E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 6, Juni 2024

## PERAN  PEMERINTAH  DALAM  MENINGKATKAN  AKSESIBILITAS TEKNOLOGI INFORMASI DI DAERAH TERPENCIL
Khalil 1 , Ridwan Syah 2
Universitas Teknologi Nusantara, Bogor, Indonesia 1,2
Email: khalil.project@gmail.com 1 , rid.mtel21@gmail.com 2

## Abstrak
Teknologi  informasi  (TI)  telah  menjadi  bagian  penting  dalam  kehidupan  masyarakat modern. TI dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  dan  pemerintahan.  Namun,  akses  terhadap  TI  di daerah terpencil masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah  dalam  meningkatkan  aksesibilitas  TI  di  daerah  terpencil  serta  merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan aksesibilitas TI di daerah terpencil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi literatur. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas TI di daerah terpencil yakni  dengan  membangun  infrastruktur  jaringan,  mensubsidi  biaya  layanan  TI, mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian TI, memberikan edukasi dan literasi TI kepada masyarakat di daerah terpencil. Strategi yang tepat untuk meningkatkan aksesibilitas TI di daerah terpencil, antara lain membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam membangun infrastruktur jaringan TI, memberikan bantuan dana kepada desa-desa di daerah terpencil untuk membangun infrastruktur TI, serta menerapkan program pelatihan TI bagi masyarakat di daerah terpencil.
Kata kunci: Pemerintah, Aksesibilitas, Teknologi Informasi, Daerah Terpencil

## Abstract
Information technology (IT) has become an important part of modern society. IT can help improve people's quality of life in various aspects, such as education, health, economy and government. However, access to IT in remote areas is still very limited. This research aims to identify the government's role in increasing IT accessibility in remote areas and formulate appropriate  strategies  to  increase  IT  accessibility  in  remote  areas.  This  study  uses  a qualitative method. The data collection technique in this research is literature study. The data that has been collected is then analyzed in three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that the government has an important role in increasing IT accessibility in remote areas, namely by building network infrastructure, subsidizing IT service costs, developing human resources who have IT skills, providing  education  and  IT  literacy  to  people  in  remote  areas.  Appropriate  strategies  to increase  IT  accessibility  in  remote  areas  include  building  collaboration  with  the  private sector  in  building  IT  network  infrastructure,  providing  financial  assistance  to  villages  in remote  areas  to  build  IT  infrastructure,  and  implementing  IT  training  programs  for communities in remote areas.
Keywords : Government, Accessibility, Information Technology, Remote Area

## Pendahuluan
Teknologi  Informasi  (TI)  telah  menjadi  fondasi  yang  tak  terpisahkan  dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Pemanfaatan TI memudahkan masyarakat dalam mengakses  informasi,  berkomunikasi  secara  efisien,  dan  memanfaatkan  layanan  yang disediakan  secara  online.  Namun,  akses  terhadap  TI  di  daerah  terpencil  masih  sangat terbatas.  Menurut  data  BPS,  persentase  rumah  tangga  yang  mengakses  internet  di perkotaan dan pedesaan memiliki perbandingan yang berbeda dari tahun ke tahun. Pada tahun  2017,  persentase  akses  internet  di  perkotaan  mencapai  70,89%,  sementara  di pedesaan  hanya  sebesar  41,99%.  Pada  tahun  2018,  angka  tersebut  meningkat  menjadi 78,08% di perkotaan dan 51,9% di pedesaan. Kemudian, pada tahun 2019, persentase akses  internet  di  perkotaan  mencapai  83,575%,  sedangkan  di  pedesaan  meningkat menjadi  61,24%  (Anam,  2021).  Di  wilayah  terpencil  infrastruktur  teknologi  memiliki keterbatasan  konektivitas  dan  akses  internet  yang  memadai.  Hal  ini  mengakibatkan kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan semakin melebar (Mohammad & Maulidiyah, 2023).
Pemerataan akses internet merupakan aspek yang mendukung dan menjadi kunci keberhasilan  dalam  mewujudkan  visi  Indonesia  Maju  2045.  Ketersediaan  konektivitas yang  cepat  dan  merata  menjadi  fondasi  yang  penting,  membuka  pintu  peluang  bagi masyarakat  dan  pelaku  usaha  untuk  mengadopsi  teknologi  digital  guna  meningkatkan produktivitas dan daya saing. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi,  transformasi  digital  melibatkan  empat  pilar  utama,  yakni  infrastruktur, pemerintahan,  ekonomi,  dan  masyarakat  digital.  Keselarasan  antara  keempat  pilar  ini menjadi  krusial  untuk  memastikan  kelancaran  transformasi  digital  di  Indonesia (Kominfo, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan aksesibilitas TI di daerah terpencil agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari perkembangan teknologi yang pesat ini.
Penelitian terdahulu oleh (Suseno et al., 2023) meneliti pemerataan infrastruktur telekomunikasi  untuk  kesejahteraan  digital,  menunjukan  bahwa ketimpangan perekonomian  regional  yang  muncul  akibat  ketidakmerataan  infrastruktur telekomunikasi juga menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif untuk memperkuat infrastruktur  telekomunikasi,  memperluas  jangkauan,  meningkatkan  kapasitas,  dan memastikan  aksesibilitas  yang  adil.  Selain  itu,  dengan  kemajuan  teknologi  seperti jaringan 5G, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI), peluang baru muncul untuk  mempercepat  transformasi  digital  melalui  infrastruktur  telekomunikasi  yang inovatif.
Penelitian  lain  oleh  (Nasution,  2016)  meneliti pengaruh  kesenjangan  digital terhadap  pembangunan  pedesaan,  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa perubahan  arah kebijakan  publik  dari  pemerintah  serta  terbukanya  akses  kerjasama  antara  pemerintah didalam negeri dengan pemerintah di luar negeri pada akhirnya akan terbentuk jalinan kerjasama  secara  global.  Jalinan  kerjasama  ini  tidak  menutup  kemungkinan  akan dilakukan  oleh  pemeritahan  desa  sehingga  konsep globa  village bukan  lagi  suatu keniscahyaan.  kendala  utama  dalam  penerapan  global  village  ini  adalah  kesenjangan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  antara  wilayah core (kota)  dengan  wilayah periphery (pinggiran). Kesenjangan SDM itulah yang selanjutnya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia guna memakmurkan negara ini, karena desa sebagai tumpuan atau
garda terdepan dan merupakan harapan keberhasilan dalam segala urusan dan segenap unsur yang berada diatasnya. Indonesia bisa dikatakan makmur jika desa ikut makmur.
Kebaharuan penelitian ini adalah dari obyek penelitiannya yakni peran pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas TI di daerah terpencil serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan aksesibilitas TI di daerah terpencil yang belum pernah diteliti sebelumnya. Temuan penelitian dapat mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi atau bantuan dana kepada masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan TI dengan  biaya  yang  terjangkau,  hal  ini  dapat  membantu  mengatasi  hambatan  finansial yang  sering  kali  menjadi  penghalang  utama  dalam  aksesibilitas  TI. Penelitian  ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas TI di  daerah  terpencil  serta  merumuskan  strategi  yang  tepat  untuk  meningkatkan aksesibilitas TI di daerah terpencil.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif  adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alami  mereka,  dengan  menekankan  pada  interpretasi  mendalam,  pemahaman  konteks, dan kompleksitas kehidupan manusia. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi  aspek-aspek  subjektif  dari  fenomena,  seperti  keyakinan,  nilai,  dan pengalaman individu, serta untuk menangkap konteks sosial, budaya, dan historis yang memengaruhi fenomena tersebut (Firmansyah & Masrun, 2021). Teknik pengumpulan data  pada  penelitian  ini  adalah  studi  literatur.  Studi  literatur  melibatkan  pencarian, pengumpulan, dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai  sumber  seperti  jurnal  ilmiah,  buku,  laporan  riset,  dan  publikasi  lainnya (Darmalaksana,  2020).  Metode  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  memperoleh pemahaman  yang  mendalam  tentang  perkembangan  teoritis  dan  temuan  empiris  yang telah ada terkait dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah  menandai  masuknya  era baru yang dikenal sebagai era globalisasi. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan, dengan faktor pendorongnya adalah kemajuan pesat dalam teknologi informasi  dan  komunikasi,  yang  secara  signifikan  mempermudah  dan  meningkatkan efisiensi  kehidupan  manusia.  Penggabungan  antara  teknologi  komputer  dan telekomunikasi pada era globalisasi ini telah menghasilkan suatu revolusi dibidang sistem informasi sehingga sekarang telah menerobos batas-batas fisik antar negara (Nasution, 2016).  Sebagai  hasilnya,  globalisasi  menciptakan  era  di  mana  teknologi  informasi merubah secara mendasar, membentuk dunia yang lebih terhubung dan saling tergantung satu sama lain.
Menurut  Martin  pada  tahun  1999,  teknologi  informasi  mencakup  tidak  hanya teknologi  komputer  (perangkat  keras  dan  perangkat  lunak)  yang  digunakan  untuk memproses  dan  menyimpan  informasi,  tetapi  juga  melibatkan  teknologi  komunikasi untuk menyebarkan informasi (Taufik et al., 2022). Sedangkan pendapat lain menurut (Mukhsin, 2020), teknologi informasi diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk memproses data, termasuk dalam kegiatan mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan  memanipulasi  data  dengan  berbagai  metode  guna  menghasilkan  informasi
berkualitas.  Informasi  tersebut  diharapkan  memiliki  tingkat  relevansi,  akurasi,  dan keakuratan waktu yang tinggi, serta dapat digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, bisnis,  dan  pemerintahan.  Lebih  lanjut,  sebagai  informasi  strategis  data  tersebut memegang peranan sentral dalam proses pengambilan keputusan.
Teknologi  dan  informasi  memiliki  potensi  besar  untuk  diterapkan  oleh masyarakat guna meningkatkan perkembangan taraf hidup mereka, mengingat dampak teknologi informasi yang meresap ke berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan studi yang dilakukan  oleh  (Cholik,  2021),  terdapat  sejumlah  manfaat  teknologi  informasi  dalam beberapa bidang, seperti berikut:
1) Bidang ilmu pengetahuan/Pendidikan Teknologi  informasi  memberikan  kontribusi  signifikan  dalam  bidang  ilmu pengetahuan  dan  pendidikan.  Pemanfaatan  teknologi  dalam  proses  pembelajaran dapat  meningkatkan  aksesibilitas,  efektivitas,  dan  interaktivitas  pembelajaran.  Ini mencakup  penggunaan  platform  pembelajaran  online,  sumber  daya  digital,  dan aplikasi pendidikan yang dapat memperkaya pengalaman belajar.
2) Bidang ekonomi bisnis Dalam  sektor  ekonomi  dan  bisnis,  teknologi  informasi  membuka  peluang  baru dimana  penggunaan  sistem  informasi,  e-commerce,  dan  berbagai  aplikasi  bisnis dapat  meningkatkan  efisiensi  operasional,  memperluas  jangkauan  pasar,  dan memfasilitasi  transaksi  bisnis.  Hal  ini  dapat  mendukung  pertumbuhan  ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
3) Bidang kesehatan/medis Teknologi informasi berkontribusi signifikan dalam penyediaan layanan kesehatan. Sistem  informasi  kesehatan  elektronik,  telemedicine,  dan  aplikasi  kesehatan membantu  mempercepat  diagnosa,  meningkatkan  manajemen  data  pasien,  dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi kesehatan.
4) Bidang politik/ pemerintahan Dalam  ranah  politik  dan  pemerintahan,  teknologi  informasi  memainkan  peran penting  dalam  memperkuat  partisipasi  masyarakat.  Penggunaan  media  sosial, aplikasi  partisipatif,  dan  platform  daring  dapat  meningkatkan  transparansi, memberikan suara pada masyarakat, dan mendukung proses demokratisasi.
5) Bidang sosial budaya Teknologi informasi juga memberikan dampak signifikan di bidang sosial budaya. Media  sosial,  platform  berbagi  konten,  dan  aplikasi  budaya  membantu  dalam menyebarkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya, serta memfasilitasi interaksi dan pertukaran informasi antarindividu.
Semua warga negara memiliki hak untuk memperoleh teknologi informasi, dan perlindungan  terhadap  hak  ini  harus  dijamin  oleh  pemerintah.  Negara  juga  telah mengesahkan  hukum  tertulis  yang  mengatur  hak  asasi  manusia,  termasuk  hak  untuk mendapatkan informasi dan mengembangkan teknologi. Pasal 14 ayat (1) dan (2) dalam Undang  Undang  Hak  Asasi  Manusia  secara  tegas  menyatakan  bahwa  setiap  individu memiliki  hak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  yang  diperlukan  guna pengembangan  diri  dan  lingkungan  sosialnya.  Lebih  lanjut,  pasal  tersebut  juga menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia (Salsabila, 2021).
Hak  untuk  mendapatkan  akses  teknologi  dan  informasi  juga  tercantum  dalam Pasal  28F  UUD  1945  menyatakan  bahwa  negara  menjamin  hak  setiap  orang  untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.  Rumusan  tersebut  memberikan  dasar  yang  kuat  untuk  pemberian  hak  digital kepada masyarakat, menggarisbawahi pentingnya akses terhadap teknologi dan informasi dalam  perkembangan  individu  dan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Namun,  meskipun telah dijamin dalam undang-undang dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan dalam mengakses teknologi informasi terutama di daerah terpencil.
Pendapat mengenai kesenjangan akses masyarakat terhadap teknologi informasi selaras  dengan  temuan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Susanti  et  al.,  2023),  yang menyatakan  bahwa  individu  dengan  pendapatan  rendah  dan  berasal  dari  lingkungan pedesaan  sering  mengalami  kendala  dalam  mengakses  teknologi  digital.  Akibatnya, tingkat  keterampilan  dalam  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  yang  terkait dengan pemanfaatan teknologi digital cenderung berada di bawah standar. Adapun yang menjadi kendala utama adalah aksesnya terhadap teknologi informasi. Menurut (Praditya, 2014), salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan adalah belum meratanya infrastruktur dan kemudian berpengaruh terhadap ketersediaan  sumber  daya  manusia  (SDM)  teknologi  informasi,  yang  selanjutnya memengaruhi pemanfaatan TI di tingkat Desa. Maka dari itu, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi di daerah terpencil. Upaya  pemerintah  diperlukan  agar  kesenjangan  ini  dapat  diatasi,  dan  masyarakat  di seluruh wilayah dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi informasi.
Pemerintah  dapat  mengambil  langkah  pertama  dalam  upaya  meningkatkan aksesibilitas  Teknologi  Informasi  (TI)  di  daerah  terpencil  dengan  memfokuskan  pada pembangunan  infrastruktur  jaringan.  Pembangunan  diartikan  sebagai  suatu  proses menuju  perubahan  yang  bertujuan  membangun  masyarakat  atau  bangsa  secara menyeluruh guna mencapai kesejahteraan rakyat. Sedangkan infrastruktur, dalam hal ini merujuk  pada  prasarana  atau  segala  sesuatu  yang  menjadi  penunjang  utama terselenggaranya suatu proses, seperti usaha, pembangunan, dan sebagainya (Simbolon et al., 2021).
Infrastruktur  memiliki  peran  krusial  sebagai  salah  satu  penggerak  utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Tanpa keberadaan prasarana yang mendukung proses  tersebut,  pencapaian  tujuan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  menjadi sulit.  Situasi  ini  juga  berlaku  di  Indonesia,  yang  memiliki  topografi  wilayah  yang beragam,  mencakup  hutan,  pegunungan,  lembah,  dan  perbukitan.  Kondisi  ini  menjadi lebih  menantang,  terutama  di  wilayah  3T  (tertinggal,  terluar,  dan  terdepan),  yang mengakibatkan  kesulitan  dan  biaya  tinggi  dalam  pembangunan  infrastruktur telekomunikasi.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  strategi  yang  dapat  diterapkan melibatkan kerjasama dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur jaringan Teknologi Informasi (TI). Karena pembangunan infrastruktur di Indonesia memerlukan keterlibatan tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga sektor swasta. Dukungan dari sektor swasta  memiliki  dampak  positif  yang  signifikan  terhadap  percepatan  pembangunan (Hamrun et al., 2020).
Kerjasama dengan sektor swasta bukan sekadar pilihan, melainkan menjadi suatu keharusan.  Keberadaan  investasi  swasta  menjadi  sangat  krusial,  terutama  mengingat
keterbatasan sumber pembiayaan dan upaya pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran  di  berbagai  Kementerian.  Keterlibatan  sektor  swasta  tidak  hanya  membantu mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan yang mungkin sulit dipenuhi oleh pemerintah sendiri.
Sebagai  contoh  kolaborasi  antara  pemerintah  dan  perusahaan  swasta  berupa kerjasama  yang  sudah  berjalan  adalah  Proyek  Strategis  Nasional  yang  melibatkan pembangunan  infrastruktur  jaringan  tulang  punggung  serat  optik  Palapa  Ring  dengan menerapkan konsep (KPBU) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. Cincin Serat Optik Nasional (CSO-N), yang membentuk jaringan kabel bawah laut berisikan frekuensi pitalebar dan terintegrasi dari Sumatera hingga Papua, dikenal sebagai Palapa Ring dan telah dilaksanakan dari tahun 2016 hingga 2019. Penelitian menunjukkan bahwa proses tata kelola kolaboratif dalam KPBU Palapa Ring telah berjalan dengan baik, meskipun belum mencapai tingkat optimal (Susanti & Juwono, 2019). Oleh sebab itu, diperlukan upaya  untuk  kembali  mengoptimalkan  kerjasama  antara  pemerintah  dan  perusahaan swasta ini, termasuk kolaborasi dengan pihak swasta lainnya, guna memastikan bahwa infrastruktur di daerah terpencil dapat segera tersebar secara merata.
Langkah selanjutnya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas Teknologi Informasi (TI) di daerah terpencil adalah dengan memberikan subsidi untuk biaya  layanan  TI.  Subsidi  adalah  bantuan  uang  atau  komoditas,  perkumpulan  atau masyarakat yang pada umumnya diberikan oleh pihak pemerintah. Menurut penjelasan Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. dalam bukunya yang berjudul "Contemporary Economics",  subsidi  merujuk  pada  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  baik dalam  bentuk  uang  maupun  komoditas,  kepada  suatu  perusahaan  atau  rumah  tangga untuk mencapai tujuan tertentu dan meringankan beban penerima, atau secara singkatnya subsidi dapat diartikan sebagai bantuan atau insentif keuangan (Soen et al., 2022).
Memberikan bantuan finansial ini, pemerintah berharap dapat mendorong adopsi teknologi,  memperluas  jangkauan  layanan,  dan  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat setempat.  Subsidi  ini  dapat  melibatkan  pemotongan  biaya  langganan  internet,  telepon seluler,  atau  bahkan  pengadaan  perangkat  TI  seperti  komputer.  Melalui  pengurangan beban  finansial,  diharapkan  lebih  banyak  warga  di  daerah  terpencil  dapat  mengakses teknologi  informasi,  seperti  pendidikan  online,  kesehatan  jarak  jauh,  dan  peluang ekonomi melalui platform e-commerce. Kemudian selain subsidi, pemerintah juga dapat memberikan bantuan dana langsung kepada desa. Dana ini tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat secara langsung, tetapi juga dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur TI di desa. Pendanaan desa merupakan implementasi program pemerintah pusat sebagai pengakuan terhadap peran pemerintahan desa dalam mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas masa pemerintahan Presiden Jokowi yang dikenal sebagai "Nawacita". Salah  satu  fokus  Nawacita  adalah  membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara Kesatuan. Pemberian bantuan finansial dan dana langsung kepada desa, pemerintah berharap dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat di daerah terpencil, meningkatkan akses terhadap teknologi, serta memperkuat  infrastruktur  lokal.  Hal  ini  sejalan  dengan  upaya  untuk  mencapai  tujuan Nawacita  yang  menekankan  pada  pembangunan  dari  pinggiran  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan di seluruh Indonesia (Rahmah & Rifka, 2018).
Langkah berikutnya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas Teknologi  Informasi  (TI)  di  daerah  terpencil  adalah  dengan  mengembangkan  sumber
daya  manusia  yang  memiliki  keahlian  dalam  bidang  TI.  Pentingnya  pengembangan sumber daya manusia ini disebabkan oleh kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan manusia sebagai pengguna. Perkembangan teknologi seharusnya beriringan dengan  kemajuan  sumber  daya  manusia  sebagai  pengguna  teknologi,  sehingga  tujuan utama teknologi sebagai alat bantu untuk meringankan pekerjaan manusia dapat tercapai. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa brainware (pengguna teknologi) secara keseluruhan belum sepenuhnya siap menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat.  Sebagai  akibatnya,  perkembangan  teknologi  di  beberapa  lokasi  di  Indonesia menjadi tidak optimal atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan (Ajie et al., 2018).
Budi  Raharjo,  seorang  pakar  telematika  dari  ITB,  pernah  menyoroti  bahwa Teknologi  Informasi  adalah  bidang  baru,  dan  pemerintah  umumnya  memiliki  sedikit SDM  yang  handal  di  bidang  ini.  Permasalahan  utama  adalah  ketersediaan  SDM  yang memiliki standar kompetensi dalam bidang TI, yang dianggap lebih sulit dibandingkan dengan  masalah  teknologi  itu  sendiri  (Sosiawan,  2015).  Sumber  daya  manusia  sendiri adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang da pat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi membahas sumber daya manusia berarti  membahas  penduduk  dengan  segala  potensi  atau  kemampuannya.  Pentingnya pembahasan mengenai sumber daya manusia ini terletak pada pengaruhnya yang sangat besar terhadap kehidupan (Tufa, 2018). Oleh karena itu, sumber daya manusia yang ada hendaklah dikembangkan sedemikian rupa guna mencapai kesejahteraan. Pengembangan SDM  sangat  diperlukan  karena  memiliki  aspek  yang  penting  bagi  peningkatan produktivitas SDM dan juga memiliki tujuan - tujuan tertentu yang pastinya harus dicapai demi kemajuan pembangunan suatu bangsa.
Dalam  usaha  mencapai  pengembangan  sumber  daya  manusia  (SDM),  strategi yang diadopsi melibatkan implementasi program pelatihan Teknologi Informasi (TI) bagi penduduk setempat. Pelatihan di sini diartikan sebagai tindakan sistematis dan terencana untuk  mengubah  atau  mengembangkan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  melalui pengalaman  belajar,  dengan  tujuan  meningkatkan  efektivitas  kinerja  kegiatan  atau berbagai kegiatan (Bariqi, 2018).
Menurut penelitian (Susanti et al., 2023), program pelatihan komputer di pedesaan terpencil memiliki potensi memberikan sejumlah keuntungan signifikan bagi penduduk setempat. Keuntungan tersebut mencakup peningkatan keterampilan teknologi, perbaikan akses ke informasi, dan peluang kerja yang lebih baik. Inisiatif semacam ini juga dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas komunitas lokal, yang pada akhirnya dapat membuka peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan bisnis dan ekonomi. Tujuan dari program pelatihan komputer ini adalah untuk memperkenalkan teknologi digital kepada individu di pedesaan terpencil, sehingga mereka dapat memanfaatkannya secara efektif untuk  keperluan  seperti  mengakses  informasi,  berkomunikasi,  serta  mengeksplorasi peluang  bisnis.  Selain  itu,  program  pelatihan  komputer  dapat  membuka  jalan  bagi masyarakat  desa  untuk  terlibat  dalam  era  digital,  meningkatkan  rasa  percaya  diri,  dan membuka peluang lebih besar dalam pemanfaatan teknologi informasi.
Setelah memberikan pelatihan sumber daya manusia (SDM), memberikan edukasi dan literasi Teknologi Informasi (TI) kepada masyarakat di daerah terpencil juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan aksesibilitas Teknologi Informasi (TI). Literasi TI dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  seseorang  dalam  memahami,  mengakses,  dan membuat informasi yang bersumber dari teknologi informasi (Muyassaroh et al., 2022).
Keterampilan  literasi  TI  sangatlah  penting,  karena  memberdayakan  masyarakat  untuk meningkatkan  kemampuan  mereka  dalam  menilai  dan  mendekonstruksi  pesan  secara akurat, memungkinkan mereka membuat atau memilih konten media digital dengan bijak, dan  melindungi  masyarakat  dari  dampak  buruk  seperti  ujaran  kebencian,  berita  palsu, atau hoaks.
Untuk meningkatkan literasi TI di masyarakat daerah terpencil, pemerintah dapat mengambil berbagai langkah strategis. Pertama, pemerintah dapat mengadakan program- program edukasi dan pelatihan khusus yang menargetkan masyarakat di daerah terpencil. Program  ini  dapat  mencakup  pembelajaran  tentang  penggunaan  internet,  identifikasi informasi  yang  dapat  dipercaya,  dan  perlindungan  terhadap  risiko  online.  Kedua, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk menyediakan sumber daya literasi TI yang mudah diakses. Selain itu, pemerintah  dapat  mempromosikan  literasi  TI  melalui  media  massa  dan  saluran komunikasi lainnya. Promosi publik dan informasi yang disampaikan secara jelas dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi TI dan cara mengelola informasi digital dengan bijak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memegang peran krusial dalam meningkatkan aksesibilitas Teknologi Informasi (TI) di daerah terpencil. Upaya tersebut dapat  diwujudkan  melalui  sejumlah  langkah  strategis,  termasuk  pembangunan infrastruktur  jaringan,  subsidi  biaya  layanan  TI,  pengembangan  sumber  daya  manusia dengan  keahlian  TI,  serta  memberikan  edukasi  dan  literasi  TI  kepada  masyarakat  di daerah terpencil. Melalui peran antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, aksesibilitas TI di daerah terpencil dapat ditingkatkan secara signifikan. Kolaborasi ini membuka peluang bagi pengembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut, dengan memanfaatkan  potensi  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan membuka  pintu  peluang  baru  bagi  masyarakat  setempat.  Hal  tersebut  diartikan pemerintah  memiliki  peran  kunci  dalam  memastikan  bahwa  aksesbilitas  teknologi informasi yang merata di seluruh negeri.

## Kesimpulan
Pemerintah  memegang  peran  yang  sangat  penting  dalam  meningkatkan aksesibilitas  Teknologi  Informasi  (TI)  di  daerah  terpencil,  hal  ini  dilakukan  melalui beberapa langkah strategis, termasuk pembangunan infrastruktur jaringan yang memadai, subsidi biaya layanan TI, pengembangan sumber daya manusia dengan keahlian TI, serta memberikan edukasi dan literasi TI kepada masyarakat di daerah terpencil. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang diterapkan melibatkan kerjasama dengan sektor swasta  dalam  membangun  infrastruktur  jaringan  TI,  penyediaan  bantuan  dana  kepada desa-desa  di  daerah  terpencil  untuk  memperbaiki  infrastruktur  TI  mereka,  dan implementasi  program  pelatihan  TI  bagi  penduduk  setempat.  Sehingga,  melalui kemitraan  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  lokal,  aksesibilitas  TI  di daerah  terpencil  dapat  ditingkatkan  secara  signifikan,  memberikan  manfaat  yang  luas bagi pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Ajie, M. T., Yosrita, E., Rusjdi, D., Susanti, M. N. I., Indrianto, I., Cahyaningtyas, R., Wulandari, D. A., & Agtriadi, H. B. (2018). Pelatihan Ms. Office Word Dan Excel Bagi Perangkat Desa & Masyarakat Desa Ciaruteun Ilir Bogor. Terang , 1 (1), 87– 96
Anam,  K.  (2021).  Pemerataan  Teknologi  Jadi  Kunci  Kebangkitan  Nasional. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211214145048-37-299179/pemerataan- teknologi-jadi-kunci-kebangkitan-nasional. Diakses pada 28 Februari 2024.
Bariqi, M. D. (2018). Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jurnal studi manajemen dan bisnis , 5 (2), 64-69.
Cholik,  C.  A.  (2021).  Perkembangan  Teknologi  Informasi  Komunikasi/ICT  dalam Berbagai Bidang. Jurnal Fakultas Teknik Kuningan , 2 (2), 39-46.
Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung .
Firmansyah,  M.,  &  Masrun,  M.  (2021).  Esensi  Perbedaan  Metode  Kualitatif  Dan Kuantitatif. Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan , 3 (2), 156-159.
Hamrun,  H.,  Harakan,  A.,  Prianto,  A.  L.,  &  Khaerah,  N.  (2020).  Strategi  Pemerintah Daerah  Dalam  Pengembangan  Pelayanan  Berbasis  E-Government  Di  Kabupaten Muna. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 18 (2), 64.
Kominfo. (2023). Transformasi Digital dan Pemerataan Akses Internet Kunci Indonesia Maju  2045.  https://www.kominfo.go.id/content/detail/52518/transformasi-digital- dan-pemerataan-akses-internet-kunci-indonesia-maju-2045/0/berita_satker. Diakses pada 28 Februari 2024.
Mohammad, W., & Maulidiyah, N. R. (2023). Pengaruh Akses Internet Terhadap Aspek Kualitas Kehidupan Masyarakat Indonesia. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial , 1 (2), 211-221.
Mukhsin,  M.  (2020).  Peranan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  menerapkan  sistem informasi desa dalam publikasi informasi desa di era globalisasi. Teknokom , 3 (1), 7-15.
Muyassaroh,  I.,  Arsanti,  M.,  &  Hasanudin,  C.  (2022).  Urgensi  Literasi  Digital  Bagi Mahasiswa  Di  Era  Society  5.0. Protasis:  Jurnal  Bahasa,  Sastra,  Budaya,  dan Pengajarannya , 1 (2), 81-90.
Nasution, R. D. (2016). Pengaruh kesenjangan digital terhadap pembangunan pedesaan (rural development). Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik , 20 (1), 31-44. Praditya, D. (2014). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tingkat pemerintahan desa. Jurnal Penelitian Komunikasi , 17 (2).
Rahmah,  M.,  &  Rifka,  M.  D.  (2018).  Kebijakan  Penggunaan  Dana  Desa  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Dusun  Rantaupandan  Kecamatan  Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Jurnal Kebijakan Pemerintahan , 137-154. Salsabila, E. H. (2021). Hak Informasi Dan Komunikasi Dalam Hak Asasi Manusia. In Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia . 1.180-185.
Simbolon,  D.  S.,  Sari,  J.,  Purba,  Y.  Y.,  Siregar,  N.  I.,  Salsabila,  R.,  &  Manulang,  Y. (2021).  Peranan  pemerintah  desa  dalam  pembangunan  infrastruktur. Jurnal Kewarganegaraan , 5 (2), 295-302.
Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. (2022). Subsidi di Indonesia.
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi) , 21 (1), 84-92.
Susanti, P. A., Hadjaat, M., Wasil, M., & Susilawati, A. D. (2023). Meningkatkan Literasi
Teknologi  di  Masyarakat  Pedesaan  Melalui  Pelatihan  Digital. Jurnal  Abdimas Peradaban , 4 (2), 12-21.
Susanti, S. O., & Juwono, V. (2019). Collaborative Governance: Proyek Penyelenggaraan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring di Indonesia Tahun 2016-2019. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) , 8 (1), 12-23.
Suseno, T. A. P., Moh, A. L., Prayoga, R. A. S., & Bagaskara, D. B. (2023). Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Kesejahteraan Digital. In Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi) . 7(1). 9-17.
Sosiawan,  E.  A.  (2015,  June).  Tantangan  dan  Hambatan  dalam  implementasi  E- Government di Indonesia. In Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF) , 1(5). Taufik,  A.,  Sudarsono,  G.,  Sudaryana,  I.  K.,  &  Muryono,  T.  T.  (2022).  Pengantar teknologi informasi. Yayasan DPI , 1-113. Tufa,  N.  (2018).  Pentingnya  Pengembangan  SDM. Iqtishodiyah:  Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis Islam , 4 (2).
Copyright holder: Khalil, Ridwan Syah (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: