STANDAR PERLINDUNGAN HUKUM KEGIATAN INVESTASI PADA BISNIS JASA PARIWISATA DI INDONESIA
Lis Julianti dan Rika Putri Subekti
Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Indonesia julianti.lis@gmail.com, khieka@gmail.com
How  To  Cite:  Julianti.  L  and  Subekti.  R.  P.  Standar  Perlindungan  Hukum  Kegiatan  Investasi  Pada  Bisnis  Jasa Pariwisata  di  Indonesia.  Kertha  Wicaksana.  2018.  Volume  12,  Nomor  2.  Hal  156-166. http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.723.156-166

## Abstrak
Kegiatan  pariwisata  yang  beragam  menimbulkan  pergerakan  bisnis  di  berbagai  daerah  dan  berbagai  bidang, termasuk  investasi.  Kegiatan  investasi  merupakan  kegiatan  yang  berorientasi  untuk    memberikan  pengembalian investasi  yang  cepat  dan  aman.  Investasi  pada  dasarnya  meliputi  berbagai  bidang,  kepariwisataan  termasuk  di dalamnya.  Pada  konstitusional,  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945  telah  menentukan  bahwa  perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Investasi pada dasarnya meliputi berbagai  bidang  termasuk  kepariwisataan.  Cukup  diketahui  kekuatan  pariwisata  Indonesia  terletak  pada  potensi alam yang besar dan seni budaya yang tinggi, sumber daya manusia yang profesional, akomodasi perhotelan yang baik,  penduduk  yang  ramah  tamah 1 .  Pariwisata  tak  ubahnya  generator  penggerak  pembangunan  perekonomian masyarakat  seperti  halnya  di  Bali.  Dalam  pengamatan  empiris,  tidak  kurang  80%  dari  seluruh  masyarakat  Bali menggantungkan hidupnya pada pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan yang akan dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah  (1)  Bagaimanakah  pengaturan  mengenai  investasi  asing  pada  bisnis  jasa pariwisata  dalam  kerangka  hukum  internasional  dan  nasional?  (2)  Bagaimanakah  bentuk  perlindungan  investasi asing  pada  bisnis  jasa  pariwisata  di  Indonesia?  Pengaturan  investasi  dalam  kerangka  hukum  nasional  bersinergi dengan  prinsip-prinsip  kepariwisataan  yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan.
Kata kunci: Investasi, Pariwisata, GATS.

## Abstract
The  diverse  tourism  activities  bring  about  business  movement  in  various  regions  and  various  fields,  including investment. Investment activity is an activity oriented to provide quick and safe return of investment. Investment basically  covers  various  fields,  including  tourism.  In  the  constitutional,  Article  33  of  the  1945  Constitution  has determined  that  the  national  economy  and  social  welfare  are  to  realize  the  common  prosperity.  Investment basically covers various fields including tourism. It is well known that Indonesia's tourism strength lies in its great natural  potential  and  high  cultural  arts,  professional  human  resources,  excellent  hospitality  accommodation, hospitable residents. Tourism is like a generator driving the development of the economy of society as it does in Bali.  In  empirical  observation,  no  less  than  80%  of  all  Balinese  people  rely  on  tourism,  either  directly  or indirectly.  The  issues  to  be  addressed  in  this  paper  are  (1)  What  is  the  regulation  of  foreign  investment  in  the tourism  services  business  within  the  framework  of  international  and  national  law?  (2)  What  is  the  form  of protection  of foreign  investment  in  tourism  services  business  in  Indonesia?  Investment  arrangements  within  the framework of national law synergize with the principles of tourism as outlined in Law Number 10 Year 2009 on Tourism.
Keyword: Investment, Tourism, GATS.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 156
Received: 27/06/2018 Revised: 06/07/2018 Accepted: 27/07/2018

## I.  PENDAHULUAN
Kepariwisataan (Tourism) bukan  hal  yang baru  bagi  masyarakat  Indonesia.  Kegiatan  ini telah  ditempatkan  sebagai  obyek  kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia
1. H. Oka A. Yoeti, 1996, Anatomi Pariwisata Indonesia, Penerbit Angkasa, Bandung, hal. 133-134.
industri  yang  terkait  dengan  pariwisata  ( Wan  & Song,  2018 ).  Pariwisata  berkontribusi  sangat besar  terhadap  perkembangan  ekonomi  negara- negara  tuan  rumah  ( Azam,  Mahmudul  Alam,  & Haroon  Hafeez,  2018 ).  Kegiatan  ekonomi pariwisata  dewasa  ini  mendorong  adanya transformasi  lahan  yang  sebesar-besarnya, pengalihan  fungsi  lahan  pertanian  yang  sangat produktif maupun kawasan yang menyimpan nilai historis,  sosio  kultural  yang  sangat  unik  menjadi sentra-sentra kegiatan bisnis pariwisata. Transformasi  demikian  tidak  jarang  disertai dengan  penghapusan  nilai  dan  sistem  social masyarakat  tertentu,  eksploitasi  masyarakat dengan  seluruh  aspek  kehidupannya,  perlakuan terhadap rakyat dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan 4 .
Kegiatan pariwisata yang beragam menimbulkan  pergerakan  bisnis  di  berbagai daerah  dan  berbagai  bidang,  termasuk  investasi. Kegiatan  investasi  merupakan  kegiatan  yang berorientasi  untuk  memberikan  pengembalian investasi  yang  cepat  dan  aman.  Investasi  pada dasarnya meliputi berbagai bidang, kepariwisataan  termasuk  di  dalamnya.  Sebagai suatu  kegiatan,  kepariwisataan  merupakan kegiatan  menciptakan  permintaan-permintaan barang  dan  jasa  pelayanan,  antara  lain transportasi,  konsumsi,  rekreasi,  atraksi  dan pengorganisasian serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kepariwisataan.
Menurut  hipotesis  pertumbuhan  yang  dipicu pariwisata, pengembangan pariwisata merangsang pertumbuhan  ekonomi.  Peningkatan  kedatangan wisatawan  dan  /  atau  penerimaan  pariwisata kemudian mengarah pada peningkatan pertumbuhan  ekonomi,  menunjukkan  bahwa investasi  dalam  industri  pariwisata  akan mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dengan meningkatkan  pendapatan  tenaga  kerja  saat  ini dan  menciptakan  pekerjaan  baru  di  dalam  dan  di luar industri pariwisata ( Dogru & Bulut, 2018 ).
Pendapat Parikesit Widiatedja juga mempertegas  bahwa  kontribusi  sektor  pariwisata memberikan  peningkatan  kontribusi  untuk  roda perekonomian  nasional 5 .  Beliau  menyebutkan, bahwa  sektor  pariwisata  memiliki  potensi  yang bernilai  ekonomi  dengan  daya  saing  yang  tinggi,
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 157
Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia menentukan  kebijakan  pembangunan.  Ciri  utama kebijakan  kepariwisataan  adalah  penekanan kepariwisataan  sebagai  devisa  Negara.  Peletakan devisa  sebagai  orientasi  kebijakan  pariwisata telah  menjebak  kepariwisataan  menjadi  suatu bentuk  kegiatan  yang  ambisiuas,  missal  (mass tourism)  dan  akhirnya  eksploitatif  serta  tidak rasional. Kegiatan ekonomi pariwisata didasarkan pada  pendekatan  pertumbuhan  optimal (optimal growth) yang  mendorong  kehancuran  potensi- potensi  pariwisata  seperti  sikap,  perilaku, lingkungan  dan  budaya.  Budaya  dan  pariwisata selalu  terkait  erat.  Pemandangan  budaya,  atraksi dan  acara  memberikan  motivasi  penting  untuk bepergian, dan perjalanan itu sendiri menghasilkan budaya ( Richards, 2018 ). Kegiatan pariwisata  hanya  diarahkan  pada  pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya tanpa memperhitungkan  kelanjutan  kegiatan  tersebut 2 . Turis yang menjadi konsumen akan lebih memilih untuk  mengunjungi  tujuan  tertentu  di  mana mereka  percaya  mereka  dapat  dengan  mudah memperoleh  kepuasan  tanpa  banyak  usaha ( Okafor, Khalid, & Then, 2018 ).
Pariwisata merupakan kegiatan yang mencakup  berbagai  bentuk  penyediaan  jasa (services  supplying). Penyediaan  ini  dilakukan oleh  pemasok  jasa (services  supplier) terhadap pemakai  jasa (consumers,  visitors) yang dilakukan  melalui  proses  transaksi  jasa. Penyediaan ini mencakup: (1) jasa akomodasi; (2) angkutan wisata; (3) jasa boga; (4) atraksi wisata; dan  (5)  berbagai  bentuk  jasa  lainnya.  Industri pariwisata memiliki obyek yang selalu diperbarui, diperkenalkan, dan selalu menjadi dorongan bagi manusia  untuk  menikmati  obyek  tersebut 3 . Kebutuhan  untuk  menjadi  inovatif  hampir menjadi  prasyarat  bagi  kelangsungan  hidup, keberlanjutan,  dan  pertumbuhan  masa  depan industri  modern  yang  beroperasi  di  pasar  global yang  sangat  kompetitif  ( Divisekera  &  Nguyen, 2018 ).
Pariwisata  adalah  sektor  dengan  relevansi ekonomi  yang  signifikan  di  beberapa  negara ( Guccio,  Mazza,  Mignosa,  &  Rizzo,  2018 ). Pariwisata telah menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan  selama  beberapa  dekade  terakhir, yang  mengarah  pada  pengembangan  berbagai
2.  Ida Bagus Wyasa Putra, dkk, 2001, Hukum Bisnis Pariwisata, Refika Aditama, Bandung, hal. 3-4.
3. James J. Spillane, 1994, Pariwisata Indonesia : Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan, Lembaga Studi Realino, Yogyakarta, hal. 19. 4.   Ibid, hal. 4-5.
5. IGN.Parikesit  Widiatedja,  2011,  Kebijakan  Liberalisasi  Pariwisata,  Kontruksi  Konsep  Ragam  Masalah  dan Alternative  Solusi,  Udayana University Press, Bali, (Selanjutnya disebut IGN Parikesit Widiatedja I), hal. 38.
bahwa  bahan  baku  pariwisata  tidak  akan  habis  – habis,  sedangkan  bahan  baku  usaha–  usaha lainnya sangatlah terbatas jumlahnya 6 .
Pada konstitusional, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan bahwa perekonomian  nasional  dan  kesejahteraan  sosial adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umum. Berkaitan  dengan  mencapai  sasaran  tersebut, pemerintah  memberikan  prioritas  dan  arah kebijakan  pembangunan  salah  satunya  adalah peningkatan investasi dan ekspor nonmigas. Arah kebijakan investasi selayaknya mendasari ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan  dan  berlandaskan  demokrasi ekonomi  untuk  mencapai  kemakmuran  dan kesejahteraan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 33  UUD  1945  dengan  prinsip  kebersamaan, efisien  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.  Tujuan  investasi  tersebut  ialah mempercepat  laju  pembangunan  di  negara tersebut.
Dalam  kaitannya  dengan  penyelenggaraan penanaman  modal,  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang  penanaman modal, sistem hukum investasi secara garis besar terdiri  dari  bidang  hukum  mengenai  perizinan, permodalan,  bentuk  usaha,  status  pelakunya (investor),  lokasi,  lingkungan  obyek,  dan  lain sebagainya 7 . Pada perekonomian daerah, investasi dapat menjadi penggerak pengembangan produksi sehingga  output  yang  dihasilkan  semakin  baik. Istilah  terminologi  ekonomi there  is  no (economic)  growth  without  investment 8 . Artinya investasi  merupakan  salah  satu  upaya  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi.
Investasi  pada  dasarnya  meliputi  berbagai bidang termasuk kepariwisataan. Cukup diketahui kekuatan  pariwisata  Indonesia  terletak  pada potensi  alam  yang  besar  dan  seni  budaya  yang tinggi,  sumber  daya  manusia  yang  profesional, akomodasi  perhotelan  yang  baik,  penduduk  yang
ramah  tamah 9 .  Pariwisata  tak  ubahnya  generator penggerak pembangunan perekonomian masyarakat  seperti  halnya  di  Bali.  Dalam pengamatan  empiris,  tidak  kurang  80%  dari seluruh masyarakat Bali menggantungkan hidupnya  pada  pariwisata,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung 10 .
Seperti  yang  diketahui,  investasi  asing  atau yang  juga  sering  disebut  dengan  penanaman modal  asing  merupakan  bentuk  lain  dari perdagangan  Internasional,  bisa  menimbulkan perbedaan  kepentingan  antara  penanam  modal (investor)  dengan  Negara  penerima  modal  (host country).  Maka,  beberapa  Negara  termasuk Indonesia  pada  tahun  1994  bergabung  dalam GATT  (General  Agreement  in  Tariff  and  Trade) yang memasukkan perjanjian mengenai peraturan investasi asing yang berkaitan dengan perdagangan yaitu Perjanjian TRIMs (Agreement on Trade Related Investment Measures) 11 .
PerjanjianTRIMs bertujuan untuk menyatukan kebijakan  dari  Negara-negara  anggota  dalam hubungannya  dengan  investasi  asing  dan memberikan keamanan dalam perdagangan sesuai dengan  prinsip-prinsip  GATT.  TRIMs  melarang pengaturan-pengaturan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GATT, sebagai instrument untuk  membatasi  investasi  asing.  Peraturan- peraturan  dan  kebijakan  perdagangan  yang mempengaruhi  investasi  asing  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  masuk  dalam ruang lingkup TRIMs.
Indonesia  merupakan  negara  yang  sedang membangun.  Untuk  membangun  diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan penanaman  modal  sudah  di  mulai  sejak  tahun 1967,  yaitu  sejak  dikeluarkan  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1967  tentang  penanaman  modal asing  dan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1968 tentang  penanaman  modal  dalam  negeri. Keberadaan  kedua  instrumen  hukum  itu, diharapkan  agar  investor,  baik  investor  asing maupun investor domestik untuk dapat menanamkan  investasinya  di  Indonesia 12 .    Untuk
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
6. IGN Parikesit Widiatedja, 2010, Liberalisasi Jasa Dan Masa Depan Pariwisata Kita, Udayana University Press, Bali, (Selanjutnya disebut IGN Parikesit Widiatedja II), hal. 69.
7.   Ida Bagus Wyasa Putra, Op.Cit, hal. 53
8. Nurjana Ladjin, 2008, “Analisis Kemandirian Fiskal di Eka Otonomi Daerah (studi Kasus Di Propinsi Sulawesi Tengah),”(Tesis) Program Studi Magister (S2) Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 62.
9. H. Oka A. Yoeti, 1996, Anatomi Pariwisata Indonesia, Penerbit Angkasa, Bandung, hal. 133-134.
10.  IGN Parikesit Widiatedja II, Op.Cit, hal.21.
11.  Investasi  asing  sebagai  bentuk  lain  dari  perdagangan  internasional,tersedia  di  www.kadin-indonesia.or.id/,  diakses  pada  tanggal  12  juli 2011 pada Jam 10.00 PM.
12. H. Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Divisi Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 1.

## Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia
itu,  cukup  beralasan  jika  setiap  negara  saling bersaing untuk menarik calon investor khususnya investor  asing  (Foreign  Direct  Invesment  atau FDI)  untuk  menanamkan  modal  di  negaranya. Dalam  suasana  seperti  ini  peluang  yang  begitu terbuka  di  era  globalisasi  itu  agaknya  perlu disikapi  secara  positif.  Perdebatan  tentang globalisasi itu  sendiri hingga saat ini masih  terus berlangsung.  Namun  apa  pun  alasannya,  terjadi globalisasi  dalam  berbagai  hal  termasuk  dalam penanaman  modal  suatu  dihindari 13 .  Perjanjian penanaman  modal  di  pandang  memiliki  peranan dan  arti  strategis,  karena  merupakan  instrument yang dapat mendorong peningkatan pembangunan  dan  kemajuan  ekonomi.  Dengan perjanjian penanaman modal, negara-negara dapat mendatangkan  penanaman  modal,  negara-negara dapat  mendatangkan  penanaman  modal  atau investor  asing  untuk  melakukan  kegiatan  bisnis dan  ekonomi  di  dalam  wilayah  dan  yurisdiksi negara  tuan  rumah  (host  country).  Dengan instrument ini, negara asal modal (home country) dengan  leluasa  menanamkan  modal  di  berbagai sektor dan bidang industri.
Untuk  menjamin  dan  menciptakan  keamanan berinvestasi,  negara-negara  di  dunia  perlu memberikan  perlindungan  terhadap  investasi yang  ditanamkan  oleh  investor  atau  penanaman modal  asing  bagi  negara  yang  berdaulat  sebagai subjek  hukum  internasional  dan  bagian  dari masyarakat  internasional,tetapi  juga  merupakan kewajiban yang melekat bagi setiap negara sesuai dengan  praktik  yang  lazim  berlaku  dalam pergaulan dan hubungan ekonomi antar negara 14 .
Undang-undang  yang  mengatur  tentang investasi  asing  yaitu  Undang-undang  Nomor  25 tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  yang merupakan  instrument  hukum  investasi  di Indonesia  juga  mengacu  kepada  TRIMs. Sebelumnya  pada  tahun  2004  Indonesia mengeluarkan  Undang-undang  otonomi  daerah nomor  32  tentang  Otonomi  Daerah,  yang mendelegasikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan  urusan  investasi.  Sedangkan untuk  kegiatan  investasi  asing  di  daerah  belum ada pengaturannya secara khusus, sehingga hanya mengacu kepada Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan TRIMs saja.
Adanya kekosongan hukum terhadap pengaturan  investasi  khususnya  tentang  investasi
asing  di  tingkat  daerah  dan  hanya  menggunakan Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2007  tentang penanaman  modal  yang  berdasarkan  kepada TRIMs  sebagai  instrument  hukum  dalam pelaksanaan  kegiatan  penanaman  modal  asing tentunya akan memicu permasalahan- permasalahan  dalam  kegiatan  investasi  dalam sektor  pariwisata,  khususnya  mengenai  jaminan perlindungan  hukum  bagi  investor  asing  yang menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Walaupun kegiatan  investasi  asing  memperoleh  jaminan perlindungan melalui Undang-undang Penanaman Modal,  namun  pengaturan  investasi  asing  di tingkat  daerah  pun  harus  dibuat  dalam  sebuah regulasi  yang  kongkrit  sehingga  tercapai  suatu iklim investasi yang kondusif dengan memperhatikan  potensi-potensi  yang  ada  di masing-masing daerah sebagai sebuah keunggulan  yang  komparatif.  Selain  itu perlindungan  tersebut  diberikan  juga  untuk menghindari  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran fisik  ataupun  dari  hal-hal  yang  merugikan kepentingan penanam modal.
Berdasarkan  latar  belakang  ini  maka  penulis tertarik  untuk  membahas  mengenai  “Standar Perlindungan  Hukum  Kegiatan  Investasi  Asing Pada  Bisnis  Jasa  Pariwisata  di  Indonesia”. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah  (1)  Bagaimanakah  pengaturan  mengenai investasi  asing  pada  bisnis  jasa  pariwisata  dalam kerangka  hukum  internasional  dan  nasional?  (2) Bagaimanakah  bentuk  perlindungan  investasi asing pada bisnis jasa pariwisata di Indonesia?

## II. METODE
Penelitian  yang  dilakukan  dalam  kaitannya dengan  penulisan  ini  termasuk  dalam  kategori/ jenis  penelitian  normatif,  yaitu  penelitian  hukum kepustakaan  atau  penelitian  hukum  yang didasarkan  pada  data  sekunder.  Perlunya penelitian  hukum  normatif  ini  adalah  beranjak dari  belum  adanya  norma  hukum  berkaitan permasalahan  penelitian.  Pendekatan  yang dipergunakan  adalah  Pendekatan  Perundang- undangan (The Statute Approach), dan Pendekatan  konsep  (Conseptual  Approach). Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  melalui studi  dokumentasi.  Teknik  pengolahan  datanya dilakukan  dengan  metode  analisis  kualitatif  dan disajikan  secara  deskriptif  kualitatif  dan sistematis.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 159
13.  Fredy Roeroe dkk,2003,  Batam Komitmen Setengah Hati , Aksara Karunia, Jakarta, hal. 108.
14. Kusnowibowo, 2013, Hukum Investasi Internasional, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hal. 2.

## Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia

## III.  PEMBAHASAN
Pengaturan Investasi Asing Pada Bidang Bisnis Pariwisata dalam Kerangka Hukum Internasional dan Hukum Nasional Kegiatan penanaman modal biasanya dilakukan  dalam  perdagangan  barang  maupun jasa.  Secara  umum,  dalam  Hukum  Internasional ketentuan  mengenai  penanaman  modal  diatur dalam  TRIMs (Trade  Related  Investment Measures) ,  tetapi  ketentuan  ini  mengatur penanaman  khusus  dalam  bidang  barang.TRIMs adalah  salah  satu  kesepakatan  perjanjian  dari paket hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran  Uruguay  tentang  pembentukan  WTO yang  ditandatangani  15  April  1994.    Tujuan TRIMs  pada  dasarnya  melarang  penggunaan ‘ Perfomance Requirement ’ (persyaratan pelaksanaan)  secara  berlebihan,  karena  pada tingkat  tertentu  persyaratan  pelaksanaan  dapat diterapkan.  Perjanjian  ini  juga  melarang  Negara anggota melakukan tindakan  yang terkait dengan investasi  yang  berakibat  terjadinya  pembatasan kuantitas  barang.  Negara  anggota  diharuskan menghapus  peraturan  yang  tidak  konsisten dengan perjanjian TRIMs.
Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 TRIMs telah diatur bahwa perjanjian ini hanya mengatur mengenai  penanaman  modal  dalam  perdagangan barang.  Sedangkan  mengenai  perdagangan  jasa khususnya  pariwisata  tidak  diatur  dalam ketentuan ini. Adapun Hukum Internasional yang mengatur  penanaman  modal  dalam  bidang pariwisata adalah sebagai berikut:
GATS  (General  Agreement  on  Trade  and Services)
GATS  merupakan  suatu  aturan  mengenai perdagangan  dalam  bidang  jasa  dan  merupakan kerangka  dari  WTO.  GATS  merupakan  hasil kesepakatan  bersama  ketika  berlangsungnya  Putaran Uruguay  (Uruguay  Round)  pada  tahun  1994.    Selain GATS  mengatur  tentang  liberalisasi  jasa,  Putaran Uruguay  sendiri  juga  mengatur  perihal  penanaman modal  dan  hak  atas  kekayaan  intelektual  (HKI). Dalam  GATS  sebagai  Framework  tercantum  prinsip dasar  yang  merupakan  landasan  aturan  dalam perdagangan  Internasional  di  bidang  jasa.  Mengenai Pengaturan  GATS,  perdagangan  jasa  menurut  GATS terdiri atas empat jenis yang tergantung pada pemasok dan  konsumen  pada  saat  transaksi  dilakukan.  Sesuai dengan  Pasal  I  ayat  2  GATS  disebutkan  modalitas
pasokan (Mode  of  supply) : “ For  the  purposes  of this Agreement, trade in services is defined as the supply of a service:
A.  from  the  territory  of  one  Member  into  the territory of any other Member;
B.   in  the  territory  of  one  Member  to  the  service consumer of any other Member;
C.  by a service supplier of one Member, through commercial  presence  in  the  territory  of  any other Member;
D. by a service supplier of one Member, through presence  of  natural  persons  of  a  Member  in the territory of any other Member.
Adapun  ruang  lingkup  sektor-sektor  yang menjadi cakupan GATS dalam perjanjian tersebut meliputi:
A. Jasa bisnis, termasuk jasa profesional;
B.  jasa komputer;
C.  jasa komunikasi;
D. jasa kontruksi dan teknik terkait;
E.  jasa distribusi;
F.  jasa pendidikan;
G. jasa lingkungan;
H. jasa  keuangan  (termasuk  asuransi  dan perbankan);
I.  jasa kesehatan dan sosial;
J.  jasa pariwisata dan perjalanan;
K. jasa rekreasi, budaya dan olahraga;
L.  jasa  transportasi  dan  jasa-jasa  lain  yang (belum tercantum).
Sektor  pariwisata  termasuk  salah  satu perdagangan jasa yang secara hukum Internasional  diatur  didalam  GATS  yang merupakan kerangka dari WTO. Dari Pengaturan keempat  jenis  perdagangan  jasa  dalam  GATS, sektor pariwisata termasuk dalam jenis Commercial precense mode of supply yang mana ketika suatu perusahaan pemasok jasa dari negara lain  beroperasi  di  negara  tertentu  dengan  cara menanamkan modal asing untuk mengoperasikan usahanya di negara tertentu 15 .
Kode  Etik  Pariwisata  Dunia  dalam  Deklarasi
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 160
15. Indriati Hendartha, 2015, Pengaturan Penanaman Modal Asing  Dalam Bidang Pariwisata Menurut Hukum Internasional dan Implementa- sinya,  Kumpulan  Artikel  Fakultas  Hukum  Periode  Wisuda  65,  Universitas  Bung  Hatta,  Volume  7  Nomor  1  Tahun  2016,  http:// ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=issue&op=view&path%5B%5D=394 diakses tanggal 6 April 2018

## Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia

## Manila 1980 oleh UNWTO
Masalah  pariwisata    diatur  oleh  suatu  badan khusus  dari  PBB  yang  menangani  masalah kepariwisataan  yakni United  Nation  W orld Tourism  Organization (UNWTO)  yang  didirikan pada  27  September  1970.    Organisasi  ini  telah banyak  mengadakan  berbagai  konferensi  yang dilaksanakan  diberbagai  negara  yang  bertujuan untuk  memajukan  pengembangan  dibidang pariwisata  secara  mengglobal.  Konferensi  yang dilakukan oleh UNWTO dalam rangka meningkatkan  kepariwisataan  dunia  adalah dengan  diselengggarakannya  Deklarasi  Manila mengenai  Kepariwisataan  Dunia  pada  bulan Oktober  tahun  1980.  Adapun  Pengaturan  dalam Kode  Etik  Kepariwisataan    Dunia  dalam Deklarasi  Manila    yang  Pasal  5  angka  4 menyatakan  “Para  pelaku  usaha  pariwisata, khususnya  investor  diatur  oleh  peraturan  yang ditetapkan  oleh  pejabat  pemerintah,  harus melakukan  studi  tentang  dampak  dari  proyek pembangunan  yang  direncanakan  terhadap  alam dan  lingkungan  sekitarnya,  mereka  juga  harus menyerahkan  dengan  penuh  keterbukaan  dan objekfitas, informasi tentang rencana programnya kedepan  dan  hal-hal  yang  diperkirakan  sebagai dampak  kegiatan  serta  melakukan  dialog  dengan penduduk  setempat  tentang  hal-hal  yang  terkait dengan mereka”.

## ASEAN Tourism Agreement
ASEAN  Tourism  Agreement  (ATA)  2002 merupakan  hasil  perundingan  negara  anggota ASEAN  yang  tergabung  dalah  suatu  organisasi ASEAN  Tourism  Organization.  Dalam  hal  ini Indonesia  yang  merupakan  anggota  ASEAN  dan merupakan  salah  satu  negara  pendiri  ASEAN yang  telah  meratifikasi  ATA  2002    melalui Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2007  tentang  Pengesahan  ASEAN Tourism  Agreement  (Persetujuan  Pariwisata ASEAN)    Kemudian  yang  menjadi  tujuan dibentuknya  ATA  yang  menyangkut  mengenai penanaman  modal  adalah    menciptakan  kondisi yang  mendukung  sektor  pemerintah  maupun swasta  untuk  lebih  terlibat  dalam  pembangunan pariwisata,  dan  investasi  dibidang  jasa  dan fasilitas pariwisata.5
Mengenai  pemasaran  dan  promosi,  ATA  juga menegaskan
negara anggota wajib
mengintensifkan kegiatan bersama untuk memasarkan  dan  mempromosikan  perjalanan wisata  yang  salah  satunya  mempromosikan peluang  investasi  dikalangan  industri  pariwisata
ASEAN.  Jadi  ketentuan  ini  mengupayakan kepada  negara  anggota  untuk  melakukan pemasaran dan promosi agar dapat menarik minat pananam  modal  sesama  negara  anggota  ASEAN khususnya  dan  negara  diseluruh  dunia  pada umumnya.
Dalam melakukan kegiatan investasi di bidang kepariwisataan,  pelaksanaan  kegiatan  investasi harus  dapat  bersinergi  dengan  prinsip-prinsip yang  ada  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  2009  tentang  kepariwisataaan disebutkan bahwa Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip: A. Menjunjung  tinggi  norma  agama  dan  nilai pengejawantahan dari konsep hidup dalamkeseimbangan hubungan antara manusia dan  TuhanYang  Maha  Esa,  hubungan  antara manusia  dansesama  manusia,  dan  hubungan antara manusia danlingkungan;
B.  Menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia, keragamanbudaya, dan kearifan lokal;
C.  Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat,keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
D. Memelihara  kelestarian  alam  dan  lingkungan hidup;
E.  Memberdayakan masyarakat setempat;
F.  Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah,antara  pusat  dan  daerah  yang merupakan  satukesatuan  sistemik  dalam kerangka  otonomi  daerah,serta  keterpaduan antarpemangku kepentingan;
G. Mematuhi  kode  etik  kepariwisataan  dunia dankesepakatan  internasional  dalam  bidang pariwisata;dan
H. Memperkukuh  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  sistem  hukum  investasi  aspek  yang paling  menonjol  adalah  perihal  perizinan. Perizinan  dianggap  sebagai  suatu  menonjol karena  di  dalam  penyelenggaran  investasi tersebut  meliputi  berbagai  macam  aspek,  yakni alokasi  dan  eksplorasi  yang  dapat  bersentuhan dengan  kedaulatan  ekonomi,  politik  dan  social. Agar investasi ini tidak berubah menjadi kegiatan yang  bersifat  eksploitasi  makan  digunakan instrument izin ini untuk memberikan perlindungan  terhadap  hal  tersebut.  Oleh  karena itu  pelaksanaan  investasi  harus  memperoleh
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 161

## Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia
legalitas  baik  dalam  undang-undang  ataupun melalui  kesepakatan-kesepakatan  yang  timbul dari adanya  suatu perjanjian.
Izin  investasi  bukanlah  merupakan  sesuatu yang  dapat  diberikan  secara  cuma-Cuma,  namun haruslah  didasarkan  pada  adanya  pertimbangan penilaian.  Aspek  perizinan  dalam  hukum investasi merupakan kewenangan untuk memberikan  atau  menolak.  Oleh  karena  itu seyogyanya  hukum  investasi  memiliki  fungsi untuk  dapat  memfasilitasi  dan  mengarahkan investasi  agar  tujuan-tujuan  diperuntukkan  bagi kesejahteraan  rakyat,  bukan  hanya  kewenangan untuk  memberikan  atau  melarang  tanpa  diikuti dengan preskripsi yang jelas.
Sementara itu dalam sistem hukum kepariwisataan  terdapat  satu  aspek  yang  tidak dapat  diabaikan  dan  bersifat  teknis  yakni mengenai  obyek  investasi  yang  spesifik.  Hal tersebut  dituangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan  mengenai  kepariwisataan.  Investasi tidak  hanya  kegiatan  yang  diarahkan  untuk mendatangkan profit atau keuntungan namun juga memiliki tanggung jawab moral dan social ketika dilaksanakan.
Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, tidak menyebutkan dengan  tegas  adanya  pembatasan-pembatasan bidang  usaha  yang  dapat  dilaksanakan  dalam aktivitas  kepariwisataan,  Undang-Undang  ini hanya  mengatur  mengenai  jenis-jenis  usaha dalam usaha pariwisata yang meliputi : daya tarik wisata,  kawasan  pariwisata,  jasa  transportasi wisata,  jasa  perjalanan  wisata,  jasa  makanan  dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan  kegiatan  hiburan  dan  rekreasi, penyelenggaraan  pertemuan,  perjalanan  insentif, konferensi  dan  pameran,  jasa informasi pariwisata,  jasa  konsultan  pariwisata,  jasa pramuwisata, wisata tirta dan spa.
Ketentuan  lebih  tegas  justru  terdapat  pada Pasal  12  dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  yang menyatakan  bidang-bidang  usaha  yang  tertutup meliputi:
A. Produksi  senjata  mesiu,  alat  peledak  dan peralatan perang;
B.  Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup oleh undang-undang 16 .
Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat 5 menyatakan Pemerintah  menetapkan  bidang  usaha  terbuka dengan persyaratan berdasarkan criteria kepentingan  nasional,  yaitu  ;  perlindungan sumber  daya  alam,  pengembangan  usaha  mikro, kecil,  menengah  dan  koperasi,  pengawasan produksi  dan  distribusi,  peningkatan  kapasitas teknologi,  partisipasi  modal  dalam  negeri  serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.
Ketentuan  mengenai  pembatasan  usaha perusahaan  asing  di  sector  pariwisata  justru ditemukan  dalam  Surat  Keputusan  Menteri Perhubungan  Nomor  SK.  13/K/1971.  Pada Keputusan  Menteri  ini,  investasi  asing  pada sector  pariwisata  terbuka  untuk  bidang-bidang akomodasi  (hotel),  pangan  (catering),  angkutan pariwisata,  obyek-obyek  wisata,  rekreasi  dan usaha-usaha  pariwisata  pokok  lainnya.  Namun sejalan  dengan  komitmen  liberalisasi  jasa pariwisata Indonesia, Pemerintah hanya memperbolehkan  investasi  asing  memasuki  di bidang usaha perhotelan dan biro/agen perjalanan 17 .  Hal  ini  dibuat  tentunya  untuk meminimalisasi  dominasi  perusahaan  asing  di Indonesia.
Prinsip-prinsip  pelaksanaan  kegiatan  investasi dalam  bidang  bisnis  pariwisata  pada  dasarnya tunduk  pada  ketentuan  GATS  yang  masuk  ke dalam  sistem  hukum  Indonesia  melalui  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1994,  yaitu  Undang- Undang tentang Pengesahan Agreement
Establishing  The  World  Trade  Organization (WTO  Agreement) atau  Persetujuan  Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia. Hal ini dilakukan sebagai  salah  satu  konsekuensi Negara  Indonesia menjadi  salah  satu  Negara  anggota  WTO. Ketentuan  ini  kemudian  mensyaratkan  bahwa setiap  Negara  anggota  mempunyai  hak  penuh, berdasarkan prinsip kedaulatannya, mengatur atau menerbitkan  kebijakan  perdagangan  jasa,  namun kebijakan  tersebut  harus  memperhatikan  Prinsip- Prinsip GATS.

## Perlindungan  Investasi  Asing  Pada  Bisnis Pariwisata di Indonesia
Perkembangan  perjanjian  investasi  pada  akhir tahun  1990  menunjukkan  adanya  prinsip-prinsip perlindungan  investasi  yang  semakin  terbentuk sebagai  standar  perlindungan.  Perkembangan tersebut melahirkan dua poros standar
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 162
16. IGN Parikesit Widiatedja II, Op.Cit, hal.102 .
17. Nyoman.S.Pendit, 2003, Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana, Pradnya Paramitha, Jakarta, hal.13.
Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia
perlindungan  yakni  standar  absolute  dan  standar relative 18 .  Standar  Absolut  adalah  standar perlakuan  yang  diberikan  terhadap  investasi  di suatu  Negara  “tanpa  perlu  memperhatikan’ perlakuan  kepada  investasi  di  Negara  lain 19 . Melalui  standar  absolute  maka  Negara  tuan rumah  mutlak  hukumnya  memberikan  perlakuan yang equal kepada investasi dari Negara penanam modal  dan  Negara  penerima  modal.  Sedangkan standar  relative  merupakan  perlakuan  yang diberikan  kepada  investasi  dilakukan  ‘dengan memperhatikan’pula  perlakuan  yang  diterima oleh  investasi  dari  Negara  lain 20 .  Standar  ini secara  tersirat  mengesankan  bahwa  pemberian perlakuan  harus  dilakukan  dengan  cara  yang seimbang dan bersifat timbale balik.

## Perlindungan Absolut
Fair and Equitable Treatment Fair  and  Equitable  Treatment (FET)  adalah prinsip  dalam  hukum  internasional  yang  harus dijunjung tinggi oleh setiap Negara dalam praktik investasiasing yang menuntut pemberian perlakuan  yang  adil  dan  pantas  kepada  pihak- pihak  asing  yang  menjalankan  bisnis  dan ekonomi  di  Negara  tuan  rumah.  Prinsip  ini  tidak saja berlaku dalam perjanjian investasi tetapi juga dalam perjanjian perdagangan bebas 21 .
Prinsip  ini  pertama  kali  ditemukan  dalam Piagam  Havana  untuk  Organisasi  Perdagangan Internasional  yang  diselenggarakan  tahun  1948 atau Havana  Charter  for  an  International  Trade Organization yang  menggunakan  istilah “ just and  equitable  treatment ” 22 .  Piagam  Havana menggunakan  istilah  “just”  untuk  menegaskan arti “adil’ sebagai kata awal sebelum istilah “fair” digunakan  dan  berkembang  pada  masa  sekarang. Pada  masa  itu  kata  just  dipandang  lebih  cocok dan  diterima  sebagai  pasangan  dari  kata “equitable”.
Pada  Tahun  1950-an  setelah  Amerika  Serikat menandatangani  Perjanjian  tentang  persahabatan, Perdagangan  dan  Navigasi  atau  US  Treaties  on Friendship,  Commerce  and  Navigation  (FCN)
dengan Jerman, Ethipia dan Belanda , istilah “fair anda  equitable  treatment”  mulai  muncul  dan dipergunakan.  Selanjutnya  dalam  Draft  OECD Multilateral  Agreement  on  Ivestment  tahun  1998 pada  Article  “General  Treatment”  dinyatakan bahwa 23 :
“ Each contracting Party shall accord fair and equitable  treatment  and  full  and  constant protection  and  security  to  foreign  investment  in their  territories.  In  no  case  shall  a  contracting Party  accord  treatment  less  favorable  than  that requires by international law. ”
Ketentuan  dalam  draft  OECD  semakin menegaskan  arti  penting  dari  frase Fair  and equitable treatment dalam memberikan perlindungan  terhadap  investasi  asing  di  Negara tuan  rumah.  Praktik  yang  dilakukan  banyak Negara  menunjukkan,  bahwa  prinsip fair  and equitable  treatment dimasukkan  dalam  klausul- klausul yang secara spesifik merujuk pada aturan (rules) dan prinsip-prinsip hukum internasional 24 .

## Full Protection and Security
Salah  satu  klausul  penting  dan  menjadi  cirri khas  dari  perjanjian  investasi  adalah  klausul  full protection dan security (FPS) atau  “perlindungan penuh  dan  keamanan”.  Variasi  sususan  itu ditentukan  oleh  preferensi  dan  kebutuhan  dari Negara  yang  akan  membuat  perjanjian.  Susunan tersebut  juga  menunjukkan  komitmen  dan langkah-langkah  aktif  dari  masing-masing  untuk melindungi  penanaman  modal  dari  efek  yang merugikan 25 .
Secara  historis,  standar  full  protection  and security berasal dari praktik perjanjian internasional  di  Amerika  Serikat.  Alasan  utama dari  standar  ini  adalah  kebutuhan  untuk melindungi  penanam  modal  terhadap  berbagai bentuk  atau  kemungkinan  pelanggaran  fisik termasuk penyerangan terhadap kawasan investasi.  Akan  tetapi  pengertian  perlindungan yang  dimaksud  disni  juga  mencakup  jaminan terhadap  pelanggaran  atas  hak-hak  investor dengan berlakunya undang-undang dan peraturan
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 163
18. UNCTAD, 1998, Billateral Investment Treaties 1995-2006 in the mid-1990s , United Nations, New York, hal.28. 19. Ibid. 20. Ibid.
21.  Kusnowibowo, Op.Cit , hal. 66. 22. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2004, “ Fair and Equitable Treatment Standard in International In- vestment Law, ” OECD Working papers on International Investment 2004/3, OECD Publishing, doi : 10.1787/675702255435.
23. Ibid , hal. 6.
24. Ibid, hal. 20 25. Rudolf Dolzer and Christoph Schreur, 2008, Principles of International Investment Law , Oxford University Press, New York, hal. 149.

## Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia
dari Negara tuan rumah 26 .
Transfer Fund Transfer  fund atau  transfer  dana  merupakan ketentuan  yang  sangat  esensial  dalam  perjanjian penanaman  modal,  karena  berkaitan  dengan repatriasi  keuntungan  bisnis  dari  penanaman modal.  Elemen  ini  juga  memperlihatkan bagaimana fleksibelitas dan mekanisme repatriasi yang  diberlakukan  oleh  Negara  penerima  modal. Terdapat  beberapa  aspek  penting  dari  repatriasi yang  berkaitan  dengan  penanaman  modal,  yaitu menyangkut  jenis  mata  uang (currency), nilai tukar (exchange rates) dan waktu transfer (timing of transfer) .

## Perlindungan Relatif
Penerapan  perlindungan  relative  dalam kegiatan  investasi  asing  cenderung  bersifat  lebih fleksibel.  Standar  perlindungan  relative  yang diberikan  antaralain; national  treatment,  most favoured nations, dan dispute settlement. Standar perlindungan  ini  memuat  hal  yang  sama  dengan prinsip-prinsip  perdagangan  jasa  internasional yang diatur dalam GATS, secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 164
Prinsip
Norma GATS
Most favoured Nation Treatment Transparancy Pengeculian-pengecualian pelaksanaan kewajiban  bagi  negara  berkembang  dan  belum berkembang Kedaulatan negara terbatas Larangan monopoli Perlakuan  nasional  yang  sama (National Treatment) Negosiasi  dan  konsultasi  sebagai  media klarifikasi Setiap  Negara  anggota,  dalam  menetapkan    kebijakan (measures) harus  dengan    segera  dan  tanpa  syarat  memberikan  perlakuan  yang sama (no less favourable) terhadap jasa dan pemasok jasa dari negara lain  sebagaimana  perlakuan    yang  diberikan  kepada  pemasok  dan negara lainnya.
Setiap negara wajib segera membreikan  informasi (paling lambat pada saat  berlakunya)tentang  semuaundang-undang,  peraturan,  pedoman pelaksanaan serta semua keputusan dan ketetnuan yang berlaku secara umum,baik  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  maupun  yang memepunyaui dampak bagi pelaksanaan GATS
Negara-negara  berkembang  dan  negara  belum  berkembang  untuk beberapa  alasan  tertentu  dikecualikan  dai  kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam GATS
Kewenangan  negara  dalam    menetapkan  kebijakan  dan  pengaturan secara hukum  dibatasi oleh ketentuan perjanjian.
Monopoli, perdagangan yang mengakibatkan  hambatan perdagangan, pembatasan  terselubung,  subsidi  dan  penerapan  skema    pembalasan yang tidak adil dilarang
Dan  Setiap  negara  peserta,  berkenaan  dengan    sektor  maupun  sub sektor  yang  dinyatakan    dalam schedule  of  commitement  dan  tunduk pada semua kondisi dan kualifikasi yang tercantum di dalamnya, harus memebrikan perlakuan yang tidak berbeda terhadap jasa dan pemasok jasa  dari  negara  lain  sebagaimana  perlakuan    yang  diberikan  kepada jasa dan pemasok jasa domestik negara tersebut.
Negara  peserta  harus  menggunakan  negosiasi  dan  konsultasi  sebagai sarana untuk memecagkan berbagai masalah yang dihadapi berkenaan dengan pelaksanaan GATS.
Tabel 1
Norma GTAS
26.  Ibid, hal. 149.
Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,  bahwa dengan  meratifikasi  GATS (General  Agremeent on  Trade  in  Service), maka  dalam  menjalankan kegiatan  usaha  jasa  kepariwisataan  internasional, Indonesia  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  yang diatur dalam GATS. Sedangkan dalam melaksanakan  kegiatan  investasinya  Indonesia tunduk  pada  ketentuan TRIM ’ s  (Treade  Related Investment  Measures)  Agreement sebagai  salah
satu instrument internasional yang sangat concern terhadap posisi negara sebagai tuan rumah dalam membuat  kebijakan  investasi  sekaligus  juga sebagai instrument yang memberikan perlindungan kepada penanam modal.
Terciptanya  suatu  iklim  investasi  pariwisata yang kondusif secara berkelanjutan tidak terlepas daripada  upaya  untuk  melakukan  peningkatan koordinasi  antar  instansi  baik  di  tingkat  pusat

## Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia
maupun  daerah  dan  upaya  untuk  memperoleh dukungan  dari  pengusaha  dan  masyarakat. Dengan melibatkan segala pemangku kepentingan kita  akan  dapat  melihat  apa  tantangan,  peluang serta  harapan  dari  investasi  pariwisata  di  masa yang  akan  datang.  Keterlibatan  mereka  ini  akan mampu  kemudian  melahirkan  kebijakan  yang akurat  dan  tepat  sasaran  sekaligus  menciptakan peluang  dalam  meningkatkan  kualitas  daya dukung pariwisata yang ada.
Dalam  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diamanatkan  agar  pemerintah  daerah  lebih diberdayakan  baik  dalam  pengembangan  potensi di  setiap  daerah  maupun  dalam  hal  kordinasi promosi mengenai kepariwisataan serta pelayanan penanaman  modal.  Demikian  pula  diamanatkan dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang  Kepariwisataan  pada  Pasal  23  ayat  (1a) yang isinya :
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan,  perlindungan  hukum  serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.”
Secara  obyektif  dapat  dikatakan  bahwa prospek  pengembangan  penanaman  modal khususnya penanaman modal asing dalam bidang pariwisata  sangatlah  menjanjikan  dan  member peluang  yang  besar,  dengan  syarat  pemerintah mampu  membuat  berbagai  kebijakan  yang  dapat mendukung  kegiatan  pariwisata  secara  adil  dan tanpa  diskriminasi  di  dalamnya 27 .  Pengaturan mengenai kebijakan-kebijakan di bidang investasi pariwisata  ini  untuk  memberikan  jaminan kepastian  hukum,  perlindungan  hukum  dan  rasa ama dalam berusaha bagi investor dalam kegiatan penanaman  modal  di  negarapenerima  modal. Selain  itu  diharapkan  dengan  adanya  pengaturan yang  jelas  dan  tegas  di  tingkat  daerah  mengenai penyelenggaraan investasi kepariwisataan mampu untuk  memberikan  peluang  bagi  masyarakat untuk berkembang sehingga dampak dari adanyan investasi  di  bidang  bisnis  pariwisata  ini  dapat dirasakan  secara  menyeluruh  oleh  masyarakat lokal.
Dalam  ketentuan  bab  3  pasal  4  UU Penanaman  modal  telah  diatur  tentang  kebijakan dasar Penanaman modal yang menjadi acuan dan
pedoman dalam pengembangan system penanaman  modal  di  Indonesia  baik  penanaman modal asing, maupun modal dalam negeri. Secara tegas  disebutkan  bahwa  pemerintah  menetapkan kebijakan  dasar  penanaman  modal  untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya  saing  perekonomian  nasional,  dan  untuk pengaturan  daya  saing  perekonomian  nasional dan  mempercepat  peningkatan  penanaman modal 28 . Selain itu, dalam menetapkan kebijakan- kebijakan  dasar  sebagaimana  dimaksud  ini  maka pemerintah  akan  member  perlakuan  yang  sama bagi  penanam  modal  dalam  negeri  dan  asing dengan tetap dengan memperhatikan kepentingan nasional. Selanjutnya, pemerintah akan menjamin kepastian  hukum,  berusaha,  dan  keamanan berusaha  bagi  penanaman  modal  sejak  proses pengurusan perizinan hingga berakhirnya kegiatan  penanaman  modal  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  serta membuka kesempatan-kesempatan bagi perkembangan  dan  memberikan  perlindungan kepada usaha mikro,kecil,menengah dan koperasi 29 .

## IV.  SIMPULAN

## Simpulan
Pengaturan  mengenai  investasi  pada  bidang bisnis jasa pariwisata dalam  hukum internasional diatur  dalam  ketentuan  GATS  yang  mengatur mengenai perdagangan jasa, Kode Etik Pariwisata Dunia  dalam  Deklarasi  Manila  1980  oleh UNWTO,  dan Asean  Tourism  Agreement. Sedangkan  pengaturan  investasi  dalam  kerangka hukum nasional bersinergi dengan prinsip-prinsip kepariwisataan  yang  dituangkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan.
Perlindungan investasi asing dalam bisnis jasa pariwisata  dilakukan  dengan  memberikan  dua standar perlindungan, yakni; Pertama, perlindungan  absolute  yang  terdiri  dari Fair  and Equitable  Treatment (FET)  dan  Full  Protection and  Security,  Kedua  perlindungan  relative  yang terdiri  dari National  Treatment,  Most  Favoured Nation dan Dispute Settlement yang sama dengan prinsip-prinsip  perdagangan  jasa  internasional yang diatur dalam GATS.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 165
27.  Aminuddin Ilmar, 2010, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kuwais, Jakarta Timur, hal. 263-264.
28. Grandnaldo Yohanes Tindangen, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena- naman  Modal,  Jurnal  Lex  Administratum,  Volume  4  Nomor  2  Tahun  2016,  Universitas  Sam  Ratulangi,  hal.  18,  https:// ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11291/10880 diakses 7 April 2018.
29.  Ibid.

## Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Dolzer,  Rudolf  and  Schreur,  Christoph,  2008, Principles  of  International  Investment  Law , Oxford University Press, New York.
Ilmar, Aminuddin, 2010, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kuwais, Jakarta Timur. Kusnowibowo,  2013, Hukum  Investasi  Internasional , Pustaka Reka Cipta, Bandung.
Pendit,  Nyoman.S,  2003 ,  Ilmu  Pariwisata  Sebuah Pengantar  Perdana ,  Pradnya  Paramitha, Jakarta.
Roeroe, Fredy dkk, 2003, Batam Komitmen Setengah Hati , Aksara Karunia, Jakarta.
Salim H. S dan Sutrisno. B, 2014, Hukum Investasi di Indonesia ,  Divisi  Perguruan  Tinggi,  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta. Spillane,  James  J,  1994, Pariwisata  Indonesia  :  Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan, Lembaga Studi Realino, Yogyakarta.
UNCTAD, 1998, Billateral Investment Treaties 1995- 2006  in  the  mid-1990s ,  United  Nations,  New York Wyasa  Putra,  Ida  Bagus,  dkk,  2001, Hukum  Bisnis Pariwisata , Refika Aditama, Bandung , Widiatedja,  I.  G.  N.  Parikesit,  2011, Kebijakan Liberalisasi  Pariwisata,  Kontruksi  Konsep Ragam  Masalah  dan  Alternative  Solusi , Udayana University Press, Bali. Widiatedja, I. G. N. Parikesit, 2010, Liberalisasi Jasa Dan  Masa  Depan  Pariwisata  Kita, Udayana University Press, Bali.
Yoeti, H. Oka A, 1996, Anatomi Pariwisata Indonesia , Penerbit Angkasa, Bandung.

## Artikel
Azam,  M.,  Mahmudul  Alam,  M.,  &  Haroon  Hafeez, M. (2018). Effect of tourism on environmental pollution:  Further  evidence  from  Malaysia, Singapore  and  Thailand. Journal  of  Cleaner Production , 190 , 330–338. Divisekera, S., & Nguyen, V. K. (2018). Determinants of  innovation  in  tourism  evidence  from Australia. Tourism Management , 67 , 157–167. Dogru, T., & Bulut, U. (2018). Is tourism an engine for economic  recovery?  Theory  and  empirical evidence. Tourism Management , 67 , 425–434.
Grandnaldo Yohanes Tindangen, Perlindungan Hukum Terhadap  Investor  Menurut  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal,  Jurnal  Lex  Administratum,  Volume  4 Nomor  2  Tahun  2016,  Universitas  Sam Ratulangi, hal. 18,  diakses 7 April 2018.
Guccio, C., Mazza, I., Mignosa, A., & Rizzo, I. (2018). A round trip on decentralization  in the tourism sector. Annals  of  Tourism  Research , 72 (December 2017), 140–155.
Hendartha,  Indriati,  2015, Pengaturan  Penanaman Modal  Asing    Dalam  Bidang  Pariwisata Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya ,  Kumpulan  Artikel  Fakultas Hukum  Periode  Wisuda  65,  Universitas  Bung Hatta, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2016,  diakses tanggal 6 April 2018.
Investasi  asing  sebagai  bentuk  lain  dari  perdagangan internasional, tersedia di www.kadin- indonesia.or.id/,  diakses  pada  tanggal  12  juli 2011 pada Jam 10.00 PM.
Ladjin,  Nurjana,  2008,  “Analisis  Kemandirian  Fiskal di  Eka  Otonomi  Daerah  (studi  Kasus  Di Propinsi  Sulawesi  Tengah),”(Tesis)  Program
Studi  Magister  (S2)  Ilmu  ekonomi  dan  Studi Pembangunan Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Okafor, L. E., Khalid, U., & Then, T. (2018). Common unofficial language, development and international  tourism. Tourism  Management , 67 , 127–138. Richards,  G.  (2018).  Cultural  tourism:  A  review  of recent  research  and  trends. Journal  of Hospitality  and Tourism  Management , 36 ,  12– 21.
Tindangen,  Grandnaldo  Yohanes, Perlindungan Hukum  Terhadap  Investor  Menurut  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal, Jurnal  Lex Administratum, Volume  4  Nomor  2  Tahun  2016,  Universitas Sam Ratulangi, diakses 7 April 2018.
Wan,  S.  K.,  &  Song,  H.  (2018).  Forecasting  turning points  in  tourism  growth. Annals  of  Tourism Research , 72 (January), 156–167.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 tahun  2007  (Lembaran  Negara  Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 67).
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009    Tentang Kepariwisataan  (Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4966), diundangkan di jakarta, pada tanggal 16 Januari 2009.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1967  tentang Penanaman Modal Asing (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yaitu Undang-
Undang tentang Pengesahan Agreement Establishing  The  World  Trade  Organization (WTO  Agreement) atau  Persetujuan  Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia.
Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 13/ K/1971  tentang  Syarat-Syarat  Dan  Ketentuan- Ketentuan  Mengenai  Penggunaan  Pesawat Terbang Secara Komersial Di Indonesia.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 166