## Konsep “Smart City” Dan Tata Kelola Pemerintahan Di Kota Denpasar
I.G. A. A G Dewi Sucitawathi 1 , Wayan Joniarta 2 dan Yulyana Dewi 3 1,2 Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Bali-Indonesia
3 Anggota IAPA Bali iga_dewi@undiknas.ac.id

## Abstract
Smart  city  is  a  concept  created  to  manage  urban  systems.  The  system  is  integrated  into  local  government information  systems,  schools,  campuses,  transportation  systems,  hospitals,  businesses,  commerce,  power plants, water supply networks, law enforcement, job vacancies and other community services. The concept of smart  city itself has actually been applied in several  countries such as Turkey, Malta, Stockholm (Sweden), Gujarat (India), Kuching (Malaysia) to several cities in Indonesia such as Bandung, Yogyakarta,  Surabaya, Magelang,  and  Denpasar  (Bali).  This  concept  essentially  emphasizes  on  the  utilization  of  information technology  (IT)  ie  internet,  social  media  (medsos)  in  the  life  of  society.  In  the  local  governance  (local government) of Denpasar, the concept of 'smart city' is not a new item. Several agencies such as the Office of Communications and Informatics, BPBD Denpasar, Health Office (Diskes), Samsat Office, Immigration Office, Denpasar City Licensing Agency, Kesbangpol Denpasar City and other government agencies have applied this Smart City concept. Benefits with the implementation of online-based system (smart city) is a faster service, easy and efficient.
Keywords : Smart City, Information Technology, Local Government of Denpasar City

## PENDAHULUAN
Globalisasi membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan umat manusia. Salah satu ciri globalisasi adalah kecanggihan  teknologi informasi yang populer dikenal dengan sebutan internet.  Sekarang  ini  hampir  segala  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  manusia  selalu  bersinggungan dengan  hal  berbau  online,  internet,  dan  medsos.  Dunia  pendidikan,  agama,  olahraga,  bisnis, perdagangan,  politik,  pemerintahan  semuanya  menyebarkan  informasi  berbasis  online  dan  digital. Penggunaan teknologi internet memunculkan konsep e-learning, e-book, e-commerce, e-government, dan konsep smart city. Menurut Thomas L Friedman dalam bukunya The World is Flat mengatakan bahwa  negara  yang  bisa  maju  saat  ini  adalah  negara  yang  mampu  beradaptasi,  salah  satu  bentuk adaptasinya  adalah  dengan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  (internet)  untuk mendapatkan keuntungan bagi negara dan warga negaranya sendiri.
Penyebaran  informasi  saat  ini  tidak  bisa  hanya  mengandalkan  instrumen  konvensional,  tetapi harus  beralih  ke  arah  modern  berbasis  digital  dan  online.  Hampir  semua  kegiatan  manusia  sudah terdokumentasi secara online dan mudah diakses oleh banyak pihak. Kemudahan akses inilah menjadi salah  satu daya tarik orang  untuk  lebih memberdayakan internet untuk tujuan yang lebih  prioritas (kepentingan  masyarakat/umum).  Internet  sendiri  memiliki  daya  tarik  yang  menyebabkan  hampir seluruh orang didunia beralih ke teknologi ini (Laudon, 2010, p89):
1. Meningkatkan  aksesibilitas,  penyimpanan,  dan  distribusi  informasi  dan  pengetahuan  untuk perusahaan
2. Secara  dramatis  mampu  menurunkan  biaya  transaksi  dan  biaya  agensi  yang  dihadapi kebanyakan perusahaan.
3. Menghemat biaya distribusi.
4. Memungkinkan terciptanya produk dan layanan baru serta model bisnis baru setiap harinya.
5. Memudahkan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lainnya ataupun memasuki pasar baru karena teknologi internet didasarkan pada standar  universal yang dapat digunakan oleh setiap perusahaan.
6. Membuat informasi tersedia untuk semua orang.
7. Menciptakan peluang baru untuk membangun merek dan membangun basis  konsumen  yang sangat besar dan setia.
Dari  beberapa  poin  diatas,  beberapa  keunggulan  internet  adalah  mengenai  kemudahan  akses, efisiensi  biaya,  dan  model  layanan  baru  yang  lebih  menarik  minat  orang/masyarakat  untuk berpartisipasi didalamnya. Begitu juga di dunia pemerintahan, saat ini pemerintah di Kota Denpasar telah  mengadopsi  dan  mengaplikasikan  konsep  Smart  City  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat. Konsep kota cerdas (Smart City) sangat tercermin dalam setiap kegiatan yang dilakukan pemkot Denpasar. Kota Denpasar sendiri adalah satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Bali yang berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai kota yang ‘lulus’ dalam program Gerakan Menuju 100 Smart City tahun 2018.
Implementasi penerapan Smart City dalam memberikan pelayanan di Kota Denpasar dapat dilihat seperti  contoh  Dinas  Kominfo  memiliki  ruangan  khusus  (Damamaya  Denpasar  Cyber  Monitor) menggunakan aplikasi ‘smart city’ yang disinergikan dalam satu ruangan. Aplikasi ini secara otomatis bekerja  untuk  melayani  masalah  kebencanaan  dengan  nomor  telepon  kegawatdaruratan  112  atau 223333,  layanan  pemantauan  banjir,  layanan  ATCS,  layanan  Pengaduan  Rakyat  Online  (Pro) Denpasar,  layanan  Geografik  Informasi  System,  dan  e-Sewaka  Dharma.  Konsep  smart  city  dapat dilihat juga dari sinergitas program ‘Damakesmas’ Dinas Kesehatan dengan program ‘Damapancana’ BPBD Kota Denpasar dan beberapa program lain seperti sistem pelacakan armada, sistem pelacakan nelayan, info harga pasar, safe city, E-Sidap, sistem informasi terintegrasi pengelolaan administrasi (Dirgens) Pemkot Denpasar yang semuanya sudah berbasis digital dan online.
Berdasarkan  pendahuluan  diatas,  penelitian  ini  terbatas  pada  Bagaimana  implementasi  konsep ‘Smart City’ dalam tata kelola pemerintahan di Kota Denpasar?

## METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data memanfaatkan  data-data  sekunder  melalui  kajian  pustaka.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah content  analysis  yaitu  menganalisis  secara  kritis  data-data  yang  diperoleh  serta  memberikan rekomendasi atau saran-saran yang diperlukan.

## KAJIAN TEORI
Munculnya konsep ‘Smart City’ dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik  yang  cepat,  mudah,  efisien,  tepat  dan  akurat  dalam  memberikan  informasi  dan  mengurus keperluan administrasi. Selama ini di pemerintahan, khususnya aparatur negara tingkat bawah atau biasa  (Street  Level  Bureaucracy)  cenderung  tidak  fleksibel,  kurang  responsif,  dan  terlalu  kaku terhadap  aturan.  Kurangnya  kepekaan  aparatur  sipil  pemerintah  inilah  terkadang  memunculkan praktek-praktek  KKN  dan  pada  akhirnya  masyarakat  memiliki  stigma  negatif  terhadap  birokrasi pemerintah  daerah.  Menurut  (Dwiyanto,  2006),  tidaknya  sistem  intensif  yang  tepat,  yang  mampu mendorong para pejabat birokrasi untuk efisien, responsif, dan profesional juga menjadi salah satu faktor  yang  ikut  membentuk  kinerja  birokrasi  yang  buruk.  Adapun  beberapa  faktor  penyebab rendahnya pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat:
1. Budaya  patron  klien  yang  masih  kaku,  hierarkis,  sentralistis,  tertutup,  dan  nilai  yang  selalu menempatkan pimpinan sebagai orang yang harus dihormati. Hal ini memunculkan fenomena ABS (Asal Bapak Senang), atasan adalah segalanya dan pada akhirnya bekerja menjadi tidak efisien dan profesional.
2. Tidak  jelasnya  ‘reward’  yang  diberikan  kepada  karyawan  tingkat  bawah  (street  level bureaucracy)  yang  menyebabkan  kerja  menjadi  tidak  semangat,  tidak  profesional,  dan  tidak maksimal.
3. Gaya  manajemen  yang  terlalu  berorientasi  kepada  tugas  ( task  --  oriented) menyebabkan aparatur kurang kreatif dalam peningkatan pelayanan publik (Kumorotomo, 2005).
4. Rendahnya kualitas pendidikan baik formal maupun informal dari aparatur pemberi pelayanan (Dwiyanto, 2006).
Ciri khas kota cerdas (Smart City) adalah kota yang telah memberikan pelayanan menggunakan teknologi terkini, telah membangun infrastruktur yang pintar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang  efektif  kepada  masyarakat  yang  tinggal  di  kota  (Sudaryono,  2014).  Pelayanan  efektif  yang diberikan pemerintah tidak hanya yang bersifat umum (sosial) seperti pendidikan, kesehatan, hukum tetapi  juga  pelayanan  efektif  iklim  birokrasi  (politik  pemerintahan)  yang  juga  diubah  seiring perubahan zaman yang semakin global dan modern. Nijkamp et al (2008) mendefinisikan kota cerdas sebagai  kota  yang  mampu  menggunakan  sumber  daya  manusia  (SDM),  modal  sosial,  dan infrastruktur  telekomunikasi  modern  untuk  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan  dan kualitas kehidupan yang tinggi. Cohen (2010) menyebutkan bahwa kota  cerdas diidentifikasikan pada  6  (enam)  dimensi  utama  yaitu  smart  government  (pemerintahan  cerdas),  smart  economy (ekonomi cerdas), smart society (kehidupan sosial cerdas), smart mobility (mobilitas cerdas), smart environment (lingkungan cerdas), dan quality of live (hidup berkualitas).
Konsep Smart City menurut Stephen Goldsmith (2014):
a project to hightlight local government efforts to use new technologies that connect breakthroughs in the use of big data analytics with community input to reshape the relationship between government and citizen.
Fenomena di negara maju, to improve government services and engagement with the public, the city has opened its data for use as raw material by developers outside government and policymakers inside city hall. To revolutionize its city planning process, it is using digital tools to plan the design of a new neighborhood to be built on the site of a long abandoned steel plant. Then, too, Chicago is realizing the decade of old dream of the ‘smart city’. Widespread sensors around the city will soon gather immense amounts of data that will be used to aid research. And the city government no longer simply offers some digital services. It now offers the tools citizens need to write their own apps.
Menurut Department for Business Innovation & Skills (2013) ada lima aspek yang sangat penting untuk  dapat  dijadikan  sebuah  pendekatan  dalam  membangun  kota  impian  masa  depan  dan  hal  ini berkaitan juga dengan pengelolaan pemerintahan.
a. a modern digital infrastructure, combined with a secure but open access approach to public reuseable data, which enables citizens to access the information they need, when they need it.
b. a recognition that service delivery is improved by being citizen centric: this involve placing the citizen’s needs at the forefront, sharing management information to provide a coherent service, rather than operating in a multiplicity of service silos (for example, sharing changes of address more effectively), and offering internet service delivery where possible (at a fraction of the face to face cost).
c. an  intelligent  physical  infrastructure  (“smart  systems  or  the  internet  of  Things),  to  enable service providers to use the full range of data both to manage service delivery on a daily basis and to inform strategic investment in the city/community.
d. d. an openness to learn from others and experiment with new approaches and new business models.
e. e.  transparency  of  outcomes/  performance,  for  example,  city  service  dashboards  to  enable citizens to compare and challenge performance, establishment establishment, and borough by borough.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  konsep  ‘Smart  City’  saat  ini  sudah  terlihat  di  beberapa  instansi  pemerintah  kota Denpasar.  Sebagai  contoh  Diskominfo  (Dinas  Komunikasi  dan  Informatika)  sudah  menerapkan
layanan  masyarakat  yang  online  dan  berbasis  digital  yang  disebut  ‘Damamaya  Denpasar  Cyber Monitoring’.  Fungsi  Damamaya  Cyber  Monitoring  sebagai  pusat  kontrol  seluruh  OPD  Kota Denpasar.  Keunggulan  program  digital  ini  adalah  kemudahan  bagi  pemkot  Denpasar  dalam memantau, mengawasi, dan menindaklanjuti peristiwa-peristiwa seperti kebencanaan (telepon gawat darurat  112),  pemantauan  terhadap  banjir, ATCS,  Pro  Denpasar,  Geografik  Informasi  System  dan layanan administratif di aplikasi e-Sewaka Dharma.
Selain itu Diskominfo Denpasar memiliki juga program ‘Safe City’ yaitu program yang ditujukan untuk memantau kondisi riil kota Denpasar dalam menanggulangi kebakaran, konflik, kecelakaan, kriminalitas, banjir hingga gempa bumi. Disamping memaksimalkan pelayanan publik secara ekstern seperti Damamaya Denpasar Cyber Monitoring, Diskominfo juga memiliki penilaian kinerja pegawai secara online yang disebut e-Kinerja dan e-Planning. Sehingga kinerja aparatur sipil negara tingkat bawah  atau  biasa  bisa  dipantau  dan  diberikan  ‘reward’  apabila  bekerja  sesuai  target,  optimal  dan profesional. Selain itu Diskominfo Denpasar juga telah memiliki aplikasi e-Magazine yang dirancang untuk menyampaikan informasi seputar berita terkini di kota Denpasar. Berikut gambar ‘Damamaya Denpasar Cyber Monitoring’ yang mencerminkan konsep ‘Smart City’:

## Gambar 1 Konsep Smart City di Denpasar
BPBD  Kota  Denpasar  juga  melakukan  inovasi  dan  terobosan  dengan  memanfaatkan  kemajuan teknologi  informasi  melalui  program  Damapancana  (Denpasar  Mantap  Penanggulangan  Bencana) dan  Damakesmas  (Denpasar  Mantap  Kesehatan  Masyarakat)  yang  bekerjasama  dengan  Dinas Kesehatan.  Program  Damapancana  ditujukan  untuk  memantau  dan  menindaklanjuti  masalah kebencanaan di Denpasar. Masalah bencana bisa dimonitor dari ruang operasional (Pusdalops) dan secara  cepat bisa diselesaikan oleh tim lapangan BPBD. Program Damapancana ini sendiri sangat mengandalkan teknologi, seperti memasang  beberapa CCTV di  lampu lalu lintas untuk  memantau kemacetan, kecelakaan, kriminalitas. BPBD Denpasar juga bekerjasama dengan Diskominfo terkait pengaduan masyarakat mengenai masalah kebakaran maupun banjir. Dibangunnya Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi) menyebabkan semakin cepat, sigap, profesional aparatur sipil negara dalam menyelesaikan masalah bencana di Denpasar. Berikut gambar ruang Pusdalops BPBD Kota Denpasar
yang berbasis digital dan online:

## Gambar 2 Sistem online Imigrasi Denpasar
Selanjutnya adalah kantor imigrasi kelas I Denpasar juga menerapkan sistem online dan digital dalam  memberikan  layanan  pembuatan  paspor.  Keunggulan  sistem  online  ini  adalah  efisien  dan efektivitas waktu. Selama ini masyarakat harus mengantre sangat lama untuk membuat paspor, tetapi sejak muncul sistem online pembuatan paspor, masyarakat mempunyai alternatif pilihan yang lebih cepat. Berikut gambar sistem online pembuatan paspor:

## Gambar 3 Sistem online pembuatan paspor
Contoh lain adalah Dinas Perizinan  kota Denpasar yang sudah menerapkan alur pengajuan izin secara online:

## Gambar 4 Sistem online penerapan izin online dinas perizinan
Beberapa contoh diatas telah membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Denpasar sudah berbasis digital dan online. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional, tetapi harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yaitu teknologi informasi. Pemkot Denpasar juga mengambil wadah seperti media sosial (medsos) untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait program-program yang dimiliki. Konsep ‘Smart  City’  dalam  membawa  perubahan  ditengah  masyarakat  tidak  hanya  berbicara  mengenai kecanggihan  teknologi,  tetapi  lebih  dari  itu  adalah  kinerja,  profesionalitas  aparatur  sipil  negara sebagai pelayan masyarakat berjalan optimal. Menurut Cohen dalam fastcompany.com mengenai 6 dimensi  Smart  City  yang  tidak  hanya  berarti  ‘digital  city’  tetapi  benar-benar  sebuah  ‘kota  cerdas’ yaitu:
a. Smart Government mengacu pada prinsip Good Governance. Kunci utama pemerintahan yang cerdas  bertujuan  untuk  mengurangi  kesenjangan  di  tingkat  kota,  kecamatan  dan  kelurahan adalah tidak hanya memeratakan pembangunan fisik di setiap daerah, tetapi juga peningkatan profesionalisme  kinerja  aparatur  yang  responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat  dengan didukung oleh kecanggihan teknologi.
b. Smart  Economy  Seperti  program  pemberdayaan  masyarakat  melalui  UMKM  dan  koperasi agar  mendorong  inovasi  dan  mengantisipasi  persaingan  usaha.  Serta  dapat menumbuhkembangkan rasa untuk berwirausaha.
c. Smart  People  Ditanamkannya  nilai--nilai  edukasi  di  dalam  masyarakat  dapat  mendorong kehidupan  sosial  di  perkotaan  menjadi  kondusif.  Diantaranya  elemen--elemen  seperti kepercayaan,  gotong  royong,  toleransi,  penghargaan,  saling  memberi  dan  saling  menerima serta kolaborasi sosial. Tata nilai ini perlu dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat.
d. Smart  mobility  Berkaitan  dengan  transportasi  dan  infrastruktur.  Diharapkannya  ada transportasi  yang  terpadu  sehingga  lebih  efisien.  Dengan  ketersediaan  sarana/  prasarana transportasi dan infrastruktur yang memadai, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistern pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk kepentingan publik.
e. Smart  Environment  Dilihat  dari  segi  penggunaan  bangunan  agar  tidak  berdampak  pada kerusakan lingkungan serta cara mengelola  sumber daya alamnya. Adanya kerusakan yang berdampak  pada  menurunnya  mutu  lingkungan  pada  dasarnya  adalah  akibat  kelalaian  atau kesengajaan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.
f. Smart Living Kualitas hidup masyarakat dapat dilihat dari segi kesehatan dan kemanan pada lingkungannya. Sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang kondusif dan berkualitas bagi masyarakatnya.

## SIMPULAN
Implementasi konsep ‘Smart City’ dalam tata kelola pemerintahan kota Denpasar sudah tercermin dari program yang dimiliki beberapa dinas seperti Diskominfo dengan Damamaya Denpasar Cyber Monitoring,  BPBD  dengan  program  Damapancana,  Dinas  Perizinan  dengan  Sistem  Informasi Perijinan Online, Kantor Imigrasi dengan e-Paspornya. Sehingga Smart City sudah menjadi konsep global dan bukan hanya konsep yang diartikan ‘digital city’ tetapi lebih dari itu adalah konsep ‘Kota Cerdas’ yang dicerminkan oleh kualitas, kinerja, mentalitas serta profesionalitas aparatur sipil negara di kota Denpasar.

## Daftar Pustaka
Cohen,  Daniel  A.  dan  Paul  Zarowin,  Accrual--Based  and  Real  Earnings  Management  Activities  Around Seasoned Equity Offerings. Journal of Accounting & Economics Vol. 50 No. 1: 2--19, 2010. Department for Business, Innovation and Skills: Smart Cities, Crown copyright, Victoria Street London, 2013. Dethier,  J.J.  Governance,  decentralization  and  reform  in  China,  India  and  Russia.  (Ed.),  Kluwer Academic Publishers, viii + 459 pp (403--404), Boston, Dordrecht, London. 2000.
Dwiyanto, Agus, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006. Goldsmith, Stepen, The Responsive City: Engaging Communities Through Data - Smart Governance. Ebook.
Wiley, 2014
Nijkamp. P, "E pluribus unum". Research Memorandum, Faculty of Economics (Amsterdam: VU University Amsterdam), 2008.
Sudaryono, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Pemasaran. Lentera Ilmu Cendekia, Jakarta, 2014.
Website: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/1423, diakses 19 Juli 2018. https://bali.antaranews.com/berita/112040/program-smart-city-mempercepat-pembangunan-denpasar,  diakses 19 Juli 2018.
https://www.nusabali.com/berita/30417/pemkot-denpasar-teken-mou-gerakan-menuju-100-smart-city-2018, diakses 19 Juli 2018.
https://www.fastcompany.com/3038818/the --smartest--cities--in--the--world--2015-- methodology, diakses 19 Juli 2018.