## PENGARUH PEMAHAMAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMAHAMAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Valentinus F. Christianto 1
Suyanto 2

## Abstract
The  background  of  this  research  is  based  on  the  frequent occurrence of cases of corruption and tax avoidance. The problem in this research  is  to  know  is  there  any  understanding  of corruption  and  tax avoidance understanding  affect  the  level  of  tax  compliance  in  the payment of taxes in Yogyakarta Special Region.
In  this  study  using  multiple  linear  regression  analysis  method.  R Square  value  in  this  study  was  24.7%,  the  independent  variables  to explain  the  dependent  variable  24.7%  and  the  remaining  75.3%  is  the influence of other variables that are not observed.
The conclusion of this study is based on the F test, it is known that Ho is rejected and Ha accepted, which means that there is positive and significant.  Advice  given  to  the  government  and  tax  authority  to  settle cases of corruption and tax avoidance.

## Keywords: Corruption, Tax Avoidance, Tax Compliance

## 1. PENDAHULUAN
Korupsi  beberapa  tahun  ini  merupakan  isu  sentral  dalam  penegakan  hukum, bahkan  di  berbagai  ajang,  termasuk  dalam  lingkup  perpajakn  yang  dimana  oknum- oknum pegawai pajak itu sendiri yang melakukan tindakan korupsi ini. Oleh karena itu  tuntutan  terhadap  keseriusan  pemerintah  dalam  penanggulangan  tindak  pidana korupsi di Indonesia, akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan  terkait  dengan  beberapa  oknum  yang  berkiprah  di  eksekutif,  legislatif, dan  yudikatif  dituding  melakukan  menyalahgunakan  wewenang,  penggelapan  serta pemerasan pejabat dalam jabatan dan menerima suap (Effendy 2013: 1).
Korupsi dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Namun demikian, bila dikaji secara  mendalam,  akan  segera  diketahui  bahwa  hampir  semua  definis  korupsi mengandung  dua  unsur  berikut  didalamnya:  Pertama,  penyalahgunaan  kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan kedua, mengutamakan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan (Braz 1985 dalam Baswir).
Dengan kejadian korupsi ini yang telah memakan kas negara milayaran hingga triliyunan  rupiah  dampak  ini  mengakibatkan  wajib  pajak  memiliki  kecenderungan untuk menghindari dari  pembayaran pajak  yang  tinggi. Pajak merupakan kontribusi wajib  kepada  negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat
1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diana & Setiawati, 2010:1).
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  baik  orang  pribadi  maupun  badan untuk  menghindari  pajak  yang  besar  disebut  perlawanan  terhadap  pajak.  Perlawan pajak  adalah  hambatan-hambatan  dalam  pemungutan  pajak  baik  yang  disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang  disadari  maupun  tidak  disadari  mempersulit  pemasukan  pajak  sebagai  sumber penerimaan  negara.  Wajib  pajak  yang  berusaha  untuk  tidak  membayar  pajak  atau berusaha memanipulasi jumlah pajak  yang harus  dibayar tindakan ini akan menjadi hambatan dalam pemungutan pajak bagi negara. Tindakan perlawanan ini dilakukan karena adanya rasa kekecewaan dari wajib pajak salah satunya tindakan korupsi dan tidak puasnya wajib pajak terhadap diberlakukannya pajak.
Di  seluruh dunia  masalah  tentang  kepatuhan  wajib  pajak  terhitung  masuk dalam  kategori  masalah  yang  penting,  baik  bagi  negara  maju  sekalipun  apalagi negara  yang  sedang  berkembang.  Jika  wajib  pajak  tidak  patuh  makan  akan menimbulkan  tindakan  yang  kurang  baik  dan  merugikan  bagi  negara,  seperti: penghidaran  pajak,  penyelendupan  pajak,  dan  pelalaian  pajak.  Tindakan-tindakan seperti  itu  yang  akan  memberikan  sebuah  dampak  berkurangnya  penerimaan  pajak bagi negara tersebut.
Penelitian yang dilakukan oleh Hutagaol, dkk. (2007) masalah kepatuhan dapat dilihat  dari  segi  keuangan  publik,  penegakan  hukum,  struktur  organisasi,  tenaga kerja, etika atau gabungan dari semua segi tersebut. Dari segi keuangan publik, jika pemerintah berani untuk lebih transaparan dalam pengelolaan keuangan   khususnya pengelolaan pajak  yang dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak,  maka  wajib  pajak  akan  lebih  dapat  mematuhi  peraturan  perpajakan  yang berlaku.  Jika  yang  terjadi  adalah  sebaliknya  yang  dimana  pemerintah  tidak  berani untuk transaparan dalam pengelolaan keuangan, maka yang akan terjadi dampaknya yaitu wajib pajak tidak akan membayar pajak dengan benar.
Dari  segi  penegakan  hukum,  hukum  yang  harus  diterapkan  oleh  pemerintah haruslah hukum yang adil bagi semua orang dan tidak memandang apaun jabatannya, jika  ada  wajib  pajak  yang  tidak  membayar  pajak  siapapun  dia  (pejabat  publik  dan keluarganya)  maka  dikenakan  sanksi  yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Penegakan hukum juga haruslah menindak tegas bagi saiapa saja yang berani korupsi dan menyelewengkan pajak yang harusnya dibayarkan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila  struktur  organisasinya  memungkinkan  pegawai  kantor  pajak  bersih  dan dapat  melayani  wajib  pajak  dengan  profesional,  maka  wajib  pajak  akan  cenderung mematuhi berbagai aturan.
Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini akan membahas tentang “Pengaruh  Pemahaman  Tindakan  Korupsi  Dan  Pemahaman  Penghindaran  Pajak Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Pembayaran  Pajak” .    Rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  “Adakah Pengaruh  Pemahaman  Tindakan Korupsi  Dan  Pemahaman  Penghindaran  Pajak  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak ”

## 2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Tindak Pidana Korupsi
Korupsi  merupakan  menjadi  salah  satu  permasalahan  yang  telah  ada  sejak jaman  dulu  dan  hingga  sekarang.  Korupsi  dalam  bahasa  Latin  disebut  Corruptio- corruptus,  dalam  Bahasa  Belanda  disebut  corruptie,  dalam  Bahsa  Inggris  disebut Corruption  dan  dalam  bahasa  sanksekerta  yang  tertuang  dalam  naskah  kuno kertagama  arti  harifah  corrupt  menunjukan  kepada  perbuatan  yang  rusak,  busuk, bejad, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan (Sudarto 1996: 115 dalam Effendy 2013).
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 1 mendefinisikan korupsi adalah sebagai  berikut: “Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara...”.  Dalam  ilmu  akuntansi  ,  korupsi adalah  bagian  dari  kecurangan  namun  secara  operasional  isltilah  korupsi  lebih terkenal dibandingkan kecurangan.
Definisi Korupsi menurut Henry Campbell Black (1979:311) dalam Amirudin (2012) mendefinisikan sebagai berikut: “… an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other. The act an official or  fiduciary  person  who  unlawfully  and  wrongfully  uses  his  station  or  character  to procure  some  benefit  for  himself  or  for  another  person,  contrary  to  duty  and  the rights of others”.
H 1 : Pemahaman  tindak  pidana  korupsi  berpengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak

## Penghindaran Pajak
Penerimaan negara yang berasal dari pajak merupakan salah satu aspek penting dalam  rangka  menjamin  kelangsungan  pembangunan  yang  berbasis  pada kemandirian  dalam  pembiayaannya.  Meskipun  demikian  dalam  implememntasinya, suatu negara akan menghadapi kendala terutama terkait kemauan masyarakat untuk membayar  pajak.  Dalam  hal  ini  akan  muncul  perilaku  Penghindaran  Pajak  (Tax Avoidance)  dari  masyarakat  sebagai  wujud  dari  keengganannya  dalam  membayar pajak yang dibebankan oleh negara kepadanya (Simanjuntak dan Mukhlis 2012:104).
Dalam  hal  ini  penghindaran  pajak  (Tax  Avoidance)  digunakan  untuk menjelaskan manipulasi legal dari seorang individu untuk mengurangi pajak. Dengan demikian  walaupun  penghindaran  pajak (Tax  Avoidance)  dianggap  legal  tidak melanggar  hukum,  tetapi  apabila  maksud  tujuannya  untuk  mengurangi  pajak  yang seharusnya dibayar, maka perilaku ini tetap dianggap tidak patuh (Simanjuntak dan Mukhlis 2012:104).
Penghindaran pajak secara agresif, atau kegagalan seseorang untuk membayar kewajiban pajaknya, merupakan perilaku menghindari prinsip tanggung jawab sosial (Cialdini,  1989  dalam  Yuliana  2012).  Penghindaran  pajak  sering  dilakukan  oleh perusahaan  karena  perusahaan  menginginkan  laba  yang  besar.  Dengan  tingginya jumlah beban pajak yang harus dibayar, maka laba perusahaan akan berkurang. Hal inilah yang mendorong maraknya kasus-kasus penghindaran pajak yang terjadi.
Istilah  penghindaran  pajak  (Tax  Avoidance)  dapat  diartikan  sebagai  upaya wajib  pajak  untuk  mengurangi  beban  pajaknya  dengan  tidak  melakukan  tindak pidana  seperti  diatur  dalam  undang-undang  dibidang  perpajakan.  Dalam  hal  ini,
Merks  dalam  Nugroho  (2010)  mengasosiasikan  penghindaran  pajak  dengan  konsep abuse of law/right dalam sistem hukum eropa kontinental (civil law) yang merupakan upaya “using  or  claiming  a  right  in  a  manner  dath  conflicts  with  the  aims  of  the provision  granting  it” .  Konsep  hukum  kontinental  lain  yang  relevan  adalah  asas kebebasan  berkontrak  (Freedom  of  contract)  dan  asas  kepastian  hukum  (legal certainty).  Merks  berpendapat  bahwa: “in  addition  to  the  principle  of  freedom  of contract  (i.e. taxpayers  are free to arrange their of affairs as they wish in order to save taxes) there is a second principle to be taken into account. Under the principle of  legal  certainty,  taxpayers  sould  also  be  able  to  trust  that  the  transactions,  they have legaly (from a private law perspective) entered into, will be respected by the tax authorities and the courts”.
H 2 : Pemahaman  penghindaran  pajak berpengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak

## Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Bergmen  (1998)  dalam  James  dan  Alley  (2002)  mengasumsikan kepatuhan pajak adalah secara hukum negara dimiliki oleh wajib pajak, tetapi negara dan  wajib  pajak  tidak  harus  berbagi  interprestasi  yang  sama.  Sejauh  mana  wajib pajak memahami peraturan perpajakan hal tersebut dapat bergantung banyak faktor, termasuk kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan dan sistem pajak.
Menurut  Badudu  dan  Zain  (1994)  dalam  Musyarofah  dan  Purnomo  (2008) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan merupakan variabel  yang  sulit  dicari  media  pengukurannya.  Adanya  kepatuhan  adalah  karena ada  peraturan  atau  prosedur  yang  harus  dilaksanakan  dengan  baik.  Suhardito  dan Sudibyo  (1999)  dalam  Musyarofah  dan  Purnomo  (2008)  menyatakan  bahwa  salah satu  ukuran  keberhasilan  perpajakan  yang  sesuai  dengan  fungsi budgeter pajak adalah keberhasilan penerimaan pajak atau collection rates.
Keberhasilan  penerimaan  pajak  adalah  rasio  tingkat  kepatuhan  pembayaran pajak  oleh  Wajib  Pajak.  Semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak, dan akan mengakibatkan semakin tinggi  keberhasilan  perpajakan.  Seperti  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  Eliyani (1989:29) dalam Musyarofah dan Purnomo (2008) diketahui kepatuhan wajib pajak didefinisikan  sebagai  memasukkan  dan  melaporkan  pada  waktunya  informasi  yang diperlukan  mengisi  secara  benar  jumlah  pajak  yang  terutang  dan membayar  pajak pada  waktunya,  tanpa  ada  tindakan  pemaksaan.  Ketidakpatuhan  timbul  kalau  salah satu syarat definisi tidak dipatuhi.
H 3 : Pemahaman  tindak  pidana  korupsi  dan  pemahaman  penghindaran  pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman tindak pidana korupsi  dan  pemahaman  penghindaran  sebagai  variabel  independen,  dan  tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.
1. Pemahaman tindak pidana korupsi (X 1 ), yaitu perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan  di  sektor  swasta  maupun  pejabat  publik,  menyimpang  dari  aturan
yang  berlaku (Tanzi  1994  dalam  Effendy  2013).  Instrumen  yang  digunakan untuk mengukur variabel ini terdiri dari 8 item pertanyaan dengan pengukuran skala likert’s .
2. Pemahaman  penghindaran  pajak  (X 2 )  adalah manipulasi  legal  dari  seorang individu untuk mengurangi pajak, walaupun penghindaran dianggap legal tidak melanggar  hukum,  tetapi  apabila  maksud  tujuannya  untuk  mengurangi  pajak yang  seharusnya  dibayar,  maka  perilaku  ini  tetap  dianggap  tidak  patuh  dan melanggar  peraturan  yang  berlaku  (Simanjuntak  dan  Mukhlis  2012:104). Instrumen  yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel  ini  terdiri  dari  6  item pertanyaan dengan pengukuran skala likert’s .
3. Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  (Y), yaitu  wajib  pajak  telah  melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan, terlepas apakah dalam melaksanakan kewajibannya itu wajib pajak didorong oleh ketakutan akan sanksi perpajakan ataupun dari kesadaran wajib pajak  sendiri (Rahardjo  2008  dalam  Rahayuningsih  2009).  Instrumen  yang digunakan  untuk  mengukur  variabel  ini  terdiri  dari  8  item  pertanyaan  dengan pengukuran skala likert’s .

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Metode  penentuan  sampel  menggunakan  metode Probability  Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan meminta tanggapan responden, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data yang diperoleh dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  survei  dengan  alat  bantu  berupa  angket (kuesioner).

## Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Uji  validitas  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengukur tingkat  kesahihan  instrumen  penelitian  dengan  cara  menghitung  r  hitung  dari  nilai setiap  jawaban  responden untuk  setiap  butir  pertanyaan,  yang  nantinya  akan dibandingkan  dengan  r  tabel.  Pengambilan  keputusan  adalah  sebagai  berikut r hitung > r tabel item dapat dikatan valid, jika r hitung < r tabel item dikatakan tidak valid (Priyatno 2013:20).
Uji reliabilitas dapat dilakukan jika instrumen dalam penelitian telah melawati uji  validitas.  Pengujian  reliabilitas  bertujuan  untuk  mengukut  suatu  gejala  pada waktu  yang  berlainan  senantiasa  menunjukan  hasil  yang  sama,  dengan  mengukur koefisien  cronbach’s alpha  untuk  menunjukan  tingkat  reliabilitas.  Pengambilan keputusan  uji  reliabilitas  dengan  cara  mengukur  cronbach’s  alpha,  jika  cronbach’s alpha  <  0,6  reliabilitas  buruk,  jika  cronbach’s  alpha  diantara 0,6 - 0,79  reliabilitas diterima,  dan  jika  cronbach’s alpha  0,8  reliabilitas  baik  (Sekaran  2003  dalam Priyatno 2013).

## Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas Data
Uji  normalitas  bertujuan  apakah  dalam  model  regresi  variabel  dependen (terikat)  dan  variabel  independen  (bebas)  mempunyai  kontribusi  atau  tidak (Ghozali 2011:160). Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati  normal,  untuk  mendeteksi  normalitas  dapat  dilakukan  dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

## 2. Uji Multikolinieritas
Menurut  Ghozali  (2011:105)  Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji apakah  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas (independen).  Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di antara  variabel  independen. Jika  besaran  VIF  <  10  maka  tidak  terjadi multikolinieritas,  namun  jika  VIF  >  10  maka  terjadi  multikolinieritas  dalam model regresi.

## 3. Uji Heteroskedastisitas
Data  crossection  mengandung  situasi  heteroskedastisitas  karena  data  ini menghimpun  data  yang  mewakili  berbagai  ukuran  (kecil,  sedang, dan  besar). Beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas: melihat grafik  plot  antara  nilai  prediksi  variabel  terikat  (dependen)  yaitu  ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika grafik plot menunjukan suatu pola titik yang bergelombang  atau  melebar  kemudian  menyempit,  maka  dapat  disimpulkan bahwa telah terjadi Heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serat  titik-titik  menyebar  di  atas  dan  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  maka tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali 2011:139).

## Analisis Regresi Linier Berganda
Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + e
Keterangan:
Y = Tingkat kepatuhan wajib pajak X 1 = Pemahaman tindak pidana korupsi
X 2 = Pemahaman penghindaran pajak b 1 , b 2 = Koefisien regresi
a
= Konstanta e = error

## Uji Goodnes of fit
1. Uji F
Uji  statistik  F  pada  dasarnya  menunjukan  apakah  semua  variabel  independen atau  bebas  yang  dimasukkan  dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara bersama-sama  terhadap variabel  dependen  atau  terikat.  Pengambilan keputusan: (1) jika nilai signifikan < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak, ini berarti  menyatakan  bahwa  semua  variabel  independen  atau  bebas  tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap dependen atau terikat, (2) jika  nilai  signifikan  >  0,05  maka  Ha  ditolak  dan  Ho diterima,  ini  berarti menyatakan  bahwa  semua  variabel  independen  atau  bebas  mempunyai
pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  dependen  atau  terikat (Ghozali 2011:98).

## 2. Uji Parsial (Uji t)
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  secara  parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Priyatno 2013:120). Uji parsial dapat diuji dengan kriteria pengujian; apabila t hitung ≤ t tabel atau sig t
> 0,05 maka Ho diterima. Namun sebaliknya jika t hitung > t tabel atau sig t ≤ 0,05  maka  Ho  ditolak.  Bila  Ho  ditolak  hal  ini  menunjukan  bahwa  ada hubungan  yang  signifikan  antara  variabel  independen  terhadap  variabel dependen (Suliyanto 2005:189).
3. Koefisien Determinasi (R 2 )
Analisis  determinasi  digunakan  untuk  mengetahui  persentase  sumbangan pengaruh  variabel  independen  secara  bersama-sama  terhadap  variabel dependen (Priyatno 2013:120). Jika nilai Adjust R 2 jauh dari 1 (bernilai kecil) berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen dapat dikatakan  terbatas.  Secara  umum  koefisien  determinasi  untuk  data  silang (crossection)  relatif  rendah  karena  adanya  variasi  yang  besar  antara  masing- masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali 2011:97).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Analisis  deskriptif  statistik  dilakukan  untuk  mengetahui  deksripsi  data  pada variabel  seperti  mean,  nilai  minimum,  nilai maksimum,  dan  standar  deviasi  dari masing-masing  variabel  dalam  penelitian  ini  (Priyatno  2013).  Variabel  dalam penelitian  ini  yaitu  pemahaman  tindak  pidana  korupsi,  pemahaman  penghindaran pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang disajikan sebagai berikut:

## Tabel 1 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Pemahaman Tindak Pidana Korupsi 94 24 40 32,88 3,398 Pemahaman Penghindaran Pajak 94 12 30 22,74 3,793 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 94 24 40 33,32 3,661 Valid N (listwise) 94
Sumber: Data yang diolah, 2014
Berdasarkan  Tabel  1 dapat  diketahui  deskripsi  data  variabel  independen  yaitu pemahaman  tindak  pidana  korupsi,  pemahaman  penghindaran  pajak,  dan  variabel dependen  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Untuk  variabel  pemahaman  tindak  pidana korupsi  dapat  diketahui  jumlah  data  (N)  sebanyak  94,  nilai  minimum  sebesar  24, nilai  maksimum  sebesar  40,  rata-rata  32,88,  dan  standar  deviasi  sebesar  3,398. Variabel pemahaman penghindaran pajak dapat diketahui jumlah data (N) sebanyak 94,  nilai  minimum  sebesar  12,  nilai  maksimum  sebesar  30,  rata-rata  22,74,  dan standar deviasi sebesar 3,793. Sedangkan pada variabel dependen tingkat kepatuhan
wajib pajak dapat diketahui jumlah data (N) sebanyak 94, nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum sebesar 40, rata-rata 33,32, dan standar deviasi sebesar 3,661.

## Frekuensi Data
Frekuensi  data  dalam  penelitian  ini  adalah  frekuensi  data  berdasarkan pengukuran  masing-masing  variabel  penelitian.  Adapun  hasil  pengukuran  masing- masing variabel adalah sebagai berikut:
Tabel 2
Frekuensi Data Variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi
Kategori Rentang Frekuensi Persentase Sangat Rendah 24-27 3 3,19% Rendah 28-31 27 28,72% Sedang 32-35 43 45,74% Tinggi 36-39 18 19,14% Sangat Tinggi 40-43 3 3,19%
Sumber: Data yang diolah, 2014
Berdasarkan  Tabel  2  menunjukan  bahwa wajib  pajak  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat pemahaman sedang terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini ditunjukan dengan frekuensi kategori sedang sebesar 43 responden atau 45,74%.
Tabel 3 Frekuensi Data Variabel Pemahaman Penghindaran Pajak Kategori Rentang Frekuensi Persentase Sangat Rendah 12-15 3 3,19% Rendah 16-19 18 19,14% Sedang 20-23 30 31,91% Tinggi 24-27 34 36,17% Sangat Tinggi 28-31 9 9,57%

## Sumber: Data yang diolah, 2014
Pada Tabel 3 dapat diketahui tingkat pemahaman wajib pajak di  DIY tentang penghindaran pajak masuk dalam kategori tinggi. Hal ini ditunjukan dengan besarnya frekuensi dengan kategori tinggi sebesar 34 responden atau 36,17%.
Tabel 4 Frekuensi Data Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kategori Rentang Frekuensi Persentase Sangat Rendah 24-27 6 6,38% Rendah 28-31 25 26,59% Sedang 32-35 31 32,94% Tinggi 36-39 28 29,78% Sangat Tinggi 40-43 4 4,25%
Sumber: Data yang diolah, 2014
Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta tergolong wajib  pajak  yang  sedang  dalam  tingkat  kepatuhan  pembayaran  pajak.  Tabel  4 menunjukan  besarnya  frekuensi  dengan  kategori  sedang  sebesar  31  responden  atau 32,94%.

## Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Jumlah  data  yang  diuji  dalam  penelitian  ini sebanyak  94  responden.  Uji statistik dalam penelitian ini menggunakan Aplikasi PASW Statistic 18.

## Tabel 5

## Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi
Indikator Nilai r hitung Nilai r tabel Keterangan X1_1 0,234 0,2028 Valid X1_2 0,416 0,2028 Valid X1_3 0,399 0,2028 Valid X1_4 0,356 0,2028 Valid X1_5 0,521 0,2028 Valid X1_6 0,440 0,2028 Valid X1_7 0,526 0,2028 Valid X1_8 0,601 0,2028 Valid
Sumber: Data yang diolah, 2014
Variabel pemahaman tindak pidana korupsi terdiri dari 8 indikator pertanyaan, dari  8  indikator  pertanyaan  tersebut  dapat  dinyatakan  valid  karena                    r  hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel).

## Tabel 6

## Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Penghindaran Pajak
Indikator Nilai r hitung Nilai r tabel Keterangan X2_1 0,433 0,2028 Valid X2_2 0,458 0,2028 Valid X2_3 0,599 0,2028 Valid X2_4 0,575 0,2028 Valid X2_5 0,624 0,2028 Valid X2_6 0,594 0,2028 Valid
Sumber: Data yang diolah, 2014
Pada  variabel  pemahaman  penghindaran  pajak  terdiri  dari  6  indikator pertanyaan,  dari  6  indikator  pertanyaan  tersebut  dapat  dinyatakan  valid  karena r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel).

## Tabel 7

## Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Indikator Nilai r hitung Nilai r tabel Keterangan Y_1 0,410 0,2028 Valid Y_2 0,603 0,2028 Valid Y_3 0,594 0,2028 Valid Y_4 0,672 0,2028 Valid Y_5 0,440 0,2028 Valid Y_6 0,530 0,2028 Valid Y_7 0,370 0,2028 Valid Y_8 0,479 0,2028 Valid
Sumber: Data yang diolah, 2014
Pada variabel tingkat kepatuhan wajib pajak terdiri atas 8 indikator pertanyaan, dari  8  indikator  pertanyaan  tersebut  dapat  dinyatakan  valid  karena                    r  hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel).
Tabel 8

## Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach’s Alpha N of item Keterangan Pemahaman Tindak Pidana Korupsi (X 1 ) 0,729 8 Reliabel Pemahaman Penghindaran Pajak (X 2 ) 0,791 6 Reliabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,788 8 Reliabel
Sumber: Data yang diolah, 2014
Dapat dilihat pada Tabel 8 nilai cronbach’s alpha dari ketiga variabel tersebut adalah  0,6,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pernyataan  dalam  kuesioner  ketiga variabel ini reliabel.

## Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas Data
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  menguji  variabel  independen  dan  variabel dependen, memiliki  distribusi  normal  atau  tidak. Hasil  uji  normalitas  data  dapat dilihat pada Grafik 1.
Grafik 1 Hasil Uji Normalitas Data
Sumber: Data yang diolah, 2014
Dari Grafik  1  dapat  diketahui  bahwa  titik-titik  menyebar  sekitar  garis  dan mengikuti  garis  diagonal.  Grafik  ini  menunjukan  bahwa  model  regresi  layak  untuk dipakai karena memenuhi syarat asumsi normalitas data (Priyatno 2013:53).

## Tabel 9 Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 94 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 3,17743237 Most Extreme Differences Absolute ,050 Positive ,049 Negative -,050 Kolmogorov-Smirnov Z ,487 Asymp. Sig. (2-tailed) ,972
Sumber: Data yang diolah, 2014
Dari Tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai signifikan (Asym.Sig 2-tailed) sebesar 0,972.  Karena  signifikansi  lebih  dari  0,05,  maka  data  dalam  penelitian  ini terdistribusi dengan normal (Priyatno 2013:56).

## Hasil Uji Multikolinieritas
Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi.
Tabel 10
Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Pemahaman Tindak Pidana Korupsi ,828 1,208 Pemahaman Penghindaran Pajak ,828 1,208
a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data yang diolah, 2014
Pada  Tabel  10  menunjukan  bahwa  masing-masing  variabel  mempunyai  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  kurang  dari  10  dan Tolerance lebih  dari  0,1.  Dari hasil  uji  multikolinieritas  dapat  disimpukan  bahwa  persamaan  regresi  tidak  terjadi multikolinieritas.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  keadaan  dimana  terjadi ketidaksamaan  varian  dari residual untuk  semua  pengamatan  pada  model  regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Pada Grafik 2 dan Tabel 11 akan menunjukan hasi uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

## Grafik 2 Hasil Uji Hereroskedastisitas
Sumber: Data yang diolah, 2014
Dari Gambar  grafik 2 dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan  pola yang tidak  jelas  di  atas  dan  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  pada  model  regresi  dalam penelitian ini (Priyatno 2013:70).

## Tabel 11 Hasil Uji Hereroskedastisitas
Correlations Pemahaman Tindak Pidana Korupsi Pemahaman Penghindaran Pajak Unstandardized Residual Spearman's rho Pemahaman Tindak Pidana Korupsi Correlation Coefficient 1,000 ,461 ** ,035 Sig. (2-tailed) . ,000 ,738 N 94 94 94 Pemahaman Penghindaran Pajak Correlation Coefficient ,461 1,000 ,116 Sig. (2-tailed) ,000 . ,266 N 94 94 94 Unstandardiz ed Residual Correlation Coefficient ,035 ,116 1,000 Sig. (2-tailed) ,738 ,266 . N 94 94 94
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber: Data yang diolah, 2014
Syarat  tidak  terjadi  masalah  heteroskedastisitas  pada  Uji Spearman’s  Rho adalah  jika  nilai  signifikansi  antara  variabel  independen  dengan  residual  lebih  dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Priyatno 2013:69).

## Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  antara dua  atau  lebih  variabel  independen  dengan  satu  variabel  dependen  (Priyatno 2013:116).  Dari  hasil  pengujian  regresi  linier  berganda  didapat  persamaan  regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = 16,472 + 0,311X 1 + 0,292X 2 + e Diketahui  nilai  konstanta  sebesar  16,472  yang  memiliki  arti  jika  Pemahan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pemahaman  Penghindaran  Pajak  nilainya  0,  maka Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  nilainya  sebesar  16,472.  Koefisien  regresi  variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi sebesar 0,311; artinya jika variabel Pemahaman Tindak Pidana  Korupsi  mengalami  kenaikan  satu  satuan,  maka  variabel  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  akan  mengalami  peningkatan  0,311  satuan  atau  sebesar 31,1%.  Koefisien  regresi  variabel  Pemahaman  Penghindaran  Pajak  sebesar  0,292; artinya  jika  variabel  Pemahaman  Penghindaran  Pajak  mengalami  kenaikan  satu satuan, maka variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan 0,292 satuan atau sebesar 29,2%.

## Hasil Uji Hipotesis Hasil Uji Parsial (Uji t)
Uji statistik t dalam penelitian ini digunakan menguji pengaruh masing-masing variabel  independen  secara  parsial  terhadap  variabel  dependen.  Uji  statistik  t  dapat diuji dengan kriteria; apabila t hitung ≤ t tabel  atau sig t  > 0,05 maka  Ho diterima. Namun  jika  t  hitung  >  t  tabel  atau  sig  t ≤  0,05  maka  Ho  ditola k.  Pada  Tabel  4.15 dapat dilihat hasil uji statistik t.

## Tabel 12 Hasil Uji Statistik t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 16,472 3,321 4,960 ,000 Pemahaman Tindak Pidana Korupsi ,311 ,108 ,288 2,883 ,005 Pemahaman Penghindaran Pajak ,292 ,097 ,302 3,022 ,003
a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data yang diolah, 2014
Berdasarkan Tabel 12 pengujian statistik t dapat disimpulkan sebagai berikut: diketahui  bahwa  variabel  Pemahaman  Tindak  Pidana  Korupsi  mempunyai  tingkat signifikan  sebesar  0,005  dan  memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  2,883.  Dapat disimpulkan bahwa H 1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Pemahaman Tindak Pidana  Korupsi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  karena  tingkat  signifikan  yang  dimiliki  oleh  variabel  Pemahaman Tindak Pidana Korupsi ≤ 0,005 (0,005 ≤ 0,005) dan nilai t hitung > 1,986 (2,883 > 1,986).  Dapat  diketahui  hasil  pengujian  hipotesis  yang  kedua;  bahwa  variabel Pemahaman  Pengindaran  Pajak  mempunyai  tingkat  signifikan  sebesar  0,003  dan memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  3,022.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  H 2 diterima
sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Pemahaman  Penghindaran  Pajak  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  karena  tingkat signifikan  yang  dimiliki  oleh  variabel  Pemahaman  Tindak  Pidana  Korupsi  <  0,005 (0,003 < 0,005) dan nilai t hitung > 1,986 (3,022 > 1,986).

## Hasil Uji F
Uji  F  dalam  penelitian ini  digunakan  untuk  menguji  secara  simultan  variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini akan  menguji  secara  simultan  variabel  Pemahaman  Tindak  Pidana  Korupsi  dan Pemahaman  Penghindaran  Pajak  terhadap  variable  dependen  yaitu  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

## Tabel 13
Hasil Uji Statistik F ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 307,490 2 153,745 14,901 ,000 a Residual 938,935 91 10,318 Total 1246,426 93
a. Predictors: (Constant), Pemahaman Penghindaran Pajak, Pemahaman Tindak Pidana Korupsi b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data yang diolah, 2014
Berdasarkan Tabel 13 menunjukan bahwa hasil dari uji F dapat diketahui nilai F hitung > F tabel atau 14,901 > 3,10 dengan tingkat signifikan nilai probabilitas < 0,05  atau  0,000  <  0,005  maka  dengan  hasil  ini  H a dapat  diterima,  sehingga  dapat dikatan  bahwa  Pemahaman  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pemahaman  Penghindaran Pajak  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Pembayaran  Pajak berpengaruh secara simultan.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Analisis  determinasi  (R 2 )  digunakan  untuk  mengetahui  persentase  sumbangan pengaruh  variabel  independen  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  dependen (Priyatno  2013:120).  Hasil  analisis  dapat  dilihat  pada  Tabel  14 output  Model Summary.

## Tabel 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate dimension0 1 ,497 a ,247 ,230 3,212
a. Predictors: (Constant), Pemahaman Penghindaran Pajak, Pemahaman Tindak Pidana Korupsi Sumber: Data yang diolah, 2014
Dari  Tabel  14 dapat  diketahui  nilai  koefisien  determinasi  (R  Square)  sebesar 0,247 atau sebesar 24,7%, Hal ini berarti 24,7% dari Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran  Pajak,  sedangkan  sisanya  75,3%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.

## Pembahasan
Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel pemahaman tindak pidana  korupsi  memiliki  tingkat  signifikan ≤  0,05  dan  variabel  pemahaman penghindaran pajak  memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,05. Dalam penelitian ini  variabel  yang  paling  dominan  terhadap  variabel  dependen  adalah  pemahaman tindak  pidana  korupsi,  dengan  kata  lain  variabel  independen  inilah  yang  penting dalam  menentukan tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  pembayara  pajak.  Hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Pengaruh  Pemahaman  Tindak  Pidana  Korupsi  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak
Hasil  pengujian  H 1 diketahui  bahwa  variabel  pemahaman  tindak  pidana korupsi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak dalam  pembayaran  pajak.  Dalam  penelitian  ini  wajib  pajak  menilai  bahwa  tindak pidana korupsi sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin paham  wajib  pajak  terhadap  tindak  pidana  korupsi  semakin  tinggi  juga  niat  para wajib  pajak  untuk  tidak  membayar  pajak.  Mengapa  demikian?  karena  wajib  pajak berpikir  selama  ini  wajib  pajak  telah  melaksanankan  tugas  menjadi warga  negara yang baik dengan patuh  dan taat dalam pembayaran pajak untuk pembangunan dan kesejahteraan masayarakat.
Tidak  hanya  dilingkungan  pejabat  daerah  maupun  negara,  anggota  atau pegawai  pajak  punada  yang  melakukan  tindakan  pindana  korupsi  dengan  jumlah yang tidak sedikit besarannya. Maka dengan keadaan seperti ini yang membuat resah dan menghilangkan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan.

## Pengaruh  Pemahaman Penghindaran  Pajak Terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak
Pengujian  H 2 menunjukan  adanya  pengaruh  signifikan  dari  variabel pemahaman  penghindaran  pajak  terhadap  variabel  tingkat  kepatuhan  wajib pajak. Hasil  ini  menunjukan  penghindaran  pajak  merupakan  pengaruh  bagi  wajib  pajak dalam  pembayaran  pajak.  Perilaku  wajib  pajak  dengan  melakukan  penghindaran pajak  merupakan  wujud  perlawanan  wajib  pajak  untuk  tidak  melaksanan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu dengan tidak membayar pajak sesuai dengan sebenarnya. Wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dapat dilihat dari perilaku wajib pajak tersebut. Penghindaran pajak yang legal adalah penghindaran pajak yang masih dalam koridor peraturan dan perundang-undangan pajak. Akibat dari sistem ini wajib pajak berusaha menghindar dari pembayaran pajak yang besar dan memikirkan keuntungan pribadi saja.
Dengan  adanya  peraturan  seperti  itu  mengakibatkan  wajib  pajak  melakukan penghindaran  pajak  dengan  memanfaatkan Grey Area tersebut.  Semakin  paham wajib  pajak  dengan Grey  area semakin  tinggi  juga  kemauan  wajib  pajak  untuk membayar  pajak  yang  tidak  sesuai  dengan  besarnya  pajak  yang  harus  daibyarkan oleh  wajib  pajak  tersebut.  Jika  tindakan  ini  dilakukan  terus  menerus  maka  tidak hanya pembangunan negara yang terhambat namun kesejahteraan masayarakat kecil pun menjadi ikut terhambat dengan tindakan seperti ini.
Dari hasil uji F dapat diketahui variabel independen pemahaman tindak pidana korupsi  dan  pemahaman  penghindaran  pajak  berpengaruh  secara  simultan  terhadap variabel  dependen  yaitu  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  menunjukan  hasil  yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 13 besarnya nilai F sebesar 14,901 dengan tingkat signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05).

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pemahaman tindak pidana korupsi (X 1 )  mempunyai  pengaruh  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  (Y). Hal  ini  menunjukan  jika  tindak  pidana  korupsi  terus menerus  terjadi  dan  menyebar  luas  maka  yang  terjadi  adalah  meningkatnya pemahaman wajib pajak terhadap tindak pidana korupi. Jika hal tersebut yang terjadi maka wajib pajak semakin enggan untuk membayar pajak dan akan terus melakukan perlawan pajak supaya wajib pajak tidak dikenakan pembayaran pajak.
Pada  variabel  pemahaman  penghindaran  pajak  (X 2 )  mempunyai  pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Pada hasil variabel ini membuktikan  bahwa  wajib  pajak  melakukan  penghindaran  pajak  untuk kepentingan  pribadi  ataupun  perusahaan  dengan  memanfaatkan Grey area yang masih  dapat  dimanfaatkan.  Namun  dampak  dari  tindakan  ini  jika  dilakukan  terus menerus  akan  sangat  merugikan  bagi  penerimaan  negara  dan  proses  pembangunan negara  serta  untuk  mencapai  masyarakat  yang  sejahtera  sangat  sulit.  Hal  ini menunjukan  bahwa  wajib  pajak  memilih  membayar  pajak  lebih  kecil  dibandingkan dengan pajak yang seharusnya dibayarkan.
Berdasarkan  hasil R  Square menunjukan  bahwa  variabel  independen pemahaman  tindak  pidana  korupsi  (X 1 )  dan  pemahaman  penghindaran  pajak  (X 2 ) mampu  menjelaskan  variabel  dependen  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  sebesar 24,7%.  Sedangkan  sisanya  75,3%  dijelaskan  oleh  faktor  lain  yang yang  tidak dimasukan dalam penelitian ini, seperti besarnya pajak yang dibayarkan wajib pajak, pemahaman  wajib  pajak  tentang  peraturan  dan  perundangan  perpajakan,  tingkat kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak, pemahaman kebijakan perpajakan.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  bahwa  variabel  pemahaman  tindak  pidana korupsi  (X 1 )  dan  pemahaman  penghindaran  pajak  (X 2 )  berpengaruh  signifikan terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  (Y),  maka  untuk  pemerintah  dan  instansi perpajakan segera untuk menuntaskan dan memberantas tindak pidana korupsi yang saat  ini  terjadi.  Karena  tindakan  ini  dapat  dikatakan  sangat  merugikan  negara khususnya pada penerimaan negara dari sektor pajak. Lakukan efektivitas kebijakan dan  kelembagaan  dalam  rangka  pencegahan  korupsi.  Lakukan  transparansi  dalam pengelolaan  keuangan  baik  didaerah  maupun  negara,  karena  hal  ini  menentukan seberapa  bersih  pejabat-pejabat  yang  duduk  di  pemerintahan  maupun  instansi perpajakan dalam pengelolaan keuangan.
Perketat  sistem  keluar  masuknya  keuangan  baik  keuangan  daerah  maupun negara,  dan  perjelas  mekanismenya.  Bagi  isntansi  perpajakan  lakukan  penguatan sumpah  janji  dan  peraturan  dalam  internal  instasi  perpajakan  untuk  meminimalisir para  pegawai  pajak  tersandung  kasus  korupsi  khususnya  korupsi  dalam  perpajakan. Persempit pengindaran pajak Grey area dengan melakukan perubahan peraturan dan
perundang-undangan  perpajakan,  dan  berikan  syarat  yang  sukar  untuk  dapat melakukan  tindakan  penghindaran  pajak  yang  memanfaatkan Grey area.  Lakukan perbanyak sosialisasi akan pentingnya membayar pajak bagi negara. Evaluasi semua kebijakan mengenai tindak pidana korupsi dan penghindaran pajak.
Bagi  masyarakat  dan  wajib  pajak  lakukan  terus  pembayaran  pajak  karena pentingnya pajak bagi kehidupan negara dan pembangunan nasional serta meratanta kesejahteraan masyarakat. Walaupun masyarakat dan wajib pajak paham akan tindak pidana korupsi dan penghindaran pajak jangan sampai hal tersebut menurunkan niat menjadi warga negara yang baik karena yang perlu dipahami adalah pemerintah dan instansi  perpajakan  tidak  bersalah  namun  orang-orang  yang  ada  di  dalam pemerintahan dan instansi perpajakan itulah yang bersalah, dan tidak semua pegawai dalam instansi tersebut melakukan hal tindak pidana korupsi. Sedangkan tidak semua wajib  pajak  melakukan  penghindaran  pajak  demi  keuntungan  pribadi  maupun perusahaan karena masih banyak wajib pajak yang sadar akan pajak.
Penelitian  ini  masih  memiliki  keterbatasan-keterbatasan.  Dengan  adanya keterbatasan  ini  semoga  mampu  menjadi  bahan  perbaikan  untuk  penelitian selanjutnya,  keterbatasan-keterbatasan  tersebut  meliputi:  (a) Kemampuan  peneliti dalam  membuat  pertanyaan  masih kurang dalam menginterprestasikan  variabel dalam  penelitian;  (b)  Penelitian  dengan  alat  bantu  berupa  kuesioner  memiliki keterbatasan  yaitu  kurang  cermatnya  responden  dalam  membaca  pertanyaan sehingga  jawaban  yang  diberikan  oleh  responden  tidak  menunjukan  keadaan sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adebisi,  dan  Gbegi  2013. Effect  of  Tax  Avoidance  and  Tax  Evasion  on  Personal income  Tax  Administration  in  Nigeria.  American  Journal  of  Humanities  and Social Sciences. Vol.1/No.3: 125-134.
Alon,  Anna  dan  Amy  M.  Hageman  2012.  The  Impact  of  Corruption  on  Firm  Tax Compliance  in  Transition  Economies:  Whom  Do  You  Trust?.  Journal  of Bussines Ethics, doi: 0.1007/g10551-012-1457-5.
Amiruddin  2012.  Analisis  Pola  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol.8/No.1: 026-037.
Anastasia, Diana dan Lilis Setiawati 2010. Perpajakan Indonesia “Konsep, Aplikasi, dan Penentuan Praktis”.Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
Anggraeni,  Intan  Yunintyas, Naili  Farida,  dan  Saryadi  2013. Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Semarang  Tengah  Satu. Diponegoro Journal of Social and Politic.
Baswir,  Revrisond  2002.  Dinamika Korupsi  di  Indonesia:  Dinamika  Perspektif Struktural. Jurnal Universitas Paramadina. Vol.2/No.1: 25-34.
Effendy,  Marwan  2013.  Korupsi  dan  Startegi  Nasional  Pencegahan  Serta Pemberantasannya. Jakarta Selatan: REFERENSI.
Ghozali, Imam 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hutagaol,  John,  Wing  Wahyu  Winanrno,  dan  Arya  Pradipta  2007.  Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntabilitas. Vol.6/No.2: 186-193.
James,  Simon  dan Clinton  Alley  2002.  Tax  Compliance,  Selft-Assessment  and  Tax Administration. Journal of Finance and Management. Vol.2/No.2: 27-42.
Musyarofah, Siti dan Adi Purnomo 2008. Pengaruh Kesadaran Dan Persepsi Tentang Sanksi, Dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis, Dan Sektor Publik (JAMBSP). Vol.5/No.1: 34- 50.
Nugroho,  Adrianto  Dwi  2010.  Hukum  Pidana  Pajak  Indonesia.  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti.
Priyatno,  Duwi  2013.  Mandiri  Belajar  Analisis  Data  dengan  SPSS  untuk pemula. Yogyakarta: Mediakom.
Simanjuntak,  Timbul  Hamonangan  dan  Imam  Mukhlis  2012.  Dimensi  Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Yuliana  2012.  Analisis  Pengaruh  Persepsi  Pentingnya  Etika  Dan  Tanggung  Jawab Sosial,  Sifat  Machiavellian,  Dan  Keputusan  Etis  Terhadap  Niat  Berpartisipasi Dalam  Penghindaran  Pajak  (Studi  Empiris  Pada  Konsultan  Pajak  Di Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.