Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-Ng) dalam Mendukung Program SLRT dan Puskesos Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
Andi Muhammad Asrandi T 1 , Sari Apriliya Wati 2 , Abdul Wahab 3 dan Alfian 4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri 1,2,3,4
Email: Asrandi29@gmail.com, sariapriliyawati@gmail.com, Alfianfian714@gmail.com dan abdul@ipdn.ac.id
Artikel info

## Artikel history
Diterima  : 16-09-2022 Direvisi   : 18-09-2022 Disetujui   : 21-09-2022
Kata Kunci: Dinas; Sosial; SIKS-NG; Sulawesi Selatan.
Keywords: Dinas; Sosial; SIKS-NG; South Sulawesi.

## Abstrak
Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan yang cukup signifikan  dengan  angka  mencapai  1,01%  dari  tahun  2016  hingga  2018, dimana penurunan ini sejalan dengan penerapan Sistem Perlindungan Sosial Terpadu yang disebut “Sistem Terpadu Layanan Rujukan (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan  Sosial  (Puskesos).  Melalui  sistem  ini  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  berupaya  untuk  dapat  memberikan  perlindungan  sosial terpadu kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan sosial terpadu bagi  masyarakat  miskin  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  melalui  SLRT  dan Puskesos.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  digunakan untuk  menggambarkan  proses  penyelenggaraan  perlindungan  sosial  secara terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan sosial bagi masyarakat  miskin  melalui  sistem  perlindungan  sosial  terpadu  yang dilaksanakan  dengan  menerapkan  lima  aspek  layanan,  seperti  one  stop service,  kemitraan,  program  mekanisme  layanan,  manajemen  kasus,  dan informasi dan intervensi sistem.

## Abstract
Poverty in South Sulawesi Province has experienced a significant decline with a  rate  of  1.01%  from  2016  to  2018,  where  this  decline  is  in  line  with  the implementation of an Integrated Social Protection System called "Integrated System of Referral Services (SLRT) and Social Welfare Centers (Puskesos). Through  this  system,  the  South  Sulawesi  Provincial  Government  seeks  to provide  integrated  social  protection  to  the  community  by  improving  the quality  of  life  of  the  poor.  This  article  aims  to  explain  integrated  social protection  for  the  poor  in  South  Sulawesi  Province  through  SLRT  and Puskesos.  This  research  uses  a  qualitative  method  used  to  describe  the process  of  organizing  integrated  social  protection.  The  results  show  that social protection efforts for the poor through an integrated social protection system are implemented by applying five aspects of services, such as one stop service, partnerships,  service  mechanism programs, case management, and information and intervention systems.
Koresponden author: Andi Muhammad Asrandi T Email: Asrandi29@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Kemiskinan juga merupakan masalah  yang belum terselesaikan, hingga  saat  ini angka kemiskinan  di  Indonesia  pada  tahun  2019  sebesar  9,22%  atau  sebanyak  24,79  juta  jiwa ( Statistik ,  2019b).  Kemiskinan  sering  dikaitkan  dengan  berbagai  risiko  yang  mengancam kehidupan manusia dan  karenanya memerlukan  berbagai perlindungan sosial dari intervensi
Sosial (SIKS-Ng) dalam Mendukung Program SLRT dan Puskesos Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
berbiaya  rendah  seperti  paket  makanan  hingga  intervensi  mahal  seperti  perumahan  atau perawatan kesehatan mental atau fisik ( Lauranti et al., 2017).
Angka kemiskinan khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016 mencapai 7,61% dimana angka ini terus menurun bahkan pada tahun 2018 mencapai 6,65%  ( Statistik , 2019a). Angka tersebut berarti dalam kurun waktu dua tahun Provinsi Sulawesi Selatan mampu menurunkan  angka  kemiskinan  hingga  1,01%.  Selanjutnya  penurunan  ini  ternyata  sejalan dengan  dimulainya  pelaksanaan  program  Sistem  Pelayanan  Rujukan  Terpadu  (SLRT)  yaitu pada awal tahun 2017, dimana program ini merupakan salah satu bentuk program perlindungan sosial  atau  khususnya  program  perlindungan  sosial  terpadu  ( Muhtar ,  2017).  Perlindungan sosial  merupakan  seperangkat  kebijakan  dan  program  yang  ditujukan  untuk  menanggulangi kemiskinan  melalui  peningkatan  kapasitas  masyarakat,  perlindungan  sosial  dapat  dikatakan sebagai upaya pengentasan kemiskinan, tanpa adanya upaya penanggulangan kemiskinan maka penyelesaian pengentasan kemiskinan akan sulit tercapai ( Setiawan , 2017).
Sulitnya upaya perlindungan sosial di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal. ( Andriani , 2021)  mengatakan  bahwa  seringkali  perlindungan  sosial  bersifat  parsial,  residual  dan terfragmentasi  sehingga  sistem  pelayanan  yang  ada  tidak  efektif  dilaksanakan.  Selain  itu, permasalahan  lainnya  adalah  tidak  terkoordinasinya  perlindungan  sosial  yang  menyebabkan program tumpang tindih antara instansi dari pusat dan daerah ( Hendra Fareza Pohan , 2021). Masalah lain yang juga disebabkan oleh perlindungan sosial yang diberikan lebih fokus pada pengentasan  kemiskinan,  namun  tidak  memperhatikan  keberlanjutan  kehidupan  penerima manfaat ( Mupedziswa , 2013).
Kondisi demikian menjadi penghambat perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin sehingga mereka tidak mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan untuk lepas dari jaring kemiskinan. Berdasarkan wacana tersebut, perlindungan sosial tidak dapat dilaksanakan secara efektif jika setiap lembaga layanan memiliki tujuan, aturan, mekanisme pendanaan, dan proses pemberian layanan yang terintegrasi ( Andriani , 2021). Berdasarkan hal tersebut, muncul pendekatan baru yang memberikan pelayanan dengan pendekatan multisektor, yang ditandai dengan keteraturan dan  keterkaitan dalam pemberian pelayanan  antar lembaga  yang dikenal sebagai perlindungan sosial terpadu ( Hasibuan , 2020).
Integrasi dalam program berarti dilakukan dengan metode dan model yang koheren pada aspek  pendanaan,  administrasi,  organisasi,  dan  pemberian  layanan  yang  dirancang  untuk menciptakan konektivitas, keselarasan dan kolaborasi di dalam dan di antara berbagai sektor. Lebih  lanjut,  ( Gal et  al.,  2019)  menambahkan  bahwa  perlindungan  sosial  terintegrasi memfasilitasi kerja sama dan hubungan antara departemen terkait dan bidang intervensi, secara holistik  menangani  kerentanan  multi-dimensi  di  seluruh  siklus  hidup  manusia.  Maka  dapat dikatakan  bahwa  pendekatan  perlindungan  sosial  terpadu  merupakan  kebaruan  dari  upaya intervensi pengentasan kemiskinan.
Situasi  di atas menunjukkan bahwa strategi  penanggulangan kemiskinan harus efektif, efisien  dan  transparan  dengan  penerapan  teknologi  Big  Data  dengan  pendekatan  machine learning. Big Data Analytics membantu menemukan keputusan berharga dengan memahami pola data dengan bantuan algoritme pembelajaran mesin. Ada beberapa peluang penggunaan Big  Data  di  sektor  publik,  antara  lain  mendapatkan  feedback  dan  respon  publik  dari  sistem informasi layanan pemerintah dan dari media sosial, sebagai dasar pengambilan kebijakan dan peningkatan layanan publik. Istilah pembelajaran mesin digunakan untuk menunjukkan grafik
yang  sistematis  dan  tidak  sistematis  dari  pertumbuhan  dan  ketersediaan  data  dalam  jumlah besar.  Pembelajaran  mesin  adalah  sub-bidang  kecerdasan  buatan  yang  banyak  diteliti  dan digunakan untuk memecahkan berbagai masalah ( Iwan Hermawan et al., 2021).
Berdasarkan  paparan  penelitian  sebelumnya  dan  memastikan  validitas  data  yang digunakan  dalam  pembelajaran  mesin,  penelitian  ini  berfokus  untuk  mengetahui  kinerja algoritma  pembelajaran  mesin  dengan  karakter  deep  learning  dan  memberikan  gambaran tentang  perbandingan  tingkat  miss-targeting  penerima  PKH.  dengan  data  yang  diolah  oleh Kementerian  Sosial  RI  menggunakan  Sistem  Informasi  Kesejahteraan  Sosial  Generasi Selanjutnya  (SIKS-NG).  Data  dan  indikator  pengukuran  yang  digunakan  sama,  yang membedakan adalah alat pengolah datanya. Tools yang digunakan dalam penelitian ini adalah RStudio  yang  merupakan  integrated  development  environment  (IDE)  khusus  untuk  bahasa pemrograman R dan analisis statistik yang didukung oleh banyak paket dan berfungsi sebagai penerjemah. Mekanisme pembelajaran mesin untuk data multidimensi skala besar dari berbagai sumber sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penentuan penduduk miskin yang  lebih  akurat.  Machine  learning  sebagai  bidang  kecerdasan  buatan  di  Indonesia  masih banyak diisi oleh para pelaku di sektor bisnis. Hampir sejalan dengan big data, hal ini terjadi karena masih banyak pelaku bisnis di sektor infrastruktur pengolahan data yang sudah mapan. Ada alasan kuat untuk percaya bahwa analisis data cerdas dengan pembelajaran mesin akan menjadi lebih luas sebagai bahan yang diperlukan untuk kemajuan teknologi, terutama dalam perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan model yang  dapat  mengurangi  tingkat  kesalahan  penyaluran  bantuan  PKH  di  Provinsi  Sulawesi Selatan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  digunakan  untuk menggambarkan dan menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, kegiatan, proses, atau sekelompok  individu  ( Creswell ,  2013).  Objek  penelitian  adalah  program  Sistem  Pelayanan Rujukan Terpadu (SLRT). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kelompok terarah,  observasi  non  partisipatif  dan  studi  dokumentasi  serta  angket.  Pemilihan  informan menggunakan  teknik  purposive  sampling  dimana  sumber  data  dipilih  berdasarkan pertimbangan  tertentu  oleh  peneliti  ( Creswell ,  2014).  Pertimbangan  pemilihan  informan ditentukan  berdasarkan  orang-orang  yang  dianggap  tahu  tentang  aspek  yang  diteliti  atau merasakan dan mengalami situasi  yang berkaitan dengan aspek  yang diteliti.  Informan  yang ditentukan oleh peneliti dianggap sangat terkait dan dapat memberikan informasi yang relevan dan relevan. Informan penelitian ini terdiri dari pelaksana program antara lain pengelola SLRT, pengawas,  pendamping,  fasilitator,  pemerintah  daerah  terkait,  staf  Puskesos  dan  penerima manfaat.

## Hasil dan Pembahasan
Sistem  Pelayanan  dan  Rujukan  Terpadu  (SLRT)  adalah  sistem  pelayanan  yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, serta menghubungkannya  dengan  program  perlindungan  sosial  dan  penanggulangan  kemiskinan yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat,  provinsi  maupun kabupaten/kota  sesuai  dengan  kebutuhan  -  kebutuhan  mereka.  SLRT  juga  membantu
Sosial (SIKS-Ng) dalam Mendukung Program SLRT dan Puskesos Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
mengidentifikasi pengaduan masyarakat miskin dan rentan, membuat rujukan, dan memantau penanganan  pengaduan  untuk  memastikan  pengaduan  ditangani  dengan  baik.  Sistem  ini mengoptimalkan peran dan potensi serta sumber kesejahteraan masyarakat (PSKS) khususnya untuk pelayanan di tingkat wilayah dan desa.
Tujuan  dari  pelaksanaan  SLRT  adalah  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi sistem  perlindungan  sosial  untuk  mengurangi  kemiskinan,  kerentanan  dan  ketimpangan. Kelompok sasaran utama SLRT adalah kelompok miskin dan rentan (rumah tangga, keluarga, dan individu). Kelompok masyarakat miskin adalah masyarakat  yang berada di bawah garis kemiskinan nasional. Kelompok rentan adalah masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi 40%  paling  rendah  berdasarkan  Basis  Data  Terpadu  (Daftar  Penerima  Manfaat).  Kelompok masyarakat  termiskin  dan  paling  rentan,  termasuk  penyandang  disabilitas,  perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat terpencil yang termasuk dalam 26 Orang dengan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Jangkauan pengerjaan SLRT di Provinsi Sulawesi Selatan mencakup seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Terdiri dari 270 desa dan 10 desa. Penerima manfaat adalah seluruh penduduk yang terdaftar di Basis Data Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan. Agar program SLRT dapat menjangkau masyarakat di seluruh desa dan kelurahan, dibentuklah Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Puskesos. Puskesos merupakan lembaga yang terintegrasi langsung dengan SLRT Kabupaten sehingga pelayanan penanganan kesejahteraan sosial menjadi terpusat dengan menggunakan pelayanan satu pintu. Keberadaan Puskesos di tingkat  desa  dan  kelurahan  memudahkan  masyarakat  miskin  menjangkau  pelayanan perlindungan  sosial  dan  penanggulangan  kemiskinan.  Puskesos  memiliki  tugas  utama menyelenggarakan perlindungan sosial terpadu dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di  desa  dan  kelurahan  seperti  mendukung  dan  memfasilitasi  pemutakhiran  data  penerima manfaat di tingkat desa atau kelurahan. Melayani, menangani, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat  miskin  dan  rentan  miskin  sesuai  dengan  haknya  untuk  memperoleh  pelayanan kesejahteraan  sosial  tanpa  hambatan  dan  diskriminasi  karena  alasan  tertentu.  Melakukan pengaduan  masyarakat  miskin  dan  rentan  miskin  kepada  pengelola  program/dinas  sosial  di desa/kelurahan atau di Provinsi Sulawesi Selatan melalui SLRT.
Pelayanan Program SLRT dan Puskesos dilaksanakan dengan pendekatan pelayanan satu pintu. Masyarakat sebagai penerima layanan mendapatkan berbagai informasi program melalui satu  pintu,  sehingga  dapat  memanfaatkan  berbagai  program  sesuai  kebutuhan  dan permasalahan yang dihadapi melalui satu atap dengan cepat, mudah dan lengkap. Masyarakat miskin dapat dengan mudah datang langsung ke Sekretariat Puskesos di lingkungan yang sama dengan desa atau kantor desa di masing-masing tempat. Hingga saat ini terdapat 280 Puskesmas di 270 Desa dan 10 Kelurahan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Sedangkan  penerima  manfaat  sendiri  berjumlah  17.380  orang  di  Provinsi  Sulawesi Selatan. Pelayanan satu pintu mempermudah penyampaian pelayanan, membangun konsolidasi antara beberapa bagian pemerintahan yang menjalankan program yang saling terkait, sehingga semua pihak diuntungkan.  Kondisi seperti itu  menyebabkan terbangunnya komunikasi  yang lebih  mudah,  menyederhanakan  proses  pemberian  layanan,  dan  membentuk  hubungan  yang erat antara penyedia layanan. Ini juga menyederhanakan proses pemantauan dan evaluasi setiap penyedia layanannya. Sebelum pelayanan satu pintu, program perlindungan bagi masyarakat miskin dijalankan secara terpisah dan tidak terintegrasi satu sama lain. Hal ini menyebabkan
berbagai  masalah  yang  menghambat ketersediaan layanan seperti proses  layanan  yang tidak efektif  dan  tidak  efisien  karena  satu  program  tidak  dapat  memenuhi  berbagai  kebutuhan penerima  manfaat.  Kedua,  duplikasi  program  yang  diterima  oleh  penerima  manfaat  karena kurangnya  komunikasi  antar  penyedia  layanan.  Ketiga,  data  penerima  manfaat  berbeda  satu sama lain sehingga program seringkali tidak tepat sasaran.
Keberlanjutan program SLRT dan Puskesos memanfaatkan jaringan kemitraan dengan berbagai  penyedia  layanan  sebagai  ujung  tombak  layanan.  Kemitraan  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  layanan  dan  berkelanjutan.  Keberadaan  mitra  tentunya menjamin  kualitas,  kuantitas  dan  kontinuitas  serta  berdampak  pada  pelayanan  ( Wati et  al., 2022). Adanya mitra tentunya membuat efektifitas pelayanan karena menjadi pihak yang tepat dan  bergerak  di  bidang  yang  bersangkutan.  Perluasan  jaringan  kemitraan  penyedia  layanan ditujukan  untuk  meningkatkan  jenis  layanan  yang  dapat  diberikan  oleh  penerima  manfaat. SLRT  merupakan  aktor  utama  yang  menjalin  komunikasi  dan  koordinasi  dengan  penyedia layanan untuk bekerja sama mengatasi masalah kemiskinan. Kemitraan terbagi menjadi dua, yaitu dengan provider dan yang kedua dengan program nasional dan daerah lainnya. Kemitraan yang  telah  terjalin  dengan  program  SLRT  dan  Puskesos  adalah  dengan  mitra  layanan pemerintah, perusahaan swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Berbagai penyedia layanan yang dimaksud antara lain Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Permukiman dan Pertamanan. Sedangkan perusahaan swasta seperti PT Indonesia Power, Perusahaan Listrik Negara (PLN), corporate  social  responsibility  (CSR)  RS  Santosa,  CSR  RS  Soreang,  CSR  PT  Magma,  RS Bersalin  Gratis,  Rumah  Rehabilitasi  Nafza  Bumi  Kaheman.  Sedangkan  dari  LSM  yaitu Yayasan Daarut Tauhid, LSM Sapa, Dompet Dhuafa, LSM Bahteran, LSM Srikandi Patuha, Panitia Mata Daerah, Badan Amil Zakat, Stakeholder merupakan jejaring program SLRT dan Puskesos  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Sedangkan  kemitraan  dengan  berbagai  program nasional di berbagai kementerian seperti Program  Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Sehat (PIS), program Balai Latihan Kerja (BLK). Tugas SLRT kabupaten adalah memfasilitasi rujukan penerima manfaat untuk mendapatkan layanan tambahan  dari  berbagai  program  di  tingkat  nasional.  Selain  program  nasional,  SLRT  juga memfasilitasi layanan tambahan pada program di tingkat kabupaten, LSM dan sektor swasta. Adanya  berbagai  mitra  layanan  memungkinkan  keberlangsungan  program  SLRT  selalu tersedia.  Keterbatasan  anggaran  untuk  memberikan  layanan  dapat  dibantu  oleh  mitra  yang bekerja  sama.  Kemudian  juga  mitra  dapat  memberikan  layanan  tambahan  yang  tidak  dapat dipenuhi  sebelumnya.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  pelayanan  yang  komprehensif  bagi masyarakat miskin ( Iwan Hermawan et al., 2021).
Pelayanan  yang  diberikan  oleh  SLRT  maupun  Puskesos  terdiri  dari  pendistribusian informasi  penanganan  fakir  miskin,  pendataan  fakir  miskin  dan  fakir  miskin,  pengaduan masyarakat, identifikasi, sosialisasi, penanganan dan pelayanan rujukan. Program SLRT dan Puskesos tidak secara langsung memberikan layanan kepada penerima manfaat, tetapi merujuk penerima manfaat untuk mendapatkan layanan dari mitra program SLRT. Program SLRT dan Puskesos berperan dalam fasilitasi dan koordinasi serta penghubung penerima manfaat dengan lembaga penyedia layanan. Mekanisme dan tata cara penanganan pengaduan dan pengaduan warga  sebagai  berikut:  (1)  Masyarakat  miskin  datang  ke  kantor  SLRT  di  Sekretariat  SLRT
Sosial (SIKS-Ng) dalam Mendukung Program SLRT dan Puskesos Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
Sabilulungan untuk menyampaikan pengaduan dan permasalahannya, atau orang/keluarga/rumah tangga miskin didatangi Fasilitator SLRT di rumahnya, (2) Pengaduan dan  permasalahan  diterima  oleh  front  office  di  bagian  Informasi  dan  Pendaftaran  dan diteruskan ke bagian Review dan Analisis, atau pengaduan dan masalah dicatat dan dianalisis oleh Fasilitator menggunakan sistem aplikasi SLRT dan diteruskan ke Kabupaten/Kota. SLRT Kota setelah diperiksa dan disetujui oleh pengawas. Kemudian, (3) masyarakat dicek statusnya pada Program  Penanggulangan Terpadu Data Miskin  oleh bagian Review  dan Analisis, jika tidak pada Program Penanggulangan Terintegrasi Data Miskin diusulkan sebagai pre-list untuk dimasukkan  dalam  Program  Data  Terpadu  Penanggulangan  Miskin  setelah  verifikasi  dan validasi,  dan  jika  dalam  Program  Data  Terpadu  Penanganan  Miskin  keluhan  atau  masalah direview  dan  dipetakan,  untuk  diteruskan  ke  Program  dan  Layanan  (back  office)  untuk ditindaklanjuti  sesuai  dengan  keluhan  atau  kebutuhan  program,  (4)  Bagian  Program  dan Layanan  memberikan  informasi  yang  lebih  detail  mengenai  keluhan  atau  program  yang dibutuhkan, dan diproses lebih lanjut sesuai dengan keluhan atau kebutuhan program. Apabila pengaduan  dan  program  yang  dibutuhkan  masyarakat  tidak  dapat  ditangani  langsung  oleh SLRT, maka diteruskan kepada pengelola program terkait di Provinsi Sulawesi Selatan (SKPD atau  non  pemerintah),  Provinsi  Jawa  Barat  atau  Pusat,  dan  (5)  Fasilitator  SLRT  akan menginformasikan  kepada  masyarakat  tentang  status  pengaduan.  Prosedur  pelayanan  di Puskesos secara umum meliputi lima tahapan, yang meliputi pendaftaran, seleksi, penempatan, pengawasan dan tindak lanjut.
Pendaftaran  merupakan  kegiatan  penerimaan  pelayanan  yang  diinginkan  oleh masyarakat dengan melampirkan persyaratan administrasi dan kependudukan, termasuk foto rumah  tinggal  dengan  titik  koordinat.  Kemudian  seleksi,  merupakan  kegiatan  identifikasi personal dan nonpersonal untuk dapat memperoleh pelayanan dari Puskesmas yang kemudian ditindaklanjuti.  Selanjutnya  tahap  penempatan  merupakan  kegiatan  untuk  menentukan pelayanan  yang  akan  diterima  sesuai  dengan  permasalahan  sosial  yang  dialaminya  dan diteruskan  ke  instansi  yang  melayaninya,  melalui  SLRT  Sabilulungan.  Selanjutnya  adalah pengawasan, yaitu memantau kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang diterima, dan yang  terakhir  adalah  tindak  lanjut  yang  merupakan  kelanjutan  dari  proses  pelayanan  yang diterima diikuti dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas untuk dapat hidup layak di lingkungan kerja ( Tamrin , 2019).
Pelayanan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dilakukan oleh staf backoffice di SLRT  Sabilulungan  dan  Puskesos.  Pendekatan  layanan  perlindungan  sosial  menggunakan manajemen  kasus  untuk  merujuk  penerima  manfaat  dengan  berbagai  bantuan  dari  lembaga penyedia  layanan.  Manajemen  kasus  yang  dilakukan  dalam  program  SLRT  berupaya  untuk mengkoordinir dan mengintegrasikan layanan yang dibutuhkan agar penerima manfaat dapat memperoleh  layanan  yang  dibutuhkan  secara  komprehensif,  kompeten,  efektif  dan  efisien sehingga referensi yang diberikan tidak tumpang tindih atau menduplikasi kegiatan. Staf dari backoffice melakukan penilaian perencanaan untuk membantu penerima manfaat mendapatkan layanan  yang  dibutuhkan.  Selanjutnya  intervensi  dilakukan  dengan  memperhatikan  standar operasional prosedur dalam program yang dibutuhkan oleh beneficiary. Kegiatan manajemen kasus  untuk  menentukan  layanan  yang  komprehensif  bagi  penerima  manfaat.  Misalnya keluarga Pak RS terdiri dari seorang istri, 2 anak dan 1 orang lanjut usia. Dokter rumah sakit bekerja  sebagai  buruh  bangunan,  sedangkan  istrinya  adalah  ibu  rumah  tangga.  Anak  ayah
adalah  anak  usia  sekolah  dan  orang  tua  yang  tinggal  di  rumah  menderita  pneumonia  akut. Kondisi rumah Pak RS tidak layak huni karena hanya memiliki 1 kamar dan tidak memiliki WC. Apalagi rumah Pak RS belum dialiri listrik. Berdasarkan permasalahan tersebut kegiatan manajemen kasus untuk memastikan program pelayanan yang diberikan dalam program SLRT dapat  membantu  keluarga  RS  secara  komprehensif.  Berbagai  program  pelayanan  dapat diterima  oleh  Pak  RS  seperti  untuk  anaknya  mendapatkan  layanan  Kartu  Indonesia  Pintar (KIP), untuk orang tuanya yang sudah lanjut usia mendapatkan pelayanan kesehatan dari Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS),  untuk  Pak  RS  dan  istrinya  mendapatkan  bantuan program pembangunan ekonomi seperti kelompok usaha bersama (KUBE) dan untuk tempat tinggalnya  mendapatkan  bantuan  Rumah  tidak  layak  huni  (rutihu).  SLRT  memfasilitasi penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan ekonomi kepada keluarga Bapak RS. Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi dan mengkoordinasikan penerima manfaat dengan sistem pelayanan yang tersedia. Dengan demikian, setiap kasus akan ditangani oleh berbagai layanan  secara  terpadu  dan  terkoordinasi.  Manajemen  kasus  juga  meminimalkan  dampak duplikasi  pemberian  layanan  yang  sama  dari  berbagai  lembaga  penyedia  layanan  pada masyarakat miskin ( Husri et al., 2021).
