Kewenangan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kuningan  dalam Perlindungan  Hukum  terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  atas  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Anthon Fathanudien a , Andre Septri Dwi Solies b
a Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Email: anthonfathanudien79@gmail.com
b Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Email: septrie039@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 17-06-2023
Revised     : 18-11-2023 Accepted : 30-11-2023 Published  : 30-11-2023

## Keywords:
Indonesian workers Legal proetction Placement The Manpower service is a government institution that has the function of  fostering  control  and  supervision  in  the  field  of  employment  and providing  training  for  prospective  workers  to  have  special  skills  in accordance  with  the  demands  of  job  seekers  and  providing  extensive employment  opportunities,  improving  workforce  placement  services and providing market information. work and the job market. Protection of Indonesian workers working abroad is part of the state's obligation to fulfill  their  constitutional  rights  as  citizens.  Law  Number  39  of  2004 concerning  the  Placement  and  Protection  of  Indonesian  Workers  is  in accordance  with  the  mandate  of  the  1945  Constitution  Article  28  D paragraph 3, where every citizen has the right to get a decent job. This means that the right of every citizen to work abroad is recognized and conversely  it  is  the  state's  obligation  to  provide  protection  for Indonesian workers who work abroad. This problem is the background for  the  author  to  discuss  it  in  research,  firstly  how  to  regulate  the authority of the Regional Government of Kuningan Regency in the legal protection  of  Indonesian  workers  regarding  the  placement  and protection of Indonesian workers abroad. Second, what is the authority of  the  Regional  Government  of  Kuningan  Regency  in  the  legal protection  of  Indonesian  workers  regarding  the  placement  and protection  of  Indonesian  workers  abroad.  This  article  uses  empirical research methods with a statutory regulatory approach accompanied by observational  research  and  interviews  in  the  field  with  technical  data analysis, namely data presentation and data verification. The results of the  discussion  are  the  regulation  of  the  authority  of  the  Kuningan Regency  Employment  Service  in  the  legal  protection  of  Indonesian workers  based  on  Law  Number  39  of  2004  concerning  the  Placement and  Protection  of  Indonesian  Workers  Abroad.  The  duties, responsibilities and authorities of the Kuningan Regency Manpower and Transmigration Service have responsibilities that are directly tied to the state.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
Informasi Artikel

## Abstrak
Histori Artikel: Diterima     : 17-06-2023
Direvisi      : 18-11-2023 Disetujui : 30-11-2023 Diterbitkan : 30-11-2023

## Kata Kunci:
Tenaga kerja Indonesia
Perlindungan hukum
Penempatan Dinas  ketenagakerjaan  merupakan  lembaga  pemerintahan  yang mempunyai fungsi sebagai membina mengendalikan dan pengawasan di bidang  ketenagakerjaan  dan  memberikan  pelatihan  bagi  calon  pekerja agar  memiliki  keahlian  khusus  sesuai  dengan  permintaan  para  pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas, peningkatan pelayanan  penempatan  tenaga  kerja  serta  untuk  memberikan  informasi pasar  kerja  dan  bursa  kerja.  Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara  untuk  memenuhi  hak-hak  konstitusional  sebagai  warga  negara. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal  28  D  ayat  3,  dimana  setiap  warga  negera  berhak  untuk mendapatkan  pekerjaan  yang  layak.  Artinya  bahwa  hak  yang  dimiliki setiap warga negara untuk bekerja di luar negeri diakui dan sebaliknya kewajiban  negara  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  tenaga kerja  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri.  Permasalahan  inilah  yang melatar  belakangi  penulis  untuk  membahasnya  dalam  penelitian, pertama  bagaimana  pengaturan  kewenangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Kuningan dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia Indonesia atas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar  negeri.  Kedua,  bagaimana  kewenangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Kuningan dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia atas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  disertai  dengan  adanya penelitian observasi dan wawancara di lapangan dengan teknis analisis data  yaitu  penyajian  data  dan  verifikasi  data.  Hasil  pembahasan  yakni pengaturan  kewenangan  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Kuningan dalam  perlindungan  hukum  tenaga  kerja  Indonesia  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tugas, tanggung jawab,  wewenang  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kabupaten  Kuningan  memiliki  tanggung  jawab  yang terikat secara langsung dengan negara.

## PENDAHULUAN
Indonesia  secara  formil  sejak  tahun  1945  (UUD  pra  amandemen)  telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum dan dipertegas lagi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD RI 1945) hasil amandemen dalam Pasal 1 ayat 3 yang menetapkan: “Negara Indonesia dalah negara hukum”. Sehingga, dengan memperhatikan rumusan konsep negara hukum Indonesia, Ismail Suny mencatat empat syarat negara hukum secara formil yang menjadi kewajiban pemerintah untuk dilaksanakan, yaitu, hak asasi manusia (HAM), pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan  peradilan  administrasi.  Sebagai  negara  hukum,  maka  setiap  masyarakat  memiliki
kedudukan yang sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan ( equlity before the law ).
Setiap orang memiliki hak untuk mendapat pekerjaan, hal tersebut merupakan salah satu  hak  konstitusional  warga  negara  Indonesia  yang  tercantum  dalam  Pasal  28d  ayat  2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Namun di satu sisi jumlah lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang  ada  di  Indonesia.  Untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  tidak  sedikit  warga Negara  Indonesia  yang  mencoba  peruntungannya  di  negeri  orang.  Namun  dewasa  ini,  tidak jarang  ditemui  berita  mengenai  kasus-kasus  yang  menimpa  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang disingkat (TKI). Penempatan TKI ke luar negeri juga mempunyai efek negatif dengan adanya kasus-kasus yang menimpa TKI baik sebelum, selama bekerja, maupun pada saat pulang ke daerah  asal,  juga  banyak  kasus  lainnya  yaitu  kasus  pelecehan,  penyiksaan,  pemerkosaan, penipuan, bahkan hingga pembunuhan terhadap TKI. Hal tersebut membuktikan kemerosotan kualitas  perlindungan  terhadap  pekerja  asal  Indonesia.  Untuk  menjamin  tenaga  kerja Indonesia  di  luar  negeri  pemerintah  telah  membentuk  suatu  peratuan  perundang-undangan yaitu  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Perlindungan  dan  Penetapan  Tenaga Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri.  Dapat  terlihat  semakin  jelas  dan  nyata  kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan TKI. Salah satu pasal dalam  undang-undang  tersebut,  menyebutkan  pemerintah  pusat  berwenang  dalam  membina, melaksanakan, mengawasi penempatan, serta melindungi TKI di luar negeri.
Diundangkannya  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  kepada TKI  yang  kerap  kali  menghadapi  berbagai  persoalan  seperti  kekerasan,  eksploitasi,  dan perlakuan yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan ( other violated human dignity ).  Hal  ini  dinyatakan  secara  eksplisit  dalam  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2004 sebagaimana disebutkan pada bagian konsideran menimbangnya “bahwa bekerja merupakan hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijunjung  tinggi,  dihormati,  dan  dijamin  penegakannya”. 1 Mengingat pentingnya perlindungan HAM TKI, maka dalam konsideran menimbang huruf d Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2004  menyebutkan  bahwa  “negara  wajib  menjamin  dan
1 Lalu  Husni,  Penempatan  dan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  Bekerja  di  Luar Negeri  (Kajian  Yuridis  terhadap  Asas  Hukum  dalam  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2004  Guna Mewujudkan Penempatan & Perlindungan TKI yang Bermartabat), Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, Maret 2011: 4, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4191.
melindungi  hak  asasi  warga  negaranya  yang  bekerja  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri berdasarkan  prinsip  persamaan  hak,  demokrasi,  keadilan  sosial,  kesetaraan  dan  keadilan gender,  anti  diskriminasi,  dan  anti  perdagangan  manusia”.  Berdasarkan  pertimbangan  ini jelaslah bahwa perlindungan terhadap hak asasi buruh migran menjadi alasan ditetapkannya beberapa asas/prinsip yang akan dijadikan landasan dalam perumusan norma penempatan dan perlindungan TKI.
Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi yang mampu secara individual  maupun  berkelompok,  maka  tenaga  kerja  mempunyai  kedudukan  yang  sangat penting  dalam  kegiatan  ekonomi  nasional,  yang  mana  meningkatkan  kinerja  dan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja merupakan salah satu penggerak perekonomian dan juga  merupakan  sumber  daya  yang  memiliki  jumlah  yang  cukup  melimpah.  Dapat  dilihat masih sangat tingginya total pengangguran di Indonesia serta kecilnya kesempatan pekerjaan yang tersedia. 2
Prinsip  hukum/asas  hukum  ( rechtsbeginselen )  merupakan  landasan  pembentukan hukum  positif. 3 Dengan  kata  lain  asas  hukum  berfungsi  membimbing  para  legislator  dalam proses  pembentukan  hukum. 4 Asas  hukum  juga  berfungsi  untuk  memberikan  pedoman  dan bimbingan  bagi  penuangan  isi  peraturan  ke  dalam  bentuk  dan  susunan  yang  sesuai  bagi penggunaan metode pembentukan yang tepat dan mengikuti proses dan prosedur yang telah ditentukan serta dapat digunakan untuk melakukan pengujian ( toetsen ) apakah norma hukum yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  telah  sesuai  dengan  asas-asas yang dijadikan landasan dalam pembentukannya. 5
Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan  bahwa  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  dilaksanakan  berdasarkan  asas-asas hukum 6 :
2 Dede Wahyudi, “Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Undang-undang Nomor 18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  (Studi  pada  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Kota  Pekanbaru)”,  (Skripsi,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Riau, Pekanbaru, 2019), 3.
3 Ibid
4 Abdul  Rachmad  Budiono,  “Perlindungan  Hukum  untuk  Pekerja  Anak”,  (Disertasi,  Surabaya:  Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2007), 39.
5 Djuhaendah  Hasan, Sistem  Hukum,  Asas-Asas  Hukum  dan  Norma  Hukum  dalam  Pembangunan  Hukum Nasional ,  dalam  Refleksi  Dinamika  Hukum  Rangkaian  Pemikiran  dalam  Dekade  Terakhir,  (Jakarta:  Perum Percetakan Negara RI, 2008), 80.
6 Anda  Dea  Putri  Aprilia,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  pada  Sektor  Informal”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019),  4-5.
1. Terbuka,  adalah  pemberian  informasi  kepada  pencari  kerja  secara  jelas,  antara  lain  jenis pekerjaan,  besarnya  upah,  dan  jam  kerja.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  melindungi pekerja/buruh  serta  untuk  menghindari  terjadinya  perselisihan  setelah  tenaga  kerja ditempatkan;
2. Bebas,  adalah  pencari  kerja  bebas  memilih  jenis  pekerjaan  dan  pemberi  kerja  bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak ada pemaksaan satu sama lain;
3. Objektif,  adalah  pemberi  kerja  agar  menawarkan  pekerjaan  yang  cocok  kepada  pencari kerja  sesuai  dengan  kemampuan  dan  persyaratan  jabatan  yang  dibutuhkan,  serta  harus memperhatikan  kepentingan  umum  dengan  tidak  memihak  pada  kepentingan  pihak tertentu;
4. Adil dan setara tanpa diskriminasi, adalah penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama dan aliran politik.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  jelaslah  bahwa  asas  hukum  yang  tertuang  dalam sebuah undang-undang harus dijadikan landasan dalam pembentukan norma hukum undang- undang  yang  bersangkutan.  Demikian  halnya  dengan  asas  hukum  yang  tertuang  dalam Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar Negeri yang memuat asas-asas hukum yang cukup memadai, namun permasalahannya adalah sudahkah asas-asas hukum tersebut dijabarkan dalam norma yang mengatur penempatan dan perlindungan  TKI  sehingga  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  TKI  yang  lebih bermartabat.
Penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  ke  luar  negeri,  terbagi  dalam  sektor  pekerjaan informal  (pekerjaan  antar  perorangan)  dan  formal  (pekerjaan  pada  instansi  atau  lembaga berbadan  hukum).  Di  antara  dua  sektor  pekerjaan  ini  (informal  dan  formal),  yang  rentan bermasalah adalah tenaga kerja informal di bidang penata laksana rumah tangga (TKI sektor domestik).  Sedangkan  TKI  formal  tidak  terlalu  banyak  menemui  masalah  karena  dari  sisi perlindungan hukum lebih terlindungi.
Meskipun  demikian,  secara  umum  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  TKI  belum dapat  terlindungi  secara  layak  baik  pada  tahap  pra  penempatan (pre-placement ),  saat penempatan  ( during  placement ),  dan  setelah  penempatan  ( post-placement ).  Berbagai  kasus menimpa  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri  seakan  tidak  mengenal  kata  akhir  mulai  dari tindakan kekerasan, pelecehan seksual, upah, jam kerja, dan waktu istirahat yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, dan lain-lain yang melanggar harkat dan martabat manusia.
Dengan  demikian  dikaitkan  dengan  praktik  penyelenggaraan  pemerintahan  di Indonesia  masalah  penempatan  dan  perlindungan  TKI  ke  luar  negeri,  menyangkut  juga hubungan  antar  negara,  maka  sudah  sewajarnya  apabila  kewenangan  penempatan  dan perlindungan  TKI  di  luar  negeri  merupakan  kewenangan  pemerintah.  Namun  pemerintah tidak  dapat  bertindak  sendiri,  karena  itu  perlu  melibatkan  pemerintah  provinsi  maupun kabupaten/kota  serta  institusi  swasta.  Di  lain  pihak  karena  masalah  penempatan  dan perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia  langsung  berhubungan  dengan  masalah  nyawa  dan kehormatan  yang  sangat  azasi  bagi  manusia,  maka  institusi  swasta  yang  terkait  tentunya haruslah  mereka  yang  mampu  baik  dari  aspek  komitmen,  profesionalisme  maupun  secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak azasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi.
Guna  memberikan  gambaran  yang  jelas  serta  bagaimana  pelaksanaan  perlindungan TKI  yang  sudah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kuningan  dan permasalahan  apa  yang  dihadapi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kuningan  harus  memiliki standar  baku  dalam  meningkatkan  keterampilan  bekerja  agar  dapat  bersaing  di  pasar  kerja khususnya  di  luar  negeri.  Sehubungan  dengan  uraian  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia. Kedua, bagaimana kewenangan Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kuningan  dalam  perlindungan  hukum terhadap tenaga kerja Indonesia atas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

## PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA
Deskripsi  ketentuan  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945,  menyatakan  bahwa:  “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan hak untuk  bekerja  dengan  imbalan  yang  layak  (Pasal  28D  ayat  2),  serta  kewajiban  negara, terutama  pemerintah  memberi  perlindungan  atas  hak  yang  dimiliki  warga  negaranya  (TKI) untuk bekerja sesuai kemampuan, keahlian, keterampilan dan minatnya, baik di dalam negeri maupun  di  luar  negeri.  Deskripsi  tersebut  menunjukkan  bahwa  TKI  mendapat  kebebasan untuk menentukan sikap sesuai hak (asasi), apakah hendak bekerja di rumah sendiri, atau di luar negeri.
Pengaturan  kewenangan  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Kuningan  dalam perlindungan  hukum  tenaga  kerja  Indonesia  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  39  Tahun 2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  yaitu  : pelimpahan  sebagian  wewenang  atau  tugas  perbantuan  perintah  mengatur,  membina  dan mengawasi pelaksana  penempatan  TKI  swasta  yang  disingkat  PPTKIS  merupakan badan hukum  yang  telah  memperoleh  izin  tertulis  dari  pemerintah  untuk  menyelenggarakan pelayanan  penempatan  TKI  di  luar  negeri dalam  Pasal  5  ayat  (2);  melakukan  pendaftaran calon  tenaga  kerja  Indonesia  [Pasal  36  ayat  (1)];  sebagai  saksi  penandatanganan  perjanjian penempatan  [Pasal  38  ayat  (2)];  sebagai  saksi  perundingan  perjanjian  kerja  [Pasal  55  ayat (3)]; bersama pemerintah mengurus kepulangan tenaga kerja Indonesia sampai ke daerah asal dalam hal terjadinya perang, bencana alam, wabah penyakit dan deportasi [Pasal 73 ayat (3)]; membantu penyelesaian masalah TKI dengan PPTKIS [Pasal 85 ayat (2)]; melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri [Pasal  93  ayat  (1)];  dan  melaksanakan  penyelidikan  terhadap  tindak  pidana  (Pasal  101). Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Tansmigrasi  Kabupaten Kuningan  dengan  melalui  wawancara  kepada  narasumber  yaitu  Bapak  Edi  selaku  Kepala Seksi  Perluasan  dan  Penempatan  Tenaga  Kerja  menyebutkan  bahwa  kewenangan  Dinas Ketenagakerjaan  Kabupaten  Kuningan  dalam  perlindungan  hukum  tenaga  kerja  Indonesia diatur  oleh  undang-undang  yang  berlaku  yaitu  :  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945;  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan; Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.14/Men/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri;  dan  Peraturan  Bupati  Kuningan  Nomor  46  Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata  Cara  Kerja  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kuningan.  Kewenangan Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Kuningan  dalam  perlindungan  hukum  TKI  diatur  lebih khusus dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang ditunjang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.14/Men/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Mengadu  nasib  dan  untung,  bukanlah  sesuatu  tanpa  direncanakan,  hal  ini  sudah diperhitungkan  untuk  memutuskan  siap  berangkat,  atau  tidak  berangkat.  Dengan  dibayangi pesimistis  (keputuasaan),  demi  keluarga  dan  kelangsungannya  dalam  menata  ulang (discovery)  perekonomian  keluarga,  mulailah  para TKI  daftar  ke  lembaga  yang  berwenang, yakni  Dinas  Tenaga  kerja  dan  Transmigrasi  sesuai  ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  Permenaker Nomor  14  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar Negeri,  dan  selanjutnya  PPTKIS  yang  berbadan  hukum  berdasarkan  surat  izin  pengerahan (calon) TKI bersama dengan dinas tenaga kerja kabupaten/kota melakukan rekrutmen calon TKI  yang  terdaftar di  dinas  tersebut.  Bagi  pencari  kerja  (calon  TKI)  ketika  hendak mendaftarkan diri harus menenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
Hak-hak  para  pekerja  Indonesia  yang  terdapat  dalam  konstitusi  tentunya  harus menjadi pedoman dalam melakukan penggantian terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Dalam perlindungan hukum yang  merupakan  bagian  spesifik  dari  arti  perlindungan  secara  luas. Adapun  yang  dimaksud dengan perlindungan hukum tersebut adalah: (1)perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta  pengakuan  terhadap  HAM  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum  berdasarkan  ketentuan hukum  dari  kesewenang-wenangan;  (2)berbagai  upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh aparat  penegak  hukum  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun  fisik  dari gangguan  dan  berbagai  ancaman  dari  pihak  manapun;  (3)kumpulan  peraturan  atau  kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 7
Adapun  prinsip  dan  asas  penempatan  dan  perlindungan  hukum  TKI  oleh pemerintahan  daerah,  yakni:  pertama,  negara  wajib  melindungi  setiap  warga  negaranya dimanapun  mereka  berada  dan  apapun  yang  mereka  kerjakan.  Dalam  Pasal  18  Undang- undang  Nomor  37  Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar  Negeri,  Pemerintah  Republik Indonesia  melindungi  kepentingan  warga  negara  atau  badan  hukum  Indonesia  yang menghadapi  permasalahan  hukum  dengan  perwakilan  negara  asing  di  Indonesia.  Pasal  19b menyatakan Perwakilan RI berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan  hukum  bagi  warga  negara  dan  badan  hukum  Indonesia  di  luar  negeri.  Jika  melihat kepada  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  1999  tersebut,  negara  wajib  melindungi  seluruh warga  negaranya  tanpa  kecuali.  Perlindungan  yang  dimaksudkan  disini  diberikan  secara
7 Umu Hilmy, "Urgensi Perubahan UU Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Neger i", Makalah , Komisi IX, Jakarta, 14 Desember 2004.
umum kepada semua warga negaranya yang berada di luar negeri. Jadi, pekerja Indonesia di luar negeri mempunyai hak yang setara atas perlindungan dan pengakuan, tanpa memandang status  dan  sektor  kerja  mereka.  Oleh  sebab  itu,  pekerja  Indonesia  termasuk  mereka  yang bekerja  di  sektor  domestik,  berhak  atas  perlindungan  tersebut. 8 Perlindungan  pekerja Indonesia  lebih  mengarah  pada  perlindungan  yang  lebih  substansial  demi  peningkatan kesejahteraan  pekerja  Indonesia  dan  keluarga  pekerja  Indonesia  yang  didasarkan  pada  nilai non  diskriminasi,  keselamatan  dan  perlakuan  yang  adil,  pengakuan  atas  martabat  dan  hak asasi  manusia,  informasi  yang  benar  bagi  pekerja  Indonesia  dan  keluarganya,  akses  atas keadilan,  kesetaraan  dan  keadilan  gender,  kepemilikan  pengetahuan  dan  keterampilan, demokrasi  dan  representasi,  kerjasama  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  keadilan  dan pemerataan pembangunan.

## K EWENANGAN  DINAS  TENAGA  KERJA  DAN  TRANSMIGRASI  KABUPATEN KUNINGAN  DALAM  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  TENAGA  KERJA INDONESIA  ATAS  PENEMPATAN  DAN  PERLINDUNGAN  TENAGA  KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Untuk  mewujudkan  TKI  yang  sejahtera  dan  berkualitas  tentu  di  dukung  oleh keterlibatan  Dinas  Tenaga  Kerja  (Disnaker)  sebagai  instansi  pertama  yang  melakukan pendataan terhadap calon TKI yang mendaftarkan diri dan sebagai pemberi informasi sesuai dengan  tugasnya.  Dalam  hal  informasi  yang  disampaikan  kepada  calon  TKI,  berdasarkan Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  PER.14/MEN/X/2010  tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri disebutkan ada 3 fase untuk menjadi  TKI  yaitu  dari  proses  pendaftaran,  perekrutan  dan  seleksi.  Menurut  Pasal  8  ayat  1 Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor PER.14/MEN/X/2010, dalam proses pendaftaran pencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri  harus  mendaftarkan  diri  pada  Dinas  Kabupaten/Kota  dengan  tidak  dipungut  biaya (Pasal 8 ayat 2).
Berdasarkan  Pasal  10  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  PER/14/MEN/X/2010  tentang  Pelaksanaan  Penempatan  dan  Perlindungan TKI  Di  Luar  Negeri  menyatakan,  perekrutan  calon  TKI  didahului  dengan  memberikan
8 Dian  Ferricha,  “Tanggung  Jawab  Pemerintah  Daerah  Pada  Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  Menuju  Negara  Kesejahteraan,” Ahkam:  Jurnal  Hukum  Islam 4,  no.  1  (2016):  141–60, https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.141-160.
informasi. Sebagai calon TKI, tentu calon TKI tersebut ingin mendapatkan segala informasi mengenai  proses  keberangkatan,  perekrutan  hingga  sesampainya  di  negara  tujuan  tempat calon  TKI  tersebut  bekerja  nanti.  Terkadang  terjadi  ketidakpahaman  mengenai  proses  awal perekrutan  hingga  keberangkatan  ke  negara  tujuan,  disinilah  peran  Disnaker  untuk memberikan  informasi  sesuai  dengan  Pasal  7  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2004  dan Pasal  10  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor PER.14/MEN/X/2010.
Sesuai  dengan  Pasal  42  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2004  mengenai Penempatan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  di  Luar  Negeri  yang  berbunyi  “Calon  TKI  berhak mendapat  pendidikan  dan  pelatihan  kerja  sesuai  dengan  pekerjaan  yang  akan  dilakukan” dengan adanya pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42. Apabila ketentuan proses keberangkatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan  maka  sebagai  upaya  pembinaan  program  penempatan  TKI  dan  perlindungan  calon TKI/TKI,  Menteri  atau  Direktur  Jenderal  dapat  mengenakan  sanksi  administratif  kepada Pelaksana Penempatan TKI dan Calon TKI sesuai dengan Pasal 80 ayat 2 dan 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-104 A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Menurut hasil wawancara dengan Edi yaitu salah Kepala Seksi  Perluasan  dan  Penempatan  Tenaga  Kerja  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Tansmigrasi Kabupaten Kuningan tanggal 23 Agustus 2021 dikatakan, dari instrumen-instrumen tersebut sangat  jelas  apa  dampak  yang  akan  terjadi  bila  memaksakan  diri  jadi  TKI  tanpa  melalui prosedur  resmi.  Mereka  para  calon  TKI  selalu  beranggapan  bahwa  proses  pemberangkatan TKI  melalui  jalur  resmi  terlalu  rumit  dan  banyak  persyaratan  yang  tidak  masuk  diakal. Padahal  sebaliknya,  proses  pendaftaran  TKI  di  Dinas  Tenaga  Kerja,  selain  terjamin  dengan aman  juga  ada  pelatihan  khusus  yang  diberikan  instruktur  kepada  para  calon  TKI  agar  di mana calon TKI tersebut bekerja, bisa memahami adat istiadatnya.
Dikaitkan  dengan  praktik  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia  masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan pemerintah. Namun pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu  perlu  melibatkan  pemerintah  provinsi  maupun  kabupaten/kota  serta  institusi  swasta.  Di lain  pihak  karena  masalah  penempatan  dan  perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia  langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka
institusi  swasta  yang  terkait  tentunya  haruslah  mereka  yang  mampu,  baik  dari  aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, sehingga dapat menjamin hak-hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi.
Setiap  tenaga  kerja  yang  bekerja  di  luar  wilayah  negaranya  merupakan  orang pendatang  atau  orang  asing  di  negara  tempat  ia  bekerja.  Mereka  dapat  dipekerjakan  di wilayah manapun di negara tersebut, pada kondisi yang mungkin di luar dugaan atau harapan ketika  mereka  masih  berada  di  tanah  airnya.  Berdasarkan  pemahaman  tersebut  kita  harus mengakui bahwa pada kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga  kerja  itu  sendiri,  sehingga  kita  tidak  dapat  menghindari  perlunya  diberikan  batasan- batasan tertentu bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Pembatasan yang utama adalah  keterampilan  atau  pendidikan  dan  usia  minimum  yang  boleh  bekerja  di  luar  negeri. Dengan  adanya  pembatasan  tersebut  diharapkan  dapat  diminimalisasikan  kemungkinan masalah  yang  timbul  dikalangan  TKI.  Pemenuhan  hak  warga  negara  untuk  memperoleh pekerjaan  sebagaimana  yang,  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  dapat  dilakukan  oleh  setiap  warga  negara  secara  perseorangan. Terlebih  lagi  dengan  mudahnya  memperoleh  informasi  yang  berkaitan  dengan  kesempatan kerja  yang  ada  di  luar  negeri.  Kelompok  masyarakat  yang  dapat  memanfaatkan  teknologi informasi tentunya mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan yang relatif tinggi. Sementara  bagi  mereka  yang  mempunyai  dan  keterampilan  yang  relatif  rendah  yang dampaknya  mereka  biasanya  dipekerjakan  pada  jabatan  atau  pekerjaan-pekerjaan  “kasar”, tentunya memerlukan pengaturan berbeda dari pada mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan  yang  lebih.  Bagi  mereka  lebih  diperlukan  campur  tangan  pemerintah  untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal.
Pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah  melalui  Departemen  Tenaga  Kerja dimaksudkan  untuk  menjamin  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  dibidang ketenagakerjaan. Prinsip pelayanan penempatan dan perlindungan TKI adalah persamaan hak, berkeadilan,  kesetaraan  gender  serta  tanpa  diskriminasi.  Telah  dikemukakan  di  atas  bahwa pada  umumnya  masalah  yang  timbul  dalam  penempatan  dalah  berkaitan  dengan  hak  azasi manusia, maka sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam undang-undang cukup banyak berupa sanksi  pidana.  Bahkan  tidak  dipenuhinya  persyaratan  salah  satu  dokumen  perjalanan,  sudah merupakan  tindakan  pidana.  Hal  ini  dilandasi  pemikiran  bahwa  dokumen  merupakan  bukti utama  bahwa  tenaga  kerja  yang  bersangkutan  sudah  memenuhi  syarat  untuk  bekerja  di  luar
negeri. Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat  atau illegal untuk  bekerja  di  negara  penempatan.  Kondisi  ini  membuat  tenaga  kerja yang bersangkutan rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang tidak menyenangkan lainnya di negara tujuan penempatan.
Berdasarkan  Pasal  60  Peraturan  Menteri  Nomor  PER.14/MEN/X/2010  tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Badan Nasional Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia ( BNP2TKI)  selaku  pelaksana  kebijakan  dibidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri wajib melaporkan secara berkala setiap satu bulan kepada Menteri. Laporan yang dimaksud meliputi:
a. pelayanan penerbitan SPI (surat ijin pengerahan);
b. pelayanan penerbitan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN);
c. pelaksanaan PAP (pembekalan akhir pemberangkatan);
d. pelayanan penempatan TKI;
e. penyelesaian permasalahan TKI;
f. pelayanan kepulangan TKI;
Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  penempatan  dan  perlindungan  TKI  yang diatur  dalam  peraturan  Menteri  dilaksanakan  oleh  pengawas  ketenagakerjaan  pada  instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah  kabupaten/kota.  Selanjutnya  menteri  akan  menyelenggarakan  rapat  koordinasi dengan kepala BNP2TKI dalam rangka peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI  secara  berkala.  Hal  ini  tertera  pada  Pasal  62  ayat  3  Peraturan  Menteri PER.14/MEN/X/2010.  Bila  dicermati  secara  mendalam  pelaksanaan  pelayanan  penempatan dan perlindungan TKI bertumpu pada instansi-instansi yang berkoordinasi dan saling terkait antara  Dinas  Tenaga  Kerja  hingga  Dinas  Perhubungan.  Dari  sinilah  seharusnya  calon  TKI melihat  betapa  pentingnya  proses  pendataan  dan  terpenuhinya  syarat-syarat  yang  telah ditentukan  sebagai  bentuk  kepedulian  pemerintah  terhadap  calon TKI  yang  akan  bekerja  di luar  negeri  agar  tidak  mengalami  kendala  pada  saat  perekrutan  dan  bisa  mengurangi permasalahan  dikalangan TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri,  sebagai  contoh  rekrut  calon TKI dilayani oleh Disnaker Kabupateb/Kota, KTP dilayani oleh Kementerian Dalam Negeri, check -up kesehatan  dilayani  oleh  Kementerian  Kesehatan, passport dilayani  oleh  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  pengesahan job order dan  pembelaan  dilayani  oleh Kementerian  Luar  Negeri  melalui  perwakilan  R.I  di  negara-negara  tujuan  penempatan,
angkutan dilayani oleh Kementerian Perhubungan, keamanan dilayani oleh POLRI, pelatihan melalui  BLKN  ijinnya  dikeluarkan  oleh  Disnaker  Kabupaten/Kota,  BNP2TKI mengkoordinasikan pelayanan-pelayanan tersebut melalui penerbitan KTKLN.
Sesuai  dengan  penjelasaan  yang  tertera  pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  PER.14/MEN/X/2010  tentang  Pelaksanaan Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri,  KTKLN  merupakan kartu  identitas  bagi  TKI  yang  memenuhi  persyaratan  dan  prosedur  untuk  bekerja  di  luar negeri yang wajib dimiliki oleh setiap tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Karena  melalui  program  pembuatan  KTKLN  ini  sekaligus  digunakan  untuk  mendata  setiap TKI di negara tempat TKI tersebut bekerja. Berbicara masalah hukum tentu tidak akan pernah terlepas dari kata adil atau keadilan. Hal tersebut sudah menjadi suatu keniscayaan ( conditio sine quanon ) bahwa hukum itu harus mengandung dan menjamin keadilan. 9 Hukum tidak bisa dilepaskan  dari  tujuan  akhir  hidup  bernegara  dan  bermasyarakat  itu  sendiri,  yakni  keadilan ( rechtsvaardigheid atau justice ).  Melalui  dan  dengan  hukumlah,  individu  atau  masyarakat dapat menjalani hidup secara berkeadilan. 10
Dalam  menganalisis  perlindungan  hukum  tenaga  kerja  Indonesia  dalam  perspektif Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2004  dan  menemukan  upaya  hukum  yang  dapat memberikan  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  Indonesia  pada  masa  mendatang,  maka perlu  diperhatikan  tentang  sistem  hukum.  Menurut  Lawrence  M.  Friedmam 11 bahwa  setiap sistem  hukum  mengandung  tiga  komponen,  yakni:  komponen  struktur  hukum  ( legal structure ),  komponen  substansi  hukum  ( legal  substance ),  budaya  hukum  ( legal  culture ). Ketiga  komponen  tersebut  terkait  dengan  kewenangan  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten Kuningan  dalam  perlindungan  hukum  tenaga  kerja  Indonesia  dihubungkan  Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut:
a. Komponen  struktur  hukum  ( legal  structure ).  Tingkatan  atau  susunan  hukum,  pelaksana hukum,  lembaga  hukum,  peradilan  dan  pembuat  hukum.  Struktur  hukum  penelitian  ini yaitu  Kementerian  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
9 Bobby Briando, “ Prophetical Law : Membangun Hukum Berkeadilan  Dengan Kedamaian,” Jurnal Legislasi Indonesia 14,  no.  03  (2017):  313–324,  https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/123., https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.123.
10 Arfiani  et  al.,  “Penegakan  Hukum  Sesuai  Prinsip  Peradilan  yang  Berkepastian,  Adil  dan  Manusiawi,” Riau Law Journal 6, no. 1 (2022): 48–74, http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938..
11 Edith  Ratna  Mulyaningrum  Soerjosoeminar,  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  di Malaysia  dalam  Perspektif  UU  RI  No.  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar Negeri,” (Disertasi Universitas Diponegoro, 2011), 13-14. .
Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan;
b. Komponen substansi hukum ( legal substance ) merupakan aturan-aturan dan norma-norma aktual  yang  dipergunakan  oleh  lembaga-lembaga,  kenyataan,  bentuk  perilaku  dari  para pelaku  yang  diamati  di  dalam  sistem.  Substansi  hukum  dalam  penelitian  ini  yaitu  : Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  Undang-undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri;  Peraturan Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan  Kewenangan Propinsi  Sebagai  Otonom;  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor Per.14/Men/X/2010  tentang  Pelaksanaan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia di Luar Negeri; dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Cara Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan; dan
c. Budaya  hukum  ( legal  culture )  merupakan  gagasan-gagasan,  sikap-sikap,  keyakinan- keyakinan, harapan dan pendapat tentang hukum. Budaya hukum dalam penelitian ini yaitu budaya  masyarakat  yang  mempengaruhi  tenaga  kerja  Indonesia  dan  budaya  internal  di organisasi  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  kepada  tenaga  kerja Indonesia.  Hambatan  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  tenaga  kerja  Indonesia  di luar negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 meliputi beberapa faktor yaitu:  faktor  kesehatan  para  calon  tenaga  kerja  Indonesia  yang  mempunyai  penyakit tertentu sehingga tidak bisa berangkat ke luar negeri; faktor kemampuan calon tenaga kerja Indonesia yang kurang dalam berbahasa; faktor pengetahuan dan pendidikan calon tenaga kerja  Indonesia  yang  kurang;  faktor  adanya  tenaga  kerja ilegal ;  dan  faktor  adanya perusahaan tenaga kerja ilegal .
Menurut  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  bahwa  perlindungan  tenaga  kerja Indonesia  yaitu  segala  upaya  untuk  melindungi  kepentingan  calon  tenaga  kerja  Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang- undangan,  baik  sebelum,  selama,  maupun  sesudah  bekerja.  Dengan  demikian,  seluruh  TKI yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, karena telah termuat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri. Perlindungan hukum yang dikemukakan Philipus M.
Hadjon 12 menjelaskan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  dibedakan  atas  dua  macam yaitu  perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif.  Kaitannya  dengan penelitian ini maka perlindungan hukum kepada tenaga kerja Indonesia yang dilakukan oleh Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kuningan  meliputi  beberapa  hal  yaitu  : mengatur,  membina  dan  mengawasi  Pelaksana  Penempatan  TKI  Swasta  (PPTKIS); melakukan  pendaftaran  calon  tenaga  kerja  Indonesia;  menjadi  saksi  penandatanganan perjanjian  penempatan;  menjadi  saksi  perundingan  perjanjian  kerja;  mengurus  kepulangan tenaga  kerja  Indonesia  sampai  ke  daerah  asal  apabila  terjadi  perang,  bencana  alam,  wabah penyakit  dan  deportasi;  membantu  penyelesaian  masalah  TKI  dengan  PPTKIS;  melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri kepada pemerintah pusat; dan melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana.
Menurut  Adam  Podgorecki. 13 suatu  sikap  hukum  akan  melibatkan  pilihan  warga terhadap  hukum  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  dirinya  sehingga  akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Meskipun calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri sebagian besar tidak mengetahui isi/substansi Undang- undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, namun berdasarkan informasi yang diterima dari teman TKI bahwa bekerja ke luar negeri secara ilegal itu menimbulkan banyak masalah dan tidak ada perlindungan maka calon TKI lebih memilih bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi karena dinilai lebih aman dan  dapat  terlindungi.  Adapun  alasan  calon  TKI  memilih  bekerja  secara  resmi  melalui PPTKIS dengan pertimbangan keselamatan, keamanan, perlindungan. Sedangkan calon TKI yang  tertarik  bekerja  ke  luar  negeri  melalui  tekong  (secara ilegal )  karena  prosesnya  yang cepat, biaya lebih ringan dan bisa pindah-pindah majikan.
Dalam  sila  ke  lima  Pancasila  bahwa  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia menghendaki  adanya  kemakmuran  yang  merata  diantara  seluruh  rakyat.  Keadilan  sosial berarti  harus  melindungi  yang  lemah  dan  hal  ini  bukan  berarti  yang  lemah  lalu  tidak  boleh bekerja  dan  sekedar  menuntut  perlindungan,  melainkan  sebaliknya  justru  harus  bekerja menurut  kemampuan  dan  bidangnya.  Perlindungan  yang  diberikan  adalah  untuk  mencegah kesewenang-wenangan  dari  yang  kuat  untuk  menjamin  adanya  keadilan  dan  pemerataan.
12 Barzah Latupono, “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon,” Sasi 17, no. 3 (2011): 59, https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366.
13 Adam Podgorecki dalam Otje Salman, Beberapa Aspek Sosologi Hukum (Bandung: Alumni, 1989).
Aristoteles 14 mengumukakan  bahwa  keadilan  ialah  tindakan  yanag  terletak  diantra memberikan  terlalu  banyak  dan  juga  sedikit  yang  dapat  diartikan  ialah  memberikan  sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

## KESIMPULAN
Pengaturan  kewenangan  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Kuningan  dalam perlindungan  hukum  tenaga  kerja  Indonesia  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  39  Tahun 2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  yaitu pelimpahan  sebagian  wewenang  atau  tugas  perbantuan  perintah  mengatur,  membina  dan mengawasi PPTKIS [Pasal 5 ayat (2)]; melakukan pendaftaran calon tenaga kerja Indonesia [Pasal 36 ayat (1)]; sebagai saksi penandatanganan perjanjian penempatan [Pasal 38 ayat (2)]; sebagai saksi perundingan perjanjian kerja [Pasal 55 ayat (3)]; bersama pemerintah mengurus kepulangan  tenaga  kerja  Indonesia  sampai  ke  daerah  asal  dalam  hal  terjadinya  perang, bencana  alam,  wabah  penyakit  dan  deportasi  [Pasal  73  ayat  (3)];  membantu  penyelesaian masalah TKI dengan PPTKIS [Pasal 85 ayat (2)]; melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri [Pasal 93 ayat (1)]; dan melaksanakan  penyelidikan  atas  tindak  pidana  (Pasal  101).  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten Kuningan  dalam  penempatan  calon  TKI  berperan  sebagai  pemberi  informasi  dan  tempat pendataan  tenaga  kerja.  Dalam  hal  ini,  dilakukan  pendataan  terhadap  calon  TKI  (tata  cara pendaftaran, perekrutan dan seleksi), sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004  dan  Pasal  10  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor  PER.14/MEN/X/2010.  Namun  pentingnya  pemberian  informasi  ini  seringkali  tidak disampaikan secara keseluruhan bahkan terkesan pasif, jika dalam pelatihan ada seorang TKI yang bertanya barulah pihak Disnaker memberi penjelasan terhadap calon TKI tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilia, Anda Dea Putri Aprilia. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia pada Sektor Informal. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,. 2019.
Arfiani,  Khairul  Fahmi,  Beni  Kharisma  Arrasuli,  Indah  Nadilla,  dan  Miftahul  Fikri.
“Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi.” Riau Law Journal 6, no. 1 (2022): 48–74. http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938.
14 Barzah, Op . Cit .
Briando,  Bobby.  “Prophetical  Law :  Membangun  Hukum  Berkeadilan  Dengan  Kedamaian.”
Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 03 (2017): 313–24.
https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.123.
Budiono, Abdul Rachmad. “Perlindungan Hukum untuk Pekerja Anak”. Disertasi, Surabaya:
Program Pascasarjana Universitas Airlangga. 2007.
Ferricha,  Dian.  “Tanggung  Jawab  Pemerintah  Daerah  Pada  Penempatan  Dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan.” Ahkam: Jurnal Hukum Islam 4, no. 1 (2016): 141–60. https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.141-160.
Hasan,  Djuhaendah. Sistem  Hukum,  Asas-Asas  Hukum  dan  Norma  Hukum  dalam Pembangunan Hukum Nasional , dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI. 2008.
Hilmy,  Umu.  "Urgensi  Perubahan  UU  Nomor:  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan  Pekerja  Indonesia  di  Luar  Neger i".  Makalah ,  Komisi  IX,  Jakarta,  14 Desember 2004.
Husni,  Lalu.  Penempatan  dan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang Bekerja  di  Luar  Negeri  (Kajian  Yuridis  terhadap  Asas  Hukum  dalam  Undang-undang Nomor  39  Tahun  2004  Guna  Mewujudkan  Penempatan  &  Perlindungan  TKI  yang Bermartabat).  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  14,  No.  1,  Maret  2011:  4. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4191.
Latupono, Barzah. “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon.” Sasi
17, no. 3 (2011): 59. https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366.
Salman, Otje. Beberapa Aspek Sosologi Hukum . Bandung: Alumni, 1989.
Soerjosoeminar  Edith  Ratna  Mulyaningrum.  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Tenaga  Kerja Indonesia di Malaysia dalam Perspektif UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.” Disertasi Universitas Diponegoro, 2011.
Wahyudi,  Dede.  "Perlindungan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  Menurut Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  (Studi pada  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Kota Pekanbaru)". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru. 2019.