Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 7(2), 2023, 344-350 Available online at http://journal.lembagakita.org
Dampak Ekonomi Akibat Wanprestasi Debitur di Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Rolando Marpaung 1* , Micael Jeriko Damanik 2 1*,2 Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
Abstrak. Dalam  suatu  negara  berkembang,  peran  dari  perkreditan  memiliki  peran  yang  cukup  dominan  dalam mengembangkan  potensi  ekonomi  dalam  penelitian  ini  peneliti  merumuskan  masalah;  Bagaimana  dampak  ekonomi wanprestasi  debitur  pada  kredit  bermasalah,  Bagaimana  kebijakan  Lembaga  keuangan  dalam  menangani  wanprestasi debitur di Bank Perkreditan Rakyat. Metode penelitian kepustakaan (library research), UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan,  Keppres  No.  56  Tahun  2002  Tentang  Restrukturisasi  Kredit  Usaha  Kecil,  dan  Menengah,  PBI  Nomor: 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan KUH Perdata dan bahan-bahan yang berkaitan. Hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu  pihak  tidak  memenuhi  hak  dan  kewajiban  secara  sukarela  maka  salah  satu  pihak  dapat  menuntut  melalui pengadilan.  beberapa  kebijakan  dalam  penyelamatan  kredit  macet,  dan  adapun  hal  yang  maksud  yaitu:  Rescheduling (penjadwalan kembali), Reconditioning (persyaratan kembali) Restructuring (penataan kembali) Dampak Perjanjian kredit yaitu  hubungan  yang  menimbulkan  akibat  hukum  yang  dijamin  oleh  hukum  atau  undang-undang  Dampak  ekonomi akibat  dari  tidak  terpenuhi  prestasi  debitur  adalah  sebagai  berikut  :  Kesulitan  Mendapatkan  Pinjaman  dari  Lembaga Keuangan  Lain,  Denda  dan  Bunga  yang  Lebih  Tinggi,  Kesulitan  Mendapatkan  Persetujuan  Kredit.  Upaya  yang dilakukan BPR apabila terjadi kredit bermasalah dimulai dengan melakukan negosiasi hingga menempuh jalur hukum.
Kata kunci: Perbankan; Kredit Macet; Upaya Hukum.
Abstract. In a developing country, the role of credit has a fairly dominant role in developing economic potential. In this study, researchers formulate the problem as follows: What is the economic impact of debtor defaults on problem loans, What are the policies of financial institutions in dealing with debtor defaults in Rural Banks. Methods of library research, UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Keppres No. 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, dan Menengah, PBI Nomor: 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan KUH Perdata. Relationships  that  give  rise  to  legal  consequences  guaranteed  by  law  or  law.  If  one  party  does  not  fulfill  the  rights  and obligations voluntarily then one party can sue through the court. several policies in rescuing bad credit, and as for the things that are meant, namely: Rescheduling, Reconditioning, Restructuring. Impact of credit agreements, namely relationships that give rise to legal consequences guaranteed by law or law Economic impacts as a result of unfulfilled debtor achievements are as follows:  Difficulties  in  Obtaining  Loans  from  Other  Financial  Institutions,  Higher  Fines  and  Interests,  Difficulties  in Obtaining Credit Approval. Efforts made by BPR in the event of problem loans begin by negotiating and ending with legal channels.
Keywords: Banking; Bad Credit; Legal Action.
* Author. Email Corresponding: rolandomarpaung@gmail.com 1*
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.940 Received: 27 January 2023, Revision: 7 February 2023, Accepted: 22 February 2023, Available Online : 1 March 2023.
Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2023. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang memberikan  pelayanan  jasa  dimana  kegiatan dari usahanya adalah mengumpulkan dana dari nasabah  serta  mendistribusikannya  kembali dana itu kepada nasabah juga. Peran dari bank dalam  menunjang  kegiatan  perekonomian masyarakat  sanggatlah  penting.  Salah  satunya yaitu  dalam  bentuk  pemberian  kredit.  Bank Perkreditan  Rakyat  mempunyai  peran  dalam mengembangkan potensi ekonomi di Indonesia.  Banyak  pihak  atau  Lembaga  yang mempekerjakan uang untuk memperoleh uang. Salah  satu  Lembaga  dengan  sistem  tersebut yaitu perbankan. Bank menjadi sebuah lembaga yang  mampu  menuntun  pendanaan  dari masyarakatnya,  dana  yang  sudah  terhimpun selanjutnya  disalurkan  dalam  bentuk  kredit. Fasilitas  kredit  ditawarkan  oleh  bank  kepada setiap individu yang membutuhkan dana untuk melakukan  aktivitasnya  (Atmadja  &  Budiartha, 2019).
Perbankan memiliki andil dalam pembangunan ekonomi  nasional  dengan  memberikan  dana dalam bentuk perkreditan bagi perorangan atau badan  usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang tersebut termasuk  kebutuhan  produktif  seperti  untuk meningkatkan  dan  memperluas  kegiatan usahanya. Kebutuhan  yang bersifat konsumtif dan  memanfaatkan  pendanaan  dari  Bank  yang dikenal  Bank  Perkreditan  Rakyat  disingkat BPR.  Salah  satu  Bank  yang  menyediakan pendanaan  bagi  masyarakat.  Dana  yang digunakan  Bank  untuk  membiayai  kredit tersebut bukan semata-mata berasal dari modal Bank  tetapi  sebagian  besar  berasal  dari  dana- dana  masyarakat.  Modal  Bank  sangat  terbatas sehingga  untuk  mengembangkan  usaha,  Bank harus  berusaha  keras  menarik  dana  dari masyarakat yang  kemudian disalurkan kembali kepada  masyarakat.  Inilah  yang  disebut  Bank menjalankan  fungsi  intermediasi.  Dana-dana masyarakat  yang  bisa  ditarik  dari  masyarakat misalnya  tabungan,  giro,  deposito,  sertifikat deposito,  obligasi  dan  surat-surat  hutang lainnya.  Peranan  perkreditan  cukup  dominan dalam  suatu  negara  yang  sedang  berkembang dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi.
Pinjaman  kredit  yang  diberikan  oleh  bank bukan  semata-mata  diberikan  dengan  mudah.
Sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah,  pihak  bank  akan  memberikan beberapa  persyaratan  bagi  peminta  pinjaman dan  persyaratan  tersebut  haruslah  dipenuhi. Namun,  apabila  pihak  peminta  pinjaman  telah dikatakan  layak  serta  persyaratan  yang dibutuhkan sudah terpenuhi, pihak bank belum tentu  juga  akan  memberikan  kreditnya.  Proses analisa dan penelitian terhadap kondisi peminta pinjaman  harus  dilakukan  terlebih  dahulu  oleh pihak  bank.  Hal  tersebut  dilakukan  sebagai upaya  untuk  mencegah  terjadinya  risiko  gagal bayar atau kredit macet.
Berdasarkan ketentuannya Bank Indonesia (BI) menggolongkan kualitas kredit yaitu (1) Lancar (pas)  artinya  kredit  yang  disalurkan  tidak menimbulkan  masalah,  (2)  dalam  perhatian khusus  (special  mention)  artinya  kredit  yang diberikan  sudah  mulai  bermasalah,  sehingga perlu  memperoleh  perhatian,  (3)  kurang  lancar (substandard)  apabila  kredit  yang  diberikan pembayarannya  sudah  mulai  tersendat-sendat, namun  nasabah  masih  mampu  membayar,  (4) diragukan (doubtful) yaitu kemampuan nasabah untuk  membayar  makin  tidak  dapat  dipastikan, dan (5) macet (loss) apabila nasabah sudah tidak mampu  lagi  untuk  membayar  pinjamannya, sehingga  perlu  diselamatkan  (Febrianti,  Sitti Rahmah, 2015).
Kedudukan bank sebagai perantara pihak-pihak yang  mempunyai  kelebihan  dana  dengan  pihak yang  kekurangan  dan  memerlukan  dana    tidak terpisahkan  sebagai  sebuah  mata  rantai.  Oleh karena itu, bank dalam kaitan dengan tugas dan fungsi  utamanya  dapat  didefinisikan  sebagai suatu  badan  yang  selain  tugas  utamanya menghimpun  uang  dari  pihak  ketiga,  bank adalah  juga  suatu  badan  yang  berkedudukan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran  dan  permintaan  kredit  pada  waktu yang  ditentukan  (Thomas  Suyatno,  2994). Kedudukan  bank  ini  sesuai  dengan    ketentuan Pasal  1  angka  2  Undang  -  undang  Nomor  10 Tahun  1998 tenta ng Perbankan,  bahwa “Bank adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana dari  masyarakat  dalam  bentuk    simpanan  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Pasal 8 Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditentukan bahwa:
1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah, Bank  Umum  wajib  mempunyai  keyakinan berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atau itikad  baik  dan  kemampuan  serta kesanggupan  Nasabah  peminjam  untuk melunasi  utangnya  atau  mengembalikan pembiayaan  dimaksud  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.
2) Bank  Umum  wajib  memiliki  dan menerapkan  pedoman  perkreditan  dan pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah, sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan oleh  Bank  Indonesia  (UU  No.  10  Tahun 1998 tentang Perbankan).
Kemudian  berdasarkan  Surat  Keputusan Direksi
Bank Indonesia
No.27/162/ KTP/DIR  tentang  Prosedur  dan  Tata  Cara Pemberian  Kredit  tanggal  31  Maret  1995 kepada  bank  diwajibkan  untuk  :  Memiliki kebijakan  perkreditan  secara  tertulis,  yang sekurang-kurangnya  memuat  atau  mengatur prinsip  ke  hati  -  hatian  dalam  perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan  persetujuan  kredit,  dokumentasi  dan administrasi kredit, pengawasan dan penyelesaian  kredit  bermasalah.  Melalui ketentuan
tersebut diharapkan bank mempunyai  panduan  yang  jelas  sebagai pedoman pelaksanaan perkreditannya, sehingga risiko  yang  mungkin  timbul  sedini  mungkin dapat  dideteksi  dan  dikendalikan,  sekaligus dapat menghindari kemungkinan penyalahgunaan  wewenang  dalam  pemberian kredit (Wahyudi Santoso, 2008).
Kredit  macet  dapat  disebabkan  oleh  faktor internal  maupun  eksternal.  Faktor  internal penyebab  kredit  macet  yaitu:  kebijakan perkreditan yang ekspansif, menyimpang dalam pelaksanaan  prosedur  perkreditan,  itikad kurang  baik  dari  pemilik,  pengurus  atau pegawai bank, lemahnya sistem informasi kredit macet.  Sedangkan  faktor  eksternal  penyebab kredit  macet  adalah:  kegagalan  usaha  debitur, pemanfaatan  iklim  persaingan  perbankan  yang
tidak  sehat  oleh  debitur,  serta  menurunnya kegiatan  ekonomi  dan  tingginya  suku  bunga kredit.
Beberapa penelitian terdahulu yang diteliti oleh Sukerta,  Budiartha,  dan  Arini  (2021),  Ruslya, Budiartha, dan Widiati (2021), serta Irlanda dan Sudharma  (2022)  semuanya  mengeksplorasi dampak  gagal  bayar  pinjaman  pada  bank  dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya  selama  masa  Covid-19.  19 pandemi.  Secara  khusus,  mereka  fokus  pada peran  bank  daerah  atau  bank  koperasi,  yang dikenal sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. Sukerta et al. (2021) meneliti upaya restrukturisasi  pinjaman  yang  ditujukan  untuk mengatasi  dampak  pandemi  terhadap  gagal bayar  pinjaman,  sedangkan  Ruslya et  al. (2021) menganalisis  penyelesaian  perjanjian  pinjaman dengan  debitur  gagal  bayar.  Irlanda  dan Sudharma (2022) menyelidiki proses penyelesaian  sengketa  terkait  gagal  bayar pinjaman  di  bank  koperasi.  Artikel  oleh Maulana et  al. (2021)  mengkaji  klausula  baku dalam perjanjian pinjaman yang digunakan oleh credit  unions,  termasuk  BPR.  Terakhir,  Sriyadi (2022)  menyajikan  disertasi  tentang  praktik restrukturisasi utang dan penyelesaian wanprestasi  di  BPR  tertentu.  Semua  kajian tersebut  menyoroti  tantangan  yang  dihadapi BPD  dalam  mengatasi  gagal  bayar  kredit  dan upaya restrukturisasi di masa pandemi.
Pengurangan  risiko  kredit  macet  dapat diupayakan  dengan  meneliti  faktor – faktor penyebab  terjadinya  kredit  macet. Karena  pada dasarnya pihak perbankan sebelum memberikan pelayanan  kredit,  alangkah  baiknya  jika menganalisis  dan  melihat  apakah  calon  debitur tersebut  dapat  dipercaya  atau  diandalkan (Hafiwidjaja, Wirasasmita, Rivai, 2007). Berdasarkan  pendahuluan  tersebut  maka peneliti  melakukan  penelitian  dengan  judul mengenai Dampak Ekonomi Akibat
Wanprestasi  Debitur  Di  Bank  Perkreditan Rakyat  (BPR).  Peneliti  merumuskan  masalah penelitian  sebagai  berikut  :  1.  Bagaimana dampak  ekonomi  wanprestasi  debitur  pada kredit  bermasalah?    2.  Bagaimana  kebijakan Lembaga keuangan dalam menangani wanprestasi  debitur  di  Bank  Perkreditan Rakyat?.

## Metodologi Penelitian
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  adalah  menggunakan  : metode penelitian kepustakaan (library research) Peraturan perundang-undangan Nomor  10  Tahun    1998  tentang  Perbankan, Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 Tentang
Restrukturisasi  Kredit  Usaha  Kecil,  dan Menengah,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor: 7/3/PBI/2005  Tentang  Batas  Maksimum Pemberian  Kredit  Bank  Umum  dan  Kitab Undang – undang  Hukum  Perdata.      bahan- bahan  yang  berkaitan  dengan  bahan  hukum primer,  misalnya,  buku-buku  yang  berkaitan dengan  permasalahan,  tulisan  para  ahli, makalah,  karya  ilmiah  lainnya  yang  relevan dengan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
Dampak  Ekonomi  Wanprestasi  Debitur pada kredit bermasalah
Perjanjian  yaitu  suatu  peristiwa  terhadap seseorang yang melakukan janji ke pihak orang lain  atau  dimana  pihak-pihak  tersebut  saling membuat  janji  untuk  melaksanakan  atau mengadakan  perihal  tertentu.  Terhadap peristiwa  ini,  timbullah  suatu  hubungan  yaitu hubungan  hukum  antara  pihak-pihak  atau kedua  orang  tersebut  sebagaimana  yang dimaksudkan tadi, untuk kemudian dinamakanlah  suatu  perikatan.  Dalam  Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313  d inyatakan;  “Bahwasanya  perjanjian  atau persetujuan  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih” (Kitab Undang – Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer Pasal 1313).
Berkaitan  dengan  perjanjian,  perjanjian  kredit tidaklah  dikenal  di  dalam  Undang – Undang tentang  Perbankan  dan  bila  dilihat  lebih  jauh mengenai  pengertian  kredit  dalam  Undang  - Undang  Perbankan,  tercantum  kata  -  kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam.  Kata  -  kata  tersebut  menegaskan bahwa  hubungan  kredit  adalah  hubungan kontraktual yakni hubungan yang berdasar pada
suatu  perjanjian  yang  berbentuk  pinjam- meminjam.  Perjanjian  kredit  itu  sendiri mengacu  pada  perjanjian  pinjam-meminjam. Walaupun  perjanjian  kredit  berakar  dari perjanjian  pinjam  meminjam  tetapi  ia  berbeda dengan  perjanjian  pinjam  meminjam  seperti tercantum  dalam  KUHPerdata.  Dari  perjanjian tersebut  timbul  suatu  hubungan  hukum  antara dua  pihak  pembuatnya  yang  dinamakan perikatan.  Hubungan  hukum  yaitu  hubungan yang  menimbulkan  akibat  hukum  yang  dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu  pihak  tidak  memenuhi  hak  dan  kewajiban secara  sukarela  maka  salah  satu  pihak  dapat menuntut  melalui  pengadilan.  Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua  orang  atau  dua  pihak:  pihak  yang  satu berhak  menuntut  sesuatu  hal  dari  pihak  yang lain  dan  pihak  yang  lain  berkewajiban  untuk memenuhi  tuntutan  itu.  Pihak  yang  menuntut sesuatu  disebut  kreditur  sedangkan  pihak  yang berkewajiban  memenuhi  tuntutan  disebut debitur  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, 1847).
Dampak  ekonomi  akibat  dari  tidak  terpenuhi prestasi debitur  adalah sebagai berikut :
1) Kesulitan  Mendapatkan  Pinjaman  dari Lembaga Keuangan Lain Lembaga Keuangan, Perusahaan Pembiayaan  akan  selalu  mengecek  riwayat kredit  calon  debitur  apakah  layak  untuk dibiayai  atau  tidak.  Jika  calon  debitur memiliki  kolektabilitas  kredit  Dalam Perhatian  Khusus  (DPK),  mungkin  masih berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman. Namun, itu pun harus terpenuhi dengan syarat tertentu.
Dari  sisi  perusahaan,  semakin  besar  kredit macet  atau  Non-Performing  Loan  juga akan  memengaruhi  performa  perusahaan Bagi  Perusahaan  Pembiayaan  atau  start-up yang  bergerak  pada  pinjaman  online contohnya,  NPL  sebesar  5%  sudah tergolong  cukup  besar.  Jika  persentase tersebut tidak terjaga atau bahkan melebihi dari  angka  tersebut,  perusahaan  akan kesulitan  dalam  mendapatkan  pendanaan dari  kreditur  seperti  Bank  atau  pihak lainnya.  Karena  kembali  lagi,  kreditur kurang  dapat  mempercayai  dana  investasi
tersebut  akan  dikelola  secara  maksimal oleh debitur.
2) Denda dan Bunga yang Lebih Tinggi Lembaga  Keuangan  akan  mengenakan denda  bagi  debitur  yang  telat  membayar cicilan  dalam  tenggat  waktu  yang  telah ditentukan.  Selain  itu,  beberapa  Lembaga Keuangan  juga  akan  mengenakan  bunga yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan suku  bunga  awal  pengajuan  pembiayaan, jika  terdapat  keterlambatan  pembayaran angsuran.  Dengan  dua  kondisi  tersebut, bukannya  meringankan,  justru  akan menambah  beban  bagi  debitur  dalam membayar  hutang.  Secara  nominal  bayar, akan semakin besar sekaligus mendapatkan riwayat kredit yang kurang baik.
3) Kesulitan Mendapatkan Persetujuan
Kredit
Debitur akan kesulitan  dalam mengajukan KPR  oleh  pihak  Bank.  Dengan  nominal KPR  yang  terbilang  cukup  tinggi  dan memiliki tenor yang panjang, calon debitur dengan  riwayat  kredit  yang  kurang  baik, memiliki  kemungkinan  gagal  bayar  yang lebih  besar  dibandingkan  dengan  mereka yang  memiliki  riwayat  kredit  lancer  (Ibnu, 2020).

## Kebijakan  Lembaga  Keuangan  Dalam Menangani  Wanprestasi  Debitur  Di  Bank Perkreditan Rakyat
Kredit  macet  merupakan  suatu  masalah  yang sering  terjadi  dimana  pun,  dan  dalam menyelesaikan  kredit  macet  yang  ada  di  Bank pada  umumnya.  Bank  dalam  menjalankan fungsinya,  menghimpun  dana  masyarakat  dan menyalurkan  dalam  bentuk  kredit.  Dalam praktik  perbankan  kita  dapat  teridentifikasi gejala  -  gejala  kredit  bermasalah  secara  terlihat sebagai berikut :
1) Bahwa  Debitur  yang  sudah  mulai  jarang melakukan penyetoran
2) Bahwa  Debitur  mengeluarkan  warkat  cek dan  bilyet  giro  (penarikan)  tanpa persediaan saldo yang cukup di bank;
3) Bahwa  Kondisi  usaha  yang  menurun, kenyataan  dan  terlihat  bahwa  usaha kelihatan  sepi  (kurang  pengunjung  atau aktivitas usaha kurang);
4) Bahwa adanya konflik dalam rumah tangga atau adanya sengketa.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia (SEBI)  No.  23/12/BPPP  tanggal  28  Februari 1991  ditemukan  beberapa  kebijakan  dalam penyelamatan kredit macet, dan adapun hal yang maksud yaitu:
1) Rescheduling /  penjadwalan  kembali,  yaitu suatu  bentuk  upaya  untuk  melakukan perubahan  terhadap  beberapa  syarat perjanjian  kredit  yang  berkenaan  dengan jadwal  pembayaran  kembali  atau  jangka waktu  kredit  termasuk  masa  tenggang (grace period), termasuk perubahan jumlah angsuran.  Bila  perlu  dengan  penambahan kredit.
2) Reconditioning /  persyaratan  kembali  yaitu melakukan  perubahan  atas  sebagian  atau keseluruhan  syarat-syarat  perjanjian,  tidak terbatas  hanya  pada  perubahan  jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian  dari  kredit  menjadi  equity perusahaan.
3) Restructuring  /  penataan  kembali    yaitu upaya  berupa  melakukan  perubahan  syarat - syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan  kredit,  atau  melakukan  koncers atas  seluruh  atau  sebagian  kredit  menjadi equity  perusahaan,  yang  dilakukan  dengan atau tanpa rescheduling dan atau reconditioning (Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI), 1991).
Berdasarkan  perjanjian  kredit  di  BPR,  para debitur memiliki kewajiban sebagai berikut 1) Bahwa  Debitur  memiliki  kewajiban  untuk membayarkan  angsuran  kredit  beserta bunga yang telah ditetapkan oleh BPR.
2) Bahwa  Debitur  berkewajiban  untuk membayarkan  angsuran  kredit  sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh BPR sesuai dokumen perjanjian kredit.
3) Bahwa  Debitur  berkewajiban  untuk memberikan  data – data  yang  diperlukan oleh  BPR  untuk  menganalisis  pengajuan kredit.
4) Bahwa  Debitur  memiliki  kewajiban  untuk mengikuti  perjanjian  kredit  yang  telah disetujui oleh BPR Sinar Putra Mas.
5) Bahwa  Debitur  memiliki  kewajiban  untuk membayarkan  segala  biaya  yang  terjadi seperti  biaya  notaris  jika  diperlukan,  biaya
administrasi  bank  dan  biaya  pelelangan jaminan. BPR melakukan kegiatan perbankan  yang  sesuai  prosedur  dimana hak  dan  kewajiban  dari  kreditur  dan debitur  telah  disampaikan  dengan  jelas  di dalam  perjanjian  kredit  yang  telah ditandatangani bersama
Setelah itu pihak analis kredit melakukan survei dan  memberikan  persetujuan  relaksasi  kredit kepada nasabah yang memiliki kriteria relaksasi kredit.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  BPR apabila terjadi kredit bermasalah antara lain :
1) Dengan melakukan negosiasi yang muncul ke  sebuah  rumah  untuk  menanyakan kenapa bisa belum melakukan pembayaran kredit yang sudah diajukan.
2) Apabila  sudah  jatuh  tempo  maka  para pihak  Bank  akan  mengambil  sebuah kendaraan  ataupun  barang  yang  sudah disesuaikan dengan dijaminkan sebelumnya.
3) Apabila  kendaraan/barang  yang  telah dijaminkan  hilang  atau  tidak  ada,  maka para  pihak  debitur  yang  memberi  sebuah kendaraan  serta  barang  yang  lainnya disesuaikan  dengan  keseluruhan  pinjaman yang  lainnya  sesuai  dengan  keseluruhan hutang yang sudah dipinjam supaya dikasih kepada  pihak  Bank  sebagai  ganti  atas kendaraan/barang  yang  telah  dijanjikan sebelumnya
4) Jika  langkah  di  atas  belum  terlaksana dengan  baik  maka  mampu  dijalankan dengan jalur hukum.
Aturan tersebut tidak secara ketat dilaksanakan. Pihak  Bank  memberikan  kesempatan  waktu yang  lebih  lama  terhadap  debitur  sebelum dilakukan  penyitaan  terhadap  barang  jaminan atau  pengganti  jaminan  yang  diberikan. Kebijakan ini disesuaikan dengan keadaan. Penyelesaian  dari  permasalahan  yang  terjadi  di lapangan  tidak  dapat  langsung  dalam memberikan relaksasi kredit, karena pihak BPR juga  memiliki  kewajiban kepada  Nasabah  yang menabung  untuk  ketersediaan  dana  jika nasabah  ingin  melakukan  penarikan  dana. Berdasarkan  fakta  tersebut  maka  pihak  BPR akan memberlakukan pengecekan 5C of Credit Kepada  setiap  nasabah  yang  mengajukan relaksasi  kredit,  agar  program  relaksasi  kredit
ini  tepat  sasaran  sesuai  dengan  peraturan  OJK (Gusti Agung, 2007). Prinsip dengan menggunakan    dikenal  dengan  analisis  5C. Prinsip  pemberian  kredit  dengan  analisis  5C adalah sebagai berikut:
1) Character /  watak,  Calon  debitur  yang mempunyai reputasi baik sajalah yang dapat diteruskan  pertimbangan  permohonan kreditnya;
2) Capacity (kemampuan),Kemampuan  calon debitur akan memberikan kejelasan kepada analis,  sampai  sebatas  mana  jumlah  besar atau  kecilnya  pendapatan  calon  debitur. Diharapkan  ia  akan  mampu  melakukan pembayaran kembali atas kreditnya;
3) Capital /  modal,  Diperlukan  untuk mengukur  sampai  sebesar  berapakah tingkat  ratio  Likuiditas  dan  Solvabilitasnya (berlaku untuk badan usaha);
4) Condition  of  economy /  Kondisi  ekonomi, Penilaian  prospek  bidang  usaha  yang dibiayai  hendaknya  benar-benar  memiliki prospek  yang  baik  sehingga  kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil;
5) Collateral /jaminan/agunan, adalah jaminan berupa harta benda milik debitur atau pihak lain  yang  menjaminnya  diikat  sebagai agunan/tanggungan.
Yang berfungsi sebagai  penentu  dalam  pemberian  kredit dan  pengaman  atas  kredit  yang  diberikan (Hafiwidjaja, Wirasasmita, Rivai, 2007).

## Kesimpulan
Dampak Perjanjian kredit yaitu hubungan yang menimbulkan  akibat  hukum  yang  dijamin  oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui  pengadilan.  Suatu  hubungan  hukum antara  dua  orang  atau  dua  pihak:  pihak  yang satu  berhak  menuntut  sesuatu  hal  dari  pihak yang  lain  dan  pihak  yang  lain  berkewajiban untuk  memenuhi  tuntutan  itu.  Pihak  yang menuntut  sesuatu  disebut  kreditur  sedangkan pihak  yang  berkewajiban  memenuhi  tuntutan disebut  debitur.  Dampak  ekonomi  akibat  dari tidak terpenuhi prestasi debitur  adalah sebagai berikut : Kesulitan Mendapatkan Pinjaman dari Lembaga  Keuangan  Lain,  Denda  dan  Bunga yang  Lebih  Tinggi,  Kesulitan  Mendapatkan
Rolando Marpaung, Micael Jeriko Damanik / Dampak Ekonomi Akibat Wanprestasi Debitur di Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Persetujuan
Kredit.
Kebijakan dalam penyelamatan  kredit  macet  yaitu: Rescheduling
(penjadwalan Kembali), Reconditioning (persyaratan  kembali),  Restructuring  (penataan kembali).  Adapun  upaya  yang  dilakukan  BPR apabila  terjadi  kredit  bermasalah  dimulai dengan melakukan negosiasi hingga menempuh jalur hukum.

## Daftar Pustaka
Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2020). Akibat Hukum  Kredit  Macet  di  Lembaga Perkreditan  Desa  yang  Debiturnya  Non Krama. Jurnal Analogi Hukum , 2 (1), 37-41.
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2019). Sistematika  Filsafat  Hukum. Malang: Setara Pers .
Febrianti,  S.  R.  (2015).  Analisis  Faktor – Faktor Yang  Mempengaruhi  Kredit  Bermasalah Di PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Cabang Sengkang. Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar .
Hafiwidjaja,  dan  Wirasasmita,  Rivai.,  (2007), Analisis  Kredit.  Bandung:  CV.  Pionir Jaya Bandung.
Ibnu,  (2020).  Kredit  Macet:  Penyebab,
Dampak, dan Cara Melunasinya www.accurate.id/ekonomi- keuangan/kredit-macet
Irlanda,  A.  P.,  &  Sudharma,  K.  J.  A.  (2022). Penyelesaian  Sengketa  Kredit  Macet Akibat  Debitur  Wanprestasi  Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Pada Bpr Kita, Kuta-Badung. Yustitia , 8 (1), 36-47.
Keputusan Direksi BI No.27/162/ KTP/DIR tentang  Prosedur  dan  Tata  Cara Pemberian Kredit
Kitab  Undang – Undang  Hukum  Perdata (KUHPer) Tahun 1847.
Maulana,  M.  A.,  RS,  D.  S.,  Arifin,  Z.,  & Soegianto,  S.  (2021).  Klausula  Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan  Rakyat. Jurnal  USM  Law
Review , 4 (1), 208-225.
Ruslya, N. M. L., Budiartha, I. N. P., & Widiati, I.  A.  P.  (2021).  Penyelesaian  Perjanjian Kredit Terhadap Debitur yang Wanprestasi  di  Pt.  Bank  Perkreditan Rakyat  Hari  Depan  Denpasar. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (3), 531-536.
Santoso,  W.  (2008).  Restrukturisasi  Kredit Sebagai  Bagian  Integral  Restrukturisasi Perbankan. Buletin  Hukum  Perbankan  dan Kebanksentralan , 6 (1).
Sriyadi,  B.  D.  (2022). Pelaksanaan  Penyelesaian Wanprestasi  Debitur  Yang  Gagal  Bayar  Pada Kredit Umum Akibat Covid-19 Tahun 2020- 2021 di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jombang (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan  Nasional"  Veteran"  Jawa Timur).
Sukerta,  I.  M.  R.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Arini, D.  G.  D.  (2021).  Restrukturisasi  Kredit terhadap  Debitur  Akibat  Wanprestasi Karena  Dampak  Pandemi  Covid- 19. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (2), 326-331.
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991
Thomas Suyatno, Kelembagaan Bank,  (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1994
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.