Penyelenggaraan  SLRT  perlindungan  sosial  terpadu  menggunakan  teknologi  integrasi data penerima manfaat yang dikenal dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Generasi Selanjutnya, yang selanjutnya disingkat SIKS-NG. Sistem informasi SIKS-NG menyediakan daftar awal yang menjadi dasar verifikasi dan validasi penerima. Selanjutnya SIKS-NG terdiri dari  beberapa  komponen  yaitu  pengumpulan,  pengolahan,  penyajian  dan  penyimpanan  data kesejahteraan sosial  yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan adanya aplikasi  ini  diharapkan  berbagai  program  bantuan  sosial  kesejahteraan  tepat  sasaran  sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial bersama Pemerintah Daerah. Pendaftaran pelaporan, atau  perubahan  data  SIKS-NG  dilakukan  secara  bertahap  dari  tingkat  desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat melalui kementerian sosial. Sistem SIKS-NG terdiri dari satu pengurus, satu pengelola, 31 pengawas (sesuai jumlah kecamatan) dan 280 fasilitator (sesuai jumlah desa dan kelurahan). Semua staf ini dilengkapi dengan gadget IT dan dapat menggunakan dua sistem yang berbeda: aplikasi berbasis Android atau aplikasi berbasis web. Staf yang menjalankan SIKSNG terdiri dari pengurus, pengelola, pengawas dan fasilitator.
Administrator berfungsi  sebagai pusat komunikasi antara staf daerah dan pusat. Tugas administrator  meliputi:  1)  membuat  username  dan  password  untuk  setiap  anggota  staf;  2) menambah  program  daerah;  3)  melaporkan  masalah  terkait  penggunaan  aplikasi;  4) berkoordinasi  dengan  Seknas.  Administrator  menggunakan  aplikasi  SLRT  berbasis  web. Pengelola adalah penyelenggara yang berperan penting dalam menjadikan semua referensi ke berbagai  penyedia  layanan.  Pengelola  menggunakan  aplikasi  SLRT  berbasis  web  dan mencakup seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengawas adalah pengurus SLRT di tingkat kecamatan. Peran pengawas adalah untuk meninjau laporan yang dibuat oleh penerima manfaat yang tidak dapat ditangani di tingkat desa. Supervisor juga dapat meneruskan laporan kepada  manajer.  Tugas  tambahan  pengawas  adalah  mensosialisasikan  program  SLRT  di kecamatannya dan berkoordinasi dengan fasilitator dalam mensosialisasikan program di desa- desa.  Pemantau  juga  menggunakan  aplikasi  SLRT  berbasis  web  dengan  cakupan  hanya  di
Sosial (SIKS-Ng) dalam Mendukung Program SLRT dan Puskesos Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
kecamatannya  saja.  Berbeda  dengan  staf  lainnya,  fasilitator  menggunakan  aplikasi  berbasis Android yang dilengkapi dengan Basis Data Kesejahteraan Sosial Terpadu. Aplikasi diinstal pada tablet dan digunakan untuk merekam laporan yang dibuat oleh rumah tangga. Aplikasi ini juga  menyediakan  informasi  lengkap  tentang  semua  program  kesejahteraan  sosial  yang tersedia.  Tugas  utama  fasilitator  adalah  menjadi  garda  terdepan  dalam  membantu  penerima manfaat. Tugas khusus fasilitator meliputi:
1. mencari profil penerima manfaat;
2. verifikasi dan pencatatan perubahan profil kependudukan;
3. validasi database terintegrasi;
4. mencatat penerima manfaat;
5. mencatat program-program yang dibutuhkan oleh penerima manfaat;
6. mencatat pengaduan. Sistem SIKS-NG memperbarui penerima manfaat setiap 6 bulan. Pemutakhiran data dilakukan dengan penambahan dan pengurangan data yang dilakukan secara musyawarah antara petugas Puskesmas dengan pemerintah desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon penerima manfaat adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan.
Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai individu atau kelompok di tempat kerja, atau idealnya.  Tujuan  adalah  hasil  yang  diharapkan  tergantung  pada  nilai-nilai  orang.  Tujuan memberikan pedoman untuk mencapai program dan kegiatan dan memungkinkan pengukuran efektivitas  dan  efisiensi  kelompok.  Tujuan  suatu  program  merupakan  faktor  utama  dalam menentukan efektifitas program. Artinya, apakah tujuan yang  direncanakan sudah sesuai untuk pelaksanaannya.  Indikator  yang digunakan untuk mengetahui efektivitas penerapan program pendataan  peduli  sosial  Provinsi  Sulawesi  Selatan  bagi  anak  miskin  dan    terlantar    yaitu tercapainya tujuan penerapan program pendataan peduli sosial. Indikator ini merupakan tujuan yang  ingin  dicapai    Dinas  Sosial  Provinsi  Sulawesi  Selatan  ketika  melaksanakan  program penanganan anak miskin dan  terlantar. Salah satu cara untuk membesarkan masyarakat miskin dan  anak-anak  terlantar  adalah  dengan  membantu  anak-anak  miskin  dan  terlantar  dan membangun  kembali  rumah-rumah  yang  sulit  untuk  ditinggali.  Mendukung  Komitmen Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memungkinkan proses pendataan berdasarkan kesimpulan    keseluruhan    indikator  tersebut  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan mencatat  data  dan    menggunakan  aplikasi  SIKS-NG  untuk  memenuhi  kebutuhan  program ( Sukoco , 2021).
Inisiatif  Pemerintah  Untuk  mencapai  tujuan  program  yang  dilaksanakan  oleh  dinas sosial, menganggarkan proses pendataan atau program melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,  dalam  hal  ini  Anggaran  Anggaran  APBD  yang  dibiayai  oleh  Dinas  Sosial  Provinsi Sulawesi Selatan. Proses pendataan akan dilakukan di setiap desa Kerlahan untuk mengetahui tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan kondisi kehidupan masyarakat miskin. Oleh karena  itu,  setiap  desa  menerima  data  sesuai  dengan    aplikasi  SIKSNG.  Pemerintah  juga mendanai  validasi  dan  validasi  data    di  masing-masing  desa  dan  selain  berkontribusi  pada anggaran  pemerintah,  juga  berkontribusi  pada  koordinasi  kabupaten,  desa,  kecamatan  dan dinas terkait agar program pendataan dapat dilaksanakan. Aplikasi berjalan dengan baik..
Berdasarkan  temuan  di  lapangan,  program  SLRT  dan  Puskesos  merupakan  program perlindungan sosial yang terintegrasi. Sasaran penerima manfaat adalah kelompok miskin dan rentan yang tidak mampu memenuhi dan mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan
kesehatan.  Untuk  menjangkau  masyarakat  miskin  dan  rentan,  SLRT  membentuk  Puskesos sebagai  program  mini  di  desa  dan  kelurahan.  Pelayanan  Program  SLRT  dan  Puskesos dilaksanakan  secara  terpadu  dengan  model  pelayanan  satu  lokasi,  keterpaduan  berbagai lembaga dan program pelayanan, perencanaan intervensi dengan pendekatan case management serta  adanya  sistem  informasi  dan  data  yang  terintegrasi  antar  daerah  dan  pusat.  tengah. Kegiatan  pelayanan  terpadu  dapat  meningkatkan  efektivitas  pelayanan  kepada  penerima manfaat,  efisiensi  koordinasi  dan  komunikasi  antar  penyedia  layanan,  serta  meminimalkan duplikasi intervensi terhadap penerima manfaat.
Layanan  yang  diberikan  oleh  program  SLRT  dapat  meningkatkan  kualitas  layanan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Pelayanan SLRT dan Puskesos bersifat rujukan sehingga  penerima  manfaat  tidak  langsung  mendapatkan  pelayanan  yang  dibutuhkan melainkan  intervensi  berbasis  rujukan.  Pelayanan  rujukan  dilakukan  dengan  memfasilitasi penerima  manfaat  untuk  mendapatkan  pelayanan  dari  berbagai  penyedia  layanan  secara komprehensif.  Layanan  yang  diberikan  dalam  program  SLRT  adalah  bantuan  sosial. ( Retnaningsih , 2020) mengatakan bantuan sosial merupakan upaya mendistribusikan sumber daya untuk membantu kelompok rentan, termasuk masyarakat miskin. Dalam program SLRT, ditemukan sedikit intervensi layanan yang memberdayakan masyarakat miskin. Hal ini menjadi tantangan bagi perencanaan intervensi dalam program SLRT karena arah perlindungan sosial terpadu ke depan akan berupaya memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dengan memenuhi  tiga  kriteria,  yaitu  nondiskriminasi,  partisipasi  dan  akuntabilitas.  Sedangkan program SLRT dan Puskesos memberikan pelayanan secara pasif tanpa melibatkan penerima manfaat untuk turut serta memberdayakan diri agar keluar dari kemiskinan.
Intervensi  berbasis  referensi  ini  disebut  ( Habibullah ,  2017)  sebagai  program penanggulangan  kemiskinan  terpadu.  Program  penanggulangan  kemiskinan  terpadu merupakan salah satu jenis bantuan sosial yang memadukan berbagai intervensi dengan tujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemampuan  penerima  manfaat.  Intervensi  berbasis rujukan  ini  merupakan  inovasi  yang  membedakan  program  SLRT  dan  Puskesos  dengan program pelayanan terpadu. Program layanan terpadu lainnya biasanya memberikan intervensi langsung sesuai kebutuhan penerima manfaat. Program pelayanan terpadu dalam perlindungan sosial  di  berbagai  negara  lain  menggunakan  dana  dari  pemerintah  pusat  untuk  melakukan intervensi sehingga pemantauan dan evaluasi keberlanjutan program dapat diukur lebih jelas. Pelayanan tidak langsung dalam program SLRT dan Puskesos disebabkan oleh tidak adanya dana yang disalurkan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan. Dana tersebut diperoleh dari APBD Kabupaten untuk mendanai staf pelaksana program. Atas dasar itu, program SLRT dan  Puskesos  menjalin  Kerjasama  dengan  berbagai  mitra  penyedia  layanan.  ( Saphira et  al., 2022) menyatakan bahwa kerjasama dengan berbagai mitra penyedia layanan akan berdampak pada  ketersediaan  layanan  yang  komprehensif  dan  berkelanjutan.  Namun,  penelitian  ini memiliki keterbatasan dalam menilai interaksi  antara penyedia layanan dan Program  SLRT. Kolaborasi  dan  kolaborasi  merupakan  aspek  yang  dapat  dilihat  lebih  lanjut  dalam  program SLRT dengan penyedia layanan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  SLRT  dan Puskesos  merupakan  program  perlindungan  sosial  yang  kegiatan  pelayanannya  dilakukan
Sosial (SIKS-Ng) dalam Mendukung Program SLRT dan Puskesos Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
secara terpadu. Dampak positif dari program SLRT adalah karena adanya kemitraan dengan berbagai  lembaga  penyedia  layanan  sehingga  layanan  yang  ada  dapat  memenuhi  kebutuhan penerima manfaat. Dinas Sosial Sulawesi Selatan pada Sosialisasi Program Dinas Sosial telah mensosialisasikan program aplikasi pendataan bansos bagi masyarakat miskin, dan pemerintah juga  telah  mendistribusikan  program  aplikasi  kepada  pejabat  pemerintah.  Pemprov  Sulsel mendata,  menjanjikan  aparat  desa  dan  pemerintah  daerah  dengan  dukungan  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  dan  melengkapi  aplikasi  program  menggunakan  aplikasi SIKS-NG untuk proses pendataan yang dilakukan oleh SIKS-NG.

## Bibliografi
Andriani,  Y.  (2021). Efektivitas  Program  Pemuktahiran  Data  Melalui  Sistem  Informasi Kesejahteraan  Sosial  Next  Generation  (Siks-Ng)  Di  Kabupaten  Bengkulu  Selatan . Universitas Komputer Indonesia.
Creswell,  J.  W.  (2013).  Qualitative  Inquiry  and  Research  design:  Choosing  Among  Five Approaches. Sage Publications Inc.
Creswell, J. W. (2014). Qualitative, quantitative and mixed methods approaches . Sage.
Gal, P., Nicoletti, G., von Rüden, C., OECD, S. S., & Renault, T. (2019). Digitalization and productivity:  in  search  of  the  holy  grail-firm-level  empirical  evidence  from  European countries. International Productivity Monitor , 37 , 39–71.
Habibullah, H. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial , 3 (1).
Hasibuan, R. (2020). Bahan Ajar Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan .
Hendra Fareza Pohan, H. F. (2021). Analisis Usability Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next  Generation  Menggunakan  Metode  Mccall  pada  Dinas  Sosial  Kabupaten  Langkat. Usability Analysis of Social Welfare Information System Next Generation Using McCall Method in Langkat District Social Service , 6 (8), 1116–1121.
Husri,  H.,  Usman,  D.,  &  Mone,  A.  (2021).  Efektivitas  Aplikasi  Program  Pendataan Kesejahteraan  Sosial  Next  Generation  Di  Kabupaten  Gowa. Kajian  Ilmiah  Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) , 2 (6), 1923–1935.
Iwan Hermawan, S. P., Izzaty Izzaty ST, M. E., Budiyanti, E., Rafika Sari, S. E., Sudarwati, Y., IP, S., Teja, M., & Sos, S. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 12 (2), 131–145.
Lauranti,  M.,  Djamhari,  E.  A.,  Mawesti,  D.,  Nurrahamah,  B.,  &  Farhan,  F.  (2017). Ekuitas Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Hampir Miskin di Indonesia (JKN) . Perkumpulan PRAKARSA.
Muhtar,  M.  (2017).  Peningkatan  Layanan  Sosial  Bagi  Keluarga  Miskin  Terhadap  Program Perlindungan Sosial Melalui Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial , 3 (1).
Mupedziswa,  R.  (2013).  Celebrating  50  years  of  promoting  social  development  in  Africa.
Journal of Social Development in Africa , 28 (2), III.
Retnaningsih, H. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis  terhadap  Kebijakan  Sosial  Pemerintah. Aspirasi:  Jurnal  Masalah-Masalah Sosial , 11 , 215–227.
Sosial (SIKS-Ng) dalam Mendukung Program SLRT dan Puskesos Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
Saphira,  K.,  Sumadinata,  R.  W.  S.,  &  Yulianti,  D.  (2022).  Kerja  Sama  Pertanian  Indonesia dengan China dalam Kerangka AFCTA. Padjadjaran Journal of International Relations , 4 (2), 109–123.
Setiawan,  H.  H.  (2017).  Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui  Pusat  Kesejahteraan  Sosial. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial , 3 (3).
Statistik,  B.  P.  (2019a).  Badan  Pusat  Statistik.(2014). Indeks  Kemiskinan  Provinsi  Aceh. Retrieved Agustus 04 .
Statistik, B. P. (2019b). Data dan Informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik .
Sukoco,  D.  H.  (2021).  Efektivitas  Pusat  Kesejahteraan  Sosial  “As  Salam”  Desa  Katapang Kecamatan  Katapang  Kabupaten  Bandung. Peksos:  Jurnal  Ilmiah  Pekerjaan  Sosial , 20 (1), 18–36.
Tamrin, M. (2019). Capacity Building of Apparatus for Reducing Poverty. Third International Conference  on  Sustainable  Innovation  2019–Humanity,  Education  and  Social  Sciences (IcoSIHESS 2019) , 371–375.
Wati, F., Utamajaya, J. N., & Pratama, A. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation di Kelurahan Gunung Seteleng Menggunakan Framework TAM. JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) , 9 (2), 492–498.