## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)
Urgensi Musyawarah-mufakat dalam Pemenuhan Hak dan Informasi Publik, Melihat Fenomena dari Sudut Pandang Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas
Alif F. Zamzam 1 , Midkholus Surur 2 , Halimur Rosyid 3 , Mahmud Aprian M 4 ., Nanda N.
Azzahra 5
1,2,3,4,5 Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Darul ‘Ulum
aliffirdaus@unisda.ac.id, yendra@unisda.ac.id, mahmudaja@unisda.ac.id, midkholussurur@unisda.ac.id , halimurrosyid@unisda.ac.id
Received: 04 September 2023; Revised: 30 September 2023; Accepted: 15 Oktober 2023; Published: Desember 2023; Available online: Desember 2023

## Abstract
This article tries to reveal community culture again through deliberation and consensus in public spaces which are starting to be displaced by virtual spaces. This loss of public space culture has an impact on the failure to fulfill basic citizen rights, namely the right to know public information. Jurgen Habermas' deliberative democracy opens up discussion and context efforts in the public space to educate the public so that they have access to information on issues of common life. Activities through this process can not only be a reference in forming joint policies, but can also be a training for the public to think rationally.
Keywords:  Deliberation-consensus, public rights and information, deliberative democracy.

## Pendahuluan
Negera Indonesia menganut sistem deokrasi sejak tahun kemerdekaanya, dengan perkembanganya terkategori atas empat periode, (Demokrasi Parlementer 1945- 1959, Demokrasi Terpimpin 1959-1965, Demokrasi Pancasila 1965-1998, hingga Demokrasi era Reformasi 1998-kini (Purnamawati, 2020)
Tujuan dari sistem yang digunakan pada suatu negara ialah demi kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan itu dapa terwujud berdasarkan apa yang dikehendaki oleh rakyat, sehingga suara rakyat sangat krusial dengan sistem demokrasi idealnya. Pergantian gaya demokrasi Indonesia yang cukup sering terjadi menandakan bahwa masih butuh penyesuaian terhadap model demokrasi yang dijadikan patokan. Gaya demokrasi Indonesia saat ini ialah cenderung sistem voting, yang artinya keputusan yang diambil berdasarkan suara paling banyak. Mirisnya, suara mayoritas itu masih banyak yang dikategorikan belum benar benar tahu untuk siapa dan apa voting yang diberikan.
Hak untuk tahu (Informasi Publik) sendiri, telah diperingati sejak tahun 2002 setiap tanggal 28 September
sebagai hari hak tahu internasional. Tujuan dari dibentuknya hari tahu tersebut ialah untuk mempromosikan transparansi dan keterbukaan informasi dan pemerintahan sebagai hak setiap individu. Hari Hak Untuk Tahu ini dirayakan oleh seluruh dunia yang memiliki Undang-undang Keterbukaan Informasi.
Indonesia memperingati Hari Hak untuk Tahu sejak 2011. Hak ini dijamin melalui UU No. 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Meski perundangan tersebut telah lama berlaku, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak ini masih memerlukan waktu. Keterbukaan informasi publik masih dipandang sebagai sesuatu yang abstrak dan sulit dipahami, padahal Hak ini juga telah dijamin oleh konstitusi pada pasal 28 F UUD 1945 yang mengatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Kesetaraan merupakan salah satu asumsi utama konsep hak asasi manusia,
dan hak atas kesetaraan partisipasi dalam pengaturan norma-norma publik merupakan prasyarat bagi demokrasi (Zamzam, 2019). Inilah sebabnya mengapa katalog hak asasi manusia mencakup hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, lebih luas lagi, hak untuk berpartisipasi agama, sosialisasi, hak ekonomi dan lain-lain.
Diskusi yang berlangsung dalam ruang-ruang publik mengakomodasi masyarakat untuk tahu, sehingga hak masyarakat untuk tahu menjadi terpenuhi. Kegiatan ini sangat diperlukan sebagai wahana pertukaran informasi dalam mengambil keputusan-keputusan politik, dalam hal ini suara masyarakat dalam menentukan wakilnya dalam pemerintahan misalanya. Budaya musyawarah mufakat yang dulu sebagai kepribadian bangsa cenderung mulai hilang digantikan dengan teknologi alat komunikasi yang lebih praktis.
Transformasi ruang publik konvensional menjadi ruang publik virtual meskipun menunjukkan bahwa media sosial terbukti efektif sebagai ruang publik bagi mahasiswa dan menjadi bagian terpenting bagi interaksi, diskusi, dan aspirasi politik mahasiswa di negara yang mendukung demokrasi (Bhakti, 2020). Meskipun demikina
masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkanya untuk dijadikan saran informasi tentang hubungan publik dengan kebijakan yang ada. Padalah di masa lalu kedai-kedai kopi di kota maupun pedesaan adalah sumber pertukan informasi dan pergerakan masyarakat grassroot.
Penting sekali untuk menghidupkan kembali budaya-budaya rembug musyawarah mufakat. Konsep ini cukup sesuai dengan apa yang dikatakan Jurgen Habermas sebagai proses konsensus melalui komunikasi yang melibatkan seluruh komponen yang ada melalui istilah demokrasi deliberatif.

## Ruang Publik
Habermas menjelaskan konsep ‘ruang publik’ sebagai ruang yang mandiri dan terpisah dari negara (state) dan pasar (market). Ruang publik memastikan bahwa setiap warga negara memilik akses untuk menjadi pengusung opini publik.  Konsep ruang publik diambil dari sejarah ruang publik kaum borjuis di Jerman pada abad 18 (Hohendahl, P., & Russian, 1974) Walaupun dalam bukunya kemudian Habermas meratapi matinya ruang publik ini karena transisi dari
kapitalisme liberal ke kapitalisme monopoli saat itu.
Pada abad ke 17 di Jerman telah muncul Tischgesselschaften (himpunan masyarakat meja) dan Sprachgesselschaften (himpunan masyarakat sastra) sebagai sebuah bentuk ruang publik, yang menjadi bagianya adalah masyarakat terdidik, masyarakat yang punya modal, dan masyarakat pekerja. Himpunan semacam ini selalu berusaha mengeluarkan diri dari eksklusivitas sosial. dengan tujuan ingin mencapai kesetaraan melalui persahabatan antara pribadi-pribadi yang memiliki perbedaan status sosialnya. Mereka berharap dapat bertemu dalam ruang publik sebagai manusia dengan cara menembus penghalang sosial, meskipun pada masa itu masih sukar dilakukan, minimal kesetaraan sosial dapat dicapai di luar konteks negar (Santoso, 2007:52-53).
Tingkat inklusifitas serta ke- egaliteran sangat menentukan, karena bagi Habermas masyarakat yang bersifat emansipatoris cenderung lebih mudah dalam proses diskursus, tujuan akhir diskursus ialah persetujuan (agreement) atau konsensus. Pihak-pihak yang berkomunikasi itu dikatakan sampai pada persetujuan bersama saat mereka
sudah saling berbagi pengetahuan, dengan saling percaya dan terhubung satu sama lain. Habermas sendiri mengakui bahwa tak semua prinsip dasar dalam komunikasi itu berlaku dalam komunikasi ruang publik karena bisa jadi salh satunya tidak terlaksana, jika proses tindakan kominikatif gagal, maka subjek harus mencari cara lain yang lebih strategis maupun argumen lain untuk sampai pada konsensus masyarakat (Kurniawan, 2018).
Kondisi saat ini, masyarakat dihadapkan juga dengan ruang publik virtual yang memiliki sifat lebih inklusif di dalamnya bisa bebas diakses oleh siapapun, namun di sisi lain terkadang masih banyak yang belum memiliki rule atau aturan dalam proses diskursusnya, sehingga yang terjadi bukanlah konsensus, melainkan missinterpretasi (Dahlgren, 2005). Tren dalam kajian ruang publik virtual semakin naik sehingga perlu teori politik dan anlisis empiris untuk mendukung cita-cita demokrasi ini (Dommett & Verovšek, 2021). Teknologi informasi dan komunikasi baru mempengaruhi semua bidang kehidupan masyarakat modern, namun masih ada ambiguitas mengenai sejauh mana teknologi tersebut meningkatkan demokrasi ((Anderson, D.
M., & Cornfield, 2003); (Jenkins, H., & Thorburn, 2003). Gurevitch, M., & Blumler, (2004) merangkum bagaimana sistem komunikasi politik tradisional di negara-negara demokrasi Barat sedang diterapkan menjadi tidak stabil akibat perubahan yang terjadi pada masyarakat modern.
Fenomena semacam ini yang kemudian diantisipasi oleh habermas melalui teori aksi komunikatif (The Theory of communicative action), di dalamnya, Habermas berargumen bahwa masyarakat modern terdiri dari ‘dunia- kehidupan’ (lifeworld) dan sistem (system). ‘dunia-kehidupan’, biasanya lebih bersifat otonom, artinya memiliki pencapaian/tujuan yang dipilih sendiri, tidak berdasarkan atas paksaan system, sedangkan Sistem menurutnya terdiri dari subsistem uang dan kuasa, dan di dalam subsistem ini perilaku manusia diinstrumentalisasikan untuk mencapai tujuan subsistem-subsistem tersebut (Finlayson, 2005). Dengan menjadi habiatat bagi aksi komunikatif, ‘dunia- kehidupan’ memungkinkan para peserta untuk mencapai tujuannya secara kooperatif melalui pemahaman situasi yang didefinisikan bersama-sama melalui logika dan argumen (Habermas, 1986).
Konsep Habermas mengenai ruang publik juga mendapat beragam reaksi, seperti kritik yang berasal dari Geoff eley mengenai dua hal. Pertama, Habermas hanya mengidealkan ruang publik pada saat itu dengan versi borjuis. kedua, sumber-sumber dorongan emansipasi berbeda dalam tradisi radikal dan popular pada saat itu juga telah diabaikan oleh Habermas (Eley, 1992). Padahal sumber lain mengatakan bahwa publik golongan rakyat jelata juga ada pada periode ruang publik liberal dalam masa penelitian Habermas (Warner, M., & Calhoun, 1992).
Kritik lain berasal dari Nancy Fraser, menurutnya keberadaan ruang publik perlu dianalisa tidak hanya melalui orientasi politik saja, pluralitas publik yang saling bersaing lebih perlu untuk secara serius dilihat, juga yang berkaitan dengan ketimpangan struktur sosial (Fraser, N., & Honneth, 2003). Fraser berpendapat bahwa ruang publik seharusnya membahas mengenai segala hal yang berkaitan dengan masyarakat, tidak hanya pada seputaran politik hubungan antara nergara dan rakyat.
Terlepas dari semua kritik itu, konsep ruang publik oleh Jurgen Habermas menjadi ideal saat warga negara (private sphere) berkumpul
bersama untuk menerjemahkan kepentingan-kepentingan mereka dengan membentuk opini serta kehendak bersama secara diskursif (Calhoun, 1993). Konsep-konsep itu diterjemahkan oleh Hardiman, (2009), kondisi-kondisi yang dimaksud oleh Habermas, pertama, setiap warga negara yang memiliki kemampuan komunikasi, memiliki hak setara dalam partisipasi ruang publik, kedua, setiap partisipan memiliki kesempatan sama untuk meraih konsensus yang fair dengan memberikan perlakuan sama terhadap rekan komunikasinya sebagai pribadi otonom yang bertanggung jawab, bukan sebagai alat yang digunakan untuk kepentingan tertentu, terakhir, adanya peraturan bersama yang dapat melindungi proses komunikasi terhadap deskriminasi maupun tekanan.

## Tipe Ruang Publik
Ruang publik bagi Jurgen Habermas memiliki tiga tipe. Pertama,
ruang yang dipahami melalui gagasan yang timbul dari berbagai perspektif dan disiplin ilmu, kedua, ruang publik borjuis, seperti yang tertulis dalam buku The Structural Transformation of Public Sphere, ketiga , konsep ruang publik dalam kerangka demokrasi deliberatif yang muncul dalam buku Between Fact
and Norm (Prasetyo, 2012). Tipe pertama, berkaitan dengan modal sosial, pelayanan publik, barang publik, budaya terbuka, tempat umum, keluarga, pemerintah, dan kelompok independen yang membentuk sosialitas masyarakat. Pada tipe kedua, Habermas mendefinisikan ruang publik borjuis dengan tempat berkumpulnya warga (lingkup pribadi) dengan tujuan mengartikulasikan kepentingan mereka untuk membentuk opini dan kemauan bersama secara diskursif, dengan formasinya adalah kalangan borjuis (Cohen, 1999). Ruang publik borjuis muncul ketika masyarakat (kalangan borjuis) mulai mengajukan tuntutan terhadap negara, dengan bentuk rumus pertanyaan “apakah negara telah melayani kepentingan publik”. Ruang publik borjuis dengan demikian adalah ruang dari orang-orang pribadi yang berkumpul bersama sebagai publik.
Ruang publik berakar dan diaktualisasikan dalam lembaga lembaga masyarakat sipil, yang memiliki perbedaan dengan masyarakat borjuasi sehingga ruang publik tempat tinggalnya relatif lebih banyak inklusif dan tidak memiliki selimut ideologis daripada ruang publik borjuis. Golongan ini bersifat murni sosial, artinya mereka

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
berbeda dan terpisah dari negara dan pasar, sehingga jika ada salahsatu yang terkait dengan (negara dan pasar) saat berada pada agenda ruang publik maka orang itu harus bisa memisahkan diri dari pengaruhnya (Rehg, 2003).
Pada bagian ketiga, ruang publik demokrasi deliberatif, dengan penekanan pada proses diskursus yang dilakukan atas penentuan kebijakan publik (Hardiman, 2004), di Indonesia proses ini disebut musyawarah-mufakat, dengan pencapaian akhir dari proses ini adalah konsensus publik atau kesepakatan yang dibentuk dari proses yang terjadi dalam ruang publik. Habermas memberikan pengakuan terhadap pluralitas ruang publik, yang muncul atas semakin berkembangnyakondisi masyarakat modern, sehingga setiap komunitas dan kelompok dapat membentuk ruang publiknya sendiri (Prasetyo, 2012).

## Sifat ruang publik
Pertama, sifat ruang publik adalah semacam ruang interaksi yang sama sekali tidak mengasumsikan kesetaraan status antar individu, misalnya status sosial, agama, kekayaan, dan kekuasaan, dalam ruang publik hal itu tidak memiliki arti penting apapun, sebab yang membedakan tempat lebih tinggi dari
yang lain ialah argumen yang lebih baik. Mereka mengesampingkan perbedaan status sosial dengan memunculkan prinsip kebersamaan dan kesetaraan sebagai semangat setiap pertemuan antara mereka. Stratifikasi soaial yang menempatkan pedagang sebagai masyarakat kelas menengah (borjuis) mulai berubah.
Pengunjung yang datang ke kedai kopi tidak hanya berasal dari borjuasi, tetapi karyawan, pemilik toko, serta profesional dan lainnya. Istilah borjuasi kemudian meluas tidak hanya kepada pedagang. Lapisan baru masyarakat borjuis lahir dan segera diduduki pada posisi sentral di depan umum, setiap individu yang datang ke ruang publik diperbolehkan untuk berpendapat tentang masalah-masalah yang menyangkut pribadi atau area publik (Cohen, 1999).
Dalam kondisi ini, ruang publik memiliki peran utama sebagai penggerak bagi kemampuan komunikasi setiap lapisan masyarakat, bisa jadi, ruang publik yang diadakan di kedai kopi ini adalah tempat komunikasi pertama yang bebas dari tekanan kekuasaan. Kedua, tidak ada kepentingan yang dianggap lebih perlu dan mendesak dari pada yang lain, kepentingan yang diutamakan ialah
saat bisa disertai dengan alasan rasional untuk mendukung kepentingan itu,sehingga kepentingan yang bersifat umum akan lebih diutamakan karena dapat diterima secara rasional juga oleh anggota yang lain. Ketiga, memiliki sifat yang inklusif. Kriteria ini ditujukan kepada siapapun yang mampu mengusung opini publik dan menyampaikanya secara rasional tanpa dibatasi oleh latar belakang pembawa opini, sehingga nilai eksklusif di sini justru didasarkan atas pihak-pihak yang mampu menyampaikan gagasanya secara rasional, bagaimanapun ruang publik inklusif berfungsi untuk menyatukan pemikiran yang berbeda untuk kepentingan bersama atas kepentingan kelompok dan masyarakat (Owen, D., & Ashenden, 1999). Ide nalar publik muncul dari konsepsi kewarganegaraan demokratis dalam demokrasi konstitusional (Rawls, 1997).

## Tindakan komunikatif dalam ruang publik
Dalam memecahkan manajemen kompleks masyarakat, Habermas percaya bahwa dengan tindakan komunikatif, masyarakat modern dengan kompleksitas dapat diintegrasikan. Tindakan komunikatif merupakan dasar untuk membangun proses deliberatif,
pembentukan peraturan yang adil bagi setiap orang agar setiap tindakan menjadi rasional yang berorientasi pada mufakat, kesepakatan, dan saling pengertian. Jenis konsensus seperti ini hanya dapat dicapai oleh wacana praktis, yaitu melalui prosedur tindakan komunikatif, sehingga Habermas menekankan pada prosedur, bukan pada substansinya (Hardiman, 2009).
Kesadaran akan interkasi antar individu membentuk ikatan pada perjuangan sosial, yang merupakan syarat penting bagi manusia untuk mewujudkan hubungan timbal balik antara individu dan kelompok, hal seperti ini akan memunculkan kerjasama warga (Ritzer, G., & Goodman, 2001). Prinsip pada dialektika juga membuka wawasan mengenai penerimaan terhadap hal baru lainya.  Konteks antarkelompok yang relevan perlu diperhitungkan untuk memahami wacana toleransi dan bagaimana toleransi dialami dan dipraktikan (Verkuyten, M., Yogeeswaran, K., & Adelman, 2020).
Membangun masyarakat yang rasional dan saling toleran terhadap latar belakang agama dan budaya berbeda, sehingga dapat berpartisipasi secara deliberatif, ikut serta dalam membahas
dan memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan tiap aspek kehidupan bersama, butuh mewujudkan sebuah ruang publik yang akomodatif dan bebas diakses setiap warga. Sebenarnya di Indonesia sendiri praktek deliberatif dalam ruang publik sudah sejak lama dilakukan bahkan sebelum kemerdekaan, yaitu praktik openbare vergaderingen (rapat umum) pada tahun 1920-1926, dalam ensiklopedia (Subijanto, 2014).

## Perkembangan ruang publik di
Indonesia.
Periode 1920-1926, menjadi sebuah titik balik sejarah gerakan revolusi sosial Indonesia, terutama karena adanya perbedaan karakter gerakan anti-kolonial dari periode- periode sebelumnya, pada waktu sebelumnya, rapat dan asosiasi lebih banyak diadakan hanya oleh elit pribumi yang berpendidikan. Semenjak berdirinya Sarekat Islam padatahun 1912, keikutsertaan kaum jelata dalam gerakan anti colonial mulai menjadi populer dan terorganisir.
Merujuk laporan dari organisasi PKI, koran Sinar Hindia, (1920-1926), tercatat sekitar 900 rapat umum diadakan pada periode itu, mayoritas terkonsentrasi di daerah Sumatera dan
Jawa. Kegiatan ini terjadi di area pesisir pantai, pegunungan, bahkan daerah terpencil  lainnya, dengan jumlah peserta 50  -10.000 meliputi warga Pribumi, keturunan India, keturunan Arab, dan Tionghoa, Karakter komunikatif rapat umum ini membentuk karakter Partai Komunis Indonesia/Sarekat Islam merah/Sarekat Ra’jat yang saat itu juga masih dalam proses pembentukan dan selalu dalam ancaman baik dari pemerintah kolonial mau pun partai pribumi lain, termasuk Sarekat Islam putih. Dalam insiklopedia (Subijanto, 2014).
Pendidikan merupakan latar belakang yang utama bagi munculnya lapisan kalangan baru pada masyarakat saat itu. Kelompok itu didominasi oleh kalangan intelektual pribumi, yang memiliki prinsip politik etis dengan tujuan meningkatkan taraf hidup pribumi melalui pendidikan dasar hingga sekolah tinggi. Pada tahun-tahun itu, terbentuk berbagai gugatan pada sistem kolonial yang dilakukan oleh gerakan- gerakan masyarakat (Lombard, 2008: 77-78).
Openbare vergaderingen bagi rakyat merupakan media untuk mengorganisir kelompok, meskipun tujuanya tidak hanya itu, justru diskusi
dan perdebatan di dalamnya yang menjadi penggerak bagi perjuangan. Rapat ini juga menjadi media pendidikan bagi mayoritas rakyat belum sekolah, hal ini disebabkan pendidikan formal sangat terbatas saat itu, sehingga kehadiran dan turut berpartisipasi merupakan sebuah manfaat.
Agenda dalam rapat biasanya diawali dengan membaca koran dengan keras, selanjutnya dihahas dan diperdebatkan dalam forom itu. Informasi yang dibacakan menjadi sumber pengetahuan bagi rakya mengenai informasi yang berkaitan dengan analisa sejarah, politik, ekonomi, isu-isu lokal mereka sendiri maupun informasi berkenaan dengan dunia internasional.
Menciptakan ruang publik yang mandiri dan otonom dalam masyarakat dengan mental imperialis memang menjadi suatu tantangan, sebab berisi masyarakat “depresi” yang tidak tahu harus berbuat apa. Perkumpulan ini dibangun dengan tujuan untuk menghilangkan identitas penghalang yang dapat mempersatukan mereka, dengan kata lain, vergaderingen menyatukan rakyat yang terjajah, dengan mengesampingkan identitas agama maupun etnis budaya, yang memiliki
tujuan sama, yaitu menghapus identitas keterjajahan mereka (Subijanto, 2014).

## Musyawarah mufakat yang khas demokrasi deliberatif
Salah satu karya Habermas yang membahas tentang demokrasi deliberatif adalah Faktizitas und geltung yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris: Between fact and norms/ Antara Fakta dan Norma: Kontribusi pada Teori Wacana Hukum dan Demokrasi. Buku tersebut menjadi bukti komitmen Habermas terhadap negara hukum yang demokratis. Factizitas und Geltung lahir dari asumsi Habermas bahwa “negara hukum tidak mungkin ada diperoleh atau dipertahankan tanpa demokrasi radikal" (Habermas, 1989).
Demokrasi dan kedaulatan rakyat Indonesia tidak sama dengan demokrasi dan kedaulatan cap Eropa (Hatta). Konsep musyawarah mufakat tampaknya sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat, karena memang budaya asli Indonesia. (Geertz, 1973) dengan anlisisnya yang saat ini masih berpengaruh terhadap partai politik dan pemilu di Indonesia. Pada masanya, masyarakat Indonesia sering mendiskusikan politik gotong-royong, kekeluargaan, dan musyawarah-mufakat,
namun setelah perubahan konstitusi UUD 1945 sepenuhnya, hak universal manusia diperkenalkan dan persaingan bebas partai politik diperbolehkan dalam pemilu. Di sisi lain demokrasi asli Indonesia mulai tersingkir, hal itu mungkin dipengaruhi karena demokrasi barat telah diterima sepenuhnya di Indonesia sejak abad 21.
Semangat musyawarah-mufakat timbul dari kalangan desa, bagi (Koentjaraningrat, 1967)budaya musyawarah timbul dari semangat gotong-royong yang mendasari rasa kemasyarakatan desa pada sebagian besar budaya masyarakat Indonesia. Partisipasi ini secara tidak langsung akan memenuhi hak masyarakat sipil untuk tahu terhadap informasi, terlebih lagi dilibatkan dalam diskusi publik. Penelitian Priono, (2023) yang dilakukan di sebuah desa di kabupaten Gunungkidul Yogyakarta menunjukkan bahwa masih menggunakan budaya musyawarah mufakat dalam mencapai kebijakan desa, meskipun keterwakilan setiap suara masyarakat belum maksimal.
Keputusan-keputusan bulat dapat dicapai melalui proses di mana mayoritas dan kelompok minoritas melakukan pendekatan melakukan pendekatan satu
sama lain dengan melakukan penyesuaian kembali yang diperlukan mengenai sudut pandang masing-masing atau dengan integrasi sudut pandang menjadi konsensus baru, sehingga mengindari kemungkinan mayoritas memaksakan kehendak terhadap minoritas (Koentjaraningrat, 1967). Fenomena ini terkadang tidak terlihat oleh pihak luar saat pelaksanaan musywarah tingkat masyarakat desa, karena yang banyak terlihat seolah kepala pemerintahan desa menentukan dengan sepihak, sedangkan yang lainya hanya berkata setuju (Koentjaraningrat, 2009).

## Pendidikan Demokrasi Deliberatif.
Tujuan pendidikan bagi Habermas untuk membentuk masyarakat agar lebih adil dan demokratis dengan cara mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, tingkat partisipasi dalam politik, dan kesadaran terhadap struktur sosial, terlebih bertujuan untuk mencapai pembebasan dari dominasi ideologi kapitalis (Habermas, 1971).
Istilah pendidikan demokrasi deliberatif diadopsi dari konsep ruang publik dari Habermas. Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan prosedur pengambilan keputusan yang
bersifat musyawarah melalui dialog dan pertukaran pengalaman antar pihak untuk menghasilkan hubungan yang adil dan saling menerima perjanjian (Hardiman, 2004a). Keterlibatan warga negara merupakan inti dari demokrasi deliberatif, berbeda dengan demokrasi yang ketat demokrasi perwakilan dengan menggunakan suara mayoritas dan minoritas. Demokrasi deliberatif mengutamakan kerjasama antar gagasan dan antar partai, sedangkan demokrasi perwakilan adalah kompetisi antar ide dan antar kelompok.
Apa yang perlu diketahui sebagai warga negara bagi Habermas minimal mencakup setidaknya tiga hal pokok, mengetahui why /alasanya, how/ caranya, dan that/ bahwa (Terry, 1997). Secara ideal masyarakat hendaknya membiasakan diri untuk terlebih mengetahui serta memiliki pertimbangan tertentu dalam melihat suatu fenomena politis dan berusaha untuk menemukan jawabanya baik sendiri maupun kolektif di dalam ruang publik.
Habermas juga menekankan pada pentingnya pilihan resional dalam menentukan rembug kebijakan. ketika isu-isu tersebut diangkat, maka pernyataan-pernyataan tersebut harus didukung oleh pernyataan-pernyataan
yang jika dikaji secara kritis, akan terbukti dapat dipahami, benar, jujur, dan tepat. Karena pemahaman merupakan komponen penting dari bahasa itu sendiri, tiga klaim lainnya dapat diverifikasi dengan mengacu pada cara fakta dan pengetahuan digunakan dalam hal kebenarannya, dengan mempelajari ekspresi linguistik mengenai maksud pembicara sehubungan dengan kebenarannya, dan dengan memeriksa tindak tutur ilokusi dan cara di mana mereka membangun hubungan antarpribadi mengenai kesesuaiannya (Byron, 2017).
Dalam setiap diskusi, semua peserta harus menggunakan tingkat bahasa yang sama, mengacu pada fakta dan pengetahuan yang diketahui semua orang, memberikan kontribusi dalam diskusi secara terbuka, jujur, dan bersiap untuk menempatkan diri pada posisi orang lain agar dapat memahami maksud peserta, dan sudut pandang (Pedersen, 2008). Mereka tidak boleh menggunakan pengaruh atau paksaan untuk mencapai agenda pribadi atau bertindak atas nama kepentingan luar, atau hanya duduk di pinggir lapangan sebagai pengamat dan bukan sebagai partisipan. Hanya jika semua kondisi ini terpenuhi barulah 'situasi pidato yang ideal' dapat terjadi.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
Pada akhirnya hak mendasar bagi setiap warga negara yaitu hak untuk mengetahui, dapat terpenuhi dengan baik melalui cara perdebatan isu-isu etika secara terbuka dan kesepakatan dicapai mengenai norma-norma yang dapat diterima oleh semua orang dalam kondisi ideal. Dalam konsep ruang publiknya, negara tidak independen dan tidak hanya responsif terhadap kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini harus diimbangi dengan ruang publik yang menyediakan forum di mana warga negara dapat menyuarakan keprihatinan mereka. Ia melihat perlunya Saluran-saluran komunikasi antara masyarakat sipil dan ruang publik dapat mencakup berbagai asosiasi informal, media massa yang bertanggung jawab, dan jalur-jalur yang melaluinya agenda yang berisi keprihatinan sosial yang luas dapat mendapat pertimbangan formal dalam sistem politik.

## Referensi
Anderson, D. M., & Cornfield, M. (Eds. ).
(2003). The civic web: Online politics and democratic values.
Bhakti, S. E. (2020). Ruang publik dan media sosial: partisipasi politik mahasiswa indonesia. Jurnal Kajian Media , 4 (1), 1–10. https://doi.org/10.25139/jkm.v4i 1.2376
Byron, M. (2017). Collective action and rational choice: Place, community, and the limits to individual self- interest. In Politics. Routledge. , (pp. 361-382).
Calhoun, C. (Ed. ). (1993). Habermas and the public sphere. In MIT press.
Cohen, J. (1999). Reflections on Habermas on democracy. Ratio Juris , 12(4) , 385-416.
Dahlgren, P. (2005). The Internet, Public
Spheres, and Political
Communication: Dispersion and Deliberation. Political Communication , 22 (2), 147–162. https://doi.org/10.1080/105846 00590933160
Dommett, K., & Verovšek, P. J. (2021). Promoting Democracy in the Digital Public Sphere: Applying Theoretical Ideals to Online Political Communication. Javnost - The Public , 28 (4), 358–374. https://doi.org/10.1080/131832 22.2021.1955206
Eley, G. (1992). Culture, Britain, and Europe. Journal of British Studies, 31(4), 390–414.
Finlayson, J. G. (2005). Habermas: A very short introduction. OUP Oxford.
Fraser, N., & Honneth, A. (2003).
Redistribution  or  recognition? :  a political-philosophical exchange.
Verso.
Geertz, C. (1973). Interpretasi Kebudayaan. New York: Buku Dasar.
Gurevitch, M., & Blumler, J. G. (2004). State of the art of comparative political communication research. Comparing Political Communication, 325-43.
Habermas, J. (1971). Knowledge and human interests. John Wiley & Sons.
Habermas, J. (1986). The new obscurity: The crisis of the welfare state and the exhaustion of utopian energies: Translated by Phillip Jacobs. Philosophy & Social Criticism,
11(2), 1-18.
Habermas, J. (1989). Towards a communication-concept of rational collective will-formation.
A thought-experiment. Ratio Juris ,
2(2) , 144–154.
Hardiman, F. B. (2004a). Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto?. Majalah Basis Nomor, 11-12.
Hardiman, F. B. (2004b). Filsafat modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche.
Gramedia Pustaka Utama.
Hardiman, F. B. (2009). Demokrasi deliberatif. PT Kanisius.
Hohendahl, P., & Russian, P. (1974). Jürgen Habermas:" The Public Sphere"(1964). (3) (New German Critique), 45–48.
Jenkins, H., & Thorburn, D. (2003). Introduction: The digital revolution, the informed citizen, and the culture of democracy. Democracy and New Media, 1, 17.
Koentjaraningrat. (2009). Gotong Rojong: Beberapa Observasi Sosial- Antropologis Terhadap Praktek di Dua Desa di Jawa Tengah.
Singapura: Penerbitan Equinox; 2009 (awalnya diterbitkan oleh Cornell Southeast Asia Program, Cornell University, 1961).
Koentjaraningrat, R. M. (1967). De sociale wetenschappen in Indonesia na de tweede Wereldoorlog. Mens En Maatschappij , 42(6) , 490-515.
Kurniawan, T. (2018). Simbolisme Dalam Pesta Dalok Suku Uud Danum: Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur. Studia Philosophica et Theologica , 18(2), 179–197.
Owen, D., & Ashenden, S. (1999). Foucault contra Habermas: Recasting the dialogue between genealogy and critical theory.
Pedersen, J. (2008). Habermas’ method: rational reconstruction. Philosophy of the Social Sciences , 38(4) , 457-485.
Prasetyo, A. G. (2012). Menuju demokrasi rasional: Melacak pemikiran jürgen habermas tentang ruang publik. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 16(2) , 169-185.

## Priono, A. (2023). DINAMIKA DEMOKRASI DELIBERATIF MELALUI
MUSYAWARAHKALURAHAN (MUSKAL) DI KALURAHAN PATUK, KAPANEWONPATUK, KABUPATEN

## GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWAYOGYAKARTA .
Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. Solusi ,
18 (2), 251–264. https://doi.org/10.36546/solusi.
v18i2.290
Rawls, J. (1997). The idea of public reason revisited. The University of Chicago Law Review , 64(3) , 765-
807.
Rehg, W. (2003). Habermas, argumentation theory, and science studies: Toward interdisciplinary cooperation. Informal Logic , 23(2).
Ritzer, G., & Goodman, D. (2001). Postmodern social theory. In Handbook of sociological theory .
Boston, MA: Springer US.
Santoso, Y. (2007). Ruang publik : sebuah kajian tentang kategori masyarakatborjuis / Jurgen Habermas. Kreasi Wacana.
Terry, P. R. (1997). Habermas and education: Knowledge, communication, discourse. Curriculum Studies , 5 (3), 269–279. https://doi.org/10.1080/146813 69700200019
Verkuyten, M., Yogeeswaran, K., & Adelman, L. (2020). (2020). Toleration and prejudice- reduction: Two ways of improving intergroup relations. European Journal of Social Psychology , 50(2) , 239–255.
Warner, M., & Calhoun, C. (1992). The mass public and the mass subject. American Literary Studies: A Methodological Reader, 243–263.
Zamzam, A. F. (2019). Deliberative Democracy as The Basis of Religious Tolerance. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. , VII , 1–154.
https://doi.org/10.46377/dilema s.v28i1.1673