## PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS OLEH DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI
*Krisnada 1) , Sugeng Widodo 2) .
1)Prodi Administrasi Publik, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Kadiri, Indonesia 2) Prodi Administrasi Publik, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Kadiri, Indonesia
*Email Korespondensi: sugengwidodo@unik-kediri.ac.id

## Abstrak
Para penyandang disabilitas memiliki kelemahan secara fisik dan mental yang memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan orang-orang normal, oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah  untuk  memberdayakan  ataupun  kegiatan  yang  bersifat  positif  yang  berguna  untuk mengasah kemampuan para penyandang stabilitas. Maka dari itu peran pemerintah sangatlah perlu dalam  pembinaan  penyandang  disabilitas.  Lewat  Dinas  Sosial  pemberdayaan  penyandang disabilitas  lebih  terarah  dan  fokus. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendekripsikan  upaya apa  yang dilakukan  serta  kendala  apa  yang  dihadapi  dalam  pemberdayaan  penyandang  disabilitas.  Jenis metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil  dari penelitian  ini adalah upaya yang  dilakukan  Dinas Sosial adalah bantuan sosial untuk disabilitas berat berupa uang, dan juga pelatihan namun terhenti pertahun 2018 karena difokuskan di  Dipnaker.  Selain  itu  terdapat  bantuan  dari  kemensos  berupa  bantuan  sosial  non  tunai  untuk semua klasifikasi penyandang disabilitas. Terdapat juga kegiatan penunjang lain dan juga UPSK dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
Kata Kunci : pemberdayaan; penyandang disabilitas; peran pemerintah

## Abstract
People  with  disabilities  have  physical  and  mental  disabilities  that  have  differences  when compared to normal people, therefore there needs to be special attention from the government to empower  or  positive  activities  that  are  useful  to  hone  the  skills  of  the  people  with  stability. Therefore, the role of the government is necessary for the development of people with disabilities. Through social services empowerment of people with disabilities is more targeted and focused. The  purpose  of  this  research  is  to decrypt  what  efforts  are  made  as  well  as  what  obstacles  are faced in the empowerment of people with disabilities. The type of method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used are, observation, interview, documentation. The result of this research is that the efforts made by Social Services are social assistance for severe disabilities in the form of money, as well as training but stalled per the year 2018 because it is focused in Dipnaker. Besides, there is assistance from the ministry in the form of non-cash social assistance for all classifications of people with disabilities. There are also other supporting activities as well as UPSK from the Social Service of East Java Province.
Keywords: empowerment; disability; government role

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  berusaha  untuk  melaksanakan pembangunan di segala aspek, baik itu secara fisik yang berupa infrastruktur maupun non fisik  yaitu  mental  dan  sumber  daya  manusianya.  Berpenduduk  terbesar  ke-4  di  dunia setelah Amerika Serikat dan dengan jumlah penduduk ±267 juta jiwa (Wuryandani, 2014). Dari  jumlah  tersebut  penduduk  yang  memiliki  keterbatasan  fisik  dan  mental  atau istilahnya adalah disabilitas hampir mendekati angka 9% dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 22 juta jiwa (Herdianti, 2019).
Dalam Jurnal Nasional SOCIA dijelaskan bahwa: Istilah difabel berasal dari bahasa Inggris  dengan  asal  kata different  ability ,  yang  bermakna  manusia  yang  memiliki kemampuan  yang  berbeda.  Istilah  tersebut  digunakan  sebagai  pengganti  istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negative dan terkesan diskriminatif. Istilah difabel didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada  sebenarnya  hanyalah  sebuah  perbedaan  bukan  kecacatan  ataupun  ke’abnormal’an (Sugi Rahayu et al., 2013).
Penyandang disabilitas di Indonesia masih dipandang sebelah mata, dianggap remeh karena tidak memiliki kesempurnaan secara fisik untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu.  Rata-rata  penyandang disabilitas  memiliki  background keluarga  yang kurang  mampu  dan  terbelakang.  Dari  segi  kesejahteraan  penyandang  disabilitas  sangat jauh  sekali  dari  perhatian  pemerintah  dilihat  sekarang  mulai  banyaknya  peraturan perundang-undangan  ataupun  kebijakan  yang  mengatur  tentang  hak  penyandang disabilitas dari usia balita sampai manula. Berdasarkan UU No 08 Tahun 2016 bagian ke- 13 tentang Hak Kesejahteraan Sosial berisi: Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas  meliputi  hak  rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial,  pemberdayaan  sosial,  dan perlindungan  sosial.  Berdasarkan  undang-undang  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa penyandang  distabilitas  dilindungi  oleh  negara  dan  tetap  diberikan  hak  untuk  hidup dengan sejahtera tanpa harus adanya diskriminasi antar sesama masyarakat.
Disamping  itu,  penyandang  disabilitas  juga  berhak  mendapatkan  pelayanan  yang sama  dengan  orang  lain  dalam  bidang  kesehatan,  administrasi  kependudukan  bahkan sampai  pelayanan  pada  saat  pemilu.  Hak-hak  penyandang  disabilitas  ditegaskan  dalam
Pasal  42  Undang-Undang  Dasar  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang berbunyi:  Setiap  warga  Negara  yang  berusia  lanjut,  cacat  fisik  dan/atau  cacat  mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, bantuan khusus atas biaya negara, untuk  menjamin  kehidupan  yang  layak  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaannya, meningkatkan  rasa  percaya  diri  dan  kemampuan  berpartisipasi  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Para  penyandang  disabilitas  memiliki  kelemahan  secara  fisik  dan  mental  yang memiliki  perbedaan  bila  dibandingkan  dengan  orang-orang  normal,  sehingga  haruslah mendapatkan  suatu  pemberdayaan  ataupun  kegiatan  yang  bersifat  positif  untuk menambah  pendapatan  ataupun  mengasah  kemampuan.  Tuntutan  dari  berbagai  aspek kehidupan  menjadi  dasar  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  menjadi  masyarakat  yang produktif.  Mereka  harus  terus  berupaya  melakukan  berbagai  kegiatan  yang  mampu menghasilkan  nilai  tambah  bagi  dirinya  dan  mampu  memberikan  kontribusi  kepada masyarakat dan pemerintah.
Permasalahan penyandang disabilitas  muncul  karena adanya suatu gangguan fisik sehingga  menghambat  mereka  untuk  melakukan  aktivitas-aktivitas  baik  dari  bidang ekonomi,  politik  maupun  dalam  kehidupan  sosial  seperti  orang  pada  umumnya. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2016 jumlah penyandang disabilitas dewasa yang tidak memiliki  ketrampilan  dan  pekerjaan  mencapai  67,33%  di  9  provinsi  di  Indonesia (Aminatun  &  Hidayatullah,  2018).  Dari  jumlah  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa penyandang  disabilitas  masih  belum  produktif  ataupun  masih  belum  mendapat pembedayaan  penuh  dari  pemerintah  ataupun  dukungan  moril  dari  lingkungan  sekitar. Padahal setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Maka  dari  itu  peran  pemerintah  sangatlah  perlu  dalam  pembinaan  penyandang disabilitas.  Lewat  Dinas  Sosial  pemberdayaan  penyandang  disabilitas  lebih  terarah  dan fokus. Salah satu upaya pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial yaitu:
1. Pemberdayaan  bagi  penyandang  disabilitas  merupakan  suatu  upaya  untuk membantu  meringankan  beban  dalam  mencapai  kesejahteraannya,  dengan mendayagunakan  agar  dapat  mengembangkan  kemampuan  yang  dimiliki  melalui
pembinaan dan pelatihan yang intensif, sehingga mereka nantinya mempunyai bekal untuk dapat hidup secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain .
2. Bakti sosial yaitu pemberian bahan sembako seperti beras, minyak, gula, telur, mie dll. Pemberian ini digunakan untuk keperluan sehari-hari
3. Biaya  hidup  untuk  penyandang  disabilitas  berat.  Disabilitas  berat  disini  adalah seorang yang lumpuh total sejak lahir dan tidak bisa beraktivitas maksimal  seperti orang pada umumnya. Biaya ini berasal dari APBD Kota Kediri. Biaya hidup disini meliputi biaya makan sehari-hari, peralatan seperti: kursi roda, tongkat tunanetra.
Di  Kota Kediri penyandang disabilitas ±831 orang. Rinciannya, penyandang tuna daksa sebanyak 231 orang, tuna netra 85 orang, tuna rungu dan tuna wicara 170 orang, tuna grahita 164 orang, serta yang lainnya sebanyak 181 orang (Seles, 2018) . Adapun Pemerintah Kota  Kediri dibantu oleh Dinas Sosial  mempunyai upaya rehabilitasi sosial disabilitas  yang  salah  satu  isinya  yaitu  tentang  bagaimana  pemberdayaan  penyandang disabilitas.  Oleh  sebab  itu  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  yang dilakukan Dinas Sosial Kota Kediri Dalam Memperdayakan Penyandang Disabilitas.

## TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Hasan,  2018),  menunjukkan  hasil pemberdayaan distabilitas yang dilakukan oleh DPC PPDI kota Semarang menggunakan 5 strategi yang mampu dilakukan secara efisien serta. Adapun beberapa faktor pendukung dan penghambat penyandang disabilitas yang perlu untuk diupayakan agar pemberdayaan yang  dilkukan  oleh  DPC  PPDI  mampu  berjalan  dengan  baik.  Pada  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  yang  mampu  menghasilkan  data  deskriptif.  Teknik analisannya  menggunakan  reduksi,  penyajian  data  dan  penyimpulan.  Penelitian  ini dilakukan karena adanya diskriminasi terhadap penyandang distabilitas, dimana kondisi tersebut  mengakibatkan  penyandang  distabilitas  tidak  dapat  berkembang  dan  merasa dikucilkan dari masyarakat, oleh sebab itu diharapkan dengan adanya penelitian mampu merubah pola piker atau sudut pandang terhadap penyandang distabilitas.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, jenis metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode  ini  akan menggambarkan  permasalahan  atau  kasus  yang  dikemukakan  secara  fakta  yang  ada dengan  berpijak  pada  fakta  yang  bersifat  khusus  kemudian  diteliti  untuk  dipecahkan permasalahannya  dan  ditarik  kesimpulan  secara  umum.    Menurut  Bogdan  dan  Taylor, sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Lexy  J.  Moleong,  penelitian  kualitatif  adalah  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong Lexy, 2000).
Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  fenomena-fenomena  yang  ada,  baik fenomena  alamiah  maupun  rekayasa  manusia  (Nafis,  2013)  Jadi  metode  penelitian kualitatif  Menurut  (Sugiono,  2016)  adalah:  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada filsafat postpositivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah (lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  sebagai  instrumen  kunci,  teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Sumber data dari penelitian  ini adalah  semua  hal  yang disampaikan dan tindakan dari  para  informan  sebagai  data  primer  dan  tulisan  atau  dokumen-dokumen  yang mendukung pernyataan informan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling . Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu.  Pertimbangan  tertentu  ini,  misalnya  orang tersebut  yang  dianggap  paling  tahu  tentang  apa  yang  kita  harapkan,  atau  mungkin  dia ebagai  penguasa  sehingga  akan  memudahkan  peneliti  menjelajahi  obyek/situasi  sosial yang diteliti (Sugiono, 2016). Informan yang menjadi sumber informasi pada peneliti ini adalah  Kepala  Seksi  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Disabilitas  Kota  Kediri,  Staf Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Disabilitas  Kota  Kediri  serta  Komunitas-komunitas Penyandang Disabilitas yang berada di Kota Kediri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberdayaan  yang  dilakukan  Dinas  Sosial  Kota  Kediri  sebagai  lembaga  resmi yang berwenang dibidang kesejahteraan sosial mengupayakan agar pemberdayaan yang didapat  oleh  para  penyandang  disabilitas  ini  merata  se-Kota  Kediri.  Disamping  dari lembaga resmi Dinas Sosial juga mengajak masyarakat turut aktif untuk ikut serta dalam pemberdayaan  ini.  Mereka  yang  berkebutuhan  khusus  ini  perlu  didorong  agar  mereka semangat,  mereka  mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri.  Program-program  yang dibuat Dinas Sosial juga mengupayakan agar para penyandang ini mendapatkan bantuan semua, mulai dari tunai maupun non-tunai seperti bahan sembako atau untuk membantu modal usahanya.
Bantuan  sosial  disabilitas  berat  sasarannya  adalah  para  penyandang  disabilitas  yang lumpuh  total,  mereka  tidak  berdaya.  Pemerintah  kota  dengan  anggaran  Rp. 6.000.000,00/tahun  khusus  bagi  disabilitas  berat  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk memperdayakan para penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas adalah orang dengan  keterbatasan  fisik  sejak  lahir  maka,  penderita  disabilitas  ini  juga  termasuk, penderita  disini  adalah  orang  yang  semula  mempunyai  fisik  lengkap  akibat  kecelakaan atau  hal  lain  yang  mengakibatkan  orang  tersebut  mempunyai  kecacatan  secara  fisik maupun  mental.  Banyak  sekali  kasus  tersebut  dan  di  Dinas  Sosial  ini  mengupayakan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Karena Dinas Sosial Kota/Kabupaten tidak berwenang dalam proses rehabilitasinya melainkan UPT atau balai rehabilitasi sosial yang berada  di  provinsi  dan  kemesos,  maka  peran  Dinas  Sosial  yang  berada  di  provinsi  dan Kemensos, maka peran Dinsos disini hanya sebagai assesment awal saja, mendata warga Kota Kediri yang memungkinkan untuk direhabilitasi terkait mental dan psiko sosialnya.
Bantuan  sosial  saja  tidak  cukup,  tujuan  dari  pemberdayaan  adalah  meningkatkan kekurang  beruntungan  kepada  keberdayaan,  yang  artinya  adalah  adanya  suatu peningkatan  mutu  kehidupan  dalam  suatu  individu  atau  masyarakat  baik  dalam  hal ekonomi, sosial, hukum, politik atau dalam berbagai hal yang masih ada ketidakadilan di dalamnya  begitu  pula  pemberdayaan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Kediri  yang  memiliki berbagai tujuan mulia untuk meningkatkan kepercayaan diri para penyandang disabilitas dengan  cara  mengangkat  harkat  dan  martabat  para  penyandang  disabilitas  dari  segala
ketidakadilan  dan  dari  segala  diskriminasi  yang  mereka  alami.  Menurut  penuturan  Bu Endang selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas terdapat pelatihan bagi penyandang disabilitas setiap tahunnya. Mulai dari menjahit, komputer, membatik, tenun, wirausaha dsb. Namun sayang-nya pelatihan itu harus terhenti di tahun 2018 dikarenakan pelatihan  sudah  difokuskan  di  Dinas  Tenaga  Kerja.  Padahal  dari  segi  pemberdayaan pelatihan ini sangat membantu para penyandang disabilitas agar mempunyai ketrampilan, tidak  diremehkan,  tidak  dikucilkan  oleh  warga  sekitar.  Penyandang  disabilitas  dengan segala permasalahan yang masih dialaminya sekarang terus berjuang untuk membuktikan kepada masyarakat yang mempunyai daya atau kekuatan bahwa penyandang disabilitas mampu mandiri dan mempunyai daya walaupun dengan keterbatasan fisik serta hak-hak yang belum mereka dapat yang menghambat proses mereka belajar dan untuk mengasah kemampuan.
Terkait dengan upaya yang dilakukan Pemkot ada program khusus dari kementrian sosial yaitu mengirim PPD Kemensos (Pendamping Penyandang Disabilitas Kementrian Sosial) tugasnya yaitu memberdayakan para penyandang disabilitas lewat bantuan sosial menyeluruh artinya semua klasifikasi disabilitas bisa mendapatkan bantuan. Dikarenakan jumlah penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapat bantuan daerah, maka pihak Kemensos mengirim perwakilannya ke daerah Kota/Kabupaten. Dengan persyaratan yang cukup  mudah,  petugas  yang  memadai,  dengan  dibantu  oleh  kelurahan  dan pengambilannya bisa diwakilkan, proses tersebut berjalan dengan lancar.
Upaya  lain  yang  dilakukan  Dinas  Sosial  dalam  bidang  ketenagakerjaan  adalah merekrut tenaga penyandang disabilitas. Namun karena terbentur peraturan Kemenpan-rb yang  menyatakan bahwa perekrutan ASN (Aparatur Sipil Negara)  melalui 2  jalur  yaitu CPNS P3K. Pak Hillus memberikan pernyataan bahwa “karena tidak boleh merekrut tadi akhirnya kita pakai dasar hukumnya yaitu pengadaan barang dan jasa, jadi kita merekrut tenaga lewat kegiatan jadi statusnya bukan tenaga kontrak seperti p3k, disini ada 1 tuna netra  1  tuna  daksa,  di  kominfo  1  orang  tuna  runguwicara,  jadi  sudah  ada  beberapa penyandang disabilitas yang masuk dibirokrasi, untuk sementara biar mereka mewarnai upaya kita, menjembatani informasi dengan disabilitas lain”.
Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  pun  beragam,  memperingati  HDI  (Hari Disabilitas Internasional) setiap tahunnya dengan berbagai tema acara yang beragam dan juga  kegiatan  tahunan  dari  Dinas  Sosial  Provinsi  seperti  UPSK  (Unit  Pelayanan  Sosial Keliling).  Disamping  itu  para  penyandang  ini  mempunyai  grub  band  bernama  santaro band beranggotakan 5 orang dari penyandang disabilitas tuna netra. Mereka sudah aktif tampil di acara-acara dan sedang proses membuat lagu dengan promosinya di youtube.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  peneliti  ingin  mengaitkan  dengan  teori  tentang strategi  pemberdayaan  masyarakat  yang  dikutip  dari  buku  Edi  Suharto  (Suharto,  2005) antara lain:

## 1. Motivasi
Dalam  hubungan  ini  setiap  keluarga  harus  dapat  memahami  nilai  kebersamaan, interaksi  sosial  dan  kekuasaan  melalui  pemahaman  akan  haknya  sebagai  warga  negara dan  anggota  masyarakat.  Karena  itu,  setiap  rumah  tangga  perlu  didorong  untuk membentuk  kelompok  yang  merupakan  mekanisme  kelembagaan  penting  untuk mengorganisir  dan  melaksanakan  kegiatan  pengembangan  masyarakat  di  desa  atau kelurahannya.  Kelompok  ini  kemudian  dimotivasi  untuk  terlibat  dalam  kegiatan peningkatan  pendapatan  dengan  menggunakan  sumber-sumber  dan  kemampuan- kemampuan mereka sendiri.

## 2. Peningkatan Kesadaran Dan Pelatihan Kemampuan
Peningkatan  kesadaran  masyarakat  dapat  dicapai  melalui  pendidikan  dasar, perbaikan  kesehatan,  imunisasi  dan  sanitasi.  Sedangkan  keterampilan-keterampilan vokasional  bisa  dikembangkan  melalui  cara-cara  partisipatif.  Pengetahuan  lokal  yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar.  Pelatihan  semacam  ini  dapat  membantu  masyarakat  untuk  menciptakan  mata pencaharian  sendiri  atau  membantu  meningkatkan  keahlian  mereka  untuk  mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

## 3. Manajemen Diri
Setiap  kelompok-kelompok  harus  mampu  memilih  pemimpin  mereka  sendiri  dan mengatur  kegiatan  mereka  sendiri,  seperti  melaksanakan  pertemuan-pertemuan
melakukan  pencatatan  dan  pelaporan,  mengoperasikan  tabungan  dan  kredit,  resolusi konflik dan manajemen kepemimpinan masyarakat. Pada tahap awal, pendampingan dari luar  dapat  membantu  mereka  dalam  mengembangkan  sebuah  sistem.  Kelompok kemudian  dapat  diberi  wewenang  penuh  untuk  melaksanakan  dan  mengatur  sistem tersebut.

## 4. Mobilisasi Sumber Daya
Untuk  memobilisasi  sumber  daya  masyarakat,  diperlukan  pengembangan  metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan meniciptakan modal  social (Kusumastuti, 2015). Ide ini didasari pandangan  bahwa  setiap  orang  memiliki  sumbernya  sendiri  yang  jika  dihimpun  dapat meningkatkan  kehidupan  sosial  ekonomi  secara  subtansial.  Pengembangan  sistem penghimpunan,  pengalokasian  dan  penggunaan  sumber  perlu  dilakukan  secara  cermat sehingga  semua  anggota  memiliki  kesempatan  yang  sama.  Hal  ini  dapat  menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

## 5. Pembangunan dan pengembangan jejaring.
Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya  masyarakat perlu disertai dengan peningkatan  kemampuan  bagi  para  anggotanya  membangun  dan  mempermudahkan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya (Nasmi & Maani, 2019). Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyaraka. Setelah berbagai data tentang strategi  pemberdayaan  diatas  dijelaskan,  untuk  mengaplikasikan  pemberdayaan masyarakat  dengan  tujuan  masyarakat  yang  mandiri  dalam  hal  ini  adalah  masyarakat penyandang disabilitas tentunya dibutuhkan strategi pula, Dinas Sosial Kota Kediri pun mempunyai  strategi  khusus  dalam  pemberdayaannya,  karena  kerberhasilan  suatu pemberdayaan  juga  karena  adanya  strategi  itu  pula.  Dan  strategi  pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Kediri sudah sesuai dengan strategi yang dikemukakan oleh Edi Suharto sebagai berikut:
1) Motivasi
Penyandang  disabilitas  disini  biasanya  cukup  tertutup  dengan  dunia  luar,  mereka seakan menutup diri tidak mau membaur dengan masyarakat karena keterbatasan fisiknya,
juga dari pihak keluarga seakan menyembunyikan karena malu dari segi ekonomi mereka juga  masih  rendah  karena  rata-rata  mereka  tidak  mempunyai  pekerjaan.  Dari  sikap tersebut motivasi dari diri seorang penyandang disabilitas belum terbentuk, upaya yang dilakukan  Dinas  Sosial  disini  adalah    advokasi,  advokasi  merupakan  upaya-upaya  dari atau atas nama, individu-individu maupun kelompok yang diperlakukan secara tidak adil, untuk  mempengaruhi  keputusan-keutusan  dan  perilaku  masyarakat  yang  memiliki kekuasaan  untuk  menghentikan  ketidakadilan  tersebut.  Banyak  cara  dalam mendefinisikan istilah advokasi. Advokasi dalam panduan ini secara luas mengacu pada hal-hal berikut ini:
A. Serangkaian  tindakan  yang  diarahkan  kepada  perubahan  kebijakan,  sikap atau program dari berbagai jenis lembaga, pemerintah, maupun swasta.
B. Menempatkan  suatu  masalah  ke  dalam  agenda,  memberikan  jalan  keluar bagi  masalah  tersebut  dan  membangun  dukungan  tindakan  untuk memecahkan masalah tersebut.
C. Bekerja  bersama  dengan  orang  dan  organisasi  lain  untuk  membuat perubahan Advokasi
Dinas Sosial berusaha semaksimal mungkin agar mereka penyandang disabilitas ini mendapatkan  bantuan  secara  merata,  baik  itu  bantuan  secara  tunai  maupun  non  tunai. Dinas  Sosial  juga  bekerjasama  dengan  kelurahan  masing-masing  untuk  mendata warganya yang mempunyai keterbatasan secara fisik ataupun mental. Disamping program bantuan  sosial  juga  terdapat  program  untuk  penyandang  disabilitas  eks  trauma  yang semula mereka tidak memiliki kecacatan secara fisik ataupun mental karena kecelakaan atau sebab tertentu mereka memiliki kecacatan secara fisik ataupun mental, dengan cara direhabilitasi  meskipun  hanya  mendata  assesment  awal  saja  karena  pihak  yang  berhak melakukan rehabilitasi adalah UPT Provinsi.
2) Peningkatatan kesadaran dan pelatihan kemampuan
Penyandang  disabilitas  disini  mengalami  diskriminasi  dalam  masyarakat  seperti masyarakat  kelas  sosial  ekonomi  rendah,  kelompok  minoritas  etnis,  wanita,  populasi lanjut usia, karena ketidakberdayaannya. Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari “keumuman”  sering  dipandang  sebagai deviant (penyimpangan).  Mereka  seringkali
kurang  dihargai  dan  bahkan  di  cap  sebagai  orang  yang  malas,  lemah,  yang  disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya  ketidakadilan  dan  diskriminasi  dalam  aspek-aspek  tertentu  (Suharto,  2005). Dalam kenyataan tersebut masih banyak dijumpai ketidakdilan oleh karena itu kelompok disabilitas  berhak  atas  hak-hak  dan  kewajiban  yang  seharusnya  mereka  dapat  sebagai bagian dari warna Negara Republik Indonesia.
Dinas  sebagai  lembaga  resmi  yang  menaungi  tentang  kesejahteraan  sosial masyarakat  melakukan  salah  satu  cara  untuk  memberdayakan  khususnya  para penyandang  disabilitas  untuk  melakukan  pelatihan  berupa  menjahit  untuk  tuna  rungu wicara,  pijet  untuk  tuna  netra,  membatik,  tenun  dsb.  Pelatihan  ini  secara  tidak  sengaja dapat  membentuk  bakat  dari  masing-masing  individu,  mulai  terlihat  minat  apa  yang digemari para penyandang disabilitas ini. Setelah pelatihan, mereka juga diberikan alat- alat  seperti  mesin  jahit,  canting,  lilin  untuk  dibawa  pulang  agar  bakat  mereka  semakin terasah.
3) Manajemen diri
Dinas Sosial disini mendukung organisasi penyandang disabilitas seperti organisasi Gerkatin  yang  mempunyai  usaha  tata  busana  yang  anggotanya  berupa  penyandang disabilitas tuna runguwicara. Selain itu juga organisasi  Pertuni juga mempunyai sebuah grup band  yang bernama  Santaro Band  yang anggotanya adalah penyandang disabilitas tuna netra dan 1 tuna grahita, grup band yang terbentuk tahun 2016 ini aktif manggung dan  sedang  proses  membuat  lagu  sendiri.  Dari  2  tadi  pihak  Dinsos  juga  akan mengupayakan  organisasi-organisasi  lain  untuk  turut  serta  dalam  keterlibatan kemampuan  mereka  untuk  keberlangsungan  kehidupan  mereka  di  masa  mendatang. Mereka mempunyai kegiatan untuk meng- upgrade dirinya menjadi lebih berguna.
4) Mobilisasi sumber daya
Pemberdayaan  penyandang  disabilitas  harus  mempunyai  sumber  daya  untuk menggerakkan kegiatan yang ada di dalamnya. Sumber daya yang dimaksudkan adalah anggaran  dana  untuk  kegiatan.  Pemerintah  Kota  Kediri  lewat  Dinas  Sosial  meng- anggarkan Rp. 6.000.000,00/ tahun dari APBD untuk membantu penyandang disabilitas berat di Kota Kediri.

## 5) Pembangunan dan pengembangan jejaring
Para  penyandang  dan  organisasi  disabilitas  disini  membutuhkan  akses  untuk meningkatkan  keberdayaan  mereka.  Contoh  aksesnya  adalah  kegiatan workshop kewirausahaan yang mengundang para pengusaha kediri sebagai pembicara, pihak dinas sosial  disini  menjembatani  antara  para  penyandang  disabilitas  yang  ingin  atau  sudah mempunyai usaha dengan para pengusaha untuk bekerjasama atau memberi arahan bagi penyandang disabilitas.
Berdasarkan penjelasan diatas Dinas Sosial terus berupaya untuk memperdayakan para penyandang disabilitas serta memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas yang terabaikan.  Dari  ketidakberdayaan  menuju  keberdayaan  adalah  mimpi  seluruh penyandang  disabilitas  yang  berada  di  Kota  Kediri.  Dengan  demikian  Dinas  Sosial memberikan pemberdayaan dengan pelatihan, bantuan sosial dan kegiatan tambahan yang mendukung.  Lewat  berbagai  pemberdayaan  tersebut  diharapkan  para  penyandang disabilitas Kota Kediri lebih mampu memenuhi kebutuhannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisa  tentang  Pemberdayaan  Penyandang Disabilitas  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Kediri  selanjutnya  akan  dikemukakan    kesimpulan bahwa: upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi:  Pembinaan  Para  penyandang  Disabilitas  dan  Eks  Trauma  kegiatannya  adalah pendayagunaan penyandang disabilitas dan eks trauma. Sub kegiatannya berupa bantuan sosial  berupa  uang  tunai  untuk  disabilitas  berat.  Dengan  bantuan  sebesar Rp.500.000,00/bulan  untuk  1 orang  disabilitas  berat.  Dana tersebut  berasal  dari  APBD Kota  Kediri.  Sedangkan  untuk  penyandang  eks  traumanya  yaitu  dengan  cara direhabilitasi.  Eks  trauma  disini  terkait  dengan  mental,  psikologis  sosialnya.  Tempat rehabilitasinya  ada  di  UPT  Rehabilitasi  Sosial  Provinsi,  Dinas  Sosial  disini  hanya pendataan  awal.  Selain  bantuan  sosial  juga  ada  pelatihan  seperti:  menjahit,  pijet, menyablon, membatik, tenun, dsb. Tahun 2018 adalah tahun terakhir pelatihan di Dinas Sosial karena sejak saat itu pelatihan lebih difokuskan di Dinas Tenaga Kerja.
Program  dari  kemensos  petugasnya  adalah  PPD  (Pendamping  Penyandang Disabilitas)  Kemensos.  Bantuannya  berupa  uang  tunai  senilai  Rp.  300.000/bulan  pada tahun  2019.  Namun  di  tahun  2020  jumlahnya  berkurang  menjadi  Rp  150.000/bulan. Kegiatan yang dilakukan yaitu: Gelar Cipta Produk dalam rangka HDI (Hari Disabilitas Internasional), Workshop, UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling) dan Organisasi yang aktif  untuk  para  penyandang  disabilitas  di  Kota  Kediri  ada  4  yaitu:  Gemanurani, Himpunan  Wanita  Disabilitas  Indonesia  (HWDI),  Gerkatin  dan  Pertuni.  Dan  juga membentuk sebuah band yang bernama Santaro Band yang anggotanya adalah tuna netra dan tuna grahita.
Kendala-kendala yang dihadapi adalah dari penyandang disabilitas sendiri egonya masih  tinggi,  dan  juga  dari  komunikasinya  kurang  lancar  atau  tidak  nyambung dikarenakan keterbatasan fisik. Pada saat penciran bantuan non-tunai yaitu melalui atm, pengambilannya  tidak  bisa  diwakilkan  karena  harus  tanda  tangan  dengan  penyandang disabilitas yang bersangkutan. Sedangkan saran dari peneliti adalah penelitian yang telah dilakukan  maka  dapat  memberikan  beberapa  saran  yang  diharapkan  dapat  membangun maupun dapat dijadikan masukan serta pertimbangan oleh Dinas Sosial Kota Kediri dalam pemberdayaan  penyandang  disabilitas.  Adapun  saran-saran  yang  dapat  diberikan  oleh peneliti dalam penelitian  ini, bahwa penyandang disabilitas banyak yang sudah terbantu dan  merasakan  dampak  nyata  dengan  berbagai  agenda  program  kegiatan,  bantuan  dan lain-lain. Kondisi tersebut harus dipertahankan atau ditingkatkan lagi agar kesetaraan dan keadilan penyandang disabilitas di Kota Kediri semakin terjamin. Perlu adanya kegiatan seperti  pelatihan  yang  digalakkan  khusus  oleh  Dinas  Sosialnya  sendiri,  karena  bantuan sosial saja dirasa belum cukup untuk memberdayakan para penyandang disabilitas.

## REFERENSI
Aminatun,  S.,  &  Hidayatullah,  A.  N.  2018.  Pelayanan  Sosial  Yayasan  Ciqal  Terhadap Penyandang Disabilitas. Sosio Konsepsia , 6 (3), 269–286.
Hasan,  M.  N.  2018.  Pemberdayaan  Penyandang  Disabilitas  Oleh  DPC  PPDI  Kota Semarang. Skripsi .
Herdianti,  S.  2019. Analisis  Migrasi  Risen  berdasarkan  Hasil  Survei  Penduduk  Antar
Sensus  (SUPAS)  tahun  2015  di  Kabupaten  Grobogan,  Jawa  Tengah .  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Kusumastuti,  A.  2015. Modal  sosial  dan  mekanisme  adaptasi  masyarakat  pedesaan dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur . Masyarakat:  Jurnal Sosiologi, 81–97.
Moleong Lexy, J. 2000. Metodelogi Penelitian Kualitatif . Remaja Posdakarya, Bandung.
Nafis, I. U. 2013. Pelaksanaan pembelajaran agama Islam bagi penyandang tuna netra di balai rehabilitasi sosial Distrarastra Pemalang II . IAIN Walisongo.
Nasmi,  M.  H.,  &  Maani,  K.  D.  2019. Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin  Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan. Dialektika Publik: Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam, 3(2), 1–8.
Seles, M. 2018. Efektifitas Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis (Studi Di Kantor Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri) . Universitas Brawijaya.
Sugi  Rahayu,  Dewi,  U.,  &  Ahdiyana,  M.  2013.  Pelayanan  Publik  Bidang  Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta , 10 (2), 108–119.
Sugiono,  S.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &  D .  Bandung: Alfabeta.
Suharto,  E.  2005. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat  Kajian  Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial . PT Refika Aditama. Wuryandani,  D.  2014.  P eluang  dan  tantangan  SDM  Indonesia  menyongsong  era masyarakat ekonomi asean. Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 6(17), 13– 16.
Undang-Undang Dasar No. 39 Tahun 1999 Undang- Undang No 08 Tahun 2016