## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)
Vol 3, No 2, 2024, 65-74
https://doi.org/10.35912/jihham.v3i2.2529 Implementasi Perluasan
Makna Asas Legalitas Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Nasional  (Implementation  of  Expanding  the Meaning of the Principle of Legality Based on the National Criminal Code)
Anggia Nur Ramadhani. D 1* , Maya Shafira 2 , Erna Dewi 3 , Gunawan Jatmiko 4 , Damanhuri Warganegara 5 Universitas Lampung, Lampung 1,2,3,4,5 anggiaramadhani11@gmail.com 1*

## Riwayat Artikel
Diterima pada 3 November 2023 Revisi 1 pada 13 November 2023 Revisi  2  pada  15  November  2023 Revisi 3 pada 17 November 2023 Disetujui pada 20 November 2023

## Abstract
Purpose: The purpose of this study is to determine how to expand the meaning of the principle based on the National Criminal Code. Methodology: The method used was a normative juridical approach and an empirical juridical approach with a qualitative research type. Primary and secondary data sources were used.
Results: The results of the research show that the laws that exist in society to obtain a form of legal certainty based on the provisions of Pasal  2  Ayat  (3)  of  the  National  Criminal  Code  are  required  to compile the customary laws that exist in each region concerned to be selected and then included in the regulations. Area. This is a form of implementing the expansion of the meaning of the principle of legality into Regional Regulations.
Limitations: This study is only related to expanding the meaning of the principle of legality in the National Criminal Code.
Contribution: This  research  is  expected  to  be  a  reference  and contribute  to  the  application  of  expanding  the  meaning  of  the principle of legality in reality.
Keywords: Principles of Legality, National Criminal Code, Living Law How to Cite: Ramadhani, A, N., Shafira, M., Dewi, E., Jatmiko, G., Warganegara, D. (2024). Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) Nasional. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 3(2), 65-74.

## 1. Pendahuluan
Asas legalitas sebagai asas penting di dalam Hukum Pidana termuat di dalam KUHP Pasal 1 Ayat (1) yang  menentukan  bahwasannya  suatu  perbuatan  itu  tidak  dapat  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah dulu ada. Sehingga asas legalitas merupakan  sebuah  asas  kunci  terhadap  pemberian  sanksi  dalam  hukum  pidana  (Abdulgani,  2019). Namun dalam hal ini asas legalitas sebagai asas fundamental yang juga terdapat di KUHP Nasional yang  tercantum  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  mendapati  perluasan  makna,  dimana  artinya  seseorang  bisa dituntut  serta  dipidana  berdasarkan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  meski  perbuatannya  tidak dilarang  di  undang-undang.  Dengan  adanya  perluasan  tersebut  dapat  menjadi  ruang  kesewenang- wenangan dari Aparat Penegak Hukum.  Namun menurut  Taufik Rachman bahwa  terdapat ketentuan di Pasal 2 Ayat (3) tersebut, dimana pidana adat atau pidana hukum yang hidup di dalam masyarakat, harus  ditegaskan dan  dikompilasi  dalam  Peraturan  Daerah  terlebih  dahulu  agar  tidak  terjadi kesewenangan  dari  Aparat  Penegak  Hukum.  Dijelaskan  juga  di  dalam  sebuah  kajian  terdahulu bahwasannya  perluasan  makna  asas  legalitas  dianggap  penting  karena  merupakan  suatu  bentuk mengakomodir kembali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat yang sempat dikesampingkan dengan adanya undang-undang yang menjadi sumber utama untuk landasan pemidanaan (Perluasan, 2021).
Pada  saat  ini  fenomena  mengenai  perilaku  seksual  yang  menyimpang  banyak  sekali  terjadi  di masyarakat,  perilaku  seksual  meyimpang  tersebut  dilakukan  oleh  kelompok-kelompok  orang  yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT ( Lesbian, Gay, Bisexual, dan  Transgender/Transsexual ) (Marhaba, Paat, & Zakarias, 2021). Pada tahun 2017 terdapat  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  Nomor  18/JN/2017/Ms.Bna  Aceh  yang  memutuskan perkara  tentang  LGBT.  Dimana  terbukti  MT  (24)  dan  MH  (20)  merupakan  pasangan  sesama  jenis melakukan  hubungan  badan  karena  alasan  suka  sama  suka  dan  tidak  ada  unsur  paksaan  dalam melakukan hubungan tersebut. Keduanya yang merupakan laki-laki dijerat Pasal 63 Ayat (1) Qanun Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat,  yang  menyebutkan  setiap  orang  yang  dengan sengaja melakukan Liwat diancam dengan hukuman paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.
Pada  dasarnya  dapat  kita  ketahui  bahwa  pemidanaan  terhadap  pasangan  sesama  jenis  yang  kedua- duanya  sudah  dewasa,  di  dalam  ketentuan  Hukum  Positif  belum  diatur.  Sehingga  hal  tersebut menimbulkan kekosongan hukum terkait tidak adanya aturan hukum yang mengatur  mengenai perilaku menyimpang  LGBT.  Sedangkan  di  masyarakat  LGBT  itu  sendiri  merupakan  perilaku  menyimpang yang meresahkan dikarenakan berdasarkan hukum, perilaku LGBT telah dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan  dan  perilaku  kriminal.  Perilaku  LGBT  yang  menyimpang  diartikan  sebagai  perilaku  yang melanggar  norma-norma  agama,  kesusilaan,  serta  aturan-aturan  sosial  yang  berlaku  di  masyarakat (Noor,  2022).  Sesuai  dengan  kasus  di  atas,  isu  hukum  yang  terdapat  di  dalam  penelitian  ini  adalah mengenai keberlakuan Qanun Aceh sebagai Peraturan Daerah yang juga mengakomodir hukum yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi dasar landasan pemidanaan di Provinsi Aceh. Qanun Aceh itu sendiri merupakan elaborasi antara hukum yang hidup di dalam masyarakat dan Syari’at Islam yang menyatu  menjadi  satu  kesatuan  dan  kemudian  dikompilasi  menjadi  sebuah  Peraturan  Daerah  yang hanya diterapkan di Provinsi Aceh, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan memberi pembelajaran kepada masyarakat lain dengan harapan masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan (Praja & Ulfa, 2020). Sebagaimana keberlakuan Hukum Jinayat (Hukum Pidana Aceh)   yang terdapat pada Qanun Aceh  pada kasus di atas  merupakan  suatu  bentuk  implementasi  dari  perluasan  makna  asas  legalitas  ke  dalam  bentuk Peraturan Daerah, dikarenakan tidak semua tindak pidana kejahatan di atur di dalam KUHP, manakala terdapat kejahatan yang tidak di atur di dalam KUHP, maka hal tersebut dapat di atur melalui hukum yang berlaku di masyarakat sesuai dengan isi Pasal 2 Ayat (1) KUHP Nasional.
Perluasan makna asas legalitas yang dikompilasi ke dalam sebuah Peraturan Daerah seperti contoh di atas  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  wujud  daripada  pembaharuan  hukum  pidana.  Pembaharuan hukum pidana adalah sebuah usaha melaksanakan pengkajian ulang dan pembentukan kembali hukum pidana  yang  berkesesuaian  dengan  perkembangan  nilai-nilai  sosio-politik  serta  sosio-kultural masyarakat Indonesia yang berlandaskan nilai Pancasila. Oleh sebab itu,  harus  dilakukan implementasi nilai-nilai masyarakat dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia supaya di masa depan ada kesesuaian  antara  hukum  pidana  Indonesia  dengan  keadaan  aktual  sosio-politik  serta  sosio-kultural masyarakat Indonesia serta sesuai dengan substansi hukum pidana yang dikehendaki. Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana adalah (Susanti & Handoko) :
a) bagian  dari  suatu  kebijakan  yang  rasional  guna  memperbarui  substansi  muatan  hukum  (legal substance) agar penegakan hukum menjadi lebih efektif;
b) bagian dari kebijakan (usaha rasional) guna pemberantasan atau penanggulangan kejahatan sebagai upaya melindungi warga negara;
c) bagian  dari  kebijakan  (upaya  rasional)  guna  menangani  permasalahan  sosial  serta  kemanusiaan sebagai usaha menggapai atau mendukung tujuan nasional (yakni social defence atau social welfare)
d) usaha meninjau kembali serta menilai kembali (re-orientasi serta restrukturisasi).

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis
Asas legalitas pada dasarnya memiliki pengertian yaitu mengenai keberlakuan Hukum Pidana menurut waktu dan sebagai sumber atau acuan dasar hukum (dasar legalisasi) dapat atau tidak dipidananya suatu perbuatan (sebagai dasar kriminalisasi atau landasan hukum pemidanaan). Kemudian pengertian asas legalitas  itu  sendiri  menurut  ketentuan  KUHP  lama  yang  terdapat  di  Pasal  1  Ayat  (1)  yaitu  suatu
perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Namun, di dalam ketentuan KUHP Nasional Pasal 2 Ayat (1), (2) dan (3) mengenai asas legalitas itu mengalami perluasan makna. Isi rumusan KUHP Nasional Pasal 2 Ayat (1), (2), (3) yaitu sebagai berikut;  (1)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  Ayat  (1) tidak  mengurangi  berlakunya hokum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  menentukan  bahwa  seseorang  dapat  dikenakan  sanksi pidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam ketentuan perundang-undangan; (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku  di tempat hukum itu hidup dan  sepanjang  tidak  diatur  dalam  undang-undang  ini  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung dalam  Pancasila,  UUD  RI  Tahun  1945,  hak  asasi  manusia  dan  asas-asas  hukum  umum  yang  diakui masyarakat  beradab;  (3)  Segala  ketentuan  yang  mengtur  tentang  keberlakuan  hukum  yang  hidup  di dalam masyarakat secara lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah (Putri, 2021).
Membaca rumusan Pasal di atas dengan saksama maka terdapat penafsiran kata mengenai selain hukum tertulis yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, terdapat juga hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang hidup di dalam masyarakat ( living law ). Penerapan living law apabila membaca rumusan Pasal di atas  mewajibkan  untuk  memasukkan  hukum  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  ke  dalam  Peraturan Pemerintah,  yang  dalam  hal  ini  dimaksudkan  kepada  Peraturan  Daerah  masing-  masing  provinsi, dikarenakan antar satu daerah dengan daerah lainnya memiliki living law yang berbeda-beda, sehingga kompilasi living law pun harus berdasarkan masing-masing daerahnya. Hal tersebut sehubungan dengan masih banyak di Indonesia terdapat aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat dan diakui sebagai hukum di daerah atau wilayah yang bersangkutan, serta dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan penegakan hukum apabila ada yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di wilayah masyarakat yang bersangkutan.
Diketahui sebelum kolonial Belanda masuk masuk ke Indonesia, berbagai suku yang ada di Indonesia sudah  memiliki  hukum  sendiri.  Ketika  kolonial  Belanda  memberlakukan  KUHP  seolah  mematikan hukum  yang  selama  ini  hidup  dalam  masyarakat.  Akibatnya  terjadi  kesenjangan  antara  pengaturan dalam KUHP yang berbeda dengan ide dasar yang berkembang di Indonesia. Misalnya, Wetboek van Strafrecht atau  KUHP  warisan  Belanda  itu  banyak  dipengaruhi  hukum  klasik  yang  menekankan individualisme. Hal itu berbeda konsep yang ada di Indonesia sehingga KUHP  bertentangan dengan rasa  keadilan  masyarakat  Indonesia.  Hal  Ini  menunjukan  dalam  kehidupan  hukum  Indonesia  ada masalah, yakni menyangkut apa yang tercermin dalam norma tidak di dasari ide dasar nilai masyarakat Indonesia. Menurut Prof Pujiyono sebagai integrasi sumber hukum karena menentukan sumber hukum sebagai tindak pidana tak hanya yang tercantum secara tertulis dalam aturan tapi juga hukum yang hidup dalam  masyarakat  (Thea,  2023).  Kemudian  Pasal  12  KUHP  Nasional  merupakan  integrasi  yang menentukan suatu perbuatan dipandang sebagai pidana atau perbuatan melawan hukum. Tapi kemudian harus  diuji  terkait  kriteria  materil,  di  mana  perbuatan  itu  bertentangan  dengan  kesadaran  hukum masyarakat.
Perluasan  makna  asas  legalitas  berarti  membawa  sebuah  pembaharuan  di  dalam  hukum  pidana.  Hal tersebut berdasarkan ketentuan isi pasal 2 Ayat  (1) KUHP Nasional yang mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat yang bisa menjadi dasar untuk pemidanaan, sepanjang memang perbuatan-perbuatan  jahat tersebut  tidak diatur  di  dalam  ketentuan  hukum positif.  Berdasarkan hasil penelusuran penulis mengenai perluasan makna asas legalitas tersebut, maka terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan antara lain yaitu:
a.  Perluasan  makna  asas  legalitas  dengan  mengakomodir  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  di  dalam masyarakat  sebagai  salah  satu  sumber  dasar  pemidanaan  yang  tidak  hanya  berpatokan  kepada sumber pemidanaan berdasarkan undang-undang, menjadikan hal tersebut sebagai suatu kenyataan dimana ketentuan hukum yang hidup di dalam masyarakat masih berlaku dan dijunjung tinggi di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Maka dari itu untuk memberikan sebuah landasan legalisasi akan keberlakuan hukum yang  hidup di dalam masyarakat, secara tegas pengaturan tersebut diatur di  dalam  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  harus  mengkimpilasi  ketentuan hukum yang hidup di dalam masyarakat ke dalam Peraturan Daerah masing-masing tempat hukum itu berada (Widayati, 2016).
b. Pembaharuan  KUHP khususnya dalam hal ini hukum pidana yang terealisasikan dengan perluasan makna asas legalitas merupakan suatu bentuk perwujudan untuk mencerminkan nilai-nilai budaya yang masih dijunjung tinggi ditempat hukum itu berada. Diketahui bahwasannya hukum yang hidup di dalam masyarakat merupakan suatu bentuk hukum yang tidak tertulis yang merupakan suatu hal baru dimana hukum tidak tertulis tersebut dapat dijadikan sebagai landasan pemidanaan berdasarkan ketentuan KUHP Nasional yang tercantum di dalam Pasal 2 Ayat (1). Perluasan makna asas legalitas tersebut  juga  mempertimbangkan  bahwa  di  Indonesia  masih  banyak  di  daerah-daerah  yang memberlakukan  dan  sangat  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  hukum  yang  sudah  dari  dulu  hidup  di dalam masyarakat dan juga hukum asli Indonesia pun juga merupakan hukum adat dimana hukum yang  lahir  dan  tumbuh  di  dalam  kehidupan  masyarakatnya.  Disamping  itu  juga  menjadikan keberlakuan  hukum  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  sebagai  dasar  pemidanaan  untuk  lebih memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat (Wijaksana, 2020).
Topik utama yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah dikaji lebih lanjut mengenai pemberian contoh  implementasi perluasan makna asas legalitas yang terdapat di dalam ketentuan  KUHP  Nasional  sebagai  bentuk  perwujudan  pembaharuan  hukum  pidana.  Pembaharuan hukum pidana  dalam KUHP merupakan sebuah cita-cita bangsa Indonesia semenjak merdeka memang menginginkan  sebuah  aturan  yang mengandung  nilai-nilai  falsafah  bangsa  Indonesia  yaitu  Pancasila yang  memang  menjadi  tonggak  dasar  untuk  mengatur  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  rakyat Indonesia.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  sebagai  negara  hukum  yang  berdasarkan Pancasila, yang mempunyai maksud dan tujuan yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera dan tertib  dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga akan  tercapai  keserasian,  keseimbangan,  keselarasan  antar  masyarakat  (Harefa,  Idham,  &  Erniyanti, 2023)

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif dengan jenis penelitian kualitatif, yakni dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan  perundang-undangan  ( law in  books )  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai kaidah  atau  norma yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  dianggap  pantas.  Penelitian  hukum  normatif  ini didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Sehubungan  dengan  jenis penelitian  yuridis  normatif  maka  pendekatan  yang  digunakan dalam  tulisan  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ).

## 4. Hasil dan Pembahasan
Pembangunan  hukum  nasional,  khususnya  dalam  hal  ini  hukum  pidana  harus  menjadi  rangkaian langkah dan kebijakan yang terarah, terencana, dan dilindungi oleh payung hukum, untuk memenuhi aspek  legalitas,  serta  landasan  gerak  dan  operasional,  hal  tersebut  dapat  diawali  dengan  kebijakan penegakan  hukum  yang  terstruktur.  Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  atau hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Dalam  sebuah  sistem hukum,  aspek  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  merupakan  pusat  “aktifitas”  dalam  kehidupan berhukum  (Fahrizal,  Anatami,  &  Nurkhotijah,  2022).  Menurut  Soerjono  Soekanto  tentang  teori penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:
1) Faktor hukum itu sendiri, yaitu hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan  kemanfaatan. Dalam praktik  penyelenggaraan  hukum  di  lapangan  ada  kalanya  terjadi  pertentangan  antara  kepastian hukum dan keadilan.
2) Faktor penegak hukum, yaitu dalam befungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum  memainkan  peran  penting,  jika  peraturannya  sudah  baik,  namun  aparat  petugas  hukum kurang  baik,  maka  terjadi  ketimpangan.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  kunci  keberhasilan  dalam penegakkan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat.
3) Faktor sarana dan fasilitas, yaitu sarana atau fasilitas yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.
4) Faktor masyarakat, masyarakat  dalam  hal ini  menjadi  salah  satu  faktor  yang  cukup  berpengaruh. Apabila masyarakat tidak sadar hukum atau tidak patuh terhadap hukum, maka  suatu produk hukum tidak berlaku efektif.
5) Faktor kebudayaan, dimana kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia,yaitu mengatur agar manusia dapat mengertibagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap mereka ketika berhubungan dengan orang lain.
Kebijakan penegakan hukum pidana dalam kehidupan demokrasi tidak hanya digunakan sebagai sebuah tata  cara  yang  harus  dipatuhi,  melainkan  juga  kebijakan  penegakan  hukum  pidana  harus  memenuhi daripada  tujuan  hukum  itu  sendiri  yang  berorinetasi  kepada  memberikan  rasa  keadilan,  nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga hukum yang seharusnya mengayomi dan memberikan rasa  aman,  bukan  malah  berpotensi  melukai  rasa  keadilan  dalam  masyarakat. Berkesesuaian  dengan teori penegakan hukum pidana, dijelaskan bahwasannya orientasi kebijakan penegakan hukum pidana harus dilandaskan kepada pendekatan sistem,  dimana  untuk mempergunakan komponen-komponen di dalamnya sebagai suatu sistem yang terpadu yang saling berhubungan serta saling mempengaruhi satu sama lain.
Kebijakan penegakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang secara wujud nyata  operasionalisasinya  melaui  tiga  tahapan  yaitu  tahapan  kebijakan  formulasi,  kedua  tahapan aplikasi, dan yang ketiga tahapan eksekusi. Kebijakan tahapan penegakan hukum pidana di atas apabila diuraikan secara lebih rinci yaitu sebagai berikut (Muladi dan Arief Barda Nawawi, 1984):
1) Kebijakan Formulasi, ialah tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang atau tahap kebijakan legislatif. Pokok-pokok kebijakan formulasi hukum pidana  terdiri  dari  beberapa  hal  yaitu  perumusan  tindak  pidana (criminal  act), perumusan pertanggungjawaban  pidana (criminal  responsibility  atau  criminal  liability), perumusan  sanksi (sanction) baik yang berupa pidana maupun yang berupa tindakan tata tertib.
2) Tahap  Aplikasi  (Kebijakan  Yudikatif  atau Yudicial  Policy ),  ialah  tahap  aplikasi  yaitu  tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Bagian ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana atau criminal justice system yang terintegrasi.
3) Kebijakan Eksekusi, ialah kebijakan eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh  aparat-aparat  pelaksana  pidana.  Tahap  ini  dapat  disebut  sebagai  kebijakan  eksekutif  atau kebijakan  administratif.  Dengan  tahap  formulasi  maka  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga merupakan tugas aparat pembuat hukum bahkan kebijakan legislatif merupakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana atau penal policy .
Proklamasi  kemerdekaan  telah  membawa  Indonesia  pada  idealita  dan  realita  hukum  yang  lain  dari sebelumnya. Proklamasi kemerdekaan telah mengubah tradisi masyarakat dari keadaan terjajah menjadi masyarakat  bebas  (merdeka).  Tujuan  hukum  pun  harus  berubah  secara  berbalikan  dari  tujuan mempertahankan dan melestarikan penjajahan menjadi mengisi kemerdekaan dengan  kepribadian yang juga  berubah  dari  penjajahan  menjadi  kebangsaan.  Dengan  demikian  isi  kehendak  hukum  menuntut konsekuensi adanya perubahan hukum positif yang berlaku sebelumnya, seperti Indische Staatsregeling (IS), Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB), Burgerlijke Wetboek (BW), Wetboek van Koophandel (WvK), Wetboek van Strafrecht (WvS) dan segala ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa penjajahan. Usaha tersebut lebih dikonkritkan lagi pada Tahun 1963 yaitu pada waktu diadakannya Seminar Hukum Nasional Pertama, dengan pokok- pokok pikiran tentang politik pembinaan  hukum  Indonesia  yaitu  hukum  Indonesia  dibina  sesuai  dengan  tingkat-tingkat  revolusi, pembinaan hukum diarahkan kepada unifikasi hukum dalam segala bidang dengan memperhatikan ciri- ciri khas, serta tingkat perkembangan masyarakat di masing masing  daerah di Indonesia (Saleh, 2013).
Hukum  juga  mengalami  perubahan  dan  pembaharuan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakatnya, yang  dapat  dijadikan  sebagai  sarana  pengaturan  untuk  mentertibkan  masyarakat.  Hal  tersebut sebagaimana  dikatakan  oleh  Roscoe  Pound,  hukum  itu  dapat  berfungsi  sebagai  alat  mengontrol masyarakat atau bisa disebut sebagai law as tool of social engineering (Bernad, 2006). Maka dari itu,
perlu langkah responsif dengan cara memfungsikan hukum untuk menata  perubahan  dalam masyarakat kearah  yang  lebih  baik.  Di  Indonesia  Hukum  Pidana  yang  saat  ini  dimiliki  dan  berlaku  merupakan warisan hukum kolonial Belanda, tentu saja bersifat a-histori karena kehadirannya tidak seiring dengan perkembangan masyarakat pada saat itu, sehingga tanpa disadari atau tidak, secara politis dan sosiologis pemberlakuan hukum pidana kolonial ini telah menimbulkan masalah tersendiri, karena tidak mengikuti keadaan  dan  perkembangan  masyarakat  Negara  Indonesia  sendiri,  oleh  karena  itu  diperlukan pembaharuan Hukum Pidana yang bersifat komprehensif.
Mendasarkan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 pada tanggal 26 Februari Tahun 1946, tentang  Peraturan  Hukum  Pidana,  dijelaskan  bahwa  KUHP  yang  berlaku  sampai  dengan  saat  ini merupakan terjemahan dari Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Ind ie (WvS) dari Pemerintahan Kolonial Belanda (Dahwir, 2022), dimana KUHP tersebut bukanlah sistem Hukum Pidana yang utuh, karena terdapat beberapa pasal atau delik yang dicabut. Oleh karena itu bermunculan Undang-Undang baru  diluar  KUHP  yang  mengatur  delik-delik  khusus  dan  aturan-aturan  khusus.  Namun  Undang- Undang baru diluar KUHP itu walaupun merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP WvS sebagai sistem induk buatan kolonial Belanda. KUHP yang berlaku sampai dengan  saat  ini  merupakan  terjemahan  dari  Wetboek  van  strafrecht  voor  Nederlandsch-Indie  (WvS) dari Pemerintahan Kolonial Belanda. Hukum Pidana didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar  kapan,  dan  dalam  hal  apa  sanksi  pidana  itu  dijatuhkan  dan  bagaimana  pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara (Irawati, 2019).
Pengaturan  dalam  Hukum  Pidana  merupakan  pencerminan  dari  ideologi  politik  dari  suatu  bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting, karena dapat diketahui  bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Sudah saatnya untuk merombak tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana yang masih berpijak pada asas-asas dan dasardasar yang  berasal  dari  zaman  kolonial  dan  menggantinya dengan  tata  Hukum  Pidana  dan  Hukum  Pidana Indonesia,  yang  asas-asas  dan  dasar  pokoknya  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pelaksanaan  pembaharuan  hukum  menjadi  satu kesatuan dalam  politik  hukum.  Hal ini  didasarkan pada hakikat  politik hukum  berhubungan  erat  dengan latar belakang  dan  pentingnya  diadakan  politik  hukum  atau  pembaharuan  hukum  itu  sendiri.  Menurut Satjipto  Raharjo  dalam  tulisannya  yang  berjudul  “Pembangunan  Hukum  Yang  Diarahkan  Kepada Tujuan  Nasional”  bahwa  tidak  dijumpai  perbedaan  antara  fungsi  hukum  sebelum  dan  sesudah kemerdekaan. Perbedaannya terletak pada keputusan politik yang diambil pada kedua waktu tersebut dan mengimplementasikannya ke dalam sistem hukum masing-masing. Apabila  keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya,  maka  keputusan  demikian  harus  dirumuskan  dalam  kaidah-kaidah  hukum,  dan struktur  hukumnya  pun  harus  menyediakan  kemungkinan  untuk  melakukan  itu  (Disemadi  &  Jaya, 2019).
Pembaharuan  Hukum  Nasional  khususnya  Hukum  Pidana  yang  merupakan  peninggalan  hukum kolonial  Belanda  yaitu  Wetboek  van  Strafrecht  (WvS)  sudah  dilakukan,  yaitu  dengan  disahkan  dan diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau sering disebut sebagai Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Namun KUHP Nasional diberlakukan dalam jangka waktu transisi selama  tiga  tahun  sejak  tanggal  diundangkan,  sehingga  baru  resmi  akan  berlaku  pada  bulan  Januari Tahun  2026,  hal tersebut  berdasarkan isi  Pasal  624  Undang-Undang tersebut.  KUHP  Nasional  yang sudah  disahkan  dan  diundangkan  tersebut  merupakan  hasil  dari  aspirasi  masyarakat  Indonesia  yang menginginkan suatu sistem Hukum Pidana yang konkret bersumber dari landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Negara Indonesia yaitu Pancasila. Salah satu pembaharuan yang terdapat di dalam KUHP Nasional tersebut  yaitu adalah perluasan makna Asas Legalitas yang terdapat di dalam Pasal 2 Ayat (1). Sebelum mengalami perluasan, makna Asas Legalitas itu sendiri adalah suatu perbuatan itu tidak dapat  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana,  kecuali  berdasarkan  kekuatan  perundang-undangan  pidana yang  telah  dulu  ada.  Namun,  setelah  mengalami  perluasan,  makna  dari  Asas  Legalitas  itu  terjadi perubahan  dan  maknanya  menjadi  seseorang  bisa  dituntut  serta  dipidana  berdasarkan  hukum  yang hidup dalam masyarakat meski perbuatannya tidak dilarang di dalam undang-undang. Berdasarkan hal
tersebut  dapat  digarisbawahi  bahwasannya  di  dalam  KUHP  Nasional  tersebut  mengakui  adanya keberadaan hukum yang berlaku hidup di dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penjatuhan sanksi pidana. Diketahui dalam hal ini jika membaca formulasi Asas Legalitas yang terdapat di dalam KUHP Wvs yang sudah disebutkan di atas, diartikan bahwa dasar  hukum untuk mengangkat atau menetapkan suatu perbutaan yang awalnya perbuatan biasa menjadi perbuatan yang dapat dipidana harus  berdasarkan  kepada  ketentuan  dari  Undang-Undang.  Oleh  karena  itu  dapat  dijelaskan bahwasannya Asas Legalitas dalam KUHP WvS merupakan Asas Legalitas Formil.
Hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu bentuk dari perwujudan hukum tidak tertulis yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup dalam masyarakat ( living law ) pada dasarnya merupakan hukum  adat  yang  diakui  oleh  sekelompok  masyarakat  adat,  yang  mana  hukum  tersebut  lahir  dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat pada suatu wilayah tertentu dan juga sebuah pandangan rasional masyarakat tentang keadilan, keidealan, dan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat adat. Setiap masyarakat  mempunyai living  law yang  sudah  berkembang  dan  tumbuh  semenjak  masyarakat terbentuk. Living  law tersebut  lahir  dari  pergaulan  hidup  masyarakat  dan  dipraktekkan  secara  terus menerus sehingga masyarakat tersebut menaatinya berdasarkan moral duty (kewajiban moral), bukan karena coercive (paksaan)  dari  yang  berdaulat.  Kepatuhan  masyarakat  adat  terhadap  Hukum  Adat sebagai pedoman hidup merupakan sebuah bentuk nilai efektivitas hukum yang sangat tinggi, sebab Hukum Adat lahir berdasarkan tata cara yang memang tumbuh berkembang, disepakati, dan dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan Bersama dalam masyarakat adatnya (Riza, Lubis, & Suwalla, 2022).
Pemberlakukan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  mengatur  perbuatan  yang  dilarang  dan mengancam sanksi pidana, diakui sebagai tindak pidana dan diancam dengan  sanksi  pidana merupakan pengecualian  pemberlakuan  asas  legalitas  dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia.  Pemberlakuan hukum yang hidup tersebut sebagai bentuk formulasi ke dalam norma hukum pidana untuk menjamin kepastian hukum di masa datang bahwa Indonesia mengakui adanya asas legalitas formil dan legalitas materiil  dan  untuk menguatkan  perkembangan  hukum  pidana  dan praktik  penegakan hukum pidana. Berangkat  dari  penjelasan  di  atas maka  pemberlakuan  hukum  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  atau hukum adat juga memperhatikan dan mempertimbangkan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan  yuridis  sebagai  acuan  dasar  pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Berikut dijelaskan secara rinci yaitu (Hairi, 2017) :
1) Landasan Filosofis Landasan filosofis terhadap pemberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat yaitu karena dari dahulu bangsa Indonesia memang sudah mempunyai dan mengakui eksistensi hukum yang hidup di dalam masyarakat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat nya pada waktu itu jauh sebelum adanya aturan tertulis atau undang-undang;
2) Landasan Sosiologis;
Landasan  Sosiologis  terhadap  pemberlakuan  hukum  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  adalah  tim perumus  KUHP  beranggapan  bahwa  dengan  hadirnya  keberlakuan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  yang dapat dijadikan  salah satu  opsi  sebagai  sumber landasan  pemidaanan,  maka hal tersebut menjadikan hukum yang hidup  dalam masyarakat itu lebih memenuhi dan memperhatikan rasa keadilan di dalam masyarakat;
3) Landasan Yuridis
Landasan  Yuridis  mengenai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  sudah  ada  di  Indonesia  jauh sebelum kolonial Belanda mengundangkan KUHP. Tapi seiring perkembangan dinamika  bangsa, living  law sudah  diakui  konstitusi  dan  sejumlah  perundangan  pasca  kemerdekaan.  Fery Fathurokhman mengatakan UUD 1945 mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat. Begitu juga UU No.48 Tahun 2009 tentang Kehakiman dan UU Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan- Tindakan  Sementara  untuk  Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan  Kekuasaaan  dan  Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil  mengatur  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  termasuk  hukum  adat. Ketentuan terbaru tentang hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) diatur Pasal 2 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktiknya, sebagian living  law yang  berlaku  di  Indonesia  lebih  dekat  dengan  penyelesaian  menggunakan  mekanisme restorative justice atau keadilan restoratif.
formil (tertulis) sebagai landasan pemidanaan, namun juga memberikan tempat bagi  berlakunya hukum yang  hidup  di  dalam  masyarakat  dalam  menetapkan  patut  dipidananya  suatu  perbuatan.  Berlakunya hukum yang hidup ini hanya untuk perbuatan-perbuatan secara  formil tidak ditetapkan oleh undang- undang  sebagai  tindak  pidana.  Pengakuan  ini  juga  dalam  rangka  untuk  mengisi  kekosongan  hukum manakala terdapat perbuatan yang tidak diatur dalam hukum positif, namun diatur di dalam hukum yang hidup dalam masyarakat dan juga untuk lebih memenuhi rasa keadilan dalam suatu masyarakat. Hukum yang  hidup  di  dalam  masyarakat  untuk  memperoleh  suatu  bentuk  kepastian  hukum  berdasarkan ketentuan isi Pasal 2 Ayat (3) KUHP Nasional diwajibkan untuk mengkompilasi hukum adat yang ada di daerah masing-masing wilayah yang bersangkutan untuk dipilih  dan kemudian dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah. Hal tersebut merupakan suatu bentuk mengimplementasikan perluasan makna asas legalitas ke dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal tersebut menjadikan Qanun Aceh sebagai dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan bagi masyarakat Provinsi Aceh dan harus      dipatuhi bagi semua  masyarakatnya.  Mengenai  asas  legalitas  dalam  KUHP  Nasional  sekarang  ini  di  samping berpatokan terhadap hokum.
Dijelaskan juga di dalam Naskah Akademik tentang perumusan perluasan asas legalitas bahwasannya dengan  bertolak  dari  kebijakan  perundang-undangan  nasional  yang  telah  ada  selama  ini  dijelaskan bahwasannya perluasan asas legalitas secara materiil sebenarnya bukan merupakan suatu ide baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan atau ide yang sudah ada. Bahkan kebijakan atau ide perumusan asas legalitas secara materiil pernah dirumuskan sebagai Kebijakan Konstitusional di  dalam  Pasal  14  Ayat  (2)  UUD  1950  yang  berbunyi:  “Tiada  seorang  juapun  boleh  dituntut  untuk dihukum  atau  dijatuhi  hukuman,  kecuali  karena  aturan  hukum  yang  sudah  ada  dan  berlaku terhadapnya.”  Dalam  Pasal  tersebut  digunakan  istilah  aturan  hukum  ( recht )  yang  tentu  lebih  luas pengertiannya  dari  sekedar  aturan  undang-undang  ( wet ),  karena  pengertian  hukum  ( recht )  dapat berbentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Salim, 2015).
Pemidanaan tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan untuk lebih memenuhi  rasa  keadilan  yang  hidup  di  dalam  masyarakat.  Merupakan  suatu  kenyataan  bahwa  di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis,  yang hidup dan  diakui  sebagai  hukum  di  daerah  yang  bersangkutan,  yang  menentukan  bahwa  pelanggaran  atas hukum  itu  patut  dipidana.  Dalam  hal  ini  hakim  dapat  menetapkan  sanksi  berupa  “Pemenuhan Kewajiban Adat” setempat yang harus dilaksanakan oleh pembuat tindak pidana. Hal ini mengandung arti,  bahwa  standar,  nilai  dan  norma  yang  hidup  dalam  masyarakat  setempat  masih  tetap  dilindungi untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti ini tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Hukum Pidana. Sehubungan dengan perluasan makna asas legalitas dalam KUHP Nasional juga sejalan dengan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan, kepastian, dan keadilan, dimana terdapat skala prioritas untuk menentukan tiga komponen tersebut (Santoso, 2021). Skala prioritas menurut Radbruch yaitu yang pertama harus dijalankan  adalah  hukum  harus  berkeadilan,  kedua  memberikan  kemanfaatan,  dan  ketiga  kepastian hukum.
Menurut penulis ketiga komponen yang menjadi skala prioritas yang dikatakan oleh Radbruch menjadi dasar  terhadap  pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia  khususnya  untuk  perluasan  asas  legalitas. Dimana perluasan makna asas legalitas dalam KUHP yang pertama untuk lebih memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat, yaitu dengan menggunakan keberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan selain menggunakan sumber hukum positif dan juga sesuai dengan isi KUHP Nasional Pasal 53 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa ketika dalam menegakkan hukum dan keadilan kemudian  terdapat  pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan,  hakim  wajib  mengutamakan keadilan,  yang  kedua  perluasan  makna  asas  legalitas  dalam  KUHP  Nasional juga  memberikan kemanfaatan hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib  dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga perluasan makna asas legalitas dalam KUHP Nasional memberikan suatu bentuk kepastian hukum dalam bentuk tertulis yang dikompilasi ke dalam Peraturan Daerah, yang dimana hukum yang hidup di dalam masyarakat (hukum adat) sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana.
Perluasan  perumusan  Asas  Legalitas  dalam  KUHP  Nasional  di  atas  juga  mempunyai  batasan pemidanaan  terhadap  tindak  pidana  menurut  keberlakuan  hukum  yang  hidup.  Tindak  pidana  adalah perbuatan  yang  tidak  hanya  dirumuskan  secara  tegas  dalam  UU,  tetapi  juga  meliputi  perbuatan- perbuatan  yang  menurut  hukum  yang  hidup  dipandang  sebagai  suatu  tidak  pidana.  Jadi,  batas-batas tindak  pidana  tidak  hanya  didasarkan  pada  kriteria  formil  menurut  UU,  tetapi  juga  kriteria  materiil menurut hukum yang hidup. Konsep yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) KUHP Nasional mengenai perluasan makna asas legalitas sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup  dalam masyarakat. Baik untuk  menentukan  apakah  suatu  perbuatan  merupakan  tindak  pidana,  ataupun  menentukan  dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana. Hal tersebut tidak hanya berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum formil sehingga adanya suatu kepastian saja, namun juga harus didasarkan kepada  rasa keadilan yang  diakui  dalam  masyarakat.  Adanya  pengakuan  terhadap  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat, dapat  ditemukan  pula  dalam  konsep  terhadap  ketentuan  mengenai  masalah  pidana  dan  pemidanaan. Ketentuan  tersebut  merupakan  ketentuan  baru  dimana  dalam  KUHP  WvS  tidak  ada  pengaturannya. Adanya ketentuan yang mengakui Hukum Pidana Adat merupakan  refleksi  dari adanya perkembangan atau kebijakan dalam hal tujuan pidana dan hukum pidana.
Qanun Aceh sebagai salah satu contoh Peraturan Daerah yang mengakomodir bentuk perluasan makna asas legalitas  berdasarkan  KUHP  Nasional,  dimana merupakan  suatu  perpaduan  antara  hukum  yang hidup di dalam masyarakat dengan syariat Islam, yang dimana memang mayoritas penduduk Provinsi Aceh  beragama  islam.  Perluasan  makna  asas  legalitas  yang  tercantum  di  Pasal  2  Ayat  (1)  KUHP Nasional  menjadikan  seseorang  bisa  dituntut  serta  dipidana  berdasarkan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat meski perbuatannya tidak dilarang di dalam undang-undang, dimana dengan catatan bahwa perbuatan  tersebut  juga  belum  diatur  di  dalam  undang-undang.  Suatu  perilaku  LGBT  di  dalam ketentuan  undang-undang  tidak  diatur,  namun  di  dalam  ketentuan  Qanun  Aceh  mengatur  mengenai sanksi terhadap orang yang melakukan perilaku menyimpang tersebut. Diatur di dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di Pasal 63 mengatur mengenai Liwath dan di Pasal 64  mengatur  mengenai Musahaqah.  Liwath adalah  perbuatan  seorang  laki-laki  dengan  cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan dua belah pihak, sedangkan Musahaqah merupakan perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Contoh tersebut merupakan suatu bentuk implementasi dari perluasan makna asas legalitas berdasarkan KUHP Nasional.

## 5. Kesimpulan
Mengenai asas legalitas dalam KUHP Nasional sekarang ini di samping berpatokan terhadap hukum formil (tertulis) sebagai landasan pemidanaan, namun juga memberikan tempat bagi berlakunya hukum yang  hidup  di  dalam  masyarakat  dalam  menetapkan  patut  dipidananya  suatu  perbuatan.  Berlakunya hukum yang hidup ini hanya untuk perbuatan-perbuatan secara formil tidak ditetapkan oleh undang- undang  sebagai  tindak  pidana.  Pengakuan  ini  juga  dalam  rangka  untuk  mengisi  kekosongan  hukum manakala terdapat perbuatan yang tidak diatur dalam hukum positif, namun diatur di dalam hukum yang hidup dalam masyarakat dan juga untuk lebih memenuhi rasa keadilan dalam suatu masyarakat. Qanun Aceh sebagai salah satu contoh implementasi Peraturan Daerah yang mengakomodir bentuk perluasan makna asas legalitas berdasakan KUHP Nasional, dimana merupakan suatu perpaduan antara hukum yang  hidup  di  dalam  masyarakat  dengan  syariat  Islam,  yang  dimana  memang  mayoritas  penduduk Provinsi  Aceh  beragama  Islam.  Perluasan  makna  asas  legalitas  yang  tercantum  di  Pasal  2  Ayat  (1) KUHP  Nasional  menjadikan  seseorang  bisa  dituntut  serta  dipidana  berdasarkan  hukum  yang  hidup dalam masyarakat meski perbuatannya tidak dilarang di dalam undang-undang, dimana dengan catatan bahwa perbuatan tersebut juga belum diatur di dalam undang-undang. Suatu perilaku LGBT di dalam ketentuan  undang-undang  tidak  diatur,  namun  di  dalam  ketentuan  Qanun  Aceh  mengatur  mengenai sanksi terhadap orang yang melakukan perilaku menyimpang tersebut. Diatur di dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di Pasal 63 mengatur mengenai Liwath dan di Pasal 64  mengatur  mengenai Musahaqah.  Liwath adalah  perbuatan  seorang  laki-laki  dengan  cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan dua belah pihak, sedangkan Musahaqah merupakan perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak

## references
Abdulgani,  R.  K.  (2019).  Rekonstruksi  Asas  Legalitas  Dalam  Konsep  Rancangan  Kitab  Undang- Undangan Hukum Pidana Kaitannya Dengan Prinsip Kearifan Lokal.
Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Media Bhakti .
Fahrizal, D., Anatami, D., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2 (1), 15-27.
Hairi, P. J. (2017). Kontradiksi Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (The Contradiction Of “Living Law” Regulation As Part  Of  The  Principle  Of  Legality  In  The  Indonesian  Criminal  Law). Negara  Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 7 (1), 89-110.
Harefa,  P.  G.,  Idham,  I., &  Erniyanti,  E. (2023).  Analisis  Teori  Hukum terhadap  Penegakan  Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2 (2), 113-119.
Irawati, A. C. (2019). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas).
ADIL Indonesia Journal, 1 (2).
Marhaba, M., Paat, C., & Zakarias, J. (2021). Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Trangender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gotontalo. Jurnal Ilmiah Society, 1 (1).
Noor, S. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homo Seksual) Menurut Qanun Aceh Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Jinayah:  Studi  Putusan  Nomor  18/JN/2017/Ms.  Bna. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 5 (2), 122-147.
Perluasan, A. L. (2021). Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Journal Presumption of Law, 3 (1), 55-79.
Praja, S. J., & Ulfa, W. (2020). Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Jurnal Kebijakan Pemerintahan , 11-20.
Putri, N. S. (2021). Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Pasal 2 Rkuhp Ditinjau Perspektif Asas Legalitas. Indonesia Criminal Law Review, 1 (1), 5. Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2 (1), 39-47.
Saleh,  M.  (2013).  Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam  Polemik  Hukum  Positif  Suatu  Kajian  Dalam Perspektif Tata Negara ‘The Existence of Customary Law in Positive Legal Polemics A Study in the Perspective of State Administration’. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 1 .
Salim, M. (2015). Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia.
Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 4 (1), 16-31.
Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu â€ œPTBâ€. Jatiswara, 36 (3), 325-334.
Susanti,  E.,  &  Handoko,  B.  9.  Problematika  penyelesaian tindak  pidana korupsi  melalui pendekatan Restorative Justice. PERDATA .
Widayati,  L.  S.  (2016).  Perluasan  asas  legalitas  dalam  RUU  KUHP. Negara  Hukum:  Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 2 (2), 307-328.
Wijaksana,  M.  M.  S.  (2020).  Perkembangan  Ajaran  Sifat  Melawan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Perspektif Yuridis. Jurnal Rechtcsvending , 1-7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat