Buku ini ditulis oleh Prof. Dikdik Mohamad Sodik, S.H., M.H., Ph.D., dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA). Beliau merupakan pakar dalam bidang hukum laut internasional. Selain menjadi akademisi, Penulis juga ak f mengiku training programme terkait hukum laut internasional yang diselenggarakan oleh Interna onal Ocean Ins tute Malta dan Centre of Mari me Policy , Fakultas Hukum, Universitas  Wollongong,  New  South  Wales,  Australia.  Beliau  juga  ak f  dalam menulis ar kel hukum laut internasional mengenai masalah Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishin g pada 4 (empat) jurnal internasional. Selain itu, beliau merupakan  Guru Besar Utama di Fakultas Hukum UNISBA.
Sistema ka  buku  ini  terbagi  dalam  10  (sepuluh)  Bab.  Pada  Bab  I  dibahas mengenai sejarah hukum laut internasional; Pada Bab II dibahas mengenai peng- aturan konvensi hukum laut 1982 tentang perairan nasional dan implementasinya di Indonesia; Pada Bab III dibahas mengenai rezim zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan pengaturan  hukum  perikanan  di  Indonesia;  Pada  Bab  IV  dibahas  mengenai pengaturan  landas  kon nen  dalam  konvensi  hukum  laut  1982  dan  peraturan perundang-undangan Indonesia; Pada Bab V dibahas mengenai rezim laut lepas menurut  konvensi  hukum  laut  1982  dan  pengaturan  hukum  perikanan  inter- nasional; Pada VI dibahas mengenai rezim kawasan dasar laut internasional; Pada VII dibahas mengenai rezim pulau dalam hukum laut internasional; Pada Bab VIII dibahas  mengenai  perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  laut;  Pada  Bab  IX dibahas mengenai peneli an ilmiah kelautan dan pengaturannya di Indonesia; serta pada  Bab  X  dibahas  mengenai  alih  teknologi  kelautan  dan  pengaturannya  di Indonesia.
Sejarah hukum laut internasional dapat diawali dengan fungsi laut bagi umat manusia,  antara  lain  sebagai  sumber  makanan  bagi  umat  manusia,  jalan  raya
Title
: Hukum Laut Internasional dan
Pengaturannya di Indonesia Author : Prof. Dikdik Mohamad Sodik, S.H., M.H., Ph.D. Publisher : Reﬁka Aditama, 2014
Book Reviewer  : Ayu Puji Lestari*
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] * Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur 35 Bandung, S.H. (Universitas Padjadjaran)
perdagangan, sarana untuk penaklukan, tempat pertempuran, tempat bersenang- senang, alat pemisah atau pemersatu bangsa, serta adanya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut. Adanya fungsi-fungsi tersebut menjadi salah satu cikal bakal lahirnya konsepsi hukum laut internasional, yaitu res communis, yang  menyatakan  bahwa  laut  adalah  milik  bersama  masyarakat  dunia  dan  dak dapat dimiliki oleh masing-masing negara, sedangkan res nulius menyatakan bahwa laut  itu  dak  ada  yang  memiliki  oleh  karena  itu  dapat  diambil  dan  dimiliki  oleh masing-masing negara.
Konsep  tersebut  yang  menjadi  acuan  atas  adanya  peraturan-peraturan mengenai hukum laut internasional, seper : United Na ons Conven on Law of the Sea  1982 (UNCLOS  1982), The  Agreement  to  Promote  with  Interna onal  Con- serva on and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (The 1993 FAO  Compliance  Agreement); the  1995  FAO  Code  of  Conduct  for  Responsible Fisheries (CCRF); the 2001 FAO Interna onal Plan of Ac on to Deter, Prevent and Eliminate  Illegal,  Unreported  and  Unregulated  Fishing (IPOA-IUU); Interna onal Conven on on Civil Liability for Oil Pollu on Damage 1969 (Konvensi Brussel 1969); dan kemudian Indonesia sendiri mera ﬁkasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.
Adanya UNCLOS 1982 sebagai ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur  tentang  kedaulatan  negara  atas  wilayah  laut  merupakan  salah  satu ketentuan pen ng dalam konvensi tersebut. Selain itu, UNCLOS 1982 juga mem- bahas  mengenai  zona-zona  mari m  yang  termasuk  ke  dalam  kedaulatan  penuh seper  perairan pedalaman, perairan kepulauan (bagi negara kepulauan), dan laut teritorial.  UNCLOS  1982  juga  mengatur  mengenai  negara  pantai  dan  negara  ke- pulauan  yang  mempunyai  kedaulatan  atas  perairan  pedalaman,  perairan  ke- pulauan, laut territorial, perairan yang merupakan selat, ruang udara di atasnya, dan juga dasar laut dibawahnya beserta isinya. Dalam kedaulatan yang dimiliki oleh negara pantai maupun negara kepulauan, negara-negara tersebut dibatasi dengan berbagai macam kewajiban, seper  menghorma  hak lintas damai serta hak lintas alur laut kepulauan melalui laut teritorial dan perairan kepulauan yang dimiliki oleh kapal-kapal asing.
Zona mari m yang diatur oleh UNCLOS 1982 adalah zona-zona mari m yang berada di bawah kedaulatan penuh, yakni: perairan pedalaman ( internal waters ), perairan kepulauan ( archiplegic waters ) bagi negara kepulauan, dan laut teritorial ( territorial  sea ).  Zona-zona  mari m  yang  berada  di  bawah  wewenang  dan  hak khusus  negara  pantai  adalah  jalur  tambahan  ( con guous  zone ),  zona  ekonomi eksklusif  ( exclusive  economic  zone ),  dan  landas  kon nen  ( con nental  shelf ). Terdapat pula zona-zona mari m yang berada di luar yuridiksi nasional, yakni laut lepas ( high seas ) dan kawasan dasar laut internasional ( interna onal seabed area ).
Book Review: Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia 429
Lebih lanjut lagi, Pasal 33 ayat 1 UNCLOS 1982 membahas mengenai pengawasan yang  diperlukan  untuk  mencegah  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan dalam bidang bea cukai, ﬁskal, imigrasi, dan saniter.
UNCLOS  1982  juga  membahas  mengenai  rezim  pelayaran  lintas  transit  yang berlaku untuk selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 1. Kemudian UNCLOS 1982 juga membahas di mana negara  kepulauan  dapat  menarik  garis  pangkal  lurus  kepulauan  yang  dapat menghubungkan k- k garis terluar dari pulau-pulau terluar, yang mana sesuai dengan Pasal 48 UNCLOS 1982 bahwa garis-garis pangkal lurus tersebut merupakan k awal untuk mengukur lebar laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kon nen bagi suatu negara kepulauan.
Selain itu, kedaulatan negara kepulauan di perairan kepulauan mempunyai sifat laut teritorial karena adanya lintas damai bagi kapal-kapal asing yang telah diakui. Sebagai  pelaksanaan  dari  kedaulatan,  negara  kepulauan  juga  mempunyai  we- wenang antara lain menangguhkan lintas damai bagi kapal asing di bagian tertentu di kepulauannya, menetapkan alur-alur laut pada perairan kepulauannya, dan rute penerbangan  di  atas  alur-alur  laut  kepulauannya.  Namun  wewenang-wewenang tersebut  harus  harus  diimbangi  dengan  adanya  pengakuan  atas  berbagai  hak negara  lain,  diantaranya  hak  lintas  alur  kepulauan  dan  kewajiban  memberikan jaminan kepada negara lain.
Dalam  rangka  mengimplementasikan  ketentuan-ketentuan  dalam  UNCLOS 1982, Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan terkait, antara lain: Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002  tentang  Hak  dan  Kewajiban  Kapal  dan  Pesawat  Udara  Asing  dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan yang Ditetapkan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Da ar Koordinat Geograﬁs Ti k- k Garis Pangkal Kepulauan Indonesia; dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Da ar Koordinat Geograﬁs Ti k-Ti k Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
Dalam Bab V, UNCLOS 1982 mengatur secara khusus mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan yang telah melahirkan suatu kajian hukum mengenai perikanan internasional. Hukum perikanan internasional adalah seluruh kaidah dan asas  hukum  yang  mengatur  hubungan  hukum  dan  ak vitas  yang  dilakukan  oleh negara dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya ikan laut. Selain itu, Bab V UNCLOS 1982 juga mengatur mengenai ruang lingkup hukum perikanan yang men- cakup  ketentuan-ketentuan  yang  memberikan  hak-hak  berdaulat  kepada  negara pantai  untuk  memanfaatkan  dan  mengelola  sumber  daya  ikan  yang  terkandung dalam ZEE. UNCLOS 1982 juga mengatur tentang stradding ﬁsh stock (persediaan
ikan yang bermigrasi terbatas), yang diatur dalam Pasal 63 ayat 2 UNCLOS 1982 dan highly migratory species (jenis ikan yang bermigrasi jauh) yang diatur dalam Pasal 64.  Ketentuan  tersebut  dalam  penerapannya  membuat  masalah,  karena  dak dapat menjamin konservasi jangka panjang dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas persediaan ikan yang berimigrasi terbatas dan jenis ikan yang beimigrasi jauh baik yang berada di dalam maupun di luar ZEE.
Adanya pengaturan di dalam UNLCOS 1982 mengenai hak-hak berdaulat negara pantai dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam  masing-masing  ZEE  negara  tersebut,  harus  diimbangi  dengan  adanya langkah-langkah  konservasi  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  pantai.  Sebagai contoh, negara pantai harus menetapkan jumlah tangkapan ikan di dalam ZEE dan negara pantai juga diwajibkan dapat memelihara agar sumber daya ikan yang ada dalam  ZEE  negara  tersebut  dak  mengalami  gejala  tangkap  lebih  untuk  tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan yang ada. Selain itu, kewajiban-kewajiban yang  harus  dijalankan  oleh  negara  pantai  adalah  memberikan  kesempatan  bagi negara-negara  dak berpantai yang secara geograﬁs kurang beruntung untuk dapat memanfaatkan sumber daya ikan dari kawasan ZEE yang berada di daerah yang sama, namun dengan tetap terus memperha kan batasan-batasannya.
Pasal 55 UNCLOS 1982 juga mengatur tentang ketentuan mengenai deﬁsini ZEE dan mengar kannya sebagai suatu jalur yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorialnya, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang diatur dalam Bab  V.  Dalam  Pasal  57  juga  dijelaskan  bahwa  se ap  negara  berhak  untuk menetapkan ZEE-nya dengan jaraknya  dak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang sama yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorialnya, serta  membahas  pula  mengenai  yurisdiksi  negara  pantai  serta  hak-hak  dan kebebasan-kebebasan yang dinikma  oleh negara-negara lain. Selain pembagian zona-zona mari m, terdapat pula permasalahan legalitas dari kegiatan militer dan pengumpulan  data  intelejen  oleh  negara  lain  mungkin  dapat  disebabkan  oleh mul tafsir yang  mbul dari Pasal 58 ayat 2 UNCLOS 1982 dan adanya beberapa prak k negara diketahui bahwa negara pantai memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang melarang pengumpulan data intelejen dan kegiatan-kegiatan tersebut di ZEE.
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  peserta  UNCLOS  1982,  mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI), di mana pada umumnya ketentuan dalam undang-undang ini mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban Indonesia serta kebebasan negara lain di dalam zona  eksklusif  negara  Indonesia.  Namun  dalam  hal  ini,  disayangkan  bahwa Indonesia belum menetapkan batas-batas yang jelas mengenai zona eksklusifnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Selain itu, adanya kekosongan
Book Review: Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia 431
dalam  undang-undang  ini  yang  belum  mengatur  mengenai  pulau-pulau  buatan, instalasi-instalasi bangunan, serta zona pengamanan di ZEEI, serta Indonesia belum memberikan  aturan  yang  jelas  mengenai  kegiatan-kegiatan  yang  diperbolehkan atau dilarang dalam wilayah zona eksklusif Indonesia, dari kegiatan pengumpulan data intelejen, maupun kegiatan-kegiatan militer.
Selain  zona  eksklusif  yang  dimiliki  oleh  negara  pantai  serta  hak-hak  dan kewajiban negara pantai dalam mengeksplorasi sumber daya alam non haya  yang terdapat di dalam landas kon nen ( con nental shelf ) suatu negara. Sebelumnya Konvensi Jenewa IV 1958  dak memberikan kejelasan mengenai garis batas terluar landas kon nen yang berhubungan dengan kawasan dasar laut samudera dalam, namun  dalam  hal  ini  UNCLOS  1982  telah  memberikan  keterangan  mengenai batasan  atau  deﬁnisi  mengenai  landas  kon nen  yang  berhubungan  dengan kawasan dasar laut samudera internasional.
Berdasarkan  Konvensi  Jenewa  1958,  penger an  mengenai  landas  kon nen adalah hak negara pantai atas landas kon nen berlaku hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut atau hingga jarak yang masih bias diekploitasi, sedangkan dalam  UNCLOS  1982  landas  kon nen  diar kan  landas  kon nen  suatu  negara melipu  dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kon nen, atau hingga lebar yang mencapai jarak  200  mil  laut  dari  garis  pangkal  yang  dipakai  untuk  menetapkan  lebar  laut teritorialnya, apabila pinggiran luar tepi kon nen  dak mencapai jarak tersebut.
Dalam  masalah  landas  kon nen,  Indonesia  masih  mengacu  kepada  Undang- Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kon nen Indonesia (UU LKI), yang sudah  dak sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982, pemerintah Indonesia harus segera merevisi UU LKI tersebut. Ke dak-sesuaian dan tumpang  ndihnya UU LKI ini dapat berpengaruh kepada perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Indonesia dengan negara-negara tetangga, dan hal tersebut berdampak kepada penyelesaian sengketa mengenai garis batas landas kon nen di laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia, yang harus mengacu kepada UNCLOS 1982 dalam Pasal 83, yang telah menyediakan cara penyelesaian penetapan garis batas landas kon nen antara dua negara yang bersifat prak s.
UNCLOS 1982 telah mengakui bahwa laut lepas ( high seas ) merupakan zona mari m yang berada di luar yurisdiksi nasional. Kebebasan di laut lepas ( high seas ) menjadi wujud dari doktrin ' mare liberium ', sebagaimana yang telah diatur dalam UNCLOS  1982  dalam  Pasal  87,  yaitu  semua  negara  baik  negara  pantai  maupun negara  dak berpantai memiliki hak untuk memanfaatkan laut lepas dan memiliki kebebasan yang diakui secara universal. Kebebasan–kebebasan tersebut mencakup kebebasan berlayar ( freedom of naviga on ), kebebasan penerbangan ( freedom of
overﬂight ),  kebebasan  memasang  pipa  dan  kabel  bawah  laut  ( freedom  to  lay submarines  cables  and  pipelines ),  kebebasan  membangun  pulau  buatan  dan instalasi  lain  ( freedom  to  construct  ar ﬁcial  islands  and  other  installa ons permi ed  under  interna onal  law ),  kebebasan  menangkap  ikan  ( freedom  of ﬁshing ), dan kebebasan melakukan riset ilmiah ( freedom of scien ﬁc research ), di mana  semua  kebebasan  ini  harus  dilakukan  oleh  semua  negara  dengan mengindahkan kepen ngan negara lain dalam melaksanakan hak yang sama dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.
Selain itu, kebebasan tersebut bertalian dengan kebebasan penangkapan ikan, mengingat kebebasan penangkapan ikan dibatasi dengan kewajiban negara yang melakukan pengelolaan dan konservasi atas sumber daya haya  yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 1 Bab VII UNCLOS 1982. Dalam hal kebebasan penangkapan ikan yang jelas telah diatur di dalam UNCLOS 1982, pada prak knya  dak efek f, karena dalam UNCLOS 1982  dak dijelaskan secara jelas yang  menimbulkan  maraknya  prak k  bisnis  penggunaan ﬂags  of  convenience (bendera  pura-pura)  yang  digunakan  negara  lain  demi  kepen ngan  negaranya secara ilegal.
Ke dakefek fan  hal  tersebut  mendorong  lahirnya the  1993  FAO  Compliance Agreement dan Persetujuan PBB tentang persediaan ikan pada tahun 1995. Untuk mengimplementasikan  konvensi-konveni  tersebut,  Indonesia  mengeluarkan berbagai peraturan di bidang perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan 2004) dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan  (UU  Perikanan  2009).  Namun  undang-undang  yang  telah  dibuat  oleh Indonesia mengenai perikanan, kelautan, atau landas kon nen harus dikaji ulang agar pertama, sesuai dengan perkembangan yang ada dan kedua, dapat menindak- lanju   ndakan- ndakan yang  dak menguntungkan yang dilakukan oleh pihak- pihak yang  dak bertanggung jawab serta  dak menghargai hak dan batasan serta kewajiban  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  negara  dalam  menjaga  kelestarian lingkungan laut.
Adanya  rezim  kawasan  dasar  laut  internasional  ( interna onal  seabed  area ) termasuk ke dalam zona mari m yang berada di luar yurisdiksi nasional selain laut lepas.  Hal  ini  akan  berkaitan  dengan  latar  belakang  lahirnya  prinsip common heritage  of  mankind (warisan  bersama  bagi  umat  manusia).  Menurut  Pasal  136 UNCLOS 1982, kawasan dasar internasional dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya  merupakan  warisan  bersama  bagi  umat  manusia.  Kemudian  dalam melakukan  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  terkandung  di  dalam  kawasan dasar internasional telah dibentuk Badan Otoritas Dasar Laut Internasional yang ber ndak  sebagai  badan  internasional  yang  mengatur  dan  mengawasi  sekaligus
Book Review: Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia 433
mengelola kegiatan-kegiatan penambangan di kawasan dasar laut internasional, di mana semua negara peserta UNCLOS 1982 berstatus ipso facto dalam badan ini. Dalam hal ini, Indonesia pernah menjalani tugas keanggotaan Badan Otoritas Dasar Laut Internasional pada tahun 2011-2015, yang mana tugas tersebut mem- berikan  manfaat  kepada  Indonesia  untuk  dapat  mengawasi  agar  usaha-usaha penambangan  di  bawah  laut  dak  menimbulkan  kerugian  besar  bagi  usaha Indonesia  untuk  mengembangi  pemanfaatan  sumber-sumber  daya  mineralnya sendiri.
Pulau  merupakan  salah  satu  komponen  yang  dibahas  dalam  Bab  II  UNCLOS 1982 dalam Pasal 46, yang berkaitan dengan negara kepulauan. Bab tersebut juga membahas mengenai karakteris k-karakteris k pulau, dan kapasitas pulau untuk membentuk berbagai zona mari m. UNCLOS 1982 mendeﬁnisikan pulau sebagai suatu daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
Lebih  lanjut  lagi,  karakteris k  pulau  menurut  hukum  internasional  melipu : suatu  wilayah  daratan,  dibentuk  secara  ilmiah,  ukurannya  cukup  luas,  dikelilingi oleh  air,  ada  di  atas  permukaan  air  waktu  air  pasang,  untuk  dapat  didiami  oleh manusia,  dan  mempunyai  kelangsungan  hidup  di  bidang  ekonomi.  Adanya kapasitas  pulau  untuk  membentuk  zona  mari m  pada  umumnya  sesuai  dengan Pasal 121 UNCLOS 1982. Pulau sebagaimana halnya dengan wilayah daratan lainnya dapat membentuk zona mari m. Se ap pulau yang termasuk ke dalam penger an Pasal  121  ayat  1  UNCLOS  1982  dapat  mempunyai  laut  teritorialnya  dan  jalur tambahan, akan tetapi hak perluasan zona mari m, yaitu ZEE dan landas kon nen, merupakan pengecualian yang ditetapkan dalam Pasal 121 ayat 3.
Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS 1982, lebar laut teritorial dari suatu pulau dapat mencapai  batas  yang  dak  melebihi  12  mil  laut  diukur  dari  garis  pangkal  pulau tersebut. Dalam hal ini UNCLOS 1982 pada Pasal 33 menjelaskan bahwa negara pantai  dapat  wewenang  untuk  menetapkan  jalur  tambahan  yang  lebarnya  dak boleh  melebihi  24  mil  laut  diukur  dari  garis  pangkal  yang  dipergunakan  untuk menetapkan  lebar  laut  teritorialnya.  Adapula  cara-cara  untuk  menetapkan  pe- narikan garis pangkal yaitu dengan garis air rendah ( low water mark ) yang telah diatur dalam Pasal 7 UNCLOS 1982. Kemudian, suatu zona ekonomi eksklusif dari suatu pulau dapat ditentukan melalui suatu batas yang  dak boleh melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal pulau tersebut, sedangkan landas kon nen suatu pulau juga  dak boleh melebihi 200 mil laut.
Sebagai  negara  kepulauan,  Indonesia  telah  menerbitkan  berbagai  peraturan perundang-undangan mengenai pulau-pulau kecil dan pulau, antara lain Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil (UU Pengelolaan Wilayah Pesisir 2007), Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  20097  tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
Sesuai  dengan  Pasal  192  UNCLOS  1982,  semua  negara  berkewajiban  untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, serta berkewajiban untuk mengambil ndakan  yang  diperlukan  untuk  mencegah,  mengurangi,  serta  mengatasi  pen- cemaran lingkungan laut yang bersumber dari berbagai hal. Selain itu, kewajiban dari negara-negara adalah untuk mengambil segala  ndakan yang dianggap perlu untuk  menjamin  agar  kegiatan  yang  berlangsung  di  bawah  yurisdiksi  atau pengawasan  negara  tersebut  dak  menimbulkan  pencemaran  yang  lebih  luas sehingga dapat merugikan negara lain. Indonesia juga telah mera ﬁkasi Konvensi Brussel 1969.
Adanya  hak  kebebasan  untuk  melakukan  peneli an  ilmiah  kelautan  untuk kepen ngan bersama telah diatur dalam Pasal 239, di mana negara serta organisasi internasional yang berwenang melaksaksanakan peneli an ilmiah kelautan untuk memudahkan  dan  memajukan  pengembangan  dan  penyelenggaraan  peneli an ilmiah kelautan demi kepen ngan bersama. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara peserta  UNCLOS  1982  telah  menerbitkan  beberapa  peraturan  perundang- undangan berkaitan dengan peneli an ilmiah kelautan, yaitu: UU Perikanan 2004; UU Pengelolaan Wilayah Pesisir 2007; dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006  tentang  Perizinan  Melakukan  Kegiatan  Peneli an  dan  Pengembangan  bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Peneli an dan Pengembangan Asing, dan Badan Usaha Asing.
Peneli an ilmiah kelautan harus pula didukung dengan adanya alih teknologi kelautan  yang  telah  diatur  dalam  Bab  XIV  UNCLOS  1982,  yang  mana  salah  satu ketentuannya  adalah  mengenai  kewajiban  negara-negara  untuk  bekerjasama memajukan pengembangan dan pengalihan pengetahuan dan teknologi kelautan seper  yang terdapat dalam Pasal 266. Namun dalam hal ini Bab XIV UNCLOS 1982 hanya  memuat  ketentuan  dan  meletakkan  kewajiban-kewajiban  yang  bersifat umum, sehingga  dak dapat secara langsung mengikat para pihak dalam transaksi alih  teknologi.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  permasalahan  pengalihan teknologi  kelautan  ini  dapat  merujuk  kepada the  Agreement  on  Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Selain itu, Pemerintah Indonesia pun telah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2005  tentang  Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Peneli an dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Peneli an dan Pengembangan.
Dengan demikian, berdasarkan uraian buku di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara peserta UNCLOS 1982 telah menerapkan aturan dalam UNCLOS 1082 dalam bentuk instrumen hukum melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum laut internasional.
Book Review: Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia