## ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN KABUPATEN KAPUAS HULU

## Analysis of Stakeholders in Betung Kerihun National Park’s Ecosystem Development, Kapuas
Hulu District
Muji Listyo Widodo a , Rinekso Soekmadi b , Hadi Susilo Arifin c
a Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus Dramaga, Bogor 16680 – emel_widodo@yahoo.co.id b Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Institut Pertanian Bogor, Kampus Dramaga, Bogor 16680 c Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus Dramaga, Bogor 16680
Abstract.  Betung  Kerihun  National  Park  (BKNP)  is  a  transboundary  conservation  area.  BKNP  region  has  various  attractive ecotourism activities are covered in the context of the nature, culture and 55adventure. But the number of foreign tourists who have visited is still low. BKNP has not been a major tourist destination yet, because the stakeholders have not synergistic in the management of ecotourism in BKNP. The study of stakeholders in accordance with its role and function is urgently needed. This research aims to identify the stakeholders and determine the relationship between stakeholders who are involved  in the ecotourism development  at  BKNP.  The  data  were  analyzed  using  stakeholders  analysis  methods.  There  were  23  stakeholders  identified involved  in  the  ecotourism  development  in  BKNP.  The  stakeholder  mapping  resulted  in  four  as  subject  (high  interest  but  low influence), six stakeholders as  key player (high influence and high importance), eight stakeholders as setter context (high influence but low interest), and five stakeholders as crowd (low influence and low interests). There were three relationships between each stakeholder that were identified, which are communication, cooperation, and coordination.
Keywords: ecotourism, conservation, stakeholders, national park
(Diterima: 24-10-2017; Disetujui: 13-02-2018)

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) merupakan  kawasan  konservasi  terbesar  di  Propinsi Kalimantan Barat dengan luas 816.693,40 ha. Kawasan TNBK  memiliki  berbagai  potensi  pariwisata,  baik wisata  alam  ( nature  tourism ),  wisata  budaya  ( culture tourism ), maupun wisata petualangan yang menantang ( adventure  tourism ).  Pengelolaan  TNBK  secara langsung ditangani oleh pemerintah pusat, yaitu  Balai Besar  Taman  Nasional  Betung  Kerihun  dan  Danau Sentarum (BBTNBKDS) yang berada dalam koordinasi Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam  dan  Ekosistem.  Otonomi  daerah  memberikan kewenangan  pemerintah  paerah  untuk  menjadikan kawasan  TNBK  sebagai  sumber  daya  potensial  yang dapat dieksploitasi dan dapat memberikan pemasukan bagi  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Untuk  itu pengelolaan TNBK harus selaras dengan visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu.
Salah  satu  upaya  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh BBTNBKDS  adalah  pengembangan  wisata  alam. Sektor  pariwisata  terutama  wisata  alam  merupakan salah  satu  penyumbang  devisa  negara  di  bidang  non migas  yang  mendapat  perhatian  pemerintah.  Hal  ini disebabkan  dengan  adanya  perubahan  paradigma
dalam pembangunan kehutanan dari timber management ke arah multi purpose and multi function management .  Hutan  tidak  hanya  dieksploitasi  untuk menghasilkan  kayu,  tetapi  mempunyai  fungsi   lebih luas yaitu sebagai jasa lingkungan dan pariwisata alam. Pengembangan wisata alam dalam bentuk ekowisata di kawasan  TNBK  diharapkan  dapat  memberikan keuntungan  kepada  masyarakat,  yaitu  terbukanya kesempatan kerja dan berusaha.
Program  pengembangan  ekowisata  di  TNBK membutuhkan  kerja sama dari insan-insan pariwisata. Dibutuhkan  peran  aktif stakeholders secara  nyata  di lapangan.  Diperlukan  usaha  untuk  mengoptimalkan dan mensinergiskan semua stakeholders yang berkepentingan  terhadap  kawasan  TNBK.  Dengan bersinergisnya stakeholders yang terlibat sesuai peran dan  fungsinya  masing-masing,  maka  akan  terjalin hubungan kerjasama  yang baik. Hubungan kerja yang baik  antar stakeholders tersebut  akan  mendukung keberhasilan  dalam  menjalankan  program-program pengembangan ekowisata di TNBK.
Pengembangan wisata alam dalam bentuk ekowisata di  kawasan  TNBK  diharapkan  dapat  memberikan keuntungan  kepada  masyarakat,  yaitu  terbukanya kesempatan kerja dan berusaha. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Beaumont (2011); Pegas et al . (2013); Shoo dan Songorwa (2013), bahwa ekowisata  dapat  membawa  dampak  positif  berupa
peningkatan ekonomi, konservasi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Saat  ini  pengelolaan  ekowisata  di  TNBK  masih sederhana  dengan  sarana,  prasarana  dan  jumlah personil  yang  masih  terbatas.  Kunjungan  wisatawan masih rendah. Kegiatan wisata belum berdampak nyata bagi  masyarakat  lokal  maupun  pemerintah  daerah. Pengelolaan  ekowisata  di  TNBK  tidak  cukup  hanya memetakan potensi dan menawarkan obyek daya tarik wisata  yang  ada.  Pengelolaan  ekowisata  di  TNBK merupakan  suatu  usaha  yang  sangat  kompleks. Melibatkan  berbagai  pihak  yang  berkepentingan dengan  berbagai  peran  yang  dimilikinya. Setiap stakeholders mempunyai kontribusi terhadap keberhasilan  pengembangan  kawasan  ekowisata  di TNBK. Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian tentang stakeholders dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan sesuai dengan peran dan fungsi yang dimilikinya.

