## Equity: Jurnal Ekonomi
Diterima: 2-6-2020; Disetujui: 17-6-2020 p-ISSN: 1978-3795; e-ISSN: 2721-6721

## KOMPARASI PERKEMBANGAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU),

## DAN BELANJA DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## Puput Saddiyah¹*, Devi Valeriani²
¹ Mahasiswa Prodi ekonomi Univesitas Bangka Belitung ² Dosen Prodi Ekonomi Universitas Bangka Belitung
* Email: puputsaddiyah26@gmail.com
ABSTRAK: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Komparasi Perkembangan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Belanja Daerah  antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Variabel  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)  dan  Belanja  Daerah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dan  komparatif Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Provinsi  Bangka  Belitung  (Kanwil DJPb)  dan  jurnal  sebagai  pendukung  dalam  penelitian  ini,  selama  kurun  waktu  2015-2018. Teknis  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisa  deskriptif  dengan menggunakan  tabel  dan  grafik  dan  analisis  komparasi  menggunakan  uji  statistik One  Way Anova .  Hasil  penelitian  menunjukkan  perkembangan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Belanja  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2015-2018 berfluktuatif,  namun cenderung  mengalami peningkatan.  PAD  rata-rata  tertinggi  diduduki  Belitung  yaitu  sebesar  21,9  persen  dari  total PAD,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  rata-rata  tertinggi  diduduki  oleh  Kabupaten  Bangka sebesar  16,4  persen  dari  total  DAU,  dan  Belanja  Daerah  rata-rata  tertinggi  diduduki  oleh Kabupaten Bangka sebesar 18,5 persen dari total Belanja Daerah.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Alokasi Umum (DAU); Belanja Daerah

## 1. PENDAHULUAN
Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  memiliki  7  (tujuh)  pemerintah  daerah  yaitu Pemerintah  Kota  Pangkalpinang,  Kabupaten  Bangka,  Kabupaten  Bangka  Barat,  Kabupaten Bangka  Tengah,  Kabupaten  Bangka  Selatan,  Kabupaten  Belitung,  dan  Kabupaten  Belitung Timur.  Berdasarkan  UU  No.  32  tahun  2004  menjelaskan  bahwa  salah  satu  sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain. Peningkatan  PAD  diharapkan  meningkatkan  investasi  belanja  modal  pemerintah  daerah sehingga  kualitas  pelayanan  publik  semakin  baik.  Pendapatan  Asli  daerah  (PAD)  selama tahun  2015-2018  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  selalu  mengalami  peningkatan. PAD tahun 2015-2016 meningkat 3,69 persen, PAD tahun 2015-2017 meningkat 22,7 persen, dan PAD tahun 2015-2018 meningkat 34,4 persen. Pendapatan Asli Daerah tertinggi berada pada tahun 2018 di Kabupaten Belitung (Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, 2019).
Dana  Perimbangan  terdiri  dari  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  salah  satu  dana
pertimbangan dari pemerintah  yang  mengalokasikannya  menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Tujuan dari Dana Alokasi Umum  tersebut  sebagai  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai kebutuhan  Daerah  Otonom  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  mengalami  peningkatan.  DAU  tahun  2015- 2016  meningkat  5,6  persen,  DAU  tahun  2015-2017  meningkat  6,5  persen,  dan  DAU  tahun 2015-2018 meningkat 8,3 persen, sehingga Dana Alokasi Umum tertinggi berada pada tahun 2018 di Kabupaten Bangka (Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, 2019).
Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah  yang diakui  sebagai  pengurangan  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  yang bersangkutan.  Belanja  pemerintah  daerah  selain  digunakan  untuk  membiayai  urusan  wajib terkait dengan hak dan pelayanan dasar, juga digunakan untuk membiayai urusan pilihan atau urusan  yang  sesuai  dengan  kekhasan  dan  potensi  unggulan  daerah.  Belanja  Daerah  di Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dari  tahun  2015-2018  berfluktuasi.  Belanja  Daerah Tahun  2015-2016  meningkat  12,5  persen,  Belanja  Daerah  tahun  2015-2017  menurun  23,5 persen, dan Belanja Daerah tahun 2015-2018 meningkat 10 persen. Rata-rata Belanja Daerah tertinggi  berada  pada  tahun  2017  di  Kabupaten  Bangka  (Kanwil  DJPb  Provinsi  Bangka Belitung, 2019).
Penerimaan  daerah  dapat  bersumber  dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dana perimbangan  dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah.  PAD  merupakan  salah  satu  sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah  akan  berinisiatif  untuk  lebih  menggali  potensi-potensi  daerah  dan  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) antar Kabupaten/Kota di Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2018  meningkat, sedangkan  Belanja  Daerah  mengalami  fluktuasi.    Hal  ini  menunjukkan  suatu  indikasi  yang kuat,  bahwa  jika  PAD  suatu  daerah  meningkat, maka  kemampuan  daerah  untuk  melakukan pengeluaran  belanja  daerah  juga  akan  mengalami  suatu  peningkatan  (Tambunan  dalam Devita et al. 2014).
Terkait  dengan  dana  perimbangan  (transfer  pemerintah  pusat),  Mulyadi  et  al.  (2010) dalam  penelitiannya  yang  berjudul The  Analisys  of  Effect  General  Allocation  Fund (DAU) and District Original Income (PAD) for Cost District Regency/City in Bengkulu mengatakan bahwa  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  perlu  dilakukan  kajian  lebih lanjut  tentang  “Komparasi  Perkembangan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  dan  Belanja  Daerah  antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  Tahun”  untuk  melihat  sejauh  mana  perkembangan  APBD  dapat  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  dan  selanjutnya  dapat  meningkatkan  kemandirian  suatu  daerah dengan  perumusan  masalah  “Bagaimana  Komparasi  dan  Perkembangkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Belanja  Daerah  antar  Kabupaten/Kota  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan    publik.  Di  Indonesia,  dokumen  anggaran  daerah  disebut  Anggaran  Pendapatan dan  belanja  Daerah  (APBD),  baik  untuk  provinsi  maupun  kabupaten  dan  kota.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen
Equity: Jurnal Ekonomi, Vol. 8(1): halaman 37-46, Juni 2020
kebijakan  yang  dipakai  sebagai  alat  untuk  meningkatkan  pelayanan  umum  dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU Keuangan, 2002).

## 2.2   Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Prasetyaningsih  (2011)  Pendapatan  daerah  adalah  semua  penerimaan  uang melalui  rekening  kas  umum  daerah,  yang  menambah  ekuitas  dana,  dan  merupakan  hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu di bayar kembali oleh daerah. Pengertian Pendapatan  Asli  Daerah  menurut  Halim  dalam  penelian  Dini  Arwati  dan  Novita  Hadiati (2013)  yaitu  semua  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  ekonomi  asli  daerah, Pendapatan  Asli  Daerah  dipisahkan  menjadi  empat  jenis  pendapatan,  yaitu  pajak  daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang  dipisahkan,  lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sah.  Sebagaimana  disebutkan bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  sumber ekonomi  asli  daerah,  maka  diharapkan  tiap-tiap  pemerintah  daerah  dapat  membangun infrastruktur  ekonomi  yang  baik  di  daerahnya  masing-masing  guna  meningkatkan pendapatannya.

## 2.3  Dana Alokasi Umum
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri  dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu  dana  perimbangan  dari  pemerintah  ini  adalah  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  yang mengalokasikannya  menekankan  aspek  pemerataan  dan  keadilan  yang  selaras  dengan penyelenggaraan urusan pemerintah.
Definisi Dana Alokasi Umum (DAU) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ”Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Sementara  menurut  Darise  dalam  penelitian  Suryana  (2018)  menyebutkan  bahwa  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  Dana  yang  bersumber  dari  APBN  atas  implementasi kebijakan pemerintah pusat terkait dengan desentralisasi yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan diantara daerah satu dengan daerah  yang  lainnya.  Harahap (2017) mengatakan  DAU  suatu  daerah  ditentukan  atas  dasar  besar  kecilnya  celah  fiskal  ( fiscal gap )  suatu  daerah,  yang  merupakan  selisih  antara  kebutuha  daerah  ( fiscal  need )  dan potensi daerah ( fiscal capacity ).

