Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4946/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor:

## 548/Pdt/2017/PT SMG
Allan Mustafa Umami 1 , Fatria Hikmatiar Al Qindy 2
Fakultas Hukum Universitas Mataram Article Info Abstract Article history Received : 06 March2023 Publish :  08 March 2023 Agreements made by parties are binding like laws for those who make them. An agreement can be damaged when there is a defect in the will of the parties. The defect of will occurs if there is a discrepancy of will or deceit and circumstances according to the law in the process of making an agreement.  Based  on the  Central  Java  High  Court  Decision Number:  548/Pdt/2017/PT  SMG,  it explains the case between PT Istana Niaga Pratama as the plaintiff against Wildan Purnaditto as the defendant. PT Istana Niaga Pratama violates Wildan Purnaditto's default, while Wildan Purnaditto considers the agreement made with PT Istana Niaga Pratama there is an element of defect of will in it so that it asks to cancel the agreement. What is the legal basis of the agreement between PT Istana Niaga Pratama and Wildan Purnaditto based on the decision of the Central Java High Court Number: 548/Pdt/2017/PT SMG? 2. what is the legal force of the agreement between PT Istana Niaga  Pratama  and  Wildan  Purnaditto  based  on  the  decision  of  the  Central  Java  High  Court Number: 548/Pdt/2017/PT SMG? The purpose of this research is to find out the legal basis of PT Istana Niaga Pratama with Wildan Purnaditto based on the decision of the Central Java High Court Number: 548/Pdt/2017/PT SMG and the legal force of the agreement of PT Istana Niaga Pratama with  Wildan  Purnaditto  based  on  the  decision  of  the  Central  Java  High  Court  Number: 548/Pdt/2017/PT SMG. The research method used is normative legal research that uses literature data in analyzing and obtaining research results.
Keywords: Agreement Defect Of Will Fraud Good Faith
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 06 March 2023 Publis : 08 Maret 2023 Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat layaknya undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian  dapat  mengalami  kerusakan  saat  terdapat  cacat  kehendak  dari  para  pihak.  Cacat kehendak  tersebut  terjadi  apabila  terjadi  ketidaksesuaian  kehendak  ataupun  tipu  muslihat  dan keadaan  yang  menurut  undang-undang dalam  proses  dibuatnya  perjanjian.  Berdasarkan  Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG menerangkan kasus antara PT PT Istana Niaga Pratama sebagai Penggugat melawan Wildan Purnaditto sebagai tergugat. PT Istana Niaga Pratama menganggar Wildan Purnaditto melakukan wanprestasi, sedangkan Pihak Wildan Purnaditto  menganggap  perjanjian  yang  dibuat  dengan  PT  Istana  Niaga  Pratama  terdapat  unsur cacat kehendak di dalamnya sehingga meminta untuk membatalkan perjanjian. Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah 1. Apa dasar hukum perjanjian PT Istana Niaga Pratama dengan  Wildan  Purnaditto  berdasarkan  putusan    Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah  Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG? 2. bagaiamanakah kekuatan hukum perjanjian PT Istana Niaga Pratama dengan  Wildan  Purnaditto  berdasarkan  putusan    Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah  Nomor: 548/Pdt/2017/PT  SMG?  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dasar  hukum  PT  Istana Niaga Pratama dengan Wildan Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG dan kekuatan hukum perjanjian PT Istana Niaga Pratama dengan Wildan Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan hukum normatif yang menggunakan data kepustakaan dalam melakukan analisa dan mendapatkan hadil penelitian.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons tribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Iqraini Azzahra Ramadhanti Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Email: iqrainiazzahramadhanti@gmail.com

## 1. Pendahuluan

## A. Latar Belakang Masalah
Perjanjian  merupakan  sarana  untuk  melindungi  para  pihak  dalam  transaksi  bisnis. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dijelaskan bahwa suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  di  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian dibuat untuk menjadi bukti telah disepakatinya
sebuah  perjanjian.  Perjanjian  sendiri  merupakan  hubungan  hukum  antara  pihak-pihak  yang saling mengikatkan diri menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang dapat dituntut pelaksanaannya (Wirjono Prodjodikoro, 1989:9) Perjanjian setelah dipenuhinya syarat sah di atas haruslah dihormati oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Pasal 1338 KUHPer  menyatakan  bahwa  perjanjian  layaknya  undang-undang  bagi  para  pihak  yang membuatnya.
Pada transaksi bisnis biasanya dibuat suatu perjanjian untuk memberikan keamanan bagi para pihak. Namun perjanjian yang dibuat dapat saja tidak sempurna karena ada hal yang dapat mengakibatkan  perjanjian  menjadi  tidak  sempurna.  Berdasarkan  Pasal  1321  KUHPer menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya  dengan  paksaan  atau  penipuan.  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa Tengah  Nomor:  548/Pdt/2017/PT  SMG  terdapat  sengketa  antara  Edy  Muljono,  Direktur  PT Istana Niaga Pratama melawan Wildan Purnaditto dalam perkara sengketa terkait kesepakatan jual  beli  proyek  Pembangunan  PLTM  Sirukem,  di  Desa  Giri  Tirta,  Kecamatan  Pejawaran, Kabupaten  Banjarnegara.  Duduk  perkara  kasus  ini  adalah  PT  Istana  Niaga  Pratama  hendak menjual  proyek  Pembangunan  PLTM  Sirukem  tersebut  di  atas  kepada  Wildan  Purnaditto. Bahwa berdasarkan risalah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah  Nomor 548/Pdt/2017/PT SMG  yang  diambil  dari  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia (Putusan.mahkamahagung.go.id:  2023)  ,  PT  Istana  Niaga  Pratama  dan  Wildan  Purnaditto sepakat  untuk  menanda  tangani  Kesepakatan  Jual  Beli  proyek  PLTM  Sirukem  senilai  Rp 1.612.500.000. Bahwa obyek Kesepakatan sebagaimana tersebut  adalah sebagai berikut:
a) Feasibility Finansial diperbaharui dengan harga baru penjualan ke PLN           sesuai dengan Permen No 19 tahun 2015 dan judul diganti dari potensi 1200 kW ke 800 kW;
b) Pihak penjual menyerahkan softcopy FS yang lama ke pihak pembeli setelah pembayaran tanah seluas 1.697,50 m2 pada tanggal 28 Maret 2016 lunas;
c) Semua ijin-2 dinamakan PT Sirukem Jaya Energy Pratama dan sahamnya dialihkan ke Pihak Pembeli;
d) Tanah yang sudah dibebaskan dijual dan balik nama ke Pihak Pembeli ;
e) Tanah untuk saluran air dan masuk ke Proyek disewa selama 2 tahun dan diurus dan dibayar oleh Pihak Penjual dan disewakan atas nama pihak Pembeli; Bahwa  dari  obyek  kesepakatan  tersebut  pihak  Tergugat  berjanji  untuk  membayar  kepada Penggugat  uang  senilai  Rp  1.612.500.000,  -  yang  dibayarkan  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
1.  Rp 61.250.000,-(Enam puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tujuh Puluh Lima  Juta)  dibayarkan  oleh  Tergugat  kepada  Penggugat  pada  saat  penanda  tanganan Kesepakatan yang akan ditransfer hari senin tanggal 21 Maret 2016 ke rekening di BCA Purwokerto No 0460579830 atas nama Penggugat ;
2. Rp 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) akan dibayarkan pada saat tanda tangan jual beli  tanah  untuk  saluran  dan  jalan  seluas  1.697,50  m2  selambat-lambatnya  tanggal  28 Maret 2016 ditransfer ke ke rekening Penggugat;
3. Rp 400.000.000(Empat Ratus Juta Rupiah) akan dibayarkan pada saat jual beli tanah yang sudah bersertipikat untuk Power House seluas 914 m2 ditransfer ke Penggugat melalui rekening BCA Purwokerto No 0460602530 atas nama Liliana Indarti;
4.  Sisa  akan  dibayarkan  sesuai  dengan  progress  dan  ditransfer  ke  rekening  di  BCA Purwokerto No 0460602530 atas nama Liliana Indarti yaitu:
a) Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima juta) setelah FS Finansial di perbaharui;
b)  Rp  50.000.000  (Lima  Puluh  Juta)  setelah  disewakan  tanah  Bengkok  dan  tanah  ke Pemda Banjarnegara;
c) Rp 100.000.000 (Seratus Juta ) setelah Detail Engineering selesai ;
d)  Sisanya  Rp  326.250.000  (Tiga  Ratus Dua  Puluh  Enam  Juta  Dua  Ratus  Lima  Puluh Ribu  Rupiah)  setelah  semua  ijin-ijin  selesai  atas  nama  PT  Sirukem  Jaya  Energy Pratama dan sahamnya dialihkan ke Pihak Pembeli;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Terhadap perjanjian di atas berdasarkan duduk perkara dalam risalah  putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG, pihak Wildan Purnaditto baru membayar kepada PT Istana Niaga Pratama sebesar Rp 893.750.000 dan hendak membatalkan perjanjian karena merasa dengan alasan Feasiblity Study yang dibuat Penggugat tidak layak, dan pihak Wildan Purnaditto meminta agar uang yang sudah dibayarkan kepada PT Istana Niaga Pratama tersebut di atas dikembalikan. Pihak Wildan Purnaditto beranggapan bahwa dalam perjanjian tersebut  terdapat  unsur  penipuan  yang  mengakibatkan  terjadinya  kekhilafan  yang mengakibatkan kerugian pada pihak Wildan Purnaditto. Atas dasar permasalahan tersebut perlu dikaji Tinjauan Hukum terhadap putusan Tinjauan Hukum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa  Tengah  Nomor:  548/Pdt/2017/PT  SMG  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah  Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG.

## B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:
1. Apa dasar hukum perjanjian PT Istana Niaga Pratama dengan Wildan Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG?
2.  bagaiamanakah  kekuatan  hukum  perjanjian  PT  Istana  Niaga  Pratama  dengan  Wildan Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif (Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015: 33). Metode penelitian ini mengulas berdasarkan studi pustaka. Studi pustaka yang difokuskan pada penelitian ini adalah terkait dengan peraturan-peraturan hukum perjanjian, buku-buku hukum perjanjian, doktrin-doktrin hukum, asas- asas, dan putusan pengadilan di bidang perjanjian. (Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015: 33).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada  tingkat  banding,  telah  menjatuhkan  putusan  sebagai  berikut  dalam  perkara  gugatan antara:EDY  MULJONO,  Direktur  PT  ISTANA  NIAGA  PRATAMA,  beralamat  di  Jl.  Jend Sudirman 541, Purwokerto, dalam hal ini diwakili oleh DATU JUNAIDI. SH, Staf Divisi Hukum pada PT ISTANA NIAGA PRATAMA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2017;  Selanjutnya  disebut  sebagai  Pembanding/SemulaPenggugat;  LAWAN  WILDAN PURNADITTO,  Kewarganegaraan  Indonesia,  Pekerjaan  Swasta,  beralamat  Komplek  Sbs  blok CD 2/13, Bekasi Utara. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ Semula Tergugat;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2016 yang diterima dan  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Banjarnegara  pada  tanggal  18  Oktober  2016  dalam  Register Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Bnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1.  Bahwa  pada  tanggal  20  Maret  2016  Penggugat  dengan  Tergugat,  telah  mengadakan Kesepakatan  Jual-Beli  Proyek  Pembangunan  PLTM  Sirukem,  didesa  Giri  Tirta,  Kecamatan Pejawaran,  Kabupaten  Banjarnegara,  (selanjutnya  disebut  “Kesepakatan”),  dimana Kesepakatan  tersebut  pada  intinya  adalah  Pihak  Penggugat  hendak  menjual  proyek  PLTM Sirukem, disisi yang lain pihak Tergugat berkehendak untuk membeli proyek PLTM Sirukem, setelah  pihak  Penggugat  dan  Tergugat  membahas  masalah  yang  akan  menjadi  obyek Kesepakatan, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menanda tangani Kesepakatan Jual Beli proyek PLTM Sirukem senilai Rp 1.612.500.000,- ;
2. Bahwa obyek Kesepakatan sebagaimana tersebut dalam angka 1 adalah sebagai berikut:
a)  Feasibility  Finansial  diperbaharui  dengan  harga  baru  penjualan  ke  PLN  sesuai  dengan Permen No 19 tahun 2015 dan judul diganti dari potensi 1200 kW ke 800 kW;
