## PEMBENTUKAN TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUPP) DALAM KONTEKS POLITIK PEMERINTAHAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Oleh: Rahmatulloh  

## 

## ABSTRACT
This article analyses the formation process and position of the TGUPP (The Governor Team for Accelerating Development). The method used is literature study and documentary analysis. The results of the study show that TGUPP is part of the governor’s  needs  which  are  felt  urgent.  Besides  TGUPP  servers  to  oversee  the strategic development  programs which felt to  bring broad impact  on the society. Institutionally,  the  organization  receives  fund  from  APBD,  responsible  to  the governor,  and  submits  periodic  reports  to  the  governor,  deputy  governor,  and regional secretary. In practice TGUPP cannot be separated from the dynamics of regional  politics  which  are  influenced  by  the  interests  of  obtaining  political support.
Keywords: Local politics, government, bureaucracy.

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Usai  dilantiknya  Anis-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil
Gubernur  DKI  Jakarta  pada  Oktober 2017 ternyata “hingar bingar” politik lokal  di  DKI  Jakarta  masih  belum sepenuhnya  reda  dengan  munculnya pembentukan  Tim  Gubernur  Untuk Percepatan  Pembangunan  (disingkat TGUPP) oleh Gubernur baru.
Sebenarnya  keberadaan  TGUPP  di DKI  bukanlah  hal  baru  sama  sekali sebab  telah  ada  sebelumnya  pada
masa Jokowi menjadi Gubernur DKI yang mengawali kebijakan
membentuk  tim  tersebut  yang  juga sempat memunculkan beragam pendapat bernada ‘sumir’  dari beberapa  kalangan  masyarakat  di Ibukota,  mengingat  pembentukannya dianggap  sebagai  inefisiensi  atau pemborosan.
Gubernur DKI, Jokowi saat itu, mengeluarkan Pergub DKI Nomor 83 Tahun  2013  tentang  TGUPP  yang ditandatanganinya  pada  12  Agustus 2013  disebutkan  (Pasal  3)  bahwa
 Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Email: rahmat.algharamy@gmail.com
TGUPP berkedudukan di  bawah dan bertanggungjawab  kepada  Gubernur.
Tindak lanjut Pergub tersebut, Gubernur mengangkat beberapa mantan  birokrat  DKI  Jakarta  untuk mengisi keanggotaan TGUP2 melalui Surat  Keputusan  (SK)  Gubernur Nomor    201    Tahun    2014    yang ditetapkan pada 11 Febuari 2014 dan dilantik pada Rabu, 12 Februari 2014. TGUPP dibentuk Gubernur bukanlah lembaga struktural  yang membawahi Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  dan  Unit  Kerja  Perangkat Daerah (UKPD) seperti Dinas, Badan,  maupun  Lembaga  Teknis Daerah, namun komposisi personalia TGUPP  berasal  dari  mantan-mantan birokrat  yang  masih  menjadi  PNS aktif sebanyak 7 orang.
Sepeninggal  Jokowi,  Basuki Tjahaja Purnama yang dilantik menggantikan  Jokowi,  keberadaan TGUPP tetap berlanjut dan mengalami sedikit perubahan melalui Pergub  No.  163  Tahun  2015  dengan jumlah  anggota  sebanyak  9  Orang (bertambah  2  orang).  Kemudian, cutinya  Basuki  Tjahaja  Purnama (disapa:  Ahok)  sebagai  Gubernur DKI yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat (Wakil Gubernur DKI
Jakarta)  untuk  maju  sebagai  Cagub dan  Cawagub  DKI  Jakarta  pada Pilkada  2017,  maka  posisi  Gubernur DKI  Jakarta  dijabat  oleh  Soni
Sumarsono (Dirjen Otda
Kemendagri)  selaku  Plt.  Gubernur. TGUPP  juga  masih  dipertahankan, dan  bahkan  mengalami  perubahan peraturan  melalui  Pergub  No.  410 Tahun  2016  dan  Pergub  No.  411 Tahun 2016 dengan Jumlah Anggota sebanyak 15 orang. Bahkan Sumarsono  juga  membentuk  Tim Walikota untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP) dengan
anggota  5  orang  di  setiap  wilayah administrasi pemerintahan DKI Jakarta. Pasca Soni Sumarsono
menyelesaikan  tugas  sebagai  Plt. Gubrenur DKI Jakarta dan kemudian DKI  dipimpin  oleh  Djarot  Saiful Hidayat selaku Wakil Gubernur DKI yang  selesai  cuti  dari  kompetisi Pilgub  dan  sekaligus  menggantikan Basuki Tjahaja Purnama yang diberhentikan karena statusnya sebagai  terdakwa  di  peradilan  akibat kasus  penistaan  QS.  Almaidah  ayat 51 di Kepulauan Seribu, di sisa masa waktu  hingga  8  Oktober  2017 keberadaan  TGUPP  masih  tetap
dipertahankan  meskipun  tidak  ada perubahan.
Kini di bawah duet kepemimpinan Anies Rasyid
Baswedan  dan  Sandiaga  Salahuddin Uno  sebagai  Gubernur  dan  wakil Gubernur  DKI  Jakarta  yang  baru dikeluarkannya  Pergub  terbaru  No. 187  Nomor  2017  yang  direncanakan dengan  jumlah  anggota  sebanyak  73 orang termasuk di dalamnya TWUPP (digabung  dengan  TGUPP)  dan rencana  pendanaannya  dialokasikan dari  APBD  2018  dengan  total  Rp. 28,5  miliar.  Di  sinilah  timbul diskursus  yang  sempat  menarik perhatian publik.
Dalam  konteks  inilah  perlunya kajian  khusus  mengenai  eksistensi TGUPP  di  era  Gubernur  baru khususnya  terkait  kedudukan,  tugas, dan  peran  fungsinya  bagi  urusan percepatan  pembangunan  di  DKI Jakarta. Selanjutnya, apa yang membedakan dari TGUPP
sebelumnya  sehingga  diperlukannya tim tersebut.
Mengingat keberadaan TGUPP sejak  beberapa  Gubernur  terdahulu amat  diperlukan  dan  dipertahankan bagi  Gubernur  DKI  Jakarta  saat  ini dan  diposisikan  “langsung”  menjadi
pembantu  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  namun  bukan  sebagai lembaga struktural lazimnya
organisasi perangkat daerah, sebagaimana  menurut  aturan  Perda DKI  Jakarta  Nomor  5  Tahun  2016 tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat  Daerah  DKI  Jakarta  yang berlaku.
Dengan  demikian,  munculnya fenomena  politik  lokal  mengenai keberadaan  TGUPP  sebagaimana diungkap  di  atas,  penting  dikaji kembali  dalam  konteks  penggunaan kewenangan  Gubernur  selaku  kepala daerah  dalam  membentuk  TGUPP, maupun  hubungan  tugas,  dan  tata kerja bagi Pemerintah Provinsi, serta untuk mengetahui sejauhmana urgensinya bagi
percepatan pembangunan Ibukota.

## B. Metode
Metode pengumpulan dan pengolahan  data  yang  digunakan dalam  kajian  ini  menggunakan  studi pustaka  ( library  research )  sebagai bahan literatur yang dapat menyajikan data dan disertai dokumen  pendukung  yang  menjadi referensi  penting  dalam  kajian  ini, khususnya  beberapa  peraturan
gubernur  mengenai  TGUPP  yang pernah  berlaku  sebagai  acuan  utama dalam pembahasannya.

## KAJIAN PUSTAKA
A. Hakikat
Birokrasi
Pemerintahan  Modern  Dalam Konteks Politik Lokal
Birokrasi  adalah  organisasi yang  didesain  untuk  melaksanakan tugas-tugas  administrasi  dalam  skala besar dan mengkoordinasikan
pembagian  kerja  sesuai  tingkatan (hierarki)  secara  sistematis  dan terstruktur dalam pemerintahan (Ishak,  2010;27).  Dalam  konteks birokrasi  yang  hierarkis,  Thompson (2000;50)  mengutip  pendapat  Weber bahwa dalam birokrasi maka tanggung  jawab  untuk  suatu  produk politik  dibebankan  pada  orang  yang paling tinggi dalam rantai wewenang formal  maupun  informal.  Birokrasi tunduk  pada  aturan  yang  menjadi produk  politik  dari  pejabat  politik. Hal  ini  diungkap  Weber  mengenai pemerintah modern mengakui wilayah  yurisdiksi  tetap  dan  hierarki jabatan  dimana  ada  supervisi  antara jabatan  yang  rendah  oleh  jabatan yang di atasnya. Dan, yang membedakan antara administrasi dan
politik  adalah  administrator  (dalam birokrasi)  hanyalah  melaksanakan kebijakan yang ditetapkan politisi.
Dengan demikian, dalam administrasi  pemerintahan  daerah, maka birokasi memiliki tanggungjawab dengan kemampuannya menjalankan
kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh kepala daerah sebagai pemimpin atau pejabat  politik.  Sebagaimana  dalam Mustafa  (2013;  110)  bahwa  dalam negara modern membutuhkan birokrasi yang modern, dan kemudian birokratlah yang
mengimplementasikan  politik  dan kebijakan, sebagaimana pada Menteri sebagai pejabat politik terpilih dalam pemerintahan dan menjadi alat negara.
Karenanya  tugas  birokrasi  itu sendiri  utamanya  menurut  Heywood (2002)  dalam  Setiyono  (2012;  38) secara  garis  besar  mencakup  empat fungsi utama, yaitu:
1. Melaksanakan tugas
administrasi ( carrying out administration );
2. Memberikan masukan dan nasihat dalam pembuatan kebijakan ( offering policy advise );
3. Melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan
( articulating  and  aggregating interest ) dan;
4. Menjaga stabilitas politik ( maintaining political stability ).
Selanjutnya,  dalam  konteks reformasi  birokrasi  yang  menuntut modernisasi  birokrasi  sebagai  mesin pemerintahan,  mengutip  Gay  Petters (1999)  bahwa  setidaknya  ke  depan akan  terjadi  banyak  variasi  dalam empat model, yakni market
government, participative
government, flexible government , dan
deregulated  government. Beragam model tersebut dapat menjadi referensi  dalam  mengembangkan pemerintahan  dan  birokrasi  modern tanpa  mengambil  salah  satunya  saja.
Pendapat tersebut sebagaimana dikutip  dalam  Setiyono  (2012;  136), salah satunya penulis mengutip secara tidak  langsung  mengenai flexible government ,  bahwa  dalam  model  ini dari  segi  struktur  bersifat  fleksibel, tidak  bertumpu  pada  institusi  yang permanen. Pemerintah dapat
pemerintah,  atau  bahkan  organisasi bersifat virtual (semu) untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsi- fungsi pemerintah.
Dengan demikian, politik pemerintah tercermin dalam
implementasi kebijakan melalui pejabat  administrasi  pemerintahan (yang dalam hal  ini pejabat  birokrat) atau birokrasi sebagai mesin. Pejabat politik  sebagai  pejabat  publik  dalam pemerintahan  memiliki  wewenang penuh  menggerakan  mesin  birokrasi dan mengendalikan melalui sejumlah keputusan  sesuai  peraturan  dalam wilayah  yang  menjadi  otoritasnya. Pun  demikian,  dalam  hal  konteks pemerintahan  daerah  juga  terkait dengan  kepentingan  politik  lokal dalam  lingkup  kebijakan  otonomi daerah.
Demikian pula di daerah munculnya  pembentukan  Tim  atau Staf  Kepala  Daerah  (Tim  atau  Staf Gubernur, Walikota/Bupati) sebagaimana di DKI Jakarta terdapat TGUPP  selalu  memancing  diskursus politik  pemerintahan  di  Ibukota. Eksistensi  Staf  Khusus  ataupun  Tim Gubernur  memang  kerap  menjadi perbincangan di masyarakat.
Pendapat  kontra  memandang  kurang menggunakan organisasi
non
departemental, organisasi quasi-
pemerintah, organisasi non
setuju adanya Staf atau Tim
Gubernur,  karena  selain  dianggap tumpang tindih juga disinyalir sebagai upaya memberikan ruang dan balas  budi  bagi  orang  yang  yang dianggap  berjasa  oleh  Gubernur, khususnya  mantan  tim  sukses  saat Pilkada.
Bahkan menurut Agustino
(2014; 104-107) dari hasil kajiannya, fenomena  Pilkada  langsung  selain berefek  pada  menguatnya  partisipasi nyata masyarakat dalam demokrasi di level lokal, juga membawa efek pada fenomena  munculnya  kekuatan  elit- elit  lokal  ( local  strongmen )  dalam lingkaran kepala daerah yang mempengaruhi  segala  gerak  institusi pemerintahan  daerah  itu  sendiri,
seolah menjadi pemerintahan bayangan  ( shadow  government )  dan bahkan  turut  menentukan  sejumlah kebijakan  dalam  pemerintahan  yang menguntungkan kepentingannya sepihak  ( roving  bandit ).  Namun  di sisi lain, pembentukan Tim atau Staf Khusus  Gubernur  juga  merupakan kewenangan  Gubernur  sebagai  salah satu  pengendalian  birokrasi  dalam rangka mengawal kebijakan politik di daerahnya, khususnya dalam memberikan penguatan bagi sejumlah
program  pemerintah  daerah  melalui pejabat atau aparatur birokrasi daerah.
TGUPP  lahir  pada  era  Jokowi pada  tahun  2013  sebagai  bentuk kreasi  politik  sebagaimana  juga meniru  diskresi  presiden  RI  saat  itu. Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai  kepala  pemerintahan  saat  itu membentuk Unit Kerja Presiden yang dikenal  UKP4  (Unit  Kerja  Presiden untuk  Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) untuk menangani sejumlah program prioritas
pembangunan  pada  tahun  2012, setelah sebelumnya bernama UKP3R (Unit Kerja Presiden untuk Percepatan Program Reformasi) pada tahun 2006. TGUPP dibentuk Gubernur  Jokowi  juga  merupakan unit  kerja  gubernur  sejenis  miniatur UKP4 di daerah.

## B. Tim  Gubernur,  Staf  Khusus, dan Staf Ahli
Istilah  “Tim  Gubernur”  pada dasarnya  tidaklah  terdapat  dalam nomenklatur  UU  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemda  yang  telah beberapa kali diubah (terakhir dengan UU   Nomor   9   Tahun   2015)   dan maupun  UU  No.  29  Tahun  2007
tentang  Pemerintahan  provinsi  DKI Jakarta  sebagai Ibukota  NKRI. Begitupun  juga  dalam  ketentuan  PP Nomor  18  Tahun  2016  tentang Organisasi  Perangkat  Daerah,  dan maupun  Permendagri  Nomor  97
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Termasuk juga istilah “Staf Khusus” ataupun  “Tenaga  Ahli  Gubernur” sebagaimana  pernah  dijumpai  di beberapa  daerah  di  Indonesia  yang sempat menimbulkan polemik.
Hanya  saja  dalam  PP  Nomor 18/2016 dikenal dengan sebutan Staf Ahli yang berasal dari PNS sebanyak 3 orang. Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab  kepada  kepala daerah  dan  secara  administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Tugasnya adalah memberikan  rekomendasi  terhadap isu-isu strategis kepada kepala daerah sesuai keahliannya, dan dalam melaksanakan  tugas  tersebut  Staf Ahli dapat dibentuk 1 (satu)
subbagian  Tata  Usaha  pada  bagian yang  membidangi  urusan  umum/tata usaha (sesuai pasal 103 PP No.18/2016).
Sebelumnya, pembentukan Staf
Ahli pernah ada dalam PP Nomor
41/2007  sebanyak  5  orang  yang diangkat oleh kepala daerah (Gubernur, dan atau Walikota/Bupati).  Keberadaan  staf ahli  untuk  membantu  tugas  kepala daerah  dan  dalam  melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.  Adapun  hubungan  kerja antara Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  bersifat konsultasi  dan  koordinasi.  Dengan demikian, dalam ketentuan perundang-undangan  hanya  dikenal istilah  Staf  Ahli  dalam  membantu tugas  Gubernur/Walikota/Bupati  dan tidak  dikenal  istilah  Tenaga  Ahli maupun  Tim  Gubernur  atau  Tim Walikota maupun Tim Bupati.
Namun di DKI Jakarta dibentuknya  Tim  Gubernur  yang disebut  TGUPP  hendak  menyerupai Staf Ahli, bahkan di beberapa tempat kerap pula disebut Staf Khusus  yang sekedar  merupakan  kreasi  politik Gubernur yang membutuhkan kehadiran  “Tim  Gubernur”  ataupun “Staf  Khusus  Gubernur”  untuk membantu tugasnya melalui Peraturan  Gubernur  (Pergub)  dan maupun  Keputusan  Gubernur  (SK Gubernur) sebagai bentuk Diskresi
atau  kewenangannya  selaku  kepala daerah.

## C. Tugas TGUPP Menurut Pergub Yang Pernah Berlaku
Tugas  TGUPP  ternyata  sedikit
berbeda sesuai Pergub yang dikeluarkan  dalam  setiap  pergantian Gubernur DKI Jakarta. Pada masa
Gubernur dan wakil Gubernur dalam (Pasal 4 Pergub No.83/2013):
a. Dalam  menyusus  tata  cara, mekanisme  monitoring  dan evaluasi pelaksana pembangunan program
unggulan gubernur.
b. Menyusun kriteria, tata cara dan
mekanisme  penilaian  kinerja SKPD/UKPD pelaksana
program unggulan Gubernur.
c. Memberikan masukan, pertimbangan, saran kepda
Gubernur  dan  Wakil  Gubernur untuk  keberhasilan  program unggulan Gubernur.
d. Menerima dan menindak lanjuti
masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur terkait kegiatan  dengan  pelaksanaan pembangunan oleh
SKPD/UKPD;
e. Memberikan  penilaian  kinerja enam  bulanan  atau  tahunan SKPD/UKPD  dan  melaporkan hasilnya  kepada  Gubernur  dan Wakil Gubernur;
f. Melaksanakan  tugas  lain  yang diberikan  oleh  Gubernur  dan Wakil Gubernur; dan
g. Melaporkan dan
mempertanggung jawabkan pelaksanaan  tugasnya  kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Pada  masa  Gubernur  Basuki Thahaja  Purnama  atau  yang  disapa Ahok menggantikan Jokowi, TGUPP sedikit  disedehanakan,  yakni  hanya membantu  Gubernur  dan  Wakil Gubernur dalam hal:
a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur,
Wakil Gubernur dan Sekretaris
Daerah; dan
b. melaporkan dan
mempertanggung jawabkan pelaksanaan  tugasnya  kepada Gubernur,  Wakil  Gubernur dan Sekretaris Daerah.
Saat  Gubernur  DKI  Jakarta dijabat  Soni  Sumarsono  melalui Pergub  No.  411 Tahun  2016  dengan
Gubernur Jokowi, TGUPP mempunyai tugas membantu
Jumlah  Anggota  sebanyak  15  orang TGUPP bertugas:
(1) tugas  membantu  Gubernur dan  Wakil  Gubernur  dalam hal :
a. melaksanakan  tugas  yang diberikan  oleh  Gubernur, Wakil Gubernur dan
Sekretaris Daerah;
b. melaksanakan
pendampingan untuk program prioritas Gubernur yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD; c. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas  Gubernur  oleh SKPD/UKPD;
d. melaksanakan pemantauan    pelayanan perizinan dan non perizinan yang mempunyai nilai strategis diselenggarakan oleh Dinas  Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI
Jakarta;
e. melaksanakan pemantauan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
f. melaksanakan  pembinaan dan  pemantauan  kepada Tim         Walikota/Bupati Untuk
Percepatan Pembangunan (TWUPP);
g. dan melaporkan dan mempertanggungjawabka n  pelaksanaan  tugasnya kepada  Gubernur,  Wakil Gubernur  dan  Sekretaris Daerah.
(2) Dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  di atas, TGUPP menyusun
Rencana Kerja Tahunan
(RKT).
Kini, di era kepala daerah yang
baru, Anies Rasyid Baswedan (Gubernur) dan Sandiaga Salahuddin Uno  (Wakil  Gubernur)  DKI  Jakarta, TGUPP kian diperjelas dan diperkuat tugas  perannya  sesuai  bidang  kerja atau keahlian. Dalam Pasal 4 Pergub No.187/2017 disebutkan :
(1) TGUPP mempunyai tugas
membantu Gubernur ,dan
Wakil Gubernur dalam hal:
a. melaksanakan  pengkajian dan analisis kebijakan
Gubernur dan Wakil
Gubernur sesuai ruang
lingkup pembidangannya;
b. memberikan pertimbangan, saran dan rnasukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil
Gubernur sesuai   ruang
lingkup pembidangannya;
c. melaksanakan  pemantauan dan  evaluasi  pelaksanaan kebijakan  Gubernur  dan
Wakil  Gubernur  sesuai ruang lingkup pembidangannya.; d. menerima  informasi  dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil
Gubernur  sesuai ruang lingkup pembidangannya;
e. melaksanakan
pendampingan untuk program prioritas Gubernur yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; f. melaksanakan  pemantauan proses  perencanaan  dan pengganggaran program
prioritas  Gubernur  oleh Perangkat Daerah;
g. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan  hambatan pelaksanaan ,program prioritas  Gubernur  dan Wakil Gubernur;
h. melaksanakan  tugas  yang diberikan.  oleh  Gubernur dan  Wakil  Gubernur;  dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan
Wakil Gubernur.
(2) Dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud di atas, TGUPP  menyusun  Rencana Kerja Tahunan 1:RKT).
Adapun bidang kerja TGUPP sesuai Susunan organisasi terdiri dari :
a. Ketua TGUPP merangkap anggota;
b. Bidang Pengelolaan Pesisir
c. Bidang Ekonomi dan
Lapangan Kerja
d. Bidang Harmonisasi Regulasi
e. Bidang Pencegahan Korupsi
f. Bidang Percepatan
Pembangunan D. Kewenangan dan Anggaran

## TGUPP
Kewenangan  TGUPP  sejak awal  (2013)  hingga  kini  (Pergub 187/2017) tidak mengalami banyak  perubahan.  Sebagaimana dalam  Pasal  5  Pergub  187/2017, TGUPP  mempunyai  wewenang sebagai berikut:
a. mengelola sumber daya
manusia, sumber daya keuangan  dan  teknologi  di lingkungan  TGUPP  da1am rangka percepatan
pembangunan;
b. mengundang  rapat  Perangkat Daerah;
c. meminta  data/informasi  dari Perangkat Daerah; dan
d. mendengarkan pendapat,
penjelasan  dan  keterangan
dari  masyarakat,  narasumber dan/atau tenaga ahli.
Sejumlah  kewenangan  tersebut di  atas  mengalami  perubahan  berupa penghapusan  pada  poin  a  dan  b sebagaimana pada Pergub No.196/2017 tentang Perubahan Atas
Pergub No.187/2017 tentang TGUPP, pada Pasal 5 dinyatakan berikut:
a. dihapus
b. dihapus
c. meminta  data/informasi  dari
Perangkat Daerah; dan
d. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat  dan  narasumber lainnya.
Dalam rangka pelaksanaan tugas  dan  kewenangan  tersebut, Sesuai  Pasal  6  Pergub  187/2017, TGUPP  melalui  Ketua  TGUPP dan/atau  Ketua  Bidang  di  TGUPP dapat  menghadiri  rapat  pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang  dipimpin  oleh  Gubernur/Wakil Gubernur sesuai kebutuhan.

## Tabel 1. Perbandingan TGUPP menurut Pergub DKI Yang Pernah Berlaku
PERGUB BIDANG TUGAS JUMLAH ANGGOTA BEBAN ANGGARAN KEDUDUKAN Pergub No.83/2013 Masa Gubernur Joko Widodo Membentuk Sub Tim sesuai dengan kebutuhan melalui keputusan rapat TGUPP 7 Orang (terdiri PNS Daerah dan Profesional/Ahli) APBD  melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda dibawah  dan bertanggung jawab kepada Gubernur Pergub No.163/2015 Masa Gubernur Basuki Thahaja Purnama Membentuk Sub Tim sesuai dengan kebutuhan melalui keputusan rapat TGUPP 9 Orang (terdiri PNS dan Profesional/Ahli) APBD  melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda dibawah  dan bertanggung jawab kepada Gubernur Pergub No.411/2016 Masa Plt. Gubernur Soni Sumarsono Membentuk Sub Tim sesuai dengan kebutuhan melalui keputusan rapat TGUPP 15 Orang (terdiri PNS dan Profesional/Ahli) APBD  melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Sekretariat Daerah secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur , dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Pergub No.187/2017 Dan Revisi Pergub No.196/2017 Masa Gubernur Anies Rasyid Baswedan 1. Pengelolaan Pesisir 2. Ekonomi dan Lapangan Kerja 3. Harmonisasi Regulasi 4. Pencegahan
Korupsi 5. Percepatan Pembangunan 73 Orang (terdiri PNS dan Non PNS) APBD  melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)  Bappeda (sebelum direvisi awalnya di DPA Biro Administrasi Setda) Secara operasional berkedudukan di  bawah  dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur ,
serta  secara administrasi bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah melalui Bappeda

## PEMBAHASAN
A. Pembentukan TGUPP Sebagai Diskresi Gubernur Lazimnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur  atau  Tim  Walikota/Bupati dari  kalangan  para  ahli/pakar  atau
yang memiliki kapasitas atau pengalaman  dalam  urusan  tertentu bagi program pembangunan di daerahnya.  Meskipun  sebenarnya telah  diatur  adanya  Staf  Ahli  (sesuai PP  No.  18/2016),  namun  terbatas pada  aturan  sebanyak  3  orang  dari kalangan  PNS.  Sehingga  diperlukan kalangan  yang  cakap,  tidak  semata berasal  dari  PNS,  tapi  juga  memberi kesempatan  pada  Non  PNS  untuk berkiprah  nyata  membantu  Kepala Daerah  dalam  urusan  pemerintahan sesuai  bidangnya  yang  menjadi kebutuhan di daerahnya.
Pelibatan  dari  kalangan  tokoh masyarakat  Non  PNS  dalam  hal  ini dibenarkan menurut Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah mengalami  revisi  terakhir  melalui
Perpres      No.4/2015 tentang
Perubahan  Keempat  Atas  Perpres No.54/2010.
Dalam konteks aturan tersebut, memang  kerap  terjadi  perdebatan mengenai  keberadaan  Staf  Khusus atau  Tim  Gubernur  apakah  termasuk kategori  pekerjaan  “pemberian  jasa” umumnya  menurut  Perpres  tersebut? Atau bersifat khusus karena kedudukannya yang ada di bawah dan bertanggungjawab  pada  Gubernur dan  Wakil  Gubernur  yang  secara adminitrasi kepada Sekretaris Daerah di  Pemerintahan  Daerah.  Namun terlepas  dari  perdebatan  tersebut, pada  dasarnya  rekruitmen  Staf  atau Tim Gubernur pengadaannya menjadi tanggungjawab Gubernur selaku Kepala  Daerah  dan  diatur  melalui Peraturan Gubernur (Pergub) dengan tetap  mengacu  pada  Perpres  No. 54/2010 dan perubahannya.
Dengan begitu, maka pengangkatan  Staf  Gubernur  atau Tim Gubernur merupakan
kewenangan  atau  Diskresi  Gubernur sebagai Kepala Daerah untuk memb`antu  tugasnya  dalam  urusan pembangunan  daerah.  Sedangkan proses  pengadaan  pengadaan  Staf atau  Tim  Gubernur  tersebut  sama dengan  proses  pengadaan  barang
kepala  daerah  mengangkat  Staf Khusus atau istilah lain Tim
pemerintah, baik dengan cara penunjukkan  langsung  jika  bernilai paling  tinggi  50  Juta  Rupiah,  atau secara tidak langsung melalui  proses lelang/seleksi terbuka untuk jasa yang bernilai melebihi atau di atas 50 Juta Rupiah.
Pengangkatan  Staf  Gubernur atau  Tim  Gubernur  merupakan
Kewenangan (Diskresi) dari Gubernur  adalah  sesuai  dengan  asas regulasi yang telah diatur sebagaimana umumnya pada Pemerintah  Pusat.  Secara  teknis  di tingkat pusat, baik  di  Kantor Kepresidenan ataupun di Kementerian Negara, umumnya diatur  melalui  Perpres  No.  55/2015 dan  Perpres  No.  7/2015.  Sedangkan di  daerah  diatur  di  PP  No.  18/2016 tentang  Perangkat  Daerah  yang sebenarnya terbatas pada PNS sebanyak  3  orang  sehingga  belum mengakomodasi  kebutuhan  kepala daerah,  dan  bahkan  belum  memiliki kejelasan dibandingkan aturan pengangkatan staf di level pemerintah pusat
Dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  pada  Bab  IV  Pemerintah Daerah, Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 E
ayat  (6),  Pasal  18  ayat  (5)  bahwa gubernur  adalah  jabatan  politik  dan sekaligus  wakil  pemerintah  pusat dalam menjalankan
asas dekonsentrasi. Selayaknya sama dengan Menteri Negara yang diangkat  oleh  Presiden  sehingga Menteri  dapat  mengangkat  Staf Khusus  Menteri,  maka  Gubernur yang juga disahkan pengangkatannya oleh presiden dapat pula mengangkat staf khusus atau Tim Gubernur untuk membantunya dalam urusan pembangunan di daerah. Sebagaimana pula
lazimnya dilakukan  oleh  beberapa  Gubernur, dan  bahkan  Walikota/Bupati  seperti di  Kota  Surabaya  maupun  Kota Bogor  dan  sebagainya  membentuk Tenaga Ahli atau Tim Walikota yang merekrut kalangan tokoh/pakar untuk membantunya.
Pada  konteks  inilah,  Gubernur selaku  Kepala  Daerah  sebagaimana dengan  kewenangannya  yang  diatur menurut  UU  No.  23/2014  tentang Pemerintahan Daerah dan juga
diperjelas  dengan  UU  No.  12/2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, khususnya pada Pasal 8 bahwa regulasi di tingkat daerah  Provinsi  oleh  Gubernur
melalui Peraturan Gubernur sehingga memungkinkan Gubernur selaku Kepala  Daerah  mengangkat  Staf Khusus atau Tim Gubernur.

## B. Kehadiran  TGUPP  Sebagai
Kontinuitas dan Dinamika

## Politik Pemerintahan Daerah
Pembentukan Staf Khusus atau Tim  Gubernur  selain  merupakan kewenangan Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi adalah untuk melibatkan para ahli atau orang-orang yang memiliki kapasitas untuk membantu  tugasnya  dalam  memberi saran  dan  masukan  dalam  membuat kebijakan dan merealisasikan program yang harus dicapainya dalam pembangunan. Para tenaga ahli sesuai bidangnya  tersebut  dapat  menjadi supporting system yang kuat terhadap pelaksanaan  program  pemerintah daerah. Mereka yang diangkat menjadi  staf  khusus  atau  Tim Gubernur  bukan  menjadi  semacam lembaga  birokrasi  pemerintah  atau perangkat  daerah  sehingga  tidak menjadi  tumpang  tindih  dengan
SKPD/UKPD yang memiliki pakemnya sendiri. TGUPP
merupakan  institusi  yang  bersifat ad hoc dan  secara  personal  memiliki
latar  belakang  yang  berbeda  untuk memberikan pertimbangan dan masukan  atau  rekomendasi  pada Gubernur.
Keberadaan  Staf  Khusus  atau Tim tersebut dengan kapasitas keahliannya tentu memiliki kemampuan  atau  kecakapan  tertentu untuk  membantu  Gubernur  dan menjawab  keraguan  publik  terhadap permasalahan  pembangunan  yang harus segera diatasi melalui masukan kepada  Gubernur/Wakil  Gubernur. Mengingat kerja-kerja mesin birokrasi pemerintah memiliki hukumnya  sendiri  karena  sejumlah urusan  kewenangan  program  yang bersifat  parsial,  sehingga  Gubernur membutuhkan  Staf  Khusus  atau  Tim yang dapat memberikan masukan dan rekomendasi  untuk  mensinergikan dan menggeraklan kerja-kerja
birokrasi tersebut dengan manajemen pemerintahan berbasis kepemimpinan yang
dipertanggungjawabkan pada publik.
Sebagaimana di    beberapa daerah Provinsi terdapat Staf Khusus Gubernur atau Tim Gubernur, dan bahkan  di  level  Kabupaten/Kota terdapat    terdapat    Staf Khusus
Walikota/Bupati ataupun     Tim
Walikota/Bupati, maka di DKI Jakarta  kini  populer  dikenal  TGUPP dan  Tim  Walikota/Bupati  Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP/TBUPP) bukanlah
nomenklatur  baru  saat  ini  dalam politik dan administrasi pemerintahan daerah masa kepemimpinan Anies R. Baswedan  dan  Sandiaga  S.  Uno selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI  Jakarta  periode  2017-2022. Pembentukan TGUPP sudah ada pada Gubernur  sebelumnya  sebagaimana yang telah dibahas di awal.
Dengan  demikian,  keberadaan TGUPP  di  DKI  Jakarta  merupakan dinamika politik pemerintahan daerah yang kehadirannya selalu dibutuhkan sesuai  program  prioritas  Gubernur yang harus
diimplementasi sebagaimana dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun. Gubernur  baru  harus  menerbitkan Pergub  baru  mengenai  komposisi TGUPP  yang  dibutuhkan  sesuai rencana pembangunan yang disusunnya  tersebut.  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  memiliki  sejumlah janji  program  kerja  yang  harus dikawal oleh TGUPP (dan TWUPP di tingkat  wilayah)  yang  membantunya agar  dapat  diwujudkan  melalui
perangkat  daerah  (SKPD/UKPD) hingga unit pelayanan terbawah, serta memastikan  program  pembangunan dapat  terus  berlanjut  dan  tepat  atau mencapai  sasaran  yang  diharapkan. Di  sinilah  TGUPP  berperan  sebagai
Supporting System bagi berlangsungnya program pembangunan. C. Urgensi TGUPP Untuk Tantangan Percepatan Pembangunan Dibentuknya  TGUPP,  salah satu  tugasnya  berdasarkan  Pasal  4 Pergub 196/2017 adalah untuk melakukan pendampingan pada program  prioritas  gubernur  yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Bahkan juga ikut memediasi Perangkat  Daerah  dan  pihak  terkait dalam  ragka  penyelesaian  hambatan pelaksanaan program prioritas tersebut.  Keberadaan  Tim  Gubernur tersebut  tentunya  untuk  menunjang pengembangan dan kemajuan program  yang  harus  dilaporkan  pada Gubernur.
Tugas  TGUPP  sesuai  pada bidang keahlian masing-masing disusun  dan  dilaksanakan  sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT)
secara  profesional  dan  tuntas  sejalan dengan  visi  dan  misi  Gubernur  yang harus  dipertanggungjawabkan  pada
Gubernur dan Wakil Gubernur maupun  secara  administrasi  pada
Sekretaris  Daerah  melalui  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Dalam konsep reformasi
birokrasi, di antaranya esensi
birokrasi pemerintahan modern dapat melakukan  pelayanan  publik (public service )  secara  mudah,  cepat  dan terbuka. Apalagi dewasa ini berbagai upaya pembangunan negara didorong sejalan  dengan  program  universal yakni tujuan pembangunan berkelanjutan ( sustainable development goals ). Dengan demikian, bahwa percepatan pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan,  kesehatan,  pendidikan, kesetaraan  gender,  air  bersih  dan sanitasi  yang  layak,  energi  yang terjangkau,  pekerjaan  yang  layak, berkurangnya kesenjangan dan sebagainya kini masih merupakan isu strategis  dan  sekaligus  menjadi prioritas pembangunan nasional yang harus  tertuang  pula  dalam  setiap rencana  kerja  daerah  di  bawahnya secara berkelanjutan.
Maka di sini dibutuhkan inovasi kepemimpinan  Kepala  Daerah  yang ditunjang  oleh  tim  khusus  yakni TGUPP  yang  memiliki  keahlian  di bidang  tugasnya  untuk  melakukan pendampingan  pada  program  yang menjadi
prioritas
dalam pembangunan  di  DKI  Jakarta  sesuai visi dan misi Gubernur yang dituangkan dalam RPJMD.
Keahlian personal dalam TGUPP juga perlu diberikan kelengkapan  dengan  fasilitas  yang mendukung  kegiatan  agar  memiliki kemudahan untuk mengakses berbagai  informasi  dan  data  dari perangkat  daerah  atau  pihak  lain (masyarakat ataupun narasumber lainnya)  sesuai  perkembangan  dan kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
Dalam  menunjang  tugas-tugas TGUPP  tersebut,  para  SKPD  harus terbuka  dalam  memberikan  data  dan informasinya  sesuai  kebutuhan  pada bidang terkait. TGUPP dituntut lebih proaktif  untuk  bersinergi  dengan SKPD  sesuai  bidang  tugas  dan keahliannya  dalam  mencari  dan mendapatkan  data  dari  berbagai sumber  terkait  yang  mendukung untuk  masukan,  pertimbangan
ataupun  rekomendasi  pada  Gubernur dan  Wakil  Gubernur.  Meskipun kerja-kerja  TGUPP  tidak  terlibat secara  teknis  selain  memberikan telaahan  atau  kajian  yang  dapat disampaikan  pada  Gubernur  dan ditindaklanjuti SKPD.
Upaya percepatan pembangunan sebagai bagian pemenuhan dari tujuan pemerintahan untuk kepentingan umum ( publicness ), maka urgensi keberadaan  TGUPP  bukan  institusi permanen  atau  juga  tidak  menjadi bagian  dari  Perangkat  Daerah,  maka anggotanya  yang  secara  tim  adalah terdiri komite-komite yang bersifat ad hoc sesuai  bidang  urusan  atau  tugas keahliannya dalam mendukung pencapaian program kebijakan Gubernur  yang  sudah  menjadi  tugas pokok dan fungsi di setiap SKPD. Hal ini  dapat  dilihat  pada  keanggotaan TGUPP  bidang  pencegahan  korupsi yang diumumkan pada 3 Januari 2018 lalu,  yakni  Komite  Pencegahan Korupsi  terdiri  dari  5  (lima)  orang dari  berbagai  latar  belakang  profesi yakni:  (1)  Bambang  Widojanto, mantan  YLBHI  dan  juga  mantan Wakil  Ketua  KPK  periode  2011- 2015;
(2) Nursyahbani
Katjasungkana,  Aktivis  LSM  HAM dan mantan Anggota DPR RI periode 2004-2009; (3) Oegroseno,
Purnawirawan  Polri  dan  pernah menjadi  Wakil  Kepala  Polri  periode 2013-2014  pensiun  dengan  pangkat terakhir  Komjen;  (4)  Tatak  Ujiyati, Peneliti  Ahli  tata  pemerintahan;  dan (5)  Mohammad  Yusup  yang  sudah pernah menjadi Ketua TGUPP di DKI periode  2014-2017  dan  sebelumnya menjadi  Kepala  BPKP  Provinsi  DKI Jakarta  dan  Kepala  BPKP  Provinsi Sumatera Utara.
C. Kinerja

## TGUPP dan Akuntabilitas Publik
Keberadaan  Staf  Khusus  atau Tim  Gubernur  umumnya  kerap menjadi persoalan ketika dihadapkan pada  masalah  penganggaran  dan sejumlah  fasilitas  pendukung  yang harus  dipenuhi  untuk  menunjang kegiatannya.  Dalam  konteks  ini sering timbul kesalah pahaman terkait posisi dan nomenklatur penganggaran yang mengaturnya, khususnya terkait dengan kebutuhan Gubernur terhadap para  ahli  saat  menyusun  bersama DPRD.
Sebagaimana TGUPP juga
sempat menimbulkan “ganjang-
ganjing” mengenai gaji atau tunjangan  serta  fasilitas  yang  bakal mendukungnya.  Meskipun  Pergub DKI  telah  mengatur  pembiayaan operasional  hingga  gaji  dibebankan melalui  APBD,  namun  masalahnya pengalokasiannya masih menimbulkan persoalan, apakah
melalui Bappeda ataukah Biro Administrasi  Sekretariat  Daerah?
Bahkan  ada  usulan  agar  gubernur harus  mencari  mata  anggaran  untuk keperluan tersebut agar tidak membebani APBD.
Umumnya  pemerintah  sering melibatkan  para  tenaga  ahli  hanya dalam kegiatan-kegiatan untuk lingkup  tertentu  yang  memerlukan masukan sesuai keahlian atau kepakarannya  sehingga  tidak  banyak membutuhkan  biaya  besar  apalagi tuntutan tunjangan. Namun, kebanyakan  kepala  daerah  di  tempat lain  mengambil  alternatif  melalui dana  operasional  untuk  membiayai staf khusus atau tim gubernur sebagai konsekuensi  dari  pembentukannya tanpa  melihat  mata  anggaran  di APBD.
Alokasi dana operasional kepala  daerah  untuk  Tim  atau  Staf
Khusus, Gubernur jelas dapat
mengurangi kegiatan biaya operasional  Kepala  daerah  yang memerlukan pekerjaan tingkat tinggi, termasuk  memenuhi  aktivitas  rutin saat  keperluan strategis  lainnya  yang juga  tidak  kalah  penting  sebagai Kepala Daerah.
Demikian  pula  jika  digunakan pembiayaan dari sumber lain, dengan justifikasi "tidak membebani anggaran  daerah"  akan  menjadi keraguan publik untuk siapa Tim atau Staf Khusus bekerja di sekitar Kepala Daerah? Akan terjadi konflik kepentingan di
lingkaran pemerintahan  daerah  antara  kepala daerah,  Tim  atau  Staf  Khusus  dan birokrasi  di  dalamnya  ataupun  pihak luar  yang  berkepentingan.  Dalam konteks inilah, Gubernur DKI Jakarta,  Anies  Rasyid  Baswedan menyatakan  bahwa  TGUPP  yang mewadahi para ahli yang membantunya  harus  dibiayai  APBD agar tidak bekerja seperti “partikelir” di lingkaran Gubernur. TGUPP harus bekerja  sebagai  tim  yang  memberi support pada  sejumlah  program prioritas pembangunan sesuai bidang keahliannya  dan  hasilnya  dapat dipertanggungjawabkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
Dengan menggunakan
anggaran  daerah,  maka  TGUPP  juga kinerjanya  harus  transparan  untuk kepentingan kemajuan pembangunan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai
bentuk akuntabilitas publik. Ini untuk menghindari  kesan  TGUPP  sekedar menampung  tokoh-tokoh  lokal  yang hebat  dan  menikmati  anggaran, sebagaimana  “tim  bayangan”  kepala daerah  ( shadow  government )  di beberapa tempat  yang seolah bekerja seperti  partikelir  layaknya roving bandits dan local  strongmen untuk mengeruk  keuntungan  pribadi  atau kelompoknya.
Banyaknya permasalahan pembangunan  yang  diwarisi  Kepala Daerah  sebelumnya  yang  masih menyisakan  persoalan  tentu  harus
dijanjikan  oleh  Kepala  daerah  baru. Di  sini  diperlukannya  sejumlah  Tim Ahli yang besarannya sesuai banyaknya  masalah  yang  harus dibenahi  dan  memberikan  alternatif solusi agar ditangani dengan tepat dan tuntas.
Demikian, itulah sejatinya TGUPP  diperlukan  oleh  Gubernur
DKI  Jakarta  untuk  mempercepat penyelesaian  masalah  yang  dihadapi dalam pembangunan, dan dapat fokus pada langkah berikutnya pada program  prioritas  yang  terdistribusi pada sejumlah perangkat daerah yang harus didampinginya agar memastikan  keberlanjutan  program tersebut  hingga  ke  unit  pelayanan terbawah dan masyarakat benar-benar mendapatkan  imbas  manfaat  atas layanan-layanan  program  tersebut.
Hasilnya dapat dipetanggungjawabkan untuk sampaikan pada Gubernur dan Wakil Gubernur. Sehingga kehadiran TGUPP  menjadi  semacam delivery unit Gubernur  untuk  memastikan program-program yang dijalankan.

## KESIMPULAN
Pembentukan
TGUPP sebagaimana  di  beberapa  daerah sebagai supporting  staff merupakan Kewenangan (Diskresi) dari
Gubernur sesuai dengan asas regulasi yang  telah  diatur  lazimnya  yang terjadi pada Pemerintah Pusat.
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 Bab IV Pemerintah Daerah, pada Pasal 18
ayat (4), Pasal 22 E ayat (6), Pasal 18
diselesaikan, selain harus menunaikan  program  baru  yang
ayat  (5)  bahwa  gubernur  adalah jabatan  politik  dan  sekaligus  wakil pemerintah pusat dalam menjalankan asas dekonsentrasi.
Gubernur selaku Kepala Daerah sebagaimana dengan kewenangannya yang diatur menurut UU No. 23/2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan juga  diperjelas  dengan  UU  No.
12/2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, khususnya  pada  Pasal  8  bahwa regulasi  di  tingkat  daerah  Provinsi oleh  Gubernur  melalui  Peraturan Gubernur  sehingga  memungkinkan Gubernur  selaku  Kepala  Daerah mengangkat  Staf  Khusus  atau  Tim Gubernur.  TGUPP  berperan  sebagai
Supporting System bagi berlangsungnya program pembangunan  pada  pemerintahan daerah. Sehingga kehadirannya merupakan  bagian  kebutuhan  kepala
daerah dalam konteks politik
pemerintahan  yang  bersinergi  ke dalam  administrasi  pemerintahan untuk mengawal program pembangunan daerah. Pengangkatan TGUPP
berdasarkan  Pergub,  maka  terdapat norma  dalam  kerja  pemerintahan sehingga pembebanan melalui APBD
adalah hal yang lazim untuk memberi support bagi  kelangsungan  program, dan  dukungan  perangkat  penunjang lainnya  sesuai  bidang  keahlian, sehingga  sebagai  tim  dapat  bekerja dan  melakukan  komunikasi  secara rutin  di  sekitar  kegiatan  program pembangunan pemeritah daerah maupun  kegiatan  masukan  informasi pada Gubernur dan Wakil Gubernur. Apalagi TGUPP
memiliki tanggungjawab  profesional  untuk menyampaikan laporan berkala kepada Gubernur dan Wakil
Gubernur maupun secara admnistrasi kepada Sekretaris Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi  Setiyono.  2012. Birokrasi Dalam  Perspektif  Politik  &
Administrasi . Bandung: Penerbit NUANSA Dennis  F.  Thompson.  2000. Etika Politik Pejabat Negara . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Delly  Mustafa.  2013. Birokrasi Pemerintahan . Bandung: Penerbit Alfabeta Henry Mintzberg. 1979. The Structuring  of  Organizations .
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
Ishak. 2010. Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah . Jakarta: Penaku Leo  Agustino.  2014. Politik  Lokal dan Otonomi
Daerah . Bandung: Penerbit Alfabeta Muhadam Labolo. 2013. Kekosongan Etikalitas Pemerintahan . Jakarta: Wadi Press. Sayfa Auliya Achidsti (2017) “Polemik  Staf  Khusus”  Suara Publik  Jum'at,  01  Desember
2017, http://www.rmol.co/read/2017/ 12/01/316580/Polemik-Staf- Khusus- (diunduh Minggu, 7 Januari  2017,  pukul  21.00 WIB)

## Dokumen Perundang-undangan
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang  RI  Nomor  2  Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  UU Nomor 23/2014 Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang  RI  Nomor  9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintah  Daerah (disahkan  dan  diundangkan pada  18  Maret  2015  dalam Lembaran  Negara  Republik Indonesia  tahun  2015  Nomor
58). Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2007  tentang  Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Peraturan  Pemerintah  Nomor  41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan  Pemerintahan  antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan  Presiden  Nomor  4  Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Peraturan  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  Nomor  5  Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah DKI Jakarta yang berlaku
Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI Nomor 83 Tahun 2013  Tentang
Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI Nomor 163 Tahun 2015 Tentang  Tim  Gubernur  Untuk Percepatan Pembangunan Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI Nomor 410 Tahun 2016 Tentang  Tim  Gubernur  Untuk Percepatan Pembangunan Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI Nomor 411 Tahun 2016 Tentang  Tim  Gubernur  Untuk Percepatan Pembangunan Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI Nomor 187 Tahun 2017 Tentang  Tim  Gubernur  Untuk Percepatan Pembangunan Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI Nomor 196 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Gubernur  Provinsi DKI  Nomor  187  Tahun  2017 Tentang  Tim  Gubernur  Untuk Percepatan Pembangunan