## IMPLIKASI KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGAWASAN DI BANK ACEH SYARIAH

## Hafiizh Maulana
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta Email: hafizhermaulana@yahoo.com
ABSTRAK  - Kewenangan  pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  menggambarkan  peran  dan respon  pengawasan  DPS  dalam  sistem  Pengawasan  struktur  organisasi.  Bank  Aceh  Syariah menempatkan  DPS  setara  dengan  Dewan  Komisaris  dengan  garis  kewenangan  staff.  Permasalahan muncul ketika pengawasan DPS dari segi aktivitas dan sistem pengawasan tidak sesuai dengan aspek perundang-undangan dan gambaran dalam struktur organisasi.  Penelitian ini bertujuan mencari jawaban persoalan pokok mengenai perangkat yuridis yang digunakan dalam pengawasan DPS, kedudukan dan kewenangan  dalam  struktur  organisasi,  dan  sistem  pengawasan  dalam  operasionalisasi  bank  Aceh Syariah. Untuk memperoleh jawaban tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan  melalui wawancara   secara mendalam dan open kuesioner dan kepustakaan melalui dokumentasi perundang-undangan dan struktur organisasi Bank  Aceh  Syariah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengawasan  DPS  berdasarkan  perangkat yuridis terdiri dari undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 32, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI), dan fatwa-fatwa DSN  MUI.  Kewenangan  DPS  berdasarkan  struktur  organisasi  Bank  Aceh  Syariah  memiliki  2 kewenangan,  yaitu  sebagai  staf  dan  fungsional.  Kewenangan  staf  berhubungan  dengan  posisi  DPS sebagai  pemberi  nasihat/saran-saran  dengan  Dewan  Komisaris  Bank  Aceh,  sementara  kewenangan fungsional berhubungan dengan Divisi Syariah Bank Aceh. Kewenangan DPS mempengaruhi kinerjanya pada  aktivitas/kegiatan  pengawasan,  frekuensi  rapat,  dan  sistem  pelaporan.  DPS  Bank  Aceh  Syariah masih  menjalankan  sistem  pengawasan  tidak  langsung  ( off  spot) melalui  pengkajian,  hasil  laporan kegiatan,  dan  opini  syariah  secara  lisan  serta  tertulis.  Sistem  pengawasan  secara  langsung  ( on  spot) pada struktural Bank Aceh Syariah belum dilakukan. Kata Kunci : Kewenangan, Sistem Pengawasan, Dewan Pengawas Syariah
ABSTRACT  - The supervisory authority of the Sharia Supervisory Board (DPS) describes the role and response  of  DPS  supervision  system  based  on  organizational  structure.  DPS  positions  of  Bank  Aceh Syariah  are  in  parallel  with  the  Board  of  Commissioners  as  authority  staff.  This  study  aims  to  find answers  position  and  authority  in  the  organizational  structure  and  implication  to  supervision  system  in Bank  Aceh  Syariah.  To  obtain  the  answer,  researchers  used  the  descriptive  analysis.  Data  collection methods used are field research through in-depth interviews, open questionnaire and literature through the  conclusion  of  documentation  legislation  and  organizational  structure  of  Bank  Syariah  Aceh.  DPS authority based on the organizational structure of Bank Syariah Aceh have two powers, as a staff and functional  authority.  Staff  competencies  associated  with  the  position  of  the  DPS  as  a  giver  of  advice/ suggestions to the Board of Commissioners of Bank Aceh, while the functional authority related with the Division of Bank Aceh Syariah. The implication of DPS authority will influence with its performance on the activity /supervisory activities, frequency of meetings, and reporting systems.  DPS  Bank Syariah  Aceh still running system indirect supervision based on the activity reporting and sharia opinion.
Keywords: Authority, Supervisory System, Bank Aceh Syariah

## PENDAHULUAN
Pengawasan  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  menjadi  piranti  yang penting  dalam  menilai  kesesuaian  operasional  bank  dengan  nilai  dan  aturan Islam.  Penjabaran  mengenai  pengawasan  tersebut,  diimplementasikan  dalam rentang kendali lembaga pengawasan independen yang dikenal sebagai Dewan Pengawasan Syariah (DPS). DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk  dan  prosedur  bank  syariah  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Senada dengan  hal  tersebut,  Iqbal,  dkk  (2008)  menjelaskan  bahwa  DPS  merupakan konsep  unik  sistem  keuangan  syariah.    Dewan  syariah  terdiri  dari  pakar  fikih yang memantau operasi institusi finansial untuk memastikan operasi dan kode perilaku bank Islam sesuai dengan aturan syariah
Pengawasan  terhadap  perbankan  syariah  sangat  penting  dalam  menjaga kekokohan  dan performance bank  mampu  tampil  sesuai  dengan  prinsip good corporate  governance (Sumitro,  1997).  Salah  satu  indikator  dari good corparate  governance dapat  diketahui  dari  aspek  pengorganisasian  yang tergambarkan dalam rentang kendali organisasi dan jabaran kewenangan yang diberikan.  Kewenangan  ( authority) merupakan  aspek  penting  dalam pengawasan  bank,  dimana  hal  tersebut  menggambarkan  prinsip-prinsip  di dalam  pengawasan.  Kewenangan  pengawasan  DPS    pada  bank  Syariah menggambarkan  sejauh  mana  peran  dan  respons  pengawasan  yang  diberikan oleh DPS dalam operasionalisasi LKS.
Fungsi  pengawasan  bank  syariah  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang- undang  bertujuan  untuk  mendukung  upaya  mewujudkan  perbankan  syariah yang  sehat,  beroperasi  secara prudent. Hal  ini  dijelaskan  oleh  Nurhidayati (2008)  karena  pengawasan  memenuhi  berbagai  ketentuan  perbankan  yang berlaku,  melindungi  kepentingan  masyarakat  pengguna  jasa  perbankan  dan konsisten  menjalankan  prinsip  syariah.  Secara  yuridis,  kegiatan  pengawasan DPS terhadap LKS telah diatur  pada UU No. 21 Tahun 2008 dalam Pasal 32. Pengawasan  tersebut  mengikat  secara  penuh  kepada  kewenangan  DPS  di dalam  melakukan  fungsi  verifikasi  dan  jawaban/nasihat  syar’i  yang  didukung pula  oleh  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN).  Tugas  dan  kewenangan  ini dipertegas  kembali  dengan  Surat  Keputusan  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) MUI   No.Kep-98/MUI/III/2001,  bahwa  DSN  memberikan  tugas  kepada  DPS untuk  (1)  melakukan  pengawasan  secara  periodik  pada  lembaga  keuangan syariah,  (2)  mengajukan  usul-usul  pengembangan  lembaga  keuangan  syariah kepada  pimpinan  lembaga  yang  bersangkutan  dan  kepada  DSN;  (3) melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang  diawasinya  kepada  DSN  sekurang-kurangnya  dua  kali  dalam  satu  tahun
anggaran;  (4)  merumuskan  permasalahan  yang  memerlukan  pembahasan dengan DSN.
Kewenangan  DPS  berdasarkan  Undang-undang  No.  21  tahun  2008  pasal  32, masih ditafsirkan beragam dalam tata kelola keorganisasian bank syariah. Ada perbankan  syariah  yang  meletakkan  DPS  setingkat  dewan  direksi,  namun  ada pula  yang  meletakkannya  di  bawah  dewan  direksi  atau  divisi  khusus.  Dalam peletakan  fungsi  garis  wewenang  juga  masih  muncul  keragaman,  ada perbankan  syariah  yang  memberikan  garis  kewenangan  koordinasi  (garis putus-putus)  kepada  DPS  dan  ada  juga  yang  memberikan  kewenangan komando kepada DPS (garis lurus).
Adapun  fenomena  yang  terjadi  saat  ini  di  dalam  praktik  pengawasan  di  bank bank  syariah  di  Indonesia  adalah  peran  vital  DPS  belum  berjalan  secara optimal,  bahkan  sangat  jauh  dari  peran  yang  semestinya  mereka  jalankan. Fenomena  ini  tidak  saja  di  lembaga  BPR  Syariah,  tetapi  juga  di  bank  umum syariah.  Banyak  diantarnya  yang  tidak  atau  belum  berperan  sama  sekali mengawasi  operasional  perbankan  syariah  (Sutedi,  2009).  Regulasi  undang- undang dan aturan syariah sering tidak sejalan dengan target perbankan dalam mengejar profit dan  target  perusahaan,  sehingga  sangat  mungkin  terjadi pelemahan  terhadap  aspek  syariah  dalam  pengawasan.  Undang-Undang  tidak mengatur  secara  rinci  mengenai  kewenangan  dalam  sistem  pengawasan  pada lingkup  perbankan,  sehingga  memunculkan  keberagaman  dalam  penerapan ketika di lapangan.
Kewenangan  yang dideskripsikan berdasarkan tata kelola keorganisasian  akan membawa kajian ini pada implikasi terhadap sistem pengawasan yang dijalan. Dalam  konteks  bank  pembangunan  daerah,  kinerja  DPS  juga  bertanggung jawab secara langsung kepada komisaris yang notabene diduduki oleh lembaga eksekutif  pemerintah  daerah.  Artinya,  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD) yang  dalam  sektor  LKS  akan  memiliki    DPS  yang  memiliki  tugas  lebih kompleks  dalam  pelaporan  dan  tanggung  jawab  kerjanya.  Atas  dasar  hal tersebut  penulis  tertarik  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai  sistem  pengawasan bank  syariah  di  dengan  status  BUMD  atau  yang  dikenal  dengan  Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Bank  Aceh  Syariah  sebagai  salah  satu  BUMD  LKS  Provinsi  Aceh  memulai aktivitas  perbankan  syariah  dengan  diterimanya  surat  Bank  Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai  Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. DPS bank Aceh Syariah di dalam menjalankan fungsi pengawasan ditunjuk dari kalangan lokal (berasal
dari Provinsi Aceh) melalui persetujuan DSN-MUI dan BI. Sistem pengawasan yang  memiliki  alur  dan  ruang  lingkup  kedaerahan  menjadikan  DPS  harus bekerja  sesuai  dengan  tupoksi undang-undang  dan  kebijakan  lembaga  syariah lokal yang memiliki kewenangan khusus.
DPS  pada  Bank  Aceh  Syariah  ditentukan  dalam  RUPS  yang  ditunjuk  dari kalangan lokal (berasal dari Provinsi Aceh) melalui persetujuan DSN-MUI dan fit  and  proper  test Bank  Indonesia.    DPS  dalam  struktur  perbankan  syariah memiliki bargaining  position penting  dan independent dalam  mengawasi jalannya  fatwa  DSN  tentang  aktivitas  serta  produk  perbankan  syariah. Berdasarkan  hasil  pengamatan  struktur  organisasi  Bank  Aceh    syariah,  posisi DPS  berada  setingkat  dengan  divisi  syariah  dan  memiliki  garis  kewenangan koordinasi  ( staff  authority) (Annual  Report  Bank  Aceh  Syariah,  2012) . Kewenangan  DPS  dalam  sistem  pengawasan  diletakkan    setingkat  dengan divisi syariah yang bermakna pemberi opini dan saran/nasihat. Kedudukan dan kewenangan    struktur  tersebut  akan  mempengaruhi  sistem  pengawasan  yang berkaitan dengan hierarki dan pola pengawasan.
Penelitian  ini  menjadi  menarik  untuk  dikaji,  karena  sistem  pengawasan  lokal (daerah)  yang  belum  secara  menyeluruh  di  atur  dalam  undang-undang perbankan syariah dan dipahami oleh pihak-pihak stakeholder sehingga sistem pengawasan  bank  menjadi  suatu  hal  yang  penting  untuk  meningkatkan kepercayaan  dalam  lingkup  internal  maupun  eksternal  bank  Aceh  Syariah. Berangkat  dari  latar  belakang  permasalahan  yang  ada,  penelitian  ini  ingin menjawab  serangkaian  rumusan  masalah:  (1)  Bagaimana  kewenangan  DPS yang  dijalakan  pada  Bank  Aceh  Syariah;  (2)  bagaimana  implikasi  fungsi kewenangan terhadap sistem pengawasan yang dijalankan?

## TINJAUAN TEORITIS
Pengawasan  merupakan  kegiatan  dalam  menilai  suatu  kegiatan  perusahaan, Setidaknya terdapat 3 garis pemikiran yang nyata dalam pengawasan, yaitu: (1) mengendalikan,  (2)  mengarahkan  atau  memerintah,  (3)  mengatur.  Berkaitan dengan  Supervisi  kegiatan  usaha  bank  syariah,  maka  pengawasan  bank merupakan  salah  satu  tugas  pokok  bank  sentral  dan  lembaga  yang  dibentuk secara  khusus  untuk  mengawasi  perbankan.  Dalam  menjalankan  tugasnya, otoritas  pengawas perbankan mutlak memerlukan data  yang  akurat  dari  bank- bank yang diawasi dalam mewujudkan perbankan yang sehat.

## Kewenangan Pengawasan dalam Teori Keorganisasian
Pengorganisasian merupakan instrumen yang sangat penting dalam mencirikan karakteristik  dari  kinerja  suatu  perusahaan.  Kebanyakan  pengorganisasian terlalu  rumit  untuk  disampaikan  secara  verbal,  sehingga  perorganisasian  di gambarkan dalam suatu bagan yang bernama bagan struktur organisasi ( Kast & Rosenzweig,  2002). Proses  pengorganisasian  merupakan  cara  pengaturan pekerjaan  dan  pengalokasian  pekerjaan  di  antara  anggota  organisasi (perusahaan)  untuk  mencapai  tujuan  secara  efisien  dengan  menyeimbangkan kebutuhan  organisasi  akan  stabilitas  dan  perubahan.  Stoner  dan  Sirait  (1996) mengartikan  Struktur  organisasi  sebagai  susunan  dan  hubungan-hubungan antara  komponen  bagian-bagian  dari  posisi  perusahaan,  yang  mencakup pembagian  aktivitas  kerja,  tingkatan  aktivitas  kerja  satu  dengan  yang  lainnya, dan  spesialisasi  dari  tiap  aktivitas  kerja.  Struktur  organisasi  dapat menggambarkan    aktivitas  kerja  masing-masing  unit  dalam  organisasi, hubungan  di  antara  masing-masing  unit  aktivitas,  Jenis-jenis  pekerjaan  antar unit-unit  kerja,  wewenang  dan  tanggung  jawab  masing-masing  unit,  serta koordinasi antara masing-masing unit.
Wewenang  ( authority) merupakan  instrumen  kerja  yang  berfungsi  sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan perusahaan. Wewenang juga tergantung pada  kemampuan  ilmu  pengetahuan,  pengalaman  dan  kepemimpinan.  Stoner dan  Freeman  dalam  Widjaja  (2002)  memberikan  pengertian  wewenang sebagai  suatu  tipe  kekuasaan.  Kekuasaan  ini  berdasarkan  pengakuan  dari legitimasi atau hukum yang melandasi lingkup kerja, serta kuasaan yang timbul dari  posisi  formal  dalam  suatu  organisasi/perusahaan.  Adapun  klasifikasi wewenang  berdasarkan  teori  ilmu  dasar-dasar  manajemen  oleh  George  dan Leslie (2009) terbagi atas 3 jenis:
1. Line  authority (wewenang  lini),  wewenang  yang  menjamin  adanya pertanggungjawaban  langsung  di  seluruh  rantai  komando  organisasi untuk mencapai sasaran organisasi.
2. Staff  authority (wewenang  staf),  wewenang  kelompok,  individu  yang menyediakan  saran  dan  jasa  kepada  manajer  lini  wewenang  staf mempunyai  hak  sebagai  seorang  spesialis  untuk  menyarankan  dan memberi rekomendasi konsultasi pada lini organisasi.
3. Functional  authority (wewenang  fungsional),  wewenang  anggota  staf departemen  untuk  mengendalikan  aktivitas  departemen  lain  karena berkaitan  dengan  tanggung  jawab  staf.  Wewenang  fungsional memberikan kekuatan dalam menjalankan tugas secara divisi/departemen.

## Konsep pengawasan dalam Perbankan Syariah
Sebagai upaya pengendalian lembaga keuangan syariah, dalam setiap kegiatan dan aktivitas keuangan harus tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sehingga pengawasan  terhadap  bank  syariah  menjadi  suatu  hal  yang  penting  untuk dilakukan. Ada beberapa pengawasan yang dilakukan dalam perbankan syariah menurut Antonio (2001), antara lain:
1. Melalui struktur organisasi bank syariah, ada lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pengawasan terhadap operasional bank syariah,  yaitu  Dewan  Pengawas  Syariah.  Lembaga  ini  biasanya ditempatkan  pada  posisi  setingkat  dewan  komisaris  pada  setiap  bank. Anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  ditetapkan  oleh  rapat  pemegang saham  dari  calon  yang  telah  mendapatkan  rekomendasi  dari  Dewan Syariah Nasional
2. Melalui usaha yang dibiayai, yaitu upaya yang dilakukan untuk menjaga agar  usaha  yang  dijalankan  tetap  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan syariah melalui usaha yang dibiayai.
DPS  memiliki  peranan    penting  dan  otoritas  yang  strategis  dalam  penerapan prinsip  syariah  di  bank  syariah.  DPS  bertanggung  jawab  untuk  memastikan semua  produk  dan  prosedur  bank  syariah  sesuai  dengan  prinsip  syariah. Berdasarkan  struktur  organisasi,  bank  syariah  dapat  memiliki  struktur  yang sama  dengan  bank  konvensional,  misalnya  dalam  hal  komisaris  dan  direksi. Unsur yang amat membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  yang  bertugas  mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan  Pengawas  syariah  diletakkan  pada  posisi  setingkat  dewan  komisaris pada  setiap  bank.  Hal  ini  untuk  menjamin  efektivitas  dari  setiap  opini  yang diberikan oleh DPS (Antonio, 2009).

## Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Ruang Lingkup Pengawasan
Pengertian  DPS  oleh  Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic Financial  Institutions  atau  AAOIFI  (2001)  dalam  Governance  Standard  for Islamic Financial Institutions (GSIFI) No. 1 paragraf 2 menyatakan bahwa :
“A  shari’a  supervisory  board  is  an  independent  body  of  specialised jurists  in  fiqih  mua’amalat  (Islamic  commercial  jurisprudence). However,  the  Shari’a  supervisory  board  may  include  a  member  other than those specialised in fiqih mua’amalat, but who should be an expert
in the field of Islamic Financial institutions and with knowledge of fiqih mua’amalah
DPS  merupakan  badan  independen  yang  ditempatkan  oleh  dewan  syariah nasional  (DSN)  pada  bank.  Arifin  (2001)  mempertegas  Anggota  DPS  harus terdiri  dari  para  pakar  di  bidang  syariah  muamalah  yang  juga  memiliki pengetahuan  umum  di  bidang  perbankan.  Pengertian  DPS  menurut  Peraturan Bank Indonesia No. 06/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  dalam  pasal  1  ayat  10 menyatakan  dewan  pengawas  syariah  merupakan  dewan  yang  melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Bab II Surat Edaran  Bank  Indonesia  No.  8/19/DPbs  tanggal  24  Agustus  2006  menjelaskan bahwa  setiap  bank  syariah  harus  memiliki  DPS  yang  anggotanya  terdiri  dari dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang untuk Bank Umum Syariah dan Bank  Umum  konvesional  yang  memiliki  unit  usaha  syariah,  dan  sedikitnya satu  orang  dan  sebanyak-banyaknya  tiga  orang  untuk  Bank  Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
Pengawasan yang dilakukan oleh DPS bersifat spesifik, yaitu khusus mengenai aspek-aspek  syariah  bagi  bank  yang  menjalankan  usaha  perbankan  dengan menganut  sistem  syariah.  DPS  bertugas  mengawasi  komitmen  syariah  pada perbankan, artinya pengawasan secara umum terhadap bank syariah oleh bank Indonesia diperlakukan sama dengan pengawasan terhadap bank konvensional. Sedangkan  pengawasan  khusus  dilakukan  oleh  lembaga  khusus  pula,  yaitu Dewan Pengawas Syariah yang tugas, wewenang, dan tanggung jawab berbeda dengan  yang  dimiliki  oleh  Bank  indonesia  dan  diatur  pula  dalam  Undang- Undang secara khusus (Sumitro, 1997).
Secara teoritis, untuk menjaga konsistensi kedudukannya dalam  mengeluarkan pendapat,  Karnaen  dan  Antonio  (1992)  menjabarkan  hal-hal  yang  harus diperhatikan oleh DPS antara lain:
1. Mereka  bukan  staf  bank,  dalam  arti  mereka  tidak  tunduk  dibawah kekuasaan admininstratif.
2. Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegan Saham (RUPS).
3. Honorium mereka ditentukan oleh RUPS.
4. Dewan  pengawas  syariah  mempunyai  sistem  kerja  dan  tugas  tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.
5. Secara  yuridis  dalam  pengajuan  usul  dan  rancangan  produk  perbankan oleh  dewan  direksi,  DPS  harus  melakukan  fungsi  verifikasi  dan jawaban/nasehat  syar’i  yang  didukung  oleh  Fawa  Dewan  Syariah

## 8 Maulana | Implikasi Kewenangan DPS_
Nasional sehingga secara fungsi manajerial dalam perbankan DPS berhak untuk  memberikan  intruksi  yang  konsisten  terhadap  produk  perbankan dan operasionalisasi yang dijalankan.

## Wewenang dan Aktivitas Pengawasan DPS
Secara  struktur  organisasi  Bank  Umum  Syariah  terdapat  beberapa  struktur, yaitu  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS),  Dewan  komisaris,  Dewan Pengawas  Syariah,  Unit  usaha  syariah,  dan  kantor  cabang  syariah.  Dewan Pengawas Syariah menurut Jazuli & Janwari (2008)  adalah badan independen yang beranggotakan pada para pakar dibidang syariah muamalah dan memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan serta ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional  (DSN)  pada  bank.  Aktivitas  DPS  dalam  melaksanakan  pengawasan syariah, menurut Brinston dan Ashker yang dikutip oleh Yahya (2004) ada tiga macam, yaitu:
1. Ex  Ante  Auditing merupakan  aktivitas  pengawasan  syariah  dengan melatakkan  pemeriksaan  terhadap  berbagai  kebijakan  yang  diambil dengan  cara  melakukan review terhadap  keputusan-keputusan manejemen  dan  melakukan review terhadap  seluruh  jenis  kontrak yang  dibuat  oleh  manajemen  bank  syariah  dengan  semua  pihak. Tujuan  pemeriksaan  tersebut  untuk  mencegah  bank  syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah.
2. Ex  Post  Auditing merupakan  aktivitas  pengawasan  syariah  dengan melakukan  pemeriksaan  terhadap  laporan  kegiatan  (aktivitas)  dan keuangan  bank  syariah.  Tujuan  pemerisaan  ini  adalah  untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip syariah.
Aspek  pengawasan  DPS  mengalami  perkembangan  dalam  kajian  teoritis, seiring  perkembangan  keuangan  islam  yang  ada  di  indonesia.  Wirdiyanigsih, dkk  (2007)  menjelaskan  sistem  pengawasan  perbankan  islam  pada  dasarnya memiliki dua sistem, yaitu:
1. Pengawasan  dari  aspek  keuangan,  kepatuhan  pada  perbankan  secara umum, dan prinsip kehatian-hatian bank.
2. Pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.
Struktur  pengawasan  mencakup  2  hal:  pertama  sistem  pengawasan  internal yang  terdiri  unsur-unsur  RUPS,  dewan  komisaris,  dewan  audit,  Dewan Pengawas  Syariah,  direktur  kepatuhan  dan  SKAI -Internal  Syariah  Review;
kedua    sistem  pengawasan  eksternal  yang  terdiri  dari  unsur  Bank  Indonesia, akuntan publik, Dewan Syariah Nasional, dan stakeholder.
Rifaai  Karim  dalam  Sutedi  (2009)  menyebutkan  ada  tiga  model  pengawasan syariah  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  yang  diwujudkan  dalam  bentuk struktural organisasi DPS, yaitu:
1. Model  Penasehat,  yaitu  menjadikan  pakar-pakar  syariah  sebagai penasehat semata dan kedudukannya dalam organisasi adalah sebagai tenaga part time , yang datang ke kantor jika diperlukan.
2. Model pengawasan, yaitu adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh  beberapa  pakar  syariah  terhadap  bank  syariah  dengan  secara rutin mendiskusikan masalah-masalah syariah dengan para pengambil keputusan operasional maupun keuangan organisasi.
3. Model  Departemen  syariah  (yaitu  model  pengawasan  syariah  yang dilakukan  oleh  departemen  syariah.  Dengan  model  ini,    para  ahli syariah bertugas full time , didukung oleh staf teknis  yang membantu tugas-tugas  pengawasan  syariah  yang  telah  digariskaan  oleh  ahli syariah departemen tersebut.
Selain  ketiga  model  di  atas,  menurut  Yahya  (2004)  ada  model  variasi  atas model  departemen  syariah,  yaitu  memperluas  tugas  dan  ruang  lingkup departemen  internal  audit  dengan  memasukkan  aspek  syariah.  Departemen internal  audit  bank  syariah  akan  menjadi  fungsi  pendukung  DPS  dalam melaksanakan  tugas-tugas  pengawasan  syariah  sehingga  departemen  internal audit  akan  bekerja  berdasarkan  panduan  DPS  untuk  hal-hal  yang  berkaitan dengan aspek syariah dan melaporkan temuan-temuannya dalam aspek syariah kepada DPS.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  Untuk  mendapatkan  hasil  karya  yang  maksimal,  penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan karya ilmiah ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara:
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil kuesioner terbuka dan wawancara  secara  mendalam  ( indepth-interview )  dengan  pihak  yang

## 10 Maulana | Implikasi Kewenangan DPS_
menjadi kunci dalam penelitian ini ( key person ) .Teknik ini digunakan untuk  menggali  lebih  mendalam  permasalahan  dalam  penelitian  dan memberikan  kebebasan  bagi  informan  untuk  menjawab,  sehingga gagasan  dan  pendapat  bisa  digali.  Adapun  pihak-pihak  yang  menjadi key person dalam penelitian ini antara lain:
a. Divisi Syariah pada Bank Aceh Syariah
b. Kelompok  Pengawasan  Bank  Indonesia  yang  membidangi  Bank Aceh Syariah
c. DPS  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Aceh  Syariah,  terdiri  dari  Ketua dan Anggota DPS.
2. Data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  hasil  studi  kepustakaan dan  studi  dokumentasi  yang  berkaitan  dengan  domain  perundang- undangan  tentang  perbankan  syariah,  sumber  sumber  literatur  terkait lainnya  yang  berhubungan  dengan  tinjauan  DPS  dari  segi  hukum perbankan  syariah,  teori  keorganisasian,  serta  aplikasi  manajemen pengawasan dalam perbankan.

## Metode Analisis Data
Adapun  metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode deskriptive  analysis, yaitu  suatu  metode  dalam  meneliti  status kelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  set  kondisi,  sistem  pemikiran  dengan tujuan  memberikan  gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual,  dan akurat  mengenai  fakta-fakta  serta  hubungan  antara  fenomena  (Nazir,  2005). Metode deskriptive  analysis lebih  lanjut  dijelaskan  oleh  Teguh  (2005)  yang mengangkat  topik  khusus  tentang  metode  penelitian  ekonomi yaitu  data  yang dianalisis untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa  adanya  atau  menjelaskan  tentang  fenomena-fenomena  yang  terjadi  di sekitar  objek  penelitian  dengan  maksud  untuk  mencari  jalan  penentuan penelitian.  Melalui  metode deskriptif  analysis akan  dilihat  bagaimana kewenangan  yang  dijalankan  oleh  DPS  dalam  sistem  pengawasan  Bank  Aceh Syariah dari sisi gambaran struktur kerja DPS, landasan Undang-Undang, dan jalannya pengawasan bank.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum, gambaran pengawasan DPS pada bank Aceh Syariah merupakan kristalisasi dari Undang-Undang Perbankan Syariah,  DSN MUI, dan PBI yang diaplikasi  pada  bank  Aceh  Syariah.  DPS  berperan  dalam  pengawasan  yang memiliki  garis  koordinasi  dengan  dewan  komisaris.  DPS  berperan  secara
fungsional  dengan  departemen/divisi  syariah.  Pada  tabel  berikut  ini  akan  di jabarkan  nama-nama  DPS  pada  bank  Aceh  Syariah  beserta  jabatan  dan  tahun pengangkatannya:
Tabel 1. Nama-nama DPS Bank Aceh Syariah
Nama DPS Jabatan Tahun Pengangkatan Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA Ketua DPS 2010 Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, Ma Anggota DPS 2010 Islamuddin, SE, M.Si., A.k Anggota DPS 2010 (Berhenti menjabat tahun 2012
Sumber: Risalah Rapat Direksi Bank Aceh, 2013
Berdasarkan tabel 1, kedudukan dan kewenangan  DPS tidak secara kompleks diatur  pelaksanaannya  dalam  risalah  rapat  Direksi  Bank  Aceh,  hal  tersebut dapat  dilihat  dari  kedudukannya  yang  hanya  terdiri  dari  ketua  dan  anggota. Artinya,  kewenangan  tugas  yang  diberikan  kepada  DPS  ditafsirkan  secara sederhana  dengan  mekanisme  pengawasan  informal  serta  pembagian  kerja yang  tidak  terlalu  rumit.  Hal  tersebut  diperkuat  dari  hasil  wawancara  dengan Ketua DPS Bank Aceh Syariah Muslim Ibrahim (2013) yang mengatakan;
“Pembagian  tugas-tugas  dalam  pengawasan  kepada  Bank  Aceh Syariah tidak ada diatur secara tertulis dan rinci, tidak ada perbedaan antara  kedudukan  ketua  dengan  anggota.  Jadi  kegiatan  pengawasan dilakukan  secara  bersama-sama  dan  opini  diberikan  dengan pandangan masing-masing.”
Jabatan  antara  ketua  DPS  dengan  anggota  DPS  Tidak    berbentuk hierarki secara  komando  antara    ketua  dan    anggota.  Proses  pengawasan  dan  kegiatan dijalankan  dan  diputuskan  secara  bersama-sama  dengan  terlebih  dahulu melakukan  kajian  masing-masing  DPS  pada  bank  Aceh  Syariah  diberikan kelonggaran  dalam  perihal  pembagian  kerja  antara  DPS  dan  masing-masing punya  kewenangan  yang  sama  dalam  pengawasan,  pemberian  opini,  nasihat, dan saran-saran.

## Analisis terhadap Aktivitas Pengawasan Bank Aceh Syariah
Efektivitas pengawasan dalam analisis penulis, setidaknya memerlukan 2 aspek penguatan,  yaitu  (1)  penguatan  aspek  kedudukan  dan  kewenangan  dalam struktur  organisasi,  (2)  aspek  penguatan  sistem  pengawasan  yang  dijalankan sebagai  implikasi  dari  kewenangan  yang  dijalankan.  Ketiga  aspek  penguatan
tersebut  akan    mengoptimalkan  peran  dan  respon  pengawasan  yang  diberikan DPS    Bank  Aceh  Syariah  dan  sejauh  mana  peran  tersebut  efektif  untuk dijalankan.

## 1. Aspek kedudukan dan kewenangan dalam struktur organisasi
Berdasarkan  hasil  studi  struktur  kedudukan  dan  kewenangan  DPS  pada  Bank Aceh  Syariah,  kedudukan  DPS    berada  pada  posisi  setingkat  komisaris. Kedudukan DPS sebagai staf komisaris yang bergaris putus-putus, memberikan kewenangan  sebagai  pemberi  nasihat/saran  yang  berkaitan  dengan  prinsip syariah.  DPS  juga  membawahi  secara  fungsional  divisi-divisi  lainnya  yang terdiri  dari  divisi  syariah,  divisi  pemasaran,  divisi  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  dan  Kepatuhan.  Adanya  hubungan  yang  fungsional  tersebut memungkinkan  DPS  untuk  menjalankan  tugas  pengawasan  pada  seluruh manajemen  Bank  Aceh,  baik  dari  bank  Aceh  yang  beroperasi  secara konvensional  maupun  syariah.  Pada  gambaran  struktur  organisasi,  DPS  tidak berdiri  sendiri  dalam  Unit    Usaha  Syariah,  tetapi  dibantu  oleh  Divisi  syariah yang membantu pelaksanaan pengawasan.
Posisi  strategis  DPS  yang  didukung  kuat  oleh  undang-undang  dan  struktur kewenangan  pada  organisasi  bank  Aceh  Syariah  pada  kenyataannya  tidak menguatkan kinerja DPS dalam pengawasan Bank Aceh. Penulis masih melihat adanya  perbedaan  perlakuan  antara  DPS  dengan  komisaris  dan  direksi.  Hak- hak DPS yang dijamin oleh undang-undang belum terpenuhi dengan baik dari segi  fasilitas  kantor,  remunerasi,  kegiatan,  dan  sebagainya  yang  berbeda dengan hak-hak fasilitas yang diberikan pada direksi
Pengawasan Bank Aceh Syariah masih dilakukan dengan pengkajian pada SOP dan  laporan,  artinya  DPS  menunggu  hasil  pekerjaan  manajemen  bank  dan undangan  rapat  dengan  direksi.  Padahal  DPS  bank  Aceh  Syariah  bisa mengawasi  dan  mengendalikan  tugas  departementalisasi  secara  langsung  jika diterjemahkan  dari  aspek  teori  keorganisasian.  Saat  penulis  mewawancarai Bapak  Muslim  Ibrahim  di  MPU  Aceh,  beliau  menyampaikan  bahwa kewenangan  DPS  hanya  mampu  menyentuh  ring  divisi  syariah  dan  kantor cabang/capem  syariah  sedangkan  kebijakan  Bank  Aceh  belum  ada  turut campur tangan DPS.
Penguatan  pada  aspek  pengawasan  bank  Aceh  Syariah  sudah  tergambarkan pula  pada  posisinya  di  struktur  organisasi  DPS  yang  sejajar  dengan  Dewan Komisaris. DPS berkedudukan sejajar dan berhubungan secara staff  authority dengan Dewan Komisaris  Bank Aceh. DPS juga  berkedudukan di  atas dewan
direksi  dan  bagian-bagian  divisi  Bank  Aceh  melalui functional authority . Artinya,  meskipun  Bank  Aceh  masih  berada  dalam  satu  pintu  usaha  dengan Unit  Usaha  Syariah  yang  disebut  Bank  Aceh  Syariah,  namun  struktur organisasi  Bank  Aceh  menempatkan  DPS  sebagai functional  authority yang bekerja  mengawasi  aspek  syariah  pada  Bank  Aceh  Syariah  dan  juga  divisi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariah.
Gambaran  kedudukan  dan  kewenangan  pengawasan  tersebut,  sejalan  pula dengan  pendapat  Rifaai  Karim  dalam  Sutedi  (2009)  yang  membagi pengawasan  pada  3  model;  yaitu  model  penasehat,  model  pengawasan,  dan model  departeminisasi.  Berdasarkan  pemahaman  penulis  terhadap  struktur organisasi  bank  Aceh,  berikut  ini  akan  diuraikan  model-model  pengawasan pada bank Aceh Syariah.
Tabel 2. Uraian Karakteristik Model Pengawasan DPS Bank Aceh Syariah
Model Pengawasanan Uraian Karakteristik Keterangan Penasehat DPS berperan sebagai penasehat  lingkup  posisi staff dengan dewan komisaris  dan  bekerja part time jika diperlukan - Adanya  garis  putus-putus  yang menghubungan DPS Dengan Dewan Komisaris - DPS  tidak  berkantor  yang  sama dengan Dewan Komisaris Pengawasan DPS  sebagai  ahli  syariah membawahi  para  direksi dan melakukan pengawasan secara off spot pada operasional  produk  yang dijalankan - Adanya hubungan garis fungsional  DPS  dengan    para direksi bank Aceh - Kajian  terhadap  SOP  Bank  Aceh Syariah oleh DPS - Laporan pengawasan DPS melalui kerja Kerja Pengawasan Model Departemen/divi si Adanya divisi syariah sebagai divisi teknis pelaksanaan pengawasan syariah yang bekerja bersama dengan DPS - Divisi  syariah  bekerja full  time dan  membawahi  kantor-kantor Cabang/  Capem  Bank  Aceh Syariah - Tugas  fungsional  DPS  secara langsung  diwakilkan  oleh  divisi syariah
Sumber: Hasil Wawancara DPS (diolah) , 2013
Berdasarkan tabel di atas, penulis memberikan gambaran model pengawasan pada  Bank  Aceh  Syariah  yang  secara  keseluruhan  dijalankan  oleh  DPS. Meskipun  secara  kompleks  kedudukan  dan  kewenangan  pengawasan tergambarkan  pada  semua  model  pengawasan,  tetapi  respon  tersebut  belum bekerja dengan maksimal.
Ketiga model tersebut, masih dijalankan sebatas lingkungan UUS Bank Aceh Syariah  tetapi  belum  menyentuh  pelaksanaan  pada  Bank  Aceh.  Apabila melihat  kedudukan  dan  kewenangan  dalam  pengawasan  yang  dimiliki  oleh DPS pada struktur kerja, Bank Aceh Syariah bisa melakukan spin  off secara penuh  untuk  menjalankan  operasional  perbankan  syariah.  Artinya  ketiga model  ini  muncul  karena  Bank  Aceh  masih  berada  pada  posisi  satu  atap dengan  sistem  konvensional,  sehingga  muncul  ketidakkonsistenan  dalam pengawasannya.
Divisi Syariah masih harus menerapkan kebijakan yang sejalan dengan divisi pemasaran  dan  kepatuhan  Bank  Aceh,  sehingga  terjadi  benturan  kebijakan antara conventional  policy dengan shari’ah  policiy. Misalnya,  pernyatakan divisi syariah yang menyampaikan secara umum aspek operasional mengikuti fatwa  dan  ketetapan  syariah  DSN-MUI,  namun  penulis  menemukan  dalam laporan Bank Aceh Syariah yang menggabungkan pendapatan jasa giro Bank Aceh dengan Unit Usaha Syariah.
Salah  satu  peran  yang  sangat  menentukan  dalam  mengembangkan  bank syariah  adalah  fatwa  ulama  dari  MUI,  terutama  yang  bertugas  sebagai anggota DSN dan DPS. Disamping keahliannya sebagai ahli syariah, mereka harus  tahu  dan  perlu  mengikuti  perkembangan  dan  praktik  produk  yang ditawarkan apakah sesuai syariah atau tidak sebagai hak  yang lumrah terjadi dalam kasus perbankan, seperti denda, fee, dan lain lain (Halide, 2004).

## 2. Aspek sistem pengawasan
Pada  aspek  sistem  pengawasan,  penulis  akan  menguraikannya  dalam  bentuk kegiatan, frekuensi rapat, dan laporan pengawasan. Tiap-tiap aspek ini harus mampu  dijalankan  dengan  optimal  dan  sesuai  dengan  garis  perundangan- undangan dan fatwa DSN.
a. Kegiatan Pengawasan
Berdasarkan hasil penelitian, terungkap secara jelas mengenai kegiatan  yang masih dilakukan secara off spot pengawasan dan bersifat konsultatif. Kegiatan
yang  biasa  dilakukan  DPS  ada  memberikan personal  statement terhadap fatwa-fatwa  DSN  yang  tidak  dimengerti  oleh  pihak  perbankan  dan menanyakan hal-hal  yang berkaitan dengan inovasi produk. DPS juga belum memiliki  kantor  resmi  di  Bank  Aceh  pusat  dan  kelengkapan  fasilitas  dalam pengawasan.
Prof  Muslim  Ibrahim  masih  berada  dan  berkantor  di  MPU  Aceh  sebagai wakil  Ketua  MPU  Aceh,  dan  menyimpan  berkas-berkas  pengawasan  di kantor MPU. Padahal MPU Aceh tidak merepresentatifkan posisi Pak Muslim sebagai  DPS  Bank  Aceh  Syariah.  Fasilitas  lainnya  juga  masih  belum  secara jelas  dan  terbuka  penulis  dapatkan,  sehingga  data  nominal  remunerasi  tidak bisa dijelaskan. Namun  dari hasil wawancara secara mendalam, Pak Muslim menyampaikan  bahwa  masih  terlalu  jauh  hal  fasilitas  dan  remunerasi  yang diteriman DPS jika dibandingkan direksi Bank Aceh.
Prof  Syahrizal  Abbas  juga  masih  berkantor  di  IAIN  Ar-Raniry  sebagai Pembantu  Rektor  IV  dan  merangkap  jabatan  sebagai  Kepala  Dinas  Syariat Islam, sehingga pengawasan secara langsung pada aktivitas bank tidak secara penuh  dilakukan.  Kesulitan  membagi  waktu  dan  kesibukan  yang  padat, menyebab fungsi pengawasan DPS tidak fokus dilakukan dengan respon yang terstruktur.  Pengawsan  hanya  dengan  tulisan statement pada  lembar  kerja yang disediakan dan dikirimkan melalui surat.
Kegiatan  pengawasan  tidak  berjalan  dengan  efektif  dikarenakan  adanya kesibukan  DPS  di  luar  aktivitas  pengawasan,  yang  juga  menjabat  sebagai pimpinan  dan  bertugas  pada  instansi  lainnya.  Pak  muslim  Ibrahim  menjabat sebagai wakil ketua MPU Aceh di periode ini dan juga di periode sebelumnya sebagai  ketua  MPU  Aceh.  Selain  kesibukan  di  MPU,  Prof  Muslim  juga sebagai  Dosen  pada  IAIN  Ar-Raniry.  Sedangkan  Prof  Syahrizal  Abbas menjabat  sebagai  Pembantu  Rektor  IV  IAIN  Ar-Raniry  dan  baru  saja ditetapkan sebagai Kepala Dinas Syariat Islam.
Sibuknya  aktivitas  DPS  Bank  Aceh  Syariah  diluar  aktivitas  pengawasan menjadi  kesulitas  dan  hambatan  dalam  menjalankan  kegiatan  pengawasan. Hal  tersebut  berdampak  pada  sistem  pengawasan  yang  hanya  dijalankan secara  tidak  langsung  ( off  spot) melalui  laporan  yang  dikirimkan.  Respon pengawasan secara langsung belum dijalan oleh DPS Bank Aceh Syariah.
Optimalisasi  kegiatan  pengawasan  harus  dijalankan  dengan  respon  secara langsung  ( on  spot) dan  tidak  langsung  ( off  spot). Artinya,  DPS  harus merespon  pengawasan  dengan  inspeksi  secara  langsung  pada  divisi  syariah
Bank  Aceh  dan  Kantor  cabang/capem  mengenai  pelaksanaan  syariah dilapangan.  Sistem  pengawasan  yang  hanya  dilakukan  dengan  sistem menunggu  hasil  laporan  tidak  efektiv  dan  bisa  menimbulkan  indikasi pelanggaran  syariah  ( shari’ah  compliance) .  Inspeksi  ini  bisa  yang  bersifat terjadwalkan  maupun  inspeksi  mendadak  ( insedentil). Apabila  DPS  tidak memiliki  waktu  untuk  mengawasi  secara  langsung,  pengawasan  dapat dilakukan pengawasan dengan metode:
1. Metode  Pendelegasian,  yaitu  melakukan  delegasi  pengawasan  secara personal  kepada  ahli  syariah  yang  memiliki  kecakapan  ilmu  dan  mampu dipercayakan  untuk  mewakilkan  pengawasan  langsung  pada  operasional bank Aceh Syariah.
2. Metode  pembentuk  team  khusus  yang  berkantor  ditiap  Cabang/Capem Bank  Aceh  Syariah  untuk  menjalakan assesment pengawasan.  Sehingga data-data pengawasan bisa dilaporkan oleh tim khusus dengan akurat
3. Metode  Komisi  pengawasan,  metode  ini  dilakukan  dengan  struktur perwakilan  pengawasan  yang  lebih  baku  yang  di  jalan  dengan  komisi khusus pengawasan yang bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama  (MPU).  Komisi  ini  bisa  bekerja  institusional  dengan  menempat tenaga akademisi  yang ahlu dibidang syariah melalui kelembagaan MPU Aceh dan atas persetujuan DSN-MUI.

## b. Frekuensi Rapat
Berdasarkan  PBI  No.  11/33/PBI/2009  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan Good  Corporate  Governance , Anggota  DPS  wajib  menyediakan  waktu  yang cukup  agar  pelaksanaan  tugasnya  berjalan  optimal,  dan  DPS  wajib menyelenggarakan rapat paling kurang 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan. Lebih lanjut  lagi  PBI  No.  11/10/PBI/2009  tentang  Unit  Usaha  Syariah,  mewajibkan Bank  Syariah  untuk  Memberikan  data  dan  informasi  yang  diperlukan  terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan DPS.
Dari  hasil  frekuensi  rapat  yang  disampaikan  divisi  syariah,  secara  rutin  rapat yang  terjadwalkan  hanya  4  kali  dalam  setahun.  Untuk  rapat  yang  bersifat insedentil bisa  dilakukan  pada  jadwal  tertentu.  Namun  konfirmasi  mengenai rapat  insedentil  atau  yang  tidak  terjadwal  tersebut  tidak  disampaikan  dengan secara jelas mengenai waktu pelaksanaan dan pembahasan yang diagendakan.
Untuk  mengoptimalkan  pengawasan  dan  pengembangan  produk  perbankan syariah,  intensitas  rapat  secara  rutin  dan  terjadwal  penting  untuk  dilakukan. Penulis  mengamati  belum  adanya  efektivitas  kegiatan  bank  Aceh  Syariah
dengan  respon  DPS  dalam  melakukan  sistem  pengawasan  berdasarkan  rapat kerja. Pelaksanaan rapat  secara rutin diatur dalam GCG yang mengamanatkan rapat dilakukan sebulan sekali. Unsur-unsur rapat dan agenda pembahasan juga harus  dirancang  secara  sistematis  sehingga  aspek-aspek  syariah  dalam  Bank Aceh Syariah secara pure berjalan dengan baik
Ada  5  pembahasan  pokok  yang  harus  diagendakan  dalam  rapata  antara  DPS dengan  direksi  bank;  yaitu  mengenai  (1)  mengkaji  produk  perbankan  sesuai dengan aspek syariah yang diatur dalam fatwa DSN, (2) pengembangan produk perbankan  syariah,  (3)  me- review sistem  dan  prosedur  operasional  produk yang  dijalankan,  (4)  pengajuan  usul-usul  pengembangan  yang  belum  diatur dalam fatwa DSN, (5) evaluasi laporan keuangan dan hasil kinerja Bank Aceh Syariah.

## c. Sistem Pelaporan Pengawasan
Laporan  pengawasan  Bank  Aceh  Syariah  didasarkan  atas  PBI  No. 5/26/PBI/2003 pada bab IV, yaitu laporan DPS dilakukan sekurang-kurangnya 6  bulan  sekali  dengan  menggunakan  format  laporan    pada  daftar  kertas  kerja pengawasan.  Pelaporan  hasil  pengawasan  harus  disampaikan  terlebih  dahulu kepada  direksi  dan    komisaris  untuk  selanjutnya  dilaporkan  kepada  BI  dan DSN.
Laporan  pengawasan  dalam  kertas  kerja  pengawasan  dijalankan  pada  Bank Aceh Syariah dengan format  seperti aturan  yang tertera tersebut.  Berdasarkan penjelasan Unit pengawasan Bank  Indonesia bahwa laporan pengawasan DPS tidak ikut campur dalam laporan laba-rugi dan aktiva tetapi menekankan aspek personal  statement kesesuaian  pelaksanaan  produk  perbankan  syariah  dengan fatwa DSN. DPS juga memberikan catatan dalam lampiran  terpisah  yang me- review hasil pengawasan pada pelaksanaan kegiatan perbankan.
Format laporan DPS dalam kertas kerja laporan pengawasan menekankan pada aspek  aplikasi  produk  syariah.  Namun  konsistensi  dan  validitas  laporan pengawasan  akan  sulit  dilakukan  apabila  sistem  pengawasan  secara  langsung dan  terbuka  tidak  dilakukan.  Apabila  dasar  laporan  pengawasan  yang  dibuat hanya dari SOP dan hasil laporan terkirim dari pihak bank Aceh Syariah, DPS akan  sulit  dalam  menilai  aplikasi  kegiatan  produk  perbankan  sesuai  syariah atau ada indikasi pelanggaran.
Laporan pengawasan yang efektif harus didasarkan pada pengawasan langsung dan respon pengawasan pada tiap divisi. Artinya, pelaporan pengawasan harus
mencakup  aspek:  (1)  aktivitas  pengawasan  syariah  dengan  pemeriksaan terhadap  berbagai  kebijakan  yang  diambil  dengan  cara  melakukan review terhadap  keputusan-keputusan  manajemen  dan  melakukan review terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak,  dan  (2)  aktivitas  pengawasan  syariah  dengan  melakukan  pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan keuangan bank syariah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  sistem  pengawasan DPS Bank Aceh Syariah, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Aplikasi  pengawasan  berdasarkan  undang-undang  perbankan  syariah tentang  Dewan  Pengawas  Syariah,  respon  pengawasan  pada  Bank  Aceh Syariah terbagi atas 2 jenis:
a. Respon  pengawasan  pada  produk  dan  operasional  bank  syariah  pada lingkup coorporasi di  internal Bank  Aceh  Syariah  serta  kelengkapan yang  dibutuhkan  dalam  menjalankan  pengawasan  seperti  data, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan.
b. Respon  pengawasan  pada  prinsip-prinsip  syariah  sesuai  fatwa  DSN dan  BI  serta  terjaminnya  kelengkapan  untuk  data,  informasi,  dan fasilitas  dalam  menjalankan  pengawasan.  Respon  pengawasan  berada pada  wilayah  dan  lingkup  eksternal  yang  berkaitan  dengan  pelaporan kepada DSN dan BI.
2. Kedudukan  dan  kewenangan  DPS  Bank  Aceh  Syariah  terbagi  dalam  2 bentuk kewenangan:
a. Kedudukan  dan  kewenangan  sebagai  posisi staff  authority atau penasehat  yang  berada  pada  posisi  sejajar  dengan  Dewan  Komisaris. Dalam  hal  ini,  DPS  menjalankan  kewenangan  koordinasi  sebagai nasehat/saran-saran  pengembangan  produk  perbankan  syariah  dan pendapat syariah.
b. Pengawasan  secara  departementalisasi,  memberikan  kedudukan  dan kewenangan  bagi  DPS  untuk  menjalankan functional authority pada tiap-tiap  divisi  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  kegiatan syariah.
3. Sistem  pengawasan  dijalankan  melalui  sistem  pengawasan  secara  tidak langsung ( off spot) dengan mengkaji dan memberi personal statement pada Standard Operasional Procedur (SOP) serta  menerima hasil laporan lisan dan  tertulis.  Sistem  pengawasan  DPS  menggambarkan  Bentuk-bentuk
kegiatan yang dijalankan dalam aktivitas pengawasan,  frekuensi rapat, dan laporan pengawasan dalam daftar kerja pengawasan.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  saran  peneliti  dalam sumbangan  pemikiran  berupa,  penguatan  secara  regulasi  perundang-undangan perbankan  syariah  yang  beroperasi  di  derah,  khususnya  berkaitan  dengan pengawasan  syariah.  Untuk  Aceh,  regulasi  pengawasan  bank  syariah  bisa diperkuat  melalui  Qanun  pengawasan  syariah  dengan  pembentukan  komisi khusus  yang  berkoordinasi  dengan  MPU  Aceh  dan  DSN  MUI.  Adanya penguatan  pengawasan  DPS  Bank  Aceh  Syariah  pada    Kedudukan  dan kewenangan dalam struktur organisasi serta secara konsisten diterapakan dalam aplikasi  pengawasan.  Desain  organisasi  harus  menggambarkan  bunyi perundang-undang sebagai  respon pengawasan lini dan staff .Penerapan sistem pengawasan  langsung  dengan  berkantor  tetap  di  tiap  Cabang/Capem  Bank Aceh  Syariah  dengan  memberi  tawaran  pada  3  metode;  pendelegasian, pembentukan team khusus, dan komisi pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio,  M.  Syafi'i.  (2001). Bank  Syariah:  dari  Teori  ke  Praktek .  Jakarta: Tazkia Institute Insani.
Arifin,  Zainul.  (2005) Pola  Manajeman  Bank  Syariah ,.  Diakses  pada  tanggal
15 Desember 2011 dari situs http://shariahlife.wordpress.com, 2005.
Bahrain  Monetary  Agency.  (2002). Syariah  compliance . Bahrain:  Bahrain Monetary Agency,
Djazuli & Janwari . (2008). Lembaga Lembaga Perekonomian Umat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
DSN  MUI  No.  03  Tahun  2000  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah.
Iqbal,  Zamir,  dkk.  (2008). Pengantar  Keuangan  Islam  Teori  dan  Praktek . Jakarta: Kencana.
20 Maulana | Implikasi Kewenangan DPS_
Karnaen  &  Antonio,  Syafi'i.  (1992) Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam.
Yogjakarja: Dana Bhakti Prima Yasa.
Kast, Freemont & Rosenzweig, James E. (2002). Organisasi dan Manajemen . Jakarta: Sinar Grafika.
Nazir, Moh. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Setyanto, Budi. (2006). Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam .  Jakarta: Kencana.
Stoner, James A.F. & Sirait, Alfonsus. (1996). Manajemen . Jakarta: Erlangga.
Sumitro, Warkum. (1997). Asas Asas Perbankan Islam dan Lembaga Lembaga Terkait . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Surat  Keputusan  DSN  MUI   No.Kep-98/MUI/III/2001  tentang  Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005
Sutedi,  Adrian.  (2009). Perbankan  Syariah  Tinjauan  dan  Beberapa  Segi Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Teguh,  Muhammad.  (2005). Metodelogi  Penelitian  Ekonomi  Teori  dan aplikasi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Terry,  George  R.    dan  W.  Rue,  Leslie.  (2009) Dasar-Dasar  Manajemen . Jakarta: Bumi Aksara.
Wahyuningsih,  Yeni. Analisis  Terhadap  Hambatan-Hambatan  Dewan  Pengawas Syariah  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Kabupaten  Ponogoro .  Thesis Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Widjaja,  Amin,  (2002). Manajemen  Suatu  Pengantar .  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta.
Zed, Mestika. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.