b) Pihak penjual menyerahkan softcopy FS yang lama ke pihak pembeli  setelah pembayaran tanah seluas 1.697,50 m2 pada tanggal 28 Maret 2016 lunas;
c) Semua ijin-2 dinamakan PT Sirukem Jaya Energy Pratama dan sahamnya dialihkan ke Pihak Pembeli;
d) Tanah yang sudah dibebaskan dijual dan balik nama ke Pihak Pembeli ;
e) Tanah untuk saluran air dan masuk ke Proyek disewa selama 2 tahun dan diurus dan dibayar oleh Pihak Penjual dan disewakan atas nama pihak Pembeli;
3.  Bahwa  dari  obyek  kesepakatan  tersebut  pihak  Tergugat  berjanji  untuk  membayar  kepada Penggugat uang senilai Rp 1.612.500.000, - yang dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 3.1. Rp 61.250.000,-(Enam puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tujuh Puluh Lima  Juta)  dibayarkan  oleh  Tergugat  kepada  Penggugat  pada  saat  penanda  tanganan Kesepakatan yang akan ditransfer hari senin tanggal 21 Maret 2016 ke rekening di BCA Purwokerto No 0460579830 atas nama Penggugat ;
3.2.  Rp 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) akan dibayarkan pada saat tanda tangan jual beli  tanah  untuk  saluran  dan  jalan  seluas  1.697,50  m2  selambat-lambatnya  tanggal  28 Maret 2016 ditransfer ke ke rekening Penggugat;
3.3. Rp 400.000.000(Empat Ratus Juta Rupiah) akan dibayarkan pada saat jual beli tanah yang sudah  bersertipikat  untuk  Power  House  seluas  914  m2  ditransfer  ke  Penggugat  melalui rekening BCA Purwokerto No 0460602530 atas nama Liliana Indarti;
3.4.  Sisa  akan  dibayarkan  sesuai  dengan  progress  dan  ditransfer  ke  rekening  di  BCA Purwokerto No 0460602530 atas nama Liliana Indarti yaitu:
a) Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima juta) setelah FS Finansial di perbaharui;
b) Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta) setelah disewakan tanah Bengkok dan tanah ke Pemda Banjarnegara;
c) Rp 100.000.000 (Seratus Juta ) setelah Detail Engineering selesai ;
d) Sisanya Rp 326.250.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah semua ijin-ijin selesai atas nama PT Sirukem Jaya Energy Pratama dan sahamnya dialihkan ke Pihak Pembeli;
4.  Bahwa  dari  ketentuan  pembayaran  sebagaimana  tersebut  dalam  angka  3,  Tergugat  baru membayar  kepada  Penggugat  sebesar  Rp  893.750.000,  -,  sehingga  masih  tersisa  uang  yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 668.750.000,- ;
5.  Bahwa  sisa  uang  yang  belum  dibayarkan  kepada  Penggugat  oleh  Tergugat  sebagaimana dimaksud  dalam  angka  4,  Penggugat  telah  beberapa  kali  menagih  kepada  Tergugat  agar Tergugat  melaksanakan  kewajibannya  membayar  kekurangan  pembayaran  sejumlah sebagaimana  tersebut  dalam  angka  4,  namun  ternyata  Tergugat  selalu  mengabaikan,  bahkan Tergugat  justru  ingin  membatalkan  perjanjian  dengan  alasan  Feasiblity  Study  yang  dibuat Penggugat  tidak  layak,  dan  Tergugat  meminta  agar  uang  yang  sudah  dibayarkan  kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam angka 4 untuk dikembalikan;
6.  Bahwa  permintaan  Tergugat  tersebut  sangat  tidak  dapat  diterima,  karena  alasan  bahwa Feasibility Study (FS) yang dibuat oleh Penggugat dianggap tidak layak adalah suatu alasan yang  sangat  mengada-ada  karena  Tergugat  sebelum  menanda  tangani  kesepakatan  telah mempelajari  Feasibility  Study(FS)  dan  melakukan  survey  lapangan,  dimana  pada  saat  itu Tergugat  sama  sekali  tidak  menyampaikan  adanya  ketidak  layakan  FS  yang  dibuat  oleh Penggugat. Oleh karena itu pada tanggal 20 Maret 2016 Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menanda tangani Kesepakatan Jual beli tersebut diatas. Kalaulah FS oleh Tergugat dianggap tidak layak, mestinya harus disampaikan pada saat sebelum ditanda tanganinya Kesepakatan, bukan disampaikan setelah Kesepakatan ditanda tangani. Namun demikian Penggugat dengan itikad baik tetap memberikan penjelasan secara teknis terkait pertanyaan yang diajukan oleh Tergugat  berkaitan  dengan  data  output  performance  yang  tercantum  dalam  FS  2013  dengan data  output  yang  tercantum  dalam  Kesepakatan  sebesar  800  kW.  Bahwa  Penggugat  telah menjelaskan  kepada  Tergugat  bahwa  output  performance  yang  dipakai  dalam  Kesepakatan adalah 800 kW bukan 1,2 MW. Penentuan output performance dalam kesepakatan sebesar 800 kW  adalah  sudah  merupakan  kesepakatan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang  tercantum dalam kesepakatan setelah bersama-sama mempelajari, mengevaluasi FS 2013 dan melakukan
survey  lapangan,  sehingga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  sepakat  output  performance  yang paling  effektive  adalah  800  kW  yang  menjadi  obyek  kesepakatan,  dimana  Tergugat  sudah menyetujui  dengan  ditanda  tanganinya  Kesepakatan  oleh  Tergugat.  Penggugatpun  atas permintaaan Tergugat  juga  telah menjelaskan  kepada  Tergugat  mengenai  hal  tersebut  diatas dengan  simulasi  perhitungan  teknisnya melalui  email  yang  dikirim  pada tgl  6  Oktober  2016 pukul  17.23,  namun  justru  Tergugat  menjawab  bahwa  data  perhitungannya  tidak  konsisten dengan  feasible  study  yang  diterima  oleh  Tergugat  sebelumnya.  Mengenai  data  yang  tidak konsisten,  Tergugat  sama  sekali  tidak  menjelaskan  dimana  tidak  konsistennya.  Tergugat melalui emailnya yang dikirim tanggal 6 Oktober 2016 menganggap bahwa data dari Penggugat tidak realible dan Tergugat merasa ditipu, maka atas alasan tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan sebesar Rp 893.750.000. Apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut sama sekali tidak benar sebab apa yang telah dijelaskan oleh Penggugat semuanya sudah konsisten, yaitu antara obyek kesepakatan yang menentukan output  performance  800  kW  dengan  metode  perhitungannya  yang  digunakan  yang  sudah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dalil Tergugat tersebut hanyalah mencari- cari alasan agar kesepakatan yang telah dibuat bisa dibatalkan.
Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat,  Kuasa  Tergugat  memberikan  Majelis  Hakim memeriksa Pokok Perkara a quo, penting Tergugat jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :
1.  sebelum  menerangkan  secara  lebih  lengkap  dan  teperinci  pada  bagian  pokok  perkara  dalam konpensi  serta  pada  bagian  rekonpensi,  maka  Tergugat  akan  langsung  menerangkan serangkaian  tipu  daya  (bedrog)  yang  telah  dilakukan  oleh  Penggugat  sejak  sebelum ditandatanganinya Kesepakatan/Perjanjian hingga dalam pelaksanaan Kesepakatan/Perjanjian;
2. Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya Kesepakatan Jual-Beli Proyek pembangunan PLTM/PLTMH Sirukem di Ds. Giri Tirta Kec. Pajawaran Banjarnegara Jawa  Tengah  (Kesepakatan  Jual-Beli  Proyek  PLTM/PLTMH  Sirukem)  tertanggal  20  Maret 2016;
3. Adapun serangkaian tipu daya yang telah Penggugat lakukan terhadap Tergugat adalah:
a. Pertama, berdasarkan Laporan Review pada bulan Juli 2016 dari Tim Konsultan Tergugat terhadap  Lokasi  Proyek  PLTM/PLTMH  Sirukem,  hasil  akhirnya  adalah  Lokasi  Proyek PLTM/PLTMH Sirukem memiliki potensi kapasitas daya menghasilkan listrik sebesar 175 kW sedangkan berdasarkan data Penggugat pada dokumen Feasibility Study (FS) tertanggal 16  Juni  2013  yang  dikeluarkan  oleh  CV.  Wikuma  selaku  Konsultan  dari  Penggugat, menyatakan Proyek PLTM/PLTMH Sirukem memiliki potensi menghasilkan listrik sebesar 1200 kW/1,2 MW;
b. Kedua, Penggugat menyampaikan bahwa data mengenai Teknis terkait potensi telah dikirim ke email Tergugat, faktanya Penggugat mengakui bahwa email tersebut tidak dikirim kepada Tergugat melainkan email tersebut kepada Irawan Hari Putranto yang merupakan perantara yang mengenalkan Tergugat kepada Penggugat;
c.  Ketiga,  Penggugat  juga  mengakui  bahwa  dokumen  FS  yang  pernah  diberikan  kepada Tergugat hanyalah terkait aspek Finansial dan tidak berisi Data Teknis terkait kajian Potensi; d. Keempat, Penggugat menyatakan bersedia diadakan pertemuan antara Konsultan Tergugat dengan Konsultan milik Penggugat faktanya pada  pertemuan tanggal 27 Agustus  2016 di Purwokerto, Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Penggugat memberikan informasi  bahwa  Tergugat  tidak  lagi  mau  membahas  teknis  dan  tidak  memberikan  akses kepada Tergugat untuk menemui Konsultannya;
e.  Kelima,  adanya  perbedaan  nilai  luas  Daerah  Tangkapan  Sungai/  Daerah  Aliran  Sungai (Catchment  Area)  berdasarkan  Laporan  dalam  dokumen  FS(yang  ternyata  hanya  terkait aspek  Finansial)  yang  diberikan  sebelum  tanda  tangan  Kesepakatan  Jual-Beli  Proyek PLTM/PLTMH Sirukem serta Data pendukung teknis Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang diterima  Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2016 dari Datu Junaidi, S.H., yang  merupakan Kuasa/Wakil  dari  Penggugat  dan  Konsultan  Penggugat,  nilai  luas  Daerah  Tangkapan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Sungai/ Daerah Aliran Sungai (Catchment Area) adalah seluas 121,8 Km2 (seratus dua puluh satu koma delapan Kilometer Persegi), sedangkan menurut Laporan Review dari Konsultan Tergugat  adalah,  nilai  luas  Daerah  Tangkapan  Sungai/Daerah  Aliran  Sungai  (Catchment Area) hanya seluas adalah 15 Km2 (lima belas Kilometer Persegi);
f.  Keenam,  dalam  Email  tertanggal  06  oktober  2016  Penggugat  melampirkan/mengirimkan beberapa dokumen yang isinya terkait data serta perhitungan potensi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem. Dalam dokumen yang dilampirkan/dikirimkan kepada Tergugat tersebut terdapat data  serta  perhitungannya  berbeda  dengan  data  dokumen  FS  yang  Penggugat  berikan sebelumnya, dimana di dalam Email Penggugat tertanggal 6 oktober 2016, nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/Daerah Aliran Sungai (Catchment Area) adalah 13, 096 Km2(tiga belas koma  nol  sembilan  enam  Kilometer  Persegi).  Tergugat  menolak  secara  tegas  dali  l Penggugat  point  2  dalam  Gugatannya,  karena  isi  dari  Kesepaktan  Jual-Beli  Proyek PLTM/PLTMH Sirukem ada sebagian yang tidak dijelaskan secara terang benderang tentang seluruh  kewajiban  yang  terdapat  dalam  Kesepakatan  Jual-Beli  Proyek  PLTM/PLTMH Sirukem  tersebut  serta  adanya  penambahan  yang  secara  licik  dilakukan  oleh  Penggugat, yaitu  berupa  data  tanah  yang  sudah  dilakukan  jual-beli  guna  kepentingan  Proyek PLTM/PLTMH  Sirukem,  yang  telah  secara  sesat  dan  keliru  di  dalilkan  oleh  Pengugat, karena hal tersebut tidak ada tertulis di dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem;
4. Bahwa sehubungan dengan kewajiban Tergugat sebagaimana dimaksud Penggugat dalam point 3  dan  4  dalam  Gugatannya,  Tergugat  telah  melaksanakan  dengan  itikad  baik  serta  tanggung jawab,  sebelum  pada  akhirnya  Tergugat  mengetahui  bahwa  Penggugat  telah  melakukan serangkaian  tipu  daya  (bedrog)  sejak  sebelum  ditandatangani  Kesepakatan  jual-Beli  Proyek PLTM/PLTMH  Sirukem  hingga  saat  pelaksanaan    Kesepakatan  Jual-Beli  Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, yang mana akibat  dari serangkaian tipu daya yang telah dilakukan oleh  Penggugat  tersebut  terjadilah  kehilafan/kesesatan/kekeliruan  (dwaling)  dalam Kesepakatan  Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, yang secara langsung  menimbulkan hak hukum bagi Tergugat untuk menghentikan pelaksanaan kesepakatan dan/atau membatalkan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH  Sirukem sampai dengan adanya itikad baik dari Penggugat untuk menjelaskan rangkaian tipu daya yang telah dilakukan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat point 5 dan 6 dalam Gugatannya, karena Penggugat  menyampaikan  fakta  sesat  dan  keliru,  untuk  mempermudah  menjelaskan  Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo, penting kami sampaikan isi dari Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem tersebut adalah (kutipan): Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa Pihak Penjual menawarkan kepada Pihak Pembeli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang status proyeknya sebagai berikut:
• Feasibility Study secara Teknik dan Finansial tahun 2013
• Telah membebaskan tanah untuk jalan, saluran, Bak Penenang dan Power House;
• Ijin Prinsip, Rekom UKL/UPL, Ijin Lingkungan
• Untuk tempat saluran dan masuk proyek harus menyewa bengkok ke desa dan tanah BPP ke Pemda Banjarnegara (Pertanian);
• Detail Engineering masih dalam proses penyelesaian
• Akta baru PT Sirukem Jaya Energy Pratama yang akan menjadi pemilik PLTM/PLTMH Sirukem yang tadinya PT Istana Niaga Pratama;
2. Bahwa setelah Pihak Pembeli mengunjungi lokasi proyek tanggal 12  Maret dan 19 Maret 2016. Pihak Pembeli berminat membeli proyek PLTM/PLTMH Sirukem dengan persyaratan sebagai berikut:
•  Feasibility  Finansial  diperbaharui  dengan  harga  baru  penjualan  ke  PLN  sesuai  dengan Permen No 19 tahun 2015 dan judul diganti dari potensi 1200KW ke 800KW;
• Pihak penjual menyerahkan softcopy FS yang lama ke pihak pembeli setelah pembayaran tanah seluas 1.697,50 m2 pada tanggal 28 Maret lunas; Semua ijin-2 dinamakan PT Sirukem Jaya Energy Pratama dan sahamnya dialihkan ke Pihak Pembeli;
• Tanah yang sudah dibebaskan dijual dan balik nama ke Pihak Pembeli;
• Tanah untuk saluran air dan masuk ke proyek disewa selama 2 tahun dan diurus dan dibayar oleh Pihak Penjual dan disewakan atas nama Pihak Pembeli;
Tergugat  menyatakan  adalah  sebuah  fakta  yang  tidak  dapat  dibantah  kebenarannya,  bahwa Penggugat  mengakui  bahwa  dokumen  FS  yang  pernah  diberikan  kepada  tergugat  hanyalah terkait aspek Finansial dan tidak berisi Data Teknis terkait kajian Potensi, kemudian Penggugat menyampaikan  bahwa  data  mengenai  Teknis  terkait  potensi  telah  dikirim  ke  email  Tergugat, faktanya Penggugat mengakui bahwa email tersebut tidak dikirim kepada Tergugat melainkan email  tersebut  kepada  Irawan  Hari  Putranto  yang  merupakan  perantara  yang  mengenalkan Tergugat  kepada  Penggugat,  dengan  demikian  sudah  dapat  terlihat  dengan  jelas  dan  sangat meyakinkan  bahwa  Penggugat  telah  melakukan  tipu  daya  (bedrog)  sekaligus  Wanprestasi terhadap Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, karena berdasarkan Angka 1 point  pertama  Penjual/Penggugat  dalam  menawarkan  Proyek  PLTM/PLTMH  berkewajiban untuk menyerahkan  dokumen Feasibility Study (FS) secara Teknik dan Finansial tahun 2013, namun  dokumen  FS  yang  pernah  diberikan  kepada  Tergugat  untuk  dipelajari  sebelum menandatangani Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, hanyalah terkait aspek Finansial  dan  tidak  berisi  Data  Teknis  terkait  kajian  Potensi,  sehingga  terjadilah kehilafan/kesesatan/kekeliruan (dwaling) dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem  serta  membuktikan  adanya  itikad  yang  tidak  baik  (bad  faith)  dari  Penggugat  dalam melaksanakan Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem;
Bahwa di dalam dokumen FS (yang ternyata hanya terkait aspek Finansial) yang ditawarkan oleh  Penggugat  kepada  Tergugat  berdasarkan  Angka  1  point  pertama  menyatakan  Proyek PLTM/PLTMH Sirukem memiliki potensi menghasilkan listrik sebesar 1200 kW/1,2MW. Adapun pembaharuan  FS  yang  Tergugat  minta,  adalah  FS  yang  terkait  dengan  Finansial  untuk menyesuaikan dengan Permen No 19 tahun 2015 dan sudah sangat jelas bahwa yang disepakati adalah  mengganti  judul  FS  Finansial  tersebut,  dan  bukanlah  sebuah  kesepakatan  terhadap perubahan potensi menghasilkan listrik dari 1200 kW/1,2MW menjadi 800 kW,dengan demikian sudah dapat terlihat dengan jelas bahwa sejak sebelum ditandatanganinya dari Kesepakatan Jual- Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem tersebut, Penggugat telah melakukan tipu daya (bedrog) agar Tergugat  mau  menandatangani  Kesepakatan  Jual-Beli  Tersebut,  sehingga  terjadilah kehilafan/kesesatan/kekeliruan  (dwaling)  dalam  Kesepakatan  Jual-Beli  Proyek  PLTM/PLTMH Sirukem;  Selanjutnya  sehubungan  dengan  email  dari  Penggugat  tertanggal  06  Oktober  2016, Penggugat melampirkan beberapa dokumen antara lain:
• Study Potensi Debit Air Pada Sungai Merawu;
• Hasil Design dan Potensi Daya utk debit Rata2 dgn TURNBRO 3;
• Hasil Design dan Potensi Daya utk debit Maksimum dgn TURNBRO 3;
Penting kami sampaikan disini lampiran di dalam email dari Penggugat tertanggal 06 Oktober 2016  tersebut  menyatakan  bahwa  nilai  luas  Daerah  Tangkapan  Sungai/Daerah  Aliran  Sungai (Catchment Area) adalah 13, 096 Km2(tiga belas koma nol sembilan enam Kilometer Persegi), data  tersebut  berbeda  dengan  Laporan  dalam  dokumen  FS  (yang  ternyata  hanya  terkait  aspek Finansial)  yang  diberikan  sebelum  tanda tangan  Kesepakatan  Jual-Beli  Proyek  PLTM/PLTMH Sirukem  serta  Data  pendukung  teknis  Proyek  PLTM/PLTMH  Sirukem  yang  diterima  Tergugat pada  tanggal  8  Agustus  2016  dari  Datu  Junaidi,  S.H.,  yang  merupakan  Kuasa/Wakil  dari Penggugat dan Konsultan Penggugat, yaitu nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/ Daerah Aliran Sungai  (Catchment  Area)  adalah  seluas  121,8  Km2  (seratus  dua  puluh  satu  koma  delapan Kilometer  Persegi),  sedangkan  menurut Laporan  Review  dari  Konsultan  Tergugat  adalah,  nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/ Daerah Aliran Sungai (Catchment Area) hanya seluas adalah 15 Km2 (lima belas Kilometer Persegi), dengan demikian sudah dapat terlihat dengan jelas bahwa terdapat  data  yang  tidak  benar  dan/atau  tidak  konsisten  (bedrog)  di  dalam  dokumen-dokumen
penunjang  untuk  melaksanakan  Proyek  PLTM  Sirukem  tersebut  dengan  realita  hasil  studi lapangan  hal  tersebut  menyebabkan  terjadinya  Kehilafan/Kesesatan/Kekeliruan  (Dwaling)  bagi Pembeli (Tergugat);
Bahwa Tergugat menyampaikan bahwa serangkaian tipu daya yang telah Penggugat lakukan terhadap Tergugat adalah:
a.  Pertama,  berdasarkan  Laporan  Review  pada  bulan  Juli  2016  dari  Tim  Konsultan  Tergugat terhadap  Lokasi  Proyek  PLTM/PLTMH  Sirukem,  hasil  akhirnya  adalah  Lokasi  Proyek PLTM/PLTMH Sirukem memiliki potensi kapasitas daya menghasilkan listrik sebesar 175 kW sedangkan berdasarkan data Penggugat pada dokumen Feasibility Study (FS) tertanggal 16 Juni 2013  yang  dikeluarkan  oleh  CV.  Wikuma  selaku  Konsultan  dari  Penggugat,  menyatakan Proyek PLTM/PLTMH Sirukem memiliki potensi menghasilkan listrik sebesar 1200 kW/ 1,2 MW;
b. Kedua, Penggugat menyampaikan bahwa data mengenai Teknis terkait potensi telah dikirim ke email  Tergugat,  faktanya  Penggugat  mengakui  bahwa  email  tersebut  tidak  dikirim  kepada Tergugat  melainkan  email  tersebut  kepada  Irawan  Hari  Putranto  yang  merupakan  perantara yang mengenalkan Tergugat kepada Penggugat;
c. Ketiga, Penggugat juga mengakui bahwa dokumen FS yang pernah diberikan kepada Tergugat hanyalah terkait aspek Finansial dan tidak berisi Data Teknis terkait kajian Potensi;
d.  Keempat,  Penggugat  menyatakan  bersedia  diadakan  pertemuan  antara  Konsultan  Tergugat dengan  Konsultan  milik  Penggugat  faktanya  pada  pertemuan  tanggal  27  Agustus  2016  di Purwokerto,  Datu  Junaidi,  S.H.,  yang  merupakan  Kuasa/Wakil  dari  Penggugat  memberikan informasi bahwa Tergugat tidak lagi mau membahas teknis dan tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui Konsultannya;
e.  Kelima,  adanya  perbedaan  nilai  luas  Daerah  Tangkapan  Sungai/  Daerah  Aliran  Sungai (Catchment Area) berdasarkan Laporan dalam dokumen FS (yang ternyata hanya terkait aspek Finansial) yang diberikan sebelum tanda tangan Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem serta Data pendukung teknis Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang diterima Tergugat pada  tanggal  8  Agustus  2016  dari  Datu  Junaidi,  S.H.,  yang  merupakan  Kuasa/Wakil  dari Penggugat  dan  Konsultan  Penggugat,  nilai  luas  Daerah  Tangkapan  Sungai/  Daerah  Aliran Sungai  (Catchment  Area)  adalah  seluas  121,8  Km2  (seratus  dua  puluh  satu  koma  delapan Kilometer Persegi), sedangkan menurut Laporan Review dari Konsultan Tergugat adalah, nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/Daerah Aliran Sungai (Catchment Area) hanya seluas adalah 15 Km2 (lima belas Kilometer Persegi);
f.  Keenam,  dalam  Email  tertanggal  06  oktober  2016  Penggugat  melampirkan/mengirimkan beberapa dokumen yang isinya terkait data serta perhitungan potensi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem. Dalam dokumen yang dilampirkan/dikirimkan kepada Tergugat tersebut terdapat data serta perhitungannya berbeda dengan data dokumen FS yang Penggugat berikan sebelumnya, dimana  di  dalam  Email  Penggugat  tertanggal  6  oktober  2016,  nilai  luas  Daerah  Tangkapan Sungai/  Daerah  Aliran  Sungai  (Catchment  Area)  adalah  13,  096  Km2(tiga  belas  koma  nol sembilan enam Kilometer Persegi);
Berdasarkan  uraian  sengketa  antara  PT  ISTANA  NIAGA  PRATAMA  selaku  penggugat dengan Wildan Purnaditto selaku tergugat dalam risalah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG perlu untuk diketahui dan dipahami mengenai:
1.  Dasar  hukum  perjanjian  PT  Istana  Niaga  Pratama  dengan  Wildan  Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG Berdasarkan  Pasal  1313  KUHPer  telah  dijelaskan  bahwa  perjanjian  adalah  hubungan hukum yang mengikat pihak yang membuatnya. Artinya perjanjian antara PT ISTANA NIAGA PRATAMA  dengan  Wildan  Purnaditto  adalah  mengikat  secara  hukum  sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya sebuah perjanjian dapat diketemukan dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu: a. Kesepakatan b. Kecakapan
c. Objek tertentu d. Kausa yang halal
Apabila melihat kronogi kasus pada risalah putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor:  548/Pdt/2017/PT  SMG  tersebut  di  atas  PT  ISTANA  NIAGA  PRATAMA    dalam melakukan  perjanjian  harus  diwakili  direktur  atau  kuasanya  yang  sah.  Berdasarkan    Pasal  1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Direksi adalah Organ  Perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan  Perseroan untuk  kepentingan  Perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan  serta  mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Kemudian pihak Wildan Purnaditto yang harus memiliki batasan usia minimal 18 tahun jika  dilihat  dari  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang  perubahan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP). Pasal 39 ayat (1) UUJNP menyatakan (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum.
Berdasarkan  risalah  putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah  Nomor:  548/Pdt/2017/PT SMG  bahwa  PT  ISTANA  NIAGA  PRATAMA  selaku  penggugat  menyatakan  bahwa  pada tanggal  20  Maret  2016  Penggugat  dengan  Wildan  Purnaditto  selaku  Tergugat,  telah mengadakan Kesepakatan Jual-Beli Proyek Pembangunan PLTM Sirukem, di desa Giri Tirta, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, (selanjutnya disebut “Kesepakatan”), dimana Kesepakatan  tersebut  pada  intinya  adalah  Pihak  Penggugat  hendak  menjual  proyek  PLTM Sirukem, disisi yang lain pihak Tergugat berkehendak untuk membeli proyek PLTM Sirukem, setelah  pihak  Penggugat  dan  Tergugat  membahas  masalah  yang  akan  menjadi  obyek Kesepakatan, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menanda tangani Kesepakatan Jual Beli  proyek  PLTM  Sirukem  senilai  Rp  1.612.500.000.  Kesepakatan  merupakan  bagian  dari perjanjian. Kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Perjanjian itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perjanjian tertulis dan tidak tertulis.
Pada  perjanjian  antara  PT  ISTANA  NIAGA  PRATAMA  dengan  Wildan  Purnaditto haruslah didasarkan pada asas itikad baik. Asas itikad baik dapat dilihat pada ketentuan  Pasal 1338 ayat (3)  KUHPer yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.  Menurut Wirjono Prodjodikoro asas itikad baik terbagi menjadi 2 (dua) (Menurut Wiryono Projodikoro dalam Osgar S Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017: 119) yaitu:
1. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum
2. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu.
Pada  perjanjian  antara  PT  ISTANA  NIAGA  PRATAMA  dengan  Wildan  Purnaditto terdapat perikatan di dalamnya. Perikatan dalam kasus ini lahir dari adanya perjanjian jual beli proyek  PLTM  Sirukem  di  atas.  Lahirnya  perikatan  dari  perjanjian  di  atur  dalam Pasal  1233 KUHPer yang menyatakan perikatan dapat lahir dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan sendiri adalah hubungan hukum antara dua belah pihak berdasarkan satu pihak, yaitu debitor memiliki  prestasi  yang  terletak  di  bidang  harta  kekayaan  dan  kreditor  memiliki  hak  untuk menuntut  pemenuhan  prestasi  tersebut  (Menurut  C.J.H.  Brunner  dan  G.T.  De  Jong  dalam Ridwan Khairandy, 2014: 4). Prestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPer yaitu: 1. Memberikan Sesuatu
2. Berbuat sesuatu atau
3. Tidak berbuat sesuatu.
Berdasarkan Risalah Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor:  548/Pdt/2017/PT SMG PT. ISTANA NIAGA PRATAMA memiliki prestasi memberikan keadaan proyek seperti yang  disepakati  oleh  Wildan  Purnaditto  dan  Wildan  Purnaditto  juga  diharuskan  membayar harga proyek yang telah disepakati dengan PT ISTANA NIAGA PRATAMA.
2.Kekuatan  hukum  perjanjian  PT  Istana  Niaga  Pratama  dengan  Wildan  Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt /2017/PT SMG
Perjanjian  di  dasarkan  atas  asas  kebebasan  berkontrak.  Asas  kebebasan  berkontrak memberi peluang kepada setiap orang untuk melakukan perjanjian dengan siapapun. Pada kasus PT  ISTANA  NIAGA  PRATAMA  dengan  Wildan  Purnaditto  berlaku  juga  asas  kebebasan berkontrak.  PT  ISTANA  NIAGA  PRATAMA  menawarkan  proyek  PLTM  Sirukem  yang berdasarkan penjelasan dari risalah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG sebagai berikut:
“Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 PT ISTANA NIAGA PRATAMA selaku Penggugat dengan Wildan Purnaditto selaku Tergugat, telah mengadakan Kesepakatan Jual-Beli Proyek Pembangunan  PLTM  Sirukem,  didesa  Giri  Tirta,  Kecamatan  Pejawaran,  Kabupaten Banjarnegara, (selanjutnya disebut “Kesepakatan”), dimana Kesepakatan tersebut pada intinya adalah  Pihak  Penggugat  hendak  menjual  proyek  PLTM  Sirukem,  disisi  yang  lain  pihak Tergugat  berkehendak  untuk  membeli  proyek  PLTM  Sirukem,  setelah  pihak  Penggugat  dan Tergugat  membahas  masalah  yang  akan  menjadi  obyek  Kesepakatan,  maka  Penggugat  dan Tergugat sepakat untuk menanda tangani Kesepakatan Jual Beli proyek PLTM Sirukem senilai Rp 1.612.500.000”
Kesepakatan  perjanjian  di  atas  menurut  PT  ISTANA  NIAGA  PRATAMA  adalah Feasibility Finansial diperbaharui dengan harga baru penjualan ke PLN sesuai dengan Permen No  19  tahun  2015  dan  judul  diganti  dari  potensi  1200  kW  ke  800  kW.  Sedangkan  menurut Wildan  Purnaditto  kesepakatan  yang  seharusnya  adalah  Feasibility  Study  potensi  daya  yang dihasilkan  dari  PLTM  Sirukem  adalah  1200  kW.  Menurut  Pihak  Wildan  Purnaditto permasalahnnya adalah pertama, berdasarkan Laporan Review pada bulan Juli 2016 dari Tim Konsultan Wildan Purnaditto terhadap Lokasi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, hasil akhirnya adalah Lokasi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem memiliki potensi kapasitas daya menghasilkan listrik sebesar 175 kW sedangkan berdasarkan data Penggugat pada dokumen Feasibility Study (FS)  tertanggal  16  Juni  2013  yang  dikeluarkan  oleh  CV.  Wikuma  selaku  Konsultan  dari Penggugat, menyatakan Proyek PLTM/PLTMH Sirukem memiliki potensi menghasilkan listrik sebesar 1200 kW/1,2 MW.
