EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

## TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI
DENGAN SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK ( E-COMMERCE )

## Muhajir Akbar Hamsah
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar email : muhajirakham@gmail.com

## Abstract
Legal protection to consumers by BPSK through means of mediation or conciliation or arbitration is made on the choice and consent of the parties concerned. Consumer dispute resolution is not a gradual dispute resolution process.
Factors  affecting  the  process  of  providing  legal  protection  to  the  sale and  purchase  through  electronic  transactions  are  legal  factors  that  still weaken  the  parties,  especially  the  consumer,  the  requirement  of  the agreement  in  Article  1320  of  the  Civil  Code  can  not  be  fulfilled  in  full, especially the matter of proficiency. The activities of the cyberspace can not be approached by conventional law size and classification alone, because if this method is taken too much difficulty and passes the enforcement of the law.
Keywords: Consumer Protection; Purchase; Electronic Transaction;

## Abstrak
Perlindungan  hukum  kepada  konsumen  oleh  BPSK  melalui  mediasi  atau konsiliasi atau arbitrasi dilakukan berdasarkan pilihan dan persetujuan dari pihak-pihak  terkait.  Resolusi  perselisihan  konsumen  bukanlah  proses penyelesaian perselisihan bertahap.
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberian perlindungan hukum terhadap  jual  beli  melalui  transaksi  elektronik  adalah  faktor  hukum  yang masih melemahkan para pihak, terutama konsumen, persyaratan perjanjian dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  tidak  dapat  dipenuhi  secara  penuh, terutama soal kemahiran. Kegiatan dunia maya tidak dapat didekati dengan ukuran  hukum  konvensional  dan  klasifikasi  saja,  karena  jika  metode  ini diambil terlalu banyak kesulitan dan melewati penegakan hukum.
Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Pembelian; Transaksi Elektronik;

## A. PENGANTAR
Konsumen dalam transaksi e-commerce memiliki resiko yang lebih besar daripada penjual, seperti barang yang telah dibeli tidak sesuai pesanan, atau barang  tersebut  tidak  dikirim  oleh  penjual.  Karena  itu,  selain  jaminan  yang diberikan oleh penjual diperlukan juga  jaminan yang berasal dari pemeritah. Pemerintah  sudah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  tapi  pelaksanaannya  kurang efektif, sehingga perlindungan untuk konsumen masih kurang
terjamin.Konsumen butuh perlindungan hukum, yaitu suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif .
Selanjutnya menyangkut penyelesian hukum jika terjadi sengketa antara pihak  yang  melakukan  jual  beli  melalui  media  internet  tersebut.  Persoalan tersebut,  akan  menjadi  rumit,  jika  para  pihak  berada  dalam  wilayah  negara yang  berbeda,  menganut  sistem  hukum  yang  berbeda  pula.  Hal  ini  biasa terjadi  karena  mengingat  internet  merupakan  dunia  maya  yang  tidak mengenal batas-batas kenegaraan, dan dapat diakses dari bebagai belahan dunia manapun selama masih terdapat jaringan internet.
Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyakarat  internasional,  juga  turut mengatur  praktik  kontrak  elektronik  ini  dalam  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2016 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  khususnya  dalam keberadaan  Pasal  18  dengan  tujuan  dapat  menjembatani  adanya kesenjangan  ( gap )  antara  hambatan  teknologi  dan  memenuhi  nilai perlindungan  hukum  dalam  praktik  penyelesaian  sengketa  transaksi elektronik.
Ironisnya dari beberapa kasus-kasus sengketa kontrak elektronik yang terjadi di Indonesia, keberadaan Pasal 18 Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  bukan  menjadi  upaya  yang ditempuh  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  ada,  dan  cara-cara penyelesaian  sengketa  secara  konvensional  yang  kurang  tepat  sasaran menjadi pilihan. Cara penyelesaian sengketa konvensional ini juga seringkali dihadapkan pada apatisme dan persoalan harga jenis barang yang menjadi objek  sengketa  dan  biaya  pengurusan  konsultasi  hukum  dan  mekanisme penyelesaian  sengketa  yang  berbanding  terbalik,  memicu  rendahnya  minat konsumen.
Perlindungan atas kepentingan konsumen diperlukan, mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen selalu berada di pihak yang dirugikan. Begitu banyak yang dapat dibaca berita-berita yang mengungkapkan  perbuatan  curang  produsen  yang  menimbulkan  kerugian bagi  konsumen,  seperti  berita  tentang  biskuit  beracun,  makanan  yang kadaluwarsa,  dan  sebagainya  yang  menimbulkan  kerugian  materiil  maupun moril bagi konsumen.
Perlindungan  konsumen  mempunyai  dua  aspek  yang  bermuara  pada praktik  perdagangan  yang  tidak  jujur (unfair  trade  practices), dan  masalah keterkaitan  pada  syarat-syarat  umum  dalam  suatu  perjanjian.  Perlindungan pada  aspek  pertama  mencakup  perlindungan  terhadap  timbulnya  kerugian bagi konsumen karena memakai atau mengonsumsi barang yang tidak sesuai dengan  yang  diinginkan  oleh  konsumen.  Pada  aspek  kedua,  mencakup perlindungan  terhadap  diberlakukannya  syarat-syarat  yang  tidak  adil  bagi produsen/pelaku usaha kepada konsumen pada waktu mendapatkan barang kebutuhannya,  misalnya  mengenai  harga,  biaya  untuk  menyelenggarakan perjanjian  (kontrak),  dan  sebagainya  baik  sebagai  akibat  dari  penggunaan standar kontrak maupun karena perilaku curang dari produsen.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Terhadap Konsumen
Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris – Amerika),  atau consument/konsument (Belanda).  Pengertian  dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti  kata consumer adalah  (lawan  dari  produsen)  setiap  orang  yang menggunakan  barang.  Tujuan  penggunaan  barang  atau  jasa  nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris - Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.
Konsumen  umumnya  diartikan  sebagai  pemakai  terakhir  dari  produk yang  diserahkan  kepada  mereka  oleh  pengusaha,  yaitu  setiaporang  yang mendapatkan  barang  untuk  dipakai  dan  tidak  untuk  diperdagangkan  atau diperjualbelikan  lagi.  Menurut  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  8 Tahun 1999 bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri, keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.  Sedangkan  dalam  Penjelasan  Pasal  1  angka  2  UU  No.  8 Tahun 1999 bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi.
Peraturan  perundang-undangan  negara  lain,  memberikan  berbagai perbandingan  tentang  arti  kata  konsumen.  Umumnya  dibedakan  antara konsumen  antara  dan  konsumen  akhir.  Dalam  merumuskannya,  ada  yang secara  tegas  mendefinisikannya  dalam  ketentuan  umum  perundang- undangan  tertentu,  ada  pula  yang  termuat  dalam  pasal  tertentu  bersama- sama dengan pengaturan sesuatu bentuk hubungan hukum.
Ada beberapa batasan tentang konsumen, yakni:
a. Konsumen  adalah  setiap  orang  yang  mendapatkan  barang  atau  jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
c.  Konsumen  akhir  adalah  setiap  orang  alami  yang  mendapat  dan menggunakan  barang  dan  atau  jasa  untuk  tujuan  memenuhi  kebutuhan hidupnya  pribadi,  keluarga  dan  atau  rumah  tangga  dan  tidak  untuk diperdagangkan kembali (non komersil).
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  semua  orang  adalah konsumen  karena  membutuhkan  barang  dan  jasa  untuk  mempertahankan hidupnya  sendiri,  keluarganya,  ataupun  untuk  memelihara/merawat  harta bendanya.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan,  yang dilaksanakan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya ganti  kerugian  dan/atau  mengenai  tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak
akan terjadi kembali, atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen  (Pasal 47).
Untuk membantu penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan ini  merupakan  badan  hasil  bentukan  pemerintah  yang  berkedudukan  di ibukota  Daerah  Kabupaten/Kota  (Pasal  49  ayat  1).Penyelesaian  sengketa konsumen  di  luar  pengadilan  ini  dilakukan  dengan  jalan  mediasi,  arbitrase, atau  konsiliasi.  Jadi,  majelis  BPSK  sedapat  mungkin  mengusahakan terciptanya  kesepakatan  diantara  pihak-pihak  yang  bersengketa,  sebagai bentuk penyelesaian sengketa tersebut.
Tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah:
a. Melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
c.  Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
d. Menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
Idealnya  BPSK  ini  adalah  sebuah  lembaga  arbitrase  yang  tugas- tugasnya  berada  pada  lingkup  mencari  pemecahan/penyelesaian  dengan jalan  damai  terhadap  sengketa  konsumen  dengan  produsen/pelaku  usaha. Diharapkan  dengan  penyelesaian  sengketa  yang  sederhana  dan  singkat, tidak  diperlukan  lagi  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  yang cenderung lama dan berbelit-belit.Akan tetapi, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pemeriksaan perkara konsumen oleh BPSK bukan dengan jalan damai, melainkan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, majelis BPSK akan berusaha menemukan bukti-bukti tentang adanya pelanggaran hukum di dalam sengketa konsumen tersebut, dan membuat putusan sesuai dengan ketentuan hukum.

## 2. Perjanjian Kontrak
Kontrak pada dasarnya merupakan undang-undang yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak. Dengan demikian, maka unsur- unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, adalahsebagai berikut :
a. Adanya Kaidah Hukum
Kaidah dalam hukum kontrak dibagi menjadi 2 (dua) bagian : tertulis dan  tidak  tertulis.  Kontrak  hukum  yang  tertulis,  adalah  kontrak  kaidah- kaidah  hukum  yang  terdapat  di  dalam  peraturan  perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis, adalah  kaidah-kaidah  hukum  yang  timbul,  tumbuh,  dan  hidup  dalam mesyarakat (hukum adat).

## b. Adanya Subjek Hukum
Subjek hukum ( rechtsperson), diartikan sebagai pendukung hak dan
kewajiban.  Subjek  hukum  dalam  hukum  kontrak,  adalah  kreditur  dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.
c.  Adanya Prestasi ( Objek Hukum )
Prestasi merupakan hak kreditur dan menjadi kewajiban bagi debitur. Prestasi  menurut  Pasal  1234  KUH  Perdata  terdiri  dari  :memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dantidak berbuat sesuatu.
d. Kata Sepakat
Di  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  ditentukan  4  (empat)  syarat sahnya suatu perjanjian.Salah satunya adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
e. Akibat Hukum
Setiap  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak,  akan  menimbulkan akibat  hukum,  yaitu  timbulnya  hak  sebagai  suatu  kenikmatan  dan kewajiban sebagai suatu beban.
Dalam kaitan ini, berkenaan dengan asas-asas perjanjian terdapat 5 (lima) asas penting dalam suatu perjanjian, yaitu :
1. Asas Kebebasan Berkontrak , memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :
a.  membuat atau tidak membuat perjanjian
b.  mengadakan perjanjian dengan siapapun
c.  menentukan isi perjanjian dengan siapapun
d.  menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
2. Asas Konsensualisme , dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdataditentukan bahwa  salah  satu  syarat  sahnya  perjanjian,  yaitu  adanya  kesepakatan kedua belah pihak.  Asas konsensualisme pada umumnya tidak diadakan secara  formal,  tetapi  cukup  dengan  adanya  kesepakatan  kedua  belah pihak, atau persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
3. Asas  Pacta  Sunt  Servanda ,  merupakan  asas  kepastian  hukum  sebagai akibat perjanjian. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang  berbunyi  : “Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang- undang” Selain itu, asas ini bermakna bahwa pihak lain (hakim atau pihak ketiga) harus menghormati, dan tidak boleh mengintervensi substansi kontrak  yang  dibuat  para  pihak,  sebagaimana  layaknya  sebuah  undang- undang.
4. Asas Itikat Baik ( Goede Trouw )
Asas  ini  dimuat  dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  KUH  Perdata  yang berbunyi  : “Perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikat  baik”. Asas  itikat baik ini merupakan asas para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau
keyakinan yang teguh, atau kemauan yang baik dari para pihak. Asas itikat baik  ini  dibagi  2  (dua)  : itikat  baik  nisbi ,  dimana  orang  memperhatikan tingkah  laku  nyata  orang  atau  subjek.  Sedangkan itikat  baik  mutlak , penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dan penilaian keadaan yang  dibuat  dengan  ukuran  objektif  (penilaian  yang  tidak  memihak) menurut norma-norma yang objektif.
5. Asas Kepribadian (Personalitas)
Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan, atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja, sebagaimana dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi : “Pada umumnya  seseorang  tidak  dapat  mengadakan  perikatan  atau  perjanjian selain  untuk  dirinya  sendiri” ,  dan  Pasal  1340  KUH  Perdata  yang menyatakan  bahwa  : “Perjanjian  hanya  berlaku  antara  pihak  yang membuatnya” .  Namun  ketentuan  ini,  ada  pengecualiannya  sebagaimana dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang menyatakan : “ Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk  diri  sendiri,  atau  suatu  pemberian  kepadaorang  lain,  mengandung suatu syarat semacam itu ”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga. Sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian  untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang- orang yang memperoleh hak dari padanya.
Jika  dibandingkan,  maka  dalam  Pasal  1317  KUH  Perdatamengatur perjanjian  untuk  pihak  ketiga,  sedangkan  dalam  Pasal  1318  KUH  Perdata untuk kepentingan : (a) diri sendiri, (b) ahli warisnya, dan (c) orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Selain itu Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata tentang ruang lingkupnya  yang  luas.Disamping  itu,  menurut  Mariam  D.B,  terdapat  8 (delapan)  asas  hukum  perikatan  nasional,  yaitu  :  (a)  asas  kepercayaan,  (b) asas persamaan hukum, (c) asas keseimbangan, (d) asas kepastian hukum, (e) asas moral, (f) asas kepatutan, (g) asas kebiasaan, (h) asas perlindungan. Dari semua penjelasan tentang asas-asas perjanjian, maka asas-asas yang ada  saling  melengkapi,  dan  dijadikan  dasar  pijakan  para  pihak  dalam menentukan dan membuat kontrak.

## 3. Penggunaan E-commerce
Dalam  Pasal  1  ayat  (2)  UU  ITE  dirumuskan  pengertian  Transaksi Elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam era industri  yang  diikuti  dengan  kemajuan  perdagangan,  telah  diikuti  dengan hukum  dagang  yang  mengatur  transaksi  dagang  pada  tingkat  nasional maupun  global.  Hukum  dagang  mengatur  bagaimana  perjanjian  dagang dibuat secara sah agar ditaati oleh para pihak yang membuatnya.
Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (interconnection  networking) ,  yang  selanjutnya  disebut e-commerce telah mengubah wajah dunia bisnis di Indonesia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan  teknologi  informasi, e-commerce lahir  atas  tuntutan
masyarakat  terhadap  pelayanan  yang  serba  cepat,  mudah  dan  praktis. Melalui  internet,  masyarakat  memiliki  ruang  gerak  yang  lebih  luas  dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan.
E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling  banyak  dipengaruhi  oleh  perkembangan  teknologi  informasi.  Melalui transaksi  perdagangan  ini,  konsep  pasar  tradisional  (dimana  penjual  dan pembeli  secara  fisik  bertemu)  berubah  menjadi  konsep telemarketing (perdagangan  jarak  jauh  dengan  menggunakan  internet). E-commerce pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan.

## C. PENUTUP
Berdasarkan analisis dan pembahasan berkenaan dengan perlindungan konsumen  dari  kemungkinan  timbulnya  kerugian  karena  penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.
Dalam  menyelesaikan  sengketa  ganti  kerugian  di  luar  pengadilan dilakukan  dengan  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa,  yaitu  prosedur yang  cepat,  menghemat  waktu  dan  biaya  dalam  menyelesaikan  perkara, dapat memelihara hubungan antara konsumen dan pelaku usaha/produsen, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan lebih mudah  memperlihatkan  hasil,  serta  keputusan  yang  dapat  bertahan sepanjang waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Aswari,  A.  2018. Peran  Ganda  Administrator  sebagai  Mediator  dalam Sengketa  Transaksi  Ponsel  Bekas  secara  Online .  Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(3), 259-274.
Ahmadi Miru,  Sutarman Yodo.  2004 Hukum Perlindungan Konsumen. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Ahmad Jayadi, Cahyana. 2008. Seputar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  (Buku Panduan  untuk  memahami  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), diterbitkan oleh Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia (KOMINFO).
Indahingwati,  A.,  Launtu,  A.,  Tamsah,  H.,  Firman,  A.,  Putra,  A.  H.  P.  K.,  & Aswari,  A.  2019 .  How  Digital  Technology  Driven  Millennial Consumer Behaviour in Indonesia. 유통과학연구 , 17(8), 25-34.
Arif Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2005. Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi) . Bandung: Refrika Aditama.
Asnawi, Haris Faulidi. 2004 . Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
Janus Sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Medan:PT Citra Aditya Bakti. 2009
Mansur, Disdik M. Arief dan Elisatris Gultom. Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung : Refika Aditama. 2005
Muttaqin, Azhar. Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam ,
Malang lp. Universitas Muhamadiyah. 2009
M. Arsyad Sanusi. E-Commerce: Hukum dan Solusinya. Bandung: PT Mizan Grafika. 2007
Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik