## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENULARAN HIV/AIDS MELALUI HUBUNGAN SEKSUAL

## Policy Implementation in Control of HIV/AIDS Control
Through Sexual Relations
Prasita Ayu Widyaningtyas Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga email : prasita.ayu.widyaningtyas-2015@fkm.unair.ac.id

## Abstract
Indonesia is the fourth country with the number of HIV / AIDS incidents increasing from year to year. HIV  is  a virus that  can  cause  AIDS.  The  occurrence of  AIDS  can  not  only occur  in  the  city  but  has spread to remote villages. The number of HIV / AIDS incidents at this time is of concern to the world. Until the existence of an HIV / AIDS control policy that refers to the Getting To Zeros global policy, namely:  (1)  reducing  to  eliminate  new  HIV  infections,  (2)  reducing  to  eliminate  deaths  caused  by conditions  related  to  AIDS,  (3)  eliminating  discrimination  PLWHA.  Based  on  global  policies,  the Indonesian  government  issued  a  policy  as  an  effort  to  prevent  the  spread  of  HIV  /  AIDS.  The government also issued a policy which essentially prohibits sexual acts freely, penetration, and sexual relations  in  similar  couples,  children,  deceased  people,  and  animals.  This  review  aims  to  conduct policy  analysis  and  implementation  in  dealing  with  HIV  /  AIDS  cases  through  free  sexual  relations and barriers that affect the success of policies. The results of this literature review are that the policy to prevent HIV / AIDS transmission in Indonesia is still not going well. These obstacles occur in the form of still a dilemma in the law. Evidenced by the existence of problems in translating global and national strategies into packages of (operational) action programs that easily measure success at all levels of service by considering the problem of HIV / AIDS. So far, the action programs carried out by Indonesia are still carried out inconsistently so that the results have not been felt. Thus, HIV / AIDS control  programs  are  not  enough  to  be  carried  out  by  health  workers  alone  but  must  involve  other sectors.  The  community  is  primarily  a  key  population  and  the  need  for  government  roles  and responsibilities.
Keywords:   policy,  implementation,  Human  Immunodeficiency  Virus  (HIV),  Acquired  Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)

## Abstrak
Indonesia menjadi negara keempat dengan jumlah kejadian HIV/AIDS meningkat dari tahun ke tahun. HIV  merupakan  virus  yang  dapat  menimbulkan  AIDS.  Kejadian  AIDS  tidak  hanya  dapat  terjadi  di kota  saja  namun  sudah  menyebar  hingga  ke  pelosok  desa.  Banyaknya  kejadian  HIV/AIDS  saat  ini hingga  menjadi  perhatian  dunia.  Hingga  adanya  kebijakan  pengendalian  HIV/  AIDS  yang  mengacu pada kebijakan global Getting To Zeros , yaitu: (1) menurunkan hingga meniadakan infeksi baru HIV, (2) Menurunkan hingga meniadakan kematian  yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS,  (3)  meniadakan  diskriminasi  terhadap  ODHA.  Berlandaskan  kebijakan  global,  pemerintah Indonesia  mengeluarkan  kebijakan  sebagai  upaya  pencegahan  penyebaran  kejadian  HIV/AIDS. Pemerintah  juga  mengeluarkan  kebijakan  yang  intinya  melarang  tindakan  seksual  secara  bebas, penetrasi,  dan  hubungan  seks  pada  pasangan  sejenis,  anak-  anak,  orang  meninggal,  dan  hewan. Review  ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisis  kebijakan  dan  implementasi  dalam  menangani  kasus HIV/AIDS melalui hubungan seksual secara bebas serta hambatan yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Hasil review literature ini adalah kebijakan pencegahan penularan HIV / AIDS di Indonesia masih  belum  berjalan  dengan  baik.  Hambatan  itu  terjadi  dalam  bentuk  masih  adanya  dilema  dalam hukum. Terbukti dengan adanya permasalahan dalam menerjemahkan strategi global dan nasional ke dalam paket- paket program aksi (operasional) yang mudah diukur keberhasilannya di semua tingkat pelayanan dengan mempertimbangkan masalah HIV/ AIDS. Selama ini, program aksi yang dilakukan oleh Indonesia masih dilakukan secara tidak konsisten sehingga hasilnya belum dirasakan. Sehingga,
program  pengendalian  HIV  /AIDS  tidak cukup  untuk  dilaksanakan oleh  tenaga  kesehatan saja tetapi harus  melibatkan  sektor  lain.  Masyarakat    terutama  sebagai  populasi  kunci  serta  perlunya  peran  dan tanggung jawab pemerintah.
Kata kunci : kebijakan,  implementasi, Human  Immunodeficiency  Virus (HIV), Acquired  Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)

## PENDAHULUAN
Human  Immunodeficiency  Virus (HIV) merupakan  virus  yang  dapat  menyebabkan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Orang  yang  sudah  terinfeksi  HIV  dapat mengalami stress yang  berkepanjangan  hingga mempercepat terjadinya AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan kumpulan  gejala  penyakit  akibat  penurunan sistem kekebalan tubuh orang akibat virus HIV. Sekali  orang  terinfeksi  HIV,  maka  virus  akan permanen  di  dalam  tubuh  hingga  orang akhirnya  meninggal  (Laksana,  2010).  HIV/ AIDS  masih  menjadi  perhatian  dunia  dengan berada  pada  tujuan  SDG’s  ketiga  yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong  kesejahteraan  bagi  semua  orang  di segala usia (Tasa, 2016).
Secara global, World
Health Organisation (WHO)  memperkirakan  sekitar 10-12  juta  orang  dewasa  dan  anak-anak  di dunia  telah  terinfeksi  dan  setiap  hari  sebanyak 5000  orang  tertular  virus  HIV.  Kejadian  HIV diaporkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1987.  Jumlah  kumulatif  kejadian  HIV  hingga tahun  2017  sampai  tahun  2015  terjadi  30.935 kasus,  tahun  2016  terjadi  41.250  kasus,  tahun 2017 terjadi 33.660 kasus (Kemenkes, 2017).
Akibat  permasalahan  HIV/AIDS  yang terjadi  setiap  tahun,  Menteri  Kesehatan  dan Kesejahteraan  Keluarga  Dunia  menegaskan kembali  komitmen  dari  negara  –  negara  di Pertemuan  Tingkat  Tinggi  PBB  tentang  tujuan untuk  mengakhiri  epidemi  AIDS  sebagai ancaman kesehatan pada tahun 2030. Termasuk memastikan komitmen terhadap program Bersama  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang HIV/  AIDS  yang  memiliki  target  untuk memastikan  cakupan  AIDS  yang  lebih  efektif, berkelanjutan,  dan  komprehensif  (Naco,  2017). Kebijakan  pengendalian  HIV/  AIDS  mengacu pada  kebijakan  global  yaitu Getting  To  Zeros , meliputi:  1.  Menurunkan  hingga  meniadakan infeksi  baru  HIV,  2.  Menurunkan  hingga meniadakan  kematian  yang  disebabkan  oleh keadaan  yang  berkaitan  dengan  AIDS,  3.
Meniadakan  diskriminasi  terhadap  ODHA (Kemenkes, 2016).
Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia mengeluarkan  Permenkes  Nomor  21  Tahun 2013  tentang  Penanggulangan  HIV/  AIDS. Ruang  lingkup  dalam  Peraturan  Menteri meliputi  penanggulangan  HIV/AIDS  secara komprehensif  dan  berkesinambungan  yang terdiri  atas  promosi  kesehatan,  pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga, dan masyarakat.
Namun,  penanggulangan  HIV/AIDS  di Indonesia  masih  menghadapi  tantangan  yang cukup kompleks (Baba, 2005). Tantangan dapat berdampak  pada  kesehatan,  sosial,  ekonomi, maupun  politik.  Tantangan  berupa  terjadi diskriminasi pada ODHA di pelayanan kesehatan  serta  penurunan  moral  hingga mengganggu  politik.    Dibutuhkan  kebijakan  di tingkat  daerah,  nasional,  regional,  dan  global untuk  membuat  HIV/AIDS  tidak  menjadi stigma negatif di masyarakat (Arifin, 2005).
AIDS  dikenal  masyarakat  sebagai  kasus yang  erat  berkaitan  dengan  tingkah  laku  seks secara  bebas.  Cara  penularan  HIV  sudah berganti dari penularan melalui penggunaan alat suntik  tidak  steril  di  kalangan  pengguna  napza suntik  (penasun)  menjadi  penularan  melalui hubungan  seksual.  Terdapat  kurang  lebih 75.000  pengguna napza  suntik, 250.000  wanita pekerja  seks  langsung  dan  tidak  langsung (WPSL  dan  WPSTL),  1,15  juta  laki-laki  yang berhubungan  seks  dengan  laki-laki  (LSL)  dan waria, dan 7 juta laki-laki pembeli seks. Selain itu,  sekitar  5  juta  pasangan  risiko  tinggi, termasuk ibu rumah tangga yang rentan terkena HIV (Kemenkes, 2015).
Beberapa  cara  penularan  HIV  dapat melalui  cairan  tubuh  seperti  darah,  cairan vagina,  cairan  sperma,  dan  air  susu  ibu.  Darah dapat menular melalui penggunaan jarum suntik secara  bergantian  pada  kalangan  penasun. Dapat  melalui  transfusi  darah  yang  tidak melalui  uji  saring.  Cairan  reproduksi  seperti sperma  dan  vagina  dapat  menularkan  HIV melalui  hubungan  seks  yang  berisiko  tanpa
pengaman  kondom.  HIV  dapat  ditularkan  oleh ibu hamil yang HIV positif kepada janin mulai dari hamil, melahirkan, dan menyusui. Persentase faktor penularan HIV terjadi melalui hubungan  seks  berisiko  pada  LSL  sebesar (28%),  heteroseksual  (24%),  dan  penggunaan jarum  suntik  tidak  steril  pada  penasun  (2%) (Kemenkes, 2017).
Oleh  sebab  itu,  program  pengendalian penularan  HIV/AIDS  tidak  dapat  dilakukan oleh  sektor  kesehatan  saja  namun  perlu melibatkan  sektor  lain,  dan  masyarakat.  HIV/ AIDS  dapat  menular  akibat  hubungan  seks bebas,  maka  dari    itu  perlu  ditingkatkan implementasi dari peraturan/ kebijakan larangan melakukan hubungan seks bebas.

## PEMBAHASAN
Latar Belakang Munculnya Kebijakan HIV/

## AIDS
HIV/AIDS perlu menjadi perhatian khusus  di  masyarakat.  Epidemi  HIV/  AIDS yang meningkat terus – menerus membutuhkan cara penanggulangan secara terpadu, menyeluruh, dan berkualitas. Epidemi HIV/AIDS  masih  dinamis  dan turbulence sehingga jalur penyebaran belum dapat diramalkan.
Orang  Dengan  HIV/AIDS  sering  terkena diskriminasi  dalam  kehidupan  sehari-hari. Misalkan  dalam  pelayanan  kesehatan  seperti penolakan  untuk  melakukan  perawatan  pada ODHA.  Diskriminasi  juga  dapat  terjadi  dalam pekerjaan,  spiritual,  dan  pendidikan.  Penderita HIV/AIDS  oleh  masyarakat  disebut  sebagai malapetaka  yang  perlu  dihindari.  HIV/AIDS dianggap  sebagai  kutukan  akibat  masyarakat menilai  orang  tersebut  sering  melakukan  dosa. Sesungguhnya orang dengan HIV/AIDS memerlukan  dukungan  dari  lingkungan  sekitar seperti keluaga dan kerabat.
Kejadian  HIV/AIDS  terjadi  di  seluruh negara  di  dunia.  Penularan  HIV  mayoritas berasal  dari  hubungan  seksual  tanpa  pelindung kondom. Di Indonesia, persentase kejadian HIV tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 25-49 tahun sebesar 69.7%, umur 20-24 tahun sebesar 16.6%, dan kelompok umur ≥ 50 tahun sebesar 7.2%.
Berdasarkan Laporan dari United National AIDS  (UNAIDS)  tahun  2012, memperkirakan  sebanyak  50  juta  perempuan Asia berisiko terkena HIV/AIDS dari pasangan intim  mereka.  Sejumlah  bukti  dari  negara-
negara  Asia  menunjukkan  bahwa  terjadi  pada perempuan  yang  berstatus  menikah  atau memiliki  hubungan  dengan  laki-laki  yang memiliki  perilaku  seksual  berisiko  tinggi. Meskipun  jumlah  kasus  HIV/AIDS  pada  laki- laki  lebih  tinggi  dibanding  perempuan,  tetapi karena  cara  penularan  dapat  melalui  hubungan seksual, maka dapat berdampak terjadi penularan  HIV  pada  perempuan.  Sehingga, perempuan  dapat  menjadi  kelompok  rentan terkena  HIV  dari  pasangan  atau  suami. Kerentanan  perempuan  tertular  HIV  karena pengetahuan  tentang  HIV/AIDS  yang  kurang dan akses untuk mendapatkan layanan pencegahan  HIV  yang  masih  sulit.  Secara biologis,  perempuan  lebih  mudah  terkena  HIV apabila  melakukan  hubungan  seksual  tanpa kondom daripada laki-laki (Nitimihardjo, 2015).
Oleh  sebab  itu,  muncul  kebijakan pengendalian  HIV/  AIDS  yang  mengacu  pada kebijakan  global Getting  To  Zeros serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia  Nomor  21  Tahun  2013  tentang Penanggulangan  HIV/  AIDS.  Peraturan  ini bertujuan untuk menurunkan hingga meniadakan  infeksi  HIV  baru,  menurunkan hingga  meniadakan  kematian  yang  disebabkan oleh  keadaan  yang  berkaitan  dengan  AIDS, meniadakan  diskriminasi  terhadap  ODHA, meningkatkan  kualitas  hidup  ODHA,  dan mengurangi  dampak  sosial  ekonomi  dari penyakit  HIV  dan  AIDS  pada  individu, keluarga, dan masyarakat.
Keberhasilan dari kebijakan pengendalian penularan  HIV/AIDS  dapat  dilihat  dari  lima aspek  yang  dapat  mempengaruhi  implementasi kebijakan  publik.  Aspek  tersebut  berupa  sifat kepentingan yang dipengaruhi yaitu implementasi  kebijakan  publik  dipengaruhi oleh  masyarakat.  Adanya  kejelasan  manfaat yaitu pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi peran  masyarakat  melalui  LSM  atau  organisasi sebagai kelompok yang diberdayakan. Perubahan  perilaku  yang  diperlukan  yaitu pelaksanaan  kebijakan  publik  dipengaruhi  oleh perubahan perilaku masyarakat, terkait penyesuaian diri dengan kebijakan baru. Aparat pelaksana  meliputi  komitmen  dan  kualitas aparat  yang  menjalankan  program-program yang  ada  dalam  kebijakan  publik.  Dukungan sumber  daya  berupa  dukungan  ketersediaan sumber  daya  seperti  dana,  peralatan  teknologi, sarana dan prasarana.
Masalah  dalam  Implementasi  Kebijakan HIV/ AIDS
Implementasi  penanggulangan  penularan HIV/  AIDS  masih  terdapat  masalah  dalam beberapa  aspek.  Terbukti  dengan  adanya permasalahan  dalam  menerjemahkan  strategi global  dan  nasional  ke  dalam  paket-paket program  aksi  (operasional)  yang  mudah  diukur keberhasilannya  di  semua  tingkat  pelayanan dengan  mempertimbangkan  masalah  HIV/ AIDS. Selama ini, program aksi yang dilakukan oleh  Indonesia  masih  dilakukan  secara  tidak konsisten sehingga hasil masih belum dirasakan.  Masih  adanya  jabatan  rangkap  staf, dan  pendanaan  yang  masih  sangat  tergantung dari luar negeri yang mengakibatkan koordinasi program belum
berkembang
sesuai perencanaan.  Program  aksi  HIV/AIDS  juga belum target  oriented yang  artinya  program perlu dilaksanakan berdasarkan sasaran kelompok  yang  jelas  dan  terhadap  perilaku risiko  dari  kelompok  tersebut.  Kurangnya koordinasi  antar stakeholder sehingga  realisasi program  yang  akan dilaksanakan  masih  kurang maksimal.
Banyak ditemukan miss komunikasi pada pelaksanaan teknis, meskipun antar stakeholder sudah saling mendukung satu sama lain. Selain itu,  masih  terdapat  sumber  daya  manusia  yang kurang terampil dalam mengembangkan program.  SDM  tersebut  juga  kurang  tanggap dalam menangani kompleksitas masalah HIV/AIDS.
Pelaksanaan program dan kegiatan dalam penanggulangan  HIV/AIDS  terdapat  beberapa tantangan  dan  kendala  secara  umum  yaitu  (1) masalah  HIV/AIDS  belum  menjadi  masalah prioritas;  (2)  masih  belum  maksimalnya dukungan  politik  terkait  dengan  pelaksanaan promosi kondom; (3) strategi dalam menghadapi  HIV/AIDS  belum  jelas;  (4)  belum terjalin koordinasi antar Komisi
Penanggulangan  AIDS  Daerah  (5)  masyarakat belum dilibatkan dalam sosialisasi program; (6) tingginya  stigma  yang  diberikan  masyarakat kepada ODHA; (7) masih terjadi
ketidaksesuaian antara rencana program dengan pembiayaan; (8)  pemakaian  program pada  seks berisiko masih sedikit digunakan.
Pemerintah
sulit dalam mempertimbangkan  anggaran  yang  sesuai  bagi penanggulangan  HIV/  AIDS  sehingga  dana menjadi  terbatas.  Beberapa  perangkat  hukum lebih menunjukkan cara untuk memenuhi aspek
legalitas  dan  prosedural  sebagai  bukti  adanya respon  pemerintah.  Pelaksanaan  intervensi global yang dalam jumlah besar, mengakibatkan  pemerintah  merasa  bahwa dukungan  dari  luar  melebihi  dari  cukup. Kebijakan  penanggulangan  HIV  dan  AIDS selama ini masih jauh dari harapan akibat hanya dilihat  sebagai  masalah  pada  sektor  kesehatan saja  dan  bagi  sektor  non  kesehatan  itu  bukan menjadi  masalah.  Masalah  lain  yaitu  masih terbatas  sarana  dan  prasarana  seperti  ruang rehabilitasi  bagi  ODHA  sebagai  tempat  untuk mengembalikan  kehidupan  yang  baik  secara ekonomi maupun sosial dengan cara memberikan  pendampingan  kepada  ODHA untuk meningkatkan potensi diri.
Hambatan  dalam  Implementasi  Kebijakan HIV/ AIDS
Terdapat beberapa hambatan bagi pelaksanaan  peraturan  yang  dijalankan  di Indonesia. Seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2013 tentang  Penanggulangan  HIV/  AIDS  yang mencakup  masalah  pelayanan  dan  nilai-  nilai yang diterapkan. Selain itu, pemerintah Indonesia  belum  dapat  menangani  ODHA secara baik sehigga perlu komitmen yang bagus dari  pemerintah  (Ginting,  2017).  Hambatan yang  terjadi  meliputi  adanya  dilema  hukum dalam  kasus  HIV/  AIDS  terkait  keputusan untuk  melindungi  orang  lain,  seperti  pasangan seks  pasien,  hak  kerahasiaan  pasien,  atau dengan masyarakat untuk melindungi penularan.  Adanya  kasus  HIV/AIDS  yang menghilang atau bersembunyi dari pemeriksaan mengakibatkan  penanggulangan  HIV  menjadi terkendala. Masalah dalam pelaksanaan penanggulangan  HIV/AIDS,  adanya  pasien yang  enggan  untuk  membuka  status  HIV mereka  baik  kepada  keluarga  atau  pasangan seks mereka.
Hambatan  lain  berupa  tingkat  masih kurangnya  tingkat  pemahaman  masyarakat terkait  dengan  Infeksi  Menular  Seksual  (IMS). Oleh karena itu, diperlukan berbagai cara untuk meluaskan jangkauan kepada masyarakat mulai dari kota hingga pelosok desa seperti kampanye kesehatan.  Masih  banyaknya  intensitas  dari kelompok  berisiko  yang  keluar  masuk  ke beberapa  lokalisasi  sehingga  menjadi  perhatian dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS. Artinya  bagi  PSK  dan  pelanggan  semakin membuat penanggulangan penularan
HIV/AIDS menjadi terhambat.
Faktor  budaya  menjadi  faktor  yang menentukan  dalam  pelaksanaan  kebijakan HIV/AIDS.  Untuk  melaksanakan  implementasi yang  efektif  dibutuhkan  keaktifan  aktor. Dibuktikan dengan suatu daerah yang memiliki keaktifan para aktor akan AIDS, maka program di  daerah  tersebut  sudah  dapat  berjalan.  Aktor menjadi  salah  satu  penentu  dalam  keberhasilan program di Indonesia.
Masyarakat  di  Indonesia  khususnya  ibu rumah  tangga  dan  remaja  yang  biasa  menjadi sasaran  dari  program  komunikasi,  informasi, dan  edukasi  (KIE)  terihat  kurang  tertarik  dan berminat untuk mengikuti program. Stigma dan diskriminasi  yang  muncul  di  masyarakat  juga menjadi  penghambat  karena  dapat  membuat orang yang pernah melakukan perilaku berisiko cenderung  malu  untuk  melakukan  pemeriksaan HIV  di  pelayanan  kesehatan  dan  belum memiliki kesiapan mental untuk menerima hasil tes  apabila  dinyatakan  positif.  Stigma  muncul akibat  pemahaman  yang  kurang  tentang HIV/AIDS,  masyarakat  memiliki  persepsi bahwa  AIDS  merupakan  penyakit  aib  yang diderita  oleh  orang  yang  suka  melakukan  seks bebas  serta  perlu  diasingkan  dari  lingkungan tempat  ODHA  tinggal.  Selain  dari  masyarakat, hambatan  terjadi  pada  kesadaran  orang  yang pernah melakukan tindakan berisiko HIV akibat pengetahuan  dan  pemahaman  yang  kurang untuk memberanikan diri melakukan pemeriksaan di pelayanan kesehatan.
Faktor  petugas  kesehatan  juga  dapat menjadi  penghambat  dalam  implementasi kebijakan  HIV/AIDS.  Petugas  kesehatan  yang berperan sebagai konselor sebenarnya memiliki peran  sangat  penting  bagi  kehidupan  ODHA. Namun,  dalam  pelaksanaan  meskipun  sudah terdapat  tenaga  konselor  yang  terlatih,  mereka cenderung  untuk  memberikan  stigma  terhadap ODHA.  Beberapa  puskesmas  juga  dinyatakan memiliki  tenaga  konselor  terlatih  dan  tenaga psikolog yang terbatas.

## Kebijakan dalam Pengendalian Seks Bebas
Orang  yang  pernah  melakukan  perilaku berisiko  terkena  HIV  maka  mereka  cenderung menjadi  orang  yang  berisiko  terkena  HIV. Orang  yang  rentan  biasa  terjadi  pada  kalangan ekonomi  rendah  dan  keadaan  kesehatan  yang labil.  Untuk  mengatasi  perekonomian  yang kurang,  mereka  memilih  menjadi  pekerja  seks, waria,  atau  gay.  Maraknya  pekerjaan  tersebut mengakibatkan  orang  lain  yang  menjadi
pelanggan  pekerja  seks,  waria,  atau  gay  juga dapat terkena  dampak  dalam  penularan  HIV  di masyarakat.
Strategi  dalam  pengendalian  HIV/AIDS yaitu  dengan    menemukan  kasus  dan  segera menghilangkan  sumber  serta  mempercepat penyembuhan  dengan  pengobatan  secara  terus- menerus.  Salah  satu  bentuk  strategi  yang dilakukan  yaitu  dengan  melakukan  penyuluhan berkelanjutan  untuk  mengubah  perilaku  dari pekerja seks. Penularan HIV melalui seks bebas mengalami  perubahan  yang  cukup  besar terutama pada laki- laki sebagai pelanggan seks yang dapat menularkan kepada istri mereka.
Macam-macam  kegiatan  seks  terbagi menjadi  tiga  macam  yaitu  seks  anal,  vaginal, dan oral. Seks anal merupakan seks yang dapat dilakukan  baik  antar  pria  maupun  pria  dengan wanita  serta  pasangan  yang  berisiko  terkena HIV.  Seks  anal  memiliki  risiko  lebih  besar karena  lapisan  anus  dan  poros  usus  ( rectum ) mudah  rusak  selama  berhubungan  seks.  Seks vaginal  merupakan  seks  yang  umum  dilakukan oleh  pria  dan  wanita.  Seks  secara  oral  juga memiliki risiko tinggi saat air mani yang keluar dari  ejakulasi  masuk  ke  dalam  mulut.  Apabila dalam  mulut  seseorang  terdapat  luka  karena sakit  gigi  atau  radang  sariawan,  maka  luka tersebut  dapat  menjadi  perantara  seseorang dapat terkena HIV menuju aliran darah.
Syarat  untuk  melakukan  seks  yang  aman adalah  hanya  dilakukan  dengan  pasangan  yang sah  dan  tidak  melakukan  ganti-ganti  pasangan. Meskipun telah terdapat syarat seks yang aman, masih  banyak  orang  yang  melakukan  seks bebas terutama pada heteroseksual, homoseksual, dan biseksual.
Orang  yang  sudah  terkena  HIV  masih dapat  untuk  melakukan  hubungan  seksual. Namun,  mereka  perlu  melakukan  konseling HIV  di  pelayanan  kesehatan.  Konseling  HIV adalah salah satu program WHO sebagai upaya pencegahan penularan HIV. Konseling memiliki  prinsip  “5C”  yaitu  “ consent ”, “ counseling ”,  “ confidentiality ”,  “ correct  test result ”,  dan  “ connection ”.  Konseling  HIV merupakan upaya yang dilakukan secara pribadi antara  klien  dengan  petugas  kesehatan  yang terlatih. Klien konseling HIV merupakan orang- orang yang akan dan sudah menjalani tes HIV. Aspek  consent  (izin)  dan  confidentiality (kerahasiaan)  merupakan  aspek  yang  harus dilakukan. Setelah seseorang dinyatakan positif terkena  HIV,  maka  ia  perlu  mendapatkan konseling  pasca  testing.  Konseling  tersebut
berisi  tentang  cara  pencegahan  HIV,  terapi HIV/AIDS,  perlu  adanya  dukungan  dari keluarga untuk penderita (PKBI, 2016).
HIV/AIDS  dikenal  karena  memiliki keunikan  dalam  hal  penularan.  Penularan  dan pencegahan  HIV/  AIDS  bergantung  pada perilaku  manusia  itu  sendiri.  Perilaku  manusia tidak  lepas  dari  hukum  dan  HAM.  Hukum adalah  suatu  alat  dengan  dua  fungsi  utama, yakni  sebagai social  control dan social engineering .  Hukum  sebagai social  control digunakan untuk mengontrol perilaku masyarakat  agar  tidak  merugikan  diri  sendiri. Hukum  sebagai social  engineering menjadi suatu  alat  yang  dapat  menyesuaikan  dengan keinginan dan cita-cita hukum.
Upaya penanggulangan
penularan HIV/AIDS melalui seks bebas perlu diselenggarakan  oleh  masing-  masing  instansi serta  dapat  bekerja  sama  dengan  lembaga swadaya masyarakat, perguruaan tinggi, organisasi  profesi  bidang  kesehatan,  dan komunitas populasi kunci. Selain itu, salah satu peraturan untuk mengendalikan seks bebas pada kaum  homoseksual,  pemerintah  mengeluarkan UU pornografi No. 44 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1)  huruf  a,  yang  melarang  tindakan  seksual secara  bebas,  penetrasi,  dan  hubungan  seks pada  pasangan  sejenis,  anak-  anak,  orang meninggal,  dan  hewan.  Namun,  dari  beberapa peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  belum memiliki  sanksi  yang  tegas  atas  perilaku  yang telah dilakukan.
Upaya  penanggulangan  HIV/AIDS  perlu memperhatikan  nilai  agama,  budaya,  norma  di masyarakat,  menghormati  harkat  dan  martabat manusia,  serta  keadilan  dan  kesetaraan  gender. Bentuk  upaya  penanggulangan  HIV/AIDS dapat berupa pemberitahuan terkait hidup sehat, pencegahan  agar  tidak  melakukan  hubungan seksual  secara  ganti-  ganti  pasangan.  Serta, peningkatan  sumber  daya  baik  klinik  IMS  dan VCT perlu ditingkatkan lagi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kebijakan  penanggulangan  HIV  dan AIDS  dikeluarkan  untuk  mengakhiri  epidemi AIDS  pada  tahun  2030.  Penularan  HIV/AIDS dapat  melalui  tiga  macam  cara  yaitu  cairan organ reproduksi vagina dan sperma, darah, dan air susu ibu. Faktor risiko penularan pada cairan organ  reproduksi  dapat  menular  melalui hubungan seksual secara bebas. Akibat penularan  HIV/  AIDS  yang  selalu  meningkat
dari  tahun  ke  tahun  Pemerintah  mengeluarkan beberapa  peraturan  terkait  dengan  seks  bebas dan
HIV. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan  HIV  masih  terdapat  masalah dalam  pelayanan  kesehatan.  Pasien  yang dinyatakan  positif  HIV  ingin menyembunyikan status  HIV  mereka.  Banyak  dari  mereka  yang melakukan  seks  secara  bebas  karena  kekuatan dari  peraturan  yang  tidak  memberikan  sanksi yang  tegas.  Sehingga,  perlu  adanya  kebijakan penanggulangan penularan HIV yang menitikberatkan  pada  penerapan  perilaku  yang sehat dalam kehidupan sehari- hari.

## DAFTAR RUJUKAN
1] Baba,  I.  (2005)  HIV/AIDS: Cabaran  dan kesan  kepada  masyarakat  malaysia .  In  R. Omar  &  S.  Pandian  (Eds.),  Malaysia  Isu- isu  Sosial  Semasa.  Kuala  Lumpur:  Unit Penerbitan ISM Kementerian Pembangunan,  Wanita,  Keluarga  dan Masyarakat. 2] Kemenkes RI. (2016) Program Pengendalian  HIV  AIDS  dan  PIMS.  In Petunjuk  Teknis  Program  Pengendalian HIV  AIDS  dan  PIMS  Fasilitas  Kesehatan Tingkat Pertama . http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload /4__Pedoman_Fasyankes_Primer_ok.pdf
3] Kemenkes  RI.  (2015) Profil  Kesehatan Indonesia 2015 : Kemenkes RI.
4] Kemenkes  RI.  (2017) Data  dan  Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2016 . Kementerian Kesehatan RI
5] Laksana,  A.  S.  (2010)  Faktor-  Faktor Risiko  Penularan  HIV/AIDS  Pada  Laki- laki  Dengan  Orientasi  Seks  Heteroseksual dan Homoseksual di Purwokerto. Mandala of Health.
6] Ginting,  M.L.B.  (2017) Critical  Policy Analysis  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan AIDS di Kota Semarang 7] Nitimihardjo,  C.  (2015) Perempuan  dan HIV/AIDS [Online]. Available: http://febriyanjokoleksono.blogspot.co.id/2
015/01/perempuan-danhivaids.html
[Accessed 19 September 2018].
8] Arifin, N. (2005) Membuka mata masyarakat:  Menghapus  diskriminasi  dan stigma  perempuan  dengan  HIV/AIDS. Jurnal Perempuan , 43, 49-59.
9] PKBI Yogya. (2016) Orientasi Seksualitas (online), (http://pkbi- diy.info/?page_id=3489, diakses 19 September 2018 pukul 15.47 WIB) 10] Tasa,  Y.  (2016)  Pemanfaatan  Voluntary Counseling  And  Testing  Oleh  Ibu  Rumah Tangga Terinfeksi Human Immunodeficiency Virus. Jurnal Kesehatan Masyarakat , ISSN 1858-1196
11] Naco. (2017) Paving the Way for an AIDS Free India . New Delhi: UNAIDS India