## Ambivalensi Hukum Perkawinan …

## Ambivalensi Hukum Perkawinan Orang Tua Dengan Anak Angkat Di Indonesia
Siti Julaeha dan Wardani Rizkianti
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia E-mail : sitijulaeha@upnvj.ac.id, Wardanirizkianti@upnvj.ac.id

## Abstract
The  marriage  of  parents  with  adopted  children  is  an  act  that  is  considered taboo  by  the  majority  of  Indonesian  people  because,  for  the  community, adopted  children  are  on  the  same  level  as  their  biological  children.  This paper  aims  to  discover  the  ambivalence  of  Indonesian  customary  law  and positive law regarding marriage. The research method uses normative legal research with  a comparative approach to  law and legislation. The marriage of parents with adopted children creates legal conflicts in society. According to  customary  law,  this  conflict  occurs  because  adopted  children  are considered their children, as Kluet, Bali, and Java indigenous peoples apply. According to the tradition of indigenous peoples, when someone is adopted as  a  child,  he  is  considered  a  biological  child.  In  addition,  Law  no.  35  of 2014 and PP No. 54 of 2007 implicitly in its articles indicate that this type of  marriage  is  not  allowed.  Meanwhile,  Law  no.  1  of  1974  implies  the permissibility of this type of marriage in the provisions of its articles. Based on  this,  it  can  be  seen  that  there  has  been  legal  ambivalence  regarding  the implementation  of  the  marriage  of  parents  with  adopted  children  in Indonesia. The author argues that it is crucial to synchronize customary and normative laws to eliminate legal ambivalence and create legal certainty for this type of marriage.
Keywords : Ambivalence of Law, Marriage, Adopted Children

## Abstrak
Perkawinan  orang  tua  dengan  anak  angkat  merupakan  tindakan  yang  yang dianggap tabu oleh mayoritas masyarakat Indonesia, karena bagi masyrakat anak  angkat  sama  derajatnya  dengan  anak  kandung  sendiri.  Tujuan  tulisan ini untuk mengetahui ambivalensi hukum adat dan hukum positif Indonesia terkait  perkawinan  tersebut.  Metode  penelitian  menggunakan  jenis penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perbandingan  hukum  dan perundang-undangan.  Adanya  perkawinan  orangtua  dengan  anak  angkat menimbulkan  pertentangan  hokum  di  masyarakat.  Pertentangan  ini  terjadi karena  secara  hokum  adat  anak  angkat  dianggap  sebagai  anak  sendiri, sebagaimana  yang  diterapkan  oleh  masyarakat  adat  Kluet,  Bali,  dan  Jawa.
Volume 18  Nomor 1, Halaman 1-22 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
Menurut tradisi masyarakat adat tersebut, ketika seseorang diangkat sebagai anak,  maka  ia  dianggap  seperti  anak  kandung.  Selain  itu,  pada  Undang- undang  No.  35  Tahun  2014  dan  PP  No.  54  Tahun  2007,  secara  tersirat dalam  pasal-pasalnya  mengindikasikan  bahwa  tidak  diperbolehkannya perkawinan  jenis  ini.  Sementara  itu,  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 menyiratkan bolehnya perkawinan jenis ini dalam ketentuan pasal-pasalnya. sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui telah terjadi ambivalensi hukum  terkait  pelaksanaan  perkawinan  orang  tua  dengan  anak  angkat  di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa penting untuk menyinkronkan hukum adat  dan  hukum  normatif,  agar  ambivalensi  hukum  ini  dapat  dihilangkan, lalu mewujudkan kepastian hukum bagi perkawinan jenis ini.
Kata kunci : Ambivalensi Hukum, Perkawinan, Anak Angkat .

## Pendahuluan
Perkawinan antara orang tua dengan anak angkat diaggap sebagai suatu hal tabu bagi  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia.  Masyarakat  Indonesia  umumnya menganggap  seroang  anak  angkat  seperti  anak  kandung,  dan  bagian  yang  terpisahkan dari  anggota  keluarga  yang  mengangkatnya, 1 Apalagi  bagi  masyarakat  yang  secara teguh berpegangan kepada adat tradisi. Sehingga wajar apabila perkawinan semacam ini dianggap  sebagai  sesuatu  yang  tabu  untuk  dilakukan.  Bahkan  bisa  dikatakan  sebagai perbuatan yang melanggar norma dan etika masyarakat adat.
Menariknya, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, dan dalam ajaran Islam, suatu perkawinan akan sah secara hukum apabila memenuhi ketentuan rukun dan syarat  perkawinan. 2 Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  perkawinan  menurut  hukum adat,  dalam  hukum  adat,  suatu  perkawinan  akan  mendapat  apresiasi  positif  dari
1 Dessy  Balaati,  “Prosedur  Dan  Penetapan  Anak  Angkat  Di  Indonesia,” Lex  Privatum 1,  no.  1 (2013): 138–45, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1023.
2 Islam.nu.or.id, “Hukum Menikahi Anak Angkat,” 2019, https://islam.nu.or.id/post/read/101367/hukum-menikahi-anak-angkat. (diakses 01 Maret 2021).
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-12-02| Published : 20201-06-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
masyarakat  adat,  bila  memenuhi  ketentuan-ketentuan  perkawinan  berdasarkan  tradisi dan kebiasaan turun temurun di masyarakat adat tersebut.
Sebelum mendeskripsikan lebih lanjut perkawinan orang tua dengan anak angkat ini, perlu untuk mengetahui terlebih dahulu posisi dan status hukum dari seorang anak angkat,  baik  dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun  dalam  hukum  adat  yang berlaku di masyarakat, agar kemudian dapat diketahui dengan jelas titik perbedaan dan persamaan  posisi  dan  status  anak  angkat  menurut  kedua  sumber  hukum  itu  serta implikasi hukumnya bagi perkawinan ini.
Bila mengacu kepada norma yang ada, maka pengertian anak angkat dan proses pengangkatan anak adalah dua hal yang berbeda namun berkaitan. Anak angkat adalah anak  yang  haknya  dialihkan  dari  lingkungan  kekuasaan  keluarga  orang  tua,  wali  yang sah,  atau  orang  lain  yang  bertanggung  jawab  atas  perawatan,  pendidikan,  dan membesarkan  anak  tersebut,  ke  dalam  lingkungan  keluarga  orang  tua  angkatnya berdasarkan  keputusan  atau  penetapan  pengadilan.  Sedangkan  Pengangkatan  anak adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang  mengalihkan  seorang  anak  dari  lingkungan kekuasaan  orang  tua,  wali  yang  sah,  atau  orang  lain  yang  bertanggung  jawab  atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang  tua  angkat. 3 Dari  peraturan  tersebut  dapat  diasumsikann  bahwa  anak  angkat  itu merupakan  fenomena  hukum  sedangkan  pengangkatan  anak  itu  adalah  peristiwa hukumnya.
Sedangkan dalam perspektif hukum adat, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam konteks masyarakat adat, pengangkatan anak adalah perbuatan mengangkat anak agar dijadikan anak sendiri, atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan  timbulnya  hubungan  yang  seolah-olah  didasarkan  pada  faktor  hubungan darah. 4 Begitu  pula  menurut  Surojo  Wignjodipuro  telah  mengartikan  pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan pengambilan anak orang lain seperti anak sendiri. 5
Sebagai  contoh,  dalam  hukum  adat  di  beberapa  daerah,  seperti  pada  masyarakat Kluet, Bali, dan Jawa, adanya prosesi pengangkatan anak, secara otomatis memberikan
3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.
4 Atin  Meriati  Isnaini,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Angkat,” Jurnal  Ilmu  Hukum Tambun Bungai 2, no. 1 (2017): 61–74, http://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/66.
5 Zamzami,  “Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata,  Hukum  Adat,  Dan Hukum  Islam,” Nurani:  Jurnal  Kajian  Syari’ah  Dan  Masyarakat 17,  no.  1  (2017):  27–40, https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.1428.
kedudukan  kepada  anak  angkat  tersebut,  seperti  kedudukan  anak  kandung.    Prosesi pengangkatan  anak  di  beberapa  daerah  tersebut,  juga  telah  diakui  oleh  seluruh masyarakat dengan cara dan kebiasaanya masing-masing.
Dari  pengertian  dan  contoh  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  pengangkatan  anak dalam perspektif hukum adat akan menimbulkan hubungan seperti keluarga sendiri atau keluarga kandung,  sehingga bila terjadi  perkawinan orang tua dengan anak angkatnya, tentu hal tersebut ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak lumrah dilakukan dan akan dijustifikasi negative oleh masyarakat.
Secara  normative,  memang  tidak  ada  pasal  dalam  undang-undang  perkawinan yang  eksplisit  menyatakan  tidak  bolehnya  seorang  orang  tua  angkat  menikahi  anak angkatnya. Sementara itu dalam hukum adat, seringkali ditemukan ketentuan-ketentuan yang  sudah  berlaku  turun  temurun  dalam  masyarakat  adat  yang  ekplisit  menyatakan bahwa  perkawinan  orang  tua  dengan  anak  angkat  adalah  sebuah  tindakan  yang bertentangan dengan adat dan tradis serta dianggap sebagai perbuatan  yang tabu untuk dilakukan.
Dengan adanya dua sumber hukum tentang perkawinan orang tua dan anak angkat ini,  secara  jelas  terlihat  adanya  abivalensi  hukum  dalam  perkawinan  orang  tua  dengan anak angkat di masyarakat, satu hukum membuka peluang terjadinya pekawinan orang tua  dan  anak  angkat,  sementara  hukum  yang  lainnya  cenderung  melarang  bentuk perkawinan yang seperti ini.
Selanjutnya  untuk  menunjukkan  kebaruan  dari  tulisan  ini  maka  berikut disampaikan  penelusuran  terhadap  kajian  yang  sudah  ada  pembahasan  tentang perkawinan  antara  orang  tua  dengan  anak  angkatnya  belum  banyak  diteliti,  namun terdapat  beberapa  penelitian  yang  relevan  dengan  penelitian  ini, pertama ,  penelitian skripsi dengan judul “ Menikah Dengan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam ”, yang  ditulis  oleh  Gesang  Tri  Waluyan  mahasiswa  Fakultas  Syari’ah  IAIN  Purwokerto pada tahun 2017. Dalam tulisan tersebut Gesang menjelaskan bagaimana hukum  Islam memandang  fenomena  perkawinan  antara  orang  tua  dengan  anak  angkatnya.  Dalam tulisan gesang menjelaskan bahwa di dalam hukum Islam, perkawinan orang tua dengan anak  angkatnya  harus  melihat  hubungan  diantara  keduanya  terlebih  dahulu,  apakah keuduanya  termasuk  mahram  atau  bukan.  Disebutkan  juga  bahwa  pengangkatan  anak sebenarnya  tidak  menjadikan  kemahraman  atau  mahram  antara  orang  tua  dengan  anak
angkatnya,  sehingga  hukumnya  sah  apabila  terjadi  perkawinan  orang  tua  dengan  anak angkatnya  dengan  syarat  apabila  tidak  terdapat  hubungan  mahram  diantara  orang  tua dengan  anak  angkatnya  yang  akan  melakukan  perkawinan  tersebut. 6 Perbedaan  antara penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  yaitu  dimana  dalam  hal  ini  penulis  tidak membahas  perkawinan  orang  tua  dengan  anak  angkat  pada  perspektif  hukum  Islam, akan  tetapi  lebih  kepada  bagaimana  hukum  positif  dan  hukum  adat  memandang  lebih jauh perkawinan antara orang tua dengan anak tersebut.
Kedua,  pada  tulisan  terdahulu  dalam  jurnal  yang  ditulis  oleh  Muhammad  Rais dengan judul, “ Kedudukan Anak Angkat  Dalam  Perspektif  Hukum Islam, Hukum Adat Dan  Hukum  Perdata  (Analisis  Komparatif) ”  pada  tahun  2016  dan  dalam  jurnal  yang ditulis oleh Zamzami dengan judul, “ Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata,  Hukum  Adat  Dan  hukum  Islam ”  pada  2017.  Dimana  pada  kedua  tulisan tersebut  menjelaskan  terkait  kedudukan  anak  angkat  berdasarkan  perspektif  hukum Islam,  hukum  adat,  dan  hukum  positif.  Terkait  kedudukan  anak  angkat  pada  hukum Islam,  dimana  anak  angkat  tetap  merupakan  anak  orang  lain  dan  tidak  memutuskan nasab dengan orang tua kandungnya sehingga tidak dipandang anak sendiri, serta tidak mendapatkan  warisan  dari  ayah  angkatnya  kecuali  jika  ada  wasiat  wajibah. 7 Lebih lanjut,  kedudukan  anak  angkat  berdasarkan  perspektif  hukum  adat,  kedudukan  anak angkat  ini  berdasarkan  pada  adat  di  daerahnya  masing-masing  dimana  ada  yang menggunakan upacara adat dan juga tidak menggunakan upacara adat, sehingga terkait pandangan  terhadap  anak  angkat  pada  setiap  daerah  juga  berbeda-beda  tentunya tergantung  pada  adat  dan  kebiasaanya  masing-masing  daerah  itu  sendiri. 8 Kedudukan anak  angkat  berdasarkan  perspektif  hukum  perdata,  kedudukan  anak  angkat  dalam  hal ini  menjadikan  hubungan  nasab  antara  anak  tersebut  dengan  orang  tua  kandungnya berpindah kepada orang tua angkat, sehingga anak angkat di dalam hukum perdata sama seperti  anak  kandung  dan  memperoleh  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dengan  anak
6 Gesang  T  R  I  Waluyan,  “Menikah  Dengan  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2340/.
7 Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum  Perdata  (Analisis  Komparatif),” Jurnal  Hukum  Diktum 14,  no.  2  (2016):  183–200, https://doi.org/10.28988/diktum.v14i2.232.
8 Zamzami,  “Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata,  Hukum  Adat,  Dan Hukum Islam.” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 17, no. 1 (2017): 39.
kandung,  seperti  memperoleh  warisan  dari  orang  tua  angkatnya. 9 Perbedaan  antara penelitian  yang  ditulis  oleh  penulis  yaitu  bahwa  dari  kedua  jurnal  tersebut  hanya membahas  mengenai  kedudukan  anak  angkat  berdasarkan  pada  hukum  Islam,  hukum adat,  dan  hukum  perdata.  Di  sisi  lain  dalam  hal  ini  penulis  lebih  khusus  membahas terkait  bagaimana  hukum  adat  dan  hukum  positif  di  Indonesia  memandang  lebih  jauh terkait perkawinan orang tua dengan anak angkat di Indonesia dengan melihat juga dari kedudukan anak angkat pada hukum adat dan hukum positif Indonesia.
Keempat, pada tulisan terdahulu dalam jurnal yang ditulis oleh Junaidi pada 2020 dengan judul “ Motif  dan Akibat Hukum Pengangkatan  Anak Dalam Perspektif  Hukum Adat  dan  Hukum  Positif ".  Di  dalam  tulisan  tersebut  menjelaskan  bahwa  motif  dari adanya  pengangkatan  anak  dalam  hukum  adat  dan  hukum  positif  memiliki  perbedaan, dimana di dalam hukum adat motif yang digunakan biasanya tidak memiliki keturunan atau lainnya sedangkan dalam hukum positif Indonesia motif adanya pengangkatan anak tidak  lain  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak  angkat  itu  sendiri,  sehingga  akibat hukum dari pengangkatan anak di dalam hukum adat dan hukum positif sangat berbeda, dimana  di  beberapa  hukum  adat  anak  angkat  terputus  hubungannya  dengan  orang  tua aslinya  sedangkan  di  dalam  hukum  positif  tidak  memutuskan  hubungan  antara  anak angkat  dengan  orang  tua  aslinya. 10 Perbedaan  tulisan  tersebut  dengan  tulisan  penulis yaitu  dimana  walaupun  dalam  tulisan  ini  membahas  terkait  pengangkatan  anak  dalam hukum  adat  dan  hukum  positif  Indonesia,  namun  hanya  terkait  motif  dan  akibat hukumnya sedangkan tulisan penulis akan membahas akibat hukum pengangkatan anak angkat  dalam  hukum  adat  dan  hukum  positif  untuk  dapat  menjelaskan  bagaimana  jika terjadi perkawinan antara orang tua dengan anak angkat di dalam norma-norma hukum adat dan hukum positif Indonesia.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  melakukan  suatu kajian  yang  komprehensif  terkait  perkawinan  antara  orang  tua  dengan  anak  angkatnya dengan  fokus  bahasan  ambivalensi  hukum  dalam  perkawinan  orang  tua  dengan  anak angkatnya.  Dengan kajian ini  diharapkan  akan dapat  memberikan  gambaran justifikasi hukum  dari  perkawinan  orang  tua  anak  angkat,  dalam  perspektif  hukum  positif  yang
9 Zamzami.  “Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata,  Hukum  Adat,  Dan Hukum Islam.” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 17, no. 1 (2017): 39.
10 Junaidi,  “Motif  Dan  Akibat  Hukum  Pengangkatan  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum  Adat  Dan Hukum  Positif,” Humani  (Hukum  Dan  Masyarakat  Madani) 10,  no.  2  (2020):  192–201, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2503.
berlaku di Indonesia, dan hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat di Indonesia, khususnya hukum adat  yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Kluet, Bali, dan Jawa, sehingga  didapati  kesimpulak  objektif  tentang  ada  tidaknya  ambivalensi  hukum  dari peristiwa perkawinan orang tua dengan anak angkat di Indonesia .

## Metodelogi Penelitian
Penelitian  hukum  yang  digunakan  di  dalam  tulisan  ini  menggunakan  jenis penelitian  normatif  yang  berfokus  pada  objek  penelitian  yang  merupakan  norma hukum. 11 Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perbandingan  ( comparative approach )  dan  pendekatan  Perundang-undangan.  Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu hukum positif tentang perkawinan dan pengangkatan  anak  serta  hukum  adat,  kemudian  bahan  hukum  sekunder  terdapat  pada sumber-sumber  kepustakaan  serta  untuk  bahan  hukum  tersier  diambil  dari  kamus ensiklopedia dan media youtube.
Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  merujuk  pada  sumber-sumber kepustakaan baik cetak dan digital. Sumber kepustakaan ini berupa buku-buku hukum. Sumber tersebut dipilih dengan cara melihat interelasi sumber pustaka tersebut dengan permasalahan yang dibahas. Mengenai sumber digital yaitu berupa jurnal-jurnal hukum, hasil  penelitian  skripsi,  dan  artikel  serta  bahan  hukum  tersier  berupa  definisi ambivalensi  dari  Ms.encyclopedia-titanica.com  dan  komentar  di  media  youtube  yang penulis  dapatkan  secara  daring.  Seleksi  sumber  digital  ini  tentunya  dilakukan  dengan cara  melihat  interelasi  dari  bahasan  sumber  digital  serta  reabilitas  dari  situs  sumber rujukan  tersebut.  Selain  itu,  analisis  di  dalam  tulisan  ini  menggunakan  teknik  analisis deskriptif,  sehingga  dapat  memaparkan  terkait  peristiwa  atau  kondisi  hukum,  dimana dalam hal ini adalah mengenai ambivalensi hukum terkait perkawinan orang tua dengan anak angkat di Indonesia.

## Pembahasan

## Praktek Perkawinan Orang tua dengan Anak Angkat Di Indonesia
Perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  yang  sah  antara  seorang  laki-laki  dan perempuan  untuk  waktu  yang  lama. 12 Di  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  merumuskan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan
11 Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , Cetakan Ke (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 12.
12 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cet. 31 (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 23.
suami  dan  isteri  yang  memiliki  tujuan  agar  dapat  membentuk  keluarga  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 13 Tujuan dari perkawinan salah satunya adalah  untuk  mendapatkan  keturunan, 14 kemudian  menurut  Soetojo  Prawirohamidjojo tujuan  utama  perkawinan  selain  untuk  mendapatkan  keturunan,  namun  juga  untuk memenuhi  naluri  sebagai  manusia,  membentuk  dan  mengatur  rumah  tangga  atas  dasar kasih  sayang,  memelihara  manusia  dari  kejahatan  dan  menumbuhkan  kesungguhan mencari dan memperbesar tanggungjawab. 15
Selain  hukum  perkawinan  yang  diatur  pada  UU  No.  1  Tahun  1974,  di  sisi  lain terdapat  juga  hukum  perkawinan  pada  hukum  adat  yang  masih  mengakar  di  dalam masyarakat. 16 Di  dalam  hukum  adat,  perkawinan  dapat  diartikan  suatu  ikatan  antara laki-laki  dan  perempuan  untuk  membina  rumah  tangga  yang  dilakukan  dengan  adat istiadat  dan  agamanya  masing-masing  dan  melibatkan  keluarga,  saudara  serta  kerabat dari kedua belah pihak. 17 Terlebih lagi masyarakat adat menganggap bahwa perkawinan juga  menjadi  masalah  yang  menyangkut  keseluruhan  persekutuan  adat. 18 Perkawinan pada hukum adat ini juga bukan saja peristiwa yang penting bagi masyarakat adat yang masih  hidup  itu  sendiri  namun  juga  bagi  para  arwah  leluhur,  karena  mereka  meyakini arwah  dari  para  leluhur  tersebut  akan  merestui  perkawinan  agar  lebih  rukun  dan bahagia. 19
13 Waluyan, “Menikah Dengan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam.”, 1. 14 Nadya  Rahmayanti,  Agung  Basuki  Prasetyo,  and  Triyono,  “Kedudukan  Anak  Angkat Perempuan  Dalam  Hukum  Waris  Adat  Masyarakat  Hukum  Adat  Suku  Karo  Desa  Sugihen  Kecamatan Juhar Kabupaten Karo,” Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2017): 1–11, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15765.
15 Ghina  Kartika  Ardiyati,  Istiqomah  Hj.  Liliek,  and  Yusuf  .  Adiwibowo,  “Tinjauan  Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia,”
Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa , 2014, 1–10,
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57026.
16 M. Misbahul Mujib, “Memahami Pluralisme Hukum Di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi Atas Mekanisme Perceraian,” Supremasi Hukum 3, no. 1 (2014): 19–33, http://202.0.92.5/syariah/Supremasi/article/viewFile/1945/1416.
17 Aktor Pimadona  and Mulati, “Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak  Toba Menurut Hukum Adat,” Jurnal Hukum Adigama 2, no. 1 (2019): 1–26, https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5238.
18 Lastuti  Abubakar,  “Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam  Membangun Sistem Hukum Indonesia,” Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 2 (2013): 319–31, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213.
19 Gusti  Muzainah,  “Baantar  Jujuran  Dalam  Perkawinan  Adat  Masyarakat  Banjar,” Jurnal  Al- Insyiroh : Jurnal Studi Keislaman 5, no. 2 (2019): 10–33, https://doi.org/DOI: 10.35309/alinsyiroh.v5i2.3514.
Perkawinan  menjadi  hal  sakral  karena  merupakan  perbuatan  yang  harus memperhatikan  norma-norma  yang  terdapat  di  dalam  masyarakat. 20 Namun  dalam  hal ini,  terkait  perkawinan  orang  tua  dengan  anak  angkat,  seperti  telah  dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat menganggap perkawinan orang tua dengan anak angkat merupakan  perbuatan  yang  tabu.  Hal  tersebut  dikarenakan  masyarakat  memiliki pandangan bahwa kedudukan anak angkat itu seperti anak sendiri, 21 dan persepsi seperti ini telah menjadi adat dan tradisi masyarkat.
Meskipun  demikian  masih  ada  pasanga-pasangan  dalam  masyarakat  ada  yang tetap melakukan perkawinan ini, karena mereka menganggap hal tersebut diperbolehkan dan  bukan  suatu  pelanggaran,  dan  secara  kenasaban  tidak  ada  hubungan  darah  yang terjalin  diantara  mereka.  Pasangan-pasangan  tersebut  tetap  melakukan  perkawinan orangtua  dengan  anak  angkat  meskipun  perkawinan  tersebut  bertentangan  dengan kebiasaan-kebiasaa  serta  hukum  adat  di  masyarakat  yang  tidak  membenarkan perkawinan tersebut dilakukan.
Di  Indonesia  sendiri  Perkawinan  antara  orang  tua  dengan  anak  angkatnya  ini pernah  terjadi  beberapa  kali,  dan  selalu  menjadi  peristiwa  yang  banyak diperbincangkan.  Salah  satu  contohnya  adalah  perkawinan  antara  seorang  nenek berumur  65  tahun  yang  bernama  Mbah  Gambreng  dengan  Ardi  Waras,  pemuda  yang berusia 24 tahun  yang  memiliki  hubungan ibu  dan anak angkat,  perkawinan ini  terjadi pada pertengahan bulan Juni 2020. 22
Kasus  lainnya  adalah  perkawinan  antara  Penyanyi  Dangdut  Nassar  dengan Muzdalifah,  yang  juga  memilIki  hubungan  ibu  dan  anak  angkat. 23 Selain  itu, perkawinan antara Malinda Dee dengan Andhika Gumilang, juga memilki hubunga ibu dengan anak angkat, 24 dan contoh yang terakhir adalah perkawinan antara pesepak bola
20 Darda  Pasmatuti,  “Analisa  Terhadap  Putusan  Mahkamah Kontitusi  Nomor  46/Puu-Viii/2010 Mengenai Status Anak,” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 3, no. 1 (2017): 1–13, https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.9.
21 Balaati, “Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia.” Lex Privatum 1, no. 1 (2013): 139.
22 Fadhilah, “Viral Nenek 65 Tahun Menikah Dengan Pemuda 24 Tahun, Dulu Anak Angkatnya,” Kompas.Tv , 2020, https://www.kompas.tv/article/86048/viral-nenek-65-tahun-menikah-dengan- pemuda-24-tahun-dulu-anak-angkatnya?page=all. (diakses 02 Maret 2021).
23 Loudia  Mahartika,  “Kisah  Cinta  3  Selebritas  Indonesia  Yang  Nikahi  Ibu  Angkatnya,” Liputan6.Com ,  2020,  https://hot.liputan6.com/read/4216362/kisah-cinta-3-selebritas-indonesia-yang- nikahi-ibu-angkatnya. (diakses 02 Maret 2021).
24 Tribunnews.com,  “Artis  Menikah  Dengan  Ibu  Angkat  Sendiri,  Ada  Terbelit  Kasus  Selingkuh Hingga Istrinya Dipenjara,” Tribunnews.Com , 2019, https://lampung.tribunnews.com/2019/04/13/artis-
nasional  bernama  Ismed  Sofyan,  dengan  seseorang  wanita  yang  bernama  Cut  Rita, keduanya  juga  memiliki  hubungan  ibu  dengan  anak  angkat. 25 Dari  beberapa  contoh kasus  Perkawinan  orang  tua  dengan  anak  angkat  tersebut,  muncul  berbagai  macam komentar  negative  dan  mengecam  dari  masyarakat,  mulai  dari  komentar  yang menyatakan  perasaan  tidak  senang  dengan  kalimat  kasar,  ada  juga  komentar  yang mengatakan bahwa kedua orang itu berdosa dan mendapatkan azab dunia akhirat, 26 lalu komentar  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  tersebut  penanda  mendekati  akhir zaman,  ada  juga  komentar  yang  menyatakan  pelaku  perkawinan  tersebut  sudah  tidak menggunakan  logika  yang  waras, 27 bahkan  ada  komentar    yang  menyatakan  bahwa perkawinan  orang tua dengan anak angkatnya seperti perilaku hewan, dan oleh karena itu  orang  tua  dan  anak  angkatnya  yang  melakukan  perkawinan  tersebut  harus  diberi hukuman seperti dihukum cambuk di depan khalayak ramai. 28
Fakta adanya komentar  tersebut di atas, mempertegas pernyataan bahwa dalam pandangan  masyarakat  yang  berpegan  teguh  pada  adat,  perkawinan  orang  tua  dengan anak  angkat  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  tabu  dan  tidak  lumrah  dilakukan  serta merupakan perbuatan menyimpang dari norma-norma yang terdapat di bermasyarakat. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia
Di  Indonesia,  pengangkatan  anak  sudah  lazim  dilakukan  dengan  cara yang  berbeda-beda,  sesuai  dengan  hukum  adat  pada  masing-masing  daerah.  Dalam konteks  hukum  adat  ini,  setiap  individu  yang  diangakat  anak  oleh  sebuah  keluarga, maka  orang  tersebut  akan  memiliki  keterikatan  hukum  dengan  keluarga  yang mengangkatnya. 29 Hukum  adat  sendiri  menurut  Prof.  Hilman  Hadikusuma  merupakan
menikah-dengan-ibu-angkat-sendiri-ada-terbelit-kasus-selingkuh-hingga-istrinya-dipenjara?page=all. (diakses 02 Maret 2021).
25 Komario  Bahar,  “Seleb-Seleb  Yang  Menikahi  Ibu  Angkat,” Detik.Com ,  2018, https://hot.detik.com/celeb/d-4290340/seleb-seleb-yang-menikahi-ibu-angkat.  (diakses  02  Maret 2021).
26 Bakwasinesia, “FAKTA Anak Nikahi Ibu Angkat VIRAL Pemuda Dan Mbah Gambreng Terbaru,” Bakwasinesia, 2020, https://www.youtube.com/watch?v=qLZQ6ZU2Phw. (diakses 09 Maret 2021).
27 Bakwasinesia. (diakses 09 Maret 2021).
28 Tribunnews.com. (diakses 09 Maret 2021).
29 Ardiyati, Liliek, and Adiwibowo, “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat  Menurut  Ketentuan Hukum Positif Indonesia.” Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa , 2014, 4.
suatu  aturan  yang  berasal  dari  kebiasaan-kebiasaan  seseorang  dalam  menjalankan kehidupan bermasyarakat. 30
Pengangkatan anak menurut hukum adat diartikan sebagai usaha mengambil anak bukan  keturunannya  sendiri  untuk  memelihara  dan  memperlakukannya  seperti  anak sendiri. 31 Di  dalam  hukum  adat  kedudukan  anak  angkat  berbeda  diantara  satu  daerah dengan  daerah  lainnya, 32 ada  yang  menerapkan  cara  pengangkatan  secara  formal menurut  adatnya  masing-masing  maupun  secara  non  formal. 33 Hal  ini  dapat berimplikasi pada akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat itu sendiri yang bersifat  variatif  yakni  akan  berbeda  sesuai  dengan  hukum  adat  di  masing-masing daerah. 34
Berkenaan dengan pengangkatan anak dalam perspketif hukum adat ini, penulis akan  menjelaskan  kedudukan  anak  angkat  pada  beberapa  masyarakat  adat  saja, diantaranya  pengangkatan  anak  yang  salah  satunya  terdapat  pada  adat  Masyarakat Kluet. Pada Masyarakat  Kluet, kedudukan anak angkat  yang telah diangkat oleh orang tua  angkat  sudah  menjadi  kerabat  dekat  dari  keluarga  orang  tua  angkatnya  sehingga anak angkat harus menghormati orang tua angkat dan saudara angkatnya seperti halnya anak  kandung.  Hal  tersebut  dikarenakan  orang  tua  angkat  pun  mempunyai  kewajiban untuk  memberikan  nafkah,  melindungi,  dan  menyayangi  anak  angkat  seperti  anak kandungnya  sendiri  serta  anak  angkat  tersebut  juga  akan  memanggil  orang  tua angkatnya dengan panggilan Ibu dan Bapak sehingga saat anak angkat tersebut menikah dan  mempunyai  seorang  anak,  maka  anak  tersebut  dianggap  sebagai  cucu  sendiri  oleh orang tua angkatnya. 35
Sedangakn  pada  hukum  adat  Bali,  anak  angkat  juga  memiliki  hak-hak  yang sama  dengan  anak  sendiri  atau  anak  kandung  terutama  dalam  hal  hak  waris,  dimana
30 Rosdalina  Bukido, Hukum  Adat ,  Cet-1  (Yogyakarta:  Penerbit  Deepublish,  2017), https://www.academia.edu/35761300/HUKUM_ADAT, 33.
31 Alimudin, “Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir).”, 30.
32 Rais,  “Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Hukum  Adat  Dan  Hukum Perdata (Analisis Komparatif).”, Jurnal Hukum Diktum 14, no. 2 (2016): 198.
33 Zamzami,  “Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata,  Hukum  Adat,  Dan Hukum Islam.”, Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 17, no. 1 (2017): 39.
34 Mifa  Al  Fahmi  et  al.,  “Warisan  Anak  Angkat  Menurut  Hukum  Adat  Dan  Kompilasi  Hukum Islam,” USU Law  Journal 5,  no. 1 (2017): 77–94, https://www.neliti.com/publications/164962/warisan- anak-angkat-menurut-hukum-adat-dan-kompilasi-hukum-islam.
35 Nuraini  and  Heryanti,  “Konsep  Anak  Angkat  Dalam  Praktek  Masyarakat  Kluet  (Analisis Perspektif Al-Qur’an).”, Jurnal Al-Mu‘Ashirah 16, no. 1 (2019): 117.
dalam  hal  ini  dikarenakan  pada  hukum  kekerabatan  adat  Bali  menggunakan  sistem patrilineal yang memberikan kedudukan yang lebih penting terhadap laki-laki sehingga banyak  orang  tua  yang  melakukan  pengangkatan  anak. 36 Hal  tersebut  dikarenakan mereka  tidak  memiliki  anak  laki-laki  dengan  dimaksudkan  untuk  kemudian  diangkat sebagai anak kandung dan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya tersebut. 37
Adapun  dalam  hukum  adat  Jawa  pengangkatan  anak  hanya  memasukan  anak yang  diangkat  ke  dalam  keluarga  yang  mengangkat  anak  tersebut. 38 Kedudukan  anak angkat  juga  tidak  memutuskan  hubungan  dengan  orang  tua  kandungnya, 39 namun kedudukan  anak  angkat  tetap  menimbulkan  hak  mengenai  waris  dari  orang  tua angkatnya  dengan  syarat  tidak  lebih  banyak  dari  bagian  yang  didapatkan  oleh  anak kandung. 40
Dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat diasumsikan bahwa nilai-nilai  dalam hukum adat terhadap  anak angkat  yang dianggap seperti  anak  kandung  sangat  kuat,  bahkan  kedudukan  anak  angkat  memiliki  tempat tersendiri dalam keluarga yang mengangkatnya, sehingga anak angkatpun diberikan hak waris oleh orang tua angkatnya.
Adapun  menurut  hukum  positif  Indonesia,  terdapat  beberapa  aturan  tentang pengangkatan  anak  ini.  Ada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak (selanjutnya  disebut  UU  No.  35  Tahun  2014)  yang  mengatur  perlindungan  anak termasuk  juga  di  dalamnya  mengatur  mengenai  pengangkatan  anak.  Berdasarkan
36 Ni Luh Putu Darmini Suarini and I Nyoman Lemes, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Waris Ditinjau Dari Hukum Adat Bali Di Desa Depeha Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng,” Kertha Widya Jurnal Hukum 7, no. 2 (2019): 92–106, https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/520.
37 Nada  Farhana  Bakri,  Sukirno,  and  Sri  Sudaryatmi,  “Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  Dan Dampaknya  Dalam  Harta  Warisan  Pada  Masyarakat  Adat  Bali  Perantauan  Di  DKI  Jakarta,” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1–13, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17368.
38 Sakirman,  “Integrasi  Hukum  Islam  Dan  Adat  Jawa  Atas  Harta  Waris  Bagi  Anak  Angkat,”
Ahkam: Jurnal Hukum Islam 6, no. 2 (2018): 337–62, https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.337-362.
39 Rais,  “Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Hukum  Adat  Dan  Hukum Perdata (Analisis Komparatif).”, Jurnal Hukum Diktum 14, no. 2 (2016): 198.
40 Sakirman, “Integrasi Hukum Islam Dan Adat Jawa Atas Harta Waris Bagi Anak Angkat.”, Jurnal Hukum Islam 6, no. 2 (2018): 358.
ketentuan undang-undang ini, pengangkatan anak menjadi bagian dari langkah-langkah nyata dalam rangka melaksanakan perlindungan terhadap anak. 41
Bila mengacu kepada Pasal 1 angka 9 UU No. 35 Tahun 2014, telah dijelaskan bahwa  anak  angkat  merupakan  anak  yang  haknya  beralih  berdasarkan  putusan  atau penetapan  pengadilan,  sehingga  orang  tua  angkat  mempunyai  kewajiban  untuk merawat,  membesarkan  dan  memberikan  pendidikan.  Selain  itu,  berdasarkan  Pasal  39 ayat  (1)  UU  No.  35  Tahun  2014    juga  dijelaskan  bahwa  pengangkatan  anak  ini  hanya untuk  kepentingan  anak  dan  dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk  aturan  teknis  mengenai  pelaksanaan  pengangkatan  anak  berdasarkan hukum positif Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  (Selanjutnya  disebut  PP  No.  54 Tahun 2007). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP No. 54 Tahun 2007 tersebut memberikan penjelasan  bahwa  pengangkatan  anak  merupakan  perbuatan  untuk  melakukan pengalihan  anak  dari  kekuasaan  orang  tua  kandungnya  kepada  orang  tua  angkatnya yang  bertanggung  jawab  untuk  merawat,  membesarkan  dan  memberikan  pendidikan. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 juga dijelaskan bahwa tujuan pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan anak  yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.
Dengan  demikian  dapat  diasumsikan  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 angka  9  UU  No.  35  Tahun  2014    dan  Pasal  1  angka  2  PP  No.  54  Tahun  2007,  secara normatif,  setelah  terjadinya  proses  pengangkatan,  maka  hak  anak  angkat  telah  beralih dan menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya, sehingga penulis berpendapat kondisi normatif  tersebut  sudah  memberikan  kedudukan  bagi  anak  angkat  untuk  dibesarkan, dirawat dan mendapatkan pendidikan seperti anak kandung atau anak sendiri.
Selain itu, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014  dan Pasal 2 PP No.  54  Tahun  2007  tentu  pasal  tersebut  memberikan  pengertian  dimana  pengangkatan anak  dapat  dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan  sehingga  pengangkatan  anak  yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang memberikan kedudukan
41 Junaidi,  “Motif  Dan  Akibat  Hukum  Pengangkatan  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum  Adat  Dan Hukum Positif.”, Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) 10, no. 2 (2020): 196.
bagi anak angkat ini seperti anak kandung, merupakan proses pengangkatan anak yang telah diakui keabsahannya.
Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgelijk  Wetbook (BW)  sebagai  buku  induk  dalam  segala  urusan  perdata,  tidak mengatur  mengenai  pengangkatan  anak  secara  khusus, 42 dalam  BW  hanya  diatur mengenai  pengangkatan  anak  di  luar  kawin  yang  diatur  di  dalam  Pasal  280  sampai dengan 290 KUHPerdata. 43
Mengacu  kepada  aturan-aturan  normative  tersebut,  maka  dapat  diasumsikan  bahwa aturan  normative  tentang  pengangkatan  anak,  menghendaki  adanya  praktek pengangkatan  anak    yang  dapat  mewujudkan  kebaikan  sebesar-besarnya  bagi  seorang anak.  Selain  itu  dapat  diambil  asumsi  normative  lainnya,  yaitu,  bahwa  berdasarkan ketentuan  yang  terdapat  pada  UU  No.  35  Tahun  2014    dan  PP  No.  54  Tahun  2007 secara implisit memberikan pengertian bahwa perkawinan antara orang tua dengan anak angkatnya  tidak  boleh  dilakukan,  karena  pada  ketentuan  tersebut  pengangkatan  anak dilakukan  melalui  putusan  pengadilan  dan  memiliki  implikasi  kedudukan  bagi  anak angkat  untuk  dibesarkan,  dirawat  dan  mendapatkan  pendidikan  seperti  anak  kandung atau anak sendiri oleh orang tua angkatnya.
Ambivalensi Hukum Perkawinan Orang Tua Dengan Anak Angkat Di Indonesia
Berdasarkan  ketentuan  hokum  adat    yang  ada  dan  berlaku  pada masyrakat kluet tentang proses pengangkatan anak dan konsekuensinya, maka menurut masyarakat  adat  kluet,  perkawinan  antara  orang  tua  dengan  anak  angkat  dalam masyarakat  adat  Kluet  dianggap  aneh  dan  tabu,  sehingga  tidak  diperbolehkan,  karena bagu masyarakat adat Kluet  ikatan emosional antara orang tua dan anak angkat sangat pentign, dan jika terjadi perkawinan tersebut masyarakat akan merasa malu atau istilah adat Kluetnya “ sipu ”. 44
42 Miftahul  Aini  and  Gemala  Dewi,  “Kedudukan  Hukum  Anak  Angkat  Atas  Harta  Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 Dan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg),” Indonesian Notary 2, no. 3 (2020): 403– 22, http://www.notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1047.
43 Angga Aidry Ghifari and I Gede Yusa, “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan  Perundangan-  Undangan  Di  Indonesia,” Kerthanegara 8,  no.  2  (2020):  1–16, https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/58304.
44 Nuraini  and  Heryanti.,  “Konsep  Anak  Angkat  Dalam  Praktek  Masyarakat  Kluet  (Analisis Perspektif Al-Qur’an).” Jurnal Al-Mu‘Ashirah 16, no. 1 (2019): 123.
Sedangkat berdasarkan hukum adat Masyarakat Bali, anak angkat memiliki hak- hak  yang  sama  dengan  anak  kandung,  terutama  dalam  hal  hak  waris.  Ketentuan  ini disebabkan oleh sistem kekerabatan adat Bali yang menggunakan sistem patrilineal, dan memberikan kedudukan penting bagi laki-laki. Akibatnya banyak orang tua yang tidak memiliki  anak  laki-laki  melakukan  pengangkatan  anak,  dengan  maksud  agar  anak angkatnya  tersebut  dapat  menjadi  ahli  waris  dari  orang  tua  angkatnya.  Bahkan pengangkatan  anak  ini  dapat  mengakibatkan  putusnya  hubungan  kekeluargaan  antara anak  angkat  dengan  orang  tua  kandungnya.  Dengan  kondisi  tersebut,  maka  penulis berasumsi  bahwa  perkawinan  antara  orang  tua  dengan  anak  angkatnya  dalam masyarakat  adat  bali,  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  adat  itu  sendiri,  sehingga tentunya tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan tersebut.
Adapun  pada  masyarakat  adat  jawa  anak  angkat  telah  mendapatkan  hak selayaknya  anak  kandung  yaitu  tetap  mendapatkan  waris  dari  orang  tua  angkatnya. Maka  berdasarkan  hal  itu  penulis  berasumsi  jika  terjadi  perkawinan  antara  orang  tua dengan  anak  angkatnya  pada  adat  Jawa  menjadi  hal  yang  seharusnya  juga  tidak  dapat diperbolehkan.
Sementara itu bila mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 35 Tahun 2014    dan  Pasal  1  angka  2  PP  No.  54  Tahun  2007,  setelah  terjadinya  proses pengangkatan,  maka  secara  normatif,  hak  anak  angkat  telah  beralih  dan  menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya. Ketentuan ini menutur penulis sudah memberikan kedudukan  bagi  anak  angkat  untuk  dibesarkan,  dirawat  dan  mendapatkan  pendidikan seperti anak kandung.
Demikian pula halnya jika mengacu kepada Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014,  dan  Pasal  2  PP  No.  54  Tahun  2007.  Kedua  pasal  dari  peraturan  tersebut, memberikan  pemahaman  bahwa  pengangkatan  anak  dapat  dilakukan  berdasarkan  adat kebiasaan.  Sehingga  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  sesuai  dengan  kebiasaan- kebiasaan  masyarakat,  sepert  memberikan  kedudukan  dan  nilai  bagi  anak  angkat sebagaimana  anak  kandung,  merupakan  proses  pengangkatan  anak  yang  telah  sah  dan benar  secara  hukum.  Dengan  beigut  diasumsikan  bahwa  berdasarkan  ketentuan  yang terdapat  pada  UU  No.  35  Tahun  2014    dan  PP  No.  54  Tahun  2007  secara  implisit mengatur  bahwa  perkawinan  antara  orang  tua  dengan  anak  angkatnya  tidak  boleh dilakukan.
Setelah  membahas  tentang  ketentuan  adat  dan  peraturan  perundang-undangan dalam pengangkatan anak, dapat diasumsikan secara sederhana bahwa baik hukum adat maupun ketentuan peraturan normative dalam UU No. 35 Tahun 2014  dan PP No. 54 Tahun  2007,  tidak  membolehkan  adanya  perkawian  orang  tua  angkat  dengan  anak angkat.  Meskipun  pada  UU  No.  35  Tahun  2014  dan  PP  No.  54  Tahun  2007,  larangan tersebut disampaikan secara implisit saja.
Ketentuan  dalam  hukum  adat,  UU  No.  35  Tahun  2014,  dan  PP  No.  54  Tahun 2007,  berbeda  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  Hukum  Perkawinan  Indonesia,  yaitu UU No. 1 Tahun 1974. Jika merujuk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974, maka tidak ada  ditemukan  penjelasan  terkait  perkawinan  antara  orang  tua  dengan  anak  angkat. Tetapi dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal mengenai larangan perkawinan.
Pada Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan itu dilarang jika  antara  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  hubungan  darah,  baik  dalam  garis keturunan  lurus  ke  bawah  atau  ke  atas  dan  garis  keturunan  menyamping,  memiliki hubungan semenda, memiliki hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi maupun kemenakan  dari  isteri  jika  seorang  suami  memiliki  isteri  lebih  dari  satu,  dan  memiliki hubungan yang dilarang oleh agama dan peraturan lain yang berlaku.
Sedangkan  pada  Pasal  9  UU  No.  1  Tahun  1974  juga  terdapat  aturan  larangan melakukan  perkawinan.  Dalam  pasal  ini  dijelaskan  bahwa  jika  seseorang  masih memiliki  ikatan  perkawinan  dengan  orang  lain,  maka  orang  tersebut  tidak  bisa melakukan  perkawinan  lagi,  kecuali  jika  pengadilan  telah  memberikan  izin  kepada suami  untuk  mempunyai  isteri  lebih  dari  satu.  Dan  perkawinan  tersebut  telah dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan,  dan  suami  wajib  mengajukan permohonan  ke  pengadilan.  Adapun  pengadilan  hanya  dapat  memberi  izin  kepada suami yang ingin beristeri lebih dari satu dengan syarat  isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, isteri memiliki penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, dan  isteri  tidak  dapat  memberikan  keturunan.  Jika  mengacu  kepada  ketentuan  Pasal  8 dan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan orang tua tidak ditetapkan sebagai perkawinan yang dilarang, dan perkawinan tersebut sah secara hukum, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada pada Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian  telah  terjadi  ambivalensi  hukum  dalam  peristiwa  perkawinan  orang  tua dengan anak angkat.
Ambivalensi  sendiri  memiliki  arti  terdapat  dua  tafsiran  atau  nilai  yang berlawanan  terhadap  suatu  objek  yang  sama, 45 dengan  kata  lain  ambivalensi  hukum dapat  diartikan  sebagai  adanya  nilai  atau  penafsiran  yang  berlawanan  dalam pelaksanaan  suatu  hukum,  dan  perlu  penulis  sampaikan  dan  tegaskan,  bahwa  yang penulis  maksud  dengan  ambivalensi  hukum  dalam  tulisan  ini  adalah  perbedaan ketentuan  antara  hukum  adat  dan  hukum  posistif  Indonesia.  Dimana  menurut  hukum adat,  pengangkatan  anak  dapat  berimplikasi  pada  hukum  perkawinan,  karena  seorang anak  dan  orang  tua  angkat  tidak  dibenarkan  untuk  melakukan  perkawinan,  sedangkan pada  UU  No.  1  Tahun  1974  memperbolehkan  perkawinan  tersebut,  selama  memenuhi aturan yang terdapat pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974.
Dengan  adanya  dua  subtansi  hokum  yang  sama  sekali  berbeda,  maka ambivalensi hukum perkawinan orang tua terlihat jelas, dikatakan demikan karena pada ketentuan hukum adat di beberapa daerah serta pada hukum positif yang sumir dan tidak selaras mengatur mengenai perkawinan orang tua dengan anak angkat. Untuk mengatasi ambivalensi  hukum  ini,  peneliti  berpendapt  perlunya  untuk  melakukan  elaborasi konseptual  antara  ketentuan  hukum  adat,  UU  No.  35  Tahun  2014,  PP  No.  54  Tahun 2007, dan UU No. 1 Tahun 1974, agar dapat mengatasi ambivalensi hukum perkawinan orang  tua  dengan  anak  angkat.  Dan  dalam  proses  elaborasi  ini  ini  penting  untuk mengetahui memahami subtansi dari setiap peraturan.
Subtansi  dari  tidak  tidak  dibolehkannya,  atau  dianggap  tabu,  pernikahan  orang tua  dengan  anak  angkat  menurut  hukum  adat  adalah  bentuk  menjaga  hubungan emosional  yang  terbentuk  antara  anak  dan  orang  tua  angkat  karena  hubungan  jasa, akibat  dari  adanya  proses  pengangkatan  anak.  Sedangan  dalam  subtansi  aturan normative UU No. 35 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak, dengan  adanya  pengangkatan  anak  ini  maka  terjadi  pula  pengalihan  tanggung  jawab dari  orang  tua  kandung  kepada  orang  tua  angkat,  sehingga  seorang  anak  angkat  harus dibesarkan,  dirawat,  dan  diberikan  pendidikan  oleh  orang  tua  angkat  seperti  anak kandung.  Dan  subtansi  dari  larangan  perkawinan  dalam  undang-undang  UU  No.  1 Tahun  1974  adalah  melarang  perkawinan  yang  disebabkan  oleh  hubungan  nasab,
45 Ms.encyclopedia-titanica.com,  “Makna  Ambivalensi  (Apa  Itu,  Konsep  Dan  Definisi)  - Ungkapan - 2021,” ms.encyclopedia-titanica.com,
2021,
https://ms.encyclopedia- titanica.com/significado-de-ambivalencia. (diakses 03 Mei 2021).
hubungan  semenda,  hubungan  saudara  dengan  isteri  (sebagai  bibi  maupun  kemenakan dari isteri), dan hubungan yang dilarang oleh agama dan peraturan lain yang berlaku. Setelah  memahami  subtansi  dari  masing-masing  peraturan,  maka  selanjutnya  perlu membuat  formulasi  ketentuan  normatif  yang  baru  yang  dapat  mengakomodir keseluruhan  peraturan  yang  ada  tersebut  dan  menganulir  ambiavalensi  hukum  yang terjadi dalam kasus perkawinan orang tua dengan anak angkat yang besar kemungkinan untuk  sering  terjadi.  Dan  dalam  hal  ini  peneliti  lebih  cenderung  untuk  mengakomodir ketentuan  yang  ada  dalam  hokum  adat  yang  melarang  perkawinan  orang  tua  dengan anak angkat, selain karena factor kebiasaan yang sudah melekat, aturan undang-undang tentang pengangkatan anak juga mengindikasikan bahwa hubungan orang tua dan anak yang  dikehendaki  oleh  aturan  hokum  pengangkatan  anak  adalah  hubungan  layaknya orang  tua  dan  anak  kandung,  dan  tentu  tidak  wajar  bila  kemudian  orang  tua  menikahi anaknya.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa memang telah terjadi Ambivalensi  Hukum  terkait  pelaksanaan  perkawinan  antara  orang  tua  dengan  anak angkat, secara hukum adat perkawinan tersebut merupakan perbuatan yang tabu bahkan kurang  etis  untuk  dilakukan,  karena  dalam  hukum  adat,  khususnya  pada  masyarakat adat Kluet, adat Bali, dan adat Jawa, hubungan orang tua dengan anak angkat itu sama dengan  hubungan  orang  tua  dengan  anak  kandung.  Hal  ini  dipertegas  dengan  adanya respon negative dari masyarakat,  ketika mendengar informasi  orang tua  yang menikah dengan anak angkatnya, dan respon tersebut merupakan gambaran dari adat dan tradisi yang  dipedomani  oleh  sebagian  besar  masyarakat.  Sedangkan  dalam  undang-undang perkawinan, pengangkatan anak tidak termasuk  kedalam penyebab  dilarangnya sebuah perkawinan.  Untuk  mengatasi  ambivalensi  hokum  ini  maka  diperlukan  pemahaman subtantif  dari  hokum  adat,  yang  melarang  perkawinan  orang  tua  dengan  anak  angkat, UU No. 35 Tahun 2014  dan PP No. 54 Tahun 2007,  yang  secara implisit  menyatakan hubungan akibat pengangkatan anak sama dengan hubungan karena darah, dan UU No. 1  Tahun  1974  yang  menjelaskan  bahwa  tidak  ada  larangan  bagi  orang  tua  dan  anak angkat untuk melakukan perkawinan selamat tidak melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan. Setelah memahami subtansi dari masing-masing peraturan, selanjutnya  perlu  membuat  formulasi  normatif  baru  yang  dapat  mengakomodir
keseluruhan subtansi aturan yang ada, dan menurut penulis penting bagi hokum nasional untuk mengakomodir ketentuan dalam hukum adat yang melarang perkawinan orang tua dengan anak angkat, selain karena factor adat dan kebiasaan yang sudah melekat, aturan normative tentang pengangkatan anak mengindikasikan bahwa hubungan orang tua dan anak  yang  dikehendaki  oleh  aturan  hukum  adalah  hubungan  layaknya  orang  tua  dan anak kandug, dan tentu tidak wajar bila kemudian orang tua menikahi anaknya. Dengan dibuatnya  peraturan  berdasarkan  pendapat  peneliti  maka  kepastian  hokum  tentang perkawinan orang tua dengan anak angkat akan dapat direalisasikan.

## Daftar Pustaka
Aktor Pimadona and Mulati, “Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat,” Jurnal Hukum Adigama 2, no. 1 (2019): 1–26.
Alimudin,  “Praktek  Pengangkatan  Anak  (Studi  Kasus  Di  Desa  Tebedak  Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir).”, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2015. http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/56330.
Angga  Aidry  Ghifari  and  I  Gede  Yusa,  “Pengaturan  Pengangkatan  Anak  (Adopsi) Berdasarkan  Peraturan  Perundangan-  Undangan  Di  Indonesia,” Kerthanegara 8, no. 2 (2020): 1–16.
Ardiyati,  Liliek,  and  Adiwibowo,  “Tinjauan  Yuridis  Pengangkatan  Anak  Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia.” Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa , 2014, Rosdalina Bukido, Hukum Adat , Cet-1 (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017).
Atin  Meriati  Isnaini,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Angkat,” Jurnal  Ilmu Hukum Tambun Bungai 2, no. 1 (2017): 61–74.
Bakwasinesia,  “FAKTA  Anak  Nikahi  Ibu  Angkat  VIRAL  Pemuda  Dan  Mbah Gambreng Terbaru,” Bakwasinesia, 2020.(diakses 09 Maret 2021).
Bakwasinesia. (diakses 09 Maret 2021).
Balaati, “Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia.” Lex  Privatum 1,  no.  1 (2013): 139.
Darda  Pasmatuti,  “Analisa  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Kontitusi  Nomor  46/Puu- Viii/2010  Mengenai  Status  Anak,” JCH  (Jurnal  Cendekia  Hukum) 3,  no.  1 (2017): 1–13.
Dessy Balaati, “Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia,” Lex Privatum 1, no. 1 (2013): 138–45.
Fadhilah,  “Viral  Nenek  65  Tahun  Menikah  Dengan  Pemuda  24  Tahun,  Dulu  Anak Angkatnya,” Kompas.Tv , 2020, https://www.kompas.tv/article/86048/viral-nenek- 65-tahun-menikah-dengan-pemuda-24-tahun-dulu-anak-angkatnya?page=all.
(diakses 02 Maret 2021).
Gesang  T  R  I  Waluyan,  “Menikah  Dengan  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif  Hukum
Islam” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2340/.
Ghina  Kartika  Ardiyati,  Istiqomah  Hj.  Liliek,  and  Yusuf  .  Adiwibowo,  “Tinjauan Yuridis  Pengangkatan  Anak  Terhadap  Bagian  Waris  Anak  Angkat  Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia,” Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa , 2014, 1–10, http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57026.
Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” Jurnal Al-Insyiroh : Jurnal Studi Keislaman 5, no. 2 (2019): 10–33, https://doi.org/DOI:
10.35309/alinsyiroh.v5i2.3514. Islam.nu.or.id, “Hukum Menikahi Anak Angkat,” 2019, https://islam.nu.or.id/post/read/101367/hukum-menikahi-anak-angkat.  (diakses  01
Maret 2021).
Junaidi, “Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif,” Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) 10, no. 2 (2020): 192–20.
Junaidi, “Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan  Hukum  Positif.”, Humani  (Hukum  Dan  Masyarakat  Madani) 10,  no.  2 (2020): 196.
Komario  Bahar,  “Seleb-Seleb  Yang  Menikahi  Ibu  Angkat,” Detik.Com ,  2018, https://hot.detik.com/celeb/d-4290340/seleb-seleb-yang-menikahi-ibu-angkat. (diakses 02 Maret 2021).
Lastuti  Abubakar,  “Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam Membangun  Sistem  Hukum  Indonesia,” Jurnal  Dinamika  Hukum 13,  no.  2 (2013): 319–31.
Loudia  Mahartika,  “Kisah  Cinta  3 Selebritas  Indonesia  Yang  Nikahi  Ibu  Angkatnya,” Liputan6.Com , 2020, https://hot.liputan6.com/read/4216362/kisah-cinta-3- selebritas-indonesia-yang-nikahi-ibu-angkatnya. (diakses 02 Maret 2021).
M.  Misbahul  Mujib,  “Memahami  Pluralisme  Hukum  Di  Tengah  Tradisi  Unifikasi Hukum:  Studi  Atas  Mekanisme  Perceraian,” Supremasi  Hukum 3,  no.  1  (2014): 19–33.
Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum , Cetakan Ke (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 12.
Mifa  Al  Fahmi  et  al.,  “Warisan  Anak  Angkat  Menurut  Hukum  Adat  Dan  Kompilasi Hukum Islam,” USU Law Journal 5, no. 1 (2017): 77–94.
Miftahul  Aini  and  Gemala  Dewi,  “Kedudukan  Hukum  Anak  Angkat  Atas  Harta Peninggalan  Orang  Tua  Angkat  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Perdata  Di Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  113/K/Pdt/2019  Dan  Putusan  Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg),” Indonesian Notary 2, no. 3 (2020): 403–22.
Ms.encyclopedia-titanica.com,  “Makna  Ambivalensi  (Apa  Itu,  Konsep  Dan  Definisi)  - Ungkapan  - 2021,” ms.encyclopedia-titanica.com, 2021, https://ms.encyclopedia- titanica.com/significado-de-ambivalencia. (diakses 03 Mei 2021).
Muhammad Rais,  “Kedudukan Anak Angkat  Dalam  Perspektif Hukum  Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif),” Jurnal Hukum Diktum 14, no. 2 (2016): 183–200.
Nada  Farhana  Bakri,  Sukirno,  and  Sri  Sudaryatmi,  “Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak Dan Dampaknya Dalam Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Bali Perantauan Di DKI Jakarta,” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1–13.
Nadya  Rahmayanti,  Agung  Basuki  Prasetyo,  and  Triyono,  “Kedudukan  Anak  Angkat Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Karo Desa Sugihen  Kecamatan  Juhar  Kabupaten  Karo,” Diponegoro  Law  Journal 6,  no.  1 (2017): 1–11.
Ni Luh Putu Darmini Suarini and I Nyoman Lemes, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal  Waris  Ditinjau  Dari  Hukum  Adat  Bali  Di  Desa  Depeha  Kecamatan Kubutambahan  Kabupaten  Buleleng,” Kertha  Widya  Jurnal  Hukum 7,  no.  2 (2019): 92–106.
Nuraini  and  Heryanti,  “Konsep  Anak  Angkat  Dalam  Praktek  Masyarakat  Kluet (Analisis Perspektif Al-Qur’an).”, Jurnal Al-Mu‘Ashirah 16, no. 1 (2019): 117.
Nuraini  and  Heryanti.,  “Konsep  Anak  Angkat  Dalam  Praktek  Masyarakat  Kluet (Analisis Perspektif Al-Qur’an).” Jurnal Al-Mu‘Ashirah 16, no. 1 (2019): 123.

## Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.
Rais,  “Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Hukum  Adat  Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif).”, Jurnal Hukum Diktum 14, no. 2 (2016):
198.
Rais,  “Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Hukum  Adat  Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif).”, Jurnal Hukum Diktum 14, no. 2 (2016): 198.
Sakirman,  “Integrasi  Hukum  Islam  Dan  Adat  Jawa  Atas  Harta  Waris  Bagi  Anak Angkat,” Ahkam: Jurnal Hukum Islam 6, no. 2 (2018): 337–62.
Sakirman,  “Integrasi  Hukum  Islam  Dan  Adat  Jawa  Atas  Harta  Waris  Bagi  Anak Angkat.”, Jurnal Hukum Islam 6, no. 2 (2018): 358.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cet. 31 (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 23.
Tribunnews.com,  “Artis  Menikah  Dengan  Ibu  Angkat  Sendiri,  Ada  Terbelit  Kasus Selingkuh Hingga Istrinya Dipenjara,” Tribunnews.Com , 2019 (diakses 02 Maret 2021).
Tribunnews.com. (diakses 09 Maret 2021).
Waluyan, “Menikah Dengan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam.”, 1.
Zamzami, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat,
Dan  Hukum  Islam,” Nurani:  Jurnal  Kajian  Syari’ah  Dan  Masyarakat 17,  no.  1 (2017): 27–40.
Zamzami, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, Dan  Hukum  Islam.” Nurani:  Jurnal  Kajian  Syari’ah  Dan  Masyarakat 17,  no.  1 (2017): 39.
Zamzami, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam.”, Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 17,  no.  1 (2017): 39.
Zamzami.  “Kedudukan  Anak Angkat  Dalam Perspektif Hukum Perdata,  Hukum Adat, Dan  Hukum  Islam.” Nurani:  Jurnal  Kajian  Syari’ah  Dan  Masyarakat 17,  no.  1 (2017): 39.