## 2.4  Belanja Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  menjelaskan  belanja daerah adalah seluruh  kewajiban  daerah  yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih  daerah dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

## 3. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dan komparatif.  Menurut  Sugiyono  (2013)  yang  dimaksud  dengan  deskriptif  adalah menggambarkan  keadaan  satu  atau  lebih  variabel  secara  mandiri  sedangkan  komparatif adalah  membandingkan  nilai  satu  atau  lebih  variabel  secara  mandiri  pada  dua  atau  lebih populasi,  sampel  atau  waktu.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data
kuantitatif  yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan dan dianalisis menggunakan teknis perhitungan  matematika  atau  statistika.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan  (Kanwil  DJPb)  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  buku-buku,  jurnal, internet, dan sumber data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
Teknis  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  dan analisis komparatif. Dawan (2019) mengatakan bahwa analisa deskriptif disebut juga dengan statistika  deskriptif  karena  jenis  datanya  bersifat  kuantitatif.  Statistika  deskriptif  merupakan statistik  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  dengan  cara  mendeskriptifkan  data  yang telah terkumpul tanpa bermaksud  membuat kesimpulan  yang  berlaku untuk umum.  Analisis deskriptif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  penyajian  tabel  dan grafik.  Menurut  Puji  (2013)  penelitian  komparasi  penelitian  yang  bersifat  membandingkan, dikatakan perbandingan karena adakah persamaan atau perbedaan sebab maupun akibat dari suatu  masalah.  Alat  analisis  komparasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan softwere IBM SPSS dengan pengujian statistik One Way Anova . Untuk memperoleh perbandingan maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut.
a. Rumus Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015-2018
%PAD ∑ ∑
b. Rumus Persentase Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2015-2018
%DAU ∑
∑
c. Rumus Persentase Belanja Daerah tahun 2015-2018
%Belanja Daerah

## ∑ ∑
Nilai  persentase  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Belanja Daerah digunakan untuk melihat Komparasi PAD, DAU dan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## 3.1  Kerangka Berpikir
Gambar 1 Kerangka Konseptual Sumber : data diolah peneliti, 2019 Komparasi 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PAD Belanja Daerah DAU
Berdasarkan gambar 1 kemadirian suatu daerah dalam mengatur otonomi daerah dapat dilihat  berdasarkan  komparasi  dan  perkembangan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah, sehingga dengan melakukan komparasi dapat diketahui  ada  perbedaan  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung. Berdasarkan Devita et. al (2014)  mengatakan  bahwa PAD dan DAU  memiliki  hubungan yang positif.  Jika PAD  meningkat  maka akan  meningkatkan  Belanja  selanjutnya  Belanja Daerah meningkat maka akan meningkatkan DAU .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil
4.1.1 Uji Asumsi Komparatif
Tabel 1 . Uji Normalitas wilayah Shapiro-Wilk Statistic df Sig. PAD kabupaten belitung .852 4 .232 kabupaten belitung timur .927 4 .557 kabupaten bangka .894 4 .403 kabupaten bangka tengah .991 4 .964 kabupaten bangka selatan .863 4 .271 kota pangkalpinang .977 4 .885 kabupaten bangka barat .956 4 .754 DAU kabupaten belitung .820 4 .143 kabupaten belitung timur .813 4 .128 kabupaten bangka .844 4 .209 kabupaten bangka tengah .949 4 .713 kabupaten bangka selatan .747 4 .036 kota pangkalpinang .857 4 .250 kabupaten bangka barat .879 4 .335 BD kabupaten belitung .852 4 .232 kabupaten belitung timur .927 4 .577 kabupaten bangka .894 4 .403 kabupaten bangka tengah .991 4 .964 kabupaten bangka selatan .863 4 .271 kota pangkalpinang .977 4 .885 kabupaten bangka barat .876 3 .754
Sumber : Data diolah peneliti, 2020
Tabel  1  menunjukkan  hasil  uji  normalitas  sebagai  syarat  asumsi  pengujian komparatif. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas yaitu dengan uji Shapiro Wilk . Adapun kriteria uji Shapiro Wilk apabila signifikansi Shapiro Wilk > 0,05,  maka data tersebut berdistribusi normal. Dilihat dari Tabel 1 maka rata-rata signifikansi PAD, DAU  dan  Belanja  Daerah  >  0,05,  hal  ini  menunjukkkan  bahwa  data  tersebut  normal, sehingga syarat uji normalitas sudah terpenuhi.
Equity: Jurnal Ekonomi, Vol. 8(1): halaman 37-46, Juni 2020
Tabel 2 . Uji Homogenitas
Levene Statistic df1 df2 Sig. PAD 2.884 6 21 .033 DAU 1.172 6 21 .358 BD .133 6 21 .990
Sumber : Data diolah peneliti, 2020
Uji  homogenitas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  suatu  varians  (keberagaman) data dari dua atau lebih kelompok bersifat homogen (sama) atau heterogen (tidak sama). Dasar pengambilan keputusan uji homogenitas adalah apabila signifiansi uji homogenitas >  0,05,  maka  data  tersebut  homogen  (sama).  Berdasarkan  tabel  2,  signifikan  DAU  dan Belanja  Daerah  >  0,05  atau  0,358  dan  0,990  >  0,05,  maka  rata-rata  nilai  atau  varians DAU dan Belanja Daerah adalah homogen (sama). Untuk varians PAD berdasarkan hasil pengeolahan uji  homogenitas,  maka tingkat signifikansi PAD < 0,05 atau 0,033 < 0,05, sehingga varians PAD adalah heterogen (tidak sama).

## 4.1.2 Hasil Uji One Way Anova
Tabel 3 . Uji Statistik Anova ( One Way Anova )
Sum of Squares df Mean Square F Sig. PAD Between Groups  44323406140000 000000000,000 6  738723435700 0000000000,0 00 29,353 ,000 Within Groups 52850181800000 00000000,000 21  251667532400 000000000,00 0 Total 49608424320000 000000000,000 27 DAU Between Groups  24671618740000 000000000,000 6  411193645600 0000000000,0 00 14,131 ,000 Within Groups 61105114980000 00000000,000 21  290976738000 000000000,00 0 Total 30782130240000 000000000,000 27 BD Between Groups  24584719040000 0000000000,000 6  409745317300 00000000000, 000 2,270 ,076 Within Groups 37905133100000 0000000000,000 21  180500633800 00000000000, 000 Total 62489852130000 0000000000,000 27
Sumber : Data diolah peneliti, 2020
Uji  Anova  atau  analisis  varians  adalah  untuk  menguji  hipotesis  perbandingan  lebih dari dua kelompok. Dasar pengambilan keputusan uji  Anova  adalah  apabila signifikansi Anova > 0,05, maka rata-rata nilai tersebut sama, sebaliknya apabila signifikansi Anova < 0,05, maka rata-rata nilai tersebut berbeda. Berdasarkan tabel 3, PAD dan DAU memiliki
signifikansi  <  0,05  atau  0,000  dan  0,000  <  0,05,  hal  ini  berarti  rata-rata  nilai  PAD  dan DAU  disetiap  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  Berbeda. Sedangkan  Belanja  Daerah  memiliki  signifikansi  >  0,05  atau  0,076  >  0,05,  hal  ini menunjukkan  bahwa  nilai  rata-rata  belanja  daerah  disetiap  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sama.

## 4.2 Pembahasan
4.2.1 Perkembangan PAD, DAU dan Belanja Daerah
Gambar 2. Rata-Rata Perkembangan PAD, DAU dan Belanja Daerah  antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepualan Tahun 2015-2018
Sumber : Data diolah peneliti, 2019
Gambar  2  menunjukkan  rata-rata  perkembangan  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum  dan  Belanja  Daerah  antar  kabupaten/kota  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung.  PAD,  DAU  dan  Belanja  Daerah  dari  tahun  2015-2018  mengalami  fluktuatif namun  cenderung  mengalami  peningkatan.  Rata-rata  PAD  tertinggi  berada  pada  tahun 2017  dan  wilayah  yang  menerima  PAD  tertinggi  sejak  kurun  waktu  2015-2015  adalah Kabupaten  Belitung  yaitu  sebesar  22  persen.  Hal  ini  disebabkan  karena  tingginya pendapatan  pajak  daerah  dengan  total  Rp  311.494.523.369  dan  tingginya  lain-lain  PAD yang  sah  dengan  total  Rp  239.742.284814,22.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terendah dalam  kurun  waktu  2015-2018  terdapat  di    Kabupaten  Bangka  Selatan  yaitu  sebesar  7 persen.  Hal  ini  disebabkan  Kabupaten  Bangka  Selatan  memiliki  total  pendapatan  pajak daerah  terendah  dengan  total  Rp  79.723.406.723.  Dibandingkan  dengan  Kabupaten Belitung memiliki selisih total Rp 231.771.116.645,82. Komponen PAD selain pendapatan pajak yang rendah, Penerimaan lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Bangka Selatan juga terendah  dengan  total  sebesar  Rp  70.112.003.640.  Dibandingkan  dengan  Kabupaten Belitung memiliki selisih total sebesar Rp 169.630.281.174,22.
Rata-rata  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  tertinggi  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  berada  pada  tahun  2016  yaitu  rata-ratanya  sebesar  Rp  464.221.353.143,00, sedangkan  daerah  yang  paling  banyak  menerima  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dari pemerintah  Pusat  adalah  Kabupaten  Bangka  yaitu  sebesar  16  persen  dari  total  DAU. Tingginya  DAU  di  Kabupaten  Bangka  karena  Kabupaten  Bangka  merupakan  wilayah
- 100,000,000,000.00 200,000,000,000.00 300,000,000,000.00 400,000,000,000.00 500,000,000,000.00 600,000,000,000.00 700,000,000,000.00 800,000,000,000.00 900,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 2015 2016 2017 2018 PAD DAU BD
Equity: Jurnal Ekonomi, Vol. 8(1): halaman 37-46, Juni 2020
terluas  kedua  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  yaitu  sekitar  2.950,68 , sehingga  Kabupaten  Bangka  membutuhkan  dana  alokasi  umum  yang  lebih  untuk membiayai  kebutuhan  pengeluaran  atau  belanja  daerahnya.  Kabupaten  Bangka  memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sekitar 312.460 jiwa sehingga DAU yang diberikan oleh pemerintah  pusat  ditambah  5  persen  untuk  memenuhi  kebutuhan  fiskal  daerahnya.  Rata- rata Dana Alokasi Umum (DAU) terendah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terdapat di Belitung  Timur  yaitu  sebesar  13  persen  dari  total  DAU.  Berdasarkan  perhitungan  DAU yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  daerah  yaitu  dilihat  dari  banyaknya  jumlah penduduk.  Belitung  Timur  memiliki  jumlah  penduduk  terendah  dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya  yaitu hanya 119.807  jiwa, sehingga DAU untuk Belitung Timur sendiri tidak perlu ditambah 5 persen oleh pemerintah pusat.
Belanja  daerah  tertinggi  selama  kurun  waktu  2015-2018  adalah  Kabupaten  Bangka yaitu sebesar 19 persen dari total belanja daerah.  Tingginya  belanja daerah di  Kabupaten Bangka  akibat  dari  besarnya  realisasi  belanja  tidak  langsung  yaitu  Rp  546,76  miliar dengan  pangsa  pasar  50,01  persen  dari  total  belanja  daerah  pada  tahun  2016.  Realisasi belanja langsung di Kabupaten Bangka mencapai Rp 546,41 miliar atau 49,98 persen dari total  belanja  daerah.  Bangka  Barat  merupakan  kabupaten  yang  mengeluarkan  anggaran belanja terendah yaitu 10 persen dari total belanja daerah selama kurun waktu 2015-2018. Hal ini disebabkan pembangunan daerah di Bangka Barat dalam proses pencapaian target, sehingga  anggaran  yang  digunakan  tidak  sebanyak  kabupaten/kota  lainnya  di  Provinsi Bangka Belitung.

## 5.  KESIMPULAN
Hasil  uji  analisis  statistik  dengan  menggunakan One  Way  Anova ,  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dari  tahun  2015-2018  memiliki  rata-rata  yang berbeda  di  setiap  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dengan  nilai signifikansi  masing-masing  0,000  dan  0,000  <  0,05,  sedangkan  Belanja  Daerah  di  setiap Kabupaten/Kota memiliki rata-rata yang sama dengan nilai signifikansi 0,076 > 0,05.
Perkembangan PAD, DAU dan Belanja Daerah di  Kabupaten/Kota Belitung, Belitung Timur,  Kabupaten  Bangka,  Bangka  Tengah,  Bangka  Selatan,  Pangkalpinang  dan  Bangka Barat dalam kurun waktu 2015-2018 berfluktuatif, namun cenderung meningkat. PAD rata- rata  tertinggi  terdapat  di  Kabupaten  Belitung  selama  kurun  waktu  2015-2018,  sedangkan PAD terendah terdapat di Kabupaten Bangka Selatan. DAU rata-rata tertinggi diduduki oleh Kabupaten  Bangka  selama  tahun  2015-2018  dan  DAU  terendah  diduduki  oleh  Belitung Timur.  Rata-rata  Belanja  Daerah  tertinggi  tahun  2015-2018  diduduki  oleh  Kabupaten Bangka, sedangkan daerah terendah yaitu Bangka Barat.
Untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  maka  pemerintah  daerah  perlu  untuk meningkatkan  alokasi  belanja  daerah  agar  bisa  menggali  sumber-sumber  Pendapatan  Asli Daerah  baik secara  intensifikasi  maupun eksentifikasi. Pemerintah daerah  juga  harus terus berupaya  menarik  Dana  Alokasi  Umum  untuk  dialokasikan  pada  sektor  publik  agar penggunaannya menjadi efisien dan menjadi penerimaan daerah. Agar penggunaan belanja daerah  lebih  produktif  maka  pemerintah  daerah  sebaliknya  lebih  transparan  dalam mempergunakan belanja daerah tersebut sehingga memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pertama  saya  ucapkan  terima  kasih  kepada  Allah  Subhanawata  a’la,  kemudian  saya sangat  berterima  kasih  kepada  kedua  orang  tua  saya  yang  telah  menyemangati  dan  selalu mendukung  saya.  Terima  kasih  juga  kepada  dosen  pembimbing  Kuliah  Kerja  Praktik  (KKP) saya  yaitu  ibu  Dr.  Devi  Valeriani,  S.E.,  M.Si  yang  telah  banyak  membantu  dalam  membuat laporan  KKP,  terima  kasih  kepada  Pemimpin  Instansi  Direktorat  Jenderal  Perbendaraan (DJPB)  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dan  Pembimbing  Lapangan  saya  bapak Suhartono  yang  banyak  memberi  materi  serta  pelajaran  yang  banyak  mengenai  pekerjaan- pekerjaan  selama  dalam  KKP,  terima  kasih  kepada  penguji  saya  yang  telah  banyak  memberi arahan dan masukkan yang baik.

## REFERENSI
Anggoro, D. D. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Pajak . Malang: UB Press. Arwati, D, & Novita. H. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modan  pada Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat .  Jurnal  Ekonomi Universitas Widyatama Bandung : halaman 498-507.
Asari,  N.M.A,  dan  Ketut  Alit  Suardana.  2018. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan,  dan  Lain-lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah  pada  Belanja  Daerah . Jurnal Akuntansi Unud. Volume 25, Nomor 2, November 2018: halaman 877-904 Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan  Kementerian  Keuangan.  2013. Hukum  Pajak Material  dan  Formil .http://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-pajak/12494-hukum-pajak- materil-danformil. [Diakses 13 Mei 2013].
Bank  Indonesia.  2017 Kajian  Ekonomi  &  Keuangan  Regional  November  2011 Dawan.  2019. Penjelasan Teknis Analisa Data Kuantitatif dan Kualitatif. http://ngertiaja.com/teknis- analisa-data/ [Diakses 05 April 2019] Devita,  A.  dkk.  2014 .  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Jumlah Penduduk  terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi .  Jurnal Ekonomi UNJA. Volume 2, Nomor 2, Oktober-Desember 2014: halaman 63-68.
Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Provinsi  Bangka  Belitung.  2018. Kajian  Fiskal  Regional Tahun 2018.
Efizudin, A. 2018. Pariwisata Dongkrak Perekonomisn dan PAD Belitung.
<http://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181021181414-269-340218/pariwisata- dongkrak-perekonomian-dan-pad-belitung> [Diakses 21 Oktober 2018].
Erwin. 2011. Definisi Unsur, dan Fungsi Pajak.
http://erwinnote.wordpress.com/2011/11/20/definisi-  unsur-dan-fungsi-pajak/ [Diakses 20 November 2011].
Finanda, K. 2016 Prinsip-Prinsip & Kebijakan dalam Penyusunan APBD , < https://khalilfinanda.blogspot.com/2016/05/prinsip-prinsip-dan-kebijakan dalam.html > [Diakses 02 Mei 2016]. Harahap,  R.U.  2017. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan  Dana  Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Untara . Jurnal Ekonomi USU. Volume 1, Nomor 2, 1 Januari- Juni 2017: halaman 118- 127.
Irvan. 2012. Teori-Teori Pendukung
Pemungutan Pajak . <http://ndeso-go- blog.blogspot.com/2012/03/teori-teori-pendukung-pemungutan-pajak.html?m=1>.
[diakses 30 Maret 2012]
Equity: Jurnal Ekonomi, Vol. 8(1): halaman 37-46, Juni 2020
Lestari, T.P. 2013. Penelitian Komparatif . http://lestarysnote.blogspot.com/2013/10/penelitian- komparatif.ht ml?m=1 [Diakses Oktober 2019].
Mawarni.  dkk.  2013. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Belanja  Modal  Serta  Dampaknya  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Aceh). Jurnal Akuntansi Unsyiah Kuala. Volume 2, Nomor 2, Mei 2013, halaman 80-90.
Mulyadi,  H.  dkk.  2010. The  Analysis  of  Effect  General  Allocation  Fund  (DAU)  and  District Original  (PAD)  for  Cost  District  Regency/City  in  Bengkulu .  Jurnal  Ekonomi  & Perencanaan  Pembangunan  Universitas  Bengkulu.  Volume  3,  Nomor  1,  Januari-Juni 2010: halaman 51-58
Nadir, S. 2013. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa . Jurnal Politik Profetik Unhas Makassar. Volume 1, Nomor 1,  Tahun 2013. Nisa,  A.  A.  2017. Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan Dana Bagi  Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa  Timur .  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  UMM.  Volume  1,  Jilid  2,  Tahun  2017:  halaman 203-214.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Dana Alokasi umum _____,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. _____,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. _____,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
_____,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Belanja Daerah.
_____,Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Penerimaan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat  dan Daerah.
Prasetyaningsih, T. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung [Tesis].  Bangka  Belitung  (ID):  Universitas Terbuka.
Reiny. 2012. Pajak . < http://3yoo.wordpress.com/2012/07/22/pajak/> [Diakses 22 Juli 2012] Sakti, Z. 2015. Pengertian Pajak dan Retribusi Serta Cirinya Lengkap . http://www.awalilmu.com/2015/02/pengertian-pajak-dan-retribusi-serta-cirinya- lengkap.html?m=1 [Diakses Oktober 2019]. Sani,  A.  2018. Otonomi  Daerah  Esensi,  Tujuan  dan  Manfaatnya  bagi  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung .< http://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi- tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung >  [Diakses  18  Juni 2017].
Sari, D.A. 2013. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten  Boyolali .  Naskah  Publikasi.  Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sugiyono. 2013. Cara Mudah Menyusun: SKRIPSI, TESIS, dan DISERTASI . April Nuryanto, editor. Bandung: Alfabeta
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif . Sofia Yustiani S, editor. Bandung: Alfabeta Suryana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  Terhadap  Belanja  Modal .  Jurnal  Ilmu  Manajemen  &  Bisnis Universitas Widyatama. Volume 9, Nomor 9, September 2018: halaman 67-74.
______, Analisis Data Komparatif (Anova).
http://www.slideshare.net/mobile/jenkelana/p11analisis-komparatif-anova-di-spss .  [Di akses 15 Juni 2020]