INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 9549-9562 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Strategi Komunikasi Politik Sukiryanto Dalam Pemenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kalimantan Barat Tahun 2019
Bugiono 1 ✉ , Netty Herawati 2 , Ema Rahmaniah 3
Universitas Tanjungpura
Email: E2091211012@student.untan.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  Strategi  Komunikasi  Politik  Sukiryanto  dalam memenangkan DPD RI Kalimantan Barat pada tahun 2019, di tinjau dengan teori Strategi Komunikasi politik.  Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  pengumpulan  data  melalui dokumentasi  dan  wawancara.  Data  dianalisis  dengan  mengurangi  data,  menampilkan  data,  dan menyimpulkan.  Penelitian  dilakukan  di  berbagai  lokasi  di  Kalimantan  Barat,  termasuk  Kabupaten Sambas,  Mempawah,  Sanggau,  Ketapang,  Sintang,  Kapuas  Hulu,  Bengkayang,  Landak,  Sekadau, Melawi, Kayong Utara, Kubu Raya, Pontianak, dan Singkawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi  Komunikasi  politik  yang  digunakan  Sukiryanto  bisa  ditinjau  dari  teori  Strategi  Komunikasi politik  oleh  Anwar  Arifin  dalam  Buku  Komunikasi  Politik  (2011)  terdapat  tiga  pendekatan Strategi Komunikasi  Politik  yang  biasa  digunakan  dalam  pemilu  yaitu  Ketokohan  dan  Kelembagaan, Menciptakan Kebersamaan dan Membangun Konsensus. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa dari tiga  aspek  tersebut  merupakan  aspek  yang  paling  berkaitan  dengan  pengenalan  figur  Sukiryanto kepada masyarakat itu sendiri karena dengan memanfaatkan ketokohan dan kelembagaan Sukiryanto dan tim pemenangan Sukiryanto lebih mudah mendapatkan dukungan karena sudah dikenal lebih dahulu  oleh  khalayak  masyarakat  sebelum  mencalonkan  diri  menjadi  DPD  RI,  dengan  mudah menciptakan kebersaman untuk membangun konsensus yang membuahkan hasil berupa dukungan dari  masyarakat  Kalimantan  Barat  dan  bukan  berarti  mengabaikan  aspek  lain  tetapi  dalam pelaksanaannya memang sangat berpengaruh perolehan suara yang akan didapatkan.
Kata Kunci: Komunikasi, Politik, Pemilih, Legislatif.
Abstract
This research aims to evaluate Sukiryanto's Political Communication Strategy in winning the DPD RI West Kalimantan in 2019, reviewed with the theory of Political Communication Strategy. The method used  is  descriptive  qualitative  with  data  collection  through  documentation  and  interviews.  Data  is analyzed  by  reducing  data,  displaying  data,  and  concluding.  Research  was  conducted  in  various locations  in  West  Kalimantan,  including  the  districts  of  Sambas,  Mempawah,  Sanggau,  Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau, Melawi, North Kayong, Kubu Raya, Pontianak, and Singkawang. The results of this research show that the political communication strategy used by Sukiryanto can be viewed from the political communication strategy theory by Anwar Arifin in the Political Communication Book (2011). There are three approaches to Political Communication Strategy that are commonly used in elections, namely Characteristics and Institutions, Creating Togetherness and Building Consensus. The results of the research show that these three aspects are the aspects most related to the introduction of Sukiryanto's figure to the community itself because by utilizing Sukiryanto's figure and institutions and Sukiryanto's winning team it is easier to get support because they were already known to the public before  running for DPD RI. , easily creates unity to build a consensus that produces results in the form of support from the people of West Kalimantan and this does not mean ignoring other aspects, but in its implementation it really has a big influence on the votes that will be obtained.
Keywords: Communication, Politics, Voters, Legislature.

## PENDAHULUAN
Pembentukan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  (DPD  RI)  merupakan respons terhadap tuntutan reformasi di bidang politik. Sebagai upaya untuk mengubah dan mengorganisir lembaga politik, kehadiran DPD RI diharapkan mampu memperkuat peran lembaga legislatif dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam mengawasi kebijakan pemerintah.  Sama  dengan  implementasi  otonomi  daerah,  penciptaan  DPD  RI  juga diharapkan  akan  meningkatkan  sistem  perwakilan  daerah  yang  sudah  ada.  Meskipun demikian,  dalam  prakteknya,  terdapat  kritik  dari  berbagai  pihak  terhadap  efektivitas lembaga baru ini. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi terhadap keberadaan DPD RI dalam sistem politik Indonesia untuk menilai sejauh mana peran pengawasan dan legislasinya yang efektif.
Keadilan dalam menetapkan kebijakan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa harus dijaga  secara  berkelanjutan.  Untuk  mencapai  tujuan  ini,  perlu  menerapkan  keseimbangan melalui  lembaga  DPD  RI,  yang  akan  mewakili  kepentingan  daerah.  Dengan  demikian,  kita berharap agar pembangunan dapat menjadi lebih merata. DPD RI memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah kepada pemerintah
pusat  serta  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  undang-undang  dan  otonomi daerah  di  Provinsi.  Pengawasan  ini  dilakukan melalui  tiga mekanisme,  yaitu  mengumpulkan aspirasi  dari  masyarakat,  menyusun  laporan  dan  daftar  masalah,  serta  menyampaikan  hasil pengawasan.
DPD  RI  adalah  sebuah  bukti  nyata  keberhasilan  reformasi  dalam  tatanegara Indonesia.  Lembaga  ini  dihadirkan  untuk  mendukung  tugas  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  dalam  kapasitas  legislatifnya,  mencerminkan  era  baru  dalam  sistem  tatanegara Indonesia.  Penguatan  peran  DPD  RI  bertujuan  untuk  menciptakan  keseimbangan  yang lebih  baik  antara  DPR  dan  DPD,  memungkinkan  mekanisme  check  and  balances  yang efektif.  DPD  diberi  otoritas  untuk  meninjau  kembali  RUU  yang  diajukan  oleh  DPR  atau bahkan  berperan  aktif  dalam  mengajukan  RUU,  serta  memiliki  kewenangan  dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.
DPD  lahir  dengan  tujuan  mencegah  disintegrasi,  yang  sering  menjadi  masalah  di Indonesia  sejak  era  Orde  Baru.  Fungsinya  adalah  mewakili  suara  daerah  dalam  proses pembangunan. Keberadaannya juga membantu mengurangi dominasi DPR, sehingga DPD menjadi lembaga yang seimbang dan dapat mengurangi potensi korupsi di lingkungan legislatif.
Lahirnya DPD RI merupakan hasil dari sebuah transformasi politik yang kompleks dan berjangka panjang. Tujuan utama dalam pembentukan DPD RI adalah untuk merespons keinginan  daerah  dan  memberikan  mereka  peran  yang  lebih  besar  dalam  proses pengambilan  keputusan  nasional,  khususnya  terkait  dengan  masalah  daerah.  Meskipun telah berdiri sejak tahun 2014, DPD RI masih dihadapi dengan tantangan sebagai sebuah lembaga  negara  tinggi.  Seharusnya  DPD  RI  memegang  peran  yang  signifikan  dalam menjalankan prinsip checks and balances antara eksekutif dan legislatif. Salah satu aspek penting  dalam  revisi  UU  No.  2  Tahun  2018  tentang  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD  adalah pemberian  wewenang  tambahan  kepada  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia untuk mengawasi dan mengevaluasi peraturan daerah (perda) dan rancangan peraturan daerah (raperda).
Dalam ketentuan pasal 249 ayat 1 huruf J UU MD3, disebutkan bahwa DPD memiliki wewenang dan tugas untuk ‘mengawasi dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah’. Pembentukan DPD merupakan langkah konstitusional untuk mewadahi aspirasi daerah dengan memberikan jalur serta peran kepada entitas daerah. Jalur dan peran ini  dibentuk  dengan  memberi  kesempatan  bagi  daerah-daerah  untuk  menempatkan perwakilannya  dalam  badan  perwakilan  tingkat  nasional,  yang  bertujuan  untuk memperjuangkan  serta  menyuarakan  kepentingan  daerah  mereka,  terutama  dalam  hal
legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat persatuan dalam Negara Republik Indonesia.
DPD RI merupakan manifestasi prinsip representasi wilayah atau regional dari provinsi- provinsi. Seperti halnya DPD RI, undang-undang tingkat daerah ada sebagai konsekuensi dari  penerapan  prinsip  desentralisasi  dalam  pemerintahan  daerah.  Oleh  karena  itu, hubungan antara DPD RI sebagai wakil wilayah dan peraturan daerah sebagai aturan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan perkembangan daerah yang optimal. Dalam konteks politik, efektifitas dalam berpolitik juga menjadi perlu. Aktivitas politik harus didorong oleh keterlibatan aktif dalam menyampaikan ide, pemikiran, dan upaya terkait isu-isu krusial dalam negara. Seorang politisi tidak hanya berbicara tentang ide, gagasan, dan perjuangan di bidang-bidang penting dalam pemerintahan negara.
Pemilihan secara langsung merupakan momentum besar dalam proses membangun demokrasi  di  Indonesia.  Pada  tahun  2019  dilaksanakan  pemilihan  secara  serentak  di Indonesia  yang  salah  satunya  adalah  pemilihan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik Indonesia  (DPD  RI)  di  Kalimantan  Barat  tahun  2019  diikuti  oleh  dua  puluh  calon  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yaitu:
Nama - Nama Calon Dewan Perwakilah
Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 2019 Di Kalimantan Barat No Nama No Nama 1. Abdul Fajri 11. HM Suronto 2. Abdul Rahmi 12. Maria Goreti 3. Amri Kalam 13. Muhammad Isa 4. Beni Sulastiyo 14. Muhammad Saleh 5. Cristiandy Sanjaya 15. Mujilastuti 6. Erlinawati 16. Nch Saivan 7. Glorio Sanen 17. Rubaeti Elita 8. Ikke Wicaksono 18. Prof Samion, 9. Josep Odillo Oendoen 19. Sukiryanto 10. Khalilah, 20. Yudi Aldiansyah
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU Provinsi) 2019
Dari dua puluh calon siapa sangka ada nama Sukiryanto berada dari salah satu 20 nama calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang hanya Sarjana S1 Agama  Islam.  Selain  itu,  ia  baru  pertama  kali  ikut  pemilihan  Dewan  Perwakilan  Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sukiryanto yang awalnya tidak sama sekali ingin calon Dewan Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  (DPD  RI)  tetapi  dorongan  dari  beberapa  Tokoh Madura yang berada di Kalimantan Barat Padahal sudah ada 2 calon yang bersuku Madura Yaitu: Muhammad Saleh  dan Khalilah tetapi Tokoh Madura tetap bersikeras mendorong Sukiryanto  untuk  maju  karena  potensi  Sukiryanto  yang  hampir  seluruh  masyarakat khususnya Madura di Kalimantan Barat mengenal Sukiryanto, dengan dorongan dari Tokoh Madura Kalimantan Barat agar Sukiryanto menekatkan diri untuk mencalonkan diri menjadi Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  (DPD  RI),  maka  Sukiryanto  dan  Beberapa Tokoh Madura membentuk tim pemenangan Sukiryanto pada pemilihan Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Pada pemilihan Dewan  Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Kalimantan Barat  tahun  2019  terdapat  20  calon.  Sukiryanto  beserta  Tim  Pemenangan  benar-benar mengatur  strategi  untuk  memenangkan  dalam  pemilihan  Dewan  Perwakilan  Daerah Republik  Indonesia  (DPD  RI)  Kalimantan  Barat  dengan  cara  membangun  basis-basis khususnya Suku Madura karena tim pemenangan juga memanfaatkan pengurus-pengurus Ikatan  Keluarga  Besar  Madura  (IKBM)  Kalimantan  Barat,  Sukiryanto  yang  saat  itu  juga menjadi Ketua Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kalimantan Barat, dan pada saat itu pengurus  Ikatan  Keluarga  Besar  Madura  (IKBM)  Kalimantan  Barat  sudah  ada  sepuluh cabang  di  10  Kabupaten/Kota  di  Kalimantan  Barat  Yaitu:  pengurus  cabang  IKBM  Kota Pontianak, pengurus cabang IKBM Kota Singkawang, pengurus cabang IKBM Kabupaten Mempawah,  pengurus  cabang  IKBM  Kabupaten  Kubu  Raya,  pengurus  cabang  IKBM Kabupaten Ketapang, pengurus cabang IKBM Kabupaten Kayong, pengurus cabang IKBM Kabupaten  Bengkayang,  pengurus  cabang  IKBM  Kabupaten  Sintang,  pengurus  cabang IKBM Kabupaten Sekadau, dan pengurus cabang IKBM Kabupaten Sanggau. Walaupun 10 pengurus  Ikatan  Keluarga  Besar  Madura  (IKBM)  Kabupaten/Kota  Tim  Pemenangan Sukiryanto juga turun di 4 Kabupaten untuk mendapatkan suara Pemilih yaitu Kabupaten Melawi,  Kabupaten  Sambas,  Kabupaten  Landak,  dan  Kapuas  Hulu  dengan  mengatur strategi politik karena Sukiryanto juga banyak Rekan Bisnis baik itu Properti ataupun yang lainya untuk kemenangan Sukiryanto pada pemilihan Dewan perwakilan daerah Republik Indonesia (DPD RI) Kalimantanh Barat.
Tim  Pemenangan  Sukiryanto  memiliki  tujuan  meraih  dukungan  sebanyak  350.000 suara pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Kalimantan
Barat. Oleh karena itu, Sukiryanto dan timnya harus bekerja keras untuk mencapai target tersebut dalam pemilihan tersebut. Melalui latar belakang ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang mengungkap strategi komunikasi politik yang digunakan oleh tim  pemenangan  Sukiryanto  untuk  memenangkan  pemilihan  DPD  RI  Kalimantan  Barat tahun 2019.
Berdasarkan data hasil Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Kalimantan Barat tahun 2019 di Lampiran 1, menunjukkan jumlah suara Sukiryanto Tahun 2019 dengan urutan keempat dari (20) kandidat diantaranya: (1). Drs. Cristiandy Sanjaya, S.E., M.M. dengan perolehan  suara 406.304. (2). Maria Goreti, S.Sos., M.Si. dengan perolehan suara 287.341. (3). Erlinawati, S.H., M.AP. dengan perolehan suara 259.058. dan di Urutan ke (4). H. Sukiryanto dengan perolehan suara 220.937. Meskipun dalam kontestasi politik ini Sukiryanto tidak mencapai target yang awalnya Tim Pemenangan Sukiryanto menargetkan 350.000 suara tetapi hanya mendapatkan 220.937 suara, beruntungnya Sukiryanto tetap masuk di urutan keempat menduduki kursi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)
Walaupun  tidak  memuaskan  akhirnya  kerja  keras  Tim  Pemenangan  Sukiryanto membuahkan  hasil  karena  Sukiryanto  menempati  urutan  ke  4  yang  di  lakukan  Tim Pemenangan  Sukiryanto  adalah  dengan  cara  merangkul  masyarakat  dengan  ketokohan Sukiryanto khususnya dikalangan masyarakat yang bersuku Madura dengan memanfaatkan yang saat itu Sukiryanto menjadi ketua Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kalimantan Barat. Jadi hampir seluruh masyarakat Kalimantan Barat yang bersuku madura mengenal Sukiryanto  terutama  di  10  Kabupaten/Kota  yang  terbentuk  pengurus  cabang  Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM), Tim Pemenangan Sukiryanto dan organisasi Ikatan Keluarga besar  Maduara  (IKBM)  juga  sering  melakukan  kegiatan  yang  menimbulkan  rasa kebersamaan antara Sukiryanto dengan Masyarakat Kalimantan Barat.

## METODE PENELITIAN
Salah  satu  metode  penelitian  yang  diterapkan  adalah  pendekatan  kualitatif, menggunakan  teknik purposive.  Sugiyono  (2011:118-127)  menjelaskan  bahwa  teknik purposive  melibatkan  pemilihan  sampel  dengan  pertimbangan  khusus,  seperti  memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan yang tepat dan akurat. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah:
1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kalimantan Barat.
2. Ketua Tim Sukses Pemenangan Sukiryanto Dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kalimantan Barat.
3. Anggota Tim Sukses Pemenangan Sukiryanto Dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kalimantan Barat.
4. Tokoh Masyarakat di Kalimantan Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Ketokohan dan Kelembagaan
Strategi ketokohan dan memantapkan kelembagaan memiliki arti bahwa ketokohan seorang  politikus  beserta  kemantapan  lembaga  politiknya  dalam  kehidupan  masyarakat memiliki pengaruh terhadap strategi komunikasi politik. Ketokohan adalah sifat yang dimiliki oleh  individu  yang  memadukan  kredibilitas,  kepercayaan  ( al  amin),  daya  tarik,  dan kekuasaan. Kredibilitas, pada dasarnya, mencerminkan bagaimana publik memandang sifat- sifat seorang komunikator. Faktor-faktor ini dapat dianggap sebagai unsur-unsur penting dalam kredibilitas, yaitu keahlian dan tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh komunikator dalam  pandangan  masyarakat.  Keahlian  mencerminkan  kemampuan  yang  diakui  oleh masyarakat,  sementara  kepercayaan  ( al  amin)  adalah  gambaran  moralitas  komunikator yang  tercermin  dalam  persepsi  komunikan  atau  penonton,  terutama  dalam  konteks politikus, aktivis, atau profesional (Arifin, 2011).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  dapat  disimpulkan  bahwa Memantapkan  Kelembagaan  dalam  mencari  dukungan  tidak  serta  merta  mengandalkan kelembagaan dalam mencari dukungan tapi lebih mempromosikan diri pribadi dengan cara bertamu kerumah beberapa tokoh yang berpengaruh di masyarakat khususnya Kalimantan Barat  untuk  mencari  dukungan,  dengan  lebih  representatif  baik  secara  kualitas  maupun kuantitas terlebih lagi mempunyai sifat loyatitas yang tinggi, kecakapan, kedewasaan dan kesederhanaan  dalam  kehidupan  dan  kelembagaan  dalam  mencari  dukungan  daerah khusunya  Kalimantan  Barat  kalbar  untuk  memenangkan  kepentingan  pada  pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 2019 Kalimantan Barat.
Hal ini dikarenakan adanya ketokohan dan kelembagaan yang berpengaruh terhadap masyarakat  banyak.  Dalam  strategi  politik  ini  dapat  menekan  biaya  karena  sudah memegang tokoh atau lembaga masyaraka, koordinasi lebih mudah dan terkendali antara calon legislative dan tim pemenangan dengan tokoh dan lembaga masyarakat.
Secara  teoritis  ketokohan  dan  kelembagaan  ini  Penyampaian  pesan  politik  secara langsung  kepada  para  tokoh  masyarakat  dan  kelompok  yang  berbeda  etnis.  Dengan mengomunikasikan tujuan dan rencana dari calon kandidat dalam sebuah pemilihan umum dan melibatkan tim kampanye untuk  mendukung calon tersebut. Strategi ini melibatkan pertemuan langsung antara calon, tokoh masyarakat, pemimpin organisasi, dan lembaga
yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, dengan tujuan memanfaatkan kekharisman dan dukungan lembaga-lembaga tersebut dalam proses kampanye politik.
Secara  empirirs  ketokohan  dan  kelembagaan  merupakan  langkah  untuk mensosialisasikan melalui kegiatan tatap muka seperti berdialog dua arah yang bertujuan kandidat  dan  konsituen  dapat  mengenal  secara  dekat.  Hal  tersebut  dapat  memberikan dampak  yang  baik  mengenai  opini  masyarakat  agar  kandidat  mengetahui  keluh  kesah masyarakat  melalui  tokoh-tokoh  masyarakat.  Sehingga  kandidat  menjadi  solusi  atas persoalan dan mendapatkan simpati saat melakukan sosialisasi.
Ketokohan dan kelembagaan yang berpengaruh terhadap masyarakat banyak. Dalam strategi  politik  ini  dapat  menekan  biaya  karena  sudah  memegang  tokoh  atau  lembaga masyarakat,  koordinasi  lebih  mudah  dan  terkendali  antara  calon  legislative  dan  tim pemenangan dengan tokoh dan lembaga masyarakat. Maka dengan merawat ketokohan dan terus memantapkan kelembagaan bisa menjadi efek yang diraih pun semakin besar dalam  mempengaruhi  masyarakat.Tokoh  dan  kelembagaan  yang  dipilih  juga  harus  bias menjadi pusat  perhatian misalnya tokoh dan  kelembagaan yang mewakili khalayak  luas, seperti:  tokoh  politik,  tokoh  masyarakat,  kelompok-kelompok  yang  berpengaruh  di masyarakat.

## B. Menciptakan Kebersamaan
Menciptakan kebersamaan merupakan bagian integral dari strategi komunikasi politik yang  harus  dijalankan  untuk  mencapai  tujuan  komunikasi  politik  tersebut.  Menciptakan kesatuan bisa ditempuh dengan cara mengenal politisi dengan masyarakat dan menyusun pesan  yang  serupa.  Dalam  konteks  kesamaan  ini,  perlu  ada  keselarasan  bahasa  (simbol komunikasi),  pakaian,  serta  kepentingan  politik  dengan  masyarakat,  terutama  terkait dengan pesan politik, metode, dan media politik. Homifili atau empati adalah aspek penting dalam  upaya  membangun  dan  menjaga  reputasi  seseorang  yang  berperan  sebagai politikus, aktivis, atau profesional dalam peran komunikator. Beberapa elemen yang harus dipertimbangkan  dalam  membentuk  hubungan  yang  solid  mencakup  pemahaman terhadap  audiens,  perencanaan  pesan  persuasif,  penentuan  strategi,  serta  seleksi  dan penggunaan media yang tepat (Arifin, 2011).
Hubungan  antara  partai  politik  atau  seorang  kandidat  dengan  masyarakat  adalah sebuah  keterlibatan  literasi,  di  mana  keduanya  terlibat  dalam  upaya  bersama  untuk membangun  pemahaman  yang  saling  berarti.  Ini  penting  untuk  dilakukan  karena  partai politik, kandidat, dan masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda (Khoiron & Siboy, 2018). Mengenai hubungan ini, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa komunikasi
politik  bisa  terwujud  melalui  beberapa  cara,  seperti  berinteraksi  secara  langsung  atau mengadakan  pertemuan, membentuk  kelompok  relawan atau komunitas, serta menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang terkait (Jeffri, 2021).

## C. Membangun Konsesnsus
Penting untuk memiliki konsensus dalam strategi komunikasi politik, yang biasanya diperoleh  setelah  adanya  perbedaan  pendapat  atau  konflik.  Dalam  rangka  mencapai kesepakatan  ini,  politikus,  aktivis,  atau  profesional  harus  memiliki  keterampilan  untuk berkompromi  dan  bersikap  terbuka  (Arifin,  2011).  Menurut  Hyang,  proses  perundingan melibatkan  beberapa  individu  yang  memiliki  nilai  tambah  dalam  mencapai  kesepakatan sesuai dengan tujuan, dapat dianggap sebagai esensi dari negosiasi  (Hyang, 2018).
Dewey  berpendapat  bahwa  dialog  antara  anggota  masyarakat  adalah  aspek  kunci dalam mengubah pengetahuan khusus yang dimiliki para ahli menjadi pengetahuan yang dapat  diterapkan  dalam  praktik,  sehingga  menghasilkan  pengetahuan  dan  solusi  untuk konflik  sebagai  hasil  dari  interaksi  sosial  (Semetko  &  Scammell,  2016).  Dahrendorf berpendapat bahwa konflik adalah hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan sosial. Dia juga menyatakan bahwa konflik tidak akan terjadi di masyarakat tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Selain itu, dalam kelompok, konflik tidak akan muncul jika anggotanya tidak memiliki hubungan atau pengalaman bersama. Lebih jauh, konflik dapat berperan dalam menciptakan  hubungan  harmonis  atau  kesepakatan  di  antara  individu  atau  kelompok (Ikrom, 2011).
Salah satu langkah strategis ketiga yang perlu diambil dalam upaya mencapai tujuan komunikasi politik adalah menciptakan kesepakatan di antara politisi dari berbagai partai. Ini  biasanya  terjadi  selama  pertemuan,  konferensi,  dan  dalam  proses  lobbying,  dengan menerapkan pendekatan komunikasi interaktif sesuai dengan perspektif interaksional.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  dengan  Merawat  Konsensus  agar  terus meluangkan waktu pada kegiatan-kegiatan yang berbentuk sosial dan juga Sukiryanto terus membuka diri untuk berdiskusi dengan masyarakat menunjukkan komitmen (kesungguhan) dan menunjukkan kedermawanan serta kebijaksanaan. Membuat komitmen bersama atas apa  yang  sudah  menjadi  kesepakatan  bersama  (konsensus)  antara  Sukiryanto  dan  tim pemenangan Sukiryanto serta tokoh yang berpengaruh di masyarakat jika kesepakatan ini terus  terawat  maka  kesempatan  melobi  masyarakat  pun  akan  lebih  mudah  dan  untuk mendapatkan  dukungan  juga  kesepakatan  bersama  ini  bisa  menjadi  dasar  untuk mendapatkan  dukungan  dari  mereka  serta  memungkinkan  meminta  mereka  untuk membantu  mengkampayekan  ke  masyarakat  Kalimantan  Barat  agar  memilih  Sukiryanto,
tanpa  disadari  membuat  tokoh  masyarakat  tersebut  memiliki  emosianal  yang  membuat merasa  turut  andil  dan  memiliki  perjuangan  politik  yang  tujuannya  sama  sebagai  alat perjuangan bersama untuk mendapatkan dukungan.
Menghadapi  tantangan  dalam  membangun  konsensus  melalui  strategi  komunikasi politik melibatkan pendekatan hubungan politik dengan individu-individu atau kelompok tertentu.  Keberhasilan  dalam  mengumpulkan  dukungan  massa  sangat  bergantung  pada pemilihan tokoh yang terlibat dalam proses ini. Semakin tepat pemilihan tokohnya, dampak yang  dihasilkan  akan  semakin  signifikan  dalam  memengaruhi  opini  publik.  Tokoh-tokoh yang  menjadi  fokus  harus  mewakili  beragam  segmen  masyarakat,  seperti  politisi,  tokoh masyarakat,  dan  organisasi  sosial.  Membangun  konsensus politik  sendiri  sedikit  lebih kompleks daripada kedua pendekatan diatas. Hal ini dikarenakan adanya tokoh-tokoh atau kelompok masyarakat yang mempunyai pengaruh terhadap pemilih dengan membangun kesepakan bersama (konsensus) antara calon dengan tokoh-tokoh dan kelompok tersebut agar menjadi dukungan.
Tantangan dari membangun konsensus dalam pendekatan ini perlu dilakukan secara tatap muka antara calon dan tim pemenangan dengan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga yang  berpengaruh  di  masyarakat  duduk  bersama  dan  melakukan  diskusi  untuk mendapatkan  kesepatan  bersama  (konsensus),  tetapi  tidak  semua  tokoh  dan  kelompok masyarakat mempunyai sikap kedewasaan dan kesadaran politik untuk menerima visi misi yang sudah dibuat.
Pesan-pesan  politik  bisa  disampaikan  dengan  berbagai  cara,  baik  secara  halus maupun terang-terangan, dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu.  Ada  juga  pengaruh  pasif,  di  mana  individu  atau  kelompok  tidak  secara  aktif memengaruhi  pemilih,  tetapi  menjadi  panutan  bagi  mereka.  Tokoh  dan  kelompok  ini menjadi contoh atau teladan dalam masyarakat, dan suara serta tindakan mereka memiliki dampak politik pada pendukung mereka. Pengikut mereka bervariasi dalam kategori seperti anggota,  pendukung,  dan  penggemar,  dan  mereka  memiliki  hubungan  yang  erat  baik secara fisik maupun emosional dengan pemberi pengaruh tersebut.
Secara konseptual, upaya untuk mencapai konsensus politik melibatkan pembentukan hubungan politik dengan para pemimpin masyarakat, pemuda, dan  kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ini, calon atau tim kampanye dapat membuat perjanjian atau  kesepakatan  politik  dengan  para  pemimpin  tersebut  sebagai  ikatan  yang  kuat.  Ini memungkinkan para pemimpin tersebut untuk meminta pemenuhan janji-janji politik yang tercantum dalam perjanjian saat calon yang mereka dukung meraih kemenangan, dengan
tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tempat para pemimpin tersebut berasal.
Secara  praktis,  mencapai  kesepakatan  atau  kesepakatan  bersama  dengan  tokoh, kelompok, atau organisasi yang memiliki kekuatan pengaruh. Dalam konteks penyampaian pesan politik, pendekatan pemasaran ini melibatkan individu, kelompok, atau entitas yang memiliki  dampak  signifikan.  Pelaksanaan  strategi  ini  harus  dilakukan  dengan  hati-hati, karena kesalahan dalam prosesnya dapat memiliki konsekuensi serius, seperti penolakan pesan  politik  yang  diusulkan.  Penyampaian  pesan  politik  kali  ini  sangat  penting  agar diterima di tokoh yang berpengaruh pada masyarakat karena merupakan tujuan yang harus dicapai baik untuk tim kampanye maupun Sukiryanto.
Menggunakan Strategi Komunikasi Politik untuk Membangun Konsensus melibatkan upaya menjalin hubungan politik dengan individu dan organisasi yang memiliki pengaruh signifikan di masyarakat Kalimantan Barat. Keberhasilan dalam mengumpulkan dukungan massa sangat tergantung pada seleksi tokoh yang berperan dalam proses ini. Semakin tepat pemilihan  tokoh  tersebut,  semakin  besar  dampaknya  dalam  memengaruhi  masyarakat. Tokoh-tokoh yang menjadi fokus perhatian dalam konteks ini haruslah tokoh yang dapat mewakili  beragam  segmen  masyarakat,  seperti  tokoh  politik,  tokoh  masyarakat,  dan berbagai lembaga masyarakat. Membangun konsensus. Hal ini dikarenakan adanya tokoh- tokoh  atau  kelompok  masyarakat  yang  mempunyai  pengaruh  terhadap  pemilih  dengan membangun  kesepakan  bersama  (konsensus)  antara  calon  dengan  tokoh-tokoh  dan kelompok-kelompok yang berpengaruh di masyarakat tersebut agar menjadi dukungan.
Pendekatan  ini  bisa  saja  dilakukan  secara  tatap  muka  antara  calon  dan  tim pemenangan dengan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga yang berpengaruh di masyarakat duduk  bersama  dan  melakukan  diskusi  untuk  mendapatkan  kesepatan  bersama (konsensus), jika kesepakatan visi misi bersama tersebut sudah disepakati oleh calon dan tim  pemenangan  dengan  tokoh-tokoh  dan  lembaga-lembaga  yang  berpengaruh  di masyarakat  tersebut  maka  akan  lebih  mudah  untuk  mendapatkan  dukungan  yang  lebih aman dan lebih jelas dukungan dari mereka karena suatu komitmen antara calon dan tokoh yang berpengaruh di masyarakat juga membantu mengkampanyekan calon ke masyarakat secara terang-terangan.
Secara  praktis,  mencapai  kesepakatan  atau  persetujuan  bersama  tokoh,  kelompok, atau  organisasi  yang  memiliki  pengaruh  adalah  metode  yang  digunakan  dalam  strategi pemasaran  pesan  politik.  Dalam  konteks  ini,  pesan  politik  disampaikan  melalui  individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kekuatan pengaruh. Strategi ini berkeuntungan dalam  melakukannya  karena  penyampaian  pesan  politik  kali  ini  sangat  penting  agar
diterima di tokoh yang berpengaruh pada masyarakat karena merupakan tujuan yang harus dicapai baik untuk tim kampanye maupun Sukiryanto.
Teori  ketiga  dominan  dalam  pemenangan  sukiryanto  pada  pemilihan  dewan perwakilan  daerah  republik  indonesia  (DPD  RI)  di  kalimantan  barat  adalah  Membangun Konsensus yang dilakukan Sukiryanto untuk mendulang suara dalam pemilu legislatif tahun 2019 di dapil Kalimantan Barat. Dengan membangun kesepakatan bersama para tokoh atau kelompok masyarakat ini kandidat dan tim memiliki kemudahan untuk melakukan sosialisasi, karena sebuah kelompok memiliki jejaring yang luas dan tokoh dan kelompok masyarakat yang tergabung memiliki bidang yang difokuskan. Seperti tokoh Agama, tokoh masyarakat atau  kelompok  kepemudaan  yang  mengakomodir  anak  muda  setempat,  kelompok berbagai etnis misalnya (Paguyuban). Bisa menjadi dongkrakan dukungan  untuk Sukiryanto sebagai  calon  Dewan  Perwakilan  Daerah  Kalimantan  Barat  Republik  Indonesia  (DPD  RI) tahun 2019.

## SIMPULAN
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Sukiryanto mengadopsi beberapa  strategi  komunikasi  politik  dalam  rangka  memenangkan  pemilihan  anggota Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  (DPD  RI)  di  Kalimantan  Barat  tahun  2019. Strategi-strategi ini melibatkan merawat ketokohan, mengokohkan struktur kelembagaan, membangun  kedekatan  dengan  masyarakat,  serta  menciptakan  kesepakatan  bersama. Rincian dari strategi komunikasi politik tersebut adalah sebagai berikut.
Strategi  komunikasi  dalam  membangun  ketokohan  dilakukan  dengan  merangkul berbagai  kalangan  melalui  pendekatan  suku  dan  budaya,  pendekatan  budaya  melalui keaktifannya dalam kegiatan-kegiatan sosial dan menghadiri yang berhubungan dengan masyarakat,  serta  pembentukan  identitas  diri  sebagai  putra  daerah  Madura  Kalimantan Barat yaitu mengenakan “ Odheng ” yaitu penutup kepala adat Madura. Hal ini didukung oleh  kredibilitas  dan  kemampuan  dalam  memahami  persoalan  utama  yang  dihadapi masyarakat  serta  adanya  peran  tim  pemenangan  yang  efektif  mendapat  dukungan  dari masyarakat Kalimantan Barat. Sedangkan strategi komunikasi politik terkait kelembagaan dibuktikan  oleh brand  politik  yang  penuh  kepedulian,  kejujuran  serta  bersih  dalam menunjang program yang diberikan kepada masyarakat Kalimantan Barat.
Strategi  komunikasi  politik  dalam  membangun  kebersamaan  dilakukan  dengan menciptakan  suasana  homofili  dengan  masyarakat  yaitu  dengan  memahami  khalayak, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode dan memilih media yang efesien. Selain itu,  untuk  menarik  perhatian  dan  menampung  aspirasi  masyarakat  disampaikan  secara
redudancy atau repetition (berulang) agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  melalui  media  cetak  yang  beragam  seperti pamphlet dan brosur (selebaran).
Dalam  usaha  mencapai  kesepakatan  mengenai  strategi  komunikasi  untuk  meraih kemenangan  dalam  pemilihan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  (DPD  RI) Kalimantan Barat tahun 2019, Sukiryanto bersama tim pemenangan yang telah dibentuk dan dipimpinnya  melakukan  berbagai  lobi  politik  dengan  tujuan  untuk  mengakomodir  serta menyatukan  persepsi  sekaligus  menyusun  visi  misi  yang  sesuai  dengan  kepentingan masyarakat mulai dari politisi, birokrasi, hingga tokoh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Anwar,  (2011).  Komunikasi  Politik  ( Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi  dan Komunikasi Politik Indonesia), Buku Graha Ilmu. Yogyakarta.
Ahmad, Junaidi, dkk, 2018, “ Media dan Komunikasi Politik (Potret Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif  Komunikasi  Politik ” , Mbrige Press, D.I. Yogyakarta.
Anshori,  Akhyar, dkk,  2019, “ Komunikasi  Politik  di  Indonesia ” ,  Buku  Litera  Yogyakarta, Yogyakarta.
Bonnes,  C.,  Schmidt-Hertha,  B.,  Rott,  K.  J.,  &  Hochholdinger,  S.  (2020). The  Relationship Between Trainers’  media -didactial  competence  and  media-didacticsal  self-efficacy, attitudes  and  use  of  digital  media  in  training  international  journal  of  training  and Developmen.
Chester, J., & Montgomery, K. C. (2019). The digital Commercialisation of us politics 2020 and beyond. Internet policy review.
Cangara Hafied. (2016) Komunikasi Politik, PT Rajagrapindo Persada, Jakarta Ekowati,  E.  Y.  (2019). The  Effectivenes  of  social  Media  as  a  Tool  for  Regional  Election Campaign in Indonesia.
Hepp, A. (2020). Artificial Companions, Social bots and work bots: communicative robots as research objects of media and communication studies. Media, Culture and Society.
Harrison, Lisa. 2009 Metodelogi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana
Kariryaa, A., Runde, S., Heuer, H., jungherr, A., & Schoning, J. (2020). The Role of Flag Emoji in Online Political Communication. Social Science Computer Review.
Kaul, V. ( 2020). The Digital Communications Revolution. Online Journal of Communication and Media Technologies.
Littlejohn, Stephen  W.,  1994.  Theories  Of  human  Communication  (Six  Edition),  Sage Publication, London.
McQuail, Dennis, 1992, “ Political Communication ” d alam Maurice Kogan (ed), Encylopedia of Government and Politics Vol.   1. London: Routledge.
Mulyana, Deddy,  2012, “ Ilmu  Komunikasi  Suatu  Pengantar ” ,  PT  Remaja  Rosdakarya,
Bandung.
Moleong, L,J. 2007 Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit: PT Remaja Rosda Karya.
Nimmo, Dan,     2005, Komunikasi Politik Komunikator,   Pesan   dan Media, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nimmo,  Dan, 2007, Komunikasi  Politik: Komunikator,  Pesan,  dan Media, Cetakan Kedua, termahan Tjun Surjaman, Remaja Rosdakarya, Bandung.
Philippe  J.  Maarek,  P.,  &  Maarek,  P.  (2014).  Politics  2.0: New  Forms  of  Digital  Political Marketing and Political Communication. Tripodos.
Rahyadi,  I.,  &  Aras,  M.  (2020) Donald  digital  marketing:  An  exploratory  study  of  digital political  marketing  in  trump  presidential  campaign.  Pertanika  Journal  of  Social Sciences and Humanities.
Soderholm,  P.,  Hellsmark,  H.,  Frishammar,  J.,  Hansson,  J.,  Mossberg,  J.,  &  Sandstrom,  A. (2019). Technological Development for sustainability: The role of network management in the innovation policy mix. Technological Forecasting and social Change.
Suhardjo,  I.,  Hidayat,  D.  R.,  Sinaga,  O.,  &  Heryanto,  G.  G.  (2019). The  Failure  of Communication between elite in political organization. Opcion.
Supriyanto, Y. (2011). Peran Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Mencegah Disintegritas Bangsa. Jurnal kybernan.
Suyanto, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. Politik  Indonesia: Indonesian Political Science Review.
Sugiyono, 2015 Memahami Penelitian Kualitatif Bandung: CV. Alfabeta.
Yudhatama, Iranda, 2017., Komunikasi Politik dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan          dan          Penganggaran          Dana  Keistimewaan  DIY,  Jurnal  Ilmu Komunikasi Volume 15 Nomor 3 (http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/ko munikasi/article/view/2172)