## ANALISA PUTUSAN PERKARA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN AJA- RAN CONCURSUS REALIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2021/PN.SKM)
Raju Kana Redha 1 , Nila Trisna 2*
Universitas Teuku Umar, Indonesia Email: rajukanardh@gmail.com 1 , nilatrisna@utu.ac.id 2*

## ABSTRAK
Kata kunci: Analisis, hukuman, perdagangan manusia Perdagangan orang dan eksploitasi anak merupakan masalah yang  sangat serius dan perlu dibahas lebih lanjut secara hukum karena menyangkut masalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan segala bentuk kekerasan, penyiksaan, pengabaian martabat perempuan dan anak dalam masyarakat. Artikel ini ingin menganalisis dasar  dan  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  mengkualifikasikan  hukuman dalam memberikan putusan sesuai dengan ketentuan Doktrin Concursus. Kajian ini  adalah  demi  tercapainya  tujuan  pemidanaan  yang  sebenarnya.  Tujuan  yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan ajaran Concursus tentang hakim dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana dengan pasal 17 UU No 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Dalam artikel ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode deskriptif, dimana penelitian  ini  memerlukan  penelitian  berupa  wawancara  lapangan  langsung  dan menggunakan penelitian kepustakaan yang memerlukan referensi dari peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Berkenaan  dengan  ketentuan  Concursus hakim yang idealis dan realis, dalam tulisan ini ia berpendapat bahwa jika putusan dalam  mengkualifikasikan pembelaan  adalah  suatu  kekeliruan  karena  ketentuan Concursus  umum  pengadilan  terhadap  perbuatan  pelaku  menyatakan  bahwa apabila suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang digunakan hanya salah satu ketentuan tersebut, selanjutnya yang digunakan adalah  ketentuan  dengan  pidana  pokok  yang  terberat,  namun  dalam  penjatuhan pidana dalam hal ini dasar yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 65 KUHP, yang  dasarnya  mempunyai  ketentuan  yaitu  Concursus  realis,  yang  dalam pidananya paling lama tidak boleh lebih dari 20 tahun dan pidananya paling berat ditambah sepertiga.

## ABSTRACT
Keywords: Analysis, sentencing, trafficking in persons. Trafficking in persons and exploitation of children is a very serious problem and needs  to  be  discussed  further  legally  because  it  involves  human  rights  issues related  to  all  forms  of  violence,  torture,  neglect  of  the  dignity  of  women  and children in society. This article wants to analyze the basis and how the judge's considerations in qualifying the sentence in giving the decision are in accordance with  the  provisions  of  the  Concursus  Doctrine.  This  study  is  for  the  sake  of achieving  the  actual  objective  of  sentencing.  The  goal  to  be  achieved  in  this research is how the provisions of the Concursus teachings regarding judges are considered in qualifying sentences with Article 17 Law No 21 of 2007 concerning TIP. In this article the research method used is empirical legal research using descriptive methods, where this research requires research in the form of direct field  interviews  and  uses  library  research  which  requires  references  from applicable  laws  and  regulations.  With  regard  to  the  idealistic  and  realist Concursus provisions of the judge, in this writing he is of the opinion that if the decision  in  qualifying  the  defense  is  a  mistake  because  the  general  Concursus
court provisions for the perpetrator's actions state that if an act is included in more than one criminal provision, then only one of those provisions shall be is used, then what is used is the provision with the heaviest principal sentence, but in sentencing in this case the basis used by the judge is Article 65 of the Criminal Code,  which  base  has  provisions,  namely  Concursus  realis,  which  in  the maximum sentence may not be more than 20 years and the maximum sentence the heaviest plus one-third.

## PENDAHULUAN
Tindak pidana adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan hukuman  sebagaimana  dikemukakan  oleh  S.  R.  Sianturi  dalam  buku  yang  sama  mengutip  dari Moeljatno  yang  sama-sama  menerjemahkan strafbaar  feit sebagai  perbuatan  pidana,  yaitu  per- buatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut (Arif Maulana, 2022). Strafbaar feit ialah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dihukum (Leden Marpaung, 2005). Dalam ranah pidana juga terdapat suatu tindakan yang melanggar  hukum  serta  menyelewenangi  hakikat  hak  asasi  manusia,  yakni  tindak  pidana perdagangan orang.
Menurut  Pasal  1  Angka  1  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  TPPO “Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  merekrut,  mengangkut,  menampung,  mengirim,  memin- dahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan pembayaran atau keuntungan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai  orang lain, baik  yang dilakukan di  dalam negeri maupun antar negara, untuk  tujuan eksploitasi  atau  mengakibatkan  eksploitasi  terhadap  orang-orang,"  demikian  bunyi  pernyataan pasal tersebut (Indonesia, 2007).
Sedangkan menurut Wijers dan Lap-Chew “Perdagangan sebagai perpindahan manusia khu- susnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa  persetujuan orang bersangkutan, didalam  suatu negara atau keluar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan ( servile marriage ).” (Hamdar Subhandi, 2022) Tinda- kan ini dapat diancam Pasal 2 Undang-undang TPPO yang pada intinya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit  Rp120.000.000,00 (seratus  dua puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Menjlankan bisnis perdagangan orang terdapat dua cara yang dapat dil- akukan yakni secara lisan dan melalui media sosial yang biasa disebut dengan Prostitusi Online. Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya di singkat dengan Undang-undang ITE) Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikkan dan/atau mentransaksi dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan (Makkasau et al., 2022)
Pada dasarnya yang dimaksud dengan Concursus adalah peristiwa dua atau sebaliknya lebih banyak pelanggar hukum yang dilakukan oleh satu orang di mana kesalahan itu dilakukan tetapi belum  di  tuntut,  atau  antara  kesalahan  yang  mendasari  dan  kesalahan  berikutnya  tidak  dibatasi oleh putusan hakim (Chazawi, 2019).  Barda Nawawi Arief mengklaim tidak ada definisi concur- sus  dalam  KUHP;  namun  dari  ada  rumusan  pasal-pasal  yang  dapat  diperoleh  pengertiannya
Analisa Putusan Perkara Perdagangan Orang Berdasarkan Ajaran Concursus Realis (Studi Ka- sus Putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PN.SKM)
sebagai berikut: Diatur dalam pasal 63 s/d 71 KUHP, yang antara lain meliputi: 1. Perbarengan aturan ( Concursus Idealis ): pasal 63 yang berbunyi: (1) Hanya satu dari aturan berlaku jika suatu perbuatan  termasuk  dalam  lebih  dari  satu  hukum  pidana;  jika  dijatuhkan  pidana  yang  berbeda, yang termasuk pidana pokok yang paling berat. 2) jika perbuatan yang masuk dalam aturan yang umum, serta diatur dalam pidana yang khusus maka aturan yang khusus lebih di utamakan. Sesuai dengan ayat 1, digunakan sistem absorpsi yang hanya menjatuhkan hukuman paling berat, seperti 12 tahun penjara karena pemerkosaan di jalan umum, yang masing-masing bertentangan dengan Pasal 285 dan Pasal 281. Paling tinggi penahanan yang dapat diterapkan adalah 12 tahun.
Pengertian Delictum Continuatum/Vortgezette Handling atau perbuatan berlanjutan terdapat di dalam Pasal 64 yang berbunyi: (1) Jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing berisi kesalahan atau pelanggaran, ada suatu keterkaitan yang harus dilihat sebagai suatu perbuatan belanjut (Voortgezette handeling) , maka pada saat itu hanya bergantung pada satu aturan pelanggar hukum; Jika ada yang berbeda, maka yang dijatuhkan harus mencantumkan pidana pokok yang paling berat. 2) Dengan cara yang sama, hanya satu aturan penjahat yang dikenakan, jika seseorang dianggap bersalah karena memalsukan atau mengotak-atik uang, dan menggunakan produk palsu atau rusak. (3) Sebaliknya, jika orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1 tetap melakukannya dan jumlah uang yang hilang lebih dari Rp. 25, dan 33, ia tunduk pada hukum pidana dalam pasal 362, 373, 378, dan 406. (Mardiansyah, 2021)
Perbarengan perbuatan (Concursus Realis ) pasal 65 s/d 71. Pasal 65 berbunyi sebagai beri- kut: 1) Hanya satu pidana yang dijatuhkan jika perbuatan ganda terjadi secara bersamaan dan harus dipandang sebagai perbuatan yang berbeda sehingga merupakan kejahatan ganda yang diancam dengan  pidana  pokok  yang  sama.  2)  Pidana  maksimum  yang  dapat  dijatuhkan  adalah  pidana maksimum yang mengancam akibat perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana maksimum itu, yaitu satu ditambah sepertiga.
Penelitian yang membahas tentang analisa putusan perkara perdagangan orang sebenarnya telah banyak dilakukan sebelumnya, maka untuk dapat membuktikan keaslian penelitian yang di- tulis dalam artikel ini dapat dibuktikan dengan adanya keaslian penelitian sebelumnya. Penelitian dari  Alma  Evelinda  Silalahi  dari  Universitas  Negeri  Surabaya  (2022)  dengan  judul  Analisis Yuridis  Putusan  Hakim  Nomor  129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn  Tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang Yang Dilakukan Melalui Media Sosial.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengidentifikasi apakah dakwaan JPU dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn sudah mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang- undang TPPO dan bagaimana mengkaji dan menganalisis Ratio Decidendi dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn didasarkan pada asas kepastian hukum melalui Twitter, akun media so- sial  terdakwa.  Terdakwa  memberikan  tawaran  kepada  istrinya  untuk  berhubungan  seks  dengan banyak pria dan satu wanita. Namun hakim menilai terdakwa melanggar pasal 296 KUHP karena Jaksa  Penuntut  Umum  menggunakan  dakwaan  alternatif  dan  tidak  menggunakan  pasal  2  UU TPPO untuk mendakwa terdakwa. Temuan penelitian ini meliputi dakwaan jaksa dalam putusan PN Tuban Nomor 129/Pid. Sus/2020/Pn. Tbn tidak menyinggung Pasal 2 ayat (1) Peraturan TPPO dan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh Termohon. Sesuai Pasal 2 ayat 1 UU TPPO, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang, sehingga putusan Hakim di  Pengadilan  Negeri  Tuban  Nomor  129/Pid.  Sus/2020/Pn.  Tbn  menjatuhkan  hukuman  pasal kepada terdakwa karena menyadari bahwa tidak tepat jika didasarkan pada fakta-fakta persidangan
yang  menunjukkan  bahwa  seharusnya  terdakwa  tidak  dituntut  melakukan  tindak  pidana  seperti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (Silalahi, 2022)
Dalam  penelitian  tersebut  yang  menjadi  persamaan  antara  artikel  ini  adalah  sama-sama berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, kemudian membahas tentang analisa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan ada keterkaitannya dengan media sosial. Sedangkan yang menjadi  pembeda  antara  penelitian  tersebut  adalah  penelitian  tersebut  mengunakan  metode penelitian  hukum  normatif  sedangkan  artikel  ini  menggunakan  penelitian  hukum  empiris. Kemudian penelitian tersebut  lebih mengkaji tentang kesesuaian ketentuan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang hukuman yang diberi kepada terdakwa oleh hakim sudah tepat  atau tidak sesuai dengan ketemtuan Concursus . Kemudian penelitian tersebut dalam pembahasannya tidak mengkaitkan dengan Undang-undang ITE,  penelitian  tersebut  menggunakan  teori  kepastian  hukum  sedangkan  dalam  artikel  ini menggunakan  teori  pembalasan  dan  teori  keadilan.  Serta  penelitian  tersebut  mengkaji Ratio Decindendi dalam putusannya didasari dengan teori kepastian dan prinsip-prinsip hukum semes- tinya,  sedangkan  pada  artikel  ini  mengkaji  tentang  bagaimana  ketentuan  ajaran Concursus ter- hadap pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan hukuman terdakwa dengan Pasal 17 Un- dang-undang Nomor 21 tahun 2007 TPPO.
Kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dibawah umur serta berkaitan dengan unsur ITE yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya awal perkara dimulai pada tahun 2020 sampai 2022. Terdakwa menawarkan jasa layanan seksual kepada setiap laki-laki yang menginginkan me- lalui media sosial WhatsApp, Facebook, Instagram dan berbagai media sosial lainnya. Terdakwa dituntut dengan dakwaan Kombinasi Alternative Kumulatif yang mana perbuatan terdakwa me- langgar 2 ketentuan diantaranya:  Terdakwa dituntut  dengan dakwaan Kombinas Pertama Kesatu dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  TPPO  yang  berbunyi  “Setiap  orang  yang  melakukan perekrutan,  pengangkutan,  Penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  pen- ipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Dan Dakwaan kedua Pasal  17 Undang-undang TPPO yang berbunyi  “ Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  2, Pasal  3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka  an- caman pidananya ditambah 1/3  (sepertiga). Atau  dakwaan Kedua Kesatu  Pasal  45 ayat  (1) Un- dang-undang  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentrans- misikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). Dan dakwaan dengan Pasal 52 Undang-undang ITE yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana se- bagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual ter- hadap anak dikenakan pemberatan sepertiga Dari pidana pokok.  Dakwaan kedua sebagai dakwaan Alternatif.
Dalam  amar  putusan,  Hakim  memutuskan  dan  menyatakan  Terdakwa  terbukti  secara  sah bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan dakwaan kombinasi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 21 Tahun 2007 tentang TPPO sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu dan pertama Kedua  Pasal  17,  telah  Menyatakan  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  juga melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang Terhadap Anak”.
Pasal  17  Undang-undang  TPPO  sebagaimana  dakwaan  Pertama  Kedua,  Menjatuhkan  pi- dana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dalam pertimbangannya Dasar hakim dalam penjatuhan hukuman ini didasari oleh Pasal 65 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (4) KUHP. Berbunyi “Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam ter- hadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga dan tidak boleh melebihi 20 tahun. Merunjuk pada putusan perkara tersebut hakim hanya men- jatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun. (Sukinto & SH, 2022)
Penetapan putusan tersebut berbeda dengan yang jaksa ajukan yang mana jaksa mengajukan tuntutan berat tetapi hakim dalam putusannya justru meringankan. Dalam Pasal 2 Ayat (1) yang pada  seharusnya  menghukum  bagi  pelanggar  dengan  hukuman  paling  lama  15  tahun  serta  di- perkuat dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO yang pada intinya menambahkan hukuman sebanyak sepertiga, yang berarti 15 tahun 4 bulan tetapi dalam putusan hakim hanya menjatuhkan hukuman menjadi 4 tahun saja. Maka dari hal tersebut timbul satu per- masalahan  yang  mana  terdapat  pada  dasar  hakim  dalam  menjatuhi  hukuman  dengan  Pasal  65 KUHP padahal terdakwa telah terbukti melanggar pasal 17 UU TPPO yang dilakukan terhadap anak, Pasal 65 KUHP tersebut memiliki azas ketentuan yang dinamakan dengan Concursus.  Con- cursus adalah gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus yang dalam penjatuhan pidana haruslah dijjerat dengan hukuman terberat. Maka untuk itu hal ini perlu di per- timbangkan kembali sebab apa penjatuhan pidana dapat diringankan. Kenapa hakim tidak men- erapkan ketentuan menambah 1/3 hukuman pelaku dan mengapa hakim tidak mengkaitkan dengan Undang-undang ITE agar masa penahan yang diterima dapat diperpanjang.
Artikel  ini  ingin  menganalisa  terkait  dasar  dan  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam mengkualifikasi terdakwa dalam memberikan putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Aja- ran Concursus . Pengkajian ini demi mencapai tujuan pemidanaan yang sebenarnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro” tujuan pemidanaan yaitu untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (General Preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak  melakukan  kejahatan  lagi (Speciale  Preventif) .  Untuk  mendidik  serta  bermamfaat  bagi masyarakat.  (Farid,  2007)  Yang  berarti  hukum  harus  memberikan  pemidanaan  dengan  mem- berikan efek jera terhadap pelaku serta rasa takut untuk tidak mengulangi perbuatan pidana.
Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Hakim dan Hakim Konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, se- hingga putusan hakim tidak membuat gaduh terhadap tatanan hidup yang telah terbentuk dalam
Analisa Putusan Perkara Perdagangan Orang Berdasarkan Ajaran Concursus Realis (Studi Ka- sus Putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PN.SKM)
sendi-sendi kemasyarakatan, ini merupakan juga salah satu dampak yang akan terjadi dimasyara- kat awam hukum jika putusan yang diberi tidak jelas dan kurang keadilan (Soeganda, 2018)
Alasan lain terdapat pada out put yang dihasilkan dari putusan itu sendiri. Apabila putusan itu tidak memberikan efek jera terhadap pelaku suatu saat jika pelaku telah bebas dari hukumannya bisa saja ia dapat melakukan hal yang sama dikemudian hari seperti hal nya dengan pelaku pidana TPPO pada kasus ini. Apabila dikemudian hari ia bertemu kembali dengan korbannya, pelaku bisa saja akan merencakan kejahatan yang sama karena hukuman yang didapatkan oleh pelaku sebe- lumnya  tidak  dapat  menimbulkan  rasa  penyesalan  terhadap  kejahatan  yang  telah  dilakukannya. Oleh sebab itu putusan perkara ini perlu dianalisa kembali agar memberi penjelasan serta jawaban demi tercapainya keadilan hukum maka dari itu perlu pengkajian yang lebih mendalam.
Dari amar putusan diatas, maka artikel ini ingin mengkaji dan membahas tentang” Analisa Putusan Perkara Perdagangan Orang Berdasarkan Ajaran Concursus Realis (Studi Kasus Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/Pn.Skm) ”

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode analisis deskriptif. Jenis penelitian ini memerlukan studi dalam bentuk wawancara lapan- gan langsung serta studi literatur yang memerlukan referensi dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Penulis menggunakan pendekatan kasus (The Case Approach) dan pendekatan un- dang-undang  (The  Statute  Approach)  untuk  penelitiannya.  Penelitian  ini  menggunakan  bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber dan metode pengumpulan data. Bahan hukum primer berupa  data  survei  lapangan  serta  yang  memberi  putusan  pada  perkara  Nomor 69/PID.SUS/2021/PN.SKM, data primer diperoleh langsung dari sumber primer seperti perilaku anggota  masyarakat,  temuan  penelitian,  dan  pengambil  keputusan.  Sus/2021/PN  Skm.  Bahan sekunder berupa Buku-buku hukum,  hasil-hasil  penelitian, pendapat  para  ahli (doktrin) hukum, wawancara dengan pihak-pihak terkait, penelitian-penelitian terdahulu, dan jurnal-jurnal hukum yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  beberapa  hal  tersebut  adalah  contoh-contoh  bahan  hukum sekunder  yang  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer.Serta  analisa  data  yang digunakan  menggunakan  analisa  deskriptif  dengan  menggunakan  studi  kepustakaan,  dengan menganalisa data maka penulis dapat informasi mengenai putusan hakim dengan Nomor perkara 69/Pid.Sus/2021/PN.Skm.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Ketentuan Ajaran Concursus Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengkualifikasikan Hukuman Terdakwa Dengan Pasal 17 UU No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO
Pada perkara ini dakwaan yang digunakan adalah dakwaan kombinasi yaitu Dakwaan Alter- natif Kumulatif. Dakwaan Alternatif adalah dakwaan pilihan ( Keuze Tenlastelgging ) hakim bisa memilih  langsung untuk  menentukan dakwaan  mana yang sekiranya cocok serta sesuai  dengan hasil  pembuktian  dipersidangan  (Yudhistira  &  Surgana,  2016).  Dakwaan  kumulatif  ialah  untuk seluruh dakwaan harus dibuktikan. Bentuk dakwaan kumulatif digunakan dalam hubungan yang dinamakan Samenloop/Concursus atau tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang turut serta, ikut campur, turut berbuat membantu, disebut Deelneming (Abdul Muqtadir Al-haq, 2022).  Disebut  Dakwaan  Kombinasi,  karena  didalam  bentuk  tuntutan  ini  digabungkan  antara
dakwaan  Kumulatif  dengan  dakwaan  Alternatif  yaitu  dakwaan  dalam  pembuktian  yang  belum pasti untuk digunakan (Marry Margaretha Sarangi, 2023).
Sebelum  memilih  dakwaan  yang  akan  digunakan,  hakim  memeriksa  terlebih  dahulu  be- berapa  unsur  penerapan  yang  terdapat  pada  perkara  ini.  Sesuai  dengan  isi  putusan  perkara  No 69/Pid.sus/2021/Pn.Skm, isi dakwaan Pertama kesatu terdakwa telah memenuhi beberapa  unsur didalam  Pasal  2  Undang-undang  21  Tahun  2007  TPPO  yang  berbunyi  “Setiap  orang  yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pem- alsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.”
Unsur “Setiap Orang” jika merunjuk pada pertimbangan yang ada didalam putusan Nomor 69/Pid.sus/2021/PN Skm mengatakan, sesuai dengan Pasal 1 Angka 21 UU ITE “Orang adalah orang peseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Un- sur ini telah terpenuhi dibuktikan dari alat bukti hanphone alat elektreonik yang digunakan untuk menjalankan media aplikasi pembantu, serta dari keterangan para saksi. Kemudian juga terdapat unsur perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan. Pada artinya  terdakwa  terbukti  melakukan  hal  yang  sebagaimana  yang  telah  di  sebutkan  yang  mana terdakwa melakukan perekrutan perkerja layanan hubungan badan terhadap wanita dewasa serta anak dibawah umur, dengan sengaja dan sadar, kemudian memberikan tempat penampungan serta untuk melakukan kegiatan pelayanannya. Unsur ini terdakwa lakukan bedasarkan bukti-bukti dari keterangan para saksi, tersangka serta petunjuk yang didapati.
Kemudian  unsur  penyalahgunaan  kekuasaan  unsur  ini  terpenuhi  karena  unsur  ini mengartikan seseorang yang menggunakan kekuasaannya dan kekuatannya yang dimiliki untuk keuntungan pribadi (Al Hafis & Yogia, 2017). Dimana artinya dia melakukan sesuka hatinya ter- hadap anak buahnya dan mengambil untung dari kegiatannya. Serta unsur memberi bayaran atau upah yang mana unsur ini jelas terpenuhi bahwa terdakwa memberi upah kepada anak korban atau pekerja lainnya dengan harga setengah dari yang diberikan oleh pelanggan. Karena unsur-unsur diatas bersifat Alternatif maka apa bila satu unsur telah terpenuhi maka yang unsur lain tidak perlu di buktikan lagi.
Dakwaan Pertama Kedua Pasal 17 Undang-undang TPPO yakni usur Dilakukan Terhadap Anak.  Pada  pasal  1  Angka  5  Undang-undang  TPPO  mengartikan  anak  yang  belum  berusia  18 tahun, maka sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Un- dang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Trimaya, 2018). Maka aritnya anak yang dimaksud Pasal 17 Undang-undang TPPO adalah orang yang belum berusia 18 tahun maka unsur ini terpenuhi.
Dakwaan Kedua Pertama pada Undang-undang ITE, unsur yang tepenuhi sesuai juga dengan dakwaan diberikan oleh jaksa penuntut umum pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang ITE dian- taranya; Unsur setiap orang. Dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-undang ITE menyatakan “bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.” (Syahrin et al., 2022) Yang mana unsur ini terpenuhi, bahwa terdakwa adalah orang yang telah  terbukti  dari  beberapa  bukti  dan  keterangan  saksi  serta  dirinya  sendiri.    unsur  dengan kesengajaan,  unsur  kesengajaan  dalam  hukum  pidana  didefinisi  kesengajaan  atau Dolus  Intent Opzet adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelakunya  atau  peristiwa  akibat  dari  kegiatan
selanjutnya, untuk meyakinkan kehendaknya sendiri. perilaku ini murni dilakukan tanpa berat hati dan sengaja melakukan atau mengedarkan dan penyebarluasan foto-foto yang melanggar asusila sesuai dengan teori dari kesengajaan ( Wilstheorie) Inti dari kesengajaan adalah keinginan untuk memahami  dan  memenuhi  komponen-komponen  dari  pelanggaran  dalam  definisi  hukum (Fepipatriani, 2022). KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau Dolus Intent Opzet (Sari & SH, 2020).
Unsur tanpa hak, tanpa hak merupakan suatu perbuatan yang dilandasi tanpa kewenangan serta menyangkut juga dengan unsur menyebar informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19  Tahun  2016  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  ITE  “mengirim dan/atau  Dokumen  elektronik  kepada  banyak  orang  atau  berbagai  pihak  melalui  sistem  el- ektronik”. Kemudian unsur dapat diakses (Ramadhan, 2015). Serta terdapat juga pada unsur ba- rang bukti berupa chattingan di handpone. Sesuai yang dijelaskan pada Pasal 5 Ayat 1 jo. (2) Un- dang-undang ITE Menurut pasal tersebut, alat bukti elektronik yang sah menurut UU ITE adalah: 1). Hasil cetak, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan/atau informasi elektronik merupa- kan  alat  bukti  yang  sah.  2).  Sesuai  dengan  Hukum  Acara  yang  berlaku  di  Indonesia,  informasi elektronik, dokumen elektronik, dan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan per- panjangan dari alat bukti yang sah. Dalam praktiknya, mereka juga menggunakan ponsel, pesan tercetak, informasi, atau dokumen elektronik tentang yang berhubungan dengan TPPO sebagai alat bukti (Saputra Gulo et al., 2020).
Bedasarkan kasus posisi yang telah tertera pada putusan terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan alternatif kumulatif, dakwaan Pertama Kesatu pasal 2 Ayat 1 dan pasal 17 Uu Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO sebagai dakwaan alternatif atau Dakwaan kedua pertama pasal 45 ayat satu dan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Tranksaksi  Elektronik  sebagai  Dakwaan  Kumulatif.  Hakim  pengadilan  Negeri  Suka  Makmue menjatuhkan putusan dengan amar;
1. Terbukti secara sah dan dipidana dengan tindak pidana “Perdagangan Orang” yang diatur dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dakwaan pertama dan diatur serta diancam dengan pidana;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa “TERDAKWA” bersalah, sesuai dengan dakwaan pertama dan kedua,  atas  tindak  pidana  “Perdagangan  Orang  Terhadap  Anak”  yang  diatur  dan  diancam dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pi- dana Perdagangan Orang;
3. Menghukum  tergugat terhadap penggugat  dengan penahanan dalam waktu yang  cukup lama dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan syarat apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan enam bulan (SITUMORANG, n.d.).
Sesuai  dengan  amar  putusan,  hakim  memilih  dakwaan  pertama  yakni  dakwaan  Alternatif Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 17 UU TPPO sebagai dakwaan yang dituntut kepada terdakwa. Adapun alasan  mengapa  hakim  memilih  dakwaan  pertama,  dalam  penulisan  ini  telah  dilakukan  metode wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri suka Makmue oleh Bapak Rangga Lukita
Analisa Putusan Perkara Perdagangan Orang Berdasarkan Ajaran Concursus Realis (Studi Ka- sus Putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PN.SKM)
Desnata S.H.,M.H, dengan hasil sebagai berikut : “ Dari fakta-fakta dan dihubungkan dengan Asas Lex Spesialis Sistematis yang artinya memperlakukan ketentuan Undang-undang yang lebih khu- sus secara sistematis maka kami  memilih dakwaan pertama untuk dibuktikan. Meskipun fakta- fakta  hukum  tersebut  dapat  dihubungkan  dengan  TPPO  maupun  ITE  majelis  tetap  berpendapat pada  pokoknya  menyakut  TPPO  sedangkan  ITE  hanya  sebagai  sarana  yang  digunakan.”( Wa- wancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue , 2023)
Bagaimana  pertimbangan  tersebut  jika  dikaitkan  dengan  Ajaran Concursus?  Concursus merupakan  Perbarengan  terjadinya  dua  atau  lebih  tindak  pidana  oleh  satu  orang  atau  beberapa orang dimana tindak pidana awal dan seterunya belum dijatuhi pidana dan dibatasi putusan maka perbarengan itu disebut dengan Concursus (Rahman Syamsuddin, 2019). Concursus terbagi tiga yakni Concursus Idealis yakni suatu perbuatan yang melanggar beberapa aturan, Concursus Realis yakni  seseorang  yang  melakukan  perbarengan  perbuatan  sekaligus,  dan  terakhir  perbuatan  ber- lanjut yakni seseorang yang melakukan tindak pidana yang sama berkali-kali dan perbuatan itu memiliki keterkaitan yang erat sehingga dianggap perbuatan berlanjut.
Dalam memilih dakwaan ketentutan terutama pada kasus perbarengan aturan, perbuatan ini dilihat pada ajaran Concursus Idealis , ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 63 KUHP “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” (Nur, 2018)
Concursus Idealis memiliki satu sistem yaitu sistem Absorbsi. Sistem Absorbsi adalah sis- tem  memilih  dan  hanya  memilih  satu  pidana  pokok  yang  terberat  atau  pidana  khususnya (Zulkarnain, 2013). Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 63 KUHP tentang perbarengan pera- turan  menyatakan  yang  pada  intinya  jika  berbeda-beda  yang  dikenakan  yang  memuat  ancaman pidana pokok yang paling berat dan apabila suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Sudah dipastikan jika dalam perkara ini menggunakan dakwaan Undang-undang Tin- dak pidana perdagangan orang saja.
Artikel  ini  berpendapat  jika  dalam  dakwaan  Undang-undang  TPPO  tersebut  merupakan delik atau tuntutan pokok maka dakwaan tersebut yang lebih sesuai dalam perkara ini serta Un- dang-undang  tersebut  juga  merupakan  aturan  yang  khusus  sesuai  dengan  azas Lex  Spesialis Sistematis . Dakwaan tersebut dinyatakan sebagai dakwaan lebih mendekati dengan kasus posisi dalam  ketentuan  ajaran Concursus harus  menggunkan  ketentuan  yang  pokok  atau  khusus  oleh sebab itu dakwaan yang dituntut oleh hakim digunakan dakwaan pertama karena dakwaan yang lebih mendekati dengan kasus posisi.
Penjelasan mengapa UU ITE tidak dikaitkan dikarenakan menurut pendapat artikel ini dan sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak terkait Undang-undang tersebut tidak terlalu banyak
Analisa Putusan Perkara Perdagangan Orang Berdasarkan Ajaran Concursus Realis (Studi Ka- sus Putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PN.SKM)
membahas tentang perdagangan orang akan tetapi tindakkan perdagangan orang yang menyebar- luaskan aspek berupa foto demi menjangkau konsumennya melalui media sosial maka media ter- sebut menjadi sebagai sarana serta perantaranya. Namun tidak menutup kemungkinan jika kasus tindak pidana perdagangan orang juga dijerat dengan Undang-undang ITE karena dalam penera- pannya  ada  unsur  mengeksploitasikan  kemudian  yang  mengakibatkan  dapat  dengan  mudah  di- akses serta terjadinya penyebarluasan situs yang dilakukan oleh mucikari. Yang berarti dalam pen- erapan  Undang-undang  ITE  ini  hanya  sebagai  acuan  pemberat  atau  bukan  delik  pokok  jika dipasangkan dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan orang serta ketentuan Concursus.
Terkait dalam hal penjatuhan, hukuman terbesar yang diberikan oleh terdakwa yang ditunjuk sesuai pilihan adalah 4 tahun penjara. Kondisi yang meringankan dan memberatkan dari pelang- garan tersebut adalah;
Keadaan yang memberatkan:
1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa menjadikan kejahatannya sebagai sumber penghidupan dan kehidupannya;
Keadaan yang meringankan:
1. Terdakwa tidak berusaha menghambat atau menghalangi kelancaran Persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda;
4. Terdakwa melakukan kejahatannya tidak semata-mata karena keinginannya tetapi terdapat juga keinginan dari korbannya.
Hasil  wawancara  dengan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Suka  Makmue  mengatakan “Menurut majelis penjatuhan maksimum terdakwa haruslah berpedoman pada Pasal 65 Ayat (2) jo. Pasal 12 Ayat (4) KUHP yang menyatakan pada intinya maksimum  pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum  pidana  yang  terberat  ditambah  sepertiga  dan  pidana  penjara  selama  waktu  tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.” ( Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue , 2023)
Seperti yang telah diketahui dasar penjatuhan pidana yang digunakan oleh hakim ialah pada pasal 65 Ayat (2) yang mana berbunyi “Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksi- mum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”. Dalam Pasal 65 ini terdapat suatu azas ketentuan yang dimana ke- tentuan tersebut salah satu dari Concursus yaitu Concursus Realis. Menurut Simons, jika terdakwa telah melakukan lebih dari satu perbuatan terlarang, dan dengan melakukan cara-cara berperilaku tersebut  penggugat  telah melakukan lebih dari satu  perbuatan salah, maka pada saat  itu disebut Meerdaadse Samenloop atau Concursus Realis (Lamintang, 2014).
Concursus  Realis diatur  dalam  Pasal  65  sampai  dengan  71  KUHP, Concursus  Realis ini, apabila ada seseorang yang melakukan beberapa kesalahan, akan bergantung pada satu hukuman saja jika jenis hukuman yang diancam adalah sejenis, maka hukumannya tidak boleh lebih dari yang paling terberat yang terberat di tambah sepertiga Pasal 65 membahas tentang gabungan per- buatan  yang  melakukan  pelanggaran  baik  yang  sejenis  maupun  tidak.  Misalnya,  jika  seseorang
Analisa Putusan Perkara Perdagangan Orang Berdasarkan Ajaran Concursus Realis (Studi Ka- sus Putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PN.SKM)
dihukum  karena  kejahatan  dan  menerima  hukuman  antara  4  dan  6  tahun  penjara,  hukuman maksimalnya adalah 6 tahun + sepertiga x 6 tahun = 8 tahun.
Bagian  ini  menjadi  letak  permasalahannya  yang  mana  penjatuhan  pidana  yang  diberikan kepada terdakwa pada putusan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 17 UU TPPO dalam ketentuan Concursus hukuman yang digunakan haruslah hukuman yang terberat apabila terjadi pelanggaran perbarengan aturan pidana.  Pasal 17 UU TPPO yang berbunyi “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam perkara ini Pasal 17 menjadi pasal yang terberat  karena bunyi  dari pasal  tersebut  harus menambah sepertiga dan didalam  putusan unsur pasal  tersebut  telah  terpenuhi.  Akan  tetapi  pada  amar  putusan  mengatakan  hukuman  terdakwa justru diringankan oleh hakim dan tidak ditambahkan sepertiga padahal terdakwa sudah terbukti dengan  unsur  yang  jelas  melakukan  perekrutan  dan  sebagainya  serta  dilakukan  terhadap  anak dibawah  umur  maka  sesuai  dengan  bunyi  dari  Pasal  17  hukuman  terdakwa  harusnya  ditambah sepertiga.
Dari hasil wawancara serta mengkaitkan dengan ketentuan Concursus Realis maka dalam penulisan ini berpendapat jika putusan hakim dalam mengkualifikaai terdakwa terdapat kekeliruan karena ketentuan  ajaran Concursus pada umumnya menyatakan jika suatu  perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, maka yang dipakai ialah satu ketentuan yang terberat pidana pokoknya, akan tetapi dalam penjatuhan  pidana  pada  perkara  ini  dasar  yang  digunakan  hakim  adalah  Pasal  65  KUHP  pasal tersebut memiliki ketentuan Concursus Realis . Artinya maksimal hukuman tidak boleh melebih dari  20  tahun  dan  maksimal  hukuman  terberat  yang  ditambah  sepertiga.  Dalam  dakwaan,  JPU mengajukan dengan tuntutan selama 6 tahun dan hasil putusan justru meringkan hukuman pelaku menjadi 4 tahun, seharusnya ketentuan Pasal 17 TPPO yang mengisyaratkan menambah sepertiga haruslah diterapkan karena dasar Pasal 65 KUHP tersebut memiliki ketentuan menjatuhi hukuman terberat  terutama  dalam  perbarengan  tindak  pidana  yang  di  jelaskan  dalam Concursus  Realis . Seharusnya ketentuan dari Pasal 17 UU TPPO jika diperhitungkan maka hukuman tersebut dit- ambah sepertiga dan hukuman pelaku menjadi bertambah kurang lebih 5 tahun dan tidak melebihi batas yang JPU ajukan dan tidak melebihi dari 20 tahun.
Meskipun penambahan sepertiga hukuman tidak terlalu lama, tetapi demi memberikan efek jera serta bertujuan berharap dapat memberi manfaat kepada pelaku agar sadar tidak mengulangi perbuatannya maka ketentuan tersebut haruslah digunakan. Agar hakim dapat mengambil kepu- tusan  yang  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  akan  keadilan,  ia  harus  mengikuti  aturan  yang telah ada. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana di Indo- nesia dan Penerapannya” “Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepent- ingan  orang  perseorangan  (individu)  atau  hak-hak  asasi  manusia  dan  melindungi  kepentingan- kepentingan  masyarakat  dan  negara  dengan  pertimbangan  yang  serasi  dari  kejahatan/tindakan tercela disatu  pihak dan  dari tindakan penguasa  yang sewenang-wenang  dilain  pihak.” (Ruba’i, 2021) Dari pendapat tersebut tujuan hukum pidana jelas menjelaskan melindungi orang dan hak- haknya serta melindungi dari kwenangan yang tercela dari pihak yang berkuasa serta mengadili dengan pertimbangan yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Anggapan Aristoteles dalam buku “ Ethica   Nicomacea” dan “Rhetorica ” mengatakan, “Hukum mempunyai   tugas   yang suci, yakni memberikan   pada   setiap   orang apa yang berhak ia terima.  Anggapan ini berdasarkan
etika   dan   berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja ( Ethische theorie ) (Suseno, 2018) .
Mempertimbangkan  bahwa  masalah  perdagangan  orang  dan  anak  adalah  masalah  yang serius dan harus ditindak lanjuti secara hukum karena kegiatan tersebut termasuk masalah kebeba- san umum yang terkait dengan segala jenis kekerasan, siksaan, pengabaian terhadap kerhomatan wanita dan anak muda dimata publik. Perdagangan manusia, serta eksploitasi ekonomi atau sek- sual terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Tindakan tersebut merupakan ketidak adilan yang parah dan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak cara dalam bisnisnya yang digunakan oleh pelaku dalam menghadapi orang-orang, khususnya permpuan dan anak termasuk melalui komit- men  tipu  daya  yang  palsu  sehingga  korban  tidak  menyadari  bahwa  mereka  adalah  objek  dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku baik didalam negeri maupun luar negeri. Di tinjau dari aspek yuridis maka perdagangan orang adalah tindakan yang melanggar HAM.

## KESIMPULAN
Concursus Realis adalah gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Dalam  putusan  perkara  nomor  69/PID.SUS/2021/PN.SKM  terdakwa  dituntut  dengan  dakwaan pertama sebagai dakwaan Kombinasi Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 17 Undang-undang TPPO dengan amar putusan menjatuhi hukuman pidana selama 4 tahun penjara dan dendan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dasar pertimbangan yang digunakan hakim adalah Pasal 65 KUHP yang mana menyebutkan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Pasal 65 KUHP memiliki ketentuan Concursus Realis yang mana mekanisme dalam penjatuhan pidananya harus di  akumulasikan terlebih dahulu ataupun di  jumlahkan dari beberapa dakwaan yang di tuntut. Seharusnya pada perkara ini terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 17 dengan seharusnya hukuman 4 tahun di tambah sepertiga maka yang berarti hukuman terdakwa kurang lebih 5 tahun jika di akumulasikan maka sah karena tidak melebihi dari hukuman yang terberat. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya hakim dalam putusan tidak menerapkan ketentuan  yang  menambah  masa  hukuman  dengan  sepertiga  serta  dalam  putusan,  Hakim  tidak menjelaskan apakah hukuman 4 tahun tersebut telah di jumlahkan atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Muqtadir  Al-haq.  (2022,  October  30). Belajar  Hukum  Indonesia,  Deelneming-Belajar Hukum Indonesia . (Pembelajaranhukumindonesia.Blogspot.Com).
Al  Hafis,  R.  I.,  &  Yogia,  M.  A.  (2017).  Abuse  of  power:  Tinjauan  terhadap  penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 3 (1), 80–88.
Arif Maulana. (2022, September 13). Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya . Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/a/Mengenalunsurtindakpidanadansyaratpe- menuhannyalt5236f79d8e4b4,.
Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, (January 6, 2023). Chazawi, A. (2019). Pelajaran Hukum Pidana, Cet. 9. Raja Grafindo Persada. Jakarta .
Farid, A. Z. A. (2007). Hukum Pidana I, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika .
Fepipatriani.  (2022,  November  25). Unsur  Kesengajaan  Dalam  Hukum  Pidana .  Https://Kon- spirasikeadilan.Id/Artikel/Unsur-Kesengajaan-Dalam-Hukum-Pidana,.
Hamdar  Subhandi.  (2022,  September  14). Perdagangan  Orang .  Http://Handarsubhandi.Blog- spot.Com/2016/11/Pengertian-Perdagangan-Orang-Trafficking.Html.
Indonesia, U.-U. R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang . Kementerian Negara Pemberdayaan Per- empuan, Republik Indonesia.
Lamintang, P. A. F. (2014). Lamintang, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia . Sinar Grafika, Ja- karta.
Leden Marpaung, A. (2005). Teori dan Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta .
Makkasau, E. S., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2022). Penegakan Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 6 (2), 427–437.
Mardiansyah, H. Z. (2021). Buku Hukum Pidana .
Marry  Margaretha  Sarangi.  (2023,  February  21). Bentuk-Bentuk  Surat  Dakwaan . Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/a/Bentuk-Bentuk-Surat-Dakwaan- It4f4c5a4ea3527.
Nur, S. (2018). Penerapan Pidana Pasal 63 Ayat (2) dan (3) Jo Pasal 94 Ayat (3) Huruf C dan D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 11 (3), 130–154.
Rahman Syamsuddin, S. H. (2019). Pengantar Hukum Indonesia . Prenada Media.
Ramadhan, A. R. (2015). Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal IUS , 3 , 601–619. Ruba’i, M. (2021). Buku Ajar Hukum Pidana . Media Nusa Creative (MNC Publishing).
Saputra Gulo, A., Lasmadi, S., & Nabawi, K. (2020). Cyber Crime dalam Bentuk Phising Ber- dasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. PAMPAS: Journal Of Crimi- nal , 1 (2), 68–81.
Sari, S. W. N., & SH, M. H. (2020). Hukum Pidana Dasar . Penerbit Lakeisha.
Silalahi, A. E. (2022). Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 129/Pid. Sus/2020/Pn. Tbn Tentang Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Yang  Dilakukan  Melalui  Media  Sosial. NOVUM: JURNAL HUKUM , 9 (1), 151–160.
SITUMORANG, F. M. (n.d.). ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG  DIDAKWAKAN  KEPADA  TERDAKWA  (PUTUSAN  PENGADILAN  NEGERI  TA- RUTUNG NOMOR 21/PID. B/2010/PN. TRT) .
Soeganda, S. (2018). Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Yang  Mewajibkan  Hakim  Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA , 8 (2), 52– 83.
Sukinto, I. Y. W., & SH, M. H. (2022). Tindak pidana penyelundupan di Indonesia: Kebijakan formulasi sanksi pidana . Sinar Grafika.
Suseno, J. J. B. (2018). Pandangan Tentang Hukum Dan Keadilan. Ilmu Hukum Prima (IHP) , 1 (2), 377–399.
Syahrin, A., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2022). Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid. Sus/2019/PN. Mdn. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum , 2 (1), 89–100.
Trimaya, A. (2018). Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Un- dang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements For Child Protection As Victim Of Violence In Law Number 35 Of 2014 On The Revision Of Law Number 23 Of 2002 On Child Protection). Jurnal Legislasi Indonesia , 12 (3).
Yudhistira,  G.  A.,  &  Surgana,  A.  (2016).  Penggunaan  Dakwaan  Berbentuk  Alternatif  Dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat Di Pengadilan Negeri Bandung. Verstek , 4 (2). Zulkarnain. (2013). Perbarengan Melakukan Tindak Pidana (Concursus) dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam (Sebuah Analisis Perbandingan) .