## Diskusi Mengenai Isu Strategis Tentang Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Negara  dengan Pemerintah Provinsi Maluku
Posma Sariguna Johnson Kennedy 1 ,
Suzanna Josephine L.Tobing 2 ,  Rutman L.Toruan 3 ,  Emma Tampubolon 4
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia 1234 posmahutasoit2@gmail.com 1 , yosephine.tobing@uki.ac.id 2 , rutman.toruan@gmail.com 3 , emma.tampubolon@uki.ac.id 4

## ABSTRAK
Diskusi  dilakukan  dengan  beberapa  narasumber,  yaitu  Sekda  Provinsi  Maluku,  Bapeda Provinsi Maluku, Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku serta beberapa kelompok masyarakat Maluku di Ambon.  Metode yang digunakan adalah diskusi kelompok terarah yang  sebagian  besar  dilaksanakan  di  Gedung  Pusat  Pemerintahan  Provinsi  Maluku. Beberapa permasalahan mendasar dalam pengelolaan perbatasan adalah belum terjalin secara baik mekanisme dan implementasi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program  pengelolaan  perbatasan  nasional  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah; Ketidakefektifan  upaya  pengelolaan  kelembagaan  antar  negara  dalam  mendukung kegiatan  lintas  batas  dan  pengelolaan  daerah  perbatasan  dengan  negara-negara tetangga;  serta  terbatasnya    sumber  daya,  infrastruktur  pendukung,  dan  kurangnya sumber  daya  manusia  untuk  lembaga  pengelola  perbatasan.  Perlu  penguatan kelembagaan,  pelatihan  sumber  daya  manusia  dan  kecukupan  penyediaan  dana  yang dibutuhkan sesuai dengan prioritasnya.
Kata  kunci: Kelembagaan,  Pengelolaan  Perbatasan,  Perbatasan  Negara,  Badan Pengelola Perbatasan Negara, Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  paper  is  to  increase  understanding  of  a  problem,  with  the  topic  of understanding  strategic  issues  about  institutions  in  managing  national  borders.  The discussion was conducted with several speakers, namely Secretary of Maluku Province, Bapeda Maluku Province, Border Management Agency of Maluku Province, and several Maluku community groups in Ambon. The method used is focus group discussions which are mostly  carried  out  in  the  Central  Government  Building  of  Maluku  Province.  Some  of the  fundamental  problems  in  border  management  are  that  the  mechanism  and implementation  of  coordination,  integration,  synchronization,  and  synergy  of  national border management programs are not well established at the central and regional levels; The ineffectiveness of efforts to manage inter-state institutions in supporting cross-border activities  and  management  of  border  areas  with  neighboring  countries;  and  limited resources,  supporting  infrastructure,  and  lack  of  human  resources  for  border management institutions. There needs to be institutional strengthening, training in human resources, and the adequacy of the provision of funds required by its priorities.
Keywords: Institutional, Border Management, StateBorder

## PENDAHULUAN
Visi Negara Kesatuan Republik
Indonesia  (NKRI)  perlu  diwujudkan  sesuai dengan  harapan  pemerintah  dan  semua pemangku kepentingan. Penentuan berbagai  kebijakan  harus  direncanakan dengan  baik  melalui  implementasi  yang akurat  dan  cepat.  Program-program  kerja harus  menyentuh  semua  orang  untuk peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Selalu ada perbedaan dalam kondisi umum saat ini dengan ketika merencanakan.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia memiliki  10  provinsi  yang  berbatasan dengan  Negara  tetangga,  yaitu  Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur,
Kalimantan  Barat,  NTT,  Papua,  Sulawesi Utara,  NAD,  Riau,  Maluku,  Maluku  Utara. Namun demikian hanya 6 diantaranya yang memiliki Badan Pengelola Perbatasan pada tingkat  provinsi.  Keenam  provinsi  tersebut adalah Provinsi Kepulauan Riau,
Kalimantan  Timur,  Kalimantan  Barat,  NTT, Papua, dan Sulawesi Utara.
Wilayah Perbatasan Negara di Provinsi Maluku mencakup wilayah perbatasan  di  laut.  Wilayah  perbatasan  ini adalah  perbatasan  laut  yang  terdiri  dari: Gugus  Kepulauan  Aru,  Gugus  Kepulauan Kei,  Gugus  Kepulauan  Tanimbar,  Gugus Kepulauan  Tanimbar,  Gugus  Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Terselatan.
Gambar 1.  Peta Kepulauan Maluku Sumber:https://www.tribun-maluku.com /2017/10/praja-ipdn-ditempatkan-di-wilayah- perbatasan-maluku/
Mengelola  perbatasan  nasional  dan wilayah  perbatasan  bukanlah  tugas  yang mudah.  Namun,  tugas  mulia  ini  harus dijalankan dengan serius sebagai tanggung jawab  menjalankan  amanat  konstitusi. Kelembagaan  adalah  salah  satu  kunci untuk  mengelola  daerah  perbatasan.  Tidak semua  daerah  memiliki  lembaga  khusus yang mengelola wilayah perbatasan. Beberapa  daerah  yang  sudah  memiliki badan pengelola perbatasan masih menghadapi masalah strategis dalam mengelola  wilayah  perbatasan.  Kurangnya kejelasan  otoritas,  kurangnya  sumber  daya manusia  dan  aset  manajemen,  serta beberapa  isu  strategis  lainnya  yang  terkait dengan  lembaga  manajemen  perbatasan nasional masih menjadi salah satu masalah fokus  yang  masih  belum    dapat  diatasi  di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik. dari Indonesia.
Manajemen  perbatasan  sangat  strategis dan  penting,  mengingat  bahwa  hal  itu terkait langsung dengan upaya
menegakkan kedaulatan nasional, menegakkan  pertahanan  dan  keamanan nasional,  memanfaatkan  sumber  daya  dan pembangunan  yang  adil,  serta  tanggung jawab  bersama  dalam  mengembangkan daya saing masyarakat untuk menyeimbangkan  kegiatan  sosial  ekonomi. negara  tetangga.  (Istijono,  2012)  Isolasi daerah perbatasan nasional adalah masalah utama perbatasan, karena keterbatasan  infrastruktur  dasar  daerah, yaitu  transportasi,  energi  (listrik  dan  bahan bakar), komunikasi dan informasi, menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  yang lambat,  dan  kurangnya  layanan  sosial dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. (Poetro, 2015)
Pengelolaan batas negara tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan  nasional.  Dalam  konteks pembangunan  di  Indonesia,  perencanaan pembangunan  diatur  dalam  UU  25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional.  Dalam  hal  ini, pengelolaan  batas  negara  merupakan bagian dari pembangunan nasional sehingga  memiliki  posisi  tertentu  pada dokumen perencanaan pembangunan, sehingga  rencana  yang  telah  disiapkan dapat diimplementasikan sebagai mekanisme pembangunan nasional. (BNPP RI, 2015, Rinduk, 2015-2019)
Pengelolaan wilayah perbatasan
dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan
Nasional (BNPP) yang mengoordinasikan  lembaga  terkait  seperti
departemen di pemerintahan dan pemerintah  daerah.  Mekanisme  koordinasi lembaga  BNPP  pusat-daerah  dilaksanakan berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  12 Tahun 2010.  Kepala BNPP (Menteri Dalam Negeri)  dalam  melaksanakan  tugasnya dapat  mengundang  dan  termasuk  menteri, pemimpin lembaga pemerintah non- kementerian, dan pejabat lain dari  lembaga pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  non- pemerintah  sesuai  kebutuhan.  (BNPP, 2015)
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,  BNPP  berkoordinasi  dengan badan  pengelola  perbatasan  di  tingkat daerah. Hubungan koordinasi antara BNPP dan  badan  pengelola  perbatasan  daerah mencakup bimbingan, fasilitasi, dan pengawasan.  Dalam  menjalankan  tugas dan fungsinya, badan pengelola perbatasan di  daerah  tersebut  dikoordinasikan  oleh Gubernur  dalam  posisinya  sebagai  wakil dari  Pemerintah  dan  anggota  BNPP. Prosedur  untuk  hubungan  kerja  BNPP dengan  badan  manajemen  perbatasan  di daerah  diatur  oleh  Kepala  BNPP.  (BNPP, 2015)
Di  daerah  perbatasan  yang  sedang berkembang,  Pusat  Kegiatan  Strategis Nasional  (PKSN)  menjadi  strategi  yang sangat  penting.  PKSN  adalah  kawasan perkotaan  yang  telah  dibentuk  untuk mendorong pengembangan wilayah perbatasan  Negara.  Pengembangan  PKSN dimaksudkan  untuk  menyediakan  layanan yang  dibutuhkan  untuk  mengembangkan
kegiatan masyarakat di daerah perbatasan, termasuk  layanan  untuk  kegiatan  lintas batas antar negara. Dalam rencana struktur dan  pola  spasial  wilayah  nasional,  di Provinsi Maluku ada 3 PKSN, yaitu Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru, Ilwaki di Maluku Barat  Daya  dan  Kabupaten  Saumlaki  di Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat.  Tiga wilayah  kota  tersebut  termasuk  dalam percepatan pengembangan kota-kota utama baru di wilayah perbatasan.
Lokasi Prioritas (Lokpri) adalah kecamatan di wilayah perbatasan darat dan laut di Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP). Penyusunan Rencana Induk Lokasi Prioritas  (Lokpri)  harus  mempertimbangkan berbagai  kebijakan  di  tingkat  nasional, provinsi  dan  kabupaten,  dan  berdasarkan pada proses penyaringan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan, kabupaten,  provinsi  dan nasional.  Rencana Lokpri diharapkan dapat memberikan arahan bagi pengembangan kawasan perbatasan secara komprehensif dan menjadi  input  bagi  proses  perumusan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten  sehingga  terbentuk  kebijakan pengelolaan  kawasan  perbatasan  yang terintegrasi dengan baik (BNPP, 2011).
Kecamatan-kecamatan di Provinsi Maluku milik kelompok Lokpri Laut, di mana kecamatan  tersebut  berbatasan  langsung dengan  negara-negara  tetangga  di  wilayah laut  dan  berfungsi  sebagai  PKSN.  Ruang lingkup  penyusunan  Rencana  Induk  untuk
Pengelolaan Wilayah Negara dan Perbatasan  berdasarkan  Lokasi  Prioritas untuk 2015-2019 di Provinsi  Maluku adalah di  8  Lokasi  Prioritas  yang  tersebar  di  4 Kabupaten. (BNPP, 2015)
Dalam paper ini, penulis ingin memahami lebih dalam mengenai pengelolaan perbatasan negara, khususnya di wilayah Provinsi Maluku.  Diskusi dengan berbagai  nara  sumber  dan  Buku  Rencana Induk  Pengelolaan  Perbatasan  Nasional 2015-2019  yang  dikeluarkan  oleh  BNPP menjadi  acuan  penulis  sebagai  bahan penulisan paper ini.
Pengelolaan  perbatasan  dilasanakan oleh  badan  khusus  yang  bertanggung jawab  sesuai  dengan  mandat  Undang- Undang No.43/2008 tentang Wilayah Negara.  Berdasarkan  mandat  Undang- Undang  (UU)  tersebut,  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  12  tahun  2010  tentang Badan  Pengelola  Perbatasan  Nasional (BNPP)  ditetapkan.  Pembentukan  BNPP dimaksudkan  untuk  membuat  manajemen perbatasan lebih fokus, sinkron, terkoordinasi,  dan  pada  pintu  manajemen yang sama. (BNPP, 2015)
Dalam  rangka  mengelola  perbatasan negara dan pengembangan wilayah perbatasan,  BNPP  merumuskan  dokumen manajemen  yang  terdiri  dari  Desain  Besar, Rencana  Induk,  dan  Rencana  Aksi  untuk Pengelolaan  Perbatasan  Negara  sebagai referensi  bersama  bagi  para  pemangku kepentingan dalam pengembangan  wilayah perbatasan,  dan  sebagai  upaya  untuk
mengarusutamakan  batas  pembangunan daerah  ke  dalam  kebijakan  pemerintah. Ketiga dokumen tersebut saling melengkapi dan  menguraikan  dokumen  perencanaan seperti  RPJPN,  RPJMN,  dan  Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). (BNPP, 2015)
Dalam  kerangka  pembangunan  di Indonesia, dokumen rencana pembangunan berfungsi  untuk  memberikan  arahan  bagi terciptanya  integrasi,  sinkronisasi,  dan sinergi  dalam  pembangunan  antar  daerah, antar  ruang,  antar  fungsi,  antar  sektor,  dan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah. Dokumen rencana pembangunan ini menyediakan  payung  konseptual  untuk pengembangan  umum  di  suatu  wilayah, baik untuk pembangunan fisik maupun non- fisik,  baik  spasial  dan  non-spasial.  Arahan pembangunan yang  dirumuskan  pada dasarnya  adalah  penjabaran  dari  agenda pembangunan yang ditetapkan oleh Presiden  (di  tingkat  nasional)/  Kepala Daerah (di tingkat provinsi/kabupaten/kota). (BNPP, 2015)
Dalam  rangka  mengelola  batas-batas negara, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional,  sehingga  konten  dalam  rencana induk  dapat  diimplementasikan  secara konkret dalam perencanaan pembangunan. Sehubungan dengan rencana pembangunan baik nasional maupun regional, perlu untuk menyinkronkan rencana  pembangunan  dan  rencana  induk
untuk  mengelola  perbatasan  nasional.  Ini dilakukan  agar  rencana  yang  disusun  bisa sinkron  dan  saling  melengkapi.  (BNPP, 2015)
Pengelola Perbatasan di Tingkat Pusat dan Daerah (BNPP, 2015). BNPP merupakan Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat, seperti halnya Badan Nasional  lain  yang  dibentuk  oleh  Peraturan Presiden,  berkedudukan  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Sesuai  UU  N0.43/2008  Pasal  15  dan Perpres No.l2/2010 Pasal 3, BNPP bertugas  menetapkan  kebijakan  program pembangunan  perbatasan,  menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan  evaluasi  dan  pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan  kawasan  perbatasan.  Berdasarkan landasan  landasan  hukum  tersebut,  dalam pengelolaan perbatasan BNPP pun berperan  sebagai  regulator,  koordinator, akselerator, dan dinamisator. (Istijono 2012)
BNPP  dikepalai  oleh  seorang  Menteri Dalam  Negeri  dan  terdiri  dari  15  anggota, baik Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah, Kepala Lembaga Pemerintah non- Kementerian,  maupun  Gubernur  Provinsi terkait.  Selaku  Kepala  BNPP,  Menteri Dalam Negeri memimpin dan mengendalikan  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  BNPP.  Dalam  kesehariannya,  tugas BNPP  yang  dilakukan  oleh  Menteri  Dalam Negeri  ini  dilakukan  oleh  Sekretaris  BNPP melalui Sekretariat BNPP. Selain
membantu tugas Kepala BNPP, Sekretariat BNPP  juga  memberikan  dukungan  teknis, koordinatif  dan  administratif.    (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.31/2010)
Dalam  penyelenggaraan  tugas  dan fungsinya,  BNPP  melakukan  koordinasi dengan  badan  pengelola  perbatasan  di tingkat daerah; Hubungan koordinasi antara BNPP  dan  badan  pengelola  perbatasan daerah  meliputi  pembinaan,  fasilitasi  dan pengawasan; Dalam penyelenggaraan tugas  dan  fungsinya  badan  pengelola perbatasan  di  daerah  dikoordinasi  oleh Gubernur  dalam  kedudukannya  sebagai wakil  Pemerintah  dan  anggota  BNPP;  Tata cara  hubungan  kerja  BNPP  dengan  badan pengelola  perbatasan  di  daerah  diatur  oleh Kepala BNPP.
Untuk kewenangan pengelolaan daerah,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
No.02/2011
menyebutkan bahwa
Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan
(BPP) Provinsi ditetapkan dengan Peraturan  Daerah.  Keberadaan  Badan Pengelola Perbatasan di provinsi bervariasi, terdapat  badan  yang  sudah  dibentuk sebelum  arahan  mengenai  pembentukan BPP  di  daerah  ditetapkan  oleh  Peraturan
Menteri
Dalam Negeri. Dalam pelaksanannya, pengelola perbatasan masih ada yang bergabung dengan instansi lain  karena  mengalami  kesulitan  dalam memprioritaskan pembangunan wilayah perbatasan.  Beberapa  BPP  di  tingkat provinsi yang memiliki dasar hukum
pembentukan  berupa  Peraturan  Daerah, namun    untuk  sementara  pada  provinsi Maluku masih bergabung di dalam Dinas di tingkat  provinsi  yang  mengacu  kepada Peraturan  Daerah  Instansi  lain  yang menaunginya.
Mekanisme  koordinasi  antara  badan pengelola  perbatasan  di  daerah  dan  badan pengelola perbatasan yang berada di pusat diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  02/2011.  Kewenangan  BPP  di tingkat provinsi juga  diatur dalam peraturan tersebut. Otoritas ini meliputi:
- Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lain dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- Mengkoordinasikan  pembangunan  di daerah perbatasan;
- Untuk mengembangkan daerah perbatasan  antar  pemerintah  dan/atau antara  pemerintah  daerah  dan  pihak ketiga;
- Mengawasi pelaksanaan pengembangan wilayah  perbatasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan
Peraturan Presiden No.12/2010 dinyatakan bahwa Badan Pengelola  Perbatasan  Daerah  memiliki fungsi  koordinasi  dengan  BNPP  dengan hubungan  kerja  yang  diatur  oleh  kepala BNPP. Dalam peraturan BNPP No. 2 tahun 2011, BNPP diwakili oleh Biro Perencanaan, melaksanakan fungsi
mempersiapkan  dan  melaksanakan  kerja
sama  lintas  sektoral  dan  kerja  sama antara pusat dan daerah. Berikut ini adalah bagan  kolaborasi  BNPP  dan  BPP  provinsi.
Dari gubernur provinsi terkait, tugas mengelola perbatasan di daerah diturunkan ke badan pengelola perbatasan regional.

## Gambar 2. Kerjasama Pengelolaan Perbatasan,
BNPP dan BPPD Sumber: BNPP, 2015

## METODE
Paper  ini  merupakan  luaran  dari kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman  tentang  suatu  masalah.  Topik yang didalami adalah pemahaman mengenai isu-isu strategis tentang kelembagaan dalam pengelolaan perbatasan  negara.  Kegiatan  ini  dilakukan dengan  metode  diskusi,  dengan  nara sumber  pemerintah  Provinsi  Maluku,  di Ambon.  Karena  kesulitan  menyatukan anggota diskusi, penulis dan tim melakukannya secara terpisah sesuai dengan  kesempatan  yang  mereka  miliki. Peserta Diskusi dilakukan dengan beberapa narasumber,  yaitu  Sekda  Provinsi  Maluku, Bapeda  Provinsi  Maluku,  BPPP  Maluku serta beberapa kelompok masyarakat Maluku  di  Ambon.  Karena  seluruh  peserta
diskusi berlatar belakang Pendidikan tinggi, maka  metode  yang  paling  tepat  adalah diskusi  kelompok  terarah  atau  focus  group discussion  (FGD).  Lokasi  dan  Waktu. Kegiatan  itu  dilakukan  di  Gedung  Pusat Pemerintahan  Provinsi  Maluku,  Jl.  Dr. Latumeten  Ambon,  pada  8-12  November 2018.

## PEMBAHASAN
Pengelolaan perbatasan dilakukan dengan  melalui  tiga  pendekatan,  yaitu pendekatan kesejahteraan (prosperity approach), pendekatan lingkungan (environment  approach)  dan  pendekatan keamanan  (security  approach).  Semuan pendekatan  itu  bukanlah  hal  yang  mudah untuk dilaksanakan (Kennedy, 2018). Terdapat  berbagai  isu  strategis  terhadap kelembagaan pengelolaan perbatasan negara, diantaranya adalah:
Tidak  optimalnya  mekanisme  dan implementasi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program pengelolaan  perbatasan  nasional  baik  di pusat maupun di tingkat regional; Ketidakefektifan upaya pengelolaan kelembagaan antar negara dalam mendukung  kegiatan  lintas  batas  dan integrasi  pengelolaan  daerah  perbatasan dengan  negara  tetangga;  Terbatasnya sumber  daya,  infrastruktur  pendukung,  dan
-
sumber  daya  manusia  untuk  lembaga pengelolaan perbatasan. (BNPP, 2015)
Gambar 3.  Diskusi Bersama Sekda Provinsi Maluku
Masalah mendasar pertama adalah mekanisme  dan  implementasi  koordinasi, integrasi,  sinkronisasi,  dan  sinergi  program manajemen  perbatasan  nasional  baik  di tingkat  pusat  maupun  daerah.  Badan Pengelola  Perbatasan  (BPP)  Provinsi  dan BPP  Kabupaten  harus  bisa  melakukan koordinasi  dengan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga hukum terkait dalam melakukan pengawasan. BPP provinsi  dan  kabupaten  kurang  melibatkan masyarakat  untuk  membantu  tugas  BPP provinsi dan kabupaten dalam melaksanakan tugas mengawasi penggunaan  sumber  daya  alam.  Dapat disimpulkan  bahwa  masalah  yang  terkait dengan  aspek  regulasi  dalam  masalah pelanggaran  penggunaan  sumber  daya alam adalah kurangnya penguatan pengawasan  dan  koordinasi,  dan  tidak adanya  otoritas  dari  badan  pengelola perbatasan  untuk  memberikan  laporan tentang  kinerja  SKPD  terkait  dengan pengelola  sumber  daya  alam  di  daerah perbatasan.
Lembaga  yang  tergabung  dalam SKPD  tidak  bebas  untuk  mengumpulkan
dana,  termasuk  juga  badan  pengelola perbatasan karena masih berafiliasi dengan lembaga  lain,  sehingga  mereka  kurang mendapatkan anggaran. Selain itu, kontribusi  pemerintah  pusat  dan  provinsi terhadap  penyediaan  dana  untuk  program untuk  daerah  perbatasan  masih  sangat kurang.  Kegiatan  pengelolaan  perbatasan di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten  tidak hanya  melakukan  koordinasi,  tetapi  juga melakukan  kegiatan  kerjasama-kerjasama spasial, pemberdayaan ekonomi masyarakat,  operasi  imigrasi,  aksesibilitas transportasi, pelaksanaan pemantauan evaluasi.  Berbagai  kegiatan  terhambat karena keterbatasan dana.
Tipologi ini terkait dengan tipologi lain, yaitu  tipologi  kemampuan  sumber  daya manusia  (SDM).  SDM  yang  ada  tidak mampu merumuskan kebijakan pembangunan  yang  ada,  sehingga  dalam desain  anggaran  hanya  terdapat  belanja pegawai dan aset. Terbatas kegiatan untuk program  pembangunan  kaitannya  adalah kurangnya  otoritas  BPP  provinsi  dan kabupaten  dalam  mengawasi  proposal kebijakan program dan sinkronisasi
kebijakan  program  pembangunan  antara tingkat pusat, provinsi, dan daerah.
Akibatnya,  anggaran  yang  diberikan  di daerah  perbatasan  seringkali  tidak  tepat
sasaran, karena pembuat keputusan anggaran  tidak  benar-benar  memahami kebutuhan prioritas daerah perbatasan.
Gambar 4. Diskusi Bersama Bapeda Provinsi Maluku
Masalah  mendasar  kedua  adalah ketidakefektifan upaya manajemen kelembagaan antar negara dalam mendukung  kegiatan  lintas  batas  dan integrasi  pengelolaan  daerah  perbatasan dengan  negara-negara  tetangga.  Badan pengelola  perbatasan  saat  ini  hanya berfokus  pada  pengembangan  fisik  di wilayah  perbatasan  darat  dan  laut.  Namun seringkali  perkembangannya  tidak  efektif, terutama  untuk  mengakomodasi  aktivitas lintas batas dengan negara-negara tetangga  yang  sebenarnya  merupakan darah  kehidupan  ekonomi  di  wilayah perbatasan. Kelemahan dari fokus lembaga pengelola  perbatasan  dalam  hal  ini  tidak dapat menghasilkan sinergi antara pengembangan wilayah dan satu sama lain, sehingga  terjadi  ketimpangan  ekonomi, infrastruktur dan sosial di wilayah perbatasan.  Fokus  pada  kegiatan  lintas
batassebenarnya  dapat  dicapai  dengan membentuk  lembaga  pengelolaan  bersama antara  dua  negara  di  wilayah  perbatasan baik  darat  maupun  laut.  Di  mana  ada komitmen  antara  kedua  negara  untuk mensinergikan  kebijakan  pembangunan bersama  sesuai  dengan  kebijakan  negara masing-masing,  dengan  tujuan  yang sama, yaitu  mengembangkan  daerah  perbatasan. Kemudian lembaga gabungan ini merumuskan  kebijakan  bersama  dalam bentuk  kerja  sama  antara  dua  negara  di bidang  pembangunan,  kegiatan  ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah perbatasan. (BNPP, 2015)
Beberapa lembaga kolaboratif sebenarnya sudah ada, tetapi secara umum mereka  hanya  terbatas  pada  perjanjian tentang  batas  negara  dan  kerja  sama ekonomi  sementara.  Perlu  ada  lembaga
perbatasan  bersama  yang  secara  khusus terletak  di  setiap  wilayah  perbatasan, seperti  yang  telah  dilakukan  di  negara- negara Eropa, dimana perwakilan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah  perbatasan  duduk  bersama  untuk membentuk  kebijakan  kerjasama  bersama. Dengan adanya badan pengelola perbatasan bersama, diharapkan kolaborasi tersebut  dapat  mengakomodasi  semua kebutuhan wilayah perbatasan sesuai dengan  kebutuhan  wilayah  perbatasan yang  memiliki  potensi  dan  karakteristik berbeda.  Dan  tujuan  utama  dari  lembaga perbatasan bersama adalah untuk meningkatkan  sinergi  antar  negara  di wilayah  perbatasan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
(BNPP,  2015)  Masalah  mendasar  ketiga adalah sumber daya yang terbatas, infrastruktur  pendukung,  dan  kurangnya sumber  daya  manusia  untuk  lembaga pengelola perbatasan. Terbatasnya sumber daya adalah seperti sumber daya keuangan,  kejelasan  tugas  dan  fungsi,  dan lain-lain.  Yang  masih  belum  secara  jelas diterapkan  dan  diatur,  terutama  dalam posisi  otoritas  daerah.  Jika  melihat  alur masalahnya, terlihat bahwa di tingkat pusat, masalah  yang  menyebabkan  keterbatasan aset manajemen adalah masalah koordinasi vertikal  dengan  BPPD  dalam  meminta bantuan untuk penyediaan aset, sedangkan di  daerah  masalahnya  adalah  koordinasi horisontal  dengan  institusi  lain  yang  terkait dengan  perbatasan,  serta  masalah  pola
pikir  pengelolaan  kawasan  perbatasan dalam  penyediaan  aset.  Selain  sumber masalah,  ada  faktor-faktor  berpengaruh lainnya,  yaitu  sumber  daya  keuangan  yang tidak mencukupi untuk menyediakan semua aset,  dan  prosedur  yang  tidak  jelas  untuk mengusulkan  rencana  anggaran  untuk pengembangan  wilayah  perbatasan  dari daerah  ke  pusat.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  02/2011  hanya  mengatur prinsip-prinsip  yang  harus  dilakukan  oleh badan manajemen, yaitu prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam menjalankan  tugas  di  Kabupaten  dan Provinsi.  Namun,  tidak  ada  mekanisme standardisasi  dalam  koordinasi  sehingga perlu  diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan yang lebih teknis. (BNPP, 2015)
Selain  itu,  masalah  lainnya  adalah yang berkaitan dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di berbagai daerah  perbatasan.  Banyak  sumber  daya manusia dari daerah perbatasan yang lebih akrab dengan daerah mereka tidak direkrut atau dijadikan aktor penting dalam mengelola  daerah  perbatasan.  Masalah selanjutnya  adalah  potensi  yang  belum optimal untuk melibatkan kelompok masyarakat adat (yang dianggap memahami  wilayah  secara  nyata)  dalam mengelola
perbatasan (diplomasi
penetapan
batas).

## Gambar 5. Diskusi Bersama BPP Wilayah Maluku
Selain  sejumlah  masalah  terkait,  ada juga beberapa faktor lain sebagai masalah kemampuan  sumber  daya  manusia  yang terbatas.  Kapabilitas  kemampuan  SDM terbatas adalah karena kurangnya pelatihan, yang membutuhkan dana operasional.  Kapasitas  kemampuan  SDM sangat  terkait  dengan  pelatihan  dan pendidikan  yang  diberikan  kepada  SDM. Kegiatan pelatihan dan pendidikan ini juga membutuhkan  dukungan  keuangan  untuk mencapai tujuan meningkatkan kompetensi SDM yang dibutuhkan.
Kemampuan sumber daya manusia terbatas  karena  pemerintah  daerah  tidak membiayai masyarakat lokal untuk mengambil  bagian  dalam  pendidikan, dapat disebabkan oleh kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sumber  daya  manusia  melalui  pendidikan dan pelatihan. Apresiasi staf pengajar juga masih kurang, dan terbatasnya akses SDM untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan  untuk  meningkatkan  kompetensi mereka.  Ketidakefisienan  dalam  kegiatan pelatihan  karena  dilaksanakan  di  luar
daerah,  serta  waktu  pembelajaran  yang tidak  efisien.  Upaya  untuk  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  belum didorong sepenuhnya. Salah satu peningkatan kualitas sumber daya manusia  juga  dipengaruhi  oleh  seberapa banyak  upaya  yang  telah  dilakukan pemerintah  terkait  peningkatan  kualitas sumber daya manusia.
Masih  ada  provinsi/kabupaten  yang belum memiliki badan pengelola perbatasan  yang  berdiri  sendiri,  yang merupakan  masalah  yang  menyebabkan terbatasnya  kemampuan  sumber  daya manusia.  Sehingga  BPP  tidak  memiliki wewenang  untuk  mengatur  kebijakan dalam  merekrut  sumber  daya  manusia yang mampu mengelola perbatasan. Selanjutnya,  peraturan  yang  mengatur kualifikasi  SDM  dalam  Peraturan  Menteri Dalam Negeri No. 02/2011 hanya mengatur kualifikasi kepala badan pengelola.  Oleh  karena  itu,  diperlukan lebih  banyak  peraturan  teknis  yang mengatur  kualifikasi  SDM  semua  staf lembaga  pengelola  perbatasan  untuk
menyaring  kualitas  sumber  daya  manusia di  dalam  badan  pengelola  perbatasan. Masalah  terbatasnya  jumlah  sumber  daya manusia  di  tingkat  pusat,  provinsi  dan kabupaten menjadi problem yang serius.
Penyediaan  SDM  terhalang  oleh kurangnya  insentif  untuk  bekerja  di perbatasan. Kurangnya insentif bagi pengelola  perbatasan  akan  mengurangi tingkat kesejahteraan pelaksana.
Kebijakan pusat harus mempertimbangkan faktor  ini  untuk  meningkatkan  minat  calon SDM sebagai pengelola daerah perbatasan. Salah satu kekurangan sumber  daya  manusia  dapat  disebabkan oleh kurangnya penghargaan atas keberadaan profesi SDM pengelola perbatasan.  Selain  itu,  belum  optimalnya keterlibatan  warga  setempat  sebagai pekerja di perbatasan. Keterlibatan sumber daya  manusia  lokal  pada  dasarnya membantu mengatasi masalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia.
Tidak  ada  peraturan  yang  mengatur jumlah  ideal  anggota/staf  BPP  di  suatu daerah.  Regulasi  yang  tercantum  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No. 02/2011 hanya mengatur struktur organisasi,  tetapi  tidak  ada  regulasi  teknis mengenai jumlah ideal anggota/staf badan pengelola  perbatasan.  Luasnya  area  yang dikelola  oleh  BPP  adalah  faktor  penting yang menentukan kebutuhan. Keberadaan badan pengelola perbatasan masih diperlukan  untuk  dalam mengoordinasikan pengelolaan wilayah perbatasan, sehingga
diperlukan  peraturan  mengenai  jumlah anggota/staf ideal yang disesuaikan dengan wilayah perbatasan yang luas.
Masalah lain adalah kurangnya standar  layanan  di  daerah  perbatasan, khususnya  untuk  standar  layanan  yang baik  di  bidang  kesehatan,  pendidikan, lingkungan,  penyediaan  infrastruktur  dan layanan  lainnya.  Standar  pelayanan  yang telah  dibuat  oleh  pemerintah  kadang- kadang  tidak  tepat  untuk  diterapkan  di daerah perbatasan, karena daerah perbatasan  sangat  unik  dengan  posisinya yang strategis dan perannya sebagai pintu masuk  ke  Indonesia.  Aktor  di  wilayah perbatasan  yang  memiliki  peran  dalam masalah  ini  adalah  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Pemerintah  pusat memiliki  akses  khusus  ke  lembaga- lembaga  yang  memiliki  wewenang  dalam membuat  standar  layanan,  sedangkan pengelola daerah memiliki akses ke SKPD yang  terkait  langsung  dengan  layanan pemerintah di wilayah perbatasan.
Masalah  yang  terjadi  adalah  belum kuatnya  pengelola  perbatasan  koordinasi dengan  SKPD  dalam  mengembangkan standar layanan. (BNPP, 2015)
Keterbatasan kemampuan pengelolaan perbatasan dapat disebabkan lembaga  pengelola  masih  bergabung dengan  lembaga  lain,  sehingga  badan pengelola kabupaten/provinsi tidak memiliki
kebebasan untuk mengembangkan berbagai program. Integrasi badan pengelola dengan
lembaga  lain  membuat  berbagai  program
kegiatan  pembangunan  perbatasan  harus
dinegosiasikan dengan prioritas
pembangunan  yang  lain.  Realisasi prioritas  program  kegiatan  pembangunan perbatasan akan terbantu jika ada dorongan  dari  pemerintah  pusat  dan provinsi  yang dicanangkan dalam rencana strategis dan rencana aksi untuk kementerian/departemen terkait.
Pengelola  perbatasan  kabupaten  yang masih  berafiliasi  dengan  SKPD  lainnya tidak  dapat  bebas,  berkenaan  dengan persiapan program kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
pengeloaan administrasi kabupaten.
Lembaga pengelola perbatasan cenderung menyesuaikan  diri  dengan  SKPD  lainnya. Keterbatasan program kegiatan juga terkait  dengan  ketidakmampuan  lembaga pengelola untuk mendorong prioritas program pengembangan wilayah
perbatasan oleh SKPD. Program perbatasan sepertinya masih belum menjadi  prioritas  untuk  rencana  aksi SKPD. (BNPP, 2015)

## Gambar 6. Diskusi Bersama Kelompok Masyarakat Maluku

## KESIMPULAN
Koordinasi  kelembagaan  dari  Badan
Nasional  Pengelola  Perbatasan  (BNPP) antara  pusat-daerah  didasarkan  pada
Peraturan Presiden
No.12/2010.
Hubungan  koordinasi  antara  BNPP  dan badan pengelola perbatasan daerah mencakup bimbingan, fasilitasi, dan pengawasan.  Dalam  menjalankan  tugas dan fungsinya, badan pengelola perbatasan  di  daerah,    dikoordinasikan
oleh Gubernur sebagai wakil dari pemerintah dan anggota BNPP. Hubungan kerja  BNPP  dengan  badan  pengelola perbatasan  di  daerah  diatur  oleh  Kepala BNPP.  Kewenangan  BPP  di  tingkat provinsi  diatur  dalam  Peraturan  Menteri
Dalam
Negeri 02/2011, meliputi: Melaksanakan  kebijakan  pemerintah  dan menetapkan  kebijakan  lain  dalam  rangka otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan bersama; Mengkoordinasikan
pembangunan  di  wilayah  perbatasan;
Untuk
mengembangkan daerah perbatasan  antar  pemerintah  dan/atau antara  pemerintah  daerah  dan  pihak ketiga; dan Mengawasi pelaksanaan pengembangan  wilayah  perbatasan  yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dari  hasil  diskusi,  masih  diperlukan penguatan kelembagaan, pelatihan sumber  daya  manusia  dan  penyediaan
dana  yang  dibutuhkan,  sesuai  dengan prioritas penanganan perbatasan Negara.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami berterima kasih kepada Kemenristek  Dikti,  DRPM  atas  Hibah Simlibtamas,  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian  kepada  Masyarakat  (LPPM UKI),  Sekda  Provinsi  Maluku,  Bapeda Provinsi  Maluku,  BPP  Provinsi  Maluku, dan  kelompok  masyarakat  Maluku  yang sudah bersedia melakukan berbagai diskusi.  Kami  ucapkan  terima  kasih  juga kepada FEB UKI dan LPPM UKI.

## REFERENSI
BNPP Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2011). Peraturan
Kepala  BNPP  No  2  Tahun  2011
tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 20112014. BNPP Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2015). Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan  Nomor  1  Tahun  2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 20152019.
Istijono,  Bambang,  (2012).  Pengelolaan
Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan,  Arah  Kebijakan  Menuju Kebijakan  yang  Terarah,  Jurnal Puskasastra  Pusat  Kajian  Strategis, Juli  Desember  2012  hal  48-51,
Jakarta.
Kennedy P.S.J, Tobing S.J.L, Toruan R.L.,
Tampubolon E., Heatubun A., Nomleni  A.  (2018).  Kajian  Normatif: Pengelolaan Perbatasan dan Kelembagaan Pusat-Daerah berdasarkan Rencana Induk
Pengelolaan  Perbatasan  Negara, Ikraith Ekonomika Vol 1 No 2  Bulan November 2018.
Permendagri  (2010).  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  31  Tahun  2010 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Sekretariat Tetap BNPP.
Permendagri  (2011).  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.02  tahun  2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan  Pengelola  Perbatasan  di Daerah
Perpres  (2010).  Peraturan  Presiden  No.
12  Tahun  2010  tentang  Badan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Poetro, Aryawan Soetiarso, (2015), Kebijakan  Pembangunan  Kawasan Perbatasan  2015-2019,  Buletin  Tata Ruang  &  Pertanahan,  edisi  1  tahun 2015,  Direktorat  Tata  Ruang  dan
Pertanahan Badan Peencanaan Pembangunan Nasional. UU RI. (2004). Undang-Undang No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
UU RI. (2008). Undang-Undang No.UU.43/
2008 tentang Wilayah Negara.