Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 1 Januari 2021

## PERAN MEDIA SOSIAL DALAM KOMUNIKASI POLITIK
Muzahid Akbar Hayat, Sjaiful Jayadiningrat, Gunawan Wibisono, dan Muhammad Iwu Iyansyah
Uniska Syech Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin Email: m.akbarhayat@gmail.com, jayadiningratsjaiful@gmail.com, humasbatola@gmail.com dan iwuiyansyah89@gmail.com

## Abstract
Every   individual   needs   to   communicate   better,   humans   develop   methods   of communication and media. In this era, communication media has varied greatly thanks to the development of Information and Communication Technology (ICT). The development of ICT has prompted the birth of new media communications. New   media   communications   such   as   Web   2.0   have   an   alternative   medium   of communication   that   is   that   social   media   has   improved   the   efficiency   and effectiveness   of   public   communication.   The   current   use   of   social   media   is   not limited to everyday conversations, but has expanded into political communication. The interactive and flexible nature of social media has made it now widely used by both   members   of   the   public,   politicians,   and   political   parties   in   political communication.   Social   media   has   now   become   a   major   means   of   political campaigning and communication. However, politicians should be wise in using social   media   for   political   communication   because   the   use   of   medium communication   presents   some   advantages   and   disadvantages,   especially   for viewers. Combining traditional and social media for communication may be the best solution for maintaining engagement and communication with the audience.
Keyword : Social Media; Politicians; Political Communication; ICT

## Abstrak
Setiap individu perlu berkomunikasi dengan lebih baik, manusia mengembangkan metode komunikasi dan media. Di era sekarang ini, media komunikasi telah sangat bervariasi   berkat   perkembangan   Teknologi   Informasi   dan   Komunikasi   (TIK). Perkembangan TIK telah mendorong lahirnya komunikasi media baru. Komunikasi media   baru   seperti   Web   2.0   memiliki   alternatif   media   komunikasi   yaitu   media sosial telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi publik. Penggunaan media   sosial   saat   ini   tidak   terbatas   pada   percakapan   sehari-hari,   tetapi   telah diperluas ke komunikasi politik. Sifat interaktif dan fleksibel dari media sosial telah membuatnya sekarang banyak digunakan oleh baik anggota masyarakat, politisi, dan partai politik dalam komunikasi politik. Metode penelitian yang mengacu pada media  sosial  kini  telah  menjadi  sarana  utama   untuk kampanye  dan  komunikasi politik.   Namun,   politisi   harus   bijak   dalam   menggunakan   media   sosial   untuk komunikasi   politik  karena   penggunaan   komunikasi  menengah   ini  menghadirkan beberapa kelebihan dan kekurangan, terutama bagi penonton. Hasil dari penelitian
ini adalah Menggabangkan media tradisional dan sosial untuk komunikasi mungkin menjadi solusi terbaik untuk menjaga keterlibatan dan komunikasi dengan audiens.
Kata kunci: Media Sosial; Politisi; Komunikasi Politik; TIK

## Pendahuluan
Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak akan pernah lepas dari apa yang disebut komunikasi. Dari anak-anak hingga orang dewasa, dari orang-orang biasa di   masyarakat   hingga   politisi   di   lembaga   parlemen,   semuanya   membutuhkan komunikasi   untuk   mengekspresikan   pemikiran   dan   kekhawatiran   mereka   tentang masalah   apa   pun   yang   mereka   hadapi   dalam   hidup   mereka.   Komunikasi   telah memungkinkan manusia untuk membahas berbagai masalah, membuat konstruksi sosial pada masalah tersebut dan membahayakan solusi untuk menghadapinya.
Komunikasi mengalami evolusi dari waktu ke waktu setelah evolusi peradaban manusia. Cara manusia berkomunikasi satu sama lain dan media yang mereka gunakan untuk komunikasi telah berevolusi dari waktu ke waktu. Sejak zaman dahulu hingga saat   ini   manusia   telah   mengembangkan   metode   dan   media   komunikasi.   Metode komunikasi manusia terbatas pada komunikasi lisan, tatap muka, dan penulisan. Selain itu, media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan audiens yang lebih luas juga terbatas pada media komunikasi tradisional seperti sinyal asap dan merpati pembawa yang digunakan untuk menyampaikan pesan tulisan yang ditulis (Yeger, 2015).
Sementara   di   zaman   dahulu   metode   dan   media   untuk   komunikasi   sangat terbatas, di era sekarang ini mereka telah sangat bervariasi akibat kemajuan Teknologi Informasi   dan   Komunikasi   (TIK).   Perkembangan   TIK   telah   menyebabkan   lahirnya media dan metode baru untuk komunikasi. Akibatnya, saat ini manusia tidak lagi sangat bergantung   pada   komunikasi   lisan   dan   tertulis,   tetapi   sekarang   mereka   juga berkomunikasi secara online menggunakan platform komunikasi media sosial. Media sosial   kini   telah   banyak   digunakan   untuk   komunikasi   sehari-hari.   Memang,   telah digunakan untuk komunikasi politik oleh anggota masyarakat, politisi, dan partai politik (Stieglitz, Brockmann, & Dang-Xuan, 2012).
Salah satu contoh keberhasilan dalam upaya menggunakan media sosial untuk komunikasi politik adalah dalam pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 2008. Dalam   pemilihan   itu   mantan   presiden   Amerika   Serikat   yaitu   Barack   Obama mengintegrasikan   media   sosial   dalam   strategi   kampanye   politiknya   dan   dilakukan secara   efektif,   dengan   maksud   untuk   mendukung   kampanye   pemilu   offline-nya. Hasilnya, Obama memenangkan pemilihan dan menjabat pada 2009  (Bogost, 2017). Sejak   itu,   menyusul   kesuksesan   Obama   dengan   media   sosial,   dapat   disaksikan peningkatan   penggunaan   media   sosial   untuk   komunikasi   politik   seperti   dalam kampanye pemilihan presiden dan legislatif di banyak negara di seluruh dunia. Jika dibandingkan dengan Indonesia, sekarang ini hampir semua aspek komunikasi dalam politik didukung oleh media sosial seperti partai politik di Indonesia. Dimana sudah banyak yang memiliki akun Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter di samping website  resmi parpol. Sementara  politisi  masing-masing memiliki  juga akun pribadi seperti jajaran para menteri, bahkan akun twitter presiden RI Joko Widodo (@jokowi) berstatus verified   account ,   yang   artinya   sudah   mendapatkan   verifikasi   dari   pihak Instagram. Di sisi Twitter seperti program kerja, pendapat mengenai isu terkini, atau pembicaraan-pembicaraan   yang   sifatnya   ringan,   serta   menanggapi   mention   dari
105 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , Vol. 2, No. 1, Januari 2021
masyarakat, adalah hal-hal yang umumnya tercantum dalam linimasa Twitter para tokoh politik tersebut.
Penelitian   ini   berpendapat   bahwa   media   sosial   memainkan   peran   pendukung dalam   memediasi   komunikasi   politik   antara   anggota   masyarakat,   politisi   dan   partai politik. Bersama dengan media tradisional, media sosial menyediakan jalan alternatif untuk   komunikasi   politik,   membuatnya   lebih   langsung   dan   interaktif.   Dengan menggunakan media sosial, anggota masyarakat kini dapat lebih mudah menargetkan pejabat publik dan politisi untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kritik mereka atas isu dan agenda politik.
Meskipun   penggunaan   media   sosial   untuk   tujuan   komunikasi   politik memberikan manfaat bagi anggota masyarakat. Namun, itu juga memberikan kerugian bagi mereka sebagai pengguna platform media ini. Oleh karena itu penelitian ini akan secara kritis membahas penggunaan media sosial untuk komunikasi politik. Pertama, akan   menguraikan   apa   itu   media   sosial,   perbedaannya   dari   media   tradisional,   dan perannya dalam komunikasi politik. Kedua, itu akan mengatasi potensi keuntungan dan kerugian bagi audiens ketika politisi menggunakan platform media ini untuk memotong media tradisional. Sehingga, pada penelitian ini akan memberikan diskusi, pembahasan, serta kesimpulan terkait media sosial untuk komunikasi politik.

## Metode Penelitian Media Sosial
Bagi  sebagian  besar  anggota  platform   media   sosial  publik  seperti   Facebook, MySpace, Twitter, YouTube, dan Wikipedia, hanya untuk beberapa nama, bukanlah hal baru dalam menggunakan platform komunikasi media baru itu untuk berkomunikasi dan menjaga persahabatan dengan individu lain (Bogost, 2017). Komunikasi tersebut tidak terbatas pada lingkaran teman mereka sendiri tetapi juga untuk pengguna media sosial yang lebih luas di komunitas yang berbeda, waktu yang berbeda,  dan agenda  yang berbeda.
Meskipun media sosial telah mendapatkan popularitasnya di kalangan anggota publik dan sebagian besar juga dibahas dalam komunikasi dan sastra politik, namun tidak ada definisi tunggal mengenai media sosial (Effing, Van Hillegersberg, & Huibers, 2011). Namun, sebagian besar akademisi media komunikasi setuju bahwa media sosial dapat didefinisikan sebagai sekelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun di atas fondasi  ideologis   dan  teknologi  Web   2.0,  dan  yang  memungkinkan   pembuatan  dan pertukaran User Generated Content (Kaplan & Haenlein, 2010). Berdasarkan definisi itu,  dapat  disimpulkan   bahwa   media   sosial  sama   sekali  bukan   platform   komunikasi baru,   namun   merupakan   pengembangan   web   2.0   dan   dilengkapi   dengan   fitur   yang memungkinkan   penggunanya   untuk   secara   mandiri   dan   mudah   menghasilkan, menyebarluaskan, mendiskusikan, dan bertukar berbagai informasi dengan pengguna lain. Karakteristik unik ini telah membuat platform media sosial menjadi begitu populer di kalangan pengguna komunikasi media.

## Media Sosial dan Media Tradisional
Meskipun media sosial dan media tradisional memiliki peran yang sama untuk memediasi informasi, namun sebenarnya merupakan dua platform media yang berbeda. Kedua   platform   media   memiliki   karakteristik   berbeda   yang   membedakannya   satu dengan yang lain (Gainous & Wagner, 2013). Ada tiga perbedaan utama antara media
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , Vol. 2, No. 1, Januari 2021
sosial dan media tradisional yaitu pada model komunikasi, liputan media, dan produsen konten .
 Perbedaan pada Model Komunikasi, komunikasi media sosial adalah model komunikasi massa dua arah, sementara komunikasi media tradisional adalah model komunikasi massa satu arah (Gainous & Wagner, 2013). Dalam proses komunikasi,   media   sosial   memungkinkan   komunikasi   timbal   balik   antara pengguna dalam artian kedua pengguna aktif dalam menggunakan media. Ini berbeda dengan komunikasi media tradisional di mana komunikasi aktif tidak ada   karena   salah   satu   penggunanya   aktif   sementara   yang   lain   tidak   aktif (Gainous   &   Wagner,   2013).   Pada   kampanye   politik   media   tradisional, misalnya, pesan diproduksi oleh kandidat pemilu, disebarluaskan oleh media massa kepada konstituen dan pemilih mereka; dan hampir sepanjang waktu politisi telah menjadi pencipta informasi dan audiens telah menjadi audiens pasif. Sekali lagi, ini berbeda dengan kampanye media sosial di mana politisi dan calon pemilih dapat menghasilkan, menyebarluaskan, dan mendiskusikan pesan tersebut.
 Perbedaan   pada  Liputan  Media, berkenaan   dengan   liputan   media,   media sosial   dapat   meliput   audiens   yang   lebih   luas   daripada   media   tradisional. Komunikasi   media   sosial   terjadi   di   lingkungan   yang   sangat   terbuka, membuatnya   memungkinkan   informasi   yang   dianggap   sebagai   yang   paling menarik   atau   menarik   untuk   didistribusikan   ke  audiens   terluas  (Gainous   & Wagner, 2013). Hal tersebut berbeda dengan komunikasi media tradisional di mana komunikasi dibatasi oleh jarak dan kondisi geografi. Surat kabar dan distribusi media cetak lainnya terbatas pada area yang dapat dijangkau oleh outlet penelitian baru dan sangat tergantung pada distribusi manual.
 Perbedaan   pada   Produsen   Konten, meskipun   ada   pembagian   yang   jelas antara produsen konten dan pengguna di media tradisional; jurnalis profesional adalah produser informasi, sementara audiens adalah pengguna pasif informasi (Klinger & Svensson, 2015)  untuk platform media sosial, divisi semacam itu kabur   karena   tidak   ada   pembagian   yang  jelas   antara   kreator   dan  pengguna informasi. Tidak ada pembuat dan pengguna informasi yang pasti di media sosial,   dan   keduanya   memainkan   peran   yang   sama   dengan   pencipta   dan pengguna informasi yang dikirimkan melalui media sosial.

## Hasil dan Pembahasan Peran Media Sosial dalam Komunikasi Politik
Kembali ke media sosial digunakan sebagai media komunikasi dimana di era demokrasi   saat   ini,   penggunaan   media   sosial   kini   telah   diperpanjang   dari   sekadar percakapan   sehari-hari   hingga   komunikasi   politik   baik   anggota   masyarakat   maupun politisi   menggunakan   media   sosial   untuk   tujuan   politik   yang   berbeda.   Sementara anggota masyarakat menggunakan media sosial untuk membahas masalah politik, dan terlibat   dengan   organisasi   masyarakat   sipil   dan   pemimpin   politik.   Sebagian   besar politisi menggunakannya sebagai media kampanye untuk mempertahankan citra publik mereka,   dan   sebagai   media   komunikasi   untuk   mempertahankan   keterlibatan   dengan wartawan dan audiens potensial mereka (Howard, Savage, Saviaga, Toxtli, & Monroy- Hernández, 2016) . Oleh karena itu, tidak mengherankan jika saluran media sosial saat ini diisi dengan diskusi politik selain percakapan sehari-hari.
107 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , Vol. 2, No. 1, Januari 2021
Mempertimbangkan   kekuatan   platform   media   sosial   untuk   menyebarkan informasi penting serta besar ke audiens yang lebih luas, dan berkaca pada keberhasilan industri bisnis memasarkan produk mereka kepada pelanggan yang lebih luas dengan cara yang efisien dan efektif. Saat ini politisi cenderung merangkul komunikasi media sosial sebagai strategi mereka untuk berkomunikasi dengan audiens potensial mereka (Nulty, Theocharis, Popa, Parnet, & Benoit, 2016), dengan media sosial sekarang telah menjadi  platform  utama  untuk kampanye  politik  untuk  mendapatkan  dukungan  dari calon   pemilih,   untuk   mengumpulkan   dana   untuk   partai   politik,   dan   tujuan   politik lainnya.   Berikut   ini   adalah   beberapa   peran   penting   media   sosial   untuk   komunikasi politik.

## a. Media Sosial Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kampanye Politik
Kampanye politik menggunakan media sosial dapat lebih efektif dan efisien dalam menyasar calon pemilih.  Contoh empiris  telah  menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk kampanye politik dan mendukung strategi kampanye offline.   Salah   satu   contoh   keberhasilan   penggunaan   media   sosial   adalah   dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2008. Selama kampanye pemilu, Barack Obama secara sistematis menggunakan platform media sosial sebagai sarana utama untuk menjalankan kampanyenya. Pada saat itu, ada lima belas platform media sosial yang digunakan oleh Obama bersama dengan situs webnya sendiri  (Effing et al., 2011), dan ketika ia secara efektif menggunakan media sosial untuk kampanye politiknya, ia akhirnya terpilih sebagai presiden Amerika Serikat pada tahun 2008.

## b. Media Sosial Mendekatkan Politisi dengan Pemilihnya
Berbeda dengan media tradisional, media sosial memungkinkan politisi dan audiens mereka untuk langsung berkomunikasi. Komunikasi ini dapat berlangsung di mana-mana   pada   waktu   yang   berbeda   dan   agenda   yang   berbeda.   Di   Meksiko, misalnya,   seorang   politisi   Jaime   Rodriguez   Calderon   yang   dikenal   sebagai   'El Bronco' telah berhasil menggunakan media sosial untuk menjaga komunikasi dan kedekatan dengan konstituennya. Dia menggunakan media sosial untuk kampanye politik   di   kampanye   pemilihan   gubernatorial   dan   terus   menggunakannya   jauh melampaui hari pemilihan untuk diskusi sehari-hari tentang kehidupan publik dengan publik negara bagian Nuevo Leon (Howard et al., 2016).

## c. Media Sosial Memediasi Komunikasi Politik dengan Audiens yang Lebih Luas
Penggunaan media sosial dalam konteks politik internasional telah membantu politisi   untuk   berkomunikasi   dengan   audiens   yang   lebih   luas   dari   berbagai kebangsaan dan bahasa. Dalam pemilihan parlemen Eropa 2014, misalnya, kandidat pemilu dan partai mereka menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan audiens di 28 negara anggota Uni Eropa. Media sosial telah menyediakan sarana teknologi   yang   unik   untuk   menjembatani   pemisahan   linguistik,   serta   untuk memperluas   jangkauan   komunikasi   politik   oleh   kandidat   dan   partai   kepada   para pemilih yang terletak di sistem politik multi-nasional Uni Eropa.(Nulty et al., 2016)
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa media sosial telah menjadi media   komunikasi   alternatif   selain   media   tradisional,   karena   dibangun   berdasarkan konsep   Web   2.0.   Selain   itu,   media   sosial   memiliki   karakteristik   unik   yang membedakannya dengan media tradisional. Media sosial juga memainkan peran penting Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , Vol. 2, No. 1, Januari 2021
108
dalam   komunikasi   politik   dan   telah   berkontribusi   pada   peningkatan   dalam   cara komunikasi politik dilaksanakan.

## Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Media Sosial
Setelah membahas tentang karakteristik media sosial, perbedaannya dari media tradisional, dan perannya dalam komunikasi politik, ada baiknya juga untuk membahas kelebihan dan kekurangan penggunaan media sosial bagi anggota masyarakat sebagai audiensi   politik.   Media   sosial   telah   berkontribusi   positif   terhadap   perkembangan komunikasi politik dengan menyediakan platform baru yang memfasilitasi komunikasi politik yang lebih langsung dan interaktif (Nulty et al., 2016) karena membantu untuk meningkatkan komunikasi antara anggota masyarakat dan politisi. Salah satunya ialah media sosial telah membantu politisi untuk mendapatkan keuntungan politik daripada sistem   komunikasi   yang   ditingkatkan.   Menggunakan   media   sosial   politisi   sekarang dapat melakukan kampanye politik dan komunikasi politik lainnya secara efisien dan efektif.
Namun,   meskipun   penggunaan   media   sosial   untuk   komunikasi   politik memberikan  manfaat bagi politisi, itu juga menghadirkan  beberapa kelemahan yang harus   menjadi   perhatian   para   politisi.   Salah   satu   kemungkinan   kerugian   dari penggunaan media sosial bagi politisi adalah bahwa operasi media sosial membutuhkan keterampilan   dan   sumber   daya   yang   memadai.   Karena   tidak   semua   politisi   melek internet dan keterampilan komunikasi yang cukup, dengan demikian bisa sangat sulit bagi mereka untuk mengimbangi aplikasi media sosial (Howard et al., 2016). Selain itu, mengoperasikan media sosial juga memakan waktu. Sifat platform media sosial yang memungkinkan   komunikasi   dua   arah   akan   memaksa   politisi   untuk   mengalokasikan banyak waktu untuk menanggapi komentar dan posting audiens yang melimpah yang dapat menimbulkan kesulitan bagi politisi untuk menanggapi semua konten audiens. Untuk menghadapi masalah ini politisi kemudian cenderung menunjuk seseorang untuk memberikan   tanggapan   kepada   audiens   mereka   yang   menciptakan   beban   lain   bagi sumber daya manusia dan manajemen (Howard et al., 2016).
Kerugian   lainnya   adalah   bahwa   menggunakan   media   sosial   sebagai   media komunikasi politik di lingkup publik secara online yang akan membuat politisi memiliki kurang kontrol atas informasi yang tersedia tentang mereka di dunia maya (Kaplan & Haenlein,   2010).   hal   tersebut   akan   membuat   semakin   sulit   bagi   politisi   untuk mempertahankan citra positif mereka atas konstituen potensial karena pengguna media sosial mungkin dapat menghasilkan dan menyebarluaskan sebanyak mungkin informasi menyesatkan pada politisi ke saluran media sosial.
Pemilihan Gubernatorial DKI Jakarta 2017 di Indonesia dapat menjadi contoh empiris   atas   kerugian   penggunaan   media   sosial   untuk   kampanye   politik   kandidat. Selama proses pemilu ini dapat disaksikan masifnya penggunaan media sosial secara negatif untuk kampanye hitam atas calon satu pemilu Basuki Cahaya Purnama yang dikenal   sebagai   Ahok.   Media   sosial   telah   menginspirasi   pengguna   untuk mempraktikkan ujaran kebencian yang menyuburkan sentimen sektarian dan rasis (Lim, 2017), sambil mengesampingkan politisi sebagai pengamat tak berdaya yang tidak dapat mengubah komentar negatif yang diposting secara publik. Hal ini relevan ketika Ahok dan timnya gagal memulihkan  citra publiknya meskipun pesan kontra besar-besaran telah diposting ke publik melalui media sosial.
109 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , Vol. 2, No. 1, Januari 2021
Namun,   terlepas   dari   kelebihan   dan   kekurangan   dalam   menggunakan   media sosial untuk politisi, sejumlah literatur mennyatakan bahwa juga terdapat kemungkinan keuntungan dan kerugian bagi audiens ketika politisi menggunakan platform media ini untuk melewati media tradisional. Pertama, platform media sosial akan memungkinkan keterlibatan langsung antara anggota masyarakat dan politisi dalam kegiatan politik. Berbeda   dari   akses   penggunaan   media   tradisional   yang   sulit   didapatkan   karena meningkatnya  daya saing dengan audiens politik lainnya. Karakteristik  media sosial yang menyediakan akses terbuka dan gratis kepada penggunanya (Klinger & Svensson, 2015)  memudahkan anggota masyarakat untuk berkomunikasi dan mentransfer pesan mereka   langsung   ke   politisi.   Oleh   karena   itu,   penggunaan   media   sosial   akan meningkatkan kemungkinan anggota masyarakat untuk terlibat langsung dengan politisi dan partai politik.
Kedua, penggunaan media sosial untuk komunikasi politik akan meningkatkan partisipasi politik anggota masyarakat(Lilleker, 2015). Tidak seperti komunikasi politik menggunakan media tradisional yang menghasilkan komunikasi satu arah, komunikasi media sosial memungkinkan komunikasi dua arah. Komunikasi timbal balik ini akan mendorong   masyarakat   untuk   menjadi   peserta   yang   lebih   aktif.   Penggunaan   media sosial akan mendorong munculnya suara baru dalam debat politik  (Scaramuzzino & Scaramuzzino, 2017) sebagai individu menjadi peserta yang lebih aktif.
Ketiga, media sosial memberikan alternatif akses komunikasi dengan politisi. Jika puluhan tahun terakhir komunikasi politik sebagian besar dilakukan melalui saluran media tradisional, saat ini komunikasi ini juga bisa dilakukan melalui media sosial. Sebagai anggota publik dan aktor politik saat ini telah  banyak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk komunikasi politik (Nulty et al., 2016). Saat ini komunikasi antara kedua belah pihak tidak lagi bergantung pada mediasi media tradisional. Baik anggota masyarakat maupun politisi tidak perlu lagi bersaing untuk mendapatkan ruang di media tradisional untuk diskusi politik. Dengan adanya media sosial kedua belah pihak   dapat   menggunakannya   untuk   membuat   domain   sendiri   untuk   membahas   isu politik.
Terakhir,   penggunaan   media   sosial   meningkatkan   literasi   politik   anggota masyarakat. Penggunaan media sosial untuk komunikasi politik memungkinkan anggota masyarakat   untuk   mendapatkan   lebih   banyak   informasi   tentang   politik   dan meningkatkan kesempatan mereka untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, ada baiknya bagi politisi dan partai politik, bersama dengan media tradisional, menggunakan media sosial untuk pendidikan politik baik untuk konstituen mereka dan audiens politik yang lebih luas (Speakman, 2015).
Terlepas   dari   keuntungan   penggunaan   media   sosial   di   atas   bagi   audiens, penggunaan   media   sosial   juga   memiliki   beberapa   kelemahan.   Pertama,   penggunaan media   sosial   dalam   komunikasi   politik   dapat   membatasi   partisipasi   publik   dalam kegiatan politik. Salah satu faktor yang berkontribusi pada pembatasan ini adalah sensor pemerintah   terhadap   media   sosial.   Hal   ini   disebabkan   oleh   peraturan   sensor   yang diterapkan oleh pemerintah. Penerapan sensor media oleh beberapa negara seperti di Zimbabwe,   Indonesia,   China   dan   Turki   telah   menimbulkan   tantangan   penggunaan media sosial untuk komunikasi politik terutama bagi anggota masyarakat. Di negara- negara seperti  itu  di mana  penyensoran diterapkan  dengan ketat ke semua platform media, melakukan komunikasi politik melalui media sosial akan sulit. Akan sulit bagi anggota masyarakat untuk sepenuhnya terlibat dalam komunikasi politik dengan politisi terutama yang dianggap sebagai oposisi terhadap pemerintah. Akan ada banyak risiko Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , Vol. 2, No. 1, Januari 2021
110
yang   dihadapi   oleh   anggota   masyarakat   untuk   menghasilkan,   berkomunikasi,   dan mendiskusikan isu-isu sensitif terutama yang bertujuan untuk mengkritik pemerintahan mereka. Di Cina dan Turki kedua pemerintah pusat mengerahkan kontrol berlebihan atas penggunaan media sosial publik (Miller et al., 2016, hal. Sebagai hasil dari kontrol ini,   publik   di   Cina   menggunakan   media   sosial   untuk   hiburan   alih-alih   komunikasi politik,   sementara   di   Turki   tenggara   menggunakan   media   sosial   untuk   mengkritik pemerintah akan mengekspos pengguna terhadap sanksi pemerintah.
Faktor   lain   yang   berkontribusi   pada   terbatasnya   partisipasi   publik   dalam komunikasi politik yang disebabkan oleh penggunaan media sosial adalah perpecahan digital yang ada. Fakta bahwa pemisahan digital masih ada dalam komunitas di setiap negara   juga   berkontribusi   pada   batas   partisipasi   publik   dalam   kegiatan   politik. Pemisahan   digital   itu   sendiri   dapat   didefinisikan   sebagai   kondisi   di   mana   beberapa proporsi masyarakat yang kurang mampu tidak mengakses Internet, sementara beberapa proporsi lain yang kaya, kelas menengah, dan muda yang tinggal di daerah perkotaan memiliki akses ke Internet (Norris, 2001).  Pemisahan digital yang ada telah membuat penggunaan media sosial untuk komunikasi politik  tidak efektif  karena tidak semua anggota   masyarakat   dapat   mengakses   platform   media.   Oleh   karena   itu   penggunaan media sosial akan mengecualikan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan meningkatkan defisit demokrasi .
Kedua, penggunaan media sosial dalam komunikasi politik akan meningkatkan marginalisasi terhadap anggota masyarakat tertentu. Fakta bahwa tidak semua anggota masyarakat   memiliki   akses   ke   Internet   akan   membuat   penggunaan   media   sosial meningkatkan   marginalisasi   dan   polarisasi   audiens   politik,   meninggalkan   kelompok terpinggirkan akses terbatas ke partisipasi politik online. Kondisi ini akan mengurangi peluang   mereka   untuk   berinteraksi   dan   berkomunikasi   dengan   para   politisi   untuk menyampaikan aspirasi, pemikiran, dan kritikus mereka.
Ketiga, penggunaan media sosial adalah sumber daya dan keterampilan yang menuntut  (Scaramuzzino & Scaramuzzino, 2017). Untuk beroperasi, pengguna media sosial membutuhkan perangkat seperti ponsel dan komputer dan harus ada infrastruktur Internet. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa pengguna harus melek internet. Prakondisi tersebut telah membuat penggunaan media sosial tidaklah mudah. Meskipun pembagian digital di komunitas tertentu menurun yang ditandai dengan peningkatan pada   perkembangan   dan   meratanya   distribusi   infrastruktur   Internet,   aplikasi   media sosial yang beroperasi masih menimbulkan tantangan bagi anggota masyarakat karena masalah literasi.
Faktor lain yang mungkin membatasi penggunaan media sosial adalah bahwa fakta bahwa platform media ini tidak sepenuhnya media gratis. Untuk mengoperasikan aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, Telegram, dan Blackberry Messenger, misalnya, pengguna platform media sosial tersebut harus memiliki koneksi internet; dan untuk memiliki koneksi seperti itu tidak selalu gratis.
Terakhir, penggunaan media sosial meningkatkan polarisasi di kalangan anggota masyarakat.   Penggunaan   media   sosial   untuk   komunikasi   politik   mendorong pembentukan kelompok dalam masyarakat berdasarkan ideologi dan preferensi politik. Hal ini disebabkan oleh pengguna media sosial cenderung menjalin persahabatan dan komunikasi dengan pengguna yang memiliki preferensi dan ideologi politik yang sama.
Dari pembahasan tersebut ditemukan bahwa menggunakan media sosial sebagai platform   komunikasi   politik   memiliki   kelebihan   dan   kekurangan   bagi   publik.   Oleh
111 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , Vol. 2, No. 1, Januari 2021
karena   itu   perlu   dipertimbangkan   bagaimana   menghadapi   kerugian   dalam   rangka meningkatkan   manfaat   menggunakan   media   sosial   bagi   anggota   politik   masyarakat. Politisi harus mempertimbangkan menggabungkan media tradisional dan sosial sebagai media untuk komunikasi. Kombinasi kedua media kemungkinan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi politik.

## Kesimpulan
Setiap individu perlu berkomunikasi. Komunikasi telah memungkinkan individu untuk terus berinteraksi satu sama lain untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka dan memikirkan masalah dan kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari- hari mereka. untuk berkomunikasi dengan lebih baik, manusia mengembangkan metode komunikasi dan media. Akibatnya, metode komunikasi dan media selalu berubah serta mengikuti perkembangan peradaban manusia.
Di   era   sekarang   ini,   media   komunikasi   telah   sangat   bervariasi   berkat perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi (TIK). Perkembangan  TIK telah mendorong lahirnya komunikasi media baru. Komunikasi media baru seperti Web 2.0 memiliki   alternatif   media   komunikasi.   Perkembangan   terbaru   Web   2.0   yaitu   media sosial   telah   meningkatkan   efisiensi   dan   efektivitas   komunikasi   publik.   Jika   dalam beberapa dekade terakhir, peran mediasi dan penyebaran informasi hanya pada media tradisional seperti media cetak, TV, dan radio, namun sekarang media sosial telah dapat menggantikannya.
Penggunaan media  sosial saat ini tidak terbatas pada percakapan  sehari-hari, tetapi telah diperluas ke komunikasi politik. Sifat interaktif dan fleksibel dari media sosial telah membuatnya sekarang banyak digunakan oleh baik anggota masyarakat, politisi, dan partai politik dalam komunikasi politik. Media sosial kini telah menjadi sarana   utama   untuk   kampanye   dan   komunikasi   politik.   Namun,   politisi   harus   bijak dalam   menggunakan   media   sosial   untuk   komunikasi   politik   karena   penggunaan komunikasi menengah ini menghadirkan beberapa kelebihan dan kekurangan, terutama bagi   penonton.   Menggabungkan   media   tradisional   dan   sosial   untuk   komunikasi mungkin menjadi  solusi terbaik  untuk menjaga  keterlibatan  dan komunikasi  dengan audiens.

## Bibliography
Bogost, Ian. (2017). Obama was too good at social media. Dostupno Na: Https://Www. Theatlantic.Com/Technology/Archive/2017/01/Did-America-Need-a-Social- Mediapresident/512405/[20. Listopada 2017.] .
Effing,  Robin,   Van  Hillegersberg,   Jos,  &  Huibers,  Theo.   (2011).  Social   media  and political   participation:   are   Facebook,   Twitter   and   YouTube   democratizing   our political  systems? International Conference on Electronic  Participation , 25–35.
Springer.
Gainous, Jason, & Wagner, Kevin M. (2013). Tweeting to power: The social media revolution in American politics . Oxford University Press.
Howard, Philip N., Savage, Saiph, Saviaga, Claudia Flores, Toxtli, Carlos, & Monroy- Hernández, Andrés. (2016). Social media, civic engagement, and the slacktivism hypothesis: Lessons from Mexico’s “El Bronco.” Journal of International Affairs , 70 (1), 55–73.
Kaplan,  Andreas  M., &  Haenlein,   Michael.  (2010).  Users  of the  world,  unite!  The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons , 53 (1), 59–68.
Klinger, Ulrike, & Svensson, Jakob. (2015). The emergence of network media logic in political  communication:  A theoretical  approach. New Media & Society , 17 (8),
1241–1257.
Lilleker,   Darren   G.   (2015).   Interactivity   and   Political   Communication:   hypermedia campaigning in the UK. Comunicação Pública , 10 (18).
Lim, Merlyna. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. Critical Asian Studies , 49 (3), 411–427.
Norris, Pippa. (2001). Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide . Cambridge university press.
Nulty, Paul, Theocharis, Yannis, Popa, Sebastian Adrian, Parnet, Olivier, & Benoit, Kenneth. (2016). Social media and political communication in the 2014 elections to the European Parliament. Electoral Studies , 44 , 429–444.
Scaramuzzino,   Gabriella,   &   Scaramuzzino,   Roberto.   (2017).   The   weapon   of   a   new generation?—Swedish   Civil   Society   Organizations’   use   of   social   media   to
113 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , Vol. 2, No. 1, Januari 2021
influence politics. Journal of Information Technology & Politics , 14 (1), 46–61.
Speakman, Burton. (2015). Interactivity and political communication: New media tools and their impact on public political communication. Journal of Media Critiques ,
1 (1), 131–144.
Stieglitz, Stefan, Brockmann, Tobias, & Dang-Xuan, Linh. (2012). Usage Of Social Media For Political Communication. PACIS , 22.
Yeger,   Herman.   (2015).   The   evolution   of   human   communication. Journal   of   Cell Communication and Signaling , 9 (3), 289–290.