## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Peran Pemerintah Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum secara Prodeo
Meilisa Naiborhu 1 , Fauza Az-Zahra Jambak 2 , Fauziah Lubis 3 1,2,3
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Hukum Ekonomi Syariah naiborhumeilisa@gmail.com 1 , fauzajambak2001@gmail.com 2

## ABSTRACT
Based on the Advocate Law, one form of legal services provided by advocates is legal aid (Article 1 number 2 of the Advocate Law). The role of OBH in providing free legal assistance (Prodeo) to people/groups who are unable to process criminal cases is also stipulated in the Criminal Procedure Code. For people who cannot participate in the criminal justice system in certain cases, the officials concerned at all levels of examination are obliged to appoint legal advisers for them. This study uses normative juridical research. The type of data used in this study uses secondary data, namely data from library research. The results of this study are, in the  midst  of  society, the less able groups are separated from the rich/capable groups. To overcome this injustice, the government seeks free legal assistance to people who cannot afford these legal services in order to achieve social justice for all Indonesian people, especially justice in the field of law. In practice, the interest of advocates to carry out the obligation to provide free legal aid and reporting is still low.
Keywords : role of government, advocate, legal aid

## ABSTRAK
Berdasarkan  UU  Advokat,  salah  satu  bentuk  pelayanan  hukum  yang  diberikan advokat  adalah  bantuan  hukum  (Pasal  1  angka  2  UU  Advokat).  Peran  OBH  dalam memberikan  bantuan  hukum  (Prodeo)  cuma-cuma  kepada  orang/kelompok  yang  tidak mampu  untuk  memproses  perkara  pidana  juga  tertuang  dalam  KUHAP.  Bagi orang yang tidak dapat ikut serta dalam sistem peradilan pidana dalam perkara tertentu, pejabat yang bersangkutan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan wajib mengangkat penasihat hukum bagi mereka. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data dari penelitian kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, di tengah masyarakat golongan yang kurang mampu terpisahkan  dari  golongan  mampu/kaya.  Untuk  mengatasi  ketidakadilan  tersebut pemerintah  mengupayakan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  masyarakat yang tidak mampu membiayai jasa hukum tersebut demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia, terutama keadilan dalam bidang hukum. Dalam pelaksanaannya masih rendah  minat  advokat  untuk melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma- cuma dan pelaporannya.
Kata kunci : peran pemerintah, advokat, bantuan hukum

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  UU  Advokat,  salah  satu  bentuk  pelayanan  hukum  yang diberikan advokat adalah bantuan hukum (Pasal 1 angka 2 UU Advokat). Pemberian bantuan hukum oleh advokat merupakan kewajiban yang melekat secara hukum bagi setiap advokat dalam kedudukan advokat sebagai profesi yang mulia ( officium nobile ).  Pemberian  bantuan  hukum  oleh  advokat  tidak  hanya  dilihat  sebagai

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 387-398 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2672
kewajiban an sich , tetapi juga harus dilihat sebagai bagian dari kontribusi sosial dan tanggung jawab sosial (social donation and social responsibility) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial profesi advokat. Sistem hukum Indonesia dan UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan di depan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau persamaan kedudukan dalam hukum  adalah  dengan  adanya  bantuan  hukum  bagi  setiap  warga  negara  yang tersangkut kasus hukum, namun pada kenyataannya bantuan hukum hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang mampu saja.
Pemberian  bantuan  hukum  dapat  diberikan  kepada  setiap  orang  tanpa membedakan status sosial seseorang. Hal inilah yang terdapat dalam negara hukum ( rechtsstaat )  dimana  negara mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu. Pengakuan negara atas hak individu berimplikasi pada persamaan di depan hukum bagi semua orang. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu, setiap orang dijamin oleh hukum untuk memperoleh bantuan hukum.
Bantuan hukum merupakan hak dasar setiap warga negara, baik bagi warga negara yang mampu maupun yang tergolong tidak mampu. Ketika seseorang yang mampu (memiliki) memiliki masalah hukum, dia dapat menunjuk satu atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian pula seseorang yang tergolong tidak  mampu  ( the  have  not )  dapat  meminta  pembelaan  dari  seorang  atau  lebih pembela  umum  dari  lembaga  bantuan  hukum  untuk  membela  kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil jika hanya orang yang mampu dibela oleh advokat  dalam  menghadapi  masalah  hukum,  sedangkan  orang  miskin  tidak mendapat pembelaan karena tidak mampu membayar biaya advokat.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan undang- undang yang mengatur tentang bantuan hukum cuma-cuma, yaitu UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, advokat atau penasihat hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada orang  yang  kurang  mampu  secara  cuma-cuma  berdasarkan  syarat-syarat  yang diatur  dalam  undang-undang.  Kemudian  jika  advokat  sebagai pemberi bantuan hukum  tidak  melaksanakan  kewajibannya  maka  akan  dikenakan  sanksi  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat tanpa menerima  pembayaran  honorarium  termasuk  memberikan  konsultasi  hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 387-398 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2672
Pembiayaan  bantuan  hukum  yang  diatur  dalam  UU  Bantuan  Hukum ditanggung  oleh  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara yang penyal urannya dilakukan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  HAM  dalam  hal  ini  BPHN  dengan melibatkan Kanwil Kementerian di masing-masing provinsi. Sementara itu, Pemprov telah  menganggarkan  dana  Bantuan  Hukum dalam pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2014. Dengan adanya jaminan pembiayaan bantuan hukum dari Pemerintah /  Pemerintah  Daerah  ini,  diharapkan  masyarakat miskin atau tidak mampu lagi harus mengeluarkan biaya. biaya apapun jika mereka dihadapkan dengan hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  dan pendekatan hukum empiris tergantung pada permasalahan atau peristiwa hukum yang akan diteliti. yuridis normatif yaitu Penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dan peraturan perundangan. Jenis data yang digunakan dalam  penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data dari penelitian kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Pemerintah  Dalam Memberikan  Bantuan Hukum Secara Prodeo Sesuai  Peraturan  Nomor  42  Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum,  anggaran bantuan hukum diaktifkan baik untuk litigasi maupun non litigasi. Besaran anggaran bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan tentang standar biaya. Biaya kegiatan  bantuan  hukum  bagi  pemberi  bantuan  hukum  dalam  perkara  pidana, perdata,  dan  tata  usaha  daerah  sampai  dengan  perkara  selesai  berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain itu, bantuan  hukum  juga  diberikan  dalam  perkara  non  litigasi,  antara  lain  nasihat hukum, nasihat hukum, penyidikan perkara, elektronik dan non elektronik, hukum penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, dan pendampingan di luar pengadilan. atau menyusun dokumen hukum.(Supriadi, 2001)
Undang-Undang Bantuan Hukum mendefinisikan bantuan hukum sebagai nasihat hukum cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Seseorang atau sekelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga  bantuan  hukum  atau  organisasi  kemasyarakatan  yang  memberikan pelayanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Jasa hukum dalam hal ini berupa nasehat hukum, bantuan hukum, surat kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien yang tidak mampu merupakan jasa gratis yang diberikan oleh advokat kepada kliennya . Peran OBH dalam memberikan bantuan hukum (Prodeo) cuma-cuma kepada orang/kelompok yang tidak mampu untuk memproses perkara pidana juga tertuang dalam KUHAP. Bagi orang yang tidak dapat ikut serta dalam sistem peradilan pidana dalam  perkara  tertentu,  pejabat  yang  bersangkutan  pada  semua  tingkat pemeriksaan wajib mengangkat penasihat hukum bagi mereka. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: “Setiap penasihat hukum yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
ditunjuk  untuk  bertindak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memberikan bantuan  dengan  cuma-cuma”.  Pemberian  bantuan  hukum  kepada  masyarakat miskin yang diberikan oleh OBH tidak berbeda dengan konsep bantuan hukum yang diberikan  oleh  advokat  pada  umumnya.  Perbedaan  pemberian  bantuan  hukum kepada masyarakat miskin terletak pada kondisi penerima bantuan hukum. OBH memiliki kekhususan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan  karena  tidak  memiliki  dana.  Sehingga  tidak  meminta  uang  dari masyarakat atau kelompok masyarakat pencari keadilan.(Ahyar, 2020)
Pemberian bantuan hukum oleh OBH memiliki peran penting yaitu sebagai pendamping bagi para pencari keadilan agar tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum. Pemberian bantuan hukum dimaksudkan untuk membela hak-hak  hukum  tersangka/terdakwa  sehubungan  dengan  substansi atau materi perkara  yang  disangkakan,  sehingga  diharapkan  dapat  tercapai  putusan  yang memenuhi rasa keadilan
Selama ini, pendanaan OBH untuk pemberian layanan bantuan hukum gratis ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk pemberian bantuan hukum merupakan wujud kewajiban pemerintah dan  disalurkan  melalui  anggaran  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  sebagai  penyelenggara  bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN juga dapat berasal dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal ini pemerintah daerah biasanya memiliki Perda terkait bantuan hukum. Kegiatan lembaga bantuan hukum dalam hal ini diawasi oleh pemerintah dengan pemberian akreditasi dan verifikasi oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia. (Fabiana Meijon Fadul, 2019).
Kewajiban  memberikan  bantuan  hukum  cuma-cuma  (probono)  juga merupakan kewajiban bagi advokat sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 7(h) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Gratis, namun dirasa belum mencapai sasaran yaitu pemerataan akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan di tingkat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang bantuan  hukum  dipandang  penting  dan  mendesak  untuk  dibentuk.  DPR  dan diundangkan  pada  tanggal  2  November  2011  dan  dicatatkan  dalam  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  104.  Undang-undang  ini memberikan  jaminan  bagi  orang  atau  kelompok  masyarakat  miskin  untuk memperoleh bantuan hukum dalam menghadapi masalah hukum. Undang-undang ini merupakan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk memberikan bantuan hukum  kepada  masyarakat  miskin atau tidak mampu. Menteri Hukum dan HAM yang menjabat saat itu yaitu Patrialis Akbar menyatakan bahwa keberadaan UU LBH sangat  penting  dan  memberikan  manfaat  yang  nyata  terutama  bagi  kelompok masyarakat  yang  selama  ini  sangat  terbatas  dalam  mendapatkan  akses  gratis bantuan hukum. (Suhayati, 2012).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## 2. Dana Bantuan Hukum Yang Diberikan  Secara Prodeo
Pembiayaan  bantuan  hukum  yang  diatur  dalam  UU  Bantuan  Hukum ditanggung  oleh  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara yang penyalurannya dilakukan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  HAM  dalam  hal  ini  BPHN  dengan melibatkan Kanwil Kementerian di masing-masing provinsi. Sementara itu, Pemprov telah  menganggarkan  dana  Bantuan  Hukum dalam pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2014. Dengan adanya jaminan pembiayaan bantuan hukum dari Pemerintah /  Pemerintah  Daerah  ini,  diharapkan  masyarakat miskin atau tidak mampu lagi harus mengeluarkan biaya. biaya apapun jika mereka dihadapkan dengan h ukum. Peraturan pelaksanaan UU Bantuan Hukum, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2013  tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  22  Tahun  2013  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang kemudian diganti dengan Peratu ran Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Republik Indonesia Nomor  10  Tahun  2015  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2013  Tentang  Ketentuan  Dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. (Budijanto, 2017).
Pemerintah berusaha mengatasi masalah keengganan para advokat untuk membantu masyarakat miskin akibat kurangnya manfaat ekonomi yang diperoleh dari  pemberian  bantuan  hukum  dengan  mengeluarkan  UU  No.  16  Tahun  2011 tentang Bantuan Hukum. Melalui undang-undang ini, negara menyediakan dana bagi para advokat yang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Undang- undang tidak menyebutkan apakah dana tersebut honorarium atau biaya/biaya lain yang diperlukan untuk pemberian bantuan hukum, namun dengan mengacu pada pengertian di atas, dana tersebut harus dialokasikan untuk honorarium maupun biaya/biaya lainnya. Namun, langkah pemerintah ini juga menimbulkan masalah baru, terutama dengan persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh advokat baik sebagai individu maupun sebagai anggota lembaga atau organisasi bantuan hukum. (Fajriando, 2016).
Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013  anggaran bantuan hukum disediakan untuk litigasi dan non litigasi, besaran anggaran bantuan hukum  ditetapkan  oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai standar biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  biaya  kegiatan  bantuan  hukum  litigasi  bagi pemberi bantuan hukum dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, sampai  dengan  perkara  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Selain itu, bantuan hukum juga diberikan untuk perkara non litigasi antara lain penyuluhan hukum,  konsultasi  hukum,  penyidikan  perkara  baik  elektronik  maupun  non elektronik,  penelitian  hukum,  mediasi,  negosiasi,  pemberdayaan  masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan / atau pembuatan dokumen hukum.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 387-398 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2672
Dalam memberikan bantuan hukum perlu diperhatikan bahwa yang harus mendapat  bantuan  hukum adalah masyarakat miskin dan bantuan ini diberikan secara cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma (pro deo atau pro bono publico)  kepada  masyarakat  lemah  dan  miskin,  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan,  merupakan  bagian  dari  fungsi  dan  peran  advokat  dalam memperjuangkan hak asasi manusia.
Dengan  adanya  bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  negara  melalui Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  diharapkan seluruh  lapisan  masyarakat  yang  kurang  mampu  untuk  mencari  keadilan  dan persamaan  di  hadapan  hukum  dapat  memenuhi  hak-haknya  sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang. Konstitusi Republik Indonesia.
Penetapan dan penunjukan Advokat tersebut di atas harus disertai dengan:
1. Surat Kuasa Khusus..
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Keterangan Tidak Mampu dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
Berdasarkan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum,
diterbitkan pula : (Wilda Zara Yunita, 2019).
1.  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  memerintahkan  Kuasa  Pengguna Anggaran untuk membayarkan dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
2.  Panitera/Sekretaris  Pengadilan  Negeri  selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran membuat Surat Keputusan Pengisian Dana Bantuan Hukum ke DIPA pengadilan. Komponen yang dibiayai dan dibiayai Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri  terdiri  dari  Advokat,  Saksi,  Saksi  Ahli,  dan  Penerjemah.  Anggaran  Dana Bantuan  Hukum  yang  dialokasikan  pada keempat komponen di atas merupakan biaya transportasi.
Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta  rupiah)  untuk  empat  komponen  tersebut  diperinci  masing-masing  sebagai berikut:
a. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
b. Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
c. Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
d. Penerjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Penarikan / pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri atas biaya Saksi Adecharge , atau Saksi Ahli atau Penerjemah harus disertai dengan Keputusan Majelis Hakim dan / atau berita acara persidangan Saksi Adecharge , atau Saksi Ahli, atau Penerjemah dan tandatangani kwitansi sebagai bukti pengeluaran. Bendahara Pengeluaran mencatat dan mencatat semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti terkait.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 387-398 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2672
Pemerintah  perlu  melakukan  verifikasi,  seleksi  dan  evaluasi,  serta memberikan akreditasi kepada lembaga bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi  persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum. karena terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh suatu lembaga, terutama terkait dengan pertanggungjawaban keuangan negara yang digunakannya. Oleh karena itu, lembaga bantuan hukum untuk memperoleh dana bantuan hukum dari  APBN  harus  melakukan  verifikasi,  seleksi  dan  evaluasi,  serta  memberikan akreditasi kepada lembaga bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum.

## 3. Peran Advokat Dalam Memegang Perkara Prodeo
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi  yang  merupakan  satu-satunya  wadah  profesi  Advokat  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yaitu “Organisasi Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk dalam sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  ini  dengan  maksud  dan  tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
Profesi  advokat  memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, maupun tata usaha negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan para penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Dilaksanakan atau tidaknya peran ini tergantung pada profesi  advokat  dan  organisasi  advokat  yang  kemerdekaan  dan  kebebasannya dijamin dalam UU Advokat. (Ilmiah et al., 2012).
Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang diucapkan sebelum menjalankan profesinya, yaitu:
• Bahwa advokat akan menganut dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
• Bahwa advokat untuk memperoleh profesi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung  dengan  menggunakan nama atau cara apapun, tidak memberikan atau menjanjikan apapun kepada siapapun;
•  Bahwa  advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
•  Bahwa  advokat  dalam  menjalankan tugas profesinya di dalam maupun di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya untuk memenangkan atau menguntungkan perkara klien yang sedang atau akan ditangani oleh advokat;
• Bahwa advokat akan menjaga perilaku advokat dan akan menjalankan kewajiban advokat sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab advokat sebagai advokat;

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 387-398 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2672
• Bahwa advokat tidak akan menolak membela atau memberikan jasa hukum dalam perkara yang menurut pendapat advokat merupakan bagian dari tanggung jawab profesi advokat sebagai advokat
Selain itu peran Organisasi Advokat menentukan peran Organisasi Advokat untuk  mewujudkan  profesi  advokat  yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan. UU Advokat telah mengatur tentang pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran,  dan  pemberhentian  advokat  yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh Organisasi  Advokat.  Ketentuan  Pasal  6  UU  Advokat,  misalnya,  mengatur  bahwa advokat dapat dijerat dengan alasan sebagai berikut : (Gonadi, 2019)
1. Mengabaikan atau mengabaikan kepentingan kliennya
2. Bertindak atau berperilaku tidak pantas terhadap lawan atau rekan seprofesinya
3.  Bertindak,  berperilaku,  berbicara,  atau  mengeluarkan  pernyataan  yang tidak menghormati hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan
4.  Melakukan  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  kewajiban,  kehormatan,  atau martabat profesi
5. Melanggar hukum dan atau perbuatan tercela
6. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat

## 4. Bantuan  hukum secara Cuma-Cuma
Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma sering disebut dengan istilah legal  aid  yaitu  Bantuan  Hukum  merupakan  jasa  hukum  yang  khusus  diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma- cuma, baik di dalam Pengadilan  maupun  di  luar  pengadilan  secara  pidana,  perdata,  dan  tata  usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.
a. UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Bantuan Hukum adalah jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  Pemberi  Bantuan  Hukum  secara  cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
b. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.
Sedangkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  Secara  Cuma-cuma, mendefinisikan  bahwa:  Bantuan  Hukum  cuma-cuma  adalah  jasa  hukum  yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi  hukum,  menjalankan  kuasa,  mewakili,  mendampingi,  membela  dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan masyarakat khususnya pencari keadilan  yang  tidak mampu. Sedangkan dalam beberapa peraturan perundang- undangan  lain,  Bantuan  Hukum  tidak  disebutkan  secara  langsung,  tetapi  di dalamnya menyebut bentuk Bantuan Hukum atau fungsi Bantuan Hukum.
Pasal  1  ayat (3) “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang  diberikan  Advokat  tanpa  menerima  pembayaran  honorarium.  meliputi pemberian  konsultasi  hukum,  menjalankan  kuasa,  mewakili,  mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang  tidak  mampu.  Pasal  1  ayat  (4)  “Pencari Keadilan yang Tidak Mampu  yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 387-398 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2672
selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.(Yusyanti, 2012)
Terdapat dua aspek tujuan pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma yaitu :
a. Aspek Kemanusiaan Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program Bantuan Hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh  masyarakat  tidak  mampu  di  depan  Pengadilan.  Dengan  demikian,  ketika masyarakat yang notabenenya adalah golongan tidak mampu berhadapan dengan proses  hukum  di  Pengadilan,  mereka  tetap  memperoleh  kesempatan  untuk memperolah pembelaan dan perlindungan hukum.
b.  Aspek  Peningkatan  Kesadaran  Hukum  Dalam  aspek  kesadaran  hukum, diharapkan bahwa program Bantuan Hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.
Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk : (Kusumawati, 2016)
a)  Menjamin  dan  memenuhi  hak  bagi  Penerima  Bantuan  Hukum  untuk mendapatkan akses keadilan;
b)  Mewujudkan  hak  konstitusional  segala  warga  negara  sesuai  dengan  prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c)  Menjamin  kepastian  penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  dilaksanakan  secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 5. Pemberian  bantuan hukum oleh advokat
Dalam  kedudukannya  sebagai  profesi  yang  mulia,  pemberian  bantuan hukum  merupakan  kewajiban  yang  melekat  secara  hukum  bagi  setiap  advokat. Kehadiran  advokat  dapat  mencegah  perlakuan  tidak  adil  dari  pihak  kepolisian, kejaksaan,  atau  hakim  dalam  proses  interogasi,  penyidikan,  pemeriksaan, penahanan,  persidangan,  dan  pemidanaan.  Seringkali  tersangka  atau  terdakwa diperlakukan  tidak  adil  bahkan  ada  yang  disiksa  dan  direndahkan  martabat kemanusiaannya. Kurangnya penghormatan terhadap hak untuk hidup ( right to life ), hak milik ( right to property ), dan kebebasan ( right to liberty ) serta hukuman yang tidak  manusiawi  dan  merendahkan  martabat  manusia.  Dalam  menerapkan due process  of  law,  para  penegak  hukum  dan  keadilan  harus  menganggap  bahwa tersangka  atau  terdakwa  tidak  bersalah  sejak  pertama  kali  ditangkap  dan keberadaan advokat sejak ditangkap hingga pemeriksaan dan persidangan mutlak harus dijamin.
Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma diatur dalam Pasal 22 UU Advokat. Pasal 22 UU Advokat tertuang dalam Bab VI tentang Bantuan Hukum Gratis. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah40 yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  83  Tahun  2008.  Pasal  12  Peraturan  Pemerintah

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 387-398 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2672
Nomor 83 Tahun 2008 menyatakan bahwa advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan. 41 Pasal 13 PP No. 83 Tahun 2008 mengatur bahwa  dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, advokat dilarang menerima atau meminta hadiah dalam bentuk apapun. Para Pencari Keadilan. 42 Advokat  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan sanksi oleh Organisasi Advokat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut ; atau pemberhentian tetap dari profesinya. Sedangkan  sebelum  Advokat  dikenakan  tindakan  yang  dimaksud,  yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. (Dharayant, 2018).
Dalam memberikan bantuan hukum perlu diperhatikan bahwa yang harus mendapat  bantuan  hukum adalah masyarakat miskin dan bantuan ini diberikan secara  cuma-cuma.  Berdasarkan  pertimbangan  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945, masyarakat  miskin  memiliki  hak  konstitusional  untuk  diwakili  dan  dibela  oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan (bantuan hukum) sebagaimana rakyat dapat memperolehnya. jasa hukum dari advokat (legal service). . Meskipun orang miskin berhak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum, kemungkinan untuk mendapatkan pembelaan ini sangat kecil. Hal ini dapat disebabkan  karena  kurangnya  kesempatan  bagi  advokat,  rendahnya  keinginan untuk  memberikan  pembelaan pro  bono  publico ,  dan  kurangnya  pemahaman tentang pembelaan pro bobo publico itu sendiri.(Ramdan, 2016)
Dari beberapa devinisi mengenai Bantuan Hukum dapat di tarik kesimpulan bahwa  Bantuan  Hukum  adalah  jasa  hukum  yang  khusus diberikan kepada fakir miskin  yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

## KESIMPULAN
Pada  pasal  22  Undang-undang  tersebut  berbunyi  “Advokat  wajib memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  pencari  keadilan  yang kurang  mampu”  jadi  jika  seorang  advokat  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban tersebut  akan  dikenakan  sanksi  dari  Organisasi  Advokat  itu  sendiri,  sehingga diharapkan agar usaha untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat berjalan baik dan lancar dalam melayani masyarakat yang kurang mampu. Negara Republik  Indonesia  sebagai  Negara  Hukum  yang  menerima  dan menganut asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law). Tetapi pada kenyataannya di  tengah  masyarakat  golongan  yang  kurang  mampu  terpisahkan  dari golongan mampu/kaya. Untuk mengatasi ketidakadilan tersebut pemerintah mengupayakan bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  masyarakat  yang  tidak  mampu membiayai  jasa  hukum  tersebut  demi  tercapainya  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan dalam bidang hukum. Dalam pelaksanaannya

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 387-398 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2672
masih rendah minat advokat untuk melaksanakan kewajiban pemberian bant uan hukum cuma-cuma dan pelaporannya. Kemudian mengacu pada Pasal 22 Undang- Undang Advokat, yang menyatakan bahwa: (1). Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Serta (2). Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyar, A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 20 (3), 409. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434 Budijanto, O. W. (2017). Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (4), 463–475.
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/viewFile/193
/56
Dharayant, D. M. P. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Advokat  Dilihat  Dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Kertha Patrika , 40 (3),
175. https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i03.p04
Fabiana Meijon Fadul. (2019). 済無 No Title No Title No Title .
Fajriando, H. (2016). MASALAH HUKUM IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS
LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor). Jurnal HAM ,
7 (2), 125. https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.172
Gonadi,  S.  (2019).  Pemberian  Suap  Oleh  Advokat  Ditinjau  Dari  Undang-Undang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Law  and  Justice , 4 (2),  83–92. https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8800
Ilmiah, J., Hukum, F., Pattimura, U., & Ambon, K. (2012). Ss Aa Ss Ii . 18 .
Kusumawati, M. (2016). Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access  To  Justice  Bagi  Orang  Miskin. Arena  Hukum , 9 (2),  190–206. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3
Ramdan, A. (2016). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak  Konstitusional  Fakir  Miskin. Jurnal  Konstitusi , 11 (2),  233. https://doi.org/10.31078/jk1122
Suhayati,  M.  (2012).  Pemberian  Bantuan  Hukum  Cuma-Cuma  Oleh  Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Negara

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 387-398 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2672
Hukum , 3 (2), 227–248.
Supriadi. (2001). Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum . Arsita.
Wilda  Zara  Yunita.  (2019). ANALISIS  HUKUM  ISLAM  TENTANG  PERAN  LEMBAGA BANTUAN  HUKUM  DALAM  SOSIALISASI  HUKUM  (Studi  di  Desa  Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten  Pesawaran) .
Yusyanti, D. (2012). Jur na l R ec hts BP Jur l R ec hts ind. Media Pembinaan Hukum
Nasional , 1 (10),  277–294.  http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART  5 JRV 4.1 WATERMARK.pdf