INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 8479-8492 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penguatan  Hak Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Berbasis Konstitusi
Nadir
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Madura Email: nadir@unira.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguatkan penguatan hak dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  berbasis  konstitusi,  dan  mendorong  kembali  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  peneliti sebelumnya yang ada kaitannya dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (legal research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum dalam konstitusi dan norma hukum di luar konstitusi dengan pendekatan pustaka dan konsep dengan bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  penguatan  hak  dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus berbasis perubahan konstitusi dalam hal ini Pasal 22C UUD RI Tahun 1945 jika terkait dengan komposisi jumlah keanggotaannya, tetapi jika melihat hak dan wewenangnya maka penguatannya pada Pasal 22D UUD RI Tahun 1945. Perubahan UUD RI Tahun 1945 dalam hal penguatan hak, kewenangan  dan  kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  harus dilakukan dengan adanya logika kesamaan politik antara seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota DPR, dan tanpa logika kesamaan politik sangat sulit dilakukan.
Kata Kunci : Penguatan, Hak, Kewenangan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Konstitusi

## Abstract
This  research  aims  to  strengthen  the  strengthening  of  the  rights  and  authority  of  the  Regional Representative  Council  (DPD)  based  on  the  constitution,  and  also  in  order  to  strengthen  previous research conducted by previous researchers which is related to the Regional Representative Council (DPD). This research uses legal research methods, namely research conducted on legal norms in the constitution and legal norms outside the constitution using a literature and concept approach using primary and secondary legal materials. The results of this research show that strengthening the rights and authority of the Regional Representative Council (DPD) must be based on constitutional changes, in  this  case  Article  22C  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  if  it  is  related  to  the composition of its membership, but looking at the rights and authority, the strengthening is in Article 22D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Amendments to the 1945 Constitution of the Republic  of  Indonesia  in  terms  of  strengthening  the  rights,  authority  and  power  of  the  Regional Representative  Council  (DPD)  must  be  carried  out  with  the  logic  of  political  equality  between  all members of the Regional Representative Council (DPD) and members of the DPR, and without the logic of political equality it is very difficult to carry out.
Keyword: Right,  Regional  Representative  Council  (DPD),  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia, Authority.

## PENDAHULUAN
Perubahan  terhadap  UUD  1945  merupakan  suatu  kewajaran  dan  keniscayaan  yang kadang tidak dapat dihindarkan baik karena kebutuhan dan keingian politik maupun karena perkembangan  sistem  ketatanegaraan  dunia  yang  menghendaki  adanya  perubahan terhadap suatu konstitusi negara.. Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan baik dalam arti pembaruan maupun dalam arti penggantian mulai  tahun  1945,  UUD  1945  dibentuk  atau  disusun  BPUPKI-PPKI.  Kemudian  pada  tahun 1949, ketika susunan Negara Republik Indonesia diubah menjadi Negara Serikat (Federal, diadakan penggantian konstitusi dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS tahun 1949. Pada tahun 1950, ketika susunan Negara Indonesia diubah dari susunan Negara Serikat menjadi Negara Kesatuan,  Konstitusi  RIS  1949  diganti  dengan  Undang-Undang  Dasar  Sementara  (UUDS) Tahun 1950, dan kembali ke UUD 1945 melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan reformasi tahun 1998 perubahan UUD 1945 berhasil dilakukan mulai perubahan I 19 Oktober 1999, perubahan II 18 Agustus 2000, perubahan III 9 November 2001, perubahan IV 10 Agustus 2002. Semua perubahan tersebut dalam rangka memantapkan sistem pemerintahan dan susunan ketatanegaraan Republik Indonesia.
Pada  saat  perubahan  UUD  1945  ada  beberapa  lembaga  negara  baru  yang diamanatkan oleh konstitusi seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Komisi Yudisial. Semua lembaga negara ini merupakan produk dari perubahan UUD 1945 dan dalam rangka membangun kemapanan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang mewakili daerah yang  sama-sama  dipilih  oleh  rakyat,  tetapi  bukan  wakil  rakyat  akan  tetapi  sebagai  wakil daerah, sedangkan DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga  negara,  walaupun  DPD  memiliki  keterbatasan  kewenangan,  tetapi    secara keanggotaan merupakan unsur dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini sesuai dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur  lebih  lanjut  dengan  undang-undang.  Keterbatasan  kewenangan  dari  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini sudah lama diperbincangkan banyak kalangan ahli hukum tata negara atau akademisi, sehingga isu hukumnya bagaimana Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Berbasis Konstitusi?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum (legal  research),  yaitu  suatu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum dalam konstitusi dan norma hukum di luar  konstitusi  dengan  pendekatan  pustaka  dan  konsep  dan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk menganalisis  dan  memberikan  jawaban  terhadap  isu  hukum  mengenai  penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan primer dan bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menganalisis  norma  hukum  positif  sebagai ius  constitutum.  Sedangkan  bahan  sekunder dilakukan dengan penelusuran pustaka yang relevan. Analisis bahan terhadap permasalahan di  atas  dilakukan  dengan  menggunakan  teori  yang  berfungsi  untuk  menganalisis pengaturan dan implementasi doktrin hukum. Hasil analisis tersebut dideskripsikan untuk menggambarkan hasil temuan dari isu hukum yang teliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan UUD 1945 sebagai Pintu Masuk Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah  (DPD)
Krisis  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  pada  dasarnya  sudah  ada  sejak  era kepemimpinan Presiden Soekarno hingga era kepemimpinan rezim orde baru, tetapi baru diawali dan diketahui pada era kemimpinan rezim orde baru yang turun sejak tanggal 21 Mei 1998. Pada tahun 1998 ini merupakan titik awal perubahan dari segala sistem baik sistem ekonomi, sistem hukum, sistem sosial, dan sistem perpolitikan dan sistem ketatanegaraan
Republik di Indonesia.
Perubahan  dari  segala  sistem  yang  ada  hanya  dapat  dilakukan  dengan  melakukan perubahan terlebih dahulu terhadap dasar-dasar hukum yang menjadi sumbernya dalam hal ini konstitusi Negara. Kelemahan yang ada di dalam konstitusi Indonesia pada dasarnya sudah diketahui oleh oleh rezim orde baru.  Namun, untuk melanggengkan kekuasaannya dibiarkan tidak dilakukan perubahan atau amandemen terhadap konstitusi yang ada. Oleh karena  itu,  kekuatan  yang  ada  di  dalam  rezim  orde  baru  pada  dasarnya  terletak  pada keberadaan konstitusi yang memusatkan kekuatan untuk membuat undang-undang pada satu tangan yakni di tangan Presiden.
Agenda perubahan kontitusi sebenarnya sudah disuarakan oleh beberapa kalangan atau  para  ahli  hukum  sejak  turunnya  rezim  orde  baru.  Alhasil  keinginan  tersebut  dapat diwujudkan sejak tahun 1999 yang telah menghasilkan beberapa pasal yang pada waktu itu dianggap urgen untuk dilakukan perubahan. Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan pada  negara  modern  dewasa  ini,  maka  perubahan  pertama  pada  tahun  1999  tersebut dianggap kurang memadahi karena belum memberikan ruang terhadap para utusan daerah yang  sebelumnya  sempat  ada.  Pada  perubahan  ketiga  UUD  1945  muncullah  lembaga perewakilan  daerah  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD) yang memiliki sejumlah kewenangan dengan kesempitan yang ada.
Pada perubahan pertama yang dilakukan pada sidang umum MPR tahun 1999 telah menghasilkan perubahan terhadap  9 (sembilan)  Pasal  yang meliputi Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 21.
Sedangkan  perubahan  kedua  telah  menghasilkan  perubahan  terhadap  UUD  1945 sebanyak 7 Bab dan 25 Pasal yang meliputi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal  22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal  28B, Pasal 28C, Pasal 28D,Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.
Sementara perubahan ke-tiga telah menghasilkan perubahan yang meliputi Pasal  1 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B ayat (1),(2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (2) dan (3); Pasal 17 ayat (4); Bab VIIA; Pasal 22C ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB; Pasal 22E ayat (1),(2), (3), (4), (5), (6); Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A;  Pasal 23C; Bab VIIIA; Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F ayat (1), (2); Pasal 23G ayat (1), (2); Pasal 24 ayat (1), dan (2); Pasal 24A ayat (1),(2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B ayat
(1), (2), (3), dan (4); Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).
Kemudian  disusul  dengan  perubahan  ke-empat  yang  menghasilkan  beberapa  poin yang meliputi Pasal 2 ayat (1); Pasal 3 ayat (2), dan (3); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16 ayat (1); Bab IV dihapus; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII; Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 32 yat (1), (2); Bab XIV; Pasal 33 ayat (4), (5); Pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), (5); Aturan peralihan Pasal 1, 2 dan 3; Aturan tambahan Pasal 1, dan 2.
Secara  umum  berdasarkan  4  (empat)  kali  perubahan  terhadap  UUD  1945  dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menghasilkan beberapa lembaga negara yang sebelumnya belum ada, dan meniadakan lembaga yang sebelumnya sempat ada serta mengurangi kewenangan lembaga negara, bahkan beralihnya kekuasaan  membuat  undang-undang  yang  semula  berada  di  tangan  Presiden  sekarang beralih ke tangan DPR. Peralihan ini sering dikenal dengan sebutan legislative heavy yang sebelumnya dikenal dengan sebutan eksekutive heavy.
Perubahan  terhadap  konstitusi  pada  dasarnya  bukan  semata-mata  karena  muatan politik  atau  kelompok  tertentu,  tetapi  juga  karena  tuntutan  perkembangan  sistem ketatanegaraan di dunia seperti lahirnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan alasan  yang  sangat  sederhana  yaitu  agar  supaya  kekuatan  tidak  bertumpu  dalam  satu tangan, satu kekuasaan.  Jika kekuasaan atau kekuatan bertumpu dalam satu tangan, maka sudah pasti penindasan akan terjadi, sehingga tidak akan mungkin adanya saling kontrol antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya (checks and balances).
Penguatan Hak dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Keberadaan DPD sebenarnya telah ada sebelum amandemen UUD 1945, hanya saja namanya bukan DPD tetapi utusan Daerah. Salah satu anggota MPR berdasarkan UUD 1945 adalah utusan-utusan dari daerah-daerah. Adanya utusan-utusan daerah yang disebut wakil daerah  disebabkan  beberapa  faktor.  Beberapa  faktor  tersebut  adalah  wilayah  negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau-pulau yang masing-masing mempunyai daerah- daerah  dan  suku  bangsa.  Daerah-daerah  dan  suku-suku  bangsa  tersebut  mempunyai berbagai  kepentingan  yang  berbeda  satu  sama  lain.  Oleh  karena  kepentingan  dan kebutuhan yang tidak sama itulah perlu adanya utusan-utusan daerah yang disebut wakil daerah. (Khoirotin Nisa, 2017).
Berpegang  kepada  perubahan  UUD  1945  sebagai  konstitusi  negara,  khususnya mengenai  keanggotaan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  yang  dahulu  sebelum perubahan UUD 1945 menyebutkan dalam Pasal 2 ayat (1): Majelis permusyawaratan Rakyat
terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari  daerah-daerah  dan  golongan-golongan,  menurut  aturan  yang  ditetapkan  dengan Undang-Undang.
Mendasarkan  perubahan  ketiga  ini  utusan  golongan  dan  utusan  daerah  ditiadakan dan  dilahirkan  komponen  baru  yang  disebut  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  sebagai partnership  lembaga  legislatif  selain  dari  unsur  DPR  di  mana  hanya  Pasal  22C  dan  22D Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  mengatur  masalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan unsur kebaharuan ditubuh legislatif, di mana Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4) menyebutkan:
(1).  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  dipilih  dari  setiap  provinsi  melalui  pemilihan umum.
(2).  Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  itu  tidak  lebih  dari  sepertiga  jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
(3). Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
(4).  Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang undang. Sedangkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mulai  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (3)  pada  dasarnya  mengatur  kewenangan  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga Negara, kecuali ayat (4) Pasal tersebut, di mana Pasal 4 ini hanya mengatur tentang pemberhentian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari jabatannya: Pasal 22D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
Untuk mengetahui bagaimana tentang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga negara, maka dapat dilihat dasar hukumnya yang tertuang di dalam Pasal 22D mulai ayat (1) sampai dengan ayat (3). Sebagaimana tugas dan kewenagan serta fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga mempunyai kewenangan  di  dalam  kegiatan  legislasi,  yaitu  proses  pembuatan  undang-undang,  serta pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Walaupun hal itu pada hal-hal tertentu saja.
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu dapat lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:
1.  Dalam hal Prakarsa Rancangan Undang-Undang (RUU)
Menurut  Pasal  22D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  dapat  mengajukan  kepada  DPR  rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan:
a. otonomi daerah,
b. hubungan pusat dan daerah,
c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
e. serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah
2.  Dalam hal Pembahasan Rancangan Undang-Undang
Menurut  Pasal  22D  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan:
a. otonomi daerah;
b. hubungan pusat dan daerah;
c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
d. pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
e. memberikan  pertimbangan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  atas  rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang- undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
3.  Dalam hal Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang
Menurut Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  dapat  melakukan  pengawasan  atas  pelaksaaan undang-undang mengenai:
a. otonomi daerah;
b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
c. hubungan pusat dan daerah;
d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
e. pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara,  pajak,  pendidikan,  dan agama.
f. serta  menyampaikan  hasil  pengawasannya  itu  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI  hanya bisa memberikan pertimbangan tanpa bisa ikut  memutuskan,  dan  kemudian  yang  terakhir  dalam  masalah  pengawasaan  walaupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai kewenangan yang cukup besar bahkan dapat
dikatakan  bersifat  utama (main  constitusional  organ),  tetapi  dalam  kanyataannya  semua hasil pengawasaan tersebut hanya diserahkan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti, namun tidak dijelaskan bagaimana kriteria hasil pengawasaan Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD)  tersebut  sudah  ditindak  lanjuti  atau  belum.  (Miki  Pirmansyah, 2014).
Jika  cermati  sejumlah  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlihat disitu dengan jelas terjadi kepincangan antara kewenangan yang dimiliki  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  kedua  lembaga  tersebut  sama-sama  lembaga  Negara,  tetapi kewenagannya sangatlah jauh berbeda.
Hal itu dapat dilihat  sejumlah kewenangan antara  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  seperti  Pasal  20  ayat  (1)  di  dalam  Pasal  ini dirumuskan  dengan  jelas  bagaimana  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  mempunyai kekuasaan yang tidak dimiliki oleh oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyebutkan,  bahwa Dewan  Perwakilan  Rakyat  memegang  kekuasaan  untuk  membentuk  undang-undang. Sedangkan ayat (2) Pasal yang sama menegaskan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Rumusan  Pasal  20  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  sangat  menafikan  keberadaan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD) sebagai  lembaga  negara  dengan  tidak  mencantumkan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD) untuk melakukan pembahasan terhadap setiap produk undang-undang. Ketiadaan Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD)    di  dalam  pembahasan  untuk  setiap  produk  undang-undang memang dimungkinkan, hal ini dikarenakan Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan produk perubahan ke-tiga. Penetapan semua rumusan pasal-pasal yang berada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak lepas dari tarik-manarik kekuatan politik yang ada di dalamnya, sehingga besar kemungkinan muatan yang ada di dalamnya seringkali mengesampingkan sebagian kewenangan lembaga-lembaga negara lainnya.
Sebagaimana penulis uraikan di atas, bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  sangat  didominasi  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  hal  itu  memang  keadaan konstitusi yang menyatakan demikian, sehingga sangat sulit untuk dibantah oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maka fenomena akhir-akhir ini yang muncul dari anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  untuk  melakukan  perubahan  Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yang oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dianggap mengurangi sejumlah kewenangan yang ada (inequel and equality), bahkan salah  satu  anggota  DPD  menyuarakan  untuk  kembali  ke  UUD  1945.  Pada  prinsipnya ketidakberdayaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  sudah tergambar di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 22D ayat (1), (2),  dan  (3).  Dari  rumusan  pasal  20  ayat  (1)  dan  (2),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD) kehilangan kekuatannya untuk melebarkan sayap kekuasaannya.
Kemudian  dalam  hal  pengawasan,  dalam  hal  Prakarsa  Rancangan  Undang-Undang (RUU),  dalam  hal  pembahasan  undang-undang,  dalam  hal  pengawasan  tentunya  tidak hanya  masalah  yang  berkaitan  dengan  Otonomi  Daerah;  Hubungan  pusat  dan  daerah; Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;  serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, Serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang- undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan  dan  agama,  Pengelolaan  sumber  daya  alam  dan sumber daya ekonomi lainnya; pelaksaaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan,  dan  agama,    melainkan  harus  memiliki  sejumlah  kewenangan  sebagaimana kewenangan  yang  dimiliki  oleh  DPR  yang  keduanya  sama-sama  berkedudukan  sebagai lembaga negara, bukan harus dimonopoli oleh satu lembaga.
Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan  Perwakilan Daerah (DPD), sulit dibantah bahwa keberadaan lembaga negara ini lebih merupakan “sub - ordinated” bukan “koordinated” dari DPR, sehingga tidak ayal lagi jika posisinya memang sangat di bawahnya bukan sejajar, pada hal dalam struktur ketatanegaraan yang ada di dunia, apapun namanya karena tujuan utama adalah untuk mewujudkan sistem bicameral bukan unicameral. Namun keinginan itu sangat semu mengingat posisinya tidak berimbang. Keterbatasan itu memberi makna,  bahwa  gagasan  untuk  meciptakan  2  (dua)  kamar  dalam  menciptakan  keadilan distribusi kekuasaan gagal karena perubahan UUD 1945 sangat bias kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kegagalan ini akan berdampak pada melemahnya artikulasi politik daerah  pada  setiap  pembuatan  keputusan  ditingkat  nasional.  Pada  hal  sistem bicameral semestinya  masing-masing  kamar  memiliki  kewenangan  yang  relatif  berimbang  dalam rangka menciptakan mekanisme (checks and balances system), sehingga menurut Ramlan Surbakti  (2002),  bahwa  keterwakilan  daerah  dalam  MPR  sangat  tidak  efektif  dalam mewujudkan aspirasi dan kepentingan daerah.
Kiprah anggota DPD RI terkendala dengan kelemahan kewenangan legislasi, dimana kewenangannya tidak sebanding dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kewenangan
DPD RI hanya terbatas pada memberi masukan dan ikut membahas undang-undang yang menyangkut  daerah.  Hanya  memberi  masukan,  tidak  memiliki  kewenangan  yang  besar dalam  mengesahkan  undang-undang.  Kondisi  demikian  memaksa  DPD  untuk  mampu menciptakan supporting system (sistem pendukung) dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsinya. (Khoirotin Nisa, 2017).
Sejak  awal  para  pakar  hukum,  tokoh  masyarakat  serta  pihak-pihak  LSM    sangat berharap  kehadiran  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  mampu  memberikan  sejumlah alternatif solusi atas pola penataan sistem politik yang selama Orde Lama dan Orde Baru sempat  compang-camping  yang  berada  dalam  satu  tangan  kekuasaan.  Menurut  Agus Haryadi (2002) bahwa kalau penataan itu dilakukan dengan benar, babak baru perjalanan sistem ketatanegaraan akan jauh lebih bermakna ketika devolusi dan dekonsentrasi menjadi ciri inheren dalam melahirkan kebijakan publik karena berkorelasi positif dengan perluasan partisipasi melalui keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ini hanya mungkin terjadi kalau sistem bicameral dapat menciptakan keseimbangan antara lembaga Negara, sehingga mekanisme checks and balances  berjalan tanpa adanya sebuah lembaga yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari yang lainnya atau monopoli kekuasaan dan kewenangan.
Jika mengadopsi system strong bicameral yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia, maka  diharapkan  justru  akan  memperkuat  ketahanan  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Sebab, hal itu akan menunjukkan bahwa parlemen  bukan hanya menampung aspirasi dan kemajuan daerah melalui DPD, namun lebih dari itu, mampu memperjuangkan dan  menghasilkan  suatu  produk  hukum  yang  lebih  responsive  dalam  mengimbangi keinginan daerah untuk maju melalui lembaga DPD. (Dody Nur Andriyan, 2018).
Kurangnya  optimal  lembaga  ini  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  secara maksimal seolah-olah seperti menganut sistem parlemen bikameral sejati atau hal ini lazim disebut juga dengan quasi bikameral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga DPD harus dapat menjalankan tugas serta fungsi kelembagaannya secara optimal yang sesuai dengan kapabilitasnya sebagai lembaga negara. (Putri Noor Ilham, 2008).
Menurut  Azumlia  Rifai  (1994)  di  banyak  negara  yang  memakai  sistem bikameral, Dewan  Perwakilan Daerah (DPD) (senate atau upper house) diberikan kewenangan yang besar untuk mengimbangi posisi DPR (house of representative) sebagai contoh misalnya di Autralia, paling tidak senat mempunyai dua fungsi utama. Pertama, meneliti ulang setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh majelis rendah yaitu house of representative (DPR),  dan  kedua  melalui three-fold  commite  sistem  mempunyai  kekuasaan  untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam fungsi legislasi senat mempunyai kekuasaan yang sama dengan DPR untuk mengajukan Rancangan undang-undang. Bahkan setiap anggota
senat berhak mengajukan suatu rancangan undang-undang.
Dilihat  dari  perspektif  perbandingan  dengan  negara  lain,  kedudukan regional representative seperti senate di Amerika Serikat, House of Lords di Inggris, maupun Eeerste Kamer di Belanda memiliki kedudukan yang kuat dan memiliki fungsi yang sama dengan political  representative  untuk  membentuk  undang-undang,  meski  dengan  proporsi  yang berbeda sehingga sering disebut sebagai second chambers (James R. Rodgers, n.d).
Gambaran tentang keseimbangan kekuasaan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana yang di jelaskan di atas, di dalam Negara Indoneisa keseimbangan semacam itu tidak ditemukan, hanya kepincangan yang ada. Oleh karena itu, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  sangat  diperlukan  dengan  melihat  konsep  dan  perbandingan  yang  ada  di  negara- negara yang sama-sama menyelenggarakan sistem bikameral seperti Amerika dan Australia, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia perlu  melakukan  studi  banding  untuk  merumuskan  sejumlah  kewenangan,  fungsi  dalam menata  ketatanegaraan  ini  untuk  mewujudkan checks  and  balances.  Namun  untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya tidak perlu diserahkan kepada MPR yang sangat bias politik. Menurut hemat penulis perlu dibentuk komisi konstitusi baru bukan komisi konstitusi yang lama yang benar- benar  independen  dan  kompeten  dalam  mengubah  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bukankah Negara Republik Indonesia ini banyak memiliki para sarjana yang berkompeten dibidang hukum ketatanegaraan, itulah difungsikan agar hasil yang dicapai tidak sarat bermuatan politik.
Mendasarkan hal itu, maka untuk perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  selanjutnya  rumusan  Pasal  20    untuk  memenuhi keseimbangan sebagai lembaga negara:
1. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah memegang kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Setelah  Pembahasan  rancangan  undang-undang  yang  dilakukan  oleh  DPR  dan  DPD diajukan ke Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
4. Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penilaian terhadap setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR.
5. Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penilaian terhadap setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden.
6. Kop-surat  undang-undang  di  dalam  pengundangan  undang-undang  semestinya berbunyi “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  dengan  persetujuan  bersama  Presiden M emutuskan………,”Dengan  format  demikian,  karena  Presiden  tidak  mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang.  Melainkan hanya mempunyai hak untuk mengajukan  rancangan  undang-undang,  akan  tetapi  undang-undang  tetap  dapat dikatakan  lahir  dari  dua  lembaga  negara  dengan  persetujuan  bersama  DPR  dan Presiden.
7. selanjutnya masalah keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kalau dicermati di dalam Pasal 22C ayat (2) “Angota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  dari setiap provinsi jumlahnya  sama  dan  jumlah  seluruh  Dewan  Perwakilan  Daerah  itu  tidak  lebih  dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”
Dalam  Pasal  252  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari setiap Provinsi ditetapkan  sebanyak  4 (empat) orang, dan  jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Jika dicermati dengan seksama dari rumusan Pasal di atas, dari segi jumlah anggota Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  saja  sudah  dibatasi  dengan  sedemikian  rupa,  sehingga dapat dibayangkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setiap provinsi hanya 4  (empat)  orang.    Pada  tahun  2023  Negara  Republik  Indonesia  memiliki  38  (tiga  puluh delapan) provinsi berarti jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang ada pada hasil  pemilu  tahun  2024  hanya  152  (sertaus  lima  puluh  dua)  orang.    Sedangkan  jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang, jadi sangat jauh dari keseimbangan.
Dalam  hal  ini  AA.  Lanyalla  Mahmud  Mattaliti  (2022)    mengemukakan  bahwa  hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tahun 1999- 2002 memberikan kekuasaan penuh kepada partai politik untuk menentukan arah kebijakan bangsa Indonesia, karena faktanya hanya DPR RI yang merupakan representasi partai politik yang berkuasa di legislatif. Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang merupakan representasi  peserta  pemilu  perseorangan  jumlahnya  saja  tidak  lebih  dari  1/3  jumlah anggota DPR RI. Apakah ini adil? Apakah ini merupakan penjelmaan elemen masyarakat
non-partisan yang equal?

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut maka disimpulkan bahwa Penguatan hak dan  Kewenangan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  harus  dilakukan  berbasis  perubahan konstitusi dalam hal ini Pasal 22C UUD RI Tahun 1945 jika terkait dengan komposisi jumlah keanggotaannya, tetapi melihat hak dan wewenangnya maka penguatannya pada Pasal 22D UUD RI Tahun 1945. Perubahan UUD RI Tahun 1945 dalam hal penguatan hak, kewenangan dan  kekuasaan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  harus  dilakukan  dengan  adanya  logika kesamaan politik antara seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota DPR, dan tanpa logika kesamaan politik sangat sulit dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Khoirotin  Nisa,  (2017),  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  Sistem  Perwakilan Rakyat  Bikameral  Yang  Mandul,  Wahana  Akademika,  (4),  (1),  134.  Retrieved  from https://journal.walisongo.ac.id
Miki Pirmansyah, (2014).  Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia,  Jurnal Cita Hukum, (I),  (1). Retrieved from https://journal.uinjkt.ac.id Surbakti,  Ramlan.  (2002).  Menuju  Demokrasi  Konstitusional:  Reformasi  Hubungan  dan Distribusi Kekuasaan, dalam Maruto MD dan Anwari WMK (ed), Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, LP3ES  Jakarta.
Dody Nur Andriyan, (2018), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori Bicameralisme, Volksgeist, (1), (1). Retrieved from https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1742
Putri Noor Ilham & Deny Prihatmadja, (2008), Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia,  Lex  Jurnalica,  (5),  (2).  Retrieved  from https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/275
Rifai,  Azumlia.  (1994).  Pengantar  Konstitusi  Australia,  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta. dalam Saldi Isra, (2004). Lembaga Legislatif Pasca Amandemen  UUD 1945.
James R. Rodgers. (n.d.). The Advantage of Second Chambers in Republican Legislature: An Informational Theory. Texas A&M University: Department of Political Science. Retrieved from Hezron Sabar Rotua Tinambunan dan Dicky Eko Prasetio, Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif, Retrieved from Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 266-274 AA.  Lanyalla  Mahmud  Mattaliti,  (2022),  Peta  Jalan  Mengembalikan  Kedaulatan  dan
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: DPD RI.

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah