## Jurnal Maksipreneur:
Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship Vol. 10  No. 2 Juni  2021 hal.  164 – 180
Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance : Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali
Puji Astuti Rochmi Widayanti

## Ratna Damayanti
Manajemen, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia Korespondensi penulis: putjiastuti1703@gmail.com
Abstract. A village fund program is a form of government concern for the development of  rural  areas.  The  management  of  village  funds  consists  of  five  stages,  namely planning,  implementation,  managing,  reporting,  and  responsibility,  which  should  be based on the principles of good governance. The Cepogo Village Government, Cepogo District, Boyolali Regency, in Central Java Province is one of the village governments in  Indonesia  that  has  implemented  the  principles  of  good  governance  in  managing village  funds.  This  study  aims  to  see  how  the  implementation  of  the  principles  of transparency  and  accountability  in  the  management  of  village  funds  by  the  Cepogo Village  Government  to  achieve  good  governance  standards.  This  study  uses  a descriptive  qualitative  approach.  The  data  collection  technique  used  was  direct interviews  with  a  semi-structured  method.  The  participants  of  this  study  were  the Village  Head  of  Administration,  Village  Secretary,  Village  Treasurer,  and  staff  of  the Administration Section for managing the village fund who are responsible for managing it. The results showed that the planning and implementation of Village Fund  Program activities  had  shown  accountable  and  transparent  management.  In  terms  of  account- ability, both physical and management activities, it has shown that the implementation is accountable and transparent.
Keywords :  Accountability;  Cepogo  village;  Good  governance;  Government  govern- ance; Transparency; Village fund program.
Abstrak .  Program  dana  desa  merupakan  wujud  kepedulian  pemerintah  terhadap pembangunan wilayah perdesaan. Pengelolaan dana desa pada setiap tahapannya, yaitu perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  seha- rusnya  didasarkan  pada  prinsip-prinsip good  governance .  Pemerintah  Desa  Cepogo, Kecamatan  Cepogo,  Kabupaten  Boyolali,  Provinsi  Jawa  Tengah  adalah  salah  satu pemerintah desa di Indonesia yang telah melaksanakan prinsip good governance dalam pengelolaan  dana  desa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  imple- mentasi  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  terhadap  pengelolaan  dana  desa  oleh Pemerintah  Desa  Cepogo  untuk  mencapai  standar good  governance .  Penelitian  ini
menggunakan  pendekatan  diskriptif-kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  diguna- kan  adalah  wawancara  langsung  dengan  metode  semi  terstruktur.  Partisipan  dalam penelitian  ini  terdiri  atas  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Bendahara  Desa,  dan  Staf Administrasi pengelolaan dana desa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana desa  tersebut.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perencanaan  dan  pelaksanaan kegiatan  program  dana  desa  memperlihatkan  pengelolaan  yang  akuntabel  dan  trans- paran.  Dari  sisi  akuntabilitas,  baik  dari  segi  fisik  maupun  penatalaksanaan  program telah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan.
Kata kunci : Akuntabilitas;  Desa Cepogo; Good governance ;  Program  dana  desa;  Tata kelola pemerintahan; Transparansi.
Article Info:
Received: January 16, 2020         Accepted: September 14, 2020         Available online: February 16, 2021 DOI: http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v10i2.628

## LATAR BELAKANG
Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  6 tahun 2014 tentang desa menyata- kan  bahwa  desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memilikibatas  wilayah kewenangan  untuk  mengatururusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Undang-Undang  Desa  bersentuhan  langsung  dengan  kehidupan  masyarakat  melalui kegiatan  layanan  publik.  Berdasarkan  Undang-Undang  Desa  tersebut,  sebuah  desa diberikan  penguatan  kewenangan  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan,  melaksana- kan  pembangunan,  melakukan  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  memberdayakan  ma- syarakat  desa  tersebut.  Selain  itu,  desa  juga  diberikan  kewenangan  terhadap  sumber- sumber pendapatannya.
Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelo- la potensiyang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat- nya. Setiap tahun, pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa  yang cukup besar untuk diberikan dan dikelola desa sendiri. Data Kementerian Keuangan memperlihatkan bahwa dana desa telah dianggarkan tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun, sehingga setiap desa rata-rata mendapatkan alokasi sekitar Rp280 juta. Selanjutnya, anggaran dana desa pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa men- dapatkan  alokasi  sekitar  Rp628  juta,  sedangkan  dana  desa  pada  tahun  2017  kembali meningkat menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi seki- tar Rp800 juta (Kemenkeu, 2017).
Badan  Akuntabilitas  Keuangan  Negara  (BAKN)  DPR  RI  menemukan  adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan dana desa, baik pada aspek pembinaan mau- pun pengawasannya (Sartono, 2019). Permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan dana desa, antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan regulasi  penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa  yang lengkap. Di sisi lain,  permasalahan  pada  aspek  pengawasan  pengelolaan  dana  desa,  antara  lain  peren- canaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan faktor
risiko. Hal tersebut terlihat dari adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan (DPR RI, 2019).
Permasalahan-permasalahan  yang  muncul  dalam  pengelolaan  dana  desa  tersebut mengakibatkan beberapa kepala desa menghadapi masalah dengan aturan hukum.Hal itu dapat terjadi karena sebagian kepala desa belum sepenuhnya memahami tata kelola dan tata  regulasi  dana  desa.  Misalnya,  Kejaksaan  Negeri  Boyolali  mengungkapkan  adanya kasus  dugaan  penyimpangan  pengelolaan  dana  desa  oleh  oknum  kepala  desa  meliputi lelang tanah kas desa dan uang hasil lelangnya tidak dimasukkan dalam Anggaran Pen- dapatan dan Belanja Desa (detik.com, 2019).
Pemahaman  dan  pemenuhan  ketentuan  dalam  peraturan  pengelolaan  dana  desa bagi  para stakeholders ,  khususnya perangkat  desa menjadi  faktor  penting  keberhasilan dan  keberlanjutan  pembangunan  desa  sesuai  amanat  Undang-Undang  Desa.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahuibagaimana  penerapan  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desauntuk mencapai standar good governance di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

## KAJIAN TEORITIS

## Agency Theory
Teori agensi adalah kontrak antara manajer ( agents ) dengan pemilik ( principals ). Hubungan kontraktual ini dapat  berjalan dengan  baik,  apabila pemilik mendelegasikan otoritas  pembuatan  keputusan  kepada  manajer.  Hubungan  keagenan  ditunjukkan  oleh pihak principals yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agents untuk mela- kukan  semua  kegiatan  atas  namanya  dalam  kapasitas  sebagai  pengambil  keputusan (Jensen &Meckling, 1976). Pada sistem pemerintahan daerah di Indonesia, secara sadar maupun tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik, principals yang  dimaksud  adalah  rakyat,  sedangkan  agen  adalah  pemerintah.  Dalam konteks  penelitian  ini,  agen  adalah  kepala  desa  dan  aparat  desa  lainnya  (Ismail, Widagdo, & Widodo, 2016).
Teori  agensi  memandang  bahwa  pemerintah  desa,  yaitu  kepala  desa  dan  aparat desa  lainnya  sebagai agents bagi  masyarakat  desa  ( principals )  yang  akan  bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan desa mereka sendiri. Hubungan kontrak yang dimaksud  adalah  pendelegasian  wewenang  kepada agents untuk  melakukan  semua pekerjaannya  secara  bertanggungjawab  kepada  pemerintah  daerah  (kabupaten  dan provinsi)  maupun  pusat  yang  telah  menetapkan  ketentuan  berupa  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  nomor  113  tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.  Aparatur  desa  menjadi  kepanjangan  tangan  masyarakat  desa  sebagai  pemberi amanah  dalam  pelaksanaan  tugas-tugasnya  sesuai  Permendagri  tersebut  (Pemerintah Desa Panggungharjo, 2014).

## Dana Desa
Pengertian  dana  desa  menurut  Buku  Saku  Dana  Desa  adalah  dana  APBN  (Ang- garan  Pendapatan  dan  Belanja  Negara)  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota dan dipriori- taskan  untuk  pelaksanaan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  (Kemen- keu,  2017).  Dana  desa  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  desa,  pengelolaannya
dilakukan  dalam  rerangka  pengelolaan  keuangan  desa.  Keuangan  desa  dikelola  berda- sarkan  asas-asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif,  dan  dilaksanakan  secara  tertib  dan disiplin anggaran (Pemerintah Desa Panggungharjo, 2014). Pengelolaan keuangan desa meliputi  aktifitas  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertang- gungjawaban  (Kemenkeu,  2017).  Masing-masing  aktifitas  dalam  pentahapan  pengelo- laan keuangan desa diuraikan berikut ini.
1. Tahap Perencanaan meliputi aktifitas:
a. Sekretaris  Desa  (Sekdes)  menyusun  Raperdes  (Rancangan  Peraturan  Desa)  ten- tang  APBDes  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa)  yang  akan  dibahas  dan disepakati antara Kades (Kepala Desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
b. APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
c. APBDes  dievaluasi  oleh  Bupati/Walikota  selama  maksimal  20  hari  kerja,  dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari, jika APBDes dinya- takan tidak sesuai dengan Raperdes.
d. Prioritas  penggunaan  dana  desa  ditetapkan  dalam  musyawarah  desa  antara  BPD, Pemdes (Pemerintah Desa), dan unsur masyarakat.
2. Tahap Pelaksanaan meliputi aktifitas:
a. Pengeluaran  dan  penerimaan  dana  dilaksanakan  melalui  rekening  Kas  Desa  atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten/kota dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
b. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan dalam Perdes.
c. Bendahara  Desa  dapat  menyimpan  uang  dalam  Kas  Desa  yang  besarannya  dite- tapkan dengan Perbup/Perwali (Peraturan Bupati/Peraturan Walikota).
d. Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan Perbup/Perwali.
e. Penggunaan  biaya  tak  terduga  harus  dibuat  rincian  RAB  (Rencana  Anggaran Belanja) dan disahkan oleh Kades.
3. Tahap Penatausahaan meliputi aktifitas:
a. Tahapan ini wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
b. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas.
c. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
d. Mempertanggungjawabkan pengelolaan dana melalui laporan.
e. Laporan pengelolaan dana disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
f. Menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban meliputi aktifitas:
a. Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri atas  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDes  semester  pertama  dan  semester  akhir tahun.
b. Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  Pelaksanaan  APBDes  disampaikan  setiap akhir  tahun  anggaran  yang  terdiri  ataspendapatan,  belanja,  dan  pembiayaanyang ditetapkan dengan Perdes.
c. Lampiran format laporan terdiri atas:
1) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berjalan.
2) Kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berjalan.
3) Program pemerintah danpemerintah daerah yangg masuk ke desa.

## Good Governance
Governance merupakan  paradigma  baru  dalam  tatanan  pengelolaan  kepemerin- tahan.  Pergeseran  paradigma  tata  pemerintahan  menekankan  pada  kolaborasi  dalam kesetaraan  dan  keseimbangan  tiga  pilar governance ,  yaitu  transparansi,  akuntabiltas, dan  partisipatif  dengan  mengembangkan  paradigma  baru  administrasi  publik  sebagai tata  pemerintahan  yang  baik  atau good  governance (Astuti  &  Yulianto,  2016).  Dalam rangka  mendukung  terwujudnya  tata  kelola  yang  baik  ( good  governance )  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  ber- dasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik good governance terdiri atas  partisi- pasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif  dan  efisien,  bertanggungjawab,  serta  memiliki  visi  strategik  (LAN  &  BPKP, 2000).
Good  governance menjadi  kebutuhan  mutlak  bagi  masyarakat  demi  terciptanya sebuah  sistem  pemerintahan  yang  lebih  berpihak  kepada  kepentingan  rakyat  sesuai prinsip-prinsip  demokrasi  secara  universal  (Tomuka,  2015). United  Nations  Develop- ment  Program atau  UNDP  (1997)  memberikan  panduan  karakteristik  atau  prinsip pelaksanaan good governance yang meliputi:
a. Participation yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalur- kan aspirasi mereka.
b. Rule of law yakni rerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
c. Transparency yang  diartikan  adanya  keterbukaan  terhadap  publik,  sehingga  pihak yang berkepentingan dapat mengetahui kebijakan dan kinerja pemerintah.
d. Responsiveness yaitu  birokrat  yang  cepat  tanggap  dan  harus  segera  menyadari  apa yang  menjadi  kepentingan  publik  ( public  interest ),  sehingga  mereka  cepat  melaku- kan pembenahan. Dalam hal ini, aparatur birokrasi yang memberikan layanan publik harus cepat beradaptasi dalam suatu model pelayanan yang prima.
e. Consensus orientation adalah orientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
f. Equity yang diartikan bahwa masyarakat,  baik  laki-laki maupun perempuan, miskin maupun  kaya,  memiliki  kesamaan  dalam  memperoleh  layanan  publik  oleh  aparatur birokrasi.  Dalam  hal  ini,  aparatur  birokrasi  tidak  boleh  melakukan  diskriminatif dalam memberikan layanan kepada pihak-pihak yang perlu dilayani.
g. Efficienty  and  Effectiveness yaitu  tercapainya  sasaran  dan  upaya  mencapainya  de- ngan usaha yang tidak berlebihan atau hemat. Layanan publik adalah tindakan mela- yani masyarakat seefektif mungkin dan tanpa banyak prosedur yang berbelit.
h. Accountability adalah  pertanggungjawaban  kepada  publik  atas  setiap  aktifitas  yang dilakukan. Akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban dan berani bertanggung jawab atas kinerja atau tindakan yang dilakukan.
i. Strategic  vision adalah  visi  ke  depan  yang  dimiliki  penyelenggara  pemerintahan, Pemerintah  dan  masyarakat  seharusnya  memiliki  kesatuan  pandangan  sesuai  visi yang  mereka  agar tercipta keselarasan dan integrasi pembangunan dengan memper- hatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan budaya masyarakat.
Dari karakteristik atau prinsip-prinsip tersebut, setidaknya ada tiga hal yang dapat diperankan  oleh good  government  governance ,  yaitu  penciptaan  transparansi,  akunta- bilitas publik, dan value for  money ( economy,  efficiency ,  dan effectiveness ) (Rahadian,
2010).  Mewujudkan good  government  governance dapat  diartikan  sebagai  terciptanya sebuah layanan publik atau tata kelola pemerintahan  yang bersih dan akuntabel. Pene- litian  yang  dilakukan  ini  memfokuskan  perhatian  pada  pelaksanaan  dua  prinsip good governance , yaitu transparansi dan akuntabilitas.

## Transparansi
Transparansi  atau  keterbukaan  memberikan  arti  bahwa  anggota  masyarakat  me- miliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi kese- luruhan  bagian  pengelolaan  keuangan  baik  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaannya (Rahum,  2015)  Prinsip  transparansi  diwujudkan  dalam  perencanaan  ADD  (Alokasi Dana  Desa)yang  melibatkan  perangkat  desa,  BPD  sebagai  wakil  masyarakat  desa, LPMD  (Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa)  sebagai  mitra  pemerintah  desa dalam  pengerjaan  kegiatan  fisik,  dan  tokoh  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan untuk mengeloladana desa (Putra, Sinarwati, & Wahyuni, 2017).
Permendagri  nomor  37  tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah pada pasal 4 ayat 7 menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  akses  informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Kemendagri, 2007). Di sisi lain, Krina (2003) menyatakan  bahwa  transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai.
Coryanata  (2012)  mengatakan  transparansi  dibangun  atas  dasar  arus  informasi yang  bebas,  proses  pemerintahan  yang  baik,  kinerja  lembaga-lembaga  dan  informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai  agar  dapat  dipahami  dan  dipantau  secara  rutin.  Anggaran  yang  disusun  oleh pihak  eksekutif  dikatakan  transparan,  apabila  laporan  tersebut  memenuhi  beberapa kriteria sebagai berikut (Coryanata, 2012): (1) terdapat pengumuman kebijakan angga- ran;  (2)  tersedia  dokumen  anggaran  dan  mudah  diakses;  (3)  tersedia  laporan  pertang- gungjawaban  yang  tepat  waktu;  (4)  terakomodasinya  suara/usulan  rakyat;  dan  (5)  ter- dapat sistem pemberian informasi kepada publik.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas ( accountability ) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung- jawaban, menjawab, dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta  keterangan  atau  pertanggungjawaban  tersebut  (Astuti  &  Yulianto,  2016). Dalam  penelitian  ini,  akuntabilitas  diartikan  sebagai  pertanggungjawaban  publik (Farida,  Jati,  &  Harventy,  2018).  Artinya,  semua  kegiatan  yang  menyangkut  urusan publik  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  publik  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya.
Masyarakat  tidak hanya  berhak  untuk  mengetahui  tentang pengelolaan keuangan pemerintah. Lebih dari itu, masyarakat juga dapat menuntut tanggung jawab pemerintah terkait  pengelolaan  keuangan  tersebut  (Farida et  al .,  2018).  Menurut  Arifiyanto  dan Kurrohman  (2014),  akuntabilitas  merupakan  sistem  pengelolaan  dana  desa  sebagai
upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good government gover- nance ). Prinsip  pelaksanaan good governance melibatkan  partisipasi,  transparansi, dan pertanggungjawaban  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  maupun  pembangunan (Arifiyanto & Kurrohman, 2014).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  diskriptif-kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan mendiskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan  bahasa  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dengan  memanfaatkan  berbagai metode alamiah (Moleong, 2013, 5).
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung  kepada  pihak-pihak  yang  dianggap  berkepentingan  dengan  pengelolaan  dana desa sebagai informan. Wawancara langsung dilakukan dengan metode semi terstruktur dengan cara berdialog langsung dengan informan berdasarkan pertanyaan protokol yang telah  disiapkan.  Informan  terdiri  atas  mereka  yang  dipilih,  karena  mereka  diyakini memiliki  pengetahuan  yang  cukup  tentang  pengelolaan  dana  desa.  Penelitian  ini menetapkan empat orang informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan atau Bendahara Desa, dan Staf Administrasi. Metode semi terstruktur ini digunakan untuk mengungkap permasalahan penelitian secara lebih terbuka melalui penjelasan,  pendapat,  dan  ide-ide  para  informan  terpilih.  Dalam  proses  wawancara, penelitian  ini  berusaha  untuk  mendapatkan  data  secara  rinci  dan  mencatat  semua  hal (transkripsi) yang dikemukakan informan (Moleong, 2013, 191).
Analisis  data  dapat  diartikan  sebagai  cara  melaksanakan  analisis  terhadap  data dengan  tujuan  untuk  mengolah  data  menjadi  sebuah  informasi,  sehingga  data  tersebut dapat  bermanfaat  dalam  menjawab  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  kegiatan penelitian.  Analisis  data  bertujuan  untuk  mengungkapkan  data  apa  yang  perlu  dicari, dugaan apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan  untuk  mendapatkan  informasi  baru,  serta  kesalahan  apa  yang  perlu  diper- baiki.  Selain  itu,  analisis  data  juga  bertujuan  untuk  mendiskripsikan  data,  sehingga karakteristik  data  dapat  dipahami.  Selanjutnya,  kesimpulan  dibuat  atas  dasar  dugaan atau estimasi.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  langkah- langkah  sesuai  pendapat  Moleong  (2013,  248)  sebagai  berikut:  (1)  Pemrosesan  satuan obyek  penelitian  dengan  membaca  dan  mempelajari  secara  teliti  seluruh  data  yang terkumpul. Setelah itu satuan-satuan diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam indeks; (2) Kategorisasi  yang diartikan sebagai proses penyusunan kategori data. Transkripsi hasil wawancara  ditentukan  kategorinya,  yaitu  mengelompokkan  kartu-kartu  pengumpulan data yang telah dilakukan ke dalam bagian-bagian isi yang saling berkaitan; (3) Penaf- siran  data  yaitu  hasil  diskripsi  dari  pengumpulan  data  dilakukan  pembahasan  dengan menghubungkannya dengan teori yang berkaitan dalam penelitian ini, yakni transparan- si dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Obyek Penelitian
Desa  Cepogo  tidak  banyak  memiliki  catatan  sejarah  secara  tertulis.  Namun, keberadaan  Desa  Cepogo  tidak  terlepas  dari  keberadaan  Pedukuhan  Tumang  yang dijadikan  sebagai  pusat  pemerintahan  desa,  sehingga  sejarah  Tumang  lebih  menonjol daripada  Cepogo.  Hal  tersebut  terkait  dengan  keberadaan  Pedukuhan  Tumang  sebagai wilayah  industri  kerajinan  logam  yang  lebih  banyak  dikenal  masyarakat  luas,  baik  di dalam negeri maupun luar negeri daripada nama Cepogo yang menjadi nama desa.
Pada tahun 2018, penduduk Desa Cepogo berjumlah 8.104 jiwa dengan komposisi jumlah  penduduk  laki-laki  sebanyak  4.060  atau  50,09%  dan  jumlah  penduduk perempuan  sebanyak  4.044  atau  49,91%  dengan  tingkat  kepadatan  penduduk  sebesar 2.103  jiwa/km  persegi  dan  jumlah  Kepala  Keluarga  (KK)  sebanyak  2.649  KK. Penelitian  kualitatif  ini  melibatkan  empat  orang  informan  yang  diwawancara  untuk mendapatkan data primer yang dianalisis. Keempat orang informan aparat Desa Cepogo tersebut meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Staf Administrasi. Keempatnya terlibat langsung dalam penyusunan program dalam pengelolaan dana desa dan  laporan  pelaksanaannya.  Identifikasi  umum  terhadap  keempat  informan  penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Identifikasi Informan
Informan Nama (inisial) Gender Jabatan Usia (tahun) Pendidikan Masa Kerja (tahun) 1 Ma L Kepala Desa 52 SMA 8 2 Ri P Sekretaris Desa 45 Diploma 6 3 Nu P Bendahara Desa 37 Sarjana 6 4 Ra L Staf Administrasi 34 Sarjana 4
Keterangan: L=Laki-laki; P=Perempuan; SMA (Sekolah Menengah Atas). Sumber: Hasil pengumpulan data primer yang diolah (2019).

## Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan dana desa di Desa Cepogo didasarkan pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang terdiri atas prosedur perencanaan, pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban  dana  desa  oleh  Pemerintah  Desa  Cepogo. Penelitian  ini  menganalisis  sumber  pendapatan  desa  yang  berasal  dari  alokasi  APBN berupa  dana  desa.  Pengelolaan  dana  desa  menjadi  obyek  utama  penelitian  ini,  karena pemerintah  desa  mendapatkan  kewenangan  langsung  dari  pemerintah  pusat  melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

## Tabel 1. Rincian Dana Desa yang Diterima Desa Cepogo
Tahun Realisasi Dana Desa (Rp) 2017 849.281.000 2018 911.926.000 2019 1.106.186.000
Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Cepogo Tahun 2017-2019.
Setiap tahun, pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang sangat besar untuk  diberikan  kepada  desa-desa  di  seluruh  Indonesia.  Desa  Cepogo  mendapatkan kewenangan  dan  sumber  dana  yang  cukup  besar  untuk  dikelola  sendiri  dalam  rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Tabel 2 menunjukkan rincian dana  desa  yang  telah  diterima  dan  digunakan  bagi  pembangunan  Desa  Cepogo  untuk periode tahun 2017-2019.
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  sejak  tahun  2017  hingga  2019,  Desa  Cepogo  telah menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat dengan jumlah yang semakin besar. Besaran dana desa yang diterima Desa Cepogo pada setiap tahunnya tidak sama, tetapi cenderung meningkat. Pengalokasian APBDes untuk dana desa tergantung dari kemam- puan APBN. Perhitungan pengalokasian dana desa berpatokan pada Peraturan Pemerin- tah (PP) nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pen- dapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  kemudian  diganti  dengan  PP  nomor  22  tahun  2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kemenkeu, 2014).
Pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Cepogo  memiliki  mekanisme  yang  dimulai  dari pembentukan  Tim  Penyusun  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes)  yang  dibuat oleh Pemerintah Desa Cepogo. Tim ini melibatkan aparatur desa dan masyarakat secara umum, yakni kepala desa sebagai pembina, sekretaris desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga  yang  ada  di  desa,  dan  BPD.  Keberadaan  tim  ini  bertujuan  agar pembangunan  desa  dapat  lebih  terarah  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat Desa  Cepogo.  Hasil  wawancara  terhadap  beberapa  informan  menjelaskan  mengenai mekanisme sebelum pengelolaan dana desa, seperti yang diuraikan oleh Informan 1 dan Informan 2 berikut ini:
“Jadi  kita  pertama-tama  bikin  tim  dulu  sebelum  adanya  musyawarah  ituyang isinya  perwakilan  pemerintah  desa,  ada  juga  dari  perwakilan  masing-masing lembaga.” (Informan 2, Sekretaris Desa).
“Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  itu  dilaksanakan....  kemudian dirapatkan  dengan  BPD  dan  masyarakat....  nanti  arahnya  setelah  itu  dilaksa- nakan croscek selesai masuk ke RKP Desa itu akan dimusrenbangkan” (Informan 1, Kepala Desa).
“[...]  masyarakat  diajak  bicara,  namun  sebelum  diajak  bicara,  sebelumnya  kita desa sudah mengetahui potensi dan masalah yang ada. Jadi, pada akhirnya yang kita harapkan itu adalah masukan dari masyarakat  itu sesuai dengan kebutuhan masayarakat, namun tidak terlepas dari apa yang menjadi hasil dari pengecekan lapangan atau croscek di pemerintah desa [...]” (Informan 1, Kepala Desa).
Mekanisme  pembentukan  Tim  Penyusun  RKPDes  yang  dibuat  oleh  Pemerintah Desa  Cepogo  telah  sesuai  dengan  Permendagri  No  114  tahun  2014  tentang  pedoman pembangunan desa yang terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan Tim Penyusun RKPDes dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 03 tahun 2012 tentang  sistem  perencanaan  pembangunan  partisipatif  daerah  pada  pasal  1  yang  berisi mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah atau SP3D, yaitu usaha sistematis  untuk  merumuskan  strategi  perencanaan  pembangunan  daerah  dengan  meli- batkan masyarakat melalui pelaksanaan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## Perencanaan
Dana  Desa  adalah  dana  APBN  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  desa (Kemenkeu, 2017). Oleh karena itu, program  perenca- naan  dan  kegiatannya  disusun  melalui  forum  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Desa  (Musrenbangdes).  Musrenbangdes  adalah  forum  musyawarah  yang  membahas usulan-usulan  rencana  kegiatan  pembangunan  desa  yang  berpedoman  pada  prinsip- prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip parti- sipasi  adalah  keterlibatan  warga  negara  di  dalam  pengambilan  keputusan  baik  secara langsung  maupun  melalui  institusi  yang  mewakili  kepentingannya  (Tjokroamidjojo, 2000).  Pelaksanaan  prinsip  partisipasi  tersebut  juga  telah  dibuktikan  dengan  hasil wawancara sebagai berikut:
“Perencanaan ADD sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip partisipasi. Sebe- lum  dilaksanakan  kegiatan  terlebih  dahulu  dilakukan  musyawarah  desa  guna membahas  perencanaan  pembangunan  dan  yang  melaksanakan  pembangunan adalah  warga  setempat  di  mana  kegiatan  pembangunan  tersebut  dilaksanakan [...]“ (Informan 1, Kepala Desa).
Dalam  perencanaan  kegiatan-kegiatan  yang  dananya  bersumber  dari  dana  desa harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat, karena dana desa merupakan sumber  pendapatan  utama  desa-desa  di  Kabupaten  Boyolali  termasuk  Desa  Cepogo. Oleh karena itu, rencana penggunaan dana desa juga menjadi bahan utama penyusunan APBDes  yang  dimusyawarahkan  di  tingkat  desa  dan  disepakati  oleh  pemerintah  desa dan BPD sebagai perwakilan masyarakat desa sebagai pedoman kegiatan pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan kepada masyarakat desa selama satu tahun sebagaimana disampaikan oleh Informan 1 sebagai berikut:
“[...]  untuk  prinsip  di  pemerintahan  desa  Cepogo....  ini  kita  melaksanakan croscek,  artinya  memang  betul-betul  di  cek  ke  bawah....  sehingga  pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa itu dilaksanakan secara croscek untuk mengetahui potensi dan masalah yang ada .... setelah dirangkum, kemudian dirapatkan  dengan  BPD  dan  masyarakat....  nanti  arahnya  setelah  itu  dilaksana- kan  croscek  selesai  masuk  ke  RKP  Desa  itu  akan  dimusrenbangkan...  sehingga pola  Musrenbang  inilah  yang  nantinya  menentukan  mana  yang  harus  dibangun [...]” (Informan 1, Kepala Desa).
“Misalnya,  potensi  disini  bisa  dikembangkan  apa  itu  masyarakat  semua  diajak ngomong.  Nanti  akan  kita  florkan  pada  saat  Musrenbang  Desa..........  setelah RPJM  Desa,  baru  RKP  yang  digunakan  selama  enam  tahun  itu.  Jadi,  keinginan masyarakat  dalam  pelaksanaan  disiplin  pembangunan  itu  bukan  hasil  dari keinginan mereka, tapi akan disandingkan antara hasil dari  croscek potensi dan masalah yang ada dengan masyarakat menginginkan semacam apa” (Informan 1, Kepala Desa).
Pendapat  Informan  1  tersebut  mencerminkan  adanya  komitmen  bersama  antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan tetap menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat.  Namun  dalam  pelaksanaannya  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  masing- masing  desa  untuk  menumbuhkan  potensi  desa  tersebut.  Pada  prinsipnya  penggunaan
dana desa terbagi menjadi dua, yaitu dana operasional pemerintah desa dan dana untuk pemberdayaan masyarakat desa.
Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa  dan  pembangunan  desa  dalam  kurun  waktu  satu  tahun.  Dengan  demikian perencanaan  yang  telah  disepakati  juga  harus  transparan  dan  dapat  diketahui  oleh seluruh  lapisan  masyarakat  yang  nantinya  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dari  sisi transparansi  perencanaan,  seluruh  pemerintah  desa  di  Kecamatan  Cepogo  diwajibkan untuk  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang  kegiatan  apa  yang  akan dilakukan  yang  dananya  bersumber  dari  dana  desa.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa perencanaan  dana  desa  di  Desa  Cepogo  juga  telah  melaksanakan  prinsip  transparansi dan akuntabilitas.
Prinsip  transparansi  dijunjung  tinggi  oleh  pelaksana  program  dana  desa  di  Desa Cepogo  sehingga  diharapkan  memperoleh  imbal  balik/tanggapan  masyarakat  di  dalam memperbaiki  kinerja  pembangunan.  Di  samping  itu  pemberian  informasi  dilaksanakan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai paska kegiatan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan salah seorang Tim Pelaksana Desa sebagai berikut:
“ Pengelola Dana Desa memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi  terkait  dengan  papan  informasi  ada  papan  proyek  yang  dipasang  di titik proyek tersebut dilaksanakan, dan yang kedua melalui pertanggungjawaban kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  selaku  wakil  dari  masyarakat desa” (Informan 1, Kepala Desa).
Informasi  tersebut  menunjukkan  adanya  penerapan  prinsip  transparansi  di  dalam perencanaan  dana  desa  yang  dapat  diketahui  oleh  seluruh  masyarakat  desa.  Jika  tahap perencanaan  dana  desa  selesai,  maka  tahap  selanjutnya  adalah  tahap  pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa.

## Pelaksanaan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 7 tahun 2016 mengenai Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Kepala  Desa  dibantu  oleh  Pejabat  Pelaksana  Teknis Kegiatan  (PPTK)  dalam  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  desa.  Dalam  hal  pelak- sanaan  program  dana  desa  di  Desa  Cepogo  juga  menjunjung  tinggi  prinsip  partisipatif dalam  pengambilan  keputusan  dan  transparansi,  seperti  yang  disampaikan  oleh  infor- man sebagai berikut:
“ Pelaksana  ADD  sudah  melaksanakan  prinsip  transparansi  karena  dari  proses perencanaan,  pelaksanaan  sampai  dengan  pertanggungjawaban  selalu  melibat- kan  unsur-unsur  masyarakat  termasuk  Badan  Permusyawaratan  Desa,  Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, dan tokoh masyarakat” (Informan 1, Kepala Desa).
Hasil  wawancara  tersebut  sesuai  dengan  konsep  transparansi  (Tjokroamidjojo, 2000),  yaitu  dapat  diketahui  oleh  banyak  pihak  (yang  berkepentingan)  mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Dari sisi prin- sip  akuntabilitas  pelaksanaan  ADD  ditempuh  melalui  sistem  pelaporan  yaitu  laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Berikut hasil wawancara sebagai berikut:
“Sistem  pelaporan  kegiatan  ADD  dilaksanakan  secara  bertahap  sesuai  dengan pencairan  ADD.  Tahapan  pencairan  ADD  ada  tiga  tahap  yang  pertama  40%, kedua 40%, ketiga 20%.  Jadi pertama 20 kemudian setelah kita  bisa menyajikan SPJnya,  yaitu  ditransfer  tahap  kedua,  nah  pada  tahap  kedua  bisa  menyajikan SPJnya baru ditransfer ke tahap ketiganya. Jadi, otomatis masuknya meski hanya satu  rekening  tapi secara otomatis ini asalnya dari  dari  dana desa atau  Alokasi Dana Desa itu pasti akan kelihatan” (Informan 3, Bendahara Desa).
Hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan  bahwa  di  dalam  pelaksanaan  dana  desa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola dana desa di tingkat  desa,  terutama  tentang  kegiatan  fisik  dan  penyerapan  dana,  dengan  demikian dapat  diketahui  bahwa  tanggungjawab  pengelola  dana  desa  di  tingkat  desa  sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan dana desa yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.
Pertanggungjawaban  pelaksanaan  program  dana  desa  kepada  pemerintah  tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang secara bertahap. Laporan pelaksanaan dana  desa  terdiri  dari  laporan  pendahuluan,  laporan  masing-masing  tahap  kegiatan, laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

## Pertanggungjawaban
Akuntabilitas adalah tanggung gugat dari pengurusan atau penyelenggaraan yang dilakukan (Tjokroamidjojo, 2000). Pertanggungjawaban merupakan wujud konsekuensi penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  pengelolaan  dana  desa  kepada  pihak-pihak  ter- kait.  Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Desa  wajib  membuat  laporan  pengelolaan  dana  desa. Penyampaian  Laporan  Realisasi  Dana  Desa  secara  tertulis  oleh  Pemerintah  Desa Cepogo  kepada  Bupati  Boyolali.  Dalam  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good government  governance ), maka pertanggungjawaban  tersebut  tidak hanya disampaikan kepada pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi saja, tetapi laporan tersebut juga harus disampaikan  kepada  masyarakat.  Berikut  uraian  pertanggungjawaban  yang  dilakukan oleh pemerintah desa:
“Ada, website ada, itu untuk umum. Tapi tidak terperinci seperti dalam laporan SPJ, tapi sampai  rinci,  katakanlah mungkin  itu, tidak diperbolehkan”  (Informan 4, Staf Administrasi).
“Kalau peraturan desa itu yang realisasi APBDes, kalau realisasi dana desa itu tidak diperdeskan. Kan sudah include di  APBDes tadi. Tapi  ada laporan tersen- diri tentang dana desa itu ada” (Informan 2, Sekretaris Desa).
Pertanggungjawaban pengelola dana desa kepada masyarakat, yakni dalam bentuk fisik dan juga musyawarah atau rapat pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa yang dihadiri oleh BPD selaku wakil dari masyarakat desa. Berikut hasil wawancara sebagai berikut:
“ Pertanggungjawaban  pelaksana  ADD  kepada  masyarakat,  yaitu  dalam  bentuk fisik  yang  telah  disepakati  di  dalam  musrenbangdes  dan  rapat  pertanggungja- waban ADD” (Informan 2, Sekretaris Desa).
Di  sisi  lain,  pengelolaan  administrasi  keuangan  sebagaimana  hasil  wawancara dengan informan diperoleh informasi sebagai berikut:
“ Pengelolaan  administrasi  keuangan  disertai  dengan  bukti  pendukung  berupa nota  dan  kwitansi  ditambah  surat  pesanan  dan  surat  perintah  kerja  dari  kepala desa  untuk  pesanan  material  (CV  atau  toko  bangunan)  untuk  kegiatan  fisik” (Informan 3, Bendahara Desa).
Informasi-informasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  sistem  pertanggungjawaban pelaksanaan  dana  desa  di  Desa  Cepogo  telah  melaksanakan  prinsip  akuntabilitas. Pengelola dana desa juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuang- an  dana  desa  dengan  baik  yaitu  setiap  pembelanjaan  yang  bersumber  dari  dana  desa harus  disertai  dengan  bukti.  Hal  tersebut  didukung  dengan  informasi  yang  diperoleh dari informan sebagai berikut:
“ Dalam  mengeluarkan  uang  yang  bersumber  dari  ADD  harus  disertai  dengan bukti pendukung berupa  nota  dan kwitansi dan juga tanda  terima” (Informan 3, Bendahara Desa).
Dari kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama dalam pelaksanaan dana  desa  tetap  dituntut  pertanggungjawaban  di  setiap  pembelanjaan  uang  dana  desa. Dengan  demikian  apabila  hal  tersebut  telah  dilakukan  secara  terus  menerus,  tertib  dan sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada,  maka  akan  dapat  meringankan/mendukung  penyu- sunan  pertanggungjawaban  akhir  kegiatan  dana  desa  yang  nantinya  akan  disusun  oleh Tim Pelaksanan Desa, sedangkan pemahaman pengelolaan administrasi keuangan dana desa dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:
“ Pelaksana  ADD  sudah  memahami  tentang  pengelolaan  administrasi  keuangan Dana  Desa  sesuai  dengan  sosialisasi  dan  petunjuk  dari  pemerintah  kabupaten dan  juga  petunjuk  dari  buku  pedoman  pelaksanaan  bantuan  keuangan  kepada pemerintah desa” (Informan 3, Bendahara Desa).
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat,  pelaksana  dana  desa  dapat  memahami  dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan dana desa, karena selalu ada petun- juk  dari  pemerintah  kabupaten.  Dari  sisi  akuntabilitas,  pelaksanaan  dana  desa  di  Desa Cepogo telah memenuhi prinsip akuntabilitas seperti disampaikan oleh Tjokroamidjojo (2000),  yaitu  tanggung  gugat  dari  pengurusan  atau  penyelenggaraan  yang  dilakukan. Hal  ini  didukung  penerapan  di  lapangan  yang  menunjukkan  bahwa  semua  uang  yang telah dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik dan administrasi keuangan. Pertanggungjawaban  dana  desa  dari  sisi  fisik  di  semua  desa  dapat  dikatakan  berhasil dengan baik dan sudah selesai sepenuhnya.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Dana  desa  harus dilaksanakan  secara  terbuka  melalui  musyawarah  desa  dan  hasilnya  dituangkan  dalam bentuk  Peraturan  Desa  (Perdes).  Ketentuan  tersebut  menunjukkan  adanya  komitmen dari  para stakeholder /pengambil  keputusan  bahwa  pengelolaan  dana  desa  itu  harus memenuhi  prinsip-prinsip good  governance yang  harus  dilaksanakan  oleh  para  penge- lola  dana  desa  dan  juga  masyarakatnya.  Adanya  komitmen  yang  kuat  dari  Pemerintah Desa  Cepogo  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  sesuai  dengan  informasi wawancara sebagai berikut:
“Ada pun komitmen dari Pemerintah Desa Cepogo agar lebih mempercepat dina- mika  pembangunan,  yaitu  dengan  cara  untuk  menggali  swadaya  masyarakat.
Artinya, pemerintah desa berupaya dengan jumlah dana desa yang relatif kecil ini mengajak  masyarakat  ikut  serta  di  dalam  mempercepat  pembangunan  desa” (Informan 1, Kepala Desa).
Pendapat  informan  tersebut  memberi  sinyal  bahwa  dalam  menumbuhkan  partisipasi masyarakat  desa  khusunya  dalam  pengelolaan  dana  desa  harus  dilaksanakan  secara bersama-sama oleh semua stakeholders dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada  di  desa.  Pelaksanaan  tersebut  dalam  rangka  penerapan  prinsip  partisipatif  pemba- ngunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan dan akuntabel.

## Transparansi
Prinsip  untuk  menjamin  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  dapat  memperoleh informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  adalah  transparansi.  Informasi  yang berhak  diperoleh  masyarakat  baik  dari  tahapan  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pertanggungjawaban.  Pelaporan  dibangun  atas  dasarkebebasan  memperoleh  informasi. Informasi  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik  secara  langsung  dapat  diperoleh oleh  mereka  yang  membutuhkan.  Pemerintah  Desa  Cepogo  memberikan  informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:
“[...] setelah paska itu kita buat seperti ini, IPKD (Informasi  Penyelenggaraan Kepala  Desa).  Jadi  kita,  tahun  yang  berkenaan  kita  buat  grafik  seperti  ini  (di koran).  Ditempelkan  di  tempat  umum.  Ini  transparansinya”  (Informan  4,  Staf Administrasi).
“Jadi sekarang online, misalnya online itu server di kabupaten tetap tahu desa A, B,  C  online.  Jadi  ini  masukkan  ini  keluar  SPP,  pengeluaran  ini  tahu  semua.  Itu juga salah satu bentuk transparansi” (Informan 3, Keuangan Desa).
“Ada, wibsite ada, itu untuk umum. Tapi  tidak terperinci  seperti dalam laporan SPJ, tapi sampai  rinci,  katakanlah mungkin  itu, tidak diperbolehkan”  (Informan 4, Staf Administrasi).
Berdasarkan  uraian  dari  Informan  3  dan  4,  Transparansi  yang  dibangun  oleh Pemerintah  Desa  Cepogo  menempatkan  dokumen  desa  sebagai  dokumen  publik, kecuali  dokumen  data  kependudukan  dan  data  aset  warga  desa.  Informasi-informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan disampaikan melalui situs web Desa Cepogo, papan pengumuman di kantor desa, dan penyampaian informasi juga melalui perwakil- an tiap-tiap Kepala Dusun dan Ketua RT. Perangkat desa juga mengelola website desa. Selain itu, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa juga dipublikasikan melalui koran.
“Jadi kita, tahun yang berkenaan kita buat grafik seperti ini (di koran). Ditempel- kan di tempat umum. Ini transparansinya” (Informan 4, Staf Administrasi).
“Ada, website ada, itu untuk umum” (Informan 4, Staf Administrasi).
“Ya kan ada ini laporan  realisasi yang dimuat di  koran, lalu dibagikan kepada masyarakat  ini  secara  umum.  Kalau  pertangungjawaban  itu  setiap  akhir  masa jabatan akan ada LPPD dan itu dilaporkan kepada Bupati” (Informan 2, Sekre- taris Desa).
Upaya komunikasi melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cepogo agar masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Suatu  komunikasi  dapat  dikatakan  efektif  apabila  sasaran  maupun  tujuan  komunikasi
dapat tercapai. Berikut merupakan penjelasan dari beberapa informan mengenai keefek- tifan pemerintah desa dalam hal transparansi:
“Kalau masyarakat berhak menanyakan atau berhak bertanya salah satunya me- lalui Badan Permusyawaratan Desa” (Informan 2, Sekretaris Desa).
“Masyarakat  itu  ngerti  misalya  disini  ada  selokan  panjangnya  sekian  meter, dalamnya  sekian  meter,  ini  sudah  diukur  semua  sehingga  pada  saat  masyarakat akan usul, eh tempat saya butuh selokan dibenahi, kita sudah tahu datanya sudah ada.  Kemudian  akan  kita  laksanakan  sesuai  dengan  kebutuhan”  (Informan  1, Kepala Desa).
“....bagi yang tahu IT, tapi ya kita sekali lagi salah satu upaya kita untuk mem- buat transparasi. Yang lainnya ya itu kita sampaikan tadi, dengan hardcopy atau bisa tanya langsung ke kantor” (Informan 4, Staf Administrasi).
Teknologi  di  era  globalisasi  yang  sangat  pesat  ini  masyarakat  dengan  mudah dapat mengakses informasi yang disediakan oleh pemerintah desa di situs website , yaitu masyarakat yang berusia 26-35 tahun. Selain itu, untuk masyarakat yang belum menge- nal teknologi seperti masyarakat yang berusia lebih dari 65 tahun bisa melihat di media cetak atau koran. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa dirasa sudah efektif dengan  menggunakan  situs website dan  media  cetak.  Situs web dirasa  paling  efektif untuk  pihak  di  luar  masyarakat,  seperti  mahasiswa  yang  berkeinginan  untuk  melihat penyelenggaraan pemerintah desa dan pihak investor untuk melihat potensi yang ada di desa  Cepogo.  Namun,  Pemerintah  Desa  Cepogo  tetap  berusaha  melakukan  transparasi pelaporan kepada semua pihak. Pelaporan itu dilakukan pemerintah dengan memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada Kepala Dusun maupun Ketua RT/RW, serta  membuat  pengumuman  di  kantor  desa,  sehingga  masyarakat  yang  belum  paham akan teknologi dapat memperoleh informasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian  tentang  penerapan prinsip tranparansi  dan akuntabilitas  pengelo- laan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Cepogo,  Kecamatan  Cepogo, Kabupaten  Boyolali,  Provinsi  Jawa  Tengah  menunjukkan  bahwa  tahap  perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan keha- diran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa atau Musyawarah Rencana  Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes).  Selain  itu,  dalam  musyawarah  desa tersebut,  pemerintah  desa  terbuka  untuk  menerima  segala  usulan  masyarakat  agar pembangunan Desa Cepogo dapat berjalan lancar melalui tata kelola pemerintahan yang baik atau good government governance.
Tahap  pelaksanaan  program  pembangunan  di  Desa  Cepogo  telah  menerapkan prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas.  Prinsip  transparansi  terpenuhi  dengan  adanya informasi  yang  jelas  melalui website dan  surat  kabar  berkaitan  dengan  jadwal  pelak- sanaan  pembangunan  fisik  yang  dibiayai  dengan  dana  desa.  Prinsip  akuntabilitas  telah terlaksana  sepenuhnya,  karena  pertanggungjawaban  secara  fisik  dan  administrasinya sudah diselesaikan secara lengkap, serta memenuhi prinsip-prinsip good governance .
Tahap  penatausahaan  dalam  pengelolaan  dana  desa,  Pemerintah  Desa  Cepogo sudah melaksanakannya dengan baik. Hal itu dibuktikan oleh bendahara  yang melaku-
kan  pencatatan  penerimaan  dan  pengeluaran  secara  tertib.  Setiap  bulan,  bendahara melakukan tutup buku dan membuat laporan periodik yang disampaikan kepada Kepala Desa Cepogo. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan proses pertang- gungjawaban  Kepala  Desa  Cepogo  yang  disampaikan  tepat  waktu  kepada  Camat Cepogo  maupun  Bupati  Boyolali  melalui  penyampaian  Laporan  Realisasi  Pengelolaan Dana Desa. Selain itu, pertanggungjawaban juga dilakukan kepada masyarakat  melalui kegiatan  musyawarah  desa.  Pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  oleh BPD  sebagai  pengawas  dan  berfungsi  untuk  menetapkan  peraturan  desa  (Perdes) bersama Kepala Desa yang sudah berjalan dengan baik. Pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai tugas pokok dan fungsi BPD.

## DAFTAR REFERENSI
Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 2 (3), 473–485.
Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jurnal Riset Akuntansi , 1 (1), 1–14.
Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) . Jurnal Akuntansi dan Investasi , 12 (2), 110–125.
DPR RI (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diakses tanggal 24 Oktober 2019 dari
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf.
DPR RI (2019). Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah. Diakses tanggal 23 November 2019 dari http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Be rmasalah.
Farida, V., Jati, W. A., & Harventy R., (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Jurnal Akademi Akuntansi , 1 (1), 64–73.
Ismail, M., Widagdo, A.K., & Widodo, A. (2016).  Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 19 (2), 329–339.
Jensen, C. M., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3 , 305– 360.
Kemenkeu (2015). Peraturan Pemerintah RI No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pertaruran Pemerntah No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Diakses tanggal 2 November 2019 dari https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/22TAHUN2015PP.pdf.
Kemenkeu (2017). Buku Saku Dana Desa. Diakses tanggal 19 Oktober 2019 dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/Buku-Saku-Dana- Desa-ttd-menteri-final-cover_opt.pdf.
Kemendagri (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses tanggal 20 Oktober 2019 dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2a hUKEwiDr4Hc7LzqAhXET30KHaZ4CcEQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F %2Fbinapemdes.kemendagri.go.id%2Fuploads%2Fgallery%2FPermendagri_No._ 37_Th_._2007_Ttg_._Pedoman_Pengelolaan_Keuangan_Desa_.pdf&usg=AOvV aw0J_pLLkQp-CpTSXVcdKxAw.
Krina, P. L. L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Bappenas.
LAN & BPKP (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Bogor. Diakses tanggal 21 Desember 2019 dari
http://kms.ipb.ac.id/1715/1/Akuntabilitas%20dan%20Good%20Governance%2C %20Modul%201%20dari%205%20Modul%20Sosialisasi%20Sistem%20Akuntab ilitas%20Kinerja%20Instansi%20Pemerintah%20%28AKIP%29.pdf.
Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Pemerintah Desa Panggungharjo (2014). Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses tanggal 26 Oktober 2019 dari http://www.panggungharjo.desa.id/wp- content/uploads/2018/02/PERMENDAGRI-No.-113-Tahun-2014-tentang- Pengelolaan-Keuangan-Desa.pdf.
Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good
Governace di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. Jurnal Politik Muda , 6 (2), 110– 119.
Putra, I. P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. e-Journal Universitas Pendidikan
Ganesha , 8 (2), 1–11.
Rahadian, A. H. (2010). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmiah STIAMI , 57–70.
Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. E-journal Ilmu Pemerintahan , 3 (4), 97–113.
Tjokroamidjojo, B. (2000). Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan) . Jakarta: UI Press.
Tomuka, S. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi tentang Pelayanan Akte Jual Beli). E-journal Unsrat , 2 (2), 1–15.
United Nations Development Program (UNDP) (1997). Governance for sustainable human development. Diakses tanggal 24 November 2019 dari http://Opening- Discussion-Paper--Governance-for-Sustainable-Development.pdf.
Widayanti, R., Masitoh, E., & Dwi, A. (2019). Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa: Tinjauan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Wilayah Wonogiri Jawa Tengah . Jurnal FEB UNMUL Kinerja , 16 (1), 10–21.