Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105

## Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan ( Deelneming ) Tindak Pidana Korupsi

## Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia ogi.prasetiono@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  mengkaji  implementasi,  kendala  dan  solusi  pemidanaan  pelaku  penyertaan ( deelneming ) tindak pidana korupsi atas putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus- TPK/2020/PN  Smg.  Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  kasus, spesifikasi  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  menjatuhkan  berat ringannya  pemidanaan  pelaku  penyertaan  ( deelneming )  perkara  tindak  pidana  korupsi,  Majelis Hakim  belum  mempertimbangkan  secara  lengkap  mengenai  siapa  pelaku  utama  maupun  turut sertaSedangkan kendala yang dihadapi mengenai pemahaman dan penfsiran Majelis Hakim dalam mengkualifikasikan  pelaku  turut  serta  melakukan  hanya  sebatas  menyatakan  adanya  hubungan kerjasama  secara  kolektif,    mengakibatkan  tidak  terlihatnya  peran,  kedudukan  maupun  pola hubungan  para  pelaku.  Ditambah  lagi  dengan  tidak  ditariknya  pihak  terkait  dalam  peristiwa tersebut akibat kurang cermat, lengkap dan jelas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, sehingga kesulitan dalam mengungkap kepastian pengembalian nilai kerugian keuangan negara  pada  kegiatan  Pengadaan  Sentral  OK/ Room  Operation  System pada  RSUD  Dr.  Soehadi Prijonegoro  Kabupaten  Sragen  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh para  terdakwa.  Terhadap  kendala-kendala  tersebut,  Majelis  Hakim  harus  mampu  membuat terobosan  hukum  melalui  putusan  yang  berkualitas  dan  mencerminkan  rasa  keadilan  bagi masyarakat demi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
Kata kunci: Korupsi; Pemidanaan; Penyertaan

## Abstract
This scientific article aims to discuss the implementation, obstacles and solutions for criminalizing the perpetrators of corruption in the Semarang District Court No. 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. This  type  of  research  is  normative  juridical  with  a  case  approach,  descriptive  analytical specifications.  The  data  used is  secondary  data,  which  is  taken  by  means of  literature  study  and study documentation which is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that in imposing the severity of the punishment for the perpetrators of participating (deelneming) in the corruption.,  the  Panel  of  Judges  has  not  fully  considered  who  the  main  perpetrators  or participants. Meanwhile, the obstacles faced regarding the understanding and interpretation of the Panel  of  Judges  in  qualifying  the  actors  and  doing  so  only  limited  to  stating  the  existence  of  a collective  cooperative  relationship,  resulting  in  the  invisible  role,  position  and  pattern  of  the relationship of the actors. Again, by not withdrawing the relevant parties in the incident due to the lack  of  complete  and  clear  accusations/Public  Prosecutors  in  adding  additional,  so  that  the difficulty in revealing the value of state financial losses in the central procurement of  Operating Room  Systems  at  RSUD  Dr.  Soehadi  Prijonegoro,  Sragen  Regency,  which  was  caused  by corruption crimes committed by the. Against these obstacles, the Panel of Judges must be able to make breakthroughs through quality decisions and reflect a sense of justice for the community in order to achieve justice, certainty and legal benefit.
Keywords: Corruption; Sentencing; Participating Actors
Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  kejahatan  luar  biasa ( extraordinary  crimes ),  karena  korupsi  bukan  hanya  kejahatan  yang  merugikan keuangan  negara  tetapi  berdampak  pula  pada  hancurnya  sendi-sendi  negara, pemerintah  dan  masyarakat.  Berdasarkan  laporan  Indonesian  Corruption  Watch (ICW) kerugian negara akibat korupsi pada semester I 2021 mencapai Rp. 26,83 triliun  dengan  jumlah  kasus  sebanyak  209.  Jumlah  ini  meningkat  jika dibandingkan dengan kerugian maupun jumlah kasus yang terjadi pada semester I 2020. 1 Menurut  Bibit  S.  Rianto,  perbuatan  korupsi  masuk  dalam  kategori kejahatan karena perbuatan tersebut  merupakan perbuatan  yang melawan  hukum atau  menyalahgunakan  kewenangan  publik  yang  merugikan  negara  atau masyarakat. 2 Suatu  kejahatan  tindak  pidana  korupsi  bisa  melibatkan  lebih  dari satu  orang,  dimana  dalam  hukum  pidana  dinamakan  dengan  istilah  penyertaan ( delneming )  tindak  pidana.  Istilah  perbarengan  melakukan  tindak  pidana  juga sering dipersamakan dengan gabungan melakukan tindak pidana. 3
Berdasarkan  Pasal  55  dan  Pasal  56  KUHP,  penyertaan  dibagi  menjadi  2 (dua)  bagian  besar,  yaitu  :  pembuat  ( dader )  dan  pembantu  ( medeplichtige ). Pembuat ( dader ) sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP terdiri dari pelaku ( pleger ), yang  menyuruh  melakukan  ( doen  pleger ),  yang  turut  serta  ( medepleger )  dan penganjur  ( uitlokker ).  Sedangkan  pembantu  ( medeplichtige )  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  56  KUHP.  Proses  penegakan  hukum  dalam  memberantas  tindak pidana  korupsi  haruslah  dilakukan  dengan  penuh  kehati-hatian,  kecermatan  dan komprehensif dengan memperhatikan  fakta  yuridis  serta fakta empirik. Sehingga nantinya putusan yang merupakan salah satu output dari proses penegakan hukum dapat  mencerminkan  penegakan  hukum  yang  berkeadilan,  berkepastian  hukum dan bermanfaat. 4
Akan  tetapi  pada  kenyataannya  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi masih  belum  optimal.  Masih  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang multitafsir  dapat  mempengaruhi  terwujudnya  asas  kepastian  hukum.  Asas kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  nilai  dasar  dalam  pembentukan  aturan hukum, asas ini diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya “ einführung in  die  rechtswissenschaften ”.  Gustav  Radbruch  menuliskan  bahwa  di  dalam hukum  terdapat  3  (tiga)  nilai  dasar,  yakni:  (1)  Keadilan  ( Gerechtigkeit );  (2) Kemanfaatan ( Zweckmassigkeit ); dan (3) Kepastian Hukum ( Rechtssicherheit ). 5
1 “Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/09/13/Icw-Kerugian-Negara-Akibat-Korupsi- Capai-Rp-268-Triliun-Pada-Semester-1-2021,” n.d.
2 Bibit  Samad  Rianto  and  Nurlis  E.  Meuko, Koruptor  Go  to  Hell!:  Mengupas  Anatomi  Korupsi  Di Indonesia (Hikmah, 2009).
3 Samsul Bahri M Gare Fahrurrozi, “Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP,” Jurnal Hukum Media Keadilan 10, no. 1 (2019): 50–63, https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103.
4 Helmi  Muammar  et  al.,  “Analisa  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang Pedoman  Pemidanaan  Kaitanya  Dengan  Asas  Kebebasan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi,” Jurnal Widya Pranata Hukum 3, no. 2 (2021): 75–97.
5 Raharjo Satijipto, Ilmu Hukum , Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
Permasalahan  lain  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  adalah terkait  disparitas  pemidanaan.  Salah  satu  faktor  yang  menimbulkan  terjadinya disparitas putusan pidana korupsi adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi.  Dalam  rangka  mengatasi  hal  ini,  Mahkamah  Agung  mengeluarkan kebijakan  untuk  mencegah  terjadinya  disparitas  putusan  melalui  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pemidanaan  Pasal  2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Akan  tetapi  munculnya  Perma  1  Tahun  2020  dapat  menimbulkan problematika  hukum  apabila  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  korusi, Majelis  Hakim  menjadikan  Perma  tersebut  sebagai  jalan  singkat  dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi  yang melanggar Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Sebagai contoh kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat urologi di RSUD Dr.  Soehadi  Prijonegoro  Sragen  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  dengan melibatkan Direktur RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur PT. Fabrel Medikatama selaku penyedia barang/jasa.  Tindak pidana  korupsi  Pengadaan  Sentral  Operation  Komer  (OK)/ Room  Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen dilakukan secara bersama-sama  ( Deelneming ),  sehingga  hakim  perlu  mempertimbangkan  aspek kesalahan  berkaitan  dengan  bentuk  penyertaan  para  terdakwa  tersebut  agar pemidanaan  yang  dijatuhkan  lebih  proporsional  jika  dibandingkan  dengan kejahatan  atau  perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh  masing-masing  pelaku  demi terwujudnya kepastian hukum.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pokok permasalahan  yang  diangkat,  pada  penelitian  sebelumnya  Rohrohmana  (2017) membahas mengenai ajaran turut serta dalam hukum pidana dan penerapan ajaran turut  serta  dalam  putusan  Nomor  05/Pid.Sus-TPK/2015/PN  Jap. 6 Kemudian penelitian oleh Fahrurrozi (2019) membahas mengenai bentuk-bentuk penyertaan di  dalam  melakukan  tindak  pidana  dan  sistem  pemidanaan  terhadap  penyertaan tindak  pidana  menurut  KUHP. 7 Sedangkan  penelitian  oleh  Kurniawan  (2021) membahas mengenai Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi terhadap Pencegahan Disparitas dalam Pemidanaan dan Implikasi Perma Nomor 1 Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pemidanaan  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap  Asas  Kebebasan  Hakim  dalam Memutus Perkara. 8 Sementara dalam penelitian ini fokus penelitiannya menelaah
6 Basir Rohromana, “The Application Of Participated Doctrine In Corruption (Study Of Decision On Corruption Criminal Act Court At Ia Jayapura District Court),” Indonesia Jounal of Criminal Law Studies II, no. 1 (2017): 1–12, https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i1.
7 Fahrurrozi, “Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP.”
8 Helmi  Muammar  et  al.,  “Analisa  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang Pedoman  Pemidanaan  Kaitanya  Dengan  Asas  Kebebasan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi,” Jurnal
Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
putusan  Nomor  41/Pid.Sus-TPK/2020/PN  Smg  mengenai  pemidanaan  terhadap pelaku  penyertaan  ( deelneming )  setelah  lahirnya  Perma  Nomor  1  Tahun  2020. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi dan kendala Pemidanaan Pelaku Penyertaan ( Deelneming ) Tindak Pidana Korupsi atas putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.

## 2. METODE
Jenis/Tipe  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan kasus, karena artikel ini akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor  41/Pid.Sus-TPK/2020/PN  Smg  sesuai  dengan  penerapan  kaidah-kaidah dan  norma-norma  hukum  yang  berlaku.  Spesifikasi  artikel  ini  adalah  deskriptif analitis,  yang  nantinya  akan  memberi  gambaran  yang  jelas,  rinci  dan  sistematis, mengenai Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg  tentang  implementasi  pemidanaan  pelaku  penyertaan  ( deelneming )  tindak pidana  korupsi.  Kemudian  dianalisis  dengan  teori-teori  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan  hukum  yang  mengikat.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti  buku,  literatur, makalah,  jurnal,  dan  hasil-hasil  penelitian.  Metode  analisis  data  yang  digunakan dalam  artikel  ini  adalah  metode  analisis  kualitatif,  yang  dilakukan  dengan  cara menganalisis  data  yang  diambil  dari  studi  dokumentasi,  berdasarkan  teori  atau pendapat  para  ahli  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga diperoleh hasil penelitian yang jelas, benar dan objektif
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Implementasi  Pemidanaan  Pelaku  Penyertaan  (Deelneming)  Tindak Pidana  Korupsi  Atas  Putusan  Nomor  41/Pid.Sus-TPK/2020/PN  Smg  jo. Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG
Perundang-undangan  nasional  khusus  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku adalah Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018. Dalam rangka pembangunan hukum, kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah  dilihat  dari  perspektif  hukum  Indonesia,  memiliki  makna  yang signifikan  dengan  argumen  berikut:  Pertama,  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah telah makna strategis dalam perlindungan dan preferensi untuk pelaku usaha  dalam  negeri.  Kedua,  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  merupakan sektor  penting  dalam  upaya  pertumbuhan  ekonomi.  Ketiga,  sistem  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  yang  dapat  menerapkan  prinsip-prinsip  tata pemerintahan  yang  baik  akan  mendorong  efisiensi  dan  efektivitas  belanja  publik sementara  pada  saat  yang  sama  mengkondisikan  perilaku  tiga  pilar,  seperti pemerintah,  sektor  swasta  dan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  kebaikan pemerintahan.  Keempat,  bahwa  ruang  lingkup  pengadaan  barang  dan  jasa
Widya Pranata Hukum 3, no. 2 (2021): 75–97,
https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.412.
Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
pemerintah  mencakup  berbagai  sektor  dalam  berbagai  aspek  pembangunan nasional. 9 Pada  pelaksanaanya  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di Indoensia  banyak  sekali  terjadi  tindak  pidana  korupsi  yang  merugikan  keuangan negara.  Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  rawan    penyimpangan    bukan    saja oleh  pelaku  pengadaan  itu  sendiri tetapi  juga  oleh  pihak  yang  mempunyai kewenangan    secara    struktural    sebagai  pengguna    barang/jasa    yang mengintervensi    pelaku    pengadaan    untuk    kepentingan  pribadi    maupun kelompoknya, 10 sebagaimana  dalam  pekerjaan  Pengadaan  Sentral  OK/ Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen.
Penelitian  ini  akan  mengkaji  tentang  dasar  hukum  pertimbangan  Hakim Pengadilan  Negeri  Semarang  dalam  menentukan  berat  ringannya  pemidanaan terhadap  pelaku  penyertaan  ( deelneming )  tindak  pidana  korupsi  Pengadaan Sentral  OK/ Room  Operation  System pada  RSUD  Dr.  Soehadi  Prijonegoro Kabupaten  Sragen  atas  nama  terdakwa  Rahardyan  Wahyu  Utomo,  dengan  cara menganalisis  dasar  hukum  pertimbangan  hakim  terhadap  pedoman  pemidanaan yang  ditentukan  dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pemidanaan  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Secara  garis  besar,  Perma  Nomor  1  Tahun  2020  menggariskan  suatu regulasi  yang  tujuan  utamanya  memberi  pedoman  pemidanaan  ( sentencing guidance ) kepada hakim saat menjatuhkan pidana perkara tindak pidana korupsi. Perma  ini  dirancang  untuk  meminimalisasi  bahkan  menghilangkan  adanya disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi yang hingga kini menjadi sorotan banyak  pihak. 11 Hakim  di  Indonesia  dalam  menjatuhkan  putusan  berdasarkan pertimbangan  yang  sifatnya  yuridis  dan  non  yuridis.  Menurut  Lilik  Mulyadi “Hakikat  pada  pertimbangan  yuridis  hakim  merupakan  pembuktian  unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum atau dictum putusan hakim”. 12
Putusan  perkara  tindak  pidana  korupsi  Pengadaan  Sentral  OK/ Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN  Smg.,  tanggal  21  September  2020  atas  nama  terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta- fakta  yang  terungkap  di  persidangan  yang  merupakan  konklusi  komulatif  dari keterangan  para  saksi,  ahli,  keterangan  terdakwa  dan  barang  bukti,  semua  unsur
9 Zaenal  Arifin,  Lazarus  Tri  Setyawan,  and  Jawade  Hafidz,  “Legal  Liability  of  Regional  Apparatus Officials Due to Irregularities in Goods and Services Procurement,” Saudi Journal of Humanities and Social Sciences 4, no. 1 (2019): 29–35, https://doi.org/10.21276/sjhss.2019.4.1.4.
10 Muhammad Nur Aflah et al., “Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan  Pengadaan  Barang  /  Jasa  Pemerintah,” USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  631–50, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279.
11 Syarifuddin  H.M, Prinsip  Keadilan  Dalam  Mengadili  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi: Implementasi ... - M. Syarifuddin, - Google Books (Jakarta: Kencana, 2020), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=bxRNEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR15&dq=jurnal+badut+z aman+romawi&ots=5- tFPblBb&sig=7tGPSwYTtUdFBet1vD_WJGpghiU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
12 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Bandung: Citra Aditya, 2007).
Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf “b” UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi. Jika  peristiwa  dan  hubungan  ini  dipahami  dalam  konteks  keseluruhan, maka perbuatan materiil yang terjadi, adalah terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, saksi  Nanang  Yulianto  Eko  Budi  Raharjo,  dan  saksi  Djoko  Sugeng  Pudjianto, bekerjasama  dalam  kapasitasnya  masing-masing,  sehingga  saling  membantu dalam terlaksananya perbuatan pelanggaran hukum. Terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, membuat brosur penawaran harga dan spesifikasi pengadaan barang ruang Sentral  OK/ Room Operation System atas permintaan saksi  Nanang Yulianto  Eko Budi Raharjo, dimana harganya disesuaikan dengan pagu anggaran maksimal Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Selanjutnya saksi Nanang Yulianto Eko Budi  Raharjo,  menentukan  harga  perkiraan  sendiri  (HPS)  berdasarkan  brosur penawaran tanpa melakukan survei harga riil di lapangan.
Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi dan para ahli,  telah  terungkap  secara  jelas  dan  terlihat  adanya  hubungan  kausalitas  dan persesuaian  antara  terdakwa  Rahardyan  Wahyu  Utomo,  saksi  Nanang  Yulianto Eko  Budi  Raharjo,  dan  saksi  Djoko  Sugeng  Pudjianto,  turut  serta  melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya.  Perbuatan  terdakwa  Rahardyan  Wahyu  Utomo,  lebih  tepat dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  yang  telah  menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan  atau  sarana  karena  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  ada  dalam lingkup  kedudukan  atau  jabatan  selaku  Direktur  PT.  Fabrel  Medikatama sebagaimana  dalam  dakwaan  Subsidair  Pasal  3 Jo Pasal  18  ayat  (1)  huruf  “b” Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Jo. Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHP.
Selanjutnya  terhadap  pemidanaan  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim sebagaimana  termuat  dalam  putusan  yang  dalam  pertimbangannya  menyatakan bahwa  terdakwa  Rahardyan  Wahyu  Utomo,  yang  telah  terbukti  bersalah melakukan  tindak  pidana  dalam  dakwaan  primair  penuntut  umum, maka  Majelis Hakim  menjatuhkan  pidana  sesuai  dengan  perbuatannya  ( vide Pasal  193  ayat  1 KUHAP)  yaitu  pidana  penjara  pidana  penjara  selama  6  (enam)  tahun  dan  denda sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus  juta rupiah) dengan ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  3  (tiga) bulan.
Hakim  Agung  Suhadi  menyampaikan  dalam  acara  webinar  Sosialisasi Publik  Perma  No.  1  Tahun  2020  bahwa  “Hakim  menentukan  berat  ringannya
Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
pidana (straftoemeting) yang dibantu/dipandu Perma ini setelah menyatakan telah terpenuhinya  semua  rumusan  unsur  pasal  dan  terdakwa  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tipikor.  Perma  ini  pun  hanya  berlaku  terhadap terdakwa subjek hukum orang, belum menjangkau subjek hukum korporasi”. 13
Untuk menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan 6 (enam) tahapan sebagaimana dalam uraian Pasal  5 ayat  (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020.  Hal  ini  yang belum terlihat  dalam pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan besarnya nilai kerugian negara  yang  diperoleh  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh terdakwa  Rahardyan  Wahyu  Utomo,  belum  mempertimbangkan  uraian  fakta dalam bentuk naratif secara berurutan terhadap enam tahapan tersebut.
Terhadap  aspek  nilai  kerugian  keuangan  negara  yang  diperoleh  terdakwa Rahardyan  Wahyu  Utomo,  ternyata  adanya  fakta  bahwa  terdakwa  Rahardyan Wahyu  Utomo,  telah  menyetorkan  pada  rekening  RPL  (Rekening  Pemerintah Lainnya) Kejaksaan Negeri Sragen (BNI Cabang Sragen) dengan slip setoran BNI tanggal  28  Februari  2020  uang  sebesar  Rp.  2.016.766.740,00  (dua  milyar  enam belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
Menurut  Asril  peneliti  pada  Lembaga  Kajian  untuk  Advokasi  dan Indepedensi  Peradilan  (LeIP)  bahwa  pengembalian  uang  hasil  korupsi  secara sukarela  oleh  terdakwa  biasanya  menjadi  alasan  bagi  hakim  untuk  mengurangi hukuman  karena  memang  terdapat  relevansi  antara  pengembalian  hasil  korupsi dengan sanksi pidana yang dijatuhkan pada si pelaku. Di satu sisi, pengembalian uang  hasil  korupsi  dapat  menjadi  alasan  bagi  hakim  untuk  mengurangi  pidana bagi si pelaku, tapi tidak menghapuskan pidananya. 14
Oleh  karena  terhadap  kerugian  negara  telah  dipulihkan  dengan  adanya keseluruhan  pengembalian  tersebut  dan  belum  adanya  pengaturan  secara  jelas dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2020  terkait  pengembalian  kerugian  negara, menurut  penulis  selayaknya  dan  lebih  adil  jika  dalam  penjatuhan  pidana  kepada terdakwa  merujuk  pada  tabel  dengan  kategori  paling  ringan  yaitu  nilai  kerugian sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Parameter  berikutnya  adalah  berkenaan  dengan  tingkat  kesalahan,  dampak dan  keuntungan  yang  timbul  dari  suatu  tindak  pidana  korupsi.  Peran  terdakwa Rahardyan  Wahyu  Utomo,  dalam  tindak  pidana  korupsi  Pengadaan  Sentral OK/ Room  Operation  System tidak  signifikan.  Terdakwa  turut  serta  melakukan tindak  pidana  korupsi  tersebut  karena  terseret  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh saksi Nanang Yulianto Eko Budi Raharjo,  kemudian untuk aspek dampak  atau  kerugian  yang  ditimbulkan  rendah,  karena  hasil  pekerjaan  atau pengadaan barang dan/atau jasa sudah sesuai  dengan spesifikasi  yang ditentukan
13 “Webinar Soialisasi Publik Perma Nomor 1 Tahun 2020,” n.d.
14 Abd Razak Musahib, “Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi,” Katalogis 3, no. 1 (2015): 1–9.
Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
dalam  kontrak  dan  terhadap  peralatan  tersebut  sejak  tahun  2016  sampai  saat  ini telah  digunakan  oleh  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr.  Soehadi  Prijonegoro Kabupaten  Sragen  dan  bermanfaat  untuk  melayani  keperluan  masyarakat  umum. Sementara untuk aspek keuntungan terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, terdakwa tidak  menikmati  keuntungan  karena  telah  mengembalikan  keseluruhan  nilai kerugian  keuangan  negara  tersebut  melalui  rekening  RPL  Kejaksaan  Negeri Sragen (BNI Cabang Sragen) pada saat proses penyidikan.
Selanjutnya  terkait  aspek  memilih  rentang  penjatuhan  pidana,  penulis berpendapat  dalam  pemilihan  rentang  penjatuhan  pidana  perkara  tindak  pidana korupsi  Pengadaan  Sentral  OK/ Room  Operation  System lebih  tepat  pada penyesuaian/penyilangan  dalam  tabel  antara  kerugian  keuangan  negara  kategori paling ringan dengan keugian sampai dengan Rp.  200.000.000,00 (dua ratus  juta rupiah)  serta  tingkat  kesalahan,  dampak  dan  keuntungan  rendah  dengan  rentang pidana penjara 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00.
Tahapan  berikutnya  dalam  menentukan  berat  ringannya  pidana  adalah mempertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan  dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Majelis Hakim memeriksa perkara  telah  mempertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan dalam  putusannya  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  197  KUHAP.  Keadaan yang memberatkan dan meringankan ini harus dijadikan acuan oleh hakim dalam menentukan  berat  ringan  atau  lamanya  pidana  dalam  rentang  penjatuhan  pidana. Jadi,  dalam  menjatuhkan  pidana,  hakim  terikat  pada  rentang  penjatuhan  pidana yang telah dipilih pada tahap III, namun dalam menentukan pidana konkret (angka pidana akhir), hakim melihat  pada keadaan  yang memberatkan dan meringankan dalam perkara tersebut. 15
Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana di luar rentang penjatuhan pidana  yang  sudah  dipilih,  namun  hakim  diberikan  kebebasan  (diskresi)  dan kebijaksanaan  dalam  menentukan  besaran  pidana  yang  dijatuhkan  di  dalam rentang  pemidanaan  tersebut  dengan  melihat  keadaan  memberatkan  dan meringankan.Tanggung jawab hakim terhadap hukum tidak selalu dimplementasikan  sebagai  bentuk  corong  undang-undang,  sehingga  seorang hakim tidak boleh terlalu kaku apalagi  membabi buta dalam menerapkan hukum semata  berdasarkan  bunyi  undang-undang,  akan  tetapi  hakim  juga  tidak  boleh terlalu  mudah  untuk  menyimpangi  dan  memperluas  berlakunya  aturan  undang- undang  tanpa  ada  tujuan  yang  sangat  esensiil,  karena  semakin  mudah  suatu undang-undang  disimpangi,  nilai  kepastian  hukum  akan  semakin  hilang  dan  hal itu akan memicu timbulnya tindakan sewenang-wenang. 16
15 Syarifuddin  H.M, Prinsip  Keadilan  Dalam  Mengadili  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi: Implementasi ... - Syarifuddin, - Google Books .
16 Dina  Natalia  Kumampung,  “Tugas,  Fungsi  Dan  Diskresi  Hakim  Untuk  Mengadili  Dan  Memutus Perkara Pidana,” Lex Administratum, Vol. VI/No. 2 /Apr-Jun/2018 VI, no. 2 (2018): 5–12.
Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
Selanjutnya  pada  tahapan  yang  kelima  terkait  menjatuhkan  pidana.  Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, putusan tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan tingkat kesalahan maupun kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan seluruhnya oleh terdakwa. Hal ini  sejalan  dengan  teori  relatif  atau  teori  tujuan  sebagaimana  dijelaskan  oleh Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  bahwa  pidana  bukanlah  sekedar  untuk melakukan  pembalasan  atau  pengimbalan  kepada  orang  yang  telah  melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.
Untuk penjatuhan pidana pada tahap V, pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan  6  (enam)  bulan  serta  denda  sebesar  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah)  dirasa  lebih  tepat  dan  telah  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  terdakwa Rahardyan  Wahyu  Utomo,  negara  maupun  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan teori  tujuan  hukum  Gustav  Radbruch  yaitu  kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan hukum serta selaras dengan tujuan Perma Nomor 1 Tahun 2020 yaitu untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  dan  keadilan  yang  proporsional  dalam pemidanaan  terhadap  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Tujuan  hukum  sendiri diharapkan  dapat  memberikan  kemanfaatan  serta  kebahagiaan    bagi    masyarakat sebanyak-banyaknya  dan  sarana    untuk  bias  mencapai  suatu  tujuan  yang  telah ditetapkan. 17
Bahwa  pemidanaan  yang  proporsional  terhadap  terdakwa  tersebut  sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam teori keadilan. Aristoteles mengungkapkan bahwa  untuk  hal-hal  yang  sama  diperlakukan  secara  sama,  dan  yang  tidak  sama juga  diperlakukan  tidak  sama,  secara  proporsional”  ( justice  consists  in  treating equals  equally  and  unequalls  unequally,  in  proportion  to  their  inequality ).” Tahapan  terakhir  dalam  pedoman  pemidanaan  adalah  mengenai  ketentuan  lain yang  berkaitan  dengan  penjatuhan  pidana.  Tata  cara  penggunaan  pedoman pemidanaan  Perma  Nomor  1  Tahun  2020  telah  berakhir  setelah  tahap  V,  namun pada  perkara  tertentu  yang  memiliki  kondisi  khusus  Majelis  Hakim  harus mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.
Tentang  asas  kepastian  hukum,  Gustav  Radbruch  menyebut  sebagai  salah satu  tujuan  hukum,  di  samping  asas  keadilan  dan  kemanfaatan.  Asas  kepastian hukum  merupakan  salah  satu  asas  yang  erat  kaitannya  dengan  terjaminnya  hak- hak  yang  dimiliki  seseorang  di  depan  hukum.  Adapun  kepastian  yang  hendak dicapai  melalui Perma Nomor 1 Tahun 2020 bukan bermakna keseragaman nilai pidana,  namun  lebih  pada  proses  model  pemidanaan  dengan  pendekatan  yang konsisten.  Perma  ini    menitikberatkan  pada  terwujudnya  keseragaman  atau konsistensi  tahapan-tahapan  yang  harus  digunakan  dalam  menjatuhkan pemidanaan,  sehingga  diharapkan  tidak  tercipta  jurang  disparitas  yang  dalam
17 Raden  Mas  Try  Ananto  Djoko  Wicaksono,  “Tinjauan  Keadilan,  Kepastian  Hukum,  Dan Kemanfaatan  Dalam  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan  Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,” Jurnal Supremasi , 2021, 11–30, https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278.
Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
antara  perkara-perkara  dengan  isu  hukum  serupa,  sehingga  nilai-nilai  kepastian hukum akan lebih terwujud nyata.
Sedangkan  mengenai  prinsip  proporsionalitas,  di  dalam  Perma  Nomor  1 Tahun 2020 didefinisikan sebagai kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan  berat  ringannya  pidana  yang  dijatuhkan.  Hal  ini  selaras  dengan  makna filosofi  keadilan  yaitu  “keadilan  merupakan  tindakan  yang  memperlakukan  hal yang  sama  secara  sama  dan  hal  yang  tidak  sama  secara  tidak  sema  berdasarkan proporsinya”.  Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  perkara Nomor  41/Pid.Sus-TPK/2020/PN  Smg  pada  saat  menjatuhkan  pemidanaan terhadap  terdakwa  Rahardyan  Wahyu  Utomo,  dalam  pertimbangannya  belum mempertimbangkan  secara  lengkap  mengenai  siapa  pelaku  utama  maupun  turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Apabila dilihat dari besarnya peran dalam tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  ini,  saudara  Nanang Yulianto  Eko  Budi  Raharjo,  lebih  tepat  dikualifikasikan  sebagai  pelaku  utama. Sedangkan  untuk  terdakwa  Rahardyan  Wahyu  Utomo,  dan  Djoko  Sugeng Pudjianto, apabila dilihat dari perannya sudah tepat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan.
Kemudian  dalam  menjatuhkan  pemidanaan  terhadap  terdakwa,  Majelis Hakim belum mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan  dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pemidanaan Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Apabila  dikaitkan  dengan  prinsip  kepastian  dan  proporsionalitas  dalam  Perma Nomor  1  Tahun  2020  maupun  tujuan  hukum,  penjatuhan  pemidanaan  terhadap terdakwa  Rahardyan  Wahyu  Utomo,  sebagai  pelaku  penyertaan  ( deelneming ) belum mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum.
3.2 Kendala  dan  Solusi  Implementasi  Pemidanaan  Pelaku  Penyertaan (Deelneming)  Tindak  Pidana  Korupsi  Atas  Putusan  Nomor  41/Pid.Sus- TPK/2020/PN Smg jo. Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG
Subjek   tindak   pidana   yang   dikenal   dalam   KUHP   adalah   orang perorangan.    Hal  ini  berarti  hanya    manusia    yang    dapat    melakukan    tindak pidana    dan    hanya    manusia     yang    dapat    dituntut    serta    dibebani pertanggungjawaban  pidana. 18 Tindak  pidana  korupsi  adalah  tindak  pidana  yang hampir tidak mungkin secara solitaire atau dengan perkataan lain selalu bersama- sama.  Untuk  menjaring  semua  pelaku  tindak  pidana  korupsi  selalu  dialamatkan pada  kemampuan  sebuah  pranata  hukum  yang  dinamakan  ajaran  penyertaan pidana  menurut  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP  dan  Pasal  15  Undang-Undang  No.  31 Tahun  1999 Jo Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan
18 Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban  Korporasi  Di  Indonesia,” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  1  (2020):  98–111, https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283.
Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
Tindak Pidana Korupsi. 19 Korupsi  bukan  sekedar  persoalan  normatif saja,  akan tetapi    sudah    menjadi    penyakit    kolosal.    Sehingga    korupsi    sudah  menjadi musuh  masyarakat  karena  bisa  menghancurkan  sendi-sendi  kehidupan bangsa.Kegagalan    hukum    modern    saat    ini   yang    berkamuflase    pada    liberal kapitalistik    tidak    mampu    menyelesaikan    secara    komprehensif    kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berelasi dengan pejabat tinggi atau elit politik. 20
Penyertaan  ( deelneming )  memungkinkan  seseorang  peserta  dapat  dihukum atas  perbuatannya,  walau  perbuatan  tersebut  hanya  memenuhi  sebagian  saja  dari perumusan tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan  dalam  bentuk  perbuatan-perbuatan  tertentu  kepada  orang  lain  untuk melaksanakan tindak pidananya. 21 Penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan  pelaku  penyertaan  ( deelneming ) , para  penegak  hukum  dituntut  agar mampu  mengkualifisir  para  pembuat  delik  apakah  sebagai  pelaku  ( pleger ),  yang menyuruh melakukan ( doen pleger ), yang turut serta ( medepleger ) dan penganjur ( uitlokker )  atau pembantu  ( medeplichtige ). Menjadi  sebuah problematika dimana dalam  undang-undang  hukum  pidana  sendiri  tidak  membuat  suatu  kriteria  atau batasan  secara  definitif,  sehingga  para  penegak  hukum  dalam  menjabarkan penyertaan ( deelneming ) didasarkan pada pendapat para ahli.
Konsep  ajaran  penyertaan  dalam  tindak  pidana  erat  kaitannya  dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Implementasi hukum pidana berkaitan dengan  pertanggunggjawaban  pelaku  berarti  mengenakan  sifat  tercela  dari perbuatan  pidana  pada  orang  itu  sesuai  dengan  peran  dan  kapasitas  pelaku  atau kontribusinya  dalam  mewujudkan  peristiwa  pidana,  sehingga  patut  dijatuhkan nestapa  kepadanya.  Jadi,  tolok  ukur  atau  penentuan  mengenai  cakupan pertanggungjawaban  pidana  sangat  tergantung  terhadap  rumusan  dan  ruang lingkup  perbuatan  pidana  yang  ditentukan  sebelumnya  serta  konsep  ajaran penyertaan di dalam hukum pidana positif. 22
Delik penyertaan ( deelneming) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada  kenyataannya  masih  sering  ditemui  kendala  dalam  implementasinya sebagaimana  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  Pengadaan  Sentral  OK/ Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen perkara Nomor  41/Pid.Sus-TPK/2020/PN  Smg  atas  nama  terdakwa  Rahardyan  Wahyu Utomo.  Tindak  pidana  korupsi  tersebut,  Majelis  Hakim  pemeriksa  perkara mengkualifikasikan terdakwa terbukti Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai turut serta melakukan ( medepleger).
19 Ruben  Achmad  and  Henny  Yuningsih, Penerapan  Ajaran  Penyertaan  Dalam  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana , Sriwijaya  Law  Conference ,  vol.  2  (Forum  Ilmiah Sriwijaya Law Conference (SLCon): Prosiding Dari Riset Menuju Advokasi, 2016).
20 Mochamad  Ramdhan  Pratama  and  Mas  Putra  Zenno  Januarsyah,  “Upaya  Non-Penal  Dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  2  (2020):  235, https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195.
21 T  Abadi,  “Pemidanaan  Bagi  Penganjur  Tindak  Pidana  Korupsi  Menurut  Pasal  55  KUHP,” Lex Crimen , 2021.
22 R  Saleh, Perbuatan  Pidana  Dan  Pertanggungjawaban  Pidana:  Dua  Pengertian  Dasar  Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
Seorang  hakim  dalam  pengambilan  keputusan  harus  memiliki  penalaran yang  baik  dalam  menelaah  dan  memberi  pertimbangan  yang  cukup.  Diperlukan proses  penalaran  hukum  atau  disebut  sebagai legal  reasoning . Legal reasoning dalam  hal  ini  adalah  pencarian  “ reason ”  mengenai  hukum  atau  pencarian  dasar tentang   bagaimana   seorang   hakim   memutuskan   suatu perkara/kasus hukum yang  dihadapinya. 23 Majelis  Hakim  dalam  pertimbangannya  hanya  sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif, tanpa mempertimbangkan  hubungan  antar  pelaku  dalam  peristiwa  pidana  tersebut.
Pertimbangan tersebut kurang lengkap karena sebenarnya dalam peristiwa pidana tersebut  terdapat  para  pelaku  lain  yang  dilakukan  penuntutan  secara  terpisah dalam  perkara  Nomor  39/Pid.Sus-TPK/2020/PN  Smg  dan  Nomor  40/Pid.Sus- TPK/2020/PN  Smg  mempunyai  kedudukan  dan  peranan  yang  berbeda.  Akan tetapi pertimbangan putusan seolah-olah memandang terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo,  sebagai  pelaku  turut  serta  yang  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  keberadaan pelaku utama. Kendati pertimbangan Majelis Hakim telah mengarah kepada orang lain selain terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, namun keseluruhan pertimbangan tidak menyebutkan kedudukan pihak lain tersebut yang dapat dijadikan dasar bagi pengadilan  dalam  mempertimbangkan  terdakwa  sebagai  pelaku  turut  serta ( medepleger ).
Kendala  tersebut  dikarenakan  pemahaman  atau  penafsiran  dari  Majelis Hakim  yang  kurang  tepat  mengenai  bentuk  kerjasama  dan  pertanggungjawaban pidana  diantara  para  pelaku.  Apalagi  dalam  delik  penyertaan  turut  serta melakukan  ( medepleger )  yang  batasannya  makin  kabur,  Majelis  Hakim mengidentikan turut  serta dengan bersama-sama  dalam melakukan tindak pidana tanpa  menilai  peran  dan  kapasitas  pelaku  atau  kontribusinya  dalam  mewujudkan tindak  pidana,  yang  pada  akhirnya  akan  berpengaruh  pada  penjatuhan  pidana kepada  para  pelaku.  Majelis  Hakim  seharusnya  menguraikan  ajaran  turut  serta melakukan  secara  memadai  dalam  pertimbangan  putusannya  sehingga  mampu menjelaskan  kedudukan  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dalam  turut  serta melakukan.  Muhammad  Ainul  Syamsu  berpendapat    bahwa    dibandingkan dengan  bentuk  penyertaan  lainnya,  doktrin  turut  serta  melakukan  ( medepleger ) mempunyai  ciri  khas  yang  berbeda  karena  mensyaratkan  adanya  perbuatan bersama ( meedoet ) antara pelaku materil ( pleger ) dan pelaku turutserta melakukan ( medepleger ). 24
Jika  disimak  dalam  uraian  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP,  maka  ada keharusan  untuk  menemukan  peran  pelaku  dan  para  pelaku  dimintai
23 Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi, and Permana Atmaja, “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim  Dalam  Pengambilan  Putusan  Di  Pengadilan  Menghindari  ‘Onvoldoende  Gemotiveerd,’” Jurnal  Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 482–96, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232.
24 Syamsu, Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=duC2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+per bandingan+hukum+disertasi&ots=_XY1fVtdEo&sig=HKmzkL8kHLYL3_DYBUcRhLW-3t4.
Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
pertanggungjawaban  sesuai  dengan  perannya  masing-masing.  Pasal  55  ayat  (2) dinyatakan  bahwa  penganjur  dipertanggungjawabkan  terhadap  perbuatan  yang sengaja dianjurkannya beserta akibatnya. 25 Tentang pertanggungjawaban peserta, Moeljatno  berpendapat  ada  dua  sistem  pokok  yang  satu  sama  lain  bertentangan. Yaitu yang pertama: tiap-tiap peserta dipandang sama nilainya (jahatnya) dengan orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  sendiri,  sehingga  mereka  itu  juga dipertanggungjawabkan  sama  dengan  pelaku.  Yang  kedua:  tiap-tiap  peserta dipandang  tidak  sama  nilainya,  masing-masing  dibedakan  menurut  perbuatan yang  dilakukan,  ada  kalanya  disamakan  dengan  pelaku,  ada  kalanya  tidak.  Dan oleh  karena  pertanggungjawaban  demikian  pula,  ada  kalanya  sama  beratnya dengan pelaku, ada kalanya lebih ringan. 26
Menurut  penelitian  ini,  upaya  pemulihan  kerugian  sudah  semestinya pengungkapan  perkara  tindak  pidana  korupsi  Pengadaan  Sentral  OK/ Room Operation  System pada  RSUD  Dr.  Soehadi  Prijonegoro  Kabupaten  Sragen  ini tidak berhenti dengan dipidananya para terdakwa, namun harus dibuka lebih lanjut untuk mengetahui pola hubungan diantara para pelaku sehingga didapatkan pihak yang  seharusnya  dimintai  pertangungjawaban  dalam  pengembalian  kerugian negara. Peristiwa tindak pidana korupsi ini tidak terlepas dari adanya keterkaitan dari  perusahan  pemenang  lelang  yang  notabene  juga  memperoleh  keuntungan sebesar  Rp.  203.304.240,00  (dua  ratus  tiga  juta  tiga  ratus  empat  ribu  dua  ratus empat puluh rupiah). Akan tetapi pihak perusahan pemenang lelang tersebut tidak dijadikan  sebagai  pihak  yang  dimintai  pertanggungjawaban  atas  rangkaian peristiwa  tindak  pidana  korupsi  Pengadaan  Sentral  OK/ Room  Operation  System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen.
Adanya  kendala  Majelis  Hakim  dalam  menggungkap  rangkaian  peristiwa tersebut  akibat  dari  surat  dakwaan  yang  disusun  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU) kurang  cermat,  jelas  dan  lengkap.  JPU  dalam  surat  dakwaannya  belum menguraikan  secara  jelas  dan  lengkap  fakta-fakta  perbuatan  para  terdakwa  dan kronologis peristiwa tindak pidana korupsi Pengadaan Sentral ok/ room operation system secara utuh, dimana terdapat perusahaan pemenang lelang yang notabene memperoleh  keuntungan  tidak  ditarik  sebagai  pihak  yang  harus  dimintai pertanggungjawaban.  Untuk  mengatasi  kendala  dalam  implementasi  pemidanaan penyertaan  ( deelneming )  perkara  tersebut  di  atas  diperlukan  adanya  terobosan- terobosan  hukum  dan  penegakan  hukum  yang  efektif  dari  Majelis  Hakim. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasilnya penegakan hukum tergantung kepada 3 (tiga) komponen sistem hukum, yaitu struktur hukum ( legal  structure ),  substansi  hukum  ( legal  substance ) dan  budaya  hukum  ( legal culture ).
Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  di  bawahnya  sebagai  komponen struktur  hukum  harus  mampu  melakukan  terobosan-terobosan  hukum  melalui
25 M Haryanto, Hukum Pidana (Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2015).
26 Moeljatno, Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan (Jakarta: Bina Aksara, 1985).
Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
putusan  berkualitas  yang  dihasilkan  oleh  hakim-hakim  yang  profesional.  Majelis Hakim  dapat  melakukan  terobosan-terobosan  hukum  dengan  membuat  putusan berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Terobosan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim menjadi penting, karena menurut R. Dworkin tidak  semua  kasus  hukum  yang  komplek  dan  sulit  dapat  secara  langsung ditemukan  jawabannya  dalam  hukum  positif  yang  tersedia,  diperlukan kemampuan  menganalisis,  menginterpretasi  dan  terobosan  hukum  untuk mendapat jawaban yang memadai. 27 Sehingga dengan adanya terobosan-terobosan hukum  tersebut  tujuan  hukum  yaitu  terciptanya  kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan hukum akan tercapai.
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa penafsiran dan pemahaman Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 41/Pid.Sus- TPK/2020/PN  Unr  mengenai  bentuk  kerjasama  dan  pertanggungjawaban  pidana diantara  para  pelaku  dan  tidak  ditariknya  pihak  terkait  yang  terlibat  dalam rangkaian  peristiwa  tindak  pidana  korupsi  menjadi  kendala  bagi  Majelis  Hakim untuk  mengungkap  secara  lengkap  dan  utuh  para  pihak  yang  terlibat  serta pengembalian  nilai  kerugian  keuangan  negara.  Diperlukan  adanya  terobosan- terobosan  hukum  melalui  putusan  yang  berkualitas  untuk  mengatasi  kendala tersebut
4. PENUTUP
Dalam  menjatuhkan  berat  ringannya  pemidanaan  pelaku  penyertaan ( deelneming ) perkara tindak pidana korupsi, Majelis Hakim belum mempertimbangkan  secara  lengkap  mengenai  siapa  pelaku  utama  maupun  turut serta  melakukan.  Kemudian  dalam  menjatuhkan  pemidanaan  terhadap  terdakwa, Majelis  Hakim  belum  sepenuhnya  memberikan  pertimbangan.  Selanjutnya pemahaman  dan  penafsiran  Majelis  Hakim  yang  kurang  tepat  dalam mengkualifikasikan  terdakwa  Rahardyan  Wahyu  Utomo,  sebagai  turut  serta melakukan  ( medepleger )  hanya  sebatas  menyatakan  adanya  hubungan  kerjasama secara kolektif,  mengakibatkan tidak terlihatnya  peran, kedudukan maupun pola hubungan  para  pelaku  yang  terkait  dengan  peristiwa  tindak  pidana  korupsi tersebut. Selain itu dengan tidak ditariknya pihak lain yang terkait dalam peristiwa tindak pidana korupsi tersebut yang disebabkan kurang cermat, jelas dan lengkap JPU  dalam  menyusuan  dakwaan  menjadi  kendala  bagi  Majelis  Hakim  untuk mengungkap secara lengkap dan utuh para pihak yang terlibat serta pengembalian nilai kerugian keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi, T. “Pemidanaan Bagi Penganjur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 Kuhp.” Lex Crimen , 2021.
Achmad,  Ruben,  and  Henny  Yuningsih. Penerapan  Ajaran  Penyertaan  Dalam
27 Widodo  Dwi  Putro,  “Mencari  Kebenaran  Materiil  Dalam  ‘Hard  Case’  Pencurian  Tiga  Buah Kakao,” Jurnal Yudisial III, no. 03 (2010): 220–37.
Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana . Sriwijaya Law Conference . Vol. 2. Forum Ilmiah Sriwijaya Law Conference (SLCon): Prosiding Dari Riset Menuju Advokasi, 2016.
Aflah, Muhammad Nur, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. “Kedudukan  Hukum  Aparatur  Pengawasan  Intern  Pemerintah  Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.” USM Law Review 4, no. 2 (2021): 631–50. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279. Arifin,  Zaenal,  Lazarus  Tri  Setyawan,  and  Jawade  Hafidz.  “Legal  Liability  of Regional  Apparatus  Officials  Due  to  Irregularities  in  Goods  and  Services Procurement.” Saudi  Journal  of  Humanities  and  Social  Sciences 4,  no.  1 (2019): 29–35. https://doi.org/10.21276/sjhss.2019.4.1.4.
Dina Natalia Kumampung. “Tugas, Fungsi Dan Diskresi Hakim Untuk Mengadili Dan  Memutus  Perkara  Pidana.” Lex  Administratum,  Vol.  VI/No.  2  /Apr- Jun/2018 VI, no. 2 (2018): 5–12. Djoko  Wicaksono,  Raden  Mas  Try  Ananto.  “Tinjauan  Keadilan,  Kepastian
Hukum,  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik.” Jurnal Supremasi , 2021, 11–30. https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278.
Fahrurrozi, Samsul Bahri M Gare. “Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP.” Jurnal  Hukum  Media  Keadilan 10,  no.  1  (2019):
50–63. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103. Haryanto, M. Hukum Pidana . Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2015.
“Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/09/13/Icw-Kerugian-Negara- Akibat-Korupsi-Capai-Rp-268-Triliun-Pada-Semester-1-2021,” n.d.
Lilik  Mulyadi. Putusan  Hakim  Dalam  Hukum  Acara  Pidana .  Bandung:  Citra Aditya, 2007.
Moeljatno. Delik-Delik  Percobaan  Dan  Delik-Delik  Penyertaan .  Jakarta:  Bina Aksara, 1985.
Muammar, Helmi, Wawan Kurniawan, Fuad Nur Fauzi, Y Farid Bambang T, and Caesar  Tanihatu.  “Analisa  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2020  Tentang  Pedoman  Pemidanaan  Kaitanya  Dengan  Asas  Kebebasan Hukum  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi.” Jurnal  Widya  Pranata  Hukum 3, no. 2 (2021): 75–97.
———.  “Analisa  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang Pedoman  Pemidanaan  Kaitanya  Dengan  Asas  Kebebasan  Hukum  Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Widya Pranata Hukum 3, no. 2 (2021): 75– 97. https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.412.
Musahib,  Abd  Razak.  “Pengembalian  Keuangan  Negara  Hasil  Tindak  Pidana Korupsi.” Katalogis 3, no. 1 (2015): 1–9.
Pratama,  Mochamad  Ramdhan,  and  Mas  Putra  Zenno  Januarsyah.  “Upaya  Non- Penal  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.” Jurnal  Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 235. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195.
Puteri,  Rizqi  Purnama,  Muhammad  Junaidi,  and  Zaenal  Arifin.  “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia.” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 98–111. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283.
Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
Putro, Widodo Dwi. “Mencari Kebenaran Materiil Dalam ‘Hard Case’ Pencurian Tiga Buah Kakao.” Jurnal Yudisial III, no. 03 (2010): 220–37. Rianto,  Bibit  Samad,  and  Nurlis  E.  Meuko. Koruptor  Go  to  Hell!:  Mengupas Anatomi Korupsi Di Indonesia . Hikmah, 2009.
Rohromana,  Basir.  “The  Application  Of  Participated  Doctrine  In  Corruption (Study  Of  Decision  On  Corruption  Criminal  Act  Court  At  Ia  Jayapura District Court).” Indonesia Jounal of Criminal Law Studies II, no. 1 (2017): 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i1.
Saleh,  R. Perbuatan  Pidana  Dan  Pertanggungjawaban  Pidana:  Dua  Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana . Jakarta: Aksara Baru, 1983. Satijipto, Raharjo. Ilmu Hukum . Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Sulistyawan,  Aditya  Yuli,  Aldio  Fahrezi,  and  Permana  Atmaja.  “Arti  Penting Legal  Reasoning  Bagi  Hakim  Dalam  Pengambilan  Putusan  Di  Pengadilan Menghindari  ‘Onvoldoende  Gemotiveerd.’” Jurnal  Ius  Constituendum 6, no. 2 (2021): 482–96. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232. Syamsu, Pergeseran  Turut Serta  Melakukan Dalam Ajaran  Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana . Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Syarifuddin  H.M. Prinsip  Keadilan  Dalam  Mengadili  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi: Implementasi ... - Syarifuddin, - Google Books . Jakarta: Kencana, 2020.
“Webinar Soialisasi Publik Perma Nomor 1 Tahun 2020,” n.d.