Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017

## DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MEMBERHENTIKAN PERKARA PIDANA KARENA ADANYA PERDAMAIAN OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN RESORT LABUHANBATU DILIHAT DARI SEGI HUKUM
Oleh: MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHI. MH. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN., SH., MH.
Dosen tetap STIH Labuhanbatu (Siregaryusuf90@yahoo.co.id)

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Diskresi dan Landasan Hukum Kepolisian dalam  memberhentikan  perkara  pidana  karena  adanya  perdamaian.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  dengan  mengacu  kepada  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  maupun  Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Kepolisian hanya berwenang memberhentikan perkara karena adanya  perdamaian  dengan  jenis  tindak  pidana  Delik  Aduan.  Pada  prakteknya,  Landasan  Hukum Kepolisian  dalam  memberhentikan  perkara  karena  adanya  perdamaian  dilakukan  dengan  konsep restorative justice sebagaimana contoh kasus pemberlakuan konsep restorative justice sebagai salah satu  pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Hakim  Mahkamah  Agung  No.  1600  K/PID/2009  yang menerima  pencabutan  pengaduan  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  75  KUHP  yang mana korban  telah  mencabut  pengaduannya  dihadapan  pengadilan.  Diskresi  Kepolisian  dapat mempengaruhi  ketentuan  yang  telah  ditegaskan  dalam  KUHP.  Bahkan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia memberikan Perlindungan dan bantuan dalam menjalankan diskresi kepolisian.
Kata Kunci : Diskresi, Kepolisian, Perdamaian.

## I. PENDAHULUAN
Masyarakat  yang  telah  menjadi korban  kejahatan  biasanya  akan  mengambil langkah  hukum  untuk  melaporkan  kejahatan tersebut  kepada  pihak  kepolisian.  Laporan merupakan  salah  satu  upaya  hukum  untuk mewujudkan  fungsi  hukum  sebagai  social control  atau  pengendalian  sosial  yang bertujuan  untuk  menganjurkan,  mengajak, menyuruh  atau  bahkan  memaksa  anggota- anggota  masyarakat  agar  mematuhi  norma- norma  hukum  atau  tata  tertib  hukum  yang sedang berlaku.
Pada  dasarnya  proses  suatu  perkara pidana  dapat  dilihat  dari  jenis  deliknya.  Ada
1 Farit  Kurniawan,    Pertanggungjawaban  Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa,
( Surabaya : UPN, 2011),  hal. 2.
dua  jenis  delik  sehubungan  dengan  proses perkara  yaitu  delik  aduan  dan  delik  umum. Dalam  delik  umum  perkara  tersebut  dapat diproses  tanpa  adanya  persetujuan  dari  yang dirugikan  (korban).  Walaupun  korban  telah mencabut  laporannya  kepada  pihak  yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses  perkara  tersebut.  Berbeda  dengan delik aduan  yang hanya  bisa diproses apabila ada  pengaduan  atau  laporan  dari  orang  yang menjadi korban tindak pidana. 1
Menurut  E  Utrecht  dalam  bukunya Hukum  Pidana  II  :  “dalam  delik  aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan  pada  persetujuan  dari  yang
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
dirugikan  (korban).  Pada  delik  aduan  ini, korban  tindak  pidana  dapat  mencabut laporannya  kepada  pihak  yang  berwenang apabila  di  antara  mereka  telah  terjadi  suatu perdamaian”. 2
Bukanlah  merupakan  rahasia  umum lagi, banyaknya perkara pada tingkat Kepolisian  di  Republik  Indonesia  yang diberhentikan  karena  adanya  perdamaian antara  pelaku  dengan  pihak  yang  dirugikan, padahal perkara tersebut sama sekali bukanlah merupakan  delik  aduan  sebagaimana  yang terdapat dalam ketentuan KUHP. Seperti salah satu  contoh  yang  terjadi  diwilayah  hukum Polres  Labuhanbatu  cq.  Polsek  Kotapinang, Pada  tanggal  30  Januari  2016,  sekitar  pukul 07.00  Wib,    warga    (Kelompok  Tani)  Desa
Hadundung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan kehilangan 2
(dua) ekor lembu peliharaan mereka, selanjutnya  warga  (kelompok  tani)  yang kehilangan  memberitahukan  hal  tersebut kepada Kepala Desa, selanjutnya oleh Kepala Desa  memberitahukan  hilangnya  dua  ekor lembu  tersebut  kepada  Dinas  Pertanian Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  sebab  dua ekor  lembu  tersebut  adalah  hibah  dari  Dinas Pertanian  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan, dengan  tanpa  memberitahukan  kepada  pihak Kepolisian Sektor Kota Pinang.
Berdasarkan  pra  penelitian  yang dilakukan,  bahwa  adapun  dasar  warga (kelompok tani) tidak memberitahukan
2 E. Utrecht, Hukum Pidana II, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas,  2000), hal . 257.
(melaporkan) kepada pihak Kepolisian Sektor Kota  Pinang  dikarenakan  korban  (kelompok tani)  berasumsi  akan  biaya-biaya  yang ditekankan  oleh  pihak  kepolisian  dalam  hal pencaharian,  dan  oleh  karenanya  warga (kelompok  tani)  mengambil  inisiatif  untuk mencarinya  sendiri  pada  tanggal  01  dan  02 Februari  2016  ke  beberapa  wilayah  yang diduga  sebagai  pelarian  pencuri,  dan  akan tetapi  pencaharian  pun  tidak  membuahkan hasil.
Selanjutnya  pada  hari  selasa  tanggal 03  Februari  2016,  kabar  baik  datang  dari Kepala  Desa  Hadundung,  Kepala  Desa mendapatkan  informasi  dari  pihak  kepolisian Sektor Kotapinang, bahwasanya 2 ekor lembu milik  warga  (kelompok tani) telah ditemukan di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Utara  Provinsi  Sumatera  Utara.  Penemuan  2 (dua)  ekor  lembu  tersebut  berdasarkan kecurigaan  pihak  Kepolisian  Padang  Lawas Utara  atas  razia  lalu  lintas  yang  mereka lakukan. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan  oleh  pihak  Kepolisian  Polres Padang
Lawas Utara, diketahuilah bahwasanya 2 orang pengendara yang terjaring razia  lalu  lintas  adalah    merupakan  warga Kecamatan  Sosa  Kabupaten  Padang  Lawas Utara  yang  baru  saja  selesai  melakukan pencurian  2  (dua)  ekor  lembu  di  Desa Hadundung
Kecamatan Kotapinang Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  bersama dengan  tiga  orang  temannya  yakni  2  (dua)
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
orang  warga  Desa  Hadundung  dan  1  (satu) orang  warga  Dusun  Sumberjo  Kabupaten Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan.
Selanjutnya  oleh  karena  locus  dan tempus  delecti  Tindak  Pidana  Pencurian berada  di  Wilayah  Kecamatan  Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pihak Kepolisian Padang Lawas Utara pun mengkonfirmasi sekaligus meyerahkan 2 (dua) orang  pelaku  pencurian  yang  tertangkap kepada pihak Kepolisian Sektor Kota Pinang. Hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan  pihak  Kepolisian  Padang  Lawas Utara,  kemudian  ditindaklanjuti  oleh  pihak Kepolisian  Sektor  Kotapinang,  dengan  cara- cara  profesional  yang  dilakukan  oleh  pihak Kepolisian Sektor Kota Pinang, seluruh pelaku tindak  pidana  yakni  2  (dua)  warga  Desa Hadundung  dan  1  (satu)  warga  Sumberjo Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  akhirnya ditangkap  oleh  pihak  kepolisian  sektor Kotapinang.
Masyarakat  yang  telah  mengetahui informasi  (termasuk  peneliti)  pada  awalnya sangat  mengapresiasi  kinerja  dan  Koordinasi serta upaya penanganan hukum yang dilakukan  oleh  Pihak  Kepolisian  Sektor Kotapinang,  akan  tetapi  informasi  yang  di dapatkan  masyarakat  (juga  peneliti)  bahwa pada  Senin  08  Februari  2016,  5  (lima)  orang pelaku pencurian  2 (dua) ekor lembu di Desa Hadundung  telah  dilepaskan  oleh  pihak Kepolisian Sektor Kota Pinang setalah adanya perdamaian  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku dengan korban.
Berdasarkan  fakta  dan  kronologis yang  telah  dikemukan  diatas  jika  dilihat berdasarkan ketentuan KUHP bahwa perbuatan  lima  orang  tersangka  pelaku pencurian  2  (dua)  ekor  lembu  di  Desa Hadundung, bukanlah merupakan Delik aduan yang dapat dicabut setelah adanya perdamaian, akan  tetapi  merupakan  delik  umum  yang meskipun adanya perdamaian akan tetapi tidak menghilangkan perkara pidana.
Jika  dipertimbangkan  lebih  lanjut perbuatan  para  tersangka  akan  berimplikasi dan  berakibat  terhadap  masyarakat  yang berpeluang  menjadi  korban  dari  perbuatan yang  serupa  oleh  para  pelaku,  bahkan dipastikan  jika  para  pelaku  tindak  pidana tertangkap  tangan  saat  melakukan  pencurian, untuk  menyelamatkan  diri  pelaku  tidak  akan sungkan untuk melukai orang yang menangkapnya,  untuk  itu  dalam  upaya mengetahui aspek hukum dasar diberhentikannya  perkara  pencurian  karena adanya perdamaian, maka  penelitian ini diberi judul “Diskresi Kepolisian Dalam Memberhentikan  Perkara  Karena  Adanya Perdamaian  Oleh  Lembaga  Kepolisian Resort  Labuhanbatu  Dilihat  Dari  Segi Hukum”.

## II. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang  telah  diuraikan,  maka  perumusan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana  Diskresi  kepolisian  dalam memberhentikan  perkara  karena  adanya perdamaian?
2. Bagaimana  Landasan  Hukum  Kepolisian
Resort Labuhanbatu dalam
memberhentikan  perkara  karena  adanya perdamaian?
3. Apakah  Diskresi  kepolisian  berpengaruh terhadap ketentuan  yang telah ditegaskan dalam KUHP?
III. Tujuan Penelitian Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang  telah dikemukakan  maka  yang  menjadi  tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Menganalisis  Diskresi  kepolisian  dalam memberhentikan  perkara  karena  adanya perdamaian;
2) Menganalisis  landasan  hukum  kepolisian dalam  memberhentikan  perkara  karena adanya perdamaian;
3) Menganalisis Pengaruh Diskresi kepolisian terhadap  ketentuan  yang  telah  ditegaskan dalam KUHP.

## IV. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS
4.1 STUDI PUSTAKA
1) Diskresi
Diskresi  adalah   keputusan  atau tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan oleh  Pejabat  Pemerintahan  untuk  mengatasi persoalan  konkret  yang  dihadapi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal peraturan perundang-undangan yang memberikan  pilihan,  tidak  mengatur,  tidak
lengkap  atau  tidak  jelas,  dan/atau  adanya stagnasi pemerintahan.
Istilah  diskresi  dapat  kita  temukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014, diskresi adalah  keputusan  dan/atau tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan oleh pejabat  pemerintahan untuk  mengatasi persoalan  konkret  yang  dihadapi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal peraturan perundang-undangan yang memberikan  pilihan,  tidak  mengatur,  tidak lengkap  atau  tidak  jelas,  dan/atau  adanya stagnasi pemerintahan.
Menurut  Pasal  6  ayat  (2)  huruf  e  jo ayat  (1)  UU  30/2014  dinyatakan  bahwa penggunaan diskresi  sesuai  dengan tujuannya merupakan  salah  satu  hak  yang  dimiliki  oleh pejabat  pemerintahan  dalam  mengambil keputusan  dan/atau  tindakan.  Menurut  Pasal 22  ayat  (1) Diskresi  hanya  dapat  dilakukan oleh  pejabat  pemerintahan  yang  berwenang dengan tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2, yakni:
a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
b. mengisi kekosongan hukum;
c. memberikan kepastian hukum; dan
d. mengatasi  stagnasi  pemerintahan  dalam keadaan  tertentu  guna  kemanfaatan  dan kepentingan umum.
Dalam  kerangka  penegakan  hukum, Roescoe  Pound,  sebagaimana  dikutip  oleh  R. Abdussalam,  (1997,  25-26)  mengartikan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
diskresi  kepolisian  yaitu:  an  authority conferred by law to act in certain condition or situation;  in  accordance  with  official’s  or  an official  agency’s  own  considered  judgement and  conscience.  It  is  an  idea  of  morals, belonging to the twilight zone between law and morals.  (diskresi  kepolisian  adalah  suatu tindakan  pihak  yang  berwenang  berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan  kondisi,  menurut  pertimbangan  dan keputusan  nuraninya  sendiri)  Jadi,  diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil  keputusan  atau  memilih  berbagai tindakan  dalam  menyelesaikan  masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana  yang ditanganinya.
Lebih lanjut H.R. Abdussalam mengemukakan bahwa  tindakan yang diambil oleh  polisi  didasarkan  pada  pertimbangan- pertimbangan  yang  didasarkan  pada  prinsip moral  dan  prinsip  kelembagaan,  sebagai berikut: 3
a) Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
b) Prinsip  kelembagaan,  bahwa  tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku  sehingga  menimbulkan  rasa  tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.
3 H.R. Abdussalam. Hukum Kepolisian Sebagai
Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. (Jakarta : Restu Agung, 2009), hal. 51
Meskipun  secara  positif  penerapan penyelesaian perkara diluar pengadilan hanya berlaku  bagi  tindak  pidana  pelanggaran dengan  sanksi  denda  sebagaimana  ketentuan Pasal  82  KUHP,  namun  dalam  kenyataannya terdapat  praktek  penyelesaian  perkara  pidana diluar  pengadilan  melalui  diskresi  yang dimiliki penegak  hukum atau  melalui mekanisme  perdamaian  (musyawarah)  baik oleh  masyarakat  sendiri.  Pasal  18  Undang- undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan  diskresi.  Selengkapnya  Pasal  18 Undang-undang  No.  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik menyebutkan:
1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya  dapat  bertindak  menurut penilaiannya sendiri.
2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  hanya  dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan  serta  Kode  Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Selanjutnya,  Penjelasan  Pasal  18  ayat  (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan “bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri” adalah  suatu  tindakan  yang  dapat  dilakukan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
oleh  anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yang  dalam  bertindak  harus mempertimbangkan  manfaat  serta  resiko  dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.
Tindakan  diskresi  yang  dilakukan  aparat kepolisian  dapat  dibedakan  dalam  2  (dua) kategori yaitu:
1) Tindakan  diskresi  yang  dilakukan  oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil  keputusan,  yaitu  tindakan diskresi  yang  diputuskan  oleh  petugas operasional di lapangan secara langsung pada  saat  itu  juga  tanpa  meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya, seperti  petugas  kepolisian  memberi isyarat  untuk  terus  berjalan  kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu  pengatur  lalu  lintas  berwarna merah. Hal ini dilakukan untuk menghindari  terjadinya  penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan;
2) Tindakan diskresi berdasarkan petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinannya. Tindakan untuk mengesampingkan perkara,  untuk  menahan  atau  tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku  pelanggaran  hukum atau  menghentikan  proses  penyidikan, bukanlah  tindakan  diskresi  individual karena  pengambilan  keputusan  diskresi didasarkan  atau  berpedoman  pada kebijakan–kebijakan  pimpinan  dalam organisasi dan hal tersebut telah menjadi kesepakatan diantara mereka.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  yang  dimaksud  dengan Diskresi adalah merupakan kewenangan polisi untuk  mengambil  keputusan  atau  memilih berbagai  tindakan  dalam  menyelesaikan masalah  pelanggaran  hukum  atau  perkara pidana yang ditanganinya.

## 2) Kepolisian
Salah  satu  tugas  kepolisian  yang selalu mendapat perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum,  polisi  masuk  dalam  jajaran  sistem peradilan pidana sebagai salah satu sub sistem. Dalam sistem peradilan pidana polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan.  Dari  sinilah  segala  sesuatunya  di mulai.
Sebagai  penegak  hukum,  tugas kepolisian  telah  diatur  secara  tegas  dalam ketentuan  Pasal  14  ayat  1  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Republik  Indonesia.  Polisi  memiliki  tugas pokok  yaitu  :  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat;  menegakkan  hukum; dan  memberikan  perlindungan,  pengayoman, dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok yaitu:
a. Melaksanakan  pengaturan,  penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan  masyarakat  dan  pemerintah sesuai kebutuhan;
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam  menjamin  keamanan,  ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat, kesadaran  hukum  masyarakat  serta ketaatan  warga  masyarakat  terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
d. Turut  serta  dalam  pembinaan  hukum nasional;
e. Memelihara  ketertiban  dan  menjamin keamanan umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan  teknis  terhadap  kepolisian khusus,  penyidik  pegawai  negeri  sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai dengan  hukum  acara  pidana  dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium  forensik  dan  psikologi kepolisian  untuk  kepentingan  tugas kepolisian;
Selain  ketentuan  yang  telah  di sebutkan  di  atas,  Kepolisian  juga  berwenang melakukan penyelidikan, dimana penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan suatu  keadaan  atau  peristiwa  yang  diduga
4 Muhammad  Rusli.  Sistem  Peradilan  Pidana
Indonesia (Yogyakarta : UII Press, 2011), hal. 15
merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan penyidikan  atau  tidak  sesuai  dengan  perintah undang-undang.
Wewenang penyidik sesuai ketentuan KUHAP  adalah:  a.  Menerima  laporan  atau pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya suatu  tindak  pidana,  b.  Melakukan  tindakan pertama  pada  saat  ditempat  kejadian,  c. Menyuruh  berhenti  seseorang  tersangka  dan memeriksa  tanda  pengenal  diri  tersangka,  d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan,  dan  penyitaan,  e.  Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang, g. Memanggil  orang  untuk  didengar  dan diperiksa  sebagai  tersangka  atau  saksi,  h. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan dalam  hubungannya  dengan  pemeriksaan perkara, i. Mengadakan penghentian penyidikan,  j.  Mengadakan  tindakan  lain menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab (Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP).
Penyelidik juga karena kewajibannya mempunyai  wewenang  menerima  laporan, mencari  keterangan  dan  barang  bukti, menyuruh  berhenti  orang  yang di  curigai  dan menanyakan  serta  memeriksa  tanda  pengenal diri,  serta  mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum yang bertanggungjawab. 4
Peraturan Perundang - Undangan juga memberikan  kewenangan  yang  luas  kepada pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi  kepentingan  penyidikan  sesuai  dengan ketentuan  pasal  16  ayat  (2)  KUHAP,  namun untuk  menjamin  hak-hak  asasi  tersangka, perintah  penangkapan  tersebut  harus  di dasarkan  pada  bukti  permulaan  yang  cukup. Menurut  Surat  Keputusan  Kepala  Kepolisian RI  (Kapolri)  No  Pol.  SKEP/04/1/1982,  bukti permulaan yang cukup merupakan katerangan dan data yang terkandung dalam dua diantara : a. Laporan polisi, b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi,  c.  Laporan  hasil  penyelidikan,  d. Keterangan saksi/saksi ahli, e. Barang bukti.
Penyelidikan yang di lakukan penyelidik  dalam  hal  ini  harus  tetap menghormati  asas  praduga  tak  bersalah (Presumption  Of  Innocence)  sebagaimana  di sebutkan  dalam  penjelasan  umum  butir  3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk  melindungi  kepentingan  hukum  dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum.
Apabila  dalam  penyidikan  tidak  di temukan  bukti  yang  cukup  atau  peristiwa tersebut  bukanlah  peristiwa  pidana  atau penyidikan  dihentikan  demi  hukum,  maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian  Penyidikan.  Jika  Surat  Perintah Penghentian  Penyidikan  telah  diterbitkan,
5 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung : PT. Citra Aditya, 1996)
maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

## 3) Perdamaian
Perdamaian  antara  korban  dengan pelaku  tindak  pidana  mempunyai  peranan yang  penting  sebagai  sarana  pembaharuan hukum  pidana  yang  bermakna  upaya  untuk melakukan  reorientasi  dan  reformasi  hukum pidana  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  sentral sosio politik, sosio filosofik, dan sosio kultural masyarakat Inonesia yang melandasi kebijakan sosial,  kebijakan  kriminal  dan  kebijakan penegakan  hukum  di  Indonesia,  yang  dalam hal  ini  khususnya  nilai-nilai  positif  yang terkandung dalam perdamaian dan merupakan nilai  kultural  yang  dimiliki  oleh  masyarakat Indonesia  dapat  menjadi  sumbangan  dalam rangka pembaharuan hukum pidana tersebut. 5
Dalam  istilah  hukum,  perdamaian diistilahkan  juga  dengan  kata  mediasi. Mediasi berasal dari bahasa Inggris mediation, yang  artinya  penyelesaian  sengketa  yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. 6
Mediasi  yang  dikenal  dalam  hukum pidana  adalah  mediasi  pidana/mediasi  penal yang merupakan salah satu alternatif penyeesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  atau yang  sering  di  sebut  Alternative  Dispute
6 Usman Rahmadi,  Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
Resolution  (ADR).  Mediasi  penal  merupakan model  penyelesaian  sengketa  pidana  yang memberi  perhatian  pada  pihak-pihak  yang secara  langsung  terlibat  dalam  suatu  perkara pidana  seperti  korban,  pelaku  dan  komunitas masyarakat dimana peristiwa terjadi.
Selanjutnya  didalam  menjalankan  fungsinya, mediator  tidak  memiliki  wewenang  untuk mengeluarkan  keputusan  terhadap  pihak  – pihak  yang  bersengketa,  melainkan  berfungsi untuk  membantu  dalam  menemukan  solusi terhadap para pihak yang bersengketa
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  yang  dimaksud  dengan mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa di luar  pengadilan  melalui  perundingan  yang melibatkan  pihak  ketiga  yang  bersifat  netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada  pihak  –  pihak  yang  bersengketa  serta diterima kehadirannya oleh pihak – pihak yang bersengketa.
4.2 ANALISIS
1) Analisis  Hukum  Diskresi  Kepolisian
Dalam Memberhentikan Perkara
Pidana Karena Adanya Perdamaian Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas  pertimbangan  dan  keyakinan  serta  lebih menekankan  pertimbangan-  pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. Diskresi menyangkut  pengambilan  keputusan  yang tidak  sangat  terikat  oleh  hukum,    di  mana penilaian  pribadi  juga  memegang  peranan.
Diskresi  kepolisian  adalah  suatu    wewenang menyangkut  pengambilan  suatu  keputusan pada kondisi tertentu atas dasar  pertimbangan dan  keyakinan  pribadi  seorang  anggota kepolisian.
Kekuasaan  diskresi  yang  dimiliki polisi menunjukkan polisi memiliki kekuasaan yang  besar  karena  polisi  dapat  mengambil keputusan di mana keputusannya bisa di  luar ketentuan  perundang-undangan,  akan  tetapi dibenarkan  atau  diperbolehkan  oleh    hukum. Hal  tersebut  seperti  yang  dikemukakan  oleh Samuel  Walker  bahwa  satu  hal    yang  dapat menjelaskan  berkuasanya  kepolisian  atau lembaga lain dalam  melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh  hukum  untuk  bertindak  dalam  situasi khusus  sesuai  dengan  penilaian  dan  kata  hati instansi atau petugas sendiri.
Pelaksanaan  diskresi  oleh  polisi tampak  terkesan  melawan  hukum,  namun  hal itu    merupakan  jalan  keluar  yang  memang diberikan  oleh  hukum  kepada  polisi  guna memberikan  efisiensi  dan  efektifitas  demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan.  Diskresi  tidak  dapat  dihilangkan dan  tidak  seharusnya  dihilangkan.  Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi  dan  dikendalikan,  misalnya  dengan cara  diperketatnya  perintah  tertulis  serta adanya  keputusan  terprogram  yang  paling tidak  mampu  menyusun  dan  menuntut tindakan  diskresi.  Persoalannya,  keputusan-
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu  lebar-lebar  bagi pengambilan diskresi.
Menurut  H.R.  Abdussalam,  tindakan yang    diambil  oleh  polisi  didasarkan  pada pertimbangan-pertimbangan  yang  didasarkan pada  prinsip  moral  dan  prinsip  kelembagaan, sebagai berikut: 7
a) Prinsip  moral,  bahwa  konsepsi  moral akan  memberikan  kelonggaran  kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
b) Prinsip  kelembagaan,  bahwa  tujuan istitusional  dari  polisi  akan  lebih terjamin  apabila  hukum  itu  tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga  negara  biasa  yang  patuh  pada hukum.
Mengingat  kekuasaan  diskresi  yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki  oleh  petugas,  terutama  di  dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari  penyalahgunaan    kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan  atau    pertimbangan  subyektif pada  diri  polisi  sendiri.  Sebagai  contoh  di dalam  melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan  penyidikan  didahului  dengan kegiatan  penyelidikan.  Sesungguhnya  fungsi
7 H.R.  Abdussalam.  Hukum  Kepolisian  Sebagai Hukum  Positif  dalam  Disiplin  Hukum.  Restu    Agung, Jakarta. 2009, hal. 51
penyelidikan  ini  merupakan  alat    penyaring atau  filter  terhadap  peristiwa-peristiwa  yang terjadi  apakah  dapat  dilakukan    penyidikan atau tidak. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi  petugas yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif.
Satjipto  Raharjo  berpendapat  bahwa tindakan kepolisian dalam hal diskresi dibatasi oleh: 8
a) Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
b) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
c) Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat  untuk  meniadakan  suatu  gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
d) Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan  antara  sifat  tindakan  atau sasaran  yang  digunakan  dengan  besar kecilnya  gangguan  atau  berat  ringannya suatu obyek yang harus ditindak.
Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi  itu  biasanya  sudah  banyak  dimengerti oleh  komponen-komponen  fungsi  di  dalam sistem peradilan pidana. terutama oleh  jaksa. Menurut M. Faal, langkah kebijaksanaan yang diambil  oleh  polisi  itu.    Biasanya  dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
8 Satjipto  Rahardjo,  Ilmu  Hukum,  (Bandung: Alumni, Cet. ke-3, 1991), hal.13
a) Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih  efektif  dibanding  dengan  hukum positif yang berlaku.
b) Hukum  setempat  lebih  dapat  dirasakan oleh  para  pihak  antara  pelaku,  korban dan masyarakat.
c) Kebijaksanaan  yang  ditempuh  lebih banyak  manfaat  dari  pada  semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
d) Atas kehendak mereka sendiri.
e) Tidak bertentangan dengan kepentingan
umum.
Adanya  diskresi  kepolisian  akan mempermudah  polisi  di  dalam  menjalankan tugasnya,  terutama  pada  saat  penyidikan  di dalam  menghadapi  perkara  pidana  yang dinilai  kurang  efisien  jika  dilanjutkan  ke proses selanjutnya.
Pasal  3  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2009  tentang  Penggunaan  Kekuatan  dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan  kekuatan  sebagai  batas  dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah:
a) Legalitas,  yang  berarti  bahwa  semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
b) Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan  kekuatan  dapat  dilakukan bila memang  diperlukan dan tidak dapat dihindarkan  berdasarkan  situasi  yang dihadapi
c) Proporsionalitas,  yang  berarti  bahwa penggunaan
kekuatan harus dilaksanakan  secara  seimbang  antara
ancaman  yang  dihadapi  dan  tingkat kekuatan  atau  respon  anggota  polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/ penderitaan yang berlebihan.
d) Kewajiban  umum,  yang  berarti  bahwa anggota  polri  diberi  kewenangan  untuk bertindak  atai  tidak  bertindak  menurut penilaian sendiri, untuk menjaga,
memelihara  ketertiban  dan  menjamin keselamatan umum
e) Preventif,  yang  berarti  bahwa  tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan
f) Masuk  akal  (reasonable),  yang  berarti bahwa  tindakan  kepolisian  diambil dengan  mempertimbangkan secara logis situasi  dan  kondisi  dari  ancaman  atau perlawanan  pelaku  kejahatan  terhadap petugas atau bahaya terhadap
masyarakat. Kepolisian Negara
Republik Indonesia  merupakan  alat  negara  yang berperan  dalam    memeliahara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum, serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam  melaksanakan  tugas  di    lapangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  sering  dihadapkan  pada    situasi, kondisi  atau  permasalahan  yang  mendesak, sehingga  perlu  melaksanakan    penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pelaksanaan  penggunaan  kekuatan    dalam tindakan  kepolisian  harus  dilakukan  dengan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
cara  yang  tidak  bertentangan    denga  aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap    menghormati/menjunjung  tinggi  Hak Asasi Manusia.
2) Landasan  Hukum  Kepolisian  Dalam
Memberhentikan Perkara Karena
Adanya Perdamaian
Perdamaian  antara  korban  dengan pelaku  tindak  pidana  mempunyai  peranan yang  penting  sebagai  sarana  pembaharuan hukum pidana. Perdamaian dalam adat istiadat maupun hukum adat (Indonesia) tidak terbatas pada sengketa perdata, Perdamaian juga lazim dalam  perbuatan  (perkara)  yang  bersifat kepidanaan.  Tidak  jarang  suatu  perbuatan pidana  diselesaikan  secara  kekeluargaan. Dimasa  dahulu,  peran  penting  mendamaikan dilakukan  oleh  ketua  adat  atau  kepala  adat, kepala kaum atau kepala - kepala kerabat.
Dalam prakteknya, perdamaian dilakukan oleh atau dihadapan kepolisian atau pejabat pemerintah lain. Praktek semacam ini tidaklah  bertentangan  dengan  tujuan  atau fungsi  hukum  seperti  fungsi  memulihkan ketentraman,  memelihara  perdamaian  dalam masyarakat. Oleh karena itu sangat baik  jika praktek  semacam  ini  tetap  dijalankan. Selanjutnya  kaitannya  dengam  perdamaian pidana  ini,  perlu  perhatian    terhadap  konsep “pemidanaan  restorative”  (restorative  justice) yang secara konseptual dicoba dikembangkan
9 Bagir  Manan,  Restorative  Justice  (suatu perkenalan) (Jakarta : 2006), hal..3.
10 Adrianus Meliala, diakses pada  anggal 16 Juli 2017 pada pukul. 15.00 wib
dibeberapa  Negara  seperti  Kanada  dan Australia. 9
Proses  restorative  justice  merupakan proses  keadilan  yang  sepenuhnya  dijalankan dan  dicapai  oleh  masyarakat.  Proses  yang benar  -  benar  ditujukan  untuk  mencegah dilakukannya  kembali  tindak  pidana.  Hal  ini menjadikan  keadilan  sebagai  sesuatu  yang penuh  dengan  pertimbangan  dalam  merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. 10
Restorative  justice  diawali  dari pelaksanaan  sebuah  program  penyelesian  di luar  peradilan  tradisional  yang  dilakukan masyarakat  yang  disebut  dengan  victim offender  meditation  yang  dimulai  pada  tahun 1970-an  di  negara  Canada.  Program  ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif  dalam  memberikan  hukuman  bagi anak pelaku tindak pidana. Pelaku dan korban di izinkan dipertemukan terlebih dahulu dalam suatu  perundingan  untuk  menyusun  usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. 11
Restorative  justice  belum  diatur secara tegas dalam tataran peraturan perundang-undangan,  akan  tetapi  Undang- Undang  tentang  system  peradilan  anak  telah memuat  konsep  restorative  justice.  Dalam pasal  1  angka  6  Undang-Undang  tentang
11 Marlina, Hukum Penitensier (Bandung : Refika Aditama, 2011), hal. 75.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
system  peradilan  anak    menyebutkan  tentang restorative justice yaitu :
”keadialan  restoratif  adalah  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama  mencari  penyelesaian  yang  adil dengan  menekankan  pemulihan  kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.
Artidjo Alkotsar mengemukakan bahwa  “Restorative  Justice  sebenarnya  telah lama  diterapkan dalam masyarakat di Indonesia, sebagai contoh seorang pelaku yang menabrak orang lain yang telah menimbulkan cidera atau meninggal, tidak jarang serta merta memberikan perhatian terhadap korban
(keluarga korban). Cara-cara tersebut dilakukan dengan mengambil tanggung jawab pengobatan, memberikan uang duka, meminta maaf dan lain-lain”. 12
Menurut  pandangan  Michael  Tonry sebagaimana  dikutip  Marlina  mengemukakan bahwa restorative justice mempunyai pengaruh  besar  karena  kemampuan  konsep tersebut  memberikan  manfaat  kepada  semua tahapan  proses  peradilan  dan  menempatkan pelaku dengan tepat dalam proses peradilan.
Lebih lanjut Marlina mengemukakan pendapat  Susan  Sharpe  yang  menyatakan bahwa  ada  5  prinsip  kunci  dari  restorative justice yaitu :
1. Restorative justice mengandung partisipasi  penuh  dan  konsensus.  artinya korban  dan  pelaku  dilibatkan  dalam
12 Artidjo Alkotsar, Restorative Justice, (Jakarta : IKAHI, 2010)
perjalanan  proses  secara  aktif,  dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian  secara  konprehensif.  Selain itu  juga  membuka  kesempatan  kepada masyarakat  yang  selama  ini  merasa terganggu  keamanan  dan  ketertibannya oleh pelaku untuk ikut bersama memecahkan persoalan ini.
2. Restorative  justice  mencari  solusi  untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan/kerugian  yang  ada  akibat terjadinya tindakan kejahatan yang dilakukan  oleh  pelaku.  Hal  ini  termasuk juga upaya penyembuhan, atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.
3. Restorative justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara  utuh.  Pelaku  harus  menunjukkan rasa  penyesalan  dan  mengakui  semua kesalahannya  serta  menyadari  bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
4. Restorative justice mencarikan dan menyatukan kembali pelaku kepada warga masyarakat  yang  selama  ini  terpisah akibat  tindak  pidana.  Hal  ini  dilakukan dengan  mengadakan  rekonsiliasi  antra korban dengan pelaku dan mengintegrasikan  keduanya  kembali  ke dalam masyarakat.
5. Restorative  justice  memberikan  kekuatan kepada  masyarakat  agar  dapat  mencegah
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam  kehidupan  masyarakat,  tetapi dalam  hal  ini  kejahatan  juga  menjadi pembelajaran  bagi  masyarakat  untuk membuka keadilan  yang sebenarnya bagi semua masyarakat.
Selanjutnya
Afthonul Afif mengemukakan  bahwa  Restorative  Justice memahami  tindak  kejahatan  tidak  semata sebagai  pelanggaran  terhadap  sebuah  entitas abstrak yang bernama negara, melainkan lebih sebagai  pelanggaran  terhadap  keadilan  yang berlaku  dimasyarakat  dan  hubungan  –n hubungan  sosial.  Titik  tekan  penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelakukejahatan karena telah elanggar hukum negara,  melainkan  pada  upaya-upaya  untuk untuk memulihkan hubungan-hubungan sosial dan  keadilan  masyarakat  yang  rusak  akibat tindak kejahatan. 13
Melihat  salah  satu  contoh  kasus pemberlakuan  konsep  restorative  justice sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam Putusan  Hakim  Mahkamah  Agung  No.  1600 K/PID/2009  yang  menerima  pencabutan pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal  75  KUHP  yang  mana  korban  telah mencabut pengaduannya dihadapan pengadilan dan memafkan terdakwa  yang juga merupakan menantunya yang memiliki 2 (dua) orang  anak  yang  masih  kecil-kecil,  serta
13 Afthonul Afif, Restorative Justice, Pemaafan, Rekonsiliasi & Restoratif Justice (diskursusperihal pelanggaran dimasa lalu dan upaya-
kerugian  uang  yang  dialami  korban  dalam tindak  pidana  penggelapan  sudah  di  iklaskan dan korban sudah tidak menuntut lagi.
Pertimbangan  hakim  sebagaimana dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  1600 K/PID/2009  yang  menerima  pencabutan pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 75 KUHP sejatinya telah sesuai dengan ajaran restorative justice sebagaimana dikatakan  Marlina  dalam  bukunya  hukum Penitensier  yakni  mencari  solusi  untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan  atau  kerugian  akibat  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  pelaku  serta  berusaha menyatukan  kembali  pelaku  sebagai  warga masyarakat  dengan  masyarakatnya  yang selama  ini  terpisah  akibat  tindak  pidana.  Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mereintegrasikan  kembali  keduanya  dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
Maka  dengan  demikian,  peneliti berpandangan  hukum  bahwa  Kepolisian berwenang  dalam  memberhentikan  perkara karena  adanya  perdamaian  dengan  mengacu terhadap  Yurispundensi  Mahkamah  Agung sebagaimana dalam Putusan Hakim Mahkamah  Agung  No.  1600  K/PID/2009 manakala antara pelaku  dengan korban sudah berdamai.  Dengan  adanya  perdamaian  akan
upaya melampauinya), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar : 2015),hal. 328
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
berdampak terhadap pengembalian dan penyembuhan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku serta berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana.
3) Pengaruh Diskresi Kepolisian Terhadap Ketentuan  Yang  Telah  Ditegaskan Dalam KUHP
a) Ketentuan Hukum Pencabutan Pengaduan  Yang  Telah  Ditegaskan Dalam KUHP Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur tentang Diskresi Kepolisian  Dalam  Memberhentikan  Perkara Karena Adanya Perdamaian, akan tetapi Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  mengatur tentang beberapa perbuatan tindak pidana yang dapat  dilakukan  pencabutan  pengaduan, terlepas  apakah  antara  pelaku  dengan  korban telah berdamai ataupun sama sekali tidak.
Pada  zaman  penjajahan  Belanda,  di Indonesia  sejak  semula  terdapat  dualisme hukum  dalam  perundang-undangan.  Ada peraturan-peraturan  hukum  tersendiri  untuk orang  Belanda,  dan  lain-lain  untuk  orang Eropa,  yang  merupakan  jiplakan  belaka  dari hukum  yang  berlaku  di  Negeri  Belanda,  dan ada  peraturan-peraturan  hukum  tersendiri untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang
14 Mustafa  Abdullah  &  Ruben  Achmad,  Intisari Hukum Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hal.
Timur  Asing  (Cina,  Arab  dan  India  / Pakistan). 14
Pada  tahun  1881  di  Negeri  Belanda dibentuk suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  baru  yang  mulai  berlaku  pada  tahun 1886  yang  bersifat  nasional  serta  sebahagian besar  mencontoh  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  dari  Jerman.  Dengan  firman raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915 maka di Indonesia  diberlakukan  KUHP  yang  mulai efektif  tanggal  1  Januari  1918  yang  berlaku bagi semua penduduk indonesia.
Pada mulai berlakunya Kitab Undang- Undang  Hukum Pidana disertai  suatu “Invoerings Verordening” berupa Firman Raja Belanda  tanggal  4  Mei  1917  (stb  1917  No. 497) yang mengatur secara terperinci peralihan dari  hukum  pidana  lama  ke  hukum  pidana baru.  Keadaan  hukum  pidana  ini  dilanjutkan pada  zaman  pendudukan  Jepang  dan  pada permulaan  zaman  kemerdekaan  Indonesia. Untuk  menegaskan  kembali  pemberlakuan hukum  pidana  pada  masa  kolonial  tersebut, pada  tanggal  26  Februari  1946,  pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No. 1  tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan  dasar  hukum  perubahan  Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS), yang kemudian  dikenal  dengan  nama  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana
yang  ditegaskan  dalam  Pasal  1  -nya  yang menyatakan,
“Dengan
menyimpang seperlunya  dari  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  tertanggal  10  Oktober  1945  No.  2, menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum  pidana  yang  sekarang  berlaku  ialah peraturan-peraturan  hukum  pidana  yang  ada pada tanggal 8 maret 1942.”
Pemberlakuan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia  atau  nasional  baru  dilakukan  pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya  UU  No.  7  Tahun  1958 tentang  Menyatakan  Berlakunya  Undang- Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang   Peraturan  Hukum  Pidana  Untuk Seluruh  Wilayah  Republik  Indonesia  dan Mengubah  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.  Sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam Pasal 1-nya  yang berbunyi, “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan  Hukum  Pidana  dinyatakan  berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
Dalam  buku  I  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  memuat  tentang  hak  untuk melakukan  pengaduan  terhadap  seseorang yang  menjadi  korban  tindak  pidana.  Menurut Satochid, alasan dimuatnya mengenai pengaduan  adalah  :  “karena  pertimbangan bahwa dalam beberapa macam kejahatan, akan lebih mudah merugikan kepentingan kepentingan  khusus  (bizjondere  belang)
15 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah  Bagian  I, (Bandung :  Balai  Lektur Mahasiswa, tt), hal. 154.
karena  penuntutan  itu,  dari  pada  kepentingan umum dengan tidak menuntutnya”. 15
Dengan  latar  belakang  alasan  yang demikian,  maka  tujuan  pembentuk  undang- undang  adalah  memberikan  keleluasaan kepada  pihak  korban  atau  pihak  yang dirugikan untuk berpikir dan bertindak, apakah dengan  mengadukan  perkaranya  akan  lebih melindungi  kepentingannya.  Apakah  itu menguntungkan ataukah  dengan  mengadukan perkaranya justru akan merugikan kepentingan pihaknya  (contoh  :  tercemarnya  nama  baik keluarga,  terbukanya  rahasia  pribadi  atau kerugian  lainnya).  Pada  akhirnya  inisiatif untuk  mengadukan  dan  menuntut  perkara sepenuhnya (dengan tidak mengindahkan asas opportunitas) berada pada si korban atau pihak yang dirugikan.
Bila  keberadaan  asas  opportunitas tidak  diindahkan,  maka  keleluasaan  untuk mengadu atau tidak mengadu yang ada pada si korban atau pihak yang dirugikan, dan tepatlah praduga  sebagaimana  yang  dikemukakan diatas.  Tetapi  nyatanya,  hal  seperti  ini  ada kalanya tidak sepenuhnya berlaku. Dalam hal dan  keadaan  tertentu,  penghargaan  dan kesempatan  (keleluasaan)  yang  diberikan  itu tidak  mempunyai  arti  apapun  bilamana persoalannya  diadakan  pengusutan  untuk kemudian dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum  dengan  hak  opportunitasnya.  Maka pada  keadaan  ini  prinsip  umum  yang  biasa
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
berlaku  dalam  suatu  delik  yakni  hak  untuk melakukan penuntutan diletakkan pada Penuntut Umum kembali diberlakukan.
Alasan  timbulnya  delik  aduan  juga dikemukakan  oleh  Jonkers  yakni  dalam beberapa hal  kepentingan orang yang bersangkutan untuk tidak mengatakan tuntutan dalam  suatu  perkara  lebih  besar  dari  pada kepentingan  negara  untuk  menuntut  perkara itu. 16
Menurut  Utrecht    alasan  satu-satunya pembentuk undang-undang untuk menetapkan suatu delik aduan adalah pertimbangan bahwa dalam  beberapa  hal  tertentu  pentingnya  bagi yang  dirugikan  supaya  perkaranya  tidak dituntut  adalah  lebih  besar  dari  pada pentingnya  bagi  negara  supaya  perkara  itu dituntut. 17
Dalam  perkara  delik  aduan,    untuk diadakan  penuntutan  atau  tidak  dilakukan penuntutan  menyangkut  kepentingan  korban adalah  merupakan  hak  dari  setiap  korban, perkara  delik  aduan  diberikan  jangka  waktu pencabutan  perkara  sebagaimana  disebutkan dalam pasal 75 KUHP  berbunyi “Orang yang mengajukan  pengaduan,  berhak  menarik kembali  dalam  waktu  tiga  bulan  setelah pengaduan diajukan.”
Pasal  75  KUHP  hanya  bisa  berlaku untuk kejahatan–kejahatan yang sifat deliknya adalah  delik  aduan,  sehingga  bila  pengaduan dicabut  maka  akan  menghentikan  proses hukum  yang  berjalan.  Ketentuan  Pasal  75
16 Jonkers,  Hukum  Pidana  Hindia  Belanda, (Jakarta : Bina Aksara, 1987),  hal. 246
KUHP tidak bisa diterapkan untuk kejahatan– kejahatan  biasa,  yang  menyebabkan  bila pengaduan  dicabut  tidak  bisa  menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu yang harus diperhatikan adalah batas waktu 3 bulan  setelah  pengaduan  diajukan  bila pengaduan  ditarik  setelah  3  bulan,  maka pengaduan  tersebut  tidak  dapat  dicabut kembali.
Delik  aduan  ini  dimaksudkan  untuk melindungi  pihak yang  dirugikan  dan memberikan  kesempatan  kepada  pihak  yang berkepentingan  untuk  menyelesaikan  perkara yang  berlaku  dalam  masyarakat  sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (25) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang  berkepentingan  kepada  pejabat  yang berwenang  untuk  menindak  menurut  hukum seorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana aduan  yang  merugikannya.  Dengan  kata  lain, delik  aduan  hanya  terjadi  apabila  terdapat pengaduan  atau  pemberitahuan  dari  pihak yang berkepentingan untuk menindak berdasarkan  hukum  atas  seseorang  yang merugikannya.
Pembuat  undang-undang  sepertinya memberikan  penghargaan  kepada  pihak  yang dirugikan dan kesempatan untuk mengadakan pilihan, apakah ia bermaksud untuk mengajukan  pengaduan  atau  mendiamkan persoalan,  misalnya  demi  untuk  nama  baik
17 E.  Utrecht,  Hukum  Pidana  II,  (Surabaya  : Pustaka Tinta Mas,  2000), hal . 257.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
keluarga  ataupun  mungkin  untuk  menyimpan sebagai  rahasia  yang  tidak  perlu  diketahui orang banyak.
Ketentuan boleh ditariknya pengaduan  ini  memberikan  kemungkinan apabila  setelah  pengaduan  diajukan,  si pengadu  berubah  pikiran  karena  misalnya  si pembuat telah meminta maaf dan menyatakan penyesalannya,  maka  pengadu  dapat  menarik kembali  pengaduannya  selama  masih  dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Setelah  pengaduan  ditarik  maka  tidak  dapat diajukan lagi.
Akibat  hukum  yang  ditimbulkan apabila  pengaduan  itu  dicabut  yakni  tehadap pencabutan  pengaduan  yang  bersifat  absolut maka  penuntutannya  pun  menjadi  batal. Pencabutan  pengaduan  terhadap  delik  aduan menjadi  syarat  mutlak  untuk  tidak  dilakukan penuntutan.    Eva  achjani  (2010  :  11)  dalam bukunya Gugurnya Hak Menuntut mengatakan bahwa  pencabutan  pengaduan  mengandung konsekuensi  bagi  penuntut  umum  dalam melakukan kewenangannya. Adapun konsekuensi yang dimaksud adalah:
1. Dengan  adanya  pencabutan  aduan,  maka penuntut  umum  hilang  kewenangannya untuk melakukan penuntutan.
2. Bila  sudah  dilakukan  proses  pengajuan dalam  sidang  pengadilan,  maka  dakwaan dicabut.
18 Andy  Hamzah  ,    Asas-Asas  Hukum  Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal. 92
3. Bila  dakwaan  dilanjutkan,  maka  hakim hakim wajib memutuskan untuk memberhentikan proses tersebut.
Dengan  demikian  Delik  aduan  bisa ditarik  kembali  apabila  si  pengadu  menarik pengaduannya  dalam  jangka  waktu  3  bulan setelah pengaduan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 75 KUHP.
b) Tipe  Hukum  yang  dapat  dilakukan
Pencabutan
Pengaduan Berdasarkan Ketentuan KUHP Pada  dasarnya  rumusan  delik  di dalam undang-undang dimulai dengan subyek atau  pelaku  delik  yang  dirumuskan  dengan “barang siapa” atau dalam bahasa belanda “Hij die..”  yang menandakan bahwa yang menjadi subyek  delik  adalah  “siapa  pun”.  Andi Hamzah mengemukakan dalam bukunya asas- asas  hukum  pidana  bahwa  :  “menurut  KUHP yang berlaku saat ini maka hanyalah manusia yang  menjadi  subyek  delik,  badan  hukum bukanlah subyek delik”. 18
Istilah  strafbaarfeit  /  delik    menurut pendapat  Lamintang  sama    artinya  dengan peristiwa  pidana,  atau  dapat  diterjemahkan sebagai  bagian  dari  suatu  kenyataan  yang dapat  dihukum,  akan  tetapi  yang  dapat dihukum  dalam  peristiwa  pidana  adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. 19
19 Lamintang,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal .181.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
Pemakaian  kata  peristiwa  pidana, menunjukkan  secara  tegas  adanya  unsur kelakuan dan atau tindakan, berbuat atau lalai berbuat.  Tidak  hanya  perbuatan  yang  dapat terlihat secara langsung, tetapi juga perbuatan yang  tidak  secara  langsung  (seperti  : menyuruh,  menggerakkan  dan  membantu) adalah  juga  dapat  dimasukkan  sebagai  suatu kelakuan.
Vos dalam Bambang memberikan tiga alasan  mengapa  hanya  manusia  yang  dapat menjadi subjek delik, yaitu : 20
a. Terdapatnya  rumusan  yang  dimulai dengan  “hij  die…”  di  dalam  peraturan perundang-undangan  pada  umumnya, yang berarti tidak lain adalah manusia.
b. Jenis-jenis  pidana  pokok  hanya  dapat dijalankan tidak lain daripada manusia.
c. Di  dalam  hukum  pidana  berlaku  asas kesalahan bagi seorang manusia pribadi.
Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut:
a. Harus  ada  suatu  perbuatan,,  yaitu  suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang,
b. Perbuatan  harus  sesuai  dengan  yang dirumuskan dalam undang-undang.
Pelakunya  harus  telah  melakukan  suatu kesalahan dan harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
20 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana,
(Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 1992), hal. 93.
c. Harus  ada  kesalahan  yang  dapat  di pertanggung  jawabkan.  Jadi  perbuatan itu  memang  dapat  dibuktikan  sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
d. Harus  ada ancaman hukumannya.
Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya. Pada  dasarnya  proses  suatu  perkara  pidana dapat dilihat dari jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan proses perkara yaitu delik  aduan  dan  delik  umum.  Dalam  delik umum  perkara  tersebut  dapat  diproses  tanpa adanya  persetujuan  dari  yang  dirugikan (korban).  Walaupun  korban  telah  mencabut laporannya  kepada  pihak  yang  berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Berbeda dengan delik aduan yang  hanya  bisa  diproses  apabila  ada pengaduan  atau  laporan  dari  orang  yang menjadi korban tindak pidana. 21
Delik  aduan  dibedakan  antar  delik aduan yang sebenarnya (absolute klachtdelict) dan  delik  aduan  nisbi  (relatieve  klachtdelict). Delik  aduan  yang  sebenarnya  adalah  delik- delik  yang  ditentukan  baru  dapat  dituntut apabila ada pengaduan. Sebagaimana dikatakan  Adami  Chazawi  “Kejahatan  aduan absolute adalah kejahatan yang pada dasarnya adalah berupa  kejahatan  aduan,  artinya  untuk segala hal dan atau kejadian diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya Negara melakukan penuntutan mengenai perkara itu”.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
Satochid  juga  mengklasifikasikan bahwa  delik  pengaduan  menjadi  dua  macam, yaitu delik aduan absolut (absolute klachtdelicten) dan delik aduan relatif (relative klachtdelicten).    R.  Soesilo  juga  dalam bukunya    Pokok-pokok  Hukum  Pidana Peraturan  Umum  dan  Delik-delik  Khusus menyatakan  delik  aduan  dapat  dibedakan menjadi 2 jenis, antara lain, yaitu: 22
1) Delik  Aduan  Absolut  (absolute

## klachtdelicten)
Pada umumnya, setiap delik yang ada menghendaki adanya penuntutan dari Penuntut Umum,  tanpa  permintaan  yang  tegas  dari orang  yang  menjadi  korban  atau  orang-orang yang dirugikan.
Delik aduan absolut adalah kejahatan yang  pada  dasarnya  adalah  berupa  kejahatan aduan,  artinya  untuk  segala  hal  dan  atau kejadian  diperlukan  syarat  pengaduan  untuk dapatnya  Negara  melakukan  penuntutan mengenai perkara itu.
Delik  Aduan  Absolut  adalah  jenis peristiwa  pidana  yang  tidak  dapat  dituntut, apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau yang dimalukan dengan terjadinya tindak pidana  tersebut.  Peristiwa  pidana  yang diancam Pasal-pasal 284, 287, 293, 310, 311, 315,  317,  318,  320,  321,  322,  323,  332,  335 ayat (2) dan 369 KUHP. Pengaduan itu dapat ditarik sewaktu-waktu selama pemeriksaan di muka pengadilan belum dimulai.
22 R.  Soesilo,  Pokok-pokok  Hukum  Pidana Peraturan  Umum  dan  Delik-delik  Khusus,  (Bandung, 1948),  hal. 94
Kejahatan-kejahatan  yang  termasuk didalam delik aduan absolut yang diatur dalam KUHP, yaitu :
1) Kejahatan  Kesusilaan  (zedenmisdrijven), yang  diatur  dalam  Pasal  284  tentang “zina”  (overspel),  Pasal  287  tentang “perkosaan”  (verkrachting),  Pasal  293 tentang  “perbuatan  cabul”  (ontucht), didalam  salah  satu  ayat  dari  pasal  itu ditentukan  bahwa  penuntutan  harus dilakukan pengaduan.
2) Kejahatan Penghinaan, yang diatur dalam Pasal  310  tentang  “menista”  (menghina), Pasal  311  tentang  “memfitnah”  (laster), Pasal 315 tentang “penghinaan sederhana” (  oenvoudige  belediging),  Pasal  316 (penghinaan  itu  terhadap  seorang pejabat pemerintah  atau  pegawai  negeri  yang sedang melakukan tugas secara sah, untuk menuntutnya berdasarkan Pasal 319, tidak diperlukan  pengaduan),  Pasal  319  (disini ditentukan  syaratnya  bahwa  kejahatan penghinaan  dapat  dituntut  setelah  oleh pihak  penderita  dilakukan  pengaduan kecuali  dalam  hal  Pasal  316,  hal  ini merupakan  penyimpangan  dari  ketentuan delik aduan itu sendiri).
3) Kejahatan  membuka  rahasia  (schending van  geheimen),  yang  diatur  dalam  Pasal 322  dan  Pasal  323,  yaitu  bahwa  guna melakukan penuntutan terhadap kejahatan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
ini harus dilakukan pengaduan, ditentukan dalam ayat terakhir dari kedua pasal itu.
4) Kejahatan mengancam (afdreiging), yang diatur dalam Pasal 369 bahwa dalam ayat
(2) ditentukan bahwa diperlukan pengaduan untuk
mengadakan penuntutan.
Delik  aduan  absolut  ini  merupakan pengaduan  yang  diperlukan  untuk  menuntut peristiwanya, sehingga pengaduannya berbunyi  :  “saya  minta  agar  peristiwa  ini dituntut”. Dengan demikian pengaduan dalam delik aduan ini adalah onsplitbaar (tidak dapat dipecah/tidak dapat dibelah).
2) Delik Aduan Relatif (Relative

## Klachtdelicten)
Delik  aduan  relatif  adalah  beberapa jenis kejahatan tertentu yang guna penuntutannya pada umumnya tidak dibutuhkan  pengaduan,  tetapi  dalam  hal  ini hanya  ditentukan  bahwa  pengaduan  itu merupakan syarat, apabila diantara si pembuat dan  si  pengadu  terdapat  hubungan  tertentu. Hubungan  tertentu  antara  si  pembuat  dan  si pengadu  ialah  hubungan  keluarga-keluarga sedarah dalam garis lurus (bapak, nenek, anak, cucu)  atau  dalam  derajat  kedua  dari  garis menyimpang (saudara) dan keluarga-keluarga perkawinan  dalam  garis  lurus  (mertua, menantu)  atau  dalam  derajat  kedua  dari  garis menyimpang  (ipar).  Contoh-contoh  delik aduan  Relatif  yang  diatur  secara  tersendiri dalam KUHP, yaitu :
1) Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
2) Pasal 367 KUHP adalah pasal pencurian biasa  disebut  “pencurian  di  dalam lingkungan keluarga”.
3) Pasal 370 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman dalam keluarga
4) Pasal  372  jo  367  KUHP  tentang kejahatan  penggelapan  (di  kalangan keluarga).
5) Pasal 379 jo  394 jo  367 KUHP tentang kejahatan  penipuan  dalam  kalangan keluarga.
6) Pasal  390  KUHP  menyatakan  pasal- pasal  368  dan  369  yaitu  mengenai ancaman dan pemerasan dapat menjelma menjadi  delik  aduan  relatif  bilamana pelakunya  terlibat  hubungan  keluarga pada Pasal 367 KUHP.
7) Berlaku  atas  pasal-pasal  penggelapan, yaitu  Pasal  372,373,374,375  dan  Pasal 376  KUHP  ,  merumuskan  ketentuan dalam pasal, sehingga dengan demikian maka  pasalpasal  yang  dimaksud  diatas dapat menjadi delik aduan relative.
8) Pasal  394  KUHP  yang  menunjuk  pada Pasal  367  KUHP  juga  bahwa  perkara- perkara  penipuan  yang  diatur  dengan Pasal  378  KUHP  dan  seterusnya  dapat menjadi delik aduan.
9) Pasal 404 KUHP yang mengatur tentang hak  gadai,hak  tanah,  hak  memungut hasil, hak pakai. Merugikan orang  yang memberikan  hipotik  atau  pemberi hutang  dan  sebagainya  menjadi  delik aduan  dengan  menunjuk  pula  pada
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
hubungan  keluarga  sebagaimana  diatur dalam Pasal 76 KUHP.
10) Pasal  -  pasal  yang  mengatur  tentang menghancurkan atau merusakkan barang sebagaimana diancam dengan Pasal 406, 407, 408, 409, dan 410 KUHP. Menurut Pasal  411  KUHP  dapat  menjadi  delik aduan  dan  dalam  hal  inipun  Pasal  376 KUHP harus dipergunakan untuk menilai  hubungan  kekeluargaan  bagi yang bersangkutan.
Tindak  pidana  aduan  relatif  pada prinsipnya  bukanlah  merupakan  delik  aduan, akan tetapi delik laporan. Delik aduan karena dilakukan  di  dalam  lingkungan  keluarga sendiri.  Pengaduan  dalam  hal  demikian diperlukan  untuk  menuntut  orang-orang  yang melakukan tindak pidana itu, bukan menuntut kejahatannya.  Dengan  demikian  delik  aduan relatif dapat dibelah atau spleit penuntutannya.
Satochid  berpendapat  bahwa  :  “di dalam delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisah-pisahkan  artinya  apabila  di  dalam delik ini diadakan pengaduan, maka pengaduan itu dapat ditujukan terhadap pelaku tertentu  saja  dalam  delik  itu”.  Delik  aduan relatif  ini  memberikan  kewenangan  kepada alat-alat  negara  untuk  melakukan  penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh  pengadu  sebagai  orang  yang  telah merugikan dirinya. 23
23 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah  Bagian  I, (Bandung :  Balai  Lektur Mahasiswa, tt), hal. 154.
Hubungan kekeluargaan harus dinyatakan pada waktu mengajuan pengaduan. Penuntutan  hanya  terbatas  pada  orang  yang disebutkan  dalam  pengaduannya.  Apabila yang disebutkan  dalam pengaduan hanyalah si pelaku kejahatan, maka terhadap si pembantu kejahatan  yang  mungkin  juga  keluarga  dekat pihak  yang  dirugikan  tidak  dapat  dilakukan penuntutan  dengan  kata  lain  pengaduan  ini dapat dipecah-pecah (splitsbaar).
Ketentuan pasal-pasal yang tercantum  ke  dalam  delik  aduan  biasanya menggunakan  istilah  “hanya  dapat  dilakukan penuntutan  kalau  ada  pengaduan”,  kalimat tersebut menimbulkan pendapat bahwa pengusutan  dapat  dilakukan  oleh  pihak petugas  hukum  demi  untuk  kepentingan preventif.  Walaupun  pendapat  demikian  itu adalah benar, namun untuk kepentingan tertib hukum lebih beritikad baik bilamana pengusutan itu diajukan secara lisan dari pihak yang  dirugikan  yang  menyatakan  ia  akan mengajukan pengaduan.
Modderman  sebagaimana  dikutip Adami  Chazawi  dalam  bukunya  Hukum Pidana  Bagian  II,  memberikan  alasan  khusus dijadikannya kejahatan-kejahatan aduan relatif dikalangan keluarga, yaitu:
1. Alasan  susila,  yaitu  untuk  mencegah pemerintah  menghadapkan  orang-orang satu terhadap  yang lain yang masih ada
hubungan  yang  sangat  erat  di  sidang pengadilan,
2. Alasan  materiil  (stoffelijk),  yaitu  pada kenyataannya  di  dalam  suatu  keluarga antara pasangan suami istri ada semacam condominium.
Pendapat diatas menggambarkan bahwa  delik  aduan  absolut  maupun  delik aduan  relatif lahir semata-mata  untuk mengutamakan  kepentingan  pihak  yang dirugikan,  dengan  kata  lain  pembuat  undang- undang memberikan penghargaan dan kesempatan  kepada  pihak  yang  dirugikan untuk mengadakan pilihan, apakah ia bermaksud untuk mengajukan pengaduan atau mendiamkan  persoalan,  misalnya  saja  demi untuk  nama  baik  keluarga  ataupun  mungkin untuk  menyimpan  rahasia  yang  tidak  perlu untuk diketahui orang banyak. Akibat hukum yang  ditimbulkan  apabila  pengaduan  itu dicabut  yakni  tehadap  pencabutan  pengaduan yang bersifat absolut maka penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan.
Beranjak dari beberapa pendapat dan ketentuan hukum tersebut diatas, maka dengan mengacu  kepada  ketentuan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  maupun  Kitab Undang-Undang  Hukum  acara  Pidana,  maka Kepolisian hanya berwenang Memberhentikan Perkara  Karena  Adanya  Perdamaian  dengan melihat jenis deliknya yaitu terkhusus kepada Delik Aduan, manakala tindak pidana tersebut bukanlah  delik  aduan,  maka  secara  ketentuan
hukum perkara tersebut wajib diproses secara hukum dengan kata lain pihak kepolisian tidak berhak  memberhentikan  perkara  tersebut sebagaimana Ketentuan Yang Telah Ditegaskan Dalam KUHP. c) Pengaruh Diskresi Kepolisian Terhadap  Ketentuan  Yang  Telah Ditegaskan Dalam KUHP Berbicara mengenai Pengaruh Diskresi  Kepolisian  terhadap  ketentuan  yang telah  ditegaskan  dalam  KUHP  maka  perlu diketahui bahwa terdapat dua peranan hukum yang saling bertentangan. Dalam diskresi yang dimiliki  polisi  menunjukkan  bahwa  polisi memiliki  kewenangan  yang  begitu  besar karena  polisi  dapat  mengambil  keputusan  di luar  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh peraturan  perundang-undangan,  sedangkan dalam ketentuan KUHP memberikan kepastian hukum bahwa hukum harus dilaksanakan dan tegakkan  secara  tegas  sebagaimana  yang terangkum dan tercatat dalam KUHP tersebut.
Maka untuk merumuskan dua ketentuan  hukum  yang  berbeda  itu  yakni antara  Diskresi  Kepolisian  dengan  ketentuan KUHP  maka  dibutuhkan  analisis  mendalam yang  erat  kaitannya  dengan  tujuan  hukum. Secara  konseptual  teori  tujuan  hukum  yang digunakan  yakni  keadilan,  menjamin  adanya kepastian  hukum  dalam  masyarakat  serta kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut, sehingga dapat menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
Pada hakikatnya tujuan hukum adalah ketertiban  masyarakat.  Hukum  diperlakukan untuk penghidupan masyarakat demi kebaikan
dan ketentraman bersama. Hukum mengutamakan masyarakat bukan perorangan atau  golongan.  Hukum  pun  menjaga  dan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban-kewajiban  anggota  masyarakat, agar  terciptanya  kehidupan  masyarakat  yang teratur,  damai  dan  makmur.  Dalam  hal  ini, untuk menentukan apakah perbuatan seseorang  telah  menyalahi  dan  ataupun melanggar  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  memberikan  gambaran  bahwa adanya kepastian hukum yang telah dituliskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dalam kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan  secara  tegas  bagi  setiap  peristiwa konkret  dan  tidak  boleh  ada  penyimpangan (fiat  justitia  et  pereat  mundus)  yakni  hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kepastian  hukum  memberikan  perlindungan kepada  yustisiabel  dari  tindakan  sewenang- wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat, sebenarnya persoalan dari tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang yaitu:
1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau  yuridis dogmatis, tujuan hukum  dititik  beratkan  pada  segi kepastian hukumnya.
24 Peter  Mahmud  Marzuki,  Pengantar  Ilmu Hukum,  (Jakarta:  Kencana  Pranada  Media  Group,
2008), hal. 158
2. Dari  sudut  pandangan  filsafat  hukum, tujuan hukum dititk beratkan pada segi keadilan.
3. Dari  sudut  pandang  sosiologi  hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan.
Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang  bersifat  umum  membuat  individu mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh  atau tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua  berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan  pemerintah  karena  dengan adanya aturan hukum  yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan  atau  dilakukan  oleh  Negara terhadap  individu.  Kepastian  hukum  bukan hanya  berupa  pasal-pasal  dalam  undang- undang  melainkan  juga  adanya  konsistensi dalam  putusan  hakim  antara  putusan  hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. 24
Kepastian  hukum  menurut  Satjipto Rahardjo adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum  itu  dituliskan,  dipositifkan,  dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah  ”law  being  written  down”,  bukan tentang  keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum  adalah  sicherkeit  des  rechts  selbst (kepastian  tentang  hukum  itu  sendiri), sehingga  terlihat  bahwa  hukum  hadir  bukan lagi untuk melayani masyarakat dan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
mendatangkan  kesejahteraan  bagi  manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri. 25
Achmad  Ali,  bahwa  ada  empat  hal yang  berhubungan  dengan  kepastian  hukum yakni  pertama,  bahwa  hukum  itu  positif, artinya  bahwa  ia  adalah  perundang-undangan (gesetzliches recht). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.  Ketiga,  bahwa  fakta  itu  harus dirumuskan  dengan  cara  yang  jelas  sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping  juga  dijalankan.  Keempat,  hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. 26
Maka dengan demikian, sebagaimana diketahui  bahwa  KUHP  mengatur  tentang klasifikasi  tindak  pidana  (delik  aduan)  yang diperbolehkan  untuk  dicabut,  dan  juga  tindak pidana  yang  tidak  diperbolehkan  untuk dicabut,    ditinjau  dari  sisi  kepastian  hukum, diskresi  kepolisian  yang  telah  menerima pencabutan  pengaduan  yang  tidak  sesuai dengan ketentuan pasal  72 sampai dengan 75 KUHP  yang  mana  korban  telah  mencabut pengaduannya dihadapan kepolisian  tentunya sangatlah  tidak  sesuai  dengan  teori  kepastian hukum. Jika pihak kepolisian konsisten dengan ketentuan  ini  dengan  mengesampingkan diskresi, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat  dan  mendatangkan  kesejahteraan
25 Satjipto  Rahardjo,  Hukum  dalam    Jagat Ketertiban,  (Jakarta : Uki Press, 2006), hal.135.
26 Achmad  Ali,    Menguak  Teori  Hukum  (Legal Theory)  dan  Teori  Peradilan  (JudicialPrudence)
bagi  manusia,  melainkan  hadir  demi  dirinya sendiri.
Sebaliknya, meskipun ketentuan KUHP  menegaskan  /  mengklasifikasikan bahwa  suatu  tindak  pidana  tersebut  tidak dibenarkan  untuk  dilakukan  pencabutan meskipun    adanya  perdamaian,  maka  jika pihak kepolisian menerima pencabutan pengaduan  dengan  mengambil  sikap  untuk tidak  melanjutkan  perkara  tersebut  keproses hukum  lebih  lanjut  (melimpahkan  berkas perkara  ke  kejaksaan),  maka  dalam  hal  ini pihak kepolisian telah menggunakan  Diskresi yang  dimilikinya.  Berdasarkan  hal  itu,  maka dapat  disimpulkan  pula  bahwa  diskresi kepolisian  dapat  mempengaruhi  ketentuan yang  telah  ditegaskan  dalam  KUHP.  Bahkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan Perlindungan dan bantuan dalam diskresi kepolisian.
Perlindungan  dan  bantuan  dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 12 ayat (1)    Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menyatakan bahwa anggota  Polri  yang  menggunakan  kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan  prosedur  yang  berlaku  berhak mendapatkan  perlindungan  dan  bantuan hukum  oleh  Polri  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Pasal  12  ayat  (2)
Termasuk Interpretasi Undang - undang (Legisprudence),  (Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media Group, 2009), hal. 292-293.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
menyatakan bahwa hak anggota Polri tersebut wajib diberikan oleh institusi Polri.
Pertanggung  jawaban  dalam  diskresi kepolisian  terdapat  pada  Pasal  13  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  2009    tentang  Penggunaan Kekuatan  dalam  Tindakan  Kepolisian,  yaitu sebagai  berikut:
1) Setiap  individu  anggota  Polri  wajib bertanggung jawab pelaksanaan penggunaan  kekuatan  dalam  tindakan kepolisian yang dilakukannya.
3) Dalam  hal  pelaksanaan  penggunaan kekuatan  dalam  tindakan  kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan,  anggota  Polri  yang menerima  perintah  tersebut  dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah    atasan/pimpinan  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4) Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan  untuk  menggunakan kekuatan    dalam  tindakan  kepolisian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), harus  dapat    dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal.
5) Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan  penggunaan  kekuatan dalam  tindakan  kepolisian,  harus  turut bertanggung  jawab  atas  resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan.
6) Pertanggungjawaban  atas  resiko  yang terjadi  akibat  keputusan  yang  diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan / penyidikan  terhadap    peristiwa  yang terjadi oleh Tim Investigasi.
7) Tim  Investigasi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah diuraikan tersebut diatas, dua sisi hukum yang saling  bertentangan  dengan  dikaitkan  kepada praktek hukum yang berlaku bahwa penggunaan  diskresi  kepolisian  belum  begitu tegas pengaturan hukumnya, namun jika pihak kepolisian  menerima  pencabutan  pengaduan dengan mengambil sikap untuk tidak melanjutkan perkara tersebut keproses hukum lebih  lanjut  (melimpahkan  berkas  perkara  ke kejaksaan),  maka  dalam  hal  ini  pihak kepolisian telah menggunakan Diskresi dengan metode keadilan Restoratif Justice.

## V. SIMPULAN
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa dengan mengacu kepada  ketentuan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  maupun Kitab  Undang-Undang  Hukum  acara Pidana, maka Kepolisian hanya berwenang memberhentikan perkara karena  adanya  perdamaian  dengan  jenis tindak pidana Delik Aduan.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
2. Landasan  Hukum  Kepolisian  dalam memberhentikan  perkara  karena  adanya perdamaian  dilakukan  dengan  konsep restorative  justice  sebagaimana  contoh kasus  pemberlakuan  konsep  restorative justice  sebagai  salah  satu  pertimbangan hakim  dalam  Putusan  Hakim  Mahkamah Agung  No.  1600  K/PID/2009  yang menerima  pencabutan  pengaduan  yang tidak  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  75 KUHP yang mana korban telah mencabut pengaduannya dihadapan pengadilan.
3. Diskresi Kepolisian dapat mempengaruhi ketentuan  yang  telah  ditegaskan  dalam KUHP. Bahkan Kepala Kepolisian
Negara  Republik  Indonesia  memberikan Perlindungan dan bantuan dalam diskresi kepolisian.
DAFTAR PUSTAKA Buku-buku :
1. Buku
Abdullah,  Mustafa.  Achmad,  Ruben.  1983. Intisari Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.
Afif,  Afthonul.  2015.  Restorative  Justice, Pemaafan,  Rekonsiliasi  &  Restoratif Justice  (diskursusperihal  pelanggaran dimasa lalu dan upaya-upaya melampauinya),  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar.

## Abdussalam,  H.R.  2009.  Hukum  Kepolisian
Sebagai  Hukum  Positif  dalam  Disiplin Hukum. Jakarta : Restu  Agung.

## Adrianus Meliala, diakses pada  anggal 16 Juli
2017 pada pukul. 15.00 wib
Ali,  Achmad.  2009.  Menguak  Teori  Hukum (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan
(JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang - undang
(Legisprudence),  Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group.
Alkotsar,  Artidjo.  2010.  Restorative  Justice,
(Jakarta : IKAHI.)
Andy  Hamzah  ,    Asas-Asas  Hukum  Pidana,
Jakarta : Rineka Cipta.
Jonkers,  1987.  Hukum  Pidana  Hindia Belanda, Jakarta : Bina Aksara.

## Kartanegara,  Satochid.  tt.  Hukum  Pidana
Kumpulan  Kuliah  Bagian  I,  Bandung  : Balai Lektur Mahasiswa.
Kurniawan, Farit. 2011.  Pertanggungjawaban Pidana  Orang  Yang  Menggadaikan Mobil  Dalam  Status  Sewa,  Surabaya  :
UPN.
Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana  Indonesia,  Bandung  :  PT  Citra Aditya Bakti.

## Mahmud  Marzuki,  Peter.  2008.  Pengantar
Ilmu  Hukum,  Jakarta:  Kencana  Pranada Media Group.
Manan, Bagir. 2006. Restorative Justice (suatu perkenalan), Jakarta.
Marlina, 2011. Hukum Penitensier, Bandung : Refika Aditama.
Nawawi  Arief,  Barda.1996.  Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana Bandung : PT.
Citra Aditya.

## Poernomo, Bambang.1992. Asas-asas Hukum
Pidana, Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
Rahardjo,  Satjipto.  1991.  IlmuS  Hukum, Bandung: Alumni, Cet. ke-3.
Rahardjo, Satjipto. 2006. Hukum dalam  Jagat Ketertiban,  Jakarta : UKI Press.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017

## Rahmadi, Usman. 2003.  Pilihan Penyelesaian
Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

## Rusli,  Muhammad.  2011.  Sistem  Peradilan
Pidana  Indonesia  Yogyakarta  :  UII Press.
Soesilo, R. 1948. Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Bandung.

## Utrecht, E. 2000.  Hukum Pidana II, Surabaya
: Pustaka Tinta Mas.
Utrecht, E. 2000. Hukum Pidana II, Surabaya : Pustaka Tinta Mas,  2000.
Undang – Undang / Putusan
Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K / Pid /
2009
Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004    tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  2009 tentang Penggunaan  Kekuatan  dalam  Tindakan Kepolisian.