## Kewenangan  Partai  Politik  Dalam  Penarikan  Dukungan  Bakal  Pasangan  Calon
Kepala Daerah
The Authority Of Political Parties in Withdrawing Support For Regional Head Candidate Pairs
Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, Muhammad Hasrul Universitas Hasanuddin Makassar Email: mutawallimuhammad22@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima* 15 Maret
2021
Revisi I* 10
April 2021
Revisi II*
5 Mei 2021 Disetujui* 4 Juni 2021
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  secara  jelas  mengenai bentuk kewenangan Partai Politik dalam penarikan dukungan terhadap bakal  pasangan  calon  kepala  daerah  yang  telah diusung  dan didukung dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah,  serta  memberikan pemahaman mengenai bentuk sanksi yang dapat diberlakukan terhadap Partai  Politik  yang  telah  melakukan  penarikan  atau  pencabutan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah sesuai dengan peraturan  yang  berlaku.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif yang  digunakan  dalam  observasi  perpustakaan  dan  dipadukan  dengan fakta-fakta yang ada dalam lapangan. Adapun hasil penelitian ini, yaitu dimana  kewenangan  Partai  Politik  perihal  penarikan  atau  pencabutan dukungan  terhadap  bakal  pasangan  calon  kepala  daerah  berada  pada tiga tahapan atau prosesnya. Diantara tahapan yang ada, maka ada yang menjadi  ruang  penuh  partai  politik  sebagai  peserta  pemilihan  kepala daerah dan adapula ruang penuh KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala  daerah.  Sehingga  perihal penarikan  atau pencabutan dukungan tersebut  sejatinya  partai  politik  tidak  dibolehkan  sewenang-wenangnya untuk melakukan penarikan atau pencabutan dukungan tersebut terhadap bakal  pasangan  calon.  Merujuk  pada  peraturan  yang  berlaku  maka bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada partai politik yang melakukan penarikan  atau  pencabutan  bakal  pasangan  calon  ialah  sanksi  pidana dan sanksi administrative.
Kata Kunci: Partai Politik, Penarikan Dukungan, Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
This  study  aims  to  explain  the  political  party  authority  in  withdrawing support for the regional head candidate in elections, as well as providing an  understanding  of  sanctions  that  targeted  political  parties  who withdrawn  or  revoked  their  political  stance  by  applicable  regulations. This  research  is  qualitative  research  used  in  library  observation.  This research  concludes  that  the  authority  of  political  parties  regarding  the withdrawal  of  support  for  a  prospective  regional  head  candidate  pair
Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, Muhammad Hasrul
explained in three stages or processes. Among the existing stages, there is a full space for political parties to participate and room for the KPU to organize  regional  head  elections.  So  concerning  the  withdrawal  of support, political parties are not allowed arbitrarily to withdraw or vice versa  regarding  their  support  for  prospective  pairs  of  candidates.
Referring to the applicable regulations, the forms of sanctions that can be given to political parties that withdraw or revoke a candidate pair are criminal sanctions and administrative sanctions.
Keyword: Political Parties, Withdrawal of Support, Prospective Regional Head Candidates.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  urusan  pemerintahan  daerah,  tentu  keberadaan  kepala  daerah  sangat dibutuhkan untuk menjadi wakil pemerintah pusat ditingkat  daerah. Pemerintahan daerah adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. 1 Sedangkan Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang  menjamin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  daerah  otonom.  Dengan  adanya  kepala  daerah  sebagai pemerintah  daerah  tentu  diaharapkan  dapat  mewujudkan  kehendak,  aspirasi  serta kepentingan  rakyat.  Jika  dilihat  dari  segi  kedudukannya,  Gubernur  dalam  hal  ini Pemerintah  Daerah  adalah  sebagai  one  single  command  (kesatuan  komando),  yaitu Gubernur  memantapkan  koordinasi  antar  level  pemerintah  daerah,  serta  mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah, 2 serta mewujudkan sistem pemerintahan  yang  baik,  tanggung  jawab  penyelenggaraan  birokrasi  dan  politik  yang berlandaskan tujuan bernegara dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. 3
Dalam  negara  demokrasi,  rakyat  yang  memiliki  dan  menguasai  kekuasaan  dan kekuasaan  itu  sendiri  dilakukan  untuk  kepentingan  rakyat  itu  sendiri.  demokrasi  pada awalnya merupakan gagasan tentang pola hidup yang muncul sebagai reaksi atas realitas sosial dan politik yang tidak manusiawi dalam masyarakat. (in a democratic country, the people who own and control the power and power itself is performed for the interests of the people themselves. initially, democracy was an idea of the pattern of life that emerged as a reaction to the inhuman social and political reality in society) . 4
1 Andi Pangerang Moenta, Syafaat Anugrah, “Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah” , Rajawali Pers, Depok, 2018, h.26
2 Muhammad Hasrul, Disertasi “Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik” , Program Doktor Fakultas Hukum UNIVERSITAS HASANUDDIN, Makassar, 2013, h.V
3 Nurfaika Ishak, Rahmad R. Hasibuan, Tri Suhendra Arbani, “Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System” , Jurnal Bestuur Vol.8, Issue.1, July, 2020 E-ISSN 2722-4708 P-ISSN 2302-3783 DOI: 10.20961/bestuur.42922, Hlm.25
4 Zulkifli Aspan, Abdul Razak, Marthen Arie, R.Muhammad Thamrin Payapo, “ Instituional Strengthening of The General Election Commission in Order to Realizes Fair and Just Election” , Journal of Law, Policy and Globalization, www.iiste.org, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.66, 2017, Hlm.147.
Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, Muhammad Hasrul
Dalam  rangka  demokratisasi  di  daerah  (provinsi  /  kabupaten  /  kota)  untuk mewujudkan  cita-cita  otonomi  daerah,  hadirnya  pemimpin  di  daerah  ini  (Gubernur, Walikota,  Bupati)  yang  memiliki  kemampuan  memimpin  dan  memahami  karakter. kawasan  tersebut  menjadi  prasyarat  utama.  Pasalnya,  kepala  daerah  menempati  posisi strategis  untuk  terlebih  dahulu  mengontrol  birokrasi  pemerintahan  guna  mencapai kesejahteraan  rakyatnya.  Beranjak  dari  konstruksi  kontekstual  seperti  tersebut  di  atas, maka  model  pilkada  langsung  dilaksanakan  sejak  Juni  2005.  (In  the  context  of democratization  in  the  region  (province,  regency,  city)  to  realize  the  ideals  of  local autonomy, the presence of the leader in this area (the Governor, the Mayo, /the Regent) who  has  ability  to  lead  and  understand  the  character  of  the  area  become  main prerequisite. It is because the head of the region occupies a strategic position to control the government bureaucracy in advance in order to reach the prosperity of his/her people. Moving on from the contextual construction as mentioned above then, the model of local direct elections has been held since June 2005) . 5
Pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  adalah  upaya  demokrasi  untuk  mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil. Salah satu  prinsip  demokrasi  yang  terpenting  adalah  pengakuan  terhadap  perbedaan  dan penyelesaian  perbedaan  secara  damai  tanpa  pertikaian. 6 Oleh  karena  itu,  pihak-pihak yang  berbeda  pendapat  wajib  mengembangkan  sikap  toleran,  saling  menghargai,  dan saling menghormati antara satu dengan lainnya. 7 Melalui Pilkada, rakyat dapat memilih siapa  yang  menjadi  pemimpin  dan  wakilnya  dalam  proses  penyaluran  aspirasi,  yang selanjutnya  menentukan  arah  masa  depan  sebuah  negara. 8 Pemilihan  kepala  daerah merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. 9 Dalam  konteks  demokrasi,  partai  politik  dirancang  dan  didirikan  memang  untuk berkompetisi meraih pengendalian kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan negara. Karena  itu,  wajar  jika  partai  politik  melakukan  internalisasi  pemahaman  dan  keahlian politik  untuk  dapat  secara  efektif  memperoleh  dan  selanjutnya  mempertahankan kekuasaan kepada anggota-anggotanya sebagai calon-calon aktor pengendali kekuasaan pemerintah. Disinilah kepentingan  partai politik perlu ditonjolkan terutama agar dapat menarik  sebesar  mungkin  dukungan  masyarakat  untuk  memenangkan  kompetisi kekuasaan 10 , dengan cara menghadirkan sosok calon pemimpin Negara maupun daerah yang menurut suatu partai politik tertentu patut diberikan sarana berupa dukungan yang bersifat materil maupun nonmateril.
5 Syamsul Bachri, Amirullah Tahir, Achmad Ruslan, Faisal Abdullah, 2015, “The Local Election and Local Politic in Emboding the Democracy”, Journal of Law, Policy and Globalization, www.iiste.org, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.44, hlm.142
6 Nurfaika Ishak, “Problematika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia” , Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.19, No.2, December 2020, h.135
7 Amirudin dan A.Zainal Bisri, Pilkada Langsung: Problem dan Prospek , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.12.
8 Yusdianto, “Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya” . Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, 2010, Hlm 44.
9 Mustafa Lutfi, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia , UII PRESS, Jogjakarta, November 2010, Hlm.130.
10 Al Andang, Keadilan Sosial, Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia , Buku Kompas Median Nusantara: Jakarta, 2004, h.53
Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, Muhammad Hasrul
Dalam proses mewujudkan cita politik tersebut tentu dibutuhkan suatu ruang atau proses agar tercapainya suatu pemerintahan yang baik dengan adanya penyelenggaraan pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung.  Namun  pada  tataran  praktis,  pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tidak lepas dari berbagai permasalahan dan penerapannya di  lapangan.  Mulai  dari  permasalahan  teknis  pemilu,  seperti  penyalahgunaan  jabatan pasangan calon, sengketa hasil pemilihan kepala daerah, praktik money politics dan salah satunya adalah pencabutan atau penarikan dukungan terhadap calon kepala daerah yang dilakukan  oleh  partai  politik  pengusung  yang  telah  diusung  dalam  penyelenggaraan pemilihan  kepala  daerah  dan  dinilai  telah  membatasi  warga  negara  untuk  ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, yang dimana hal tersebut berkaitan dengan hak pemenuhan konstitusional warga negara untuk berpolitik, dan memenuhi hak dipilih atau  memilih,  dan  dimana  penarikan  atau  pencabutan  dukungan  ini  dilakukan  setelah pada  beberapa  tahapan  yang  tentu  melalui  prosedur-prosedur  yang  berlaku.  Pemilihan Umum  menjadi  tolak  ukur  dalam  penerapan  demokrasi.  Bahkan,  ada  pandangan  yang mengatakan  pemilu  merupakan  sebuah  kata  kunci  bagi  semua  bangsa  yang  ingin mengembangkan demokrasi. 11
Dalam  hal  kewenangan  pencabutan  bakal  pasangan  calon  kepala  daerah,  partai politik    dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  memiliki  kewenangan  untuk melakukan pencabutan atau penarikan dukungan yang dapat dilihat dalam pasal 78 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU No.15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota yang berbunyi:
(1)  Penggantian  Bakal  Calon  atau  Calon  dapat  dilakukan  oleh  Partai  Politik  atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
a. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
b. Berhalangan tetap; atau
c. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keadaan: a. Meninggal dunia; atau
b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
Kewenangan partai politik perihal pencabutan atau penarikan dukungan  terhadap bakal pasangan calon kepala daerah juga diatur didalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang- Undang  No.10  Tahun  2016  tentang  perubahan  kedua atas  undang-undang  No.1 Tahun 2015  tentang  penetapan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  No.1  Tahun 2014  tentang  pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  menjadi  undang-undang  yang berbunyi  :  1)  Dalam  hal  pasangan  calon  atau  salah  satu  calon  dari  pasangan  calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan  suara,  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  dapat  mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga
11 Muhtar Haboddin, Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia , UNBRAW PRESS, Malang, 2016, h.1
Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, Muhammad Hasrul
puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara. 2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan  pasangan  calon  atau  salah  satu  calon  dari  pasangan  calon  pengganti sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  lambat  7  (tujuh)  Hari  terhitung  sejak pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia.
Hipotesis  yang  mendorong  peneliti  melakukan  kajian  ini  adalah  disebabkan karena perihal penarikan dana tau pencabutan dukungan ini dinilai tidak mengindahkan amanat dari Undang-Undang Dasar yang dimana Undnang-Undang dasar menjamin hak politik setiap warga negara berhak untuk ikut dalam memenuhi kehendak politiknya, baik itu  berorientasi  pada  hak  memilih  dana  tau  hak  untuk  dipilih  sebagai  perwujudan pemenuhan hak politik warga negara.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  menggunakan  tipe  penelitian  normatif yang  secara  garis  besar  akan  lebih  banyak  berfokus  pada  data  sekunder  atau  bahan pustaka dimana difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam  masyarakat. 12 Pendekatan  terhadap  penelitian  ini  ialah  dengan  pendekatan perundang-undangan (legal / yuridis approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang ataupun regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dihadapi. Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  agar dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya. 13 Pendekatan yuridis- normatif,  yaitu  pendekatan  atau  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  Teori Kewenangan,  Teori  Negara  Hukum,  Teori  Demokrasi,  Teori  Pengambilan  Keputusan, dan  Teori  Sanksi.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  penelitian  normatif, maka jenis data yang paling utama yang digunakan oleh penulis adalah data Sekunder yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yang terdiri  dari  materi  hukum  seperti  undang-undang  dan  peraturan  perundang-undangan lainnya  yang  berlaku,  serta  bahan  hokum  sekunder  yaitu  literature-literatur  yang  dapat memberikan  penjelasan  mendalam  terhadap  bahan  hukum  primer. 14 Sesuai  dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk ditulis dipenelitian ini  di  analisis  secara  yuridis  kualitatif.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  analisis  dapat dirumuskan  sebagai  suatu  proses  penguraian  secara  sistematis  dan  konsisten  terhadap gejala-gejala tertentu. 15

## C. PEMBAHASAN
12 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h.134.
13 Valerine, J.L.K., Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, h. 409
14 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Pengertian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat , Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2006, h.13
15 Soerjono  Soekanto ,  Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum ,  CV  Rajawali,  Jakarta,  1982, hlm. 30.
Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, Muhammad Hasrul
Bentuk  Kewenangan  Partai  Politik  Dalam  Penarikan  Dukungan  Bakal  Pasangan Calon Kepala Daerah Sebelum Pendaftaran.
Berbicara  mengenai  kewenangan,  kewenangan  merupakan  konsep  inti  dalam hukum  negara  dan  administrasi.  Dalam  hukum  ketatanegaraan,  kewenangan  diartikan sebagai kekuatan hukum (rechtsmacht) . Jadi di konsep hukum publik, otoritas berkaitan dengan supremasi hukum (In the concept of public law, authority is a core concept in state and administrative law. In constitutional law, authority is described as legal power (rechtsmacht).  So  in  the  concept  of  public  law,  authority  relates  to  the  rule  of  law) . 16 Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan)  tertentu  yang  bulat,  sedangkan  wewenang  hanya  mengenai  sesuatu  onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”. 17
Persoalan  pencabutan  dukungan  itu  memiliki  mekanisme  dan  prosedur  yang berlaku,  yang  telah  diatur  didalam  undang-undang  dan  peraturan  KPU  yang  berlaku, salah satunya ialah apabila partai sudah mengeluarkan dukungan kepada bakal pasangan calon  apabila  mencabut  dan  sudah  mendaftarkan  calon  di  KPU  itu  sudah  tidak diperbolehkan  lagi  dicabut,  dan  apabila  dicabut  maka  dapat  dikenakan  sanksi  yang diberikan kepada partai politik yang bersangkutan. Terkecuali masih dalam tahap proses pengurusan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi dan perbaikan maka parpol dapat melakukan penarikan atau pencabutan dengan artian melakukan perubahan haluan politik kepada  pasangan  calon  yang  berbeda.  Jika  dihubungkan  dengan  kewenangan  partai politik  maka,  parpol  itu  memiliki  kewenangan  sendiri  dalam  menilai    bakal  pasangan calon  yang  melalui  proses  panjang  termasuk  diantaranya  penjaringan  bakal  pasangan calon, fit and proper test, dan disesuaikan dengan kebutuhan partai yang diikuti pasangan calon. Namun setelah kemudian pasangan calon itu diputuskan, partai masih berhak untuk mencabut  apabila  ada  ketentuan-ketentuan  yang  dilanggar  yang  tidak  sesuai  dengan mekanisme  yang  ada.  Biasanya  partai  memutuskan  untuk  mencabut  atau  menarik dukungan bukan alasan suka atau tidak suka, atau kemauan ketua umumnya melainkan berdasarkan dengan proses penjaringan penjenjangan yang ada.
Jika dari semua instrumen atau kesepakatan yang disepakati lalu ada yang tidak terpenuhi  maka  disitulah  biasa  terjadinya  pencabutan  terhadap  bakal  paslon,  bukan karena  ada  mahar  atau  tidak  ada  mahar melainkan  melihat  dari  sisi  kualitas  calon  dan survey  paslon  yang  bagus  maka  partai  bisa  mendorong  paslon  sebagai  kandidat  calon kepala daerah. Tetapi jikalau ada komitmen yang tertulis atau dari hasil fit and proper test yang  dilanggar  atau  dapat  diistilahkan  etika  moral  yang  tidak  terpenuhi,  partai  baik perwakilan kota, kabupaten dan provinsi terkhusus pimpinan pusat parpol berhak untuk
16 Abdul Razak, Achmad Ruslan, Hamzah Halim, Khelda Ayunita, “ Harmonization and Synchronization of Laws Related to Management Authority of Coastal Marine Areas”, Scholars International Journal of Law, Crime and Justice Abbreviated Key Title: Sch Int J Law Crime Justice ISSN 2616-7956 (Print) ISSN 2617-3484 (Online) Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates Journal homepage: https://saudijournals.com/sijlcj , 14 April 2020, Hlm.128-129
17 Prajudi Atmosudirdjo. “ Hukum Administrasi Negara” . Ghalia Indonesia; Jakarta. 1981, hlm.
29.
Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, Muhammad Hasrul
mencabut  dengan  melihat  mekanisme  penjenjangan  wilyahnya  baik  di  kota  kabupaten yang melibatkan semua pihak dalam proses rapat pleno partai. Sehingga tidak serta merta pimpinan  pusat  parpol  mencabut  dukungan  dengan  alasan  tidak  suka  dengan  paslon. Pimpinan  pusat  harus  memanggil  perwakilan  kota  kabupaten  dan  provinsi  lalu mendiskusikan hal pencabutan tersebut yang sesuai mekanisme. Partai politik memiliki kewenangan mencabut atau menarik dukungan selama partai belum ditetapkan sebagai partai pendukung dan pengusung salah satu bakal pasangan calon oleh KPU.
Pada  dasarnya  partai  politik  memiliki  kewenangan  sebebas-bebasnya  perihal pencabutan atau penarikan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah dapat dilakukan saat  sebelum  melakukan  pendaftaran.  Hal  ini  dikarenakan  saat  sebelum  pendaftaran, partai  politik  belum  terdaftar  sebagai  partai  atau  gabungan  partai  pengusung  dan pendukung.  Disinilah  ruang  yang  menjadi  kewenangan  penuh  partai  politik  untuk menentukan bakal pasangan calon yang akan diusung ataupun yang akan didukung.

## Kewenangan  Partai  Politik  Dalam  Penarikan  Dukungan  Bakal  Pasangan  Calon Kepala Daerah Setelah Melakukan Pendaftaran Calon Kepala Daerah.
Partai politik memiliki kewenangan perihal penarikan atau pencabutan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah setelah mendaftarkan bakal calon di KPU, merujuk dari syarat  penggantian calon yang termaktub dalam pasal 49 ayat (5) dan pasal 50 ayat (5) Undang-Undang No.8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi: Pasal 49 Ayat (5) “Dalam hal pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur  yang  diajukan  Partai  Politik  atau  gabungan  Partai  Politik  berhalangan  tetap sampai  dengan  tahap  penelitian  kelengkapan  persyaratan,  Partai  Politik atau  gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima”. Sedangkan didalam pasal 50 ayat (5) dikatakan bahwa: Dalam hal pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota  dan  Calon Wakil Walikota  diajukan  oleh  Partai  Politik  atau  gabungan  Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan Calon Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati  serta  pasangan  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil Walikota  pengganti  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  pemberitahuan  hasil  penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima”.
Sehingga jika kita merujuk pada aturan tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa setelah partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon yang telah disepakati dan akan diusung ke KPU, partai politik memiliki kewenangan untuk melakukan penggantian atau penarikan bakal pasangan calon, akan tetapi dengan catatan bahwa, pasangan calon dinyatakan  berhalangan  tetap  untuk  mengikuti  proses  pemilihan,  sehingga  persyaratan yang diajukan tentu dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga dalam hal ini KPU akan memberitahukan  kepada  partai  politik  yang  bersangkutan  untuk  melakukan  perbaikan persyaratan  berikut  dapat  melakukan  perubahan  usulan  perihal  bakal  pasangan  calon kepala daerah yang akan didaftarkan.
Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, Muhammad Hasrul
Berbicara mengenai kewenangan partai politik dalam penarikan atau pencabutan dukungan  bakal  pasangan  calon  kepala  daerah  setelah  melakukan  proses  pendaftaran yang harus dipahami  pertama-tama ialah bahwa didalam tahapan penyelenggaraan suatu pemilihan kepala daerah itu ada tujuh tahapan yang dimana tahapan ini memuat antara yang  mana  menjadi  bagian  dari  kewenangan  atau  otoritas  partai  politik  sebagai representative warga negara dan yang mana menjadi otoritas KPU dan Bawaslu sebagai representative negara. Tahapan tersebut diantaranya:
a. Pendaftaran Peserta Pilkada;
b. Verifikasi tahap 1 (Proses Penelitian terhadap berkas pencalonan);
c. Perbaikan  (dalam  tahapan  ini  berkas  pendaftaran  yang  sekiranya  masih terdapat  kekurangan  atau  belum  memenuhi  syarat  pencalonan  akan dikembalikan  ke  partai  politik  untuk  kemudian  parpol  melakukan perbaikan terkait berkas syarat pencalonan);
d. Verifikasi tahap 2 (Proses penelitian lanjutan yang dimana proses ini akan menentukan apakah bakal pasangan calon memenuhi syarat atau tidak);
e. Penetapan  Pasangan  Calon  (Proses  ini  merupakan  otoritas  penuh  KPU sebagai  representative  negara  yang  tidak  boleh  lagi  dicampuri  atau melibatkan partai politik sebagai representative warga negara);
f. Masa  Kampanye  (Tahapan  yang  merupakan  kewenangan  partai  politik untuk melakukan langkah-langkah pemenangan terhadap bakal pasangan calon,  tentu  dalam  hal  ini  juga  masih  harus  memperhatikan  tata  tertib kampanye yang ada);
g. Pemungutan Suara (Tahapan ini merupakan tahapan yang tentu menjadi ruang  penuh  warga  negara  dalam  artian  para  pemilih  untuk  memenuhi kehendak hak politiknya dan keleluasaannya dalam bernegara).
Ketika  gugur  persyaratannya,  partai  politik  memiliki  kewenangan  untuk  segera melakukan proses perbaikan lagi sehingga perlu memang melakukan perbaikan sebelum yang namanya negara melakukan penetapan, sebab jika negara dalam hal ini KPU sudah melakukan  penetapan  disitulah  menjadi  otoritas  penuh  negara  sebagai  penyelenggara pemilihan  yang  tidak  dapat  lagi  dirubah  ataupun  diganggu  gugat.  Setelah  penetapan, partai  politik  masih  memiliki  kewenangan  untuk  menarik  atau  mencabut  dukungan terhadap bakal pasangan calon, akan tetapi hal itu diperbolehkan setelah memenuhi syarat pencabutan diantaranya telah memiliki putusan hokum yang berkekuatan hukum tetap, meninggal dunia, dan berhalangan tetap dikarenakan tidak sehat secara fisik dan mental. Sehingga perlu dipahami terlebih dahulu dimana letak otoritas warga negara dimana letak otoritas  negara  sebelum  KPU  sebagai  representative  negara  telah  menetapkan  bakal pasangan calon dan peserta tetap dalam penyelenggaraan pemilihan.
Penulis  beranggapan  bahwa,  partai  politik  juga  memiliki  kewenangan  menarik atau mencabut dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah dapat dilakukan setelah melakukan pendaftaran, sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 79 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU No.1 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota yang berbunyi:
Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, Muhammad Hasrul
1) Penggantian  bakal  calon  atau  Bakal  Pasangan  Calon  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.
2) Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
Kewenangan partai politik perihal penggantian atau pencabutan dukungan bakal pasangan  calon  setelah  melakukan  proses  pendaftaran  bakal  pasangan  calon  juga termaktub didalam Pasal 78 ayat (1) dan (2) peraturan KPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan  atas  Peraturan  KPU  No.3  Tahun  2017  Tentang  pencalonan  pemilihan gubernur  dan  wakil  gubernur,  bupati  dan  wakil  bupati,  dan  atau  walikota  dan  wakil walikota yang berbunyi:
1) Penggantian  bakal  calon  atau  Bakal  Pasangan  Calon  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.
2) Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
Pengaturan mengenai syarat penggantian atau penarikan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah setelah melakukan pendaftaran bakal pasangan calon, juga diatur didalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82 huruf a dan b Peraturan KPU No.3 Tahun 2017  Tentang  pencalonan  pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur,  bupati  dan  wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota yang berbunyi: Pasal 80 (1) Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) hanya  dilakukan  terhadap  Bakal  Calon  atau  Calon  yang  dinyatakan  tidak  memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pasal 82 Penggantian  Calon  yang  diusung  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  karena berhalangan  tetap  atau  dijatuhi  pidana  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  78  ayat  (1)  huruf  b  dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  dapat  mengajukan  calon pengganti  paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak  calon  atau  Pasangan  Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, Muhammad Hasrul
b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada  calon  atau  Pasangan  Calon  pengganti  sebagaimana  dimaksud dalam huruf a;

## Dari uraian diatas maka penulis

## Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Terhadap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Setelah Penetapan Calon Kepala Daerah
Partai  politik  memiliki  kewenangan  perihal  penarikan  atau  penggantian  bakal pasangan  calon  kepala  daerah  dapat  dilakukan  setelah  melalui  proses  penetapan  bakal pasangan calon kepala daerah di KPU sebagaimana yang tercantum didalam pasal 54 ayat (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  perubahan  kedua  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  penetapan  peraturan  pemerintah pengganti  undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: Pasal 54
1) Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon atau salah satu  calon  dari  pasangan  calon  pengganti  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia.
Merujuk pada peraturan tersebut, penulis beranggapan bahwa partai politik memiliki kewenangan  untuk  menarik  dukungan  terhadap  bakal  pasangan  calon  kepala  daerah setelah ditetapkan oleh KPU jika pada tahapan setelah penetapan tersebut pasangan calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU tersebut yang diusung oleh partai politik yang bersangkutan meninggal dunia, sehingga kewenangan partai politik dalam tahapan ini sudah sangat terbatas, mengingat syarat penggantian atau penarikan dukungan bakal pasangan  calon  tersebut  adalah  ketika  salah  satu  diantara  bakal  pasangan calon  kepala daerah  dinyatakan  meninggal  dunia,  namun  perlu  dipahami  bahwa  penarikan  atau penggantian pasangan calon kepala daerah tersebut dapat melakukan penggantian dengan batas waktu yang telah ditentukan.

## Bentuk  Sanksi  Bagi  Partai  Politik  Yang  Melakukan  Penarikan  atau  Pencabutan Dukungan Terhadap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah.
1. Sanksi Administratif
Pelaksanaan  peraturan  hukum  itu  dapat  dipaksakan  artinya  bahwa  hukum mempunyai  sanksi,  berupa  ancaman  dengan  hukuman  terhadap  si  pelanggar  atau merupakan ganti- rugi bagi yang menderita. 18 Sanksi dideskripsikan sebagai aturan yang menentukan  konsekuensi  dari  ketidakpatuhan  atau  terhubung  dengan  pelanggaran norma. 19 Konteks pengenaan sanksi administrasi itu dikenakan pada dua tahapan, tahapan
18 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Cet ke-8, Sinar Grafika: Jakarta, 2006, Hlm.27
19 Dupont L., Verstraeten R., Handboek Belgisch Strafrecht , (Leuven : Acco, 1990), Hlm.74-75
Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, Muhammad Hasrul
pertama yaitu tahapan sejak  telah melakukan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah oleh partai politik. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 43 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa; ayat (1) partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya  dan/atau  calonnya  dilarang  mengundurkan  diri  terhitung  sejak  pendaftaran sebagai  calon  pada  KPU  Provinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota  dan  ayat  (2)  Dalam  hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
Kemudian  konteks  pengenaan  sanksi  administrasi  dalam  tahapan  yang  kedua adalah  tahapan  setelah  penetapan  bakal  pasangan  calon  kepala  daerah.  Disebutkan didalam Pasal 53 ayat (2) dan pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemeintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang, yang berbunyi; pasal 53 ayat (2) Dalam hal Partai Politik dan gabungan Partai Politik menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Partai  Politik  atau  gabungan  Partai  Politik  yang  mencalonkan  tidak  dapat mengusulkan pasangan calon pengganti. Dari uraian tersebut sehingga penulis memahami bahwa  jika  tidak  dapat  mengusulkan  calon  pengganti  setelah  melakukan  penarikan dukungan  pada  tahapan  setelah  penetapan  maka  partai  yang  bersangkutan  sudah dapat dipastikan tidak dapat mengikuti proses pemilihan calon kepala daerah. Tentu jika hal ini terjadi akan sangatlah merugikan bagi partai politik itu sendiri, yang secara perlahan akan menjatuhkan martabat partai secara perlahan.
Sehingga  dalam  hal  ini  tentu  partai  politik  mesti  memahami  bahwa  sanksi administrasi  itu berupa upaya perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan teguran tertulis merupakan bentuk sanksi yang dikenakan terhadap baik penyelenggara pemilihan  maupun  peserta  pemilihan  tergantung  sifat  pelanggaran  administrasi  yang terjadi  atau  yang  dilakukan.  Sanksi  administratif  berupa  tidak  diikutkan  pada  tahapan tertentu  dalam  Penyelenggaraan  Pilkada  dan  sanksi  administratif  lainnya  berupa pembatalan pencalonan jika itu terkait dengan pencabutan atau penarikan dukungan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ataupun peraturan KPU. Penanganan pelanggaran administrasi yang terjadi dalam proses penyelenggaraan  pilkada  adalah  berupa  rekomendasi  Bawaslu  daerah  dalam  pilkada diserahkan ke KPU lalu selanjutnya wajib dilaksanakan oleh KPU setingkat. Penanganan pelanggaran  adminitrasi  pada  Pilkada  hasilnya  berupa  rekomendasi  kepada  KPU  atau peserta pemilihan guna ditindaklanjuti.

## 2. Sanksi Pidana
Hukum  pidana  menentukan  sanksi  terhadap  pelanggaran  peraturan  larangan. Sanksi  itu  dalam  prinsipnya  terdiri  atas  penambahan  penderitaan  dengan  sengaja. 20 Sanksi  pidana  merupakan  sanksi  yang  bersifat  lebih  tajam  jika  dibandingkan  dengan pemberlakuan  sanksi  pada  hukum  perdata  maupun  dalam  hukum  administrasi. Pendekatan  yang  dibangun  adalah  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  mencegah  dan
20 Samsul Ramli dan Fahrurrazi, “ Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang dan jasa” , Visimedia Pustaka; Jakarta, 2014, Hlm.192.
Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, Muhammad Hasrul
mengatasi  kejahatan  melalui  hukum  pidana  dengan  pelanggaran  dikenakan  sanksinya berupa pidana. Sedangkan wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan  atau  perbuatan-perbuatan  tersebut  juga  merugikan  masyarakat,  dalam  arti bertentangan  dengan  atau  menghambat  akan  terlaksananya  tata  dalam  pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang.
Mengenai  konteks  pemberlakuan  sanksi  pidana  maka  sanksi  pidana  baru  dapat diterapkan  sebagai  bentuk  upaya  terakhir  atau (ultimum  remedium) dalam  menindaki pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada itu berada ditahap setelah penetapan bakal pasangan  calon.  Sebagaimana  tercantum  didalam  pasal  191  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang- Undang yang berbunyi; “Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”
Dari  uraian  diatas  penulis  berpandangan  bahwa,  jika  penarikan  dukungan  atau pencabutan dukungan yang dilakukan dengan sengaja setelah tahapan penetapan hingga masa pelaksanaan pemungutan suara maka barulah pasal ini berlaku untuk sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum dalam penyelenggaraan pilkada.

## D.   PENUTUP Kesimpulan
Dari  uraian  pembahasan  diatas,  maka  penulis  menarik  suatu  kesimpulan  dari penelitian  ini  yaitu;  Partai  politik  memiliki  kewenangan  perihal  pencabutan  atau penarikan  dukungan  terhadap  bakal  pasangan  calon  kepala  daerah  itu  berada  pada  3 tahapan, diantaranya Tahap sebelum melakukan pendaftaran, kewenangan partai politik perihal  pencabutan  dukungan  dilakukan  sebelum  partai  melakukan  pendaftaran  bakal pasangan  calon  kepala  daerah  di  KPU,  yang  kedua  tahap  setelah  pendaftaran, kewenangan  partai  politik  pada  tahapan  ini  telah  memiliki  batasan  yang  telah  diatur. Partai politik dapat melakukan penggantian bakal pasangan calon pada tahap verifikasi. Dan  tahap  terakhir  yaitu  setelah  penetapan,  di  tahapan  ini,  partai  politik  memiliki kewenangan  untuk  mencabut  atau  mengganti  bakal  pasangan  calon  kepala  daerah  jika telah memenuhi syarat penarikan atau penggantian.

## Saran
Diharapkan bagi Partai Politik untuk memperhatikan dengan seksama mengenai ruang lingkup kewenangan partai politik perihal penarikan dukungan dengan memahami secara mendetail setiap tahapan dan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu sendiri, yang disetiap tahapan tersebut membagi antara kewenangan penuh partai politik untuk  melakukan  penarikan  atau  penggantian  pasangan  calon  dan  kewenangan
Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, Muhammad Hasrul
penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Sekalipun peraturan yang berlaku masih memiliki  kekurangan  akan  tetapi  Indonesia  sebagai  negara  hukum  tentu  partai  politik memiliki tugas yang sentral untuk lebih dulu mengedepankan supremasi hukum diatas kepentingan partai yang bersifat khusus dan memperhatikan aspek pemenuhan hak bakal pasangan calon mendapatkan haknya untuk dipilih.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2004.
Abdul  Razak,  Achmad  Ruslan,  Hamzah  Halim,  Khelda  Ayunita,  “ Harmonization  and Synchronization  of  Laws  Related  to  Management  Authority  of  Coastal  Marine Areas” ,  Scholars  International  Journal  of  Law,  Crime  and  Justice  Abbreviated Key Title: Sch Int J Law Crime Justice ISSN 2616-7956 (Print) ISSN 2617-3484 (Online) Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates Journal homepage: https://saudijournals.com/sijlcj, 14 April 2020, Hlm.128-129
Al  Andang, Keadilan  Sosial,  Upaya  Mencari  Makna  Kesejahteraan  Bersama  di Indonesia , Buku Kompas Median Nusantara: Jakarta, 2004.
Amirudin dan A.Zainal Bisri, Pilkada Langsung: Problem dan Prospek , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
Andi  Pangerang  Moenta,  Syafaat  Anugrah, “Pokok-Pokok  Hukum  Pemerintahan Daerah” , Rajawali Pers, Depok, 2018.
Dupont L., Verstraeten R., “ Handboek Belgisch Strafrecht” , Leuven : Acco, 1990.
Mustafa  Lutfi, Hukum  Sengketa  Pemilukada  di  Indonesia ,  UII  PRESS,  Jogjakarta, November 2010.
Muhtar  Haboddin, Dinamika  Pilkada  dan  Demokrasi  Lokal  di  Indonesia ,  UNBRAW PRESS, Malang, 2016.
Muhammad Hasrul, Disertasi “Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah  Dalam  Mewujudkan  Pemerintahan  Yang  Baik” ,  Program  Doktor Fakultas Hukum UNIVERSITAS HASANUDDIN, Makassar, 2013, h.V.
Nurfaika  Ishak, “Problematika  Pemilihan  Kepala  Daerah  Calon  Tunggal  Dalam Demokrasi  Indonesia” ,  Jurnal  Pena  Justisia:  Media  Komunikasi  dan  Kajian Hukum, Vol.19, No.2, December 2020.
Nurfaika Ishak, Rahmad R. Hasibuan, Tri Suhendra Arbani, “Bureaucratic and Political Collaboration  Towards  a  Good  Governance  System” ,  Jurnal  Bestuur  Vol.8, Issue.1, July, 2020 E-ISSN 2722-4708 P-ISSN 2302-3783 DOI:
10.20961/bestuur.42922.
Prajudi Atmosudirdjo, “ Hukum Administrasi Negara” , Ghalia Indonesia; Jakarta, 1981.
R. Soeroso, “ Pengantar Ilmu Hukum” , Cet ke-8, Sinar Grafika: Jakarta, 2006
Samsul Ramli dan Fahrurrazi, “Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang dan jasa” , Visimedia Pustaka; Jakarta, 2014.
Syamsul Bachri, Amirullah Tahir, Achmad Ruslan, Faisal Abdullah, 2015, “The Local Election and Local Politic in Emboding the Democracy”, Journal of Law, Policy and  Globalization,  www.iiste.org,  ISSN  2224-3240  (Paper)  ISSN  2224-3259 (Online) Vol.44.
Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, Muhammad Hasrul
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Pengertian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat , Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2006.
Soerjono  Soekanto ,  Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum ,  CV  Rajawali,  Jakarta, 1982.
Valerine, J.L.K., Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
Yusdianto, “Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya” . Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, 2010.
Zulkifli  Aspan,  Abdul  Razak,  Marthen  Arie,  R.Muhammad  Thamrin  Payapo,
“ Instituional  Strengthening  of  The  General  Election  Commission  in  Order  to Realizes  Fair  and  Just  Election” ,  Journal  of  Law,  Policy  and  Globalization, www.iiste.org, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.66, 2017.