Sherly Budiono, Rasji (2023)  Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Tindakan Tembak di Tempat oleh Polisi tanpa Ada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, (8) 4,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 6, Juni 2023
PANDANGAN HAK  ASASI MANUSIA TERHADAP TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT  OLEH  POLISI  TANPA  ADA  PUTUSAN  PENGADILAN  YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Sherly Budiono, Rasji Universitas Tarumanagara Email: sherlybudiono4@gmail.com, rasji@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tindakan  penembakan  di  tempat  oleh polisi  tanpa  adanya  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum merupakan usaha ilmiah yang bertujuan  untuk  mengkaji  fenomena  hukum  tertentu  melalui  analisis.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data.  Berdasarkan  hasil penelitian,  Analisis  Penembakan  di  Tempat  oleh  Polisi  Tanpa  Putusan  Pengadilan dengan  Kekuatan  Hukum  Tetap  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dapat  disimpulkan  bahwa  polisilah  yang seharusnya  memberikan  perlindungan,  perlindungan  kepada  masyarakat,  dan menjadi  garda  terdepan  penegakan  HAM,  pada  kenyataannya  melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan menyalahgunakan wewenang atas senjata api  tanpa  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  namun  tetap tidak  memperhatikan  kode  etik  Kepolisian  yang  berlaku,  serta  dakwaan  yang diberikan  oleh  Penuntut  Umum  yang  tidak  sesuai  dengan  Pasal-Pasal  yang seharusnya berlaku, yaitu Pasal 338 KUHP tentang.
Kata kunci : Analisis; Putusan Pengadilan; Hak asasi manusia.

## Abstract
This study aims to analyze the action of shooting on the spot by the police without a court  decision  that  has  permanent  legal  force  based  on  Law  Number  39  of  1999 concerning Human Rights. The method in this study is legal research is a scientific endeavor that aims to examine certain legal phenomena through analysis. The data used in this study are primary data and data. Based on the results of the research, Analysis  of  Shooting  on  the  Spot  by  the  Police  Without  a  Court  Decision  with Permanent Legal Force Based on Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights it  can  be  concluded  that  it  is  the  police  who  are  supposed  to  provide  protection, shelter to the community, and be the frontline for enforcement Human Rights, in fact committing  gross  human  rights  violations  by  abusing  the  authority  over  firearms without  a  legally  binding  court  decision  but  still  not  paying  attention  to  the applicable  Police  code  of  ethics,  as  well  as  the  charges  given  by  the  Public
Prosecutor which are not in accordance with the Articles that should apply, namely Article 338 of the Criminal Code regarding.

## Keywords: Analysis;Court Ruling; Human rights.

## Pendahuluan
Indonesia ialah sebuah bangsa hukum, berdasarkan UUD 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) berbunyi jika Indonesia merupakan negara hukum yang harus berdasar kepada hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan penduduk Indonesia. Misalnya wujud  pelindungan  yang  bisa  dilaksanakan  Indonesia  terhadap  masyarakatnya  yaitu jaminan perlindungan terhadap penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian yang melakukan penembakan tanpa terdapat kebijakan peradilan dengan kekuatan hukum.
Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM, dengan jelas dinyatakan jika yang dimaksud dengan penyelewengan HAM  yaitu “tindakan individu maupun  golongan  dengan  kesengajaan  maupun  tanpa  disengaja  yang  menurut  hukum akan  menjadi  pengurang,  penghambat,  pembatas,  serta  pencabut  HAM  dari  individu maupun golongan dengan jaminan UU dan tak memperoleh hukum yang tuntas dengan keadilan dan kebenaran yang berdasar pada kebijakan hukum” (Budiono & Rasji, 2023).
Faktanya,  banyak  para  penegak  hukum  yang  masih  lalai  dalam  halnya  hak  asasi manusia.  Ketika  seorang  petugas  Polisi  Resor  (Polres)  Solok  Selatan  menembak  mati penjudi  Deki  Susanto  pada  27  Januari  2021,  itu  adalah  kasus  petugas  polisi menyalahgunakan senjata api mereka. Menurut Kepala Bagian Humas Kepolisian Daerah Sumatera  Barat  Satake  Bayu,  Deki  Susanto  diduga  ditembak  polisi  karena  melawan. Namun,  Direktur  Lembaga  Bantuan  Hukum  Padang  Wendra  Rona  Putra mempertanyakan  keabsahan  pernyataan  tersebut.  Sementara  itu,  video  istri  korban memberikan informasi yang tidak sesuai dari keterangan polisi.
Berdasarkan  keputusan  PN  KOTOBARU  No.  91/Pid.B/2021/PN  Kbr,  pada  25 Oktober 2021 oknum polisi yang bernama Kamsep Rianto berpangkat Brigadir dijatuhi pidana  7  (tujuh)  tahun  pemenjaraan  oleh  Majlis  Hakim  PN  Kota  Baru,  Kab.  Solok, Sumbar. Terdakwa terbukti dengan sah telah menjalankan kesalahan dengan menganiaya berdasarkan Pasal 354 angka 2 KUHP. Dengan khusus terdapat pada Pasal 47 Perpolri No. 8 Th. 2009 jika pemakaian senpi hanya diperbolehkan untuk membela nyawa setiap individu.  Senpi  akan  dipakai  dalam  kondisi  tertentu,  seperti  pertahanan  diri  terhadap ancaman luka berat atau kematian dan untuk menghentikan terjadinya kejahatan berat, menurut Peraturan Kapolri (Siregar, 2013).
Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Salah satu contoh dari kode etik tersebut terdapat pada Pasal 45 aturan Kapolri No. 8 Th. 2009. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atas kepemilikan senjata api, maka kode etik kepolisian pun ikut dilanggar (Hendra et al., 2019). Dengan adanya isu itu penulis ingin menjalankan riset yang berhubungan dengan Analisis Tindakan Tembak di Tempat Oleh Polisi  Tanpa  Ada  Putusan  Pengadilan  Yang  Berkekuatan  Hukum  Tetap  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## Metode Penelitian
Metode pada penelitian ini ialah Penelitian hukum adalah suatu usaha ilmiah yang memiliki tujuan dalam meneliti sebuah peristiwa hukum lewat  analisa. Informasi yang dipakai pada riset tersebut yaitu data primer dan sekunder yang akan menjadi pelengkap dan pendukung semua jawaban dari pertanyaan peneliti pada perumusan masalah dalam riset tersebut (Juliandi & Manurung, 2014).
Alat pengumpulan data yang digunakan adalah Surat, arsip, jurnal, dan jenis catatan lainnya  dapat  dimasukkan  dalam  materi  yang  dilombakan.  Pendekatan  kualitatif  ini melibatkan  pengumpulan  informasi,  kualifikasi,  kemudian  mengikat  gagasan  yang sejalan  terhadap  permasalahan  bersama-sama  serta  menyimpulkan  agar  sampai  pada hasilnya.

## Hasil dan Pembahasan
HAM  yaitu  persyaratan  pokok  didalam  hukum  yang  ada  dalam  diri  masyarakat. kebijakan HAM berdasar kepada Deklarasi HAM dalam PBB, Konverensi PBB memberi penjelasan  dalam  menghapus  seluruh  tindakan  diskriminasi  kepada  perempuan, Konverensi  PBB  mengenai  hak  Anak,  serta  sejumlah  insterument  lainnya  yang menjelaskan tentang HAM (Budiono & Rasji, 2023).
Aswandi,  (2019)  menjelaskan  definisi  HAM  yaitu  hak  dasar  yang  di  akui  secara umum menjadi hak yang terdapat dalam diri setiap individu sebab kodrat dan hakikatnya menjadi  manusia.  HAM  dikatakan  global  sebab  hak  tersebut  menjadi  sebuah  unit atas humanisme  dari  individu,  terkait  dengan  suku,  ras,  gender,  umur,  kebudayaan,  dan keyakinan.  Sementara  karakter  inheren  dikarenakan  hak  tersebut  dipunyai  seseorang sebab  eksistensi  menjadi  setiap  orang,  bukanlah  berasal  dari  sebuah  kuasa.  HAM  tak dapat dirampas oleh siapapun (Eko Riyadi, 2019).
Berdasarkan UU No. 2 Th. 2002 mengenai Kepolisian NKRI Pasal 5 angka 1 dan 2 yaitu  alat  yang  bersungsi  untuk  melindungi,  mengayomi,  serta  melayani  warga  negara agar terpelihara sebuah keamanan negri. Kepolisian NKRI menjadi unit kesatuan untuk menjalnkan peranan pada ayat (1) (Indonesia & Nomor, 39 C.E.).
Sacipto Rahardjo memaknai pelindungan hukum bahwa “perlindungan hukum yaitu mengayomi HAM yang rugi karena seseorang dan pelindungi ini diperuntukan terhadap individu supaya mereka mampu menikmati seluruh hak hukumnya”  (Rahardjo, 1993). Maka  berdasarkan  teori  pelindungan  hukum  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  dalam penerapannya  upaya  tersebut menjadi  sebuah  wujud  pengayoman  bagi  seseorang  yang membutuhkan dengan mempertimbangkan harkat dan martabat setiap individu dan HAM dalam sektor hukum dengan konsep dasarnya merupakan Pancasila dan konsep negara hukum (Budiartha, 2016).
Teori  tujuan  hukum  berdasarkan  Gustave  Radbrunch  yakni,  kebermanfatan,  ada kepastian, serta keadilan. Gustave Radbrunch mengatakan saat membentuk arah hukum harus memakai azas prioritas nilai tersebut sebagai tujuan hukumnya. Dalam 3 nilai itu, ketika ada perbendaan maka menjadikan sebuah korban. Sehingga, azas keutamaan yang
dipakai  Gustave  Radbrunch  wajib  dilakukan  berdasarkan  runtutannya  yaitu; Kebermanfaatan; Kepastian (Erwin & Arpan, 2012).
Analisis dalam penelitian tersebut terdapat 1 kasus terkait. Kejadian pada kasus ini telah  sampai  pada  tingkat  banding  di  pengadilan.  Perilaku  menembak  ditempat  yang dilakukan oleh polisi perlu menyesuaikan prosedur yang tepat serta yang lebih penting lagi harus menunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Azas Praduga Tak Bersalah yaitu azas yang berdasar pada Hukum Acara Pidana Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Th. 1981, diadopsi berdasarkan UU Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 14  Th.  1970)  dengan  revisi  Undang-Undang  Nomor  4  Th.  2004  mengenai  Kehakiman lalu digantikan Undang-Undang Nomor 48 Th 2009.
Pengakuan mengenai azas tersebut berkaitan terhadap HAM yang perlu dijaga dan dihormati. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi pada terangka maupun terdakwanya yang  akan  berkedudukan  sama  terhadap  polisi  danjaksa,  serta  hak  keduanya  perlu dihormati  (Sebayang,  2020).  Dalam  menjunjung  azas  tersebut,  maka  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  sudah  memberi  sejumlah  hak  yang  harus  dihargai  dan  dijaga penegakhukum (Amir, 2020).
Demi  terciptanya  keadilan  seseorang  berhak  mendapatkan  proses  hukum  yang sesuai dengan KUHAP. KUHAP terbagi kedalam 3 tahap dalam memeriksa pemidanaan, yakni  proses  penyelidikan,  penuntutan  serta  memeriksa  dipengadilan.  Apabila  seorang polisi  yang  tugasnya  adalah  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  justru menembak  mati  seseorang  yang  seharusnya  mendapatkan  hak  atas  proses  peradilan hukum  acara  pidana  maka  tentunya  ini  tidak  sesuai  dengan  teori  keadilan  hukum (Yusmad, 2018).
Mengenai sesorang yang di duga bertindak pidana dan tak menuruti kebijakan polisi maupun melakukan perlawanan kepada petugas dalam menjalankan tanggungjawabnya, kata  “di  duga”  artinya  yang  berkaitan  belum  dinyatakan  bertindak  pidana.  UU  akan mengakui  asas  praduga  takbersalah  pada  pasal  1  angka  14  KUHAP  dan  memerlukan kebijakan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum mengenai bersalah atau tidaknya individu.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  Tindakan  tembak  di  tempat  seolah  sebuah vonis  yang  diperuntukan  terhadap  terpidana  tanpa  persidangan  peradian  atau  putusan pengadilan. Tindakan ini bukan menjadi sebuah UU, namun sebuah keputusan seorang aparat.  Putusan  pengadilan  tentunya  tidak  sama  terhadap  keputusan  langsung  seorang aparat. Putusan Pengadilan lahir melalui suatu proses atau mekanisme yang berlaku yang akhirnya  ditetapkan  oleh  Majelis  Hakim,  sementara  suatu  keputusan  merupakan  suatu pilihan yang ditentukan seorang pihak.
Sebagaimana  yang  sudah  disebutkan  pada  latar  belakang,  yaitu  Indonesia  yaitu bangsa hukum yang berlandaskan hukum, sehingga keputusan yang tak terdapat dalam hukum  tak  akan  dinyatakan  benar  sementara  individu  yang  belum  berhadapan  pada sidang peradilan yaitu terdakwa yang bukan pelaku pidana (Andi Sofyan, 2017).
Berdasarkan  contoh  kasus  yang  penulis  ambil  yaitu  kasus  penembakan  Deki Susanto, Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dinilai tidak menyesuiakna KUHP serta dapat
merusak sistem penegakan hukum pidana. Menurut kuasa hukum keluarga korban Deki Susanto,  penerapan  Pasal  359  KUHP  mengenai  kelalaian  tidak  tepat  dan  merupakan kekeliruan  fatal  sedangkan  pasal  yang  tepat  untuk  dikenakan  yaitu  Pasal338  KUHP mengenai pembunuhan.
Penegak  hukum  ketika  menjalankan  tugasnya  akan  mempergunakan  senjata  api dalam sebuah kondisi. Tetapi terdapat sejumlah rancangan yang perlu dilakukan sebelum menjalankannya  supaya  tak  timbul  pemakaian  kekuasaan  yang  berlebih.  Lembaga Amnesty International Indonesia mencatatkan sejumlah 2020 terdapat 402 kekerasan oleh aparat kepolisian pada 15 propinsi. Serta terdapat 20 tindakan pembunuhan diluar hukum karena dilaksanakan polisi diPapua, dengan korban 29orang.
Komisi  bagi  KontraS  dan  LBH  memberi  penilaian  jika  JPU  sudah  salah  saat menuntut, merusak perangkat hukum, sebab adanya penuntutan terpidana kepada nyawa akan sama terhadap kasus laka lantas. Menurut UU No. 16 Th. 2011, LBH yaitu sebuah badan yang memberi pertolongan hukum. Pasal 1 ayat 3 UU No. 16 Th. 2011 menjelaskan LBH menjadi badan yang memebri pertolongan hukum kepada publik.
Aparat  kepolisian  akan  diberi  hukuman  administrasi  yang  berbentuk  PTDH  jika akan melakukan pelanggaran KKEP (Tiara Septiani, 2022). Dalam aturan Kapolri NRI No. 14 Th. 2011 mengenai KEPP Kepolisian NRI, KEPP yaitu kebijakan yang menjadi dasar  etika  dan  berhubungan  terhadap  tindakan  atau  perkataan  tentang  persoalan  yang diharuskan,  tidak  diperbolehkan,  patut,  maupun  tak  patut  dilaksanakan  oleh  aparat kepolisian  saat  menjalankan  tugasnya.  Sementara  Komisi  KKEP  yaitu  sebuah  wadan dilingkup  kepolisian  yang  akan  melakukan  pemeriksaan  dan  pemutusan  perkara  pada sidang yang melanggar KEPP menyesuaikan pangkat.
Dari  hasil  penelitian  penulis,  putusan  pengadilan  yang  menjatuhkan  hukuman kepada Terdakwa Kamsep Rianto tidak objektif dan tidak mencerminkan teori keadilan hukum  karena  masih  memandang  status  dan  pangkat  seseorang.  Demi  seseorang yang menjadi  korban  mendapatkan  keadilan  di  mata  pengadilan,  hukuman  yang  diberikan kepada  terdakwa  haruslah  menyesuaikan  KUHP  serta  seorang  polisi  yang  telah melanggar  suatu  kode  etik  profesi  kepolisian  harus  dihukum  menyesuaikan  UU  yang dijalankan  dengan  menjalankan  sidang  komisi  kodeetik  Polri  (Jamal,  2018).  Jaksa Penuntut Umum juga melakukan kekeliruan dengan menjatuhkan seorang terdakwa yang seharusnya dijatuhi Pasal 338 KUHP mengenai tentang Pembunuhan justru dijatuhi Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  penelti  tentang  Analisis  Tindakan Tembak di Tempat Oleh Polisi Tanpa Ada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap  Berdasarkan  UU  No.  39  Tahun  1999  mengenai  HAM  dapat  disimpulkan  bahwa polisi yang semestinya memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat, dan menjadi garda terdepan atas penegakkan HAM, justru melanggar HAM berat dengan cara menyalahgunakan wewenang atas senjata api tanpa terdapat keputuran peradilan dengan kekuatan  hukum  tetapnya  tak  memerhatikan  kode  etik  Polri  yang  berlaku,  begitu pula
dengan  tuntutan  yang  diberikan  JPU  tidak  menyesuaikan  Pasal  338  KHUP  mengenai pembunuhan.
Sehingga menimbulkan permasalahan yang dapat merusak keadilan sistem Hukum Pidana  di  Indonesia  apabila  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  rasional  dalam  menjatuhkan tuntutan  kepada  seorang  terdakwa.  Dalam  buku  KUHP,  Pasal  338KUHP  mengenai Pembunuhan  dengan  bunyi  “Barangsiapa  dengan  kesengajaan  mengambil  nyawa seseorang,  di  ancam  oleh  pembunuhan  akan  dipenjara  selama  15  tahun.”  Seringkali apabila  seorang  aparat  kepolisian  melanggar  kode  etik  Polri,  dengan  menggunakan jabatan  dan  koneksi  yang  dimiliki  aparat  kepolisian  tidak  dijatuhkan  hukuman menyesuiakan kebijakan UU yang dijalankan.

## BIBLIOGRAFI
Amir, M. (2020). Kajian Yuridis Tentang Tembak Ditempat Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah . Universitas Mataram.
Andi Sofyan, S. H. (2017). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar . Prenada Media.
Aswandi,  B.,  &  Roisah,  K.  (2019).  Negara  hukum  dan  demokrasi  pancasila  dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (1), 128–145.
Budiartha,  I.  (2016). Hukum  outsourcing:  konsep  alih  daya,  bentuk  perlindungan,  dan kepastian hukum . Setara Press.
Budiono, S., & Rasji, R. (2023). Analisis Tindakan Tembak di Tempat oleh Polisi Tanpa Ada  Putusan  Pengadilan  yang  Berkekuatan  Hukum  Tetap  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  Pendidikan Tambusai , 7 (1), 7–11.
Eko Riyadi, S. H. (2019). Hukum Hak Asasi Manusia: perspektif internasional, regional dan nasional . Rajawali Pers.
Erwin, M., & Arpan, A. (2012). Filsafat Hukum. Raja Grafindo, Jakarta .
Hendra, H., Rosadi, O., & Wibowo, A. (2019). Pertanggung Jawaban Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Tugas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Sumbar). UNES Journal of Swara Justisia , 2 (4), 388–399.
Indonesia,  R.,  &  Nomor,  U.-U.  (39  C.E.).  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor , 16 .
Jamal, A. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Asesmen Untuk Mendapatkan Rehabilitasi  Terhadap  Oknum  Anggota  Kepolisian  Sebagai  Pengguna  Narkotika . UNIVERSITAS BOSOWA.
Juliandi, A., & Manurung, S. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi:
Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri . Umsu Press.
Rahardjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah. Jurnal Masalah Hukum , 10 , 121.
Sebayang,  S.  (2020).  Praperadilan  Sebagai  Salah  Satu  Upaya  Perlindungan  Hak-Hak Tersangka  Dalam  Pemeriksaan  Di  Tingkat  Penyidikan  (Studi  Pengadilan  Negeri Medan). Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media  Komunikasi  Dan  Informasi  Hukum  Dan Masyarakat , 19 (2), 329–383.
Siregar, T. E. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Polisi  Terhadap Tembak Di Tempat Pada Pelaku Kejahatan Terorisme. Jurnal Mahupiki , 2 (01).
Tiara Septiani, T. S. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Anggota Polisi Yang  Melakukan Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian Resor Kota Jambi . Universitas Batanghari.
Yusmad, M. A. (2018). Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi . Deepublish.
Copyright holder: Sherly Budiono, Rasji (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: