## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia
Rabith Madah Khulaili Harsya, 1 Abdul Fatakh 2 , Umdah Aulia Rohmah 3
1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kota Cirebon,45132
2 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kota Cirebon,45132.
3 UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Jl. A. Yani No.40A, Purwokerto, 53126
Abstract— The purpose of the dam punishment is how criminal sanctions and actions act as a criminal system that applies in Indonesia where the pattern of punishment as a reference can be immediately followed up by  the established assessment system  because  of  the  guidelines  made  by  the  legislators  so  as  not  to  cause  confusion  or  overlap  between  the  forms  of sanctions  from  the  type  of  criminal  sanctions  to  the  form  of  action,  the  sanctions  for  actions  that  are  applied  in  actions considering the forms of additional sanctions are more open and more oriented to the basic ideas of criminal sanctions. The dual track system must be the basis for the policy of determining sanctions in laws and regulations, this system allows  the utilization of types of criminal sanctions and proportional actions for comprehensive countermeasures. The basic idea of the expected  double  track  system  is  that  criminal  sanctions  and  actions  must  be  accommodated  in  every  existing  statutory regulation.
Keywords—: criminal sanctions, sentencing

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  hukum  pidana  dewasa    ini  di    Indonesia,    terutama    undang-undang      Pidana      Khusus      atau perundang-undangan      diluar      KUHP,      terdapat      suatu  kecenderungan  penggunaan  sistem  dua  jalur (double  track  sistem) dalam stesel sanksinya  yang  berarti sanksi  pidana  dan sanksi   tindakan diatur   sekaligus. 1 Penetapan  sanksi  dalam  suatu perundang-undangan  pidana  bukanlah  sekedar  masalah  teknis  perundang-undangan  semata,    melainkan    merupakan    bagian yang tidak  terpisahkan  dari  substansi  atau   materi perundang-undangan   itu   sendiri. Hal   ini  mendapat  perhatian  yang serius  mengingat berbagai keterbatasan dan    kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.
Persoalan-persoalan tentang pemberian pidana  serta  masalah pelaksanaan pidana,  yang tidak hanya berkaitan dengan hukum  acara  pidana  saja  tetapi  juga  hukum  pelaksanaan  pidana.  Kesadaran  untuk  selalu  mengkaitkan  ketiga  masalah  pokok hukum  pidana  tersebut  dengan  hak-hak  asasi  manusia  perlu  selalu  digalakkan,  sebab  pertumbuhan  hukum  pidana  sendiri sebenarnya  merupakan  tahap-tahap  perjuangan  untuk  membebaskan  manusia  dan  pengekangan  terhadap  hak-hak  asasinya. Apapun  warna  dan  konsep  hak-hak  asasi  tersebut,  namun  hak-hak  asasi  manusia  selalu  mengandung  sebagai  nilai-nilai  dasar hak-hak asasi manusia. 2
Apalagi  ada  kecenderungan  dalam  produk  kebijakan  legislasi  bahwa  hukum  pidana  hampir  selalu  digunakan  untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam  kejahatan yang mungkin timbul diberbagai bidang. Fenomena semacam ini  memberikan kesan   seolah-olah dirasakan kurang  sempurna atau  hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan  pidananya  (sanksi). 3 Dari  latar  belakang  permasalahan  di  atas  dirumuskan  permasalahan  pokok  yang  menjadi  titik sentral  kegiatan  ini  sebagai  berikut:  1.  Bagaimanakah  kedudukan  penerapan  sanksi  dalam  tujuan  sistem  pemidanaan?  2. Bagaimana kedudukan sanksi pidana dalam tindakan sebagai sistem pemidanaan?

## II. TINJAUAN TEORITIS
Sistem  pemidanaan  adalah  menetapkan  suatu  sanksi.  Keberadaannya  akan  memberikan  arah  dan  pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi  yang  berbeda.  Pemidanaan  bisa  diartikan  sebagai  tahap  penetapan  sanksi  dan  juga  tahap  pemberian  sanksi  dalam hukum  pidana.  Hal  ini  dapat  disimak  dalam  pendapat  Sudarto  yang  menyatakan  bahwa  pemberian  pidana  in  abstracto  adalah
1 Sholehudin, Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana:  Ide  Dasar  Double  Track  System  dan  Implementasinya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 48.
2 Fransiska  Novita  Eleanora,  White  collar  crime  Hukum  Dan  Masyarakat, Forum  Ilmiah Volume  10  Nomer  2,  Mei 2013, hlm. 242.
3 Dewantara  Nanda  Agung, Kemampuan  Hukum  Pidana  dalam  Menanggulangi  Kejahatan-kejahatan  Baru  yang Berkembang dalam Masyarakat, (Yogyakarta: Liberty, 2015), hlm. 56.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
menetapkan  stelsel  sanksi  hukum  pidana  yang  menyangkut  pembentuk  undang-undang.  Sedangkan  pemberian  pidana in concrete menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana. 4 Berkaitan  dengan  masalah  sanksi  ini,  G.P.  Hoemagels  bahkan  memberikan  arti  secara  luas.  Dikatakannya,  bahwa sanksi dalam  hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran  hukum  yang  telah ditentukan  undang-undang,  dimulai dari  penahanan  tersangka  dan  penuntutan  terdakwa  sampai  pada  penjatuhan  vonis  oleh  hakim.  Hoefnagels  melihat  pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana. 5
Apapun  jenis  dan  bentuk  sanksi  dalam  hukum  pidana  yang  akan  ditetapkan,  tujuan  pemidanaan  yang  harus  menjadi patokan.  Karena  itu,  harus  ada  kesamaan  pandang  atau  pemahaman  yang  sama  pada  tahap  kebijakan  legislasi  tentang  apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri. Adanya tujuan pemidanaan yang harus  dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana ini, menurut Muladi, untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi struktural (structural synchronization), sinkronisasi substansial (substantial synchronization) dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural (cultural synchronization).
Hal sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (the administration  of  justice) dalam  kerangka  hubungan  antar  lembaga  penegak  hukum.  Sedangkan  menyangkut  sinkronisasi substansial,  maka  keserempakan  itu  mengandung  makna  baik  vertikal  maupun  horisontal  dalam  kaitannya  dengan  hukum positif yang berlaku. sementara menyangkut sinkronisasi kultural mengandung makna untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
Sekarang  ini,  terdapat  perkembangan  sistem  pemidanaan  dalam  hukum  pidana  di  berbagai  negara,  baik  yang  sistem hukumnya menganut “anglo-saxon” maupun “continental”, seperti Amerika Belanda, Kanada dan Norwegia. Memperhatikan perkembangan sistem pemidanaan di negara-negara lain merupakan satu hal yang mutlak bila dilihat dari sudut politik hukum. Eksistensi politik hukum di Indonesia, di satu pihak tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia. Di lain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realitas dan politik hukum internasional.

## III. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah normative . penelitian hukum normative karena penelitian ini dilakukan pada peraturan  yang  tertulis  atau  bahan  hukum  lain  diantaranya;  literature-literatur  yang  ada  hubungannya  dengan  penelitian  ini. Penelitian hukum juga disebut penelitian kepustakaan. Sumber data atau bahan penelitian di dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan  data  primer,  sekunder  (  data  yang  menunjang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti)  dan  tersier  (bahan  yang memberikan informasi terhadap badan hukum primer dan badan hukum sekunder).

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Penetapan Sanksi Dengan Tujuan Pemidanaan
Bagian penting dalam  sistem  pemidanaan adalah  menetapkan suatu  sanksi. Keberadaannya akan  memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di  sisi  lain,  pemidanaan  itu  sendiri  merupakan  proses  paling  kompleks  dalam  sistem  peradilan  pidana  karena  melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana in abstracto adalah menetapkan stelsel sanksi hukum  pidana  yang  menyangkut  pembentuk  undang-undang.  Sedangkan  pemberian  pidana in  concrete menyangkut  berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana. 6
Berkaitan dengan masalah sanksi ini, G.P. Hoemagels bahkan memberikan arti secara luas. Dikatakannya, bahwa sanksi dalam  hukum  pidana  adalah  semua  reaksi  terhadap  pelanggaran  hukum  yang  telah  ditentukan  undang-undang,  dimulai  dari penahanan  tersangka  dan  penuntutan  terdakwa  sampai  pada  penjatuhan  vonis  oleh  hakim.  Hoefnagels  melihat  pidana  sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana. 7
Dari pendapat Sudarto dan Hoemagels di atas hendak ditegaskan bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan  suatu  rangkaian  kebijakan  yang  berada  dalam  satu  sistem.  Sebagai  suatu  sistem,  tidaklah  dapat  dikatakan  bahwa masing-masing  tahap  pemberian  pidana  dapat  berdiri  sendiri,  akan  tetapi  saling  terkait  bahkan  tidak  dapat  dipisahkan  sama sekali.
Jadi  bila  dihubungkan  dengan  keseluruhan  sistem  pemidanaan,  penetapan  sanksi  yang  pada  hakekatnya  merupakan kewenangan  beberapa  instansi,  maka  dapat  dianalogkan  bahwa  jatuhnya  tahapan  pemidanaan  itu  dari  instansi  yang  satu  ke instansi  yang  lainnya  harus  seperti  air  pegunungan  yang  mengalir  tertib  dan  indah  meskipun  terdapat  getaran-getaran.  Dalam
4 Eddy OS Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 31.
5 G.P. Hoemagels, The Other Side of Criminology, (Holland: Kluwer Deventer, 2013), hlm. 138-140.
6 Eddy OS Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 41.
7 G.P. Hoemagels, The Other Side of Criminology, (Holland: Kluwer Deventer, 2013), hlm. 138-140.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
konteks  penerapan  sanksi,  “getaran-getaran”  di  sini  sebagai  tamsil  tentang  kemungkinan  terjadinya  apa  yang  disebut  dengan disparitas pidana (disparity of sentencing) .
Disparitas pidana  memang tidak bisa ditiadakan  sama  sekali karena  menyangkut persoalan sampai  sejauh  mana  hal itu sebagai  akibat  yang  tidak  terelakkan  dari  kewajiban  hakim  untuk  mempertimbangkan  seluruh  elemen  yang  relevan  dalam perkara  individu  tentang  pemidanaannya.  Sebab  disparitas  tidak  secara  otomatis  mendatangkan  kesenjangan  yang  tak  adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat. Itulah yang menjadi dasar pembenaran pemberian pidana in concreto atau tahap kebijakan yudikasi.
Bagaimana halnya pada tahap kebijakan legislasi? Dapatkah terjadi disparitas pidana dalam proses penetapan sanksi itu? Bila  dilihat  dari  lamanya  pemidanaan  yang  bisa  bervariasi  dari  satu  undang-undang  ke  undang-undang  yang  lain  karena legislator menetapkan masa hukumannya yang berbeda untuk tindak pidana yang sama, maka hal itu dapat dipandang sebagai disparitas.  Bahkan  Sue  Titus  Reid  menegaskan  bahwa  disparitas  pidana  bisa  berasal  dari  keputusan-keputusan  legislatif, pengadilan atau administrasi. Dengan demikian, eksistensi disparitas pidana tetap diakui dalam proses pemidanaan, akan tetapi yang penting sampai sejauh manakah disparitas tersebut mendasarkan diri atas reasonable justification . 8
Tak  dapat dipungkiri  bahwa  masalah  penetapan  sanksi  pidana  dan  tindakan  pada  tahap  kebijakan  legislasi,  perumusan ketentuan  sanksinya  banyak  dipengaruhi  oleh  konsep  atau  rancangan  undang-undang  yang  diajukan  ke  lembaga  legislatif tersebut. Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman jenis dan bentuk sanksinya.
Sehubungan  dengan  keberagaman  jenis  dan  bentuk  sanksi  hukum  pidana,  peran  para  pemegang  kebijakan  legislasi sangat urgen untuk menjadikan sanksi itu sendiri sesederhana mungkin (simple) agar tak terjadi tumpang tindih (overlapping) antara  produk  perundang-undangan  pidana  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Di  samping  akan  terjadi  masalah  susulan  lainnya, yakni disparitas pidana seperti yang telah dikemukakan di atas.
Bagaimana pentingnya peran legislator dalam menyensor perangkat-perangkat sanksi dalam hukum pidana dikemukakan oleh H. J. Smidt, bahwa:
“The  legislator’s  choice  for  a  simple  sanctions  system  was  considered  to  be  advantageous:  “The  less  sanctions,  the easer their intrinsic comparability and without such a comparison no meeting out of a sentence in a just proportion to the relative seriousness of crime is possible . 9
Keberagaman  jenis  dan  bentuk  sanksi,  khususnya  yang  berupa  sanksi  pidana  (treatment)  memang  lebih  banyak dipengaruhi oleh perkembangan kriminalitas  yang semakin  meningkat, lebih canggih dan berdimensi baru  (new dimension of criminality). Karena itu hal penetapan sanksinya membutuhkan strategi tertentu.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  strategi  kebijakan  pemidanaan  dalam  kejahatan-kejahatan  yang  berdimensi  baru  harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Bila hakikat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan dan/atau pidana denda.
Dalam  latar  belakang  studi,  sepintas  telah  disinggung  bahwa  penetapan  sanksi  hukum  pidana  seharusnya  dilakukan melalui  pendekatan  rasional.  Bila  berdasar  pada  konsepsi  rasionalitas  ini,  maka  kebijakan  penetapan  sanksi  dalam  hukum pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan.  Penetapan  tujuan  ini  oleh  Karl  O.  Christansen  dikatakan  sebagai  prasyarat  yang fundamental.
Dalam  masalah  ini,  Barda  Nawawi  Arief  memberikan  komentarnya  demikian:  “Sehubungan  dengan  masalah  pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan  dapat  menunjang  tercapainya  tujuan  umum  tersebut.  Barulah  kemudian  dengan  bertolak  atau  berorientasi  pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan”.
Dengan komentar Barda Nawawi Arief di atas, persoalannya sekarang apakah hukum pidana positif telah merumuskan tujuan pemidanaan itu. Sebab bila tidak, hal ini akan mengakibatkan terjadinya  ketidakkonsistenan (inconsistency) pada tahap kebijakan  legislasi  dalam  membedakan  jenis  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan.  Padahal  menurut  beliau,  tujuan  pemidanaan inilah  yang  justru  mengikat  atau  menjalin  setiap  tahap  pemidanaan  menjadi  suatu  jalinan  mata  rantai  dalam  suatu  kebulatan sistem yang rasional.
Apapun  jenis  dan  bentuk  sanksi  dalam  hukum  pidana  yang  akan  ditetapkan,  tujuan  pemidanaan  yang  harus  menjadi patokan.  Karena  itu,  harus  ada  kesamaan  pandang  atau  pemahaman  yang  sama  pada  tahap  kebijakan  legislasi  tentang  apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri.
Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana ini,  menurut  Muladi,  untuk  menciptakan  sinkronisasi  yang  bersifat  fisik,  yaitu  sinkronisasi  struktural (structural synchronization), sinkronisasi  substansial (substantial  synchronization) dan  dapat  pula  bersifat  sinkronisasi  kultural (cultural synchronization).
Hal sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (the administration  of  justice) dalam  kerangka  hubungan  antar  lembaga  penegak  hukum.  Sedangkan  menyangkut  sinkronisasi substansial,  maka  keserempakan  itu  mengandung  makna  baik  vertikal  maupun  horisontal  dalam  kaitannya  dengan  hukum
8 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 2015, hlm. 66.
9 H.J.  Smidt, Geschiedenisvan  Het  Wetboekvan  Strafrecht:  Volledige  Verzameling  van  Regeeringsontwerpen, Gewisselde Stukken, Gevoerde Beraadslagingenenz, Eeerste Deel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 2017, hlm. 78.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
positif yang berlaku. sementara menyangkut sinkronisasi kultural mengandung makna untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
Sekarang  ini,  terdapat  perkembangan  sistem  pemidanaan  dalam  hukum  pidana  di  berbagai  negara,  baik  yang  sistem hukumnya menganut “anglo-saxon” maupun “continental”, seperti Amerika Belanda, Kanada dan Norwegia. Memperhatikan perkembangan sistem pemidanaan di negara-negara lain merupakan satu hal yang mutlak bila dilihat dari sudut politik hukum. Eksistensi politik hukum di Indonesia, di satu pihak tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia. Di lain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realitas dan politik hukum internasional.
Dengan  demikian,  faktor-faktor  yang  akan  menentukan  politik  hukum  tidak  semata-mata  ditentukan  oleh  apa  yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk  hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan ikut ditentukan pula oleh kenyataan dan perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Apalagi bila dicermati bahwa sasaran kajian politik hukum adalah kebijakan yang digunakan oleh pembuat hukum nasional sebagai pedoman membuat hukum  nasional. 10 Kebijakan  tersebut  menurut  Soewoto  Moeljosoedarmo  dapat  berupa  pilihan  hukum  yang  berlaku,  sistem hukum yang dianut, dasar filosofis yang digunakan pembentukan hukum termasuk kebijakan agar mendasarkan hukum nasional pada asas-asas hukum yang berlaku. 11
Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya hams didasarkan dan diorientasikan pada  tujuan  pemidanaan.  Setelah  tujuan  pemidanaan  ditetapkan,  barulah  jenis  dan  bentuk  sanksi  apa  yang  paling  tepat  bagi pelaku kejahatan ditentukan. Penetapan sanksi pada tahap kebijakan legislasi ini menurut Barda Nawawi Arief harus merupakan tahap  perencanaan  strategis  di  bidang  pemidanaan  yang  diharapkan  dapat  memberi  arah  pada  tahap-tahap  berikutnya,  yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. 12
Perumusan  jenis  sanksi  dalam  perundang-undangan  pidana  yang  kurang  tepat,  menurut  beliau  dapat  menjadi  faktor timbul  dan  berkembangnya  kriminalitas.  Pendapat  ini  sejalan  dengan  pandangan  mazhab  kritikal  dalam  kriminologi  yang menyatakan  bahwa  kejahatan  yang  terjadi  maupun  karakteristik  pelaku  kejahatannya  ditentukan  terutama  oleh  bagaimana hukum pidana itu (termasuk stelsel sanksinya) dirumuskan dan dilaksanakan.
Ada dua pendekatan yang dipakai oleh mazhab kritikal dalam kriminologi. Pertama, pendekatan interaksionis yang ingin mempelajari  bagaimana  proses  diberikannya  label  kejahatan  dan  penjahat  oleh  masyarakat  atau  yang  dikenal  dengan  istilah proses  kriminalisasi.  Kedua,  pendekatan  konflik  yang  akan  melihat  aspek  kuasa  (power)  dalam  perumusan  kejahatan.  Dalam pandangan  terakhir  ini,  mereka  yang  mempunyai  kuasa  yang  lebih  besar  akan  lebih  mudah  menentukan  perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingannya sebagai perilaku yang perlu diancam pidana.
Ringkasnya, penanggulangan kejahatan bukan dilakukan melalui penegakan hukum yang lebih efektif seperti pandangan mazhab  klasik.  Juga  tidak  dengan  menetralisasi  kausa  yang  diketemukan  melalui  penelitian  ilmiah  dalam  pandangan  mazhab positivis. Akan tetapi menurut mazhab kritikal bahwa penanggulangan kejahatan itu dapat dilakukan melalui masyarakat yang lebih  demokratis,  dalam  arti  mengurangi  proses  konflik  kuasa  yang  tidak  wajar  dan  mengurangi  proses  diskriminasi  terhadap mereka yang kurang kuasa serta menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggar pemula (mengurangi labeling yang menimbulkan krisis jati diri dan secondary deviance).
Dari  uraian  di  atas,  penulis  mendapatkan  gambaran  bahwa  betapa  penting  dan  strategisnya  masalah  penetapan  sanksi dalam  suatu  perundang-undangan  pidana  sehingga  diperlukan  landasan  yang  kokoh  pada  tahap  kebijakan  legislasi  itu,  seperti yang dikatakan oleh Hoefnagels, bahwa: “Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality” . 13
Landasan  yang  kokoh  itu  tidak  lain  adalah  pemahaman  terhadap  ide-ide  dasar  sanksi  dalam  hukum  pidana  yang kesemuanya berorientasi pada filsafat pemidanaan, teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Dengan demikian, persoalannya sekarang adalah menyamakan visi dan persepsi tentang tujuan pidana di kalangan pemegang kebijakan legislasi itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena yang akan dilakukan adalah hal-hal atau pemikiran yang bersifat mendasar yakni pekerjaan ke arah pemahaman filosofi sebagai discovery of penal aims.
Apalagi,  menurut  Nigel  Walker,  berfilsafat  adalah  hal  yang  tidak  dipercayai  oleh  sebagian  besar  profesi  yang menyangkut  sistem  hukum  pidana (penal  system). Bagi  reformis  hukum  pidana,  banyak  yang  khawatir  bila  berfilsafat  bisa memperumit kesederhanaan humanitarianisme atau perikemanusiaannya. Pada akhirnya, hal ini juga tidak dipercaya oleh para ahli  penologi.  yang  melihat  diskusi  mengenai  tujuan  pidana  seperti  dokter  memandang  diskusi  etika  euthanasia  atau  aborsi sesuatu  yang  tidak  boleh  dipikirkan  oleh  mereka  sementara  atau  ketika  bekerja.  Bagi  orang  biasa  yang  memperhatikan persoalan  hukum  pidana,  kata  "filsafat"  mengandung  aura  (pancaran)  akademik  yang  mengecilkan  hati,  dan  kata  “akademik” pada gilirannya berarti sulit dan tak bermakna. 14
10 Otong Rosadi dan Andi Desmon, Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2013), hlm. 65.
11 Rabith Madah Khulaili Harsya, “Pengertian dan Problematik Politik Hukum”, Makalah Politik Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2012.
12 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 92 dan 98.
13 G.P. Hoefiiagels, The Other Side of Criminology, (Holland: Kluwer Deventer, 2013), hlm. 139. 14 Walker, Sentencing in a Rational Society, (New York: Basic Books, Inc., Publishers, 2017), hlm. 1.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Menarik juga  untuk diungkapkan di sini kritik G.D. Woods tentang diskursus tujuan pemidanaan dalam “Criminology and  Sentencing  in  the  New  South  Wales  Court  of  Criminal  Appear”.  Di  luar  negeri  masalah  pidana  dan  pemidanaan  sering didiskusikan dalam seminar-seminar dan konferensi-konferensi, namun Woods menganggap semuanya itu sebagai hiasan bibir belaka. Terutama terhadap para hakim, kritik Woods lebih tajam. dikatakan olehnya:
“... the trouble is that most judges do not see sentencing as being a 'hard job' in this sense how many sentencing judges have read Professor Nigel Walker's Sentencing in a Rational Society, which is undoubtedly the best book written as the subject to date ?” 15
Disamping  buku  Nigel  Walker,  Woods  meragukan  pula  apakah  para  hakim  (di  luar  negeri)  juga  membaca  buku-buku karangan  John  Hogarth,  Morris  and  Hawkins,  di  samping  majalah-majalah  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  kriminologi  dan penologi.

## Sanksi Pidana dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan
Bahwa  masalah  sanksi  merupakan  hal  yang  sentral  dalam  hukum  pidana  karena  seringkali  menggambarkan  nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang balk dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis.
Sifat  kedinamisan  tata  nilai  berlaku  pula  pada  sistem  pemidanaan  dan  sistem  sanksi  dalam  hukum  pidana.  Bila  sistem pemidanaan mi diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi  (dalam  hukum  pidana)  dan  pemidanaan  karena  menurut  L.H.C.  Hulsman The  Sentencing  system  is  the  statutory  rules relating  to  penal  sanctions  and  punishment. 16 Secara  lebih  singkat  Andi  Hamzah  memberikan  arti  sistem  pidana  dan pemidanaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pemidanaan). 17
Bertolak  dari  dua  pengertian  tersebut,  maka  semua  aturan  perundang-undangan  mengenai  hukum  pidana  substansial, hukum  pidana  prosedural  dan  hukum  pelaksanaan  pidana  dapat  dikatakan  sebagai  satu  kesatuan  sistem.  Dengan  kata  lain, hukum  pidana  materiil  dan  hukum  pidana  formil  harus  dijadikan  acuan  dalam  membicarakan  masalah  perkembangan  sistem pemidanaan dan sistem sanksi.
Perkembangan  sistem  pemidanaan  yang  telah  menjadi  kecenderungan  internasional  dimulai  dari  lahirnya  ide individualisasi pidana yang merupakan salah satu karakteristik dari aliran modern dan aliran neo-klasik dalam hukum pidana.
Aliran modern yang lebih dikenal sebagai aliran positif - konsepsi pemikiran ajarannya bertujuan untuk secara langsung mengadakan  pendekatan  dan  berusaha  mempengaruhi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  secara  positif  sejauh  masih  dapat  dibina dan  diperbaiki  menuju  kembali  ke  jalan  yang  benar.  Dalam  aliran  yang  tumbuh  pada  abad  XIX  ini,  pidana  tidak  ditentukan secara  pasti (indeterminate  sentence) karena  different  criminal  have  different  needs  seperti  yang  dikatakan  salah  satu  pelopor aliran  ini,  Cesare  Lombroso  (1835-1909).  Dia  menegaskan  bahwa  penerapan  pidana  yang  sama  kepada  semua  orang  yang melakukan  tindak  pidana  tertentu  merupakan  kebodohan  karena  setiap  pelaku  tindak  pidana  mempunyai  kebutuhan  yang berbeda-beda. 18
Sistem Indeterminate.  Sentence menurut  Colin  Howard  adalah  suatu  sistem  yang  tidak  menentukan  batas  maksimum pidana,  melainkan  diserahkan  sepenuhnya  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  menetapkan  jenis,  berat  ringannya,  serta bagaimana pidana dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana.
Khususnya dalam hal penetapan jenis sanksi ini, semula hanya dianut single track system, yakni jenis sanksi pidana saja sebagai  representasi  melekatnya  pengaruh  aliran  klasik  dalam  hukum  pidana.  Aliran  ini  berpaham  indeterminisme  mengenai kebebasan  kehendak  manusia  yang  menekankan  kepada  perbuatan  pelaku  kejahatan  sehingga  dikehendakilah  hukum  pidana perbuatan  (daad-strafrecht).  Karenanya,  sistem  pidana  dan  pemidanaan  aliran  klasik  ini  sangat  membatasi  kebebasan  hakim dalam menetapkan jenis sanksi dengan berbagai bentuknya.
Pengaruh  perkembangan  kesadaran  hukum  masyarakat  memunculkan  aliran  neo-klasik  yang  menitik  beratkan konsepsinya  kepada  kebebasan  kehendak  manusia  pada  sekitar  Tahun  1810  mulai  mempertimbangkan  kebutuhan  adanya pembinaan  individual  terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Aliran  neo-klasik  memberikan  kekuasaan  kepada  hakim  untuk menetapkan  pidana  penjara  antara  batas  minimum  dan  maksimum  yang  ditentukan  dalam  undang-undang.  Dengan  demikian sistem the definite sentence ditinggalkan dan beralih kepada sistem the indefinite sentence. 19 Beberapa ciri dari aliran neo-klasik yang  relevan  dengan  prinsip  individualisasi  pidana  adalah  modifikasi  dari  doktrin  kebebasan  berkehendak  dan  doktrin Pertanggungjawaban pidana.
15 J..E.  Sahetapy, Suatu  Studi  Kasus  Mengenai  Ancaman  Pidana  Mati  Terhadap  Pembunuhan  Berencana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 8.
16 L.H.C.  Hulsman,  "The  Dutch  Criminal  Justice  System  From  A  Comparative  Legal  Perspective",  dalam  D.C Fokkema (ed), Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers, (The Nederlands: Kluwer Deventer, 2018), hlm. 320.
17 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2016), hlm. 1.
18 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 34.
19 S.R.  Sianturi  dan  Mompang  L.  Panggabean, Hukum  Penitensia  di  Indonesia, (Jakarta:  Alumni  Ahaem-Petehaem, 2016), hlm. 14-15.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Bermuara  dari  konsepsi-konsepsi  kedua  aliran  hukum  pidana  tersebut,  lahirlah  ide  individualisasi  pidana.  Sebagai konsekuensi  dari  ide  individualisasi  pidana,  maka  sistem  pemidanaan  dalam  hukum  pidana  modern  juga  berorientasi  pada pelaku dan perbuatan (daaddader straafrecht) sehingga jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang relatif lebih bermuatan pendidikan daripada penderitaan.
Keberadaannya  telah  menjadi  kecenderungan  internasional,  sistem  pemidanaan  yang  bertolak  dari  ide  individualisasi pidana ini merupakan hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana untuk  tujuan  perlindungan  masyarakat  (social  defense).  Hal  ini  tersurat  dalam  tujuan  umum  kebijakan  kriminal  yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).
Ide menyangkut konsepsi social defense tersebut ternyata diterima oleh ahli hukum pidana di Indonesia, terbukti dalam: a. Kesimpulan seminar Kriminologi ke-3 Tahun 1976 yang menyatakan bahwa: “Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai  salah  satu  sarana  untuk  social  defense  dalam  arti  melindungi  masyarakat  terhadap  kejahatan  dengan memperbaiki  atau  memulihkan  kembali  (rehabilitate)  si  pembuat  tanpa  mengurangi  keseimbangan  kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat”.
b. Salah satu laporan dari simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980 yang menyatakan bahwa:
- Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan  serta  keseimbangan  dan  keselarasan  hidup  dalam  masyarakat  dengan  memperhatikan  kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.
- Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:
1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif,  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  itu  mampu  membuat  orang  sadar  sepenuhnya  atas  perbuatan  yang dilakukan  dan  menyebabkan  ia  mempunyai  sikap  jiwa  yang  positif  dan  konstruktif  bagi  usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan.  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  tersebut  dirasakan  adil  (baik  oleh  terhukum  maupun  oleh  korban ataupun oleh masyarakat).
Ide individualisasi pidana ini bersumber pada tujuan yang bersifat rehabilitatif dalam filsafat pemidanaan. Di Amerika, pada  awalnya  filsafat  ini  sangat  berkembang  karena  didukung  oleh  legislator  dan  diakui  oleh  pengadilan.  Dari  sudut  berat- ringannya  sanksi,  filsafat  ini  mencapai  bentuknya  yang  paling  ekstrem  dalam  pemidanaan  yang  tidak  pasti (indeterminate sentence) .  Menurut  Sue  Titus  Reid  letak  kekuatan  filsafat  rehabilitasi  ini  ada  pada  indeterminate  sentence. 20 Dia  menjelaskan bahwa  pengadilan  tidak  akan  lagi  pada  saat  pemidanaan  memberi  pelanggar  masa  tertentu  (pasti)  karena  hakim  tidak  dapat memprediksi berapa banyak waktu yang diperlukan untuk treatment dan rehabilitasi pelanggar itu. 21
Reid  menegaskan,  pada  sebagian  besar  perundang-undangan,  legislator  menetapkan  masa  minimum  dan  maksimum untuk  setiap  pelanggaran  sehingga  hakim  dapat  leluasa  dalam  menetapkan  vonis  (sanksi).  Personil  treatment  kemudian  akan mengevaluasi,  merekomendasi  dan  mengimplementasikan  treatment  kepada  terpidana  itu.  Kemudian  Parole  Board  (lembaga pembebasan bersyarat) akan memutuskan kapan individu itu telah direhabilitasi dan dapat dengan aman dibebaskan kembali ke masyarakat.  Hukuman  (sanksi)  ini  sesuai  dengan  penjahat  itu,  jadi  tidak  sesuai  dengan  kejahatannya.  Singkatnya,  tujuan rehabilitasi ini harus mengurung orang-orang sampai mereka disembuhkan atau direhabilitasi.
Senada dengan Reid, Marvin E. Frankel menjelaskan ide dasar dan tujuan indeterminate sentence ini demikian: 22 “Ide dasar dari pemidanaan yang tidak pasti adalah konsepsi yang relatif modern bahwa rehabilitasi individu merupakan tujuan  penting  dalam  pemidanaan.  Tujuannya  adalah  menghindari  pemidanaan  yang  seragam  untuk  menyesuaikan dengan  kejahatan  pada  umumnya  dan  memusatkan  pada  perkembangan  sepanjang  waktu  dari  individu  tertentu  dalam menentukan  kapan  ia  bisa  aman  bagi  masyarakat  dan  baik  bagi  dirinya  untuk  membebaskannya,  setidaknya  di  dalam batas-batas pengawasan dewan pembebasan bersyarat”.
Perdebatan  filsafat  dan  teori  pemidanaan  selalu  mengalami  pasang  surut  dalam  perkembangannya.  Teori  pemidanaan yang  bertujuan  rehabilitasi  telah  mendapat  serangan.  Beberapa  negara  telah  kembali  ke  sistem  pemidanaan  dengan  strategi determinate  sentence  yang  digabungkan  dalam  beberapa  kasus  dan  penghapusan  parole  (pembebasan  bersyarat)  yang didasarkan atas keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tak dapat berjalan. Mereka berargumentasi bahwa indeterminate sentence telah  menimbulkan  keleluasaan  hakim  dan  parole  board  dalam  pemidanaan.  Keleluasaan  ini,  dikatakan,  telah  mengakibatkan disparitas pidana yang akan berkurang jika ketentuan-ketentuan pemidanaan yang lebih pasti ditetapkan oleh legislator.
Asumsinya  adalah  bahwa  ketentuan-ketentuan  seperti  itu  akan  mengurangi  disparitas  pidana,  mengurangi  atau menghilangkan  pembebasan  lebih  awal  orang-orang  tahanan  dari  penjara,  dan  pada  akhirnya  menurunkan  angka  kejahatan. Pada Tahun  1970-an  telah  terdengar  tekanan-tekanan  bahwa  treatment  terhadap  rehabilitasi  tidak  berhasil  serta  indeterminate sentence tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.
20 Sue Titus Reid, Criminal Justice, Procedures and Issues, (New York: West Publishing Company, 2017), hlm. 351.
21 Ibid, hlm. 352.
22 Marvin E. Frankel, Criminal Sentences; Law Without Order, (New York: Hill and Wang, 2013), hlm. 87.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Tekanan-tekanan itu menciptakan perasaan tajam di pihak para pelanggar yang menyatakan bahwa hal ini menimbulkan persoalan psikologis bagi mereka. Kritik-kritik tajam juga dilontarkan oleh Marvin E. Frankel terhadap indeterminate sentence. Dia meyakini bahwa “pemidanaan yang tidak pasti” telah menciptakan kekejaman dan ketidakadilan yang lebih besar daripada manfaat-manfaatnya.  Ketidakjelasan  atau  ketidakpastian  dalam  hukum  pada  dasarnya  adalah  kejahatan.  Tidak  ada  justifikasi yang logis untuk sistem ketidakpastian (dalam pemidanaan) yang umum dan seragam, dan penggunaan konsep ini ‘across-the- board’  (yang  mempengaruhi  atau  menghasilkan  efek  atas  semua  orang  atau  di  setiap  tingkat)  telah  memblokir  atau menyembunyikan keperluan atau justifikasi yang konkrit dalam perkara-perkara spesifik dimana pemidanaan-pemidanaan yang tidak pasti bisa dipahami.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Pola  pemidanaan  sebagai  acuan  penyusunan  sistem  sanksi  hendaknya  segera  ditetapkan  karena  dapat  berfungsi terutama  untuk  pedoman  legislatif  bagi  pembentuk  undang-undang  agar  tidak  menimbulkan  kerancuan  atau  tumpang  tindih antara  bentuk-bentuk  sanksi  dari  jenis  sanksi  pidana  dengan  bentuk  sanksi  tindakan,  maka  sanksi  pidana  tindakan  hendaknya diintegrasikan  ke  dalam  sanksi  tindakan  mengingat  bentuk-bentuk  sanksi  pidana  tambahan  lebih  bersifat  terbuka  dan  lebih berorientasi pada ide-ide dasar sanksi pidana.
Double  track  system harus  menjadi  dasar  kebijakan  penetapan  sanksi  dalam  perundang-undangan,  karena  sistem  ini memungkinkan  pendayagunaan  jenis  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan  secara  proporsional  demi  efektifnya  penanggulangan kejahatan  secara  komprehensif.  Diharapkan  ide  dasar  double  track  system  yaitu  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan  harus diakomodir dalam setiap perundang-undangan yang ada.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Dewantara  Nanda  Agung, Kemampuan  Hukum  Pidana  dalam  Menanggulangi  Kejahatan-kejahatan  Baru  yang  Berkembang dalam Masyarakat, Yogyakarta: Liberty, 2015. Eddy OS Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014. Frankel Marvin E., Criminal Sentences; Law Without Order, Hill and Wang, New York, 2013. Fransiska Novita Eleanora, White collar crime Hukum Dan Masyarakat, Forum Ilmiah Volume 10 Nomer 2, Mei 2013. Friedman M., Law and Society an Introduction, Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 2017. Hamzah Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2016. Hoefiiagels G.P., The Other Side of Criminology, Kluwer Deventer, Holland, 2013. Honderich  Ted, Punishment:  The  Supposed  Justifications, revised  edition,  Penguin  Books,  Harmondsworth,  dalam  Yong Ohoitimur.
Hulsman  L.H.C.,  “The  Dutch  Criminal  Justice  System  From  A  Comparative  Legal  Perspective”,  dalam  D.C  Fokkema  (ed),
Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers, Kluwer Deventer, The Nederlands, 2018. Jonkers J.E., Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2017. Kertanegara Satochid, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, t.t. Khulaili Harsya, Rabith Madah, “Pengertian dan Problematik Politik Hukum”, Makalah Politik Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2012.
Mabbott J. D., “Punishment”, dalam Punishment  and  the  Death  Penalty;  The  Current  Debate, Robert  M.  Baird  &.  Stuart  E. Rosenbaum (Ed.), Brometheus Books, New York, 2015.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2012. Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2015. Otong Rosadi dan Andi Desmon, Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2013. Rahardjo Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 2019. Sholehudin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Sianturi S.R. dan Mompang L. Panggabean, Hukum Penitensia di Indonesia, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2016.