Vol. 3, N0.1, Juli 2022
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK
Er Salsabila 1
2 Program Magister Ilmu Sosial Untan
Korespondensi Penulis: ersalsabila3112@gmail.com

## Abstract
In  the  implementation  of  road  construction,  problems  and  obstacles  may  arise,  as happened in the construction of Jalan Dr. Sudarso. The purpose of writing this thesis is to describe the obstacles that occur in the construction process of Jalan Dr. Sudarso as  well  as  analyzing  the  factors  that  influence  the  implementation  of  the  Dr.  Road construction policy. Sudarso by the Pontianak City PUPR Service. The problems that occur in road construction Dr. Sudarso, namely the existence of a conflict of interest with traders and parking attendants who set up trading stalls and parking lots on the road  to  be  built.  This  study  uses  a  qualitative  method  with  analysis  of  policy implementation  using  Edward  III's  theory,  namely  four  variables  that  affect  the success of policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic  structure.  (1)  Communication;  Communication  is  carried  out  by  direct socialization,  holding  negotiations,  as  well  as  a  written  communication  sent  by  the City Regional Secretariat to the parking coordinator regarding the arrangement of the Dr.  Street  network.  Sudarso.  Communication  between  the  PUPR  Service  and  the community  went  well  so  that  each  party  was  willing  to  discuss  and  listen  to  each other  regarding  land  acquisition.  (2)  Resources;  Experienced  human  resources  have the  skills  and  abilities  to  solve  problems  in  order  to  implement  policies.  The availability  of  funds  and  physical  facilities  in  the  form  of  heavy  equipment  is  also adequate  so  that  it  is  very  supportive  of  the  success  of  road  construction.  (3) Disposition;  The  attitude  of  the  implementor  is  considered  wise  in  acquiring  land, with  reference  to  the  social  aspect.  This  raises  sympathy  for  the  surrounding community  so  that  the  community  fully  supports  the  construction  of  Jalan  Dr. Sudarso. (4) Bureaucratic structure; based on SOP to make policy implementation run optimally.  There  are  also  various  agencies  involved  that  coordinate  to  support  the successful  construction  of  Jalan  Dr.  Sudarso.  The  four  variables  synergize  to  create success as well as smoothness in the implementation of the construction of Jalan Dr. Sudarso.  The  Pontianak  City  PUPR  Service  is  expected  to  always  be  consistent  in observing the social aspects of the community, so that the initial goal of development, namely the welfare of the community, can be achieved.
Keywords: Policy Implementation, Road Construction, PUPR Service
1. PENDAHULUAN
Pembangunan didefinisikan
sebagai  rangkaian  usaha  mewujudkan pertumbuhan  dan  perubahan  secara terencana  dan  sadar  yang  ditempuh  oleh pemerintah  melalui  kebijakan-kebijakan publik.  Pertumbuhan  dan  perubahan tersebut  dilakukan  untuk  meningkatkan kualitas  pembangunan  nasional  sehingga menciptakan  hasil  yang  lebih  baik  dari keadaan  sebelumnya  yang  tidak  lain tujuannya  untuk  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat.  Salah  satu  bidang dalam  usaha  pembangunan  nasional adalah pembangunan infrastruktur.
Infrastruktur  merupakan  suatu rangkaian  yang  terdiri  atas  beberapa bangunan  fisik  yang  masing-masing saling mengkait dan
saling ketergantungan satu sama lain, contohnya,  jaringan  jalan,  jembatan, saluran, serta bangunan-bangunan sebagai  sarana  fasilitas  umum  dalam rangka menyejahterakan masyarakat.
Pembangunan  infrastruktur  merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan
nasional  karena  infrastruktur  dinilai sebagai  dasar  pembangunan.  Misalnya pembangunan fisik jaringan jalan, dimana  jalan  merupakan  sarana  yang fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi  beberapa  sektor  lainya seperti pemukiman, perdagangan, kawasan industri dan lain sebagainya.
Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  (PUPR)  Kota  Pontianak merupakan  instansi  pemerintah  yang menyelenggarakan pembangunan infrastrukdi  Kota  Pontianak.  Terlampir pada  Peraturan  Walikota  Pontianak Nomor 69 Tahun 2016 Dinas PUPR Kota Pontianak mempunyai tugas merumuskan  dan  mengimplementasikan kebijakan  di  bidang  pembangunan  fisik yang sifatnya strategis maupun situasional terkait dengan proses penganggaran yang diajukan yakni menggunakan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  Kota  Pontianak yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak demi mencapai target pembangunan.
Terkait  dengan  judul  penelitian ini,  maka  pembangunan  infrastruktur yang dibahas ialah pembangunan infrastruktur  Jalan  Dokter  Sudarso. Berdasar pada Surat Keputusan Walikota Pontianak  Nomor  750/  D-PUPR/  Tahun 2018  Tentang  Penataan  Jaringan  Jalan Dokter  Sudarso,  pembangunan  jalan direncanakan  pada  tahun  2018  dengan waktu  pelaksanaan  dimulai  pada  tanggal 11  April  2018  dengan  jangka  waktu pelaksanaan  tertulis  selama  262  (dua ratus enam puluh dua) hari kalender.
Pelaksanaan  pembangunan  jalan terhambat  karena  terdapat  banyak  sekali bangunan  yang  berdiri  di  atas  tanah pemerintah  atau  di  sepanjang  Jalan  Dr. Sudarso  tersebut,  yang  dijadikan  sebagai kios-kios  dagang  oleh  warga  sekitar. Selain dijadikan sebagai tempat berjualan atau kantin, bahkan ada yang menjadikan kios-kios  tersebut  sebagai  tempat  tinggal mereka.  Kios-kios  tersebut  telah  berdiri selama  bertahun-tahun  seiring  dengan bangunnya  RSUD  Sudarso,  yang  mana RSUD Sudarso sendiri telah berdiri sejak tahun  1973.  Para  pedagang  tersebut memiliki izin dagang dari Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)  Kota  Pontianak  dengan kesepakatan bahwa sewaktu-waktu pemerintah  melakukan  pembangunan atau  penataan  jaringan  jalan,  mereka harus  siap  meninggalkan  lahan  milik pemerintah tersebut. Namun pada perjalanannya,  hal  itu  menjadi  masalah dikarenakan pada saat Dinas PUPR akan melakukan  penataan  jaringan  jalan, terjadi benturan dengan beberapa pedagang  atau  pemilik  kios  yang  tidak mau meninggalkan lahan karena sebagian  kios  tersebut  telah  berpindah tangan,  dalam  arti  kios-kios  tersebut telah disewakan bahkan diperjualbelikan.
Ada  pula  permasalahan  yang muncul  dikarenakan  adanya  benturan kepentingan  dengan  juru  parkir  yang menjadikan beberapa titik lokasi pembangunan  jalan  sebagai  lahan  parkir atau lahan mata pencaharian mereka.Mereka  tidak  mau  meninggalkan lahan  tersebut  sebelum  mendapatkan kepastian  atau  keputusan  dari  pihak manajemen RSUD Sudarso terkait dengan pemerintah yang akan membebaskan  lahan  tersebut  untuk
penataan  jaringan  jalan,  karena  selama itu koordinator parkir selalu memberikan setoran perbulan kepada pihak manajemen RSUD Sudarso terkait dengan persoalan parkir. Hal-hal tersebut
membuat pelaksanaan pembangunan terhambat  dan  mengakibatkan  sulitnya menerapkan  rancangan  pembangunan yang telah direncanakan. Telah diadakan negosiasi  oleh  Dinas  PUPR  dengan  juru parkir  dengan  hasil  diberikan  toleransi waktu untuk para juru parkir menyelesaikan  permasalahannya  dengan pihak  RSUD  dan  segera  meninggalkan lahan pemerintah tersebut, namun toleransi waktu yang diberikan tidak pula membuat  para  juru  parkir  meninggalkan lahan.
Setiap  titik  lokasi  pembangunan jalan  umumnya  memiliki  masalah  serta hambatan  yang  berbeda,  oleh  karena  itu pemkot Pontianak dengan satuan kerjanya  Dinas  PUPR  terus  berupaya menentukan  strategi  apa  yang  tepat dalam  mengatasi  berbagai  hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini juga  menjadi  dasar  pemkot  Pontianak dan Dinas PUPR untuk semakin
meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan  agar  apa  yang  dicita- citakan  dan  menjadi  harapan  masyarakat Kota Pontianak dapat segera terwujud.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode (pendekatan) yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  kualitatif.  Penelitian  kualitatif dilakukan  terhadap  data  yang  berbentuk kata,  kalimat,  skema  dan  gambar. Betolak dari fakta atau informasi empiris untuk membangun konsep, hipotesis dan teori.  Sedangkan  jenis  penelitiannya adalah jenis penelitian deskriptif eksploratif.  Metode  penelitian  deskriptif tertuju  pada  pemecahan  masalah  yang ada pada masa sekarang untuk mendapatkan  gambaran  umum  atau deskripsi  tentang  apa  yang  diteliti, sedangkan eksploratif adalah jenis penelitian  yang  bertujuan  menemukan suatu  yang  baru  berupa  pengelompokan suatu gejala serta fakta tertentu. Menurut Faisal  (2008:  38)  penelitian  deskriptif eksploratif dimaksudkan untuk eksplorasi  dan  klarifikasi  mengenai suatu  fenomena  atau  kenyataan  sosial,
dengan  cara  mendeskripsikan  sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  mengkaji  implementasi
kebijakan, Edward mulai dengan mengajukan  sebuah  pertanyaan  yakni prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan  sehingga  suatu  implementasi kebijakan  berhasil?Hambatan-hambatan utama  apa  yang  mengakibatkan  suatu implementasi  gagal?  Edward  berusaha menjawab  dua  pertanyaan  penting  ini dengan  membicarakan  empat  faktor  atau variabel  krusial  dalam  implementasi kebijakan  publik  menurut  Edward  oleh karena  empat  faktor  yang  berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.
George  C.  Edward  III  1980 (dalam Winarno, 2014: 178) mengemukakan model implementasi
kebijakan  publik  dengan  menunjuk empat  variabel  yang  berperan  penting
dalam mencapai
keberhasilan implementasi,  yaitu  komunikasi,  sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

##  Komunikasi
Komunikasi  menunjuk  bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan  baik  jika  terjadi  komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan)  dengan  kelompok  sasaran
tujuan.Setiap informasi harus disosialisasikan  secara  baik  sehingga dapat  menghindari  adanya  distorsi  atas kebijakan  dan  program  ini  menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan  kelompok  sasaran  atas program  maka  akan  mengurangi  tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan  program  dan  kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.Terdapat  tiga  indikator yang  dapat  digunakan  dalam  mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut  yaitutransmisi,  kejelasan,  dan konsistensi.

##  Sumber daya
Setiap  kebijakan  harus  didukung oleh  sumber  daya  yang  memadai,  baik sumber  daya  manusia  maupun  sumber daya  finansial.  Sumber  daya  manusia
berkenaan dengan kecakapan baik kualitas  maupun  kuantitas  implementor yang  dapat  melingkup  seluruh  kelompok sasaran.  Sumber  daya  finansial  adalah kecukupan  modal  investasi  atas  sebuah program atau kebijakan.Indikator- indikator  yang  digunakan  untuk  melihat sejauh  mana  sumber  daya  memengaruhi implementasi  kebijakan  terdiri  dari staf,informasi, wewenang, fasilitas.

##  Disposisi
Disposisi  atau  sikap  merupakan watak  dan  karakteristik  sikap  dari pelaksana  kebijakan  dan  merupakan faktor  penting  ketiga  dalam  keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kebijakan akan efektif jika para pelaksana kebijakan tidak hanya
mengetahui  apa  yang  akan  dilakukan tetapi  juga  harus  memiliki  kemampuan untuk melaksanakannya.Disposisi
berkaitan erat dengan keinginan, kemampuan,  kemauan,  kecenderungan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan dapat diwujudkan.
 Struktur birokrasi
Menurut Edward ada dua karakteristik  utama  dari  birokrasi  yakni prosedur-prosedur  kerja  atau  yang  biasa disebut Standard  Operating  Procedur (SOP)  dan  fragmentasi.  SOP  menjadi pedoman  bagi  setiap  implementor  dalam bertindak.  Organisasi-organisasi  dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luas dan  kontrol  yang  besar  atas  program yang  bersifat  fleksibel  mungkin  lebih dapat  menyesuaikan  tanggung  jawab yang  baru  daripada  birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.Karakteristik  kedua  dari  struktur birokrasi  adalah  fragmentasi.  Menurut
Edward III (dalam Winarno, 2005:155)fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan  kepada  beberapa  badan  yang berbeda sehingga
memerlukan koordinasi.
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota  Pontianak  Nomor  750/  D- PUPR/  Tahun  2018  Tentang  Penataan Jaringan  Jalan  Dokter  Sudarso,  yang menimbang “...bahwa sehubungan dengan  rencana  Pemerintah  Provinsi
Kalimantan  Barat  membangun  kembali kawasan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Dokter Sudarso serta menciptakan lingkungan  yang  teratur  perlu  dilakukan penataan,  penggeseran  trase  jalan,  dan peningkatan jaringan jalan. Bahwa konsekuensi  atas  program  di  atas,  perlu dilakukan  pembebasan  area  terhadap kios-kios  pedagang  dan  tempat  parkir kendaraan  roda  dua  di  sepanjang  Jalan Dr. Sudarso yang terkena jaringan jalan”. Kebijakan  tersebut  menjadi  dasar  atau payung  hukum  dalam  melaksanakan pembangunan  Jalan  Dr.  Sudarso  serta kaitannya  dengan  pembebasan  lahan- lahan terkait penataan jaringan jalan.
Pembangunan  Jalan  Dr.  Sudarso direncanakan  pada  tahun  2018,  dan seperti  yang  disajikan  dalam  Tabel  1.1 bahwa  pembangunan  Jalan  Dr.  Sudarso ini  masuk  dalam  program  peningkatan jalan paket iii bersama jalan lainnya yaitu Jalan  Paralel  Tol  I,  Jalan  Harapan  Jaya, Jalan  Selat  Panjang.  Pembangunan  Jalan Dr.  Sudarso  dalam  perencanaannya dimulai  pada  tanggal  11  April  2018, dengan jangka waktu pelaksanaan tertulis selama  262  (dua  ratus  enam  puluh  dua)
hari kalender. Itu artinya pada tanggal 27 Desember  2018,  pembangunan  jalan sudah  harus  selesai.  Dalam  prosesnya, muncul  berbagai  permasalahan  seperti yang  telah  diuraikan  di atas.  Singkatnya, masalah yang terjadi di Jalan Dr. Sudarso ini terkait dengan pembebasan lahan dari kios-kios  pedagang  maupun  lahan  parkir yang  berdiri  di  atas  lahan  fasum.  Tentu saja  dalam  hal  ini  Dinas  PUPR  telah menyiapkan  berbagai  strategi  untuk mengatasinya.  Strategi  untuk  mengatasi masalah  dari  luar  maupun  strategi  dari dalam agar pembangunan dapat terlaksana  sesuai  dengan  perencanaan yang  telah  dibuat.  Untuk  mengatasi permasalahan  dari  luar,  Dinas  PUPR menggunakan  strategi  negosiasi.  Karena strategi negosiasi ditunjuk sebagai strategi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Dengan  adanya  sosialisasi  terkait dengan  pelaksanaan  pembangunan  Jalan Dr.  Sudarso,  pemerintah  mengharapkan masyarakat bersedia meninggalkan lokasi atau  lahan  fasum  milik  pemerintah. Ternyata, tidak semudah itu membebaskan lahannya karena
banyaknya  permintaan  dari  masyarakat sekitar,  oleh  para  pedagang  maupun pekerja  parkir.  Permintaan  itulah  yang mendorong  pemerintah  dan  masyarakat sekitar untuk bernegosiasi.
Diawali dengan pendekatan sosial atau sosialisasi yang dilakukan pemerintah,  mendukung  awal  hubungan yang  baik  dengan  masyarakat.  Kedua belah  pihak  dinilai  siap  membangun hubungan operasional. Dengan dilakukannya  negosiasi  maka  hambatan yang  muncul  dari  para  pedagang  atau pemilik  kios  dapat  menemukan  kata sepakat,  yang  mana  hasil  dari  negosiasi tersebut lahan tersebut dapat dibebaskan. Kios-kios  dapat  dirobohkan,  baik  dari pemerintah yang menggunakan alat berat maupun para pedagang yang merobohkan sendiri agar bahan
bangunan  bisa  kembali  digunakan.  Dan juga beberapa pedagang yang menjadikan  kios-kios  tersebut  sebagai tempat  tinggal,  dipindahkan  dan  diberi tempat  tinggal  yang  layak  yaitu  di rusunawa  yang  juga  milik  pemerintah kota, serta juga diberikan kompensasi.
Permasalahan lainnya yaitu benturan  kepentingan  dengan  para  juru parkir.  Karena  permasalahan  mereka dengan  pihak  RSUD  Sudarso  belum menemukan  solusi  atau  titik  terang, mereka  belum  mau  meninggalkan  lahan sampai permasalahannya selesai. Padahal,  pemerintah  sudah  memberikan toleransi  waktu,  namun  tidak  dijalankan dengan baik. Maka dari itulah, pemerintah  memilih  untuk  menegur mereka  dalam  surat  peringatan  tertulis yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kota bernomor surat 620/801/D- PUPR/2018 atas perihal penataan jalan di depan  RSUD  Dr.  Sudarso.  Jika  surat yang telah diberikan juga tidak membuat mereka meninggalkan lahan, maka pemerintah  dengan  tim  gabungan  seperti yang  terlampir  yaitu  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota Pontianak,  Dinas  Perhubungan  Kota Pontianak,  Sat.  Pol  PP  Kota  Pontianak, beserta  TNI  dan  Kepolisian  akan melakukan penggusuran serta pengusiran secara  paksa  terhadap  pihak-pihak  yang terkait  tanpa  ada  keraguan  yang  akan terjadi  antara  kedua  belah  pihak  demi
pembebasan  lahan  untuk  melaksanakan pembangunan  Jalan  Dr.  Sudarso  yang telah direncanakan.
Dengan itu, alternatif yang ditunjuk oleh Dinas PUPR demi
kelancaran pembangunan ialah
memberikan  peringatan  secara  tersurat. Berikut  penuturan  Kasi  Bina  Marga terkait dengan alternatif yang dipilih;
Pihak pemerintah telah
memberikan  sosialisasi  kepada  pihak pekerja  parkir.  Serta  secara  lisan  telah memberikan toleransi waktu untuk meninggalkan  lahan  fasum  tersebut. Namun,  dengan  waktu  yang  telah diberikan  mereka  juga  belum  berpindah. Oleh  karena  itu  maka  pemerintah mengeluarkan  perintah  tersurat  agar mereka  cepat  meninggalkan  lahan.  Di dalam  surat  tersebut  diberitahukan  jika mereka tidak mematuhi ketentuan tersebut maka Pemerintah Kota
Pontianak  dengan  satuan  kerjanya  atau tim  gabungan  akan  mengambil  tindakan sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan yang berlaku.
Pada  kaitannya  dengan  masalah ini,  komitmen  yang  harus  dijaga  dan
dilakukan  oleh  para  pekerja  parkir  ialah kesepakatan  soal  toleransi  waktu  dalam meninggalkan  lahan  fasum.  Kesepakatan serta  toleransi  waktu  yang  diberikan secara  lisan  tidak  membuat  mereka meninggalkan  lahan,  maka  diberilah peringatan  secara  tertulis  lewat  surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kota  untuk  koordinator/juru  parkir  pada tanggal  4  Oktober  2018.  Berikut  adalah sebagian  kutipan  dalam  surat  tersebut “…Diberitahukan  mulai  hari  Sabtu tanggal  6  Oktober  2018  dan  seterusnya, untuk tidak memarkirkan atau menyimpan  kendaraan  bermotor  pada lokasi  fasilitas  umum  di  depan  atau  di sekitar  wilayah  RSUD  Sudarso  karena akan  dilaksanakan  penataan  jalan  di depan RSUD Sudarso tersebut. Jika tidak mematuhi  ketentuan  tersebut,  maka Pemerintah  Kota  Pontianak  melalui Dinas  Perhubungan  Kota  Pontianak,  Sat. Pol  PP  Kota  Pontianak,  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota Pontianak,  TNI  dan  Kepolisian,  akan mengambil  tindakan  sesuai  dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku”.
Dengan  peringatan  lewat  surat pun,  para  pekerja  parkir  belum  juga meninggalkan lahan dan masih melakukan  kegiatan  parkir  di  atas  lahan fasum  tersebut.  Maka  pada  hari  yang telah  ditentukan  dalam  surat  yaitu  pada tanggal  6  Oktober  2018,  pemerintah  dan satuan  tugasnya  melakukan  penggusuran langsung  dalam  upaya  membebaskan lahan tersebut.
Akhirnya  permasalahan  tersebut juga dapat teratasi walaupun dengan cara penggusuran.  Disebabkan  oleh  para pekerja  parkir  yang  tidak  menjalankan kesepakatan  terkait  dengan  toleransi waktu yang diberikan Dinas PUPR untuk mereka  meninggalkan  lahan  dari  secara lisan  maupun  tulisan.  Walaupun  begitu, hubungan pemerintah dengan para pekerja  parkir  juga  masih  baik,  karena pada  dasarnya  para  pekerja  parkir  juga sangat  mendukung  pembangunan  dan penataan  jaringan  jalan  yang  akan dilakukan  oleh  pemerintah  dan  dapat berkomitmen  untuk  tidak  lagi  kembali mendirikan  apapun  tanpa  izin  di  atas lahan fasum, lahan pemerintah.
Selanjutnya strategi yang dilakukan  dari  dalam  instansi  untuk  bisa mencapai  waktu  pelaksanaan  yang  telah direncanakan  ialah  dengan  penambahan waktu jam kerja. Berikut penuturan Kasi Bina  Marga  terkait  dengan  strategi  dinas dalam  melaksanakan  pembangunan  agar sesuai  dengan  waktu  pelaksanaan  yang telah direncanakan;
Melihat lamanya proses pembebasan  lahan  serta  pembongkaran kios-kios  dagang,  maka  kebijakan  dari Dinas PUPR ialah para pekerja bangunan yang  awalnya  dengan  jadwal  kerja  pagi sampai  sore,  diminta  juga  untuk  lembur dalam  rangka  mengejar  target  waktu pelaksanaan agar tidak lagi masuk dalam data pembangunan tahun depan.
Kebijakan  yang  diambil  ialah penambahan  waktu  jam  kerja.  Hal  itu dikarenakan sewaktu pembongkaran serta  negosiasi  dengan  para  juru  parkir yang  cukup  memakan  waktu.  Maka  dari itu,  para  pekerja  bangunan  diminta lembur  agar  pelaksanaan  pembangunan tidak lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan  dan  dapat  sesuai  dengan rancangan  anggaran  yang  telah  dibuat.
Gambar-gambar  di  atas  merupakan adalah potret proses pelaksanaan pembangunan Jalan Dr. Sudarso.
Keempat  variabel  oleh  Model George  Edward  III  yaitu  komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi besinergi menciptakan
keberhasilan implementasi kebijakan
pembangunan Jalan Dr. Sudarso.
Akhirnya, setelah berbagai tahap dilewati dan  seperti  disajikan  dalam  gambar- gambar  di  atas,  proses  pembangunan Jalan  Dr.  Sudarso  dapat  berjalan  lancar. Pembangunan Jalan Dr. Sudarso berhasil dirampungkan pada tanggal 31 Desember 2018. Artinya penambahan waktu pelaksanaan  pembangunan  hanya  4  hari kerja.  Dengan  itu,  maka  implementasi
kebijakan pembangunan Jalan Dr.
Sudarso oleh Dinas PUPR Kota
Pontianak  dinyatakan  tepat  dan  berhasil serta  sesuai  dengan  perencanaan  yang telah dibuat. Berikut adalah penampakan Jalan  Dr.  Sudarso  setelah  pembangunan tampak  lebih  rapi  tertata  dan  bebas  dari kesan kumuh seperti sebelumnya.
4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1. SIMPULAN
1. Komunikasi  antara  Dinas  PUPR dengan  masyarakat  dinilai  berjalan baik dikarenakan masing-masing pihak  bersedia  untuk  berdiskusi  dan saling mendengarkan perihal pembebasa nlahan. Komunikasi dilakukan secara lisan maupun tulisan,  seperti  sosialisasi  secara langsung, mengadakan negosiasi, serta  adanya  surat  peringatan  yang dilayangkan  Sekretariat  Daerah  Kota untuk  coordinator  parker  terkait penataanjaringan  Jalan  Dr.  Sudarso. Komunikasi  berjalan  optimal  karena aplikasi komunikasi dalam pembangunan  Jalan  Dr.  Sudarso  ini mengandung  tiga  indikator  penting yaitutransmisi, kejelasan serta komitmen.
2. Sumber daya manusia maupun sumberdaya lainnya seperti ketersediaan  dana  maupunfasilitas fisik sangat mendukung keberlangsungan  pembangunan  Jalan Dr. Sudarso. Para implementor memiliki  kemampuan  dan  kecakapan
yang  memadai,  paham  terhadap tujuan  dan  sasaran  program  sehingga dapat  mengatasi  masalah  dalam pembangunan  Jalan  Dr.  Sudarso. Ketersediaan  dana  juga  teraplikasi pada  sumber  daya,  sumber  anggaran pembangunan  jalan  Dr.  Sudarso, tercatat dalam RUP Bina Marga 2018 masuk  dalam  program  peningkatan jalan  paket  iii  bersama  jalan  lainnya yaitu  Jalan  Paralel  Tol  I,  Jalan Harapan  Jaya,  Jalan  Selat  Panjang dengan pagu anggaran Rp. 19.801.000.000,-  terbilang  sembilan belas  miliyar  delapan  ratus  satu  juta rupiah.  Fasilitas  fisik  seperti  alat berat  juga  tersedia,  guna  mendukung pelaksanaan pembangunan jalan. 3. Disposisi/  karakter  pelaksana  dinilai bersikap bijaksana menyangkut masalah  pembebasan  lahan  dengan menilik aspek sosial dalam
pembangunan.  Aspek  sosial  dalam hal  ini  merupakan  kajian  yang  perlu dan  harus  dilakukan  dalam  setiap tahap proses pelaksanaan pembangunan,  karena  pembangunan
dipandang  sebagai  suatu  aktifitas
yang menyeluruh yang pada hakikatnya  dari  masyarakat,  oleh masyarakat  dan  untuk  masyarakat dalam  mewujudkan  kehidupan  yang layak,  berkeadilan  dan  sejahtera. Oleh  karena  itu,  dalam  proses pembebasan lahan untuk melaksanakan  pembangunan  jalan, Dinas PUPR juga tidak mau bergerak otoriter  dengan  langsung  melakukan penggusuran.
4. Struktur  birokrasi  menyangkut  dua hal,  SOP  dan  fragmentasi.  Dinas PUPR  melaksanakan  kegiatan  sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga harapan agar terimplementasinya pembangunan sesuai  rencana  dengan  menggunakan SOP tercapai
dengan
optimal.Pembangunan Jalan Dr.
Sudarso  tidak  hanya  dijalankanoleh Dinas  PUPR  Kota  Pontianak,  namun juga  melibatkan  badan/  instansi berbeda  dan  ada  beberapa  instansi yang terlibat. Penyelenggaraan pembangunan  Jalan  Dr.  Sudarso menggabungkan satuan kerja Pemerintah Kota Pontianak.
Misalnya  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  (Disperindag),  Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak (Diskumdag),  Dinas  Perhubungan Kota  Pontianak,  Sat.  Pol  PP  Kota Pontianak, beserta TNI dan
Kepolisian. Dengan koordinasi instansi-instansi tersebut, maka pembangunan  Jalan  Dr.  Sudarso dapat dirampungkan.
5. Keempat  variabel  di  atas  bersinergi sehingga  pembangunan  Jalan  Dr.
Sudarso dapat berjalan lancar.
Dimulai  pada tanggal  11  April  2018, dengan  jangka  waktu  pelaksanaan tertulis  selama  262  (dua  ratus  enam puluh  dua)  harikalender.  Itu  artinya pada  tanggal  27  Desember  2018 pembangunan  jalan  sudah  harus selesai.  Dengan  melewati  berbagai tahap  akhirnya  pembangunan  jalan dirampungkan pada tanggal 31 Desember  2018.  Itu  berarti  terdapat penambahan  waktu  kerja  selama  4 harisaja. Dengan ini, maka implementasi pembangunan
infrastruktur  Jalan  Dr.  Sudarso  oleh
Dinas PUPR Kota
Pontianak dinyatakan  tepat  dan  berhasil  sesuai dengan  perencanaan  yang  telah dibuat.

## 4.2. REKOMENDASI
1. Pemerintah  kota  melalui  Dinas  PUPR Kota  Pontianak  diharapkan  dapat selalu  konsisten  dalam  menilik  aspek sosial  pada  masyarakat,  khususnya pada  masyarakat  kecil  terkait  dengan pembangunan-pembangunan yang akan  dilaksanakan  agar  tujuan  awal dari pembangunan yaitu
menyejahterakan  masyarakat  dapat tercapai.
2. Pemerintah  kota  melalui  Dinas  PUPR diharapkan segera menyelesaikan pembangunan-pembangunan yang masih tertunda saat ini serta membenahi  permasalahan  yang  ada agar keadaan infrastruktur Kota Pontianak  semakin  maju  dan  merata. Serta  diharapkan  pemerintah  bisa mengembangkan fasilitas umum lainnya  sebagai  sarana  pendukung majunya Kota Pontianak.
3. Kesadaran masyarakat dalam pembangunan harus terus ditingkatkan.  Masyarakat  harus  ikut berpartisipasi  dan  mendukung  baik aktif maupun pasif terhadap
kebijakan-kebijakan  serta  program pemerintah.  Karena  pada  dasarnya, pembangunan  tersebut  ialah  kegiatan menyeluruh  yang  dilaksanakan  dari rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat dalam  rangka  meningkatkan  kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI
Afifuddin. (2012). Pengantar Administrasi Pembangunan,
Konsep,  dan  Implikasinya  di  Era Reformasi . Bandung: Alfabeta
Banga,  W.  (2018). Kajian  Administrasi Publik Kontemporer ; Konsep, Teoridan Aplikasi. Yogyakarta:
Gava Media.
David,  F  R.  (2016). Manajemen  Strategi Konsep. Jakarta: Salemba Empat.
Erwan,  dan  Dyah.  (2015). Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media P
Fisher,  R  dan  William,  U.  (1981).
Getting to Yes; Negotiating Agreement Without Giving In .
Boston: Houghton Mifflin. Huraerah,  A.  (2011). Pengorganisasian
& Pengembangan Masyarakat;
Model  &  Strategi  Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung:
Humaniora.
Idrus, M. (2009). Metode Penelitian Ilmu
Sosial  (Pendekatan  Kualitatif  dan
Kuantitatif) . Jakarta: Penerbit
Erlangga
Indiahono,  D.  (2017). Kebijakan  Publik Berbasis  Dynamic  Policy  Analysis . Yogyakarta: Gava Media
Jackman,  A.  (2005). How  to  Negotiate . Jakarta: Erlangga.
Mulyadi,  D.  (2016). Studi  Kebijakan
Publik dan Pelayanan Publik.
Bandung: Alfabeta
Ngusmanto.  (2017). Teori  Perilaku
Organisasi  Publik .  Jakarta:  Mitra WacanaMedia.
Nugroho, R. (2015). Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Siagian,  S  P.  (2014). Administrasi Pembangunan . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .
Cetakan XXIV. Bandung: Alfabeta.
Wahab, S. A. (2017). Analisis Kebijakan Dari  Formulasi  ke  Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan  Publik .  Jakarta:  PT.Bumi Aksara
Winarno,  B.  (2014) .  Kebijakan  Publik Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus.
Jakarta: PT. Buku Seru