## STARTEGI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PANTAI KOTA CIREBON
DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

## Wiyoga Triharto
Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Arsitektur wiyoga.trihartio@unindra.ac.id
Abstract : The City Beach area in  Cirebon City shows a fairly rapid growth and development at this  time.  This  is  indicated  by  the  increasing  development  in  the  coastal  areas  of  the  city  in  the Kejaksan sub-district and hunchback. However, increasing development has resulted in a decrease in the quality of the environment on the coast of the city itself and to the standard of living of the surrounding  communities  so  that  sustainability  is  threatened.  This  study  aims  to  draw  up  the direction  of  the  strategy  of  spatial  use  in  the  coastal  area  of  Cirebon  City  in  sustainable development.  The  analysis  carried  out  was  analyzing  the  condition  of  the  existing  coastal  city area, spatial, social and economic policies, and analyzing with dynamic SWOT to obtain a spatial utilization  strategy.  The  results  of  the  SWOT  study  in  urban  coastal  area  utilization  show  4 directions  of  policy  strategies:  first  empower  coastal  communities  to  develop  space  use  by optimizing  productive  natural  resources,  secondly  developing  the  utilization  of  economic  sectors that are along the coast, thirdly increasing the quantity and quality of infrastructure in supporting coastal city natural resource management activities and creating a clean, healthy and comfortable residential  environment,  all  four  make  regional  regulations  on  zoning-based  coastal  area management as mandated by Law No.1 of 2014 with integrated management, as well as strict law enforcement in accordance with applicable regulations by referring to the RTRW.
Key Words: Strategy,  Area Utilization, City Beach
Abstrak  : Kawasan  Pantai  Kota   di  Kota  Cirebon  menunjukan  pertumbuhan  dan  perkembangan yang  cukup  pesat  saat  ini.  Hal  ini  ditandai  dengan  semakin  meningkatnya  pembangunan  di kawasan  pantai  kota  pada  kecamatan  Kejaksan  dan  Lemahwungkuk.  Namun  pembangunan  yang semakin  meningkat  berdampak  kepada  penurunan  kualitas  lingkungan  di  pantai  kota  itu  sendiri dan  terhadap  taraf  hidup  masyarakat  sekitar  sehingga  terancam  keberlanjutannya.  Studi  ini bertujuan  menyusun  arahan  strategi  pemanfaatan  ruang  di  kawasan  pantai  Kota  Cirebon  dalam pembangunan  berkelanjutan.  Analisis  yang    dilakukan  yaitu  menganalisis  kondisi  eksisiting kawasan pantai kota, kebijakan  tata ruang, sosial dan ekonomi, dan menganalisis dengan dynamic SWOT  untuk  mendapatkan  strategi  pemanfaatan  ruang.  Hasil  penelitian    SWOT    dalam pemanfaatan  ruang  kawasan    pantai  kota  menunjukan  4    arahan  strategi  kebijakan:  pertama memberdayakan  masyarakat  pantai  untuk  mengembangkan  pemanfaatan  ruang  dengan mengoptimalkan  sumberdaya  alam  yang  produktif,  kedua  mengembangkan  pemanfaatan  sektor ekonomi  yang  berada  pada  sepanjang  pantai,  ketiga  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  sarana prasarana dalam mendukung kegiatan pengelolaan sumberdaya alam pantai kota dan menciptakan lingkungan  hunian  yang    bersih,  sehat  dan  nyaman,  keempat  membuat  peraturan  daerah  tentang pengelolaan  wilayah  pantai  kota  berbasis  zonasi  seperti  amanat  UU  No.1  Tahun  2014  dengan pengelolaan  secara  terpadu,  serta  penegakan  hukum  yang  tegas  sesuai  peraturan  yang  berlaku dengan mengacu  RTRW.
Kata Kunci : Startegi, Pemanfaatan Ruang Kawasan, Pantai Kota

