JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.3, No.1, Juni 2019, pp. 79~87 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v3i1.49
 79

## KEPASTIAN HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN YANG MENCERMINKAN NILAI KEMANUSIAAN
Fauziah Rachmawati Institut Ilmu Kesehatan Kediri e-mail: rachmafauziah@yahoo.co.id

## Abstrak
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping sandang, pangan dan papan. Salah satu  kesehatan  yang  perlu  dijaga  pada  umumnya  adalahorgan  manusia.  Perkembangan  terapi  di  dunia kedokteran  yang  digunakan  untuk  melakukan  perawatan  yaitu  transplantasi  organ.  Transplantasi  organ adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia lain atau tubuhnya sendiri. Tujuan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh adalah untuk kemanusiaan dan  dilarang  untuk  dikomersilkan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dengan  menggunakan  jenis penelitian  normatif.  Transplantasi  orang  bertujuan  untuk  nilai  kemanusiaan  tidak  diperbolehkan  untuk melakukan  tindakan  komersil  pada  tranplantasi  organ . Hasil  dari  penelitian  ini  regulasi  mengenai transplantasi  organ  belum  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pendonor  dan  resipien.  Sehingga  harus adanya  peraturan  yang  jelas  mencerminkan  nilai  kemanusiaan  dan  peraturan  memberikan  kepastian hukum bagi pendonor dan resipien .
Kata Kunci : Transplantasi Organ, Kepastian Hukum, Kemanusiaan

## A. PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk  yang membutuhkan kesehatan baik kesehatan rohani  maupun  kesehatan  jasmani. Kesehatan jasmani merupakan suatu hal yang  berharga.  Kesehatan  merupakan salah  satu  kebutuhan  pokok  manusia disamping  sandang,  pangan  dan  papan. Tanpa  hidup  sehat,  hidup  manusia menjadi  tanpa  artinya,  dalam  keadaan sakit  manusia  tidak  mungkin  dapat melakukan kegiatan sehari-hari. (1) Kemajuan ilmu kedokteran
semakin  lama  semakin  berkembang yaitu  dalam  hal  pengobatan  maupun perawatan.  Perawatan  dengan  cara transplantasi  organ  merupakan  salah satu  contoh  perkembangan  pengobatan maupun perawatan dalam ilmu kedokteran. (2) Transplantasi organ
merupakan  pengobatan  dan  perawatan terakhir yang dilakukan oleh masyarakat untuk memulihkan kesehatan. Transplantasi adalah tindakan  medis  untuk  memindahkan
organ  dan  atau  jaringan  tubuh  manusia kepada  tubuh  manusia  lain  atau tubuhnya sendiri. Transplantasi merupakan terapi pengganti yang
merupakan upaya terbaik untuk menolong  pasien  yang  mengalami kegagalan organ tubuhnya dengan organ tubuh  diri  sendiri  atau  organ  tubuh orang  lain.  Disamping  pertimbangan medis  dan  kesehatan,  transplantasi  juga mempertimbangkan dari segi non medis,  yakni  agama,  budaya,  hukum, kepercayaan dan lain sebagainya. (3) Sejak kesuksesan transplantasi yang  pertama  kali  berupa  ginjal  dari donor  kepada  pasien  gagal  ginjal  tahun 1954, perkembangan
dibidang transplantasi  maju  pesat.  Kemajuan ilmu  dan  teknologi  memungkinkan pengawetan  organ,  penemuan  obat- obatan  anti  penolakan  yang  semakin baik  sehingga  berbagai  organ  dan jaringan  dapat  di  transplantasikan. (4)
Transplantasi  organ  diharapkan  tidak hanya  membuat  orang  yang  sakit menjadi sehat kembali tetapi melahirkan
80
harapan  untuk  hidup  yang  lebih  lama.
Perkembangan transplantasi organ
tubuh  manusia  kini  tidak  hanya  organ jantung manusia, namun juga
perkembangan  cangkok  hati,  ginjal  dan beberapa  organ  lain  termasuk  jaringan tubuh  manusia  seperti  jaringan  otot maupun syaraf.
Menurut  Pasal  64  ayat  (1)  UU  No 36  tahun  2009  tentang  Kesehatan mengatur mengenai penyembuhan penyakit  dan  pemulihan  kesehatan dapat  dilakukan  melalui  transplantasi organ  dan/atau  jaringan  tubuh,  implan obat  dan/atau  alat  kesehatan,  bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan  sel  punca. Berdasarkan
pasal  tersebut  maka  transplantasi  organ merupakan salah satu
cara penyembuhan  penyakit  dan  pemulihan kesehatan  yang  diperbolehkan  untuk dilakukan  khususnya  di  Indonesia. Transplatasi  organ  dapat  berasal  dari Pendonor  hidup  atau  Pendonor  mati batang  otak.  Transplantasi  organ  dari pendonor  hidup,  pendonor  hanya  dapat memberikan salah satu ginjal, sebagaian organ hati, pankreas atau paru-parunya.
Transplantasi  organ  akan  menjadi masalah  apabila  dilakukan  dengan  cara yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur. Menurut  WHO  yang  di  kutip  dari Kompas.com 21 Maret 2017, Organisasi Kesehatan  Dunia  (WHO)  menyebut, ketersediaan  donor  organ  yang  sedikit merupakan  masalah  universal.  Kondisi ini membuat sebagian pihak melakukan transaksi komersil, yang tentunya melanggar peraturan, untuk mendapatkan  organ.  Adanya  transaksi komersil  terjadi  karena  transplantasi organ  merupakan  pengobatan  dan perawatan  terakhir  yang  dilakukan  oleh masyarakat
untuk memulihkan
kesehatan. Kurangnya ketersediaan
donor  organ  dimanfaatkan  pihak  lain untuk  mendapatkan  penghasilan  atau
keuntungan dengan cara menjual organnya.
Salah  satu  kasus  jual  beli  organ terjadi  pada  17  Januari  2016  di Bandung, Bareskrim Mabes Polri mengungkap sindikat perdagangan organ  tubuh  manusia.  Tiga  tersangka bernama  Yana  Priatna  alias  Amang,
Dedi Supriadi alias Oman Rahman, dan Kwok  Herry  Susanto  alias  Herry  telah diamankan aparat karena terbukti melakukan  transplantasi  ginjal  yang melanggar peraturan. Pelaku mengiming-imingi uang Rp. 70 juta s/d Rp. 90 juta untuk tiap donor. Sasarannya  ialah  masyarakat  dengan kondisi ekonomi bawah. Terjadinya jual beli organ merupakan  kelemahan  tidak  adanya regulasi yang jelas mengenai transplantasi  organ  serta  tidak  jelasnya pengawasan mengenai transplantasi organ. Sehingga terjadi penyalahgunaan tujuan  dari  transplantasi  organ  tersebut seperti  digunakan  untuk  mendapatkan keuntungan  pribadi.  Regulasi  mengenai transplantasi  organ  dari  seseorang  yang hidup  maupun  yang  telah  meninggal melarang seseorang untuk mendapatkan keuntungan  dari  donor  yang  dilakukan, karena  tujuan  dari  transplantasi  organ adalah untuk kemanusiaan.
Menurut  Pasal  28  H  ayat  (1)  UUD NRI  Tahun  1945  menyatakan  bahwa setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan pasal tersebut pemerintah mempunyai kewajiban  untuk  memenuhi  hak  atas kesehatan tersebut. Kewajiban Pemerintah  untuk  memenuhi  hak  atas kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia juga memiliki Landasan Yuridis
Internasional  dalam  Pasal  2  ayat  (1)
Konvensi  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya  yang  ditetapkan  oleh  Majelis
Umum  PBB  2200  A  (XXI)  tanggal  16 Desember  1966,  bahwa  setiap  Negara Pihak  pada  Kovenan  ini,  berjanji  untuk mengambil langkah-langkah, baik secara  individual  maupun  melalui bantuan  dan  kerjasama  internasional, khususnya dibidang ekonomi dan teknis sepanjang  tersedia  sumber  dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan  penuh  dari  hak-hak  yang diakui  oleh  Kovenan  ini  dengan  cara- cara  yang  sesuai,  termasuk  dengan pengambilan langkah-langkah legislatif. Pasal  28  I  ayat  (4)  UUD  1945 menyatakan bahwa perlindungan,
pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan hak  asasi  manusia  adalah  tanggung jawab  negara,  terutama  pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan  dalam  Pasal  8  Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia. Sejalan dengan hal tersebut,  Pasal  7  Undang-Undang  No. 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang  merata  dan  terjangkau  oleh masyarakat.  Pasal  9  Undang-Undang No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kewajiban pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satunya dengan membuat regulasi yang berkaitan
dengan  kesehatan  dalam  hal  ini  adalah regulasi transplantasi organ.
Pengaturan transplantasi organ bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pendonor, resipien, rumah sakit penyelenggara  transplantasi  organ,  dan tenaga  kesehatan  pemberi  transplantasi organ.
Regulasi  transplantasi  organ  yang ada  di  Indonesia  antara  lain  Undang- Undang  No  36  Tahun  2009  tentang
Kesehatan  (selanjutnya  disebut  UU  No. 36/2009),  Peraturan  Menteri  Kesehatan
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan  Transplantasi  Organ (selanjutnya  disebut  Permenkes  No.
38/2016), dan Peraturan Pemerintah No 18  Tahun  1981  tentang  Bedah  Mayar Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi  Alat  atau  Jaringan  Tubuh Manusia  (selanjutnya  disebut  PP  No. 18/1981).
Tujuan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh adalah untuk kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan.  Berdasarkan  undang- undang  yang  ada,  Negara  mengatur larangan memperjualbelikan organ dan/atau  jaringan  tubuh  dengan  dalih apapun. Kemanusiaan menurut Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  berarti  sifat- sifat manusia. Berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang, dalam
transplantasi  organ  resipien,  pendonor, tenaga  kesehatan  dan  rumah  sakit memiliki  hak  dan  kewajiban  masing- masing.  Seorang  tenaga  kesehatan dalam  melakukan  kewajibannya  harus memiliki keahlian khusus yang memenuhi  persyaratan  dan  perizinan berdasarkan peraturan perundang- undangan.  Hal  tersebut  merupakan asas legalitas seorang tenaga kesehatan.
Asas  legalitas  seorang  tenaga kesehatan yang melakukan transplantasi organ  tercermin  pada  Pasal  65  ayat  (1) UU  No  36  tahun  2009  tentang Kesehatan  bahwa  Transplantasi  organ dan/atau  jaringan  tubuh  hanya  dapat dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang mempunyai  keahlian  dan  kewenangan untuk  itu  dan  dilakukan  di  fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Pengambilan  organ  dan/atau  jaringan tubuh dari pendonor harus memperhatikan  kesehatan  pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan  pendonor  dan/atau  ahli
82
waris atau keluarganya. Sehingga tenaga  kesehatan  yang  melakukan transplantasi  organ  harus  memenuhi persyaratan  dan  perizinan  yang  diatur dalam perundang-undangan. (5)
Kaitannya dengan transplantasi organ,  dokter  harus  memiliki  keahlian dan  keterampilan  sebagai  pengemban profesi  ilmu  kedokteran  yang  tidak dimiliki  oleh  pasien,  maka  pasien memberikan kepercayaan kepada dokter untuk menolong dirinya. Dalam hal ini, berdasarkan  itikat  baiknya  maka  dokter berkewajiban  memberikan  pertolongan profesional yang bermutu dan bermartabat  berdasarkan  pada  niat, kesungguhan  dan  tanggung  jawab. Sehingga asas itikad baik ini diterapkan dalam  pelaksanaan  kewajiban  dokter baik  mematuhi  standart  profesinya maupun menghormati hak pasien. (5)
Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum  adalah  perlindungan  akan harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan  ketentuan  hukum  dari kesewenangan. Sedangkan menurut
Soetjipto  Raharjo,  perlindungan  hukum adalah adanya upaya melindungi
kepentingan  seseorang  dengan  cara mengalokasikan
suatu kekuasaan kepadanya  untuk  bertindak  dalam kepentingannya  tersebut.  Selanjutnya dikemukakan  pula  bahwa  salah  satu sifat  dan  sekaligus  merupakan  tujuan dari hukum adalah memberikan
perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat  tersebut  harus  diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. (6) Kepastian  hukum  secara normatif  adalah  ketika  suatu  peraturan dibuat  dan  diundangkan  secara  pasti karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis. Jelas  dalam  arti  tidak  menimbulkan
keragua-raguan  (multi  tafsir)  dan  logis dalam  arti  ia  menjadi  suatu  sistem norma  dengan  norma  lain  sehingga tidak  berbenturan  atau  menimbulkan konflik norma.
Kepastian  hukum  mengandung  dua pengertian,  yaitu  pertama,  adanya aturan  yang  bersifat  umum  membuat individu  mengetahui  perbuatan  apa yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan dan  kedua,  berupa  keamanan  hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah  karena  dengan  adanya aturan  yang  bersifat  umum  itu  individu dapat  mengetahui  apa  saja  yang  boleh dibebankan atau  dilakukan  oleh  Negara terhadap  individu.  Kepastian  hukum bukan  hanya  berupa  pasal  dalam undang-undang,  melainkan juga  adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan  hakim  yang  satu  dengan putusan  hakim  yang  lainnya  untuk kasus serupa yang telah diputuskan. (7) Terkait dengan regulasi transplantasi  organ,  kepastian  hukum akan  dapat  terwujud  apabila  peraturan tersebut  dibuat  dan  diundangkan  secara pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan logis.  Namun  regulasi  trasnplantasi organ  yang  ada  belum  memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkaitan yaitu pendonor, resipien, rumah sakit penyelenggara  transplantasi  organ,  dan tenaga  kesehatan  pemberi  pelayanan transplantasi organ.

## B. PERMASALAHAN
Memperhatikan  uraian  pada  latar belakang masalah sebagaimana diuraikan  diatas,  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  Apakah  urgensi regulasi  tentang  transplantasi  organ? Dan  bagaimanakah  model  pengaturan transplantasi organ  yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial?.

## C. METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  normatif.  Penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder belaka,  dapat  dinamakan  penelitian hukum  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan. Penelitian ini akan membahas  mengenai  kepastian  hukum terapi transplantasi organ yang mencerminkan nilai kemanusiaan.
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ). Penelitian
hukum  normatif  ini  meneliti  bahan pustaka dan data sekunder berupa bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan bahan hukum tersier. Cara mengumpulkan  data  dalam  penelitian ini  dengan  menggunakan  studi  pustaka dan  wawancara.  Analisis  data  dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

## D. PEMBAHASAN

## 1. Regulasi Transplantasi Organ
Setiap orang yang menderita kerusakan organ membutuhkan perwatan  kesehatan,  dan  pemulihan kesehatan.  Dewasa  ini  perawatan  dan pemulihan  kesehatan  terkait  dengan kerusakan organ dapat dilakukan dengan  transplantasi  organ.  Beberapa negara  maju  seperti  Negara  Cina memperbolehkan melakukan
transplantasi  organ,  Negara  Indonesia juga memperbolehkan melakukan transplantasi  organ  yang  diatur  dalam Undang-  Undang  No  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  (selanjutnya  disebut UU  No.  36/2009),  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  38  Tahun  2016 tentang  Penyelenggaraan  Transplantasi Organ  (selanjutnya  disebut  Permenkes
No. 38/2016), dan Peraturan Pemerintah No  18  Tahun  1981  tentang  Bedah Mayar Klinis  dan Bedah  Mayat Anatomis  serta  Transplantasi  Alat  atau Jaringan  Tubuh  Manusia  (selanjutnya disebut PP No. 18/1981) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan transplantasi organ. Transplantasi  organ  dan  jaringan tubuh  manusia  umumnya  didapat  dari keluarga dekat karena kesamaan golongan  darah  dan  kesamaan  sifat  dan karakter  antibodi/kekebalan  tubuh  serta masalah etika dan kemanusiaan. (8) Dokter dalam menjalankan profesinya  juga  harus  memperhatikan
Kode  Etik  Kedokteran.  Kode  etik kedokteran yang ada di Indonesia diatur dalam  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia berdasarkan  Surat  Keputusan  Pengurus Besar  Ikatan  Dokter  Indonesia  No. 221/PB/A.4/04/2002  tentang  Penerapan
Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia.  Kode Etik  Kedokteran  Indonesia  mengatur mengenai Kewajiban Umum; Kewajiban  Dokter  Terhadap  Pasien; Kewajiban  Dokter  Terhadap  Teman Sejawatnya; Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri. Kode  etik  kedokteran  Indonesia apabila  dikaitkan  dengan  transplantasi organ maka setiap dokter yang ikut serta dalam melakukan transplantasi organ/menjalankan profesi
kedokterannya  wajib  berpegang  teguh pada  Kode  etik  kedokteran  Indonesia.
Transplantasi dipandang dari sudut etika harus  dipertimbangkan  dari  4  prinsip dasar  Biomedikal  etik  yaitu: Pertama , Respect  for  autonomy berarti  bahwa mendonorkan organ merupakan perbuatan mulia. Kedua , Non Malficient berarti bahwa Setiap operasi
transplantasi  yang  dijalankan  selalu mengandung  risiko. Ketiga,  Benefience berarti  bahwa  Prinsip  berbuat  kebaikan mengandung  arti  bahwa  kita  harus
84
berbuat baik kepada orang lain, terutama  apabila  tidak  mengandung risiko bagi pemberi kebijakan. Keempat, Justice berarti  bahwa  prinsip  keadilan dalam  donasi  dan  transplantasi  organ lebih  relevan  terhadap  alokasi  organ, yang  menyangkut  kepada  perlakuan yang  adil,  sama  dan  sesuai  dengan kebutuhan pasien yang tidak terpengaruhi oleh faktor lain. (3) Berdasarkan 4 prinsip dasar biomedikal etik tersebut, maka
transplantasi  organ  diharapkan  dapat terwujud  sesuai  dengan  tujuan  awalnya yaitu  untuk  kemanusiaan.  Transplantasi organ  akan  sesuai  dengan  tujuan awalnya apabila regulasi yang ada yang mengatur  mengenai  transplantasi  jelas dan  tenaga  kesehatan  dalam  hal  ini dokter  yang  melakukan  transplantasi berpegang  teguh  pada  kode  etik kedokteran  dan  regulasi  transplantasi organ.
Adanya regulasi transplantasi organ bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pendonor, resipien, rumah sakit penyelenggara  transplantasi  organ,  dan tenaga  kesehatan  pemberi  pelayanan transplantasi organ.
2. Nilai Kemanusiaan pada Trasplantasi Organ dalam Perspektif Hukum Progresif Transplantasi merupakan
pemindahan  suatu  jaringan  atau  organ manusia  tertentu  dari  suatu  tempat ketempat  yang  lain  pada  tubuhnya sendiri  atau  tubuh  orang  lain  dengan persyaratan
kondisi tertentu. (9)
Berdasarkan  Permenkes  Nomor  38 tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan Transplantasi Organ, transplantasi organ adalah pemindahan organ dari pendonor ke  resipien  guna  penyembuhan  dan pemulihan  masalah  kesehatan  resipien.
Tidak semua
organ dapat
ditransplantasikan.  Organ  khusus  yang dapat  di  transplantasikan  ditujukan untuk  organ  yang  solid  yaitu  jantung, paru-paru,  ginjal,  hati,  pankreas,  dan usus.  Sementara  itu,  bagian  tubuh  lain yang dapat
ditransplantasikan membutuhkan  prosedur  khusus  yaitu kulit,  kornea  dan  sumsum  tulang belakang.  Beberapa  hal  lain  yang  perlu diperhatikan dalam tindakan transplantasi adalah penentuan saat mati orang akan diambil organnya yang akan dilakukan  oleh  dua  orang  dokter  yang tidak  ada  sangkutpaut  medik  dengan dokter yang akan melakukan transplantasi.  Ini  berkaitan  dengan keberhasilan transplantasi karena bertambah segarnya organ atau jaringan bertambah baik hasilnya. (9,10)
Nilai-nilai  Pancasila  merupakan landasan  dasar  dan  motivasi  untuk semua  perbuatan  baik  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan  bernegara,  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia  harus  mencerminkan  nilai- nilai Pancasila. (11) Maka dengan tercerminnya nilai-nilai pancasila dalam peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  diharapkan  segala  peraturan yang  ada  dijiwai  oleh  nilai-nilai Pancasila. Nilai kemanusiaan merupakan unsur  dari  sila  kedua  Pancasila.  Nilai kemanusiaan  lebih  menekankan  pada perlakuan  seseorang  individu  kepada individu atau masyarakat lainnya.
Setiap  orang  harus  menghormati  dan menghargai  orang  lain  sebagai  sesama manusia  dan  berlaku  adil  tanpa  melihat suku,  agama,  ras,  ataupun  perbedaan lainnya.  Nilai-nilai  Kemanusiaan  yang Adil dan Beradab antara lain: (12,13)
a. kecintaan terhadap sesama manusia sesuai dengan prinsip bahwa kemanusiaan adalah satu adanya;
b. kejujuran;
c. kesamaan derajat;
85
d. keadilan; dn
e. keadaban.
Apabila  dilihat  dari  praktik  tukang gigi  aspek  kemanusian  harus  ada  untuk pendonor  dan  resipien  sehingga  dalam melakukan  transplantasi  organ  lebih hati-hati berlandaskan nilai kemanusiaan.  Pendonor  mendapatkan organ  donor  yang  sesuai  dengan  organ yang diinginkan. Resipien dalam
memberikan  organ  kepada  pendonor juga  memperoleh  hak  asuransi  secara jelas.
Hukum  diciptakan  manusia  bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kesejaheraan. (14)
Hukum  yang  diciptakan  tersebut  juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan,  dimana  hak  setiap  orang diakui dan dilindungi dengan memperhatikan hak orang lain juga.
Hak  atas  tubuh  dalam  konsep kemanusiaan menekankan kepada keberadaan  manusia  sebagai  individu yang  mempunyai  nilai  moral,  etika  dan kesusilaan  yang  menghargai  dirinya sendiri  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan Yang  Maha  Esa.    Pemikiran  hak  atas tubuh bukan hanya bentuk perlindungan tetapi juga bentuk kepastian hukum bagi pendonor dan pasien (penerima donor). (15)
Aspek  yuridis  yang  sangat  penting pada  donor  yang  diberikan  izin  secara sukarela  adalah    persetujuan  yang diberikan  tidak  ada  tekanan  dalam bentuk fisik maupun psikis dan persetujuan  tersebut dibuat dalam bentuk  tertulis.  Hal  tersebut  sangat penting  bagi  dokter,  resipien  dan pendonor.  Konsekuensi  dari  izin  dari pendonor yang sukarela adalah pendonor  tersebut  mempunyai  hak untuk  mencabut  persetujuan  yang  telah diberikan. (16)
Donor  organ  untuk  transplantasi organ sepanjang bertujuan untuk
membantu meringankan beban penderitaan manusia lainnya dan membantu menyelamatkan nyawa manusia  lainnya  bukan  merupakan perbuatan yang dilarang agama manapun dan bukan merupakan perbuatan  yang  melanggar  peraturan perundang-undangan di negara
manapun,  tetapi  merupakan  perbuatan yang mulia dan terpuji.
Syarat  untuk  melakukan  perawatan donor organ antara lain  memiliki DNA, golongan  darah,  jenis  antigen  yang cocok  antara  donor  dan  resipien;  tidak terjadi  reaksi  penolakan  antigen  dan antibodi  oleh  resipien;  harus  dipastikan apakah sirkulasi, perfusi dan metabolisme  organ  masih  berjalan dengan  baik  dan  belum  mengalami kematian  (nekrosis);  perlu adanya  saksi yang  disahkan  secara  hukum  bahwa organ  seseorang  atau  keluarganya didonorkan  pada  keluarga  lain  agar kemudian  hari  tidak  ada  masalah hukum. (17)
Dua  hal  penting  yang  menunjang tingkat  keberhasilan  transplantasi  organ yaitu adaptasi pendonor untuk menyesuaikan diri terhadap kekurangan jaringan  maupun  organ  secara  psikis maupun psikologis; dan adaptasi resipien  untuk  dapat  menerima  dan menolak organ yang baru pada tubuhnya  untuk  mengganti  organ  tubuh yang sudah tidak berfungsi lagi. (17)
Bagi  pendonor  masih  mendapatkan hak  berupa  asuransi  kesehatan  dan asuransi kematian namun tidak dijelaskan jangka waktu asuransi tersebut. Kemudian berdasarkan regulasi yang  ada  resipien yang mendapatkan donor organ juga
menanggung  berbagai  biaya,  seperti biaya perawatan pendonor, biaya asuransi  kesehatan,  biaya  asuransi kematian  dan  sebagainya.  Kemudian yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah bagaimana dengan resipien yang
86
tidak mempunyai biaya tetapi
membutuhkan  transplantasi  organ  agar dapat  mempertahankan  kehidupannya. Kemudian  kelemahan  yang  lain  adalah belum  transparannya  tempat  untuk mendapatkan  donor  organ.  Sistem informasi  transplantasi  organ  yang belum  jelas  ada  atau  tidaknya  juga menjadi  kendala  seseorang  yang  ingin mendonorkan  maupun  mencari  donor organ.  Regulasi  yang  ada  juga  tidak memberikan  kejelasan  mengenai  siapa saja  tenaga  kesehatan  yang  dapat melakukan transplantasi organ bagi dari pendonor  hidup  maupun  pendonor  mati batang  otak.    Regulasi  yang  ada  tidak menyebutkan secara standar operasional prosedur  bagi  tenaga  kesehatan  yang akan  melakukan  transplantasi  organ. Terhadap beberapa
kekurangan mengenai  regulasi  transplantasi  organ yang  telah  ada  maka  perlu  dilakukan perubahan  dan  pengembangan  regulasi transplantasi  organ  untuk  mewujudkan perlindungan  hukum  dan  kepastian hukum  bagi  semua  pihak  yang  terkait dengan transplantasi organ.

## E. PENUTUP
Regulasi transplantasi organ bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pendonor, resipien, rumah sakit penyelenggara  transplantasi  organ,  dan tenaga  kesehatan  pemberi  pelayanan transplantasi organ.
Perawatan transplantasi organ  yang dilakukan  oleh  pendonor  dan  resipien harus  berdasarkan  nilai  kemanusiaan sehingga dalam melakukan transplantasi dokter  agar  lebih  berhati  hati  dalam melakukan perawatan transplantasi organ. Dokter dalam melakukan transplantasi  organ  sebaiknya  dokter yang  sesuai  dengan  kompetensinya. Pendonor  dalam  memperoleh  organ donor  sebaiknya  sesuai  dengan  organ yang  diinginkan  dan  resipien  dalam memberikan
organ seharusnya memperoleh asuransi secara jelas sehingga perlu diperjelas lagi mengenai regulasi  tentang  transplatasi  organ.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Sofyan Lubis., Muhammad Harry. 2008. Konsumen  &  Pasien  dalam  Hukum Indonesia . Liberty, Yogyakarta,  hlm. 37.
2. Reggy  Lintang.  2013. Aspek  Hukum Terhadap  Pemanfaatan  Organ  Tubuh Manusia  Untuk  Kelangsungan  Hidup . Jurnal Lex Et Societatis, Edisi No. 5 Vol.
1.
3. Soekidjo,  Notoatmojo.  2010. Etika  dan
Hukum Kesehatan . Rineka Cipta,
Jakarta, hlm 92-93.
4. Liliana,  Teresa.  2003. Nilai  Etika Transplantasi Organ . Universitas Kristen Maranatha. 5. Hatta,  Moh,  2013.  Hukum  Kesehatan dan Sengketa Medik, Liberty, Yogyakarta, hlm 231.
6. Soetjipto  Raharjo.  1983. Permasalahan
Hukum  di  Indonesia .  Alumni,  Bandung, hlm 121. 7. Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum . Kencana, Jakarta, hlm. 157-158. 8. Saptaning Ruju Paminto. 2017. Dehumanisasi  Penjualan  Organ  Tubuh Manusia  berdasarkan  Hukum  Positif . Jurnal  Wawasan  Yuridika,  Edisi  No.  2 Vol. 1,hlm. 177. 9. Triwibowo,  Cecep.  2014. Etika  dan Hukum  Kesehatan .  Sorowajan  Baru, Yogyakarta, hlm 183.
10. Hanifah,  Jusuf.  2014. Etika  Kedokteran dan  Hukum  Kesehatan,  EGC ,  Jakarta,
hlm 157.
11. Aminullah.  2016. Implementasi  Nilai- Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat .  Jurnal  Ilmiah  IKIP
Mataram, Edisi No. 1 Vol. 3, hlm. 621. 12. Dodik  Kariadi  dan  Wasis  Suprapto. 2017. Membangun Kepemimpinan Berbasis  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam Perspektif  Masyarakat  Multikultural .
Jurnal  Pancasila  dan  Kewarganegaraan, Edisi No. 2 Vol. 5, hlm 91. 13. Ambiro Puji Asmaroni. 2016. Implementasi  Nilai-Nilai  Pancasila  bagi Siswa di Era Globalisasi . Jurnal Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  Edisi No. 2 Vol. 4, hlm 444.
14. Mukhidin. 2014. Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat . Jurnal Pembaharuan  Hukum,  Edisi  No.  3  Vol. 1, hlm. 269. 15. Hwian  Christianto,  2011. Konsep  Hak Seseorang atas Tubuh dalam Transplantasi  Orga  Berdasarkan  Nilai Kemanusiaan .  Jurnal  Mimbar  Hukum, Edisi No. 1 Vol. 23, hlm. 31. 16. Melinda  Veronica  Simbolon.  2013. Transplantasi  Organ  Tubuh  Terpidana
Mati .  Jurnal  Lex  et  Societatis,  Edisi  No. 1 Vol. 1, hlm. 144.
17. Cecep  Triwibowo.  2014. Etika  dan Hukum  Kesehatan .  Sorowajan  Baru,
Yogyakarta, hlm. 183.