## PERAN SERTA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN    BULELENG DALAM  PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU  LINTAS DI KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Ketut Bayu Rumana Sugangga 1 , Saptala Mandala 2
Abstrak: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, merupakan salah satu Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten  Buleleng,  yang  merupakan leading  sector dalam  bidang  perhubungan,  memiliki  tanggung  jawab  dalam  hal  lalu  lintas  dan angkutan jalan, termasuk dalam pencegahan maupun penanganan kecelakaan lalu lintas  yang  terjadi.  Penelitian  ini  meneliti  tugas  wewenang  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Buleleng  dalam  pencegahan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  di Kabupaten  Buleleng,  kendala-kendala  dan  upaya  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Buleleng  dalam  pencegahan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Tugas  wewenang  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Buleleng  dalam  pencegahan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  di Kabupaten  Buleleng  adalah  merencanakan  dan  mewujudkan  adanya  sistem transportasi yang baik di antaranya dengan dengan menyediakan dan memelihara perlengkapan  jalan,  dan  menjamin  kelaikan  kendaraan  wajib  uji  yang  digunakan dijalan.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Buleleng  dalam  pencegahan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kabupaten Buleleng,  antara  lain:  keterbatasan  anggaran  yang  tersedia,  belum  optimalnya koordinasi  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten  berkenaan  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  berkaitan  dengan  jalan dan perlengkapannya, kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji kelaikan  kendaraan  yang  dimilikinya  perlu  ditingkatkan.  Upaya  yang  dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu  lintas  di  Kabupaten  Buleleng  antara  lain  meningkatkan  pelaksanaan  uji kelaikan  kendaraan  bermotor,  merencanakan  dan  melaksanakan  manajemen  dan rekayasa lalu lintas.
. Kata-kata Kunci: Dinas Perhubungan, Pencegahan, Kecelakaan Lalu Lintas.

## PENDAHULUAN
Ada  beberapa  hal  yang  relevan  dilakukan    sehubungan  dengan  dominannya faktor  manusia  sebagai  penyebab  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas,  antara  lain perlunya  ditingkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  mematuhi  tata  tertib  berlalu
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
lintas,  termasuk    dengan  meningkatkan  pengawasan  untuk  mencegah  dan menangani  kecelakaan  lalu  lintas.  Untuk  itu  kerja  sama  semua  pemangku kepentingan  sangat  diperlukan  utamanya  pihak  Kepolisian,  Pemerintah,  dan Pemerintah Daerah.
Hal  yang  menyebabkan  masalah  kecelakaan  lalu  lintas  menjadi  sangat penting  adalah  berkaitan  dengan  usia  korban.  Umur  terbanyak  korban  lalu  lintas adalah pada usia produktif, yaitu antara 16-40 tahun mencapai 75,6% baik karena kecelakaan sepeda motor, mobil, maupun pejalan kaki. Korban laki-laki dibanding wanita 71: 40 (Ignatius Riwanto Sastromihardjo, 2013).
Kabupaten  Buleleng, sebagai  Kabupaten dengan  wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak di Propinsi Bali, juga menghadapi masalah yang sama, yaitu kecenderungan naiknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi maupun jumlah korban yang diakibatkannya.
Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Buleleng,  yang merupakan leading sector dalam bidang perhubungan, memiliki tanggung jawab dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan,  termasuk  dalam  pencegahan  maupun  penanganan  kecelakaan  lalu  lintas yang  terjadi.  Tanggung  jawab  ini  dilakukan  melalui  kerja  sama  dengan  satuan kerja  perangkat  daerah  yang  lain  di  lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng, maupun  dengan  lembaga  lain,  di  antaranya  dengan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Apa  tugas  dan  wewenang  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng?
2. Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Buleleng  dalam  pencegahan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kabupaten Buleleng?
3. Upaya  apa  yang  dilakukan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Pasal 1 angka 1 Undang ‐ Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  lalu  lintas,  angkutan  jalan,  jaringan  lalu  lintas dan  angkutan  jalan,  prasarana  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
Pasal  1  angka  24  Undang ‐U ndang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  menyatakan  bahwa:  “Kecelakaan  lalu  lintas  adalah suatu  peristiwa  di  jalan  yang  tidak  diduga  dan  tidak  disengaja  melibatkan kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna  jalan  lain  yang  mengakibatkan  korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.
Pasal  229  Undang ‐U ndang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  menentukan  bahwa  karakteristik  kecelakaan  lalu  lintas  dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
1. Kecelakaan  lalu  lintas  ringan,  yaitu  kecelakaan  yang  mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan  lalu  lintas  sedang,  yaitu  kecelakaan  yang  mengakibatkan  luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan  lalu  lintas  berat,  yaitu  kecelakaan  yang  mengakibatkan  korban meninggal dunia atau luka berat.
Sejalan  dengan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009,  dalam  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2013  tentang Tata  Cara  Penanganan  Kecelakaan  Lalu  Lintas,  kecelakaan  lalu  lintas digolongkan atas:
a. kecelakaan ringan;
b. kecelakaan sedang; dan
c. kecelakaan berat.
Dinyatakan  lebih  lanjut  bahwa  kecelakaan  ringan  apabila  mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan sedang apabila mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Luka ringan terdiri atas:
1) luka  yang  mengakibatkan  korban  menderita  sakit  yang  tidak  memerlukan perawatan inap di rumah sakit; atau
2) selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.
Kecelakaan  berat  apabila  mengakibatkan  korban  luka  berat  atau  meninggal dunia. Luka berat terdiri atas:
1) jatuh  sakit  dan  tidak  ada  harapan  sembuh  sama  sekali  atau  menimbulkan bahaya maut;
2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
3) kehilangan salah satu panca indera;
4) menderita cacat berat atau lumpuh;
5) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
7) luka yang membutuhkan rawat inap lebih dari 30 hari.
Korban meninggal dunia terdiri atas:
1) meninggal dunia di TKP;
2) meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit; atau
3) meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan  Lalu  Lintas  menentukan  bahwa  dampak  kecelakaan  lalu  lintas  dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi tiga, yaitu:
1. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2. Luka  berat  adalah  korban  kecelakaan  yang  karena  luka-lukanya  menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari  30  hari  sejak  terjadi  kecelakaan.  Suatu  kejadian  digolongkan  sebagai cacat  tetap  jika  sesuatu  anggota  badan  hilang  atau  tidak  dapat  digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
3. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.
Nur Yuniarti mengemukakan bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas adalah (Nur Yuniarti,  2006: 7):
1. Faktor pemakai jalan.
Pemakai  jalan  merupakan  unsur  yang  terpenting  dalam  lalu  lintas,  karena manusia  sebagai  pemakai  jalan  adalah  unsur  yang  utama  dalam  terjadinya pergerakan  lalu  lintas.  Disebutkan  bahwa  faktor  manusia  sebagai  pengguna jalan dapat dipilah menjadi dua golongan, yaitu :
a. Pengemudi, termasuk pengemudi kendaraan tak bermotor.
b. Pejalan kaki, termasuk pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan lain- lain.
2. Faktor pengemudi.
Tingkah laku pribadi pengemudi di dalam arus lalu lintas adalah faktor yang menentukan karakteristik lalu lintas yang terjadi.
3. Faktor pejalan kaki.
Pejalan  kaki  sangat  mudah  mengalami  cidera  serius  atau  kematian  jika ditabrak oleh kendaraan bermotor.\
4. Faktor kendaraan.
Sebab-sebab  kecelakaan  yang  disebabkan  faktor  kendaraan  yaitu  karena perlengkapan, penerangan, pengamanan, dan mesin kendaraan.
5. Faktor jalan.
Jalan  sebagai  landasan  bergeraknya  kendaraan  harus  direncanakan  agar memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan bagi pemakainya.
6. Faktor lingkungan.
Berbagai faktor lingkungan jalan berpengaruh dalam kegiatan lalu lintas. Hal ini  mempengaruhi  pengemudi  dalam  mengatur  kecepatan  (mempercepat, konstan, memperlambat atau berhenti).
Beberapa indikator faktor jalan yang berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas antara lain (Ikhsan, 2009: 7):
1. Prasarana.
Jalan harus dilengkapi dengan prasarana jalan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang yaitu:
a. Rambu-rambu.
b. Marka jalan.
c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
d. Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan.
e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan.
f. ada  fasilitas  pendukung  kegiatan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang berada di jalan dan di luar jalan.
2. Lokasi jalan, meliputi:
a. Dalam  kota  (di  daerah  pasar,  pertokoan,  perkantoran,  sekolah, perumahan).
b. luar kota (pedesaan, penghubung antar daerah).
3. Volume lalu lintas.
Semakin padat lalu lintas jalan, makin banyak pula kecelakaan yang terjadi, makin sepi lalu lintas makin sedikit kemungkinan kecelakaan yang terjadi.
4. Kelas jalan.
Untuk  keperluan  pengaturan,  penggunaan,  dan  pemenuhan  kebutuhan angkutan,  jalan  dibagi  dalam  beberapa  kelas.  Pembagian  jalan  dalam  beberapa kelas  didasarkan  pada  kebutuhan  transportasi,  pemilihan  moda  secara  tepat dengan  mempertimbangkan  keunggulan  karakteristik  masing-masing  moda, perkembangan  teknologi  kendaraan  bermotor,  muatan  sumbu  terberat  kendaraan bermotor serta konstruksi jalan. Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan wajib dinyatakan dengan rambu-rambu.
5. Fasilitas pendukung.
Meliputi  fasilitas  pejalan  kaki,  parkir  pada  badan  jalan,  halte,  tempat istirahat,  dan  penerangan  jalan.  Fasilitas  pejalan  kali  terdiri  dari  trotoar,  tempat penyeberangan  yang  dinyatakan  dengan  marka  jalan  dan/atau  rambu-rambu, jembatan penyeberangan dan terowongan penyeberangan.

## METODE PENELITIAN
Soerjono  Penelitian  Peran  Serta  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng dalam    Pencegahan  Kecelakaan    Lalu    Lintas  Di  Kabupaten  Buleleng  ini merupakan  penelitian  hukum  empiris,  yaitu  merupakan  implementasi Undang ‐ Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban Dinas Perhubungan dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng.
Penelitian  Peran  Serta  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng    dalam Pencegahan  Kecelakaan    Lalu    Lintas  Di  Kabupaten  Buleleng  ini  dikatakan bersifat  deskriptif  karena  diarahkan  untuk  menggambarkan  tentang  pelaksanaan Undang ‐ Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan terutama peran atau tugas dan kewajiban Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam  mencegah  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kabupaten  Buleleng, kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng dalam  mencegah  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kabupaten  Buleleng,  dan upaya  yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng. Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang terpenting  adalah  untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Hal  lain  yang menjadi  pertimbangan  adalah  mengingat  di  Kabupaten  Buleleng  sering  terjadi kecelakaan  lalu  lintas.  Kemudahan  lainnya  di  antaranya  karena  peneliti berdomisili di Singaraja.
Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud dihubungkan dengan dikotomi antara data primer dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  sumber  data  lapangan  dan  data sekunder  diperoleh  dari  sumber  data  kepustakaan..  Sumber  data  kepustakaan diteliti  dengan  cara  melakukan  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research ).  Data kepustakaan (data sekunder) dalam penelitian hukum, terutama berbentuk bahan- bahan hukum yang berupa:
1. Bahan hukum primer.

## 2. Bahan hukum sekunder.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  studi  pustaka, yaitu teknik yang terdiri dari kegiatan pencarian bahan-bahan pustaka, penelaahan materi bahan pustaka, pembuatan ringkasan dan pokok-pokok pikiran. Penelitian lapangan dilakukan terutama dengan melakukan wawancara.
Menurut  Moleong  analisis  data  adalah  proses  mengorganisasikan  dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarakna data (Moleong, Lexy J, 1999: 103).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural stting).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’
Secara  singkat  proses  pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:  persiapan  (di  antaranya  penyusunan  daftar  pertanyaan)  dan  penjajagan awal,  pengumpulan  data,  penyusunan  data  (termasuk  reduksi,  membuang  yang tidak relevan), pembuatan paparan, dan terakhir  adalah penarikan simpulan serta pemberian saran sesuai dengan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepala  Bidang  Lalu  Lintas  pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng, dalam  wawancara  yang  dilakukan  pada  tanggal  8  Juni  2016  menjelaskan  bahwa kewenangan  yang  dimiliki  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  di  bidang perhubungan adalah:
1. Mewujudkan  sistem  transportasi  yang  baik  serta  pengembangan  sarana  dan prasarana  dan  pelayanan  jasa  perhubungan  yang  handal  untuk  menunjang pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan  sumber-sumber  potensi  pendapatan  di  bidang  perhubungan untuk pendapatan daerah.
3. Mewujudkan penegakan supremasi hukum di bidang perhubungan.
4. Meningkatkan  sarana-prasarana  serta  profesionalisme  aparatur  yang  handal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
Tugas  dan  wewenang  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  secara singkat  adalah  merencanakan  dan  mewujudkan  adanya  sistem  transportasi  yang baik  di  Kabupaten  Buleleng,  dengan  mengembangkan  sarana-prasarana  yang dibutuhkan.  Secara  langsung  hal  ini  berhubungan  dengan  pencegahan  terjadinya kecelakaan lalu Lintas.
salah satu  kendala bagi  Pemerintah Kabupaten Buleleng secara umum, dan Dinas  Perhubungan  secara  khusus  dalam  merencanakan  dan  melaksanakan program  pembangunan  adalah  keterbatasan  anggaran.  Keterbatasan  anggaran menyebabkan  harus  dilakukan  skala  prioritas,  dengan  mendahulukan  program- program  yang  sangat  diperlukan,  meskipun  program  lain  sebenarnya  juga diperlukan.  Misalnya,  berkaitan  dengan  perbaikan  jalan  dan  penyediaan  serta pemeliharaan perlengkapan jalan, harus dilakukan secara bertahap.
Hal  lain,  yang  juga  terkadang  dianggap  sebagai  kendala  adalah  berkenaan dengan kewenangan mengenai jalan dan perlengkapannya, yang dibedakan antara kewenangan pusat, kewenangan provinsi, dan kewenangan kabupaten. Jalan yang menjadi  kewenangan  pusat,  kewenangan  provinsi,  dan  kewenangan  kabupaten, adanya  di  wilayah  kabupaten.  Terkadang  koordinasi  di  lapangan  relatif  sulit dilakukan,  apalagi  tuntutan  masyarakat  umumnya  disampaikan  kepada Pemerintah  Kabupaten,  tanpa  memperhatikan  apakah  hal  itu  merupakan kewenangan pemerintah kabupaten atau tidak.
Kendala yang lain dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman di Kabupaten Buleleng, berhubungan dengan kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji kelaikan kendaraannya. Masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum jumlahnya jauh berkurang dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya menyebabkan rendahnya penghasilan dari jasa  angkutan umum. Hal ini dapat menyebabkan keengganan pemilik angkutan umum untuk melakukan uji kelaikan kendaraannya, karena menjadi komponen biaya operasional.
Sejalan  dengan  hasil  kajian  kepustakaan,  terdapat  3  (tiga)  faktor  penyebab kecelakaan,  yaitu:  faktor  manusia,  faktor  kendaraan  dan  faktor  jalan  dan
lingkungan. Pada umumnya kecelakaan terjadi  akibat interaksi ke tiga faktor ini. Kontribusi  dari  ketiga  faktor  tersebut  dapat  dilihat  pada  Gambar  1  berikut  ini (Najid. Tanpa Tahun):
Faktor Manusia 95,4%
Faktor Jalan dan lingkungan 44,2%
Faktor Kendaraan
14,8%
Tugas dan wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng berhubungan dengan faktor kendaraan dan faktor jalan dan lingkungan.  Made Sujana, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng,  dalam  wawancara  tanggal  10  Juni  2016  menjelaskan  bahwa  upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu  lintas  dikaitkan  dengan  faktor  kendaraan  dan  faktor  jalan  dan  lingkungan, yang telah dilakukan antara lain:
2. Meningkatkan  pelaksanaan  uji  kelaikan  kendaraan  bermotor.  Dalam Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  71  tahun  1993  tentang Pengujian  Berkala  Kendaraan  Bermotor,  disebutkan  bahwa  maksud  dan tujuan pengujian kendaraan bermotor adalah:
a. Memberikan  jaminan  keselamatan  secara  teknis  terhadap  penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
47,8% 6,4% 2,6% 1,6% 34,8% 6,4%
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut unit Pengujian Kendaraan Bermotor  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  telah  dilengkapi  dengan peralatan sebagai berikut:
a. Smoke  tester, yaitu  suatu  alat  untuk  mengukur  gas  buang  kendaraan bermotor  berbahan bakar solar (diesel) dengan ambang batas maksimal 70% dari ketebalan asap yang diakibatkan oleh hasil pembakaran.
b. Gas  analyzer  tester yaitu  suatu  alat  untuk  mengukur  gas  buang kendaraan  bermotor  berbahan  bakar  premium  yang  diperiksa  adalah kandungan karbondioksida dan kandungan hidro karbon.
c. Axle  play  detektor yaitu  alat  untuk  memeriksa  bagian-bagian  bawah kendaraan (seperti: pegas bool joint /pir, sistem kemudi, dan sebagainya)
d. Head  light  tester yaitu  alat  untuk  mengukur  insensitas  pancaran  lampu utama kendaraan bermotor atau kuat cahaya lampu utama jauh minimal ambang  batasnya  12000  candela/lilin  dan  penyimpangan  arah  lampu utama.
e. Sound  level  teste r  yaitu  alat  untuk  mengukur  suara  klakson  kendaraan bermotor dengan ambang batas 90 sampai dengan 118TB.
f. Brake  tester  dan  axle  load  meter yaitu  alat  untuk  mengukur  kekuatan rem utama, rem parkir dan mengukur berat kendaraan bermotor.
g. Side slip tester yaitu alat untuk mengukur kuncup roda depan kendaraan bermotor.
h. Speed  meter  tester yaitu  alat  untuk  mengukur  fungsi  alat  pengukur kecepatan kendaraan bermotor.
Jumlah  kendaraan  bermotor  uji  baik  pada  Seksi  Pengujian  Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:
No Tahun Mobil Penumpang Mobil Bis Mobil Barang Jumlah 1 2013 914 455 12.855 14.224 2 2014 1.058 451 14.286 15.795
3 2015 1.055 472 15.319 16.846
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Tahun 2016.
2. Merencanakan dan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas,  yaitu serangkaian  usaha  dan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pengadaan, pemasangan,  pengaturan,  dan  pemeliharaan  fasilitas  perlengkapan  jalan dalam  rangka  mewujudkan,  mendukung  dan  memelihara  keamanan, keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  lalu  lintas.  Hal  pertama  yang dilakukan adalah melakukan identifikasi masalah berkaitan dengan:
a. geometrik jalan dan persimpangan;
b. struktur dan kondisi jalan;
c. perlengkapan  jalan,  baik  yang  berkaitan  langsung  maupun  tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
f. penggunaan ruang jalan;
g. kapasitas jalan;
h. tataguna lahan pinggir jalan;
i. pengaturan lalu lintas; dan
j. kinerja lalu lintas.
Selanjutnya rekayasa lalau lintas dilakukan dengan:
a. perbaikan  geometrik  ruas  jalan  dan/atau  persimpangan  serta perlengkapan  jalan  yang  tidak  berkaitan  langsung  dengan  pengguna jalan;
b. pengadaan,  pemasangan,  perbaikan,  dan  pemeliharaan  perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
c. optimalisasi  operasional  rekayasa  lalu  lintas  untuk  meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dilakukan dengan:
a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan

## PENUTUP
Dari  uraian  di  depan  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai  berikut  sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah:
1. Tugas  dan  wewenang  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  dalam pencegahan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kabupaten  Buleleng  adalah merencanakan  dan  mewujudkan  adanya  sistem  transportasi  yang  baik  di antaranya  dengan  dengan  menyediakan  dan  memelihara  perlengkapan  jalan, dan menjamin kelaikan kendaraan wajib uji yang digunakan dijalan.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Buleleng  dalam  pencegahan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kabupaten Buleleng, antara lain:
a. Keterbatasan anggaran yang tersedia.
b. Belum  optimalnya  koordinasi  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki berkaitan dengan jalan dan perlengkapannya.
c. Kesadaran  pemilik  kendaraan  wajib  uji  untuk  melakukan  uji  kelaikan kendaraan yang dimilikinya perlu ditingkatkan.
3. Upaya  yang  dilakukan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng.
a. Meningkatkan pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor.
b. Merencanakan dan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas

## DAFTAR PUSTAKA
Ignatius  Riwanto  Sastromihardjo.  2013. Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  Raya Penyebab  Kematian  Utama  Usia  Produktif,  Suatu  Tantangan  Dalam Pencegahannya. Semarang:  Universitas  Diponegoro.  Pidato  Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Mata Pelajaran Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
Ikhsan. 2009. Lalu Lintas dan Permasalahannya. Jogjakarta: Pustaka Mandiri. Najid.  Tanpa  Tahun. Estimasi  Tingkat  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Nasional  dan  6 Propinsi  Di  Pulau  Jawa  Indonesia. Jakarta:  Jurusan  Teknik  Sipil Universitas Tarumanagara.
Moleong,  Lexy  J.  1999. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja Rosda Karya.
Najid.  Tanpa  Tahun. Estimasi  Tingkat  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Nasional  dan  6 Propinsi Di Pulau Jawa Indonesia.
Nur Yuniarti. 2006. Epidemologi Trauma Secara Global. Denpasar: Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/ Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah .