. Jadi, apabila para pihak melanggar pendapat
tersebut  sama  artinya  seperti melanggar kontrak.
b. Arbitrase
Arbitration  is  a  form  of  ADR in  which  the  parties  choose  an impartial  third  party  to  hear  and decide  the  dispute  (Henry  R Cheeseman,  2000:  62).  Ketentuan Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan batasan  arbitrase  sebagai  “cara penyelesaian suatu sengketa perdata  di  luar  peradilan  umum yang  didasarkan  pada  perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.
Penyelesaian sengketa dengan  arbitrase  merupakan  cara penyelesaian  sengketa  yang  lebih formal  jika  dibandingkan  dengan negosiasi,  mediasi,  atau  konsiliasi. Arbitrase  yang  berarti  kekuasaan untuk menyelesaikan masalah menurut  kebijaksanaan  para  ahli (arbitrator)  dan  tidak  berhenti sampai disini, akan tetapi keputusan  arbiter  juga  menerapkan ketentuan-ketentuan  hukum  seperti yang  dilakukan  oleh  hakim  di pengadilan.
Penyelesaian secara arbitrase penting karena tidak perlu formalitas  yang  ketat,  lebih  murah, memuaskan  karena  ditangani  oleh arbitrator  yang  dipilih  berdasarkan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
keahliannya, berproses melalui arbitrase  akan  memelihara  dan menjamin  kerahasiaan  para  pihak yang  bersengketa,  tepat  karena setelah  para  pihak  bersengketa  dan sengketa tersebut diselesaikan dengan  arbitrase,  para  pihak  dapat berhubungan kembali.
Arbitrase  pada  umumnya dipakai  dalam  lingkungan  bisnis, dan  biasanya  pihak  yang  terlibat menyepakati melalui sistem klausul perjanjian  berupa  menundukkan diri (submission) menyerahkan penyelesaian  kasus  yang  timbul kepada  pihak  ketiga  yang  bersifat netral  yang  bertindak  sebagai arbitrator.  Proses  peyelesaiannya dapat  dilakukan  dalam  suatu  badan tertentu  sebagai  arbitral  tribunal, yang  di  Indonesia  dikenal  dengan BANI  (Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia).  Badan  arbitral  tribunal diberi kewenangan penuh oleh para
pihak yang terlibat untuk
menyelesaikan sengketa. Sifat
putusannya  adalah  langsung/final dan banding kepada para pihak. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan  di  Indonesia  tunduk pada  ketentuan  dalam  Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 54  Tahun  2000  tentang  Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup di luar pengadilan di Indonesia  berdasarkan  ketentuan peraturan perundangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1.  Penyelesaian sengketa lingkungan  diluar  pengadilan berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di luar pengadilan  merupakan  pilihan para pihak yang bersifat sukarela.  Hal  ini  secara  implisit tertuang  dalam  ketentuan  Pasal 84  ayat  (1)  yang  mengatur bahwa:  “Penyelesaian  sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh  melalui  pengadilan atau di luar pengadilan”. Kebebasan  tersebut  diberikan untuk  memberikan  perlindungan terhadap  hak-hak  keperdataan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
para  pihak  yang  bersengketa (penjelasan  Pasal  84  ayat  (1)).
Kebebasan  para  pihak  untuk memilih penyelesaian
sengketanya diluar lembaga peradilan bukan merupakan kebebasan mutlak. Terdapat beberapa pembatasan yang diberikan  oleh  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pertama, penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di luar
pengadilan tidak dapat diterapkan terhadap tindak
pidana  lingkungan  hidup  (Pasal 85  ayat  (2)).  Jadi  penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar  pengadilan  hanya  berlaku untuk  sengketa  dalam  ranah perdata.  Meskipun  demikian, pelaksanaan penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  di luar  pengadilan  tidak  secara otomatis  menutup  penuntutan perkara secara pidana. Penuntutan terhadap perkara
pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tetap dapat  dilakukan  meskipun  para pihak  telah  menempuh  upaya penyelesaian sengketa
lingkungan  di  luar  pengadilan.
Kedua,  dalam  hal  para  pihak telah memilih
upaya
penyelesaian sengketa
lingkungan  diluar  pengadilan, para  pihak  tidak  dapat  secara serta merta mengajukan penyelesaian sengketanya melalui lembaga peradilan. Pembatasan  ini  tertuang  dalam ketentuan Pasal 84 ayat (3) yang mengatur bahwa: “gugatan melalui  pengadilan  hanya  dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan yang dipilih dinyatakan  tidak  berhasil  oleh salah  satu  atau  para  pihak  yang bersengketa”. Artinya,
pengajuan kembali suatu sengketa lingkungan ke pengadilan mensyaratkan adanya pernyataan tidak berhasil yang  d  iberikan  oleh  salah  satu atau para pihak yang bersengketa.  Ketentuan  tersebut dimaksudkan  untuk  mencegah terjadinya  putusan  yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan  hidup  yang  sama untuk menjamin kepastian hukum (Penjelasan Pasal 84 ayat (3)).
Penyelesaian sengketa
lingkungan  di  luar  pengadilan dilakukan untuk mencapai
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
kesepakatan  mengenai  (Pasal  85 ayat (1)):
a.  bentuk  dan  besarnya  ganti rugi;
b.  tindakan  pemulihan  akibat
pencemaran dan/atau perusakan; c.  tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran
dan/atau perusakan; dan/atau d.  tindakan  untuk  mencegah timbulnya  dampak  negatif terhadap lingkungan hidup.
Bertumpu  pada  ketentuan tersebut,  penyelesaian  sengketa lingkungan  di  luar  pengadilan tidak  hanya  memiliki  tujuan finansial,  tetapi  juga  tujuan nonfinansial.  Tujuan  finansial terletak  dalam  ganti  kerugian yang  menekankan  pada  aspek monetery settlement. Tujuan nonfinansial  berwujud  tindakan tertentu yang sifatnya non
monetary  settlement  terdiri  atas tindakan memasang atau memperbaiki  Unit  Pengelolaan Limbah  (UPL)  sehingga  limbah sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan (BML) yang ditentukan,  memulihkan  fungsi lingkungan,  dan  menghilangkan atau  memusnahkan  penyebab
timbulnya pencemaran-
perusakan lingkungan. Upaya pencapaian kesepakatan sebagaimana diamanatkan  dalam  ketentuan
Pasal  85  ayat  (1)  tersebut  dapat dilakukan oleh para pihak dengan negosiasi atau melibatkan pihak ketiga, baik itu mediator,  arbiter,  atau  pihak ketiga  lainnya.  Kebebasan  para pihak untuk menentukan mekanisme penyelesaian
sengketa  lingkungan  di  luar pengadilan tersebut diatur dalam
Pasal 85 ayat (3) yang mengamanatkan  bahwa:  “Dalam penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator  dan/atau  arbiter  untuk membantu
menyelesaikan
sengketa lingkungan hidup”.
Penggunaan istilah ”dapat” dalam ketentuan tersebut memberikan implikasi
terbukanya kesempatan bagi para pihak dalam suatu sengketa untuk  menyelesaikan  sengketa lingkungan  hidup  yang  timbul diantaranya  melalui  mekanisme selain  mediasi  atau  arbitrase sesuai kesepakatan para pihak.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
2.  Penyelesaian sengketa
lingkungan  diluar  pengadilan berdasarkan  Ketentuan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Ketentuan  dalam  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999 memang  tidak  secara  khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan  di  luar  pengadilan. Ketentuan dalam Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  1999 berkedudukan sebagai dasar pijakan  penyelesaian  sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan karena Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  1999 secara umum mengatur mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Ketentuan dalam Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999 mengatur 2 (dua) bentuk mekanisme penyelesaian
sengketa  di  luar  pengadilan, yaitu  arbitrase  dan  alternatif penyelesaian sengketa.
Penyelesaian  sengketa  dengan arbitrase dapat dilaksanakan dengan  arbiter  tunggal  atau majelis arbiter, sedangkan
penyelesaian  sengketa  dengan
alternatif  penyelesaian  sengketa dapat  ditempuh  dengan  cara konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
3.3 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dengan arbitrase.
Ketentuan Pasal 3 menegaskan bahwa:  ”Pengadilan  Negeri  tidak berwenang  untuk  mengadili  sengketa para  pihak  yang  telah  terikat  dalam perjanjian arbitrase”. Ketentuan tersebut  dipertegas  kembali  dalam rumusan  Pasal  11  ayat  (1)  yang mengatur  bahwa:  ”Adanya  suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan  hak  para  pihak  untuk mengajukan  penyelesaian  sengketa atau  beda  pendapat  yang  termuat dalam  perjanjiannya  ke  Pengadilan Negeri”. Artinya, dengan adanya suatu perjanjian  arbitrase,  secara  otomatis menghapuskan  hak  para  pihak  untuk mengajukan kembali penyelesaian sengketanya ke muka pengadilan.
Dalam kasus sengketa lingkungan,  sengketa  terjadi  karena adanya  kegiatan  yang  berpotensi dan/atau  telah  berdampak  terhadap lingkungan.  Artinya,  dalam  kasus sengketa lingkungan perjanjian arbitrase tidak mungkin dibuat sebelum timbulnya sengketa. Memperjanjikan pencemaran dan perusakan lingkungan (dampak
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
lingkungan)  sebagai  sumber  sengketa lingkungan  adalah  hal  yang  tidak logis.
Terhadap kondisi demikian,
ketentuan Pasal 1 angka 3
memberikan  kemungkinan  bagi  para pihak dalam suatu sengketa lingkungan untuk mengajukan penyelesaian sengketanya melalui arbitrase  dengan  mengatur  bahwa perjanjian  tertulis  adalah:  “suatu kesepakatan  berupa  klausula  arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis  yang  di  buat  para  pihak sebelum  timbul  sengketa  atau  suatu perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang dibuat  para  pihak  setelah  timbul sengketa”.  Dari  ketentuan  tersebut, Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  mengakui  dua  bentuk  perjanjian arbitrase,  yaitu  perjanjian  arbitrase yang dibuat sebelum timbunya sengketa  (kontraktual)  dan  perjanjian arbitrase  yang  dibuat  pasca  timbulnya sengketa (nonkontraktual).
Dalam hal para pihak tidak dapat menandatanganinya,  maka  perjanjian tersebut  harus  dibuat  dalam  bentuk akta  notaris.  Perjanjian  penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan  harus memuat  hal-hal  sebagai  berikut  agar tidak  dinyatakan  batal  demi  hukum (Pasal 9):
a.  masalah yang dipersengketakan
b.  nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
c.  nama lengkap dan tempat tinggal para arbiter atau majelis arbiter d.  tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan e.  nama lengkap sekretaris f.  jangka waktu penyelesaian sengketa
g.  pernyataan kesediaan dari arbiter h.  pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Pasca dibuatnya perjanjian nonkontraktual  tersebut,  penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan  dengan  arbitrase  dapat segera  dilaksanakan.  Para  pihak  dapat memilih untuk menyelesaikan sengketanya  dengan  bantuan  arbiter tunggal atau majelis arbiter.
3.4  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan dengan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Ketentuan  Pasal  1  angka  10 mengatur bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah:
“lembaga  penyelesaian  sengketa  atau beda  pendapat  melalui  prosedur  yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian ahli”.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6,
penyelesaian sengketa lingkungan dengan alternatif penyelesaian sengketa dimulai dengan proses negosiasi  antara  para  pihak  dalam jangka  waktu  maksimal  14  hari.  Jika negosiasi  tersebut  berhasil,  maka  para pihak  merumuskan  kesepakatan  yang telah  dibuat  dalam  suatu  kesepakatan tertulis untuk kemudian didaftarkan ke Pengadilan  Negeri.  Akan  tetapi  jika negosiasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka penyelesaian sengkata  dapat  dilakukan  dengan bantuan penasehat ahli maupun mediator.
Sama  halnya  dengan  putusan arbitrase,  kesepakatan  tertulis  yang dibuat oleh para pihak tersebut bersifat final  dan  mengikat  para  pihak  serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri  dalam  jangka  waktu  maksimal 30  hari  sejak  pendaftaran.  Sejak tanggal  pendaftaran  tersebut,  para pihak wajib melaksanakan
kesepakatan  tertulis  tersebut  dalam jangka  waktu  paling  lama  30  hari. Dengan demikian, dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan diluar  pengadilan  dengan  alternatif penyelesaian sengketa telah melahirkan  suatu  kesepakatan  tertulis
yang dibuat para pihak, maka hak para pihak  untuk  mengajukan  kembali perkaranya  ke  Pengadilan  Negeri menjadi gugur. Demikian pula dengan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
Upaya  penyelesaian  sengketa yang  dapat  dilakukan  oleh  para  pihak dengan  negosiasi,  konsultasi,  mediasi, konsiliasi  atau  penilaian  ahli  tersebut pada  hakekatnya  merujuk  pada  satu tujuan  yang  sama,  yaitu  tercapainya kesepakatan  antara  para  pihak  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi. Oleh karena itu, jika upaya penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan oleh para pihak tidak berhasil merumuskan  suatu  kesepakatan,  maka para  pihak  dapat  memilih  untuk menyelesaikan  sengketanya  melalui lembaga  arbitrase  atau  arbitrase  ad hoc.
Ketentuan dalam Pasal 6
tersebut mengatur penyelesaian sengketa dengan negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi,  atau penilaian ahli kedalam  satu  rangkaian.  Akan  tetapi, mekanisme penyelesaian sengketa tersebut  tidak  harus  dilaksanakan secara  runut  sebagaimana  dituangkan dalam Pasal 6 tersebut. Misalnya, para pihak tanpa terlebih dahulu melakukan mediasi  dengan  bantuan  seorang  atau lebih mediator yang ditunjuk oleh para
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
pihak sendiri dapat langsung
mengajukan penyelesaian sengketanya melalui lembaga alternatif
penyelesaian sengketa atau arbitrase.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 KESIMPULAN
Penyelesaian sengketa tentang
lingkungan  hidup  diluar  pengadilan dapat dilakukan berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  memang  tidak secara  khusus  mengatur  mengenai penyelesaian  sengketa  lingkungan  di luar  pengadilan.  Ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  berkedudukan  sebagai  dasar pijakan penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan karena  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  secara  umum  mengatur mekanisme penyelesaian sengketa diluar  pengadilan.  Ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  mengatur  2  (dua)  bentuk mekanisme  penyelesaian  sengketa  di luar  pengadilan,  yaitu  arbitrase  dan alternatif penyelesaian sengketa.
Penyelesaian sengketa dengan
arbitrase  dapat  dilaksanakan  dengan arbiter  tunggal  atau  majelis  arbiter,
sedangkan penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian
sengketa  dapat  ditempuh  dengan  cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

## 4.2 SARAN
Dalam  hal  penyelesaian  sengketa tentang lingkungan hidup yang dilakukan diluar pengadilan yang tidak hanya dilakukan dengan menggunakan arbiter  tunggal  tetapi  melibatkan masyarakat  sekitar  sengketa  karena masyarakat  tersebut  yang  mengalami dampak  seperti  dampak  kehidupan masyarakat dan juga dampak perekonomian masyarakat sekitar terhadap adanya sengketa tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
Buku;
Jimly  Asshiddiqie.  2009.  Green  Constitution
(Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945).  Rajagrafindo  Persada. Jakarta.
Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wyasa  Putra.  2003. Hukum  sebagai  Suatu  Sistem.  CV.
Mandar Maju. Bandung.
Otto  Soemarwoto.  2003.  Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan.  Gajahmada University Press. Yogyakarta.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2008.  Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013

## Suparto Wijoyo, 1999. Penyelesaian Sengketa
Lingkungan. Airlangga University
Press. Surabaya.
Peraturan perundangan:
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa
Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Peradilan.