## Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan di Dalam Perjanjian Baku
Muhammad Tommy Setiawan, Achmad Busro, Mujiono Hafidh Prasetyo Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail: tsetiawan485@gmail.com

## Abstract
Everyone has the freedom to enter into any agreement provided that it does not conflict with applicable laws, morality and public order. Franchisee candidates are given the freedom to choose to accept or reject the agreement (take it or leave it) by not participating in determining its contents. This article discusses the issue of the benchmarks of fairness in the franchise agreement between the franchisor and the franchisee and  the  legal  consequences  of  injustice  that  occurs  in  the  agreement.  The  method  used  is  normative juridical. The results of the study found that the agreement was legal according to law, as for the contents of the contract which were considered unfair by some parties, this did not cause the cancellation  of the contract application. The parties who have agreed and agreed to the contract (take it) and also signed the contract so that they must bear the legal consequences that arise, except when an element of fraud and oversight is found, then the other party gets a wrong or wrong understanding of the contract, both parties should have good intentions to solve the problem.

## Keywords: Standard Agreement, Franchisee, Justice

## Abstrak
Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan segala perjanjian dengan ketentuan tidak bertentangan dengan  undang-undang  yang  berlaku,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Calon Franchisee diberikan kebebasan untuk memilih menerima atau menolak perjanjian tersebut dengan tidak ikut serta menentukan isinya. Artikel ini membahas persoalan tentang tolok ukur keadilan di dalam perjanjian franchise antara franchisor dan franchisee serta  akibat  hukum  atas  ketidakdilan  yang  terjadi  dalam  perjanjian  tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian tersebut sah menurut hukum, adapun terkait isi kontrak yang dinilai tidak adil oleh sebagian pihak, hal tersebut tidak menyebabkan dibatalkannya permohonan kontrak. Para pihak yang telah sepakat dan menyetujui kontrak ( take  it )  serta  ikut  bertandatangan  sehingga  harus  menanggung  konsekuensi  hukum  yang  ditimbulkan, kecuali ketika ditemukan adanya unsur penipuan dan kekhilafan, maka pihak lain mendapat pemahaman yang  keliru  atau  salah  tentang  kontrak  seharusnya  kedua  belah  beri’tikad  baik  guna  menyelesaikan persoalan tersebut.
Kata kunci : Perjanjian Baku, Franchisee, Keadilan

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Masalah “ keadilan adalah masalah rumit, yang dapat dijumpai hampir disetiap masyarakat. Hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai dua tugas  utama,  yakni  mencapai  suatu  kepastian  hukum  dan  mencapai  keadilan  bagi  semua ” orang. Keadilan “ adalah hak setiap orang, namun dalam praktiknya, keadilan sering kali merupakan barang
yang  mahal  bagi  kelompok  masyarakat  tertentu,  yakni  masyarakat  miskin.  Konsep  keadilan berkenaan  dengan  prinsip  mengatur  pembagian  beban  dan  nikmat  dari  suatu  kerja  sama  yang termanifestasi dalam lembaga yang disebut negara ” (Rasuanto, 2012).
Negara  dalam  hal  ini  sebagai  organisasi  kekuasaan “ diberi  kekuasaan  (authority)  yang  dapat memaksa  seluruh  anggotanya  untuk  mematuhi  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  telah ditetapkan oleh negara. ” Kaitannya mengenai perjanjian, negara telah menetapkan hukum tersendiri berkenaan  dengan  hukum  perjanjian  di  Indonesia  (Sholehudin,  2011).  Hukum  perjanjian “ di Indonesia yang didasarkan pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata ” (KUHPerdata). Hukum ” perdata merupakan bidang hukum mencakup persoalan yang beragam dan sangat luas dalam  pengaturan  dan ” ketentuannya.  Hukum  perjanjian  dan  perikatan  termasuk  ke  dalam  lingkup hukum perdata. Perikatan dan berjanjian merupakan dua istilah yang hampir sama, tetapi memiliki pengertian yang berbeda. “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan hubungan tersebut pihak yang satu berhak menuntut sesuatu  dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut” (Silondae, & Ilyas, 2013).
“ Hubungan  antara  dua  pihak  tersebut  merupakan  hubungan  hukum  yang  berarti  bahwa  hak kreditur atau berpiuang dijamin oleh hukum atau ” undang-undang. Apabila tuntutan tidak dipenuhi secara  sukarela,  kreditur  dapat  menuntutnya  di  depan  hakim.  Pengertian  perjanjian  menurut  Pasal 1313  KUH  Perdata:  “Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  di  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”
Kitab “ Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  sendiri, “ sistem  pengaturan  hukum perikatannya  adalah  bersistem  terbuka ” ( Open  System ). ” Sistem  terbuka  dan  asas  kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perjanjian Indonesia memberikan kesempatan yang sama bagi semua  orang  untuk  dapat  membuat  atau  menutup  kontrak  yang  dikehendakinya ” secara  bebas. Artinya “ bahwa  setiap  orang  bebas  untuk  mengadakan  perjanjian,  baik  yang  sudah  diatur  maupun yang belum diatur di dalam Undang-Undang ” (Sidik, 2012).
Peraturan yang ditetapkan dalam Buku III KUHPerdata hanya disediakan dalam hal para pihak yang  berkontrak  itu  tidak  membuat  peraturan  sendiri. “ Peraturan  dalam  buku  III,  pada  umumnya hanya  merupakan  hukum  pelengkap ” (Aanvullend  Recht),  bukan  hukum  keras  atau  hukum  yang memaksa (Subekti, 2009).
“ Asas  kebebasan  berkontrak  mempunyai  dampak  yang  cukup  signifikan  terhadap  kegiatan masyarakat di sektor ” ekonomi. “ Manakala etika  asas kebebasan berkontrak ini tidak mendapatkan
perhatian dan pengawasan dari pemerintah, maka berakibat dampak yang tidak baik dan merugikan diantara pihak karena dalam prakteknya tidak mempertimbangkan ” asas keseimbangan.
“ Asas  kebebasan  membuat  kontrak  sebagaimana  terkandung  dalam  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata  hendaknya  ditafsirkan  dalam  kerangka  berpikir  hukum  yang  meletakkan  kedudukan, hak, dan kewajiban para pihak dalam kontrak secara seimbang. Secara filosofis, asas keseimbangan ini mereduksi ketidakseimbangan, ketidakadilan,  dan ketimpangan kedudukan, hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak, sehingga dapat mengeliminasi potensi terjadi ekspoitasi manusia terhadap manusia lainnya ” ( exploitation de’lhomme par l’homme ) (Syaifuddin, 2012).
Meskipun pada prinsipnya bahwa setiap berkedudukan sama di muka hukum, akan tetapi secara prakteknya baik secara ekonomi, sosioli dan psikologi dapat menyebabkan menyebabkan terjadinya kesenjangan hukum. Kebebasan berkontrak sepatutnya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk mendapatkan  rasa  keadilan  baik  melalui  musyawarah  maupun  tawar  menawar  atas  sesuatu  yang dinilai belum seimbang/adil.
“ Dalam  perkembangannya,  ternyata  kebebasan  berkontrak  dapat  menimbulkan  ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (bargaining position) para pihak yang seimbang. ”“ Dalam kenyataannya hal  tersebut  sulit  (jika dikatakan tidak mungkin)  dijumpai  adanya  kedudukan  posisi  tawar  yang  betul-betul  seimbang  atau sejajar ” (Khairandy,  2013). “ Pihak  yang  memiliki  posisi  tawar  yang  lebih  tinggi  seringkali memaksakan  kehendaknya.  Dengan  posisi  yang  demikian  itu,  Dia  dapat  mendikte  pihak  lainnya untuk mengikuti kehendaknya seperti yang dicantumkan dalam isi ” rumusan perjanjian.
Perjanjian “ yang dibuat atas asas kebebasan berkontrak terjadi dalam dalam siatuasi yang tidak seeimbang  sehingga  tidak  berkekuatan  hukum  yang  bersifat  mengikat  dan  absolut.  Hal  tersebut sebagai  bentuk  pertentangan  antara  iktikad  baik,  rasa  keadilan, “ dan  kepatutan.  Ketika dalam “ pelaksanaan Perjanjian menyebabkan terjadinya ketidakadilan, maka untuk mengembalikan ke situasi yang seimbang, hakim berwenang untuk membatalkan dana tau melakukan penyesuaian atas “ klausul atau syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian yang tidak seimbang ” tersebut. ” Pada hakekatnya “ orang bebas mengadakan perjanjian apapun bentuknya, apapun isinya, asal tidak  dilarang  oleh  undang-undang,  tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  tidak  bertentangan dengan  ketertiban  umum ” (Patrik,  2009).  Setiap  pihak  yang  terkait  diberikan  kebebasan  dalam berkontrak, “ namun  bagaimanapun  juga  perjanjian  itu  mengikat,  dan  masing-masing  pihak  harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian. ”
“ Manusia  adalah  manusia  yang  umumnya  ingin  mencari  keuntungan  sendiri  dengan  jalan mengurangi  tanggung  jawabnya,  meringankan  bahkan  kalau  mungkin  menghapus  sama  sekali tanggung  jawabnya  dalam  ikatan  perjanjian  yang  dibuatnya. ”“ Maka  dari  itu  di  dalam  banyak perjanjian kadang-kadang kita akan membaca syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang maksudnya  terutama  ialah  ingin  menghapuskan  atau  membatasi  tanggung  jawab  yang  dibuat  oleh salah satu pihak dalam perjanjian. ”
Perjanjian tersebut yang kita kenal dengan standar kontrak atau perjanjian baku, ialah perjanjian yang berbentuk tertulis berupa formulir yang isinya telah di standarisasi (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat massal, tanpa mempertimbangkan kondisi yang dimiliki konsumen (Meliala, 2007).
Konsumen dihadapkan pada posisi yang lemah, “take it or leave it” terhadap perjanjian yang disodorkan  tanpa  terlebih  dahulu  diikut  sertakan  dalam  pembuatan  perjanjian.  Kadang-kadang “ sebagian konsumen telah mengetahui syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian namun acuh tak acuh seperti seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa terhadap akibat dari perjanjian tersebut, kadang- kadang orang  mengambil sikap apa boleh buat karena adanya kebutuhan yang mendesak dan terpaksa ia menandatangani ” perjanjian itu.
Perjanjian Franchise adalah salah satu contoh kategori perjanjian standar (Standard Contract). Bisnis franchise secara umum ketika menjalankan bisnisnya, franchisor sudah menyediakan format perjanjian  yang  dibuat  sepihak  dalam  bentuk  blanko  atau  formulir.  Franchisor  sebagai  sebagai pemilik bisnis memiliki kedudukan lebih kuat dalam perjanjian ini dibandingkan franchisee, sehingga akan lebih menguntungkan franchisor.

## 2. Kerangka Teori
“ Terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini maka teori yang digunakan untuk membedah persoalan tersebut antara lain: ”
a. Teori Hak
Hak  menurut  Sudikno  Mertokusumo,  adalah  kepentingan  yang  dilindungi  oleh  hukum, sedangkan  kepentingan  adalah  tuntutan  perorangan  atau  kelompok  yang  diharapkan  untuk dipenuhi (Mertokusumo, 2003).
Menurut jenisnya hak dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak  absolut  sebagai  hak  yang  memberikan  pilihan  kepada  pemiliknya,  apakah  akan  diambil tindakan  atau  tidak,  pada  dasarnya  dapat  dilakukan  terhadap  siapa  saja  dan  melibatkan  semua
orang. Apabila seseorang mempunya hak absolut maka orang lain terbebani tanggung jawab untuk menghormati  dan  tidak  boleh  mengganggunya.  Sedangkan  hak  relatif  sebagai    hak  yang mengandung kewenangan untuk menuntut hak yang hanya dimiliki subjek hukum terhadap subjek hukum tertentu lain. Hak relatif ini bersifat khusus dan hanya berlaku untuk orang-orang tertentu antara lain kreditur tertentu atau debitur tertentu. Hubungan hukum yang terjadi antara kedua pihak menyebabkan pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan yang lain wajib memenuhi prestasi (Mertokusumo, 2003).

## b. Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum merupakan sesuatu hal yang mutlak dan sangat dibutuhkan di suatu negara hukum. Kepastian hukum menjadi asas melekat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. Menurut Van Apeldoorn mengatakan bahwa terdapat 2 aspek yang terkandung dalam kepastian hukum, antara lain: kepastian hukum dimana dapat ditentukan hukum apa yang yang diterapkan untuk kasu-kasus yang konkret demi mendapatkan hukum yang dapat diprediksi. Selanjutnya kepastian hukum, berarti perlindungan hukum, dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman” (Prasetyo & Barkatullah, 2014).

## 3. Permasalahan
“ Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya suatu penyelesaian yang tidak hanya dilakukan dengan pemikiran-pemikiran praktis, melainkan perlu suatu analisis secara normatif yang dapat dituangkan dalam karya tulis ilmiah. ” Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu; apakah  tolok  ukur“keadilan  di  dalam  perjanjian  franchise  antara  franchisor  dan  franchise?  Dan bagaimana  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  apabila  perjanjian  franchise  antara  franchisor  dan franchise mengandung unsur ketidakadilan?”

## 4. Orisinalitas Penelitian
Terdapat penelitian yang membahas tentang penerapan prinsip keadilan yang ditulis oleh Maya Yogiana Pramudita yang berjudul “Prinsip Keadilan dalam Pemberian Ganti Rugi pada Perjanjian Baku Pengangkutan Barang” yang mana jurnal tersebut membahas lebih dalam mengenai pemberian ganti  rugi  pada  perjanjian  baku  dalam  pengangkutan  barang  (Pramudita,  2016).  Selanjutnya penelitian  yang  pernah  ditulis  oleh  Muhamad  Hasan  Muaziz  dengan  judul  “Pengaturan  Klausula Baku  dalam  Hukum  Perjanjian  untuk  Mencapai  Keadilan  Berkontrak”,  penelitian  tersebut
menekankan  pembahasanya  terhadap  pengaturan  klausula  baku  untuk  mencapai  keadilan  dalam berkontrak (Muaziz & Busro, 2015).
Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang ditulis ini, yang mana penelitian ini membahas lebih mendalam mengenai tolok ukur keadilan dalam perjanjian waralaba, dan akibat hukum yang akan timbul bila perjanjian tersebut mengandung unsur ketidakadilan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian “ yuridis  empiris,  yang  memberikan  kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan dilanjutkan dengan melakukan penelitian di lapangan atas data primer ” (Muhammad, 2004). “ Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan  dan studi  lapangan  yaitu  pengumpulan  data  dengan  jalan  membaca  peraturan  perundang-undangan, dokumen-dokumen  resmi  maupun  literatur-literatur  yang  erat  kaitannya  dengan  permasalahan  yang dibahas berdasarkan data sekunder dan melakukan wawancara sehingga terjadi interakasi verbal secara langsung antara pewawancara ” dan responden.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tolok Ukur Keadilan di Dalam Perjanjian Franchise Antara Franchisor dan Franchisee
Perjanjian franchisee menjadi  perjanjian  istimewa  bagi  para  pihak  yang  terlibat.  Perjanjian tersebut  mencamtumkan  klausula  baku  yang  butir-butir  perjanjian  sudah  ditentukan  oleh  pemilik bisnis franchise tersebut.  Hal  itu  terjadi  disebabkan  adanya  unsur  hak-hak  kekayaan  intelektual (HaKI) yang menjadi pertimbangan dan acuhan pokoknya. Dalam perjanjian franchise selalu terjadi adanya klausula baku yang dinilai tidak adil/seimbang karena lebih menguntungkan pihak pemilik franchise tersebut daripada mitra franchisee . Adanya permohonan dari calon mitra franchisor yang bergabung  menjadi  mitra  bisnis franchisor inilah  yang  menyebabkan  terjadinya  keseimbangan. Adanya mitra franchisor yang mengajukan permohonan untuk  diterima sebagai mitra bisnis waralaba untuk  dapat  menggunakan  merek  dagang  dari franchisor ,  menyebabkan  pemilik  usaha waralaba/ franchisor untuk menjaga hak-hak hak-hak istimewanya, terkait dengan HaKI nya dengan cara  membuat  menggunakan  perjanjian  standar  dan  klausula  baku  demi  melindungi  haknya  dari kerugian yang ditimbulkan di kemudian hari.
Sebelum dilaksanakan Perjanjian Waralaba, sebagai pihak Pemberi Waralaba diwajibkan untuk memberikan  informasi  secara  tertulis  terkait “ mengenai  kegiatan  usahanya  termasuk  neraca  dan daftar rugi-laba selama 2 (dua) tahun terakhir, hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas  usaha  yang  menjadi  obyek  waralaba. ”“ Pemberi  Waralaba  juga  diharuskan  untuk  membuat rincian  mengenai  fasilitas  dan  bantuan  apa  saja  yang  kemungkinan  dapat  diberikan  kepada mitra/penerima waralana, hak, kewajiban dan tanggung jawab serta persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh pemberi dan penerima waralaba. ”
Adapun  persyaratan-persyaratan  yang  ditentukan  oleh franchisor terhadap  mitra usahanya/penerima franchisee dapat terlihat dari:
a) “ isi  perjanjiannya  yang  tunduk  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dalam  hal  ini Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; ”
b) “ klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian franchise yang dibuat tidak memberatkan salah satu pihak ;”
c) “ hak dan kewajiban franchisor dan franchisee seimbang. ”
“ Menurut  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba.  Suatu Perjanjian Waralaba sekurang-kurangnya harus memuat klausula mengenai hal-hal berikut: ”
1) “ Identitas masing-masing pihak; ”
2) “ Identitas  dan  jabatan  masing-masing  pihak  yang  berwenang  menandatangani  Perjanjian Waralaba; ”
3) “ Penjelasan mengenai hak atas kekayaan intelektual atau penemu an atau ciri khas dari produk- produk dan/atau jasa-jasa yang menjadi obyek waralaba; “
4) “ Hak dan kewajiban masing-masing pihak serta dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada penerima waralaba; ”
5) “ Wilayah  pemasaran.  dalam  hal  ini,  pemberi  waralaba  dapat  menentu  kan  apakah  wilayah pemasaran tersebut meliputi seluruh atau sebagian wilayah Indonesia; ”
6) “ Jangka  waktu  Perjanjian  Waralaba  (yang  sekurang-kurangnya  untuk  jangka  waktu  5  (lima) tahun berikut tata cara serta persyaratan perpanjangan Perjanjian; ”
7) “ Tata cara penyelesaian perselisihan; ”
8) “ Hal-hal yang dapat mengakibat kan pemutusan atau berakhirnya Perjanjian Waralaba; ”
9) “ Ganti rugi dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian Waralaba; ”

## 10) “ Tata cara pembayaran; ”
11) “ Penggunaan  produk-produk  atau  bahan  hasil  produksi  dalam  negeri  asalkan  memenuhi persyaratan standar kualitas yang ditetapkan; dan ”
12) “ Pembinaan, pelatihan, dan bimbingan untuk Penerima Waralaba. ”
“ Dalam  bisnis  wararaba  dimungkinkan  terjadinya  perjanjian  waralaba  yang  mengatur  tentang penerima  waralaba  yang  diijinkan  untuk  membuat  waralaba  lanjutan  kepada  pihak  lain  dengan catatan  Penerima  Waralaba  tersebut  diwajibkan  untuk  dapat  mengoperasikan  setidaknya  1  (satu) gerai  waralaba  dan  perjanjian  waralaba  lanjutan  tersebut  harus  seijin  dan  sepengetahuan  Pemberi Waralaba. Penerima Waralaba Utama diwajibakan membuktikan kepada penerima waralaba lanjutan yang menunjukkan bahwa dia berwenang untuk melakukan  hal tersebut. ”
Perjanjian  waralaba  di  atas  menjadi  hal  pokok  dan  tidak  boleh  diabaikan  ketika  membuat perjanjian waralaba. Apabila terjadi perjanjian waralaba akan tetapi mengesampaingkan hal pokok di atas  maka  perjanjian  tersebut  dianggap  tidak  sah  dan  tidak  mengikat  para  pihak  yang  membuat perjanjian tersebut. Hal yang esensial dari suatu berjanjian dapat berbeda-beda dan sangat tergantung atas  perjanjian  tersebut. “ Ketentuan  hukum  umum,  suatu  syarat  yang  biasanya  dicantumkan  dalam perjanjian. ” Pencantuman  syarat  yang  dimaksud  itupun,  bukan  menjadi  batal  dan  sahnya  dengan ketentuan  harus  tetap  mematuhi  peraturan  perundang-undang  yang  terkait.  Undang-undang dimungkinkan sebagai  atas pokok dalam kebebasan berkontrak, dengan ketentuan harus relevan dan tidak bertentangan dengan “ kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. ”
“ Dari penjelasan di atas diketahui bahwa perjanjian franchise termasuk dalam perjanjian Baku. ” Meskipun  perjanjian  franchise  sudah  menjadi  barang  jadi  yang  dibuat  dibuat  oleh  pemilik  tanpa melalui  masukan/pendapat  dari  penerima  franchise  dianggap  sah  selagi  masih  dalam  koridor peraturaan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan diantara salah satu  pihak yang terlibat. ” Apabila dicermati dari hasil perjanjian yang dibuat oleh pemilik franchise/franchisor  lebih cenderung menguntungakn pihaknya dibandingkan pihak penerima franchise/franchisee dan hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang diatur dalam perjanjian franchise. ”
2. Akibat  Hukum  yang  Ditimbulkan  Apabila  Perjanjian  Franchise  Antara  Franchisor  dan

## Franchisee Mengandung Unsur Ketidakadilan
“ Suatu perjanjian seharusnya dapat memenuhi syarat subyektif. Unsur subjektif berarti dengan adanya  kesepakatan  untuk  membuat  perjanjian  yang  dilakukan  kedua  belah  pihak  secara  cakap. Manakala tidak ada unsur tersebut maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan  ( vernitiegbaar) . ” Meskipun  demikian  apabila  pihak  yang  dirugikan  tidak  keberatan  dan tidak mengajukan gugatan pembatalan, maka perjanjian yang dibuat tersebut  tetap berlaku. Selain syarat subjektif yang membatalkan ada juga syarat obyektif. Ketika tidak ada hal tertentu dan sebab yang  halal  dalam  membuat  perjanjian  yang  dibuat  para  pihak  maka  perjanjian  tersebut  sudah dianggap batal/dibatalkan demi hukum “ nitiegbaar ”.
“ Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba menentukan waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: ”
a) “ memiliki ciri khas usaha; ”
b) “ terbukti sudah memberikan keuntungan; ”
c) “ memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa; ”
d) “ yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; ”
e) “ mudah diajarkan dan diaplikasikan; ”
f) “ adanya dukungan yang berkesinambungan; dan ”
g) “ Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. ”
“ Perjanjian  franchise  tersebut  merupakan  perjanjian  tertulis  dan  termasuk  dalam  perjanjian baku. ”” Perjanjian  baku  merupakan  kontrak  yang  dibuat  secara  sepihak  dalam  format  tertentu  dan massal (banyak) oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan posisi tawar-menawar yang lebih kuat, yang  didalamnya  memuat  klausula-klausula  (pasal-pasal)  yang  tidak  dapat  dan  tidak  mungkin dirundingkan atau diubah oleh pihak lainnya yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih lemah selain menyetujui ( take it ) atau menolaknya ( leave it ). ”
Penandatanganan  suatu  kontrak  menunjukkan  telah  terjadi  adanya  persetujuan  atau kesepakatan  oleh  kedua  belah  pihak  dengan  segala  isi  perjanjian  yang  sudah  dibuat tersebut. “ Pemahaman hukum ini mengarahkan bahwa para pihak harus terlebih dahulu membaca dan mengerti klausula-klausula dalam kontrak, sebelum menandatangani kontrak tersebut, yang dikenal asas kewajiban membaca kontrak ( duty to read ). ””

## D. SIMPULAN
“ Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: ”
1. Perjanjian “ yang bersifat baku cenderung tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang menerima franchise / franchisee untuk mengadakan dan melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian dan segala ketentuan yang telah diatur/tertera dalam perjanjian baku tersebut. ” Pihak penerima “ franchise / franchisee hanya  diberikan  pilihan  untuk  menyetujui  perjanjian  itu  atau  tidak menyetujuinya  saja.  Meninjau  dari  beberapa  klausula  kontrak  perjanjian franchise yang  terjadi cenderung pihak franchisor memiliki posisi yang lebih kuat apabila dibandingkan pihak franchisee dan hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang diatur dalam perjanjian ” franchise . Manakala “hak dan kewajiban para pihak seimbang” maka terwujudlah nilai keadilan, tetapi apabila hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang, maka telah dilanggarnya asas persamaan hukum.
2. Penandatanganan  suatu  kontrak dalam perjanjian franchise menunjukkan “ bahwa para pihak sudah setuju  dengan  kontrak  tersebut,  termasuk  sudah  setuju  dengan  isinya. ” Pemahaman  hukum “ ini mengarahkan  bahwa  para  pihak  harus  terlebih  dahulu  membaca  dan  mengerti  klausula-klausula dalam  kontrak,  sebelum  menandatangani  kontrak  tersebut ” (duty  to  read ).  Asas duty  to  read menyatakan  bahwa  para  pihak  terikat  pada  kontrak  sekalipun  untuk  bagian-bagian  tertentu  atau seluruh  isi  kontrak  tidak  pernah  dibaca  oleh  satu  di  antara  dua  pihak.  Hal  tersebut  tidak  dapat dijadikan alasan untuk memohon pembatalan kontrak, kecuali ada penipuan dan kekhilafan, dengan menandatangani kontrak perjanjian franchise terlepas ia mengetahui isi kontrak atau tidak, ia menjadi terikat dengan kontrak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Khairandy, R. (2013). Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan . Yogyakarta: FH UII Press
Meliala, D. S. (2007). Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan . Bandung: Nuansa Aulia
Mertokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty Muhammad, A. K. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti Patrik, P. (2009). Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian . Semarang: Badan Penerbit Undip Prasetyo,  Teguh.,  &  Barkatullah,  Abdul  Halim.  (2014). Filsafat,  Teori  dan  Ilmu  Hukum :  Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta: Rajawali Pers
Rasuanto, B. (2012). Keadilan Sosial . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Sholehudin, U. (2011). Hukun dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum . Malang: Setara Press
Sidik, S. H. (2012). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Jakarta: Sinar Grafika Silondae, Arus Akbar., & Ilyas, Wirawan B. (2013). Pokok-Pokok Hukum Bisnis . Jakarta: Salemba Empat Subekti. (2009). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa Syaifuddin, M. (2012). Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan) . Bandung: Mandar Maju

## Artikel Jurnal
Muaziz, M. H., & Busro, Ahmad. (2015). Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak. Jurnal Law Reform , Vol. 11, (No. 1), p. 74–84
Pramudita, M. Y. (2016). Prinsip Keadilan dalam Pemberian Ganti Rugi pada Perjanjian Baku
Pengangkutan Barang. Syariati , Vol. 2 , (No. 01)

## Peraturan-Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba