## KEDUDUKAN  HUKUM  PENYELENGGARAAN APOTIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017
Oleh: Iwan Afriansyah 1)
Cholidi Zainuddin 2)
Abdul Latif Mahfuz 3)
Universitas Muhammadiyah Palembang 1,2,3)
E-mail: IwanAfriansyah@gmail.com

## ABSTRACT
One of them is the issue of permissions. The formulation of the problem in this research is 1) What is the legal position of operating a dispensary that does not have a license based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 9 of 2017?; and 2) What are the efforts made by the Health Service in dealing with the operation of dispensaries that do not have licenses based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia  Number  9  of  2017?.  The  research  method  used  is  normative  juridical  research. The  data  sources  used  in  this  study  consist  of  secondary  data.  Based  on  the  results  of  the study,  it  shows  that  1)  The  legal  position  of  operating  a  dispensary  that  does  not  have  a license  based  on  the  Regulation  of  the  Minister  of  Health  of  the  Republic  of  Indonesia Number 9 of 2017 is not in accordance with the function of the dispensary as a public health service  facility  that  still  cannot  accommodate  all  the  needs  of  a  dispensary  as  a  business actor related to the requirements in accordance with which have been stipulated by laws and regulations so that they are non-compliant with the law, because pharmacies that do not have a license are considered invalid where the Pharmacy Licensing in Banyuasin Regency in the process of licensing services has not fully referred to the Minister of Health Regulation No. 9 of 2017 concerning Pharmacies, p. This is because the management of both the issuance of permits  and  the  extension  of  permits  is  not  in  accordance  with  the  specified  time.  and  2) Efforts  made  by  the  health  office  in  dealing  with  the  operation  of  dispensaries  that  do  not have a license based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 9 of 2017 include First, the Health Service facilitates and accelerates the process of issuing  Pharmacy  Permits  (SIA),  increasing  Human  Resources  (HR).  ,  and  Make improvements  to  facilities  and  infrastructure  in  issuing  pharmacy  permits  and  provide information in advance when there is a delay in obtaining permit issuance. Second, carry out supervision  in  the  Context  of  Granting  Permits.  Third,  transfer  the  responsibility  for dispensary  management  and  Fourth,  the  Health  Service  conducts  legal  awareness  building should be based on the dispensary's efforts to instill, socialize and institutionalize the values that underlie the legal regulations by dissemination Keywords: Legal Standing, Unlicensed Pharmacy

## ABSTRAK
Salah  satunya  adalah  masalah  perizinan.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  1) Bagaimana kedudukan hukum  penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017?; dan 2) Apa upaya yang  dilakukan  Dinas  Kesehatan  dalam  menangani    penyelenggaraan  apotik  yang  tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017?. Metode penelitian  yang digunakan  adalah penelitian  yuridis  normatif    Sumber  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa 1) Kedudukan hukum penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 2017  kurang sesuai  dengan  fungsi  apotik  sebagai  sarana  pelayanan  kesehatan  masyarakat  masih  belum dapat  mengakomodir  semua  kebutuhan  apotek  selaku  pelaku  usaha  terkait  dengan persyaratan  sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan sehingga  bersifat  bersifat  tidak  patuh  terhadap  hukum,    karena  apotik  yang  tidak  memiliki izin  dianggap  tidak  sah  dimana Perizinan  Apotek  di  Kabupaten  Banyuasin  dalam  proses pelayanan perizinannya belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun  2017  tentang  Apotek,  hal  ini  dikarenakan  dalam  pengurusan  baik  penerbitan  izin maupun perpanjangan izin  tidak sesuai dengan waktu  yang telah ditentukan.  dan 2)  Upaya yang  dilakukan  dinas  kesehatan  dalam  menangani    penyelenggaraan  apotik  yang  tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 meliputi Pertama , Dinas Kesehatan mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat  Izin  Apotek  (SIA)  ,  meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  dan  Melakukan perbaikan  sarana  dan  prasarana  dalam  menerbitkan  izin  apotek  dan  memberikan  informasi terlebih  dahulu  ketika  adanya  keterlambatan  dalam  pengurusan  penerbitan  izin. Kedua , melakukan  pengawasan  Dalam  Rangka  Pemberian  Izin. Ketiga ,  melakukan  pengalihan tanggung  jawab  pengelolaan  apotik  dan Keempat ,  Dinas  Kesehatan  melakukan  Pembinaan kesadaran  hukum  hendaknya  didasarkan  pada  usaha-usaha  apotik  untuk  menanamkan, memasyarakatkan  dan  melembagakan  nilai-nilai  yang  mendasari  peraturan  hukum  tersebut dengan sosialisasi
Kata Kunci:   Kedudukan  Hukum , Apotik Yang Tidak Memiliki Izin

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum yang  menjamin  pelayanan  kesehatan  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Upaya  kesehatan ini perlu dilakukan, demi kebaikan bersama.  Salah  satu  usaha  kesehatan  yang perlu  ditingkatkan  dan  dipertahankan adalah  di  bidang  farmasi.  Hal  ini  menjadi tanggung  jawab  semua  pihak  termasuk pemerintah  dan  masyarakat  melalui  upaya perbaikan, pencegahan, pengobatan, pemulihan  dan  paliatif  yang  ditujukan kepada masyarakat, dilakukan secara komprehensif,  terpadu,  berkelanjutan,  serta didukung oleh sistem rujukan yang berjalan dengan baik.
Salah  satu  cara  penyediaan  sarana pelayanan obat kesehatan di bidang farmasi
adalah  melalui  apotek.  Apotek  adalah sarana  pelayanan  kefarmasian  tempat apoteker  melakukan  praktik  kefarmasian. Apoteker  adalah  lulusan  apoteker  yang telah  lulus  sebagai  apoteker  dan  diambil sumpah jabatannya sebagai apoteker.  Pada dasarnya pendirian apotek harus mempunyai tujuan antara lain mendekatkan pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat, melanjutkan dan meningkatkan pembangunan  dan  peningkatan  kapasitas puskesmas  bagi  masyarakat,  penyediaan tenaga medis dan paramedis serta penyediaan  tenaga  kesehatan.  .  obat  yang lebih merata dan terjangkau oleh masyarakat umum. Pendirian apotek tentunya  merupakan  tujuan  yang  telah ditetapkan,  bahwa  tujuan  negara  Indonesia
adalah  mewujudkan  masyarakat  yang  adil dan  makmur  berdasarkan  Pancasila,  demi terciptanya  tujuan  tersebut  dan  upaya peningkatan  taraf  hidup  dan  kesehatan. orang  lebih  merata  di  seluruh  negeri. Sejalan  dengan  itu,  dalam  penjelasan  UU Pokok Kesehatan ditegaskan bahwa:
“Derajat  kesehatan  yang  setinggi- tingginya  harus  dicapai  oleh  setiap orang  secara  merata,  selain  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan yang  sebaik-baiknya,  setiap  warga negara  juga  harus  berperan  aktif dalam  segala  upaya  kesehatan  yang dilakukan Pemerintah. Dalam
mengikutsertakan masyarakat dalam usaha  kesehatan  dan  berdasarkan sikap  Pemerintah  terhadap  usaha swasta  pada  umumnya,  pemerintah memberikan  kesempatan  kepada badan  swasta  untuk  menjalankan usaha pengobatan, perawatan, pendidikan,  penyelidikan  dan  usaha di  bidang  farmasi,  asalkan  usaha- usaha  tersebut  Fungsi  sosial  ini harus mengutamakan fungsi sosialnya , tidak hanya untuk tujuan mencari keuntungan.” Apotek
merupakan mitra Pemerintah  yang  harus  bersinergi  dengan Pemerintah  dalam  pembangunan  kesehatan masyarakat  melalui  pendistribusian  obat  di masyarakat, dengan mengutamakan kepentingan sosial oleh Pemerintah menerbitkan Keputusan  Menteri Kesehatan No.  1332/  MenKes/SK/X/2002  Tentang Ketentuan  Tata  Cara  Penerbitan  Izin Apotek  Untuk  Izin  Pendirian  Apotek Jangan  Salah  Menafsirkan  Izin  Pendirian. Namun  mendirikan  apotek  bukanlah  hal
yang  mudah,  Anda  harus  memperhatikan terlebih  dahulu  untuk  memenuhi  semua persyaratan  yang  meliputi:  a.  Persyaratan lokasi  pendirian  apotek,  b.  Persyaratan gedung dan peralatan apotek, c. Persyaratan Produk  Farmasi.  Persyaratan  tersebut  di atas  merupakan  persyaratan  minimal  yang harus  dipenuhi  dalam  setiap  pendirian apotek baru atau pengalihan apotek.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Apotek, Dinas Kesehatan telah melakukan langkah- langkah  seperti  kontak  dengan  Apoteker Pengelola Apotek, kontak dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan  Terpadu  untuk  menerbitkan  izin apotek.  Selain  itu,  Dinas  Kesehatan mengimbau  apoteker  yang  mengelola apotek  dengan  izin  seumur  hidup  untuk segera  memperbaharui  izinnya  sesuai ketentuan  baru  Permenkes  No.  9  tentang apotek ini.
Pemerintah berwenang
mengeluarkan surat keputusan (beschikking).  Salah  satu  jenis  hukum adalah  Vergunning.  Untuk  lebih  jelasnya, kita  dapat  membedakan  antara  dispensasi, izin  dan  konsesi.  Konsistensi  dalam penggunaan  istilah-istilah  tersebut  penting untuk diikuti, untuk menghindari kesalahpahaman  pada  pokok  bahasan pengusungnya.  Masing-masing  memiliki arti  dan  definisi  yang  ditentukan  secara definitif  oleh  hukum.  Perbedaan  antara
ketiganya  adalah  tentang  bagaimana  sikap pembuat  undang-undang  yang  abstrak mengatur perilaku. Pengertian sikap membentuk  aturan  hukum  yang  abstrak (regeling)  bukanlah  membentuk  aturan hukum yang konkrit (beschikking).
Di  tingkat  kabupaten,  jika  pembuat peraturan  umum  tidak  melarang  suatu perbuatan  sepanjang  dilakukan  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku,  maka disebut izin atau keputusan yang menghilangkan larangan umum dari perbuatan  tertentu.  Adapun  pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi  pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
Salah  satu  kebijakan  pemerintah mengenai obat nasional, penerapan kewenangan pemerintah untuk mengintervensi kehidupan masyarakat dalam batas-batas tertentu adalah mengatur dan  menggalakkan  penggunaan  sediaan farmasi.  Hal  ini  sebagaimana  tercantum dalam  pasal  98  ayat  (3)  dan  (4)  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan yang berbunyi: Ayat 3:
“Ketentuan mengenai perolehan, penyimpanan, pengolahan, promosi, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan  harus  memenuhi  standar  mutu pelayanan  kefarmasian  yang  ditetapkan dalam  Peraturan  Pemerintah".  Ayat  4:
"Pemerintah wajib membina, mengendalikan, mengendalikan dan mengawasi perolehan, penyimpanan, promosi, dan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)".
Pemerintah bertugas dan bertanggung  jawab  menetapkan  kebijakan di bidang  farmasi, serta  melakukan pembinaan,  pengaturan,  pengendalian,  dan pengawasan untuk mencapai tujuan kebijakan  dan  program  tersebut.  Perolehan obat  harus  dibarengi  dengan  sistem distribusi  yang  tepat  dan  efisien,  sehingga produksi  obat  dapat  efisien  dan  obat  dapat terdistribusi  secara  tepat  dan  merata  di seluruh lapisan masyarakat.
Kenyataan  yang  terjadi  saat  ini adalah dalam pembangunan apotek dibutuhkan  beberapa  persyaratan  yang mungkin  memberatkan,  sehingga  tidak semua  permohonan  pemberian  izin  usaha apotek akan dikabulkan. Permohonan  yang ditolak  akan  disertai  alasan  alasankenapa permohonan  ditolak,  apakah  syarat  syarat perizinan  kurang  lengkap,  atau  perizinan yang  tidak  sesuai  dengan  semestinya,  atau izin  pembangunan  yang  menyalahi  aturan yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah. Namun  pada  kenyataannya  masih  banyak terjadi  proses  pembangunan  apotek  yang tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku, baik itu kelengkapan izin maupun pembangunan  yang  menyalahi  aturan  dan pelanggaran  pelanggaran  lainnya  yang
terjadi.  Salah  satunya  adalah  masalah perizinan. Mengingat  saat  ini  semakin sulitnya  pendiri  usaha  apotek  untuk memiliki surat izin usaha apotek dan sering kali  ditolak  dikeluarkan  perizinannya  oleh Dinas  Kesehatan.  Padahal,  jika  perizinan apotek sudah baik maka akan semakin baik pula  bagi  masyarakat.  Jika  apotek  tersebut legal,  maka  hal  itu  akan  memberikan  rasa aman  bagi  masyarakat,  khususnya  untuk orang-orang  yang  malas  pergi  ke  Rumah Sakit  karena  jaraknya  lebih  jauh  dari apotek.  Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba untuk melakukan penulisan  dengan  judul  “ Kedudukan Hukum    Penyelenggaraan  Apotik  yang Tidak Memiliki Izin Berdasarkan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 ”

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian dalam penulisan tesis  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif. Jenis  dan  sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder. Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara studi kepustakaan (liberary research ).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kedudukan Hukum
Penyelenggaraan Apotik yang Tidak Memiliki Izin Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

## 2017
Izin  apotek  merupakan  hal  yang penting  dan  vital  dalam  dunia  kesehatan, sehingga sangat penting untuk menjaga izin apotek  sesuai  dengan  aturan  dan  tata  cara yang berlaku yaitu mengacu pada Permenkes  RI  no.  9  Tahun  2017  tentang Kefarmasian.  Dalam  penerapannya  di Kabupaten  Banyuasin,  Dinas  Kesehatan selaku  pemberi  izin  sangat  transparan dibuktikan dengan adanya pelayanan informasi baik  secara lisan maupun tertulis yang menunjukkan langkah-langkah pembuatan  izin  apotek.  Hal  ini  dilakukan agar apotek dapat dengan mudah mendapatkan syarat dan mekanisme pembuatan  izin  sehingga  efisiensi  dapat tercapai  dan  tentunya  tujuannya  adalah tercapainya  kepuasan  masyarakat  terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Banyuasin khususnya perizinan apotek..
Adapun jumlah Apotek yang ada di Kabupaten Banyuasin berjumlah 10 Apotek dengan  7  Apotek  sduah  berizin  dan  3 Apoteknya yang tidak memiliki izin. Untuk lebih  jelas  dapat  dilihat  pada  tabel  1 berikut.

## Tabel 1
Apotek di Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 No.  Apotek di Kabupaten Bnayuasin Jumlah
1 Apotek yang memiliki Izin 3 2 Apotek  yang  Mengeluarkan dan Memperpanjang Izin 7 Jumlah 10 Sumber  :  Dinas  Kesehatan  Kabupaten
Banyuasin, 2023
Berdasarkan data yang diambil pada bulan  Desember  2022  terdapat  7  Apotek yang  mengeluarkan  dan  memperpanjang izin, dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 2
Apotek yang Mengeluarkan dan Memperpanjang Izin No Nama Apotek Status 1 Apotek Banyuasin Jaya Telah perpanjang izin 2 Apotek  Semoga Sehat Baru di buka 3 Apotek Andre Baru di buka 4 Apotek Mata Air Telah perpanjang izin 5 Apotek Anissa Telah perpanjang izin 6 Apotek Balai Telah perpanjang izin 7 Apotek Jaya Sumsel Telah perpanjang izin
Sumber  :  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Banyuasin, 2023
Berdasarkan  tabel  di  atas,  penulis dalam melakukan penelitian menyimpulkan bahwa  ada  lima  dari  enam  Apotek  di Kabupaten  Banyuasin  yang  mengeluh terkait  pelayanan  perizinan  apotek  oleh dinas kesehatan Kabupaten Banyuasin. Hal yang  dikeluhkan  dari  masyarakat  akan pelayanan  perizinan  apotek  oleh  Dinas
Kesehatan  Kabupaten  Banyuasin  yaitu masalah  kejelasan  waktu  mulai  dari penyetoran berkas sampai terbitnya izin.
Seperti  Apotek  Banyuasin  Jaya mengatakan bahwa untuk menunggu perpanjangan  izin  sehingga  menghambat pengambilan  obat  di  Pedagang  Besar Farmasi  (PBF)  untuk  obat  yang  sudah kadaluarsa  atau  tidak  layak  untuk  dijual, hal  ini  merugikan  Apotek  selaku  pelaku usaha.  Dalam  pengurusan  perpanjangan izin yang menghambat yaitu masalah waktu yang  masih  belum  jelas.  Dan  untuk prosesnya sudah sangat transparan begitupun dengan masalah biaya.
Di  samping  bertujuan  mencari keuntungan, Apotek harus tetap
memperhatikan  dari  segi  kepentingan sosialnya dimana Apotek adalah merupakan  partner  dari  pemerintah  yang harus bekerjasama dengan pihak pemerintah di dalam membangun kesehatan masyarakat  melalui  penyaluran  obat– obatan  kepada  masyarakat,  dan  untuk mementingkan  kepentingan  social  oleh pemerintah dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.1332/MenKes/SK/X/2002.
Prosedur  pembuatan  izin  Apotek  di Kabupaten Banyuasin, di dalam mendirikan sebuah  Apotek  tentu  saja  harus  terlebih dahulu  dipenuhi  segala  persyaratan  untuk dapat kiranya Apotek tersebut dapat berdiri dan  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  di
tengah  –  tengah  masyarakat,  Persyaratan  – persyaratan yang dimaksud yaitu meliputi :
a) Persyaratan Lokasi berdirinya Apotek
b) Persyaratan
Bangunan dan
Perlengkapan Apotek
c) Persyaratan Perbekalan Apotek
Untuk  proses  perizinannya  Apotek yang  baru  buka  membutuhkan  waktu  yang lama untuk menunggu terbitnya izin keluar sementara  Apotek  sudah  siap  untuk dijalankan.  Bahkan  waktu  terbitnya  izin bisa  sampai  3  bulan  lebih,  hal  ini  yang sering  dikeluhkan  bagi  Apotek  –  apotek yang baru mau memulai usahanya.” Padahal  berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  9  tahun  2017  tentang Apotek  semaksimal  –  maksimalnya  waktu yang  dibutuhkan  untuk  proses  izin  Apotek tidak  lebih  dari  1  bulan,  sedangkan  baik Apotek  yang  mengalami  kendala  masalah pemberkasan  ataupun  tinjauan  lapangan tidak lebih dari 2 bulan.
Berdasarkan  observasi  di  lapangan menunjukkan  pelayanan  perizinan  Apotek yang baru buka sudah sesuai dengan jangka waktu  yang  telah  di  tentukan,  dimana keluarnya penerbitan izin tidak lebih dari 1 bulan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  9  tahun  2017  tentang Apotek.
Kedudukan
hukum penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 kurang sesuai dengan
fungsi  apotik  sebagai  sarana  pelayanan kesehatan  masyarakat  masih  belum  dapat mengakomodir  semua  kebutuhan  apotek selaku pelaku usaha terkait dengan persyaratan  sesuai  dengan  yang  telah ditetapkan  oleh  peraturan  perundang- undangan  sehingga  bersifat  bersifat  tidak patuh terhadap hukum,  karena apotik yang tidak  memiliki  izin  dianggap  tidak  sah dimana Perizinan  Apotek  di  Kabupaten Banyuasin dalam proses pelayanan perizinannya  belum  sepenuhnya  mengacu pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  9 tahun  2017  tentang  Apotek,  hal  ini dikarenakan dalam pengurusan baik penerbitan  izin  maupun  perpanjangan  izin tidak  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan.
B. Upaya yang Dilakukan Dinas Kesehatan dalam Menangani Penyelenggaraan  Apotik  yang  Tidak Memiliki Izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 2017 Dinas Kesehatan
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan apotek dalam hal ini mengenai pengadaan  dan  pendistribusian  perbekalan farmasi. Jika ada kesalahan dalam manajemen  dapat  memberikan  teguran hingga  usulan  penutupan  apotek  ke  Dinas
Kesehatan  dalam  hal  ini  Kepala  Dinas Kesehatan.  .  Beberapa  bahkan  mengisi aplikasi lain atas nama keluarga mereka.
Upaya dinas kesehatan dalam menangani  operasional  apotek  tanpa  izin berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  No.  9  Tahun  2017 antara lain.
Pertama, Dinas Kesehatan
melakukan penyederhanaan dan percepatan
proses penerbitan  Surat  Izin  Apotek (SIA), peningkatan Sumber Daya Manusia
(SDM),  serta  melakukan  perbaikan  sarana dan prasarana dalam penerbitan izin apotek serta  memberikan  informasi  lebih  awal apabila terjadi keterlambatan dalam memperoleh izin apotek. lisensi.
Kedua,  mengawasi.  Pengawasan adalah  kegiatan  dalam  rangka  pemberian izin  pemasangan  kegiatan  pascaperizinan yang meliputi:
A.  Pengawasan  Instansi  Pelayanan  Obat dalam hal ini Apotek
B. Pengawasan pasca perizinan

## Sumber: Dinas Kabupaten Banyuasin, 2023
Ketiga , melakukan pengalihan tanggung  jawab  pengelolaan  apotik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor :922/MENKES/PER/X/1993)
Keempat , Dinas
Kesehatan melakukan  Pembinaan  kesadaran  hukum hendaknya  didasarkan  pada  usaha-usaha
apotik untuk menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai- nilai  yang  mendasari  peraturan  hukum tersebut.  Untuk  itu  perlu  diperhatikan bagaimana  komunikasi  hukumnya  berikut dengan  sosialisasinya,  sehingga  dapat diketahui  oleh  para  anggota  masyarakat

## Gambar 1
sebagai sasaran pengaturan hukum dimaksud.
Hal  ini  sejalan  dengan  teori  hukum responsif  dimana  hukum  responsif  yaitu hukum sebagai suatu sarana untuk menanggapi ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi  masyarakat. Dalam  jenis hukum  ini  dikembangkan  sebagai  sistem supremasi  yudisial  yang  menempatkan prinsip  negara  hukum  sebagai  konsekuensi dari  paham  rechtsstaat.  Artinya,  hukum yang dikembangkan memiliki tujuan politik dan  penjabaran  hukum  dari  reaksi  politik pemerintah  dan  pentingnya  partisipasi kelompok  dan  orang-orang  yang  terlibat dalam  penentuan  kebijakan  negara.  Jenis hukum  ini  sebenarnya  mengarah  pada realisasi  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam cita-cita dan kemauan politik serta kehendak  yuridis  seluruh  masyarakat. Nilai-nilai  tersebut  tidak  dapat  dianggap sebagai  data  politik  yang  dapat  dibaca dalam  penjelasan  kebijakan  pemerintah, tetapi  nilai-nilai  tersebut  harus  tercermin secara  jelas  dalam  praktik  penggunaan  dan penerapan  hukum,  sehingga  nilai-nilai tersebut dapat diapresiasi. memberikan arah bagi kehidupan politik dan hukum.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan  dari  permasalahan  yang  ada yaitu
1. Kedudukan  hukum  penyelenggaraan apotik  yang  tidak  memiliki  izin berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun  2017  kurang  sesuai  dengan fungsi  apotik  sebagai  sarana  pelayanan kesehatan  masyarakat  masih  belum dapat  mengakomodir  semua  kebutuhan apotek  selaku  pelaku  usaha  terkait dengan persyaratan sesuai dengan  yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan  sehingga  bersifat bersifat  tidak  patuh  terhadap  hukum, karena  apotik  yang  tidak  memiliki  izin dianggap  tidak  sah  dimana Perizinan Apotek  di  Kabupaten  Banyuasin  dalam proses  pelayanan  perizinannya  belum sepenuhnya  mengacu  pada  Peraturan Menteri  Kesehatan  No  9  tahun  2017 tentang  Apotek,  hal  ini  dikarenakan dalam  pengurusan  baik  penerbitan  izin maupun  perpanjangan  izin  tidak  sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Upaya  yang  dilakukan  dinas  kesehatan dalam  menangani    penyelenggaraan apotik  yang  tidak  memiliki  izin berdasarkan Peraturan
Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun  2017  meliputi Pertama ,  Dinas Kesehatan mempermudah dan mempercepat  proses  penerbitan  Surat Izin  Apotek  (SIA)  ,  meningkatkan Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  dan Melakukan perbaikan sarana dan
prasarana  dalam  menerbitkan  izin apotek  dan  memberikan  informasi terlebih dahulu ketika adanya keterlambatan dalam pengurusan penerbitan  izin. Kedua ,  melakukan pengawasan  Dalam  Rangka  Pemberian Izin. Ketiga ,  melakukan  pengalihan tanggung jawab pengelolaan apotik dan Keempat ,  Dinas  Kesehatan  melakukan Pembinaan kesadaran hukum hendaknya  didasarkan  pada  usaha- usaha apotik untuk menanamkan, memasyarakatkan  dan  melembagakan nilai-nilai  yang  mendasari  peraturan hukum tersebut dengan sosialisasi
Saran
Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka saran dalam penelitian ini adalah 1. Bagi pemerintah hendaknya merumuskan  suatu  kebijakan  meninjau ulang mengenai penyelenggaraan apotek  agar  tidak  memberatkan  pelaku usaha karena adanya perubahan persyaratan      dimana  perlu  adanya kepastian  hukum    mengingat  apotik sebagai  sarana  pelayanan  kesehatan yang  keberadaannya  sangat  diharapkan untuk  pemenuhan  kebutuhan  akan kesehatan  di masyarakat.
2. Bagi Dinas Kesehatan perlu melakukan pengawasan  dan  pembinaan  kepada pemilik penyelenggarana apotik

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah D. 2016. Manajemen Pelayanan Kesehatan . Nuha. Medika,
Yogyakarta
Adrian  Sutedi,  2011, Hukum  Perizinan Dalam  Sektor  Pelayanan  Publik , Sinar Grafika, Jakarta:
Harun,  2009, Konstruksi  Perizinan  Usaha
Industri  Indonesia  Prospektif ,
Surakarta: Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Surakarta Kementerian Kesehatan, R.I., 2013. Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  71 Tahun  2013  Tentang  Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan  NasionaL ,  ,  Balai
Pustaka, Jakarta
Midian Sirait, 2015, Tiga Dimensi farmasi , Mahardika, Jakarta, hal. 55-64
Philippe  Nonet  and  Philip  Selznick,  2011, Law  and  Society  Transition: Toward  Responsive  Law,  dalam Satya  Arinanto,  “Politik  Hukum 2 ”,  Kumpulan  Makalah  Kuliah
Politik Hukum, Progrm Pascasarjana FH UI Jakarta: Pohan,  I,  2007, Jaminan  Mutu  layanan
Kesehatan , 13-15, 143-150,
EGC, Jakarta
Umar,  M.,  2015  , Manajemen  Apotik Praktis ,  65,  67-69,    CV  Ar- Rahman; Solo