AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1,
Indah, Memen, dan Muhammad

## PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN LAYANAN DRIVE THRU

## SEBAGAI VARIABEL MODERATING
Indah Chairun Nisa indah_icn@yahoo.com Memen Suwandi memen.suwandi@uin-alauddin.ac.id Muhammad Sapril Sardi Juardi Sapril.sardi@uin-alauddin.ac.id
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  tax  collection  system,  tax  service  and  tax system effectiveness on Taxpayer compliance with Drive Thru service. Taxes are dues that can be imposed without lead services or without direct rewards. Lack of compliance of the Taxpayer  becomes  the  background  of  this  research.  This  research  is  a  quantitative research  with  associative  approach.  The  data  used  in  the  study  is  the  primary  data collected  through  the  division  of  questionnaires  directly.  Data  analysis  used  multiple linear regression analysis and moderating regression analysis with Moderated Regression Analysis (MRA). The result of multiple linear regression analysis shows that tax collection system  and  fiscal  service  have  a  positive  effect  on  taxpayer  compliance.  While  the effectiveness  of  the  tax  system  negatively  affect  the  compliance  of  Taxpayers.  Analysis  of moderating variables with Moderated Regression Analysis (MRA) indicates that the Drive Thru service moderates the tax collection system and the effectiveness of the tax system on taxpayer compliance. But the fiscal services are not able to moderate the compliance of the Taxpayer.
Keywords: tax, service, tax effectiveness, Drive Thru

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  sistem  pemungutan  pajak,  pelayanan fiskus  dan  efektifitas  sistem  perpajakan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  layanan Drive  Thru .  Pajak  merupakan  iuran  yang  dapat  dipaksakan  tanpa  jasa  timbal  atau  tanpa imbalan langsung. Kurangnya kepatuhan yang dimiliki Wajib Pajak menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiasif. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui pembagian  kuesioner  secara  langsung.  Analisis  data  menggunakan  analisis  regresi  linear berganda dan analisis regresi moderating dengan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil  penelitian  analisis  regresi  linear  berganda  menunjukkan  sistem  pemungutan  pajak dan  pelayanan  fiskus  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Sementara efektifitas  sistem  perpajakan  berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak. Analisis variabel moderating dengan Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa  layanan Drive  Thru memoderasi  sistem  pemungutan  pajak  dan  efektifitas  sistem perpajakan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Namun  layanan  fiskus  tidak  mampu memoderasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Kata Kunci: pajak, pelayanan, efektifitas perpajakan, Drive Thru
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1,

## PENDAHULUAN
Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan  dan  pengeluaran  pemerintah.  Semakin  besarnya  pengeluaran  pemerintah dalam  rangka  pembiayaan  negara  menuntut  peningkatan  penghasilan  negara  yang  salah satunya  berasal  dari  penghasilan  pajak.  Menurut  Zain  (2008:  11)  pajak  merupakan  iuran yang dapat dipaksakan tanpa jasa timbal atau tanpa imbalan langsung.
Pajak  jika  dilihat  dari  wewenang  pemungutnya  dibedakan  menjadi  2,  yaitu  pajak pusat dan pajak daerah. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya  melalui  pajak  daerah.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  daerah  harus  berusaha  keras meningkatkan  sumber  potensi  pendapatan  daerahnya.  Penghasilan  pajak  daerah  berasal dari  berbagai  sumber,  salah  satunya  adalah  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB).  Dalam melaksanakan  proses  pencatatan  pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB),  Satuan Administrasi  Manunggal  Satu  Atap  (Samsat)  yang  merupakan  salah  satu  instansi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik dalam Pajak Kendaraan Bermotor.
Satuan  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap  (Samsat)  merupakan  salah  satu  instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan administrasi kepada Wajib Pajak salah  satunya,  yaitu  pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  (Prasida,  2014:  4). Keberadaan kantor Samsat di Gowa saat ini merupakan salah satu bukti pemerintah dalam memenuhi  tanggungjawabnya  dalam  meningkatkan  kemauan  masyarakat  untuk membayarkan pajak kendaraan mereka. Meskipun kantor Samsat telah didirikan masih saja ada  masyarakat  yang  malas  membayar  pajak.  Oleh  karena  itu,  tim  pembina  Samsat membuat inovasi untuk memikat para Wajib Pajak untuk membayarkan pajak mereka.
Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya mendorong tim pembina Samsat membuat inovasi-inovasi baru yang nantinya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Terkait dengan cara konsumsi masyarakat  yang menginginkan sesuatu serba instan, maka pemerintah terdorong untuk mengikuti arus informasi terkait pemungutan pajak yang mana sistem  pemungutan  pajak  yang  dulunya  manual  sekarang  mengarah  ke  sistem  online sehingga  masyarakat  mudah  melakukan  kewajibannya  dimanapun  bahkan  diluar  daerah sekalipun.  Selain  itu,  sistem  perpajakan  dan  sistem  pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor  diefektifkan  lagi,  terutama  dalam  pelayanan  publik  seperti  yang  diinginkan masyarakat, yaitu pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan Salah satu efektifitas sistem perpajakan pada pajak kendaraan yaitu, wajib pajak dapat mengecek tagihan pajak mereka  melalui  hotline  SMS  dan  sosial  Twitter  tanpa  perlu  mendatangi  kantor  Samsat. Dulunya  wajib  pajak  hanya  dapat  membayarkan  pajaknya  melalui  kantor  Samsat  tetapi, kini  Wajib  Pajak  dapat  membayarkan  pajaknya  melalui  layanan Drive  Thru yang merupakan inovasi baru yang dibuat oleh tim pembina Samsat.
Samsat Drive  Thru adalah  layanan  yang  transaksinya  dilakukan  tanpa  harus  Wajib Pajak  turun  dari  kendaraannya,  layanan  tersebut  berupa  pengesahan  STNK,  Pembayaran PKB  dan  SWDKLLJ  (Rohemah,  dkk.  2013:  138).  Samsat Drive  Thru dibuat  untuk mengefisienkan  waktu  Wajib  Pajak  dalam  membayarkan  pajaknya  melalui  layanan  ini. Dengan  adanya  fasilitas  yang  disediakan  pemerintah  seperti  dalam  kemudahan  mengurus pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  diharapkan  Wajib  Pajak  dapat  meningkatkan kepatuhannya dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
Masalah  kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  masalah  yang  penting  bagi  seluruh  dunia, baik  itu  di  negara  maju  maupun  di  negara  berkembang,  karena  jika  Wajib  Pajak  tidak patuh  maka  akan  menimbulkan  keinginan  untuk  melakukan  tindakan  penghindaran, pengelakan  dan  pelalaian  pajak.  Menurut  Irianingsih  (2015:  3)  kepatuhan  wajib  pajak, yaitu  memenuhi  kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak.  Rendahnya
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1,
tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  membayarkan  Pajak  Kendaraan  Bermotornya membuat proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor belum optimal.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  muncul  beberapa  alasan  pentingnya dilakukan penelitian ini. Pertama, mengenai kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kedua,  penelitian  ini  berfokus  pada  sistem  pemungutan  pajak,  pelayanan  fiskus  dan efektifitas  sistem  perpajakan  pada  kantor  Samsat.  Ketiga,  layanan  Samsat Drive  Thru merupakan inovasi yang dibuat oleh pihak Kantor Bersama Samsat. Dengan gagasan teori atribusi  yang  menyatakan  bahwa  perilaku  patuh  atau  tidak  patuh  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  maupun  eksternal.  Faktor tersebut yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain, sistem pemungutan pajak, pelayanan  fiskus  dan  efektifitas  sistem  perpajakan  dengan  layanan Drive  Thru .  Dari penjelasan  di  atas  penelitian  ini  membahas  “Pengaruh  Sistem  Pemungutan  Pajak, Pelayanan  Fiskus  dan  Efektifitas  Sistem  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak dengan  Layanan Drive  Thru sebagai  Variabel Moderating ”.  Wajib  Pajak  menarik  untuk dijadikan  objek  penelitian  karena  pajak  berasal  dari  iuran  yang  dikenakan  oleh  Wajib Pajak.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  rumusan  masalah  yang  diangkat  adalah sebagai berikut.
1. Apakah sistem pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah  layanan Drive  Thru dapat  memoderasi  hubungan  antara  sistem  pemungutan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah  layanan Drive  Thru dapat  memoderasi  hubungan  antara  pelayanan  fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
6. Apakah  layanan Drive  Thru dapat  memoderasi  hubungan  antara  efektifitas  sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
Adapun  tujuan  penelitian  berdasarkan  pada  rumusan  masalah  diatas  yaitu  untuk mengetahui  pengaruh  sistem  pemungutan  pajak  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak;  untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak; untuk mengetahui pengaruh efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak; untuk mengetahui layanan Drive Thru dapat memoderasi hubungan antara sistem pemungutan pajak terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak;  untuk  mengetahui  layanan Drive  Thru dapat  memoderasi hubungan antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan; untuk mengetahui layanan Drive  Thru dapat  memoderasi  hubungan  antara  efektifitas  sistem  perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Atribusi
Teori  atribusi  adalah  menjelaskan  sebab  dari  berbagai  perilaku  yang  menimpa seseorang  (Darwati,  2015:  59).  Teori  ini  dicetuskan  oleh  Fritz  Heider  (1958),  seorang psikolog  bangsa  Jerman.  Teori  atribusi  menjelaskan  mengenai  proses  bagaimana menentukan  penyebab  dan  motif  tentang  perilaku  seseorang.  Teori  ini  mengacu  tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri  yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap  perilaku  individu  (Luthans,  2005).  Relevansi  teori  atribusi  dengan  penelitian  ini adalah  bahwa  seseorang  dalam  menentukan  perilaku  patuh  atau  tidak  patuh  dalam
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1,
memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  maupun  eksternal. Faktor  tersebut  yang  mempengaruhi  kepatuhan  Wajib  Pajak  antara  lain,  sistem pemungutan pajak, pelayanan fiskus, efektifitas sistem perpajakan dan layanan Drive Thru . Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

## Pajak
Pajak merupakan iuran  yang dapat dipaksakan tanpa jasa timbal atau tanpa imbalan langsung (Zain,  2008:11). Pajak merupakan salah satu  cara pemerintah dalam membiayai pembangunan  di  Indonesia  untuk  mensejahterakan  masyarakat.  Kemandirian  pembiayaan pemerintah dana pembangunan didorong dengan pendapatan pajak yang sehat. Iklim usaha gilirannya  dapat  menyehatkan  karena  fasilitas-fasilitas  publik  yang  besar  dibiayai penanggung  pajak,  sebesar  manfaat  yang  telah  diterima  penanggung  pajak  (Diamastuti, 2010:282).
Pada  awalnya  pajak  merupakan  pemberian  sukarela  untuk  raja  dari  rakyatnya. Bentuknya berupa ternak, padi, atau hasil tanaman lainnya. Eksistensi pajak telah ada sejak zaman  Romawi  yaitu  pada  awal  Republik  Roma  (tahun  509-27  SM).  Pada  saat  itu,  jenis pungutan  dikenal  beberapa  jenis,  seperti censor,  questor dan  beberapa  jenis  pungutan lainnya.  Di  Indonesia  perpajakan  sudah  dimulai  sejak  Belanda  masuk  ke  Indonesia  pada saat  berdirinya  VOC,  berupa  upeti  dan  kerja  paksa.  Istilah  pajak  pertama  kali  muncul dalam  perundang-undangan  dalam  UUD  1945  dalam  pasal  23  yang  menjelaskan  bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.

## Pajak Kendaraan Bermotor
Kendaraan bermotor adalah transportasi darat yang memiliki roda baik dua atau lebih beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut  (Ilhamsyah,  dkk.,  2016:3  dan  Pangalila,  dkk.,  2015:11).  Pajak  Kendaraan Bermotor  termasuk  salah  satu  jenis  pajak  provinsi.  Pajak  Kendaraan  Bermotor  menurut Undang-Undang  nomor  28  tahun  2009  pasal  1,  yaitu  pajak  yang  menyangkut  urusan transportasi  dan  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  atas  kepemilikan  atau  penguasa kendaraan bermotor.

## Sistem Pemungutan Pajak
Sistem  pemungutan  pajak  merupakan  cara  yang  digunakan  dalam  menentukan jumlah pajak seseorang yang akan dibayar kepada negara (Satya, 2017). Pemungutan pajak negara oleh negara dilakukan dengan memakai sistem tertentu. Menurut Resmi (2009: 11) sistem  pemungutan  pajak  terdapat  tiga  sistem,  yaitu Official  Assessment  System,  Self Assessment  System dan With  Holding  System .  Karena  karakterisktik  setiap  jenis  pajak daerah  tidak  sama, self  assessment  system tidak  dapat  diberlakukan  untuk  semua  jenis pajak  daerah.  Di  Indonesia,  sistem  pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  menganut Official Assesment System , dimana fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang (Sari dan Neri, 2015: 64).

## Pelayanan Fiskus
Menurut  Kamus  Besar  Indonesia  pelayanan  adalah  perihal  atau  cara  melayani. Sementara  itu  fiskus  adalah  pegawai  pemungut  pajak.  Jadi,  pelayanan  fiskus  adalah  cara pegawai pajak melayani Wajib Pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkannya. Pelayanan mempunyai tiga unsur pokok, yaitu biaya tidak harus  mahal,  dalam  pengerjaannya  tidak  memerlukan  waktu  yang  tidak  banyak  dan  dan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1,
mutu  yang  relatif  bagus  (Anogara,  dkk.,  2014:  540).  Pelayanan  yang  berkulitas  terhadap Wajib  Pajak  adalah  usaha  yang  dilakukan  oleh  kantor  pelayanan  pajak  untuk  melayani Wajib  Pajak  secara  maksimal  agar  Wajib  Pajak  tidak  mengalami  kebingungan  saat membayar pajak. Menurut Susilawati dan Ketut (2013: 349) pelaksanaan pelayanan publik harus  dapat  dipertaggungjawabkan  kepada  publik  maupun  pimpinan  unit  pelayanan instansi pemerintah.

## Efektifitas Sistem Perpajakan
Kata  efektif  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu effective yang  berarti  berhasil  atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas  sebagai  ketepatan  penggunaan,  hasil  guna  atau  menunjang  tujuan.  Menurut kamus  besar  Bahasa  Indonesia,  kata  efektif  berarti  ada  efeknya  (akibatnya,  pengaruhnya, kesannya);  manjur  atau  mujarah  (misalnya:  obat);  dapat  membawa  hasil;  berhasil  guna (misalnya:  usaha,  tindakan);  mulai  berlaku  (misalnya:  Undang-Undang,  peraturan). Efektifitas  merupakan  suatu  pengukuran  target  (kualitas,  kuantitas  dan  waktu)  telah tercapai  (Fauziati  dan  Arifin,  2015:  49).  Pengecekan  tagihan  pajak  kendaraan,  kini  dapat melalui  hotline  SMS  dan  sosial  Twitter  tanpa  perlu  mendatangi  kantor  Samsat  (Pranata, 2016).  Perkembangan  teknologi  yang  sekarang  ini  semakin  canggih,  Dispenda  UPTD Samsat  memberikan  kemudahan  dalam  pengecekan  tagihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Tanpa  menunggu  lama  admin  layanan  hotline  Samsat  langsung  mengirimkan  rincian pembayaran yang akan dibayarkan Wajib Pajak (Pranata, 2016).

## Layanan Drive Thru
Drive Thru berasal  dari  bahasa  Inggris Drive  Through ,  yaitu  jenis  layanan  yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen hanya dengan cara menunggu dikendaraannya. Pihak  kantor  Bersama  Samsat  membuat  inovasi  layanan  Samsat Drive  Thru dan  lokasi Samsat Drive  Thru berada  di  luar  gedung  kantor  Bersama  Samsat.  Samsat Drive  Thru adalah  layanan  yang  transaksinya  dilakukan  tanpa  harus  Wajib  Pajak  turun  dari kendaraannya,  layanan  tersebut  berupa  pengesahan  STNK,  Pembayaran  PKB  dan SWDKLLJ (Rohemah, dkk. 2013: 138). Dalam  hal ini Wajib Pajak tidak perlu turun dari kendaraannya.  Wajib  Pajak  cukup  memberikan  STNK  lamanya  beserta  nominal  pajak yang dikenakan di loket yang bisa dicapai.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  kepatuhan  berarti  tunduk  atau  patuh  pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan  aturan  yang  ditetapkan. Dalam pajak, aturan  yang berlaku adalah Undang-Undang  Perpajakan.  Jadi,  kepatuhan  pajak  merupakan  kepatuhan  Wajib    Pajak terhadap  peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan  dimana  kesediaan  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakan  serta  mengikuti segala  ketentuan  dan  aturan  yang  berlaku  berdasarkan  Undang-Undang  Perpajakan. Menurut  Ademarta  (2014:5)  kepatuhan  Wajib  Pajak,  yaitu  yang  dimana  Wajib  Pajak: paham  atau  berusaha  untuk  memahami  semua  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan;  tepat  dalam  mengisi  formulir;  benar  dalam  menghitung  jumlah  pajak;  dan tepat waktu dalam membayar pajak.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1,

## Perumusan Hipotesis Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sistem pemungutan pajak adalah cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak  seseorang  yang  harus  dibayar  kepada  negara.  Pemungutan  pajak  oleh  negara dilakukan dengan memakai sistem tertentu. Menurut Resmi (2009: 11) sistem pemungutan pajak terdapat tiga sistem, yaitu official assessment system , self assessment system dan with holding  system .  Sistem  pemungutan  yang  semakin  berkembang,  dimulai  dari  sistem pemungutan  yang  dilakukan  secara  manual  hingga  sistem  yang  dilakukan  secara  online. Dengan  demikian  Wajib  Pajak  dapat  membayarkan  pajaknya  kapan  dan  dimanapun mereka  berada  sebelum  jatuh  tempo.  Sehingga  sistem  pemungutan  pajak  yang  terlaksana dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Penelitian yang dilakukan Sari dan Neri (2015) menyatakan bahwa salah satu faktor yang  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB),  yaitu  pemahaman  terhadap  sistem  pemungutan  pajak.  Berdasarkan  hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
H 1 : Sistem Pemungutan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

## Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pelayanan  fiskus  dapat  diartikan  sebagai  cara  petugas  pajak  dalam  membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan  yang dibutuhkan seseorang  yang dalam  hal ini  Wajib  Pajak.  Dengan  pelayanan  fiskus  yang  berkualitas  dan  sesuai  yang  diinginkan Wajib  Pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  membayar  Pajak Kendaraan  Bermotor.  Oleh  karena  itu  kualitas  pelayanan  fiskus  harus  selalu  ditingkatkan demi kenyamanan dan kepuasan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin  tinggi  pelayanan  fiskus  yang  dilakukan,  maka  kepatuhan  Wajib  Pajak  akan meningkat. Isyatir (2015) melakukan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan  Bermotor.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  hipotesis  yang  dapat  dirumuskan adalah:
H 2 :  Pelayanan  fiskus  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

## Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Efektifitas  memiliki  pengertian  suatu  pengukuran  yang  menyatakan  seberapa  jauh target  (kualitas,  kuantitas,  dan  waktu)  telah  tercapai.  Persepsi  Wajib  Pajak  yang  positif dapat  mempengaruhi  perilaku  Wajib  Pajak  dalam  membayar  pajak.  Jika  Wajib  Pajak merasa  bahwa  sistem  perpajakan  yang  ada  adalah  terpercaya,  handal  dan  akurat,  maka Wajib Pajak akan memiliki pandangan  yang positif untuk sadar membayar pajak. Namun jika  sistem  perpajakan  yang  ada  tidak  memuaskan  bagi  Wajib  Pajak,  maka  hal  itu  dapat turut  mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Penelitian  yang  dilakukan  Hidayati  (2014) menyatakan  bahwa  efektifitas  sistem  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
H 3 :  Efektifitas  sistem  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1,
Pengaruh  sistem  pemungutan  pajak  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan layanan Drive Thru sebagai variabel moderating
Sistem  pemungutan  pajak  yang  sederhana  akan  memudahkan  para  Wajib  Pajak untuk membayarkan pajaknya dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya layanan Drive Thru yang disediakan Kantor Samsat dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak  yang  dimana  layanan Drive  Thru dapat  mengefisienkan  waktu  para  Wajib  Pajak yang  membayarkan  pajaknya  dengan  layanan  tersebut,  sehingga  dapat  meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  hipotesis  yang  dapat  dirumuskan adalah:
H 4 :  Sistem  pemungutan  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan layanan Drive Thru sebagai variabel moderating .

## Pengaruh  pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  layanan  Drive Thru sebagai variabel moderating
Pelayanan  fiskus  adalah  cara  pegawai  pajak  melayani  Wajib  Pajak  dalam membantu  mengurus  atau  menyiapkan  segala  keperluan  yang  dibutuhkannya.  Salah  satu layanan  baru  yang  disediakan  di  Samsat,  yaitu  layanan Drive  Thru. Layanan Drive  Thru adalah  layanan  yang  transaksinya  dilakukan  tanpa  harus  Wajib  Pajak  turun  dari kendaraannya.  Pelayanan  fiskus  yang  berkualitas  dengan  pembayaran  pajak  melalui layanan Drive Thru membuat Wajib Pajak dapat  merasa puas, sehingga  kepatuhan Wajib Pajak  dapat  meningkat.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  hipotesis  yang  dapat  dirumuskan adalah:
H 5 : Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan layanan Drive Thru sebagai variabel moderating
Pengaruh  efektifitas  sistem  perpajakan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan layanan Drive Thru sebagai variabel moderating.
Efektifitas  secara  umum  adalah  menunjukkan  sampai  seberapa  jauh  tercapainya suatu  tujuan  yang  terlebih  dahulu  ditentukan.  Efektifitas  hanya  melihat  apakah  suatu kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan. Dengan adanya layanan Drive  Thru diharapkan  efektifitas  sistem  perpajakan  pada  kantor  Samsat  dapat mempengaruhi  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  membayarkan  Pajak  Kendaraan  Bermotor mereka. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
H 6 :  Efektifitas  sistem  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan layanan Drive Thru sebagai variabel moderating

## METODOLOGI PENELITIAN
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  yang  membayar  pajak  di  Samsat Gowa  dengan  layanan Drive  Thru berjumlah  14.672  orang  pada  tahun  2016.  Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling non probability sampling . Teknik ini  meliputi  berbagai  macam  salah  satunya  yang  saya  gunakan  yaitu  sampling  insidental. Sampling  insidental.  Perhitungan  penentuan  sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan Rumus Slovin dengan error balance 10%, sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 99  responden.  Wajib  Pajak  yang  membayarkan  pajaknya  di  kantor  Samsat  Gowa  dengan layanan Drive  Thru .  Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan  jenis  data  kuesioner.  Kuesioner  pada  penelitian  ini  menggunakan  skala likert .
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1,
Metode  analisis  data  yang  digunakan  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  statistik yang  perhitungannya  dilakukan  dengan  menggunakan  SPSS  21.  Penelitian  ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas pada uji kualitas data. Pada uji asumsi klasik digunakan  uji  normalitas,  uji  multikolinieritas  dan  uji  heteroskedastisitas.  Selain  itu penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Pemungutan Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis  pertama  (H 1 )  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pengaruh  sistem pemungutan  pajak  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Pembuktian  hipotesis  tersebut  dapat dilihat  dari  nilai  signifikansi  variabel  sistem  pemungutan  pajak  sebesar  0,010  lebih  kecil dari  0,05.  Variabel  sistem  pemungutan  pajak  memiliki  nilai  koefisien  regresi  bernilai positif  yaitu  0,437  yang  menunjukkan  bahwa  sistem  pemungutan  pajak  mempunyai  arah pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti sistem pemungutan pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hasil  tersebut  menunjukkan  sistem pemungutan pajak memberi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sari dan Neri (2015).

## Pelayanan  Fiskus  Berpengaruh  Positif  dan  Signifikan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak
Hipotesis  kedua  (H 2 )  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pengaruh  pelayanan fiskus  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Pembuktian  hipotesis  tersebut  dapat  dilihat  dari nilai  signifikansi  variabel  pelayanan  fiskus  sebesar  0,041  lebih  kecil  dari  0,05.  Variabel pelayanan  fiskus  memiliki  nilai  koefisien  regresi  bernilai  positif  yaitu  0,507  yang menunjukkan  bahwa  pelayanan  fiskus  mempunyai  arah  pengaruh  positif  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hal  ini  berarti  pelayanan  fiskus  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hasil  tersebut  menunjukkan  pelayanan  fiskus  memberi  pengaruh terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan Isyatir (2015)
Efektifitas  Sistem  Perpajakan  Tidak  Berpengaruh  Positif  dan  Signifikan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis  ketiga  (H 3 )  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pengaruh  efektifitas sistem  perpajakan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Pembuktian  hipotesis  tersebut  dapat dilihat  dari  nilai  signifikansi  variabel  efektifitas  sistem  perpajakan  sebesar  0,101  lebih besar  dari  0,05.  Variabel  efektifitas  sistem  perpajakan  memiliki  nilai  koefisien  regresi bernilai  negatif  yaitu  -0,265  yang  menunjukkan  bahwa  efektifitas  sistem  perpajakan mempunyai  arah  pengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hal  ini  berarti efektifitas  sistem  perpajakan  berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hasil tersebut  menunjukkan  efektifitas  sistem  perpajakan  tidak  memberi  pengaruh  positif terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan Warohmah dan Rika (2013).
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1,
Indah, Memen, dan Muhammad

## Layanan Drive Thru memoderasi  Pengaruh Sistem  Pemungutan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis keempat (H 4 ) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu layanan Drive Thru memoderasi  pengaruh  sistem  pemungutan  pajak terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak. Pembuktian  hipotesis  tersebut  dapat  dilihat  dari  nilai  signifikansi  variabel  MRA[spp.ldt] sebesar  0,015  lebih  kecil  dari  0,05.  Nilai  koefisien  moderat  antara  variabel  sistem pemungutan  pajak  dengan  layanan Drive  Thru memiliki  nilai  koefisien  regresi  yang bernilai  negatif  yaitu  -0,084.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  layanan Drive  Thru memoderasi  pengaruh  sistem  pemungutan  pajak  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Jadi dapat disimpulkan bahwa H 4 dalam penelitian ini diterima.
Layanan  Drive  Thru  Tidak  Memoderasi  Pengaruh  Pelayanan  Fiskus  Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis  kelima  (H 5 )  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  layanan Drive  Thru memoderasi  pengaruh  pelayanan  fiskus terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Pembuktian hipotesis  tersebut  dapat  dilihat  dari  nilai  signifikansi  variabel  MRA[pf.ldt]  sebesar  0,734 lebih  besar  dari  0,05.  Nilai  koefisien  moderat  antara  variabel  pelayanan  fiskus dengan layanan Drive  Thru adalah  sebesar  -0,021.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  layanan Drive Thru tidak memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa H 5 dalam penelitian ini ditolak. Terkait dengan teori atribusi bahwasanya perilaku Wajib Pajak yang tidak patuh dalam pembayaran pajak dapat terjadi dikarenakan faktor eksternal yang kurang memuaskan Wajib Pajak.

## Layanan  Drive  Thru  Memoderasi  Pengaruh  Efektifitas  Sistem  Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis keenam (H 6 ) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu layanan Drive Thru memoderasi  pengaruh  efektifitas  sistem  perpajakan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak. Pembuktian  hipotesis  tersebut  dapat  dilihat  dari  nilai  signifikansi  variabel  MRA[esp.ldt] sebesar  0,025  lebih  kecil  dari  0,05.  Nilai  koefisien  moderat  antara  variabel  efektifitas sistem  perpajakan  dengan  layanan Drive  Thru adalah  sebesar  0,087.  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  layanan Drive  Thru memoderasi  pengaruh  efektifitas  sistem perpajakan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  H 6 dalam penelitian ini diterima. Teori atribusi juga sejalan dengan hasil  penelitian ini jika patuhnya seorang  wajib  pajak  dalam  pembayaran  pajak  tergantung  dengan  wajib  pajak  itu  sendiri dalam menilai keadaan tersebut.

## PENUTUP Kesimpulan
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu sistem  pemungutan  pajak,  pelayanan  fiskus,  dan  efektifitas  sistem  perpajakan  terhadap variabel  dependen  yaitu  kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  adanya  interaksi variabel  moderasi yaitu layanan Drive Thru .
1. Berdasarkan  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  sistem  pemungutan  pajak  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  berkualitas sistem  pemungutan  pajak  maka  semakin  meningkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam pembayaran pajak.
2. Berdasarkan  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  pelayanan  fiskus  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  baik  pelayanan  yang diberikan kepada Wajib Pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Berdasarkan  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  efektifitas  sistem  perpajakan berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hal  ini  berarti  bahwa  semakin efektifitas sistem perpajakan maka tidak meningkatkan kepatuhan seorang Wajib Pajak.
4. Hasil  analisis  regresi  moderasi  dengan Moderated  Regression  Analysis (MRA) menunjukkan  bahwa  interaksi  layanan Drive  Thru memoderasi  pengaruh  sistem pemungutan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5. Hasil  analisis  regresi  moderasi  dengan Moderated  Regression  Analysis (MRA) menunjukkan bahwa layanan Drive Thru tidak memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
6. Hasil  analisis  regresi  moderasi  dengan Moderated  Regression  Analysis (MRA) menunjukkan  bahwa  layanan Drive  Thru memoderasi  pengaruh  efektifitas  sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ademarta,  Rio  Septiadi.  2014.  “Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) Pratama Padang dan Solok”. Jurnal Akuntansi . Vol.2. No.1: 1-18.
Anoraga,  Abiseka.,  Andy  Fefta  Wijaya  dan  Stefanus  Pani  Rengu.  2014.  “Inovasi Pelayanan  Pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Melalui  Program Drive  Thru (Studi  pada  Dinas  Pendapatan  Kabupaten  Banyuwangi)”. Jurnal  Administrasi Publik (Jap) . Vol.2. No.3: 539-545.
Darwati, Yuli. 2015. “Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi Ditinjau dari Teori Atribusi dari Weiner (Upaya Mencari Solusi atas Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi di Prodi Psikologi Islam STAIN Kediri)”. Universum . Vol.9. No.1: 57-65.
Diamastuti,  Erlina.  2012.  “Ke  (Tidak)  Patuhan  Wajib  Pajak:  Potret  Self  Assesment System”. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan . Vol. 20. No. 3: 280-304.
Fauziati,  Popi  Dan  Arifin  Syahri.  2015.  “Pengaruh  Efektifitas  Sistem  Perpajakan  dan Pelayanan  Fiskus  terhadap  Kemauan  untuk  Membayar  Pajak  dengan  Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening ”. Akuntabilitas . Vol.VIII. No.1: 47- 60.
Hidayati, Iva Farida. 2014. “Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman  tentang  Peraturan  Perpajakan,  Efektifitas  Sistem  Perpajakan, Pelayanan  Fiskus,  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)”. Naskah Publikasi . Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
Ilhamsyah,  Randi.,  Maria  G  Wi  Endang  dan  Rizky  Yudhi  Dewantara.  2016.  “Pengaruh Pemahaman  dan  Pengetahuan  Wajib  Pajak  tentang  Peraturan  Perpajakan,
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1,
Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)”. Jurnal Perpajakan (JEJAK) . Vol.8. No.1: 1-9.
Irianingsih,  Eka.  2015.  “Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus  dan  Sanksi Administrasi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman)”. Artikel . Universitas PGRI, Yogyakarta.
Isyatir,  Anis  Isnaini.  2015.  “Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Kabupaten Karanganyar  Tahun  2014”. Naskah  Publikasi .  Universitas  Muhammadiyah, Surakarta.
Luthans, Freds. 2005. Perilaku Organisasi. Edisi Sepuluh. Andi: Yogyakarta. Pangalila,  Indinisya  Indah.,  Ventje  Ilat  dan  Treesje  Runtu.  2015.  “Analisis  Pelaksanaan Sistem  Pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Kota  Manado”. Jurnal  EMBA . Vol.3. No.1: 9-16.
Pranata,  Aan.  2016.  “Begini  Cara  Mudah  Cek  Nilai  Pajak  Kendaraan  Bermotor”. Merdeka.com. 27 Agustus 2017. https://m.merdeka.com/makassar-kabar- makassar/begini-cara-mudah-cek-nilai-pajak-kendaraan-bermotor-160714u.html (14 Juli 2016).
Prasida, Mahacita. 2014. “Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Drive Thru di Sistem Manunggal Satu Atap Kabupaten Bantul”. Jurnal : 1-7.
Resmi,  Siti.  2009.  “Perpajakaan:  Teori  dan  Kasus”.  Edisi  5  Buku  1.  Salemba  Empat: Jakarta.
Rohemah, Riskiyatur., Nurul Kompyurini dan Emi Rahmawati. 2013. “Analisis Pengaruh Implementasi  Layanan  Samsat  Keliling  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Pamekasan”. Jurnal InFestasi . Vol.9. No.2: 137-146.
Sari,  R.A.  Vvi  Yulian  dan  Neri  Susanti.  2015.  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma”. Ekombis Review : 63-78.
Susilawati,  Ketut  Evi  dan  Ketut  Budiartha.  2013.  “Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pengetahuan  Pajak,  Sanksi  Perpajakan  dan  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  Pada Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor”. E-Jurnal  Akuntansi .  Vol.4.  No.2: 345-357.
Suyanto.  2012.  Pengaruh  Pelayanan  Fiskus  dan  Tingkat  Kesadaran  Wajib  Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Pemoderasi.
JEAM . Vol.XI. No.1: 101-112.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Warohmah,  Mawadda  dan  Rika  Lidyah.  2013.  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pekerjaan  Bebas  untuk  Membayar  Pajak  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang”. Jurnal Akuntansi Perpajakan :1-9.
Zain, Mohammad. 2008. “Manajemen Perpajakan”. Edisi 3. Salemba Empat: Jakarta.