Berdasarkan  risalah  putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah  Nomor:  548/Pdt/2017/PT SMG pihak PT ISTANA NIAGA PRATAMA menyatakan bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 PT ISTANA NIAGA PRATAMA dengan Wildan Purnaditto, telah mengadakan Kesepakatan Jual-Beli  Proyek  Pembangunan  PLTM  Sirukem.  Menurut  Pasal  1338  KUHPer  perjanjian mengikat  bagi  para  pihak  yang  membuatnya.  Masalah  yang  timbul  adalah  Pihak  Wildan Purnaditto merasa bahwa maksud dari kesepakatan yang menjadi inti dari perjanjian berbeda dikarenakan  pemberitahuan  terkait  daya  yang  dihasilkan  PLTM  Sirukem  berbeda  dari  yang disampaikan dengan kenyataan hasil dari tinjauan ahli dari Wildan Purnaditto. Secara hukum memang  perjanjian  antara  PT  ISTANA  NIAGA  PRATAMA  dengan  Wildan  Purnaditto seharusnya  mengikat  dan  harus  dijalankan.  Perjanjian  dapat  tidak  dijalankan  apabila  di dalamnya terdapat cacat kehendak dalam perjanjian. Cacat kehendak diatur di dalam Pasal 1321 KUHPer  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada  perjanjian  jika  di  dalamnya  ada  kesesatan, ancaman, dan penipuan. Menurut Herlien Budiono menyatakan penipuan dalam perjanjian itu terjadi apabila salah satu pihak menyembunyikan fakta yang sebenarnya dari objek perjanjian sehingga menyebabkan pihak lainnya memiliki pikiran sesat atau keliru atas perjanjian yang dibuatnya  (Harlien  Budiono,  2010:  98).    Pada  kasus  PT  ISTANA  NIAGA  PRATAMA melawan  Wildan  Purnaditto  terdapat  informasi  dari  pihak  Wildan  Purnaditto  bahwa  pada penawaran proyek PLTM Sirukem sempat diinformasikan bahwa  pada tanggal 16 Juni 2013 CV.  Wikuma  selaku  Konsultan  PT  ISTANA  NIAGA  PRATAMA  menyatakan  Feasibility Study  (FS)  Proyek  PLTM/PLTMH  Sirukem  memiliki  potensi  menghasilkan  listrik  sebesar 1200 kW/1,2 MW, sedangkan setelah Pihak Wildan Purnaditto melalui konsultannya kembali mengecek ternyata potensi yang didapat menurut konsultan Wildan Purnaditto hanya sebesar 175 kW.
Pada  kasus  di  atas  perlu  dibuktikan  bahwa  perjanjian tersebut memang  didasarkan  atas kesadaran yang benar dari kedua belah pihak tentang objek perjanjian jual beli proyek PLTM
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Sirukem  untuk  dapat  mengetahui  apakah  perjanjian  tersebut  mengikat  atau  terdapat  cacat kehendak  yang  dapat  mengakibatkan  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan.  Apabila  memang dapat dibuktikan bahwa pihak PT ISTANA NIAGA PRATAMA pada saat penawaran memang menyatakan  potensi  daya  pada  objek  jual  beli  proyek  PLTM  Sirukem  adalah  1200  kW  dan ternyata Wildan  Purnaditto menyepakati perjanjian  karena  memang  mengira  demikian  maka jika ternyata yang sebenarnya potensi daya pada proyek PLTM Sirukem tersebut adalah hanya 175  kW  dapat  mengakibatkan  pihak  Wildan  Purnaditto  dibolehkan  melakukan  pembatalan perjanjian  karena  terdapat  unsur  penipuan  yang  dilakukan  oleh  pihak  PT  ISTANA  NIAGA PRATAMA.  Penipuan  sendiri  menurut  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  adalah  apabila didasari itikad buruk/tidak baik niat jahat untuk merugikan orang lain (https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae84bf603f56082e73136353 93133.html),  2023).  PT  ISTANA  NIAGA  PRATAMA  dalam  pernyataannya  di  risalah Feasibility Finansial diperbaharui dengan harga baru penjualan ke PLN sesuai dengan Permen No 19 tahun 2015 dan judul diganti dari potensi 1200 kW ke 800 kW. Maka pernyataan ini harus bisa dibuktikan bahwa perjanjian tersebut memang seperti itu dan memang potensi daya yang  sebenarnya  dari  PLTM  Sirukem  memang  demikian.  Apabila  PT  ISTANA  NIAGA PRATAMA  dapat  membuktikan  dalil-dalilnya  maka  perjanjian  antara  PT  ISTANA  NIAGA PRATAMA dengan Wildan Purnaditto tetap mengikat, namun jika tidak dapat dibuktikan maka perjanjian  tersebut  memiliki  unsur  penipuan  di  dalamnya  dan  dapat  dibatalkan  oleh  Pihak Wildan Purnaditto.

## 4. KESIMPULAN
Perjanjian  jual  beli  proyek  PLTM  Sirukem  yang  dibuat  oleh  PT  ISTANA  NIAGA PRATAMA dengan Wildan Purnaditto diatur dalam hukum perjanjian di KUHPer dan juga asas itikad  baik  dalam  perjanjian.  Perjanjian  baru  memiliki  kekuatan  hukum  apabila  dibuat  dengan itikad  baik  tanpa  ada  unsur  yang  menyebabkan  cacat  kehendak.  Perjanjian  harus  dijalankan selayaknya  undang-undang  bagi  para  pihak  yang  membuatnya,  namun  apabila  ada  unsur  cacat kehenda maka perjanjian itu menjadi tidak sempurna sehingga dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pihak Wildan Purnaditto berdasarkan risalah putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG menyatakan telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh PT  ISTANA  NIAGA  PRATAMA  terkait  dengan  potensi  daya  PLTM  Sirukem  yang  pada penawarannya dapat menghasilkan daya 1200 kW dan menurut Wildan Purnaditto setelah diteliti melalui  konsultannya  hanya  menghasilkan  daya  175  kW.  Jika  pihak  Wildan  Purnaditto  dapat membuktikan  semua  pernyataannya  maka  perjanjian  jual  beli  proyek  PLTM  Sirukem  dapat dibatalkan  karena  adanya  cacat  kehendak  berupa  penipuan  yang  mengakibatkan  kesesatan  dari pihak Wildan Purnaditto saat melakukan kesepakatan perjanjian jual beli proyek PLTM Sirukem dengan PT ISTANA NIAGA PRATAMA.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Harlien  Budiono,  Ajaran  Umum  hukum  Perjanjian  &  Penerapannya  di  Bidang  Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm.98
Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 33.
Osgar S Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017, Pengantar Hukum Perdata, Setara Press, Malang, hlm. 119.
Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama),
FH UII Press, 2014, Yogyakarta, hlm. 4.
Wirjono Prodjodikoro, 1989, Azas-Azas Hukum Perjanjian, PT. Bale Bandung, Bandung, hlm. 9

## Internet
Putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 18-02-2023
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae84bf603f56082e73136353931 33.html, diakses pada tanggal 18-02-2023.