## PENDAHULUAN
Wilayah  pantai  merupakan  wilayah  yang penting  akan  tetapi  rentan  ( vulnerable )  terhadap gangguan.  Karena  rentan  terhadap  gangguan, wilayah  ini  mudah  berubah  baik  dalam  skala temporal  maupun  spasial.  Perubahan  di  wilayah pantai  dipicu  karena  adanya  berbagai  kegiatan seperti industri, perumahan, transportasi, pelabuhan, budidaya tambak, pertanian, pariwisata.
Pengertian  pantai  adalah  bagian  dari  muka bumi dari muka air laut rata-rata terendah sampai muka  air  laut  rata-rata  tertinggi.  Bird  (1984) mendifinisikan  pantai  sebagai  shore,  beach  dan coast. Shore adalah  suatu  daerah  yang  meluas dari  titik  terendah  air  laut  pada  saat  surut  hingga batas  tertinggi  atau  efektif  yang  dapat  dicapai gelombang, yaitu meliputi:
a.  pantai  bagian  depan  ( foreshore ),  yaitu daerah  antara  pasang  tersurut  sampai daerah pasang
b.  pantai bagian belakang ( backshore ), yaitu daerah  antara  pasang  tertinggi  sampai daerah tertinggi terkena ombak
c.  pantai lepas ( offshore) , yaitu daerah yang meluas dari titik pasang surut terendah ke arah  laut Beach adalah  daerah  tempat akumulasi  dari  sedimen  lepas  seperti kerikil,  pasir,  dan  lainnya  yang  kadang- kadang hanya sampai pada batas backshore tapi  lebih  sering  sampai  pada foreshore .
Sedangkan  definisi  kawasan  Pantai  Kota yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  pendekatan  ekologis  sebagai  berikut: Kawasan  Pantai  Kota  adalah  perkotaan  yang terletak  di  wilayah  pesisir  yang  merupakan pertemuan  antara  daratan  dan  lautan,  termasuk kawasan  pengaruhnya  yaitu  daerah  daratan, pantai  dan  laut.  Susunan  fungsi  kawasan  sebagai tempat  pemukiman,  pemusatan  dan  distribusi pelayanan  jasa  pemerintahan,  pelayanan  sosial, dan  kegiatan  ekonomi,  Kawasan  ini  terdiri  dari habitat  dan  ekosistem  yang  menyediakan  barang dan  jasa  bagi  komunitas  perkotaan  pantai  dan pemanfaat  lainnya,  serta  saling  mempengaruhi dan  dipengaruhi  satu  sama  lainnya,  baik  secara bio-geofisik maupun sosial ekonomi(adaptasi UU No.24  Tahun  1992;  Tjahjati,2006  dan  Akil, 2002).
Aktivitas  manusia  dalam    memanfaatkannya dengan  menciptakan  ruang  terbangun  akhirnya sering mengakibatkan masalah di dalam ekosistem  pantai  kota.  Pembatasan  kawasan terbangun  seperti  pantai  kota  harus  dilakukan. Perkembangan  pemukiman,  atau  fasilitas  lain harus dibatasi melalui sistem penataan ruang agar perkembangan  ruang  terbangun  dapat  terkendali dan arah pengembangan ke arah sepanjang pantai harus  di  cegah.  Dengan  potensi  yang  unik  dan bernilai  ekonomi  tinggi  namun  dihadapkan  pada ancaman  yang  tinggi  pula,  maka  hendaknya wilayah  pantai  kota  ditangani  secara  khusus  agar wilayah ini dapat berkelanjutan.
Cirebon  salah  satu  kota  yang  memiliki kawasan pantai yang menjadi  pusat pertumbuhan ekonomi  dengan  adanya  pelabuhan  sebagai sarana  transportasi  barang  dan  orang  antar  pulau untuk  wilayah  jawa  barat.  Kawasan  pantai  kota Cirebon    adalah  suatu  daerah  yang  cepat mengalami pertumbuhan akibat adanya pembangunan  fisik.  Namun  dampak  lingkungan yang  diakibatkan  oleh  pembangunan  dikawasan tersebut  sangat  besar  sisi  negatifnya,  terutama dari  segi  biofisik  dan  segi  sosial  ekonomi. Kesenjangan  sosial,  kemiskinan  dan  interaksi
yang tidak serasi, merupakan kenyataan yang ada akibat  belum  akrabnya  perencanaan  yang dihasilkan,  dengan  lingkungan  hidup  yang  ada. Dilain pihak kegiatan yang berpontensi mencemari  dan  merusak  lingkungan,  terjadi hampir  seluruh  kawasan  ini,  kemiskinanpun meningkat, data kemiskinan kecamatan lemahwungkuk tahun 2006-2010: Jumlah keluarga  12,209  dengan  keluarga  miskin  4.581 prosentase  37,52.  Dengan  rincian  perkelurahan Pengambiran  4,374  jumlah  keluarga  dengan  870 keluarga  miskin,  Kasepuhan  3,415  jumlah keluarga dengan 1,528 keluarga miskin, Lemahwungkuk  2,041  jumlah  keluarga  dengan 1,436  keluarga  miskin,  Panjunan  2,379  jumlah keluarga  dengan  747  keluarga  miskin,  (BPS 2018 Kota Cirebon).
Permasalahan  pemanfaatan  ruang  kawasan pantai  kota  di  Kota  Cirebon  antara  lain    adanya pembangunan yang tidak memperhatikan sempadan pantai dan sungai, banyaknya bangunan  liar  sepanjang  pantai  dan  sungai    yang tidak    memperhatikan  kondisi  lingkungan,  baik penataan maupun sanitasi lingkungan, sarana dan prasarana  yang  belum  memadai  baik  jenis maupun jumlah disebabkan meningkatnya pertambahan  penduduk,  pemanfaatan  daerah pantai yang tidak sesuai dengan potensinya, serta kerusakan  hutan  mangrove  sebagai  pelindung alami  pantai  disebabkan  pembabatan,  alih  fungsi lahan  dan  tumpahan  minyak  oleh  kapal  yang berakibat intrusi air laut, abrasi, erosi, sedimentasi,  banjir  rob,  ancaman  kenaikan  muka air  laut,  ancaman  gelombang  badai,  dan terjadinya pencemaran air laut akibat pembuangan  limbah  rumah  tangga  dan  industri serta sampah. Disamping itu minimnya pengetahuan masyarakat akan pengelolaan daerah pantai  kota  dan  lemahnya  institusi  dalam mengkoordinir  kegiatan  yang  berada  di  pantai kota  yang  cenderung  bergerak  secara  sektoral dengan  koordinasi  yang  lemah  mengakibatkan lemahnya pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  studi  kasus.  Fenomena pemanfaatan  ruang  kawasan  pantai  kota    di Kota Cirebon  dianalisis  dengan  pendekatan Dynamic SWOT,  diantaranya  analisis  kondisi  eksisting, analisis  aspek  kebijakan,  analisis  aspek  sosial, dan  analisis  ekonomi.  Data  diperoleh  melalui: data  sekunder  dari  data  instansional,  sedangan data  primer  diperoleh    dengan  metode  observasi
lapangan,  wawancara  kepada  Instansi  terkait  dan partisipan  serta  penyebaran  kuesioner  kepada penduduk    di  8  kelurahan  dengan  total  100 responden  dari  dua  kecamatan.  Lokus  penelitian yang  terletak  di  kawasan  pantai  kota  Cirebon terdiri  dari  dua  kecamatan  yakni  Kecamatan Kejaksan dan Kecamatan Lemahwungkuk totalnya berjumlah 100.549 jiwa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Ruang Lingkup Wilayah Studi
Dikaitkan dengan  kondisi fisik pantai kota di Kota Cirebon maka, batasan wilayah studi kearah daratan  dari  garis  pantai  sampai  pada  batas wilayah kecamatan baik kecamatan Lemahwungkuk  maupun  kecamatan  Kejaksan namun  dititik  beratkan  pada  batas  jalan  primer dari  garis  pantai  kedaratan  sepanjang  pantai  di kedua  kecamatan  dimana  merupakan  wilayah SWK 1. Alasan  memakai batasan  ruang lingkup tersebut  karena  pemanfaatan  ruang  terbangun pada  daerah  tersebut  sangat  mungkin  terjadinya banyak  permasalahan  yang  dapat  mengganggu kelestarian kawasan pantai kota.
Adapun  kelurahan-  kelurahan  yang  masuk dalam ruang lingkup penelitian, yaitu :
– Kecamatan  Kejaksan  dengan  4  kelurahan, yaitu:  Kejaksan,  Kesenden,  Kebon  Baru, Sukapura.
– Kecamatan  Lemahwungkuk  dengan  4 kelurahan,  yaitu:  Pajunan,  Kasepuhan,
Lemahwungkuk, Pengambiran.
.
Gambar 1. Tinjauan  Umum Wilayah Pantai  Kota Cirebon
Letak  geografis Kecamatan Kejaksan dibatasi oleh :
Sebelah Utara  : Kab. Cirebon
Sebelah Timur  : Laut Jawa
Sebelah Selatan : Kecamatan Lemahwungkuk
Sebelah Barat  : Kecamatan Kesambi
Ketinggian : 0-4m DPL / dari permukaa laut
Luas : 3,61 Km
Jumlah Penduduk : 44,722 jiwa
Letak  geografis  Kecamatan  Lemahwungkuk dibatasi oleh :
Sebelah Utara  : Kecamatan Kejaksan
Sebelah Timur  : Laut Jawa
Sebelah Selatan : Kabupaten Cirebon
Sebelah Barat  : Kec. Hajarmukti & Kec. Pekalipan
Ketinggian : 0-4m DPL / dari permukaa laut Luas : 7,26 Km
Jumlah Penduduk : 55,827 jiwa

## Topografi
Makin  landai  pada  jarak  yang  semakin  dekat dengan garis pantai.
Karakteristik  tanah  pantainya  sebagian  besar berpasir campur lumpur
Kondisi  bentuk  pantai  dan  ombak  relatif  tidak terlalu besar.
Hidrolog i :
Air  tanah  di  kawasan  pantai  pada  umumnya sudah terkena intrusi air laut. sehingga kebutuhan air  bersih  untuk  masyarakat  sebagian  besar bersumber  dari  pasokan  Perusahaan  Daerah  Air Minum  (PDAM)  Kota  Cirebon  yang  bersumber dari mata air wilayah Kabupaten Kuningan.

## Geologi :
Endapan aluvium (Qa). Fasies sedimen ini semakin ke arah pantai ditutupi oleh endapan pantai (Qac). Endapan pantai terdiri atas lumpur hasil endapan rawa, lanau, serta lempung kelabu yang mengandung cangkang moluska

## Klimatologi :
Rata-rata  suhu  udara  tertinggi  terjadi  pada  bulan September  mencapai  28,8  ˚C  dan  terendah  pada bulan Agustus yaitu 22,9 ˚C, dimana curah hujan sangat  bervariasi  yaitu  curah  hujan  tertinggi terjadi  pada  bulan  januari  yang  mencapai ketinggian  705,8  mm  selanjutnya  pada  bulan Maret 574,7 mm.
Gambar 2. Peta Pemanfaatan

## Tabel 1. Jumlah Keluarga Miskin
Wilayah Pantai Kota Cirebon, Tahun 2017 No Kecamatan Kelurahan Keluarga Miskin 1 Kejaksan Kejaksan 899 Kesenden 1.283 Kebon Baru 1.155 Sukapura 799 Jumlah 4.136 2 Lemahwungkuk *) Lemahwungkuk *) 1.051 Panjunan *) 1.286 Kasepuhan *) 1.816 Pegambiran *) 1.776 Jumlah 5.929
Sumber :  Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan  dan   Keluarga Berencana  Kota Cirebon

## Permasalahan di Pantai Kota

## Gambar 3. Analisis Penggunaan Lahan Kawasan Pantai Kota Cirebon
Analisis  kebijakan  penggunaan  lahan kawasan  pantai  kota  di  Kota  Cirebon,  maka pengendalian  dapat  dilakukan  dengan  tidak memberikan  ijin  membangun    pada  kawasan sempadan pantai dan sungai serta RTH. Sistem dan mekanisme perijinan juga harus disesuaikan  dengan  tata  guna  lahan  pada kawasan  pantai  kota,  berkaitan  langsung dengan  pemanfaatan  perairan  pantai  kota, persyaratan mengenai AMDAL (Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan),  rekomendasi teknis  dari  instansi  terkait  dan  terjaminnya akses  publik.  Ijin  tidak  akan  diberikan  apabila kegiatan  pemanfaatan  ruang  terbangun  dapat menimbulkan  kerusakan  atau  dengan  kata  lain dapat mengancam kelestarian lingkungan kawasan pantai kota.
Diperlukan satu peraturan daerah dalam bentuk  kebijakan  pengelolaan  wilayah  pantai kota  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  dalam pemanfatannya  yang  diamanatkan  didalam  UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Kota  Cirebon telah memiliki rencana tata ruang dan wilayah, namun Kota Cirebon belum memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pantai kota berbasis  zonasi  seperti  apa  yang  diamanatkan UU No. 1 Tahun 2014.
Tabel 2. Analisis Kebijakan Penggunaan  Lahan  Kawasan  Pantai Kota di Kota Cirebon
NO RTRW Kota Cirebon Kondisi Eksisting Analisis Kebijakan 1 . Kawasan  Lindung (keppres  No.
32 tahun 1990)
 Kawasan  Perlindungan  Setempat yaitu  sempadan  pantai  merupakan wilayah  yang  dibebaskan  dari berbagai  bentuk  bangunan  sejauh 100m dari kedudukan air pasang:
 Kegiatan yang diperbolehkan adalah  kegiatan  yang  mampu memperkuat perlindungan kawasan  sempadan  pantai  dari abrasi/ infiltrasilaut.  Kegiatan  yang  berkaitan  dengan kelautan seperti dermaga, pelabuhan/  kegiatan  perikanan lain.
 Kegiatan yang dikawatirkan mengganggu  kelestarian  fungsi lindung tidak diperbolehkan.  P emanfaatan ruang terbangun pada kawasan sepadan pantai antara lain:  Pelabuhan  Cirebon  di Kelurahan Panjunan, Pelabuhan  rakyat  dan Pelabuhan  Pendaratan Ikan Kejawan di Kelurahan  Pengambiran Kec. Lemahwungkuk.  Pemukiman penduduk (KelurahanKasepuhan,l emahwungkuk, panjunan).  Tambak hasil alih fungsi lahan bakau/mangrove  Kawasan hutan mangrove  Breakwater
Pemanfaatan  ruang  terbangun  pada  sempadan  pantai sepanjang  pantai    kota  di  Kota  Cirebon  yang  tidak sesuai  yaitu  pemukiman,.  Hal  ini  merupakan  suatu kondisi  yang  bertolak  belakang  dengan  aturan  yang ada.
”Pada  sempadan  pantai,  100  m  berlaku  umum, beda  dengan  kondisi  eksisting  jadi  kepres  harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah.”
Untuk  maksud  itu  diperlukan  sejumlah  alat  kontrol berupa  peraturan/regulasi  yang  menyangkut  aktivitas disepanjang  perkotaan  pantai  yang  memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan serta konsep pembangunan yang berkelanjutan.
Untuk  kedepannya,  harus  ditingkatkan  pengendalian pengembangan  serta  pengaturan  pengembangan  fisik daerah  pantai  dengan  mulai  menerapkan  ”garis sempadan  pantai”  dalam  usaha  menormalisasikan daerah-daerah  pantai  yang  sudah  terbangun  dan  yang akan dikerkembangkan.
2 . Kawasan Budidaya Kawasan Perikanan :  Pelabuhan  Pendaratan Ikan  /PPI  Kesenden  (Kelurahan Kensenden)dan PPI Pesisir (Kelurahan  Panjunan),  Pangkalan Pendaratan Ikan PPN Kejawan (Kelurahan Pengambiran). Kawasan Perikanan sesuai dengan RTRW Kota Cirebon. (PPN  kejawanan  masuk kawasan strategis) Kebijakan  pemerintah  dalam  hal  penggunaan  lahan perikanan  dinilai  baik,  karena  potensi  sumber  daya alam  dapat  dimanfaatkan  melalui  pengembangan aktivitas perikanan.
3 .
Kawasan  Pemukiman: Pemukiman di  kawasan  perkotaan  pantai  pada Kelurahan Kasepuhan, Lemahwungkuk, Panjunan). Kondisi eksisting kawasan  pemukiman  di kawasan pantai kota sesuai dengan rencana
tata  ruang  namun  ada yang  memanfaatkan  jalur hijau  sempadan pantai dan  RTH  antara  lain Kelurahan  Panjunan  dan Lemahwungkuk. Jika  dikaitkan  dengan  Kepres  No.  32  Tahun  1990 dengan  kondisi  eksisting  maka  hampir  seluruh bangunan  fisik  tidak  memenuhi  ketentuan.Untuk mengatasi  hal  tersebut  sangat  dibutuhkan  peran pemerintah  yang  lebih  besar  bagi  masyarakat  dalam pengadaan perumahan bagi masyarakat yang pendapatannya  rendah,  baik  menyangkut  bangunan fisik  maupun  sarana-prasarana  permukiman.  Tanpa peranan pemerintah yang lebih besar dalam pengaturan  daerah  permukiman  untuk  mereka  akan mengakibatkan  perkembangan  daerah  permukiman tidak teratur,serta berdampak negatif terhadap lingkungan(Budihardjo,1998: 149). 4 . Kawasan Perdagangan dan Jasa : Kegiatan perdagangan pada kawasan perkotaan  pantai    yaitu  Kelurahan Kesenden, Panjunan, Lemahwungkuk, Kasepuhan, Pengambiran Kegiatan perdagangan pada tersebut sesuai dengan RTRW Kota Cirebon. Kebijakan  pemerintah  dalam  hal  penggunaan  lahan perdaganan  dan jasa   dinilai  baik,  dapat  dimanfaatkan melalui  pengembangan  aktivitas  perdagangan  dan jasa. 5 . Kawasan industri:
kawasan
industri  di  kawasan  perkotaan pantai yaitu kawasan industri berat (Kelurahan Panjunan). Kawasan  Industri  berada di  kelurahan  Panjunan dan  berdekatan  dengan kawasan  pelabuhan  dan jalan . Kebijakan  pemerintah  terhadap  penggunaan  lahan industri  dinilai  baik,  karena  industri  berat  umumnya menimbulkan  gangguan  lingkungan  seperti  timbulnya asap  pembakaran,  debu,  atau  suara  bising,  akan  lebih tepat  kalau  ditempatkan  agak  jauh  dari  CBD  maupun lingkungan  pemukiman  agar  tidak  menimbulkan dampak  negatif  terhadap  masyarakat  (Sinulingga, 2005: 110).
Analisis  Sosial  Ekonomi  di  Kawasan  Pantai Kota
Pendapatan Masyarakat Pantai Kota Rees dalam Yeates dan Garner (1980: 291) berpendapat
bahwa Elemen yang mempengaruhi  keputusan  seseorang  atau sebuah  keluarga  dalam  menentukan  pilihan lokasi  tempat  tinggal,  yaitu:  posisi  keluarga dalam  lingkup  sosial,  mencakup  status  sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan dan penghasilan);  lingkup  perumahan,mencakup: nilai,kualitas dan tipe rumah; lingkup komunitas;  lingkup  fisik  atau  lokasi  rumah. Adanya  pemukiman-pemukiman  kumuh  di kawasan  pantai  kota  di  Kota  Cirebon  yang tidak  sesuai  dengan  syarat-syarat  kesehatan merupakan  salah  satu  akibat  dari  pendapatan masyarakat pantai kota yang rendah, pendapatan  masyarakat  pantai  kota  dapat dilihat pada Tabel 3

## Tabel 3. Pendapatan Masyarakat Pantai Kota
Pendapatan Persentase < Rp. 500.000 29% Rp. 500.000 – Rp. 1juta 47% Rp. 1 juta –Rp. 1,5 juta 14% Rp. 1,5 juta –Rp. 2 juta 4% Rp. 2 juta –Rp. 3 juta 3% > Rp. 3 juta 3%
Untuk  meningkatkan  pendapatan  nelayan, maka  permasalahan  para  nelayan  kawasan pantai  kota  di  Kota  Cirebon  dalam  upaya meningkatkan produksi perikanan perlu ditunjang dengan peningkatan kualitas armada
kapal,  baik  secara    kelompok  maupun individu;  sehingga  dapat  mencapai  area tangkap  yang  lebih  jauh  dan  luas.  Hal  yang dapat dilakukan antara lain dengan pemberian kemudahan pendanaan
(dengan
perkreditan/koperasi)  dan  pengadaan  barang (peralatan tangkap, bahan bakar, dan kebutuhan
sehari-hari lainnya).Serta memberikan alternatif tambahan pendapatan  dengan  usaha  mandiri  seperti industri  pengolahan  dan  perdagangan  yang berkaitan  dengan  input  ikan.  Meningkatnya pendapatan  masyarakat  di  kawasan  perkotaan pantai,  akan  berpengaruh  terhadap  kualitas pemukiman  dan  lingkungan  kawasan  pantai kota.

## Konsep  Dasar  Pemanfaatan  Kawasan  Pantai Kota
Analisis dari permasalahan mengenai kondisi eksisting, aspek kebijakan,  aspek sosial dan  aspek  ekonomi  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Kondisi Eksisting : Diperlukan  penataan  yang  sesuai  dengan peraturan  dan  RTRW,  Perlu  adanya perbaikan  sarana  dan  prasarana  yang  rusak serta  melengkapi  sarana  dan  prasaran  yang kurang  atau  dibutuhkan  pada  kawasan perkotaan pantai.
2. Aspek Kebijakan :
Perlu  adanya  regulasi/peraturan yang  jelas  tidak  tumpang  tindih  pada kawasan pantai kota di Kota Cirebon, Perlu adanya  pengendalian,  pengawasan  serta penegakan  hukum  pada  pemanfaatan  lahan
6
. Kawasan  Pergudangan: Kawasan
pergudangan  (Kelurahan  Panjunan) diarahkan  ke  tempat  yang  dekat dengan  pelabuhan,  jalan,  kawasan industri dan perdagangan. Kawasan      pergudangan berdekatan dengan kawasan  Pelabuhan  dan Kawasan Industri. Pergudangan  menyangkut  dengan  distribusi  dan transportasi  dari  pabrik  ke  gudang.  Karena  kegiatan tersebut  sangat  terkait  dengan  kegiatan  transportasi, lokasi pergudangan harus dekat dengan jalanbebashambatanataupunjalanarteri (Sinulingga, 2005:111). Berdasarkan  kriteria  tersebut,  kebijakan  pemerintah terhadap  penggunaan  lahan  pergudangan  dinilai  cukup baik.  Karena  lokasi  kawasan  pergudangan  di  kawasan pantai  kota saat ini dekat dengan Pelabuhan 7 . Kawasan  Pelabuhan :  Kawasan Pelabuhan Cirebon berada di kelurahan Panjunan Fasilitas Pelabuhan Cirebon  sesuai  dengan rencana  RTRW Kota Cirebon. (kawasan  strategis  Kota Cirebon) Kebijakan  pemerintah  terhadap  penggunaan  lahan pelabuhan  dinilai  cukup  baik.  Hal  ini  disebabkan kawasan Pelabuhan Cirebon dengan perairan gelombang rendah. Untuk itu layak untuk dikembangkan.
8
. Kawasan Wisata: Kawasan  Wisata  terletak  di  pantai Kejawan  Kelurahan  Pengambiran danLemahwungkuk Kawasan  wisata  sesuai dengan   RTRW Kota Cirebon. UU RI No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan,disebutkan  kawasan  wisata  adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun/disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata/menjadi  sasaran  wisata.  Kebijakan  terhadap penggunaan lahan pariwisata dinilai baik karena potensi wilayah  perkotaan  pantai  dapat  ditonjolkan  melalui aktivitas pariwisata ini, dan layak untuk dikembangkan.
di kawasan pantai kota.
3. Aspek Sosial : Pendapatan masyarakat pantai kota meningkat  akan  berpengaruh  terhadap kualitas  permukiman  dilingkungan  pantai kota.
4. Aspek Ekonomi :
Perlu  pengembangan  pemanfaatan potensi  ekonomi  pada  kawasan  pantai  kota seperti  (kawasan  strategis)  Pelabuhan Cirebon  sebagai  tranportasi  antar  pulau dengan  pergudangan  dan  Pelabuhan  PPN Kejawanan  sebagai  pelabuhan    perikanan terpadu  yang  memiliki  peran  sebagai kawasan  nelayan,  perdagangan/pelelangan ikan  serta  wisata  pantai  terapi,  sehingga dapat  menyerap  lapangan  kerja  khususnya untuk  penduduk  pantai  kota  dan  dapat menambah  pendapatan daerah.
Jika  kondisi  eksisting  dan  ketiga  aspek diatas dapat diperbaiki dan terpenuhi maka dapat meningkatkan  kualitas  pemanfaatan  kawasan pantai kota di Kota Cirebon yang berkelanjutan. Untuk  itu  dibutuhkan  pengelolaan  pantai  kota secara  terpadu  (tidak  tumpang  tindih)  dalam pemanfaatan  ruang  kawasan  pantai  kota  agar optimal  untuk    mewujudkan  pembangunan berkelanjutan  wilayah  pantai  kota  di  Kota Cirebon.
Sedangkan  untuk  pemanfaatan  kawasan pantai  kota  di  Kota  Cirebon  saat  ini,  diperlukan pengembangan (perbaikan fisik) untuk penanganan  permasalahan  kawasan  pantai  kota dengan  cara  antara  lain: renewal ,  rehabilitasi, revitalisasi, dan reklamasi
Berdasarkan  pengamatan  kondisi  dan potensi  kawasan  pantai  kota    di  Kota  Cirebon yang prospektif yang belum dimanfaatkan secara optimal :
1. Potensi  pantai  sepanjang  7  km  dengan berbagai pemanfaatan ruang antara lain:
Pelabuhan  Kota  cirebon,  Pelabuhan  PPN Kejawaan,  PPI  Pesisir,  tambak,  Industri galangan  kapal,  Wisata  Waterland  ade  Irma suryani, Wisata Pantai Terapi.
2. Tersedia sumber daya manusia yang beraktivitas  dan  mencari  nafkah  dikawasan pantai  kota  di  Kota  Cirebon  antara  lain: petani  tambak,  nelayan,  buruh  industri  dan perdagangan serta jasa.
3. Tersedia  sarana  dan  prasarana  permukiman dalam  pengembangan  hunian  antara  lain: prasarana  drainase,  prasarana  jalan  dan prasarana  persampahan.Keberadaan  vegetasi mangrove  sebagai  Habitat  Vital  Biota,
Pengaman  dan  Penghijauan  pantai/Tambak, Muara Sungai.
4. Peran  serta  masyarakat  yang  rendah  dalam pemanfaatan sumber daya alam yang disebabkan keterbatasan mengenyam pendidikan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki.
5. Sarana  dan  prasarana  kawasan  pantai  kota  di Kota  Cirebon  yang  telah  tersedia  belum memenuhi  kebutuhan  dari  jenis  dan  jumlah yang disebabkan pertambahan penduduk yang semakin  meningkat  dan  tidak  adanya  upaya perawatan terhadap sarana dan prasarana.
6. Lemahnya  penegakan hukum  peraturan perundangan  yang  mengatur  pemanfaatan ruang  sesuai  RTRW  serta  tidak  adanya peraturan  daerah  tentang    pengelolaan wilayah  pantai  kota  berbasis  zonasi  seperti amanat  UU  No.1  Tahun  2014  dengan pengelolaan secara terpadu.
7. Belum  ada institusi yang mampu  (betul-betul diberi  tugas)  untuk  mengkoordinir  kegiatan yang  berada  didaerah  pantai  (wilayah  pantai kota).
Analisis SWOT Pemanfaatan Ruang Kawasan Pantai Kota Dalam analisis pemanfaatan Ruang Kawasan pantai kota di Kota Cirebon memerlukan  identifikasi  kemampuan  kawasaan pantai kota di Kota Cirebon dengan menggunakan  analisis  SWOT.  Analisis  SWOT digunakan  untuk  menentukan  rencana  strategi yang    efektif  untuk  mengatasi  ancaman  yang terjadi  dan  mengurangi  kelemahan  yang  ada dengan  memanfaatkan  kekuatan  dan  peluang yang  dimiliki  kawasan  pantai  kota  di  Kota Cirebon.  Analsis  SWOT  terhadap  kawasan pantai  kota  ini  dipengaruhi  faktor  internal  dan faktor  eksternal. Kedua faktor ini menampilkan identifikasi mengenai unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berpengaruh  terhadap  keberlanjutan  aktivitas pemanfaatan lahan kawasaan pantai kota di Kota Cirebon,  input-input  dalam  identifikasi  unsur- unsur  berdasarkan  masukan  dari  instansi pemerintah dan tokoh masyarakat, serta observasi lapangan.

## a. Faktor Internal
Identifikasi  faktor  strategi  internal ialah  suatu  kondisi  dari  dalam  yang mempengaruhi  eksistensi  kawasan  pantai kota  di  Kota  Cirebon  ini  meliputi:  kekuatan ( strength ) dan kelemahan ( weakness ).
Berikut unsur-unsur kekuatan dan
kelemahan  dari  faktor  internal  kawasan pantai kota di Kota Cirebon.
1. Unsur Kekuatan ( Strength )
Berdasarkan  pengamatan  kondisi
dan  potensi  kawasan  pantai  kota  di  Kota Cirebon maka dapat diidentifikasi
beberapa  unsur  yang  menjadi  kekuatan sebagai berikut:
Potensi  pantai  sepanjang  7  km  dengan berbagai pemanfaatan ruang antara lain:
- Pelabuhan  Kota  cirebon,  Pelabuhan PPN  Kejawaan,  PPI  Pesisir,  tambak, Industri galangan kapal, Wisata Waterland  ade  Irma  suryani,  Wisata Pantai Terapi.
- Tersedia  sumber  daya  manusia  yang beraktivitas dan mencari nafkah dikawasan pantai kota di Kota Cirebon antara  lain:  petani  tambak,  nelayan,
buruh  industri  dan  perdagangan  serta jasa.
- Tersedia sarana dan prasarana permukiman dalam pengembangan hunian  antara  lain:  prasarana  drainase, prasarana jalan dan prasarana persampahan.
- Keberadaan vegetasi mangrove sebagai Habitat  Vital  Biota,  Pengaman  dan Penghijauan  pantai/Tambak,  Muara Sungai.
2. Unsur Kelemahan ( Weakness)
Potensi  kawasan  pantai  kota  di
Kota  Cirebon  yang  prospektif  yang belum  dimanfaatkan  secara  optimal disebabkan oleh adanya berbagai kekurangan/kelemahan sebagai berikut:
– Peran  serta  masyarakat  yang  rendah dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam yang disebabkan keterbatasan mengenyam pendidikan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki.
- Sarana  dan  prasarana  kawasan  pantai kota  di  Kota  Cirebon  yang  telah tersedia  belum  memenuhi  kebutuhan dari  jenis  dan  jumlah  yang  disebabkan pertambahan  penduduk  yang  semakin meningkat  dan  tidak  adanya  upaya perawatan terhadap dan prasarana.
-  Lemahnya penegakan hukum peraturan perundangan yang mengatur
pemanfaatan ruang sesuai RTRW serta tidak  adanya  peraturan  daerah  tentang
pengelolaan wilayah pantai kota berbasis  zonasi  seperti  amanat  UU No.1  Tahun  2014dengan  pengelolaan secara terpadu.
-  Belum   ada       institusi yang mampu (betul-betul diberi tugas) untuk mengkoordinir  kegiatan  yang  berada didaerah pantai (wilayah pantai kota).

## b. Faktor eksternal
Identifikasi  faktor  eksternal  ialah suatu  kondisi  yang  memberikan  efek terhadap  eksistensi  kawasan  pantai  kota  di Kota  Cirebon      ini  meliputi:  peluang ( opportunities ) dan ancaman ( treath ).
Berikut  ini  penyajian  unsur  peluang  dan ancaman  dari  faktor  eksternal  kawasan pantai kota di Kota Cirebon.
1. Unsur Peluang ( Opportunities ) Beberapa  peluang  yang  dapat dijadikan pertimbangan dalam
pengembangan  kawasan  pantai  kota  di Kota Cirebon.
- Pemanfaatan  sumber  daya  alam  belum dimanfaatkan  secara  optimal  membuka peluang berkembangnya aktivitas pantai kota.
- Pengembangan  Pelabuhan  Cirebon  dan PPN  kejawanan  serta  Wisata  Pantai Terapi    dapat  menyerap  tenaga  kerja masyarakat sekitar.
- Pelimpahan  kewenangan  pengelolaan dari  Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah Kota Cirebon yang semakin memperkuat  pengelolaan  sumberdaya dalam  berdasarkan  UU  No,32  Tahun
2004.
2. Unsur Ancaman ( Treath )
Kawasan  pantai  kota  di  Kota  Cirebon harus menghadapi ancaman dan dicarikan solusinya yaitu:
-  Sendimentasi  serta  erosi,  abrasi  pantai dan  perubahan  musim  yang  sulit diprediksi
yang mengancam keberlanjutan kegiatan masyarakat kawasan pantai kota di Kota Cirebon.
– Prilaku  masyarakat  di  hulu  dalam membuang  limbah  maupun  sampah rumah  tangga  menuju  kawasan  pantai dan  prilaku  masyarakat  di  hilir  yang kurang menyadari pentingnya kelestarian  lingkungan  di  kawasan pantai kota. Dalam analisis SWOT ini perlu dilakukan  pembobotan  terhadap  tiap  unsur
SWOT.  Berikut  ini  pembobotan/penilaian  yang diberikan  menggunakan  skor  antara  1-5.  Arti dari skor ini adalah sebagai berikut: Nilai 1 berarti tidak penting Nilai 4 berarti penting Nilai 2 berarti sedikit penting Nilai 5 berarti sangat penting
Nilai 3 berarti cukup penting Pembobotan faktor internal kawasan pantai kota di Kota Cirebon yang dapat dilihat dalam   Tabel 4  dibawah ini.
Tabel 4.  Analisis Faktor Internal Kawasan Pantai Kota di Kota Cirebon
FAKTOR INTERNAL SKOR KETERANGAN Kekuatan 1. Potensi  pantai  sepanjang  7  km  dengan  berbagai pemanfaatan ruang antara lain:
Pelabuhan Kota cirebon,
Pelabuhan PPN Kejawaan,  PPI  Pesisir,  tambak,  Industri  galangan kapal, Wisata Waterland ade  Irma suryani,  Wisata Pantai Terapi.
2. Tersedia  sumber  daya  manusia  yang  beraktivitas dan mencari nafkah dikawasan pantai kota di Kota Cirebon antara lain: petani tambak, nelayan, buruh industri dan perdagangan serta jasa.
3. Tersedia  sarana  dan  prasarana  permukiman  dalam pengembangan  hunian  antara  lain:  prasarana drainase, prasarana jalan dan prasarana persampahan.
4. Keberadaan  vegetasi  mangrove  sebagai  Habitat Vital Biota, Pengaman dan
Penghijauan Pantai/Tambak, Muara Sungai.

## Kelemahan
1. Peran  serta  masyarakat  yang  rendah  dalam pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  disebabkan keterbatasan mengenyam pendidikan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki.
2. Sarana  dan  prasarana  kawasan  pantai  kota  Kota Cirebon  yang  telah  tersedia  belum  memenuhi kebutuhan  dari  jenis  dan  jumlah  yang  disebabkan pertambahan  penduduk  yang  semakin  meningkat dan  tidak  adanya  upaya  perawatan  terhadap  dan prasarana.
3. Lemahnya  penegakan  hukum  dalam  implementasi peraturan perundangan yang mengatur
pemanfaatan  ruang  sesuai  RTRW  serta  tidak adanya  peraturan  daerah  tentang    pengelolaan wilayah pantai kota berbasis zonasi seperti amanat UU No.1 Tahun 2014
5 5 5 4 3 5 3
Pertumbuhan  kegiatan  perikanan,  industri,  budidaya, perdagangan  dan jasa  sebagai  core kegiatan perekonomian masyarakat.
Jumlah  nelayan  Kecamatan  Kejaksan  dan  Kecamatan lemahwungkuk : 500  orang, Selain itu juga penduduk berprofesi  buruh,  industri  pengolahan  ikan,  petani tambak, pedagang.
Prasarana  jalan  berfungsi  untuk  memudahkan  akses dan  mobilisasi,  baik  manusia  maupun  barang. Prasarana  drainase  berfungsi  untuk  mengalirkan  air buangan  rumah  tangga  menuju  ke  laut  atau  terelebih dahulu  melalui  sungai  walau  saat  ini  sungai mengalami  pendangkalan  akibat  sendimentasi  serta buangan  sampah  oleh  penduduk  sekitar  kesungai diperlukan normalisasi. Sarana prasarana persampahan  diareal  lahan  kosong,  laut  serta  sungai karena minimnya TPS.
Vegetasi  mangrove  hampir  secara  keseluruhan mengalami  kepunahan  di  kedua  Kecamatan  Kejaksan dan  Lemahwungkuk.  Diperlukan  rehabilitasi  dengan melibatkan masyarakat.
Tingkat  pendidikan  masyarakat  di  kawasan  pantai kota di Kota Cirebon mayoritas tamatan SD
4. Belum  ada  institusi  yang  mampu  (betul-betul diberi  tugas)  untuk  mengkoordinir  kegiatan  yang berada didaerah pantai (wilayah pantai kota)
3
Sarana prasarana yang tersedia di kawasan pantai kota di    Kota  Cirebon  adalah  prasarana  jalan,  prasarana drainase.  Namun  perlu  penambahan  sarana  prasarana persampahan  (TPS),  sarana  IPAL,  sarana  prasarana sanitasi, dan sarana prasarana air bersih.
Pemanfaatan  daerah  pantai  yang  tidak  sesuai  dengan potensi,  permasalahan  hukum,  seperti  belum  adanya perangkat  hukum  yang  memadai  untuk  pengelolaan daerah  pantai,  dan  pemahaman  hukum oleh masyarakat  yang  pada  umumnya  masih  kurang, terutama  terhadap  penguasaan  tanah-tanah  timbul, masyarakat pada umumnya tidak memahami
mengenai  pengelolaan  daerah  pantai  kota  secara terpadu
Berbagai  instansi  dan  institusi  yang  ada  masih bergerak  secara  sektoral  dengan  koordinasi  yang relatif lemah.
Pembobotan  faktor    eksternal  ialah  suatu  kondisi  yang  memberikan  efek  terhadap  eksistensi kawasan  pantai  kota  di  Kota  Cirebon,  berupa:  peluang  ( opportunity )  dan  hambatan  ( treath ).  Berikut  ini analisis faktor eksternal kawasan pantai kota di Kota Cirebon Tabel 5.
Tabel 5.  Analisis Faktor Eksternal Kawasan Pantai Kota  di Kota Cirebon
FAKTOR EKSTERNAL SKOR KETERANGAN Peluang (Opportunities) 1. Pemanfaatan sumber daya alam belum dimanfaatkan  secara  optimal  membuka  peluang berkembangnya aktivitas pantai kota.
2. Pengembangan  Pelabuhan  Cirebon  dan  PPN kejawanan  serta  Pantai  Terapi    dapat  menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar.
3. Pelimpahan kewenangan pengelolaan dari Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  Kota  Cirebon yang semakin memperkuat pengelolaan sumberdaya  dalam  berdasarkan  UU  No,32  Tahun 2004.
5
4
4
Ketersediaan  sumber  daya  alam  pantai  kota,  meliputi perikanan laut, perikanan darat dan pariwisata menjadi daya tarik aktivitas yang produktif untuk mendatangkan investor yang menanamkan modal bagi pengembangan kegiatan perindustrian dan perdagangan  seiring  dengan  semakin  meningkatnya permintaan    lokal  (Kota  Cirebon  dan  sekitarnya)  dan regional  (Jakarta,  Bandung,  dan  Kuningan)  terhadap hasil-hasil perikanan dari kawasan pantai kota di Kota Cirebon.
Potensi  ekonomi  yang  dapat  menyerap  tenaga  kerja bagi  masyarakat  sekitar  yaitu  Pelabuhan  dan  PPN Kejawanan  dengan  wisata  pantai  terapinya  yang merupakan  kawasan  strategis  dan  dapat  menambah PAD Kota Cirebon.
Memperbesar  peluang  daerah  untuk  mengelola  dan memanfaatkan  potensi  daya  alam  wilayah  pantai  kota dan laut secara mandiri sampai 4 mil dari garis pantai untuk kesejahteraan masyarakat kawasan pantai kota.
Ancaman ( Treath )
1. Sendimentasi  serta  erosi,  abrasi  pantai  dan perubahan  musim  yang  sulit  diprediksi  yang mengancam  keberlanjutan  kegiatan  masyarakat  di kawasan pantai kota Kota Cirebon.
2. Prilaku  masyarakat  di  hulu  dalam  membuang limbah  maupun  sampah  rumah  tangga  menuju kawasan  pantai  dan  prilaku  masyarakat  di  hilir yang  kurang  menyadari  pentingnya  kelestarian lingkungan di kawasan pantai kota.
5
4
Sendimentasi  rentan  mengancam  pantai terutama  yang  berdekatan  dengan  sungai  yang diakibatkan  karena  erosi  dan  buangan  sampah masyarakat  sekitar  serta  berkurangnya  mangrove. Untuk  abrasi    terutama  pada  pelabuhan  kelurahan panjunan,  lemahwungkuk,  kasepuhan,  Pegambiran terbebas  dari  abrasi  karena breakwater walau  masih dirasakan kurang.
Kawasan  pantai  kota  merupakan  kawasan  hilir  yang rentan  terhadap  aktivitas  masyarakat  didaerah  hilir yang  mengakibatkan  tercemarnya  sungai  dan  lautan sehingga  mempercepat pendangkalan pada sungai  dan lautan.
Setelah memberikan pembobotan terhadap  unsur  kekuatan,  kelemahan,  peluang dan  ancaman  yang  menentukan  analisis  faktor internal  dan  eksternal  kemampuan  kawasan pantai kota di Kota Cirebon.Langkah selanjutnya  adalah  menyusun  matriks  SWOT
yang  menggabungkan  antara  analisis  internal dengan  analisis  eksternal  sehingga  terbentuk alternatif-alternatif  rencana  strategi  kawasan pantai  kota  di  Kota  Cirebon.  Penyusunan matriks SWOT dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6.  Matriks SWOT Kawasan Pantai Kota (Kota Cirebon)
FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL KEKUATAN ( Strength )
1. Potensi  pantai  sepanjang  7  km  dengan berbagai pemanfaatan ruang antara lain:
Pelabuhan Kota cirebon,
Pelabuhan  PPN  Kejawaan,  PPI  Pesisir,
Industri galangan kapal, Wisata Waterland  ade  Irma  suryani,  Wisata Pantai Terapi.. 2. Tersedia  sumber  daya  manusia  yang beraktivitas dan mencari nafkah dikawasan  pantai  kota  Kota  Cirebon antara  lain:  petani  tambak,  nelayan, buruh  industri  dan  perdagangan  serta jasa. 3. Tersedia sarana dan prasarana permukiman dalam pengembangan hunian  antara  lain:  prasarana  drainase, prasarana jalan dan prasarana persampahan. 4. Keberadaan  vegetasi  mangrove  sebagai Habitat  Vital  Biota,  Pengaman  dan
Penghijauan Pantai/Tambak, Muara
Sungai.

## KELEMAHAN (Weakness)
1. Lemahnya penegakan hukum dalam implementasi peraturan perundangan yang mengatur pemanfaatan  ruang  sesuai  RTRW  serta  tidak adanya  peraturan  daerah  tentang    pengelolaan wilayah  pantai  kota  berbasis  zonasi  seperti amanat UU No.1 Tahun 2014.
2. Sarana dan prasarana kawasan pantai kota di Kota Cirebon  yang  telah  tersedia  belum  memenuhi kebutuhan dari jenis dan jumlah yang disebabkan pertambahan  penduduk  yang  semakin  meningkat dan  tidak  adanya  upaya  perawatan  terhadap sarana dan prasarana.
3. Peran  serta  masyarakat  yang  rendah  dalam pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  disebabkan keterbatasan mengenyam pendidikan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki. 4. Belum  ada  institusi  yang  mampu  (betul-betul diberi  tugas)  untuk  mengkoordinir  kegiatan  yang berada didaerah pantai (wilayah pantai kota) PELUANG
(Opportunities)
1. Pemanfaatan sumber daya alam belum dimanfaatkan secara optimal membuka peluang berkembangnya aktivitas pantai kota.
2. Pelimpahan kewenangan pengelolaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Cirebon yang semakin memperkuat pengelolaan sumberdaya dalam berdasarkan UU No,32 Tahun 2004.
3. Pengembangan Pelabuhan Kota Cirebon PPN kejawanan , industri galangan kapal, Wisata Pantai Terapi,yang  dapat menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar.

## KEKUATAN - PELUANG

Mengembangkan  pemanfaatan  ruang dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang produktif.
 Memberdayakan  masyarakat  pantai dengan  dibekali  ketrampilan  untuk mengolah sumber daya alam.
 Mengembangkan  pemanfaatan  sektor ekonomi yang berada pada   sepanjang pantai  hingga  mampu    menyerap lapangan kerja bagi masyarakat pantai kota  sepert:  Pelabuhan  Cirebon,  PPN kejawanan,  industri  galangan  kapal, wisata waterland ade Irma suryani dan wisata pantai terapi.

## KEKUATAN – ANCAMAN
 Pembangunan  sabuk  hijau  dengan

## KELEMAHAN - PELUANG
 Membuat peraturan daerah tentang  pengelolaan wilayah  pantai  kota  berbasis  zonasi  seperti amanat UU  No.1 Tahun 2014 dengan pengelolaan  secara  terpadu,  serta  penegakan hukum yang tegas sesuai peraturan yang berlaku dengan mengacu RTRW.
 Peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  sarana prasarana yang mendukung pengelolaan sumber daya alam pantai kota.

## KELEMAHAN - ANCAMAN
 Melindungi sempadan pantai yang telah
ANCAMAN ( Treath ) 1. Sendimentasi  serta  erosi,  abrasi pantai  dan  perubahan  musim yang sulit diprediksi yang
mengancam keberlanjutan
kegiatan  masyarakat  di  kawasan pantai kota di Kota Cirebon.
2. Prilaku  masyarakat  di  hulu dalam membuang limbah maupun  sampah  rumah  tangga menuju  kawasan  pantai  dan prilaku  masyarakat  di  hilir  yang kurang  menyadari  pentingnya kelestarian lingkungan di
kawasan pantai kota. penanaman  mangrove  di  sekitar  muara sungai  dan  sempadan  pantai  yang diperkuat adanya groin sebagai pengendali teknis.
 Koordinasi  dan  pengendalian  yang terintegrasi  antar  instansi  dan  antar sektoral  di  hulu  dan  di  hilir  untuk melindungi  keberlanjutan  kehidupan  di kawasan pantai kota.
 Menata  sarana  prasarana  permukiman untuk  menciptakan  lingkungan  hunian yang bersih, sehat dan nyaman.
ditentukan  di  dalam  RTRW  pantai  dari  aktivitas manusia  maupun  pembangunan  permanen  untuk meminimkan ancaman abrasi.
 Sosialisasi  dan  kampanye  pendidikan  mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi  mendatang  di  kawasan  pantai  kota  di Kota Cirebon.
Pembentukan  4  strategi  hasil  matriks SWOT  menciptakan  10  alternatif  strategi yang memberikan pengaruh terhadap kemampuan  kawasan  pantai    kota  di  Kota Cirebon sebagai berikut:
1. Mengembangkan pemanfaatan ruang dengan  mengoptimalkan  potensi  sumber daya  alam  yang  produktif.  (Kekuatan  –
Peluang)
2. Memberdayakan masyarakat pantai dengan dibekali ketrampilan untuk
mengolah sumber daya alam. (Kekuatan – Peluang)
3. Mengembangkan pemanfaatan sektor
ekonomi  yang  berada  pada      sepanjang pantai hingga mampu  menyerap lapangan kerja  bagi  masyarakat  pantai  kota  seperti: Pelabuhan  Cirebon,  industri  galangan kapal,  PPN  kejawanan,  wisata  waterland ade Irma suryani dan wisata pantai terapi. (Kekuatan – Peluang)
4. Membuat peraturan daerah tentang
pengelolaan  wilayah  pantai  kota  berbasis zonasi  seperti  amanat  UU  No.1  Tahun 2014  dengan  pengelolaan  secara  terpadu, serta  penegakan  hukum  yang  tegas  sesuai peraturan  yang  berlaku  dengan  mengacu RTRW. (Kelemahan  – Peluang)
5. Peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  sarana prasarana  yang  mendukung  pengelolaan sumber daya alam pantai kota.
(Kelemahan  – Peluang)
6. Pembangunan sabuk hijau dengan penanaman  dan  rehabilitasi  mangrove  di sekitar muara sungai dan sempadan pantai yang  diperkuat  adanya  groin  sebagai pengendali teknis. (Kekuatan – Ancaman) 7. Koordinasi dan pengendalian yang terintegrasi  antar  instansi  dan  antar sektoral  di  hulu  dan  di  hilir  untuk melindungi  keberlanjutan  kehidupan  di
kawasan  pantai  kota.  (Kekuatan    – Ancaman)
8. Menata  sarana  prasarana  permukiman untuk  menciptakan  lingkungan  hunian yang bersih, sehat dan nyaman. (Kekuatan – Ancaman)
9. Melindungi  sempadan  pantai  yang  telah ditentukan  di  dalam  RTRW  pantai  dari aktivitas  manusia  maupun  pembangunan permanen  untuk  meminimkan  ancaman abrasi. (Kelemahan – Ancaman)
10. Sosialisasi  dan  kampanye  pendidikan mengenai  pentingnya  menjaga  kelestarian lingkungan  untuk  generasi  mendatang  di kawasan  pantai  kota  di  Kota  Cirebon. (Kelemahan – Ancaman)
Kesepuluh    strategi  tersebut  dapat difokuskan untuk menjadikan rencana strategi  pemanfaatan  ruang  kawasan  pantai kota  di  Kota  Cirebon  dalam  pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut:
1. Memberdayakan  masyarakat  pantai  untuk mengembangkan pemanfaatan ruang dengan  mengoptimalkan  sumber  daya alam yang produktif.
Strategi  ini  memberikan  kondisi nyata  bahwa  unsur  kekuatan  dan  peluang pemanfaatan  ruang  sumber  daya  dapat ditingkatkan dengan mengalokasikan pemanfaatan  ruang    sesuai  potensi sehingga  dapat  memberikan  hasil  yang optimal.  Potensi  sumber  daya  manusia adalah  nelayan,  petani  tambak,  buruh industri  pengolahan  ikan  dan  pelaku perdagangan  dan  jasa.  Pemanfaatan  ruang selain  diperlukan  untuk  mempertinggi kesempatan ekonomi yang dimiliki,  ruang juga diarahkan untuk tidak mengeksploitasi  potensi  sumberdaya  yang dimiliki  oleh  ruang  secara  berlebihan sehingga  terjadi  proses  berkelanjutan.
Sumber  daya  alam  yang  ada  antara  lain: perikanan laut, perikanan darat, pariwisata dan vegetasi mangrove.
2. Mengembangkan pemanfaatan sektor ekonomi  yang  berada  pada  sepanjang pantai. Strategi  ini  guna  memberdayakan dan  menyerap  lapangan  kerja  bagi masyarakat  pantai    kota  agar  dapat meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas sarana prasarana dalam mendukung kegiatan  pengelolaan  sumber  daya  alam pantai  kota  dan  menciptakan  lingkungan hunian yang bersih, sehat dan nyaman.
Strategi  ini menunjukan perlunya pengembangan  guna  perbaikan  untuk mengoptimalkan pemanfaatan kondisi eksisting  saat  ini,  sesuai  karakterisitik pantai  dengan  cara  antara  lain renewal , rehabilitasi,  revitalisasi,  dan  reklamasi. Pengembangan adalah sebagai beikut:
(a)  Pantai  landai    (dataran  dan  dataran berpasir)  :  Kawasan  permukiman dengan  penataan/ renewal ,  kawasan industri,  kawasan  wisata  pantai waterland ade Irma suryani (Kelurahan Lemahwungkuk), wisata  pantai  terapi  (Kelurahan pegambiran), Perdagangan (Kelurahan  Kesenden,Kebon  Baru, Panjunan, Lemahwungkuk,Kasepuhan, Pengambiran) dikembangkan dengan cara revitalisasi . (b)  Pantai  Endapan  lumpur:  Kawasan Mangrove  tepi  pantai  (Kelurahan Kesenden, Kebon Baru, Kesepuhan,  Pegambiran)  dengan cara  rehabilitasi  mangrove  untuk mengatasi  permasalahan  lingkungan yang  ada,  abrasi  dan  erosi  pantai, menjaga  kestabilan  hidrologi(fungsi hidrologis),  menambah  ketersediaan air, mengurangi banjir..
(c)  Pantai  Reklamasi    :      Pelabuhan Cirebon (Kelurahan Panjunan), PPN Kejawanan (Kelurahan Pegambiran).  .  Berdasarkan  kondisi dilapangan, jenis sarana dan prasarana  yang  sangat  mendesak untuk  disediakan  adalah  Tempat Pembuangan  Sampah  Sementara, perbaikan  rumah  yang  kurang  layak,
penyediaan  dan  pemerataan  sarana sanitasi,
4. Membuat peraturan daerah tentang pengelolaan  wilayah  pantai  kota  berbasis zonasi  seperti  amanat  UU  No.1  Tahun 2014  dengan  pengelola  secara  terpadu, serta  penegakan  hukum  yang  tegas  sesuai peraturan  yang  berlaku    dengan  mengacu RTRW.
Dengan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan  pantai  kota  berbasis  zonasi  akan lebih  mengoptimalkan  dalam  pemanfaatan dan  pengelolaan kawasan  pantai kota secara terpadu.  sehingga  tidak  terjadi  tumpang tindih  (pemanfaatan  sesuai  potensi)  dan meminimalisir pelanggaran dalam pemanfaatan ruang kawasan  pantai kota.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan  didapatkan  4  arahan  strategi pemanfaatan  ruang  kawasan  pantai  kota  di Kota Cirebon dalam pembangunan berkelanjutan, antara lain:
1. Memberdayakan masyarakat pantai untuk  mengembangkan  pemanfaatan ruang  dengan  mengoptimalkan  sumber daya alam yang produktif,
2. Mengembangkan  pemanfaatan  sektor ekonomi  yang  berada  pada  sepanjang pantai,
3. Meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas sarana  prasarana  dalam  mendukung kegiatan  pengelolaan  sumber  daya  alam pantai kota dan menciptakan lingkungan hunian yang bersih, sehat dan nyaman,
4. Membuat  peraturan  daerah  tentang pengelolaan wilayah pantai kota berbasis zonasi seperti amanat UU No.1 Tahun  2014  dengan  pengelolaan  secara terpadu,  serta  penegakan  hukum  yang tegas  sesuai  peraturan  yang  berlaku dengan mengacu RTRW.

## Saran
1. Menetapkan  RTRW  Pantai  dengan Peraturan  Daerah  agar  secara  hukum dapat  menegakan  aturan  tegas  dan  adil untuk  menciptakan  lingkungan  yang kondusif  bagi  keberlanjutan  aktivitas pantai kota, dan mengantisipasi terjadinya  eksploitasi  sumberdaya  alam yang tidak terkendali, serta meminimkan kemungkinan
timbul konflik
kepentingan  dan  degradasi  lingkungan di masa sekarang dan mendatang.
2. Sosialisasi dan pembinaan atau kampanye pendidikan mengenai kebijakan  RTRW  Pantai  melalui  forum komunikasi  masyarakat  sebagai  wadah bertukar  informasi  dan  koordinasi  antar masyarakat kawasan pantai Kota Cirebon. 3. Meningkatkan koordinasi antar
stakeholder  dan  sektor  di  hulu  dan  hilir untuk  menjaga  lingkungan  hulu-hilir dengan  tidak  melakukan  aktivitas  yang menimbulkan pencemaran agar
kelestarian  lingkungan  di  Kawasan Pantai Kota Cirebon dapat terjaga.
4. Meningkatkan  perlindungan  terhadap sempadan  pantai  dengan  menempatkan groin  dengan  tumpukan  batu  dan mangrove,  serta  penghijauan  dengan cemara  laut,  pohon  waru  dan  tanaman lain yang cocok dengan lahan setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar. 2010. Strategi Pengembangan Pengelolaan Berkelanjutan Pada Kawasan  Konservasi  Laut  Gili  Sulat: Satu  Pendekatan  Stakeholder .  Jurnal. Bumi Lestari Vol 10 No. 2 ISSN: 256- 262.
Asti, A.F. 2009. Pendekatan Ekosistem Terpadu: Strategi  dalam  Pengelolaan  Laut  dan Pesisir .  Jurnal.Wacana  Indonesia  Vol
1, No. 1. ISSN: 1858-0358.
Badan  Pusat  Statistik  2018  Kecamatan  Dalam Angka Kejaksan dan Lemah wungkuk 2017 BPS Kota Cirebon, Cirebon
Bappeda  Kota  Cirebon,  2011-2031,  RUTR Wilayah  Kota  Cirebon.  Bappeda.
Cirebon
Budiharjo, Eko. 1997. Lingkungan Binaan dan Tata  Ruang  Kota .  Yogyakarta  : Penerbit Andi offset. Dahuri, R., Jacub, R., Sapta P., dan M.J, Sitepu.
2010. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah  Pesisir  dan  Lautan  Secara Terpadu.Pradnya Paramita. Jakarta.
Dahuri,  Rokhmin  dan  Iwan  Nugroho.2004.
Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan.Jakarta : Penerbit Pustaka LP3ES. Dahuri.et  al.  2001.  Sumber  Daya  Pesisir  Dan
Lautan  Secara  Terpadu.  Jakarta  :  Pt Pradnya Paramita.
Dinas  Kelautan,  Perikanan,  Perternakan,  dan, Pertanian Kota Cirebon. 2017
Djunaedi.,A, dan Basuki.,M. 2002. Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir .
Jurnal.  Teknologi  Lingkungan  Vol  3, No. 3. Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota Cirebon Tahun 2011-2031 Laporan Tahunan (tahun2015,2016,2017) Kelurahan  Kasepuhan,  KebonBaru, Kejaksan, Kesenden, Lemahwungkuk,
Panjunan, Pegambiran, Sukapura.
Rais, Jacub. 2004. Menata Ruang Laut Terpadu.
Jakarta  :  Penerbit  PT  Pradnya Paramita.
Rangkuti,  F.  2005.  Analisis  SWOT  Teknik
Membedah Kasus Bisnis.PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Suprijanto, Iwan. Studi  Dampak Timbal Balik Antar Pembangunan dan Perumahan di Indonesia dan Lingkungan Global . Proceeding Karakteristik Spesifik, Permasalahan Dan Potensi Pengembangan
Kawasan  Kota  Tepi  Laut/Pantai ( Coastal City ) Di Indonesia. Diakses tanggal 20 Agustus 2018.
Profil  Kota  Cirebon,  2016,  Kerjasama  Badan
Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  dengan  Badan  Pusat Statistik Kota Cirebon
Yeates, Maurice dan Barry Garner. 1980. The North  American  City. Harper  & Row, Publisher New York Zamdial,  Dede  Hartono,  Deddy  Bakhtiar,  Eko Nofridiansyah,  Studi    Identifikasi Kerusakan  Wilayah    Pesisir    Di Kabupaten    Mukomuko  Provinsi Bengkulu ,  EISSN:  2527-5186,  Jurnal Enggano  Vol.  2,  No.  2,  September 2017: 196-207