Islami, Dian. (2021). Analisis Kontekstual pada Strategi Keamanan Siber Mesir 2017-2021 dalam Upaya Pengamanan Siber Nasional. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial . 5 (1), 159-170.
CORRESPONDANCE AUTHOR: dianislami96@gmail.com | DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3502
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## ANALISIS KONTEKSTUAL PADA STRATEGI KEAMANAN SIBER MESIR 2017-2021 DALAM UPAYA PENGAMANAN SIBER NASIONAL

## Dian Islami
Universitas Paramadina, Indonesia

## Abstract

## Abstrak
This  study  aims  to  understand  and  analyze  Egypt's cybersecurity  strategy  in  2017-2021  related  to  the  level  of security  and  the  role  of  each  aspect  of  the  cybersecurity strategy in the Egyptian state. This research was conducted because Egypt and Indonesia have several similarities, such as countries with a Muslim majority and fellow members in the Islamic  Cooperation  Organization,  the  Non-Aligned Movement, the G-20 developing countries, and the group of 8  developing  countries.  Qualitative  methods  are  used  to analyze the application of the concept of sovereignty theory which  is  exclusive  or  transfer,  as  well  as  aspects  of cybersecurity  which  include  infrastructure,  application,  and core (ideology). Meanwhile, quantitative methods are used to present the results of data analysis on Egyptian cybersecurity data relations and strategies with MAXQDA2020 and Gephi 0.9.2 applications. Based on the results of the analysis, the authors  conclude  that  the  context  of  Egypt's  cybersecurity strategy has a tendency towards collaboration between state actors  and  non-state-actors  based  on  aspects  of  national cybersecurity,  cybersecurity  awareness,  cyberspace  threats, international rules, laws and regulations, cyber crisis nation- wide. , cybercrime, and cyberinfrastructure. This aspect can be used in the formulation of Indonesia's national cybersecurity strategy policy in the coming year.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis strategi  keamanan  siber  Mesir  pada  2017-2021  terkait tingkat keamanan dan peran tiap aspek strategi keamanan siber di negara Mesir. Penelitian ini dilakukan karena Mesir dan  Indonesia  memiliki  beberapa  berbagai  kemiripan seperti  negara  dengan  mayoritas  muslim  dan  sesama anggota dalam Organisasi Kerjasama Islam, Gerakan Non- Blok,  negara  berkembang  G-20  dan  kelompok  8  negara berkembang.  Metode  kualitatif  digunakan  untuk menganalisa  penerapan  konsep  teori  kedaulatan  yang bersifat exclusive maupun transfer, serta aspek  keamanan siber  yang  meliputi infrastructure , application ,  dan core ( ideology ). Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menyajikan hasil analisa data pola strategi dan relasi data keamanan siber Mesir dengan aplikasi MAXQDA2020 dan Gephi  0.9.2.  Berdasarkan  hasil  analisis,  penulis menyimpulkan  bahwa  konteks  strategi  keamanan  siber Mesir memiliki kecenderungan arah pada kolaborasi antara state-actor dan non-state-actor berdasarkan aspek national cybersecurity,  cybersecurity  awareness,  cyberspace  threats, international rules, laws and regulation, cyber crisis nation- wide, cybercrime, serta cyber infrastructure . Aspek tersebut dapat  digunakan  dalam  penyusunan  kebijakan  strategi keamanan siber nasional Indonesia di tahun mendatang.
Keywords: Cybersecurity; Egypt; data relations.
Kata Kunci: Keamanan siber; Mesir; relasi data.

## PENDAHULUAN
Era globalisasi merupakan salah satu faktor utama dalam transformasi banyak hal dalam memasuki era  digital.  Internet  dan  Teknologi  Informasi  Komunikasi  (TIK)  secara  tidak  langsung  telah menghilangkan batas-batas teritorial antar satu negara dengan negara lainnya. Globalisasi juga telah mentransformasikan  hubungan  internasional  antar  negara  secara  tidak  langsung  dengan  adanya diplomasi  digital  (Bjola  &  Pamment,  2018).  Kemajuan  teknologi  yang  bagaikan  dua  mata  pisau  ini tentu  memiliki  sisi  positif  maupun  negatif.  Pada  satu  sisi,  mudahnya  keterhubungan  yang  terjadi karena  TIK  telah  memudahkan  komunikasi  dua  arah.  Namun,  di  sisi  lain,  muncul  ancaman  atau kerawanan dalam pengamanan informasi pada ruang siber. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang
menjadi pedoman atau acuan dalam pengaturan aspek-aspek pertahanan dan keamanan siber dalam skala nasional, guna mencegah dan meminimalisir dampak negatif dari perkembangan dunia siber.
Mesir dan Indonesia memiliki beberapa berbagai kemiripan seperti negara dengan mayoritas muslim dan  sesama  anggota  dalam  Organisasi  Kerjasama  Islam,  Gerakan  Non-Blok,  negara  berkembang  G-20  dan kelompok 8 negara berkembang. Selain itu, Mesir dan Indonesia juga merupakan Board Committee pada OIC- CERT ( Organization of the Islamic Cooperation – Computer Emergency Response Team ) sejak tahun 2013 (BSSN,  2018).  OIC  CERT  merupakan Computer  Emergency  Response  Team untuk  negara-negara  yang tergabung  dalam  Organisasi  Kerjasama  Islam  (OKI)  bertukar  informasi  dalam  penanggulangan  dan pemulihan terhadap serangan yang mungkin terjadi di masing-masing negara. Selain itu, OIC CERT juga merupakan platform yang dibentuk oleh OKI untuk mengembangkan dan mengeksplorasi inisiatif kerjasama yang  mungkin  dapat  dijalin  di  ranah  keamanan  siber  nasional  (CERT,  2021). Dengan  dipilihnya  Indonesia sebagai Deputy Chair pada OIC-CERT pada tahun 2018, maka perlu adanya studi banding atau masukan dari negara-negara yang  telah  memulai  berbagai  upaya  dalam  mewujudkan  keamanan  siber  nasional negaranya.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  antara  lain  penyusunan  dokumen  strategi  keamanan siber nasional. Mesir sebagai negara yang lebih maju dibandingkan dengan negara lainnya di benua Afrika, telah menyusun dokumen National Cybersecurity Strategy periode 2017-2021 (ESCC, 2018).
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memahami  secara  mendalam  dokumen Egypt  National Cybersecurity  Strategy 2017-2021  dengan  melakukan  analisis  kualitatif  terhadap  bangunan  konteks dari  dokumen  tersebut  melalui  pendekatan  terhadap  konsep  kedaulatan  yang  diatur  serta  aspek- aspek  lainnya  yang  tercantum  di  dalamnya.  Dengan  memahami  konteks  yang  terkandung,  penulis kemudian  berusaha  untuk  menjabarkan  secara  kuantitatif  pola  strategi,  relasi  data:  aktor,  hukum, politik, ekonomi, administrasi negara dan teknologi yang digunakan oleh Mesir guna mengamankan pertahanan dan keamanan siber nasional dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan serta  keamanan  nasional.  Melalui  pendekatan  kualitatif,  penulis  bertujuan  untuk  memperoleh gambaran besar tentang strategi keamanan siber Mesir dilihat dari sudut pandang konsep kedaulatan. Berikut research question dalam penelitian ini: (1) Aspek kedaulatan (core, application, infrastructure; exclusive atau transfer) mana  sajakah  yang  menjadi  fokus  Mesir  dalam  mengatur  keamanan  siber negara?  (2)  Bagaimanakah  cara  Mesir  melaksanakan  strategi  keamanan  siber  negara  guna menghadapi berbagai ancaman siber ( cyber threats )?

## METODE
Analisis  dilakukan  dengan  menguraikan  secara  rinci  tentang  strategi  keamanan  siber  Mesir  serta aspek-aspek yang diatur oleh otoritas setempat. Sistematika yang dibangun penulis adalah dengan mengurai dokumen Egypt National Cyber Security Strategy 2017-2021 menjadi unit gramatikal (satuan kalimat) yang selanjutnya disebut dengan corpus . Corpus yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam coding { Nation , Sovereignty , dan Aspects }.
• Code { Nation }  memiliki sub-code { Core  (Ideologi),  Application, dan Infrastructure } .  Code ini menjelaskan  tentang  aspek  kedaulatan  yang  diatur  oleh  dokumen Egypt  National  Cyber Security Strategy 2017-2021.
• Code { Sovereignty }  berisi sub-code { Exclusive dan Transfer } . Keduanya  merupakan  sifat  dari kedaualatan yang diatur oleh Egypt National Cyber Security Strategy 2017-2021.
• Code { Aspects }  merupakan  bagian  penting  dari  analisis  kualitatif  terhadap  dokumen Egypt National Cyber Security Strategy 2017-2021. Terdiri dari sub-codes : { Collaboration/Cooperation, Society,  Legal,  Security/Defence,  Cyber  Threats,  Technology  Development,  State  Actor,  Non- State Actor, Economic Development, dan Political Action }.
Seluruh  aspek  tersebut  merupakan  substansi  dari  strategi,  kendali,  serta  tata  kelola  Mesir terhadap  keamanan  siber  yang  secara  kontekstual  diperoleh  penulis  pada  analisis  kontekstual terhadap dokumen Egypt National Cyber Security Strategy 2017-2021 dengan menggunakan aplikasi
MAXQDA  2020  dan  Gephi  0.9.2.  Aplikasi  MAXQDA  merupakan software yang  digunakan  untuk analisis konten dari data yang tidak terstruktur seperti dokumen wawancara, artikel, media, survei, tweet dan  sebagainya.  Sedangkan  Gephi  0.9.2  merupakan software analisis  data  yang  menyajikan grafik  interaktif  dan  analisis  jaringan  serta    visualisasi  yang  memungkinkan  penggunanya  untuk mempelajari sifat-sifat grafik dan jaringan secara rinci, tanpa harus menulis kode apa pun (Pratama, 2018). Hasil analisis data kualitatif dari MAXQDA2020 dimasukkan ke dalam aplikasi GEPHI 0.9.2. untuk dianalisis lebih lanjut sehingga menunjukkan relasi data yang dihasilkan untuk setiap aspek. Relasi  data  tersebut  akan  menunjukkan  keterhubungan  dari  berbagai  aspek  yang  saling mempengaruhi dalam strategi keamanan siber Mesir.

## KERANGKA TEORETIK DAN KONSEPTUAL
Maraknya  ancaman  dunia  maya  atau  siber  telah  menjadikan  upaya  pengamanan  siber  merupakan salah  satu  urgensi  bagi  negara  untuk  menjadi  prioritas  dalam  menjaga  keamanan  nasionalnya. Indonesia sebagai negara yang  berkepentingan untuk  menjaga keselamatan warga negaranya, turut mengikuti tren dengan melakukan diplomasi siber sebagai media pengamanan jagat siber (Adesina, 2017).  Dalam  memahami  dokumen Egypt  National  Cyber  Security  Strategy  2017-2021 ,  penulis menggunakan dasar-dasar dari teori kedaulatan yang membagi kedaulatan menjadi dua jenis, yaitu yang bersifat transfer (terbuka) dan exclusive (tertutup). Selain itu, digunakan juga piramida national cyber security yang  terbagi  menjadi  tiga  antara  lain core ( ideology ), application ,  dan infrastructure (Yeli, 2017).

## Gambar 1. Teori Kedaulatan dan Piramida National Cybersecurity
Selanjutnya,  kedaulatan  yang  bersifat transfer dan exclusive ini  akan  menjadi  dasar  analisis penulis untuk memahami dan menguraikan strategi keamanan siber nasional Mesir selama 5 tahun ini yaitu 2017-2021. Selain itu, akan dilihat pula perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta pemahaman negara Mesir terkait aplikasi dan infrastruktur yang digunakan dalam upaya pengamanan  siber  nasional.  Karena  saat  ini,  keamanan  siber  merupakan  hal  yang  krusial  dan menyangkut keamanan nasional dalam lingkup negara dan warga negara dalam lingkup yang lebih spesifik.  Sebagai  negara  yang  berkewajiban  melindungi  setiap  masyarakatnya,  maka  strategi keamanan  siber  nasional  merupakan  urgensi  bagi  suatu  negara.  Hal  itulah  yang  menjadi  kerangka acuan penulis dalam melakukan analisis kualitatif terhadap strategi keamanan siber Mesir. Setelah itu, data kualitatif yang diperoleh akan disajikan secara kuantitatif guna memberikan penguatan bukti serta  relasi  data  antara  aspek  yang  diatur  dengan  tata  kelola  yang  dilaksanakan  oleh  Mesir  untuk mengimplementasikan strategi keamanan siber. Hasil analisis di setiap aspek keamanan siber Mesir periode 2017-2021 ditinjau lebih lanjut sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan strategi keamanan siber Indonesia di periode mendatang.
Core (Ideology) Application Infrastructure Exclusive Transfer

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis dilakukan pada setiap aspek yang mempengaruhi strategi keamanan siber Mesir pada periode 2017-2021 mulai dari Nation , Sovereignty , dan Aspects . Nation terbagi atas tiga bagian yang meliputi Application , Infrastructure ,  dan Core (Ideologi). Sovereignty terbagi  atas exclusive dan transfer . Sedangkan Aspects terdiri  atas Collaboration/Cooperation,  Society,  Legal,  Security/Defence,  Cyber Threats, Technology Development, State Actor, Non-State Actor, Economic Development, dan Political Action .

## Nation
Temuan  yang  diperoleh  penulis  dari  hasil  olahan  data  menggunakan  MAXQDA  didapati bahwa  kedaulatan  yang  diatur  oleh  Mesir  dalam  dokumen Egypt  National  Cyber  Security  Strategy 2017-2021  didominasi  oleh  pembahasan Application (44,4%)  kemudian  dijelaskan  juga  terkait infrastructure (40%), dan yang terakhir Core ( Ideology ) (15,6%). Berdasarkan data di bawah ini, dapat dilihat  bahwa  Mesir  memiliki concern (perhatian)  yang  besar  terhadap  penggunaan  TIK  dalam penyusunan  strategi  keamanan  siber  nasional  periode  2017-2021.  Karena  ranah  aplikasi  dan infrastruktur cenderung lebih banyak dibahas dalam rangka mewujudkan ketahanan dan keamanan nasional. Walau demikian, unsur ideologi negara tidak terlupakan, karena upaya pengamanan yang dilakukan semata-mata untuk melindungi negara.
Gambar 2. Persentase Piramida National Cybersecurity

## Sovereignty
Setelah mengetahui besaran aspek kedaulatan yang diatur oleh otoritas Mesir yang tercantum dalam  dokumen Egypt  National  Cyber  Security  Strategy 2017-2021,  perbandingan  antara  sifat kedaulatan tertutup dan terbuka yang diatur oleh Mesir dapat dilihat pada diagram berikut ini:

## Gambar 3. Persentase Pembahasan Sovereignty
Data di atas menyajikan fakta yang menarik. Walaupun pada Gambar 4 pembahasan terkait ideologi terlihat lebih sedikit dibandingkan dengan pembahasan infrastruktur dan aplikasi, namun berdasarkan  teori  kedaulatan,  Mesir  cenderung  fokus  pada  kedaulatan  yang  bersifat exclusive
(tertutup) di internal negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa, pada masa 2017-2021 ini Mesir lebih fokus  pada  aplikasi  dan  infrastruktur  yang  dikembangkan  di  internal  negara  Mesir  terkait pengamanan siber nasional.

## Aspects
Setelah mengetahui bahwa strategi yang dijalankan oleh Mesir dalam dokumen Egypt National Cyber Security Strategy 2017-2021 adalah dengan mengatur aspek kedaulatan Ideologi serta penetrasi terhadap  kedaulatan  yang  sifatnya  terbuka,  maka  perlu  diketahui  secara  lebih  lanjut  unsur  mana sajakah yang menjadi perhatian otoritas setempat dalam mengatur keamanan siber di wilayahnya.
Poin  ini  menunjukkan  data  yang  terbagi  ke  dalam  kelompok Collaboration/Cooperation, Society,  Legal,  Security/Defence,  Cyber  Threats,  Technology  Development,  State  Actor,  Non-State Actor, Economic Development, dan Political Action . Seluruh aspek tersebut merupakan isi dari Egypt National Cyber Security Strategy 2017-2021 yang secara kontekstual dituangkan oleh penulis ke dalam Code {Aspects} guna  mengetahui  seberapa  besar  pengaturan,  kehadiran,  ataupun  interaksi  negara Mesir dengan berbagai aspek tadi.
Penulis meyakini bahwa saat otoritas mengarahkan konten pengaturan Egypt National Cyber Security  Strategy 2017-2021  ke  dalam  aspek  kedaulatan  Ideologi  maka  kehadiran  lembaga-lembaga negara dalam tata kelola keamanan siber tentu akan dominan. Hal tersebut terlihat pada data di atas yang menunjukkan kehadiran masyarakat mendominasi seluruh aspek strategi keamanan siber Mesir. Akan  tetapi,  perlu  diperhatikan  pula  bahwa  Mesir  memberikan  ruang  yang  cukup  besar  bagi kolaborasi atau bentuk kerjasama antara negara dengan masyarakat dalam penanganan isu keamanan siber.  Selain  itu,  hal  yang  cukup  menarik  adalah aspect  Legal merupakan aspect yang  persentase sangat  kecil  di  dalam Egypt  National  Cyber  Security  Strategy 2017-2021.  Pada  konteks  tata  Kelola keamanan  siber,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih  lemahnya  kebijakan  atau  peraturan  terkait keamanan siber yang ada di Mesir saat dokumen tersebut disusun.
Gambar 4. Matriks Relasi Data
Pada Gambar 6 dapat  dilihat bahwa Application dan Infrastructure merupakan fokus utama yang dimiliki oleh Mesir dalam penanganan cyber threats . Hal ini merupakan hal yang sangat realistis mengingat  perkembangan  teknologi  yang  kian  pesat  setiap  harinya,  maka  pengembangan  dan peningkatan  terkait  aplikasi  dan  infrastruktur  TIK  suatu  negara  merupakan  ujung  tombak  dalam penanganan berbagai ancaman yang terjadi di ranah siber.

## Relasi Data
Meskipun  dari  data-data  sebelumnya  telah  diperoleh  nilai  dari  berbagai  aspek  yang  diatur dalam  dokumen Egypt  National  Cyber  Security  Strategy 2017-2021,  akan  tetapi  diperlukan  analisis lanjutan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Dalam tulisan ini akan menunjukkan relasi data yang timbul diantara satu aspek dengan aspek lainnya dapat dilihat dengan menggunakan analisis  jaringan  ( network  analysis )  menggunakan  GEPHI  0.9.2.  Selain  dipergunakan  untuk melakukan analisis kualitatif, MAXQDA memungkinkan penulis untuk memperoleh data matrix dari relasi data yang terjadi. Matriks inilah yang kemudian dikonversi ke dalam bentuk sajian data analisis jaringan GEPHI 0.9.2.

## Gambar 6. Relasi Data Utama GEPHI
Gambar di atas menunjukkan bagaimana relasi data antara satu aspek dengan aspek lainnya menghasilkan dua cluster data besar:  Merah dan Biru. Untuk memudahkan dalam menelaah relasi data, penulis melakukan penyesuaian terhadap tampilan data dengan menyematkan fitur tambahan pada pengaturan layout GEPHI 0.9.2. Temuan yang dapat diperoleh dari kedua cluster tersebut adalah sebagai berikut:
a. Cluster  Merah  [Q1]  terdiri  dari nodes : Legal , Collaboration/Cooperation , State  Actor , Technology Development , Non-State Actor , Political Action , dan Cyber Threats .
b. Cluster  Biru  [Q2]  terdiri  dari: Exclusive, Core/Ideologi, Transfer, Security/Defense, Economic Development, Society, Application, dan Infrastructure.
Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  relasi  data  yang  terdapat  pada  [Q1]  merupakan aspek-aspek yang memiliki kaitan dengan pengaturan atau tata kelola keamanan siber yang bersifat lebih  terbuka  dibandingkan  dengan  relasi  data  [Q2]  yang  cenderung  lebih  eksklusif  milik  otoritas negara. Hal itu dapat dikonfirmasi bila melihat masing-masing node yang terkelompok pada [Q1] dan [Q2].  Untuk  penjelasan  yang  lebih  terperinci  penulis  menyajikannya  pada  poin-poin  yang berpengaruh penting dan memiliki peranan dalam strategi keamanan siber Mesir, antara lain sebagai berikut:

## Legal
Pada gambar di bawah ini dijelaskan bahwa aspect Legal dipengaruhi dengan 3 aspect antara lain state  actor , political  action , collaboration/cooperation .  Sedangkan  berdasarkan  konsep kedaulatan, menunjukkan bahwa Legal atau kebijakan, regulasi, dan peraturan sangat berelasi dengan kedaulatan exclusive yang penyusunan kebijakan sangat membutuhkan peran dari negara (Hanson, 2012). Selain itu, Legal juga berelasi dengan application , maka application juga merupakan aspect yang perlu diatur dalam kebijakan internal dalam menjaga keamanan siber nasional. Pada MAXQDA, Legal merupakan aspek yang memiliki nilai paling rendah yaitu 4,8% karena saat ini Mesir belum memiliki regulasi terkait pengamanan siber skala nasional.
Gambar 7. Relasi Data Aspect Legal

## Collaboration/Cooperation
Kerjasama atau aspects collaboration/cooperation berelasi dengan state actor, political action, legal, cyber  threats,  non-state  actor,  society,  technology  development,  economic  development .  Hal  ini menunjukkan bahwa kerjasama atau kolaborasi dapat dilakukan  hampir dalam segala aspects yang tercantum  pada  dokumen  strategi  keamanan  siber  nasional  Mesir.  Terutama  terkait Infrastructure dan Application yang dapat diwujudkan dengan kolaborasi antara pemerintah dan non-state actor , atau bahkan dengan negara lain.
Gambar 8. Relasi Data Aspect Collaboration/Cooperation
Pada MAXQDA, Collaboration/ Cooperation merupakan aspects yang memiliki persentase nilai yang  cukup  tinggi  yaitu  14,3%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kerjasama  yang  dibangun  oleh  negara
selaku state-actor dengan non-state actor merupakan  salah  satu aspects yang  termasuk  fokus  dari negara Mesir.

## Actor
Dalam aspects state-actor ini erat kaitannya dengan otoritas pemerintah yang berperan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa state actor berelasi dengan aspects legal,  political  action,  collaboration/cooperation,  society,  cyber  threats,  technology  development, security/defense dan application. State actor dapat mengambil langkah politik dengan menginisiasi penyusunan kebijakan keamanan siber dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berelasi.
Gambar 9 . Relasi Data Aspect State-Actor
Gambar 10. Relasi Data Non-State Actor
Beda halnya dengan relasi yang terjadi dengan state actor , pada aspects non-state actor justru terjadi relasi antara non-state actor dengan kedaulatan yang bersifat exclusive (tertutup) atau internal di dalam negara Mesir, dan Core (Ideology). Hal ini merupakan hal yang menarik, karena berdasarkan dokumen Egypt  National  Cyber  Security  Strategy 2017-2021  memang  negara  lebih  mengedepankan aspek kolaborasi dengan para non-state actor di dalam negeri seperti para expert , peneliti, dan pihak lain yang dapat berkontribusi dalam mewujudkan keamanan siber nasional.
Terlepas  dari  relasi  antara aspects dan actor ,  hal  yang  menarik  pada  statistic  MAXQDA menunjukkan bahwa baik state-actor maupun non-state actor memiliki persentase yang sama yaitu 7,1%.  Hal  ini  menunjukkan  kecocokan  data  antara aspects  collaboration/cooperation dengan persentase peranan actor dalam strategi keamanan siber nasional, karena perlu adanya dukungan dari berbagai kalangan baik peran negara maupun peran masyarakat.

## Technology Development
Aspects ini  merupakan  salah  satu  aspek  yang  memiliki  relasi  hampir  dengan  seluruh  aspek yang ada, terutama pada aspect keamanan siber yaitu core (ideology), application, dan infrastructure . Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi merupakan hal yang krusial dan menjadi ujung tombak dalam penyusunan strategi keamanan siber suatu negara (Pardini, 2017).
Gambar 11. Relasi Data Aspect Technology

## Core (Ideology)
Pada penghitungan subcode Core/Ideology pada aplikasi MAXQDA, dapat kita lihat bahwa hal- hal terkait ideologi tidak sering disebutkan  dalam Egypt National Cybersecurity Strategy 2017-2021. Namun,  relasi  data  pada  GEPHI  menunjukkan  bahwa Core/Ideology terhubung  hampir  ke  semua aspects  penilaian,  antara  lain infrastructure,  application,  society,  security/defense,  technology development, economic development, cyber threats, political action , dan non-state actor .
Selain  seluruh aspects tersebut,  tentu Core/Ideology juga  berkaitan  erat  dengan  kedaulatan yang bersifat exclusive karena berkaitan dengan nilai-nilau yang dimiliki Mesir secara internal.

## Economic Development
Perkembangan ekonomi yang saat ini telah merambah dunia digital sangat rentan terhadap cyber threats (Teoh & Mahmood, 2017). Penggunaan mobile banking, internet banking, dan fitur-fitur lainnya yang terhubung dengan internet merupakan sasaran utama bagi para peretas ( hackers ) untuk melakukan berbagai ancaman seperti carding, phising, dan berbagai bentuk pencurian data lainnya (Siagian, 2018). Banyak pencurian uang terjadi karena explotasi data yang dilakukan oleh para peretas. Dengan  demikian,  antisipasi  pengamanan  dalam  ranah  siber  merupakan  langkah  yang  tepat  oleh negara dalam mengembangkan perekonomian nasional.
Pada gambar di bawah ini, dapat dilihat bahwa economic development dapat berkembang pesat dengan  dipengaruhi  oleh  aspek-aspek  lain  terutama application,  infrastructure ,  dan collaboration/cooperation yang  dilakukan  oleh society (masyarakat).  Mesir  yang  memiliki  strategi kolaborasi dengan masyarakat dalam penanganan cyber threats , sangat merangkul berbagai kalangan untuk dapat bekerja sama dengan harapan memperbaiki berbagai aspek lainnya, salah satunya adalah perkembangan ekonomi.
Gambar 13. Relasi Data Aspect Economic Development

## Society
Masyarakat merupakan komponen penting bagi Mesir dalam pembangunan strategi keamanan siber.  Selain  masyarakat  sebagai  pengguna, awareness masyarakat  terkait  keamanan  informasi terutama informasi pribadi merupakan hal utama yang menjadi perhatian Mesir dalam pengamanan ranah  siber  di  negaranya  (Teoh  &  Mahmood,  2017).  Selain  itu,  negara  juga  merangkul  berbagai kalangan masyarakat dalam menyusun strategi  keamanan siber, seperti para akademisi, pakar, dan komunitas yang bergerak di bidang TIK.
Gambar 14. Relasi Data Aspect Society
Dari  dua  aplikasi  pengolahan  data  di  atas,  dokumen Egypt National Cyber Security Strategy 2017-2021  menunjukkan  bahwa  banyaknya aspects yang  saling  terhubung  dalam  menangani cyber threat menjadikan  strategi  yang  disusun  menjadi  strategi  yang  komprehensif.  Dapat  dilihat bahwa terdapat relasi yang erat antara cyber-threats dan infrastructure untuk menghubungkan suatu aspek ke  aspek  lainnya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Mesir  mengedepankan  peningkatan  infrastruktur keamanan  dalam  menangani cyber-threats. Berikut  hasil  akhir  dari  pengolahan  relasi  data menggunakan GEPHI adalah sebagai berikut:

## Gambar 15. Akumulasi Relasi Data GEPHI

## SIMPULAN
Berdasarkan pertanyaan penelitian dan uraian berbagai aspects di atas, maka dapat disimpulkan hal- hal  sebagai  berikut.  Mesir  lebih  fokus  pada  aspek  kedaulatan  yang  bersifat exclusive terkait peningkatan dan pengembangan application dan infrastructure TIK yang berkembang di negaranya dalam penanganan cyber threats . Dari dokumen Egypt National Cyber Security Strategy 2017-2021 dan uraian relasi data di atas menunjukkan bahwa Mesir memiliki beberapa strategi pengamanan sebagai berikut:  (a)  Peningkatan  dan  pengembangan  aplikasi  dan  infrastruktur  TIK;  (b)  Kolaborasi  antara state-actor dan non-state  actor dalam  peningkatan  dan  pengembangan  aplikasi  infrastruktur  TIK. Negara merangkul para akademisi dan pakar di bidang cyber security untuk dapat bekerja sama dalam pengembangan  teknologi;  (c)  Penyusunan aspects legal (regulasi)  seperti  peraturan  atau  kebijakan terkait cyber  security karena  saat  ini  Mesir  belum  memiliki  peraturan  yang  menegakan  hukum  di ranah siber.
Berdasarkan relasi data yang didapatkan dari MAXQDA dan GEPHI, ditunjukkan bahwa dalam penyusunan strategi keamanan siber nasional, Mesir perlu melihat keterkaitan dari berbagai aspek secara  keseluruhan,  terutama aspects yang  berkaitan  dengan nations ( core/ideology,  applications, infrastructure )  dan sovereignty baik  yang  bersifat exclusive (tertutup)  maupun transfer (terbuka). Berikut hasil kesimpulan relasi data dari aplikasi MAXQDA.
Gambar 16. Relasi Data Nation, Sovereignty, Aspects
Hal  ini  dapat  dijadikan  bahan  rekomendasi  bagi  Indonesia  dalam  meningkatkan  strategi keamanan siber nasional di masa mendatang dengan perspektif kedaulatan. Indonesia yang saat ini memiliki Badan Siber dan Sandi Negara, dapat melakukan studi banding atau benchmarking dengan strategi  keamanan  siber  nasional  negara  lain  sebagai  bahan  masukan  dalam  perbaikan  strategi keamanan  siber  nasional  kedepannya.  Indonesia  yang  saat  ini  sedang  dalam  tahap  penyusunan Strategi Keamanan Siber Nasional dapat menyusun strategi yang meliputi peningkatan dan perbaikan infrastruktur  TIK,  mempererat  kolaborasi  antara state-actor dan non-state  actor ,  dan  penegasan dalam aspek legal di bidang TIK. Terutama Indonesia yang dipercaya sebagai Deputy Chair pada OIC CERT sejak tahun 2018, maka Indonesia perlu mengadaptasi atau melakukan studi banding dengan negara OKI lainnya yang pernah menjabat sebelumnya pada OIC CERT, salah satunya Mesir.

## REFERENSI
Adesina, O. S. (2017). Foreign policy in an era of digital diplomacy. Cogent Social Sciences , 1-13. Bjola, C., & Pamment, J. (2018). Countering online propaganda and extremism: The dark side of digital diplomacy . Routledge.
BSSN. (2018, April 9). Dampingi Oman, Indonesia Terpilih Menjadi OIC-CERT Deputy Chair 2018-2020. Diambil kembali dari Gov-CSIRT Indonesia: https://govcsirt.bssn.go.id/dampingi-oman-indonesia- terpilih-menjadi-oic-cert-deputy-chair-2018-2020/
CERT, O. (2021, April 9). Organisation of Islamic Cooperation - Computer Emergency Response Team.
Diambil kembali dari Digwatch: https://dig.watch/actors/organisation-islamic-cooperation- computer-emergency-response-team
ESCC. (2018). National Cybersecurity Strategy 2017-2021 . Cairo: ESCC.
Hanson, F. (2012, April 9). Baked in and Wired: eDiplomacy @ State. Diambil kembali dari In Foreign Policy at Brookings.: https://www.brookings.edu/research/baked-in-and-wired-ediplomacy-state/
Pardini, D. J. (2017). Cyber Security Governance And Management For Smart Grids in Brazilian Energy
Utilities. Journal of Information Systems and Technology Management – Jistem USP, 385-400. Pratama, F. Y. (2018). Simulasi Jejaring Jalan Kota Pontianak dengan Betweeness Centrality dan Degree Centrality . Tanjungpura: Universitas Tanjung Pura.
Siagian, L. (2018). Peran Keamanan Siber Dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional. Jurnal Peperangan Asimetris .
Teoh, C. S., & Mahmood, A. K. (2017). National Cyber Security Strategies for Digital Economy. JATIT LLS ,
6510-6522.
Yeli, H. (2017). A Three Perspective Theory of Cyber Sovereignty. PRISM , 109-115.
Copyright Holder ©Dian Islami | Copyright Year 2021 | Licence URL https://creativecommons.org/licenses/by/4.0