## N ELAYAN D ESA B ENDAR : S TRATEGI DALAM M ENGATASI K ENDALA U SAHA P ERIKANAN T ANGKAP
M. Azzam Manan 1

## Abstract
This article is a part of research findings on fishermen, conducted in 2009 at fishing village of Bendar in Pati Region of Central Java Province. The study shows that fishermen basically face a number of handicaps or problems, concerning with regulations that forbid operating cantrang nets and sale of fish over the sea, bureaucracy difficulties in terms of officials’ negative mental attitude, lack of capital, market system based on middle man, and instability in income generation.  As a means of production , cantrang nets are extremely prohibited to operate due to considered similar to trawl nets in the way of operation.
The study is basically a qualitative research in which informants and key persons come from fishermen themselves and informal leaders in local community. A number of questions as listed in interview guide have been addressed to all of them and designed to get information in-depth as primary data. In addition, the study also collects some data from other sources as secondary data to support primary data.
In coping with such problems, some actions have been done both by fishermen and government. Regarding to regulations on cantrang nets operation, Fishery and Marine of Central Java Office enforces a special policy that allows such gear to operate only by vessels with 29 GT or below in size. However, in sight of fishermen this policy is not a real or an expected solution. Therefore, as a preferred kind of gear they want all cantrang nets in any size are allowed to operate without any limitation.
In connecting with other barriers, fishermen get loans from local banks to overcome the lack of capital, bridge good
1 Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI. Widya Graha, Lantai IV. Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan, e-mail: azzam1958@yahoo.com
communication with middle men, and offer profit sharing system to the crews.
Keywords : Fishermen, fishery barriers, regulations, capital, marketing system, income generation.

## Pendahuluan
Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km, 2 dan 18.108 pulau. Dua per tiga wilayahnya berupa perairan laut. Terdiri dari laut teritoial 3.1 juta km 2 dan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 juta km 2 . 3 Dengan kondisi geografis yang demikian maka Indonesia menjadi negara kepulauan atau negara maritim terluas di dunia.
Kawasan laut Indonesia yang demikian luas memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar, termasuk sumber daya perikanan yang menjadi aset ekonomi yang sangat penting bagi nelayan, termasuk nelayan Desa Bendar, dan industri perikanan.
Pada masa Orde Baru, kekuasaan negara dalam pengelolaan sumber daya laut sangat besar. Di bawah konsep wawasan nusantara, pemerintah telah memperlakukan laut sebagai wilayah terbuka ( open access ) yang memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia memanfaatkannya secara leluasa. Kebijakan ini positif karena memungkinkan semua warga dapat memanfaatkan sumber daya laut, tetapi pada sisi lain  mengabaikan daya dukung lingkungan laut dan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Akibatnya muncul dampak negatif di sejumlah daerah, seperti rusaknya terumbu karang dan terjadinya over fishing , yang disebabkan oleh ketidakberdayaan negara dalam melakukan pengawasan. Kebijakan sektor kelautan yang bersifat sentralistik juga menjadi pemicu munculnya berbagai masalah sosial kenelayanan, seperti konflik kenelayanan (Ary Wahyono, 1991). 4
2 Panjang garis pantai Indonesia tersebut sesuai dengan pengumuman PBB pada tahun 2008. Sebelum itu, panjang garis pantai Indonesia tercatat 81.000 km. Koreksi panjang garis pantai tersebut sekaligus menempatkan Indonesia pada urutan keempat setelah Amerika serikat pada urutan pertama, Kanada pada urutan ke dua, dan Rusia pada urutan ke tiga. Lihat http://seputarberita.blogspot.com/2009/03/panjang-garis-pantai-indonesia- terbaru.html . 3 http://richocean.wordpress.com/2009/06/25/4/
4 Ary Wahyono mencontohkan bahwa di Kepulauan Sangihe Talaud terjadi konflik antara komunitas nelayan yang menggunakan alat tangkap ’ seke ’
Pada tahun 1999 setahun sesudah Indonesia memasuki era reformasi, terjadi perubahan politik yang cukup penting dengan disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada Bab III Pasal 18 Ayat 1, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa daerah selain memiliki wilayah darat, juga memiliki wilayah laut paling jauh 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi, dan sepertiganya dimiliki oleh kabupaten/kota. 5
Undang-Undang tersebut memberi ruang bagi terjadinya perubahan bentuk pengelolaan sektor kelautan dari pengelolaan yang bersifat sentralistik atau top-down menjadi bersifat desentralisasi atau bottom-up . Ini dimungkinkan karena daerah diberi kewenangan untuk mengelola laut yang menjadi wilayahnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Ayat 3, kewenangan tersebut meliputi: (a) Eksplorasi; eksploitasi; konservasi dan pengelolaan kekayaan laut; (b) Pengaturan tata ruang; (c) Pengaturan administrasi; (d) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pusat; (e) Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan, dan (f) Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
Satu hal yang sangat penting dalam Undang-Undang tentang Otonomi Daerah adalah upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Masalahnya kini adalah dalam sektor perikanan, pada umumnya pemerintah daerah belum berani membuat peraturan daerah (Perda) yang tegas tentang pengelolaan sumber daya laut, khususnya dalam sektor perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan. Dalam hal zonasi wilayah penangkapan dan perijinan misalnya, pemerintah daerah pada umumnya masih mengacu pada kebijakan dari pusat, yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian No.
dengan nelayan yang mengoperasikan alat tangkap ’soma lingkar ’ yang lebih modern dan padat modal.
5 Dengan demikian, kewenangan pemerintah kabupaten/kota terbatas pada wilayah perairan kategori jalur penangkapan satu, dan sedikit masuk ke dalam jalur penangkapan dua, sementara kewenangan pemerintah provinsi meliputi semua jalur dua. Adapun kewenangan pemerintah pusat meliputi seluruh jalur tiga, yaitu yang berkaitan dengan kebijakan dan pengaturan batas- batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan batas-batas sesuai ketentuan hukum laut internasional.
392/Kpts/IK.120/4/99, yang membagi wilayah tangkap perikanan laut menjadi empat jalur, yaitu: (1) Jalur penangkapan satu yang meliputi perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada sudut terendah sampai dengan tiga mil laut; (2) Jalur penangkapan dua yang meliputi perairan pantai di luar tiga mil laut sampai dengan enam mil laut; (3) Jalur penangkapan tiga, meliputi jalur penangkapan di luar jalur satu sampai dengan 12 mil ke arah laut, dan (4) Jalur penangkapan empat, meliputi perairan di luar jalur dua sampai dengan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). 6
Regulasi tentang pembagian jalur wilayah tangkap berdasarkan prinsip zonasi tersebut juga mengatur tentang jenis-jenis alat tangkap yang boleh beroperasi pada setiap jalur. Malangnya bagi nelayan Bendar adalah bahwa alat tangkap cantrang yang banyak mereka gunakan tergolong alat tangkap yang dilarang beroperasi oleh pemerintah, karena dimasukkan dalam kategori trawl yang dianggap merusak lingkungan laut. Akibatnya mayoritas nelayan Desa Bendar terjebak dalam situasi dilematis dan ketidakpastian yang tak kunjung berakhir. Keadaan ini berpotensi membawa mereka kembali pada kondisi kemiskinan seperti pada masa-masa awal.

## Sejarah Kenelayanan Desa Bendar
Desa Bendar merupakan desa nelayan yang terletak di pinggir Sungai Juwana, berjarak sekitar 14 km arah timur ibu kota Kabupaten Pati atau sekitar 2,5 km arah timur Kota Juwana. Secara administratif, desa ini berada dalam Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Desa Bendar mempunyai luas 198,197 ha atau sekitar 3,54% dari keseluruhan luas Kecamatan Juwana seluas 5.592,598 ha. Desa ini berbatasan dengan  dengan Desa Growong Lor sebelah utara, sebelah selatan dengan Desa Bimurejo, sebelah barat dengan Desa
6 Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dinyatakan bahwa konsekuensi hukum atas diratifikasinya konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention of Law of the Sea 1982 adalah menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas, yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.
Bajomulyo, dan sebelah timur dengan Desa Trimulyo ( Data Potensi Desa Tahun 2007) . Adapun Kecamatan Juwana sebelah utara berabatasan dengan Laut Jawa.
Desa Bendar dikenal sebagai desa nelayan karena 68% penduduknya (sebanyak 805 orang) bermata pencaharian sebagai nelayan (Data Potensi Desa Tahun 2007) . Nelayan Bendar dikenal pula sebagai nelayan yang berhasil atau sejahtera, yang terlihat dari rumah-rumah permanen dan setengah permanen sebagai tempat tinggal mereka. Sebagai nelayan, pada umumnya mereka menjalankan aktivitas perikanan laut atau perikanan tangkap, ada juga yang menjalankan usaha pengeringan dan pengasinan serta pemindangan dan pengasapan ikan. Di samping itu, sebagian dari isteri-isteri nelayan berperan sebagai bakul ikan. Komposisi pekerjaan dan jumlah penduduk tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti sampai tahun 2009. Oleh karena itu, Bendar hingga kini tetap berstatus sebagai desa nelayan.
Aktivitas perikanan Desa Bendar telah berlangsung sejak sekitar tahun 1940-an. Meskipun demikian, sejarah kenelayanan Desa Bendar tidak bisa dilepaskan dari H. Sariyani, seorang tokoh nelayan Desa Bendar yang tertua saat ini yang memulai aktivitas kenelayanan sejak tahun 1952. Ia pertama kali mengoperasikan perahu layar warisan kakeknya berukuran panjang 5 meter dan lebar 1 meter menggunakan alat tangkap jala yang pada masa itu merupakan satu-satunya alat tangkap yang digunakan nelayan, selain pancing. Sebagaimana layaknya alat tangkap tradisional, perahu layar dengan alat tangkap jala dan pancing tentu saja tidak mampu mendatangkan hasil tangkapan yang maksimal.
Kurangnya hasil tangkapan menyebabkannya tak mampu bertahan lama, dan kemudian pindah ke daerah Kendal yang ketika itu dikenal sebagai daerah perikanan, untuk mengembangkan usaha perikanannya. Di daerah perikanan yang baru tersebut ia belajar dan menimba pengalaman tentang teknik-teknik usaha perikanan laut yang lebih maju.
Keuletan dan kesetiaannya terhadap dunia kenelayanan telah memancing perhatian pemerintah daerah, sehingga pada tahun 1958 mendapat kepercayaan dari Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk menguji coba empat alat tangkap dari nylon yang dapat dioperasikan dengan kedalaman delapan meter dari permukaaan laut. Alat itu kemudian dimodifikasi menjadi dua buah jaring masing-masing
sepanjang 200 meter. Meskipun masih dioperasikan dengan perahu layar, alat tangkap hasil modifikasi ini ternyata dapat mendatangkan hasil tangkapan yang cukup lumayan dan dapat beroperasi dalam segala musim. Capaian tersebut telah memancing perhatian nelayan yang lain sehingga banyak yang ikut menggunakannya. Malah ada di antara mereka yang berani menjual tambak untuk membeli nylon, yang ketika itu hanya dijual di Jakarta.
Pada tahun 1962, nelayan Desa Bendar mengalami musim paceklik. Menangkap ikan dengan perahu layar berukuran kecil di perairan pantai Utara Pulau Jawa yang berdekatan dengan desa mereka, tidak lagi menguntungkan. Oleh karena itu, sebagian nelayan terpaksa menjual perahu-perahu layar dan menggantinya dengan perahu yang lebih besar agar dapat melaut lebih jauh sampai ke daerah Tayu, Brondong dan Tuban. Apalagi ketika itu banyak nelayan Tuban berhasil menangkap udang putih berukuran besar-besar. Ekspansi kawasan menangkap yang disertai dengan perubahan ukuran kapal menjadi lebih besar telah membuka peluang bagi nelayan Bendar untuk meningkatkan pendapatan dengan menangkap jenis-jenis sumber daya ikan tertentu seperti udang putih. Menurut H. Sariyani, udang putih berukuran besar tersebut seharusnya ditangkap dengan alat tangkap nylon yang dioperasikan dengan perahu motor.
Pada tahun 1969 H. Sariyani menerima bantuan gratis crash program Projasma (Program Jasa Maritim) dari Departemen Perhubungan berupa mesin Kubota 36 PK seharga Rp850.000 dengan maksud untuk memodifikasi perahu layar perikanannya agar bisa menangkap ikan di kawasan laut antar pulau. Ia berhasil memodifikasinya dengan mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp500.000. Pada tahun 1972, ia mendapat fasilitas pinjaman modal dari Bank BNI 1946 untuk membeli satu unit kapal seharga Rp2.000.000. Kapal tersebut dapat menghasilkan ikan senilai Rp300.000 dalam setiap kali operasi.
Sebagai nelayan pelopor Desa Bendar, H. Sariyani dalam usianya yang sudah mencapai 80 tahun tetap menekuni usaha perikanan tangkap dan menjadikannya sebagai usaha keluarga dengan melibatkan anak-anaknya sebagai penerus. Mereka kini memiliki lima buah kapal
perikanan purse seine untuk menjalankan aktivitas perikanan samudera 7 yang beroperasi di Samudera Hindia, yang hasil tangkapannya didaratkan di pelabuhan perikanan Muara Baru, Jakarta.
Selain H. Sariyani, di Desa Bendar terdapat pula sejumlah nelayan yang tergolong berhasil, seperti H. Supeno, H. Sumarno, dan Kusrin. H. Supeno misalnya, adalah nelayan generasi kedua yang menjalankan pula aktivitas perikanan samudera, dan aktivitas perikanan nusantara yang banyak dilakukan oleh para nelayan Desa Bendar pada umumnya. Mereka menggunakan berbagai alat tangkap modern seperti purse seine, pancing rawai, dan pukat cantrang yang yang dioperasikan dengan kapal-kapal besar berukuran hingga di atas 70 GT dengan mesin berkapasitas besar hingga di atas 400 PK. Selain itu, wilayah operasi tidak lagi terbatas di Laut Jawa, melainkan sudah meluas ke kawasan yang lebih jauh hinga ke perairan sekitar Pulau Masalembo, Kalimantan Selatan dan Selat Makassar.

## Kendala Usaha Perikanan Tangkap
1. Kendala Regulasi
• Pengoperasian Alat Tangkap
Salah satu ciri nelayan Desa Bendar dalam menjalankan aktivitas perikanan tangkap adalah keinginan mereka yang kuat untuk memperoleh hasil tangkapan yang maksimal guna meningkatkan taraf kesejahteraan. Pengalaman selama puluhan tahun telah mengajari mereka bahwa salah satu caranya adalah dengan melakukan intensifikasi alat tangkap. Di samping alat tangkap yang sederhana seperti pancing, sejak tahun 1974 sebagian nelayan mulai beralih ke alat tangkap purse seine atau pukat cincin, yang dioperasikan dengan kapal- kapal motor berbagai ukuran. 8 Masa-masa efektif melaut kapal purse
7 Pada prinsipnya, aktivitas perikanan di perairan laut Indonesia digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu perikanan pesisir, perikanan nusantara dan perikanan samudera. Aktivitas perikanan pesisir dilakukan di sekitar kawasan pantai oleh nelayan tradisional; aktivitas perikanan nusantara dilakukan oleh kapal-kapal perikanan menggunakan teknologi perikanan modern seperti purse seine dan cantrang di perairan laut nusantara atau antarpulau, sementara aktivitas perikanan samudera dilakukan di Samudera Hindia.
8 Tentang awal pengoperasian purse seine di laut Jawa, lihat Butcher (1995,19). Ia menyatakan bahwa pengoperasian alat tangkap purse seine di
seine adalah bulan Maret sampai bulan Desember. Adapun ikan hasil tangkapannya antara lain adalah layang, kembung, sero, udang putih, udang krosali, tongkol, rajungan, belanak, kakap merah, dan ikan mremang. Sejak menggunakan alat tangkap purse seine , kondisi ekonomi nelayan yang tadinya miskin dengan lingkungan desa yang kumuh, mulai membaik. Keadaan ini berlangsung hingga tahun 1984.
Selain purse seine , nelayan Bendar juga menggunakan alat tangkap pancing ( holler ), yang digunakan untuk menangkap ikan-ikan besar seperti manyung, putih, mremang, kakap merah, pari, dan ikan udul. Masa melaut menggunakan pancing lebih kurang satu bulan. Seorang pembeli/pengumpul ikan di tengah laut bisa mendapatkan hasil tangkapan sebanyak 31 ton dari 6 kapal pancing selama satu minggu. Hasil tangkapan sesungguhnya tentu lebih banyak karena sebagian besar dijual di pelabuhan tempat pelelangan ikan (TPI).
Purse seine termasuk alat tangkap andalan. Namun sejak dua dekade terakhir, hasil tangkap purse seine mulai menurun. Karena itu muncul kemudian gagasan untuk memperpanjang masa menangkap dari satu bulan menjadi dua hingga tiga bulan. Masa melaut yang lebih lama memunculkan masalah baru karena turunnya mutu ikan hasil tangkapan. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk menjual sebagian hasil tangkapan di tengah laut kepada pembeli atau pengumpul yang pada umumnya berasal dari Kalimantan Timur. 9 Meskipun demikian, sebagian nelayan mulai menganggap alat tangkap ini tidak lagi efektif dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Oleh karena itu, sejak akhir 1980-an mereka mulai mencoba beralih ke alat tangkap cantrang atau pukat cantrang, yang dioperasikan pertama kali oleh nelayan Tegal.
Laut Jawa, merupakan satu bentuk perubahan teknologi penangkapan ikan setelah Perang Pasifik yang menyebabkan produksi ikan meningkat dengan pesat. Penggunaan alat tangkap purse seine terjadi menyusul pengoperasian otter trawler oleh nelayan-nelayan Jepang yang dimulai pada tahun 1920 dengan memperkenalkan mekanisasi ‘ otter trawl ’ dan  ‘ purse seine’ . Secara beruntun, penyebaran perubahan teknologi tersebut terjadi mulai dari Filipina, menggunakan mesin dan perahu yang ditinggalkan oleh tentara, kemudian merambat ke Teluk Thailand dengan dana bantuan Jerman, dan selanjutnya ke Selat Malaka, Laut Jawa dan akhirnya ke Laut Arafura.
9 Belakangan muncul pengumpul yang berasal dari Desa Bendar. Mereka membawa ikan yang dibelinya menggunakan kapal sendiri ke pelabuhan TPI Juwana di Desa Bajomulyo. Pengumpul yang lain membawanya ke pelabuhan perikanan lain seperti ke pelabuhan perikanan di Kalimantan.
Cantrang nelayan Bendar agak berbeda dengan bentuk aslinya dari Tegal karena sudah dimodifikasi, sehingga hasil tangkapan cantrang nelayan Bendar lebih baik dari cantrang yang asli.
Mulanya, cantrang digunakan untuk menangkap ikan-ikan demersal yang dijadikan sebagai umpan bagi alat tangkap pancing, kemudian beralih ke ikan-ikan demersal yang dapat dipasarkan. Umumnya ikan yang ditangkap adalah ikan kecil seperti ikan kapasan, muniran, balak atau brusok dan ikan abangan. Menurut nelayan cantrang , ikan-ikan tersebut sulit membesar dan biasanya akan mati setelah berumur tiga bulan.
Bagi nelayan Bendar alat tangkap cantrang lebih menguntungkan karena hasil tangkapannya banyak. Hasil tangkapan cantrang yang tergolong tinggi mengakibatkan jumlahnya dari waktu ke waktu terus bertambah. Data terakhir Paguyuban Cantrang Mina Santosa menunjukkan bahwa kapal yang menggunakan alat tangkap cantrang di Desa Bendar pada tahun 2009 berjumlah 87, yang dimiliki oleh sekitar 30 nelayan. Kapal-kapal cantrang tersebut kebanyakan berukuran antara 50 GT sampai 80 GT dengan wilayah operasi sampai ke perairan Pulau Masalembo, kawasan laut sekitar Kalimantan Selatan, dan Selat Makassar.
Masalahnya adalah Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) berpandangan bahwa cantrang itu sama dengan trawl atau pukat harimau karena mempunyai sifat penangkapan dan daya rusak lingkungan yang sama dengan trawl , sehingga dilarang. Sebaliknya, nelayan menganggapnya tidak merusak lingkungan karena beroperasi dalam keadaan diam atau berhenti dan bukan secara bergerak sebagaimana trawl .  Mereka sudah berkali-kali menjelaskan bahwa operasi cantrang adalah operasi yang ramah lingkungan. Malah mereka telah berkali-kali pula mengajak pihak DKP dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah untuk menyaksikan secara langsung cara operasi kapal cantrang .
Penggunaan pukat cantrang hingga kini masih bermasalah, baik bagi DKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah maupun bagi nelayan. Membiarkannya tetap beroperasi jelas bertentangan dengan ketentuan, sementara menghentikannya secara tiba-tiba mustahil dapat dilakukan. Selain itu, pelarangan penggunaan pukat cantrang akan berdampak buruk pada nelayan, baik sebagai pemilik maupun sebagai buruh atau pekerja karena akan mematikan
mata pencaharian. Oleh karena itu, mereka tetap mengoperasikannya meskipun harus menghadapi risiko yang tidak ringan seperti penangkapan.
• Larangan Penjualan Ikan di Tengah Laut
Salah satu strategi dari Nelayan Bendar dalam meningkatkan hasil produksi adalah menjual sebagian ikan hasil tangkapan di tengah laut. Dengan cara demikian, nelayan dapat memperpanjang masa operasi menangkap ikan menjadi lebih lama hinggga mencapai sekitar dua bulan. Selain menyebabkan hasil tangkapan lebih banyak, cara ini juga efektif dalam mengurangi biaya operasi kapal karena tidak perlu menyediakan es dalam jumlah yang sangat banyak.
Masalahnya kemudian adalah keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang melarang aktivitas penjualan ikan di laut. Dengan peraturan baru tersebut, maka peraturan lama yang membolehkan penjualan ikan di laut tidak berlaku lagi. 10
Bagi Nelayan Bendar, peraturan baru tersebut sungguh memberatkan dan dapat menghambat kelancaran usaha perikanan tangkap yang pada gilirannya berdampak negatif pada pendapatan. Menurut nelayan, H. Sariyani, peraturan baru tersebut tidak mungkin dapat diterapkan secara tiba-tiba dan secara menyeluruh tanpa didahului dengan sosialisasi yang cukup dan langkah-langkah antisipasi terhadap akibat yang ditimbulkannya. Aktivitas perikanan samudra yang bernilai ekonomi dan komersil tinggi misalnya, akan mengalami goncangan hebat jika pembeli atau industri tidak sanggup membeli seluruh hasil tangkapan karena tidak memiliki fasilitas pendinginan ( cool storage ) yang memadai. Akibatnya, nelayan akan mengalami kerugian besar karena ikan yang tidak tertampung cepat membusuk. Selain itu,
10 Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2008 menyebutkan bahwa kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dapat melakukan penitipan ikan ke kapal penangkap ikan lainnya dalam satu kesatuan manajemen usaha termasuk yang dilakukan melalui kerjasama usaha, dan didaratkan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI kapal penangkap ikan yang menerima penitipan ikan, serta wajib dilaporkan kepada kepala pelabuhan dan kepala pengawas perikanan.
pelarangan menjual ikan di tengah laut juga akan mematikan usaha orang-orang yang bermata pencaharian sebagai bakul atau pembeli. Oleh karena ikan yang dibeli di tengah laut biasanya dipasarkan bukan hanya di TPI dimana kapal penjual terdaftar, maka distribusi dan pasokan ikan bagi TPI-TPI yang lain dengan sendirinya ikut terganggu.
Larangan menjual ikan di tengah laut seakan-akan menunjukkan bahwa pembangunan sektor perikanan dan kelautan belum mengarah pada pemberdayaan nelayan. Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Riza Damanik, kebijakan perikanan dan kelautan belum menempatkan nelayan sebagai elemen penting perekonomian dan sektor perikanan belum dianggap sebagai bagian dari faktor utama ketahanan pangan nasional. Menurutnya, pemerintah lebih berpihak pada pengembangan industri skala besar, terutama pada investasi swasta dan penanaman modal asing (PMA). Industri skala besar itu menguasai perikanan dari hulu sampai hilir; menguasai dari penangkapan, penjualan, pengolahan, pengemasan sampai pemasaran (Kompas, 7 April 2009).

## 2. Kendala Birokrasi
Perikanan tangkap termasuk usaha ekonomi yang senantiasa membutuhkan pembaruan, baik kapal, peralatan maupun alat tangkapnya. Pembaruan yang memungkinkan usaha perikanan tangkap itu terus berlanjut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh nelayan tanpa keterlibatan DKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagai instansi yang memberikan izin operasi. Kendalanya adalah nelayan Bendar masih terbebani dengan berbelit-belitnya proses dan lamanya waktu pengurusan izin kapal penangkap ikan yang bisa mencapai dua bulan. 11 Selain itu, mereka juga harus memiliki begitu banyak jenis surat atau dokumen, yaitu: (1) Cek fisik kapal; (2) SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan); (3) SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan); 12
11 Surat ijin penangkapan ikan dikeluarkan oleh instansi di tiga tingkatan sesuai bobot/ukuran  kapal, yaitu pemerintah kabupaten untuk kapal dengan bobot maksimal 10 GT dan pemerintah provinsi untuk kapal dengan bobot 11 sampai 70 GT; dan  pemerintah pusat (DKP)  untuk kapal dengan bobot di atas 70 GT.
12 Berkaitan dengan konsistensi penerapan WPP, nelayan Bendar kecewa dengan sikap pemerintah (DKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan) dan aparat Polairud yang tidak peduli dengan nasib nelayan. Nelayan Suyono,
(4) SLO/Surat Laik Operasi (pengawas perikanan), dan (5) Surat Andon yang dikeluarkan oleh DKP; 13 serta 11 surat dari instansi lain, yaitu: (1) Pas Tahunan (Syahbandar); (2) Surat Ukur (Syahbandar); (3) Gros Akte (Syahbandar); (4) Surat Laik Laut (dari Syahbandar); (5) SIB/Surat Izin Berlayar (Syahbandar); (6) Surat Radio (Departemen Informasi dan Komunikasi); (7) Surat Kesehatan (Departemen Kesehatan); (8) Buku Daftar ABK; (9) Sijil Kapal/Perjanjian Kerja; (10) ANKAPIN/ (Departemen Perhubungan), dan (11) ATKAPIN/(Departemen Perhubungan).

## 3. Kendala Modal dan Sistem Pemasaran
Aktivitas perikanan modern menggunakan kapal-kapal besar
dan alat tangkap purse seine dan cantrang membutuhkan modal yang cukup besar. Kapal cantrang baru berukuran 70 GT lengkap dengan alat tangkap dan perlengkapan lain harganya tidak kurang dari 750 juta rupiah. 14 Di samping itu, pemilik kapal atau juragan juga harus mengeluarkan biaya untuk perawatan kapal, keausan bodi dan peralatan kapal, serta bunga pinjaman bank. Biaya lainnya adalah biaya pengurusan kapal jika tertangkap oleh Polairud (Polisi Air–Udara) karena berbagai tuduhan seperti dokumen pelayaran yang kurang lengkap dan kesalahan menangkap di perairan yang terlarang. Pernah terjadi kapal nelayan Bendar dibakar di perairan Kalimantan Timur karena aksi provokatif nelayan setempat yang menuduh pendaratan hasil tangkapan kapal tersebut di pelabuhan perikanan setempat telah
misalnya, dalam percakapan telepon tanggal 7 Desember 2009 mengungkapkan bahwa tindakan Polairud menangkap kapal dan nakhoda perikanan karena tuduhan melanggar ijin wilayah tangkap merupakan tindakan semena-mena bermotif pemerasan terhadap nelayan yang rata-rata bodoh, berpendidikan rendah, dan tak berdaya. Seharusnya ijin WPP yang dikeluarkan di bagian Barat, misalnya, tidak dipersoalkan oleh aparat di WPP bagian Timur dan sebaliknya, karena WPP berdasarkan SIPI berlaku bagi kedua WPP, yaitu Barat dan Timur. WPP Barat meliputi Selat Sunda sampai Laut Jawa, dan Laut Cina Selatan, sementara WPP Timur meliputi Selat Karimata di Kalimantan sampai perairan Laut Makassar.
13 Surat Andon adalah surat yang menyatakan kapal perikanan boleh mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan yang bukan merupakan pelabuhan asal pendaftaran.
14 Wawancara dengan Kusrin, seorang nelayan cantrang Desa Bendar, Juni 2009.
merusak harga pasaran ikan. Akibatnya, pemilik kapal mengalami kerugian yang sangat besar. 15
Beban bunga bank muncul karena nelayan kekurangan modal usaha, merupakan akibat langsung dari penjualan ikan hasil tangkapan melalui sistem perbakulan. 16 Dalam sistem ini, bakul/pembeli tidak membayar tunai pembelian ikan dari nelayan, dengan dalih menunggu dulu pembayaran dari user , yaitu industri. Sistem perbakulan marak karena Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai pembeli seluruh hasil tangkapan nelayan. Fungsi TPI sekarang hanyalah sekadar sarana tempat pendaratan dan jasa penimbangan ikan. Praktik perbakulan dalam industri perikanan tangkap di Desa Bendar sekaligus menunjukkan bahwa para bakul sendiri juga tidak memiliki modal yang kuat dalam menjalankan usaha mereka.
15 Kasus pembakaran kapal nelayan milik H. Sariyani di pelabuhan perikanan Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2006 mengakibatkan kerugian mencapai hampir 1 miliar rupiah, termasuk nilai ikan hasil tangkapan.  Sementara itu, kasus-kasus penangkapan kapal ikan oleh aparat, baik oleh TNI Angkatan Laut yang meronda perairan laut Indonesia maupun oleh Polisi Air dan Udara (Polairud) mengakibatkan pemilik kapal harus mengeluarkan uang tebusan mencapai 35 juta rupiah sampai 100 juta rupiah lebih bagi pembebasan setiap kapal dan nakhoda yang ditangkap. Nilai pembebasan delapan orang nakhoda berikut kapal mereka di perairan laut sekitar Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan belum lama ini adalah sekitar 35 juta rupiah bagi setiap nakhoda dan kapalnya.
16 Perbakulan adalah suatu kegiatan usaha membeli ikan-ikan hasil tangkapan kapal nelayan dari berbagai jenis alat tangkap untuk dijual kembali kepada industri pengolahan hasil perikanan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta, dan ke pasar-pasar rakyat. Para bakul umumnya adalah perempuan yang terdiri dari istri dan keluarga nelayan, yang berusaha mencari penghasilan tambahan keluarga selain pendapatan suami sebagai nelayan. Ada juga bakul yang bukan dari keluarga nelayan. Sistem penjualan ke industri bervariasi. Sebagian industri menerapkan sistem imbalan atau fee . Dalam hal ini, tugas bakul adalah membeli ikan, mengolahnya di bawah pengawasan pihak industri dan kemudian mengirimnya. Tenggat waktu pembayaran dari industri ke bakul biasanya satu minggu. Selain sistem fee , penjualan ikan kepada industri dilakukan secara langsung. Cara ini cenderung berisiko karena harga pembelian ikan kadangkala lebih tinggi dari harga permintaan industri. Selain itu, ikan yang dianggap kurang bermutu akan dikembalikan lagi kepada bakul.
Tidak hanya terlambat, waktu pembayaran oleh bakul pun tidak pasti. Keterlambatan dan ketidakpastian pembayaran tersebut membuat pemilik kapal kewalahan dalam menyediakan uang tunai bagi ABK. Dampak lain adalah sulitnya juragan menyediakan uang tunai yang mencapai ratusan juta rupiah untuk biaya operasi kapal bagi trip berikutnya, yang biasanya berselang tidak lebih dari satu minggu dari kedatangan trip sebelumnya. Padahal trip melaut berikutnya tidak dapat ditunda berlama-lama karena tidak ekonomis dan akan mendatangkan kerugian berantai kepada juragan.
Tantangan dunia perikanan tangkap dirasakan pula oleh anak buah kapal (ABK). Nilai pendapatan belum tentu seimbang dengan kerja keras setiap trip di atas kapal perikanan selama sebulan sampai tiga bulan, terlebih belakangan ini hasil tangkapan semakin berkurang. Pendapatan ABK dan juragan terlihat dalam sistem pendapatan. Pada prinsipnya, setiap juragan menerapkan sistem pendapatan yang sama, dimana hasil kotor dikurangi terlebih dahulu dengan biaya operasi. Namun, secara rinci setiap juragan menerapkan kebijakan yang berbeda-beda dalam memberikan bonus atau insentif kepada nakhoda dan ABK yang mempunyai peranan dan tanggung jawab yang lebih besar.

## 4. Kendala Ketidakstabilan Pendapatan
Perjuangan berat nelayan Bendar ternyata belum berakhir. Selain masalah regulasi, kapal cantrang akhir-akhir ini tidak selalu mendatangkan keuntungan yang besar karena selisih antara hasil tangkapan dengan biaya operasi tidak lagi signifikan. Keadaan cuaca, kepakaran nakhoda dan nasib seringkali menjadi faktor-faktor yang mengakibatkan hasil tangkapan kapal tidak stabil dan berfluktuasi seperti terlihat pada tabel 1 (Imron dan Manan, 2009:47). Biaya operasional sebuah kapal cantrang berukuran di atas 70 GT misalnya, adalah 90 juta rupiah sampai 115 juta rupiah. Adapun hasil tangkapannya sebesar 110 juta rupiah sampai 150 juta rupiah. Biaya perbekalan tersebut terdiri dari solar, es batu, belanja pasar/konsumsi selama melaut, belanja yayak (peralatan kapal seperti kipas mesin, oli, sarung  tangan, pelampung, pancing dan perlengkapan lainnya), dan belanja jobo (seperti las, biaya ijin pelayaran, kapal pandu, kapal air). Jika selisih antara nilai perbekalan dan nilai jual kotor hasil tangkapan satu trip sekitar 20 juta rupiah, maka aktivitas melaut satu trip tersebut dapat dikatakan rugi atau minus (Imron dan Manan, 2009:44).
Tabel 1 Pendapatan Kapal Cantrang Dalam Setiap Operasi Menangkap Ikan (Rp ’000)
Kapal Cantrang Puji Pangestu 3 Tanggal Pulang Dari Operasi Menangkap Ikan 14 November 2008 20 Februari 2008 9 Februari 2009 27 Maret 2009 14 Mei 2009 17 Juni 2009 Perbekalan 123.231,- 91.900,- 90.000,- 92.792,- 87.7600,- 86.510,- Hasil Kotor 148.000,- 170.000,- 210.000,- 146.000,- 151.000,- 153.000,- Biaya Taktis dan Bonus 11.840,- 13.600,- 16.800,- 11.680,- 12.080,- 12.240,- Hasil Bersih 22.929,- 64.500,- 103.200,- 44.528,- 53.920,- 54.250,- Pendapatan Pemilik 11.464,- 32.250,- 51.600,- 22.264,- 26.960,- 27.125,- Pendapatan ABK 573,- 1.842,- 2.948,- 1.349,- 1.348,- 1.425,- Pendapatan Nakhoda 3.523,- 5.242,- 7.148,- 4.269,- 4.368,- 4.485,- Pendapatan motoris 2.265,- 3.785,- 5.348,- 3.018,- 3.073,- 3.174,- Pendapatan Tokoh ABK 573,- (+) 1.842,- (+) 2.948,- 1.349,-(+) 1.348,-(+) 1.425,-(+) Kapal cantrang Puji Pangestu 4 Tanggal Pulang Dari Operasi Menangkap Ikan 13 November 2008 17 Desember 2008 9 Februari 2009 29 Maret 2009 18 Mei 2009 28 Juni 2009 Perbekalan 157.900,- 119.000,- 116.960,- 115.020,- 119.010,- 123.355,- Hasil Kotor 176.000,- 200.000,- 252.000,- 150.700,- 189.000,- 172.000,- Biaya Taktis dan Bonus 14.080,- 16.000,- 20.160,- 12.056,- 15.120,- 13.760,- Hasil Bersih 18.100,- 64.550,- 114.880,- 29.024,- 58.880,- 40.885,- Pendapatan Pemilik 9.050,- 32.275,- 57.440,- 14.512,- 29.440,- 20.442,- Pendapatan ABK 573,- 1.536,- 2.730,- 725,- 1.436,- 973,- Pendapatan Nakhoda 4.093,- 5.536,- 7.770,- 3.379,- 5.216,- 4.413,- Pendapatan motoris 2.584,- 3.822,- 5.610,- 2.447,- 3.596,- 2.939,- Pendapatan Tokoh ABK 573,- (+) 1.536,-(+) 2.730,-(+) 725,-(+) 1.436,-(+) 973,-(+)
Sumber:   Data tentang biaya operasional dan pendapatan kapal cantrang yang disampaikan oleh Kusrin.

## Strategi Nelayan Mengatasi Kendala
Bila dicermati, nelayan cantrang Bendar sesungguhnya sedang terlibat konflik dengan DKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Konflik ini berpotensi meluas sehingga bisa berdampak pada stabilitas sosial dan politik lokal maupun nasional. Indikasinya adalah rencana aksi demonstrasi menutup jalan raya jalur pantai utara (pantura) Pulau Jawa menyusul kasus pembakaran kapal nelayan di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tahun 2006, yang akan berimplikasi pada aktivitas perekonomian di Pulau Jawa.
Dari berbagai teori tentang konflik kenelayanan, konflik kenelayanan di Desa Bendar tergolong tipe konflik kategori kedua dalam konsep Charles ( 1992:379-395) , yaitu management mechanism yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sumber daya laut, dan Warner ( 2000) , yaitu how the fishery is controlled karena konflik terjadi antara nelayan dengan pemerintah pusat (KKP) dan pemerintah daerah (Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah). Selain dengan pemerintah, nelayan cantrang sesungguhnya juga terlibat konflik dengan nelayan purse seine meskipun secara terselubung. Ini karena anggapan nelayan purse seine bahwa alat tangkap cantrang memang merusak lingkungan laut meskipun kerusakannya tidak separah yang ditimbulkan oleh trawl . Dalam konsep Arif Satria (2006), konflik tersebut merupakan konflik cara produksi akibat perbedaaan alat tangkap sesama nelayan tradisional maupun antara nelayan tradisional dengan nelayan yang menggunakan teknologi modern sehingga merugikan salah satu pihak.
KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah serta nelayan tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi konflik kenelayanan yang lebih luas. Karena itu, KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi diharapkan dapat menerapkan undang-undang dan peraturan secara komprehensif. Adanya keinginan yang kuat dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menghapuskan sejumlah peraturan daerah tentang retribusi atau pungutan perikanan yang dianggap sangat membebani nelayan 17 misalnya, jelas menggembirakan.
17 Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan saat ini ada sekitar 2.600 peraturan daerah yang meminta nelayan membayar retribusi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk cukup banyak memungut retribusi dari
Namun, yang mendesak bagi mereka saat ini adalah kepastian regulasi dan konsistensi sikap pemerintah tentang penggunaan alat tangkap cantrang dan solusi yang tepat dengan memperhatikan kondisi riil nelayan sesuai asas-asas keadilan, kepatutan, dan daya dukung sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, seandainya alat tangkap tersebut betul-betul dilarang beroperasi.
Oleh karena itu, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan kebijakan khusus yang membolehkan pukat cantrang dioperasikan hanya oleh kapal berukuran 29 GT ke bawah. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk kesepakatan dengan nelayan menyusul aksi demontrasi besar-besaran yang pernah mereka lakukan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, kebijakan tersebut di mata nelayan Bendar bersifat ad hoc atau sementara, sehingga belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. 18
Meskipun telah diberikan kelonggaran, para nelayan cantrang Desa Bendar tetap terbebani karena berisiko tinggi terkena operasi penertiban di laut yang dilakukan oleh polisi air dan udara (Polairud), seperti ditangkapnya nakhoda dan kapal-kapal cantrang mereka. Mengurus agar kapal-kapal tersebut bisa keluar dan beroperasi kembali bukanlah urusan yang ringan bagi Nelayan Bendar yang rata-rata berpendidikan rendah. Proses pengadilan yang melelahkan dan biaya pengurusan/denda yang mencapai ratusan juta rupiah bagi setiap kapal yang ditangkap jelas sangat mencekik dan menyengsarakan mereka. Oleh karena itu, mereka tetap menuntut agar DKP mengizinkan pengoperasian semua kapal cantrang tanpa pembatasan karena hampir semua kapal cantrang yang mereka miliki berukuran di atas 29 GT. Apalagi pihak syahbandar pelabuhan perikanan Juwana yang mengeluarkan Surat Izin Berlayar (SIB) pada setiap kapal perikanan
perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi tersebut menyebut sebanyak 14 miliar rupiah per tahun ( http://news.id.finroll.com ).
18 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Pemberitahuan Nomor 523.4/650 tanggal 17 Juni 2009 menyatakan bahwa instansi tersebut tidak memberikan ijin baru penggunaan alat tangkap cantrang dan tidak memberikan perpanjangan ijin penggunaan alat tangkap cantrang yang telah mengalami perubahan ukuran kapal. Surat Pemberitahuan tersebut juga menyatakan bahwa perpanjangan ijin penggunaan alat tangkap cantrang diberikan kepada pemilik ijin yang SIPI-nya diterbitkan per tanggal 1 Januari 2006 atau berlaku sampai dengan tahun 2006.
tidak pernah mempersoalkan ketidaktepatan ukuran kapal dengan alat tangkap cantrang yang digunakannya.
Berkaitan dengan kesulitan birokrasi, terlihat bahwa nelayan Bendar baik secara perorangan maupun secara berkelompok melalui paguyuban terus menyuarakan keluhan kepada pimpinan terkait dari DKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi agar urusan mereka dipermudah sebagaimana mestinya.
Guna mengatasi kendala permodalan, nelayan terpaksa meminjam kepada bank. Mereka juga melakukan koordinasi dan kerjasama permodalan melalui sistem penanaman saham dalam sebuah paguyuban berbentuk koperasi. Kerjasama tersebut mereka lakukan antara lain juga untuk menghindari perasaan saling cemburu dan bersaing. Pada tanggal 12 Desember 2000, para nelayan purse seine berhasil membentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Rukun Santosa. Data terakhir per Juni 2009 menunjukkan KSU tersebut memiliki 26 buah kapal purse seine. Selain KSU Rukun Santosa, mereka berhasil pula mendirikan Koperasi Sarono Mino.
Cara yang lain adalah dengan menerapkan sistem usaha perikanan berbasis saham ( profit-sharing ), dengan dengan memberi kesempatan kepada ABK untuk menanam saham pada kepemilikan kapal sebatas kesanggupan. 19 Nakhoda diberi kesempatan untuk menanam saham 10% sampai 15% dari nilai kapal berikut peralatannya. Ada juga pemilik kapal yang memberi peluang penanaman saham 30% sampai 50% kepada nakhoda dan pengurus kapal 20 yang berasal dari keluarga sendiri, seperti sepupu dan saudara ipar. Sistem pembagian saham tersebut mulanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ABK, dengan harapan suatu saat nanti dapat pula memiliki kapal sendiri. Meskipun demikian, saham yang ditanamkan itu oleh majikan digunakan sebagai tambahan modal dalam mengoperasikan kapal.
19 Pada umumnya nakhoda lebih mementingkan ABK dari keluarganya sendiri untuk menanam saham karena lebih dipercaya dan mudah diatur.
20 Pengurus kapal adalah orang yang terlibat dalam mengurus perbekalan dan kelengkapan kapal sebelum berlayar serta bertanggung jawab atas pendaratan hasil tangkapan dan mengawasi proses penjualannya. Pengurus kapal bisa terdiri lebih dari satu orang sesuai dengan volume beban tugas mereka.
Sistem pembagian saham tersebut dengan sendirinya menciptakan hubungan simbiosis mutualistis yang saling menguntungkan antara pemilik kapal dan ABK, yang pada gilirannya dapat memberikan nilai tambah ( value added ) bagi peningkatan kinerja dan hasil tangkapan/pendapatan. Selain itu, juga merupakan satu cara untuk membuat usaha perikanan tangkap terus berlanjut.
Kendala dalam sistem pemasaran ikan melalui bakul hingga kini belum teratasi oleh nelayan. Meskipun menyulitkan, nelayan tidak mungkin lepas dari peran bakul sebagai pembeli utama ikan hasil tangkapan. Yang mereka lakukan adalah membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan bakul agar mereka terpanggil untuk berbisnis secara sehat dengan nelayan dalam arti melunasi pembayaran sesuai jatuh temponya.
Kendala pemasaran ikan yang dialami nelayan sejatinya bukan masalah nelayan sendiri. Hal ini mempunyai kaitan yang erat dengan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengelola TPI untuk memfungsikan TPI I dan TPI II di Desa Bajomulyo sebagaimana mestinya. Jika ke dua TPI tersebut berfungsi dengan baik, maka kendala pemasaran yang dialami nelayan Bendar dengan sendirinya akan teratasi. Sayangnya, belum tampak tanda-tanda yang menunjukkan adanya keinganan yang kuat dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menjalankan perannya yang sangat penting dan strategis itu sebagaimana mestinya. Selama hal ini belum terwujud, maka selama itu pula Nelayan Bendar akan terus bergumul dengan kendala yang tidak ringan ini.
Adapun strategi yang dilakukan nelayan dalam mengatasi kendala tentang ketidakstabilan pendapatan adalah dengan memberlakukan sistem pendapatan yang cukup berimbang antara pemilik dan ABK. Caranya adalah dengan memberikan sejumlah insentif bagi nakhoda maupun ABK yang lain. Pada prinsipnya, setiap juragan menerapkan sistem pendapatan yang kurang lebih sama, yaitu hasil kotor dikurangi terlebih dahulu dengan biaya operasi. Meskipun demikian, setiap juragan menerapkan kebijakan yang berbeda-beda dalam memberikan bonus atau insentif kepada nakhoda dan ABK sesuai peran dan tingkat tanggung jawab mereka. Sebagai contoh adalah sistem pendapatan pada kapal cantrang ”Puji Pangestu 3” milik Kursin. Hasil bersih adalah sisa setelah menyisihkan biaya operasi dan 8% dari hasil kotor untuk biaya taktis atau biaya tak terduga serta bonus bagi ABK
maupun pemilik kapal. Separuh dari yang 8% tersebut adalah bagian nakhoda, seperempat untuk ABK dan motoris yang mempunyai tanggung jawab lebih besar, dan seperempat lagi untuk pemilik kapal. Separuh dari hasil bersih menjadi hak pemilik kapal dan separuhnya lagi hak ABK yang berjumlah 16 sampai 20 orang.  Jika ditotal, pendapatan nakhoda rata-rata lima kali lipat pendapatan ABK, dan pendapatan motoris sekitar satu setengah kali pendapatan ABK. Adapun pendapatan tokoh ABK sedikit lebih tinggi dari pendapatan ABK karena ada tambahan dari nakhoda yang diambil dari bagian bonus yang 8%.
Tabel 2 Sistem Pendapatan Kapal Cantrang ”Puji Pangestu 3”
Kategori Jenis Perbelanjaan dan Pendapatan Nilai (Rp) A Hasil Pendapatan 146.000.000,- B Bonus (A x 8%) 11.680.000,- Jumlah A - B 134.320.000,- C Biaya operasi/perbekalan: • solar • es • perlengkapan kapal (oli, tali, dsb) • ransum/biaya dapur • biaya lain-lain ( yayak dan jobo ) Jumlah: 45.300.000,- 11.750.000,- 15.067.000,- 8.000.000,- 12.675.000,- 92.792.000,- D Pinjaman/Bon sebelumnya 3.000.000,- Jumlah C - D 89.792.000,- Hasil Bersih: Jumlah (A – B) – jumlah ( C – D) 44.528.000,- E • Pendapatan majikan/pemilik kapal (50% x Rp 44.528.000) • Pendapatan tambahan bagi majikan (B x 25%) Jumlah: 22.264.000,- 2.920.000,- 25.164.000,- F • Pendapatan ABK, termasuk nakhoda (50% x RP 44.528.000,-) • Pendapatan setiap ABK (Rp22.264.000,-: 16,5) • Pendapatan tambahan bagi nakhoda (B x 50%) • Pendapatan tambahan bagi 2 orang motoris dan seorang tokoh ABK (B x 25%) 22.264.000,- 1.439.000,- 5.480.000,- 2.920.000,- G Pendapatan bersih ABK: • Nakhoda (Rp1.439.000 + Rp5.480.000 • Motoris 1 (Rp1.439.000 + (Rp2.920.000 : 7) • Motoris 2 (Rp1.439.000 + (Rp2.920.000 : 7) • Tokoh ABK (Rp1.439.000) + (tidak pasti) 7.279.000,- 1.856.000,- 1.856.000,- 1.439.000,- +
Sumber: Data tentang sistem pendapatan kapal cantrang yang disampaikan oleh Kusrin.

## Penutup
Usaha perikanan tangkap di Desa Bendar sudah berlangsung sejak tahun 1940-an dengan peralatan seadanya yaitu pancing dan perahu layar. Kegiatan perikanan berkembang secara bertahap melalui intensifikasi alat tangkap yang ditandai pertama kali dengan penggunaan bahan sintetis nylon. Sejak tahun 1970-an,  nelayan Bendar memasuki era perikanan komersil yang ditandai dengan penggunaan pukat cincin atau purse seine, kemudian disusul dengan pukat cantrang , yang dioperasikan oleh perahu bermotor. Perkembangan yang demikian pesat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kreativitas nelayan dalam melakukan intensifikasi alat tangkap dan peran pemerintah dalam menggulirkan program-program bantuan nelayan.
Capaian usaha perikanan tangkap di desa ini mulai terganggu ketika nelayan berhadapan dengan sejumlah kendala. Regulasi yang melarang pengoperasian pukat cantrang dan adanya larangan menjual ikan di tengah laut, dirasakan nelayan sebagai kendala yang membatasi ruang gerak. Kesulitan nelayan makin bertambah ketika ada tuntutan untuk memiliki modal usaha yang kuat, yang tidak mampu dipenuhinya sendiri. Kesulitan modal karena keterbatasan sumber daya diperparah lagi dengan sistem pemasaran ikan yang bertumpu pada peran bakul sebagai pembeli ikan yang utama, yang seringkali tidak memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu. Kesulitan belum juga berakhir karena nelayan semakin tertekan dengan hasil tangkapan/ pendapatan kapal yang tidak stabil.
Sebagai usaha andalan dan sumber mata pencaharian, Nelayan Bendar tidak mungkin meninggalkan usaha perikanan tangkap. Mereka terus menjalankannya dengan berbagai strategi meskipun harus menghadapi risiko dalam bentuk apapun. Untuk itu, mereka membangun komunikasi sebisa mungkin dengan pemerintah sebagai regulator, meskipun kadang-kadang terpaksa dengan cara berunjuk rasa. Sadar bahwa usaha perikanan juga harus melibatkan pihak lain, maka mereka tidak segan untuk meminjam modal usaha kepada bank untuk kelangsungan usaha. Mereka juga berusaha membangun hubungan bisnis dan hubungan kerja dengan bakul sebagai stakeholder dengan cara menunjukkan sikap kooperatif yang tinggi.
Strategi lainnya adalah kebijakan pemilik kapal yang menerapkan hubungan kerja dengan ABK yang mengandung nilai solidaritas sosial yang tinggi melalui penerapan sistem pendapatan yang
cukup berimbang dan kebijakan yang membuka peluang bagi ABK untuk memperoleh penghasilan lebih melalui sistem pembagian saham. Dengan sistem pendapatan dan pembagian saham, ABK semakin terdorong untuk bekerja secara maksimal guna mendatangkan keuntungan bersama, yang pada gilirannya dapat memacu aktivitas perikanan tangkap menjadi semakin berkembang.

## Daftar Pustaka
Arif Satria. 2006. “Konflik Nelayan”, makalah dalam seminar Hasil- hasil Penelitian PMB-LIPI, 19 Desember.
Ary Wahyono, et. al. 1991. Bebalang: Memudarnya Fungsi Seke . Jakarta: PMB-LIPI.
Butcher, J.G. 1995. “Extending The Frontier: The Marine Fisheries of Southeast Asia Since 1850”, dalam Proceedings of Socio- Economics, Innovation and Management of the Java Sea Pelagic Fisheries . Seminar SOSEKIMA, Bandungan, 4–7 Desember.
Charles, A.T. 1992. “Fishery Conflicts: A Unified Framework”, Marine Policy , 16 (5).
Imron, Masyhuri dan M. Azzam Manan, 2009, Strategi Nelayan dalam Peningkatan Kesejahteraan: Alternatif, Kendala, dan Dukungan Kebijakan , Jakarta: LIPI Press.
Kompas , 7 April 2009.
McGoodwin, J.R. 1990. Crisis in the World’s Fisheries: People, Problems, and Policies . Stanford, Stanford University Press.
Warner, M. 2000. “Conflict Management in Community-Based Natural Resources”. Project Experiences from Fiji and Papua New Guinea. Working Paper 135 edition. London.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan .
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009 Tanggal 19 Mei 2009.
Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 392/Kpts/IK.120/4/99.
Surat Pemberitahuan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor 2442/DPT.4/PI.420.D4/VI/ 2009.
Surat Pemberitahuan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5234/650 Tanggal 17 Juni 2009.
Surat Pemberitahuan Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2442/DPT.4/PI.420.D4/VI/ 2009 tanggal 12 Juni 2009.
http://news.id.finroll.com. http://seputarberita.blogspot.com/2009/03/panjang-garis-pantai- indonesia-terbaru.html .
http://richocean.wordpress.com/2009/06/25/4/