## 1.2. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengindentifikasi stakeholders, untuk  mengklasifikasikan stakeholders dan untuk menggambarkan hubungan antar stakeholders yang  terlibat  dalam  pengembangan ekowisata di TNBK.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  kegiatan  penelitian  dilakukan  di  Taman Nasional Betung Kerihun  (TNBK), stakeholders yang berada  di  Putussibau,  Pontianak  dan  Desa  Sadap Kecamatan Embaloh Hulu. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu pertengahan Januari 2016 hingga pertengahan April 2016.

## 2.2. Pengumpulan Data dan Tahapan Analisis
Pengumpulan  data  dan  informasi  yang  di  lakukan dalam penelitian ini dengan cara pengamatan langsung di  lapangan,  wawancara  mendalam  dan  studi  pustaka (Idrus,  2009).  Data-data  yang  diperoleh  dianalisis menggunakan  metode  analisis stakeholders (Reed et al., 2009),  tahapannya  yaitu  meliputi  identifikasi stakeholders ,  klasifikasi stakeholders dan  hubungan antar stakeholders .

## 2.3. Identifikasi Stakeholder
Identifikasi dilakukan untuk mengetahui stakehold- ers yang  terlibat  dalam  pengembangan  ekowisata  di TNBK.  Identifikasi stakeholders dan  kepentingannya dilakukan  dengan  pengamatan  lapang  dan  wawancara dengan metode purposive sampling dan snow-ball sam- pling. Stakeholders dipilih dengan pertimbangan yang bersangkutan  memiliki  pengalaman  dan  pengetahuan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya berdasarkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari
stakeholders sebelumnya,  peneliti  dapat  menetapkan stakeholders lainnya  yang  dipertimbangkan  dapat memberikan  data  lebih  lengkap. Stakeholders terdiri dari  unsur Academy , Businees , Government dan Community (Dwyer dan Edwards 2000).

## 2.4. Klasifikasi Stakeholders
Klasifikasi stakeholders dilakukan dengan penafsiran matriks kepentingan dan pengaruh stakeholders terhadap  pengembangan  ekowisata  di TNBK. Penyusunan matriks pengaruh dan kepentingan dilakukan  atas  dasar  pada  deskripsi  pertanyaan informan  yang  dinyatakan  dalam  ukuran  kuantitatif (skor) dan selanjutnya dikelompokkan menurut kriteria pengaruh  dan  kepentingan.  Penetapan  skoring menggunakan  pertanyaan  untuk  mengukur  tingkat kepentingan  dan  pengaruh  pemangku  kepentingan. Pengukuran  data  berjenjang  lima  adalah  modifikasi model  yang  dikembangkan  oleh  Siregar  (2011); Roslinda et al. (2012). Nilai skor dari lima pertanyaan dijumlahkan  kemudian  hasil  skoring  terhadap  tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholders dikelompokkan  menurut  jenis  indikatornya  lalu disandingkan  sehingga  membentuk  koordinat.  Posisi koordinat dapat menggambarkan ilustrasi dan peranan yang  dimainkan  oleh  masing-masing stakeholders . Hasil  klasifikasi stakeholders berdasar  pengaruh  dan kepentingannya terbagi ke dalam 4 golongan yaitu Key Player , Subject, Context  Setter dan Crowd (Bryson, 2004); (Reed et al ., 2009).

## 2.5. Hubungan Antar Stakeholders
Hubungan antar stakeholders dipetakan berdasarkan dokumen dan hasil wawancara dengan informan kunci. Pemetaan  terhadap  hubungan  antar stakeholders merupakan gambaran dari hubungan antar stakholders baik yang tertulis di dalam dokumen (tupoksi) maupun yang terlaksana di lapangan dengan metode deskripsi. Hubungan antar stakeholders dikelompokkan  menjadi hubungan kerja sama, komunikasi dan koordinasi yang memenuhi  5  komponen  kriteria  dan  indikator ekowisata  yaitu  konservasi,  partisipasi,  edukasi rekreasi, ekonomi dan kendali (Sekartjakrarini, 2009).

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Identifikasi Stakeholders
Hasil identifikasi stakeholders menunjukkan bahwa stakeholders berasal  dari  unsur  instansi  pemerintahan ( goverment ),  masyarakat  ( community ),  perguruan tinggi ( academy ) dan swasta ( business ). Jumlah stake- holders yang terlibat dalam pengembangan ekowisata di TNBK ada 23 buah (Tabel 1).
Stakeholders dari unsur pemerintah yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengel- olaan  ekowisata  di  TNBK  memiliki  peran  yang  tidak
sama  satu  sama  lain. Stakeholders dari  unsur pemerintah  pusat  yakni  Balai  Besar  Taman  Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS). BBTNBKDS menjadi stakeholders penting karena ber- wenang sebagai pengelola TNBK. Bentuk peran-peran tersebut  meliputi  perlindungan  sumberdaya,  pem- berdayaan masyarakat setempat, penyediaan pelayanan ekowisata,  penyediaan  data  dan  informasi  ekowisata. Stakeholders dari  unsur  pemerintah  daerah  baik pemerintah daerah tingkat propinsi maupun kabupaten sebagai  instansi  teknis  terkait,  memiliki  peran  dalam pemberdayaan masyarakat setempat dan penyedia data informasi ekowisata di kawasan TNBK.

## Tabel 1. Hasil Identifikasi Stakeholders
Stakeholders dari  unsur  masyarakat  terdiri  dalam kelompok  masyarakat  dan  perorangan  yang  berada  di Dusun  Sadap.  Dusun  Sadap  merupakan  sebuah perkampungan kecil yang dihuni oleh etnik Dayak Iban dan  merupakan  pemukiman  terdekat  dengan  kawasan TNBK.  Masyarakat  Sadap  masih  hidup  dalam  suatu komunitas  rumah  betang  yang  terdiri  dari  24  pintu. Kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar yang sangat bergantung  terhadap  alam  dan  kekayaan  budayanya yang  beragam  merupakan  salah  satu  daya  tarik  yang berpotensi  untuk  pengembangan  pariwisata.  Dusun Sadap telah ditetapkan sebagai desa wisata pada tang- gal 30 Oktober 2011. Stakeholders dari unsur masyara- kat  ini  memiliki  peran  sebagai  penyedia  pelayanan wisata, baik sebagai pemandu wisata, koki, porter, dll. Beberapa  anggota  masyarakat  telah  menyiapkan biliknya untuk dijadikan sebagai Homestay bagi tamu yang ingin menginap di Dusun Sadap.
Stakeholders dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat  yaitu  Kompakh  dan World  Wildlife  Fund (WWF).  WWF  merupakan  lembaga  non  profit  di bidang konservasi yang bekerja di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu yang selanjutnya  disingkat  Kompakh  adalah  organisasi independen pariwisata di Kapuas Hulu. Didirikan pada tanggal  12  Maret  2005  atas  prakarsa  bersama  antara
Dinas Pariwisata dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kapuas Hulu dan WWF.
Stakeholders dari  unsur  perguruan  tinggi  yaitu Universitas  Tanjungpura  (Untan).  Untan  merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Provinsi Kalimantan  Barat  yang  berkedudukan  di  Pontianak. Untan  mempunyai  peran  dalam  melaksanakan pendidikan  lingkungan  serta  meningkatkan  wawasan dan  pengetahuan  masyarakat  terhadap  pelestarian fungsi ekosistem hutan.
Stakeholders dari  unsur  swasta  yaitu  yaitu  pengu- saha hotel, pengusaha tour dan travel, serta pengusaha transportasi. Stakeholders dari  kelompok  swasta memiliki  peran  dalam  penyedia  kesempatan  lapangan kerja  bagi  masyarakat  lokal  dan  penyediaan  jasa pariwisata  (penyediaan  akomodasi,  restoran/tempat makan, program pariwisata, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pengunjung).

## 3.2. Klasifikasi Stakeholder
Penyusunan  matriks pengaruh dan kepentingan dil- akukan atas dasar pada deskripsi pertanyaan informan yang  dinyatakan  dalam  ukuran  kuantitatif  (skor)  dan selanjutnya  dikelompokkan  menurut  kriteria  kepent- ingan dan kriteria pengaruh (Tabel 2).
Tabel 2. Tingkat Kepentingan Stakeholders
Selanjutnya klasifikasi stakeholders dilakukan dengan menyandingkan hasil skoring terhadap tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholders ke  dalam  bentuk  matriks  kepentingan  dan  pengaruh menggunakan stakeholders grid. Kategori pada matriks (Gambar 1) dapat menggambarkan posisi dan peranan yang  dimainkan  masing-masing stakeholders dalam pengembangan  ekowisata  di  TNBK,  yaitu  sebagai berikut :
No Klasifikasi Instansi/Stakeholders 1 Pemerintah Pusat (Central Government) Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum 2 Pemerintah Daerah (Local Government) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Perhubungan Pos Lintas Batas
Badau Provinsi Kalbar; Bappeda; Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa; Badan Pengelola Perbatasan; Dinas Bina Marga dan Pengairan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kesehatan; Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika; Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi; Dinas
Perkebunan dan Kehutanan; Kantor Imigrasi; Kantor Lingkungan Hidup 3 Masyarakat (Community) Kompakh; WWF; Langgong Jerangau; Kepala Dusun Sadap; Tokoh Mayarakat 4 Perguruan Tinggi (Academy) Universitas Tanjungpura
5 Swasta
(Business)
Pengusaha Hotel; Pengusaha Tour dan
Travel ; Pengusaha Transportasi P1 P2 P3 P4 P5 K1 K2 K3 K4 K5 1 BBTNBKDS 3 5 5 1 5 19 5 5 5 3 1 19 2
Disparekraf 2 1 5 2 3 13 1 5 2 3 2 13 3
Dishub PLBN Badau 2 2 3 1 2 10 1 5 2 1 1 10 4 Bappeda 3 2 5 2 3 15 3 5 3 2 3 16 5 BPMPD 2 1 4 1 2 10 2 3 2 1 2 10 6 BPP 2 1 4 1 1 9 1 3 2 2 2 10 7 Dinas Bina Marga 3 1 4 3 2 13 2 2 1 3 3 11 8 Disbudpar 4 2 5 2 3 16 5 4 5 4 1 19 9 Diskes 2 1 3 1 2 9 2 3 1 1 1 8
10 Dishubkominfo 2 4 3 2 3 14 2 5 3 2 1 13 11 Disperindagkop 2 2 4 4 1 13 1 2 2 4 1 10 12 Disbunhut 3 3 5 2 3 16 3 5 2 2 1 13 13 Imigrasi 2 1 3 1 3 10 1 5 3 1 1 11
14 KLH 3 2 5 1 2 13 1 2 3 2 1 9
15 Kompakh
3 1 5 2 3 14 1 5 2 2 2 12
16 WWF 3 1 4 2 3 13 3 3 2 2 1 11 17 Langgong Jerangau 2 1 5 3 1 12 1 4 2 5 3 15 18 Kadus Sadap 2 3 5 1 1 12 2 4 4 2 1 13 19 Tokoh Mayarakat 4 1 4 1 2 12 2 3 2 3 4 14
20 Universitas Tanjungpura 2 1 5 1 2 11 5 5 3 1 1 15 21 Pengusaha Hotel 2 2 5 2 3 14 1 5 1 2 2 11
22 Pengusaha Tour & Travel 2 2 5 2 3 14 1 5 1 2 3 12
23 Pengusaha Transportasi 2 1 5 2 3 13 1 5 2 2 2 12 No
Stakeholders Pengaruh Jumlah (X) Kepentingan Jumlah (Y)

## Gambar 1. Matrik Kepentingan dan Pengaruh
a. Subject
Stakeholders yang masuk dalam kategori I ( Subjects ) merupakan  pihak  dengan  kepentingan  yang  tinggi tetapi  memiliki  pengaruh  yang  rendah. Stakeholders yang  termasuk  dalam  klasifikasi Subject terdiri  dari kelompok  masyarakat  dan  perguruan  tinggi  yaitu Langgong  Jerangau,  Kepala  Dusun  Sadap,  tokoh masyarakat  dan  Universitas  Tanjungpura  (Untan). Keempat stakeholders tersebut  memiliki  nilai  penting yang  tinggi  terhadap  keberhasilan  pengembangan ekowisata  di  TNBK,  namun  memiliki  pengaruh  yang rendah  terhadap  pengelolaan  ekowisata  di  TNBK. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keempatnya merupakan stakeholders yang penting tetapi memerlukan pelibatan agar dapat berpartisipasi dalam pengelolaan ekowisata di TNBK. Pelibatan stakeholders tersebut dapat dilakukan dengan pemberdayaan  dan  mengikutsertakannya  di  setiap tahapan pengelolaan.
b. Key player
Key  Player yaitu stakeholders yang  mempunyai pengaruh  dan  kepentingan  yang  tinggi. Stakeholders yang berada pada Key Players ini merupakan kelompok yang  paling  kritis  karena  memiliki  nilai  penting  dan pengaruh  yang  tinggi  terhadap  keberhasilan  suatu pengelolaan.  BBTNBKDS  memiliki  peran  yang penting  dalam  pengembangan  ekowisata  di  TNBK. BBTNBKDS  mempunyai  nilai  kepentingan  dan pengaruh yang tinggi karena sebagai Unit Pelaksanaan Teknis  Taman  Nasional  (UPTTN)  di  lapangan mempunyai  kewenangan  dalam  pengelolaan  kawasan TNBK. Hal ini ditemui di setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya  alam,  dimana  pengelola  yang  mendapat kekuasaan secara legal selalu menempati posisi sebagai pemangku kepentingan utama (Sembiring et al. , 2010; Maguire et al. , 2012).
Disbudpar  Kabupaten  Kapuas  Hulu  mempunyai kepentingan yang tinggi terhadap kawasan TNBK. Dis- budpar merupakan instansi  pemerintah  daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang diberikan mandat untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang ke- budayaan  dan  pariwisata.  Disbudpar  memiliki  tingkat kemampuan  yang  tinggi  dalam  memperjuangkan  as- pirasi  dalam  pengembangan  ekowisata  di  TNBK.
Kerjasama  antara  Disbudpar  bersama  Bappeda,  Dis- bunhut,  Dishubkominfo  dan  Disparekraf,  dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan  program-program  pengembangan  ekow- isata di TNBK.
c. Context setter
Context  Setter merupakan stakeholders yang  mem- iliki  pengaruh  yang  tinggi  tetapi  kepentingannya  ren- dah.  Dinas  Bina  Marga,  Disperindagkop,  dan  KLH memiliki nilai pengaruh tinggi yang dapat mempengaruhi pengelolaan TNBK. Hal ini dikarenakan  mereka  adalah  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) memiliki wewenang yang besar untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan  sumber daya manusia untuk kepentingan daerahnya.
WWF  dan  Kompakh  memiliki  pengaruh  tinggi  ka- rena  mereka  mampu  memainkan  posisi  intermediasi dan  penyebaran  informasi  antar stakeholders dengan baik.  Kompakh  dapat  menjadi  mediator,  fasilitator, serta media penghimpun dan penyedia informasi di bi- dang pariwisata. Sementara WWF sebagai lembaga in- ternasional  sudah  biasa  terlibat  dalam  kegiatan  ad- vokasi dan mediasi yang dilakukan secara berkelanju- tan,  sehingga  cukup  mempunyai  pengaruh  terhadap kegiatan pengelolaan. LSM  yang selalu  mendampingi masyarakat  memiliki  pengaruh  yang  tinggi  dalam proyek tersebut. Kondisi ini ditemui pada pengelolaan Taman  Nasional  Danau  Sentarum  di  Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat (Roslinda et al. , 2012). Stakeholders dari kelompok swasta  yaitu para pen- gusaha  hotel,  pengusaha  tour  dan travel,  serta  pengu- saha  transportasi.  Mereka  memiliki  pengaruh  yang tinggi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program-program pengembangan ekowisata di TNBK. Sebagaimana pada pengembangan ekowisata di Taman Nasional  Teluk  Cenderawasih  yang  menerangkan bahwa stakeholders yang berperan pada Context Setter dapat menjadi resiko yang signifikan dan perlu dipan- tau  dan  dikelola  dengan  hati-hati  karena  dapat  mem- blokir pengembangan ekowisata (Siregar 2011).
d. Crowd
Crowd merupakan stakeholders dengan kepentingan dan  pengaruh  yang  rendah. Stakeholders ini  membu- tuhkan sedikit pengawasan dan evaluasi namun dengan prioritas  yang  rendah.  BPP  dan  BPMPD  banyak berperan  di  bidang  pemberdayaan  dan  kegiatan ekonomi,  belum  banyak  berkontribusi  terhadap pengelolaan ekowisata. Dinas Perhubungan PLBN Ba- dau dan Kantor Imigrasi  juga belum  mampu berperan banyak.  Kebijakan  bebas  visa  bagi  wisatawan mancaranegara  belum  bisa  diterapkan  sepenuhnya. Fasilitas  bebas  visa  di  PLBN  Badau  hanya  untuk wisatawan yang berasal dari Asean saja.  Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa kelima stakeholders ini  memberikan  perhatian  juga,  namun  tidak  terlibat secara  langsung  dengan  pengembangan  ekowisata  di TNBK.
Kuadran  IV Crowd Kuadran  I Subject Kuadran  II Key Player Kuadran  III Context  Setter P E N G A R U H K E P E N T I N G A 1 2 3, 8 4 7, 11 6 13 10 5 12 9 14 18 19 17 16 15 20 22, 23 21 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 3. Dishub PLB 5. BPMPD 6. BPP 9. Dink es 13. Imigrasi 17. Langgong Jerangau 18. Kadus Sadap 19. Tok oh Masyarak at 20. Perguruan Tinggi 7. Bina Marga 11. Disperindagk op 14. KLH 15. Kompakh 16. WWF 21. Pengusaha Hotel 22. Pengusaha Tour & Travel 23. Pengusaha Transportasi 1. BBTNBKDS 2. Dispar Prov 4. Bappeda 8. Disbudpar 10. Dishubk ominfo 12. Disbunhut

## 3.3. Hubungan Stakeholders
Deskripsi dari hubungan antar stakeholders menun- jukan alur hubungan antar stakholders baik yang tertu- lis  di  dalam  dokumen  (tupoksi)  maupun  yang  ter- laksana  di  lapangan.  Dengan  terjalinnya  hubungan antar stakeholders dimaksudkan  untuk  membentuk suatu  kesepakatan  dan  kesepahaman  tentang  konsep pengembangan  ekowisata  di  kawasan  TNBK.  Hal  ini serupa  dengan  hasil  penelitian  Riani  (2012)  pada kegiatan  pengelolaan  wisata  alam  di  Kota  Bandar Lampung Provinsi Lampung, dan penelitian Widiyanti (2016)  pada  kegiatan  tata  kelola  pengembangan ekowisata di Taman Wisata Alam Kawah Ijen Provinsi Jawa Timur.
Hubungan antar stakeholders dalam pengembangan ekowisata di TNBK teridentifikasi dalam 3  hubungan yaitu  hubungan komunikasi, koordinasi dan kerjasama. Komunikasi merupakan bentuk hubungan yang penting dijalin  oleh  para stakeholders .  Adanya  komunikasi memberikan  informasi  kepada stakeholders yang terlibat  dalam  menyampaikan  tingkat  kepentingan stakeholders yang dapat mendukung program pengembangan  ekowisata  di  TNBK.  Koordinasi merupakan  hubungan  antar stakeholders yang  paling banyak ditemukan di lapangan. Bentuk koordinasi yang dilakukan  pada  program  pengembangan  ekowisata  di TNBK  merupakan  bentuk  teknis  dari  pelaksanaan program.  Sedangkan  bentuk  kerjasama  merupakan bentuk  hubungan  yang  dilakukan  oleh stakeholders yang  dilandasi  oleh  hak  dan  kewajiban  (kontribusi) antar  pihak  berupa  dukungan  yang  diperlukan  dalam program pengembangan ekowisata di TNBK.

## a. Kerjasama
Kerjasama ( cooperation ) adalah usaha bersama an- tara individu atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa  tujuan  bersama  (Bungin  2008).  Proses  ter- jadinya cooperation apabila di antara individu atau ke- lompok tertentu menyadari adanya kepentingan dan an- caman yang sama. Kerjasama antar stakeholders terkait dengan  pengembangan  ekowisata  di  TNBK  sebagian besar  merupakan  hubungan  kerjasama  atas  dasar tupoksi, aturan kelembagaan, serta kesamaan  visi  dan misi suatu lembaga, instansi dan kelompok masyarakat.
Kerjasama  antara  BBTNBKDS  selaku  pengelola kawasan  TNBK  dengan  Pemda  Kapuas  Hulu  yang melibatkan  masyarakat,  LSM  maupun  pihak  swasta banyak  dilakukan.  Untuk  mengindentifikasi  dan menginventarisasi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) pihak BBTNBKDS  bekerjasama dengan  WWF dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Operasi. Kemudian untuk mengimplementasikan  desain  tapak  pengelolaan pariwisata  alam  yang  dihasilkan,  BBTNBKDS menjalin  kerjasama  dengan  Disbudpar.  Kerjasama dalam  rangka  perlindungan  dan  pengamanan  ODTW juga  dilakukan  antara  BBTNBKDS,  Disbunhut  dan masyarakat  dengan  melakukan  patroli  bersama  dan penandatanganan  kesepakatan  adat.    Tujuannya  yaitu untuk mencegah  kegiatan melanggar hukum seperti il- legal logging, illegal fishing dan perburuan satwa.
Untuk  mensinkronkan  pengembangan  ekowisata  di TNBK  dengan  tata  ruang  pembangunan  Kabupaten Kapuas Hulu maka Bappeda, Disbudpar, BBTNBKDS, Kompakh  dan  WWF    kerjasama  dalam  forum-forum kajian  seperti  Kelompok  Kerja  Ekowisata,  Kelompok Kerja  Heart  of  Borneo  (HoB).  Kerjasama  antara BBTNBKDS,  Disbudpar,  Dishubkominfo  dengan pihak  swasta  juga  dilakukan    pada    kegiatan  promosi dan  publikasi  obyek  wisata  dengan  menggelar event pameran  wisata  tingkat  daerah  maupun  nasional, seperti Festival Betung Kerihun Danau Sentarum  dan Pameran Gebyar Wisata Budaya Nusantara.
Usaha  untuk  meningkatkan  akses  menuju  lokasi obyek wisata kerjasama dilakukan dengan Dishub dan pengusaha  transportasi  dalam  hal  perijinan  dan pengadaan alat transportasi. Dalam kegiatan penelitian BBTNBKDS  dan  Disbunhut  menggandeng  Untan, Kompakh dan WWF. Kerjasama Kompakh dan WWF yang telah dilakukan diantaranya adalah program fasil- itasi knowledge  sharing Pengembangan  Ekowisata Berbasis  Masyarakat  dan  Program Assesment Potensi Wisata Kawasan Pegunungan Muller.
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kerjasama  dilakukan  antara  BBTNBKDS,  Disbudpar, Disparekraf, Untan dan pihak swasta. Contohnya yaitu menyelenggarakan workshop pengusahaan  pariwisata alam, pelatihan kepemanduan menurut standar kompe- tensi yang dikeluarkan oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi  Kreatif.  BBTNBKDS  bersama  Disbunhut, BPMPD,  WWF  dan  aparatur  desa  juga  bekerjasama melakukan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan  program  ekowisata  seperti  pendampingan masyarakat dalam meningkatkan keberdayaan menangkap  peluang  usaha,  melakukan  pelatihan budidaya pertanian, gaharu, peternakan, perikanan dan karet unggul.

## b. Komunikasi
Komunikasi  adalah  sebuah  tindakan  untuk  berbagi informasi,  gagasan  ataupun  pendapat  dari  setiap partisipan komunikasi  yang terlibat di dalamnya guna mencapai  kesamaan  makna  (Bungin,  2008).  Dalam komunikasi terkait dengan pengembangan ekowisata di TNBK ada tiga unsur penting yang selalu hadir dalam setiap  komunikasi  yaitu  sumber  informasi,  media  dan penerima informasi.
Hubungan  komunikasi  antara stakeholders terjadi pada hampir seluruh kegiatan pengembangan ekowisata di TNBK. Mulai dari inventarisasi dan iden- tifikasi  ODTW  di  kawasan  taman  nasional,  kegiatan promosi dan publikasi, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan program ekowisata. Untuk  perlindungan  dan  pengamanan  ODTWA  di TNBK,  BBTNBKDS  menjalin  komunikasi  dengan Disbunhut dan masyarakat sekitar kawasan TNBK da- lam  mensosialisaikan  zonasi  dan  rencana  pengelolaan TNBK,  konservasi  keanekaragaman  hayati  dan ekosistem,  bahaya  kebakaran  hutan,  dan  sosialisasi hukum adat. Komunikasi juga dijalin dengan biro per-
jalanan dan kelompok ekowisata tentang tata cara ma- suk  ke  kawasan  TNBK  menggunakan  sistem  Simaksi agar wisatawan tidak mengalami kesulitan.
BBTNBKDS  juga  menjalin  komunikasi  dengan pihak  swasta  yaitu  para  pengusaha  hotel,  transportasi dan  biro  perjalanan  terkait  dengan  keperluan  para wisatawan  akan  alat  transportasi,  akomodasi  dan penginapan.  Pada  kegiatan  promosi  dan  publikasi obyek  wisata,  BBTNBKDS,  Disbudpar  dengan Dishubkominfo  dan  pihak  pengusaha  biro  perjalanan saling berkomunikasi untuk tukar informasi mengenai program  kegiatan wisata. Hubungan komunikasi antar instansi juga dilakukan Disbudpar, Disparekraf, Kantor Imigrasi  dan  Pengusaha  hotel  yaitu  dalam  pelaporan terkait  dengan  kegiatan-kegiatan  kepariwisataan  dan jumlah  wisatawan  yang  datang  ke  Kabupaten  Kapuas Hulu
Untuk  kepentingan  penelitian  BBTNBKDS  selaku pengelola  TNBK  menjalin  komunikasi  dengan lembaga-lembaga  yang  aktif  melakukan  penelitian seperti WWF dan Universitas Tanjungpura.
BBTNBKDS, Disbudpar, Disparekraf, Dis- perindagkop,  BPP,  Diskes,  dan  Kompakh  juga menjalin  komunikasi  untuk  meningkatkan  kualiatas sumber  daya  manusia  dan  pemberdayaan  masyarakat berkaitan  dengan  program  ekowisata.  Seperti  pada kegiatan  musyawarah  rencana  pelaksanaan  kegiatan pemberdayaan  masyarakat,  memberikan  penyuluhan tentang  program sadar wisata. Komunikasi juga dijalin dengan  Kompakh  yang  menjadi  fasilitator  dalam pemberdayaan  masyarakat  dan  pelatihan  pemandu wisata bagi masyarakat sekitar kawasan TNBK.

## c. Koordinasi
Koordinasi  adalah  suatu  usaha  kerja  sama  antara badan,  instansi,  unit  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas tertentu  sedemikian  rupa,  sehingga  terdapat  saling mengisi,  saling  membantu  dan  saling  melengkapi. Hubungan  koordinasi  antar stakeholders banyak ditemukan  di  lapangan.  Bentuk  koordinasi  yang dilakukan  merupakan  bentuk  teknis  dari  pelaksanaan program pengembangan ekowisata di TNBK.
BBTNBKDS  sebagai  pengelola  TNBK  harus berkoordinasi dengan instansi yang ada di pemerintahan  daerah  untuk  sinkronisasi  visi  misi Kabupaten Kapuas Hulu. Diantaranya adalah Bappeda (perencanaan  tata  ruang  dan  pembangunan  daerah), Disperindag dan Disbunhut (hasil kerajinan, hasil hutan non  kayu),  BPMPD  (Sumberdaya  Manusia  Desa), Diskes  (sanitasi  dan  lingkungan  bersih),  Disbudpar (pendampingan  desa  wisata),  Dinas  Bina  Marga  dan Dinas Perhubungan (infrastruktur jalan dan transportasi).
BBTNBKDS  juga  berkoordinasi dengan Disbunhut dan masyarakat untuk menjaga kawasan TNBK dengan patroli  bersama  polisi  kehutanan.  Koordinasi  juga dilakukan  dengan  biro  perjalanan  dan  Langgong Jerangau  agar  para  pengunjung  yang  ingin  masuk  ke kawasan TNBK mengajukan surat ijin masuk kawasan konservasi (Simaksi). Kegiatan promosi dan publikasi memerlukan koordinasi yang baik antara BBTNBKDS,
Disbudpar, Disparekraf, Dishubkominfo, Dis- perindagkop  dan  pihak  swasta,  baik  dalam  pameran produk  wisata,  membuat  buku,  brosur, sticker,  film, billboard ,  hingga  penjualan  hasil  kerajinan,  ma- kanan/minuman  olahan  untuk souvenir atau  cindera mata.
Hubungan  koordinasi  antara  instansi  pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya terhadap yang lebih ren- dah  juga  ditemui  pada  kegiatan  pengembangan ekowisata di TNBK. Disparekraf Provinsi Kalimantan Barat  berkoordinasi  dengan  Disbudpar  Kabupaten Kapuas  Hulu,  Dishub  PLBN  Badau  Provinsi Kalimantan Barat dengan Dishubkominfo Kabupataen Kapuas Hulu. Koordinasi tersebut dalam bentuk tugas pembantuan, pelaporan program kegiatan dan pengarahan dalam perencanaan suatu kegiatan.
Koordinasi dalam peningkatan kualitas SDM bidang ekowisata  dan  pemberdayaan  masyarakat  berkaitan dengan program ekowisata dilakukan oleh BBTNBKDS,  Disbudpar,  Diskes,  KLH,  BPMPD, Disperindag  dan  Disbunhut.  Seperti  pada    kegiatan dalam  program  sadar  wisata  dengan  melakukan penyuluhan  terkait  manajemen  lingkungan,  sosiokul- tur,  kesehatan  dan  keselamatan  kerja.  Hubungan koordinasi  antar stakeholders dilakukan  untuk menyatukan persepsi kegiatan-kegiatan dalam pengembangan  ekowisata  di  TNBK.  Kondisi  ini ditemui pada tata kelola pariwisata di Taman Nasional Bunaken,  Sulawesi  Utara  yaitu  agar  kegiatan  bisa berjalan  efektif  dilakukan  koordinasi  sehingga  dalam pelaksanaannya  tidak  terjadi  tumpang  tindih  (Santoso et al ., 2015).

## 4. Kesimpulan
Terdapat  23 stakeholders yang  terlibat  dalam pengembangan ekowisata di TNBK, yang berkedudukan  sebagai Subject , Key  Players , Contex Setter dan Crowd berdasarkan  pengaruh  dan  kepent- ingannya. Hubungan yang terjadi di antara stakeholders berupa  komunikasi,  koordinasi  dan  ker- jasama, baik yang tertulis di dalam dokumen (tupoksi) maupun  yang  terlaksana  di  lapangan. Stakeholders yang  masuk  dalam  klasifikasi Key  Players dan memiliki  jalinan  hubungan  antar stakeholders yang banyak, memiliki peranan besar dalam pengembangan ekowisata  di  TNBK.  Pengelolaan  ekowisata  secara kolaboratif,  sinkronisasi  program  kegiatan  antar stakeholders serta  saling  bersinergis  perlu  dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengembangan ekowisata di TNBK.

## Daftar Pustaka
[1] Beaumont,  N.  2011.  The  third  criterion  of  ecoturism:  are ecotourism  more    concered  about  sustainability  than  other tourists. Journal of Ecotourism 10(2), pp.135-148.
[2] Bryson, J.M., 2004. What to do when stakeholders matter: stakeholder  identification  and  analysis  Techniques.  Public Management Review. 6, pp. 21-53.
[3] Bungin,  B.  2008. Sosiologi  Komunikasi:  Teori  Paradigma dan  Diskursus  Teknologi  Komunikasi  di  Masyarakat . Kencana, Jakarta
[4] Dwyer, L., D. Edwards, 2000. Nature-based tourism on the edge of urban development. Journal of Sustainable Tourism . 8(4), pp.267-287.
[5] Idrus, M. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif . Erlangga, Jakarta.
[6] Maguire,  B.,J.  Potss,S.  Fletcher,  2012. The  Role  Of Stakeholders  In  Themarine  Planning  Process-Stakeholder Analysis  Within  The  Solent. Marine  Policy,  United Kingdom. 36, pp. 246-257.
[7] Pegas, F., A. Coghlan, A. Stronza, V. Rocha., 2013. For love or  for  money?  investigating  the  impact  of  an  ectourism programe  on  local  residents  assigned  values  towards  sea turtles. Journal of Ecotourism. 12(2), pp. 90-106.
[8] Reed,  S.M.,  A.  Graves,  N.  Dandy,  H.  Posthumus,  K.  Hu- back,  J.  Morris,  C.  Prell,  C.H.  Quin,  L.C.  Stringer,  2009.
Who’s  in  and  why?  w  typology  of  stakeholder  analysis methods for natural resource management. Journal of Envi- ronmental Management. 90, pp. 1933-1949.
[9] Riani, M.W., 2012. Mekanisme hubungan para pihak dalam pengelolaan wisata alam di Kota Bandar Lampung dan seki- tarnya Provinsi Lampung. Skripsi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
[10] Roslinda. E., D. Darusman, D. Suharjito, D.R. Nurrochmat, 2012.  Analisis  pemangku  kepentingan  dalam  pengelolaan taman  nasional  danau  sentarum  kabupaten  Kapuas  Hulu, Kalimantan Barat. Jurnal Manajemen Hutan Tropika.  18(2), pp. 78-85.
[11] Santoso,  H.,  E.K.S.H.,  Muntasib,  H.  Kartodiharjo,  R. Soekmadi,  2015b,  Peranan  dan  kebutuhan  pemangku kepentingan dalam tata kelola pariwisata di Taman Nasional
Bunaken  Sulawesi  Utara.  Jurnal  Penelitian  Sosial  dan
Ekonomi Kehutanan. 12(3), pp. 197-211
[12] Sekartjakrarini, S., 2009. Kriteria dan Indikator Ekowisata Indonesia . Idea. Bogor.
[13] Sembiring.  E.,  S.  Basuni,  R.  Soekmadi,  2010.  Resolusi konflik  pengelolaan  Taman  Nasional  Teluk  Cenderawasih di  Kabupaten  Teluk  Wondama.  Jurnal  Manajemen  Hutan Tropika. 16(2), pp. 84-91.
[14] Shoo, R., A. Songorwa. 2013. Contribution of ecotourism to nature conservation and improvement of livelihoods around
amani  nature  reserve  Tanzania.  Journal  of  Ecotourism.  12 (2), pp. 75- 89.
[15] Siregar,  M.,  2011.    Peranan  Stakeholders  terhadap pengembangan  ekowisata  di  Taman  Nasional  Teluk Cenderawasih  Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
[16] Widiyanti,  H.,  2016.  Strategi  tata  kelola  pengembangan ekowisata di taman wisata alam Kawah Ijen Provinsi Jawa Timur.  Tesis.  Sekolah  Pascasarjana,  Institut  Pertanian  Bo- gor, Bogor.